## IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA KEGIATAN
PENANAMAN MODAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007

## TENTANG PERSEROAN TERBATAS

## Ni Putu Ayu Diah Novianti
Universitas Udayana, Bali, Indonesia
Email: putuayudiahnovianti@gmail.com

## ABSTRAK
Kata kunci: Implementasi, Good Corporate Governance, Penanaman Modal Kegiatan  penanaman  modal  mengalami  peningkatan,  dengan  melakukan penerapan  prinsip  GCG  diharapkan  dapat  memberikan  nilai  tambah  pada perusahaan khususnya perusahaan penanaman modal. Dimana pada hakekatnya harus  adanya  keterbukaan  terhadap  nilai  saham  yang  akan  diperjual  belikan.
Tujuan penulisan ini agar mengetahui pengaturan dalam UU Perseroan Terbatas terhadap  keberadaan  pelaksanaan  Prinsip  GCG.  Penulisan  ini  menggunakan metodelogi  penelitian  normative,  yaitu  dengan  mengkaji  berdasarkan  aturan hukum,  perundang-undangan  yang  berlaku.  Prinsip  GCG,  GCG  atau  Good Corporate Governance merupakan suatu tata Kelola perusahaan yang baik dengan tujuan  untuk  melindungi  hak  dan  kepentingan  pemegang  saham,  mampu meningkatkan  nilai  perusahaan,  membantu  efisiensi  dan  efektivitas  pekerjaan, serta  meningkatkan  mutu  Perusahaan.  Dengan  berlandaskan  kepada  kepada  5 prinsip  dasar  GCG,  antara  lain  Transparansi,  akuntabilitas,  Responsibilitas, Independensi,  dan  kesetaraan.  Pengimplentasian  Prinsip  GCG  dilakukan  pada saat proses penawaran terbuka yaitu dengan melakukan keterbukaan akan nilai saham  yang  akan  diperjualbelikan,  kemudian  pengaturan  hak-hak  dalam penanaman modal hak angket Pasal 138 Ayat (3) UUPT, Hak derivative Pasal 97 Ayat (6) UUPT, Hak untuk didahulukan pada Pasal 43 Ayat (1) dan (2) UUPT, Hak membela kepentingannya pada Pasal 62 Ayat (1) UUPT, Hak perseorangan Sebagaimana ketentuan pada Pasal 61 Ayat (1) UUPT.

## ABSTRACT
Keywords: Implementation, Good Corporate  Governance, Investment Investment  activities  have  increased,  by  implementing  GCG  principles  it  is expected to provide added value to companies, especially investment companies. Where in essence there must be openness to the value of shares to be traded. The purpose of this writing is to find out the arrangements in the Limited Liability
Company  Law  regarding  the  implementation  of  GCG  Principles.  This  writing uses  a  normative  research  methodology,  namely  by  reviewing  based  on  legal rules, applicable legislation. The principles of  GCG, GCG or Good Corporate Governance are good corporate governance with the aim of protecting the rights and interests of shareholders, being able to increase company value, help work efficiency and effectiveness, and improve the quality of the Company. Based on the  5  basic  principles  of  GCG,  including  transparency,  accountability, responsibility,  independence  and  equality.  The  implementation  of  the  GCG Principles is carried out during the open bidding process, namely by disclosing the value of the shares to be traded, then setting the rights in investment the right of  inquiry  Article  138  Paragraph  (3)  UUPT,  Derivative  rights  Article  97 Paragraph (6) UUPT, Right to precedence in Article 43 Paragraphs (1) and (2)

## Implementasi Prinsip Good Corporate Governance Pada Kegiatan Penanaman Modal Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
of the Company Law, the right to defend their interests in Article 62 paragraph (1) of the Company Law, individual rights as stipulated in Article 61 paragraph (1) of the Company Law

