INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 1663-1672 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Daerah  Air Minum Kota Baubau Dan Kabupaten Buton
Sri Sumantri
Program Studi Akuntansi Universitas Dayanu Ikhsanuddin Email: sumantri.sri@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menjelaskan kinerja PDAM Kota Baubau dan PDAM Kabupaten  Buton  berdasarkan  Surat  Keputusan  Mendagri  No.  47  tahun  1999,  serta  untuk membandingkan PDAM mana yang memliki kinerja yang lebih baik (PDAM Kota Baubau atau PDAM Kabupaten  Buton)  periode  2021-2022.  Kinerja  keuangan  diukur  dengan  rasio  profitabilitas,  rasio likuiditas,  dan  rasio  solvabilitas.  Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  laporan  keuangan perusahaanAir Minum Kota Baubau dan Kabupaten Buton tahun 2021-2022. Teknik analisis data yang digunakan  adalah  analisis  dengan  metode  perbandingan  yaitu  membandingkan  hasil  kinerja keuangan PDAM Kota Baubau dan PDAM Kabupaten Buton berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 47 tahun 1999. Penelitian ini menunjukkan Bahwa kinerja keuangan PDAM Kota Baubau dan Kabupaten Buton selama 2   tahun terakhir (2021-2022) yang jika dikaitkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 1999, maka  aspek kinerja keuangan kedua peusahaan ini  termasuk dalam kategori kurang.
Kata  Kunci  : Rasio  Aktivitas;  Laporan  keuangan;  Rasio  Likuiditas;  Rasio  Profitabilitas;      Rasio Solvabilitas

## Abstract
This study aims to determine and explain the performance of PDAM Baubau City and PDAM Buton Regency based on the Decree of the Minister of Home Affairs No. 47 of 1999, as well as to compare which PDAMs have better performance (PDAM Baubau City or PDAM Kabupaten Buton) for the 2021- 2022 period. Financial performance is measured by profitability ratios, liquidity ratios, and solvency ratios. This study uses secondary data from the financial statements of water companies in Baubau City  and  Buton  Regency  in  2021-2022.  The  data  analysis  technique  used  is  an  analysis  with  a comparative method, which is to compare the results of the financial performance of PDAM Kota Baubau and PDAM Kabupaten Buton based on the Decree of the Minister of Home Affairs No. 47 of 1999. This study shows that the financial performance of PDAM Baubau City and Buton Regency for the last 2 years (2021-2022) which, if associated with the Decree of the Minister of Home Affairs No. 47 of 1999, the financial performance aspects of these two companies are included in the poor category Keyword: Activity Ratio; Financial Statements; Liquidity Ratio; Profitability Ratio; Solvency Ratio

## PENDAHULUAN
Air merupakan salah satu kebutuhan asasi manusia untuk kelangsungan hidupnya dan  merupakan  faktor  yang  sangat  penting  dalam  menunjang  kesehatan  dan pengembangan perekonomiannya. Mahdi S. (2000) menyampaikan bahwa, visi air dunia menjadikan  air  sebagai  urusan  setiap  orang,  krisis  air  dunia  karena  ketidakmampuan mengelola,  visi  air  Asean,  keberlanjutan  sumber  daya  alam,  kecukupan  kuantitas  dan kualitas  untuk  kesehatan,  keamanan,  kesediaan  pangan,  kehidupan  ekonomi  dan lingkungan  hidup,  visi  air  Indonesia  terwujudnya  kemanfaatan  air  bagi  kesejahteraan seluruh rakyat. Pasal 10 UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa daerah berwenang untuk mengelola sumber regional yang tersedia di wilayahnya dan  bertanggung  jawab memelihara  kelestarian  lingkungan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.  Sebagai  bentuk  penyerahan  sebagian  urusan  pemerintah  di bidang pekerjaan umum kepada daerah, maka pelayanan air minum diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
Selanjutnya,  melalui  Peraturan  Daerah  pelaksanaannya  diserahkan  kepada  sebuah instansi. Dalam hal ini instansi yang menangani adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dimana PDAM merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
PDAM  Kota  Baubau  dan  Kabupaten  Buton merupakan  perusahaan  yang  bergerak  di bidang jasa penyediaan air bersih.
