Efektivitas Program Desa Migran Produktif (DESMIGRATIF) Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang
Komir Bastaman 1
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang komirbastaman60@gmail.com
Ade Nawawi 2
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang adenawawi15.an@gmail.com
Taharudin 3 Universitas Lambung Mangkurat taharuddintd@gmail.com

## Abstrak
Tujuan penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui Efektivitas Program Desa Migran  Produktif  pada  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten  Subang. Penelitian  dan  penulisan  ini  membahas  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  bagaimana Efektivitas Program Desa Migran Produtif pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Answar Annas yang meliputi Ketepatan waktu, Sumber daya manusia, Mekanisme Kerja, Kerjasama dan Komunikasi, Penyaluran dana yang benar, Tidak ada penyimpangan, Monitoring dan evaluasi.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  yang  bersifat deskriptif,  karena  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengembangkan  pengertian, konsep-konsep yang pada akhirnya memperoleh gambaran yang kemudian diteliti digunakan untuk mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah  melalui  observasi,  wawacara,  studi  kepustakaan  dan  dokumentasi. Sumber  data  yang  diperoleh  dari  informan  melalui  pengamatan  dan  wawancara langsung  dan  dokumen  diperoleh  dalam  bentuk  foto  atau  rekaman,  perataturan- peraturan  dan  pengolahan  data.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  Efektivitas Program  Desa  Migran  Produktif  pada  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi Kabupaten  Subang  sesuai  dengan  teori  pengukuran  efektivitas  program  yang dikemukakan oleh Answar Annas belum optimal. Kesimpulan temuan dilapangan yaitu  Ketepatan  waktu,  Sumber  daya  manusia,  Mekanisme  kerja,  Kerjasama  dan Komunikasi, Penyaluran dana yang benar, Tidak ada penyimpangan, Monitoring dan evaluasi dinilai belum sesuai dengan teori yang digunakan.
Kata kunci : Efektivitas Program, Desa Migran Produktif

## Abstract
The  purpose  of  the  authors  conducted  this  study  was  to  determine  the  Effectiveness  of  the Productive Migrant Village Program at the Subang District Manpower and Transmigration Office.  This  research  and  writing  discusses  matters  relating  to  how  the  Effectiveness  of Produtive Village Migrant Program in the Subang Regency Manpower and Transmigration Office in accordance with the theory put forward by Answar Annas which includes Timeliness, Human  Resources,  Work  Mechanisms,  Collaboration  and  Communication,  Distribution correct  funds,  There  are  no  deviations,  Monitoring  and  evaluation.  In  this  study  using  a qualitative approach that is descriptive, because this study aims to develop understanding, the concepts that ultimately obtain a picture which is then examined are used to reveal problems in the work life of government organizations through observation, interviews, literature studies and documentation. Sources of data obtained from informants through direct observation and interviews  and  documents  obtained  in  the  form  of  photos  or  records,  regulations  and  data processing.  The  results  showed  that  the  Effectiveness  of  the  Productive  Migrant  Village Program at the Subang Regency Manpower and Transmigration Office in accordance with the theory of program effectiveness measurement proposed by Answar Annas was not optimal. Conclusions  from  the  field  findings  are  timeliness,  human  resources,  work  mechanism, cooperation and communication, correct distribution of funds, no deviations, monitoring and evaluation are considered not in accordance with the theory used.
Keywords : Program Effectiveness, Productive Migrant Village

## Pendahuluan
Indonesia sebagai negara berkembang selalu menghadapi berbagai masalah seperti Tingginya  tingkat  pengangguran,  kemiskinan,  rendahnya  tingkat  pendidikan, adanya kesenjangan sosial, dan sebagainya. Kehidupan yang layak saat ini sangatlah sulit  karena  adanya  persaingan  yang  ketat,  penggunaan  teknologi  yang  semakin canggih, dan kondisi politik yang tidak stabil menjadi tantangan bagi pemerintah. Pembangunan  Nasional  bertujuan  untuk  mewujudkan  masyarakat  Indonesia  yang adil  dan  makmur,  merata,  materil,  spiritual,  melalui  peningkatan  taraf  hidup masyarakat,  kecerdasan  dan  kesejahteraan  rakyat.  Pembangunan  tersebut diharapkan  dapat  dilaksanakan  secara  merata  bagi  seluruh  rakyat.  Pembangunan akan  berjalan secara optimal apabila ditunjang oleh sumber daya manusia yang baik, dengan  memiliki  Indikator  Pembangunan  Manusia  atau Human  Development  Index (HDI) yang tinggi. Ditambah dengan pembangunan ketenagakerjaan yang ditunjukan dengan perluasan lapangan kerja, pemerataan kesempatan kerja, peningkatan mutu serta perlindungan tenaga kerja. Mensejahterakan masyarakat dalam segala bidang adalah salah satu cita-cita pemerintah. Tetapi banyak kendala untuk mewujudkannya sehingga  harapan  pemerintah  untuk  menciptakan  kemandirian  masyarakat  sulit tercapai.  Kemandirian  masyarakat  adalah  wujud  dari  pengembangan  kemampuan ekonomi daerah untuk menciptakan kesejahteraan dan memperbaiki material secara adil dan merata yang ujungnya berpangkal pada pemberdayaan masyarakat.
Efektivitas  adalah  seberapa  baik  pekerjaan  dilakukan  dan  sejauh  mana  seseorang menghasilkan  keluaran  yang  sesuai  dengan  yang  diharapkan.  Ini  dapat  diartikan bahwa apabila sesuatu pekerjaan dapat dilakukan sesuai dengan yang direncanakan, maka dapat dikatakan efektif. Penilaian efektivitas program perlu dilakukan untuk menemukan informasi tentang sejauh mana manfaat dan dampak yang ditimbulkan oleh program kepada penerima program. Hal ini juga menentukan dapat tidaknya suatu  program  dilanjutkan.  efektivitas  tidak  hanya  berbicara  tentang  pencapaian tujuan  namun  bagaimana  organisasi  dapat  mempertahankan  diri  dari  berbagai ancaman  dari  luar  dan  dari  dalam  sehingga  organisasi  dapat  berkelanjutan  dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi.
Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  adalah  setiap  warga  negara  Indonesia  yang  akan, sedang,  atau  telah  melakukan  pekerjaan  dengan  menerima  upah  di  luar  wilayah Republik  Indonesia.  Dengan  keterbatasan  kesempatan  kerja  di  dalam  negeri  dan disparitas  upah  yang  jauh  berbeda  dengan  diluar  negeri,  ini  menjadi  faktor pendorong  utama  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)  untuk  bekerja  di  luar negeri.
Sesuai Undang-undang nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) menyatakan setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi syarat  untuk  bekerja  di  luar  negeri  dalam  hubungan  kerja  untuk  jangka  waktu tertentu  dengan  menerima  upah.  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)  adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja  di  luar  negeri  dan  terdaftar  di  instansi  pemerintah  kabupaten/kota  yang bertanggung  jawab  di  bidang  ketenagakerjaan.  Berdasarkan  jenis  pekerjaannya, Pekerja  Migran  terbagi  menjadi  dua  yaitu  Pekerja  Migran  Indonesia  formal  dan Pekerja Migran Indonesia informal. Pekerja Migran Indonesia formal adalah Pekerja Migran yang bekerja di perusahaan negara atau swasta di luar negeri yang berbadan hukum. Pekerja Migran Indonesia formal saat ini tersebar di beberapa sektor seperti sektor  industri,  sektor  perikanan,  sektor  perkebunan,  dan  sektor  kesehatan. Sedangkan, Pekerja Migran Indonesia informal adalah Pekerja Migran yang bekerja dengan perorangan dan/atau bukan perusahaan negara atau swasta di luar negeri. Pada umumnya, Pekerja Migran informal bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga. Mayoritas  tenaga  kerja  yang  berasal  dari  Indonesia,  berketerampilan  rendah  dan bekerja di sektor informal. Pekerja Migran, terutama yang bekerja di sektor informal, seringkali  tidak  mengetahui  atau  tidak  diberitahu  mengenai  realitas  migrasi,  hak yang seharusnya mereka peroleh termasuk prosedur bermigrasi yang legal dan aman, serta  bagaimana  mengakses  layanan  bantuan  ketika  mengalami  masalah.  Hal  ini membuat  para  Pekerja  Migran  menjadi  sangat  rentan  terhadap  perekrutan  yang menyeleweng, mengalami tindak kekerasan baik fisik maupun psikologis, eksploitasi, bahkan perdagangan orang sepanjang proses migrasi, yang pada akhirnya membuat mereka masuk kedalam daftar Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMIB). Pekerja Migran  Indonesia  Bermasalah  (PMIB)  adalah  setiap  Pekerja  Migran  yang  sedang menghadapi  masalah,  baik  permasalahan  ketenagakerjaan  maupun  non ketenagakerjaan.  Pekerja  Migran  Indonesia  Bermasalah  tidak  hanya  berasal  dari sektor informal, melainkan dapat pula berasal dari sektor formal. Namun, selama ini sebagian besar Pekerja Migran yang mengalami masalah ialah Pekerja Migran yang berangkat  secara  non  prosedural  (atau  juga  dikenal  dengan  istilah  Pekerja  Migran
Indonesia ilegal) yang umumnya merupakan Pekerja Migran yang bekerja di sektor informal.
Desa Migran adalah desa dengan sebagian besar anggota masyarakat bekerja sebagai Pekerja  Migran  Indonesia,  Desa  Migran  Produktif  yang  selanjutnya  disebut Desmigratif  adalah  Desa  Migran  yang  telah  ditetapkan  sebagai  penerima  program pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia. Penyelenggaraan pemberdayaan  Komunitas  Pekerja  Migran  Indonesia  di  Desa  Migran  Produktif dilaksanakan  secara  terintegrasi  dan  berkesinambungan.  sesuai  Peraturan  Menteri Ketenagakerjaan  No.2 Tahun 2019 tentang Komunitas Pekerja Migran di Desa Migran Produktif Pembentukan Desa Migran Produktif
Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) adalah upaya terobosan kementrian ketenagakerjaan  bekerjasama  dengan  berbagai  lembaga  untuk  memberdayakan, meningkatkan  pelayanan  serta  memberi  pelindungan  bagi  Calon  Pekerja  Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia di desa yang menjadi kantong-kantong Pekerja Migran,  dengan  menawarkan  program-program  unggulan  yang  dibutuhkan  oleh Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya melalui pemanfaatan potensi lokal dengan tidak mengabaikan karakteristik daerah setempat. Kabupaten Subang merupakan kabupaten pengirim tenaga kerja terbesar ke tiga se- Provinsi  Jawa  Barat,  Seiring  dengan  banyaknya  penggangguran  yang  berada  di kabupaten  subang  ditambah  dengan  sempitnya  lapangan  kerja,  membuat  banyak masyarakat yang berpikiran untuk bekerja diluar negeri. Menjadikan pilihan untuk bekerja  ke  luar  negeri  masih  menjadi  daya  tarik  bagi  sebagian  besar  masyarakat. Menurut data Badan Pusat Statistik Tahun 2018, Kabupaten Subang memiliki jumlah penduduk  sebanyak  1.562.509  Jiwa  dengan  jumlah  pengangguran  sebanyak  69.358 jiwa. Data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2018 ada sebanyak 6.807 Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berasal dari kabupaten Subang. Desa Pusakaratu adalah salah satu desa di Kecamatan Pusakanagara, luas wilayah 4,81 Km ² , terdiri dari 22 RT, 4 RW, 6 Dusun dengan jumlah penduduk sebanyak 9.884 Jiwa  dan  Jumlah  Kepala  Keluarga  sebanyak  2.572  KK.  Desa  Pusakaratu  memiliki penduduk yang terbanyak se-kecamatan Pusakanagara, dan di Desa Pusakaratu juga adalah desa yang terbanyak mengirimkan Pekerja Migran setiap tahunnya.  Selain itu ada  sebanyak  301  anak-anak  yang  orangtuanya  menjadi  Pekerja  Migran,  mereka diasuh  oleh  Ayah,  nenek  dan  kakeknya  bahkan  oleh  saudaranya.  Mereka  kurang perhatian  dan  bimbingan  sehingga  banyak  yang  terjerumus  pada  pergaulan  bebas sehingga banyak yang Narkoba, Hamil diluar nikah, LGBT, HIV dan lain sebagainya. Dalam hal Pendidikan, mereka pun banyak yang tidak mempedulikan dikarenakan mereka selalu berfikir untuk apa berpendidikan tinggi karena nanti pun akan bekerja diluar negeri.
Selain itu para Pekerja Migran Indonesia belum mampu memanfaatkan hasil kerja yang  mereka  peroleh  untuk  usaha-usaha  yang  bersifat  produktif,  namun  lebih cenderung berperilaku konsumtif, begitu pula dengan keluarganya sehingga mereka cenderung  untuk    memilih  kembali  bekerja  ke  luar  negeri.  Jika  di  presentasekan kurang lebih hanya 7,9% yang dapat membangun usaha produktif di Desa Migran. Memang sangat sulit untuk merubah pola pikir dan kebiasaan masyarakat. Karena jika sudah terbiasa maka akan sulit untuk berubah.
Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, penulis menemukan permasalahan di  lapangan  yaitu  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  belum  bisa  mengembangkan potensi  dalam  dirinya    secara  optimal,  sehingga  Program  Desa  Migran  Produktif Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Subang belum berjalan dengan optimal, hal ini dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:
1. Masyarakat banyak yang belum mengetahui tentang Program Desa Migran Desa Produktif  karena  dari  jumlah  migran  sebanyak  394  baru  dibina  sebanyak  40 migran.
2. Purna  Pekerja  Migran  belum  mampu  memanfaatkan  hasil  kerja  yang  mereka peroleh  untuk  usaha-usaha  yang  bersifat  produktif,  dari    394  jumlah  migran  di Desa  Pusakaratu,  hanya  terdapat  40  orang  yang  memiliki  usaha  produktif, sehingga jika dipersentasekan hanya sekitar 7.9 % yang telah membangun usaha produktif.
3. Kurangnya monitoring dan pembinaan dari Dinas terkait untuk tumbuh kembang anak migran karena ada 301 anak-anak yang orangtuanya menjadi Pekerja Migran di Desa Pusakaratu yang belum terbina.