## PENDAHULUAN
Pergerakan  perekonomian  nasional  dilandasi  oleh  kegiatan  pelaku  ekonomi,  baik perorangan  maupun  institusi  yang  memiliki  tujuan  untuk  mendapatkan  keuntungan.  Terdapat berbagai  usaha  yang  dapat  dilakukan,  seperti  membentuk  usaha  dengan  berbagai  variasi, membentuk  usaha  lain,  hingga  melakukan  kegiatan  investasi.  Pada  dasarnya  kegiatan  ekonomi dapat  dilakukan dengan  berbagai  skala dan bentuk  kegiatan. Kegiatan dimaksud dapat  meliputi baik  dalam  bentuk  produksi  (barang  dan  atau  jasa),  perdagangan  (barang  atau  jasa),  maupun perantara. Baik berskala lokal, nasional maupun internasional.
Dapat dikatakan kebebasan masyarakat untuk melakukan kegiatan perekonomian menjadi suatu  tantangan. berbagai  akibat dapat  terjadi atas pemberlakukan kebebasan kegiatan ekonomi atau perdagangan bebas seperti persaingan usaha (Business Competition). Apabila penataan serta pengaturan kegiatan ekonomi tidak berjalan dengan baik, akan menimbulkan terjadinya persaingan usaha  yang  tidak  sehat.  Dengan  demikian  peran  pemerintah  sangat  diperlukan  untuk  mengatur kepastian dan ketertiban kegiatan perekonomian.
Salah  satu  kegiatan  perekonomian  dalam  ruang  lingkup  perdagangan  bebas  yaitu penanaman modal. Transaksi penanaman modal merupakan salah satu kegiatan perdagangan yang memiliki resiko tinggi. Mengapa demikian, karena instrumen yang diperjualbelikan berupa surat berharga  yang  disepakati  dengan  nilai  tertentu  di  dalamnya,  sehingga  dalam  penerbitannya diperlukan beberapa prosedur tertentu.
Perlunya dilakukan antisipasi dalam kegiatan penanaman modal agar terhindar dari resiko yang dapat merugikan masyarakat dan menjamin kepercayaan masyarakat agar tetap terjaga dalam kegiatan pasar modal. Menanggulangi permasalah tersebut, istilah Prinsip GCG (Good Corporate Governance)  digunakan  sebagai  pedoman  melakukan  kegiatan  berusaha  oleh  perusahaan- perusahaan.
Terdapat  beberapa  pengertian  GCG  yang  dijelaskan  oleh  para  ahli.  Menurut  Wahyudi Prakarsa:
“Good Corporate Governance yaitu mekanisme administratif yang mengatur hubungan- hubungan  antara  manajemen  perusahaan,  komisaris,  direksi,  pemegang  saham  dan  kelompok- kelompok kepentingan (stakeholders) yang lain. Hubungan-hubungan ini dimanifestasikan dalam bentuk  berbagai  aturan  permainan  dan  sistem  insentif  sebagai  kerangka  kerja  yang  diperlukan untuk  menentukan  tujuan-tujuan  perusahaan  dan  cara-cara  pencapaian  tujuan-tujuan  serta pemantauan kinerja yang dihasilkan.”
Sedangkan menurut Sukrisno Agoes:
“GCG  atau  Good  Corporate  Governance  merupakan  Tata  kelola  perusahaan  yang  baik yaitu  suatu  sistem  yang  mengatur  hubungan  peran  Dewan  Komisaris,  peran  Dewan  Direksi, pemegang  saham,  dan  pemangku  kepentingan  lainnya.  Tata  kelola  perusahaan  yang  baik  juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya.”