Salah  satu  tujuan  dibentuknya  PDAM  adalah  mencukupi  kebutuhan  masyarakat akan air bersih, meliputi penyediaan, pengembangan pelayanan sarana dan prasarana serta  distribusi  air  bersih,  sedang  tujuan  lainnya  adalah  ikut  serta  mengembangkan
perekonomian  guna  menunjang  pembangunan daerah  dengan  memperluas  lapangan pekerjaan, serta mencari laba sebagai sumber utama pembiayaan bagi daerah. PDAM Kota  Baubau  dan  Kabupaten  Buton  sebagai  salah  satu  BUMD  diharapkan  mampu memberikan  kontribusi  yang  memadai.  Hanya  perusahaan  yang  memiliki  keunggulan pada tingkat global yang mampu memuaskan atau memenuhi kebutuhan konsumen dan mampu menghasilkan produk yang bermutu serta cost effective (Mulyadi, 2001).
Penilaian  atau  evaluasi  terhadap  kinerja  keuangan  PDAM  dilakukan  dengan menggunakan rasio- rasio keuangan berdasarkan SK. Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun  1999  tentang  pedoman  penilaian  Kinerja  PDAM.  Penilaian  tersebut  meliputi penilaian kinerja aspek korporasi dan aspek kinerja manajemen yang ditentukan oleh hasil penilaian  terhadap  kinerja  aspek  keuangan,  aspek  opersional,  dan  manfaat  bagi masyarakat. Penilaian aspek kinerja korporasi mencakup penilaian kinerja aspek keuangan dan  kinerja  operasional.  Sedangkan  kinerja  manajemen  mencakup  penilaian  kinerja korporasi dan manfaat bagi masyarakat. Kondisi yang menjadi masalah besar bagi PDAM saat  sekarang  adalah  bahwa  PDAM  sejak  didirikannya  hingga  sekarang  tidak  pernah mengalami keuntungan, yang  terjadi  justru kerugian. Hal ini terjadi hampir di semua PDAM yang ada di seluruh Indonesia, termasuk dalam hal ini  PDAM Kota Baubau DAN PDAM  Kabupaten Buton.
Penilaian  kinerja  merupakan  suatu  hal  yang  sangat  penting  dalam  proses perencanaan, pengendalian dan proses transaksional seperti merger, akuisisi dan emisi saham. Melalui penilaian, perusahaan dapat memilih strategi dan struktur keuangannya, menetapkan  balas  jasa  internal  dan  menentukan  harga  saham  secara  wajar.  Penilaian kinerja dalam suatu perusahaan dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Meskipun demikian penilaian kinerja merupakan suatu penentuan secara periodik mengenai efektifitas operasional dari perusahaan yang dilakukan secara terpadu dan komprehensif menurut Abd Rahman (2012). Kinerja perusahaan adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode waktu tertentu. Menurut Sucipto (2003) pengertian kinerja  keuangan adalah  penentuan ukuran-ukuran  tertentu yang  dapat  mengukur  keberhasilan  suatu  organisasi  atau  perusahaan  dalam menghasilkan laba. Sedangkan menurut IAI (2007) Kinerja Keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumberdaya yang dimilikinya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  yang  menggunakan  data  Kualitatif  dan  data kuantitatif. Data kualitatif yaitu menguraikan berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan PDAM  Kota  Baubau  dan  PDAM  Kabupaten  Buton,  dan  data  kuantitatif  yaitu  analisis dengan menampilkan perhitungan angka-angka dalam bentuk  tabel-tabel. Sumber data yaitu data Primer yakni data yang diperoleh dari hasil penelitian langsung di lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan pimpinan  atau direksi perusahaan, dan data Sekunder  yakni  data  yang  diperoleh  dari  tempat  penelitian  meliputi  data  yang dipublikasikan  atau  yang  tidak  dipublikasikan.  Tentunya  data  ini  berkaitan  dengan lembaga dan yang berhubungan laporan keuangan kedua perusahaan daerah air minum ini.
