KINERJA ANGGOTA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2009-2014

## Sulistyowati

## Abstract
Performance periode 2009-2014 House of Representatives has not been satisfactory the public society. Although already using three main function council, namely  a legislative function, budgetary function, and monitoring functions.  This is evident from the results of a survey  conducted  by  the  Research  and  Development  from  Kompas,  one  of  national newspapers  as  well  as  by  internal  House  of  Representatives  itself.  The  result  showed  that the legislative function in generating  regional regulations is always below from the Regional Legislation  target.  In  years  2011  only  able  to  set  5  piece  of  regional  regulations.  For monitoring  function,  council  manage  to  find  accountability  performance  report  “LKPJ” governor  in  2010  is  copy  paste  from  accountability  statement  report  “LKPJ”  last  year. Parliament  budget  function  indicates  that  his  role  is  weak,  because  the  executive  is  very instrumental in setting the Regional Representative Assembly central Java budget.

## Keywoards: regional legislation, house of representatives, budget

## A.  PENDAHULUAN
Tolak  ukur  pengukuran  kinerja sebuah  lembaga  adalah  output  atau  hasil yang  dicapai  oleh  lembaga  tersebut. Sementara  itu,  untuk  mengukur  hasil pencapaian  muaranya  berujung  pada sejauh  mana  fungsi-fungsi  lembaga  itu dijalankan  oleh  instrumen-instrumen  yang ada  didalamnya.  Demikian  pula  ketika publik  menilai  kinerja  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah,  yang  menjadi  alat  ukur adalah sejauh mana lembaga yang menjadi  ujung  tombak  berjalannya  proses demokrasi ini bekerja secara maksimal.
Untuk  mengukur  kinerja  DPRD perlu sebuah analisis soal seberapa efektif lembaga  ini  menjalankan  peran  dan fungsinya;  berapa  banyak  produk  legislasi yang  dihasilkan;  sejauh  mana  respons DPRD  terhadap  aspirasi  masyarakat  dan seberapa  jauh  pengaruhnya  terhadap kebijakan  pemerintah.  Sementara  dalam fungsi  anggaran,  sejauh  mana  DPRD berperan dalam pembentukan good governance.
Secara  umum  lembaga  legislatif  di dunia  memiliki  tiga  fungsi  utama,  yaitu fungsi  perwakilan,  fungsi  legislatif  dan fungsi pengawasan. Pertama, fungsi perwakilan  merujuk  pada  fungsi  parlemen, dalam merepresentasikan kedaulatan rakyat.  Oleh  karena  itu,  mereka  memiliki kewajiban  moral  untuk  mewakili  dan memperjuangkan  kepentingan  dan  opini semua  segmen  di  dalam  masyarakat,
bukan  hanya  kelompok  masyarakat  yang memberikan  suara  kepadanya. Kedua, fungsi  legislasi  merupakan  fungsi  yang paling  tua  dan  tradisional  dari  parlemen. Fungsi  ini  merujuk  pada  pembuatan  atau deliberasi aturan-aturan umum yang mengikat  semua  warga  negara. Ketiga, kapasitas untuk mengontrol potensi penyimpangan  dari  inisiatif  dan  kekuasaan eksekutif adalah tugas mendasar lain yang harus dimiliki parlemen.
Paska tumbangnya Orde Baru pada tahun  1998,  Indonesia  telah  melakukan reformasi. Sebagai salah satu buah penting reformasi  adalah  amandemen  konstitusi (UUD  RI  1945)  sehingga  berdampak sangat  luas,  termasuk  berlangsungnya reformasi  parlemen.  Parlemen  pada  masa Orde  Baru  hanya  sekedar  stempel  dari kebijakan  politik  pemerintah  Orde  Baru. Peran  dan  fungsi  parlemen  dibatasi  dan dimanipulasi  sehingga  fungsi  pengawasan terhadap pemerintah tidak berjalan dengan baik. Disisi lain fungsi legislasipun kewenangannya ada di tangan presiden.
