## JIEE:
Strategi  Kantor  Sistem  Administrasi  Manunggal  Satu  Atap (SAMSAT)  Painan  Dalam  Meningkatkan  Pendapatan  Pajak

## Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pesisir Selatan
Ratih Sri Melyani 1 , Roni Ekha Putera 2 *, Hendri Koeswara 3
1,2,3 Administrasi publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas * penulis korespondensi: roniekhaputera@soc.unand.ac.id

## ARTICLE INFO ABSTRACT

## Article history:
Penelitian  ini  mendeskripsikan  bagaimana  pelaksanaan strategi  kantor  SAMSAT  Painan  dalam  meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pajak kendaraan bermotor  sebagai  salah  satu  sumber  pendapatan  daerah yang memberikan kontribusi cukup besar bagi pendapatan daerah  Kabupaten  Pesisir  Selatan.  Menurut  peraturan Gubernur  Sumatera  Barat  Nomor  69  Tahun  2014  tentang bagi hasil pajak daerah bahwa Kabupaten di Sumatera Barat mendapat  hasil  30%  dari  realisasi  penerimaan  PKB  yang dipungutnya. Penelitian ini penting dilakukan karena masih rendahnya  kepatuhan  wajib  pajak  di  Kabupaten  Pesisir Selatan. Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan  oleh  Kotten  yang  terdiri  dari  strategi organisasi,  strategi  program,  strategi  sumber  daya  dan strategi  kelembagaan.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan  data  yaitu  wawancara,  observasi  dan dokumentasi. Untuk pemilihan informan dilakukan dengan metode purposive  sampling .  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa strategi kantor SAMSAT Painan dalam meningkatkan Pendapatan  PKB  di  Kabupaten  Pesisir  Selatan  sudah berjalan dengan baik dan telah melaksanakan seluruh tipe strategi  yang  dikemukakan  oleh  Kotten.  Meskipun  dalam pelaksanaan ada beberapa indikator pada tipe strategi yang kurang  berjalan  dengan  baik  seperti  pelaksanaan  program yang  masih  belum  merata,  kurangnya  SDM    yang  kreatif dalam  menjalankan  program  khususnya  bagi  UPTD  serta kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan bagi wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.
Received 11 May 2022
Received  in  revised  form  22 May 2022 Accepted 03 June 2022
Keyword: Strategi, SAMSAT, pendapatan pajak kendaraan bermotor

## PENDAHULUAN
Salah  satu  pajak  daerah  yang sangat potensial dalam penerimaan daerah ialah  pajak  kendaraan  bermotor.  Pajak
kendaraan bermotor dipungut atas kepemilikan  kendaraan  bermotor  orang pribadi  atau  badan  selaku  pemilik
kendaraan. Di Indonesia Pajak kendaraan bermotor  sangat  berperan  penting  bagi pendapatan  daerah  saat  ini.  Dimana kendaraan  bermotor  sudah  menjadi kebutuhan  yang  mutlak  bagi  masyarakat yang digunakan sebagai sarana transportasi  untuk mendukung mobilisasi atau  pergerakan  kehidupan  masyarakat. Tanpa adanya kendaraan bermotor kegiatan masyarakat akan jadi lambat dan sulit untuk berkembang. Apalagi semakin pesatnya  pertumbuhan  ekonomi  di  kota- kota  besar  Indonesia,  yang  mendorong semakin  tingginya  aktivitas  masyarakat sehingga  bertambahnya  kebutuhan  akan kendaraan  bermotor  terutama  kendaraan pribadi.  Hal  ini  dikarenakan  kendaraan pribadi dapat menghemat waktu dan juga masyarakat  akan  merasa  leluasa  jika menggunakan untuk melakukan aktivitas sosial dengan bebas.
Seiring  meningkatnya  kebutuhan masyarakat  akan  kendaraan  bermotor maka,  menjadi  peluang  besar  bagi pemerintah daerah untuk menggali pendapatan dari pajak kendaraan bermotor yang dipungut dari masyarakat. Untuk  itu  pemerintah  di  masing-masing daerah  di  tuntut  berupaya  meningkatkan sumber  pendapatan  asli  daerah  terutama dari pajak bermotor agar  mampu membiayai  penyelenggaraan  pemerintah yang baik dengan cara terus meningkatkan  kualitas  pelayanan  dalam melakukan  penyelenggaraan  pelayanan publik  kepada  masyarakat  di  bidang pelayanan  pembayaran  pajak  kendaraan bermotor.
Instansi  yang  berwenang  untuk memungut  pajak  kendaraan  bermotor ialah Kantor SAMSAT. Menurut Peraturan presiden  Republik  Indonesia  Nomor  5 tahun  2015  tentang  penyelenggaraan sistem  administrasi manunggal  satu  atap bahwa  SAMSAT  merupakan  suatu  sistem kerja  sama  secara  terpadu  antara  Polri, Bapenda  dan  PT.  Jasa  Raharja  (Pesero) dalam  pelayanan  untuk  menerbitkan
STNK/TNK yang dikaitkan dengan pemasukan  uang  ke  kas  Negara  baik melalui  PKB,  BBNKB  dan  SWDKLLJ. Sistem  Administrasi  Satu  Atap  (SAMSAT) muncul ketika ada sebuah gagasan brilian yang disampaikan pada forum perantaraan para pemimpin Dinas Pendapatan  Daerah  Provinsi  Daerah Tingkat  I  se-Indonesia  pada  bulan  april tahun 1976 di Jakarta. Hasil perantaraan tersebut menghasilkan suatu rekomendasi berupa  usulan  kepada  pemerintah  agar SAMSAT dijadikan suatu sistem pemungutan  Pajak  Kendaraan  Bermotor (PKB)  atau  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk seluruh Indonesia.
