INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 7882-7892 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Perbandingan Sistem Parlemen di Pemerintahan Federal Australia dan Jerman dalam Penanganan Pandemi Covid-19
Ludgerius Maruli Nugroho Tumanggor 1 ✉ , Aliyya Zikrina 2 , Flariska Erfaryndra 3 ,
Raja Oloan Tumanggor 4
(1,2,3) Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia
(4) Program Studi Magister Psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Tarumanagara Jakarta Email: ludgerius.maruli@office.ui.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Studi  ini  menganalisis  perbandingan  sistem  parlemen  antara  pemerintahan  federal  Australia  dan Jerman dalam menangani pandemi Covid-19. Terdapat perbedaan antara sistem parlemen Australia dan  Jerman  dalam  menangani  pandemi  Covid-19  yang  mendunia.  Perbedaan  yang  hadir  dapat dibuktikan dengan teori asimetri yang dijelaskan oleh Tarlton mengenai adanya distribusi kekuasaan yang tidak merata di antara unit-unit politik yang menjadi sasaran utama di parlemen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kepustakaan dan diperoleh hasil bahwa dalam suatu negara  dengan  sistem  pemerintahan  federal  seperti  Australia  dan  Jerman  dibutuhkan  optimalisasi dominasi kekuasaan ketika menangani kasus darurat yang terjadi, seperti Covid-19. Adanya dominasi kekuasaan yang timpang mempengaruhi fleksibilitas parlemen dalam mengambil sebuah keputusan. Hal tersebut juga berpengaruh besar terhadap efektivitas kebijakan yang diterapkan seperti dari durasi pengesahan dan efek atas pengaplikasian kebijakan. Selain itu, hal ini juga mempengaruhi tingkat demokrasi di sebuah negara.
Kata Kunci: analisis perbandingan, pemerintahan federal, sistem parlemen
Abstract
This study analyzes the comparison of the parliamentary systems between the Australian and German federal  governments  in  dealing  with  the  Covid-19  pandemic.  There  are  differences  between  the Australian  and  German  parliamentary  systems  in  dealing  with  the  global  Covid-19  pandemic.  The differences  that exist can  be  proven  by  the asymmetry  theory explained  by  Tarlton  regarding  the unequal distribution of power between political units which are the main targets in parliament. This research uses qualitative methods with literature studies and results show that in a country with a federal government system such as Australia and Germany, it is necessary to optimize the dominance of power when dealing with emergency cases that occur, such as Covid-19. The existence of unequal power dominance affects parliament's flexibility in making decisions. This also has a big influence on the effectiveness of the policies implemented, such as the duration of ratification and the effect on policy implementation. Apart from that, this also affects the level of democracy in a country.
Keyword: comparative analysis, federal government, parliamentary system

## PENDAHULUAN
Federasi  menjadi  salah  satu  sistem  pemerintahan  yang  cukup  populer  di  masa modern. Di banyak benua, federasi dipilih menjadi suatu sistem pemerintahan yang cocok bagi  negara-negara  yang  memprioritaskan  otonomi  setiap  daerahnya.  Bagi  beberapa negara, federasi nampak menjadi bentuk pemerintahan yang ideal melihat bahwa federasi terdiri atas beberapa negara-negara bagian yang turut ambil bagian dalam pengaturan negara  pusat  seperti  membentuk  reformasi  konstitusi.  Negara  bagian  dalam  negara federal berfungsi mendorong devolusi otoritas politik dari struktur terpusat menjadi unit politik otonom daerah (Buchanan,  1995).
Jerman dan Australia menjadi contoh dari implementasi negara federasi pada era modern.  Baik  Australia  maupun  Jerman  sama-sama  memiliki  sistem  yang  menciptakan lingkup  kewenangan  teritorial  yang  terpisah,  tetapi  keduanya  berbeda  dalam mengalokasikan  sumber  daya  dan  mewakili  unit-unit  konstituen  dalam  pengambilan keputusan  federal.  Proses  pembentukan  negara  dalam  sejarah  di  unit-unit  konstituen menjadi  salah  satu  hal  yang  sangat  mempengaruhi  alokasi  kekuasaan  antara pemerintahan federasi dengan negara bagian, atau yang disebut sebagai Länder dalam kasus Jerman. Jerman memiliki 16 Länder dengan latar belakang pemisahan yang dapat ditarik jauh hingga abad ke- 9. Dalam parlemen Jerman, Länder memiliki otonomi yang cukup  besar  dalam  hal  menentukan  nasib  mereka  sendiri  melalui  sebuah  badan  yang bernama Bundesrat.