## Kerangka Teori

## Konsep Efektivitas
Dari segi etimologi kata efektif yang kita pakai di Indonesia merupakan padanan kata dari bahasa Inggris yaitu dari kata “effective”. Arti dari kata ini yakni berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,  kata  efektivitas  mempunyai  beberapa  pengertian  yaitu,  akibatnya, pengaruh  dan  kesan,  manjur,  dapat  membawa  hasil.  Dalam  kamus-kamus  Ilmiah Populer, efektivitas adalah ketepat gunaan, hasil guna, menunjang tujuan.
Suatu  organisasi  dikatakan  efektif  bila  organisasi  itu  mencapai  tujuan  dalam organisasi tersebut. Dalam hal ini, efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi dalam  jangka  pendek  dan  jangka  panjang.  Organisasi  itu  efektif  bila  memenuhi kepuasan  pelanggan,  mencapai  visi  organisasi,  pemenuhan  aspirasi,  menghasilkan keuntungan  bagi  organisasi,  pengembangan  sumber  daya  manusia  organisasi,  dan aspirasi  yang  dimiliki,  serta  memberikan  dampak  positif  bagi  masyarakat  di  luar organisasi.   Menurut  Steers  (dalam  buku  Edy  Sutrisno:  123)  menyatakan  bahwa yang  terbaik  dalam  efektivitas  iyalah  memperhatikan  secara  serempak  tiga  buah konsep yang saling berkaitan (1) Optimalkan tujuan-tujuan: (2) Prespektif system, dan (3) Tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi.  Efektivitas  pada dasarnya  mengacu  pada  sebuah  keberhasilan  atau  pencapaian  tujuan.  Efektivitas merupakan  salah  satu  dimensi  dari  produktivitas  (hasil)  yaitu  mengarah  pada pencapaian  unjuk  kerja  yang  maksimal,  yaitu  pencapaian  target  yang  berkaitan dengan  kualitas,  kuantitas  dan  waktu.  Efektivitas  adalah  suatu  ukuran  yang menyatakan  seberapa  jauh  target  (kuantitas,  kualitas  dan  waktu)  telah  dicapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Steers  (1985:87)  efektivitas  adalah  jangakuan  usaha  suatu  program  sebagai  suatu system  dengan  sumber  daya  dan  sarana  tertentu  untuk  memenuhi  tujuan  dan sarananya  tanpa  melumpuhkan  cara  dan  sumber  daya  itu  serta  tanpa  member
tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya. Efektivitas adalah suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana yang digunakan,  serta  kemampuan  yang  dimiliki  adalah  tepat,  sehingga  tujuan  yang diingkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan”. Jadi efektivitas organisasi adalah  tingkat  keberhasilan  organisasi  dalam  usaha  untuk  mencapai  tujuan  atau sasaran.  Dengan  demikian,  pengertian  efektivitas  dalam  beberapa  definisi  di  atas menunjukan  pada  kualifikasi  sampai  seberapa  jauh  tercapainya  suatu  tujuan  yang terlebih  dahulu  ditentukan.  Dapat  dikatakan  bahwa  efektivitas  merupakan  suatu konsep yang menggambarkan tentang keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Jadi efektivitas adalah pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang  telah  ditetapkan  dengan  pemakaian  proses  yaitu  pemilihan  cara-cara  yang sesuai  dengan  tujuan.  Keefektifan  adalah  derajat  dimana  organisasi  mencapai tujuannya.  Sedangkan  efektivitas  adalah  kesesuaian  hasil  yang  dicapai  organisasi dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Pemaparan di atas menunjukan bahwa tujuan menjadi pokok pertama dan utama dari sebuah kegiatan dalam suatu organisasi.  Dengan  kata  lain  unsure  yang  penting  dalam  teori  efektivitas  adalah pencapaian tujuan yang sesuai dengan apa yang telah disepakati secara maksimal. Tujuan itu tidak lain adalah harapan yang dicita-citakan atau suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai oleh serangkaian proses. Adapun perumusan tujuan dan proses mencapai tujuan itu melibatkan berbagai komponen, antara lain tenaga, sarana dan prasarana, serta waktu.   Efektivitas  juga  disebut  hasil  guna.  Efektivitas  selalu terkait  dengan  hubungan  antara  hasil  yang  diharapkan  dengan  hasil  yang sesungguhnya  dicapai.  Seperti  yang  dikemukakan  oleh  (Gedeian  dkk,  1991:  61) bahwa efektivitas adalah “ that is, the greater the extent in which organization’s goals are met or surpassed, the greater its effectiveness ” (semakin besar pencapian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektivitasnya). Efektivitas yaitu suatu keadaan tercapainya tujuan  yang  diharapkan  atau  dikehendaki  melalui  penyelesaian  pekerjaan  sesuai rencana yang telah ditentukan.
Pengertian  efektivitas  menurut  beberapa  ahli  lainnya  seperti  (Siagian,  2001:24) efektivitas  adalah  pemanfaatan  sumberdaya  sarana  dan  prasarana  dalam  jumlah tertentu dalam jumlah sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa kegiatan yang dijalankanya. Efektivitas menunjuk keberhasilan dari segi  tercapai  tidaknya  sarana  yang  telah  ditetapkan.  Jika  hasil  kegiatan  semakin mendekati sarana kegiatan, berarti makin tinggi efektivitasnya. Pandangan  lain dikemukakan  oleh  (Sunghanda,  2003:147)  bahwa  efektivitas  adalah  pemanfaatan sumber  daya,  sarana  dan  prasarana  dalam  jumlah  tertetu  yang  sacara  sadar ditetapkan  sebelumnya  untuk  menghasilkan  sejumlah  pekerjaan  tepat  pada waktunya.  Berdasarkan  pendapat-pendapat  para  ahli  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa,  efektivitas  adalah  tingkat  pencapaian  tujuan  atau  sasaran  organisasional sesuai dengan yang telah ditetapkan.   Efektivitas  adalah  seberapa  baik  pekerjaan dilakukan. Sejauh mana seseorang menghasilan keluaran yang sesuai dengan yang diharapkan.  Ini  dapat  diartikan  bahwa  apabila  sesuatu  pekerjaan  dapat  dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, maka dapat dikatakan efektif dengan mengukur efektivitas suatu program.