## Implementasi Prinsip Good Corporate Governance Pada Kegiatan Penanaman Modal Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
Timbulnya prinsip ini di Indonesia dilatarbelakangi adanya peristiwa krisis ekonomi pada tahun 1997-1998. Dimana pada saat itu banyak bank serta perusahaan mengalami kerugian, hingga kebangkrut.  Setelah  dilakukan  analisis  terkait  krisis  ekonomi  tersebut,  dapat  disimpulkan banyaknya  perusahaan  tidak  menjalankan  tata  kelola  yang  baik  dalam  menjalankan  kegiatan usahanya. Berkaca pada krisi tersebut maka saat ini seluruh perusahaan menerapkan prinsip GCG dalam pelaksanaan kinerja perusahaan. Hal ini bertujuan untuk mengatur perilaku para pekerja, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.
Tujuan  lain  diterapkannya  GCG  untuk  menciptakan  pasar  yang  efisien,  transparan  dan konsisten  dengan  peraturan  perundang-undangan,  maka  diperlukannya  peran  negara  dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku, serta masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa usaha itu sendiri.  Meskipun dapat dikatakan setiap perusahaan berusaha untuk menanamkan  prinsip  GCG  sebagai  bagian  dari  etika  bisnis.  Namun  tidak  dapat  dipungkiri, penerapan  GCG  bukan  hanya  sekedar  regulasi  semata,  diperlukan  kesadaran  khususnya  pada masing-masing  individu.  Apabila  kesadaran  tersebut  tidak  timbul,  dapat  dipungkiri  jika  sistem dalam prinsip GCG belum dilaksanakan secara maksimal.
Dalam  hakikatnya  Tata  kelola  perusahaan  yang  baik  (GCG)  merupakan  faktor  penting dalam membangun bisnis yang baik dan sehat. GCG pada akhirnya merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengarahkan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan. Prinsip inti GCG adalah transparansi, akuntabilitas, kewajaran dan akuntabilitas, yang dipraktikkan melalui kombinasi standar hukum.
Pada dasarnya, prinsip penerapan Good Corporate Governance (GCG) menjadi gambaran kemampuan  suatu  perusahaan.  Di  dalamnya  meliputi  kemampuan  perusahaan  untuk  memuat pengelolaan informasi secara bersih, transparan serta profesional. Secara internal, hal tersebut akan membantu perusahaan untuk mengelola perusahaan dalam pengelolaan aset dan transaksi secara efektif serta efisien. Kemudian, keterbukaan yang dijalankan dalam menjalankan perusahaan akan membangun kepercayaan masyarakat.
Kegiatan  investasi  dalam  perusahaan  penanaman  modal  menjadi  hal  yang  utama, kepercayaan  masyarakat  sangat  dibutuhkan  seperti  melalui  pelayanan,  sistematika  pergerakan perusahaan,  keterbukaan  informasi,  hingga  pertanggungjawaban  perusahaan  dalam  kegiatan penanaman  modal.  Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  keberadaan  GCG  dalam  perusahaan penanaman  modal  maupun  kegiatan  investasi  lainnya  merupakan  suatu  kebutuhan  yang  wajib dilaksanakan. Seperti, keberadaan seorang investor yang akan melakukan investasi dengan harga tinggi, menimbang apakah perusahaan menerapkan Prinsip GCG secara baik atau tidak. Sehingga prinsip ini adalah suatu prinsip yang penting untuk keberhasilan perusahaan.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  diatas,  maka  penulis  ingin  membahas  lebih  lanjut mengenai “Implementasi Hukum Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Kegiatan Investasi Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.”.

## METODE
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yakni sesuai logika keilmuan hukum dari segi  normatifnya berdasarkan suatu  kepustakaan yang sumbernya berasal  dari kepustakaan yang memakai bahan literatur hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta media lainnya  yang  ada  hubungannya  dengan  objek  penelitian,  yang  dimana  pada  data  yang  sifatnya

## Implementasi Prinsip Good Corporate Governance Pada Kegiatan Penanaman Modal Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
sekunder lalu digabungkan dengan sistematis. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yakni metode yang berlandaskan pada cara mengumpulkan data dari pustaka perundang- undangan, undang- undang pidana, karya ilmiah, jurnal, dan lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Prinsip Good Corporate Governance (GCG) di Indonesia
Penerapan prinsip GCG memiliki 5 tujuan utama Good Corporate Governance antara lain: (Hessel Nogi, 2003) .
a. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham
b. Melindungi hak dan kewajiban para anggota the stakeholders non pemegang saham
c. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham
d. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Pengurus, serta manajemen perusahaan, dan
e. Meningkatkan mutu hubungan Board of Directors dengan manajemen senior perusahaan.
Berdasarkan kelima tujuan GCG di atas seluruhnya bersifat tidak terbatas, karena manfaat serta tujuan penerapan prinsip GCG jauh lebih penting yaitu guna meningkatkan pembangunan perusahaan melalui kegiatan perusahaan dengan melakukan tata kelola yang baik. Pada sisi lain, kelima tujuan GCG menjelaskan bahwa hubungan relasi antar pihak memiliki kepentingan dengan badan usaha atau perusahaan sehingga tata kelola yang baik sangat diperlukan.
Indonesia sendiri memiliki tujuan dan manfaat GCG yang dimuat dalam Keputusan Menteri Negara  Penanaman  Modal  dan  Pembinaan  BUMN  melalui  SK  No.  23/M-PM.  PBUMN  2000 tentang  Pengembangan  Praktik  GCG  dalam  Perusahaan  Perseroan,  pada  pasal  6.  Pelaksanaan GCG dilakukan dalam rangka melindungi kepentingan Perseroan yang bertujuan untuk: (Modal, 2000) .
a. Pengembangan dan peningkatan nilai perusahaan
b. Pengelolaan sumber daya dan resiko secara lebih efisien dan efektif
c. Meningkatkan  Disiplin  dan  tanggung  jawab  Perusahaan  guna  menjaga  kepentingan perusahaan  termasuk  pemegang  saham,  kreditur,  pekerja,  hingga  lingkungan  perusahaan, secara timbal balik sesuai dengan tugas, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing
d. Meningkatkan kontribusi Perusahaan terhadap perekonomian nasional
e. Peningkatan kegiatan investasi
f. Mendukung program privatisasi
Pada dasarnya Prinsip GCG merupakan gabungan dasar dalam suatu tatanan etika kerja dan kerjasama agar tercapai rasa kebersamaan, keadilan, optimalisasi dan harmonisasi sehingga dapat menuju  kepada  peningkatan  perkembangan  suatu  organisasi  atau  badan  usaha.  Berdasarkan banyaknya pengertian GCG yang diberikan oleh para ahli terdapat berbagai variasi (Gatot, 1996).
Hubungan  seluruh  arah  dalam  perusahaan  baik  pemegang  saham,  direksi  dan  komisaris memiliki keterkaitan terkait pengambilan keputusan efektif yang terbentuk melalui budaya, etika, nilai,  proses,  kebijakan  yang  bertujuan  untuk  pengembangan  dan  mempromosikan  bisnis manajemen. Penerapan prinsip GCG dasarnya merupakan suatu kaidah hukum atau aturan-aturan

