Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Terakreditasi

## Hak Cipta Aset Nft (Non-Fungible Token): Ancaman Nyata Bagi Seniman

## Pramaseta Widiawardana*, Rianda Dirkareshza
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia
* pramaseta@gmail.com

## Abstract
The  Non-Fungible  Token  is  an  opportunity  for  artists  to  introduce  their  digital works to the general public, but it can also become a real threat to artists' attempts to commercialize their digital arts. This research aims to complement the studies regarding prevention and law enforcement related to copyright infringement of Non-Fungible Token assets.  The  research  method  used  by  the  author  in  this  article  is  normative  juridical research supplemented by interviews, and this research uses a statute approach that is carried out by examining all laws and regulations related to the copyright of a work. The Commodity  Futures  Trading  Regulatory  Agency  cooperates  with  the  Ministry  of Communication  and  Information  in  terms  of  prevention  by  blocking  content  and  data. Another  preventive  measure  is  for  artists  to  register  with  and  join  the  Collective Management Institute (LMK). In addition, special laws and regulations are needed that regulate the protection of Non-Fungible Token assets, as well as the role of copyright law enforcement  agencies  and  the  public,  to  minimize  the  occurrence  of  violations  in  the realm of copyright.

## Keywords: Copyright Law; Non-Fungible Token; Legal Prevention

## Abstrak
Non-Fungible  Token merupakan  sebuah  peluang  para  seniman  untuk memperkenalkan karya digitalnya ke khalayak umum, tetapi juga dapat menjadi sebuah ancaman yang nyata bagi para seniman untuk mengkomersilkan hasil karya digitalnya. Penelitian ini bertujuan untuk menjadi pelengkap studi mengenai tindak pencegahan dan penegakkan  hukum  terkait  pelanggaran  hak  cipta  aset Non-Fungible  Token .  Metode penelitian  yang  digunakan  penulis  dalam  artikel  ini  adalah  penelitian  yuridis  normatif yang  dilengkapi  dengan  wawancara  serta  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach )  yang  dilakukan  dengan  menelaah  semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan hak cipta suatu karya. Badan Pengawas  Perdagangan  Berjangka Komoditi  menjalin  kerja sama dengan  Kementerian Komunikasi dan Informasi dalam hal tindak pencegahan dengan melakukan pemblokiran konten  dan  data.  Upaya  pencegahan  lainnya,  seniman  sebagai  pencipta  karya  dapat melakukan  pencatatan  dan  bergabung  dengan  Lembaga  Manajemen  Kolektif  (LMK). Selain itu, dibutuhkan peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur mengenai perlindungan aset Non-Fungible Token , serta peran lembaga penegak hukum hak cipta dan masyarakat untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran dalam ranah hak cipta.

## Kata Kunci: Hak Cipta; Non-Fungible Token; Pencegahan

## Pendahuluan
Pengaruh globalisasi dewasa ini sangat dirasakan oleh seluruh masyarakat terutama dalam  perkembangan  teknologi,  hal  tersebut  ditandai  dengan  banyaknya  perubahan dalam  berbagai  aspek  di  kehidupan  manusia  khususnya  dalam  aspek  ekonomi yang
ditunjukkan dengan munculnya penawaran metode bisnis baru dengan berbasis digital, contohnya seperti NFT atau yang dapat disebut sebagai Non-Fungible Token . Fenomena mengenai NFT ini ramai diperbincangkan di  Indonesia setelah hadirnya sosok Ghozali sebagai  pemilik  aset  digital  bernama  "Ghozali  Everyday"  di marketplace  opensea , fenomena ini mengakibatkan angka pengguna NFT  terus meningkat.(Tiran, 2022) Berkat fenomena dan keunikannya yang memiliki nilai tukar yang tidak dapat ditukar tersebut banyak  masyarakat  Indonesia  yang  berbondong-bondong  membuat  karya  ataupun membeli sebuah karya dalam bentuk NFT yang dijadikan sebagai sebuah investasi atau hanya sekedar koleksi.(Novianto, 2020; Nurbaiti, 2018). Hal ini ditunjukkan dengan data dari  LokaPasar  yang  menjadi  salah  satu marketplace penjualan  aset  NFT  di  Indonesia yang menyebutkan pada tahun 2021 tercatat terdapat 9.000 kolektor, 80 mitra resmi, dan lebih dari 8.000 aset NFT di Indonesia.
