## PERAN PUBLIC SPACE SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENJAGA LINGKUNGAN BINAAN KOTA
Rully Email: ully_placido@yahoo.co.id Diterima Tanggal: 30 Juli 2016 Disetujui Tanggal: 18 Agustus 2016

## Abstrak
Sebagai  bagian  dari  rencana  tata ruang  kedudukan  public  space  akan menjadi  penentu  keseimbangan  lingkungan  hidup  dan  lingkungan  binaan. Rencana  tata  ruang  menjadi  landasan  dalam  mengantisipasi  pesatnya perkembangan  ruang-ruang  terbangun,  yang  harus  diikuti  dengan  kebijakan penyediaan ruang terbuka.
Latar  belakang  pemikiran  yang  digunakan  sebagai  landasan  Penelitian Peran  public space  sebagai  upaya  peningkatan  partisipasi  masyarakat  dalam menjaga  lingkungan  binaan  kota didasarkan  pada  pertimbangan  dapat terwujudnya  keseimbangan,  keserasian,  dan  keselamatan  bangunan  gedung dengan  lingkungan  di sekitarnya,  dengan  mempertimbangkan  terciptanya  ruang luar  bangunan  gedung  dan  public  space  yang  seimbang,  serasi,  dan  selaras dengan lingkungan di sekitarnya. public space juga menjadi bagian dari Rencana Strategis  Departemen  Pekerjaan  Umum 2016-2020,  sebagai  kegiatan  yang memerlukan penanganan secara spesifik.
Dari hasil penelitian diharapkan dapat tersusun rencana penyediaan dan pengelolaan  public  space sehingga dapat  terwujud  ruang  kota  yang  nyaman, produktif,  dan  berkelanjutan,  sehingga  keseimbangan  lingkungan  hidup  dan lingkungan  binaan  pada  masing-masing  kawasan  dapat  terjaga  dengan  baik. Melalui  kegiatan penelitian ini  pula Peran Public Space Sebagai Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat  dalam Menjaga Lingkungan Binaan Kota diharapkan  akan  dapat  diperoleh  arah,  bentuk,  fungsi,  dan  peran  public  space pada  masing-masing  kawasan,  secara  menyeluruh,  baik  dalam  kedudukannya sebagai  public  space  alami:  berupa  habitat  liar  alami,  kawasan  lindung,  dan taman nasional, maupun public space non-alami atau binaan, sebagai hasil olah karya manusia.  Sehingga  pada  tahap  berikutnya  dapat  dilakukan  identifikasi terhadap ketersediaan  public space  non-alami  pada  setiap kawasan yang  ada  di setiap kota.
Kata Kunci : public space, keseimbangan, partisipasi, masyarakat
1. Latar Belakang Landasan pemikiran mengenai Peran public  space sebagai  upaya peningkatan  partisipasi  masyarakat dalam  menjaga  lingkungan  binaan kota yaitu pada terwujudnya keseimbangan, keserasian, dan keselamatan bangunan gedung dengan  lingkungan  di sekitarnya, dengan mempertimbangkan terciptanya  ruang  luar  bangunan gedung  dan public  space yang seimbang,  serasi,  dan  selaras  dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat di  sekitarnya. public
space juga  menjadi  bagian  dari
Rencana Strategis Departemen Pekerjaan Umum 2016-2020, sebagai  kegiatan  yang  memerlukan penanganan secara spesifik. Sebagai bagian dari rencana tata ruang, maka kedudukan public space akan  menjadi  penentu  keseimbangan lingkungan  hidup  dan lingkungan binaan.  Rencana  tata  ruang  menjadi landasan dalam mengantisipasi pesatnya  perkembangan  ruang-ruang terbangun, yang harus diikuti dengan kebijakan penyediaan ruang terbuka. Perkembangan beberapa kawasan  yang  karena  kondisi  dan potensi yang dimiliki perlu direncanakan arah dan bentuk penataan public  spacenya.  Dengan demikian  perkembangan  tata  ruang hijau  di  masing  kawasan  yang  ada pada suatu  kota  perlu  didukung  oleh arahan,  kebijakan,  dan  keinginan yang  kuat  untuk  dapat  diwujudkan. Ketika identifikasi terhadap keberadaan tata hijau dengan potensi spesifik pada masing-masing kawasan  kabupaten/kota  dilakukan, maka  harus  pula  diperhatikan  peran fungsi  yang  diembannya,  baik  dari kedudukannya  sebagai  bagian  dari ruang terbuka, maupun kedudukannya  dalam rencana  tata ruang,  namun  mempunyai  potensi dalam memberi arah bagi keseimbangan kawasan baik kedudukannya sebagai fungsi ekologis,  sosial  budaya, estetika  dan arsitektural, maupun fungsi ekonominya. Diharapkan  dengan  disusunnya rencana, penyediaan, dan pengelolaan public  space,  dapat terwujud  ruang  kota  yang  nyaman, produktif, dan berkelanjutan, sehingga  keseimbangan  lingkungan hidup  dan  lingkungan  binaan  pada masing-masing kawasan dapat terjaga dengan baik. Melalui
