## PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN UNTUK KELOMPOK MASYARAKAT (CITIZENSHIP EDUCATION FOR SOCIAL COMMUNITY)
Oleh: Yuyus Kardiman*

## ABSTRACT
The biggest problems in the Pancasila and Civic Education in fact not on how the Pancasila  and  Civic  Education  implemented  a  formal  educational  institution,  but Pancasila  and  Civic  Education  conducted  by  the  non-formal  institutions  both  family  and society. More social problems that occur due to the inability of society to educate both by example  and  efforts  to  socialize  knowledge  and  values.  For  this  reason  the  development efforts of Pancasila and Civic Education for the community to be important, especially in Indonesia.
Key Words: Pancasila and civic education, society.

## A. Pendahuluan
1. Latar Belakang
Pendidikan  selalu  menjadi  sorotan dalam  upaya  pembangunan  setiap  bangsa, begitupun  di  Indonesia,  pendidikan  selalu menjadi trend topic yang selalu dipermasalahkan. Berbagai persoalan mengenai  pendidikan  terus  mengemuka, mulai  dari  persoalan  Ujian  Nasional, Pendidikan  karakter  yang  luntur,  guru  yang tidak berkualitas, sehingga pergantian kurikulum dalam mengatasi berbagai masalah tersebut, yang akhirnya kurikulumnya dianggap bermasalah juga.
Persoalan  di  atas  menggambarkan bahwa  belum  stabilnya  system  pendidikan kita, sehingga secara langsung ataupun tidak berpengaruh  terhadap  kualitas  pendidikan itu  sendiri.  Terlebih  adanya  pemahaman yang  keliru, yaitu  ketika  mendengar
pendidikan  apalagi  konsep  Pendidikan Kewarganegaraan (civic Education) , kadang kita terjebak pada pemikiran bahwa pendidikan  itu  adalah  sekolah  yaitu  suatu lembaga  formal  yang  dimiliki  oleh  Negara atau  swasta  yan  dilakukan  dalam  sebuah gedung  sekolah  dan  berbagai  fasilitas  yang ada  di  dalamnya,  kurikulum  dan  guru  serta komponen sekolah lainnya yang ada.
Sehingga  ketika  adanya  persoalan sosial  (konflik  sosial)  dalam  masyarakat, seperti  tawuran  antar  pelajar/mahasiswa, yang  akhirnya  merembet  menjadi  tawuran antar  kelompok  masyarakat,  suku  bahwak mengatanamanakan agama, tingkat kriminalitas yang semakin tinggi  yang tidak jarang  dilakukan  oleh  anak  usia  sekolah, kasus asusila, obat-obat terlarang, vandalism,  dan  sebagainya,  tidak  jarang masyarakat menjadikan lembaga pendidikan
*Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Ilmu  Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta
formal  (sekolah)  itulah  yang  menjadi penyebab  utama.  Bahwa  Sekolah  tidak berhasil  melakusanakan  pendidikan  moral atau  karakter,  sekolah  tidak  memberikan keterampilan  yang  jelas  bagi  siswanya, sekolah  membebankan  orang  tua,  dan sebagainya.
Terlebih, Pendidikan Kewarga- negaraan yang sangat sarat dengan pendidikan  nilai  dan  moral,  pendidikan demokrasi,  pendidikan  hukum,  pendidikan hak asasi manusia, nasionalisme, pendidikan  multicultural,  seolah  memiliki beban yang berat dalam menghadapi segala persoalan  tersebut  di  atas.  Sehingga  tidak sedikit yang mempersalahkan guru Pendidikan Kewarganegaraan ketika terjadi permasalah tersebut.
Dari  permasalahan  di  atas,  maka perlu  kiranya  ada  penjelasan  rasional  serta upaya untuk memecahkan berbagai persoalan yang menjadi salah satu tanggung jawab dari Pendidikan Kewarganegaraan untuk kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih baik.
Berbicara pendidikan sangatlah luas,  pendidikan  milik  semua  pihak,  baik pihak  sekolah,  orang  tua,  masyarakat,  dan Negara.  Menurut  UU  No.  20  tahun  2003 Bab  VI  Pasal  13  Ayat  1  jalur  pendidikan terdiri  atas  pendidikan  formal,  nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pendidikan formal adalah  jalur  pendidikan  yang  terstruktur
dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan  tinggi.  Pendidikan  nonformal adalah  jalur  pendidikan  di  luar  pendidikan formal  yang  dapat  dilaksanakan  secara terstruktur  dan  berjenjang.  Pendidikan informal  adalah  jalur  pendidikan  keluarga dan lingkungan.
