Mirayanti, [Vol 7, No 1, 2020] E -ISSN  2598-398X || P -ISSN 2337- 8743

## EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN FISIK DI DESA BUNTUNA KECAMATAN BAOLAN

## EFFECTIVENESS OF VILLAGE FUND MANAGEMENT IN EFFORTS TO IMPROVE DEVELOPMENT PHYSICS IN THE BUNTUNA VILLAGE, BAOLAN DISTRICT
Mirayanti 1 , Fiansi 2 Universitas Madako 1,2 Email: Fak.Ekonomi.mira1403@gmail.com 1 , Fak.Ekonomi.fiansi87@gmail.com 2

## ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk mengeksplorasi efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di desa buntuna, kabupaten baolan, kabupaten tolitoli. (2) untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat efektivitas alokasi dana desa dalam mening- katkan  pembangunan  fisik  di  desa  buntuna,  kabupaten  baolan,  kabupaten  tolitoli.  Penelitian  ini menggunakan metode penelitian deskripsi kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pengel- olaan  dana  desa  belum  dilakukan  secara  efektif  karena  tidak  sesuai  dengan  prinsip  pengelolaan  dana desa  dengan  memprioritaskan  transparansi  informasi  kepada  masyarakat  dalam  setiap  kegiatan  yang dilakukan, (2) ada faktor yang menghambat efektivitas dalam pengelolaan dana desa dalam meningkat- kan pembangunan fisik di desa buntuna, kabupaten baolan, kabupaten tolitoli yaitu sumber daya manu- sia dan teknologi informasi yang tidak memadai.
Kata Kunci :  efektivitas, dana desa, pembangunan

## ABSTRACT
The aims of this research are : (1) to explore the effectiveness management of village fund alloca- tion in increasing physical development in buntuna village, baolan district, tolitoli regency. (2) to find out what factors are inhibiting the effectiveness management of village fund allocation in increasing physical development in buntuna village, baolan district, tolitoli regency. This study  uses a qualitative description research method. The results show that : (1) village fund management has not been carried out effectively because it is not in accordance with the principles of village fund management with prioritizes transparen- cy of information to the community in every activity carried out, (2) there are factors which inhibit effec- tiveness  in  the  management  village  funds  in  enhancing  physical  development  in  village  buntuna,  baolan district, tolitoli regency namely inadequate human resources and information technology.
Keywords : effectiveness, village funds, development
E -ISSN  2598-398X || P -ISSN 2337- 8743

## PENDAHULUAN
Desa merupakan basis kekuatan so- sial  ekonomi  politik  yang  perlu  mendapat perhatian  khusus    dan  serius  dari pemerintah. Oleh kerena itu dalam  menun- jang sebuah pembangunan nasioanal, maka pembangunan  di  daerah  merupakan  hal yang  tidak  terpisahkan  dimana  pem- bangunan  daerah  tersebut  harus  dibangun dari  terwujudnya  pembangunan  di  desa. Desa memiliki hak  asal usul tradisional da- lam  mengatur    dan  mengurus  kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan  cita-cita  kemerdekaan  ber- dasarkan Undang-undang Dasar Negara Re- poblik  Indonesia,  desa  telah  berkembang dan mengalami metamorfosa dalam berbagai  bentuk  sehingga  perlu  dilindungi dan  diberdayakan  agar  menjadi  kuat,  man- diri,  dan  demokratis  sehingga  dapat  men- ciptakan  landasan  yang  kuat  dalam melaksanakan  pemerintahan  dan  pem- bangunan menuju masyarakat, adil, makmur, dan sejahtera. Undang-undang  Nomor  6  tahun
2014  sangat  jelas  di  atur  tentang pemerintahan  desa  yang  menyatakan  bah- wa  desa  adalah  kesatuan  masyarakat hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang berwewenang untuk mengatur dan mengu- rus kepentingan masyarakat setempat yang diakui  dan  dihormati  dalam  system pemerintahan  Negara  kesatuan  Republik Indonesia.  Landasan  pemikiran  dalam pengaturan  mengenai  desa  adalah  keane- karagaman, partisipasi, otonomi asli, demo- kratisasi, dan pemberdayaan masyarakat Dalam  Pemerintahan  Desa,  Kepala  Desa menjadi  pelaksana  kebijakan  sedangkan Badan Permusyawaratan Desa bertugas se- bagai lembaga pengawas atas kebijakan dan peraturan  di  desa.  Pengelolaan  keuangan desa  menjadi  wewenang  desa  yang  perlu untuk  dijabarkan  tentang  anggaran  dan pendapatan  belanja  desa.    Dengan  sumber pendapatan  yang  berasal  dari  pendapatan asli  desa,  seperti  hasil  usaha  desa,  hasil swadaya  dan  partisipasi,  hasil  gotong royong  dan  pendapatan  asli  desa  yang  lain yang sah.
Desa  Buntuna  kecamatan  Baolan kabupaten  Tolitoli  adalah  desa  yang  letak- nya  sangat  dekat  dari  ibukota  kabupaten. Letak  yang  sangat  dekat  tersebut  menjadi-
kan  masyarakat  desa  hidup  dengan  pola hidup  yang  hampir  rata  rata  selayaknya masyarakat yang ada dikota. Masyarakat desa kemudian  akan  memiliki  keinginan  yang  be- ragam  terhadap  apa  yang  akan  desa  berikan dalam  pengelolan  dan  penyaluran  dana  desa dalam pembangunan didesa, khususnya pada pembangunan  fisik  yang  dampaknya  akan dirasakan  secara  langsung  bagi  masyarakat. Desa  akan  menyiapkan  sarana  dan  prasaran dalam  pengalokasian  dana  desa  yang  harus dipenuhi  yang  merujuk  kepada  kebutuhan masyarakat.  Dengan  demikian  pemerintah desa harus lebih memiliki motivasi yang lebih dalam menyusun dan menyalurkan dana desa dengan  baik  sesuai  yang  dibutuhkan  oleh masyarakat dengan efektif dan efisien Berdasarkan  pada  fenomena  diatas  , maka seharusnya seluruh perangkat pemerintahan  desa  dapat  mengoptimalkan anggaran dana desa untuk terciptanya perge- rakan  yang  lebih  pada  roda  perekonomian yang  nantinya  akan  membawa  pada  pem- bangunan  didesa  yang  semakin  meningkat. Berdasarkan  latar  belakang  diatas  maka penulis  tertarik  mengangkat  judul  penelitian dengan  judul  “Efektifitas  Pengelolaan  Dana Desa    Dalam  Upaya  Meningkatkan  Pem- bangunan  Fisik  diDesa  Buntuna  Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli”

## METODE PENELITIAN
Untuk  menjawab  dua  permasalahan  dalam penelitian ini maka tekhnik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dimana analisis  ini  adalah  proses  penelitian  yang menggunakan data deskriptif berupa kata ka- ta  tertulis  atau  lisan  dari  orang  orang  dan pelaku yang dapat diamati.