Sumatera  Barat  merupakan  salah satu  Provinsi  di  Indonesia  yang  memiliki jumlah  kendaraan  bermotor  yang  cukup tinggi. Pada tahun 2020 jumlah kendaraan bermotor  di  Sumatera  Barat  yaitu sebanyak  1.624.478  unit  kendaraan bermotor. Dengan kondisi tersebut, pemerintah provinsi Sumatera Barat terus mengoptimalkan pendapatan daerah melalui sektor pajak kendaraan bermotor. Berikut  merupakan  realisasi  penerimaan Pajak  Kendaraan  Bermotor  di  Sumatera Barat tahun 2020:
Tabel  1.1. Realisasi  penerimaan  PKB Sumatera Barat Tahun 2020
no  Nama UPTD Target (Rp) Realisasi (Rp) % 1.   Bukittinggi  53.185.58 8.000 59.602.090. 250 112,06 2.  Batusangkar  24.416.0 67.000 27.600.005. 075 113,04 3.  Pulau Punjung 24.195.9 45.000 27.461.567. 500 113,50 4.  Sarilamak 17.638.1 80.000 20.333.818. 200 115,28 5.  Arosuko 20.605.9 31.000 23.508.453. 200 114,09 6.  Pariaman 21.002.8 40.000 24.656.614. 600 117,40 7.  Kota Pariaman 15.728.9 29.000 18.020.419. 350 114,57 8.  Solok 21.197.4 83.000 23.583.190. 650 111,25 9.  Lubuk Basung 15.074.5 63.000 17.417.232. 150 115,54 10.  Padang 293.905. 826.000 275.502.769 .750 93,42 11.  Lubuk Sikaping 13.779.0 15.000 16.004.774. 500 116,15
12.  Padang Panjang 13.331.2 25.000 15.263.057. 600 114,49 13.  Painan 26.137.6 51.000 30.803.036. 400 117,85 14.  Simpang Empat 25.649.7 86.000 30.114.482. 350 117,41 15.   Payakumbuh  35.470.1 74.000 40.490.075. 050 114,15 16.  Sawahlunto  10.170.1 74.000 11.463.497. 900 112,72 17.  Padang Aro 11.054.0 26.000 12.933.309. 350 117,00 18.   Sijunjung 17.456.6 54.000 20.066.306. 100 114,95 Jumlah 661.000. 000.000 694.824.700 .275 105,12

## Sumber: Badan Pendapatan Provinsi Sumatera Barat
Berdasarkan  Tabel  1.1  di  atas terlihat  bahwa  realisasi  pajak  kendaraan bermotor  di  Sumatera  Barat  terealisasi sebesar  105,12  %  dari  target  Rp. 661.000.000.000  dengan  realisasi  Rp. 694.824.700.275. Hampir semua SAMSAT di Sumatera Barat berhasil merealisasikan melebihi  target  yang  ditetapkan  kecuali SAMSAT  Padang.  Dimana  UPT  yang memiliki  persentase  realisasi  tertinggi yaitu  SAMSAT  Painan  yaitu  sebesar 117,85%  dari  target  Rp.  26.137.651.000 dengan realisasi Rp. 30.803.036.400 pada Tahun 2020. Meskipun pemerintah Provinsi Sumatera Barat berhasil
merealisasikan pajak kendaraan bermotor melebihi  target  yang  telah  ditetapkan, tetapi  masih  banyak  wajib  pajak  yang belum  memenuhi  kewajibannya.  Berikut adalah  rasio  kepatuhan  wajib  pajak  di Sumatera Barat:
Tabel  1.2. Rasio  Kepatuhan  wajib  pajak Sumatera Barat Tahun 2020
UPT % Kepatuhan UPT % Kepatuhan Padang 74,91% Lubuk Basung 54,97% Bukittinggi 67,17% Sarilamak 53,98% Sawahlunto 65,65% Lubuk Sikaping 52,34% Padang Panjang 65,13% Pariaman 51,62% Batu Sangkar 64,53% Sijunjung 49,87% Solok 63,37% Padang Aro 49,30% Payakumbuh 57,06% Painan 44,57% Kota Pariaman 56,88% Pulau Panjang 43,34% Arosuka 56,66% Simpang Empat 36,40%
Sumber: Badan Pendapatan Provinsi Sumatera Barat
Berdasarkan  tabel  1.2  di  atas terlihat  bahwa  rasio  kepatuhan  wajib pajak tahun 2020 di Sumatera Barat yang memiliki persentase rasio kepatuhan wajib pajak  3  tertinggi  ialah  SAMSAT  Padang sebesar  74,91%,  Bukittinggi  sebesar 67,17% serta Sawahlunto sebesar 65,65%. Kemudian SAMSAT yang memiliki persentase rasio kepatuhan wajib pajak 3 terendah  ialah  pada  SAMSAT  Simpang Empat  dengan  persentase  36,40%,  Pulau Punjung  sebesar  43,34  %  dan  Painan sebesar  44,57%.    Walaupun  rasio kepatuhan wajib pajak di SAMSAT Painan tahun 2020 termasuk rendah di Sumatera Barat. Namun dalam pelaksanaan realisasi pajak yang dilakukan oleh Kantor SAMSAT Painan  memiliki  realisasi  tertinggi  di Sumatera  Barat  tahun  2020  yang  dapat dilihat  pada  tabel  1.1  di  atas.  Kantor SAMSAT Painan bertugas memungut pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pesisir Selatan.
