Wacana Hukum:

## PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK LAINNYA NON UPAH PEKERJA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013
Arbendi ** ** Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,  E-mail: arbendibeben@gmail.com
Info Artikel Abstract Masuk: 7/10/2018. Revisi: 18/10/2018.
Diterima: 20/10/2018. Terbit: 15/12/2018.

## Keywords:
The  Decision  of  Constitutional Court Number 67/PUU- XI/2013,  Definition  of  the supplementary  rights  and  legal protection. This research has purposes of knowing the interpretation of the supplementary worker  rights  definition  after  Constitutional  Court  Decision  Number 67/PUU/XI/2013. This research has also purposes of knowing the preventive legal  protection  of  the  supplementary  worker  rights  after  the  Decision  of Constitutional Court No. 67/PUU-XI/2013. The results of this research are, firstly,  the  supplementary  rights  of  worker  are  classified  into:  (a)  normative, meaning that the supplementary rights which are provided and regulated by acts, such  as  severance  payment,  gratuity  and  compensative  payment.  (b)  non- normative rights, meaning other rights are provided and regulated by the parties in accordance with the agreement in the employment agreement or collective labor agreement.  Secondly,  there  are  already  legal  protection  of  supplementary  non- salary rights in Decision of Constitutional Court No. 67/PUU-XI/2013 but they are not completely protective because the supplementary rights of the worker are not included in separatist creditor payment. Abstrak Kata Kunci: Putusan  Mahkamah  Konstitusi
Nomor 67/PUU-XI/2013,
Definisi Hak-Hak Lainnya dan Perlindungan Hukum.
P-ISSN: 1412-310x
E-ISSN: xxxxxxx
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui,  penafsiran  definisi  hak- hak lainnya dari pekerja/buruh Pasca putusan Mahkamah konstitusi Nomor  67/PUUXI/2013.  Penelitian  ini  juga  untuk  mengetahui, perlindungan  hukum  preventif  terhadap  hak-hak  lainnya  dari pekerja/buruh  Pasca  putusan  Mahkamah  konstitusi  Nomor 67/PUUXI/2013.  Hasil  penelitian  ini  adalah  pertama,  hak-hak lainnya  pekerja/buruh  dibagi  menjadi:  (a).  bersifat  normatif,  adalah hak-hak lain yang diberikan dan diatur oleh Undangundang, misalnya uang Pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan  (b).  Hak  hak  lainnya  yang  tidak  bersifat  normatif,  berarti diberikan  dan  diatur  oleh  para  pihak  menurut  kesepakatan  baik dalam  Perjanjian  Kerja  (PK)  atau  Perjanjian  Kerja  Bersama  (PKB). Kedua,  perlindungan  hukum  hak-hak  lainnya  dari  pekerja/buruh Nomor  67/PUU-XI/2013  sudah  ada  namun  tidak  sepenuhnya terlindungi,  dikarenakan  hak-hak  non  upah  pekerja/buruh dikecualikan pembayarannya oleh kreditur Separatis.

## PENDAHULUAN
Sebagaimana  diketahui,  sistem  hukum  yang  berkembang  di  Indonesia  merupakan  sistem hukum yang berasal dari sistem hukum Romawi. Sistem ini dibawa dan selanjutnya ditinggal oleh Pemerintah Kolonial Belanda, kemudian tetap dianut oleh Pemerintah Indonesia. Sistem hukum ini  sering  disebut  sebagai Civil  Law . 1 Norma  hukum  yang  mengatur  falsafah    bangsa  dan bernegara di Indonesia diatur dalam Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
1 Sutarto Eddhi, 2009, Rekonstruksi Hukum Pabean Indonesia , Jakarta: Erlangga, p. 1
Wacana Hukum:
Sejalan  dengan  prinsip  ketatanegaraan    di  atas  maka  salah  satu  substansi  penting  perubahan UUD  1945  adalah  keberadaan  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  lembaga  negara  yang  berfungsi menangani  perkara  tertentu  di  bidang  ketatanegaraan,  dalam  rangka  menjaga  konstitusi    agar dilaksanakan  secara  bertanggung  jawab  sesuai  dengan  kehendak  rakyat  dan  cita-cita  demokrasi. Keberadaan  Mahkamah  Konstitusi  sekaligus  untuk  menjaga  terselenggaranya  pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi. 2
Ketenagakerjaan  merupakan  bagian  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  pembangunan  nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan sasaran pembangunan  nasional.  Oleh  karena  itu  harus  ada  hak  -  hak  tenaga  kerja  yang  diatur  dalam peraturan Indonesia, yang di dalamnya termasuk perlindungan atas hak-hak pekerja. Peningkatan perlindungan tenaga kerja merupakan hal yang harus diperjuangkan agar harkat dan kemanusiaan tenaga kerja ikut terangkat. 3 Perlindungan terhadap pekerja dimaksudkan untuk menjamin hak - hak  dasar  pekerja  dengan    tetap  memperhatikan  perkembangan  kemajuan  dunia  usaha  nasional dan internasional yang kian tipis batasnya. Beberapa hak pekerja diantaranya adalah mendapatkan imbalan  dan  perlakuan  yang  layak  dalam  hubungan  kerja.  Sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal 28d  Undang-undang  Dasar  Tahun  1945  bahwa  setiap  orang  berhak  untuk  bekerja  serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
Di  Indonesia,  berkaitan  dengan  permasalahan  pemenuhan  hak-hak  pekerja  tersebut sebenarnya  telah  diatur  dalam  serangkaian  peraturan  perundang-undangan.  Dalam  Undang  - undang  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  Pasal  95  ayat  (4) disebutkan bahwa, “Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  maka  upah  dan  hak-hak  lainnya  dari  pekerja/buruh merupakan  utang  yang  didahulukan  pembayarannya.”  Dalam    Undang-undang  Republik Indonesia  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang  Pasal  39  disebutkan  bahwa  (1)  Pekerja  yang  bekerja  pada  Debitor  dapat  memutuskan hubungan kerja, dan sebaliknya Kurator dapat memberhentikannya dengan mengindahkan jangka waktu  menurut  persetujuan  atau  ketentuan  perundang  -  undangan  yang  berlaku,    dengan pengertian  bahwa  hubungan  kerja  tersebut  dapat  diputuskan  dengan    pemberitahuan  paling singkat 45  (empat puluh lima) hari sebelumnya; dan (2)  Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan,  upah  yang  terutang  sebelum  maupun  sesudah  putusan  pernyataan  pailit  diucapkan merupakan utang harta pailit. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8  Tahun  1981  tentang  Perlindungan  Upah  Pasal  27  disebutkan  bahwa,  “Dalam  hal  pengusaha dinyatakan pailit, maka upah buruh merupakan hutang yang didahulukan pembayarannya sesuai dengan peraturan perundang - undangan tentang kepailitan yang berlaku.
Dengan  demikian,  dapat dilihat  bahwa  kewajiban  -  kewajiban  perusahaan yang  pailit  sebagai debitur,  tidak  hanya  pada  para  kreditur,  tetapi  juga  kewajiban  -  kewajiban  kepada  pekerja  yang bekerja  untuk  mendapatkan  upah.  Oleh  karena  itu,  dikeluarkan  Undang-undang  Republik Indonesia  Nomor  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang  sebagai  salah  satu  sarana  hukum  yang  diperlukan  dalam  menunjang  keadilan  bagi pengusaha,  kreditur,  dan pekerja.  Peraturan  ini  diharapkan  mampu  untuk  memberikan  jawaban mengenai hak - hak pekerja pada saat perusahaan pailit.
2 Lihat  Penjelasan  Umum  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003  Tentang  Mahkamah  Konstitusi  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)
3 Mahkamah  Konstitusi,  Putusan  Nomor    67/PUU-XI/2013  Tentang  Pengujian  Undang-Undang    Nomor  13 Tahun  2003 Tentang Ketenagakerjaan, hlm 16.
Wacana Hukum:
Di sisi yang lain, peraturan ini dimaksudkan demi pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan  masyarakat  adil  dan  makmur  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang  -  undang  Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional untuk mendukung pembangunan perekonomian nasional. Pailit merupakan suatu keadaan debitor telah berhenti membayar utang - utangnya. Keadaan tersebut menunjukan debitor yang bersangkutan tidak  melakukan  kewajibannya,  dan  berhenti  membayar  tersebut  dapat  terjadi  karena  tidak mampu membayar atau tidak mau membayar. 4
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 perihal mengenai status upah pekerja  kini  menjadi  jelas,  hal  ini  merupakan  terobosan  baru  terhadap  permasalahan  yang dihadapi oleh pekerja setelah sekian lama mengalami ketidakjelasan nasip karena Pasal 94 ayat (5) menyatakan,  “Dalam  hal  perusahaan  dinyatakan  pailit  atau  dilikuidasi  berdasarkan  peraturan perundang  -undangan  yang  berlaku,  maka  upah  dan  hak-hak  lainnya  dari  pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.”
