Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM PEMBELAAN NOTARIS TERHADAP INVESTIGASI YANG DILAKUKAN OLEH MAJELIS PEMERIKSA PUSAT NOTARIS.
(STUDI KASUS PUTUSAN MAJELIS PEMERIKSA PUSAT NOTARIS PUTUSAN MPPN NOMOR 03/B/MPPN/2017 DAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA NOMOR 88/6/2017/PTUN-JKT)
Regina Ayu Sepriani 1 , Sonyendah Retnaningsih 2 1,2 Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia reginaayu87@gmail.com 1
Naskah diterima: 31 Oktober 2021; revisi: 30 November 2021; disetujui: 25 Desember 2021

## ABSTRACT
A notary is a public official who is authorized to make an authentic deed where the reason for the position of a notary arises is because of the needs of the community which is then created and  socialized  to  the  public.  In  addition,  a  notary  has  a  function  in  making  a  deed  of establishment, transfer of shares and also a deed of amendment to the articles of association of a  Limited  Liability  Company,  which  if  a  notary  is  not  careful  in  making  and  entering  legal events, the notary can be subject to sanctions and reported to the Notary Central Supervisory Council.
Keywords: Notary, defense, responsibility
* Alamat korespondensi:
Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia E-mail: reginaayu87@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## LATAR BELAKANG
Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  satu-satunya  berwenang  untuk  membuat  akta autentik  mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian  dan  penetapan  yang  diharuskan  oleh  suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse , salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan  atau  dikecualikan  kepada  pejabat  atau  orang  lain. 1 Jabatan  Notaris  timbul  karena kebutuhan  masyarakat  dan  bukan  merupakan  jabatan  yang  sengaja  diciptakan  dan  kemudian disosialisasikan  kepada  masyarakat 2 .  Dalam  Jabatannya,  seorang  Notaris  dianggap  sebagai pejabat tempat dimana seseorang dapat memperoleh nasihat yang dapat digunakan serta segala sesuatu  yang  ditulis  dan  ditetapkan  atau  dituangkan  dalam  suatu  dokumen  yang  memiliki kekuatan autentik dalam suatu proses hukum 3 .
Notaris  merupakan  pejabat  publik  yang  menjalankan  profesi  dalam  pelayanan  hukum kepada  masyarakat,  guna  memberi  perlindungan  dan  jaminan  hukum  demi  tercapainya kepastian  hukum  dalam  masyarakat.  Pejabat  umum  adalah  orang  yang  menjalankan  sebagian fungsi publik negara, yang khususnya di bidang hukum perdata.
Notaris  sebagai  Pejabat  Umum,  dalam  hal  ini  dihubungkan  dengan  pasal  1868  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: ”Suatu akta yang sedemikian, yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat di mana akta itu dibuat.” Sedangkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang  Jabatan  Notaris  (selanjutnya  UUJN),  yang  dimaksud  dengan  notaris  adalah pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  otentik  dan  kewenangan  lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN
Kemudian, Notaris mempunyai fungsi sebagai pejabat yang sah dan berwenang dalam membuat  akta  pendirian,  peralihan  saham  dan  juga  akta  perubahan  anggaran  dasar  Perseroan Terbatas.  Terkait  dengan  hal  itu  maka  disini  akan    dibahas  tentang  peranan  notaris  dalam merubah nama Perseroan Terbatas yang artinya juga harus melakukan perubahan pada anggaran dasar  Perseroan  Terbatas  tersebut.  Akta  yang  dibuat  untuk  melakukan  penyesuaian  pada anggaran  dasar  Perseroan  Terbatas  merupakan  hal  yang  sangat  penting,  karena  akta  itu ditempatkan  sebagai  peraturan  yang  kuat  untuk  para  pihak  dan  juga  notaris  yang  menjadi jaminan  bahwa  anggaran  dasar  Perseroan  Terbatas  yang  telah  mengalami  tidak  melanggar peraturan  dan  perundang-undangan  yang  relevan  sehingga  pihak  yang  berwenang  dari Kementerian Hukum dan HAM mau mengesahkannya 4 .
Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya  dan  tugasnya  dalam  membuat  akta  terkadang tidak luput dari kesalahan dan kekeliruan yang di sebabkan karena kurangnya bersikap cermat dalam  menelaah  keterangan  penghadap  pada  saat  akan  merangkum  sebuah  peristiwa  hukum sehingga  seringkali  dapat  dilihat  tidak  hati-hati  dalam  melaksanakan  tindakan  hukum.  Contoh kasusnya ialah dalam Putusan Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris  Putusan Mppn Nomor 03/B/MPPN/2017 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 88/6/2017/PTUN- JKT dimana dalam kasus tersebut seorang Notaris yang bernama Achmad Munif membuat akta Notaris , akan tetapi Achmad Munif merasa yang disampaikan kepada dirinya ialah Pernyataan Hasil Keputusan Rapat Luar biasa Pemegang saham Perseroan dan bukan Rasil rapat Pengurus PPLP  PGRI,  sehingga  akta  yag  di  buat  oleh  Penggugat  melanggar  UUJN.  Bahwa  dalam  akta tersebut  ternyata  terdapat  kegiatan  lain  selain  perkumpulan  yaitu  ada  kegiatan  lain  yayasan sedangkan  isi  dari  akta  tersebut  hanya  berisikan  tentang  perubahan  Anggaran  Dasar
1 Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris , hlm. 15.
2 Pengurus  Pusat  Ikatan  Notaris  Indonesia, Jati  Diri  Notaris  Indonesia,  Dulu,  Sekarang,  dan  di Masa mendatang , (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008), hlm. 40.
3 Tan  Thong  Kie, Studi  Notariat  dan  Serba-Serbi  Praktek  Notaris ,  (Jakarta:  PT.  Karya  Sukses Sejahtera, 2000), hlm. 157.
4 Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, Perseroan Terbatas, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) hlm.1.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
Perkumpulan bukan perseroan maupun Yayasan. Hal tersebut membuat Notaris achmad Munif di  laporkan  kepada  Majelis  Pengawas  Daerah  Notaris    atas  dugaan  pelanggaran  pelaksanaan aturan  jabatan  Notaris.  Apaila  terdapat  Notaris  dalam  membuat  akta  melakukan  kelalaian  dan kelalaian tersebut dapat dibuktikan, maka kepada Notaris yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban  baik  secara  pidana  (apabila  memenuhi  unsur-unsur  /  delik-delik  yang diatur pada.
ketentuan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  di  Indonesia)  maupun  perdata (Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-  Undang  Nomor  30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris).
Maka sebagai Notaris haruslah mempunyai sikap kewaspadaan dan kehati-hatian yang tinggi.  Apabila  kesalahan  yang  terjadi  pada  pembuatan  akta  otentik  tersebut  berasal  dari  para pihak  yang  melakukan  perbuatan  hukum  dengan  memberikan  keterangan  tidak  jujur  dan dokumen  tidak  lengkap  (disembunyikan)  oleh  para  pihak  atau  keterangan  palsu,  maka  akta otentik yang dibuat Notaris tersebut mengandung cacat hukum, dan bila karena keterangan para pihak  yang  tidak  jujur  atau  menyembunyikan  sesuatu  dokumen  penting  yang  seharusnya diperlihatkan  kepada  Notaris,  maka  para  pihak  yang  melakukan  perbuatan  tersebut  dapat  saja dikenakan tuntutan pidana atau gugatan perdata oleh pihak lain yang merasa dirugikan dengan dibuatnya  akta  otentik  tersebut,  namun  bagaimanakah  kedudukan  akta  otentik  terutama  dalam pengumpulan peristiwa hukum dari hal yang telah dijabarkan oleh Notaris Acmad Munif dalam kasus tersebut, dalam tesis ini penulis akan coba menganalisis hal tersebut.
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dibahas  diatas  penulis  tertarik  untuk  mengangkat permasalahan terkait dengan kedudukan hukum serta pertanggung jawaban hukum notaris dan Majelis  Pengawas  Pusat  Notaris  dalam  menyelesaikan  permasalahan  Notaris,  dengan  suatu bentuk  penelitian  berjudul  Pertanggungjawaban  Hukum  Dalam  Pembelaan  Notaris  Terhadap Investigasi  Yang  Dilakukan  Oleh  Majelis  Pemeriksa  Pusat  (Studi  Kasus  Putusan  Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Putusan Mppn Nomor 03/B/MPPN/2017 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 88/6/2017/PTUN-JKT).

