Reka acana R
© Teknik Sipil Itenas | | 2 Vol. No. 3 Jurnal Online Institut Teknologi Nasional

## Model Kelembagaan Pengelolaan Sistem Drainase Berkelanjutan Dalam Rangka Mitigasi Bencana Banjir
IKA WIDI PURWANTI¹, EMMA AKMALAH², NURSETIAWAN² ¹Mahasiswa, Jurusan Teknik Sipil. Institut Teknologi Nasional, Bandung ²Dosen, Jurusan Teknik Sipil., Institut Teknologi Nasional, Bandung Email: ikawidip@gmail.com

## ABSTRAK
Ruang  terbuka  hijau  di  Kota  Bandung  terus  berkurang  yang  disebabkan  oleh pertumbuhan  populasi  dan  penggunaan  lahan  yang  tidak  sesuai  dengan perutukannya  sehingga  mengakibatkan  banjir.  Maka  diperlukan  metode penanganan  banjir  dengan  metode  penanganan  air  permukaan  dengan  sistem drainase  berkelanjutan.  Prinsip  dari  metode  ini  adalah  mengendalikan  air permukaan  yang  dapat  digunakan  sebagai  sumber  air  baku.  Selain  masalah tersebut,  penyebab  terjadinya  banjir  terletak  pada  masalah  sosial  dan kelembagaan.  Pengelolaan  drainase  di  Kota  Bandung  belum  efektif  sehingga masalah  banjir  tidak  tertangani  dengan  baik.  Penelitian  ini  mempelajari  model- model  pengelolaan  sistem  drainase  di  beberapa  negara  maju  seperti  Inggris, Singapura  dan  Belanda.  Dengan  berpedoman  pada  sistem  kelembagaan pemerintah  di  negara-negara  tersebut,  diharapkan  Kota  Bandung  dapat mengelola sistem drainasenya dengan baik dan berkelanjutan. Pada penelitian ini diusulkan model baru agar sistem pengelolaan drainase di Kota Bandung dapat terorganisir lebih baik dan efektif.
Kata Kunci : sistem drainase berkelanjutan, kelembagaan, banjir.

## ABSTRACT
The green open space in Bandung is decreasing due to rapid population growth and improper land use which lead to flooding. Therefore an appropriate method to  control  floods  such  as  sustainable  urban  drainage  system  is  needed.  The principle of the method is to control excess surface water that can be used as raw  water.  In  addition  to  the  problem,  floods  occur  because  of  social  and institutional problems. Until now, the institutional drainage system management in  Bandung  is  not  performing  well.  This  research  studies  various  sustainable drainage  system  institutional  management  models  from  several  developed countries  such  as  United  Kingdom,  Singapore  and  Netherland  as  references.  A new  model  is  proposed  in  order  to  improve  the  institutional  arrangement  for drainage system management in Bandung.
Keywords: sustainable drainage system, institutional management, flooding