kegiatan  Penelitian Peran public space Sebagai  Upaya  Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Menjaga Lingkungan Binaan Kota, diharapkan  akan  dapat  diperoleh arah,  bentuk,  fungsi,  dan  peran public  space pada  masing-masing kawasan,  secara  menyeluruh,  baik dalam  kedudukannya  sebagai public space alami:  berupa  habitat  liar alami,  kawasan  lindung,  dan  taman nasional,  maupun public  space non- alami atau binaan, sebagai hasil olah karya manusia.  Sehingga  pada  tahap berikutnya dapat
dilakukan identifikasi  terhadap  ketersediaan public  space non-alami  pada setiap kawasan yang ada di setiap Kota.

## 2. Landasan Teori
A. Ruang Publik Ruang publik diartikan sebagai  ruang  dimana  anggota masyarakat  sebagai warga negara mempunyai  akses  sepenuhnya terhadap semua  kegiatan  publik, mereka  berhak melakukan  secara merdeka  didalamnya termasuk mengembangkan  wacana  publik seperti menyampaikan  pendapat secara lisan dan tertulis (A.S. Hikam dalam A.S. Culla,1999:123) Dengan tersedianya ruang publik yang bebas maka masyarakat  madani  (civil  society) akan terbentuk dengan sendirinya. Masyarakat madani  adalah  suatu masyarakat yang memiliki kebebasan individu didalam institusi/assosiasi (dapat  dimasuki dan  ditinggalkan  secara  bebas), kelembagaan  tidak  mendominasi individu (menghargai  otonomi individual), ada partisipasi dan  ada  pelembagaan  hak-hak kewarganegaraan, kebebasan
berbicara, kebebasan pers, kebebasan berorganisasi. Masyarakat madani adalah merupakan wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi  dan  becirikan  antara lain, kesukarelaan  (voluntary), keswasembadaan (self generating),  dan  keswadayaan (self  supporting), kemandirian yang  tinggi  berhadapan dengan negara  dan  keterikatan  dengan norma-norma dan nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya. Adapun ciri-ciri mendasar dari masyarakat Madani, antara lain : a.Egalitarianisme b.Penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi c. Keterbukaan partisipasi seluruh anggota masyarakat aktif d. Penegakkan hukum dan keadilan e. Toleransi dan pluralisme
f. Musyawarah
(Nurcholis  Madjid  dalam  A.S. Hikam,1997:122-123). B. Pertumbuhan Kota Teori  yang  menyatakan  bahwa pertumbuhan kota berlangsung secara alamiah antara lain dikemukakan oleh Ernest W. Burgess (1925) dalam The City, yang menyumbangkan teori  pertumbuhan kota yang alamiah tetapi bersifat  konserntrik  (seperti  pusat daerah bisnis, daerah transisi, tempat tinggal  pekerja,  tempat tinggal  kelas menengah,  dan  tempat  tinggal  para komuter).  Teori  pertumbuhan  kota yang  alamiah tetapi  bersifat  sektoral dikemukakan oleh Homer Hoyt  (1939)  dalam The  Structure and Growth of Residential Neighbourhoods  in  merican  Cities. Dan  pola  pertumbuhan  kota  yang alamiah  tetapi bersifat  inti-berganda
(multiple-nuclei)  dikemukakan  oleh Harris  dan  Ulman  (1945)  dalam
Multiple-Nuclei  Theory (teori  pusat kegiatan banyak). Ketiga teori di atas menilai pertumbuhan kota berlangsung secara alamiah yang  mengikuti  pola  tertentu  (H.S. Yunus,2000:3-61). C. Perencanaan Kota Perencanaan kota (urban planning) merupakan merupakan aktivitas merencanakan sesuatu lingkungan  tertentu,  yang  lebih  luas dari  pada perencanaan  lahan  atau fisik, karena mempertimbangkan semua faktor fisik tata guna lahan, ekonomi, politik, administratif dan  sosial yang  mempengaruhi wilayah  kota. John  R.  Mennery (1986)  mendefenisikan perencanaan kota  sebagai  intervensi  di  dalam proses alokasi sumber daya, khususnya terhadap tanah dan kegiatan-kegiatan  di  atasnya,  dalam sistem  aktivitas  kota  dan  regional oleh  otoritas publik  yang  sah  untuk mencapai  hasil  yang diinginkan dengan  menggunakan  sarana  yang sesuai (Minnery dalam A. Nurmandi, 1999:141-142). D. Public Space sebagai Komponen Masyarakat Di  dalam  memberikan  batasan tentang pengertian  Ruang  Terbuka,
maka  ada  baiknya terlebih  dahulu dikemukakan tentang pengertian ruang.  Filosof  kenamaan  Immanuel
Kant dan Plato memberikan rumusan yang baik mengenai hal ini.