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum normatif 5 yaitu  penelitian  yang  bertujuan  untuk  meneliti  asas-asas  hukum,  sistematika  huku, sejarah  hukum  dan  perbandingan  hukum.  Jenis  dan  data  yang  digunakan  ialah  data  primer, sekunder dan data tertier. Sementara Teknik Pengumpulan data penulisan ini diperoleh dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka ( documentary study), yaitu Teknik pengum pulan bahan hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  mempelajari  baha-bahan  kepustakaan  atau  data  tertulis, terutama  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  akan  dibahas,  lalu  menganalisis  isi  data  yang berkaitan tersebut,  setelah data  dan  dokumen  dikumpulkan  melalui  Teknik  pengumpulan  data, selanjutya  perolehan  data  dioleh  denga  cara  mempelajari  pokok  masalah.  Kemudian,  peneliti akan  menyajikan  secara  deskriptif  dengan  cara  penguraian  kalimat,  yang  kemudian  dianalisis secara  teori  dengan  kenyataan  yang  ada.  Kemudian  barulah  peneliti  Tarik  suaru  kesimpulan dengan cara deduktif yaitu dari data yang bersifat umum kearah data yang bersifat lebih khusus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  menjalankan  jabatannya,  notaris  berkewajiban  salah  satunya  adalah  membuat akta  dalam  bentuk  minuta  akta  dan  menyimpannya  sebagai  bagian  dari  protokol  notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-undang Jabatan Notaris, dan dalam penjelasan pasal tersebut, dijelaskan bahwa kewajiban dalam menyimpan minuta akta sebagian bagian  dari  protokol  Notaris,  dimaksudkan  untuk  menjaga  keautetikan  suatu  akta  dengan menyimpan  akta  dalam  bentuk  aslinya,  sehingga  apabila  ada  pemalsuan  atau  penyalahgunaan
5 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum , Cetakan ke 2, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 30
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
grosse , salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan  aslinya.  Namun,  ketentuan  undang-undang  Jabatan  Notaris  tidak  menjelaskan bagaimana cara penyimpanannya.
Notaris  merupakan  pejabat  umum  yang  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat untuk pembuatan alat bukti berupa akta autentik. Sifat pekerjaan jabatan Notaris sebagai Pejabat Umum yang melaksanakan sebagian fungsi publik dari Negara, khususnya dalam bidang hukum perdata  dan  bidang  hukum  publik  memiliki  karakteristik  tersendiri  dan  dapat  menimbulkan resiko  tinggi  jika  kecermatan  dan  ketelitian  tidak  dijalankan  sebagaimana  semestinya, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada Notaris tidak dilindungi dan diawasi secara berkala dan ketat, utamanya dalam membuat akta autentik yang dijadikan sebagai adanya suatu hak  dan  kewajiban  bagi  pembuatnya.  Hal  ini  bermaksud  bahwa  seorang  Notaris  di  dalam menjalankan  jabatannya,  sekalipun  ia  telah  memiliki  keterampilan  hukum  yang  cukup,  akan tetapi  tidak  dilandasi  tanggung  jawab  dan  tanpa  adanya  penghayatan  terhadap  keluhuran  dari martabat  dan/atau  tugas  jabatannya  serta  nilai-nilai  dan  ukuran  etika,  tidak  dapat  diharapkan akan  dapat menjalankan tugas jabatannya sebagaimana  yang  dituntut  daripadanya  oleh  hukum dan kepentingan masyarakat umum. 6
Adapun  latar  belakang  terhadap  kasus  yang  akan  dibahas  oleh  penulis  adalah  sebagai berikut  pada  25  April  2017  Notaris  Achmad  Munif,  S.H,  MM  asal  wilayah  kedudukan Kabupaten Banyuwangi mengajukan gugatan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia  yang  dimana  objek  dari  gugatan  dalam  perkara  tersebut  ialah  Putusan  yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia ( yang selanjutnya disebut MPPN  RI)  Nomor  03/B/MPPN/2017  mengenai  sanksi  Pemberhentian  Sementara  selama  3 (tiga)  bulan  terhadap  Notaris  Achmad  Munif,  SH.,MM  yang  mana  Penggugat  atau  Notaris Achmad Munif merasa bahwa keputusan yang telah diberikan oleh MPPN RI bersifat individual yang  menimbulkan  akibat  hukum  pemberhentian  sementara  selama  3  (tiga)  bulan  dapat menimbulkan dampak negative terhadap karir Penggugat tersebut sebagai Notaris. Hal tersebut bermula  ketika  pada  tanggal  11  februari  2014  Drs.  Sadi.MM  selaku  ketua  PPLP-PT  PGRI Banyuwangi  menerima  kuasa  dari  hasil  rapat  dan  meminta  Penggugat  untuk  membuat  akta Notaris, akan tetapi Achmad Munif merasa yang disampaikan kepada dirinya ialah Pernyataan Hasil Keputusan Rapat Luar biasa Pemegang saham Perseroan dan bukan Rasil rapat Pengurus PPLP PGRI, sehingga akta yag di buat oleh Penggugat melanggar UUJN.
