| 96 | Vol. 10, No. 2 | Desember 2018

## PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS
Patricia Diana Universitas Multimedia Nusantara patricia@umn.ac.id
Chermian Eforis Universitas Multimedia Nusantara chermian@umn.ac.id
Maria Stefani Osesoga Universitas Multimedia Nusantara maria.stefani@umn.ac.id

## Diterima 11 Januari 2018 Disetujui 06 Desember 2018
Abstract- The purpose of this study was to examine the impact of the implementation of Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) toward financial report quality of local government in Nias Selatan. The Indonesian government has encouraged each region to implement Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). SIMDA is an e-government system developed by the Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah in order to improve internal control in regional reporting, including local government financial reports. The study was conducted using a survey method to provide the questionnaries to Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Program, and Bendahara in 63 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Nias Selatan. The data used in this study was primary data. There were 154 questionnaries distributed for this research, but only 140 questionnaries returned and used in this research. Data processing using SPSS 24 application with simple regression method. The result of this study was implementation of Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) has significant impact toward financial report quality of local government in Nias Selatan.

## Keywords: financial report quality, local government financial statements, SIMDA

## I. Pendahuluan
Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki luas area besar memerlukan adanya sistem  pemerintahan  yang  terintegrasi.  Salah  satu  usaha  pemerintah  untuk  mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah tertuang dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 yang telah diperbaharui  dengan  Undang-Undang  No  9  Tahun  2015  tentang  pemerintahan  daerah menyatakan  bahwa  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan mengurus  sendiri,  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menghasilkan 34 Provinsi, 415 Kabupaten dan 93 Kota.
Sistem  desentralisasi  yang  diterapkan  oleh  pemerintah  Indonesia  memberikan kesempatan  kepada  setiap  kepala  daerah  untuk  dapat  melaksanakan  tugasnya  sebagai perwakilan pemerintah pusat untuk dapat memastikan kesejahteraan masyarakat di daerahnya masing-masing.  Penerapan  otonomi  dapat  mendorong  pemerintah  daerah  untuk  melakukan
| 97 | Vol. 10, No. 2 | Desember 2018
penyesuaian  kebijakan  terkait  kepentingan  dan  kondisi  daerah,  memperpendek  birokrasi, meningkatkan pengawasan memberikan peluang inovasi dan kreativitas yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan.
Banyaknya jumlah daerah otonom dan tingginya kebutuhan informasi yang akurat bagi pemerintah  pusat  dalam  pembentukan  kebijakan  secara  nasional  bagi  seluruh  kepentingan masyarakat,  membuat  semakin  diperlukannya  sistem  pelaporan  keuangan  yang  memadai. Kebutuhan  akan  sistem  akuntansi  pemerintah  daerah  yang  mampu  manyajikan  informasi keuangan  yang  akurat  juga  tercermin  dalam  tingginya  angka  Laporan  Keuangan  Daerah (LKPD) yang masih memperoleh opini selain Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Berdasarkan laporan BPKP tahun 2015, sebanyak 35 LKPD memperoleh opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP),  dan  sebanyak  5  LKPD  memperoleh  opini  Tidak  Wajar  (TW).  Berikut  data  yang menunjukkan hasil pemeriksaan laporan Pemda yang telah dilakukan oleh BPK selama periode 2010–2014:

