## Mitigasi Perubahan Iklim dan Dampak Pengelolaan Sumber Daya Agraria: Wawasan dari Indonesia
Climate Change Mitigation and Impacts of Agrarian Resource Management: Insights from Indonesia

## Rohmat Junarto
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, Indonesia email: Rohmatjunarto@stpn.ac.id
Submitted: May 11, 2023 Accepted: September 11, 2023  Publish: September 13, 2023
Abstract: Indonesia is the fourth-highest contributor to carbon emissions in the world, which influence global  climate  change.  Extra  efforts are  needed  to  restore  the  nation's image  internationally by prioritizing real efforts. This effort can be carried out by embracing all stakeholders in multiple sectors. The  aim of this  study is  to  determine the extent of the  realization of the efforts of the Indonesian government and stakeholders involved in mitigating and adapting to the impacts of climate change on the  forest  and  land  sectors  at  the  local,  regional,  and  international levels.  This  research  uses  a qualitative method with a literature study approach. The data analysis used is a narrative-descriptive analysis. This  research reveals  that in  the forest and land sectors, the  Indonesian government has succeeded  in  controlling  and  managing  peatlands, rehabilitating  mangrove an d  seagrass  areas, providing access to forest management through social forestry schemes, structuring forest areas, and optimizing the role of state-owned enterprises. Apart from that, in order to achieve net zero emissions (NZE), Indonesia is able to replace the use of fossil energy with renewable energy. The government has carried out this effort by issuing a number of green financing policies and incentives.
Keywords: Land and forest degradation, forest areas, climate change
Abstrak : Indonesia  menjadi  penyumbang  emisi  karbon  tertinggi  keempat  di  dunia  yang mempengaruhi perubahan iklim global. Perlu usaha ekstra untuk mengembalikan citra bangsa dimata internasional  dengan  mengedepankan  usaha  nyata.  Usaha  tersebut  dapat  dilakukan  dengan merangkul segenap multi stakeholder pada multi sektor. Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui sejauh  mana  realisasi  dari  upaya  pemerintah  Indonesia  dan  stakeholder  yang  terlibat  dalam memitigasi dan mengadaptasi dampak perubahan iklim pada sektor hutan dan lahan di  level lokal, regional dan internasional. Penelitian ini  menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Analisis  data  yang digunakan adalah  analisis  deskriptif naratif.  Penelitian ini  mengungkap bahwa pada sektor hutan dan  lahan Pemerintah Indonesia berhasil mengendalikan dan mengelola lahan gambut; merehabilitasi kawasan mangrove dan lamun; memberikan akses pengelolaan hutan melalui skema perhutanan sosial; melakukan penataan kawasan hutan; dan mengoptimalkan peran Badan  Usaha Milik  Negara. Selain itu,  dalam  rangka mencapai Net Zero Emission  (NZE), Indonesia mampu mengurangi penggunaan energi fosil  dengan energi terbarukan. Usaha tersebut dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan dan insentif pembiayaan hijau.
Kata Kunci : Degradasi lahan dan hutan, kawasan hutan, perubahan iklim

## Pendahuluan
Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, mudah diakses dan dapat dimanfaatkan  secara efektif  untuk  memenuhi  kebutuhan  penduduknya (Anwar &  Wahyuni, 2019;  Nurmiyati, 2021) .  Sumber  daya  alam tersebut  dapat  berwujud  abiotik  maupun  biotik seperti:  emas, minyak  bumi, gas alam, batu  bara, hasil hutan,  hasil lahan, yang tersedia di berbagai daerah Indonesia  dan secara kolektif  sebagai ekosistem  yang saling berhubungan. Konsistensi  pengelolaan  sumber  daya  alam yang  baik  sangat  penting  bagi  intern  negara Indonesia  dan  negara  tetangga  (Lobubun  et  al.,  2022;  Butarbutar,  2012).  Sebaliknya, pengelolaan sumber daya alam yang buruk  dan tidak ramah lingkungan akan berkontribusi nyata terhadap terjadinya perubahan iklim secara global (Tursilowati, 2015).
Perubahan  iklim  mempengaruhi  kehidupan  masyarakat  global  dan  mengubah  pola cuaca yang mengganggu keseimbangan alam yang normal (J. Ring et al., 2012; Ouyang et al., 2023;  Rizaty,  2022;  Xenarios  et  al., 2019).  Sebagai contoh,  naiknya  suhu  pada  permukaan bumi  tentunya  akan  memicu mencairnya es  di kutub,  suhu  ekstrim, kebakaran  hutan  dan lahan serta badai (Hansen et al., 2016; Rosen, 2021). Selain itu, akibat terjadinya hujan dengan intensitas  lebih  banyak  akan  memfasilitasi pengangkutan  bakteri,  nitrogen  dari  aktivitas manusia  di  permukaan  menuju  saluran/sungai/danau/waduk  sehingga  airnya  menjadi tercemar (Ballard et  al., 2019;  Michalak, 2016;  Nurjanah,  2018;  Susilawati,  2021).  Sebagai negara kepulauan dan agraris, wilayah Indonesia sejatinya memiliki potensi kerentanan yang tinggi terhadap perubahan  iklim yang memicu adanya El Nino (curah hujan rendah) dan  La Nina  (curah  hujan  tinggi)  (Fajri et  al.,  2019).  Adanya  La  Nina  mengakibatkan  pola  tanam, periode tanam, produktivitas  panen dalam bidang pertanian menjadi berubah, sedangkan El Nino mengakibatkan kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan.
Secara historis,  Indonesia  telah  menjadi  kontributor  utama  perubahan  iklim  karena tingginya laju deforestasi baik  melalui skema perizinan  penggunaan lahan  dan  hutan  pada skala kecil dan besar (Austin et al., 2019; Indarto et al., 2015;  Kubitza et al., 2018; Sunderlin & Peluso, 1993) . Selain itu, sejumlah peristiwa politik dan ekonomi pada setiap masa pemerintahan juga ikut serta  berkontribusi terhadap berkurangnya keberadaan hutan dan degradasi lahan demi meningkatkan pendapatan nasional (Hakim, 2016; Kustanto, 2022; Pachmann, 2021). Sebagai contoh  adalah penelitian dari Isnaeni (2021) yang menuturkan bahwa pada masa orde lama, Tentara Nasional Indonesia  (TNI) tidak ragu ‘membersihkan’ wilayah hutan  yang ditengarai terdapat persembunyian  pemberontak.  Selanjutnya,  pada masa orde baru dengan  lahirnya UU No.5/1967  yang membuka jalan bagi para pelaku usaha Hak Pengusahaan Hutan (HPH) untuk  mengekspor kayu. Sehingga hal tersebut berdampak pada luasan 64 juta hektar hutan produksi  di luar Jawa rusak dan  santer  terjadi pembalakan  hutan  oleh  masyarakat sekitar. Oleh karenanya hal tersebut tercatat dengan adanya laju deforestasi pada periode 1985-1998 tidak kurang dari 1,6-1,8 juta ha per tahun (Kraus et al., 2021; Nurrochmat et al., 2023).
Pada bidang politik, lahirnya UU No.41/1999  pun  tak mencegah laju deforestasi hutan dan degradasi lahan (Karjoko et al., 2021). Tercatat pada periode pemerintahan selanjutnya (orde reformasi) yaitu setidaknya terjadi deforestasi dengan laju 1,5 juta ha per tahun pada
rentang  2000-2009.  Tahun  berikutnya  yaitu  2009-2013,  meskipun  terjadi  penurunan  laju deforestasi yaitu 1,13 juta ha per tahun, namun hal tersebut lebih condong karena hutan yang tersisa  sudah  sulit  untuk  di  akses/eksploitasi  karena  lokasi  jauh  dan  terjal  (Forest  Watch Indonesia,  2014).  Pada  tahun  2014-hingga  saat  ini,  dengan  kepemimpinan  presiden  Joko Widodo  secara masif mengampanyekan  untuk  memberantas deforestasi dan  memperbaiki lahan  yang  terdegradasi.  Oleh  karenanya  hingga  akhir  tahun  2022,  dengan  masifnya kampanye untuk  memberantas deforestasi maka angka deforestasi tahunan  turun  menjadi 270.000 ha per tahun dengan tren relatif stabil dan berkurang (Nurbaya et al., 2022).
