## 931
MODELING : Jurnal Program Studi PGMI
Volume 10, Nomor 3, September 2023; p-ISSN: 2442-3661; e-ISSN: 2477-667X, 931-958

## ANTARA ‘MULTIKULTURALISME’ DAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL (Sebuah Autokritik)
Purwanto, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya E-Mail: jalamakna@gmail.com

## Abstrak
Multikulturalisme adalah disiplin yang rumit dan kontroversial yang mencakup berbagai kebijakan dan praktik. tulisan ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi dasar-dasar  teoritis  multikulturalisme  dan  pendidikan  multikultural  dalam masyarakat yang secara budaya beragam, liberal, dan demokratis. Penelitian ini adalah  jenis  penelitian  library  research  dengan  menggunakan  pisau  analisis deskriptif analisis.
Hasil  penelitian  ini  adalah: Pertama, multikulturalisme  dapat  dipahami sebagai  ‘sebuah  nilai  dan  prinsip  politik  yang  bertujuan  untuk mempromosikan  koeksistensi  yang  damai  dan  bermakna  antara  kelompok- kelompok  yang  berbeda  secara  budaya  dengan  melindungi  warisan  budaya dan  identitas  masyarakat. Kedua, ada  empat  jenis  multikulturalisme,  iaitu: oposisi (oppositional), dominan (dominant), liberal (liberal), dan ‘multikulturalisme mainstream’ (mainstream multiculturalism). Penulis akan menunjukkan  bahwa  ‘multikulturalisme  mainstream’  bisa  dan  semestinya diterapkan. Argumen utamanya bahwa ‘multikulturalisme mainstream’ tidak mendukung  identitas  budaya  yang  terpisah,  nasionalisme  budaya,  atau determinisme  budaya  seperti  yang  diklaim  oleh  banyak  pengkritik multikulturalisme.
Kata  Kunci : Multikulturalisme,  Pendidikan  Multikultural , Oposisi,  Dominan, Liberal, Mainstream.

## Abstract
Multiculturalism is a complex and controversial discipline that encompasses a wide  range  of  policies  and  practices.  This  paper  is  intended  to  explore  the theoretical foundations of multiculturalism and multicultural education in a culturally diverse, liberal, and democratic society. This research is a type of library research using a descriptive analytical analysis knife.
The results of this research are: First, multiculturalism can be understood as 'a political  value  and  principle  that  aims  to  promote  peaceful  and  meaningful coexistence  between  culturally  different  groups  by  protecting  the  cultural heritage  and  identity  of  society.  Second,  there  are  four  types  of multiculturalism,  namely:  oppositional,  dominant,  liberal,  and  'mainstream multiculturalism'.  The  author  will  show  that  'mainstream  multiculturalism' can  and  should  be  applied.  The  main  argument  is  that  'mainstream
932 | MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023
multiculturalism'  does  not  support  separate  cultural  identities,  cultural nationalism, or cultural determinism as many critics of multiculturalism claim.
Keywords: Multiculturalism,  Multicultural  Education,  Oppositional, Dominant, Liberal, Mainstream.

## PENDAHULUAN
Meskipun  banyak negara  saat  ini memiliki  keragaman  budaya,  pada tataran teoretis kita masih kekurangan model tentang bagaimana menghadapi "tantangan multikulturalisme" (challenge of multiculturalism). 1 Sebagai contoh, terlepas dari kenyataan bahwa sebagian besar komunitas politik yang tercatat  memiliki  keragaman  budaya, "most  Western  political  theorists  have operated with an idealized model of the polis  in  which  fellow  citizens  share  a common descent, language, and culture" (sebagian besar ahli teori politik Barat telah  beroperasi  dengan  model  polis yang diidealkan di mana sesama warga negara  memiliki  keturunan,  bahasa, dan  budaya  yang  sama) . 2 McCabe  juga menyatakan:
“I  have  no  doubt  that  the capacity  to  value  cultures other  than  our  own  is  a crucial  human  advance  and,
as  surely,  I  want  to  adopt  a relation  to  my  own  culture which  is  not  one  of  simple adulation and
1 A.  Gutmann,  (1994).  Introduction.  In  A. Gutmann (Ed.), Multiculturalism: Examining the politics of recognition . Princeton, NJ: Princeton University Press, hal. 3.
congratulation.  However,  it is not clear on what basis we can value other cultures nor exactly how we are to adopt this  critical  attitude  to  our own  culture.  The  theoretical arguments  which  are  very generally  held  about  the value of other cultures seem dee ply  flawed.” (Penulis tidak  meragukan  bahwa kemampuan menghargai budaya  selain  budaya  kita sendiri  adalah  kemajuan manusia yang sangat penting dan, tentunya, penulis  ingin  mengadopsi hubungan  dengan  budaya penulis  sendiri  yang  tidak hanya  sekadar  memuji  dan mengucapkan selamat. Namun,  tidak  jelas  atas dasar  apa  kita  dapat menghargai  budaya  lain atau  bagaimana  kita  harus mengadopsi  sikap  kritis terhadap budaya kita sendiri.  Argumen  teoritis
2 W. Kymlicka, (1995). Multicultural Citizenship . Oxford, England: Clarendon Press, hal. 2.
MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023 | 933
yang secara umum dipegang berkaitan dengan nilai budaya  lain  tampaknya cacat).
3
Kurangnya  kerangka  teori  yang komprehensif untuk mendekati keragaman  budaya  tercermin  dalam perjuangan  untuk  mengakomodasi fenomena  tersebut  dengan  cara  yang dapat  diterima  oleh  semua  orang. Sebagian  besar  dari  kita  saat  ini  akan berpendapat  bahwa  kita  memiliki respon  positif  terhadap  keragaman budaya.  Namun  kita  sama  sekali  tidak setuju satu sama lain mengenai isu-isu praktis seperti apakah anak perempuan
Muslim harus diizinkan untuk mengenakan  kerudung  di  sekolah- sekolah umum. Tidak ada jawaban yang sederhana untuk pertanyaan: Haruskah sekolah dalam masyarakat multikultural  memperkuat  identitas budaya  siswa  atau  tidak?  Jika  ya, dengan cara apa? Jika tidak, mengapa?
Kontroversi  mengenai  keragaman budaya  ini  menunjukkan  bahwa  kita menghadapi
tantangan multikulturalisme;  tantangan  yang menyentuh konsepsi kita mengenai diri sendiri,  komunitas,  dan  pandangan dunia.
Mengingat  konteks  ini,  tidak heran  jika  pendidikan  multikultural menjadi  topik  kontroversial  dalam
3 C.  McCabe,  (1986).  Broken  English. Critical Quarterly , 28 (1&2), 3-14, hal. 5-6.
4 J.  Cummins,  (1996b).  Foreword, Affirming diversity: Sociopolitical context of multicultural
literatur  pendidikan  selama  beberapa dekade terakhir. Seperti yang disampaikan  oleh  Cummins, "the concept and implementation of multicultural  education  has  been attacked  by  both  sides  of  the  political spectrum" (konsep  dan  implementasi pendidikan multikultural diserang oleh kedua sisi spektrum politik) . 4 Ambiguitas  konseptual  pendidikan multikultural  telah  diakui  sebagai masalah penting era sekarang. Meninjau literatur tentang pendidikan multikultural di akhir tahun 1980-an, Sleeter dan Grant menyimpulkan: "Clearly, the term multicultural education means  different  things  to different  people.  The  only common  meaning  is  that  it refers to changes in education that are supposed to  benefit  people  of  color"
(Jelas,  istilah  pendidikan multikultural  memiliki  arti yang  berbeda  bagi  orang yang  berbeda.  Satu-satunya makna umum adalah bahwa istilah  ini  merujuk  pada perubahan dalam pendidikan yang
education (pp.  xv-xvii).  New  York:  Longman, hal. xv.
934 | MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023
seharusnya menguntungkan orang kulit berwarna) . 5
Namun,  pengamatan  mereka sekali lagi semakin ketinggalan zaman. Pada tahun-tahun belakangan ini, para pendukung  pendidikan  multikultural telah  mengembangkan  pandangan bahwa  pendidikan  multikultural  tidak hanya  untuk  kepentingan  siswa minoritas.
6 Salah satu cara untuk mengkonseptualisasikan pendidikan multikultural (multicultural education) , sebuah  disiplin  yang  relatif  baru  yang terus  berkembang  dan  meluas,  adalah sebuah  ‘konsep  payung’ (umbrella concept) yang  luas  dan  masih  dalam proses pengembangan. Karena dimungkinkan mengidentifikasi
berbagai  pendekatan  yang  berbeda terhadap  pendidikan  multikultural, 7 dapat  dikatakan  bahwa  pendekatan terakhir adalah paling tepat, setidaknya pada  saat  pembahasan  ini  sebab pendekatan ini muncul dari pengakuan
5 C.E. Sleeter, & C.A. Grant, (1987). An analysis of multicultural education in the United States. Harvard Educational Review , 57 (4), hal. 436.
6 J.A.  Banks,  (1994). Multiethnic  education:
Theory  and  practice .  (Third  ed.).  Needham Heights, MA: Allyn and Bacon; S. Nieto, (1996). Affirming diversity: The sociopolitical context of multicultural  education .  (2  ed.).  White  Plains, NY: Longman.
7 M.A.  Gibson,  (1976).  Approaches  to multicultural  education  in  the  United  States: Some concepts and assumptions. Anthropology
bahwa  ada  batasan-batasan  pada pendekatan-pendekatan  sebelumnya.
Sebagai contoh, pendekatan pendidikan multikultural yang diidentifikasi  oleh  Sleeter  dan  Grant adalah: "Teaching  the  Culturally Different," "Human Relations,"  "Single  Group Studies," "Multicultural Education,"  and  "Education That  Is  Multicultural  and Social
Reconstructionist."