Kabupaten Pesisir Selatan merupakan wilayah Kabupaten di Sumatera  Barat  yang  terletak  di  bagian selatan Provinsi
Sumatera Barat, memanjang  ke  selatan  dengan  panjang garis pantai 234,2 km yang terdiri dari 15 Kecamatan  dan  182  Nagari.  Kabupaten Pesisir  Selatan  merupakan  Kabupaten terluas kedua dari 19 Kabupaten yang ada di  Sumatera  Barat  dengan  luas  wilayah 5.749,89  Km2.  Seiring  meningkatnya jumlah  penduduk  dan  perekonomian masyarakat,  pertumbuhan  akan  jumlah kendaraan  bermotor  juga  meningkat  di Kabupaten  Pesisir  Selatan.  Pada  tahun 2020 jumlah kendaraan bermotor Kabupaten  Pesisir  Selatan  sebanyak 107.682  unit  kendaraan  bermotor  dan menduduki  posisi  ke-4  terbanyak  di Sumatera Barat tahun 2020.
Banyaknya jumlah kendaraan bermotor  di  Kabupaten  pesisir  selatan menjadi  peluang  besar  bagi  pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk menggali sumber pendapatan melalui pajak
kendaraan  bermotor  daerahnya.  Menurut peraturan  Gubernur  Sumatera  Barat bahwa  pembagian  pemungutan  pajak kendaraan  bermotor  dibagi  hasil  kepada Kabupaten di Sumatera Barat sebesar 30% dari realisasi penerimaan.  Dengan begitu semakin meningkatnya pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pesisir Selatan  maka  pendapatan  daerah  untuk Kabupaten  Pesisir  Selatan  juga  akan meningkat,  sehingga  bisa  digunakan untuk  membiayai  pembangunan  serta untuk  membiayai  pengeluaran  daerah. Apalagi saat ini Kabupaten Pesisir Selatan sedang gencarnya melakukan pembangunan  fisik  untuk  persiapan pemekaran  Kabupaten.  Dengan  adanya pendapatan dari pajak kendaraan bermotor ini menjadi pendapatan tambahan bagi Kabupaten Pesisir Selatan untuk membiayai pengeluaran daerahnya.
Sistem  Administrasi  Manunggal Satu Atap atau Kabupaten Pesisir Selatan terletak  di  pusat  ibu  kota  Kabupaten Pesisir  Selatan  yaitu  di  Painan,  sehingga masyarakat  sulit  untuk  menjangkau tempat  tersebut  terutama  masyarakat yang  berada  jauh  dari  pusat  ibu  kota Kabupaten  Pesisir  Selatan  seperti  daerah Inderapura,  Tapan,  Lunang  dan  daerah Silaut yang berada di bagian paling selatan Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pergi ke kantor  SAMSAT  Painan  itu  sendiri masyarakat  yang  berada  di  daerah tersebut  membutuhkan  waktu  3-4  jam perjalanan. Permasalahan tersebut menyebabkan  sebagian  masyarakat  di Kabupaten  Pesisir  Selatan  enggan  untuk datang  ke  Kantor  SAMSAT  Painan  jika hanya memiliki keperluan untuk melakukan  pembayaran  pajak  kendaraan bermotor dan kemungkinan lebih memilih menggunakan  jasa  calo  bahkan  banyak memilih  untuk  tidak  membayar  pajak kendaraan bermotor. Hal ini dapat dilihat jumlah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor  di  kabupaten  pesisir  selatan  di tahun 2018-2020:
Tabel 1.3. Jumlah Wajib Pajak Patuh Dan Tidak  Patuh  Dalam  Pembayaran  Pajak Kendaraan  Bermotor  Di  Kantor  SAMSAT Painan
Tahun Wajib Pajak Yang Patuh Wajib Pajak Yang Tidak Patuh 2018 42.877 61.461 2019 44.416 61.057 2020 47.994 59.688

## Sumber: UPT Kantor SAMSAT Painan
Dari Tabel 1.3 di atas terlihat bahwa adanya penurunan wajib pajak yang tidak patuh  dalam  membayar  pajak  kendaraan bermotor di Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun ke tahun. Meskipun begitu,  jumlah wajib pajak yang tidak patuh lebih banyak dibandingkan  wajib  pajak  yang  patuh. Pada  tahun  2018  wajib  pajak  yang  tidak patuh yaitu sebanyak 61.461, kemudian di tahun  2019  sebanyak  61.057  dan  pada tahun 2020 yaitu sebanyak 59.688.
Studi  ini  penting  dilakukan  untuk melihat  bagaimana  pelaksanaan  strategi yang  dilakukan  oleh  kantor  SAMSAT Painan  dalam  meningkatkan  pendapatan pajak  kendaraan  bermotor  di  Kabupaten Pesisir  Selatan.  Mengingat  bahwa    pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi  cukup  besar  bagi  pendapatan daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Namun kepatuhan wajib pajak kendaran bermotor di kabupaten masih rendah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif  dengan  metode penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsi  serta  memberi  gambaran secara sistematis mengenai strategi kantor SAMSAT  Painan  dalam  meningkatkan pendapatan  pajak  kendaraan  bermotor  di kabupaten pesisir selatan. Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  ialah wawancara,  observasi  dan  dokumentasi. Untuk  pemilihan  informan  dilakukan dengan metode purposive sampling . Sedangkan untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan menggunakan
triangulasi  sumber,  yaitu  dengan  cara membandingkan  data  dari  narasumber yang  satu  dengan  data  dari  narasumber lainnya.
Proses  penelitian  yang  dilakukan dalam penelitian mengenai strategi kantor SAMSAT  Painan  dalam  meningkatkan pendapatan  pajak  kendaraan  bermotor  di Kabupaten Pesisir Selatan dengan merumuskan terlebih dahulu permasalahan dalam penelitian ini.