Menurut  Kant, ruang  bukanlah sesuatu yang  objektif  sebagai  hasil pikiran dan perasaan manusia, sedangkan menurut  Plato  ruang adalah suatu  kerangka  atau  wadah dimana objek  dan kejadian  tertentu berada (E. Budiharjo dan Dj.Sujarto : 1999)
Pengertian  lain tentang  ruang seperti tertera  di  dalam  UU  Nomor 24  Tahun  1992 tentang  penataan ruang bahwa ruang adalah wadah  yang  meliputi  ruang  daratan, ruang  lautandan  ruang  udara  sebagai suatu kesatuan wilayah tempat manusia  dan  makhluk  lainnya  hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan  hidupnya (Jeluddin Daud, dkk :1996). Peranan  dan fungsi ruang  terbuka secara umum adalah :
- Tempat  bermain  dan  berolah raga;
- Tempat bersantai; - Tempat komunikasi sosial;
- Tempat peralihan, tempat menunggu; - Tempat mendapatkan udara segar; - Sebagai sarana penghubung antara  suatu tempat  dengan tempat yang lain; - Sebagai  pembatas  atau  jarak diantara massa bangunan.
Fungsi Ekologis :
• Penyegaran udara;
• Menyerap air hujan;
• Pengendalian banjir;
• Memelihara ekosistem t ertentu;
• Pelembut arsitektur bangunan 3. Pembahasan Pada dasarnya target dari tugas pekerjaan ini adalah mempersiapkan  rancangan  teknis beberapa public  space di  wilayah perkotaan. Pendekatan yang ditempuh adalah  berdasar  pada arahan  dan  kebutuhan  menurut satuan wilayah yang dikaji sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menjaga  lingkungan  binaan  kota. Dengan pendekatan tersebut, perencanaan public  space di wilayah perkotaan diawali dengan
tindak  inventarisasi  (ulang)  atas public  space yang terdapat  di wilayah  tersebut.  Inventarisasi dilakukan untuk mencacah sekaligus  mengambil  data  dari public  space yang  dimaksud. Pencacahan public  space untuk diinventarisasi  dipandu  beberapa hal.  Pertama  adalah  berdasar batasan teoretik, kemudian diputuskan area yang dapat dimasukkan  sebagai  bagian  dari public space. Namun pada kenyataannya  penerapan  kaidah teoretik  ini  kurang  efektif,  karena orientasi  pekerjaan  ini  lebih  ke implementasi praktis, dimana
public  space yang  sesuai  kaidah teoretik  seringkali  tidak  relaistik untuk  diwujudkan  dalam  waktu dekat.  Kedua,  adalah  dengan mengacu pada arahan rencana tata ruang  kota  yang  berlaku  ataupun bentuk rencana lain yang berkenaan  dengan public  space, pertamanan,  dan  sejenisnya.  Cara ini juga tidak sepenuhnya aplikatif.  Dalam  banyak  kasus public  space yang  ditetapkan dalam rencana tata ruang seringkali  pada  saat  ini  masih sangat  tidak  jelas  keberadaannya (alamat/koordinat) khususnya pada area pengembangan perkotaan  baru,  karena  area  yang direncanakan saat ini masih berupa  lahan  pertanian  luas. Ketiga, berdasarkan pada petunjuk instansi yang berwenang.  Ini  merupakan  cara yang  paling  mudah  diikuti,  dan berorientasi  secara  jelas  pada keterlaksanaan pembangunan.
