Ulûmuna: Jurnal Studi Keislaman Vol.7 No.1: Juni 2021 P-ISSN 2442-8566 E-ISSN 2685-9181

## FENOMENOLOGI KONSTRUKSI SOSIAL PADA KIAI YANG BERPOLITIK PRAKTIS
Moh. Fudholi Institut Agama Islam Miftahul Ulum, Pamekasan Email: are_lee_81@yahoo.co.id
Mohammad Adi
Departemen Riset dan Pendidikan, Madura Idea Foundation, Pamekasan Email: mohammadadiwaru1@gmail.com
Ridan Muhtadi Institut Agama Islam Miftahul Ulum, Pamekasan Email: ridanmuhtadi@gmail.com

## Abstract
Kiai is an elite who has a very respectable position and is influencing the development of Islamic society.  Kiai in  Indonesia has become one of the strategic elite and is a figure who has a wide and deep knowledge of Islamic teachings. At this point can be seen the strategic roles of kiai in the context of  socio-political  life  in  Bangkalan  Madura.  Based  on  the  study,  it  was found that the kiai proved to be the number of re-enumerators for the sake of  the  social  conditions  it  faced,  albeit  still  using  the  medieval  style  of thought.  in  general  kiai  concentrate  on  the  world  of  education,  social- political  relations  tend  to  be  abandoned,  so  that  when  the  flow  of globalization  emerged,  many  stuttering  kiai  responded.  It  is  analyzed  by using  theory.    Berger's  social  is  referred  to  by  the  social  framework  in society. The research method used is qualitative phenomenology where data with  observation  and  depth  interview.  The  results  of  this  study  show  the mindset  of  the  people  to  construct  the  kiai  politics  and  the  factors  that underlie the central role of kiai and politics.

## Keywords : Social Construction, Society, Kiai, Politics

## Abstrak
Kiai  merupakan  suatu  elit  yang  mempunyai  kedudukan  sangat  terhormat dan  berpengaruh besar terhadap perkembangan masyarakat Islam. Kiai di Indonesia  menjadi  salah  satu  elit  strategis  dan  merupakan  figur  yang
memiliki pengetahuan luas dan mendalam tentang ajaran Islam. Pada titik inilah  dapat  dilihat  peran-peran  strategis  kiai  khususnya  dalam  aspek kehidupan  sosial  politik  di  Bangkalan  Madura.  Berdasarkan  studi, ditemukan bahwa, kiai terbukti melakukan sejumlah penafisiran ulang demi kepentingan  kondisi  sosial  yang dihadapinya,  walaupun  tetap menggunakan  corak  pemikiran  abad  pertengahan.  Pada  umumnya  kiai memusatkan  perhatiannya  pada  dunia  pendidikan,  urusan  sosial  politik cenderung diterlantarkan, sehingga ketika arus globalisasi muncul, banyak kiai  yang  tampak  gagap  menanggapinya.  Hal  ini  dianalisis  dengan menggunakan  teori  Konstruksi  sosial  Peter  Berger  yaitu  digerakkan  oleh frame  pemikiran  realitas  sosial  yang  ada  dalam  masyarakat.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  fenomenologi  kualitatif  dimana  data dikumpulkan dengan observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  orientasi  pembentukan  pola  fikir  masyarakat mengkonstruksi politik kiai dan faktor- factor yang melatar belakangi peran sentral kiai dan politik.
Kata kunci : Konstruksi Sosial, Masyarakat, Kiai, Politik.

## Pendahuluan
Masyarakat Madura pada mulanya hanya mengenal sosok Kiai sebagai bagian  dari  kearifan  lokal  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  Madura.  Bagi masyarakat Madura Kiai menjadi figur sentral yang mempunyai pengaruh dan kekuatan sosial yang signifikan. Akan tetapi pada perkembangannya, Kiai tidak lagi  menjadi  satu-satunya  sosok  yang  berpengaruh  sebagai  kekuatan  sosial. Selain Kiai adalah  figur kembar, yaitu blater . Kedua  figur  tersebut sama-sama mempunyai kredibilitas sesuai dengan kapasitasnya. Jika Kiai menjadi kekuatan sosial  sebagai  sentral  perilaku  masyarakat  karena  kredibilitas  keagamaan  yang dimiliki, sedangkan blater dipercaya sebagai sosok yang menguasai dunia hitam. 1
Peran penting Kiai dalam pendirian, pertumbuhan, perkembangan dan pengurusan sebuah pesantren berarti Kiai merupakan unsur yang paling esensial dalam  masyarakat.  Sebagai  pemimpin  pesantren,  watak  dan  keberhasilan pesantren banyak bergantung pada keahlian dan kedalaman ilmu, karismatik dan wibawa,  serta  ketrampilan  Kiai.  Dalam  konteks  ini,  pribadi  Kiai  sangat menentukan sebab dia adalah tokoh sentral dalam pesantren. 2
1 Abdur Rozaki, Menabur Kharisma Menuai Kuasa. Yogyakarta: Pustaka Marwa. 2004.
2 Hasbullah, Sejarah  Pendidikan  Islam  di  Indonesia:  Lintasan  Sejarah  Pertumbuhan  dan Perkembangan (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1999), 144.
Istilah  Kiai  bukan  berasal  dari  bahasa  Arab,  melainkan  dari  bahasa Jawa. 3 Dalam bahasa Jawa, perkataan Kiai  dipakai untuk  tiga jenis gelar yang berbeda,  yaitu:  kesatu  sebagai  gelar  kehormatan  bagi  barang-barang  yang dianggap keramat; contohnya, “Kiai garuda kencana” dipakai untuk sebutkan kereta emas yang ada di Kraton Yogyakarta, kedua gelar kehormatan bagi orang- orang tua pada umumnya. ketiga gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada orang  ahli  agama  Islam  yang  memiliki  atau  menjadi  pimpinan  pesantren  dan mengajar kitab-kitab Islam klasik kepada para santrinya. 4
Kiai  merupakan  kekuatan  yang  berpengaruh  atas  kemenangan  partai yang  ikut  berkompetisi  di  setiap  pemilu  khususnya  di  Indonesia.  Di  tengah konstelasi politik nasional saat ini  sosok Kiai menjadi incaran para politisi untuk dimintai restunya, atau bahkan melibatkannya dalam kepengurusan partai. Tim sukses  yang  telah  dibentuk  para  pemimpin  partai  sekarang  ini  menunjukkan bahwa  peran  para  Kiai  yang signifikan  akan  dapat  meraup  suara.  Tidak  akan terlepas dari keikut-sertaan para Kiai yang punya basis massa yang riil.
Peran  Kiai  dalam  politik  selalu  menarik  untuk  dibahas.  Hal  ini dikarenakan, studi tentang Kiai tidak hanya dapat dilihat dari satu faktor saja (Kiai sebagai pemuka/tokoh agama), melainkan Kiai mempunyai banyak wajah ( multy faces ) yang mencerminkan kompleksitas atau keragaman cara pandangan Kiai dalam berpolitik. Keterlibatan para Kiai dalam pemilihan Kepala Daerah secara langsung tidak bisa dihindarkan, karena mereka adalah potensi lokal yang dapat memberikan kontribusi atau memberi warna tersendiri bagi perpolitikan di tingkat daerah.
Dengan kemampuannya bisa menciptakan kondisi politik yang kondusif dimana  peran  mereka  sangat  menentukan  dalam  menciptakan  rakyat  yang partisipatif.  Keterlibatan  dalam  penggalangan  massa  misalnya,  mereka mempunyai  kemampuan  masing–masing.  Kiai  dengan  karismanya  mampu menggeraknya  kesadaran  masyarakat  dalam  menentukan  pilihan.  Hal  ini dikarenakan, pola hubungan Kiai dan santri yang sangat erat, merupakan faktor penting dan berpengaruh dalam menentukan pilihan politik.
Hal ini juga didasarkan pada fakta hubungan santri dan Kiai tidak hanya terbatas  pada  saat  berada  dalam  dunia  pesantren.  Kiai  sebagai  elit  lokal mempunyai karakteristik tersendiri dalam memberikan dukungan. Kiai dengan
3 Manfred Ziemek. Pesantren dalam Perubahan Sosial. (Jakarta: P3M, 1986) 130
4 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren; Studi Pandangan Hidup Kyai (Jakarta: LP3S), 55
massa  yang  sangat  hormat  kepadanya  mampu  mendorong  atau  mendulang suara kemenangan untuk calon Bupati atau Wakil Bupati. Sebagai imbalan atas jerih payah Kiai, Kepala Daerah (Bupati atau Wakil Bupati) akan memberikan berbagai  macam  fasilitas,  sehingga  implikasi  politik  yang  ada  berpengaruh terhadap pilihan politik rakyat yang sudah  dipengaruhi oleh berbagai macam iming–iming ,  tidaklah  lagi  otonom  karena  hak  yang  seharusnya  lebih  banyak dimanfaatkan  oleh  rakyat  sebagai  cermin  dari  kedaulatan  sudah  teracuni berbagai  kepentingan  materi  dan  kekuasaan.  Tarik  menarik  “kepentingan” antara kandidat dengan Kiai menjadi hal yang wajar. Hal ini dikarenakan, posisi Kiai sangat menentukan keberhasilan seorang calon Kepala Daerah.
Penelitian-penelitian  yang  mengkaji  tentang  konstruksi  sosial  tokoh masyarakat  terhadap  Kiai  berpolitik  praktis,  komunitas  keagamaan  memang sudah banyak dilakukan. Namun, secara khusus penelitian tentang konstruksi sosial tokoh masyarakat  yang sering dilakukan masyarakat Bangkalan sebagai syarat  memperbaiki  citra  dan  pandangan  dalam  masyarakat  yang  selama  ini menjadi  kelumrahan  keliru  memaknai  gerak  gerik  Kiai  berkecipung  di  dunia politik praktis.
Penelitian  ini,  peneliti  membahas  secara  mendalam  tentang  berbagai kehidupan tokoh masyarakat Madura dari tingkah laku kehidupan sehari – hari dan  tindakan  sosial  masyarakat  Madura  secara  faktual  dan  global  ada  juga pendekatan  yang  ada  kaitanya  dengan  pola  berpolitik  tokoh  masyarakat Bangkalan mengenai kontruksi sosial Kiai yang berpolitik praktis. Antara lainya adalah makna konstruksi sosial bagi tokoh masyarakat Bangkalan dalam hal ini berbagai bentuk tingkah lakunya sehari-hari dan pola berpolitik praktis seorang Kiai.  Proses  desentralisasi  telah  menciptakan  peluang  lebih  besar  bagi  Kiai untuk terlibat secara aktif dalam konstelasi politik, seperti menjadi anggota aktif atau pengurus partai politik atau mencalonkan diri sebagai bupati atau gubernur.
Dalam penelitian Muh Syamsuddin, “Kiai dan Politik ” adalah keterlibatan Kiai  dalam  politik  praktis,  Fenomena  maraknya  kebebasan  berpolitik  ini ditandai dengan munculnya elite-elite baru dan naiknya Kiai di pentas politik bukanlah  hal  yang  baru,  akan  tetapi  situasi  tersebut  semakin  marak  pasca lengsernya  rezim  Soeharto  di  kepulauan  Madura. 5 Dan  juga  penelitian  yang dilakukan oleh Mohammad Adi dan Ridan Muhtadi, menunjukkan bahwa dalam menentukan  capres-cawapres  atau  caleg-cawaleg  sekalipun,  seperti  pemilihan
5 Muh Syamsuddin. Kiai dan politik: keterlibatan kiai madura dalam politik praktis. Jurnal Sosiologi Reflektif, 7, (2013) 47-72.
