## AKUNTABILITAS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEUANGAN DESA
Ambarwati * Dwi Puji Rahayu
STIE Nganjuk *email: ambarwati@stienganjuk.ac.id
ABSTRACT INFO ARTIKEL
Village  finance  is  all  village  rights  and  obligations  that  can  be valued with money and everything in the form of money and goods related  to  the  implementation  of  village  rights  and  obligations (Law  Number  6  of  2014  Article  71  paragraph  1).  Village development  planning  is  a  stage  of  activity  organized  by  the village  government  by  involving  the  Village  Consultative  Body and elements of the community in a participatory manner to utilize and  allocate  village  resources  in  order  to  achieve  village development  goals.  The  Village  Government  prepares  Village Development planning in accordance with its authority, referring to District / City development planning. The Village Revenue and Expenditure  Budget  (APBDesa)  is  an  important  instrument  that greatly  determines  the  realization  of  good  governance  at  the village level.
The  objectives  of  this  study  are:  1)  To  prove  the  influence  of Planning  on  Village  Financial  Accountability.  2)  To  prove  the effect  of  Budgeting  on  Village  Financial  Accountability.  3)  To prove the influence of Village Financial Planning and Budgeting on Village Financial Accountability. The subject of this research is the village government in Nganjuk Regency. In this study using a  quantitative  descriptive  method  with  an  associative  approach that aims to determine the effect or relationship between two or more  variables.  In  this  study  the  population  is  all  villages  in Nganjuk  Regency  with  264  villages.  Determine  the  number  of sample samples from a population using the Slovin formula with Inaccuracy Tolerance of 5%. In this study there were 159 villages in  the  sample.  The  sampling  technique  in  this  study  is  done randomly by stratified random sampling.
The  data  collection  technique  in  this  study  was  using  a questionnaire or questionnaire. The research instrument used in this study using a Likert Scale, with a Likert rating scale from 1 to 5. This study uses testing Validity and Instrument Reliability. Data Analysis  Techniques  in  this  study  used  the  Normality  Test,
Multicollinearity Test, Heteroscedasticity Test, and
Autocorrelation Test. Measurement of descriptive statistics in this
Diterima: 6 September 2019 Direview: 15 September 2019 Disetujui: 11 Januari 2021 Terbit: 19 April 2021
Keywords:
Planning,  Budgeting,  Village
Finance, accountability,
Village Government
study  using  Linear  Regression  Analysis.  To  test  the  regression model and hypothesis using statistical tests, namely the T test and F test.
The output targeted in this research plan is submitted to national ISSN  journals.  The  research  plan  is  supported  by  the  Regional Government of Nganjuk Regency through the Village Community Government Service which is expected to also be continued as a village assistance activity in the context of community service.

## PENDAHULUAN
Desa  merupakan  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas-batas  wilayah  yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat  istiadat  setempat  yang diakui dan dihormati  dalam sistem Pemerintahan NKRI (Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  Pasal  1  ayat  12).  Keuangan  desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014).  Perencanaan  pembangunan  desa  merupakan  tahapan  kegiatan  yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
Hasil penelitian Riyanto (2015) menunjukkan bahwa akuntabilitas finansial dalam pengelolaan ADD mulai dari pelaksanaan hingga pencapaian hasil dapat dipertanggungjawabkan didepan seluruh pihak  Pemerintah  Desa,  namun  belum  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  seluruh  masyarakat desa.  Penelitian  ini  sejalan  dengan  Soeharso  (2017),  prinsip  akuntabilitas  dalam  pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2015 di desa Argorejo dan desa Argodadi Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul telah sesuai dengan Permendagri No.113 tahun 2014, namun dari  sisi  administrasi  masih  diperlukan  adanya  pembinaan  lanjutan.  Berbeda  dengan  penelitian Dewanti (2015) adanya ketidaksesuaian antara perencanaan keuangan desa di Desa Boreng dengan perencanaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007. Hasil penelitian Iznillah & Basri  (2018  )  menunjukkan  bahwa  dalam  mengelola  keuangan  desa  Kabupaten  Bengkalis  telah memenuhi Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas.
Melihat  permasalahan  yang  terjadi,  disimpulkan  bahwa  dalam  proses  pengelolaan  keuangan desa,  perencanaan  dan  penganggaran  keuangan  desa  adalah  pondasi  yang  sangat  penting  dalam pengelolaan  keuangan  desa,  untuk  mewujudkan  perencanaan  dan  penganggaran  yang  baik  di perlukan konsep Akuntabilitas (Pertanggung Jawaban). Dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk  menyajikan  dan  melaporkan  segala  kegiatan,  terutama  dalam  bidang  administrasi  keuangan kepada pihak yang lebih tinggi (Hanifah & Praptoyo, 2015).
Penelitian ini dibatasi pada tiga variabel, yaitu perencanaan, penganggaran, serta akuntabilitas. Tujuan  penelitian  ini  membahas  tentang  akuntabilitas  pada  lingkup  pemerintahan  desa  di  wilayah Kabupaten Nganjuk. Akuntabilitas yang dimaksud yaitu akuntabilitas perencanaan dan penganggaran keuangan  desa,  yang  merupakan  tahapan  yang  penting  dan  wajib  dilaksanakan  oleh  pemerintahan desa.  Penelitian  ini  penting  dilakukan  karena  agar  pengelola  keuangan  desa  dapat  mengetahui, memahami dan melaksanakan bahwa akuntabilitas atau pertanggungjawaban dalam perencanaan dan penganggaran  dalam  mengelola  keuangan  desa  sangat  penting  untuk  desa  dalam  rangka mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desadan mewujudkan good governance khususnya pada pemerintah desa.

## LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Penelitian Terdahulu
Hidayah dan Wijayanti (2017), dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (DD) Studi
Kasus Pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo”. Variabel/fokus penelitian ini adalah : Perencanaan Dana Desa, Pelaksanaan Dana Desa, Pertanggungjawaban Dana Desa dan Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa.  Perbedaan  terletak  pada  metode  penelitian,  yaitu  diskriptif kualitatif namun mempunyai kesamaan variable/fokus penelitian yaitu Perencanaan Keuangan Desa dan  Akuntabilitas.  Hasil  penelitian  ini,  bahwa  Perencanaan  program  penggunaan  dana  desa  telah melaksanakan prinsip partisipatif dengan melibatkan musrenbangdes, pengelolaan dana desa belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparasi namun secara teknis dan administrasi pertanggungjawaban dana desa sudah dilaksanakan dengan baik.

## Desa
Desa adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu organisasi  pemerintahan  dengan  serangkaian  peraturan-peraturan  yang  ditetapkan  sendiri,  serta berada di bawah pimpinan desa yang dipilih dan ditetapkan sendiri (Putra et al, 2013)
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6/ 2014 tentang Desa, wewenang desa adalah:
a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
b. Menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  kabupaten/kota  yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
c. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
d. Urusan  pemerintahan  lainnya  yang  oleh  peraturan  perundang-undangan  diserahkan  kepada desa.

## Struktur Pemerintah Desa
Pembangunan  di  desa  menjadi  tanggungjawab  kepala  desa.  Kepala  desa  mempunyai  tugas menyelenggarakan  urusan  pemerintahan,  pembangunan,  dan  kemasyarakatan.  Dalam  pelaksanaan pembangunan,  kepala  desa  dibantu  oleh  perangkat  desa  dan  dapat  dibantu  oleh  lembaga kemasyarakatan di Desa (Saputra, 2016). Hal ini dipertegas dalam UU No.6/2014 pasal 26 tentang Desa,  yaitu  Kepala  Desa  bertugas  menyelenggarakan  pemerintahan  desa,  melaksanakan pembangunan  desa,  pembinaan  kemasyarakatan  desa  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa.  Sedang perangkat desa adalah Pembantu Kepala Desa dan pelaksana tugas penyelenggaraan Pemerintahan Desa,  melaksanakan  pembangunan  desa,  pembinaan  kemasyarakatan  Desa,  dan  pemberdayaan masyarakat desa.

## Keuangan desa
Keuangan  Desa  menurut  UU  No  6/2014  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  desa  yang  dapat dinilai  dengan  uang  serta  segala  sesuatu  berupa  uang  dan  barang  yang  berhubungan  dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan  yang  perlu  diatur  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  yang  baik.  Siklus  pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.  Dalam pelaksanaan pemerintahan, pemerintah desa wajib mengelola keuangan  desa  secara  transparan,  akuntabel,  dan  partisipatif.  Transparan  berarti  dikelola  secara terbuka,  akuntabel  berarti  dipertanggungjawabkan  secara  hukum,  dan  partisipatif  bermakna melibatkan  masyarakat  dalam  prosesnya.  Disamping  itu,  keuangan  desa  harus  dibukukan  dan dilaporkan  sesuai  dengan  kaidah  sistem  akuntansi  keuangan  pemerintahan  (Hanifah  &  Praptoyo, 2015). Gambar dibawah menjelaskan tentang siklus pengelolaan keuangan desa.

## Gambar. Siklus Pengelolaan Keuangan Desa (Moedarlis, 2016)

## Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan tanggung jawab atau untuk menjawab dan menjelaskan  kinerja  dan  tindakan  dari  seseorang/pemimpin  unit  organisasi  kepada  pihak  yang memiliki  hak  atau  wewenang  untuk  meminta  akuntabilitas  (Kurrohman,  2015).  Akuntabilitas merupakan keharusan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekan pada pertanggungjawaban  horizontal  (masyarakat)  bukan  hanya  pertanggungjawaban  vertical/otoritas yang lebih tinggi (Turner and Hulme, 1997). Akuntabilitas dianggap penting seiring dengan semakin meningkatnya  tuntutan  masyarakat  terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  dan  bersih (good governance dan clean government) sehingga telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas,  tepat,  teratur,  dan efektif (Trisaptya et  al.,  2016).  Dimensi akuntabilitas ada 5 (Rasul, 2003), yaitu :1) Akuntabilitas hukum dan kejujuran ( accountability for probity  and  legality ),  2)  Akuntabilitas  manajerial,  3)  Akuntabilitas  program,  4)  Akuntabilitas kebijakan dan 5) Akuntabilitas finansial

## Perencanaan dan penganggaran APB Desa
Tahap  perencanaan  dan  penganggaran  dimulai  dengan  Pemerintah  Desa  menyusun perencanaan  pembangunan  desa  sesuai  dengan  kewenangannya  (Srirejeki,  2015).  Secara konvensional, perencanaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan demi meraih masa depan yang lebih  baik  dengan  memperhatikan  keadaan  sekarang  maupun  keadaan  sebelumnya  (BPKP,  2015). Perencanaan  ( planning) adalah  sebuah  proses  yang  dimulai  dari  penetapan  tujuan  organisasi, penentuan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, perumusan sistem perencanaan  yang  menyeluruh  untuk  mengintegrasikan  dan  mengkoordinasikan  seluruh  pekerjaan organisasi, hingga pencapaian tujuan organisasi (Robbins dan Coulter, 2002). Intinya, perencanaan adalah  bagaimana  mengantisipasi  masa  depan  berdasarkan  tujuan  yang  ditetapkan,  yaitu  dengan melakukan persiapan yang didasarkan pada data dan informasi yang tersedia saat ini.
Dalam perencanaan terdapat pula unsur penganggaran. Menurut Garrison, Norren dan Brewer (2007) penganggaran adalah rencana terperinci  mengenai  perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya selama suatu perioda tertentu. Secara umum, anggaran diartikan sebagai rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan untuk suatu periode di masa depan yang disajikan dalam bentuk angka–angka.
1. Perencanaan keuangan desa
Tahap  perencanaan  dan  penganggaran  dimulai  dengan  Pemerintah  Desa  menyusun
perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan Desa yang  disusun  terdiri  dari  dua,  yaitu  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  (RPJM)  dan Rencana  Pembangunan  Tahunan  Desa  atau  yang  disebut  sebagai  Rencana  Kerja  Pemerintah (RKP) (Srirejeki, 2015).

