## PENINGKATAN KAPASITAS BISNIS USAHA MIKRO KECIL  MELALUI  SERTIFIKASI  PRODUK  PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

## INCREASED  CAPACITY  BUSINESS  SMALL  MICRO ENTERPRISES  THROUGH  THE  CERTIFICATION  OF HOUSEHOLD INDUSTRIAL FOOD PRODUCTS
Tarsisius Murwadji; 1 Anggi Saraswati 2

## ABSTRAK
Industri  Rumah  Tangga  Pangan  (IRTP)  merupakan  industri  mikro kecil  yang  dapat  menjadi  salah  satu  industri  yang  potensial  dan memiliki  prospek  yang  baik  sebagai  penggerak  perekonomian nasional. Eksistensi IRTP  dari segi ekonomi  sangat  mendukung bagi masyarakat  menengah  ke  bawah,  akan  tetapi  dari  segi  hukum  IRTP masih  banyak  terdapat  pelanggaran,  terutama  dalam  hal  perizinan, salah  satunya  adalah  Sertifikat  Produksi  Pangan  Industri  Rumah Tangga  (SPP-IRT).  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis  dengan menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif.  Hasil  penelitian menunjukkan eksistensi IRTP tidak memiliki kepastian hukum karena IRTP sering meminta kelonggaran hukum dalam hal perizinan karena merasa  masih  usaha  skala  kecil.  Tanggung  jawab  sosial  perusahaan atau corporate  social  responsibility (CSR)  baik  itu  pemerintahan, perusahaan, dan perbankan dapat diterapkan untuk  IRTP dalam hal memperoleh  SPP-IRT.  Dengan  demikian,  dapat  mendorong  IRTP untuk  meningkatkan  kapasitas  bisnisnya  dan  memberikan kesejahteraan bagi Usaha Mikro Kecil (UMK). Kata kunci: CSR; industri rumah tangga pangan; usaha mikro kecil.

## ABSTRACT
The Food and Beverage Industry (IRTP) is a small micro industry that can become one of the potential industries and has good prospects as a driver of national growth. The existence of IRTP from an economic perspective is very supportive for the middle to lower classes, but in terms of legal IRTP there are still many who oppose it, especially in terms of licensing, one of which is the Home Industry Food Production Certificate (SPP-IRT). The method used is normative juridical and data  obtained through literature study. The results show the existence of IRTP does not have legal certainty because IRTP often asks for legal concessions in terms of licensing because it requires a small scale business. Corporate social responsibility (CSR) be it government, corporate, and banking can be applied to IRTP in terms of obtaining SPP-IRT. Thus, it can encourage IRTP to increase its business capacity and provide assistance to micro small businesses.
Keywords: CSR; the food and beverage industry; micro small businesses.
1 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Imam Bonjol No. 21 Bandung, e-mail: t.murwadji@unpad.ac.id.
2 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Imam Bonjol No. 21 Bandung, e-mail: anggisaraswati62@gmail.com.

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
P-ISSN: 2715-7202 E-ISSN: 2715-9418
Artikel diterima: 02 Oktober 2019
Artikel diterbitkan:
28 November 2019 DOI: http://dx.doi.org/10.23920/jp hp.v1i1.340
Halaman Publikasi: http://jurnal.fh.unpad.ac.id/i ndex.php/JPHP/issue/archive
Diterbitkan oleh: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

## PENDAHULUAN
Kesejahteraan  secara  tradisional  dipahami  merupakan  suatu  keyakinan  bahwa kesejahteraan rakyat adalah tanggung jawab masyarakat dan tanggung jawab tersebut terpenuhi  melalui  pemerintah. 1 Pemenuhan  tersebut  direalisasikan  dalam  bentuk penyelenggaraan negara atau pemerintahan yang disebut sebagai negara kesejahteraan (the  walfare  state). 2 Indonesia  merupakan  negara  hukum  yang  bercirikan  negara kesejahteraan (welfare  state) Pemerintah  Indonesia  memegang  peran  penting  dalam melindungi  dan  menjamin  kesejahteraan  rakyatnya  melalui  kebijakan  yang mengakomodasi kepentingan rakyat demi tercapainya kesejahteraan rakyat yang dicita- citakan. 3 Untuk  mencapai  kesejahteraan  rakyat  tersebut,  Indonesia  melaksanakan berbagai  realisasi  pembangunan  nasional,  sebagai  perwujudan  praksis  dalam meningkatkan  harkat  dan  martabat  sebagaimana  sesuai  dengan  tujuan  Negara Indonesia  yang  tertuang  dalam  Alinea  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  (selanjutnya  disebut  UUD  1945). 4 Terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan asas demokrasi.
Pembangunan  ekonomi  Indonesia  tidak  dapat  lepas  dari  dasar  falsafah  yang melandasi  kegiatan  bernegara  dan  berbangsa,  yaitu  Pancasila  dan  UUD  1945.  Dasar pembangunan  ekonomi  di  Indonesia  diterjemahkan  dalam  Pasal  33  UUD  1945 Amandemen  ke-IV  yang  menjadi  landasan  penyelenggaraan  ekonomi  nasional  yang menyatakan, bahwa perekonomian disusun dan dikembangkan sebagai usaha bersama seluruh  rakyat  secara  berkelanjutan  berdasar  asas  keadilan,  efisiensi,  dan  demokrasi ekonomi  untuk  mewujudkan  kemakmuran,  kesejahteraan,  dan  keadilan  sosial  bagi seluruh rakyat. 5
Pelaku  pembangunan  ekonomi  salah  satunya  adalah  Industri  Rumah  Tangga Pangan (selanjutnya disebut IRTP) yang merupakan industri mikro kecil yang potensial
1 Andrew Heywood, 2004, Political Theory, Hampshire: Palgrave MacMillan, hlm 306.
2 Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti,2014, “Saat Rakyat Bicara: Demokrasi dan Kesejahteraan”, Padjadjaran Ilmu Hukum, Vol. 1, No.1, hlm 2
3 Fathoni, 2015, “Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 dan Tantangan Negara Kesejahteraan”, Jurnal Penulisan Hukum Supremasi Hukum, Vol. 24, No. 2, hlm 125.
4 Lihat  Alinea  Pembukaan  Undang-Undang Dasar  Negara Republik Indonesia  Tahun 1945  yang  menyatakan bahwa “…melindungi  segenap  bangsa  Indonesia dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”
5 Etty  Mulyati,  2016, Kredit  Perbankan  Aspek  Hukum  dan  Pengembangann  Usaha  Mikro  Kecil  Dalam  Pembangunan Perekonomian Indonesia, Bandung: Refika Aditama, hlm 1.
dan memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan, sehingga mampu memperluas lapangan  kerja  dan  memberikan  pelayanan  ekonomi  secara  luas  kepada  masyarakat, dapat  berperan  dalam  proses  pemerataan  dan  peningkatan  pendapatan  masyarakat, mendorong  pertumbuhan  ekonomi,  dan  ikut  serta  dalam  mewujudkan  stabilitas nasional.
Berdasarkan  Peraturan  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  Nomor  22  Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Pasal 1 angka 3 (selanjutnya disebut PBOM Pedoman Pemberian SPP-IRT) menerangkan bahwa 1 Industri  Rumah  Tangga  Pangan  (yang  selanjutnya  disebut  IRTP)  adalah perusahaan pangan yang memiliki  tempat usaha di tempat tinggal  dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
IRTP  masuk  ke  dalam  klasifikasi  industri  berdasarkan  tenaga  kerja,  karena industri ini menggunakan tenaga kerja kurang dari 4 (empat) orang. Ciri industri ini memiliki  modal  yang  sangat  terbatas,  tenaga  kerja  berasal  dari  anggota  keluarga, pemilik  atau  pengelola  industri  berasal  dari  anggota  keluarga,  dan  pemilik  atau pengelola industri biasanya kepala rumah tangga itu sendiri atau anggota keluarganya. IRTP  merupakan  industri  mikro  kecil  yang  memproduksi  pangan  olahan  dalam kemasan berlabel. 2
IRTP  ditinjau  dari  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2008 tentang  Usaha  Mikro,  kecil,  dan  Menengah  (selanjutnya  disebut  UU  UMKM) berdasarkan  nilai  moneter  IRTP  termasuk  kriteria  usaha  mikro  kecil  (selanjutnya disebut UMK). 3 Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, sejumlah lembaga pemerintahan  seperti  Departemen  perindustrian  dan  Badan  Pusat  Statistik  (BPS) menggunakan jumlah pekerja sebagai kriteria dari masing-masing jenis usaha. Menurut BPS,  usaha  mikro  adalah  unit  usaha  dengan  jumlah  pekerja  tetap  hingga  4  (empat) orang, dan usaha kecil antara 5 (lima) hingga 19 (sembilan belas) pekerja. 4 Rumah tangga yang dimaksud dalam IRTP adalah bukan setiap rumah tinggal, melainkan memiliki
1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Pasal 1 angka 3.
2 Wiwit  Arif  Wijaya  dan  Winiati  P.  Rahayu,  2014, “Pemenuhan  Regulasi  Pelabelan  Produk  Industri  Rumah  Tangga Pangan (IRTP) di Bogor”, Jurnal Mutu Pangan, Vol. 1, No. 1, hlm 66.
3 Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 6.
4 Tulus Tambunan, 2015, UMKM di Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, hlm 16, dalam Nyulistiowati Suryanti, et.al., Buku Ajar Hukum Perusahaan, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, hlm 75-76.
ruangan  produksi  yang  terpisah  dari  ruangan-ruangan  lain  dalam  rumah  tinggal tersebut. 1
Produk  yang  diproduksi  oleh  IRTP  disebut  dengan  Pangan  Industri  Rumah Tangga  (selanjutnya  disebut  P-IRT),  yaitu  pangan  olahan  hasil  produksi  IRTP  yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel. 2 Pangan olahan adalah makanan atau minuman  hasil  proses  dengan  cara  atau  metode  tertentu,  dengan  atau  tanpa  bahan tambahan. 3 Tidak  semua  jenis  pangan  dapat  dikatakan  sebagai  produk  P-IRT.  Jenis pangan yang termasuk kategori  P-IRT adalah hasil proses produksi IRTP di wilayah Indonesia,  bukan  pangan  impor,  dan  jenis  pangan  yang  mengalami  pengemasan kembali  terhadap  produk  pangan  yang  telah  memiliki  Sertifikat  Produksi  Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) dalam ukuran besar (bulk). 4
Jenis pangan yang dikategorikan P-IRT di antaranya adalah hasil olahan daging kering; hasil olahan ikan kering; hasil olahan unggas kering; hasil olahan sayur; hasil olahan kelapa; tepung dan hasil olahannya; minyak dan lemak; selai, jeli, dan sejenisnya; gula,  kembang  gula,  dan  mandu;  kopi  dan  teh  kering;  bumbu;  rempah-rempah; minuman  serbuk;  hasil  olahan  buah;  hasil  olahan  biji-bijian,  kacang-kacangan,  dan umbi. Jenis pangan yang diizinkan diproduksi IRTP di atas, tidak termasuk: 5 Pangan yang  diproses  dengan  sterilisasi  komersial  atau  pasteurisasi;  Pengan  yang  diproses dengan pembekuan (frozen food) yang penyimpanannya memerlukan lemari pembeku; Pangan olahan asal hewan yang disimpan dingin/beku; Pangan diet khusus dan pangan keperluan  khusus  antara  lain  MP-ASI, booster ASI,  formula  bayi,  formula  lanjutan, pangan untuk penderita diabetes.
Jenis pangan yang diizinkan diproduksi IRTP tersebut dikategorikan berdasarkan uji  laboratoris,  bahan-bahan  yang  digunakan,  proses  pembuatannya,  dan  nilai  tinggi risiko yang telah disesuaikan dengan keamanan pangan 6 yang sebagaimana disebutkan
1 Hendry  Kurniawan  Kasim,  2014, “Sertifikasi  Produksi  Pangan  Industri  Rumah  Tangga  (SPP -IRT)  Sektor  Tahu  dan Tempe (Izin Beres Bisnis Sukses)”, Eds. Deden Mulyadi, M. Ridha, Scope Indonesia, hlm 5.
2 Lihat Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Pasal 1 angka 4.
3 Lihat Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Pasal 1 angka 2.
4 Lihat Lampiran I Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Bagian C.
5 Ibid.
6 Keamananan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agaman, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya disebut UU Pangan). Dokumen perizinan yang wajib dimiliki oleh IRTP adalah Izin usaha Industri Kecil (IUI Kecil) 1 untuk kegiatan industrinya, Surat izin Usaha Perdagangan Kecil (SIUP Kecil) untuk dapat menjalankan kegiatan usaha perdagangan, dan Sertifikat Produksi Pangan  Industri  Rumah  Tangga  (SPP-IRT)  untuk  izin  edar  produk  P-IRT.  PBOM Pedoman Pemberian SPP-IRT Pasal 1 angka 13, menyebutkan bahwa Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap pangan produksi industri rumah tangga pangan di wilayah kerjanya  yang  telah  memenuhi  persyaratan  pemberian  SPP-IRT  dalam  rangka peredaran pangan produksi industri rumah tangga.
SPP-IRT wajib dimiliki oleh IRTP dalam rangka produksi dan peredaran pangan sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan  Gizi Pangan pasal 43 ayat (2). 2 SPP-IRT sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas IRTP serta meletakkan IRTP dalam posisi strategis dan sehat. 3 SPP-IRT berlaku 5  (lima)  tahun  dan  dapat  diperpanjang  selama  memenuhi  persyaratan  dan  pangan produksi  IRTP  yang  SPP-IRT  telah  berakhir  masa  berlakunya  dilarang  untuk diedarkan. 4
Proses  pemberian  SPP-IRT  dilakukan  oleh  Tenaga  Pengawas  Pangan Kabupaten/Kota  atau District  Food  Inspector (DFI) 5 dan  Penyuluh  Keamanan  Pangan (PKP) 6 yang sebelumnya tenaga DFI dan PKP terlebih dahulu mengikuti latihan yang diselenggarakan  oleh  Badan  POM.  Apabila  tenaga  DFI  dan  PKP  sudah  memenuhi kriteria,  maka  berhak  untuk  memeriksa  dan  memberikan  penyuluhan  keamanan
1 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izjn Usaha Industri Pasal 16 Ayat (1) mengatakan bahwa, “Izin usaha Industri Kecil (IUI Kecil) diberikan kepada industri kecil yang memenuhi ketentuan: a. Seluruh modal usahanya harus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia; dan b. Bidang usaha industri yang dinyatakan terbuka dan terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan penanaman modal dibidang industri yang ditetapkan oleh Menteri”.
2 Lihat Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan Pasal 43 ayat (2) yang menyatakan bahwa: “Pangan olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP- IRT)”.
3 Komang Rina A.L. dan I Gede P. A., 2016, “Pertanggungjawaban Pelaku Usaha dalam Peredaran Jajanan Anak (Home Industry) yang Tidak Terdaftar dalam Dinas Kesehatan”, Fakultas Hukum Udayana, Jurnal Tanggung Jawab Peredaran Pangan, Vol. 03, No. 3, hlm 2.
4 Lihat Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Pasal 4.
5 Tenaga Pengawas Pangan Kabupaten/Kota atau District Food Inspector (DFI) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki Sertifikat Kompetensi Pengawas Pangan Kabupaten/Kota.
6 Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kualifikasi PKP dan mempunyai kompetensi  sesuai  dengan  bidangnya  dalam  produksi  pangan  serta  diberi  tugas  untuk  melakukan  penyuluhan keamanan pangan dari organisasi yang kompeten.
pangan  yang  di  mana  merupakan  termasuk  proses  untuk  mendapatkan  SPP-IRT. Menurut  PBOM  Pedoman  Pemberian  SPP-IRT,  SPP-IRT  diterbitkan  oleh Bupati/Walikota c.q. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 1 akan tetapi mengingat Unit Pelayanan  Satu  Pintu  dibeberapa  kota/kabupaten  belum  aktif,  maka  proses pemeriksaan dan pemberian SPP-IRT dilakukan oleh Dinas Kesehatan kota/kabupaten setempat.
Berdasarkan  Peraturan  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  Nomor  22  Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Tata cara pemberian SPP-IRT adalah sebagai berikut: 2
1. Penerimaan pengajuan permohonan SPP-IRT;
Permohonan  diterima  oleh  Bupati/Walikota  dalam  hal  ini  oleh  PTSP  atau  Dinas Kesehatan  Kabupaten/Kota  dan  dievaluasi  kelengkapannya  secara  administratif yang meliputi Formulir Permohonan SPP-IRT, dan dokumen lain (surat keterangan atau  izin  usaha,  rancangan  label  pangan,  dan  Sertifikat  Penyuluhan  Keamanan Pangan).
2. Evaluasi terhadap dokumen dan kelengkapan permohonan SPP-IRT terkait dengan keamanan pangan;
3. Penyelenggaraan penyuluhan keamanan pangan;
4. Pemberian Nomor P-IRT;
Nomor P-IRT minimal terdiri dari 15 (lima belas) digit sebagai berikut:
Penjelasan 15 (lima belas) digit sebagai berikut:
a. Digit ke-1 menunjukkan kode jenis kemasan;
b. Digit ke-2 dan 3 menunjukkan nomor urut/kode jenis pangan IRTP;
c. Digit ke-4,5,6, dan 7 menunjukkan kode provinsi dan kabupaten/kota;
d. Digit ke-8 dan 9 menunjukkan nomor urut pangan IRTP yang telah memperoleh SPP-IRT;
1 Lihat Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Pasal 2 ayat (1).
2 Lampiran  I  Peraturan  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  Nomor  22  Tahun  2018  tentang  Pedoman  Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

## P-IRT No. 1234567890123-45
e. Digit ke-10, 11, 12, dan 13 menunjukkan nomor urut IRTP di kabupaten/kota yang bersangkutan;
f. Digit ke-14 dan 15 menunjukkan tahun terakhir masa berlaku.

## 5. Pemberian SPP-IRT
Apabila  IRTP  sudah  memeuhi  persyaratan  untuk  mendapatkan  SPP-IRT sebagaimana  dijelaskan  di  atas,  Bupati/Walikota  c.q.  DInas  kesehatan Kabupaten/Kota menyerahkan SPP-IRT kepada pemilik/penanggungjawab IRTP. Nomor  P-IRT  harus  15  (lima  belas)  digit  dan  lengkap  serta  label  pangan  dalam kemasan harus lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Proses  pemberian  SPP-IRT  seringkali  terjadi  pelanggaran-pelanggaran,  yaitu banyak produk P-IRT yang beredar di masyarakat tidak memiliki No. P-IRT dan/atau yang sudah memiliki No. P-IRT tetapi dalam proses pemberiannya tidak sesuai dengan PBOM Pedoman Pemberian SPP-IRT, sehingga informasi dalam kemasan produk P-IRT tersebut tidak lengkap dan tidak jelas. Prosedur dalam pembuatan SPP-IRT dan No. P- IRT ini merupakan operation of law 1 yaitu prosedur pembuatan SPP-IRT tersebut harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Beredarnya produk P-IRT yang tidak memiliki SPP-IRT dan Nomor P-IRT yang meresahkan masyarakat sebagai konsumen. SPP-IRT merupakan  jaminan  keamanan  pangan  yang  dikeluarkan  oleh  Dinas  Kesehatan Kota/Kabupaten  setempat  dalam  rangka  peredaran  pangan  produksi  IRTP.  Banyak produk P-IRT yang beredar di masyarakat dipertanyakan mengenai keamanan produk tersebut.
Maraknya  IRTP  yang  tidak  memiliki  dokumen  perizinan  dalam  menjalankan usahanya  disebabkan  oleh  kondisi  masyarakat  sebagai  produsen  maupun  konsumen kurang  memahami  arti  pentingnya  izin  usaha  dan  izin  edar  produk,  sehingga pengembang industri belum merasa perlu untuk memiliki dokumen perizinan tersebut karena menganggap usaha atau industrinya masih berskala kecil. Padahal sudah banyak peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  wajibnya  memiliki  izin usaha dan izin edar yang disertai dengan sanksi yang tegas.
1 Menurut Black’s Law Dictionary operation of law adalah “manner in which rights. And sometimes liabilities , develove upon a person by the mere applicatation to the particular transaction of the establish rules of law, without the act or co-operation of the party  themselves.” Operation  of law ini  merupakan  istilah  secara  teknis. Dengan  kata  lain,  sesuatu  yang  diatur  secara hukum dalam suatu peraturan, maka untuk mendapatkan sesuatu tersebut harus didapatkan sesuai dengan peraturan yang mengatur.
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka tulisan ini mengkaji mengenai Kepastian Hukum Kepemilikan Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga (SPP- IRT)  oleh  Usaha  Kecil  Menengah  (UMK)  dan  Sertifikasi  Produksi  Pangan  Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR).

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  berupa  yuridis normatif yaitu penelitian huium yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau  data  sekunder  sebagai  bahan  dasar  untuk  diteliti  dengan  cara  mengadakan penelusurann  terhadap  peraturan-peraturan  dan  literatur  yang  berkaitan  dengan permasalahan  yang  diteliti. 1 Analisis  yang  dilakukan  terhadap  bahan-bahan  hukum yang  diperoleh  yakni  dengan  cara  deskriptif  analitis.  Tahapan  penelitian  dilakukan melalui  2  (dua)  tahapan  yaitu  penelitian  kepustakaan  terhadap  sumber  data  primer (Peraturan  perundang-undangan  seperti,  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007 tentang  Perseroan  terbatas,  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2014  tentang Perindustrian,  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2012  tentang  Pangan,  Peraturan Menteri  BUMN  PER-05/MBU/2007  tentang  Program  Kemitraan  Badan  Usaha  Milik Negara dan Program Bina Lingkungan, Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, dan peraturan terkait  lainnya),  dan  bahan  sekunder  yaitu  buku,  kamus  hukum,  jurnal  hukum,  dan jurnal non-hukum.

## PEMBAHASAN
Kepastian  Hukum Kepemilikan  Sertifikat  Produk Pangan  Industri  Rumah Tangga (SPP-IRT) oleh Usaha Kecil Menengah (UMK)
Dewasa  ini  perkembangan IRTP di Indonesia  cukup pesat dari  tahun ke tahun meskipun IRTP merupakan mikro industri yang memiliki ukuran dan modal yang kecil dapat  menjadi  salah  satu  industri  yang  potensial  dan  memiliki  prospek  yang  baik sebagai  penggerak  ekonomi.  Sesuai  dengan  salah  satu  tujuan  perindustrian sebagaimana  tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2014  tentang
1 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 13.
Perindustrian  (selanjutnya  disebut  UU  Perindustrian),  yaitu  membuka  kesempatan berusaha  dan  perluasan  kesempatan  kerja,  dan  meningkatkan  kemakmuran  dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. 1
Pangan  merupakan  kebutuhan  pokok  manusia  yang  tidak  dapat  ditinggalkan dalam  kehidupan  sehari-hari.  Tanpa  makan  dan  minum  yang  cukup  jumlah  dan mutunya,  manusia  tidak  akan  produktif  dalam  melakukan  aktivitasnya.  Masalah pangan  menyangkut  pula  keamanan,  keselamatan,  dan  kesehatan  baik  jasmani  dan rohani. 2 Pengembang IRTP pun terpacu untuk memproduksi makanan bagi konsumen dalam kuantitas yang besar. Upaya mengembangkan IRTP tersebut, pemerintah melalui berbagai  instansi  terkait  melakukan  berbagai  upaya  pembinaan,  baik  yang  bersifat teknis  produksi,  manajemen  pemasaran,  maupun  melalui  peraturan  yang  ada  untuk menjamin tersedianya pangan bagi masyarakat.
Masyarakat Indonesia banyak mengonsumsi produk P-IRT yang marak beredar di lingkungan masyarakat. Mengingat harga dari produk P-IRT terjangkau dari segala jenis  kalangan  masyarakat.  Akan  tetapi,  seringkali  masyarakat  tidak  memperhatikan akan pentingnya keamanan pangan. 3 Keamanan pangan merupakan salah satu faktor penting  yang  harus  diperhatikan  dalam  konsumsi  sehari-hari.  Selain  pangan  harus tersedia  dalam  jumlah  yang  cukup,  harga  yang  terjangkau,  juga  harus  memenuhi persyaratan lain, yaitu sehat, aman, dan halal. Sebelum pangan tersebut didistribusikan harus  memenuhi  persyaratan  kualitas,  penampilan,  dan  cita  rasa.  Terlebih  dahulu pangan tersebut harus benar-benar aman untuk dikonsumsi. 4 Agar pangan yang aman tersedia  secara  memadai,  maka  harus  memenuhi  persyaratan  keamanan  pangan. Produk pangan yang dikonsumsi masyarakat pada dasarnya melalui suatu mata rantai proses yang meliputi produksi, penyimpanan, pengangkutan, peredaran hingga tiba di tangan konsumen. 5
UU Pangan mengamanatkan bahwa dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan gizi  setiap  pangan  olahan  yang  terbuat  di  dalam  negeri  atau  yang  diimpor  untuk
1 Lihat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 3 huruf e dan g.
2 Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 169.
3 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 1 angka 5, menyatakan bahwa, “Keamanan pangan  adalah  kondisi  dan  upaya  yang  diperlukan  untuk  mencegah  pangan  dari  kemungkinan  cemaran  biologis, kimia,  dan  benda  lain  yang  dapat  mengganggu,  merugikan,  dan  membahayakan  kesehatan  manusia  serta  tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.”
4 Celine Tri Siwi Kristiyanti, Loc.Cit.
5 John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, 2007, Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen terhadap Produk Pangan Kadaluarsa, Jakarta: Pelangi Cendekia, hlm 60.
diperdagangkan dalam kemasan eceran, pelaku usaha pangan wajib memiliki izin edar. 1 Terkait proses peredaran produk pangan seringkali produk P-IRT tidak memiliki izin edar  dari  Dinas  Kesehatan,  ataupun  memiliki  izin  edar  tetapi  informasi  yang  tertera dalam label kemasan produk tidak lengkap. Hal tersebut menimbulkan kecemasan bagi konsumen  dan  hak-hak  konsumen  terlanggar.  Selain  itu,  konsumen  kesulitan  terkait pengaduan akan produk pangan P-IRT tersebut karena tidak adanya kontak pengaduan dan alamat IRTP dalam label kemasan produk P-IRT.
IRTP wajib memiliki izin usaha sebagaimana diatur dalam UU Perindustrian Pasal 101  yang  pada  pokoknya  menyatakan  bahwa,  setiap  kegiatan  usaha  industri  wajib memiliki izin usaha industri yang diberikan oleh menteri yang sebagian kewenangan pemberian usaha industri dapat dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/walikota, dan perusahaan industri yang telah memperoleh izin wajib: a) melaksanakan kegiatan usaha  industri  sesuai  dengan  izin  yang  dimiliki;  dan  b)  menjamin  keamanan  dan kesalamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan. 2 Selain izin usaha yaitu IUI Kecil, IRTP pun harus memiliki izin edar untuk mengedarkan produk P-IRT  yaitu  SPP-IRT  sebagai  jaminan  legalitas  bahwa  produk  P-IRT  yang  telah diproduksi sudah sesuai dengan keamanan, mutu, dan gizi pangan.
Guna  terpenuhinya  keseluruhan  mata  rantai  tersebut  yaitu  memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan  gizi  pangan, maka perlu diwujudkan suatu sistem pengaturan, pembinaan, dan pengawasan yang efektif di bidang keamanan, mutu dan gizi pangan. 3 Diterbitkannya Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah tangga, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan  Sertifikat  Produksi  Pangan  Industri  Rumah  Tangga,  dan  peraturan perundang-undangan  lainnya  yang  terkait,  menjadi  suatu  wujud  pelaksanaan keamanan,  mutu,  dan  gizi  pangan.  Seiring  meningkatnya  perkembangan  IRTP, meningkat juga pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh IRTP selaku produsen. Salah  satunya  adalah  masalah  mengenai  perizinan,  baik  itu  perizinan  untuk  dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan, izin operasional untuk melakukan kegiatan industri, maupun izin edar produk yang telah di produksi.
1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 91 ayat (1).
2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 101.
3 John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, Op.Cit.
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan  usaha  perdagangan.  Perdagangan  adalah  kegiatan  usaha  transaksi  barang dan/atau  jasa  seperti  jual  beli,  sewa  beli,  sewa  menyewa  yang  dilakukan  secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa dengan disertai imbalan  atau  kompensasi.  Setiap  perusahaan  yang  melakukan  usaha  perdagangan wajib memiliki SIUP. IRTP merupakan suatu UMK yang melaksanakan kegiatan usaha perdagangan berupa pangan olahan. Maka dari itu, IRTP wajib memiliki SIUP Kecil. 1
Izin  Usaha  Industri  (IUI)  adalah  izin  operasional  yang  diberikan  kepada  setiap orang  atau  badan  untuk  melakukan  kegiatan  usaha  bidang  industri  yang  mengolah suatu  bahan  baku  menjadi  suatu  produk  dengan  kompisisi  dan  spesifikasi  baru. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (selanjutnya disebut PP Izin Usaha Industri), IUI wajib bagi setiap pelaku usaha  industri  dan  diklasifikasikan  menurut  skala  usaha  (yakni  IUI  Kecil,  IUI Menengah,  dan  IUI  Besar).  Namun  demikian,  masih  terdapat  usaha  industri  skala rumah tangga (dalam hal ini IRTP) belum memiliki izin ini. Untuk memperbesar skala tempat  produksi,  IUI  menjadi  suatu  keharusan  dan  kebutuhan  dalam  memenuhi kelengkapan administrasi yang sering dipersyaratkan dalam berbagai kerjasama bisnis (baik terkait penggalangan tambahan modal, kontrak pembelian bahan baku, kontrak penjualan produk, uji kualitas, dan sebagainya). Selain itu, IUI adalah salah satu syarat untuk  mendapatkan  izin  edar,  dalam  hal  ini  IRTP  wajib  memiliki  IUI  Kecil  untuk mendapatkan izin edar, yaitu SPP-IRT.
Sertifikat  Produksi  Pangan  Industri  Rumah  Tangga  (SPP-IRT)  adalah  jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan setempat, terhadap pangan hasil produksi industri rumah tangga yang telah memenuhi persyaratan dan standar keamanan tertentu dalam rangka produksi dan peredaran produk pangan (P- IRT). Dengan kata lain, SPP-IRT memiliki fungsi sebagai izin edar suatu produk pangan, di mana setekah memiliki SPP-IRT produk tersbeut dapat secara legak diedarkan atau dipasarkan, baik dengan cara dititipkan atau dijual langsung ke masyarakat luas. Oleh karena  itu,  pemilik  SPP-IRT  dapat  mengedarkan  produksnya  dengan  jalur  distribusi
1 Surat  Izin  Usaha  Perdagangan  Kecil  (SIUP  Kecil)  wajib  dimiliki  oleh  perusahaan  perdagangan  yang  kekayaan bersihnya lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,- (loma ratus juga rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
yang lebih luas, khususnya jika ingin menitipkan produknya di toko-toko modern yang sudah terkenal dan memiliki basis konsumen tetap yang besar.
Perizinan-perizinan di atas, seringkali diabaikan oleh pengembang IRTP karena belum merasa perlu untuk memiliki izin usaha dan menganggap usaha atau industrinya masih  berskala  kecil.  Tentu  hal  tersebut  melanggar  peraturan  perundang-undangan terkait, terutama PBOM Pedoman Pemberian SPP-IRT yang mewajibkan IRTP memiliki SPP-IRT dan untuk memperoleh SPP-IRT tersebut harus memiliki SIUP Kecil dan IUI Kecil.  Apabila  tidak  memiliki  izin  tersebut,  IRTP  akan  dikenakan  sanksi  baik  sanksi pidana, sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi sosial.
PBOM  Pedoman  Pemberian  SPP-IRT  merupakan operation  of  law ,  sehingga prosedur  pembuatan  SPP-IRT  tersebut  harus  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku. Mengingat,  PBOM  Pedoman  Pemberian  SPP-IRT  berkaitan  dengan  undang-undang lainnya, yaitu UU Perlindungan Konsumen, UU Pangan, dan UU Perindustrian. Akan tetapi,  pada faktanya terdapat banyak pelanggaran dalam mendapatkan SPP-IRT ini. Banyak P-IRT beredar di toko-toko seperti pasar tradisional, pasar modern, dan toko oleh-oleh  dalam  kemasan  pangannya  tidak  mencantumkan  Nomor  P-IRT  dengan lengkap  dan  jelas,  bahkan  tidak  mencantumkan  sama  sekali.  Selain  itu,  keterangan- keterangan dalam kemasan pangan pun tidak langkap terutama nama produk, nama dan alamat pihak yang memproduksi P-IRT tersebut, serta tidak adanya nomor layanan pengaduan,  sehingga  menyulitkan  konsumen  untuk  meminta  pertanggungjawaban apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan.  Mengingat,  para  IRTP  yang  memproduksi  produk  P-IRT  tersebut  tidak melewati  proses-proses  pemeriksaan  yang  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan dalam mendapatkan SPP-IRT.
Pihak  selain  dari  pihak  IRTP  selaku  pelaku  usaha  yang  memproduksi  P-IRT, Tenaga  DFI  dan  Tenaga  PKP  mengalami  kendala  dalam  proses  pemeriksaan persyaratan-persyaratan SPP-IRT tersebut. Ketidakjelasan PBOM Pedoman Pemberian SPP-IRT  menjadi  penghambat  dalam  proses-proses  pemberian  SPP-IRT  ini.  Dalam PBOM  Pedoman  Pemberian  SPP-IRT  ini  tidak  mengatur  mengenai  ketentuan bagaimana  proses  daftar  ulang  setiap  tahun  dan  proses  perpanjangan  SPP-IRT.  Jadi, Tenaga DFI dan Tenaga PKP hanya dapat menyimpulkan hasil dari penelitian saja, yang di  mana  dapat  terjadi  kesalahan-kesalahan  dalam  melakukan  penilaian.  Serta,
ketidakjelasan  dalam  pengenaan  sanksi  pun  menjadi  kelemahan  lain  dari  PBOM Pedoman Pemberian SPP-IRT ini.
Terjaminnya suatu peraturan harus dijalankan dengan baik, maka dibutuhkannya kepastian hukum. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. 1 Keteraturan masyarakat berkaitan dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan  inti  dari  kepastian  itu  sendiri.  Seperti  yang  dikemukakan  oleh  Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.
Banyaknya pelanggaran yang terjadi, di mana IRTP sering meminta kelonggaran dalam  hal  perbuatan  hukum  seolah-olah  harus  dimaklumi  oleh  hukum  apabila melakukan suatu pelanggaran yang akhirnya melakukan perbuatan bertentang dengan humenjadi  kelemahan  dari  PBOM  Pedoman  Pemberian  SPP-IRT,  karena  tidak  ada kesesuaian  antara  peraturan  dan  pelaksanaan  sehari-hari  serta  ketidaktahuan masyarakat akan PBOM Pedoman Pembuatan SPP-IRT. Hal tersebut sudah menjelaskan bahwa PBOM Pedoman Pembuatan SPP-IRT tidak memiliki kepastian hukum, karena tidak memenuhi 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh suatu peraturan menurut Lon Fuller. 2
Sertifikasi  Produksi  Pangan  Industri  Rumah  Tangga  (SPP-IRT)  melalui  Program Corporate Social Responsibility (CSR)
Indonesia  merupakan  negara  hukum  yang  bercirikan  negara  kesejahteraan (welfare  state) yang di  mana pemerintah memegang peran penting dalam melindungi dan  menjamin  kesejahteraan  rakyatnya  melalui  kebijakan  yang  mengakomodasi kepentingan  rakyat.  Untuk  mencapai  kesejahteraan  tersebut,  pemerintah  Indonesia melaksanakan  berbagai  realisasi  pembangunan  nasional  salah  satunya  adalah pembangunan perekonomian nasional yang berdasarkan asas demokrasi sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menjadi landasan penyelenggaraan ekonomi nasional.
1 Fence M. Wantu, 2011, Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 58.
2 Ovid C. Lewis, 1965, “Fuller, The Morality of Law”, Case Western Reserve Law Review, Vol. 17, No. 1, hlm 355.
Kesejahteraan merupakan salah satu ukuran dalam keberhasilan pembangunan. Untuk mencapai keberhasilan tersebut tentunya tidak dapat hanya bergantung kepada pemerintah saja. Pemerintah juga membutuhkan peran serta dari berbagai pihak dan stakeholder lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Koperasi, Perbankan, Para Pengusaha, dan pihak lainnya. 1 Dengan bergeraknya seluruh pihak maka akan dapat mempercepat  proses  pembangunan  yang  telah  diagendakan  pemerintah. 2 Salah  satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai kesejahteraan adalah melalui CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan.
Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  Pasal  74 (selanjutnya disebut UUPT) maupun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman  Modal  Pasal  17,  25,  dan  34  mewajibkan  perusahaan  ataupun  penanam modal untuk melakukan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial  perusahaan  merupakan bidang  yang  penting,  dimana  setiap  perusahaan wajib menentukan  sasaran  dan  mendapatkan  hasil. 3 Berdasarkan  Pasal  1  angka  3  UUPT, tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  adalah  komitmen  perseroan  untuk  berperan serta  dalam  pembangunan  ekonomi  berkelanjutan  guna  meningkatkan  kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi  perseroan sendiri,  komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
Kewajiban  Perusahaan  Perseroan  (Persero),  Perusahaan  Umum  (Perum),  dan Perusahaan  Perseroan  Terbuka  (Persero  Terbuka),  berdasarkan  Pasal  2  Peraturan Menteri BUMN Nomor 5 Tahun 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (Permen BUMN 5/2007), Persero  dan  Perum  wajib  melaksanakan  Program  Kemitraan  BUMN  dengan  Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Perseroan Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Lingkungan dengan berpedoman pada Permen BUMN 5/2007 yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Program Kemitraan  BUMN  dengan  Usaha  Kecil  adalah  program  untuk  meningkatkan
1 Rohman dan Mujibur, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Keuangan Mikro, Jakarta: Yayasan Mitra Dhuafa, 2011, hlm 5.
2 Tarsisius Murwadji,2017. “ Integrasi Ilmu Mutu Kedalam Audit Mutu Hukum Di Indonesia ” , Jurnal Hukum Positum , Vol. 1, No. 2, hlm 163.
3 Tarsisius Murwadji, 2004, “ Dampak Otonomi Daerah Terhadap Investasi Pertambangan ” , Jurnal Ilmu Hukum Litigasi , Vol. 5, No. 3, hlm 231.
kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana BUMN. 1
Tanggung  jawab  sosial  perusahaan  dilakukan  semata-mata  demi  mewujudkan Good Corporate Governance (GCG) atau prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan  agar  mencapai  keseimbangan  antara  kekuatan  serta  kewenangan perusahaan  dalam  memberikan  pertanggungajwabannya  baik  kepada shareholder maupun stakeholder. Di dalam prinsip GCG, tanggung jawab sosial perusahaan memiliki peran  yang  sangat  penting  demi  berjalannya  prinsip  tersebut,  antara  lain  sebagai berikut:
1. Accountability, yakni pertanggungjawaban kinerja perusahaan terhadap publik;
2. Responsibility, yakni bertanggung jawab secara profesiona;
3. Disclosure, yakni melengkapi baik sarana maupun prasarana.
Ketiga  hal  di  atas,  dapat  terwujud  jika  program  tanggung  jawab  sosial  perusahaan berjalan  dengan  baik,  sejingga  kepentingan  eksternal  maupun  internal stakeholder menjadi  seimbang,  dan  tidak  terjalin  hubungan  yang  kurang  harmonis  antara perusahaan terhadap masyarakat.
Pembangunan  nasional  salah  satunya  dapat  diukur  berdasarkan  tingkat kesejahteraan  masyarakat.  Dalam  menerapkan  konsep  pemberdayaan  tentunya pemerintah  tidak  dapat  melaksanakannya  sendiri.  Pemerintah  dapat  menggandeng perusahaan  dan  para  pengusaha  untuk  membantu  memberdayakan  masyarakatnya. Perusahaan juga memiliki tanggung jawab kepada masyarakat sekitar melalui program tanggung  jawab  sosial  perusahaan  dapat  disinergikan  dengan  tujuan  pemerintah. Bukan hanya perusahaan saja, bank sebagai perusahaan dan koperasi juga dikenakan kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan tersebut. Lembaga perbankan  mempunyai  peranan  penting  dan  strategis,  tidak  hanya  dalam menggerakkan  roda  perekonomian  nasional,  namun  juga  diarahkan  agar  mampu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional.
Adanya  kerja  sama  dari  berbagai  pihak,  yaitu  pemerintah,  perusahaan, perbankan, koperasi, dan lainnya untuk merealisasikan program tanggung jawab sosial perusahaan, harus mampu berperan sebagai agent of development dalam melaksanakan
1 Lihat Peraturan Menteri BUMN Nomor 5 Tahun 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan Pasal 1 angka 6.
pembangunan nasional tadi. Salah satunya adalah Program Kemitraan dengan Usaha Kecil, yaitu IRTP.  Banyak IRTP tidak memiliki SPP-IRT meskipun dalam perolehannya tidak  dipungut  biaya.  Akan  tetapi,  proses  pemberian  SPP-IRT  tersebut  memerlukan biaya  untuk  keperluan  laboratoris  jenis  pangan  yang  akan  diberikan  Nomor  P-IRT. Proses  tersebut  lah  yang  menjadi  salah  satu  alasan  penanggungjawab/pemilik  IRTP tidak  mengurus  SPP-IRT.  Maka  dari  itu,  pemerintah  dan stakeholder lainnya  (yakni perusahaan,  perbankan,  dan  koperasi)  dapat  mengalokasikan  dana  tanggung  jawab sosial  perusahaan  lebih  baik  diarahkan  ke  studi  kelayakan.  Mengingat  SPP-IRT merupakan suatu sertifikat dan secara hukum sertifikat termasuk studi kelayakan.
Pihak pemerintah dapat mengalokasikan dana desa sebagai tanggung jawab sosial perusahaannya  pemerintah.  Begitu  pun  dengan  pihak  lain  yaitu  perusahaan  dan perbankan  menganalokasikan  sebagian  dana  tanggung  jawab  sosial  perusahaannya untuk  IRTP  dalam  hal  proses  pembuatan  SPP-IRT,  sehingga  dapat  mendorong  studi kelayakan dari segi ekonomi masyarakat tepatnya bagi IRTP yang merupakan golong UMK. Selain itu, memberikan dampak positif dari segi ekonomi yaitu dapat mendorong IRTP untuk meningkatkan kapasitas bisnisnya dan mampu memberikan kesejahteraan bagi UMK. Sedangkan, dari segi hukum IRTP memiliki legalitas dalam memproduksi dan mengedarkan produknya sehingga mampu untuk bertanggung jawab serta adanya kejelasan tidak ada tumpang tindih dari berbagai aspek.

## PENUTUP
IRTP  eksistensinya  saat  ini  secara  aspek  ekonomi  sangat  mendukung  bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah, meskipun IRTP merupakan industri mikro kecil  yang  memiliki  ukuran  dan  modal  yang  kecil  dapat  menjadi  salah satu  industri yang potensial dan memiliki prospek yang baik sebagai penggerak ekonomi. Banyak masyarakat Indonesia mengonsumsi produk P-IRT yang marak beredar di lingkungan masyarakat. Akan tetapi, seringkali masyarakat tidak memperhatikan akan pentingnya keamanan pangan. Hal tersebut dapat dilihat dari IRTP tidak memiliki izin usaha dan izin  edar,  yaitu  SIUP  Kecil,  IUI  Kecil,  dan  SPP-IRT.  Perizinan-perizinan  di  atas, seringkali diabaikan oleh pengembang IRTP karena belum merasa perlu untuk memiliki izin  usaha  dan  menganggap  usaha  atau  industrinya  masih  berskala  kecil.  Tentu  hal tersebut  melanggar  peraturan  perundang-undangan  terkait.  Banyaknya  pelanggaran
yang terjadi, di mana IRTP sering meminta kelonggaran dalam hal perbuatan hukum seolah-olah harus dimaklumi oleh hukum apabila melakukan suatu pelanggaran yang akhirnya melakukan perbuatan bertentang dengan hukum. Tidak ada kesesuaian antara peraturan  perundang-undangan  dengan  pemilik/penanggungjawab  IRTP  akan pentingnya suatu perizinan, maka eksistensi IRTP tidak memiliki kepastian hukum.
Kesejahteraan merupakan salah satu ukuran dalam keberhasilan pembangunan. Untuk mencapai keberhasilan tersebut tentunya tidak dapat hanya bergantung kepada pemerintah saja. Pemerintah juga membutuhkan peran serta dari berbagai pihak dan stakeholder lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Koperasi, Perbankan, Para Pengusaha,  dan  pihak  lainnya.  Dengan  bergeraknya seluruh  pihak  maka  akan  dapat mempercepat proses pembangunan yang telah diagendakan pemerintah. Adanya kerja sama  dari  berbagai  pihak,  yaitu  pemerintah,  perusahaan,  perbankan,  koperasi,  dan lainnya  untuk  merealisasikan  program  tanggung  jawab  sosial  perusahaan,  harus mampu  berperan  sebagai agent  of  development dalam  melaksanakan  pembangunan nasional tadi. Salah satunya adalah Program Kemitraan dengan Usaha Kecil, yaitu IRTP yang dapat memberikan dampak positif dari segi ekonomi yaitu dapat mendorong IRTP untuk meningkatkan kapasitas bisnisnya dan mampu memberikan kesejahteraan bagi UMK. Sedangkan, dari segi hukum IRTP memiliki legalitas dalam memproduksi dan mengedarkan  produknya  sehingga  mampu  untuk  bertanggung  jawab  serta  adanya kejelasan tidak ada tumpang tindih dari berbagai aspek. Guna lebih mendukung dan memajukan UMK, diperlukan revisi terkait jangka waktu masa berlaku SPP-IRT agar lebih lama dan diperlukan sosialisasi terkait dengan kode SPP-IRT tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Andrew Heywood, (2004). Political Theory, Hampshire: Palgrave MacMillan.
Celina Tri Siwi Kristiyanti, (2011). Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika. Etty Mulyati, (2016). Kredit Perbankan Aspek Hukum dan Pengembangann Usaha Mikro Kecil Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia, Bandung: Refika Aditama.
Fence  M.  Wantu,  (2011). Kepastian  Hukum,  Keadilan,  dan  Kemanfaatan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, (2007). Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen terhadap Produk Pangan Kadaluarsa, Jakarta: Pelangi Cendekia.
Nyulistiowati Suryanti, et.al., (2015). Buku Ajar Hukum Perusahaan, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
Rohman dan Mujibur, (2011). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Keuangan Mikro, Jakarta: Yayasan Mitra Dhuafa.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2011, Penelitian  Hukum Normatif (Suatu  Tinjauan Singkat), Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Tulus Tambunan, (2009). UMKM di Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia.

## Jurnal
Fathoni,  (2015). “Masyarakat  Ekonomi  Asean  (MEA)  2015  dan  Tantangan  Negara Kesejahteraan”, Jurnal Penulisan Hukum Supremasi Hukum, Vol. 24, No. 2.
Hendry Kurniawan Kasim, (2014). “Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)  Sektor  Tahu dan  Tempe  (Izin  Beres  Bisnis  Sukses)”,  Eds.  Deden Mulyadi, M. Ridha, Scope Indonesia .
Komang Rina A.L. dan I Gede P. A., (2016). “Pertanggungjawaban Pelaku Usaha dalam Peredaran  Jajanan  Anak  (Home  Industry)  yang  Tidak  Terdaftar  dalam  Dinas Kesehatan”, Fak ultas Hukum Udayana, Jurnal Tanggung Jawab Peredaran Pangan,
Vol. 3, No. 3.
Ovid C. Lewis, (1965). “Fuller, The Morality of Law”, Case Western Reserve Law Review,
Vol. 17, No. 1.
Tarsisius  Murwadji,  (2017). “ Integrasi  Ilmu  Mutu  Kedalam  Audit  Mutu  Hukum  Di Indonesia ” , Jurnal Hukum Positum , Vol. 1, No. 2.
Tarsisius  Murwadji,  (2004). “ Dampak  Otonomi  Daerah  Terhadap  Investasi Pertambangan ” , Jurnal Ilmu Hukum Litigasi , Vol. 5, No. 3.
Wiwit  Arif  Wijaya  dan  Winiati  P.  Rahayu,  (2014). “Pemenuhan Regulasi  Pelabelan Produk  Industri  Rumah  Tangga  Pangan  (IRTP) di  Bogor”, Jurnal  Mutu  Pangan, Vol. 1, No. 1.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izjn Usaha Industri.
Peraturan  pemerintah  Nomor  28  Tahun  2004  tentang  Keamanan,  Mutu,  dan  Gizi Pangan.
Peraturan  Menteri  BUMN  Nomor  5  Tahun  2007  tentang  Program  Kemitraan  Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

## Sumber Lain
Black’s Law D ictionary.