## Implementasi Prinsip Good Corporate Governance Pada Kegiatan Penanaman Modal Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
yang wajib dipenuhi. Dimana fungsi pengawasan dalam pelaksanaan perusahaan dilakukan kepada seluruh stakeholder .  G  mempunyai  tujuan  untuk  mengoptimalkan  hubungan  kerja  antara pelanggan,pegawai, supplier, komunitas lokal dan stakeholders lainnya, yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan keuntungan komparatif dengan jalan memaksimumkan unsur efektivitas dari suatu sistem operasi dari suatu perusahaan (Misahardi, 2002).
Secara  keseluruhan  prinsip  GCG  merupakan  suatu  prinsip  yang  baik  dan  diharapkan memberi keuntungan bagi siapapun yang menerapkan prinsip tersebut dalam pelaksanaan kegiatan berusaha.  Indonesia  secara  nasional  mengakui  keberadaan  prinsip  GCG  dengan  membentuk Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance ( KNCG) yaitu pada tanggal 19 Agustus 1999, dengan tujuan guna memberikan peraturan baru dalam membantu  berbagai  pihak dalam sistem tata kelola yang baik serta perlindungan stakeholders, shareholders , dan lain-lain.
Kaitannya  dengan  tata  kelola  yang  baik  dalam  sebuah  perusahaan  dalam  Undang-undang No.  40  tahun  2007  tentang    Perseroan  Terbatas  menegaskan  terkait  prinsip-prinsip  GCG  yang hendaknya mencerminkan 5 prinsip dasar dalam GCG, antara lain:
a. Transparansi ( Transparency )
Untuk  menjaga  objektivitas  dalam  menjalankan  bisnis,  perusahaan  harus  menyediakan informasi  yang  material  dan  relevan  dengan  cara  yang  mudah  diakses  dan  dipahami  oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan  keputusan  oleh  pemegang  saham,  kreditur  dan  pemangku  kepentingan  lainnya. Adapun pedoman pokok pelaksanaan prinsip transparansi adalah sebagai berikut:
1. Perusahaan  harus  menyediakan  informasi  secara  tepat  waktu,  memadai,  jelas,  akurat  dan dapat  diperbandingkan  serta  mudah  diakses  oleh  pemangku  kepentingan  sesuai  dengan haknya.
2. Informasi  yang  harus  diungkapkan  meliputi,  tetapi  tidak  terbatas  pada,  visi,  misi,  sasaran usaha  dan  strategi  perusahaan,  kondisi  keuangan,  susunan  dan  kompensasi  pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen  risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal,  sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.
3. Prinsip  keterbukaan  yang  dianut  oleh  perusahaan  tidak  mengurangi  kewajiban  untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
4. Kebijakan  perusahaan  harus  tertulis  dan  secara  proporsional  dikomunikasikan  kepada pemangku kepentingan.