Begitupun dengan Pendidikan Kewarganegaraan,  tidak  saja  ada  dalam pembelajaran di persekolahan saja, melainkan  juga  bergerak  pada  kehidupan masyarakat.  Hal  ini  dikemukakan  Cogan (1998:1) yang menyatakan “What is called for  is  a  new  conception  of  citizenship education,  one  in  which  both  schools  and the  communities  they  serve  and  are  a  part of,  are  equal  partners  in  the  education  of each  new  generation  of  citizens.” Hal  ini menjelaskan  bahwa  dalam  konsepsi  baru tentang pendidikan kewarganegaraan, salah satunya  adalah  dimana  antara  sekolah  dan masyarakat  merupakan  mitra  yang  sejajar untuk melayani dan melakukan pendidikan bagi generasi baru sebagai warga Negara.
Hal  inilah  yang  menjadi  persoalan bangsa  ini  sekarang,  bahwa  pada  tataran masyarakat  belum  terbangun  pendidikan kewarganegaraan  yang  optimal,  sehingga pendidikan  kewarganegaraan  disekolah seolah  tidak  mendapatkan  dukungan  dari pihak masyarakat (sektor pendidikan informal).
Untuk  itulah  penulis  tertarik  untuk menulis  ide-ide  dalam  bentuk  artikel  ini dengan  judul  “Pendidikan  Kewarga- negaraan bagi Masyarakat” (Civic Education for Civic Community)

## 2. Rumusan Masalah
Dari  latar  belakang  di  atas  maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:
1) Permasalahan  apa  saja  yang  muncul dalam  pendidikan  kewarganegaraan pada masyarakat dewasa ini?
2) Bagaimana upaya membangun
Pendidikan  Kewarganegaraan  bagi masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang demokratis?
3. Tujuan Penulisan Tujuan dari penulisan artikel ini
adalah sebagai berikut:
1) Untuk  mengentahui  permasalahan apa  saja  yang  terjadi  dalam  upaya pendidikan  kewarganegaraan  pada masyarakat dewasa ini.
2) Untuk  mengembangkan  pendidikan kewarganegaraan (baik  kelembagaan maupun  konten)  dalam  masyarakat, sehingga terciptanya masyarakat yang demokratis.
2. Pembahasan
a. Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan bagi Masyarakat
Demokrasi tidak didapatkan melalui keturunan atau kelahiran, melainkan merupakan  suatu  proses  panjang  melalui pendidikan  dan  pembudayaan,  seperti dikemukakan  oleh  Winataputra  (2006) bahwa “democracy  isn’t  inherrited,  but  it is  learned” ,  hal  ini  menjelaskan  akan pentingnya  pendidikan  demokrasi  pada suatu  masyarakat.    Tidak  saja  masyarakat sekolah, melainkan juga kelompok masyarakat  informal  yakni  lingkungan sekolah termasuk orang tua di dalamnya.
Seperti  yang  dikemukakan  oleh Cogan  pada  bagian  latar  belakang  di  atas, bahwa  Pendidikan  kewarganegaraan  tidak saja  ada  pada  domain  sekolah,  melainkan ada juga pada domain masyarakat (kultural)  dimana  PKn  dalam  masyarakat memiliki  konten,  tugas  dan  fungsi  sejajar dengan  demain  sekolah,  hal  ini  sesuai dengan  pendapat  Sapriya  (2007:281-282) yang  menyatakan  bahwa  domain  PKn sebagai  program  sosial  kultural  pada hakikatnya tidak banyak perbedaan dengan program  kurikuler  dilihat  dari  aspek tujuan,  pengorganisasian  kurikulum,  dan materi pembelajaran. Perbedaannya terutama  pada  aspek  sasaran,  kondisi,  dan karakteristik  peserta  didik.  Program  PKn ini dikembangkan dalam konteks kehidupan  masyarakat  dengan  sasaran
semua  anggota  masyarakat.  Tujuannya lebih  pada  upaya  pembinaan  warga masyarakat  agar  menjadi  warga  Negara yang  baik  dalam  berbagai  situasi  dan perkembangan  zaman  yang  senantiasa berubah.
Hal  ini  di  dasari  juga  oleh pemikiran Winataputra (2001, 2006) tentang Pendidikan Kewarganegaraan memiliki  visi  akademis  dan  pedagogis, yang  meliputi  tiga  domain,  yaitu,  1) domain kurikuler, yaitu domain pendidikan kewarganegaraan yang dikembangkan dipersekolahan,  2)  domain  kajian  ilmiah, yaitu  pendidikan  kewarganegaraan  yang dikembangkan di perguruan tinggi, serta 3) domain  social  kultural,  yaitu  pendidikan kewarganegaraan yang dikembangkan pada masyarakat.
Peter Levine ( 2012:55) menjelaskan bahwa  “ civic  education  should  help  to strengthen  and  sustain  a  civil  society  in which  young  people  participate  as citizens  and  learn  the  skills,  knowledge, and  values  they  need  in  the  broader public sphere dominated by adults.”
Pendidikan  kewarganegaraan  akan membantu untuk memperkuat dan mempertahankan  suatu  masyarakat  sipil (civil society) di mana warga negara muda berpartisipasi sebagai warga negara untuk belajar  keketerampilan,  pengetahuan,  dan nilai-nilai  yang  mereka  butuhkan  dalam
lingkup  masyarakat  yang  lebih  luas    dari dominasi warga negara  dewasa.