Bahwa  akta  tersebut  yang  berisi  Perubahan  Anggaran  Dasar  Lembaga  Perkumpulan Pembina  Lembaga  Pendidikan  Perguruan  Tinggi  Persatuan  Guru  Republik  Indonesia Banyuwangi,  dan  pada  tanggal  07  Maret  2014  disahkan  dengan  nomor  AHU-132.AH.01.06 oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bahwa dalam akta tersebut ternyata terdapat kegiatan lain selain perkumpulan yaitu Yayasan sedangkan isi dari akta tersebut hanya berisikan tentang  perubahan  Anggaran  Dasar  Perkumpulan  bukan  perseroan  maupun  Yayasan.  Hal tersebut membuad Notaris achmad Munif di laporkan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris atas  dugaan  pelanggaran  pelaksanaan  aturan  jabatan  Notaris  dan    kemudian  diperiksa  dan diputus    pada  tanggal  14  april  2015  dengan  Nomor  01/PTS/MPWN/Prov.Jatim/IV/2015  yang membuat Notaris Achmad Munif mendapatkan sanksi pemberhentan sementara selama 3 (tiga) bulan. Sehingga apabila dapat dilihat Notaris merupakan seorang Pejabat Umum yang diangkat oleh  Negara  untuk  menjalankan  kewenangan  dalam  membuat  akta  otentik  dan  sebagian kewenangan  lainnya seharusnya menjalankan  kewenangan hukum sesuai dengan kewenangannya dan tak luput diawasi juga oleh Majelis Pengawas Notaris.
Pada  dasarnya  Kedudukan  Notaris  sebagai  pejabat  umum  yang  tugasnya  mempunyai kewenangan  membuat  Akta  autentik  mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian,  dan  penetapan yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang-undangan  dan/atau  yang  dikehendaki  oleh  yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan
6 Komar  Andasasmita, Peraturan  Jabatan,  Kode  Etik  dan  Asosiasi  Notaris/Notariat ,  Cet.  Ke  3, (Bandung: Ikatan Notaris Indonesia Jawa Barat,1991), hal. 256.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse , salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. 7
Notaris  dalam  melaksanakan  tugasnya  dalam  hal  pembuatan  akta,  Pengawasan dilakukan berdasarkan kode etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris, dan pengawasan dalam kode etik dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris sedangkan pengawasan di dalam Undang- Undang Jabatan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris. Hal tersebut berkaitan dengan adanya suatu  kewenangan  yang  diberikan  kepada  notaris  Wewenang  utama  dari  Notaris  adalah  untuk membuat  akta  otentik. 8 Notaris  berwenang  melakukan  semua  pembuatan  akta  untuk  semua Tindakan-tindakan  kecuali  untuk  suatu  tindakan  yang  menjadi  kewenangan  pejabat  lain  yang telah diatur oleh Undang-Undang, apabila dilihat hal tersebut seperti akta-akta pada catatan sipil yang  harus  dibuat  oleh  pegawai  catatan  sipil  serta  akta-akta  lainnya  yang  dibuat  oleh  pejabat yang mempunyai kewenangan atas akta itu.
Kewenangan merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur oleh Undang- Undang kepada Notaris ialah yang membuat akta otentik, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal  1  angka  1  UUJN.  Kedudukan  Notaris  adalah  sebagai  pejabat  umum,  dalam  arti kewenangan  yang  ada  pada  Notaris  tidak  pernah  diberikan  kepada  pejabat-pejabat  lainnya. Kewenangan Notaris menurut Pasal 15 UUJN adalah 9 :
1. Notaris  berwenang  membuat  akta  otentik  mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian  dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualiakan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
a. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusu;
b. Membuat  copy  dari  asli  surat-surat  dibawah  tangan  berupa  Salinan  yang  membuat  uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
c. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya;
d. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
e. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
f. Mebuat akta Risalah Lelang
3. Selain  kewenangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat (2)  Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Wewenang utama dari Notaris adalah untuk membuat akta otentik. 10 Notaris berwenang melakukan semua pembuatan akta untuk semua Tindakan-tindakan kecuali untuk suatu tindakan yang menjadi  kewenangan  pejabat  lain  yang  telah  diatur  oleh  Undang-Undang,  apabila  dilihat hal  tersebut  seperti  akta-akta  pada  catatan  sipil  yang  harus  dibuat  oleh  pegawai  catatan  sipil serta akta-akta lainnya yang dibuat oleh pejabat yang mempunyai kewenangan atas akta itu.
