Vol. 13 No. 1, hal. 29 - 36 pISSN: 2302-3937  eISSN: 2745-4223 url. https://jurnal.uns.ac.id/jurnal-semar/article/view/84214 DOI. https://doi.org/10.20961/semar.v13i1.84214

## Sosialisasi Deradikalisasi Agama Pada Pondok Pesantren di Surakarta
Warto*, Tiwuk Kusuma Hastuti, Insiwi Febriary Setiasih, Umi Yulianti, Isnaini Wijaya Wardani, M. Bagus Sekar Alam
Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia *Email: warto2013@staff.uns.ac.id
Submitted: 1 Februari 2024, Revised: 28 Februari 2024, Accepted: 1 Maret 2024, Published: 4 Maret 2024

## Abstrak
Paham radikalisme agama yang sedang melanda di Indonesia tidak hanya menjadi persoalan umat beragama tetapi telah menjadi  persoalan  negara  karena dapat  melemahkan  nasionalisme.  Paham  radikalisme  agama  telah  merasuki  institusi pendidikan dan bersemai di internet maupun media sosial. Upaya pencegahan untuk menangkal paham radikalisme sangat penting  dilakukan  sehingga  diperlukan  kerjasama  antar  institusi  pendidikan  sebagai  kolaborasi  pendidikan.  Seperti kerjasama antara pondok pesantren dengan universitas untuk bersama-sama memberikan pencerahan tentang penguatan nasionalisme dan nilai keagamaan. Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara terbuka yang bertujuan mensosialisasikan deradikalisasi  agama  di  pondok  pesantren  seperti  diskusi  publik  yang  telah  diselenggarakan  di  pondok  pesantren Al- Muayyad Windan sebagai hasil kerjasama dengan Universitas Sebelas Maret. Adanya diskusi publik ini diharapkan mampu memberikan  pemahaman  kepada  peserta  didik  tentang  pemahaman  keagamaan  yang  radikal  yang  berbeda  dengan pandangan  moderat.  Moderasi  Islam  inilah  yang  diharapkan  tumbuh  di  Lembaga-lembaga  Pendidikan  sebagai  sarana memperkuat nasionalisme.
Kata kunci : Diskusi Publik; Deradikalisasi; Nasionalisme; Pondok Pesantren; Universitas.

## Abstract
The religious radicalism that is currently sweeping Indonesia is not only a problem for religious communities but has become  a  problem  for  the state  because  it  can  weaken nationalism.  Religious  radicalism  has  penetrated  educational institutions and has spread on the internet and social media. Preventive efforts to ward off radicalism are very important so cooperation between educational institutions is needed as an educational collaboration. Such as collaboration between Islamic boarding schools and universities to jointly provide enlightenment about strengthening nationalism and religious values. These activities can be carried out openly with the aim of socializing the deradicalization of religion in Islamic boarding schools, such as public discussions that have been held at the Al-Muayyad Windan Islamic boarding school as a result of collaboration with Sebelas Maret University. It is hoped that this public discussion will be able to provide students with an understanding of radical religious understanding which is different from moderate views. This Islamic moderation is expected to grow in educational institutions as a means of strengthening nationalism .
Keywords : Public Discussion; Deradicalization; Nationalism; Islamic Borading School; University .
Cite this as: Warto., Hastuti, T. K., Setiasih, I. F., Yulianti, U., Wardani, I. W., dan Alam, M. B. S. 2024. Sosialisasi Deradikalisasi Agama Pada Pondok Pesantren di Surakarta. Jurnal SEMAR (Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni bagi Masyarakat), 13 (1). 29-36. doi: https://doi.org/10.20961/semar.v13i1.84214

## Pendahuluan
Paham  radikalisme  agama  merupakan  paham  yang  banyak  ditolak  di  berbagai  negara  karena  dapat  mengancam keamanan suatu negara. Paham ini melemahkan rasa nasionalime seseorang sehingga orang yang memiliki paham ini cenderung melakukan tindakan kekerasan (Saini, 2016) dan melawan pada negara bahkan tidak segan melukai sesama yang dianggap tidak sepaham. Indonesia juga tidak luput dari negara yang dimasuki paham radikalisme
Cite this as: Warto, W., Hastuti, T. K., Setiasih, I. F., Yulianti, U., Wardani, I. W., dan Alam, M. B. S. 2024.