Kemudian  peneliti  melakukan  kajian literatur  dari  berbagai  media  informasi serta  melakukan  wawancara  dengan beberapa  informan  untuk  memastikan informasi yang peneliti per oleh dari media cetak maupun elektronik. Melihat adanya kesamaan  antara  berita  dengan  temuan yang  peneliti  per  oleh  saat  survei  awal, maka  peneliti  mengumpulkan  data  dan dokumentasi  di  lapangan  dengan  cara melihat  dan  menelusuri  pelaksanaan strategi  kantor  SAMSAT  Painan  dalam meningkatkan  PKB  di  Kabupaten  Pesisir Selatan.
Penelitian ini dilakukan pada kantor SAMSAT  Painan  sebagai  lokus  penelitian selama  enam  bulan.  Dimana  dalam penelitian  ini  peneliti  menggunakan observasi non partisipan. Teknik observasi non  partisipan  ini  digunakan  karena dalam proses penelitian ini, peneliti hanya berperan  mengamati  kegiatan  ataupun program  yang  dilakukan  kantor  SAMSAT Painan  saja  dan  tidak  ikut  serta  dalam kegiatan.  Kalaupun  ikut  dalam  kegiatan itu  hanya  dalam  lingkup  yang  terbatas sesuai  dengan  kebutuhan  data  yang peneliti butuhkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Strategi  merupakan  suatu  upaya atau tindakan yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk merumuskan, menjalankan  suatu  organisasi  untuk mencapai  tujuannya.  Menurut  George Steiner  dan  John  Miner  strategi  ialah penetapan  misi,  penetapan  sasaran
organisasi,  dengan  mengingat  kekuatan eksternal  dan  internal  dalam  perumusan kebijakan tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara  tepat,  sehingga  tujuan  sasaran utama  organisasi  akan  tercapai.  Dengan demikian strategi dalam organisasi memiliki peran yang sangat penting dalam rangka  mencapai  visi,  misi,  tujuan  dan sasaran  yang  telah  ditetapkan  oleh organisasi.
Dalam  penelitian  ini  teori  yang digunakan untuk menganalisis permasalahan  dalam  penelitian  ini  ialah teori tipe  strategi  oleh  Kotten  yang terdiri dari  strategi  organisasi,  strategi  program, strategi  sumber  daya  dan  strategi kelembagaan.

## 1. Strategi Organisasi
Strategi  organisasi  ini  berkaitan dengan perumusan visi, misi, tujuan serta inisiatif  strategi  baru.  Dalam  tipe  strategi organisasi ini, akan ter gambarkan secara jelas  dan  ringkas  mengenai  bagaimana pandangan  ke  depan  dari  sebuah organisasi. Pemimpin memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan bagaimana  visi,  misi  dan  tujuan  dari sebuah  organisasi.  Berikut  ialah  aspek yang ada dalam strategi organisasi ini:

## a. Visi dan Misi
Visi  pada  hakikatnya  berkaitan dengan  pandangan  ke  depan  organisasi tentang  apa  yang  ingin  dicapai  oleh organisasi  baik  dalam  waktu  dekat maupun  dalam  jangka  waktu  yang  lama. Bagi sebuah organisasi visi memiliki peran yang  penting  dalam  organisasi.  Hal  ini dikarenakan visi berfungsi sebagai penunjuk  arah  bagi  organisasi  untuk mencapai  tujuan  dan  sasaran  dalam organisasi  serta  menjadi  pedoman  bagi anggota  organisasi  ketika  menjalankan kegiatan  dalam  organisasi.  Sehingga dengan adanya visi organisasi akan mudah untuk  mewujudkan  keinginan  organisasi sesuai  dengan  tujuan  dan  sasaran organisasi.  Di  samping  memberikan
petunjuk  arah  bagi  organisasi  visi  juga dapat memberikan aspirasi bagi organisasi dalam menyusun strategi organisasi.
Dalam  menjalankan  organisasinya, kantor  sistem  administrasi  manunggal satu  atap  (SAMSAT)  Painan  merumuskan visi  yaitu  "Terwujudnya  pelayanan  cepat, tepat, dan akurat menuju pemerintah yang bersih". perumusan visi yang dirumuskan oleh  kantor  SAMSAT  Painan  diharapkan dapat mewujudkan tujuan organisasi dari kantor SAMSAT Painan itu sendiri. Untuk mewujudkan  visi  kantor  SAMSAT  Painan tersebut,  maka  kantor  SAMSAT  Painan menetapkan misi sebagai langkah-langkah strategi dalam mencapai visi. Berikut misi yang ditetapkan kantor SAMSAT Painan: 1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
2. Meningkatkan  Sumber  Daya  Manusia (SDM)
3. Meningkatkan identifikasi dan registrasi kepemilikan kendaraan bermotor 4. Meningkatkan penerimaan daerah dan pusat
5. Memberikan kepastian jaminan kepada korban  kecelakaan  lalu  lintas  dengan melaksanakan pembayaran SWDKLLJ.
Dalam  mewujudkan  visi  kantor SAMSAT  Painan  merumuskan  5  misi. Salah  satu  misinya  ialah  meningkatkan pendapatan daerah dan pusat. Peningkatan  pendapatan  daerah  dan pusat pada kantor SAMSAT Painan dapat dilakukan
dengan meningkatkan pembayaran  pajak  kendaraan  bermotor oleh  wajib  pajak  kendaraan  bermotor Kabupaten Pesisir Selatan.