## 1. PENDAHULUAN
Laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat, serta peningkatan kegiatan pembangunan ekonomi  mengakibatkan  peningkatan  alih  fungsi  lahan  di  berbagai  wilayah.  Perubahan kawasan  hutan  menjadi  lahan  permukiman  serta  peruntukan  lainnya  mengakibatkan berkurangnya  kapasitas  resapan  air,  meningkatnya  erosi  lahan  dan  sedimentasi  pada sumber-sumber  air,  serta  meningkatnya  kerentanan  kawasan  terhadap  bahaya  kekeringan pada musim kemarau dan bahaya banjir pada musim hujan. Sampai saat ini masih banyak kota yang menangani drainase dengan mengalirkan air hujan yang berupa limpasan ( run-off) secepat-cepatnya  ke  penerima  air/badan  air  terdekat  serta  tidak  mengarah  pada pembangunan  drainase  kota  berkelanjutan.  Dengan  menggunakan  paradigma  tersebut,  air hujan yang tidak bisa meresap ke dalam tanah akan mengakibatkan penerima air tersebut menerima  beban  yang  melampaui  kapasitasnya  sementara  tidak  banyak  air  yang  dapat meresap ke dalam tanah. Persoalan banjir tidak hanya merupakan masalah teknis saja tetapi juga masalah lingkungan, sosial-ekonomi dan budaya, serta kesehatan lingkungan. Ellis dan Revitt (2009) mengemukakan bahwa penerapan sustainable urban drainage dan integrated urban drainage management bukan hanya terletak pada masalah teknis tetapi lebih kepada masalah sosial dan kelembagaan. Permasalahan yang serupa juga timbul dalam penanganan sistem drainase di Kota Bandung. Penelitian ini mengkaji model-model  pengelolaan sistem drainase  berkelanjutan  di  beberapa  negara  maju  seperti  Inggris,  Singapura  dan  Belanda. Dengan  mengacu  kepada  pengelolaan  sistem  drainase  berkelanjutan  yang  telah  berhasil diterapkan oleh negara-negara tersebut, diharapkan kota Bandung dapat membentuk sistem kelembagaan pengelolaan sistem drainase berkelanjutan dan menerapkannya dengan baik.

## 2. KAJIAN PUSTAKA
Pertumbuhan kota dan perkembangan industri menimbulkan dampak yang cukup besar pada siklus  hidrologi  yang  berdampak  pula  pada  perubahan  iklim.  Fenomena  ini  memberikan berbagai  dampak  yang  berpengaruh  penting  terhadap  kelanjutan  hidup  manusia  dan makhluk  hidup  lainnya  di  bumi,  di  antaranya  adalah  pergeseran  musim  dan  perubahan pola/distribusi hujan yang memicu terjadinya banjir pada musim penghujan dan kekeringan pada  musim  kemarau.  Sistem  drainase  berkelanjutan  mengatur  air  hujan  yang  jatuh berkaitan dengan usaha konservasi sumber daya air yang pada prinsipnya mengendalikan air hujan  agar  lebih  banyak  yang  diserap  ke  dalam  tanah  sehingga  mengurangi  jumlah limpasan. Akibat dari sistem ini diantaranya adalah air tidak secepatnya dialirkan ke sungai dan  air  diresapkan  ke  dalam  tanah  guna  meningkatkan  kandungan  air  tanah    untuk cadangan  pada  musim  kemarau.  Berikut  ini  adalah  beberapa  cara  yang  dilakukan  oleh negara  maju  yang  telah  berhasil  mengembangkan  sistem  drainase  berkelanjutan  dengan mengelola sistem kelembagaannya.
1. Inggris
Negara Inggris merupakan negara pertama pencetus sistem drainase berkelanjutan. Agar sistem  drainase  berkelanjutan  ini  berhasil  di  Inggris,    para  pihak  instansi  yang  terkait membuat  suatu  kolaborasi  dengan  para stakeholders.  Berikut  adalah  struktur  lembaga serta kelompok yang bertanggung jawab menangani sistem drainase di Inggris.
