INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 7953-7960 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama ( FKTP) di Kota Medan
Namira Mutiara Nasution 1 ✉ , Resvi Lestari 2 , Sindi Julfa Saphira 3 , Fitriani Pramita Gurning 4
Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Email: namiramutiaranasution09@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia mulai berlaku pada tahun 2014 dan sesuai amanat undang – undang penyelenggara JKN adalah BPJS. Penganggaran dana kapitasi JKN oleh puskesmas dilakukan dan tersentralisasi di Dinas Kesehatan sementara pelaksanaan pengelolaan dana kapitasi JKN  di  puskesmas  belum  mengikuti  regulasi  yang  mengatur,  sehingga  berimplikasi  pada  tidak maksimalnya pelayanan kesehatan yang diberikan puskesmas pada masyarakat (Christian et al, 2017). Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan  preventif,  untuk  mencapai  derajat  kesehatan  masyarakat  yang  setinggi-tingginya  di  wilayah kerjanya. Tujuan penelitian ini untuk  menganalisis pengelolan dana kapitasi  pada fasilitas kesehatan timgkat pertama di kota medan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif teknik pengumpulan data menggunakan literature riviuw.  Per Juni 2023 jumlah penduduk di Medan yang sudah terjangkau JKN sebanyak 2.449.259 jiwa atau 96,92% .
Kata kunci: Jkn ,Puskesmas ,Kesehatan ,Bpjs

## Abstrak
The National Health Insurance (JKN) in Indonesia came into force in 2014 and according to the law - the organizer of JKN is BPJS. The budgeting of the JKN capitation funds by the puskesmas is carried out and centralized at the Health Service while the implementation of the management of the JKN capitation funds at the puskesmas has not followed the regulatory regulations, which has implications for the health services provided by the puskesmas to the community (Christian et al, 2017). Puskesmas is a health service facility that organizes public health efforts and individual health efforts at the first level, by prioritizing promotive and preventive efforts, to achieve the highest degree of public health in its working area. The purpose of this study was to analyze the management of capitation funds at first level health facilities in the city of Medan. The type of research used in this research is a qualitative method of data collection techniques using literature review. As of June 2023, the number of residents in Medan who have been covered by JKN is 2,449,259 people or 96.92%.
Keywords: Jkn, Health Center, Health, Bpjs

## PENDAHULUAN
Tujuan pembangunan nasional adalah untuk meningkat kesejahteraan masyrakat dan memperkuat kekuatan nasional dalam rangka mewujudkan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan  undang-undang dasar 1945  dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.
Menurut  Mardiasmo  (  2002:74  )  salah  satu  paradigma  tentang  pembangunan kesehatan adalah “health for all” atau kesehatan untuk semua yang artinya adalah pelaya nan kesehatan  sebagai  jasa  public  harus  bisa  diakses  oleh  seluruh  lapisan  masyarakat,  tidak hanya  lapisan  masyarakat  menengah  keatas,  sehingga  menjadi  kewajiban  negara  untuk menyediakan jasa publik tersebut.
Pembangunan  kesehatan  pada  hakekatnya  adalah  upaya  yang  dilaksanakan  oleh semua  komponen  Bangsa  Indonesia  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat  yang  setinggi-tingginya,  sebagai  investasi  bagi  pembangunan  sumber  daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat  ditentukan  oleh  kesinambungan  antar  upaya  program  dan  sektor,  serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  (SPPN)  mengamanatkan  bahwa  setiap  kementerian  perlu  menyusun  Rencana
Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Dana  kapitasi  adalah  besaran  pembayaran  perbulan  yang  dibayar  dimuka  kepada FKTP  berdasarkan  jumlah  peserta  terdaftar  tanpa  memperhitungkan  jenis  dan  jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Peserta yang terdaftar dengan status kepesertaan aktif akan tetap diperhitungkan pada pembayaran kapitasi pada bulan berikutnya.
Penganggaran dana kapitasi JKN oleh puskesmas dilakukan dan tersentralisasi di Dinas Kesehatan  sementara  pelaksanaan  pengelolaan  dana  kapitasi  JKN  di  puskesmas  belum mengikuti  regulasi  yang  mengatur,  sehingga  berimplikasi  pada  tidak  maksimalnya pelayanan kesehatan yang diberikan puskesmas pada masyarakat (Christian et al, 2017).