Apabila sistem ini dibandingkan dengan negara bagian Australia yang terdiri atas 2 wilayah teritorial khusus dan 6 negara bagian, parlemen Australia menjadi terlihat lebih fungsional  dibanding  parlemen  Jerman  (Thorlakson,  2003).  Berbagai  perbedaan mekanisme distribusi kekuasaan dan pengambilan keputusan federal ini dapat tercermin secara lebih jauh lagi di kehidupan nyata dalam melihat bagaimana setiap negara federal, dalam hal ini Australia dan Jerman, mengalokasikan kekuasaan dan sumber dayanya ke setiap  negara  bagian  pada  saat  krisis  nasional,  tidak  terkecuali  krisis  kesehatan  seperti pandemi  Covid-19.  Berdasarkan  paparan  latar  belakang  diatas,  diperoleh  pertanyaan penelitian  berupa:  Bagaimana  perbandingan  antara  sistem  parlemen  pemerintahan federal yakni Jerman dan Australia mengenai fleksibilitasnya dalam mengambil keputusan dan membuat kebijakan untuk menangani Covid-19?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kepustakaan. Pertama- tama  dikaji  landasan  teoretis  mengenai  sistem  pemerintahan  federal.  Kemudian membandingkan  sitem  parlemen  antara  dua  negara  Australia  dan  Jerman  dalam menentukan kebijakan dalam penanganan pandemi Covid-19. Melalui studi perbandingan tersebut  kemudian  ditarik  kesamaan  dan  perbedaan.  Hasilnya  dipaparkan  secara deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Teori Asimetri dalam federasi menurut Charles D. Tarlton
Charles D. Tarlton menjelaskan teori simetri dan asimetri sebagai elemen federalisme untuk  mengungkap  beragam  cara  dimana  setiap  elemen  dalam  sistem  federal  dapat berhubungan  dengan  sistem  secara  keseluruhan,  otoritas  pusat,  dan  setiap  negara anggota (Tarlton, 1965). Sistem federal yang simetris mengacu pada unit-unit politik yang terdiri atas wilayah dan populasi yang setara serta ciri-ciri ekonomi, kondisi ekonomi, pola budaya, kelompok sosial, dan institusi politik yang serupa. Masing-masing negara bagian akan  menjadi  unit  terpisah  yang  mempunyai  masalah  masing-masing  yang penyelesaiannya dianggap paling tepat oleh otoritas lokal, dimana otoritas federal akan dibatasi untuk mengurus dirinya sendiri terkait permasalahan sistem qua federal atau yang perlu koordinasi antar seluruh sistem.
Sebaliknya,  sistem  federal  yang  asimetris  terdiri  atas  unit-unit  politik  yang  sesuai dengan perbedaan kepentingan, karakter, dan susunan yang ada dalam masyarakat. Teori asimetris ini menjadi bentuk yang paling umum dari hampir semua negara dengan sistem
federal  di  luar  sana  dimana  bentuk  federalisme  yang  asimetris  ini  mencerminkan keberagaman dalam masyarakat luas yang diwujudkan secara politis melalui pemerintah daerah yang mempunyai otonomi dan kekuasaan yang berbeda-beda  (Tarlton, 1965).
Teori asimetri ini sendiri kemudian terbagi menjadi dua bentuk, yang pertama dalam bentuk de facto, yang menekankan pada perbedaan atau adanya asimetri antara unit-unit politik  dikarenakan  oleh  hal-hal  yang  bersifat  politis  dan  internal  seperti  faktor  etnis, budaya,  kultur,  bahasa,  agama,  dan  lain-lain  tergantung  dari  unit  politiknya  masing- masing. Kedua, yakni bentuk de jure. Bentuk ini menekankan pada adanya perbedaan atau asimetri dalam pemberian dan distribusi kekuasaan, pemberian status, hak otonomi fiskal, dan lain- lain yang biasanya bersifat konstitusional (Sahadžić, 2023).
