Accepted  : 21 Juni 2024 Published  : 05 Agustus 2024 Publisher:  LPPM  Unive rsitas Darma Agung
Licensed:  This work is lice nse d unde r Attribution-NonComme rcial-No
De rivative s 4.0 Inte rnational (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 32, Nomor: 4, (2024), Agustus: 28 - 38 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v32i4.4609

## IMPLEMENTASI DOKTRIN BUSINESS JUDGEMENT RULE PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI BAGI DIREKSI KORPORASI BADAN USAHA MILIK NEGARA (STUDI KASUS PT. PERTAMINA DENGAN PT. ASURANSI JIWASRAYA)
Nikita  Syaharani 1)
Fakultas  Hukum,  Universitas  Indonesia,  Jakarta, Indonesia 1)
Corresponding Author: nikitasyhrn29@gmail.com 1)

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  dan  menganalisis  penerapan  Business  Judgement  Rule dalam  kasus  tindak  pidana korupsi yang melibatkan direksi korporasi BUMN, Karen Agustiawan dan Hary Prasetyo. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan  yang  digunakan  meliputi  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), dengan analisis data sekunder secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  penerapan Business Judgment Rule dalam kasus korupsi yang melibatkan Karen Agustiawan  dinilai  pada  tingkat  pemeriksaan  di  Mahkamah  Agung  (judex  juris),  dan  untuk  Hary Prasetyo  pada  tingkat  pemeriksaan  di  Pengadilan  Tinggi. Berdasarkan pertimbangan, tindakan Karen Agustiawan  tidak  melampaui  batasan  Business  Judgement  Rule,  karena  tidak  ditemukan  adanya kecurangan  (fraud),  benturan  kepentingan  (conflict  of  interest),  perbuatan  melawan  hukum,  atau kesalahan yang disengaja. Sebaliknya, tindakan Hary Prasetyo melampaui batasan Business Judgement Rule, ditandai dengan adanya niat untuk memperkaya diri sendiri.

## Kata Kunci  : Business  Judgement  Rule, Korupsi, Direksi  BUMN

## Abstract
This  study  aims  to  evaluate  and  analyze  the  application  of  the  Business  Judgement  Rule  in  corruption  cases involving  the  directors  of  the  BUMN  corporation,  Karen  Agustiawan  and  Hary  Prasetyo.  The  research  method  used is  doctrinal  with  a  normative  juridical  approach.  The  approaches  used  include  the  statute  approach  and  case approach,  with  qualitative  analysis  of  secondary  data.  The  results  of  the  study  show  that  the  application  of  the Business  Judgment  Rule  in  the  corruption  case  involving  Karen  Agustiawan  was  assessed  at  the  examination  level in  the  Supreme  Court  (judex  juris),  and  for  Hary  Prasetyo  at  the  examination  level  in  the  High  Court.  Based on the considerations,  Karen  Agustiawan's  actions  did  not  exceed  the  boundaries  of  the  Business  Judgement  Rule,  as  no fraud,  conflict  of  interest,  unlawful  acts,  or  intentional  misconduct  were  found.  Conversely,  Hary  Prasetyo's  actions exceeded  the boundaries  of the Business  Judgement  Rule, marked  by the intent  to enrich  himself.

## Keywords  : Business Judgement  Rule,  Corruption,  Directors  of BUMN

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  Pasal  1  Ayat  5  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan  Terbatas  (UUPT)  menjelaskan  bahwasanya  direksi  termasuk  ke  dalam  jajaran utama  BUMN  yang  mempunyai  tugas  dan  wewenang  melaksanakan  pengurusan terhadap  BUMN  serta  menjalankan  kekuasaannya  atas  nama  BUMN  baik  internal  dan juga  eksternal  untuk  keperluan  BUMN  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  ADRT perusahaan.  Direksi  BUMN  termasuk  hal  yang  esensial  sehingga  BUMN  harus mempunyai  direksi  dalam  organnya,  sebab  fungsi  BUMN  dalam  hal  menjadi  badan hukum  tidak  dapat  dilakukan  jika  tidak  terdapat  pengurus  yang  bertindak  sebagai orang  perseorangan.  Direksi  dalam  suatu  BUMN  bagaikan  urat  nadi  bagi  perseroan, karena  tanpa  adanya  direksi  maka  tidak  akan  adanya  suatu  perseroan  dan  sebaliknya. Oleh karena itu,  direksi  memiliki  peran  yang sangat  fundamental  bagi perseroan.
Sebagai  organ  fundamental  dalam  BUMN,  direksi  menjalankan  kepengurusan perseroan  melalui  kepercayaan  (fiduciary  duty)  dari  pemilik  saham  (shareholders)  melalui proses  RUPS.  Dasar  prinsip  dari  kepercayaan  (fiduciary  duty)  ini  adalah  ketika  direksi
berusaha  menjalankan  kepercayaan  yang  diberikan  tersebut  dengan  sebaik  mungkin, karena  direksi  tersebut  dipercaya  mempunyai  integritas,  kecerdasan,  keutuhan, profesionalisme  dan  kemampuan  dalam  mengelola  BUMN.  Dengan  demikian,  besar harapan  agar  operasional  BUMN  nantinya  dapat  dilaksanakan  secara  berkelanjutan (continuity) serta  menciptakan  keuntungan  (profitability) di masa depan.
Namun,  direksi  sering  kali  dihadapkan  dengan  kesulitan  pada  saat  menjalankan fungsi  dan  tanggung  jawabnya,  sehingga  berakhir  pada  proses  peradilan  pidana (criminal  legal  procedure).  Hal  ini  disebabkan  karena  direksi  tersebut  dinilai  telah mengambil  keputusan  yang  menimbulkan  kerugian  terhadap  APBN  yang  dimasukkan ke dalam perseroan  melalui  penyertaan  modal  negara  secara  langsung.
Ketidaksesuaian  konsep  keuangan  negara  dalam  peraturan  perundang-undangan, seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  telah  menimbulkan  ketidakpastian  hukum dan  risiko  bagi  para  direksi  BUMN  dalam  membuat  keputusan  bisnis.  Dalam  berbagai kasus  yang  terjadi,  kerugian  yang  dialami  BUMN  sering  kali  dituduhkan  sebagai tanggung  jawab  direksi  BUMN,  meskipun  keputusan  bisnis  yang  diambil  sudah berdasarkan  prinsip-prinsip  bisnis  yang  rasional  dan  sesuai  dengan  tata  kelola perusahaan  yang baik (good  corporate  governance).
