## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Voume :19, Nomor : 1 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255

## Analisis Atas Keabsahan Perkawinan Beda Agama
oleh : Hamdan Nasution 1

## Abstract
Marital  status  of  different  religions  in  the  legal system in Indonesia is illegitimate. Marriage Law Number  1  of  1974  in  Article  2  paragraph  1 reveals  that  marriage  is  legal  if  it  is  carried  out according  to the  law  of  each  religion  and  belief. It means that marriage can only take place if the parties  (future  husband  and  wife)  follow  the same religion.
From  the  formulation  of  Article  2  paragraph  1, there  are  no  marriages  outside  their  respective laws  and  beliefs.  Interfaith  marriages  are  held abroad.
Keywords: Analysis,  Legitimacy,  Interfaith Marriage

## Abstrak
Kedudukan  perkawinan  beda  agama  dalam sistem  hukum  di  Indonesia  adalah  tidak  sah. Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun 1974  dalam  Pasal  2  ayat  1  mengungkapkan perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan menurut  hukum  masing-masing  agama  dan kepercayaannya.  Berarti  perkawinan  hanya dapat  dilangsungkan  bila  para  pihak  (calon suami dan istri) menganut agama yang sama.
Dari  perumusan  Pasal  2  ayat  1  ini  tidak  ada perkawinan  di  luar  hukum  masing-masing  dan kepercayaannya itu.2.Adanya pelaksanaan perkawinan  beda  agama  di  luar  negeri,  seperti di  negara  Singapura  secara  formil  sah  menurut ketentuan-ketentuan hukum Singapura.
Kata  Kunci  : Analisis,  Keabsahan,  Perkawinan Beda Agama
1 Dosen LLDIKTI dpk Fakultas Hukum UISU