## Implementasi Prinsip Good Corporate Governance Pada Kegiatan Penanaman Modal Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

## b. Akuntabilitas ( Accountability )
Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk  itu  perusahaan  harus  dikelola  secara  benar,  terukur  dan  sesuai  dengan  kepentingan perusahaan  dengan  tetap  memperhitungkan  kepentingan  pemegang  saham  dan  pemangku kepentingan  lain.  Akuntabilitas  merupakan  prasyarat  yang  diperlukan  untuk  mencapai  kinerja yang  berkesinambungan.  Adapun  pedoman  pokok  pelaksanaan  prinsip  akuntabilitas  adalah sebagai berikut:
1. Perusahaan  harus  menetapkan  rincian  tugas  dan  tanggung  jawab  masing-masing  organ perusahaan  dan  semua  karyawan  secara  jelas  dan  selaras  dengan  visi,  misi,  nilai-nilai perusahaan ( corporate values ), dan strategi perusahaan.
2. Perusahaan  harus  meyakini  bahwa  semua  organ  perusahaan  dan  semua  karyawan mempunyai  kemampuan  sesuai  dengan  tugas,  tanggung  jawab,  dan  perannya  dalam pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG).
3. Perusahaan  harus  memastikan  adanya  sistem  pengendalian  internal  yang  efektif  dalam pengelolaan perusahaan.
4. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan  sasaran  usaha  perusahaan,  serta  memiliki  sistem  penghargaan  dan  sanksi  ( reward and punishment system ).
5. Dalam  melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawabnya,  setiap  organ  perusahaan  dan  semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku ( code of conduct ) yang telah disepakati
c. Responsibilitas ( Responsibility )
Perusahaan  harus  mematuhi  peraturan  perundang-undangan  serta  melaksanakan  tanggung jawab  terhadap  masyarakat  dan  lingkungan  sehingga  dapat  terpelihara  kesinambungan  usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen . Adapun pedoman pokok pelaksanaan prinsip responsibilitas adalah sebagai berikut:
1. Organ perusahaan harus  berpegang pada prinsip  kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap  peraturan  perundang-undangan,  anggaran  dasar  dan  peraturan  perusahaan  ( by- laws ).
2. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat  dan  kelestarian  lingkungan  terutama  di  sekitar  perusahaan  dengan  membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.
d. Independensi ( Independency )
Untuk  melancarkan  pelaksanaan  asas Good  Corporate  Governance (GCG),  perusahaan harus  dikelola  secara  independen  sehingga  masing-masing  organ  perusahaan  tidak  saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Adapun pedoman pokok pelaksanaan prinsip independensi adalah sebagai berikut:
1. Masing-masing  organ  perusahaan  harus  menghindari  terjadinya  dominasi  oleh  pihak manapun,  tidak  terpengaruh  oleh  kepentingan  tertentu,  bebas  dari  benturan  kepentingan ( conflict of interest ) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif.
2. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran  dasar  dan  peraturan  perundang-undangan,  tidak  saling  mendominasi  dan  atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

## e. Kesetaraan ( Fairness )
Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Adapun pedoman pokok pelaksanaan prinsip kesetaraan adalah sebagai berikut:
1. Perusahaan  harus  memberikan  kesempatan  kepada  pemangku  kepentingan  untuk memberikan  masukan  dan  menyampaikan  pendapat  bagi  kepentingan  perusahaan  serta membuka  akses  terhadap  informasi  sesuai  dengan  prinsip  transparansi  dalam  lingkup kedudukan masing-masing.
2. Perusahaan  harus  memberikan  perlakuan  yang  setara  dan  wajar  kepada  pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
3. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan  melaksanakan  tugasnya  secara  profesional  tanpa  membedakan  suku,  agama,  ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.
Pelaksanaan  GCG  dengan  menerapkan  kelima  asas  diatas  akan  memberikan  fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dalam perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, peranan dari  institusi  publik  sebagai  pelaku enforcement hukum  dan  regulator  juga  dapat  menjadi  tolak ukur bagi suatu perusahaan dalam menerapkan prinsip good corporate governance .

