## PERKEMBANGAN  SISTEM  PEMBAYARAN DI INDONESIA
Oleh: Vera Intanie  Dewi
Abstrak
A payment system is a sef of contractual  arrangements,operating  facilities and technical  mechanism used for presentation,authentication, and acceptance of payment orders, and discharge of the resultant  financial obligation through"the  exchange of value between indiyiduals,banks  and other entities domestically and cross- border. An efficient,  fast, secure  and reliable payment  system is the most important  factar in creating a healthy banking  system,  which in turn will support econQmic activities. The development  of payment system is different in every country. lt Depends on the economic system and financial system in that  patticular country.ln Indonesia, Bank lndonesia continually develops the national payment system in order to have a comprehensive and  integrated payment system, which is effective,  efficient,  safe,  reliable  and  bears low risk. Thus,  Bank lndonesia is expected  to fulfil public  needs of transaction,  whether small  or large transaction,  using different  method  of payments,  such as electronic- based  method,  cards, papers, notes and others.

## Pendahuluan
Pembayaran menjadi komponen  penting dalam setiap  kegiatan transaksi perdagangan  barang dan jasa. Suatu perekonomian tidak akan terdapat oerdagangan  apabila tidak terdapat  pembayaran.Dengan perkembangan teknologi serta  makin besarnya nilai transaksi serta  risiko, sistem pembayaran yang  aman dan lancar  menjadi semakin penting. Sistem pembayaran selain diperlukan untuk memfasilitasi  perpindahan dana secara efisien, aman dan cepat,juga  sangat  diperlukan  dalam dunia pasar modal yang menuntut ketepatan,  keamanan dalam penyelesaian setiap transaksinya.
Keberhasilan sistem  pembayaran dapat  mendukung perkembangan sistem  keuangan dan perbankan sedangkan risiko ketidaklancaran atau kegagalan sistem pembayaran akan memberikan dampak yang kurang baik pada kestabilan  perekonomian.  Untuk mengatasi  masalah  tersebut, maka sistem pembayaran  perlu diatur  dan dijaga  keamanan serta kelanQarannya oleh suatu lembaga yang biasanya  dilakukan  oleh  bank  sentral.
60 BINA EKONOMIVoI. 10, No.2, Agustus 2006: 1-128
Peranan  Bank Indonesia  Dalam Sistem Pembayaran
Dalam UU  No.23  tahun  1999 tentang Bank Indonesia,  disebutkan bahwa salah satu tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah menyelenggarakan,  mengatur dan menjaga  kelancaran  sistem  pembayaran.
Yaitu dengan jalan memperluas,  memperlancar, dan mengatur lalu lintas pembayaran  giral dan menyelenggarakan  kliring  antar  bank.
Untuk itu Bank Indonesia memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan, mengatur, melaksanakan, dan memberi persetujuan, perijinan dan pengawasan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Jadi salah satu peran Bank Indonesia  dalam  sistem  pembayaran  adalah  sebagai regulator,  fasilitator, dan katalisator pengembangan  sistem pembayaran. Bank Indonesia terus berupaya meningkatkan efisiensi sistem pembayaran nasional dan memperkuat sistem penEawasan (oversight) sistem pengawasan dengan mewujudkan perlindungan konsumen sistem pembayaran di Indonesia. Namun penyempurnaan dan pengembangan sistem pembayaran yang dilakukan oleh Bank Indonesia harus disesuaikan dengan  kebutuhan pengguna sistem  pembayaran serta diarahkan untuk meningkatkan efisiensi  pelayanan jasa sistem pembayaran. Dalam kaitannya dengan pengawasan sislem pembayaran, Bank Indonesia memiliki tanggung jawab agar masyarakat luas dapat memperoleh  iasa sistem pembayaran yang efisien, cepat, tepat dan aman. Fungsi pengawasan  sistem pembayaran ini selain berwenang  untuk memberikan izin operasional terhadap pihak yang menyelenggarakan kegiatan di bidang sistem pembayaran juga berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan  sistem pembayaran  baik  yang  dilakukan oleh Bank  Indonesia  maupun  pihak  lain di luar Bank  Indonesia.

## Instrumen  Sistem Pembayaran
Instrumen  pembayaran dapat berupa tunai maupun  non tunai dalam bentuk warkat maupun  non warkat. Instrumen  pembayaran tunai berupa mata uang yang  berlaku di Indonesia,yaitu Rupiah. Sedangkan instrumen pembayaran nontunai dapat  berbentuk  warkat seperti  cek,  bilyet giro, nota debet dan nota kredit  serta instrumen yang  berbentuk  non warkat  seperti  Kartu ATM, kartu debet dan kartu kredit.  Dengan semakin banyaknya inovasi yang dilakukan  perbankan untuk memenuhi kebutuhan  konsumen, fenomena yang teriadi  saat ini adalah semakin  meningkatnya penggunaan Instrumen pembayaran yang berbentuk non warkat  seperti  kartu ATM, kartu  debet  dan kartu kredit serta instrumen pembayaran  berbasis  InterneVTelepon juga sudah mulai ramai  diminati oleh konsumen. Jasa electronic  Banking  melalui internet atau  telepon ini telah disediakan oleh sejumlah bank  besar di Indonesia sejak pertengahan 1999. Dengan  semakin berkembangnya perekonomian maka  peran sistem pembayaran nontunai akan semakin penting.
