https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/elementary/article/view/55311 https://doi.org/10.24114/esjpgsd.v14i1.55311 e-issn (2355-1747) & p-issn (2407-4937) Volume 14, No. 1 (2024)

## Implementasi Pendidikan Inklusi di SDN Haurngombong II
Lusi Amalida 1 , Nenden Ineu Herawati, 2
1 Pendidikan Dasar, Universitas Pendidikan Indonesia
2 Pendidikan Dasar, Universitas Pendidikan Indonesia
lusiamalida@upi.edu
nendenineuherawati@upi.edu

## Abstract
Inclusive  education  has  an  important  role  in  realizing  equality, participation  and  respect  for  diversity  in  the  educational  environment. Although  its  implementation  is  still  faced  with  various  challenges  and obstacles.  This  research  aims  to  determine  the  implementation  of inclusive  education  at  SDN  Haurngombong  II.  The  type  and  approach in  this  research  uses  qualitative  case  studies.  Research  respondents were school  principals  and teachers.  Data collection uses observation, interview and documentation techniques. Data analysis was carried out using  data  triangulation  analysis  techniques.  Based  on  the  research results,  the  problems  that  arise  regarding  the  implementation  of inclusive  education  programs  are  the  relationship  between  teachers, students,  parents,  schools,  communities,  government  and  the  lack  of infrastructure  that  supports  the  implementation  of  inclusive  school programs.  This  is  also  due  to  a  lack  of  cooperation  from  various parties. Teachers are the main factor in the inclusive education process, but  without  assistance  from  other  parties  the  implementation  of inclusive schools cannot run optimally, so apart from the teachers being handled,  it  is  also  necessary  to  foster  an  inclusive  school  culture  both within  the  school  itself  and  in  communities  outside  the  school,  besides that  Government  policy  also  greatly  determines  the  implementation  of inclusive  schools.  In  implementing  inclusive  schools,  there  needs  to  be preparation of supporting services and infrastructure as well as support from the government  so  that the implementation  of  inclusive education programs in elementary schools can be implemented well.
Article History: Received: 2023-12-29 J Reviewed: 2023-01-05 Published: 2024-03-31
Keywords: Inclusive education, elementary school

## Abstrak
Pendidikan  inklusif  memiliki  peran  penting  dalam  mewujudkan kesetaraan,  partisipasi,  dan  penghargaan  terhadap  keragaman  di lingkungan  pendidikan.  Meskipun  implementasinya  masih  dihadapkan pada  berbagai  tantangan  dan  hambatan.  Penelitian  ini  bertujuan mengetahui  implementasi  pendidikan  inklusif  di  SDN  Haurngombong II.  Jenis  dan  pendekatan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  kualitatif studi  kasus.  Responden  penelitian  yaitu  kepala  sekolah  dan  guru. Pengumpulan  data  menggunakan  teknik  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi.  Analisis  data  dilakukan  menggunakan  teknis  analisis triangulasi  data.  Berdasarkan  hasil  penelitian  permasalahan  yang muncul  terkait  implementasi  program  pendidikan  inklusi  adalah
Sejarah Artikel: Diterima: 2023-12-29 Direview: 2023-01-05
Disetujui: 2023-03-31 7
Kata Kunci:
Pendidikan inklusi,
sekolah dasar
kaitannya  guru,  siswa,  orangtua,  sekolah,  masyarakat,  pemerintah  dan masih  kurangnya  sarana  prasarana  yang  mendukung  pelaksanaan program  sekolah  inklusi.  Hal  ini  juga  dikarenakan  kurang  adanya kerjasama  dari  berbagai  pihak.  Guru  merupakan  faktor  utama  dalam proses  pendidikan  inklusi,  tetapi  tanpa  adanya  bantuan  dari  pihak  lain pelaksanaan  sekolah  inklusi  tidak  bisa  berjalan  dengan  maksimal, sehingga  selain  guru  yang  ditangani,  perlu  juga  menumbuhkan  budaya sekolah  inklusi  baik  didalam  sekolah  itu  sendiri  ataupun  komunitas diluar  sekolah  tersebut,  selain  itu  kebijakan  pemerintah  juga  sangat menentukan  pelaksanaan  sekolah  inklusi.  Dalam  pelaksanaan  sekolah inklusi  perlu  adanya  persiapan  layanan  dan  sarana  prasarana  yang menunjang  serta  dukungan  dari  pemerintah  sehingga  implemtasi program  pendidikan  inklusi  di  sekolah  dasar  dapat  terimplementasi dengan baik.

## PENDAHULUAN
Setiap negara memberikan kesempatan  yang  sama  kepada  warganya dalam  mendapatkan  pendidikan  dan  hal perlu  masuk  kedalam  sistem  pendidikan. Strategi  yang  dilakukan  PBB  untuk tercapainya  “Education  For  All  (EFA)” adalah  melalui  pelaksanan  pendidikan layanan  inklusi  (Intifadha  &  Tuasikal, 2017).  Kebijakan  tersebut  telah  disepakati pada  World  Education  Forum  oleh UNESCO  di  Dakar,  Sinegal  Tahun  2000. Banyak  negara  memiliki  berkomitmen Bersama  dalam  melindungi  hak  atas pendidikan bagi para penyandang
disabilitas sebagai manifestasi akuntabilitas publik pemerintah bagi setiap warga negaranya (Mayya et al., 2019). Menurut  kajian  pada  Laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP) Kemendikbud pada tahun 2018
menggambarkan  angka  partisipasi  murni (APM)  pada  jenajang  sekolah  dasar/luar biasa  SD/LB  sebesar  84,52%,  yang  berarti bahwa  sebanya  15,48%  anak  usia  sekolah dasar  usia  antara  7-12  tahun  belum mendapatkan akses pendidikan.