## 2. Penganggaran APB Desa
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  (APB)  Desa  adalah  rencana  keuangan  tahunan Pemerintahan  Desa  yang  dibahas  dan  disetujui  bersama  oleh  Pemerintah  Desa  dan  Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan ditetapkan dengan Peraturan Desa serta mengacu pada RKP Desa (Srirejeki, 2015).
Setelah  RKP  Desa  ditetapkan  maka  dilanjutkan  proses  penyusunan  APB  Desa.  Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam penganggarannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.
Proses Penyusunan APB Desa dimulai dengan urutan sebagai berikut:
1. Pelaksana  Kegiatan  menyampaian  usulan  anggaran  kegiatan  kepada  Sekretaris  Desa berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkann.
2. Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa  (RAPB Desa) dan menyampaikan kepada Kepala Desa.
3. Kepala Desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan  disepakati  bersama.  Rancangan  Peraturan  Desa  tentang  APB  Desa  disepakati  bersama paling lambat bulan Oktober  tahun berjalan antara Kepala Desa dan BPD.
4. Rancangan  Peraturan  Desa  tentang  APB  Desa  yang  telah  disepakati  bersama  sebagaimana selanjutnya  disampaikan  oleh  Kepala  Desa  kepada  Bupati/Walikota  melalui  camat  atau sebutan lain paling lambat  3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
5. Peraturan  Desa  tentang  APB  Desa  ditetapkan  paling  lambat  tanggal  31  Desember  tahun anggaran berjalan.
Gambar diatas menjelaskan bahwa berdasarkan Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa yang didalamnya mengatur Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang  – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 mengeluarkan Permendagri No. 113  Tahun  2014  tentang  pengelolaan  keuangan  desa.  Siklus  pengelolaan  keuangan  meliputi Perencanaan,  Penganggaran,  Pelaksanaan,  Penatausahaan,  Pelaporan  dan  Pertanggungjawaban. Namun  pada  penelitian  ini  hanya  membahas  tentang  Perencanaan  dan  Penganggaran  dalam  siklus pengelolaan  keuangan  desa.  Dalam  hal  Perencanaan  dan  Penganggaran  terdapat  berbagai indikatoryang  pada  penelitian  ini  merupakan  variabel  X 1 dan  X 2 ,  yang  meliputi  :  1)  Perencanaan Pembangunan, 2) Penganggaran APBDesa.  Indikator tersebut  yang merupakan variabel  X 1 dan X 2 akan  diteliti  apakah  telah  atau  belum  menerapkan  Asas  Akuntabilitas,  kemudian  akan  dapat mengetahui bagaimana pengaruh variabel terhadap Akuntabilitas.

## Hubungan Perencanaan  dengan Akuntabilitas Keuangan Desa
Pemerintah  Desa  menyusun  perencanaan  pembangunan  desa  sesuai  dengan  kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Perencanaan pembangunan desa  disusun  berdasarkan hasil kesepakatan  dalam  musyawarah  desa  yang  pelaksanaannya  paling  lambat  pada  bulan  Juni  tahun anggaran berjalan ( Liando et al, 2017).
Perencanaan  sebagai  hal  memilih  dan  menghubungkan  fakta-fakta  serta  hal  membuat  dan menggunakan  dugaan-dugaan  mengenai  masa  yang  akan  datang  dalam  menggambarkan  dan merumuskan  kegiatan-kegiatan  yang  diusulkan  dan  dianggap  perlu  untuk  mencapai  hal-hal  yang diinginkan  (Tuasikal,  2013).  Pada  tahap  perencanaan  Kepala  Desa  selaku  penanggung  jawab  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  mengadakan  musyawarah  desa  menyusun Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa,  selanjutnya  disebut  RKPDesa  yang  digunakan  sebagai  bahan penyusunan APBDes (Soeharso, 2017).
Dalam pengelolaan keuangan desa, apabila fungsi perencanaan telah dilakukan dengan baik, hal  ini  akan  berpengaruh  pada  akuntabilitas  keuangan  desa.  Hal  ini  dibuktikan  oleh  penelitian Haspiarti  (2012) dan  diperkuat  oleh Nurhayanti  (2014) yang  membuktikan  bahwa  perencanaan anggaran  berpengaruh  positif  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  daerah.  Penelitian tentang “Analisis Perencanaan Dan Pertanggungjawaban APBDes Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa,  (Orangbio et al., 2017) menjelaskan bahwa proses pengelolaan keuangan desa Inobonto II telah dilaksanakan dengan baik.  Dimana  tahap  perencanaan  dilaksanakan  oleh  sekretaris  desa,  tahap  pelaksanaan  dan penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, tahap pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan oleh kepala desa. Terdapat ketidaksesuaian dalam pertanggungjawaban, karena tidak adanya media informasi  yang  dapat  dengan  mudah  diakses  oleh  masyarakat,  seperti  papan  informasi  desa  yang dapat memuat informasi penting termasuk pengelolaan APBDes.
Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut:
H1 : Perencanaan keuangan desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan desa.