Mahkamah  Konstitusi  dalam  putusannya  Nomor  67/PUU-XI/2013  dengan  jelas menyebutkan:  “Pasal  95  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003  Nomor  39,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4279)  bertentangan  dengan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Sepanjang  Tidak  dimaknai:  “Pembayaran  upah pekerja/buruh    yang  terhutang  didahulukan  atas  semua  jenis  kreditur  termasuk  atas  tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah, sedangkan pembayaran  hak-hak pekerja lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak  negara,  kantor  lelang,  dan  badan    umum    yang  dibentuk  pemerintah,  kecuali  tagihan  dari kreditur  separatis.”  Pasal  95  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan    (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003  Nomor  39,  Tambahan Lembaran    Negara  Republik  Indonesia  Nomor    4279)  Tidak  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat  sepanjang  tidak  dimaknai:  “Pembayaran  upah  pekerja/buruh    yang  terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor  lelang,  dan  badan  umum  yang  dibentuk  pemerintah,  sedangkan  pembayaran    hak-hak pekerja/buruh    lainnya  didahulukan  atas  semua  tagihan  termasuk  tagihan  hak  negara,  kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis.”
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  67/PUU-XI/2013  tampak  jelas    hanya  melindungi upah  pokok  semata,  sehingga  hak-hak  lainnya  dari  pekerja  terabaikan.  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  67/PUU-XI/2013  di  satu  sisi  merupakan  angin  segar  bagi  para  pekerja mengenai  kejelasan  status  upah  yang  merupakan  hak  dari  pekerja,  namun  di  sisi  lainnya menimbulkan  ketidak  jelasan  terkait  hak-hak  lainnya  seperti  pesangon,  sebagaimana  putusan Mahkamah Konstitusi bahwa yang diutamakan hanya  upah pekerja semata dan hak-hak lainnya (pesangon) dikecualikan tagihannya dari kreditur separatis. Hal ini menjadi menarik untuk ditelaah lebih  mendalam  mengingat  hak-hak  lainnya  dari  pekerja  seperti,  uang  pesangon  merupakan termasuk  hak-hak  lainnya  yang  penghitungan  besar  atau  kecil  pesangon  ditentukan  oleh  salah satunya upah pokok pekerja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 Tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 1 ayat (4) menyebutkan “Uang pesangon  adalah penghasilan yang dibayarkan  oleh  pemberi  kerja  termasuk  pengelola  dana  pesangon  tenaga  kerja  kerja  kepada pegawai,  dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apapun,  sehubungan  dengan  berakhirnya  masa  kerja atau  terjadi  pemutusan  hubungan  kerja,  termasuk  uang  penghargaan  masa  kerja  dan  uang penggantian hak.”  Dampak positif dari putusan Mahkamah konstitusi bagi debitor pailit dan kurator  yaitu  pembayaran  tagihan  negara  dan  kreditur  separatis  tidak  lagi  yang  utama  ketika
4 Man S. Sastrawidjaja, 2010, Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang , Bandung: Alumni, p. 17.
Wacana Hukum:
pekerja mengajukan tagihan pembayaran upah. Mahkamah konstitusi memposisikan pembayaran upah pekerja lebih utama dari semua jenis tagihan. Posisi upah mengalahkan tagihan negara dan kreditur separatis. 5
Tulisan  ini  akan  mencoba  membahas  mengenai  penafsiran  definisi  “hak-hak  lainnya”  pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 oleh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI)  Kabupaten  Sleman,    Asosiasi  Pengusaha  Indonesia  (APINDO)  Cabang  D.I  Yogyakarta dan Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Sleman Yogyakarta dan perlindungan hukum hak-hak non upah pekerja pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013.

## PEMBAHASAN
Penafsiran  definisi  “Hak-Hak  Lainnya”  Non  Upah  Pekerja  Pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) D.I Yogyakarta,  Serikat  Pekerja  Seluruh  Indonesia  (SPSI)  Kabupaten  Sleman,  dan  Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Sleman Yogyakarta

## Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)
Asosiasi  Pengusaha  Indonesia  (APINDO)  awalnya  berdiri  dengan  nama  Badan Permusyawaratan Urusan Sosial Seluruh Indonesia. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) merupakan sebuah wadah yang mampu menjadi forum komunikasi dan bertukar pikiran untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dialami oleh pengusaha. Dalam cakupan yang lebih luas  selain  sebagai  forum  komunikasi  dan  bertukar  pikiran,  Asosiasi  Pengusaha  Indonesia (APINDO)  juga  merupakan  forum  yang  menyuarakan  aspirasi  para  pengusaha  kepada pemerintah atau organisasi lain yang terkait dengan hubungan industrial dan perburuan 6 . Visi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) adalah terciptanya iklim usaha yang baik dalam rangka  mewujudkan  pembangunan  nasional  secara  nyata.  Misi  dari  Asosiasi  Pengusaha Indonesia (APINDO) adalah meningkatkan daya juang dan daya saing perusahaan/pengusaha Indonesia;  mewujudakan  ketenagakerjaan  dan  hubungan  industrial  yang  harmonis,  dinamis serta berkeadilan; melindungi, memberdayakan dan membela seluruh pelaku usaha Indonesia terutama  anggota;  dan  merepresentasikan  dunia  usaha  Indonesia  di  berbagai  lemabaga Nasional dan Internasional dan secara khusus. 7
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) merupakan forum yang merepresentasikan suara dari  para  pengusaha  di  seluruh  daerah  Indonesia.  Kebijakan-kebijakan  yang  berhubungan dengan hubungan industrial dan ketenagakerjaan menjadi salah satu fokus Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Begitu juga dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU- XI/2013 tentang Pengujian Pasal 94 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  tak  luput  dari  sorotan  Asosiasi  Pengusaha  Indonesia  (APINDO).  Terkait dengan hak-hak lainnya bagi pekera/buruh yang tempat bekerjanya mengalami kepailitan maka menurut  Asosiasi  Pengusaha  Indonesia  (APINDO)  hak-hak  lainnya  itu  ditafsirkan  sebagai hak-hak  yang  ada  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan serta hak-hak lainnya yang juga di atur dalam peraturan pelaksana yang lain. Contoh hak-hak lainnya Non upah pekerja/buruh dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor:  SE-07/MEN/1990  Tentang  pengelompokan  upah  atau  segala    Peraturan  pelaksana
5 Juanda Pangaribuan, Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, 09 Pebruari 2015, Hukum Online, diakses tanggal 25/10/2016.
6 Hasil Wawancara dengan Pak Handoko, selaku sebagai Ketua Tim Advokasi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Yogyakarta, pada tanggal 17 Januari 2017, Pukul 14:00 WIB.
7 Nastiti  Retno  Larasati,  2016,  “Tinjauan  Yuridis  Peraturan  Pemerintah  Nomor  78  Tahun  2015  tentang Pengupahan Terkait Dengan Kesejahteraan Buruh”, Universitas Gadjah Mada, Penulisan Hukum, Yogyakarta, p. 95-96
Wacana Hukum:
yang lain itu bisa dilaksanakan pemerintah, Peraturan Menteri, dan juga surat edaran-erdaran terkait masalah ketenagakerjaan.