## HASIL PENELITIAN
1.  Pengelolaan  Dana  Desa  dalam  Mening- katkan  Pembangunan  Fisik  Desa  Buntuna Kecamatan Baolan
Pengelolaan  dana  desa  dalam  pembangunan fisik  di  Desa  Buntuna  Kecamatan  Baolan merupakan proses pengendalian, pengaturan, mengurus,  menyelenggarakan  anggaran  dana desa untuk keperluan pembangunan fisik dan non  fisik  dimulai  dari  perencanaan  sampai evaluasi hal ini diperuntukan untk kesejahter- aan  masyarakat  di  desa  buntuna  agar  dapat tumbuh  dan  berkembang  secara  merata  dan terarah sesuai dengan perencanaan program-
Mirayanti, [Vol 7, No 1, 2020] E -ISSN  2598-398X || P -ISSN 2337- 8743
program  pemerintah  berdasarkan  aturan- aturan yang berlaku.
Tahap perencanaan pengelolaan desa Tahap perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Buntuna Kecamatan Baolan, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana telah diawali  dengan  pembentukan  tim  pelaksana dan  proses  perencanaan  dilakukan  dengan model  partisipatif  dalam  kegiatan  musrem- bang. Tim pelaksanaan pengelolaan dana de- sa  dimaksud  dalam  perencanaan  tersebut terdiri  dari  Kepala  Desa  selaku  Penanggung Jawab  Operasional  kegiatan  (PJOK),  seker- taris  desa  selaku  penanggung  jawab  admin- istrasi  (PJAK),  bendahara  desa  selaku  kepala urusan  keuangan  (KUK)  dan  dibantu  oleh lembaga kemasyarakatan di desa. Perencanaan  dengan  model  partisipatif    dil- akukan  melalui  musrenbang  desa  dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari lembaga masyarakat, tokoh masyarakat, dan seluruh masyarakat desa.
Berdasarkan hasil pengamatan dan informasi yang  diperoleh  menunjukkkan  bahwa kegiatan  musrenbang  dalam  tahapan  pere- canaan  di  Desa  Buntuna  Kecamatan  Baolan masih  sebatas  kepada  memenuhi  ketentuan dan  belum  menyentuh  kepada  esensi  yang terkandung  dari  maksud  kegiatan  musren- bang    desa,  lebih  jelasnya  dapat  dilihat  pada tabel berikut :
Dari  table  diatas,  terlihat  bahwa  tingkat partisipasi  masyarakat  masih  sangat  ren- dah,  kondisi  tersebut  ditunjukkan  dengan sedikitnya  jumlah  masyarakat  yang  hadir maupun  yang  menyampaikan  aspirasi/ pendapat  dalam  musrembang  dengan kegiatan  yang  akan  dilakukan.  Dari  29  re- sponden kalangan masyarakat, sebanyak 19 orang  atau  65,52  %  yang  menghadiri kegiatan  musrembang  desa  tersebut,  dan sebagian  dari  yang  hadir  ada  yg  tidak menyampaikan  aspirasi/usulan  rencana kegiatan. Sedangkan 10 orang atau 34,48 % lainnya tidak hadir.
Berikut  hasil  wawancara  peneliti kepada  Kepala  Desa  Buntuna  yaitu  Ibu Tryana  mengenai  tahapan  Perencanaan pengelolaan  dana  desa  dan  bagaimana partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan musrembang, yaitu sebagai berikut: “Dalam proses musrembang yang dilakukan masyarakat  masih  tergolong  rendah  dalam berpartisipasi.  Masyarakat  yang  hadir  dan berpatisipas  hanya  sedikit  dari  total masyarakat  yang  diundang,  dari  jumlah yang  hadir  kebanyakan  adalah  pemerintah desa  terkait  ditambah  lagi  tidak  mem- berikan  aspirasi  yang  mereka  sampaikan pada  saat  musrembang  desa  sedang  ber- jalan. Hal ini selain masyarakat mempunyai kesibukan sendiri juga kepedulian terhadap desa itu sangat rendah.” Selanjutnya  Tabel  diatas  juga menunjukan bahwa dalam proses musrem- bang  desa  pemerintah  kurang  trasparan dalam  memberikan  informasi  kepada masyarakat.  Dari  29  responden,  hanya  6 orang atau 20,68 % yang mengatakan bah- wa  dalam  musrembang  yang  dibahas terkait  rencana  kegiatan  yang  boleh  dil- akukan,  sebanyak  12  orang  atau  41,38  % lainnya mengatakan bahwa dalam musrem- bang  desa  hanya  sekedar  memberikan  in- formasi  terkait  jumlah  anggaran  yang diterima oleh desa dan sisanya sebanyak 11 orang atau 37,94 % mengatakan tidak tahu. Informasi ini seperti pernyataan salah satu anggota  masyarakat  yaitu  bapak  Eman Wahyudi yang mengatakan bahwa: “kami  masyarakat  desa  ini  masih  kurang paham  dengan  apa  itu  perencanaan  untuk membangun desa, di tambah lagi pemerintah desa juga tidak detail menelas- kan  kepada  kami.  Jadi  wajar  kalau  saya
pribadi  dan  sejumlah  masyarakat  lainnya hanya  datang  untuk  sekedar  hadir,  karena memang kami tidak tahu harus bicara apa”. kondisi tersebut menyebabkan kegiatan  musrembang  desa  dalam  mening- katkan  pembangunan  fisik  Desa  Buntuna tidak  berjalan  dengan  baik,  terbukti  tidak adanya rencana kegiatan yang tersusun. Da- lam  taber  diatas  terlihat  bahwa  29  orang responden,  seluruh  responden  yang  hadir yaitu sebanyak 19 atau 65,52 % sependapat bahwa  tidak  ada  Daftar  Usulan  Rencana Kegiatan(DURK)  yang  di  hasilkan.  Se- dangkan dari 10 orang yang tidak hadir da- lam  kegiatan  musrenbang  ada  yang  menja- wab mengetetahui tentang rencana kegiatan  yang  diusulkan  dan  7  orang  re- sponden lainnya atau  24,14 % mengatakan tidak  tahu  sebab  mereka  tidak  menghadiri kegiatan  musrembang  yang  bertujuan  un- tuk  mengadakan  sosialisasi  dalam  mening- katkan pembangunan fisik Desa Buntuna.