## Gambar 1. Opini yang diberikan BPK kepada KPD periode 2010-2014
Berdasarkan Gambar 1., menunjukkan bahwa dari tahun 2010 – 2014 rata-rata LKPD yang  mendapatkan  opini  selain  WTP  masih  cukup  tinggi  yaitu  sebesar  76%.  Walaupun demikian, terdapat peningkatan LKPD yang memperoleh opini WTP yaitu sebesar 7% pada tahun 2010 dan meningkat menjadi 47% pada tahun 2014.
Peningkatan opini dapat terjadi karena data dalam laporan keuangan daerah telah sesuai dengan standar penyusunan laporan keuangan daerah dan disajikan dalam format yang tepat. Agar data keuangan ini dapat dicatat dengan akurat, maka perlu adanya sistem yang terintegrasi sesuai kebutuhan penyusunan laporan keuangan daerah. Salah satu sistem pelaporan keuangan yang  dapat  digunakan  oleh  pemerintah  daerah  adalah  Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah (SIMDA).  SIMDA  merupakan  program  aplikasi  yang  dikembangkan  oleh  Badan  Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang memberikan database mengenai kondisi di daerah yang  terpadu  baik  dari  aspek  keuangan,  aset  daerah,  kepegawaian/aparatur  daerah  maupun pelayanan  publik  yang  dapat  digunakan  untuk  penilaian  kinerja  instansi  pemerintah  daerah. Aplikasi dalam SIMDA meliputi bidang keuangan, pengelolaan barang milik daerah, gaji dan pendapatan.  Sampai  dengan  tahun  2016,  jumlah  Pemerintah  Daerah  (PEMDA)  yang menggunakan SIMDA terus meningkat. Berikut ini merupakan tabel jumlah pemerintah daerah per Januari 2016 yang sudah menggunakan SIMDA:
Tabel 1. Implementasi SIMDA per Januari 2016
| 98 | Vol. 10, No. 2 | Desember 2018
Sumber: BPKP (2016) No. Jenis Implementasi Jumlah Pemda 1 Pengguna SIMDA 425 2 SIMDA Keuangan 365 3 SIMDA BMD 347 4 SIMDA Gaji 69 5 SIMDA Pendapatan 55
Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan merupakan salah satu contoh pemerintah daerah yang sudah mulai menggunakan SIMDA di akhir tahun 2016 sebagai alat penunjang tata kelola daerah. Sebelum menggunakan SIMDA, Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang dikeluarkan oleh Kementerian  Dalam  Negeri  (Kemendagri).  Efisiensi  dan  penghematan  biaya  merupakan beberapa  contoh  penyebab  peralihan  dari  SIPKD  ke  SIMDA.  SIMDA  dipandang  memiliki kemampuan  untuk  mengakomodir  keinginan  Pemerintah  Daerah  terkait  dengan  pengelolaan anggaran dan juga pelaporan keuangan.
Nias Selatan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang berdiri pada tanggal 25 Februari 2003 setelah sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Nias. Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Nias  Selatan  pada  awalnya  memiliki  total  63  Satuan  Kerja Perangkat Daerah (SKPD), terdiri dari 28 kantor badan dan 35 kantor kecamatan. Jumlah SKPD sempat mengalami perubahan signifikan pada periode 2011-2015 menjadi hanya terdapat 12 SKPD. Pemerintah Daerah yang baru terpilih di tahun 2016 mengubah kembali jumlah SKPD sehingga menjadi total 63 SKPD. SKPD merupakan pihak-pihak yang menggunakan SIMDA untuk pengelolaan keuangan daerah.
Penerapan  SIMDA  di  Kabupaten  Nias  Selatan  memberikan  dampak  positif  yang tercermin dari peningkatan penilaian kinerja oleh Menteri Dalam Negeri pada laporan tentang penetapan peringkat dan status kerja penyelenggaraan pemerintah daerah secara nasional yang diterbitkan  setiap  tahun.  Penilaian  terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dibagi dalam 4 kategori, yaitu: Sangat Tinggi (ST), Tinggi (T), Sedang (S) dan Rendah (R). Pada tahun 2015,  Nias  Selatan  memperoleh  penilaian  Sedang,  namun  pada  tahun  2016  setelah pengimplementasian SIMDA, Nias Selatan mengalami peningkatan penilaian kinerja menjadi Tinggi. Pengimplementasian SIMDA dalam penilaian kinerja PEMDA juga berdampak secara nasional. Berikut merupakan grafik peningkatan penilaian kinerja PEMDA dari tahun 2015 – 2016 yang merupakan tahun pengimplementasian awal SIMDA:
| 99 | Vol. 10, No. 2 | Desember 2018
Berdasarkan Gambar 2 menunjukkan bahwa pada tahun 2015 sebanyak 191 kota dan kabupaten yang mendapat penilaian Sangat Tinggi, namun jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 26% pada tahun 2016 menjadi sejumlah 241 kota dan kabupaten.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No 71 Tahun 2010, laporan keuangan pemerintah daerah  digunakan  untuk  mengetahui  nilai  sumber  daya  ekonomi  yang  dimanfaatkan  untuk melaksanakan  kegiatan  operasional  pemerintahan,  menilai  kondisi  keuangan,  mengevaluasi efektivitas  dan  efisiensi,  serta  membantu  penilaian  ketaatan  terhadap  peraturan  perundang- undangan. Oleh karena itu dibutuhkan laporan keuangan yang berkualitas dengan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.
Kualitas  laporan  keuangan  akan  berbeda  untuk  setiap  daerah  tergantung  dari  faktor- faktor yang mempengaruhinya. Salah satu faktor yaitu pengimplementasian sistem informasi akuntansi  seperti  SIMDA  dapat  mendorong  peningkatan  kualitas  laporan  keuangan. Penggunaan SIMDA dapat meningkatkan keamanan data karena hanya pihak yang memiliki otoritas yang dapat melakukan akses informasi dan memungkinkan penggunakan untuk dapat secara  cepat  mengakses  data  yang  diperlukan.  Penggunaan  sistem  juga  dapat  mencegah terjadinya kesalahan perhitungan sehingga meningkatkan ketelitian. SIMDA mampu mengolah data  dan  menghasilkan  laporan  keuangan  yang  sesuai  dengan  komponen  laporan  keuangan sehingga luaran yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan. Penggunaan sistem informasi yang dapat meningkatkan keamanan data, keakuratan dan menghasilkan laporan yang sesuai dengan kebutuhan  akan  meningkatkan  karakteristik  kualitatif  laporan  keuangan  yaitu  relevansi, keandalan dan kemampuan untuk dapat dipahami sehingga kualitas laporan meningkat.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Alfian  (2015)  menyatakan  bahwa penggunaan SIMDA khususnya pada SKPD di Kulon Progo Yogyakarta dapat meningkatkan kualitas  laporan  keuangan.  Harbelubun,  Kalangi  dan  Lambey  (2017)  berpendapat  bahwa penerapan  SIMDA  yang  tepat  sasaran  harus  didukung  oleh  penerapan  internal  control  serta komunikasi dan komitmen dari masing-masing pemerintah daerah. Hal serupa juga diutarakan oleh Ole (2014) yang menyatakan bahwa penerapan SIMDA pada Dinas PPKAD Kabupaten Minahasa Tenggara dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.
Berdasarkan penjelasan pada bagian latar belakang tersebut di atas, maka penelitian ini merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:
Apakah  implementasi  Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah  (SIMDA)  memiliki  pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?