Reformasi parlemen ini lebih penting, karena melalui parlemen kebijakan-kebijakan reformis dapat di lembagakan  sehingga  akan  mendorong perubahan yang signifikan dalam pemerintahan. Parlemen diharapkan benar-benar  representasi  dari  kepentingan rakyat  dan  wujud  dari  kebinekaan  bangsa indonesia. (Yusuf, 2011: 15)
Sebagai  wujud  dan  buah  dari reformasi  parlemen  telah  memposisikan DPR  sebagai  lembaga  negara  yang strategis dalam pembentukan perundangan,  pelaksanaan  pengawasan terhadap eksekutif, dan penetapan anggaran (Pasal 20A UUD 1945). Perubahan tersebut membawa
konsekuensi meningkatnya beban tanggungjawab  parlemen  dan  semakin tingginya  harapan  masyarakat  terhadap kinerja  DPR.  Namun,  setelah  tujuh  belas tahun pasca reformasi, masyarakat menilai bahwa  DPR  belum  dapat  melaksanakan fungsinya  secara  optimal,  seperti  yang diharapkan  (Sekjen  DPR  RI,  2006:  1). Secara  umum  dikatakan  bahwa  kinerja DPR  RI  relatif  rendah  dan  menyebabkan citranya  buruk.  Citra  buruk  ini  terjadi  tidak hanya  di  tingkat  DPR  Pusat,  melainkan terjadi juga di tingkat daerah baik itu DPRD Tingkat  Provinsi  maupun  DPRD  Tingkat Kabupaten/Kota.
Hasil riset yang dilakukan beberapa lembaga survei publik terhadap kineja DPR
pasca
reformasi
menunjukkan
ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja DPR, baik dalam fungsi pengawasan,  legislasi,  maupun  anggaran. International Foundation for Election
System (IFES) Indonesia melakukan survey  pada  bulan  Maret-April  2002 dengan  menggunakan stratified  random sampling (Budiman, 2011: 3). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 52% merasa  tidak  puas  dengan  kinerja  DPR, masyarakat yang merasa puas hanya 32%, sisanya  16%  masyarakat  tidak  menilai kinerja  DPR  karena  tidak  mengetahui  apa itu  DPR  dan  apa  saja  yang  telah  dicapai oleh  DPR.  Dalam  menjalankan  fungsinya sebagai lembaga pengawas eksekutif, 50% masyarakat  tidak  puas.  Sementara  dalam menjalankan  fungsinya  sebagai  lembaga pembuat  undang-undang  tingkat  kepuasan hanya  54%  dan  fungsi  anggaran  tingkat ketidakpuasan masyarakat mencapai 42%.
Sementara  itu,  beberapa  kali  hasil riset LitBang Kompas yang dilakukan pada masa  era  reformasi  membuktikan  bahwa penilaian  negatif  terhadap  parlemen  masih terus  dominan.  Pada  2005,  lebih  dari separo responden 58,8% menilai citra DPR buruk.penilaian  negatif  itu  berlanjut  pada tahun-tahun  sesudahnya  dan  mencapai
puncak  tahun  2008,  yakni  68,5%.  Jajak pendapat  terakhir  pada  September  2009, penilaian buruk citra DPR masih diutarakan oleh  64%  responden.  Selain  citra  buruk meliputi  tiga  fungsi  utama  DPR  Yusuf mengidentifikasi penilaian buruk dari publik terhadap  anggota  DPR  RI  selama  ini karena  masih  banyak  perilaku  tidak  terpuji yang  telah  dilakukan  oleh  oknum  anggota DPR  yang  terjerat  korupsi,  tersandung skandal  seks,  berperan  sebagai  mafia kasus, melakukan perjudian, dan rendahnya  tingkat  kehadiran  dalam  rapat- rapat DPR. Lebih parah lagi ketika perilaku tidak  terpuji  di  ekspose  di  berbagai  media masa.  Dampak  berikutnya  menyebabkan aktifitas  dan  terobosan  program  kerja  dan produktivitas  anggota  dewan  tertutupi  oleh pemberitaan  yang  tidak  berimbang  oleh media masa. Hal inilah yang menyebabkan penilaian  buruk  muncul  dari  publik  secara umum.  Padahal  banyak  pula  hal  positif yang telah dilakukan DPR dalam menjalankan  tugas  dan  fungsinya  sebagai lembaga legislatif.
