## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2024. Vol.11. No.1 2014-2024 j.al-ulum Universitas Islam Madura

## PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG HUKUM NIKAH KARENA TELAH MELAKUKAN PERZINAHAN
1 Ima Naziroh, 2 Iwan Hermawan, 3 Kasja Eki Waluyo Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia
1 ima.naziroh17071@student.unsika.ac.id , 2 iwanh@gmail.com , 3 kasjaew@gmail.com

## Abstrak
Hamil diluar nikah merupakan tindakan yang diharamkan oleh agama, karena agama mengajarkan manusia  pada  kebajikan,  namun  demikian  praktek  ini  masih  banyak  kita  jumpai  di  masyarakat. Dengan  demikian  peneliti  tertarik  untuk  mendalami  dan  memahami  fenomena  tersebut.  Adapun metode  penelitian  pustaka,  juga  dikenal  sebagai  tinjauan  literatur,  merupakan  pendekatan  yang digunakan  untuk  mengumpulkan,  meninjau,  dan  mensintesis  pengetahuan  yang  telah  ada  dalam literatur  yang  relevan  dengan  topik  penelitian.  Dalam  konteks  pemahaman  masyarakat  tentang hukum  nikah  karena  zina.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dalam  hukum  islam  zina  itu perbuatan  yang  sangat  diharamkan  terdapat  dalam  surat  Al-isra  ayat  32  dan  pelaku  zina  wajib dikenakan  hukuman  berupa  cambuk  sebanyak  100  kali,  diasingkan  selama  1  tahun  dan  dihukum rajam. Sedangkan menurut Undang-undang No. 1 Tahun1974 tentang Perkawinan hanya mengatur tentang  status  anak  dari  hasil  hubungan  zina.  Akibat  hukum  menikahi  wanita  hamil  karena  zina menurut hukum islam anak yang dilahirkan tidak memiliki nasab kepada bapaknya walaupun yang menikahi  ibunya  adalah  bapak  yang  menzinainya,  nasab  anak  hasil  zina  hanya  bernasab  kepada ibunya.  Kemudian  anak  hasil  zina  pun  tidak  berhak  menerima  waris  dan  tidak  ada  hak  nafkah, ketika  yang  lahir  wanita  tidak  boleh  di  wali  kan  oleh  bapaknya  ketika  menikah.  Implikasi  dari penelitian ini  diantaranya  adalah  1)  peningkatan  kesadaran  hukum  bagi  masyarakat,  2)  perubahan persepsi social terhadap fenomena hukum masyarakat, 3) perbaikan system hukum, 4) peningkatan layanan social, 5) advokasi kesadaran hukum dan 6) peningkatan peran Pendidikan masyarakat. Kata Kunci: Hukum nikah zina, Problematika

## Abstract
Pregnancy out of wedlock is an act that is forbidden by religion, because religion teaches humans to be  virtuous,  however,  we  still  often  encounter  this  practice  in  society.  Thus,  researchers  are interested  in  exploring  and  understanding  this  phenomenon.  The  library  research  method,  also known  as  a  literature  review,  is  an  approach  used  to  collect,  review,  and  synthesize  existing knowledge  in  the  literature  that  is  relevant  to  the  research  topic.  In  the  context  of  society's understanding of the law on marriage for adultery. The results of the research show that in Islamic law  adultery  is  an  act  that  is  strictly  forbidden  in  Al-Isra  verse  32 and  the  perpetrator  of  adultery must be punished in the form of 100 lashes, exiled for 1 year and sentenced to stoning. Meanwhile, according to Law no. 1 of 1974 concerning Marriage only regulates the status of children resulting from  adulterous  relationships.  The  legal  consequences  of  marrying  a  pregnant  woman  due  to adultery are according to Islamic law. The child born has no lineage to his father, even though the father who married the mother is the one who committed adultery, the lineage of the child resulting from adultery is only related to the mother. Then, children resulting from adultery do not have the right to inherit and there is no right to support, if a woman is born, her father cannot be guardian of her  when  she  marries.  The  implications of  this  research  include  1)  increasing  legal  awareness  for the  community,  2)  changing  social  perceptions  of  community  legal  phenomena,  3)  improving  the legal system, 4) improving social services, 5) advocating for legal awareness and 6) increasing the role of community education.
Keywords : Adultery marriage law, Problems

