COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023

## TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP AFILIATOR ROBOT TRADING ILEGAL DNA PRO DI INDONESIA
Dewi Ekuwi Vina
Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia dewiekuwi@gmail.com
Article Info Abstract Article History Received: May 28, 2023 Accepted: June 30, 2023 The rapid development in the world of trading is due to the rapid development in  the  field  of  technology  and  the  convenience  for  everyone  to  access  the internet, so that there is an opportunity for abuse through trading robots to gain illegal profits, as has happened to the DNA Pro Trading Robot by carrying out the Ponzi Scheme Mode. The problem in this research is how to review the criminal law against the illegal trading robot affiliate DNA Pro in Indonesia. The  research  method  used  is  normative  juridical.  The  results  of  the  study show that the suspects in the DNA Pro Trading Robot Case who are under the auspices of PT. DNA Pro Akademi is proven legally according to law to have committed a crime of participating in attempting, assisting, or conspiracy to  commit  a  criminal  act  of  money  laundering  in  terms  of  receiving  or controlling the placement, transfer, payment, or use of assets that he knows or  reasonably  suspects  are  proceeds  crime,  as  referred  to  in  Article  5  in conjunction with Article 10 of Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes. The Affiliators of the Pro DNA Trading Robot, which are Illegal Trading Robots, are legally proven to have committed a Criminal Act regulated in Article 378 of the Criminal Code and to spread  misleading  news  is  a  criminal  offense  regulated  in  Article  28 paragraph  (1)  of  Law  Number  11  of  2008  concerning  ITE,  which  caused around 3,621 people to become victims of fraudulent investments under the guise  of  Robot  Trading  DNA  Pro  with  a  total  loss  of  approximately  Rp. 551,000,000,000.- (five hundred and fifty one billion rupiah).
Keywords: Pidana, Robot Trading, DNA Pro

## Abstrak
Pesatnya perkembangan dunia perdagangan dikarenakan pesatnya perkembangan di bidang teknologi  dan  kemudahan  bagi  setiap  orang  untuk  mengakses  internet,  sehingga  terbuka peluang penyalahgunaan melalui robot perdagangan untuk mendapatkan keuntungan secara illegal,  seperti  yang  terjadi  pada  Robot  Perdagangan  DNA  Pro  dengan  melakukan  Mode Skema Ponzi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap  perdagangan  ilegal  robot  afiliasi  DNA  Pro  di  Indonesia.  Metode  penelitian  yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa tersangka kasus Robot Trading DNA Pro yang bernaung di bawah PT. Akademi DNA Pro terbukti secara sah menurut undang-undang  telah  melakukan  tindak  pidana  turut  serta  mencoba,  membantu,  atau bermufakat melakukan tindak pidana pencucian uang dalam hal menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, atau penggunaan harta kekayaan yang dimilikinya. mengetahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal  5  juncto  Pasal  10  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang.  Afiliasi  Robot  Dagang  Pro  DNA  yang merupakan Robot Dagang Ilegal terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP dan menyebarkan berita yang menyesatkan merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang menyebabkan sekitar 3.621 orang menjadi korban penipuan investasi berkedok Robot
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
Trading DNA Pro dengan total kerugian kurang lebih Rp. 551.000.000.000,- (lima ratus lima puluh satu milyar rupiah).
Kata Kunci: Pidana, Perdagangan Robot, DNA Pro

## I. PENDAHULUAN
Investasi  adalah  bagian  dari  bentuk  upaya  setiap  orang  dalam  memperoleh peningkatan pendapatan atau kekayaan. Investasi adalah upaya menempatkan peningkatan kekayaan  dengan  maksud    mendapatkan    penghasilan  di  masa      depan.      Investasi  juga dimaknai sebagai komitmen untuk menginvestasikan dana-dana tertentu pada waktu tertentu dengan maksud mendapatkan profit di masa yang akan datang. Artinya, investasi merupakan komitmen untuk mengorbankan Konsumsi pada saat ini dengan harapan dapat mendukung meningkatnya konsumsi di masa depan. Bahwa dalam aset finansial dapat dibagi ke dalam 2 (dua) cara, yaitu:
1. Direct Investment , yakni cara berinvestasi yang berbentuk kepemilikan atas saham di dalam  suatu  perusahaan.  Pemegang  saham  memiliki  otoritas  untuk  menentukan kebijakan berdasarkan pada jumlah kepemilikan sahamnya;
2. Portfolio  Investment ,  yakni  cara  berinvestasi  melalui  pemberian  penguasaan  asset investasi kepada perusahaan di dalam sistem keuangan yang mempunyai keahlian dalam pengelolaan investasi para investor, dengan tujuan untuk memberikan suatu return yang menguntungkan bagi para investor pemilik saham tersebut.
