PEMBLOKIRAN  PENGUSAHA  EKONOMI  DIGITAL ATAS  CROSS-BORDER  TRANSACTION  SEBAGAI UPAYA PERUBAHAN SKEMA PPN
Otto Abri Pardomuan Manalu 1
Suparna Wijaya 2 1,2 Politeknik Keuangan Negara STAN, Jl Bintaro Jaya Sektor V, Tangerang Selatan 15222
Surel: sprnwijaya@pknstan.ac.id
Abstrak . Pemblokiran  Pengusaha  Ekonomi  Digital  Atas  Cross-Border Transaction Sebagai Upaya Perubahan Skema PPN. Ekonomi digital yang mengalami peningkatan setiap tahunnya telah menciptakan berbagai tantangan bagi  otoritas  pajak,  salah  satunya  untuk  memaksimalkan  potensi  PPN.
Penelitian  ini  ditujukan  untuk  mengetahui  upaya  pemerintah  dalam menetapkan  penyedia  layanan  digital  yang  berdomisili  di  luar  negeri  untuk mendirikan  Bentuk  Usaha  Tetap  di  Indonesia  (BUT).  Karena  dengan  BUT, maka  secara  PPh  akan  menjadi  subjek  pajak  dan  secara  PPN  akan  menjadi Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP).  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah kualitatif  deskriptif.  Hasil  Penelitian  menunjukkan  bahwa  atas  layanan Ekonomi digital di Indonesia merupakan objek PPN dan dalam beberapa tahun terakhir  telah  dikenakan  PPN.  Skema  pengenaan  PPN  terhadap  penyedia layanan berbasis digital yang berdomisili di luar negeri saat ini kurang efektif karena  kewenangan  otoritas  pajak  sangat  terbatas  dalam  melakukan pengawasan.  Pemerintah  telah  menerbitkan  sejumlah  regulasi  untuk memperluas  syarat  penentuan  status  BUT,  namun  secara  umum  penentuan status  BUT  tersebut  belum  bisa  direalisasikan,  karena  masih  membutuhkan aturan aturan pendukung lebih lanjut yang hingga saat ini belum diatur.
Kata Kunci : BUT, pengusaha kena pajak, ekonomi digital, pajak pertambahan nilai
Abstract. Blocking Digital Economic Enterprises on Cross-Border Transaction as an Effort to Change VAT Scheme . The digital economy, which has been improving every  year,  has  created  various  challenges  for  tax  authorities,  one  of  which  is  to maximize the potential for VAT. This study aims to determine the government's efforts in  determining  digital  service  providers  domiciled  abroad  to  establish  a  Permanent Establishment in Indonesia (BUT). Because with a PE, the PPh will become a tax subject  and  on  a  VAT  basis  will  be  a  Taxable  Entrepreneur  (PKP).  The  research
Manalu, Wijaya                                                                          Jurnal PETA Vol. 7  No. 1 Januari 2022
method  used  is  descriptive  qualitative.  The  results  of  the  study  show  that  digital economy services in Indonesia are an object of VAT and in recent years have been subject to VAT. The scheme for imposing VAT on digital-based service providers who are domiciled abroad is currently ineffective because the tax authorities' authority is very  limited  in  conducting  supervision.  The  government  has  issued  a  number  of regulations  to  expand  the  requirements  for  determining  the  status  of  BUT,  but  in general  the  determination  of  the  status  of  the  Permanent  Establishment  cannot  be realized, because it still requires further supporting regulations which have not been regulated until now.
Keywords : permanent establishment, taxable entrepreneur, digital economy, value added tax
PENDAHULUAN Perkembangan teknologi dan  komunikasi  yang  begitu  pesat telah menciptakan berbagai dampak  yang  begitu  signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satu aspek yang mengalami dampak tersebut adalah aspek  ekonomi  dan  bisnis.  Hal  ini menjadi  tantangan  tersendiri  bagi para  pelaku  usaha,  karena  dengan teknologi  yang  ada  saat  ini membuat persaingan dunia ekonomi  dan  bisnis  tidak  hanya sebatas nasional namun internasional  karena  pertukaran informasi  yang  begitu  mudah  dan cepat,  sehingga  persaingan  dunia ekonomi  dan  bisnis  semakin kompetitif.
Secara  umum  transformasi dunia  ekonomi  dan  bisnis  ini dikenal  juga  dengan  konsep ekonomi digital. Keberadaan ekonomi  digital  saat  ini  telah menciptakan  berbagai  kemudahan, seperti perpindahan informasi yang begitu  cepat,  transaksi  ekonomi yang  dapat  dilakukan  tanpa  ada batasan  ruang  dan  waktu  dan sebagainya.  Namun  di  satu  sisi ekonomi digital juga memunculkan
berbagai  tantangan,  salah  satunya bagi  otoritas  perpajakan,  tidak hanya  di  Indonesia  namun  di berbagai negara di dunia mengalami kesulitan dalam membuat aturan yang efektif untuk menghadapi ekonomi digital. Namun  dalam  beberapa  tahun terakhir hal ini sudah menjadi salah satu fokus pembahasan pemerintah, hal  ini  dikarenakan  beberapa indikator ekonomi digital menunjukkan  bahwa  Indonesia memiliki  potensi  ekonomi  digital yang cukup besar. Berdasarkan hasil penelitian yang  dilakukan  Google  dan Temasek  menyatakan  bahwa  nilai ekonomi  berbasis  digital  di  Asia Tenggara mencapai US$ 100 miliar atau Rp 1.418,7 triliun pada tahun 2019. Dan  Indonesia  berkontribusi sekitar  40%  dari  jumlah  tersebut atau  senilai  US$  40  miliar  (sekitar Rp  567,9  triliun).  Dalam  laporan tersebut diproyeksikan bahwa pada tahun 2025 nilai ekonomi digital di kawasan  Asia  Tenggara  ini  akan mencapai  US$  300  miliar.  Dan untuk  negara  Indonesia  juga  akan mengalami  pertumbuhan  yang signifikan menjadi sekitar US$ 133 miliar pada tahun 2025.
Manalu, Wijaya                                                                          Jurnal PETA Vol. 7  No. 1 Januari 2022
Gambar 1 Proyeksi Ekonomi Digital
Sumber: databoks.katadata.co.id
Berdasarkan data Statista, jumlah pengguna internet di Indonesia juga akan  mengalami  peningkatan  yang  cukup  besar  dalam  beberapa  tahun  ke depan. Pertumbuhan jumlah pengguna internet di Indonesia menjadi salah satu parameter yang menunjukkan bahwa Indonesia menjadi pasar yang potensial untuk industri ekonomi digital. Jumlah pengguna Internet Tahun 2018 yang mencapai 95,2 juta diperkirakan akan mencapai 149,9 juta pada tahun 2023 sebagaimana disajikan pada gambar berikut:
Gambar 2 Pertumbuhan Pengguna Internet di Indonesia
Sumber: statista.com
Pertumbuhan  pengguna  internet  di  Indonesia  tidak  lepas  dari pertumbuhan  pengguna smartphone yang  mengalami  peningkatan  setiap tahunnya. Smartphone merupakan  salah  satu  akses  yang  paling  banyak digunakan oleh konsumen internet di Indonesia untuk menjelajahi internet dan juga  untuk  menikmati  berbagai layanan  e-commerce. Penetrasi  pengguna
Manalu, Wijaya                                                                          Jurnal PETA Vol. 7  No. 1 Januari 2022
smartphone terhadap jumlah populasi Indonesia mengalami peningkatan sekitar 2%  setiap  tahunnya  dan  penetrasi  pengguna smartphone di  Indonesia  ini diproyeksikan  akan  mencapai  33%  pada  tahun  2023.  Pada  umum pertumbuhan  pengguna smartphone ini  akan  memberikan  indikator  positif terhadap perkembangan ekonomi berbasis digital di Indonesia.