## Efektivitas Program
Efektivitas berasal dari efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dan  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Efektivitas  selalu  terkait  dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Kamus  ilmiah  popular  mendefinisikan  efektivitas  sebagai  ketepatan  penggunaan, hasil  guna  atau  penunjang  tujuan.  Gie  (2004:34)  memberikan  definisi  efektivitas sebagai keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, maka perbuatan itu dikatakan efektif kalau menimbulkan akibat atau mencapai maksud sebagaimana yang dikehendaki. Penulis menganalisis pengertian  diatas  bahwa  efektif  atau  tidaknya  suatu  pekerjaan  atau  usaha  suatu organisasi dapat dilihat dari sasaran dan tujuan yang dicapai.
Pengertian  lain  menurut  Mahmudi  (2005:92)  mendefinisikan  efektivitas  sebagai berikut : “efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar  kontribusi  (sumbangan)  output  terhadap  pencapaian  tujuan,  maka  semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”. Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa efektivitas mempunyai hubungan timbal balik antara output dengan tujuan semakin besar  kontribusi output ,  maka  akan  semakin  efektif  suatu  program  atau  kegiatan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus input (masukan), proses atau output (hasil) yang mengacu pada hasil guna  daripada  suatu  organisasi,  program  atau  kegiatan  yang  menyatakan  sejauh mana  tujuan  (kualitas,  kuantitas,  dan  waktu)  telah  dicapai  serta  ukuran  berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya. Hal ini berarti, bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang di kehendaki. Pandangan yang sama menurut pendapat Peter F. Drucker  yang  dikutip  Yayat  M.  Herujito  (2001:9)  yang  mendefinisikan  efektivitas, sebagai berikut “efektivitas berarti menjalankan pekerjaan yang benar, pada sisi lain efektivitas adalah kemampuan untuk memiliki sasaran yang tepat”.
Memperhatikan  pendapat  para  ahli  diatas,  bahwa  konsep  efektivitas  merupakan suatu  konsep  yang  bersifat  multidimensional,  artinya  dalam  mendefinisikan efektivitas  berbeda-beda  sesuai  dengan  dasar  ilmu  yang  dimiliki  walaupun  tujuan akhir dari efektivitas adalah pencapaian tujuan. Dalam setiap  organisasi efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan atau program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat  Handayaningrat  (2006:16)  mengatakan  bahwa  “efektivitas  adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang ditentukan sebelumnya”.
Jadi,  penulis  menganalisis  bahwa  efektivitas  merupakan  suatu  sasaran  yang  ingin dicapai dengan memanfaatkan sejumlah sumber daya, sarana dan prasarana dengan jumlah  tertentu  yang  telah  di  tetapkan  sebelumnya  dengan  tujuan  untuk menghasilkan  sejumlah  pekerjaan  tepat  pada  waktunya.  Sedangkan  Tannenbaum dalam Steers (2005:50), mengemukakan : “Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran  organisasi  tetapi  juga  mekanisme  mempertahankan  diri  dalam  mengejar sasaran.  Dengan  kata  lain,  penilaian  efektivitas  harus  berkaitan  dengan  masalah sasaran maupun tujuan”.  Berdasarkan  pengertian  tersebut  penulis  menganalisis bahwa  efektivitas  tidak  hanya  berbicara  tentang  pencapaian  tujuan  namun bagaimana organisasi dapat mempertahankan diri dari berbagai ancaman dari luar
dan dari dalam sehingga organisasi dapat berkelanjutan dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi.   Selanjutnya  Steers  (2008:87)  bahwa  efektivitas  adalah  : “Jangkauan  usaha  suatu  program  sebagai  suatu  sistem  dengan  sumber  daya  dan sasarannya  tanpa  melumpuhkan  cara  dan  sumber  daya  itu  serta  tanpa  memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”. Berdasarkan pengertian tersebut  penulis  menganalisis  bahwa  efektivitas  mengukur  sejauh  mana  program organisasi  berjalan  di  lapangan  selain  itu  dapat  mengukur  tentang  kendala  dalam pelaksanaan program tersebut.
Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang telah dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan  tidak  tercapai  atau  sasaran  yang  diharapkan,  maka  hal  itu  dikatakan  tidak efektif.
Adapun  kriteria  atau  ukuran  mengenai  pencapaian  tujuan  efektif  atau  tidak, sebagaimana dikemukakan oleh Campbell (1989: 121), yaitu :

## 1. Keberhasilan program
Program adalah sekumpulan aktiviti yang saling berkaitan dan bantu membantu di  antara  satu  dengan  lain  kepada  pencapaian  sesuatu  tujuan  program  itu. Sesebuah  organisasi  itu  mungkin  mengandungi  satu  atau  lebih  program  dan tujuan  tiap-tiap  program  itu  adalah  tidak  serupa  tetapi  ia  saling  menyumbang kepada satu tujuan sesebuah organisasi itu.
Maksudnya adalah program yang diluncurkan oleh pemerintah benar-benar akan berhasil dalam kurun waktu yang dapat di tentukan sehingga masyarakat dapat menikmati program tersebut.
2. Keberhasilan sasaran
Sasaran/goal adalah suatu keadaan atau kondisi yang ingin dicapai oleh suatu organisasi,  bisa  tujuan  jangka  pendek  atau  jangka  panjang,  bisa  mencakup organisasi  keseluruhan  dan  bisa  mencakup  bagian  organisasi  tertentu,  sebagai alat  ukur  efesien  dan  efektivitas  organisasi.  Tentunya  program  pemerintah mempunyai  sasaran  yang  jelas  dan  terukur,  baik  sasaran  siapa  yang  akan menikmati  program,  dan  sasaran  tersebut  dapat  melanjutkan  secara  mandiri program yang sudah bergulir.
3. Kepuasan terhadap program Program  yang  dibuat  oleh  pemerintah  benar-benar  harus  memuaskan  seluruh komponen masyarakat tanpa terkecuali. Hal ini dilakukan agar masyarkat dapat menikmati keberhasilan program yang sedang bergulir.
4. Tingkat input dan output Pada tingkat input dan output dapat dilihat dari perbandingan antara masukan (input) dengan keluaran (output). Jika output lebih besar dari input maka dapat dikatakan efesien dan sebaliknya jika input lebih besar dari output maka dapat dikatakan tidak efesien.
5. Pencapaian tujuan menyeluruh Keberhasilan  dari  suatu  program  meerupakan  tujuan  utama  dari  pencapaian rencana.  Artinya  tujuan  yang  diharapkan  harus  menjadi  tujuan  umum  dan mencakup kepentingan masyarakat tanpa terkecuali.
Berdasarkan  efektivitas  diatas,  dapat  dijalankan  dengan  kemampuan  operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah di  tetapkan  sebelumnya,  secara  komprehensif,  efektivitas  dapat  diartikan  sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas  pokoknya  atau  untuk  mencapai  sasaran  yang  telah  ditentukan sebelumnya.  Ukuran  efektivitas  merupakan  upaya  pencapaian  tujuan  melalui tahapan-tahapan yang telah di tentukan sebelumnya berdasarkan pencapaian tujuan, integrasi  dan  adaptasi.  Pengukuran  efektivitas  program  yang  dikemukakan  Annas (2017 : 76) yaitu:
1) Ketepatan waktu, program yang telah dirumuskan harus dilaksanakan dengan baik  sesuai  dengan  waktu  yang  telah  di  tentukan.  Hal  ini  dimaksud  agar program-program tersebut menghasilkan output seperti yang diharapkan serta memberikan kepuasan kepada penerima program.
2) Sumber  daya  manusia  yang  mengelola  program  merupakan  faktor  penentu dalam  keberhasilan  program.  Dalam  hal  ini  pemilihan  sumber  daya  manusia untuk  melaksanakan  program  perlu  dilakukan.  Pemilihan  sumber  daya manusia  ini  berdasarkan  kriteria  yang  sesuai  dengan  program  yang dilaksanakan. Hal ini menekankan pada prinsip “the right man on the right job”.
3) Mekanisme kerja, atau cara-cara yang ditempuh untuk melaksanakan program merupakan  suatu  aturan  dan  strategi  yang  telah  di  tetapkan  untuk melaksanakan program. Apabila pegawai menerapkan  mekanisme kerja yang baik, maka  tujuan dari suatu program akan tercapai dengan baik pula.
4) Kerjasama  dan  komunikasi,  perlu  dilakukan  dalam  pelaksanaan  program. Dalam  konteks  ini  kerjasama  dan  komunikasi  yang  terjalin  diantara  para penyelenggara program, dan penyelenggara program dengan sasaran program.
5) Penyaluran dana yang benar, adalah suatu mekanisme kerja yang menyangkut pembiayaan program. Dana yang tersedia digunakan dengan efektif dan efesien.
6) Tidak  adanya  penyimpangan,  hal  ini  lebih  menekankan  pada  tidak  adanya penyimpangan dalam menentukan sasaran program.
7) Monitoring  dan  evaluasi,  merupakan  kriteria  terakhir  dalam  mengukur efektivitas. Dalam tahapan ini menjelaskan bahwa suatu program yang sedang dijalankan.
Menurut  pendapat  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  efektivitas  harus  mampu  sesuai dengan  waktu  yang  telah  ditentukan,  didalam  ukurannya  pun  program  yang dijalankan dapat tercapai.
Dari  sejumlah  definisi-definisi  pengukuran  efektivitas  yang  telah  dikemukakan diatas, perlu peneliti tegaskan bahwa dalam rencana penelitian ini digunakan teori pengukuran sebagaimana yang dikemukakan oleh Annas (2017 : 76) yaitu: ketepatan waktu,  sumber  daya  manusia,  mekanisme  kerja,  kerjasama  dan  komunikasi, penyaluran dana yang benar, dan monitoring dan evaluasi. Karena teori ini sesuai apabila  digunakan  dala  meneliti  Efektivitas  Program  Desa  Migran  Produktif (Desmigratif) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang.