Sosialisasi Deradikalisasi Agama Pada Pondok Pesantren di Surakarta. Jurnal SEMAR (Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni bagi Masyarakat), 13 (1). 29-36. doi: https://doi.org/10.20961/semar.v13i1.84214
agama. Persoalan mengenai paham radikalisme agama saat ini tidak hanya menjadi persoalan antar umat beragama saja, tetapi juga menjadi persoalan negara karena mengancam nilai dasar negara dan sebagai tantangan terhadap nilai identitas nasional bangsa Indonesia (Annissa & Putra, 2022).
Paham  radikalisme  agama  secara  umum  merupakan  gerakan  yang  bersumber  pada  aliran  Wahabisme  yang menekankan kemurnian hidup agama sesuai  dengan hukum agama. Pada skala global, paham radikalisme  agama mendasarkan pada gerakan NIIS dan Al Qaeda (Hikam, 2018). Azyumardi Azra menyebutkan beberapa unsur bagian dari paham radikalisme agama antara lain menolak Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Selain itu, paham radikalisme agama juga mempraktikkan sikap takfiri yaitu sikap mengafirkan rekan-rekan seagama yang berbeda pandangannya dan sikap menolak toleransi maupun kerja sama dengan penganut agama  lain.  Munculnya  radikalisme  agama  di  indonesia  juga  dipengaruhi  oleh  persoalan  kesenjangan  ekonomi bahkan politik (Mulyono, 2017; Cardinale, Rofi’i, Samputra, & Achdiawan, 2021). Gerakan radikal juga disebabkan oleh penafsiran yang sempit dan tidak utuh terhadap nas-nas syara’ yang kemudian berimplikasi pada pemahaman yang keliru terhadap doktrin agama Islam (Said & Rauf, 2015). Secara menyeluruh radikalisme agama adalah gerak keagamaan  berbasis  pada  tafsiran  literal  hukum  agama  demi pemahaman  dan  praksis  keagamaan  yang  lurus dan murni. Oleh karena itu, paham radikalisme menolak Pancasila, kebhinekaan, dan toleransi (Winarni, 2020). Agenda utama  gerakan  radikalisme  adalah  mengganti  ideologi  negara  yaitu  Pancasila  diganti  dengan  ideologi  lain  yaitu ideologi yang bersumber pada hukum agama secara lurus dan murni.
Institusi pendidikan menjadi tempat yang rawan dirasuki paham radikalisme agama. Semua civitas akademika di instansi  pendidikan  baik  peserta  didik,  tenaga  pendidik,  maupun  tenaga  kependidikan  rentan  terpapar  paham radikalisme  agama  sehingga  sangat  penting  dilakukan  sosialisasi  deradikalisasi  di  institusi  pendidikan  sebagai langkah  awal  pencegahan  (Rokhmad,  2012;  Cardinale,  Rofi’i,  Samputra,  & Achdiawan,  2021).  Saat  ini  paham radikalisme  agama  juga  telah  merambah  di  internet  dan  media  sosial,  sehingga  dapat  menjadi  ruang  tumbuhnya paham  radikalisme  dan  persebarannya  menjadi  lebih  masif  karena  setiap  orang  dengan  mudah  mengakses  dan menyebarkan informasi (Sukarman, Raharjo, & Syukur, 2019). Pengguna internet dan media sosial yang kebanyakan generasi  muda  menjadi  semakin  rentan  untuk  terpapar  paham  radikalisme.  Maka  upaya  pencegahan  agar  tidak terpapar  paham  ini  penting  untuk  dilakukan,  seperti  memperbanyak  sosialisasi  deradikalisasi  sebagai  tahap  awal pencegahan.