Ridwan  Khairandy  menyatakan  bahwa  secara  yuridis,  modal  yang  dimasukkan  ke dalam  perseroan  tidak  lagi  menjadi  milik  individu  yang  menyertakan  modal,  tetapi menjadi  kekayaan  perseroan  itu  sendiri.  Di  sini  terjadi  pemisahan  kekayaan  antara pemegang  saham  dan  perseroan.  Dengan  konsep  ini,  ketika  negara  menyertakan modalnya  dalam  bentuk  saham  ke  dalam  BUMN  Persero  dari  kekayaan  negara  yang dipisahkan,  secara  hukum  kekayaan  tersebut  menjadi  kekayaan  BUMN  Persero  itu sendiri,  bukan  lagi  kekayaan  negara.  Hal  ini  dapat  diartikan  sebagai  transformasi hukum  dari uang publik  menjadi  uang privat.
Dalam  menjalankan  operasinya,  BUMN  tidak  selalu  hanya  berfokus  pada keuntungan,  tetapi  juga  akan  mengalami  kerugian  secara  berkala.  Terlebih  lagi,  usaha di  bidang  hulu  minyak  dan  gas  bumi  memiliki  karakteristik  yang  berbeda  dalam  hal struktur  permodalan,  risiko,  dan  imbalan.  Kegiatan  hulu  minyak  dan  gas  bumi  adalah usaha  yang  padat  modal,  berisiko  tinggi,  memerlukan  teknologi  canggih,  dan  penuh ketidakpastian.  Oleh  karena  itu,  setiap  kerugian  yang  disebabkan  oleh  keputusan direksi  tidak  dapat  langsung  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  korupsi  dengan pelaku  terpelajar  (white-collar  crime).  Selain  itu,  direksi  juga  tidak  dapat  dimintai pertanggungjawaban  pidana  jika  terjadi  kesalahan  dalam  keputusan  yang  diambil (mere  error  of judgement).
Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa  ajaran  Business  Judgement  Rule  melindungi pengambilan  keputusan  bisnis  dari  direksi  dengan  kewenangannya  tanpa  harus membutuhkan  persetujuan  dari  pengadilan  selama  dilakukan  dengan  kehati-hatian, responsibilitas,  dan  iktikad  baik  berdasarkan  tujuan  perusahaan.  Secara  umum  asas Business  Judgement  Rule  telah  tercantum  berdasarkan  Pasal  97  UUPT,  yang  bertujuan untuk  mengakomodir  persyaratan-persyaratan  yang  harus  dilakukan  oleh  direksi  agar proses  pengambilan  keputusan  yang diambilnya  dapat  berjalan dengan  baik dan benar.
Dapat  disimpulkan  bahwa  direksi  baru  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pidana apabila  melakukan  pelanggaran  duty  of  care  dan  duty  of  loyalty.  Tindak  Pidana  Korupsi merupakan  tindak  pidana  yang  terdapat  unsur  kesengajaan  di  dalamnya.  Pelaku  tindak pidana  korupsi  secara  sadar  pasti  menyadari  bahwa  tindakannya  tersebut  dapat menyebabkan  kerugian  negara  yang  termasuk  kedalam  perbuatan  yang  melawan hukum.  Meskipun  demikian,  tindakan  tersebut  perlu  untuk  dilakukan  identifikasi pembuktian  (bewijs)  terlebih  dahulu  atas  kesalahan  (schuld)  dan  diikuti  oleh  itikad buruk  (mens  rea)  dan  kelalaian  yang  melanggar  ajaran  Business  Judgement  Rule.  Terkait hal  melakukan  penindakan  jelek  korupsi  pada  pelaku,  para  aparatur  penegak  hukum terutama  KPK  perlu  bertindak  dengan  kehati-hatian  sehingga  mekanisme  hukuman bisa mengidentifikasi  secara  tepat  pelakunya.
Selanjutnya, penerapan doktrin Business Judgement Rule dalam hal pertanggungjawaban  di  RUPS  mempunyai  mekanisme  yang  berbeda  dengan  Peradilan Tipikor.  Sebab  menurut  hukum  positif  Indonesia,  doktrin  Business  Judgement  Rule  diatur sebagai  konsep  di  mana  pembebanan  pembuktian  hanya  dapat  dilakukan  oleh  direksi berdasarkan  catatan  tahunan  RUPS.  Pembebanan  pembuktian  dalam  lingkup  peradilan Tipikor  hanya  dapat  dipertanggungjawabkan  oleh  penuntut  umum.  Sehingga  menjadi suatu  hal  yang  bertolak  belakang  apabila  pembuktian  dibebankan  untuk  terdakwa, karena  konsep  tersebut  dalam  peradilan  Tipikor  diberlakukan  pada  kasus-kasus tertentu  yang  pembuktiannya  sulit  untuk  dilakukan,  seperti  :  suap,  gratifikasi,  dan pencucian  uang.
Selama  keputusan  direksi  bertujuan  memajukan  perusahaan,  maka  hanya  doktrin Business  Judgement  Rule  yang  dapat  digunakan  oleh  hakim  dalam  mempertimbangkan dihilangkan  atau  tidaknya  niat  jahat  (mens  rea)  yang  ada  pada  direksi  BUMN  tersebut. Doktrin  ini  harus  dimasukkan  kedalam  Peraturan  Menteri  BUMN  tentang  Tata  Kelola Perusahaan  yang  Baik  agar  penyidikan  dan  penegakan  hukum  dapat  dilakukan  sesuai dengan  koridor  pertanggungjawabannya  masing-masing  untuk  mengidentifikasi  alasan dibalik  mengapa  BUMN  tersebut  menimbulkan  kerugian  negara.  Apabila  BUMN tersebut  terbukti  menimbulkan  kerugian  negara,  tetapi  alat  bukti  yang  ditemukan  tidak cukup  atau  bahkan  tidak  termasuk  kedalam  ruang  lingkup  dari  hukum  pidana,  maka hal  tersebut  akan  dilimpahkan  kepada  penuntut  umum  untuk  dapat  dilakukan penuntutan.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  penelitian  ini  hendak  mengkaji  mengenai  proses penerapan  Business  Judgement  Rule  dalam  perbandingan  kasus  Karen  Agustiawan, mantan  Direktur  Utama  PT.  Pertamina  dengan  kasus  Hary  Prasetyo,  selaku  Direktur Keuangan  PT.  Asuransi  Jiwasraya.  Dimana,  Keren  Agustiawan  terjerat  atas  Undang- Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada  saat  mengambil  keputusan mengakuisisi  10%  hak  pengelolaan  blok  minyak  Basker  Manta  Gummy  (BMG)  dari  Roc Oil  Company  Limited  berbasis  di  Australia  yang  bernilai  penawaran  sebesar  30  Juta USD  tanpa  adanya  persetujuan  Dewan  Komisaris  PT.  Pertamina  dengan  pertimbangan bahwasanya  produksi  beserta  cadangan  produksinya  dari  aset  dinilai  kecil  dan dianggap  tidak  dapat  menunjang  peningkatan  produksi  dan  cadangan  minyak  PT Pertamina.  Akan  tetapi,  kasus  ini  berakhir  dengan  dikabulkannya  permohonan  kasasi dari  pihak  pemohon  kasasi  atau  terdakwa  yaitu  Karin  Agustiawan  pada  Putusan Kasasi  Mahkamah  Agung  Nomor  121  K/Pid.Sus/2020  yang  beralasan  bahwasanya perbuatan  terdakwa  merupakan  bagian  dari  Business  Judgement  Rule  dan  tidak  menjadi cakupan  tindak pidana  melainkan  ranah dari suatu  tindak perdata.
Sedangkan  Hary  Prasetyo  terjerat  atas  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  (Tipikor)  ketika  PT.  Asuransi  Jiwasraya  terpaksa  harus  mencari investasi  untuk  menghasilkan  keuntungan  yang  besar  di  tengah  mengalami  kesulitan kinerja  yang  melanda  dengan  cara  menjual  harga  produk  JS  Saving  Plan  pada  harga  di atas  bunga  deposito  dan  obligasi.  Oleh  karenanya,  Jiwasraya  memasukkan  dana-dana dari  para  nasabah  tersebut  untuk  diinvestasikan  kedalam  instrumen  saham,  sehingga saham-saham  beresiko  tersebut  menyebabkan  tekanan  pada  likuiditas  PT.  Asuransi Jiwasraya  yang  berakhir  pada  ketidakmampuan  untuk  melakukan  pembayaran. Meskipun  dalam  nota  pembelaannya  para  terdakwa  mengendalikan  mendalilkan bahwasanya  tindakan  terdakwa  sejalan  terhadap  teori  Business  Judgement  Rule,  namun pleidoi  tersebut  harus  ditolak  oleh  Majelis  Hakim  pada  Putusan  PN  Jakarta  Pusat No.31/Pid.Sus-TPK/2020/PN  Jkt.  Pusat  tertanggal  12  bulan  Oktober  tahun  2020,  dengan putusan  bahwasanya  para  terdakwa  secara  sah  terbukti  melakukan  kesalahan  atas tindak  pidana  korupsi  dan menghukum  terdakwa  pidana  seumur  hidup.
Berangkat  dari  uraian  latar  belakang,  dengan  ini  peneliti  akan  membuat  rumusan masalah  sebagaimana  berikut:
1. Bagaimana  ketentuan  Business  Judgement  Rule  di  Indonesia  dalam  konteks penerapannya  pada  direksi  BUMN  yang  diduga  telah  melakukan  tindak  pidana korupsi?
2. Bagaimana  perbedaan  penerapan  Business  Judgement  Rule  dalam  kasus  mantan direktur  utama  PT.  Pertamina  Karen  Agustiawan  dengan  kasus  mantan  direktur keuangan  PT. Asuransi  Jiwasraya  Hary Prasetyo?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  doktrinal  berbentuk  yuridis  normatif  yang menganalisis  teks-teks  hukum  dan  berbagai  sumber  hukum.  Metode  pendekatan  yang digunakan  adalah  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  (statute  approach)  dan pendekatan  kasus  (case  approach).  Pendekatan  perundang-undangan  dilakukan dengan  menelaah  semua  peraturan  dan  regulasi  terkait  isu  hukum  yang  diteliti,  seperti Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi,  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2003  tentang  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN),  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas,  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian  Uang,  serta  peraturan  perundang-undangan  lainnya  yang  relevan. Pendekatan  kasus  dilakukan  dengan  menelaah  kasus-kasus  yang  terkait  dengan  isu hukum  yang  sedang  ditangani,  seperti  kasus  yang  telah  memperoleh  putusan pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap  (inkracht  van  gewijsde),  yaitu  Kasus  Karen Agustiawan  dengan  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  121K/Pid.Sus/2020  dan Putusan  Pengadilan  Tinggi  DKI  Jakarta  Nomor  03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI.  Penelitian ini  bersifat  deskriptif  analitik,  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  yang  jelas  dan tepat  mengenai  suatu  peristiwa  hukum.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder, dan  bahan  hukum  tersier,  yang  diperoleh  melalui  studi  kepustakaan  (library  research) dan dianalisis  secara  kualitatif.

## HASIL DAN  PEMBAHASAN
A. Ketentuan  Business  Judgment  Rule  di  Indonesia  dalam  Konteks  Penerapannya pada Direksi BUMN yang Diduga telah Melakukan Tindak Pidana Korupsi
Business  Judgment  Rule  sebenarnya  telah  ada  dan  diterapkan  oleh  salah  satu pengadilan  di  negara  bagian  Amerika  Serikat,  yaitu  Mahkamah  Agung  Delaware, sekitar  173  tahun  yang  lalu.  Menurut  ketentuan  hukum  perusahaan  di  negara  bagian tersebut,  business  judgment  rule  merupakan  turunan  dari  prinsip  dasar  yang dikodifikasi  dalam  Del  Code  Ann,  tit.  8,  s  141  (a).  Keputusan  bisnis  dan  urusan  suatu perseroan  di  Delaware  akan  dikelola  dan  diurus  di  bawah  kewenangan  direksi  secara sungguh-sungguh  untuk  kepentingan  perseroan  dan  pemegang  saham.  Para  hakim  di Mahkamah  Agung  Delaware,  yang  terbiasa  menangani  sengketa  bisnis,  akan membatasi  diri  untuk  memeriksa  keputusan  bisnis  yang  diambil  oleh  direksi.  Hal  ini didasarkan  pada  adigium  "the  judges  are  not  business  experts",  yaitu  hakim  adalah  ahli dalam  bidang  hukum,  bukan  dalam  mengelola  bisnis  atau  perusahaan.  Oleh  karena  itu, hakim  harus  menghormati  keputusan  bisnis  direksi  tanpa  perlu  campur  tangan  atau memberikan  pendapat  lain  atas keputusan  bisnis  tersebut.
Latar  belakang  penerapan  Business  Judgment  Rule  di  Indonesia  didasarkan  pada pertimbangan  bahwa  direksi  adalah  pihak  yang  paling  berwenang  dan  profesional dalam  memutuskan  hal-hal  yang  terkait  dengan  perseroan.  Hal  ini  disebabkan  karena direksi  adalah  satu-satunya  organ  yang  memiliki  wewenang  dan  tanggung  jawab untuk  mengelola  perseroan  demi  kepentingan  perseroan,  sesuai  dengan  maksud  dan tujuan  perseroan,  serta  mewakili  perseroan  baik  di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan, sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1  Ayat  9  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2003 tentang  Badan Usaha Milik  Negara (BUMN).
Business  Judgement  Rule  tercantum  pada  Pasal  97  Ayat  5  Undang-Undang  Nomor  40 Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  (UUPT),  yang  dalam  hal  ini  berlaku  pada perseroan  yang  berbentuk  BUMN  karena  dianggap  cakap  hukum  atau  memiliki kekuatan  hukum  karena  dapat  mengambil  tindakan  hukum  terhadap  subjek  hukum yang  lain.  Dengan  demikian  maka  doktrin  Business  Judgement  Rule  juga  turut diterapkan  untuk perseroan  yang berbentuk  BUMN.
Penerapan  doktrin  Business  Judgement  Rule  dalam  BUMN  Persero  tidak  hanya bertujuan  untuk  melindungi  direksi  dari  tanggung  jawab  yang  ditetapkan  oleh peraturan  perundang-undangan,  tetapi  juga  untuk  memastikan  keberlangsungan  usaha BUMN  Persero  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku,  serta  mencegah  potensi  kerugian  di masa  depan,  baik  kerugian  finansial  maupun  non-finansial.  Oleh  karena  itu,  penerapan doktrin  Business  Judgement  Rule  menjadi  tugas  rutin  tahunan  bagi  BUMN,  karena penerapan  doktrin  ini  merupakan  kewajiban  hukum  bagi BUMN.
Selanjutnya,  penerapan  doktrin  Business  Judgement  Rule  tidak  hanya  sekadar  teori, melainkan  terdapat  aturan  yang  harus  diikuti  oleh  direksi  BUMN  Persero  dalam mengelola  bisnis.  Aturan-aturan  ini  tercantum  dalam  UU  BUMN,  UU  Perseroan Terbatas  (UUPT),  dan  peraturan  pelaksanaan  lainnya.  Dalam  UU  BUMN,  aturan  yang harus  dipatuhi  oleh  direksi  dalam  mengelola  perseroan  tercantum  dalam  Pasal  5  Ayat 3,  yang  menyebutkan  bahwa  direksi  harus  mengikuti  anggaran  dasar  BUMN  dan peraturan  perundang-undangan,  serta  menerapkan  prinsip-prinsip  profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.  Berdasarkan  pasal  ini,  penelitian  ini  berpendapat  bahwa  dalam pengambilan  keputusan  bisnis,  direksi  harus  memperhatikan  anggaran  dasar  BUMN, peraturan  perundang-undangan,  dan  prinsip-prinsip  good  corporate  governance.  Good corporate  governance  merupakan  salah  satu  cara  untuk  memastikan  kehati-hatian dalam  kegiatan  usaha  BUMN,  terutama  dalam  pengambilan  keputusan  bisnis  oleh direksi.
Ketergantungan  antara  perusahaan  terhadap  direksi  merupakan  penyebab  lahirnya kewajiban  fidusia  (fiduciary  duty)  di  antara  pengurus  dengan  badan  hukum.  Dasar  dari munculnya  kewajiban  fidusia  tersebut  berangkat  dari  adanya  kepercayaan  dan kerahasiaan  (trust  and  confidence)  yang  mencakup  ketelitian  (scrupulous),  iktikad  baik (good  faith),  dan  keterusterangan  (Candor).  Dimana  kewajiban  ini  mewajibkan  direksi untuk  selalu  bertindak  berdasarkan  kepercayaan  terhadapnya  untuk  memanfaatkan dan  mendayagunakan  kewenangannya  demi  keperluan  perusahaan.  Tindakan  tersebut dapat  berjalan  efektif  jika  suatu  pihak  bersedia  melakukan  tindakan  tertentu  untuk keperluan  pihak  lainnya  serta  mengorbankan  kepentingan  individualnya.  Direksi  suatu perusahaan  memiliki  tugas  utama  yang  mencakup  manajemen  operasional  perusahaan untuk  bisa  mencapai  tujuan  pokok  operasional  perusahaan  yaitu  mendapatkan profitabilitas  maksimal,  menjalankan  urusan  administratif  dan  pembukuan  terkait  aset yang  dimiliki  oleh  perusahaan,  dan  menjadi  representasi  dari  perbuatan  hukum perusahaan  dalam rangka mewujudkan  kepentingan  perusahaan.
Selain  itu  direksi  juga  mempunyai  beberapa  kewajiban  lainnya  selain  kewajiban fidusia  diantaranya:
1. Duty  of  Care,  terkait  direksi  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  secara  hukum dalam  pelaksanaan  urusan  perseroan  yang  mengacu  pada  wewenang  yang dimilikinya  wajib  untuk  mengambil  tindakan  secara  cermat  dan  penuh  kehati- hatian.
2. Duty  of  Loyalty,  kesetiaan  direksi  untuk  perseroan  yang  berangkat  dari  adanya profesionalisme  dan juga rasionalitas  dalam berpikir.
3. Duty  of  Skill,  kapasitas  dan  kapabilitas  bagi  pihak  komisaris  dan  juga  direksi dalam  menjalankan  urusan  perusahaan.
4. Duty  to  Act  Lawfully,  kepercayaan  dari  pemilik  saham  untuk  direksi  yang mengharuskan  direksi  mampu  memimpin  perusahaan  dengan  tidak  melanggar peraturan  yang diberlakukan.
Kewajiban  fidusia  (fiduciary  duty)  dalam  suatu  perusahaan  berhubungan  erat terhadap  responsibilitas,  kewenangan  dan  posisi  direksi.  Direksi  yang  melanggar fiduciary  duty  tersebut  bisa  menjadikan  adanya  pertanggungjawaban  secara  pribadi  dari direksi  yang  terkait.  Adapun  beberapa  kesalahan  dari  pihak  direksi  yang  dapat dikenakan  pertanggungjawaban  yaitu:
1. Pelanggaran  terhadap  asas  kehati-hatian(due  care)  mencakup  tindakan  yang  lalai maupun  karena  sengaja
2. Pelanggaran  terhadap  asas keputusan  yang bijaksana  (prudence);
3. Pelanggaran  terhadap  asas niatan  baik
4. Pelanggaran  terhadap  asas kebenaran  tujuan  usaha  (proper purpose);
5. Direksi  yang inkompeten
6. Pelanggaran  terhadap  ketentuan  hukum dan undang-undang  yang diberlakukan
7. Kesalahan  yang disebabkan  kurangnya  informasi  (ill informed);
8. Pelanggaran  sebab  terkait  keputusan  maupun  perbuatan  yang  dilakukan  direksi terburu-buru  (hasty action);
9. Pelanggaran  sebab  pengambilan  keputusan  tidak  didahului  adanya  pertimbangan logis  dan investigasi  mendalam
Kerugian  perusahaan  atas  kelalaian  dan  kesalahan  pihak  direksi  terkait  Manajemen perusahaan,  menjadikan  pihak  pemilik  saham  dengan  minimal  kepemilikan  1  per  10 dari  total  saham   memiliki  hak  untuk  membuat  gugatan  ganti  rugi  atas  tindakan  direksi kepada  pengadilan  negeri.
Sementara  itu,  direksi  perusahaan  juga  bisa  membela  dirinya  melalui  doktrin Business  Judgement  Rule.  Doktrin  ini  diukur  dengan  menganut  prinsip fiduciary duty dan jika  dihubungkan  Pasal  11  BUMN  dan  penjelasannya,  direksi  BUMN  juga  bisa memakai  Pasal  97  Ayat  5  UUPT  dengan  mengukur  prinsip  fiduciary  duty  untuk dijadikan  dalih  pembelaan  jika  dilakukan  penuntutan  dari  negara  atau  pemegang saham  atas  pengambilan  kebijakan  yang  dilakukan  direksi.  Prinsip  fiduciary  duty  bisa dilihat  berdasarkan  Pasal  97  ayat  1  dan  2  UUPT,  di  mana  menjelaskan  bahwasanya direksi  memiliki  tanggung  jawab  untuk  mengurusi  perseroan  sesuai  penjelasan  Pasal  92 Ayat  1.  Selanjutnya  pada  ayat  2  dijelaskan  bahwasanya  pengurusan  yang  diatur  dalam ayat  1  harus  dilakukan  seluruh  bagian  direksi  dan  didasari  tanggung  jawab  sekaligus niatan  baik.  Pelanggaran  terhadap  dua  prinsip  ini  bisa  menjadikan  direksi  dimintai pertanggungjawabannya  secara  pribadi  jika  direksi  tersebut  melakukan  kelalaian maupun  kesalahan  dalam  mengemban  tugasnya.
Namun  menurut  pendapat  dari  Bismar  Nasution,  apabila  dilihat  melalui  doktrin Business  Judgement  Rule  yang  berdasarkan  prinsip  fiduciary  duty,  tidak  terdapat  ukuran yang  pasti  tentang  konsep  iktikad  baik  dan  juga  tanggung  jawab  namun  juga  tidak dianggap  bahwasanya  ukuran  kedua  prinsip  tersebut  tidak  ada sama sekali.
Pembebanan  pertanggungjawaban  untuk  direktur  perusahaan  wajib  disertai terdapatnya  pelanggaran  oleh  direksi  atas  wewenang  kewajiban  dan  juga  kuasanya. Pendapat  kewajiban  untuk  mampu  membuktikan  bahwasanya  direksi  maupun pengurus  perusahaan  melakukan  pelanggaran  terhadap  asas  itikad  baik  (good  faith) saat menjalankan  urusan  perusahaan  sesuai  prinsip  fiduciary duty.
Selanjutnya  Munir  Fuadi  berpendapat  bahwasanya  doktrin  Business  Judgement  Rule dianut  secara  implisit  pada Pasal 97 UUPT yang menyatakan bahwa:
1. Direksi  bertanggung  jawab  untuk  mengurusi  perseroan,  sebagaimana  yang  telah diatur  pada Pasal 92 Ayat  1;
2. Pengurusan  sebagaimana  yang  telah  diatur  pada  ayat  1  tersebut  harus  dijalankan seluruh  bagian direksi  berdasarkan  asas good faith dan responsibilitas;
3. Seluruh  jajaran  direksi  jika  melakukan  kesalahan  maupun  kelalaian  dalam tugasnya  dapat  dikenai  pertanggungjawaban  pribadi  terhadap  kerugian perusahaan  sebagaimana  yang telah  diatur  pada ayat 2;
4. Jika  setidaknya  terdapat  dua  anggota  direksi  dalam  jajaran  direksi,  maka pertanggungjawaban  sebagaimana  yang  telah  diatur  pada  ayat  3  diberlakukan dengan  konsep  tanggung renteng  untuk seluruh  anggota  dari direksi  tersebut;
5. Pertanggungjawaban  tidak  dapat  dimintai  pada  direksi  jika  perseroan  mengalami kerugian  sesuai  penjelasan  ayat 3 jika direksi  bisa membuktikan  bahwa:
a. Kerugian  yang  terjadi  tidak  didasarkan  atas  lalai  atau  salahnya  direksi  dalam menjalankan  tugasnya;
b. Direksi  sudah  berusaha  mengurusi  perseroan  berdasarkan  asas  due  care  dan good faith   untuk tujuan  dan perkembangan  perusahaan;
c. Tidak  terdapat  conflict  of  Interest  terhadap  perbuatan  pengurusan  yang menimbulkan  adanya kerugian  bagi perusahaan;  dan
d. Direksi  sudah  melakukan  tindakan  preventif  agar  tidak  menimbulkan  dan  juga menjadikan  kerugian  yang berkelanjutan.
Berdasarkan  pasal  97  UUPT,  direksi  bisa  dituntut  secara  pribadi  untuk mempertanggungjawabkan  tindakannya  jika  hanya  dengan  melakukan  kesalahan maupun  kelalaian  dalam  melaksanakan  tugasnya  untuk  mengurusi  perusahaan  dan melanggar  prinsip  due  care  dan  good  faith.  Doktrin  Business  Judgement  Rule  bisa diimplementasikan  jika  keputusan  yang  diambil  direksi  sesuai  dengan  beberapa kriteria  berikut:
1. Sejalan dengan  hukum yang ada;
2. Berdasarkan  prinsip  good faith;
3. Berdasarkan  tujuan yang benar (proper purpose);
4. Memiliki  landasan  rasional  (rational basis);
5. Pengambilan  keputusan  berdasarkan  prinsip  due  care   layaknya  tindakan seseorang  dengan  kedudukan  yang  sama  dan  melakukan  tindakan  yang  hati-hati; dan
6. Berdasarkan  mekanisme  yang  layak  dipercayai  menjadi  pilihan  terbaik  untuk perusahaan.
Meskipun  BUMN  sebagai  bagian  keuangan  negara  sesuai  dengan  putusan  MK  No. 48  dan  62/PUU-XI/2013,  namun  harus  dipahami  bahwasanya  Business  Judgement  Rule bisa  diterapkan  oleh  direksi  BUMN  terkait  pengambilan  keputusannya.  Hal  tersebut dapat  dijadikan  alasan  pembenaran  sebab  direksi  yang  bersangkutan  akan  ditinjau 34iwayat  pengambilan  keputusannya  bukan  hanya  satu  kali,  akan  tetapi  dari  satu tahun  pembukuan.  Business  Judgement  Rule  dapat  menjadi  alasan  pembenar berdasarkan  perspektif  hukum  pidana,  sebab  jika  dikategorikan  menjadi  alasan  pemaaf. Maka  dapat  disimpulkan  bahwasanya  perbuatan  direksi  BUMN  merupakan  kesalahan menurut  hukum  namun  hukum  memberi  maaf,  sehingga  Business  Judgement  Rule  bisa menjadi  dasar  bagi  direksi  BUMN  untuk  membela  diri  saat  melakukan  pengambilan keputusan  bisnis  dengan  dugaan  tindak pidana  korupsi.

## B. Perbandingan  Penerapan  Business  Judgment  Rule  dalam Kasus Mantan Direktur Utama  PT.  Pertamina  Karen  Agustiawan  dengan  Kasus  Mantan  Direktur Keuangan PT. Asuransi Jiwasraya Hary Prasetyo
Terdapat  beberapa  putusan  di  Indonesia  yang  mengimplementasikan  prinsip penilaian  bisnis,  salah  satunya  adalah  Putusan  Nomor  121  K/Pid.Sus/2020  yang melibatkan  terdakwa  Karen  Agustiawan,  yang  menjabat  sebagai  Direktur  Hulu Pertamina  pada  tahun  2008-2009  dan  Direktur  Utama  PT  Pertamina  pada  tahun  2009- 2014.  Karen  Agustiawan  menyetujui  tawaran  Citi  Group  untuk  investasi  blok  BMG Australia  melalui  participating  interest.  Majelis  hakim  di  Pengadilan  Negeri  Jakarta Pusat  memutuskan  bahwa  Karen  Agustiawan  terbukti  secara  meyakinkan  melakukan
tindak  pidana  korupsi  sesuai  dakwaan  subsidiar  Pasal  3  ayat  (1)  juncto  Pasal  18  ayat  (1) huruf  b  UU  PTPK  juncto  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUHP,  dan  menjatuhkan  hukuman penjara  selama  8  tahun  serta  denda  sebesar  Rp.  1.000.000.000  (satu  milyar  rupiah). Putusan  tersebut  diperkuat  oleh  Putusan  Pengadilan  Tinggi  DKI  Jakarta  Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.  Sebaiknya,  majelis  hakim  di  tingkat  pertama  maupun banding  mempertimbangkan  dan  menerapkan  peraturan  perundang-undangan  terkait BUMN dalam memutuskan  perkara  ini.
Karen  Agustiawan  tidak  puas  dengan  putusan  tingkat  pertama  dan  banding, sehingga  melalui  kuasa  hukumnya  mengajukan  kasasi.  Mahkamah  Agung,  dalam putusan  Nomor:  121  K/Pid.Sus/2020,  membatalkan  Putusan  Pengadilan  Tinggi  DKI Jakarta  Nomor:  34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI  yang  menguatkan  Putusan  Pengadilan Negeri  Jakarta  Pusat  Nomor:  15/Pid.Sus-PK/2019/PN.JKT  dan  membebaskan  Karen Agustiawan  dari  segala  tuntutan  hukum  (onslag  van  alle  rechtsvervolging). Pertimbangan  Mahkamah  Agung  adalah  sebagai  berikut:  Pertama,  keuangan  anak perusahaan  BUMN  tidak  termasuk  dalam  kategori  keuangan  negara,  sesuai  dengan putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  01/PHPU-Pres/XVII/2019  yang  menyatakan bahwa  penyertaan  dan  penempatan  modal  BUMN  dalam  anak  perusahaan  tidak mengubah  status  anak  perusahaan  menjadi  BUMN.  Dengan  demikian,  kerugian  yang dialami  oleh  PT.  Pertamina  Hulu  Energi,  sebagai  anak  perusahaan  PT.  Pertamina Persero,  bukanlah  kerugian  keuangan  negara,  dan  PT.  Pertamina  Hulu  Energi  tidak tunduk  pada UU KN dan UU BUMN.
Kedua,  PT.  Pertamina  Hulu  Energi  mengalami  penurunan  nilai  aset  (impairment) yang  bersifat  fluktuatif  dalam  pembukuan  sesuai  dengan  standar  akuntansi  keuangan. Ketiga,  mengenai  izin  persetujuan  komisaris,  Karen  Agustiawan  telah  menerima  izin dan  persetujuan  bidding  melalui  memorandum  dewan  komisaris  tanggal  30  April  2019. Namun,  sehari  setelah  penandatanganan  Sale  Purchase  Agreement  pada  tanggal  27  Mei 2009  di  Sidney,  dewan  komisaris  menunjukkan  sikap  yang  tidak  konsisten.  Keempat, adalah  fakta  bahwa  perusahaan  minyak  penuh  dengan  risiko  karena  tidak  ada parameter  pasti  untuk  menentukan  keberhasilan  atau  kegagalan  suatu  eksplorasi.  Oleh karena  itu,  apa  yang  terjadi  di  Blok  BMG  Australia,  seperti  yang  dialami  oleh perusahaan  minyak  dan  gas  lainnya  di  seluruh  dunia,  adalah  hal  yang  wajar,  dan adagium  "no  risk,  no  business"  sangat  relevan.  Kelima,  tindakan  Karen  Agustiawan  dan jajaran  direksi  PT.  Pertamina  Persero  lainnya  bertujuan  untuk  mengembangkan  PT. Pertamina  Persero  dengan  menambah  cadangan  migas.  Oleh  karena  itu,  langkah  yang diambil  oleh  Karen  Agustiawan  sebagai  Direktur  Utama  PT.  Pertamina  Persero  dan Komisaris  Utama  PT.  Pertamina  Hulu  Energi  tidak  keluar  dari  ranah  business judgment  rule,  yang  ditandai  dengan  tidak  adanya  kecurangan  (fraud),  benturan kepentingan  (conflict  of  interest),  perbuatan  melawan  hukum,  dan  kesalahan  yang disengaja.
Berdasarkan  pertimbangan  di  atas,  majelis  hakim  dengan  tegas  menyatakan  bahwa tindakan  Karen  Agustiawan  tidak  melanggar  Business  Judgment  Rule.  Hal  ini didukung  oleh  fakta-fakta  hukum  yang  terungkap  di  persidangan  bahwa  Karen Agustiawan  tidak  pernah  melakukan  tindakan  yang  bertentangan  dengan  kepentingan umum  atau  yang  menguntungkan  kepentingan  pribadi,  kelompok,  atau  golongan. Karen  Agustiawan  tidak  pernah  menerima  suap  atau  bersekongkol  dengan  Citibank maupun  ROC  Ltd,  dan  juga  tidak  pernah  mengarahkan  atau  mengintervensi  dewan direksi  lainnya  atau  karyawan  PT.  Pertamina  Persero  dalam  proses  akuisisi  PI  10%  di Blok BMG.
Putusan  kasasi  tersebut  juga  mempertegas  putusan  banding  di  mana  menjelaskan bahwasanya  terdakwa  memang  benar  melakukan  tindakan  yang  didakwakan  JPU, namun  tindakan  tersebut  tidak  masuk  kategori  pidana  dan  membebaskan  terdakwa dari  segala  tuntutan  hukum.
Putusan  lainnya  yaitu  putusan  Nomor  31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst atas  nama terdakwa  Hary  Prasetio  sebagai  direktur  keuangan  PT.  Asuransi  Jiwasraya.  Kasus  ini bermula  ketika  PT.  Asuransi  Jiwasraya  terpaksa  harus  mencari  investasi  untuk menghasilkan  keuntungan  yang  besar  di  tengah  mengalami  kesulitan  kinerja  yang melanda  dengan  cara  menjual  harga  produk  JS  Saving Plan pada harga di atas bunga di obligasi  dan  deposito.  Oleh  karenanya,  Jiwasraya  memasukkan  dana-dana  dari  para nasabah  tersebut  untuk  diinvestasikan  kedalam  instrumen  saham,  sehingga  saham- saham  beresiko  tersebut  menyebabkan  tekanan  pada  likuiditas  PT.  Asuransi  Jiwasraya yang berakhir  pada  ketidakmampuan  untuk melakukan  pembayaran.
Namun  berdasarkan  hasil  audit  PT  Asuransi  Jiwasraya  tahun  2016  yang  diperkuat investigasi  pada  tahun  2018,  Badan  Pemeriksa  Keuangan  merilis  laporan  adanya penyimpangan  penghimpunan  dana  dari  produk  JS  saving  Plan  dan  juga pengalokasian  investasi  berupa  Reksadana  dan  juga  saham  sehingga  menjadikan adanya  kerugian  yang  ditanggung  negara.  BPK  menjelaskan  bahwasanya  terkait pemasaran  produk  tersebut,  PT  Asuransi  Jiwasraya  diduga  menerima  imbalan  dari penjualan  produknya.  Perbuatan  tersebut  dinilai  sebagai  tindak  pidana  korupsi  sebab sejatinya  PT asuransi  jiwa  saya merupakan  BUMN.
Tindakan  tersebut  dinilai  melanggar  pasal  2  Undang-Undang  Tipikor  terkait pengayaan  korporasi,  orang  lain  maupun  diri  sendiri serta  Pasal  3  Undang-Undang Tipikor  tentang  disalahgunakannya  wewenang  yang  menyebabkan  ekonomi  maupun keuangan  negara  mengalami  kerugian.  Selanjutnya  juga  terdapat  penyimpangan terhadap  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (UU  TPPU)  yang  melarang  untuk menyamarkan  dan  juga  menyembunyikan  hasil  korupsi  dan  jika  dilanggar  dapat dikenai  sanksi  hukum  penjara  maksimal  20 tahun  dan denda  maksimal  Rp 10 miliar.
Oleh  karena  itu,  pada  kasus  PT.  Asuransi  Jiwasraya,  doktrin  Business  Judgement  Rule tidak  bisa  diimplementasikan  untuk  melindungi  direksi  atas  keterlibatan  hukum. Meskipun  dalam  nota  pembelaannya  terdakwa  telah  mendalilkan  bahwasanya tindakannya  sejalan  dengan  Business  judgement  rule,  namun  pleidoi  tersebut  tidak diterima  majelis  hakim  pada  putusan  PN  Jakarta  Pusat.  Hal  ini  dikarenakan  kerugian PT.  Asuransi  Jiwasraya  dan  kerugian  negara  dalam  kasus  ini  disebabkan  oleh kesalahan  direksi  PT.  Asuransi  Jiwasraya  yang  tidak  mengelola  perusahaan  sesuai  asas due  care  dan  good  faith.  Faktanya  peran  direksi  tersebut  justru  bertujuan  memperkaya pribadinya  sendiri  dan tidak  untuk  memajukan perusahaan.

## SIMPULAN DAN SARAN
Doktrin  Business  Judgement  Rule  adalah  ajaran  bahwasanya  pengambilan  keputusan dari  direksi  terkait  operasional  perusahaan  tidak  bisa  untuk  diganggu  gugat  oleh  pihak manapun  walaupun  pada  akhirnya  keputusan  yang  diambil  salah  bahkan  menjadikan perusahaan  mengalami  kerugian,  asalkan  keputusan  yang  diambil  sesuai  dengan kriteria  bahwa  keputusannya  sejalan  dengan  aturan  yang  ada,  didasarkan  pada berdasarkan  prinsip  good  faith,  due  care,  dan  tujuan  yang  benar,  memiliki  landasan rasional  serta  diambil  melalui  mekanisme  yang  layak  dipercaya  menjadi  pilihan  terbaik untuk  perusahaan
Ajaran  ini  bisa  diimplementasikan  untuk  direksi  BUMN  yang  diduga  telah melakukan  tindak  pidana  korupsi  sehingga  menjadikan  keuangan  negara  mengalami kerugian.  Hal  ini  dikarenakan  direksi  BUMN  sebagai  perseroan  terbatas  bisa mendapatkan  pembelaan  berdasarkan  pasal  97  UUPT  jika  dituntut  negara  maupun shareholders  dan  komisaris  terkait  pengambilan  keputusan  dari  direksi.  Akan  tetapi direksi  BUMN  wajib  bisa  memberikan  pembuktian  bahwasanya  terkait  keputusan  yang diambil  telah  jalan  dengan  prinsip  fiduciary  duty  yakni  kewaspadaan  dalam  bertindak dan  juga  kesetiaan  bagi  perusahaan.  Hal  tersebut  menjadi  tolak  ukur  untuk  direksi dalam  mengurusi  operasional  perseroan  berdasarkan  asas  good  faith  dan  due
care   selama  tidak  terdapat  unsur  kesalahan  secara  sengaja,  tindakan  melanggar  hukum, konflik  kepentingan  dan juga unsur  kecurangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Affandhi,  Frans.  "Business  Judgement  Rule  Dikaitkan  dengan  Tindak  Pidana  Korupsi yang  Dilakukan  oleh  Direksi  Badan  Usaha  Milik  Negara  terhadap  Keputusan Bisnis  yang Diambil."  USU Law Journal. Vol.  4, No. 1 (2016).
Ansari,  Teuku  Syahrul.  “Reminding  State  Enterprises  (BUMN)  Management  Using  The Principle  of  Business  Judgement  Rule  :  A  preliminary  Note.”  Budapest  International Research  and  Critics  Institute (BIRCI-Journal) : Humanities and Social Sciences. Vol. 2, No. 3 (2019).
Atmasasmita,  Romli.  Globalisasi dan Kejahatan Bisnis. Jakarta : Kencana  Prenada, 2010. Farid,  Zainal Abidin.  Hukum Pidana 1. Jakarta : Sinar Grafika,  2018.
Fuady,  Munir.  Doktrin-Doktrin  Modern  dalam  Corporate  Law  dan  Eksistensinya  dalam
Hukum Indonesia. Bandung  : PT. Citra  Aditya  Bakti, 2018.
Januarsyah,  Mas  Putra  Zenno,  Et  al.,  “Penerapan  Doktrin  Business  Judgement  Rule dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  Keren  Agustiawan.”  Jurnal  Ius Constituendum. Vol. 7, No. 1 (2022).
Januarsyah,  Mas  Putra  Zenno.  “Penerapan  Asas  Ultimum  Remedium  terhadap  Tindak Pidana  Korupsi  yang  terjadi  di  Lingkungan  BUMN  Persero.”  Jurnal  Wawasan Yuridika. Vol. 1, No. 1 (2017).
Khairandy,  Ridwan.  Perseroan  Terbatas  :  Doktrin,  Peraturan  Perundang-Undangan,  dan Yurisprudensi. Yogyakarta : Kreasi  Total  Media  Yogyakarta, 2009.
Mahkamah  Agung.  Putusan  Kasasi  No.  121K/Pid.Sus/2020.  RI  Melawan  Keren Agustiawan (2020).
Mahyani,  Ahmad.  "Tanggung  Jawab  Pidana  Direksi  BUMN  yang  Merugi."  Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune. Vol.  2, No. 1 (2019).
Mamudji,  Sri.  Et  al.  Metode  Penelitian  dan  Penulisan  Hukum.  Jakarta  :  Badan  Penerbit Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia,  2005.
Mufti,  Ahmad,  Sophian  Yahya  Selajar,  dan  Muhammad  Tabrani  Mutalib, “Pertanggungjawaban  Pimpinan  BUMN/BUMD  Berbentuk  Perseroan  Terbatas dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Korupsi.”  de  Jure  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Hukum. Vol.  1, No. 1 (2019).
Mulyana,  Asep  N.  Business  Judgement  Rule,  Praktik  Peradilan  Terhadap  Penyimpangan dalam  Pengelolaan  BUMN/BUMD.  Jakarta  :  PT.  Gramedia  Widiasarana  Indonesia, 2018.
Nasution,  Bismar.  “Pertanggungjawaban  Direksi  dalam  Pengelolaan  Perusahaan." Makalah disajikan  oleh  Inti  Sarana Informatika.  Hotel  Borobudur  Jakarta. 2007. Pengadilan  Tinggi  DKI  Jakarta.  Putusan  Banding  No.  03/Pid.Sus-TPK/2021/Pt.DKI.  RI Melawan Hary Prasetyo (2021).
Sardjono,  Agus.  Et al. Pengantar Hukum Dagang. Jakarta : Rajawali  Press,  2018.
Setyarini,  Desak  Made  Setyarini.  Et  al.,  “Pertanggungjawaban  Direksi  Perseroan Terbatas  yang  Melakukan  Perbuatan  Melawan  Hukum.”  Jurnal  Analogi  Hukum. Vol.  1, No. 1 (2019).
Undang-Undang  Tentang  Badan  Usaha  Milik  Negara,  UU  Nomor  19  Tahun  2003,  LN Tahun  2003 No. 70 TLN No. 4297.
Undang-Undang  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  UU  Nomor  31  Tahun 1999. LN Tahun  1999 No. 140 TLN No. 3874.
Undang-Undang  Tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang, UU Nomor  8 Tahun  2010. LN Tahun  2010 No.  122 TLN No. 5164.
Undang-Undang  Tentang  Perseroan  Terbatas,  UU  Nomor  40  Tahun  2007.  LN  Tahun  2007 No. 106 TLN No. 4756.
Widjaja, I G Ray. Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas. Jakarta : Kesaint  Blanc, 2005.
Zahra  Shafira  Belanusa,  R.  Kartikasari,  dan  Amelia  Cahyadini.  “Urgensi  Penerapan Good  Corporate  Governance  pada  Badan  Usaha  Milik  Daerah  dalam  Pengelolaan Minyak  dan  Gas  Bumi  Melalui  Kepemilikian  Participating  Interest.”  Jurnal Jurisprudence. Vol.  10, No. 1 (2020).
Zulmawan,  Wawan. Business Judgement Rule BUMN.  Jakarta : Jala Permata Aksara,  2019.