IMPLEMENTASI ASAS KEPASTIAN HUKUM PENGGUNAAN  BAHASA  INDONESIA  DALAM PENULISAN  DAN  PUBLIKASI  ARTIKEL  ILMIAH
BERDASARKAN  UU  BENDERA  DAN  BAHASA DIKAITKAN  DENGAN  UPAYA  MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA
IMPLEMENTATION  OF  THE  LEGAL  CERTAINTY PRINCIPLE  ON  THE  USE  OF  INDONESIAN LANGUAGE  IN  THE  JOURNAL  MANUSCRIPT  AND PUBLICATION  BASED  ON  THE  FLAG  AND LANGUAGE LAW RELATED TO INTELLIGENT LIFE OF NATION
Happy Yulia Anggraeni a

## ABSTRAK
Maraknya  penggunaan  bahasa  asing  dalam  penulisan  dan  publikasi artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi SINTA 1 dan terindeks Scopus, semakin menekan penggunaan bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Masalah yang diteliti tentang kepastian hukum penggunaan bahasa Indonesia dalam  artikel  ilmiah  yang  diterbitkan  jurnal  nasional  terakreditasi Sinta  1  dan  terindeks  Scopus  menurut  UU  Bendera  dan  Bahasa  dan Perpres  Penggunaan  Bahasa  Indonesia,  dan  strategi  yang  sebaiknya dilakukan  oleh  pengelola  jurnal  nasional  terakreditasi  Sinta  1  dan terindeks Scopus agar tetap memenuhi kewajiban penggunaan bahasa Indonesia menurut UU Bendera dan Bahasa dan Perpres Penggunaan Bahasa  Indonesia.  Artikel  ini  menggunakan  metode  penulisan deskriptif  analitis  dan  metode  pendekatan  yuridis  normatif  dan yuridis  sosiologis,  dengan  mengkaji  UU  Bendera  dan  Bahasa  dan Perpres  Penggunaan  Bahasa  Indonesia  terhadap  praktik  kewajiban penggunaan  bahasa  asing  (Inggris)  pada  artikel  jurnal  nasional terakreditasi Sinta 1 dan terindeks Scopus.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  terjadi  ketidakpastian  hukum karena  tidak  digunakannya  bahasa  Indonesia  dalam  penulisan  dan publikasi artikel ilmiah yang diterbitkan jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dan terindeks Scopus, sehingga juga melanggar Pasal  29 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1) UU Bendera dan Bahasa serta Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (4) Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia. Strategi yang sebaiknya dilakukan oleh pengelola jurnal nasional terakreditasi
Sinta 1 dan terindeks Scopus agar selain  memenuhi syarat indeksasi Scopus, juga tetap memenuhi kewajiban penggunaan bahasa Indonesia menurut  UU  Bendera  dan  Bahasa  dan  Perpres  Penggunaan  Bahasa Indonesia  adalah  dengan  menggunakan  sistem  dua  bahasa  atau bilingual, sebagaiman ditetapkan Pasal 31 ayat (4) Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia.
a Fakultas  Hukum,  Universitas  Islam  Nusantara,  Jl.  Soekarno  Hatta  No.530,  Sekejati,  Kota  Bandung  40286,  email: happianggraeni27@gmail.com

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418
Artikel diterima: 1 September 2022
Artikel diterbitkan: 30 November 2022
DOI: https://doi.org/10.23920/jphp .v4i1.1039
Halaman Publikasi: http://jurnal.fh.unpad.ac.id/i ndex.php/JPHP/issue/archive
Diterbitkan oleh: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Kata kunci: artikel ilmiah; bahasa indonesia; kepastian hukum.

## ABSTRACT
The widespread use of foreign languages in writing and publishing scientific articles in national journals accredited by SINTA 1 and indexed by Scopus, further suppresses the use of Indonesian in the world of education in an effort to educate the nation's life. The problems studied are regarding the legal certainty of the use of Indonesian in scientific articles published in national journals accredited by Sinta 1 and indexed by Scopus according to the Flag and Language Law and Presidential Decree on the Use of Indonesian, and strategies that should be carried out by managers of national journals accredited by Sinta 1 and indexed by Scopus in order to remain fulfil the obligation to use the Indonesian language according to the Flag and Language Law and the Presidential Regulation on the Use of the Indonesian Language. This article uses analytical descriptive writing methods and normative juridical and sociological juridical approaches, by examining the Flag and Language Law and the Presidential Regulation on the Use of Indonesian Language on the mandatory practice of using a foreign language (English) in national journal articles accredited by Sinta 1 and indexed by Scopus.
The results of the study indicate that there is legal uncertainty because Indonesian language is not used in writing and publishing scientific articles published in national journals accredited by Sinta 1 and indexed by Scopus, thus violating Article 29 paragraph (1) and Article 35 paragraph (1) of the Law on Flags and Languages and Article 23 paragraph (1) and Article 31 paragraph (4) of the Presidential Regulation on the Use  of  Indonesian  Language.  The  strategy  that  should  be  carried  out  by  the  manager  of  the  Sinta  1 accredited  and  Scopus  indexed  national  journal  so  that  in  addition  to  meeting  the  Scopus  indexation requirements, it also fulfil the obligation to use Indonesian according to the Flag and Language Law and the Presidential Regulation on the Use of Indonesian Language by using a bilingual or bilingual system, as state at Article 31 paragraph (4) of the Presidential Regulation on the Use of Indonesian Language.
Keywords: scietific articles/manuscript, indonesia language, legal certainty.