## Pekerja Migran Indonesia
Pekerja Migran Indonesia Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah
setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau melakukan pekerjaan dengan menerima  upah  di  luar  wilayah  Republik  Indonesia  sedangkan  menurut  buku pedoman  pengawasana  perusahaan  jasa  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  warga negara  Indonesia  baik  laki-laki  maupun  perempuan  yang  melakukan  kegiatan  di bidang  perekonomian,  sosial,  keilmuan,  kesenian,  dan  olahraga  profesional  serta mengikuti  pelatihan  kerja  di  luar  negeri  baik  di  darat,  laut,  maupun  udara  dalam jangka  waktu  tertentu  berdasarkan  perjanjian  kerja  yaitu  suatu  perjanjian  antara pekerja  dan  pengusaha  secara  lisan  dan  atau  tertulis  baik  untuk  waktu  tertantu maupun  untuk  waktu  tidak  tertentu  yang  memuat  syarat-syarat  kerja,  hak  dan kewajiban para pihak. Dengan adanya perjanjian  kerja ini Pekerja Migran Indonesia akan  lebih  terlindungi  apabila  nantinya  dikemudian  hari  pihak  majikan  atau menentukan  sesuai  perjanjian.Berdasarkan  beberapa  pengertian  Pekerja  Migran Indonesia  tersebut,  maka  dapat  dikemukakan  bahwa  Pekerja  Migran  Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri  tempat  dalam  jangka  waktu  tertentu  berdasarkan  perjanjian  kerja  melalui prosedur penempatan Pekerja Migran Indonesia dengan menerima upah.

## Desa Migran Produktif
Menurut  Pedoman  Program  Desa  Migran  Produktif.  Desa  Migran  Produktif (Desmigratif) adalah desa yang sebagian besar penduduknya bekerja di luar negeri, memahami sistem penempatan dan perlindungan tenaga kerja baik di dalam maupun di  luar  negeri,  memiliki  usaha  produktif  yang  mandiri  berbasis  keluarga  TKI, memiliki  layanan  bagi  anak-anak  TKI,  melalui  peran  aktif  pemerintah  desa  dalam melayani migrasi serta melibatkan pemangku kepentingan. Sesuai dengan Keputusan Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  59  Tahun  2017  tentang  Penyelenggaraan  Desa Migran  Produktif,  Program  Desa  Migran  Produktif  (Desmigratif)  merupakan program  untuk  meningkatkan  pelayanan  dan  perlindungan  bagi  Calon  TKI,  TKI purna beserta anggota keluarganya. Program Desmigratif diinisiasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan  dan  memperoleh  dukungan  dari  lintas  sektor  terkait,  Program Desmigratif meliputi 4 (empat) kegiatan utama, yaitu 1) Membangun Pusat Layanan Migrasi,  2)  Menumbuh  kembangkan  usaha-usaha  produktif  keluarga  TKI  dan  TKI purna,  3)  Pembentukan  community  parenting,  dan  4)  Menumbuh  kembangkan koperasi  produktif  sebagai  penguatan  usaha  produktif.  Pelaksanaan  ke  4  (Empat) program  tersebut  dilakukan  secara  terpadu,  saling  mendukung  dan  berkelanjutan. Untuk  mendukung  pelaksanaan  program,  Kementerian  Ketenagakerjaan menempatkan 2 (dua) orang petugas lapangan dari warga setempat di setiap desa sasaran  Program  Desmigratif.  Community  parenting  diartikan  sebagai  komunitas yang  mendukung,  peduli  dan  melakukan  upaya  untuk  tumbuh  kembang  anak, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan bagi orang tua dan keluarganya. Program  Desmigratif  mendorong  dan  memperkuat  kabupaten/kota,  Dalam  pilar layanan migrasi,terdapat peran Kementerian Ketenagakerjaan serta Badan Nasional Penempatan  dan  Perlindungan  TKI.  Sedangkan  pada  pilar  community  parenting, Kementerian  tenaga  kerja  bersinergi  dengan  Kementerian  Kesehatan,  Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan,  Kementerian  Sosial,  Badan  Kependudukan  dan Keluarga  Berencana  Nasional  dan  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak.  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaanan  Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran di Desa  Migran  Produktif.Landasan  Hukum  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan   Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif   bertujuan untuk :
a) Mewujudkan terbentuknya Komunitas Pekerja Migran Indonesia produktif;
b) Memperluas  kesempatan  kerja  melalui  penumbuhkembangan  usaha  produktif dan peningkatan keterampilan masyarakat Desa Migran;
c) Mewujudkan basis data Pekerja Migran Indonesia di tingkat desa;
d) Memberikan edukasi proses migrasi yang aman dan prosedural;
e) Meningkatkan  peran  aktif  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah,  pemerintah desa, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan; dan
f) Mewujudkan  masyarakat  Desa  Migran  yang  produktif  dan  keluarga  Pekerja Migran Indonesia yang sejahtera.
Program Desmigratif dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:
1) Kolaboratif  :  pelaksanaannya  bekerjasama,  bersinergi  dan  berintegrasi  dengan berbagai kegiatan dan program yang terkait dari para pemangku kepentingan.
2) Partisipatif  :  masyarakat  terlibat  secara  aktif  dalam  proses  perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan.
3) Berkelanjutan : setiap pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan program Desmigratif  harus  mempertimbangkan  peningkatan  kesejahteraan  Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarganya tidak hanya saat ini tetapi juga di masa depan.

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yakni desain yang memberikan kemudahan bagi peneliti untuk merekam, memantau dan mengikuti proses suatu kegiatan dalam hal ini Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang dalam suatu kurun waktu tertentu dan selanjutnya diinterpretasikan untuk jawab masalah penelitian.
Digunakannya  metode  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif, dimaksudkan  untuk  membuat  deskripsi,  gambar  secara  sistematis,  faktual,  dan akurat  mengenai  Efektifitas  Program  Desa  Migran  Produktif  (Desmigratif)  pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang, suatu kondisi pada masa sekarang serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.
Penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah informan, tetapi bisa tergantung dari tepat  atau  tidaknya  pemilihan  informan  kunci,  dan  kompleksitas  dari  keragaman fenomena  sosial  yang  diteliti.  Dengan  demikian,  penentuan  informan  dilakukan dengan  teknik  snowball  sampling,  yakni  proses  penentuan  informan  berdasarkan informan  sebelumnya  tanpa  menentukan  jumlah  secara  pasti  dengan  menggali informasi terkait topik penelitian yang ditentukan.
Adapun tujuan utama dari penelitian deskriptif kualitatif ini adalah mengembangkan pengertian,  konep-konsep  yang  pada  akhirnya  memperoleh  gambaran  yang kemudian  diarahkan  pada  deskriptif  terhadap  Efektivitas  Program  Desa  Migran Produktif  (Desmigratif)  di  Desa  Pusakaratu  pada  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi Kabupaten Subang .