Perkembangan  Sistem  Pembayaran  di Indonesia  (Vera  Intanie.)
6t
Perkembangan  Slstem  Pembayaran Dl lndonesia
Perkembangan  sistem  pembayaran  disetiap negara berbeda-beda sesuai dengan kondisi ekonomi dan sistem keuangan negara tersebut. Pada awalnya, jasa sistem pembayaran di Indonesia,  banyak  dilakukan melalui sistem yang diselenggarakan oleh PT. Pos Indonesia. Namun seialan dengan semakin  memasyarakatnya  sistem  perbankan di Indonesia,  jasa sistem pembayaran mulai dilakukan  melalui sistem perbankan. Bahkan sampai  dengan saat ini sistem perbankan  sangat mendominasi perannya dalam  sistem  pembayaran.
Sementara itu dengan berkembangnya teknologi informasi, instrum-en sistem  pembayaran yang pada  awalnya menggunakan  warkat dan dnyelesaiannya dilakukan melalui sistem  kliring lokal atau antar daerah, kini mulai menggunakan instrumen berbasis elektronik seperti Fleal Time Gross Setttament  (BI-RTGS) yang mulai dioperasikan oleh Bank Indonesia sejak November  2000. Sistem BI-RTGS ini, merupakan salah satu fasilitator yang dilaksanakan oleh  Bank Indonesia untuk meningkatkan keandalan,  kecepatan,  dan  kepastian  dalam  mengirim  dan  menerima  dana.
Selain sistem BI-RTGS, program pengembangan sistem pembayaran  nasional lain yang telah dikembangkan,  antara lain, Sistem Kliring  Elektronik Jakarta (SKEJ) dimana transmisi  warkat  kliring  dilakukan secara online menggunakan  kornputer dan alat komunikasi  elektronik, Penetapan .;fadwal Kliring T+ 0, Bank Indonesia  Layanan Informasi dan Transaksi antar Bank  secara  Elektronis  (BI-LINE) yang merupakan sistem transfer dana elektronik secara real time yang penggunaannya hanya terbatas untuk Lembaga Keuangan  Bukan  Bank atau kantor  pemerintah tertentu,  Sistem  Transfer Dana  dalam US dollar di Indonesia, dan Sistem Kliring  Nasional.
Sistem Pembayaran  RlteUNllal  Kecll vs Slstem Pembayaran  Nilai  Besar (Retail Payment System/Small Value vs HIgh  Value  Payment System)
Jenis pembayaran di lndonesia dapat diklasifikasikan menjadi sistem pembayaran ritel /Nilai Kecil (Retail Payment  91stem/Small Value) dan Sistem  Pembayaran Nilai  Bes4r (High Value Payment System). Sistem pembayaran  ritel biasanya  digunakan  untuk  jenis transaksi  dana dibawah Rp.100 juta, Transaksi individual  (cek,Bilyet Giro dan  transfer),  transaksi kartu krediUkartu debit serta  transaksi  bulk (payroll;pub'lic service utilities). Sedangkan sistem pembayaran  nilai besar  bidsahya sering digunakan untuk ienis transaksi  dana  diatas Rp.100 juta,  transaksi yang bersifat urgen serta transaksi dalam pasar modal, valuta  asing, jual beli surat berharga dan pasar  uang.
62
BINA EKONOMIVoI. 10, No.2, Agustus 2006: 1-128
Sebagian  besar pembayaran  ritel dengan  menggunakan instrumen pembayaran  non tunai seperti cek, bilyet giro,  dan  nota kredit, penyelesaian pembayarannya  biasa dilakukan melalui  proses kliring. Sedangkan untuk pembayaran yang bernilai besar  biasanya menggunakan sistem BI-RTGS. Perbedaan dari  kedua sistem ini adalah waktu penyelesaian akhir transaksi (setelmenl.  Pada  sistem kliring dilakukan pada akhir hari terjadinya transaksi  sedangkan  pada sistem RTGS dilakukan  pada setiap  transaksi.
Pada sistem  pembayaran  non tunai, saat ini penyediaan layanan jasa pembayaran  sebagian besar dilakukan oleh perbankan baik melalui rekening  bank di Bank Indonesia,  hubungan  bilateral  antar  bank maupun melalui jaringan internal bank yang dimilikinya. Layanan pembayaran dana antar nasabah tersebut biasanya  dilakukan  melalui transfer elektronik, sistem kliring maupun  melalui sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement  (B|-RTGS). Dari sisi instrumen pembayaran, secara historis sistem pembayaran non tunai di Indonesia  didominasi oleh instrumen pembayaran  berbasis  warkat, namun  dalam perkembangannya instrumen elektronik mulai  banyak  berperan  terutama  seiak  dioperasikannya  sistem Bl' RTGS  untuk  penyelesaian  transaksi  bernilai besar atau urgent.
Tabel 1. Karakteristik  sistem  pembayaran  Nilai Kecil dan Nilai Besar
Sistem Pembayaran  Nilai Kecil Sistem Pembayaran  Nilai  Besar
Nilai transaksi relatif  kecil.
Volume transaksi relatif  besar.
