## Amanna Gappa

## Potret Empirik Model Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Mercy Maria Magdalena Setlight * , Diana R. Pangemanan
Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia.
* E-mail Korespondensi: ribkadiana31@gmail.com

## Abstract:
Human trafficking is now an increasingly complex problem because it is not only a domestic concern but has become  a  universal  issue  and  is  increasing  from  year  to  year.  This  research  uses  normative  legal  research methods. The approaches used in this research are the statutory, case, and conceptual approaches. The results of this research show that various efforts can be taken to grant compensation and restitution rights to victims of criminal  acts  of  human  trafficking,  both  by  the  government  through  statutory  regulations  and  efforts  by victims through litigation and non-litigation. However, in reality, in the field, the provision of compensation and restitution differs from the rules made either according to the law or implementing regulations.
Keywords: Criminal Law; Victim; Human Trafficking; Criminal Act

## Abstrak:
Perdagangan  orang  kini  menjadi  permasalahan  yang  kian  kompleks,  sebab  tidak  hanya  menjadi  perhatian domestik, namun telah menjadi isu universal dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Penelitian ini menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif.  Pendekatan  yag  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  kasus,  dan  pendekatan  konseptual.  Hasil  penilitian  ini menjunjukan  bahwa  berbagai  upaya  yang  dapat  ditempuh  dalam  pemberian  hak  kompensasi  dan  restitusi kepada  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang,  baik  oleh  pemerintah  melalui  peraturan  perundang- undangan maupun upaya korban melalui jalur litigasi dan non litigasi. Namun kenyataannya di lapangan, pemberian kompensasi dan restitusi belum sesuai dengan peraturan yang telah dibuat baik menurut undang- undang maupun peraturan pelaksananya.
Kata Kunci: Hukum Pidana; Korban; Perdagangan Orang; Tindak Pidana

## 1. Pendahuluan
Perdagangan  orang  kini  menjadi  permasalahan  yang  kian  kompleks,  sebab  tidak hanya menjadi perhatian domestik, namun perdagangan orang juga telah menjadi isu universal  yang  melibatkan  negara-negara  lain.  Kondisi  ini  tidak  saja  dialami  oleh Indonesia. 1 Laporan  Survei  Dunia  IV  tentang  Perempuan  dan  Pembangunan  pada tahun 1999 menyebutkan bahwa banyak negara berkembang di Asia seperti Vietnam, Srilangka,  Thailand,  dan  Filipina  mengalami  hal  yang  sama,  sebagai  akibat  dari ketidakpastian  dan  ketidakmampuan  menghadapi  persaingan  bebas  dari  konsep liberalisme  ekonomi  di  era  globalisasi  yang  mempunyai  dampak  cukup  kompleks,
1 Susanti,  Heni,  Syafrinaldi  Syafrinaldi,  and  Wira  Atma  Hajri.  "Perbandingan  Aturan Hukum tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia dan Malaysia." Kodifikasi 4, no. 1 (2022): 91-108.
terutama  terhadap  peningkatan  peran  dan  kedudukan  perempuan  dalam  bidang ekonomi baik tingkat nasional maupun internasional. 2
Perdagangan orang terkait erat dengan kriminalitas transnasional yang merendahkan martabat  bangsa  dan  negara  memperlakukan  korban  semata  sebagai  komoditi  yang dibeli,  dijual,  dikirim,  dan  dijual  kembali.  Perdagangan  orang  yang  mayoritas perempuan dan anak, merupakan jenis perbudakan pada era modern ini merupakan dampak krisis multidimensional yang dialami Indonesia. Dari waktu ke waktu praktik perdagangan  orang  semakin  menunjukkan  kualitas  dan  kuantitasnya.  Bahkan menurut  laporan International  Labor  Organization ,  setiap  tahunnya  diperkirakan  dua juta  manusia  diperdagangkan  dan  sebagian  besarnya  adalah  perempuan  dan  anak. 3 Tidak  hanya  itu,  Laporan  UNICEF  pada  tahun  2012  menyebutkan  bahwa  anak  yang dieksploitasi jumlahnya semakin bertambah setiap tahunnya.