Dilihat dari pencapaian visi dan misi kantor  SAMSAT  Painan  saat  ini,  dapat dikatakan  sudah  tercapai  hanya  saja belum  optimal.  Hal  dapat  dilihat  dari indeks kepuasan masyarakat pada Kantor SAMSAT Painan mencapai 79,43 di tahun 2020,  yang  artinya  masyarakat  puas terhadap  pelayanan  yang  diberikan  oleh kantor  SAMSAT  Painan  serta  dilihat  dari
keberhasilan  kantor  SAMSAT  Painan dalam  mencapai  target  realisasinya  yang ditetapkan  sebelumnya.  Akan  tetapi kepatuhan  wajib  pajak  di  kabupaten pesisir  selatan  masih  terbilang  rendah bahkan  tidak  sampai  50%  yang  patuh untuk membayar pajak kendaraan bermotor  dari  tahun  ke  tahun.  berikut realisasi  pajak  kendaraan  bermotor  di kantor samsat painan selama tiga tahun: Tabel 1.4 . Realisasi PKB SAMSAT Painan
Tahun Target Realisasi % 2018 20.727.710.000 23.618.614.200  113,9 2019 25.500.045.000 27.811.700.700  109,0 2020 26.137.651.000 30.803.036.400  117,8
Dari  tabel  di  atas  dapat  dilihat bahwa  kantor  SAMSAT  Painan  mampu merealisasikan pajak kendaraan bermotor dari tahun ketahun dan terus mengalami peningkatan.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari strategi  ataupun  upaya  yang  dilakukan oleh kantor SAMSAT Painan.
Dalam upaya meningkatkan pendapatan  pajak  kendaraan  bermotor  di Kabupaten Pesisir Selatan, kantor
SAMSAT  Painan  menjalankan  beberapa program dan kegiatan yang telah ditetapkannya  yaitu  dengan  memperluas pelayanan  pembayaran  pajak  kendaraan bermotor  serta  meningkatkan  kesadaran wajib pajak.
b. Tujuan
Secara  sederhana  tujuan  dapat dimaknai sebagai suatu bentuk pernyataan  mengenai  keadaan  yang diinginkan. Pada sebuah organisasi tujuan diartikan  sebagai  bentuk  dari  penjabaran dari  visi  dan  misi  serta  hasil  akhir  yang diinginkan  oleh  organisasi  pada  kurun waktu  tertentu  apakah  tujuan  organisasi tersebut  tercapai  atau  tidak.  Setiap organisasi  pasti  memiliki  tujuan  begitu juga  dengan  kantor  SAMSAT  Painan. Tujuan  pada  kantor  SAMSAT  Painan  ini menyesuaikan dengan 3 instansi inti yang bergabung  dalam  kantor  SAMSAT  Painan serta tujuan yang dirumuskan oleh kantor SAMSAT  Painan  memuat  esensi  dari
perwujudan  pelaksanaan  misi-misi  yang sudah ditetapkannya.
Sama hal nya dengan visi dan misi, dilihat  dari  pencapaian  tujuannya  dalam peningkatan  pendapatan  daerah  dapat dikatakan  bahwa  kantor  SAMSAT  Painan berhasil  mencapainya  bahkan  mengalami peningkatan beberapa tahun terakhir. Hal ini  dapat  dilihat  dari  realisasi  pajak kendaraan  bermotor  yang  dipungut  oleh kantor  SAMSAT  Painan  dari  tahun  2018 sampai
2020
yang mengalami peningkatan. Hanya saja kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Pesisir Selatan masih rendah,    sehingga  tujuan  dari  Kantor SAMSAT  Painan  ini  bisa    lebih  tinggi  lagi jika  dilihat  dari  jumlah  kepatuhan  wajib pajaknya.
2. Strategi Program
Strategi ini lebih memberi perhatian pada  implikasi-implikasi  strategi  dari suatu  program  tertentu.  Apa  kira-kira dampaknya  bagi  organisasi  ataupun kelompok  sasaran  dari  organisasi  apabila suatu  program  tertentu  dilancarkan  atau diperkenalkan. Strategi ini menggambarkan  atau  mempublikasikan apakah  dampak  dari  program  tersebut positif  bagi  instansi  yang  bersangkutan maupun  bagi  sasaran  organisasi,  atau malah  sebaliknya  berdampak  negatif. Strategi program ini dapat dilihat dari: a. Program
Program adalah seperangkat aktivitas  dan  kegiatan  organisasi  untuk mencapai  suatu  perubahan  tertentu terhadap suatu kelompok sasaran tertentu. Program-program yang
dilaksanakan  akan  menjadi  langkah strategi  yang  sangat  efektif  terhadap tujuan  yang  diinginkan  oleh  organisasi tersebut. Strategi program dalam penelitian  ini  dapat  dilihat  dari  berbagai program  kegiatan  acara  yang  dilakukan oleh  Kantor  SAMSAT  Painan  dalam meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor serta sebagai bentuk
perwujudan  visi,  misi  serta  tujuan organisasi.
Adapun  program  ataupun  kegiatan yang  dilakukan  oleh  kantor  SAMSAT Painan  dalam  meningkatkan  pendapatan pajak  kendaraan  bermotor  di  Kabupaten Pesisir  selatan  ialah      melaksanakan SAMSAT  Keliling,  pembukaan  SAMSAT Nagari  yang  berada  di  kecamatan  Ranah Pesisir,  program  pemutihan,  razia  pajak kendaraan bermotor, program super PKB, dan  melakukan  sosialisasi    pajak kendaraan bermotor.
Dalam upaya peningkatan pendapatan  pajak  kendaraan  bermotor  di Kabupaten Pesisir Selatan kantor SAMSAT Painan telah melaksanakan program yang ditetapkan  dengan  baik,  hanya  saja  ada beberapa  program yang dijalankan belum merata  dilaksanakan  sehingga      tidak dapat  menjangkau  sepenuhnya  wajib pajak  yang  ada  di  Kabupaten  Pesisir Selatan.