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2016 tentang  Penggunaan  Dana  Kapitasi  Jaminan  Kesehatan  Nasional  untuk  Jasa  Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama Milik Pemerintah, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
Puskesmas  adalah  fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang  menyelenggarakan  upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan  upaya  promotif  dan  preventif,  untuk  mencapai  derajat  kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diwilayah kerjanya.
Puskesmas dalam memanfaatkan dana kapitasi berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 pasal 3, memberikan perbedaan pada penggunaan dana kapitasi pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. Untuk pembayaran jasa pelayanan sekurang-kurangnya 60% dari penerimaan dana kapitasi, untuk biaya operasional pelayanan kesehatan ditetapkan sebesar selisih dari besar dana kapitasi dikurangi dengan alokasi pembayaran jasa pelayanan kesehatan.
Menurut peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan pada Pasal 48 ayat 3, FKTP terdiri puskesmas atau yang setara, praktik dokter, praktik dokter gigi, klinik pratama atau setara termasuk FKTP milik TNI/Polri, dan rumah sakit kelas D pratama atau yang setara.
FKTP  adalah  fasilitas  kesehatan  yang  melakukan  pelayanan  kesehatan  perorangan yang bersifat nonspesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau  pelayanan  kesehatan  lainnya.  Pelayanan  kesehatan  nonspesialistik  di  FKTP meliputi (1) Administrasi pelayanan; (2) Pelayanan promotif dan preventif; (3) Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis; (4) Tindakan medis nonspesialistik, baik operatif maupun nonoperatif; (5) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; (6) Pemeriksaan penunjang
diagnostik laboratorium tingkat pertama; dan (7) Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) sesuai dengan indikasi medis.
Dalam  implementasi  program  jaminan  kesehatan  berbagai  peraturan  perundang- undangan  di  bentuk  sebagai  payung  hukum.  Salah  satunya  adalah  Peraturan  Presiden Nomor  46  Tahun  2021  tentang  Pengelolaan  dan  Pemanfaatan  Dana  Kapitasi  Jaminan Kesehatan  Nasional  Pada  Fasilitas  Kesehatan  Tingkat  Pertama  (FKTP)  Milik  Pemerintah Daerah.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan literatur riview melalui hasil pengamatan, melalui pemantauan internet dan beberapa jurnal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Akses  Data  Pelayanan  Kesehatan  BPJS  Kesehatan  tidak  memberikan  akses  data penyakit terbanyak dan data apotik yang bekerja sama dengan fasilitas kesehatan dan data lain  terkait  dengan  pelayanan  kesehatan  seperti  data  rujukan,  data  kunjungan,  data portabilitas,  data  fraud  kepada  Dinas  Kesehatan  Kota  Medan  karena  BPJS  tidak berkewajiban memberikan data tersebut kepada Dinas Kesehatan, namun Dinas Kesehatan Kota Medan dapat mengakses data FKTP dan FKTL yang bermitra dengan BPJS.
Pemerintah  Daerah  Kota  Medan  tidak  memiliki  data  jumlah  peserta  yang  tidak membayar iuran JKN (menunggak iuran JKN) karena BPJS tidak pernah mengirimkan data tersebut  kepada  pemerintah  daerah  sehingga  untuk  kebutuhan  perencanaan  kesehatan kota Medan tidak bisa digunakan. Tidak disampaikannya data-data tentang jumlah peserta yang menunggak dikarenakan secara  regulasi tidak ada  kewajiban BPJS melaporkan hal tersebut kepada pemerintah daerah dan hanya pelaporan kepada BPJS Pusat. Berdasarkan informasi  tersebut  menunjukkan  bahwa  adanya  perbedaan  sistem  dimana  pemerintah daerah  menggunakan  sistem  desentralisasi  termasuk  sistem  informasi  sedangkan  BPJS menggunakan sisten sentralisasi.
Hasil penelusuran dalam era JKN, Walikota Medan mengeluarkan dua regulasi yakni 1) Peraturan Walikota Medan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana  Kapitasi  dan  Non  Kapitasi  JKN  pada  Pusat  Kesehatan  Masyarakat;  2)  Peraturan Walikota Medan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembayaran Klaim Pembayaran Kesehatan  Kepada  Rumah  Sakit  Provider  terhadap  Pasien  yang  tidak  memiliki  Identitas Kependudukan.