## Implementasi Prinsip Good Corporate Governance Pada Kegiatan Penanaman Modal berdasarkan UU Perseroan Terbatas
Membahas  mengenai  penanaman  modal  pada  suatu  perusahaan  tentu  tidak  terlepas  dari prinsip  GCG yang menjadi  patokan bagi  perusahaan dalam menjalankan kegiatan berusahanya. Prinsip  GCG  merupakan  suatu  prinsip  sebagai  hukum  dalam  perusahaan  yang  diterima  secara internasional. Meskipun pelaksanaan pada setiap negara berbeda-beda, tergantung pada penekanan pada masing-masing negara. Pelaksanaan prinsip GCG di Indonesia masih hanya sebatas wacana konsep dan jauh dari esensinya, meskipun beberapa perusahaan telah menerapkan prinsip GCG namun  jumlahnya  belum  signifikan  dibandingkan  dengan  perusahaan    dengan Bad  Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang buruk.
Apabila penerapan GCG tidak dilakukan dengan baik akan berpengaruh terhadap kelemahan pengambilan  keputusan,  lemahnya  kesinambungan  kerangka  kerja  serta  pemahaman  yang menyeluruh  pada  manajemen  perusahaan.  Serta  kurang  mampu  dalam  melakukan  manajemen

## Implementasi Prinsip Good Corporate Governance Pada Kegiatan Penanaman Modal Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
risiko perusahaan, menjaga standar kualitas produk maupun pelayanan, pelaksanaan GCG mampu meningkatkan akses permodalan dan membantu perusahaan menjadi lebih efisien. Oleh karena itu, diperlukan  suatu  solusi  dalam  upaya  penerapan Good  Corporate  Governance untuk  mengatasi permasalahan  yang  dihadapi  oleh  penanam  modal  dalam  melindungi  haknya  haknya  sebagai pemegang saham dalam suatu perusahaan.
Membahas  mengenai  perseroan  terbatas  sebagai  perusahaan  penanaman  modal  kaitannya dengan penerapan prinsip Good Corporate Governance selain memberikan manfaat seperti yang telah dipaparkan di atas juga dengan adanya penerapan tersebut akan memberikan perlindungan hukum. Dalam perusahaan terdapat kegiatan penanaman modal sebagai wujud perusahaan tersebut memiliki kewajiban untuk melakukan pengelolaan atas modal yang telah diberikan oleh investor atau penanam modal. Selain kewajiban adapun hak para pemegang saham yang dilindungi pada UU  Perseroan  Terbatas  sehingga,  para  pemegang  saham  dapat  menjalankan  hak-hak  mereka melalui prosedur yang memadai yang ditetapkan perusahaan antara lain:
a. Hak perseorangan ( Personal Right ) yang mana berupa hak bagi pemegang saham minoritas untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam perusahaan. Sebagaimana ketentuan pada Pasal 61 Ayat (1) UUPT;
b. Hak  membela  kepentingannya  ( Appraisal  Right )  yang  mana  berupa  hak  bagi  pemegang saham  minoritas  untuk  membela  kepentingannya  dalam  rangka  menilai  harga  saham. Sebagaimana ketentuan pada Pasal 62 Ayat (1) UUPT;
c. Hak  untuk  didahulukan  ( Pre-emptive  Right )  yang  mana  berupa  hak  untuk  meminta didahulukan  atau  hak  untuk  memiliki  lebih  dahulu  atas  saham  yang  ditawarkan. Sebagaimana ketentuan pada Pasal 43 Ayat (1) dan (2) UUPT;
d. Hak  derivatif  ( Derivative  Action )  yang  mana  berupa  kewenangan  pemegang  saham minoritas  untuk  menggugat  dewan  direksi  dan  dewan  komisaris  yang  mengatasnamakan perusahaan  akibat  adanya  kesalahan  dan  kelalaian  yang  merugikan  perusahaan. Sebagaimana ketentuan pada Pasal 97 Ayat (6) UUPT.
e. Hak angket ( Enquete Right ) yang mana berupa hak untuk melakukan pemeriksaan terhadap perseroan terbatas. Dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pemeriksaan melalui pengadilan. Sebagaimana ketentuan pada Pasal 138 Ayat (3) UUPT (Rastuti, 2015).