## II.   Tinjauan Literatur dan Hipotesis

## Nias Selatan
Nias Selatan merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara dan terletak di Kepulauan Nias. Status otonomi daerah diresmikan pada tanggal 28 Juli 2003 setelah  sebelumnya  menyatu  dengan  Kabupaten  Nias.  Menurut  data  Badan  Pusat  Statistik (BPS) Kabupaten Nias Selatan, jumlah penduduk di tahun 2017 sebesar 314.395 jiwa. Wilayah administrasi  terdiri  dari  35  kecamatan  dan  461  desa/kelurahan.  Kabupaten  Nias  Selatan memiliki 104 buah pulau besar dan kecil dimana hanya 21 buah pulau yang dihuni, sisanya, 83 buah pulau tidak dihuni. Kondisi jalan baik hanya mencapai 276,91 km atau sebesar 31,80% dari total jalan. Sementara kondisi rusak dan rusak berat mencapai 24,51% dan 24,12% dan sisanya  dengan  kondisi  sedang.  Sebagian  besar  penduduk  (85,65  %)  bekerja  pada  sektor pertanian. Tingkat pendidikan pekerja didominasi pendidikan SD ke bawah (49,73 %), diikuti SMTA (26,34 %) dan SMTP (17,85%). Hanya 6,08% yang berpendidikan di atas SMTA.
Badan  Pemeriksan  Keuangan  Perwakilan  Provinsi  Sumatera  Utara  melalui  situsnya menyatakan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Nias Selatan sejak tahun 2012 sampai dengan 2016 mendapatkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau disclaimer of opinion .
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  58  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan Keuangan Daerah yaitu: “semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya  segala  bentuk  kekayaan  yang  berhubungan  dengan  hak  dan  kewajiban  daerah tersebut.”
Berikut ini penjelasan mengenai istilah-istilah dalam pemerintah daerah:
a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah ialah kepala daerah.
b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan  daerah  yang  mempunyai  tugas  melaksanakan  pengelolaan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
c. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPD) adalah  perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari:
a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Neraca;
c. Laporan Arus Kas; dan
d. Catatan Atas Laporan Keuangan
Kepala  SKPD  menyiapkan  laporan  keuangan  sehubungan  dengan  pelaksanaan anggaran  dan  barang  yang  dikelolanya  untuk  kemudian  disampaikan  kepada  kepala  daerah melalui PPKD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