Upaya  pencegahan  dan  meredam  paham  radikalisme  perlu  dilakukan  bersama  seluruh  komponen  bangsa  untuk penguatan  ideologi  dan  nilai-nilai  agama  yang  moderat  untuk  menangkal  paham  tersebut.  Salah  satu  kekuatan institusional  keagamaan  sekaligus  juga  institusional  pendidikan  yang  diharapkan  mampu  meredam  merebaknya paham radikalisme agama saat ini adalah pondok pesantren (Suhadianto, Ariyanto, & Arifiana, 2018; Haryani, Amin, Arifah, & Husna, 2019) terutama pondok pesantren yang berafiliasi ke jam’iyah Nahdlatul Ulama (NU).  Pondok pesantren  yang  berafiliasi  dengan  NU  sampai  sekarang  tidak  pernah  mengajarkan  paham  radikalisme.  Pondok pesantren NU justru dalam sejarah Indonesia memiliki peranan turut andil dalam mendirikan Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
Eksistensi pondok pesantren NU dalam sejarah terbentuknya negara Indonesia menunjukkan bahwa perlunya upaya optimalisasi peran pondok pesantren NU di tengah-tengah masyarakat dengan memperkuat posisinya. Namun, selain itu  juga  diperlukan  kerja  sama  dengan  universitas  karena  pondok  pesantren  dan  universitas  merupakan  institusi pendidikan  yang  dapat  melakukan  kolaborasi  pendidikan  untuk  bersama-sama  memberikan  pencerahan  dan penguatan nasionalisme dan nilai keagamaan. Kerjasama ini diharapkan lebih efektif karena sama-sama memiliki tujuan untuk menangkal paham radikalisme di masyarakat dan terutama di dunia pendidikan.

## Metode Pelaksanaan
Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan secara bertahap. Tahap pertama adalah menjalin kerja sama dengan pondok pesantren NU yang berada di Surakarta. Kemudian setelah terjalin kerja sama selanjutnya memasuki tahap kedua
yaitu pelaksanaan sosialisasi deradikalisasi dalam bentuk kegiatan diskusi publik. Diskusi publik ini dimanfaatkan untuk menjaring opini atau serap aspirasi tentang deradikalisasi agama di Surakarta.
Pondok  pesantren  NU  yang  bekerja  sama  sebagai  mitra  pengabdian  ini  adalah  pondok  pesantren  Al-Muayyad Windan. Pondok pesantren ini terletak di Windan No. 12 RT 02 RW 08 Makamhaji. Komitmen dari pondok pesantren Al-Muayyad Windan adalah ikut meredam gerakan radikalisme di kota Surakarta bersama dengan komponen bangsa. Pengasuh  pondok  pesantren Al-Muayyad  Windan  yang  aktif  melakukan  upaya  menangkal  paham  radikalisme  di Surakarta pada berbagai kegiatan seperti seminar, lokakarya, dan sarasehan adalah KH. M. Dian Nafi’. KH. M. Dian Nafi’ aktif melakukan upaya sosialisasi deradikalisasi sejak tahun 2016 sampai sekarang. Setelah terjalin kerja sama dengan  pondok  pesantren Al-Muayyad  Windan  kemudian  ke  tahap  selanjutnya  yaitu  pelaksanaan  diskusi  publik untuk menangkal paham radikalisme yang diikuti oleh pengasuh, guru dan santri pondok pesantren.

## Hasil dan Pembahasan
Deradikalisasi  merupakan  strategi  untuk  menetralisir  paham-paham  yang  dianggap  radikal  dan  membahayakan dengan cara pendekatan tanpa kekerasan serta bertujuan untuk mengembalikan para aktor ke jalan pemikiran yang lebih moderat. Pendekatannya melalui pendidikan karakter kebangsaan dan penanaman nilai-nilai perdamaian serta peran aktif ormas (organisasi kemasyarakatan) keagamaan dalam mempromosikan nilai-nilai pluralisme. Nilai-nilai pluralisme  dan  pendidikan  multikultural  dapat  mencegah  radikalisme  (Suhadianto,  Ariyanto,  &  Arifiana,  2018; Yanuarti, Karolina, & Sari, 2019). Pondok pesantren Al-Muayyad Windan selama ini telah aktif dalam menebarkan nilai-nilai pluralisme dan perdamaian seperti yang diajarkan Islam. Pengasuh pondok pesantren KH. M. Dian Nafi’ selama  ini  juga  sudah  banyak  menyampaikan  pemikirannya  melalui  diskusi,  ceramah,  menulis  di  media  tentang pentingnya nilai-nilai perdamaian dan persamaan dalam kehidupan bersama sehingga pondok pesantren Al-Muayyad merupakan  mitra  kerja  sama  yang  tepat  dalam  upaya  deradikalisasi  agama  pondok pesantren  di  Surakarta.  Mitra pengabdian memerlukan instansi pendidikan yaitu pondok pesantren yang memiliki tujuan sama dengan grup riset sejarah sosial agar upaya deradikalisasi dapat berjalan. Pada pelaksanaan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya  pengabdian  kepada  masyarakat,  grup  riset  Sejarah  Sosial  Program  Studi  Ilmu  Sejarah  Fakultas  Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret mengadakan diskusi publik tentang deradikalisasi untuk menangkal radikalisme agama. Acara ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Muayyad Windan pada hari Rabu, 2 September 2020 yang diikuti oleh pengasuh, guru, dan para santri. Acara dibuka oleh pengantar dari Ketua Riset Grup Sejarah Sosial, Prof. Dr.  Warto,  M.  Hum.,  kemudian  dilanjutkan  sambutan  dari  Ketua  Yayasan Al-Muayyad,  Nur  Sodiq,  S.E.,  M.M. Diskusi publik dibagi menjadi dua sesi materi yaitu materi pertama mengenai sisi historis paham radikalisme dan materi kedua mengenai kondisi dan akar radikalisme di kota Surakarta. Diskusi publik ini dimoderatori oleh Waskito Widi Wardojo, M.A., yang merupakan dosen program studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret.