Risiko  relatif  kecil. Pelakunya relatif  luas,  mulai dari perorangan sampai dengan perusahaan  besar. Pengembangan disain dan operasional  lebih ditekankan pada pertimbangan faktor efisiensi seperti bagaimana sistem pembayaran  retail dengan volume transaksi yang relatif  besar dapat diproses  dengan efisien dengan tetap meminimalisir risiko yang terkandung.
Misal :cek, gi ro,transf er, kartu kredit,kartu  debit,pembayaran gaji dan tagihan  airllistrik/telepon.
Nilai transaksi relatif  besar.
Volume transaksi relatif  sedikit. Risiko  relatif besar.
Pelakunya relatif  terbatas (antar bank,  dealer  dll) Pengembangan disain dan operasional  lebih ditekankan pada pertimbangan aspek keamanan (security),keandalan  (reliability) dan ketepatan waktu (timeliness).
Aspek teknologi sangat berperan dan  lebih menjadi faktor pertimbangan meskipun harus mengeluarkan biaya investasi  yang tinggi.
Misal: PUAB,saham,valas  dan jual beli surat  berharga.
Sumber: lndonesla Pembayaran,Bank
Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia  (Vera  Intanie.)
63
Sistem Kliring dan Perkembangannya
Pengertian,kliring  menurut PBI No.7/18/P8U2005 tanggal 22 Juti 2005, adalah  "Peftukaran wakat atau data  keuangan  elektronik  antar Bank  baik atas nama Mnk maupun  nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Sedangkan landasan hukumnya sesuai UU No.23 tahun 1999 tanggal 17 Mei  1999 tentang Bank  Indonesia  sebagaimana  telah diubah dengan UU No.3 tahun 2004 yang menyatakan bahwa "Penyelenggaraan kegiatan kliring  antarbank  dalam mata uang  rupiah  dan atau.valuta  asing  dilakukan  oleh Bank lndonesia atau pihak lain dengan persetujuan  Bank lndonesia"
Tujuan utama dilaksanakan kliring,antara  lain: 1. Memperlancar lalu lintas pembayaran giral antarbank di seluruh Indonesia.
2. Melaksanakan penghitungan penyelesaian utang piutang yang lebih
mudah,  aman,  dan efisien
I
3. Menjadi salah  satu  bentuk  pelayanan sistem  pembayaran bank kepada nasabah  masing-masing.
Transaksi  yang  dapat  diproses melalui  sistem kliring meliputi  transfer debet:dan  transfer  kredit yang disertai dengan pertukaran fisik warkati baik warkat debet (cek,bilyet giro, iota debet oai lairi-tain)  maupun warxatiredit. Khusus  untuk transfer  kredit,  nilai transaksi yang  dapat diproses melaluir kliring dibatasi di bawah Rp100.000.000,00 sedangkan  untuk nilai transaksi Rp100.000.000,00 ke atas harus  dilakukan.melalui  sistem Bank Indorlesia RealTime Gross  Settlement (Sistem  BI-RTGS).
Dalam melaksanakan  kegiatan  kliring tersebut,  Indonesia  menggunakan 4 (empat) jenis sistem yang berbeda yaitu : i. Sisieh Ktiring naahuai Merupakan kliring yang dilakukan oleh non-KBl (Kantor Bank rndonesia) di kota kecil atau wilayah yang jauh dari KBI dengan  jumlah:,bank peserta  dan iumlah warkat sedikit. Sistem manual  dipilihrbila  volurne  dan nilai transaksinya  sedemikian  kecil,  sehingga warkat  dipertukarkan  dan, dioatat secara manual. 2. Sistem  Kliring  Semiotomasi Merupakan kliring yang dilakukan oleh KBI dengan jumlah  bank peserta dan iumlah  warkat  sedikit  dilakukan dengan  sistem  kliring'semiotomaei (semiotomasi  Kliring LokausoKL).  Dalam soKL warkat  kliring masih dipertukarkan secara manual antar peserta namun pencatatin data kliring mempergunakan  media disket yang diserahkan masing-masing bank  peserta  ke penyelenggara, kliring  setempat.
64 BINA EI(ONOM|Vsl, 10, No.2, Agustus 2006: 1-i28

## Sistem  Kliring  Otomasi
Merupakan kliring yang dilakukan oleh KBI dengan jumlah  bank peserta dan  jumlah warkat banyak.  Sistem  kliring  Otomasi,  yang diterapkan di Jakarta, Medan,  Bandung dan Surabaya; mempergunakan mesin pilah baca atau reader  sorter.
Sistem Kliring  Elektronik Merupakan kliring yang dilakukan oleh KBI  dengan iumlah bank peserta dan jumlah  warkat  sangat  banyak.Sistem kliring  Elektronik atau dikenal dengan  SKEJ,  digunakan di Jakarta.  Dalam sistem  Kliring elektronik peserta  langsung  adalah  bank-bank yang disyaratkan  memiliki fasilitas ' online.  Data-data  transaksi keuangan atau Data  Keuangan Elektronik ditransmisikan  secara online dari bank pengirim  kantor penyelenggara kliring  lokal Jakarta  yang  berada  di gedung  Bank  Indonesia.