Berdasarkan uraian di atas ternyata DPRD di daerah pun tidak banyak berbeda dengan DPR pusat menyangkut pelaksanaan dan fungsi utamanya, sehingga  menimbulkan  minat  bagi  penulis untuk  meneliti  tentang  Kinerja  Anggota DPRD  Provinsi  Jawa  Tengah  Periode 2009-2014  dalam  Melaksanakan  Tiga Fungsi Utamanya.
Pendekatan  penelitian  yang  akan digunakan adalah metode kualitatif. Seperti halnya  yang  dimaknai  oleh  (Bogdan  dan Taylor  1975:  5)  dalam  (Moleong  2004:  4) bahwa  "metodologi  kualitatif”  merupakan prosedur  penelitian  yang  menghasilkan data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis atau  lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku yang dapat diamati.
Dengan pedekatan kualitatif peneliti memperoleh keuntungan sebagaimana diungkap  Patton  yakni  adanya  kedalaman data  dan  kerincian  melaui  pengutipan secara  langsung  dan  deskripsi  yang  terliti tentang  situasi,  program,  kejadian,  orang, interaksi,  dan  perilaku  yang  teramati (Patton, 2006; 5-6) dalam (Deddy Mulyana, 2006).
Karena pendekatan dalam penelitian  adalah  kualitatif,  maka  dalam penelitian  akan  menggambarkan  secara
lebih  rinci  tentangKinerja  Anggota  DPRD Provinsi  Jawa  Tengah  Periode  2009-2014. Jenis penelitian analitis deskriptif dimaksudkan  membuat  analisis  terhadap gambaran  data-data  informasi,  kejadian- kejadaian  secara  sistematif,  faktual  dan akurat.
Teknik  ini  digunakan  peneliti  untuk dapat mendapatkan informasi, serta memahami  makna  yang  lebih  dalam  dari hasil  analisa  observasi  maupun  data  yang telah diperoleh melalui informan yang telah ditentukan.  Melalui  wawancara  mendalam tersebut akan dapat mengemukakan segala  hal  yang  berhubungan  dengan persoalan  dalam  penelitian  ini.Wawancara yang digunakan oleh peneliti menggunakan jenis  pendekatan  menggunakan  petunjuk umum  wawancara  seperti  yang  diungkap
Patton.  Dimana  jenis  wawancara  ini mengharuskan  pewawancara  membuat kerangka  dan  garis  besar  pokok-pokok yang  dirumuskan  tidak  perlu  ditanyakan secara berurutan. Demikian pula penggunaan dan pemilihan kata-kata untuk wawancara  dalam  hal-hal  tertentu  tidak perlu  dilakukan  sebelumnya.  Petunjuk wawancara hanyalah berisi petunjuk secara  garis  besar  tentang  proses  dan  isi wawancara  untuk  menjaga  agar  pokok- pokok yang direncanakan dapat seluruhnya tercakup. Wawancara mendalam  akan  dilakukan  kepada  ketua fraksi  DPRD  Jawa  Tengah,  Ketua  Komisi DPRD  Jawa  Tengah,  Sekretaris  Dewan Provinsi  Jawa  Tengah,  Badan  Anggaran, Pimpinan  DPRD,  Staff  Ahli  DPRD  Prov. Jateng.