Kenyataan bahwa  yang  lebih  dominan  korban  adalah  perempuan  dan  anak  karena merekalah  kelompok  yang  sering  menjadi  sasaran  dan  dianggap  sebagai  kelompok yang  paling  rentan.  Korban  perdagangan  orang  biasanya  ditipu,  diberlakukan  tidak manusiawi,  dan  dieksploitasi.  Bentuk-bentuk  eksploitasi  itu  sendiri  diantaranya dengan  cara  memperlakukan  korban  untuk  bekerja  yang  mengarah  pada  praktik- praktik  eksploitasi  seksual,  perbudakan  atau  bentuk-bentuk  perbudakan  modern, perbuatan  transplantasi  organ  tubuh  untuk  tujuan  komersial,  sampai  penjualan  bayi yang  dimaksudkan  untuk  tujuan  dan  kepentingan  mendapatkan  keuntungan  besar bagi  para  pelaku  perdagangan  orang.  Kasus  perdagangan  orang  terutama  terjadi  di kota-kota besar, seperti Jakarta, bandung, Surabaya, Bali, Medan, Padang, Pontianak, Makassar, dan Manado. 4
Perdagangan  orang  bertentangan  dengan  hak  asasi  manusia  karena  perdagangan orang  melalui  cara  ancaman,  pemaksaan,  penculikan,  penipuan,  kecurangan, kebohongan  dan  penyalahgunaan  kekuasaan  serta  bertujuan  prostitusi,  pornografi, kekerasan atau eksploitasi, kerja paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa. Jika salah  satu  cara  tersebut  diatas  terpenuhi,  maka  terjadi  perdagangan  orang  yang termasuk  sebagai  kejahatan  yang  melanggar  hak  asasi  manusia.  Fungsi  sosial terpenting  suatu  negara  dalam  masyarakat  modern  adalah  meningkatkan  citra kesadaran  diri  sosial.  Penghargaan  terhadap  hak-hak  individu  merupakan  asas  yang paling  utama  dan  penting  secara  moralitas  sosial.  Dengan  demikian,  jika  seorang individu  mempertahankan  hak-haknya  berarti  melindungi  juga  kepentingan masyarakat  dan  jika  hak-hak  korban  terpenuhi,  maka  terpenuhi  juga  kepentingan masyarakat.
Sehubungan  dengan  korban  kejahatan  perdagangan  orang,  dimana  kebanyakan korban  perdagangan  orang  adalah  anak  dan  perempuan  yang  merupakan  tunas, potensi, dan kelompok strategis bagi keberlanjutan bangsa di masa depan, maka perlu diperhatikan. Korban kejahatan yang merasa kurang mendapat perhatian atau kurang
2 Nasir,  Norruzeyati  Che  Mohd,  and  Mohammad  Rahim  Kamaluddin.  "Tinjauan  Literatur Pemerdagangan Dan Eksploitasi Kanak-Kanak Di Asia Tenggara." Jurnal Pembangunan Sosial 21 (2018): 135-154.
3 Antasari, Rina. "Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Global dan Islam di Provinsi Sumatera Selatan." Kafaah: Journal of Gender Studies 8, no. 1 (2018): 53-70.