(‘Mengajar  ragam  budaya’ , ‘Hubungan  Antar m anusia’, ‘Studi  Kelompok  Tunggal’, ‘Pendidikan  Multikultural’,
dan ‘Pendidikan yang
Multikultural dan Rekonstruksi Sosial’). 8 Mereka mencatat bahwa pendekatan terakhir adalah yang paling sedikit  dikembangkan  karena  muncul dari  kritik  terhadap  pendekatan Pendidikan  Multikultural. 9 Dengan menyadari  perlunya  pengembangan,
&  Education  Quarterly ,  7(4),  7-18.;  R.  Pratte, (1983). Multicultural education: Four normative  arguments. Educational  Theory ,  33,
21-32;  C.E.  Sleeter,  &  C.A.  Grant,  (1987).  An analysis  of  multicultural  education  in  the United States. Harvard Educational Review ,  57 (4).
8 C.E. Sleeter, & C.A. Grant, (1987). An analysis of multicultural education in the United States.
Harvard Educational Review , 57 (4).
9 C.E. Sleeter, & C.A. Grant, (1987), hal. 436).
MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023 | 935
kita dapat memusatkan upaya kita pada klarifikasi konseptual (conceptual clarification) pada pendekatan tersebut. Namun,  masalah  dengan  cara konseptualisasi pendidikan multikultural seperti ini adalah bahwa tidak  ada  alasan  yang  jelas  kenapa semua pendekatan ini harus berada di bawah istilah: "Pendidikan Multikultural” (multicultural education). Jika  setiap  pendekatan pendidikan  multikultural  mengacu pada  kerangka  kerja  konseptual  yang berbeda,  maka  tidak  ada  gunanya menyebut  semua  pendekatan  tersebut dengan label yang sama. Cukup masuk akal untuk berasumsi bahwa jika semua pendekatan ini diberi label pendidikan multikultural seharusnya ada kerangka teori  umum  yang  mengikat  mereka bersama. Cukup masuk akal juga untuk berasumsi  bahwa  kerangka  teori  ini adalah multikulturalisme.
Mungkin  akan  mengejutkan  saat mengetahui bahwa banyak pendukung pendidikan multikultural tidak merujuk pada teori-teori multikulturalisme, meskipun bisa ditunjukkan bahwa teori-teori multikulturalisme belum
dikembangkan  dengan  baik  saat  ini.
10 D.M. Gollnick, F.H. Klassen, dan J. Yff, (1976). Multicultural education and ethnic studies in the United  States:  An  analysis  and  annotated bibliography  of  selected  ERIC  documents . . Washington,  D.C.:  American  Association  of Colleges  for  Teacher  Education,  ERIC Clearinghouse on Teacher Education; dan B.H.
Pluralisme budaya dan bukan multikulturalisme, kerapkali
dipandang  sebagai  landasan  teoritis pendidikan  multikultural. 10 Namun, sekali  lagi,  apa  arti cultural  pluralism (pluralisme budaya) sebenarnya masih belum  jelas.  Untuk  membuat  situasi menjadi  lebih  rumit,  hubungan  antara pendidikan multikultural dan pluralisme budaya juga masih ambigu. 11
Beberapa pendukung pendidikan multikultural  tidak  mau  menyebutkan pluralisme  budaya.  Dalam  kondisi kebingungan  seperti  ini,  mungkin terdengar seperti ide yang buruk untuk meneliti
hubungan antara ‘ multikulturalisme ’ dan ‘ pendidikan multikultural ’ . Pengertian
multikulturalisme seringkali  cukup  ambigu.  Penulis berpendapat  bahwa  penting  untuk mempertimbangkan implikasi pluralisme  budaya/  multikulturalisme terhadap  pendidikan  multikultural karena hubungan ini yang mengindikasikan  apa  itu  pendidikan multikultural.  Penulis  pikir  kita  dapat dengan  aman  mengatakan  bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan  yang  menjauh  dari  prinsip asimilasi (education  that  moves  away from  the  principle  of  assimilation).
Suzuki, (1984). Curriculum  transformation for multicultural  education. Education  and  Urban Society , 16(3), 294-322.
11 S.P.  Martin,  (1993).  The  problem  of multicultural education: Background, definitions  and  future  agenda. Multicultural Education Journal , 11, 9-20.
936 | MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023
Meningkatnya legitimasi multikulturalisme (legitimacy of multiculturalism) sebagai sebuah nilai — tidak  peduli  seberapa  ambigu definisinya — menunjukkan bahwa
kebijakan  asimilasi  tradisional  telah mencapai  batasnya.  Banyak  statistik menunjukkan  bahwa  berbagai  etnis minoritas  tidak  terintegrasi  ke  dalam tatanan sosial "arus utama" (mainstream) .  Sebagai  contoh,  di Kanada  dikatakan  bahwa  ada  'mosaik vertikal' (vertical mosaic) , yaitu:
"Anglo – and Euro – Canadians occupying the top political and economic spheres; Ukrainians, Italians, and other European minorities occupying a middle level; French Canadians occupying somewhere  in  between;  and visible  minorities,  such  as blacks,  Asians,  and  native peoples  located  at  the bottom" (Orang  Kanada Anglo  dan  Euro  yang menduduki  bidang  politik dan ekonomi teratas; Ukraina, Italia, dan minoritas  Eropa  lainnya yang  menduduki  tingkat
12 R.J.  Samuda,  (1989).  Multiculturalism: Perspectives  and  challenges, Assessment  and placement  of  minority  students (hal.  5-14). Toronto, Kanada: C.J. Hogrefe, hal. 12.
13 M.L.  Wax,  (1993).  How  culture  misdirects multiculturalism. Anthropology  &  Education
menengah;  orang  Kanada Perancis  yang  menduduki suatu  tempat  di  antara keduanya;  dan  minoritas yang  terlihat,  seperti  orang kulit  hitam,  Asia,  dan penduduk  asli  yang  berada di bagian bawah). 12
Strategi  asimilasi  tidak  efektif untuk  semua  orang.  Tetapi  kejelasan secara relatif berakhir pada poin ini. Kita  masih  berjuang  untuk mengkonseptualisasikan alternatif- alternatif dari asimilasi, dan ini adalah salah  satu  alasan  utama  kenapa  kita memiliki kontroversi mengenai pluralisme  budaya/multikulturalisme. Menurut penulis, sangat penting untuk memahami teori-teori multikulturalisme  dan  implikasinya terhadap pendidikan. Hal ini dikarenakan asumsi-asumsi dasar yang tersirat dalam pembahasan pendidikan multikultural,  seperti  budaya  dan identitas,  semakin  sering  menjadi bahan  kajian  yang  kritis. 13 Teori-teori multikulturalisme — khususnya yang diajukan  oleh  Taylor  dan  Kymlicka, yang disebut mainstream multiculturalism (multikulturalisme
Quarterly, 24(2), 99-115; D.M. Hoffman, (1996). Culture  and  self  in  multicultural  education: Reflections  on  discourse,  text,  and  practice. American  Educational  Research  Journal ,  33(3), 545-569.
MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023 | 937
dominan) 14 — seperti yang akan dibahas, sangat berakar pada isu-isu budaya dan identitas.
Memang,  salah  satu  isu  yang mendasari  wacana  multikulturalisme adalah bahwa pengakuan budaya telah memainkan  peran  penting  dalam pembentukan identitas dalam masyarakat  modern.  Seperti  yang ditunjukkan oleh Taylor, setelah sistem feodal digantikan oleh demokrasi, yang notabene merupakan perwujudan dari pemikiran pencerahan bahwa individu bersifat  otonom,  pengakuan  atas identitas telah menjadi isu politik yang penting.
15 Dalam konteks ini, permintaan mendapatkan penghormatan  yang  setara  semakin menjadi penting. Kita
harus menghormati "potensi membentuk dan mendefinisikan  identitas  diri  sendiri, sebagai  individu,  dan  juga  sebagai
14 Saya  mengikuti  Fraser  dalam  penggunaan istilah  ini.  N.  Fraser,  (1998).  From redistribution  to  recognition?  Dilemmas  of justice in a "post-socialist" age. Dalam C. Willett (Ed.), Theorizing multiculturalism: A guide to the current  debate .  Malden,  MA  &  Oxford,  Inggris: Blackwell Publishers Ltd.
15 C.  Taylor, (1991). The malaise of  modernity. Concord,  Kanada:  House  of  Anansi  Press Limited;  C.  Taylor,  (1994). The  politics  of recognition .  Dalam  A.  Gutmann  (Ed.), Multiculturalism:  Examining  the  politics  of recognition (hal.  25-73).  Princeton,  NJ: Princeton University Press. 16 C. Taylor, (1994). The politics of recognition. Dalam  A.  Gutmann  (Ed.), Multiculturalism: Examining  the  politics  of  recognition (hal.  25-
budaya" (the potential for forming and defining  one's  own  identity,  as  an individual, and also as a culture). 16 Namun, hal ini tidak sesederhana kedengarannya.  Dalam  tulisan  ini digambarkan, bagaimana ‘ multikulturalisme  mainstream ’  dapat membantu  menyelesaikan  kerumitan yang terkait. Upaya-upaya sebelumnya untuk  mengklarifikasi  dasar-dasar teoritis pendidikan multikultural cenderung  berfokus  pada  analisis literatur yang ada dengan menganjurkan  perubahan  pendidikan dengan nama ‘ Pendidikan
Multikultural ’ . 17
Karena  kontroversi  mengenai konsepsi multikulturalisme terus berlanjut,  tulisan  ini  dimaksudkan untuk  mengeksplorasi  dasar-dasar teoritis multikulturalisme dan pendidikan multikultural dalam
73). Princeton, NJ:  Princeton University Press, hal. 42. 17 J.  Edwards,  (1992).  Multiculturalism  and multicultural  education  in  contemporary context.. Canadian Ethnic Studies , XXXIV(3), 23- 34;  L.  Eldering,  (1996).  Multiculturalism  and multicultural  education  in  an  international perspective. Anthropology & Education
Quarterly , 27(3), 315-330; M.A. Gibson, (1976).
Approaches  to  multicultural  education  in  the United States: Some concepts and assumptions.
Anthropology & Education Quarterly , 7(4), 7-18; S.P.  Martin,  (1993).  The  problem  of multicultural education: Background, definitions  and  future  agenda. Multicultural Education Journal , 11, 9-20; C.E. Sleeter, & C.A.
Grant,  (1987).  An  analysis  of  multicultural education  in  the  United  States. Harvard Educational Review , 57 (4), p. 436).