## Laporan Keuangan
Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP)  sebagai  dasar  pedoman  penyusunan  laporan keuangan  pemerintahan  menyatakan  bahwa  peranan  dari  laporan  keuangan  pemerintah bertujuan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode. Informasi tentang nilai  sumber  daya  ekonomi  ini  dimanfaatkan  untuk  menjalankan  kegiatan  operasional pemerintahan,  menilai  kondisi  keuangan  dan  mengevaluasi  keefektifan  &  efisiensi  entitas pelaporan  dan  menentukan  ketaatan  terhadap  peraturan  perundang-undangan.  Pengguna laporan keuangan pemerintah antara lain adalah masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investaso, dan pinjaman  serta  pemerintah  sendiri.  Agar  laporan  keuangan  pemerintah  dapat  memenuhi fungsinya,  maka  harus  memenuhi  karakteristik kualitatif  laporan  keuangan  menurut  Komite Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (2004)  di  dalam  Kerangka  Konseptual  Akuntansi Pemerintahan yaitu:
1. Relevan: informasi yang memiliki manfaat umpan balik; manfaat prediktif; tepat waktu; lengkap
2. Andal: informasi yang memenuhi karakteristik penyajian jujur, dapat diverifikasi, dan netralitas
3. Dapat dibandingkan: informasi dapat lebih berguna apabila dapat dibandingkan dengan laporan  keuangan  periode  sebelumnya  atau  laporan  keuangan  entitas  pelaporan  lain pada umumnya
4. Dapat dipahami: informasi dapat dipahami dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna
Penyusunan laporan keuangan pemerintah menggunakan asumsi kemandirian entitas, kesinambungan  dan  keterukuran  dalam  satuan  uang.  Kemandirian  entitas  berarti  setiap  unit organisasi  dianggap  mandiri  dan  memiliki  kewajiban  untuk  menyajikan  laporan  keuangan sehingga  tidak  terjadi  kekacauan  antar  unit  instansi  pemerintah  dalam  pelaporannya. Komponen laporan keuangan pemerintah meliputi:
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
3. Neraca
4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Arus Kas (LAK)
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

## Opini Audit
Menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2004  tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, pasal 16 bagian penjelasan, definisi opini audit ialah:
“Pernyataan  profesional  pemeriksa  mengenai  kewajaran  informasi  keuangan  yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan ( adequate disclosures ), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern” Bagian Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 di pasal 16 ayat (1) menyebutkan opini audit terdiri atas 4 jenis yaitu,
a. Opini wajar tanpa pengecualian ( unqualified opinion )
b. Opini wajar dengan pengecualian ( qualified opinion )
c. Opini tidak wajar ( adversed opinion )
d. Pernyataan menolak memberikan opini ( disclaimer of opinion )
Standar Audit (SA) 705 menyatakan bahwa auditor tidak boleh menyatakan pendapat ketika auditor tidak dapat memperoleh bukti yang cukup dan tepat yang mendasari opini, dan auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material dan pervasif.

## Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)
Situs Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, atau disingkat BPKP, (2018) menyebutkan,  pengembangan  SIMDA  ditetapkan  oleh  Deputi  Pengawasan  Bidang Penyelenggaraan  Keuangan  Daerah  untuk  mendukung  capaian  indikator  kinerja “Meningkatnya Tingkat Opini BPK terhadap LKPD”. Tujuan pengembangan program aplikasi ini menurut BPKP (2018) ialah:
1. Menyediakan database mengenai  kondisi  di  daerah  yang  terpadu  baik  dari  aspek keuangan,  aset  daerah,  kepegawaian/aparatur  daerah  maupun  pelayanan  publik  yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja instansi pemerintah daerah;
2. Menghasilkan  informasi  yang  komprehensif,  tepat  dan  akurat  kepada  manajemen pemerintah  daerah.  Informasi  ini  dapat  digunakan  sebagai  bahan  untuk  mengambil keputusan;
3. Mempersiapkan aparat daerah untuk mencapai tingkat penguasaan dan pendayagunaan teknologi informasi yang lebih baik;
4. Memperkuat basis pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah
Program  aplikasi  SIMDA  Keuangan  ialah  salah  satu  hasil  pengembangan  produk SIMDA yang digunakan untuk pengelolaan keuangan secara terintegrasi. Keluaran dari aplikasi SIMDA  Keuangan  ialah  penganggaran,  penatausahaan,  dan  akuntansi  dan  pelaporan. Akuntansi dan pelaporan berisi jurnal, buku besar, buku pembantu, laporan keuangan, Perda pertanggungjawaban dan penjabarannya.
Keunggulan dan manfaat SIMDA menurut situs BPKP (2018) ialah:
1. Sesuai peraturan perundang-undangan (contoh: UU No.17 tahun 2003 dan UU No. 1 tahun 2004)
2. Terintegrasi karena menggunakan teknologi multi user dan teknologi client/server, dari penyusunan dan pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban keuangan di SKPD sehingga mempunyai keuntungan:
a. Pengendalian transaksi terjamin,
b. Efisien dalam melakukan penatausahaan
c. Cepat, akurat, dan efisien dalam menghasilkan informasi keuangan
3. Transfer of knowledge dari BPKP kepada pemerintah daerah
4. Kesinambungan pemeliharaan
5. Mudah digunakan
SIMDA dan Kualitas Laporan Keuangan
Alfian  (2015)  menemukan  bahwa  implementasi  SIMDA  pada  SKPD  di  lingkungan pemerintah  Kabupaten  Kulon  Progo  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  laporan  keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Supriyanto (2015) terhadap implementasi SIMDA Barang Milik Daerah (BMD) untuk salah satunya mengetahui karakteristik kualitas informasi laporan hasil keluaran  yang  dihasilkan  SIMDA-BMD.  Hasil  penelitian  menunjukkan  informasi  yang dihasilkan sudah memiliki kualitas relevan, namun belum sepenuhnya andal karena nilai buku yang dilaporkan masih sama dengan nilai perolehannya karena aplikasi belum memiliki fasilitas penyusutan.
Dewi dan Mimba (2014) melakukan penelitian pengaruh sistem informasi, dalam hal ini  Sistem  Informasi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (SIPKD),  terhadap  kualitas  laporan keuangan pemerintah daerah kota Denpasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPKD  di  Pemerintah  Kota  Denpasar  berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas  laporan keuangan.  Ole  (2014)  melalui  kuesioner  yang  dibagikan  kepada  para  pejabat  di  lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) di Kabupaten Minahasa menunjukkan  laporan  keuangan  yang  dihasilkan  SIMDA  memuat  isi  informasi  berdasarkan standar  kualitatif  yang  ada.  Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  maka  dirumuskan  hipotesis sebagai berikut:
Ha: Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan .

## Model Penelitian
Berikut ini adalah model yang digunakan dalam penelitian ini:
| 103 | Vol. 10, No. 2 | Desember 2018

## Gambar 3. Model Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode causal study. Causal study adalah  suatu  studi penelitian yang dilakukan untuk menentukan hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih (Sekaran dan Bougie, 2016). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh implementasi sistem informasi manajemen daerah terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan.