Pada model utama yang dikembangkan oleh Tarlton, negara Jerman dan Australia termasuk dalam klasifikasi model simetris. Namun, seiring berjalannya waktu, Thorlakson berargumen bahwa pada era modern, terdapat suatu konsep yang disebut sebagai shared jurisdiction  (yurisdiksi  bersama),  dimana  meskipun  terdapat  simetri  dalam  pembagian kekuasaan yang ketat antar tingkat pemerintahan dalam sistem federal, pemisahan seperti itu  jarang  terlihat  dalam  praktiknya  (Thorlakson,  2011).  Sehingga  model  sistem  federal suatu negara seperti Australia dan Jerman saat ini cenderung mengarah pada peningkatan kecocokan dengan sistem asimetris, baik dengan de jure dan de facto. Pergeseran bentuk ini  semakin  terlihat  melalui  tanggapan  parlemen  kedua  negara  dalam  menghadapi pandemi  Covid-19,  dimana  serangkaian  shared  jurisdiction  mempengaruhi  pembuatan, pengerahan, dan implementasi kebijakan di negara bagian masing-masing.

## Konteks parlemen Australia
Parlemen Australia, yang memiliki nama resmi Parliament of the Commonwealth of Australia menganut sistem bikameral (dua kamar), dengan Majelis Tinggi/Upper House yang disebut sebagai Senat dan Majelis Rendah/ Lower House yang disebut sebagai House of Representatives. Pembagian dua kamar ini tercantum dalam Konstitusi Australia yang disusun pada tahun 1890, yang menyatakan bahwa yang berdasarkan pada prinsip bahwa pemisahan ini dilakukan untuk memastikan tidak ada penyelewengan dalam penggunaan kekuatan  pembuatan  hukum,  termasuk  untuk  mencegah  kontrol  oleh  satu  faksi  politik tertentu  yang  tidak  mewakili  seluruh  masyarakat  (Evans,  2016).  Saat  ini, House  of Representatives  terdiri  atas  151  anggota  yang  mewakili  setiap  daerah  konstituen  yang dipilih  oleh  seluruh  warga  negara  Australia  setiap  tiga  tahun  sekali.  Sedangkan,  Senat terdiri atas 76 senator yang mewakili 12 negara bagian dan 2 wilayah teritorial Australia, yang terpilih untuk masa jabatan selama enam tahun.
House of Representatives pada dasarnya menjadi kunci yang lebih penting dalam pembentukan kebijakan karena memiliki peran sebagai komunikator antara masyarakat dengan  pemerintah  dan  dapat  merancang  sekaligus  turut  hadir  dalam  pengesahan undang-undang.  Selain  itu,  lembaga  ini  juga  memiliki  fungsi  sebagai  penentu  partai pemerintah,  pengawas  administrasi  pemerintahan,  dan  pengontrol  anggaran  dan pengeluaran  pemerintahan.  Sedangkan  Senat  dihadirkan  dengan  fokus  pada  fungsi pengawasan, yakni untuk menjaga agar tidak terjadi dominasi House of Representatives dalam pembuatan undang-undang dan perancangan anggaran.

## Konteks parlemen Jerman
Jerman digambarkan sebagai negara dengan sistem pemerintahan republik federal parlementer. Tidak jauh berbeda dengan Australia, sistem parlemen Jerman juga terdiri dari dua kamar (bikameral), dimana Majelis Tinggi memiliki sebutan Bundesrat dan Majelis Rendah-nya  disebut  sebagai Bundestag.  Sistem  parlemen  ini  diatur  dalam  Basic  Law Jerman yang telah berlaku sejak tahun 1949 dengan beberapa amandemen yang telah dilakukan untuk menyesuaikan dengan konteks masa modern saat ini. Anggota Bundestag dipilih oleh seluruh warga negara Jerman setiap empat tahun sekali dan saat ini terdiri atas 734  anggota.  Di  sisi  lain,  anggota  Bundesrat  tidak  dipilih  oleh  rakyat,  melainkan didelegasikan oleh pemerintah negara bagian masing-masing dan terdiri atas 69 anggota.
