## KERENTANAN PANGAN TINGKAT DESA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
( Village food vulnerability in East Nusa Tenggara )
Tono 1* , Bambang Juanda 2 , Baba Barus 3 , Drajat Martianto 4 1 Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan 12550 2 Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Bogor 16680 3 Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Bogor 16680
4 Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, Bogor 16680

## ABSTRACT
This study aimed to determine food vulnerability in the village level. This study was conducted by analysing 3,270 villages in Nusa Tenggara Timur (NTT) Province. Principal component analysis, cluster analysis and discriminant analysis were employed to classify the vulnerable villages. This study found that 1,468 villages (44.90%) were categorized as very vulnerable and vulnerable villages. Both categories were found mostly in Timor Tengah Selatan, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Sumba Barat Daya, and Sumba Timur Regency. Food vulnerability enhancment programs need to be prioritized in very vulnerable and vulnerable villages in Timor Tengah Selatan, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Sumba Barat Daya, and Sumba Timur Regency. Accessibility to electricity, clean water and sanitation facilities as well as the improvement of public welfare are key important factors to improve village food vulnerability.
Keywords: cluster, food vulnerability, village

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kerentanan pangan tingkat desa. Analisis dilakukan pada 3.270 desa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pengelompokan desa rentan pangan dilakukan dengan analisis komponen utama, analisis gerombol dan analisis diskriminan. Hasil analisis menunjukkan terdapat 1.468 (44,90%) desa masuk kategori sangat rentan dan rentan pangan. Kabupaten Timor Tengah Selatan, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Sumba Barat Daya, and Sumba Timur merupakan kabupaten yang memiliki sebaran jumlah desa sangat rentan dan rentan pangan terbesar. Program dan kegiatan penanganan kerentanan pangan perlu diprioritaskan pada desa-desa sangat rentan dan rentan pangan di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Sumba Barat Daya, dan Sumba Timur. Peningkatan akses rumah tangga terhadap listrik, air bersih, fasilitas sanitasi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi kunci perbaikan kerentanan pangan desa.
Kata kunci: desa, gerombol, kerentanan pangan
* Korespondensi: Telp: 08158121385, Surel: tonodoank80@gmail.com
J. Gizi Pangan, Volume 11, Nomor 3, November 2016 227

## PENDAHULUAN
Pencegahan dan penanggulangan kerawa- nan pangan dan gizi buruk harus didukung oleh informasi  ketahanan pangan yang akurat, kom- prehensif, dan tertata dengan baik. Informasi ketahanan pangan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen untuk mengelola krisis pa- ngan dalam upaya perlindungan dari krisis pa- ngan dan gizi baik jangka pendek, menengah maupun panjang (Seminar et al. 2010). Infor-
masi ketahanan dan kerentanan pangan penting untuk memberikan informasi kepada para pem- buat keputusan dalam pembuatan program dan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk lebih memprioritaskan intervensi dan pro- gram (DKP & WFP 2015).
Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki tingkat kerentanan terhadap ke- rawanan pangan tinggi. Terdapat 12 kabupaten (60%) wilayah di NTT termasuk daerah yang
Tersedia online : http://journal.ipb.ac.id/index.php/jgizipangan ISSN 1978-1059  EISSN 2407-0920 Terakreditasi SK Menristek Dikti 12/M/Kp/II/2015 J. Gizi Pangan, November 2016, 11 (3):227-236
Tono dkk.