Akta  menurut  Sudikno  Mertokusumo  merupakan  surat  yang  diberi  tanda  tangan  yang memuat  peristiwa-peristiwa  yang  menjadi  dasar  suatu  hak  atau  perikatan,  yang  buat  sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. 11 Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta  autentik  yang  dibuat  oleh  atau  di  hadapan  Notaris  menurut  bentuk  dan  tata  cara  yang
7 Pasal  15  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 30 taun 2004 Tentang Jabatan Notaris
8 Ibid , hlm. 48.
9 Pasal  15  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Jo.  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 tentang Jabatan Notaris.
10 Ibid , hlm. 48.
11 Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia, (Yogyakarta:  Liberty, 2006),  hlm. 149.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
ditetapkan  dalam  Undang-Undang  ini. 12 Penunjukkan  Notaris  sebagai  pejabat  umum  yang berwenang untuk membuat akta otentik bersumber dari Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia, Staatsblad 1860  No.  3  (selanjutnya  disebut  dengan  P.J.N),  yang  mana  dalam  Pasal  1 menyatakan bahwa:
Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  satu-satunya  berwenang  untuk  membuat  akta otentik  mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian  dan  penetapan  yang  diharuskan  oleh  suatu peraturan  umum  atau  oleh  yang  berkepentingan  dikehendaki  untuk  dinyatakan  dalam  suatu akta  otentik,  menjadmin  kepastian  tanggalnya,  menyimpan  aktanya  dan  memberikan  grosse, salinan  dan kutipannya,  semuanya  sepanjang  pembuatan  akta  itu  oleh  suatu  peraturan  umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. 13 .
Dengan demikian, untuk melaksanakan ketentuan diatas maka pembuat undang-undang harus  membuat  peraturan-perundang-undangan  untuk  menunjuk  para  pejabat  umum  yang berwenang  untuk  membuat  akta  otentik.  Notaris  sebagai  pejabat  umum  pembuat  akta  autentik tentunya  memiliki  kewajiban  yang  tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan  yaitu  yang  diatur  dalam  Pasa  16  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  dan    metaati larangan-larangan yang juga diatur dalam Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris.
Dalam  organisasi  Notaris  memiliki  kode  etik  yang  membuat  kewajiban  serta  larangan bagi  notaris  yang  sifatnya  praktis.  Terhadap  pelanggaran  kode  etik  terdapat  sanksi-sanksi organisasi  dan  tanggung  jawab  moril  terhadap  citra  notaris  baik  sekarang  maupun  yang  akan datang. Kode etik notaris ini berlak bagi serta wajib ditaati oleh setiap perkumpulan serta semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris. 14
Seorang  notaris  dipandang  sebagai  seorang  figure  yang  keterabngan-keterangannya dapat  diandalkan  dan  dipercayai  yang  tanda  tangannya  serta  segelnya  memberikan  jaminan bukti  kuat  dalam  akta  autentik  yang  dibuat.  Namun  pada  saat  ini  sering  terjadinya  Banyak notaris  yag  tersandung  permasalahan  pembuatan  akta  yang  di  buat  oleh  notaris  karena kurangnya kecermatan dalam penyimpulan peristiwa hukum yang akan dimasukan kedalam akta tersebut,  sehingga  menimbulkan  permasalahan  hukum  yang  menyandung  Notaris  dalam permasalahan  hukum  dan  harus  perurusan  dengan  pelaporan  kepada  dewan  atau  tim  Majelis Pengawa Notaris.
Mengingat peranan dan kewenangan Notaris yang sangat penting bagi lalu lintas hukum dalam kehidupan bermasyarakat, maka perilaku dan tindakan Notaris dalam menjalankan fungsi kewenangan,  rentan  terhadap  penyalahgunaan  yang  dapat  menimbulkan  kerugian  bagi masyarakat, sehingga lembaga pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris perlu diefektifkan. Ketentuan  yang  mengatur  tentang  pengawasan  bagi  Notaris  diatur  dalam  Bab  IX  Pasal  67 sampai  dengan  pasal  81Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  dan Keputusan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  M.39- PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris sebagai peraturan  pelaksanaannya.  Ketentuan-ketentuan  ini  merupakan  salah  satu  upaya  untuk mengantisipasi  kelemahan  dan  kekurangan  dalam  sistem  pengawasan  terhadap  Notaris, sehingga diharapkan dalam menjalankan profesi jabatannya, Notaris  dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 15
Hal  ini  di  sebutkan  Pengawasan  Notaris  dilakukan  oleh  Menteri  yang  kemudian membentuk  Majelis  Pengawas  yang  terdiri  atas  unsur  pemerintah,  organisasi  Notaris  dan  ahli akademisi masing-masing sebanyak 3 (tiga) orang. Adapun susunan anggota Majelis Pengawas
12 Indonesia, Undang-undang    tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  No.  3  Tahun  2004 tentang Jabatan Notaris , UU No. 2 Tahun 2014, (selanjutnya UUJNP), Ps. 1 angka 7.