NFT  merupakan  sebuah  aset  digital  berupa  karya  seni  yang  dihasilkan  oleh seniman, dan kemudian dapat diperjual belikan di sebuah platform khusus. NFT sering digunakan  untuk  membeli  dan  menjual  karya  seni  digital,  seperti  GIF,  tweet,  kartu perdagangan virtual, gambar objek fisik, skin video game, real estate virtual, dan banyak lagi.(Fauzan,  2021;  Ilyasa  &  Arifin,  2019)  Dalam  transaksinya  NFT  hanya  dapat dilakukan pembayaran dengan sebuah mata uang digital bernama cryptocurrency yang dikenal  dengan  nama  program Ethereum (Tiran,  2022).  Aset  NFT  dapat  berbentuk berbagai macam karya seni, contohnya adalah video, karya seni dua dimensi, foto, musik, hingga karya tulis. Kehadiran NFT merupakan sebuah peluang besar bagi para seniman untuk mengkomersilkan hasil karyanya kepada masyarakat luas dengan akses yang lebih mudah,  kemudian  transaksi  NFT  dapat  dilakukan  secara peer-to-peer .  Pada  dasarnya NFT merupakan sebuah kumpulan data yang terdapat di dalam blockchain disertai kode unik di setiap aset digitalnya, sehingga aset NFT tidak dapat dipalsukan. Maka dari itu NFT  dapat  menjadi  solusi  pemerintah  perihal  perlindungan  Kekayaan  Intelektual (Intellectual  Property/IP) atas  karya  seseorang  yang  menjanjikan  dengan  disertai perhatian yang khusus.Qin Wang et al., (2021).
Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa NFT berada di dalam teknologi yang bernama Blockchain, yaitu sebuah teknologi pembukuan terdistribusi ( Distributed Ledger  Technology/DLT )  (Erviansyah  et  al,  2022). Blockchain memiliki  sistem  kerja dengan  memanfaatkan  kemajuan  teknologi  berupa  komputer  yang  kemudian menciptakan  blok-blok  baru  yang  saling  terhubung  seperti  membentuk  rantai  ( chain ) (Sugiharto  et  al.,  2022).  Kemudian  blok-blok  yang  saling  terhubung  tersebut  nantinya dapat digunakan sebagai media bertransaksi dengan berbasis digital. Blockchain memiliki sifat tidak terpusat, oleh karena itu teknologi ini dapat berjalan dengan sendirinya, hanya mengandalkan  algoritma  komputer  tanpa  ada  suatu  sistem  tertentu  untuk  mengaturnya (Haryani  et  al,  2023).  Teknologi blockchain yang  digunakan  di  dalam  transaksi  NFT adalah smart  contract ,  yaitu  sebuah  kontrak  digital  yang  memiliki  persyaratan  dan perjanjian  antara  pembeli  aset  dan  seniman  yang  diatur  di  dalam  sebuah  kontrak  yang berbentuk kode. Pada smart contract terdapat kode kepemilikan dan transaksi yang sudah terjadi, selain itu seniman dapat menambahkan ketentuannya sendiri selaku pembuat aset contohnya seperti mencantumkan besaran royalti apabila aset digital tersebut digunakan untuk  keperluan  komersil.  Dapat  dikatakan  bahwa  smart  contract  sudah  mewakili seniman untuk mendapatkan perlindungan atas hak cipta karya yang dibuatnya.
NFT memiliki tujuan untuk menghindari terjadinya segala bentuk kejahatan dalam ranah Hak Kekayaan  Intelektual  yang menyangkut  para seniman terutama perihal  Hak Cipta  karya  digital.  Mengenai  Hak  Cipta,  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2015 tentang Hak Cipta. Namun kenyataannya di Indonesia belum memiliki aturan khusus dan jelas mengenai perlindungan hak cipta karya digital, sehingga para seniman
memiliki kekhawatiran tersendiri untuk berkarya di ranah digital karena tidak menutup kemungkinan  terjadinya  duplikasi  karya  dan  kemudian  dijual  kembali  ke marketplace NFT.
Penelitian terlebih dahulu mengenai NFT dapat dilihat yaitu Penelitian dari Michael Angelo  dan  Nyoman  Satyayudha  Dananjaya  Penelitian  ini  membahas  mengenai  NFT sebagai sebuah inovasi karya seseorang yang harus dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta  karena  dihasilkan  berdasarkan  pemikiran  manusia,  untuk  mendapatkan perlindungan hukum pembuat karya harus mendaftarkan hak cipta ke badan hukum yang terkait  (Angelo  &  Dananjaya,  2022).  Penelitian  dari  Dio  Bintang  Gidete,  Muhammad Amirulloh, Tasya Safiranita Ramli yang berjudul Perlindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) pada Era Ekonomoi Digital Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum yang diterima oleh  seniman  atas  karya  dua  dimensi  yang  terdapat  di  dalam  media  digital  akibat kemajuan  teknologi  yang  mempengaruhi  aspek  ekonomi  untuk  memasuki  era  digital dengan merujuk pada Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Hak Cipta (Gidete et al., 2022). Penelitian dari Dewi Sulistianingsih dan Apriliana Khomsa Kinanti yang berjudul Hak  Karya  Cipta Non-Fungible  Token (NFT)  Dalam  Sudut  Pandang  Hukum  Hak Kekayaan Intelektual Penelitian ini membahas mengenai Hak Cipta sebuah karya NFT tidak selalu pada orang yang sama karena aset NFT tersebut diperjual belikan sehingga, pihak  yang  membeli  akan  menjadi  pemegang  hak  milik  atas  karya  tersebut,  dengan menggunakan  perspektif  Hak  Kekayaan  Intelektual  penulis  berpendapat  bahwa  Hak Kekayaan  Intelektual  dapat  dijadikan  pelindung  hukum  aset-aset  NFT  yang  diperjual belikan dan NFT hanya berperan sebagai pelisensian atau sebagai bukti pendukung dalam pemindahtangankan suatu karya yang sudah dibeli (Sulistianingsih & Kinanti, 2022).