Berdasarkan  data,  terdapat  banyak  anak berkebutuhan khusus (ABK) belum mendapatkan  layanan  pendidikan,  kondisi pada  ABK  ini  tentu  secara  signifikan mempengaruhi perolehan nilai APM nasioanl. Sedangkan berdasarkan penelitian  yang  laksanakan  oleh  UNESCO tahun  2018  menunjukan  data  statistik
bahwa  hanya  sebanyak  47,5%  penduduk dengan  disabilitas  di  Indonesia  yang  telah mendapatkan pengalaman bersekolah (Jazuli, 2020).
Penggunaan  penyebutan  sekolah inklusi  sudah  diperkenalkan  mulai  saat hadirnya  Keputusan  Menteri  Pendidikan Nomor  70  tahun  2009  tentang  Pendidikan Inklusif  bagi  Peserta  Didik  yang  Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/Bakat  Istimewa  (Wati,  2014).  Dalam pasal  1  menjelaskan  bahwa  pendidikan inklusif  adalah  sistem  penyelenggaraan pendidikan  yang  memberikan  kesempatan kepada semua peserta didik  yang memiliki kelainan/keterbatasan dan memiliki potensi kecerdasan  dan/atau  bakat  istimewa  untuk mengikuti  pendidikan  atau  pembelajaran dalam  satu  lingkungan  pendidikan  secara bersama-sama  dengan  peserta  didik  pada umumnya (Rahmatika et al., 2020).
Pendidikan inklusi merupakan sistem  penyelenggaraan  pendidikan  yang memberikan  layanan  dan  kesempatan kepada  semua  anak  tidak  terkecuali  anak berkebutuhan  khusus  dan  anak  dengan potensi  kecerdasan  atau  bakat  istimewa untuk mengikuti pendidikan dan pembelajaran dalam satu lingkungan bersama-sama  anak  dengan  kriteria  pada umumnya.  Undang-Undang  Dasar  1945 Pasal  32 ayat  (1) telah  menegaskan bahwa “setiap  warga  berhak  untuk  mendapatkan pendidikan”;  pada  Undang-Undang  Dasar 1945 Pasal 32 ayat (2) menegaskan bahwa
“setiap warga berhak dan  wajib mengikuti pendidikan  dasar  dan  pemerintah  wajib membiayainya”.  Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 ayat (1) yang menegaskan  bahwa  “setiap  warga  negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh  pendidikan  yang  bermutu”. Undang-undang  inilah  yang  menjadi  bukti kuat  hadirnya  pendidikan  inklusi  ditengah masyarakat.
Pendidikan inklusif sangatlah penting  untuk  diterapkan,  dengan  adanya pendidikan inklusif dapat memberi peluang dan  membuka  kesempatan  untuk  Anak Berkebutuhan  Khusus  (ABK)  memperoleh pendidikan tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Pendidikan inklusif merupakan  sarana  belajar  yang  paling cocok  untuk  semua  anak,  hal  ini  membuat pendidikan  inklusif  menjadi  hal  yang menarik  karena  selain  membantu  anak yang  berkebutuhan  khusus  juga  bisa melatih  anak  regular  yang  berada  dalam kelas  yang  sama  dalam  hal  adaptasi  dan sosialisasi  sehingga  dapat  menjadikan wadah  yang  wajib  antar  anak  untuk bersosialisasi dengan keanekaragaman yang ada selain itu juga dapat memberikan pemahaman  kepada  anak  yang  tidak berkebutuhan khusus agar dapat menerima, mengerti, dan memahami antara perbedaan satu  dengan  yang lainnya dengan kata lain anak  didik  tersebut  diajarkan  bagaimana cara bersikap toleransi dan menerima.
Anak  berkebutuhan  khusus  adalah anak  yang  dalam  proses  pertumbuhan maupun perkembangannya mengalami kelainan  atau  penyimpangan  fisik,  mental intelektual,  sosial  dan  emosi  dibandingkan dengan  anak-anak  lain  seusianya  sehingga memerlukan  layanan  pendidikan  khusus (Departemen  Pendidikan  Nasional,  2009). Jika anak berkebutuhan khusus dimasukkan  ke  sekolah  reguler  dengan Kurikulum  Standar  Nasional  tanpa  adanya layanan  pendidikan  khusus  maka  nantinya di  kemudian  hari  anak-anak  ini  akan mengalami  kesulitan  dalam  menerima
materi  pelajaran.  Hal  ini  memunculkan potensi  anak  untuk  tidak  naik  kelas  atau putus  sekolah  sehingga  anak  tidak  lagi memperoleh kesempatan dalam pendidikan. Kegiatan pembelajaran sebagai bagian  dari  pelayanan  pendidikan  inklusif perlu pengaturan, perencanaan, dan pelaksanaan yang baik. Pelayanan pendidikan inklusif harus dapat menjangkau  dan  melayani  semua  siswa tanpa memandang perbedaan. Anak dengan Berkebutuhan  Khusus  (ABK)  seperti gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, gangguan fisik, mental kecerdasan  atau  emosi,  perilaku  sosial, autis dan  yang lainnya  wajib mendapatkan perhatian  dan  pelayanan  yang  berkualitas bersama siswa lainnya. Proses pembelajaran yang berkualitas akan mampu  mengantarkan  siswa  mencapai ketuntasan dan kompetensi belajarnya serta mengantarkan  siswa  menjadi  seorang pembelajar sepanjang hayat.
Dalam  proses  belajar  mengajar, peran dan kualitas guru sangat mempengaruhi kualitas pembelajaran  yang dilaksanannya.  Guru  dituntut  untuk  selalu meningkatkan kompetensinya.
Persoalannya,  sekolah  inklusif  memiliki siswa  berkebutuhan  khusus  dan  siswa normal dalam dalam satu kelas yang sama. Keberadaan ABK dan siswa normal dalam satu  kelas  adalah  sebuah  persoalan  yang harus  dipecahkan  oleh  guru.  Guru  sangat perlu  mendapatkan  jalan  keluar  untuk mengatasi persoalan tersebut.