Hal  di  atas  menunjukkan  dua  hal yang penting dalam pendidikan kewarganegaraan  .  Pertama,  pendidikan kewarganegaraan  di  persekolahan  yang harus  terus  di  kembangkan,  sehingga mampu  mempersiapkan  warga  negara muda untuk berpartisipasi dalam kehidupan  demokratis  dalam  masyarakat. Kedua,pengembangan pendidikan kewarganegaraan  pada  masyarakat  civil melalui civic community.
Arti penting pendidikan kewarganegaraan  ini,  berkaitan  tujuan  dari PKn itu sendiri. Hal ini dapat kita lihat dari konten PKn secara ontology. Konten dalam PKn  meliputi  tiga  dimensi  yaitu  dimensi pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), dimensi keterampilan kewarganegaraan (civic  skill) ,  dan  dimensi nilai kewarganegaraan (civic value) , dengan penjelasan sebagai berikut:
1) Dimensi
pengetahuan kewarganegaraan (civic  knowledge), yang  menyangkut  bidang  politik, hukum dan normal, sehingga membawa  konsekueni  materi  kuliah PKn  meliputi  pengetahuan  tentang prinsip  dan  demokrasi,  lembaga pemerintahan  dan  non  pemerintahan, identitas  nasional,  rule  of  law, peradilan  yang  bebas  dan  objektif, sejarah nasional, hak dan
tanggungjawab  warga  negara  ,  HAM dan hak politik.
2) Dimensi
ketrampilan kewarganegaraan (civil  skill), yaitu yang  menyangkut  ketrampilan  dalam berpartisipasi  di  dalam  kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena  itu,  peserta  didik  harus diberikan  kesempatan  untuk  ikut mewujudkan masyarakat madani, ketrampilan memngaruhi, ketrampilan monitorig jalannya pemerintahan, ketrampilan dalam mengambil  keputusan,  ketrampilan dalam  memecahkan  masalah  sosial, ketrampilan berkoalisi, dan ketrampilan mengelola konflik.
3) Dimensi nilai kewarganegaraan
(Civic  Value), maksudnya  materi prkuiiahan mengarah pada penanaman  nilai,  ke[ercayaan  serta sikap  kewarganegaraan  yang  baik. Materi  yang  terkait  dengan  dimensi ini   adalah  komitmen,  penguasaan nilai  keagamaan  ,  norma  dan  etika, nilai  keadilan,  demokrasi,  kebebasan berpedapat, dan perindungan.
Sejalan  dengan  Branson  (dalam Kardiman,  2008:47)  yang  menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan  pendidikan  yang  mengandung tiga  komponen  utama  yang  cocok  untuk dikembangkan  pada  masyarakat  yang
demokratis  yaitu  pengetahuan  kewarga- negaraan (civic  knowledge), kecakapan kewarganegaraan (civic  skill) ,  dan  watak- watak kewarganegaraan (civic disposition). Civic Knowledge adalah pengetahuan kewarganegaraan yang berkaitan dengan kandungan atau apa yang seharusnya  diketahui  oleh  warga  Negara meliputi politik dan pemerintahan, konstitusi,  tujuan,  nilai-nilai  dan  prinsip demokrasi,  hubungan  Negara  dengan Negara lain serta peran warga Negara.
Civic Skill yaitu kemampuan warga Negara  untuk  mempraktekkan  hak-haknya dan menunaikan tanggung jawabnya sebagai anggota masyarakat yang berdaulat berdasarkan pengetahuan kewarganegaraan yang telah dimiliki.
Civic disposition yaitu meng- isaratkan  kepada  karakter  masyarakat maupun  perseorangan  dari  warga  Negara yang  penting  bagi  pemeliharaan  dan pengembangan  demokrasi  konstitusional. watak-watak  kewarganegaraan  sebagai- mana kecakapan kewarganegaraan, berkembang secara perlahan sebagai akibat dari  apa  yang  telah  dipelajari  dan  dialami oleh seseorang di rumah, sekolah, komunitas,  dan  organisasi-organisasi civil society.
Ketiga  domain,  merupakan  acuan dalam  melakukan transfer  of  value, transfer  knowledge,  transfer  of  skill, transfer of culture dari nilai-nilai
kebangsaan  Indonesia,  yakni  nilai-nilai Pancasila.  Nilai-nilai  Pancasila  seharusnya menjadi  karakter  yang  dibangun  dalam Pendidikan Kewarganegaraan, bahkan dalam pendidikan pada umumnya.