## PENDAHULUAN
Mencerdaskan  kehidupan  bangsa  adalah  salah  satu  tujuan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia yang telah tertuang dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang- Undang  Dasar  1945.  Salah  satu  cara  untuk  mencapai  tujuan  tersebut  adalah  dengan diselenggarakannya pendidikan nasional, baik yang diselenggarakan mulai dari tingkat usia  dini  (Pendidikan  Anak  Usia  Dini-PAUD),  pendidikan  dasar,  pendidikan menengah, pendidikan atas, dan sampai kepada pendidikan tinggi.
Dunia  pendidikan,  khususnya  pendidikan  tinggi  menjadi  salah  satu center  of excellent dalam  pengembangan  literasi  bangsa  Indonesia.  Pengertian  literasi  menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kemampuan dan keterampilan individu dalam berbahasa yang meliputi membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Literasi  berhubungan  dengan  kata  berbahasa. 1 Dengan  demikian,  dunia  pendidikan sangat berperan dalam mengembangkan kemampuan dan keterampilan individu dalam berbahasa. Salah satu kemampuan yang dikembangkan dalam dunia pendidikan tinggi adalah  kemampuan  menulis  yang  diwujudkan  melalui  berbagai  bentuk  tugas,  baik tugas tertulis matakuliah maupun tugas akhir program studi.
1 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Available online from: Arti Literasi di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (lektur.id), diakses pada 12 Agustus 2022 pukul 14.47 WIB.
Dalam  tugas  tertulis  tersebut,  berbagai  jenis  referensi  digunakan  dan dipersyaratkan.  Mulai  dari  jenis  referensi  berupa  buku,  artikel  jurnal  (baik  nasional maupun internasional), peraturan perundang-undangan, maupun sumber lain berupa berita dan hasil wawancara. Artikel jurnal telah berkembang menjadi sumber referensi yang  memiliki  kedudukan  sangat  penting,  sejajar  bahkan  dalam  kondisi  tertentu melibihi kedudukan sumber referensi berupa buku. Artikel ilmiah berbahasa Indonesia, tentunya akan sangat bermanfaat bagi rakyat Indonesia khususnya peserta didik dalam meningkatkan  kemampuan  mereka.  Ketersediaan  artikel  ilmiah  berbahasa  Indonesia sebagai  bahan  atau  referensi  belajar,  dapat  memberikan  pengaruh  yang  signifikan prestasi belajar, khususnya mata pelajaran Bahasa Indonesia terhadap sebagian peserta didik. 2
Dewasa  ini,  artikel  ilmiah  seolah-olah  secara  substansi  memiliki  kasta-kasta tersendiri  sesuai  dan  berdasarkan  akreditasi  jurnal  tempat  artikel  tersebut dipublikasikan. Khusus untuk artikel jurnal nasional, terdapat 6 (enam) kategori jurnal menurut  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Kemendikbud)  Republik Indonesia,  sebagaimana  diatur  Peraturan  Menteri  Riset,  Teknologi,  dan  Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah, dan Peraturan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah, yaitu: 3
Kategori Jurnal Keterangan Sinta 1 Terakreditasi Peringkat 1 (Satu), dengan nilai akreditasi 85 ≤ n ≤ 100 Sinta 2 Terakreditasi Peringkat 2 (Dua), dengan nilai akreditasi 70 ≤ n < 85 Sinta 3 Terakreditasi Peringkat 3 (Tiga), dengan nilai akreditasi 60 ≤ n < 70 Sinta 4 Terakreditasi Peringkat 4 (Empat), dengan nilai akreditasi 50 ≤ n < 60 Sinta 5 Terakreditasi Peringkat 5 (Lima), dengan nilai akreditasi 40 ≤ n < 50 Sinta 6 Terakreditasi Peringkat 6 (Enam), dengan nilai akreditasi 30 ≤ n < 40
Artikel  ini  menitikberatkan  permasalahan  pada  kewajiban  penggunaan  bahasa Indonesia  dalam  artikel  yang  diterbitkan  pada  jurnal  nasional  terakreditasi  SINTA berdasarkan UU Bendera dan Bahasa. Pada praktiknya banyak pengelola jurnal yang memiliki  tingkat  akreditasi  SINTA  tertinggi  (SINTA  1)  dan  terindeks  Scopus, mensyaratkan dalam ketentuan bagi penulisnya bahwa artikel yang dikirimkan harus dalam  bahasa  Inggris,  bukan  bahasa  Indonesia.  Demikian  pula  dalam  dokumen publikasinya, jurnal dimaksud juga menampilkan artikel dalam bahasa Inggris, bukan
2 NPY Dewi, et.al. (2020). Pengaruh Motivasi Belajar, Sikap Bahasa, dan Kebiasaan Membaca Terhadap Prestasi Belajar Bahasa Indonesia. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Bahasa Indonesia . Vol 9 No 1, hlm. 1-12.
3 SINTA - Science and Technology Index (kemdikbud.go.id), diakses pada 12 Agustus 2022 pukul 15.00 wib.

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
bahasa Indonesia. 4 Bahkan mayoritas jurnal-jurnal tersebut pun menggunakan bahasa Inggris dan tidak menggunakan bahasa Indonesia dalam bahasa pengantar pada situs internetnya.  Keadaan  ini  membuat  fungsi  bahasa  Indonesia  mulai  digantikan  atau tergeser  oleh  bahasa  asing. 5 Selain  semakin  maraknya  bahasa  gaul  yang  membuat sebagian masyarakat Indonesia kurang mengenal bahasa baku dan kurang memahami penggunaan ejaan yang tepat. 6 Fakta ini akan menarik untuk dikaji mengingat adanya kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam kegiatan bidang pendidikan, termasuk untuk  publikasi  artikel  pada  jurnal,  berdasarkan  UU  Nomor  24  Tahun  2009  tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (selanjutnya ditulis UU Bendera  dan  Bahasa)  dan  Peraturan  Presiden  Nomor  63  Tahun  2019  Tentang Penggunaan  Bahasa  Indonesia  (selanjutnya  ditulis  Perpres  Penggunaan  Bahasa Indonesia). Secara spesifik, masalah yang dikaji adalah:
1. Bagaimanakah praktik penggunaan bahasa Indonesia dalam artikel ilmiah yang diterbitkan jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dan terindeks Scopus menurut UU Bendera dan Bahasa dan Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia?
2. Strategi  apakah  yang  sebaiknya  dilakukan  oleh  pengelola  jurnal  nasional terakreditasi Sinta 1 dan terindeks Scopus agar selain memenuhi syarat indeksasi Scopus, juga tetap memenuhi kewajiban penggunaan bahasa Indonesia menurut UU Bendera dan Bahasa dan Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia?