Bupati dan Wakil Bupati di Madura 2014 yang banyak menyebabkan para kyia terjun  langsung  terhadap  dunia  politik  praktis  sehingga  anggota  masyarakat terhasut atas ajakan para Kiai. Para Kiai berlomba-lomba berkampaye dengan membawa salah satu nama partai yang di sepakatinya sebagai partai idolanya. Ini terjadi di daerah Bangkalan, karena mayoritas penduduk Bangkalan merupakan masyarakat  yang ta’dem (patuh)  terhadap  titah  Kiai  tanpa  mewaspadai  ajakan para Kiai yang nantinya akan mengajak masyarakat kepada dunia politik praktis. 6
Oleh karena itu, dari pasca reformasi ini dapat dikatakan keterlibatan Kiai-Kiai  di  Madura  dalam  politik  praktis  mengalami  peningkatan  yang signifikan, akan tetapi melihat dari fenomena perilaku politik Kiai di Madura dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama , secara sosiologis kekuatan jaringan Kiai didasarkan pada aspek sosiokultural dan agama, sehingga para santri, wali santri,  alumni  dan  masyarakat  di  sekitar  pesantren  mampu  menjadi  faktor penentu  bangunan  karismatik  seorang  Kiai,  dan  dari  karismatik  itulah  Kiai memiliki  modal  sosial  ( social  capital )  untuk  berpengaruh  dan  mempengaruhi tindakan  politik  masyarakat. Kedua ,  Kiai  berperan  ganda,  yaitu  sebagai  elit agama, di sisi lain sebagai elit politik. Ketiga , pada sisi kritik atas perilaku politik Kiai ialah dibutuhkan penyegaran perilaku politik Kiai yang sesuai dengan nilai- nilai  keislaman,  sebagaimana  posisi  asal  Kiai  sebagai  elit  agama  Islam.  Jika dicermati lebih jauh keterlibatan Kiai dalam politik praktis mulai berseberangan dengan masyarakat pendukungnya dan bergeser.
Dalam konteks ini, sesungguhnya peran tokoh masyarakat merupakan cara dan media sebagai syarat simbol yang ada di dalamanya untuk menjaga diri dari kekeliruan persepsi dan pandangan serta stateman miring dalam dunia yang didalamnya realitas membentuk sebuah komunitas. Keyakinan bahwa Kiai lah satu-satunya panutan segalanya yang ada dalam kehidupan ini. Hal yang paling spesifik  dalam  penelitian  ini  adalah  mengetahui  banyak  faktor.  Tidak  hanya mengetahui faktor yang lain namun dalam internal diri dan eksternal diri, namun menjelaskan  dan  membagi  berbagai  motif  yaitu  motif  sebab  masyarakat melakukan interaksi sosial pada diri individu, selain itu yang terpenting adalah membahas perkembangan dari masa ke masa dalam pelaksanaan konstruksi sosial tokoh  masyarakat sebagai  suatu  keyakinan  dan  melembaga  yang  terjadi  dalam
6 Mohammad Adi & Ridan Muhtadi. LANDASAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KIAI YANG BERPOLITIK PRAKTIS. Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman , 3 (2), 2017. Hal 155- 183.
masyarakat di Bangkalan, yang pada akhirnya menghasilkan masyarakat  sebagai realitas objektif dan realitas subjektif.

## Kajian Teori Teori Kontruksi Sosial
Dialektis menjadi bagian dari sifat dasar manusia dalam bermasyarakat. Dengan artian, masyarakat selalu berdiskusi secara pribadi terhadap kebenaran sementara, Sehingga terdapat banyak studi dilakukan, untuk memberikan makna terhadap kenyataan-kenyataan hidup dalam masyarakat. Kenyataan sosial lebih diterima sebagai kenyataan ganda dari pada hanya menjadi kenyataan tunggal, yang  memliki  dimensi  kehidupan  individu-individu  dan  sosial  melalui  proses obyektif  dan  subyektif.  Masyarakat  sebagai  produk  manusia  dan  begitu  juga sebaliknya  manusia  merupakan  produk  dari  masyarakat  menuai  beberapa implikasi kenyataan obyektif dan subyektif yang mengitarinya.
Keberadaan  masyarakat  pada  kenyataan  subyektif  dan  obyektif  maka setiap pemahaman teoritik mengenai masyarakat harus mencakup kedua aspek tersebut. Aspek-aspek tersebut memperoleh pengakuan yang semestinya apabila masyarakat  dipahami  dari  segi  suatu  proses  dialektis  yang  berlangsung  terus menerus  dan  terdiri  dari  tiga  moment  yaitu:  internalisasi,  eksternalisasi,  dan obyektifikasi.  Keberadaan  masyarakat  tidak  dapat  dipikirkan  bahwa  akan berlangsung dalam suatu urutan waktu, akan tetapi serentak dikarakterisasi oleh ketiga momen tersebut. Sebuah proses terbentuk kesatuan dalam keanggotaan menjadi masyarakat tidak luput dari peran saling keterhubungan antara konsep internalisasi, eksternalisasi dan obyektifikasi. 7
Pertama,  Internalisasi,  merupakan  yang  menggambarkan,  proses seseorang dalam memaknai atau menafsirkan secara langsung peristiwa obyektif yang dihadapinya. Kondisi ini sebagai sebuah ungkapan dari proses subyektif orang  lain  yang  telah  memberikan  makna  secara  subyektif  bagi  orang  yang menerimanya atau dalam istilah Berger “saya dan dia”. Pemahaman akan dua hal  tersebut  bukan  hasil  dari  penciptaan  makna  bebas  dari  individu  yang terkucilkan, akan tetapi dimulai dengan individu mengambil alih dunia dimana sudah ada orang lain didalamnya.
7 Peter L. Berger & Thomas Luckmann. Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan  (diterjemahkan  dari  buku  asli  The  Social  Construction  of  Reality  oleh  Hasan Basari). Jakarta: LP3ES. 1990
Sebenarnya  pengambilalihan  itu  sendiri  sampai  tingkat  tertentu merupakan  suatu  proses  awal  bagi  setiap  organisme  manusiawi  dan  setelah diambil alih dunia itu dapat dimodifikasi dengan segala kreatifitas atau yang lebih kecil  kemungkinan  malahan  diciptakan  kembali.  Bagaimanapun  juga  dalam bentuk internalisasi yang kompleks tidak hanya dapat dipahami proses subyektif orang  lain  yang  berlangsung  sesaat.  Ini  mengandaikan  bahwa  “ia  dan  saya” mengalami  kebersamaan  dalam  waktu  dengan  cara  yang  lebih  dari  sekedar sepintas lalu dan perspektif komprehensif yang mempertautkan urutan situasi secara inter subyektif (Berger dan Luckman, 1990:186-187). 8
Kedua, Eksternalisasi, kondisi merupakan kelanjutan dari proses yang pertama,  ketika  telah  mencapai  taraf  internalisasi,  maka  individu  menjadi anggota  masyarakat  atau  melakukan  eksternalisasi  eksistensi  dirinya  secara otomatis  kedalam  dunia  sosial.  maka  seseorang  atau  individu  sudah  menjadi anggota  masyarakat  yang  telah  diinternalisasikan  sebelumnya.  Proses-proses sosial  selanjutnya  berjalan  sesuai  dengan  pendefinisian  situasi-situasi  yang dialami bersama secara simbiosis mutualism. Sosialisasi merupakan salah satu media  untuk  mencapai  taraf  keanggotaan  dalam  masyarakat.  Terdapat  2  tipe sosialisasi:  pertama,  sosialisasi  primer  yang  secara  sederhana  dapat  diartikan sebuah sosialisasi awal individu untuk menyesuaikan dirinya dengan penafsiran- penafsiran  yang  ada  dalam  proses  internalisasi.  Kedua,  sosialisasi  skunder sebuah proses yang mengimbas individu yang sudah disosialisasikan kedalam sektor-sektor baru dunia obyektif masyarakatnya.
Ketiga,  Obyektifikasi,  adalah  sebuah  proses  pembenaran  atau pengakuan  terhadap  diri  seseorang  atau  kelompok.  Jika  orang  lain  pada umumnya sudah terwujud dalam kesadaran, maka terbentuklah suatu hubungan yang  simetris  antara  kenyataan  subyektif  dan  obyektif,  dengan  kata  lain  yang nyata  diluar  sesuai  dengan  yang  nyata  didalam.  Kenyataan  obyektif  dengan mudah  dapat  diterjemahkan  kedalam  kenyataan  subyektif,  begitu  juga sebaliknya.  Akan  tetapi  perlu  ditekankan  bahwa  simetri  antara  kenyataan obyektif  dengan  obyektif  tidak  bisa  sempurna.  Tidak  ada  individu  yang menginternalisasikan  kesadaran  individu  secara  keseluruhan  dari  apa  yang diobyektifikasi sebagai kenyataan dalam masyarakatnya. 9
8 Peter L. Berger & Thomas Luckmann, 186-187
9 Peter L. Berger & Thomas Luckmann, 192

## Fenomenologi Konstruksi Sosial pada Kiai yang Berpolitik Praktis

## Gambar
Tiga Momentum Pembentukan Masyarakat

## Fenomenologi
Proses bagaimana manusia membangun dunianya dijelaskan oleh Alfred Schutz,  murid  dari  Edmund  Husserl,  melalui  proses  pemaknaan.  Proses pemaknaan  itu  berawal  dari  arus  pengalaman  ( stream  of  experience )  yang berkesinambungan  yang  diterima  oleh  panca  indera.  Fenomenologi menempatkan  peran  individu  sebagai  pemberi  makna.Pemaknaan  yang berbuntut pada tindakan ini didasari oleh pengalaman keseharian yang bersifat internasional.  Dari  pemikiran  seperti  itulah  maka  muncul  tradisi Interaksionisme  Simbolik.  Schutz  (1967)  beranggapan  bahwa  dunia  sosial keseharian  senantiasa  merupakan  suatu  yang  intersubjektif  dan  pengalaman penuh dengan makna. 10
Dengan  demikian,  fenomena  yang  ditampakkan  oleh  individu merupakan  refleksi  dari  pengalaman  transdental  dan  pemahaman  tentang makna atau verstehen tersebut. 11 Pemahaman makna tindakan dengan pendekatan
10 Alfred  Schütz.  The  Phenomenology  of  the  Social  World.  (Evanston,  IL:  Northwestern University Press, 1967)
11 Finn Collin. Social Reality  (London and New York: Routledge, 1997) 110-114. Lihat juga Malcolm Waters, Modern Sociological Theory (London: Sage Publicatons, 1994) 32-33. Dan
verstehen mendapat  koreksi  dari  Alfred  Schutz.  Menurut  Schutz,  tindakan subjektif para aktor tidak muncul begitu saja, tetapi ia ada melalui suatu proses panjang untuk dievaluasi dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, budaya,  dan  norma  etika  agama  atas  dasar  tingkat  kemampuan  pemahaman sendiri sebelum tindakan itu dilakukan. Dengan kata lain, sebelum masuk pada tataran in  order  to  motive ,  menurut  Schutz,  ada  tahapan because  motive yang mendahuluinya. 12
Schutz menyadari bahwa substansi mengenai kesadaran seseorang tidak mungkin sepenuhnya bersifat umum atau universal maupun sepenuhnya unik. Dalam buku yang diselesaikan oleh mahasiswanya, Thomas Luckmann, setelah kematian  Schutz  menegaskan  bahwa  akumulasi  pengetahuan  seseorang “dikondisikan secara sosial” dan merupakan suatu hasil dari proses “sosialisasi”. Dengan demikian setiap kebudayaan dan sub-kultur akan memiiliki akumulasi pengetahuannya  masing-masing.  Akan  tetapi  Schutz  menyadari  bahwa  jika substansi  kesadaran  seseorang  sepenuhnya  unik,  maka  setiap  orang  akan terjebak dalam dunia pribadinya masing-masing; itu tidak akan mungkin saling memahami atau mengoordinasikan aktivitas-aktivitas kita. 13
Schutz mengakui bahwa kekuatan penggerak di balik bekerja ( working ) di dunia ini (yaitu konstruksi sosial mengenai realitas) adalah rasa takut kita akan kematian yang disebutnya “kegelisahan mendasar ( fundamental anxiety )”. Secara individual  maupun  kolektif,  manusia  tahu  bahwa  waktu  mereka  akan  habis. Maka, yang unik pada pengalaman manusia adalah satu kesadaran diri dari tiap- tiap orang akan kematiannya sendiri. Waktu adalah suatu konsep penting yang tak dapat dibandingkan bagi Husserl dan Bergson, juga bagi James, Dewey, dan Mead. Dengan menggabungkan alur-alur kajian ini, Schutz menjadikan waktu sebagai  isu  sentral  dalam  karyanya  sendiri.Seperti  Husserl  dan  Bergson,  dia membedakan antara durée (yaitu pengalaman batiniah kita tentang durasi waktu) dan  “waktu  objektif  atau  kosmik”.  Dan  seperti  para  pragmatis,  dia menggunakan perbedaan itu sebagai salah satu batu loncatan untuk analisisnya tentang “struktur waktu yang ada pada self ”. 14
juga Tom Campbell, Seven Theories Of Human Society, Alih bahasa Budi Hardiman, Tujuh Teori Sosial: Sketsa, Penilaian, Perbandingan (Yogyakarta: Kanisius, 1994) 234
12 Malcolm Waters, Modern Sociological Theory (London: Sage Publicatons, 1994) 34-35
13 Alfred  Schutz  &  Thomas  Luckmann. The  structures  of  the  life-world (Vol.  1).  (northwestern university press, 1973) 243.