## Variabel Penelitian
Variabel  dependen  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitas  laporan  keuangan.  Kualitas laporan  keuangan  adalah  laporan  keuangan  lengkap  (Neraca,  Laporan  Arus  Kas,  Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan Atas Laporan Keuangan) yang memberikan informasi relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan SKPD. Dalam penelitian ini digunakan 4 indikator untuk mengukur kualitas laporan keuangan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Penelitian ini menggunakan kuesioner Dewi dan Mimba (2014) yang terdiri dari 11 pernyataan, dimana semuanya adalah pernyataan positif. Variabel ini diukur dengan skala interval menggunakan skala likert dengan pemberian skor 1 untuk sangat tidak setuju, skor 2 untuk tidak setuju, skor 3 untuk netral, skor 4 untuk setuju, dan skor 5 untuk sangat setuju.
Variabel  Independen  dalam  penelitian  ini  adalah  implementasi  sistem  informasi manajemen  daerah.  Implementasi  sistem  informasi  manajemen  daerah  (SIMDA)  adalah penggunaan  produk  SIMDA  untuk  pengelolaan  keuangan  secara  terintegrasi.  Keluaran  dari aplikasi SIMDA Keuangan ialah penganggaran, penatausahaan, dan akuntansi dan pelaporan. Akuntansi dan pelaporan berisi jurnal, buku besar, buku pembantu, laporan keuangan, Perda pertanggungjawaban  dan  penjabarannya.  Dalam  penelitian  ini  digunakan  5  indikator  untuk mengukur implementasi SIMDA, yaitu keamanan data, kecepatan dan ketepatan waktu akses, ketelitian, variasi laporan atau output , dan relevansi/kesesuaian. Penelitian ini menggunakan kuesioner Dewi dan Mimba (2014) yang terdiri dari 14 pernyataan, dimana semuanya adalah pernyataan positif. Variabel ini diukur dengan skala interval menggunakan skala likert dengan ketentuan sebagai berikut:
a. indikator keamanan data: pemberian skor 1 untuk sangat tidak aman, skor 2 untuk tidak aman, skor 3 untuk kurang aman, skor 4 untuk aman, dan skor 5 untuk sangat aman.
b. indikator kecepatan dan ketepatan waktu akses: pemberian skor 1 untuk sangat lambat, skor 2 untuk lambat, skor 3 untuk kurang cepat, skor 4 untuk cepat, dan skor 5 untuk sangat cepat.
c. indikator ketelitian: pemberian skor 1 untuk sangat tidak teliti, skor 2 untuk tidak teliti, skor 3 untuk kurang teliti, skor 4 untuk teliti, dan skor 5 untuk sangat teliti.
d. indikator variasi laporan atau output : pemberian skor 1 untuk sangat tidak variatif, skor 2 untuk tidak variatif, skor 3 untuk kurang variatif, skor 4 untuk variatif, dan skor 5 untuk sangat variatif.
e. indikator  relevansi/kesesuaian:  pemberian  skor  1  untuk  sangat  tidak  relevan,  skor  2 untuk tidak relevan, skor 3 untuk kurang relevan, skor 4 untuk relevan, dan skor 5 untuk sangat relevan.
Penelitian  ini  menggunakan  data  primer.  Data  primer  Data  primer  adalah  data  yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti yang selanjutnya dianalisis untuk menemukan solusi atas  masalah  yang  diteliti  (Sekaran  dan  Bougie,  2016).  Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner yang terlebih dahulu telah disusun secara tertulis dan sistematis oleh penulis. Kuesioner disebarkan kepada Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Program, dan Bendahara yang bertugas di 63 Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  Kabupaten  Nias  Selatan.  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah tersebut terdiri dari 28 Kantor Badan dan 35 Kantor Kecamatan, yaitu sebagai berikut:

## Tabel 2. Daftar Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan
Teknik Analisis Data
Penelitian ini menggunakan alat bantu yang dapat membantu dalam menganalisis data yaitu dengan program IBM SPSS.  Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.
Uji Hipotesis
Persamaan regresi linear sederhana dalam penelitian ini dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut:
Keterangan:
KLK :Kualitas Laporan Keuangan a : Konstanta b1 : Koefisien Regresi SIMDA : Implementasi SIMDA e : Error

## IV.  Hasil dan Pembahasan

## Deskripsi Responden
Data yang diolah dalam penelitian ini merupakan jawaban para responden (Kepala Sub Bagian  Keuangan,  Kepala  Sub  Bagian  Program,  dan  Bendahara)  atas  kuesioner  yang  telah didistribusikan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan dan SKPD Kecamatan yang berlokasi  di  Kabupaten  Nias  Selatan.  Proses  penyebaran  kuesioner  dilakukan  mulai  pada tanggal  11  April  2018-13  April  2018.  Sedangkan  proses  pengumpulan  kuesioner  dilakukan mulai tanggal 11 April 2018-21 Juni 2018. Kuesioner didistribusikan ke 28 SKPD Badan dan 35  SKPD  Kecamatan  yang  terdapat  di  Kabupaten  Nias  Selatan.  Jumlah  kuesioner  yang didistribusikan sebanyak 154 kuesioner. Dari 154 kuesioner yang didistribusikan, terdapat 140 kuesioner yang kembali atau sebesar 90,90%. Dari kuesioner yang kembali tersebut sebanyak 140 kuesioner dapat digunakan sebagai sampel penelitian.