Pada Gambar 1 dijelaskan bahwa Inggris membagi kedudukan kelembagaannya menjadi 4 level dalam pengelolaan sistem drainasenya. Level tertinggi terletak pada Pemerintah Pusat  yaitu  Defra  (The  Department  of  Environment,  Food  and  Rural  Affairs),  DCLD (Department  of  Communities  and  Local  Government),  Ofwat  (The  Office  of  Water Regulation),  dan  Regional  Government  Assamble  (Pemerintah  Daerah).  Lembaga tersebut bertugas menetapkan kebijakan sesuai dengan persyaratan Uni Eropa dan WFD
(Water  Framework  Directive),  menetapkan  serta  mengesahkan  undang-undang  dan mengalokasikan anggaran. Pada level kedua, terdapat lembaga pengelolaan lingkungan dan  jalan  raya  yang  terdiri  dari National  Sustainable  Urban  Drainage  System  Working Group,  ABI  (Association  British  Inserues),  dan  CIRIA  (Construction  Industry  Research and  Information  Association)  yang  bertugas  memonitor  serta  memberikan  gambaran tentang  strategi  banjir,  bertanggung  jawab  terhadap  Daerah  Aliran  Sungai  dan mengembangkan  pedoman  kerja  yang  ada.  Pada  level  ketiga,  terdapat  Pemerintah daerah yang terdiri dari water/wastewater companies, LFLFs (Local Resilience Forums), FLAGs (Flood Liaison Action Groups), LRFs (Local Resilience Forums) yang bertanggung jawab  untuk  merencanakan  pengelolaan  air  permukaan,  membuat  perencanaan  lokal, membuat dan menyetujui peraturan, serta melaksanakan sistem drainase berkelanjutan. Pada  level  keempat,  terdapat Stakeholders  lainnya  seperti  Developers,  General  Public, Riparian land and Owners, NGOs (Non Governmental Organisation), British Waterways, Corporate/Retail Groups, Consumer councils yang berpartisipasi dalam penerapan sistem drainase  berkelanjutan  di  lingkungan  masyarakat  serta  pembangunan  proyek-proyek percontohan.
Level  I Central Government Strategi Pembuat Marketing Defra , DCLG, Ofwat - menetapkan kebijakan strategi Regional government assemble di tingkat nasional (sesuai dengan persyaratan Uni Eropa WFD - menetapkan serta mengesahkan regulasi undang- undang.
- menetapkan anggaran dan alokasi Level II Environment Agency Peraturan dan Pedoman Highways Agency - memonitor standar mengenai ( National SUDS Working Group, risiko banjir ABI , CIRIA) - memberikan gambaran tentang strategi resiko banjir dan polusi - bertanggung jawab terhadap DAS - pengembangan pedoman kerja nasional Level III Local Authority Siasat dan level operasional ( county/local/district and or - drainase air permukaan unitary authorities) - bertanggung jawab terhadap Water/Wastewater Companies rencana pengelolaan air ( sewered systems, outfalls) permukaan LFLFs, FLAGs, LRFs - susunan perencanaan local - membuat serta menyetujui peraturan - pemakaian sistem drainase berkelanjutan Level IV Other Stakeholders Pengetahuan lokal dan tingkat Developers partisipan General Public/community groups; - partisipasi masyarakat Riparian land owners - percontohan proyek lokal NGOs, British Waterways,ect, Corporate/retail groups, Consumercouncils, etc
Sruktur Kelembagaan dan Administrasi Tingkat Pengelolaan Drainase (Sumber: The Management of Urban Surface Water Drainage in England and Wales, 2010)

