Tinjauan Hukum Pasal 302 UU MD3 Mengenai Rangkap Jabatan dan Penggunaan Anggaran Kelembagaan Oleh Anggota DPD RI yang Berstatus Ketua PKK dan DEKRANASDA di Daerah

## Jefirstson Richset Riwukore
Universitas Indo Global Mandiri, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia E-mail: jefritson@uigm.ac.id
Yohanes Susanto Universitas Bina Insan Lubuklinggau, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, Indonesia E-mail: susantoyohanes60@gmail.com

## Fellyanus Habaora
Mahasiswa Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor, Jawa Barat, Indonesia E-mail: habaorafhomas@yahoo.co.id

## Abstract
The  purpose  of  this  research  is  to  examine  the  dual  position  and  budget  used  of  the  Regional Representative  Council  of  Indonesia  toward  the  status  of  position  as  Chairperson  of  the  Family Welfare  Movement  and  the  Chairperson  of  the  National  Craft  Council  in  an  area  based  on  the provisions of the law. This study was carried out in Kota Kupang for 6 (six) months, from January to July 2019. This study was included in the case study classification. The subjects used were legal references  and  expert  opinions.  The  type  of  data  used  is  secondary  data  with  documentation techniques. Analysis of the data obtained was done descriptively. The result of the analysis  about concurrent  of  positions  and  budget  used  for  DPD  RI  members  in  accordance  with  Article  302 paragraph (1) and paragraph (2) in Law in MD3 are not valid if someone other than being a DPD RI member is also as Chairperson of the Family Welfare Movement, and Chairperson of the National Craft Council.
Keywords : Dual Position; Law in MD3; DPD RI; PKK; DEKRANASDA

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji  tinjauan  hukum  Pasal  302  UU  MD3 mengenai rangkap jabatan dan penggunaan anggaran kelembagaan oleh Anggota DPD RI yang  berstatus  Ketua  PKK  dan  DEKRANASDA  di  daerah  berdasarkan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia.  Kajian  ini  dilaksanakan  di Kota Kupang selama 6 (enam) bulan, mulai Januari sampai dengan Juli 2019. Kajian ini termasuk  dalam  penggolongan  penelitian  case  study.  Subjek  yang  digunakan  adalah rujukan  hukum  (Peraturan  Perundang-Undangan)  dan  pendapat  ahli.  Jenis  data  yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik dokumentasi. Analisa data yang diperoleh dilakukan  secara  deskriptif.  Hasil  analisis  adalah  larangan  rangkap  jabatan  dan penggunaan anggaran kelembagaan bagi Anggota DPD RI sesuai Pasal 302 ayat (1) dan ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  17  Tahun 2014  Tentang Majelis  Permusyarawatan  Rakyat, Dewan  Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah.
Kata Kunci : Rangkap Jabatan; UU MD3; DPD RI; PKK; DEKRANASDA

## PENDAHULUAN
Pemerintah  terus  mendapat  sorotan  agar  terus  memperbaiki  kualitas penyelenggaraan  pemerintahan.  Aspek  kelembagaan,  regulasi,  kewenangan,  hubungan antara  lembaga,  maupun  sumberdaya  aparatur  pengampu  jabatan  akan  terus  menjadi sorotan untuk dilakukan perbaikan, baik di level pusat maupun daerah. Sorotan atas upaya perbaikan kinerja penyelenggara pemerintahan, dapat berasal dari intern pemerintah yang terepresentasikan  dari  lembaga-lembaga  pengawas  pemerintahan  maupun  yang  berasal dari  masyarakat,  baik  yang  disampaikan  secara  langsung  sesuai  dengan  mekanisme partisipasi,  maupun  berupa  masukan  yang  disampaikan  secara  tidak  langsung  melalui media seperti seminar, dialog, workshop, maupun tulisan-tulisan opini yang dapat ditemui di berbagai media massa, baik cetak ataupun elektronik, kesemuanya mengerucut pada harapan agar saran dan kritik konstruktif yang lahir dapat didengar oleh pemerintah 1 .
Salah  satu  aspek  perbaikan  regulasi  masih  menjadi  kontributor  masalah  terbesar dalam  penyelenggaraan  pemerintahan 2 karena  masih  saja  terjadi  regulasi  yang  saling tumpang tindi aturan sehingga memunculkan pertentangan persepsi dalam memaknai satu kasus  yang  sama  seperti  isu  rangkap  jabatan.  Isu  rangkap  jabatan  yang  akhir-akhir  ini menjadi  pertentangan  (pro  dan kontra)  adalah terkait rangkap  jabatan  seorang  anggota legislatif  yang  menjadi  Ketua  Pemberdayaan  dan  Kesejahteraan  Keluarga  (PKK)  dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) yang dengan sendirinya saat salah seorang suami/istri menjadi pimpinan wilayah (Gubernur atau Bupati/Walikota).
Salah  satu  lembaga  legislatif  yang  banyak  diisi  oleh  istri  kepala  daerah (Bupati/Walikota/Gubernur)  adalah  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Republik Indonesia (DPD RI), namun ketentuan dalam Pasal 302 dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014  Tentang  Majelis  Permusyarawatan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) melarang setiap anggota  DPD  RI  untuk  rangkap  jabatan  ataupun  melakukan  pekerjaan  berorientasi struktural  yang  menggunakan  sumber  anggaran  dari  APBD  atau  APBN  seperti  dalam bunyi Pasal 302 UU MD3 berikut ini.
1 Tri Wahyuni, Rangkap Jabatan: Batas Antara Hukum dan Etika Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Jakarta: Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III LAN, 2012, hal.3.
2 Jefirstson Richset Riwukore dan Fellyanus Habaora, Studi Keberadaan TAP MPR RI Dalam Konsep Negara Hukum Indonesia Pasca Pemberlakukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, hal. 31.
Pasal 302 Ayat
(1)  Anggota DPD dilarang merangkap jabatan sebagai
a. pejabat negara lainnya;
b. hakim pada badan peradilan; atau
c. pegawai  negeri  sipil,  anggota  Tentara  Nasional Indonesia/Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
(2)  Anggota DPD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan,  advokat  atau  pengacara,  notaris,  dan  pekerjaan lain  yang  ada  hubungannya  dengan  wewenang  dan  tugas DPD serta hak sebagai anggota DPD.