## B.  PEMBAHASAN
Pemilihan  umum  (Pemilu)  2009 membawa  perubahan  peta  politik  di  Jawa Tengah  yang  berimbas  pada  komposisi DPRD  Jawa  Tengah.  Jika  dibandingkan dengan DPRD Periode 2004-2009 memang  masih  didominasi  oleh  PDI-P meskipun ada penurunan jumlah, 23  kursi (23 persen) diperoleh PDI-P Jawa Tengah. Seperti  halnya  fenomena  politik  ditingkat nasional  dan  sejumlah  daerah,  Partai Demokrat mampu meningkatkan perolehan kursi di DPRD Jawa Tengah dari 10  kursi  (10  persen)  hasil  Pemilu  2004 meningkat menjadi 16 kursi (16 persen).
Hanya  PAN  dan  PKS  yang  mampu mempertahankan perolehan kursi di DPRD Jawa  Tengah  dibandingkan  dengan  hasil Pemilu  2004  lalu,  disamping  tentunya Partai  Demokrat.  Penurunan  perolehan kursi  dialami  tidak  hanya  PDI-P  namun juga  Partai  Golkar  yang  kini  mendudukan 11 kursi, PKB 9 kursi (9 persen), dan PPP 7 kursi (7 persen).
Komposisi  DPRD  Jawa  Tengah periode  2009-2014  diwarnai  dengan  tiga partai  baru;  Gerindra,  Hanura,  dan  PKNU. Prestasi  Partai  Gerindra  dapat  dikatakan mengejutkan  melampaui  perolehan  kursi PPP  sebagai  partai  lama.,  dimana  9  kursi mampu  diraih.  Meskipun  tidak  sebesar partai  Gerindra,  Partai  Hanura  dapat meraih  kursi  dengan  jumlah  4  kursi  (4 persen).  Demikian  halnya  PKNU  yang secara nasional gagal melampaui
parliamentary  treshold  namun  di  Jawa Tengah  mampu  mendudukkan  wakilnya dengan  perolehan  1  kursi  (1  persen)  dari Dapil Jateng VI.
Ketentuan  Pasal  41  dan  42  UU  32 th 2004 tentang Pemerintah Daerah, DPRD mempunyai  fungsi,  salah  satunya  adalah Pengawasan.  Dalam  hal  pengawasan DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan  perundang  undangan  lainnya, Peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama  Internasional  di  daerah.  Di dalam  pasal  43  PP  no  79  tahun  2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah  menyatakan  bahwa  “DPRD  sesuai dengan fungsinya dapat melakukan pengawasan  atas  pelaksanaan  urusan Pemerintah  Daerah  di  dalam  wilayah kerjanya sessuai dengan peraturan perundang- undangan”.
Didalam  peraturan  Mendagri  No.13 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan fungsi Pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut  hasil  pemeriksaan  BPK  pasal  1  ayat (5) Pengawasan DPRD adalah pengawasan terhadap pelaksannan Peraturan Daerah dan APBD
Provinsi/Kabupaten  Kota.  Ayat  (9)  fungsi Pengawasan  DPRD  adalah  pengawasan
Hak  Pemerintah  Daerah  yang  bersifat kebijakan dan bukan pengawasa teknis.
Pengawasan  berkonotasi  melekat dalam  sistem,  jadi  sejak  perencanaan, pelaksanaan,  dan  pertanggung  jawaban sebagai  suatu  siklus  tahun  anggaran. Filosofi pengawasan yang utama, bertujuan  untuk  tertibnya  pelaksanaan administrasi  keuangan  daerah,  bukan mencari cari kesalahan.
