IMPLEMENTASI KODE ETIK NOTARIS DALAM PEMBERIAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT (STUDI PADA MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS KABUPATEN BULELENG)
Oleh: Kadek Apriawan 1 , Ni Ny. Mariadi 2 , I Nyoman Surata 3
(kadek.apriawan@gmail.com) (nyoman.mariadi@unipas.ac.id) (nyoman.surata@unipas.ac.id)

## ABSTRAK
Mengingat  pentingnya  peranan  Notaris  maka  dalam  pelaksanaan  tugas  dan jabatannya  senantiasa  harus  diawasi  agar  tidak  merugikan  masyarakat.Penelitian ini  meneliti  implementasi  Kode  Etik  Notaris  pada  notaris-notaris  di  Kabupaten Buleleng  dan bagaimana implikasi sehubungan dengan kualitas pelayanan yang diberikan  kepada  masyarakat.  Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  hukum empiris  yang  bersifat  deskriptif,  yang  dilakukan  di  Majelis  Pengawas  Daerah Kabupaten    Buleleng.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah    studi dokumen  dan  wawancara.  Data  yang  terkumpul  dianalisis  secara  kualitatif. Implementasi  Kode  Etik  Notaris  oleh  notaris-notaris  di  Kabupaten  Buleleng berjalan dengan baik. Belum ditemukan kasus pelanggaran kode etik dalam tiga tahun  terakhir,  hanya  ada  pelanggaran-pelanggaran  kecil,  yang  tidak  dilakukan lagi  setelah  ditegur.  Implikasi  Kode  Etik  Notaris  pada  notaris-notaris  di Kabupaten  Buleleng    berhubungan  dengan  kualitas  pelayanan  yang  diberikan kepada  masyarakat,  karena  sebagai  pengemban  profesi  hukum,  notaris    yang berpegang  teguh  mentaati  dan  melaksanakan  kode  etik  akan  memperoleh implikasi positif bagi pribadi notaris maupun organisasi.

## Kata  Kunci:    Kode  Etik  Notaris,  Pelayanan,  Majelis  Pengawas  Daerah Notaris.

## PENDAHULUAN
Keadilan  mengandung  prinsip  dua  prinsip  pada  saat  yang  bersamaan,  yaitu prinsip  persamaan  ( equality )  di  satu  sisi,  dan  perbedaan  ( difference )  pada  sisi lainnya.  Prinsip  persamaan  termaktub  dalam  kalimat  “setiap  warga  negara bersamaan  haknya  di  hadapan  hukum”,    sedangkan  prinsip  perbedaan
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
memberikan  kewajiban  kepada  negara  untuk  memberikan  perlindungan  dan perlakuan khusus kepada warganya yang secara ekonomi dan sosial berada dalam posisi  kurang  beruntung  atau  lemah.  Profesi  hukum  merupakan  profesi  mulia ( officium  nobile ),  karena  berhubungan  langsung  dengan  upaya  menegakkan keadilan dan kebenaran yang sarat dengan nilai-nilai idealisme dan bebas dalam melaksanakan profesi ( free profession ) (Budi Sastra Panjaitan, 2019: 136).
Salah  satu  profesi  hukum  adalah  notaris.  Notaris  merupakan  profesi  mulia karena  tugas  dan  wewenangnya  berhubungan  langsung  dengan  tujuan  hukum untuk  menciptakan  ketertiban,  kemanfaatan,  dan  juga  keadilan  di  masayarakat. Penjelasan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya  disebut  UU  No.  30  Tahun  2004)  menyatakan    bahwa  kepastian, ketertiban,  dan  perlindungan  hukum  menuntut,  antara  lain,  bahwa  lalu  lintas hukum  dalam  kehidupan  masyarakat  memerlukan  adanya  alat  bukti  yang menentukan  dengan  jelas  hak  dan  kewajiban  seseorang  sebagai  subjek  hukum dalam  masyarakat.  Akta  otentik  sebagai  alat  bukti  terkuat  dan  terpenuh mempunyai  peranan  penting  dalam  setiap  hubungan  hukum  dalam  kehidupan masyarakat.  Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta otentik  sejauh  pembuatan  akta  otentik  tertentu  tidak  dikhususkan  bagi  pejabat umum  lainnya.  Pembuatan  akta  otentik  ada  yang  diharuskan  oleh  peraturan perundang-undangan  dalam  rangka  menciptakan  kepastian,  ketertiban,  dan perlindungan hukum.
Notaris merupakan pejabat yang berwenang membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau  oleh  yang  berkepentingan,  dikehendaki  untuk  dinyatakan  dalam  suatu  akta autentik.  Sebagai  pejabat  umum  Notaris  dalam  melaksanakan  tugasnya  harus bertindak berdasarkan etika. Etika yang dimaksud adalah Kode Etik Notaris untuk menjalankan  pekerjaannya  secara  professional,  bermoral  dengan  motivasi  dan
berorientasi pada keterampilan intelektual dengan argumentasi rasional dan kritis Budi Untung,  2015: 39).
Profesi  Notaris  timbul  karena  adanya  kebutuhan  masyarakat  di  dalam mengatur  pergaulan  hidup  sesama  individu  yang  membutuhkan  suatu  alat  bukti mengenai  hubungan  keperdataannya.  Oleh  karenanya  kekuasaan  umum berdasarkan  perundang-undangan  memberikan  tugas  kepada  notaris  utnuk membuat akta yang mempunyai kekuatan otentik (Wiratni Ahmadi, 2000: 1).
Sebagai  pejabat  umum  notaris  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  pemerintah. Notaris  bekerja  untuk  kepentingan  negara,  namun  notaris  bukanlah  pegawai,  sebab notaris  tidak  menerima  gaji  dari  pemerintah,  tetapi  berupa  honorarium  dari  klien ( Habib  Adjie,  2014:  108).  Notaris  berperan  memberi  pelayanan  kepada masyarakat,  peranan  notaris  demikian  penting,  karena  berdasarkan  kewenangan yang  dimiliki,  notaris  merupakan  pejabat  umum  satu-satunya  yang  berwenang untuk  membuat  akta  autentik.  Pasal  15  ayat  (1)  UU  No.  30  Tahun 2004menyatakan:
Notaris  berwenang  membuat  Akta  autentik  mengenai  semua  perbuatan, perjanjian,  dan  penetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang- undangan  dan/atau  yang  dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan  untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
.
Sebagai  Pejabat  umum  ( openbaar  ambtenaar )  notaris  berwenang  membuat akta  otentik.  Sehubungan  dengan  kewenangannya  tersebut  notaris  dibebani tanggung  jawab  atas  kewenangannya  dalam  membuat  akta  otentik.  Tanggung jawab  notaris  sebagai  pejabat  umum  meliputi  tanggung  jawab  profesi  notaris berhubungan dengan akta, antara lain (Kunni Afifah. , 2017: 151):
1. pertama,  tanggung  jawab  notaris  secara  perdata  atas  akta  yang dibuatnya.Tanggung  jawab  dalam  hal  ini  adalah  tanggung  jawab  terhadap kebenaran  materiil  akta,  dalam  konstruksi  perbuatan  melawan  hukum. Perbuatan  melawan  hukum  disini  dalam  sifat  aktif  maupun  pasif.  Aktif,
dalam  artian  melakukan  perbuatan  yang  menimbulkan  kerugian  pada  pihak lain.  Pasif,  dalam  artian  tidak  melakukan  perbuatan  yang  merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Jadi unsur dari perbuatan melawan  hukum  di  sini  yaitu  adanya  perbuatan  melawan  hukum,  adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan.