Oleh karena itu, secara keseluruhan proses  perencanaan  kegiatan  pengelolaan dana  desa  dalam  meningkatkan  pem- bangunan  fisik  di  Desa  Buntuna  yang  tur- tuang  dalam  DURK  tersebut  ditentukan secara  pribadi  sesuai  dengan  kaca  mata pemerintah  desa  terkait  hal  apa  saja  yang dibutuhkan  oleh  pemerintah  desa  selaku tim pelaksana pengelolaan dana desa dalam meningkatkan  pembangunan  fisik  Desa Buntuna.  Hal  ini  sesuai  dengan  hasil  wa- wancara  dengan  ketua  BPD  Buntuna,  yaitu bapak  Moh  Rafiq  lahabe  yang  menyatakan bahwa:
“Kegiatan musrembang desa yang harusnya mampu  menghasilkan  berbagai  rencana kegiatan dalam penggunaan anggaran dana desa tidak berjalan sebagai mana mestinya. Dalam  kegiatan  tersebut  selain  masyarakat yang  hadir  hanya  sedikit,  namun  masyara- kat  yang  hadir  tidak  pengusulkan  rencana apapun.  Sehingga  rencana  kegiatan  yang ada, semuanya ditentukan oleh pemerintah desa  dan  masyarakat  hanya  mengiyakan, baik  perencanaan  pembuatan  jalan,  pagar, drainase  maupun  pembangunan  fisik lainnya  yang  kemudian  nantinya  akan digunakan juga oleh masyarakat.
Penyusunan  rencana  kegiatan  yang dilakukan  oleh  pemerintah  desa  seperti hasil  wawancara  diatas  tidaklah  menjadi masalah, apabila rencana yang tertuang da-
lam DURK kembali di informasikan dan diso- sialisasikan  kepada  seluruh  masyarakat  guna meminta  tanggapan  masyarakat.  Akan  tetapi, dari tabel  diatas terlihat bahwa dari 29 orang total  responden  hanya  3  orang  atau  10,34  % mengatakan  bahwa  DURK  di  informasikan kepada  masyarakat,  sebanyak  19  oarng  atau 65,51% mengatkan bahwa tidak ada informa- si terkait DURK dan sisanya sebanyak 7 orang atau 24,14 % mengatakan tidak tahu. Berikut hasil  wawancara    dengan  tokoh  masyrakat yaitu Ibu susanti yang mengatakan bahwa: “Rencana  pembangunan  yang  akan  dil- aksanakan di Desa Buntuna ini memamng di- putuskan bersama pada saat musrenbang tapi selanjutnya  tidak  pernah  disampaikan  oleh pemerintah  desa  secara  resmi  kepada masyarakat. Akan tetapi masyarakat mengata- hui  ektika  pembangunan  tersebut  akan  dil- aksanakan  dan  syukur  Alhamdulillah  ber- manfaat bagi kami anggota masyarakat ”. Dari  beberapa  hasil  wawancara  peneliti dengan  beberapa  informan  pada  tahap perencanaan, Peneliti menemukan bahwa ku- rangnya  kepedulian  masyakat  dan  perhatian terhadap  Pengelolaan  Dana  Desa,  serta  ku- rangnya  pemahaman  dari  pihak  pemerintah desa  dalam  masyarakat  mengenai  tahapan perencanaan  pembangunan  dalam  Penge- loaan  Dana  Desa  dalam  meningkatkan  pem- bangunan fisik Desa Buntuna.
Dari  penjelasan  diatas  menunjukan  bahwa walaupun pada akhirnya penyusunan rencana kegiatan  Pengelolaan  Dana  Desa  yang  tertu- ang  dalam  DURK  dapat  terselesaikan  dengan baik.Namun  rencana  yang  dihasilkan  tidak berdasarkan aspirasi seluruh masyarakat ser- ta  kurangmya  sosialisasi  informasi  dari pemerintah  desa,  maka  dapat dikatakan  bah- wa  tahap  pelrencanaan  pengelolaan  alokasi dana  desa  dalam  meningkatkan  pem- bangunan  fisik  di  Desa  Buntuna  Kecamatan Baolan masih kurang baik.
Tahap pelaksanaan pengelolaan desa Pelakasanaan  kegiatan  Pengelolaan  Dana  De- sa  dalam  meningkatkan  pembangunan  fisik, dengan anggaran Dana Desa di Desa Buntuna didasarkan pada peraturan Bupati Tolitoli No. 5 tahun 2017 tentang pengelolaan dana desa. Dana  Desa  di  peruntukan  untuk  pelaksanaan fisik  berupa  infrastruktur  fasilitas  penunjang masyarakat  dan  pemberdayaan  masyarakat. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan tersebut tentang penetapan besaran Dana De-
Mirayanti, [Vol 7, No 1, 2020] E -ISSN  2598-398X || P -ISSN 2337- 8743
sa minimum dan Alokasi Dana Desa proper- sional  di  lingkungan pemerintah  Kabupaten Tolitoli Tahun anggaran 2017 besaran Dana Desa  yang  diperoleh  Desa  Buntuna  adalah sebesar  Rp.807.879.000,-(delapan  ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh Sembi- lan ribu rupiah) dan alokasi dana desa sebe- sar  Rp.642.652.500,-  (enam  ratus  empat puluh  dua  juta  enam  ratus  lima  puluh  dua lima ratus rupiah). Adapun terkait efektifitas Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan  fisik  di  Desa  Buntuna  dapat dilihat pada tebel berikut:
Tabel diatas menunjukan bahwa jumlah Da- na  Desa  yang  diterima  oleh  desa  buntuna tahun 2017 adalah sebesar Rp.807.879.000,- dimana  pengalokasian  anggaran  Dana  Desa oleh  pemerintah  Desa  Buntuna  diperuntuh- kan  untuk  pembangunan  fisik  desa  dengan jenis  11  kegiatan  yakni,  pembangunan  sek- ertariat  Bumdes,  pembangunan  pagar  dan air  bersih,  pembangunan  Jalan  rabat  beton pembangunan  plat  deker,  pembangunan jalan pemukiman, pemasangan lampu, pam- bangunan  drainase,  dan  pembangunan  po- syandu  membutuhkan  total  anggaran  sebe- sar Rp.464.336.420,- atau sebesar 62 % dari
total dana desa, dimana sisa dari dana terse- but  dipergunakan  untuk  pembangunan  non fisik dan pemberdayaan.