## 2. Singapura
Singapura  merupakan  salah  satu negara  di  Asia  yang berhasil mengatasi banjir sampai saat ini, serta mampu mengelola sumber daya airnya dengan baik. Institusi pengelolaan sumber daya air dan tata ruang di Singapura telah terbentuk sejak tahun 1970-an. PUB (Public  Utilities  Board)  adalah  sebuah State  Board  (BUMN),  di  bawah  Ministry  of Environment and Water Resource (Kementrian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air) yang  menangani  seluruh  manajemen  sumber  daya  air  di  Singapura.  URA  (Urban Redevelopment  Authority) merupakan  badan  yang  menangani tata ruang  di  Singapura. Kedua organisasi ini bekerja sama dalam menyusun Master Plan di Singapura. Selain itu, pencegahan pencemaran limbah dan manajemen DAS juga dilakukan oleh PUB dengan NEA  (National  Enviromental  Agency  –  Otoritas  Lingkungan  Hidup)  serta  HDB  (Housing Development  Board  –  Otoritas  Perumahan  Rakyat).  Hal  ini  dimaksudkan  untuk pencegahan pencemaran di segala bidang pembangunan.
Terdapat  4  langkah  utama  yang  dijalankan  Singapura  dalam  pengelolaan  sumber  daya airnya. Langkah-langkah tersebut adalah:
1. Penyusunan  institusi  Pengelolaan  Sumber  Daya  Air  dan  Tata  Ruang  yang terkoordinasi.
2. Perencanaan tata ruang yang kemperhensif dengan perencanaan struktur drainase.
3. Implementasi  IWRM  (Integrated  Water  Resource  Management)  yang  mencakup pengadaan air bersih, sistem drainase, pengelolaan limbah terpadu dan infrastruktur pendukung lainnya.
4. Manajemen kebutuhan air dengan tarif berjenjang.