A. Penggunaan Ruang Terbuka Umum Di kawasan perkotaan terdapat berbagai fasilitas umum,  sebagian  diantaranya
merupakan ruang terbuka umum  yang  bebas diakses oleh publik, pada ruang terbuka umum tersebut terdapat kebebasan berekspresi, membentuk organisasi yang  independen dan hak memperoleh informasi yang  transparan. Namun  begitu  cukup  banyak juga responden yang menyatakan  bahwa  mereka merasa  ragu  dalam  ruang terbuka umum tersebut terdapat kebebasan berekspresi, membentuk organisasi  yang  independen dan hal memperoleh informasi  yang  transparan. Bahkan  ada  juga responden yang  menyatakan  tidak  ada kebebasan bereksperesi, membentuk  organisasi  yang independen serta mendapatkan informasi yang transparan dalam  ruang  terbuka  tersebut. Pada  ruang  terbuka  umum dimungkinkan terjadi keberagaman,  keadilan dan toleransi bagi perbedaan warga kota. Keberadaan ruang terbuka  umum di  Indonesia pada umumnya belum sepenuhnya  dapat  diakomodir oleh  pemerintah. Memang sebagian  dari  ruang terbuka umum  ini  sudah  disediakan oleh pemerintah namun jumlahnya  masih  sedikit  dan masih minim perawatannya. Kurangnya akomodir pemerintah terhadap  ruang terbuka umum ini mengindikasikan bahwa pemerintah tidak  mempunyai komitmen  untuk  memberikan kesempatan dan apresiasi bagi  keberagaman  masyarakat
baik  ditinjau  dari  segi kultur, dan kebutuhannya.
B. Partisipasi Masyarakat Frekuensi keterlibatan masyarakat  dalam upaya  untuk melakukan pengawasan dan menjaga  lingkungan  khususnya public space masih sangat rendah terutama untuk sektor  swasta.  Paling  Tinggi keterlibatan masyarakat  dalam pengawasan  ada  pada sektor sosial. Rendahnya tingkat keterlibatan masyarakat  dalam pengawasan tersebut juga sejalan dengan rendahnya frekuensi  dalam memberikan masukan yang konstruktif terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak-pihak terkait. Dalam  proses  pembangunan baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan public space di Indonesia, masyarakat masih bersifat apatis. Berdasarkan  indentifikasi awal sebagian  besar  responden, tidak ada keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pembangunan publik space yang  dilaksanakan  oleh pihak pemerintah maupun swasta, bukan  dikarenakan  tidak adanya sarana/media bagi keterlibatan  masyarakat  dalam proses  pembangunan  tersebut. Sebetulnya sebagian kota-kota di Indonesia sudah memfasilitasi keterlibatan langsung masyarakat  untuk terlibat  aktif dalam proses pembangunan public space. Pembentukan Masyarakat Madani (Civil Society) sangatlah diperlukan untuk mengantisipasi kurangnya
partisipasi  masyarakat  dalam menjaga  lingkungan  khususnya public  space, Ciri  utama  dari masyarakat madani adalah masyarakat yang memiliki kemandirian secara politik, sosial dan ekonomi atau merupakan masyarakat yang memiliki  kebebasan  terhadap pengaruh  negara  dan  pengaruh mekanisme pasar. Sifat kemandirian  yang  dimiliki  oleh masyarakat madani  merupakan pencerminan  dari  ciri  civilisasi (peradaban/kesopanan), penegakan disiplin sosial, moralitas  masyarakat,  identitas, kohesivitas  sosial,  otonom  dan kemandirian politik,  partisipasi sosial,  tertib  sosial,  keadilan sosial  serta  visi  dan  misi strategis.