938 | MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023
masyarakat  yang  secara  budaya beragam,  liberal,  dan  demokratis. Tulisan  ini  secara  khusus  akan membahas  kritik  terhadap  salah  satu jenis  multikulturalisme,  yang  akan disebut  sebagai  ‘ multikulturalisme mainstream’ (mainstream multiculturalism) , dan jenis ‘ pendidikan multikultural ’ yang didukung oleh para penganut ‘ multikulturalisme mainstream ’, yang akan disebut sebagai pedagogi yang relevan secara budaya.

## ASUMSI-ASUMSI
MULTIKULTURALISME
Dalam  tulisan  ini,  diasumsikan bahwa  pendidikan 18 dapat  dan  harus memainkan  peran  utama  dalam mengejar  cita-cita  sosial  di  dalam masyarakat yang lebih luas. Dengan ini, Penulis  tidak  bermaksud  bahwa pendidikan  hanyalah  sarana  untuk mencapai  tujuan  sosial.  Penulis menyadari  bahwa  tujuan  pribadi  dan kesejahteraan  semua  anak  secara signifikan  terkait  dengan  bagaimana mereka berinteraksi dalam masyarakat yang lebih besar dan bahwa kesejahteraan  sosial  dan  pribadi  tidak dapat  sepenuhnya  dipisahkan.  Oleh karena  itu,  Penulis  juga  menyadari bahwa  kita  tidak  bisa terlalu membebani  pendidikan,  seolah-olah pendidikan
adalah satu-satunya sumber  kesengsaraan  sosial  dan dengan  mengubah  pendidikan,  kita
18 Istilah " pendidikan " (education) dan " sekolah" (schooling) digunakan secara bergantian dalam tulisan ini.
dapat  menyelesaikan  masalah  seperti diskriminasi,  ketidaksetaraan,  atau kemiskinan  seorang  diri.  Sebaliknya, seperti Beck, Penulis menyadari bahwa pendidikan adalah bagian dari masyarakat  dan  pendidikan  dan masyarakat  harus  bekerja  sama  untuk mencapai tujuan sosial. 19
Istilah budaya memerlukan beberapa  klarifikasi  karena  istilah  ini digunakan  untuk  merujuk  pada berbagai  konsepsi.  Dalam  tulisan  ini, budaya  digunakan  dalam  pengertian yang luas, seperti yang biasa digunakan, tetapi perlu dicatat bahwa budaya tidak selalu  menyiratkan  kerangka  acuan yang  sama  dan  koheren.  Konsepsi budaya seperti itu menyiratkan bahwa budaya menentukan individu, memaksa individu untuk memprioritaskan tujuan kolektif dengan mengorbankan otonomi individu.  Namun,  untuk  menerima determinisme  seperti  itu,  terutama terhadap  budaya  non-Barat,  seringkali menunjukkan  eksotisme  orang  Barat. Sebaliknya,  budaya  disebut  sebagai sumber  identitas  kolektif  bagi  para anggotanya.  Di  sini,  Penulis  mengikuti konsepsi  Young  tentang  kelompok sosial. Dia menyatakan bahwa:
"[m]embers of a group have a specific  affinity  with  one another  because  of  their similar experience or way of life,  which  prompts  them  to
19 C.M.  Beck,  (1990). Better  schools:  a  values perspective. London & New York: Falmer Press.
MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023 | 939
associate  with  one  another more  than  with  those  not identified with the group, or in a different way" (anggota kelompok  memiliki  afinitas khusus  satu  sama  lain karena  pengalaman  atau cara  hidup  mereka  yang sama,  yang  mendorong mereka  untuk  bergaul  satu sama  lain  lebih  banyak dibandingkan dengan mereka yang tidak diidentifikasi dengan kelompok  tersebut,  atau dengan cara
yang
berbeda).
20
Deskripsi  ini  mungkin  terdengar tidak  jauh  berbeda  dengan  konsepsi klasik tentang budaya. Memang, seperti banyak antropolog sebelumnya, Young mengakui hal itu:
“[a] person's particular sense of  history,  affinity,  and separatedness,  even  the person's  mode  of  reasoning, evaluating,  and  expressing feeling,
are constituted partly  by  her  or  his  group affinities". (Perasaan khusus seseorang  akan  sejarah, afinitas, dan
keterpisahannya, bahkan
20 L.M. Young, (1990). Justice and the politics of difference .  Princeton,  NJ:  Princeton  University Press, hal. 43.
cara orang tersebut bernalar, mengevaluasi, dan mengekspresikan  perasaan, sebagian  dibentuk  oleh afinitas kelompoknya). 21
Namun,  Young  juga  menekankan hal itu,
“[t]his  does  not  mean  that persons  have  no  individual styles,  or  are  unable  to transcend  or  reject  a  group identity. Nor does it preclude persons  from  having  many aspects that are independent of  these  group  identities"
(Hal ini tidak berarti bahwa seseorang  tidak  memiliki gaya  individu,  atau  tidak dapat melampaui atau menolak identitas kelompok. Hal ini juga tidak menghalangi seseorang untuk  memiliki  banyak aspek yang tidak bergantung  pada  identitas kelompok ini). 22
Sangatlah  penting  untuk dicatat bahwa:
"social  group  is  defined  not primarily  by  a  set  of  shared attributes,  but  a  sense  of identity" (kelompok  sosial
21 L.M. Young, (1990), Justice and the politics of difference , hal. 45.
22 L.M. Young, (1990). Justice and the politics of difference , hal. 45.
940 | MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023
didefinisikan
bukan terutama  oleh  seperangkat atribut  yang  sama,  tetapi oleh rasa identitas)." 23
Istilah  minoritas  juga  menjadi kontroversial  dalam  beberapa  tahun terakhir. Seperti yang ditunjukkan oleh Cummins,  siswa "minoritas" menjadi " mayoritas" di  beberapa  daerah  di
Amerika  Utara  (misalnya,  orang  Asia- Amerika
di
beberapa bagian
California).
24 Dengan kata lain, menjadi jelas bahwa perbedaan "minoritas" dan "mayoritas" bukan  hanya  masalah jumlah. Dalam tulisan ini, penulis ingin mengikuti  definisi  bahwa  minoritas mengacu  pada: "a  group  occupying  a subordinate  position  in  a  multiethnic society, suffering from the disabilities of prejudice  and  discrimination,  and maintaining  a  separate  group  identity" (Kelompok  yang  menempati  posisi subordinat
dalam masyarakat multietnis,  yang  menderita  akibat prasangka  dan  diskriminasi,  dan mempertahankan  identitas  kelompok yang terpisah). 25 Perlu juga dicatat bahwa minoritas  juga  dapat  dipertukarkan dengan  istilah-istilah  lain  seperti:
23 L.M. Young, (1990). Justice and the politics of difference, hal. 44.
24 J.  Cummins,  (1996a). Negotiating  identities: Education for empowerment in a diverse society. Ontario,  California:  Asosiasi  California  untuk Pendidikan Bilingual.
25 M.A.  Gibson,  (1991).  Minorities  and schooling: Some implications. In M.A. Gibson &
tersubordinasi;  terpinggirkan  secara budaya;  dan  non-dominan.  Penulis berasumsi bahwa masyarakat demokratis,  liberal,  dan  multikultural secara definisi berusaha untuk mewujudkan  koeksistensi  damai  dari kelompok-kelompok  masyarakat  yang beragam  secara  budaya  dengan menghormati  sumber  daya  budaya mereka.  Seperti  yang  dikatakan Gutmann,
"Multicultural  societies  and communities  that  stand  for the  freedom  and  equality  of all  people  rest  upon  mutual respect for reasonable intellectual,  political,  and cultural differences" (Masyarakat dan komunitas multikultural yang mendukung  kebebasan  dan kesetaraan  semua  orang bertumpu  pada  rasa  saling menghormati terhadap perbedaan intelektual, politik,  dan  budaya  yang wajar). 26 Beberapa orang
mungkin mempertanyakan apakah analisis umum tentang multikulturalisme
J.U. Ogbu (Eds.), Minority status and schooling: A comparative study of immigrant and involuntary minorities (hal.  357-381).  New  York:  Garland Publishing, hal. 358).
26 A.  Gutmann,  (1994).  Introduction.  Dalam  A. Gutmann (Ed.), Multiculturalism: Examining the politics of recognition . Princeton, NJ: Princeton University Press, hal. 24.
MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023 | 941
dalam konteks demokrasi liberal dapat diterapkan  pada  negara-negara  yang "unik" seperti  Jepang.  Memang  ada beberapa  diskusi  mengenai  apakah Jepang benar-benar liberal dan demokratis atau tidak. Sebagai contoh,
Herzog menulis bahwa:
“[i]t can hardly be maintained  that  at  present democracy  is  flourishing  in
Japan". ( hampir  tidak  dapat dipertahankan  bahwa  saat ini demokrasi berkembang di Jepang). 27 Namun,  Jepang  adalah  negara- bangsa  modern  yang  mengklaim dirinya liberal dan demokratis. Demokrasi  sulit  untuk  didefinisikan, tetapi prinsip-prinsip dasar dari sistem politik  demokratis  dapat  diringkas sebagai berikut:
“Essentially,  a  democratic political  system  exists  when political  institutions  provide opportunities  for  citizens  to gain and exchange information, articulate opinions,  and  express  their political viewpoints. Potential  political  leaders are  free  to  compete  for  the support of these citizens. And governmental institutions ensure that state policies are 27 P.J.  Herzog,  (1993). Japan's  pseudo- democracy .  New  York:  New  York  University Press, hal. 10.
28 T. Ishida, & E.S. Krauss, (1989). Democracy in Japan: Issues and questions. Dalam T. Ishida &
in  some  measure  congruent with  citizens'  expressions  of preference.” ( Pada dasarnya, sistem politik yang demokratis ada ketika lembaga-lembaga politik memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mendapatkan  dan  bertukar informasi, mengartikulasikan pendapat, dan mengekspresikan sudut pandang  politik  mereka. Para calon pemimpin politik bebas bersaing untuk mendapatkan dukungan dari  warga  negara.  Dan lembaga-lembaga pemerintah memastikan bahwa  kebijakan-kebijakan negara  dalam  beberapa  hal sesuai  dengan  ekspresi preferensi warga negara). 28
Menurut Ishida dan Krauss, “[b]y virtually  any  such  empirical  measure, contemporary  Japanese  institutions  are democratic", (hampir  semua  ukuran empiris  seperti  itu,  lembaga-lembaga
Jepang kontemporer adalah demokratis), 29 meskipun,  tentu  saja,
masih banyak ruang untuk demokratisasi.