## I. PENDAHULUANA

## A.  Latar belakang.
Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin antaraseorang  pria  dengan  seorangwanita sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan bekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 2
Perkawinan  tidak  hanya  berkaitan  dengan hubungan pribadi dari pasangan yang melangsungkan  perkawinan  saja,  perkawinan berkaitan  juga  dengan  permasalahan  Agama, permasalahan sosial dan permasalahan hukum. Permasalahan Agama yang menyangkut perkawinan, dapat kita lihat bahwa dalam setiap Agama tentunya mempunyai ketentuan- ketentuan  yang  mengatur  masalah  perkawinan, sehingga  pada  prinsipnya  diatur  dan  tunduk pada  ketentuan-ketentuan  dari  Agama  yang dianut oleh pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Permasalahan sosial  yang  berkaitan  dengan  perkawinan, adalah  merupakan  cara  pandang  masyarakat pada umumnya mengenai pelaksanaan perkawinan,  yang  akan  membawa  dampak tertentu pada pasangan yang akan melangsungkan  perkawinan  dalam  lingkungan masyarakatnya.  Dari  sudut  pandang  hukum, perkawinan  terjadi  disebabkan  oleh  adanya hubungan  antar  manusia,  dari  hubungan  antar manusia untuk membentuk suatu ikatan pekawinan inilah menyebabkan timbulnya suatu perbuatan hukum.Perkawinanyang didasari ikatan lahir batin dapat dikatakan sah, jika telah memenuhi  unsur  dalam  Pasal2  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor1  Tahun  1974  tentang
2 . Pengertian Perkawinan berdasarkanPasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Perkawinan,  perkawinan  adalah  sah,  apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya  dan  kepercayaannya  itu.  Hal  ini berarti  bahwa  setiap  warga  Negara  Indonesia yang  akan  melakukan  perkawinan  sudah seharusnya melewati lembaga agamanya masing-masing  dan  tunduk  kepada  aturan pernikahan  agamanya.  Di  dalam  penjelasan Pasal2 ayat (1) Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan  disebutkan,  bahwa tidak  ada  perkawinan  di  luar  hukum  masing- masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu, sesuai  dengan  Undang-Undang  Dasar  1945. Dari  hal  tersebut  dapat  disimpulkan,  bahwa Perkawinan  mutlak  harus  dilakukan  menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kalau tidak, maka Perkawinan itu tidak sah. 3 Pada umumnya setiap orang
menginginkan  pasangan  hidup  yang  seagama. Bukan sengaja membeda-bedakan atau mendirikan dinding pemisah antara Agama yang satu dengan Agama yang lain, namun diharapkan  membangun  keluarga  berdasarkan satu  prinsip  tentunya  diharapkan  akan  lebih mudah  danpermasalahan  perbedaan  Agama tidak perlu muncul dalam rumah tangga. Namun tidak  sedikit  pula  pasangan  yang  akan melakukan pernikahan dengan perbedaan keyakinannya,  hal  itu  dapat  dimungkinkan karena  adanya  pergaulan  antar  manusia  yang tiada batas. Dengan alasan tersebut tidak dapat dipungkiri  bahwa  perkawinan  antar  agama, menjadi  hal  yang  semakin  umum  di  lingkungan masyarakat.Perkawinan  yang  sah  harus  dicatat menurut  peraturan  perundang-undanganyang berlaku  hal  ini  diatur  di  dalam  Pasal  2  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang
3 Wantjik K Shaleh, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm16.
Perkawinan,  menentukan“tiap-tiap  perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Perbuatan pencatatan itu tidaklah menentukan  sahnya  suatu  perkawinan,  tetapi menyatakan  bahwa  peristiwa  itu  memang  ada dan terjadi, jadi semata-mata bersifat administrative. 4
Dengan  melihat  fenomena  yang  terjadi akhir-akhir ini, di mana pasangan yang berbeda agama  melangsungkan  pernikahan  dan  masih memegang  teguh  pada  agamanya  masing- masing,  maka  akan  timbul  masalah  dalam pencatatannya  di  kantor  catatan  sipil,  hal  ini dikarenakan  belum  adanya  peraturan  yang mengatur  masalah  perkawinan  beda  Agama. Belum  adanya  peraturan  yang  mengatur  dalam hal pencatatan perkawinan beda agama memicu keraguan dalam prosedur dan kewenangan
pelaksanaan pencatatan perkawinan  beda  Agama.Dengan  demikian, selain  perkawinan  harus  dilakukan  didepan pegawai  pencatat  perkawinan  dan  dicatatkan, terdapat  tiga  pilihan  hukum  bagi  sahnya perkawinan.  Ini  berarti  bagi  orang-orang  Islam misalnya, terbuka kemungkinan melangsungkan perkawinan tanpa menggunakan hukum Perkawinan  Islam.  Hal  ini  sering  terjadi  pada kasus-kasus  perkawinan  antara  umat  berlainan Agama.  Pengertian  semacam  inilahyang  tidak bisa  diterima  oleh  Umat  Islam.  Sebab,  menurut hukum  Islam,  sahnya  perkawinan  adalah  kalau dipenuhi rukun nikah, di antaranya adanya Aqad Nikah  berupa  Ijab  Kabul  yang  dilakukan  oleh pihak  mempelai  laki-laki  dan  disaksikan  oleh dua  orang  4  saksi. 5 Pencatatan  perkawinan fungsinya hanyalah sekedar memenuhi kebutuhan Administrasi. Mengenai status
4 Ibid, hlm. 17.
5 Sajuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia,(Jakarta: UI Press, Cet. 5, 1986), hlm.63

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
hukum  pencatatan  ini  dalam  hubungannya dengan  Hukum  Islam,  akan  diuraikan  pada bagian tersendiri dibelakang.

## B.  Rumusan Masalah.
1.  Bagaimana Kedudukan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang?
2.  Bagaimana  kedudukan  perkawinan  beda agama yang dilangsungkan  di luar negeri dalam sistem hukum di Indonesia.?

## C.  Metode Penelitian
Penelitian  ini menggunakan jenis penelitian  yuridis  normatif.  Penelitian  yuridis normatif  dilakukan  dengan  cara  menela a h  dan menginpretasikan hal-hal yang bersifat
hubungan  antar  manusia  untuk  membentuk suatu  ikatan  pekawinan  inilah  menyebabkan timbulnya
suatu perbuatan hukum.Perkawinanyang  didasari  ikatan  lahir batin  dapat  dikatakan  sah,  jika  telah  memenuhi unsur  dalam  Pasal2  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Dalam menarik
kesimpulan penulis menggunakan metode
dedukatif yaitu
merupakan cara berfikir yang menarik kesimpulan  dari  suatu  pernyataan  atau  dalil yang  bersifat  umum  menjadi  suatu  pernyataan yang bersifat khusus.

