## PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN GUBERNUR (STUDI JABATAN GUBERNUR DI DKI JAKARTA)

## Mahropiono
LPMP Propinsi Kalimantan Selatan Email : ionmahrop@gmail.com

## Abstract
The purpose of this thesis is to determine and to assess the mechanism of the turnover and / or charging Jakarta  governor  according  to  the  Law  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  29  Year  2007  as  well  as knowing the turnover the governor of Jakarta with the enactment of the Law of the Republic of Indonesia Number  1  Year  2015.  In  the  writing  of  this  research  using  normative  legal  writing  with  descriptive research . The primary data sources are the Law of the Republic of Indonesia Number 29 Year 2007 , the Law of the Republic of Indonesia Number 23 Year 2014, the Law of the Republic of Indonesia Number 1 Year 2015 and secondary data sources are in the form of books and literature.According to the results of this  research  shows  that  ,  the  Law  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  29  Year  2007  does  not  set  out clear explanation about the turnover of governorship  of DKI  Jakarta . It only refers to the legislation act about the Regional Administration and Local Elections. After the enactment of the Law of the Republic of Indonesia Number 1 Year 2015, the turnover and / or succession vacuum of power of Jakarta governor refers  to  this  law  ,  meanwhile  as  a  special  legal  (lex  specialis)  that  the  law  of  Local  Government overrides  the  law  of  Local  Government  which  are  in  general  (lex  generalis).  lex  specialis  derogat  legi generali.
Keywords : Turnover , Vacuum of Power , Governor

## Abstrak
Tujuan  dari  penulisan  tesis  ini  yaitu  untuk  mengetahui  dan  mengkaji  mekanisme  pergantian  dan/atau pengisian  jabatan  gubernur  DKI  Jakarta  menurut  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2007  serta mengetahui  pergantian  dan/atau  pengisian  jabatan  gubernur  DKI  Jakarta  dengan  ditetapkannya Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015.  Dalam  penulisan  penelitian  hukum  ini  menggunakan  metode penulisan  hukum  normatif  dengan  sifat  penelitian  deskrepsi.  Hukum  primernya  yaitu  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan  bahan  hukum  sekunder  berupa  buku-buku  dan  literatur.  Menurut  hasil  dan  penelitian  tesis  ini menunjukan  bahwa,  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2007  tidak  mengatur  secara  jelas  tentang pengsian dan/atau  pergantian  jabatan gubernur  DKI  Jakara.Pengaturannya  merujuk  kepada peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  yaitu  tentang  pemerintahan  daerah  dan  pemilihan  kepala daerah.Setelah  ditetapkannya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015,  maka  pergantian  dan/atau pengisian kekosongan jabatan Gubernur DKI Jakarta mengacu pada aturan hukum ini, padahal sebagai hukum  yang  bersifat  khusus  (lex  specialis)  yang  mengesampingkan  undang-undang  tentang Pemerintahan  Daerah  hendaknya  mengesampingkan  hukum    tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  pada hakikatnya bersifat umum (lex generalis).
Kata Kunci : Pengisian, Kekosongan Jabatan, Gubernur.

## PENDAHULUAN
Keberadaan pemerintah daerah
sebagai realisasi dari penjabaran
pelaksanaan  pemerintahan  pada  sistem negara  kesatuan.  Secara  jelas  Undang- Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun
1945  (selanjutnya  disebut  UUD  1945)  telah menempatkan  dalam  bab  tersendiri  yaitu dalam  Bab  VI  dengan  judul  “Pemerintahan Daerah”.  Menurut  sejarah  konstitusi  kita yang  pernah  berlaku  selain  UUD  1945  juga telah  diatur  di  dalamnya.  Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950  dalam bab IV “Pemerintah  daerah  dan  daerah-daerah swapradja”,  dan  Konstitusi  RIS  1949 sebagai  bentuk  negara  federal  walaupun tidak  secara  tegas  mengatur  pemerintah daerah,  tetapi  dalam  Bab  II  tentang “Republik  Indonesia  Serikat  dan  daerah- daerah  bagian”  pada  pasal  46  disebutkan bahwa  tatanan  dan  cara  menjalankan pemerintahan daerah-daerah bagian haruslah menurut cara demokrasi, sesuai dengan asas- asas yang termaktub dalam Konstitusi ini.
Pemilihan  kepala  daerah  merupakan salah  satu  pengaturan  yang  termuat  dalam peraturan  pemerintahan  daerah,  baik  untuk gubernur,  bupati,  dan  walikota.Semenjak awal  kemerdekaan  pemilihan atau  penunjuk kepala  daerah  sudah  ada  aturan  hukumnya. Secara  khusus  Pasal  18  ayat  4  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  menegaskan  bahwa  gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
Setelah Indonesia merdeka
pemerintahan  daerah  juga  sudah  diatur dengan perturan perundang-undangan
yaitu;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang  Peraturan  Mengenai  Kedudukan Komite  Nasional  Daerah.Undang-Undang Pokok  Nomor  22  Tahun  1948  tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang
Nomor  1  Tahun  1957 tentang  Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang
Nomor 18 tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1974 tentang  Pokok-Pokok Pemerintahan  di  Daerah,  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah  dan  yang  terakhir dengan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Dalam  perjalanan  sejarah  pemilihan kepala  daerahdi  Indonesia  menggunakan tiga bentuk tipe. Pertama DPRD mengusulkan tiga nama calon kepala daerah kepada presiden, kemudian presiden menetapkan  satu  calon  tersebut  yang disetujui  menjadi  kepala  daerah,dengan dasar hukumnya   Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1974
Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan  Daerah,    model  ini  yang dianut  pada  masa  Orde  Baru. Kedua , pemilihan  kepala  daeah  dipilih  oleh  DPRD dan  ini  berdasarkan  Undang-UndangNomor 22  Tahun  1999  Tentang  Pemerintahan Daerah. Tipe  ketiga adalah  kepala  daerah dipilih  secara  langsung  oleh  rakyat  melalui pemilihan  kepala  daerah  dan  wakil  kepala
daerah  (Pilkada)  dengan  dasar  hukum Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pergantian dan/atau pengisian jabatan  gubernur  DKI  Jakarta  ketika  Joko Widodo  ditetapkan  sebagai  Presiden  dalam pemilihan  tahun  2014  sehingga  terjadi kekosongan jabatan gubernur. Dalam mekanismenya sempat terjadi silang pendapat dalam menafsirkan hukum sehingga  mengaburkan  makna  kepastian hukum.Hal ini menjadi sangat krusial karena kasus  ini  terjadi  di  DKI  Jakarta  sebagai tempat pusat pemerintahan sekaligus barometer  stabilitas  politik  dalam  negeri. Berangkat  dari  permasalahan  inilah  penulis tertarik  untuk  melakukan  penelitian  hukum terhadap  kasus  pergantian  gubernur  di  DKI Jakarta.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  yang menjadi  permasalahan  adalah  bagaimana mekanisme  pergantian  dan/atau  pengisian jabatan  gubernur  DKI  Jakarta  menurut Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2007 tentang  Pemerintahan  Provinsi  Daerah Khusus  Ibukota  Jakarta  sebagai  Ibukota Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  dan bagaimana  pergantian  dan/atau  pengisian jabatan  gubernur  dengan  ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015?