-wreo8 Fffi''" %D JFr-- %w
Gambar 1. Perkembangan  slstem  Kllrlng
Penyelenggaraan kliring di Jakarta  pada awalnya dilaksanakan secara manual. Namun dalam perkembangannya, sejalan dengan meningkatnya transaksi perekonomian nasional khususnya di Jakarta dimana pada  akhir  tahun 1989  volume  warkat telah mencapai 82.052 lembar warkat perhari  dengan jumlah bank peserta mencapai  613 bank. Hal ini menyebabkan  penyelenggaraan  kliring secara manual  dirasakan  tidak efektif dan efisien lagi. Melihat kondisi tersebut,  Direksi Bank lndonesia dengan SKBI No. 2llglKEPlDlR tanggal 23 Mei 1988,  menetapkan untuk mengubah sistem penyelenggaraan kliring lokal Jakarta dari sistem manual menjadi  sistem  otomasi  kliring.
Perkembangan  Sistem  Pembayaran di Indonesia  (Vera  lntanie.)
65
Meskipun demikian baru pada tanggal 4 Junl 1990 sistem otomasi dapat  diimplementasikan  untuk  memproses kliring  penyerahan.  Sementara untuk  proses  kliring  pengembalian tetap dilakukan  secara  manual, sampai kemudian  pada tahun  1994 dlgantl dengan slstem seml otomasl yang kemudian  dikenal dengan sebutan  SOKL.
Pada tahun  1996 konsep penyelenggaraan kliring lokal secara efektronik dengan  teknologi image mulai dikembangkan oleh Urusan Akunting dan sistem  Pembayaran  Bank  Indonesia.  Dan pada tanggal 18
September 1998, untuk pertama kalinya di lndonesia diresmikan penggunaan Slstem Kllring Elektronik (SKB. Penerapan  SKE tersebut dilakukan  pada Penyelenggaraan  Kliring  Lokal Jakarta dimana pada awal implementasi, jumlah peserta yang ikut serta masih terbatas 7 bank peserta kliring (BRl, BDN, Bll, BCA, Deutsche Bank, Standard Chartered, Citibank) dan 2 peserta intern dari Bank  lndonesia  (Bagian  Akunting Thamrin dan Bagian Akunting Kota). Keikutsertaan kantor-kantor bank  dalam Kliring Elektronik dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan teknis masing-masing peserta.  Bagi kantor-kantor bank yang belum menjadi anggota Kliring Elektronik,  perhitungan  kliring tetap menggunakan sistem kliring  otomasi.  lmplementasi  Kliring  Elektronik secara  menyeluruh  kepada seluruh  peserta  kliring di Jakarta baru dilaksanakan  pada tanggal  18 Juni 2001. Penyelenggaraan Kliring  Lokal  secara  elektronik yang selanjutnya disebut Kliring Elektronik  adalah penyelenggaraan kliring lokal yang dalam pelaksanaan  perhitungan dan pembuatan Bilyet Saldo Kliring didasarkan  pada Data Keuangan  Elektronik  disertai  dengan penyampaian warkat  peserta  kepada  penyelenggara  untuk  diteruskan  kepada  peserta penerima  untuk tujuan;
1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas  layanan sistem  pembayaran lebih cepat, akurat, handal,  aman  dan  lancar;
2. Meningkatkan efisiensi,  efektifitas serta keamanan pelaksanaan dan pengawasan proses Kliring.
3. Memenuhi kebutuhan  informasi para peserta kliring mengenai hasil perhitungan kliring  secara  lebih cepat,  akurat  dan tepat  waktu.
Perkembangan teknologi  informasi, keragaman sistem  kliring yang digunakan saat ini dan keterbata-san cakupan wilayah  datam metaksanlkan transfer kredit antar  bank, menyebabkan  kebutuhan  akan  efisiensi dalam penyelenggaraan kliringpun semakin  meningkat. Dari sisi pengelolaan risiko, saat ini belum ada suatu mekanisme untuk mengantisipasi kemungkinan kegagalan peserta dalam memenuhi  kewajibannya  pada penyelesaian  akhir atas hasil  kliring.
66 BINA EKONOMIVoI. 10, No.2, Agustus 2006: 1-128
Maka sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, cepat,  aman dan handal Bank Indonesia menerapkan sistem kliring Nasional  Bank Indonesia  (SKNBI)  yang dapat mengakomodir transfer kredit antar  Bank ke seluruh  wilayah Indonesia tanpa kewajiban melakukan pertukaran fisik warkat (paperless) serta dalam kaitannya untuk  mengurangi  risiko  Bank  Indonesia sebagai penyelenggara kliring diterapkan mekanisme  Failure to Settle  (FfS). Sistem Kliring  Nasional Bank Indonesia (SKNBI)  adalah sistem kliring  Bank  Indonesia  yang  meliputi  kliring debet dan kliring  kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional. Pengiriman kliring secara konvensional, dianggap kurang  efisien  dari sumber  daya  maupun  dari aspek operasionalnya, dimana  masyarakat saat  ini menuntut transaksi  yang lebih cepat dan tepat. untuk mencegah risiko kegagalan sistem, bank wajib memenuhi  penyediaaan dana awal  (prefuno)  sebelum  mengikuti kegiatan kliring. Mekanisme itulah  yang disebut Tailure fo seff/e" (Fts) karena kegagalan satu  bank dalam kliring akan merusak sistem pembayaran bank keseluruhan.
