## EFEKTIVITAS PROGRAM WALK THRU DALAM PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR BERSAMA SAMSAT KOTA PROBOLINGGO
Oleh : Andhi Nur Rahmadi 1 , Risza Ulfia Wahyuni 2
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Panca Marga Probolinggo
Email : Riszaulfia72@gmail.com

## Abstrak
Latar  belakang  masalah  sebelum  adanya  program walk  thru untuk  wajib  pajak  mengalami kesulitan  dalam  melakukan  sebuah  pembayaran  pajak  kendaraan  bermotor  karena  banyak layanan  dari  SAMSAT  masih  memerlukan  waktu  pemrosesan  yang  cukup  lama  sehingga wajib  pajak  harus  meluangkan  banyak  waktunya  yang  terbuang  untuk  dapat  melakukan proses  pembayaran.  Tujuan  dalam  suatu  penelitian  ialah  mengetahui  bahwa  Efektivitas Program Walk  Thru pada  Pelayanan  Pembayaran  Pajak  Kendaraan  Bermotor  di  Kantor Bersama Samsat Kota Probolinggo. Jenis penelitiannya deskripif kualitatif dengan melakukan teknik  pengumpulan  datanya  melalui  cara  observasi,  wawancara  singkat  serta  dokumentasi. Narasumber dalam wawancara singkat dalam penelitian ini adalah pegawai atau tenaga kerja sebagai  penyedia  layanan  dari  program Walk  Thru .  Dalam  menganalisis  sebuah  data  ini penulis  menggunakan  model  secara  interaktif.  Hasil  dari  penelitian  menunjukkan bahwasannya  Efektivitas  Program Walk  Thru pada  Layanan  Pembayaran  Pajak  Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Kota Probolinggo dapat dikategorikan berjalan dengan efektif  yaitu  karena  adanya  pelaksanaan  dari  program  yang  pemahaman  pada  program, ketepatan pada  sasaran,  ketepatan  pada  waktu,  pencapaian  pada suatu  tujuan dan perubahan nyata  terhadap  lingkungan  yang  termasuk  kedalam  kategori  perubahan  yang  positif.  Faktor pendukung  dalam  program  dapat  dilihat  dari  faktor  external  dan  internal  sementara  untuk faktor  penghambat  berasal  dari  kuantitas  (jumlah)  dari  pegawai  atau  tenaga  kerja  sebagai penyedia pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
Kata Kunci : Efektivitas,  Pelayanan Pembayaran, Program Walk Thru ,