4 Murdiyanto.  "Sexual  Violation  toward  Children." Jurnal  Penelitian  Kesejahteraan  Sosial 16, no. 1 (2017): 75-88.
mendapat  perlindungan  hukum  hanya  salah  satu  segi  saja.  Perlindungan  hukum berkaitan dengan hak-hak korban dan perlindungan yang diberikan bersifat reaktif.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan  menggunakan  pendekatan perundang-undangan,  pendekatan  kasus,  dan  pendekatan  konseptual . 5 Data  yang dianalisis  secara  kualitatif  akan  dikemukakan  dalam  bentuk  uraian  secara  sistmatis dengan  menjelaskan  hubungan  antara  berbagai  jenis  data,  selanjutnya  semua  data diseleksi dan diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif. 6

## 3. Tantangan  Pencegahan  dan  Penanganan  Tindak  Pidana Perdagangan Orang  di Indonesia
Upaya  yang  saat  ini  dilakukan  oleh  pemerintah  Indonesia  dalam  rangka  untuk menjamin  kepentingan  korban  dalam  mengajukan  permohonan  pemberian kompensasi dan  restitusi  selain  dengan  cara  penggabungan  tuntutan  ganti  kerugian adalah dengan menetapkan Peraturan Pemerintah, yang kemudian disingkat dengan PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi  dan  Korban  sebagai  aturan  pelaksana  dari  UU  No.  13  Tahun  2006  tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Pemerintah Indonesia memang telah merujuk pada standar hukum internasional yang termuat  dalam  Deklarasi  Prinsip-prinsip  Dasar  Keadilan  Bagi  Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan  Kekuasaan  1985.  Namun  upaya  yang  telah  ditempuh  dengan mengeluarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  pelaksanaan dan pemberian kompensasi dan restitusi, namun dari apa yang tertera dalam undang- undang  ( law  in  text )  sangat  berbanding  terbalik  dengan  kenyataan  yang  terjadi  di lapangan ( law in action ).
Berbagai  cara  dapat  ditempuh  korban  untuk  mendapatkan  ganti  kerugian. Selain tentunya  melalui  putusan  pengadilan  yang  dijatuhi  kepada  terdakwa,  korban  juga dapat mengupayakan haknya melalui cara non litigasi (di luar pengadilan). Dalam hal korban mengupayakan hak restitusinya, jalur yang sering kali dilakukan oleh korban adalah jalur non litigasi dengan cara meminta langsung ganti kerugian kepada pelaku. Dari beberapa kasus yang diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan, hakim hanya fokus  pada  penghukuman  kepada  para terdakwa dan  cenderung  memberikan hukuman  yang  ringan  yaitu  di  bawah  lima  tahun.  Selain  itu,  Dalam  dakwaan  yang didakwakan  kepada  pelaku  tindak  pidana  perdagangan  orang  jaksa  hanya memberikan  dakwaan  untuk  menjerat  pelaku  dengan  hukuman  penjara  dan  denda. Sedangkan  untuk  ganti  kerugian  (restitusi)  Jaksa  tidak  mencantumkan  tuntutan restitusi  kepada  pelaku  yang  seharusnya  dibayarkan  kepada  korban  tindak  pidana perdagangan orang.
5 Irwansyah  dan  Ahsan  Yunus  (Ed),  2020, Penelitian  Hukum:  Pilihan  Metode  &  Praktik Penulisan Artikel , Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 157.
6 Theresia Anita Christiani, “Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and  Relevance  in  the  Study  of  Law  as  an  Object,” Procedia  -  Social  and  Behavioral  Sciences 219 (May 2016): 201–207.
Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pada  tataran  praktis,  pemberian  kompensasi  dan restitusi  pada  korban  perdagangan  orang  memang  tidaklah  mudah.  Meski  dalam beberapa  peraturan  perundang-undangan  mengatur  mengenai  hak  kompensasi  dan restitusi terhadap korban ( law in text ), namun pada penerapannya di lapangan ( law in action )  terdapat  berbagai  kendala  dihadapi  oleh  penegak  hukum.  Hal  inilah  yang menyebabkan sulitnya para korban kejahatan atau tindak pidana perdagangan orang mendapatkan  hak  kompensasi  dan  restitusi.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh  penulis,  dari  beberapa  tahun  terakhir  ini  terdapat  beberapa  kasus tindak  pidana  perdagangan  orang  yang  terjadi  di  kota  Makassar.  Dari  kasus-kasus tindak  pidana  perdagangan  orang  tersebut  masih  sangat  sulit  diterapkan  pemberian restitusi kepada korban, begitupun halnya dengan pemberian kompensasi.