Pembelajaran pada pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran  yang  disesuaikan  dengan karakteristik  belajar  peserta  didik.  Peserta didik  yang  memiliki  kelainan  fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki  potensi  kecerdasan  dan/atau bakat istimewa perlu mendapatkan layanan pendidikan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan dan hak asasinya. Pendidikan khusus untuk peserta  didik  yang  memiliki  kelainan dan/atau  peserta  didik  yang  memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat
istimewa  dapat  diselenggarakan  secara inklusif (Saputra, 2016).
Pendidikan  Inklusi  masih  dipahami sebagai upaya memasukkan anak berkebutuhan  khusus  ke  sekolah  regular dalam  rangka  memberikan  hak  atas pendidikan  untuk  semua  anak,  kemudahan akses  pendidikan,  dan  menghilangkan diskriminasi. Dalam implementasinya guru cenderung belum mampu bersikap proaktif dan ramah terhadap semua anak, menimbulkan  komplain  orang  tua,  dan menjadikan  anak  berkebutuhan  khusus sebagai  bahan  olok-olokan.  Sekalipun sudah  didukung  dengan  visi  yang  cukup jelas, menerima semua jenis anak berkebutuhan  khusus  sebagian  sudah memiliki  guru  khusus,  mempunyai  catatan hambatan  belajar  pada  masing-masing anak  berkebutuhan  khusus,  dan  kebebasan guru  kelas  dan  guru  khusus  untuk mengimplementasikan  pembelajaran  yang lebih  kreatif  dan  inovatif  di  kelas,  namun cenderung belum didukung dengan koordinasi  dengan  tenaga  profesional, organisasi atau institusi terkait. Keterlibatan  orang  tua  sebagai  salah  satu kunci  keberhasilan  dalam  pendidikan inklusi,  belum  terbina  dengan  baik  (Ilahi, 2016).
Sekolah  inklusi  merupakan  bagian dari  strategi  pemerataan  dan  perwujudan layanan pendidikan tanpa diskriminasi bagi anak  yang  berkebutuhan  khusus  dan  anak normal  pada  umumnya  agar  mendapatkan pendidikan yang sama. Pelaksanaan program pendidikan inklusi tidak memberikan  perlakuan  khusus  ataupun hak-hak  istimewa  bagi  anak  berkebutuhan khusus,  kan  tetapi  memberikan  persamaan hak  dan  kewajiban  dengan  peserta  didik normal pada umumnya (Darma & Rusyidi, 2015).  Kerjasama  semua  pihak  mulai  dari pemerintah,  sekolah  dan  masyarakat  akan mempengaruhi pelaksaan Pendidikan inklusi,  karena  layanan  Pendidikan  ini memberikan  tantangan  baru  untuk  sekolah dan  masyarakat.  Implementasi  program sekolah inklusi diharapkan dapat
mnyiapkan  generasi  penerus  untuk  dapat
menerima  dan  menginterpretasikan  bentuk perbedaan  serta  menghindari  diskriminasi dalam kehidupan masyarakat yang beragam (Mardani, Sulistia, 2020). Konsep pada Pendidikan
ABK memiliki pemaknaan  juga  spektrum  lebih  luas dibandingkan  pada  konsep  spektrum  anak luar biasa (exceptional children) (Ikramullah, 2020). Pada konsep pendidikan bagi ABK mengunakan layanan  yang  lebih  spesifik  dikarenakan memiliki  keunikan  hambatan  belajar  dan perkembangan akademik (barier to learning  and  development),  seperti  pada penyandang: tunanetra, tunadaksa, tunalaras, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, sehingga pencapaian akselerasi akselerasi mereka berbeda dengan  siswa  normal  dalam  belajar  hal  ini juga  berpengaruh  pada  proses  emosi  dan kontrol sosial (Abd. Kadir, 2015).
Mencermati  fenomena  saat  ini pendidikan  inklusif  merupakan  salah  satu strategi  paling  tepat  untuk  mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan anak yang berkebutuhan khusus namun kenyataan dalam penyelenggaran
pendidikan  inkusif  di  Indonesia  masih ditemukan banyak kendala seperti, manajemen  sekolah  inklusif  masih  belum optimal,  tenaga  kerja  yang  memiliki kapabilitas dalam mengajar anak berkebutuhan  khusus  masih  dinilai  kurang (seperti guru belum mengetahui karateristik  anak  berkebutuhan  khusus  dan metode-metode untuk menanganinya), kurangnya  guru  pembimbing  khusus, belum  siapnya  sekolah  menampung  anak berkebutuhan  khusus,  masih  banyaknya siswa dalam kelas, masih adanya intimidasi anak anak berkebutuhan khusus oleh teman sekelasnya.  Berdasarkan  uraian  di  atas, tujuan penelitian adalah  untuk  melihat dan mendeskripsikan  fenomena  yang  terjadi pada  implementasi  program  pendidikan inklusi di Sekolah Dasar Negeri Haurngombong II.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif  kualitatif  dengan  metode  studi kasus  (case  study),  yaitu  penelitian  tentang individu,  kelompok,  satu  organisasi  dalam waktu  tertentu  (Arifin,  2011).  Penelitian  ini dilaksanakan  di  SD  Negeri  Haurngombong II.  Penelitian  ini  berlangsung  pada  bulan November  2023.  Subyek  Penelitian  adalah Guru SDN Haurngombong II yang berjumlah  18  orang.  Penelitian  ini  akan menganalisis
Implementasi Pendidikan inklusif di SDN Haurngombong II.
Data  sekunder  dalam  penelitian  ini adalah  artikel  ilmiah  dari  jurnal  dan  buku bacaan.  Teknik  pengumpulan  data  melalui metode purposive sampling. Dalam penelitian kualitatif, teknik purposive sampling  adalah  metode  yang  digunakan untuk  mencapai  tujuan  penelitian  tertentu. Tidak  ada  batasan  jumlah  responden  untuk membuat sampel purposive, asalkan informasi  yang  diinginkan  dapat  diperoleh dan  dihasilkan  (Bernard,  2002).  Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah (1)  observasi,  (2)  wawancara,  dan  (3) dokumentasi.