## 1.  PENDAHULUAN
Seiring dengan perkembangan zaman yang lebih maju saat ini, Pemerintah  Kota  Pobolinggo  berupaya dalam  mewujudkan  kualitas  pada  bidang pelayanan pembayaran wajib pajak dengan tujuan  untuk  memberikan  sebuah  inovasi atau berupa update terbaru dalam meningkatkan pelayanan. Salah satu fungsi dari  sebuah  pemerintahan  ialah  adanya sebuah penyelenggaraan kegiatan
pembangunan dan pelayanan.  Oleh karena itu pemerintah bersama dengan masyarakat saling bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan  tersebut,  yang  dimana  masyarakat sebagai obyek pendukung dalam mewujudkan suatu pelayanan dalam pemerintahan  yang  berkualitas  maka  di butuhkan adanya perubahan dalam melakukan  suatu  pelayanan  publik,  salah satunya  yaitu  dengan  membentuk  suatu
program yang berorientasi secara langsung kepada masyarakat.
Salah  satu  program  terbaru  dalam meningkatkan pelayanan pada pembayaran pajak  kendaraan  bermotor  adalah  dengan penerapan  program Walk  Thru di  Kantor bersama  SAMSAT  Kota  Probolinggo. Program ini sudah diterapkan mulai Tahun 2017  dan  hingga  sampai  saat  ini  keadaan program Walk Thru lebih banyak diminati oleh  para  wajib  pajak  dalam  melakukan pembayaran  pajakkendaraan  bermotor. Karena  tujuan  dari  adanya  program  ini yaitu  dibuat  berdasarkan  kebutuhan  dari masyarakat  sehingga  pemerintah  dalam memberikan pelayanan publik harus sesuai dengan  keinginan  masyarakat  serta  harus menerapkan  prinsip-prinsip  pemerintahan yang  ideal.  Dalam  melakukan  fungsinya dengan  baik  maka  pegawai  pemerintahan harus bersifat profesional, bersifat aspiratif dan  memiliki  daya  tanggap  besar  agar suatu  program  dalam  pelayanan  bisa berjalan dengan baik.
Dalam  penelitian  ini  penulis  akan berfokus  pada  keefektifan  pada  suatu program Walk  Thru yang  merupakan sebuah  pencapaian  yang  akan  di  raih dalam  organisasi  pemerintahan  sehingga bisa  memudahkan  masyarakat.  Dalam mencapai  tingkat  keefektifan  penulis mengukur  dengan  perbandingan  antara suatu  rencana  dan  target  yang  sudah matang  di  rencanakan  sebelumnya  dengan
hasil  yang  telah  diharapkan.  Oleh  karena itu, usaha dan hasil dari suatu program jika tidak  tercapai  sesuai  dengan  target  maka dapat  dikatakan  masih  belum  berjalan efektif.
Berdasarkan pengamatan dari peneliti,  sebelum  adanya  program Walk Thru untuk  para  wajib  pajak  mengalami beberapa  kesulitan  selama  pembayaran pajak  pada  kendaraan  bermotor  karena berbagai  layanan  dari  SAMSAT  masih memerlukan  waktu  pemrosesan  yang cukup  lama  sehingga  wajib  pajak  harus meluangkan banyak waktunya yang terbuang  untuk  dapat  melakukan  proses pembayaran.  Oleh  karena  itu  sering  kali wajib pajak mengabaikan dalam membayar  pajak  kendaraan  bermotor terutama  untuk  para  wajib  pajak  yang sedang  sibuk  dengan  pekerjaan  atau aktivitas lainnya.
Program  ini  diharapkan  dapat memudahkan  dan  meminimalisir  waktu dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor  sehingga  para  wajib  pajak  tidak lagi  mengantri  dengan  antrian  yang panjang untuk mendapatkan sebuah pelayanan.  Jika  dilihat  dari  keadaan  pada sebuh  Program Walk  Thru sekarang  lebih dipilih wajib pajak karena dengan pelaksanaanya  yang  mudah  serta  adanya proses waktu yang cepat jika dibandingkan dengan  program  lainnya  maka  Program Walk Thru lebih unggul saat malaksanakan
pembayaran pada pajak kendaraan bermotor.
Maka dalam pemaparan dari permasalahan  tersebut  penulis  tertarik melaksanakan  sebuah  penelitian  dengan tujuan  untuk  mengetahui  efektivitas  dari pelaksanaan  program Walk  Thru serta mengetahui  mengenai  faktor  pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan program Walk  Thru pada  Kantor  Bersama SAMSAT Kota Probolinggo.