Penguatan pengawasan DPRD adalah  membuat  kerangka  waktu  evaluasi dan  monitoring.  Evaluasi  dalam  hal  ini cukup  dengan  memahami  sikus  pelaporan dan  pertanggungjawaban,  mengikuti  yang diminta oleh peraturan perundang- undangan.  Siklus  initerdiri  dari,  kapan Pemda  menyusun  laporan  keuangan  dan kinerja,  lihat  PP  8  th  2006  bahwa  bulan Februari seluruh SKPD maupun sekertarian daerah berkewajiban
menyiapkan  laporan.  PP  no  3  th  2007, adanya kewajiban daerah menyusun
Laporan
Keterangan dan Pertanggungjawaban  Daerah  (LKPD)  dan informasi LKPD dan pada akhir maret yang di  tindak  lanjuti  dengan  1  (satu)  bulan kemudian  dengan  rekomendasi    DPRD terhadap  pelaksanaan  APBD  tahun  lalu. Umumnya  rekomendasi  berbentuk ‘list  of problem’ dan  harus  selalu  di  dampingi ‘list of solution’. Adapun kerangka memahamisiklus monitoring lebih
menyankut  kepada  teknis  penata  usahaan keuangan  daerah,  evaluasi  dan  monitoring membutuhkan  staf  ahli  dan  mekanisme kerja dengan inspektorat sebagai pengawas  internal  pemerintahan  daerah yang harus dibangun DPRD selain memfokuskan pada proses kegiatan internal  pemerintah  daerah,  hendaknya juga membangun hubungan secara kelembagaan  dengan  BPK  dan  pengawas internal  lainnya.  Untuk  itu  yang  perlu diperhatikan:  pertama,  kedudukan  DPRD harus  dilihat  sebagai  lembaga  politik, dimana  fungsi  pengawasannya  di  lengkapi dengan instrumen hak angket, hak interplasi,  dan  hak  menyatakan  pendapat. Kedua, hubungan dengan pengawas internal sangat diperlukan, untuk menunjang  fungsi  pengawasan  DPRD berjalan  secara  efektif  dan  frisien.  Pada periode  ini  DPRD  Provinsi  Jawa  Tengah berhasil  menemukan  LKPJ  tahun  2010
yang  merupakan copy  paste LKPJ  tahun 2009  dan  dalam  LKPJ  tahun  2013  banyak ditemukan target kinerja SKPD yang belum tercapai.
Penyusunan  rancangan  peraturan daerah  tentang  APBD,  berdasarkan  dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  (RPJMD)  yang  dibuat  oleh  Kepala Daerah  setelah  dilantik  menjadi  Kepala Daerah  untuk  masa  5  (lima)  tahun. Berdasar RPJMD, kepala daerah menetapkan  Peraturan  Kepala  Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk masa satu tahun.
Untuk melaksanakan fungsinya, DPRD  mempuyai  tugas  dan  wewenang sebagai  mana  yang  diatur  dalam  Undang Undang  Nomor  27  Tahun  2009  MD3  dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  Tahun 2010. Ternyata tugas dan wewenag DPRD dalam  membahas  rancangan  peraturan daerah tentang APBD, tidak dilakukan oleh seluruh  alat  kelengkapan  DPRD,  akan tetepi  hanya  pimpinan  dan  banggar  DPRD yang  melakukan  pembahasan    awal  atas Raperda  tentang  APBD,  baik  pembahasan rancangan kebijakan umum APBD maupun rancangan prioritas platon anggaran sementara.
Dalam  hal  ini  terdapat  perbedaan terutama pada peraturan pelaksana Undang  Undang  MD  3,  khususnya  PP  No 16 tahun 2010, disebutkan fungsi anggaran pada  ayat  (1)  huruf  b.  diwujudkan  dalam membahas dan menyetujui APBD bersama Kepala  Daerah.  Pada  aturan  sebelumnya yakno  PP  nomor  25  tahun  2004,  fungsi anggaran  DPRD  diwujudkan  dalam  bentuk menyusun dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah secara Normatif, fungsi anggaran dikurangi dengan  berlakunya  UU No.  27 tahun  2009 dan PP NO 16 tahun 2010.
Fungsi  Anggara  DPRD  diwujudkan dalam  bentuk  menyusun  dan  menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah. Lemahnya fungsi anggaran DPRD disebakan  tidak  adanya  kewenangan  bagi DPRD untuk merencanakan sendiri rancangan  Perda  tentang  APBD  maupun rencana  anggaran  DPRD  itu  sendiri.  Perlu dilakukan  perubahan  hukum  (legal  reform) atas norma yang mengatur tentang kewenangan  DPRD  dalam  melaksanakan fungsi anggaran DPRD dengan pemerintah
daerah  (kepala  daerah  dan  perangkar daerah)  dalam  menyusun  perencanaan anggaran daerah.
