## PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI BENTUK KESEMPATAN YANG SAMA PADA PEMILUKADA KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2019
1 Verto Septiandika, 2 Andhi Nur Rahmadi, 3 Sabrina Ratu Salsabilla
Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas Panca Marga Probolinggo Jl. Yos Sudarso 107 Pabean Dringu Probolinggo vertoseptiandika@upm.ac.id , andhi.iansyah@gmail.com , sabrinasalsabilla167@gmail.com ,
Abstrak – Tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui  dan  mendeskripsikan partisipasi  penyandang  disabilitas  sebagai  bentuk  yang  sama  warga  republik indonesia  pada  pemilukada  kabupaten  probolinggo  tahun  2019.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Metode pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  skripsi  ini  dengan  melakukan pengumpulan  Pengumpulan  data  primer  meliputi  observasi  dan  wawancara, sedangkan  pengumpulan  data  sekunder  meliputi  studi  kepustakaan  dan  studi dokumentasi. data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian  bahwa partisipasi penyandang disabilitas pada pemilukada kabupaten probolinggo tahun 2019  dengan  menggunakan  teori  partisipasi  yang  dikemukakan  oleh  Juliantara yaitu voice,access ,  dan control . Voice pada  penyandang  disabilitas  yaitu memberikan  hak  suara  atau  hak  pilih  dan  menyalurkan  aspirasinya  pada pemilukada.  Sedangkan access yaitu  penyandang  disabilitas  yang  membutuhkan akses  fasilitas  atau  sarana  prasarana  di  tempat  pemungutan  suara  (TPS).  Dan control yaitu penyandang disabilitas mampu mengawasi jalannya pemilukada.
Kata kunci: partisipasi, penyandang disabilitas, pemilukada
Abstract – The purpose of this study is to identify and describe the participation of persons with disabilities as the same form as citizens of the Republic of Indonesia in the 2019 Probolinggo district post-conflict local election. This study uses a descriptive research method with a qualitative approach. Data collection method used in this thesis by collecting primary data and secondary data. Primary data collection includes observation and interviews, while secondary data collection includes library research and documentation studies. Based on the results of the study, the participation of persons with disabilities in the 2019 Probolinggo
district post-conflict local election used the participation theory put forward by Juliantara, namely voice, access, and control. Voice for persons with disabilities, namely giving voting rights or voting rights and channeling their aspirations in post-conflict local elections. While access, namely persons with disabilities who need access to facilities or infrastructure at the polling place (TPS). And control, that is, persons with disabilities are able to supervise the running of post-conflict local elections.
Keywords: participation, persons with disabilities, post-conflict local elections

## PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara demokrasi, hal ini diwujudkan dalam kegiatan  pemilihan  umum  (pemilu). Pemilihan  Umum  (Pemilu)  sering disebut  sebagai  Pesta  Demokrasi yang  dilakukan  oleh  Negara.  Pemilu merupakan salah satu contoh demokrasi  sebagai  wujud  kedaulatan rakyat dengan tujuan untuk menciptakan pemerintah yang demokratis,  dan  merupakan  suatu wujud  nyata  dari  demokrasi  yang menjadi  sarana  bagi  rakyat  dalam menyatakan  kedaulatannya  terhadap Negara dan pemerintah. Salah satunya adanya pelaksanaan pemilukada (Yang, 2020).
Pilkada,  atau  pemilukada, adalah  pemilihan  umum  di  mana warga setempat yang berhak memilih langsung  bupati  dan  wakil  bupati. Pada  19  April  2014  beberapa Kabupaten yang ada di pemerintahan Provinsi  Jawa  Timur  melaksanakan Pemilukada  secara  serentak,  salah satunya  diikuti  oleh  Kabupaten Probolinggo. Tujuan adanya pemilihan ini adalah mencari pengganti untuk Kepala Daerah yang
sebelumnya  pada  periode  tahun 2014-2019.    Berdasarkan  Undang- Undang  Republik  Indonesia  No.  7 tahun  2017  pasal  5  tentang  Pemilu. Dalam  Pasal  tersebut  berbunyi:
“Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan  yang  sama  sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR,
sebagai  calon  anggota  DPD,  sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai  calon  anggota  DPRD,  dan sebagai Penyelenggara Pemilu”.(Maghpirah, 2021) Menurut  Undang-Undang  No  8 Tahhun  2016,  tentang  penyandang disabilitas  bahwa  setiap  orang  yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, spiritual dan/atau sensorik  melalui  interaksi  yang berkepanjangan  dengan  lingkungan dapat  mengalami  hambatan  dan kesulitan dalam berkomunikasi secara  penuh  dan  efektif  dengan warga negara lain berdasarkan partisipasi  hak  yang  sama,  seperti hak  untuk  memilih  (UU.  No.  8, 2016).  Pencapaian  perwujudan  hak- hak  penyandang  disabilitas  adalah
prinsip  kewarganegaraan  inklusif, perwujudan  hak-hak  mereka  secara merata  sebagai  warga  negara  tanpa memandang statusnya. Inklusi semacam  itu  juga  merupakan  salah satu  syarat  untuk  mencita-citakan pemilu  yang  demokratis  (Noviani  et al.,  2021).  Pemilu  inklusif  dapat diartikan sebagai pemilu yang
memberikan kesempatan seluas- luasnya  bagi  setiap  warga  negara.