E. S. Krauss (Eds.), Democracy in Japan (hal. 3- 16).  Pittsburgh,  PA:  University  of  Pittsburgh Press, hal. 18.
29 T. Ishida, & E.S. Krauss, (1989).
942 | MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023

## MENDEFINISIKAN MULTIKULTURALISME
Sekarang,  bagaimana  kita  dapat memahami  konsep  yang  kontroversial dan  rumit  seperti  multikulturalisme, yang saat ini persepsinya berkisar pada ideologi 30 sampai kulturalisme? 31 Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap  kebingungan  ini  adalah, seperti halnya pendidikan multikultural dan jenis multikulturalisme yang beragam. Definisi multikulturalisme cenderung  ambigu,  seperti  yang disampaikan Kymlicka: "The  term  'multiculturalism' covers  many  different  forms of cultural pluralism, each of which raises its own challenges...  Generalizations about the goals or consequences of multiculturalism can therefore be very misleading" (Istilah  multikulturalisme meliputi  berbagai  bentuk pluralisme  budaya  yang berbeda, yang masing- masing memunculkan tantangan  sendiri-sendiri... Oleh karena itu, generalisasi mengenai tujuan atau
30 R. Ng, (1995). Multiculturalism as ideology: A textual  analysis.  Dalam  M.  Campbell  &  A. Manicom  (Ed.), Knowledge,  experience,  and ruling  relations:  Studies  in  the  social organization  of  knowledge (hal.  35-48). Toronto, Kanada: University of Toronto Press.
konsekuensinya  bisa  jadi sangat menyesatkan) . 32 Meskipun definisi multikulturalisme masih samar, namun ada  konsensus  yang  muncul  bahwa, sebagai alternatif dari model asimilasi, kita harus menghormati dan mempromosikan  perlindungan  dan pelestarian warisan budaya tradisional dan  cara-cara  hidup  di  ruang  publik. Poole mendefinisikan jenis multikulturalisme yang sedang berkembang ini sebagai berikut: “....  multiculturalism  is  a political  principle  which claims  that  the  government should  act  so  as  to  protect and  sustain  this  social diversity: at the very least by preventing discrimination on the  basis of  cultural  identity and not discriminating in its own  practices  ('negative multiculturalism'), and perhaps  also  by  acting positively  to  ensure  the continued viability of minority  cultures  (‘positive multiculturalism')”. (....multikulturalisme adalah sebuah  prinsip  politik  yang menyatakan bahwa
31 D.  Bromwich,  (1995).  Culturalism,  the euthanasia  of  liberalism. Dissent,  (Winter) 89- 102.
32 W. Kymlicka (1995). Multicultural citizenship . Oxford, England: Clarendon Press, hal. 10.
MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023 | 943
pemerintah harus bertindak untuk melindungi dan mempertahankan keragaman sosial ini: paling tidak  dengan  mencegah diskriminasi  atas  dasar identitas  budaya  dan  tidak melakukan diskriminasi dalam  praktik-praktiknya sendiri  ('multikulturalisme negatif'),  dan  mungkin  juga dengan  bertindak  secara positif  untuk  memastikan kelangsungan hidup budaya minoritas ('multikulturalisme positif')). 33
Secara  umum  juga  diterima bahwa  bila  berbeda  dengan  budaya dominan,  warisan  budaya  asli  dan identitas seseorang seharusnya dihargai  dalam  masyarakat  yang  lebih besar. Sebagai contoh, dengan membandingkan multikulturalisme dengan pluralisme, Feinberg menyatakan bahwa: "Whereas pluralism  allows  cultural  identity  to flourish, the multicultural ideal encourages  it  to  do  so" (ketika pluralisme mengijinkan identitas budaya  berkembang  sedangkan  cita-
33 R.  Poole,  (1996).  National  identity, multiculturalism,  and  Aboriginal  rights:  An Australian  perspective.  Dalam  J.  Couture,  K. Nielsen,  &  M.  Seymour  (Eds.), Rethinking nationalism  (Canadian  Journal  of  Philosophy, Supplementary  Volume  22) (Vol.  22,  hal.  407  -
cita  multikulturalisme  mendorongnya untuk berkembang). 34
Ia  juga  menyatakan  bahwa multikulturalisme adalah ‘values cultural difference and authenticity, and seeks to maintain it in ways that are not solely  dependent  on  the  momentary interests  of  individuals’ (menghargai perbedaan  dan  keaslian  budaya  dan berusaha  untuk  mempertahankannya dengan  cara  yang  tidak  semata-mata tergantung  pada  kepentingan  sesaat individu). 35
Oleh  karena  itu,  secara  umum, multikulturalisme  dapat  dipahami sebagai ‘sebuah nilai dan prinsip politik yang bertujuan untuk mempromosikan koeksistensi yang damai dan bermakna antara kelompok-kelompok yang berbeda secara budaya dengan melindungi  warisan  budaya  dan identitas  masyarakat’ (a  value  and political  principle  that  intends  to promote  peaceful  and  meaningful coexistence  of  culturally  diverse  groups by protecting people's cultural heritage and identity) . Untuk  memudahkan  diskusi, definisi mainstream  multiculturalism inilah  yang  menjadi  dasar diskusi  ini. Definisi ini dirujuk dari waktu ke waktu sebagai tesis pengakuan budaya. Dalam
438).  Calgary,  Kanada:  University  of  Calgary Press, hal. 410.
34 W.  Feinberg,  (1996). The  goals  of multicultural education: A critical re-evaluation, hal. 1.
35 W. Feinberg, (1996) , hal. 1.
944 | MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023
tulisan  ini  saat  penulis  mengatakan masyarakat multikultural, penulis merujuk  pada  masyarakat  yang mencoba  untuk  mematuhi  nilai-nilai yang  diungkapkan  dalam  definisi  di atas.
Sebelum  membahas  kontroversi multikulturalisme  secara  lebih  rinci, perlu  disebutkan  bahwa  penulis  tidak bermaksud  untuk  membahas  semua aspek  multikulturalisme  dalam  tulisan ini.  Sebagai  contoh,  Kymlicka  merinci tiga belas jenis kebijakan dan program yang  dipraktekkan  dan  diusulkan  di bawah  "rubrik  multikulturalisme ” (the rubric  of  'multiculturalism) dalam perdebatan  publik . 36 Setiap  kategori, kata  Kymlicka,  merupakan  aspek penting  dari  multikulturalisme  namun kategorisasi  ini  terlalu  komprehensif untuk tujuan tulisan di sini.
Sebagai contoh, kategori pertama dalam daftar tersebut adalah "program tindakan  afirmatif" (affirmative  action programs) ;  kategori  keenam  adalah "program  pendidikan  anti-rasisme" (anti-racism  educational  programs). 37
Tentu  saja  tidak  mungkin  untuk membahas setiap isu multikulturalisme. Di  bawah  ini  akan  dijelaskan jenis-jenis  multikulturalisme  yang paling relevan. Setiap jenis mencirikan persepsi tertentu tentang
36 W. Kymlicka (1995). Multicultural citizenship . Oxford, Inggris: Clarendon Press, hal. 42.
37 W. Kymlicka (1995).
38 Schierup, C.-U. (1997). Multiculturalism and universalism  in  the  United  States  and  EU-
multikulturalisme,  meskipun  tidak serta  merta  mengesampingkan  yang lain.
Penulis tidak bermaksud menunjukkan  bahwa  satu  persepsi lebih baik dari yang lain, kecuali untuk kasus  multikulturalisme  dominan.
Persepsi yang berbeda diberikan untuk menggambarkan  bahwa  ada  berbagai pandangan  yang  berbeda  tentang multikulturalisme. Mengenai definisi multikulturalisme,  dapat  ditunjukkan bahwa kerumitan istilah ini setidaknya disebabkan karena istilah ini diterapkan  dalam  berbagai  konteks internasional. Random House Webster's College  Dictionary melacak  asal-usul istilah ini sekitar tahun 1960-65 dalam konteks  Amerika  Serikat,  tetapi  istilah ini  digunakan  secara  internasional setelah tahun 1971 ketika multikulturalisme  menjadi  kebijakan resmi pemerintah Kanada, lalu menyebar ke Amerika Serikat, Australia, dan Eropa Barat. 38 Istilah ini sekarang  menjadi  sangat  populer terutama  di  negara-negara  tersebut meskipun  multikulturalisme  sebagai kebijakan  resmi  hanya  ada  di  Kanada dan Australia. Salah satu cara untuk memperjelas  situasi  ini  adalah dengan membedakan multikulturalisme
Kanada  dengan  multikulturalisme
Europe.  Dalam  H.-R.  Wicker  (Ed.), Rethinking nationalism  and  ethnicity:  The  struggle  for meaning  and  order  in  Europe (hal.  111-126).
Oxford, Inggris & New York: Berg, hal. 111.
MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023 | 945
Amerika,  Australia,  dan  seterusnya. Bahkan di dalam suatu negara, terdapat berbagai  konsepsi  multikulturalisme, dan  kita  juga  dapat  mengidentifikasi jenis-jenis  multikulturalisme  tertentu yang melintasi batas-batas negara. Oleh karena  itu,  penulis  tidak  akan membatasi  multikulturalisme  pada konteks masyarakat
tertentu.
Sebaliknya, penulis akan membahasnya terutama  mengenai  tema  implikasinya terhadap  pendidikan  dalam  konteks masyarakat  modern,  liberal,  dan demokratis.

