## PENYULUHAN HUKUM TENTANG PENTINGNYA AKTA KELAHIRAN BAGI ANAK SEBAGAI WARGA NEGARA
Asma Karim Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram email: asmak2261@gmail.com

## ABSTRAK
Akta  kelahiran  adalah  bentuk  identitas  bagi  setiap  anak  yang  menjadi  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  hak sipil dan politik warga negara. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan hukum tentang pentingnya  akta  kelahiran  bagi anak  sebagai  warga negara.    Metode  yang  digunakan  adalah  metode  ceramah, dan  tanya  jawab  atau  diskusi  terkait  materi  penyuluhan  kepada  para  orang  tua  di  Desa  Sumber  Wungu, Kecamatan  Tepus,  Kabupaten  Gunung  Kidul.  Realitasnya  masih  banyak  orang  tua  yang  tidak  mendaftarkan kelahiran anaknya. Sebagai salah satu surat kependudukan, akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil mempunyai beberapa fungsi yaitu : a) Menunjukkan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya secara sah  di  depan  hukum,  karena  di  dalam  akta  disebutkan  nama  bapak  dan  ibu  dari  si  anak.  b)  Merupakan  bukti kewarganegaraan  dan  identitas  diri  awal  anak  yang  dilahirkan  dan  diakui  oleh  Negara.  Dengan  adanya  akta kelahiran ini, anak secara yuridis berhak mendapatkan perlindungan hak-hak kewarganegaraannya, seperti hak atas  pendidikan, hak  atas kesehatan, hak atas  pemukiman, dan hak  atas  sistem  perlindungan  sosial.  Hasil  dari kegiatan  ini  diharapkan  dapat  meningkatkan  pengetahuan,  pemahaman  dan  atau  adanya  kesadaran  hukum peserta tentang pentingnya akta kelahiran bagi anak sebagai warga negara khususnya bagi warga Desa Sumber Wungu, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul.
Kata Kunci : Akta Kelahiran, Hak Anak, Warga Negara

## ABSTRACT
A  birth  certificate  is  a  form  of  identity  for  every  child  which  is  an  inseparable  part  of  the  civil  and  political rights  of  citizens.  This  service  activity  aimed  to  provide  legal  counseling  about  the  importance  of  birth certificates  for  children  as  citizens.  The  method  used  was  the  lecture  method,  and  questions  and  answers  or discussions related to counseling materials to parents in Sumber Wungu Village, Tepus District, Gunung Kidul Regency.  There  were  still  many  parents  who  did  not  register  the  birth  of  their  child.  One  of  the  letters  of residence, birth certificates issued by the civil registry office has several functions, namely: a) Showing the legal relationship between the children, and his parents legally before the law because the deed mentions the names of the father and mother from the child. b) It was proof of citizenship and the initial identity of the child born and recognized by the State. With this birth certificate, children were legally entitled to the protection of their citizenship  rights,  such  as  the  right  to  education,  the  right  to  health,  the  right  to  housing,  and  the  right  to  a social  protection  system.  The  results  of this  activity  were  expected  to  increase  the  knowledge, understanding, and  or  legal  awareness  of  participants  about  the  importance  of  birth  certificates  for  children  as  citizens, especially for residents of Sumber Wungu Village, Tepus District, Gunung Kidul Regency.
Keywords: Birth Certificate, Children's Rights, Citizens.

## 1. PENDAHULUAN
Akta kelahiran adalah bentuk identitas  bagi  setiap  anak  yang  menjadi bagian  yang tidak terpisahkan dari  hak sipil dan  politik  warga  negara.  Akta  kelahiran merupakan  bagian  dari  akta  catatan  sipil, yangdapat menentukan status hukum seseorang,  serta  sebagai  alat  bukti  yang paling kuat di muka dan hadapan hakim dan tentunya  memberikan  kepastian  tentang peristiwa itu sendiri (Salim, 2016: 1).