Gambar 3 Pertumbuhan Penetrasi Pengguna Smartphone di Indonesia
Sumber: databoks.katadata.co.id
Selain smartphone ,  laptop  dan  tablet  juga  merupakan  perangkat  yang sering digunakan untuk mengakses internet. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh  Hootsuite  dan  wearesocial  yang  diolah  dari  data  Google  Consumer Barometer  pada  Januari  2019,  persentase  pengguna  laptop  terhadap  jumlah populasi dewasa (berusia 13 tahun atau lebih) di Indonesia mencapai 22% atau sekitar 44,7 juta pengguna. Sedangkan pengguna tablet sebesar 8% dari total populasi dewasa atau sekitar 16,3 juta pengguna.
Gambar 4 Persentase Pengguna Perangkat Keras Internet
Sumber: datareportal.com Beberapa indikator ekonomi digital tersebut menunjukkan bahwa potensi ekonomi digital yang cukup besar, bahkan dalam beberapa tahun terakhir diperkirakan bahwa ekonomi
Manalu, Wijaya                                                                          Jurnal PETA Vol. 7  No. 1 Januari 2022
digital tersebut akan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.  Dan  perkembangan konsep  ekonomi  digital  saat  ini membuat  transaksi  ekonomi  lintas negara tidak lagi dibatasi jarak dan waktu.  Namun  di  satu  sisi perkembangan  ekonomi  digital  ini juga memunculkan tantangan tantangan besar, salah satunya bagi otoritas perpajakan. Adapun penelitian terdahulu  terkait  PPN e-commerce dari  Magdalena  dan  Frederica (2021) menjelaskan bahwa kepatuhan  pelaku e-commerce akan semakin   meningkat   saat   sudah ada   kejelasan mengenai   ketentuan pajak      khusus  industri e-commerce . Adapun Wijaya dan Juhana (2021) menjelaskan  bahwa  kewajiban konsumen  sebelum  aturan  PPN PMSE  terbit  adalah  melaksanakan penyetoran  dan  pelaporan  secara mandiri  sedangkan  setelah  aturan PPN PMSE terbit konsumen hanya harus  membayar  PPN  yang terutang  kepada  Pemungut  PPN PMSE.  Tidak  terdapat  pajak  baru yang  timbul  dari  terbitnya  aturan PPN  PMSE,  melainkan  hanya mekanisme baru.
Sedangkan  Wijaya  dan Nirvana (2021) menjelaskan bahwa PT Shopee Internasional Indonesia wajib melakukan pemungutan PPN PMSE  atas  penjualan  jasa  dan barang  digital  oleh  penjual  yang berkedudukan  di  luar  daerah pabean  yang  melakukan  penjualan melalui  marketplace  miliknya. Perbedaan  pengusaha  kena  pajak dan  pemungut  PPN  PMSE  adalah di  objek  pajak,  pengkreditan  pajak masukan,  dan  penyampaian  surat pemberitahuan. PPN PMSE memberikan keuntungan dalam hal perputaran kas. Timbulnya kewajiban pemungutan PPN PMSE menjadi beban tambahan baru yang diterima  PT  Shopee  Internasional Indonesia. Sementara Wijaya dan Utamawati  (2018)  menjelaskan bahwa  pemajakan  transaksi  cross- border  ekonomi  digital  dari  sisi pajak  penghasilan  cukup  sulit dilakukan  karena  hak  pemajakan ditentukan  berdasarkan  Perjanjian Penghindaran  Pajak  Berganda (P3B)  yang  sebagian  besar  masih menggunakan konsep Bentuk Usaha Tetap (BUT) berupa kehadiran  fisik.  Karena  belum adanya konsensus global, salah satu langkah  yang  dapat  diambil pemerintah  adalah  negosiasi  P3B melalui MLI ( multilateral instrument ). Langkah lainnya adalah dengan implementasi interim measures sebagaimana direkomendasikan  oleh  OECD (Organization for Economic Cooperation  and  Development) melalui suatu pungutan pajak baru ( equalization levy ). Sedangkan  Miftahudin  dan Irawan (2020) menjelaskan alternatif pengenaan PPN terhadap pemanfaatan konten dan jasa digital dari  luar  negeri  adalah supplier collection, intermediary collection, dan customs  collection . Supplier  collection maka  penjual  barang/jasa  luar negeri  akan  menjadi  pemungut PPN. Intermediary collection , adanya pihak  ketiga  dalam  melakukan pemungutan  PPN.  Dan customs collection , pemungutan oleh Bea dan Cukai.
Sehingga  dalam  hal  ini, penelitian  ini  ditujukan  untuk
Manalu, Wijaya                                                                          Jurnal PETA Vol. 7  No. 1 Januari 2022
mengetahui  gambaran  mengenai pengenaan  PPN  atas  transaksi ekonomi digital lintas batas, dengan rincian sebagai berikut: a. Mengidentifikasi  potensi  Pajak pertambahan Nilai dari ekonomi  digital  atas  transaksi lintas negara di Indonesia; b. Untuk mengetahui skema pengenaan  Pajak  Pertambahan Nilai terhadap Penyedia Layanan Digital yang berdomisili  di  luar  negeri namun  melakukan  aktivitas ekonomi di Indonesia: c. Untuk mengetahui potensi regulasi  dalam  menetapkan penyedia  layanan  digital  luar negeri  menjadi  Bentuk  Usaha Tetap sebagai skema baru sistem pengenaan PPN terhadap ekonomi digital.

## TELAAH LITERATUR
Ekonomi Digital . Saat  ini  istilah  ekonomi digital  tidak  asing  lagi  bagi Indonesia, namun terdapat beragam  penafsiran  dari  ekonomi digital  ini  karena  belum  adanya definisi  paling  tepat  yang  dapat menggambarkan bagaimana konsep ekonomi digital sebenarnya. Menurut Organisation for Economic Co-operation and Development  (OECD)  Ekonomi digital  merupakan  “comprised  of markets based on digital technologies that facilitate the trade of  goods  and  services  through  e- commerce” (ekonomi digital adalah pasar yang dibentuk oleh teknologi digital yang memfasilitasi perdagangan  barang  dan  jasa
melalui e-commerce. Secara umum Ekonomi  digital  ini  dapat  juga diartikan  suatu  aktivitas  ekonomi yang  dilakukan  oleh  perseorangan atau kelompok, dalam menjalankan suatu  usaha  dalam  berbagai komunitas  sektor  ekonomi  dan bisnis  melalui  suatu  pasar  yang dilakukan di internet.
Pajak Pertambahan Nilai.
Pajak  Pertambahan  Nilai memiliki  karakteristik  atau  sifat unik  yang  berbeda  dengan  pajak lain.  Waluyo  (2011)  dan  Sukardji (2015, dalam Wijaya dan Sunaryo, 2020)  mengemukakan  beberapa karakteristik,  yaitu  pajak  objektif, pajak tidak langsung, bersifat multi stage  tax ,  faktur  pajak,  bersifat netral,  tidak  menimbulkan  pajak berganda, dan pajak atas konsumsi. Pajak  pertambahan  nilai  juga merupakan  pajak  yang  dipungut pada    semua    tahap  produksi  dan distribusi atas  transaksi barang dan jasa  (Thuronyi,  2003,  dalam Azizah    dan    Wijaya,    2020). Sedangkan    Pohan    (2016,    dalam Wijaya    dan    Nirvana,    2021) menjelaskan  pajak  pertambahan nilai sebagai beban konsumen akhir karena  telah  mengonsumsi  barang atau  jasa  yang  merupakan  objek pajak,    di  mana  tanggung  jawab administrasinya  diserahkan  ke pihak    lain,  yaitu  pengusaha  kena pajak.  Sementara    English  (dalam Wijaya dan Sabrina, 2021) menggambarkan PPN sebagai pajak  universal  atas suatu kegiatan konsumsi  barang  kena  pajak  atau jasa  kena  pajak  tertentu,    dan merupakan  pajak    tidak  langsung atas beban konsumen.