## II. PEMBAHASAN

## A.  Analisis  Atas  Keabsahan  Perkawinan Beda Agama
Undang-undang  Perkawinan  Nomor  1 Tahun  1974  adalah  hasil  suatu  usaha  untuk menciptakan  hukum  nasional.  Ia  merupakan produk  hukum  pertama  yang  memberikan gambaran  yang  nyata  tentang  kebenaran  dasar asasi  kejiwaan  dan  kebudayaan  “bhineka tung gal  ika”,  dan  ia  juga  merupakan  unifikasi
yang  unik  dengan  menghormati  secara  penuh adanya variasi berdasarkan Agama dan kepercayaannya  itu.  Dalam  Undang-undang  ini perkawinan  dibatasi  dengan  baik  sebagai “ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan tujuan  untuk  membentuk  keluarga  (rumah tangga)  yang  bahagia  kekal  berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Dan  untuk  sampai kepada  sahnya  suatu  perkawinan,  Undang- undang  menentukan  harus  menurut  hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Artinya bagi Umat Islam perkawinan adalah sah, apabila  dilakukan  menurut  hukum  perkawinan Islam.  Demikian  pula  bagi  penganut  Agama yang  lain  yang  diakui  di  Indonesia.Dengan adanya  penunjukan  langsung  hukum  Agama dan  kepercayaanya  itu  sebagai  syarat  material sahnya  suatu  perkawinan  berarti  Undang- undang  Perkawinan  itu  telah  menentukan. Keadaan  demikian  sebenarnya  merupakan kebalikan  dari  teori  resepsi  sebagai  5  warisan politik hukum Hindia Belanda, yang menyatakan bahwa  hukum  Agama Islam  baru  dapat  berlaku apabila  telah  diresepsi  kedalam  hukum  Adat. Dengan  demikian  berlakunya  hukum  Islam bukan  lagi  berdasarkan  kepada  teori  resepsi  itu melainkan  ia  berdasarkan  langsu  ng  kepada Pasal  2  ayat  (1)  Undang-undang  Perkawinan Tahun  1974.  Sanksi  moral  saja  alias  sanksi akhirat,  tidak  selalu  cukup  untuk  menjadikan orang  takut  melanggar  ketentuan  hukum Agama.  Jadi  perlu  Undang-Undang  dengan sangsi  duniawi.  Dan  pendapat  ketiga  datang dari  golongan  non  muslim  (kelompok  Nasrani) yang  keberatan  kalau  ada  Undang-Undang yang  bedasarkan  Agama.  Mengenai  sistem Undang-undang  Perkawinan  yang  di  kehendaki pada  saat proses pembentukannya terbagi atas tiga  aliran  :  Aliran  pertama  menghendaki  satu