Puskesmas  adalah  fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang  menyelenggarakan  upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan  upaya  promotif  dan  preventif,  untuk  mencapai  derajat  kesehatan masyarakat  yang  setinggitingginya  diwilayah  kerjanya.  Kedudukan  puskesmas  berada  di bawah koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan berstatus sebagai Unit Pelaksana Tugas (UPT).
Pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh puskesmas kepada peserta program JKN  di  bayar  oleh  BPJS  Kesehatan  dengan  tarif  kapitasi.  Tarif  kapitasi  adalah  besaran pembayaran perbulan yang di bayar di muka oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jumlah  peserta  yang  terdaftar  tanpa  memperhitungkan  jenis  dan  jumlah  pelayanan kesehatan yang  diberikan. Besaran tarif kapitasi bervariasi yaitu Rp.3.000-Rp.6.000 untuk puskesmas;  Rp.8.000-Rp.10.000  untuk  praktek  dokter  dan  klinik  pratama;  serta  Rp.2.000 untuk praktek dokter gigi mandiri (Permenkes 28, 2014)
Puskesmas dalam memanfaatkan dana kapitasi berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 pasal 3, memberikan perbedaan pada penggunaan dana kapitasi pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. Untuk pembayaran jasa pelayanan sekurang-kurangnya 60% dari penerimaan dana kapitasi, untuk biaya operasional pelayanan kesehatan ditetapkan sebesar selisih dari besar dana kapitasi dikurangi dengan alokasi pembayaran jasa pelayanan kesehatan.
Pemanfaatan dana kapitasi porsi 60% untuk jasa pelayanan sesuai Permenkes 21 tahun 2016  terkendala  pada  perbedaan  persepsi  penentuan  point  tambahan  yang  menjadi kewenangan Kepala Puskesmas. Pemanfaatan dana kapitasi porsi 40% untuk penunjang operasional, permasalahannya antara lain pengelolaan obat-obatan adanya transisi proses pengadaan obat secara online menimbulkan kegagalan pengadaan obat yang berdampak pada  pengobatan  pasien  yang  kurang  rasional;  pengadaan  barang  penunjang  medik, terutama  laboratorium  dampaknya  adalah  puskesmas  merujuk  ke  fasilitas  kesehatan lainnya; pemenuhan fasilitas penunjang lainnya, seperti pemeliharaan sarana dan prasarana dan  pengadaan  bahan  cetak,  penggandaan,  peralatan  kantor,  administrasi  dan  sistem informasi (Hasan et al, 2017).
Penganggaran dana kapitasi JKN oleh puskesmas dilakukan dan tersentralisasi di Dinas Kesehatan  sementara  pelaksanaan  pengelolaan  dana  kapitasi  JKN  di  puskesmas  belum mengikuti  regulasi  yang  mengatur,  sehingga  berimplikasi  pada  tidak  maksimalnya pelayanan kesehatan yang diberikan puskesmas pada masyarakat (Christian et al, 2017).
Peraturan  Walikota  Medan  Nomor  11  Tahun  2018  tentang  Pengelolaan  dan Pemanfaatan  Dana  Kapitasi  dan  Non  Kapitasi  JKN  pada  Pusat  Kesehatan  Masyarakat,
dibentuk  untuk  memberikan  kepastian  hukum  dalam  melaksanakan  pengelolaan, pemanfaatan, dan pertanggung jawaban dana kapitasi dan non kapitasi di daerah. Dana kapitasi peserta JKN disetor oleh BPJS Kesehatan ke rekening FKTP/Puskesmas setiap bulan. Dana  kapitasi  tersebut  harus  terakomodir  dalam  DPA  Dinas  serta  tertuang  dalam  PoA Puskesmas  agar data  dimanfaatkan  penggunaannya sesuai dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan, ditetapkan paling sedikit 60% (enam puluh persen); dan b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan, ditetapkan sebesar selisih dari besar dana kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan.
Besaran alokasi dana kapitasi ditetapkan setiap tahun dengan keputusan walikota atas usulan  kepala  dinas  dengan  mempertimbangkan  a.  tunjangan  yang  telah  diterima  dari pemerintah daerah; b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan; c. kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Dalam Pasal 7 peraturan walikota ini menyatakan bahwa  kepala  FKTP/Puskesmas  bertanggung  jawab  secara  formal  dan  material  atas pendapatan dan belanja dana kapitasi dan non kapitasi.