Komitmen  berkelanjutan  untuk  memitigasi perubahan  iklim  harus  tetap  senantiasa ditegakkan  oleh  pemangku  kepentingan  pada  beberapa  skala,  termasuk  tingkat  individu, kolektif, komunal, dan pemerintahan. Pengelolaan sumber daya alam Indonesia yang efektif tentunya  harus  patuh  terhadap  ketentuan  dasar  pada  Pasal  33  UUD  45  dan  hal  ini memerlukan pertimbangan empat komponen penting, yaitu sumber daya manusia, teknologi, uang, dan pemanfaatan (Tahar, 2017). Meskipun mempunyai rekam jejak suram pada masa penjajahan  hingga  sistem  pemerintahan  baru  (orde  baru)  dan  orde  reformasi  saat  ini, Pemerintah  Indonesia  terus  berupaya  melindungi  hutan  dan  lahan  untuk  mencegah perubahan  iklim.  Pemerintah  Indonesia  juga  terus  berusaha  mengurangi  emis  CO2, mempromosikan  pertanian  berkelanjutan,  meningkatkan  akses  masyarakat  miskin  pada sekitar hutan dan mencari inovasi terhadap energi alternatif terbarukan (Febriani et al., 2023; Gunawan & Afriyanti, 2019;  Lagiman, 2020) . Oleh karenanya, rumusan masalah dalam kajian ini adalah  seperti  apa  realisasi pemerintah  Indonesia  memitigasi dan  mengadaptasi  dampak perubahan iklim pada level lokal, regional dan internasional?.
Penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya karena berfokus mengidentifikasi pola- pola  dan  tren-tren  terkini  hasil upaya  Indonesia  mengatasi  dan  mengadaptasi  perubahan iklim,  khususnya  pada  sektor  hutan  dan  lahan.  Jika  Legionosuko  et  al.  (2019)  hanya merekomendasikan  untuk  mengintegrasikan  strategi  dalam  menghadapi  perubahan  iklim pada proses pembangunan nasional maka kajian ini akan memaparkan bukti nyata yang telah dilakukan  Indonesia  dalam  menghadapi  perubahan  iklim.  Selain  itu,  kajian  ini  juga  akan melengkapi penelitian (Aisya, 2019) yang tidak hanya berkolaborasi dengan pihak asing untuk menghadapi  perubahan  iklim  tetapi  dengan  mengooperasikan  pihak  lokal  seperti kementerian, Badan Usaha Milik Negara, pemerintah daerah dan masyarakat lokal. Akhirnya, kajian ini  bertujuan  untuk  menguraikan capaian atas  pengelolaan sumber  daya  alam oleh pemerintah dan stakeholder terkait pada sektor hutan dan lahan dalam rangka mewujudkan Net Zero Emission (NZE).

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  literatur (Lepenioti  et  al.,  2020;  Ridwan,  Ulum,  Muhammad,  et  al.,  2021;  Snyder,  2019).  Penulis menggunakan  sumber  literatur  berupa  buku,  majalah  ilmiah,  arsip  laporan  kinerja  dari instansi  yang  terkait  hutan  dan  lahan,  artikel jurnal  nasional  maupun  internasional  serta
240    Tunas Agraria, 6 (2), 237 -254, September 2023
dokumen  lain  yang  semuanya  berbentuk  elektronik.  Penulis  menggunakan  laman  ilmiah untuk mencari publikasi-publikasi yang relevan dengan tema kajian, seperti: sinta ( science and technology  index ), google scholar , google  book ,  dan mendeley . Kata  kunci yang  digunakan untuk  mencari publikasi adalah dengan mengetikkan  dan mengeja ‘pengelolaan hutan  dan lahan  di  Indonesia’  dengan  dua  bahasa  yaitu  Indonesia  dan  Inggris.  Hal  tersebut  guna mendapatkan  informasi  yang  relevan  untuk  menjawab  pertanyaan  penelitian.  Selain  itu, penulis  juga memasukkan  kata kunci pada website jurnal tertentu  pada menu search demi mendapatkan file pdf yang lengkap.
Tahapan  studi  literatur  pada  kajian  ini  adalah  penulis  awalnya  menentukan  judul, mengumpulkan bahan yang relevan, membaca secara cepat, dan membaca dengan seksama terhadap publikasi yang berhasil diperoleh. Selanjutnya, penulis mencatat bagian penting dari setiap  bacaan  dan  memutuskan  publikasi  yang  akan  digunakan  sebagai  sumber  pustaka. Bagian-bagian penting  yang  telah  dicatat  tersebut  kemudian  di  kelompokkan  berdasarkan urutan  periode tahun  dari yang terlama hingga terbaru untuk  menjawab pertanyaan  kajian dan  menyimpulkannya.  Kami menggunakan Microsoft Excel dan Microsoft Word versi  365 untuk  mengelola dan menyajikan naskah secara lengkap. Analisis data yang penulis gunakan adalah  analisis  deskriptif  guna  memahami  dan  mendapatkan  kesimpulan  terbaik  dalam penelitian (Ridwan, Ulum, & Muhammad, 2021) .

## Hasil dan Pembahasan

## Capaian Indonesia dalam Pengelolaan Hutan dan Lahan
Untuk  membantu  dan  meningkatkan  upaya  restorasi  di  seluruh  dunia,  Perserikatan Bangsa-Bangsa  (PBB)  telah  mendeklarasikan  tahun  2021-2030  sebagai  UN  Decade  on Ecosystem  Restoration.  Agenda  Restorasi  tersebut  menawarkan  prospek  bagi  Indonesia untuk  mencegah, menghentikan dan mengembalikan pohon  yang sebelumnya terdegradasi, meningkatkan ketahanan dan transisi ke energi terbarukan dan produktivitasnya  (Valkó et al., 2023).
Restorasi  hutan  dan  lahan  yang  telah  dilakukan  oleh  Indonesia  mengarah  kepada sesuatu  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  orang  atau  sekelompok  orang  untuk  memperbaiki kondisi hutan dan lahan yang rusak (Indrajaya et al., 2022). Cara untuk merestorasi hutan dan lahan tersebut dapat bertumpu pada ketahanan ekosistem bawaan, pemulihan alami dengan benih yang cocok untuk  lokasi setempat, serta perawatan pasca tanam (Astuti, 2020). Selain itu,  restorasi hutan  dan  lahan dapat  dilakukan  melalui skema agroforestri, reboisasi, serta menghentikan  konversi  hutan  dari  usaha  pertambangan,  perkebunan  maupun  pertanian (Budiharta et al., 2016). Metode-metode tersebut mempunyai daya tawar untuk memulihkan beberapa fungsi esensial hutan dan lahan yang telah hilang akibat deforestasi dan degradasi yang meningkat (Rahmani et al., 2022). Bakar (2021) menyatakan bahwa setidaknya terdapat tiga prinsip dalam restorasi hutan dan lahan yaitu: restore degraded lands at huge scale; every tree counts, engaging and empowering people to sustainable use forest is a key step towards positibe change .
Junarto, Mitigasi Perubahan Iklim dan Dampak Pengelolaan Sumber Daya Agraria … 241
Pada sektor hutan dan lahan, Indonesia telah melakukan usaha sebagai berikut:
a. Pengendalian dan tata kelola lahan gambut
Sejak  2011,  KLHK  memperpanjang  moratorium  dan  meninjau  izin  yang  telah dikeluarkan untuk  para pelaku  usaha (Agung  et al., 2018;  Pertasari, 2022).  Peninjauan  izin merupakan bagian tak  terpisahkan  dari perpanjangan moratorium mengingat  terdapat  5,7 hektar hutan  yang tumpang tindih izinnya (Farisi, 2023). Oleh karenanya,  pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan  Penyempurnaan  Tata Kelola Hutan  Alam Primer dan Lahan Gambut,  maka dalam kurun  waktu  delapan tahun  sejak moratorium diberlakukan, luasan hutan  alam primer dan lahan gambut yang dilindungi oleh kebijakan moratorium berkurang 3 juta hektare dari total 66 juta hektare. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah pusat akhirnya memermanenkan kebijakan ini melalui Inpres Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian  Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.