Hal  inilah  yang  pada  saat  ini  mulai dirasakan hilang dalam kehidupan pendidikan  nasional  kita,  tidak  saja  di dunia persekolahan, terlebih pada lingkungan masyarakat. Masyarakat seolah kehilangan arah, bukan saja tidak memahami  apa  yang  harus  dilakukan, tetapi  lebih  dasar  lagi  banyak  perilaku masyarakat  yang  tidak  tahu  mana  yang salah  dan  yang  benar.  Sudah  saatnya bahwa kita melakukan revitalisasi pendidikan kewarganegaraan dengan menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila  sebagai  landasan  kehidupan demokratis  Indonesia.  Untuk perlu kiranya penulis  menguraikan  secara  singkat  arti pentingnya  nilai-nilai  Pancasila  dalam kehidupan bangsa ini.
Nilai Ketuhanan, dalam sila pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa”,  dijadikan  dasar  bagi  sila-sila  yang lainnya,  atau  disebut  juga  dasar  dari  yang dasar.  Karena  nilai  ini  dianggap  menjadi nilai  dasar  bagi  kehidupan  manusia.  Nilai Ketuhanan yang menjelaskan bahwa manusia  sesungguhnya  adalah  sebuah akibat, karena tidak mungkin ada kelahiran tanpa  ada  yang  melahirkan,  manusia sebagai makhluk citaan, sehingga pasti ada
yang  menciptakan.  Sehingga  Tuhan  lah sebagai  penyebab  akan  adanya  manusia  di dunia.  Bangsa  Indonesia  melalui the founding fathers dengan kajian filsafati ini sepakat bahwa manusia khususnya Indonesia  harus  menyandarkan  segala bentuk  kehidupannya  kepada  Ketuhanan Yang  Maha  Esa.  BerKetuhanan  berarti percaya  bahwa  setiap  manusia  di  dunia  ini adalah  sama  sebagai  ciptaan  Tuhan, sehingga  sesame  ciptaan  Tuhan  sudah selayaknya saling menghormati, menghargai, menyayangi.
Nilai  Kemanusiaan,  dalam  sila kedua  Pancasila  “Kemanusiaan  Yang  Adil dan  Beradab,”  dijelaskan  bahwa  jika manusia  sudah  memahami  bahwa  dirinya malhkuk  Tuhan,  dan  harus  menyandarkan sgala  kehidupannya  kepada  Tuhan,  maka apapun  yang  diciptakan  Tuhannya  harus disyukuri,  dihargai,  dihormati,  disayanyi, dicintai. Karena Tuhan pasti sudah merencanakan  segalanya  untuk  kehidpan manusia.  (teori  sistem).  Maka  begitupun keberadaan  manusia,  jika  kita  lihat  bahwa manusia  itu  berbeda-beda,  suku,  ras, keyakinan,  adat,  budaya  dan  sebagainya, maka  hal  ini  bukan  merupakan  suatu kebetulan belaka, melainkan suatu kepastian,  bahwa  Tuhan  menciptakan perbedaan.  Sehingga  hakikinya  perbedaan antar  umat  manusia  merupakan  suatu anugerah  yang  perlu  manusia  rayakan, sehingga  dapat  menjadi  suatu  kekuatan
satu  sama  lain.  Untuk  itu  sila  kedua  ini memberikan  semangan  untuk  mansuia Indonesia  dapat  saling  mengembangkan nilai-nilai  kemanusiaan,  yaitu  dapat  saling menghargai dan menghormati satiap perbedaan,  karena  hal  itulah  yang  akan menjadi  dasar  bagi  terciptannya  manusia yang adl dan beradab.
Nilai  Persatuan,  dalam  sila  ketiga Pancasila “Persatuan Indonesia”. Persatuan adalah semangat intrinsic yang di inginkan oleh bangsa Indonesia kepada setiap warga negaranya. Semangat ini dapat tercipta jika pengamalan  sila  pertama  dan  kedua  dari Pancasila sudah terwujud.
Dan  jika  nilai  sila  ketiga  sudah terwujud apapun persoalan bangsa ini pasti akan  dapat  diselesaikan  dengan  baik, dengan  kekuatan  filsafat  demokrasi  yang dianut  yaitu  “Kerakyatan  yang  dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Empat nilai dari empat sila inilah yang akan menghantarkan bangsa Indonesia mendapatkan “keadilan social bagi seluruh Indonesia”.