## Hasil dan Pembahasan
Kedudukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Subang  Nomor  7  Tahun  2016  tentang Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Subang  dan  Peraturan Bupati Subang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  adalah  unsur  pendukung  tugas  Pemeritah Daerah  di  bidang  Ketenagakerjaan  dan  Transmigrasi  yang  dipimpin  oleh  seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.   Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten  Subang mempunyai  tugas  pokok  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  adalah  membantu Bupati  dalam  melaksanakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  Tenaga  Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten.
Dinas  mempunyai  tugas  pokok  membantu  Bupati  dalam  melaksanakan  urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Sumber Daya Mineral yang  menjadi  kewenangan  daerah  dan  tugas  pembantuan  yang  diberikan  kepada Pemerintah Kabupaten Subang. Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Perumusan  kebijakan  teknis  dibidang  Tenaga  Kerja  Transmigrasi  dan  Energi Sumber Daya  Mineral ;
2. Penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dan  pelayanan  umum  dibidang  Tenaga Kerja,  Transmigrasi  dan  Energi  Sumber  Daya  Mineral  sesuai  dengan  ketentuan yang ditetapan oleh Bupati ;
3. Pembinaan  dan  Pelaksanaan  kegiatan  dibidang  Tenaga  Kerja,  Transmigrasi  dan Energi Sumber Daya Mineral ;
4. Pengelolaan  administrasi  umum  meliputi  urusan  perencanaan,  evaluasi  dan pelaporan,  urusan  umum  dan  kepegawaian  serta  urusan  keunagan  dan  barang daerah

## Gambaran Umum Pelaksanaan Program Desa Migran Produktif  (Desmigratif)
Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) adalah upaya terobosan Kementerian Ketenagakerjaan  bekerja  sama  dengan  berbagai  lembaga  untuk  memberdayakan, meningkatkan  pelayanan  serta  memberi  perlindungan  bagi  CPMI/PMI  di  desa menjadi  kantong-kantong  Pekerja  Migran,  dengan  menawarkan  program-program unggulan yang dibutuhkan oleh CPMI/PMI dan keluarganya melalui pemanfaatan potensi lokal dengan tidak mengabaikan karakteristik daerah setempat. Tujuan utama program  desa  migran  produktif  adalah  untuk  melayani  proses  penempatan  dan perlindungan calon tenaga kerja yang akan bekerja baik di dalam dan di luar negeri yang  di  mulai  dari  desa  asal  Pekerja  Migran  dan  memberdayakan  Pekerja  Migran Purna  beserta  keluarganya  serta  mampu  menekan  tindak  pidana  perdagangan manusia  ( human  trafficking )  yang  kerap  melibatkan  masyarakat  desa  sebagai korbannya.
a. Sasaran Program Desa Migran Produktif (Desmigratif)
1. Melayani, melindungi dan memberdayakan CTKI/TKI dan keluarganya sejak dari dan kembali ke daerah asal, dengan kriteria peserta sebagai berikut:
1. Calon TKI yaitu TKI yang akan berangkat ke luar negeri.
2. Keluarga  TKI  yaitu  suami/istri  atau  anak  atau  ayah/ibu  dari  TKI  yang sedang bekerja di luar negeri.
3. TKI  Purna  yaitu  TKI  yang  sudah  tidak  bekerja  di  luar  negeri  dan  telah kembali ke daerah asal paling lama 3 (tiga) tahun setelah kepulangan.
2. Sasaran lokasi program Desmigratif yaitu di desa-desa asal TKI dengan jumlah TKI  cukup  banyak  dan  diutamakan  desa  dimana  tingkat  terjadinya permasalahan TKI cukup banyak, dengan kriteria sebagai berikut:
a. Desa dengan penduduk yang berusia produktif bekerja sebagai TKI
b. Desa dengan penduduk yang pernah mengalami permasalahan TKI
c. Desa  dengan  penduduk  yang  bekerja  ke  luar  negeri  tidak  melalui mekanisme/non prosedural;
d.  Desa asal TKI yang masuk dalam kategori desa tertinggal
b. Tujuan  Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) untuk :
1. mewujudkan terbentuknya Komunitas Pekerja Migran Indonesia produktif;
2. memperluas kesempatan kerja melalui penumbuhkembangan usaha produktif dan peningkatan keterampilan masyarakat Desa Migran;
3. mewujudkan basis data Pekerja Migran Indonesia di tingkat desa;
4. memberikan edukasi proses migrasi yang aman dan prosedural;
5. meningkatkan peran aktif pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan; dan
6. mewujudkan masyarakat Desa Migran yang produktif dan keluarga Pekerja Migran Indonesia yang sejahtera.
c. Kegiatan Program Desmigratif
Kegiatan Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) meliputi :
1. Layanan Migrasi
Layanan  Migrasi  berfungsi  untuk  memberikan  pelayanan  informasi pasar kerja, bimbingan kerja, informasi mengenai bekerja ke luar negeri dan layanan  dokumen  bagi  calon  dan  membantu  menyelesaikan  permasalahan TKI.
Layanan Migrasi meliputi :
a. IPK (Informasi Pasar Kerja) Online
b. Konseling Kerja
c. Pendataan / Pendaftaran Awal

## Efektivitas Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Jl.  Mayjen  Sutoyo  Siswomiharjo  No.  48,  Karanganyar  Kec.  Subang Kabupaten  Subang  dan  Lingkungan  Desa  Pusakaratu  Kecamatan  Pusakanagara Kabupaten  Subang  Efektivitas  Program  Desa  Migran  Produktif  (Desmigratif)  pada Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten  Subang  dapat  dilihat  dari  teori pengukuran  efektivitas  program  yang  dikembangkan  oleh  Answar  Annas,  sebagai berikut:

## Ketepatan Waktu
Ketepatan  waktu  dalam    pelaksanaan  program    harus  dilaksanakan  dengan  baik sesuai  dengan  waktu  yang  telah  di  tentukan.  Pemerintah  harus  bisa  menjalankan Program Desa Migran Produktif sesuai jadwal yang ada dengan proses yang tidak berbelit-belit dan sesuai prosedur yang ditetapkan, sehingga masyarakat mengetahui alur  Layanan  Terpadu  Satu  Atap  serta  Program-program  Desa  Migran  Produktif lainnya.  Menurut  Kasi  Perluasan  Kesempatan  Kerja  pada  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi,    mengatakan  sebagai  berikut  :  “  Pelaksanaan  Program  Desa  Migran Produktif  (Desmigratif)  berjalan  sesuai  dengan  jadwal  yang  telah  ditetapkan  oleh kementerian  tenaga  kerja.  Dari  Jadwal  keberangkatan  PMI,  pelatihan  pembekalan wirausaha, sampai program bantuan sarana usaha sehingga kami tidak merasakan kesulitan  menjalankan  Program  Desa  Migran  Produktif  ini.  ”  Pendamping Kewirausahan Kementerian Tenaga Kerja mengatakan : “ Pelaksanaan Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh kementerian tenaga kerja melalui dinas tenaga kerja kabupaten subang dengan melakukan  pendampingan  yang  ditunjuk  langsung  oleh  kementerian  program  ini, dengan  berbagai  kegiatan  diantaranya  pelatihan  pembekalan  wirausaha, pendampingan selama program berlangsung dan pemberian bantuan sarana usaha bagi kelompok sesuai dengan apa yang menjadi usulan mereka dan potensi yang ada dilapangan  Tetapi  dikarenakan  ini  adalah  Program  yang  dibiayai  oleh  APBN sehingga  kadang  waktunya  sering  mundur  dengan  alasan  anggaran  yang  belum turun  sehingga  kami  menunggu  anggaran  itu  turun  baru  bisa  mensosialisasikan Program tersebut. Kurangnya sosialisasi dari petugas karena waktunya yang sedikit disebabkan jadwalnya sudah diatur oleh pemerintah dan kita tinggal mengikutinya ” Dalam pelaksanaannya masih mengalami berbagai hambatan. Pendapat yang sama juga  dikemukakan  oleh  masyarakat  sebagai  berikut  :  “  Banyak  masyarakat  yang kurang mengetahui informasi tentang Program Desa Migran Produktif (Desmigratif), disebabkan  oleh  kurangnya  sosialisasi  dari  dinas,  jadi  hanya  sebagian  masyarakat yang mengetahui program ini. Petugas yang sedikit ditambah sosialisasi yang kurang kepada masyarakat menjadi salah satu penghambat masyarakat untuk mengetahui manfaat  dari  program  Desa  Migran  Produktif  padahal  ini  adalah  program  dari kementerian yang banyak bermanfaat bagi masyarakat. ”  Untuk mendapatkan hasil yang baik diperlukan ketepatan waktu, karena ketepatan waktu pelaksanaan suatu program dapat mempengaruhi hasil efektivitas suatu program. Dari hasil wawancara diatas  dijelaskan  bahwa  Program  Desa  Migran  Produktif  (Desmigratif)  belum populer  dimasyarakat,  dimana  masih  banyak  masyarakat  yang  tidak  mengetahui program ini.
Berdasarkan  hasil  beberapa  wawancara  diatas  dapat  ditarik  kesimpulan,  bahwa Ketepatan  Waktu  dalam  Efektivitas  Program  Desa  Migran  Produktif  (Desmigratif) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang dinilai belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut dinilai demikian berdasarkan sudut pandang peneliti dan hasil wawancara, dimana banyak faktor yang mempengaruhi sehingga Ketepatan Waktu  dalam  Efektivitas  Program  Desa  Migran  Produktif  (Desmigratif)  tidak  bisa berjalan sesuai harapan.

## Sumber Daya Manusia
Sumber  daya  manusia  sangat  menentukan  dalam  keberhasilan  suatu  program. Pemilihan  sumber  daya  manusia  ini  berdasarkan  kriteria  yang  sesuai  dengan program yang dilaksanakan. Sumber daya manusia yang  handal adalah Sumber daya yang  mengerti  akan  pelaksanaan  program    ini  dengan  ditunjang  oleh  pendidikan yang tinggi ditambah pengalaman bekerja.  Untuk mendukung pelaksanaan program, Kementerian  Ketenagakerjaan  menempatkan  2  (dua)  orang  petugas  lapangan  dari warga setempat di setiap desa sasaran Program Desmigratif. Petugas yang bertugas di pusat informasi dan layanan migrasi merupakan staf Kantor Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa dan sudah mendapat pelatihan serta bimbingan dari Kementerian Ketenagakerjaan dan/atau instansi terkait.
Menurut  Kasi  Perluasan  Kesempatan  Kerja  pada  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi,  mengatakan  bahwa:  “Pihak  kami  berusaha  memberikan Pendampingan  sebaik  mungkin  kepada  masyarakat,  kami  siapkan  petugas  yang terbaik sehingga dapat mewujudkan Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) diharapkan agar masyarakat mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat sehingga mereka bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak setelah mengikuti Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) ini. ”
Berdasarkan  hasil  beberapa  wawancara  diatas  dapat  ditarik  kesimpulan,  bahwa Sumber  Daya  Masyarakat  dalam  Efektivitas  Program  Desa  Migran  Produktif (Desmigratif) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang dinilai belum  berjalan  dengan  optimal.  Hal  tersebut  dinilai  demikian  berdasarkan  sudut pandang peneliti dan hasil wawancara, dimana banyak faktor yang mempengaruhi sehingga Sumber Daya Manusia dalam Efektivitas Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) tidak bisa berjalan sesuai harapan.