## JENIS-JENIS MULTIKULTURALISME
Multikulturalisme Oposisi (Oppositional Multiculturalism) Salah  satu  karakteristik  yang melekat pada multikulturalisme adalah bahwa multikulturalisme oposisi dengan
konsep negara-bangsa modern. 39 Negara-bangsa
adalah konsep  politik  yang  mengasumsikan satu  budaya,  bahasa,  dan  kebijakan nasional  di  dalam  kedaulatannya. Seperti yang dikatakan Poole,
39 Di  sini,  Kanada  dapat  dianggap  sebagai pengecualian  karena  Kanada  beroperasi  di bawah sistem federal yang mengakui lebih dari satu "bangsa". Namun demikian, dalam literatur Kanada  kita  juga  dapat  menemukan  banyak seruan  untuk  sebuah  budaya  yang  bersatu, bukan  hanya  multi-bangsa  (misalnya,  Bisson dan  Gairdner).  Lihat  N.  Bissondath,  (1994). Selling illusions: The cult of multiculturalism in Canada. Harmondsworth,  England:  Penguin
"the  characteristic  modern form of the state is the nation state,  i.e.,  the  state  whose legitimacy  depends  on  its claim to represent a community  defined  by  its culture" (bentuk  negara modern  yang  khas  adalah negara bangsa, yaitu negara yang legitimasinya bergantung  pada  klaimnya untuk  mewakili  komunitas yang  didefinisikan  oleh kebudayaannya). 40
Dalam  komunitas  seperti  itu, pemerintah berasumsi bahwa masyarakat  yang  dilayaninya  hanya memiliki  satu  budaya  yang  sama dengan warga negara. Keanekaragaman  budaya  cenderung diabaikan  atau  dipinggirkan  dalam menghadapi  tuntutan  kohesi  sebagai sebuah komunitas politik. Tuntutan ini disebut
‘ homosociality ’ (homososialitas) oleh Sakai. Membahas masyarakat  dalam  konteks  modern,  ia menggambarkan karakteristik
Books; W.D. Gairdner, (1990). The trouble with Canada . Toronto, Canada: Stoddart.
40 R.  Poole,  (1996).  National  identity, multiculturalism,  and  Aboriginal  rights:  An Australian  perspective.  Dalam  J.  Couture,  K. Nielsen,  &  M.  Seymour  (Eds.), Rethinking nationalism  (Canadian  Journal  of  Philosophy, Supplementary  Volume  22) (Vol.  22,  hal.  407  - 438).  Calgary,  Kanada:  University  of  Calgary Press, hal. 417.
946 | MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023
pandangan  dunia  yang  khas  sebagai berikut:
“In modernism, boundaries of each  entity  such  as  national community,
culture,
language,  society,  economy (and  we  might  as  well  add ethnicity and race to this list) are  thought  of  as  if  they  all are  piled  up  and  matched together... In spite of numerous  exceptions  and counter  examples,  it  is extremely  difficult  for  us  to free  ourselves  from  this request that these boundaries  have  to  match.” (Dalam  modernisme,  batas- batas  setiap  entitas  seperti komunitas nasional, budaya, bahasa, masyarakat, ekonomi  (dan  kita  juga dapat menambahkan etnisitas  dan  ras  ke  dalam daftar ini) seolah-olah semuanya dianggap ditumpuk  dan  dicocokkan bersama...  Terlepas  dari banyaknya pengecualian dan contoh-contoh tandingan,  sangat  sulit  bagi kita  untuk  membebaskan
41 N. Sakai, (1996). Shizan sareru
Nihongo/Nihon jin [Stillborn Japanese language and people: The historic-geopolitical location of "Japan"] . Tokyo: Shinyo sha, hal. 171.
42 D.T.  Goldberg,  (1994).  Introduction:
Multicultural  conditions.  Dalam  D.T.  Goldberg
diri  dari  tuntutan  bahwa batas-batas ini
harus sama). 41 Sebagian multikulturalisme menjadi kontroversial sebab perlawanannya  terhadap  kekuatan konsepsi  modern  yang  telah  diterima secara  luas  tentang  kesatuan  politik – gagasan  bahwa  satu  komunitas  politik haruslah  terikat  oleh  suatu  budaya yang  sama.  Goldberg  menggunakan istilah monoculturalism (monokulturalisme) dan bukan homosociality  (homososialitas) dan mengklaim  bahwa  multikulturalisme muncul  sebagai  perlawanan  terhadap monokulturalisme. 42
Asumsi  dasar  bahwa  kita  harus memiliki  budaya  yang  sama  sebagai dasar persatuan politik, misalnya, telah didukung  oleh  teori  asimilasi "melting pot" dalam  konteks  Amerika  Serikat. 43 Dalam  proses  pembangunan  bangsa, negara-negara  Barat  lainnya  percaya bahwa mereka membutuhkan kebijakan  asimilasi  yang  kuat  untuk mencapai identitas nasional yang sama.
Budaya  dominan  dipaksakan  dengan kuat  pada  kelompok  minoritas  dan keturunan mereka. Dan penduduk Asia, kulit  hitam,  dan  penduduk  asli  sering
(Ed.), Multiculturalism: A critical reader (hal. 1- 44), Cambridge: Blackwell Publishers, hal. 7.
43 M.M.  Gordon,  (1964). Assimilation  in American  life .  New  York:  Oxford  University Press.
MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023 | 947
dianggap  tidak  dapat  berasimilasi, bahkan  ketika  keberadaan  mereka telah mendahului pembentukan kesatuan  politik  Barat,  dan  mereka dipaksa  untuk  tetap  menjadi  bukan warga negara kelas dua. Dalam konteks sejarah  dan  politik  ini,  kelompok- kelompok  etnis  yang  telah  lama terpinggirkan  di  Amerika  Serikat  dan Kanada – seperti  orang  Chicano,  orang Latin,  orang  Indian  Amerika  dan  suku bangsa pertama, serta orang Quebec — dapat  dibedakan  dengan  para  imigran sebagai  kelompok  minoritas  nasional sebab  mereka  dimasukkan  ke  dalam sistem  politik  yang  ada  saat  ini  secara paksa.
Multikulturalisme dalam
konteks  ini  menuntut  pengakuan budaya dan politik terhadap kelompok- kelompok  minoritas  ini.  Oleh  karena itu,  dari  sudut  pandang  minoritas nasional, multikulturalisme merupakan gerakan perlawanan terhadap homososialitas  yang  dituntut  oleh negara-bangsa modern. Dengan
demikian, multikulturalisme pasti memiliki  aspek oposisi terhadap asalnya.
Kekuatan oposisi yang menentang budaya  yang  sama  dan  bersatu  dalam satu  kesatuan  politik  telah  diperkuat oleh tren lain di negara-negara Barat: ‘a shift in immigration policies’
44 R.J.  Samuda,  (1989).  Multiculturalism: Perspectives  and  challenges, Assessment  and placement  of  minority  students (hal.  5-14). Toronto, Kanada: C.J. Hogrefe, hal. 6-8. 45 R.  Poole,  (1996).  National  identity, multiculturalism,  and  Aboriginal  rights:  An
(pergeseran kebijakan imigrasi). Negara-negara  ini  memiliki  kebijakan imigrasi  secara  ketat  sampai  sekitar tahun  1950-an,  sebagian  karena keinginan  untuk  membangun  sebuah negara  dengan  budaya  yang  sama  dan sebagian lagi karena ada cukup banyak imigran yang tersedia dari negara asal. Namun, sejak tahun 1960-an, kebijakan imigrasi  semakin  dilonggarkan  untuk memasukkan  pekerja  dari  Asia  dan Afrika  yang  dibutuhkan  dan  orang Inggris  atau  Eropa  lebih  sedikit  yang ingin beremigrasi. 44 Kelompok penguasa  mayoritas  di  negara-negara ini kemudian membutuhkan taktik baru untuk  menghadapi  keragaman  budaya yang semakin "terlihat" (visible). 45 Teori asimilasi  ditantang  oleh  masuknya imigran  yang  lebih  beragam  secara budaya dan ras.
Perubahan  demografis  ini  telah membantu  meningkatkan  kebutuhan akan solusi multikultural.
Multikulturalisme Dominan (Dominant Multiculturalism)
Sifat ‘ multikulturalisme  oposisi ’ seringkali berkurang karena kelompok sosial  yang  dominan  telah  mencoba menggantikan  kebijakan  asimilasi dengan  multikulturalisme.  Karena alasan-alasan  di  atas,  diskursus
Australian  perspective..  Dalam  J.  Couture,  K. Nielsen,  &  M.  Seymour  (Eds.), Rethinking nationalism  (Canadian  Journal  of  Philosophy, Supplementary  Volume  22) (Vol.  22,  hal.  407  - 438).  Calgary,  Kanada:  University  of  Calgary Press.
948 | MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023
multikulturalisme  dominan  semakin cenderung menggambarkan keragaman  budaya  dalam  masyarakat yang  lebih  besar.  Kita  dapat  melihat penggunaan  istilah  tersebut,  misalnya, seperti yang ditulis dengan bangga oleh Perdana Menteri Kanada, Jean Chretien:
“Multiculturalism is a defining characteristic of our country.  Cultural  diversity  is both a fact of life in Canada and  a  vital  Canadian  value. Through  generation  upon generation,  Canadians  have built  a  nation  on  the principles  of  democracy, opportunity, fairness, cooperation  and  mutual respect.  Those  principles have  made  our  country  the envy of the world.” (Multikulturalisme  adalah karakteristik yang menentukan  negara  kami. Keanekaragaman budaya merupakan fakta kehidupan di Kanada dan menjadi nilai penting Kanada. Dari generasi ke generasi, warga Kanada  telah  membangun negara  dengan  prinsip- prinsip demokrasi, kesempatan, keadilan, kerja sama, dan saling menghormati. Prinsip- prinsip tersebut telah
46 J.  Chretien,  (1997). Introduction. Annual report  on  the  operation  of  the  Canadian
membuat  negara  kami  diiri oleh dunia lain). 46
Pengakuan  demografis  terhadap multikulturalisme  semacam  ini  dapat dianggap  sebagai  isyarat  terhadap keragaman budaya sebagai sebuah nilai tanpa menerima sifat multikulturalisme oposisi. Namun, persepsi multikulturalisme ini tidak hanya tidak berlawanan,  tetapi  juga  tidak  akurat. Jika multikulturalisme hanya mencerminkan keberadaan keragaman budaya  dalam  masyarakat  tertentu, istilah multikulturalisme tidak diperlukan.  Konsep  multikulturalisme muncul  karena  diperlukan  untuk menggambarkan dan mengkonseptualisasikan fenomena tertentu  dalam  keadaan  sosio-historis tertentu.  Keanekaragaman  budaya telah  menjadi  norma  dan  bukan pengecualian  sepanjang  sejarah  dan dunia.  Sebagai  contoh,  Kekaisaran Ottoman, yang didirikan pada abad ke- 13  dan  mencapai  puncak  teritorialnya pada  abad  ke-16,  yang  memerintah beberapa  wilayah  di  Timur  Tengah, Eropa,  dan  Afrika,  merupakan  sebuah negara  yang  memiliki  keragaman agama,  budaya,  dan  etnis.  Tentu  saja dari  abad  ke-16  hingga  abad  ke-19, ketika kekaisaran
menikmati kemakmuran  terbesarnya,  umat  Islam menoleransi keragaman agama Kristen,
Multiculturalism  Act .  Ottawa:  Departemen Warisan Kanada.
MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023 | 949
Yahudi,  dan  lainnya,  memanfaatkan kemampuan non-Muslim untuk keuntungan umat Islam. 47 Atau kita bisa memikirkan Jepang, katakanlah, sekitar dua  ratus  tahun  yang  lalu.  Meskipun sekarang  banyak  yang  percaya  bahwa Jepang  adalah  salah  satu  negara  yang paling  homogen  secara  budaya  di dunia,  Jepang  relatif  terkenal  dengan budaya  pedagang  dan  pengrajin ( chonin) yang semarak selama periode Eda,  yang  sangat  kontras  dengan budaya  kelas  penguasa  ( samurai). Namun, kedua masyarakat ini,
meskipun memiliki keragaman budaya, tidak dianggap sebagai multikultural. Pengakuan  demografis  terhadap berbagai budaya dalam satu pemerintahan  di  Barat  cenderung "merayakan" (celebrate) keanekaragaman budaya; namun seringkali  hal  ini  hanya  mendorong pemahaman  yang  dangkal  tentang budaya,  menyebarkan  eksotisme  dan komodifikasi budaya non-Barat. Penulis menyebut jenis multikulturalisme ini sebagai multikulturalisme  dominan,  karena mengistimewakan  budaya  Eropa  yang dominan.
Namun,  hal  ini  tidak  berarti bahwa multikulturalisme akan menjadi dominan  saat  mendapatkan  legitimasi resmi.  Mendapatkan  legitimasi  resmi terkadang  dapat  meningkatkan  rasa
47 Yamauchi,  M.  (1996). Minzoku  mondai nyumon  [Introduction  to  Ethnic  Problems]. Tokyo: Chuokoron Sha, pp. 122-132.
frustrasi dari suara-suara yang sebelumnya tidak diakui, namun hal ini tidak seharusnya terjadi ketika multikulturalisme berkembang. Sebagai  contoh,  dengan  mengkaji proses sejarah dimana multikulturalisme  diterapkan  secara resmi.  McRoberts  berpendapat  bahwa “Canadian  multiculturalism  has  been used  to  dismantle  Quebec  nationalism” (multikulturalisme
Kanada telah diterapkan  untuk  menghancurkan nasionalisme  Quebec). 48 Akibatnya, Undang-Undang  Multikultural (the
Multicultural  Act) telah  menarik sebagian besar warga Kanada keturunan Inggris, tanpa dukungan dari warga  Quebec.  Maka,  orang  dapat berargumen  bahwa  multikulturalisme resmi di Kanada tidak akan mewujudkan  suara-suara  oposisi.  Jika demikian, kita harus mempertimbangkan bahwa multikulturalisme Kanada hanya dapat mewakili  jenis  multikulturalisme  yang dominan. Namun, perbedaan antara multikulturalisme oposisi dan multikulturalisme dominan seharusnya tidak hanya mencerminkan keberadaan kebijakan  multikultural  secara  resmi. Harus  ada  contoh  multikulturalisme resmi  yang  mengakomodasi  aspek- aspek multikulturalisme oposisi. Selain itu, bahkan jika McRoberts benar dalam
48 K. McRoberts, (1997). Misconceiving Canada: The struggle for national unity. Toronto, Canada: Oxford University Press.
950 | MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023
menunjukkan bahwa kebijakan multikultural  Kanada  saat  ini  tidak menarik  bagi  orang  Quebec,  mungkin saja  ada  multikulturalisme  yang  dapat diterima oleh orang Quebec. Tampaknya  inilah  yang  dieksplorasi oleh Charles Taylor dan Will Kymlicka, pendukung  multikulturalisme  Kanada,
dalam tulisan-tulisan keduanya.
Multikulturalisme Liberal dan Multikulturalisme Mainstream Bagaimana  liberalisme  dapat mengakomodasi multikulturalisme masih  menjadi  kontroversi.  Dalam tulisan ini, diasumsikan
bahwa liberalisme  tidak  memusuhi  gagasan multikulturalisme.  Sebagai  sebuah prinsip dan nilai politik yang berkaitan dengan pemeliharaan keragaman budaya, multikulturalisme telah berjuang untuk mendapatkan legitimasinya  dalam  kerangka  liberal.
Hal  ini  karena,  perlindungan  terhadap suatu  budaya  dilihat  sebagai  sesuatu yang  melibatkan  penghargaan  dan pemeliharaan  tradisi  budaya,  bahkan ketika  tradisi  tersebut  membatasi otonomi pribadi dan refleksi kritis yang penting  bagi  liberalisme.  Oleh  karena itu, kaum liberal, yang khawatir dengan kemungkinan  bahwa  mengakui  hak- hak  budaya  dapat  mengesampingkan hak-hak  individu,  mengusulkan  agar penekanan pada budaya tidak diartikulasikan  terlalu  kuat.  Walzer
49 M.  Walzer,  (1995).  Comment.  Dalam  A. Gutmann (Ed.), Multiculturalism: Examining the
menyebut  liberalisme  semacam  ini sebagai:
"’Liberalism  I’, which  is ‘ committed  in  the  strongest possible  way  to  individual rights  and...  to  a  rigorously neutral state, that is, a state without cultural or religious projects  or,  indeed,  any  sort of collective goals beyond the personal  freedom  and  the physical  security,  welfare, and  safety  of  its  citizens". (‘Liberalisme I’, yang ‘berkomitmen sekuat mungkin  pada  hak-hak individu  dan...  pada  negara yang  sangat  netral,  yaitu negara  yang  tidak  memiliki proyek-proyek  budaya  atau agama  atau,  bahkan,  tujuan kolektif  apapun  di  luar kebebasan pribadi dan keamanan fisik, kesejahteraan, dan keselamatan warganya". 49 Serupa dengan gagasan
"multikulturalisme  negatif"  (negative multiculturalism) yang  dikemukakan oleh  Poole,  beberapa  kaum  liberal berpikir bahwa perlindungan terhadap warisan  budaya  dan  identitas  paling baik dilakukan dengan sangat mendukung  hak-hak  individu  dan
politics of recognition (hal. 99-103). Princeton, NJ: Princeton University Press, hal. 99.
MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023 | 951
mengurangi
bias-bias
budaya masyarakat luas. 50
Di  sisi  lain,  para  pendukung ‘ multikulturalisme mainstream ’
berpendapat  bahwa  multikulturalisme harus  direalisasikan  secara  berbeda dalam  masyarakat  yang  liberal  dan demokratis.
Para
pendukung
‘ multikulturalisme  mainstream ’  lebih memilih jenis liberalisme yang disebut Walzer sebagai:
“’ Liberalisme 2’, yang ‘ allows for a state committed to the survival  and  flourishing of  a particular nation, culture, or religion, or of a (limited) set of  nations,  cultures,  and religions- so long as the basic rights  of  citizens  who  have different commitments or no such commitments at all are protected’." (mengizinkan sebuah negara yang berkomitmen pada kelangsungan  hidup  dan berkembangnya bangsa, budaya, atau agama tertentu,  atau  sekumpulan bangsa,  budaya,  dan  agama (terbatas)  selama  hak-hak
50 R.  Poole,  (1996).  National  identity, multiculturalism,  and  Aboriginal  rights:  An Australian  perspective.  Dalam  J.  Couture,  K. Nielsen,  &  M.  Seymour  (Eds.), Rethinking nationalism  (Canadian  Journal  of  Philosophy, Supplementary  Volume  22) (Vol.  22,  hal.  407  - 438).  Calgary,  Kanada:  University  of  Calgary Press.
51 M.  Walzer,  (1995).  Komentar.  Dalam  A. Gutmann (Ed.), Multiculturalism: Examining the
dasar  warga  negara  yang memiliki  komitmen  yang berbeda atau tidak memiliki komitmen sama sekali tetap terlindungi) . 51
Hal  ini  sekali  lagi  mirip  dengan "multikulturalisme  positif" (positive multiculturalism) dari Poole. 52 Persepsi multikulturalisme  ini  tampaknya  yang paling  dekat  dengan  definisi  umum multikulturalisme  yang  dikemukakan sebelumnya. Bagi sebagian orang, ‘multikulturalisme mainstream’ tampaknya mengakomodasi perspektif oposisi dan liberal tentang multikulturalisme, tetapi banyak kritikus menganggap ‘multikulturalisme mainstream’ sebagai produk kompromi belaka yang kehilangan pandangan terhadap isu-isu yang  lebih  kritis  seperti  otonomi pribadi atau kapasitas kritis. Abstraksi "keragaman budaya," (cultural diversity) yang menjauh  dari  posisi sosio-historis  yang  konkret  dan  unik dari  semua  "budaya," (cultures) telah mengaburkan maksud dari ‘multikulturalisme dominan’.
politics of recognition (hal. 99-103). Princeton, NJ: Princeton University Press, hal. 99.
52 R.  Poole,  (1996).  National  identity, multiculturalism,  and  Aboriginal  rights:  An Australian  perspective.  Dalam  J.  Couture,  K. Nielsen,  &  M.  Seymour  (Eds.), Rethinking nationalism  (Canadian  Journal  of  Philosophy, Supplementary  Volume  22) (Vol.  22,  hal.  407  - 438).  Calgary,  Kanada:  University  of  Calgary Press.