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
undang-undang  yang  berlaku  untuk  semua (unifikasi);b.Aliran kedua menghendakiagar masing-masing  golongan  mempunyai  undang- undang sendiri (diferensiasi)c.Aliran ketiga yang mengiginkan  ada  undang-undang  pokok  yang berlaku  umum,  selanjutnya  bagi masing-masing golongan  diadakan  Undang-undang  Organik (diferensiasi  dalam  unifikasi).  RUUP  yang diajukan  tahun  1973  menganut  aliran  pertama (unifikasi), sedangkan RUUP sebelumnya (1967 dan  1968)  menganut  aliran  ketiga  (diferensiasi dalam  unifikasi).  Bagaimana  dengan  keinginan dari  politik  hukum  Indonesia  sendiri  terhadap sistem  hukum  itu?  Untuk  mengetahui  politik hukum itu perlu dilihat Garis-garis Besar Haluan Negara  (GBHN).  Dalam  GBHN  disebutkan bahwa  “peningkatan  dan  penyempurnaan pembinaan pembinaan Hukum Nasional dengan antara lain mengadakan pembaharuan, kodifikasi,  serta  unifikasi  hukum  dalam  bidang- bidang  tertentu  dengan  jalan  memerhatikan “kesadaran hukum dalam masyarakat” .
Memerhatikan  kesadaran  hukum  dalam masyarakat,  berarti  memerhatikan  kebinekaan hukum  yang  ada  dalam  kehidupan masyarakat. Dalam  pengertiannya  yang  sama,  Ismail  Saleh sebagai menteri kehakiman memberikan penjelasan  sebagai  berikut:“walaupun  unifikasi hukum merupakan  tujuan  kita,  akan tetapi  demi keadilan,  Hukum  Nasional  yang  akan  kita wujudkan bersama ini masih harus memerhatikan  perbedaan  latar  belakang  sosial- budaya  dan  perbedaan  kebutuhan  hukum  yang dimiliki oleh kelompok- kelompok  tertentu” .Perkawinan  yang  dilakukan  di  kalangan  umat Islam  langsung  berpedoman  kepada  kitab-kitab fikih  sebagai  hasil  Ijtihad  atau  hasil  pemikiran tokoh-tokoh  fikih  abad  ketujuh  Masehi.  Karena kitab  fikih  tersebut  adalah  hasil  pemikiran manusia, maka wajar apabila terdapat
perbedaan  pendapat  di  antara  kitab  fikih tersebut.  Timbulnya  perbedaan  pendapat  itu ada  kalanya  disebabkan  oleh  banyaknya  nash Qur‟an  dan  Hadits  yang  tidak  berisi  suatu pengertian yang jelas (qath‟i) melainkan bersifat kemungkinan-kemungkinan  (dhani)  sehingga perlu  penafsiran,  dan  juga  dapat  disebabkan karena  faktor  lingkungan  sosial  dengan  segala persoalan yang berbeda. Iman Malik yang hidup di  Madinah  tidak  mengalami  apa  yang  dialami oleh  Iman  Hanafi  di  Irak  .  Kalau  lingkungan sosial  berbeda  maka  pendirian  dalam  menilai sesuatu  kepentingan  dan  motif  penetapan hukum juga berbeda.
B.  Perkawinan Beda Agama.
Menurut
Undang-Undang lalu bagaimana  hukum  pernikahan  beda  agama menurut  Undang-Undang  Perkawinan  yang berlaku di Indonesia? Menurut UU No. 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan,  yang  dalam  pasal  1 menyatakan:  “Perkawinan  adalah  ikatan  lahir batin antara seseorang pria dan seorang wanita sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selanjutnya  dalam  pasal  2  ayat  1  dinyatakan: “Perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan menurut  hukum  masing-masing  agama  dan kepercayaan itu”.Dalam penjelasan atas Pasal 1 disebutkan:  Sebagai  negara  yang  berdasarkan Pancasila, dimana sila pertama adalah Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  maka  perkawinan mempunyai  hubungan  yang  erat  sekali  dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja  mempunyai  unsur  lahir/jasmani,  tetapi unsur  batin/rohani  juga  mempunyai  peranan yang  penting.  Membentuk  keluarga  yang bahagia rapat hubungan dengan keturunanyang merupakan  tujuan  perkawinan,  pemeliharaan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dan pendidikan menjadi
hak dan kewajibanorang tua.

## C.  Kedudukan Perkawinan Beda Agama.
Yang  dilangsungkan  di  Luar  Negeri dalam  sistem  Hukum  di  Indonesia.1.Sahnya perkawinan Pengertian perkawinan dalam Undang-Undang  No.1  Tahun  1974  tentang Perkawinan,  telah memberikan  suatu  ketentuan yang  bersifat  Nasional.  Dalam  kaitannya menyaring  berbagai  persepsi  yang  selama  ini berkembang dalam membuat pengertian perkawinan  yang  timbul  dari  pluralisme  dalam masyarakat  Indonesia  yang  berkaitan  dalam masalah  hukum  keluarga,  khususnya  dalam hukum perkawinan. Undang-Undang
Perkawinan,  yang  memuat  mengenai  sahnya perkawinan  secara  materil  dalam  Pasal  2  ayat (1)  dan  secara  formil  dalamPasal  2  ayat  (2), maka  secara  Nasional  mengenai  sahnya perkawinan  tersebut  berlaku  bagi  seluruh masyarakat Indonesia. 6
Di Berlakukanya Undang-Undang Perkawinan  yang  bersifat  nasional  ini,  secara perlahan  telah  berpengaruh  dalam  hal  proses perkawinan. Serta membatasi berlakunya ketentuan hukum adat menyangkut perkawinan, apabila ada yang bertentangan dengan ketentuan Hukum Agama danketentuan
Perundang-undangan  dalam  bidang  Hukum Agama.  Oleh  karena  itulah,  Hukum  Adat  yang biasanya  berpengaruh  dalam  pelaksanaan proses perkawinan, semakin banyak ditinggalkan.  Kesulitan  dalam  pelaksanaan perkawinan  menurut  adat,  serta  besarnya pengaruh  Hukum  Agama,  baik  Islam,  Nasrani (Katolik maupun Protestan), ataupun Hindu dan
6 Nurdin Ilyas, Pernikahan yang suci, Berdasarkan Tuntutan Agama, Bintang Cemerlang Yogyakarta ,2000, hlm. 13
Budha,  yang  kemudian  diserap  oleh  Undang- Undang  Perkawinan  memperbesar  pergeseran pelaksanaan proses perkawinan. 7