Pemilih juga harus memenuhi ketentuan yang berlaku dan menjamin  penggunaan  hak  pilihnya (Suharyanto, 2014). Pemilihan diselenggarakan secara terbuka dan semua orang yang berhak, termasuk penyandang disabilitas,  dapat  menggunakan  hak pilihnya.  Perwujudan  hak  pilih  ini tidak terhalang oleh perbedaan agama, suku, ras, jenis kelamin, usia, kecacatan,  kondisi  daerah,  status sosial ekonomi, dan lain-lain.
Partisipasi  pemilu  oleh  penyandang disabilitas  penting  untuk  menjamin dan  memastikan  bahwa  mereka mendapatkan  kebutuhan  yang  sama dalam pemilihan umum dan hukum.
Keberhasilan penyelenggaraan pemilu tidak terlepas  dari  partisipasi  pemilih difabel  yang  merupakan  bagian strategis  dari  kehidupan  demokrasi Indonesia.  Dengan  Undang-Undang
No. 19 Tahun 2011 tentang Persetujuan Hak Penyandang Disabilitas,  Penyandang  Disabilitas merujuk pada  mereka  yang  memiliki
keterbatasan fisik,
mental, intelektual,  atau  sensorik  dalam jangka  panjang  dalam  interaksi dengan  lingkungan,  sikap  sosial mengalami hambatan, dan hal tersebut  sulit  bagi  mereka  untuk berpartisipasi  secara  penuh  dan efektif  berdasarkan  kesamaan  hak. Sebagai peringatan  lima tahun Partai Demokrat, sudah sepatutnya pemilihan  umum  kepala  daerah (Pemilukada) melibatkan  seluruh warga negara tanpa terkecuali
(Oktaviana,  2020).  Sebagai  bagian dari kewarganegaraan Indonesia, penyandang disabilitas sudah selayaknya mendapat perlakuan khusus, yang berarti berupaya melindungi dari segala bentuk tindakan  diskriminatif,  khususnya melindungi setiap hak asasi manusia. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Probolinggo sebelumnya  sudah  mengoptimalkan upaya sosialisasi guna  meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas baik partisipasi penyandang  disabilitas  dalam  proses pencalonan atau dalam proses penggunaan  hak  pilihnya  dalam pemilu berlangsung. Hak-hak penyandang disabilitas dalam pemilihan  umum  sebenarnya  sudah diatur dalam Undang-Undang
Republik  Indonesia  Nomor.  8  pasal 13  tahun  2016  tentang  Penyandang
Disabilitas antara lain:
a. Memilih  dan  hak  dipilih dalam jabatan publik;
b. Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan; c. Memilih  partai  politik dan/  atau  individu  yang menjadikan peserta dalam
pemilihan umum; d. Membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik; e. Membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas  pada  tingkat lokal, nasional, dan internasional;
f. Berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan  umum  pada semua  tahap  dan/  atau bagian penyelenggaranya; g. Memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur/walikota, dan
pemilihan  kepada  desa
atau nama lain; dan
h. Memperoleh  pendidikan politik.
Kehadiran Undang-undang inilah  yang  menjadikan  KPU  dan KPUD berkewajiban untuk menyetarakan kesamaan hak disabilitas dalam pemilukada, artinya ada  kepedulian  terhadap  mereka kaum Disabilitas agar dapat menjamin  kesamaan  hak  mereka pada  setiap  Pemilihan  Umum  dan menjadi acuan KPU untuk bertanggung  jawab  memperhatikan para  pemilih  disabilitas  pada  dalam setiap  pemilu,  KPUD  juga  sudah bersikap  baik  dalam  hal-hal  upaya peningkatan partisipasi mereka
(Fikri, 2019).
