## AKAD NIKAH ULANG SEBAGAI RITUAL MEMPEROLEH KETURUNAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PADA PASANGAN SUAMI ISTRI DI DESA
TINGGEDE KEC. MARAWOLA KAB. SIGI)
Moh. Rizal 1 , Muh. Syarif Hasyim 2 , Sitti Nurkhaerah 3
1 Student Faculty of Shariah IAIN Palu, email: mohrizal14@gmail.com 2 Lecturer Faculty of Shariah IAIN Palu, email: mawomba@gmail.com
3 Lecturer Faculty of Shariah IAIN Palu, email: nurkhaerah@iainpalu.ac.id
Abstract: Based  on  the  research  background  that  has  been  mentioned,  the remarriage  agreement  as  a  ritual  of  obtaining  offspring  in  a  review  of  Islamic law, a case study of a married couple in the village of Tinggede, Kec. Marawola Kab. Sigi, then obtained several objectives from this study, namely to explain and describe  how  the  process  of  remarriage  contracts  for  couples  in  the  village  of Tinggede Kec .arawola, Kab. Sigi as a ritual to obtain offspring and how Islamic law review of  the remarriage agreement to  the couple in  the village of Tinggede Kec.Marawola, Kab. Sigi as a ritual to get offspring. This study uses a qualitative approach  with  more  emphasis  on  the  relevance  of  the  findings  that  occur  in  the field,  so  that  the  data  can  be  presented  in  actual  terms,  the  data  collection technique  used  is  the  field  of  data  collection  techniques  (field  research).  The intended  data  collection  technique  is  collecting  a  number  of  data  directly.  The results  showed  that  the  process  of  implementing  a  marriage  contract  that occurred in couples in the village of Tinggede was as follows: firstly there was an underlying reason and secondly halal and haram re-marriage contracts were seen in terms of or the intention behind the process of a remarriage contract. So that in the Islamic religion, the glasses of Islamic law see this as a prohibition because of the descendants in a family, purely the gift of Allah. Humans can only endeavor, looking for reasons that are permitted by the Shari'a to get them.
Keywords : Agreement, Remarriage Agreement, Law, Shari'a
Abstrak: Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah disebutkan, maka akad nikah  ulang  sebagai  ritual  memperoleh  keturunan  dalam  tinjauan  hukum  Islam, studi kasus pada pasangan suami istri di Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi, maka  memperoleh  beberapa  tujuan  dari  penelitian  ini,  yakni  menjelaskan  dan mendeskripsikan  bagaimana  proses  akad  nikah  ulang  pada  pasangan  di  Desa Tinggede  Kec.Marawola,  Kab.  Sigi  sebagai  ritual  memperoleh  keturunan  dan bagaimana  tinjauan  hukum  Islam  terhadap  akad  nikah  ulang  pada  pasangan  di Desa  Tinggede  Kec.Marawola,  Kab.  Sigi  sebagai  ritual  memperoleh  keturunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan lebih menekankan pada keteragan  hasil  temuan  yang  terjadi  di  lapangan,  agar  data  tersebut  dapat  di sajikan  secara  aktual,  maka  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah teknik  pengumpulan  data  lapangan  ( field  research ).  Teknik  pengumpulan  data yang  dimaksud  adalah  mengumpulkan  sejumlah  data  secara  langsung.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  proses  pelaksanaan  akad  nikah  yang  terjadi  pada
pasangan  di  Desa  Tinggede  adalah  sebagai  berikut  pertama  adanya    alasan  yang mendasari  dan  kedua    halal  dan  haram  akad  nikah  ulang  dilihat  dari  segi  atau maksud yang  melatarbelakangi dilakukannya prosesi akad nikah ulang. Sehingga dalam  Agama  Islam,  kaca  mata  syariat  Islam  memandang  hal  ini  sebagai  suatu keharaman  karena  adanya  keturunan  dalam  sebuah  keluarga,  murni  pemeberian dari Allah swt. Manusia hanya bisa berikhtiar, mencari sebab yang diizinkan oleh syariat  untuk mendapatkannya.
Kata kunci : Akad, Akad Nikah Ulang, Hukum, Syariat

## A. Pendahuluan
Perkawinan  merupakan    salah  satu  peristiwa  penting  dalam  kehidupan manusia.  Perkawinan  yang  terjadi  antara    seorang  pria  dengan  seorang  wanita menimbulkan  akibat  lahir  maupun  batin  baik  terhadap  keluarga  masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum  maupun  selamanya  perkawinan  berlangsung.  Setiap  mahluk  hidup memiliki  hak  asasi  untuk  melanjutkan  keturunannya  melalui  perkawinan,  yakni melalui  budaya  dalam  melaksanakan  suatu  perkawinan  yang  dilakukan  di Indonesia.
Ada perbedaan-perbedaannya dalam pelaksanaan yang  disebabkan karena keberagaman  kebudayaan  atau  kultur  terhadap  agama  yang  Setiap  orang  atau pasangan yang dipeluk. Setiap pasangan (laki-laki  dengan perempuan) jika sudah melakukan perkawinan maka terhadapnya ada ikatan kewajiban dan hak di antara mereka berdua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.
Perkawinan  menurut  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) 1 , bukan hanya merupakan suatu perbuatan  perdata  saja,  akan  tetapi  juga  merupakan  suatu  perbuatan  keagamaan, karena sah atau tidaknya suatu perkawinan tolak ukurnya sepenuhnya.
Sasaran utama dari disyari’atkannya perkawinan dalam Islam di antaranya ialah  untuk  membentengi  martabat  manusia  dari  perbuatan  kotor  dan  keji,  yang telah  menurunkan  dan  meninabobokan  martabat  manusia  yang  luhur.  Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efefktif untuk
1 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  (LN  1974  Nomor  1,TLN 3019)
memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan.
Tata  cara  perkawinan  di  Indonesia  tergolong  beraneka  ragam  antara  satu dengan  yang  lainnya  oleh  karena  di  Indonesia  mengakui  adanya  bermacam- macam  agama  dan  kepercayaan,  yang  tata  caranya  berbeda.  Hal  yang  demikian dimungkinkan  dalam  Negara  Republik  Indonesia  yang  berdasarkan  Pancasila yang  dengan  tegas  mengakui  adanya  prinsip  kebebasan  beragama. 2 Pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan, pada umumnya ingin memiliki keturunan  dari  perkawinan  yang  telah  mereka  lakukan,  tetapi  ada  pula  pasangan suami istri yang hidup bersama tanpa keinginan untuk mendapatkan keturunan.