## D.  Syarat Perkawinan.
Suatu  perkawinan  yang  sah,  selain memenuhiketentuan  Pasal  2  ayat  (1)  dan  ayat (2),  maka  harus  pula  memenuhi  syarat-syarat perkawinan,  baik  materil  maupun  formil,  yang oleh Undang-Undang. Syarat-syarat perkawinan yang dimaksud adalah terdiri dari:
a.  Syarat  Materil  (Menurut  Undang-Undang Perkawinan)1.Perkawinan  harus  dengan persetujuan  kedua  mempelai  (Pasal  6  ayat (1)guna  menghindari  terjadinya  pemaksaan perkawinan.
b.  Bagi  seorangtelah  diizinkan  melakukan perkawinan  pada  usia  19  tahun  sedangkan wanita  16  tahun  (Pasal  7  ayat  (1)),  kecuali jika terdapat. penyimpangan dapat dimintakan  dispensasi  kepada  Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk (Pasal 7 ayat (2)).  Bagi  yang  berusia  belum mencapai  21 tahun,  sesuai  ketentuan  Pasal  6  ayat  (1), harus  mendapat  izin  dari  kedua  orangtua (kecuali kalau salah seorang telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendak, maka dapat diwakilkan  oleh  orangtua  yang  masih  ada) atau  wali  (jika  kedua  orangtuanya  sudah tidak ada).
c.  Ketiadaan  halangan  perkawinan  sesuai dengan  ketentuan  Pasal  8,  yaitu  karena hubungan darahyang sangat dekat, hubungan  semenda,  hubungan  susuan, hubungan  saudara  dengan  istri  atau  bibi atau  kemenakan  dari  istri  (dalam  hal
7 Bahder Johon Nasution dan Sri Wirijati, Hukum Perdata Islam, Kompetensi Peradilan Agama, Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan shodaqah, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm12.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
poligami),  hubungan  yang  oleh  agamanya atau  peraturan  lain  yang  berlaku  terdapat suatu  larangan.  Seseorang  yang  masih terkait  perkawinan  dengan  orang  lain,  tidak dapat  kawin  lagi  kecuali  karena  izin Pengadilan,  sesuai  Pasal  9.4.Suami  istri yang  melakukan  cerai  untuk  kedua  kalinya, maka  tidak  boleh  ada  perkawinan  lagi sepanjang  tidak  ditentukan  lain  oleh  hukum agama dan kepercayaannya, sesuai dengan Pasal  10.5.Bagi  seorang  wanita  yang  putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu, untuk dapat melangsungkan perkawinan  baru,  sesuai  ketentuan  Pasal 11.
d.  Syarat  Formil.  Syarat  formil  ini  berkaitan dengan hal mengenai tatacara pelaksanaan perkawinan  (Pasal  12  Undang-Undang Perkawinan),  yang  diatur  dalam  Pasal  10 dan  11  Peraturan  Pemerintah.  Nomor  9 Tahun  1975.Pengaturan  Perkawinan  Beda
Agama Dalam Hukum Perkawinan Indonesia  Walaupun  terdapat  perbedaan, akan  tetapi  semuanya menurut materi  yang sama  dalam  suatu  pengertian  perkawinan. Materi muatan
yang mengandung kesamaan  tersebut  adalah  dalam  hal:
1.Subyeknya harus antara pria dan wanita,2.Timbulnya suatu ikatan
Dalam proses pengikatannya harus dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  atau peraturan  yang  berlaku  dalam  setiap  sistem hukum  tersebut,  sehingga  terdapat  suatu pengakuan  atas  ikatan  yang  timbul.Dengan demikian  terlihat  secara  jelas  bahwa  kesamaan yang  terdapat  dalam  memberikan  pengertian perkawinan itu telah pula diresepsioleh Undang-
Undang Perkawinan Nasional yang diberlakukan bagi seluruh masyarakat
Indonesia.Dalam  penerapan  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  juga  tidak  mengatur adanya  perkawinan  beda  agama,  selanjutnya pada  Pasal  2  ayat  1  disampaikan  bahwa perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan kepercayaannya.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa hukum agama merupakan landasan filosofis dan landasan  hukum  yang  merupakan  persyaratan mutlak dalam menentukan keabsahan perkawinan.  Oleh  karna  dengan  mendasarkan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tidak dimungkinkan adanya perkawinan beda agama, karena  pada  masing-masing  agama  telah  ada ketentuan  hukum  yang  mengikat  kepada mereka  dan  mengandung  perbedaan  yang perinsip serta tidak mungkin untuk dipersatukan.Dalam  hal  terjadi  perkawinan antara  seseorang  yang  beragama  Protestan dengan  pihak  yang  menganut  agama  lain, menurut Fridolin Ukur, maka: Mereka dianjurkan untuk menikah secara sipil dimana kedua belah pihak  tetap  menganut  agama  masing-masing. Kepada mereka diadakan pengembalaan khusus. Pada umumnya gereja tidak memberkatiperkawinan mereka. 8
Wahyono  Darmabrata  mencatat  ada empat  cara  yang  lazim  ditempuh  pasangan beda  agama  yang  akan  menikah  yaitu  sebagai berikut :1.Meminta penetapan pengadilan terlebih  dahulu.  Atas  dasar  penetapan  itulah pasangan melangsungkan pernikahan di Kantor Catatan  Sipil.  Tetapi  cara  ini  tak  bisa  lagi dilaksanakan  sejak  terbitnya  Keppres  No.12 Tahun 1983.2.Perkawinan dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama. Perkawinan  terlebih  dahulu  dilaksanakanya
8 Zaldi Munir, Perkawinan Beda Agama Dalam Perpektif Agama-Agama,
http://Zaldym.wordpress.com/2008/07/15/perkawina n-beda-agama-dalam-perspektif-agama-agama/

