Vol. 3 No. 2 (2021) pp. 97-104 p-ISSN: 2656-3029 | e-ISSN: 2775 - 0604

## Hak  Merek  sebagai  Upaya  Perlindungan  terhadap Industri UMKM

## Tifania Ayunda Prameswari
Universitas Muhammadiyah Surabaya, Surabaya, Indonesia *email: tifaniaprameswari7@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.37729/amnesti.v3i2.1372
Submitted: Juni 2021 Revised: Juli 2021 Accepted: Agustus 2021

## ABSTRAK
Kata Kunci: Usaha kecil, Merek, perlindungan hukum Tujuan  dari  pembahasan  penelitian  kali  ini  untuk  menganalisa upaya perlindungan terhadap industri UMKM melalui pendaftaran hak  atas  merek.  Hasil  pembahasan  menunjukan  bahwa  UMKM memiliki  peranan  yang  sangat  penting  bagi  perekonomian Indonesia.  alasan  penting  merek  bagi  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah  (UMKM)  adalah  merek  akan  menepel  dalam  ingatan, merek  merupakan  aset,  merek  dapat  menggugah  sisi  emosional konsumen,  merek  dapat  menciptakan  totalitas  pada  pelayanan usaha, dengan adanya merek memudahkan pelanggan menemukan bisnis  kita,  merek  menciptakan  kepribadian,  merek  memiliki kekuatan untuk menarik konsumen, merek dapat menghemat biaya usaha,  merek  juga  mempengaruhi  perilaku  pembelian,  merek  dan personal branding sangat berkaitan. Diharapkan para pelaku usaha dapat  mendaftarkan  merek  usahanya  untuk  mendapatkan perlindungan  hukum  sehingga  dapat  mendorong  perekonomian indonesia.

## ABSTRACT
Keywords: Small business, Brand, legal protection The purpose of this research discussion is to analyzw the efforts to protect the MSME industry trought registration of trademark  rights, the results of  the  discussion  show  the  MSMEs  havea  very  important  role  for  the Indonesia economy. The important reason for Brands for micro, small and medium Enterprises (MSMEs) is that brands will stick in memory brands are  assets,  brands  create  personality,  brands  have  the  power  to  attract cpnsumers,  brands  can  save  business  costs,  brands  also  affect  buying behavior, brands and personal branding are cosely related. It is hoped that
business actors can register theirbusiness marks to get legal protection so that they can encourage the Indonesian economy.

## 1. PENDAHULUAN
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki peran yang penting dan strategis  dalam  pembangunan  ekonomi  Indonesia.  Sebesar  60%  (enam  puluh persen) kekuatan ekonomi Indonesia ada di sektor industri UMKM (Kahl et al., 2019) .  Jumlah  UMKM  di  Indonesia  pun  setiap  tahunnya  mengalami peningkatan  yang  cukup  signifikan.  Minimnya  pemahaman  atas  merek dagangan  membuat  pelaku  industri  UMKM  cukup  banyak  yang  belum mendaftarkan  hak  kekayaan  intelektualnya,  karena  tidak  mengetahui  manfaat dari pendaftaran merek, pihak UMKM merasa dengan mendaftarkan mereknya akan  mengeluarkan  biaya  yang  sangat  besar  dimana  rata-rata  UMKM  ini merupakan  usaha  menengah  kebawah  sehingga  mereka  tidak  atau  belum mendapatkan perlindungan hukum (Indrawati & Setiawan, 2020) .
Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  harus  mampu  menghadapi persaingan  global  yang  berasal  dari  berbagai  bentuk  usaha  mendorong integrasi  pasar  antar  negara  dengan  seminimal  hambatan  di  tengah  tuntutan kemampuan bersaing di dalam negeri. Maka Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)  harus  memiliki  kesempatan,  dukungan,  dan  perlindungan  hukum. keperpihakan  yang  tegas  kepada  kelompok  usaha  ekonomi  rakyat  sebagai wujud  keperpihakan  yang  tegas  kepada  kelompok  usaha  ekonomi  rakyat. Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  menghadapi  situasi  yang  datang dari  dalam  negeri,  yaitu  pemalsuan  produk-produk  yang  dihasilkan, ketinggalan  dalam  produktivitas,  efisiensi,  dan  inovasi.  Situasi  yang merupakan  dari  eksternal  sisi  menghadapi  ketat  persaingan  dengan  usaha sejenis.