Informasi  yang  diperoleh  dari  29  responden terkait  tahapan  pelaksanaan  dalam  Pengel- olaan  Dana  Desa  Di  Desa  Buntuna  bahwa tingkat  partisipasi  dari  setiap  tahapan Pengelolaan  Dana  Desa  sudah  cukup  baik, berbeda  dalam  proses  perencanaan,  dalam proses  pelaksanaan  masyarakat  dan  aparat pemerintah  desa    berperan  aktif  baik  dalam bentuk  tenaga  ataupun  materi  dalam  men- dukung  kegiatan  pembangunan  di  Desa.  Hal ini  terlihat  dalam  proses  kegiatan  pem- bangunan  yang  ada  di  Desa  Buntuna  yaitu pembangunan  jalan,  pembangunan  drainase dan  seluruh  pembangunan  fisik  yang  dil- aksanakan  para  masyarakat  sangat  antusias membantu  dalam  setiap  pengerjaannya.  Hal tersebut  seperti  yang  dikemukakan  oleh  sa- lah satu tokoh masyarakat yaitu Bapak Eman Wahyudi  yang menyatakan bahwa: “Tingkat kepedulian  masyarakat  terhadap  kegiatan pembangunan  sangat  baik,  karena  kalau bukan  kita  siapa  lagi  yang  membantu pemerintah  desa,  sebab  fasilitas  ini  kitalah sebagai masyarakat yang menikmatinya”.
Hasil penelitian ini  juga menunjukan bahwa  keaktifan  masyarakat  dalam  proses pengelolaann  berbeda  dengan  pada  saat proses perencanaan, pada proses perencanaan  beberapa  jenis  dan  usulan kegiatan yang di lakukan adalah  berdasarkan pada  kebutuhan  masyarakat  akan  tetapi prosesnyalah yang tidak diikuti oleh seluruh anggota  masyarakat,  karena  hnaya  melibat- kan  tokoh  tokoh  tertentu  saja.  Sehingga  da- lam  pelaksanaan  rencana  kegiatan  awal pemerintah  desa  kesulitan  dalam  mem- berikan  informasi  kepada  masyarakat,  akan tetapi  setelah  proses  tersebut  berlangsung baru kemudian masyarakat berbondong bon- dong menyambut pembangunan tersebut dan ikut  berpartisipasi  dengan  baik.  Hal  ini menunjukkan bahwa pada dasarnya masyarakat memang lebih aktif dalam bentuk kegiatan nyata dalam pembangunan fisik ka- rena merasa bahwa apa yang akan dilakukan adalah fasilitas yang mereka nikmati.. Hal ini seperti  pernyataan  salah  satu  anggota masyarakat  ,  yaitu  Bapak  Bahtiar  yang menyatakan bahwa:
“masyarakat  desa  Buntuna  ini  memiliki  be- ragam aktifitas dalam kesehariaanya,
sehingga pada rapat rapat usulan kita han- ya  mempercayakan  pada  tokoh  tokoh  ter- tentu,  jadi  untuk  jenis  program  kegiatan memang kita tidak tahu menahu, ada  seba- gian  masyarakat  yang  tau,  dan  ada  pula yang  tidak  karena  kesibukaan  pribadi. Akan  tetapi  pada  saat  proses  pengelolaan kegiatan  berlangsung  kita  mensuport  dan mendukung  penuh  untuk  berpartisipasi dan  membantu  pemerintah  desa,  bahkan kita  semangat  untuk  berkumpul,  kita percaya bahwa pemeritah desa melakukan hal terbaik untuk masyrakat. Dan apa yang dibangun  didesa  adalah  untuk  masyara- kat.”.
Dalam tahapan pelaksanaan pengelolaan  alokasi  dana  desa  Di  Desa Buntuna ini, dari 29 responden yang kami wawancarai  rata  rata  tidak  mengetahui seluruhnya  kegiatan  yang  dilaksanakan, jumlah anggaran yang dibutuhkan pun tid- ak diketahui secara langsung oleh masyara- kat. Berikut pernyataan masyarakat terkait kualitas  penyelenggaraan  pemerintah  de- sa,dalam  pengelolan  dana  dan  kegiatan. Salah  satunya  ibu  Susanti  selaku  tokoh masyarakat  yang  menyatakan  bahwa: “Banyaknya  anggaran  yang  digunakan  un- tuk  operasional  kegiatan  pembangunan didesa tidak kami ketahui dengan jelas pak, akan  tetapi  anggran  tersebut  sy  rasa digunakan  sesuai  pada  tempatnya  karena banyak  skali  pembangunan  fisik  yang  ada di desa kami dan kami merasakannya. Tapi untuk  transparansi  anggaran  kami  tidak tahu.”.
Melihat  berbagai  masalah  diatas, semua  rencana  yang  telah  disusun  dapat terselesaikan dengan cukup baik. sehingga tahap  pelaksaan  pengelolaan  dana  desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Buntuna dapat dikatakan efektif kare- na  melibatkan  dan  mampu  menggerakkan masyarakat.