2. Tanggung  jawab  notaris  secara  pidana  atas  akta  yang  dibuatnya.  Pidana dalam  hal  ini  adalah  perbuatan  pidana  yang  dilakukan  oleh  seorang  notaris dalam  kapasitasnya  sebagai  pejabat  umum  yang  berwenang  membuat  akta, bukan dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya.
3. Tanggung jawab notaris secara administrasi atas akta yang dibuatnya. Sanksi administrasi  bedasarkan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  ada  5  (lima)  jenis sanksi  administrasi  yang  diberikan  apabila  seorang  notaris  melanggar ketentuan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris,  yaitu:  a.  Peringatan  lisan;  b. Peringatan  tertulis;  c.  Pemberhentian  sementara;  d.  Pemberhentian  dengan hormat; dan e. Pemberhentian dengan tidak hormat.
Pasal 12 UU No. 30 Tahun 2004 menyatakan:
Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila:
a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
b. berada  di  bawah  pengampuan  secara  terus-menerus  lebih  dari  3  (tiga) tahun;
c. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau
d. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.
Ada  kewajiban  dan  larangan-larangan  yang  harus  dilaksanakan  dan  dipatuhi oleh notaris. Pasal 16 UU No. 30 Tahun 2004 menyatakan:
(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
a. bertindak  amanah,  jujur,  saksama,  mandiri,  tidak  berpihak,  dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
b. membuat  Akta  dalam  bentuk  Minuta  Akta  dan  menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
c. melekatkan  surat  dan  dokumen  serta  sidik  jari  penghadap  pada Minuta Akta;
d. mengeluarkan  Grosse  Akta,  Salinan  Akta,  atau  Kutipan  Akta berdasarkan Minuta Akta;
e. memberikan  pelayanan  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Undang- Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
f. merahasiakan  segala  sesuatu  mengenai  Akta  yang  dibuatnya  dan segala  keterangan  yang  diperoleh  guna  pembuatan  Akta  sesuai dengan  sumpah/janji  jabatan,  kecuali  undang-undang  menentukan lain;
g. menjilid  Akta  yang  dibuatnya  dalam  1  (satu)  bulan  menjadi  buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi  lebih  dari  satu  buku,  dan  mencatat  jumlah  Minuta  Akta,
bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
h. membuat  daftar  dari  Akta  protes  terhadap  tidak  dibayar  atau  tidak diterimanya surat berharga;
i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar  nihil  yang  berkenaan  dengan  wasiat  ke  pusat  daftar  wasiat pada  kementerian  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di bidang  hukum  dalam  waktu  5  (lima)  hari  pada  minggu  pertama setiap bulan berikutnya; k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
l. mempunyai  cap  atau  stempel  yang  memuat  lambang  negara Republik  Indonesia  dan  pada  ruang  yang  melingkarinya  dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
m. membacakan  Akta  di  hadapan  penghadap  dengan  dihadiri  oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan n. menerima magang calon Notaris.
(2) Kewajiban  menyimpan  Minuta  Akta  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  huruf  b  tidak  berlaku,  dalam  hal  Notaris  mengeluarkan  Akta  in originali.
(3) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
b. Akta penawaran pembayaran tunai;
c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
d. Akta kuasa;
e. Akta keterangan kepemilikan; dan
f. Akta  lainnya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
(4) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari  1  (satu)  rangkap,  ditandatangani  pada  waktu,  bentuk,  dan  isi  yang sama, dengan ketentuan pada setiap Akta tertulis kata-kata “BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA".
(5) Akta  in  originali  yang  berisi  kuasa  yang  belum  diisi  nama  penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
(6) Bentuk  dan  ukuran  cap  atau  stempel  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) huruf l ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
(7) Pembacaan  Akta  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  m  tidak wajib  dilakukan,  jika  penghadap  menghendaki  agar  Akta  tidak dibacakan  karena  penghadap  telah  membaca  sendiri,  mengetahui,  dan memahami  isinya,  dengan  ketentuan  bahwa  hal  tersebut  dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
(8) Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (7)  dikecualikan  terhadap pembacaan  kepala  Akta,  komparasi,  penjelasan  pokok  Akta  secara singkat dan jelas, serta penutup Akta.
(9) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat  (7)  tidak  dipenuhi,  Akta  yang  bersangkutan  hanya  mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
(10) Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (9)  tidak  berlaku  untuk pembuatan Akta wasiat.
(11) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pemberhentian sementara;
c. pemberhentian dengan hormat; atau
d. pemberhentian dengan tidak hormat.
(12) Selain  dikenai  sanksi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.
(13) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.
Hal-hal  yang  harus  dihindari  untuk  dilakukan  oleh  notaris  sebagai  suatu bentuk  larangan  dinyatakan  dalam  Pasal  17  UU  No.  30  Tahun  2004  sebagai berikut:
Notaris dilarang:
a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut- turut tanpa alasan yang sah;
c. merangkap sebagai pegawai negeri;
d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
e. merangkap jabatan sebagai advokat;
f. merangkap  jabatan  sebagai  pemimpin  atau  pegawai  badan  usaha  milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
g. merangkap  jabatan  sebagai  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  di  luar  wilayah jabatan Notaris;
h. menjadi Notaris Pengganti; atau
i. melakukan  pekerjaan  lain  yang  bertentangan  dengan  norma  agama, kesusilaan,  atau  kepatutan  yang  dapat  mempengaruhi  kehormatan  dan martabat jabatan Notaris.
Sebagai suatu profesi mulia, notaris tidak hanya terikat pada tugas, kewajiban, wewenang, dan larangan yang diatur dalam Undang-Undang Notaris, tetapi juga harus mematuhi kode etik yang berlaku di lingkungan profesi notaris.  Kode etik profesi  merupakan  norma  yang  diterapkan  dan  diterima  oleh  kelompok  profesi yang  menyerahkan  atau  memberi  petunjuk  kepada  anggota  sebagaimana seharusnya,  umumnya  memberikan  petunjuk-petunjuk  kepada  para  anggotanya untuk berpraktik dalam profesi. Namun demikian dapat diutarakan bahwa prinsip- prinsip yang umum dirumuskan dalam suatu profesi akan berbeda-beda satu sama lain (Niru Anita Sinaga, 2020: 3).
Kode etik profesi dibutuhkan sebagai sarana kontrol sosial, sebagai pencegah campur tangan pihak lain, sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik. Fungsi lain dari kode etik profesi adalah:
a. merupakan  kriteria  prinsip  profesional  yang  telah  digariskan,  sehingga  dapat diketahui  dengan  pasti  kewajiban  profesional  anggota  lama,  baru,  ataupun calon anggota kelompok profesi;
b. dapat  mencegah  kemungkinan  terjadi  konflik  kepentingan  antara  sesama anggota  kelompok  profesi,  atau  antara  anggota  kelompok  profesi  dan masyarakat.
c. sebagai kontrol melalui rumusan kode etik profesi, apakah anggota kelompok profesi  telah  memenuhi  kewajiban  profesionalnya  sesuai  dengan  kode  etik profesi (Niru Anita Sinaga, 2020: 4).
Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut (Liliana Tedjosaputro, 1995: 86):
a. Memiliki integeritas moral yang mantap;
b. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual);
c. Sadar akan batas-batas kewenangannya;
d. Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.
Setiap notaris, khususnya yang terikat dalam organisasi notaris, dalam hal ini
Ikatan  Notaris  Indonesia  (INI),  wajib  mentaati  kode  etik.  Kewajiban  untuk menaati  kode  etik  ini  merupakan  bagian  dari  organisasi  profesi  notaris  untuk mengarahkan  anggotanya  untuk  memberikan  pelayanan  terbaik  kepada masyarakat, khususnya dari aspek kepribadian, ahlak, kejujuran, dan moralitas.