## b. Dampak Program
Dampak  dapat  dimaknai  sebagai suatu  akibat  dari  dilaksanakannya  suatu tindakan  yang  telah  dilakukan  dengan maksud tertentu. Dampak program dalam hal  ini  merupakan  segala  sesuatu  yang muncul  atas  dilaksanakannya  program dan kegiatan yang berkaitan dengan upaya untuk  meningkatkan  pendapatan  pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pesisir Selatan.   Pada dasarnya setiap organisasi pasti  memiliki  masing-masing  strategi berupa  kegiatan  ataupun  program  untuk mewujudkan  visi  dan  misi  serta  tujuan organisasinya.   Dari program dan kegiatan yang  dilaksanakan  tersebut  akan  terlihat bagaimana dampaknya.
Dampak program dari upaya dalam meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pesisir Selatan  berdampak  baik  bagi  UPTD SAMSAT  Painan.  Selain  dapat  membantu meningkatkan pendapatan pajak kendaraan  bermotor  di  Pesisir  Selatan program  yang  dilakukan  kantor  SAMSAT
Painan  ini  juga  membuat  pelayanan pembayaran  pajak  kendaraan  bermotor tidak  menumpuk  lagi  di  kantor  SAMSAT Painan.  Program  yang  dijalankan  oleh kantor  SAMSAT  Painan  juga  berdampak positif  terhadap  wajib  pajak  kendaraan bermotor  di  Kabupaten  Pesisir  Selatan, seperti  dengan  adanya  program  SAMSAT keliling  dan  SAMSAT  Nagari  yang dilakukan  oleh  kantor  SAMSAT  Painan masyarakat yang berada jauh dari kantor SAMSAT  Painan  tidak  perlu  jauh  untuk membayar pajak kendaraan bermotor lagi. Meskipun begitu program yang dijalankan oleh kantor SAMSAT Painan masih  tidak berpengaruh  terhadap  ketaatan  wajib pajak  kendaran  bermotor  di  Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Strategi Sumber Daya fokus  strategi  ini  lebih  ke  arah bagaimana memaksimalkan
atau memanfaatkan sumber daya esensial yang ada  guna  meningkatkan  kualitas  kerja organisasi, sehingga dengan memaksimalkan  sumber  daya  yang  ada seperti sumber daya keuangan, sarana dan prasarana  serta  sumber  daya  manusia organisasi dapat menjalankan kegiatannya dengan  maksimal.  Adapun  dukungan sumber  daya  yang  dapat  dilihat  dari organisasi ini adalah:
a. Sumber Daya Manusia
Sumber  daya  manusia  berperan penting  dalam  sebuah  organisasi  sebagai motor penggerak utama dalam melakukan program ataupun kegiatan yang ada pada organisasi  untuk  mencapai  tujuan  yang diinginkan.  Adanya  kemampuan  berpikir serta adanya kemampuan untuk bergerak menjadikan manusia sebagai sumber daya yang  memberikan  kontribusi  yang  besar dalam  menentukan  keberhasilan  sebuah organisasi.
Sumber daya manusia pada kantor SAMSAT Painan terdiri dari 4 instansi yang bekerja  sama  didalamnya  secara  terpadu untuk  melaksanakan  tugas  pokok  dan fungsinya  dalam  mencapai  tujuan  yang
diinginkan pada  kantor SAMSAT Painan , dimana  untuk  pelaksanaan  strategi meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Painan dilakukan oleh pihak UPTD Painan khususnya pada bidang penagihan penerimaan. Berikut jumlah pegawai pada kantor SAMSAT Painan:
Tabel  1.5. Jumlah  Pegawai  Pada  Kantor SAMSAT Painan
No Jenis Personil Jumlah (Orang) 1 Kepolisian 9 2 UPTD 18 3 Jasa Raharja 1 4 Bank Nagari 3 Jumlah 31

## Sumber: SAMSAT Painan
Dari  tabel  di  atas  dapat  dilihat bahwa  kantor  SAMSAT  Painan  memiliki jumlah  pegawai  sebanyak  31  orang  yang terdiri dari pegawai kepolisian sebanyak 9 orang, Pegawai UPTD sebanyak 18 orang, Pegawai  PT.  Jasa  Raharja  sebanyak  1 orang  serta  untuk  pegawai  Bank  Nagari sebanyak 3 orang. Secara kuantitas kantor SAMSAT  Painan  sudah  memiliki  sumber daya  yang  cukup  untuk  menjalankan kegiatan  hanya  saja,  UPTD  SAMSAT Painan  sebagai  instansi  yang  bertugas melaksanakan strategi dalam meningkatkan pendapatan pajak
kendaraan bermotor di Kabupaten Pesisir Selatan saat ini masih kekurangan tenaga kreatif  dalam  menjalankan  program sosialisasi  mengenai  pajak  kendaraan bermotor melalui media sosial.
Untuk  meningkatkan  kinerja  serta kemampuan sumber daya manusia, UPTD Kantor  SAMSAT  Painan  yang  bertugas melakukan pemungutan pajak kendaraan bermotor  kepada  masyarakat  mengikuti kegiatan  yang  diadakan  tim  pembina SAMSAT  Sumatera  Barat  dan  Badan Pendapatan  Provinsi  Sumatera  Barat seperti  mengikuti  kegiatan  sosialisasi peraturan dan perundang-undangan, bimbingan teknis implementasi peraturan gubernur  dan  perundang-undangan  serta pelatihan penggunaan aplikasi E-SAMSAT SUMBAR.