(3)  Anggota  DPD  dilarang  melakukan  korupsi,  kolusi,  dan nepotisme.
Pro dan kontra muncul saat Pasal 302 ayat (1) huruf c terkait dengan penggunaan anggaran dalam operasional kegiatan kelembagaan yang sumber anggarannya berasal dari APBN/APBD.  Pihak  kontra  berpendapat  bahwa  rangkap  jabatan  merupakan  sesuatu yang  salah  karena  berpotensi  KKN  dan  menyalahi  prosedur  hukum,  terutama  dalam penggunaan  anggaran.  Sementara  pihak  yang  pro  berpendapat  bahwa  rangkap  jabatan merupakan sesuatu yang tidak perlu dipermasalahkan karena memang sudah ada aturan jelas  yang  mengaturnya  dan  juga  terkait  dengan  penggunaan  anggaran  bukan  menjadi masalah karena bersumber dari sumber anggaran yang berbeda.
Seorang  anggota  DPD  RI  dalam  melaksanakan  kegiatan  kelembagaan  selalu didukung  oleh  sumber anggaran  dari  APBN,  demikian  juga  hal  tersebut  berlaku untuk Ketua PKK dan/atau Ketua DEKRANASDA yang sumber anggarannya dapat berasal dari  APBD  (provinsi  atau  kota/kabupaten).  Hal  ini  dikarenakan  PKK  dan DEKRANASDA merupakan kelembagaan yang ada di pemerintahan sebagai penunjang kinerja  pimpinan  di  level  pusat  dan  daerah-daerah.  Kedua  lembaga  tersebut  karena dianggap sebagai kelembagaan yang selevel dengan pimpinan maka dapat disebut sebagai pejabat.
Gerakan  PKK  (pemberdayaan  dan  kesejahteraan keluarga) adalah  gerakan  dalam pembangunan  masyarakat  yang  tumbuh  dari,  oleh,  dan  untuk  masyarakat,  menuju terwujudnya  keluarga  yang  beriman  dan  bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan
keadilan  gender,  serta  kesadaran  hukum  dan  lingkungan 3 .  Sehubungan  dengan  hal aktivitas PKK maka sumber pendanaan dalam gerakan PKK dapat dibebankan kepada (a) Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  untuk  tingkat  pusat;  (b)  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tingkat provinsi dan kabupaten maupun kota; (c) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk tingkat desa; dan (d) sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4
Sementara  itu,  Dewan  Kerajinan  Nasional  Daerah  (Dekranasda)  merupakan organisasi  nirlaba  yang  menghimpun  pecinta  dan  peminat  seni  untuk  memayungi  dan mengembangkan produk kerajinan dan mengembangkan usaha tersebut, serta berupaya meningkatkan  kehidupan  pelaku  bisnisnya,  yang  sebagian  merupakan  kelompok  usaha kecil  dan  menengah  (UKM) 5 .  Sampai  saat  ini,  dasar  hukum  Dekranasda  di  Indonesia belum  sepenuhnya  di atur  secara khusus  melalui  Undang-Undang  maupun  turunannya sejak  dibentuk  di  Jakarta  pada  tanggal  3  Maret  1980  untuk  jangka  waktu  yang  tidak ditentukan.  Sumber  keuangan  Dekranas  dan  Dekranasda  diperoleh  dari bantuan/sumbangan  dan  pendapatan  yang  sah  dan  tidak  mengikat  serta  tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jabatan  Ketua  PKK  dan  Dekranasda  sering  dirangkap  oleh  istri  atau  suami  dari pimpinan  daerah  (Bupati/Walikota  dan  Gubernur)  sehingga  menjadikan  sumber anggaran PKK dan Dekranasda dapat berasal dari APBD provinsi atau kabupaten kota, sehingga kajian ini untuk mengkaji tinjauan hukum Pasal 302 UU MD3 mengenai rangkap jabatan  dan  penggunaan  anggaran  kelembagaan  oleh  Anggota  DPD  RI  yang  berstatus Ketua PKK dan DEKRANASDA di daerah.
Kajian  ini  dilaksanakan  di  Kota  Kupang  selama  6  (enam)  bulan,  mulai  Januari sampai  dengan  Juli  2019.  Kajian  ini  termasuk  dalam  penggolongan  penelitian  case study/studi  kasus.  Sugiyono  (2001)  menyatakan  bahwa  studi  kasus  adalah  pendekatan yang bertujuan untuk mempertahankan keutuhan atau wholeness dari objek. Studi kasus berguna  untuk  memberikan  informasi  pada  penelitian  lebih  lanjut,  karena  dapat memberikan penjelasan tentang variabel-variabel penting serta proses pengamatan. Subjek yang digunakan adalah rujukan hukum (Peraturan Perundang-Undangan) dan pendapat ahli. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan teknik dokumentasi. Analisa data yang diperoleh dilakukan secara deskriptif, yaitu analisis yang
3 Pasal 1 ayat (1) Perpres No.99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
4 Pasal  18,  Perpres  No.99  Tahun  2017  Tentang  Gerakan  Pemberdayaan  dan  Kesejahteraan Keluarga
5 Mukadimah, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Kerajinan Nasional
dilakukan dengan cara penjelasan, penulisan, dan pernyataan yang dapat berupa kata-kata (kualitatif) dan angka-angka (kuantitatif).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Lembaga Negara
Jenis  lembaga negara berdasarkan  fungsinya, menurut  Bagir Manan  terdiri  atas  3 (tiga) klasifikasi, yaitu: 6
1) Lembaga Negara yang menjalankan fungsi negara secara langsung atau bertindak untuk dan atas nama negara, seperti Lembaga Kepresidenan, DPR RI, DPD RI, MPR  RI,  dan  Lembaga  Kekuasaan  Kehakiman.  Lembaga-lembaga  yang menjalankan fungsi ini disebut alat kelengkapan negara.
2) Lembaga Negara yang menjalankan fungsi administrasi negara dan tidak bertindak untuk  dan  atas  nama  negara.  Artinya,  lembaga  ini  hanya  menjalankan  tugas administratif  yang  tidak  bersifat  ketatanegaraan.  Lembaga  yang  menjalankan fungsi ini disebut sebagai lembaga administratif.