Tahapan  pertanggungjawaban  pengel- olaan alokasi dana desa Tahapan  penyelesaian  penyusunan  per- tanggungjawaban  Pengelolaan  Dana  Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik Di Desa  Butuna  Kecamatan  Baolan,  dalam tahapan  pertanggungjawaban  ini  kurang efektif,  dimana  penyusunan  Laporan  Per- tanggung Jawaban (LPJ) yang di susun oleh
pemerintah  desa,  tidak  ada  transparansi kepada  masyarakat  sehingga  masyarakat tidak  mengetahui  tanggungjawab  mereka sebagai  tim  evaluasi  dari  setiap  kegiatan yang  dilakukan  dalam  Pengelolaan  Dana Desa
Dari  tabel  diatas  dapat  dilihat  bahwa  dari total  responden  sebanyak  12  orang  atau 41,38  %  mengatakan  bahwa  Laporan  Per- tanggung  Jawaban  (LPJ)  disusun  oleh pemerintah  desa  bersama  tokoh  masyara- kat  yang  terlibat,  sedangkan  17  orang lainya atau 58,62% tidak mengetahui siapa pihak  yang  menyusun  laporan  per- tanggungjawaban Desa Buntuna tersebut. Salah  satu  prinsip  pengelolaan  anggaran Dana  Desa  ini  bahwa  seluruh  kegiatan  ha- rus  di  evaluasi  bersama  dengan  masyara- kat.  Hal  ini  mengidentifikasi  bahwa  dalam tahapan  pertanggungjawaban  hendaknya pemerintah  tidak  hanya  melakukan  per- tanggungjawaban kepada pemerintah pusat  atau  pemerintah  kabupaten,  melain- kan  juga  pada  masyarakat  guna  mem- berikan  informasi  dan  mengevaluasi kegiatan pembangunan fisik yang terjadi di Desa. Akan tetapi hasil penelitian menun-
jukan  bahwa  pemerintah  Desa  Buntuna tidak  melakukan  evaluasi  kegiatan  pem- bangunan  yang  berjalan  di  desa  dengan masyarakat  Desa  Buntuna.  Dari  29  re- sponden  hanya  ada  5  orang  responden atau 17,24 % yang mengatakan bahwa ada evaluasi kegiatan bersama masyarakat De- sa  Buntuna  dan  sebanyak  10  orang  re-
Mirayanti, [Vol 7, No 1, 2020] E -ISSN  2598-398X || P -ISSN 2337- 8743
sponden  atau  34,48%  mengatakan  bahwa pemerintah desa tidak melakukan evaluasi kegiatan  bersama  masyarakat,  adapun  14 orang  lainya  mengatakan  tidak  tahu apakah pemerintah desa sudah melakukan evaluasi atas kegiatan yang sudah berjalan atau tidak.
Berikut  pernyataan  yang  disam- paikan  oleh  anggota  masyarakat,  yaitu Bapak  Setiadi  yang  menyatakan  bahwa: “Pemerintah  Desa  Buntuna  tidak  pernah mengadakan  evaluasi  kegiatan  pem- bangunan bersama masyarakat yang ada di Desa Buntuna ini, sehingga masyarakat sa- ma sekali tidak tahu  apakah ada permasa- lahan di desa atau tidak”. Hasil wawancara diatas  senada  dengan  pernyataan  yang disampaikan  oleh  anggota  masyarakat lainnya, yaitu Ibu Sriwati yang menyatakan bahwa: “Yang saya ketahui pemerintah de- sa  tidak  pernah  melakukan  pertanggung jawaban  di  hadapan  masyarakat  Desa Buntuna ataupun sosialisasi untuk memba- has  kendala  atau  masalah  dalam  kegiatan pembangunan di Desa Buntunao ini”.
Berdasarkan  informasi  yang  di- peroleh  seperti  penjelasan  di  atas,  maka walaupun  secara  Administrasi  tahapan pertanggungjawaban  oleh  pemerintah  De- sa Buntuna dapat diselesaikan dengan baik. Namun karena LPJ yang dihasilkan tidak di evaluasi  bersama  masyarakat  maka, kegiatan yang seharusnya dilakukan bersa- ma  masyarakat  Desa  Buntuna  namun pemerintah desa tidak melakukan evaluasi kegiatan  bersama  masyarakat  desa.  Maka tahapan  peertanggungjawaban  yang  dil- akukan  oleh  pemerintah  Desa  Buntuna dapat dikatakan kuarang efektif.
2.  Faktor-faktor  yang  Menghambat Pengelolaan  Dana  Desa  dalam  Mening- katkan  Pembangunan  Fisik  di  Desa Buntuna Kecamatan  Baolan  Kabupaten Tolitoli Faktor-faktor yang menghamabat pemerintah  Desa  Buntuna  dalam  pengel- olaan dana desa dalam meningkatkan pem- bangunan fisik dapat diidentifikasi melalui hasil wawancara langsung dengan pemerintah Desa Buntuna sebagai instansi yang  bertugas  sebagai  pelaksana  pengel- olaan  dana  desa,  sampai  pada  tahap  eval- uasi dan pelaporan pengelolaan dana desa
dalam  meningkatkan  pembangunan  fisik  Di Desa  Buntuna  Kecamatan  Baolan.  Baik Pemerintah Desa Buntuna maupun masyarakat  desa  mengemukakan  berbagai faktor  yang  menjadi  penghambat  yang dihadapi  pemerintah  desa  dalam  pengel- olaan Dana Desa dalam meningkatkan pem- bangunan  fisik  di  Desa  Buntuna  adalah  se- bagai berikut:
1. Sumber Daya Manusia
Sumber  daya  manusia  yang  dimak- sud  disini  baik  berkaitan  dengan  jumlah maupun kemampua pemerintah desa dalam mengelola  Alokasi  Dana  Desa,  secara  lebih khusus kemampuan Kepala Desa dan Benda- hara  Desa  dalam  mengelola  alokasi  dana desa  yang  di  peroleh  dari  APBdesa.  Hasil wawancara  dengan  Ibu  tryana  Sebagai Kepala  Desa  Buntuna.  “Kualitas  Sumber Daya  Manusia  yang  masih  rendah  di pemerintah  desa  Buntuna  sangat  ber- pengaruh  dengan  perencanaan  yang  akan dilaksanakan  sehingga  diperlukan  Pening- katan Kualitas Sumber Daya Manusia di apa- ratur  pemerintah  desa  agar  aparatur pemerintah desa dapat meningkatkan keahl- ian  dibidang  masing-masing  sesuai  dengan ilmu pengetahuan yang aparatur desa miliki khususnya dibidang Pembangunan Fisik”.