## Hubungan Penganggaran dengan Akuntabilitas Keuangan Desa
Perencanaan  pembangunan  daerah  dapat  terlaksana  dengan  baik,  bila  didukung  oleh kemampuan keuangan yang memadai, alokasi pendanaan yang adil dan merata, serta terukur dengan jelas  (Tuasikal,  2013  ).  Kegiatan  pengelolaan  APBDes  meliputi  kegiatan  penyusunan  anggaran, pencatatan administrasi keuangan desa, perubahan dan perhitungan anggaran. Dalam APBDes tidak dibenarkan  dimuat  pos  lain  selain  yang  sudah  ditentukan,  kecuali  dipandang  sangat  perlu  dengan
terlebih  dahulu  mendapatkan  persetujuan  dari  BPD.  Kepala  Desa  dilarang  melakukan  atau menjanjikan pengeluaran atas beban APBDes untuk tujuan-tujuan lain selain yang sudah ditetapkan (Soeharso, 2017).
Dalam studi yang dilakukan tentang “Anggota Parlemen dan Rencana Anggara di Malaysia, anggaran adalah rencana bagaimana partai yang berkuasa memanfaatkan sumber daya ekonominya. Sumber  daya  utama  adalah  pendapatan  pajak.  Pengeluaran  pemerintah  tergantung  pada  jumlah penerimaan pajak yang dikumpulkan. Oleh karena itu, kebijakan perpajakan adalah elemen penting dalam penganggaran pemerintah (Shin & Aslam, 2013). Semua bentuk organisasi, baik sektor swasta maupun sektor publik pasti akan melakukan penganggaran yang pada dasarnya merupakan cara untuk mencapai visi dan misinya (Astuty & Fanida, 2013). Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan  pengawasan  keuangan  desa,  sehingga  dengan  hak  otonom  tersebut  diharapkan  desa  dapat mengelola keuangannya secara mandiri, baik mengelola pendapatan dan sumber-sumber pendapatan, juga  mengelola  pembelanjaan  anggaran.  Akan  tetapi  pada  kenyataanya  sangat  banyak  desa  yang belum  dapat  memanfaatkan  keistimewaanya  tersebut,  ketergantungan  dana  dari  pemerintah  pusat maupun pemerintah daerah sangat kuat .
Sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  yang  diperuntukkan  bagi  Desa  yang  ditransfer  melalui  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan  dan  pemberdayaan masyarakat (Nugrahaningsih dkk., 2016).
Penelitian  Soeharso  (2017)  tentang  “Akuntabilitas  Pemerintah  Desa  dalam  Pengelolaan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDesa)  tahun  2015  berdasarkan  Permendagri  no.113 tahun  2014  di  Kecamatan  Sedayu  Kabupaten  Bantul”  membuktikan  bahwa  sistem  akuntabilitas pengelolaan  APBDesa  di  Kecamatan  Sedayu  tahun  2015  sudah  dilaksanakan  berdasarkan  prinsip tanggunggugat  maupun  prinsip  tanggungjawab,  walaupun  belum  sepenuhnya  sesuai  dengan ketentuan yang ada. Dari uraian diatas, maka hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut :
H2 :  Penganggaran keuangan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan desa

## Hubungan Perencanaan dan Penganggaran dengan Akuntabilitas Keuangan Desa
Pemerintah  mempunyai  peran  penting  dalam  pengembangan  negara  manapun.  Mengingat pentingnya peran pemerintah secara eksplisit dalam membentuk ekonomi, perlu untuk menyediakan kerangka kerja yang cocok untuk pencapaian peran mulia ini. Peran tersebut dapat dicapai melalui perangkat pemerintahan dan administrasi publik (Akinyele, 2016).
Perencanaan  pembangunan  dan  APBDes  adalah  pondasi  penting,  untuk  mewujudkan diperlukan  konsep  akuntabilitas,  menurut  Ulum  (2008:56)  akuntabilitas  sebagai  suatu pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang diberi kepercayaan masyarakat/individu yang nantinya terdapat  keberhasilan  atau  kegagalan  di    dalam  pelaksanaan  tugas  tersebut  untuk  mencapai  tujuan yang telah ditetapkan, maka hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut :
H3 :  Perencanaan  dan  Penganggaran  Keuangan  desa  berpengaruh  terhadap  Akuntabilitas keuangan desa.

## METODOLOGI PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kuantitatif  dengan  pendekatan  asosiatif.  Data  yang digunakan  adalah  data  Primer  dan  sekunder,  berupa  profil  desa  se-Kabupaten  Nganjuk,  dokumen terkait dengan perencanaan (RPJM Desa dan RKP Desa) dan proses penganggaran APB Desa (format APB  Desa,  perubahan  APB  Desa).  Data-data  ini  diperoleh  dari  bendahara  desa.  Populasi  dalam penelitian  ini  adalah  seluruh  desa  di  wilayah  Kabupaten  Nganjuk  berjumlah  264  desa.  Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah nonprobability sampling , dihitung  menggunakan rumus Slovin sehingga dapat diketahui jumlah sampel sebesar 159 desa, dengan asumsi setiap desa diberikan 1 (satu) responden.
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Perencanaan Keuangan Desa (X1) dengan  dua (2) indikator yaitu RPJM Desa dan RKP Desa, dengan jumlah kuesioner empat (4) item (BPKP, 2015). Sedangkan Penganggaran/Proses Penganggaran Keuangan Desa (X2), memiliki 7 indikator dengan jumlah kuesioner 9 item. Sedang variabel terikat (Y) adalah Akuntabilitas Keuangan Desa, yang dapat diukur melalui tiga indikator yaitu (1) pengalokasian dana anggaran mengikuti proses dan prosedur yang berlaku, (2) penggunaan dana anggaran didasarkan atas hukum dan peraturan yang berlaku, (3) audit kepatuhan dilakukan agar setiap penggunaan dana dilandasi peraturan dan hukum yang berlaku (Putra, 2013).
Instrumen yang digunakan dalam penelitian menggunakan skala Likert , jenis instrumen angket atau  kuesioner  dengan  pemberian  skor  5-1  (SS-STS).  Analisa  data  untuk  mengetahui  pengaruh variabel  bebas/independen  dan  variabel  terikat/dependen  menggunakan  analisis  regresi  linier berganda  karena  terdiri  lebih  dari  satu  variabel  bebas.  Rumus  regresi  linear  berganda  yang  akan dianalisis adalah sebagai berikut: Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + e
Dengan  melihat  besarnya  koefisien  regresi  linear  berganda  pada  persamaan  tersebut,  dapat diketahui  pengaruh  masing-masing  variabel  bebas  (X)  terhadap  variabel  terikat  (Y).  Selanjutnya untuk  menguji  model  regresi  dan  hipotesis  penelitian,  digunakan  uji  statistic.  Gambar  dibawah menunjukkan  diagram  alir  pada  penelitian  yang  menggambarkan  tahapan-tahapan  pada  proses penelitian.