NFT  merupakan  sebuah  peluang  para  seniman  untuk  memperkenalkan  karya digitalnya ke khalayak umum, tetapi juga dapat menjadi sebuah ancaman yang nyata bagi para  seniman  untuk  mengkomersilkan  hasil  karya  digitalnya,  karena  tidak  adanya kepastian  hukum  atas  perlindungan  hukum  yang  didapatkan  oleh  seniman  dengan merujuk pada hukum positif yang ada di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, terlepas dari tingginya antusias masyarakat terhadap NFT dan potensi nilai ekonominya sebagai sebuah karya atau aset digital yang melibatkan teknologi, terdapat beberapa aspek krusial terkait NFT yang belum ditemukan regulasinya secara komprehensif sehingga berpotensi menimbulkan  problematika  hukum  dalam  praktik  sehingga  permasalahan  yang  akan dikaji dalam tulisan ini adalah mengenai: hukum positif di Indonesia yang dapat dijadikan sebuah  acuan  baru  atau  membuat  gagasan  mengenai  aturan  baru  perihal  perlindungan hukum  atas  hak  cipta  karya  digital  yang  akan  diperjual  belikan  di marketplace NFT dengan merujuk pada kerangka hukum Hak Kekayaan Intelektual.

## Metode
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitan  ini  adalah  metode  penelitian hukum  normatif  (Yuridis  Normatif)  dengan  dilengkapi  wawancara.  Pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan (statute approach) yang  dilakukan  dengan  menelaah  semua  peraturan  perundang-undangan  dan regulasi  yang  berkaitan  hak  cipta  suatu  karya,  serta  pendekatan  konseptual (conceptual approach) yang memberikan analisa penyelesaian permasalahan dalam sebuah penelitian dengan melihat latar belakang konsep-konsep hukum.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  hukum  normatif  yang  teknik  pengumpulan datanya dilakukan dengan penelitian kepustakaan (literature research) , dengan mencakup sumber data primer berupa undang-undang, buku-buku, karya tulis ilmiah, data statistik, jurnal-jurnal  hukum,  dan  berita  media  massa.  Sedangkan  sumber  data  sekunder  berupa
pendapat  ahli  yang  merupakan  wawancara  secara  mendalam  dengan  Badan  Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) selaku pengawas dan penyusun regulasi mengenai  perdagangan  berjangka  di  Indonesia  termasuk  jual-beli  aset  digital,  serta Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Republik Indonesia selaku pelaksana dan pengawas Hak Cipta di Indonesia. Data yang  terkumpul  dianalisis  menggunakan  metode  analisis  yuridis  kualilatif  dimana penelitian  ini  bertolak  dari  peraturan  perundang-undangan  dan  dikaitkan  dengan  fakta hukum  yang  terjadi  di  lapangan  yang  kemudian  dianalisis  untuk  mencapai  suatu kesimpulan guna menjawab rumusan masalah.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Perlindungan Hukum Terhadap Aset NFT (Non-Fungible Token) di Indonesia
NFT merupakan sebuah aset yang tidak memiliki sifat fungibilitas. Hal ini dijelaskan di  dalam kamus  merriam  webster yaitu NFT merupakan sebuah pengidentifikasi  digital yang  unik  yang  tidak  dapat  disalin,  tidak  dapat  diganti,  atau  bahkan  tidak  dapat  dibagi yang dicatat dalam suatu sistem blockchain (NFT, 2022). Mengutip dari hasil wawancara antara penulis dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) sebagai pihak yang mengawasi jalannya alur perdagangan berjangka komoditi di Indonesia menerangkan  bahwa  aset  NFT  itu  bagaikan  seseorang  membeli  rumah  yang  kemudian akan  mendapatkan  sertifikat  rumah  yang  didalam  sertifikat  tersebut  terdapat  kode  unik sehingga  tidak  dapat  digunakan  lagi  untuk  rumah  yang  lainnya.  Wawancara  dengan Yovian  sebagai  Staff  Biro  Peraturan  Perundang-Undangan  dan  Penindakkan  Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi pada tanggal 28 Oktober 2022.
Seniman sebagai pembuat aset NFT pada umumnya menjualnya karyanya melalui marketplace .  Khususnya  di  Indonesia,  terdapat  delapan marketplace NFT  yang terindifikasi  keberadaannya,  yaitu  TokoMall,  TokoNFT,  Enevti,  Kolektibel,  Paras, Baliola,  Netra,  dan  Artpedia  (Wawancara  dengan  Yovian  sebagai  Staff  Biro  Peraturan Perundang-Undangan  dan  Penindakkan  Badan  Pengawasan  Perdagangan  Berjangka Komoditi, 28 Oktober 2022). Pengaturan autonomous transaction merupakan istilah yang dikenal  di  dalam  ranah  jual  beli  aset  NFT,  pengaturan  tersebut  mengatur  penerimaan pembayaran  dimana  setelah  transaksi  dilakukan,  pemilik  akan  menerima  pembayaran dalam bentuk token yang kemudian akan langsung dikirim ke dalam dompet digital masing – masing dan token tersebut nantinya dapat dijual dan ditukar dengan uang (Mayana et al., 2022).