Hasil  wawancara  diatas  senada dengan  bapak  Muh  Irwan.  R  sebagai Sekretaris  Desa  Buntuna  menyatakan  bah- wa: “Kualitas sumber daya manusia di Desa Buntuna  sebagai  faktor  internal  pada umumnya  tergolong  sangat  rendah,  yang disebapakan  oleh  pendidikan  dari  aparatur pemerintah  desa  yang  masih  kurang,  tetapi sebenarnya  masalah  ini  dapat  diatasi dengan memberikan bimbingan dan kesem- patan untuk mendapatkan pelatihan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan  peneliti,  bahwa  faktor  pengham- bat  dalam  pengelolaan  Dana  Desa  dalam meningkatkan  pembanguna  fisik  Di  Desa Buntuna Kecamatan Baolan ini yaitu Sumber daya  manusia  yang  masih  sangat  terbatas, dimana  kondisi  Sumber  Daya  Manusia Pelaksana  Pengelolaan  Dana  Desa  yang  ada di Desa Buntuna masih sangat terbatas dan belum  sesuai  dengan  standar  kompetensi, baik  dari  kualitas  pendidikan  ataupun  pen- galaman kerja yang dimiliki perangkat Desa
Buntuna  maupun  tokoh  masyarakat  yang terlibat secara langsung. 2. Informasi Informasi yang disampaikan oleh pemerintah  desa  tarkait  Pengelolaan  Dana Desa  masih  kurang  jelas.  Selain  tidak pernah  melakukan  sosialisasi  sebelumnya, dalam tahapan musrembang desa pemerintah  desa  juga  hanya  sekedar  me- nyebutkan  nominal  Anggaran  Dana  Desa yang  diperoleh.  Namun  tidak  ada  penjela- san  lebih  lanjut  terkait  dengan  tujuan Pengelolaan Dana Desa, bagaimana penggunaan  anggaran  tersebut,  atau bagaimana peran masyarakat dalam setiap tahapan Pengelolaan Dana Desa tersebut.
Selain  itu,  Pengelolaan  Dana  Desa dilakukan melalui proses sosialisasi. Infor- masi  yang  di  peroleh  melalui  sosialisai yang  di  adakan  pemerintah  Desa  Buntuna dalam  proses  Pengelolaan  Dana  Desa  be- lum cukup baik. Dimana dari 29 responden, semuanya  sependapat  bahwa  sosialisasi Pengelolaan  Dana  Desa  dari  pemerintah Kabupaten  dan  Kecamatan  hanya  sampai pada  pemerintah  desa  selaku  pelaksana Pengelolaan Dana Desa. Sedangkan kepada masyarakat  tidak  ada  pelaksanaan  sosial- isasi dari Pemerintah Kabupaten dan Keca- matan.  Berikut  pernyataan  yang  di  sam- paikan oleh salah satu anggota masyarakat, yaitu  Bapak  Bustamin  yang  mengemuka- kan  bahwa:  “Tidak  pernah  ada  sosialisasi resmi kepada kami terkait Pengelolaan alo- kasi  danadesa  sebelumnya,  jika  memang ada pasti hanya bersifat perorangan karena saya pribadi tidak pernah mendapat infor- masi.  Pada  saat  musrembang  di  adakan oleh  pemerintah  desa  itu  hanya  jumlah anggaran yang disebutkan, terkait penggunaan  anggaran  itu  tidak  di  jelas- kan”.
Pendapat  lain  juga  dikemukakan oleh  salah  satu  masyarakat  terkait  ku- rangnya  informasi  dari  pihak  pemerintah desa yakni Bapak Ashari yang menyatakan bahwa:  “Kami  sebagai  masyarakat  tidak tahu  mengenai  tugas  dantanggungjawab kami dalam setiap ada pembangunan yang akan  dilaksanakan  di  desa,  karena  kami tidak  perna  mendapatkan  sosialisasi  dari pemerintah  Kabupaten/Kota  bahkan  dari pemerintah  desa  kami  tidak  pernah
mendapatkan  informasi  mengenai  setiap penggunaan  anggaran  ataupun  kegiatan yang akan dilakukan di desa”.
Dari  hasil  penelitian  bahwa  ku- rangnya informasi yang diperoleh masyara- kat  dari  Pemerintah  Kabupaten/Kota  se- hingga  masyarakat  tidak  mengetahui  sama sekali  fungsi  mereka  sebagai  tim  pengawas langsung  dalam  pengelolaan  Alokasi  Dana Desa,  melainkan  masyarakat  hanya  menge- tahui  bahwa  ada  dan  sudah  telaksananya pembangunan yang ada di desa.

## PEMBAHASAN
1. Efektifitas Pengelolaan Dana Desa da- lam Meningkatkan Pembangunan Fisik di Desa Buntuna
Terkait proses Pengelolaan Dana desa dalam meningkatkan  pembangunan  fisik  di  Desa Buntuna kecamatan Baolan Kabupaten Toli- toli, Pemerintah Desa Buntunao terlebih da- hulu  menyusun  tim  pelakasanaan  pengel- olaan  Dana  Desa  yang  terdiri  dari  Kepala Desa selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Sekretaris Desa Selaku Pe- nanggung  Jawab  Administrasi  Kegiatan (PJAK),  Kepala  Urusan  Keuangan  Selaku Bendahara Desa dan di bantu oleh Lembaga Kemasyarakatan di Desa.Selanjutnya, proses pengelolaan  dana  desa  terdiri  dari  tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung- jawaban.
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa tahapan perencanaan Pengelolaan Dana de- sa  dalam  meningkatkan  pembangunan  fisik Di  Desa  Buntuna  kurang  efektif  dimana  dil- akukan dengan melihat proses musrembang desa  untuk  membahas  rencana  kegiatan penggunaan  anggaran  DD  serta  bagaimana proses pengelolaan DD, dimana dalam taha- pan perencanaan ini di ukur dengan jumlah pihak  yang  berpartisipasi  dalam  proses musrembang desa.
Selain itu, dalam tahapan perencanaan  Pengelolaan  Dana  Desa menunjukan  bahwa  masih  kurangnya
Mirayanti, [Vol 7, No 1, 2020] E -ISSN  2598-398X || P -ISSN 2337- 8743
partisipasi  masyarakat  dalam  mengikuti setiap  tahapan  proses  Pengelolaan  Dana Desa, serta dalam proses musrembang pa- da  tahapan  perencanaan  ini  kurangnya transparansi  informasi  dari  pemerintah desa  yang  berdampak  pada  rendahnya tingkat  partisipasi  dan  pengawasan  dari masyarakat desa baik secara lembaga mau- pun  individu  dalam  setiap  proses  Pengel- olaan Dana Desa.