Di  Indonesia  perkembangan  dalam  Investasi  pada  asset  finansial  telah  mengalami perubahan  sesuai  dengan  perkembangan  zaman  dengan  semakin  meningkatnya modernisasi  teknologi  yang  saat  ini  mencapai  Revolusi  Industri  4.0.  Revolusi  Industri  4.0. memusatkan concernnya pada pengembangan teknologi informasi yang terus berkembang dengan ditunjang oleh teknologi kecerdasan buatan yang lazim disebut dengan AI ( Artificial Intelligence ),  termasuk  pada  sektor    industri  keuangan  atau  dikenal  dengan Financial Technology  /  Fintech .  Saat  ini Financial  Technology  /  Fintech khususnya  investasi  saham berkembang  yaitu  dengan  menggunakan  Trading  Saham  yang  dilakukam  secara  Online sangat dikenal pada kalangan masyarakat, pada saat masa-masa Coronavirus Disease 19 atau yang sering dikenal Covid 19, Trading Saham Online merupakan kegiatan jual beli atau perdagangan  saham  yang  dilakukan  secara  online  yang  menggunakan  perangkat  pribadi penggunanya,  Trading  merupakan  proses  negosiasi  harga  antar  pembeli  dengan  penjual sampai pada akhirnya terjadi kesepakatan di antara pembeli dengan penjual. Trading dapat disimpulkan sebagai pertukaran barang dengan uang. Trading bertujuan untuk menghasilkan uang dengan menjual aset pada harga yang lebih tinggi dari yang dibeli sebelumnya, untuk menghasilkan  keuntungan,  para  trader  harus  mengamati  harga  dari  waktu  ke  waktu  dan memprediksi harga di masa depan.
Pada masa Covid 19 di Indonesia yaitu sekitar pertengahan tahun 2020 sampai dengan tahun  2022,  merupakan  puncaknya  transaksi  dari Trading  Saham  Online,  ditandai  dengan banyaknya  muncul  “Orang  Kaya  Baru”  yang  memamerkan  harta  benda  mewah  bahkan berbagai  kekayaan  lainnya  dan  harta-harta  tersebut  diperoleh  melalui  melakukan  Trading Saham Online, sehingga membuat sebagian kalangan masyarakat mengikuti jejak dari para “Orang Kaya Baru” atau dikenal sebagai Afiliator dari para Robot Trading / aplikasi trading, Perkembangan  pesat  terjadinya  transaksi  besar-besaran  pada  pasar  saham  yaitu  karena
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
tergiur dengan janji keuntungan / hasil / widraw yang besar, sehingga saat ini sangat diminati sebagian kalangan masyarakat Indonesia.
Selanjutnya sebutan bagi orang yang mempromosikan suatu produk kepada orang lain. Seorang affiliator juga memiliki kekuatan untuk memengaruhi orang lain agar menggunakan produk yang dipromosikannya. Dalam hal ini affiliator dapat dikatakan sebagai bagian dari strategi  marketing  karena  mempromosikan  pada  masyarakat  luas.  Umumnya  seorang affiliator  melakukan  promosi  dengan  cara  mempertontonkan  keuntungan  dari  hasil  trading untuk menarik target konsumennya.
Perkembangan  pesat  di  dunia  trading  karena  terjadi  perkembangan  yang  pesat  pula pada  bidang  teknologi  dan  kemudahan  setiap  orang  untuk  mengakses  internet  sehingga setiap  orang  dapat  memanfaatkan  kemudahan  tersebut  untuk  mencari  keuntungan  dari teknologi internet, seperti kebanyakan orang saat ini memanfaatkan teknologi untuk berjualan secara  online  melalui  e-commerce  dan  marketplace.  Ada  juga  yang  sedang  ramai diperbincangkan  oleh  setiap  orang  baik  kalangan  muda  dan  tua  yaitu  trading.  Hal  ini disebabkan  pula  dengan  adanya  Robot Trading  yang  dinilai  memudahkan  pengguna  yaitu dengan system kerja pengguna hanya menyetorkan uang saja.