3) Lembaga  Negara  penunjang  atau  badan  penunjang  yang  berfungsi  untuk menunjang fungsi alat kelengkapan negara. Lembaga ini disebut sebagai auxiliary organ/agency .
Sehubungan  dengan  pendapat  Bagir  Manan  tersebut  di  atas,  maka  yang  disebut dengan pejabat negara merupakan pejabat yang eksistensinya (lingkungan kerja) berada di lembaga negara, yaitu alat kelengkapan negara beserta turunannya (derivatifnya) seperti lembaga negara pendukung. Dengan demikian yang disebut sebagai pejabat negara adalah Anggota  DPR  RI/DPD  RI/MPR  RI,  Presiden,  dan  Hakim  karena  pejabat-pejabat  ini melaksanakan fungsinya untuk dan/atau atas nama negara.
Eksistensi  sebagai pejabat  negara  dengan  sendirinya  memiliki  pengaturan  tentang perlakuan (hak dan kewajiban) kepada seseorang yang menempati jabatan pada lembaga negara.  Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  Jimly  Asshiddiqie  yang  menyatakan  bahwa terdapat  dua  kriteria  yang  digunakan  dalam  hierarki  antar  lembaga  negara,  yaitu  (1) bentuk hierarki sumber normatif terkait kewenangannya, dan (2) terkait kualitas fungsinya yang bersifat utama atau penunjang dalam sistem kekuasaan negara.
6 “Perbedaan Lembaga Negara dan Alat Negara” dalam
http:www.hukumonline.com/klinik/detail/lt55f97c4ed1e36/perbedaan-lembaga-negara-dan-alat-negara, diakses tanggal 5 Juli 2016.
Pejabat  negara  berdasarkan  fungsinya  merujuk  pada  sifat  utama  (primer)  dan sekunder  (penunjang/ auxiliary ). 7 Sedangkan  pejabat  negara  berdasarkan  hierarki  maka dibedakan atas tiga lapis, yaitu (1) lapis pertama disebut lembaga tinggi negara, (2) lapis kedua disebut lembaga negara, dan (3) lapis ketiga disebut lembaga daerah. 8
Organ  lapis  pertama  atau  lembaga  tinggi  negara  terdiri  atas:  Presiden  dan  Wakil Presiden,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia,  Dewan  Perwakilan  Daerah Republik  Indonesia,  Majelis  Permusyarawatan  Rakyat  Republik  Indonesia, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan. 9 Selanjutnya lembaga negara sebagai lapis kedua terdiri atas: Menteri Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara,  Komisi  Yudisial,  Komisi  Pemilihan  Umum,  dan  Bank  Sentral. 10 Sedangkan lembaga daerah terdiri atas: Pemerintah Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD),  Pemerintah  Daerah  Kabupaten,  Bupati/Walikota,  DPRD Kabupaten/Kota. 11
Khusus  untuk  organ  lapis  kedua  (lembaga  negara),  terdapat  lembaga  yang memperoleh  kewenangannya  dari  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945, dan terdapat pula yang memperoleh kewenangannya dari Undang-Undang 12 , Meskipun ada kewenangan yang diperoleh dari UUD NRI 1945 ( constitutional importance ) tetapi belum tentu merupakan lembaga negara utama, karena: (1) fungsinya hanya bersifat supporting atau auxiliary terhadap fungsi utama, (2) pemberian kewenangan konstitusional yang eksplisit hanya dimaksudkan untuk menegaskan kedudukan konstitusionalnya yang independen,  dan  (3)  penentuan  kewenangan  pokoknya  dalam  UUD  NRI  1945  hanya bersifat by implication, bukan dirumuskan secara tegas. 13
Keadaan di atas sesuai dengan pendapat Murtir Jeddawi yang menyatakan bahwa organ-organ negara terdiri atas dua kategori, yaitu: lembaga negara dan lembaga negara independen. Lembaga negara adalah MPR RI, DPR RI, DPD RI, Presiden dan Wakil Presiden,  Mahkamah  Agung,  Mahkamah  Konstitusi,  Badan  Pemeriksa  Keuangan, Komisi Yudisial. Sedangkan lembaga negara independen adalah KPU RI, Komnas HAM,
7 Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum yang Demokratis, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2009, hal.467.
8 Ibid. 9 Ibid. 10 Ibid., hal.467-468.
11 Murtir Jeddawi, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: Total Media, 2012, hal.155-182.
12 Jefirstson Richset Riwukore, Hilda Manafe, Fellyanus Habaora, Strengthening Authority of DPD RI in State of Admnistration System at Indonesia, International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS), 2019, Volume 3, Nomor 6, hal.492.
13 Jimly  Asshiddiqie,  “Lembaga  Negara”  dalam http://www.jimly.com/pemikiran/view/13, diakses tanggal 19 Juli 2019.
TNI/POLRI,  Bank  Indonesia,  dan  Komisi  Ombudsman  Nasional  Republik  Indonesia (KON RI). 14 Dengan demikian seorang pejabat negara dikatakan rangkap jabatan sebagai pejabat negara jika menduduki juga jabatan yang setara seperti pada organ lapis pertama dan lapis kedua.