b. PersoalanPendidikan  kewarganegaraan dalam masyarakat di Indonesia
Sebuah  pengalaman  penulis  ketika mengunjungi  sebuah  lembaga  sosial  di Singapura  namanya  “Mendaki”,  yakni sebuah organisasi non pemerintah (lembaga  sosial)  bagi  orang  Melayu,  yang
bertujuan  untuk  melakukan  pendidikan, perlidungan, dan pemberdayaan bagi setiap warga  Negara  ras  Melayu  di  negari  itu. Ada  beberapa  program  yang  menurut penulis menarik dalam kaitannya Pendidikan  Kewarganegaraan,  yakni,  1) program  pendidikan  keterampilan  buat orang  tua,  yaitu  setiap  seminggu  sekali diadakan pelatihan atau pendidikan khusus bagi  para  ibu-ibu  dengan  materi  tidak  saja keterampilan dasar seperti memasak, menjahit,  dan  keterampilan  lain  yang bersifat  materil,  jauh  dari  itu  mereka menyelenggarakan pendidikan tentang bagaimana  mengelola  keluarga  bahkan mempersiapkan mereka untuk memberikan pelajaran  tambahan  diluar  sekolah  kepada anak-anak  mereka.  2)  program  kakak angkat/asuh,  yaitu  suatu  program  yang bertujuan  untuk  memberikan  wadah  bagi anak-anak  sekolah  untuk  bisa  berbagi (berkomunikasi) dengan sesamanya (diluar orang  tua)  yang  dianggap  aman  dan melindungi secara fisik maupun psikologis.
Dalam  perjalanan  sejarah  bangsa, Indonesia  pernah  menyelenggarakan  PKn melalui  program  sosiokultural  pada  masa pemerintahan  orde  baru,  yakni  melalui berbagai program P-4. Program ini sekarang  sudah  tidak  ada  lagi  karena dipandang  telah  menyimpang  dari  tujuan sehingga tidak efektif lagi. Namun dipandang dari sudut kepentingan berbangsa  dan  bernegara,  terutama  dalam
pembangunan karakter bangsa, PKn melalui program social kultural ini sangatlah penting. Oleh karena itu, program  PKn  dalam  dimensi  social kultural  pada  pasca  dibubarkannya  BP7 dan  penghentian  program  Penataran  P4 perlu  direvitalisasi  sesuai  dengan  tuntutan dan  kebutuhan  pembangunan  karakter warga Negara Indonesia yang baik.
Beberapa  persoalan  dasar  upaya pendidikan kewarganegaraan bagi masyarakat yang terjadi:
1) Tidak  adanya  lembaga  khusus  atau pihak  tertentu  yang  bertanggung  jawab akan pendidikan kewarganegaraan pada masyarakat.
Seperti  sudah  dibahas  di  atas, bahwa meskipun pendidikan kewarganegaraan  ini  diselenggarakan  bagi masyarakat,  tetapi  tetap  Negara  harus bertanggung  jawab  dalam  pelaksanaannya, tidak  bisa  diberikan  secara  utuh  kepada pihak  masyarakat,  karena  hal  ini  berkaitan dengan  tujuan,  konten  serta  ketercapaian dari tujuan tersebut.
Ketika  masa  orde  baru,  program  P- 4  yaitu  Program  Pedoman,  Penghayatan dan  Pengalaman  Pancasila,  yang  tanggung jawabnya dilaksanakan oleh sebuah lembaga  khusus  bernama  BP-7,  yaitu singkatan  dari  Badan  Pembina  Pendidikan Pelaksanaan  Pedoman  Penghayatan  dan Pengamalan Pancasila. Program ini dilaksanakan  tidak  saja  pada  lembaga
persekolahan  dan  perguruan  tinggi,  tetapi seluruh  lapisan  masyarakat  baik  pegawai negeri  sipil  dari  golongan  I  sampai golongan IV, karyawan swasta, masyarakat umum  yang  terhimpun  dalam  organisasi- organisasi  baik  partai  maupun  nonpartai, bahkan  organisasi  akar  rumput  seperti kelompok  PKK  dan  organisasi  Karang Taruna,  semuanya  mendapatkan  program ini.  Sehingga  harus  kita  akui,  bahwa kelebihan upaya pembangunan politik yang dilakukan  pada  masa  Orde  Baru  adalah dengan program P4 terciptanya masyarakat yang lebih terarah dalam membangun civil society . Namun sayang karena program ini dilaksanakan  pada  masa  orde  baru,  seolah melekat  sebagai  produk  orde  baru  dalam mambangun  politik  dan  mempertahankan kekuasaan orde baru, sehingga program ini di  hentikan,  bahkan  lembaganyapun  di bubarkan.  Padahal  secara  konten,  program ini  memiliki  tingkat  independesi  yang cukup  kuat,  dan  penting  ada  pada  setiap generasi  tanpa  melihat  rezim  siapa  yang sedang  berkuasa,  hal  ini  dikarenakan tujuan  dari  program  ini  yang  selaras dengan pendidikan kewarganegaraan dalam rangka membangun nilai-nilai demokratis sehingga terciptanya masyarakat  madani  yang  diidam-idamkan ( civil society).