## METODE PENELITIAN
Penulisan  artikel  ini  bersifat  deskriptif  analitis,  yaitu  menggambarkan  analisis terhadap praktik penggunaan bahasa asing (Inggris) yang diwajibkan oleh pengelola jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dan terindeks Scopus berdasarkan UU Bendera dan Bahasa  dan  Perpres  Penggunaan  Bahasa  Indonesia.  Metode  pendekatan  yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis sosiologis, dengan mengkaji kepastian hukum kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam UU Bendera dan Bahasa dan Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia terhadap praktik penulisan dan publikasi artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dan terindeks Scopus. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti: UUD 1945 amandemen keempat, UU Bendera dan Bahasa, dan dan Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia. Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu doktrin/teori, hasil pemikiran akademisi,  karya-karya  ilmiah  para  sarjana,  jurnal  dan  tulisan  lainnya  yang  bersifat
4 Lihat misalnya pada AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research (umy.ac.id), Submissions (ugm.ac.id), Announcements (uny.ac.id), dan Submissions (unnes.ac.id).
5 Nimas Permata Putri1. (2107). Eksistensi Bahasa Indonesia Pada Generasi Millennial, Widyabastra , Volume 05, Nomor 1. hlm. 45-49.
6 Yenni  Febiola  Febrianti  dan  Rosmilan  Pulungan  (2021).  Penggunaan  Bahasa  Gaul  Terhadap  Eksistensi  Bahasa Indonesia Pada Masyarakat. Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) , Volume 2 No. 1, hlm. 43- 48.
ilmiah  terutama  yang  berkaitan  dengan  permasalahan.  Bahan  hukum  tersier,  yaitu bahan-bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum lainnya, seperti ensiklopedi hukum, kamus hukum, website dan lain-lain.