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2024. Vol.11. No.1 2014-2024 j.al-ulum Universitas Islam Madura

## Pendahuluan
Perkawinan  berasal  dari  kata  “kawin”  yang  menurut  bahasa  berarti  membentuk  keluarga dengan  lawan  jenis,  melakukan  hubungan  kelamin  atau  bersetubuh.[1]  Menurut  Sayid  Sabiq, perkawinan merupakan “satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan  maupun  tumbuhan”.[1]  Pengertian  perkawinan  yang  telah  diatur  oleh  Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 1 mengatakan perkawinan ialah suatu ikatan lahir  dan  batin  antara  seorang  pria  dan  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk keluarga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.[2]  Berkenaan  masalah perzinaan  dalam  islam  selain  memberikan  hukuman  pidana  berupa  had,  para  pelaku  zina  juga dikenakan  hukuman  dera  yakni  dengan  dilempari  batu  sebanyak  seratus  kali,  sebagaimana  firman Allah swt:
جٱَف  ِنِاَّزلٱَو ُةَيِناَّزلٱ
ُنِم ؤُت  مُتنُك نِإ ِ َّللَّٱ ِنيِد  ِفِ ٞةَف أَر اَمِهِب مُك ذُخ أَت  َلََو ٖٖۖةَ  لَِج َةَئْاِم اَمُه نِ م ٖدِحََٰو  َّ ُكُ ْاوُِلِ ِم وَ لۡٱَو ِ َّللَّٱِب َنو
َينِنِم ؤُم لٱ  َنِ م ٞةَفِئ

## ٓاَط اَمُهَباَذَع  دَه شَي لَو ِٖۖرِخلۡأٓٱ
Perempuan  yang  berzina  dan  laki-laki  yang  berzina,  maka  deralah  tiap-tiap  seorang  dari keduanya  seratus  dali  dera,  dan  janganlah  belas  kasihan  kepada  keduanya  mencegah  kamu untuk  (menjalankan)  agama  Allah,  jika  kamu  beriman  kepada  Allah,  dan  hari  akhirat,  dan hendaklah  (pelaksanaan)  hukuman  mereka  disaksikan  oleh  sekumpulan  orang-orang  yang beriman.[3]
Ketentuan  hukum  dari  perbuatan  zina  sangat  jelas  akibatnya,  islam  memberikan  ketegasan bagi para pelaku zina dengan hukuman yang berat agar menjadi efek jera bagi pelaku zina, namun ketentuan  hukum  tersebut  tidak  mutlak  dilaksanakan  oleh  negara-negara  islam.  Hal  semacam  itu ternyata terjadi pada warga masyarakat Desa Klari Kabuppaten Karawang yang notabene mayoritas memeluk  agama  islam,  bahwa  ketentuan  hokum  dari  sanksi  pidana  perbuatan  zina  tersebut  tidak dijalankan.  Padahal  peraturan  agama  islam  merupakan  pedoman  yang  paling  utama  selain  dari hukum  positif.  Dengan  demikian  berujung  pada  dampak  buruk  dari  perzinaan  tersebut,  dimana ditemukan  pasangan  muda  mudi  yang  melakukan  perkawinan  ketika  wanita  yang  akan  dinikahi dalam  keadaan  hamil,  terutama  dengan  laki-laki  yang  mengahamilinya.  Namun  hal  tersebut membawa  implikasi  terhadap  anak  hasil  zina,  yang  mana  harus  memiliki  nasab  dari  ibu  yang melahirkannya  saja,  waris  dan  hak  perwalian  anak  dari  bapaknya  tidak  ada  karena  anak  tersebut dihasilkan atas dasar perbuatan zina. Pada sisi lain sebagian hak anak gugur secara hukum, secara yuridis tidak memiliki ayah. Sehingga laki-laki yang menghamili  tidak bisa menjadi wali nikah bila yang lahir wanita. Begitu juga tidak terjadi waris mewarisi, baik yang lahir wanita atau pria. Oleh karena  itu  dalam  penelitian  ini  penulis  akan  meneliti  bagaiamana  “Persepsi  dan  pemahaman