Mengingat  pentingnya  peranan  Notaris  maka  dalam  pelaksanaan  tugas  dan jabatannya  senantiasa  harus  diawasi  agar  tidak  merugikan  masyarakat. Pengawasan  notaris    dilakukan  oleh  Menteri  yaitu  Menteri  Hukum  dan  HAM. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris (MPN),  di  daerah  disebut  Majelis  Pengawas  Daerah  (MPD),  di  provinsi  disebut Majelis  Pengawas  Wilayah  (MPW),  di  pusat  disebut  Majelis  Pengawas  Pusat (MPP).  Fungsi MPN adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang  diberikan  oleh  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  senantiasa dilakukan diatas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum, tetapi juga atas  dasar  moral  dan  etika  demi  terjaminnya  perlindungan  hukum  dan  kepastian hukum bagi pihak yang membutuhkannya.
Dari  latar  belakang  masalah  yang  diuraikan  dapat  dirumuskan  masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana implementasi Kode Etik Notaris di Kabupaten Buleleng?
2. Apa  implementasi  Kode  Etik  Notaris  di  Kabupaten  Buleleng    berhubungan
dengan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  empiris.  Sebagai penelitian  hukum  empiris,  penelitian  ini  meneliti  tentang  pelaksanaan  norma hukum, dalam hal ini norma hukum mengenai kenotariatan, khususnya mengenai kode  etik  notaris  dalam  hubungannya  dengan  pelayanan  yang  diberikan  kepada masyarakat.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  bersifat  deskriptif  yang menggambarkan  pelaksanaan  norma  hukum  mengenai  kenotariatan,  secara  lebih khusus  mengenai  implemntasi  kode  etik  notaris  dalam  hubungannya  dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Penelitian  ini  dilakukan  pada    Majelis  Pengawas  Daerah  Notaris  Kabupaten Buleleng.  Pemilihan  lokasi  penelitian  dilakukan  berdasarkan  kesesuaiannya dengan  permasalahan  yang  diteliti  dan  kemudahan  untuk  mengakses  data. Kesesuaian  yang  dimaksud  berkaitan  dengan  pelaksanaan  kode  etik  notaris  dan hubungannya dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Notaris wajib memenuhi  Kode  Etik  Notaris.  Majelis  Pengawas  Daerah  Notaris  Kabupaten Buleleng  merupakan  pengawas  dan  pembina  notaris  di  Kabupaten  Buleleng, sehubungan dengan pelaksanaan UU No. 30 Tahun 2004 dan Kode Etik Notaris.
Di  mana  peneliti  memperoleh  data,  menyangkut  sumber  informasi  dan sampling. Secara umum sumber informasi dibagi dalam:
a. sumber-sumber lapangan, dan
b. sumber-sumber dokumenter.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  sumber  data kepustakaan  dan  sumber  data  lapangan.  Dari  sumber  data  kepustakaan dikumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum.
Bahan-bahan  hukum  yang  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  antara  lain berupa:
1. Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  sifatnya  mengikat
(hukum  positif)  terutama  berupa  peraturan  perundang-undangan.  Bahan hukum primer yang terutama menjadi acuan adalah UU No. 30 Tahun 2004,
Kode Etik Notaris.
2. Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan-bahan  yang  memberikan  penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli  hukum  yang  tertuang  dalam  karangan  ilmiah    terutama  dalam  bentuk buku.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder,  berupa  kamus  dan  Kamus Hukum.
Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:
a. Teknik  studi  dokumentasi/kepustakaan  yaitu  serangkaian  usaha  untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan, bahan pustaka  yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.
b. Teknik  wawancara  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  wawancara bebas  terpimpin.  Wawancara  dalam  penelitian  ini  direncanakan  dilakukan dengan informan dari Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Buleleng . Analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis  data  kualitatif.  Analisis  data kualitatif  diterapkan  dalam  suatu  penelitian  yang  sifatnya  eksploratif  dan deskriptif.  Dalam  hal  ini,  data  yang  dikumpulkan  adalah  data  naturalistik  yang terdiri  atas  kata-kata  yang  tidak  diolah  menjadi  angka-angka,  data  sukar  diukur dengan  angka,  hubungan  antar  variabel  tidak  jelas,  sampel  lebih  bersifat non- probabilitas ,  dan  pengumpulan  data  menggunakan  pedoman  wawancara  dan observasi.
Sebagai  penelitian  dengan  analisis  data  kualitatif,  data  yang  dikumpulkan adalah  data  naturalistik  terdiri  dari  kata-kata,  data  sukar  diukur  dengan  angka, hubungan  antar  variabel  tidak  jelas,  sampel  lebih  bersifat  probabilitas,  dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara. Alur penelitian termasuk pengumpulan  dan  pengolahan  data  penelitian  ini  dapat  digambarkan  sebagai berikut:
a. Setelah  dilakukan  penjajagan  awal,  disusun  proposal  penelitian  yang sudah menggambarkan data yang diperlukan lebih lanjut.
b. Dilakukan  pengumpulan  data,  baik  dari  sumber  kepustakaan  maupun sumber lapangan.
c. Data  yang  terkumpul,  dipilih  yang  ada  hubungannya  dengan  materi penelitian. Data yang kurang berhubungan dibuang.
d. Berdasarkan data yang diperoleh disusun uraian.
e. Dari uraian/penggambaran ini ditarik simpulan dan saran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1.   Implementasi Kode Etik Notaris di Kabupaten Buleleng
Untuk  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  di  Kabupaten  Buleleng dalam pembuatan dokumen resmi/akta otentik, saat ini bertugas 86 orang notaris. Keberadaan  notaris  saat  ini  dan  di  masa  datang  akan  semakin  penting,  apalagi dalam  kaitannya  dengan  hal-hal  yang  menyangkut  hajat  hidup  yang  penting seperti  tanah.  Sebagaimana    diketahui  tanah  merupakan  salah  satu  modal  pokok bagi bangsa Indonesia dan suatu unsur yang utama dalam pembangunan menuju terbentuknya  masyarakat  adil  dan  makmur  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (Mariadi,  Ni  Ny.,  2017: 52). Sejalan dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, tanah kemudian mengalami  kemajuan  nilai  yang  saat  ini  sering  dikenal  dengan  tanah  sebagai komoditas ekonomi, yaitu tanah dijadikan objek transaksi, baik yang dikehendaki menjadi  tempat  hunian,  maupun  menjadi  lahan  akomodasi  pariwisata  seperti tempat rekreasi, villa, hotel, sebagai fungsi tanah dari social asset menjadi capital asset,  di  samping  itu  juga  bisa  digunakan  untuk  membangun  fasilitas-fasilitas seperti  swalayan  dan  yang  lain,  yang  pada  dasarnya  menjadi  status  simbol kemajuan  masyarakat  (Surata,  Gede:  2020,  2).    Pada  dasarnya  pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam melaksanakan  pengawasan  ini  Menteri  membentuk  Majelis  Pengawas,  yang
terdiri dari Majelis Pengawas Notaris Pusat, Majelis Pengawas Wilayah Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah Notaris.