Metode analisis yang digunakan adalah analisis dengan metode perbandingan yaitu membandingkan hasil kinerja keuangan PDAM Kota Bau-Bau dan PDAM Kabupaten Buton berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 47 tahun 1999.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini dilakukan pada PDAM Kota Baubau dan PDAM Kabupaten Buton Tahun 2021-2022. Penilaian  Kinerja  Keuangan  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  standar Kinerja  berdasarkan  SK.  Menteri  Dalam  Negeri  No.  47  Tahun  1999  tentang  Pedoman Penilaian Kinerja PDAM, dengan penekanan hanya pada aspek keuangannya saja dengan bobot 45 atas dasar data tahun 2021 dan 2022, dengan aspek keuangan sebagai berikut:

## 1.1. Kinerja Keuangan PDAM Kota Baubau
Rasio Laba terhadap Aktiva Produktif (RL thdp AP)
Table 1. Rasio Laba terhadap Aktiva Produktif
Tahun Laba (Rugi) Sebelum Pajak Aktiva Produktif Rasio Nilai peraturan Mendagri No. 47 Tahun 1999 2021 (772,602,500.01) 11,452,728,459.00 (6.75)  1 2022 (668,767,016.94) 12,688,382,402.00 (5.27)  1
Berdasarkan hasil perhitungan rasio laba terhadap aktiva produktif terllihat bahwa rasio  terhitung  selama  2  tahun  berturut-turut  adalah  -6,75  (2021),  dan – 5.27  (2022).
Berdasarkan  hasil perhitungan tersebut  jika  dibandingkan  dengan  SK.  Mendagri, apabila Rasio  laba  terhadap  aktiva  Produktif  sebesar  0%  maka  bobot  nilainya  masing-masing sebesar 1 (2021-2022), sedangkan nilai maksimal untuk Rasio ini sebesar 5. Dengan demikian PDAM  Kota  Baubau  untuk Rasio  ini  baru  mencapai  bobot  20%  dari  nilai  optimal  yang disyaratkan.
Rasio Laba Terhadap Penjualan
Table 2. Rasio Laba terhadap Penjualan
Hasil perhitungan Rasio Laba terhadap penjualan untuk tahun tahun 2021 sebesar – 0.21 dan tahun 2022 sebesar – 0.11. Sesuai SK Mendagri, apabila Rasio Laba terhadap penjualan sebesar 0%, maka memperoleh nilai masing-masing sebesar 1, sedangkan nilai maksimal untuk Rasio ini sebesar 5. Dengan demikian PDAM Kota Baubau untuk Rasio ini untuk  masing-masing  tahun  mencapai  bobot  20%  dari  nilai  optimal  yang  disyaratkan (tahun 2021 – 2022).
Rasio Aktiva Lancar Terhadap Utang Lancar (Rasio AL Terhadap UL)
Table 3. Rasio Aktiva Lancar Terhadap Utang Lancar
Hasil  perhitungan  Rasio  Aktiva  Lancar  terhadap  utang  lancar  adalah  tahun  2021 sebesar 0.59 dan tahun 2022 sebesar 0.45. Berdasarkan SK.Mendagri, apabila Rasio Aktiva Lancar terhadap utang lancar sebesar kurang dari 1 maka diperoleh nilai sebesar 1 (satu). Dengan  demikian  rasio  untu  masing-masing  tahun  adalah  1  (satu).  Sedangkan  nilai maksimal  untuk  Rasio  ini  sebesar  5.  Dengan  memperoleh  nilai  1  berarti  PDAM  Kota
Tahun
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Aktiva Produktif Rasio Nilai peraturan Mendagri No. 47 tahun 1999 2021 (772,602,500.01) 3,674,345,611.73 (0.21)  1 2022 (668,767,016.94) 6,361,416,068.00 (0.11)  1 Tahun Laba (Rugi) Sebelum Pajak Aktiva Produktif Rasio Nilai peraturan Mendagri No. 47 tahun 1999 2021 2,196,739,446.56 3,721,066,752.93 0.59  1 2022 3,435,923,896.03 7,652,346,077.65 0.45  1
Baubau baru mencapai bobot rasio ini sebesar 20 % dari nilai optimal yang disyaratkan (tahun 2021 – 2022).
Rasio Total Aktiva Terhadap Total Utang
Table 4. Rasio Total Aktiva Terhadap Total Utang
Tahun Laba (Rugi) Sebelum Pajak Aktiva Produktif Rasio Nilai peraturan Mendagri No. 47 tahun 1999 2021 11,463,680,615.85 8,435,395,049.56 1.36 3 2022 12,728,772,334.07 11,397,365,212.65 1.12 2
Hasil perhitungan Rasio total aktiva terhadap total utang menunjukkan bahwa untuk tahun  2021 sebesar  1,36  dan  tahun  2022  sebesar  1.12.  Jika  dibandingan  dengan  SK. Mendagri No. 47 tahun 1999 maka nilai untuk tahun 2021 nilai rasionya adalah 3 (rasio 1.3), dengan demikian bobot untuk tahun 2021 adalah 60%, sedangkan untuk tahun 2022 nilai rasionya adalah 2 (rasio 1.1) yang berarti bahwa bobot untuk tahun 2022 adalah 40%.