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
menurut  hukum  agama  seorang  mempelai (bisanya  suami),  baru  disusul  pernikahan menurut  hukum  agama  mempelai  berikutnya. Permasalahanya perkawinan mana yang dianggap  sah.  Jika  perkawinan  menurut  hukum yang  kedua  11(terakhir)  menjadi  persoalan kembali tentang status perkawinan pertama.3.Kedua  pasangan  menetukan  pilihan hukum.  Salah  satu  pandangan  menyatakan tunduk  pada  hukum  pasagannya.  Dengan  cara ini, salah seorang pasangan „berpindah agama‟ sebagai  bentuk  penunduk  hukum.4.Yang  sering dipakai belakangan,adalah melangsungkan perkawinan  di  luar  negeri.  Beberapa  artis tercatat  memilih  cara  ini  sebagai  upaya menyiasati  susahnya  kawin  beda  agama  di Indonesia. 9
Apabila perkawinan beda agama tersebut dilakukan oleh orang yang beragama Islam dan Kristen,  maka  terjadi  permasalahan  mengenai pencatatan  perkawinan.  Apakah  di  Kantor Urusan  Agama  atau  di  Dinas  Kependudukan dan  Catatan  Sipil  oleh  karena  ketentuan pencatatan  perkawinan  untuk  agama  Islam  dan di  luar  agama  Islam  berbeda.  Apabila  ternyata pencatatan  perkawinan  beda  agama  akan dilakukan  di  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan Sipil, maka akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu  apakah  perkawinan  beda  agama  yang dilangsungkan  tersebut  memenuhi  ketentuan dalam  Pasal  2  Undang-Undang  Perkawinan Tahun  1974  tentang  syarat  sahnya  suatu perkawinan. Apabila pegawai pencatat
perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan  tersebut  ada  larangan  menurut Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  maka  ia
9 Wahyono Darmabrata, Tinjauan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaanya,CV. Gitama Jaya, Jakarta, 2003, hlm. 102.
dapat  menolak  untuk  melakukan  pencatatan perkawinan. 10
Permasalahan  yang  mungkin  terjadi,  jika ternyata  terjadi  pemutusan  perkawinan  atau cerai.  Kalau  nanti  mau  cerai,  apakah  bisa  di Pengadilan Negeri. Namun kalau luar negerinya ada  yang  beragama  di  Kantor  Urusan  Agama, karena  diluar  negeri  tidak  ada  Kantor  Urusan Agama.  Diluar  negeri  semua  perkawinan dicatatkan  di  catatan  sipil.  Kalau  beragama Islam,  hanya  dilakukan  di  mesjid  saja  karena tidak  ada  Kantor  Urusan  Agama  di  luar negeri.a)Perkawinan  Beda  Agama  Ditinjau  Dari Pandangan  Agama  di  Indonesia.  Di  Indonesia terdapat  5  Agama  yang  diakui  dan  banyak dianut oleh masyarakatnya, yaitu Islam, Nasrani,  (Kristen  Protestan  dan  Katholik), Hindu, dan Budha. Dan disetiap agama, adapun yang  menjadi  acuan  dalam  menganalisis permasalahan hanya 3 yang menjadi salah satu contoh  diantara  5  agama  tersebut  yaitu; Kristen Protestan,  Hindu,  dan  Budha.  Perkawinan merupakan  salah  satu  tujuan  hidup  manusia. Sehingga  bisa  dianggap  di  dalam  Hukum  Adat di  Indonesia  telah  terdapat  bagian-bagian  dari aturan-aturan  agama  Nasrani,  Hindu,  dan Budha.1). Menurut Agama Kristen ProtestanSalah satu hal yang dianggap sebagai salah  satu  sendi  dari  agama  Kristen  adalah  hal monogami, yaitu ketentuan bahwa seorang laki- laki  tidak  di  perbolehkan  mempunyai  lebih  dari seorang istri. Dan menurut agama Kristen/Nasrani. 11 perkawinan adalah
persekutuan  hidup  pria  dan  wanita  yang monogami, yang arahkan ke pembiakan sebagai  tata  ciptaan  Tuhan,  yang  disucikan Kristus.Menurut  keyakinan  Kristen  Protestan,
10 Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
11 R.  Soetjo  Prawirohamidjojo,  Op.  Cit. hlm.33- 35