## Pejabat Negara
Defenisi jabatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah (1) pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi; (2) fungsi; (3) dinas; jawatan: ̴ ; ̴ fungsional, jabatan yang ditinjau dari fungsinya dalam satuan organisasi (seperti dokter ahli, dosen, juru ukur); ̴ negeri, jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan (termasuk jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi negara dan kepaniteraan pengadilan); ̴ organik, jabatan yang telah ditetapkan dalam peraturan gaji  yang  berlaku  dan  termasuk  formasi  yang  telah  ditentukan  oleh  jawatan  yang bersangkutan; ̴ rangkap,  dua  atau  lebih  jabatan  yang  dipegang  oleh  seseorang  dalam pemerintahan atau organisasi, seperti sekretaris jenderal, kepala biro; ̴ struktural, jabatan yang  terdapat  dalam  struktur  organisasi  (komunitas)  secara  formal  sehingga  tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak pejabat atau pegawai bersangkutan telah diatur. 15 Kemudian defenisi pejabat adalah (1) pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting (unsur pimpinan); (2) kl kantor; markas; jawatan; ̴ hubungan masyarakat orang yang bertugas mengatur kegiatan hubungan masyarakat; ̴ negara, orang yang memegang jabatan  penting  dalam  pemerintahan,  seperti  menteri,  sekretaris  negara; ̴ penerangan, orang yang bertugas menyampaikan penerangan tentang lembaga yang menugaskannya; ̴ pers, petugas pada suatu instansi yang menangani urusan pers. 16
Penjelasan tentang pejabat dapat pula diamati dalam United Nations Convention against Corruption, General Assembly Resolution 58/4 of 31 October 2003, dijelaskan bahwa: ... for the purposes of this Convention: (a) “public official” shall mean: (1) any person holding a legislative, excecutive, administrative or judicial office of a state party, whether paid or unpaid, irrespective of that person’s seniority; (2) any other person who performs a public function, including for a public agency or public enterprise, or provides a public service, as defined in the domestic law of the state party and as applied in the pertinent area of law of that state party; (3) any other person defined as “public  official”  in  the  domestic  law  of  a  state  party.  However,  for  the  purpose  of  some  specific measures contained in chapter II of this Conven tion, “public official” may mean any person who
15 Sumber http://kbbi.web.id/jabat, diakses 19 Februari 2019
16 Ibid.
performs a public function or provides a public service as defined in the domestic law of the state party and as applied in the pertinent area of law of that state party. 17
Selain hal di atas, penjelasan makna pejabat juga dinyatakan oleh Lukman Hakim berdasarkan kaidah bahasa bahwa pejabat adalah pegawai pemerintah yang memegang jabatan (unsur pimpinan), dan dalam bahasa Belanda disebut “ ambtdrager ”, yaitu orang yang  diangkat  dalam  dinas  pemerintah  (negara,  propinsi,  kotapraja,  dan  sebagainya). 18 Pendapat ini ketika mensitasi pendapat E. Utrecht bahwa “jabatan” adalah pendukung hak  dan  kewajiban,  sebagai  subjek  hukum  ( persoon )  berwenang  melakukan  perbuatan hukum  ( rechtsdelingen ),  baik  menurut  hukum  publik  maupun  menurut  hukum  privat. Dijelaskan  pula  bahwa  jabatan  dapat  menjadi  pihak  dalam  suatu  perselisihan  hukum ( process  party )  baik  di  luar  maupun  pada  pengadilan  perdata  dan  administrasi.  Dengan demikian, agar wewenang dapat dijalankan, maka jabatan sebagai personifikasi hak dan kewajiban,  memerlukan  suatu  perwakilan,  yang  disebut  pejabat  yaitu  “manusia”  atau “badan”, dengan kata lain disebut “pemangku jabatan”. Dengan perantaraan “pejabat” maka  “jabatan”  dapat  melaksanakan kewajibannya. 19 Berdasarkan  ulasan  di  atas  maka seseorang  disebut  sebagai  pejabat  ketika  memiliki  kewenangan  sebagai  pelayan  publik. Pendapat  ini  didukung  oleh  Novianto  M  Hantoro  yang  menyatakan  bahwa  negara memiliki alat-alat perlengkapan negara untuk menjalankan fungsi-fungsi guna mencapai tujuan  negara.  Alat  perlengkapan  negara  tersebut  adalah  ogan  atau  lembaga  negara. Jabatan  yang  diduduki  dalam  lembaga  negara  tersebut  merupakan  jabatan  negara.  Di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang ini, klasifikasi jabatan dalam kelembagaan negara belum jelas. Masing-masing undang-undang memberikan istilah atau sebutan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan undang-undang tersebut. Hal ini kemudian berimplikasi pada kategori pejabat negara. Kategori pejabat negara yang disebutkan dalam undang-undang saat ini perlu ditetapkan atau disusun ulang dengan menggunakan konsep tiga  lapis  organ  negara,  yaitu  pejabat  tinggi  negara  atau  pejabat  negara  utama,  pejabat negara, dan pejabat daerah. 20

## Rangkap Jabatan
Masalah  rangkap  jabatan  dikemukakan  oleh  Anggota  Ombudsman  Ahmad Alamsyah Saragih melalui tempo.co bahwa penyebutan rangkap jabatan wajib disesuaikan
17 Article 2 (a) United Nations Convention against Corruption, General Assembly resolution 58/4 of 31 October 2003
18 Lukman  Hakim, Kewenangan  Organ  Negara  dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan, Puskasi  FH Universitas Widyagama Malang, Jurnal Konstitusi, Vol.IV, No.1, Juni 2011, hal.105.
19 Ibid , hal. 106-107.
20 Novianto  M.  Hantoro, Klasifikasi  Jabatan  Dalam  Kelembagaan  Negara:  Permasalahan  Kategori Pejabat Negara Jurnal Negara Hukum, Volume 7, Nomor 2, November 2016, hal.153.
dengan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik.  Undang- Undang Pelayanan Publik melarang rangkap jabatan pada pelaksana pelayanan publik. Pendapat  ini  sesuai  kriteria  pejabat  sampai  petugas  di  satuan  kerja  penyelenggara pelayanan.  Sebagai  contoh,  hierarki  Menteri  adalah  pembina  dan  Sekretaris  Jenderal Kementerian  atau  Sekretaris  Daerah  adalah  penanggungjawab  pelayanan.  Sedangkan Direktur  Jenderal  Kementerian  atau  Kepala  Dinas  adalah  atasan  satuan  kerja penyelenggara pelayanan. Penjelasan Anggota Ombudsman ini juga ditegaskan pula oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) bahwa pelarangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Pasal 17 UU No. 25 Tahun 2009, melarang pejabat pelaksana merangkap jabatan sebagai  komisaris  atau  pengurus  organisasi  usaha  bagi  pelaksana  yang  berasal  dari lingkungan  instansi  pemerintah,  Badan  Usaha  Milik  Negara,  dan  Badan  Usaha  Milik Daerah. Juga larangan bagi pelaksana melanggar azas penyelenggaraan pelayanan publik. Tuntutan  pejabat  publik  untuk  menghindarkan  diri  dari  konflik  kepentingan,  secara khusus  dalam  hal  ini  menyangkut  rangkap  jabatan  secara  jelas  merupakan  bagian  dari konflik kepentingan yang suatu saat dapat mengarahan atau menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik (kpk.go.id).