2) Banyak  situs  kewarganegaraan  yaitu lembaga/organisasi/komunitas/tempat warga negara berkumpul bahkan belajar  tetapi  tidak  memahami  bahwa itu  berkaitan  atau  dapat  dikaitkan dengan  upaya  pendidikan  kewarga- negaraan  (konten,  visi,  misi,  strategi pembelajaran)
Istilah  Situs  Kewarganegaraan (site of Citizenship) menurut Educational Democratic  of  Citizenship/EDC  (dalam Winataputra,  2001:219)  yaitu  suatu  label dari studi tentang “educational  for democratic citizenship”, yang memusatkan perhatian  pada “the  management  of democratic life,” atau pengelolaan kehidupan yang demokratis, yang dilakukan  pada  berbagai  arah  kehidupan antara lain “….school,  communities, workplace,  neighborhood,  cities,  rigiion where  the  participants  give  everyday meanings to modrn democratic citizenship.” Yang  dijelaskan  lebih  lanjut oleh  Winataputra  (2007:151)  bahwa  situs kewarganegaraan  atau site  of  citizenship merupakan  modus  lain  dari  pendidikan kewarganegaraan  yang  mencakup berbagai kegiatan yang amat bervariasi dalam tujuan dan  formatnya.  Hal  tersebut  menunjukkan betapa  telah  begitu  banyaknya  kegiatan inovatif dalm upaya pengembangan kualitas kewarganegaraan  yang demokratis sesuai  dengan  konteks  masing-masing negara dan komunitas dalam negara itu.
Seperti  kita  ketahui  bahwa  dalam lingkungan masyarakat kita banyak dijumpai  situs  kewarganegaraan  berupa kelompok  masyarakat  yang  terorganisasi secara  baik,  artinya  ada  landasan  hukum mereka  berada  serta  ada  aktifitas  yang dijalankan  sebagai  bagian  dari  tujuan organisasi, seperti kelompok Majelis taklim,  karang  taruna,  kelompok  PKK, kelompok  Arisan  di  tingkat  RT/RW, kelompok  pedagang,  kelompok  Tukang Ojeg,  organisasi  keterampilan  seperti sanggar seni, organisasi bela diri, organisasi olah raga dan banyak lagi.  Atau tempat-tempat  berkumpulna  warga  secara rutin,  seperti  pos  kamling,  yang  hampir setiap  malam  ada  yang  berkumpul  dalam rangka tugas pengamanan kampung, pangkalan ojeg dimana banyak tukang ojeg yang sedang menjalankan tugas pekerjaannya, warung-warung dekat sekolahan  yang setiap hari ramai dijadikan tempat nongkrongnya anak-anak sekolahan.
Sayangnya  kelompok  dan  tempat berkumpulnya warga Negara tersebut tidak disentuh oleh pendidikan kewarga- negaraan,  padahal  organisasi  tersebut sesungguhnya sangat efektif untuk menjadi salah  satu  media  untuk  menyampaikan pendidikan kewarganegaraan dalam rangka membangun  masyarakat  yang  demokratis dengan cara yang inovatif dan kreatif.
3) Tidak  adanya  atau  masih  lemahnya komunikasi  dan  komitmen  antar  situs kewarganegaraan  untuk  membangun pendidikan kewarganegaraan.
Jika  sekolah  sebagai  pihak  yang bergerak  dari  jalur  pendidikan  formal dijadikan sebagai sentral pendidikan kewarganegaraan (center of civic education) ,  maka  saat  ini  PKn  masih bergerak di persekolahan, sedangkan dilingkungan  masyarakat  dan  keluarga asumsi  penulis  masih  belum  optimal, kalaupun  ada,  maka  masih  adanya  ketidak sinkronan  konten  di  dalamnya.  Tidak sedikit siswa diberikan pendidikan nilai/watak  di  sekolah,  tetapi  ketika  dating ke  rumah  dan  lingkungan  masyarakat semua  nilai  tadi  gugur  dengan  sendirinya karena  di  rumah  dan  di  lingkungan masyarakat tidak mendukung untuk terbentuknya  nilai  tadi  menjadi  suatu karakter.  Sebagai  contoh  ketika  disekolah dilarang  dengan  keras  merokok,  tetapi ketika dilingkungan masyarakat dan rumah mengabaikannya,  bahkan  keluarga  dan tetanggannya  merokok  maka  hal  tersebut memgugurkan  nilai  yang  diajarkan  di sekolah,  hal  ini  menjadi  sorotan  penulis, karena  pada sisi ini situs kewarganegaraan tidak  menjalankan  tugasnya  sebagai social control bahkan modeling ,  hal  inilah  yang mengakibatkan  pemberian  peluang  kepada young  generation  yang  secara  psikologis sedang mencari jati diri untuk mencoba hal
yang baru bahkan yang dianggap melanggar  nilai/norma  sekalipun  karena tidak  berfungsinya  sosial  kontrol  dan teladan  tadi  dalam lingkungan masyarakat. Di  satu  sisi,  ketika  masalah  sosial  terjadi, pihak  masyarakat/keluarga  justru  lebih menyalahkan pihak sekolah.
Hal  ini  adalah  ironi,  tentunya permasalahan  dasar  yang  penulis  temukan adalah selain ketidakfahaman pihak masyarakat  bahwa  mereka  juga  memiliki tanggungjawab  moral  dalam  melakukan pendidikan kewarganegaraan juga kurangnya  atau  lemahnya  komunikasi  dan komitmen  antar  situs  kewarganegaraan dalam  hal  ini  sekolah  sebagai  pusat  PKn dengan  kelompok-kelompok  masyarakat yang ada di lingkungannya.
