Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) ISSN  2354-5798 ( Print ), 2654-5020 ( Online ) Vol. 8 No. 2 November Tahun 2020 Available Online at https://ojs. umrah .ac.id/index.php/juan DOI: https://doi.org/10.31629/juan.v8i2.2546

## Collaborative
Governance Dalam Program Perhutanan Sosial Pada HKm Gempa 01 Kurau Barat Bangka Belitung
Bambang Ari Satria 1 , Hermianto 2
¹²Program Studi Ilmu Administasi Negara STISIPOL Pahlawan bambang.ari.satria@stisipolp12.ac.id, hermianto1@gmail.com

## ABSTRAK
Tata  kelola  hutan  oleh  rakyat  merupakan  pendekatan  baru  dalam  perhutanan  sosial. Pemanfaatan  dan  pengelolaan  perhutanan  sosial  di  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung dilakukan dalam rangka memberi akses bagi masyarakat dalam pemanfaatan hutan menjadi lebih  baik  untuk  meningkatkan  taraf  ekonomi  masyarakat.  Salah  satunya  adalah  Hutan Kemasyarakatan (HKm) Gempa 01 Kurau Barat Bangka Belitung.   Penelitian ini berjudul collaborative governance dalam pemanfaatan perhutanan sosial pada HKm Gempa 01 Kurau Barat  Bangka  Belitung.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mendeskripsikan  bagaimana pelaksanaan  collaborative  governance  dalam  pemanfaatan  perhutanan  sosial  pada  HKm Gempa 01 Kurau Barat Bangka Belitung. Teori yang digunakan adalah teori collaborative procces  Chris  Ansell  dan  Alison  Gash.  Metode  yang  digunakan  dengan  pendekatan penelitian  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  wawancara,  observasi  dan audio  visual.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  proses  kolaborasi  antar  pemangku kepentingan  yang  terlibat  dalam  program  perhutanan  sosial  pada  HKm  Gempa  01  Kurau Barat Bangka Belitung sudah berjalan dengan baik. Hal itu ditandai dengan meningkatnya dampak  ekologis  dan  dampak  ekonomis  bagi  masyarakat  di  Desa  Kurau  Barat  melalui pemanfaatan  program  perhutanan  sosial  dan  prestasi  yang  diraih  HKm  Gempa  01  Kurau Barat sebagai Juara 1 tingkat nasional kategori Hutan Kemasyarakatan pada Tahun 2019.
Kata Kunci : Collaborative Governance, Perhutanan Sosial, Hutan Kemasyarakatan

## ABSTRACT
Forest  governance  by  the  people  is  a  new  approach  in  social  forestry.  Utilization  and management of social forestry in the Province of Bangka Belitung Islands is carried out in order  to  provide  access  for  the  community  to  manage  forests  sustainably  to  improve community welfare. One of them is Community Forest (HKm) Earthquake 01 West Kurau, Bangka Belitung. This research is entitled collaborative governance in the utilization of social forestry in the HKm Gempa 01 West Kurau Bangka Belitung. This study aims to determine how the implementation of collaborative governance in the use of social forestry in the HKm Gempa  01  West  Kurau  Bangka  Belitung.  The  theory  used  is  the  theory  of  collaborative processes  by  Chris  Ansell  and  Alison  Gash.  This  study  used  qualitative  research methods. Data collection techniques using interviews, observation and audio visual. The results showed that the collaborative process between stakeholders involved in the social forestry program at  HKm  Gempa  01  West  Kurau  Bangka  Belitung  had  gone  well.  This  is  marked  by  the increasing ecological impact and economic impact on the community in West Kurau Village through the use of social forestry programs and the achievements of HKm Gempa 01 Kurau Barat as 1st winner at the national level in the Community Forest category in 2019.
Keywords: Collaborative Governance, Social Forestry, Community Forest

## PENDAHULUAN
Hutan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat adalah paradigma baru dalam program perhutanan  sosial  (Kuncoro,  2018).  Pergeseran  tata  kelola  hutan  bukan  hanya  untuk kepentingan  kelompok  usaha  besar  saja  melainkan  masyarakat  di  sekitar  hutan  perlu mendapat jaminan izin atau hak untuk pengelolaan dan pemanfaatan hutan tersebut.  Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki  nilai guna dalam proses kehidupan manusia  untuk  berbagai  kepentingan  mulai  dari  sosial,  ekonomi,  dan  bahkan  lingkungan sehingga  hutan  tersebut  perlu  dijaga  keberadaan  dan  fungsinya  agar  tetap  menjadi  baik (Nilasari, Murtilaksono, & Soetarto, 2017).
Pelaksanaan program prioritas negara dalam mencapai kemandirian ekonomi dalam bidang  kehutanan  adalah  komitmen  pemerintah  dalam  hal  ini  dilakukan  oleh  Presiden Republik  Indonesia  dengan  mengalokasikan  luas  kawasan  hutan  sebanyak  12,7  juta  hektar untuk pemanfaatan program perhutanan sosial. Program-program tersebut mulai dari hutan tanaman  rakyat,  hutan  kemasyarakatan,  hutan  desa,  hutan  adat  dan  kemitraan  pengelolaan hutan.  Regulasi  yang  mengatur  hal tersebut  dalam  tingkatan  kementerian  adalah  Peraturan Menteri LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
RI Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016  tentang  Perhutanan  Sosial  (Kementerian  Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016).