Selain  begitu  banyaknya  aspirasi, kegagalan dalam tahapan perencanaan ter- lihat  dari  menggelembungnya  dana pelaksanaan  program  desa  lainnya  yang kemudian  menghapus  program  kerja lainnya  yang  telah  direncanakan  seperti yang terjadi pada program kerja pemilihan kepala  desa  dengan  program  kerja  perjal- anan  dinas  luar  daerah  sekretaris  de- sa.Pada  tahapan  pelaksanaan  pengelolaan
DD  di  Desa  Buntuna,  hasil  penelitian menunjukan bahwa dalam tahapan pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Di De- sa  Buntuna  ini,  dari  setiap  pembangunan desa  yang  dilakukan  terselesaikan  dengan baik dikarenakan bersinerginya dan beker- ja samanya pemerintah desa dan masyara- kat  sangat  baik  dalam  pengelolaannya,  se- hingga  pencapaian tujuan  Pengelolaan  Da- na  Desa  yang  dilakukan  di  Desa  Buntuna cukup  efektif.  Dengan  demikian  tahapan pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana De- sa dalam meningkatkan pembangunan fisik di  Desa  Buntuna  berjalan  dengan  baik, akan  tetapi  walaupun  proses  pembagunan berjalan  dengan  baik  namun  tahapan pelaksaan ini harus melibatkan masyarakat sebagai  tim  evaluasi  atau  tim  pengawas dari  setiap  kegiatan  yang  di  adakan  oleh pemerintah desa.
Selanjutnya,  tahapan  pertanggung- jawaban  Pengelolaan  dana  Desa  di  Desa Buntuna, hasil penelitian menunjukan bah- wa  tahapan  pertanggungjawaban  kurang
efektif,  dimana  penyusunan  Laporan  Per- tanggungjawaban  (LPJ)  tidak  dilakukan evaluasi  kegiatan  yang  seharusnya  dil- akukan bersama masyarakat Desa Buntuna. Maka tahapan petanggungjawaban yang dil- akukan  oleh  pemerintah  Desa  Buntuna dapat dikatakan kurang efektif.

## 2.  Faktor-Faktor  Yang  Menghambat
Pengelolaan  Dana  Desa  Dalam  Mening- katkan  Pembangunan  Fisik  di  Desa Buntuna  Kecamatan  Baolan  Kabupaten Tolitoli
Faktor-faktor  penghambat  yang  dihadapi pemerintah  Desa  Buntuna  dalam  proses Pengelolaan Dana desa dalam meningkatkan pembagunan fisik di Desa Buntuna yaitu se- bagai berikut:
1.  Sumber Daya Manusia,
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dil- akukan  peneliti,  bahwa  faktor  penghambat dalam  Pengelolaan  Dana  Desa  dalam meningkatkan  pembangunan  fisik  Di  Desa Buntuna Kecamatan Baolan ini yaitu Sumber daya  manusia  yang  masih  sangat  terbatas, dimana  kondisi  Sumber  Daya  Manusia Pelaksana  Pengelolaan  Dana  Desa  yang  ada di Desa Buntuna masih sangat terbatas dan belum  sesuai  dengan  standar  kompetensi, baik  dari  kualitas  pendidikan  ataupun  pen- galaman kerja yang dimiliki perangkat Desa Buntuna.
2. Informasi
Dari hasil penelitian salah satu faktor peng- hambat  Pengelolaan  Dana  Desa  adalah  ku- rangnya informasi yang diperoleh masyara- kat  dari  Pemerintah  Kabupaten/Kota  se- hingga  masyarakat  tidak  mengetaui  sama sekali  fungsi  mereka  sebagai  tim  pengawas langsung  dalam  Pengelolaan  Dana  Desa, melainkan  masyarakat  hanya  mengetahui bahwa  ada  dan  sudah  telaksananya  pem- bangunan yang ada di Desa.
Informasi  yang  disampaikan  oleh pemerintah  desa  tarkait  Pengelolaan  Alo- kasi  Dana  Desa  masih  kurang  jelas.  Selain tidak  pernah  melakukan  sosialisasi  sebe- lumnya,  dalam  tahapan  musrembang  desa pemerintah  desa  juga  hanya  sekedar  me- nyesbutkan  nominal  dana  Desa  yang  di- peroleh. Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut  terkait  dengan  tujuan  Pengelolaan Dana  Desa,  bagaimana  penggunaan  ang- garan  tersebut,  atau  bagaimana  peran masyarakat  dalam  setiap  tahapan  Pengel- olaan Dana Desa tersebut.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembaha- san  maka  dapat  disimpulkan  sebagai  beri- kut :
1.      Efektifitas  Pengelolaan  Dana  Desa  da- lam  meningkatkan  pembangunan  fisik  Di Desa Buntuna Kecamatan Baolan Kabupat- en  Tolitoli,  dimana  dalam  proses  Pengel- olaan  Dana  Desa  ada  tiga  tahap  yakni perencanaan,  pelaksanaan  dan  per- tanggungjawaban.
Berdasarkan
hasil penelitian,  tahapan  perencanaan,  dilihat dari  musrembang  yang  diadakan  tim pelaksanaan Dana Desa masih kurang efek- tif,  dimana  dalam  kegiatan  musrembang partisipasi  masyarakat  masih  sangat  ren- dah,  dikarenakan  kurangnya  transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat  Desa  Buntuna  kepada  masyara- kat  Desa  Buntuna.  Tahapan  pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian cukup efektif, dimana  penggunaan  anggaran  Dana  Desa dapat terselesaikan dengan baik sedangkan pada  tahapan  pertanggungjawaban  dalam proses  Pengelolaan  Dana  Desa  dalam meningkatkan  pembangunan  fisik  di  Desa Buntuna  masih  kurang  efektif,  dimana penyusunan  laporan  pertanggungjawaban tidak diketahui oleh masyarakat  dan tidak adanya  evaluasi  kegiatan  yang  seharusnya dilakukan bersama masyakat Desa
Buntuna. Hal ini karena proses yang tercipta dalam setiap tahapan Pengelolaan Dana De- sa  tersebut  belum  sesuai  dengan  prinsip pengelolaan  dan  tujuan  Dana  Desa  yang mengutamakan transparansi informasi kepada masyarakat sebagai tim evaluasi dari setiap  kegiatan  pembangunan  yang  dil- akukan.
2.    Faktor-faktor  penghambat  efektifitas Pengelolaan  Dana  Desa  dalam  meningkat- kan pembangunan fisik di Desa Buntuna yai- tu  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  dan  Infor- masi.