KPU mengklarifikasikan
bahwa  jenis  penyandang  disabilitas terbagi  menjadi  3  kelompok,  yakni: kelompok  1  disabilitas  fisik  (tuna netra,  tuna  rungu,  tuna  wicara,  tuna rungu-wicara, tuna daksa), kelompok 2  disabilitas  mental  (tuna  laras,  tuna grahita), kelompok 3 (dan lain-lain).
Tabel 1. Rekapitulasi Daftar PemilihPenyandang  Disabilitas  Pada Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 No Kabupaten Disabilitas Jumlah Disabilitas Daksa  Netra Rungu/ Wicara Grahita  Lainnya 1. Sukapura 4 10 7 - - 21 2. Sumber - 1 - 1 - 2 3. Kuripan - - - - - - 4. Bantaran 9 9 3 3 3 27
5. Leces 4 9 4 2 3 22 6. Banyuanyar 12 10 10 7 3 42 7. Tiris 1 1 2 - - 4 8. Krucil 7 4 3 3 - 17 9. Gading 21 27 10 13 5 76 10. Pakuniran 2 5 2 - 1 10 11. Kotaanyar 3 9 6 8 6 32 12. Paiton 23 10 14 6 17 70 13. Besuk 1 1 1 3 3 9 14. Kraksan 9 4 3 9 13 38 15. Krejengan 23 8 9 8 6 54 16. Pajarakan 15 4 6 10 2 37 17. Maron 3 1 1 - - 5 18. Gending 7 10 6 4 4 31 19. Dringu 11 32 13 1 9 66 20. Tegalsiwalan 3 11 9 9 2 34 21. Sumberasih 11 6 12 1 4 34 22. Wonomerto 22 - 1 1 1 25 23. Tongas 5 2 1 2 5 15 24. Lumbang 13 8 4 9 7 41 Total 209 182 127 100 94 712 Sumber: data KPU Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 Berdasarkan    paparan    tabel diatas    diketahui    bahwa  masyarakat pemilih  penyandang  disabilitas  di Kabupaten  Probolinggo  sebanyak 712  yang  terdiri  dari:  209  Tuna Daksa,  182  Tuna  Netra,  127  Tuna Rungu/Wicara,  100  Tuna  Grahita, dan    94  disabilitas  lainnya.  Pada tabel  diatas  juga  diketahui  bahwa Kecamatan Gading menduduki urutan  pertama  yang  jumlah  pemilih penyandang  disabilitasnya  tertinggi yaitu 76 masyarakat. Oleh karena itu, hak suara politik penyandang disabilitas  harus  dipenuhi.  Karena sekecil  apapun  suara  penyandang disabiltas itu akan sangat
berpengaruh  pada  hasil  pemilihan umum.
Tujuan adanya pendataan dengan  kebutuhan  ini  adanya  untuk memfasilitasi  penyandang  disabilitas dalam menggunakan hak pilih sesuai fasilitas yang diberikan sesuai dengan  kebutuhan.  Dengan  begitu diharapkan mereka dapat menggunakan hak pilihnya dan tidak mengalami kendala saat menjalankan hak pilihnya di TPS. Komisi  Pemilihan  Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Probolinggo telah memberikan
perhatian  lebih  kepada  penyandang disabilitas.  Tujuan  dibuatnya  aturan hokum  bagi  penyandang  disabilitas yaitu  untuk  memberikan  layanan bagi  pemilih  disabilitas,  namun
masih banyak penyandang disabilitas yang  tidak  memiliki  akses  untuk menuju  ke  lapangan  atau  tempat pemungutan  suara  (TPS).  Dengan demikian, dalam  mengetahui tentang partisipasi politik penyandang disabilitas merupakan  hal yang sangat penting untuk dilakukan. Berdasarkan permasalahan pemilu  pada  pemilih  penyandang disabilitas pada latar belakang tersebut  maka  penulis  bermaksud mengangkat judul tentang “Partisipasi  Pemilih  Penyandang Disabilitas Sebagai Bentuk Kesempatan  Yang  Sama  Warga Republik Indonesia Pada Pemilukada Di  Kabupaten  Probolinggo  Tahun 2019”  dengan  rumusan  masalah yaitu  bagaimana  Partisipasi  Pemilih Penyandang Disabilitas Sebagai Bentuk  Kesempatan  Yang  Sama Warga  Republik  Indonesia  Pada Pemilukada Di Kabupaten Probolinggo Tahun 2019. METODE Berdasarkan  tujuan  yang ingin dicapai peneliti, metode penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian deskriptif kualitatif sebagai pendekatan untuk memahami fenomena  yang  dipilih  untuk  diteliti, karena dalam penelitian ini menggambarkan partisipasi penyandang disabilitas pada pemilukada di Kabupaten Probolinggo tahun 2019. Jenis
penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu suatu bentuk
penelitian  yang  bertujuan  untuk mendeskripsikan fenomena yang ada,  baik  fenomena  alam  maupun buatan  manusia.  Fenomena  tersebut dapat berupa fungsi, sifat, perubahan, hubungan, persamaan dan perbedaan antara satu fenomena dengan fenomena lainnya. (Sukmadinata, 2006). Tujuan dari penelitian deskriptif  ini  adalah  untuk  membuat gambaran yang akurat tentang kelompok, menggambarkan mekanisme  proses  atau  hubungan, memberikan gambaran lengkap dalam  bentuk  verbal  atau  numerik, memberikan  informasi  dasar  tentang hubungan,  dan  akhirnya  membuat serangkaian kategori dan mengklarifikasikan.  Penelitian  ini dilakukan di KPU Kabupaten Probolinggo.  Informan  penelitian  ini antara  lain  anggota  KPU  Kabupaten
Probolinggo,  pejabat  PPS,  Panwaslu dan  penyandang  disabilitas.  Untuk mendapatkan  data  yang  cukup, penulis menggunakan teknik pengumpulan  data  yang  tersedia secara  serentak  ,  setiap  teknik  saling berkaitan  satu  sama  lain,  teknik tersebut adalah sebagai berikut:
1. Pengumpulan data primer
a) Wawancara (interview ) Wawancara  dilakukan secara  terstruktur  dengan membatasi pertanyaan informan yang telah ditulis sebelumnya sehingga pertanyaan dalam  proses  wawancara
lebih  terarah  pada  tujuan penelitian. b) Pengamatan (observasi) Proses observasi diawali dengan mengidentifikasi lokasi yang akan diteliti. Kemudian melakukan survei untuk memperoleh gambaran  umum  tentang tujuan  penelitian.  Data yang diamati dapat berupa  gambaran  sikap, tingkah  laku,  aktivitas, dan semua interaksi antar manusia.
2. Pengumpulan Data sekunder a) Studi kepustakaan Studi kepustakaan melalui  studi  literatur seperti  buku,  artikel,  dan jurnal yang dianggap relevan  sesuai  dengan masalah yang diteliti. b) Studi dokumentasi Dokumentasi  digunakan oleh peneliti yang meneliti situasi dan kondisitempat  penelitian, menyalin buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, dan  foto  atau  gambar yang  digunakan  untuk mendukung penelitian. Dokumentasi  merupakan catatan peristiwa/kejadian  yang telah  terjadi.  Dokumen
tersebut  juga  bisa  berupa tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Partisipasi, khususnya keterlibatan politik penyandang disabilitas dalam pemilukada, penting  untuk  menciptakan  pemilu yang adil bagi semua orang. Partisipasi  politik  dalam  pemilu dapat ditingkatkan dengan menyelenggarakan  pemilu  dengan cara  yang  sesuai  bagi  penyandang disabilitas. Oleh karena itu harus ada aksesibilitas yang mendukung pemilih penyandang disabilitas untuk memfasilitasi atau meningkatkan minat  mereka  dalam  partisipasi politik  (Mahmudah, 2013).