## Gambar 1. Pelaksanaan Diskusi Publik
Materi pertama disampaikan oleh M. Bagus Sekar Alam, S.S., M.Si., dosen program studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret. Materi pertama tentang akar radikalisme ditinjau dari sisi historis. Pemateri menjelaskan tentang pendiri bangsa Indonesia yang telah menyepakati dalam satu konsensus politik bahwa negara
bukan didasarkan atas agama (Islam), tetapi negara berdasar pada Pancasila dan UUD (Undang-Undang Dasar) 1945. Agama  tidak  dijadikan  sebagai  dasar  mengatur  negara,  tetapi  diposisikan  sebagai  pedoman  berperilaku  dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Berdasarkan Pancasila, negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, sila pertama Pancasila. Sila pertama ini dinilai sebagai titik temu relasi negara dan agama. Keragaman agama yang ada di Indonesia merupakan salah satu spirit dari keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Relasi yang terjalin antara negara dan agama adalah relasi yang bersifat simbiosis mutualisme artinya antara satu dengan yang lainnya  saling  memberi.  Indonesia  bukan negara  agama  karena  negara  agama  hanya  mendasarkan  diri  pada  satu agama, tetapi negara Pancasila juga bukan negara sekuler karena negara sekuler sama sekali tidak mau terlibat dalam urusan agama.
Penyebab munculnya gerakan radikalisme agama dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain faktor sosial politik, faktor emosi keagamaan, faktor kultural, dan faktor kebijakan pemerintah. Faktor sosial politik terlihat melalui gejala kekerasan agama di mana kaum radikalis memandang fakta historis umat Islam tidak diuntungkan oleh sistem politik atau peradaban global sehingga menimbulkan perlawanan terhadap kekuatan hegemonik. Hal ini dimanfaatkan oleh kaum  radikalis  dengan  membawa  bahasa  dan  simbol  agama  untuk  mencoba  menyentuh emosi  keagamaan  untuk mencapai tujuan politiknya. Faktor emosi keagamaan dengan memainkan perbedaan-perbedaan dalam beragama baik dalam agama yang sama maupun pada agama yang berbeda. Perbedaan tersebut dimanfaatkan untuk membuat jurang pemisah antar ajaran yang benar dan salah sehingga mudah menciptakan konflik. Faktor kultural merupakan antitesis terhadap  budaya  sekularisme  negara  Barat  yang  dala  sejarah  memperlihatkan  bahwa  budaya  Barat  mendominasi negeri dan budaya muslim dari berbagai aspek. Faktor kebijakan pemerintah yang menyebabkan munculnya gerakan radikalisme  adalah  kebijakan  pemerintah  yang  tidak  adil  terhadap  umat  Islam  dan  tidak  mampu  bertindak untuk memperbaiki situasi atas berkembanganya rasa frustasi dan kemarahan sebagian umat.