Hak atas identitas merupakan bentuk pengakuan  negara  terhadap  keberadaan seseorang di depan  hukum  yang dinyatakan tegas  dalam  Undang-Undang  Nomor  35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak  (  Pasal  27  ayat 1-4)  disebutkan  bahwa:  Identitas  diri  setiap Anak  harus  diberikan  sejak  kelahirannya. Identitas sebagaimana dimaksud dituangkan dalam  akta  kelahiran.  Pembuatan  akta kelahiran  didasarkan  pada  surat  keterangan dari  orang  yang  menyaksikan  dan/atau membantu proses kelahiran. Dalam hal anak yang  proses  kelahirannya  tidak  diketahui dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya,  pembuatan  akta  kelahiran untuk  anak  tersebut  didasarkan  pada keterangan  orang  yang  menemukannya  dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.
Lebih  lanjut  pada  Pasal  28    ayat  (1- 4)  Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2014 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  menyebutkan  bahwa  pembuatan  akta kelahiran  dilakukan  oleh  instansi  yang menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di bidang administrasi kependudukan. Pencatatan kelahiran diselenggarakan paling rendah  pada  tingkat  kelurahan/desa;  Akta kelahiran sebagaimana dimaksud diterbitkan paling  lambat  30  (tiga  puluh)  hari  sejak tanggal  dipenuhinya  semua  persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;    Pembuatan  akta kelahiran tidak dikenai biaya.
Sedangkan dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan batas waktunya disebutkan  bahwa  setiap  kelahiran  wajib dilaporkan  oleh  Penduduk  kepada  Instansi Pelaksana  di  tempat  terjadinya  peristiwa kelahiran  paling  lambat  60  (enam  puluh) hari  sejak  kelahiran;  dan  berdasarkan laporan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1),  Pejabat  Pencatatan  Sipil  mencatat  pada Register  Akta  Kelahiran  dan  menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
Berdasarkan  pada  ketentuan  sangat jelas  menyebutkan  bahwa  identitas  diri setiap anak harus diberikan sejak
kelahirannya  dan  pembuatan  akta  kelahiran sebagaimana  dimaksud    dilakukan  oleh instansi  yang  menyelenggarakan  urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan  atau  Dinas  Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan batas waktu yang  telah  ditentukan  dalam  peraturan perundang-undangan tersebut.
Realitasnya dalam kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara, masih  banyak  orang  tua  yang  tidak mendaftarkan  kelahiran  anaknya  sejak  anak tersebut  dilahirkan  sesuai  dengan  batas waktu  yang  sudah  ditentukan  dalam peraturan perudang-undangan.
Berdasarkan  pre  survei,  hal  tersebut juga  ditemui  tim  pengabdi    di  lokasi pengabdian, Desa Sumber Wungu,
Kecamatan  Tepus,  Kabupaten  Gunung Kidul.  Berangkat  dari  fenomena  tersebut maka  tim  pengabdi  memandang  perlu dilakukan  kegiatan  penyuluhan  hukum tentang  pentingnya  akta  kelahiran  di  Desa Sumber Wungu Kecamatan Tepus,
Kabupaten  Gunung  Kidul.  Tujuan  kegiatan adalah  untuk  memberikan  pemahaman warga  desa  khususnya  para  orang  tua tentang pentingnya akta kelahiran bagi anak sebagai warga negara, serta persyaratan dan juga  prosedur  dalam  mendapatkan  akta kelahiran bagi seorang anak.

## 2. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN
Kegiatan penyuluhan hukum tentang pentingnya akta kelahiran bagi anak sebagai warga negara dilaksanakan dengan menggunakan  metode  ceramah  dan  tanya jawab atau diskusi terkait materi penyuluhan. Peserta yang mengikuti kegiatan  tersebut  umumnya  adalah  para orang  tua  di  Desa  Sumber  Wungu, Kecamatan  Tepus,  Kabupaten  Gunung Kidul.  Kegiatan  ini  merupakan  kerjasama Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram  dengan  stake  holder  terkait  yaitu kepala  desa,  tokoh  masyarakat  dan  warga desa.