Lembaga Bundestag  memiliki  fungsi  penting  dalam  proses  legislasi  yakni  dapat membuat  rancangan  undang-undang  dan  turut  hadir  dalam  melakukan  pengesahan undang-undang.  Selain  itu,  fungsi  penting  lainnya  adalah  sebagai  pengawas  atas pemerintahan  dari  pengawasan  atas  jalannya  pemerintahan  dan  anggaran  dana. Sedangkan  fungsi  utama Bundesrat  menekankan  pada  adanya  keadilan  yang  merata diantara setiap Länder. Oleh karena itu, pengesahan undang -undang akan diproses dalam Bundesrat  agar  setiap Länder dapat  meninjau  ulang  kembali  undang-undang  demi kepentingan negara bagiannya.

## Struktur legislasi parlemen Australia
Optimalnya, fungsi parlemen legislatif di Australia sebagai pengawas pemerintahan serta  membentuk  dan  mengesahkan  kebijakan.  Akan  tetapi,  selama  pandemi  terjadi ketimpangan  dalam  pemerintahan  Australia  secara  keseluruhan  yang  mana mempengaruhi  fungsi  dari  legislatif  itu  sendiri,  dari  senat  maupun House  of Representative-nya. Terjadi fenomena asimetris di tubuh pemerintahan Australia karena adanya  dominasi  kontrol  kekuatan  dari  lembaga  eksekutif  dalam  mengkoordinasi,
merancang,  dan  membentuk  undang-undang  atau  kebijakan  dengan  minimnya keikutsertaan parlemen legislatif dalam pengesahan dan proses pembuatan.
Selama pandemi, ada beberapa perubahan yang terjadi. Pertama, adanya perubahan sistem  prosedur  sidang  yang  menjadi  hybrid  dan  jadwal  sidang  yang  diperketat.  Hal tersebut mempengaruhi efektivitas parlemen dalam mengkaji perubahan undang-undang atau  rancangan  undang-undang  yang  ada.  Kedua,  dibentuknya  komite  parlemen  baru yang dikhususkan untuk mengawasi dan mengeksaminasi aktivitas eksekutif yang cukup mendominasi yakni seperti The Senate Standing Committee for the Scrutiny of Delegated Legislation, COVID-19 Response Committee, dan lain-lain (Drabsch, 2021).

## Fleksibilitas parlemen
Pada  masa  Covid-19,  tentu  ada  beberapa  dinamika  dan  perubahan  yang  terjadi dalam tubuh parlemen, terutama pada aspek fleksibilitasnya. Parlemen Australia dianggap kurang  fleksibel  dalam  melaksanakan  fungsinya  sebagai  pengawas  dan  pembentuk sekaligus  pengesah undang-undang.  Hal tersebut didorong karena  adanya konsentrasi atau dominasi kekuatan di lembaga eksekutif,  kebijakan besar dan pengeluaran anggaran yang besar diambil alih oleh eksekutif. Selain itu, semakin padatnya RUU yang mendesak dengan tekanan kondisi mendesak membuat parlemen harus memotong  durasi  dalam melakukan pengecekkan. Hal tersebut berpengaruh terhadap kurangnya konsultasi, debat dan diskusi di dalam parlemen.
Perlu digarisbawahi bahwa peran parlemen masih dibutuhkan dalam terbentuknya kebijakan  dan  melakukan  pengawasan  selama  pandemi,  Kondisi  yang  genting  dan mendesak  membuat  pemerintah  Australia  harus  membuat  keputusan  tegas  dan mengurangi  perdebatan  internal  politik.  Oleh  karena  itu,  fleksibilitas  parlemen  yang dikorbankan.

## Struktur legislasi parlemen Jerman
Kasus pertama Covid-19 terdeteksi di Jerman pada tanggal 27 Januari 2020 (Wieler et  al.  (n.d.).  Namun,  sebelum  itu,  pemerintahan  Jerman  telah  menerapkan  langkah antisipasi yang terdiri atas empat elemen yaitu mencegah, mendeteksi, membendung, dan mengobati  ( prevent,  detect,  contain,  and  treat).  Tindakan  ini  membuat  negara  Jerman menjadi salah satu negara yang selangkah lebih maju dalam menangani kasus Covid-19, terbukti  dari  bagaimana  negara  Jerman  cukup  berhasil  dalam  menekan  angka  kasus Covid-19 pada gelombang pertama pandemi periode Maret-Mei 2020 (Kropp & Schnabel, 2021).