Majelis  Pengawas  Daerah  Notaris  Kabupaten  Buleleng  (selanjutnya  disebut MPDN Buleleng), dibentuk oleh Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, yang terdiri atas:
a. 3  (tiga)  orang  berasal  dari  unsur  pemerintah  yang  diusulkan  oleh  Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Bali;
b. 3  (tiga)  orang  berasal  dari  unsur  Organisasi  Notaris  yang  diusulkan  oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Buleleng; dan
c. 3  (tiga)  orang  berasal  dari  unsur  ahli/akademisi  yang  diusulkan  oleh Dekan  Fakultas  Hukum  Universitas  Panji  Sakti,  berdasarkan  penunjukan oleh Kepala Kantor Wilayah KUMHAM Bali.
Berkaitan dengan pelaksanaan Kode Etik Notaris, MPD memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, dasarnya adalah Pasal 70 UU No. 30 Tahun 2004. Pasal 70 UU No. 30 Tahun 2004 menyatakan wewenang MPDN. Dinyatakan:
Majelis Pengawas Daerah berwenang:
a. menyelenggarakan  sidang  untuk  memeriksa  adanya  dugaan  pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
b. melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
c. memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
d. menetapkan  Notaris  Pengganti  dengan  memperhatikan  usul  Notaris  yang bersangkutan;
e. menentukan  tempat  penyimpanan  Protokol  Notaris  yang  pada  saat  serah terima  Protokol  Notaris  telah  berumur  25  (dua  puluh  lima)  tahun  atau lebih;
f. menunjuk  Notaris  yang  akan  bertindak  sebagai  pemegang  sementara Protokol  Notaris  yang  diangkat  sebagai  pejabat  negara  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
g. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
h. membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.
Selain kewenangan, MPDN juga memiliki kewajiban, yang dinyatakan Pasal 71 UU No. 30 Tahun 2004 sebagai berikut:
Majelis Pengawas Daerah berkewajiban:
a. mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan  tanggal  pemeriksaan,  jumlah  akta  serta  jumlah  surat  di bawah  tangan  yang  disahkan  dan  yang  dibuat  sejak  tanggal  pemeriksaan terakhir;
b. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas  Wilayah  setempat,  dengan  tembusan  kepada  Notaris  yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;
c. merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
d. menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
e. memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga  puluh)  hari,  dengan  tembusan  kepada  pihak  yang  melaporkan, Notaris  yang  bersangkutan,  Majelis  Pengawas  Pusat,  dan  Organisasi Notaris.
f. menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.
Secara umum Kode Etik Notaris ditaati dan dilaksanakan oleh notaris-notaris di  Kabupaten  Buleleng.  Hal  ini  terlihat  dari  hasil  pemeriksaan  rutin  yang dilakukan oleh MPDN Buleleng, dan kenyataannya belum pernah dibuat majelis pemeriksa  untuk  memeriksa  dugaan  pelanggaran  kode  etik.  Dijelaskan  bahwa dalam melaksanakan tugasnya MPN  membentuk majelis pemeriksa yang dalam melakukan pemeriksaan dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris. Majelis Pemeriksa yang sudah dibuat MPDN Buleleng adalah dalam rangka melakukan pemeriksaan rutin protokol notaris setiap tahun.
Pemeriksaan rutin yang dilakukan MPDN memeriksa  pelaksanaan Kode Etik Notaris  yang  dapat  diperiksa  adalah  yang  pelaksanaan  kewajiban  dan  larangan yang  dapat  terukur  secara  nyata,  sedangkan  yang  lain  di  dasarkan  pada pengaduan/laporan  masyarakat.  Dimaksudkan  kewajiban  dan  larangan  yang terukur dengan nyata dan relatif mudah adalah:
1. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
Jika ada notaris yang memberikan pelayanan di dua tempat berbeda, apalagi secara jelas memasang plang nama di dua tempat, jelas melanggara kode etik. Belum ditemukan ada notaris di Buleleng yang memasang plang di dua kantor berbeda,  ada  indikasi  notaris  memberi  pelayanan  di  tempat  berbeda  dari alamat  resmi  notaris  yang  bersangkutan,  setelah  diberi  teguran  hal  demikian tidak diulangi lagi.
2. Memasang  1  (satu)  papan  nama  di  depan/di  lingkungan  kantornya  dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:
a. Nama lengkap dan gelar yang sah.
b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris.
c. Tempat kedudukan.
d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan  huruf  berwarna  hitam  dan  tulisan  di  atas  papan  nama  harus  jelas dan  mudah  dibaca.  Kecuali  di  lingkungan  kantor  tersebut  tidak dimungkinkan untuk pemasangkan papan nama dimaksud.
Hal  ini  umumnya  diikuti.  Ada  beberapa  orang  notaris  yang  beranggapan kantornya sulit ditemukan, sehingga memasang tanda petunjuk di luar  kantor. Hal  ini  dapat  ditoleransi  sepanjang  petunjuk  tersebut  tidak  menyebut  nama notaris, hanya menyebut bahwa ada kantor notaris di arah yang ditunjuk.
3. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan.
Sebelum  melakukan  pemeriksaan  terhadap  notaris  tertentu,  tim  pemeriksa yang  akan  melakukan  pemeriksaan  dapat  meminta  informasi  dari  Pengurus Daerah  Ikatan  Notaris  Indonesia  Buleleng,  mengenai  partisipasi  aktif  notaris yang bersangkutan dalam kegiatan perkumpulan.
4. Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib.
Informasi tentang hal ini juga dapat diperoleh Tim Pemeriksa   dari Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Buleleng.
5. Menjalankan  jabatan  Notaris  di  kantornya,  kecuali  karena  alasan-alasan tertentu.
6. Membuat  akta  dalam  jumlah  batas  kewajaran  untuk  menjalankan  peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik.
7. Tidak  Melakukan  publikasi  atau  promosi  diri,  baik  sendiri  maupun  secara bersama-sama,  dengan  mencantumkan  nama  dan  jabatannya,  menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
a. Iklan.
b. Ucapan selamat.
c. Ucapan belasungkawa.
d. Ucapan terima kasih.
e. Kegiatan Pemasaran.
f. Kegiatan  sponsor,  baik  dalam  bidang  sosial,  keagamaan,  maupun  olah raga.
8. Tidak  menggunakan  dan  mencantumkan  gelar  yang  tidak  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Salah satu yang telah disepakati di dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia adalah  mengenai  batas  kewajaran  pembuatan  akta.  Hal  ini  tercantum  di  dalam Pasal  4  angka  16  Perubahan  Kode  Etik  Notaris  Tahun  2015,  yang  menyatakan “Notaris  maupun  orang  lain  (selama  yang  bersangkutan  menjalankan  jabatan Notaris) dilarang membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan  oleh  Dewan  Kehormatan”.    Sehubungan  dengan  hal  ini,  u ntuk melindungi  Jabatan  Notaris  dan  mayarakat  yang  menggunakan  jasa  Notaris  terkait kepastian hukum dari akta yang dibuat oleh notaris, Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia mengeluarkan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Nomor 1 Tahun 2017  tentang  Batas  Kewajaran  Jumlah  Pembuatan  Akta  Perhari.  Dalam    peraturan
tersebut  ditentukan  oleh  Dewan  Kehormatan  Pusat  bahwa  batas  kewajaran  dalam pembuatan akta per hari adalah sebanyak 20 (dua puluh) akta Heni Kartikosari dan Rusdianto Sesung, 2017: 160) .