Sebelum  lahirnya  UU  Perkawinan,  mengenai  ketentuan,  tatacara  dan sahnya  suatu  perkawinan  bagi  orang  Indonesia  pada  umumnya  didasarkan  pada hukum agama dan hukum adat masing-masing. Menurut hukum adat, perkawinan adalah  suatu  ikatan  antara  seorang  laki-laki  dengan  seorang  perempuan  untuk membentuk  rumah  tangga  yang  dilaksanakan  secara  adat  dan  agamanya  dengan melibatkan  keluarga  kedua  belah  pihak  saudara  maupun  kerabat.  Setelah berlakunya  UU  Perkawinan,  maka  terjadi  unifikasi  hukum  dalam  perkawinan  di Indonesia,  dimana  perkawinan  mempunyai  hubungan  yang  sangat  erat  dengan agama/kerohanian.  Pengaturan  hukum  tentang  perkawinan  telah  berlaku  sama terhadap  semua  warga  Negara  oleh  karena  itu,  setiap  warga  negara  harus  patuh terhadap  hukum  yang  berlaku,  termasuk  terhadap  UU  Perkawinan  yang  menjadi landasan  untuk  menciptakan    kepastian  hukum,  baik  dari  sudut  hukum  keluarga, harta benda, dan akibat hukum dari suatu perkawinan. 3
Jadi,  Perkawinan  sebagai  salah  satu  ajaran  Islam  merupakan  sesuatu ketetapan Allah atas segala mahluk, di tinjau dari segi ibadah, dengan perkawinan berarti  telah  melaksanakan  sunnah  nabi.  Rasululah  juga  memerintahkan  agar orang-orang  yang  telah  mempunyai  kesanggupan  untuk  segera  melakukan pernikahan karena hal itu  dapat mencegah dari  hal-hal yang dilarang  oleh Allah. Selain hal diatas perkawinan dapat menjaga populasi mahluk hidup, yakni dengan
2 Subekti, Hukum Keluarga dan Hukum Waris , (Jakarta: Penerbit PT.Intermasa, 2002), 1.
3 K.  Wantjik  Saleh, Hukum  Perkawinan  Indonesia ,  (Jakarta  Timur:  Ghalia  Indonesia, 1982), 3
berlangsungnya perkawinan maka akan menjaga keturunan agar terus berlangsung sampai hari kiamat. Namun tidak semua perkawinan yang dilakukan oleh pria dan wanita mampu melahirkan keturunan, betapa banyak kita lihat ada pasangan yang sudah menikah selama beberapa tahun bahkan sampai usia lanjut belum dikaruniai keturunan  oleh  Allah  swt,  ini  menunujukan  persoalan  keturunan  merupakan ketetapan Allah, manusia hanya bisa berusaha dalam menggapai itu melalui jalan pernikahan akan tetapi hasilnya ditentukan oleh Allah swt.
Sebagaimana  telah  disebutkan  di  atas  Indonesia  merupakan  negara  yang mempunyai kultur/budaya majemuk, maknanya di Indonesia banyak berkembang berbagai macam kepercayaan dalam segala hal, terlepas dari kepercayaan megenai agama ada kepercayaan mengenai adat leluhur, salah satunya dari segi perkawinan di  mana  jika  dalam  perkawinan  pasangan  suamiistribelum  dikaruniai  keturunan maka  ada  kepercayaan  pernikahan  itu  harus  diperbaharui  akad  nikahnya,  atau dengan  kata  lain  dinikah  ulang,  kepercayaan  ini  berkembang  di  sebagian masyarakat suku Kaili yang ada di Sulawesi Tengah yang bermukim di Kota Palu khusunya  di  Kabupaten  Sigi  Biromaru. Dari  persoalan  ini  bagaimana  kaca  mata hukum  Islam  memandang  hal  tersebut,  apakah  merupakan  suatu  kebolehan  atau tidak, untuk pelaksanaan akad nikah ulang sebagai ritual memperoleh keturunan
Untuk  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  kaca  mata  hukum Islam  memandang  hal  tersebut,  apakah  merupakan  suatu  kebolehan  atau  tidak untuk melaksanakan akad nikah ulang sebagai ritual memperoleh keturunan. Dan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan lebih menekankan pada keterangan  hasil  temuan  yang  terjadi  di  lapangan,  agar data  tersebut  dapat disajikan  secara  aktual.  Maksud  dan  alasan  yang  mendasar  penelitian  ini menggunakan  pendekatan  metode  kualitatif  karena  lebih  bersifat  kealamiahan sebuah  data  atau  sebuah  metode  yang  menyelidiki  kondisi  yang  objektif  dengan maksud  memperoleh  data  lapangan  yang  di  anggap  cukup  objektif  dalam menguraikan dan menganalisis hasil penelitian.

## B. Pembahasan
1. Akad Nikah Ulang dalam Hukum Islam
Nikah  ulang  atau  diistilahkan tajdid un  nikah  adalah Tajdid menurut bahasa  adalah  pembaharuan  atau  memperbaharui. 4 Dalam  kata tajdid mengandung  arti  yaitu  membangun  kembali,  menghidupkan  kembali,  menyusun kembali, atau memperbaikinya sebagaimana yang diharapkan.
Pembaharuan  disini  adalah  memperbarui  nikah,  dengan  arti  sudah  pernah terjadi  akad  nikah  yang  sah  menurut  syara’,  kemudian  dengan  maksud  sebagai ihtiyath (hati-hati)  dan  membuat  kenyamanan  hati  maka  dilakukan  dilakukan akad nikah sekali lagi atau lebih. Secara Etimologi kata Tajdiidun Nikah , berasal dari  kata, Jaddada  –  Yujaddidu  –  Tajdiidan yang  artinya  pembaharuan.  Yang dimaksud  pembaharuan  disini  adalah  memperbaharui  nikah.  Kata  nikah  berasal dari kata nakaha - yankihu – nikaha yang berarti Nikah. 5
Namun  masyarakat  luas  sering  menyebut  dengan  Istilah Tajadud . Tajaddud berasal dari bahasa arab, dari kata tajaddada – yutajaddadu - tajaddudan yang  artinya  memjadi  baru  lagi.  Konsep Tajaddud ini  sering  kali  dipakai  oleh masyarakat  dalam  hal  memperbaharui  nikah.  Menurut  bahasa  Nikah  berarti “menghimpun  dan  ngumpulkan”.  Dalam  pengertian  fikih  “Nikah  adalah  akad yang  mengandung  kebolehan  melakukan  hubungan  suami  istri  dengan  lafal nikah/kawin  atau  yang  semakna  dengan  itu.  Dalam  pasal  2  (dua)  Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa:
Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang kuat atau mitsaqongholidhon untuk menaanti perintah Allah dan melaksanakannya adalah Ibadah. 6
Ta’rif perkawinan  menurut  Sulaiman  Rasyid,  Ialah  akad  yang menghalalkan  pergaulan  dan  membatasi  hak  dan  kewajiban  serta  bertolong- tolongan antara  seorang  laki-laki dan seorang  perempuan yang antara keduannya bukan muhrim. 7