Menurut Kuncoro (Susilo, 2019) perhutanan sosial dimaknai sebagai sistem tata kelola hutan  agar  lestari  yang  kemudian  diimplementasikan  dalam  area  hutan  milik  negara  dan dilaksanakan  oleh  masyarakat  sekitar  hutan  sebagai  aktor  utama  yang  berfungsi  untuk peningkatan  taraf  ekonomi  masyarakat,  menjaga  keseimbangan  lingkungan  dan  perubahan sosial  budaya  dalam  bentuk  Hutan  Desa  (HD),  Hutan  Kemasyarakatan  (HKm),  Hutan Tanaman  Rakyat  (HTR),  Hutan  Adat  (HA),  dan  Kemitraan  Kehutanan.  Selain  peraturan menteri  pada level  kementerian  yang  mengatur  tentang  perhutanan  sosial,  di level  direktur jenderal  juga  dibuat  aturan  teknis  dalam  rangka  mempercepat  program  perhutanan  sosial tersebut.  Beberapa  regulasi  tersebut  antara  lain  Peraturan  Dirjen  Perhutanan  Sosial  dan Kemitraan Sosial Nomor P.14/PSKL/Set/PSL.0/112016.
Peraturan tersebut mengatur mengenai pedoman fasilitasi, pembentukan dan tata cara kerja kelompok kerja percepatan perhutanan sosial. Ada juga Keputusan Dirjen Perhutanan Sosial  dan  Kemitraan  Lingkungan  Nomor  SK.23/PSKL/SET/KUM.1/9/2017  tentang Pembentukan  Kelompok  Kerja  Percepatan  Perhutanan  Sosial  (Kementerian  Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017). Tak hanya di level pusat, komitmen pemerintah daerah dalam menyukseskan  program  perhutanan  sosial  juga  tampak.  Seperti  halnya  dilakukan  oleh Pemprov Babel dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur Babel Nomor: 188.44/1350/Dishut/2017  tentang  Pembentukan  dan  Struktur  Organisasi  Kelompok  Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017). Pembentukan pokja tersebut dalam rangka agar pembangunan kehutanan berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat mengurangi laju deforestasi serta konflik tenurial dan memberi akses bagi masyarakat dalam tata kelola hutan agar tetap lestari dan dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat di sekitar hutan yang sedang dikelola.
Kebijakan perhutanan sosial diharapkan memberikan solusi terhadap pengangguran, kemiskinan, konflik lahan, rehabilitasi lahan dan penyediaan rasa aman kepada masyarakat dengan memberi mereka akses secara legal terhadap sumber daya hutan dan kawasan hutan (Putra  et  al.,  2019).  Tugas  pokok  dan  fungsi  yang  diemban  Pokja  PPS  antara  lain  adalah penyampaian  informasi  program  perhutanan  sosial,  fasilitator  bagi  masyarakat  yang melakukan  ijin  permohonan  untuk  mendapatkan  akses  legal  pengelolaan  hutan,  verifikasi permohonan  akses  legal  pengelolan  hutan,  melakukan  aktivitas  peningkatan  kapasitas pengelola  dan  kelembagaan  kelompok  kehutanan,  dan  memfasilitasi  pengembangan  usaha serta pemasaran produk dari program perhutanan sosial tersebut.
Di  dalam  pelaksanaan  program  perhutanan  sosial,  terdapat  permasalahan- permasalahan yang dihadapi. Identifikasi yang dilakukan peneliti, permasalahan tata kelola kawasan  hutan  yang  ada  di  beberapa  kabupaten  di  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung antara lain adalah terbatasnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang tata izin perhutanan sosial,  terbatasnya  sumber  daya  pengelola,  terbatasnya  modal  pembiayaan  awal  dan  masih terdapat  penolakan  dari  kalangan  masyarakat  terhadap  keberadaan  hutan  tanaman  industri yang banyak dikuasai oleh kelompok kepentingan pemodal.
Untuk  itu,  diperlukan  sinergitas  dan  kolaborasi  antar  pemangku  kepentingan  yang terlibat  dalam  capaian  pemanfaatan  dan  pengelolaan  perhutanan  sosial.  Sinergitas  dan kolaborasi  sangat  penting  dan  berperan  dalam  mencapai  kehidupan  masyarakat  yang sejahtera, pembangunan yang merata dalam kehidupan masyarakat kelompok tani hutan. Kini, ada  beberapa  kegiatan  pemerintah  yang menjadi  sorotan  utama  terkait  dengan  pengelolaan hutan  sebagaimana  tertuang  dalam  program  perhutanan  sosial,  yakni  peningkatan  taraf ekonomi  masyarakat  khususnya  yang  berada  di  sekitar  kawasan  hutan  dan  juga  pencarian model penjagaan hutan agar tetap lestari secara tepat. Melihat tujuan baik tersebut, pemerintah memfasilitasi  sebuah  program  untuk  memastikan  bahwa  sarana  peningkatan taraf  ekonomi masyarakat  di  sekitar  hutan  dapat  dilakukan  dengan  model  penciptaan  keselarasan  antara peningkatan taraf ekonomi masyarakat dengan keberlanjutan lingkungan yang selalu dijaga kelestariannya. Program ini adalah program perhutanan sosial yang salah satunya dijalankan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun data jumlah luas dan izin perhutanan sosial di provinsi tersebut disajikan pada tabel. 1 berikut :
Tabel 1 Data Jumlah Luas dan Izin Perhutanan Sosial