Masalah  rangkap  jabatan  secara  umum  terjadi  jika  tidak  mengikuti  petunjuk perundang-undangan sebagai berikut:
1. Pasal 17 (a) UU No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang menyatakan bahwa pelaksana dilarang merangkap sebagai Komisaris atau Pengurus Organisasi usaha  bagi  pelaksana  yang  berasal  dari  lingkungan  instansi  pemerintah,  Badan Usaha Milik Negara, dan BUMD.
2. Pasal  351  ayat  (2)  UU  No.23/2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang menyatakan  bahwa  pelaksana  merupakan  pejabat,  pegawai,  petugas  dan  setiap orang di dalam organisasi penyelenggara pelayanan publik.
3. Pasal  54  ayat  (7)  UU  No.  25  Tahun  2009  tentang  pelayanan  publik  yang menyebutkan  bahwa  penyelenggara  atau  pelaksana  yang  melanggar  ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  17  huruf  a  dikenai  sanksi  pembebasan  dari jabatan.
4. Pasal 33 huruf a UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang menyatakan  bahwa  Komisaris  BUMN  dilarang  memangku  jabatan  rangkap sebagai  anggota  Direksi  pada  BUMN,  BUMD,  Badan  Usaha  Milik  Swasta  dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
5. Pasal  18  ayat  (2)  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  50/1999  tentang Kepengurusan  Badan  Usaha  Milik  Daerah  yang  menyatakan  bahwa  Badan Pengawas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  berasal  dari  orang-orang  yang profesional sesuai dengan bidang usaha BUMD yang bersangkutan (Kaltim Post, 12 Mei 2017).
Berdasarkan  penjelasan  tentang  penyelenggara  pelayanan  publik  maka  salah  satu aturan yang mempertegas penyelenggara pelayanan publik adalah Peraturan Pemerintah Nomor  96  Tahun  2012  mengenai  pelaksana  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009 tentang Pelayanan Publik. Ketentuan penjelasan umum menjelaskan bahwa ruang lingkup penyelenggara  pelayanan  publik  merupakan  salah  satu  aspek  penting  yang  perlu dijabarkan agar tidak menimbulkan kerancuan dalam penerapannya, terutama berkaitan dengan penyelenggara pelayanan publik oleh Badan Hukum lain yang melaksanakan misi negara. Pasal 1 angka 7 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 menyebutkan yang  disebut  dengan  misi  negara  adalah  kebijakan  untuk  mengatasi  permasalahan tertentu,  kegiatan  tertentu,  atau  mencapai  tujuan  tertentu  yang  berkenaan  dengan kepentingan dan manfaat orang banyak. Kemudian Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 menyebutkan bahwa penyelenggara meliputi:
a. Institusi penyelenggara negara yang terdiri dari lembaga negara dan/atau lembaga pemerintahan dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya;
b. Korporasi berupa Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya;
c. Lembaga  independen  yang  dibentuk  berdasarkan  Undang-Undang  dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya; atau
d. Badan  hukum  lain  yang  menyelenggarakan  pelayanan  Publik  dalam  rangka pelaksanaan misi negara.
Dengan demikian rangkap jabatan di level pusat telah diatur secara jelas dan rinci melalui  peraturan  perundang-undangan  yang  telah  diuraikan  sebelumnya  di  atas,  dan semakin dipertegas pula dengan penerbitan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian  Anggota  Dewan  Komisaris  dan  Dewan  Pengawas  Badan  Usaha  Milik Negara. Sementara itu, terkait rangkap jabatan di daerah, kondisinya akan sangat berbeda, perbedaan tersebut antara lain berkaitan dengan aturan yang dijadikan dasar pelaksanaan. Aturan  mengenai  rangkap  jabatan  di  daerah  secara  tidak  langsung  mengacu  kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah.

## Penyelenggara Negara
Undang-Undang tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN pada ketentuan  umum  menjelaskan  penyelenggara  negara  adalah  pejabat  negara  yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas  pokoknya  berkaitan  dengan  penyelenggaraan  negara  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. 21 .  Penyelenggara  negara  yang  dimaksud meliputi: (1) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara, (2) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara, (3) Menteri, (4) Gubernur, (5) Hakim, (6) Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan (7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penjelasan  tentang  pejabat  negara  yang  lain  dalam  Undang-Undang  tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN, seperti Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh,  Wakil  Gubernur,  dan  Bupati/Walikotamadya. 22 Kemudian  yang  dimaksud dengan  “pejabat  lain  yang  memiliki  fungsi  strategies”  adalah  pejabat  yang  tugas  dan wewenangnya  di  dalam  melakukan  penyelenggaraan  negara  rawan  terhadap  praktek korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme  yang  meliputi: 23 (1)  Direksi,  Komisaris,  dan  pejabat struktural  lainnya  pada  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  dan  Badan  Usaha  Milik Daerah  (BUMD),  (2)  Pimpinan  Bank  Indonesia  dan  Pimpinan  Badan  Penyehatan Perbankan  Nasional,  (3)  Pimpinan  Perguruan  Tinggi  Negeri,  (4)  Pejabat  Eselon  I  dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia,  (4)  Jaksa,  (5)  Penyidik,  (6)  Panitera  Pengadilan,  dan  (7)  Pemimpin  dan bendahara proyek.
Berdasarkan undang-undang ini, pejabat negara adalah bagian dari penyelenggara negara. Selain pejabat negara terdapat pula pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku.  Kemudian  disebutkan  bahwa  pejabat  negara  tersebut  adalah pejabat negara pada lembaga tertinggi negara, pejabat negara pada lembaga tinggi negara,
21 Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
22 Penjelasan  Pasal  2  angka  6  UU  No.  28  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Negara  yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
23 Penjelasan  Pasal  2  angka  7  UU  No.  28  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Negara  yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
dan  pejabat  negara  yang  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku.  Ada  beberapa  hal  yang  perlu  dikritisi  dalam  pendefenisian  tersebut. Pertama, undang-undang ini diundangkan sebelum perubahan UUD 1945 sehingga masih ada  sebutan  lembaga  tertinggi  negara.  Kedua,  dengan  penafsiran  secara a  contrario , Menteri,  Gubernur,  Hakim,  dan  Pejabat  lain  yang  memiliki  fungsi  strategis  dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, merupakan penyelenggara negara, namun bukan pejabat negara. Ketiga, klasifikasinya tidak konsisten, karena ada yang disebutkan secara defenitif dan ada yang disebutkan berdasarkan kelompok jabatan 24 .