## 3. Belanda
Belanda  memiliki  sistem  pengelolaan  drainase  terbaik  di  dunia.  Belanda  juga  memiliki Green-Blue Urban Grids sebagai salah satu metode dalam mengelola sistem drainasenya. Keuntungan  dari  metode  tersebut  adalah  mampu  menyimpan  cadangan  air  tanah dikarenakan  metode  tersebut  memiliki  konsep  mengurangi  luas  area  yang  ditutupi perkerasan.  Selain  itu,  Belanda  juga  memiliki  sistem  pemerintahan  yang  baik  dalam mengelola drainasenya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan sistem drainase di negara tersebut  dikelola  oleh  Kementerian  Infrastruktur  dan  Lingkungan  Hidup  (Ministry  of Infrastructure  and  the  Environment)  yang  memiliki  beberapa  bagian  direktorat  untuk memaksimalkan pekerjaannya. Pada Tabel 1, akan dijelaskan instansi-instansi direktorat di bawah Kementerian Infrastruktur dan Lingkungan Hidup.
Tabel 1. Bagian-bagian Ditjen di Bawah Kementerian Infrastruktur dan Lingkungan
Hidup Nama Instansi Penjelasan 1. Direktorat Jenderal Mobilitas dan Transportasi (DGB) Berfokus pada pengembangan lanjutan dari kualitas udara, saluran air, jalan kereta api, jalan  raya,  pelabuhan,  dan  bandara.  DGB juga  bertugas  memberikan  perlindungan kepada wisatawan dalam sektor transportasi. 2. Direktorat  Jenderal  Pengembangan  Tata Ruang dan Air (DGRW) Berfokus  menjaga  delta  agar  tetap  aman. DGRW juga bertugas untuk menyederhanakan  hukum  yang  mengatur lingkungan,  program  delta,  sektor  air, kebijakan lapisan tanah, dan geografi. 3. Direktorat  Jenderal  Lingkungan  Hidup  dan Hubungan Internasional (DGMII) Berfokus pada jaringan sektor limbah. 4. Direktorat  Jenderal  Pekerjaan  Umum  dan Pengelolaan Air (Rijkwaterstaat) Berfokus pada desain konstruksi, pengelolaan  jaringan  jalan  utama,  jaringan aliran air, dan sistem drainase utama, serta pemeliharaan fasilitas infrastruktur 5. Inspektorat Lingkungan Hidup Manusia dan Transportasi Mengawasi  serta  memastikan  kepatuhan warga  negaranya  terhadap  peraturan perundang-undangan  yang  berhubungan dengan kelestarian dan keamanan. 6. Badan Penelitian Lingkungan Belanda Berfokus  pada  menganalisis  kebijakan strategi  di  bidang  lingkungan,  alam,  dan perencanaan tata ruang. 7. Lembaga Meteorologi Belanda Berfokus  pada  memberikan  informasi tentang perubahan iklim.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN DAN STUDI KASUS
Tahapan  penelitian  yang  dilakukan  adalah  studi  literatur  yang  berkaitan  dengan  masalah drainase  berkelanjutan  dan  sistem  pengelolaannya,  pengumpulan  data  primer  berupa wawancara  dengan  instansi-instansi  terkait,  analisis  perbandingan  sistem  pengelolaan drainase  di  negara  maju  dan  di  Kota  Bandung,  serta  pembentukan  model  sistem kelembagaan pengelolaan drainase yang cocok bagi kondisi di Kota Bandung.
Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 mengenai Penataan Ruang, sebuah kota harus memiliki Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)  seluas  30%  dari  total  luas  kota.  Kota  Bandung  yang  memiliki luas 16840,177 ha harus memiliki luas ruang terbuka hijau seluas 5052 ha, sedangkan ruang terbuka  yang  ada  hanya  13,85%.  Dari  data  tersebut  terlihat  bahwa  Kota  Bandung  sangat berpotensi  banjir  dikarenakan  minimnya  daerah  resapan  air,  ditambah  dengan  sistem perencanaan  drainase  yang  kurang  terawat  dan  bersifat  konvensional.  Banjir  di  Kota Bandung  dapat  diatasi  dengan  penyusunan  perencanaan  sistem  drainase  yang  baik  dan ramah  liungkungan.  Di  samping  itu,  ketepatan  pemerintah  dalam  melaksanakan  tugas, pokok,  dan  fungsinya  juga  sangat  berpengaruh  dalam  menangani  banjir  di  Kota  Bandung. Kurangnya  kesadaran  masyarakat  dalam  menjaga  lingkungan  serta  kurang  tegas  dan sigapnya  pihak  pemerintah  dalam  menangani  hal-hal  yang  dapat  menyebabkan  banjir merupakan salah satu kendala yang ada dalam menangani banjir di Kota Bandung.
Dalam mengelola sistem drainase di Bandung, harus ada koordinasi yang baik antar instansi serta partisipasi masyarakat.Pihak-pihak instansi yang bertanggung jawab mengelola sistem drainase di Kota Bandung diantaranya adalah Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Tata