## Statistik Deskriptif
Statistik  deskriptif  memberikan  gambaran  atau  deskripsi  suatu  data  yang  dilihat  dari nilai  rata-rata  ( mean ),  standar  deviasi,  maksimum,  minimum,  dan sum (Ghozali,  2018). Perhitungan  statistik  deskriptif  untuk  seluruh  variabel  penelitian  menunjukan  hasil  sebagai berikut:

## Tabel 3. Hasil Statistik Deskriptif
Uji Validitas
Uji  validitas  dilakukan  menggunakan  alat  uji  Korelasi  Pearson.  Hasil  pengujian validitas data disajikan pada tabel berikut ini:
Tabel 4. Hasil Uji Validitas
Berdasarkan hasil uji validitas untuk variabel kualitas laporan keuangan yang terdiri dari 11 pernyataan dan variabel sistem informasi manajemen daerah yang terdiri dari 14 pernyataan memiliki sig. (2- tailed )  sebesar  0,000-0,0018  atau  dibawah  0,05.  Hal  ini  berarti  semua pernyataan pada variabel adalah valid.

## Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan Cronbach Alpha. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas
Berdasarkan  hasil  uji  reliabilitas  yang  telah  dilakukan,  diperoleh  hasil Cronbach’s Alpha untuk  variabel  kualitas  laporan  keuangan  adalah  sebesar  0,916  dan  variabel  sistem informasi manajemen daerah sebesar adalah 0,877. Hal ini menunjukkan kedua variabel yang diuji memiliki Cronbach’s Alpha di atas 0,7 sehingga dikatakan reliable .

## Uji Koefisien Determinasi
Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut:

## Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai R (koefisien korelasi) adalah 0,807 dan nilai ini  mendekati  1  sehingga  menunjukkan  korelasi  yang  kuat  antara  variabel  independen  dan variabel dependen. Kemudian, dari hasil pengujian juga dapat dilihat nilai R Square sebesar 0,651. Hal ini berarti sebesar 65,1% variabel kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh variabel independen yang diteliti, yaitu sistem informasi manajemen daerah (SIMDA). Sisanya sebesar 34,9% dijelaskan oleh variabel lainnya di luar model penelitian.

## Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)
Dari uji signifikansi simultan yang telah dilakukan, diperoleh hasil seperti berikut:

## Tabel 7. Hasil Uji Signifikansi Simultan
Berdasarkan hasil uji signifikansi simultan, dapat dilihat bahwa nilai F sebesar 257,071 dengan  signifikansi  0,000  atau  dibawah  0,05.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  model  regresi dalam penelitian ini dapat digunakan untuk memprediksi kualitas laporan keuangan. Hasil ini juga menunjukkan bahwa model regresi dalam menaksir nilai aktual sudah tepat atau model fit .

## Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)
Dari uji signifikansi parameter individual yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut:
Tabel 8. Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual
Dari hasil pengujian yang dilakukan, dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut :
Keterangan: KLK  : Kualitas Laporan Keuangan SIMDA
: Sistem Informasi Manajemen Daerah
Berdasarkan  persamaan  regresi  yang  dihasilkan,  dapat  dilihat  bahwa  variabel independen,  yaitu  sistem  informasi  manajemen  daerah  memiliki  hubungan  positif  terhadap kualitas audit. Pengaruh positif tersebut dapat dilihat melalui nilai koefisien korelasi parsial, yaitu 1,002.
Variabel  sistem  informasi  manajemen  daerah  (SIMDA)  memiliki  koefisien  regresi sebesar 1,002. Hal ini berarti setiap penambahan atau kenaikan satu satuan SIMDA, maka akan terjadi peningkatan kualitas laporan keuangan sebesar 1,002. Berdasarkan Tabel 4.11, SIMDA mempunyai nilai t sebesar 16,033 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Hal ini membuktikan bahwa Ha diterima sehingga dapat disimpulkan variabel SIMDA memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Semakin tinggi penggunaan sistem informasi manajemen daerah, maka kualitas laporan keuangan akan semakin meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Alfian (2015) dan Ole (2014) yang menyatakan bahwa  implementasi  SIMDA  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  kualitas  laporan keuangan.