Implementasi  GCG  pada  penanaman  modal,  diawali  dari  proses  penawaran  umum,  atau dikenal  dengan Initial  Public  Offering (IPO).  Penawaran  umum  saham  merupakan  kegiatan penawaran penjualan saham kepada masyarakat luar. Unsur  GCG pada proses penawaran saham kepada publik dan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia, antara lain meliputi :
a. Penunjukan Underwriter serta persiapan dokumen
Pada  tahap  ini,  perusahaan  menunjuk underwriter untuk  melakukan  persiapan  dokumen yang  diperlukan  yang  nantinya  akan  disampaikan  kepada  Bursa  Efek  Indonesia  dan  OJK. Persiapan  tersebut  seperti,  melakukan  persiapan Go  Public ,  meminta  persetujuan  RUPS,  serta merubah Anggaran Dasar (Sriwedari, 2012). Prinsip GCG dijalankan dalam tahap ini yakni asas
keterbukaan,  yang  dimaksud  dengan  keterbukaan  yakni  dalam  melakukan  IPO  kepada  seluruh pemegang  saham.  Kemudian,  Penunjukan underwriter harus  disepakati  bersama  dengan kesetaraan ( Fairness ) yakni seluruh anggota berhak mengeluarkan pendapatnya terkait pemilihan underwriter itu sendiri.
b. Penyampaian Pendaftaran ke OJK
Pendaftaran  kepada  OJK  disiapkan  dokumen  pendukung  dalam  melakukan  pendaftaran yakni  Prospektus.  Setelah  pihak  OJK  menyatakan  layak  untuk  melakukan  penawaran  umum barulah  perusahaan  dapat  mempublikasikan  informasi  prospektus  yang  di  surat  kabar  serta menyediakan  prospektus  bagi  publik  atau  calon  pembeli  saham,  serta  melakukan  penawaran umum.
c. Penawaran Umum Saham ke Publik
Masa penawaran umum saham kepada publik dapat dilakukan selama 1-5 hari kerja. Dalam hal  permintaan  saham  dari  investor  melebihi  jumlah  saham  yang  ditawarkan  ( over-subscribe ), maka perlu dilakukan penjatahan. Uang pesanan investor yang pesanan sahamnya tidak dipenuhi harus dikembalikan ( refund ) kepada investor setelah penjatahan. Distribusi saham akan dilakukan kepada investor pembeli saham  secara elektronik melalui KSEI (tidak dalam bentuk  sertifikat). Prospektus menjadi hal yang wajib dilaporkan kepada calon pembeli dengan jujur, dalam GCG keterbukaan atau kejujuran sangat  diperlukan untuk  memberikan informasi  terkait produk yang nantinya akan dipasarkan. Keberadaan prospektus menjadi sangat penting, karena apabila dalam prospektus memuat informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan hal tersebut nantinya yang dapat menimbulkan kerugian kepada  Investor atau penanam  modal. Seperti penyampaian neraca laba rugi,  proyeksi  kinerja  perusahaan  serta  untuk  kepentingan  apa  dana  masyarakat  tersebut dibutuhkan.
d. Pencatatan dan Perdagangan Saham Perusahaan di Bursa Efek Indonesia
Pada tahap terakhir Perusahaan menyampaikan permohonan pencatatan saham kepada Bursa disertai  dengan  bukti  surat  bahwa  Pernyataan  Pendaftaran  telah  dinyatakan  efektif  oleh  OJK, dokumen prospektus, dan laporan komposisi pemegang saham perusahaan. Bursa Efek Indonesia akan memberikan persetujuan dan mengumumkan pencatatan saham perusahaan dan kode saham ( ticker  code )  perusahaan  untuk  keperluan  perdagangan  saham  di  Bursa.  Kode  saham  ini  akan dikenal  investor  secara  luas  dalam  melakukan  transaksi  saham  perusahaan  di  Bursa  Efek Indonesia.  Setelah  saham  tercatat  di  Bursa,  investor  akan  dapat  memperjualbelikan  saham perusahaan kepada investor lain melalui broker atau Perusahaan Efek yang menjadi Anggota Bursa terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Penerapan GCG dalam Pasar Modal, dinilai memberikan banyak manfaat, antara lain: (Tunggal, 2002).
1. Memperbaiki komunikasi,
2. Minimalisasi potensi benturan,
3. Fokus pada stratgei utama,