Gerakan  radikalisme  secara  historis  telah  terjadi  di  Indonesia  pada  tahun  1949  yang  ditandai  dengan diproklamirkannya Darul Islam oleh Kartosoewirjo. Kartosuewirjo menggunakan Islam sebagai dasar negara untuk membentuk negara Islam Indonesia (NII). NII (DI/TII) dengan tegas menyatakan kewajiban negara untuk membuat undang-undang  yang  berlandaskan  syariat  Islam  dan  menolak  selain  itu  sebagai  hukum  kafir.  Gerakan  ini  pada perkembangannya  menyebar  ke  berbagai  daerah  seperti Aceh,  Jawa  Tengah,  Kalimantan  Selatan,  dan  Sulawesi Selatan. Kemudian setelah NII (DI/TII) gagal, pada tahun 1976-1981 muncul gerakan komando jihad. Gerakan ini tidak  terlepas  dari  gerakan  NII  (DI/TII)  pimpinan  Kartosoewirjo  kerena  tokoh  penting  yang  terlibat  merupakan petinggi NII (DI/TII). Komando jihad memiliki visi yang sama dengan NII (DI/TII) yaitu ingin menegakkan syariah Islam di Indonesia. Pada perkembangannya komando jihad sebagai gerakan Islam fundamentalis terpecah menjadi berbagai macam corak dan menyebar di berbagai daerah. Pemerintah Orde Baru mengatakan gerakan ini memiliki tujuan politis untuk mendirikan negara Islam, tetapi ada versi lain yang menyatakan bahwa gerakan ini merupakan rekayasa intelijen rezim Orde Baru untuk memojokkan Islam politik pada saat itu guna menagkap sejumlah politisi Islam yang tidak disukai rezim menjelang pemilu 1977.
Pada pertengahan dekade 1970-an sampai 1980-an berkembang pesat ajaran salafi yang dibawa Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba’asyir. Ajaran ini mulai mendominasi jama’ah Darul Islam Surakarta. Abdullah Sungkar memiliki pemikiran bahwa menerima Pancasila dan UUD 1945 sebagai ideologi dan sumber dari segala sumber hukum adalah kemusyrikan  karena  keduanya  buatan  manusia.  Pada  tahun  1970,  Abdullah  Sungkar  diangkat  sebagai  Ketua Pembantu Perwakila DDII cabang Solo. Pada tahun 1972 Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba’asyir dalam gerakan dakwahnya  mendirikan  pesantren  Al-Mukmin  dan  mendirikan  stasiun  radio  RADIS  (Radio  Dakwah  Islamiyah Surakarta).  isi  ceramahnya  tentang  pentingnya  penegakan  syariah  Islam.  Pada  tahun  1976  Abdullah  Sungkar mengubah  strategi  politiknya  yang  memiliki  tujuan  memperjuangkan  cita-cita  mendirikan  negara  Islam  dengan membentuk jama’ah. Namun, sikap keras keduanya pada kebijakan rezim Orde Baru membuat mereka sering masuk penjara dan akhirnya lari ke Malaysia. Pada tahun 1993 keduanya membuat jama’ah baru yang bernama Jama’ah Islamiyah. Gerakan ini memiliki orientasi jihad melawan pemerintah murtad. Jama’ah Islamiyah memandang rezim Orde Baru sebagai musuh utama yang harus diperangi sebagai bentuk memerangi kafir mahaly (kafir tempatan) yaitu pemerintah murtad. Jama’ah ini bermahzab salafy yang bertujuan menegakkan syariat Islam melalui jihad fi
sabilillah dan  berkehendak  mendirikan  negara  Islam  di  Indonesia,  Malaysia,  Singapura,  Thailand,  Brunei,  dan Philipina. Struktur organisasi Jama’ah Islamiyah memiliki struktur yang mirip dengan struktur milter karena sengaja didesain untuk menghadapi jihad perang di Indonesia. Jihad di Indonesia bagi Jama’ah Islamiyah adalah fardlu ain . Pada tanggal 12 Oktober 2002 Jama’ah Islamiyah dicurigai melakukan aksi  bom Bali dan oleh Departemen Luar Negeri  Amerika  Serikat  Jama’ah  Islamiyah  dinyatakan  sebagai  pelakunya  serta  ditetapkan  sebagai  Organisasi Teroris.