Sementara  defenisi  penyelenggara  negara  menurut  Undang-Undang  Nomor  27 Tahun  2008  tentang  Ombudsman  adalah pejabat  yang  melaksanakan  fungsi  pelayanan publik  yang  tugas  pokoknya  berkaitan  dengan  penyelenggaraan  negara  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan. 25 Selanjutnya  penentuan  kategori  pejabat negara  berdasarkan  Undang-Undang  tentang  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  yang menyebutkan bahwa pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 yaitu: 26 (1) Presiden  dan  Wakil  Presiden,  (2)  Ketua,  Wakil  Ketua,  dan  Anggota  Majelis Permusyarawatan  Rakyat,  (3)  Ketua,  Wakil  Ketua,  dan  Anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat,  (4)  Ketua,  Wakil  Ketua,  dan  Anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah,  (5)  Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua,  dan hakim  pada  semua  badan  peradilan  kecuali hakim ad hoc ,  (6)  Ketua,  Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi, (7) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa  Keuangan,  (8)  Ketua,  Wakil  Ketua,  dan  Anggota  Komisi  Pemberantasan Korupsi,  (9)  Menteri  dan  jabatan  setingkat  menteri,  (10)  Kepala  Perwakilan  Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh,  (11)  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  (12)  Bupati/Walikota  dan  Wakil Bupati/Wakil Walikota, dan (13) Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang- Undang.
Kriteria  penyelenggara  negara  sebagai  pejabat  negara  juga  disebutkan  dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan yang menyebutkan bahwa pejabat  negara  adalah  pimpinan  dan  anggota  lembaga  negara  sebagaimana  dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pejabat negara
24 Novianto  M.  Hantoro, Klasifikasi  Jabatan  Dalam  Kelembagaan  Negara:  Permasalahan  Kategori Pejabat Negara Jurnal Negara Hukum, Volume 7, Nomor 2, November 2016, hal.151
25 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman.
26 Pasal 121 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
yang  secara  tegas  ditentukan  dalam  Undang-Undang. 27 Dengan  demikian,  berdasarkan Undang-Undang  ini  ada  dua  kategori,  yaitu  pejabat  negara  dan  pejabat  pemerintahan, yang terdiri dari pejabat pusat dan pejabat daerah. Istilah pejabat daerah terdapat dalam Undang-Undang  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  menyebutkan  bahwa  anggota DPRD adalah pejabat daerah. 28
Kemudian penyelenggara negara disebutkan sebagai pejabat publik terdefenisi dalam Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik  yang mendefenisikan  pejabat  publik  sebagai  orang  yang  ditunjuk  dan  diberi  tugas  untuk menduduki  posisi  atau  jabatan  tertentu  pada  badan  publik 29 ,  yang  terdiri  atas:  (1) Kementerian, (2) Pemerintah Provinsi, (3) Lembaga Negara, (4) Lembaga Non Struktural, (5)  BUMN,  (6)  Perguruan  Tinggi  Negeri,  dan  (7)  Partai  Politik  Nasional 30 .  Dengan demikian klasifikasi jabatan (pejabat) dalam peraturan perundang-undangan terdiri atas: penyelenggara  negara,  pejabat  negara,  pejabat  pemerintahan  baik  di  pusat  maupun  di daerah, dan pejabat publik. Selain itu, disebutkan pula ada pejabat negara yang lain dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis.
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  penyebutan  mengenai  pemegang  jabatan  dalam lembaga-lembaga negara utama tersebut sebagai pejabat negara, tidak berada di masing- masing undang-undang (kecuali MA dan MK), namun di dalam Undang-Undang tentang Aparatur  Sipil  Negara.  Kedudukan  Presiden  dengan  Wakil  Presiden,  Pimpinan  MPR, Pimpinan  DPR,  dan  Pimpinan  DPD  dengan Anggotanya,  Ketua,  Wakil  Ketua, Ketua Muda, Hakim Agung dan semua Hakim di bawah MA, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK sebagai pejabat negara tidak perlu dibedakan, kesemuanya adalah pejabat negara, namun untuk hak administrasi dan keprotokolan perlu dibedakan. Artinya, kesemuanya adalah  pejabat  negara,  namun  tentunya  ada  hak  administrasi  dan  keprotokolan  yang berbeda antara pimpinan dengan anggota. Dengan demikian pemegang kekuasaan dalam lembaga  negara  merupakan  pejabat  negara,  sedangkan  lembaga  yang  berada  di  daerah bukan merupakan pejabat negara namun lebih dikenal sebagai pejabat daerah. Pendapat ini mengacu pada konsep Bagir Manan bahwa sebuah lembaga disebut lembaga negara apabila menjalankan fungsi negara secara langsung atau bertindak untuk dan atas nama negara.  Kepala  Daerah  tidak  dapat  bertindak  untuk  dan  atas  nama  negara,  melainkan hanya terbatas pada daerahnya, sehingga seharusnya disebut lembaga daerah. Pendapat
27 Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan.
28 Pasal  95  ayat  (2)  dan  Pasal  148  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah.
29 Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 30 Pasal 1 angka 3 UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
ini didukung pula oleh konsep Jimly Asshidiqqie bahwa kepala daerah termasuk dalam kategori organ lapis ketiga. Apabila kepada daerah dikategorikan sebagai pejabat negara yang sama dengan menteri maka akan terjadi kerancuan karena dalam prakteknya kepada daerah masih terkesan di bawah hierarki Menteri Dalam Negeri.