Per 1 Juni 2023, 96,92% penduduk Medan sudah tercakup oleh Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Wali Kota Medan Bobby Nasution berharap kepesertaan BPJS Kesehatan tahun 2022 mencapai 96%. Menurut Edi, Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, per Juni 2023 jumlah  penduduk  di  Medan  yang  sudah  terjangkau  JKN  sebanyak  2.449.259  jiwa  atau 96,92% dari target. Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Medan telah mendaftarkan 479.342 orang  untuk  JKN  Persentase  penduduk  Provinsi  Sumatera  Utara  yang  memiliki  jaminan kesehatan, termasuk JKN, bervariasi menurut kabupaten/kota dan jenis jaminan. Namun, data tersebut hanya sampai tahun 2021.
Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis  Jaminan  di  Provinsi  Sumatera  Utara  2019-2021 peserta  bpjs  kesehatan  penerima bantuan iyuran pada tahun 2019 yaitu 29,60 pada tahun 2020 yaitu 32,97 dan pada tahun 2021 yaitu 32,00. BPJS kesehatan non pbi pada tahun 2019 adalah 29,85 pada tahun 2020 yaitu 36,36 pada tahun 2021 yaitu 32,08 .jamkesda pada tahun 2019 yaitu  32,88 pada tahun 2020 yaitu 26,12 pada tahun 2021 yaitu 19,21 asuransi  swasta pada tahun 2019 yaitu 2,86 pada tahun 2020 yaitu 2,13  pada tahun 2021 yaitu 2,75 perusahaan pada tahun 2019 yaitu 9,00 pada tahun 2020 yaitu 6,46 pada tahun 2021 yaitu 11,29.

## SIMPULAN
Tujuan pembangunan nasional adalah untuk meningkat kesejahteraan masyrakat dan memperkuat kekuatan nasional dalam rangka mewujudkan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan  undang-undang dasar 1945  dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat. Hasil penelusuran dalam era JKN, Walikota Medan mengeluarkan dua  regulasi  yakni 1) Peraturan Walikota Medan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada Pusat Kesehatan Masyarakat; 2) Peraturan Walikota Medan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembayaran Klaim Pembayaran Kesehatan Kepada Rumah Sakit Provider terhadap Pasien yang tidak memiliki Identitas Kependudukan.
Per 1 Juni 2023, 96,92% penduduk Medan sudah tercakup oleh Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Wali Kota Medan Bobby Nasution berharap kepesertaan BPJS Kesehatan tahun 2022 mencapai 96%. Menurut Edi, Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, per Juni 2023 jumlah  penduduk  di  Medan  yang  sudah  terjangkau  JKN  sebanyak  2.449.259  jiwa  atau 96,92% dari target. Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Medan telah mendaftarkan 479.342 orang  untuk  JKN  Persentase  penduduk  Provinsi  Sumatera  Utara  yang  memiliki  jaminan kesehatan, termasuk JKN.

## DAFTAR PUSTAKA
Aktariyani,  Tri,  and  Relmbuss  Biljers  Fanda.  "HASIL  PENELITIAN  KEBIJAKAN  EVALUASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 2019 DI PROVINSI SUMATERA UTARA."
Fikri, I., Putri, R. N., & Ernia, R. (2022). Analisis Kebijakan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Pada Pegawai Di Puskesmas. Journals of Ners Community, 13(6), 623-541.
Hidayat, Hanifditya Naufal. "ANALISIS PENGELOLAAN DANA KAPITASI JKN PADA FASILITAS KESEHATA N TINGKAT PERTAMA (FKTP)." (2021)”
Undap, Imanuel Christian, Lintje Kalangi, and Hendrik Manossoh. "Analisis Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Di Kota Bitung." JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL" 8.1 (2017).
Zubaedah, Putri Amalia. "ANALISIS KEBIJAKAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN PADA PEGAWAI DI PUSKESMAS TALANG RATU KOTA PALEMBANG." jurnal stikes bantul 1.2 (2022): 735-745.
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Sumatera  Utara  (2023).  Diakses  pada  28  Juni  2023  dari https://sumut.bps.go.id/indicator/30/478/1/persentase-penduduk-yang-memiliki- jaminan-kesehatan-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-jaminan-di-provinsi- sumatera-utara.html