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2024. Vol.11. No.1 2014-2024 j.al-ulum Universitas Islam Madura
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
masyarakat  tentang  hukum  nikah  karena  zina”.  Berdasarkan  uraian  latar  belakang  tersebut, dirumuskan  pertanyaan  dalam  penelitian  sebagai  berikut:  1)  Bagaimana  persepsi  dan  pemahaman masyarakat tentang hukum nikah karena zina dalam islam di Indonesia? 2) Bagaiaman persepsi dan pemahaman masyarakat tentang problematika nikah karena zina dalam islam di Indonesia?
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Wahyu  Wibisana  tentang  perkawinan  wanita  hamil  diluar nikah  serta  akibat  hukumnya  perspektif  fikih  dan  hukum  positif,  penelitian  ini  bertujuan  untuk menjelaskan  tentang  pergaulan  bebas  menyebabkan  perkawinan  wanita  hamil  diluar  nikah  serta menjelaskan  tentang  hukumnya.  Persamaan  dengan  penelitian  terdahulu  ialah  sama-sama membahas tentang hukum nikah karena zina. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah penjelasan penelitian terdahulu perspektif para imam sedangkan penelitian ini tidak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriftif, penelitian ini juga termasuk jenis penelitian dengan pendekatan  kualitatif,  yaitu  model  penelitian  dengan  mengutamakan  bahan-bahan  yang  sukar diukur  dengan  angka-angka  atau  dengan  ukuran-ukuran  lainnya  yang  bersifat  eksak,  walaupun bahan-bahan  tersebut  terdapat  dengan  nyata  di  dalam  masyarakat.[4]  metode  kualitatif  sering digunakan  untuk  menghasilkan  grounded  theory,  yakni  teori  yang  timbul  dari  data  bukan  dari hipotesis-hipotesis  seperti  dalam  kuantitatif.  Atas  dasar  itu  penelitian  bersifat  generating  theory bukan hypothesis-esting, sehingga teori dihasilkan berupa teori subtantif.[5]

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  pustaka,  juga  dikenal  sebagai  tinjauan  literatur,  merupakan  pendekatan yang  digunakan  untuk  mengumpulkan,  meninjau,  dan  mensintesis  pengetahuan  yang  telah  ada dalam  literatur  yang  relevan  dengan  topik  penelitian.  Dalam  konteks  pemahaman  masyarakat tentang hukum nikah karena zina.
Metode penelitian pustaka dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:
1. Identifikasi  Topik  Penelitian:  Tentukan  secara jelas  topik  penelitian  Anda,  yaitu pemahaman masyarakat tentang hukum nikah karena zina.
2. Pencarian  Literatur:  Lakukan  pencarian  literatur  yang  komprehensif  melalui  basis  data akademis  seperti  PubMed,  Google  Scholar,  atau  database  jurnal  ilmiah  terkait  dengan  hukum Islam,  hukum  pidana,  dan  studi  keagamaan.  Gunakan  kata  kunci  yang  relevan  seperti  "nikah karena  zina,"  "hukum  Islam  tentang  zina,"  "persepsi  masyarakat  terhadap  hukum  nikah,"  dan sebagainya.
3. Seleksi  Literatur:  Tinjau  abstrak,  judul,  dan  isi  dari  artikel-artikel  yang  ditemukan  selama pencarian  untuk  menentukan  apakah  mereka  relevan  dengan  topik  penelitian  Anda.  Pilih