4 Masduki mahfuz, Bahsul masail , (Malang: ppsnh, 2000), 52.
5 Ibid.
6 Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta :Depag RI 2000 ), 20.
7 Sulaiman Rasyid, Ilmu fiqhi , (Jakarta :Cv toha 1980), 57.
Dari  uraian  tersebut  diatas  tampak  jelas  bahwa  yang  dimaksud  dengan tajdid  nikah dalam  pernikahan  adalah  pembaharuan  akad  nikah  atau memperbaharui Akad Nikah atau mengulang Akad Nikah.
2. Proses  Pelaksanaan  Akad  Nikah  Ulang  di  Desa  Tinggede  Kec. Marawola, Kab. Sigi
Sesuai  dengan  pengertian tajdid nikah  adalah  memperbarui  ikatan pernikahan  yang  dilakukan  oleh  suami  istri  yang  masih  sah,  setalah  mengalami pergeseran  dari  harapan  pernikahan  dan  merupakan  tindakan  kehati-hatian  untuk membina keluarga yang harmonis sesuai dengan harapan.
Deskripsi  tentang  pelaksanaan  akad  nikah  ulang  pada  pasangan  Desa Tinggede dapat diketahui dari hasil pengamatan dan wawancara yang di lakukan .
Adapun proses pelaksanaan akad nikah yang terjadi pada pasangan di Desa Tinggede adalah sebagai berikut pertama adanya  alasan yang mendasari sehingga adanya  pelaksanaan  akad  nikah  ulang  seperti  pada  kasus  pasangan  suami  istri yang ada di desa Tinggede yang mendasari sehingga terjadinya akad nikah ulang adalah kedua pasangan yang sudah lama melangsungkan pernikakan tetapi belum juga dikaruniai seorang anak. 8
Tokoh  adat atau keluarga pasangan suamiistriyang melakukan akad nikah ulang  berkeyakinan  bahwa  yang  terjadi  diantara  mereka  disebabkan  oleh  akad nikah yang pertama kurang maksimal sehingga harus dilakukan akad yang kedua dan  terbukti  setelah  akad  nikah  kedua  dilakukan  tidak  lama  kemudian  pasangan suami  istri  ini  dikarunia  seorang  anak,  kepercayaan  yang  berkembang  di masyarakat  pada umumnya maupun di keluarga pasangan pada khususnya adalah pada akad nikah yang pertama keluarga lupa menziarahi kuburan orang-orang tua yang telah meninggal dan membacakan doa tahlil kepada mereka. 9
Menurut    Farid  sebagai  akad  nikah  ulang  dilakukannya  yaitu  dengan alasan sudah beberapa tahun dia dan pasangannya melangsungkan pernikahan tapi tidak diberi keturunan, maka keluarga sepakat untuk melakukan akad nikah ulang dengan  harapan  setelah  akad  nikah  ulang  farid  dan  isterinya  diberi  keturunan.
8 Wawancara kepada Farid, 05 Agustus 2017
9 Wawancara kepada Fani, 05 Agustus 2017
Tidak  lama  dari  itu  selang  beberapa  bulan  istri  Farid  yang  bernama  Fani mengandung dan melahirkan seorang anak. 10
Menurut  tokoh  adat  pak  syamsu  tata  cara  akad  nikah  ulang  yang  dia lakukan  tidak  dimulai  lagi  dengan  acara  lamaran  lagi  ,  Farid  dan  istri  langsung melakukan ijab qabul layaknya penikahan biasa, akadnya pun sama seperti  biasa dengan menghadirkan wali  dan saksi, dan setelah akad tersebut dibaca doa tahlil untuk mendoakan orang-orang tua yang telah meninggal. 11
Sesuai  dengan  pengertian  akad  nikah  ulang  adalah  memperbarui  ikatan pernikahan  yang  dilakukan  oleh  suami  istri  yang  masih  sah,  setalah  mengalami pergeseran  dari  harapan  pernikahan  dan  merupakan  tindakan  kehati-hatian  untuk membina keluarga yang harmonis sesuai dengan harapan.