Pada  tahun  1980-an  juga  ada  gerakan  Islam  trans-nasional  yang  bergerak  dalam  dakwah  dan  politik  masuk  ke Indonesia yaitu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).  HTI memiliki tujuan untuk melangsungkan kembali kehidupan Islam dan mengemban kembali dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia serta mengajak kaum muslim untuk kembali hidup secara islami dalam naungan khilafah Islamiyah. Aktivitas yang menonjol di Indonesia antara lain menyelenggarakan seminar  dan  diskusi  publik,  publikasi  melalui  media,  dan  silaturahmi  ke  berbagai  ormas  Islam  dan  pemegang kekuasaan. Namun pada tahun 2017 HTI dibubarkan karena konsep khilafah tidak bisa hidup dalam negara (nation- state)  termasuk  Indonesia.  Konsep  khilafah  bertentangan  dengan  NKRI  (Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia). Berdasarkan  pemaparan  materi  pertama  dapat  menjelaskan  sisi  historis  gerakan  radikalisme  agama  yang  pernah muncul di Indonesia dan terbukti Indonesia sebagai negara yang berideologi Pancasila mampu menanggulangi dan memberantas  gerakan-geraka  radikalisme  agama  tersebut.  Hal  ini  tidak  lepas  dari  adanya  pemahaman  yang  baik mengenai Pancasila sebagai ideologi negara yang di dalamnya memiliki sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga dapat mengayomi agama-agama yang ada di Indonesia dan tidak harus berdasar pada satu agama saja. Materi kedua disampaikan oleh KH. M. Dian Nafi’, pengasuh pondok pesantren Al-Muayyad Windan. Materi kedua tentang  kondisi  dan  akar  radikalisme  di  kota  Surakarta.  Pemateri  menyampaikan  pemikirannya  dan  menjelaskan tentang  definisi  dan  bentuk  radikalisme,  proses  perkembangan  dalam  era  modern  serta  dalil  yang  memperkuat hubungan persaudaraan dan toleransi. Pada penyampaiannya juga disebutkan kutipan kalimat proklamator, Drs. Moh. Hatta  yaitu  “Pertemuan-pertemuan  yang  tetap  dengan  bangsa-bangsa  asing  itu,  orang  hindi,  orang Arab,  orang Tionghoa, dan banyak lainnya mengasah budi pekertinya da menjadikan bangsa kami jadi tuan rumah yang peramah” (Latif, 2011). Kutipan kalimat ini menggambarkan bahwa bangsa Indonesia dengan beragam pengaruh kultur dan budaya, sejatinya merupakan bangsa yang menghormati perbedaan.

## Gambar 2. Pembicara sedang Menyampaikan Materi
Upaya deradikalisasi agama juga memerlukan strategi dalam menangkalnya. Strategi dalam menangkal radikalisme agama antara lain dengan menekankan pemahaman mengenai kerahmatan Islam dan ramah pada perbedaan. Pada jaman sekarang, abad ke-21 era ideologis diwarnai oleh garis keimanan sehingga perbedaan tidak lagi mengacu pada warna kulit melainkan keimanan seseorang. Perbedaan keimanan ini yang dapat memicu gerakan radikalisme agama. Jika perbedaan tidak dirawat maka dengan mudah dapat menjadi pemicu perpecahan maupun konflik. Cara merawat perbedaan  adalah  menumbuhkan  sikap  toleransi.  Selain  itu  juga  perlu  ditumbuhkan  rasa  persaudaraan  baik persaudaraan sekeluarga, seagama, sebangsa, dan sesama manusia.