rentan terhadap kerawanan pangan. Penduduk NTT dengan tingkat kecukupan gizi kurang dari 70% masih sangat tinggi, rata-rata tahun 2007- 2014 sebesar 22,94% dan memiliki tren yang terus meningkat selama tiga tahun terakhir (BKP 2014). Jumlah balita stunting, underweight dan wasting di Provinsi NTT tergolong sangat buruk dan tertinggi di Indonesia, yaitu pada tahun 2013 berturut-turut sebesar 51,7%, 33,1%, dan 15,4% (Kemenkes 2013). Pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga internasional telah berupaya untuk merespon kerawanan pangan di Provinsi NTT dengan berbagai program. Namun demikian upaya yang dilakukan belum sepenuhnya mampu mengatasi masalah kerawanan pangan dan gizi. Penyusunan informasi ketahanan dan kerentanan pangan telah dilakukan oleh Dewan Ketahanan Pangan (DKP) dan World Food Pro- gramme (WFP) sejak tahun 2005 dengan menyu- sun Peta Kerawanan Pangan ( Food Insecurity Atlas - FIA), tahun 2009 dilakukan penyempur- naan dan perubahan nama menjadi Peta Ketaha- nan dan Kerentanan Pangan ( Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA). FSVA berisi infor- masi terkait wilayah-wilayah yang rentan pangan pada tingkat kabupaten. Kerentanan terhadap kerawanan pangan mengacu pada suatu kondisi yang membuat suatu masyarakat yang berisiko rawan pangan menjadi rawan pangan (DKP & WFP 2009). Indikator yang digunakan terdiri atas tiga aspek, yaitu aspek ketersediaan pangan (kon- sumsi normatif per kapita terhadap rasio keterse- diaan bersih), akses pangan (penduduk di bawah garis kemiskinan, desa yang tidak mempunyai akses penghubung, dan penduduk tanpa akses listrik), serta pemanfaatan pangan (angka hara- pan hidup, balita tinggi kurang, perempuan buta huruf, rumah tangga tanpa akses air bersih, dan penduduk yang tempat tinggalnya berjarak lebih dari 5 km terhadap fasilitas kesehatan). Beberapa indikator ketahanan pangan di tingkat wilayah ditentukan oleh ketersediaan, akses dan penyera- pan pangan (Khan & Gill 2009); budaya, pendi- dikan formal dan modal sosial (Molnar 1999); aspek akses pangan, mata pencaharian, fasilitas kesehatan, serta aspek kesehatan dan gizi (Lubis 2010); tingkat penghidupan dan kepemilikan aset yang terbatas (Hart 2009), demografi, ekonomi, sosio politik, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya  dan  keyakinan,  serta  fisik,  biologi,  dan kimia (Misselhorn 2005).
Berbagai program aksi dan kegiatan di era otonomi daerah banyak diarahkan ke pedesaan (Desa Mandiri Pangan, Desa Siaga, dan Desa Mandiri Anggur Merah). Terlebih dengan dike-
luarkannya  Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang yang luas pada masyarakat di pedesaan untuk mengatur pola pembangunan dan pemerintahannya. In- formasi kerentanan pangan hingga tingkat desa mutlak diperlukan (Hanani 2012). Pemetaan ke- tahanan pangan bermanfaat sebagai pendukung pengembangan kebijakan pertanian dan perde- saan (Hyman et al. 2005). Penelitian bertujuan untuk menentukan kerentanan pangan tingkat desa di provinsi yang mempunyai tingkat ke- rawanan paling tinggi yaitu NTT.

## METODE
Desain, tempat, dan waktu Desain penelitian ecological study dengan menggunakan data sekunder dengan unit analisis desa di Provinsi NTT. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan pertimbangan 1) jumlah penduduk miskin tinggi (tahun 2014 = 19,82%); 2) jumlah penduduk rawan pangan yang tinggi (tahun 2014 = 29,60%); 3)  angka kekurangan gizi pada balita yang tinggi (tahun 2013 balita stunting = 51,7%); dan 4) kabupaten di NTT 60% masuk daerah rentan pangan. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Januari - Agustus 2016.
Jenis dan cara pengumpulan data Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari (1) Badan Pusat Statistik (BPS) untuk data Potensi Desa (PODES) Provinsi NTT tahun 2014, jumlah penduduk dan rumah tangga tahun 2014 dan 2015, serta peta dasar tahun 2014; (2) Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk data Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015. Data PODES yang digunakan adalah jumlah pasar, mini market, warung, toko, akses jalan, fasilitas kredit, kegiatan pemberdayaan masyarakat, tenaga kesehatan, dan penduduk gizi buruk. Data PBDT yang digunakan adalah penduduk dengan status kesejahteraan terendah, rumah tangga tanpa akses listrik, anak usia 7-15 tahun yang tidak bersekolah, rumah tangga ti- dak memiliki akses air bersih, dan rumah tangga tanpa fasilitas tempat buang air besar. Data yang digunakan yaitu data desa/kelurahan sejumlah 3.270 desa.
Pengolahan dan analisis data Metode analisis data untuk mengidenti- fikasi  kerentanan  pangan  tingkat  desa  adalah Analisis Komponen Utama ( Principal Compo- nent Analysis / PCA), Analisis Gerombol ( Cluster
Kerentanan pangan tingkat desa di NTT
Analysis ), dan Analisis Diskriminan ( Discrimi- nant Analysis ). Metode tersebut pernah digu- nakan dalam penyusunan FSVA Indonesia (DKP & WFP 2015), analisis pola kerentanan terhadap iklim ekstrim yang berpengaruh terhadap keta- hanan pangan di Peru (Sietz et al. 2012), keren- tanan dan adaptasi terhadap kerawanan pangan di Kenya (Odingo 2011). PCA digunakan dalam penyusunan pemetaan kerentanan sosial ekologi di Afrika Selatan (Abson et al. 2012), pemetaan kerentanan akibat perubahan iklim di Malawi (Coulibaly et al. 2015). Analisis diskriminan di- gunakan dalam menganalisis status ketahanan pangan di Nigeria (Oluyole 2011).