Selain  itu,  kebijakan  tentang  perlindungan  dan  pengelolaan  Gambut  juga bersandar pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71/2014 jo PP. 57/2016 yang kewenangannya berada dalam ranah Badan Restorasi Gambut (BRG) sejak tahun 2016. BRG memiliki tanggung jawab yang salah satunya  merestorasi gambut dengan target 1,2 juta hektar pada tujuh provinsi di Indonesia  (Yuliani,  2018).  Pada  sisi  masyarakat  dan  multipihak,  juga  terdapat  beberapa program  yang  bertujuan  untuk  melindungi  lahan  gambut  seperti:  Desa  Lindung  Gambut Mandiri dan Desa Mandiri Peduli Gambut (Fazriyas et al., 2018; Syarif et al., 2019). Program tersebut  mengurangi  beban  restorasi  kawasan  lahan  gambut  yang  rusak,  yang  sering menyebabkan  kebakaran hutan  dan  kabut  asap. Pada  sektor  swasta.  Mereka juga  terlibat dalam memperbaiki kerusakan gambut yang berada pada kawasan konsesi mereka. Sebab, terdapat sejumlah 531 perusahaan yang beroperasi di kawasan restorasi (Agung et al., 2018). Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa perlu menyinergikan Peraturan setingkat PP dan Inpres dengan Undang-undang  Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengatur tentang pengawasan dan penegakan hukum terkait pelanggaran penataan ruang.
b. Rehabilitasi dan konservasi kawasan mangrove dan lamun
Rehabilitasi kawasan mangrove berkaitan dengan  keberlangsungan  ekosistem karbon biru atau Blue Carbon Ecosystems (BCE). BCE memiliki peran penting dalam memitigasi dan adaptasi perubahan iklim. BCE terdiri atas kawasan pesisir pantai dengan vegetasi mangrove dan lamun yang memiliki kemampuan menyerap dan menyimpan karbon  hingga enam kali lebih tinggi dibandingkan hutan  biasa (Khairunnisa et al., 2018). BCE juga dapat meningkatkan kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat,  khususnya  masyarakat  pesisir,  dan  berfungsi  sebagai penyangga  alami  untuk  melindungi  dari  risiko  wilayah  pesisir  (Prayuda  et  al.,  2019). Berdasarkan Peta  Mangrove Nasional 2021,  Indonesia  memiliki 3.364.076  hektar  kawasan dengan  vegetasi mangrove dan  menjadikannya  negara dengan  luas mangrove terluas  di dunia (Putra et al., 2019). Selain itu, Indonesia  memiliki 16 jenis lamun atau 22 persen  dari
seluruh  jenis lamun di dunia  dengan luas padang lamun yang tervalidasi seluas 293.464  ha (Sulawesi et al., 2016).
Komitmen Indonesia untuk  merehabilitasi 600.000 ha hutan mangrove, sejalan dengan Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  120/2020  tentang  Badan  Restorasi  Gambut  dan Mangrove. Selain itu, Presiden Indonesia juga menerbitkan Perpres No. 98/2021 tentang Nilai Ekonomis Karbon Untuk  Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian  Emisi Gas  Rumah Kaca dalam Pembangunan  Nasional. Perpres  ini mengatur tentang mekanisme pelaksanaan penilaian ekonomi karbon, termasuk sektor kelautan. Upaya peningkatan  data  potensi  dan  keberadaan  hutan mangrove Indonesia  diawali  dengan diluncurkannya  Peta  Mangrove  Nasional  pada  November  2021.  Saat  ini,  kewenangan pengelolaan BCE berada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Kelautan  dan  Perikanan.  Berdasarkan kajian  (Septory,  2014),  vegetasi  mangrove termasuk dalam definisi hutan menurut UU Kehutanan, dan juga termasuk dalam sumber daya laut dan pesisir sebagaimana diatur dalam UU Pengelolaan Wilayah Pesisir. Menurut penulis duplikasi kewenangan ini mengakibatkan ketidakpastian dan ketidakefektifan dalam pengelolaan BCE, yang  berisiko  terhadap  perlindungan  BCE.  Oleh  karenanya,  pemerintah  pusat  perlu menyelesaikan  permasalahan  tersebut  dengan  mengubah  dan  menyinkronisasi  undang- undang tersebut.
c. Memberikan akses pengelolaan hutan melalui skema perhutanan sosial
Skema perhutanan  sosial menawarkan potensi  perlindungan  hukum  bagi masyarakat yang tinggal pada sekitar kawasan hutan untuk  mengelola hutan (Yuliana, 2022). Jenis skema ini  juga  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dan  keseimbangan  lingkungan dengan  tetap  menjaga  dinamika  sosial  budaya  masyarakat  di  sekitar  hutan.  Di  berbagai daerah  di  Indonesia,  skema  perhutanan  sosial  efektif  dalam  melindungi  hutan  sekaligus mengurangi dampak ekologi dan ekonomi bagi masyarakat setempat (Khanifa et al., 2021).
Keterbatasan  kapasitas  pemerintah  dalam perlindungan  hutan  yang sangat  luas  dan terpencar,  membuat  keterlibatan  masyarakat  sangat  penting  untuk  melindunginya.  Oleh karena  itu,  insentif  ekonomi  perlu  ditawarkan  kepada  masyarakat  yang  aktif  memelihara sektor  hutan (Wirawan &  Amrifo, 2020) .  Seperti pada saat masyarakat melakukan  pembelian bibit,  penanaman  hingga  perawatannya.  Selain  itu,  perlindungan  hutan  dapat  didorong melalui pemanfaatan  dan  pengelolaannya  yang  melibatkan  masyarakat lokal.  Masyarakat setempat  dapat  memanfaatkan  dan  mengelola  sektor  hutan  melalui beberapa  kegiatan, seperti ekowisata  berbasis masyarakat (Kamaluddin & Tamrin,  2019;  Rohmayanto et al.,  2019) . Pengelolaan  dan  pemanfaatan  hutan  oleh  masyarakat,  akan  berjalan  optimal  jika  ada perlindungan hukum yang kuat atas akses dan aset mereka dalam hutan. Hingga pertengahan tahun  2023, realisasi perhutanan  sosial sebesar 5,3 juta hektar dari target 12,7 hektar atau 41,7% (Kementerian ATR/BPN, 2023).
d. Penataan kawasan hutan
Sebagai tindak lanjut UU No. 11 Tahun 2020 sebagaimana telah di cabut dengan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dan PP. No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Kehutanan,  maka  KLHK  memiliki  peran  strategis  dalam  mewujudkan  kawasan  hutan berkeadilan dan berkelanjutan. Terdapat tiga indikator untuk  menilai bahwa KLHK berusaha mewujudkan hal tersebut yaitu: luas kawasan hutan yang dilepas untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA),  luas  kawasan  hutan  yang  dikelola  masyarakat,  dan  luas  kawasan  hutan dengan status penetapan (Junarto & Djurjani, 2020) .
Sebagaimana diketahui bahwa kawasan hutan yang dapat dilepas menjadi TORA adalah bersumber dari kawasan hutan yang memiliki fungsi sebagai hutan produksi konversi, alokasi 20%  dari  perkebunan  dan  PPTKH  (Penyelesaian  Penguasaan  Tanah  dalam Kawasan  Hutan atau  PPTPKH  (Penyelesaian  Penguasaan  Tanah  Dalam  Rangka  Penataan  Kawasan  Hutan) (Salim et al., 2021). Keseluruhan skema tersebut memiliki target 4,1 juta hektar berdasarkan RPJM 2015-2019 dan 2019-2024. Hingga 21 Juli 2023, KLHK mampu merealisasikan pelepasan kawasan  hutan  seluas  349.154  hektar  atau  8,52%  degan  berbagai  skema  (Kementerian ATR/BPN,  2023).  Selain  itu,  berdasarkan  RPJM  tersebut,  KLHK  juga  memiliki  target perhutanan sosial dalam rangka mewujudkan pengelolaan hutan oleh masyarakat seluas 12,7 hektar dan hingga Desember 2023, KLHK telah merealisasikan perhutanan sosial seluas 5,31 juta hektar atau 41,7% yang terdiri atas 8.041 SK bagi masyarakat sebanyak 1,14 juta Kepala Keluarga (Amanda, 2023).