## PEMBAHASAN
Penggunaan  Bahasa  Indonesia  dalam  Artikel  Ilmiah  yang  Diterbitkan  Jurnal Nasional  Terakreditasi  Sinta  1  dan  Terindeks  Scopus  Menurut  UU  Bendera  dan Bahasa dan Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia
Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang  Dasar Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  Tahun  1945  bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa  persatuan  yang  dikembangkan  sesuai  dengan  dinamika  peradaban  bangsa. Bahasa  Indonesia  berfungsi  sebagai  jati  diri  bangsa,  kebanggaan  nasional,  sarana pemersatu  berbagai  suku  bangsa 7 ,  serta  sarana  komunikasi  antardaerah  dan antarbudaya daerah. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara berfungsi sebagai bahasa  resmi  kenegaraan,  pengantar  pendidikan,  komunikasi  tingkat  nasional, pengembangan  kebudayaan  nasional,  transaksi  dan  dokumentasi  niaga,  serta  sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. 8
Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 salah satunya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.  Bangsa  yang  dimaksud  adalah  tentunya  Bangsa  Indonesia  sebagaimana disebutkan  dalam  alinea-alinea  sebelumnya,  misalnya  pada  Alinea  Pertama  yang terdapat pada frase “…pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia…”, ”….supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya”.  Dalam  upaya  mencapai  tujuan  negara  untuk  mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut, dibuatlah kewajiban penggunaan bahasa Indonesia sebagai salah  satu upaya nyata, sebagaimana  terdapat  pada  diktum  menimbang  huruf  c UU Bendera  dan  Bahasa,  yang  menyatakan  bahwa,  ”…  bahasa  Indonesia…merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman  budaya,  dan  kesamaan  dalam  mewujudkan  cita-cita  bangsa  dan  Negara Kesatuan Repub lik Indonesia”.
Pada kegiatan pendidikan, kewajiban penggunaan bahasa Indonesia ditegaskan pada  Pasal  29  ayat  (1)  UU  Bendera  dan  Bahasa,  yang  menyatakan  bahwa, ”Bahasa Indonesia  wajib  digunakan  sebagai  bahasa  pengantar  dalam  pendidikan  nasional.”
7 Inda Puspita Sari (2015). Pentingnya Pemahaman Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia Sebagai Pemersatu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Prosiding Seminar Nasional Bulan Bahasa UNIB 2015 , hlm. 234-242.
8 Pasal 25 UU Bendera dan Bahasa.
Mengingat bahwa artikel jurnal nasional terakreditasi SINTA 1 merupakan pula sumber dan bahan pendidikan, maka berdasarkan ketentuan ini diwajibkan penggunaan bahasa Indonesia pada arikel jurnal nasional terakreditasi SINTA 1 tersebut. Dengan demikian, kewajiban  penggunaan  bahasa  Indonesia  ini  tidak  hanya  terbatas  pada  bahasa pengantar yang digunakan oleh sivitas akademika pada kegiatan pendidikan di dalam lingkungan  (fisik)  satuan  pendidikannya,  melainkan  harus  pula  ditafsirkan  secara teleologis  (tujuannya)  bahwa  kewajiban  penggunaan  bahasa  Indonesia  tersebut termasuk  pada  bahan  dan  sumber  pengajaran  yang  dibuat  atau  disediakan  di  luar lingkungan (fisik) satuan pendidikan, misalnya dari sumber kepustakaan konvensional dan/atau  virtual  yang  tersedia  dalam  berbagai  bentuk  media  elektronik  (dalam jaringan).
Kewajiban penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pendidikan juga diatur dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  Nasional  (selanjutnya  ditulis  UU  Sisdiknas)  yang  menyatakan  bahwa, ”Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional.” Bedanya,  Pasal  33  ayat  (1)  UU  Sisdiknas  tidak  secara  jelas  dan  tegas menyatakan  bahwa  penggunaan  bahasa  Indonesia  tersebut  merupakan  suatu ”kewajiban” . Dengan kata lain, sifat norma Pasal 33 ayat (1) UU Sisdiknas menjadi tidak jelas, apakah suatu kewajiban/keharusan yang bersifat memaksa (dwingend), atau hanya bersifat  mengatur (aanvullend). Ketidakjelasan  ini  dapat  melahirkan  ketidakpastian hukum  yang  memungkinkan  terjadinya  kesalahan  atau  ketidaksesuaian  dalam penerapannya. 9 Namun demikian, berdasarkan asas hukum bahwa hukum yang baru mengalahkan atau meniadakan hukum yang lama (lex posterior derogat legi priori) , maka ketentuan UU Bendera dan Bahasa seharusnya dipahami sebagai yang diberlakukan, mengingat UU Bendera dan Bahasa yang dibuat tahun 2009 adalah lebih baru daripada UU Sisdiknas yang dibuat tahun 2003.
Istilah  ”Pendidikan  Nasional”  yang  terdapat  pada  Pasal  29  UU  Bendera  d an Bahasa atau Pasal 33 ayat (1) UU Sisdiknas, terdapat penjelasannya pada Pasal 1 Angka 2 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa, ”Pendidikan  nasional  adalah  pendidikan  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang - Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  berakar  pada  nilai-nilai agama,  kebudayaan  nasional  Indonesia  dan  tanggap  terhadap  tuntutan  perubahan zaman.” Dapat kiranya dipahami bahwa pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  adalah  yang  bertujuan
9 Lihat Rita Puspita. (2020). Implementasi Asas Kepastian Hukum Terkait Penggunaan Merek Berbahasa Asing Oleh Wni Dan/Atau  Badan  Hukum  Indonesia  Dalam  UU  Merek  dan  Indikasi  Geografis  dikaitkan  dengan  Kewajiban Penggunaan  Bahasa  Indonesia  Menurut UU Bendera dan  Bahasa dan Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia.  Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNPAD.
mencerdaskan kehidupan bangsa. Mengingat bahwa bangsa Indonesia memiliki bahasa persatuan dan bahasa wajib dalam pengantar pendidikan yaitu bahasa Indonesia, maka bahasa Indonesia yang wajib digunakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang memang secara umum menggunakan dan mengerti bahasa Indonesia.
Ketentuan yang secara khusus mengatur kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam artikel ilmiah yang diterbitkan jurnal nasional terdapat pada Pasal 35 ayat (1) UU Bendera dan Bahasa. Selengkapnya dinyatakan sebagai berikut:
”(1) Bahasa  Indonesia  wajib  digunakan  dalam  penulisan  karya  ilmiah  dan publikasi karya ilmiah di Indonesia.”
Pasal  35  ayat  (1)  UU  Bendera  dan  Bahasa  secara  jelas  dan  tegas  menyebutkan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia. Dengan demikian, artikel/karya ilmiah yang ditulis dalam bahasa asing oleh sivitas akademika satuan pendidikan di  indonesia  jelas melanggar atau  bertentangan  dengan  ketentuan  ini.  Demikian  pula  pelanggaran  terjadi  oleh pengelola  jurnal  terakreditasi  SINTA  1  terindeks  Scopus  yang  tidak  menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar jurnalnya, melainkan menggunakan bahasa asing.  Pengelola  jurnal  nasional  terakreditasi  SINTA  1  dan  terindeks  Scopus  juga melanggar  ketentuan  kewajiban  penggunaan  bahasa  Indonesia  ini  dengan  tidak menerima  naskah  artikel  berbahasa  Indonesia,  atau  hanya  menerima  naskah  artikel yang  berbahasa  asing.  Pun  pelanggaran  terjadi  oleh  pengelola  jurnal  nasional terakreditasi SINTA 1 dan terindeks Scopus yang tidak
menampilkan/mempublikasikan  arikel  berbahasa  Indonesia  pada  jurnalnya,  baik secara cetak maupun elektronik.
Apabila ada jurnal yang tidak menerima artikel ilmiah yang ditulis dengan bahasa Indonesia,  atau  jurnal  yang  tidak  menggunakan  bahasa  Indonesia  dalam  publikasi karya ilmiah para penulis, baik dalam versi cetak maupun elektroniknya (melalui situs internetnya)  maka  hal  tersebut  membuktikan  bahwa  ketentuan  yang  mewajibkan penggunaan  bahasa  Indonesia  dalam  penulisan  dan  publikasi  karya  ilmiah  menjadi ketentuan yang tidak pasti. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak  dapat  lagi  digunakan  sebagai  pedoman  perilaku  bagi  setiap  orang.  Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. 10 Perlu dicermati bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) ini bersifat memaksa (aanvullend) yang artinya harus dilaksanakan dan tidak dapat disimpangi atau diatur lain.
Kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam penulisan dan publikasi artikel ilmiah ini merupakan upaya untuk menjadikan bahasa Indonesia ragam baku menjadi
10 Memahami Kepastian (dalam) Hukum. (2013). Available online from: https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013 /02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
bahasa Indonesia ragam akademik atau ilmiah. 11 Begitu pentingnya penggunaan bahasa Indonesia  dalam  pendidikan,  termasuk  untuk  penulisan  dan  publikasi  artikel  ilmiah pada  jurnal  nasional  terakreditasi  SINTA  1  dan  terindeks  Scopus,  Pemerintah  telah membuat  Peraturan  Presiden  Nomor  63  Tahun  2019  tentang  Penggunaan  Bahasa Indonesia (selanjutnya ditulis Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia) yang menegaskan kembali  kewajiban  penggunaan  bahasa  Indonesia  dalam  pendidikan.  Dalam  diktum menimbang huruf a dinyatakan bahwa Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia ini dibuat untuk menindaklanjuti atau melaksanakan ketentuan Pasal 40 UU Bendera dan Bahasa.
Ketentuan  yang  secara  khusus  terkait  dengan  kewajiban  penggunaan  bahasa Indonesia dalam kegiatan pendidikan, termasuk penulisan dan publikasi artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi SINTA 1 dan terindeks Scopus, terdapat pada Pasal 23 Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia menyatakan sebagai berikut:
“(1)  Bahasa  Indonesia  wajib  digunakan  sebagai  bahasa  pengantar  dalam pendidikan nasional.
(2)  Bahasa  Indonesia  sebagai  bahasa  pengantar  dalam  pendidikan  nasional sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  digunakan  dalam  seluruh  jenjang pendidikan.”
Secara hukum, eksistensi kewajiban penggunaan bahasa Indonesia pada Perpres Penggunaan  Bahasa  Indonesia  yang  terdapat  pada  Pasal  23  ayat  (1)  tidaklah  dapat digantikan dengan bahasa daerah atau bahasa asing, karena sifat norma ketentuan ini adalah memaksa (dwingend) , dan bukan mengatur (aanvullend) . Dengan demikian, tidak digunakannya  bahasa  Indonesia  dalam  penulisan  dan  publikasi  ilmiah  pada  jurnal terakreditasi Sinta 1 dan terindeks Scopus jelas telah melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (1) Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia.
Ketentuan  khusus  yang  terkait  dengan  penulisan  dan  publikasi  jurnal  dalam Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia terdapat pada Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa, ”Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam penulisan karya ilmiah dan publ ikasi karya ilmiah di Indonesia”. Keharusan penggunaan bahasa Indonesia pada penulisan dan publikasi jurnal, meskipun ada kepentingan indeksasi asing (Scopus), secara jelas dan ditegas dinyatakan pada Pasal 31 ayat (4) Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia, sebagai berikut:
” Dalam  hal  diperlukan  untuk  tujuan  khusus  atau  bidang  kajian  khusus  yang mendukung peningkatan kemampuan berbahasa pada lembaga dan/atau satuan pendidikan,  penulisan  karya  ilmiah  dan  publikasi  karya  ilmiah  dapat menggunakan Bahasa Daerah atau Bahasa Asing dengan menyertakan publikasi
11 P. Ari Subagyo. (2015). Bahasa Indonesia Ragam Baku: Sesat Pikir, Kekurangpatuhan, dan Rekomendasi. Jurnal Ilmiah Kebudayaan SINTESIS , Volume 9, Nomor 1, hlm. 37-45.
dalam Bahasa Indonesia sebagai bagian yang tidak terpisahkan, baik bahasanya maupun aksaranya. ”
Kepastian  hukum  merupakan  asas  hukum  yang  universal,  mengingat  asas  ini diterapkan baik pada negara-negara dengan sistem hukum eropa kontinental (civil law) maupun  negara-negara  dengan  sistem  hukum  anglo-amerika (anglo  saxon,  common law). 12 Asas kepastian hukum ini merupakan inti atau elemen utama dari negara hukum (rule  of  law) . 13 Menurut  Sudikno  Mertokusumo,  kepastian  hukum  merupakan pelaksanaan hukum  yang  sesuai  dengan bunyinya.  Sehingga,  masyarakat  pun  dapat memastikan  bahwa  hukum  yang  ada  dan  tercantum  dapat  dilaksanakan.  Dalam memahami  nilai-nilai  dari  kepastian  hukum,  maka  ada  hal  yang  harus  diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta  peranan  negara  dalam  melakukan  aktualisasi  pada  hukum  positif  tersebut. 14 Sejalan  dengan  hal  tersebut,  Nurhasan  Ismail  juga  menyatakan  bahwa  aturan  yang dibentuk  tersebut  memiliki  suatu  aspek  yang  yuridis  serta  dapat  menjamin  adanya kepastian  bahwa  hukum  memiliki  fungsi  sebagai  sebuah  peraturan  yang  harus  dan wajib  ditaati  oleh  masyarakat  atau  warga  negaranya. 15 Kepastian  diperlukan  untuk mewujudkan  prinsip  persamaan  dihadapan  hukum  tanpa  diskriminasi. 16 Asas kepastian  hukum  merupakan  anak  kandung  dari  penalaran  positivisme  terhadap hukum,  yang  berusaha  menciptakan  suatu  hukum  yang  objektif  ataupun  tertulis, sehingga masyarakat terjamin secara pasti bahwa terdapat hukum yang mengaturnya tentang apa yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan. 17
Berdasarkan  kenyataan  bahwa  tidak  dilaksanakannya  ketentuan  kewajiban penggunaan  bahasa  Indonesia  yang  telah  ditetapkan  dalam  UU  Bendera  dan  Bahasa serta Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia oleh para pengelola jurnal dimaksud, maka tidaklah  berlebihan  apabila  dinyatakan  bahwa  telah  terjadi  ketidakpastian  hukum dalam  penggunaan  bahasa  Indonesia untuk  penulisan  dan  publikasi  karya  ilmiah  di Indonesia. Tidak diimplementasikannya kepastian hukum dalam penggunaan bahasa Indonesia  dalam  penulisan  dan  publikasi  karya  ilmiah  tersebut  berdasarkan  teori
12 Claes, Erik. et.al. (2009). Facing the limits of the law . Springer. hlm. 92 – 93.
13 Maxeiner, James R. (Fall 2008). Some realism about legal certainty in globalization of the rule of law. Houston Journal of International law . Vol. 31:1. Available online from: "Some realism about legal certainty in globalization of the rule of law".
14 Gramedia. (2021) Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. Available online from: https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/.  Lihat  juga:  Arinia  Yunia  Pratiwi,  et.al.  (2021). Harmonisasi Hukum Ketentuan Lisensi Wajib ( Compulsory License ) Perlindungan Varietas Tanaman di Indonesia. Jurnal Poros Hukum Padjadjaran. Vol.2 No.2. hlm. 284-301.
15 Ibid
16 Bolmer Hutasoit. (2011). Artikel Politik Hukum: Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch.  Available online from: https://bolmerhutasoit.wordpress.com/2011/10/07/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum-menurut-gustav- radbruch/
17 Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan. (2019), Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran  Positivisme  Hukum, Jurnal  Crepido ,  Vol.  1  No.1,  hlm.  21.  Available  online  from: https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ crepido/article/view/6325.
kepastian hukum yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo dan Nurhasan Ismail. Dalam  kaitannya  dengan  kewajiban  penggunaan  bahasa  Indonesia,  maka  agar terlaksanakannya kepastian hukum penggunaan bahasa Indonesia dalam penulisan dan publikasi karya ilmiah, hal tersebut harusnya dilaksanakan oleh semua jurnal nasional terakreditasi, tanpa terkecuali.