Surat  Edaran  Menteri  Tenaga  Kerja  Nomor:  SE-07/MEN/1990  tentang  Pengelompokan Upah menyebutkan sebagai berikut:
1) Pengertian komponen upah adalah sebagai berikut:
a) Upah Pokok: adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
b) Tunjangan Tetap : adalah suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang  diberikan  secara  tetap  untuk  pekerja  dan  keluarganya  serta  dibayarkan  dalam satuan  waktu  yang  sama,  dengan  pembayaran  upah  pokok,  seperti  Tunjangan  Istri; Tunjangan Anak; Tunjangan Perumahan; Tunjangan Kemahalan; Tunjangan Daerah dan  lain-lain.  Tunjangan  Makan  dan  Tunjangan  Tranport  dapat  dimasukkan  dalam komponen  tunjangan  tetap  apabila  pemberian  tunjangan  tersebut  tidak  dikaitkan dengan  kehadiran,  dan  diterima  secara  tetap  oleh  pekerja  menurut  satuan  waktu, harian atau bulanan.
c) Tunjangan  Tidak  Tetap:  adalah  suatu  pembayaran  secara  langsung  atau  tidak langsung  berkaitan  dengan  pekerja,  yang  diberikan  secara  tidak  tetap  untuk  pekerja dan  keluarganya  serta  dibayarkan  menurut  satuan  waktu  yang  tidak  sama  dengan waktu pembayaran upah pokok, seperti Tunjangan Transport yang didasarkan pada kehadiran,  Tunjangan  Makan  dapat  dimasukkan  ke  dalam  tunjangan  tidak  tetap apabila tunjangan tersebut diberikan atas dasar kehadiran (pemberian tunjangan biasa dalam bentuk uang atau fasilitas makan).
2) Pengertian Pendapatan Non Upah sebagai berikut:
a) Fasilitas:  adalah  kenikmatan  dalam  bentuk  nyata/nature  yang  diberikan  perusahaan oleh  karena  hal-hal  yang  bersifat  khusus  atau  untuk  meningkatkan  kesejahteraan pekerja,  seperti  fasilitas  kendaraan  (antar  jemput  pekerja  atau  lainnya);  pemberian makan secara cuma-cuma; sarana ibadah; tempat penitipan bayi; koperasi; kantin dan lain-lain.
b) Bonus:  adalah  bukan  merupakan  bagian  dari  upah,  melainkan  pembayaran  yang diterima pekerja dari hasil keuntungan perusahaan atau karena pekerja menghasilkan hasil  kerja  lebih  besar  dari  target  produksi  yang  normal  atau  karena  peningkatan produktivitas; besarnya pembagian bonus diatur berdasarkan kesepakatan.
c) Tunjangan Hari Raya (THR) Gratifikasi dan pembagian keuntungan lainnya.
Menurut Handoko 8 , demikian juga merupakan termasuk dalam katagori “hak-hak lainnya” dari  pekerja/buruh  yang  tentunya  pengusaha  bertanggungjawab  atas  pelunasan  hak-hak tersebut kepada pekerja. Menurut Handoko, Upah atau hak-hak yang lainnya itu adalah sesuai dengan ketentuan perjanjian masing-masing tergantung pengusaha dan pekerja, pada dasarnya hak-hak lainnya itu diatur berbeda antara satu dengan yang lainnya.
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI)
Serikat  Pekerja/Serikat  Buruh  (SP/SB)  merupakan  wakil  dari  pekerja/buruh  dalam menyampaikan  aspirasinya.  Setiap  perusahaan  yang  memiliki  pekerja/buruh  lebih  dari  10 (sepuluh) harus membentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB). Kebijakan-kebijakan yang berhubungan  dengan  hubungan  industrial  dan  ketenagakerjaan  menjadi  salah  satu  fokus Serikat  Pekerja/Serikat  Buruh  (SP/SB).  Begitu  juga  dengan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi
8 Hasil Wawancara dengan Pak Handoko, selaku sebagai Ketua Tim Advokasi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Yogyakarta, pada tanggal 17 Januari 2017, Pukul 14:00 WIB.
Wacana Hukum:
Nomor  67/PUU-XI/2013  tentang  Pengujian  Pasal  94  ayat  (5)  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  tak  luput  dari  sorotan  Serikat  Pekerja/Serikat  Buruh (SP/SB).  Mengenai  serikat  buruh  atau  serikat  pekerja lahirnya  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB), memberikan kebebasan berserikat bagi  pekerja.  Semua  berlandaskan  pada  pemberian  perlindungan,  pembelaan  hak  dan kepentingan,  serta  peningkatan  kesejahteraan  yang  layak  bagi  pekerja  dan  keluarganya. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Pusat Data dan Analisis TEMPO hal yang dianggap penting  oleh  responden  terhadap  kehadiran  Serikat  Pekerja/Serikat  Buruh  (SP/SB)  selain sebagai penyalur aspirasi adalah menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis; dan berkeadilan, penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat; biaya ringan; dan adil, pembuatan  Perjanjian  Kerja  Bersama  yang  mempertimbangkan  kepentingan  pekerja  dan kelangsungan usaha, wakil buruh dalam Lembaga Kerja Sama Bipartit dan Tripartit. 9 Menurut Legowo, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI)  Kabupaten Sleman D.I Yogyakarta,  Sejarah  Konfederasi  Serikat  Pekerja  Seluruh  Indonesia  (KSPSI)  dimulai  dari deklarasi Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) 20 Februari 1973. Deklarasi FBSI oleh para tokoh  pejuang  buruh  tersebut  sekaligus  mengukuhkan  Bpk  Agus  Sudono  sebagai  Ketua Umum pertama dan menetapkan tanggal 20 Februari adalah hari lahirnya KSPSI. pada awal terbentuknya,  FBSI  memiliki  keanggotaan  21  serikat  buruh,  21  serikat   buruh  (vak  sentral) yang terintegrasi dan terorganisir ke dalam 21 Serikat Buruh Lapangan Pekerjaan (SBLP) yang bersifat sektoral Sebagai sebuah organisasi, FBSI mengalami pasang surut. Pada tahun 1984, FBSI  bersama  organisasi-organisasi  buruh  se-ASEAN  mendirikan  ASEAN  Trade  Union Council  (ATUC).  ATUC  adalah  forum  tukar  menukar  infomasi  dan  pengalaman  dan  kerja sama antar serikat buruh se-ASEAN yang menjadi anggotanya. 10
Selanjutnya  di  tahun  1985  dibawah  kepemimpinan Imam  Soedarwo,  pada  Kongres  ke-II FBSI tanggal 23-30 November 1985, menyepakati beberapa perubahan mendasar diantaranya yaitu: merubah bentuk organisasi dari Federasi menjadi Unitaris (kesatuan), mengganti nama dari FBSI menjadi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan menyerderhanakan 21 SBLP menjadi  9  Departemen.  Perubahan  bentuk  organisasi  menjadi  Unitaris  mendapat  tentangan dari  Organisasi  pekerja  Internasional,  Pemerintah Indonesia  dianggap  mengekang  kebebasan berserikat pekerja Indonesia. Pada MUNAS ke-III SPSI November 1990,  memutuskan untuk mengembangkan dan meningkatkan peran dan fungsi 9 Departemen menjadi 13 Sektor, yang masing-masing  memunyai  Ketua  dan  Sekretaris  yang  dipilih  melalui  Munas  ke-III  SPSI. perubahan ini tidak merubah bentuk organisasi unitaris yang disandangnya dan masih belum mengembalikan  kebebasan  kepada  organisasi  buruh  yang  menjadi  anggotanya.  Hal  ini ditunjukkan  oleh  ketiadaan  Anggaran  Dasar/Anggaran  Rumah  Tangga  (  AD/ART)  diubah menjadi Peraturan Dasar/Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT). 11
Menurut  pendapat  Legowo 12 Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  67/PUU-XI/2013 tentang  Pengujian  Pasal  94  ayat  (5)  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  merupakan  hal  yang  sangat  penting  bagi  kepentingan  pekerja/buruh khususnya  bagi  Serikat  Pekerja  Seluruh  Indonesia (SPSI)  Sleman  mengingat  hak-hak  pekerja yang  selama  ini  terus  dikorbankan  daripada  kepentingan  pihak  lainnya.    Lebih  jauh  Legowo
9 Ibid, p. 104
10 Hasil Wawancara Peneliti dengan Bapak Lugowo, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI)  Kabupaten Sleman D.I Yogyakarta, pada tanggal  22 Desember 2016 pukul 09:30 WIB.
11 Hasil Wawancara Peneliti dengan Bapak Lugowo, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI)  Kabupaten Sleman D.I Yogyakarta, pada tanggal  22 Desember 2016 pukul 09:35 WIB.
12 Hasil Wawancara Peneliti dengan Bapak Lugowo, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI)  Kabupaten Sleman D.I Yogyakarta, pada tanggal  22 Desember 2016 pukul 09:37 WIB.