Salah  satunya  Kasus  Investasi  Ilegal  dengan  aplikasi  Robot  Trading  DNA  Pro  yang ditangani oleh Bareskrim Polri, dengan total kerugian masyarakat diperkirakan mencapai Rp. 551.000.000.000,-  (lima  ratus  lima  puluh  satu  milyar  rupiah),  hal  ini  dikarenakan  Robot Trading DNA Pro dalam melakukan promosi dilakukan oleh Public Vigure (Artis) Indonesia sehingga membuat minat para masyarakat semakin tinggi untuk mencoba, serta para Afiliator memiliki pertemanan baik dengan para artis-artis Indonesia dan bahkan memberikan hadiah- hadiah. Dna Pro adalah sebuah platform investasi robot trading yang menggunakan skema Multi Level Marketing (MLM).
Diketahui, DNA Pro ini merupakan produk dari PT. DNA Pro Akademi ini berdasarkan penjelasan  dari  akun  Linkedln adalah  perusahaan  swasta  yang  bergerak  di  bidang  jasa Education Center di bidang Digital Global Investment yang berlokasi di Jakarta Barat. PT DNA Pro Akademi menjelaskan mengemban misi untuk memberikan manfaat bagi banyak orang dengan menjadi pusat pendidikan dan pelatihan yang memberikan nasehat dalam trading.

## II. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah:

## 1.  Jenis Penelitian
Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian yuridis normatif, oleh karena sasaran  penelitian  ini  adalah  hukum  atau  kaedah  normatif  yang  berupa  asas-asas hukum  dan  sistem  hukum. 1 Penelitian  normatif  dalam  penelitian  ini  merupakan penelitian  yang  menguraikan  atau  menggambarkan  secara  rinci,  sistematis, menyeluruh  dan  mendalam  tentang  tinjauan  hukum  pidana  terhadap  afiliator  robot trading ilegal DNA Pro di Indonesia.
1 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Peneli'an Hukum Norma'f-Suatu Tinjauan Singkat , Jakarta: Rajawali Press, 2007, hlm. 10.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023

## 2.   Sifat Penelitian
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  karena  menggambarkan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  dan  dikaitkan  dengan  teori-teori  hukum  dalam  praktek pelaksanaannya yang berkaitan dengan permasalahan akan diteliti. 2

## 3.  Analisis Data
Data yang diperoleh akan dianalisis secara analisis kualitatif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tinjauan Hukum Terhadap Skema Dan Kasus Robot Trading Di Indonesia
Robot  trading  adalah  sistem  pendukung  perdagangan  yang  dapat menginovasi  lini  bisnis  yang  sah  dan  memperkuat  aturan    permainan    eksekutif  ke dalam  model  dan  kerangka  bisnis  terkomputerisasi  yang  memungkinkan  computer berjalan, menggantikan peran  manusia dalam sistem jaringan perdagangan modern. Robot  trading  atau  dengan  istilah Expert Advisor (EA)  merupakan  sebuah  software komputer  yang  dapat  bekerja  secara  otomatis  untuk  memonitor  pasar,  melakukan kalkulasi  peluang  entry,  menempatkan  transaksi,  dan  melakukan  manajemen  risiko berdasarkan algoritma yang telah ditanamkan pada basis programnya. Sistem ini tidak bisa  berjalan  sendiri.  Sistem  ini  dikendalikan  oleh  seseorang  dibaliknya. Pengendalinya  harus  memiliki  pengetahuan  tentang  operasional  robot  trading,  dan instrumen investasi yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna.
Robot  trading  merupakan  alat  bantu  dalam  trading  sehingga  tidak  perlu dilakukan  secara  manual.  Robot  trading  berisikan  algoritma  matematis  yang ditanamkan  dalam  membuat  robot  untuk  mengotomatisasi  pengambilan  keputusan jual-beli trading. yang sistemnya dibuat dan dikendalikan berdasarkan pendekatan dan kemampuan analisis pasar si pembuat.