## PEMBAHASAN
Otonomi  Khusus  Bagi    ProvinsiDKI Jakarta Sebagai Ibukota Negara
Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara  memiliki  kekhususan  dibandingkan dengan  provinsi  lainnya  di  Indonesia.  DKI Jakarta  dipimpin  oleh  seorang  gubernur tetapi memiliki 5 walikota yang bertanggung jawab  kepada  gubernur  secara  langsung. Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia Tahun  1945  mengakui  dan  menghormati satuan-satuan  pemerintahan  yang  bersifat khusus  atau  istimewa  yang  diatur  dengan undang-undang.  Negara  Indonesia  juga mengakui dan menghormati hak-hak khusus dan  istimewa  sesuai  dengan  prinsip  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.Provinsi  DKI Jakarta  dikatakan  khusus  karena  sebagai satuan  pemerintahan  dalam  kedudukannya sebagai  ibukota  NKRI  dan  sebagai  daerah otonom  yang  memiliki  fungsi  dan  peran penting  dalam  mendukung  penyelenggaraan pemerintahan  negara  berdasarkan  UUD 1945.
Realisasi  dari  pemberian  hak-hak khusus  bagi  pemerintahan  DKI  Jakarta, maka  dikeluarkan  Undang-Undang  Nomor 29  Tahun  2007  tentang  Pemerintahan Provinsi  DKI  Jakarta  sebagai  Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan  Lembaran Negara (LN 2007 Nomor 93;TLN  47440).  Pemerintaha  Provinsi  DKI Jakarta  dipimpin  oleh  satu  orang  Gubernur dibantu  oleh  satu  orang  Wakil  Gubernur
yang  dipilih  secara  langsung  melalui pemilihan  umum  kepala  daerah  dan  wakil kepala daerah yang harus memperoleh suara lebih  dari  50%  suara  sah.  Ketentuan perolehan  suara  ini  sangat  penting  karena melihat  warga  Jakarta  yang  jumlahnya sangat besar dengan multicultural. Legitimasi dari masyarakat terhadap gubernur  yang  terpilih  sangat  menentukan pada  sikap  masyarakat  yang  menerima kepala daerahnya.
Gubernur dalam kedudukannya sebagai  wakil  Pemerintah  dan  Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang diberikan kekhususan  tugas,  hak,  kewajiban,  dan tanggungjawabnya  dibantu  oleh  sebanyak- banyaknya 4 (empat) orang Deputi Gubernur  yang  bertanggung  jawab  kepada Gubernur. Deputi ini diangkat dan diberhentikan  oleh  Presiden  atas  usul gubernur.  Keberadaan  Deputi  Gubernur  ini sebagai konsekuensi dari pemberian otonomi pada tingkat provinsi.Deputi Gubernur  ini  diberi  kekhususan  tugas,  hak, kewajiban, dan tanggung jawab
melaksanakan
penyelenggaraan pemerintahan  daerah.  Keberadaan  Deputi Gubernur  ini  diperlukan  karena  tugas gubernur  yang  memiliki  otonomi  khusus tentunya sangat berat. Sebagai perbandingan pemberian  otonomi  kepada  kabupaten  dan kota dengan jumlah penduduk yang mungkin kalah jauh dibandingkan penduduk DKI Jakarta.
Jumlah  keanggotaan  dari  DPRD Provinsi  Jakarta  paling  banyak  125% (seratus  dua  puluh  lima  persen)  dari  jumlah maksimal  untuk  kategori  jumlah  penduduk DKI Jakaarta. Pengangkatan calon walikota/bupati  diajukan  oleh  Gubernur untuk mendapat pertimbangan DPRD Provinsi.Dalam  hal  pelaksanaan  tugasnya, walikota/bupati  bertanggung  jawab  kepada Gubernur.Hal  ini  sebagai  konsekuensi otonomi pada tingkat provinsi dan juga yang mengajukan  calon  Walikota/Bupati  adalah Gubernur,  walaupun  meminta  pendapat DPRD  tetapi  hanya  sebatas  pertimbangan dan tidak mengikat.  Secara normatif dalam Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2007 mengamanatkan bahwa pertimbangan DPRD  Provinsi  tidak  mengikat  dalam pengangkatan  bupati  dan  walikota.  Berbeda dengan  di  provinsi  lain,  dimana  pemilihan bupati/walikota  melalui  pemilihan  langsung oleh  rakyat  seperti  hal  yang  berlaku  pada proses  dan  mekanisme  pemilihan  kepala daerah.
Undang-Undang  Nomor  29  Tahun 2007  secara  khusus  mengatur  rencana  tata ruang wilayah dengan menyesuaikan rencana  tata  ruang  nasional  dan  melakukan koordinasi  dengan  provinsi  lain  yang berdekatan  langsung  dengan  DKI  Jakarta. Dalam  hal  pengembangan  ekomoni  dan pembangunan  Pemerintah  Provinsi  DKI Jakarta  dapat  mengusulkan  pembentukan kawasan khusus kepada pemerintah.
Selanjutnya  pemerintah  kawasan  khusus  itu dikelola  bersama  antara  Pemerintah  dan Pemerintah  provinsi  atau  didelegasikan pengelolaannya kepada Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta.
Pendanaan untuk melaksanakan  kekhususan  Provinsi  DKI Jakarta ditetapkan bersama antara Pemerintah  dan  DPR  berdasarkan  usul Pemerintah  DKI  Jakarta.Pengelolaannya melalui  kementerian  yang  terkait  dengan penggunaan anggaran tersebut.Sebagai pertanggungjawaban  dari  pendanaan  ini maka  setiap  akhir  tahun  Gubernur  Provinsi DKI  Jakarta  wajib  melaporkan  seluruh pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban  keuangan  yang  terkait dengan  kedudukan  Provinsi  DKI  Jakarta kepada  pemerintah  melalui  menteri  yang terkait.
Beberapa  hal  yang  menjadikan bahwa  Provinsi  DKI  Jakarta  memiliki kekhususan,  yaitu  :  a)  Provinsi  DKI  Jakarta berkedudukan  sebagai    Ibukota  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia;  b)  Provinsi DKI  Jakarta  adalah  daerah  khusus  yang berfungsi  sebagai  Ibukota  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  dan  sekaligus  sebagai daerah  otonomi  pada  tingkat  provinsi;  c) Provinsi  DKI  Jakarta  berperan  sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia  memiliki  kekhususan tugas, hak, kewajiban,  dan  tanggung  jawab  tertentu dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dan sebagai  tempat  kedudukan  perwakilan
negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga  internasional;  d)  Wilayah  Provinsi DKI  Jakarta  dibagi  dalam  kota  administrasi dan  kabupaten  administrasi;  e)  Anggota DPRD  Provinsi  DKI  Jakarta    berjumlah paling banyak 125% (seratus dua puluh lima persen) dari jumlah maksimal untuk kategori jumlah  penduduk DKI Jakarta sebagaimana telah  ditentukan  oleh  undang-undang;  f) Gubernur  dapat  menghadiri  sidang  kabinet yang  menyangkut  kepentingan    Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gubernur mempunyai hak protokoler, termasuk  mendampingi  Presiden  dalam acara  kenegaraan;  g)  Dana  dalam  rangka pelaksanaan  kekhususan  Provinsi  DKI Jakarta  sebagai  Ibukota  Negara  ditetapkan bersama  antara  Pemerintah  dan  DPR  dalam APBN  berdasarkan  usulan  Pemerintah Provinsi  DKI  Jakarta.Dengan  otonomi khusus ini maka Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan memiliki perannya  yang  sudah  dijamin  oleh  undang- undang.