952 | MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023
Pentingnya
‘multikulturalisme
mainstream’  dalam  menyelesaikan kontroversi multikulturalisme
merupakan tema utama dari tulisan ini,
dan diskusi tentang ‘multikulturalisme mainstream’.
Penulis  ingin  menambahkan bahwa konotasi negatif dari liberalisme,  terutama  sejak  tahun 1980-an,  ketika  neo-konservatisme mendominasi  iklim  politik  di  Amerika
Serikat  dan  di  tempat  lain.  Sebagai contoh,  McLaren  menyatakan  bahwa liberal multiculturalism (multikulturalisme liberal) gagal dalam menantang  ideologi  asimilasi  karena kaum  multikulturalis  liberal  secara keliru mengasumsikan
adanya kesetaraan  relatif  antara  masyarakat mainstream dan minoritas budaya. 53 Ini adalah
pandangan bahwa "multikulturalisme  liberal" (liberal multiculturalism) pada dasarnya  sama dengan multikulturalisme mainstream. Namun, ini bukanlah interpretasi yang ingin diterapkan pada multikulturalisme liberal.
Dalam tulisan ini, liberalisme dipahami dalam pengertian  yang  lebih  luas,  dengan
53 p.  McLaren,  (1993).  White  terror  and oppositional  agency:  Towards  a  critical multiculturalism. Strategies , 7, 99-131.
54 C.  Kukathas,  (1992).  Are  there  any  cultural rights? Political  Theory ,  20(1),  105-139;  A.O. Rorty,  (1994).  The  hidden  politics  of  cultural identification. Political Theory , 22(1), 152-166;
B.  Walker,  (1997).  Plural  cultures,  contested territories:  A  critique  of  Kymlicka. Canadian Journal of Political Science , 30(2), 213-234.
nilai-nilai  esensialnya  dilihat  sebagai otonomi individu dan refleksi kritis.

## DISKUSI
Meninjau  literatur  mengenai pendidikan multikultural dan multikulturalisme,  kita  melihat  bahwa ada  banyak  sekali  keberatan  terhadap pendidikan multikultural dan multikulturalisme,  baik  di  tingkat teoritis maupun praktis. Secara khusus, kita  dihadapkan  pada  sejumlah  besar kritik  terhadap  perlakuan  khusus terhadap  kelompok-kelompok  orang berdasarkan  kekhususan  kelompok, seperti  etnis  dan  agama.  Kritik  ini datang  dari  ‘kaum  liberal  yang individualistis’
(individualistic liberals) 54 dan juga ‘para pendidik yang kritis’ (critical  educators), meskipun dengan  alasan  yang  berbeda.  Jika  kita menerima keberatan terhadap multikulturalisme  seperti  ini,  maka tidak tepat untuk mendukung pendidikan yang memasukkan warisan budaya  siswa  dalam  masyarakat  yang beragam  secara  budaya.  Apa  yang disebut sebagai pedagogi yang relevan dengan budaya 55 atau pendidikan yang
55 G.  Ladson-Billings,  (1995a).  But  that's  just good teaching! The case for culturally relevant pedagogy. Theory into Practice , 34(3), 159-165;
G. Ladson-Billings, (1995b). Toward a theory of culturally relevant pedagogy. American
Educational  Research  Journal ,  32(3),  465-491;
F. Maina, (1997). Culturally relevant pedagogy: First  Nations  education  in  Canada. The Canadian  Journal  of  Native  Studies ,  XV/1(2), 293-314;  A.B.  Osborne,  (1996).  Practice  into theory  into  practice:  Culturally  relevant
MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023 | 953
sesuai  dengan  budaya 56 dengan demikian  akan  sangat  terpinggirkan dalam dunia pendidikan.
Dalam tulisan ini, multikulturalisme dilihat sebagai sesuatu  yang  seringkali  memiliki kualitas  oposisi  baik  ketika  ada kebijakan  resmi  maupun  tidak.  Dan diakui  bahwa  tidak  semua  kebijakan multikultural  resmi  bersifat  dominan. Multikulturalisme dominan, pada kenyataannya,  tidak  sesuai  dengan definisi multikulturalisme yang dijelaskan di atas dan yang diperjuangkan saat ini. Penelitian  berikutnya  sebaiknya mempertanyakan aspek-aspek keberatan  multikulturalisme  termasuk kritik  atas realisasi  ‘ multikulturalisme mainstream ’ yang  dikembangkan  oleh Charles  Taylor  dan  Will  Kymlicka. Peneliti  berikutnya  harus  menilai secara kritis kritik-kritik multikulturalisme, mengklarifikasi isu- isu  yang  diangkat  oleh  kritik-kritik tersebut. Juga, mengeksplorasi argumen- argumen  ‘ multikulturalisme mainstream ’,  daripada  mengkritik ketidakjelasan konsep tersebut. Melalui proses  ini,  akan  menjadi  lebih  jelas bagaimana ‘ multikulturalisme mainstream ’  dipahami,  dan  apa  yang sebenarnya atau seharusnya.
pedagogy  for  students  we  have  marginalized and  normalized. Anthropology  &  Education Quarterly , 27(3), 285-314.

## KESIMPULAN
Bertolak  dari  pembahasan  di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, multikulturalisme dapat  dipahami  sebagai  ‘sebuah  nilai dan  prinsip  politik  yang  bertujuan untuk  mempromosikan  koeksistensi yang  damai  dan  bermakna  antara kelompok-kelompok  yang  berbeda secara  budaya  dengan  melindungi warisan budaya dan identitas m asyarakat’. Kedua, ada empat jenis multikulturalisme, iaitu: oposisi (oppositional), dominan (dominant), liberal (liberal), dan ‘multikulturalisme mainstream’ (mainstream multiculturalism). Ketiga, ‘Multikulturalisme mainstream’ tidak mendukung identitas  budaya  yang  terpisah, nasionalisme budaya, atau determinisme  budaya  seperti  yang diklaim  oleh  banyak  pengkritik multikulturalisme. Dua kelompok besar pengkritik, yaitu kaum liberal- individualis  dan  pendidik  kritis, cenderung menyangkal ‘multikulturalisme  mainstream’  ketika mereka  mencoba  mengajukan  prinsip multikulturalisme yang bersifat universal.  Namun,  Penulis  akan berargumen bahwa penerapan universal  inilah  yang menjadi  masalah bagi kaum multikulturalisme
56 S.  Nieto,  (1996). Affirming  diversity:  The sociopolitical context of multicultural education . (2  ed.).  White  Plains,  NY:  Longman  ,  hal.  145- 147.
954 | MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023
mainstream. Penulis akan menunjukkan  bahwa  ada  beberapa konteks tertentu di
mana ‘multikulturalisme  mainstream’  bisa dan semestinya diterapkan.

## DAFTAR PUSTAKA
An-Na'im, A. A. (1992). Toward a cross- cultural  approach  to  defining international  standards  of  human rights:  The  meaning  of  cruel, inhuman,  or  degrading  treatment or  punishment.  In  A.A.  An-Na'im (Ed.), Human  rights  in  cross- cultural  perspectives:  A  quest  for consensus (pp. 19-43). Philadelphia: University of Pennsylvania Press. Appiah,  K.A.  (1994b). Identity  against culture: Understandings of multiculturalism . (Vol. 1). Berkeley, CA: The Regents of the University of California.
Asimov, N. (1998, March 21). S.F. high schools  to  get  diverse  authors  list [Online].
Banks, J.A. (1994). Multiethnic education:  Theory  and  practice .
(Third ed.). Needham Heights, MA: Allyn and Bacon.
Beck,  C.M.  (1990). Better  schools:  a values  perspective .  London  &  New York: Falmer Press.
Bissondath, N. (1994). Selling illusions: The  cult  of  multiculturalism  in Canada. Harmondsworth, England: Penguin Books.
Bromwich,  D.  (1995).  Culturalism,  the euthanasia  of  liberalism. Dissent, (Winter) 89-102.
Burtonwood,  N.  (1986). The  culture concept  in  educational  studies .
Berkshire,  UK:  The  NGER-NELSON
Publishing Company.
Chretien,  J.  (1997).  Introduction. Annual  report  on  the  operation  of the  Canadian  Multiculturalism  Act . Ottawa:  Department  of  Canadian Heritage Commission on Multicultural Education.  (1973).  No  one  model American. Journal  of  Teacher Education , 24(Winter), 264-265. Cummins,  J.  (1996a). Negotiating identities: Education for empowerment  in  a  diverse  society . Ontario, California: California Association for Bilingual Education. Cummins,  J.  (1996b).  Foreword, Affirming  diversity:  Sociopolitical context  of  multicultural  education (pp. xv-xvii). New York: Longman. Edwards,  J.  (1992).  Multiculturalism and  multicultural  education  in contemporary  context. Canadian Ethnic Studies , XXXIV(3), 23-34. Eldering,  L.  (1996).  Multiculturalism and  multicultural  education  in  an international perspective. Anthropology & Education Quarterly , 27(3), 315-330. Feinberg, W. (1995). Liberalism and the aims  of  multicultural  education. Journal  of  Philosophy  of Education ,
29(2), 203-216.
MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023 | 955
Feinberg,  W.  (1996). The  goals  of multicultural  education:  A  critical re-evaluation [Online]. Fierlbeck,  K.  (1996).  The  ambivalent potential  of  cultural  identity. Canadian  Journal  of  Political Science , XXIX(1), 3-22.
Fraser,  N.  (1998).  From  redistribution to recognition? Dilemmas of justice in a "post-socialist" age. In C. Willett (Ed.), Theorizing  multiculturalism:
A  guide  to  the  current  debate .
Malden,  MA  &  Oxford,  England: Blackwell Publishers Ltd. Fullinwider,  R.K.  (1996).  Multicultural education:  concepts,  policies,  and controversies.  In  R.K.  Fullinwider (Ed.), Public  education  in  a multicultural society: Policy, theory, critique (pp.  3-22).  Cambridge:
Cambridge University Press.
Gairdner, W.D. (1990). The trouble with Canada . Toronto, Canada: Stoddart.
Gibson,  M.A.  (1976).  Approaches  to multicultural  education  in  the
United  States:  Some  concepts  and assumptions. Anthropology
&
Education Quarterly , 7(4), 7-18.