Sejak digunakannya Sistem  Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) Agustus  2005  lalu, transaksi  kliring telah mulai terintegrasi secara nasional Tujuan diterapkannya Sistem  Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) pada penyelenggaraan kliring di Indonesia adalah untuk meningkatkan  efisiensi sistem  pembayaran ritel serta memenuhi prinsip- prinsip  manajemen  risiko dalam  penyelenggaraan  kliring.
Baik sisi Bank Indonesia,bank  maupun  nasabah  akan  mendapat manfaat dari  penerapan  Sistem  Kliring  Nasional  Bank  Indonesia  ini.
Bagi Bank  Indonesia.
1. Efisiensi  waktu  dan biaya,  khususnya  dalam hal :
terintegrasi di seluruh  wilayah  kliring.
2. Tersedianya  jangkauan transfer antar bank  melalui kliring yang lebih luas dengan  diakomodirnya  kliring  antar  wilayah  untuk transfer kredit.
3. Memenuhi  prinsip-prinsip manajemen risiko  dalam penyelenggaraan kliring  yang bersitat multilateral  netting  sesuai  dengan Core Principles yang dikeluarkan oleh Bank  for lnternational  Seftlement  (BlS1.

## Bagi Bank
1. Efisiensi biaya operasional bank dalam pencetakan dan proses administrasi warkat kredit.  Bank tidak lagi menggunakan warkat dalam transfer dana  karena menghemat  pencetakan  bukti-bukti  transfer dan juga biaya  investasi  pencetakan  bisa ditekan.
2. Semakin  luasnya jangkauan layanan  bank  kepada  nasabah.
Perkembangan  Sistem  Fembayaran di Indonesia  (Vera  Intanie.)
67

## Bagi  Nasabah
1. Nasabah dapat melakukan  aktivitas  transfer  dana lebih  cepat, bahkan untuk skala nasional.
2. Sistern Kliring Nasional akan memberikan kepastian dan kecepatan penyelesaian transaksi rnelalui sistem  real  time yang diciptakan. 3. Penyelesaian  transfer kredit melalui kliring  secara real time ini akan meminimalkan  risiko  kegagalan  transaksi.
Dengan dilaksanakan sistem elektronik secara on line, bukan hanya menghemat waktu, tetapi juga lebih efisien dan memberikan kepastian bahwa kliring  uang cepat  sampai  ke bank sedang perbankan dapat  segera menyalurkan  dananya ke sektor perdagangan  atau sektor lainnya. Sistem ini akan diprbritaskan  pada kota-kota  besar  dimana  peredaran keuangan dan perdagangan  cukup tinggi. Dengan diimplementasikannya  SKN pada wilayah-wilayah seperti  Bandung, Cirebon, Tasikmalaya,  Bogor, Karawang, Sumedang, Serang,  Gianjur, dan Sukabumi, transfer dana  lewat kliring sudah dapat menjangkau hi;lgga kabupaten dan kecamatan. Namun konsekuensinya,  aneka ragam sistem kliring  yang selarna ini ada, secara perlahan  akan  hilang  dan  terintegrasi  dalam satu'sistem kliring nasional. Kegiatan implementasi Sistem Kliring  Nasional Bank Indonesia ini akan terus berlanjut sampai seluruh wilayah kliring di Indonesia'tergabung dalam Sistem  Kliring  Nasional Bank Indonesia, yang diperkirakan akan selesai pada tahun 2007.
Jadi,  Sistem Kliring Nasional  (SKN) merupakan salah, satu bentuk pemanfaatan  teknologi  dalam  sistem  pembayaran yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, keandalan, serta keamanan operaeional sistem pembayaran.  Sistem Kliring Nasional ini, nantinya wilayah  lndonesia akan terhubung pada satu wilayah kliring, sehingga akan menciptakan keseragarnan  layanan jasa kliring diseluruh wilayah.

## Proses Kliring
Penglrlm Bank  Mandlrl Bank  BCA
f*pryffimW -"*.- illltfi Scttlem€nt dl Eltnk 1s.ntr.l
Gambar 2. Contoh Prosas Psmbayaran  Melalul  Kllrlng
68
BINA EKONOMIVoI. 10, No.2, Agustus 2006: 1-128
Non  Kliring Kliring
Gambar  3. Mekanisme  Kllrlng  dan Non  Kllrlng
Proses  kliring, di Indonesia dilaksanakan  oleh lembaga kliring.yaitu oleh Bank  Indonesia (Bl) serta dalam hal-hal tertentu oleh  bank-bank yang ditunjuk  Bl. Setiap hari bank-bank peserta kliring harus mencek bagaimana posisinya pada  waktu  kliring, apakah posisinya  positif atau negatif. Bagi suatu bank, jika hak tagihnya lebih kecil dari kewajiban membayarnya menurut dokumen yang dimasukkan  proses kliring  dikatakan mengalami kalah kliring. Namun bagi  bank yang  mengalami kalah kliring belum tentu bank tersebut tidak sehat. Suatu bank, yang termasuk kondisinya sehat, suatu hari bisa saja  mengalami  kalah kliring. Ini suatu istilah yang sering disalah artikan di masyarakat, seolah-olah suatu bank yang kalah kliring itu otomatis  menghadapi  masalah  hidup  matinya  bank. lni tidak  benar. kalah kliring adalah suatu  hal yang  biasa, karena posisi netto dari hak dan kewajiban harian tadi tidak selalu persis sama  besar, tergantung dari transaksi  yang  dilayani hari tersebut. Tentu saja  kalau dalam  periode yang berkepanjangan bank  yang  terus menerus  mengalami kalah kliring, memang menandakan adanya  masalah yang lebih dalam dari posisi likuiditas,  mungkin  secara  struktural  bank  ini bermasalah.