Provinsi DKI Jakarta status kota dan kabupaten  adalah  administrastif  karena otonominya berada di tingkatan pemerintahan provinsi. Konsekuensinya dari status  ini  bahwa  pemilihan  kepala  daerah juga  hanya  dilakukan  untuk  memilih gubernur  dan  wakil  gubernur,  sedangkan untuk walikota/bupati dan wakilnya ditunjuk oleh  gubernur  dengan  persetujuan  DPRD
Provinsi. Kabupaten/kota administrasi merupakan  sebuah  hasil  konstruksi  atau konsekuwensi  dari  status  otonomi  tunggal yang  dimiliki  kota  Jakarta.    Hak  otonomi yang  melekat  pada  kota  Jakarta  berada  di tingkat  Provinsi  sehingga  wilayah  kota  dan kabupaten  hanya  melaksanakan  apa  yang sudah ditentukan oleh pemerintahan provinsi.
Secara umum dalam kerangka otonomi  daerah  Gubernur  dan  Wakil Gubernur  dalam  menjalankan  tugasnya sebagai  kepala  daerah  otonom  berlandaskan pada  Undang-Undang    Nomor  32  Tahun 2004  yang    sudah  diganti  dengan  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014    yang merefleksikan pemberian kewenangan untuk dapat  mengusus  pemerintahannya  sendiri. Fungsi  desentralisasi  dapat  diperankan  oleh Gubernur. Tetapi kalau dilihat pada landasan hukum yang mengacu pada Undang-Undang Nomor  29  Tahun  2007  yang  menegaskan staus  khusus  Ibukota  Jakarta,  maka  peran Gubernur sebagai pelaksana fungsi dekonsentrasi.  Terlihat  ada  perbedaan  yang dalam  hak  otonomi  ini  karena  pengertian otonomi  seperti  yang  dipahami  untuk provinsi  lainnya  yang  berhak  mengurus sendiri urusan rumah tangga pemerintahannya.
Secara  jelas  bahwa  pemerintah daerah  menjalankan  otonomi  seluas-luasnya yang  menjadi  urusan  pemerintahan  daerah, namun  bagi  Provinsi  DKI  Jakarta  tidak
dapat  menjalankan  atau  melaksanakan seluas-luasnya  karena  ada  ikatan  dengan pusat melalui asas dekonsentrasi. Sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2)  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2007 bahwa  otonomi  Provinsi  DKI  Jakarta diletakkan  pada  tingkat  provinsi,  dan penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi DKI  Jakarta  dilaksanakan  menurut  asas otonomi,  asas  dekonsentrasi,  asas  tugas pembantuan, dan kekhususan sebagai
Ibukota Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Pemberian dan penerapan  asas otonomi  daerah  bagi  Pemerintahan  Provinsi DKI  Jakarta  yang  lebih  menekankan  pada asas dekonsentrasi, sebenarnya tidak terlepas  dari  kemauan  politik  pemerintahan pusat  yang  memandang  pentingnya  ikut campur  dalam  pemerintahan  daerah  bagi Provinsi  DKI  Jakarta.  Sikap  politik  dari pemerintah  seperti  ini  memang  tidak dilarang  karena  memang  demi  kepentingan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Kekuasaan pemerintah pusat yang memberikan  sebagian  kekuasaannya  kepada pemerintah  daerah  sudah  dijamin  oleh konstitusi pada negara, terlebih pada negara kesatuan seperti di Indonesia. Yang menjadi titik  temu  pemikiran  hanyalah  hubungan yang  jelas  dan  diterima  oleh  semua  pihak antara  pemerintah  pusat  dengan  pemerintah daerah.  Seperti  pendapat  Kacung  Marijan, bahwa perspektif politik memandang
desentralisasi sebagai masalah relasi kekuasaan  antara  pemerintah  pusat  dengan pemerintah  di  daerah  bawahannya  dan antara stakeholders di setiap level pemerintahan. 1
Desentralisasi yang diterapkan untuk Provinsi  DKI  Jakarta  lebih  didorong kebutuhan  untuk  membentuk  suatu  wilayah pelayanan  yang  baik  atau  ideal.Untuk mewujudkan ini diperlukan suatu organisasi pemerintah  yang  memiliki  wilayah  kerja tertentu  yang  berada  pada  daerah  dengan kedudukan  khusus  seperti  halnya  dengan Jakarta.    Dalam  kerangka  konstitusi,    posisi daerah  sebagai  daerah  otonomi  tidak  dapat dipertentangkan dengan pemerintahan pusat.
Sebagai daerah otonom yang diberikan  otonomi  pada  tingkat  provinsi, maka pemilihan kepala daerah diselenggarakan  secara  langsung  melalui pemilihan  kepala  daerah.  Sedangkan  untuk wilayah  kabupaten  dan  kota  yang  berada  di bawahnya  tidak  dilakukan  pemilihan  kepala daerah,  tetapi  melalui  penunjukkan  yang dilakukan oleh Gubernur. Otonomi daerah di Provinsi  DKI  Jakarta  bersifat  tunggal sehingga  wilayah  kota  dan  kabupaten  di Provinsi DKI Jakarta tidak bersifat otonomi. Ciri  khas  ini  dipahami  bahwa  secara teritorial  Provinsi  DKI  Jakarta  memang tidak  seluas  provinsi  lainnya  walaupun
1 Kacung  Marijan.2010. Sistem  Politik Indonesia .  Cetakan I. Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group. hlm.139.
permasalahannya  yang  dihadapi  jauh  lebih rumit dan kompleks.
Penguatan dasar hukum untuk menjalankan  otonomi  yang  memberikan kesempatan luas kepada provinsi diperlukan dengan  bantuan  pemerintah  pusat  sebagai penguat  dari  konsep  otonomi  tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Rozali Abdullah, bahwa dalam upaya meningkatkan  penyelenggaraan  otonomi daerah,  untuk  mewujudkan  kemandirian daerah dan pemberdayaan masyarakat, perlu dilakukan  pembinaan. 2 Pembinaan  yang dilakukan pemerintah pusat terhadap pemerintahan  daerah  itu  meliputi:  a) Koordinasi  pemerintahan  antar  susunan pemerintahan;  b)  Pemberian  pedoman  dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan; c) Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan;  d)  Perencanaan,  penelitian, pengembangan,  pemantauan,  dan  evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan.
Konsep  otonomi  daerah  bagi  bangsa Indonesia  sudah  dirasakan  semenjak  bangsa ini  berdiri  dan  telah  menjadi  kesepakatan bersama.  Seperti  yang  dikemukakan  oleh Sudi  Fahmi,  bahwa  otonomi  daerah  di Negara  Republik  Indonesia  telah  menjadi konsensus  nasional.  Pemikiran  seputar perlunya  otonomi  daerah  telah  dilontarkan
2 Rozali  Abdullah.2005. Pelaksanaan Otonomi  Luas  dengan  Pemilihan  Kepala  Daerah secara Langsung . Cetakan I. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. hlm.179.
oleh  kalangan  pembentuk  UUD  1945  tanpa menimbulkan  kontra  argumentasi.  Sejarah penyelenggaraan  pemerintahan  Republik Indonesia  menunjukkan  bahwa  otonomi daerah  merupakan  salah  satu  sendi  penting penyelenggaraan pemerinathan negara. Otonomi  daerah  diadakan  bukan  sekedar menjamin efesiensi dan efektivitas penyelenggaan  pemerintahan.  Bukan  pula, sekedar menampung kenyataan negara yang luas,  penduduk  banyak  dan  beribu-ribu pulau. Akan tetapi, otonomi daerah merupakan  dasar  memperluas  pelaksanaan demokrasi  dan  instrumen  dalam  rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan  rakyat,  bahkan  tidak  kalah pentingnya bahwa otonomi daerah merupakan  salah  satu  sendi  ketatanegaraan Republik Indonesia. 3
Dengan  asas  dekonsentrasi  yang terdapat  pada  Undang-Undang  Nomor  29 Tahun  2007  walaupaun  tidak  dikatakan mengekang dari konsep desentralisasi namun  sedikit  berbeda.Karena  konsep desentalisasi  pada  otonomi  yang  umum diperuntukkan untuk daerah kabupaten/kota. Sedangkan  untuk  Provinsi  DKI  Jakarta menggunakan  asas  dekonsentrasi  yang sebenarnya  berasas  sentralisasi  (pemusatan) dan  berlawanan  dengan  desentralisasi.
3 Sudi  Fahmi. 2009. Konsistensi  Peraturan Penyerahan  Kewenangan  Antara  Pemerintah  Pusat Dan  Daerah  (dalam  Bunga  Rampai  Pemikiran Hukum di Indonesia) . Cetakan I.Yogyakatra. FH UII Press, hlm. 129.
Desentralisasi dimaknai sebagai pelimpahan kewenangan  dari  alat  perlengkapan  negara di  pusat  kepada  instansi  bawahan  dalam rangka  melaksanakan  pekerjaan  tertentu dalam penyelengaraan pemerintahan. Instansi bawahan, yaitu Pemerintah Provinsi DKI  Jakarta  melaksanakan  tugas  atas  nama Pemerintahan  Pusat,  sehingga  Pemerintah Pusat tidak kehilangan kewenangannya. Ada penyebaran  kewenangan  dari  pusat  kepada pemerintah daerah.
Pada  awalnya  kedudukan  wakil kepala daerah memang terkesan tidak efektif karena  sering  tumpang  tindih  dengan  tugas dan  wewenang  kepala  daerah.  Sering  juga disebutkan  bahwa  wakil  kepala  daerah hanya  menjalankan  tugas  sisa  yang  tidak dilakukan  oleh  kepala  daerah.  Kedudukan wakil  kepala  daerah  sangat  diperlukan, mengingat  urusan  pemerintah  daerah  sangat banyak  dan  cukup  berat,  karena  dalam otonomi  daerah  hampir  semua  urusan pemerintahan diserahkan atau didesentralisasikan ke daerah kecuali urusan-urusan tertentu yang masih dipegang oleh pemerintah pusat.
Kepala  Daerah  dan/atau  Wakil Kepala Daerah berhenti dikarenakan meninggal  dunia,  permintaan  sendiri,  dan diberhentikan. Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  disebutkan bahwa  kepala  daerah  dan/atau  wakil  kepala
daerah berhenti kerena: a) meninggal dunia, b) permintaan sendiri; atau c) diberhentikan.
Kemudian  pada  Pasal  78  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  disebutkan bahwa  Kepala  Daerah  dan/atau  Wakil Kepala  Daerah  diberhentikan,  apabila  :  a) Berakhir  masa  jabatannya;  b)  Tidak  dapat melaksanakan  tugas  secara  berkelanjutan atau  berhalangan  tetap  secara  berturut-turut selama  6  (enam)  bulan;  c)  Dinyatakan melanggar sumpah/janji kepala daerah/wakil kepala  daerah;  d)  Tidak  melaksanakan kewajiban  kepala  daerah  dan  wakil  kepala daerah  karena  tidak  mentaati  seluruh peraturan perundang-undangan; e) Melanggar  larangan  bagi  kepala  daerah  dan wakil  kepala  daerah  karena  menjadi pengurus  perusahaan,  melakukan  perjalanan ke  luar  negeri  tanpa  ijin  menteri,  dan meninggalkan  tugas  selama  7  (tujuh)  hari berturut-turut atau satu bulan tidak berturut- turut  tanpa  ijin  menteri;  f)  Melakukan perbuatan  tercela;  g)  Diberi  tugas  jabatan tertentu  oleh  presiden  yang  dilarang  untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; h) Menggunakan dokumen  dan/atau  keterangan  palsu  sebagai persyaratan  pada  saat  pencalonan  kepala daerah/wakil  kepala  daerah  berdasarkan pembuktian  dari  lembaga  yang  berwenang menerbitkan dokumen dan/atau i) Mendapatkan sanksi pemberhentian.
Mekanisme
Pergantian dan/atau Pengisian Jabatan Gubernur DKI Jakarta Menurut Undang-Undang
Nomor 29 Tahun 2007
Pergantian  Kepala  Daerah  oleh Wakil  Kepala  Daerah  di  Provinsi  DKI Jakarta, menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun  2007  tidak  diatur  secara  jelas. Pengaturannya  merujuk  kepada  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Dengan demikian  akanmendasarkan  pada  undang- undang  pemerintahan  daerah  dan  undang- undang  tentang  pemilihan  gubernur,  bupati dan  walikota.  Artinya  dalam  Undang- Undang  Nomor  29  Tahun  2007  hanya mengatur  tentang  pemilihan  Gubernur  dan Wakil Gubernur dengan mekanisme pemilihan  yang  berbeda  dengan  pemilihan Kepala  Daerah  pada  provinsi  lainnya. Penekanannya  lebih  pada  kekuatan legalitas dan  pengakuan  dari  masyarakat  terhadap pasangan  Calon  Gubernur  dan  Wakil Gubernur  terpilih  dengan  perolehan  suara lebih  dari  50%  suara  sah.  Norma  hukum yang  mengatur  peran  DPRD  ini  sudah terwadahi  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  baru,  yaitu  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2015,  Pasal  174  ayat  (4) yang menyebutkan bahwa apabila Gubernur berhenti  atau  diberhentikan  berdasarkan putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai kekuatan hukum tetap dicalonkan dari fraksi atau  gabungan  fraksi,  fraksi  atau  gabungan fraksi  yang  mengusung  Gubernur  yang
berhenti  atau  diberhentikan  mengusulkan  2 (dua)  orang  Calon  gubernur  kepada  DPDR Provinsi  untuk  dipilih. 4 Ketika  terjadi kekosongan  jabatan  Gubernur,  maka  acuan hukum  yang  dianut  adalah  merujuk  pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti yang termuat dalam Pasal 11 ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  bahwa penyelengaraan  pemilihan  Gubernur  dan Wakil  Gubernur  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  dilaksanakan menurut persyaratan dan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan  perundang-undangan  yang  sesuai adalah  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015 Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
Pergantian dan/atau pengisian
jabatan  Gubernur  menurut  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah,  terdapat  pada  Pasal 65  ayat  (4),  (5),  dan  (6)  yang  menyebutkan bahwa  (1)  Dalam  hal  kepala  daerah  sedang menjalani masa tahanan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3)  atau  berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan  tugas  dan  wewenang  kepala
4 Ibid .,hlm. 44.
daerah;  (2)  Apabila  kepala  daerah  sedang menjalani  masa  tahanan  atau  berhalangan sementara  dan  tidak  ada  wakil  kepala daerah,  sekretaris  daerah  melaksanakan tugas  sehari-hari  kepala  daerah;  Dan  (3) Apabila  kepala  daerah  dan  wakil  kepala daerah  sedang  menjalani  masa  tahanan  atau berhalangan  sementara,  sekretaris  daerah melaksanakan  tugas  sehari-hari  kepala daerah.
Pasal  lain  dari  Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah  juga  ditentukan,  yaitu Pasal  87  ayat  (1)  yang  menyebutkan  bahwa apabila  Gubernur  berhenti  sebagaimana dimaksud  pada  Pasal  78  atau  diberhentikan berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan pengisian jabatan gubernur sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan mengenai pemilihan kepala daerah.
Dari pernyataan pasal ini dirujuk lagi ke  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015 Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati, dan  Walikota  Menjadi  Undang-Undang, dalam  Pasal  173  disebutkan  bahwa  (1) Dalam  hal  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota berhalangan  tetap,  Wakil  Gubernur,  Wakil Bupati,  dan  Wakil  Walikota  tidak  serta merta  menggantikan  Gubernur,  Bupati,  dan Walikota;  (2)  Wakil  Gubernur,  Wakil
Bupati,  dan  Wakil  Walikota  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  menjalankan  tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah.
Setelah  ditelisik  ternyata  pengisian kekosongan  jabatan  Gubernur  di  DKI Jakarta,  karena  tidak  tercantum  di  undang- undang  DKI  maka  merujuk  pada  undang- undang  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan undang-undang tentang pemilihan Gubernur, Bupati,  dan  Walikota.Ketentuan  Peralihan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  Pasal  399 menyebutkan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang  ini  berlaku  juga  bagi Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta, Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukoa  Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua  Barat,  sepanjang  tidak  diatur  secara khusus dalam Undang-Undang yang mengatur  keistimewaan  dan  kekhususan Daerah tersebut.
Kemudian  Pasal  203  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015 menyebutkan  bahwa  dalam  hal  terjadi kekosongan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang  diangkat  berdasarkan  Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil  Walikota  menggantikan  Gubernur, Bupati,  dan  Walikota  sampai  dengan berakhirnya  masa  jabatannya.Padahal  di dalam undang-undang tentang Pemerintahan
Daerah merujuk pada undang-undang tentang pemilihan kepala daerah, sedangkan Pemerintahan  Provinsi  DKI  Jakarta  pada waktu pemilihannya menggunakan Undang- Undang  Khusus  DKI.  Seharusnya  ada tambahan  norma    yang  dimasukkan  tentang Provinsi  Daerah  Khusus  dan  Istimewa  pada Ketentuan  Peralihan  di  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2015  Tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota Menjadi  Undang-Undang.Sehingga  ketika terjadi kekosongan jabatan Gubernur di DKI Jakarta  tidak  terjadi  penafsiran  yang berbeda.
Kekosongan  jabatan  gubernur  DKI Jakarta  pada  kasus  tahun  2014  karena Gubernur  atas  permintaan  sendiri  berhenti, sehingga perlu diadakan pergantian dan/atau penggantian gubernur. Ketika itu yang sudah ditetapkan  peraturan  perundang-undangan adalah  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 pada Pasal  173  ayat  (1)    menyebutkan  bahwa dalam  hal  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota berhalangan  tetap,  Wakil  Gubernur,  Wakil Bupati,  dan  Wakil  Walikota  tidak  serta merta  menggantikan  Gubernur,  Bupati,  dan Walikota.
Kata “tidak serta merta” itu memiliki arti  seorang  Wakil  Gubernur    tidak  secara otomatis  menjadi  Gubernur  ketika  jabatan Gubernur itu kosong. Namun dapat
ditafsirkan  juga  Wakil  Gubernur  boleh menggantikan  Gubernur  karena  jabatannya kosong.Namun demikian Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2014  menghendaki  Wakil Gubernur  yang  menggantikan  dan  mengisi jabatan gubernur yang kosong. Seperti bunyi Pasal  203  ayat  (1)    Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati, dan  Walikota  yang  menyebutkan  bahwa dalam  hal  terjadi  kekosongan  Gubernur, Bupati,  dan  Walikota  yang  diangkat berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah, Wakil  Gubernur,  Wakil  Bupati,  dan  Wakil Walikota  menggantikan  Gubernur,  Bupati, dan  Walikota  sampai  dengan  berakhir  masa jabatannya.    Sehingga  pengangkatan  Wakil Gubernur  menjadi  Gubernur  didasarkan pada  aturan  ini,  dengan  Surat  Keputusan Kementerian Dalam Negeri
Nomor 121.32/4438/OTDA perihal mekanisme pengangkatan  Wakil  Gubernur  DKI  Jakarta menjadi  Gubernur  DKI  Jakarta  Sisa  Masa Jabatan Tahun 2012-2017.
Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Perpu Nomor 1 Tahun 2014
mendapatkan  persetujuan  dari  DPR  RI dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2015,  yang  kemudian diadakan perubahan dengan Undang-
Undang  Nomor  8  Tahun  2015  tentang pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota. Menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  Menjadi Undang-Undang, proses pemilihan Gubernur sebagai
Kepala Daerah dilaksanakan  dengan  dua  tahap,  yaitu persiapan dan tahapan penyelenggaraan.
Perubahan atas Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2015  dengan  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2015  terdapat  hal yang  berbeda  dengan  pemilihan  kepala daerah.Perbedaan  ini  terletak  pada  tidak mencantumkan  calon  Wakil  Kepala  daerah dalam  pemilihan  tersebut  pada  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2015.  Sedangkan pada  perubahannya  sudah  mencantumkan calon wakil kepala daerah.
Kalau  dicermati  perubahan  norma hukum  yang  mengatur  pemilihan  Kepala Daerah  ini  dalam  perjalanan  sebuah  hukum tidak  mampu  bertahan  lama  karena  sering terjadi  pergantian  dan  perubahan.Sehingga kalau  dilihat  dari  asas  kepastian  hukum seakan  kurang  menjamin  adanya  kepastian, atau  lebih  tepatnya  sering  anggota  legislatif memainkan  peran  dan  kepentingan  politik sesaat dan mengorbankan hukum. Penetapan norma  hukum  yang  mengatur  pemilihan Kepala  Daerah  yang  hanya  menetapkan pemilihan  Calon  Gubernur,  Calon  Bupati,
dan  Calon  Walikota  tanpa  diikuti  Calon Wakilnya  kemudian  diganti  dengan  aturan yang  baru.  Jangka  waktu  dari  tanggal  2 Februari  2015  kemudian  diubah  pada tanggal    18  Maret  2015.Seyogyanya  dalam menentukan aturan hukum haruslah mengedepankan  pada  aspek  yuridis  dan bukan pada aspek politis.
Seharusnya  setrategi  pembangunan hukum  sudah  mengarah  pada  pembangunan hukum  responsifyangakan  menghasilkan hukum  yang  bersifat  responsif  terhadap tuntutan-tuntutan  berbagai  kelompok  sosial dan  individu  dalam  masyarakat.  Hal  ini selaras  dengan  teori  hukum  progresif mengenai  hubungan  hukum  dan  manusia dari  Satjipto  Rahardjo  yang  menyatakan bahwa  asumsi  dasar  yang  ingin  diajukan adalah mengenai pandangan tentang hubungan  antara  hukum  dan  manusia.Ingin ditegaskan  prinsip,  “hukum  adalah  untuk manusia”,  bukan  sebaliknya.  Berkaitan dengan  hal  tersebut,  maka  hukum  tidak  ada untuk  dirinya  sendiri,  melainkan  untuk sesuatu  yang  lebih  luas  dan  besar.Maka setiap  kali  ada  masalah  dalam  dan  dengan hukum,  hukumlah  yang  ditinjau  dan dipebaiki serta bukan manusia yang dipaksa- paksa  untuk  dimasukkan  ke  dalam  skema hukum. 5
Lembaga  Legislatif  harus  berpikiran progresif dalam membuat peraturan
5 Satjipto  Rahardjo,2009 Hukum  Progresif . Cetakan  I. Yogyakarta. Genta Publishing .hlm.5.
perundang-undangan.Aturan  hukum  yang dibuat bukan untuk DPR sendiri tetapi untuk rakyat  Indonesia.  Hukum  yang  bersifat responsif,  produk  hukumnya  mencerminkan harapan  dari  masyarakat  dan  sesuai  dengan keinginan  di  masyarakat  pula.  Sejalan dengan  ini  Mahfud  MD  berpendapat  bahwa produk  hukum  responsif/populistik  adalah produk  hukum  yang  mencerminkan  rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat.  Dalam  proses  pembuatannya memberikan  peranan  besar  dan  partisipasi penuh  kelompok-kelompok  sosial  atau individu di dalam masyarakat. 6
Pemilihan  Kepala  Daerah  termasuk Gubernur terdapat perubahan dalam penetapan  suara  sah  yang  terdapat  pada Pasal  109  antara  yang  lama  dengan  yang sudah  diubah.  Menurut  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2015  Pasal  109  disebutkan bahwa (1) Calon Gubernur yang memperoleh  suara  lebih  dari  30%  (tiga puluh  persen)  dari  jumlah  suara  sah ditetapkan  sebagai  Gubernur  terpilih;  (2) Dalam  hal  tidak  ada  Calon  Gubernur  yang memperoleh  suara  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1), diadakan Pemilihan Gubernur putaran kedua yang diikuti oleh Calon yang memperoleh  suara  terbanyak  pertama  dan kedua  pada  putaran  pertama;  (3)  Calon Gubernur yang memperoleh suara lebih dari
6 Mahfud  MD.  2011. Politik  Hukum  di Indonesia .  Cetakan  ke-4.Jakarta  Utara.PT  Rajawali Pers. hlm 31.
50%  (lima  puluh  persen)  dari  jumlah  suara sah  pada  putaran  kedua  ditetapkan  sebagai Gubernur terpilih.
Sedangkan dalam  perubahannya, menurut  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 2015  Pasal  109  disebutkan  bahwa  (1) Pasangan  Calon  Gubernur  dan  Calon  Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  terpilih;  (2) Dalam  hal  terdapat  jumlah  perolehan  suara yang  sama  untuk  pemilihan  Gubernur  dan Wakil  Gubernur,  pasangan  calon  yang memperoleh  dukungan  Pemilih  yang  lebih merata penyebarannya di seluruh kabupaten/ kota  di  provinsi  tersebut  ditetapkan  sebagai pasangan  Calon  Gubernur  dan  Calon  Wakil Gubernur terpilih.
Perubahan  norma  hukum  ini  terjadi pelemahan  terhadap  legitimasi  dari  para pemilih  yang  seharusnya  tetap  menentukan prosentasi suara sah.Seperti halnya pemilihan  Kepala  Daerah  di  Provinsi  DKI Jakarta  yang  menetapkan  suara  harus  lebih dari 50%. Seharusnya ketentuan ini diterapkan  pada  provinsi  lain  sehingga seorang  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur benar-benar  dipilih  oleh  sebagian  besar pendudukdaerah tersebut. Kalau tidak demikian sering terjadi Kepala Daerah yang memimpin sebenarnya merupakan hasil dari pilihan kelompok yang bukan mayoritas.
Pergantian  dan/atau  Pengisian  Jabatan Gubernur DKI Jakarta Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
Undang-undang yang mengatur terhadap  provinsi  DKI  Jakarta  secara eksplisit  belum  jelas  diatur  dalam  pasal- pasalnya.  Sehingga  harus  mengacu  pada peraturan  perundang-undangan  lain  yang mengatur tentang pergantian dan/atau pengisian  kekosongan  jabatan  Gubernur. Kalau  menurut  Pasal  203  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 disebutkan bahwa (1) Dalam  hal  terjadi  kekosongan  Gubernur, Bupati,  dan  Walikota  yang  diangkat berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah, Wakil  Gubernur,  Wakil  Bupati,  dan  Wakil Walikota  menggantikan  Gubernur,  Bupati, dan  Walikota  sampai  dengan  berakhir  masa jabatannya; (2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil  Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota yang diangkat berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah, mekanisme pengisiannya dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang ini.
Undang-Undang  Nomor  29  Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus  Ibukota  Jakarta  Sebagai  Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan lex  specialis dalam  pemilihan Kepala  Daerah  yang  diatur  oleh  undang- undang  pemerintahan  daerah.  Akan  tetapi dalam  peraturan  perundang-undangan  yang
baru juga tidak secara khusus dimuat dalam pasal-pasalnya. Disinilah sesungguhnya diperlukan  aturan  hukum  yang  khusus  pula untuk mengatur pergantian dan/atau pengisian  kekosongan  jabatan  Gubernur  di DKI,  tentunya  dimuat  di  dalam  undang- undang khusus DKI.
Tidak terdapatnya pasal khusus yang mengatur tentang pergantian dan/atau pengisian  kekosongan  jabatan  gubernur  di DKI  Jakarta  di  dalam  undang-undang  DKI Jakarta,  dapat  menimbulkan  multi  tafsir. Apakah  Wakil  Gubernur  secara  otomatis mengisi jabatan Gubernur yang ditinggalkan,  atau  tidak  serta  merta  dapat menggantikan  posisi  jabatan  yang  kosong tersebut.  Sebagai  konsekuensi  logis  dari peraturan khusus bagi Provinsi DKI Jakarta, seharusnya  kalau  pemilihan  Gubernur  dan Wakil  Gubernur  diatur  oleh  undang-undang khusus, maka aturan untuk mengisi kekosongan  jabatan  Gubernur  juga  harus diatur  dengan  jelas.Pergantian  dan/atau pengisian  kekosongan  jabatan  gubernur setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun  2015,  akan  merujuk  pada  dasar hukum  ini.  Karena  pergantian  dan/atau pengisian  kekosongan  jabatan  gubernur tidak  terwadahi  dalam  Undang-Undang Nomor  29  Tahun  2007  yang  mengatur tentang Provinsi DKI Jakarta.
Peraturan  hukum  yang  lebih  khusus ( lex  specialis )  tentang  pemerintahan  daerah di  DKI  Jakarta  sebagai  bahwa  pergantian
dan/atau  pengisian  kekosongan  jabatan gubernur  tidak  terwadahi  dalam  Undang- Undang  Nomor  29  Tahun  2007    yang mengatur  tentang  Provinsi  DKI  Jakarta. Maka  dasar  hukum  untuk  melakukan pengisian  kekosongan  jabatan  Gubernur  di DKI Jakarta mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.
Ketika  dalam  aturan  hukum  yang terdapat  pada  Undang-Undang    Nomor  29 Tahun  2007  tidak  mengatur  pergantian  atau pengisian  jabatan  Gubernur  di  DKI  Jakarta, maka  yang  digunakan  adalah  peraturan perundang-undangan  yang  sesuai  dengan permasalahan  yang  dihadapi.  Hal  ini berkaitan dengan asas lex specialis derogate legi  generali merupakan  asas  hukum  yang menentukan dalam tahap aplikasi
( application
policy ) maksudnya persoalannya  bukan  berkenanaan  dengan perumusan  suatu  kebijakan  tentang  hukum tetapi  berkenaan  dengan game-rule dalam penerapan  hukum.  Dalam  hal  ini  sangat penting  apakah  dalam  pergantian  atau pengisian  kekosongan  jabatan  Gubernur DKI  Jakarta  menggunakan  undang-undang khusus  DKI  atau  menggunakan  undang- undang lain yang mengatur tentang Pemerintahan  Daerah  atau  undang-undang tentang  pemilihan  Kepala  Daerah.Duduk persoalannya  di  sini,  ketika  banyak  pihak yang  menafsirkan  aturan  dengan  dasar  dan pemahaman  yang  berbeda  tetapi  ada  yang
terlewatkan  bahwa  pada  tahap  penerapan hukum  kita  sulit  terpaku  pada  satu  aturan yang  ada.Padahal  di  Indonesia  ada  satu permasalahan  yang  diatur  oleh  lebih  dari satu  dasar  hukum,  seperti  halnya  tentang pemerintahan  daerah  dan  juga  tentang pemilihan kepala daerah.
Seperti  halnya  asas lex  posterior derogate  legi  priori (hukum  yang  terbaru mengesampingkan hukum yang lama) sehingga  secara  tegas  pada  Pasal  409  huruf b  mencantumkan  “ dicabut  dan  dinyatakan tidak  berlaku ”.  Menurut  Undang-Undang Nomor  22  tahun  2014  khususnya  Pasal  68 ayat  (1)  tentang  Ketentuan  Peralihan menyebutkan  bahwa  dalam  hal  terjadi kekosongan  gubernur,  bupati,  dan  walikota yang  diangkat  berdasarkan  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, wakil gubernur, wakil bupati,  dan  wakil  walikota  menggantikan gubernur,  bupati,  dan  walikota  sampai dengan berakhirnya masa jabatannya.
Namun  Undang-UndangNomor  22 Tahun  2014  ini  juga  tidak  berlaku  dengan dikeluarkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan Walikota.  Menurut  Pasal  205  Ketentuan Penutup  Perpu  Nomor  1  Tahun  2014 menyebutkan  bahwa  pada  saat  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  ini mulai  berlaku,  Undang-Undang  Nomr  22 Tahun  2014    tentang  Pemilihan  Gubernur, Bupati,  dan  Walikota  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 243, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  Nomor  5586)  dicabut  dan dinyatakan  tidak  berlaku.  Begitu  juga dengan  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus  Ibukota  Jakarta  Sebagai  Ibukota Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  tidak memuat  norma  pengangkatan  secara  khusus dan  mekanisme  pengisian  jabatan  Gubernur dan/atau  Wakil  Gubernur  yang  kosong. Artinya  harus  kembali  kepada  ketentuan primary  rule  atau  lex  generalis yaitu Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014. Sehingga  Undang-UndangNomor  29  Tahun 2007  tidak  relevan  dijadikan  dasar  hukum karena  ketentuan  yang  berkaitan  dengan mekanisme pengisian Jabatan Gubernur dan/ atau  Wakil  Gubernur  yang  kosong  tidak diatur  di  dalamnya.Sehingga  pengisian jabatan  Gubernur  DKI  Jakarta  pada  tahun 2014  dilakukan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2014,  Pasal  203  ayat  (1), yang  menyebutkan  bahwa  dalam  hal  terjadi kekosongan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang  diangkat  berdasarkan  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah,  Wakil  Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota menggantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota  sampai  dengan  berakhirnya  masa jabatannya.
Setelah bergantinya peraturan perundang-undangan  tentang  Pemerintahan Daerah  dan  juga  Perpu  Nomor  1  Tahun 2014  telah  ditetapkan  sebagai  undang- undang  maka  pergantian  dan/atau  pengisian jabatan  Gubernur  DKI  Jakarta  yang  kosong akan  didasarkan  pada  Pasal  203  Undang- UndangNomor  1  Tahun  2014  Tentang Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2015  Tentang Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota, yang  bunyinya  sama  dengan  Pasal  203 Perpu  Nomor  1  Tahun  2014.  Ketentuan  ini diperkuat  dengan  Undang-Undang  Nomor 23  tahun  2014  Tentang  Pemerintahan Daerah,  Pasal  87  ayat  (1)  bahwa  apabila gubernur  berhenti  sebagaimana  dimaksud pada Pasal 78 atau diberhentikan berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan pengisian jabatan gubernur sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan mengenai pemilihan kepala daerah.
Serangkaian  kutipan  dari  pasal-pasal yang terdapat di berbagai peraturan perundang-undangan  di  atas,  menunjukkan bahwa  memang  tidak  terdapat  konfliks norma.  Namun  demikian  terlihat  kurang lengkap  aturan  hukum  yang  mengatur  pada Provinsi  DKI  Jakarta  mengenai  pergantian dan/atau  pengisian  jabatan  gubernur  yang kosong.
Berbagai aturan hukum yang mengatur  tentang  kehidupan  politik  dan pemerintahan di daerah haruslah mencerminkan  satu  tujuan  dari  norma hukum  yang  menjadi  payungnya.  Ketika tidak  ada  kesamaan  aturan  atau  bahkan terjadi  pertentangan,  maka  akan  berakibat kurang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  Dengan  aturan  hukum  yang samapun  terkadang  terjadi  penafsiran  yang berbeda  sehingga  tindakan  hukum  juga berbeda.
Mengenai muatan dan materi hukum yang tepat sesuai dengan kondisi masyarakat terkadang diabaikan oleh pembuat perundang-undangan, yang lebih mengedepankan  aspek  politik  dibandingkan aspek yuridis.Sehingga sering terlihat seakan-akan  hukum  merupakan  hasil  atau produk  dari  politik,  demi  kepentingan politiklah  hukum  dibuat.  Kalau  demikian maka norma hukum yang ada tentunya tidak sesuai  dengan  aspirasi  dan  kepentingan masyarakat  itu  sendiri.  Akibatnya  norma hukum akan mendapat reaksi penolakan dari masyarakat  sehingga  keadaan  ini  dapat mengancam stabilitas dari  masyarakat karena  masyarakat  tidak  percaya  terhadap produk  hukum  yang  ada.  Padahal  sebuah aturan hukum dibuat telah memperhitungkan efektifitas pelaksanaan peraturan perundang- undangan  tersebut  di  dalam  masyarakat, baik  secara  filosofis,  yuridis,  maupun sosiologis.

## PENUTUP
Untuk mengisi dan melakukan penggantian  terhadap  kekosongan  jabatan Gubernur Provinsi
DKI Jakarta
memerlukan  aturan  hukum  yang  jelas  dan tidak  menimbulkan  multi  tafsir.  Pergantian Kepala Daerah oleh Wakil Kepala Daerah di Provinsi  DKI  Jakarta,  menurut  Undang- Undang  Nomor  29  Tahun  2007  tidak  diatur secara jelas. Pengaturannya merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah dan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015 Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-undang  Nomor  1  Tahun 2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati, dan Walikota.
Setelah ditetapkannya Undang-
Undang  Nomor  1  Tahun  2015,  maka pergantian  dan/atau  pengisian  kekosongan jabatan  Gubernur  DKI  Jakarta  mengacu pada  aturan  hukum  ini.Undang-  Undang- Undang  Nomor  29  Tahun  2007    sebagai bentuk  realisasi  dari  asas Lex  specialis derogate  legi  generalis, hukum  yang bersifat khusus ( lex specialis ) yang mengesampingkan  undang-undang  tentang Pemerintahan  Daerah.  Kenyataannya  tidak dapat mengesampingkan norma hukum yang mengatur tentang pengisian dan/atau pergantian  jabatan  gubernur  bagi  Provinsi DKI  Jakarta.  Kekosongan  jabatan  gubernur
di  DKI  Jakarta  diisi  dengan  payung  hukum tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  pada hakikatnya bersifat umum ( lex generalis ).

## DAFTAR PUSTAKA Peraturan Perundang-Undangan :
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang  nomor  1  Tahun  1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah, Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1948 tentang  Penetapan  Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan
Sendiri  di  Daerah-Daerah  yang
Berhak  Mengatur  dan  Mengurus Rumah Tangganya Sendiri,
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1957 tentang  Pokok-Pokok  Pemerintahan Daerah,
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  1965 tentang  Pokok-Pokok  Pemerintahan Daerah,
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor  5  Tahun  1974  tentag  Pokok- Pokok Pemerintahan Daerah,
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999 tentang Pemerintahan Daerah,
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 Tentang Pemerintah Daerah,
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2008 Tentang  Perubahan  Kedua  atas Undang-Undang  Nomor  32  tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2014 tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015 tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2007
Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta Sebagai  Ibukota  Negara  Kesatuan Republik Indonesia, Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang  Nomor  1  Tahun  2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan  Walikota  Menjadi  Undang- Undang,
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2015 tentang  Perubahan  Atas  Undang-
Undang  Nomor  1  Tahun  2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang  Nomor  1  Tahun  2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan  Walikota  Menjadi  Undang- Undang.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ketetapan MPRS NomorXX/MPRS/1966 Tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.
Ketetapan  MPR  NomorIII  Tahun  2000 Tentang  Sumber  Hukum  dan  Tata Urutan Peraturan Perundang- undangan. Buku-Buku Abdullah Rozali.2005. Pelaksanaan
otonomi  Luas  dengan  Pemilihan
Kepala Daerahsecara langsung . Jakarta:PT RajaGrafindo Persada.
Aburaera,  SukarNomor    2013. Filsafat Hukum  (  Teori  dan  Praktik) .
Jakarta:  Kencana  Pranada  Media Group. ……………………,2012. Menguak
Realisme  Hukum .  Jakarta  :  Penerbit Konpress.
Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik . Jakarta:PT. Ikrar Mandiriabadi. Busroh,Abu Daud. 2001. Ilmu Negara .Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Crus  de  Peter.  2010.  Perbandingan Sistem Hukum  Common  law  dan  Socialist
Law ”diterjemahkan olehNarulita yuusron”.Jakarta:Nusa Media.
Fuady,  Munir.    2013. Teori-Teori  Hukum Dasar  (  Grand  Theory) .  Jakarta  : Nusa Media. Bandung.
……………..,  2013.  Teori-Teori  Dalam Sosiologi  Hukum.Jakarta  :  Kencana Prenada Media Group.
Indrati, Maria Farida. 2007. Ilmu Perundang-undangan .  Yogyakarta: PT. Kanisius.
Johnson,  Alvin  S.  2006. Sosiologi  Hukum . Jakarta : PT Rineka Cipta. Kelsen, Hans. Pengantar Teori
Hukum ”diterjemahkan  oleh  Siwi Purwandari”. Bandung: Nusa Media.
…………….,    2011. Teori  Umum  Tentang Hukum  dan  Negara “diterjemahkan olehRaesul  Muttaqien”.  Bandung: Nusa Media. …………….,  2010. Teori  Hukum  Murni (Dasar-dasar Hukum Normatif) “diterjemahkan oleh Raesul Muttaqien.Bandung : Nusa Media. Leyh,  Gregory. 2011. Hermeneutika Hukum “diterjemahkan olehM.Khozim”.Bandung: Nusa
Indah. Moh, Mahfud MD. 2009. Politik Hukum Di Indonesia . Jakarta Utara: PT.Rajagrafindu Persada. ……………………..,1998. Politik  Hukum di Indonesia . Jakarta. Pustaka LP3ES.
Marijan,  Kacung.    2010. Sistem  Politik Indonesi a.Jakarta  :  Kencana  Prenada Media Group.
Marzuki,  Peter  Mahmud.  2010. Penelitian
Hukum. Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group. Montesquieu.  2007. The  Spirit  of  Laws “diterjemahkan oleh M.Khoiril
Anam”. Bandung: Nusa Media.
Muhjad,  Hadin.  2012. Penelitian  Hukum
Indonesia Kontemporer . Yogyakarta: Genta Publishing.
Rahardjo, Satjipto. Hukum Progresif . Yogyakarta: Genta Publishing.
Rasjidi,  Lili.  2012. Dasar-Dasar  Filsafat dan  Teori  Hukum .  Bandung:    PT. Citra Aditya Bakti.
Soekanto,  SoerjoNomor  2013. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum . Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
Siahaan,  Pataniari.  2012. Praktik  Hukum
Pembentukan
Undang-Undang (Pasca  Amandemen  UUD  1045) .
Jakarta Pusat : Penerbit Konpress. Subekti,  Valina  Singka.  2008. Menyusun Konstitusi  Transisi .  Jakarta  :  PT. RajaGrafindo Persada.
Sungkono, Bambang. 2005. Metode Penelitian  Hukum .  Jakarta  :  PT.
RajaGrafindo Persada.
Syamsuddin,  Aziz.  2013. Proses  dan
Praktik Penyusunan
Undang-
Undang . Jakarta : Sinar Grafika.
Thaib,  Dahlan.  2006. Teori  dan  Hukum Konstitusi . Jakarta
: PT.
RajaGrafindo Persada.