## 1.2. Pembahasan Hasil Analisis  Kinerja Keuangan PDAM Kota Baubau
Dilihat dari rasio Profitabilitasnya (Tabel 1 dan Tabel 2) menunjukkan bahwa nilai rasio yang diperoleh bila dibandingkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 1999 dari tahun 2021 sampai tahun 2022 adalah kategori kurang. Seperti kita lihat nilai rasio profitabilitas yang diperoleh (tabel 1) menunjukkan rasio profitabiltas yang negatif yang menunjukkan bahwa PDAM Kota Baubau dari tahun 2021 – 2022 tidak mendapatkan  keuntungan. Ini  berarti  bahwa  margin  laba  merupakan  keuntungan penjualan setelah dihitung seluruh biaya setelah pajak penghasilan. Margin ini merupakan perbandingan  laba bersih  setelah pajak dengan penjualan (Martono, 2009).
Dilihat dari rasio likuiditas (Tabel 3) dari tahun 2021 sampai  dengan tahun 2022, ternyata nilai yang telah diperoleh adalah tidak baik. Jika dikaitkan dengan teori maka hal ini terbukti bahwa dari tahun ke tahun rasio keuangannya  semakin menurun sehingga dikatakan  perusahaan  akan  likuid  apabila  tidak  mampu  melunasi  finansial  kewajiban jangka  pendeknya  dan  rasio  yang  tunggakan  yang  berpengaruh  negatif  terhadap kemampuan  memperoleh  laba  (rentabilitas)  dengan  asumsi  bahwa  tidak  ada  standar khusus untuk menentukan berapa besarnya nilai rasio yang paling baik, namun dalam prinsip kehati-hatian  besarnya  sekitar 200% (Martono, 2009).
Dilihat dari Solvabilitas (Tabel 4) menunjukkan bahwa dari tahun 2021 sampai tahun 2022 bahwa nilai rasio yang diperoleh dalam kategori tidak baik jika dikaitkan dengan Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  47  tahun  1999.  Bila  dikaitkan  dengan  teori  dan menunjukkan niali rasio yang tinggi akan mengindikasikan rendahnya tingkat likuiditas, sedangkan  rasio  yang  rendah  akan  mengindikasikan  tingkat  likuiditas  yang  tinggi, sehingga dalam hasil peneltiian dikatakan tidak mendukung karena diperoleh nilai rasio yang  tinggi  sehingga  apabila  solvabilitas  menghasilkan  angka  5  artinya  setiap  Rp.  1,- hutang Perusahaan dijamin oleh Rp. 5,- kekekayaan  yang dimiliki perusahaan (Sutrisno, 2009).

## 1.3. Kinerja Keuangan PDAM Kabupaten Buton
Rasio Laba terhadap Aktiva Produktif (RL thdp AP)
Table 5. Rasio Laba terhadap Aktiva Produktif
Tahun Laba (Rugi) Sebelum Pajak Aktiva Produktif Rasio Nilai peraturan Mendagri No. 47 tahun 1999 2021 (653,025,298.00) 4,201,359,821.00 (15.54) 1 2022  (1,726,990,043.87) 12,471,923,704.69 (13.85) 1
Berdasarkan hasil perhitungan rasio laba terhadap aktiva produktif terllihat bahwa rasio terhitung selama 2 tahun berturut-turut -15,54 (2021) dan – 13.85 (2022). Berdasarkan hasil  perhitungan  tersebut  jika  dibandingkan  dengan  SK.  Mendagri,  apabila  Rasio  laba terhadap aktiva Produktif sebesar 0% maka bobot nilainya masing-masing sebesar 1 (2021- 2022),  sedangkan  nilai  maksimal  untuk  Rasio  ini  sebesar  5.  Dengan  demikian  PDAM Kabupaten  Buton  untuk  Rasio  ini  baru  mencapai  bobot  20%  dari  nilai  optimal  yang disyaratkan.