Kemudian,  berdasarkan Laporan  Direktur  Pengukuhan  dan  Penataan  Kawasan  Hutan Desember 2023, KLHK telah merealisasikan penetapan kawasan hutan seluas 99.659.996 juta hektar  dengan  2.328  unit  SK  Penetapan  Kawasan  Hutan  (Anugrah,  2023).    Berdasarkan realisasi tersebut,  terjadi percepatan penetapan  kawasan hutan  seluas 10.006.045  Ha yang terdiri  atas  179  SK  pada  tahun  2022  dan  KLHK  pun  telah  menetapkan  target  penetapan kawasan hutan mencapai 15,9 juta hektar dengan panjang batas kurang lebih 44.739 Km pada tahun  2023.  Dalam hal  ini,  KLHK  memiliki kewenangan  mengelola kawasan  hutan  seluas 125.795.306  Hektar dengan  panjang batas  373.828,44  Km  yang  terdiri atas 284.032,3  Km batas  luar dan  89.796,1  Km  batas fungsi  kawasan  hutan.  Oleh karenanya,  KLHK juga telah melaksanakan kegiatan penataan batas  kawasan hutan  sepanjang 332.184 Km atau kurang lebih 88% yang terdiri atas penataan batas luar kawasan hutan sepanjang 242.387,8 Km atau 65% dan penataan batas fungsi kawasan hutan sepanjang 89.796 Km atau 24%.
e. Mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Negara
Sejalan  dengan  perkembangan  zaman,  Indonesia  telah  menyaksikan  beberapa kemajuan, termasuk semakin rumitnya penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan  urusan  nasional  dan  kenegaraan  pada  umumnya.  Saat  ini,  beberapa organisasi  pemerintahan  atau  instansi  pemerintah,  instansi  swasta,  lembaga  negara  dan BUMN sedang mengalami proses  transformasi sehingga memunculkan  entitas-entitas  yang selama  ini  asing  (Rachmadi,  2019).  Tujuan  utama  dari  perubahan  ini  adalah  untuk mengoptimalkan pemberian layanan kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat.
Badan Usaha Milik Negara mempunyai peran penting dalam masyarakat sebagai agen pembangunan dan partisipan utama dalam inisiatif pemerintah (Kementerian BUMN, 2018). Mereka  mempunyai  dampak  yang  cukup  besar  terhadap  perekonomian  nasional  dan
memberikan kontribusi  terhadap pendapatan  negara. Dalam skenario ini, pemerintah telah mengalokasikan tugas khusus  kepada beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan tujuan  memberikan layanan  yang  memenuhi  kebutuhan  masyarakat. Sejalan  dengan  lima prioritas  Kementerian  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN),  upaya  dilakukan  untuk meningkatkan penciptaan nilai, efisiensi, penguatan rantai pasokan, dan inovasi model bisnis. Hal  ini  dilakukan  melalui  penguatan  kelembagaan  dan  mekanisme  kerja,  termasuk pembentukan  holding  BUMN  berdasarkan  klasterisasi  tertentu.  Klasterisasi  ini  mencakup kepemilikan  pupuk,  semen,  perkebunan,  kehutanan,  energi,  jasa  survei,  penerbangan, pangan, pertahanan,  dan  dana reksa. Hingga Juni 2022,  Indonesia  memiliki total  91 Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang terdiri dari 79 Persero dan 12 Perum yang tersebar di 12 sektor  industri  berbeda.  Nilai  kumulatif  kekayaan  negara  yang  ditanamkan  pada  BUMN tersebut sebesar Rp 2.469 triliun pada tahun 2021 (Ramalan, 2023).
Sejak  tahun  2014,  telah  terbentuk  Holding  Cimpany  BUMN  perusahaan  induk kehutanan  dan Holding BUMN perkebunan.  Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan dokumen penyerahan saham sebesar 90% dari PTPN I-XIV kepada induk perusahaan PTPN III dan penandatanganan dokumen penyerahan saham 100% dari PT inhutani 1-V kepada Perum Perhutani  (BPK  RI,  2016).  Tujuan  pembentukan  holding  ini  adalah  agar supaya  menjadi perusahaan BUMN yang maju, satu komando  dan satu manajemen berdasarkan perintah PP No. 73 Tahun 2014.
Perum  Perhutani  berhasil  menginisiasi  permasalahan  pangan  yang  sejalan  dengan peraturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016  (DPR RI, 2022). Fokus  pada kolaborasi pemanfaatan kawasan  hutan  untuk  mendukung  ketahanan  pangan  yaitu  Perhutani  aktif  berkontribusi dalam inisiatif ketahanan pangan dengan menyediakan lahan dan menjalin kemitraan dengan tujuh entitas strategis yaitu PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, PT.WDM, PT. KTM, PT. GMM, dan PT. URS.  Kemitraan ini  terutama  berfokus  pada  budidaya  tebu,  dengan  total  luas izin  sebesar 24.813  hektar  yang  diberikan  oleh  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan.  Areal tersebut tersebar di 19 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).
Selain itu, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPP) Perum Perhutani  2020-2024  memuat  inisiatif  strategis  budidaya  tebu  secara  mandiri  melalui program Mandiri Sugar Cane  Agroforestry . Program ini ditargetkan mencakup lahan seluas 18.256 hektar pada tahun 2024. Hingga tahun 2021, program ini telah dilaksanakan di lahan seluas 574 hektar, hasil kerja sama antara Perum Perhutani, Badan Usaha Milik Negara, dan PTPN.  Selain  itu,  diperkirakan  pada  tahun  2022  seluas  1.758  hektar  akan  dikembangkan melalui  rencana  Mandiri  Tebu  Agroforestri  (ATM),  dan  tambahan  3.122  hektar  akan dikembangkan  melalui proyek  sinergi BUMN  bekerja  sama dengan  PTPN  Holding.  Perum Perhutani  telah  masuk  dalam Project  Management  Officer (PMO)  Makmur  Kementerian BUMN bersama BUMN Pangan lainnya guna meningkatkan efisiensi budidaya jagung di lahan seluas  8.755  hektar.  Dalam  kerangka  PMO  ini,  tanggung  jawab  Perhutani  mencakup
Junarto, Mitigasi Perubahan Iklim dan Dampak Pengelolaan Sumber Daya Agraria … 245
memfasilitasi  penyediaan  lahan  dan  memberikan  bimbingan  kepada  petani  yang memanfaatkan lahan hutan untuk budidaya jagung.
Pada sisi lain, Perum Perhutani juga melakukan kemitraan dengan lembaga-lembaga di desa  terkait dengan  upaya  ketahanan  pangan (Masrurun & Nastiti, 2023) .  Contohnya  Perum Perhutani  dalam  pelaksanaan  kegiatan  pengelolaan  hutan  melakukan  kerja  sama  dengan Lembaga  Masyarakat  Desa  Hutan  (LMDH)  dimana  setiap  LMDH  memiliki  anggota  yang merupakan  masyarakat  sekitar  hutan,  oleh  Masyarakat  Desa  Hutan  dengan  melakukan penanaman komoditas tanaman tertentu dengan pola agroforestry . Saat ini terdata sebanyak 5.395  LMDH telah bekerja  sama dengan Perum  Perhutani,  dengan  62  jenis  komoditi  yang telah dikembangkan antara lain: pemanfaatan lahan untuk penanaman komoditas ketahanan pangan:  padi, jagung dan  kedelai; hasil  hutan  bukan  kayu  seperti:  tanaman kopi,  mangga, pisang  (DPR  RI,  2022).  Selain  itu  pada  RJPP  Perum  Perhutani  tahun  2020-2024,  Perum Perhutani  telah  menyusun  proyek  strategis  ‘perhutani  subsidiaries  reorganization’  yang merupakan  salah  satu  bagian  dari  88  proyek  strategis  BUMN.  Proyek  strategis  tersebut meliputi penataan kembali terhadap anak perusahaan Perhutani melalui skema merger, spin off bisnis wisata dan likuidasi. Kontribusi Perum Perhutani sebagai holding BUMN pada bidang kehutanan pada tahun 2021 antara lain: (1) setiap tehun telah melakukan penanaman seluas lebih dari 50.000 hektar; (2) meningkatkan tutupan  lahan hutan  dari 71%  pada tahun  2016 menjadi  73%;  (3)  sejak  tahun  2010  secara  konsisten  meningkatkan  areal  kawasan perlindungan seluas 978.563 hektar atau 40% dari total area 2,4 juta hektar

## Strategi Untuk Mencapai Net Zero Emission (NZE)
Indonesia  memiliki upaya  untuk  mengurangi hingga meniadakan  penggunaan  energi fosil dengan menggunakan energi terbarukan. Energi terbarukan tersebut memberikan energi bersih yang dapat terisi ulang kendatipun ketersediaannya cenderung lebih terbatas daripa da energi fosil. Contohnya  cahaya matahari, angin, air dan biomassa. Inisiatif baru yang sedang berjalan di Indonesia menjadikannya sebagai rujukan bagi negara-negara berkembang dalam mengurangi  deforestasi  dan  emisi  termasuk  kemungkinan  mekanisme  penetapan  harga karbon domestik.