Teknik  analisis  data  pada  penelitian ini  adalah  model  interaktif.  Menurut  Miles dan  Huberman  (1992),  ada  tiga  hal  utama dalam analisis data model interaktif, yaitu (1) reduksi  data,  (2)  penyajian  data,  dan  (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Prosedur  penelitian  ini  yaitu  diawali  dengan tahap  pendahuluan,  di  mana  melakukan
survei  terhadap  implementasi  Pendidikan inklusif  di  SDN  Haurngombong  II.  Pada tahap pendahuluan juga dilakukan penelusuran  literatur  buku  dan  referensi pendukung  penelitian.  Tahap  kedua,  yaitu tahap  pelaksanaan  yakni  pengumpulan  data sebanyak mungkin. Tahap ketiga, yaitu tahap penyelesaian. Pada tahap ini peneliti menganalisis  data  berdasarkan  hasil  temuan peneliti dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi..

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi  Pendidikan  Inklusi  di  SDN Haurngombong II .
SDN  haurngombong  II  beralamat  di Dusun  Cipareuag  RT  02  RW  06  Desa Haurngombong Kecamatan Pamulihan Kabupaten  Sumedang.  NPSN  20208833. Jumlah  pendidik  dan  tenaga  pendidik sebanyak 19 orang. Jumlah peserta didik 437 orang.
A. Peserta Didik.
1. Penerimaan Peserta didik Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala dan Guru di SDN Haurngombong  II  jumlah  peserta didik  yang  termasuk  ABK  berjumlah 12  orang  dengan  sebaran  sebagai berikut :
2. Proses penerimaan peserta didik dengan kebutuhan khusus dilaksanakan sama dengan peserta didik yang normal dengan mengikuti regulasi yang ditetapkan , sebagai berikut:
a. Tujuan  Penerimaan  peserta  didik baru  bertujuan  untuk  memberi kesempatan  yang  seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh  layanan  pendidikan yang sebaik-baiknya.
b. Asas  Asas  pelaksanaan  PPDB adalah objektif, transparan (terbuka)  dan  akuntabel  (dapat dipertanggungjawabkan). PPDB dilakukan tanpa diskriminasi kecuali  bagi  sekolah  yang  secara khusus  di  rancang  untuk  melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
c. Persyaratan Usia
1) Usia  7  (tujuh)  tahun  atau paling  rendah  6  (enam)  tahun pada  tanggal  1  Juli  tahun berjalan.
2) Usia  5  (lima)  tahun  6  (enam) bulan  pada  tanggal  1  Juli tahun  berjalan  bagi  calon peserta  didik  yang  memiliki kecerdasan  dan/atau  bakat istimewa  dankesiapan  psikis. dan di buktikan dengan rekomendasi tertulis dari
psikolog profesional.
3) Dalam  hal  psikolog  profesional tidak  tersedia,  rekomendasi  dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.
Persyaratan usia dikecualikan untuk  calon  peserta  didik  baru penyandang disabilitas
3. Identifikasi  dan  Assmen  Identifikasi penting  dilakukan  karena  hasilnya menentukan  proses  selanjutnya  yaitu kegiatan Asesmen. Kegiatan asesmen adalah memperoleh informasi tentang kondisi  anak,  baik  yang  berkaitan dengan  kemampuan  akademik,  non akademik (perkembangan) dan kekhususan  secara  lengkap,  akurat
dan  obyektif.  Asesmen  berfungsi untuk membantu guru dalam menyusun  perencanaan  pembelajaran dan  program  layanan  kebutuhan khusus  yang  tepat.  Dalam  hal  ini hasil  asesmen  dapat  difungsikan sebagai  kondisi  kemampuan  awal (baseline)  anak  sebelum  diberikan layanan  baik  akademik  maupun program kebutuhan khusus. Informasi yang diperoleh guru (screening)  dapat  digunakan  untuk mengetahui peserta didik yang diduga
sebagai
disablitas/berkebutuhan khusus.
4. Identifikasi  dan  Asesmen  terhadap Peserta  didik  dengan  kebutuhan khusus  di  SDN  Hauengombong  Kec. Pamulihan  dilaksanakan  oleh  guru kelas.
5. Kurikulum Bedasarkan  hasil  observasi dan wawancara  dengan  Kepala  sekolah dan  guru  di  SDN  Haurngombong  II Kec.  Pamulihan,  menerapkan  model kurikulum  duplikasi  dan  modifikasi. Model  kurikulum  duplikasi  adalah kurikulum untuk PDBK yang disamakan  dengan  kurikulum  peserta didik  regular,  sedangkan  kurikulum modifikasi  adalah  kurikulum  reguler yang  diubah  agar  sesuai  dengan kemampuan
PDBK. Sehingga
sekolah memberikan layanan akomodasi  yang  layak  sesuai  dengan karakteristik  dan  kebutuhan  khusus peserta didik.
6. Pembelajaran SDN Haurngombong II menerapkan  prinsip-prinsip  dalam akomodasi  pembelajaran  antara  lain memberi  peluang  kepada  PDBK untuk  berpotensi  pada  bidangnya, mengembangkan kecerdasan majemuk, mempertimbangkan multisensori, multimedia dan multisumber,  adanya  motivasi  dan penerimaan  guru  dan  antar  peserta didik, mengajar untuk seluruh peserta didik,  mengajarkan  cara  belajar  dan
mempertimbangkan ketahanan
belajar peserta didik.
7. Bedasarkan  hasil  observasi dan wawancara  di  SDN  Haurngombong II   bahwa Pembelajaran Peseta Didik Berkebutuhan  Khusus  dilaksanakan bersamaan dengan anak yang normal, PDBK  ditempatkan  di  paling  depan agar  guru  bisa  mengontrol  dan memberika  pelayanan  yang  optimal kepada  PDBK,  di  hari-hari  tertentu PDBK  juga  menerima  pelayanan pembelajaran  di  ruang  khusus  oleh guru.
