## Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Menangani Kasus Woman Trafficking di Kabupaten Sukabumi
Mutiara Zahra 1) ; Dian Purwanti 2) ; Tuah Nur 3)
1, 2) Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Sukabumi Email: 1) mutiarazahranf9@gmail.com 2) dianpurwanti042@ummi.ac.id 3) tuahn309@gmail.com

## PENDAHULUAN
Woman  Trafficking  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  Perdagangan  perempuan  ialah  bentuk perbudakan dan kejahatan kemanusiaan yang sangat keji dan melanggar hak asasi manusia. Pada saat ini woman trafficking sudah meluas pada berbagai bentuk jaringan kejahatan. Persoalan tentang woman trafficking bukan lagi hal baru tetapi sudah menjadi persoalan nasional yang berkepanjagan hingga saat ini  dan  belum  bisa  diatasi  secara  sempurna  oleh  pemerintah  setiap  daerah  yang  berwenang  dalam menangani  kasus  ini.  Seperti  halnya  di  Kabupaten  Sukabumi  banyaknya  kasus  woman traffickingmenimbulkan  keprihatinan  semua  masyarakat.  Kasus  woman  trafficking  yang  terjadi berdasarkan pemberitaan  dalam media massa dan  beberapa  hasil  penelitian menunjukan bahwa kasus tersebut  sebenarnya  membutuhkan  perhatian  yang  serius  dari  Pemerintah  Daerah  khususnya  Dinas Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (DP3A)  di  Kabupaten  Sukabumi  yang  memiliki tanggung jawab dalam penanganan kasus woman trafficking di Kabupaten Sukabumi.
Berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  tahun  2007  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  mengatur  secara  keseluruhan  tentang  kegiatan  yang  berkaitan

## ARTICLE HISTORY
Received [30 April 2022] Revised [28 Mei 2022]
Accepted [16 Juni 2022]

## ABSTRAK
Woman  trafficking  merupakan  tindakan  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  khususnya perempuan.  DP3A  Kabupaten  Sukabumi  merupakan  pelaksana  kebijakan  penanganan kasus woman trafficking yang memiliki tanggung jawab untuk menangani dan mencegah kasus  ini,  dalam  rentang  tahun  2016 –  2022  kasus  woman  trafficking  di  Kabupaten Sukabumi  mencapai  112  kasus  yang  artinya  peran  DP3A  dalam  menangani  kasus  ini harus dilaksanakan dengan efektif dan efisien sehingga akan ada pengurangan kasus ini di  Kabupaten  Sukabumi.  Penelitian  ini  bertujan  untuk  mengetahui  dan  menganalisa peran  DP3A  dalam  menangani  kasus  woman  trafficking  di  Kabupaten  Sukabumi. Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  Teknik pengumpulan  data  menggunakan  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Teknik analisis  data  sendiri  dilakukan  melalui  proses  reduksi  data,  penyajian  data  dan penarikan  kesimpulan.  Teknik  validitas  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik triangulasi teknik  dan  triangulasi data.  Hasil  penelitian menunjukan  bahwa  penanganan kasus  woman  trafficking  yang  dilaksanakan  oleh  DP3A  sudah  berjalan  dengan  optimal jika  dilihat  dari  penanganan  kasus  yang  dilakukan  seperti  kebijakan  yang  ada,  strategi yang  dilakukan,  komunikasi  dan  penyelesaian  kasus.  Namun  dari  segi  terapi  atau pendampingan  korban  belum  optimal.  Hal  itulah  yang  dapat  menghambat  keberhasilan dari  penanganan  kasus  woman  trafficking    yang  dilakukan  oleh  DP3A  dan  perlu mendapatkan evaluasi agar lebih baik kedepannya.