## b. Sumber Daya Keuangan
Sumber daya keuangan merupakan faktor yang penting dalam mempengaruhi keberhasilan suatu kegiatan dan program yang  ada  di  dalam  organisasi.  Sebuah organisasi  akan  sulit  untuk  menjalankan program ataupun kegiatan yang ada tanpa adanya dukungan sumber daya keuangan. Sumber  daya  keuangan  tidak  kalah pentingnya dari sumber daya lain yang ada pada organisasi. Apabila sebuah organisasi memiliki sumber daya manusia yang  handal  dan  kompeten  tetapi  tidak memiliki  sumber  daya  keuangan  maka, sumber  daya  manusia  yang  ada  pada organisasi  akan  mengalami  kesulitan untuk  bergerak  dalam  menjalankan tugasnya  khususnya  dalam  menjalankan program  dan  kegiatan  untuk  mencapai tujuan  organisasi.  Keuangan  biasanya dinyatakan  dalam  bentuk  angka  yang menunjukkan sejumlah uang.
Sumber daya keuangan pada kantor SAMSAT  Painan  bersumber  dari  Badan Pendapatan  Provinsi  Sumatera  Barat. Untuk  menjalankan  kegiatan  ataupun program  kantor  SAMSAT  Painan  tidak mengalami  kendala  mengenai  anggaran selama  ini.  Hanya  saja  pada  tahun  2020 terdapat pengurangan anggara dikarenakan  ada  beberapa  kegiatan  pada kantor  SAMSAT  Painan  diberhentikan sementara akibat adanya Covid-19.
c. Sarana dan Prasarana
Selain  sumber  daya  manusia  dan keuangan,  sarana  dan  prasarana  juga merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan suatu organisasi ketika  menjalankan  kegiatan  yang  ada dalam  organisasi  serta  memudahkan organisasi  untuk  mencapai  tujuannya. Sarana  dan  prasarana  dapat  dimaknai sebagai perlengkapan, peralatan kerja dan fasilitas yang berfungsi untuk menunjang pelaksanaan  kegiatan  yang  dijalankan organisasi  untuk  mencapai  tujuannya atau  perangkat  yang  dapat  menunjang
dalam mencapai maksud dan tujuan dari sebuah organisasi.
sarana  dan  prasarana  yang  ada pada kantor SAMSAT Painan sudah cukup memadai  dalam  menjalankan  program ataupun  kegiatan  untuk  meningkatkan pajak  kendaraan  bermotor  di  Kabupaten Pesisir  Selatan.  Hanya  saja  ada  beberapa sarana  dan  prasarana  yang  tidak  bisa disediakan  oleh  kantor  SAMSAT  Painan untuk menunjang kegiatan seperti sarana pada kantor SAMSAT Nagari dan SAMSAT keliling  serta  sarana  dan  prasarana  yang ada masih banyak yang rusak akan tetapi masih  bisa  diatasi  dalam  menjalankan kegiatan
dan program untuk meningkatkan pendapatan pajak
kendaraan bermotor di Kabupaten Pesisir Selatan sudah cukup.
4. Strategi Kelembagaan
Menurut Kotten Fokus dari strategi ini  adalah  mengembangkan  organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi. Adapun aspek-aspek yang ingin di lihat dari strategi kelembagaan ini adalah bagaimana organisasi
dapat memanfaatkan semaksimal mungkin unsur-unsur  kelembagaan  yaitu  aturan, struktur organisasi, SOP, tanggung jawab, serta  wewenang  yang  dimiliki  organisasi untuk dapat mendukung pelaksanaan dari suatu kegiatan serta memudahkan organisasi dalam mengembangkan
kemampuannya  untuk  melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi.
a. Struktur Organisasi
Pada  dasarnya  struktur  organisasi dapat menggambarkan bagaimana hubungan  antara  setiap  bagian  yang  ada di  dalam  organisasi  serta  bagaimana tanggung  jawab  dan  peran  setiap  bagian pada  organisasi  dalam  menjalankan kegiatan  untuk  mencapai  tujuannya. Begitu  juga  dengan  struktur  yang  ada  di kantor  SAMSAT  Painan.  Dimana  kantor SAMSAT  Painan  dalam  menjalankan kegiatannya berdasarkan struktur organisasi yang dimilikinya. Setiap bidang
yang  ada  di  kantor  SAMSAT  Painan memiliki  peran  dan  tanggung  jawab masing-masing sesuai  dengan  bidangnya. Berikut  Struktur  organisasi  pada  Kantor SAMSAT Painan:
Gambar  1.1. Struktur  Kantor  SAMSAT Painan
Dari  gambar  di  atas  dapat  dilihat struktur  organisasi  Kantor  SAMSAT Painan  terdiri  dari  kepala  UPTD  yang berkoordinasi  dengan  PT  Jasa  Raharja,
Kanit Regident dan Bank Nagari, kemudian  kepala  sub  bagian  tata  usaha, kasi penagihan penerimaan, kasi penetapan  penerimaan  yang  berada  di bawah  naungan  kepala  UPTD,  serta bendahara yang berada dibawah naungan Kasubag  Tata  Usaha.  Setiap  bidang  yang ada  di  struktur  organisasi  pada  Kantor SAMSAT  Painan  memiliki  tugas  dan tanggung  jawab  masing-masing  dalam menjalankan tugasnya. Terkait pelaksanaan strategi dalam meningkatkan pendapatan  pajak  kendaraan  bermotor  di Kabupaten  Pesisir  Selatan  dilaksanakan oleh  kepala  seksi  penagihan  penerimaan yang  dibantu  oleh  bidang  lain  yang  ada dalam struktur organisasi.
b. Kewenangan kewenangan yang ada pada
organisasi  juga  sangat  penting  untuk diketahui  dalam  strategi  kelembagaan. Kewenangan yang dimaksud disini bagaimana kebijakan dan peraturan yang ada  terkait  tugas  pokok  dan  fungsinya individu pada organisasi.