Sebulan setelah kasus pertama Covid-19 di Jerman, tepatnya pada 27 Februari 2020, sudah  terdapat  total  sebanyak  26  kasus  Covid-19  yang  terkonfirmasi.  Untuk  itu, pemerintahan  Jerman  membentuk  kelompok  manajemen  krisis  nasional  antar kementerian.  Selanjutnya,  pemerintahan  mulai  melakukan  berbagai  pembatasan  sosial dan penganjuran pembelajaran jarak jauh.  Karena berhasil menekan penyebaran kasus virus Covid-19 pada periode-periode awal ini, masyarakat Jerman bersedia memberikan dukungan  yang  lebih  lanjut  terhadap  berbagai  pembatasan  yang  ditetapkan  oleh pemerintahan. Tidak sedikit diantara mereka yang bahkan merasa bahwa pemerintah perlu lebih menegaskan pembatasan dengan lebih keras lagi.
Namun,  berbagai  usaha  preventif  serta  penanganan  yang  dilakukan  oleh pemerintahan  Jerman  ini  mulai  mengalami  penurunan  khususnya  pasca  semakin mewabahnya  pandemi  pada  pertengahan  tahun  2020.  Akibatnya,  pemerintah  Jerman perlu  menerapkan  kebijakan  yang  lebih  ekstensif  dan  efektif  lagi  dalam  menghadapi pewabahan  ini,  sekaligus  penanganan  tuntutan  massa  yang  mulai  memiliki  opini  yang berbeda  terhadap  pembatasan  pemerintahan  dari  periode  gelombang  pertama sebelumnya.

## Fleksibilitas parlemen
Distribusi kekuasaan pemerintahan Jerman dalam menghadapi  pandemi Covid-19 menjadi cukup menarik untuk diamati. Pasalnya, Bundesrat yang biasanya lebih memiliki fungsi  pengawasan  dan  penasihat  justru  memainkan  peran  yang  dominan  dalam penanganan  pandemi  tersebut.  Hal  ini  dapat  terjadi  karena  konstitusi  Jerman  dalam Infection Protection Act (IfSG) yang dijadikan hukum federal pada tahun 2001 memberi wewenang  kepada Länder (yang  perlu  diingat  berpartisipasi  melalui Bundestag)  untuk menerapkan langkah-langkah pembatasan.
Dalam penerapannya, meskipun antar Länder menjalani proses koordinasi melalui rapat Bundesrat, tetapi proses konversi kebijakannya tetap penuh intrik dan perdebatan antar semua pihak. Alhasil, terdapat perbedaan tindakan yang diambil oleh tiap Länder terutama dalam berbagai hal termasuk pembatasan ruang publik. Beberapa Länder juga menyimpang  dari  perjanjian  dengan  pemerintah  federal  pada  awal  gelombang  kedua pandemi Covid-19 di bulan Oktober.
Melihat  dominasi  Bundestag  ini,  Kementerian  Kesehatan  pemerintahan  federal mereformasi IfSG pada Maret dan kemudian November 2020. Reformasi pertama pada bulan  Maret  berupaya  untuk  berusaha  memberi  sebagian  wewenang  kepada  menteri
kesehatan  federal  untuk  mengeluarkan  perintah  undang-undang  tanpa  persetujuan Bundesrat.  Namun,  reformasi  ini  dianggap  masih  kurang  spesifik  dan  efektif,  sehingga direformasi lagi pada November 2020 untuk memberikan spesifikasi batasan tindakan apa yang bisa dilakukan oleh Bundesrat dan Länder yaitu untuk mengatur pelarangan acara dan pertemuan; larangan bepergian; kewajiban memakai masker; dan penutupan toko- toko dan tempat lainnya.