Manalu, Wijaya                                                                          Jurnal PETA Vol. 7  No. 1 Januari 2022
Bentuk Usaha Tetap.
Bentuk  Usaha  tetap  (BUT) dalam  skala  internasional  dikenal juga  dengan  istilah  Permanent Establishment.  Konsep  BUT  ini memegang  peranan  yang  sangat penting dalam hal pemajakan orang pribadi atau badan yang melakukan suatu  kegiatan  usaha  secara  lintas batas ( cross border ). BUT merupakan subjek  pajak  luar  negeri  namun kewajiban perpajakannya diperlakukan  sama  dengan  wajib pajak dalam negeri. Pada dasarnya konsep  BUT  yang  digunakan  di Indonesia  mengikuti  konsep  yang dirumuskan  OECD,  yaitu  suatu tempat  usaha  tetap,  yang  melalui tempat usaha tetap tersebut kegiatan usaha dari suatu perusahaan dijalankan secara sebagian  atau  secara  keseluruhan. Pada dasarnya definisi BUT sebagai salah satu upaya untuk menghindari  adanya  pengenaan pajak  berganda  atas  laba  usaha, yaitu penentuan negara mana yang berhak mengenakan pajak atas laba usaha.  Definisi  BUT  mengandung beberapa  syarat,  yaitu  adanya tempat  usaha  berupa  prasarana, seperti  gedung  atau  dalam  hal-hal tertentu  mesin  dan  peralatan; tempat  usaha  ini  harus  bersifat tetap; dan kegiatan usaha perusahaan  tersebut  dilakukan melalui tempat tetap ini. Karakteristik  lain  dari  suatu  BUT adalah  bahwa  sifatnya  produktif, artinya  ia  turut  memberikan kontribusi dalam memperoleh laba usaha perusahaannya. BUT dianggap  mulai  timbul  pada  saat sebuah perusahaan mulai
melakukan  kegiatan  usahanya melalui tempat yang tetap.
Ketentuan  mengenai  BUT di  Indonesia  diatur  dalam  UU Pajak  Penghasilan  Nomor  36 Tahun  2008.  Dalam  ketentuan tersebut  dijelaskan  bahwa  bentuk usaha  tetap  adalah  bentuk  usaha yang  dipergunakan  oleh  orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di  Indonesia,  orang  pribadi  yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183  (seratus  delapan  puluh  tiga) hari  dalam  jangka  waktu  12  (dua belas) bulan, dan badan yang  tidak didirikan  dan  tidak  bertempat kedudukan  di  Indonesia  untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan  di  Indonesia.  Ketentuan mengenai  pengertian  BUT  ini sangat  penting,  karena  pengertian ini  digunakan  sebagai  tolak  ukur untuk  menentukan  ada  tidaknya bentuk usaha tetap di suatu negara, yang pada intinya akan menentukan berhak tidaknya negara  yang  bersangkutan  dalam memajaki  suatu  kegiatan  atau transaksi yang dilakukan oleh orang pribadi  atau  badan  dalam  suatu negara.
Dalam beberapa tahun terakhir  perkembangan  ekonomi digital di Indonesia yang mengalami  peningkatan,  membuat munculnya  bentuk  bentuk  bisnis baru.  Hal  ini  juga  memicu berkembangnya  kegiatan  ekonomi lintas  batas  yang  hanya  melalui media Internet. Keberadaan perusahaan perusahaan yang melakukan  kegiatan  ekonomi  di Indonesia  namun  berdomisili  di luar  negeri  ini  membuat  polemik baru  apakah  dapat  dikategorikan sebagai BUT.
Manalu, Wijaya                                                                          Jurnal PETA Vol. 7  No. 1 Januari 2022
Yurisdiksi pemajakan. Yurisdiksi adalah wilayah/daerah tempat berlakunya sebuah undang-undang yang berdasarkan  hukum.  Yurisdiksi pemajakan  menurut  Owen  (1980) dan  Ongwamuhana  (1991)  adalah kewenangan  suatu  negara  untuk merumuskan  dan  memberlakukan ketentuan perpajakan. Dalam yurisdiksi  pemungutan  PPN,  Tax Analysis U.S. Treasury Department (1976) menyatakan bahwa terdapat dua  prinsip  kewenangan  suatu negara  dalam  memungut  PPN,
yaitu:
a. Origin Principle. Pada  prinsip  Origin  Principle, PPN atas barang dan/atau jasa dikenakan  di  tempat  barang dan/atau jasa tersebut diproduksi.  Jadi  dalam  hal  ini negara  asal  barang  dan/atau jasa memiliki kewenangan untuk mengenakan pajak. b. Destination principle. Berdasarkan Destination principle,  PPN  atas  barang dan/atau  jasa  dikenakan  di tempat  barang  dan/atau  jasa tersebut dikonsumsi tanpa melihat  aspek  asal  tempat barang tersebut diproduksi. Jadi kewenangan pemajakannya berada  pada  negara  tempat barang  dan/atau  jasa  tersebut dikonsumsi.
Terdapat 4 teori justifikasi legal hak pemajakan  suatu  negara  [Martha (1989)  sebagaimana  dikutip  oleh Rosdiana dan Irianto (2012)] yaitu:
a. Teori  realistis  atau  empiris menyatakan  bahwa  yurisdiksi
setara  dengan  kekuasaan  fisik untuk  melaksanakan  yurisdiksi terhadap  orang  dan  harta  yang berada dalam wilayah kekuasaannya, sedangkan secara  empiris  berdasarkan ketentuan  perundangan,  tidak terbatas pada wilayah kekuasaan  saja  tetapi  dapat meluas  sampai  kepada  orang yang secara fisik berada di luar kewenangan administrasi pengenaan pajak. b. Teori etis atau retributif menyatakan  bahwa  pemajakan merupakan  kontraprestasi  atau imbalan  atas  manfaat  dan kemudahan yang diperoleh dari negara.  Teori  ini  menekankan kepada manfaat ekonomis yang telah dinikmati seseorang sebagai  justifikasi  pemajakan, dengan  mendasarkan  pada asumsi bahwa keberadaan negara adalah masalah esensial politis. c. Teori  kontraktual  menyatakan bahwa  pemajakan  sepertinya merupakan  pembayaran  atas barang  dan  jasa  yang  diterima dari  negara  pemungut  pajak berdasarkan  anggapan  adanya kontrak (perjanjian tidak tertulis) antara pemegang yurisdiksi  pemajakan  dengan subjek pajak. d. Teori  soverenitas  menyatakan bahwa  pemajakan  merupakan suatu bentuk pelaksanaan yurisdiksi dan yurisdiksi merupakan atribut (kelengkapan)  dari  soverenitas. Sumber  dari  hak  pemajakan ( right to tax ) suatu negara berasal dari  soverenitas  (kedaulatan) negara tersebut. Negara
Manalu, Wijaya                                                                          Jurnal PETA Vol. 7  No. 1 Januari 2022
mempunyai hak untuk meminta sesuatu  (kontribusi  pajak)  dari siapa saja yang berada di bawah kewenangan hukumnya, hal ini untuk  menjaga  kelangsungan hidup dan melestarikan keberadaan negara. Teori soverenitas cenderung memberikan justifikasi pemajakan berdasarkan keterkaitan  politis  (political allegiance)  seseorang  terhadap suatu negara. Teori alternatif pemungutan PPN. Alternatif kebijakan pemungutan  PPN  atas  konsumsi atau  pemanfaatan  konten  dan  jasa digital  (Miftahudin  dan  Irawan,
2020) antara lain:
a. Supplier collection. Penyedia  layanan  digital  pada umumnya tidak memiliki kehadiran fisik seperti kantor, server atau alat di  berbagai  negara  meskipun menjalankan  aktivitas  ekonomi  di berbagai  negara  tersebut.  Namun tidak menutup kemungkinan bahwa  penyedia  layanan  tersebut didaftarkan  sebagai  subjek  pajak luar  negeri  dalam  sistem  PPN  di suatu  negara.  Sehingga  dalam menjalankan  aktivitas  ekonominya di  suatu  negara  penyedia  layanan berbasis  digital  ini  ditunjuk  untuk melakukan pemenuhan  kewajiban PPN  mulai  dari  pemungutan hingga pelaporan. b. Intermediary collection. Penyedia  layanan  berbasis  digital melakukan operasional perusahaan nya  melalui  perantara  di  suatu negara  yang  terlibat  dalam  rantai pasokan  (supply  chain)  seperti penyedia  layanan  komunikasi,
pasar  aplikasi  dan  fasilitator pembayaran. Dan untuk pemenuhan kewajiban PPN konsumennya, perantara ini diberikan kewenangan dalam memungut, menyetor, dan melaporkan  PPN  atas  nama penyedia layanan digital luar negeri tersebut. c. Customs collection. Mekanisme pemungutan PPN oleh pihak  bea  dan  cukai  terhadap penyedia  layanan  digital  dengan menggunakan  prinsip  kesempatan (opportunity) dari penerapan national  payment  gateway  (NPG) melalui bantuan teknologi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan  penelitian  kualitatif dengan  metode  non  studi  kasus. penelitian  kualitatif  adalah  suatu penelitian  yang  digunakan  untuk meneliti pada sebuah kondisi objek dimana  dalam  hal  ini  peneliti adalah  sebuah  instrumen  kunci (Sugiyono, 2005). Tujuan penelitian menggunakan pendekatan  kualitatif  ini  adalah untuk menjelaskan atau menggambarkan  suatu  fenomena secara mendalam. Penelitian ini disusun dengan  menggunakan  data  primer dan  data  sekunder.  Data  primer merupakan  data  penelitian  yang diperoleh  secara  langsung  dari sumber pertama, yaitu berupa hasil wawancara dengan instansi perpajakan yang berkaitan langsung dengan  penelitian  ini.  Sedangkan data  sekunder  yaitu  sumber  data penelitian  yang  diperoleh  melalui media  perantara  atau  secara  tidak
Manalu, Wijaya                                                                          Jurnal PETA Vol. 7  No. 1 Januari 2022
langsung yang berupa buku, jurnal, peraturan,  dan  literatur-literatur lain yang terkait.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Layanan  ekonomi  digital  sebagai BKP Tidak Berwujud.
Pajak  Pertambahan  Nilai merupakan  pajak  yang  dikenakan atas konsumsi suatu barang dan jasa di  dalam  daerah  pabean  yang dikenakan  secara  bertingkat  di setiap  mata  rantai  jalur  produksi dan  distribusi.  Hal  ini  juga  sesuai dengan  teori  justifikasi  legal  hak pemajakan  yaitu  teori  kontraktual yang  menyatakan  bahwa  negara berhak  memungut  pajak  atas transaksi barang dan jasa di dalam suatu  negara  meskipun  yang menyerahkan  atau  si  penjual  tidak berdomisili di negara tersebut.
Beberapa  sektor  saat  ini yang  menjadi  fokus  pemerintah untuk  memaksimalkan  pajaknya adalah Perusahaan penyedia layanan digital. Perusahaan perusahaan penyedia layanan berbasis  digital  atau  elektronik  di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik tiap tahunnya. Layanan digital ini pada umumnya  merupakan    layanan berlangganan  yang  menyediakan layanan  akses  seperti  streaming video,  streaming  musik,  streaming game  dan  lain  lain  sebagaimana telah  diatur  juga  di  Surat  Edaran Kemenkominfo  SE-03/2016.  Pada umumnya  perusahaan  perusahaan ini  bertempat  kedudukan  di  luar negeri,  namun  adanya  konsep ekonomi  digital  yang  didukung dengan  berbagai  teknologi  canggih
membuat tidak adanya lagi batasan akses bahkan transaksi lintas negara tidak  lagi  memperhitungkan  jarak dan  waktu,  sehingga  meskipun penyedia layanan tersebut berada di luar  negara  Indonesia,  konsumen digital  Indonesia  dapat  menikmati berbagai  layanan  tersebut  di Indonesia.
Definisi  layanan  ekonomi digital  atau  konten  digital  tidak diatur  secara  jelas  dalam  Undang Undang  PPN,  sehingga  hal  ini masih menimbulkan persepsi bahwa layanan ekonomi digital ini apakah masuk dalam kategori BKP berwujud atau BKP tidak berwujud. Namun berdasarkan Undang undang PPN atas layanan digital ini akan  merujuk  pada  definisi  BKP Tidak  berwujud  yang  ditegaskan dalam  Pasal  penjelasan  Undang Undang PPN Pasal 4 ayat 1 huruf g yaitu  penggunaan  dan  penerimaan hak.  Berdasarkan  yurisdiksinya, pemungutan  pajak  pertambahan nilai  terdiri  dari  dua  yaitu  Origin Principle dan Destination principle. Origin principle merupakan pengenaan PPN berdasarkan tempat  produksinya  barang  dan /atau  jasa.  Sedangkan  destination principle  merupakan  pengenaaan
PPN  berdasarkan  tempat  barang dan/atau jasa tersebut dikonsumsi, sebagaimana  konsep  ppn  yang dikenakan  pada  konsumen  akhir. Jika  ditinjau  dari  sisi  destination principle  layanan  ekonomi  digital ini  merupakan  objek  yang  dapat dikenakan  PPN,  karena  atas layanan  ekonomi  digital  tersebut dinikmati  konsumen  akhir  yang berada  di  Indonesia,  meskipun perusahaan penyedia layanan tersebut  berada  di  luar  wilayah
Manalu, Wijaya                                                                          Jurnal PETA Vol. 7  No. 1 Januari 2022
Indonesia. Dan atas penyerahan ini akan timbul utang PPN yaitu pada saat  pelanggan  membeli  akses layanan  ekonomi  digital  tersebut.
Sesuai  dengan  karakteristik  PPN yang  merupakan  pajak  objektif membuat  terutangnya  PPN  ini adalah sesuai dengan nilai berlangganan  tersebut,  dalam  hal ini  siapapun  yang  berlangganan layanan  media  digital  ini  akan dikenakan  nilai  PPN  yang  sama. Selain berdasarkan yurisdiksi pengenaan PPN atas konten digital ini,  dalam  undang  undang  Pajak Pertambahan  Nilai  pasa  4  ayat  (1) mengatur bahwa atas pemanfaatan layanan ekonomi digital ini merupakan penyerahan yang dapat dikenakan  PPN  dengan  merujuk pada  definisi  layanan  ekonomi digital  yang  dikategorikan  sebagai BKP tidak berwujud. Dalam  transaksi  ekonomi digital  ini  pemungutan  PPN  tidak dilakukan oleh perusahaan perusahaan  luar  negeri  tersebut, melainkan melalui pihak ketiga dan belum tentu merupakan Pengusaha
Kena Pajak. Sehingga dalam hal ini menurut  narasumber  selama  ini yang  menjadi  kesulitan  adalah pengawasan  atas  transaksi  dan pemungutan  PPN  tersebut  masih sangat terbatas.