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No Kabupaten Izin Perhutanan Sosial Luas Areal Perhutanan Sosial (Ha) HD HTR HKM HTR HKM 1 Belitung/ Belantu Mendanau 3 22 19 3.436 13.640 2 Belitung Timur/ Gunung Duren 1 197 11 1.856 6.004 3 Bangka Tengah/ Sungai Sembulan 2 9 8 342 4.299 4 Bangka Selatan/Muntai Palas 0 1 3 2.405 134 5 Bangka Barat/ Jebu Bembang Antan 0 2 3 399 744 6 Bangka/Bubus Panca 0 2 12 120 909 7 Bangka/ Sigambir Kotawaringin 0 1 8 29 631 8 Bangka Barat/ Rambat Menduyung 0 38 0 369 0 Jumlah Total 6 272 64 8.955,97 26.361,00 Sumber: Diolah Peneliti, 2020
Berdasarkan tabel. 1 diatas, dijelaskan terkait jumlah izin program perhutanan sosial dan  luas  areal  perhutanan  sosial.  Kondisi  eksisting  yang  ada  saat  ini,  ada  64  izin  hutan kemasyarakatan  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung dengan  luas  areal  sekitar  26.361  hektar.  Program  perhutanan  sosial  yang  dijalankan  ini memiliki  dampak  dalam  peningkatan  taraf  ekonomi  masyarakat  melalui  pendekatan pemberdayaan  dengan  tetap  mengedepankan    pada  aspek  kelestarian.  Program  perhutanan sosial  akan    memberi  kesempatan  secara  terbuka  bagi  masyarakat  yang  tinggal  di  wilayah hutan  untuk  mengajukan  hak  pengelolaan  area  hutan  kepada  pemerintah.  Pasca  mendapat persetujuan, tentu masyarakat dapat mengolah dan memanfaatkan hutan tersebut dengan cara- cara yang berdampak baik terhadap lingkungan. Adapun skema penyiapan akses perhutanan sosial dapat dilihat pada gambar 1 berikut :
Gambar  1 Skema Penyiapan Akses Perhutanan Sosial
Sumber: Diolah peneliti, 2020
Berdasarkan  pada  gambar.  1  tersebut,  untuk  mendapatkan  akses  pengelolaan perhutanan  sosial,  maka  pemohon  perhutanan  sosial  mengajukan  surat  permohonan pengelolaan  perhutanan  sosial  kepada  gubernur  yang  ditembuskan  kepada  Menteri  yang menaungi bidang kehutanan. Berdasarkan gambar.1 tersebut, juga terdapat waktu pelayanan untuk  mengurus  surat  izin  pengelolaan  perhutanan  sosial.  Di  Bangka  Belitung,  salah  satu kelompok  masyarakat  yang  mengelola  perhutanan  sosial,  dalam  hal  ini  Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah kelompok masyarakat Hkm Gempa 01 Kurau Barat, Bangka Belitung  (Dinas  Kehutanan  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung,  2016).  Kelompok  ini merupakan  generasi  muda  pencinta  alam  yang  fokus  pada  ekowisata  mangrove  dan konservasi mangrove. Aktivitas kelompok ini sudah dimulai dari tahun 2005 dan mendapat legalitas  pengelolaan  hutan  kemasyarakatan  pada  tahun  2016.  Adapun  legalitas  kelompok HKm yang ada di Kabupaten Bangka Tengah dapat dilihat pada tabel 2 berikut :
Tabel 2 Legalitas Kelompok HKm di Kabupaten Bangka Tengah
No Nama Kelompok Hutan Kemasyarakatan
Dasar Hukum Pesonil
Kelompok HKm Luas Areal Kerja 1 Kelompok Tani Generasi Muda Pencinta Alam 01 SK Gubernur Babel Nomor: 188.44/209/Dishut/2016 18 orang 213 hektar
2 Kelompok Tani Gempita Kurau Timur SK Gubernur Babel Nomor: 188.44/285/Dishut/2016 36 orang 148 hektar 3 Kelompok Tani Tunas Harapan SK Gubernur Babel Nomor: 188.44/207/Dishut/2016 26 orang 300 hektar

## Sumber: Diolah Peneliti, 2020
Berdasarkan tabel. 2 diatas, kelompok tani HKm Gempa 01 Kurau Barat merupakan salah satu kelompok tani yang diberikan izin dalam pengelolaan dan pemanfaatan perhutanan sosial di Bangka Belitung. Dengan demikian, kelompok tani tersebut akan difasilitasi untuk memperoleh dukungan-dukungan yang dapat diberi pemerintah daerah dalam hal mengelola hutan kemasyarakatan pada area kerja yang mereka ajukan. Program HKm yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan memiliki makna bahwa efektivitas program HKm harus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan manfaat ekologi  bagi  hutan  (Andryansah,  Nurrochmat,  &  Kosmaryandi,  2019).  Dukungan  yang diberikan bagi kelompok HKm dapat diberikan pasca terbitnya izin pengelolaan perhutanan sosial  oleh  pemerintah  agar  kegiatan  HKm  berjalan  secara  optimal  dan  berkelanjutan (Moeliono et al., 2015).
Dengan program perhutanan sosial, masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani yang  diberi  izin  dapat  memiliki  akses  kelola  hutan  dan  lahan  yang  setara  dan  luasannya sebagaimana  yang  diberi  izin.  Bentuk  pemanfaatan  hasil  hutan  dilakukan  sesuai  prinsip kelestarian  yang  ramah  lingkungan.  Dengan  demikian,  tujuan  konservasi lingkungan  dapat sejalan  dengan  upaya  peningkatan  taraf  ekonomi  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Manfaat lainnya yang didapat adalah pelibatan masyarakat di sekitar hutan sebagai pihak utama dan terdekat  yang  menjaga  kelestarian  hutan.  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  memiliki kawasan seluas kurang lebih  40 persen dari luas wilayah Provinsi  dan potensi yang ada di dalamnya  harus  dikelola  secara  baik.  Perhutanan  Sosial  adalah  salah  satu  program  yang menjadi  perhatian  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  dalam  rangka pengelolaan sumber daya hutan secara lestari.