PCA adalah teknik statistik yang diguna- kan untuk mentransformasi peubah-peubah asli yang masih berkorelasi satu sama lain menjadi satu set peubah baru yang sudah tidak berkorelasi lagi. Peubah-peubah baru yang terbentuk dikenal dengan Komponen Utama ( Principal Compo- nent ) (Hair et al. 1998). Sebanyak 14 indikator yang mencakup tiga subsistem ketahanan pa- ngan, yaitu subsistem pertama ketersediaan pa- ngan (1) rasio pasar per rumah tangga; (2) rasio mini market per rumah tangga; (3) rasio warung per rumah tangga; dan (4) rasio toko per rumah tangga (Rachman et al. 2005; Misselhorn 2005). Indikator subsistem kedua akses pangan terdiri dari (1) rasio penduduk dengan status kesejahte- raan terendah (Pemprov NTT et al. 2015; Kavosi et al. 2014; Riyadi et al. 2011; Lubis 2010; dan Ramli et al. 2009); (2) rasio rumah tangga tanpa akses listrik (Pemprov NTT et al. 2015; Wiranthi et al. 2014; Thomas & Strauss 1992); (3) desa tidak memiliki jalan yang dapat dilalui kendaraan roda 4 atau lebih (Pemprov NTT et al. 2015); (4) desa tidak memiliki fasilitas kredit (FAO 2015); dan (5) desa tidak memiliki kegiatan pemberda- yaan masyarakat (Molnar 1999). Indikator sub- sistem ketiga pemanfaatan pangan terdiri dari (1) rasio anak yang tidak bersekolah (7-15 thn)/ jumlah anak (7-15 thn) (Khan & Gill 2009; Arif 2005; Molnar 1999; dan Mahmood et al. 1991);
(2) rasio rumah tangga tidak memiliki akses ke air bersih (Pemprov NTT et al. 2015; Kavosi et al. 2014; Khan & Gill 2009; serta Thomas & Strauss 1992); (3) rasio jumlah tenaga kesehatan terha- dap penduduk (Lubis 2010); (4) rasio penduduk gizi buruk terhadap jumlah penduduk (Pemprov NTT et al. 2015); dan (5) rasio rumah tangga tanpa fasilitas tempat buang air besar (Cahyono et al. 2016; Taosu & Azizah 2013; Spears et al. 2013; Fink et al. 2011; Monteiro et al. 2010; dan Arif 2005). Skor komponen utama dirumuskan sebagai berikut.
Banyaknya komponen utama terpilih un- tuk digunakan pada analisis gerombol tergantung dari besarnya persentase keragaman kumulatif komponen utama. Persentase keragaman yang digunakan dalam penelitian sebesar 95%. Nilai persentase keragaman tersebut cukup mewakili total keragaman data (Hair et al. 1998). Berdasar- kan kriteria dan hasil analisis PCA, skor kompo- nen utama kerentanan pangan yang digunakan sebagai data dasar analisis gerombol adalah skor komponen utama pertama (PC1) sampai dengan skor komponen utama 13 (PC13) dengan nilai persentase keragaman sebesar 97,1%. PC1 mem- berikan kontribusi paling besar dalam menjelas- kan keragaman (informasi) data asal yaitu sebe- sar 19,0%, diikuti komponen utama kedua (PC2) sebesar 8,1% dan komponen utama ketiga (PC3) sebesar 7,7%.
Analisis gerombol adalah teknik analisis statistik untuk mengelompokkan individu-indivi- du ke dalam gerombol-gerombol. Ciri-ciri indi- vidu-individu yang terdapat dalam satu gerombol lebih homogen dibandingkan dengan individu yang ada dalam gerombol lain (Hair et al. 1998). Penggerombolan didasarkan pada ukuran jarak sebagai ukuran kemiripan antar unit pengamatan.