Seharusnya tidak ada notaris yang melanggar Kode Etik Notaris dengan alasan tidak mengetahui dan tidak paham kode etik. Hal ini disebabkan karena sebelum diangkap  menjadi  notaris,  yang  bersangkutan  harus  lebih  dulu  dinyatakan  lulus ujian kode etik yang diselenggarakan oleh organisasi, dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia  (INI).  Sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  2  Peraturan  Perkumpulan
Ikatan Notaris Indonesia Nomor 15/PERKUM/INI/2018 tentang
Penyelenggaraan  Ujian  Kode  Etik  Notaris  bahwa  untuk  dapat  mengikuti  ujian kode etik notaris, yang bersangkutan harus memenuhi syarat-syarat:
1. Telah  terdaftar  sebagai  anggota  luar  biasa  Ikatan  Notaris  Indonesia  (ALB INI),  yaitu  setiap  orang  yang  telah  lulus  dari  pendidikan  kenotariatan,  yang terdaftar sebagai anggota Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia.
2. Sudah  menjalani  magang  di  kantor  notaris  minimal  selama  24  bulan  yang dibuktikan  dengan  surat  keterangan  magang  dari  notaris  yang  menerima magang.
3. Telah  mengikuti  magang  bersama  sebanyak  4  kali,  yang  memuat  materi  4 semester  dari  kurikulum  magang  yang  dibuktikan  dengan  Sertpikat  Magang dari INI.
4. Telah  mengumpulkan  sekurang-kurangnya  18  (delapan  belas  poin)  dari kegiatan yang diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia.
Setiap  pelaksanaan  ujian  kode  etik  notaris  selalu  didahului  dengan  pemberian pembekalan  kepada  peserta,  dengan  materi  Kode  Etik  Notaris,  dan  UU  No.  30 Tahun 2004 yang berkaitan dengan Kode Etik Notaris.
Pengawasan  terhadap  pelaksanaan  Kode  Etik  Notaris,  tidak  hanya  dilakukan oleh  MPD  tetapi  juga  dilakukan  oleh  Dewan  Kehormatan  Notaris.  Pengawasan oleh MPD di dasarkan pada UU No. 30 Tahun 2004, sedangkan pengawasan oleh Dewan  Kehormatan  didasarkan  pada  Kode  Etik  Notaris  INI.  Pengawasan  oleh
MPD  dianggap  sebagai  pengawasan  eksternal,  sedangkan  pengawasan  oleh Dewan Kehormatan Notaris dianggap sebagai pengawasan internal.
Ada pendapat bahwa pengawasan oleh MPD dan Dewan Kehormatan Notaris, dapat  menyebabkan  terjadi  tumpang  tindih  kewenangan. Overlap karena  pada Kode Etik yang dibentuk oleh Ikatan Notaris Indonesia yang berhak mengawasi pelaksanaan terhadap kode etik adalah Dewan Kehormatan. Overlap tersebut juga yang menyebabkan adanya dualisme dan tumpang tindih dari peraturan peraturan antara  Majelis  Pengawas  dan  Dewan  Kehormatan.  upaya  perbaikan  yang  bisa dilakukan  adalah  pembuatan  aturan  yang  berisi  pelimpahan  kuasa  dari  Majelis Pengawas  kepada  Dewan  kehormatan  untuk  mengawasi  Kode  Etik  Notaris sehingga  tidak  terjadi  tumpang  tindih  pengawasan  Kode  Etik  antara  Majelis Pengawas  dan  Dewan  Kehormatan  (Afi  Syahreza, 2022:  8).  Sebaiknya  ada komunikasi dan  kerja sama antara keduanya.
Pengawasan  terhadap  kode  etik  notaris  relatif  sulit  dilakukan  terhadap  kerja sama yang dilakukan notaris dengan pihak ketiga. Kerja sama seperti ini biasanya dilakukan  secara  tertutup,  dan  pihak-pihak  yang  terlibat  secara  bersama-sama merahasiakannya  kepada  pihak  lain,  termasuk  kepada  Tim  Pemeriksa  yang dibentuk  Majelis  Pengawas  Daerah  Notaris.    Selanjutrnya  dinyatakan, pengawasan notaris melalui mekanisme pemeriksaan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:
1. Pemeriksaan  setiap  waktu  tertentu  (berkala)  dan  pemeriksaan  insidentil  pada waktu-waktu tertentu jika dianggap perlu.
Sesuai  Pasal  70  angka  b,  Majelis  Pengawas  Daerah  Kabupaten  Buleleng berwenang melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris secara berkala 1 (satu)  kali  dalam  1  (satu)  tahun  atau  setiap  waktu  yang  dianggap  perlu.  Jika berdasarkan hasil pemeriksaan rutin, ada hal-hal khusus, yang perlu diperiksa lagi,  Majelis  Pengawas  Daerah  Notaris  Kabupaten  Buleleng  melakukan pemeriksaan kepada notaris tertentu.
2. Pemeriksaan  sehubungan  dengan  adanya  pengaduan  masyarakat  karena adanya dugaan pelanggaran koda etik notaris atau dugaan melanggar jabatan
notaris,  atau  adanya  permintaan  dari  pihak  penyidik,  kejaksaan  atau  dari hakim  yang  sedang  memeriksa  suatu  perkara  yang  ada  sangkut  pautnya dengan notaris.
Sebagaimana diketahui, jika ada pihak yang merasa dirugikan, karena adanya dugaan  pelanggaran  kode  etik  atau  pelanggaran  jabatan  notaris  di  Kabupaten Buleleng,  dapat  mengajukan  laporan  secara  tertulis  kepada  Majelis  Pengawas Daerah  Kabupaten  Buleleng.  Jika  ada  laporan  dari  masyarakat  tentang  dugaan adanya  pelanggaran  kode  etik  oleh  notaris,  segera  ditindaklanjuti  oleh  Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Buleleng, dengan mengadakan rapat.  Jika  laporan tersebut  dianggap  cukup  beralasan  dan  perlu  ditindaklanjuti,  Majelis  Pengawas Daerah  Notaris  Kabupaten  Buleleng  membentuk  majelis  pemeriksa,  yang berjumlah  3  orang  yang  diambil  dari  masing-masing  unsur  Majelis  Pengawas Daerah, dan dibantu oleh seorang sekretaris.
Adapun tata cara pemeriksaan sehubungan dengan adanya pengaduan dugaan pelanggaran  kode  etik  oleh  notaris  di  Kabupaten  Buleleng  dilakukan  mengacu pada  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia Nomor  15  Tahun  2020  tentang  Tata  Cara  Pemeriksaan  Majelis  Pengawas Terhadap Notaris, yang menentukan sebagai berikut:
1. Laporan  disampaikan  kepada  Majelis  Pengawas  Daerah  secara  tertulis  dalam Bahasa Indonesia disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Pembentukan Majelis Pemeriksa dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung  sejak  laporan  pengaduan  masyarakat  kepada  Majelis  Pengawas Daerah diterima dan diregister.
3. Sebelum  sidang  pemeriksaan  dilakukan,  Ketua  Majelis  Pengawas  Notaris menyelenggarakan  rapat  gelar  perkara  yang  dihadiri  oleh  Majelis  Pengawas. Rapat  gelar  perkara  diselenggarakan  untuk  mendengar  duduk  perkara  dan penyampaian  pendapat  hukum  yang  dilakukan  secara  musyawarah. Penyampaian pendapat hukum sebagai bahan masukan bagi Majelis Pemeriksa dalam  memutus  perkara  yang  berada  dalam  kewenangan  pemeriksaannya. Ketua  Majelis  Pengawas  dapat  memerintahkan  Majelis  Pemeriksa  melakukan
pendalaman  laporan  sebelum  sidang  pemeriksaan  dilakukan  dan  dilaporkan kepada  Ketua  Majelis  Pengawas.  Setelah  rapat  gelar  perkara  dilaksanakan, Majelis  Pengawas  menentukan  hari  dan  tanggal  sidang  pemeriksaan  Pelapor dan Terlapor.