Bila ditinjau dari ciri masyarakat madani yang  ideal sebagian masyarakat perkotaan di  Indonesia  masih  jauh  dari kondisi  tersebut.  Kondisi  yang terjadi pada  kenyataanya dapat dilihat dari jenis hubungan  sosial  yang  terjalin. Hubungan  sosial  yang  terjalin cenderung hubungan sosial yang negatif, seperti intimidasi, penindasan, kekerasan, teror serta ketakutan.  Sangat  jarang terjadi hubungan positif antara  anggota  masyarakat  yang tercermin  dalam sikap  saling menghargai, tolong-menolong dan pengertian kebersamaan. Anggota masyarakat sekarang ini masih kurang patuh terhadap  norma  dan  peraturan yang  telah  ditetapkan  berkaitan dengan partisipasinya dalam menjaga  lingkungan  khususnya public space. Sifat individualisme pada masyarakat perkotaan yang masih  sangat menonjol juga akan  mempengaruhi  kurangnya upaya untuk turut berperan serta dalam menjaga lingkungan. Peran pemerintah masih sangat  menonjol dalam  hal  ini, dimana Permerintah masih sangat dominan  untuk  mengatur tatanan  kehidupan masyarakat tanpa ikut melibatkan masyarakat itu sendiri.

## 4. Kesimpulan
Dari  gambaran  awal  masalah Peran public  space sebagai  upaya peningkatan  partisipasi  masyarakat dalam  menjaga  lingkungan  binaan kota yang  dapat  dijumpai  di  wilayah perkotaan  dapat  dungkapkan  adanya sejumlah  permasalahan  umum  yang perlu  mendapat  perhatian  dalam pembangunan public  space lebih lanjut. Permasalahan yang teridentifikasi  ini  merupakan  hasil evaluasi dan analisis terhadap collective mapping/pemetaan keseluruhan public  space dalam wilayah  maupun  kajian  individual. Permasalahan  yang  teridentifikasi dapat disebutkan di antaranya adalah: 1) Dalam proses diskusi dan sosialisasi yang telah dilaksanakan untuk semua wilayah  kota/kabupaten  ternyata public space yang menjadi subjek  bahasan  dalam  kegiatan penelitian  ini dapat  memiliki rentang yang sangat luas. 2) Public space di wilayah perkotaan  memiliki  urgensitas yang lebih tinggi untuk ditangani. Misalnya  saja  terungkap  dalam peraturan perundang-undangan KepMendagri 1/2007 yang
sebatas mengatur public space di kawasan perkotaan.
3) Pengadaan public  space dalam derajat  tertentu  sering  terhenti sebatas wacana, bahkan dipandang  sebagai  residu  dari pembangunan  fisik.  Oleh  karena itu  pengembangan public  space perlu  dilakukan  dengan  optimal dan efisien, dan lebih disukai bila tetap membuka peluang berlangsungnya partisipasi  dan aktivitas  ekonomi  di  atasnya tanpa  mengurangi  fungsi public space itu sendiri. 4) Perlu  adanya  sosialisasi  peran public space dalam pembangunan  ekonomi  wilayah, dimana  meski  tidak  memberikan keuntungan finansial, public space dapat mengembalikan penyegaran  bagi  warga  kota setelah  menjalani  kegiatan  rutin sehari-hari atau mingguan, sehingga tingkat produktivitasnya dapat terjaga. 5) Keberadaan public  space pada umumnya  belum  direncanakan secara  sengaja.  Dalam  banyak kasus,  pengadaan public  space dimungkinkan karena memanfaatkan  keberadaan  ruang terbuka  yang  tersedia,  yang  bisa saja  berasal  dari  persil  kosong,
atau  tanah  kebun, atau  sempadan sungai,  dan  sejenisnya.  Dapat dimaklumi  mengingat  banyak rencana  pembangunan  tata  ruang di  Indonesia  lebih  berorientasi pada aspek pengaturan (regulatory) daripada  sebagai cetak  biru  pembangunan  yang membentuk  kota(developmental), sehingga  banyak zona kota yang kekurangan pasokan public space,  dan  sebaliknya  ada  juga yang  berlebih.  Kalau  berlebih
pun  bentuknya  tidak  menjawab kebutuhan setempat. 6) Kultur pemahaman dan pemaknaan arti dan fungsi public space suatu kota  bisa  berubah karena  perubahan  tata  nilai  dan pemaknaan tempat yang bersangkutan sehingga  kekuatan pemahaman  tentang obyek  pada tingkatan desainer/arsitek sekaligus  upaya  kreatif  yang dilakukannya untuk menghasilkan pewadahan  ruang publik kota yang sesuai  kultur dan struktur sosial masyarakatnya. 7) Keterlibatan pemerintah setempat dalam  usaha  untuk  membentuk masyarakat  yang  madani  (Civil
Society) perlu ditingkatkan. 8) Dari identifikasi global mengenai peran public  space pada  suatu kota didapatkan fenomena perbedaan  pemaknaan  melalui wujud  desain  arsitektural oleh masyarakatnya. 9) Wujud  desain  arsitektural public space pada  suatu  kota akan mempengaruhi tingkatan  upaya masyarakatnya  dalam  menjaga lingkungan binaan kota.