Deskripsi  tentang  pelaksanaan  akad  nikah  ulang  pada  masyarakat  Desa Tinggede  dapat  diketahui  dari  hasil  pengamatan,  adapun  proses  pelaksanaan tajdid al-nikah yang terjadi dikalangan pelaku akan nikah ulang di Desa Tinggede adalah sebagai berikut:
Pertama,  pasangan  suami  istri  yang  akan  melakukan  akad  nikah  ulang datang ke rumah tokoh agama yang bersedia menjadi penghulu dalam akad nikah ulang yang mereka lakukan dan menanyakan syarat-syarat yang dibutuhkan dalam akad  nikah  ulang.  Kedua,  pasangan  suami  istri  tersebut  telah  menyiapkan sebelumnya  rukun  dan  syarat  pernikahan  sebagaimana  yang  pertama,  hanya  saja dalam pelaksanaan tajdid al-nikah diketahui oleh keluarga terdekat saja dan tidak mengundang  orang  umum.  Ketiga,  khutbah  nikah  oleh  pengulu  dengan mengunakan  bahasa  arab  dan  Indonesia,  kemudian  pelaksanaan  Ijab  dan  Qabul yang disertai dengan penyerahan mahar dari suami kepada istrinya. Keempat, atau yang  terakhir  yaitu  doa  yang  dipimpin  langsung  oleh  penghulu  dan  akhirnya dengan acara  atau makan bersama di tempat dilaksankan akad nikah ulang yakni di rumah istrinya. 12
10 Wawancara kepada Farid, 05 Agustus 2017
11 Wawancara kepada tokoh adat Pak Syamsu, 06 Agustus 2017
12 Wawancara kepada Farid, 05 Agustus 2017
3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Ulang pada Pasangan di  Desa  Tinggede  Kec.  Marawola,  Kab.  Sigi    Sebagai  Ritual Memperoleh Keturunan
Islam adalah agama yang syamil mengatur seluruh bentuk kehidupan umat manusia  sejak  dari  zaman  azali  hingga  hari  akhirat  kelak.  Dari  sekian  banyak persoalan  kehidupan  umat  manusia  masalah  perkawinan  adalah  hal  yang  sangat urgen  dan banyak dibicarakan dalam hidup dan kehidupan umat manusia,  karena manusia  dilahirkan  dalam  keadaan  berpasang-pasangan  sebagaimana  halnya dengan berbagai makhluk-makhluk Allah swt lainnya, sesuai dengan firman Allah swt. dalam Al-Quran Surah Adz-Dzariyat ayat [51]: 49:
َ ْوَز ﺎَ ْﻘَﻠَ  ٍء ْ َ ﳽ  ِّ ُﰻ ﻦِﻣَو

## َنو ُﺮﻛَﺬَﺗ  ُْﲂﻠَﻌَﻟ  ِ ْﲔ
Terjemahnya:
Dan  segala  sesuatu  Kami  ciptakan  berpasang-pasangan  supaya  kamu mengingat kebesaran Allah. 13
Seluruh  apa  yang  diciptakan  oleh  Allah  swt.  pasti  ada  tujuan  dan hikmahnya  masing-masing.  Dalam  pembahasan  yang  sederhana  ini  penulis  akan mengemukakan tentang tujuan dan hikmah perkawinan dalamm Islam, agar setiap insan  yang  bermaksud  melaksanakan  perkawinan  dapat  memahami  dengan  jelas tujuan  dan  hikmah  akad  nikah  yang  akan  dijalaninya,  sehingga  ia  lebih  berhati- hati dalam mengarungi bahtera rumah tangganya. Oleh karenanya dengan kehati- hatian  dalam  menjalani  hidup  berumah  tangga  akan  selalu  terjalin  kerukunan, ketenangan  dan  ketenteraman  dalam  dalam  membina  rumah  tannga  sehingga tercipta hidup bahagia dan sejahtera sebagai rumah tangga yang terbangun di atas pondasi  keimanan  dan  ketaqwaan  yang  akan  melahirkan  terwujudnya  keluarga sakinah mawaddah warahmah .
Akad nikah ulang termasuk jenis permasalahan dalam lingkup ijtihad yang tidak  ada  ketentuan  secara  pasti  baik  dalam  Al-Quran  maupun  Sunnah.  Oleh sebab  itu,  tidak  dihindari  dari  pro  dan  kontra  tentang  peermasalahan  tersebut. Maka sebagaimana landasan atau pijakan hukum yang dipakai pelaku akad nikah ulang  adalah  mengambil  kebiasaan  yang  sudah  menjadi  tradisi  pada  perorangan
13 Al-Qur’an  dan  Terjemahannya  (Mushaf  Fatimah) ,  (Jakarta:  PT.  Insan  Media  Pustaka, 2012), 522.
tertentu  saja  dengan  tujuan  memperbarui  nikah  yang  terdahulu  demi  terciptanya keluarga yang lebih harmonis.
Adapun  faktor-faktor  yang  melatar  belakangi  dilaksanakanya  akad  nikah ulang:
Faktor ekonomi dan  sosial yang mengakitbatkan terjadinya pertengkaran. Kepercayaan yang mendasar pada masyarakat bahwasanya jika suatu keluarga itu tidak  harmonis  dan  pertengkaran  sering  terjadi  maka  rizki  yang  diberikan  oleh sang pencipta pun ikut seret dan macet.
Bertolak  dari  pemahaman  seperti  ini  jika  ditinjau  dari  segi  hukum  Islam yang  pada  hakikatnya  menarik  manfaat  maka  akad  nikah  ulang  didasari  niatan semacam  ini  tidaklah  Benar  karena  rizki,  anak  datangnya  dari  Allah  bukan  dari akad nikah ulang dengan kepercayaan tertentu yang telah dilakukan. Akan tetapi, karena  guna  menjaga  tali  pernikahan  agar  tidak  terjadi  perceraian  dan mendatangkan manfaat yaitu menyelamatkan keluarga tetap utuh dan menjadikan keluarga  lebih  harmonis  maka  perlu  dilakukan  akad  nikah  ulang  bagi  pasangan yang masih sah untuk tujuan memperindah atau memperbarui pernikahan.
Imam  Muhammad  izzuddin  bin  Abdus  Salam  menegaskan  bahwa  tujuan pokok syariat Islam adalah menolak kerusakan dan menarik kemaslahatan. Lebih lanjut ditegaskan bahwa tujuan pokok syariat Islam adalah mewujudkan keadilan dan  menarik  kemaslahatan.  Seperti  yang  menjadi  dasar  kaida  asasiyah  yaitu menolak kerusakan dan menarik kemaslahatan. 14
Untuk  kehati-hatian  dalam  berumah  tangga  baik  dalam  ucapan  ataupun perbuatan.
Diharapkan bisa memperoleh keturunan.