## V. Kesimpulan, Keterbatasan, dan Saran
Berdasarkan  hasil  pengujian  tersebut,  maka  dapat  disimpulkan  implementasi  sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan  keuangan.  Hal  ini  dibuktikan  dari  nilai  statistik  t  sebesar  16,033  dengan  tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05, yang menunjukkan bahwa Ha diterima. Besarnya  pengaruh  implementasi  SIMDA  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah, maka diharapkan pemerintah daerah lainnya juga dapat ikut menerapkan SIMDA dalam penyusunan laporan keuangannya.
Keterbatasan  dari  penelitian  yang  dilakukan  antara  lain  kurangnya  pemahaman  dan kompetensi pegawai SKPD Nias Selatan terhadap proses pembuatan laporan keuangan daerah dan  implementasi  SIMDA  mengakibatkan  jawaban  responden  yang  beragam.  Selain  itu, kondisi geografis pulau Nias dan infrastruktur yang tersedia menghambat proses penyebaran dan pengumpulan kuesioner. Untuk itu, disarankan agar pegawai yang menjalankan SIMDA pada  SKPD  Nias  Selatan  (Kepala  Sub  Bagian Keuangan,  Kepala  Sub Bagian  Program,  dan Bendahara)  memiliki  latar  belakang  pendidikan  akuntansi  atau  sudah  menjalani  pelatihan terkait  implementasi  SIMDA.  Selain  itu,  pemerintah  sebaiknya  menyediakan  fasilitas,  baik perangkat komputer maupun jaringan internat yang mendukung penggunaan sistem informasi
serta menggiatkan sosialisasi implementasi SIMDA atau memberikan pelatihan secara bertahap dan berkala kepada pegawai yang terlibat agar penggunaan SIMDA menjadi lebih efektif dan efisien serta memberikan hasil yang maksimal dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## VI.  Daftar Pustaka
Alfian,  M.  (2015).  Faktor  Pendukung  Implementasi  SIMDA  dan  Pengaruhnya  terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Kabupaten Kulon Progo. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 18 (3), 119-131. doi:https://doi.org/10.24914/jeb.v18i3
Badan Pemeriksa Keuangan. (2017). Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Jakarta.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (n.d.). Situs Resmi BPKP 2018 . Retrieved from Situs Resmi BPKP 2018: http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/333/Versi-2.1.bpkp
Badan Pusat Statistik. (2018). Kabupaten Nias Selatan dalam Angka: Nias Selatan Regency in Figures 2018. (B. P. Selatan, Ed.) Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Selatan.
Dewi,  P.  A.,  &  Mimba,  N.  P.  (2014).  Pengaruh  Efektivitas  Penerapan  Sistem  Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada Kualitas Laporan Keuangan . E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 442-47.
Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. (2018). OTDA Kemendagri. Retrieved October 9, 2018, from OTDA Kemendagri: http://otda.kemendagri.go.id/CMS/Images/SubMenu/total_daerah_otonom.pdf
Ghozali,  I.  (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9. Semarang, Jawa Tengah: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Harbelubun, A. V., Kalangi, L., & Lambey, L. (2017). Analisis Penggunaan Aplikasi SIMDA dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 di Kabupaten Maluku Tenggara. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill", 8 (2).  Retrieved  from https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/goodwill/article/view/17166
Kementerian Dalam Negeri. (2016). Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2015. Jakarta, Indonesia
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2004). Standar Akuntansi Pemerintahan: Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.
Ole,  H.  R.  (2014).  Analisis  Implementasi  Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah  (SIMDA) terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  SKPD  (Studi  Kasus  pada  Dinas  PPKAD Kabupaten Minahasa Tenggara). Accountability Journal, 3 (2). doi: https://doi.org/10.32400/ja.6419.3.2.2014.1-15
Republik  Indonesia.  (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta.
Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Republik  Indonesia.  (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Jakarta.
Supriyanto.  (2015).  Analisis  Implementasi  Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah  (SIMDA)
Barang Milik Daerah.
Jurnal Akuntansi Universitas Jember, 13 , 70-80.
doi:https://doi.org/10.19184/jauj.v13i2.1890