Rasio Laba Terhadap Penjualan
Table 6. Rasio Laba terhadap Penjualan
Tahun Laba (Rugi) Sebelum Pajak Aktiva Produktif Rasio Nilai peraturan Mendagri No. 47 Tahun 1999 2021 (653,025,298.00) 696,367,518.00 (0.94) 1 2022 (1,726,990,043.7) 1,405,390,230.00 (1.23) 1
Hasil perhitungan Rasio Laba terhadap  penjualan untuk tahun 2021 – 0.94  dan tahun 2022 sebesar – 1.23. Sesuai SK Mendagri, apabila Rasio Laba terhadap penjualan sebesar 0%, maka memperoleh nilai masing-masing sebesar 1, sedangkan nilai maksimal untuk Rasio ini sebesar 5. Dengan demikian PDAM Kabupaten Buton untuk Rasio ini untuk masing-masing  tahun  mencapai bobot 20%  dari  nilai  optimal  yang  disyaratkan (tahun 2021 – 2022).
Rasio Aktiva Lancar Terhadap Utang Lancar (Rasio AL Terhadap UL)
Table 7. Rasio Aktiva Lancar Terhadap Utang Lancar
Tahun Laba (Rugi) Sebelum Pajak Aktiva Produktif Rasio Nilai peraturan Mendagri No. 47 Tahun 1999 2022  735,354,258.97 793,026,061.71 0.93 1 2021 316,782,479.00 129,902,506.00 2.44  5 Rasio Total Aktiva Terhadap Total Utang Table 8. Rasio Total Aktiva Terhadap Total Utang Tah un Laba (Rugi) Sebelum Pajak Aktiva Produktif Rasio Nilai peraturan Mendagri No. 47 Tahun 1999 2021 4,201,359,821.0 0 1,357,760,281.00 3.09 5 202 2 12,471,923,704. 69 2,138,847,494.71 5.83 5
Hasil perhitungan Rasio total aktiva terhadap total utang menunjukkan bahwa untuk tahun tahun 2021 sebesar 3,09, dan tahun 2022 sebesar 5.83. Jika dibandingan dengan SK.Mendagri No. 47 tahun 1999 maka nilai untuk tahun 2021 – 2022 adalah 5 (rasio > 2.0) berarti rasio mencapai rasio maksimum yakni 100%.

## 1.4. Pembahasan Hasil Analisis  Kinerja Keuangan PDAM Kabupaten Buton
Dilihat  dari  rasio  Profitabilitasnya  (Tabel  5)  menunjukkan  bahwa  nilai  rasio  yang diperoleh  bila  dibandingkan  dengan  Surat  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  47 Tahun 1999 dari tahun 2021 sampai tahun 2022 adalah kategori kurang baik. Seperti kita lihat nilai rasio profitabilitas yang diperoleh (tabel 5 dan 6) menunjukkan rasio profitabiltas yang negatif yang menunjukkan bahwa PDAM Kabupaten Buton dari tahun 2021 – 2022 tidak mendapatkan keuntungan. Ini berarti bahwa margin laba merupakan keuntungan penjualan setelah dihitung seluruh biaya setelah pajak penghasilan. Margin ini merupakan perbandingan  laba bersih  setelah pajak dengan penjualan (Martono, 2009).
Dilihat  dari  rasio likuiditas  (Tabel 7) dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, ternyata nilai yang telah diperoleh berfluktuasi dari yang kurang sampai sangat baik baik. Jika  dikaitkan  dengan  teori  maka  hal  ini  terbukti  bahwa  dari  tahun  ke  tahun  rasio keuangannya  mengalami  kenaikan sehingga  perlahan-lahan  PDAM  Buton  melunasi kewajiban  jangka  pendeknya  dan  rasio  yang  tunggakan  yang  berpengaruh  negatif terhadap kemampuan memperoleh laba (rentabilitas) dengan asumsi bahwa tidak ada standar khusus untuk menentukan berapa besarnya nilai rasio yang paling baik, namun dalam prinsip kehati-hatian  besarnya  sekitar 200% (Martono, 2009).