14 Alfred Schütz. On Phenomenology and Social Relation. (Chicago : The University of Chicago Press, 1962) 218-228
Akan  tetapi,  analisisnya  tentang  beragam  realitas  dan  unsur-unsur pembentuknyalah  yang  merupakan  sumbangan  terbesar  Schutz.  Jika “karakteristik  dasar  yang  membentuk  [tiap-tiap]  gaya  kognitif”  berbeda  satu sama  lain,  maka  menurut  Schutz,  kita  harus  bisa  menentukan  ranah-ranah pengalaman sebagai suatu kombinasi tertentu dari sejumlah sifat atau atribut. Schutz  mengidentifikasi  enam  sifat  atau  atribut  di  antaranya.  Masing-masing wilayah  terbatas  memiliki:  (1)  Ketegangan-ketegangan  tegangan  kesadaran tertentu”; (2) “suatu epoché tertentu”; (3) “sebentuk spontinitas yang berlaku”;
(4)  “satu  bentuk  tertentu  diri  sendiri  yang  mengalami”;  (5)  “Satu  bentuk sosialitas tertentu”; dan (6) “satu perspektif-waktu tertentu” 15 .
Sebagai  seorang  sosiolog,  Schutz  menyampaikan  lebih  banyak  hal tentang  metode-metode  penelitian  ketimbang  Husserl,  tetapi  komentar- komentarnya yang sangat beragam itu lebih bersifat sugsif ketimbang definitif. Misalnya,  ada  pernyataannya  yang  mengatakan  bahwa  komunikasi  dua  arah ( mutual communication ) dimaksimalkan selama dalam interaksi “tatap muka”. Atau sesuatu yang disebutnya dengan istilah “hubungan-kita ( We-relation )”.Sekilas ini seperti dukungan atau pengakuan terhadap etnografi, tetapi Schutz tidak pernah terang-terangan alam hal itu. 16 Dengan mengulang pernyataan Husserl, Schutz justru mendukung epoché fenomenologi: “penundaan keyakinan kita pada realitas dunia sebagai suatu alat untuk mengatasi sikap alamiah”. 17

## Kiai
Secara Etimologi, kata Kiai yang telah melekat bukan berasal dari bahasa arab  melainkan  dari  bahasa  Jawa.  Bagi  masyarakat  Jawa  sendiri,  istilah  Kiai digunakan untuk menyebut benda-benda yang dianggap memiliki keistimewaan, yang kemudian dikeramatkan dan dituahkan, seperti keris, tombak, dan benda- benda lain yang diyakini memiliki keistimewaan tersendiri (Dhofier, 1982:55). 18
Secara  lebih  jauh  Dhofier  menjelaskan  bahwa  terdapat  3  pilar  dalam kategorisasi Kiai, yaitu yang pertama, Kiai sebutan untuk benda-benda pusaka atau barang terhormat. Salah satu contoh Kiai pleret gelar untuk nama sebuah tombak dari Keraton Surakarta. Kedua, Kiai yang ditujukan kepada gelar orang tua atau tokoh masyarakat. Gelar ini melekat terkait dengan posisinya sebagai
15 Alfred Schütz. On Phenomenology, 230
16 Alfred Schütz. On Phenomenology, 220
17 Alfred Schütz. On Phenomenology, 229
18 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren, 55
figur  yang  terhormat  di  mata  masyarakat.  Jadi,  gelar  ini  diberikan  oleh masyarakat  sebagai  bentuk  penghormatan  kepada  sang  tokoh.  Gelar  Kiai  ini biasanya disingkat menjadi “Ki”. Transfigurasi dari gelar Kiai menjadi “Ki” ini berasal dari tradisi kerajaan Jawa di masa lalu dimana masyarakat Jawa cukup akrab dengan gelar semacam Ki Ageng, Ki Temanggung, dan lain-lain.
Kiai  ditujukan  sebagai  gelar  yang  diberikan  oleh  masyarakat  kepada seorang ahli dalam ilmu-ilmu agama Islam. Di samping itu, seorang Kiai juga harus memiliki pondok pesantren serta mengajarkan kitab kuning kepada para santrinya.  Imam  Suprayogo  dalam  penelitiannya  di  Kabupaten  Pamekasan menemukan  adanya 3 istilah Kiai dalam masyarakat Madura: 19
1. Kiai  diartikan  sebagai  figur  pemimpin  pondok  pesantren.  Status  ini didapat karena keturunan (ascribed status) . Penyandangnya adalah seorang keturunan Kiai (anak, saudara kandung, ipar, menantu) yang mempunyai kehlian  dalam  ilmu  agama  dan  menjadi  tokoh  masyarakat  serta  fatwa- fatwanya selalu diperhatikan.
2. Kiai  diartikan  sebagai  tokoh  masyarakat  berpengetahuan  keagamaan. Kiai  tipe  ini  tidak  menjadi  pemimpin  namun  seringkali  mengadakan pertemuan dengan Kiai pemimpin pondok pesantren. Kebanyakan dari mereka  adalah  alumni  pondok  pesantren  itu  atau  ada  beberapa diantaranya yang merupakan keturunan Kiai. Sama halnya dengan Kiai tipe  I,  mereka  menjadi  panutan  masyarakat  dan  ide-idenya  seringkali menjadi keputusan desa. Kedudukan ini diperoleh dengan usaha (achieved status).
3. Kiai  diartikan  sebagai  guru  mengaji  disurau  (Musholla),  sebenarnya, mereka tidak harus tokoh masyarakat yang dimintai pendapat, akan tetapi hanyalah orang-orang yang mempunyai beberapa santri untuk belajar Al- qur’an. Disamping itu mereka sebagai imam di surau.

## Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan Fenomenologi.Dalam  metode  ini  akan  tergambar  seseorang  atau  masyarakat, latar  pengamatan,  pembicaraan  secara  factual  dan  tindakan  yang  diamati,  di dengar, di lihat serta dicatat lengkap mungkin dengan suatu uraian yang sangat terperinci  dan  lengkap.  Dalam  persepektif  fenomenologi  tersebut  dapat
19 Imam Suprayogo., Kiai Dan Politik. ( Malang: UIN-Malang Press, 2007).
diperoleh  dalam  penafsiran  dan  pemahaman  tentang  makna  yang  lebih mendalam  dan  suatu  kenyataan  yang  relevan.  Moleong  mengatakan  bahwa penelitian kualitatif antara lain bersifat diskriptif yakni data yang dikumpulkan banyak  terdiri  dari  kata-kata  atau  gambar  dari  pada  angka-angka. 20
Fenomenologi dijadikan sebuah kerangka berfikir untuk melakukan penelitian ini  menggunakan alat yang disebut dengan vestehen untuk menggambarka secara detail  tentang  bagaimana  kesadaran  itu  berjalan  dengan  sendirinya.  Dalam melakukan vestehen, sesorang peneliti harus masuk dalam pikiran subjek sebuah penelitan.  Peneliti merekam kondisi sosial atau realtas sosial yang ada dalam masyarakat sehingga memungkinkan peneliti mendemonstrasikan tentang cara yang dilakukan oleh informan.
Data  yang  bersumber  dari  lapangan,  oleh  peneliti  dikelompokkan sebagai  data  primer  (data  utama).  Data  dari  lapangan  ini  diperoleh  melalui pengamatan maupun wawancara mendalam. Pengamatan dilakukan berulang – ulang, selain guna menemukan hal yang sangat konsisten, juga dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi kireteria realibilitas data (tepatnya pada trianggulasi data ). Sedangkan informan yang diwawancarai adalah 1. Tokoh Masyarakat, 2. Kiai 3. Santri (alumni) dan Masyarakat umum Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini dilaksanakan  pada  bulan  februari  hingga  oktober  2019  bersamaan  dengan proses pemilihan presiden dan legislatif di tingkat pusat sampai daerah.
Analisis  data  dilakukan  dengan  cara  menganalisi  secara  mendalam dengan informan kunci, yaitu dengan orang yang benar-benar memahami pola konstruksi sosial terhadap Kiai yang berpolitik praktis atau  unsur-unsur yang terdapat  dalam  tradisi  kepesantrenan  dan  mengetahui  suatu  objek  dalam penelitian.  setelah  melakukan  wawancara  data  dimulai  dengan  membuat transkip  wawancara,  dengan  cara  mengulang  kembali  hasil  dari  rekaman wawancara, dengan mendengarkan secara sesama, kemudian menulis data yang sesuai  dengan  apa  yang  ada  dalam  rekaman.  Setelah  penulis  hasil  wawancara yang ada pada transkip, selanjutnya peneliti membaca secara teliti dan cermat serta berhati-hati kemudian dilakukan reduksi data.
Peneliti  membuat  reduksi  data  dengan  cara  membuat  abstraksi,  yaitu mengambil data dan mencatat informasi yang bermanfaat sesuai dengan konteks penelitian agar dapat menyimpulakan inti sari penelitian, tetapi bahasanya sesuai dengan informan. Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian
20 Lexy J. Moleong. “Metodelogi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi”. (Bandung; Penerbit PT.Remaja Rosdakarya, 2006) 19.
ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, artinya data-data yang diperoleh, dikumpulkan  kemudian  di  klasifikasi  dan  dianalisis  secara  kualitatif    dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah disajikan guna memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana konstruksi sosial tokoh masyarakat terhadap Kiai yang berpolitik praktis dan terbentuknya frem  sosial  dalam pola konstruksi atau unsur-unsur yang terdapat dalam budaya politik Kiai. Data yang berhasil dikumpulkan akan diolah melalui beberapa tahap.
Proses  pengklasifikasian  untuk  mencari  persamaan  dan  perbedaan kategori  atau  variasi  yang  ada,  guna  memperoleh  data  yang  lebih  signifikan. Dalam langkah yang pertama ini akan di tentukan tema-tema dari ide mengenai proses bagaimana tokoh masyarakat mengkonstruksi tradisi pola prilaku politik Kiai dan terbentuknya frem pemikran  dalam tradisi politik praktis Kiai serta pemakaian  simbol-  simbol  dalam  keagamaan  tersebut.  Tahap  kedua  adalah proses  penghubungan  hasil  hasil  klasifikasi  tersebut    Dengan    referensi  – referensi atau teori yang berlaku atau berhubungan.