Perkembangan  Sistem  Pembayaran di Indonesia  (Vera  lntanie.) 69
Suatu bank yang menghadapl kalah kllrlng harlan  dalam  keadaan normal akan mengatasinya dengan cara-cara sebagai berikut (J.
Soedradjad  Djiwandono) ; 1. Menutup  kekalahan dengan menggunakan dananya sendlri, baik yang disimpan  dibanknya atau yang disimpan di Bl. Sejak  tahun 1995, bersamaan  dengan  perubahan  ketentuan  tentang  besarnya dan cara menghitung  jumlah  minimal giro wajib  bank atau giro wajib minimum (GWM), bank-bank  diharuskan  menyimpan  giro  waiib pada Bl. Untuk kehati-hatiannya bank-bank  biasanya mempunyai giro  yang  lebih  besar dari  kewajian  minimumnya.
Menutup kekurangan  tersebut  dengan mencarl  pinlaman darl bank laln dalam pasar uang antar  bank  (PUAB)  dengan suku  bunga yang berlaku di pasar.  Suku bunga pasar uang antar bank ini untuk bank- bank yang  dianggap  bonafide di Jakarta,  sejumlah 21 bank yang relatif besar, dlsebut  suku  bunga JIBOR  (Jakarta inter-bank offer rate).  Untuk bank-bank diluar mereka ini biasanya suku  bunga lebih tinggi lagi,
Semakin  suatu bank dianggap  rendah  bonafiditasnya  diantara mereka semakin tinggi suku bunga yang  harus dibayar untuk  pinjaman antar bank  ini.
Jika dari sumber-sumber  tersebut tidak diperoleh, apapun alasannya, maka jalan yang ditempuh adalah minta menggunakan fasilltas Bl yang  digunakan  untuk  menghadapi masalah ini. Fasilitas yang  tersedia adalah,  Fasdis (Fasilitas Diskonto) | atau Fasdis ll yang berlceda  dalam jangka waktu dan persyaratannya.
Dalam  keadaan  nonnal, bank  sebenamya  tidak suka meminta Bl untuk menggunakan fasilitas diskonto, karena dalam keadaan normal hal ini dipandang iebagai  tindakan yang menunjukkan kelemahan bank yang bersangkutan kepada bank-bank  lain, bahwa'bank  tersebut  tidak  dipercaya meminjam  dana jangka pendek dari sesama bank. Ini merupakan suatu tabu. Selain  itu suku bunga fasilitas diskonto ini lebih tinggi dari suku bunga pasar  antar bank, karena  mengandung  unsur  hukuman  atau penalti,  agar bank tidak  mudah  menggunakan  fasilitas ini. lni menjaga timbulnya moral hazard. Jadi dalam keadaan  normal, bank yang kalah kllring dapat mencari dana untuk menutup kekurangan likuiditasnya dengan  meminjam dari bank lain pada pasar  uang antar bank dengan suku  bunga yang  berlaku, JIBOR untuk bank-bank yang kondisinya baik dan dikenal baik sesama bank. Akan tetapi untuk  bank-bank lain, bank-bank kecil,  biasanya harus membayar bunga yang jauh lebih besar dari suku bunga yang berlaku bagi bank-bank besar yang tergabung  dalam  JIBOR.  Karena  pinjaman ini hanya untuk jangka  waktu  sangat pendek, suku  bunga pinjaman antar bank ini lebih tinggidariyang berlaku  untuk  pinjaman  kepada  nasabah  biasa  dari  bank.
70
BINA EKONOMI Vol.10, No.2, Agustus 2006: 1:128
Real Time Gross Settlement System  (RTGS)
Sistem  B|-RTGS (Real  Time Gross  Settlement) pertama kali digunakan sebagai  salah satu sistem  pembayaran  antarbank di Indonesia  pada tanggal 17 November 2000. RTGS  merupakan sebuah  sistem settlement  berbasis gross dengan koneksi elektronis on-line antara Bank lndonesia (Bl) dengan bank-bank, baik bank  swasta maupun  bank  pemerintah.  Pada dasarnya, RTGS adalah proses penyelesaian akhir transaksi (settlemenfl yang dilakukan per transaksi (individually  processed/gross  seftlement) dan bersifat realtime.
Tujuan dikembangkannya  sistem  BI-RTGS  adalah:
1. Menyediakan  sarana transfer dana  antar  bank yang  lebih cepat,efisiensi,
andal,  dan aman  kepada  bank dan  nasabahnya;
2. Kepastian  setelmen  dapat  diperoleh  dengan  segera;
3. Menyediakan  informagi  rekening  bank  secara realtime dan  menyeluruh;
4. Meningkatkan disiplin dan profesionalisme bank dalam mengelola likuiditasnya;  dan
5. Mengurangi  risiko-risiko  setelmen.
Sebelum  diterapkannya  Bl-RTGS,  mekanisme penyelesaian transaksi antar  bank  baik yang  bersifat retailtransactrbn maupun large value transaction dilakukan dengan sistem kliring  (net seftlemenf). Mekanisme  ini dapat menimbulkan resiko pada akhir hari bahwa  suatu bank akan mengalami  kekalahan kliring dalam jumlah yang cukup  besar. Apabila jumlah kekalahan  ini melampaui  saldo  rekeningnya di Bank  Indonesia,  maka saldo  bank tersebut akan menjadi negatif (overdraft)  yang akan menyulitkan Bank Indonesia apabila bank tersebut tidak mampu  menutup  overdraft keesokan  harinya.