Mekanisme pemungutan PPN Pada  umumnya  pengenaan pajak  atas  pemanfaatan  Barang Kena  Pajak  Tidak  berwujud  dari luar negeri di dalam negeri hampir sama  dengan  impor  Barang  Kena Pajak,  hal  ini  merupakan  sejalan dengan prinsip yurisdiksi pemajakan  PPN  yaitu  destination principle  yang  artinya  pengenaan PPN  ditempat  tujuan  terjadinya konsumsi  atau  pemanfaatan  objek PPN tersebut. Pengenaan PPN atas BKP  TB  ini  dimaksudkan  untuk memberikan  perlakuan  yang  sama dengan impor BKP. Pengenaan PPN atas pemanfaatan  BKP  tidak  berwujud dan  JKP  dari  luar  negeri  yang dikonsumsi  didalam  negeri  ini merupakan  ketentuan  yang  lazim dan  banyak  diterapkan  di berbagai negara di dunia. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara perhitungan hingga  pelaporan  atas  pengenaan PPN atas pemanfaatan BKP TB ini diatur  dalam  40/PMK.03/2010 yang  kemudian  dijelaskan  lebih lanjut di  SE-147/PJ/2010. Dalam ketentuan ini disebutkan disebutkan bahwa PPN atas pemanfaatan BKP TB  di  daerah  pabean  dikenakan kepada siapapun yang memanfaatkan  atau  melakukan konsumsi di daerah pabean, hal ini sesuai  dengan  karakteristik  PPN yang  merupakan  pajak  objektif. Penentuan  saat  terutangnya  PPN sangat  erat  kaitannya  dengan penentuan  saat  timbulnya  utang pajak,  atas  pemanfaatan  Barang Kena  Pajak  Tidak  Berwujud  dari luar  daerah  pabean  ini  akan terutang    pada  saat  dimulainya pemanfaatan  Barang  Kena  Pajak Tidak  Berwujud  dari  luar  Daerah Pabean  tersebut.  Dalam  SE- 147/PJ/2010  tersebut  menegaskan lebih lanjut mengenai saat dimulainya  pemanfaatan  adalah saat  terjadi  peristiwa  peristiwa berikut  dan  mana  yang  lebih  dulu diketahui,  yaitu  saat  secara  nyata digunakan oleh pihak yang memanfaatkannya, saat harga
Manalu, Wijaya                                                                          Jurnal PETA Vol. 7  No. 1 Januari 2022
perolehan  BKP  TB  tersebut dinyatakan  sebagai  utang  oleh pihak yang memanfaatkannya, saat harga jual BKP TB tersebut ditagih oleh  pihak  yang  menyerahkannya atau saat harga perolehan BKP TB tersebut dibayar baik sebagian atau seluruhnya  oleh  pihak  yang memanfaatkannya,  hal  ini  sesuai dengan  prinsip  pemungutan  PPN yang bersifat akrual. Pada umumnya  atas  transaksi  BKP  TB ekonomi  digital  ini  menurut narasumber  PPN  tersebut  terutang dan  dipungut  pada  saat  akses terhadap BKP TB tersebut dibayarkan oleh konsumen sehingga  harga  yang  dibayarkan sudah termasuk PPN. Dalam  pemungutan  PPN ini,  terdapat  4  pihak  yang ditetapkan  pemerintah  menjadi
pemungut  PPN,  yaitu  penyedia jasa, pengguna jasa, para mediator/marketplace  dan  juga melalui  IP  secara  otomasi.  Dan menurut  narasumber  PPN  atas pemanfaatan  BKP  TB  tersebut selama ini telah dilakukan pemungutan sesuai ketentuan namun masih terdapat keterbatasan pengawasan  terhadap  PPN  atas konsumsi BKP TB  tersebut. Berdasarkan penelitian sebelumnya,  berikut  merupakan salah  satu  cara  pengenaan  atau pemungutan  PPN  melalui  pihak ketiga (media pembayaran). Dalam hal ini misalnya atas satu penyedia layanan berbasis digital di Indonesia, terdapat beberapa pemungut PPN sehingga pengawasan  PPN  untuk  satu penyedia layanan tidak terpusat. Tabel III.2 Mekanisme pengenaan dan pengawasan PPN
Sumber: Utomo, Rachmad. 2017. Tantangan Pengawasan PPN atas Transaksi Konten Digital.
Jurnal Pajak Indonesia, Vol.1, No.1 (halaman  6)
Analisis  regulasi  ekonomi  digital atas cross border transaction. Ekonomi digital di Indonesia saat ini semakin berkembang  pesat  dan  telah menciptakan  transaksi  ekonomi yang  tidak  terbatas.  Dan  hal  ini pastinya akan selalu ada keterkaitan dengan  aspek  perpajakan.  Dalam beberapa  tahun  terakhir  berbagai penegasan telah diregulasikan pemerintah  untuk  mengatur  lebih lanjut  ekosistem  dari  ekonomi digital  ini.  Pada  tahun  2010  telah diterbitkan PMK 40/PMK.03/2010 sebagai landasan hukum  tata  cara  penghitungan, pemungutan  hingga  pelaporan pajak  pertambahan  nilai  atas pemanfaatan  barang  kena  pajak
Manalu, Wijaya                                                                          Jurnal PETA Vol. 7  No. 1 Januari 2022
tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak dari luar negeri.
Menurut narasumber bahwa pertumbuhan  penerimaan  pajak dari  ekonomi  digital  ini  masih kurang.  Hal  ini  dikarenakan  akses pemerintah  dalam  pengawasan perusahaan  perusahaan  berbasis ekonomi  digital  ini  masih  sangat terbatas sehingga diperkirakan atas transaksi  ekonomi  digital  ini menimbulkan  potential  loss  yang sangat  besar.  Di  berbagai  negara termasuk  Indonesia  yang  menjadi tantangan utama dalam menghadapi  layanan  ekonomi digital  lintas  negara  bukanlah pengenaan PPN nya tetapi pengawasan  PPN.  Karena  dalam pengenaan  PPN  berbagai  negara telah  mengakui  bahwa  Pajak Pertambahan  Nilai  sebagai  pajak yang  menganut  prinsip  destinasi, sehingga  hak  pengenaan  PPN bukanlah  suatu  persoalan  lagi. Adanya keterbatasan dalam pengawasan pemungutan PPN atas layanan  digital  ini  dikarenakan otoritas  pajak  tidak  memiliki banyak  informasi  mengenai  siapa saja  konsumen  akhir  dan  selain PKP yang melakukan pemanfaatan BKP  Tidak  Berwujud  berupa layanan  digital  dari  luar  daerah pabean tersebut. Hal ini disebabkan setiap orang bisa menjadi konsumen  atas  layanan  digital sehingga saat melakukan pembayaran  atas  pemanfaatan layanan digital tersebut, konsumen akhir  belum  tentu  menggunakan NPWP atau bahkan mungkin tidak memiliki  NPWP.  Sedangkan  dari sisi  penyedia  layanan  digital, Otoritas pajak memiliki kewenangan  yang  terbatas  untuk
mendapatkan informasi perpajakan dari  penyedia  atau  penyalur layanan  digital  tersebut  karena berkedudukan di luar negeri. Pemungutan PPN atas penyedia layanan digital di Indonesia  saat  ini  berdasarkan prinsip  pemungutannya  disebut juga prinsip Intermediary collection yaitu  perantara  ditunjuk  dan/atau diberikan kewenangan untuk melakukan  pemungutan  PPN  atas nama penyedia layanan digital luar negeri  tersebut.  Hal  ini  membuat Otoritas pajak tidak dapat melakukan  pengawasan  secara langsung terhadap penyedia layanan  di  luar  negeri,  sehingga dalam hal ini sangat memungkinkan bagi penyedia layanan  digital  tersebut  untuk melakukan penghindaran pajak. Dalam mempermudah mekanisme dan pengawasan terhadap  pengenaan  PPN  atas layanan  digital  di  Indonesia pemerintah telah menerbitkan beberapa  regulasi.  Salah  satu strategi  yang  agendakan  adalah mengukuhkan  berbagai  penyedia layanan digital yang berkedudukan di  luar  negeri  tersebut  sebagai Bentuk  Usaha  Tetap  di  Indonesia. Dengan mewajibkan dan mengukuhkan  penyedia  layanan digital sebagai Bentuk Usaha Tetap, maka  penyedia  layanan  berbasis digital tersebut yang akan memiliki kewajiban untuk melakukan pemungutan  PPN  dan  pelaporan SPT  masa  PPN,  karena  statusnya sebagai  BUT.  Sehingga  dalam  hal ini  akan  memudahkan  otoritas pajak untuk melakukan pengawasan  terhadap  penyedia layanan  berbasis  digital  tersebut.