## Hasil dan Pembahasan
Dalam upaya memahami konstruksi sosial tentang politik praktis Kiai pada  tokoh  masyarakat  di  kabupaten  Bangkalan,  peneliti  menggunakan  teori konstruksi  sosial  yang  dikemukakan  oleh  Berger  dan  Luckmann.  Kehidupan sehari-hari  menurut  mereka  menyimpan  serta  menyediakan  realitas  dan  juga pengetahuan yang membimbing perilaku sehari-hari. Dalam hal ini kehidupan sehari-hari tampil sebagai realitas objektif yang kemudian ditafsir oleh individu sehingga sekaligus memiliki makna secara subjektif.
Individu  menjadi  penentu  dalam  dunia  sosial  yang  dikonstruksi berdasarkan  kehendaknya.  Individu  dengan  demikian  melakukan  produksi sekaligus  reproduksi  yang  kreatif  dalam  dunia  sosialnya.  Tokoh  Masyarakat dengan pengetahuan yang dimilikinya menjadi penentu dalam mengkonstruksi makna  Politik  praktis  Kiai.  Pemahaman  tentang  politik  praktis  Kiai  dalam kenyataannya merupakan hasil produksi sekaligus reproduksi dari politik praktis Kiai.
Konstruksi sosial merupakan suatu proses pemaknaan yang dilakukan setiap  individu  terhadap  lingkungan  dan  aspek  di  luar  dirinya.  Dalam  hal  ini adalah  makna  subjektif  dari  realitas  objektif  di  dalam  kesadaran  orang  yang menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari. Berger dan Luckmann dalam melihat hubungan  antara  manusia  dan  masyarakat  lebih  mengedepankan  pandangan
dialektik. Menurut mereka, manusia di satu sisi menciptakan masyarakat dan di sisi  lain  masyarakat  juga  menciptakan  manusia.  Dengan  kata  lain  masyarakat menurut  Berger  harus  dipahami  sebagai  realitas  objektif  sekaligus  realitas subjektif. Dialektika antara manusia dengan masyarakat dijelaskan oleh Berger terjadi dalam tiga momentum yaitu ekternalisasi, objektivasi dan internalisasi. 21
Pengetahuan tokoh masyarakat tentang politik praktis Kiai yang sudah berlangsung  turun  temurun  menyatakan  bahwa  politik  praktis  Kiai  bukan merupakan hal yang salah. Kehidupan masa lalu tokoh masyarakat tidak jauh dari perpolitikan yang dilakukan oleh para Kiai, menjadikan realitas mereka akan lebih  mementingkan  pola  tingkah  laku  sehari-hari  dari  pada  keberadaanya  . Kesulitan  ekonomi  seringkali  menjadikan  faktor  utama  sebagai  beban  bagi keluarga tokoh masyarakat di samping pemenuhan kebutuah hidup.
Meski pada awalnya masyarakat Bangkalan secara umum menerima dan mengakui pernyataan tersebut, namun seiring dengan berjalannya waktu tidak semua  masyarakat  Bangkalan  mengamini  pernyataan  tersebut,  termasuk  para tokoh  masyarakat.  Perubahan  tersebut  tidak  dapat  dilepaskan  dari  adanya pengaruh  informasi  dan  pengalaman  yang  diperoleh  masing-masing  tokoh masyarakat terkait dengan politik praktis Kiai.
Selanjutnya  akan  diidentifikasi  lebih  detail  mengenai  dialektika  yang terjadi di antara ketiga momen di atas, sehingga membentuk konstruksi sosial tokoh  masyarakat  Bangkalan  Madura  terhadap  Kiai  yang  berpolitik  praktis. Dialektika  tersebut  juga  sekaligus  menjelaskan  pengetahuan  sebagai  realitas objektif  sekaligus  realitas  subjektif.  Dalam  pembahasan  ini  diuraikan  analisis sesuai dengan permasalahan dan tentang fakta-fakta yang ada dilokasi penelitian dengan  kaitannya  dalam  teori  yang  telah  diajukan.  Penelitian  ini  dilakukan terhadap  tokoh  masyarakat  yang  mengkonstruksi  Kiai  terjun  di  dunia  politik praktis di Kabupaten Bangkalan.
Setidaknya  ada  dua  faktor  utama  yang  mendukung  kenapa  Kiai mempunyai tempat terhormat dalam pandangan masyarakat Bangkalan secara umum. Pertama , Kiai adalah orang yang berpengetahuan luas, khususnya ilmu Agama sehingga penduduk (desa) belajar pengetahuan kepadanya. Pengetahuan yang  luas  tentang  Islam  menyebabkan  Kiai  selalu  mempunyai  pengikut,  baik pengikut  yang  secara  informal  senantiasa  menghadiri  ceramahnya  atau pengajiannya  maupun  para  santri  yang  tinggal  di  pondok  pesantren  yang
21 Peter L. Berger & Thomas Luckmann, 192
53 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
dipimpinnya. Kedua , Kiai biasanya berasal dari keluarga berada, meskipun tidak jarang ditemukan Kiai yang miskin pada saat baru memulai mengajarkan Islam.
Kiai, dengan demikian merupakan salah satu elit yang memiliki posisi strategis. karena selain ketokohannya sebagai figur yang memiliki pengetahuan luas  dan  mendalam  tenatng  Islam,  juga  karena  sebagai  pemilik  pondok pesantren  yang  senantiasa  mampu  mewarnai  masyarakat  sekitarnya.  bila dibandingkan dengan elit lokal yang lain, petani kaya misalnya Kiai khususnya yang  memimpin  pondok  pesantren  mempunyai  pososi  yang lebih  terhormat. Lebih dari itu, secara teologis Kiai juga dipandang sebagai sosok pewaris para Nabi  ( waratsat  al-anbiya ’)  funsi  ini  sebetulnya  berasal  dari  struktur  hierarkis kewenangan  individu  dalam  menafsirkan  kitab  suci  dan  dipandang  sebagai sosok  yang  paling  punya  kapasitas  untuk  itu.  Melalui  pemahaman  dan pengalaman  sumber-sumber  Islam  Al-Quran  dan  Hadist,  Kiai  bertugas memberikan  bimbingan  guna  mengatasi  berbagai  problem  yang  tidak  hanya terbatas  pada  masalah  spritual,  tetapi  juga  mencakup  aspek  kehidupan  yang lebih  luas.  Pada  titik  inilah  peran  strategis  Kiai  dapat  dilihat  terutama  dalam aspek kehidupan sosial politik di Indonesia. keterlibatannya secara langsung di dunia politik menjadi salah satu aspek penting dari figur seorang Kiai sebagai pemimpin di masyarakat.
Jika dilihat dari sisi peran, Kiai memegang peran ganda. satu sisi sebagai tokoh  agama  (pemimipin  pondok  pesantren)  yang  meliputi  peran  spritual, pendidikan, agent of change dan sosial budaya. Di sisi yang lain, dia berperan sebagai figur yang terlibat dalam dunia politik, baik sebagai partisipan maupun sebagai  aktor.  Hal  yang  demikian  telah  terjadi  dan  menjadikannya  sebagai pemimpin di masyarakat yang tidak hanya terbatas pada wilayah agama, tetapi meluas  pada  wilayah  politik.  Kiai  tidak  hanya  menjadi  basis  kekuatan  moral keagamaan, melainkan juga sebagai kekuatan politik dalam struktur kekuasaan negara.  Kendati  demikian,  keterlibatan  Kiai  dalam  kekuatan  politik  dinilai acapkali  memiliki  implikasi  yang  tidak  selalu  menguntungkan.  seperti  yang terungkap dari hasil wawancara dengan salah satu informan, sebagai berikut: “kepemimpinan  Kiai  masih  mempunyai  pengaruh  di  masyarakat  Bangkalan,  utamanya dalam  aspek  beragama.  tetapi,  kepemimpinan  Kiai  ini  sudah  terkontaminasi  dengan kepentingan pribadi atau kelompok yang lebih menguntungkan ketika Kiai terlibat dengan dunia politik praktis”
“kepemimpinan keyaeh nikah ke’ benyak epangaruheh dhek masyarakar pengkalan, utama epon delem aspek akemah, tapeh kepemimpinan keyaeh samangken ampon cambur kalaben kapentingan pribadi otabeh akompol se lebbi anguntungaki Keyaeh neng dunia politik”
Bagi masyarakat Bangkalan, khususnya warga nahdliyin kedudukan Kiai sebagai tokoh agama sampai saat ini masih memiliki arti penting. Kholifi Aziz salah  satu  informan  yang  sehari-hari  sebagai  tokoh  masyarakat  di  kecamtan arosbaya mengatakan bahwa “Kiai akan tetap menjadi panutan bagi masyarakat selama ia menyandang predikat Kiai”. pandangan ini bisa dipahami karena Kiai sebagai  pemimpin  yang  memiliki  kharisma  diyakini  sebagai  pemengang kekuasaan  suci  yang  pada  gilirannya  membuatnya  sangat  berbeda  dari masyarakat pada umumnya. potret otoritas keagamaan yang begetu kuat ini tidak sebangding ketika Kiai  terlibat di dunia politik. seperti yang di  tegaskan oleh tokoh masyarakat , Imron Rosyadi, bahwa :
“kepemimpinan  Kiai  sampai  sekarang  masih  menjadi  panutan  masyarakat  Bangkalan, terutama Kiai-Kiai di kampung yang mempunyai pomdok pesantren lebih lagi seorang Kiai yang bersifat nitral terhadap porpol yang ada. memang harus diakui bahwa pengaruh Kiai dalam  agama  masih  kuat  sampai  sekarang,  tetapi  dalam  aspek  politik  tidak  karena kekuatan Kiai terpecah belah”
“kepemimpinan Keyaeh sampek sateyah kek dheddeh toro’an masyarakat pengkalan, utama epon keyaeh-keyaeh se neng desah se andhek pondhuken napah pole keyaeh se netral dhek porpol sebedeh. saonggunah pengarunah Keyaeh nekah sampek mangken sajen koat tapeh dhelem politik aca pecca”
Suatu hal penting yang harus dikemukakan adalah fenomena kedekatan Kiai dengan politik yang sering memunculkan gesekan di masyarakat Bangkalan. hal  ini  disebabkan  kerena  keterlibatan  Kiai  dengan  politik  dipandang  terlalu mengedepankan  orientasi  politik  yang  kemudian  dikemas  dalam  bentuk kepentingan kekuasaan. seperti yang dikemukan oleh tokoh masyarakat Amin Imron pada kesempatan terhadap penulis, mengatakan bahwa:
“ tidak harus politik itu dikaitkan dengan kekuasaan.tetapi di pengalaman kita akhir- akhir ini politik  sering diidentik dengan penguasa. artinya seorang Kiai ketika menjabat sebagai  figur  politik.  ujung-ujungnya  adalah  kekuasaan.  hal  ini  terjadi  di  Kabupaten Bangkalan katakanlah bupati (Bangkalan saat ini Makmun Ibnu Fuad ) yang merupakan keluarga besar bani Kholil yang menjabat di pemerintahan ya bukan Kiai menurut saya, jauh dari nilai-nilai seorang Kiai”
“ politik nekah tak harus e kait aki sareng kakuasaan, tapeh dhereh pangalaman zaman samangken, politik nekah etandheeh ben kakuasaan, arteh epon Keyaeh manabei ajabat reng
politik,  dhebu  dhinah  pakkun  kakuasaan.  nekah  katettiyen  neng  kabupaten  pengkalan kaentoh bupati mangken Makmun Ibnu Fuad se aropaaki katoronan dhereh bani Kholil se tojuk yeh benne Keyaeh , mun tang pendapat nekah jeuh dhehreh nilai-nilai Keyaeh”
Pandangan  Amin  Imron  di  atas  sejalan  dengan  informan  yang  lain, Hotib  Marzuki.  Menurutnya  politik  tidak  hanya  sebatas  identik  dengan kekuasaan, tetapi yang lebih penting politik itu adalah masalah aqidah. Aqidah tersebut harus ditegakkan melalui instrumen politik yaitu partai politik. dengan demikian Kiai menjadi penting untuk tidak mengatakan wajib hukumnya untuk terlibat  di  dunia  politik  praktis  demi  tegaknya  aqidah  tersebut.  kerena,  wajah politik  yang  tampak  saat  ini  seringkali  mengabaikan  dimensi  aqidah  yang berhaluan ahlussunnah wall jama’ah. hal ini dikemukan secara lengkap bahwa :
“ memang politik itu yang dimaksud bukan hanya sosial ekonomi saja, tapi juga masalah aqidah.  ada  partai-partai  tertentu  itu  sudah  dimasuki  aqidah-aqidah  ahlissunnah  wall jama’ah.  itu  kan  berbahaya.  bahkan  diluar  partai  banyak  ajaran-ajaran  yang  sekarang dilarang.  itukan  kalau  tidak  Kiai  masuk  partai,  kekuatan  politiknya  berkurang.  tapi kalau Kiai masuk dan mempunyai partai atau punya payung, kan jadi kuat”
“saestonah politek se emaksud benne karo sosial ekonomi peih, tapeh maslah aqidah pole. bedeh partai-partai se ampon kamasoen aqidah-aqidah ahlussunnah wall jama’ah, nekah kan korang sae. tor juken neng louar ampon bennyak ajeren-ajeren se ampon elarang. nekah kan lang kong sae Keyaeh masuk partai, kakuotannah ngurangen. tapeh manabie Keyaeh masuk ben ngaandhek partai ataubeh tekkuwen, kan lebbi koat”
Pandangan yang hampir sama dengan Hotib Marzuki tentang keharusan keterlibatan Kiai di dunia politik adalah Imron Rosadi. seperti yang dituturkan kepada penulis pada suatu kesempatan wawancara mengatakan bahwa:
“memang seharusnya Kiai sekarang terlibat dalam dunia politik praktis. jika Kiai memiliki visi membagun dan misi perjuangan, maka terlibat dalam dunia politik akan sangat besar manfaatnya  bagi  terwujudnya  visi  dan  misinya.  karena  bagaimanapun  juga  kebijakan politik akan sangat berpengaruh pada tatanan kehidupan masyarakat Bangkalan” “saestonah ampon wektonah Keyaeh samangken ompon turun lansung dhek dunia politik praktis, Keyaeh kedhuwen visi abagun ben misi ajuang, makah acampurrah Keyaeh sanget rajeh manfaattah dhek ajelennah visi misi epon, karnah katenapah epon kebijakan politik sanget apangaruh dhek tatanan kaodhe’en masyarkat Pengkalan”
Bahkan,  keterlibatan  Kiai  di  dunia  politik  praktis  justru  akan memperluas sasaran dakwahnya, dan pondok pesantren cendrung lebih cepat maju karena mendapat lebih banyak dukungan dari pemerintah. tetapi harus di catat  pula  kata  Mat  Holla  salah  seorang  informan  yang  dulu  pernah  menjadi
kepala  desa  turin  timur  Kokop  selama  dua  kali  periode,  Kiai  yang  terlibat  di politik praktis harus mengedepankan kepentingan ummat. keterlibatan Kiai di dunia  politik  boleh  –  boleh  saja  selama  bisa  membawa  dan  menjadikan kesejahteraan ummat atau masyarakat Kabupaten Bangkalan menjadi lebih baik.