## Gambar. Proses penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam penelitian ini, uji normalitas data menggunakan Test of Normality Kolmogorov Smirnov dalam  program  SPSS.  Pengambilan  keputusan  berdasarkan  probabilitas  ( Asymtotic  Significance ), yaitu: jika probabilitas > 0,05, distribusi data variabel dalam model regresi adalah normal namun jika probabilitas  <  0,05,  distribusi  data  variabel  dalam  model  regresi  adalah  tidak  normal.  Dalam penelitian ini, nilai Asymp. Sig. (2-tailed) Kolmogorov-Smirnov , nilai X 1 , X 2 dan Y masing-masing adalah  0.310,  0.109  dan  0.128  atau Z >  0,05  berarti,  dalam  penelitian  ini  residual  data  telah terdistribusi normal, sehingga dapat dilakukan pengujian berikutnya.
Uji    multikolinieritas    bertujuan    untuk    menguji  apakah  model  regresi  ditemukan  adanya korelasi antar variabel  bebas  (independen), dengan cara melihat nilai  VIF masing-masing variabel independen,  jika  nilai  VIF<10,  maka  data  bebas  dari  gejala  multikolinieritas.  Untuk  mendeteksi ada/tidaknya multikonieritas dalam regresi dengan melihat nilai Varience Inflation Factor (VIF) dan nilai tolerance . Apabila nilai tolerance mendekati 1, serta nilai VIF disekitar angka 1 serta tidak lebih dari 10, maka tidak terjadi multikolonieritas antara variabel bebas dalam model regresi. Berdasarkan hasil uji multikolineritas, nilai tolerance >0,10 dan nilai VIF<10 untuk semua variabel, artinya tidak ada multikolinearitas dalam model regresi sehingga data dikatakan baik dan dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya.
Uji  heteroskedastisitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi  terjadi
Tahap Pendahuluan (Tim Peneliti) • Penetapan tema (100%)
• Studi literatur (100%) • Penyusunan  proposal penelitian (100%) Tahap Pengumpulan data (Tim Peneliti & surveyor) • Wawancara (50%) • Survey (0%) Tabulasi dan Pengolahan Data (Tim
Peneliti) • Menginput data dari responden  (0%)
Tahap Analisis (Tim Peneliti) • Analisis data dengan regresi (0%) • Pengujian model (0%) Tahap Penyusunan Laporan dan Publikasi (Tim Peneliti) • Penyusunan  Laporan (0%) • Publikasi pada Jurnal Nasional  (0%)
ketidaksamaan  variance  dari  residual  satu  pengamatan  ke  pengamatan  yang  lain.  Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji glejser dengan dasar, 1) bila -t table ≤ t hitung ≤ t tabel berarti tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dan 2) bila t hitung ˃ t tabel atau t hitung < -t tabel, berarti terjadi masalah heteroskedastisitas. Berdasar uji heteroskedastisitas pada penelitian ini, nilai t hitung < t tabel (1,654) dan nilai signifikansi > 0,05 sehingga pengujian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan uji heteroskedastisitas, Variabel Perencanaan Keuangan Desa (X1) dan Penganggaran Keuangan Desa (X2) menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas.
Uji Autorelasi dalam penelitian ini menggunakan Uji Durbin Watson , dengan kriteria jika Du ≤ d ≤ (4-dU), berarti tidak terdapat masalah autokorelasi. Daalam penelitian ini, nilai Durbin Watson (DW) sebesar 1,940,  nilai d terletak antara dU dan (4-dU) atau  (1,766 < 1,940 < 2,234). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam penelitian ini.
Uji regresi linier berganda dalam penelitian ini dengan model regresi : Y = 3,547 + 0,444X1 + 0,380X2 + e , diinterpretasikan sebagai berikut:
a. Nilai  konstanta  (a)  sebesar  3,547  berarti  jika  X1  dan  X2  tidak  ada,  maka  Y  akan  mengalami penurunan sebesar 3,547.
b. Nilai koefisien beta variabel X1 mengalami kenaikan sebesar 0,444 berarti jika X1 meningkat satu satuan, dan X2 nilainya tetap, maka Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,444.
c. Nilai koefisien beta X2 sebesar 0,380. berarti jika X2 meningkat satu satuan, dan X1, nilainya tetap, maka Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,380.