13 Indonesia, Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia [ Reglement Op Het Notaris-Ambt in Indonesia ], Staatsblad 1860 No. 3, Ps. 1.
14 Ida Bagus Paramaningrat Manuaba dkk, Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik, Jurnal hukum Magister kenotariatan Universitas Udayana, 2017, hlm.66.
15 Erna Ristiani, Peranan dan Fungsi Majelis Pengawas Wilayah Terhadap Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris, Thesis Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, (Semarang : 2010). hlm.15
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
Notaris tersebut, telah diatur dalam Pasal 67 ayat 3 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa:
a. Birokrasi pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
c. Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang
Majelis  pengawas  sebagaimana  maksud  diatas  ialah  terdiri  atas  Majelis  Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat.
Dalam  melaksakan  pembinaan  dan  pengawasan  notaris,  maka  Menteri    membentuk  2 badan untuk melaksanakan tugas tersebut dan badan tersebut ialah Majelis Kehormatan Notaris dan  Majelis  Pengawas  Notaris.  Kedua  badan  tersebut    memiliki  persamaan  yaitu  melakukan pembinaan  Notaris.  Namun,  pembinaan  dan  pegawasan  yang  dilakukan  oleh  masing-masing Lembaga tersebut mempunyai perbedaan yang sangat mendasar. 16
Majelis Kehormatan Notaris di bentuk oeh Menteri berdasarkan Pasal 66 A UUJN   Dan Permen  RI  Nomor  25  Tahun    2020    Tentang  Tugas  Dan  Fungsi,  Syarat  Dan  Tata  Cara Pengangkatan  Dan  Pemberhentian,  Struktur  Organisasi,  Tata  Kerja,  Dan  Anggaran  Majelis Kehormatan  Notaris    menjelaskan  bahwa    Majelis  kehormatan    adalah  suatu  badan  yang mempunyai  kewenangan  melaksanakan  pembinaan  notaris  dan  kewajiban    memberikan persetujuan  atau    atau    penolakan    untuk  kepentingan  penyidikan  dan  proses  peradilan,  atas pengambilan  fotokopi  minuta  akta  dan  pemanggilan  notaris  untuk  hadir    dalam  pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.
Majelis Kehormatan Notaris berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur:
a. Notaris sebanyak (tiga) orang;
b. Pemerintah sebanyak (dua) orang; dan
c. Ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang.
Masa jabatan majelis kehormatan notaris ialah selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.  Majelis  kehormatan  Notaris  Pusat  beranggotakan  7  (tujuh)  orang  yang  terdiri  atas ketua,  wakil  ketua,  dan  5  Orang  anggota.  Majelis  kehormatan      ada  2    yaitu  Majelis kehormatan  Notaris  wilayah  dan  majelis    kehormatan  Notaris  Pusat  yang  dimana  tugas  dan wewenangnya  diatur  dalam    Permen  RI  Nomor  25  Tahun    2020    Tentang  Tugas  Dan  Fungsi, Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian,  Struktur Organisasi, Tata Kerja, Dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.
Majelis  Kehormatan  Notaris  Wilayah  terdiri  atas  unsur  Pemerintah,  Notaris;  dan  ahli atau akademisi. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah beranggotakan 7 (tujuh) orang terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua dan 5 (lima) orang anggota.
Apabila diperhatikan pembentukan Ketua dan wakil ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah  harus  berasal  dari  unsur  yang  berbeda  dan  dipilih  dari  dan  oleh  anggota  Majelis Kehormatan  Notaris  Wilayah.  Pemilihan  ketua  dan  wakil  ketua  Majelis  Kehormatan  Notaris Wilayah  dilakukan  secara  musyawarah.  Dalam  hal  pemilihan  secara  musyawarah  tidak mencapai  kata  sepakat,  maka  pemilihan  ketua  dan  wakil  ketua  Majelis  Kehormatan  Notaris Wilayah dilakukan dengan cara pemungutan suara 17 .