Beranjak dari uraian permasalahan di atas, sedikitnya terdapat 4 (empat) aspek yang masih menjadi kendala dalam pemberian atau pelaksanaan kompensasi dan restitusi : Pertama , kelemahan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dari adanya polarisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian restitusi kepada korban  kejahatan  yang  cenderung  saling  bertentangan.  Sebagai  contoh  pada pengaturan kompensasi dan restitusi dalam UU No. 13 Tahun 2006 Tentang PSK, yang didelegasikan  secara  teknis  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  44  Tahun  2008 tentang  Pemberian  Kompensasi,  Restitusi,  dan  Bantuan  kepada  Saksi  dan  Korban. Dalam  beberapa  hal,  aturan  itu  bertentangan  dengan  Pasal  98  KUHAP  mengenai penggabungan perkara, khususnya terkait dengan hukum acara yang akan digunakan. Praktis hal ini membuat penegak hukum cenderung memilih menggunakan ketentuan KUHAP karena aturan hukumnya dianggap lebih pasti dan aplikatif.
Kedua ,  tumpang-tindihnya  pengaturan  mengenai  kompensasi  dan  restitusi  terhadap korban  kejahatan.  Setidaknya  ada  tiga  peraturan  yang  mengatur  tentang  pemberian restitusi terhadap saksi dan korban kejahatan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban;  Peraturan  Pemerintah  Nomor  3  Tahun  2002  tentang  Kompensasi,  Restitusi, dan  Rehabilitasi  terhadap  Korban  Pelanggaran  HAM  yang  Berat;  serta  UU  No.  21 Tahun 2007 tentang PTPPO. Ketiga peraturan tersebut pada dasarnya mengatur aspek yang sama tapi dengan obyek yang berbeda. Implikasinya secara yuridis formal, justru menghambat  pelaksanaan  kompensasi  dan  restitusi  dan  cenderung  menimbulkan masalah  baru  karena  tidak  ada  standar  dan  prosedur  yang  sama  serta  cenderung memunculkan ego sektoral.
Ketiga , dalam UU No. 13 Tahun 2006 Tentang PSK, jangkauan restitusi dapat berupa pengembalian  harta  milik,  pembayaran  ganti  kerugian  untuk  kehilangan  ataupun penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  tentang  ganti  kerugian hanya terfokus pada kerugian yang nyata akibat tidak pidana. Jadi, dalam prakteknya, hanya kerugian-kerugian materiil yang bisa diperiksa oleh Hakim. Tuntutan ganti rugi atas kehilangan  bagi  korban  dianggap  sebagai  bersifat  imateriil  sehingga  harus menggunakan mekanisme hukum perdata.
Keempat , lemahnya daya paksa dan eksekusi pelaksanaan restitusi. UU No. 13 Tahun 2006 Tentang PSK tidak mengatur tentang daya paksa untuk melakukan pembayaran dan  lembaga  mana  yang  berwenang  mengeksekusi  pelaksanaan  restitusi  tersebut. Artinya, jika pelaku tidak mampu dan tidak mau membayar restitusi kepada korban, hal  itu  tidak  berakibat  hukum  dan  menimbulkan  implikasi  apa  pun  bagi  pelaku. Praktis hal ini telah mencederai hak korban untuk memperoleh ganti kerugian.
Maka  dari  itu,  lemahnya  peraturan  perundang-undangan  dalam  mengawasi  dan melindungi hak-hak korban merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan  kompensasi  dan  restitusi.  Padahal  sebenarnya  telah  banyak sumber  hukum  yang  mengatur  masalah  penerapan  dan  pemberian  kompensasi  dan restitusi baik dalam KUHAP, UU No. 13 Tahun 2006 Tentang PSK, UU No. 21 Tahun 2007 Tentang PTPPO, namun masih jarang dan sulit diterapkan dalam beberapa kasus yang terjadi.