## ABSTRACT
Woman  trafficking  is  an  act  of  crime  against  humanity,  especially  women.    DP3A Sukabumi Regency is the implementer of the policy of handling woman trafficking cases which has the responsibility to handle and prevent this case, In the range of 2016 - 2022, female trafficking cases in Sukabumi Regency reached 112 cases, which means that the role of DP3A in handling these cases must be implemented effectively and efficiently so that  there  will  be  a  reduction  in these  cases  in Sukabumi  Regency.  This  study  aims  to find out and analyze the role of DP3A in handling women trafficking cases in Sukabumi Regency.  This  research  uses  qualitative  methods  with  a  descriptive  approach.  Data collection techniques use observation, interviews and documentation. The data analysis technique  itself  is  carried  out  through  the  process  of  data  reduction,  data  presentation and  drawing  conclusions.  The  data  validity  technique  in  this  study  uses  triangulation techniques  and  data  triangulation  techniques.  The  results  showed  that  the  handling  of woman  trafficking  cases  carried  out  by  DP3A  has  run  optimally  when  viewed  from  the handling  of  cases  carried  out  such  as  existing  policies,  strategies  carried  out, communication  and  case  resolution.  However,  in  terms  of  therapy  or  assistance  to  the victim,  it  is  not  optimal.  This  is  what  can  hinder  the  success  of  the  handling  of  woman trafficking cases carried out by DP3A and needs to get an evaluation to be better in the future.
KEYWORDS Role, Handling, Woman
Trafficking This is an open access article under the CC –BY-SA license
dengan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang. Penanganan kasus woman trafficking  juga  dijelaskan  pada  Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  No  3  tahun  2008  yang menyatakan  bahwa  untuk  mengatasi  perdagangan  orang  khususnya  perempuan  dan  anak,  Pemerintah Provinsi  Jawa  Barat  harus  melindungi  warganya  khususnya  perempuan  dan  anak  atas  tindakan perdagangan orng yang dilakukan didalam negeri maupun luar negeri.
Berikut  data  kasus  woman  trafficking  di  DP3A  Kabupaten  Sukabumi  pada  tahun  2016-2021 tercatat bahwa pada tahun 2016 terdapat 1 kasus, pada tahun 2017 memiliki 4 kasus, pada tahun 2018 terdapat 8 kasus, pada tahun 2019 terdapat 28 kasus, tahun 2020 terdapat 25  kasus, pada tahun 2021 terdapat 37 kasus dan ditahun 2022 per bulan Januari – Maret terdapat 9 kasus woman trafficking. Total keseluruhan kasus woman trafficking dari tahun 2016 -  Maret 2022 yang terjadi di Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan data diatas, bisa dilihat bahwa kasus woman trafficking di Kabupaten Sukabumi terjadi dan hampir  mengalami  peningkatan  setiap  tahunnya.  Sebagian  besar  perempuan  yang  tertipu  menjadi korban  trafficking  adalah  karena  faktor  tekanan  kemiskinan,  kesulitan  ekonomi  dan  keterbatasan pendidikan.
Woman trafficking bukanlah kasus yang bisa dimaafkan dengan mudah dikarenakan dampak yang akan  korban  rasakan  adalah  berkepanjangan  seperti  trauma  terhadap  lingkungan,  stress  dan  bahkan sampai terjangkit penyakit. Kasus tersebut juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang  harus  ditanggulangi  karena  akibat  yang  di  timbuklkan  tidak  saja  pada  aspek  ekonomi,  tetapi  juga aspek  politik,  budaya  dan  kemanusiaan.  Oleh  karena  itu  Kehadiran  Dinas  Pemberdayaan  perempuan dan  Perlidungan  anak  (DP3A)  Kabupaten  Sukabumi  dengan  berbagai  kebijakan  yang  dimilikinya, ternyata  belum  menjamin  adanya  pemenuhan  hak  bagi  perempuan  dan  anak  di  Kabupaten  Sukabumi. Seperti yang bisa kita lihat dan kita dengar saat ini bahwa kasus woman trafficking masih banyak terjadi di  lingkungan  kita  dengan  begitu  pemerintah  dan  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak  (DP3A)  Kabupaten  Sukabumi  harus  mulai  memfokuskan  dan  memberikan  penanganan  secara maksimal untuk menanggulangi dan menangani kasus tersebut.
Berdasarkan  observasi  awal  yang  dilakukan  peneliti  di  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sukabumi pada bulan april menunjukan adanya ketidak efektifan pelaksanaan  dari  penanganan  kasus  woman  trafficking  yaitu  belum  terbentuknya  UPTD  P2TP2A  dan UPTD  DP3A  di  Kabupaten  Sukabumi,  kekurangan  tenaga  psikolog  dalam  menangani  korban  woman trafficking,  pelaksanaan  kegiatan  sosialisasi  yang  belum  maksimal  kepada  masyarakat.  Melihat fenomena diatas, dapat diketahui bahwa peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A)  kabupaten  sukabumi  belum  optimal.  Sehingga  dengan  adanya  penelitian  ini  mampu  menjawab pertanyaan  sebagai  berikut:  1)  bagaimanakah  peran  Dinas  Pemberdayaan  dan  Perlindungan  Anak (DP3A)  dalam  menangani  kasus  woman  trafficking?  2)  apa  saja  faktor  pendukung  dan  penghambat dalam penanganan kasus woman trafficking di Kabupaten Sukabumi?