Majelis Pengawas Notaris Berdasarkan Pasal 67 ayat 1 dan 2 UUJN menjelaskan bahwa Pengawasan  terhadap  Notaris  dilakukan  oleh  Menteri  yang  kemudian  membentuk  Majelis Pengawas yang pengertiannya dijelaskan dalam  Pasal 1 angka 6 UUJN Nomor 30 Tahun 2014 menjelaskan  bahwa  Majelis  Pengawas  adalah  suatu  badan  yang  mempunyai    kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Kemudian, dalam
16 “Majelis pengawas notaris merupakan Lembaga administrasi negara”, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm.35.
17 Pasal 4 Ayat 1-5, Peraturan Menteri RI Nomor 25 Tahun  2020  Tentang Tugas Dan Fungsi, Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, Dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Pasal 67 ayat 3 Majelis Pengawas sebagaimana di maksud berjumlah 9 (Sembilan) orang yang terdiri atas unsur :
a. Pemerintah sebayak 3 (tiga) orang;
b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
c. Ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.
Majelis pengawas terdiri atas :
a. Majelis Pengawas Daerah dibentuk dan berkedudukan di Kabupaten/Kota
b. Majelis Pengawas Wilayah dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Provinsi;
c. Majelis Pengawas Pusat dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. Masa  jabatan  Ketua,  Wakil  Ketua  dan  Anggota  Majelis  Pengawas  Daerah,  Majelis Pengawas  Wilayah,  dan  Majelis  Wilayah  Pusat  adalah  3  (tiga)  tahun  dan  dapat  diangkat kembali,  yang  kemudian  pekerjaannya  dibantu  oleh  seorang  sekertaris  yang  ditunjuk  dalam Rapat  Majelis.  Notaris  dalam  melaksanakan  tugasnya  dalam  hal  pembuatan  akta,  Pengawasan dilakukan berdasarkan kode etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris, dan pengawasan dalam kode etik dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris sedangkan pengawasan di dalam Undang- Undang Jabatan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris
Pada dasarnya hubungan hukum antara Notaris dan para penghadap yang membuat akta di  hadapan  atau  oleh  Notaris  tidak  dapat  ditentukan  pada  awal  Notaris  dan  para  penghadap berhubungan,  karena  pada  saat  itu  belum  terjadi  permasalahan  apapun.  Untuk  menentukan bentuk  hubungan  hukum  antara  Notaris  dengan  para  penghadap  harus  dikaitkan  dengan ketentuan pasal 1869 BW.
Kemudian  hal  ini  dapat  dijadikan  dasar  untuk  menggugat  Notaris  sebagai  suatu  perbuatan melawan hukum karena:
a. Notaris tidak berwenang membuat akta yang bersangkutan;
b. tidak mampunya Notaris yang bersangkutan dalam membuat akta;
c. akta Notaris cacat dalam bentuknya;dan
d. kelalaian atau kesalahan Notaris yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain .
Dengan  demikian  kedudukan  akta  Notaris  yang  mempunyai  kekuatan  pembuktian sebagai  akta  di  bawah tangan  tidak  didasarkan  pada akta  Notaris  yang  tidak memenuhi  syarat subjektif dan syarat objektif, tapi dalam hal:
a. Undang-undang  (UUJN)  telah  menentukan  sendiri  ketentuan  syarat  akta  Notaris  yang mempunyai  kekuatan  pembuktian  sebagai  akta  di  bawah  tangan  yaitu  tidak  memenuhi syarat eksternal.
b. Notaris  tidak  cermat,  tidak  teliti,  dan  tidak  tepat  dalam  menerapkan  aturan  hukum  yang berkaitan  dengan  pelaksanaan  tugas  jabatan  Notaris  berdasarkan  UUJN,  juga  dalam menerapkan aturan hukum yang berkaitan dengan isi akta.
Tuntutan  terhadap  Notaris  dalam  bentuk  penggantian  biaya,  ganti  rugi,  dan  bunga Sebagai  akibat  akta  Notaris  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sebagai  akta  di  bawah  tangan berdasarkan adanya:
a. Hubungan hukum yang khas antara Notaris dengan para penghadap dengan bentuk sebagai perbuatan melawan hukum.
b. Ketidakcermatan, ketidaktelitian, dan ketidaktepatan dalam:
1. Teknik administratif membuat akta berdasarkan UUJN;
2. Penerapan  berbagai  aturan  yang  tertuang  dalam  akta  yang  bersangkutan  untuk  para penghadap,  yang  tidak  didasarkan  pada  kemampuan  menguasai  keilmuan  bidang Notaris secara khusus dan hukum pada umumnya.