Meskipun begitu, pada akhirnya, penanganan Covid-19 masing-masing Länder tetap berbeda-beda, membuktikan kalau reformasi IfSG ini tidak efektif. Salah satu pemicunya adalah meningkatnya demonstrasi pada periode kedua penyebaran wabah Covid-19 ini akibat tidak setujunya masyarakat terhadap terlalu banyaknya pembatasan yang dilakukan oleh  pemerintah  terhadap  kehidupan  sehari-hari.  Hal  ini  membuat  banyak  perwakilan Länder di Bundesrat  ragu  dalam  menerapkan  kebijakan  pembatasan  lebih  lanjut  lagi. Perbedaan penerapan pembatasan menunjukkan bahwa Bundesrat sangat mendominasi segala proses kebijakan terkait dengan Länder dalam menghadapi pandemi Covid-19, dan memperlihatkan hubungan yang tidak setara antara berbagai elemen pemerintahan yang juga terkait dalam pembuatan kebijakan.
Berdasarkan  penjelasan  sebelumnya,  secara  garis  besar  didapati  bahwa  terdapat perbedaan  antara  sistem  parlemen  Australia  dan  Jerman  dalam  menangani  pandemi Covid-19 yang mendunia. Perbedaan yang hadir dapat dibuktikan dengan teori asimetri yang dijelaskan oleh Tarlton mengenai adanya distribusi kekuasaan yang tidak merata di antara unit-unit politik yang menjadi sasaran utama yakni di parlemen.
Dijelaskan bahwa bentuk asimetri yang terjadi selama pandemi di Australia adalah adanya distribusi kekuasaan yang dominan pada pihak eksekutif di Australia yang mana mempengaruhi fleksibilitas parlemen dalam mengambil keputusan pada masa pandemi. Dikarenakan dominasi parlemen yang ditekan dan sempit, maka pengambilan keputusan yang dilakukan oleh parlemen legislatif bersifat tidak fleksibel dan cenderung mengikuti dominasi kekuatan dari lembaga eksekutif yang kebetulan pada saat pandemi mengalami lonjakan kekuasaan.
Begitu  pula  dengan  Jerman  yang  mana  juga  terbukti  mengalami  bentuk  asimetri kekuasaan  selama  pandemi,  yakni  dibuktikan  dengan  adanya  dominasi  kekuasaan  dari salah  satu  kamar  lembaga  legislatif  nya  sendiri,  yakni  Bundestag.  Berbeda  dengan Australia, dengan adanya dominasi kekuasaan di Bundestag, Jerman menjadi cenderung sangat atau bahkan terlalu fleksibel dalam mengambil keputusan selama masa pandemi covid-19. Dilihat dari bagaimana tiap Lander dengan mudahnya membentuk kebijakan dan keputusan  masing-masing  yang  minim  intervensi  dari  pusat  mengenai  perbedaan
implementasi kebijakan dari masing-masing negara bagian.

## SIMPULAN
Berdasarkan  analisis  perbandingan  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  suatu negara dengan sistem pemerintahan federal seperti Australia dan Jerman membutuhkan optimalisasi  dominasi  kekuasaan  ketika  menangani  kasus  darurat  yang  terjadi,  seperti Covid-19. Adanya dominasi kekuasaan yang timpang mempengaruhi fleksibilitas parlemen dalam  mengambil  sebuah  keputusan.  Hal  tersebut  juga  berpengaruh  besar  terhadap efektivitas  kebijakan  yang  diterapkan  seperti  dari  durasi  pengesahan  dan  efek  atas pengaplikasian  kebijakan.  Selain  itu,  hal  ini  juga  mempengaruhi  tingkat  demokrasi  di sebuah  negara,    yakni  pada  dasarnya  Australia  dan  Jerman  yang  merupakan  negara simetris tanpa dominasi kekuasaan yang timpang, akan tetapi dengan adanya  dominasi yang timpang membuat satu unit politik terlihat lebih menguasai dari unit politik lain, yang mana tidak menggambarkan demokrasi.
Sejalan  dengan  pembahasan  yang  telah  dijabarkan  sebelumnya,  didapati  bahwa terdapat  beberapa  persamaan  antara  parlemen  Australia  dan  Jerman  dalam  konteks struktur  dan  fungsinya  yang  sama-sama  bikameral  dengan  Majelis  Tinggi  dan  Majelis Rendah. Perbedaan kecilnya terdapat pada mekanisme pemilihan anggota Majelis Tinggi Jerman  yang  tidak  perlu  dipilih  oleh  rakyat  sebagaimana  Majelis  Tinggi  di  Australia. Sedangkan,  kedua  sistem  parlemen  berbeda  dalam  segi  fleksibilitasnya  dalam  segi pengambilan  keputusan  selama  pandemi  covid-19.  Dimana  dalam  kasus  Australia, kekuasaan  parlemen  yang  sangat  minim  membuat  tingkat  fleksibilitasnya  juga  minim. Disisi  lain,  dalam  kasus  Jerman,  kekuasaan  parlemen,  yakni  Bundestag,  sangat mendominasi  dimana  membuat  tingkat  fleksibilitas  untuk  mengambil  dan  menentukan keputusan sangat besar.