## 2.  TINJAUAN TEORITIS

## 2.1 Efektivitas
Mahmudi  (2010:  143),  Efektivitas adalah perilaku dalam  sebuah output yang memiliki  tujuan  atau  suatu  sasaran  yang tepat.  Dapat  di  katakan  efektif  jika  dalam suatu  usaha  dalam  kegiatan  tersebut  bisa mencapai  tujuan  akhir  dan  sasaran  yang tepat dari program kebijakan.
Sutrisno (2007:125-126), ada beberapa indikator yang perlu diperhatikan dalam mengetahui keefektifan dari program  kegiatan  dalam  pemerintahan sebagai berikut :
a. Paham suatu Program
Pada  indikator  program  yaitu mengenai apa dari suatu program dapat  terealisasikan  sehingga dapat  sangat  mudah  bisa  di terima dan di pahami.
Maksudnya adalah program walk thru tersebut  dapat  dijalankan
dengan mudah dan efektif dalam proses pelaksanaannya.
b. Ketepatan Sasaran
Pada  indikator  ketepatan  sasaran ini memerlukan peninjauan secara  langsung  di  keberadaan program  tersebut  dilaksanakan. Program tersebut dapat dinilai ke dalam  tepat  sasaran  dengan aturan  yang  berlaku.  Ketika suatu  pada  program  bisa  di katakan  efektif  maka  program tersebut  telah  berhasil  melalui sasaran  yang  sudah  ditentukan sebelumnya.
c. Ketepatan Waktu
Pada  indikator  ketepatan  waktu ini  dapat  dinilai  ketika  pada program  tersebut  efektif  apabila jika pelaksanaannya dari program  tersebut  telah  berhasil melalui  aturan  pada  waktu  yang berlaku.  Jika  semakin  tepat proses pelaksanaan pada program tersebut dilakukan maka dari itu juga semakin efektif dari program tersebut terealisasi.
d. Tercapainya Tujuan
Dari  indicator  tercapinya  tujuan ini dapat dinilai dengan mengukur suatu keefektifan program dengan cara mengetahui akan tujuan  yang bisa ditetapkan sebelumnya  dan  tujuan  tersebut
dapat  tercapai.  Jika  semakin besar  manfaat  dari  program tersebut berlangsung maka semakin efektif pula tujuan yang telah dicapai.
e. Perubahan Nyata
Pada  indicator  perubahan  nyata ini dapat diukur dari aturan yang bisa ditetapkan sebelumnya serta dapat  terealisasikan  dengan  baik yang  dibuktikan  dengan  adanya suatu perubahan dalam masyarakat.  Maka  perubahan tersebut  dapat  di  kategorikan menjadi perubahan secara positif dan secara negatif.
2.2 Program
Westra memiliki buku isinya tentang Manajemen dari sebuah Pembangunan  Daerah  (1983,  hal.32) program  yaitu  pada  semua  langkah  awal kali  ataupun  kegiatan  sehingga  akan bergantung  menuju  kedalam  arah  suatu pencapaian  dan  suatu  tujuannya  yang dapat  di  sebutkan.  Program  yaitu  adanya sebuah tujuan dan akan berkembang dalam sebuah  anggaran  sehingga  menyusun semua  unsur  penting  bagi  pelaksanaan yang tepat.
2.3 Pelayanan
a) Pelayanan publik
Dikutip  dari  suatu  PERWALI nomor  168  Pasal  01  di  tahun  2019 bahwasannya
pengelolaan
pengadaan  layanan  public  pada lingkungan pemerintah kota probolinggo. Pelayanan Publik ialah  pelaksanaan  atau  sebuah rangkaian  kegiatan  dengan  tujuan dalam rangka memenuhi pelayanan yang stabil dan sesuai dari peraturan undang-undang bahwasannya  pada  tiap-tiap  warga dan  banyak  penduduk  dari  suatu barang,  jasa  pada  suatu  layanan administrasi  yang  di  berikan  pada penyelenggaraan suatu layanan publik.
b) Pelayanan pada pajak
Berdasar  ketentuan-ketentuan  dari sebuah pasal 1 PMK 29/2020, yaitu bahwasannya pelayanan administrasi  pada  suatu  perpajakan ialah  ada  kegiatan  sebuah  susunan kegiatan  di  laksanakan  untuk memenuhi kebutuhan layanan yang sifatnya  secara  eksternal  sehingga sesuai  pada  suatu  aturan  undang- undang pada suatu bidang perpajakan  untuk  melaksanakan suatu hak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dalam intinya  mengharuskan  penerbitan pada  suatu  produk  hukum  dari Direktorat  Jenderal  Pajak.  Pada suatu  ketentuan  Pasal  1  PMK 29/2020, wajib pajak ialah seseorang  yang  sifatnya  pada
pembayar  pajak,  pada  pemotong perpajakan, serta pemungutan perpajakan, dalam mempunyai suatu  hak  dan  suatu  kewajiban dalam  perpajakan  tepat  dalam  hal aturan  perundang-undangan  pada suatu bidang perpajakan.