Berdasarkan Pasal 3 POJK No.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi  Keuangan Digital  di  Sektor  Jasa  Keuangan  (POJK  IKD), fintech sendiri  terdiri  dari  berbagai macam jenis sesuai dengan platform dan produk-produk yang ditawarkan. Secara rinci f intech dapat dikelompokkan sesuai ruang lingkupnya yaitu:
a. Penghimpunan modal;
b. Penyelesaian transaksi;
c. Penghimpunan dan penyaluran dana;
d. Pengelolaan investasi;
e. Pendukung pasar;
f. Perasuransian;
g. aktivitas jasa keuangan  lainnya;  dan/atau  pendukung  keuangan digital lainnya. Robot  trading  mampu  melakukan  analisis  teknikal  berdasarkan  parameter indikator tertentu dan dapat beroperasi selama 24 jam non-stop. Dengan demikian, trader tidak melewatkan peluang trading meskipun pada jam-jam istirahat manusia. Kehadiran  robot  trading  yang  berjalan  selama  24  jam  Non  Stop  ini  tentunya menguntungkan trader menemukan peluang di pasar. Robot trading dapat memindai pasar mendapatkan peluang berdasarkan parameter, melihat pergerakan pasar dan mengambil  tindakan  secara  cepat  dan  tepat. Artinya  secara  garis  besar  cara  kerja Robot Trading, yaitu:
2 Ani Purwa?, Metode Peneli'an Hukum Teori dan Praktek , Jakarta: CV. Jakad Media Publishing, 2020, hlm. 16.
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
a.  Mengkaji fluktuasi harga saham atau mata uang dan pasar; b.  Mengeksekusi pembelian dan penjualan; c.  Melakukan pengelolaan terhadap data security.
Namun  tidak  jarang  dari  terdapat  penyalahgunaan  dari  penggunaan  Robot Trading, di Indonesia, penyalahgunaan robot trading untuk meraih keuntungan secara illegal telah terjadi, di antaranya, pada platform robot trading DNA Pro. Pada platform robot  trading  DNA  Pro,  aksi  penipuan  dilakukan  oleh  operator  dengan  menjadikan suatu  transaksi  nasabah  Nampak  seolah-olah  termasuk  dalam  kategori  margin  call (MC). Margin call merupakan suatu warning dari broker kepada pemilik dana untuk meningkatkan jumlah dana ke rekening investasi pemilik dana. Beberapa Karakteristik dari penggunaan Robot Trading yang tidak sah / Ilegal yaitu:
a.  Aplikasi  robot  trading  dijual  dengan  cara  menjual  secara  langsung  tanpa persetujuan otoritas yang berwenang;
b.  Adanya iming-iming ketentuan yang tetap;
c.  Dilakukan dengan skema MLM (Multi Level Marketing);
d.  Transaksi perdagangan dilakukan tanpa intervensi dari pemilik dana;
e.  Robot  trading  dimanfaatkan  untuk  transaksi  dengan  menggunakan  aplikasi perdagangan berjangka dengan broker dari luar negeri tanpa ada persetujuan dari otoritas Bappeti.
Khususnya  dalam  Robot  Trading  DNA  Pro  dalam  melakukan  aksinya  yaitu dengan  melakukan  Modus  Skema  Ponzi,  hal  tersebut  disampaikan  oleh  Direktur Tindak  Pidana  Ekonomi  Khusus  Bareskrim  Polri  Brigjen.  Pol.  Whisnu  Hermawan Februanto,  S.I.K.,  M.H.  menyatakan  :  “ Para  tersangka  yang  sudah  ditetapkan melakukan tindak pidana penipuan dengan modus skema Ponzi atau Piramida dan tidak  berizin,  para  tersangka  dikenakan  Pasal  106  Jo.  Pasal  54  dan  Pasal  105  Jo. Pasal 9 di UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdaganan dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara, subsider Pasal 3 dan atau Pasal 5 UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasaan TPPU Ancanan Hukuman paling lama 20 tahun penjara”. Skema Ponzi merupakan modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan  kepada  investor  dari  uang  mereka  sendiri  atau  uang  yang  dibayarkan berikutnya,  bukan  dari  keuntungan  yang  diperoleh  individu  atau  organisasi  yang menjalankan operasi ini. Skema Ponzi biasanya dilakukan dengan membujuk investor baru dengan menawarkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan investasi lain, dalam jangka pendek dengan tingkat pengembalian yang terlalu tinggi atau luar biasa konsisten. Kelangsungan dari pengembalian yang tinggi tersebut membutuhkan aliran yang terus meningkat dari uang yang didapat dari investor baru untuk menjaga skema ini terus berjalan.