Realitasnya,  Kiai  yang  terlibat  di  dunia  politik  praktsi  seringkali membawa dampak bagi tradisionalitas dunia pondok pesantren yang sebagian besar berada di basis-basis pedesaan. Tugas Kiai yang menjaga mainsream paham ahlussunnah wall jama’ah melaui pondok pesantren menjadi tidak terurus dengan sungguh-sungguh, bahkan tugas utamanya untuk mengembangkan pendidikan, sosial, dan dakwah menjadi terabaiakan karena terlalu terfokus dengan persoalan politik  praktis  yang  ujung-ujungnya  beroientasi  pada  kekuasaan.  Hal  ini ditegaskan oleh Musaffaq, bahwa:
“menurut saya, dengan terjunnya di dunia politik praktis tentu menganggu tugas utamanya yang seharusnya beliau memberikan wejangan-wejangan, memberikan ilmu dan sebagainya. Bagi santri-santrunya tentu semakin terganggu. Seorang Kiai akan jarang bertatap muka dengan para santrinya kerena seringnya Kiai mengurusi politik”
“pendapat  teng  kuleh  tentang  acampurrah  Keyaeh  dhek  politik  praktis  kaentoh  aganggu tugas se paling utama epon se saestonah aberre’ wejangan, nyebbar aki elmunah ben lain samacemmah. kaangguy santrenah nyatah aganggu, Keyaeh ka’dentoh tak apangge kalaben santrenah amarkeh sibuk ngurusin politik praktis”
Kekawatiran Musaffaq juga menjadi kekawatiran Muhammad. salah satu alumni  pondok  pesantren  tersebut  mengatakan,  Keterlibatan  Kiai  di  dunia politik praktis tidak hanya membuat Kiai tidak punya waktu untuk mengurusi pondok pesantrennya, justru santri mereka terbengkalai. no time whithout politic . bisa dipastikan politik juga tanggung jawab kepada masyarakat Bangkalan. Hal ini  membuat  Musa  tidak  setuju  apabila  Kiai  terlibat  di  dunia  politik  praktis karena terkesan membingungkang dan tidak konsosten dengan kaidah-kaidah yang sudah ada dalam ajaran Al-Quran dan Al-Hadist.
Akibat yang muncul kemudian adalah semakin terkikisnya karisma yang dimiliki Kiai, sulit dibayangkan bagaimana kalau pamor Kiai di mata masyarakat Bangkalan  semakin  hilang  dan  masyarakat  Bangkalan  tidak  lagi menghormatinya. Seperti yang dituturkan oleh Suja’i bahwa “ saat ini Kiai sudah mengalami degradasi ketokohan karena  masyarakat Bangkalan melihat bahwa Kiai sudah plin plan sebab sering ganti-ganti partai dan cenderung komersial, begitu juga yang di katakan oleh Muhammad bahwa:
“karisma seorang Kiai di era sekarang ini kelihatannya semakin mundur, karena menurut pandangan  Kiai  benar  belum  tentu  ummat  membenarkannya.  kalau  sebelum  reformasi masyarakat Bangkalan pada umumnya selalu tunduk dan patuh terhadap apa yang menjadi perintah Kiai, namun sekarang tidak lagi. kelihatannya masyarakat semakin cerdas” “karisma Keyaeh jeman mangken nekah eabas aki jen mundur, karnah menurt pangbesen teng kuleh Keyaeh pendher ke tak pasteh masyarakat nekah apendher aki. engkie mun ki’ sabellunnah jeman reformasi masyarakat pengkalan nekah langsun endhek ben atoaat dhek parentanah Keyaeh, namung samangken kaintoh masyarakat ampon cerdas kappe”
Fenomena  kredibilitas  Kiai  yang  cenderung  mengalami  penurunan, menurut  pandangan  Imam  Mukhlis  dikarenakan  beberapa  faktor. Pertama, sebagian Kiai dan pesantren terjun dalam  kanca politik praktis. Kedua, agama dijadikan alat dalam meraih kepentingan. Ketiga, tidak konsisten dengan visi awal yang  diamanatkan,  dengan  berbagai  faktor  ini  Kiai  cenderung  tidak  lagi dihormati bahkan menjadi kecaman dalam masyrakat Bangkalan. “Yang salah siapa”, Kiai kug gak bisa jadi Kiai.
Bila  dilihat  dari  perilaku  bebas  berdemokrasi,  fenomena  menurunnya kredibilitas Kiai di masyarakat Bangkalan dapat dilihat dari dua faktor. Pertama, faktor internal yang dapat dipengaruhi oleh rekam jejak Kiai dan Kedua, faktor eksternal  yang  disebabkan  akibat  lunturnya  kharisma  Kiai  dimata  masyarakat Bangkalan  dan  juga  termasuk  santri-santrinya.  Karena  itu  menurut  Dullatip bahwa menguat atau tidaknya kharisma Kiai sangat tergantung pada kepribadian Kiai, bukan pada ketokohannya. Jika dilihat  dari ketokahannya kharisma Kiai tetap  dan  tidak  berubah,  akan  mengalami  penguatan  atau  degradasi  sangat bergantung pada pribadi Kiai itu sendiri bukan ketokohannya.
Kecenderungan yang muncul ketika kharisma Kiai mulai terkikis, Kiai tidak lagi menjadi tokoh tunggal yang mempengaruhi sikap politik masyarakat Bangkalan, bahkan masyarakat Bangkalan cenderung mencari akses informasi untuk  dijadikan  pertimbangan-pertimbangan  sebelum  mereka  memutuskan memilih partai politik yang mana atau memilih siapa. Hal ini  ditegaskan oleh Imron Rosyadi bahwa :
“Referensi seorang Kiai hanyalah sebagai satu bahan pertimbangan. Dukungan saya tetap pada pertimbangan pribadi. Pertimbangan pribadi bagi saya adalah keputusan yang diolah dari berbagai referensi yang bisa dijadikan bahan pertimbangan”
“referinsi  Keyaeh  hanya  ekebey  bahan  pertimbangan,  teng  kuleh  adukung  dhek pertembangannah thebik. pertembangan dhebik tengkuleh enki kak dentoh keputusannah se eperrek tor ecampor kalaben referensi dhereh pertimbangan”
Dengan  faktor-faktor  ketokohan  Kiai  yang  kredibilitasnya  mulai menurun akbibat padangan politik praktis yang terlalu berorientasi kekuasaan, maka  hampir  semua  informan  penelitian  sepakat  untuk  menggunakan pertimbangan  pribadi  sebagai  kata  akhir  dalam  menuentukan  politik  praktis. Seperti yang dikatakan Musaffaq, dalam menentuka pilihan politik praktis saya berdasarkan pertimbangan pribadi.  Jika menurut kita bagus ya kita pilih, toh referensi  seorang  Kiai  juga  tidak  selalu  benar  kok.  Melihat  karekteristik hubungan antara masyarakat dengan Pesantren, Masyarakat dengan Kiai, maka konsepsi Berger tentang konstruksi realiatas sosial digunakan dalam kajian ini. Realitas  sosial  yang  dipotret  melalui  konstruksi  sosial  ini  adalah  pemahaman masyarakat tentang perilaku Kiai dalam dinamika politik praktis lokal khususnya pasca orde baru.
Eksternalisasi  merupakan  proses  paling  awal  munculnya  konstruksi sosial. pada proses ini, seseorang mengalami momen adaptasi dirinya dengan dunia  sosio-kukturnya.  proses  eksternalisasi  yang  paling  mendasar  adalah bagaimana  individu  masyarakat  atau  subjek  dengan  kemampuan  agensinya melakukan  adaptasi  dengan  teks-teks  kehidupan,  baik  yang  bersifat  abstrak maupun konkrit. sarana yang digunakan dalam momen ini adalah bahasa dan tindakan . bahasa dan tindakan digunakan untuk penyesuain dengan dunia di luar  dirinya.  Secara  konseptual,  proses  eksternalisasi  berkaitan  dengan konstruksi  sosial  masyarakat  terhadap  Kiai  yang  berpolitik  praktis  dapat  di gambarkan  sebaimana  uraian. Pertama ,  mengacu  pada  nilai  agama  dengan penyesuain  teks-teks  suci.  ungkapan  –ungkapan  dalam  nilai  agama  dapat digunakan  sebagai  pijakan  untuk  memberikan  ligetimasi  pemahaman masyarakat tentang suatu tindakan politik Kiai. segala gagasan tentang apa yang hendak  dikerjakan  sesuai  dengan  perannya  sebagai  Kiai  yang  terjun  di  dunia politik praktis di sesuaikan dengan pedoman perilaku dan akhlaq yang di ajarkan oleh  agama  Islam  yang  bersumber  dari  Al-Quran  dan  Al-Hadist.  Penjelasan tentang posisi Kiai yang berpolitik sebagai ulama terdapat dalam surat al-Fathir ayat 28:  “ Sesungguhnya yang takut kepada ALLAH di antara hamba-hamba- Nya, hanyalah ulama.”  Begitu juga dengan salah satu hadist: “Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi.”   sekalipun dalam batasan yang sulit ditegaskan, tetapi ungkapan menjadi “Kiai yang berpolitik praktis harus memberi manfaat bagi  ummat.  merupakan  ungkapan  yang  pijakannya  di  dalam  teks  suci  yang dimaksud.