## Mekanisme Kerja
Mekanisme  kerja,  yaitu  cara-cara  yang  ditempuh  untuk  melaksanakan  program merupakan  suatu  aturan  dan  strategi  yang  telah  di  tetapkan  untuk  melaksanakan program. Apabila menerapkan  mekanisme kerja yang baik, maka  tujuan dari suatu program akan tercapai dengan baik pula.
Selanjutnya peneliti mewawancarai Pendamping Desmigratif Desa, sebagai berikut : “  Pelaksanaan  program  Desmigratif  mengacu    pada  Rencana  Aksi  yang  disusun secara sinergi sebagai berikut :
a. Memberikan Informasi dan Layanan Migrasi
Melalui pusat informasi dan layanan migrasi, warga desa yang ingin bekerja ke dalam dan luar negeri mendapatkan pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan kerja, informasi mengenaiketenagakerjaan dan layanan dokumen bagi calon PMI seperti KTP, KK, surat keterangan atau dokumen lainnya sebagai dokumen awal yang dilaksanakan di balai desa melalui peran aktif dari pemerintah desa dalam pembuatan  paspor,  selain  itu  membantu  menyelesaikan  permasalahan  PMI, dengan cara melapor dan mendaftarkan diri serta berkonsultasi dengan petugas pada pusat layanan layanan migrasi.
b. Menumbuhkembangkan Usaha Produktif.
Pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha-usaha produktif PMI Purna dan Keluarganya di Desmigratif berbasis One Village One Product (OVOP), meliputi kegiatan pelatihan
kewirausahaan/peningkatan keterampilan, pembinaan desa produktif, pendampingan,  membantu  mendapatkan  akses  permodalan,bantuan  sarana usaha, bantuan pengemasan serta pemasaran produk.
c. Memfasilitasi  Pembentukan  Komunitas  Pengasuhan  Tumbuh  Kembang  Anak (Community Parenting) adalah wadah masyarakat dalam membentuk komunitas untuk  memberikan  bimbingan  kepada  keluarga  PMI  dalam    hal  mendidik, mengasuh dan membimbing anak dengan baik dan benar. Kegiatan ini dilakukan di “Rumah Belajar Desmigratif”, dengan kegiatan antara lain: arena bermain anak, belajar  anak,  konseling  tentang  pembinaan  keluarga  dan  anak  PMI,  taman  baca (perpustakaan), pelatihan bahasa, pelatihan wirausaha dan pengelolaan keuangan yang baik dan lain-lain..
d. Memfasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Koperasi/Lembaga Keuangan Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung dan mengembangkan usaha- usaha yang dikelola oleh PMI dan keluarganya serta dapat memfasilitasi pengiriman uang dari luar negeri/remitance yang bekerjasama dengan lembaga perbankan. ”
Dalam  hasil  wawancara  diatas  dijelaskan  bahwa  pihak  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  dan  Petugas  Pendamping  Desmigratif  Desa  dalam  menjalankan tugasnya  sudah  memberikan  pelayanan  yang  terbaik  terhadap  masyarakat,  hal tersebut  dilakukan  berdasarkan  prosedur  yang  telah  ditetapkan  oleh  kementerian. Mereka pun bertanggungjawab untuk mencapai target dan tujuan program tersebut. Namun  jawaban  yang  berbeda  dikemukakan  oleh  masyarakat,  masyarakat  disini adalah  Purna  PMI,  mengemukakan  :  “  Pertugas  memberikan  Pelatihan  Wirausaha budidaya ikan lele dan pelatihan pembuatan abon lele. Kami pun diberikan alat-alat untuk menunjang pelatihan tersebut. Tetapi kami ada kendala yaitu hasil pelatihan pembuatan  abon  lele  tidak  bisa  diperjualbelikan  secara  luas  karena  terganjal pemasaran.  Mereka  pun  tidak  menjelaskan  cara  pembuatan  sertifikasi  dari  BPOM, sertifikasi  halal  dari  MUI,  sertifikasi    Dinkes  P-IRT,  dan  sertifikasi    Kemenkes  RI. Masalah  pemasaran  pun  mereka  tidak  memberikan  arahan  kemana  kita  harus menjual hasil produksi ini. Karena jika hanya dijual disekitar rumah tidak akan laku dan tidak bisa berkembang. Untuk Pembentukan Komunitas Pengasuhan Tumbuh Kembang Anak dilaksanakannya tidak di Rumah Belajar Desmigratif tetapi di masjid tempat anak-anak mengaji karena di rumah belajar itu kurang perlengkapannya dan tidak ada kadernya sehingga anak-anak tidak suka berada disana. ” Dalam  hasil  wawancara  diatas  dijelaskan  bahwa  selama  ini  masyarakat  belum merasakan hasil dari pelatihan yang diberikan oleh petugas,  mereka belum memiliki sertifikat-sertifikat yang dibutuhkan untuk menjual produk hasil pelatihan Abon Lele ke toko swalayan atau ke luar kota dan kurang efisiensinya pembangunan Rumah Belajar Desmigratif bagi anak-anak dan tidak adanya pembinaan bagi anak-anak yang orang  tua  menjadi  PMI.  Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas,  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  Mekanisme  Kerja  dalam  Efektivitas  Program  Desa  Migran Produktif  (Desmigratif)  pada  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten Subang  dinilai  belum  berjalan  dengan  optimal.  Hal  tersebut  terjadi  karena  hasil pelatihan  yang  diberikan  petugas  dalam  pendampingan  purna  PMI  belum memberikan dampak yang baik bagi mereka.

## Kerjasama dan Komunikasi
Kerjasama  dan  komunikasi,  perlu  dilakukan  dalam    pelaksanaan  program.  Dalam konteks  ini  kerjasama  dan  komunikasi  yang  terjalin  diantara  para  penyelenggara program,  dan  penyelenggara  program  dengan  sasaran  program.  Menurut  Kasi Perluasan Kesempatan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mengatakan bahwa : “ Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) diperlukan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan desa migran produktif, sehingga program ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Karena dengan kerjasama dan komunikasi yang baik maka dapat tercapai tujuan Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang  diharapkan.  Kerjasama  dan  komunikasi  diperlukan  dari  mulai  perencanaan sampai  dengan  evaluasi.  Tanpa  adanya  Kerjasama  dan  komunikasi  dengan  dinas- dinas  terkait  maka  program  ini  tidak  akan  berjalan  dengan  lancar  dan berkesinambungan. Contoh dalam proses pemberangkatan Kita bekerjasama dengan pemerintah  desa,  Disdukcapil,  Dinas  Kesehatan,  Kepolisian,  dan  BPJS Ketenagakerjaan, sehingga PMI itu bisa berangkat secara legal ” . Selanjutnya peneliti mewawancarai  Pendamping  Desmigratif  Desa,  sebagai  berikut  :  “  Kerjasama  dan komunikasi  adalah  hal  yang  tidak  bisa  dipisahkan  dalam  Program  Desa  Migran Produktif  (Desmigratif).  Karena  ke  2  (dua)  hal  tersebut,  program  ini  akan  berjalan dengan  lancar.  Kerjasama  dan  komunikasi  yang  dibangun  oleh  dinas  terhadap masyarakat harus intens, baik dari sisi komunikasi maupun personal. Kerjasama dan komunikasi antara Dinas dengan pendamping dilaksanakan sewaktu-waktu. Tetapi jika ada masalah dilapangan mereka bisa di telepon. Begitu pula dengan pelatihan dan pembinaan untuk purna PMI kita selalu komunikasikan sehingga terlaksananya pelatihan,  pembinaan  dan  bantuan  sarana  bagi  mereka.  “  Dalam  hasil  wawancara diatas dijelaskan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam mengadakan Kerjasama  dan  komunikasi  sudah  memberikan  pelayanan  yang  baik  terhadap masyarakat,  hal  tersebut  dilakukan  berdasarkan  sesuai  prosedur  yang  telah ditetapkan. Tetapi jawaban yang berbeda di kemukakan oleh masyarakat, masyarakat disini adalah Purna PMI, mengemukakan : “ Pendamping datangnya tidak rutin tiap bulan datangnya, tapi kalau ada kegiatan dari dinas, mereka pasti datang. Seharusnya mereka sering mengadakan pertemuan dengan kami, sehingga kami bisa lebih dekat dan  bisa  menambah  persaudaraan.  Pas  pelatihan  kita  dikasih  ilmu,  dikasih  tahu variasi olahannya, dikasih alat-alat buat produksinya, tetapi begitu selesai kita tidak didampingi lagi. Terus hasil pelatihan pembuatan abon lele dijualnya kemana? Jadi terkesannya  sia-sia  ada  pelatihan  juga.  Karena  kami  tidak  diberikan  solusi  dalam penjualannya. Karena kalau dijualan diwarung-warung dekat sini tidak akan laku, kalau  masuk  supermarket  tidak  diterima  sebab  kita  tidak  memiliki  ijin  usaha, sertifikasi  dari  BPOM,  sertifikasi  halal  dari  MUI,  sertifikasi    Dinkes  P-IRT,  dan sertifikasi  Kemenkes RI. Seharusnya dari Dinas Tenaga Kerja bekerja sama dengan Dinas terkait untuk memberikan akses kemudahan membuat pembuatan ijin usaha serta pembuatan sertifikat-sertifikat yang dibutuhkan, sehingga hasil pelatihan bisa dirasakan  lebih  bermanfaat  lagi.  Dalam  segi  pemasaran  pun  kita  tidak  tahu  harus dijual  kemana?  Seharusnya  dinas  bisa  menfasilitasi  hasil  produk  pelatihan  dijual kemana. Ya kalo bisa masuk ke toko bumdes bahkan kalo bisa sampai masuk ke toko swalayan. Karena Pembentukan Koperasi untuk Purna PMI belum berjalan dengan semestinya  ”
Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Kerjasama dan komunikasi  dalam  Efektivitas  Program  Desa  Migran  Produktif  (Desmigratif)  pada Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten  Subang  dinilai  belum  berjalan dengan  optimal.  Hal  tersebut  terjadi  karena  hasil  pelatihan  belum  memberikan dampak yang baik bagi mereka.