## LANDASAN TEORI

## Peran
Setiap  manusia  dalam  kehidupannya  masing-masing  memiliki  peran  dan  fungsi  dalam menjalankan  kehidupan  sosialnya.  Dalam  melakanakan  perannya,  setiap  manusia  memiliki  cara  atau sikap  yang  berbeda-beda.  Hal  ini  sangat  dipengaruhi  oleh  latar  belakang  kehidupan  sosialnya.  Adapun beberapa dimensi peran Arimbi dkk (2003:45) sebagai berikut:
Peran  sebagai  suatu  kebijakan.  Penganut  paham  ini  berpendapat  bahwa  peran  merupakan kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan.
Peran  sebagai  strategi.  Penganut  paham  ini  mendalilkan  bahwa  peran  merupakan  strategi  untuk mendapatkan  dukungan  dari  masyarakat  (public  support).  Pendapat  ini  didasarkan  pada  suatu  paham
bahwa  keputusan  dan  kepedulian  masyarakat  pada  tiap  tingkatan  keputusan  didokumentasikan  degan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas.
Peran  sebagai  alat  komunikasi.  Pera  didayagunakan  sebagai  instrument  atau  alat  untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh  suatu  pemikiran  bahwa  peerintah  dirancang  untuk  melayani  masyarakat  tersebut  adalah  masukan yang bernilai, guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsible
Peran  sebagai  alat  penyelesaian  sengketa.  Peran  didayagunakan  sebagai  suatu  cara  untuk mengurangi  dan  meredam  konflik  melalui  usaha  pencapaian  consensus  dari  pendapat-pendapat  yang ada.  Asumsi  yang  melandasi  persepsi  ini  adalah  bertukar  pikiran  dan  pandangan  dapat  meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan.
Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peram dilakukan sebagai upaya “mengobati” masalah- masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdyaan (sense of powerlessness), tidak percaya  diri  dan  perasaan  bahwa  diri  mereka  bukan  komponen  penting  dalam  masyarakat.  (Arimbi 2003:45)

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Penelitian  ini dipilih  karena  penanganan  kasus  woman  trafficking  yang  dilaksanakan  oleh  DP3A  harus  digali  secara dala  melihat  dari  fenomena  yang  terjadi.  Teknik  pengumpulan  data  dalam  proses  penelitian  ini  melalui wawancara, dokumentasi dan observasi (Sugiyono:2018)

## Informan Penelitian
Tabel 1. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling purposive sampling No Informan Jabatan Alasan 1. Informan 1 Kepala Bidang PKHPPHP DP3A Karena  memiliki  tugas  untuk  pengkajian bahan pemberian dukungan dalam komunikasi,  informasi,  edukasi,  sosialisasi dan kebijakan advokasi perlindungan perempuan, penkoordinasian pengembangan layanan perlindungan perempuan di bidang tindak pidana perjualan  orang  dan  pengkoordinasian penanganan penjalan orang. 2. Informan 2 Sekretaris DP3A Karena bertugas untuk melaksanakan tugas pokok  dalam  pelaksanaan,  pengevaluasian dan pembinaan kebijakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 3. Informan 3 P2TP2A Kab.Sukabumi Karena  selain  DP3A,  P2TP2A  membantu dalam  memberikan  pelayanan  terpadu  bagi korban Woman Trafficking. 4. Informan 4 Psikolog Bekerjasama dengan DP3A dalam pendampingan korban DP3A 5. Informan 5 IOM Indonesia Bekerjasama dengan DP3A untuk penanganan kasus woman trafficking di luar negri
6. Informan 6 Korban Woman Trafficking Sebagai sasaran dari Peran DP3A

## Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.  Adapun penjelasannya sebagai berikut:

## Observasi
Menurut  Creswell  (2016:254)  “Observasi  Kualitatif  adalah  ketika  peneliti  langsung  turun  ke lapangan  untuk  mengamati  perilaku  dan  aktivitas  individu- individu  di  lokasi  penelitian.”  Sedangkan menurut  Marshal l dalam Sugiyono (2018:297) menyatakan bahwa “through  observation, the researcher learn  about  behavior  and  the  meaning  attached  to  those  behavior”.  Melalui  observasi,  peneliti  belajar tentang  perilaku  dan  makna  dari  perilaku  tersebut.  Maka  berdasarkan  penjelasan  diatas  dapat disimpulkan  bahwa  observasi  adalah  proses  pengamatan  perilaku  atau  aktivitas  secara  langsung  ke lapangan.  Adapun  observasi  pada  penelitian  ini  yaitu  di  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  (DP3A)  yang  berlokasi  di  jl.  Siliwangi  No.65,  Cikole,  Kec.  Cikole,  Kota  Sukabumi, Jawa Barat 43113.