PCj = a 1j X 1 + a 2j X 2 + a 3j X 3 + a 4j X 4 + a 5j X 5 + a 6j X 6 + a 7j X 7 + a 8j X 8 + a 9j X 9 + a 10j X 10 + a 11j X 11 + a 12j X 12 + a 13j X 13 + a 14j X 14 Keterangan:
PCj  = Skor komponen utama kerentanan pangan X 1 = Rasio pasar per rumah tangga X 2 = Rasio mini market per rumah tangga X 3 = Rasio warung per rumah tangga X 4 = Rasio toko per rumah tangga X 5 = Rasio penduduk dengan status kesejahteraan terendah X 6 = Rasio rumah tangga tanpa akses listrik X 7 = Desa tidak memiliki jalan yang dapat dilalui kendaraan roda 4 atau lebih X 8 = Desa tidak memiliki fasilitas kredit X 9 = Desa tidak memiliki kegiatan pemberdayaan masyarakat
X 10 = Rasio anak yang tidak bersekolah (7-15 thn)/ jumlah anak (7-15 thn) X 11 = Rasio rumah tangga tidak memiliki akses ke air bersih X 12 = Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap pen- duduk X 13 = Rasio penduduk gizi buruk terhadap jumlah penduduk X 14 = Rasio rumah tangga tanpa fasilitas tempat buang air besar a ij = Koefisien variabel ke-i
Desa-desa  diklasifikasikan  dalam  empat gerombol kerentanan pangan dan gizi berdasar- kan pada tingkat keparahan dan penyebab dari situasi kerentanan pangan dan gizi. Penggerom- bolan desa dilakukan dengan tujuan memaksi- malkan homogenitas di dalam satu gerombol dan memaksimalkan perbedaan antar gerombol. Analisis gerombol menghasilkan desa-desa pada gerombol 1 sebanyak 1.061 desa, gerombol 2 se- banyak 918 desa, gerombol 3 sebanyak 453 desa, dan gerombol 4 sebanyak 838 desa. Penentuan urutan tingkat prioritas gerombol dilakukan ber- dasarkan komponen utama pertama (PC1) yang paling besar kontribusinya dalam menjelaskan keragaman data (19,0%). Semakin besar cen- troid gerombol menunjukkan semakin tinggi tingkat kerentanan terhadap kerawanan pangan. Desa-desa pada gerombol 3 (skor PC1=1,29155) diklasifikasikan  ke  dalam  desa  Prioritas  1  (sa- ngat rentan), desa-desa pada gerombol 1 (skor PC1=1,15645)  diklasifikasikan  ke  dalam  desa Prioritas 2 (rentan), desa-desa pada gerombol 4 (skor PC1= -0,829585) diklasifikasikan sebagai desa Prioritas 3 (tahan), sedangkan desa-desa pada gerombol 2 (-1,21664) diklasifikasikan se- bagai desa Prioritas 4 (sangat tahan). Analisis diskriminan digunakan untuk mengklasifikasikan objek ke dalam suatu kelom - pok didasarkan pada nilai variabel bebas, serta mengevaluasi  keakuratan  klasifikasi.  Analisis diskriminan berfungsi untuk mengevaluasi ha- sil pengelompokan pada analisis gerombol de- ngan cara menghasilkan fungsi diskriminan yaitu fungsi yang mampu digunakan membedakan suatu obyek (desa) masuk ke dalam populasi ter- tentu berdasarkan pengamatan terhadap indikator desa tersebut. Model analisis diskriminan yang digunakan adalah sebagai berikut.

## Tono dkk.
Fungsi diskriminan menghasilkan peruba- han skor PC1. Desa-desa Prioritas 1 memiliki ni- lai skor PC1 sebesar 1,36360, desa-desa Prioritas 2 sebesar 1,33162, desa-desa Prioritas 3 sebe- sar -0,79829, dan desa-desa Prioritas 4 sebesar -1,50204.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Indikator kerentanan pangan desa Desa sangat rentan dan rentan pangan se- cara umum memiliki karakteristik rasio rumah tangga tanpa akses listrik yang tinggi (nilai PC1=0,482), rasio rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah (PC1=0,406), rasio rumah tangga tanpa akses air bersih (PC1=0,398), serta rumah tangga tanpa fasilitas buang air besar yang memadai (PC1=0,313). Ketersediaan tenaga lis- trik di NTT masih dilayani oleh Perusahaan Lis- trik Negara (PLN). Jumlah tenaga listrik yang dibangkitkan oleh PLN Wilayah NTT tahun 2013 sebesar 721.469 MWh meningkat menjadi 830.488 MWh pada tahun 2015 (BPS Provinsi NTT 2016). Meskipun daya listrik yang dibang- kitkan mengalami peningkatan, namun kebutu- han listrik di NTT belum seluruhnya terpenuhi. Terdapat kesenjangan antar daerah terkait rasio rumah tangga yang tidak bisa mengakses lis- trik. Ketersediaan listrik di suatu wilayah akan membuka peluang yang lebih besar untuk akses pekerjaan yang pada akhirnya berdampak pada kondisi ketahanan pangan. Akses terhadap listrik mempengaruhi ketahanan pangan rumah tangga di Indonesia Timur (Wiranthi et al. 2014). Rumah tangga tanpa akses listrik yang tinggi (di atas 0,54) sebagian besar terdapat di desa-desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Manggarai Timur, Sumba Timur, Sumba Barat Daya serta Alor. Kabupaten Ende, Flores Timur, Kupang, dan Rote Ndao dengan sebaran desa ta- han pangan yang dominan memiliki rasio rumah tangga dengan akses terhadap listrik yang lebih baik (Gambar 1). Pemenuhan kebutuhan listrik belum merata dan optimal disebabkan oleh fak- tor luasnya wilayah NTT yang berbentuk kepu- lauan, serta letak geografis beberapa wilayah di NTT yang sulit dijangkau jaringan listrik PLN. Pengembangan kelistrikan di NTT perlu terus ditingkatkan terutama dengan pemanfaatan ener- gi terbarukan seperti air, panas bumi, angin, dan tenaga surya.