Komunikasi,  bahwa  pihak  sekolah dengan kurikulum yang diterapkan memiliki tanggung jawab melakukan pendidikan kewarganegaraan dengan karakter  yang  sudah  ditetapkan,  sehingga pihak masyarakat melalui situs-situs kewarganegaraan  bahkan  pihak  orang  tua mengetahui bersama.
Komitmen,  muncukan  komitmen bersama  antar  situs  kewarganegaraan dimana  sekolah  sebagai center  of  civic education -nya  bahwa  mereka  bersama- sama untuk menjalankan pendidikan kewarganegaraan sesuai dengan fungsi dan perannya, serta menjadi modeling sekaligus social control bagi
pengembangan  warganegara  muda  yang demokratis demi terwujudnya civil society .
c. Beberapa Alternatif penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan untuk
Civic Community
Persoalan dasar pendidikan kewarganegaraan  bagi  masyarakat  itu adalah  kelembagaan  dan  konten  dari  PKn. Ada beberapa alternative solusi penyelenggaraan Pendidikan Kewarga- negaraan  untuk Civic  Community dalam membangun civil society, sebagai berikut: a. Pendekatan Kelembagaan:
1) Dibentuk  lembaga  khusus  yang independen  yang bertanggung jawab terhadap  pelaksanaan  Pendidikan Kewarganegaraan  bagi  masyarakat umum,  seperti  BP7  lalu.  Dengan konsep, tujuan, sasaran, strategi yang jelas,  kreatif  dan  inovatif,  dalam rangka membentuk masyarakat Indonesia yang demokratis.
2) Jika  no  1  tidak  bisa,  maka  lembaga tersebut  dapat  menjadi  bagian  salah salah  satu  departemen  tertentu,
misalnya,
masuk menjadi
Kementrian  Sosial  atau  kementerian Dalam  Negeri,  Kementerian  Riset dan Pendidikan Tinggi.
3) Dijadikan  program  Nasional  bagi seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia,  sebagai  salah  satu  bentuk
Wajib Pengabdian
Kepada
Masyarakat.
Tentunya  kelembagaan  ini,  harus bergerak  kepada  masyarakat  akar  rumput yaitu  situs-situs  kewarganegaraan  yang mendukung kehidupan sekolah.
Kelembagaan  ini  melakukan  upaya pendidikan kewarganegaraan, dengan memiliki  tiga  tujuan,  yaitu: pertama, memberikan/membangun pengetahuan, keterampilan  dan  sikap  pihak  masyarakat untuk  menjadi civic  society. Kedua, memberikan tanggung jawab kepada mereka  sebagai modeling dan social control bagi  anak-anak  siswa  sekolah (young  generation) dalam  kehidupan  di masyarakat. Ketiga, menjadi  fasilitator antar situs kewarganegaraan dimana sekolah  menjadi center  of  civic  education untuk membangun komunikasi dan komitmen dalam membangun civil society.
Selain  itu  juga,  kelembagaan  ini harus didukung oleh  sumber  daya manusia yang  profesional,  yang  menjadikannya pekerjaan tetap atau utama.
b. Pendekatan Konten
Tidak terlalu berbeda dengan Pendidikan Kewarganegaraan di persekolahan, yaitu memuat civic knowledge, civic skill, dan civic value/disposition, yang dimensi ini didasari  dan  mendasari  pengembangan
nilai-nilai Pancasila sebagai falsafat bangsa serta  pandangan  hidup  bangsa  Indonesia. Namun hal inilah yang perlu disosialissikan  kepada  situs  kewarga- negaraan yang ada.
Justru untuk
Pendidikan Kewarganegaraan pada masyarakat melalui situs-situs  kewarganegaraan  akan  lebih kreatif dan inovatif dalam strategi/model/metode pembelajarannya. Sehingga  kegiatan  pembelajaran  dapat dilakukan sesuai dengan kondisi dan tujuan dari  organisasi/kelompok  masyarakat  itu sendiri.

## III. Kesimpulan dan Saran
A. Kesimpulan
Dari  hasil  pembahasan  di  atas, maka  penulis  dapat  membuat  kesimpulan akan  artikel  ini  sebagai  berikut:  Dalam upaya membangun masyarakat Demokratis berdasarkan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan  untuk  masyarakat  civil mendapatkan beberapa dua tantangan besar dalam  pelaksanaannya,  yaitu pertama kelembagaan,  dimana  saat  ini  tidak  ada lembaga khusus yang dianggap bertanggung  jawab  untuk  pengembangan pendidikan kewarganegaraan pada masyarakat,    lemahnya  komunikasi  dan komitmen  antar  situs  kewarganegaraan dalam upaya pendidikan kewarganegaraan. Kedua ,  konten  dimana  adanya  situs kewarganegaraan  pada  masyarakat  akar
rumput, namun tidak secara sadar memiliki tanggung  jawab  untuk  melaksanakan  juga pendidikan  kewarganegaraan,  sehingga gerak  langkah  situs  kewarganegaraan tersebut  dalam  hal  konten  pendidikan kewarganegaraan tidak optimal.