Terdapat suatu hal yang membedakan antara NFT dengan aset yang lainnya yaitu mengenai prosedur penerimaan royalti yang dihasilkan, seniman atau pencipta aset NFT dapat menerima royalti dari hasil penjualan karyanya, bukan dari hasil pemberian izin atau lisensi  seperti  karya  cipta  pada  umumnya. Smart  contract memiliki  sebuah  keunikan sebagai  media  peralihan  NFT  dimana  seniman  atau  pencipta  aset  NFT  dapat  mengatur presentase  royalti  yang  diinginkan  dari  aset  NFT  yang  berhasil  dengan  berkelanjutan. Namun  apabila  ditelaah  lebih  jauh, smart  contract bisa  menjadi  ancaman  bagi  para seniman  di  Indonesia,  hal  ini  dikarenakan  tidak  adanya  regulasi  yang  jelas  mengenai legalitas dari smart contract tersebut.
Perlindungan  hukum  merupakan  suatu  hal  yang  fundamental  di  dalam  kehidupan manusia  karena  apabila  hal  tersebut  tidak  ada,  maka  akan  menimbulkan  kerugian  bagi berbagai  pihak. Hal  ini tidak terkecuali menyangkut  mengenai  aset  NFT yang diperjual belikan  secara  umum  di  media  internet.  BAPPEBTI  menyatakan  bahwa  pada  saat  ini belum ada regulasi secara formal yang dibuat khusus mengenai aset NFT. Saat ini regulasi mengenai  aset  NFT  masih  merujuk  pada  Peraturan  Badan  Pengawas  Perdagangan Berjangka  Komoditi  Nomor  8  Tahun  2021  Tentang  Pedoman  Penyelenggaraan
Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Wawancara dengan Rio sebagai Staff  Biro  Peraturan  Perundang-Undangan  dan  Penindakkan  Badan  Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi pada tanggal 28 Oktober 2022. Walaupun kenyataannya aset NFT dan aset kripto merupakan dua hal yang berbeda, namun apabila merujuk pada Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021, NFT memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai aset kripto selama belum memiliki  regulasi  khusus.  Adapun  syarat-syarat  yang  dimaksud,  antara  lain distributed ledger technology menjadi dasar pendistribusiannya, berbentuk aset kripto beragun, dan hasil penilaian menggunakan metode analytical hierarchy process yang telah diatur dan ditetapkan oleh BAPPEBTI (Fajarianto et al., 2021).
Mengenai tindakan pencegahan terjadinya pelanggaran hukum, BAPPEBTI memilih untuk  melakukan  kerja  sama  dengan  Kementerian  Kominfo  dengan  melakukan pemblokiran  konten  atau  data.  Wawancara  dengan  Rio  sebagai  Staff  Biro  Peraturan Perundang-Undangan  dan  Penindakkan  Badan  Pengawasan  Perdagangan  Berjangka Komoditi pada tanggal 28 Oktober 2022. Kementerian Kominfo melaporkan bahwa setiap tahunnya  terdapat  peningkatan  yang  begitu  tajam  mengenai  jumlah  konten  yang melanggar Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hal tersebut ditunjukkan dengan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kominfo pada Tahun 2017, konten bermuatan pelanggaran HKI  yang  diblokir  oleh  Kementerian  Kominfo  berjumlah  190.  Angka  ini  meningkat  di tahun  2018  menjadi  412  konten,  dan  di  tahun  2019  tercatat  sebanyak  1143  konten bermuatan pelanggaran HKI yang telah diblokir (Informatika, n.d.). Selain itu pada tanggal 16 Januari 2022 diterbitkan sebuah Siaran Pers No.9/HM/KOMINFO yang menyatakan bahwa sekarang Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (Kominfo) akan  mengawasi  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  transaksi  NFT  di  Indonesia  karena pengguna  yang  semakin  melonjak.  Kemudian  terdapat  beberapa  poin  yang  mengatur mengenai transaksi jual beli NFT, seperti transaksi NFT tidak boleh melanggar undang- undang,  memprioritaskan  mengenai  perlindungan  data  pribadi  dan  hak  kekayaan intelektual terutama hak cipta (Prameswati et al, 2022).