## Tabel. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
No Variabel Unstandardized Coefficients Simpulan Koefisien Regresi Std. Error 1 Konstanta 3,547 0,736 2 Perencanaan keuangan (X1) 0,444 0,074 Signifikan 3 Peganggaran keuangan (X2) 0,380 0,074 Signifikan Sumber : data primer diolah peneliti, 2018

## Pengujian Hipotesis
a. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)
Berdasarkan Uji Statistik t, penentuan nilai t tabel dimana level of significance (α) = 0,05 (5%) dan derajat kebebasan (df) = (n – k) atau (159 – 2 = 157), sehingga diperoleh df sebesar 157, maka  nilai  t  tabel  diperoleh  sebesar  1,654.  Dengan  demikian  dapat  dilakukan  pengujian  secara parsial sebagai berikut : 1) Nilai t hitung pada variabel Perencanaan 5,962 > 1,654 dan signifikansi 0,000  <  0,05  membuktikan  bahwa  hipotesis  “Pernyataan    Perencanaan  Keuangan  Desa berpengaruh  terhadap  Akuntabilitas  Keuangan  Desa”  dapat  diterima.  2)  Nilai  t  hitung  pada variabel Penganggaran Keuangan Desa 5,113 > 1,654 dan signifikansi 0,000 < 0,05 membuktikan bahwa  hipotesis  “Penganggaran  Keuangan  Desa  berpengaruh  terhadap  Akuntabilitas  Keuangan Desa” dapat diterima.
b. Uji Signifikansi Parameter Serentak (Uji F)
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas secara simultan atau bersama-sama  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  variabel  terikat.  Pengambilan keputusan juga dapat dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dan nilai F tabel. Dengan menggunakan tingkat signifikan 5% atau 0,05 jika F hitung > F tabel dan signifikansi kurang dari 0,05 maka hipotesis diterima, artinya ada pengaruh yang signifikan secara bersamaan dari variabel bebas  terhadap  variabel  terikat.  Berdasarkan  hasil  uji  signifikansi  simultan  variabel  X1,  X2 mempunyai nilai F tabel sebesar 2,66. Nilai F hitung > F tabel (369.556 > 2,66) dan signifikansi 0,000  <  0,05  sehingga  variabel  X1,  X2    mempunyai  pengaruh  secara  simultan  terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa (Y).

## c. Hasil Uji Determinasi
Koefisien determinan berkisar anatara nol sampai dengan satu (0 ≤ Adjusted R 2 ≤ 1), berarti bila Adjusted R 2 = 0 menunjukkan tidak adanya hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat, bila Adjusted R 2 semakin besar mendekati 1 menunjukkan semakin kuat hubungan variabel bebas  terhadap  variabel  terikat  dan  bila R 2 semakin  kecil  mendekati  nol  maka  semakin  kecil hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat.
Berdasarkan  hasil  analisis  determinasi, Adjusted  R 2 sebesar  0,823  atau  82,3%  artinya persentase perencanaan keuangan desa dan penganggaran keuangan desa terhadap  akuntabilitas keuangan  desa  sebesar  82,3%.  Dengan  kata  lain  variabel  akuntabilitas  keuangan  desa  dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel perencanaan keuangan desa dan penganggaran keuangan desa sebesar 82,3% sedangkan sisanya sebesar 17,7% dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

## Pembahasan
Berdasarkan uji signifikan parsial (uji-t) menunjukkan bahwa variabel Akuntabilitas Keuangan Desa  positif  sebesar  5,962  dengan  signifikansi  sebesar  0,000.  Nilai  positif  tersebut  menunjukkan bahwa pengaruh Perencanaan Keuangan Desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa  di  Wilayah  Kabupaten  Nganjuk.  Hal  ini  berarti  bahwa  jika  perencanaan  keuangan  desa diperbaiki  dan  ditingkatkan  maka  akuntabilitas  keuangan  desa  akan  meningkat  pula.  Robbins  dan Coulter (2002) mengatakan bahwa perencanaan (planning) merupakan sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, penentuan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh,  perumusan  sistem  perencanaan  yang  menyeluruh  untuk  mengintegrasikan  dan mengoordinasikan  seluruh  pekerjaan  organisasi,  hingga  pencapaian  tujuan  organisasi.  Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wati (2018) dan Djaelani (2017).
Variabel  Akuntabilitas  Keuangan  Desa  bernilai  positif  sebesar  5,113  dengan  signifikansi sebesar  0,000.  Hal  ini  berarti  bahwa  Penganggaran  Keuangan  Desa berpengaruh  positif  pada Akuntabilitas  Keuangan  Desa  di  Wilayah  Kabupaten  Nganjuk.  Bila  penganggaran  keuangan  desa diperbaiki dan ditingkatkan maka akuntabilitas keuangan desa akan meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wati (2018) mengatakan bahwa pelaksanaan penganggaran keuangan desa Kunir  Kidul  secara  keseluruhan  terlaksana  dengan  baik.  Bahkan  bisa  dikatakan  sangat  disiplin. Dimulai dari perencanaan Rincian Anggaran Pendapatan Desa (RAPBDesa) dan disusunnya Rencana Anggaran Biaya (RAB) selanjutnya baru menjadi peraturan desa, dan wijayanti (2017) mengatakan pelaksanaan    penganggaran  pengelolaan  Dana  Desa  didesa  Wonodadi  Kecamatan  Ngrayun Kabupaten  Ponorogo  belum  sepenuhnya  menerapkan  prinsip  transparasi  karena  pemerintah  Desa belum terbuka terhdap masyarakat yang membutuhkan data mengenai keuangan Dana Desa.
Perencanaan  Keuangan  Desa  dan  Penganggaran  Keuangan  Desa  berpengaruh  terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa, artinya bila Perencanaan Keuangan Desa dan Penganggaran Keuangan Desa  diperbaiki  dan  ditingkatkan  maka  Akuntabilitas  Keuangan  Desa  mengalami  peningkatan. Perencanaan  Keuangan  Desa  mempunyai  pengaruh  yang  dominan  jika  dibandingkan  dengan Penganggaran  keuangan  desa  dalam  mempengaruhi  Akuntabilitas  Keuangan  Desa.  Selain  itu, variabel Akuntabilitas Keuangan Desa dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel Perencanaan Keuangan Desa dan Penganggaran Keuangan Desa sebesar 82,3%