Gibson,  M.A.  (1991).  Minorities  and schooling:  Some  implications.  In M.A.  Gibson  &  J.U.  Ogbu  (Eds.), Minority  status  and  schooling:  A comparative study of immigrant and involuntary  minorities (pp.  357- 381). New York: Garland
Publishing.
Goldberg,  D.T.  (1994).  Introduction: Multicultural  conditions.  In  D.T. Goldberg (Ed.), Multiculturalism: A
critical reader (pp. 1-44), Cambridge: Blackwell Publishers. Gollnick, D.M., Klassen, F. H., and Yff, J. (1976). Multicultural education and ethnic  studies  in  the  United  States:
An analysis and annotated bibliography  of  selected  ERIC documents . Washington, D.C.: American  Association  of  Colleges for  Teacher  Education,  ERIC Clearinghouse on Teacher Education. Gordon,  M.M.  (1964). Assimilation  in
American  life .  New  York:  Oxford University Press.
Guthrie, J. (1998, March 10). S.F. board of  education  ready  to  require  that up  to  70%  of  students'  required reading  be  by  people  of  color [Online]. Gutmann, A. (1994). Introduction. In A.
Gutmann  (Ed.), Multiculturalism: Examining the politics of recognition . Princeton, NJ: Princeton University Press. Herzog,  P.J.  (1993). Japan's  pseudo- democracy .  New  York:  New  York
University Press. Hoffman, D.M. (1996). Culture and self in multicultural education: Reflections  on  discourse,  text,  and practice. American  Educational Research Journal , 33(3), 545-569.
Ishida,  T.,  &  Krauss,  E.S.  (1989).
Democracy  in  Japan:  Issues  and questions. In T. Ishida & E. S. Krauss (Eds.), Democracy  in  Japan (pp.  3- 16).  Pittsburgh,  PA:  University  of Pittsburgh Press.
956 | MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023
Kukathas,  C.  (1992).  Are  there  any cultural  rights? Political  Theory , 20(1), 105-139. Kymlicka,  W.  (1989). Liberalism, community  and  culture .  Oxford,
England  &  New  York:  Oxford University Press.
Kymlicka,  W.  (1995). Multicultural citizenship . Oxford, England: Clarendon Press.
Kymlicka,  W.  (1998). Finding our  way:
Rethinking  ethnocultural  relations in  Canada .  Don  Mills,  Canada: Oxford University Press.
Ladson-Billings,  G.  (1995a).  But  that's just  good  teaching!  The  case  for culturally relevant pedagogy. Theory  into  Practice ,  34(3),  159-
165.
Ladson-Billings,  G.  (1995b).  Toward  a theory  of  culturally  relevant pedagogy. American  Educational
Research Journal , 32(3), 465-491. Macedo,  S.  (1995).  Liberal  civic education and religious fundamentalism: The case of God v.
John Rawls? Ethics , 105, 468-496. Maina,  F.  (1997).  Culturally  relevant pedagogy:  First  Nations  education in Canada. The Canadian Journal of Native Studies , XV/1(2), 293-314.
Martin,  S.P.  (1993).  The  problem  of multicultural education: Background, definitions and future agenda. Multicultural  Education Journal , 11, 9-20.
McCabe,  C.  (1986).  Broken  English. Critical Quarterly , 28 (1&2), 3-14.
McCarthy,  C.  (1994).  Multicultural discourses and curriculum reform: A  critical  perspective. Educational Theory , 44(1), 81-98. McLaren,  P.  (1993).  White  terror  and oppositional  agency:  Towards  a critical multiculturalism. Strategies , 7, 99-131. McLaren,  P.  (1995). Critical  pedagogy and predatory culture: Oppositional politics in a postmodern era . London and New York: Routledge. McLaren,  P.,  &  Lankshear,  C.  (1994).
Politics  of  liberation:  paths  from Freire. London  &  New  York: Routledge. McLaren, P., & Leonard, p. (1993). Paulo Freire: a critical encounter. London & New York: Routledge.
McLaughlin,  T.H.  (1992).  The  ethics  of separate schools. In M. Leicester & M.  Taylor  (Eds.), Ethics,  ethnicity, and education . London: Kogan Page Limited.
McRoberts,  K.  (1997). Misconceiving Canada:  The  struggle  for  national unity. Toronto,  Canada:  Oxford
University Press.
Michalski, C. (1977). Teacher education for  a  multicultural  society:  Some global  trends  and  the  Ontario Ministry of Education position. In V. D'Oyley (Ed.), The impact of multi- ethnicity  on  Canadian  education . Toronto,  Canada:  The  Urban Alliance on Race Relations.
Mill, J.S. (1956). On liberty . C.V. Shields (Ed.).  New  York:  The  Liberal  Arts Press.
MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023 | 957
Mullard, C. (1982). Multiracial education in Britain: From assimilation  to  cultural  pluralism.
In J. Tierney (Ed.), Race, migration and schooling . London: Halt.
Mullard, C. (1984).
Anti-racist education.  The  three  'o's. National Association for Multiracial Education. Ng,  R.  (1995).  Multiculturalism  as ideology:  A  textual  analysis.  In  M.
Campbell  &  A.  Manicom  (Ed.), Knowledge,  experience,  and  ruling relations:  Studies  in  the  social organization of knowledge (pp. 35- 48). Toronto, Canada: University of
Toronto Press.
Nieto, S. (1996). Affirming diversity: The sociopolitical context of multicultural  education .  (2  ed.).
White Plains, NY: Longman. Olneck,  M.  (1990).  The  recurring dream: Symbolism and ideology in intercultural  and  multicultural education. American  Journal  of Education , 98(2), 147-74.
Osborne,  A.B.  (1996).  Practice  into theory  into  practice:  Culturally relevant pedagogy for students we have marginalized and normalized. Anthropology & Education Quarterly , 27(3), 285-314. Poole,  R.  (1996).  National  identity, multiculturalism,  and  Aboriginal rights:  An  Australian  perspective.
In  J.  Couture,  K.  Nielsen,  &  M.
Seymour (Eds.), Rethinking nationalism  (Canadian  Journal  of Philosophy,  Supplementary  Volume 22) (Vol. 22, pp. 407- 438). Calgary, Canada:  University  of  Calgary Press. Pratte, R. (1983). Multicultural education: Four normative arguments. Educational Theory , 33, 21-32. Redfield, R. (1956). Peasant society and culture: An anthropological approach  to  civilization. Chicago  &
London: The University of Chicago Press.
Rezai-Rashti,  G.  (1995).  Multicultural education,  anti-racist  education, and  critical  pedagogy:  Reflections on  everyday  practice.  In  R.  Ng,  p.
Staton, & J. Scane (Eds.),
Anti-racism,  feminism;  and  critical approaches to education (pp. 3-19). Toronto, Canada: OISE Press. Rorty, A.O. (1994). The hidden politics of  cultural  identification. Political Theory , 22(1), 152-166. Sakai,  N.  (1996). Shizan  sareru Nihongo/Nihon jin [Stillborn Japanese language and people: The historic-geopolitical  location  of "Japan"] . Tokyo: Shinyo sha. Samuda,  R.J.  (1989).  Multiculturalism: Perspectives and challenges, Assessment  and  placement  of minority  students (pp.  5-14). Toronto, Canada: C.J. Hogrefe.
Schierup, C.-U. (1997). Multiculturalism and  universalism  in  the  United States  and  EU-Europe.  In  H.-R. Wicker (Ed.), Rethinking nationalism  and  ethnicity:  The struggle  for  meaning  and  order  in
958 | MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023
Europe (pp.  111-126).  Oxford, England & New York: Berg. Schlesinger, A.M. (1998). The disuniting of  America:  Reflections  on  a multicultural  society. (Revised  and Enlarged ed.). New York & London: W.W. Norton & Company. Sleeter,  C.  E.,  &  Grant,  C.A.  (1987).  An analysis of multicultural education in  the  United  States. Harvard Educational  Review ,  57(4),  421-
444.
Suzuki,  B.H.  (1984).  Curriculum transformation  for  multicultural education. Education  and  Urban Society , 16(3), 294-322.
Taylor,  C.  (1991). The  malaise  of modernity. Concord, Canada: House of Anansi Press Limited. Taylor,  C.  (1994).  The  politics  of recognition.  In  A.  Gutmann  (Ed.), Multiculturalism:  Examining  the politics  of  recognition (pp.  25-73).
Princeton, NJ: Princeton University Press.
Teson,  F.R.  (1992).  International human rights and cultural relativism.  In  R.P.  Claude  &  B.H.
Weston (Eds.), Human rights in the world  community:  Issues  &  action (pp. 42-51 ). Philadelphia: University of Pennsylvania Press. Troyna, B. (1987). Beyond multiculturalism:  towards  the enactment  of  anti-racist  education in  policy,  provision  and  pedagogy.
Oxford  Review  of  Education ,  13(3), 307-320.
Vertovec,  S.  (1996).  Multiculturalism, culturalism and public incorporation. Ethnic  and  Racial Studies , 19(1), 49-69.
Walker,  B.  (1997).  Plural  cultures, contested  territories:  A  critique  of Kymlicka. Canadian  Journal  of Political Science , 30(2), 213-234. Walzer,  M.  (1995).  Comment.  In  A.
Gutmann  (Ed.), Multiculturalism: Examining the politics of recognition (pp. 99-103). Princeton, NJ: Princeton University Press. Watkins,  W.H.  (1994).  Multicultural education: Toward a historical and political inquiry. Educational Theory , 44(1), 99-117. Wax,  M.L.  (1993).  How  culture misdirects multiculturalism. Anthropology & Education Quarterly, 24(2), 99-115.
Yamauchi,  M.  (1996). Minzoku  mondai nyumon  [Introduction  to  Ethnic Problems]. Tokyo: Chuokoron Sha. Young,  L.M.  (1990). Justice  and  the politics of difference . Princeton, NJ:
Princeton University Press.
Young,  J.C.  (1984).  Education  in multicultural society:  What sort of education? What sort of society? In J.R.  Mallea  &  J.C.  Young  (Eds.), Cultural  diversity  and  Canadian education:  Issues  and  innovations (pp.  412-430).  Ottawa,  Canada: Carleton University Press.