## SARAN
Berdasarkan uraian kesimpulan maka saran yang  diajukan  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
1.  Sebagai  Pemerintah  Desa  Buntuna  Keca- matan  Baolan  Kabupaten  Tolitoli,  dalam proses Pengelolaan Dana Desa yang dimulai dari  tahap  perencanaan  dalam  melakukan kegiatan  musrembang,  seharusnya  melibat- kan  seluruh  lapisan  masyarakat  dan  trans- paransi  informasi  yang  disampaikan  oleh perangkat Desa Buntuna kepada masyarakat Desa  Buntuna.  Kemudian  pada  tahap pelaksanaan  perlunya  aparat  Pemerintah Desa  Buntuna  melakukan  transparansi penggunaan  anggaran  Dana  Desa  agar  se- luruh  masyarakat  mengetahui  pengaloka- sian Dana Desa sesuai yang di harapkan. Se- lanjutnya proses pertanggungjawaban harus dilakukan  oleh  aparat  pemerintah  Desa Buntuna  dan  disampaikan  serta  perlu  dil- akukan  evaluasi  masyarakat  dalam  setiap proses pengelolaan Dana Desa.
2.  Sebagai  Pemerintah  Desa  Buntuna  Keca- matan  Baolan  Kabupaten  Tolitoli  perlunya meningkatkan  kualitas  Sumber  Daya  Manu- sia  (SDM)  untuk  setiap  tim  pengelola  Dana Desa.  Kemudian  perlunya  transparansi  in- formasi yang disampaikan kepada masyara- kat  dalam  pengelolaan  Dana  Desa  sehingga
Mirayanti, [Vol 7, No 1, 2020] E -ISSN  2598-398X || P -ISSN 2337- 8743
dapat  meningkatkan  partisipasi  masyara- kat dapat mencapai tujuan dari Dana Desa.

## DAFTAR PUSAKA
Aldy, Riko. 2012, Tinjauan Yuridis Efektifi- tas  Alokasi  Dana  Desa  Dalam Menunjang  Pembangunan
Desa  di  Desa  Aliantan  Keca- matan Kabun   Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011. Danu  Wisakti,  Implementasi  Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan  Geyer  Kabupat- en  Grobogan,  Magister  Ilmu Administrasi Negara,  UN- DIP, 2008. Fattah,  Nanang.(2013).  Landasan  Mana- jemen Pendidikan. Ban- dung :Remaja   RosdaKarya Haris,  Dian  Rasdiyanah,  2015.  Efektivitas Pengelolaan  Zakat,  Infaq  dan Sedekah    pada  Badan  Amil
Zakat  Nasional  Kota  Kendari. Skripsi, Fakultas  Ekonomi,
Universitas Halu Oleo. Hargono,  DS.  2010.Efektifitas  Penyaluran Alokasi  Dana  Desa  Pada  Em- pat Desa  di  Kabupaten  Ka- rangasem Propinsi Bali. Hernowo,  Basah.  2010  Kajian  Pem- bangunan  Ekonomi  Desa  Un- tuk Mengatasi   Kemiski- nan .Dalam www.Bappenas.go.id. Http:// www.Landasanteori.com/20 15/07.Pengertian  Anggaran Menurut Definisi. html.Diakses  pada  maret 2017 Mardiasmo, 2004.Otonomi dan Manajemen Keuangan  Daerah.  Yogyakar- ta, Andi Muljana,  B.S.  Perencanaan  Pembangunan Nasional,  Proses  Penyusunan Rencana  Pembangunan  Na- sional dengan Fokus Repelita V. Jakarta: UI-Press. 2001 Muntahanah,Siti.Efektifitas Pengelolaan Keuangan  Alokasi  Dana  Desa Di Kecamatan Somagede Kabu- paten Banyumas.jurnal ekonomi. Ndraha, Taliziduhu, 2004,  Dimensi-Dimensi PemerintahanD  esa,  Jakarta  : PT. Bina Aksara. Peraturan  Bupati  Kabupaten  Tolitoli  No.  5 Tahun 2017 Tentang Pe- doman  Pengelolaan  Alokasi Dana Desa Kabupaten Muna Peraturan  Pemerintah  No.  6  Tahun  2014 Tentang  Desa  (c.72)  Jakarta,
Pemerintahan  Negara  Kesatu- an Republik Indonesia.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  72  Tahun  2005  Ten- tang  Desa  (c.72)  Jakarta, Pemerintahan  Negara  Kesatu- an Republik Indonesia. Prasetyanto PP ,Eko. 2012. Dampak Alokasi Dana Desa Pada Era Desentral- isasi Fiskal Terhadap Perekonomian Daerah di Indo- nesia.Disertasi. IPB, Bogor. Raum  Abu,  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa (ADD)  dalam  Pembangunan Fisk Desa Krayan Makmur.  E  journal  ilmu pemerintahan  2015  :  3  (4) 1623- 1636,di  akses  pada  1 mei 2016. Saputra  I  Wayan  .2014.Efektivitas  Pengel- olaan  alokasi  dana  DesaPada Desa Lambean Kecamatan Kin- tamani Kabupaten Bangli.Jurnal Pendidikan Ekonomi  Sujarto,  Djoko.  1986. Perencanaan  Kota.  Bandung, Penerbit ITB. Sukanto,Azwardi.2014.Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiski- nan di Provinsi Sumatera Se- latan.Journal  Economic  Devel- opment.
Suksesi.2007.Efektifitas  Program  Alokasi Dana  Desa  (ADD)  Terhadap
Perekonomian  Desa  di  Kabu- paten  Pacitan.Dikutip  dalam http://
journalfe.unitomo.ac.id./wp Sumiati.  2014.  Pengelolaan  Alokasi  Dana desa  Pada  Desa  Ngatabaru Kecamatan Sigi Biro- maru  Kabupaten  Sigi.Diakses Pada 13 mei 2016 Suparno,  A.Suhaenah.  2001.Pembangunan Desa.Jakarta Erlangga.
Suwandi, Ari Warokka. 2013. Fiscal Decen-
tralization  And  Special  Local Autonomy: Evidence From An Emerging  Market.Journal  of Southeast Asian Re- search.Vol.2013 (2013).IBIMA Publishing. Undang-Undang  Republik  Indonesia  32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan   Daerah  (c.1) Jakarta,  Direktorat  Jendral Otonomi Daerah. Undang-Undang  Republik  Indonesia  No  5 Tahun1974  Tentang  Pokok- Pokok   Pemerintahan Di Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun1999 Tentang Pemerintahan   Desa Welsch,  Hilton,  Gordon.  2000.  Anggaran Perencanaan dan Pengendali- an Laba.  Diterjemahkan  oleh Purwatiningsih  dan  Maudy Warouw.Buku Satu. Salemba Empat. Jakarta. Widjaja,  HAW.(2001).  Pemerintahan  Desa Berdasarkan UU No 22 Tahun 1999 Tentang pemerintah daerah.