8. Proses  pembelajaran  yang  dilakukan memberikan kesempatan agar peserta didik dengan kebutuhan khusus dapat berpartisipasi  dalam  kegiatan  belajar di  kelas  bersama  dengan  teman- temannya. Pendekatan kolaborasi dan kooperatif  merupakan  strategi  yang digunakan oleh guru dalam mengembangkan  pemahaman  peserta didik  menghubungkan  konsep  yang sedang  dipelajari  dengan  kondisi nyata  dalam  kehidupan.  Pendekatan ini  memberikan  kesempatan  kepada peserta  didik  berkebutuhan  khusus untuk memahami konsep yang dipelajarinya.
9. Penilaian dipengaruhi oleh
diferensiasi dan
modifikasi kurikulum  yang  digunakan  sehingga mengakomodasi  kebutuhan  belajar setiap  peserta  didik  berkebutuhan khusus  yang  beragam.  KKM  dan capaian  pembelajaran  bagi  seluruh peserta didik sama. Namun, indikator pembelajaran  bagi  peserta  didik berkebutuhan khusus disesuaikan dengan karakteristik dan/atau kebutuhan belajarnya.
10. Penetapan Kenaikan Kelas dan Kelulusan peserta didik berkebutuhan khusus ditetapkan oleh satuan pendidikan dengan catatan: 1)
Capaian minimal ketuntasan pembelajaran dan nilai sikap/perilaku minimal  baik,  tidak  berlaku  pada
peserta  didik  berkebutuhan  khusus; 2) Kehadiran.
11. Format  rapor  bagi  peserta  didik berkebutuhan  khusus  menggunakan format  rapor  yang  berlaku  di  satuan pendidikan sebagaimana yang berlaku  bagi  peserta  didik  ruguler lainnya.  Nilai  dan  deskripsi  dalam rapor  bersifat  individual,  sesuai capaian masing-masing peserta didik. Artinya  guru  memberikan  nilai  dan deskripsi  capaian  kompetensi  setiap individu  peserta  didik  termasuk peserta  didik  berkebutuhan  khusus sesuai  dengan  kemampuan  peserta didik.
12. Ijazah  Peserta  didik  berkebutuhan khusus yang dinyatakan lulus memperoleh  ijazah  sebagai  tanda kelulusan  dan  tidak  dibedakan  antara peserta  didik  berkebutuhan  khusus dengan peserta didik reguler. Ketentuan ijazah adalah sebagi berikut:  1)  Dikeluarkan  oleh  kepala satuan  pendidikan  dimana  peserta didik  belajar  2)  blangko  ijazah  sama dengan  peserta  didik  lainnya.  3) ijazah dapat digunakan untuk melanjutkan  ke  satuan  pendidikan dan  jenjang  yang  lebih  tinggi.  4) kepala satuan pendidikan
menyertakan surat keterangan tambahan ijazah yang mencantumkan jenis hambatan peserta didik berkebutuhan khusus.
13. Sarana Prasarana Bedasarkan  hasil  observasi  di  SDN Haurngombong II , belum ada sarana prasarana  khusus  untuk  siswa  ABK. Sekolah selalu berupaya untuk melibatkan masyarakat termasuk orangtua  wali  siswa  yang  tergabung dalam  Komite  Sekolah,  termasuk untuk menangani siswa ABK. Namun karena keterbatasan pengetahuan masyarakat  tentang  penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah, terlebih  dengan  adanya  pandangan masyarakat  mengenai  stigma  buruk
yang  masih  melekat  pada  ABK dengan  masih  adanya  anggapan  anak ABK  sering  mengganggu  pada  satt proses  pembelajaran  berlangsung. Sehingga oang tua hanya mempercayakan  saja  semua  pada pihak sekolah.
Dari hasil observasi mengenai implementasi  Pendidikan  inklusi  di SDN Haurngombong II, sudah selaras  dengan  konsep  Pendidikan inklusi yang disampaikan dalam teori dan  penelitian  sebelumnya,  Program pendidikan inklusi di sekolah merupakan kebersamaan peserta didik  di  kelas  dalam  lingkungan  dan layanan  pendidikan  yang  sama, kebersamaan  siswa  normal  dan  anak berkebutuhan  khusus  di  lingkungan sekolah  diyakini  akan  membawa suatu  pengaruh  positif  yang  sangat konstruktif dan efektif untuk mengintegrasikan mereka dalam suatu kehidupan sekolah dan kemudian  berlanjut  di  luar  sekolah. Kehidupan di lingkungan masyarakat menuntut  mereka  dapat  berbaur  serta berinteraksi  dengan  masyarakat  yang sangat  beragam  Untuk  dapat  hidup dalam lingkungan masyarakat dengan baik  maka  perlu  menyiapkan  mereka sejak belajar di sekolah menjadi suatu keharusan.  Peserta  didik  normal maupun  anak  berkebutuhan  khusus dapat  belajar  bersama,  meskipun dengan  hambatan  dan  perbedaan kemampuan  yang  mereka  miliki (Kadir, 2015).
Siswa  yang  tidak  terbiasa bergaul  dalam  keragaman  majemuk di sekolah akan menjadi sulit bergaul dengan lingkungan masyarakat.
Kebersamaan siswa di sekolah inklusi ditujukan pula untuk mereduksi  kesenjangan  agar  mereka terbiasa  hidup  dalam  keragaman, sehingga  mereka  saling  mengenal, mengetahui,  dan  memahami  tentang keberadaan  setiap  individu.  Anak berkebutuhan khusus dapat
memperoleh pembelajaran dalam hubungannya  dengan  peserta  didik normal,  demikian  sebaliknya,  bahwa peserta  didik  normal  dapat  belajar bagaimana  mengembangkan  sikap untuk  bisa  menerima  kehadiran  anak berkebutuhan  khusus  (Junanto  & Kusna,  2018).  Interaksi  antar  siswa sebenarnya  tidak  hanya  terjadi  di sekolah,  tetapi  perkenalan  mereka  di sekolah  akan  berlanjut  pada  interaksi mereka di  luar sekolah dalam bentuk komunikasi, silaturrahmi antar siswa, dan  terkadang  melibatkan  orang  tua serta  keluarga,  sehingga  mereka dapat  saling  berbagi  pengalaman  dan pengetahuan.  Hal  ini  dapat  menjadi jalan  bagi  peserta  didik  normal maupun  anak  berkebutuhan  khusus bahwa  sekolah  inklusi  dapat  menjadi model  terapi  dalam  mengurangi kesenjangan  kehidupan  antara  anak normal dan anak berkebutuhan khusus.  Model  pendampingan  yang dilakukan di sekolah inklusi pada jam belajar  atau  jam  khusus  konseling peserta didik dapat menjadi kesempatan  upaya  pengobatan  atau terapis bagi siswa (Dewi, 2017).