Hal ini senanda dengan hasil wawancara dengan Mat Sirat bahwa:
“mengikuti Kiai dalam urusan politik praktis tidak secara otomatis mendapatkan garansi yang  benar,  bahkan  masyarakat  Bangkalan  lebih  membutuhkan  kemanfaatan  untuk kebaikan hidup sosal ekonominya”
“norok  Keyaeh  nekah  dhelem  urusen  politik  praktis  tak  spanton  olle  jaminan  bendher, estonah manyarakat  pengkalan lebbi aputoh aki manfaat  kaangkuy kaodhe’en lebbi sae sosial tor juken ekonominah”
Standar moral untuk selalu berfikiran dan bertindak demi kesejahteraan rakyat dan demi kebaikan bersama, tentu juga merupakan ajaran yang sudah ada sejak periode Nabi Muhammad SAW. berbagi rujukan tekstual tentang perilaku dan  perkataan  dari  kesejarahan  Nabi.  Kemudahan  ini  karena  memang  Nabi sudah  mengajarkan  dan  memberi  contoh  perilaku  politik  yang  baik  beliau memerintah di Madinah. Nilai agama yang menjadi pijakan tindakan politik dan dipakai  untuk  melegitimasi  tindakan  tersebut  biasanya  mengacu  dari  Nabi Muhammad SAW ketika mendirikan tatanan sosial politik di Madinah, dalam bentuk  piagam  Madinah.  Piagam  ini  sering  pula  disebut  dengan  Undang- Undang  Madinah  atau  Konstitusi  Madinah.  Ada  dua  alasan  bagi  kehidupan bernegara yang di atur dalamPiagam Madinah, pertama, seluruh pemeluk agama Islam adalah ummat (nation) walaupun mereka berbeda suku. kedua, hubungan antara komunitas muslim dan non muslim didasarkan pada prinsip bertetangga yang  baiak,  saling  membantu  dalam  menghadapi  musuh  bersama,  membela mereka  yang  teraniaya,  saling  menasehati  dan  menghormati  kebebasan beragama.
Secara strategis piagam ini juga bertujuan untuk menciptakan keserasian politik  dengan  mengembangkan  toleransi  sosio-religius  secara  luas. Kedua, penyesuain  dengan  tradisi  lama.  dalam  perpolitikan  di  Indonesia,  terdapat perilaku  yang  secara  politik  telah  terkonstruksi  sesuai  dengan  fase  orde  yang berjalan.  ketika  pemerintahan  orde  lama  tentu  pemahaman  masyarakat  akan berbeda  dengan  pemahaman  masyarakat  orde  baru,  dan  begitu  pula  dengan pemahaman  masyarakat  orde  reformasi.  masing-masing  fase  ini  memiliki keunggulan yang dapat dipakai sebagai rujukan pemahaman. Penyesuain dengan nilai-nilai lama ini berproses melalui kebiasaan yang masih berjalan pada sebagai anggota masyarakat di Kabupaten Bangkalan.
Seperti yang di ungkapkan oleh Hasani Zubair bahwa:
“pada dasarnya perbedaan itu hikmah dan wajar. Jadi hal tersebut harus disikapi dengan biasa  saja,  lebih  bagus  lagi  kalau  setiap  individu  masyarakat  Bangkalan  berani  untuk menetukan pilihanya sendiri”
“dhesar  epon  thepideh  nelah  hikmah  tor  wajar  peih.  tedheh  kepanekah  kothuh  sikapen boasah peih, lebbi begus pole dhek satejhenah oreng Pengkalan berani kaangkuy nentuaki pele’ennah”
Dunia pesantren selama ini dipahami sebagai dunia yang terpisah dari politik praktis. sebuah dunia yang berada di balik tembok pesantren yang hanya mendalami berbagai soal agama Islam. tentu keadaan ini menjadi sesuatu yang memerlukan penyesuain bagi Kiai atau komponen pesantren lainnya ketika ia memasuki dunia politik. Penyesuain-penyesuain dengan demikian menjadi hal yang harus dilakukan untuk kelancaran tugas politiknya nanti. Di dalam moment objektivasi,  tindakan  sosial  seolah-olah  berada  di  luar  diri  manusia.  tindakan sosial Weber ini membentuk jaringan proses pelembagaan atau institusionalisasi. proses objektivasi dalam kaitan ini, dapat diuraikan sebagai berikut.
Pertama, Kiai,  Pesantren,  dan  masyarakat  adalah  tiga  entitas  yang berbeda.  begitu  juga  tentang  masyarakat,  pesantren  yang  menyediakan  latar kulturnya, dan Kiai sebagai figur yang diteladani. Dari persefektif masyarakat, pesantren  dan  Kiai  adalah  entitas  yang  berhadapan  dengannya  dalam  proses objektivasi.  Pasantren  adan  Kiai  adalah  dunia  sosial  sebagai  tindakan  sosial. dialog intersubjektif antara  masyarakat  dengan  tindakan  sosial  di  luar  dirinya sangat memungkinkan terjadinya makna – makna baru. makna itu sebagai hasil dialog yang terjadi antara dua tindakan yang berakhir dengan integraasi makna- makna  yang  sebelumnya  di  anggap  sebagai  lembaga  yang  berhadap-hadapan. Perilaku  sesuai  dengan  tradisi  pesantren  dan  di  luarnya  di  anggap  sebagai lembaga-lembaga  berlainan  dengan  pilihan  politiknya.  tanpa  disadari  bahwa pesantren  dan  bukan  pesantren  itu  adalah  buatan  manusia  yang  berproses menjadi  melalui  tahapan  konstruksi  sosial.  Hal  ini  tentu  sangat  bertentangan dengan keadaan sebenarnya karena dunia sosial itu sepenuhnya buatan manusia. Dunia  pesantren  atau  dunia  sosial  di  luar  pesantren  seringkali  tidak  disadari, bahwa  sebagai  sesuatu  realitas  ia  akan  selalu  berusaha  memenangkan  dialog antara diri masyarakat dengannya.
Moh.Musa mengungkapkan, bahwa :
“Kiai cenderung dan berani teribat kearah dunia politik ptaktis dan juga membawa santri mereka masing-masing untuk ikut aktif dan terlibat kearah partai politik dengan bendera- bendera yang berbeda-beda. Sehingga kesan yang ada ialah kurang kuatnya persatuan para Kiai dalam menyuarakan kebenaran dan membingungkan masyarakat Bangkalan”
“Keyaeh cenderung tor bengal norok dhek urusen politik praktis jukenan ngebeh santrenah kaangkuy norok ben aktif  dhek partai politik se thepedheh benderanah. tor juken kesannah
korang  koutnya  persatu’ennah  Keyaeh  dhelem  ajuang  aki  tor  abimbing  masyarakat Pengkalan”
Bisa juga terjadi dialog antara tindakan sosial dengan yang ada di luar diri  itu  terjadi  pula  dialaog  paham ahlussunnah  wall  jama’ah yang  menjungjung tinggi nilai-nilai ahklaq dan moralitas dengan paham yang berkembang dalam tindakan  sosial  politik  sebagaimana  dipahami  dari  lingkungan  sosialnya. sementra  tindakan  sosial  objektifnya  berbanding  terbalik  dengan  yang  pada akhirnya  menghasilkan  makna  baru  yang  merupakan  hasil  integritas  tidakan sosial dan atau hasil penolakan satu realitas.
Kedua, pelembagaan atau institusionalisasi yaitu proses untuk membagun kesadaran menjadi tindakan. di dalam proses pelembagaan tersebut, nilai-nilai yang menjadi pedoman di dalam melakukan interpretasi terhadap tindakan telah menjadi bagian yang tak terpisahkan sehingga apa yang disadari adalah apa yang dilakukan. Pada tahap ini masyarakat Bangkalan melakukan sesuatu tentu tidak hanya  berdasarkan  atas  tindakan  berpura-pura,  tetepi  telah  menjadi  tindakan yang bertujuan, meaningfull. mereka tahu sebenarnya tentang manfaat tindakan sosial bagi dirinya sendiri.
Ketiga, habitualisasi atau pembiasaan yaitu proses ketika tindakan sosial bertujuan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. tidak diperlukan lagi berbagai penafsiran terhadap tindakan sosial tersebut telah menjadi bagaian dari sistem kognitif dan evaluatifnya. Peta kesadarannya telah menerima dan sistem evaluasi  berasal  dari  sestem  nilai  juga  telah  menjadi  bagian  di  dalam  seluruh mekanisme kehidupannya. dengan demikian, ketika suatu tindakan sosial telah menjadi suatu habitual, maka telah menjadi tindakan sosial yang mekanis yang mesti dilakukan begitu saja. dengang melanggengkan basis kekuasan Kiai-Kiai yang ada Kabupaten Bangkalan.
Hal ini sesuai denga yang dikatakan oleh Imam Bukhori bahwa:
“dengan terjunnya Kiai di dunia politik praktis, menurut saya tidak  selalu memberikan manfaat  bagi  kehidupan  dan  kesejahteraan  masyarakat  Bangkalan,  mungkin  hanya sebagian masyarakat Bangkalan yang dekat dengan Kiai yang kehidupannya semakin baik, namun yang tidak dekat tetap saja”
“kalaben noro’en Keyaeh dhek urusen politik praktis, mun caan ten kuleh lok salau aberrik ka manfaatan ben kasejahteraan dhek masyarakat Pengkalan,  mungkin saos sabegeyen masyarakat Pengkalan se semmak ka Keayeh kaodhe’nah  sajen pekus, tapeh se lok semmak pakkun peih”
Internalisasi sebuah proses ketika individu melakuakan identifikasi diri di  dalam  dunia  sosio-kulturalnya.Internalisasi  merupakan  miment  penarikan relaitas sosial ke dalam diri atau realitas sosial menjadi realitas subjektif. Realitas sosial itu berda dalam diri manusia dan dengan cara itu maka diri manusia akan teridentifikasi di dalam dunai sosio-kulturalnya. Dalam internalisasi, peran (role) dan identitas (identity) sangat penting. kesadaran masyarakat akan dirinya dan dunianya  akan  terbentuk  sesuai  dengan  peran  tadi.  Struktur  objektif  akan membuat seseorang tidak hanya sekedar memainkan sebuah peranan melainkan juga menjadi. misalnya dalam internalisasi mengenai nilai-nilai keagamaan.
Secara kodrati, manusia  memiliki kecenderungan hidup berkelompok. disini manusia akan selalu berada dalam kelompok yang kebanyakan didasarkan atas rasa seidentitas. Kesadaran kolektif akan mudah timbul ketika kelompok manusia  itu  memiliki  identitas  yang  sama.  jika  warga nadhliyin berkumpul dengan sesamanya, maka interaksi antar  individu akan cenderung berlangsung secara intensif. begitu juga, ketika sesama Kiai berkumpul, maka interaksi antar individu Kiai akan berlangsung intensif. Dalam kolektivitas NU, warga nahdliyin Bangkalan dapat berinteraksi secara intensif, tetapi hal ini belum tentu terjadi ketika ia berada dalam suatu kolektivitas dengan identitas yang berlainan dengan identitas kultural NU. itulah sebabnya terdapat penggolongan sosial, misalnya dalam  organisasi  sosial  keagamaan  masyarakat  dikenal  adanya  Kiai,  intektual, masyarakat  dan  sebagaiman  tergantung  pada  regulasi  yang  digunakan.  dalam organisasi kultural NU, dikenal adanya kelompok Kiai, santri, masyarakat umum dan lain-lain.