Terkait  dengan  penegakkan  hukum,  BAPPEBTI  hanya  memberikan  kepastian hukum yang merujuk pada Pasal 50 Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka, hal tersebut tepatnya diatur pada ayat 3. BAPPEBTI sebagai penyusun peraturan seakan-akan memberikan opsi penyelesaian yang terlalu sedikit dan sempit. Mengacu pada wewenang pengadilan  niaga  dalam  peraturan  perundang-undangan,  BAPPEBTI  dapat  memberikan opsi  litigasi  untuk  menyelesaikan  perkara  di  pengadilan  niaga.  Sehubung  dengan  hal tersebut  opsi  litigasi  dapat  dilakukan  dengan  lebih  luas,  seperti  negosiasi  dan  mediasi, begitupun tindak penegakkan hukum melalui arbitrase sebaiknya tidak membatasi kinerja Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

## 2. Pencegahan Ancaman Bagi Seniman Indonesia Terkait Karya Seni Digital
Aset  NFT  tentu  saja  tidak  luput  keterkaitannya  dengan  hak  cipta.  Apabila  kita melihat  proses  dibuatnya  sebuah  aset  NFT  maka  dapat  dikaregorikan  sebagai  sebuah ciptaan karena proses kreasi yang terjadi secara berangsur dengan melalui proses konversi atau  minting,  hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  yang  terdapat  di  dalam  Pasal  1  Angka  3 Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur bahwa ciptaan merupakan sebuah hasil karya cipta  di  bidang  ilmu  pengetahuan,  seni,  dan  sastra  yang  dihasilkan  atas  inspirasi, kemampuan,  pikiran,  imajinasi,  kecekatan,  keterampilan,  atau  keahlian  yang diekspresikan dalam bentuk nyata (Soemarsono & Dirkareshza, 2021).
Sesuai  dengan terminologi  pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014  Tentang Hak  Cipta,  seorang  seniman  yang  merupakan  pencipta  karya  akan  memperoleh  hak
ekslusif secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam  bentuk  nyata  tanpa  mengurangi  pembatasan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.  Wawancara  dengan  Ruslinda  Wahyuni  sebagai  Pemeriksa Pemeriksa  Desain  Industri  Ahli  Madya  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  pada tanggal  02  November  2022.  Pada  dasarnya  hak  cipta  akan  otomatis  berlaku  sebagai pelindung bagi karya seni yang berhasil dibuat. Oleh karena itu, apabila suatu aset NFT yang  akan  dijual  diberikan  hak  cipta,  maka  seseorang  yang  menghasilkan  ciptaan  dan pemegang  hak  akan  memperoleh  hak  moral  dan  hak  ekonomi.  Vinanda  Prameswati, Nabillah  Atika  Sari,  and  Kartika  Yustina  Nahariyanti  (2022) . Hak  ekonomi  merupakan hak yang diperoleh oleh seniman untuk  mendapatkan manfaat  ekonomi atas ciptaannya dengan merujuk pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dengan  mencakup  mengenai  publikasi  ciptaan,  pendistribusian  ciptaan,  menggandakan ciptaan,  dan  menyalin  atau  menduplikasi  ciptaan  (Jannah,  2018).  Sedangkan  hak  moral merupakan hak yang melekat dalam diri pencipta karya dengan sifat yang abadi sehingga tidak  dapat  dihilangkan,  dihapus,  dan  dimusnahkan  meskipun  hak  tersebut  sudah dialihkan,  hak  moral  merujuk  pada  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 mencakup pencantuman atau tidaknya nama dari seniman yang merupakan pencipta karya dengan  tujuan  untuk  menggunakan  karya  ciptaannya  di  muka  umum,  dan  begitupula dengan penggantian judul sebuah karya (Silubun dan Alputila, 2021).
Aset  NFT  dapat  dikategorikan  sebagai  karya  digital,  hal  ini  diperkuat  dengan pernyataan  resmi  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Yasonna  H.  Laoly  yang menyatakan  bahwa  aset  NFT  merupakan  sebuah  objek  dari  karya  digital  yang  harus dilindungi sebagai hak cipta (Trihansyah, 2023). Karya digital atau bisa disebut sebagai aset digital merupakan sebuah aset hak cipta yang berbentuk digital (tidak berwujud fisik) dengan penyebaran dan  pemanfaatannya dilakukan melalui jejaring sosial  atau internet. Contohnya  seperti  sebuah  software  yang  pada  saat  ini  tidak  lagi  membutuhkan  sebuah media  CD  (perantara)  untuk  melakukan  pengunduhan  data,  karena  dapat  dilakukan melalui  situs-situs  yang  terdapat  di  internet.  Wawancara  dengan  Ruslinda  Wahyuni sebagai Pemeriksa Pemeriksa Desain Industri Ahli Madya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 02 November 2022.
Namun  realitanya  regulasi  mengenai  hak  cipta  sebuah  karya  digital  di  Indonesia yang mengatur mengenai Aset NFT belum dibuat karena masih mengadopsi dari beberapa Undang-Undang yang ada seperti kebendaan dalam hukum perdata, hukum pidana, dan sebagainya (Ivana &  Nugroho, 2022). Hal ini dapat dimaklumi karena NFT merupakan sebuah  penemuan  baru  di  dunia  digital  sehingga  tidak  hanya  di  Indonesia  yang  dapat dipertanyakan  mengenai  regulasinya,  contoh  lainnya  adalah  negara  Singapura  yang menyatakan  bahwa  membeli  Aset  NFT  tidak  sama  dengan  mendapatkan  hak  untuk mengubah  sebuah  karya  (Cheong,  2022).  Selain  itu  negara  Romania  yang  menganggap bahwa  aset  NFT  merupakan  sebuah  benda  yang  regulasinya  seharusnya  sama  dengan hukum negara tersebut yang khusus mengatur mengenai benda. Yenny Permata Liegestu & David Tan (2021).