Wacana Hukum:
berpendapat  bahwa, 13 “hak-hak  lainya”  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 67/PUU-XI/2013  tentang  Pengujian  Pasal  94  ayat  (5)  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003  tentang  Ketenagakerjaan  diartikan  sebagai  hak-hak  yang  diperoleh  pekerja/buruh  dari pengusaha yang timbul berdasarkan hubungan kerja yang disepakati kedua belah pihak. Hak- hak lainnya itu dapat dilihat dari Perjanjian Kerja (PK) atau dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sehingga mengenai apa saya bentuknya beliau mengatakan akan sangat beragam, semisal uang  talih  kasih,  uang  pisah,  hak  untuk  mendapatkan  Jaminan  Kesehatan  (BPJS Ketenagakerjaan),  dengan  demikian  keseluruhan  itu    juga  dimaknai  sebagai  hak-hak  lainnya dari pekerja/buruh. Hak-hak lainnya timbul dari hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha, serta apa saja yang disetujui dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dibuat antara pekerja dengan  pengusaha.  Di  lapangan  mengenai  hak-hak  lainnya  itu  bisa  beragam  bentuknya  dan biasanya antara satu tempat berbeda dengan tempat yang lainnya tergantung kesepakatan yang dibuat oleh pekerja dan pengusaha. Hak-hak lain dari pekerja/buruh yang perusahaannya jatuh pailit    paling  tidak  mendapatkan  uang  pesangon,  uang  penghargaan  masa  kerja,  uang penggantian hak serta uang talih kasih. Uang talih kasih diberikan berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama  (PKB)  yang  dibuat  antara  pekerja  dan  pengusaha  serta  disahkan  oleh  Dinas Ketenagakerjaan,  kemudian  ditanda  tangani  oleh  kedua  belah  pihak.      Uang  talih  kasih besarannya sesuai dengan kesepakatan pekerja dan pengusaha. 14
Perlindungan  Hukum  Hak-Hak  Non  Upah  Pekerja  Pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  67/PUU-XI/2013 dikeluarkan  agar  pekerja/buruh mendapatkan  perlindungan  hukum  dalam  kaitannya  bila  perusahaan  tempatnya  bekerja mengalami kepailitan. Dalam Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan  bahwa  perlindungan  hukum  terhadap  tenaga  kerja  dimaksudkan  untuk  menjamin hak-hak pekerja/buruh dan menjamin kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  pekerja/buruh  dan  keluarganya  dengan  tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.  Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu legal protection  theory , sedangkan  dalam bahasa Belanda, disebut dengan theorie  van  de  wettelijke  bescherming, dalam  dalam  bahasa  Jerman  disebut theorie  der  rechtliche  schutz . 15 Secara  gramatikal,  perlindungan  adalah  tempat  berlindung  atau  perbuatan  memperlindungi. Memperlindungi  adalah menyebabkan  atau  menyebabkan  berlindung.  Arti berlindung,  meliputi: (1)  menempatkan  dirinya  supaya  tidak  terlihat,  (2)  bersembunyi,  atau  (3)  minta  pertolongan. Sementara itu, pengertian melindungi meliputi: (1) menutupi supaya tidak terlihat atau tampak, (2) menjaga, merawat atau memelihara, (3) menyelamatkan atau memberikan pertolongan. 16 Menurut Maria Theresia Geme mengartikan perlindungan adalah hukum: 17 “Berkaitan dengan tindakan  negara  untuk  melakukan  sesuatu    dengan  (memberlakukan  hukum  negara  secara
13 Hasil Wawancara Peneliti dengan Bapak Lugowo, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI)  Kabupaten Sleman D.I Yogyakarta, pada tanggal  22 Desember 2016 pukul 09:40 WIB.
14 Hasil Wawancara Peneliti dengan Bapak Lugowo, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI)  Kabupaten Sleman D.I Yogyakarta, pada tanggal  22 Desember 2016 pukul 09:55 WIB.
15 Salim HS dan Erlies Septian Nurbani, 2016 ,  Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, p. 259
16 Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen. 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta, p. 526.
17 Salim HS dan Erlies Septian Nurbani, 2016 , Op.Cit, p. 262.
Wacana Hukum:
eksklusif) dengan tujuan  untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang”. 18
Secara  teoritis,  bentuk  perlindungan  hukum  dibagi  menjadi  dua  bentuk,  yaitu  perlindungan yang  bersifat  preventif  dan  refpresif. 19 Perlidungan  hukum  yang  bersifat  preventif  merupakan perlindungan  hukum  yang  sifatnya  pencegahan.  Perlindungan  yang  memberikan  kesempatan kepada  rakyat  untuk  untuk  mengajukan  keberatan  ( inspraak )  atas  pendapatnya  sebelum  suatu keputusan    pemerintah  mendapat  bentuk  yang  definitif.  Sehingga  perlindungan  hukum  ini bertujuan  mencegah  terjadinya  sengketa  dan  sangat  besar  artinya  bagi  tindak  pemerintah  yang didasarkan  kepadan  kebebasan  bertindak.  Dan  dengan  adanya  perlindungan  hukum  yang preventif  ini  mendorong  pemerintah  untuk  berhati-hati  dalam  mengambil  keputusan  yang berkaitan  dengan  asas freies  ermessen ,  dan  rakyat  dapat  mengajukan  keberatan  atau  dimintai pendapatnya  mengenai  rencana  keputusan  tersebut.  Sedangkan  Perlindungan  hukum  yang represif  berfungsi  untuk  menyelesaikan  apabila  terjadi  sengketa.  Secara  filosofis,  lahirnya  atau ditetapkannya  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  adalah  untuk melindungi tenaga kerja yang berada diposisi lemah . sehingga dengan adanya Undang-Undang ini akan memberikan perlindungan akan hak dan kewajiban yang sama antara pekerja/buruh dengan majikan.  Dalam  undang-undang  ini  diatur    bentuk  perlindungan  yang  diberikan  kepada pekerja/buruh, yang meliputi perlindungan atas: 20
1. Hak-hak dasar pekerja/buruh untuk berunding dengan pengusaha;
2. Keselamatan dan kesehatan kerja;
3. Pekerja/buruh perempuan, anak dan penyandang cacat;
4. Upah;
5. Kesejahteraan; dan
6. Jaminan sosial tenaga kerja.
Pada  prinsipnya,  perlindungan  hukum  terhadap  pihak  yang  lemah  selalu  dikaitkan    dengan perlindungan  terhadap  hak-hak  pihak  yang  lemah  atau  korban.  Hukum  sebagai  pelindung kepentingan manusia berbeda dengan norma-norma yang lain. Karena hukum itu berisi perintah dan/atau larangan, serta membagi hak dan kewajiban. Sudikno Marto Kusumo, mengemukakan tidak hanya tentang tujuan hukum, tetapi juga tentang fungsi hukum dan perlindungan hukum. Ia berpendapat bahwa dalam fungsinya sebagai pelindung kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai adapun tujuan pokok dari hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya  ketertiban  di  dalam  masyarakat  diharapkan  kepentingan  manusia  akan  terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perseorangan di  dalam  masyarakat,  membagi  wewenang  dan  mengatur  pemecahan  masalah  hukum  serta memelihara kepastian hukum. 21
Ada tiga hal yang dapat dianalisis dari pandangan Sudikno Martokusumo. Ketiga hal tersebut meliputi  fungsi  hukum,  tujuan  Hukum  dan  tugas  hukum.  Fungsi  hukum  adalah  melindungi kepentingan manusia. Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan  seimbang.  Masyarakat  yang  tertib  merupakan  masyarakat  yang  teratur,  sopan  dan  menaati peraturan  perundang-undangan  dan  peraturan  yang  hidup  dan  berkembang  dalam  masyarakat. Ketertiban  suatu  keadaan  dimana  masyarakat  hidup  serba  teratur  baik.  Keseimbangan  adalah
18 Maria  Theresia  Geme,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Masyarakat  Hukum  Adat  Dalam  Pengelolaan  Cagar Alam  Watu  Ata  Kabupaten  Ngada,  Propinsi  Nusa  Tenggara  Timur” ,  Desertasi ,    Program  Doctor  Ilmu  Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Tahun 2016.