Dalam  bab  ini  peneliti  akan
membahas mengenai partisipasi penyandang disabilitas pada pemilukada  Kabupaten  Probolinggo tahun  2019.  Penelitian  guna  untuk mengetahui  bagaimana  partisipasi penyandang
disabilitas pada pemilukada  Kabupaten  Probolinggo tahun  2019  yang  telah  dilaksanakan KPU  pada  tanggal  19  april  2014  di Kabupaten Probolinggo.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang diperoleh  maka  dapat  dilakukan analisis  menurut  teori  partisipasi menurut Juliantara dengan tiga indikator yaitu voice, access, control.
a) Voice
Berdasarkan  pemaparan pada  hasil  penelitian  ini, pelaksanaan  partisipasi  pada pemilukada Kabupaten Probolinggo tahun 2019 yang diselenggarakan  oleh  KPU tidak  terlepas  dari  partisipasi para penyandang disabilitas. Terdapat beberapa partisipasi penyandang disabilitas  pada  pemilukada Kabupaten Probolinggo tahun 2019 diantaranya voice. Voice merupakan suara yang mengacu pada hak dan tindakan  anggota  masyarakat dalam menyampaikan keinginan, gagasan, kebutuhan,  kepentingan  dan tuntutan kebijakan masyarakat  dan  pemerintah secara langsung. Maksud dari voice bagi penyandang disabilitas adalah setiap orang yang  mengalami  keterbatasan fisik, intelektual, spiritual dan/atau sensorik melalui interaksi yang berkepanjangan dengan lingkungan  dapat  mengalami hambatan dan kesulitan dalam  berkomunikasi  secara penuh  dan  efektif  dengan warga negara lain berdasarkan  partisipasi  hak yang  sama,  seperti  hak  untuk memilih. Disini peneliti menjelaskan hasil wawancara dengan penyandang disabilitas  tuna  netra  yang bernama  Bapak  Suto  yang dilakukan  pada  tanggal  4 Februari 2023 di rumahnya di Desa  Sumberpoh  pada  pukul 09.30 WIB, yang menyatakan bahwa:
“ Saya  butuh  transportasi untuk  antar  jemput  agar bisa  sampai  ke  lokasi pencoblosan,  agar  saya bisa menyalurkan aspirasi saya dengan cara  memberikan  hak suara saya”. Berdasarkan wawancara dengan  Bapak  Suto,  yang mana  beliau  menggunakan bahasa madura. namun, peneliti menerjemahkan menggunakan bahasa indonesia.  dijelaskan  bahwa beliau  membutuhkan  sarana transportasi untuk bisa mengantar dan menjemput ke tempat  pemungutan  suara, dan  beliau  juga  mengatakan dengan adanya sarana transportasi beliau dapat menyalurkan aspirasinya dengan memberikan hak suara  atau  memberikan  hak pilihnya.
b. Access
Access berarti mempengaruhi dan menentukan  kebijakan  dan berpartisipasi aktif dalam pengelolaan  barang  publik,
termasuk  akses  warga  negara
terhadap pelayanan publik.
Selain  Bapak  Suto  ada pula  penyandang  disabilitas tuna  wicara  yang  peneliti wawancarai  yaitu  Saudara
Rossi  Yang  dilakukan  pada  4 Februari 2023 di rumahnya di Desa  Sumberpoh  pada  pukul 11.00 WIB, namun dikarenakan  ia  tidak  bisa berbicara jadi peneliti mewawancarai kakaknya selaku  wali/pendamping  pada saat pencoblosan berlangsung. Adapun  pernyataan  dari  wali saudara Rossi sebagai berikut: “ Rossi ini tidak membutuhkan apa-apa selain  pengarahan  dari panitia penyelenggara pemilihan, seperti pengarahan di  dalam bilik pencoblosan” Berdasarkan  hasil  wawancara
dengan  kakak  saudara  Rossi dapat  dijelaskan  bahwa  dia tidak  membutuhkan  apa-apa, dia hanya membutuhkan
pengarahan dari pihak panitia
penyelenggara pemilihan, karena  tidak  banyak  orang yang mengerti pada pembicaraan saudara Rossi. c. Control Control merupakan bagaimana  masyarakat  akan dan dapat berpartisipasi dalam  memantau  kemajuan tugas-tugas pemerintah. Untuk  nantinya  membentuk pemerintahan yang transparan, bertanggung jawab  dan  tanggap  terhadap berbagai kebutuhan masyarakatnya. Selain dari 2 penyandang disabilitas  di  atas  ada  lagi yang peneliti wawancarai yaitu  nenek  Suryani  yang memiliki  keterbatasan  tuna rungu, pada tanggal 5 Februari 2023 yang bertempat di rumahnya Desa Sumberdawe pada pukul 10.11 WIB, berikut pemaparan dari nenek Suryani,  namun  dikarenakan beliau  tidak  bisa  mendengar jadi  peneliti  mewawancarai anaknya  selaku  pendamping saat  pemilihan  umum  kepala daerah berlangsung. Adapun  pernyataan  dari  anak nenek Suryani sebagai berikut:
“berhubung ibu saya tidak bisa  mendengar  atau  tuna rungu jadi setelah memberikan hak pilih atau hak suaranya beliau langsung pulang tidak mengawasi atau menunggu sampai perhitungan suara selesai”. Berdasarkan hasil wawancara dengan anak nenek  Suryani  dapat  peneliti jelaskan bahwa beliau langsung  pulang  dan  tidak ikut mengawasi atau menunggu  acara  perhitungan suara sampai selesai.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian yang  dilakukan  tentang  bagaimana partisipasi  penyandang  disabilitas  pada pemilukada  Kabupaten  Probolinggo tahun  2019,  dapat  disimpulkan  bahwa menurut  Juliantara  Teori  partisipasi menggunakan  tiga  indikator  yaitu voice,access, dan control.