## 5. Daftar Pustaka
Anonimous, 1989. Laporan Dinas  Pertamanan  DKI  1988 – 1989. Dinas  Pertamanan  DKI Direktorat  Jenderal  Pembangunan Daerah, Depdagri, Ruang Terbuka Hijau Kota. Jakarta, 1990 Budiharjo, Eko dan Djoko Sujarto, 1999, Kota Berkelanjutan, Alumni, Bandung.
Budiharjo, Eko, 1984, Arsitektur dan  Kota  di  Indonesia,  Alumni,
Bandung. Budiharjo, Eko, 1999, Lingkungan  Binaan  dan  Tata Ruang Kota, Andi, Yogyakarta. Danisworo . (1995). “ Sumber Daya  Budaya  dan  Konservasi Kota dalam Konteks Perancangan  Kota”, Lokakarya Pariwisata Perkotaan : Pengembangan Sumber Daya Alam  dan  Lingkungan  Binaan  di Kota  sebagai  Basis  Pariwisata Perkotaan. Pusat Studi Penelitian Pariwisata, Bandung. Daud,  Jeluddin,  dkk  (Ed.),  1996 Penataran  Ruang  Menghadapi PJP-II, USU Pres, Medan. Fatah, Eep Saefullah, 1994, Unjuk  Rasa,  Gerakan  Massa dan  Demokratisasi,  Prisma  No. 4,LP3ES, Jakarta. Fatnership for Governance Reform, 2002, Tata Pemerintahan  Yang  Baik  Dari Kita Untuk Kita, Jakarta. Hadi,  Hariri,  1987, Strategi Pembangunan Kota-kota Dalam Mewujudkan Kesatuan Ekonomi Nasional, Prisma No.1, LP3ES, Jakarta. Handinoto, (1995). Perkembangan Kota dan Arsitektur  Kolonial  Belanda  di Surabaya  :  1870 – 1940. Andi Press, Yogyakarta.
Hikam,  Muhammad  As.,  1991,
Negara,  Masyarakat  Sipil  dan Gerakan  Keagamaan  Dalam
politik Indonesia,  Prisma  No.3, LP3ES, Jakarta.
Hikam,  Muhammad  As, 1997 Demokrasi  dan Civil  Society, LP3ES, Jakarta
Majid,  Nurcholis,  2002, Mari Selamatkan Bangsa dan Negara dan Mari Hentikan Nafsu Untuk Berkuasa Semata, Makalah  Pada  Diskusi  Panel  Tata Pemerintahan Yang Baik, Kerjasama Fisip USU dan Partnership for Governance Reform in Indonesia, Medan. Nugroho,  Iwan,  1997, Modal Sosial dan Perkembangan Kota, Prisma No.6, LP3ES, Jakarta. Nurmandi, Ahmad, 1999, Manajemen  Perkotaan,  Aktor Organisasi dan Pengelolaan Daerah Perkotaan di Indonesia, Lingkaran Bangsa, Yogyakarta. Pelly, Usman, 2000, Perkembangan Kota dan Manusianya : Medan  Menuju Kota Metropolitan Yang  Modern,  Makalah  pada Seminar  Hari  Jadi  Kota  Medan ke-410, Medan. Biodata Penulis, Rully, S-1 Jurusan Arsitektur Fakultas  Teknik  Universitas Tunas Pembangunan (1996),  S-2 Magister Teknik  Arsitektur  Program  Pasca Sarjana Universitas Diponegoro (2003), Dosen  Fakultas  Teknik Program Studi Arsitektur Universitas Tunas  Pembangunan  Surakarta  sejak 1998.