19 Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia , Surabaya: PT. Bina Ilmu, p. 2
20 Penjelasan umum undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
21 Sudikno Martokusumo, 1999, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta, Liberti, p. 71.
Wacana Hukum:
suatu keadaan masyarakat, di mana masyarakatnya hidup dalam keadaan seimbang dan sebanding artinya  tidak  ada  masyarakat  yang  dibedakan  antara  satu  dengan  lainnya  (sama  rasa).  Menurut Imam Soepomo, macam-macam perlindungan terhadap pekerja/buruh antara lain : 22
1. Perlindungan  ekonomis,  perlindungan  yang  berkaitan  dengan  usaha-usaha  untuk memberikan  kepada  pekerja/buruh  suatu  penghasilan  yang  cukup  untuk  memenuhi keperluan  sehari-hari  pekerja/buruh  dan  keluarganya,  termasuk  dalam  hal  pekerja/buruh tersebut tidak mampu bekerja karena suatu di luar kehendaknya. Perlindungan ini biasanya diwujudkan dalam bentuk pemeberian jaminan social
2. Perlindungan  social,  perlindungan  yang  berkaitan  dengan  usaha  kemasyarakatan,  yang bertujuan  memungkinkan  pekerja  itu  mengenyam  dan  memperkembangkan perikehidupannya sebagai manusia pada umumnya, sebagai anggota masyarakat dan sebagai anggota keluarga. Perlindungan ini terwujud dalam perlindungan kesehatan kerja
3. Perlindungan  teknis,  perlindungan  yang  berkaitan  dengan  usaha-usaha  untuk  menjaga pekerja/buruh dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh persoalan pesawat dan alat kerja lainnya serta bahan-bahan itu sifatnya teknis. Usaha menjaga pekerja/buruh dari bahaya  kecelakaan  itu  biasa  dinamakan  perlindungan  keselamatan  kerja.  Perlindungan keselamatan  kerja  adalah  perlindungan  kepada  buruh  agar  selamat  dari  bahaya  yang ditimbulkan oleh alat kerja.
Kaedah  hukum  melindungi  lebih  lanjut  kepentingan-kepentingan  manusia  yang  sudah mendapat  perlindungan  dari  ketiga  kaedah  lainnya  dan  melindungi  kepentingan-kepentingan manusia  yang  belum  mendapat  perlindungan  dari  ketiga  kaedah. 23 Dalam  usahanya  untuk mengatur,  hukum  menyesuaikan  kepentingan-kepentingan  perorangan  dengan  kepentingan masyarakat  dengan  sebaik-baiknnya,  serta  berusaha  mencari  keseimbangan  antara  memberi kebebasan kepada individu dan melindungi masyarakat terhadap kebebasan individu. Mengingat bahwa masyarkat terdiri dari individu-individu yang menyebabkan terjadinnya interaksi maka akan selalu  terjadi  konflik  atau  ketegangan  antara  kepentingan  perorangan  dan  antara  kepentingan perorangan  dengan  kepentingan  masyarakat.  Hukum  berusaha  menampung  ketegangan  atau konflik  tersebut  sebaik-baiknya. 24 Pekerja/buruh  memiliki  peran  dan  kedudukan  yang  sangat penting  dalam    pembangunan  nasional,  baik  sebagai  pelaku  maupun  tujuan  pembangunan  itu sendiri.
Sehubungan  dengan  itu  adalah  penting  meningkatkan  perlindungan  tenaga  kerja  dan keluarganya  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan.  Perlindungan  tenaga    kerja dimaksud untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin  kesamaan, kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk  mewujudkan kesejahteraan pekerja/ buruh  dengan  tetap  mempertimbangkan  kemajuan  dunia  usaha. 25 Pada  tanggal  25  Maret  2003 pemerintah mengundangkan Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan untuk  menggantikan  berbagai    undang-undang  di bidang  ketenagakerjaan  yang  dipandang  tidak sesuai lagi dengan  kebutuhan dan tuntutan pembangunan ketenagakerjaan. Undang-undang ini juga  diharapkan dapat menciptakan hubungan industrial  yang berkeadilan untuk  mewujudkan jaminan perlindungan bagi pihak yang lemah sehingga terwujud  keseimbangan ( equality ). 26 Pasal 4 Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan  menyebutkan  bahwa pembangunan  ketenagakerjaan  bertujuan  untuk  memberdayakan  dan    mendayagunakan  tenaga
22 Imam Soepomo, 1990, Hukum Perburuan Bidang Kesehatan Kerja , Jakarta: Djambatan, p. 2.
23 Sudikno Martokusumo, 2005, Mengenal Hukum Suatu Pengantar , Yogyakarta: Liberty, p.12
24 ibid
25 Lihat Bagian Menimbang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109
26 Sehat Damanik, 2005, Hukum Acara Perburuhan , Jakarta: Dss Publishing, p. 3
Wacana Hukum:
kerja  secara  optimal  dan  manusiawi,  mewujudkan    pemerataan  kesempatan  kerja,  memberikan perlindungan  kepada  tenaga    kerja  dalam  mewujudkan  kesejahteraan  dan  meningkatkan kesejahteraan  tenaga kerja dan keluarganya.
Pekerja/Buruh adalah orang yang tidak bebas menentukan kehendaknya terhadap pengusaha karena  dalam  suatu  hubungan  kerja  pengusaha  telah  memberikan  batasan-batasan  yang  harus diikuti  oleh  buruh. 27 Akibat  dari  kondisi    sosiologis  yang  demikian  jika  terjadi  perselisihan hubungan industrial antara pihak  tenaga kerja/buruh dengan perusahaan khususnya menyangkut perselisihan hak dan  perselisihan pemutusan hubungan kerja, membuat posisi tenaga kerja/buruh dengan  pihak pengusaha tidak seimbang dalam berperkara di pengadilan. Persoalan yang paling sering  muncul  selain  konflik  menyangkut  upah  juga  masalah  kompensasi  pemutusan  hubungan kerja  (PHK).  Ada  beberapa  komponen  kompensasi  PHK  yaitu: 28 uang  pesangon,  uang penghargaan  masa  kerja,  uang  penggantian  hak,  uang  pisah.  Pemicu  konflik  tersebut  ada  yang disebabkan  karena  unsur  kesengajaan  pengusaha  untuk  menghindari  tanggungjawab  membayar kompensasi  PHK,  tetapi  kadangkala  juga  disebabkan  karena  ketidaktahuan  para  pihak,  baik pengusaha maupun pekerja yang di-PHK..
Berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  67/PUU-XI/2013 menetapkan  bahwa Pasal  95  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003    Nomor  39,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945  sepanjang  tidak  dimaknai  sebagai  pembayaran  upah  pekerja/buruh  yang  terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor  lelang,  dan  badan  umum  yang  dibentuk  Pemerintah,  sedangkan  pembayaran  hak-hak pekerja/buruh    lainnya  didahulukan  atas  semua  tagihan  termasuk  tagihan  hak  negara,  kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis. 29
Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003    Nomor  39,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4279)  tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai  pembayaran  upah  pekerja/buruh  yang  terhutang  didahulukan  atas  semua  jenis  kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk  Pemerintah,  sedangkan  pembayaran  hak-hak  pekerja/buruh  lainnya  didahulukan  atas semua  tagihan  termasuk  tagihan  hak  negara,  kantor  lelang,  dan  badan  umum  yang  dibentuk Pemerintah,  kecuali  tagihan  dari  kreditur  separatis. 30 Adapun  alasan  pemohon  mengajukan gugatan tersebut dikarenakan: 31 a. Pasal  95  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  yang  menempatkan  hak-hak pekerja  harus  “ didahulukan ”,  akan  tetapi  dalam  praktik  ditempatkan  dalam  posisi  setelah pemenuhan  hak  negara  dan  para  kreditor  separatis,  menimbulkan  adanya  ketidakpastian hukum dalam penerapan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
b. Pasal  95  ayat  (4)  undang-undang  nomor  13  tahun  2003  tentang  ketenagakerjaan bertentangan dengan pasal 28d (2) uud 1945 karena berpotensi menimbulkan pelanggaran hak pekerja untuk memperoleh perlakuan yang adil dan layak secara hukum.
c. Akibat dari tidak jelasnya penafsiran Pasal 95 ayat (4) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berujung pada ketidakpastian hukum sebagaimana yang disebutkan di atas, maka dengan sendirinya juga menimbulkan ketidak-adilan terhadap salah satu pihak karena tidak
27 Ibid, p. 2.
28 Ibid, p. 2.
29 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013
30 Ibid,
31 Ibuid.
Wacana Hukum:
mendapat  imbalan  dan  perlakuan  yang  adil  dan  layak  dalam  hubungan  kerja  sesuai  yang termaktub dalam konstitusi negara kita pada Pasal 28D ayat (2).