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2024. Vol.11. No.1 2014-2024 j.al-ulum Universitas Islam Madura
literatur  yang  memberikan  wawasan  dan  informasi  yang  relevan  tentang  pemahaman masyarakat terhadap hukum nikah karena zina.
4. Evaluasi  Literatur:  Evaluasi  kualitas  dan  keandalan  literatur  yang  telah  Anda  pilih. Pertimbangkan  aspek-aspek  seperti  metodologi  penelitian  yang  digunakan,  relevansi  dengan topik penelitian Anda, dan keabsahan temuan atau argumen yang disajikan.
5. Ekstraksi  dan  Sintesis  Informasi:  Ekstraksi  informasi  penting  dari  setiap  artikel  yang  dipilih, termasuk  temuan  utama,  argumen,  dan  pandangan  yang  berkaitan  dengan  pemahaman masyarakat  tentang  hukum  nikah  karena  zina.  Sintesis  informasi  ini  dapat  membantu  Anda membangun pemahaman yang komprehensif tentang topik tersebut.
6. Penulisan  dan  Analisis:  Susun  tinjauan  literatur  Anda  dengan  struktur  yang  jelas, menyajikan informasi yang relevan dengan cara yang sistematis. Analisis informasi yang Anda kumpulkan untuk  mengidentifikasi  pola,  tren,  atau  kontradiksi  dalam  pemahaman  masyarakat  tentang hukum nikah karena zina.
7. Penarikan  Kesimpulan:  Berdasarkan  analisis  literatur  yang  telah  Anda  lakukan,  tarik kesimpulan  tentang  pemahaman  masyarakat  tentang  hukum  nikah  karena  zina.  Diskusikan implikasi temuan Anda dan kemungkinan arah penelitian selanjutnya dalam bidang ini.
Metode  penelitian  pustaka  memungkinkan  peneliti  untuk  mendapatkan  pemahaman  yang mendalam  tentang  topik  penelitian  tanpa  perlu  melakukan  penelitian  lapangan  yang  melibatkan partisipasi langsung dari masyarakat. Namun, penting untuk memperhatikan keterbatasan dan bias yang mungkin terjadi dalam literatur yang ada.

## Pembahasan
Perkawinan  merupakan  bagian  terpenting  yang  mengikatkan  dua  manusia  dalam  menjalin kehidupan. Dalam kehidupan sosial dan budaya kita saat ini, terjadinya sebuah perkawinan diawali dari  berbagai  proses  yang  sangat  beragam.  Ada  proses  yang  sesuai  dengan  cara  yang  sesuai  dan norma hukum sebaliknya ada juga diakibatkan dari proses yang tidak sah. Islam merupakan agama yang  sangat  menghormati  kedudukan  manusia.  Penghormatan  ini  untuk  merealisir  kemaslahatan manusia  dalam  kehidupan  ini,  menarik  keuntungan  dari  mereka  dan  melenyapkan  bahaya  dari mereka.[6]  Meskipun  rasa  cinta  dan  hasrat  berhubungan  seks  kepada  lawan  jenis  ialah  fitrah manusia,  namun  islam  mengharamkan  hubungan  tanpa  nikah  atau  zina.  Sebagaimana  disebutkan dalam  al-qur’an,  “Dan  janganlah  kamu  mendekati  zina,  karena  sesungguhnya  zina  itu  perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.[7]

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2024. Vol.11. No.1 2014-2024 j.al-ulum Universitas Islam Madura
Dalam  sistem  perundang-undangan  di  Indonesia,  ketentuan  perkawinan  telah  diatur  dalam beberapa  aturan  diantaranya  dalam  bentuk  undang-undang,  yaitu  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975, aturan pelengkap yang menjadi pedoman hakim di Lembaga peradilan agama ialah Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia telah ditetapkan melalui intruksi presiden  No.  1  Tahun  19991.  KHI  merupakan  aturan  perkawinan  yang  bersifat  operasional  yang digali  berdasarkan  ramuan  dan  fiqih  munakahat  dalam  kita-kitab  fiqih  klasik.  KHI  juga  berisikan pemikiran kontemporer tentang perkawinan dengan hokum UU yang berlaku di Indonesia tentang perkawinan.[8]  Berdasarkan  hukum  islam  keabsahan  perkawinan  ditentukan  setelah  terpenuhinya syarat dan rukun.[9]
Secara  umum  menikahi  wanita  hamil  setidaknya  memiliki  dua  kemungkinan  yang  akan terjadi.  Pertama,  pria  yang  enikahi  wanita  hamil  tersebut  merupakan  orang  yang  menghamilinya. Kedua, pria yang menikahi wanita tersebut bukan yang menghamilinya. Fenomena ini terjadi dalam msyarakat  kita  dan  umunya  karena  untuk  menutupi  rasa  malu  keluarga  si  wanita.  Artinya  akibat pria  yang  menghamili  wanita  tersebut  tidak  bertanggungjawab,  maka  dicarikan  pria  lain  untuk mengawini  wanita  tersebut.[10]  Secara  faktual  ada  beberapa  gejala  terjadinya  pernikahan  dengan wanita  hamil  karena  zina  yang  timbul  ditengah  masyarakat.  Pertama  pergaulan  bebas,  kedua ketidaksetujuan orang tua berpacaran dengan pilihannya, ketiga ketakutan akan kehilangan kekasih, keempat  seringnya  bertemu,  kelima  menutupi  aib  menikahi  wanita  hamil  dengan  sukarela  karena pria yang menghamilinya telah meninggal dunia dalam suatu kecelakaan, keenam sering berpergian Bersama.
Dalam  perspektif  hukum  islam  dan  UU  No.  1  Tahun  1974  bagi  pelaku  zina  muhsan  (telah menikah) para ulama bersepakat bahwa hukumnya adalah dirajam. Zina ghairu Muhsan yaitu  zina yang  dilakukan  pria  dan  wanita  yang  tidak  ada  ikatan  perkawinan  antara  keduanya  hukuman  bagi pelaku  adalah  jilid  atau  cambuk  sebanyak  100  kali.  Pelaku  zina  ghairu  muhsan  juga  diancam dengan hukuman pengasingan. Akibat hukum menikahi wanita hamil karena zina dalam perspektif hukum  islam  dan  UU  No.1  Tahun  1974  yaitu  pertama,  hukum  nasab  ialah  hubungan  nasab  dari anak  yang  lahir  dari  pernikahan  wanita  hamil  karena  zina  tidak  dapat  dinasabkan    kepada  ayah zinanya, hanya dinasabkan kepada pihak ibunya saja.[11] Kedua, wali nikah menurut jumhur ulama merupakan  salah  satu  rukun  nikah  sehingga  harus  ada  dalam  akad  nikah.  Hal  ini  juga  terdapat dalam KHI pasal 19 bahwa wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita. Sedangkan anak yang tidak memiliki hubungan  nasab dan tidak memiliki perwalian maka walinya adalah  penguasa.  Ketiga,  hak  waris  anak  yang  lahir  diluar  pernikahan  yang  sah  jummhur ulama  sepakat  anak  tersebut  tidak  mendapat  hak  waris  dari  ayahnya  karena  tidak  adanya  status