Untuk mengatasi kendala dalam memenuhi hak kompensasi dan restitusi bagi korban, perlu menggunakan pendekatan sistemik dalam penegakan hukum agar lebih optimal, yaitu  melalui  pembenahan  struktur  hukum,  substansi  hukum,  dan  budaya  hukum. Penegakan  hukum  dapat  berjalan  efektif  jika  struktur  hukum,  substansi  hukum,  dan budaya  hukum  ditelaah  sebagai  satu  kesatuan  dan  selayaknya  dilakukan  secara simultan.  Penegakan  hukum  sendiri  merupakan  bagian  dari  seluruh  akitivitas kehidupan  yang  pada  hakikatnya  merupakan  interaksi  antara  berbagai  perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang  telah  disepakati  bersama  dalam  suatu  peraturan  yang  berlaku,  baik  secara tertulis maupun tidak tertulis . Pengaturan bersama secara tertulis yang tertuang dalam suatu  produk  perundang-undangan  dimaksudkan  dalam  rangka  mengatur  tata kehidupan  masyarakat,  berbangsa  dan  bernegara  agar  lebih  tertib  dan  berkepastian hukum.
Penegakan  hukum  yang  konsisten  merupakan  bagian  dari  upaya  pencapaian  tujuan hukum  bagi  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara,  yaitu  tegaknya keadilan dan kepastian hukum secara seimbang, serta terwujudnya ketertiban. 7 Dalam pelaksanaan  penegakan  hukum,  tidaklah  semudah  membalikkan  telapak  tangan, mengingat  adanya  problematika  lain  yang  ikut  mempengaruhi  proses  penegakan hukum itu sendiri, antara lain terkait dengan substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.
KUHP    belum    secaranya    nyata    dan    tegas menentukan    ketentuan    secara konkret    atau    langsung    memberikan perlindungan  hukum terhadap korban  dan dan juga  tidak  merumuskan  jenis pidana  restitusi  (ganti  rugi)  bagi  korban  dan keluarga    korban    sekaligus.  Hakim    hanya    diberikan    tawaran    secara    fakultatif, sehingga    ketentuannya  tiada    imperatif    dan    memaksa    untuk    melakukan perlindungan. 8 Selain  perlindungan  hukum  dari  KUHP,  perlindungan  terhadap korban  pun  dapat  ditemukan  pada  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang Perlindungan    Saksi    Dan    Korban.    Khususnya    pada    pasal    5    ayat    (1)    yang memberikan    legitimasi    terhadap    perlindungan    keamanan    pribadi,    keluarga  dan harta  bendanya,  serta  terbebas  dari  ancaman  yang  berkenaan  dengan kesaksian yang  akan  sedang  atau  telah  diberikannya.  Ikut  serta  dalam  proses  memilih    dan menentukan    bentuk    perlindungan    dan    dukungan    keamanan,  memberikan
7 Rochmah, Siti, and Frans Simangunsong. "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang." Bureaucracy  Journal:  Indonesia  Journal  of  Law  and  Social- Political Governance 3, no. 1 (2023): 231-243.
8 Bachro,  Renny  Supriyatni,  and  Mien  Rukmini.  "Human  Trafficking  In  Accordance  with Prosperity and National Economic Development." Jurnal Cita Hukum 6, no. 1 (2018): 1-18.
keterangan    tanpa    tekanan,    mendapat    penerjemah,    bebas    dari  pertanyaan  yang menjerat,  mendapatkan  informasi  mengenai  perkembangan  kasus    dan    putusan pengadilan,    mendapat    identitas    baru    dan    kediaman    baru,  memperoleh penggantian   biaya   transportasi   sesuai   dengan   kebutuhan, mendapatkan  nasehat hukum,    memperoleh    bantuan    biaya    hidup    sementara  sampai  batas  waktu perlindungan berakhir.
Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam melakukan perlindungan serius   terkait korban   perdagangan   manusia   adalah   selain   dari   pihak pemerintah  kepolisian, atau  kejaksaan,  dan  pengadilan,  sebenarnya  justru dari  korban  itu  sendiri yang terkadang  melalukan  pembiaran  karena  yang pertama   tidak   mampu   bereaksi terhadap   penyimpangan,   yang   kedua, sikorban  atau  badan  kontrol  lain  mungkin takut  akan  ada  akibat  yang  lebih serius karena pertentangan tersebut, yang ketiga, sikap  tidak  eduli  inisudah  menjadi  iklim  sosial  yang  ditimbulkan  oleh  tidak  adanya rekasi yang luas.