## Implementasi Prinsip Good Corporate Governance Pada Kegiatan Penanaman Modal Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
4. Peningkatan produktivitas dan efisiensi,
5. Kesinambungan manfaat,
6. Promosi citra korporat,
7. Peningkatan kepuasan pelanggan,
8. Perolehan kepercayaan investor,
9. Lebih mudah memperoleh modal,
10. Biaya modal (Cost of capital) yang lebih rendah,
11. Memperbaiki kinerja usaha,
12. Mempengaruhi harga saham, dan
13. Memperbaiki kinerja ekonom
Pada  tahap  Perdagangan  Efek  ini,  perinsip  GCG  harus  dilaksanakan  dengan  konsisten. Seperti, ketentuan melakukan seluruh kegiatan transaksi secara transparan dengan dibantu sistem yang  tersedia.  Memberikan  seluruh  hak  yang  sama  kepada  elemen  perusahaan  baik  direksi, komisaris,  atau  pun  penanam  modal  dalam  hal  kesepakatan  atas  suatu  hal  untuk  kepentingan perusahaan.  Kemudian,  transaksi  perdangan  dalam  perusahaan  penanaman  modal  hendaknya tunduk kepada peraturan hukum yang berlaku. Terdapat beberapa Peraturan perundang-undangan yang mengatur GCG terkait praktik Perdagangan Efek di Pasar Modal, antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
Disamping  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  ketentuan  GCG  dalam  pelaksanaan Perdagangan  Efek  dapat  ditemukan  pada  peraturan  pemerintah,  seperti  Peraturan  pemerintah Nomor  12  Tahun  2004  tentang  Penyelenggaraan  Kegiatan  di  Bidang  Pasar  Modal,  Peraturan Pemerintah  Nomor  46  Tahun  1995  tentang  Tata  Cara  Pemeriksaan  di  Bidang  Pasar  Modal, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Pasar Modal, dan lain-lain. Berdasarkan beberapa ketentuan tersebut pemerintah menanggulangi dengan serius guna  melindungi  serta  membangun  kegiatan  pasar  bisnis  yang  aman,  efisien,  dan  transparan. Sehingga nantinya dapat menarik para investor untuk melakukan kegiatan investasi di Indonesia.

## KESIMPULAN
Pada dasarnya Prinsip GCG merupakan gabungan dasar dalam suatu tatanan etika kerja dan kerjasama agar tercapai rasa kebersamaan, keadilan, optimalisasi dan harmonisasi sehingga dapat menuju kepada peningkatan perkembangan suatu organisasi atau badan usaha. Secara keseluruhan prinsip  GCG  merupakan  suatu  prinsip  yang  baik  dan  diharapkan  memberi  keuntungan  bagi siapapun  yang  menerapkan  prinsip  tersebut  dalam  pelaksanaan  kegiatan  berusaha.  Pelaksanaan GCG  hendaknya  dilakukan  dengan  5  asas  yaitu:  Transparansi  (Transparency),  Akuntabilitas (Accountability), Responsibilitas (Responsibility), Independensi (Independency), Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness).
Membahas  mengenai  perseroan  terbatas  sebagai  perusahaan  penanaman  modal  kaitannya dengan penerapan prinsip Good Corporate Governance selain memberikan manfaat seperti yang telah dipaparkan di atas juga dengan adanya penerapan tersebut akan memberikan perlindungan hukum.  Disamping  itu  pengeimplemantasian  GCG  pada  kegiatan  penanaman  modal  diatur mengenai hak-hak pemegang saham, seperti hak angket Pasal 138 Ayat (3) UUPT, Hak derivative Pasal  97  Ayat  (6)  UUPT,  Hak  untuk  didahulukan  pada  Pasal  43  Ayat  (1)  dan  (2)  UUPT,  Hak membela  kepentingannya  pada  Pasal  62  Ayat  (1)  UUPT,  Hak  perseorangan  Sebagaimana ketentuan pada Pasal 61 Ayat (1) UUPT.

## DAFTAR PUSTAKA
Gatot, S. (1996). Hukum Perseroan Terbatas . Jakarta: Penerbit Djambatan.
Hessel  Nogi,  S.  T.  (2003). Manajemen  Keuangan  Bagi  Analisis  kredit  Perbankan:  Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance . Yogyakarta.
Misahardi,  W.  (2002). Hak  Pemegang  Saham  Minoritas  Dalam  Rangka  Good  Corporate Governance . Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Modal, K. M. N. P. (2000). Pembinaan BUMN melalui SK No . Keputusan 23/M-PM. PBUMN/200 tentang pengembangan praktik GCG dalam ….
Rastuti, T. (2015). Seluk beluk perusahaan dan hukum perusahaan. Refika Aditama, Bandung . Sriwedari,  T.  (2012).  Mekanisme  good  corporate  governance,  manajemen  laba  dan  kinerja keuangan perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Mediasi , 4 (01), 78–88. Tunggal, I. S. (2002). amin widjaja Tunggal. Membangun Good Corporate Governance (GCG) .

## This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License