Merek  sebagai  salah  satu  wujud  karya  Intelektual  memiliki  peranan penting  bagi  kelancaran  dan  peningkatan  perdagangan  barang  atau  jasa.  Hal ini  tidak  terlepas  karena  suatu  merek  digunakan  untuk  membedakan  suatu barang  tertentu  dari  barang  lain  yang  bentuknya  sejenis.  Berbagai  pemalsuan merek  dagang  untuk  suatu  barang  sejenis  dengan  kualitasnya  lebih  rendah daripada  barang  yang  menggunakan  merek  yang  dipalsukan  itu.  Untuk memperoleh  keuntungan  secara  cepat  dan  pasti  sehingga  merugikan pengusaha  seperti  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  yang memproduksi barang asli. Permasalahan yang selalu terjadi adalah para pelaku
Vol. 3 No. 2 (2021)
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kurang peduli dan kurang tanggap terhadap perlindungan merek, mereka selalu beranggapan bahwa perlindungan merek tidak berdampak yang signifikan terhadap perkembangan bisnis mereka. Dan yang utama adalah pendaftaran merek membutuhkan biaya yang besar dan proses pendaftarannya sangat berbelit-belit.
Manfaat  yang  tidak  kalah  penting  dengan  adanya  perlindungan  hukum dalam bidang Merek. Perlindungan akan diberikan pada Merek produk Usaha Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  yang  sesuai  ketentuan.  Perlindungan merek harus diatur dengan tegas untuk melindungi konsumen dari pemalsuan barang  atau  jasa  yang  mempergunakan  merek  secara  sah  sesuai  dengan ketentuan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  mengunakan metode penelitian hukum normatif empiris merupakan penelitian melihat dari hukum  yang  bekerja  pada  segi  kaidah/norma  berupa  peraturan  perundang- undangan (Benuf  et  al.,  2020) yang  berkaitan  tentang  merek  dengan  tidak terlepas  dari  unsur  social/empiris  yakni  kenyataan  yang  ada  dimasyarakat adanya  pemahaman  juga  perlindungan  yang  kurang  maksimal  terkait perlindungan  hukum  terhadap  UMKM.  Teknik  dalam  pengumpulan  data dengan  cara  studi  pustaka  yaitu  teknik  pengumpulan  dan  informasi  dengan menelaah sumber-sumber tertulis yang relevan dan berhubungan dengan objek yang sedang diteliti. Sehingga mampu menjawab permasalahan yang dihadapi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.  Pasal  1,  dinyatakan  usaha  mikro  adalah  usaha  produktif  milik  orang perorangan  dan/atau  badan  usaha  perorangan  yang  memiliki  kriteria  usaha mikro  sebagaimana  diatur  dalam  UU  tersebut.  Usaha  kecil  merupakan  suatu usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang  dilakukan  oleh  orang perorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan  merupakan  anak  perusahaan  atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun  tidak  langsung,  dari  usaha  menengah  atau  usaha  besar  yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.
Adapun  kriteria  usaha  mikro  yang  dimaksud  dalam  Undang-undang tersebut adalah (Sulfati, 2018) :
a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Ro. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. Memiliki  hasil  penjualan  tahunan  paling  banyak  Rp.  300.000.000,00  (tiga ratus juta rupiah)
Adapun  usaha  kecil  berdasarkan  Undang-undang  tersebut  adalah  usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai,  atau  menjadi  bagian  baik  langsung maupun  tidak  langsung  dari  Usaha  Menengah  atau  Usaha  Besar  yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
Secara  umum  UMKM  dalam  perekonomian  nasional  memiliki  peran sebagai  pemeran  utama  dalam  kegiatan  ekonomi;  penyedia  lapangan  kerja; pemain  penting  dalam  perekonomian  lokal  dan  pemberdayaan  masyarakat; pencipta pasar baru dan kontribusinya terhadap PDB dan neraca pembayaran (Saputra  et  al.,  2021) .  Salah  satu  cara  mengetahui  peran  UMKM  dalam perekonomian adalah melalui Produk Domestik Bruto (PDB) (Laily, 2016) . PDB merupakan  nilai  barang-barang  dan  jasa  yang  diproduksi  di  dalam  negara dalam  satu  tahun  tertentu.  Tujuan  PDB  adalah  meringkas  aktivitas  ekonomi dalam  suatu  nilai  uang  tertentu  selama  peride  waktu  tertentu (Indayani  & Adelia,  2019) .  Total  kontribusi  UMKM  terhadap  PDB  Nasional  merupakan akumulasi  dari  semua  sektor  ekonomi  UMKM.  Berdasarkan  data  dari Kementerian  Koperasi  dan  UMKM,  pada  tahun  2013  UMKM  mampu menyumbangkan  Rp.  5.440  triliun  (atas  dasar  harga  berlaku  terhadap  PDB Nasional.