Diskusi publik deradikalisasi agama ini dihadiri oleh 35 peserta. Meskipun pada masa pandemi Covid-19 acara tetap dilaksanakan secara langsung dengan menggunakan standar kesehatan yang ketat seperti pemakaian masker, menjaga
jarak  ( social  distancing ),  dan  wajib  mencuci  tangan  sebelum  mengikuti  diskusi.  Adanya  kegiatan  ini  telah memberikan  manfaat  pada  peserta  yaitu  adanya  pemahaman  yang  jelas  mengenai  radikalisme  baik  dari  segi pemikiran maupun gerakannya. Sebelum diadakan kegiatan ini, banyak peserta yang masih kabur pemahamannya tentang radikalisme karena informasi yang tersebar di internet tanpa filter sehingga semua dianggap sama dan adanya kekerasan yang mengatasnamakan agama dianggap biasa. Misalnya seperti adanya gerakan dengan kekerasan yang mengatasnamakan  penegakkan  hukum  agama  dianggap  hal  yang  benar.  Bahkan  mendeskreditkan  seperti memberikan stigma kafir pada orang lain karena tidak memiliki paham yang sama juga dianggap hal yang benar, padahal hal itu bertentangan dengan ajaran agama Islam. Fenomena ini seperti fenomena gunung es karena apa yang terlihat sebenarnya hanya di permukaan saja dan hanya sebagian kecil sedangkan sesungguhnya di bawah permukaan permasalahan  lebih  banyak  dan  dapat  lebih  berbahaya  karena  mengakar  pada  pola  pikir.  Setelah  diadakannya kegiatan  diskusi  publik  ini dapat  membuka pemikiran  dan  wawasan  peserta  tentang  paham  radikalisme  sehingga apabila  mendapatkan  informasi-informasi  mengenai  gerakan  perjuangan  agama  baik  di  internet  maupun  secara langsung peserta sudah memiliki filter dan dapat membedakan paham radikalisme atau bukan. Peserta diskusi publik secara  aktif  melakukan  tanya  jawab  dengan  pembicara  sehingga  dapat  terlihat  antusiasme  dan  perhatian  peserta terhadap topik diskusi. Hal ini dapat menjadi indikator bahwa peserta diksusi publik dapat memahami tentang paham radikalisme yang dipaparkan oleh pembicara. Pelaksanaan diskusi publik ini dapat menjadi sumber informasi bagi peserta mengenai radikalisme agama di Indonesia baik dari perspektif historis maupun kondisi dan akar radikalisme di Surakarta dan dapat menciptakan agen-agen deradikalisme yang menyebarluaskan informasi maupun hasil dari diskusi ini dan mempromosikan nilai-nilai pluralisme dalam bingkai toleransi.

## Gambar 3. Peserta Diskusi Publik dalam Suasana Pandemi Covid-19

## Kesimpulan
Kegiatan  diskusi  publik  di  pondok  pesantren  Al-Muayyad  Windan  merupakan  bentuk  kegiatan  nyata  institusi pendidikan dalam upaya meredam merebaknya paham radikalisme saat ini. Upaya ini juga sebagai upaya pencegahan paham  radikalisme  melalui  penguatan  ideologi  dan  nilai-nilai  agama  yang  moderat.  Institusi  pendidikan  dalam melakukan  upaya  pencegahan  dan  meredam  paham  radikalisme  tidak  dapat  hanya  dilakukan  sendiri  sehingga diperlukan  kerja  sama  antar  institusi  untuk  melakukan  sinergi  sehingga  upaya  pencegahan  dan  meredam  paham radikalisme menjadi lebih efektif. Seperti kerja sama antara Universitas Sebelas Maret dengan pondok pesantren Al- Muayyad Windan  sebagai  cerminan  kerja  sama  antar  institusi  pendidikan  dengan  moderasi  Islam  sebagai  sarana memperkuat nasionalisme.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Universitas  Sebelas  Maret  yang  telah  mefasilitasi  dalam  kegiatan pengabdian.  Penulis  juga  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Pondok  Pesantren Al-Muayyad  Windan  yang  telah bersedia melaksanakan kerjasama dan diskusi publik sehingga kegiatan pengabdian dapat berjalan dengan baik dan lancar sampai selesai.

## Daftar Pustaka
Ali, Makhrus dan Nurhuda, MF. 2008. Pergulatan Menbela yang Benar: Biografi
Matori Abdul Jalil . Jakarta: Penerbit Kompas.
Annissa,  Jeanie  dan  Putra,  Ricky  Widyananda.  2022.  Radikalisme Agama  dan  Tantangan  Identitas  Naasional  di Indonesia. Jurnal Kewarganegaraan, No. 1, Vol. 6, 1211-1218.
Burhanudin,
Jajat. 2012. Ulama dan Kekuasaan: Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia . Jakarta: Mizan.
Cardinale, P., Rofi’I, M. S., Samputra, P. L., Achdiawan, R. (2021). Enculturated Education for Strengthening Character Education in Preventing Intolerance and Radicalism. TARBIYA: Journal of Education in Muslim Society, No. 1, Vol 8, 20-43.
Daliman. 2012. Islamisasi dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Isam di Indonesia . Yogyakarta: Ombak. Dhofier, Zamakhsyari. 2011. Tradisi Pesantren : Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia . Jakarta: LP3ES. Faisal Ismail. 2017. Panorama Sejarah Islam dan Politik di
Indonesia : Sebuah Studi Komprehensip . Yogyakarta: IRCiSoD. Fealy, Greg. 2009. Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967 . Yogyakarta:
LKiS.