## Wawancara
Menurut Moleong (2017:186) mendefinisikan wawancara sebagai berikut: “Wawancara  adalah  percakapan  dengan  maksud  tertentu.  Percakapan  itu  dilakukan  oleh  dua pihak,  yaitu  pewawancaa  (interviewer)  yang  mengajukan  pertanyaan  dan  terwawancara  (interviewee) yang  memberikan  jawaban  atas  pertanyaan  itu.”  (Moleong  2017:186)  Sedangkan  menurut  Creswell (2016:254) mendefiniskan  wawancara sebagai berikut:
Wawancara  kualitatif  (qualitative  interview),  peneliti  dapat  melakukan  face-to-face  interview (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam focus group interview (wawancara dalam kelompok tertentu).” (Creswell 2016:254)
Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  wawancara  merupakan  percakapan  antara  dua  orang  atau  lebih dan  berlangsung  antara  narasumber  dan  pewawancara.  Tanya  jawab  antara  pewawancara  dan narasumber ini bertujuan untuk mendapatkan sebuah informasi, pendapat, data, dan keterangan   Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), P2TP2A dan Keluarga korban Woman Trafficking.

## Dokumentasi
Dalam penelitian ini peneliti membutuhkan dokumen-dokumen yang dapat dijadikan informasi dan data    pendukung  dalam  berjalannya  penelitian  ini.  Menurut  Creswell  (2016:254)  menjelaskan  bahwa “Dokumen bisa berupa dokumen publik (misalnya, koran, makalah, laporan kantor) atau dokumen privat (misalnya,  buku  harian,  diari,  surat  dan  email).”  Pada  penelitian  ini,  peneliti  mengumpulkan  informasi berupa  dokumen  gambar,  foto,  dan  data  hasil  dari  informan  di  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sukabumi.

## Teknik Analisis Data
Setelah  pengumpulan  data  melalui  observasi,  wawancara  dan  dokumen  yang  memuaskan  dan kredibel  maka  selanjutnya  adalah  analisis  data.  Aktivitas  dalam  analisis  data  kualitatif  dilakukan  secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu: data reduction, data display dan conclusion drawing/verification.
1.  Data colection/ Pengumpulan data
2.  Data Reduction/ Reduksi Data
3.  Data Display/ Penyajian Data
4.  Conclusion drawing/ Penarikan kesimpulan

## Teknik Keabsahan Data
Keabsahan  data  dalam  peelitia  ini  ditentukan  dengan  menggunakan  kriteria  kredibilitas  menurut Sugiyono (2011:270-271), yakni dengan cara:
1.  Triangulasi Teknik 2.  Triangulasi Data

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (DP3A)  Kabupaten  Sukabumi merupakan  instansi  yang  memiliki  tanggung  jawab  atas  penanganan  kasus  perdagangan  orang khususnya  perdagangan  perempuan  dan  anak  DP3A  telah  melaksanakan  berbagai  upaya  dalam menangani  persoalan  tersebut,  karena  persoalan  tersebut  adalah  fenomena  sosial  yang  tidak  bisa dihindari keberadaannya dengan itu Pemerintah Kabupaten Sukabumi mengeluarkan Perda No 2 Tahun 2008 tentang Penanganan dan Pelarangan Perdagangan orang, dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah
Kabupaten Sukabumi sebagai kebijakan publik yang dilaksanakan pemerintah untuk mecapai tujuan dan kepentingan seluruh masyarakat.
Peran Dinas  Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan  Anak (Dp3a) Dalam Menangani Kasus Woman Trafficking Di Kabupaten Sukabumi
Kebijakan
Dalam  pelaksanaan  kebijakan  penanganan  kasus  woman  trafficking  tentunya  DP3A    sebagai pelaksana  harus menjalankan  tugas  sesuai  dengan  apa  yang  telah  di  buat oleh  pemerintah  pusat  yang memiliki  kewenangan  dalam  membuat  kebijakan,  namun  disamping  itu  DP3A  juga  memiliki  tanggung jawab  untuk  mengatasi  kasus  yang  hadir  ditengah  masyarakat  saat  ini.  Dalam  pelaksanaan  kebijakan penanganan kasus woman trafficking DP3A membutuhkan keterlibatan dari berbagai lapisan masyarakat untuk  membantu  agar  pelaksanan  kebijakan  ini  dapat  berjalan  dengan  baik  sesuai  dengan  tujuan  yang diharapkan  dan  dapat  mendorong  keberhasilan  kebijakan  dalam meminimalisir  kasus  woman  trafficking di  Kabupaten  Sukabumi.  Adapun  kebijakan –  kebijakan  ini  dibuat  karena  pemerintah  pusat  melihat dampak  yang  terjadi  tidak  hanya  dirasakan  oleh  individu  korban  saja  tetapi  keluarga  mengalami penderitaan yang sama ketika berpisah cukup lama dengan anggota keluarganya. Maka dari itu dengan adanya kebijakan ini bukan hanya dapat menangani korban saja tetapi juga keluarga dan kerabat korban. Adapun  kebijakan  pemerintah  pusat  dalam  menangani  kasus  woman  trafficking  yang  dijalankan  oleh DP3A  Kabupaten  Sukabumi  sebagai  berikut:  Pencegahan,  Pemberdayaan,  Penanganan  dan Pendampingan.

## Strategi
Adapun  strategi  yang  dilakukan  oleh  DP3A  dalam  penanganan  kasus  woman  trafficking  terbagi menjadi 4, yaitu:

## Pencegahan
Mengadakan Sosialisasi ke Siswa dan Pondok Pesantren
DP3A  melakukan  sosialiasi  kepada  masyarakat  di  Kabupaten  Sukabumi    namun  bukan  hanya kepada  masyarakat  saja  tetapi  kepada  sekolah-sekolah  maupun  pondok  pesantren  karena  sebenarnya kasus  ini  rawan  terjadi  kepada  remaja  perempuan  yang  masih  banyak  membutuhkan  pengawasan  dan pengetahuan  mengenai  kasus  woman  trafficking  sehingga  mereka  bisa  menjaga  diri  mereka  sendiri. Dengan  adanya  sosisalisasi  yang  dilaksanakan  di  sekolah-sekolah  ini  bukan  hanya  ditujukan  kepada murid-murid  saja  namun  juga  diharapkan  mampu  menghimbau  dan  meningkatkan  kepedulian  bagi tenaga  pendidik  tentang  pencegahan  kasus  woman  trafficking  di  Kabupaten  Sukabumi.  Namun  yang menjadi  kendala  adalah  dengan  banyaknya  jumlah  wilayah  di  Kabupaten  Sukabumi  DP3A  masih kekurangan sumber daya manusia untuk melakukan sosialisasi ke daerah-daerah.

## Membina Purna Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Pemerintah  pusat bekerja sama  dengan  pemerintah  daerah  dalam membuat teknologi  untuk  PMI yang  dinamakan  Portal  Peduli  PMI  yang  bertujuan  sebagai  sistem  informasi  berbasis  teknologi  yang berjalan  secara  terpadu.  Pada  aplikasi  tersebut  memiliki  3  modul  utama  yaitu  Modul  Lapor  Diri,  Modul Pelindungan (pengaduan dan penulusan kasus) dan Modul pelayanan kekonsuleran. Dalam pembinaan ini  juga  DP3A  membantu  untuk  mengasah  kemampuan  dari  para  PMI  seperti  pelatihan  sebelum keberangkatan menuju luar negeri yang bertujuan agar para PMI mengetahui bagaimana menjadi imigran yang prosedural sehingga kasus woman trafficking akan mengalami penurunan.

## Melakukan community work berbasis masyarakat
Community  work  ini  merupakan  model  pencegahan  kasus  woman  trafficking  yang  melibatkan partisipasi  masyarakat  seperti  tokoh  agama,  tokoh  adat,  masyarakat,  pemerintah  desa,  organisasi pemuda  di  daerahnya  masing-masing  untuk  melakukan  sinergi  bersama-sama  dalam  mencegah  kasus woman trafficking.

## Penanganan
Adapun  langkah  pertama  yang  dilakukan  dalam  melaksanakan  penanganan  terhadap  kasus woman  trafficking  adalah  DP3A  melakukan koordinasi  dengan  P2TP2A  dan  pihak kepolisian  setelah  itu DP3A  mendatangi  rumah  korban/  visit  home  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  informasi  tentang kronologi terjadinya kasus tersebut, ketika sudah mengetahui kronologi  yang terjadi langkah selanjutnya DP3A menentukan apakah kasus ini termasuk kedalam kasus woman trafficking atau  bukan, jika kasus
telah ditetapkan DP3A melakukan penyelesaian masalah untuk kasus ini.  Penanganan kasus ini sangat bersifat kompleks dan memerlukan tindakan yang serius dari pemerintah dan keterlibatan seluruh elemen dan  mampu  berkontribusi  dalam  melaksanakan  upaya  penanganan  kasus  woman  trafficking,  sehingga penanganan ini berjalan dengan optimal.

## Pemberdayaan
DP3A  telah  melaksanakan  pemberdayaan  yang  baik  dalam  bentuk  pemenuhan  hak  kepada korban. Seperti memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan korban walaupun dengan begitu bantuan yang  diberikan  tidak  pernah  berbentuk  uang  karena  dikhawatirkan  ada  penyalahgunaan  dalam pemakaiannya.  Bentuk  bantuan  yang  dilakukan  seperti  memberikan  modal    untuk  menjalankan  suatu usaha  sehingga  mereka  bisa  menciptakan  wirausaha  yang  baru  dan  juga  dapat  meningkatkan  potensi yang  ada  dilingkungannya  dengan  tujuan  untuk  mengubah  pemikiran  bagi  masyarakat  untuk  membuat suatu lapangan  pekerjaan  bukan  hanya  mencari kerja.  Selain  itu  pemberdayaan  yang  dilakukan  adalah membuat pelatihan sesuai dengan kemampuan atau potensi yang dimiliki korban seperti pelatihan untuk menjait dan berkebun.

## Pendampingan
Pendampingan  yang  dilakukan  oleh  DP3A  yaitu  membantu  penyembuhan  kondisi  psikis  korban kasus  woman  trafficking  yang  didampingi  oleh  tenaga  psikolog  kemudian  memberikan  shelter  bagi korban  yang  memiliki  trauma  dilingkungannya  dan  menyebabkan  harus  tinggal  dishelter  untuk mempercepat  persembuhan,  pendampingan  yang  dilakukan  pun  tidak  hanya  dilakukan  sekali  namun bertahap  sampai  korban  pulih,  pada  proses  pendampingan  ini  DP3A    melakukan  koordinasi  yang  baik dengan  P2TP2A  sehingga  proses  pendampingan  berjalan  dengan  optimal.  Dengan  begitu  DP3A  dalam proses  pendampingan  ini  mampu  melaksanakan  tanggung  jawabnya  dalam  membantu  korban  agar dapat  melanjutkan  kehidupannya,  mampu  memberikan  pendampingan  dan  pengawasan  yang  efektif sehingga korban merasa aman dan terlindungi.

## Komunikasi
Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (DP3A)  Kabupaten  Sukabumi melakukan koordinasi dan kerjasama dengan beberapa instansi, antara lain;
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sukabumi, P2TP2A  merupakan  suatu  lembaga  atau  instansi  yang  melakukan  kerjasama  dan  koordinasi secara  penuh  dengan  DP3A  Kabupaten  Sukabumi  dalam  menangani  kasus  woman  trafficking  adapun koordinasi  yang  dilakukan  bersama  yaitu  memberikan  bantuan  sosial,  visit  home  kepada  korban, melakukan  advokasi  dan  juga  melaksanakan  pemenuhan  hak  bagi  korban  di  Kabupaten  Sukabumi. Koordinasi  dan  kerjasama  yang  dilaksanakan  sudah  baik,  namun  dalam  proses  kerjasama  dan koordinasi  yang  dilaksanakan  oleh  DP3A  dan  P2TP2A  mengalami  hambatan  yaitu  ketika  masyarakat ingin  melaporkan  kasus  woman  trafficking  di  daerahnya  mereka  mengalami  kesulitan  untuk melaporkannya  karena  belum  adanya  UPTD  DP3A  dan  UPTD  P2TP2A  di  tahun  sebelumnya  belum terbentuk dan baru terbentuk ditahun ini.

## Internasional Organization for Migration (IOM)
Adapun bentuk kerja sama yang dilakukan IOM dengan DP3A adalah pemberdayaan bagi korban woman trafficking di luar negeri seperti membantu memberikan sembako, membuat UMKM, memberikan pelatihan sesuai  dengan kemampuannya seperti  les  menjahit dan berkebun.  Kerjasama  yang dilakukan IOM  dan  DP3A  berjalan  dengan  efektif  karena  setiap  pelaksanaannya  baik  IOM  maupun  DP3A melakukan koordinasi agar tidak terjadi kesalahan komunikasi saat melakukan bantuan terhadap korban disamping  itu  DP3A  juga  merupakan  pelakasana  tugas  harian  korban  kasus  woman  trafficking  di Kabupaten Sukabumi.

## Penyelesaian Sengketa
Pada  penanganan  kasus  woman  trafficking    di  Kabupaten  Sukabumi  yang  dilaksanakan  bukan hanya  tentang  masalah  pendampingan  psikologi  korban  saja  namun  juga  berkaitan  dengan  hukuman bagi  pelaku,  namun  dalam  proses  hukuman  kepada  pelaku  ini  DP3A  memberikan  keputusan  secara menyeluruh  terkait  penyelesaian  kasus  ini,  karena  dalam  penyelesaian  kasus  woman  trafficking memerlukan  kesepakatan  bersama  baik  korban  dan  keluarga  korban.  Karena  dalam  penyelesaian sengketa  ada  yang  dilakukan  melalui  pengadilan  yang  disebut  degan  litigasi  atau  tidak  melalui pengadilan yang disebut dengan non ligitasi. Dalam penyelesaian kasus ini DP3A melakukan koordinasi terlebih  dahulu  dengan    pihak  kepolisian  yang  memiliki  tugas  untuk  menangkap  kejahatan  atau  hal-hal yang melanggar aturan.

## Terapi
Adapun  proses  terapi  untuk  pemulihan  kepada  korban  woman  trafficking  yang  dilakukan  oleh DP3A baik dalam segi keadaan, kondisi sosial dan kondisi psikis yaitu dengan pemanfaatan shelter untuk rehabilitas  sosial  dan  pendampingan  bertahap  untuk  korban,  hal  ini  dilakukan  dengan  maksud  agar penyembuhan    korban  dapat  dilakukan  secara  maksimal,  cara  ini  juga  dilakukan  agar  kemampuan korban yang hilang akan kembali seperti semula sehingga korban mampu mengstabilkan dan mengontrol emosional.  Untuk  itu    yang  harus  diperhatikan  oleh  DP3A  atau  tenaga  psikolog  dalam  terapi  ini  yaitu penanganan psikis korban, penanganan kondisi sosial korban dan pemulihan nama baik. Namun dalam pelaksanaan  terapi  ini  DP3A  memiliki  kendala  yaitu  kurangnya  tenaga  ahli  psikolog  sehingga  peran
DP3A dalam menangani kasus ini menjadi kurang efektif dan harus mengikutsertakan instansi lain seperti P2TP2A  yang  memiliki  potensi  dibidang  psikososial.  Dampak  lainnya  terapi  ini  tidak  bisa  dilaksanakan secara face to face dan hanya bisa dilakukan satu kali walaupun dengan begitu DP3A tetap melakukan komunikasi lewat handphone sampai korban dirasa sudah membaik dan aman.
Data jumlah pelaporan kasus woman Trafficking kepada DP3A Kab Sukabumi pada tahun 2019 – Maret 2022, sebagai berikut:
Data Penyelesaian Kasus woman trafficking oleh tenaga ahli psikolog DP3A, sebagai berikut:

## Faktor Pendukung Adanya keselarasan pemikiran dalam pemecahan masalah dari pihak internal DP3A
Faktor  pendukung  dalam  penanganan  kasus  woman  trafficking  adalah  bagaimana  peran  dari setiap  individu  internal  DP3A  memiliki  kesamaan  tujuan  sehingga  mampu  berkoordinasi  dan  bekerja sama dengan baik. Karena sumber daya manusia yang baik dalam suatu organsasi adalah sebagai pilar utama dan poros penggerak roda suatu organisasi dalam mewujudkan visi dan misinya.

## Kerjasama dan koordinasi yang dilakukan DP3A dengan intansi lain berjalan dengan baik.
Dengan  menjalin  koordinasi  dan  kerjasama  yang  baik  dengan  pihak  eksternal  sangat  diperlukan oleh  suatu  organisasi  demi  mencapai  tujuan  yang  sudah  ditetapkan.  Namun  dengan  adanya  berbagai kegiatan  koordinasi  yang  dilakukan  dengan  pihak  eksternal  harus  bisa  disesuaikan  dengan  lingkungan eksternal itu sendiri.

## Faktor Penghambat Kekurangan tenaga ahli psikolog
Penyembuhan korban yang seharusnya dapat dilakukan secara berturut-turut dan bertahap untuk mendatangi rumahnya harus dilakukan melalui handphone karena keterbatasan tenaga ahli psikolog, itu yang  menjadikan  penyembuhan  korban  memakan  waktu  yang  tidak  sebentar.  Sedangkan  dengan
adanya  psikologi  dalam  suatu  pendampingan  kepada  korban  akan  lebih  memudahkan  DP3A  untuk memberikan penyembuhan kepada korban dengan efektif dan efisien.

## Belum adanya kerjasama dari pihak masyarakat
Kesadaran masyarakat terhadap penanganan kasus ini merupakan suatu hal yang sangat penting karena dengan adanya kesadaran masyarakat mampu membantu dalam memberikan upaya penangaan kasus  woman  trafficking.  DP3A  sudah  melakukan  sosialisasi  untuk  masyarakat  setempat  namun masyarakatnya  sendiri  kadang  tidak  sadar  dengan  apa  yang  telah  disampaikan  oleh  DP3A  sehingga kasus ini masih seringkali terjadi khususnya di Kabupaten Sukabumi. Maka dari diadakannya sosialisasi itu  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  pemahaman  masyarakat  tentang  upaya  dalam  mencegah  kasus woman  trafficking  dan  memberikan  bekal  kepada  mereka  agar  menjadi  masyarakat  yang  sadar  akan lingkungan sekitar.