Sejarah regulasi Indonesia  mencatat bahwa negara ini memiliki komitmen kuat dalam mewujudkan  ekonomi  yang  berkelanjutan (Hadmoko &  Hizbaaron, 2022) .  Pada tahun  1973, Garis-garis Besar Haluan  Negara (GBHN)  memadukan  pembangunan  dengan  perlindungan lingkungan.  Tahun  1978  Indonesia  juga  membentuk  Kementerian  Negara  Pengawasan Pembangunan  Lingkungan  Hidup  yang sekarang digabung  dengan  Kementerian  Kehutanan dengan  nama  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan.  Kemudian  tahun  1982 Indonesia  mengesahkan  UU  No.4/1982  tentang  Ketentuan-ketentuan  Pokok  Perlindungan Lingkungan Hidup yang mengedepankan  peran masyarakat. Tahun 1987 Indonesia  menjadi anggota World  Commission  on  Environment  and  Development  (WCED) yang  memberikan masukan Deklarasi Rio dalam Konferensi Rio 1992.
Selanjutnya Indonesia  mengadopsi Deklarasi Rio dengan menerbitkan UU No.23/1997 untuk  merespons konsep  pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Sejalan dengan konsep  ekonomi hijau yang terkodifikasi dalam Green Economy Initiative ( GEI ) pada akhir  2008,  Bappenas  meluncurkan  Indonesia Climate  Change  Sectoral  Roadmap ( ICCSR ) tahun  2010-2029  (Bappenas,  2011).  Hal ini berguna  untuk  mengurangi polusi  dan  potensi perubahan iklim atas aktivitas ekonomi yang tidak berkelanjutan. Komitmen Indonesia  juga teratifikasi lewat UU No.16/2016 tentang pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention  on Climate Change .  UU tersebut kemudian  diterjemahkan ke dalam salah satu  nawacita yang termuat dalam Rencana Pembangunan  Jangka Menengah Negara (RPJMN)  2020-2024  atau  Perpres  18/2020  terkait  perencanaan  pembangunan  ramah lingkungan dan berkelanjutan. Salah satu strateginya meliputi pembangunan rendah karbon, kebijakan Net Zero Emission (NZE), dan pemberian insentif realisasi ekonomi hijau.
Kemudian, Indonesia juga menerbitkan Perpres 98/2021 tentang penyelenggaraan Nilai Ekonomi  Karbon  untuk  pencapaian  target kontribusi  yang  ditetapkan  secara nasional  dan pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional. Sejalan dengan terbitnya UU  Cipta  kerja maka Pemerintah  sepakat  untuk  menciptakan  kemudahan  berbisnis  tanpa mengurangi standar, keselamatan, keamanan dan kelestarian lingkungan. Berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tersebut dapat menjadi benchmarking bagi Indonesia untuk  tahu  di  mana  posisinya,  bagaimana  prosesnya  dan  apa  yang  dapat  ditingkatkan. Tentunya  hal tersebut  juga  membutuhkan  pendekatan  multi- stakeholder dan  multi-sektor untuk  keberhasilannya. Selain itu, teknologi juga akan memainkan peran penting  dalam hal permintaan  dan  konsumsi  listrik  yang  dipengaruhi  pertumbuhan  penduduk,  peningkatan konsumsi per kapita, dan kegiatan komersial.
Sebagai negara dengan sumber daya alam yang kaya akan nikel, Indonesia mempunyai kekuatan  pendorong  dalam revolusi  NZE dan merangsang peningkatan investasi  hijau serta memperkuat hubungan bilateral dan perdagangan internasional. Sejauh ini stakeholder yang terlibat dalam transformasi pembangunan yang ramah iklim dan ramah lingkungan, mulai dari masyarakat  pada  level  terbawah  hingga  pemerintah  pusat  pada  level  atas.  Pada  level masyarakat, mereka secara sadar tergerak menciptakan dan mempromosikan hidup  sehat, bersih  dan iklim sejuk  untuk  kehidupannya.  Seperti munculnya  komunitas-komunitas  yang sudah beraktualisasi seperti bike to work , gaya hidup back to nature , kecenderungan makan makanan organik, terdapatnya kampung ramah iklim, kegiatan  bersepeda akhir pekan. Pada sektor industri, badan usaha sudah terlibat dalam hal produksi dan adanya pemberian subsidi untuk  salah satu jenis energi terbarukan yaitu biodiesel (Radhiana et al., 2023). Pada sektor perbankan terdapat kebijakan insentif pembiayaan hijau, pengenaan disinsentif pajak karbon hingga penyusunan  taksonomi hijau (Purwanto, 2022). Pihak badan usaha akan mendapatkan dukungan dalam bentuk insentif oleh pemerintah pusat dan daerah. Otoritas fiskal melakukan langkah  kongkret  dengan  mendirikan  blended  finance  oleh  PT  Sarana  Multi  Infrastruktur untuk  mendanai kegiatan yang berkaitan dengan  ekonomi  hijau. Setidaknya  15 bank  telah bergabung  dalam  Inisiatif  Keuangan  Berkelanjutan  Indonesia  (IKBI)  hingga  tahun  2021,
dengan  realisasi  kredit  882  T(Pratiwi,  2021). Sustainable  finance tersebut  mampu menyelaraskan  kepentingan  ekonomi,  sosial  dan  lingkungan  dengan  menjalankan  prinsip profit , people dan planet serta memberikan insentif untuk  pembiayaan kendaraan bermotor ramah lingkungan.

## Penutup
Usaha pemerintah Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim dan melakukan transisi energi menuju Net Zero Emission memerlukan usaha ekstra pada setiap level pemerintahan. Oleh  karenanya,  pelibatan  lintas  kementerian  lintas  badan  usaha  menjadi  penting  dalam usaha antisipasi  dampak perubahan  iklim tersebut.  Pada areal lahan gambut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  telah memperpanjang moratorium dan meninjau kembali perizinan  yang  telah  dikeluarkan  untuk  para  pelaku  usaha.  Dasar hukum  pelaksanaannya adalah Instruksi  Presiden Nomor  10  Tahun  2021  dan  diperbarui  dengan  Instruksi  Presiden Nomor  5  Tahun  2019.  Pemerintah  juga  membentuk  Badan  Restorasi Gambut  (BRG) sejak Tahun  2016 yang kewenangannya  merestorasi gambut  dengan target 1,2 juta  hektar pada tujuh provinsi di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga menggandeng pihak swasta yaitu 531 perusahaan yang beroperasi di kawasan restorasi dan masyarakat lokal melalui program Desa Lindung Gambut Mandiri dan Desa Mandiri Peduli Gambut. Selain lahan gambut, pemerintah Indonesia  juga fokus  pada rehabilitasi kawasan  mangrove dan  lamun dengan dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomis Karbon untuk  pencapaian target kontribusi  yang ditetapkan  secara nasional dan  pengendalian  emisi gas  rumah  kaca dalam pembangunan nasional.