DPRD merupakan lembaga perwakilan  daerah  yang  berkedudukan sebagai  unsur  lembaga  daerah.    Peran DPRD dalam menjalankan fungsi legislasinya bertumpu pada tiga pengertian yaitu: prakarsa pembuatan Undang Undang  (Legislatif  Initiation);  pembahasan rancangan  undang  undang  (Law  Making Prosess) serta persetujuan atas pengesahan  rancangan  peraturan  daerah (Law  Enactment  Approval).  Responsifitas anggota dewan terhadap aspirasi masyarakat dalam bentuk produk hukum.
Kinerja  anggota  DPRD  Provinsi Jawa  Tengah  periode  tahun  2009 –  2014, terkait  bidang  legislasi  adalah  sebagai berikut,  baik  sebagai  pemerakarsa  sendiri (usul  inisiatif)  maupun  prakarsa  yang berasal dari pemerintah daerah (eksekutif). Pada  tahun  pertama  masa  jabatan  DPRD periode 2009- 2014 yakni pada pertengahan  tahun  2009  hingga  tahun 2010  terdapat  16  peraturan  daerah  yang berhasil  disahkan  oleh  Gubernur  bersama dengan DPRD Jawa Tengah.
Peraturan daerah yang yang ditetepkan  pada  periode  tersebut  belum wajibmenyusun  naskah  akademik.  Oleh karena  aturan  sebuah  peraturan  daerah wajib  menyusun  naskah  akademik  yang harus  dibuat  terlebih  dahulu  sebelum menyusun pasal maupun ayat dari peraturan  perundang  undangan    (UU  dan Perda) baru keluar perda tahun 2011, yaitu UU No. 12 Tahun 2011.
Kinerja  anggota  DPRD  Provinsi Jateng pada tahun 2011, berhasil menyelesaikan Peraturan Daerah bersama
Pemerintah  Daerah  sebanyak  5  buah Peraturan daerah. Ternyata dalam persidangan  pembahasan  Perda,  jumlah Daftar  Inventaris  Masalah  (DIM)  tidaklah sama  untuk  setiap  Perdanya.  Biasanya, banyak sedikitnya DIN ketergantungan dari materu Perda yang dibahas. Apabila Perda tersebut merupakan perda perubahan yang
hanya  berisi  satu  (1)  atau  dua  (2)  pasal tidak  banyak  DIM  yang  muncul.  Tahun 2011, merupakan tahun dimana penetapan Peraturann  Daerah  sangat  sedikit,  itupun selesai  pada  bulan  Juli  2011.  Setelah  itu hingga  akhir  tahun  tidak  menghasilkan Peraturan  Daerah  Padahal  setiap  tahun umumnya  terdapat    tiga  (3)  periode  masa persidangan.
Peraturan  Daerah  yang  berhasil ditetapkan  dan  diundangkan  pada  tahun 2012  oleh  Gubernur  bersama  DPRD berjumlah  17  Peraturan  Daerah.  Padahal pada  tahun  tersebut  Panitia  legislasi  atau yang  sekarang  dikenal  sebagai  Badan Legislasi  telah  memprioritaskan  sebanyak 17  Rancangan  Peraturan  Daerah  yang terbagi menjadi 3 periode masa persidangan.