Bahwa berdasarkan uraian dimuka perbuatan dari Para Tersangka pada Kasus Robot  Trading  DNA  Pro  dapat  dikualifikasikan  sebagai  Tindak  Pidana  Turut  Serta Melakukan  Percobaan,  Pembantuan,  Atau  Permufakatan  Jahat  Untuk  Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Hal Menerima Atau Menguasai Penempatan, Pentransferan, Pembayaran, Atau Menggunakan Harta Kekayaan Yang Diketahuinya Atau  Patut  Diduganya  Merupakan  Hasil  Tindak  Pidana,  Sebagaimana  Dimaksud Dalam  Pasal  5  Jo  Pasal  10  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diwilayah Republik Indonesia. Tindak Pidana yang dilakukan oleh tersangka diantaranya:
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
a)  Menerima  atau  menguasai  penempatan,  pentransferan,  pembayaran, hibah,  sumbangan,  penitipan,  penukaran,  atau  menggunakan  Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun  2010  Tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian Uang;
b)  Berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat  untuk  melakukan  tindak  pidana  Pencucian  Uang  dipidana  dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8  Tahun  2010  Tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian Uang.

## 2.  Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Afiliator Robot Trading Ilegal (Studi Kasus Dna Pro)
Afiliator  berasal  dari  kata  afiliasi,  dimana  merupakan  salah  satu  cara mengembangkan  bisnis  dengan  memamnfaatkan  sosialisasi  secara  terarah  yang dilakukan oleh individu, badan usaha atau organisasi yang keuda belah pihak akan mendapat keuntungan. Didalam dunia bisnis menjadi afiliator adalah salah satu cara untuk  memperoleh  pendapatan  yang  semakin  banyak  digemari  oleh  masyarakat terutama anak muda. Sebagian orang memanfaatkan sebagai sampingan sedangkan sebagian  lagi  memanfaatkan  sebagai  sumber  pendapatan  utama  karena  hasilnya cukup  menjanjikan.  Oleh  sebab  itu,  dapat  dikatakan  kalau  afiliator  sebutan  bagi mereka  yang  melakoni  program  afiliasi  dimana  konsep  kemitraan  bisnis  dengan imbalan  berupa  komisi.  Bahwa  pekerjaan  sebagai  afiliator  menawarkan  beberapa kelebihan yang menggiurkan pada kaum kauala muda yaitu :
a.  Memiliki penghasilan pasif;
b.  Tidak memerlukan modal besar;
c.  Bisa kerjas dimanapun dan kapan saja;
d.  Tidak terbatas pada satu program afiliasi.
Selanjutnya sistem kerja afiliator cukup mudah, karena secara umum system kerja dari afiliator adalah mempromosikan produk dengan menggunakan kode referral dengan cara:
a.  Mendaftarkan diri pada program afiliasi;
b.  Mempromosikan produk afiliasi;
c.  Konsumen menggunakaan kode referral dari afiliator;
d.  Mendapatkan komisi.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  sudah  sepatutnya  seorang  afiliator  dalam melakukan pekerjaannya wajib melakukan studi terleebih dahulu pada perusahaan / afiliasi lainnya dalam melakukan promosi terutama pada perkara yang sering terjadi saat ini adalah Robot Trading Ilegal dalam hal ini khsusnya Robot Trading DNA Pro, dan ternyata apabila seorang afiliator telah mengetahui bahwa Robot Trading yang dipromosikan  ternyata  Ilegal  maka  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  secara pidana kepadanya dengan analisa hukum dari penulis.
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
Dalam  mempertanggungjawabkan  seseorang  dalam  hukum  pidana,  harus terbuka  kemungkinan  bagi  pembuat  untuk  menjelaskan  mengapa  dia  berbuat demikian. 3 Jika  system  hukum  tdak  membuka  kesempatan  demikian,  maka  dapat dikatakan tidak terjadi proses yang wajar ( due process ) dalam mempertanggunjawabkan  pembuat  tindak  pidana.  Pada  gilirannya  hal  ini  akan berhadapan dengan prinsip-prinsip keadilan. Pertanggungjawaban pidana karenanya harus  dapat  dihubungkan  dengan  fungsi  preventif  hukum  pidana.  Pada  konsep tersebut  harus  terbuka  kemungkinan  untuk  sedini  mungkin  pembuat  menyadari sepenuhnya  tentang  konsekuensi  hukum  perbuatannya.  Dengan  demikian, konsekuensi  atas  tindak  pidana  merupakan  resiko  yang  sejak  awal  dipahami  oleh pembuat.