Potensi sumber daya alam di kawasan hutan yang sangat besar, baik jasa lingkungan wisata  alam,  pemanfaatan  agroforestry,  hasil  hutan  bukan  kayu,  maupun  lainnya  perlu dioptimalkan.  Oleh  karena  itu,  sebagai  salah  satu  upaya  optimalisasi  tersebut,  pemerintah berusaha untuk mendorong terwujudnya pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat melalui  skema  perhutanan  sosial.  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung berkomitmen  untuk  terus  mengembangkan  perhutanan  sosial,  harapannya  adalah  agar masyarakat  pemegang  izin  perhutanan  sosial  berdaya  dalam  memanfaatkan  izinnya  sesuai dengan  koridor  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  untuk  meningkatkan kesejahteraan sekaligus mempertahankan serta meningkatkan kelestarian hutan yang dikelola. Untuk itu diperlukan kesepahaman oleh semua pihak yang berkepentingan, untuk bersama- sama  mengembangkan  perhutanan  sosial di  Kepulauan  Bangka  Belitung.    Berdasarkan  hal tersebut  di  atas,  maka  peneliti  menganggap  perlu  untuk  dilakukan  penelitian  dengan  judul “Collaborative  Governance  Dalam  Pemanfaatan  Perhutanan  Sosial  Pada  HKM  Gempa  01 Kurau Barat Bangka Belitung”.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  merupakan  cara  ilmiah  yang  digunakan  untuk  mendapatkan  data dengan tujuan tertentu (Sugiyono, 2012). Untuk memudahkan proses penelitian, maka metode penelitian  yang  peneliti  pergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  desain  penelitian  dengan pendekatan  kualitatif.  Fokus  penelitian  ditetapkan  dalam  upaya  untuk  mempertajam penelitian.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  yang  fokus  membahas  bagaimana  pelaksanaan collaborative governance dalam pemanfaatan perhutanan sosial pada HKm Gempa 01 Kurau Barat  Bangka  Belitung. Terdapat empat  indikator  yang  menjadi acuan  dalam menganalisis bagaimana  pelaksanaan  collaborative  governance  dalam  pemanfaatan  perhutanan  sosial  di Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung,  yaitu:  dialog  tatap  muka,  membangun  kepercayaan, komitmen terhadap proses, saling memahami dan hasil sementara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara teoritis, ide tentang HKm bisa ditelusuri dari teori Community Based Forest Management (CBFM) sebagai pendekatan baru dalam tata kelola hutan yang berbeda dengan pendekatan  konvensional.  CBFM  dipahami  sebagai  pemberian  kewenangan  kepada masyarakat  lokal  dengan  tujuan  supaya  menjadi  lestari  dan  masyarakat  di  sekitar  hutan menjadi  sejahtera.  Sementara  dalam  konteks  kebijakan  kehutanan  di  Indonesia,  CBFM  ini diterjemahkan  melalui  kebijakan  HKm.  Hutan  Kemasyarakatan  didefinisikan  sebagai kawasan hutan yang dimiliki oleh negara yang didalamnya berupa area hutan lindung atau hutan produksi yang dapat dioptimalkan dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat yang tingga  di  sekitar  kawasan  hutan  agar  berdaya  dan  bernilai  guna.  Pemerintahan  kolaboratif tentunya  dijalankan  dengan  harapan  dapat  menemukan  konsensus  yang  sejalan  dengan permasalahan yang ada.
Kerjasama dengan pemangku kepentingan tentunya didukung dari internal organisasi, penguatan  kelembagaan  dirasa  sangat  penting  dalam  pemerintahan  kolaboratif  ini  sebagai salah satu modal dalam melaksanakan kerjasama (Tando, Sudarmo, & Haryanti, 2019). Proses pemberdayaan bertujuan dalam rangka peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk mendapatkan manfaat yang bersumber dari kawasan hutan tersebut. Harapan lainnya, dengan  adanya  peningkatan  kapasitas,  mayarakat  akan  menjadi  peduli  dan  peka  untuk melakukan  proteksi  terhadap  fungsi  ekologis  hutan  (Purnomo,  Ramdani,  Setyadiharja,  & Muzwardi, 2018).
Program  perhutanan  sosial  merupakan  salah  satu  bentuk  pemberdayaan  yang ditawarkan  pemerintah  pusat  melalui  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  dan dianggap sebagai terobosan dalam meminimalisasi terjadinya konflik pengelolaan hutan yang sempat terjadi selama ini. Terdapat perbedaan kepentingan antara aktor yang terlibat dalam program perhutanan sosial dan persoalan teknis di lapangan sehingga persoalan berupa hak- hak  masyarakat  menjadi  pemicu  konflik  baru  dalam  tata  kelola  kawasan  hutan  (Sumanto, 2009).
Secara  umum collaborative  governance adalah  sebuah  regulasi  yang  mengatur beberapa lembaga publik secara langsung terlibat dengan pemangku kepentingan non publik dalam proses pengambilan keputusan secara kolektif bersifat formal, berorientasi konsensus, dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik (Ansell & Gash, 2008). Collaborative Governance merupakan  sebuah  proses  yang  di  dalamnya  melibatkan  berbagai  stakeholder  yang  terkait
untuk  mengusung  kepentingan  masing-masing  instansi  dalam  mencapai  tujuan  bersama (Cordery, 2004;Hartman et al.,2002; Febrian, 2016).