## Strategi Penggunaan Bahasa Indonesia oleh Pengelola Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1 dan Terindeks Scopus Agar Tetap Memenuhi Syarat Indeksasi Scopus
Kebolehan penggunaan bahasa daerah atau bahasa asing dalam dunia pendidikan terdapat antara lain pada Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (2) UU Bendera dan Bahasa, Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4) Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia, serta Pasal 33 ayat (3) UU Sisdiknas. Pasal 29 ayat (2) UU Bendera dan Bahasa menyatakan sebagai berikut:
”Bahasa  pengantar  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dapat  menggunakan bahasa asing untuk tujuan yang mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik .”
Ketentuan tersebut secara spesifik atau khusus dan jelas serta tegas mensyaratkan adanya tujuan untuk peningkatan kemampuan berbahasa asing peserta didik, sebagai syarat dapat digunakannya bahasa asing dalam bidang atau pendidikan.
Ketentuan ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UU Sisdiknas yang menyatakan sebagai berikut:
”Bahasa  asing  dapat  digunakan  sebagai  bahasa  pengantar  pada  satuan pendidikan  tertentu  untuk  mendukung  kemampuan  berbahasa  asing  peserta didik .”
Khusus  dalam  kaitannya  dengan  penulisan  dan  publikasi  ilmiah,  kebolehan penggunaan  bahasa  asing  terdapat  pada  Pasal  35  ayat  (2)  UU  Bendera  dan  Bahasa menyatakan sebagai berikut:
”Penulisan dan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tujuan atau bidang kajian khusus dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing .”
Tujuan khusus tetap dijadikan syarat penggunaan bahasa asing dalam penulisan dan publikasi ilmiah di indonesia. Tujuan khusus ini dapat dikaitkan secara sempit atau secara luas, tergantung kepentingan yang hendak diarahkan pemerintah. Tujuan secara sempit dapat dipahami dengan melakukan penafsiran sistematis atau teleologis antara Pasal 29 ayat (2) UU Bendera dan Bahasa dan dengan Pasal 33 ayat (3) UU Sisdiknas, yaitu  hanya  untuk  mendukung  peningkatan  kemampuan  berbahasa  asing  dari  para peserta didik. Penerjemahan tujuan khusus sebagaimana dimaksud Pasal 35 aat (2) UU Bendera dan Bahasa yang dilakukan secara luas, maka dapat dipahami bahwa tujuan khusus dimaksud adalah termasuk untuk memenuhi kewajiban indeksasi jurnal oleh
Scopus yang mensyaratkan digunakannya bahasa internasional yang diakui, antara lain bahasa Inggris.
Namun  demikian,  tujuan  secara  luas  tersebut  dalam  rangka  indeksasi  Scopus terhadap jurnal nasional apakah harus diartikan sama sekali tidak diguakannya bahasa Indonesia  pada  bahasa  pengantar,  penulisan,  dan  publikasi  ilmiah  jurnal  tersebut? Apakah demi tujuan khusus harus dikorbankan kepentingan dan tujuan negara yang hendak  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  yang  antara  lain  dapat  dilakukan  dengan budaya membaca artikel jurnal? Tentunya hal tersebut tidaklah demikian.
Berdasarkan  Pasal  7  Peraturan  Pemerintah  Nomor  57  Tahun  2014  tentang Pengembangan,  Pembinaan,  dan  Pelindungan  Bahasa  dan  Sastra,  Serta  Peningkatan Fungsi  Bahasa  Indonesia,  fungsi  bahasa  asing  adalah  sebagai  sarana  pendukung komunikasi antarbangsa, sarana pendukung penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, dan sumber Pengembangan Bahasa Indonesia. Dengan fungsi yang demikian, maka seyogyanya bahasa Indonesia tetap digunakan pada bahasa pengantar, penulisan, dan publikasi ilmiah jurnal, dengan didukung (ditambah) adanya bahasa asing. Hal ini juga  sejalan  dengan  Penjelasan  Umum  Alinea  Ketiga  PP  Nomor  57  ini  yang  juga menyatakan bahwa, Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Bahasa Asing mempunyai kedudukan  dan  fungsi  yang  berbeda,  sebagaimana  telah  dirumuskan  dalam  Politik Bahasa Nasional. Bahasa-bahasa itu sangat diperlukan untuk membangun kehidupan bangsa yang cerdas, kompetitif, dan berprestasi dengan tetap berpijak pada akar budaya bangsa sendiri. Dengan demikian, pengelola jurnal nasional  terakreditasi  Sinta 1 dan terindeks Scopus tetap harus menggunakan bahasa Indonesia dalam bahasa pengantar, penulisan,  dan  publikasi  jurnalnya  agar  tetap  berpijak  pada  akar  budaya  bangsa Indonesia.
Adapun ketentuan yang membolehkan penggunaan bahasa asing pada penulisan dan publikasi untuk tujuan dan bidang kajian khusus sebagaimana terdapat pada Pasal 35  ayat  (2)  UU  Bendera  dan  Bahasa,  haruslah  dimaknai  dan  dipahami  bahwa  hal tersebut  sifatnya  adalah  komplementer  atau  tambahan  dan  bukan  bersifat  substitusi atau penggantian. Sama halnya dengan permasalahan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pendidikan, maka kebolehan penggunaan bahasa asing  atau  bahasa  daerah  pada  penulisan  atau  publikasi  karya  ilmiah  sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (2) UU Bendera dan Bahasa ini bersifat mengatur (aanvullend) dan tidak  bersifat  memaksa (dwingend) .  Dengan  demikian,  sudah  selayaknya  yang dilaksanakan adalah ketentuan yang bersifat memaksa terlebih dahulu. Kalaupun mau melaksanakan  ketentuan  yang  bersifat  mengatur,  maka  sifat  dan  bentuknya  adalah komplementer atau tambahan. Berdasarkan hal tersebut, bukanlah alasan untuk sama sekali  tidak  menggunakan  bahasa  Indonesia  dan  menggantikannya  dengan  bahasa asing.  Justru  sebaliknya,  ketentuan  ini  seharusnya  dimaknai  sebagai  ketentuan
tambahan  yang  mendukung  penggunaan  bahasa  Indonesia.  Dengan  kata  lain, seharusnya  bahasa  Indonesia  tetap  digunakan,  dan  apabila  dianggap  perlu  (untuk kepentingan indeksasi Scopus) dapat digunakan pula bahasa asing secara bersamaan dan bersifat tambahan, sehingga seharusnya disajikan secara dua bahasa atau bilingual, agar  tujuan  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  terutama  bagi  masyarakat  umum  dan berpendidikan rendah, tetap dapat dilaksanakan.
Dalam  hal  ini,  penulisan  berpendapat  bahwa  strategi  penggunaan  bahasa Indonesia oleh pengelola jurnal yang tepat dan seimbang adalah dengan menggunakan sistem yang biasa dikenal dengan istilah ”dua bahasa” atau ”bilingual”. Secara hukum, hal tersebut dapat dipahami dengan melakukan penafsiran secara teleologis, yaitu agar tetap  dapat  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dengan  mempelajari  bahan/sumber ajar/pendidikan  dengan  bahasa  Indonesia  yang  memang  secara  umum  dipahami peserta didik, dengan dapat pula ditambahkan penggunaan bahasa asing.
Jadi, bahasa asing tersebut sifatnya komplementer atau tambahan, bukan substitusi atau penggantian.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  penggunaan  istilah  kata  ”dapat”  pada ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU Bendera dan Bahasa dan Pasal 33 ayat (3) UU Sisdiknas, yang berarti memiliki sifat norma mengatur/tambahan (aanvullend) .
Kebolehan  penggunaan  bahasa  daerah  atau  bahasa  asing  juga  terdapat pengaturannya pada Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia sebagai  pelaksanaan UU Bendera  dan  Bahasa.  Ketentuan  kebolehan  penggunaan  bahasa  asing  sebagaimana terdapat  pada  Pasal  23  ayat  (3)  dan  (4)  Perpres  inilah  yang  justru  bersifat  mengatur (aanvullend) , yang harus dipahami dan dimaknai sebagai pelengkap atau komplementer dan  bukan  pengganti  atau  substitusi  dari  kewajiban  penggunaan  bahasa  Indonesia tersebut.  Dengan  demikian,  kewajiban  penggunaan  bahasa  Indonesia  tidak dimaksudkan  untuk  digantikan  dengan  bahasa daerah atau  bahasa  asing,  melainkan hanya untuk dilengkapi atau ditambahkan dengan bahasa daerah atau bahasa asing.
Hal tersebut juga dapat dipahami dar i adanya penggunaan istilah kata ”Selain...” pada awal ayat (3) dan ayat (4) Pasal 23 Perpres ini:
(3) Selain Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Bahasa Daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah dasar,madrasah ibtidaiyah, atau bentuk lain yangsederajat pada tahun pertama dan kedua untukmendukung pembelajaran.
(4) Selain Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bahasa Asing dapat  digunakan  sebagai  bahasa  pengantar  untuk  mendukung  kemampuan berbahasa asing peserta didik.
Kata ”Selain” pada ketentuan Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4) Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia bukanlah dan janganlah diartikan secara tekstual sebagai ”kecuali”