## Rangkaian kegiatan penyuluhan hukum

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penyuluhan  hukum  ini  dilaksanakan pada  tanggal  20-21  Juli  2019  yang  lalu. Kegiatan  ini  merupakan  rangkaian  kegiatan
Fakultas Hukum Universitas
Widya Mataram  yang  dengan  tema  sentralnya adalah  “Fakultas  Hukum  Widya  Mataram berbagi,  berbakti  dan  mengabdi”  untuk warga  Desa  Sumber  Wungu,  Kecamatan Tepus,  Kabupaten  Gunung  Kidul.  Kegiatan penyuluhan ini dimulai dengan penyampaian  materi  oleh  fasilitator  tentang akta  kelahiran  dan  kegunaan  akta  kelahiran bagi anak sebagai warga negara. Penyampaian  materi  menggunakan  metode dan  bahasa  yang  mudah  dipahami  oleh warga masyarakat agar pelaksanaan pemberian materi penyuluhan dapat diterima dan dipahami para peserta sehingga pelaksanaan kegiatan terkesan interaktif dan menarik. Hal tersebut terlihat dari munculnya beberapa pertanyaan dan tanggapan dari peserta kegiatan.
Dari materi pertama yang disampaikan oleh fasilitator adalah pengetahuan  peserta  tentang  akta  kelahiran dan pentingnya akta kelahiran  itu bagi  anak sebagai  warga  negara.  Dari  tanya  jawab sebagian  besar  peserta  kegiatan  sudah mengetahui  tentang    akta  kelahiran  dan pentingnya bagi anak sebagai warga negara. Sejumlah  peserta  ada  yang  memberikan tanggapan  bahwa  akta  kelahiran  merupakan surat  keterangan  kelahiran  seorang  anak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan  Catatan  Sipil  yang  menerangkan  kapan seorang  anak  dilahirkan,  tempat  lahirnya,
beserta nama orang tua, sebagai bukti bahwa anak tersebut merupakan anak yang sah dan diakui hak-haknya secara hukum negara.
Sebagai salah satu surat kependudukan, akta kelahiran yang dikeluarkan  oleh  kantor  catatan  sipil mempunyai  beberapa  fungsi  yaitu  :  a) Menunjukkan hubungan  hukum antara anak dan  orang  tuanya  secara  sah  di  depan hukum,  karena  di  dalam  akta  disebutkan nama  bapak  dan  ibu  dari  si  anak.  b) Merupakan  bukti  kewarganegaraan  dan identitas diri awal anak  yang dilahirkan dan diakui  oleh  Negara.  Dengan  adanya  akta kelahiran  ini,  anak  secara  yuridis  berhak mendapatkan perlindungan hak-hak kewarganegaraannya, seperti hak atas pendidikan,  hak  atas  kesehatan,  hak  atas pemukiman, dan hak atas sistem perlindungan  sosial  (Henry,  2018:15). Selain  itu  fungsi  akta  kelahiran  ini  dapat memberikan  legalitas  kepada  anak  untuk mencegah  terjadinya  pemalsuan  identitas, kekerasan  terhadap  anak,  perkawinan  dini, pekerja anak, kepastian umur untuk sekolah, pembuatan  KTP,  paspor,  dan  menggunakan hak politik pada pemilu.
Namun  demikian  di  antara  peserta kegiatan  sebagian  belum  mendaftarkan kelahiran  anaknya  di  Dinas  Kependudukan dan  Catatan  Sipil  dengan  berbagai  macam alasan, di antaranya adalah ada peserta yang belum memiliki kesempatan untuk
mendaftarkan  kelahiran  anaknya  pada  saat anak tersebut lahir atau terlambat mendaftarkan.  Ada  juga  yang  beralasan karena  belum  mengetahui  persyaratannya, ada  yang  belum  memiliki  kartu  keluarga, bahkan  ada  juga  yang  tidak  memiliki  buku nikah karena pernikahannya hanya dilakukan  secara  agama  tidak  menurut hukum negara.
Berdasarkan pada berbagai permasalahan  yang  ada,  maka  pada  diskusi lanjutan  fasilitator  menyampaikan  bahwa agar seorang anak bisa didaftarkan kelahirannya  maka  bagi  warga  yang menikah secara agama, dan belum dicatatkan  hukum  negara  sebaiknya  bisa mendaftarkan  pernikahannya  di  Kantor Urusan  Agama  bagi  yang  bergama  Islam dan  kantor  catatan  sipil  bagi  warga  non muslim.  Langkah  selanjutnya  adalah  para orang tua wajib  mengurus kartu keluarga di Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil, karena  hal-hal  tersebut  merupakan  bagian dari  pra  syarat  untuk  mempermudah  warga dalam mengurus akta kelahiran. Ada peserta kemudian  menanyakan  tentang  syarat  yang harus  dipenuhi  untuk  mendapatkan  akta kelahiran anak.