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2024. Vol.11. No.1 2014-2024 j.al-ulum Universitas Islam Madura
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
nasab yang sah diantara mereka. Keempat, nafkah anak sebagaimana telah dijelaskan tentang nasab anak,  wali  dan  waris  mayoritas  ulama  mengatakan  anak  yang  lahir  diluar  perkawinan  tidak mempunyai  hak  nafkah  dari  ayah  biologisnya.  Dengan  demikian  segala  kasus  yang  berhubungan dengan anak yang dihasilakan dari hubungan luar nikah atau zina bagi umat islam, maka merujuk pada ketentuan hukum islam yang telah berlaku yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Penelitian tentang pemahaman masyarakat terhadap hukum nikah karena zina dapat memiliki beberapa implikasi yang penting, terutama dalam konteks hukum Islam dan juga sosial masyarakat. Berikut adalah beberapa implikasi yang mungkin muncul dari penelitian tersebut:
1. Peningkatan  Kesadaran  Hukum:  Penelitian  semacam  ini  dapat  meningkatkan  kesadaran masyarakat  akan  hukum  Islam  terkait  pernikahan  sebagai  konsekuensi  dari  perbuatan  zina.  Ini bisa  membantu  masyarakat  memahami  pentingnya  menjaga  kehormatan  dan  komitmen  dalam hubungan antara sesama individu.
2. Perubahan Persepsi Sosial: Hasil penelitian ini dapat mengubah persepsi sosial terhadap praktik pernikahan  karena  zina.  Misalnya,  jika  penelitian  menunjukkan  bahwa  masyarakat  memiliki pemahaman  yang  kurang  baik  tentang  hukum  ini,  hal  tersebut  dapat  memicu  perubahan pandangan  masyarakat  terhadap  kebijakan  hukum  atau  bahkan  menyebabkan  perubahan  sosial yang lebih luas.
3. Perbaikan  Sistem  Hukum:  Penelitian  ini  dapat  memberikan  masukan  berharga  bagi  pembuat kebijakan  dan  pengambil  keputusan  hukum  untuk  memperbaiki  atau  mengkaji  kembali  sistem hukum  yang  berkaitan  dengan  kasus-kasus  pernikahan  karena  zina.  Mungkin  ada  kebutuhan untuk lebih mengedukasi masyarakat tentang hukum ini atau untuk menyederhanakan prosedur hukum yang terkait.
4. Peningkatan  Layanan  Sosial:  Implikasi  penelitian  ini  juga  bisa  meliputi  peningkatan  layanan sosial  dan  dukungan  bagi  individu  yang  terlibat  dalam  kasus  pernikahan  karena  zina.  Ini  bisa termasuk layanan konseling, pendidikan agama, atau dukungan sosial untuk membantu individu dan keluarga dalam menghadapi konsekuensi sosial dan psikologis dari situasi tersebut.
5. Peran  Pendidikan:  Penelitian  semacam  ini  juga  dapat  menyoroti  pentingnya  pendidikan  agama dan  hukum  dalam  masyarakat  untuk  mencegah  terjadinya  pernikahan  karena  zina.  Pendidikan yang  tepat  dapat  membantu  masyarakat  memahami  hukum  Islam  secara  menyeluruh  dan mendorong praktik-praktik yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan moral.
6. Advokasi dan Kesadaran Hak: Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai dasar untuk advokasi hak-hak  individu  dalam  kasus  pernikahan  karena  zina.  Ini  dapat  membantu  dalam