Desa sangat rentan dan rentan pangan se- cara umum diindikasikan pula oleh rasio pen- duduk dengan status kesejahteraan terendah yang masih tinggi (di atas 0,42) seperti ditunjukkan oleh desa-desa di Kabupaten Manggarai Timur,
∑ = − = p k jk ik x x dij 1 2 ) ( Keterangan:
dij = jarak Euclidean xik = Indikator ke-k dari desa ke-i xjk = Indikator ke-k dari desa ke-j
D i = b 0 + b 1 X i1 + b 2 X i2 + b 3 X i3 + ...... + b j X ij D i =  skor diskrimanan dari desa ke-i. b 0 =  konstanta b j =  koefisien diskriminan dari variabel bebas ke-j X ij =  variabel bebas ke-j dari desa ke-i.
Konsep jarak yang digunakan dalam penelitian adalah jarak Euclidean dengan persamaan beri- kut.
Lembata, Sumba Barat Daya, Timor Tengah Utara, Alor, dan Timor Tengah Selatan. Semen- tara itu, desa-desa di Kabupaten Flores Timur, Ngada, Ende, dan Kupang secara umum memi- liki rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik (Gambar 2). Tingkat kesejahtera- an yang rendah di Provinsi NTT antara lain dise- babkan oleh faktor pendidikan, pekerjaan, dan inflasi  (Amalia  2012;  Saputro  &  Utomo  2010). Penduduk yang hidup dengan tingkat kesejahte- raan yang rendah tidak memiliki daya beli yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar se- hingga akan mempengaruhi ketahanan pangan dan status gizi (Pemprov NTT, DKP, WFP 2015; Kavosi et al. 2014; Riyadi et al. 2011; dan Lubis 2010). Sosial ekonomi keluarga merupakan fak- tor risiko terjadinya stunting pada anak (Ramli et al. 2009; Picauly & Toy 2013). Peningkatan kesejahteraan masyarakat di- lakukan melalui penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, pengembangan kegiatan berbasis pemberdayaan masyarakat dan penguat- an jaring pengaman sosial bagi rumah tangga miskin dan rawan pangan. Pemerintah melaku- kan berbagai program dalam upaya menang- gulangi kemiskinan antara lain berupa (1) kegi- atan yang bersifat jaring pengaman sosial, yaitu Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin)
dan Program Keluarga Harapan (PKH); serta (2) program pemberdayaan masyarakat melalui Pro- gram Desa Mandiri Anggur Merah (DMAM). Desa sangat rentan dan rentan pangan se- cara umum dicirikan oleh rasio rumah tangga tan- pa akses terhadap air bersih yang tinggi (di atas 0,44) seperti terdapat di desa-desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Sumba Timur dan Sumba Barat Daya (Gambar 3). Permasalahan penye- diaan air di NTT disebabkan oleh ketersediaan sumber air, curah hujan rendah, kondisi tanah, sosial budaya, serta masih belum baiknya mana- jemen Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) (Wardiha & Putri 2012). Banyak kasus kekurang- an dan kesulitan air juga disebabkan oleh lokasi pemukiman yang terletak di atas lokasi mata air (Rahardjo 2008). Akses terhadap air bersih yang terbatas pada akhirnya akan memengaruhi sta- tus gizi balita (Kavosi et al. 2014; Khan & Gill 2009; Thomas & Strauss 1992). Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Provinsi NTT dalam rangka mengatasi kekurangan air dan kekeringan antara lain melalui pembangunan jebakan/tam- pungan air berupa embung dan waduk. Desa sangat rentan dan rentan pangan juga dicirikan oleh rasio rumah tangga tanpa fasilitas buang air besar yang memadai. Akses sanitasi terendah yang diindikasikan oleh rasio rumah
Gambar 1. Peta rasio rumah tangga tanpa akses listrik tingkat desa di Provinsi NTT 2016
Tono dkk.