Karena  masalah  hukum  sebenarnya  untuk  dapat  membuat  seseorang mempertanggungjawabakan perbuatannya adalah tentang pembuktian, karena peran dari  pembuktian  dalam  suatu  proses  hukum  sangatlah  penting.  Pembuktian  adalah suatu  proses  baik  dalam  hukum  acara  pidana  dan  perdata,  dimana  dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta pernyataan yang dipersengketakan benar atau salah seperti yang dinyatakan itu.
Teori  hukum  pembuktian  mengajarkan  bahwa  agar  suatu  alat  bukti  dapat dipakai  sebagai  alat  bukti  dipengadilan  diperlukan  beberapa  syarat-syarat  sebagai berikut:
a.  Diperkenankan oleh undang-undang untuk dipakai sebagai alat bukti;
b. Reability, yakni alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya;
c. Necessity , yakni alat bukti tersebut memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta;
d. Relevance , yakni alat bukti tersebut mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan.
Mempertanggungjawabkan  seseorang  dalam  hukum  pidana  bukan  hanya berarti  sah  menjatuhkan  pidana  terhadap  orang  itu,  tetapi  juga  sepenuhnya  dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berarti ‘ right fully sentenced’ tetapi juga ‘right fully accused’. Pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan  keadaan  yang  ada  pada  diri  pembuat  ketika  melakukan  tindak  pidana. Kemudian  pertanggungjawaban  pidana  berarti  menghubungkan  antara  keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Dengan demikian  pengkajian  dilakukan  dua  arah.  Pertama,  pertanggungjawaban  pidana ditempatkan  dalam  konteks  sebagai  syarat-syarat  factual  ( conditioning  facts )  dari pemidanaan  karenanya  mengemban  aspek  preventif.  Kedua,  pertanggungjawaban pidana merupakan akibat hukum ( legal consequences ) dari keberadaan syarat factual tersebut, sehingga merupakan bagian dari aspek refresif hukum pidana. Dengan kata lain sebagaimana dalam asas legalitasn yang tercantum didalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, “Tiada  suatu  perbuatan  (feit)  yang  dapat  dipidana  selain  berdasarkan  kekuatan ketentuan perundang-undngan pidana yang mendahuluinya” perlu pula diperhatikan
3 Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan , Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2008, hlm. 7.
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
bahwa istilah feit itu dikaitkan dengan peristiwa, karena dengan istilah feit itu meliputi baik  perbuatan  yang  melanggar  sesuaiatu  yang  dilarang  hukum  pidana  maupun mengabaikan sesuatu yang diharuskan. Moeljatno menyatakan terkait dengan asas legalitas tersebut mengandung pengertian:
a.  Tidak  ada  perbuatan  yang  dilarang  dan  diancam  dengan  pidana  kalau  hal  itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
b.  Untuk  menentukan  adanya  perbuatan  pidana  tidak  boleh  digunakan  analogi (kiyas).
c.  Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut. 4
Bahwa selanjutnya  berkaitan dengan Para Afiliator dari Robot Trading DNA Pro,  yang  merupakan  Robot  Trading  Ilegal,  serta  dimana  dalam  melakukan  Aksi Promosinya  dilakukan  dengan  kebohongan  yaitu  dengan  cara  memamerkan  harta yang  berasal  dari  Robot  Trading  DNA  Pro  sehingga  membuat  orang  lain  atau masyarakat luas berbondong-bondong melakukan investasi pada Robot Trading DNA Pro dapat dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP dan Untuk Menyebarkan berita yang menyesatkan adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasak 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.
Bahwa  berikut  uraian  unsur-unsur  dari  tindak  pidana  para  afiliator  yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP, karena pada investasi  illegal  yang  melibatkan  orang  lain  sebagai  affiliator  dapat  dikenakan  pada Pasal 378 KUHP, yang menerangkan bahwa yang dimaksud penipuan adalah kondisi yang dilakukan oleh siapapun dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat dan atau rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan  barang  sesuatu  kepadanya,  atau  supaya  memberi  hutang  maupun piutang,  diancam  karena  penipuan  dengan  pidana  penjara  paling  lama  4  (empat) tahun. 5
Maka uraian unsur tindak pidana yang terpenuhi pada Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut:
a.  Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dimana unsur penipuan bermaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dimana para  afiliator  mendapatkan  keuntungan  untuk  dirinya  sendiri  dari  hasil  komisi kegagalan  investor  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  unsur  ini  masuk  dalam perbuatan pertanggungjawban afiliator;
b.  Dengan  melawan  hukum,  bahwa  suatu  perbuatan  bias  dikatakan  sebagai penipuan  jika  tindakannya  ini  bertentangan  dengan  hukum.  Dalam  hal  ini  juga diketahui bahwa aplikasi robot trading DNA Pro adalah aplikasi yang illegal namun para  afiliator  melakukan  tindakan  dengan  secara  sengaja  merekomendasikan kepada masyarakat untuk ikut dan minat bergabung dengan jenis investasi yang ditawarkan serta karena adanya pengaruh dari Afiliator tersebut.