Sistem  BI-RTGS menggunakan  metode gross seftlement dimana setiap transaksi  diperhitungkan secara individual dan diialankan hanya apabila  satdo rekening bank di Bl mencukupi. Jika saldo rekening giro bank pengirim tidak mencukupi, transaksi akan ditempatkan dalam antrian (queue)  sistem  BI-RTGS.  Transaksi ini baru  akan  di-seff/e apabila bank mendapatkan incoming  transfer dari bank lain. Dalam sistem gross settlement dapat terjadi  intraday gap antara  outgoing  transaction dengan incoming  transaction  Untuk mengatasi intraday gap ini kebanyakan sistem RTGS  memerlukan  adanya  FLI  (Fasilitas  Likuiditas  Intrahari).  FLI bersifat fully secured karena bank peserta harus mem-pledge SBI dan atau obligasi pemerintah yang nilainya sekurang-kurangnya  sebesar nilai  FLI sebagai kolateral.  Penggunaan  FLI dilakukan  secara  otomatis  pada saat rekening giro tidak mencukupi.  Pada  saat bank menerima  incoming  transfer maka secara otomatis akan  mengurangi  saldo FLl. Apabila bank tidak mampu mengembalikan tepat  waktu  maka  FLI tersebut akan berubah meniadi Fasilitas  Pendanaan Jangka Pendek  (FPJP).
Perkembangan  Sistem  Pembayaran di lndonesia  (Vera  Intanie.) 7I
Jika saldo giro tidak juga mencukupi untuk pelunasan  FPJP maka pelunasan dilakukan dengan mengeksekusi  agunan.
Mekanisme Slstem  BI-RTGS
Gambar 4. Mekanisme Slstem BI-RTGS
Sesuai  dengan aliran informasi struktur  RTGS  dapat dibedakan atas struktur V,Y,L  dan T. Sistem RTGS  yang  banyak  diterapkan di berbagai negara maju rnaupun negara  berkembang  adalah sistem RTGS dengan struktur  V atau  Y.
Gambar. S.Sistem  RTGS  berstruktur V 72 BINA EKONOMIVoI. 10, No.2, Agustus 2006: 1-128
BANKPENSHM
BANKPENMffiA hstruksi funbayaran Konf irnasiSetelnBn BANKSENTRAL Gambar  6. Sistem RTGS  berstruktur  Y BANKPENGIRIM hstruksi Perbayaran Konfirnnsi  Setelfipn BANKSENTRAL
Gambar  7. Sistem RTGS  berstruktur  L
Perkembangan Sistem Pembayaran  di Indonesia  (Vera  lntanie.)

## BANKPENERIMA
"-l*. - ilililpH BANKPENCHM ffi tumosesan Lokal bnbayaran ll ll ll +  o KonfirnasiseretnBn BANKSENTRAL Gambar  8. Sistem RTGS  berstruktur T
Pada sistem RTGS berstruktur V, bank  pengirim  mengirim instruksi pembayaran ke bank sentral, yang kemudian mengirimkannya ke bank penerima setelah setelmen  dilakukan.  Pada sistem ini Bank sentral merupakan  pusat aliran informasi yang menerima dan mengirim  semua pesan-pesan  pembayaran. Pada  sistem  RTGS berstruktur Y, terdapat pemrosesan  pusat yang menerima  instruksi  pembayaran dari bank pengirim dan kemudian  mengirimkan  permintaan  setelmen  ke bank sentral.Setelah menerima konfirmasi setelmen dari bank sentral,pusat pemrosesan meneruskan informasi  ini ke bank penerima.Dalam sistem  ini, Bank sentral hanya  menerima  permintaan  setelmen  dan mengirim  konfirmasi setelmen. Pada sistem RTGS,berstruktur L, instruksi  pembayaran dipegang oleh pemrosesan  lokal bank  pengirim  sampai .diterimanya konfirmasi setelmen dari Bank Sentral.  Sedangkan pada  sistem RTGS berstruktur T, bank pengirim mengirim instruksi  pembayaran ke bank penerima dan bank sentral  secara bersamaan. Dan biasanya  banlt penerima menerima instruksi pembayaran sebelum  menerima  konfirmasi setelmen dari bank sentral. Sistem RTGS  berstruktur  V,Y  dan L dianggap  sebagai sistem yang lebih aman  daripada sistem RTGS berstruktur T dan banyak digunakan di negara-negara  maju  dan  berkembang.