tangga tanpa tempat buang air yang tinggi de- ngan rasio 0,267 terdapat pada Kabupaten Sumba Timur (102 desa), Malaka (88 desa), dan Mang- garai Barat (72 desa). Akses terhadap fasilitas sanitasi sangat penting dalam mengurangi ma- salah penyakit sehingga dapat memperbaiki sta- tus gizi. Menurut Taosu dan Azizah (2013), ter- dapat  hubungan  yang  signifikan  antara  sanitasi dasar dengan kejadian diare. Perilaku sanitasi lingkungan yang buruk menjadi faktor penentu kejadian stunting (Cahyono et al. 2016; Spears et al. 2013). Sanitasi dan kebersihan lingkungan yang buruk memicu gangguan pencernaan, yang membuat energi untuk pertumbuhan teralih- kan kepada perlawanan tubuh terhadap infeksi (Schmidt 2014). Sebaliknya, perilaku sanitasi lingkungan yang baik akan berpengaruh positif terhadap kesehatan dan status gizi balita (Fink et al. 2011; Monteiro et al. 2010). Upaya yang serius untuk memperbaiki akses sanitasi di selu- ruh wilayah NTT masih perlu dilakukan antara lain melalui pengembangan sanitasi berbasis ma- syarakat.
Desa-desa tahan dan sangat tahan pangan secara umum memiliki kondisi yang lebih baik dari sisi akses terhadap listrik, akses air bersih, dan tingkat kesejahteraan rumah tangga. Namun masih memiliki kendala dalam rasio anak tidak
bersekolah, penduduk gizi buruk, serta fasilitas buang air besar. Berbagai penelitian menunjuk- kan bahwa pengetahuan dan pendidikan ber- hubungan erat dengan penyerapan pangan dan ketahanan pangan (Riyadi et al . 2011; Khan & Gill 2009; Ramli et al. 2009). Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumberdaya manusia di NTT perlu terus dilakukan.
Peta kerentanan pangan tingkat desa Peta kerentanan pangan tingkat desa meru- pakan komposit dari 14 indikator yang mencakup tiga dimensi ketahanan pangan. Penentuan priori- tas dilakukan untuk mengidentifikasi dimana le - tak desa yang lebih rentan terhadap kerawanan pangan dan gizi. Berdasarkan hasil indentifikasi, 3.270 desa di Provinsi NTT dapat diklasifikasi - kan menjadi Prioritas 1 (sangat rentan) sebanyak 514 desa; Prioritas 2 (rentan) sebanyak 954 desa; Prioritas 3 (tahan) sebanyak 1.045 desa; dan Pri- oritas 4 (sangat tahan) sebanyak 757 desa. Ka- bupaten-kabupaten yang memiliki jumlah desa rentan pangan Prioritas 1 terbanyak adalah Ka- bupaten Timor Tengah Selatan (91 desa), Mang- garai Timur (67 desa), dan Manggarai Barat (63 desa). Desa-desa rentan pangan Prioritas 2 ter- banyak di Kabupaten Timor Tengah Selatan (117 desa), Sumba Barat Daya (104 desa), Sumba
Gambar 2.  Peta rasio penduduk dengan status kesejahteraan terendah tingkat desa di Provinsi NTT 2016
Timur (92 desa), dan Manggarai Timur (73 desa). Peta kerentanan pangan tingkat desa secara kom- posit disajikan pada Gambar 4.
Informasi kerentanan pangan pada tingkat mikro (desa) harus selaras dengan informasi
kerentanan pada tingkat makro (kabupaten dan kecamatan). Informasi yang selaras akan memu- dahkan sinkronisasi dan koordinasi antara ber- bagai tingkat pemerintahan baik pusat maupun daerah yang diperlukan dalam pelaksanaan prog-
Gambar 3. Peta rasio rumah tangga tanpa akses air bersih tingkat desa di Provinsi  NTT 2016
Gambar 4. Peta kerentanan pangan tingkat desa di Provinsi NTT 2016
Tono dkk.
ram penanganan kerawanan pangan dan gizi (Ariningsih & Rachman 2008). Hasil pemetaan kerentanan pangan di Provinsi NTT di tingkat desa telah sejalan dengan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia Tahun  2015  de- ngan  cakupan  wilayah   kabupaten   (DKP  & WFP  2015)  dan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi NTT Tahun 2015 dengan caku- pan wilayah tingkat kecamatan (Pemprov NTT et al. 2015). Berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia Tahun 2015, Kabu- paten Timor Tengah Selatan, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Sumba Barat Daya, dan Sumba Timur termasuk kabupaten rentan pangan. Pada tingkatan kecamatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki jumlah kecamatan rentan pa- ngan terbesar (31 kecamatan), diikuti oleh Sum- ba Barat Daya (11 kecamatan), Manggarai Timur (9 kecamatan), dan Sumba Timur (7 kecamatan). Peta kerentanan pangan tingkat desa me- nyediakan instrumen yang penting bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan rekomen- dasi dan intervensi bagi peningkatan ketahanan pangan di tingkat desa. Peta kerentanan tingkat desa dapat dijadikan sebagai tolak ukur kemajuan kebijakan dan program pangan dan gizi.