Manalu, Wijaya                                                                          Jurnal PETA Vol. 7  No. 1 Januari 2022
Otoritas pajak hanya perlu melakukan  pengawasan  terhadap BUT. Namun  penentuan  status BUT  masih  sulit  dilakukan  karena perlu  adanya  aturan  yang  lebih komprehensif untuk penyedia layanan digital lintas batas tersebut. Kementerian  Komunikasi  dan Informatika  sebagai  instansi  yang melakukan  pengawasan  terhadap kegiatan  ekonomi  berbasis  digital, sebelumnya  telah  menerbitkan Surat Edaran No 3 tahun 2016 yang menyatakan  bahwa  atas  penyedia layanan digital yang berkedudukan di luar negeri baik perorangan atau badan usaha asing wajib mendirikan  Bentuk  Usaha  Tetap (BUT)  di  Indonesia.  Namun  Surat Edaran ini tidak mengatur ketentuan  lebih  lanjut  mengenai penentuan  status  Bentuk  Usaha Tetap  ini,  sehingga  penentuan status  BUT  tetap  mengacu  pada peraturan perpajakan. Menurut penelitian sebelumnya  (Wijaya,  Utamawati, 2018) menyimpulkan bahwa terdapat 2 tantangan dalam perpajakan internasional khususnya atas ekonomi digital yaitu tantangan dalam penentuan subjek pajak  dan  objek  pajak.  Tantangan penentuan  subjek  pajak  ekonomi digital  ini  dalam  hal  penentuan status  Bentuk  Usaha  Tetap  atas perusahaan perusahaan atau penyedia  layanan  digital  yang bertempat kedudukan di luar negeri operasional  di  Indonesia.  Karena secara  umum  OECD  dan  juga Undang Undang perpajakan Indonesia mengatur syarat penentuan  status  BUT  adalah dengan  adanya  kehadiran  fisik,
sedangkan penyedia layanan tersebut  tidak  memiliki  aktivitas ekonomi secara fisik atau tidak ada hasil produksi barang dan/atau jasa karena  penyedia  layanan  digital hadir  secara  virtual,  sehingga penentuan status BUT perusahaan perusahaan  tersebut  masih  bias, sementara  di  satu  sisi  peredaran usaha perusahaan perusahaan tersebut semakin mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sedangkan  tantangan  penentuan objek pajak untuk pajak pertambahan  nilai  tidak  sesulit pajak  penghasilan  karena  Undang Undang pajak pertambahan nilai di
Indonesia  mengatur  secara  jelas bahwa atas barang kena pajak tidak berwujud  merupakan  objek  pajak. Dan objek pajak pertambahan juga bersifat  negative  list  yang  artinya semua  transaksi  akan  dikenakan pajak kecuali yang dikecualikan.
Namun  pada  tahun  2019 dengan  terbitnya  PP  80/2019 dalam penentuan status BUT tidak lagi  membutuhkan  kehadiran  fisik seperti  kantor  perwakilan,  server atau alat di Indonesia, tetapi syarat penentuan  BUT  dapat  dilakukan berdasarkan  signifikan  ekonomi penyedia  layanan  ekonomi  digital tersebut  di  Indonesia  yang  diukur melalui  suatu  batasan  jumlah transaksi,  nilai  transaksi,  jumlah paket pengiriman dan/atau jumlah pengakses layanan ekonomi digital tersebut.  Dan  apabila  penyedia telah  melewati  batas  minimum yang  telah  ditentukan  maka penyedia  layanan  digital  tersebut dianggap  telah  memiliki kehadiran fisik  dan  wajib  untuk  menunjuk perwakilan  di  Indonesia  yang
Manalu, Wijaya                                                                          Jurnal PETA Vol. 7  No. 1 Januari 2022
artinya  penyedia  layanan  digital tersebut  telah  memenuhi  syarat penentuan status BUT di Indonesia. Berdasarkan teori etis atau retributive,  ketentuan  ini  cukup adil,  karena  penyedia  layanan digital  luar  negeri  tersebut  telah memanfaatkan  fasilitas  berupa akses  untuk  menjalankan  aktivitas ekonominya  di  Indonesia.  Bahkan dengan  potensi  ekonomi  digital yang  yang  dimiliki  Indonesia  saat ini mengindikasikan bahwa Indonesia  merupakan  salah  satu pasar  terbesar  penyedia  layanan digital  tersebut.  Sehingga  sangat wajar  apabila  ditunjuk  untuk mendaftarkan  BUT  di  Indonesia. Dan  jika  penyedia  layanan  digital tersebut tidak melakukan kewajibannya maka akan dikenakan  sanksi  administratif dengan  beberapa  tahapan  mulai dari  peringatan  secara  tertulis, pemblokiran  hingga  pencabutan izin usaha. Dengan diterbitkannya PERPU  1  tahun  2020  juga menegaskan  bahwa  atas  penyedia layanan  digital  atau  Perdagangan Melalui  Sistem  Elektronik  akan diperlakukan  sebagai  BUT  apabila signifikan ekonomi berupa peredaran  bruto  konsolidasi,  nilai penjualan di Indonesia dan pengguna  aktif  media  digital tersebut  di  Indonesia  telah  sampai dengan  jumlah  tertentu.  Dan apabila  penyedia  layanan  digital tersebut tidak memenuhi ketentuan yang  telah  diatur  tersebut  maka akan  dilakukan  pemblokiran  atau pemutusan  akses  apabila  telah diberi  teguran  sampai  batas  waktu tertentu. Dan Kemenkominfo akan melakukan pemblokiran berdasarkan  permintaan  Menteri Keuangan. Namun  atas  regulasi  ini belum sepenuhnya dapat dilakukan di Indonesia karena dalam peraturan tersebut hanya mengatur indikator  signifikan  ekonomi  dari penyedia layanan digital sedangkan batasan minimum signifikan ekonomi tersebut belum diatur lebih lanjut.  Pada  umumnya  penentuan ambang  batas  signifikan  ekonomi ini  memang  menjadi  kesulitan  di berbagai  negara.  Bahkan  OECD yang  telah  mengusulkan  ambang batas  signifikan  ekonomi  sebagai cara  baru  untuk  mengidentifikasi keberadaan aktivitas ekonomi dalam  penentuan  status  BUT, belum  memberikan  rekomendasi nilai  ambang  batas  signifikan ekonomi tersebut. Dan  menurut  narasumber atas  regulasi  ini  juga  belum  dapat dilakukan karena dalam melaksanakan  aturan  ini,  otoritas perpajakan  tidak  dapat  berdiri sendiri, otoritas pajak membutuhkan keterlibatan berbagai instansi pemerintah. Dalam hal ini misalnya untuk izin usahanya perlu keterlibatan Kementerian Perdagangan. Karena Kementerian Perdaganganlah yang memiliki kewenangan dalam mengawasi dan menangani persaingan usaha termasuk mengenai izin usaha para penyedia layanan  luar  negeri  di  Indonesia. Dalam  mengidentifikasi  jumlah pengakses  dan  untuk  memberikan sanksi pemblokiran perlu keterlibatan Kemenkominfo. Karena Kemenkominfo yang memiliki kewenangan untuk memberi  akses  bagi  badan  atau
Manalu, Wijaya                                                                          Jurnal PETA Vol. 7  No. 1 Januari 2022
orang  pribadi  yang  melakukan kegiatan ekonomi berbasis digital di Indonesia. Untuk mengetahui signifikan  ekonomi  berupa  nilai transaksi layanan digital di Indonesia  perlu  keterlibatan    Bank Indonesia,  sebagai  bank  sentral yang  juga  mengawasi  sistem pembayaran  atas  transaksi  lintas negara.  Sehingga  dalam  hal  ini otoritas pajak membutuhkan sinergi dari  beberapa  lembaga  pemerintah lainnya,  sementara  peraturan  lebih lanjut  pada  instansi  terkait  lainnya sebagai  teknis  dari  peraturan  ini belum  diatur  oleh  instansi  lain tersebut.
KESIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan pembahasan pada  bab  sebelumnya  mengenai perkembangan ekonomi digital dan regulasi  terkait  pengenaan  serta pengawasan PPN terhadap ekonomi  digital  atas  cross  border transaction  di  Indonesia,  maka penulis  menyimpulkan  beberapa hal sebagai berikut: a. Atas layanan Ekonomi digital di Indonesia  merupakan  objek PPN berupa BKP TB dan dalam beberapa  tahun  terakhir  telah dikenakan  PPN  di  Indonesia meskipun  penyedia  layanan tersebut  bertempat  kedudukan di  luar  negeri.  Hal  ini  sesuai dengan  prinsip  pemungutan PPN  di  Indonesia  yaitu  atas konsumsi  atau  pemanfaatan  di dalam daerah pabean Indonesia akan  terutang  PPN.  Dan beberapa  indikator  ekonomi digital  di  Indonesia  yang mengalami  peningkatan  setiap tahunnya, mengindikasikan potensi PPN atas layanan digital
ini  akan  berkontribusi    besar bagi  penerimaan  PPN  dalam beberapa tahun ke depan. b. Skema pengenaan PPN terhadap  penyedia  layanan berbasis digital yang berdomisili di luar negeri namun melakukan transaksi  di  Indonesia,  saat  ini dipersamakan dengan pemungutan PPN pada umumnya.  Namun  skema  ini kurang efektif karena kewenangan  otoritas  pajak sangat terbatas dalam melakukan  pengawasan  PPN, karena  basis  data  penyedia layanan  digital  tersebut  berada di luar negeri. c. Pemerintah  telah  menerbitkan sejumlah regulasi untuk memperluas  syarat  penentuan status  BUT  yaitu  tanpa  perlu adanya kehadiran fisik, pemerintah dapat mengukuhkan penyedia layanan digital yang berdomisili di  luar  negeri  melalui  suatu batasan  Signifikan  ekonomi. Namun peraturan tersebut hanya  mengatur  indikator  dari signifikan  ekonomi  tersebut, sedangkan  nilai  atau  jumlah batasan tersebut hingga saat ini belum  diatur  lebih  lanjut.  Dan salah  satu  sanksi  tegas  bagi penyedia layanan berbasis digital yang tidak mau mendaftarkan BUT di Indonesia, maka akan dilakukan  pemblokiran  akses. Dalam  menjalankan  aturan  ini otoritas  pajak  membutuhkan kemenkominfo  yang  memiliki kewenangan  untuk  melakukan pemblokiran. Namun Kemenkominfo belum
Manalu, Wijaya                                                                          Jurnal PETA Vol. 7  No. 1 Januari 2022
mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan  prosedur  pengajuan dan pemblokiran terhadap penyedia layanan digital ini. Dengan  pertumbuhan  ekonomi digital  yang  meningkat  setiap tahunnya,  akan  memungkinkan adanya  potential  loss  yang  cukup besar  di  masa  mendatang  apabila kewajiban  PPN  tidak  dilakukan langsung  oleh  penyedia  layanan digital sebagaimana skema pemungutan PPN saat ini. Sehingga berdasarkan  penelitian  ini  penulis memiliki saran: a. Agar adanya suatu aturan lebih lanjut yang mengatur nilai atau jumlah batasan signifikan ekonomi sebagai syarat penentuan  status  BUT  bagi penyedia  layanan  digital  yang berdomisili  di  luar  negeri namun  melakukan  aktivitas ekonomi di Indonesia.
b. Perlu  adanya  suatu  aturan dan/atau penegasan lebih lanjut mengenai  prosedur  penentuan status  BUT  yaitu  mulai  dari instansi yang memiliki kewenangan  untuk  memonitor signifikan  ekonomi  sehingga memenuhi syarat untuk diwajibkan mendirikan BUT di Indonesia  hingga  Instansi  yang akan  memberikan  sanksi  bagi penyedia  layanan  digital  salah satunya  pemblokiran  akses. Sehingga  nantinya  ada  suatu prosedur yang saling terintegrasi antar instansi terkait.

## DAFTAR RUJUKAN
Agustin  Setyo  Wardani.  2019. Jumlah  Pengguna  Internet di  Indonesia  Sentuh  Angka 171 Juta.. (https://www.liputan6.com /tekno/read/3967287/juml ah-pengguna-internet-di- indonesia-sentuh-angka- 171-juta. Diakses 29 November 2019) Azizah,  Waidatin Nur,  and Suparna Wijaya. 2020. “Overview  Of  Income  Tax on More VAT Differences in Retail  Used  Motorcycle Retail”. Dinasti International  Journal  of Economics, Finance & Accounting, 1(1), 134-145. Chandra  Gian  Asmara.  2019. Jokowi  Tagih  Pajak  Toko Online RI,  Netflix  Berani Nggak Pak.. https://www.cnbcindonesia .com/news/2019112509074 6-4-117635/jokowi-tagih- pajak-toko- online -ri-netflix- berani-nggak-pak.  (Diakses 30 November 2019) CNN Indonesia. 2019. Sri Mulyani:
2025,  Potensi  Ekonomi digital  RI  capai  1.800  T.
(https://www.cnnindonesia .com/ekonomi/2019101111 4600-532-438656/sri- mulyani-2025-potensi- ekonomi-digital-ri-capai- rp1800-t. diakses 30 November 2019) Darussalam. 2018. Konsep dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan
Nilai .  Jakarta:  PT  Dimensi
Internasional Tax
Direktorat  Jenderal  Pajak.  2013.
Surat  Edaran  nomor  SE- 62/PJ/2013, tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan  atas  Transaksi  E- commerce . Jakarta:
Manalu, Wijaya                                                                          Jurnal PETA Vol. 7  No. 1 Januari 2022
Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak Direktur Jenderal Pajak. 2010. Surat Edaran nomor SE- 147/PJ/2010 tentang penjelasan atas  Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor 40/PMK.03/2010 Tentang Tata  Cara  Penghitungan, Pemungutan,  Penyetoran,  dan Pelaporan  Pajak  Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang  Kena  Pajak  Tidak Berwujud dan/Atau Jasa Kena Pajak  Dari  Luar  Daerah Pabean .  Jakarta:  Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak Direktur Jenderal Pajak. 2017. Surat Edaran nomor SE- 04/PJ/2017, tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap Bagi Subjek Pajak Luar Negeri  yang  Menyediakan Layanan  Aplikasi  dan/atau Layanan Konten Melalui Internet .  Jakarta:  Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak Eddy  Cahyono  Sugiarto.  2019. Ekonomi digital  : The  New Face of Indonesia’s Economy. https://www.setneg.go.id/ baca/index/ekonomi_digita l_the_new_face_of_indonesi as_economy  (Diakses  29
November 2019). fatmawatiakure.  2019.  Yurisdiksi Pemajakan (Pajak Internasional) https://misskureroom.word press.com/2019/07/19/yur idiksi-pemajakan-pajak- internasional/  (diakses  1
April 2020) Haldia, Arpit. 2015. Understanding Goods  and  Services  Tax. https://www.gstindia.com/
2705-2/  (Diakses  9  Juli 2020) Herdaru  Purnomo.  2019.  Netflix Tak  Bayar  Pajak,  Johnny Plate Harus Blokir Layanan!. https://www.cnbcindonesia .com/news/2019111407405 8-4-115132/netflix-tak- bayar-pajak-johnny-plate- harus-blokir-layanan. (Diakses 30 November 2019) Jayani, Dwi Hadya. 2019. Indonesia Peringkat Kelima Dunia dalam Jumlah Pengguna Internet. https://databoks.katadata.c o.id/datapublish/2019/09/ 11/indonesia-peringkat- kelima-dunia-dalam-jumlah- pengguna-internet    (Diakses 20 Maret 2020) Kementerian  Komunikasi  Dan Informatika Republik Indonesia. 2016. Surat Edaran nomor  3 Tahun 2016 Tentang  Penyediaan  Layanan Aplikasi  Dan/Atau  Konten
Melalui Internet ( Over the top). Jakarta: Sekretariat Negara Kemp,  Simon.  2019.  Digital  2019: Indonesia.
https://datareportal.com/re ports/digital-2019-indonesia (Diakses 24 Maret 2020)
Lidya  Julita  Sembiring.  2019.  Bos
Pajak  Ungkap  Tantangan Utama  di  Era  Ekonomi Digital.