## Sumber Anggaran
Hal yang perlu dikaji berikutnya terkait dengan masalah keuangan yang merupakan implikasi dari klasifikasi jabatan. Dalam arti, kedudukan sebagai pejabat negara tentunya akan diikuti dengan hak keuangan tertentu yang diperolehnya dari negara. Sebagai contoh, adanya Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2016 mengenai pemberian gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas kepada pegawai negeri sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota  Kepolisian  Republik  Indonesia,  Pejabat  Negara,  dan  Penerima  Pensiun  atau Tunjangan.  Peraturan  Pemerintah  ini  menjadi  dasar  pemberian  gaji,  pensiun,  atau tunjangan ketiga belas kepada PNS, prajurit TNI, anggota Polri, Pejabat Negara, dan atau penerima pensiun dan tunjangan. Selanjutnya terdapat pula Peraturan Pemerintah Nomor 20  Tahun  2016  tentang  Pemberian  Tunjangan  Hari  Raya  dalam  tahun  anggaran  2016 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit TNI, Anggota Polri, dan pejabat negara. Peraturan Pemerintah  ini  menjadi  dasar  pemberian  Tunjangan  Hari  Raya  (THR)  kepada  PNS, prajurit TNI, anggota Polri, dan Pejabat Negara.
Di  dalam  Peraturan  Pemerintah  mengenai  pemberian  THR  telah  dikategorikan PNS,  prajurit  TNI,  anggota  Polri,  dan  pejabat  negara,  namun  kemudian  terdapat ketentuan  Pasal  8  yang  menyebutkan  bahwa  ketentuan  pemberian  THR  dalam  PP  ini berlaku juga pada: (1) Pejabat lain yang hak keuangan atau administratifnya disetarakan atau setingkat: menteri dan pejabat pimpinan tinggi, (2) Wakil menteri, (3) Staf khusus di lingkungan  kementerian,  (4)  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  (5)  Hakim adhoc, dan  (6)  Pegawai lainnya  yang  diangkat oleh pejabat  pembina kepegawaian pada kementerian/lembaga.
Selanjutnya,  Peraturan  Pemerintah  tersebut  juga  mengatur  mengenai  sumber pembiayaan dalam pemberian gaji ketiga belas dan THR. Pasal 9 PP No.20 Tahun 2016 menyebutkan  bahwa  anggaran  yang  diperlukan  untuk  melaksanakan  peraturan pemerintah ini dibebankan kepada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; bagi:
1. PNS yang bekerja pada Pemerintah Pusat;
2. Prajurit TNI
3. Anggota Polri
4. Pejabat Negara selain Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, dan Wakil Bupati/Walikota;
5. Pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f.
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi:
1. PNS yang bekerja pada pemerintahan daerah;
2. Gubernur dan Wakil Gubernur;
3. Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota, dan
4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## Fenomena Anggota DPD RI Sebagai Ketua PKK-Dekranasda
Berdasarkan  penjelasan  terdahulu  di  atas  disebutkan  bahwa  Anggota  DPD  RI merupakan pejabat negara, dan dianggap rangkap jabatan jika menempati jabatan yang setara dengan lembaga tinggi negara atau lembaga negara. Gerakan PKK dan Dekranasda bukan merupakan lembaga tinggi negara maupun lembaga negara, tetapi lebih dianggap sebagai  lembaga  penunjang  kinerja  pemerintahan  di  daerah.  Adanya  fenomena penyebutan  rangkap  jabatan  Anggota  DPD  RI  yang  juga  menjadi  Ketua  PKK  dan Dekranasda secara peraturan perundang-undangan bukan merupakan rangkap jabatan.
Gerakan  PKK  (pemberdayaan  dan  kesejahteraan keluarga) adalah  gerakan  dalam pembangunan  masyarakat  yang  tumbuh  dari,  oleh,  dan  untuk  masyarakat,  menuju terwujudnya  keluarga  yang  beriman  dan  bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat,  sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan  gender,  serta  kesadaran  hukum  dan  lingkungan 31 .  Sedangkan  Dekranasda merupakan  organisasi  nirlaba  yang  menghimpun  pecinta  dan  peminat  seni  untuk memayungi dan mengembangkan produk kerajinan dan mengembangkan usaha tersebut, serta  berupaya  meningkatkan  kehidupan  pelaku  bisnisnya,  yang  sebagian  merupakan kelompok usaha kecil dan menengah (UKM) 32
Kemudian berdasarkan sumber anggaran maka terdapat perbedaan klasifikasi antara Anggota DPD RI yang haknya telah di atur dalam ruang lingkup sebagai pejabat negara dibandingkan dengan hak Ketua PKK dan Ketua Dekranasda yang masih rancu karena
31 Pasal 1 ayat (1) Perpres No.99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
32 Surat keputusan bersama 2 Menteri, yaitu Menteri Perindustrian dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 85/M/SK/1980 dan Nomor: 072b/P/1980, tanggal 3 Maret 1980 di Jakarta; Surat Menteri  Dalam  Negeri  Nomor:  537/5038/Sospol,  tanggal  15  Desember  1981,  dibentuklah  organisasi DEKRANAS tingkat daerah (DEKRANASDA)
sumber  pendanaan  PKK  dan  Dekranasda  berasal  dari  hibah  baik  dari  APBN  maupun APBD.
Pasal  18  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  99  Tahun  2017  Tentang Gerakan  Pemberdayaan  dan  Kesejahteraan  Keluarga  menjelaskan  bahwa  sumber pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Gerakan PKK dibebankan pada:
a. Anggaran pendapatan dan belanja negara untuk tingkat pusat;
b. Anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  untuk  tingkat  provinsi  dan kabupaten/kota;
c. Anggaran pendapatan dan belanja desa untuk tingkat desa; dan
d. Sumber lain yang sah,
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian bahwa sumber pembiayaan PKK dan Dekranasda melalui APBD merupakan  bentuk  hibah  sehingga  sumber  keuangan  dari  APBD  ketua  PKK  dan Dekranasda sehingga seseorang yang sedang menjabat Anggota DPD RI tidak bertabrakan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemberian  hibah  digunakan  untuk  mendukung  fungsi  penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh pemerintah kepada lembaga semi pemerintah seperti PMI, KONI, Pramuka, Korpri, PKK, dan Dekranasda, perusahaan daerah, serta masyarakat  dan  organisasi  kemasyarakatan,  yang  secara  spesifik  telah  ditetapkan peruntukannya,  dapat  dianggarkan  dalam  APBD.  Dalam  rangka  akuntabilitas penggunaan hibah, pemberian hibah dilengkapi dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)  antara  pemerintah  daerah  dengan  penerima  hibah  serta  adanya  kewajiban penerima  hibah  untuk  memberikan  pertanggungjawaban  atas  penggunaan  dana  hibah yang diterima.