Profesor bidang hukum Universitas Penn State yang bernama Tonya M. Evans pada saat itu meneliti mengenai koleksi digital dan ia berpendapat bahwa aset digital sepatutnya mendapatkan  perlakuan  yang  seimbang  dengan  aset  fisik,  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa aset digital harus mendapatkan pengaturan hukum yang sama dengan aset fisik. Hal ini sebenarnya didorong karena besarnya pengguna NFT di Amerika itu sendiri, terutama bagi  kalangan  pebisnis  dan  penggandrung  teknologi.  Regulasi  mengenai  hak  cipta  di Amerika diatur dalam Copyright Law of the United States and Related Laws Contained in Title 17 of the United States Code USC § 106 , pada undang-undang tersebut menyatakan bahwa seorang seniman yang merupakan pencipta karya berhak untuk menghasilkan atau
menciptakan ulang karya yang telah dibuat dengan diberikan tanda. Dalam undang-undang tersebut juga terdapat regulasi yang spesifik mengenai aset NFT dimana disebutkan bahwa apabila seseorang membeli aset NFT itu tidak sama dengan membeli hak cipta atas aset NFT tersebut. Pada akhirnya yang dapat untuk merubah dan melakukan tindakan sesuai dengan  Undang-Undang  tersebut  atas  karya  yang  telah  dibuat  adalah  seniman  pembuat karya itu sendiri (Evans, 2019).
Phillipus  M.  Hadjon  mengemukakan  mengenai  teori  perlindungan  hukum,  ia menyebutkan  bahwa  setiap  objek  harus  memiliki  sebuah  aturan  yang  berfungsi  sebagai pelindung dari ancaman sumber lain. Perlindungan hukum memiliki dua sifat yaitu represif dan  preventif,  apabila  kita  melihat  dari  kasus-kasus  yang  berkaitan  dengan  Hak  Cipta karya NFT langkah perlindungan hukum yang tepat adalah perlindungan hukum preventif, yaitu  melakukan  pencegahan  sebelum  suatu  pelanggaran  terjadi  (Musriansyah  & Sihabudin, 2017). Tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh seorang seniman dalam melindungi karya ciptaannya adalah dengan melakukan pencatatan. Hakikatnya hak cipta akan  dilindungi  secara  otomatis  dengan  berdasarkan  prinsip  deklaratif,  artinya  bahwa setelah karya cipta lahir atau dipublikasikan maka perlindungan mengenai hak cipta akan otomatis timbul, dan seniman atau pencipta karya tidak harus melalui proses pendaftaran seperti halnya hak kekayaan intelektual yang lain. Ketika terjadi sengketa, pencatatan hak cipta  dapat  menjadi  bukti  permulaan  bahwa  karya  cipta  tersebut  merupakan  milik seseorang. Wawancara dengan Ruslinda Wahyuni  sebagai  Pemeriksa Pemeriksa Desain Industri Ahli Madya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 02 November 2022. Pada 6 Januari 2022 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual meluncurkan sebuah aplikasi bernama Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POPHC). POPHC adalah sebuah  sistem  yang  berfungsi  untuk  mempercepat  proses  persetujuan  hak  cipta  yang umumnya  memakan  waktu  kurang  lebih  satu  hari (one  day  service) menjadi  dalam hitungan menit. Aplikasi tersebut dibuat untuk seniman agar dapat hasil karya ciptaannya mendapatkan  perlindungan  secara  mudah  (Ruhtiani  et  al,  2022).  Selain  itu  untuk mempermudah pengelolaan suatu hak ekonomi yang dimiliki oleh seorang seniman atas karya ciptanya dapat bergabung kedalam Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Proses yang harus dilakukan adalah pemberian kuasa kepada pihak LMK. Kemudian pihak LMK akan  melakukan  penarikan,  penghimpunan,  dan  pendistribusian  royalti  atas  karya ciptanya. Apabila karya cipta tersebut ingin dikomersialkan maka pihak LMK atas nama seniman atau pencipta karya dapat membuat suatu perjanjian yang berisi kewajiban pihak kedua  untuk  membayar  royalti  kepada  pihak  pertama  yang  merupakan  seniman  atau pencipta karya.
Didukung  dengan  adanya  kemajuan  teknologi,  terdapat  banyak  kemudahan- kemudahan  yang  dapat  diberikan  sebagai  upaya  preventif  seniman  untuk  mencegah terjadinya  pelanggaran.  Aplikasi  perdagangan  elektronik  menjadi  contoh  kemajuan teknologi  yang  memberikan  kemudahan  bagi  para  seniman  untuk  mencegah  terjadinya pelanggaran  hak  cipta,  contohnya  seperti  Tokopedia  dan  Bukalapak  yang  menawarkan tindakan  penanggulangan  berupa notice dan take  down .  Berbeda  dengan  Lazada  yang membuat platform khusus terkait perlindungan kekayaan intelektual bernama Intellectual Property Protection Platform (IPP Platform). Namun sayang sekali tindakan pencegahan tersebut belum diimplementasikan secara menyeluruh oleh beberapa aplikasi perdagangan elektronik di Indonesia.
Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  dan  Kementerian  Komunikasi  dan Informatika Republik Indonesia telah menandatangani Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan  Nomor  26  Tahun  2015  Tentang  Pelaksanaan  Penutupan  Konten  dan  Hak  Akses Pengguna  Pelanggaran  Hak  Cipta  dan  Hak  Terkait  Dalam  Sistem  Elektronik.  Nota
kesepahaman memiliki tujuan untuk mengatur kesepakatan sosialisasi perlindungan dan kepastian  hukum  terkait  kekayaan  intelektual  khususnya  pada  media  digital  sekaligus mendukung peningkatan kesadaran masyarakat atas hak kekayaan intelektual.
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mempertegas bahwa Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak akan cukup melindungi pencipta jika penciptanya itu sendiri tidak mengetahui bagaimana cara memperjuangkan hak-haknya atas karya yang telah  dibuat.  Hal  ini  terjadi,  karena  keterbatasan  informasi  seorang  seniman  mengenai mekanisme  hukum  yang  dapat  dilakukannya  jika  terjadi  sebuah  pelanggaran  dengan merujuk pada ketentuan Pasal 112 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta. Pada  dasarnya  pembaharuan  yang  dilakukan  sudah  sangat  jelas  mengatur  jalur-jalur hukum yang dapat dilakukan oleh seniman yaitu dengan melakukan gugatan perdata yang tercantum di dalam Pasal 96, 97, 98 dan 99, melakukan laporan pidana yang tercantum di dalam Pasal 105 Jo. 110, melakukan penetapan sementara pengadilan yang tercantum di dalam Pasal 106 sampai dengan Pasal 109, dan Arbitrase yang tercantum di dalam Pasal 95. Dengan  merujuk  pada keempat pengaturan tersebut,  seharusnya seniman tidak lagi menghadapi  kendala  dalam  memperjuangkan  hak-haknya  atas  sebuah  karya  yang  telah dibuat  terhadap  kemungkinan  terjadinya  sebuah  pelanggaran  hak  cipta  terhadap  karya digital.  Wawancara  dengan  Ruslinda  Wahyuni  sebagai  Pemeriksa  Pemeriksa  Desain Industri Ahli Madya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 02 November 2022.
Berdasarkan  permasalahan  diatas,  pemerintah  harus  bergegas  untuk  membuat regulasi  khusus  mengenai  NFT  dalam  aspek  jual-beli  maupun  hak  cipta  aset  NFT  di dalamnya. Apabila regulasi tidak cepat dibuat maka akan terdapat banyaknya pelanggaran yang  terjadi  di  dunia  digital,  hal  tersebut  didorong  karena  tidak  adanya  peraturan  yang mengikat dengan khusus dan tegas.

## Kesimpulan
BAPPEBTI  sebagai  pengawas  alur  perdagangan  berjangka  komoditi  di  Indonesia menjalin  kerja  sama  dengan  Kementerian  Kominfo  dalam  hal  pencegahan  sebelum terjadinya  pelanggaran  yang  terjadi  atas  aset  NFT  di  Indonesia.  Pencegahan  yang dilakukan  adalah  dengan  melakukan  pemblokiran  konten  dan  data.  Namun,  apabila pelanggaran  tersebut  sudah  terjadi  BAPPEBTI  hanya  memberikan  opsi  litigasi  yang sempit sebagai tindak penegakkan hukumnya. Perlindungan hukum yang tepat diberikan kepada  seniman  atas  hak  cipta  karyanya  adalah  perlindungan  hukum  yang  bersifat preventif dengan melakukan pencegahan sebelum terjadinya sebuah pelanggaran, seperti melakukan  pencatatan  dan  bergabung  dengan  Lembaga  Manajemen  Kolektif  (LMK). Selain  itu,  kemajuan  teknologi  turut  berperan  memudahkan  seniman  untuk  mencegah terjadinya  pelanggaran  hak  cipta,  khususnya  di  aplikasi  perdagangan  online  dengan menyediakan  fitur notice dan take  down ,  serta  membuat  platform  khusus  bernama Intellectual Property Protection Platform (IPP Platform) .

## Daftar Pustaka
Angelo, M., & Dananjaya, N. S. (2022). Perlindungan Non-Fungible Token Art: Inovasi Karya  Cipta  Perspektif  Hak  Cipta. Jurnal  Magister  Hukum  Udayana  (Udayana Master Law Journal) , 11 (3). Cheong, B. C. (2022). Application of Blockchain-enabled Technology: Regulating Non- fungible Tokens (NFTs) in Singapore . Singapore Law Gazette. Erviansyah, P., Windasari, I. P., & Kridalukmana, R. (2022). Perancangan E-Commerce Berbasis  Android  dengan  Menggunakan  Metode  Pembayaran Blockchain . Jurnal Teknik Komputer, 1 (3), 101-111.
Evans, T. M. (2019). Cryptokitties, Cryptography, and Copyright. AIPLA QJ , 47 (2), 219– 266.
Fajarianto,  E.  R.,  Zulfikar,  P.,  &  Mulyadi,  E.  (2021).  Tinjauan  Yuridis  Penggunaan Blockchain-Smart Contract Dalam Transaksi Non-Fungible Token (NFT) Pada PT. Saga Riung Investama. E-Jurnal Unis .