74
BINA EKONOMIVoI. 10, No.2, Agfustus 2006: 1-128
lmplementasi sistem BI-RTGS juga dilakukan secara bertahap. Tahap  pertama,  Bank lndonesia mewajibkan bank-bank yang  beroperasi di Jakarta untuk menjadi  peserta  sistem BI-RTGS. Tahap berikutnya, sistem BI-RTGS  diimplementasikan  di semua  wilayah  Kantor  Bank  Indonesia  (KBl). Untuk memastikan bahwa sistem BI-RTGS dapat beroperasi dengan aman,
Bank lndonesia  meminta  independent lT auditor untuk mengaudit seluruh aplikasi maupun  network  yang digunakan  dalam sistem BI-RTGS. Dalam menguji kehandalan sistem BI-RTGS, independent lT auditor tersebut telah pula melakukan penetration fesf untuk  mengkaji  kemungkinan  adanya  celah yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh  para hacker untuk menembus pertahan sistem BI-RTGS. Secara berkala lT audit akan tetap dilaksanakan agar  sistem  BI-RTGS tetap  aman.  Bank Indonesia sebagai  hosf sistem Bl- RTGS telah  menyiapkan Disaster Recovery P/an (DRP) dan Disaster Recovery  Centre  (DHC) untuk meyakinkan  bahwa sistem pembayaran di Indonesia telah didukung oleh infrastruktur yang handal untuk menekan/menghilangk an downtime. Bank peserta juga dianjurkan memilik, backup  system yang memadaidan secara  berkala  seluruh  peserta  BI-RTGS diwajibkan  untuk  menguji coba backup dan  DRP untuk memastikan bahwa segala sesuatunya senantiasa  berjalan dengan baik. Sedangkan untuk biaya setiap transaksi,  bank peserta RTGS dikenakan biaya transaksi yang bervariasi.  Pada  dasarnya Bl mematok  biaya transaksi  tertentu bagi bank peserta RTGS. Namun  bank peserta RTGS bisa membuat  kebijakan  sendiri dalam  hal ini. Patokan resmi dari Bl adalah Rp 10.000,- pertransaksi srngle credit.  Sedangkan  untuk multiple  credit (satu  transaksi  untuk  10 rekening penerima  di bank yang  sama)  biaya yang  dipatok  adalah  Rp  50.000,-.
Bagi Bank lndonesia,  penerapan sistem RTGS  ini tentu saja bakal memudahkannya dalam melakukan  pengawasan arus perputaran uang yang terjadi antar bank. Diharapkan kliring tanpa kertas ini mampu mengurangi risiko sistem pembayaran. RTGS juga memungkinkan Bl memonitor short term  interest  rate,  aliran pembayaran  dan  likuiditas yang terjadi di pasar. Demikian juga dengan bank peserta  RTGS ini secara otomatis dapat mengeliminasi risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko sistemik.
Transaksi tanpa  kertas atau  paperless tidak lagi menjadi sesuatu yang istimewa. Dengan  majunya teknologi informasi, berbagaitransaksi kini tidak  harus dilakukan secara  face to face. Melainkan bisa dilakukan secara digital melalui sistem terkoneksi yang disesuaikan dengan kebutuhan. Selain  prosesnya  lebih  cepat dan mudah,  transaksi tanpa kertas ini ternyata juga lebih hemat. Namun sebuah  sistem  berbasis teknologi, betapapun majunya tentu mempunyai risiko. Untuk mengantisipasi adanya permasalahan hukum antarbank peserta  RTGS, Bl juga menyiapkan perangkat hukum  yang terdapat beberapa  butir  perianiian antara bank-bank peserta  RTGS  dalam  mencapai keseragaman  pelaksanaan pembayaran antarbank via internet  ini.
Perkembangan  Sistem  Pembayaran di Indonesia  (Vera  lntanie.)
75
Dengan  demikian, jika pembayaran antarbank mengalami kegagalan, maka pihak-pihak yang berkepentingan bisa mengajukan kompensasi.
Sistem BI-RTGS  diharapkan akan mampu  memenuhi kebutuhan berbagai pihak terhadap  tersedianya  mekanisme pembayaran yang  sangat cepat yang dibutuhkan oleh traksaksi yang mensyaratkan:DVP  (Delivery Versus Payment) seperti transaksi jual beli  obligasi pemerintah, saham dan surat-surat berharga  lainnya. Hal inl sangat penting untuk menurunkan resiko  dalam  pasar-pasar  sekuritas.
76 BINA EKONOMIVoI. 10, No.2, Agustus 2006: 1-128

## Daftar Pustaka
:
Bank fndonesia, Bank Sentral Rupublik Indonesia : Sebuah Pengantar, Jakarta,  Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) 81.2004
Djiwandono  ,J. Soedradjad, Permasatahan BLBI http://www;pacif ic. net. id/pakar/si/permasalahan blbi2.html
Insider,  Legal Journal from Indonesian  Capital  & Invesment  Market,l  999.
Mishkin, F.S (2003). The Economics of Money,  Banking, and Financial Markets.  Addison-Wesley. World Student  Series.  New York.
Mulyati,Sri Tri Subari.,dan Ascarya, Kebijakan  Sr.stem Pembayaran  di lndonesia, Seri Kebanksentralan  No.8,  Pusat  Pendidikan  dan  Studi Kebanksentralan  (PPSK)  81,2003
Sistem Pembayaran http://www. bi. go. id/web/idff  entang+Bl/Sektoral/Sistem+  Pembayara nl
Warjiyo, editor (2003). Bank lndonesia: Bank Sentral RI. Tinjauan, KeblJakan dan Orgamsasi.  PPSK ? Bank  Indonesia.
Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia  (Vera  Intanie.)
77