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
atau  ”lain  daripada”  sebagaimana  terdapat dalam  kamus  besar  bahasa  Indonesia, 18 namun harus  diartikan  secara  kontekstual  yang  berarti  ”bersama  dengan”  atau ”bersama - sama”.  Dengan  demikian,  Perpres  Penggunaan  Bahasa  Indonesia menegaskan  kembali  penggunaan  dua  bahasa  atau  bilingual  agar  tetap dilaksanakannya  kewajiban  berbahasa  Indonesia  dalam  pendidikan  nasional  sambil meningkatkan  kemampuan  berbahasa  asing.  Pemahaman  ini  memperoleh  dasar legalitas hukumnya pada Pasal 31 ayat (4) Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa,  ” Dalam  hal  diperlukan untuk  tujuan  khusus  atau bidang  kajian khusus yang mendukung peningkatan kemampuan berbahasa pada lembaga dan/atau satuan  pendidikan,  penulisan  karya  ilmiah  dan  publikasi  karya  ilmiah  dapat menggunakan Bahasa Daerah atau Bahasa Asing dengan menyertakan publikasi dalam Bahasa  Indonesia  sebagai  bagian  yang  tidak  terpisahkan,  baik  bahasanya  maupun aksaranya. ”
Praktik  penggunaan  bahasa  daerah  yang  tidak  meniadakan  kewajiban penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar yang dapat dijadikan contoh dan diikuti  adalah  penggunaan  dua  bahasa  atau  bilingual  pada  nama  jalan  dan/atau penunjuk  jalan  sebagaimana  diatur  pada  Pasal  36  dan  38  UU  Bendera  dan  Bahasa. Terutama nama jalan atau penunjuk jalan di daerah tertentu di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa  Timur,  dan  Bali,  digunakan  bahasa  Indonesia  dan  bahasa  Sansekerta  secara bersamaan, bukan hanya menggunakan bahasa Sansekerta dengan meniadakan bahasa Indonesia.
Sebagai  perbandingan,  negara-negara  seperti  Korea  Selatan,  Jepang  dan  Cina, mewajibkan penggunaan bahasa asli (bahasa Korea, Jepang, dan Cina) sebagai bahasa pengantar  pendidikan  di  masing-masing  negara  tersebut.  Bahasa  asli/lokal  juga digunakan dalam bahan/sumber pelajaran. Demikian pula bahasa lokal menjadi mata
18 Kemdikbud.  (2016)  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Daring.  Available  online  from:  https://kbbi.kemdikbud.go.id/ entri/selain