Perlindungan  hukum  yang  diberikan  Mahkamah  Konstitusi  terhadap  hak-hak  Non  Upah pekerja/buruh  dengan  adanya  putusan  Nomor  67/PUU-XI/2013  sudah  ada  namun  tidak sepenuhnya,  dikarenakan  hak-hak  Non  Upah  dikecualikan  kedudukan  pembayarannya  oleh kreditur  Separatis.  Dengan  kata  lain,  putusan  Nomor  67/PUU-XI/2013  tidak  sepenuhnya menjamin  hak-hak  non  upah  pekerja/buruh  tersebut  sebagaimana  upah  pokok  dari pekerja/buruh itu sendiri yang disebutkan dengan jelas diutamakan dari semua tagihan.Sebelum beranjak  lebih  jauh  alangkah  baiknya  kita  mengetahui  dulu  macam-macam  kreditur  Dalam undang-undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 1 angka 2 disebutkan definisi Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan. Adapun jenis-jenis Kreditor yang dikenal dalam hukum kepailitan Indonesia adalah:
a. Kreditor Separatis. Kreditor separatis ( Scured Creditor ) adalah Kreditor pemegang gadai, hipotik, jaminan fidusia, hak tanggungan, dan hak angunan atas kebendaan lainnya. Kreditor ini dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. 32
b. Kreditor Preferen.
Kreditor  preferen  adalah  kreditor  yang  didahulukan  pembayaran  atas  semua  harta  pailit berdasarkan  sifat  piutangnya.  Pembayarannya  di  istimewakan  atas  hasil  penjualan  barang bergerak maupun barang tetap. 33
c. Kreditor Konkuren. Kreditor konkuren atau kreditor bersaing ( Unsecured Creditors ) adalah semua Kreditor atau penagih  berdasarkan  piutang  tanpa  ikatan  tertentu.  Umumnya  Kreditor  golongan  inilah yang  paling  menderita  dan  berusaha  keras  untuk  mendapatkan  bagiannya  menurut persentase yang ditentukan dalam verifikasi. 34
Sebagaimana  yang  kita  ketahui  bahwa  sahnya    Putusan    Mahkamah  Konstitusi  Nomor 67/PUU-XI/2013 “ Pembayaran  upah  pekerja/buruh  yang  terhutang  didahulukan  atas  semua jenis  kreditur  termasuk  atas  tagihan  kreditur  separatis,  tagihan  hak  negara,  kantor  lelang,  dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas  semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang  dibentuk  Pemerintah,  kecuali  tagihan  dari  kreditur separatis” 35 ,  Dapat  kita  ketahui  bahwa sahnya  pemenuhan  hak  dari  kreditur  separatis  lebih  utama  dibandingkan  hak-hak  lainnya  dari pada  pekerja/buruh  dengan  demikian  menurut  penulis  Putusan    Mahkamah  Konstitusi  Nomor 67/PUU-XI/2013  belum  sepenuhnya  melindungi  kepentingan  pihak  pekerja/buruh.  Hak  yang timbul  bagi  pekerja/buruh  yang  mengalami  pemutusan  hubungan  kerja  berbeda,  perbedaan tersebut  didasarkan  pada  dasar  yang  menjadi  alasan  dari  pemutusan  hubungan  kerja, 36 undang- undang nomor 13 tahun 2003 menentukan sebagai berikut:
a. Pemutusan hubungan kerja karena pekerja melakukan kesalahan berat mendapatkan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
b. Pemutusan  hubungan  kerja  karena  pekerja/buruh  selama  6  (enam)  bulan  tidak  dapat
32 Ibid.
33 Syamsudin M. Sinaga , Op Cit, p. 17.
34 M Hadi Shubhan, 2008, Hukum Kepailitan. Prinsip, Norma, dan Praktek di Peradilan, Jakarta: Kencana, p.32.
35 Ibid,
36 Madhiyyah Anggun Susdaryanti, “Perlindungan Hukum Terhadapa Hak Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja  (PHK)  Kerena  Efisiensi  Dalam  Putusan  Pengadilan  Hubungan  Industrial ”, Penulisan  Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Tahun 2015.
Wacana Hukum:
melaksanakan  pekerjaan  karena  dugaan  melakukan    tindak  pidana  bukan  atas  pengaduan usaha, maka kepada pekerja/buruh tersebut diberikan uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali  ketentuan  Pasal  156  ayat  (4).  Selama  proses  perkara  pidana,  pengusaha  tidak  wajib membayar upah tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga pekerja.
c. Pemutusan hubungan kerja karena alasan pekerja/buruh melakukan  pelanggaran ketentuan yang  diatur  dalam  perjanjian  kerja,  peraturan  perusahaan  atau  perjanjian  kerja  bersama, maka pekerja/buruh memperoleh uang pesangon sebesar 1 (satu kali) ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu kali) ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
d. Pekerja/buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
e. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan pengusaha kepada pekerja/buruh dengan alasan perubahan  status,  peleburan  atau  perubahan  kepemilikan  perusahaan  dan  pekerja  tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka diberikan uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). Apabila dalam kasus tersebut  inisiatif  pemutusan  hubungan  kerja  berasal  dari  pengusaha,  maka  kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
f. Pemutusan  hubungan  kerja  karena  perusahaan  tutup  yang  disebabkan  perusahaan  tutup karena  mengalami  kerugian  secara  terus  menerus  selama  2  (dua)  tahun  atau  keadaan memaksa ( force majeur ), maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
g. Pemutusan  hubungan  kerja  karena  perusahaan  melakukan  efisiensi,  maka  pekerja/buruh berhak  atas  uang  pesangon  sebesar  2  (dua)  kali  kentuan  Pasal  156  ayat  (2),  uang penghargaan  masa  kerja  sebesar  1  (satu)  kali  ketentuan  Pasal  156  ayat  (3)  dan  uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
h. Pemutusan  hubungan kerja karena perusahaan pailit, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
i. Pemutusan  hubungan  kerja  karena  pekerja/buruh  meninggal  dunia,  maka  kepada  ahli warisnya diberikan uang yang besar perhitungan 2 (dua) kali uang pesangon ketentuan Pasal 156 ayat (2) , 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
j. Pemutusan hubungan kerja karena pekerja/buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipangil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis, maka pekerja/buruh yang bersangkutan berhak menerima uang penggantian hak dan diberikan uang pisah yang besarnya  dan  pelaksanaannya  diatur  dalam  perjanjian  kerja,  peraturan  perusahaan  atau perjanjian kerja bersama.
k. Pemutusan  hubungan  kerja  karena  adanya  pengajuan  permohonan  dari  pekerja/buruh kepada  lembaga  penyelesaian  hubungan  industrial  dengan  alasan  yang  disebutakan  dalam Pasal  169  ayat  (1),  maka  pekerja/buruh  berhak  mendapat  uang  pesangon  1  (dua)  kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat  (3)  dan  uang  penggantian  hak  sesuai  ketentuan  Pasal  156  ayat  (4).  Apabila  tidak
Wacana Hukum:
terbukti maka pekerja/buruh yang bersangkutan tidak berhak atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja.
l. Pemutusan  hubungan  kerja  kerena  pekerja/buruh  mengalami  sakit  berkepanjangan, mengalami  cacat  akibat  kecelakaan  kerja  dan  tidak  dapat  melakukan  pekerjaannya  setelah melampui  batas  12  (dua  belas)  bulan,  maka  terhadap  pekerja/buruh  diberikan  uang pesangon 1 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan  masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 165 ayat  (4).
Sebagai  negara  hukum,  Indonesia  berupaya  untuk  melindungi  kehidupan  warganya  secara hukum.  Perlindungan  ini  salah  satunya  tertuang  di  dalam  Pasal  28D  ayat  (2)  UUD  1945  yang menyebutkan bahwa: “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian. Pasal tersebut menunjukan bahwa perlindungan hukum diberikan juga kepada kaum pekerja.” Menurut Sudikno Martokusumo, hukum adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku untuk setiap orang dan normatif karena  menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus  dilakukan  serta  menentukan  bagaimana  caranya  melakukan  kepatuhan  kepada  kaedah- kaedah  yang  ada. 37 Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  hukum  berfungsi  untuk melidungi kepntingan manusia sebagai subyek hukum melalui peraturan yang mengikat (undang- undang). Philipus M. Hardjon dalam bukunya yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia” sebagaimana dukutip oleh Sindi Nur Fitri, berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan  perlindungan harkat  dan  martabat  dan  pengakuan  terhadap  hak  asasi  manusia  yang dimiliki  oleh  subyek  hukum  dalam  negara  hukum  dengan  berdasarkan  pada  ketentuan  hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum  itu  pada  umumnya  berbentuk  suatu  peraturan  tertulis,  sehingga  sifatnya  lebih  mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya. 38 Hadjon sebagaimana dikutip oleh Kristine Agustina, juga menyatakan bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum wajib memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya sesuai dengan  Pancasila.  Hal  tersebut  melahirkan  pengakuan  dan  perlindungan  hak  azasi  manusia  di dalam  wadah  negara  kesatuan  yang  menjujung  tinggi  semangat  kekeluargaan  dalam  mencapai kesejahteraan bersama. 39 Hardjon juga berpendapat bahwa perlindungan hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian yakni kekuasaan pemerintah dan  kekuasaan  ekonomi.  Dalam  hubungan  dengan  kekuasaan  pemerintah,  permasalahan perlindungan  hukum  bagi  rakyat  (yang  diperintah)  terhadap  pemerintah  (yang  memerintah). Dalam  hubungan  dengan  kekuasaan  ekonomi,  permasalahan  perlindungan  hukum  adalah perlindungan  bagi  si  lemah  (ekonomi)  terhadap  si  kuat  (ekonomi),  misalnya  perlindungan  bagi pekerja terhadap pengusaha. 40
Perlindungan  hukum  terhadap  hak-hak  non  upah  pekerja/buruh  pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 belum sepenuhnya terpenuhi. Sekali lagi ini membuktikan bahwa  posisi  pekerja/buruh  amat  lemah  perlindungannya  oleh  pemerintah.  Dalam  prakteknya ada  beberapa  hal  yang  bisa  dilakukan  oleh  pekerja  atas  tindakan  pengusaha  yang  tidak  mau membayarkan pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penganti hak serta hak-hak lainnya.
37 Op. Cit, p. 38 38 Sindi  Nur  Fitri,  “Pelaksanaan  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pilot  Pada  Kegiatan  Angkut  Udara  Niaga  Tak Berjadwal di PT. Nusantara Air Charter”, Penulisan Hukum , Fakultas Hukum Universitas Gadja Mada Tahun 2013. Yogyakarta, p. 15-16.
39 Kristine Agustina, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Layanan Jasa Parkir Terhadap Penggunaan Klausula Baku Dalam Karcis Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Jakarta.” , Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2010, p. 13.
40 Sindi Nur Fitri, Op. Cit, p. 16
Wacana Hukum:
meski  sudah  ada  putusan  Pengadilan  Hubungan  Industrial  yang  sudah  Inkracht.  Salah  satunya adalah  melaporkan  pengusaha  ke  kepolisian,  setidaknya  atas  dua  tuduhan.  Pertama,  dugaan penggelapan Sedangkan yang kedua adalah dugaan pelanggaran Pasal 216 KUH Pidana dimana tindakan  pengusaha  yang  tak  mau  menjalankan  putusan  Pengadilan  Hubungan  Industrial  yang sudah  inkracht  dianggap  sebagai  tindakan  yang  menghalang-halangi  perintah  dari  pejabat  atau penguasa  umum. 41 Perlindungan  hukum  terhadap  hak-hak  non  upah  pekerja/buruh  pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 belum sepenuhnya terpenuhi. Hal itu dapat  kita  lihat  dari  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  “Pembayaran  upah  pekerja/buruh    yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak  pekerja  lainnya  didahulukan  atas  semua  tagihan  termasuk  tagihan  hak  negara,  kantor lelang,  dan  badan    umum    yang  dibentuk  pemerintah,  kecuali  tagihan  dari  kreditur  separatis.” Seharusnya  “hak-hak  lainnya”  disamakan  dengan  upah  sehingga  baru  dapat  dikatakan perlindungan terhadap pekerja/buruh  terpenuhi.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  67/PUU-XI/2013  tampak  jelas    hanya  melindungi upah  pokok  semata,  sehingga  “hak-hak  lainnya”  dari  pekerja  terabaikan  atau  dihalangi  oleh kepentingan  kreditur  Separatis.  Penulis  sepakat,  bahwa  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 67/PUU-XI/2013 di satu sisi merupakan angin segar bagi para pekerja/buruh mengenai kejelasan status upah yang merupakan hak dari pekerja, namun di sisi lainnya menimbulkan ketidak jelasan terkait  hak-hak  lainnya,  sebagaimana  putusan  Mahkamah  Konstitusi  bahwa  yang  diutamakan hanya    upah  pekerja  semata  dan  hak-hak  lainnya  dikecualikan  tagihannya  dari  kreditur separatis.Pasal  95  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003    Nomor  39,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor  4279)  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang  tidak dimaknai: “ Pembayaran  upah  pekerja/buruh  yang  terhutang  didahulukan  atas  semua  jenis kreditur  termasuk  atas  tagihan  kreditur  separatis,  tagihan  hak  negara,  kantor  lelang,  dan  badan umum  yang  dibentuk  Pemerintah,  sedangkan  pembayaran  hak-hak  pekerja/buruh  lainnya didahulukan atas  semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis.
Ketentuan Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan memang mewajibkan perusahaan yang pailit harus mendahulukan pemenuhan hak-hak pekerja seperti pesongan dan hak-hak lainnya. Namun, dalam praktik, terdapat urutan peringkat penyelesaian tagihan kreditor setelah selesainya kreditor separatis, dimana upah buruh masih harus menunggu urutan setelah tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah untuk didahulukan. Praktik yang kontradiktif ini  tertuang  dalam  Pasal  1134  ayat  (2) juncto Pasal  1137  KUH  Perdata  dan  Pasal  21  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2000  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan sebagaimana  telah  diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007  tentang Perubahan  Ketiga Atas  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang  Ketentuan  Umum  dan Tata  Cara  Perpajakan.  Menurut  penulis  dengan  ada Dalam  Pasal  1149  KUH  Perdata,  piutang buruh  terhadap  perusahaan/majikan  berkedudukan  sebagai  kreditor/piutang  preferen,  sehingga dengan  dinyatakan  pailitnya  debitor  tidak  akan  menghilangkan  hak-hak  buruh  sebagai  kreditor terhadap  perusahaan  tersebut.  Buruh  dapat  menuntut  pembayaran  upahnya  sebagai  kreditor dengan mengajukan tagihan kepada kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga yang bertugas untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit. Kurator mendahulukan pembayaran upah buruh  sebagai  kreditor  preferen  dari  hasil  penjualan  boedel  pailit  daripada  pembayaran  kepada kreditor  konkuren. Praktik  kontradiktif  lainnya  yaitu  dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun
41 Imam  Hadi  Wibowo, Putusan  PHI  Yang  Telah  Berkekuatan  Hukum  Tetap, diakses  dari http://www.hukumonline.com/pada 20 Desember 2016 Pukul 14:23 WIB.
Wacana Hukum:
1992  tentang  Usaha  Perasuransian  (UU  Perasuransian),  di  mana  pemegang  polis  asuransi didahulukan  terhadap  hak-hak  buruh.  Pasal  20  ayat  (2)  UU  Perasuransian  menyatakan  bahwa: “Hak  pemegang  polis  atas  pembagian  harta  kekayaan  Perusahaan  Asuransi  Kerugian  atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang dilikuidasi merupakan hak utama”. 42
Analisis  dari  pandangan  di  atas  dengan  adanya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 67/PUU-XI/2013 maka setidaknya telah melindungi kepentingan daripada pihak pekerja/buruh, karena telah jelas saat ini terkait status pembayaran upah nya, namun berbeda dengan ketentuan dari  hak-hak  lainnya  dari  pekerja/buruh  yang  menurut  pemahaman  penulis  masih  kurang  jelas, karena  dalam  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  67/PUU-XI/2013  terkait  hak-hak  lainnya itu dianggap penulis Mahkamah Konstitusi tidak memberikan ketentuan yang jelas karena masih dikecualikan dari pada kepentingan kreditur separatis.