Seperti yang digambarkan oleh salah satu seorang informan yang kini menjadi  salah  satu  anggota  dewan  di  Kabupaten  Bangkalan,  Kholifi  Aziz mengatakan:
“kalau kaum NU (nadhliyin) di Kabupaten Bangkalan pada umumnya melihat sosok Kiai siapa yang ada di belakang partai tersebut. Kalau Kiai ini yang karismatik betul semuanya sudah hampir 100 persen. masih dari keturunan Bani Kholil, meskipun pakai cara apapun paksaan bagaimanapun tidak akan pernah menang disini. dalam sejarah Bangkalan tidak akan menang”
“manabie kuam NU neng kabupaten Pengkalan secara umum ngabes Keyaeh paserah se bedheh  ebudhinah  partai  kenekah.  manabei  Keyaeh  nekah  se  karismatik  pendher sakappe’ennah  100  persen,  ke’  bedheh  katoronan  dhereh  Bani  Kholil,  ngangkuyeh  cara paksaan  epon  ke’  korang  karenah  pasteh  mennang  tor  juken  sajaranah  kabupaten Pengkalan pasteh lok kereh mennang”
Dalam  teori  Konstruksi  sosial,  Berger  menekankan  adanya  hubungan dialektika  antara  realitas  sosial  objektif  dengan  ruang  kesadaran  subjektif, adapun proses dialektika yang terjadi antara realitas sosial objektif denagn ruang kesadaran  subjektif  yang  ditemukan  dalam  studi  ini  adalah  berupa  dialektika antara realitas sosial Kiai di satu pihak denagn kesadaran masyrakat Kabupaten Bangkalan  yang  menjadi  subjek  penelitian  di  pihak  lain.  Proses  dialektika tersebut  tampak  adanya  pola  tertent,  yaitu  terjadinya  internalisasi  dan eksternalisasi.    Internalisasi  lebih  cenderung  terjadi  tatkala  ruang  kesadaran subjektif  masih  berada  pada  posisi  Kiai  menjadi  elit  agama  dan  pemimpin Pesantren.  Dalam  internalisasi,  peran  (role)  dan  identitas  (identity)  sangat penting.  dengan  peranan  Kiai  sebagai  pengasuh  Pesantren  dan  identitas  Kiai sebagai elit agama, masyarakat sebagai anggota-anggota satu struktur melakukan internalisasi.  Masyarakat  sendiri  terstruktur  oleh  realitas  objektif.  kesadaran masyarakat Bangkalan akan dirinya dan duninya akan terbentuk sesuai dengan peran  tadi.  struktur  objektif  akan  membuat  seseorang  tidak  hanya  sekedar memainkan  sebuah  peranan  melainkan  juga  menjadi  misalnya  dalam internalisasi mengenai nilai-nilai keagamaan.
Sedangkan eskternalisasi lebih cenderung terjadi terutama  tatkala  Kiai masuk pada wilayah politik praktis. perbedaan masyarakat dengan Kiai dalam hal politik merupakan proses masyarakat Bangkalan membangun dunia sosial ( build  social  world )nya  sebagai  bagian  esensial  dari  kehidupan  politik  praktis mereka. Eskternalisasi bagi masyrakat Bangkalan adalah menciptakan struktur politik yang stabil yang diperlukan masyarakat, agar Kiai yang dijadikan panutan memiliki kredibeiitas di mata masyarakat Bangkalan. struktur itu sendiri adalah sebuah proses produksi bersama ( a cellctive production ) yang terjadi dalam kurun waktu yang sangat lama.
Realitas  seperti  ini  memiliki  dampak  yang  luar  biasa  pada  masyarakat biasa  (bawah)  seperti  yang  dituturkan  oleh  Hotib  Marzuki  kepada  penulis, bahwa:
“kalau masyarakat desa (bawah) itu kan, beda gambar saja kan gitu saling gesekan begitu keras.Padahal mereka tidak tahu bahwa itu hanya sebuah wadah untuk memperjuangkan kepentingan  rakyat  Bangkalan  sebenarnya.  saya  yakin  sebuah  partai  politik  sama-sama mengklaim  memperjuangkan  masyarakat  Bangkalan,  Saya  mendukung  akan memperjuangkan masyarakat Bangkalan begini begitu maka dukunglah saya dan semuanya itu kan. dan partai politik manapun tidak ada yang salah dan itu benar, kalau salah ya pasti tidak lolos verifikasi KPU kan begitu”
“manabi masyarakat dhesah kan karo pedeh kemper saos pas saleng atokaran. saestonah masyarakat  lok  taoh  manabi  karo  bendhe  kaangkuy  ajuang  aki  kapentinnah  rakyat Pengkalan. kuleh hakkul yakin sadhejenah partai politik nekah dhepadeh klaem ajuang aki masyarakat Pengkalan. kuleh adukung tor ajung aki masyarakat Pengkalan ka berek ka temur jiah sakappennah, tor tadek partai politik se lok pendher kan ampon lastareh everifikasi neng KPU “
Kendati demikian, segala struktur ini memiliki aturan yang harus di taati. agar penciptaan itu menjadi objektif maka harus ada aturan yang dibuat bersama yang  akan  memberi  arah,  peranan  dan  makna  dalam  sebiah  totalitas.  jadi objektivasi  merupakan  moment  totalitas  pemaknaan  ketika  para  aktor  sosial secara simultan melakukan eskternalisasi, atau melakuakan tindakan sosial yang pada  gilirannya  membentul  sebuah  realitas  sosial  objektif.  Dalam  perspektif fenomenologi, realitas objektif yang dimaksud tidak akan pernah ada, yang ada hanyalah intersubjektif.
Tipe  tindakan  masyarakat  untuk  menentukan  pilihan  politik  bukan termasuk  tindakan  yang  didorong  oleh  adanya  keinginan  untuk mempertahankan  tradisi  yang  sedang  berlaku  dalam  masyarakat  Kabupaten Bangkalan. karena itu, tipe tindakan masyarakat bukan termasuk tipe tradisional action yang di gagas oleh Weber, sebab menurut tipe tindakan ini, orang kurang menperhatikan  cara  efektif  dalam  mencapai  tujuan.  Tipe  tindakan  sosial semacam  ini  berhubungan  dengan  orentasi  atau  dorongan  tradisi  suatu kebiasaan  bertindak  yang  berkembang  di  masa  lampau  berdasarkan  pada hukum-hukum  normatif  yang  menjadi  kesepakatan  masyarakat.  Mereka menentukan pilihan politik dengan cara tertentu karena kebiasaan yang terjadi di  masyarakat  ( khuusnya  warga  nadhliyin ),  mengikuti  titah  Kiai,  sesepuh,  tokoh masyarakat atau orang tua mereka.
Di  samping  itu,  masyarakat  yang  menentukan  pilihan  politiknya berdasarkan pada pertimbangan  visi misi partai (seorang calon), program partai (seorang  calon)  serta  kapabilitas,  akuntabilitas,  kredibelitas  partai  (seorang calon)  bukan  termasuk  pada  tipe affectual atau emmotipnal  action, sebab  tipe  ini merupakan  tipe  tindakan  yang  sangat  mengedepankan  perasaan  atau  emosi. Emotion atau feeling ini  biasanya  melahirkan  kebencian  yang  tinggi  atau menghormati seseorang Kiai atau seseuatu secara berlebihan.
Hal  ini  sesuai  hasil  wawancara  dengan  salah  satu  informan  Hasani Zubair bahwa:
“yang pasti bukan nilai kewibawaanya, tapi cara kerja dan program yang sesuai dengan keinginan  masyarakat  Bangkalan,  jika  kepemimpinannya  bagus  dan  mensejahterakan, kenapa tidak”
“  se  pasteh  panekah  nilai  kewibawannah  Keyaeh.  tapeh  oreng  Pengkalan  ngabes  cara kerjanah ben program-program se cocok ka masyarakat Pengkalan, manabe Keyenah pekus pakkun etorok”
Dipandang dari pengertian kedua tipe tindakan sosail tersebut, tindakan masyarakat menentukan pilihan politik dalam studi ini bukan termasuk kedua tipe ini. ada beberapa alasan yang bisa dikemukakan. Pertama, masyarakat dengan pertimbangan tertentu “ visi misi partai ( seorang calon) program partai (seorang calon) serta kapabilitas, akuntabilitas dan kredebilitas partai ( seorang calon) “ bertundak  meninggalkan  “fatwa  politik”  Kiai  yang  telah  menjadi  kebiasaan dengan resiko tertentu. Kedua, tindakan pilihan politik mereka didasarkan pada pertimbangan means and ends of action, seleksi cara.
Data  menunjukkan  bahwa  meskipun  masyarakat  Bangkalan  memiliki pertimbangan tertentu dalam menentukan pilihan politik, tetapi mereka masih mempertimbangkan “  fatwa politik” Kiai yang secara langsung terlibat di dunia politik praktis. Hal ini membuktikan bahwa kepatuhan masyarakat Bangkalan kepada  Kiai  kerena  otoritas  keagamaan  yang  memiliki  pengetahuan  luas  dan mendalam tentang Islam dan juga memiliki Santri serta Pondok Pesantren.
Tipe tindakan sosial masyarakat Bangkalan menentukan pilihan poltik ini  lebih  dekat  dengan  tipe wertational  action ,  karena  tindakan  mereka  lebih mengacu  pada  nilai,  norma  atau  kekuatan  yang  ada  dalam  ajaran  agama. Masyarakat  Bangkalan  tidak  menghormati  “fata  politik”  Kiai  sebagai pertimbangan menentukan pilihan politik, bukan karena didasari oleh motivasi ingin melanggar tradisi keagamaan, melainkan karena pertimbangan bahwa yang tidak sesuai dengan tugas utamnya sebagai sosok waratsat al-anbiya’ (pewaris para nabi).
Jadi, tindakan sosial maasyarakat Bangkalan yang menentukan pilihan politik  berdasarkan  pertimbangan  tertentu  jika  mengacu  pada sosial  action nya Waber, lebih tepat dikatagorikan pada tipe wertational action . karena makna yang diberikan  kepada  figur  Kiai  sebagai waratsat  al-anbiya’ (pewaris  para  nabi). mengacu  pada  nilai-nilai  atau  norma  –  norma  yang  ada  dalam  agama  Islam. Berdasarkan  analisis  tersebut  dapat  dikemukakan  bahwa  rasionalitas  yang  di anut oleh masyarakat Bangkalan sesuai dengan konsep Weber adalah wertational action atau  rasionalitas  nilai,  yaitu  suatu  rasionalitas  yang  berdasarkan
pertimbangan nilai, norma yang di yakini benar karena dalam masalah politik mereka memilih tindakan dengan berpedoman pada visi misi partai, program partai, serta kapabilitas, akuntabilitas serta kredibelitasnya. yang lahir dari nilai- nilai agama Islam yang mereka meliki. Aapalagi tradisi paham ahlussunnah wall jama’ah yang di anaut NU, mumunculkan sikap relativisme yang menjadi dasar logika munculnya suatu pandangan kemasyarakatan yang tidak bercorak hitam putih.
Merujuk  pada  tindakan  sosial  sebagian  masyarakat  Bangkalan  yang menentukan pilihan politiknya berdasarkan “fatwa politik” Kiai karena mereka memposisikan  Kiai  sebagai  elit  agama  sekaligus  elit  politik,  tindakan  sosial tersebut  dapat  dikatagorikan  pada  tindakan  atau  cara  rasional  menurut  tipe tindakan rasional  intrumental .  Alasan  yang  bisa  dikemukakan  adalah  tujuan mereka patuh dan taat kepada “fatwa politik” Kiai untuk memperoleh reward agar tidak dikatakan sebagai orang yang “kualat” atau tidak tahu etika menjadi orang NU. jadi rasionalitasnya terorentasi in short term dan ini merupakan ciri khas rasionalitas instrumental dengan reward yang langsung dinikmati.