Dari  sudut  pandang  pemerintah,  sebenarnya  masih  adanya  faktor  lain kemudian masih   ditemukannya   monopoli   model   yang   di   pakai   oleh pemerintah  sendiri dalam    melakukan    perlindunganterhadap    korban    yaitu  model  hak-hak  prosedural ( the procedural rights ). 9 Model ini korban dapat mencampuri proses peradila. Tidak jauh itu  sebenarnya  masih  ada  model  lain  yang    belum    maksimal    dipraktikkan    yaitu model    pelayanan    ( the    services  model )  yang  sebenarnya  model  ini  dapat  membantu terwujudnya integrity of the system of institutionalized trust .

## 4. Penutup
Berbagai upaya yang dapat ditempuh dalam pemberian hak kompensasi dan restitusi kepada  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang,  baik  oleh  pemerintah  melalui peraturan perundang-undangan maupun upaya korban melalui jalur litigasi dan non litigasi. Namun kenyataannya di lapangan, pemberian kompensasi dan restitusi belum sesuai  dengan  peraturan  yang  telah  dibuat  baik  menurut  undang-undang  maupun peraturan  pelaksananya.  Maka  dari  itu,  hendaknya  aparat  penegak  hukum memberikan  pemahaman  kepada  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang  untuk menuntut  haknya  dalam  memperoleh  kompensasi  dan  restitusi  sebagai  salah  satu bentuk  perlindungan  hukum  bagi  korban  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan yang ada. Selain itu, dibutuhkan ketegasan pemberian hukuman oleh aparat penegak  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  perdagangan  orang  dan  sebaliknya, mempermudah korban untuk menuntut haknya agar dalam prosesnya tidak berbelit- belit dan korban lebih mudah untuk memperoleh kompensasi dan restitusi.
9 Alfian,  Alfan.  "Upaya  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Tindak  Pidana Perdagangan Orang." Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 3 (2015): 331-339.

## Referensi
Alfan.  "Upaya  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang." Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 3 (2015): 331-339.
Antasari,  Rina.  "Penanganan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  dalam  Perspektif Global  dan  Islam  di  Provinsi  Sumatera  Selatan." Kafaah:  Journal  of  Gender Studies 8, no. 1 (2018): 53-70.
Bachro, Renny Supriyatni, and Mien Rukmini. "Human Trafficking In Accordance with Prosperity  and  National  Economic  Development." Jurnal  Cita  Hukum 6,  no.  1 (2018): 1-18.
Irwansyah  dan  Ahsan  Yunus  (Ed),  2020, Penelitian  Hukum:  Pilihan  Metode  &  Praktik Penulisan Artikel , Mirra Buana Media, Yogyakarta.
Murdiyanto.  "Sexual  Violation  toward  Children." Jurnal  Penelitian  Kesejahteraan Sosial 16, no. 1 (2017): 75-88.
Nasir,  Norruzeyati  Che  Mohd,  and  Mohammad  Rahim  Kamaluddin.  "Tinjauan Literatur  Pemerdagangan  Dan  Eksploitasi  Kanak-Kanak  Di  Asia Tenggara." Jurnal Pembangunan Sosial 21 (2018): 135-154.
Rochmah,  Siti,  and  Frans  Simangunsong.  "Pertanggung  Jawaban  Pidana  Terhadap Pelaku  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang." Bureaucracy  Journal:  Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance 3, no. 1 (2023): 231-243.
Susanti,  Heni,  Syafrinaldi  Syafrinaldi,  and  Wira  Atma  Hajri.  "Perbandingan  Aturan Hukum  tentang  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  di  Indonesia  dan Malaysia." Kodifikasi 4, no. 1 (2022): 91-108.
Theresia  Anita  Christiani,  “Normative  and  Empirical  Research  Methods:  Their Usefulness  and  Relevance  in  the  Study  of  Law  as  an  Object,” Procedia  -  Social and Behavioral Sciences 219 (May 2016): 201–207.