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil uji parsial yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pernyataan  Perencanaan Keuangan Desa (X1), Pernyataan Penganggaran Keuangan Desa (X2), mempunyai pengaruh secara parsial maupun simultan terhadap Akuntabilitas (Y), dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pengaruh Pernyataan  Perencanaan Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa
Berdasarkan  uji  signifikan  parsial  (uji-t)  menunjukkan  bahwa  variabel  Akuntabilitas Keuangan  Desa  positif  sebesar  5,962  dengan  signifikansi  sebesar  0,000.  Nilai  positif  tersebut
menunjukkan  bahwa  pengaruh  Perencanaan  Keuangan  Desa  berpengaruh  positif  terhadap Akuntabilitas  Keuangan  Desa  di  Wilayah  Kabupaten  Nganjuk.  Hal  ini  berarti  bahwa  jika perencanaan keuangan desa diperbaiki dan ditingkatkan maka akuntabilitas keuangan desa akan meningkat  pula.  Robbins  dan  Coulter  (2002)  mengatakan  bahwa  perencanaan (planning) merupakan  sebuah  proses  yang  dimulai  dari  penetapan  tujuan  organisasi,  penentuan  strategi untuk  mencapai  tujuan  organisasi  tersebut  secara  menyeluruh,  perumusan  sistem  perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, hingga pencapaian tujuan organisasi.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Wati  (2018)  yang  menyatakan  bahwa Perencanaan  APBDesa  Kunir  Kidul  dalam  perencanaan  pengelolaan  keuangan  desa  sesuai dengan    Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014  dan  Djaelani  (2017)  yang  mengatakan  bahwa perencanaan APBDesa Trapang disusun oleh sekretaris desa untuk kemudian diserahkan kepada kepala  desa  dan  dibahas  dengan  BPD  untuk  mendapatkan  kesepakatan  bersama  selanjutnya diserahkan kepada camat Banyuates. Setelah diterima oleh camat Banyuates kemudian dievaluasi dan diserahkan kembali kepada desa untuk ditanggapi evaluasi tersebut
2. Pengaruh Pernyataan Penganggaran Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa
Berdasarkan  uji  signifikan  parsial  (uji-t)  menunjukkan  bahwa  variabel  Akuntabilitas Keuangan Desa bernilai positif sebesar 5,113 dengan signifikansi sebesar 0,000. Hal ini berarti bahwa Penganggaran Keuangan Desa berpengaruh positif pada Akuntabilitas Keuangan Desa di Wilayah Kabupaten Nganjuk. Hal ini berarti bahwa jika penganggaran keuangan desa diperbaiki dan ditingkatkan maka akuntabilitas keuangan desa akan meningkat pula. Berdasarkan Deputi Bidang  pengawasan  Penyelenggaraan  Keuangan  Daerah.  (2015).  “ Petunjuk  Pelaksanaan Bimbingan  dan  Konsultasi  Pengelolaan  Keuangan  Desa ”.  Mengatakan  bahwa  anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APB  Desa)  merupakan  rencana  anggaran  keuangan  tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wati (2018) mengatakan bahwa pelaksanaan penganggaran keuangan desa Kunir Kidul secara keseluruhan terlaksana dengan baik. Bahkan bisa  dikatakan  sangat  disiplin.  Dimulai  dari  perencanaan  Rincian  Anggaran  Pendapatan  Desa (RAPBDesa)  dan  disusunnya  Rencana  Anggaran  Biaya  (RAB)  selanjutnya  baru  menjadi peraturan desa, dan wijayanti (2017) mengatakan pelaksanaan  penganggaran pengelolaan Dana Desa  didesa  Wonodadi  Kecamatan  Ngrayun  Kabupaten  Ponorogo  belum  sepenuhnya menerapkan prinsip transparasi karena pemerintah Desa belum terbuka terhdap masyarakat yang membutuhkan data mengenai keuangan Dana Desa.
3. Pengaruh  Perencanaan  Keuangan  Desa  dan  Penganggaran  Keuangan  Desa  terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa
Dalam penelitian ini, hasil dari hasil uji signifikansi F membuktikan bahwa Perencanaan Keuangan  Desa  dan  Penganggaran  Keuangan  Desa  berpengaruh  terhadap  Akuntabilitas Keuangan  Desa.  hal  ini  berarti  bahwa  jika    Perencanaan  Keuangan  Desa  dan  Penganggaran Keuangan  Desa  diperbaiki  dan  ditingkatkan  maka  Akuntabilitas  Keuangan  Desa  mengalami peningkatan.  Perencanaan  Keuangan  Desa  mempunyai  pengaruh  yang  dominan  jika dibandingkan  dengan  Penganggaran  keuangan  desa  dalam  mempengaruhi  Akuntabilitas Keuangan  Desa.  Selain  itu,  variabel  Akuntabilitas  Keuangan  Desa  dapat  dijelaskan  atau dipengaruhi  oleh  variabel  Perencanaan  Keuangan  Desa  dan  Penganggaran  Keuangan  Desa sebesar 82,3%

## Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan yaitu:
1. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  Akuntabilitas  Keuangan  Desa  dalam  penelitian  ini  hanya
terdiri  dari  dua  variabel,  yaitu  perencanaan  keuangan  desa  dan  penganggaran  keuangan  desa, sedangkan masih banyak faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas keuangan desa.
2. Adanya keterbatasan penelitian dengan menggunakan kuesioner yaitu terkadang jawaban yang diberikan oleh sampel tidak menunjukkan keadaan sesungguhnya.