Menurut pemahaman penulis,  bahwa bentuk perlindungan hukum dari hak-hak lainnya, Kalau ada kreditur separatis, maka hak lainnya kalah terhadap kreditur separatis. Posisi kreditur separatis menjadi  diutamakan  daripada  hak  hak  lainnya. Kalau  tidak  ada  kreditur  separatis,  maka  hak lainnya  menjadi  hak-hak  yang  diutamakan  (Preferen)  pembayarannya. Menurut  pemahaman penulis, kalau ada kreditur separatis, maka hak-hak lainnya tetap Preferen kedudukannya namun setelah  tagihan  dari  kreditur  sepatis.  Kalau  hal  ini  dimasukan  kedalam  ketentuan  kredirut Konkuren  penulis  tidak  sepakat,  karena  amar  putusan  Mahkamah  Konstitusi  dengan  jelas mengatakan,  pembayaran  upah  pekerja/buruh  yang  terhutang  didahulukan  atas  semua  jenis kreditur  termasuk  atas  tagihan  kreditur  separatis,  tagihan  hak  negara,  kantor  lelang,  dan  badan umum  yang  dibentuk  Pemerintah,  sedangkan  pembayaran  hak-hak  pekerja/buruh  lainnya didahulukan atas  semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis. Yang dikecualikan itu hanya dari tagihan  kreditur  separatis.  Namun  apabila  ada  pihak  yang  mempunyai  pendapat  lain,  misalnya dengan mengatakan bahwa hak-hak lainnya dimasukan dalam ketentuan kreditur Konkuren maka hal  itu  wajar  saja,    karena  memang  hak-hak  lainnya  pekerja/buruh  tidak  ada  jaminan  seperti kreditur  separatis,  hak-hak  lainnya  tidak  ada  jaminan  kebendaan.  Sehingga  dikatakan  bila  ada kreditur  separatis  maka  kedudukan  hak-hak  lainnya    ( lemah )  dalam  artian  disamakan  dengan kedudukan  kreditur  Konkuren,  jadi  terkait  pelunasan  tagihannya  diharapakan  mengunakan prinsip Pari  Passu  Prorata  Parte 43 . Prinsip  ini  berarti  bahwa  harta  kekayaan  yang  dimiliki  oleh debitor  menjadi  jaminan  bersama  untuk  para  kreditornya  dan  hasilnya  dibagikan  secara proporsional  antara  mereka,  kecuali  jika  antara  para  kreditor  itu  ada  yang  menurut  undang- undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.
Menurut  pemahaman  penulis,  terkait  hak-hak  lainnya  yang  bersifat  normatif  sesuai  Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tetap harus dibayar dan kedudukannya menjadi  tagihan  Preferen  setelah  tagihan  kreditur  Separatis  (bila  ada),  dengan  demikian  hal  itu menjamin  kepastian  hukum  bagi  pekerja/buruh  serta  sesuai  dengan  tujuan  daripada  Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013. Sedangkan hak-hak lainnya yang tidak bersifat normatif karena timbul dari perjanjian kerja (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) lebih baik dibicarakan melalui musyawarah antara pekerja/buruh dan pengusaha selama proses penyelesaian kepailitan. Karena hak-hak lainnya yang tidak bersifat normatif ini bisa disimpangi sehingga tidak mewajibkan kepada pengusaha untuk membayar selama ada kesepakatan dengan pekerja.
42 Nur Rosihin Ana, (Majalah Konstitusi No. 92 – Oktober 2014), Diposkan oleh Mahkamah Indonesia di 14.48, diakases penulis pada tanggal 26/02/2017, 17:15.
43 Bintang  Partogi  Mangarapua  Sibuea,  dipublis  09/17/2015,  11:53,  Hukum  Media.com,  diakses  tanggal 26/02/2017, 17:15.
Wacana Hukum:

## PENUTUP
Dari  penelitian  mengenai  Perlindungan  hukum  Hak-Hak  Non  Upah  Pekerja/buruh  Pasca Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  67/PUU-XI/2013,  penulis  dapat  menarik  kesimpulan sebagai berikut:
Pertama,  penafsiran  definisi  “hak-hak  lainnya”  pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 67/PUU-XI/2013  oleh  Serikat  Pekerja  Seluruh  Indonesia  (SPSI)  Kabupaten  Sleman,    Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Cabang D.I Yogyakarta  dan Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Sleman Yogyakarta, dapat disimpulkan bahwa hak-hak lainnya dari pekerja/buruh terdiri atas hak- hak  lainnya  yang  bersifat  normatif  dan  hak  hak  lainnya  yang  tidak  bersifat  normatif.  Kedua, Perlindungan Hukum Hak-Hak Non Upah Pekerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 sudah ada, namun belum sepenuhnya. Hal ini dapat dilihat dari dikecualikan pemenuhan  hak-hak  lainnya  pekerja/buruh  dari  tagihan  kreditur  separatis.  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  67/PUU-XI/2013  maka  setidaknya  telah  melindungi  kepentingan  daripada pihak  pekerja/buruh,  karena  telah  jelas  saat  ini  terkait  status  pembayaran  upah  nya,  namun berbeda  dengan  ketentuan  dari  hak-hak  lainnya  dari  pekerja/buruh  yang  menurut  pemahaman penulis  masih  kurang  jelas,  karena  dalam  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  67/PUU- XI/2013  terkait  hak-hak  lainnya  itu  dianggap  penulis  Mahkamah  Konstitusi  tidak  memberikan ketentuan yang jelas karena masih dikecualikan dari pada kepentingan kreditur separatis.

## REFERENCES
Agustina,  Kristine,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Pengguna  Layanan  Jasa  Parkir Terhadap  Penggunaan  Klausula  Baku  Dalam  Karcis  Berdasarkan  Undang-Undang  No.  8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Jakarta.” , Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2010.
Bintang  Partogi  Mangarapua  Sibuea,  dipublis  09/17/2015,  11:53,  Hukum  Media.com,  diakses tanggal 26/02/2017, 17:15.
Damanik, Sehat, 2005, Hukum Acara Perburuhan , Jakarta: Dss Publishing. Eddhi, Sutarto, 2009, Rekonstruksi Hukum Pabean Indonesia , Jakarta: Erlangga.
Fitri, Sindi Nur, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pilot Pada Kegiatan Angkut Udara Niaga  Tak  Berjadwal  di  PT.  Nusantara  Air  Charter”, Penulisan  Hukum ,  Fakultas  Hukum Universitas Gadja Mada Tahun 2013. Yogyakarta.
Geme,  Maria  Theresia,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Masyarakat  Hukum  Adat  Dalam Pengelolaan  Cagar  Alam  Watu  Ata  Kabupaten  Ngada,  Propinsi  Nusa  Tenggara  Timur” , Desertasi ,    Program  Doctor  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Brawijaya,  Malang, Tahun 2016.
Hadjon, Philipus M., 1987, Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia , Surabaya: PT. Bina Ilmu. Imam  Hadi  Wibowo, Putusan  PHI  Yang  Telah  Berkekuatan  Hukum  Tetap, diakses  dari http://www.hukumonline.com/pada 20 Desember 2016 Pukul 14:23 WIB.
Juanda  Pangaribuan, Hakim  Ad  Hoc  Pengadilan  Hubungan  Industrial  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta Pusat, Senin, 09 Pebruari 2015, Hukum Online, diakses tanggal 25/10/2016. Larasati,  Nastiti  Retno,  2016,  “Tinjauan  Yuridis  Peraturan  Pemerintah  Nomor  78  Tahun  2015 tentang  Pengupahan  Terkait  Dengan  Kesejahteraan  Buruh”,  Universitas  Gadjah  Mada, Penulisan Hukum, Yogyakarta. Martokusumo, Sudikno, 1999, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta, Liberty.
Nur  Rosihin  Ana,  (Majalah  Konstitusi  No.  92  –  Oktober  2014),  Diposkan  oleh  Mahkamah Indonesia di 14.48, diakases penulis pada tanggal 26/02/2017, 17:15.
Wacana Hukum:
Pendidikan  dan  Kebudayaan,  Departemen.  1989, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  Balai  Pustaka, Jakarta.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  67/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun  2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Sastrawidjaja,  Man  S.,  2010, Hukum  Kepailitan  Dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang , Bandung: Alumni.
Shubhan,  M  Hadi,  2008, Hukum  Kepailitan.  Prinsip,  Norma,  dan  Praktek  di  Peradilan, Jakarta: Kencana.
Soepomo, Imam, 1990, Hukum Perburuan Bidang Kesehatan Kerja , Jakarta: Djambatan.
Susdaryanti,  Madhiyyah  Anggun,  “Perlindungan  Hukum  Terhadapa  Hak  Pekerja  Akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Kerena Efisiensi Dalam Putusan  Pengadilan Hubungan Industrial ”, Penulisan Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Tahun 2015. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003  Tentang  Mahkamah  Konstitusi  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2003  Nomor  98  dan  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4316).