## Model Kelembagaan Pengelolaan Sistem Drainase Berkelanjutan Dalam Rangka Mitigasi Bencana Banjir
Ruang  dan  Cipta  Karya,  serta  Dinas  Pertamanan  dan  Pemakaman.  Pada  Tabel  2  akan disebutkan tugas pokok instansi yang menangani drainase di Kota Bandung.
Tabel 2. Tugas Pokok, Permasalahan, Serta Upaya Penanggulangan
Dinas Binamarga dan Pengairan Kota Bandung Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung Dinas Pertamanan dan Pemakaman Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 13 tahun 207 tangal 4 Desember 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan sebagian Kewenangan Daerah Bidang Pekerjan Umum Lingkup Kebinamargan Pemberian informasi rencana kota, melakukan survey dan perencanaan trase jalur jalan, jembatan, saluran dan utilitas, pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT), menilai sistem drainase rencana pembangunan yang diajukan oleh pihak swasta. Menyelesaikan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang pertamanan dan fasilitas sosial, melaksanaan tugas pembantuan yang diserahkan kepadanya oleh walikota Tanggung Jawab (lingkup wilayah) yang berkaitan dengan drainase kota Bandung Drainase di sungai, gorong-gorong di jalan Drainase di perumahan dan pemukiman Taman-taman di Kota Bandung Anggaran APBD Kota Bandung APBD Kota Bandung, propinsi, pemerintah pusat APBD Kota Bandung Program-program yang berkaitan dengan sistem drainase 1. Pemeliharaan anak-anak  sungai (pengerukan). 2. Pasukan ungu (pasukan pembersih gorong-gorong) 3. Membangun kolam retensi 1. Menginventarisir vasas-vasus  dari lingkungan pemukiman 2. Proyek sumur resapan dan biopori 3. Dibentuknya Badan Keswadayaan Masyarakat 1. Membangun kolam  di  taman- taman  Bandung, seperti  di  taman lansia (rencana).
Tabel 2. Tugas Pokok, Permasalahan, Serta Upaya Penanggulangan (Lanjutan)
Dinas Binamarga dan Pengairan Kota Bandung Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung Dinas Pertamanan dan Pemakaman
Dari tabel di atas, dapat dilihat beberapa kendala dan cara penanganan yang dilakukan oleh pihak instansi pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk mengelola sistem drainase di Kota  Bandung.  Kurangnya  kesadaran  masyarakat  juga  merupakan  salah  satu  faktor  yang menjadi  kendala  dalam  menangani  masalah  drainase  di  Kota  Bandung  ini.  Selain  itu, ketidaktahuan  sumber  daya  manusia  yang  berada  di  dalam  instansi  yang  terkait  dengan sistem  drainase  berkelanjutan  juga  menjadi  kendala  yang  sangat  serius.  Selain permasalahan  yang  telah  disebutkan  pada  Tabel  1,  menurut  beberapa  sumber,  faktor kendala dalam pengelolaan sistem drainase di Kota Bandung ini adalah masalah koordinasi antar  instansi  yang  belum  terorganisir  dengan  baik  serta  keterbatasan  anggaran  yang  ada untuk membenahi sistem drainase yang ada.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dengan  melihat  masalah  pengelolaan  drainase  di  Kota  Bandung  seperti  yang  telah dipaparkan  pada  studi  kasus,  dapat  disimpulkan  bahwa  sistem  kelembagaan  dalam menangani  drainase  di  Kota  Bandung  masih  belum  efektif.  Hal  ini  dikarenakan  lembaga tersebut  masih  berdiri  masing-masing  dan  belum  spesifik  menangani  masalah  drainase. Kondisi  tersebut  berbeda  dengan  sistem  kelembagaan  di  negara  maju  yang  telah  berhasil dalam  mengelola  drainase.  Sebagai  contoh  Inggris  dan  Belanda  mempunyai  struktur kelembagaan  dan  administrasi  tingkat  pengelolaan  drainase  khusus;  Singapura  memiliki suatu badan yang menangani seluruh manajemen sumber daya air. Hal-hal tersebut dapat dijadikan  sebagai  acuan  dalam  pembentukan  sistem  kelembagaan  dan  pengelolaan  sistem drainase di Kota Bandung.
Dalam  pengupayaan  untuk  memperbaiki  sistem  kelembagaan  yang  menangani  masalah drainase yang telah ada, maka dapat diajukan usulan Sistem Kelembagaan drainase di Kota Bandung seperti pada Gambar 2 . Usulan ini diajukan karena berbagai aspek salah satunya adalah menyatukan lembaga-lembaga yang selama ini menangani drainase di Kota Bandung
Permasalahan 1. Minimnya pengelolaan gorong-gorong, pengecilan penampang  dan meningkatnya sedimentasi karena perubahan tata guna lahan di hulu, 2. minimnya  tenaga ahli, 3. permasalahan lebih cepat datang dari pada penyelesaiannya 4. mengubah image masyarakat untuk ikut berpartisipasi. 1. Kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan 2. Berubahnya sistem irigasi menjadi drainase 3. Tidak adanya saluran drainase di daerah swadaya 1. Penyediaan lahan 2. Kurangnya kesadaran  dari masyarakat untuk  menjaga taman.