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 4, Nomor 1, November 2022
pelajaran yang wajib diikuti oleh semua peserta didik. 19 Khusus Korea Selatan, selain bahasa Korea Selatan ada budaya lain yang berkembang dan mendunia yaitu Korean Pop (K-Pop). 20
Dengan penggunaan dua bahasa (bilingual) pada penulisan dan penerbitan jurnal nasional  terakreditasi  Sinta  1  dan  terindeks  Scopus,  maka  akan  semakin  mendorong gerakan penguatan peran bahasa Indonesia di dalam negeri dan penginternasionalan bahasa  Indonesia  secara  simultan. 21 Penggunaan  bahasa  Indonesia  tersebut  harus didukung  dan  perlu  diprioritaskan  untuk  mempertahankan  eksistensi  bahasa  itu sebagai lambang jati diri bangsa Indonesia dalam kehidupan global, dan yang paling penting  adalah  mampu  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dengan  membaca  banyak artikel yang tersedia penulisan dan publikasinya dalam bahasa Indonesia.

## PENUTUP
Berdasarkan  pembahasan  analisis  terhadap  identifikasi  masalah,  diperoleh kesimpulan sebagai berikut, terjadi ketidakpastian hukum karena tidak digunakannya bahasa Indonesia dalam penulisan dan publikasi artikel ilmiah yang diterbitkan jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dan terindeks Scopus, yang melanggar Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1) UU Bendera dan Bahasa serta Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (4) Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia.
Strategi  yang  sebaiknya  dilakukan  oleh  pengelola  jurnal  nasional  terakreditasi Sinta 1 dan terindeks Scopus agar selain memenuhi syarat indeksasi Scopus juga tetap memenuhi kewajiban penggunaan bahasa Indonesia menurut UU Bendera dan Bahasa dan  Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia adalah dengan menggunakan sistem dua bahasa atau bilingual, sebagaimana diatur pada Pasal 31 ayat (4) Perpres Penggunaan Bahasa Indonesia.
19 Haryo Winarso, et.al. (2014) . Sistem Pendidikan Dasar dan Menengah di 16 Negara, Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta. Lihat juga: Chintya Hana Dhiya Fauziyyah, et.al. (2007) , ” Model  Pembelajaran  Abad  Ke-21  di  Singapura,  Cina,  Korea  &  Jepang , Teknologi  Pendidikan,  Fakultas  Ilmu Pendidikan,  Universitas  Pendidikan  Indonesia,  Available  online  from:  https://www.academia.edu/32889669/ MODEL_PEMBELAJARAN_ABAD_KE_21_DI_SINGAPURA_CINA_KOREA_and_JEPANG
20 Nessy Rinjani Pradita. (2017). Hubungan Intensitas Menonton Tayangan Variety Show Korea (Runningman) dan Intensitas Komunikasi Peer Group Dengan Identifikasi Perilaku Gaya Hidup Pada Remaja. Undergraduate thesis, Faculty of Social and Political Sciences. Lihat juga: K-Pop sebagai Alat Diplomasi Korea Selatan Halaman all - Kompasiana.com.
21 Umar  Solikhan.  (2022).  Penguatan  Peran  Bahasa  Indonesia  sebagai  Modal  Menuju  Bahasa  Internasional.  Available online from: https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/artikel-detail/3491/penguatan-peran-bahasa-indonesia-- sebagai-modal-menuju-bahasa-internasional