Dilihat dari Solvabilitas (Tabel 8) menunjukkan bahwa dari tahun 2021 sampai tahun 2022  bahwa  nilai  rasio  yang  diperoleh  dalam  kategori  sangat  jika  dikaitkan  dengan Keputusan Menteri  Dalam  Negeri  No.  47  tahun  1999.  Bila  dikaitkan  dengan  teori  dan menunjukkan niali rasio yang tinggi akan mengindikasikan rendahnya tingkat likuiditas, sedangkan  rasio  yang  rendah  akan  mengindikasikan  tingkat  likuiditas  yang  tinggi, sehingga dalam hasil peneltiian dikatakan tidak mendukung karena diperoleh nilai rasio yang  tinggi  sehingga  apabila  solvabilitas  menghasilkan  angka  5  artinya  setiap  Rp.  1,- hutang perusahaan dijamin oleh Rp. 5,- kekekayaan yang dimiliki perusahaan (Sutrisno, 2009).

## SIMPULAN
Berdasarkan  analisis  data  dan  pembahasan,  maka  sebagai  kesimpulan  bahwa kinerja keuangan PDAM Kota Baubau selama 2 tahun terakhir (2021 – 2022) yang jika dikaitkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 1999, maka aspek kinerja  keuangan  PDAM  Kota  Baubau  dan  PDAM  Kabupaten  Buton  termasuk  dalam kategori kurang. Jika dibandingkan aspek kinerja keuangan PDAM Kota Baubau dengan PDAM Kabupaten Buton, yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.
47 Tahun 1999, maka PDAM Kabupaten Buton lebih baik kinerja keuangannya  daripada PDAM Kota Baubau.
Hal ini dapat dilihat dari kinerja keuangan untuk Kabupaten Buton pada Tahun 2021 dan  2022  berkategori  cukup  serta  nilai  kinerja  rata-rata  selama  2  tahun  sebesar  42.7 sedangkan nilai rata- rata kinerja keuangan PDAM Kota Baubau hanya sebesar 34.3 Ini berarti bahwa PDAM Kabupaten Buton lebih efektif dan lebih efisien mengelola asset-aset perusahaannya dan investasinya terhadap penjualan dan akan lebih sedikit kerugian yang dialami perusahaan tersebut dibandingkan dengan  PDAM Kota Baubau.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim,  1994.  Modul  Penyiapan  Program  Pembangunan  Prasarana  dan  Sarana
Dasar Perkotaan.  Jakarta.
2001. Panduan  Evaluasi Kinerja P3KT. Dirjen Cipta Karya Jakarta.
Altman, edward I, Corporate Financial Distress; A Complete Guide to Predicting, Avoiding and Daeling with  Bankruptcy, New York; Wiley-Interscience Publication, 1983.
Foster, George, Financial Statement Analysis, Second Edition, Practice-Hall, New Jersey, USA. Garrison Ray H dan  Noreen Eric W, Managerial Accounting; Concepts for Planning, Control, Decision, Making, Sevent Edition, Richard D. Irwin, Inc, USA.
Hasibuan H.NM.S.P, 2001. Manajemen Sumberdaya Manusia, Bumi Aksara Jakarta.
Kaplan Roberts S, & Norton David P., The Balanced Scorecard; Translating Strategy Into Action, Harvard Business School, Press, Boston, Massachusets, USA.
Keown, Arthur J. 1996, Basic Financial Management, New Jersey Prentice-Hall,
1996. Mahdi. S, 2000. Forum Air Departemen Kimpraswil. Jakarta.
Martono, SU, Harjito, D.A,. 2003. Manajemen Keuangan, Penerbit Ekonosia Kampus Fakultas Ekonomi, Yogyakarta.
Maslow  A,  1984.  Motivasi  dan  Kepribadian,  Teori  Motivasi  dengan  Ancang  Hirarki Kebutuhan Manusia. Terjemahan PT. Pustaka Biman Presindo. Jakarta.
Mustopadidjaya AR., 2000. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah. Penerbit LAN. Jakarta. Nick  Devas.  1992. “Keuangan Pemerintah  Daerah  di Indonesia’ Penerbit  Universitas Indoensia, Jakarta.
Rukmana, N. 1993. Manajemen Pembangunan Prasarana Perkotaan, LP3S, Jakarta.
Sawir, Agnes, 2001.  Analisis  Kinerja  Keuangan  dan  Perencanaan  Keuangan Perusahaan”,
PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2001.
Salas,  1985.  Masa  Depan  Perkotaan  dalam  Rangka  Pembangunan  Nasional,  Alfabeta, Bandung.