Pada  areal  kawasan  hutan,  pemerintah  melalui  KLHK  telah  meluncurkan  program perhutanan sosial yang memberikan akses kepada masyarakat sekitar hutan untuk mengelola kawasan hutan. Pengelolaan tersebut mengacu pada suatu bentuk  pengelolaan hutan lestari yang dilakukan di kawasan hutan  negara dan hutan  adat. Dalam sistem ini, komunitas lokal atau komunitas hukum adat memainkan peran sentral sebagai pemain utama, dengan tujuan untuk  meningkatkan  kesejahteraan  mereka,  mendorong  keseimbangan  lingkungan,  dan mendorong  dinamika  sosial  budaya.  Penerapan  skema  perhutanan  sosial  realisasinya mencakup  5,3  juta  hektar,  atau  41,7%  dari  target 12,7  juta  hektar.  Selain  itu,  KLHK  juga berhasil  mewujudkan  kawasan  hutan  yang  berkeadilan  dan  berkelanjutan  dengan merealisasikan pelepasan kawasan hutan seluas 349.154 hektar atau 8,52% dari total 4,1 juta hektar.  Selanjutnya,  KLHK  mampu  merealisasikan  penetapan  kawasan  hutan  seluas 99.659.996  juta  hektar  dengan  2.328  unit  SK  Penetapan  Kawasan  Hutan.  Pada  sisi kelembagaan, pemerintah Indonesia mampu menyinergikan pihak BUMN dengan penguatan kelembagaan, mekanisme kerja dan pembentukan  holding BUMN. Realisasinya adalah sejak tahun 2014, telah terbentuk holding company perusahaan induk kehutanan dan perkebunan kepada  Perusahaan  Umum  (Perum)  Perhutani.  Perum  Perhutani  berhasil  menginisiasi permasalahan pangan  dengan  menjalin  tujuh  entitas  kemitraan dan  lembaga masyarakat sekitar  hutan  di  19  areal  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  (KPH).  Selain  itu,  dalam  rangka
mencapai Net  Zero Emission (NZE), Indonesia  mampu mengurangi penggunaan energi fosil dengan  energi  terbarukan.  Usaha  tersebut  dilakukan  pemerintah  dengan  mengeluarkan sejumlah kebijakan dan insentif pembiayaan hijau.

## Daftar  pustaka
Agung, R., Rahayu, Y., Saputro, T., Tjandrakirana, R., Ramdhany, D., Wibawa, M., Silitonga, T. C. R., Damarraya, A., Wulandari, E. Y., Anisah, L. N., Margono, B. A., Setyawan, H., Sofyan, Sumantri, Suprapto,  U., Famuria, E., Zahrul, M., & Muttaqin.  (2018). Status  Hutan  dan Kehutanan  Indonesia.  In Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  RI . https://ppid.menlhk.go.id/berita_foto/browse/1280
Aisya, N. S. (2019). Dilema Posisi Indonesia dalam Persetujuan Paris tentang Perubahan Iklim.
Indonesian Perspective , 4 (2).
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ip/article/view/26698
Amanda,  G.  (2023,  February  23).  KLHK  Sebut  Realisasi Perhutanan  Sosial  Capai 5,31  Juta Hektare. Republika.Co.Id ,  1 – 2.  https://news.republika.co.id/berita/rqik7d423/klhk- sebut-realisasi-perhutanan-sosial-capai-531-juta-hektare
Anugrah,  N.  (2023). Menteri  LHK:  Tata  Batas  Kawasan  Hutan  Selesai  Tahun  Ini! https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7017/menteri-lhk-tata-batas-kawasan- hutan-selesai-tahun-ini
Anwar, Z., & Wahyuni. (2019). Miskin di Laut Yang Kaya: Nelayan Indonesia Dan Kemiskinan.
Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama , 1 (4). https://journal.uin- alauddin.ac.id/index.php/Sosioreligius/article/download/10622/7138
Astuti,  R.  (2020).  Fixing flammable Forest:  The  scalar politics  of  peatland  governance  and restoration
in Indonesia. Asia Pacific Viewpoint , 61 (2). https://doi.org/10.1111/apv.12267
Austin,  K. G., Schwantes,  A., Gu, Y., & Kasibhatla, P. S. (2019). What causes deforestation in Indonesia? Environmental  Research  Letters , 14 (2).  https://doi.org/10.1088/1748- 9326/aaf6db
Ballard, T. C., Sinha,  E., & Michalak, A.  M. (2019). Long-Term Changes in Precipitation  and Temperature  Have  Already  Impacted  Nitrogen  Loading. Environmental  Science  and Technology , 53 (9). https://doi.org/10.1021/acs.est.8b06898
Bappenas.
(2011). Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR) . https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data- publikasi/file/Policy_Paper/
BPK RI. (2016). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pendapatan, Biaya, dan Investasi Tahun 2014 dan 2015 pada Perum Perhutani . https://antikorupsi.org/sites/default/files/687_bumn_pendapatan_biaya_investasi_per hutani_0.pdf
Budiharta,  S.,  Meijaard, E.,  Wells,  J.  A.,  Abram,  N.  K.,  &  Wilson,  K.  A.  (2016).  Enhancing feasibility:  Incorporating  a  socio-ecological  systems  framework  into  restoration
Junarto, Mitigasi Perubahan Iklim dan Dampak Pengelolaan Sumber Daya Agraria … 249
planning. Environmental Science and Policy , 64 .
https://doi.org/10.1016/j.envsci.2016.06.014
DPR RI. (2022). Laporan Kunjungan  kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Perum Perhutani di Kota Malang  Provinsi  Jawa Timur .  https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K6-12- 11c6d42d8d4cc3c502af5496b0dae171.pdf
Fajri, H. C., Siregar, H., & Sahara, S. (2019). Impact of Climate Change on Food Price in the Affected Provinces of El Nino and La Nina Phenomenon: Case of Indonesia. International
Journal of Food and Agricultural Economics , 7 (4).
https://ageconsearch.umn.edu/record/296761/
Farisi, M. S. Al. (2023). Resentralisasi Kewenangan  Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
Jurnal Program Magister Hukum FHUI , 2 . https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss3/38/
Fazriyas, F., Tamin, R. P., & Irawan, D. (2018). Faktor yang Berhubungan dengan Perambahan Kawasan Hutan Lindung Gambut  (Studi Kasus Desa Bram Itam Kanan Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung.
Jurnal Silva Tropika , 2 (2). https://online- journal.unja.ac.id/STP/article/view/5234
Febriani, N., Avicenna, F., & Bumi, P. (2023). Kampanye Pemasaran Sosial Penggunaan Energi Surya  Menghadapi  Perubahan  Iklim  Di  Indonesia. Jurnal  Pelayanan  Dan  Pengabdian Masyarakat (Pamas) , 7 (1). https://doi.org/10.52643/pamas.v7i1.2434
Forest Watch Indonesia. (2014). Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode Tahun 2009 – 2013. Gunawan,  H.,  &  Afriyanti,  D.  (2019).  Potensi  Perhutanan  Sosial  dalam  Meningkatkan Partisipasi  Masyarakat  dalam  Restorasi  Gambut. Jurnal  Ilmu  Kehutanan , 13 (2). https://doi.org/10.22146/jik.52442
Hadmoko,  D.  S.,  & Hizbaaron,  D.  R.  (2022). G20  Di Tengah  Perubahan  Besar: Momentum Kepemimpinan  Global  Indonesia? (P.  S.  Winarti,  Ed.;  1st  ed.,  Vol.  1).  Gadjah  Mada University Press.