Untuk  itu  ada  beberapa  alternative untuk menyelesaikan masalah di atas, yaitu secara kelembagaan : 1) Dibentuk lembaga khusus yang independen yang bertanggung jawab  terhadap  pelaksanaan  Pendidikan Kewarganegaraan  bagi  masyarakat  umum, seperti  BP7  lalu.  Dengan  konsep,  tujuan, sasaran,  strategi  yang  jelas,  kreatif  dan inovatif, dalam rangka membentuk masyarakat  Indonesia  yang  demokratis.  2) jika no 1 tidak bisa, maka lembaga tersebut dapat  menjadi  bagian  salah  salah  satu departemen  tertentu,  misalnya,  masuk menjadi Kementrian Social atau kementrian  Dalam  Negeri,  Kementrian Research dan Pendidikan Tinggi.3) Dijadikan  program  Nasional  bagi  seluruh Perguruan  Tinggi  di  Indonesia,  sebagai salah  satu  bentuk  Wajib  Pengabdian Kepada Masyarakat
Kelembagaan  ini  melakukan  upaya pendidikan kewarganegaraan, dengan memiliki  tiga  tujuan,  yaitu: pertama, memberikan/membangun pengetahuan, keterapilan  dan  sikap  pihak  masyarakat untuk  menjadi civic  society . Kedua, memberikan tanggung jawab kepada mereka  sebagai modelling dan social
control bagi  anak-anak  siswa  sekolah (young  generation) dalam  kehidupan  di masyarakat. Ketiga, menjadi  fasilitator antar situs kewarganegaraan dimana sekolah  menjadi center  of  civic  education untuk membangun komunikasi dan komitmen dalam membangun civil society .
B. Saran
Dari kesimpulan-kesimpulan di atas.  Maka  penulis  memberikan  saran sebagai berikut:
1. Kepada Pihak Perguruan Tinggi
Lulusan Program Studi Pendidikan  Kewarganegaran  harus memiliki kompetensi  pengembangan
pendidikan  kewarganegaraan  bagi masyarakat (civic community), sehingga  perlu  diadakannya  mata kuliah yang berhubungan dengan itu.
2. Kepada Pihak Pemerintah
Pentingnya pendidikan kewarganegaraan  bagi  masyarakat, mengharuskan pihak pemerintah untuk  segera  membuat  kelembagaan yang  bertanggung  jawab  untuk pengembangan kewarganegaraan bagi masyarakat.
3. Kepada Pihak Masyarakat
Bagi situs-situs kewarga- negaraan  diharapkan  secara  aktif dapat  ikut  terlibat  dalam  program pendidikan kewarganegaraan ini dan mulai  melakukan  perannya  sebagai
social  control dan modelling bagi siswa di sekolah.
4. Kepada Pihak Sekolah
Sekolah  harus  menjadikan pihak  situs  kewarganegaraan  di  luar sekolah  menjadi  partner  dalam pendidikan  kewarganegaraan  bagi siswa dengan melakukan koordinasi, komunikasi dan komitmen agar situs kewarganegaraan yang ada di lingkungan  sekolah  dapat  menjadi social  control dan modelling bagi siswa di sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA
Campbell,  David.  E,  Levinson,  Meira  & Hess,  Frederick  M  (2012), Making Civics Count, Citizenship for a New Generation, Cambridge,
Massachusetts,  Harvard  Education Press.
Cogan,  J.  John  &  Derricott,  Ray  (1998), Citizenship for the 21 st Century, An Introductional Prespective on Education (editor),  London;  Kogan Page.
Kardiman,  Yuyus  (2008), Membangun Kembali  Karakter  Bangsa  Melalui Situs  Kewargangeraan, Bandung; Sekolah  Pasca  Sarjana  Universitas Pendidikan Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia.
Sapriya.  (2007). Perspektif  Pemikiran Pendidikan
Kewarganegaraan dalam  Pemabangunan  Karakter
Menurut  Para  Ahli. (Disertasi), Bandung,  Sekolah  Pasca  Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
Winataputra,
U.S., (2001). Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Sistematik Pendidikan Demokrasi , Studi Kajian  Konseptual  dalam  Konteks Pendidikan IPS (Disertasi), Bandung:  Program  Pascasarjana
Universitas Pendidikan Indonesia.
Winataputra, U.S., dan Budiansyah, Dasim (2007), Civic  Education,  Konteks,
Landasan,  Bahan  Ajar  dan  Kultur
Kelas, Bandung,  Sekolah  Pasca
Sarjana    Universitan  Pendidikan Indonesia.