## Penyaluran Dana yang Benar
Penyaluran dana yang benar adalah suatu mekanisme kerja yang menyangkut pembiayaan  program.  Dana  yang  tersedia  digunakan  dengan  efektif  dan  efesien. Menurut  Kasi  Perluasan  Kesempatan  Kerja  pada  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi,  mengatakan  bahwa  :  “  Setelah  mengikuti  pelatihan  para  peserta dibentuk dalam satu kelompok. Kelompok tersebut akan menerima bantuan sarana usaha, nanti akan dibelanjakan sesuai kebutuhan mereka. Anggaran tersebut sudah mencukupi untuk Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) dan kita langsung salurkan  kepada  kelompok  masyarakat  Purna  PMI.  ”  Selanjutnya  menurut Pendamping Desmigratif Desa, sebagai berikut : “Anggaran yang selama ini diterima dirasa belum mencukupi dikarenakan masih banyak warga masyarakat  yang belum merasakan  program  Desa  Migran  Produktif  (Desmigratif).  Program  Desa  Migran Produktif (Desmigratif) memberikan Sumbangan kepada Peserta pelatihan, barang- barang  yg  diberikan  disesuaikan  dengan  kebutuhan.  Barang  yang  akan  diberikan kepada kelompok budidaya ikan lele yaitu Terpal, bioplok, Pompa Sirkulasi, indukan Ikan Lele terus pakan Ikan Lele. Sedangkan barang-barang yang diberikan kepada kelompok pelatihan pembuatan abon lele seperti tabung gas, perlengkapan memasak, spiner serta blender.” Hal ini dibenarkan oleh masyarakat yaitu sebagai berikut : “ Harusnya masyarakat bisa lebih banyak lagi yang  merasakan Program Desa Migran Produktif  (Desmigratif),  sehingga  masyarakat  purna  PMI  bisa  lebih  berkembang. Fasilitas  dari  pemerintah  yang  berupa  pelatihan  dan  Sumbangan  peralatan  untuk masyarakat  dirasa  sudah  mencukupi,  walaupun  bantuannya  hanya  sedikit  tapi berarti  buat  kita.  Dimohon  dilengkapi  lagi  perlengkapan  di  Rumah  Belajar Desmigratif  sehingga  anak-anak  bisa  memanfaatkan  keberadaan  Rumah  Belajar Desmigratif ”. Dalam hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa selama ini purna PMI masih kurang merasakan manfaat dari Program Desa Migran Produktif (Desmigratif). Dikarenakan penyaluran dana yang belum merata dan masih terbatas, sehingga tidak semua purna PMI mendapatkan pelatihan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang.  Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas,  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa  Penyaluran  Dana  dalam  Efektivitas  Program  Desa  Migran  Produktif (Desmigratif) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang dinilai belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut terjadi karena masih banyak purna PMI yang belum merasakan program tersebut .

## Tidak Adanya Penyimpangan
Tidak  adanya  penyimpangan,  hal  ini  lebih  menekankan  pada  tidak  adanya penyimpangan dalam menentukan sasaran program sehingga program tersebut bisa tepat sasaran dan berjalan dengan semestinya. Menurut Kasi Perluasan Kesempatan Kerja  pada  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi,  mengatakan  bahwa  :  “  Dalam program Desa Migran Produktif (Desmigratif) tidak ada penyimpangan dikarenakan
kita  mengerjakan  sesuai  dengan    arahan  dari  pusat,  kita  mengikutinya  Standar Operasional Prosedur dari Pusat, mulai rekrutmen peserta pengumpulan persyaratan hingga  pelaksanaan  kegiatan,  sehingga  kegiatan  program  Desa  Migran  Produktif (Desmigratif)  bisa  berjalan  dengan  lancar.  ”.  Selanjutnya  menurut  Pendamping Desmigratif Desa, sebagai berikut : “ Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) adalah  program  dari  kementerian  tenaga  kerja  yang  bertujuan  untuk  menciptakan kesempatan  kerja  di  sector  informal  dan  mengembangkan  kader-kader  wirausaha baru  yang  mandiri  dan  produktif  dengan  mengoptimalkan  sumber  daya  alam  di daerah.  Kami  lakukan  semua  sesuai  dengan  Standar  Operasional  Prosedur  yang diberikan oleh kementerian, sehingga kegiatan ini berjalan sesuai harapan.” Dalam hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam mengadakan program sudah memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat, hal  tersebut  dilakukan  berdasarkan  sesuai  prosedur  yang  telah  ditetapkan.  Sesuai dengan yang di kemukakan oleh masyarakat yaitu : “ Program ini sangat bagus untuk masyarakat  karena  bisa  meningkatkan  kemampuan  masyarakat  dalam  melakukan kegiatan  usaha  dan  mampu  menciptakan  lapangan  kerja  mandiri  sehingga diharapkan dapat menurunnya tingkat permasalahan penempatan PMI ke luar negeri dan  berkurangnya  kasus-kasus  trafficking”.Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas, dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa    Tidak  Ada  Penyimpangan  dalam  Efektivitas Program  Desa  Migran  Produktif  (Desmigratif)  pada  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi Kabupaten Subang sehingga bisa dinilai berjalan dengan optimal.

## Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan evaluasi, merupakan kriteria terakhir dalam mengukur efektivitas. Dalam  tahapan  ini  menjelaskan  bahwa  suatu  program  yang  sedang  dijalankan. Menurut  Kasi  Perluasan  Kesempatan  Kerja  pada  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi, mengatakan bahwa : “ Monitoring dan evaluasi harus dilakukan karena kita harus mencapai target Indikator keberhasilan yang diharapkan dalam program Desmigratif  yaitu:
Indikator Output
a) Tersedianya sarana informasi dan berfungsinya layanan tata kelola TKI di balai desa.
b) Terlaksananya pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan kewirausahaan/skill,  pendampingan,  bantuan  sarana  usaha  dan  bantuan peralatan pengemasan serta pemasaran baik online maupun offline.
c) Tersedianya sarana pelatihan di lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS) dan atau di  lembaga  yang  bergerak  di  bidang  pelatihan  kerja  yang  ada  di  desa  migran produktif.
d) Tersedianya sarana dan berfungsinya pusat aktifitas sosial masyarakat di Rumah Belajar  Desmigratif,  yang  merupakan  tempat  untuk  antara  lain:  bermain  anak, belajar anak, konseling, taman baca, belajar bahasa asing, pelatihan wirausaha, dan lain-lain.
e) Terbentuk dan atau berkembangnya koperasi atau lembaga keuangan lain yang produktif dan berkelanjutan.
f) Terselenggaranya  koordinasi,  sinkronisasi,  dan  integrasi  para  pemangku kepentingan untuk pengembangan Desmigratif.
g) Meningkatnya  pemahaman  masyarakat  tentang  mekanisme  bekerja  ke  luar negeri secara prosedural.
h) Tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha produktif.
i) Terlaksananya pendidikan dan pengasuhan terhadap anak-anak TKI secara baik dan benar.
Indikator Outcome
a) Menurunnya persentase TKI non prosedural.
b) Meningkatnya jumlah wirausaha produktif.
c) Meningkatnya  kontrol  sosial  masyarakat  tehadap  tumbuh  kembangnya  anak anak.
d) Meningkatnya  kesadaran  orang  tua  tentang  pentingnya  pendidikan  dan  pola asuh anak.
e) Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kualitas hidup (PHBS- Pola hidup bersih dan sehat)
f) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan keuangan.
g) Meningkatnya permodalan masyarakat.
h) Meningkatnya  jumlah  masyarakat  yang  memanfaatkan  layanan  koperasi  dan atau lembaga keuangan lainnya.
i) Meningkatnya  koordinasi,  sinkronisasi  dan  integrasi  para  pemangku kepentingan untuk pengembangan Desmigratif.
j) Meningkatnya jumlah anak-anak TKI yang mendapatkan pendidikan.
k) Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terampil dan kompeten Indikator Benefit
a) Menurunnya  tingkat  permasalahan  penempatan  TKI  ke  luar  negeri  dan berkurangnya kasus-kasus trafficking in person.
b) Meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat.
c) Meningkatnya ketahanan keluarga dan terpenuhinya hak-hak anak keluarga TKI.
d) Meningkatnya jumlah kesempatan kerja di desa.
Dalam  hasil  wawancara  diatas  dijelaskan  bahwa  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi dalam mengadakan program sudah memberikan pelayanan yang baik terhadap  masyarakat,  tetapi  ada  hal-hal  yang  menjadi  kendala  dilapangan  hal tersebut juga dibenarkan oleh masyarakat yaitu : “ Tidak ada monitoring dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mereka cuma  datang pas pertama dan pas pelatihan saja,    jadi  selama  ini  yang  kita  temui  cuma  pendamping  saja.  Untuk  kegiatan Comunity Parenting seharusnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bekerjasama dinas  BP3P2KB  dan  TP.PKK  untuk  melakukan  pembinaan  dan  perlindungan terhadap anak-anak, dilengkapi lagi perlengkapannya yang lengkap seperti mainan eduksi,  buku-buku  bacaan,  serta  didampingi  oleh  tutor  yang  pengalaman.  Untuk Pembentukan dan Pengembangan Koperasi bisa bekerjasama dengan Dinas Koperasi, UMKM,  Perdagangan  dan  Perindustrian.  sehingga  ada  pembinaan  dalam pembentukan  koperasi  dari  DKUPP.  Untuk  program  Usaha  Produktif  seharusnya berkerjasama  dengan  DKUPP  dan  pemerintah  desa  setempat  dalam  proses pengemasan  dan  pemasaran  produk  hasil  pembuatan  abon  lele”.  Dalam  hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa Monitoring dan evaluasi dalam Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) dinilai belum berjalan dengan optimal, disebabkan oleh masih banyak PMI yang belum merasakan perubahan hidup yang
lebih baik setelah mereka menjadi purna PMI dan mengikuti program Desa Migran Produktif (Desmigratif).    Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas  dijelaskan  bahwa Monitoring dan evaluasi dalam Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) masih belum  memberikan  dampak  yang  optimal  bagi  masyarakat.  Dari  beberapa  hasil wawancara  diatas  tentang  Ketepatan  Waktu,  Sumber  Daya  Manusia,  Mekanisme Kerja,  Kerjasama  dan  komunikasi,  Penyaluran  dana  yang  benar,  Tidak  adanya penyimpangan dan Monitoring dan Evaluasi dalam Program Desa Migran Produktif (Desmigratif)  di nilai belum optimal. Hal tersebut dinilai berdasarkan sudut pandang peneliti dan hasil wawancara dari narasumber dimana temuan dilapangan mengenai dampak dari Efektivitas  Program belum sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Answar Annas.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  terhadap  permasalahan  yang  telah dikemukakan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai temuan penelitian yaitu bahwa Efektivitas Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) pada Dinas Tenaga Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten  Subang  diukur  berdasarkan  teori  pengukuran efektivitas program yang dikembangkan oleh Answar Annas, sebagai berikut :
1. Ketepatan  Waktu,  berdasarkan  sudut  pandang  peneliti  dan  hasil  wawancara dengan  Kasi  Perluasan  Kesempatan  Kerja  pada  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi,  Pendamping  serta  masyarakat  Purna  PMI,  dimana  Program  Desa Migran Produktif (Desmigratif) belum populer dimasyarakat karena masih banyak masyarakat  yang  tidak  mengetahui  program  ini.  Hal  ini  disebabkan  karena Program ini dibiayai oleh APBN sehingga waktunya sering mundur dengan alasan anggaran yang belum turun sehingga Ketepatan Waktu dalam Efektivitas Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang dinilai belum berjalan dengan optimal
2. Sumber  Daya  Manusia,  Program  Desa  Migran  Produktif  (Desmigratif)  belum dipahami  masyarakat,  disebabkan  oleh  Kurangnya  Sosialisasi  dari  petugas dikarenakan  petugas  yang  kurang  menguasai  program  tersebut  di  tambah  pula dengan beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat seperti faktor usia, faktor pendidikan dan  faktor kebiasaan masyarakat sehingga Sumber Daya Masyarakat dalam  Efektivitas  Program  Desa  Migran  Produktif  (Desmigratif)  pada  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang dinilai belum berjalan dengan optimal
3. Mekanisme  Kerja,  masyarakat  belum  merasakan  hasil  dari  pelatihan  yang diberikan oleh petugas, karena masyarakat belum bisa mengemas produk dengan baik  dan  belum  memiliki  sertifikat-sertifikat  yang  dibutuhkan  untuk  menjual produk hasil pelatihan Abon Lele dan Kurang efisiensinya pembangunan Rumah Belajar Desmigratif bagi anak-anak sehingga Mekanisme Kerja dalam Efektivitas Program  Desa  Migran  Produktif  (Desmigratif)  pada  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi Kabupaten Subang dinilai belum berjalan dengan optimal.
4. Kerjasama  Dan  Komunikasi,  masyarakat  belum  merasakan  manfaat  dari  hasil pelatihan  yang  diselenggarakan,  hal  itu  terjadi  karena  Belum  terjalinnya komunikasi yang baik antar dinas terkait sehingga hasil akhir program tersebut belum  bisa  dirasakan  oleh  purna  PMI  secara  optimal  sehingga  Kerjasama  dan
komunikasi dalam Efektivitas Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) pada Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten  Subang  dinilai  belum  berjalan dengan optimal.
5. Penyaluran Dana Yang Benar, tidak semua purna PMI bisa merasakan manfaat dari Program  Desa  Migran  Produktif  (Desmigratif).  Dikarenakan  penyaluran  dana yang  belum  merata  dan  masih  terbatas,  sehingga  tidak  semua  purna  PMI mendapatkan  pelatihan  sehingga  Penyaluran  Dana  dalam  Efektivitas  Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang dinilai belum berjalan dengan optimal.
6. Tidak Ada Penyimpangan, dalam program Desa Migran Produktif, karena semua berjalan  sesuai  program  pemerintah  sehingga  Tidak  Ada  Penyimpangan  dalam Efektivitas Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) pada Dinas Tenaga Kerja dan  Transmigrasi  Kabupaten  Subang  sehingga  bisa  dinilai  berjalan  dengan optimal.
7. Monitoring Dan Evaluasi, masih banyak PMI yang belum merasakan perubahan hidup yang lebih baik setelah mereka menjadi purna PMI dan mengikuti program Desa  Migran  Produktif  (Desmigratif)  sehingga  monitoring  dan  evaluasi  dalam Program  Desa  Migran  Produktif  (Desmigratif)  dinilai  belum  berjalan  dengan optimal

## Referensi
Annas, Aswar. 2017 Interaksi Pengambilan Keputusan dan Evaluasi Kebijakan . Jakarta : Celebes Media Perkasa
BPS, 2018, Data Kabupaten Subang , 2018
BPS, 2018, Data Kecamatan Pusakanagara , 2018
Campbell,  JP  1989, Teori  Efektivitas ,  dalam  Richard  M:  Efektivitas  Organisasi  2005 Bandung: Erlangga
Danim Sudarwan 2012. Motivasi, Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok . PT. RINEKA CIPTA, Jakarta 13150
Departemen  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia.  2006. Laporan Tahunan Kondisi Tenaga Kerja Indonesia . Jakarta.
Fathoni,  Abdurahmant.  2010 .  Organisasi  dan  Manajement  Sumber  Daya  Manusia .  PT. RINEKA CIPTA.
Guba,  Egon  G.  dan  Yvonna  S.  Lincoln.  (1981).  Effective  Evaluation.  San  Fransico: Jossey-Bass Publisher.
Hadi, Sutrisno. 2007. Metodologi Research. Yogyakarta: UGM
Handayaningrat, suewarno, 1995. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Management , Jakarta: PT. Gunung Agung
Ida Bagus Mantra, 2003 . Demografi Umum Edisi Kedua , Pustaka Pelajar.  Yogyakarta
Lubis, Hari. S.B. dan Martani Husaini. 1987. Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro) Jakarta: Pusat Antar Universi
Makmur,  S.  (2008) “Pemberdayaan  Sumber  Daya  Manusia  dan  Efektivitas  Organisasi” , Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.
Mardikanto  Totok  dan  Soebiato  Poerwoko  (2013). Pemberdayaan  Masyarakat  dalam Perspektif Kebijakan Publik . Alfabeta, Bandung.
Moleong  Lexy  J.  M.A.  2010. Metodelogi  Penelitian  Kualitatif .  PT  Remaja  Rosdakarya. Bandung.
Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaanan  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2019 Tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran di Desa Migran Produktif.
Rozy  Munir.  2000. Migrasi  Dalam  Dasar-Dasar  Demografi  Disunting  oleh  Lembaga Demografi  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Indonesia .  Jakarta  :  Lembaga  Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Sadarmayanti,  M.Pd,.  APU.  (2009), Sumber  Daya  Manusia  dan  Produktivitas  Kerja. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
Steers,  Richard  M.  2005. Efektivitas  Organisasi .  Terjemahan  Magdalena  Jamin. Erlangga. Jakarta.
Siagian, Sondang P, 2001 Manajemen Sumber Daya Manusia , Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Siagian, Sondang P. 2005. Fungsi-fungsi Manajemen . Jakarta : Bumi Aksara
Siagian, Sondang P. 2008. Admnistrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strateginya , Jakarta : Bumi Aksara
Siagian, Sondang P. 2011. Filsafat Administrasi Edisi Revisi . Jakarta : PT. Bumi Aksara Sugiyono, 2007. Statistika Untuk Penelitian , Bandung: Alfabet.
Sugiyono, 2009. Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabet
Sumaryadi.    2005. Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Otonom  dan  Pemberdayaan Masyarakat . Jakarta: Citra
Supriyono. 2000. Efektivitas Kerja . Jakarta : Pascasarjana UNJ
Streets, Richard M. 2005. Efektifitas Organisasi. Erlangga: Jakarta.
Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. Manajemen Publik . Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia
Tjokroamidjojo, Bintaro, 1994, Perencanaan Pembanguna , CV. Haji Masagung, Jakarta Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran Indonesia