## 2.4 Pajak
Undang-Undang  No.  28  Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang pribadi  atau  badan  yang  memiliki  sifat dalam  hal  memaksa  serta  berdasar  pada undang-undang, dengan tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung serta  digunakan  untuk  keperluan  bagi negara  dengan  sebesar-besarnya  untuk kemakmuran rakyat.
Dari  definisi  tersebut  bahwa dapat  disimpulkan  pajak  merupakan sebuah kontribusi yang harus dilaksanakan  wajib  pajak.  Sehingga dalam  Pasal  1  angka  2  tercantum mengenai  UU  KUP  bahwa  wajib  pajak adalah  orang  pribadi  atau  badan, meliputi  pembayar  pajak,  pemotong pajak,  dan  pemungut  pajak,  yang mempunyai  hak  dan  kewajiban  dalam hal  perpajakan  yang  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.
Dalam  rangka  mendukung  proses kegiatan  dan  kelancaran  serta  adanya tingkat penerima pajak kendaraan bermotor  dan  bea  balik  nama  pada kendaraan bermotor, perlu diberikan biaya operasional.  Biaya  pada  operasional  yang sesuai pada ayat 1 bahwasannya ditetapkan oleh  penerima  pajak  kendaraan  bermotor dan bea balik nama kendaraan pada sepeda bermotor  yang  disetorkan  pada  Kas Daerah  yang  besarnya  ditentukan  sesuai dengan kemampuan pada keuangan Pemerintah Kota Probolinggo

## 2.5 SAMSAT
SAMSAT  ialah  sistem  pada  suatu kerjasama  yang  disusun  dengan  instansi Polri,  Bappeda,  dan  PT  Jasa  Raharja (Persero)  pada  suatu  layanan  untuk menerbitkan  STNK  sehingga  tanda  nomor pada  kendaraan  bermotor  berkaitan  dalam pemasukan  pada  uang  kas  pada  Negara baik  dalam  pajak  kendaraan  bermotor (PKB),  pada  bea  balik  nama  pada kendaraan sepeda motor, serta adanya pada sumbangan  yang sifatnya wajib pada dana kecelakaan  lalu  lintas  jalan  (SWDKLJJ), sehingga  pada  pelaksanaannya  berada  di kantor  bersama  samsat.  Dalam  suatu program walk  thru yang  ada  di  SAMSAT Kota  Probolinggo  ialah  upaya  dari pemerintah  dalam  mempermudah  wajib pajak dalam perpanjangan STNK. Program ini bermanfaat dalam peningkatan layanan masyarakat.