Jika  ditinjau  dari  peran  dan  potensinya  yang  sangat  besar  UMKM diharapkan  berkembang  semaksimal  mungkin  sebagai  suatu  usaha peningkatan  kesejahtaraan  masyarakat  serta  pertumbuhan  perekonomian. UMKM  berbasis  memiliki  peran  yang  sangat  penting (Santoso  &  Siyamto, 2016) . Oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum terhadap produk yang dihasilkan  terutama  terhadap  merek  dagang.  Karena  kita  kurang  peka  dan tidak  memberikan  perlindungan  terhadap  produk  yang  kita  miliki,  pada akhirnya  banyak  dari  produk-produk  Indonesia  khususnya  produk-produk
Vol. 3 No. 2 (2021)
yang memiliki nilai tradisional yang ide- ide dan desainnya ‘dicuri’ oleh pihak luar (Putra,  2018) .  Mungkin  kita  tidak  menyadari  bahwa  perlindungan  merek dagang membawa nilai ekonomi yang tinggi apabila sudah masuk dalam dunia perdagangan.  Suatu  produk  yang  dilindungi  hak  merek  hanya  dapat diproduksi oleh si pemilik atau pemegang hak atas produk tersebut (eksklusif). Jadi  jika  ada  pihak  lain  yang  ingin  memproduksi  barang  yang  sama berkewajiban  mendapatkan  lisensi  terlebih  dahulu  dari  si  pemegang  hak  dan membayar  royalti  atas  penggunaan  tersebut.  Tindakan  produksi  atas  suatu produk  yang  telah  dilindungi  hak  merek  tanpa  seijin  pemegang  hak merupakan pelanggaran dan pembajakan yang dapat membawa akibat hukum (Indrawati & Amnesti, 2019) .
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dicantumkan definisi merek Pasal 1  angka  1,  yaitu  Merek  adalah  tanda  yang  berupa  gambar,  nama,  kata, hurufhuruf,  angka-angka,  susunan  warna,  atau  kombinasi  dari  unsur-unsur tersebut  yang  memiliki  daya  pembeda  dan  digunakan  dalam  kegiatan perdagangan barang atau jasa. Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh  negara  kepada  pemilik  merek  yang  terdaftar  dalam  daftar  umum  merek untuk  jangka  waktu  tertentu  menggunakan  sendiri  merek  tersebut  atau memberi ijin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan  hukum  untuk  menggunakannya.  Pendaftaran  merek  bertujuan  untuk memperoleh  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  terhadap  hak  atas merek.  Pendaftaran  merek  dilakukan  pada  Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan Intelektual.  Direktorat  Jenderal  HKI  adalah  instansi  pendaftaran  merek  yang ditugaskan untuk mendaftarkan merek yang dimohonkan pendaftarannya oleh pemilik merek (Mamahit, 2013) .
Beberapa  penyempurnaan  harus  dilakukan  terhadap  Undang-Undang No.  15  Tahun  2001  untuk  lebih  meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat pemohon  merek,  yaitu  penyederhanaan  proses  dan  prosedur  pendaftaran merek  agar  lebih  memudahkan  bagi  pemohon  dalam  melakukan  pendaftaran merek.  Pengaturan  tentang  persyaratan  minimum  permohonan  akan memberikan kemudahan dalam pengajuan permohonan dengan cukup mengisi formulir  permohonan,  melampirkan  etiket  atau  contoh  merek  yang dimohonkan pendaftarannya dan membayar biaya permohonan.
Dikenal 2 (dua) macam sistem pendaftaran merek, yaitu sistem konstitutif dan  sistem  deklaratif (Murjiyanto,  2017) .  Sistem  konstitutif,  hak  merek diperoleh  melalui  pendaftaran,  artinya  hak  eksklusif  atas  sesuatu  merek
Vol. 3 No. 2 (2021)
diberikan  karena  adanya  pendaftaran.  Sistem  konstitutif,  pendaftaran  merek merupakan  hal  yang  mutlak  dilakukan.  Merek  yang  tidak  didaftar  otomatis tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Pengaturan pendaftaran merek itu  sendiri  diatur  dalam  pasal  20,  21  dan  22  Undang-Undang  Nomor  20 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Suatu  merek tidak boleh bertentangan dengan  ideologi  negara,  peraturan  perundang-undangan,  moralitas,  agama, kesusilaan, ketertiban umum, memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi  budaya  tradisional,  warisan  budaya  tak  benda,  atau  nama  atau  logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun (Rifai, 2017) . Merek mempunyai masa  berlaku  selama  10  (sepuluh)  tahun  sejak  tanggal  penerimaan  dan  dapat diperpanjang lagi dengan jangka waktu yang sama 10 (sepuluh) tahun. Proses perpanjangan  merek  dapat  dilakukan  langsung  oleh  pemilik  merek  atau kuasanya baik melalui elektronik maupun non elektronik. Proses perpanjangan dapat dilakukan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya merek, dan  6  (enam)  bulan  sejak  masa  berlakunya  merek  habis  dengan  membayar denda yang telah ditetapkan. Pengaturan mengenai perpanjangan merek diatur dalam  Pasal  35,  36,  37,  38,  39  dan  40  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Pendaftaran  merek  bertujuan  untuk  memperoleh  kepastian  hukum  dan perlindungan  hukum  terhadap  hak  atas  merek.  Pendaftaran  merek  dilakukan pada  Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual.  Direktorat  Jenderal  HKI adalah  instansi  pendaftaran  merek  yang  ditugaskan  untuk  mendaftarkan merek  yang  dimohonkan  pendaftarannya  oleh  pemilik  merek.  Sekarang  ini Direktorat  Jenderal  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  telah  berubah penyebutannya  menjadi  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  atau disingkat dengan DJKI (Arifin & Iqbal, 2020) .
Perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh  negara  terhadap  hak  atas merek  meliputi  perlindungan  merek  dalam  negeri  maupun  merek  luar  negeri sebagaimana tersebut dalam prinsip timbal balik, dimana setiap anggota wajib memberikan  perlindungan  yang  sama  terhadap  kekayaan  intelektual  warga anggota  lain  seperti  perlindungan  yang  diberikan  kepada  anggotanya  sendiri. Perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh  negara  juga  tidak  hanya  terbatas pada pemilik merek, tetapi juga kepada konsumen yang menginginkan aman, nyaman  dan  terjamin  dalam  mendapatkan  merek  yang  asli  sehingga  tidak terkecoh  dalam  membeli  barang  dengan  merek  palsu.  Perlindungan  hukum yang diberikan kepada pemilik merek adalah pemilik merek yang mempunyai
Vol. 3 No. 2 (2021)
iktikad  baik,  artinya  sekalipun  telah  mempunyai  sertifikat  sebagai  bukti kepemilikan  suatu  merek,  namun  dapat  dimintakan  penghapusan  atau pembatalan  atas  merek  tersebut  jika  pemiliknya  terbukti  mempunyai  iktikad buruk.
Adanya perlindungan tersebut menunjukkan bahwa negara berkewajiban dalam  menegakkan  hukum  merek.  Oleh  karena  itu  apabila  ada  pelanggaran terdaftar,  pemilik  merek  dapat  mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  yang berwenang. Dengan perlindungan tersebut maka akan terwujud keadilan yang menjadi  tujuan  dari  hukum.  Salah  satu  tujuan  hukum  adalah  mewujudkan keadilan masyarakat. Dengan perlindungan hukum maka pemilik merek yang sah terlindungi hak-haknya .

## 4. KESIMPULAN
Dari  uraian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  Perlindungan  merek terhadap  pelaku  usaha  UMKM  tidak  hanya  sebagai  perlindungan  negara terhadap  pemilik  merek  terdaftar  tetapi  juga  bentuk  perlindungan  terhadap masyarakat selaku konsumen agar mendapatkan barang sesuai dengan aslinya dan  keinginannya  dalam  mendapatkan  kepastian  hukum  atas  barang  yang dibeli  di  masyarakat.  Bentuk  perlindungan  merek  antara  lain  dengan melakukan  pendaftaran  merek.  Dikarenakan  masih  minim  pengetahuan terhadap pentingnya pendaftaran merek maka diharapkan adanya penyuluhan hukum  maupun  sosialisasi  terhadap  pelaku  usaha.  Dalam  hal  ini  UMKM Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  sebagai  pelaku  bisnis mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin, Z., & Iqbal, M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Merek yang Terdaftar . 5 (April), 47 – 65.
Benuf,  K.,  Azhar,  M.,  Badan,  S.,  Hukum,  K.,  Hukum,  F.,  Diponegoro,  U., Hukum, P., & Kontemporer, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen  Mengurai  Permasalahan  Hukum  Kontemporer  Jurnal  Gema  Keadilan Jurnal Gema Keadilan . 7 , 20 – 33.
Indayani, L., & Adelia, W. (2019). Dampak Produk Domestik Bruto Dan Inflasi Terhadap  Potensi  Kebangkrutan  Ukm  Di  Kota  Sidoarjo. Jurnal  Manajemen Bisnis , 10 (1), 120 – 129. https://doi.org/10.18196/mb.10172
Indrawati,  S.,  &  Amnesti,  S.  K.  W.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Merek  Pada
Vol. 3 No. 2 (2021)
Produk  Usaha  Kecil  di  Kabupaten  Kebumen. Amnesti:  Jurnal  Hukum , 1 (1),
29.
Indrawati,  S.,  &  Setiawan,  B.  (2020).  Extension  of  Legal  Awareness  for  the Protection  of  UMKM  Product  in  Kebumen  Regency  through  Trademark Registration. Surya Abdimas , 4 (2), 37 – 43.
Kahl, J. D. W., Kulkarni, R., Jenamani, R. K., Pithani, P., Konwar, M., Nigam, N.,
Ghude,  S.  D.,  Types,  A.,  Properties,  O.,  Phase,  G.,  Phase,  C.,  Particles,  S., Aerosols,  A.,  Particles,  P.,  Activity,  C.,  France,  O.  B.,  France,  C.  G., Germany, C. H., Uk, A. J., … Salma, I. (2019). Perlindungan HukumUsaha Mikro  kecil  Dan  Menengah  (UMKM)  Berdasarkan  Undang  Undang Republik  Indonesia  No  20  Tahun  2016  Tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis. Time , 6 (3), 198.
Laily,  N.  (2016).  Analisis  Pengaruh  Perkembangan  Usaha  Kecil  Menengah (UKM) Terhadap Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE) , 4 (3), 1 – 4. https://doi.org/10.26740/jupe.v4n3.p
Mamahit,  J.  (2013).  Perlindungan  Hukum  Atas  Merek  Dalam  Perdagangan Barang Dan Jasa. Lex Privatum , 1 (3).
Murjiyanto,  R.  (2017). Konsep  Kepemilikan  Hak  Atas  Merek  di  Indonesia  (  Studi Pergeseran Sistem “ Deklaratif ” ke dalam Sistem . 24 (1), 52 – 72.
Putra,  A.  H.  (2018).  Peran  Umkm  Dalam  Pembangunan  Dan  Kesejahteraan
Masyarakat Kabupaten Blora. Jurnal Analisa Sosiologi , 5 (2). https://doi.org/10.20961/jas.v5i2.18162
Rifai,  T.  P.  (2017).  Kesiapan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang Merek  Dan  Indikasi  Geografis  Dalam  Menghadapi  Masyarakat  Ekonomi
Asean. FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum , 10 (4), 733.
https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no4.809
Santoso,  H.,  &  Siyamto,  Y.  (2016).  Investasi  Dan  Dorongan  Pertumbuhan Ekonomi  Bisnis  Mikro  Islam  Di  Indonesia. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam , 2 (02). https://doi.org/10.29040/jiei.v2i02.48
Saputra,  M.  B.  B.,  Heniyatun,  H.,  Hakim,  H.  A.,  &  Praja,  C.  B.  E.  (2021).  The Roles of Local Governments in Accommodating the Registration of SME ’ s Product Trademarks. Amnesti Jurnal Hukum , 3 (1), 53 – 59.
https://doi.org/10.37729/amnesti.v3i1.1227
Sulfati,  A.  (2018).  Efektivitas  Pengembangan  Usaha  Mikro  di  Indonesia. Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi Dan Bisnis , 2 (2), 59 – 69.
This  work  is  licensed  under a  Creative  Commons  Attribution  4.0 International License