Kemudian  Pasal  6  ayat  (5)  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial  yang  Bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  menjelaskan bahwa bantuan hibah dari APBD tersebut diberikan kepada:
a. Badan  dan  lembaga  yang  bersifat  nirlaba,  sukarela  dan  sosial  yang  dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
b. Badan  dan  lembaga  nirlaba,  sukarela  dan  sosial  yang  telah  memiliki  surat keterangan  terdaftar  yang  diterbitkan  oleh  Menteri,  Gubernur,  atau Bupati/Walikota;
Berdasarkan hal di atas maka PKK dan Dekranasda merupakan badan nirlaba yang berada  di  daerah  dan  pengelolahnya  bukan  merupakan  pejabat  negara  sehingga  tidak memiliki  konflik  kepentingan  terhadap  lembaga  tinggi  negara,  termasuk  dalam penggunaan keuangan kelembagaan. Adanya perbaikan dan penegasan regulasi menjadi penting  untuk  sinkronisasi  dan  koordinasi  yang  selaras  sehingga  tidak  meninggalkan konflik  kepentingan.  Adanya  koordinasi  dan  sinkronisasi  yang  lebih  baik  dalam menyelesaikan berbagai pro dan kontra merupakan bagian penguatan sistem pembagunan di Indonesia 33 .

## KESIMPULAN
Larangan  rangkap  jabatan  dan  penggunaan  anggaran  kelembagaan  bagi  Anggota DPD RI sesuai Pasal 302 ayat (1) dan ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014  sebagaimana  yang  telah  diubah  dalam  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2014 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2014  Tentang  Majelis Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak berlaku untuk Anggota DPD RI sebagai Ketua Pemberdayaan  dan  Kesejahteraan  Keluarga  di  daerah  maupun  menjadi  Ketua  Dewan Kerajinan Nasional di Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Andryan.  (2019), Harmonisasi  Pemerintah  Pusat  Dengan  Daerah  Sebagai  Efektivitas  Sistem Pemerintahan , Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 16, Nomor 4, 419-432.
Asshiddiqie, Jimly. (2009), Menuju Negara Hukum yang Demokratis , Bhuana Ilmu Populer,
Jakarta. Asshiddiqie, Jimly. (2019), Lembaga Negara dalam http://jimly.com/pemikiran/view/13, Diakses tanggal 19 Juli 2019.
http://kbbi.web.id/jabat. Diakses 19 Februari 2019.
Hakim, Lukman. (2011), Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Jurnal  Konstitusi ,  Volume  4,  Nomor  1,  Puskasi  FH  Universitas  Widyagama Malang.
Hantoro,  Novianto  M.  (2016),  Klasifikasi  Jabatan  Dalam  Kelembagaan  Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara , Jurnal Negara Hukum, Volume7, Nomor 2, November 2016.
Jeddawi, Murtir. (2012), Hukum Administrasi Negara, Total Media, Yogyakarta.
33 Andryan,  Harmonisasi  Pemerintah  Pusat  Dengan  Daerah  Sebagai  Efektivitas  Sistem Pemerintahan, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 16, Nomor 4, hal.419.
Komisi  Informasi  Publik.  (2015),  Laporan  Penyelenggaraan  Negara  Kegiatan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2015, Jakarta, Istana Negara, 15 Desember 2015.
Republik  Indonesia, Anggaran  Dasar  dan Anggaran  Rumah Tangga  Dewan Kerajinan Nasional (DEKRANAS).
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor 28  Tahun 1999  tentang  Penyelenggaraan Negara  yang  Bersih  dan  Bebas  dari  Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  75;  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3851).
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4846).
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2008  tentang  Ombudsman (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2008 Nomor 139;  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4899).
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2010  tentang  Keprotokolan (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2010 Nomor 125;  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5166).
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  6;  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5494).
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2014  tentang  Majelis Permusyarawatan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  sebagaimana  telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2014  Nomor  383;  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 5650).
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
Republik  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2012 tentang  Hibah  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2012 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272).
Republik  Indonesia,  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  99  Tahun  2017 tentang  Gerakan  Pemberdayaan  dan  Kesejahteraan  Keluarga  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226).
Republik  Indonesia,  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  123 Tahun  2018  Tentang  Perubahan  Keempat  Atas  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  32  Tahun  2011  tentang  Pedoman  Pemberian  Hibah  dan Bantuan  Sosial  yang  Bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15).
Republik  Indonesia,  Surat  Keputusan  Bersama  Menteri  Perindustrian  dan  Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  85/M/SK/1980  dan  Nomor 072b/P/1980.
Republik  Indonesia,  Surat  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  537/5038/Sospol  tentang Dekranas Tingkat Daerah.
Riwukore,  Jefirstson  Richset.,  Manafe,  Hilda.,  dan  Habaora,  Fellyanus.  (2019), Strengthening  Authority  of  DPD  RI  in  State  of  Admnistration  System  at Indonesia, International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS), Volume 3, Nomor 6, 491-494.
Riwukore,  Jefirstson  Richset  dan  Habaora,  Fellyanus.  (2019),  Studi  Keberadaan  TAP MPR  RI  Dalam  Konsep  Negara  Hukum  Indonesia  Pasca  Pemberlakukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Jurnal Abdimas Mandiri, Volume 3, Nomor 1, 30-35.
United Nations Convention against Corruption, General Assembly Resolution 58/4 of 31 October 2003 .
United Nations Convention against Corruption, General Assembly Resolution 58/4 of 31 October 2003.
Wahyuni,  Tri.  (2012),  Rangkap  Jabatan: Batas  Antara  Hukum  dan  Etika  Dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan  (Policy  Paper).  Pusat  Kajian  dan  Pendidikan  dan Pelatihan Aparatur III LAN , Jakarta.