Adapun  pendapat  suatu  aliran  kepercayaan  suku  kaili,  bahwa  jika  dari suatu  pernikahan  tidak  dilahirkan  seorang  anak,  maka  si  suami  dan  si  istri  harus memperbarui  pernikahanya  dengan  harapan  agar  dengan  pemilihan  hari  yang lebih tepat, anak keturunan dapat dilahirkan.Sebuah proses pelasanaan akad  nikah ulang  yang  terjadi  di  Desa  Tinggede  sebagaimana  yang  telah  dipaparkan  di  atas
14 Muchlis  Usman ,  Kaidah-Kaidah  Ushuliyah dan Fiqhiyah ,  (Jakarta:  PT. Raja  Grafindo Persada: 1999), 24
memang  sudah  menjadi  sebuah  tradisi  yang  berjalan  secara  turun  temurun  dan sudah  menjadi  kepercayan  masyarakat  itu  sendiri.  Secara  hukum  agama  bahwa adanya akad nikah ulang termasuk kategori Mubah selama tidak menyimpang dari apa  yang  telah  diajarkan  dalam  Islam  sendiri  terutama  mengenai  prosesinya. Namun hal ini ketika di analisis ulang maka bisa kembali ke kaidah fiqhiah yang berbunyi “yang sudah yakin tidak dapat dihapuskan oleh keraguan”. 15
Untuk  menentukan  halal  atau  haram,  maka  kita  harus  kembali  pada prinsip-prinsip yang ada dalam ajaran Islam. Prinsip halal dan haram dalam Islam terbagi  menjadi  tiga  bagian  yakni  masalah  ibadah,  adat  dan  muamalat  .  Ada kaidah-kaidah fikih yang berbeda diantara ketiga hal tersebut antara lain: 16
a. Sudut pandang ibadah
Dalam  sudut  pandang  ibadah  berlaku  kaidah  bahwasanya  “Suatu  ibadah tidak  disyariatkan  kecuali  disyariatkan  oleh  Allah”.  Sedangkan  Hukum  Asal Ibadah  dinyatakan  bahwa  Hukum  asal  dalam  masalah  ibadah  adalah tauqif (mengikuti ketentuan dan tata cara yang telah ditentukan oleh syariat). Karena itu tidak  dibenarkan  beribadah  kepada  Allah  kecuali  dengan  peribadatan  yang  telah disyariatkan  oleh  Allah  dalam  Kitab-Nya  dan  melalui  penjelasan  Rasul-Nya, Muhammad saw. Hal ini karena ibadah adalah hak murni Allah yang ia tuntut dari hamba-Nya  berdasarkan  sifat rububiyah -Nya  terhadap  mereka.  Tata  cara,  sifat, dan ber-taqorub  (melakukan pendekatan diri  kepada Allah)  dengan ibadah hanya boleh dilakukan dengan cara yang telah disyariatkan dan diizinkan-Nya.
Untuk melaksanakan Ibadah harus ada perintah, karena masalah ibadah itu semata-mata  urusan  agama  yang  tidak  ditetapkan  melainkan  dari  jalan  wahyu. Atau dalam bahasa lain sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah bahwa ibadah yang diwajibkan dan dicintai Allah tidak dapat ditunaikan kecuali dengan syariat.
Adapun masalah pernikahan adalah bagian dari ibadah, sebab di dalamnya ada  perintah  ada  larangan  serta  ada  tata  cara,  syarat  dan  rukun  di  dalam melaksanakan perkawinan. Sedangkan istilah akad nikah ulang atau pembaharuan
15 Ali  Afandi, Hukum  Waris , Hukum  Keluarga,  Hukum  Pembuktian ,  (Jakarta:  Prenada, 2003), 95
16 Ibid, 15
nikah  didalam  ajaran  Islam  tidak  dikenal.  Dan  juga  tidak  pernah  ada  perintah ataupun  petunjuk  dari  Allah  maupun  Rasul-Nya,  mengenai  pelaksanaan  akad nikah ulang Sesuai dengan kaidah fikih dan hukum asal ibadah sebagaimana yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa hukum melaksanakan akad nikah ulang atau pembaharuan  nikah  ditinjau  dari  kaca  mata  ibadah  adalah  “haram”. 17 Dan termasuk  perbuatan  yang  mengada-ngada  serta  membuat  tata  cara  baru  dalam masalah  ibadah,  yang  jelas-jelas  dilarang  oleh  Rasulullah  saw.  Sebagaimana sabda  Rasulullah:  Barangsiapa  yang  membuat  cara  baru  dalam  urusan  kami, dengan sesuatu yang tidak ada contohnya, maka dia tertolak”.
Ini  karena  hakikat  agama  tercermin  dalam  dua  hal  yaitu  yang  pertama, tidak  beribadah  kecuali  kepada  Allah,  dan  kedua,  tidak  beribadah  kepada  Allah kecuali  dengan  petunjuk  syariat-Nya.  Barangsiapa  membuat-buat  sendiri  cara beribadah siapapun dia maka hal itu termasuk kesesatan yang tertolak. Demikian itu  dikarenakan  Allah  sendirilah  yang  berhak  untuk  menggariskan  tata  cara beribadah  yang  dengan  ibadah  itu  diharapkan  manusia  dapat  lebih  ber taqarub (mendekatkan) diri kepada-Nya.
b. Sudut pandang muamalat
Dalam  muamalat  berlaku  kaidah  bahwa  asal  segala  sesuatu  itu  adalah halal. Tidak ada yang haram kecuali jika ada nash (dalil) yang shohih (tidak cacat periwayatanya) dan sharih (jelas maknanya) dari pemilik syariat (Allah swt.) yang mengharamkannya. 18
c. Sudut pandang adat
Kaidahnya  menyatakan  bahwa  dalam  persoalan  adat  pada  prinsipnya segala  sesuatu  itu  boleh  untuk  dikerjakan,  kecuali  yang  memang  telah diharamkan. Maka dengan hal ini menggunakan kaidah fiqh sebagai berikut:
َا ْﻟ َﻌ َدﺎ ُة ُﻣ َﺤ ّﻜ َﻤ ٌﺔ
17 Abdul  Wahab  Khallaf, Kaidah  Kaidah  Hukum  Islam ,  Cet  III  ,  (Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada: 2000), 130.
18 Ibid. 132.
Artinya:
Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum. 19
1) Adat dapat diterima jika memenuhi syarat sebgai berikut:
2) Perbuatan yang dilakukan logis dengan akal sehat, syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.
3) Perbuatan  perkara  yang  dilakukan  secara  terulang-ulang  boleh  dikata sudah mendarah daging pada perilaku masyarakat.
4) Tidak bertengtangan dengan ketentuan nash, baik al-Quran maupun Sunah.
5) Tidak  mendatangkan  kemadhorotan  serta  sejalan  dengan  jiwa  akal  yang sejahtera.
Sebagaimana  disampaikan  oleh  Ibnu  Taymiyah  bahwa  adat  istiadat  itu adalah  sesuatu  yang  biasa  dilakukan  oleh  masyarakat  dalam  urusan  dunia  yang mereka  butuhkan.  Prinsip  dasar  hukumnya  adalah  tidak  ada  larangan.  Tidak  ada larangan padanya kecuali apa-apa yang dilarang  Allah Swt. Demikian itu karena, perintah dan larangan adalah kewenangan syariat Allah swt.