Di  sisi  lain  tindakan  sosial  sebagai  masyarakat    Bangkalan  yang menetukan pilihan politiknya berdasarkan “ fatwa politik” Kiai dilihat dari sudut pandang  rasionalitas  nilai  adalah  irrasional  dengan  alasan  bahwa  seleksi  cara yang dipakai menghasilakan tindakan yang tidak akan mencapai tujuan. kerena tindakan  yang  digunakan  sebagai  “cara”  tidak  sesuai  dengan  makna  yang diberikan kepada figur Kiai sebagai waratsat al-anbiya’ (pewaris para nabi) yang mengacu pada nilai-nilai atau norma – norma yang ada dalam agama Islam.
Karena  itu  wajar  dan  logis  apabila  masyarakat  Bangkalan mempertimbangkan  “visi  misi  partai,  program  partai,  serta  kapabilitas, akuntabilitas  serta  kredibelitasnya”  dengan  tidak  menjadikan  “  fatwa  politik” Kiai sebagai acuan yang sudah menjadi warga nahdliyin. Hal ini seperti yang di ungkapkan oleh salah satu informan Amin Imron bahwa :
“setidaknya Kiai lebih terpikat pada masyarakat Bangkalan dari pada politisi yang lainnya, karena Kiai berjuang sesuai agama dan mencari ridho ALLAH SWT “
“  Keyeh  lebbi  semmak  ka  masyarakat  Pengkalan  dareh  pada  dhek  ka  politisi,  karnah Keyaeh ajunag sesuai kalaben tontonan akemah ben nyareh ridhonah ALLAH SWT”
Secara  paradikmatik,  tindakan  sosial  masyarakat  Bangkalan  bisa dikatagorikan  sesuai  dengan  paradigma  difinisi  sosial,  karena  tindakannya didasarkan pada kesadaran, pertimbangan, penilain, motivasi untuk menentukan pilahan politik, dengan melawan paksaan otoritas “ fatwa politik” Kiai yang telah
berlaku dalam masyarakat Bangkalan sebagai struktur sosial dengan konsekuensi menerima sangsi sosial dari masyarakat. Tetapi jika secara makro bahwa Kiai sebagai bagian terpenting dari NU dengan karakteristik dan ciri-ciri ajaran yang dianutnya dapat dikatagorikan sebagai fakta sosial, karena Kiai yang terstruktur dalam  organisasi  NU,  maka  tindakan  sosial  masyarakat  Bangkalan  bisa dikatagorikan pada tindakan sosial yang berpradigma fakta sosial. Dalam artian bahwa  sejak  NU  memproklamasikan khittah 1926  dan  keluar  dari  PPP  telah mempengaruhi tindakan politik warga nahdliyin.

## Kesimpulan
Penelitian  ini  dimaksudkan  mengkaji  fenomena-fenomena  sosial tentang  konstruksi  sosial  Tokoh  Masyarakat  Terhadap  Kiai  Yang  Berpolitik Praktis  di  Kabupaten  Bangkalan  Madura.  Konstruksi  sosial  ini  dielaborasi dengan sudut pandang konstruksi sosial Peter L.Berger dan Thomas Luckmann: melalui  eksternalisasi,  objektivasi,  dan  internalisasi  dan  Tindakan  Sosial  Max Weber. Sebagaimana dirumuskan dalam fokus kajian, studi ini ingin menjelaskan bagaimana tokoh masyarakat Bangkalan memaknai politik Kiai dan bagaimana fragmentasi  pilihan  politik  Kiai  dipahami,  serta  faktor-faktor  yang  mendasari pergeseran  pemahaman  masyarakat  terhadap  Kiai  yang  berpolitik.  Setelah melakukan  serangkaian  kegiatan  penelitian,  mulai  pengumpulan  hingga interpretasi  data  lapangan,  kesimpulan  studi  ini  mengajukan  beberapa kesimpulan  berkaitan  dengan  temuan  pokok  tentang  pemahaman  tokoh masyarakat  terhadap  perilaku  Kiai  dalam  dinamika  politik  lokal.    Dari  hasil temuan  studi  sebagimana  dipaparkan,  dapat  disimpulkan  sebagai  berikut . Pertama, terdapat  dua  varian  pandangan  masyarakat  tentang  makna  Kiai  yang berpolitik. 1) Sebagian (kecil) mereka setuju dengan keterlibatan Kiai di politik. Alasannya, dengan terlibat di politik akan lebih memudahkan para Kiai untuk melaksanakan tugas utamanya sebagai pemimpin umat dan pengasuh Pondok Pesantren. Bahkan mereka akan memiliki legitimasi politik untuk menegakkan paham ahlussunnah wal jama’ah, sebagai mana yang menjadi pedoman warga nahdliyin. 2)  Sebagian  (besar)  mereka  tidak  setuju  dengan  keterlibatan  Kiai politik. Alasannya, akan menganggu tugas utamanya.
Hanya  saja,  baik  yang  setuju  maupun  yang  tidak,  keterlibatan  Kiai  di politik  akan  membawa  implikasi  tersendiri.  1)  Kiai  mengalami  degradasi ketokohan  sebagai  akibat  dari  semakin  merosotnya  karisma  yang  dimiliki. Otoritas keagamaannya juga semakin terkikis. 2) Dengan Kiai terlibat di politik,
perannya sebagai benteng moralitas umat menjadi taruhan. Sebab bagimanapun, ketika Kiai bersentuhan dengan politik, berarti sedang “bermain-main” dengan kekuasaan. Hal yang demikian, politik akan cenderung hanya dijadikan sebagai medis untuk meraih kekuasaan, dan predikat menjadi teladan umat ( al-uswah al- hasanah) tentu saja akan tercerabut dari legitimasi sosial masyarakat. Karena itu, dalam  pemahaman  tokoh  masyarakat  Bangkalan,  Kiai  yang  berpolitik  tidak semata-mata dimaknai dalam arti orientasi kekuasaan, melainkan politik dalam arti pendidikan politik dan ini bisa dilakukan melalui pesantren. Sebagai catatan penting,  karena  posisi  strategis  Kiai  adalah  mengawal  moralitas  atau  dalam bahasa agamanya amar ma’ruf nahi munkar, maka ketika terlibat di politik, justru kecenderungan  yang  terjadi  adalah  Kiai  mereduksi  karisma  yang  telah dimilikinya.  Hal  yang  demikian  inilah,  peran  strategis  Kiai  sebagai  pemimpin umat sedikit demi sedikit akan ditinggalkan oleh umat. Kedua, fragmentasi politik politik Kiai dipahami oleh tokoh masyarakat Bangkalan dalam dua bentuk. 1) Telah terjadi segmentasi kepemimpinan Kiai, terutama kepemimpinan politik Kiai  di  masyarakat.  Kekuasaan  politik  tidak  lagi  terpusat  pada  satu  Kiai, melainkan terdistribusi ke seluruh Kiai yang terlibat di politik. Akibatnya, ketika berpihak pada salah satu kekuatan politik, Kiai dinilai tidak lagi netral. 2) Sebagai akibat  langsung  dari  yang  pertama,  masyarakat  menjadi  terpolarisasi. Perpecahan di kalangan umat-pun kadang tidak bisa dihindari karena para Kiai sendiri sibuk dengan kepentingan politiknya, sementara urusan umat menjadi terkesampingkan.  Bahkan  fragmentasi  politik  di  akar  rumput  cenderung semakin  menguat  ketika  kepentingan-kepentigan  politik  dibumbui  teks-teks agama  sebagai  pembenar.  Meski  demikian,  Kiai  yang  mengalami  fragmentasi pilihan politik, bukan berarti ketaatan mereka terhadap Kiai mengenai masalah keagamaan  menjadi  hilang  sama  sekali.  Semua  Kiai,  menurut  pandangan mereka,  sangat  dihormati.  Meskipun  harus  dicatat  bahwa  penghormatan  itu semata-mata karena posisi Kiai sebagai tokoh agama yang memimpin pesantren.
Ketiga, keterlibatan  Kiai  politik  melhirkan  pergeseran  pemahaman  di kalangan  masyarakat  Bangkalan.  Perubahan  ini  disebabkan  karena  beberapa faktor. 1) Faktor konsistensi ( istiqamah) Kiai. Fenomenannya, Kiai sering-untuk mengatakan selalu-berhijrah dari satu partai politik ke partai politik yang lain. Bahkan, ketika berkiprah di eksekutif maupun legislatif, baik secara langsung Kiai terjun ke politik maupun yang didukung oleh Kiai, justru mengecewakan umat karena tindakannya lebih mementingkan kekuasaan daripada menjalankan fungsi amar ma’ruf nahi munkar. Kesan ini menjadi kredibiltasnya dipertanyakan.
2) Akibat dari hal tersebut, Kiai tidak memiliki keberpihakan kepada umat, justru yang  terjadi  adalah  Kiai  cenderung  mementingkan  kepentingan  pribadi  atau kelompoknya.  3)  Karena  rasionalitas  pemilih.  Dalam  menentukan  pilihan politik, masyarakat tidak semata-mata melihat figur Kiai, melainkan pada aspek visi dan misi serta program yang ditawarkan, baik oleh partai politik maupun seorang  calon.  Kiai  dianggap  gagal  mengembangkan  pendidikan  politik  dan rekayasa sosial kemasyarakat melalui pendidikan dakwah.

## Daftar Pustaka
Adi,  M.,  &  Muhtadi,  R.  (2017).  LANDASAN  PERSEPSI  MASYARAKAT
TERHADAP KIAI YANG BERPOLITIK PRAKTIS. Ulumuna: Jurnal
Studi Keislaman , 3 (2), 155-183.
Berger,  Peter  L.  &  Thomas  Luckmann  1990.  Tafsir  Sosial  atas  Kenyataan:
Risalah  tentang  Sosiologi  Pengetahuan  (diterjemahkan  dari  buku  asli The Social Construction of Reality oleh Hasan Basari). Jakarta: LP3ES.
Campbell, Tom. 1994. Seven Theories Of Human Society, Alih bahasa Budi Hardiman,  Tujuh  Teori  Sosial:  Sketsa,  Penilaian,  Perbandingan.
Yogyakarta: Kanisius.
Collin, Finn. 1997. Social Reality. London and New York: Routledge
Dhofier,  Zamakhsyari. 1985, Tradisi Pesantren;  Studi  Pandangan  Hidup  Kyai
.Jakarta: LP3ES.
Hasbullah.  1999.  Sejarah  Pendidikan  Islam  di  Indonesia:  Lintasan  Sejarah
Pertumbuhan dan Perkembangan .Jakarta:PT. Grafindo Persada.
Moleong,  Lexy  J.  2006  “Metodelogi  Penelitian  Kualitatif.  Edisi  Revisi”.
Bandung; Penerbit PT.Remaja Rosdakarya.
Schütz,  A.  (1967).  The  Phenomenology  of  the  Social  World.  Evanston,  IL:
Northwestern University Press.
_________.  (1970).  On  Phenomenology  and  Social  Relations.  Chicago:  The
University of Chicago Press
Suprayogo, Imam., 2007, Kiai Dan Politik. Malang: UIN-Malang Press.
Syamsuddin, M. (2013). Kiai dan politik: keterlibatan kiai madura dalam politik
praktis. Jurnal Sosiologi Reflektif , 7 , 47-72.
Waters,  Malcolm,  1994,  Modern  Sociological  Theory.  London:  Sage
Publicatons.
Ziemek, Manfred. 1986. Pesantren dalam Perubahan Sosial . Jakarta: P3M