Selanjutnya Bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penipuan melalui online dapat dikenakan unsur dalam Pasal 28 ayat (l) Jo Pasal 45A ayat (1) Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Serta Pasal 378 KUHP yang menyangkut
4 Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana , Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 61.
5 Munir Fuady, Teori Hukum Pembuk'an Pidana dan Perdata , Bandung: PT. Citra Aditya Bak?, 2012, hlm. 6.
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
penipuan tidak bisa diterapkan untuk pelaku yang melakukan penipuan melalui media digital/media  social  dalam  mempertanggungjawabkan.  Meskipun  ketentuan  dalam Pasal  10  Jo  Pasal  62  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen yang secara khusus mengatur larangan setiap orang dalam memberikan informasi yang menyesatkan kepada konsumen, hanya saja dalam pembuktian tidak bisa menggunakan alat bukti yang berbentuk elektronik misalnya video atau tulisan dalam bentuk elektronik. Dalam hal pertanggungjawaban sebagaimana diatur di Pasal 28  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  Jo.  Undang-undang  Nomor  19 Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  berbunyi  “Setiap  orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”. Selanjutnya ancaman hukuman sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  yang  berbunyi  “Setiap  orang  yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam  tarnsaksi  elektronik  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  28  ayat  (1)  dipidana  dengan  penjara  paling  lama  6  (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
Hal  tersebut  terbukti  secara  sah  dilakukan  oleh  Para  Tersangka  Afiliator dengan menyebabkan sekitar 3.621 orang menjadi korban investasi bodong berkedok Robot  Trading  DNA  Pro  dengan  Total  kerugian  kurang  lebih  sekitar Rp. 551.000.000.000,- (lima ratus lima puluh satu milyar rupiah).

## KESIMPULAN
Robot  Trading  DNA  Pro  adalah  robot  trading  illegal,  sehingga para  tersangka pada Kasus Robot Trading DNA Pro yang bernaung dalam PT. DNA Pro Akademi terbukti secara sah  menurut  hukum  telah  melakukan  tindak  pidana  turut  serta  melakukan  percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dalam hal menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, atau menggunakan harta  kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut  diduganya  merupakan  hasil  tindak  pidana, sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  jo  Pasal  10  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Para Afiliator dari Robot Trading DNA Pro, yang merupakan Robot Trading Ilegal, terbukti secara sah menurut hukum  melakukan  Tindak  Pidana  yang  diatur  dalam  Pasal  378  KUHP  dan  Untuk Menyebarkan  berita  yang  menyesatkan  adalah  tindak  pidana  yang  diatur  dalam  Pasak  28 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, yang menyebabkan sekitar 3.621 orang  menjadi  korban  investasi  bodong  berkedok  Robot  Trading  DNA  Pro  dengan  Total kerugian kurang lebih sekitar Rp. 551.000.000.000,-  (lima ratus lima puluh satu milyar rupiah).

## REFERENSI
Buku-Buku: Fuady, Munir, Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
2012.
Hamzah, Andi, Asas-asas Hukum Pidana , Jakarta: Rineka Cipta, 2008. Huda,  Chairul, Dari  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada Pertanggungjawaban  Pidana  Tanpa  Kesalahan ,  Jakarta:  Kencana  Prenanda  Media Group, 2008.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
Purwati,  Ani, Metode  Penelitian  Hukum  Teori  dan  Praktek ,  Jakarta:  CV.  Jakad  Media Publishing, 2020.
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamuji, Penelitian  Hukum  Normatif-Suatu  Tinjauan  Singkat , Jakarta: Rajawali Press, 2007.
Peraturan Perundang-Undangan:
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
Undang-Undang  Nomor  8  tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasaan  Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.