(https://www.cnbcindonesi a.com/tech/2019071716130 1-37-85646/bos-pajak- ungkap-tantangan-utama-di-
Manalu, Wijaya                                                                          Jurnal PETA Vol. 7  No. 1 Januari 2022
era-ekonomi-digital. Di akses 29 November 2019) Magdalena, Febriani Cristina Susianti, and Diana Frederica. 2021. “Kepatuhan Perpajakan Dari  Pelaku  E-Commerce (Eksperimen Pada Mahasiswa  Akuntansi  Di Universitas  Kristen  Krida Wacana)”. Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA) 6 (1):52-61. https://doi.org/10.51289/p eta.v6i1.471 . Menteri Keuangan. 2020. Peraturan Menteri  Keuangan    nomor 48/PMK.03/2020 tentang tata cara  penunjukan  pemungut, pemungutan,  dan  penyetoran, serta pelaporan pajak pertambahan nilai atas pemanfaatan  barang  kena pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui  perdagangan  melalui sistem  elektronik .  Jakarta:
Sekretariat Negara Miftahudin, Ali, and Ferry Irawan. 2020.  “Alternatif  Kebijakan Pajak  Pertambahan  Nilai Atas Konsumsi Atau Pemanfaatan  Konten  Dan Jasa  Digital  Dari  Penyedia Luar  Negeri”. Scientax 1 (2):131-48.
https://doi.org/10.52869/st .v1i2.36 . Muchamad,  Nafi.2019.  Penetrasi Smartphone terhadap Jumlah Penduduk Indonesia. https://databoks.katadata.c o.id/datapublish/2019/07/
05/penetrasi-smartphone-
terhadap-jumlah-penduduk- indonesia (Diakses 24 Maret
2020) Muller, J. 2019. Number of internet users in Indonesia from 2017 to 2023. https://www.statista.com/s tatistics/254456/number-of- internet-users-in-indonesia/ (Diakses 20 Maret 2020) news.ddtc.co.id.  2016.  Memahami Konsep BUT. https://news.ddtc.co.id/me mahami-konsep-but-6501 (Diakses 1 April 2020)
Pemerintah  Pusat.  2020. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang  No  1  Tahun  2020 tentang  Kebijakan  Keuangan Negara  dan  Stabilitas  Sistem Keuangan  untuk  Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019  (COVID-19)  dan/atau dalam  Rangka  Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional  dan/atau  Stabilitas Sistem  Keuangan. Jakarta: Sekretariat Negara Pemerintah  Republik  Indonesia.
2019. Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan  Melalui  Sistem Elektronik . Jakarta: Sekretariat Kabinet RI Presiden Republik Indonesia. 2017. Peraturan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  74  tahun
2017, tentang Peta Jalan Sistem
Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik  (Road  Map  E- commerce) . Jakarta: Sekretariat Kabinet RI Republik Indonesia. 2009. Undang- undang  Republik  Indonesia
Manalu, Wijaya                                                                          Jurnal PETA Vol. 7  No. 1 Januari 2022
No.16  Tahun  2009,  tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata
Cara  Perpajakan .  Jakarta:
Sekretariat Negara
Republik Indonesia. 2009. Undang- undang  Republik  Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang  Nomor  8 Tahun  1983  Tentang  Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak penjualan Atas Barang  Mewah .  Jakarta: Sekretariat Negara
Saputra,  Muhammad  Ferdian. 2018. Analisis  Perpajakan Terhadap Bentuk Usaha Tetap
Berbasis  Layanan  Aplikasi. Jurnal  Manajemen  Keuangan Publik  Vol.2, No.1
Setyowati,  Desy.  2019.  Riset Google:  Nilai  Ekonomi Digital  Indonesia  Saat  Ini Rp 568 Triliun" , https://katadata.co.id/berit a/2019/10/03/riset-google- nilai-ekonomi-digital- indonesia-saat-ini-rp-568- triliun  (Diakses  18  Maret 2020) Utomo, Rachmad. 2017. Tantangan Pengawasan PPN atas Transaksi  Konten  Digital. Jurnal Pajak Indonesia, Vol.1,
No.1
Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia, edisi  10  buku  2 .  Salemba  Empat,
Jakarta. Widowati,  Hari.  2019.  Indonesia Kontributor Terbesar Ekonomi  Digital  di  Asia Tenggara. https://databoks.katadata.c o.id/datapublish/2019/10/
03/indonesia-kontributor- terbesar-ekonomi-digital-di-
asean  (Diakses  18  Maret 2020)
Wijaya,  Suparna,  and  Adam Panchar  Nirvana.  2021. “Pajak  Pertambahan  Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik  (Studi  Kasus  PT Shopee Internasional Indonesia)”. Bilancia : Jurnal  Ilmiah  Akuntansi, 5(3),  245-256.  Retrieved from http://www.ejournal.pelitai ndonesia.ac.id/ojs32/index.
php/BILANCIA/article/vi ew/1464 Wijaya, Suparna, and Agus Juhana. 2021.  “Pajak  Pertambahan Nilai  Atas  Perdagangan Melalui  Sistem  Eelektronik (PMSE): Sebelum Dan Sesudah  Perppu  1  Tahun 2020”. JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi),  7(2),  125-144. https://doi.org/10.34204/ji afe.v7i2.3510 Wijaya, Suparna, and Dewani Izma Awwalia  Sabina.  2021. “Reformulasi  Pengkreditan Pajak Masukan Pasca Omnibus Law”. Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review) 5 (1). https://doi.org/10.31092/j pi.v5i1.1241 . Wijaya,  Suparna,  and  Herlina Utamawati.  2018.  “Pajak Penghasilan  dari  Ekonomi Digital  atas  Cross-Boarder Transaction”. JURNAL ONLINE INSAN AKUNTAN,  3(2),  135-148. Retrieved from http://www.ejournal-
Manalu, Wijaya                                                                          Jurnal PETA Vol. 7  No. 1 Januari 2022
binainsani.ac.id/index.php/ JOIA/article/view/1031
Wijaya,  Suparna,  and  Ridwan Pandu Sunaryo. 2020. “Evaluation Of The Implementation  Of  The Value Added Tax Collection Obligation  By  The  Village Treasurers In Klaten, Indonesia”. Journal of Advanced Research in Dynamical  and  Control Systems,  12(2),  2397-2406. https://doi.org/10.5373/JA
RDCS/V12I2/S20201287
Wijaya,  Suparna.  2018. Pajak
Penghasilan  dari  Ekonomi Digital  atas  Cross-Boarder Transaction. Jurnal Online
Insan Akuntan, Vol.3, No.2
Yuniarti,  Siti.  2019.  Internet  dan Ekonomi Digital. https://business- law.binus.ac.id/2019/08/2
6/internet-dan-ekonomi- digital/  (Diakses  30  Maret 2020)