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2024. Vol.11. No.1 2014-2024 j.al-ulum Universitas Islam Madura
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
memperjuangkan hak-hak individu yang terlibat dalam kasus semacam itu, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan layanan dukungan yang memadai.
Penelitian  tentang  pemahaman  masyarakat  terhadap  hukum  nikah  karena  zina  memiliki potensi  untuk  membawa  perubahan  positif  dalam  berbagai aspek  kehidupan  masyarakat,  baik  dari segi hukum, sosial, maupun pendidikan.

## Kesmipulan
Berdasarkan  penelitian  ini  ada  beberapa  hal  penting  yang  dapat  disimpulkan.  Pertama, pengaturan  tentang  zina  dalam  perspektif  hokum  islam  telah  diatur  secara  jelas  sebagai  perbuatan yang diharamkan (QS. Al-Isra ayat 32). Pelaku zina yang telah menikah (muhsan) dihukum rajam menurut kesepakatan para ulama (HR Bukhori dan Muslim) dan pelaku  zina yang belum menikah (ghairu muhsan) dihukum cambuk sebanyak 100 kali (QS. An-Nur ayat 2) serta diasingkan selama satu  tahun  (HR.  Muslim).  Adapun  pengaturan  zina  dalam  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang perkawinan, hanya mengatur tentang status anak dari hasil hubungan zina yang memiliki hubungan perdata deengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 4, ayat 1).
Kedua,  akibat  menikahi  wanita  hamil  karena  zina  menurut  hokum  islam  anak  tersebut  tidak memiliki hubungan nasab, perwalian, waris dan hak nafkah dari bapaknya sedangkan menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  anak yang dilahirkan memiliki nasab, wali nikah, kewarisan dan hak nafkah dari bapak yang menikahi ibunya, selama wanita hamil tersebut dinikahi secara sah.
Implikasi  dari  penelitian  ini  diantaranya  adalah  1)  peningkatan  kesadaran  hukum  bagi masyarakat,  2)  perubahan  persepsi  social  terhadap  fenomena  hukum  masyarakat,  3)  perbaikan system  hukum,  4)  peningkatan  layanan  social,  5)  advokasi  kesadaran  hukum  dan  6)  peningkatan peran Pendidikan masyarakat.

## Daftar Pustaka
[1] Abdurrahman Ghazali, FIQIH MUNAKAHAD . Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
[2] U. RI, “Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 Tentangn Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,” Bandung, 2007.
[3] Al-Qur’an dan Terjemah Kementerian Republik Indonesia . .
[4] S. Arikunto, Dasar-dasar Pendidikan . Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
[5] N. S. Sukmadinata, Metode penelitian pendidikan . Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
[6] Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah Hukum Islam . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
[7] K. A. RI, Al-Qur’an dan Terjemah . Jakarta: Kementerian Agama RI, 2000.
[8] Amir Syaifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia . Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
[9] Sayuti Thalib, Hukum kekeluargaan Indonesia . Jakarta: UI Press, 1974.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2024. Vol.11. No.1 2014-2024 j.al-ulum Universitas Islam Madura
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
[10]  M Ali Hasan, Mashail Fiqhiyah Al-haditsah . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
[11]  A. Rofiq, Fikih Mawaris . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.