Fasilitator  kemudian  menjelaskan bahwa  merujuk  pada  Peraturan  Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan  Cakupan  Kepemilikan  Akta
Kelahiran  disebutkan  bahwa  persyaratan pencatatan kelahiran harus memenuhi syarat berupa:  a.)  surat  keterangan  lahir  dari dokter/bidan/penolong  kelahiran;  b)  akta nikah/kutipan  akta  perkawinan;  c)  KK dimana  penduduk  akan  didaftarkan  sebagai anggota keluarga; d) KTP-el orang tua/wali/pelapor;  atau  e.  )  paspor  bagi  WNI bukan penduduk dan orang asing. Selanjutnya  pencatatan  kelahiran  anak  yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya dilakukan dengan: a.) melampirkan  Berita  Acara  Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian; atau b.) menggunakan SPTJM kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh wali/penanggungjawab.
Selanjutnya  ketentuan  Pasal  1  ayat (19  )  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  2016 Tentang  Percepatan  Peningkatan  Cakupan Kepemilikan  Akta  Kelahiran  disebutkan warga  juga  diberikan  pemahaman  bahwa dalam hal persyaratan berupa surat keterangan  lahir  dari  dokter/bidan/penolong kelahiran  tidak  terpenuhi,  maka  pemohon dapat  melampirkan  SPTJM  kebenaran  data kelahiran  jika  persyaratan  berupa  akta nikah/kutipan akta perkawinan tidak terpenuhi,  pemohon  melampirkan  SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri dan pada  Pasal  4  disebutkan  bahwa  SPTJM
sebagaimana dimaksud sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon.
Selanjutnya apabila persyaratan berupa  akta  nikah/kutipan  akta  perkawinan tidak  terpenuhi,  dan  status  hubungan  dalam keluarga  pada  Kartu  Keluarga    tidak menunjukkan  status  hubungan  perkawinan sebagai  suami  isteri,  dicatat  dalam  register akta  kelahiran  dan  kutipan  akta  kelahiran dengan elemen data sebagaimana tercantum dalam  lampiran  yang  merupakan  bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Melalui kegiatan tersebut warga juga diinformasikan  bahwa  pelayanan  untuk mendapatkan  akta  kelahiran  anak  tidak hanya  dilakukan  secara offline dengan mendatangi  kantor  Dinas  Kependudukan dan  Catatan  Sipil  secara  langsung,  tetapi pelayanannya  sekarang  juga  dilakukan secara online yaitu  melalui  laman  resmi http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/layan anonline yang  merupakan  laman  yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian  Dalam  Negeri  untuk  fasilitasi pelayanan  pencatatan  kelahiran  secara online dengan mengunggah berbagai dokumen persyaratan sebagaimana disebutkan di atas.
1. Pendaftaran  akta  kelahiran  secara
manua l atau offline
Berdasarkan  pada  Peraturan  Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2016
Tentang Percepatan Peningkatan  Cakupan  Kepemilikan  Akta Kelahiran  pada  Pasal  7  ayat  (1)  disebutkan bahwa,  pencatatan  kelahiran  secara  manual dilakukan  di  Instansi  Pelaksana,  UPT Instansi  Pelaksana,  dan  tempat  lain  yang sudah melakukan kerjasama dengan Instansi Pelaksana.  Pencatatan  kelahiran  secara manual  sebagaimana  dimaksud  dilakukan dengan cara:
a. pemohon mengisi dan menandatangani  surat  keterangan kelahiran dan menyerahkan persyaratan  kepada petugas;
b. petugas  melakukan  verifikasi  dan validasi  terhadap  persyaratan  serta merekam  data  kelahiran  dalam database kependudukan;
c. pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPT instansi pelaksana menandatangani dan menerbitkan  register  akta  kelahiran dan kutipan akta kelahiran;
d. kutipan  akta  kelahiran  sebagaimana dimaksud  pada  huruf  c  diberikan kepada pemohon.