## 3. METODE PENELITIAN
Pada  suatu  penelitian  di  dalamnya menggunakan  jenis  penelitian  secara deskriptif kualitatif. Lokasi dalam penelitian  di  lakukan  di  Kantor  Bersama SAMSAT Kota Probolinggo. Untuk penelitiannya  berfokus  didasarkan  pada Teori  Efektivitas  Menurut  Sutrisno  dalam Wulandari  (2018:16)  yang  terdiri  pada  5 indikator  diantaranya  adalah  pemahaman pada  program,  ketepatan  pada  sasaran, ketepatan  pada  waktu,  pencapaian  suatu tujuan dan perubahan yang nyata.
Sehingga  adanya  sumber  data  yang diperoleh  dalam  penelitian  yaitu  melalui sumber  data  primer  dan  sekunder.  Agar dapat  menyusun  suatu  informasi  dengan logis maka dilakukan teknik pengumpulan data melalui wawancara singkat, observasi, serta  adanya  dokumentasi  di  lokasi penelitian. Setelah  data  disusun  dengan logis  maka  perlunya  menganalisis  data agar data yang diperoleh lebih akurat maka dalam penelitian ini analisis data menggunakan model analisis interaktif dari Matthew B.Miles dan A.Michel Huberman (1992:20) ialah adanya pengumpulan data, reduksi  pada  data,  penyajian  pada  data, serta  adanya  penarikan  pada  kesimpulan yang menjawab suatu permasalahan dalam penelitian.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  dalam  penelitian  ini  akan dihubungkan  dengan  beberapa  indikator pada  efektivitas  suatu  program  dalam pemerintahan mengenai bagaimana Efektivitas  Pada  Program Walk  Thru Dalam  Pelayanan  Pembayaran  Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama  SAMSAT  Kota  Probolinggo yang  bertujuan  untuk  meningkatkan pelayanan  publik  melalui  dukungan dari masyarakat secara langsung.
Samsat  merupakan  kepanjangan dari  Sistem  Administrasi  Manunggal  di Bawah Satu Atap, yang merupakan sistem pada kerja sama yang padu dengan instansi Polri,  Bapedda  dan  PT.  Jasa  Raharja (Persero). Dalam memberi sebuah pelayanan  publik  kepada  wajib  pajak. Pemerintah Kota Probolinggo telah menerapkan  beberapa  program  pelayanan di  Kantor  SAMSAT  salah  satunya  adalah Program Walk Thru yang merupakan salah satu  program  tebaru  dari  SAMSAT  Kota Probolinggo.
Sesuai    hasil    wawancara  singkat dengan  beberapa  narasumber  di  lokasi penelitian,  Maka    diperoleh      hasil      yang berkaitan dengan adanya penelitian. Secara singkat  hasil  wawancara  pada  informan pegawai pada bidang pelayanan pembayaran  pajak  yaitu  mengenai  waktu pelayanan yang di berikan Kantor SAMSAT  bagi  wajib  pajak  yang  akan
melakukan  pembayaran  bisa  dilaksanakan di hari Senin s/d Kamis pukul 08.00-12.00 WIB.  Sementara  untuk  hari  Jumat  pukul 08.00-11.00  WIB.  Untuk  prosedur  dalam menggunakan  program  layanan  dari Walk Thru adalah  wajib  pajak  bisa  datang  di kantor bersama SAMSAT Kota Probolinggo  dan  melakukan  antri  pada lingkup  halaman walk  thru dengan membawa  persyaratan  berupa  KTP  asli dan  STNK  asli  kepada  pihak  birokrasi pelayanan  pembayaran  pajak  kendaraan bermotor  (PKB).  Fokus  dalam  penelitian ini  mengacu  pada  teori  Menurut  Sutrisno dalam  Wulandari  (2018:16)  yang  terdiri dari 5 indikator yaitu :
a. Pemahaman Program
Berdasarkan pada penelitian pemahaman  pada  program Walk
Thru ini  dapat  dilihat  dari  pihak yang  melakukan  proses  dalam pelayanan pembayaran pajak kendaraan  bermotor  yang  telah mengetahui secara menyeluruh dan telah  paham  mengenai  apa  yang harus  di  lakukan  dalam  bidang pelayanan  sehingga  program Walk
Thru dapat terlaksana dengan baik.
Begitu pula dengan keefetifan pada pelaksanaan  sebuah  program  maka wajib pajak juga harus ada pemahaman  atas  penerapan  pada program  tersebut  atas  apa  yang telah diarahkan dari pegawai
pelayanan. Misalnya pihak pelayanan pada program Walk Thru ini dapat menjelaskan kepada wajib pajak  mengenai  prosedur  dan persyaratan  secara  jelas  dalam program tersebut. Sehingga program  tersebut  mudah  dipahami dan  di  mengerti  serta  prosesnya juga  tidak  akan  membingungkan para  wajib  pajak.  Pada  alternative lain, kantor SAMSAT telah menyediakan beberapa poster mengenai prosedur dan persyaratan dalam  memulai  pembayaran  pajak kendaraan bermotor sebagai berikut :
Gambar 1.1 Kondisi Program Layanan Walk Thru