Dalam  indikator voice peneliti mewawancarai  seorang  penyandang disabilitas tuna netra, beliau mengatakan bahwa membutuhkan sarana transportasi untuk bisa mengantar  dan  menjemput  ke  tempat pemungutan  suara,  dan  beliau  juga mengatakan  dengan  adanya  sarana transportasi  beliau  dapat  menyalurkan aspirasinya  dengan  memberikan  hak suara atau memberikan hak pilihnya.
Dalam  indikator access peneliti mewawancarai  seorang  penyandang disabilitas tuna wicara, namun dikarenakan ia tidak bisa berbicara jadi peneliti mewawancarai kakaknya selaku  wali/pendamping  pada  saat pencoblosan berlangsung. Kakak saudara  rossi  mengatakan  bahwa  dia
tidak membutuhkan apa-apa, dia hanya membutuhkan  pengarahan  dari  pihak panitia penyelenggara pemilihan.
Sedangkan dalam indikator control peneliti mewawancarai seorang penyandang  disabilitas  tuna  rungu, namun  dikarenakan  beliau  tidak  bisa mendengar  jadi peneliti  mewawancarai anaknya selaku pendamping saat pemilihan umum kepala daerah berlangsung. anak nenek Suryani dapat peneliti jelaskan bahwa beliau langsung pulang  dan  tidak  ikut  mengawasi  atau menunggu  acara  perhitungan  suara sampai selesai.
Saran dalam penelitian ini yaitu KPU  harus  lebih  memastikan  kesiapan penyelenggara  KPPS  di  setiap  TPS dalam  memfasilitasi  serta  menciptakan ruang akses yang layak bagi penyandang  disabilitas.  Dan  untuk masyarakat penyandang disabilitas diharapkan  menjadi  masyarakat  yang lebih  peka  dan  membuka  diri  tanpa merasa  berbeda  dari  masyarakat  yang normal.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, S. (2002). Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Fikri, A. M. (2019). Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kota Payakumbuh Tahun 2017. Jurnal Demokrasi
Dan Politik Lokal , 1 (1), 44–65.
https://doi.org/10.25077/jdpl.1.1.4
4-65.2019
Maghpirah. (2021). PARTISIPASI
POLITIK PENYANDANG
DISABILITAS PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 . 1–10. Mahmudah, U. (2013). Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Surakarta. Journal of Chemical Information and
Modeling , 53 (9), 1689–1699.
Noviani, L., Subhilhar, S., & Amin, M. (2021). Analisis Faktor
Determinan Tingkat Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum 2019.
Perspektif , 10 (1), 88–99. https://doi.org/10.31289/perspektif .v10i1.4074 Oktaviana, M. (2020). Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Disabilitas (Pemilu 2019). Konstruksi Pemberitaan Stigma Anti-China Pada Kasus Covid-19 Di
Kompas.Com , 68 (1), 1–12. http://dx.doi.org/10.1016/j.ndteint. 2014.07.001%0Ahttps://doi.org/1 0.1016/j.ndteint.2017.12.003%0A http://dx.doi.org/10.1016/j.matdes. 2017.02.024 Suharyanto, A. (2014). Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah. Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA , 2 (2), 151–
160.
Sukmadinata. (2006). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Graha Aksara . UU. No. 8. (2016). UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 Tentang penyandang disabilitas . 390–392. Yang, D. (2020). PARTISIPASI POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN WALIKOTA BANJARMASIN TAHUN 2020 DI KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN . 1–13.