Hakim,  D.  A.  (2016).  Politik  Hukum  Lingkungan  Hidup  Di Indonesia  Berdasarkan Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup. FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum , 9 (2). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no2.592
Hansen,  J.,  Sato,  M.,  Hearty,  P.,  Ruedy,  R.,  Kelley,  M.,  Masson-Delmotte,  V.,  Russell,  G., Tselioudis, G., Cao, J., Rignot, E., Velicogna, I., Tormey, B., Donovan, B., Kandiano, E., von Schuckmann, K., Kharecha, P., Legrande, A. N., & Bauer, M. (2016). Ice melt, sea level rise and  superstorms:  Evidence  from  paleoclimate  data,  climate  modeling,  and  modern observations  that 2 °c global warming could be dangerous. Atmospheric Chemistry and Physics , 16 (6). https://doi.org/10.5194/acp-16-3761-2016
Indarto,  J.,  Kaneko,  S.,  &  Kawata,  K.  (2015).  Do  Forest  Permits  Cause  Deforestation  in
Indonesia? International Forestry Review , 17 (2).
https://doi.org/10.1505/146554815815500651
Indrajaya, Y., Yuwati,  T. W.,  Lestari, S., Winarno,  B., Narendra, B.  H., Nugroho,  H. Y. S.  H., Rachmanadi, D., Pratiwi, P., Turjaman, M. H., Adi, R. N., Savitri, E., Putra, P. B., Santosa, P. B., Nugroho, N. P., Cahyono, S. A., Wahyuningtyas, R. S., Prayudyaningsih, R., Halwany, W.,  Siarudin,  M.,  …  Mendham,  D.  (2022).  Tropical  Forest  Landscape  Restoration  in Indonesia: A Review. Land , 11 (3). https://doi.org/10.3390/land11030328
Isnaeni,  H.  F.  (2021,  November  4).  Deforestasi  Hutan  Indonesia. Historia.Id ,  1 – 10. https://historia.id/ekonomi/articles/deforestasi-hutan-indonesia-P74rQ
J. Ring, M., Lindner, D., F. Cross, E., & E. Schlesinger, M. (2012). Causes of the Global Warming Observed  since  the  19th  Century. Atmospheric  and  Climate  Sciences , 02 (04). https://doi.org/10.4236/acs.2012.24035
Junarto, R., & Djurjani. (2020). Pemetaan Objek Reforma Agraria dalam Kawasan Hutan (Studi Kasus di Kabupaten  Banyuasin). Bhumi, Jurnal Agraria Dan Pertanahan , 6 (2), 219 – 235. https://doi.org/https://doi.org/10.31292/bhumi.v6i2.443
Kamaluddin, A.  K., & Tamrin, M. (2019).  Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi  Lokal Melalui Skema Perhutanan Sosial Di Area Kph Ternate – Tidore. Techno: Jurnal Penelitian , 8 (2). https://doi.org/10.33387/tk.v8i2.1350
Karjoko, L., Handayani Gusti Ayu Ketut Rachmi, I., Sudarwanto,  A. S., Winarno, D. W., Jaelani, A. K., & Hanum, W.  N. (2021). The Consequence  of the Decision Of the Constitutional Court in Forestry on the Recognition of Traditional Forests in Indonesia. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues , 24 (5). https://www.abacademies.org/articles/
Kementerian ATR/BPN.  (2023). Rapat Kerja Nasional Kementerian ATR/BPN Tahun 2023.  In
Publikasi Pribadi .
Kementerian BUMN. (2018). Laporan Tahunan BUMN: Penguatan BUMN sinergi membangun negeri . https://www.bumn.go.id/storage/kontenlaporan/files/files_1673252092.pdf Khairunnisa, ., Setyobudiandi,  I., & Boer, M. (2018). Estimasi Cadangan Karbon  Pada Lamun Di Pesisir  Timur Kabupaten  Bintan. Jurnal  Ilmu Dan  Teknologi  Kelautan  Tropis , 10 (3). https://doi.org/10.29244/jitkt.v10i3.21397
Khanifa, T. N., Syanurisma, S., & Luthfi, A. N. (2021). Menuju Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial di Banyuwangi, Jawa Timur. Widya Bhumi , 1 (2), 101 – 124. https://doi.org/https://doi.org/10.31292/wb.v1i2.12
Kraus,  S.,  Liu,  J.,  Koch,  N.,  &  Fuss,  S.  (2021).  No  aggregate deforestation  reductions  from rollout of community land titles in Indonesia  yet. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America , 118 (43). https://doi.org/10.1073/pnas.2100741118
Kubitza, C., Krishna, V. v., Urban, K., Alamsyah, Z., & Qaim, M. (2018). Land Property Rights, Agricultural Intensification,  and Deforestation  in Indonesia. Ecological Economics , 147 . https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2018.01.021
Kustanto, A. (2022). Does Trade Openness Cause Deforestation? A Case Study from Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan , 19 (2). https://doi.org/10.29259/jep.v19i2.15530
Junarto, Mitigasi Perubahan Iklim dan Dampak Pengelolaan Sumber Daya Agraria … 251
Lagiman.  (2020).  Pertanian  Berkelanjutan:  Untuk  Kedaulatan  Pangan  Dan  Kesejahteraan Petani. Prosiding Seminar Naional Fakultas Pertanian UPN “Veteran” Yogyakarta .
Legionosuko,  T.,  Madjid, M.  A.,  Asmoro,  N.,  &  Samudro,  E.  G.  (2019).  Posisi  dan  Strategi Indonesia  dalam Menghadapi Perubahan  Iklim guna  Mendukung  Ketahanan  Nasional. Jurnal Ketahanan Nasional , 25 (3). https://doi.org/10.22146/jkn.50907
Lepenioti,  K.,  Bousdekis,  A.,  Apostolou,  D.,  &  Mentzas,  G.  (2020).  Prescriptive  analytics: Literature  review  and  research  challenges.  In International  Journal  of  Information Management (Vol. 50). https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.04.003
Lobubun,  M.,  Raharusun,  Y.  A.,  &  Anwar,  I.  (2022).  Inkonsistensi  Peraturan  Perundang - Undangan  Dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  Di  Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 4 (2). https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.294-322
Masrurun, Z. Z., & Nastiti, D. M. (2023). Analisis Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Strategis  Pariwisata  Kabupaten  Wonosobo. Jurnal  Kepariwisataan  Indonesia:  Jurnal Penelitian  Dan Pengembangan
Kepariwisataan Indonesia , 17 (1),  99 – 118. http://ejournal.kemenparekraf.go.id/index.php/jki/article/view/332
Michalak, A. M. (2016). Study  role of climate change in extreme threats to water quality. In
Nature (Vol. 535, Issue 7612). https://doi.org/10.1038/535349a
Nurbaya, S., Murniningtyas, S., Zahrul Muttaqin, M., Faisol Nurofiq, H., Arunarwati Margono, B., Saputro, T., Purwanto, J., Ramdhany, D., Pramono, J., Basyirudin Usman, A., Rovani, R., Hendratmoko, R., Yotrin, K., Rivai, P., Dwi Hartono, D., Ega Ramadhan, D., Awanti Nila Krisna,  P.,  Dyah  Rahmaningsih,  M.,  Susanti,  E.,  …  Fadzri,  R.  (2022). The  State  Of Indonesia’s Forests 2022 (Vol. 1). https://www.menlhk.go.id/site/single_post/4984/ the - state-of-indonesia-s-forests-
Nurjanah,  P.  (2018). Analisis  Pengaruh  Curah  Hujan  Terhadap  Kualitas  Air  Parameter Mikrobiologi dan Status Mutu Air di Sungai Code, Yogyakarta .
Nurmiyati, N. (2021). Politik Sumber Daya Alam: Studi Terhadap Kepentingan Elit Politik Lokal Dalam Pemekaran Wilayah Di Kabupaten  Paser Provinsi Kalimantan Timur. JWP (Jurnal Wacana Politik) , 6 (1). https://doi.org/10.24198/jwp.v6i1.29810
Nurrochmat,  D.  R.,  Suryanto,  Nurrochmat,  N.  A.,  Tarigan, S.,  Siregar, I.  Z.,  Rizki,  D.  L.  Y., Radjawali,  I.,  &  Sulistio,  H.  (2023).  Indonesia’s  options  in  becoming  a  high -income country: Accelerating the turning point in deforestation? In Forest Policy and Economics (Vol. 148). https://doi.org/10.1016/j.forpol.2022.102905
Ouyang, H., Tang, X., Zhang, R., Baklanov, A., Brasseur, G., Kumar, R., Han, Q., & Luo, Y. (2023). Resilience  Building  and  Collaborative  Governance  for  Climate Change  Adaptation  in Response  to  a  New  State  of  More  Frequent  and  Intense  Extreme  Weather  Events. International  Journal  of  Disaster  Risk  Science , 14 (1).  https://doi.org/10.1007/s13753- 023-00467-0
Pachmann,  A.  (2021).  Corruption  and  Deforestation  in  Indonesia. Regional Formation  and Development Studies . https://doi.org/10.15181/rfds.v25i2.1745
Pertasari, A. (2022). Kebijakan Moratorium Lahan Gambut Berkelanjutan Di Indonesia. Quo Vadis Restorasi Gambut Di Indonesia: Tantangan  & Peluang Menuju Ekosistem Gambut Berkelanjutan .