4. Sekretaris  Majelis  Pengawas  melakukan  pemanggilan  terhadap  pelapor  dan terlapor  dengan  surat  tercatat,  paling  lambat  5  (lima)  hari  sebelum  sidang pemeriksaan.  Pemanggilan  dapat  dilakukan  melalui  faksimili/surat  elektronik atau surat panggilan tercatat.
5. Dalam hal terlapor tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut, dilakukan pemanggilan  kedua.  Dalam  hal  terlapor  tetap  tidak  hadir  setelah  dipanggil secara  sah  dan  patut  yang  kedua  kali,  pemeriksaan  dilakukan  dan  putusan diucapkan tanpa kehadiran terlapor.
6. Dalam hal pelapor tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut, dilakukan pemanggilan yang kedua. Dalam hal pelapor tetap tidak hadir setelah dipanggil secara  sah  dan  patut  yang  kedua  kali,  majelis  pemeriksa  menyatakan  laporan gugur dan tidak dapat diajukan kembali.
7. Pemeriksaan  oleh  Majelis  Pemeriksa  Daerah  bersifat  tertutup  untuk  umum. Pemeriksaan  dimulai  paling  lama  7  (tujuh)  hari  sejak  Majelis  Pemeriksa ditetapkan. Majelis Pemeriksa Daerah menyelesaikan dan menyampaikan hasil pemeriksaan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak laporan dicatat di buku register perkara.
8. Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah meliputi:
a. laporan pengaduan masyarakat;
b. pemeriksaan protokol notaris; dan/atau
c. fakta  hukum  terhadap  dugaan  pelanggaran  pelaksanaan  jabatan  dan perilaku Notaris.
9. Dalam  pemeriksaan  pelapor  dan  terlapor  diberi  kesempatan  untuk menyampaikan  tanggapan.  Dalam  menyampaikan  tanggapan  pelapor  dan terlapor dapat mengajukan bukti untuk mendukung dalil yang diajukan.
10. Hasil  pemeriksaan  dituangkan  dalam  berita  acara  pemeriksaan  dan rekomendasi hasil pemeriksaan.
11. Pemeriksaan  fakta  hukum  terhadap  dugaan  pelanggaran  pelaksanaan  jabatan dan perilaku notaris dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan/atau fakta hukum lainnya. Pemeriksaan dilakukan  dengan  memanggil  Notaris  yang  bersangkutan  untuk  membela dirinya.  Hasil  pemeriksaan  dituangkan  dalam  berita  acara  pemeriksaan  dan rekomendasi hasil pemeriksaan.
12. Hasil ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Majelis Pemeriksa, dilaporkan kepada Ketua Majelis Pengawas Daerah.
Ada  beberapa  sanksi  yang  dapat  dijatuhkan  kepada  notaris  yang  terbukti melakukan pelanggaran kode etik, disesuaikan dengan kesalahan yang dilakukan. Pasal 6 Kode Etik Notarios menyatakan bahwa sanksi-sanksi tersebut adalah:
1. Teguran.
2. Peringatan.
3. Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan.
4. Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan.
5. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.
Penjatuhan  sanksi-sanksi  tersebut  terhadap  anggota  yang  melanggar  kod  eetik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan.
Pasal  36  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020  menyatakan  bahwa  dalam  hal  Notaris  terbukti melakukan  pelanggaran  perilaku  dan  pelaksanaan  jabatan,  Majelis  Pemeriksa mejatuhkan sanksi berupa:
a. peringatan lisan;
b. peringatan tertulis;
c. pemberhentian sementara;
d. usulan penjatuhan pemberhentian dengan hormat; atau
e. usulan penjatuhan pemberhentian dengan tidak hormat.
Pasal  37  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 menyatakan:
(2) Putusan tentang penjatuhan sanksi peringatan lisan dan peringatan tertulis bersifat final.
(3) Putusan tentang penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sementara dan usulan penjatuhan sanksi pemberhentian dengan hormat dan dengan tidak hormat disampaikan oleh Majelis Pengawas Pusat kepada Menteri paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak putusan dibacakan.
(4) Menteri  mengeluarkan  surat  keputusan  terhadap  penjatuhan  sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak usulan diterima.
(5) Keputusan  Menteri  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  disampaikan kepada  Pembanding,  Terbanding,  Majelis  Pengawas  Pusat,  Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Daerah, dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia.
Motaris  dalam  melaksanakan  jabatannya,  tidak  boleh  melanggar  ketentuan- ketentuan  mengenai  pelaksanaan  tugas  jabatan  notaris  sebagaimana  yang tercantum dalam UUJN. Pemberian sanksi terhadap notaris juga merupakan upaya perlindungan  yang  diberikan  kepada  masyarakat,  agar  terhindar  dari  tindakan notaris  yang  merugikan.  Sanksi  tersebut  juga  memiliki  fungsi  untuk  menjaga martabat  lembaga  notaris  sebagai  lembaga  kepercayaan,  karena  karena kepercayaan  masyarakat  dapat  turun  apabila  notaris  tersebut  melakukan pelanggaran.Tanggung  jawab  notaris  meliputi  (Theo  Anugrah  Pakarti  dan  Daly Erni. 2022: 1670-1671):
1. Tanggung jawab perdata. Berkaitan dengan pertanggungjawaban dari profesi Notaris  dalam  menjalankan  tugas  jabatannya  yaitu  berkaitan  dengan pertanggungjawaban  secara  perdata.  Pertanggungjawaban  ini  merupakan konsekuensi  logis  yang  harus  dimintakan  kepada  seorang  profesi  hukum  di dalam  melaksanakan  tugasnya.  Adapun  pertanggungjawaban  tersebut  tidak hanya  berdasarkan  moral  tetapi  juga  berdasarkan  hukum.  Hal  demikian berangkat dari pemikiran bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang harus dapat dimintakan suatu pertanggungjawaban.
2. Tanggung  jawab  administratif.  Selain  sanksi  keperdataan  dan  pidana  yang dijatuhkan  terhadap  notaris  apabila  melakukan  pelanggaran,  terdapat  pula sanksi administrasi. Sanksi terhadap notaris berupa pemberhentian sementara dari  jabatannya  dimaksudkan  agar  notaris  tidak  melaksanakan  tugas jabatannya  untuk  sementara  waktu  sebelum  sanksi  berupa  pemberhentian dengan  hormat  atau  pemberhentian  tidak  hormat  dijatuhkan  pada  notaris. Pemberian  sanksi  ini  dapat  berakhir  dalam  bentuk  pemulihan  kepada  notaris untuk  melaksanakan  tugas  jabatannya  kembali  atau  ditindaklanjuti  dengan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat. Untuk memberikan  kepastian  maka  pemberhentian  sementara  tersebut  harus ditentukan  batas  waktunya,  sehingga  nasib  notaris  tidak  digantung.  Sanksi pemberhentian  sementara  ini  merupakan  paksaan  nyata,  sedangkan  sanksi pemberhentian  dengan  hormat  atau  pemberhentian  dengan  tidak  hormat  ini masuk kedalam ranah sanksi pencabutan keputusan yang menguntungkan.