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pernikahan  itu  mempunyai  dua  aspek,  yaitu merupakan  soal  sipil  yang  erat  hubunganya dengan  masyarakat  dan  negara,  karenanya negara  berhak  mengaturnya  menurut  undang- undang  negara.  Kedua  perkawinan  adalah  soal agama, yang yang harus tunduk kepada hukum agama.  Dengan  demikian  gereja  Kristen Protestan  berpendapat  bahwa  agar  perkawinan itu  sah  menurut  hukum  negara  maupun  hukum Tuhan,  haruslah  dilakukan  berdasarkan  baik hukum  agama  maupun  hukum  negara. 12 2). Menurut  Agama  HinduHukum  agama  Hindu memandang perkawinan sebagai salah satu dari banyak  samskra,sebagai  suatu  yang  suci,  yang diatur  oleh  dharma,  dan  harus  tunduk  pada dharma. Karena itu perkawinan baru  sah bila ia dilakukan  menurut  hukum  agama  dengan melalui upacara sakramen yaitu wiwaha homaatau wiwaha samskara.Bila suatu perkwinan  tidak  dilakukan  menurut  hukum agama, maka  segala  akibat  hukum timbul  yang timbul dari perkawinan tersebut tidak diakui oleh agama. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa  pada  hakekatnya  hukum  agama  Hindu juga  tidak  mengenal  adanya  perkawinan  antar agama.3).  Menurut  Agama  BudhaPerkawinan antar  agama  di  mana  salah  seorang  calon mempelai  tidak  beragama  Budha,  menurut keputusan Sangha
Agung
Indonesia diperbolehkan, asal pengesahan perkawinannya dilakukan menurut cara agama Budha.
Dalam  hal  ini  calon  mempelai  yang  tidak bergama  Budha,  tidak  diharuskan  untuk  masuk agama  Budha  terlebih  dahulu.  Akan  tetapi dalam upacara ritual perkawinan, kedua mempelai diwajibkan mengucapkan “atas nama
12 Lemata  Tarigan,  Perkawinan  Antar  Agama Ditinjau  dari  Undang-Undang  Perkawinan  No. 1/1974,makalah  sebagai  tugas  dalam  mata  kuliah Kapita  Selekta  Hukum  Adat  pada  Program  Studi  S2 Ilmu Hukum, PPs UU,2003.
Sang  Budha,  Dhar ma  dan  Sangka”.Dari  uraian di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  agama  Budha tidak  melarang  umatnya  untuk  melakukan perkawinan dengan penganut agama lain. Akan tetapi  untuk  penganut  agama  lainnya  maka harus dilakukan menurut agama Budha. Kewajiban untuk mengucapkan atas nama Sang Budha,  Dharma  dan  Sangka,  ini  secara  tidak langsung  berarti  bahwa  calon  mempelai  yang tidak  beragama  Budha  menjadi  penganut agama  Budha,  walaupun  sebenarnya  ia  hanya menundukkan  diri  pada  kaidah  agama  Budha pada saat perkawinan itu dilangsungkan.