Pendidikan  inklusi  merupakan solusi bagi peserta didik anak berkebutuhan khusus untuk tidak mengalami  tekanan  psikologis  karena keadaan yang menimpa dirinya. Mengangkat  harkat  dan  martabat  anak berkebutuhan  khusus,  merasa  diterima dan  tidak  terpinggirkan  dengan  keadaan yang  menimpa  dirinya  akan  dapat mendorong  aktivitas  siswa  lebih  aktif serta dapat mengembangkan kreativitasnya. Lembaga pendidikan yang dapat merangkul dan menerima keragaman seharusnya melakukan reorientasi kurikulum, infrastruktur, maupun sistem pembelajaran yang kompatibel  dengan  kebutuhan  individu peserta  didik  yang  beragam  (Kadir, 2015).
Konsep education for all (pendidikan untuk semua)
mengisayaratkan  perlunya  sekolah  serta lembaga pendidikan mempersiapkan pendidik  yang  memiliki  kompetensi  dan pemahaman  serta  mampu  mendidik  dan mengajar  setiap  individu  sebagai  akibat bahwa  human  differences  dan  learning styles  differences  dianggap  ssebagai sesuatu  yang  alamiah  dan  normal  (Wati, 2014).
Implementasi  kebijakan  sekolah inklusi  di  sekolah  dasar  perlu  ditinjau secara  meyeluruh  agar  diketahui  apakah pendidikan  inklusi  yang  telah  diterapkan sudah  berjalan  dan  sesuai  dengan kebutuhan dan tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan pendidikan  inklusi  merupakan  aktivitas dalam  proses  kebijakan  publik  yang menentukan apakah kebijakan itu bersentuhan dengan
kepentingan pengguna  serta  dapat  diterima  oleh masyarakat.  Dalam  hal  ini,  dapat ditegaskan bahwa dalam tahapan perencanaan  dan  formulasi  kebijakan yang  dirancang  dengan  sebaik-baiknya, tetapi jika pada tahapan implementasinya tidak diperhatikan optimalisasi penerapannya, maka tentu tidak jelas apa yang  diharapkan  dari  sebuah  produk kebijakan  itu.  Pada  akhirnya  dapat dipastikan  bahwa  pada  tahapan  evaluasi kebijakan,  akan  menghasilkan  penilaian bahwa antara formulasi dan implementasi kebijakan  tidak  seiring  sejalan,  bahwa implementasi  dari  kebijakan  itu  tidak sesuai  dengan  yang  diharapkan,  bahkan menjadikan produk kebijakan itu sebagai batu  sandungan  bagi  pembuat  kebijakan itu sendiri (Nurwan, 2019).
Implementasi pada Program
Pendidikan  dapat  dikaji  berdasarkan  dua variabel menurut Merilee S. Grindle, dua variabel  tersebut  adalah  variabel  Isi Kebijakan dan Lingkungan Implementasi. Hasil penelitian ditemukannya masalah dalam mengimplementasikan program
pendidikan inklusi, akan tetapi permasalahan tersebut tidak menghambat
jalannya  proses  implementasi  program pendidikan  inklusi  di  sekolah.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program pendidikan inklusi telah berjalan dengan baik sesuai dengan target  sasaran  yang  hendak  dicapai  atas kerjasama  kepala  sekolah,  guru,  dinas pendidikan  dan  masyarakat  (Sudarto, 2016).
Berdasarkan hasil penelitian
(Tarnoto,  2016)  permasalahan  yang muncul  terkait  implementasi  program pendidikan  inklusi  adalah  kaitannya guru, siswa, orangtua, sekolah, masyarakat, pemerintah dan masih kurangnya sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan program sekolah inklusi. Hal ini juga dikarenakan kurang  adanya  kerjasama  dari  berbagai pihak.  Guru  merupakan  faktor  utama dalam  proses  pendidikan  inklusi,  tetapi tanpa  adanya  bantuan  dari  pihak  lain pelaksanaan  sekolah  inklusi  tidak  bisa berjalan  dengan  maksimal,  sehingga selain  guru  yang  ditangani,  perlu  juga menumbuhkan  budaya  sekolah  inklusi baik  didalam  sekolah  itu  sendiri  ataupun komunitas  diluar  sekolah  tersebut,  selain itu  kebijakan  pemerintah  juga  sangat menentukan pelaksanaan sekolah inklusi. Dalam pelaksanaan sekolah inklusi perlu adanya  persiapan  layanan  dan  sarana prasarana yang menunjang serta dukungan  dari  pemerintah  sehingga implemtasi  program  pendidikan  inklusi di  sekolah  dasar  dapat  terimplementasi dengan baik (Muazza et al., 2018).
Faktor  Pendukung  Implementasi Pendidikan  Inklusi  Berdasarkan  hasil observasi, dapat diketahui faktor pendukung  dari  implementasi  program pendidikan  inklusi  di  Sekolah  Dasar Negeri  Haurngombong  Kec.  Pamulihan adanya  kerjasama  antara  kepala  sekolah, guru,  dinas  pendidikan  dan  masyarakat untuk  mendukung  berjalannya  program pendidikan  inklusi.  Kerjasama  tersebut tercermin  dalam  kebijakan  sekolah  yang mendorong pelaksanaan program
pendidikan  inklusi  yang  terintegrasi dalam proses pembelajaran. Faktor pendukung  tersebut  menjadi  keuntungan bagi  sekolah  dan  lingkungan  masyarakat serta siswa dalam berinteraksi, bersosialisasi dan toleran terhadap perbedaan di lingkungan sekolah maupun masyarakat.