Selama  masa  persidangan  baik pertama  hingga  masa  persidangan  kedua, Dewan belum dapat menyelesaikan Raperda  yang  diusulkannya  hingga  akhir bulan  September  2012.Adapun  usulan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif, sudah akan memasuki  tahapan  membahas  3  (tiga) buah  Rancangan  Peraturan  Daerah  yang diusulkan.  Memang,  untuk  DPRD  Jawa Tengah pada tahun ini lebih memprioritaskan  penyelesaian  Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari inisiatif Dewan.  Hal  ini  menyangkut  kinerja  DPRD Provinsi  Jawa  Tengah.  Artinya,  apabila DPRD  Provinsi  Jawa  Tengah  dapat menyelesaikan semua prioritas Rancangan Peraturan  Daerah  yang  diajukan  pada tahun  2012,  itu  menunjukan  bahwa  kinerja DPRD  Provinsi  Jawa  Tengah  khususnya menyangkut  fungsi  legislasi  mempunyai nilai positif atau baik.
Peraturan  Daerah  yang  berhasil ditetapkan  dan  diundangkan  pada  tahun 2013  oleh  Gubernur  bersama  DPRD berjumlah  16  Peraturan Daerah.  Peraturan Daerah  yang  berhasil  disahkan  dan diundangkan  pada  tahun  2014  oleh Gubernur  bersama  DPRD  berjumlah  13 Peraturan Daerah.

## C.  PENUTUP
Kinerja anggota DPRD Jawa
Tengah periode 2009-2014
yang menyangkut  tiga  fungsi  utamanya  yakni fungsi  legislasi,  fungsi  anggaran,  dan
fungsi pengawasan sudah berjalan. Namun demikian  tetap  masih  belum  memuaskan masyarakat.  Hal  ini  disebabkan  karena dalam  menjalankan  fungsi  legislasi  setiap
tahun selalu menyisakan rancangan peraturan daerah yang sudah direncanakan  namun  tidak  terlaksana. Dalam  fungsi  anggaran  ternyata  terdapat pengurangan  kewenangan  sebagai  akibat adanya  perubahan  peraturan.  Di  bidang pengawasan DPRD tidak banyak
menemukan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan  perda  dan  peraturan  daerah APBD,  sehingga  terkesan  kurang  efektif dan  efisien  dalam  menjalankan  tugas meskipun telah dilengkapi dengan istrumen hak  angket,  hak  interpelasi,  dan  hak menyatakan pendapat.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiman,  Ahmad.  2011. Mengukur  Citra  Dewan  Dengan  Menggunakan  Skala  Semantik Differential. Jakarta. Deddy, Mulyana. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosdakarya. Eriyanto. 2007. Teknik Sampling Analisis Opini Publik. Yogyakarta: LKIS. Gauraf, Daud. 2002. Belajar Politik Bersama Masyarakat: Membangun Demokrasi Menuju Masyarakat Partisipatif. Wonosobo: JeMP dan Pemkab Wonosobo.
Hamidi,  Jazim.  2006. Revolusi  Hukum  Indonesia,  Kerjasama  Kontitusi. Yogyakarta: PressJakarta dan Citra Media.
Moleong, Lexi J. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosdakarya. Muhadi, Sugiyono. 2007. Demokrasi dan Dinamika Globalisasi. Muhamad,  Djumhana.  2007. Pengantar  Hukum  Keuangan  Daerah  danHimpunan Peraturan Perundang-undangan di bidang Keuangan Daerah . Bandung: PT Citra Aditya Basuki.
Saragih Bintan dan Kusnardi. 1995. Ilmu Negara. Jakarta: Gaya Media Pratama. Seidman,  dkk.  2002. Penyusunan  RUU  dalam  Perubahan  Masyarakat  yang  Demokratis diterjemahkan oleh Johannes Uslunan. Jakarta: ELIPS.
Tim  Kajian  Peningkatan  Kinerja  DPR.  2006. Reformasi  DPR  RI. Jakarta:  SEKJEN  DPR RI. Tim Penulis. 2009. Kerja Untuk Rakyat: Buku Panduan Anggota Legislatif. Depok: Pusat Kajian Politik Departemen Ilmu Politik UI.
Undang-Undang Dasar 1945 Yusuf, Al Muzzammil. 2011. Aspirasi Rakyat dan Reformasi Parlemen. Jakarta: LIPI.