Definisi  hampir  serupa  disampaikan  oleh  Balogh  (2011)  bahwa Collaborative Governance merupakan  sebuah  prosess  dan  struktur  dalam  manejemen  dan  perumusan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tataran pemerintahan dan atau instansi publik, institusi swasta dan masyarakat  sipil  dalam  rangka  mencapai  tujuan  pubik  yang  tidak  dapat  dicapai  apabila dilaksanakan oleh satu pihak saja. Model Collaborative Governance menurut Ansell and Gash yaitu  fakta  yang  melatarbelakangi  suatu  kolaborasi,  dimana  para  pemangku  kepentingan memiliki tujuan dan visi bersama yang ingin dicapai dalam konteks kerjasama yang dimulai dari sejarah, saling menghormati, aktor yang saling percaya, kemampuan dan pengetahuan yang  berbeda  antar  aktor  yang  terlibat  dalam  kerjasama  (Cahyono,  2020). Collaborative governance dalam  konteks  program  perhutanan  sosial  pada  HKm  Gempa  01  Kurau  Barat Bangka  Belitung  dianalisis  menggunakan  pendekatan collaborative  governance menurut (Ansell  &  Gash,  2008)  dengan  tahapannya  dimulai  dari  dialog  tatap  muka,  membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, saling memahami dan hasil sementara. Secara lebih rinci, tahapan-tahapan tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

## 1. Dialog Tatap Muka
Dalam tatap muka antar stakeholder baik dari pihak pemerintah, masyarakat maupun swasta/dunia usaha dapat dibahas tentang apa, siapa, kapan, dimana, mengapa dan bagaimana. Pertanyaan-pertanyaan  ini  sangatlah  penting  dalam  merencanakan  dan  melaksanakan ( Hadilinatih,  2019) . Menurut  (Ansell  &  Gash,  2008), collaborative  governance proses awalnya dilakukan dengan membangun percakapan atau komunikasi secara tatap muka antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam program yang dilakukan, dalam hal ini program perhutanan  sosial  pada  HKm  Gempa  01  Kurau  Barat,  Bangka  Belitung.  Dalam  kolaborasi dibutuhkan adanya komunikasi multiarah. Komunikasi multiarah yakni adanya umpan balik yang  berlangsung  dengan  melibatkan  lebih  dari  dua  pihak  yang  berlangsung  secara berkelanjutan dengan intensitas yang tinggi.
Membangun  konsensus  yang  diawali  dengan  komunikasi  tatap  muka  merupakan proses penting dalam kolaborasi program tersebut. Dalam konteks program pengembangan dan  pemberdayaan  masyarakat  pada  kegiatan  usaha  pemanfaatan  hutan  di  Kurau  Barat Bangka  Belitung  proses  dialog  tatap  muka  ini  pertama  kali  dilakukan  pertemuan  antar pemangku  kepentingan  yang  terlibat,  mulai  dari  kelompok  masyarakat  yang  ingin mengembangkan  potensi  desa,  masyarakat  Desa  Kurau  Barat  sebagai  daerah  sasaran, Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Pemprov Babel, serta Kementerian LHK RI sebagai aktor pemerintah di level pusat. Setelah berdialog tatap muka, maka program prioritas yang dilaksanakan di Kurau Barat adalah program rehabilitasi kawasan hutan kritis agar menjadi asri dan mempunyai daya tarik wisata.

## 2. Membangun Kepercayaan
Setelah  proses  dialog  tatap  muka  dilaksanakan,  langkah  berikutnya  adalah membangun  komunikasi  yang  baik  antar  pemangku  kepentingan  yang  terlibat  dalam kolaborator program perhutanan sosial pada Hkm Gempa 01 Kurau Barat Bangka Belitung. Dalam  tahap  ini, collabarative  governance dalam  program  perhutanan  sosial  pada  HKm
Gempa  01  Kurau  Barat  Bangka  Belitung  membangun  kepercayaan  melalui  interaksi  yang dilakukan  secara  intens  pada  saat  dialog  tatap  muka,  khususnya  pada  saat  diskusi  dan koordinasi dalam menentukan kegiatan prioritas yang dilaksanakan di Kurau Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Membangun  kepercayaan  semakin  menguat  setelah  kegiatan  prioritas  yang diputuskan  secara  bersama  antar  aktor  pemangku  kepentingan  dapat  direalisasikan  dan memberi  dampak  yang  baik  bagi  masyarakat  Kurau  Barat,  yakni  meningkatnya pengembangan  sektor  wisata  dan  tercapainya  arah  kebijakan  dalam  meningkatkan  PAD (Pendapatan  Asli  Desa)  di  Desa  Kurau  Barat.  Pada  tahap  ini,  yang  dilakukan  adalah membangun  dan  melaksanakan  diskusi  intensif  dengan  pemangku  kepentingan  yang berhubungan  dengan  hutan  kemasyarakatan  terkait  formulasi  dan  strategi  pengelolaan ekosistem mangrove berbasis kemasyarakatan di Desa Kurau Barat Bangka Belitung.
Tabel 3 Role Sharing Pelaksana Program Perhutanan Sosial Pada HKm Gempa 01 Kurau
Barat Bangka Belitung No Instansi Peran 1 Pemerintah  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pemberian  Izin  Usaha  Pemanfaatan  HKm  kepada  Kelompok  Tani Gempa 01 Kurau Barat 2 BPDASHL (Balai Pengelolaan Daerah Aliran  Sungai  dan Hutan Lindung) Baturusa Cerucuk Penyediaan  100.000  Batang  tanaman  Mangrove  untuk  menjaga ekosistem Mangrove di Kurau Barat 3 Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Penataan kawasan mangrove secara terpadu untuk peningkatan ekonomi masyarakat,  sosialisasi  dan  penyuluhan  ekosistem  mangrove, pendampingan  kelompok  dan  lembaga  desa  dalam  pengelolaan  HKm, pengembangan  kemitraan  dalam  pengelolaan  ekosistem  mangrove berbasis masyarakat. 4 Pemkab Bangka Tengah Membangun infrastruktur pada HKm Mangrove Munjang Kurau Barat, Pelatihan teknis dan studi banding pengelolaan HKm 5 Kelompok Tani Gempa 01 Kurau Barat Menyusun  program  pada  areal  kerja  HKm,  pengembangan  ekowisata mangrove  berbasis  masyarakat,  mengembangkan  kemitraan  dalam pengelolaan ekosistem mangrove berbasis masyarakat 6 Pemerintah Desa Kurau Barat Memberikan  penguatan  kebijakan  kepada  kelompok  tani  Gempa  01 dalam  pengelolaan  HKm,  Melakukan  pengawasan  dan  monitoring terhadap program dan manajerial kelompok tani Gempa 01, memberikan kepastian dan dukungan anggaran desa untuk pengelolaan HKm
Sumber: Diolah peneliti, 2020
Berdasarkan  tabel  3.  diatas,  proses  membangun  kepercayaan  antar stakeholders disesuaikan  dengan  pembagian  peran  yang  ada,  mulai  dari  penyiapan  program,  proses
pendampingan dan penguatan kebijakan dalam perhutanan sosial pada HKm Gempa 01 Kurau Barat Bangka Belitung.

## 3. Komitmen Terhadap Proses
Dari  beberapa  literatur  yang  dijadikan  referensi,  komitmen  terhadap  proses  antar pemangku kepentingan adalah faktor yang menentukan berhasil atau gagalnya collaborative governance (Faidati  &  Muthmainah,  2019).  Proses  kolaborasi  dalam  program  perhutanan sosial pada HKm Gempa 01 Kurau Barat Bangka Belitung dalam aspek komitmen terhadap proses  yang  dilakukan  Pemprov  Babel  melalui  Dinas  Kehutanan,  Dinas  Pariwisata,  Dinas Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Masyarakat Kurau Barat yang memiliki tujuan yang sama dalam program perhutanan sosial khususnya dalam kegiatan pengembangan ekowisata dan rehabilitasi lahan yang muaranya untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Desa).
Tugas  yang  dilakukan  pemerintah  dalam  hal  penyediaan  anggaran  dilakukan  untuk pembangunan  sarana  dan  prasarana,  promosi  wisata  dan  akses  jaringan  kerjasama  antar pemangku kepentingan yang berpengaruh nyata terhadap efektivitas program HKm Gempa 01  Kurau  Barat  Bangka  Belitung.  Ada  beberapa  tugas  dan  peran  yang  dapat  dilakukan pemerintah, baik di level pusat maupun daerah dalam program perhutanan sosial. Pemerintah pusat  memiliki  tugas  dalam  penyelenggaraan  pembinaan,  sementara  pemerintah  daerah mempunyai  tugas  dalam  fasilitasi  pembinaan  HKm  Gempa  01  Kurau  Barat.  Peningkatan peran  dalam  hal  penyediaan  anggaran  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat.  Sedangkan pemerintah daerah melakukan tugas pendampingan, pelatihan dan promosi usaha wisata bagi kelompok HKm Gempa 01 Kurau Barat dan membangun komunikasi yang intensif dengan sektor  pariwisata  yang  ada  di  Bangka  Tengah  dan  pemerintah  desa  Kurau  Barat.  Peran pembinaan ini harus dikoordinasikan agar berjalan secara sinergis antar jenjang pemerintahan yang ada baik di tingkatan pusat maupun tingkatan daerah (Andryansah et al., 2019).
Dalam  kerjasama  antar  pemangku  kepentingan  yang  terlibat  dalam  program perhutanan sosial sudah berjalan sangat baik. Hal ini bisa dilihat bagaimana cara Kelompok Tani Gempa 01 Kurau Barat Bangka Belitung bisa mengantisipasi tumpang tindih kebijakan dari  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Provinsi  sehingga  dikeluarkannya  Peraturan  Desa untuk mendukung program tersebut. Peraturan Desa tersebut dibuat agar program perhutanan sosial pada HKm Gempa 01 Kurau Barat dapat berjalan secara efektif dengan memperhatikan kondisi yang ada di Kurau Barat Bangka Belitung.

## 4. Saling Memahami
Dalam collaborative governance , para aktor yang terlibat harus menyamakan persepsi akan  tujuan  yang  hendak  dicapai  secara  bersama.  Dalam  tahap  ini,  kesepakatan  mengenai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan program tersebut berperan untuk mengurai persoalan. Tahap saling memahami dalam program Perhutanan Sosial pada HKm Gempa 01 Kurau  Barat  Bangka  Belitung  berjalan  cukup  baik.  Hal  ini  ditandai  dengan  program  yang dilakukan  antar  aktor  yang  terlibat  terintegrasi.  Saling  memahami  ini  merupakan  misi bersama, tujuan bersama untuk memecahkan permasalahan yang ada di Kurau Barat Bangka Belitung  dalam  hal  ini  bagaimana  meningkatkan  dan  mendorong  kemandirian  ekonomi masyarakat  desa  melalui  kegiatan  pengembangan  ekowisata  mangrove  dan  konservasi mangrove.  Saling  memahami  dalam  hal  ini  dimaksudkan  untuk  dapat  mengerti  akan
permasalahan,  kebutuhan,  tugas  dan  wewenang  masing-masing  pihak,  sehingga  kebijakan dan keputusa-keputusan yang diambil diupayakan dapat semaksimal mungkin mengakomodir kebutuhan dan keinginan pihak-pihak terkait ( Hadilinatih, 2019).
Adapun strategi implementasi dalam program perhutanan sosial pada HKm Gempa 01 Kurau Barat Bangka Belitung pada tahap saling memahami ini adalah penyediaan data dasar ekosistem mangrove munjang Kurau Barat dan kemudian dianalisa menjadi informasi yang dapat  dimanfaatkan  untuk  sumber  informasi  sosial  ekonomi  kemasyarakatan.  Setelah  itu, menyediakan  infrastruktur  untuk  memajukan  pariwisata  mangrove  munjang  kurau  berupa mangrove information center , tempat pembibitan mangrove dan kapal motor yang digunakan untuk  mengelilingi  kawasan  hutan  mangrove  yang  dikelola  oleh  kelompok  tani  Gempa  01 Kurau Barat Bangka Belitung.

## 5. Hasil Sementara
Beberapa  studi  kasus  memperlihatkan  bahwa  kemitraan  sangat  fisibel  dilakukan ketika  tujuan  dan  keuntungan  dari  kolaborasi  relatif  konkrit.  Keberhasilan  collaborative governance  akan  memberikan  umpan  balik  ke  dalam  proses  kolaboratif,  mendorong terjadinya perubahan yang baik untuk membangun sebuah tumpuan dan keterikatan.
Target utama satuan kegiatan program perhutanaan sosial terhadap HKm Gempa 01 adalah  pengembangan  ekowisata  (jasa  lingkungan),  konservasi  mangrove,  pendidikan lingkungan,  dan  persemaian.  Dengan  adanya  pengembangan  ekowisata  mangrove memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat sekitar dan anggota kelompok masyarakat melalui  jasa  parkir,  bibit  tanaman,  area  pemancingan  dan  lain-lain.  Selain  itu  dengan terjaganya ekosistem mangrove yang terjaga memberikan dampak terhadap peningkatan hasil tangkap nelayan seperti nelayan kepiting bakau.
Hasil sementara dari kolaborasi antar aktor kepentingan dalam program  perhutanan sosial  pada  HKM  Gempa  01  Kurau  Barat  Bangka  Belitung  adalah  adanya  tambahan penghasilan bagi masyarakat di sekitar hutan melalui berbagai kegiatan yang dikelola oleh kelompok tani HKm Gempa 01 Kurau Barat. Selain itu, hasil sementara yang sudah  terlihat adalah diraihnya penghargaan Juara 1 Tingkat Nasional Kategori Hutan kemasyarakatan pada tahun  2019.  Disamping  itu,  Ketua  HKm  Gempa  01  juga  dinobatkan  sebagai  salah  satu nominasi penerima penghargaan Kalpataru untuk kategori perintis lingkungan. Keberhasilan pengelolaan perhutanan sosial pada HKm Gempa 01 Kurau Barat Bangka Belitung karena memberi  nilai  ekonomi  bagi  masyarakat  dan  terselamatkannya  ekosistem  mangrove  di Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  sehingga  dijadikan  role  model  dalam  pengelolaan rehabilitasi mangrove di Bangka Belitung.

## PENUTUP
Pemanfaatan  dan  pengelolaan  program  perhutanan  sosial  di  Kepulauan  Bangka Belitung  menjadi  isu  baru  yang  dapat  terus  dikembangkan.  Perhutanan  sosial  merupakan bagian dari pemerataan ekonomi yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat di sekitar hutan,  khususnya  yang  terlibat  dalam  pengelolaan  hutan  kemasyarakatan  dengan  memberi akses kelola kepada masyarakat. Aktivitas pemberdayaan kelompok perhutanan sosial yang dalam hal ini dikelola oleh kelompok HKm Gempa 01 Kurau Barat Bangka Belitung dengan memeranutamakan pendamping sebagai fasilitator, komunikator, motivator dan dinamisator untuk mendorong proses pembelajaran di lapangan dan perilaku yang mendukung tata kelola dan tata usaha hutan secara berkelanjutan dan berkeadilan.
Dengan adanya program perhutanan sosial yang dikelola oleh HKm Gempa 01 Kurau Barat  Bangka  belitung,  dampak  yang  diharapkan  adalah  peningkatan  kesejahteraan masyarakat pemegang izin program perhutanan sosial, terjaganya kondisi kelestarian kawasan hutan yang dikelola oleh pemegang izin perhutanan sosial dan tercapainya pemerataan akses pengelolaan hutan oleh masyarakat melalui skema perhutanan sosial.
Dampak  positif  dari  berbagai  kegiatan  pelestarian  lingkungan  oleh  kelompok  tani HKm Gempa 01 Kurau Barat Bangka Belitung bagi lingkungan sekitar diantaranya adalah mencegah  abrasi,  menahan  peresapan  air  laut  ke  daratan,  berkurangnya  kandungan karbondioksida dan menghambat bahan-bahan pencemar di perairan pantai hutan mangrove Kurau  Barat,  sebagai  tempat  hidup  biota  laut,  baik  untuk  berlindung,  mencari  makan, pemijahan  maupun  pengasuhan,  menjadi  sumber  pendapatan  bagi  nelayan  karena  hutan mangrove  yang  dijaga  kelestariannya  membantu  menjaga  ketersediaan  ikan,  kepiting  dan biota laut lainnya. Kawasan mangrove yang dikembangkan menjadi objek wisata juga dapat memberikan  dampak  ekonomi  bagi  masyarakat  Kurau  Barat  dan  meningkatkan  kesadaran masyarakat tentang betapa pentingnya menjaga ekosistem mangrove sehingga tidak ada lagi yang melakukan penebangan liar di kawasan mangrove.
Dampak positif lainnya yang ditimbulkan dari kegiatan yang dilakukan kelompok tani HKm  Gempa  01  Kurau  Barat  Bangka  Belitung  tersebut  adalah  perhatian  dari  pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dengan diberikannya bantuan dana dari Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  melalui  Direktorat  Jenderal  Perhutanan Sosial dan kemitraan Lingkungan, serta kunjungan dari Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam acara penanaman yang dilaksanakan di lokasi ekowisata mangrove.
Adapun rekomendasi untuk program perhutanan sosial di Kepulauan Bangka Belitung adalah  dukungan  kebijakan  dalam  pengembangan  perhutanan  sosial  terutama  dalam  upaya peningkatan  efektivitas  kelola  usulan  oleh  para  pemegang  izin,  dukungan  kapasitas  SDM dalam membantu percepatan pengembangan perhutanan sosial, perlunya sinergi antar struktur baik  di  tingkat  organisasi  perangkat  daerah,  para  pelaku  usaha  maupun  lembaga  non pemerintah  lainnya.  Disamping  itu,  perlu  pemanfaatan  secara  berkelanjutan  dalam pengelolaan  hutan  kemasyarakatan  hutan  mangrove  Kurau  Barat  dalam  mendukung penerapan skema perhutanan sosial di Kepulauan Bangka Belitung.

## DAFTAR PUSTAKA
Andryansah, O., Nurrochmat, R. D., & Kosmaryandi, N. (2019). Effectiveness Model of the Nature Tourism Based Community Forest Program Implementation in Bangka Tengah District. Media Konservasi , 24 (2), 124–133.
Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory , 18 (4), 543–571.
Balogh,  Stephen,  dkk.  2011. An  Integrative  Framework  for  Collaborative  Governance, Journal of Public Administration Research and Theory.
Cahyono, A. S. (2020). Implementasi Model Collaborative Governance Dalam Penyelesaian Pandemi Covid-19. Jurnal ilmu sosial dan ilmu politik , 13 (1), 83-88.
Dinas  Kehutanan  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung. Keputusan  Gubernur  Provinsi Kepulauan  Bangka  Belitung  tentang  Pemberian  Izin  Usaha  Pemanfaatan  Hutan Kemasyarakatan  (IUPHKm)  Kepada  Kelompok  Tani  Gempa  01  di  Dalam  Kawasan Hutan  Lindung  Pelawan  Desa  Kurau  Barat  Kecamatan  Koba  Kabupaten  Bangka Tengah . , Pub. L. No. 188.44/209 (2016).
Dinas  Kehutanan  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung. Keputusan  Gubernur  Provinsi Kepulauan  Bangka Belitung  tentang Pembentukan  dan  Struktur  Organisasi  Kelompok Kerja  Percepatan  Perhutanan  Sosial  Kepulauan  Bangka  Belitung  Tahun  2017-2022 .  , Pub. L. No. 188.44/1350 (2017).
Faidati, N., & Muthmainah, N. F. (2019). Collaborative Governance Dalam Pengembangan UMKM di Era Revolusi Industri. Konferensi Nasional Ilmu Administrasi , 1–6. Bandung: STIA LAN Bandung.
Febrian, R. A. (2016). Collaborative Governance Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan (Tinjauan  Konsep  Dan  Regulasi). Wedana:  Jurnal  Kajian  Pemerintahan,  Politik  Dan Birokrasi , 2 (2), 200-208.
Hadilinatih,  B.  (2019).  Collaborative  Governance  Dalam  Pemberantasan  Korupsi. Jurnal Enersia Publika: Energi, Sosial, dan Administrasi Publik , 2 (1).
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perhutanan Sosial , Pub. L. No. P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 (2016).
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Keputusan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial  dan  Kemitraan  Lingkungan  tentang  Pembentukan  Kelompok  Kerja  Percepatan Perhutanan Sosial . , Pub. L. No. SK.23/PSKL/SET/KUM.1/9/2017 (2017). Kuncoro,  M.  (2018). Dampak  Perhutanan  Sosial:  Perspektif  Ekonomi,  Sosial  dan Lingkungan . Jakarta: KLHK.
Moeliono, M., Mulyana, A., Adnan, H., Yuliani, E. L., Manalu, P., & Balang. (2015). Ijin saja tidak cukup: Belajar dari hutan kemasyarakatan (HKm) Bulukumba . Bogor. Nilasari, A., Murtilaksono, K., & Soetarto, E. (2017). Tipologi konflik kawasan hutan pada proses  penataan  batas  di  wilayah  Pulau  Bangka. Sodality:  Jurnal  Sosiologi  Pedesaan , 5 (3), 176–183.
Purnomo,  E.  P.,  Ramdani,  R.,  Setyadiharja,  R.,  &  Muzwardi,  A.  (2018). Collaborative Governance Dalam Tata Kelola Hutan Berbasis Masyarakat . Yogyakarta.
Putra,  R.  A.  S.,  Muluk,  S.,  Prayitno,  H.,  Taufik,  A.,  Salam,  R.,  Nugraha,  R.,  …  Sani,  K.
(2019). Pembiayaan Perhutanan Sosial di Indonesia .
Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (mixed methods) . Bandung: CV Alfabeta.
Sumanto, S. E. (2009). Kebijakan pengembangan perhutanan sosial dalam perspektif resolusi konflik. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan , 6 (1), 13–25.
Susilo,  Y.  S.  (2019).  Dampak  Perhutanan  Sosial  Terhadap  Pendapatan  Masyarakat. ISEI Economic Review , 3 (1), 16–27.
Tando,  C.  E.,  Sudarmo,  S.,  &  Haryanti,  R.  H.  (2019).  Pemerintahan  Kolaboratif  Sebagai Solusi  Kasus  Deforestasi  di  Pulau  Kalimantan:  Kajian  Literatur. Jurnal  Borneo Administrator , 15 (3), 257–274.