## KESIMPULAN
Desa sangat rentan dan rentan pangan se- cara umum memiliki karakteristik akses rumah tangga terhadap listrik dan air bersih yang tidak memadai, tingkat kesejahteraan yang rendah, dan fasilitas buang air besar rumah tangga yang tidak memadai. Kerentanan pangan tingkat desa menunjukkan bahwa masih terdapat 1.468 desa (44,90 persen) di NTT yang masuk kategori sa- ngat rentan dan rentan pangan (Prioritas 1 dan 2). Kabupaten Timor Tengah Selatan, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Sumba Barat Daya, dan Sumba Timur merupakan kabupaten dengan se- baran desa sangat rentan dan rentan pangan ter- besar di Provinsi NTT.
Program dan kegiatan ketahanan pangan perlu diprioritaskan pada desa-desa sangat rentan dan rentan pangan serta karakteristik desa sangat rentan dan rentan pangan, yaitu Kabupaten Timor Tengah Selatan, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Sumba Barat Daya, dan Sumba Timur. Peningkatan akses rumah tangga terhadap listrik dan air bersih, peningkatan kesejahteraan ma- syarakat, serta perbaikan sanitasi rumah tangga menjadi kunci perbaikan kerentanan pangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abson DJ, Dougill AJ, Stringer LC. 2012. Using principal component analysis for infor- mation-rich socio-ecological vulnerability mapping in Southern Africa. Applied Ge- ography 35:515-524. Amalia F. 2012. Pengaruh pendidikan, pengang- guran dan inflasi terhadap tingkat kemiski - nan di Kawasan Indonesia Timur periode 2001-2010. Econosains 10(2):158-169. Ariningsih E dan Rachman HPS. 2008. Strategi peningkatan ketahanan pangan rumah tangga rawan pangan. Analisis Kebijakan Pertanian 6(3):239-255. Arif M. 2005. Agriculture and Food Security in Pakistan. Thematic Paper: 1-26. [BKP] Badan Ketahanan Pangan. 2014. Persen- tase Penduduk Berdasarkan Konsumsi To- tal. Jakarta: BKP.
[BPS Provinsi NTT] Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2016. Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam An- gka 2016. Kupang: BPS NTT.
Cahyono F, Manongga SP, dan Picauly I. 2016.
Faktor penentu stunting anak balita ber- bagai zona ekosistem di Kabupaten Ku- pang. J Gizi Pangan 11(1):9-18. Coulibaly JY, Mbow C, Sileshi GW, Beedy T,
Kundhlande G, Musau J. 2015. Mapping vulnerability to climate change in malawi: spatial and social differentiation in the Shire River Basin. AJCC 4: 282-294.
[DKP & WFP] Dewan Ketahanan Pangan dan World Food Programme. 2015. Peta Ket- ahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia 2015. Jakarta: DKP dan WFP.
[DKP & WFP] Dewan Ketahanan Pangan dan
World Food Programme. 2009. Peta Ket- ahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia 2009. Jakarta: DKP dan WFP.
[FAO] Food Agriculture Organization. 2015. The causes of food insecurity in rural areas. http://www.fao.org. [diakses 5 September 2015].
Fink G, Gunther I, Hill K. 2011. The effect of wa- ter and sanitation on child health: evidence from the demographic and health surveys 1986-2007. Int J Epidemiol 40:1196-1204.
doi:10.1093/ije/dyr102.
Hanani N. 2012. Strategi pencapaian ketahanan pangan keluarga. E-Journal Ekonomi Per- tanian 1(1):1-10.
Hair JF, Anderson RE, Tatham RL and Black WC. 1998. Multivariate Data Analysis. Fifth Edition. New Jersey: Prentice Hall. Hart  TGB.  2009.  Exploring  definitions  of  food insecurity and vulnerability: time to refo- cus assessments. Agricultural Economics Research, Policy and Practice in Southern Africa 48(4):362-383.
Hyman G, Larrea C, Farrow A. 2005. Methods, results and policy implications of poverty and food security mapping assessments.
Food Policy 30:453-460.doi:10.1016/j. foodpol.2005.10.003.
[Kemenkes RI] Kementerian Kesehatan Repub- lik Indonesia. 2013. Riset Kesehatan Dasar 2013. Jakarta: Kemenkes RI.
Khan REA and Gill AR. 2009. Determinants of food security in rural areas of Pakistan. MPRA Paper 17146.
Kavosi E, Rostami ZH, Kavosi Z, Nasihatkon A, Moghadami M, Heidari M. 2014. Preva- lence and determinants of under-nutrition among children under six: a cross-section- al survey in Fars province. Int J Health Policy Manag 3(2):71-76.doi:10.15171/ ijhpm.2014.63.