## E. PENUTUP
Kesimpulan .
1.  Kedudukan  perkawinan  beda  agama  dalam sistem hukum di Indonesia adalah tidak sah. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun  1974  dalam  Pasal  2  ayat  1 mengungkapkan  perkawinan  adalah  sah apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing- masing agama dan kepercayaannya. Berarti perkawinan hanya dapat dilangsungkan bila para pihak (calon suami dan istri) menganut agama yang sama.
2.  Dari perumusan Pasal 2 ayat 1 ini tidak ada perkawinan  di  luar  hukum  masing-masing dan kepercayaannya itu.2.Adanya pelaksanaan  perkawinan  beda  agama  di luar  negeri,  seperti  di  negara  Singapura secara  formil  sah  menurut  ketentuan- ketentuan  hukum  Singapura.  Namun  untuk negara Indonesia perkawinan tersebut tetap tidak  sah,  meskipun  ada  kewajiban  untuk mencatatkan  peristiwa  perkawinan  mereka. Pencatatan  perkawinan  ini  hanya  berupa pemenuhan syarat administrasi untuk memberikan status sosial kepada

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
masyarakat bahwa pasangan yang menikah adalah benar merupakan suami istri.

## SARAN
Undang-Undang Perkawinan perlu disempurnakan  sebab  ada  kekosongan  hukum tentang  perkawinan  beda  agama.  2.Pentingnya penyempurnaan Undang-Undang tersebut disebabkan karena beberapa hal yaitu, pertama, Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tidak mengatur  perkawinan  beda  agama,  kedua, masyarakat Indonesia adalah masyarakat plural yang  menyebabkan  perkawinan  beda  agama tidak  dapat  dihindarkan,  ketiga,  persoalan agama adalah menyangkut hak asasi seseorang,  dan  keempat,  adanya  kekosongan hukum dalam bidang perkawinan.

## Daftar Bacaan.
Ahmad  Azhar  Basyir,  Hukum  Adat  Bagi  Umat Islam, (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1983).
Arso  Sosroatmodjo  dan  waisat  Aulawi,  Hukum
Perkawinan  di  Indonesia,(Jakarta:  Bulan
Bintang, 1981).
Bahder  Johon  Nasution  dan  Sri Wirijati,  Hukum Perdata  Islam,  Kompetensi  Peradilan Agama,  Tentang  Perkawinan,  Waris, Wasiat,  Hibah,  Wakaf  dan  shodaqah,
Mandar Maju, Bandung, 1997.
Farouq  Abu  Zaid,  Hukum  Islam  Antara Tradisionalis  dan  Modernis,  a.b.  Husein
Muhammad, (Jakarta: P3M,1986).
Hazairin,  Tinjauan  mengenai  UU  perkawinan
Nomor 1/1974, (Jakarta: Tintanas,1986).
Mohammad  Daud  Ali,  Kedudukan  Hukum Islam Dalam  Sistem  Hukum Indonesia,  (Jakarta : Risalah, 1984).
Nurdin Ilyas, Pernikahan
yang suci, Berdasarkan  Tuntutan  Agama,  Bintang
Cemerlang Yogyakarta ,2000.
---------Pluralisme  Dalam  Perundang-undangan Perkawinan
di IndonesiaAirlangga University Press. 1988. Sajuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia,(Jakarta:  UI  Press,  Cet.  5, 1986). Wahyono Darmabrata, Tinjauan Undang- Undang  No.1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan  beserta  Undang-Undang  dan Peraturan Pelaksanaanya,CV. Gitama Jaya, Jakarta, 2003.
Wantjik  K  Shaleh,  Hukum  Perkawinan  Di Indonesia,  Ghalia  Indonesia,  Jakarta, 1982.