Faktor  Penghambat  Implementasi Pendidikan
Inklusi
Selain faktor pendukung  dalam  pelaksanaan  program pendidikan  inklusi  tentunya  ada  faktor penghambat yang menjadi sebuah tantangan  bagi  kepala  sekolah  dan  guru, masih ada paradigma pandangan masyarakat  bahwa  anak  berkebutuhan khusus  sulit  untuk  ditangani,  sehingga menimbulkan  adanya  komplain  dari beberapa orang tua murid yang keberatan anaknya  disatu  kelaskan  dengan  anak berkebutuhan
khusus. Faktor penghambat  lainnya  masih  kurangnya pengetahuan penanganan
anak berkebutuhan  khusus.  Pada  umumnya guru  di  sekolah  dasar  berasal  dari program  studi  pendidikan  guru  sekolah dasar,  sehingga  memiliki  keterbatasan informasi  mengenai  penanganan  anak berkebutuhan  khusus  secara  spesifik. Selain  itu  faktor  penghambat  dalam pelaksanaan  program  pendidikan  inklusi adalah kurikulum yang belum berreorientasi  disusun  untuk  program sekolah  inklusi,  sehingga  hal  tersebut menjadi kesulitan tersendiri bagi pendidik. Disamping itu sarana pendukung  di  sekolah  belum  cukup memadai untuk memfasilitasi anak berkebutuhan khusus.
Upaya  Kepala  Sekolah  dan  Guru dalam  Implementasi  Pendidikan  Inklusi
Lembaga  sekolah  dan  dinas  pendidikan terus berupaya melakukan perbaikan dan mencari solusi untuk menangani hambatan  yang  terjadi  pada  pelaksanaan program  pendidikan inklusi.  Upaya  yang sudah dilakukan diantaranya:
1)
Sosialisasi  yang  dilakukan  bersama komite sekolah sebagai upaya memberikan pemahaman dan
peningkatan  kesadaran  pada  seluruh orang  tua  murid  di  sekolah  dasar tersebut;  2)  Pelatihan  dan  workshop mengenai penanganan anak
berkebutuhan  khusus  terus  dilakukan sebagai upaya peningkatan mutu layanan pada  implementasi  program  pendidikan inklusi dan sebagai peningkatan kompetensi  guru;  3)  Pihak  sekolah bekerjasama  dengan  dinas  pendidikan mengadakan  pelatihan  pengembangan model kurikulum dalam upaya reorientasi kurikulum bagi sekolah inklusi;  4)  Sekolah  terus  berupaya melengkapi  sarana  pendukung  untuk meningkatkan pelayanan pendidikan pada sekolah inklusi, dengan bekerjasama  dinas  pendidikan  melalui pemerolehan  bantuan  dari  pemerintah pusat  untuk  pemenuhan  fasilitas  pada sekolah  inklusi.  Berdasarkan  temuan penelitian  dilihat  dari  faktor  pendukung, faktor  penghambat  dan  upaya  sekolah dalam  mengimplementasikan  program pendidikan  inklusi  di  sekolah  dasar. Implementasi program pendidikan inklusi  di  sekolah  dasar  masih  perlu diteliti  lebih  lanjut.  Sehingga  perlu dilakukan  penelitian  selanjutnya  agar program  tersebut  dapat  terimplementasi dengan  baik  sesuai  rancangan  program dari  pemerintah.  Dalam  penelitian  ini masih terbatas pada implementasi program  Pendidikan  inklusi  di  Sekolah Dasar  Negeri  Haurngombong  II  Kec. Pamulihan  untuk  mendapatkan  data  dari berbagai sudut pandang mengenai implementasi program pendidikan inklusi di  sekolah  dasar  tentunya  masih  banyak hal  yang  perlu  diteliti  dan  dikaji  lebih lanjut .

## SIMPULAN
Pendidikan  inklusif  memiliki  peran penting  dalam  mewujudkan  kesetaraan, partisipasi, dan penghargaan terhadap keragaman di lingkungan pendidikan. Meskipun implementasinya masih dihadapkan  pada  berbagai  tantangan  dan hambatan, upaya pemerintah dan stakeholder
terkait telah menghasilkan kebijakan, program,  dan  model  praktik  terbaik  dalam pendidikan  inklusif.  Salah  satu  aspek  kunci dalam  implementasi  pendidikan  inklusif adalah  peran  guru.  Guru  memiliki  tanggung jawab  yang  besar  dalam  menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, memadukan  keterampilan  pedagogis  dengan diferensiasi,  dan  menerapkan  pendekatan pembelajaran  yang  sesuai  dengan  kebutuhan peserta  didik.  Dukungan  yang  diperlukan, seperti pelatihan tambahan dan pengembangan  kapasitas  guru,  harus  terus ditingkatkan  untuk  memastikan  bahwa  guru memiliki  pengetahuan  dan  keterampilan yang memadai untuk mendukung pendidikan inklusif.  Dampak  positif  pendidikan  inklusif juga  telah  terbukti,  baik  bagi  peserta  didik berkebutuhan  khusus  maupun  bagi  peserta didik  tanpa  kebutuhan  khusus.  Partisipasi yang  lebih  luas,  perkembangan  sosial- emosional  yang  positif,  dan  penghargaan terhadap  keragaman  adalah  beberapa  dari banyak  manfaat  yang  dihasilkan  dari pendidikan  inklusif.  Namun,  evaluasi  yang berkelanjutan  dan  strategi  peningkatan  terus diperlukan  untuk  memastikan  keberhasilan implementasi  dan  keberlanjutan  program- program pendidikan inklusif di Indonesia.