## Model Kelembagaan Pengelolaan Sistem Drainase Berkelanjutan Dalam Rangka Mitigasi Bencana Banjir
agar koordinasi antar lembaga tersebut dapat berjalan dengan baik serta pertimbangan dari aspek tidak terlalu perlunya mengubah sistem kelembagaan yang telah ada.

## Gambar 2. Usulan Sistem Kelembagaan Drainase di Kota Bandung
Dari gambar di atas dapat dilihat adanya pembentukan suatu badan baru di bawah naungan pemerintah Kota Bandung yang anggotanya berisikan perwakilan masing-masing dari Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya serta Dinas Pertamanan dan Pemakaman. Adanya instansi baru yang bernama Badan Pengelolaan Sistem Drainase Kota Bandung  yang  mempunyai  tugas  serta  wewenang  yang  telah  dijelaskan  pada  Gambar  2. Badan  Pengelolaan  Sistem  Drainase  Kota  Bandung  ini  bertanggung  jawab  terhadap keseluruhan sistem drainase di Kota Bandung, baik sistem drainase yang telah ada maupun sistem drainase berkelanjutan.
Dinas Binamarga dan Pengairan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Dinas Pertamanan dan Pemakaman Badan Pengelolaan Drainase Kota
Bandung
Tugas
1. Bertanggung jawab terhadap keseluruhan sistem drainase di Kota Bandung.
2. Mengelola seluruh sistem drainase di Kota Bandung.
3. Mengawasi pelaksanaan seluruh sistem drainase di Kota Bandung.
4. Mengenalkan kepada masyarakat mengenai sistem drainase berkelanjutan
5. Membina masyarakat agar menyadari pentingnya menjaga lingkungan.
6. Memastikan serta mengawasi terlaksananya peraturan mengenai drainase di Kota Bandung.
7. Mengontrol keadaan sistem drainase di Kota Bandung dengan pengoptimalan teknologi yang ada.
Wewenang 1. Membuat peraturan mengenai sistem drainase berkelanjutan di Kota
Bandung.
2. Memperbaharui peraturan mengenai sistem drainase di Kota Bandung.
3. Membuat panduan mengenai sistem drainase di Kota Bandung.
4. Memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar peraturan

## Lembaga yang Telah Ada

## 5. KESIMPULAN
Pengelolaan  sistem  drainase  berkelanjutan  tidak  hanya  terdapat  pada  masalah  teknis  saja tetapi  juga  pada  masalah  pengelolaan  kelembagaannya.  Dalam  upaya  membenahi  sistem kelembagaan yang menangani masalah drainase di Kota Bandung ini, diusulkan pembuatan suatu  badan  baru  yang  beranggotakan  masing-masing  perwakilan  dari  instansi  yang  telah ada.  Hal  tersebut  disarankan  untuk  kota  Bandung  mengingat  lembaga  yang  mengelola sistem  drainase  yang  ada di  Kota Bandung  ini masih  berdiri sendiri-sendiri  sehingga untuk menangani masalah sistem drainasenya belum terorganisir dengan baik. Diharapkan dengan adanya  badan  tersebut,  koordinasi  antar  lembaga  menjadi  lebih  baik  dan  instansi-instansi yang terkait dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih baik.

## DAFTAR RUJUKAN
Andoh,  R.  and  Iwugo  K  (2002), Sustainable  Urban  Drainage  System:  A  UK  Prespective. Global Solution for Urban Drainage.
Ellis,  J.B.  and  D.  M.  Revitt.  (2009),  The  Management  of  Urban  Surface  Water  Drainage  in England and Wales, Water and Environment Journal 24(2010) 1-8.
Nursetiawan,  Akmalah  Emma  and  Irawati  Ira.  2013,    Model  Singkronisasi  Kebijakan Pembangunan  Dalam  Rangka  Mendukung  Penerapan  Sistem  Drainase  Berkelanjutan untuk Mitigasi Bencana Banjir di Kota Bandung. Usulan Penelitian Fundanmental
Suripin. (2004). Sistem Drainase Perkotaan yang Berkelanjutan. Penerbit Andi, Yogyakarta. http://www.urbangreenbluegrids.com/ diakses pada tanggal 18 April 2014 jam 21.00 WIB http://en.wikipedia.org/wiki/Flood_control_in_the_Netherlands diakses pada tanggal 18 April 2014 jam 21.00 WIB
http://kartikasari2013.blogspot.com/p/blog-page_27.html diakses pada tanggal 22 April 2014 jam 19.00 WIB
http://bandung.go.id/images/download/8_BAB-I.pdf diakses pada tanggal 14 Agustus 2014 jam 17.00 WIB