## REFERENSI
Akinyele  ,  A.  E.  (2016).  Financial  Control  and  Accountability  in  the  Public  Sector. International Journal of Arts & Sciences, 09 (02), 301–324.
Astuty,  E.,  &  Fanida,  E.  H.  (2013).  Akuntabilitas  Pemerintah  Desa  dalam  Pengelolaan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDES)  (Studi  pada  Alokasi  Dana  Desa  Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)". Jurnal Publika, 1 (2), 1-12.
Dewanti, E.D. (2015). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng (Studi Kasus  pada  Desa  Boreng  Kecamatan  Lumajang  Kabupaten  Lumajang). Jember,  Jawa Timur, Indonesia: Universitas Jember.
Garrison, R, N. Eric dan P. Brewer. 2007. New York: McGraw Hill.
Hanifah  ,  S.  I.,  &  Praptoyo,  S.  (2015).  Akuntabilitas  Dan  Transparansi  Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDea). Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 4 (8).
Haspiarti. (2012). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi  Pemerintah  (Studi  Kasus  Pada  Pemerintah  Kota  Parepare).  Skripsi.  UNHAS. Sulawesi Selatan.
Hidayah, Nurul & Wijayanti, Iin. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (DD) Studi Kasus Pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.
Iznillah, M. L., & Basri , Y. M. (2018 ). Analysis of Transparency and Accountability of Village Fund Management in Bengkalis Sub-district. Journal of Economics, Business, and Government Challenges, 1 (2), 135-142.
Kurrohman, T. (2015). Accountability of planning on village fund allocation in osing community in Banyuwangi. International  Conference  on  Accounting  Studies  (ICAS) (pp.  319-324). Johor Baru, Malasyia: Institute for Strategic and Sustainable Accounting Development.
Liando,  L.  Y.,  Lambey,  L.,  &  Wokas,  H.  R.  (2017,  Juni  ).  Analisis  Pengelolaan  Dan Pertanggungjawaban  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Desa  Di  Desa  Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa. Jurnal EMBA, 5 (2), 1474 –1483.
Nugrahaningsih,  P.,  Falikhatun,  &  Winarna,  J.  (2016,  Februari).  Optimalisasi  Dana  Desa  Dengan Pengembangan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bum  Des)  Menuju  Desa  Mandiri. Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 16 (1), 37-45.
Nurhayanti, Ida. (2014). “Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Probolinggo ”. Universitas Jember, Jawa Timur.
Orangbio,  V.  V.,  Tinangon,  J.,  &  Gerungai,  N.  (2017).  Analisis  Perencanaan  Dan Pertanggungjawaban  Apbdes  Menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113 Tahun  2014  Dalam  Upaya  Meningkatkan  Pembangunan  Desa. Jurnal  Riset  Akuntansi Going Concern, 12 (2), 53-60.
Putra,  C.  K.,  Pratiwi,  R.  N.,  &  Suwondo.  (2013).  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Dalam Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  (Studi  Pada  Desa  Wonorejo  Kecamatan  Singosari Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Publik (Jap), 1 (No.6), 1203-1212.
Rasul,  Syahrudin.  (2003). “Pengintegrasian  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  dan  Anggaran  dalam Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara ”. Jakarta: PNRI.
Riyanto, T. (2015). Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kantor Desa Perangat  Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai  Kartanegara. Journal Administrasi Negara, 3 (1 ), 119-130 .
Robbins  dan  Coulter.  (2002). “Management,  7 th edition ”.  Prentice  hall,  Inc.,  New  Jersey.  Dalam Bastian  indra.  (2015). “Akuntansi  untuk  Kecamatan  dan  Desa ”.  Jakarta:  PT.  Gelora Aksara Pratama.
Saputra, I. W. (2016). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani,  Kabupaten  Bangli  Tahun  2009-2014. Jurnal  Jurusan  Pendidikan  Ekonomi (JJPE), 6 (1).
Shin, T. Y., & Aslam, M. (2013, December ). Malaysia: Members Of Parliament. Jati, 18 , 43-59.
Soeharso,  E.D.  (2017,  Oktober).  Akuntabilitas  Pemerintah  Desa  Dalam  Pengelolaan  Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Tahun 2015berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun  2014  Di  Kecamatan  Sedayu  Kabupaten  Bantul. Jurnal  Ilmu  Pemerintahan  dan Kebijakan Publik, 4 (3), 422-442.
Srirejeki, K. (2015, Pebruari). Tata Kelola Keuangan Desa. Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 15 (01), 33- 37.
Trisaptya, Y., Perdana , H. D., & Sulardi. ( 2016, Februari). Evaluasi Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah  Daerah  Di  Indonesia  (Studi  Empiris  Pada  Pemerintah  Kabupaten/Kota  Di Provinsi Jawa Tengah). Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 16 (1), 75 - 86.
Tuasikal,  A.  (2013  ).  Fenomenologis  Perencanaan  Dan  Penganggaran  Pemerintah  Daerah. Jurnal Akuntansi Universitas Jember , 78-91.
Wati. M.Y. (2018). “ Analisis Perencanaan Dan Pelaksanaan Pengelolaan  Keuangan Desa (Studi pada Kantor Desa Kunir  Kidul Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang) ”
______. 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
______. 2010. Peraturan Pemerintah No.71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
______. 2014. Peraturan Pemerintah No. 43 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa.
______. 2014. Undang-Undang No.6 tentang Desa. .