Fauzan,  A.  R.,  &  Dirkareshza,  R.  (2021).  Lex  Crypto:  Perbandingan  Landasan  Hukum terhadap  Dampak  Keberadaan  Bitcoin  antara  Indonesia  dengan  El  Salvador. Pandecta Research Law Journal, 16 (2), 320-335. Gidete,  D.  B.,  Amirulloh,  M.,  &  Ramli,  T.  S.  (2022). Pelindungan  Hukum  atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang dijadikan Karya Non Fungible Token ( NFT ) pada Era Ekonomi Digital Legal Protection for Copyright Infringement on Artworks used as Non-Fungible Token ( NFT ) Works in the Digital Economy Era . 11 , 1–18.
Haryani, H., Wahid, S. M., Fitriani, A., & Ariq, M. F. (2023). Analisa Peluang Penerapan Teknologi  Blockchain  dan  Gamifikasi  pada  Pendidikan. Jurnal  MENTARI: Manajemen Pendidikan dan Teknologi Informasi, 1 (2), 163-174. Ilyasa, R. M. A., & Arifin, R. (2019). Transaksi Bitcoin dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. Mahkamah: Journal Kajian Hukum Islam, 4 (1), 26- 35.
Ivana, G., & Nugroho, A. A. (2022). Akibat Kekosongan Hukum Terhadap Non-Fungible Token Sebagai  Pelanggaran Hak Kekayaan  Intelektual. Jurnal USM Law Review , 5 (2), 708–721.
Jannah, M. (2018). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Advokasi , 6 (2), 55–72.
Liegestu, Y. P., & Tan, D. (2021). Perlindungan Hak  Cipta Terhadap Aset Digital  NFT (Non -Fungible Token). Maleo Law Journal , 6 (2), 127–141.
Mayana, R. F., Santika, T., Pratama, M. A., & Wulandari, A. (2022). Intellectual Property Development  &  Komersialisasi  Non-Fungible  Token  (NFT):  Peluang,  Tantangan Dan  Problematika  Hukum  Dalam  Praktik. ACTA  DIURNAL  Jurnal  Ilmu  Hukum Kenotariatan , 5 (2), 202–220.
Musriansyah,  &  Sihabudin.  (2017).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemegang  Saham Dalam Penjualan Aset Perseroan Berdasarkan Pasal 102 Ayat (4) Undang-Undang Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas. Jurnal  Ilmiah  Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan , 2 (2), 125–131. NFT. (2022). Merriam-Webster.com Dictionary, Merriam-Webster .
Novianto, F. (2020). Perlindungan Hukum bagi Pengguna Mata Uang Virtual Bitcoin dan Ketentuan  Standar  Keamanan  Penyedia  Bitcoin  Berdasarkan  Hukum  Positif Indonesia. Jurnal Hukum Positum, 5 (1), 1-12.
Nurbaiti, S. (2018). Kedudukan Hukum Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual di Indonesia Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2011  Tentang  Mata  Uang. Jurnal Hukum Adigama, 1 (1), 1403-1428.
Prameswati,  V.,  Sari,  N.  A.,  &  Nahariyanti,  K.  Y.  (2022).  Data  Pribadi  Sebagai  Objek Transaksi di NFT Pada Platform Opensea. Jurnal Civic Hukum , 7 (1), 1–12. Ruhtiani, M., Naili, Y. T., Purwono, & Indrawati, I. D. (2022). Sosialisasi dan Pelatihan Pendaftaran  Hak  Cipta  dengan  Sistem  POP  HC  di  Kota  Tasikmalaya. Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1 (3), 97-103.
Silubun, Y. L., & Alputila, M. J. (2021). Youtube dan Hak Cipta : Legalitas Cover Music Atas Hasil Karya Pemuda Merauke. Jurnal Restorative Justice, 5 (1), 66-77.
Soemarsono,  L.  R.,  &  Dirkareshza,  R.  (2021).  Urgensi  Penegakan  Hukum  Hak  Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu Di Media Sosial. Jurnal Usm Law Review , 4 (2), 615–630.
Sugiharto, A., Musa, M. Y., & Falahuddin, M. J. (2022). NFT & Metaverse: Blockchain, Dunia Virtual & Regulasi. Indonesian Legal Study for Crypto Asset and Blockchain , 1 .
Sulistianingsih, D., & Kinanti, A. K. (2022). Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam  Sudut  Pandang  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual. Krtha  Bhayangkara , 16 (1), 197–206.
Tiran, Teti. (2022). Hak Cipta Karya Digital pada NFT Dikaitkan dengan Hak Akses yang Memiliki  Nilai  Ekonomi  sebagai  Hak  Kebendaan  Berdasarkan  Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Jurnal Kewarganegaraan, 6 (3), 6006-6013.
Trihansyah,  C.  N.  (2023).  Perlindungan  Hak  Cipta  Atas  Karya  Lukisan  Digital  Dalam Bentuk Non-Fungible Token (NFT)  di  Indonesia. Jurnal  Kertha  Semaya,  11 (6), 1308-1316.
Wang, Q., Li, R., Wang, Q., & Chen, S. (2021). Non-Fungible Token (NFT): Overview, Evaluation, Opportunities and Challenges. Journal Cornell University , 1–22.