Dilihat
dari tujuan pembentukannya, Kantor SAMSAT Painan merupakan  suatu  sistem  administrasi yang  dibentuk  untuk  mempercepat  serta
memperlancar  kepentingan  masyarakat kabupaten pesisir selatan dalam pengurusan dokumen kendaraan bermotor agar dapat dilakukan pada satu gedung saja. Dimana setiap instansi pada kantor SAMSAT Painan memiliki wewenang  berdasarkan  tugas  pokok  dan fungsinya  yang  telah  diatur  melalui Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 tahun 2015  tentang  penyelenggaraan  sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor. Hal ini sesuai dengan teori  yang  disampaikan  oleh  Kotten  yang mengatakan  bahwa  strategi  kelembagaan ini  dilihat  dari  kebijakan  dan  peraturan yang dimiliki organisasi terkait kewenangannya dalam menjalankan tupoksinya. c. Standar Operasional Prosedur (SOP) Untuk
menjalankan sebuah organisasi  tentu  memerlukan  pedoman ataupun  acuan  agar  jelas  apa  yang dikerjakan  dan  siapa  yang  mengerjakan. SOP  atau  disebut  Standar  operasional prosedur  dapat  diartikan  sebagai  suatu dokumen  tertulis  yang  dibuat  oleh organisasi atau lembaga sebagai pedoman ataupun  acuan  untuk  melaksanakan kegiatan  yang  ada  di  dalam  organisasi. SOP  biasanya  berisikan  cara  aktor  yang ada  di  organisasi  melakukan  pekerjaan, waktu  pelaksanaan,  tempat  pelaksanaan, serta aktor yang berperan dalam kegiatan tersebut.
SAMSAT Painan merupakan instansi  pemerintah  yang  menangani  di bidang  pelayanan  pembayaran  pajak kendaraan  bermotor,  penerbitan  STNK, serta  pembayaran  SWDKLLJ  di  daerah Kabupaten
Pesisir Selatan. Dalam melaksanakan program untuk meningkatkan pendapatan pajak
kendaraan  bermotor di Kabupaten Pesisir Selatan  kantor  SAMSAT  Painan  memiliki SOP dan KAK yang digunakan.  SOP yang di  dimiliki  kantor  SAMSAT  Painan  juga sama  dengan  yang  dimiliki  oleh  kantor SAMSAT se Sumatera Barat.

## SIMPULAN
Pajak  merupakan  kontribusi  wajib kepada  negara  yang  tertuang  oleh  orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi kemakmuran  rakyat.  Salah  satu  pajak daerah  yang  sangat  potensial  dalam penerimaan daerah ialah pajak kendaraan bermotor.  Menurut  peraturan  Gubernur Sumatera  Barat  nomor  69  tahun  2014 tentang  bagi  hasil  pajak  daerah  Provinsi Sumatera Barat bahwa pembagian pemungutan  pajak  kendaraan  bermotor dibagi  hasil  kepada  kabupaten  di Sumatera Barat sebesar 30% dari realisasi penerimaannya.
Kabupaten  Pesisir  Selatan merupakan  Kabupaten di Sumatera Barat yang  memiliki  kepatuhan  wajib  pajak terbilang rendah dibandingkan Kabupaten lain    di  Sumatera  Barat.  Agar  dapat meningkatkan  pendapatan  dari  pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pesisir Selatan,  kantor  SAMSAT  Painan  yang bertugas untuk memungut pajak kendaraan bermotor harus mampu meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak. Sebagai upaya meningkatkan pendapatan pajak  kendaraan  bermotor  di  Kabupaten Pesisir  Selatan,  kantor  SAMSAT  Painan berupaya  melaksanakan  berbagai  strategi untuk  meningkatkan  pendapatan  pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pesisir Selatan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang telah  penelitian  lakukan  serta  dikaitkan dengan  teori  yang  dikemukakan  oleh Kotten,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa pelaksanaan  strategi  kantor  SAMSAT Painan  dalam  meningkatkan  pendapatan pajak  kendaraan  bermotor  di  Kabupaten Pesisir  Selatan  sudah  berjalan  dengan baik.  Hanya  saja  ada  beberapa  indikator pada  strategi  yang  belum  optimal  seperti pelaksanaan  program  yang  masih  tidak
merata, sehingga tidak dapat menjangkau semua wajib pajak yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Selain itu masih kurangnya  sumber  daya  manusia  yang kreatif  dalam  menjalankan  program khususnya  bagi  UPTD  serta  kurangnya sarana  yang  disediakan  bagi  wajib  pajak dalam  pembayaran  pajak  kendaraan bermotor.

## DAFTAR PUSTAKA
Bungin,  Burhan.  2003.  Analisis  Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Hari Purnomo, Seriawan, Zulkieflimansyah.  1999.    Manajemen Strategi:  Sebuah  Konsep  Pengantar.
Jakarta: LPSE UI
Kotten, Jack. 1991. Strategic Management In Public And Nonprofit Organizations .
New York: Praeger Publishers
Resmi,  Siti.  2014.  Perpajakan  Teori  Dan Kasus. Yogyakarta: Salemba Empat.
Salusu,  J.  2015.  Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi  NonProfit.  Jakarta:  PT Widiasarana Indonesia Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Pendidikan  Pendekatan  Kualitatif, Kuantitatif,  Dan  R&D.  Bandung:
Alfabeta
Peraturan  Gubernur  Sumatera  Barat Nomor  69  Tahun  2014  Tentang  Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Barat
Profil Kantor SAMSAT Painan
Laporan Kantor SAMSAT Painan
Laporan  Badan  Pendapatan  Daerah Sumatera Barat