## Pembangunan UPTD yang terlambat
Sebenarnya baik masyarakat, DP3A, P2TP2A sama-sama memiliki kesulitan jika UPTD tidak ada di  Kabupaten  Sukabumi  karena  melihat  wilayah  di  Kabupaten  Sukabumi  sangatlah  luas  dan  banyak sehingga menyulitkan pihak DP3A dan P2TP2A untuk mengkoordinasi kasus woman trafficking. Namun dengan adanya UPTD ditahun ini pun belum bisa menjamin masyarakat dapat melaporkan kasus woman trafficking.  Maka  dari  itu  diperlukannya  sosialisasi  kepada  masyarakat  terkait  terbentuknya  UPTD  di daerahnya masing-masing.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Dalam  pelaksanaan  kebijakan  yang  dilakukan  DP3A  dalam  menangani  korban  woman  trafficking sudah  dilakukan dengan baik sesuai dengan tugas  dan fungsinya  yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan  kebijakan  daerah  dibidang  permberdayaan  perempuan  dan  pelindungan  anak  Kabupaten Sukabumi,  adapun  kebijakan  yang  dilaksanakan  oleh  DP3A  adalah  pencegahan,  pemberdayaan  dan penanganan. Namun walaupun sudah berjalan dengan baik diharapkan seiring berjalannya waktu DP3A mampu meningkatkan kembali pelaksaan pelaksanaan kebijakan sehingga mampu berjalan lebih baik.
Strategi yang dilakukan oleh DP3A masih belum optimal dilihat dari masyarakat yang masih belum mengetahui  cara  menangani  kasus  woman  trafficking,  masyarakat  yang  masih  bingung  melaporkan kejadian woman trafficking di daerahnya sehingga dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya sosialisasi terkait  informasi  oleh  DP3A  tentang  dampak-dampak  dari  bahayanya  woman  trafficking,  proses melaporkan kasus woman trafficking dan cara pencegahannya.
Komunikasi    DP3A  dengan  antar  instansi  yang  bertanggung  jawab  dalam  menangani  kasus woman  trafficking  di  Kabupaten  Sukabumi  sudah  berjalan    baik,  dilihat  dengan  dilakukannya  rapat koordinasi antara DP3A dengan  instansi lain seperti P2TP2A dan International Organization of Migration (IOM),  melakukan  rapat  intenal  maupun  eksternal  sehingga  komunikasi  dan  koordinasi  yang  dilakukan sesuai  dengan  tujuan  bersama.  Proses  pengaduan  yang  dilakukan  masyarakat  kepada  DP3A  belum berjalan dengan baik dikarenakan DP3A maupun P2TP2A baru memiliki UPTD pada tahun ini.
Dalam  penyelesaian  kasus  woman  trafficking  ini  DP3A  mampu  menyelesaikan  kasus  ini  dengan baik  dan  sampai  selesai  hingga  ke  pihak  bewajib  walaupun  pada  saat  prosesnya  banyak  korban  yang enggan memperpanjang kasus ini dan bersedia untuk melakukan closed case.
Terapi  yang  dilakukan  oleh  DP3A  belum  optimal  dan  maksimal  karena    masih  kurangnya  tenaga ahli  psikolog  dan  juga  kunjungan  psikolog  ke  setiap  rumah  korban  hanya  dilakukan  sekali  selanjutnya terapi hanya dilakukan melalui handphone.

## Saran
Mampu  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  melalui  pelaksanaan  sosialisasi  komunikasi  dan edukasi  secara  merata  di  Kabupaten  Sukabumi  melalui  hybrid  aau  virtual    jika  dana  yang  ada  kurang mumpuni
Diharapkan  proses  pengaduan  untuk  kasus  ini  memiliki  aplikasi  pengaduan  online  yang dikhususkan untuk Kabupaten Sukabumi yang mampu memudahkan masyarakat yang ingin  melaporkan kejadian woman trafficking di daerahnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Arimbi  Heroepoetri,  A.  S.  (2003).  Peran  Serta  Masyarakat  Dalam  Pengelolaan  Lingkungan.  Jakarta: Walhi.
Cresswell,  J.  W.  (2016).  Pendekatan  Metode  Kualitatif,  Kuantitatif  dan  campuran.  Edisi  keempat (Cetakan kesatu). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Creswell,  J.  W.  (2017).  Pendekatan  Metode  Kualitatif,  Kuantitatif  dan  Campuran  .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Effendy, Onong Uchana. (2005) Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung : Remaja Rosdakary Hamel, G dan Prahald, C, K, (2006) Kompetisi Masa Depan . Jakarta: Bina Rupa.
J.P  Chaplin,  Kamus  Lengkap  Psikologi,  (2001)  Kamus  Lengkap  Psikologi,    Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo. Hal 507.
Jimmy Joses S. (2011) Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan. Jakarta: Visimedia. Hal 7. Moleong,  L.  J.  (2017).  Metode  Penelitian  Kualitatif,  Cetakan  ke-36.  Bandung:  PT.  Remaja  Rosdakarya Pffset.
Peraturan  Bupati  Sukabumi  Nomor  67  Tahun  2016  tentang  Struktur  Organisasi  Dan  Tata  Kerja  Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 3 Tahun 2008 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.
Pramono,  M.  A.  (2011).  Perdagangan  Orang:  Dimensi,  Instrumen  Internasional  dan  Pengaturannya  di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Riyadi. (2002). Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. Jakarta: Gramedia.
Soekanto, S. (2018). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Sugiyono. (1992). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rineke Cipta. Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Afabeta. Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualtitatif, dan R&D. Bandung: CV Alfabeta. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Orang.