Lubis R. 2010. Analisis wilayah rawan pangan dan gizi dalam perspektif perencanaan wilayah (studi kasus Kota Bogor) [tesis].
Bogor: Institut Pertanian Bogor. Mahmood S., Sheikh KH, Mahmood T and Malik MH. 1991. Food poverty and its causes in Pakistan. The Pakistan Development Re- view 30(4):821-834.
Misselhorn AA. 2005. What drives food insecu- rity in Southern Africa? a meta-analysis of household economy studies. Global Envi- ron Chang 15:33-43.
Monteiro CA, Benicio MH, Conde WL, Konno S, Lovadino AL. 2010. Narrowing socioeco- nomic inequality in child stunting: the Bra- zilian experience, 1974-2007. Bull World Health Org 88(4):305-311.doi:10.2471/ BLT.09.069195. Molnar J. 1999. Sound policies for food security: the role of culture and social organization. Review of Agricultural Economics 21(2):
489-98.
Odingo AA. 2011. Vulnerability and adapta- tion to food insecurity and poverty in Kenya. Annals of the Association of American Geographers 101(1):1-20.doi: 10.1080/00045608.2010.532739.
Oluyole KA. 2011. Food security status among cocoa growing households in Ondo and
J. Gizi Pangan, Volume 11, Nomor 3, November 2016 235
Kwara States of Nigeria: a discriminant analysis approach. AFJAND 11(7):5646- 5660.
[Pemprov NTT, DKP, WFP] Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur, Dewan Ketahanan Pangan, dan World Food Programme. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2015. Ja- karta: Pemprov NTT, DKP, WFP.
Picauly I dan Toy SM. 2013. Analisis determinan dan pengaruh stunting terhadap prestasi belajar anak sekolah di Kupang dan Sum- ba Timur. J Gizi Pangan 8(1):55-62.
Rachman HPS, Purwoto A, Hardono GS. 2005. Kebijakan pengelolaan cadangan pan- gan pada era otonomi daerah dan Perum Bulog. Forum Penelitian Agro Ekonomi 23(2):73-83.
Rahardjo PN. 2008. Masalah kebutuhan air bersih tiga desa di Kabupaten Ende. JAI 4(1):22-27.
Ramli AKE, Inder KJ, Bowe SV, Jacobs J, Dibley MJ. 2009. Prevalence and risk factors for stunting and severe stunting among under- fives in North Maluku Province of Indone - sia. BMC Pediatrics 9:64. Riyadi H, Martianto D, Hastuti D, Damayanthi E, Murtilaksono K. 2011. Faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi anak balita di Kabupaten Timor Tengah Utara, Provin- si Nusa Tenggara Timur. J Gizi Pangan 6(1):66-73.
Saputro AES dan Utomo AP. 2010. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan secara makro di lima belas provinsi tahun 2007. Jurnal Organisasi dan Manajemen 6(2):89- 100.
Schmidt CW. 2014. Beyond malnutrtion: the role of sanitation in stunted growth. Environ- mental Health Perspectives 122(11):A298- A303.
Seminar KB,  Marimin  dan Andarwulan N. 2010.  Sistem  Deteksi Dini untuk Manaje- men Krisis Pangan dengan Simulasi Mod- el Dinamik dan Komputasi Cerdas. Bogor: IPB Pr.
Sietz D, Choque SEM, Luduke MKB. 2012. Typ- ical patterns of smallholder vulnerability to weather extremes with regard to food security in the Peruvian Altiplano. Reg Environ Change 12:489–505.
Spears D, Ghosh A, Cumming O. 2013. Open defecation an childhood stunting in India: an ecological analyisis of new data form 112 district. Journal PLoS ONE. http://
dx.doi.org.sci-hub.io/10.1371/journal. pone.0073784.
Taosu SA dan Azizah R. 2013. Hubungan sani- tasi dasar rumah dan perilaku ibu rumah tangga dengan kejadian diare pada balita di Desa Bena Nusa Tenggara Timur. J Ke- sehatan Lingkungan 7(1):1-6. Thomas D and Strauss J. 1992. Prices, infra- structure, household characteristics and child height. J Dev Econ 39(2):301-331. doi:10.1016/0304-3878(92) 90042-8.

## Tono dkk.
Wardiha MW dan Putri PSA. 2012. Pemetaan permasalahan penyediaan air minum di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan system interrelationship model. Lingkun- gan Tropis 6(2):105-119.
Wiranthi PE, Suwarsinah HK and Adhi AK.
2014. Determinants of household food se- curity: a comparative analysis of Eastern and Western Indonesia. Indones J Agric Sci 15(1):17-28.