Pratiwi,  F.  (2021,  July  28).  OJK  Catat  Realisasi  Green  Financing  Capai  Rp  877,4  T.
Republika.Co.Id ,  1 – 2. https://ekonomi.republika.co.id/berita/qwy2n7457/ojk-catat- realisasi-green-financing-capai-rp-8774-t
Prayuda, R., Sary, D. V., & Riau, U. I. (2019). Strategi Indonesia  Dalam Implementasi Konsep Blue Economy Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN. Indonesian Journal
of
International Relations , 3 (2).
http://journal.aihii.or.id/index.php/ijir/article/view/90
Purwanto, A. (2022, August 10). Merunut Cikal Bakal Ekonomi Hijau dan Peerkembangannya
di Indonesia. Kompaspedia.Kompas.Id , 1 – 6. https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/merunut-cikal-bakal-ekonomi- hijau-dan-perkembangannya-di-indonesia
Putra, P. G., Priadarsini, N. W., & Resen, P. T. (2019). Peranan JICA dalam Konservasi Mangrove di  Indonesia  Sebagai  Bagian  dari  Program  The  Project  For  Mangrove  Ecosystem Conservation And Sustainable Use in the ASEAN Region (MECS). Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Udayana .
Rachmadi, R. (2019, March 27). BUMN, BLU, PTNBH, dan Lembaga Sui Generis . Kementerian
Keuangan RI. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-aceh/baca- artikel/12783/BUMN-BLU-PTNBH-dan-Lembaga-Sui-Generis.html
Radhiana,  Yana, S.,  Muzailin,  Zainuddin,  Susanti,  Kasmaniar, &  Hanum,  F.  (2023).  Strategi Keberlanjutan  Pembangunan  Energi  Terbarukan  Jangka  Panjang  Indonesia:  Kasus Biomassa Energi Terbarukan di Sektor Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Indonesia.
Jurnal Serambi Engineering , 8 (1). https://ojs.serambimekkah.ac.id/jse/article/view/5674
Rahmani, T.  A.,  Nurrochmat,  D.  R., Park,  M.  S.,  Boer, R.,  Ekayani, M.,  &  Satria, A.  (2022). Reconciling Conflict of Interest  in the Management of Forest Restoration Ecosystem: A Strategy  to  Incorporate  Different  Interests  of  Stakeholders  in  the  Utilization  of  the Harapan  Rainforest,  Jambi,  Indonesia. Sustainability (Switzerland) , 14 (21). https://doi.org/10.3390/su142113924
Ramalan, S. (2023, August 31). Realisasi Anggaran Kementerian BUMN Capai Rp146,31 Miliar,
Erick Thohir Ungkap Program Prioritasnya. Okezone.Com , 1 – 2. https://economy.okezone.com/read/2023/08/31/320/2874529/
Ridwan, M., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian  Ilmiah  (The  Importance  Of  Application  Of  Literature  Review  In  Scientific Research).
Jurnal Masohi , 2 (1).
https://www.journal.fdi.or.id/index.php/jmas/article/view/427
Ridwan,  M.,  Ulum,  B.,  Muhammad,  F.,  &  Indragiri,  U.  I.  (2021).  Pentingnya  Penerapan
Literature Review pada Penelitian Ilmiah. Jurnal Masohi , 02 (01).
https://www.journal.fdi.or.id/index.php/jmas/article/view/427
Rizaty, M. A. (2022, June 9). NASA: Suhu Permukaan Bumi Naik 0,85 °C pada 2021 . Databoks. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/09/nasa-suhu-permukaan-bumi- naik-085-c-pada-2021
Rohmayanto, Yanto., Nurfatriani, Fitri., & Kurniawan, A. Setiadi. (2019). Skala Usaha Ekonomis Perhutanan Sosial : Studi Komparasi pada Agroforestry dan Ekowisata di Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat. Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan , 16 (1).
Rosen, J. (2021). The Science of Climate Change Explained: Facts, Evidence and Proof. In The New York Times .
Salim, M. N., Utami, W., Wulan, D. R., Pinuji, S., Mujiati, M., Wulansari, H., & Dwijananti, B. M. (2021). Menyoal Praktik Kebijakan Reforma Agraria di Kawasan Hutan. BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan , 7 (2), 149 – 162. https://doi.org/10.31292/bhumi.v7i2.476
Septory, H. F. (2014). Konflik Kewenangan Dalam Pengelolaan Hutan Pesisir Tinjauan Hukum
Kehutanan. Masalah-Masalah Hukum , 43 (3).
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9352
Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines.
Journal of Business Research , 104 . https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039
Sulawesi, N., Rustam, A., Kepel, T. L., Kusumaningtyas,  M. A., Nur, R., Ati, A., Suryono,  D. D., Sudirman,  N.,  Rahayu,  Y.  P.,  Mangindaan,  P.,  &  Hutahaean,  A.  A.  (2016).  Ekosistem Lamun  sebagai Bioindikator  Lingkungan  di  P.  Lembeh,  Bitung,  Sulawesi  Utara. Jurnal
Biologi Indonesia , 1988 .
https://e- journal.biologi.lipi.go.id/index.php/jurnal_biologi_indonesia/article/view/2197
Sunderlin,  W. D.,  &  Peluso,  N.  L.  (1993).  Rich Forests,  Poor  People:  Resource Control  and Resistance in Java. Indonesia , 55 . https://doi.org/10.2307/3351093
Syarif,  M.,  Syarifuddin,  H.,  &  Mara, A.  (2019).  Analisis  Indeks  Keberlanjutan  Pengelolaan Ekosistem Hutan Lindung Gambut Londerang Terhadap Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten  Muaro  Jambi. Journal  Of  Agribusnise  and  Local  Wisdom  (JALOW) , 2 (2). https://online-journal.unja.ac.id/JALOW/article/view/8541
Tahar,  A.  (2017,  December  10).  Makna  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam.
Https://Www.Esdm.Go.Id/ , 1 – 2. https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip- berita/makna-pengelolaan-sumber-daya-alam-menurut-arcandra
Tursilowati, L. (2015). The Influence Of Urban Development On The Changes Of Climate Pada Perubahan Iklim Dan Lingkungan Di Semarang The Influence Of Urban Development On bumi , sehingga  suhu  atmosfer bumi semakin panas  . Bertambahnya pemukiman  dan gedung- . June .
Valkó,  O.,  Fekete,  R.,  Molnár  V,  A.,  Halassy,  M.,  &  Deák,  B.  (2023).  Roadside  grassland restoration: challenges and opportunities  in the UN Decade on Ecosystem Restoration.
Current Opinion in Environmental Science & Health .
https://doi.org/10.1016/j.coesh.2023.100490
Wirawan, B. A., &  Amrifo, V.  (2020).  Deforestasi Dan Ketahanan  Sosial. Jurnal  Masyarakat Dan Budaya , 22 (3). https://doi.org/10.14203/jmb.v22i3.1059
Xenarios, S., Gafurov, A., Schmidt-Vogt, D., Sehring, J., Manandhar, S., Hergarten, C., Shigaeva, J., & Foggin, M. (2019).  Climate change and adaptation of mountain  societies in Central Asia:  uncertainties,  knowledge  gaps,  and  data  constraints. Regional  Environmental Change , 19 (5). https://doi.org/10.1007/s10113-018-1384-9
Yuliana, B.  (2022).  Dampak  Program Perhutanan  Sosial  Terhadap  Indikator  Pembangunan Desa. Syntax  Literate ; Jurnal  Ilmiah Indonesia , 7 (2).  https://doi.org/10.36418/syntax- literate.v7i2.6364
Yuliani,  F.  (2018).  Implementasi  perlindungan  dan  pengelolaan  ekosistem  gambut  serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Jurnal Kebijakan Publik .