## SEJARAH LOKAL ADALAH SEJARAH MARITIM (NASIONAL) INDONESIA?

## Imam Syafi’i
Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P – LIPI)
Abstrak: Penulisan  sejarah  atau  historiografi  di  Indonesia  terus  mengalami perkembangan sejak masa kolonial. Berawal dari historiografi bercorak Nerlando- sentis  yang  kemudian  bergerak  menjadi  Indonesiasentris  yang  kemudian didominasi  oleh  penulisan  sejarah  bercorak  militer  di  era  Orde  Baru.  Pada  era reformasi terdapat berbagai tuntutan perubahan arah historiografi di Indonesia ter- masuk upaya dekonstruksi sejarah dan penulisan sejarah lokal. Sejarah maritim juga mendapatkan perhatian khusus pada periode ini.  Sejarah  maritim  di  tingkat lokal  telah  menunjukkan  kepada  kita  bahwa  hampir semua wilayah di Indone- sia memiliki konektivitas satu sama lain, menciptakan mobilitas, komunikasi, di- aspora berbagai etnis yang membentuk peradaban bersama yang kosmopolit.
Kata-kata kunci: historiografi, sejarah lokal, sejarah nasional, sejarah maritim.
Abstract: Indonesian historiography has continued to develop since the colonial period. Starting from Nerlandocentric historiography which later shifted into In- donesiacentric which then dominated by the military narrative of history in the New Order era. In the reform era there were various demands for historiograph- ical change in Indonesia including the efforts of historical deconstruction and local history writing. Maritime history also gained special attention in this period. Local maritime history has shown us that almost all regions of Indonesia have connec- tivity with each other, creating mobility, communication, diaspora of various eth- nic groups that form a cosmopolitan cosmic civilization.
Keywords: historiography, local history, national history, maritime history.
Dalam historiografi kolonial, penulisan  se- jarah  Indonesia  (Hindia)  sebenarnya telah dirintis sejak dekade awal abad ke-18. Pada era ini merupakan titik tolak penting dalam penulisan sejarah nasional yang kemudian dikenal dengan istilah “sejarah orang Bel- anda di Hindia/sejarah kolonial” (De Graaf, 1971, Van Leur, 1973). Istilah sejarah ko- lonial tentunya memiliki arti penulisan se- jarah  di  era  ini  dirintis  oleh  orang-orang Belanda yang pernah datang ke Kepulauan Hindia atau sama sekali dari mereka yang belum  pernah  di  dalam  hidupnya  singgah dan menetap di Kepulauan Hindia. Penulis- penulis  di  era  ini  seringkali  merupakan para pedagang  Belanda,  serdadu dan/atau administratur  kolonial  yang  menuliskan kisah-kisah  heroik  kegiatan  mereka  dari
berbagai  dokumen  arsip  maupun  ke- nangan-kenangan pribadi selama berada di Hindia. Semangatnya adalah memosisikan orang-orang Eropa dan Kristen—yang be- rawal dari kedatangan VOC, di atas orang- orang yang dianggap sebagai pribumi yang animistis (De Graaf, 1971:9-10).
Nama-nama seperti Valentijn (1666- 1727) “ Oud en Nieuw Oost Indien ”; Pieter van Dam (?) “ Beschrijvinge der O.I Com- pagnie ”;  dapat  dianggap  sebagai  generasi pertama  yang  merintis  penulisan  sejarah Hindia dengan penuh semangat yang di da- lam setiap tulisannya mengagung-agungkan bangsanya  sendiri  dan  secara  bersamaan meremehkan kisah-kisah, warisan, dan ak- tivitas orang-orang pribumi yang dianggap- nya  sebagai  bangsa  asing  dengan  bahasa
dan  kebudayaan  yang  asing  (De  Graaf, 1971:9-10) .
Berbeda   dengan   nama-nama   ter- sebut   di   atas,   Raffles   (1781-1826), “ His- tory  of  Java ”  dan  P.J  Veth  (1814-1896),
“ Java,  Geografisch,  Etnologisch,  Histor- isch ” telah memberikan porsi yang lebih be- sar terhadap sumber-sumber selain sumber kolonial.  Raffles  dibantu  temannya  yang seorang  panembahan  dari  Sumenep, kemudian menulis sejarah Hindia (Jawa) se- jak sebelum tahun abad ke-16 melalui sum- ber-sumber  pribumi  seperti  artefak  dan lainnya. Veth yang tidak pernah berkunjung ke wilayah Hindia mengumpulkan berbagai informasi  dari  dokumen-dokumen  yang mungkin dapat dia akses dan menulis secara kritis  “sejarah  kolonial”  dari  perspektif orang-orang pribumi. Kemudian kita dapat membaca  tulisan  J  Hageman  (1817-1872) seorang juru tulis dan J.K.K de Jonge (1828- 1879)  yang  bekerja  di  arsip  kerajaan  yang kemudian    menulis    sejarah  Hindia    lebih dari  sekedar  usaha  yang  dilakukan  oleh para    pendahulunya.  Aksesnya  yang  tidak terbatas  terhadap  arsip  kerajaan  kemudian membuatnya  leluasa    menulis    sejarah Hindia  tidak  hanya  aktvitas  orang-orang Eropa    juga  orang-orang  pribumi— sekalipun masih terkait dengan keberadaan orang-orang Eropa (Abdullah dan Surjomi- hardjo, 1985:14-15).
Selama abad ke-19 hingga memasuki awal abad ke- 20, para penulis (sejarawan?) kolonial ini selalu terjebak di dalam roman- tisme  pendahulu-pendahulu  mereka.  Peran besar orang-orang Eropa di dalam perkem- bangan  di  Hindia  selalu  ditonjolkan  teru- tama  terkait  tindak  tanduk  para  Gubernur Hindia, lebih-lebih upaya mereka memper- luas  wilayah  kekuasaan  melalui  jalan perang.
Dalam konteks ini, penulis dari ka- langan  militer  lebih  mendominasi  penu- lisan-penulisan  tentang  Hindia.  Hal  yang tidak  banyak  berubah, peran  dan  sumber-
sumber  dari  orang-orang  pribumi  terus dikesampingkan.  Sementara  itu,  menurut Sartono  tradisi  historiografi  tradisional sesungguhnya  masih  terus  berlangsung meskipun  upaya  kolonialisasi  semakin kuat  setidaknya  hingga  akhir  abad  ke-19 (Kartodirjo,  1995:  4-5). Situasi  ini sesungguhnya tidak begitu aneh mengingat perkembangan penulisan sejarah di Eropa sejak  abad  ke-19  memosisikan  sumber- sumber pribumi yang kebetulan lebih  ban- yak  didominasi  oleh  sejarah/tradisi  lisan diangg ap  ahistoris.  Tentunya kita  pernah mendengar    apa    yang    dikatakan    salah satu   penulis   Eropa  yakni Charles-Victor Langois      dan      Charles  Seignobos  yang mengatakan   bahwa sejarawan tidak dapat bekerja tanpa dokumen, tidak ada dokumen tidak ada sejarah (Adam, 2000:xiii).
Pada saat  yang bersamaan, sesungguhnya  telah  muncul  penulis- penulis  yang  mulai  menempatkan  peran- peran orang lokal di dalam sejarah Hindia. Akhir  abad  ke-  19  dan  awal  abad  ke-  20 memang   menjadi  penanda semakin  ban- yaknya  generasi  dari  penulis  Eropa  yang muncul  untuk  menuliskan  tentang  sejarah Hindia tanpa mengabaikan peran atau sum- ber dari orang-orang Hindia. Mengikuti je- jak yang ditinggalkan oleh Raffles, nama- nama  seperti  Kern,  Brandes,  Pigeaud, Krom melakukan penelitian-penelitian se- jarah  Hindia  sebelum  1600an.  Kelompok lain  dapat  dimunculkan  dan  digolongkan sebagai orientalis adalah Kroeskamp yang menulis tentang Sejarah Minangkabau dan Snouck  Hurgronje yang  kemudian mengilhami  kemenangan  Kolonial dalam Perang  Aceh  (De  Graaf,  1971:27).  Satu nama yakni Hoessein Djajadiningrat, orang Hindia  pertama  yang  tidak  hanya menggunakan  sumber  sejarah  lokal  yakni Sejarah  Banten,  juga  membandingkan dengan  dokumen-dokumen  kolonial  dan melakukan  iinterpretasi  kritis  dalam  dis- ertasinya  yang  memiliki  judul  asli,
“ Critische  Beschouwing  van  de  Sadjarah Banten ”.
Tidak hanya sekedar kritik terhadap penulisan ala “sejarah kolonial” yang terlalu memosisikan  dokumen-dokumen  kolonial pada posisi yang paling penting dan menga- baikan  sumber-sumber  lokal  di  Hindia. Muncul juga narasi-narasi baru yang lebih kritis terhadap eksistensi kolonial.  Seorang bekas    administratur  kolonial  kemudian menuliskan pengalamannya selama bekerja di tanah Hindia khususnya  di  Jawa  (Ban- ten)  dalam  bentuk  novel  berjudul,  “Max Havelaar”  (1859).    Dia    yang    memiliki nama  pena  Multatuli  mengkisahkan  narasi baru  tentang  kolonialisme  tidak  lebih  dari narasi  tentang  kekejaman,  ketidakadilan, perampasan,  kemiskinan,  kelaparan  yang dialami oleh orang-orang Lebak akibat sis- tem tanam paksa. Menurut Toer (1999), tu- lisan Multatuli  yang dikenal dengan nama asli, Eduard  Douwes  Dekker, sebagai The Book  that  Colonialsm  karena  telah  mem- buka mata dunia dan menginspirasi banyak tokoh  untuk  berjuang  melakukan  upaya dekolonisasi .
Dalam  dekade  ketiga  abad  ke-20, muncul  nama  J.  C.  Van  Leur  yang melakukan  kritik  terhadap  penulisan  se- jarah Hindia di mana VOC dan penerusnya merupakan aktor tunggal yang
mempengaruhi  jalannya  cerita  di  Hindia. Seorang  sarjana  Leiden  yang  kemudian bertugas  sebagai  administratur  di  Hindia Belanda  dan  meninggal  sebagai  seorang perwira Angkatan  Laut Kerajaan Belanda pada  masa  Perang  Pasifik  (Leirissa, 1973:6).
Menurut  J. C.  Van  Leur,  penulisan sejarah  Hindia  tidak  lebih  dari  deretan narasi yang dikategorikan berdasarkan jab- atan  Gubernur  Jenderal  di  tanah  jajahan. Hal  ini  dianggap  meniru  kategorisasi  ber- dasarkan penulisan sejarah Eropa Barat dan Amerika Utara yang tidak terlepas dari sis- tem  kerajaan  yang konservatif, kekuasaan
gereja,  oligarki  lama  dan  kemunculan kapitalisme  awal.  Bagi  van  Leur,  yang kembali membuka dokumen-dokumen ko- lonial dengan interpretasi yang lebih  kritis berhasil menarasikan kegiatan perdagangan  orang-orang  di Hindia tanpa terpengaruh keberadaan orang-orang Eropa (VOC), namun justru mereka terka- dang mengikuti pola-pola tradisional yang sudah  berkembang sejak  lama. Ungkapan kritis  van Leur (1973:11)  dalam  melihat tradisi  historiografi  kolonial sebagai beri- kut.
“...bahwa sejarah abad ke-17 dari Hindia (dalam rangka wilayah se- jarahnya  itu,  lebih  tepat  disebut sejarah  Indonesia)  sudah  pasti tidak dapat disamakan dengan se- jarah kompeni (kolonial)... kurang tepat  memutuskan  jalannnya penulisan  sejarah  dimulai  pada saat  kedatangan  para  pelaut, saudagar,  dan  bajak  laut  Eropa Barat  Daya  untuk  pertama  kali- nya  serta dari  titik  pandang ben- teng-benteng  Eropa  yang  kecil dan  sesak,  dari  loji  yang pengap dan dari kapal dagang yang diper- senjatai  yang  berlabuh  di  luar pelabuhan... ”
Dalam  perkembangannya,  kritik van Leur  kemudian  mendapatkan momen- tum  ketika  wilayah  ini  mendapatkan  ke- merdekaan  sebagai  sebuah nation-  state . Sama halnya dengan negara-negara baru di wilayah  Asia  Tenggara  lainnya—juga negara-negara  baru  di  Asia  dan  Afrika pasca Perang Dunia II, upaya penulisan  se- jarah  nasional  Indonesia,  menjadi  kebu- tuhan  yang  cukup  mendesak dan  penting. Penulisan sejarah nasional  diarahkan  pada pembentukan  identitas nasional dengan ba- tasan-batasan politik-geografis warisan ko- lonial.
Faktanya   wilayah   ini   merupakan kesatuan      dari      wilayah-wilayah  yang
memiliki  keberagaman  etnis.  Oleh  kare- nanya, sejarah nasional Indonesia merupa- kan pengalaman kolektif dari masing-mas- ing etnis,  dengan  persepsi,  tujuan dan  as- pirasi  yang  berbeda  sebagai  sebuah negara-bangsa.  Dalam  seminar  nasional pertama—yang  kemudian  dijadikan  se- bagai Hari Sejarah Indonesia,  yang diada- kan di  Yogyakarta pada  14-18  Desember 1957, upaya  membentuk identitas kolektif ini diakomodasi sebagai tujuan utama penu- lisan sejarah nasional. Bahwa upaya rekon- struksi sejarah nasional yang otentik harus selaras dengan visi nasional. Artinya, tidak hanya  sekedar  mengupayakan  penulisan yang Indonesia-sentris, menggantikan penulisan Neerlando-sentris namun rekon- struksi  ilmiah      yang  objektif  dan  kreatif tentang struktur kemasyarakatan dan dina- mika  kehidupan  etnis tertentu  sebagai  un- sur  bangsa  yang  memiliki  sejarahnya sendiri  (unit  historis  yang  independen), maupun  hubungan  di  antara  unsur-unsur bangsa  yang  lain.  Juga,  tidak  sekedar mengambil  peran    penulis-penulis    asing oleh    penulis/  sejarawan  nasional  (lokal) (Abdullah, 2016:7) dan upaya mengembali- kan  sejarah  pada    yang  tidak  bersuara (masyarakat  terjajah),  masyarakat  miskin (buruh,  petani,  nelayan,  dst),  perempuan dan  anak  (non  elit) (Morrison, 2000:15- 16) di wilayah-wilayah  periferi  (lokal)  me- lalui  proses  yang disebut sebagai human- isasi sejarah, bahwa sejarah bukan sekedar kuburan  orang-  orang  besar  (Kartodirjo, 1982:7).

## DEKOLONISASI SAMPAI DESEN- TRALISASI: PENYUSUNAN SE- JARAH NASIONAL INDONESIA
YANG GAGAL?
Pada dasarnya, melakukan kegiatan historiografi reflektif tidak hanya bersandar pada proses detradisionalisasi atau dekolo- niasasi/nasionalisasi (termasuk  upaya
desentralisasi).  Lebih  dari  itu,  Sartono Kartodirdjo (1995) menyebut bawa histori- ografi merupakan upaya diplomatis di an- tara  keduanya  untuk  mendapatkan  gam- baran  masa  lalu  yang  mendekati  prinsip- prinsip sejarah yang objektif. Historiografi tradisional  seperti babad,  hikayat,  lontar, dan  sejarah/tradisi  lisan  yang  memang berkembang pada masyarakat kita di masa lalu,  mewariskan  tradisi penulisan  sejarah dari dalam ( history from within ) dan histo- riografi kolonial memberikan  pemahaman tentang  studi  sejarah  kritis  (Kartodirjo, 1995:6). Bahwa  upaya  ini  tidak  hanya sekedar pengujian terhadap metodologi se- jarah  modern,  melainkan  menguji  dan merumuskan kembali klaim-klaim kebena- ran  dan/atau  menyelidiki  terbentuknya klaim kebenaran itu sendiri secara historis. Melalui  pendekatan multidimensional  ap- proach, upaya ini menghindari prekonsepsi dan  teori  yang  berat  sebelah,  dan menghindari  kecenderungan  sikap  deter- minisme  sebagai  alat  utama  sejarawan (Kartodirjo, 1982:65-66). Dengan demikian,  sejarah  tidak  hanya    peristiwa- peristiwa  politik  semata  melainkan berbagai aktivitas sosial, ekonomi dan kul- tur dalam rentang waktu  dan  tempat  ter- tentu  namun  memiliki  keterkaitan  satu sama  lain  (trans-lokal).
Dalam tradisi historiografi pasca ko- lonial,  penulisan sejarah  nasional ( nation- state )  tidak  hanya  dianggap  sebagai kegiatan yang bersifat intelektual dan akad- emis semata juga sangat politis (Nordholt, 2008:1).  Sejarah  seakan-akan  menjadi  si- nonim  terhadap  klaim  kebenaran  ( truth claim )  yang  melegitimasi  eksistensi  indi- vidu atau kelompok tertentu, suatu bangsa tertentu  tergantung  dengan  pemenang  di dalam  kontestasi  kekuasaan  (politik). Narasi-narasi  ( grand  narrative )  kemudian diciptakan  berdasarkan  kepentingan  dan sentralitas  elit  penguasa  sehingga  batasan
antara the real past dan just interpretation menjadi sangat kabur.
Baik  di  awal-awal  kemerdekaan maupun  awal  kemunculan  rezim  Orde Baru,  penulisan  sejarah  nasional  sekedar upaya  penyederhaan  kompleksitas  dari dinamika  masyarakat  dan  masa  lalunya. Negara menyusun klasifikasi sosial tunggal agar dapat mengendalikan warga masyara- katnya.  Narasi-narasi  alternatif  yang memosisikan  masyarakat  sebagai  sentral- itas dalam sejarah  tidak mendapatkan  tem- pat karena  metanarasi  dalam  sejarah  na- sional  itu sendiri. Artinya, Historiografi In- donesiasentris  tidak  jauh  berbeda  dengan historiografi  kolonial  dengan  versi  yang berbeda  namun  tetap  mengandung  upaya pasifikasinya  dan  nasionalistik  ( chauvin- isme )  (Soedjatmoko,  1995:1). Dalam konteks ini, Bambang Purwanto (2006) me- nyebut  bahwa  upaya  menulis  sejarah  na- sional  yang  Indonesiasentris  (pascakolo- nial) hanyalah usaha yang sia-sia.
Pada Orde Lama,  penulisan sejarah secara politis disusun dalam semangat rev- olusi dan nasionalisme sebagai antitesa dari kolonialisme.  Bahan  ajar  kemudian disusun  dalam  bentuk  buku  penulisan  se- jarah  nasional  yang  menitikberatkan kepada  sejarah  pergerakan  nasional  yang penyusunanannya  dipimpin  oleh  Ali Sastroamidjojo (Adam, 2010:78). Menurut rezim  Orde  Lama,  penafsiran  sejarah  na- sional harus bersumber pada prinsip-prinsip “Manipol Usdek”. Era Orde Baru merupa- kan  sebuah  era  di  mana  penulisan  sejarah sepenuhnya  dikontrol  oleh  kekuasaan.  Se- jarah  telah  ditalkukkan  dan  dikendalikan oleh arogansi dan sentralitas militer.
Penciptaan narasi tunggal oleh rezim Orde  Baru  tidak  hanya  menghilangkan peran masyarakat terutama di tingkat lokal, juga  menghilangkan  peran  kelompok-ke- lompok  lawan  politik  Orde  Baru.  Bagi Utrecht, kontrol dan penulisan sejarah yang dilakukan  oleh  Orde  Baru  dimulai  sejak
1965 dan 1978. Periode ini penting dikare- nakan  menjadi  awal  kebangkitan  rezim baru Soeharto (pasca  1965),  dimulainya era  pembangunan  dan  semakin  kuatnya modal  asing  sejak  tahun  1978  (Lane, 2011:8). Di  era  ini,  pabrik  penulisan  se- jarah  nasional  dikontrol  ketat oleh  militer sebagai  salah  satu  dari  tiga  unsur  utama di  dalam  rezim  Orde Baru selain Golkar dan Soeharto sendiri. Historiografi Indone- sia disusun untuk melegitimasi dan mencip- taan mitos tentang peran militer yang telah menyelamatkan  revolusi  Indonesia  dan narasi-narasi  untuk  melegitimasi  peran mereka di dalam mengawal kedaulatan dan pembangunan nasional.
Sebenarnya      narasi-narasi      alter- natif   yang   mengungkapkan   tema-tema sejarah  sosial  terus  diupayakan  oleh  Sar- tono Kartodirdjo di dalam penyusunan se- jarah  nasional  di  era  Orde  Baru.  Namun demikian narasi tentang politik Orde Baru tetap   mendominasi   dan   mulai   merivisi apa   yang   telah   disusun   oleh    Sartono. Narasi-narasi  alternatif  semakin  meng- hilang  setelah  Sartono  dan  beberapa rekannya  sebagai  bagian  dari  tim  Panitia Penyusunan  Buku  Standar  Sejarah  Na- sional  (PPBSN) (Adam, 2006: x-xi) satu persatu mundur dari proyek penulisan Se- jarah  Nasional Indonesia  (SNI).   Ketid- aksepahaman/keberatan  mereka  terutama pada  soal  pengarusutamaan  peran  militer dan Soeharto sehingga mereka memilih un- tuk mundur. Sejak saat itu, sejarawan mi- liter Nugroho Notosutanto menjadi pimpi- nan  di  dalam  menciptakan  sejarah  yang hegemonik (Nordholt, 2008:11).
Penulisan sejarah nasional akhirnya merepresentasikan  hegemoni  kekuatan pusat.    Sementara  militer  menjadi  instru- men intervensi
dengan dalih menghilangkan  krisis  yang  mengancam persatuan  dan  pembangunan  sentralistik. Kasus hubungan Jakarta dengan Papua dan Aceh  menjadi  penting  untuk  dilihat.
Selama  Orde  Baru,  narasi  dari  perspektif (lokal) tentang Aceh dan Papua dikerdilkan dengan dalih  Indonesianisasi  melalui  pen- dekatan  keamanan  (militer)  dan  pem- bangunan.  Dalam  konteks  ini  kemudian, berbagai  narasi  dan  ekspresi yang  ter- bentuk  dari  identitas  dan  sejarah  panjang Aceh  dan  Papua  dianggap sebagai pem- bangkangan  terhadap  eksistensi  Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sejarah  lokal  kemudian  diabaikan, pun jika harus ditulis dan diusahakan tetap berada  dalam  koridor  yang  ditetapkan negara.  Pusat  adalah  penentu  jalan  cerita dan  dinamika  di  tingkat  lokal.  Dalam konteks metodologi, pasifikasi sejarah lokal ini  kemudian  berdampak  pada  penekanan terhadap arsip-arsip negara sebagai sumber utama  historiografi,  sedangkan  alternatif- alternatif narasi/sumber di daerah diposisi- kan  hanya sebagai  dongeng,  mitos,  cerita rakyat  atau  sekedar  ingatan  kolektif  yang tak berguna.
Setelah rezim militer Soeharto mulai runtuh,  reformasi  menjadi  penanda  usaha historiografi  untuk  orang-orang  yang selama  Orde  Baru  berkuasa  telah dibungkam. Revisi-revisi sejarah dilakukan dimulai  dengan  pemeriksaan  kembali buku-buku pelajaran di sekolah serta menu- lis  ulang  sejarah-sejarah  lokal  (identitas daerah dan identitas kesukuan). Buku-buku yang  sebelumnya  terlarang  diterbitkan ulang  dan  disebarkan  secara  luas  serta munculnya  biografi-biografi  tokoh  yang meligitmasi  kesalahan-kesalahan  Orde Baru. Salah  satu  memoar  kesaksian  yang secara terang menuduh Soeharto dan mili- ter  terlibat  dalam  G30S  adalah  memoar Soebandrio,  seorang  Perdana  Menteri masa Soekarno. Biografi kesaksiannya ini secara terang-terangan  menyebutkan keterlibatan  Soeharto  dan  militer  yang didukung  oleh  Barat,  AS.  Penghujung buku  ini  ditutup  dengan  seruan  untuk mengakhiri  kebungkaman  akibat  rezim
fasis  Soeharto (Soebandrio,  2000: 9, 14, 68-69).
Narasi-narasi  yang  selama  Orde Baru di kontrol sepenuhnya oleh kekuatan nasional  di  pusat,  digantikan  dengan narasi-narasi  versi  lokal  atau  yang  dilo- kalkan.  Proyek  ini  kemudian  dikenal  se- bagai pelurusan sejarah nasional. Ironisnya, usaha  desentralisasi  dan  bahkan  demi- literisasi  tidak  sekedar  merevisi  peran Soeharto dan militer dalam sejarah Indone- sia, tapi seakan-akan telah menguapkan se- jarah Orde Baru yang telah hidup selama 30 tahun sebagai bagian dari historiografi In- donesia itu sendiri. Satu sisi usaha tersebut berupaya  memberikan  kesempatan  ter- hadap  semua  orang  dari  pelbagai  lapisan mendapatkan panggung sejarah. Sisi  yang lain, arogansi baru muncul dan historiografi masih  memilik  kadar  politik  yang  tinggi terutama  jika  menyangkut  naik  turunnya hubungan  Jakarta  dengan  Aceh  (Tiro, 1982,  Hasan,  2016) dan  Papua  (Zed, 2012) atau  sekitar  peristiwa  1965  dan berbagai  peristiwa  turunannya  (Lane, 2011).

## MEMOSISIKAN SEJARAH LOKAL DALAM KONTEKS SEJARAH NA- SIONAL
Dalam konteks penulisan sejarah na- sional pasca rezim otoritarian, sejarah lokal memang  diposisikan  secara  konfrontatif dengan  narasi  yang  dikembangkan  oleh negara. Standar penulisan sejarah berdasar- kan intervensi negara  kemudian  masuk  ke dalam perdebatan tentang siapa tokoh yang paling mewakili dan berhak atas panggung sejarah,    atau    peristiwa-peristiwa    (lokal) mana    yang    paling  penting  untuk  dipilih menjadi  bagian  dari  sejarah  nasional?  Se- jarah  sebagai  peristiwa  masa  lalu  lantas menjadi komoditas yang harus disesuaikan kebutuhan  dan  kepentingan  bagi  mereka
yang  menginginkan pengakuan-pengakuan atas eksistensi mereka.
Taufik Abdullah (1996),  menyebut- kan penulisan sejarah lokal tidak harus dii- kuti dengan janji-janji tentang sumbangan sejarah  lokal  itu  sendiri  kepada  hal  yang lebih  besar,  Sejarah  Nasional  Indonesia (SNI) misalnya. Memaksakan sejarah lokal berkaitan  dengan  SNI  hanya  akan menghasilkan  sifat  rendah  diri  dan  anak- ronis  dan  sejarah  lokal  bukanlah  sejarah nasional versi lokal. Tren penulisan sejarah lokal sebagai narasi nasional versi lokal ter- lihat dalam proyek penelitian dan pencata- tan  kebudayaan  daerah.  Proyek  ini kemudian  menghasilkan  buku-buku    ten- tang  sejarah  daerah  (provinsi)  yang  ada di  Indonesia,  misal “Sejarah Daerah Jawa Timur”,  “Sejarah  Kebangkitan  Nasional Daerah  Bali”,  “Peranan  Rakyat  Besuki (Jawa  Timur)  Pada  Masa  Perang  Ke- merdekaan”,  “Adat  Istiadat Daerah Provinsi  Daerah    Istiwewa  Aceh”  dan lain  sebagainya.  Proyek penulisan sejarah lokal  ini  kemudian  menggunakan  peri- odisasi yang disepakati oleh negara dimulai dari jaman prasejarah, jaman kuna, jaman kedatangan VOC (jaman baru), jaman ke- bangkitan nasional, jaman pendudukan Je- pang, jaman kemerdekaan, dan seterusnya.
Penulisan sejarah lokal dengan cara seperti ini sesungguhnya tidak memberikan sumbangan  berarti  terhadap  pemahaman kita  terhadap  sejarah  lokal  itu  sendiri. Bahwa hal-hal penting di dalam peristiwa nasional  belum  tentu  mempengaruhi  alur cerita yang terjadi di tingkat lokal di masa lalu.  Juga  sejarah  nasional  tidak  serta merta  merupakan  peristiwa  terpilih  dan penting di  tingkat lokal dan atau akumulasi dari berbagai peristiwa lokal. Sejarah lokal harus  dipandang  sebagai  penglihatan  kita terhadap  masa  lalu  yang  tidak  hanya terbatas pada ruang lingkup  geografis ter- tentu juga melihat eksistensi manusia lebih intim tanpa terjebak  pada  keterlibatan  elit
dan  peristiwa  besar  sejarah.  Oleh  kare- nanya,  sejarah  lokal  dapat  berdiri  secara otonom.  Ia  tidak  sekedar  dilihat  sebagai sumbangsihnya  di  dalam  penyusunan  se- jarah nasional, juga memberikan kita pem- ahaman tentang pengertian “diri” dan orang lain.  Bahwa  penulisan  sejarah  lokal  yang membatasi  diri  dari  lokalitas  dan  periode tertentu  lebih  menjanjikan  terhadap  kecer- matan dan kedalaman di dalam memahami masyarakat  tertentu sebagai bagian dari se- jarah sosial dari masyarakat tertentu (Abdul- lah, 1996).
Tawaran  sejarah  sosial  di  dalam melihat peristiwa tertentu di waktu dan tem- pat tertentu yang diusulkan oleh Taufik Ab- dullah  (1996) ini sebenarnya telah dirintis oleh gurunya, Sartono Kartodirdjo melalui tulisannya tentang Pemberontakan   Petani Banten   1888.   Upaya   yang   dilakukan oleh      Sartono  kemudian  dikenal  dengan mahzab Bulaksumur (Nursam, 2008) yang terus dilanjutkan oleh penerus Sartono sep- erti  Taufik  Abdullah  (Sumatera  Barat, 1927-33) ,  Ibrahim  T. Alfian (Aceh, 1873- 1912),  Djuliati  Suroyo  (Kedu,  1800-90), Kuntowijoyo  (Madura,  1850-1940),  A  B Lapian (Laut Sulawesi, abad XIX), Suhar- tono (Surakarta, 1830-1920), dan lain-lain. Sebagian  besar  karya  dari  mahzab  ini memfokuskan  kajiannya  kepada  berbagai permasalahan sosial (sejarah sosial) dengan mengambil periode kolonial. Sejarah sosial akhrinya  dimaknakan  sebagai bagian  dari proses  humanisasi  sejarah  yang  mem- berikan  kesempatan  lebih  luas  kepada masyarakat untuk mendapatkan panggung sejarahnya  tanpa  terjebak  pada peristiwa- peristiwa besar dan heroik.
Namun  demikian,  upaya  ini  penu- lisan sejarah lokal tidak serta merta terhin- dar dari situasi politik di saat penulisan itu dilakukan.  Pasca  Orde Baru, upaya  penu- lisan  sejarah  lokal  difokuskan  kepada  se- jauh  mana  pengaruh  rezim  otoritarian mempengaruhi  struktur  sosial  masyarakat
di  daerah  dan  sejauh  mana  proses  desen- tralisasi setelahnya memunculkan berbagai fragmentasi  premordial  kedaerahan.  Ri- wanto Tirtosudarmo (2007) dalam bukunya,  “ Mencari  Indonesia: Demografi
Politik  Pasca  Soeharto ”  memperlihatkan bahwa  rekayasa  demografi  melalui  trans- migrasi yang dilakukan oleh negara bahkan sejak era kolonial (Maat, 2016), menekankan pada proses integrasi geografis untuk  mendukung  praktik  ekonomi  dan politik  semata.  Hal  ini  kemudian  mencip- takan  segregasi  sosial  berdasarkan  daerah asal, etnisitas, dan agama terutama di dae- rah-daerah  tujuan  program  transmigrasi yang    hampir    selalu    dimanfaatkan    oleh kepentingan    elit    politik  lokal  (Tirtosu- darmo, 2007).
Berdasarkan  paradigma  ini,  upaya penulisan sejarah lokal yang dilakukan oleh Departemen  Pendidikan  Nasional  (2001) sebagai  bagian  dari  Proyek  Peningkatan Kesadaran Sejarah Nasional masuk dalam sejauh  mana  segregasi  ini  mempengaruh dinamika  sosial  politik  di  tingkat  lokal. Upaya  ini  kemudian  menghasilkan    dua buku  yang  terdiri  dari  dua  tema  besar yakni,  1)  Konflik Komunal dan Ketersing- kiran Sosial, dan 2) Pembangkangan Sipil dan Konflik Komunal. Selain  itu,  banyak Pemerintah  Daerah  (Pemda)  berlomba- lomba  menyusun    sejarah    lokal    untuk mencari  asal  usul  (kepentingan  ulang  ta- hun daerah), semakin tua usia suatu daerah, dianggap  semakin  membanggakan.  Juga, sejarah lokal digunakan sebagai legitimasi untuk  melengkapi  usaha pemekaran wila- yah dan atau pengusulan pahlawan daerah menjadi  pahlawan  nasional.  Meskipun upaya-upaya  ini  tidak  sepenuhnya  dapat disalahkan, namun upaya penulisan  sejarah lokal   seperti   ini   tidak   begitu   banyak membantu   kita   lebih memahami kondisi- kondisi suatu wilayah tertentu.
Namun  demikian,  perkembangan penulisan sejarah lokal sangat menjanjikan
agar  mendapatkan  keberagaman  narasi, pengalaman sejarah dan interaksi antar/in- tra  etnis  di  Indonesia  sebagai  sebuah na- tion-state. Banyak calon sarjana sejarah di Perguruan  Tinggi  (PT)  di  Indonesia  me- nyusun  tugas  akhirnya  bertitik  tolak  dari daerah  asalnya.  Hal  ini  tentunya  menjadi peluang  bagi  mereka  untuk  dapat  mem- berikan  gambaran  yang  lebih  holistic mengenai  sejarah  dari  wilayah  yang mereka  teliti  dengan  berbagai  topik  yang lebih beragam.  Mereka tentunya memiliki kesempatan  dari  segi  waktu,  akses,  dan pemahaman  terhadap kebiasaan-kebiasaan masyarakat  termasuk  penguasaan  bahasa setempat. Hal ini menjadi  penting  karena penguasaan  bahasa  setempat  adalah  salah satu   yang utama, jika tidak dapat disebut satu-satunya, untuk mempelajari dan men- guasai pemahaman  tentang  suatu  wilayah yang  ditelitinya  (Winichakul,  2016). Pada  titik  ini,  diversifikasi topik dan sum- ber-sumber  sejarah  dalam  penelitian  se- jarah  lokal  sangat  memungkinkan  untuk dilakukan. Meskipun arsip masih mengam- bil peranan penting di dalam penulisan se- jarah,  penggunaan  sumber-sumber  alter- natif seperti folklor, cerita rakyat, dongeng, mitos  dan  tradisi/sejarah  lisan  lainnya memungkinkan  untuk  menyusun  sejarah yang holistik.
Perkembangan ini tentunya mengarah  pada  koreksi  dari  keterbatasan definisi  sejarah  lokal  seperti  yang  disam- paikan  oleh  Taufik  Abdullah  (1996), melihat  sejarah  lokal  secara  struktural terbatas pada lokalitas tertentu yang mem- iliki kekurangan catatan (dokumen) tentang perkembangan suatu daerah di periode ter- tentu. A  B  Lapian  misalnya,  dalam  me- nyusun disertasi yang kemudian diterbitkan dengan  judul  “ Orang  Laut,  Bajak  Laut, dan  Raja  Laut:  Sejarah Kawasan  Laut Sulawesi    Abad    XIX ”    memperlihatkan bahwa  sejarah  lokal (kawasan  laut Sula- wesi)  merupakan  interaksi  yang  dinamis
dari  orang-orang  yang  berada  di  wilayah tersebut dengan lingkungan sekitarnya, dan dengan  kekuatan  sejarah    (sosial-politik) dari   luar   melalui   aktivitas   perdagangan (laut)   yang menciptakan  kondisi  ekologi kemaritiman yang berbeda dengan ekologi agraris (Lapian, 2009). Usaha yang dirintis oleh A B Lapian ini kemudian disebut se- bagai sejarah maritim (sejarawan maritim) meskipun dikembangkan berdasarkan rinti- san  sejarah  sosial ala  Sartono.  Bagi  A.B. Lapian sejarah sosial (orang kecil) itu tidak hanya terjadi di arenan daratan namun juga terjadi di arena laut.
Dalam  konteks  yang lebih  luas,  se- jarah maritim Indonesia ini merupakan ba- gian dari sejarah kawasan Asia Tenggara. Anthony  Reid  mengatakan  bahwa  upaya penyusunan  sejarah  Asia  Tenggara  sama halnya  dengan  upaya  penyusunan sejarah total.  Reid  menyebutkan  bahwa  sejarah Asia Tenggara  telah  membuktikan bahwa wilayah  ini  merupakan  satu  entitas  besar yang tidak pernah terpisahkan secara geo- grafis  maupun  sosial  kulturalnya.  Konste- lasi wilayah ini telah menciptakan  sebuah pertalian  budaya  dalam  rentang  waktu yang  panjang  dan mencapai  puncaknya pada masa yang disebut oleh Reid sebagai zaman  niaga  (Hall,  1955,  Reid,  2011). Muridnya  Adrian  Vickers,  kemudian menjelaskan  proses  penciptaan itu sebagai bentuk dari sebuah peradaban bersama Asia Tenggara  yang  disebut  sebagai  peradaban pesisir  (Vickers,  2009).    Lain  lagi  dengan Dennys Lombard yang menyebut kawasan ini  (Jawa)  sebagai  arena  pertautan  ke- budayaan yang membentuk lapisan-lapisan peradaban yang diterima, diolah dan dikem- bangkan dari kebudayaan India, Islam, dan Eropa (Lombard, 2005).
Penulisan sejarah maritim di tingkat lokal  kemudian  terus  berkembang dengan berbagai  topik   dan  penggunaan  sumber sejarah   yang   lebih    beragam  meskipun masih  sangat  tergantung  kepada  sumber-
sumber arsip kolonial. Topik- topik sejarah maritim  ini  kemudian  berkembang  ber- dasarkan aspek yang saling terkait satu sama lain  seperti,  integrasi  wilayah  ( hinterland dan foreland ) seperti yang dilakukan oleh F. A  Sutjipto  Tjiptoatmojo  (1983)  tentang kota-kota  di  Selat  Madura,  Susanto  Zuhdi (2015)  melihat  perkembangan  Pelabuhan Cilacap  dan  Edward  Poelinggomang (2002) tentang  Makassar,  aspek   etnisitas oleh    Andi    Ima    Kesuma  (2004)  pola migrasi Orang Bugis  dan Abd. Rahman Ha- mid (2011) tentang orang Buton, dan aspek komoditas  seperti  yang  dilakukan  oleh
Imam Syafi’i (2013) mengenai perdagangan garam, dan aspek sosial-poli- tik  yang  ditulis  oleh  Rasyid  Asba  (2007) tentang  kopra  Makassar.  Tentunya  lebih banyak  lagi  penelitian-penelitian  sejarah maritim di tingkat lokal yang memberikan kesempatan  kepada  kita  tentang  berbagai aspek-aspek    lain    dari  sejarah  maritim  di tingkat  lokal,  sekalipun  dari  aspek-aspek tersebut tetap saling berkaitan,  seperti  per- masalahan  buruh,  perempuan,  anak,  ne- layan,    kuliner  (Bustami,  2004),  sejarah lingkungan  (Lapian,  1999)    dan  lain  se- bagainya.
Hal  terakhir    yang    perlu    disam- paikan  adalah  terkait  dengan penyeleng- garaan Konferensi Nasional Sejarah (KNS) ke-10 yang diselenggarakan di Jakarta pada tahun  2016  di  Jakarta  (7-10  November). Konferensi yang mengangkat tema sejarah maritim  ini  memiliki  signifikansi  yang penting terhadap perkembangan penulisan sejarah maritim di tingkat lokal. Dari sekian banyak makalah yang masuk dan dipresen- tasikan prospek penulisan sejarah maritim di tingkat lokal memperlihatkan bahwa lo- kalitas  tidak  hanya  diartikan  sebagai  unit analisis geografis tertentu, lebih dari itu lo- kalitas harus dilihat dari sejauh mana wila- yah  tertentu  itu  memiliki  keterkaitan  dan konektivitas  dengan  wilayah  lain  baik
secara  kultural,  ekonomi,  politik  dan  bu- daya.  Makalah-makalah  yang  masuk  dan dipresentasikan  ini  tidak  hanya  mena- warkan  suatu  wilayah  yang  relatif  baru dengan sumber-sumber yang belum dipub- likasikan  sebelumnya  di  dalam  kajian se- jarah  maritim,  juga  keberagaman  topik yang dimunculkan.  Yang perlu mendapat- kan  perhatian  terkait  kegiatan  konferensi ini  adalah,  kajian  Sulawesi mendapatkan tempat  yang  paling  banyak  dipresentasi- kan  oleh  sarjana-sarjana lokal  yang  me- mang  berasal  dari  pulau  ini.  Berikutnya, makalah-makalah  yang membahas tentang sejarah maritim di bagian timur Indonesia, selain  Sulawesi  tentunya,  juga  relatif minim. Namun yang menarik adalah maka- lah yang dipresentasikan oleh Tika Rama- dani  (2016)  dari  Universitas  Leiden  yang mengkaji  diaspora  orang  Arab  di  Kepu- lauan  Sunda  Kecil. Tulisan  ini  kemudian menjelaskan    sejauh    mana    dinamika perdagangan  kuda  yang  dilakukan  orang- orang  Arab  di  Kepulauan  Sunda  Kecil sesungguhnya  terkoneksi  dengan  orang- orang  Arab   di   kota-kota   besar   seperti Surabaya  dan  Jakarta.  Bagaimanapun, se- jarah  maritim  di  tingkat  lokal  telah menunjukkan  kepada  kita  bahwa  hampir semua wilayah di Indonesia memiliki kon- ektivitas  satu  sama  lain,  menciptakan  mo- bilitas, komunikasi, diaspora berbagai etnis yang membentuk peradaban bersama yang kosmopolit.

## SEJARAH LOKAL DAN TAN- TANGAN KEKINIAN: CATATAN PENUTUP
Keberagaman  narasi  yang  muncul dari  upaya  penulisan  sejarah  lokal  yakni semakin  banyaknya  periodisasi,  peristiwa dan  pelaku  sejarah  yang  mampu mengungkapkan lapisan-lapisan peradaban masyarakat  yang  terbentuk  dari  pengala- man  dan  sejarah  kolektif  kita.  Bahwa
tradisi  historiografi  yang  bertumpu  pada perkembangan   masyarakat   kita   sebagai sebuah nation-state, dapat merelasikan dengan  baik  antara  historiografi  nasional dan historiografi  lokal tanpa terjebak pada perdebatan  dikotomis  dan  konfrontatif  di antara  keduanya.  Bahwa  sejarah  nasional dan sejarah lokal  tidak harus selalu  mem- iliki dimensi yang sama atau harus berbeda sama  sekali  baik  dari  aspek  spasial,  tem- poral  serta  pelaku-  pelaku  sejarah  baik secara individual dan atau kelompok.
Masing-masing  masyarakat  tentu saja  memiliki  ingatan-ingatan  masa  lalu baik individu maupun ingatan kolektif. In- gatan-ingatan  ini  tentu  saja  memiliki berbagai macam bentuk sesuai dengan ek- sistensi  masyarakat  itu  sendiri  yang tetap dipertahankan sebagai sebuah tradisi. Pem- ahaman  yang  memadai  akan  pentingnya eksistensi sebuah tradisi ini kemudian akan mempermudah  kerja  kita  untuk  merekon- struksi setiap narasi masa lalu dari masing- masing  suku  bangsa.  Menyeimbangkan kerja-kerja  tendensius  dan  menghindari stereotipe seperti yang dilakukan di dalam tradisi  historiografi  konvensional  yang hanya bertumpu pada sumber arsip yang di- anggap  memiliki  kemutlakan  validitas in- formasi.
Pada akhirnya, setiap generasi selalu berupaya memiliki dan menulis sejarahnya sendiri. Namun, upaya itu tidak tumbuh di ruang hampa  melainkan dipengaruhi  oleh situasi  sosial-politik  yang  terus  berkem- bang.  Oleh  karenanya, arah historiografi hari  ini  harus mampu  menjawab  berbagai permasalahan  kita  sebagai nation-state terutama  munculnya  kembali  premordial, sektarianisme,  dan  eksklusifisme  ke- lompok-kelompok  tertentu.  Upaya  penu- lisan  sejarah  maritim  di  aras  lokal  harus dilihat sebagai bagian dari tradisi historio- grafi lokal  yang memberikan  peluang ter- hadap  keberagaman  narasi  dan  meya- kinkan  kita  bahwa  perbedaan  adalah
keniscayaan  yang  perlu  diperjuangkan secara kolektif  melalui prinsip multikultur- alisme. Secara bersamaan, sejarah maritim lokal  juga  harus memberikan  kita  batasan sejauh  mana multikulturalisme  itu  dikem- bangkan  karena pengalaman  kemaritiman kita yang panjang memberikan kita ikatan yang  kosmopolit,  masyarakat  yang  luwes dan terbuka. Artinya, pada level ini, sejarah maritim  lokal  memberikan  makna  bahwa multikulturalisme merupakan identitas dan pengalaman  sejarah  kolektif  kita  sebagai bangsa  dan harus  menjadi prinsip- prinsip kewarganegaraan  yang  sejajar  dalam negara-bangsa  atau  apa  yang  disebut  se- bagai  komunitas  terbayang.  Harapannya, usaha ini akan membawa kita kepada pem- ahaman dan kearifan yang lebih besar ten- tang masa lalu kita sebagai sebuah bangsa. Sebuah  pemahaman  dan  kearifan  se- bagaimana  terkandung  dalam  sebuah pameo  lama “In  het  heden  light  het verleden,  in  het  nu  wat  komen  zal” yang kurang  lebih  memiliki  arti  “di  masa  kini terletak masa lalu, di masa sekarang terkan- dung masa depan”.

## DAFTAR RUJUKAN
Abdullah,  T.  (ed).  1996.  Sejarah  Lokal di  Indonesia:  Kumpulan  Tu- lisan.Yogyakarta:
Gajah Mada Uniersity Press. _______.    2016.    “Historiografi    dalam Denyut    Sejarah    Bangsa”
Makalah  disampaikan  di  da- lam ceramah tentang Histori- ografi  Indonesia  dalam  Per- spektif Sejarah di Teater Sali- hara.
Abdullah,  T.  dan  Surjomihardjo,  A. ( E d ) 1985. Ilmu  Sejarah dan  Historiografi:  Arah  dan Perspektif. Jakarta:  Grame-
dia.
Adam, A.W. 2000. “Sejarah Lisan di Asia Tenggara, Sejarah Korban di
Indonesia”  pengantar  dalam P.  Lim  Pui  Huen,  dkk, Se- jarah Lisan di Asia Tenggara: Teori dan Metode terjemahan  oleh  R
Z  Leirissa . Jakarta: LP3ES.
_______.  2006.  “Pengantar:  Berfikir  His- toris  Membenahi  Sejarah” dalam  Sam  Wineburg, Ber- fikir  Historis:  Memetakan Masa  Depan,  Mengajarkan Masa Lalu terjemahan Masri Maris. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
_______.   2010. Bung   Karno    Dibunuh Tiga  Kali?:  Tragedi  Bapak Bangsa  Tragedi  Indonesia. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. Asba,  R.  2007. Kopra  Makassar,  Pe- rebutan  Pusat  dan  Daerah: Kajian Sejarah Ekonomi Poli- tik  Regional  Indonesia. Ja- karta:  Yayasan  Obor  Indone- sia.
Bustami,  A.  L.,  2009.  “Folklor  Kangean: Suatu  Kajian  Cerita  Bajak Laut (lanun) Sebagai Sumber Sejarah Kawasan” Jurnal Ba- hasa dan Seni, Tahun        32, Nomor        2,        Agustus 2004.        Sumber: http://sas- tra.um.ac.id/wp-content/up- loads/2009/10/Foklor-
Kangean- Suatu-Kajian- Cerita-Bajak-Laut-Sebagai- Sumber-Sejarah- Kawa- san.pdf diakses pada 17 April 2017.
Departemen  Pendidikan  Nasional.  2001 Kumpulan  Makalah  Diskusi
Sejarah Lokal: Konflik Komu- nal dan  Keterasingan  Sosial. Jakarta: Suko Rejo Bersinar.
_______.2001. Kumpulan       Makalah
Diskusi     Sejarah     Lokal: Pembangkangan  Sipil  dan
Konflik  Vertikal. Jakarta: Suko Rejo Bersinar. De Graaf, H.J.  1971. Historiografi Hindia Belanda terjemahan  CPF Luhulima.  Jakarta:  KITLV dan LIPI.
Hamid,  A.  R. 2011. Orang  Buton:  Suku Bangsa    Bahari    Indone- sia .Yogyakarta: Ombak.
Hasan, Husaini M. 2016. Dari Gunung
Halimon ke Swedia: Catatan Pelaku Sejarah Dr. Husaini
M Hasan Ketika Bersama Tengku Hasan M di Tiro. Ja-
karta: Yayasan Kerukunan
Aceh Antar Bangsa.
Kartodirdjo, Sartono. 1995. Perkem- bangan Penulisan Sejarah di Indonesia Selama Setengah Abad: Teori dan Praktek (Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Setengah Abad Budaya Indonesia pada Fakultas Sastra Universitas Diponegoro Semarang. .    1982. Pemikiran    dan Perkembangan    Historio- grafi Indonesia: Suatu Alter- natif. Jakarta: Gramedia. Kesuma,  A.I, Migrasi  dan  Orang Bugis:  Penelusuran  Ke- hadiran  Opu Daeng  Rilakka Pada  Abad  XVIII  di  Johor (Yogyakarta:  Ombak, 2004). Lane, M. R., 2011. “Suatu Sejarah Alter- natif Indonesia” dalam Mal- colm Caldwell dan Ernst Utrecht, Sejarah Alternatif In- donesia terjemahan Saut Pasa- ribu. Bogor: Djaman Baroe dan Sajogyo Institute. Lapian,  A  B.,  1999.  “Nusantara:  Si- lang  Bahari”  dalam  Henri Chambert  Loir (Ed),
Panggung Sejarah: Persembahan Kepada Prof. Dr. Denys Lombard . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. . 2009. Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut: Sejarah Ka- wasan Laut Sulawesi Abad XIX. Jakarta: Komunitas Bambu. Leirissa, R.Z., 1973. “Kata Pengantar Buku J. C van Leur, Abad Ke-18 Sebagai Kategori Da- lam Penulisan Sejarah Indo- nesia. Jakarta: Bhratara. Maat, H., 2016. “Upland and Lowland in Netherlands Indies” dalam Sandip Hazareesingh dan Harro Maat (ed), Local Sub- versions of Colonial Cultures: Commodities and Anti-Com- modities in Global History. Cambridge Imperial and Post- Colonial Studies Series : Pal- grave Macmillan.
Morrison, J. H., 2000. “Perspektif Global Sejarah Lisan di Asia Tenggara”, dalam P. Lim Pui Huen, dkk, Sejarah Lisan di Asia Tenggara: Teori dan Metode terjemahan oleh R Z Leirissa . Jakarta: LP3ES. Nordholt,   H. S   (ed).   2008. Perspek- tif   Baru   Penulisan   Se- jarah Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan KITLV. Nursam,  M.   2008. Membuka   Pintu Bagi   Masa   Depan:   Bio- grafi   Sartono Kartodirdjo. Jakarta: Gramedia. Poelinggomang,  E.  2002. Makassar Abad  XIX:  Studi  tentang Kebijakan Perdagangan Mar- itim. Jakarta: KPG. Purwanto,     B.     2006. Gagalnya Historiografi     Indonesiasen- tris. Yogyakarta: Ombak. Ramadani,   T.,   2016.   “Mencari   Cincin Nabi   Sulaiman   di   Timur Hindia Belanda:  Migrasi Arab  di  Kepulauan  Sunda Kecil,  Abad  ke-19  dan 20” Makalah disampaikan  dalam
Konferensi  Nasional  Sejarah X  di Jakarta pada 7-10 No- vember. Reid,  A.  2011. Asia  Tenggara  dala  Ku- run  Niaga,  1450-1680: Jaringan Perdagangan Global. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. . 2011. Asia Tenggara dala
Kurun Niaga,  1450-1680: Tanah di Bawah Angin. Ja- karta: Yayasan Obor Indone- sia.
Soedjatmoko  dkk.,  1995. Historiografi Indonesia terjemahan  Mien Djubhar. Jakarta: Gramedia. Syafi’i,    I.,    2013.    “Dari    Selat
Menuju    Samudra    Luas: Rivalitas Pengangkutan Garam Madura 1912-1980”. Tesis Magister Sejarah Uni- versitas Diponegoro. Tirtosudarmo,  R.  2007. Mencari  Indo- nesia:  Demografi  Politik Pasca Soeharto. Jakarta: LIPI Press dan Yayasan Obor Indo- nesia. Tjiptoatmojo,  F.  A  Sutjipto.,  1983. “Kota-kota  Pantai  di  Sekitar Selat  Madura Abad  XIX sampai   Medio   Abad  XIX”. Disertasi Doktoral   Ilmu Se- jarah pada Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada. Toer,   Pramoedya   Ananta.,   1999. “Best   Story:   The   Book That    Killed Colonialism” sumber: http://www.ny- times.com/1999/04/18/maga- zine/best-story-the-book- that- killed-colonialism.html di- akses pada Rabu, 5 April 2017. Van Leur, J. C . 1973. Abad ke- 18 Se- bagai Kategori Dalam Penu- lisan Sejarah Indonesia ter- jemahan Koentjaraningrat, dkk. Jakarta: KITLV dan LIPI. Vickers,   A.   2009. Peradaban Pesisir:   Menuju   Sejarah Budaya   Asia terjemahan Arif
B Prasetyo. Bali: Pustaka La- rasan.
Winichakul, T, 2016. “Area /Asian Stud- ies: Past, Present, and Pro- spect” Makalah  disampaikan dalam public  lecture yang diselenggarakan oleh P2SDR LIPI pada 20-21 Oktober 2016 di LIPI Jakarta. Zed, M., 2012. “Arti Konflik Papua da- lam Konstruksi Sejarah Indo- nesia” dalam Ardimanto, dkk (ed), Oase Gagasan Papua Damai. Jakarta: Imparsial. Zuhdi,   Susanto.   2015. Cilacap   1830- 1942:   Bangkit   dan Runtuhnya   Suatu Pelabuhan di Jawa. Yogyakarta: Ombak.