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Claes, Erik. Et.al. (2009). Facing the limits of the law . Springer.
Haryo  Winarso, et.al. (2014) .  Sistem  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah  di  16  Negara, Biro Perencanaan  dan  Kerjasama  Luar  Negeri  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan, Jakarta.

## Jurnal
Arinia  Yunia  Pratiwi,  et.al.  (2021).  Harmonisasi  Hukum  Ketentuan  Lisensi  Wajib
( Compulsory  License )  Perlindungan  Varietas  Tanaman  di  Indonesia .  Jurnal  Poros Hukum Padjadjaran. Vol.2 No.2. hlm. 284-301.
Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan. (2019), Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, Jurnal Crepido, Vol. 1 No.1, hlm. 21. Available online from: https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ crepido/article/view/6325.
Maxeiner, James R. (Fall 2008). Some realism about legal certainty in globalization of the rule of law. Houston Journal of International law. Vol. 31:1. Available online from:
"Some realism about legal certainty in globalization of the rule of law".
Nimas Permata Putri1.  (2107). Eksistensi  Bahasa Indonesia  Pada Generasi  Millennial,
Widyabastra , Volume 05, Nomor 1. Hlm. 45-49.
NPY  Dewi, et.al. (2020).  Pengaruh  Motivasi  Belajar,  Sikap  Bahasa,  dan  Kebiasaan Membaca  Terhadap  Prestasi  Belajar  Bahasa  Indonesia. Jurnal  Pendidikan  dan Pembelajaran Bahasa Indonesia . Vol 9 No 1, hlm. 1-12.
P. Ari Subagyo. (2015). Bahasa Indonesia Ragam Baku: Sesat Pikir, Kekurangpatuhan, dan Rekomendasi. Jurnal Ilmiah Kebudayaan SINTESIS , Volume 9, Nomor 1, hlm. 37-45.
Yenni  Febiola  Febrianti  dan  Rosmilan  Pulungan  (2021).  Penggunaan  Bahasa  Gaul Terhadap  Eksistensi  Bahasa  Indonesia  Pada  Masyarakat. Jurnal  Ilmu  Pendidikan (JIP) , Volume 2 No. 1, hlm. 43- 48.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Amandemen Keempat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara,

## serta Lagu Kebangsaan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Peraturan  Menteri  Riset,  Teknologi,  dan  Pendidikan  Tinggi  Nomor  9  Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia

## Sumber Lain
AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research (umy.ac.id) Announcements (uny.ac.id)
Bolmer  Hutasoit.  (2011).  Artikel  Politik  Hukum:  Tujuan  Hukum  Menurut  Gustav Radbruch. Available online from: https://bolmerhutasoit.wordpress.com/2011/ 10/07/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum-menurut-gustav-radbruch/
Chintya  Hana  Dhiya  Fauziyyah, et.al. (2007) , ” Model  Pembelajaran  Abad  Ke-21  di Singapura,  Cina,  Korea  &  Jepang , Teknologi  Pendidikan,  Fakultas  Ilmu Pendidikan,  Universitas  Pendidikan  Indonesia,  Available  online  from: https://www.academia.edu/32889669/MODEL_PEMBELAJARAN_ABAD_KE_ 21_DI_SINGAPURA_CINA_KOREA_and_JEPANG
Gramedia. (2021) Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli.  Available online from: https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/
Inda  Puspita  Sari  (2015).  Pentingnya  Pemahaman  Kedudukan  dan  Fungsi  Bahasa Indonesia  Sebagai  Pemersatu  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI). Prosiding Seminar Nasional Bulan Bahasa UNIB 2015 , hlm. 234-242.
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Available  online  from:  Arti  Literasi  di  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia (KBBI)  (lektur.id),  diakses  pada  12  Agustus  2022  pukul  14.47 wib.
Kemdikbud.  (2016)  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Daring.  Available  online  from:
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/selain
K-Pop sebagai Alat Diplomasi Korea Selatan Halaman all - Kompasiana.com.
Memahami  Kepastian  (dalam)  Hukum.  (2013).  Available  online  from: https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian- dalam-hukum/
Nessy Rinjani Pradita. (2017). Hubungan Intensitas Menonton Tayangan Variety Show Korea (Runningman) dan Intensitas Komunikasi Peer Group dengan Identifikasi Perilaku Gaya Hidup Pada Remaja. Undergraduate thesis, Faculty of Social and Political Sciences.
Rita Puspita. (2020). Implementasi Asas Kepastian Hukum Terkait Penggunaan Merek Berbahasa Asing Oleh Wni dan/atau Badan Hukum Indonesia dalam UU Merek dan  Indikasi  Geografis  dikaitkan  dengan  Kewajiban  Penggunaan  Bahasa Indonesia  Menurut  UU  Bendera  dan  Bahasa  dan  Perpres  Penggunaan  Bahasa Indonesia. Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNPAD.
SINTA  -  Science  and  Technology  Index (kemdikbud.go.id),  diakses  pada  12  Agustus 2022 pukul 15.00 wib.
Submissions (ugm.ac.id) Submissions (unnes.ac.id).
Umar  Solikhan.  (2022).  Penguatan  Peran  Bahasa  Indonesia  sebagai  Modal  Menuju
Bahasa Internasional. Available online from:
https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/artikel-detail/3491/penguatan-peran- bahasa-indonesia--sebagai-modal-menuju-bahasa-internasional.