Adapun  mengenai  adat  dan  Muamalat,  berlaku  kaidah  fikih  bahwa  asal segala  sesuatu  adalah  boleh  kecuali  ada  nash  yang  melarangnya.  Karena  sumber masalah  adat  dan  mu’amalat  bukan  dari  syar’i  (Allah),  tetapi  justru  manusia  itu sendiri yang menimbulkan dan mengadakan.Syar’I dalam hal ini tugasnya adalah untuk  membetulkan  dan  meluruskan,  mendidik  dan  mengakui  kecuali  dalam beberapa hal yang memang akan membawa kerusakan dan madorot.
Dari  beberapa  keterangan  yang  kami  himpun  melalui  berbagai  sumber dapat  kami  tarik  suatu  kesimpulan  bahwa  akad  nikah  ulang  atau  pembaharuan nikah  itu  memang  lebih  condong  kepada  tradisi  atau  adat. 20 Yakni  tradisi  yang sudah turun  temurun  dalam rangka untuk  memperbaharui  nikah. Yang dilakukan ketika pasangan Suami  Istri  ada suatu  masalah didalam kehidupan rumah  tangga mereka.  Mungkin  lebih  tepat  jika  dikatakan  bahwa  Istilah  nikah  ulang  yang mereka  gunakan  itu  sebenarnya  menurut  bahasa  Al-quran  adalah  Rujuk.  Namun jika  dilihat  dari  maksud  dan  tujuan  melaksanakan  akad  nikah  ulang,  maka  tidak
19 Abdul Mudjib, Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih , (Jakarta: kalam Mulia, 2001), 19.
20 Ibid. 32
semuanya  bisa  diartikan  sebagai  istilah  Rujuk.  Karena  itulah  untuk  menetukan Hukum  melaksanakan  akad  nikah  ulang  sebagai  suatu  tradisi  juga  harus  melihat maksud  dan  tujuan  dilaksanakannya  akad  nikah  ulang  akad  nikah  ulang merupakan  tindakan  sebagai  lambang  membuat  kenyamanan  hati  dan  ikhtiar (kehati-hatian) yang diperintah dalam agama sebagaimana kandungan sabda Nabi Muhammad  saw:  Yang  halal  itu  jelas  dan  yang  haram  itu  jelas.  Dan  diantara keduanya  terdapat  hal mutasyabihat /  samar-samar,  yang  tidak  diketahui  oleh kebanyakan manusia. Maka barang siapa yang menjaga hal-hal musyabihat maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. (H.R Bukhari). 21
Menurut  Sayyid  Abdurrahman  dalam  kitabnya  yang  berjudul Bughyah almustarsyidin , memberikan pemaknaan tentang akad nikah ulang adalah sebagai berikut: Telah menikahkan sebagaian wali terhadap keluarganya dengan tidak ada kesepadanan  dengan  kerelaan  orang-  orang  yang  ada  ditingkatnya,  kemudian suami  mencela  istrinya  dan  istrinya  Menghendaki tajdid dari  suaminya,  maka harus ada kerelaan dari  semuanya.  Menurut  pendapat yang kuat dan tidak cukup dengan  kerelaan  sebelumnya  dan  yang  menyamainya qodhi (hakim)  ketika  tidak adanya  wali,  meskipun  diperbaharui  dengan  orang  yang  rela  pada  wali  pertama tetapi tajdid itu lebih utama dicegah sebagai wali-wali. 22
Dari keterangan di atas bisa dipahami bahwa hukum dari akad nikah ulang itu  boleh  dilaksanakan.  Pelaksanaan  akad  nikah  ulang  diperbolehkan  dengan syarat  harus  adanya  kerelaan  antara  suami  dan  istri.  Menurut  Ibnu  Munir,  beliau memberikan suatu hukum dari akad nikah ulang adalah boleh, karena mengulangi lafad  akad  nikah  dalam  nikah  yang  kedua  tidak  merusak  pada  akad  yang pertama. 23 Kemudian  dikuatkan  oleh  argument  Ahmad  bin  Ali  bin  Hajar  Al- asqolani,  menyatakan  bahwa  menurut  jumhur  ulama  bahwa  akad  nikah  ulang tidak merusak akad yang pertama.  Dan beliau juga menambahi perkataan bahwa
21 Bukhari, Shahih Bukhari, (Maktabah Syamilah, Juz.I, No. Hadis 52), 20.
22 Abdurrahman  Bin  Muhammad  Bin  Hasan  bin  Umar, Bughya  Al-Mustarsyidi ,  (PT. Darul khaya’ , tth), 209.
23 Yusuf al-ardabili al-syafii, Al-anwar , juz II, ( Dar al-dhiya’ ), h. 441
yang shahi disisi ulama Syafi’iyah adalah mengulangi akad nikah atau akad lainya tidak mengakibatkan fasahk akad petama, sebagaiman pendapat jumhur ulama. 24
Akan tetapi ada juga ulama Syafiiyah yang berpendapat bahwa akad nikah ulang dapat membatalkan nikah sebelumnya antara lain Yusuf al-ardabili al syafii, ulama  terkemuka  mazhab  Syfiih  (wafat  779H)  sebagaimana  perkataan  beliau dalam  kitabnya al-anwar  li  A’mal sebagai  berikut:  Jika  seorang  suami memperbarui  nikah  kepada  istrinya,  maka  wajib  memberi  mahar  lain,  karena  ia mengakui perceraian dan memperbarui nikah termasuk mengurangi hitungan talak kalau dilakukan sampai tiga kali maka diperlukan muhallil (kawin rekayasa). 25
Menurut A. Masduki Machfudh hukum dari akad nikah ulang adalah boleh dan  tidak  merusak  pada  akad  yang  terjadi,  karena  memperbarui  akad  itu  hanya sekedar  keindahan  atau  berhati-hati.  Hal  ini  juga  diungkapkan  oleh  A.  Qusyairi Ismail,  bahwa  hukum  asal  memperbarui  akad  nikah  itu  boleh  karena  bertujuan hati-hati,  agar  terhindar  dari  hal  yang  tidak  diinginkan  atau  bertujuan tajammul (upaya menaikkan prestise/ menjaga gengsi). 26
Bagi  semua pasangan suami  istri pasti menginginkan suatu  keluarga yang bahagia  sakinah  mawaddah  warohmah  baik  bahagia  dunia  sampai  akhirat  akan tetapi dalam perjalanan rumah tangga tidak terlepas dari yang pernah terjadi pada rumah  tangga  mereka  itu  bisa  merusak  tali  pernikahan  yang  selama  ini  ingin dipertahankan  keutuhanya.  Adapun  rasa  was-was  tentang  status  pernikahan  yang masih  utuh  atau  sudah  putus  karena  terlontar  kata-kata  yang  mengandung  arti talak  secara  tidak  sengaja,  maka  lebih  baiknya  memperbaiki  pernikahan  dengan akad  nuikah  ulang  guna  rasa  aman  dan  menghilangkan  keragu-raguan  Karena sangatlah  tidak  mungkin  rumah  tangga  bisa  dibangun  dan  berjalan  mulus  jika dihantui  perasaan  pernah  mengucapkan  kata  talak  secara  tidak  sengaja.  Hal  ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad saw., yang artinya “tinggalkanlah apa-apa yang  meragukanmu,  kerjakanlah  apa-apa  yang  tidak  meragukanmu”.  (HR.  an- Nasa’i)
24 Ibid
25 Ibid.
26 Masduki Machfudh, Bahstuln Masa’il diniyah , (Malang: PPSH, 2000), 25
Adanya  akad  nikah  ulang  guna  memperbarui  dan  memeperindah  sebuah pernikahan  yang  sudah  menjadi  sebagaian  masyarakat  kalil  dan  merupakan sebagai  salah  satu  solusi  atau  jalan  keluar  untuk  menghindari  hal  yang  buruk dalam berumah tangga dan memperkuat tali pernikahan adalah hukum yang harus dijaga  kemaslahatanya  dan  masuk  dalam  maslahah  mursalah.  Terutama  dimana syari’ tidak menyariatkan hukum untuk mewujudkan maslahat itu, juga tidak ada terdapat dalil yang menunjukan atas pengakuannya dan pembatalannya. 27 Adapun marsalah  mursalah dalam  akad  nikah  ulang  adalah  merupakan  kenyataan  baru yang  datang  setelah  terputusnya  wahyu.  Yang  tidak  ada  nash  yang  secara  jelas melarang  dan  tidak  ada  nash  yang  memerintahkanya  maupun  membatalkanya. Jadi kemaslahtan yang ada pada tajdid al-nikah adalah terciptanya keluarga yang sakinah  mawaddah  warahmah dan  terhindar  dari  perceraian  yang  bisa nmngakibatkan terlantarnya anak-anak mereka.
Sebagaimana  telah  dijelaskan  bahwa  menentukan  halal  dan  haram  akad nikah  ulang  dilihat  dari  segi  atau  maksud  yang    melatarbelakangi  dilakukannya prosesi akad nikah ulang.  Adapun prosesi akad nikah ulang yang dilakukan oleh satu  pasangan  di  Desa  Tinggede  tujuannya  untuk  memperoleh  keturunan  hal  ini berarti  berkenaan  dengan  suatu  persoalan  keyakinan  yang  menjadi  ushul  dalam agama  Islam,  kaca  mata  syariat  Islam  memandang  hal  ini  sebagai  suatu keharaman  karena  adanya  keturunan  dalam  sebuah  keluarga,  murni  pemeberian dari Allah swt. manusia hanya bisa berikhtiar, mencari sebab yang di izinkan oleh syariat  untuk mendapatkannya, 28 Allah berfirman dalam surah As-syura [42] : 49- 50:
Q.S 42:49
ا ُءۤﺎ َﺸ  ْﻦَﻤِﻟ  ُﺐَ َﳞو  ً َ ِا ُءۤﺎ َﺸ  ْﻦَﻤِﻟ  ُﺐَ َﳞۗ ُءۤﺎ َﺸَ ﺎ َﻣ  ُﻖُﻠَْﳜ  ِۗضْرَ ْﻻاَو  ِت ٰﻮٰﻤﺴﻟا  ُ ْ ُﻣ ِ ّٰ ِ
ۙ  َر ْﻮُﻛ ْوَا و  ً ا َﺮْﻛُذ ْﻢُ ُ ِّوَﺰُ ٌﺮْ ِﺪَﻗ ٌ ْﲓِﻠَ  ٗﻪﻧِاۗ ﺎًﻤْ ِﻘَﻋ ُءۤﺎ َﺸ  ْﻦَﻣ ُﻞَﻌَْﳚَوۚ  ً َِا .
27 Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-Kaidah Fiqhi Islam , Cet III, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 123.
28 Syeikh ustaimin, Majmu’ Fatawa Lajnah Daimah , (Madinah, 1992), 20951.
Terjemah :
atau  Dia  menganugerahkan  jenis  laki-laki  dan  perempuan,  dan  menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Mengetahui, Mahakuasa.
Terjemah :
Milik  Allah-lah  kerajaan  langit  dan  bumi;  Dia  menciptakan  apa  yang  Dia kehendaki,  memberikan  anak  perempuan  kepada  siapa  yang  Dia  kehendaki  dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki ,
Terjemahnya:
Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia  kehendaki  dan  memberikan  anak-anak  lelaki  kepada  siapa  yang  Dia kehendaki.  Atau  Dia  menganugerahkan  kedua  jenis  laki-laki  dan perempuan  (kepada  siapa)  yang  dikehendaki-Nya,  dan  Dia  menjadikan mandul  siapa  yang  Dia  kehendaki.  Sesungguhnya  Dia  Maha  mengetahui lagi Maha Kuasa. 29
Memahami  hal  ini  yang  bisa  dilakukan  oleh  manusia  hanya  berikhtiar, mencari  sebab  yang  diizinkan  syariat  untuk  mendapatkan  anak  semacam  berdoa dan  berobat  ke  dokter  terkait.  Ada  kaidah  penting  terkait  penggunaan  sebab, kaidah  itu  menyatakan  mengambil  sesuatu  sebagai  sebab,  padahal  itu  bukan sebab,  termasuk  kesyrikan,  Ibnu  Tayyimah  mengatakan  tidak  boleh  seorang berkeyakinan bahwa ada sesuatu yang merupakan sebab naumun tidak diketahui. Siapa  yang  menetapkan  sesuatu  sebagai  sebab  tanpa  ilmu  atau  bertentangan dengan  syariat  berarti  dia  melakukan  kebatilan.sebagaimana  orang  menganggap bahwa nazar merupakan sebab dihilangkannya bencana. 30
Untuk bisa memahami apakah benda itu bisa menjadi sebab ataukah bukan ada  dua  kriteria  lahir  secara  syariat.  Jika  terpenuhi  salah  satu  dari  kriteria  ini, maka terpenuhi persyaratan untuk dijadikan sebab.