3. Tanggung  jawab  pidana.  Tugas  pelaksanaan  jabatan  notaris  ialah  membuat alat  bukti  yang  dibutuhkan  oleh  para  pihak  untuk  suatu  tindakan  hukum tertentu.  Notaris  membuat  akta  atas  permintaan  dari  para  pihak.  Notaris membuat akta berdasarkan alat bukti, keterangan atau pernyataan para pihak yang dinyatakan, diterangkan atau diperlihatkan kepada notaris. Notaris juga berperan  dalam  memberikan  nasihat  hukum  kepada  para  pihak  terkait permasalahan  yang  ada.  Apapun  nasihat  yang  diberikan  notaris  kepada  para pihak yang kemudian dituangkan ke dalam akta yang bersangkutan, maka hal tersebut  tetap  sebagai  keinginan  dan  keterangan  para  pihak  bukan  sebagai keterangan  atau  pernyataan  notaris.  Dalam  praktek  sering  kali  ditemukan, apabila ada akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak yang lain kerap kali notaris ditarik pula sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu  melakukan  suatu  tindak  pidana,  yaitu  memberikan  keterangan palsu  ke  dalam  akta  notaris.  Adanya  hal  tersebut  maka  menimbulkan kerancuan, apakah mungkin notaris secara sengaja culpa atau khilaf bersama- sama para pihak membuat akta yang diniatkan untuk melakukan suatu tindak
pidana. Apabila notaris terbukti melanggar hal tersebut, maka wajib baginya untuk diberikan sanksi.
2.      Hubungan  Implementasi  Kode  Etik  Notaris  di  Kabupaten  Buleleng dengan kualitas pelayanan yang diberikan Kepada Masyarakat
Ada  beberapa  faktor  yang  diduga  menjadi  penyebab  pelanggaran  kode  etik profesi notaris, yaitu Theo Anugrah Pakarti dan Daly Erni. 2022: 1673):
1. Pelaksanaan  kode  etik  profesi  notaris  yang  secara  sengaja  dan  mengetahui larangan tersebut namun tetap dilanggar;
2. Aturan  kode  etik  yang  memiliki  kerancuan  dalam  menafsirkan  larangan- larangan    bagi  notaris,  sehingga  memberikan  celah  bagi  notaris  dalam melakukan pelanggaran;
3. Masih  terdapat  kultur  sosial  yang  sangat  kental  yang  bertentangan  dengan kultur  hukum,  yang  diakibatkan  dari  kesadaran  hukum  bagi  notaris  yang masih  rendah,  sehingga  mengesampingkan  etika  profesi  dalam  menjalankan jabatannya.
Ditaatinya  kode  etik  oleh  notaris,  bukan  semata-mata  agar  dapat  masuk menjadi anggota organisasi profesi, dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia (INI). Ditegakkannya kode etik bukan semata-mata untuk kepentingan organisasi, tetapi lebih banyak ditujukan kepada harkat dan martabat notaris secara pribadi. Hanya notaris yang berpegang teguh pada kode etik yang akan memiliki kehormatan dan martabat, dan hanya notaris yang bermartabat yang dipercaya oleh masyarakat.
Setiap  pengemban  profesi  yang  telah  menjadi  profesional,  secara  personal (pribadi)  bertanggungjawab  terhadap  mutu  pekerjaan  atau  pelayanan  yang dijalankannya.  Seorang  profesional  adalah  seorang  yang  harusnya  memiliki tanggungjawab  tinggi  terhadap  profesinya  di  satu  sisi,  dan  terhadap  orang  lain yang  memanfaatkan  profesinya  tersebut.  Tanggungjawab  profesi  berarti mencakup kemampuan intelektual yang berbasis pada ilmu pengetahuan tertentu dan  kecakapan  tehnis  tertentu  (kompetensi),  serta  integritas  pribadi  yang  tinggi berupa kesungguhan, kejujuran, kedisiplinan dalam menjalankan profesi tersebut.
Aspek-aspek  inilah  yang  akan  menempatkan  profesi  dan  pengemban  profesi  itu terhormat dan terpercaya Theo Anugrah Pakarti dan Daly Erni. 2022). Hubungan antara pengemban profesi dan pengguna profesi adalah hubungan personal yang sama-sama  dipertemukan  oleh  kesamaan  nilai  dan  norma  dalam  memandang profesi  tersebut,  dan  karena  itu  pula  hubungan  antara  penyandang  profesi  dan pengguna  atau  pemanfaat  profesi  diikat  oleh  prinsip  kepercayaan (trust ).  Tanpa dasar  kepercayaan,  maka  sesungguhnya  tidak  akan  pernah  ada  hubungan kerjasama  antar  keduanya,  dan  karena  itu  pula  bila  salah  satu  tidak  memegang teguh  kepercayaan,  maka  hubungan  pengemban  profesi  dan  pengguna  profesi sudah batal dengan sendirinya Theo Anugrah Pakarti dan Daly Erni. 2022)
Dalam  kerangka  hubungan  kepercayaan  tersebut,  pengguna  profesi  percaya bahwa  pengemban  profesi  akan  memberikan  pelayanan  terbaik,  mengerahkan seluruh  kemampuan  ilmu  pengetahuan,  skill  dan  pengalamannya  untuk kepentingan  pengguna  profesi,  sementara  pengemban  profesi  percaya  bahwa pengguna  profesi  (klien/pasien)  akan  berterus  terang  tentang  apa  saja  yang diperlukan dan relevan dalam hubungan tersebut, serta percaya klien/pasien akan menunaikan  kewajiban-kewajiban  yang  telah  disepakati  keduanya.  Pada umumnya klien tidak memiliki kompetensi teknikal atau tidak berada dalam posisi untuk dapat menilai secara objektif pelaksanaan kompetensi teknikal pengemban profesi  yang  diminta  pelayanan  profesionalnya.  Oleh  karena  itu,  jika  klien mendatangi/  menghubungi  pengemban  profesi  untuk  meminta  pelayanan profesionalnya, maka pada dasarnya pasien atau klien tersebut tidak mempunyai pilihan lain kecuali memberikan kepercayaan kepada pengemban profesi tersebut yang  akan  memberikan  pelayanan  profesionalnya  secara  bermutu  dan bermartabat. Kepercayaan tinggi pengguna profesi atau klien atau pasien terhadap pengemban  profesi  tersebut  harus  direspon  dengan  kejujuran  dan  kesungguhan dan  dijalankan  dengan  baik  dan  benar  sehingga  proses  dan  hasil  dari  tugas memikul tanggungjawab itu menghasilkan sesuatu yang bernilai bagi kedua belah pihak,  bagi  profesi  itu  sendiri  serta  bernilai  juga  bagi  masyarakat  umum  yang (mungkin) kelak akan memanfaatkan jasa pengemban profesi tersebut.
Pengemban  profesi  hukum,  dalam  hal  ini  notaris,  yang  berpegang  teguh mentaati  dan  melaksanakan  kode  etik  akan  memperoleh  implikasi.  Pertama, pengemban  profesi  akan  memperoleh  kepercayaan  dan  kehormatan.  Kedua, pengguna profesi diliputi rasa percaya dan rasa tidak kecewa sekalipun mungkin hasilnya tidak sebagaimana diharapkan, tetapi akan diterima dengan lapang dada. Ketiga,  kontribusi  bagi  tumbuhkembangnya  kepercayaan  terhadap  profesi bersangkutan, Keempat, masyarakat umum memiliki pegangan dan harapan untuk memperjuangkan  hak-hak  dan  kepentingannya  jika  kelak  memerlukan  jasa pengemban profesi, dan Kelima, berimplikasi terhadap prestasi ( reward/bayaran ) yang akan diterima Theo Anugrah Pakarti dan Daly Erni. 2022).
Secara  organisasi  tidak  ada  kendala  dalam  pelaksanaan  Kode  Etik  Notaris maupun  pengawasannya,  khususnya  di  Kabupaten  Buleleng.  Sebagaimana disebutkan  di  depan,  pengawasan  internal  dilakukan  oleh  Dewan  Kehormatan Notaris,  sedangkan  secara  ekternal  dilakukan  oleh  Majelis  Pengawas  Notaris. Dijelaskan lebih lanjut, bahwa keberadaan Kode Etik Notaris, seharusnya bukan menjadi  beban  kepada  masing-masing  notaris  secara  pribadi,  karena  apa  yang tertuang dalam kode etik memang diperlukan untuk menjaga harkat dan martabat notaris sebagai pejabat umum.
Selain diatur dalam Kode Etik Notaris, kewajiban notaris untuk mentaati kode etik  juga  diamanatkan  Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Rumah  Tangga  Ikatan Notaris Indonesia (INI) Tahun 2005, sebagaiman telah diubah 2 kali, pada tahun 2006 dan tahun 2015.  Pasal  13  menyatakan:
1. Untuk  menjaga  kehormatan  dan  keluhuran  martabat  jabatan  Notaris, Perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres dan  merupakan  kaidah  moral  yang  wajib  ditaati  oleh  setiap  anggota Perkumpulan.
2. Dewan  Kehormatan  melakukan  upaya-upaya  untuk  menegakkan  Kode Etik Notaris.
3. Dewan  Kehormatan  dapat  bekerjasama  dengan  Pengurus  Perkumpulan dan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas dan/atau Majelis Kehormatan Notaris untuk melakukan upaya penegakan Kode Etik Notaris.
Dinyatakan  dalam  Anggaran  Dasar  INI,  bahwa  untuk  mencapai  tujuan Organisasi, Perkumpulan berusaha :
1. Melakukan    kegiatan  untuk  menumbuhkan  kesadaran  rasa  turut  memiliki perkumpulan yang bertanggung jawab, guna terciptanya rasa kebersamaan di antara sesama anggota dalam rangka meningkatkan peranan, manfaat, fungsi dan mutu perkumpulan;
2. Melakukan  kegiatan  untuk  meningkatkan  mutu  dan  kemampuan  anggota  di dalam menjalankan jabatan dan profesinya secara profesional, guna menjaga dan mempertahankan keluhuran martabat jabatan notaris;
3. Menjunjung  tinggi  serta  menjaga  kehormatan  profesi  jabatan  Notaris, meningkatkan  fungsi  dan  perannya  serta  meningkatkan  mutu  ilmu kenotariatan  dengan  jalan  menyelenggarakan  pertemuan  ilmiah,    ceramah, seminar dan sejenisnya serta penerbitan tulisan karya ilmiah;
4. Memperjuangkan  dan  memelihara  kepentingan,  keberadaan,  peranan,  fungsi dan  kedudukan  lembaga  Notaris  di  Indonesia  sesuai  dengan  harkat  dan martabat profesi jabatan Notaris;
5. Mengadakan, memupuk serta membina dan meningkatkan kerja-sama dengan badan,  lembaga  dan  organisasi  lain,  baik  di  dalam  maupun  dari  luar  negeri yang  mempunyai  tujuan  yang  sama  atau  hampir  sama  dengan  Perkumpulan termasuk  dengan  lembaga  pendidikan  atau  instansi  yang  terkait  dan  yang mempunyai hubungan dengan lembaga kenotariatan;
6. Mengadakan  dan  menyelenggarakan  pendidikan  dan  pelatihan  Notaris,  baik dilakukan  sendiri  maupun  bekerjasama  dengan  pihak  lain,  serta  aktif  dalam mempersiapkan  lahirnya  calon  Notaris  yang  profesional,  berdedikasi  tinggi, berbudi  luhur,  berwawasan  dan    berilmu  pengetahuan  luas  dan  memiliki integritas moral serta memiliki akhlak yang baik;
7. Melakukan  usaha  lain  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  asas,  pedoman dan tujuan Perkumpulan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  pada  bab-bab  sebelumnya  dapat  disimpulkan  hal-hal berikut:
1. Implementasi  Kode  Etik  Notaris  oleh  notaris-notaris  di  Kabupaten  Buleleng berjalan  dengan  baik.  Belum  ditemukan  kasus  pelanggaran  kode  etik  dalam tiga  tahun  terakhir.  Pengawasan  terhadap  implementasi  Kode  Etik  Notaris, dilakukan oleh MPD dan oleh Dewan Kehormatan Notaris. Pengawasan oleh MPD di dasarkan pada UU No. 30 Tahun 2004, sedangkan pengawasan oleh Dewan Kehormatan didasarkan pada Kode Etik Notaris INI. Pengawasan oleh MPD  dianggap  sebagai  pengawasan  eksternal,  sedangkan  pengawasan  oleh Dewan Kehormatan Notaris dianggap sebagai pengawasan internal.
2. Implementasi Kode Etik Notaris di Kabupaten Buleleng  berhubungan dengan kualitas  pelayanan  yang  diberikan  kepada  masyarakat,  karena  sebagai pengemban  profesi  hukum,  notaris    yang  berpegang  teguh  mentaati  dan melaksanakan kode etik akan memperoleh implikasi berikut:
a. memperoleh kepercayaan dan kehormatan.
b. menimbulkan  rasa  percaya  dan  rasa  tidak  kecewa  sekalipun  mungkin hasilnya  tidak  sebagaimana  diharapkan,  tetapi  akan  diterima  dengan lapang dada.
c. kontribusi  bagi  tumbuhkembangnya  kepercayaan  terhadap  profesi bersangkutan,
d. masyarakat umum memiliki pegangan dan harapan untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingannya jika kelak memerlukan jasa notaris, berimplikasi terhadap honorarium yang akan diterima.

## DAFTAR PUSTAKA
Afi Syahreza. 2022. Kode Etik Notaris : Kajian Terhadap Pengawasan Jabatan Notaris . Publikasi Ilmiah. Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Budi Sastra Panjaitan. 2019. “Profesi Advokat Sebagai Profesi yang Mulia”. Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Edisi Vol. 1, 136 No. 1 November 2019.
Budi Untung. 2015. Karakter Pejabat Umum (Notaris Dan Ppat) Kunci Sukses Melayani , Yogyakarta : Cv. Andi Offset.
Habib Adjie. 2014. Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris). Bandung: Refika Aditama.
Heni Kartikosari dan Rusdianto Sesung. 2017. "Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris Oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia" . Legality , ISSN: 2549-4600, Vol.25, No.2, September 2017.
Kunni Afifah. “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya”. Lex Renaissance. No. 1 Vol. 2 Januari 2017.
Liliana Tedjosaputro. 1995. Etika Profesi Notaris (dalam Penegakan Hukum Pidana) . Yogyakarta: Bigraf.
Mariadi, Ni Ny. 2017. “Proses Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Bentuk Akta Hibah (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng)”. Kertha Widya . Vol 5 No. 2.
Niru Anita Sinaga. 2020. “Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik”. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. Volume 10 No. 2, Maret 2020.
Surata, Gede. 2020. “Akibat Hukum Dari Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Penguasaan Dan Pemilikan Tanah Pertanian Di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng”. Kertha Widya . Vol. 8 No. 1.
Theo Anugrah Pakarti dan Daly Erni. 2022. "Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris: Bagaimana Peran Dan Fungsi Dewan Kehormatan Notaris?". Jurnal Kertha Semaya Vol. 10 No. 7 Tahun 2022.
Wiratni Ahmadi. 2000. Pendidikan Magister Kenotariatan, Jurnal Pendidikan Magister Kenotarian Universitas Padjajaran. Bandung.