## DAFTAR PUSTAKA
About  the  House  of  Representatives  (n.d.).  2024.  Diakses  pada  16  April  2024  melalui aph.gov.au: https://shorturl.at/fimFJ
Bang,  H.  1998.  “David  Easton's  Postmodern  Images”.  Political  Theory.  26,  281 -  316. https://doi.org/10.1177/0090591798026003002 .
Buchanan, J. 1995. “Federalism As an Ideal Political Order and an Objective for Constitutional Reform”. Publius -the Journal of Federalism. 25, 19-28.
https://doi.org/10.1093/OXFORDJOURNALS.PUBJOF.A038192 .
Chilcote, R. H. 2018. Theories of System and State. Theories of Comparative Politics: The Search for a Paradigm Reconsidered. New York: Routledge. 121-176
Christian, E., & Kosandi, M. 2021. “Political Distrust terhadap Pemerintah pada Masa
Pandemik Covid- 19: Analisis Perbandingan antara Australia dan Indonesia”. JISPO
Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. 11(1), 1-34.
Christian,  T.,  et  al.    2022.  Basic  Law  for  the  Federal  Republic  of  Germany.  Deutscher Bundestag.
Constitution of the Federal Republic of Germany (n.d.) . 2024. Diakses pada 14 April 2024 melalui bmi.bund.de: http://surl.li/spysb
Distribution of seats in the 20th German Bundestag. (n.d.). 2024. Diakses pada 14 April 2024 melalui bundestag.de:
https://www.bundestag.de/en/parliament/plenary/distributionofseats
Distribution of votes: Composition of the Bundesrat (n.d.). 2024. Diakses pada 14 April 2024 melalui bundesrat.de: https://www.bundesrat.de/EN/organisation- en/stimmenverteilung-en/stimmenverteilung-en-node.html
Drabsch, T. 2021. The impact of the COVID-19 pandemic on parliament. NSW
Parliamentary Research Service
Evans,  H.  2016.  The  Senate  and  its  constitutional  role.  Dalam Odgers’ Australian  Senate Practice. Canprint Communications. Canberra.  1-40.
Kelleher, W. 2018. Normative Political Science - as Constituted by the Formal Axiology of Robert  S.  Hartman  and  David  Easton’s  Concept  of  the  Political  System.  . https://doi.org/10.31124/ADVANCE.7293638.V1 .
Kropp, S. & Schnabel, J. 2021. “Germany’s response to Covid -19. ” Dalam Federalism and the Response to Covid-19. Routledge India. hlm. 84-94.
Mayangsari, F. R. 2020. “ Australia Government Response to COVID-19: Coordination and the Effectivity of Policy ” . Jurnal Global & Strategis, 14 (2), 279.
Parliament of Australia. 2019. COVID-19 Australian Government roles and responsibilities: an overview. Parliament Library
Parliament  of  Australia.  (n.d.)  Parliament  of  Australia.  Retrieved  from https://www.aph.gov.au/
Son,  K.  2018. “ Cybernetic  Freedom:  David  Easton,  Systems  Thinking,  and  the  Search  for Dynamic Stability ” . American Political Thought, 7, 614 - 645. https://doi.org/10.1086/699907 .
Thorlakson,  L.  2003. “ Comparing  federal  institutions:  Power  and  representation  in  six federations. ” West European Politics, 26, 1 - 22.
https://doi.org/10.1080/01402380512331341081 .
Progress. Dalam Exemplars in Global Health.
https://www.exemplars.health/emerging-topics/epidemic-preparedness-and- response/covid-19/germany
Work  of  the  Senate  (n.d.).  2024.  Diakses  pada  14  April  2024  melalui  aph.gov.au: https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Chamber_documents/Senate_cham ber_documents