Pertama,  adalah  perkara  tersebut  ada  dalilnya,  Allah    tetapkan  sesuatu sebab  tersebut  melalui  wahyu  yang  disampaikan kepada  Nabi  saw.  Sebab  model ini  diistilahkan  dengan  sebab  syar’i.  Itulah  sebab  yang  ditetapkan  berdasar  dalil
29 Al-Qur’an  dan  Terjemahannya  (Mushaf  Fatimah) ,  (Jakarta:  PT.  Insan  Media  Pustaka, 2012), 488.
30 Ibnu tayymiyah, al-Mustadrak ‘ala Fatawa Syaikhil Islam , (Beirut: Darul Fikri , 1987), 46.
baik  Alqur’an  maupun  Sunnah,  meskipun  sabab  itu  tidak  masuk  dalam  lingkup penelitian ilmiah. Kedua, terbukti secara empirik dan masuk akal. Artinyan sebab tersebut merupakan bagian dari hasil hasil pengalaman atau penelitian ilmiah yang menyatakan  bahwa  sesuatu  tersebut  merupakan  sebab  munculnya  sesuatu  yang lain.  Misalnya  makan  adalah  sebab  kenyang,  belajar  merupakan  sebab mendapatkan Ilmu, bekerja dapat  menghasilkan pendapatan dan lain sebagainya, atau sebab berdasarkan penelitian, semacam listrik menjadi sebab lampu menyala, atau obat yang dapat menghilangkan nyeri, kriteria seperti ini sering disebut sebab kauni.
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  ada  atau  tidak adanya  keturunan  tidak  tergantung  pada  pengulangan  akad  nikah  karena  akad nikah  hanya  di  laksanakan  jika  pasangan  tersbut  belum  menikah  dan  mampu memenuhi syarat dan rukun nikah berdasarkan hukum Islam.

## C. Penutup
Dari  uraian  di  atas,  maka  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  adapun mengenai  proses  pelaksanaan  akad  nikah  yang  terjadi  pada  pasangan  di  Desa Tinggede  adalah  sebagai  berikut  Pertama,  pasangan  suami  istri  yang  akan melakukan akad nikah ulang datang kerumah tokoh agama yang bersedia menjadi penghulu,  kedua  pasangan  suami  istri  tersebut  telah  menyiapkan  sebelumnya rukun  dan  syarat  pernikahan,  ketiga  khutbah  nikah  oleh  pengulu,  dan  kemudian pelaksanaan ijab dan qabul yang  disertai  dengan  penyerahan  mahar  dari  suami kepada  istrinya.  Keempat  atau  yang  terakhir  yaitu  doa  yang  dipimpin  langsung oleh  penghulu  dan  akhirnya  dengan  acara  atau  makan  bersama  di  tempat dilaksankan akad nikah ulang yakni di rumah  istrinya.  Dan Adapun prosesi  akad nikah ulang yang dilakukan oleh satu pasangan di Desa Tinggede tujuannya untuk memperoleh  keturunan  hal  ini  berarti  berkenaan  dengan  suatu  persoalan keyakinan  yang  menjadi  ushul  dalam  agama  Islam,  kaca  mata  syariat  Islam memandang  hal  ini  sebagai  suatu  keharaman  karena  adanya  keturunan  dalam sebuah keluarga, murni pemeberian dari Allah swt. manusia hanya bisa berikhtiar, mencari sebab yang di izinkan oleh syariat  untuk mendapatkannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an  dan  Terjemahannya  (Mushaf  Fatimah) ,  Jakarta:  PT.  Insan  Media Pustaka, 2012.
Abdurrahman Bin Muhammad Bin Hasan bin Umar, Bughya Al-Mustarsyidi , PT. Darul khaya’ , tth.
Ali  Afandi, Hukum  Waris , Hukum  Keluarga,  Hukum  Pembuktian ,  Jakarta: Prenada, 2003.
Al-syafii, Yusuf al-ardabili, Al-anwar , juz II, Dar al-dhiya’ .
Bukhari, Shahih Bukhari , Maktabah Syamilah , Juz.I, No. Hadis 52.
Dawud, Ibni Abu, At Tuhfah , Beirut: Darul Fikr , 1994
Hajar, Ibni, Syaraha al Manhaj Lisyihab , Beirut: Darul Fikr, 1988.
Ibnu  tayymiyah, al-Mustadrak  ‘ala  Fatawa  Syaikhil  Islam ,  Beirut: Darul  Fikri , 1987.
Khallaf,  Abdul  Wahab, Kaidah-Kaidah  Fiqhi  Islam ,  Cet  III,  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2000.
Khallaf,  Abdul  Wahab, Kaidah  Kaidah  Hukum Islam ,  cet  III  ,  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada: 2000.
Kompilasi Hukum Islam, Jakarta :Depag RI, 2000.
Machfudh, Masduki, Bahstuln Masa’il diniyah , Malang: PPSH, 2000.
Mahfuz, Masduki, Bahsul masail , Malang: ppsnh, 2000.
Moloeng,  Lexy  J, Metodologi  Penelitian  Kualitatif ,  Cet  13,  Bandung:  Remeja Rasdakarya, 2001.
Mudjib, Abdul, Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih , Jakarta: kalam Mulia, 2001.
Nawawi, Imam, Syarah Al muazhab , Beirut: Darul Fikr , 1986.
Rasyid, Sulaiman, Ilmu fiqhi , Jakarta :Cv toha 1980.
Rasyid, Sulaiman, Ilmu fiqhi , Jakarta :Cv toha 1980.
Saleh,  K.  Wantjik, Hukum  Perkawinan  Indonesia ,  Jakarta  Timur:  Ghalia Indonesia, 1982.
Subekti, Hukum  Keluarga  dan  Hukum  Waris ,  Jakarta:  Penerbit  PT.Intermasa, 2002.
Syeikh ustaimin, Majmu’ Fatawa Lajnah Daimah , Madinah, 1992.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  (LN  1974  Nomor 1,TLN 3019)
Usman , Muchlis, Kaidah-Kaidah  Ushuliyah  dan  Fiqhiyah ,  (Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada: 1999.
Wignjodipoere, Seorjono, Asas-asas Hukum Adat , Jakarta : Gunung Agung, 1988.
Yusuf bin Ibrahim, Al Anwar , Beirut: Daruh dihya , 2006.