## Sumber : SAMSAT Kota Probolinggo
Dilihat  dari  adanya  gambar  1.1 tersebut  dapat  diketahui  bahwa persyaratan  dalam  pembayaran, prosedur  penerapan  bahkan  jadwal operasional  pelayanan  pembayaran
sudah  disediakan  dalam  bentuk poster  dilokasi  penelitian.  Dalam hal penerapannya maka pemahaman pada Walk Thru tersebut sudah dikatakan efektif.
b. Ketepatan Sasaran
Berdasarkan  hasil  dari  penelitian bahwa  pelaksanaan  pada  program Walk  Thru sudah  tepat  sasaran karena termasuk ke dalam kebutuhan dan kondisi dari
masyarakat  sehingga  pemerintah Kota Probolinggo terus memberikan  yang  terbaik  salah satunya dengan pembentukan program terbaru yang dapat mempermudah kebutuhan
masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bemotor di kantor bersama
SAMSAT.
c. Ketepatan Waktu
Berdasarkan  dalam  hasil  penelitian program  ini  sudah  termasuk  ke dalam tepat waktu karena perencanaan pembangunan dimulai sejak  tahun  2017  dan  berjalan efektif  hingga  sekarang  meskipun pada saat pandemi covid19 berlangsung  program  ini  menjadi salah  satu  program  unggulan  dari SAMSAT.  Layanan  program Walk Thru memberikan  akses  kecepatan pada  waktu  pelayanan  pembayaran
dimana  prosesnya  hanya  dilakukan kurang  lebih  hanya  15  menit.  Para wajib  pajak  pun  tidak  akan  antri panjang dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
d. Tercapainya Tujuan
Berdasarkan  dalam  hasil  penelitian tujuan  dari  adanya  layanan  terbaru yang  di  luncurkan  pemerintah  kota Probolinggo  dengan  obyek  berada di kantor SAMSAT kota Probolingo  ialah  mempermudah bagi wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan kendaraan bermotor. Tujuan utama dari pemerintah adalah mewujudkan sebuah bentuk pelayanan  yang  prima.  Dengan harapan  dari  pemerintah  kota Probolinggo  program  ini  dapat membantu  pelayanan  lebih  cepat, mudah serta tidak berkelit-kelit.

## e. Perubahan Nyata
Berdasarkan  dalam  hasil  peneltian dari  penulis  bahwa  perubahanyang nyata  terjadi  berada  di  kategori perubahan secara positif.
Perubahan  yang  nyata  tersebut adalah masyarakat tidak malas lagi dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Perubahan  yang  nyata  jika  di  lihat dari  segi  pembangunan  sarana  dan
prasarana di kantor SAMSAT yaitu dengan  adanya  pembayaran  yang berada  diluar  kantor  SAMSAT sehingga  memudahkan  masyarakat dalam melakukan proses pembayaran  tanpa  harus  masuk kedalam kantor bersama SAMSAT dan  juga  para  wajib  pajak  tidak akan lagi melakukan nomor antrian panjang yang biasanya dilakukan di dalam kantor SAMSAT.
Faktor  pendukung  dan  penghambat adanya program walk thru :
a) Faktor pendukung
Adanya  faktor  pendukung internal  berasal  dari  fasilitas yang  di  berikan  kepada Pemerintah Kota Probolinggo dalam menunjang  layanan  program walk thru misalnya mengenai sarana  dan  prasarana  yang sudah sangat lengkap.
Sementara untuk faktor pendukung  external  adalah partisipasi  masyarakat  Kota Probolinggo  dalam  mendung adanya Program Walk Thru.
b) Faktor penghambat Adanya  faktor  penghambat dari  program Walk  Thru adalah  berasal  dari  kuantitas (jumlah) pegawai atau tenaga kerja sebagai penyedia
pelayanan pembayaran masih berjumlah  1  pegawai/tenaga kerja.