Sebelum  Notaris  dijatuhi  sanksi  perdata  berupa  penggantian  biaya,  ganti  rugi,  dan bunga, maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa
a. ada kerugian yang timbul;
b. ada  hubungan  kausal  atau  sebab  akibat  antara  timbulnya  kerugian  dan  perbuatan  yang melanggar norma yang dilakukan oleh para pihak;
c. pelanggaran  (perbuatan)  atau  kelalaian  tersebut  disebabkan  kesalahan  yang  dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris yang bersangkutan
Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa kedudukan notaris sebagai pejabat umum  yang  berwenang  dalam  membuat  akta  otentik  sehingga  perlu  mengemban  tugas  dan pertanggung jawaban hukum yang besar terhadap hal tersebut terutama dalam mengedepankan prinsip  kehati-hatian  agar  tidak  tersandung  masalah  dalam  pembuatan  akta  notaris  yang seharusnya dilakukan oleh Notaris Achmad Munif, SH.,MM pada saat menyimpulkan peristiwa hukum  dan  membuat  akta.  Sehingga  sekiranya  peran  dari  Tim  Investigas  Majelis  Pemeriksa Pusat Notaris sudah benar adanya.

## KESIMPULAN
Kedudukan  hukum  dari  seorang  Notaris  merupakan  seorang  pejabat  umum  yang berwenang  membuat  akta  autentik  yang  dimana  dalam  menjalankan  tugasnya  harus  sesuai dengan Undang-Undang jabatan Notaris dan dalam membuat akta perlu diingat mengedepankan prinsip  kehati-hatian  dalam  membuat  akta  yang  mengedepankan  kecermatan  dan  teliti sebagaimana  pasal  16  ayat  1  a  yaitu  antara  lain  melaksanakan  pekejaannya  dengan  sesama, karena  hal  tersebut  dapat  berakibat  Notaris  Acmad  Munif  dapat  bertanggung  jawab  secara perdata maupun administrative dalam hal melakukan pelanggaran formal yaitu akta tidak sesuai dengan apa yag diterangkan dalam peristiwa hukum yang terjadi sehingga mengakibatkan akta tersebut menjadi akta di bawah tangan.
Dalam  hal  pertanggujawaban  hukum  pemberhentian  notaris  yang  dilakukan  oleh Majelis  Pengawas  Pusat  Notaris  dalam  keputusannya  terhadap  Notaris  Achmad  Munif  hal tersebut  merupakan  hal  yang  seharusnya  di  terima  karena  merupakan  sebuah  tanggung  jawab moral dari notaris yang melaggar prinsip kehati-hatian yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain  yang  sehingga  mendapatkan  sanksi  hukum  pemberhentian  sementara  yang  apabila  dapat dilihat merupakan keputusan dari Majelis Pengawas Notaris Pusat yang memeriksa.

## REFERENSI

## BUKU
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata [ Burgerlijk  Wetboek ],  2013,  diterjemahkan  oleh  R.
Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: PT Balai Pustaka.
Indonesia. Undang-undang  Perubahan  atas  Undang-undang  No.  30  Tahun  2004  tentang Jabatan Notaris , UU No. 2 Tahun 2014. LN.2014/No. 3, TLN No. 5491.
Indonesia, Peraturan  Jabatan  Notaris  di  Indonesia [ Reglement  Op  Het  Notaris-Ambt  in Indonesia ]. Staatsblad 1860 No. 3 Indonesia, Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  No.  25  Tahun  2014  Tentang Syarat  Dan  Tata  Cara  Pengangkatan,  Perpindahan, Pemberhentian  Dan  Perpanjangan Masa Jabatan Notaris . Tobing, Lumban G.H.S. 1983, Peraturan Jabatan Notaris . Jakarta: Erlangga. Kie,  Tan  Thong,  2000 Studi  Notariat  dan  Serba-Serbi  Praktek  Notaris ,  (Jakarta:  PT.  Karya Sukses Sejahtera.
Pengurus  Pusat  Ikatan  Notaris  Indonesia,  2008, Jati  Diri  Notaris  Indonesia,  Dulu,  Sekarang, dan di Masa mendatang , Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
Ali, Zainuddin, 2010, Metode Penelitian Hukum , Cetakan ke 2, Jakarta : Sinar Grafika. Erna  Ristiani,  2010, Peranan  dan  Fungsi  Majelis  Pengawas  Wilayah  Terhadap  Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris, Thesis Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang.
Ida  Bagus  Paramaningrat  Manuaba  dkk,  2017, Prinsip  Kehati-Hatian  Notaris  Dalam  Membuat Akta Autentik, Jurnal hukum Magister kenotariatan Universitas Udayana.
___________,“ Majelis  pengawas  notaris  merupakan  Lembaga  administrasi  negara ”,  Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.