Dengan  demikian,  penting  bagi pemerintah,  lembaga  pendidikan,  guru,  dan masyarakat  secara  keseluruhan  untuk  terus bekerja  sama  dan  berkomitmen  untuk mendorong implementasi pendidikan inklusif yang  lebih  baik.  Dalam  mewujudkan  visi inklusi pendidikan, dibutuhkan upaya kolaboratif  yang  melibatkan  semua  pihak yang  terlibat,  peningkatan  sumber  daya, perbaikan  kebijakan,  dan  kesadaran  yang lebih  luas  tentang  pentingnya  pendidikan inklusif  bagi  semua  peserta  didik.  Dengan langkah-langkah  ini,  diharapkan  pendidikan inklusif dapat menjadi realitas yang semakin berhasil di Indonesia, memastikan kesetaraan dan  aksesibilitas  pendidikan  bagi  semua individu  tanpa  memandang  keberadaan kebutuhan khusus.
DAFTAR RUJUKAN
Darma,  I.  P.,  &  Rusyidi,  B.  (2015).
Pelaksanaan sekolah inklusi di Indonesia.  Prosiding  Penelitian  Dan Pengabdian Kepada Masyarakat,
2(2), 147–300
Departemen  Pendidikan  Nasional.  (2007).
Model  pembelajaran  dan  pendidikan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif: Pedoman  Umum  Penyelenggaraab Pendidikan Inklusif.
Dewi, N. (2017). Manfaat program pendidikan  inklusi  untuk  aud.  In journal.uny.ac.id.
https://journal.uny.ac.id/index.php/jp a/article/view/15657
Direktorat  Pembinaan  Sekolah  Luar  Biasa,
Direktorat
Jenderal Manajemen
Pendidikan  Dasar  dan  Menengah, Departemen  Pendidikan  Nasional. (2007).  Model  pembelajaran  dan pendidikan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif: Pedoman Umum Penyelenggaraab Pendidikan Inklusif.
Ikramullah,  A.  S.  (2020).  Optimalisasi
Manajemen Sekolah Dalam Menerapkan  Pendidikan  Inklusi  di Sekolah Dasar. Munaddhomah: Jurnal  Manajemen  Pendidikan  Islam,
1(2),
131–139.
https://doi.org/10.31538/munaddhom ah.v1i2.36
Ilahi, M. T. (2016). Pendidikan Inklusif. Ar-
Ruzz Media
Jazuli, M. K. (2020). Implementasi
Kurikulum  Pendidikan  Inklusi  di  Sd Negeri  Gejayan.  E-Jurnal  Skripsi Program Studi Teknologi Pendidikan, 9(5),
497–506.
https://journal.student.uny.ac.id/index .php/fiptp/article/view/17543
Junanto,  S.,  &  Kusna,  N.  A.  A.  (2018). Evaluasi  Program  Pembelajaran  di
PAUD Inklusi dengan Model Context,  Input,  Process,  and  Product
(CIPP). INKLUSI,
5(2), 179.
https://doi.org/10.14421/ijds.050202
Kadir,  A.  (2015).  PENYELENGGARAAN SEKOLAH INKLUSI

## DI INDONESIA Abd. Kadir (Dosen PAI
FTK  UIN  Sunan  Ampel  Surabaya).
Pendidikan Agama Islam, 03, 1–22.
Kementrian  Pendidikan  dan  Kebudayaan,
(2011). Pedoman Umum Penyelenggaraan  Pendidikan  Inklusif .Surabaya : Direktorat PPk-LK
Mardani,  Sulistia,  H.  B.  (2020).  Identifikasi
Hambatan  Guru  dalam  Pelaksanaan Pembelajaran  di  Sekolah  Inklusi  SD Negeri 131/IV Kota Jambi. Universitas Jambi, 1–9. https://repository.unja.ac.id/13961/
Mayya,  Sa’ud,  U.  S.,  &  Meirawan,  D.
(2019). Analisis Implementasi Kebijakan  Pendidikan  Inklusi  Pada Sekolah  Dasar.  Jurnal  Administrasi Pendidikan, 26(1), 108–117. https://doi.org/10.17509/jap.v26i1.19
853
Muazza,  M.,  Hadiyanto,  H.,  Heny,  D.,
Mukminin,  A.,  Habibi,  A.,  &
Sofwan, M. (2018). Analisis Kebijakan  Pendidikan  Inklusi  Studi Kasus  Di  Sekolah  Dasar  Jambi.
Jurnal Kependidikan: Penelitian Inovasi Pembelajaran, 2(1), 1–12.
Nurwan,  T.  W.  (2019).  Implementasi
Kebijakan  Pendidikan  Inklusif  di
Sekolah  Dasar.  JESS  (Journal  of
Education  on  Social  Science),  3(2), 201. https://doi.org/10.24036/jess/vol3- iss2/176
O’Neil,  J.(1994/1995).Can  inclusion  work?
A Conversation With James
Kauffman  and  Mara  Sapon-Shevin. Educational Leadership.52(4)7-11
Rahmatika,  N.,  Ratrianasari,  D.,  &  Widodo, H.  (2020).  Implementasi  Kurikulum 2013  di  Sekolah  Inklusi  Sekolah Dasar  International  Islamic  School (Intis)  Yogyakarta.  EduHumaniora: Jurnal  Pendidikan  Dasar,  12(1),  55– 61.
https://doi.org/10.17509/eh.v12i1.185 96
Saputra,  A.  (2016).  Kebijakan  Pemerintah Terhadap  Pendidikan  Inklusif.  Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini, 1(3), 3.
Sudarto, Z. (2016). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF Zaini Sudarto Prodi Pendidikan Luar Biasa FIP Unesa Abstrak. Jurnal Pendidikan, 1, 89–97. Tarnoto, N. (2016). Permasalahan- Permasalahan Yang Dihadapi Sekolah  Penyelenggara  Pendidikan Inklusi  Pada  Tingkat  Sd.  Humanitas, 13(1), 50. https://doi.org/10.26555/humanitas.v
13i1.3843
Wati,  E.  (2014).  Manajemen  Pendidikan
Inklusi  di  Sekolah  Dasar  Negeri  32 Kota  Banda  Aceh.  Jurnal  Ilmiah
Didaktika, 14(2),
368–378. https://doi.org/10.22373/jid.v14i2.50 8