## 5. PENUTUP
Jadi berdasarkan penjabaran dengan pembahasan tersebut bahwa Efektivitas  Program Walk  Thru dalam Proses  Pembayaran  Pajak  Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Kota Probolingo  sudah  bisa  di  katakan  sudah efektif  dan  berjalan  dengan  baik  hingga sekarang.  Hal  itu  tercermin  dari  adanya pelaksanaan  pemahaman  pada  program yang telah di laksanakan adanya ketepatan pada  sasaran,  ketepatan  pada  waktu, keberhasilan  pencapaian  dalam  tujuan, serta  telah  memberikan  perubahan  secara nyata oleh semua pihak yang ada di dalam suatu  proses  pelaksanaan  program.  Faktor pendukung  dari  external  dan  internal sementara untuk faktor penghambat berasal dari kuantita (jumlah) dari pegawai atau  tenaga  kerja  sebagai  penyedia pelayanan  pembayaran  pajak  kendaraan bermotor.
Perlu  adanya  penambahan  tenaga kerja dalam meningkatkan kualitas pelayanan  menjadi  semakin  baik  karena dengan  berkembang  pesatnya  program walk  thru jumlah  wajib  pajak  yang menggunakan  program walk  thru yang belum  sesuai  pada  jumlah  tenaga  kerja tersedia.

## DAFTAR PUSTAKA
Aliah, N. (2016). Strategi dalam Meningkatkan  Pelayanan  Melalui Websit e  Pada  Upt-P2T  Bkpmd Provinsi Sulawesi Selatan. Jurusan
Ilmu Administrasiuniversitas
Hasanuddin Fakultas , 22.
Avidaniar  Bintary,  A.  (2020). Analisis Kepatuhan  bagi  Wajib  Pajak  pada Kendaraan Bermotor tujuan dalam upaya  Peningkatan  Penerimaan pada  Pajak  Daerah  pada  Kantor Bersama  Samsat  Jakarta  Timur Tahun  2015-2018. Jurnal  Pajak Vokasi (JUPASI) .

## FEDYA  ULFA,  E.  (2016). INOVASI PADA SUATU LAYANAN SAMSAT PROGRAM  WALK THRU DALAM
MEWUJUDKAN SUATU
LAYANAN  YANG  PRIMA  PADA

## KANTOR  BERSAMA  SAMSAT  DI
MOJOKERTO. Publika .
Handayaningrat,  Soewarno,  2003. Sistem Pada Suatu Birokrasi Di
Pemerintah .  CV  Mas  Agung,
Jakarta.
Haryani, T. N., & Puryatama, A. F. (2020).
PELAYANAN PRIMA PADA PENYELENGGARA MAL PELAYANAN PUBLIK INDONESIA.  Kybernan:  Jurnal Studi Kepemerintahan .
https://doi.org/10.35326/kybernan.
v1i1.580
Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  pada Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 mengenai Pedoman Untuk Publik Penyelenggaraan Layanan Publik Pariata,  Westra.  (1983). Manajemen  pada Pembangunan suatu Daerah.
Jakarta, Ghalia Indonesia.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor
29/PMK.03/2020 Pelaksanaan Pada Pelayanan Administrasi
Pada  Perpajakan  Dalam  Suatu Keadaan  Kahar  Berakibat  Pada Pandemi  Corona  Virus  Disease 2019 (PMK 29/2020)
Peraturan  Walikota  Kota  Probolinggo Nomor  9  Tahun  2017 tentang Pedoman Penyusunan pada
Standar  Pelayanan  dan  Maklumat Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (Berita  Daerah  Kota  Probolinggo Tahun 2017 Nomor 9);
Sen, R. (2019). Optimalisasi pada pelayanan pajak kendaraan bermotor  pada  kantor  samsat kecamatan bayunglencir .
Sumber Undang-Undang
Undang-undang  Nomor  18  Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah Undang-undang Republik Indonesia
Nomor  25  Tahun  2009 Tentang
Pelayanan Publik.