Haryani, T., Amin, M., Arifah, N., & Husna, A. (2019). Islamic Education in Supporting De-radicalization: A Review of Islamic Education in Pondok Pesantren. Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam, 12 (2), 259-272.
Hikam,
M. AS. 1999. Demokrasi
dan
Civil Society , Jakarta: Sinar Harapan Ma‟mun Pusponegoro, Muhammmad Soim, dkk. 2007. Kauman, Religi & Seni . Surakarta: Paguyuban Kampung Wisata Batik Kauman. Horikoshi, Hiroko. 1976. A Traditional Leader in a Time of Change: The Kijaji and Ulama in West Jawa , (USA: thesis for the degree of Doctor of Philosophy in Antropology
in the graduate
College of the University of Illinois at urbana-Champaign). Kholil, Makrum. 2009. Dinamika Politik Islam Golkar di Era Orde Baru . Tangerang: Gaya Media Pratama. Ma‟luf, Louis. 1951. Qomus al-Munjid , Cet.XII. (Beirut: al-Mathba‟ah alKathulikiyah
Haidar, M. Ali. 1999.
Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia : Pendekatan Fikih dalam Politi k. Jakarta: Gramedia. Mas‟oed, Mohtar. 1989. Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971 .
Jakarta: LP3ES.
Mulyono,  Galih  Puji.  2017.  Radikalisme  Agama  di  Indonesia  (Dtinjau  dari  Sudut  Pandang  Sosiologi Kewarganegaraan). Citizenship: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, No. 1, Vol. 5, 64-74.
Noeh, Munawar Fuad dan Mastuki HS. 2004. Menghidupkan Ruh Pemikiran KH. Achmad Siddiq . Jakarta: Gramedia Pustaka. Notosusanto, Nugroho. 1985. Tercapainya Konsensus Nasional 1966-1969 . Jakarta: PN Balai Pustaka. Puspoyo, Widjanarko. 2012. Dari Soekarno hingga Yudhoyono: Pemilu Indonesia
1955-2009. Solo: Era Adicitra Intermedia.
Rokhmad, Abu.  2012.  Radikalisme  Islam  dan  Upaya  Deradikalisasi  Paham  Radikal. Walisongo:  Jurnal  Penelitian  Sosial Keagamaan, No.1, Vol 20, 79-114.
Said, Hasani Ahmad dan Rauf, Fathurrahman. 2015. Radikalisme Agama dalam Perspektif Hukum Islam. Journal Al-‘Adalah, No. 3, Vol. XII, 593-610.
Saini, Mukhamat. 2016. Islam dan Radikalisme (Diskursus: Perilaku Kekerasan Atas Nama Agama di Indonesia. Jurnal Lentera,
No. 1, Vol 2, 55-72. Soon, Kang Young. 2008. Antara Tradisi dan Konflik: Kepolitikan Nahdlatul
Ulama . Jakarta: UI Press.
Suhadianto, Apriyanto, E.A., & Arifiana, I.Y. 2018 Model Pembelajaran Multikultural Pada Pesantren Modern sebagai Upaya Mereduksi Paham Radikalisme. Persona, No. 2, Vol 7, 224-242 .
Sukarman,  Raharjo,  dan  Syukur,  Fatah.  2019.  Deradikalisasi  Agama  di  Era  Digital  melalui  Pendidikan  Islam Multikultural. Journal of Islamic Studies anad Humanities, No. 2, Vol. 4, 171-186.
Syakur, Djunaidi A., dkk. 2001. Sejarah dan Perkembangan Pondok Pesantren
Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta. Yogyakarta: PP Ponpes Al-Munawwir. Turmudi, Endang. 2003. Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan . Yogyakarta: LKiS.
van Bruinessen, Martin. 1994. NU Tradisi Relasi-Relasi Kuasa Pencarian Wacana
Baru . Yogyakarta: LkiS.
Winarni,  Lih  Nila.  2020.  Eksistensi  Pancasila  dalam  Menghadapi Ancaman  Kebhinekaan. Jurnal  IUS  Kajian  Hukum  dan Keadilan, No. 1, Vol 8, 89-96.
Yanuarti, E., Karolina, A., & Sari, D. P. 2019. Peran Pemerintah dalam Mencegah Tindakan Radikalisme Melalui Pendidikan Multikultural. Potensia: Jurnal Kependidikan Islam, No. 2, Vol 5, 135-148.