## 2. Pendaftaran  akta  kelahiran  secara online
Pencatatan  kelahiran  secara online pada  Pasal  8  ayat  (1)  dan  (2)  Peraturan
Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia Nomor  9  Tahun  2016  Tentang  Percepatan Peningkatan  Cakupan  Kepemilikan  Akta Kelahiran  sebagaimana  dimaksud  terdaftar dalam  Kartu  Keluarga  yang  sama  dengan penduduk yang akan dicatatkan kelahirannya  dan  dilakukan  di  tempat  yang memiliki akses internet. Pencatatan kelahiran secara online sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  dilakukan  dengan cara:
a. pemohon  melakukan  registrasi  pada laman
http://www.dukcapil.kemendagri.go.i d/layananonline untuk  mendapatkan hak akses sebagai pengguna aplikasi pencatatan kelahiran;
b. pemohon  yang  telah  mendapatkan hak  akses  sebagaimana  dimaksud huruf  a,  mengisi  formulir  pada aplikasi  pencatatan  kelahiran  dan mengunggah  persyaratan:  1)  surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong  kelahiran;  2) akta  nikah/kutipan  akta  perkawinan; dan  3)  paspor  bagi  WNI  bukan penduduk dan orang asing.
c. pemohon yang telah mengisi formulir aplikasi pencatatan
kelahiran dan
melengkapi
persyaratan  sebagaimana  dimaksud pada  huruf  b  mendapatkan  tanda bukti permohonan;
d. petugas  pada  instansi  pelaksana melakukan  verifikasi  dan  validasi data  permohonan  dengan  basis data/biodata  yang  tersimpan  dalam SIAK;
e. setelah  dilakukan  verifikasi  dan validasi data, pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana menandatangani  dan  menerbitkan register akta kelahiran;
f. pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana membubuhkan
tandatangan  secara  elektronik  pada kutipan akta kelahiran;
g. petugas mengirimkan pemberitahuan melalui  surat  elektronik  kepada pemohon; dan
h. pemohon  dapat  mencetak  kutipan akta kelahiran yang telah ditandatangani secara elektronik oleh pejabat pencatatan sipil.
Capaian  kegiatan  diskusi  yang  diharapkan dalam penyuluhan hukum tersebut  adalah:
1. Bagi Peserta
Dengan  dilaksanakannya  kegiatan ini, dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran  hukum    warga  Desa Sumber  Wungu,  Kecamatan  Tepus, Kabupaten  Gunung  Kidul  tentang pentingnya  akta  kelahiran  bagi  anak sebagai warga negara.
2. Bagi Pelaksana Kegiatan:
Mewujudkan budaya akademik dalam menjalankan kewajiban
Tridharma  Perguruan  Tinggi  yaitu memberikan kontribusi atau
pengabdian kepada masyarakat khususnya penyuluhan hukum tentang  pentingnya  akta  kelahiran bagi anak sebagai warga negara.

## 4.KESIMPULAN
Kegiatan penyuluhan hukum tentang pentingnya akta kelahiran bagi anak sebagai warga negara yang dilaksanakan pada warga Desa  Sumber  Wungu,  Kecamatan  Tepus, Kabupaten  Gunung  Kidul  mendapatkan respon  yang  cukup  baik.  Dari  penyuluhan tersebut  warga  desa  khususnya  para  orang tua  yang  belum  sempat  mendapatkan  akta kelahiran  bagi  anaknya  mulai  tergerak hatinya untuk segera mendaftarkan kelahiran  anaknya.  Mengingat  bahwa  akta kelahiran  merupakan  bagian  dari  pada  hak sipil  dan  hak  politik  sebagai  warga  negara. Dengan  akta  adanya  akta  kelahiran  akan memberikan kepastian hukum terhadap hak- hak anak itu sendiri sebagai warga negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Henry Siswosoediro, 2018, Mengurus
Surat-Surat  Kependudukan ,  Jakarta:
Visimedia
Salim HS, 2016, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), cet.10, Jakarta: Sinar
Grafika Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24
Tahun  2013  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang  Nomor  23  tahun  2002  tentang Perlindungan Anak
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  Nomor  9  Tahun  2016 Tentang Percepatan
Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran