S H A U T U N A : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Volume 04 Issue I, January 2023; 1-14 ISSN: 2775-0477
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Pembebasan  Bersyarat  Kasus  Narkotika  dalam  Upaya  Pembinaan Narapidana; Studi Komparasi Mazhab Hanafi dan Hukum Nasional
M. Ilham 1* , Abdul Syatar 2
1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
E-mail: 1 muh.ilham2727@gmail.com *Corresponding Author Submitted: 12 Juli 2022 Revised: 27 Agustus 2022 Accepted: 04 February 2023

## Abstrak
Proses pembinaan narapidana dan anak pidana diluar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya  2/3  (dua  pertiga)  masa  pidananya  minimal  9  (Sembilan)  bulan  (Peraturan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007) pasal 1  ayat  2.  Pemberian  pembebasan  bersyarat  merupakan  salah  satu  sarana  hukum  dalam  rangka mewujudakn  tujuan  sistem  pemasyarakatan.  Hak  warga  binaan  pemasyarakatan  mendapatkan pembebasan bersyarat diatur dalam ketentuan pasal 14 huruf k Undang-Undang Pemasyarakatan. Narkoba  adalah  singkatan  dari  narkotika  dan  obat/bahan  berbahaya.  Selain  narkotika  istilah  lain yang  diperkenalkan  khususnya  Kementrian  Kesehatan  Republik  Indonesia  adalah  napza  yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan adiktif. Jenis penelitian ini ialah penelitian pustaka  (library  research).  Secara  garis  besar  pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan sosiologis,  historis,  dan  antropologis.  Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam memperoleh  informasi  yang  diperlukan  terkait  masalah  yang  diteliti  melalui  studi  Kepustakaan. Menjadi wawasan dan gagasan baru mengenai bagiamana pembebasan bersyarat kasus narkotika. Hasil  penelitian  ini  Jika  tidak  ditemukan  dalil  yang  qhoth’I  baik  di  Al - qur’an  atau  di  Hadist  yang kesahihannya  tidak  di  ragukan  lagi,  Imam  Abu  Hanafiah  akan  menetapkan  hukum  berdasrkan Ra’yu.  Imam  Abu  Hanafiah  di  pengaruhi  perkembangan  hukum  di  Kufah  yang  terletak  jauh  dari Mandinah  sebagai  kota  tempat  tinggal  Rasulullah  SAW.  Maka  Imam  Abu  Hanafiah  melalaui istimbat hukumnya memandang narkotika sebagai khamr atau segala sesuatu yang dikategorikan memabukkan dan diharamkan melaluli pendekatan Qiyas.
Kata kunci: Pembebasan Bersyarat; Narkotika; Pembinaan Narapidana; Mazhab Hanafi

## Abstract
Parole is the process of fostering convicts and criminal children outside the Correctional Institution after serving at least 2/3 (two thirds) of their minimum sentence of 9 (nine) months (Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number M.2.PK.04 -10 of 2007) article 1 paragraph 2. The granting of parole is one of the legal means in the context of realizing the goals of the correctional system. The right of inmates to obtain parole is regulated in the provisions of  Article  14  letter  k  of  the  Correctional  Law.  Narkoba  is  an  abbreviation  of  narcotics  and drugs/dangerous  substances.  In  addition  to  narcotics,  another  term  introduced  especially  the Ministry  of  Health  of  the  Republic  of  Indonesia  is  narcotics  which  stands  for  narcotics, psychotropics,  and  addictive.  This  type  of  research  is  library  research.  Broadly  speaking,  the approach  used  by  the  authors  in  this  thesis  is  a  sociological,  historical,  and  anthropological approach.  The  data  collection  techniques  used  in  obtaining  the  necessary  information  related  to
Pembebasan  Bersyarat  Kasus  Narkotika  dalam  Upaya  Pembinaan  Narapidana;  Studi  Komparasi  Mazhab  Hanafi dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 M. Ilham, et. al.
the problem under study are: Literature Study, is a data collection technique by reading literature books  and  literatures  that  can  be  used  as  guidelines  or  data  sources  in  making  this  thesis.  The literature  study  includes:  1.)  Primary  data,  2.)  Secondary  data.  The  purpose  of  this  study  is  to analyze analytically how to parole narcotics convicts from both Positive Law and the Hanafi School of Law. Karen has now been shown how the life and fate of convicts in narcotics cases is uncertain, sometimes they are discriminated against by the social community. Become new insights and ideas about how to parole narcotics cases. The results of this study. If no qhoth'I arguments are found either  in  the  Qur'an  or  in  the  Hadith  whose  validity  is  not  in  doubt,  Imam  Abu  Hanafiah  will determine the law based on Ra'yu. Imam Abu Hanafiah was influenced by legal developments in Kufa  which  was  located  far  from  Mandinah  as  the  city  where  the  Prophet  Muhammad  lived.  So Imam  Abu  Hanafiah  through  his  legal  terms  views  narcotics  as  khamr  or  anything  that  is categorized as intoxicating and forbidden through the Qiyas approach
Keywords: Parole; Narcotic; Inmate Coaching; Hanafi School

## 1. Pendahuluan
Indonesia sering dijumpai dengan berbagai macam obat-obatan yang mempunyai begitu banyak manfaat bagi kesehatan tubuh baik itu obat herbal maupun obat medis. Namun seiring dengan  berjalannya  waktu  banyak  oknum-oknum  yang  menyalagunakan  manfaat  dari  obat tersebut dan bahkan menyalahgunakan obat-obat tersebut yang seharusnya dikomsumsi guna untuk kesehatan tubuh malah merusak kesehatan tubuh. 1 Meskipun dalam dunia kedokteran, sebagian  besar  zat  adiktif  masih  bermanfaat  bagi  pengobatan  namun  apabila  disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar medis maka akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat terkhususnya generasi muda.
Pada  awalnya  narkotika  hanya  digunakan  sebagai  alat  bagi  ritual  keagamaan  dan disamping  itu  juga  dipergunakan  untuk  pengobatan,  adapun  jenis  narkotika  pertama  yang digunakan  pada  mulanya  adalah  candu  atau  lazim  disebut  sebagai  madat  atau  opium. 2 Maraknya penyalagunaan narkoba tidak hanya di kota-kota besar namun sudah sampai di kota- kota kecil di seluruh Indonesia. Tapi sudah sampai ke kota-kota kecil di seluruh wilayah Republik Indonesia  mulai  dari  tingkat  sosial  ekonomi  menengah  bawah  sampai  tingkat  sosial  ekonomi menengah atas. 3
1 Christofel Ronal Lolong, Sarah Sambiran, and Fanley Pangemanan, “Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Di Kota  Manado  Dalam  Pencegahan  Peredaran  Narkotika,” Jurnal  Eksekutif 2,  no.  5  (2020):  1 – 9, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/29675.
2 Kusno  Adi, Diversi  Sebagai  Upaya  Alternative  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Narkotika  Oleh  Anak (Malang: UMM Press, 2009). h. 13.
3 Frans  Sindi  Butar- Butar,  Mhd.  Ansori  Lubis,  and  Syawal  Amry  Siregar,  “Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana Narkotika  Di  Kalangan  Mahasiswa  Yang  Diun gkap  Oleh  Direktorat  Reserse  Narkoba  Polda  Sumut,” JURNAL
RETENTUM 2, no. 1 (February 24, 2021): 12 – 20, http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/898.
Penyalagunaan narkotika paling berdampak terhadap generasi muda yang akan merusak ketentraman dalam bermasyarakat. Kasus narkoba pada saat ini tidak hanya beredar di kalngan orang  dewasa  saja  tetapi  juga  sudah  mulai  beredar  dikalangan  anak  khususnya  dikalangan remaja.  Oleh  karena  itu  kita  semua  perlu  mewaspadai  bahaya  dan  pengaruhnya  terhadap ancaman  kelangsungan  pembinaan  generasi  muda.  Dalam  meningkatkan  Kesehatan  Sumber Daya  Manusia,  Indonesia  dalam  rangka  mewujudkan  kesejahteraan  sosial  makan  perlu dilakukan  upaya  peningkatan  terhadap  pencegahan  dan  pemberantasan  terhadap  bahayanya penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika.
Pada awalnya narkotika hanya digunakan sebagai alat pengobatan dalam dunia medis. Namun,  semakin  berkembangnya  zaman,  narkoba  digunakan  untuk  hal-hal  negatif,  didunia kedokteran narkoba di gunakan untuk melakukan pembiusan terhadap pasien sebelum operasi. Namun  kenyataannya  banyak  juga  yang  menyalahgunakan  narkoba  dan  menjadi  pecandu sehingga  membuat  mereka  ketergantungan  terhadap  narkoba.  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2009  tentang  narkotika  telah  memberi  perlakuan  yang  berbeda  bagi  perilaku penyalahgunaan  narkotika,  sebelum  undang-undang  ini  berlaku  tidak  ada  perlakuan  berbeda antara  pengedar,  bandar,  maupun  produsen  narkotika.  Pengguna  maupun  pecandu  narkoba disatu  sisi  merupakan  pelaku  tindak  pidana,  namun  disisi  lain  merupakan  korban.  Pengguna atau  pecandu  narkotika  menurut  undang-undang  sebagai  pelaku  tindak  pidana  Narkotika adalah  dengan  adanya  ketentuan  undang-undang  narkotika  yang  mengatur  mengenai  pidana penjara  yang  diberikan  pada  para  pelaku  penyalagunaan  narkoba.  Kemudian  disisi  lain  dapat dikatakan  bahwa  menurut  undang-undang  narkotika,  pecandu  narkoba  merupakan  korban adalah  ditunjukkan  dengan  adanya  ketentuan  bahwa  terhadap  pecandu  Narkotika  dapat dijatuhi vonis rehabilitasi.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2009  tentang  Narkotika  ditegaskan  bahwa narkotika  adalah  zat  atau  obat  yang  berasal  dari  tanaman  atau  bukan  tanaman,  baik  sintesis maupun  semisintesis  yang  dapat  menyebabkan  penurunan  atau  perubahan  kesadaran, hilangnya  rasa,  mengurangi  sampai  menghilangkan  rasa  nyeri,  dan  dapat  menimbulkan ketergantungan. 4
4 Surya  Eka  P  Nento,  “Upaya  Aparat  Lembaga  Pemasyarakatan  Dalam  Mencegah  Pentelundupan  Narkotika  Di Dalam Lembaga Pemasyarakata (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Di Gorontalo Tahun 2012- 2014)” (Universitas Hasanuddin, 2015). h. 16.
Pembebasan  Bersyarat  Kasus  Narkotika  dalam  Upaya  Pembinaan  Narapidana;  Studi  Komparasi  Mazhab  Hanafi dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 M. Ilham, et. al.
Narkoba  dalam  pandangan  hukum  Islam  merupakan  zat  atau  bahan  terlarang  dan sangat diharamkan untuk umatnya, hal ini dimaksud karena narkoba dapat membuat manusia kehilangan akalnya dan berdampak buruk bagi kesehatannya. Pada hakikatnya bahan atau zat yang memabukkan sudah dikenal pada masa rasul yang lebih dikenal sebagai istila khamar dan merupakan  sesuatu  yang  sangat  di  haramkan  bagi  umat  manusia  untuk  dikomsumsi.  Segala sesuatu  yang  masuk  dalam  kategori  larangan  itu  jelas  berpengaruh  buruk  kepada  manusia seperti narkoba. Pengaturan mengenai larangan narkoba dalam sumber hukum Islam itu tidak ada namun yang ada hanya pengharaman minuman khamar. Walau begitu narkoba dan khamar memiliki sifat yang sama yaitu memabukkan dan dalam Islam itu dilarang.
Islam  bukanlah  tidak  mengetahui  manfaat  khamar,  namun  dalam  pandangan  Islam dampak  kerusakan  khamar  dalam  kehidupan  manusia  jauh  lebih  besar  dari  manfaat  yang diperoleh. 5 Urgensi  kemaslahatan  manusia  adalah  terdapat  pada  semua  bentuk  hukum,  baik hukum  yang  berdasarkan  wahyu  seperti  hukum Islam  maupun hukum  yang  bukan  didasarkan pada wahyu. 6 Hal itu dinyatakan dalam QS al- Baqarah/ 2:219.
Terjemahnya:
“Mereka  bertanya kepadamu  tentang  khamar  dan  judi.  Katakanlah:  "Pada  keduanya terdapat  dosa  yang  besar  dan  beberapa  manfaat  bagi  manusia,  tetapi  dosa  keduanya lebih  besar  dari  manfaatnya".  dan  mereka  bertanya  kepadamu  apa  yang  mereka nafkahkan.  Katakanlah:  "  yang  lebih  dari  keperluan."  Demikianlah  Allah  menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. ” 7
Dari  ayat  diatas  dapat  diartikan  bahwa  khamar  yang  merupakan  minuman  yang memabukkan  dan  memiliki  sifat  yang  sama  dengan  narkoba  dalam  pandangan  Islam merupakan  suatu  dosa  yang  sangat  besar  apabila  dikomsumdi.  Namun,  dismping  itu  khamar juga memiliki manfaat tetapi manfaatnya lebih kecil dibandingkan dengan kerugian yang akan ditibulkan setelah menggunakan narkoba. Oleh karena itu untuk memperbaiki masyarakat tidak mungkin  dicapai  tanpa  pembenahan  lebih  awal  tentang  individu-individu  dalam  beberapa elemen-elemen yang mengikatnya antara lain; cara (usage), kebiasaan (folkways), tata kelakuan
5 Muchtar  Ali,  “Memperbincangkan  Sanksi  Pidana  Pelaku  Pemakai  Narkotika  Dalam  Sistem  Hukum  Positif  Dan Hukum Pidan a Islam,” Pendidikan, Hukum Dan Bisnis 3, no. 3 (2016). h. 12.
6 Achmad  Musyahid  Idrus,  “Diskursus  Maslahat  Mursalah  Di  Era  Milenial;  Tinjauan  Filosofis  Terhadap  Konsep Maslahat  Imam  Malik,” Mazahibuna:  Jurnal  Perbandingan  Mazhab 1,  no.  2  (December  20,  2019):  134 – 45, https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.10625.
7 Kementrian Agma RI, Al- qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Syaamil Qur’an, 2012), h.34
(mores), dan adat istiadat (custom), dengan menyentuh wujud kebudayaan dalam bentuk ide, gagasan, nilai-nilai, norma peraturan, kelakuan berpola manusia. 8
Pada  dasarnya  terpidana  narkotika  merupakan  korban  tindak  pidana  dalam penyalahgunaan  narkoba  yang  melanggar  peraturan  pemerintah.  Oleh  karena  itu  para terpidana  atau  korban  harus  melakukan  apa  yang  telah  diputus  oleh  majelis  hakim  atas kesalahan  mereka  agar  mereka  dapat  menyesali  perbutannya  setelah  menjalani  masa hukuman. Setiap pecandu  narkotika adalah wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, kewajiban ini merupaka salah satu bentuk upaya pemerintah mendorong agar pecandu narkotika dapat pulih dari ketergantugannya. 9
Masalah  penanganan  pembinaan  para  korban  penyalahgunaan  narkotika  merupakan tanggung jawab pemerintah dalam melakukan rehabilitasi. Tujuan pembinaan bagi para korban narapidana  narkotika  bukanlah  bentuk  balas  dendam  masyarakat  terhadap  perbuatannya melainkan  bentuk  kepedulian  pemerintah  terhadap  korban.  Selain  daripada  itu  pemidanaan menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat. Di Indonesia sejak tahun 1964 usaha perbaikan terhadap  narapidana  ini  dilakukan/dibina  di  Lembaga  Pemasyarakatan  dengan  menggunakan Sistem Permasyarakatan.

## 2. Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka ( Library Research ), yakni suatu penelitian dengan  cara  menuliskan,  mengklarifikasi  dan  menjadikan  data  yang  diperoleh  dari  berbagai sumber tertulis. Kemudian menganalisis sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan materi dan difokuskan pada penelaahan masalah yang dibahas. 10 Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan  metode  kualitatif  dengan  menggunakan  pola  fikir  deduktif,  maksudnya  adalah analisis  yang berangkat dari  pengetahuan  yang bersifat  umum  untuk  menemukan  kesimpulan yang  bersifat  khusus,  artinya  adalah  penyusun  menguraikan  secara  deskriptif  tentang  teori- teori  yang  berkaitan  erat  dengan  persoalan  yang  dibahas.  Dengan  teori-teori  ini  data  yang
8 Hamzah  Hasan,  “Implementasi  Nilai - Nilai  Kewajiban  Asasi  Manusia;  Telaah  Hukum  Pidana  Islam,” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 2 (2019): 92 – 118, https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11650.
9 Sujono AR dan Bony Daniel, Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). h. 15.
10 Noeng Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif , Edisi II, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1983). h 43.
Pembebasan  Bersyarat  Kasus  Narkotika  dalam  Upaya  Pembinaan  Narapidana;  Studi  Komparasi  Mazhab  Hanafi dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 M. Ilham, et. al.
bersifat  umum  akan  dapat  dianalisis  sehingga  menghasilkan  data  yang  bersifat  khusus  yang berkaitan  dengan  pembbasan  bersyarat  kasus  narkotika  dalam  upaya  pembinaan  narapidana menurut mazhab Hanafi dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

## 3. Hasil dan Pembahasan
3.1. Pembebasan Bersyarat Kasus Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995
Pembebasan  bersyarat  adalah  proses  pembinaan  narapidana  dan  anak  pidana  diluar Lembaga  Pemasyarakatan  setelah  menjalani  sekurang-kurangnya  2/3  (dua  pertiga)  masa pidananya  minimal  9  (Sembilan)  bulan  (Peraturan  Mentri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007) pasal 1 ayat 2. Pemberian pembebasan bersyarat  merupakan  salah  satu  sarana  hukum  dalam  rangka  mewujudakn  tujuan  sistem pemasyarakatan.  Hak  warga  binaan  pemasyarakatan  mendapatkan  pembebasan  bersyarat diatur dalam ketentuan pasal 14 huruf k Undang-Undang Pemasyarakatan. 11
Lebih  lanjut  ketentuan  mengenai  pemberian  pembebasan  bersyarat  ini  diatur  dalam pasal 1 angka 8 dan angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua  atas  PP  Nomor  32  Tahun  1999  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga Binaan Pemasyarakatan (PP Nomor 99 Tahun 2012). Pembebasan bersyarat dimaksudkan untuk memulihkan  hubungan  narapidana  dengan  masyarakat  dengan  meningkatkan  peran masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan pemasyarakatan. Selain itu pembebasan bersyarat dimaksudkan  sebagai  upaya  dari  lembaga  pemasyarakatan.  Selain  itu  pembebasan  bersyarat dimaksudkan sebagai upaya dari lembaga pemasyarakatan dalam mengatasi masalah kelebihan kapasitas  yang  dialami  di  setiap  lembaga  pemasyarakatan  di  Indonesia.  Narapidana  yang mendapatkan  pembebasan  bersyarat  telah  mengurangi  kapasitas  penghuni  yang  ada  di lembaga  pemasyarakatan.  Pemberian  pembebasan  bersyarat  bisa  mengurangi  10.000 narapidana tiap tahunnya. 12
Pengertian  pembebasan  bersyarat  tidak  secara  tersurat  dituliskan  dalam  KUHP.  Pada pasal 15 lama ditentuka bahwa pelepasan bersyarat diterapkan kepada terpidana penjara yang panjang, pelepasan bersyarat diberikan apabila tiga perempat dari pidanya telah dijalani dalam
11 Peraturan Mentri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK. 04-10 Tahun 2007.
12 Eti  Nurani,  “Pemberatan  Pidana  Terhadap  Residivis  Dalam  Putusan  Hakim  Di  Pengadilan  Negeri  Yokyakarta” (Universitas Ahmad Dahlan, 2005).
penjara,  yang  sekurang-kurangnya  harus  tiga  tahun.  Sedeangkan  pada  pasal  15  KUHP  yang diubah  dengan  Stb  1926-251  jo  486,  yang  merupakan  kitap  Undang-Undang  Hukum  Pidana yang  berlaku  hingga  sekarang,  pelepasan  bersyarat  dapat  diberikan  kepada  terpidana  yang telah menjalani 2/3 (dua pertiga) dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang  kurangnya  harus  9  (sembilan)  bulan,  dimana  ketentuan  ini  juga  berlaku  pada  saat istilah pembebasan bersyarat digunakan. Terdapat mengenai bimbingan dan pembinaan dalam ketentuan pembebasan bersyarat, yaitu dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatn,  yang  menyatakan  bahwa  terpidana  yang  menjalani  pembebasan  bersyarat wajib mengikuti bimbingan yang diberikan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS). 13
Pembinaan  narapidana  yang  dilaksanakan  berdasarkan  sistem  kemasyarakatan diharapkan  mampu  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  pemidanaan,  untuk  mewujudkan  tujuan tersebut  salah  satu  upayanya  adalah  dengan  pemberian  pembebasan  bersyarat.  Pembebasan bersyarat  pada  awalnya  dikenal  dalam Wetboek  van  strafrecht  (WvS) Belanda,  kemudian dirubah dengan Stb. 1926 Nomor 251 jo 486 yang merupakan kelanjutan dari Stb. 1917 Nomor 749 yang saat ini dikenal sebagai Ordonnantie Op De Voorwaardwlijke Invrjheids Stelling.
Adapun  dasar  hukum  tentang  pemberian  pembebasan  bersyarat  bagi  Narapidana  di Lembaga Pemasyarakatan di atur dalam pasal 25 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi:
a. Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadany, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.
b. Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan. Masa percobaan itu sama dengan lamanya sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahana yang sah maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.
Dalam  pasal  14  ayat  (1)  huruf  (k)  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang pembebasan  bersyarat  juga  diterangkan  bahwa  narapidan  berhak  mendapatkan  pembebasan
13 Arinal  Nurrisyad  Hanun, “Pelaksana  Pembebasan  Bersyarat  Kepada  Narapidana  Di  Lembaga  Pemasyarakatan Purwekerto” (Jendral Soedirman, 2012).
Pembebasan  Bersyarat  Kasus  Narkotika  dalam  Upaya  Pembinaan  Narapidana;  Studi  Komparasi  Mazhab  Hanafi dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 M. Ilham, et. al.
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 4 Issue 1, January 2023
bersyarat.  Juga  dalam  pasal  43  PP  Nomor  32  Tahun  1999  tentang  syarat  dan  tata  cara pelaksanaan Hak dan Warga Binaan Pemasyarakatan diterangkan bahwa:
a. Setiap  narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan  kecuali  anak  sipil,  berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
b. Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi narapidana dan anak pidana  setelah  menjalani  pidana  sekurang-kurangnya  2/3  (dua  pertiga)  dari  masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.
c. Pembebasan  bersyarat  bagi  anak  negara  diberikan  setelah  menjalani  pembinaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun. 14
Pembebasan  bersyarat  pada  awalnya  dikenal  dalam wetboek  van  strafrecht  (WvS) Belanda.  kemudian  dirubah  dengan  stb.  1926  Nomor  251  jo486  yang  merupakan  kelanjutan dari  Stb.  1917  Nomor  749  yang  saat  ini  dikenal  sebagai Ordonnantie  Op  De  Voorwaardelijke Invrjheids Stelling.
Lamintang  mengatakan  bahwa  pembebasan  bersyarat  dibagi  menjadi  dua  golongan, yaitu:
a. Pembebasan  bersyarat dari  kewajiban  untuk  menjalankan  pidana penjara  dalam  suatu rumah  tahanan/Lembaga  pemasyarakatan  seperti  yang  diatur  dalam  pasal  15  sampai pasal  17  KUHP,  lebih  lanjut  setelah  diatur  dalam  ordonasi  tanggal  27  Desember  1917, Stb  Nomor  749  yang  juga  dikenal  dengan de  voorwardelijjke  invrijheidstelling atau peraturn mengenai pembebasan bersyarat.
b. Pembebasan  bersyarat  dari  kewajiban  untuk  mendapatkan  Pendidikan  dalam  suatu Lembaga Pendidikan suatau Negara seperti yang dimaksud dalam pasal 68 ayat (2) dan pasal  69  ayat  (1)  dari  ordonasi  pada  tanggal  21  Desember  1917,  Stb  Nomor  741  yang juga  dikenal  sebagai dwangopveding  regeling atau  peraturan  mengenai  Pendidikan paska.
Pembebasan  yang  akan  dijelaskan  lebih  lanjut  adalah  pembebasan  bersyarat  dari kewajiban untuk menjalankan pidana penjara sebagaimana telah diatur dalam pasal 15 samapai
14 Julian Pranata, “Kajian Komparatif Tentang Pembebasan Bersyarat Sebagai Upaya Pembi naan Narapidana Dalam Perspektif  Hukum  Positif  Dan  Hukum  Islam”  (Fakultas  Syariah  dan  Hukum  Universitas  Islam  Negeri  Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012).
dengan  pasal  16  KUHP.  Dalam  praktek  dibidang  hukum  khususnya  hukum  pidana  sering dijumpai berbagai terjemahan berbeda-beda mengenai pembebasan bersyarat. Dalam Bahasa belanda  digunakan  istilah voorwardelijjke  invrijheidstelling yang  jikan  diterjemahkan  artinya pembebasan bersyarat.
3.2. Analisa Mazhab Imam Hanafi Tentang Pembebasan Bersyarat Narapidana Narkotika
Dalam  menggali  hukum  Islam,  Imam  mazhab  mempunyai  metode  tersendiri  yang digunakan.  Imam  Abu  Hanafiayah  sebagai  salah  satu  pendiri  mazhab  Hanafih  juga  memiliki metode  sendiri  dalam  melakukan  ijtihadnya  untuk  mengambil  suatu  produk-produk  hukum Islam. 15 Dalam  berijtihad,  Imam  Abu  Hanafiah  menggunakan  metode  tersendiri  dalam menetepkan  suatu  produk  hukum  Islam.  Salah  satunya  Qiyas  Definisi  qiyas  menurut  ulama ushul  fiqh  ialah  menerangkan  hukum  sesuatu  yang  tidak  ada  nashnya  dalam  Al- Qur’an  dan Hadits  dengan  cara  membandingkan  dengan  sesuatu  yang  ditetapkan  hukumnya  berdasarkan nash.  A.  Djazuli  mengemukakan  qiyas  ialah  mempersamakan  hukum  yang  belum  dinashkan dengan hukum yang telah ada nashnya, karena ada persamaan illat hukum.
Imam  Hanafi  menggunakan  qiyas  apabila  dalam  Al- Qur’an  dan  Sunnah  tidak menyatakan  secara  eksplisit  tentang  ketentuan  hukum  bagi  persoalan-persoalan  yang dihadapinya.  Beliau  mengaplikasikan  qiyas  dengan  cara  menghubungkan  persoalan-persoalan (furu’)  tersebut  kepada  sesuatu  yang  telah ditetapkan  hukumnya  oleh  nash  (ashal),  dengan melihat kesamaan illat, maka hukum furu’ sama dengan hukum ashal.
Tujuan  pemberian  hukuman  dalam  Islam  sesuai  dengan  konsep  tujuan  umum disyariatkannya hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan. 16 Tunjuan  pemidanaan  dalam  syariat  Islam  adalah  Pencegahan,  pencegahan  yaitu adalah  menahan  orang  yang  berbuat  jarimah  agar  ia  tidak  mengulangi  perbuatan  jarimahnya kembali, atau agar ia tidak terus menerus melakukan jarimah tersebut. Tujuan yang kedua dari tujuan  pemidanaan  adalah  mendidik  pelaku  jarimah  agar  ia  menjadi  orang  yang  baik  dan menyadari kesalahannya.
15 Abdul  Syatar  and  Chaerul  Mundzir, Tokoh  Dan  Ketokohan  Imam  Mazhab  (Kontribusinya  Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia) (Alauddin University Press, 2021).
16 Abdul Syatar, “Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana,” DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum 16, no. 1 (2018): 118 – 34, https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.525.
Pembebasan  Bersyarat  Kasus  Narkotika  dalam  Upaya  Pembinaan  Narapidana;  Studi  Komparasi  Mazhab  Hanafi dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 M. Ilham, et. al.
Tujuan  hukuman  dalam  hukum  pidana  Islam  yaitu  untuk  memelihara  kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah, karena Islam itu sebagai rahmat-an lil‟alamin,  untuk  memberi  petunjuk  dan  pelajaran  kepada  manusia.8  Tujuan  hukum  pidana Islam  itu  sendiri  untuk  mendidik  dan  memberikanm  pemahaman  tentang  hukum  Islam.  Agar mencapai kehidupan yang bahagia maka kita harus mengambil yang bermanfaat dan menolak yang  tidak  berguna  bagi  kehidupan.  Semata-mata  untuk  mencapai  keridhaan  Allah  dalam kehidupan manusia baik didunia maupun diakhirat.
Berkaitan  dengan  Pembebasan  Bersyarat,  dalam  hukum  pidana  Islam  pembebasan bersyarat sama halnya dengan pengampunan, karena pengampunan dalam hukum Islam lebih menitik  beratkan  kepada  konsep  kemaslahatan,  dan  untuk  mendapat  Pembebasan  Bersyarat itu  sendiri  harus  melalui  pertimbangan-pertimbangan  kemaslahatan  untuk  menghormati  hak- hak kemanusiaan, sesuai dengan dalil yang menjelaskan tentang Ta’zir yang terdapat di dalam firman Allah SWT pada Q.S An-Nissa ayat 16:
Terjemahnya:
“ Dan  terhadap  dua  orang  yang  melakukan  perbuatan  keji  diantara  kamu,  Maka  berilah hukuman  kepada  keduanya,  kemudian  jika  keduanya  bertaubat  dan  memperbaiki  diri, Maka  biarkanlah  mereka.  Sesungguhnya  allah  Maha  Penerima  taubat  lagi  Maha Penyayang” 17
Pengampunan dalam penerapan hukum pidana Islam terkait dengan tindak pidana yang di  ancam  hukuman  ta’zir,  maka  ketentuannya  hakim/penguasa  yang  diberi  kewenangan  yang luas  dalam  memberikan  pengampunan  kepada  pelaku  tindak  pidana,  apabila  pengampunan tersebut  membawa  kemaslahatan  dan  ketentraman  bagi  hidup  masyarakat.  Karena kemaslahatan  itulah  yang  menjadi  unsur  utama  dalam  Syari’at  Islam.  Para  ulama  membagi jarimah ta‟zir menjadi dua bagian:
a. Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan hak Allah
b. Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan hak perorangan (hamba).
Dalam hal pengampunan jarimah ta‟zir yang berkaitan dengan hak perorangan (hamba) disamping  harus  ada  gugatan,  hakim  tidak  dapat  mamaafkan  (memberi  ampunan)  sedangkan ta‟zir  yang  berkaitan  dengan  hak  Allah  atau  ja maah  tidak  harus  ada  gugatan  dan  ada
17 Kementrian Agma RI, Al- qur’a n dan Terjemahnya, (Bandung: Syaamil Qur’an, 2012), h.80
kemungkinan  bagi  hakim  untuk  memberikan  pengampunan  bila  itu  membawa  kepada kemaslahatan.  Sedangkan  dalam  ajaran  Islam  berkelakuan  baik  merupakan  manifestasi  dari sifat  dan  wujud  penyempurnaan  dari  rasa  penyesalan  seseorang  atas  perbuatan  masalalunya (perbuatan  jahat  telah  ia  lakukan)  dan  juga  sebagai  wujud  dari  penyempurnaan  taubat seseorang.  Sebagaimana  dalam  AlQur’an  telah  dijelaskan  bahwa  orang  yang  bertaubat dikatakan  sempurna  bila  ia  tidak  hanya  menyesali  perbuatannya  saja,  akan  tetapi  ia  harus mengikuti dan mengganti perbuatannya tersebut dengan perbuatan baik.
Menurut  pendapat  lain  dalam  Hasyiyah  Ibn  Abidin,  menurut  para  ulama  bila  ia memperlihatkan  tanda-tanda  perbaikan  perilakunya,  karena  taubatnya  dalam  hati  itu,  tidak dapat diamati. Menurut Mahmud Syaltut, Tuhan sebagai otoritas yang tinggi, akan memberikan hukuman kepada manusia yang bersalah dan akan menggugurkan hukuman bagi manusia yang mau  bertaubat  dan  menyesali  perbuatan  yang  pernah  ia  lakukan  selama  ini  dengan bersungguhsungguh. Hal ini adalah merupakan syari’at dan ketentuan dari Allah, dan karenanya tidak ada lagi hukuman bagi manusia yang bertaubat.
Lebih jauh lagi tentang pemaafan al-Mawardi adalah sebagai berikut:
a. Bila pemaafan hak alami diberikan sebelum pengajuan gugatan kepada hakim, maka Ulil Amri bisa memilih antara menjatuhkan sanksi ta‟zir dan memaafkannya.
b. Bila  pemaafan  diberikan  sesudah  menjatuhkan  gugatan  kepada  hakim  oleh  korban, maka  ada  perbedaan  diantara  fuqaha  berkaitan  hapusnya  hak  Ulil  Amri  dalam menjatuhkan hukuman yang berkaitan dengan hak masyarakat. Ada yang berpendapat bahwa Ulil Amri itu menjadi hapus dengan pengajuan gugatan oleh korban. Pendapat ini dipegang oleh Abu Abdillah al-Zubair dan demikian pula pendapat Ahmad ibn  Hambal. Sedangkan menurut pendapat para ulama yang lain, hak tersebut tetap saja tidak dapat dihapus,  baik  sebelum  atau  sesudah  pengajuan  gugatan  yang  berhubungan  dengan jarimah.
Dalam  firman  Allah  yang  menerangkan  harus  taatnya  seseorang  dengan  Allah, Rasulullah, dan Ulil Amri terdapat dalam Q.S An-Ni sa’ ayat 59:
Terjemahnya:
“ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara  kamu.  Kemudian  jika  kamu  berlainan  pendapat  tentang  sesuatu,  maka
Pembebasan  Bersyarat  Kasus  Narkotika  dalam  Upaya  Pembinaan  Narapidana;  Studi  Komparasi  Mazhab  Hanafi dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 M. Ilham, et. al.
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 4 Issue 1, January 2023
kembalikanlah  ia  kepada  Allah  (Al  133  Quran)  dan  Rasul  (sunnahnya),  jika  kamu benarbenar  beriman  kepada  Allah  dan  hari  kemudian.  Yang  demikian  itu  lebih  utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. 18
Selain  itu  pula  ada  perbedaan  hukuman  antar a  hukum  hudud  dengan  hukuman  ta’ zir. Hukuman hudud diberlakukan  secara  sama untuk  semua orang  (pelaku),  sedangkan hukuman ta’ zir  pelaksanaannya  dapat  berbeda  antara  satu  pelaku  dengan  pelaku  lainnya,  tergantung kepada  perbedaan  kondiri  masing-masing  pelaku.  Apabila  ada  seorang  yang  terhormat  dan baik-baik,  suatu  ketika  tergelincir  mel akukan  tindak  pidana  jarimah  ta’ zir  maka  kondisinya  itu dapat dijadikan pertimbangan untuk membebaskannya atau menjatuhkan hukuman yang lebih ringan.  Sebaliknya  dengan  seorang  yang  perilakunya  tidak  baik  mela kukan  jarimah  ta’ zir  yang sama,  seorang  tersebut  dapat  dijatuhkan  hukuman  lebih  berat.  Dalam  jarimah  hudud  tidak berlaku pembelaan dan ampunan, apabila perkaranya sudah dibawa ke pengadilan. Sedangkan untuk jarimah ta’ zir, kemungkinan untuk memberikan pengampunan sangat terbuka lebar, baik oleh individu maupun pemerintah.

## 4. Kesimpulan
Pengguna narkotika yang masih mendapatkan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, maka terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan pengguna narkotika tersebut yakni membeli, menguasai, menyimpan, atau memiliki yang akhirnya dipergunakan sendiri.  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  tidak  memberikan  pembedaan/garis  yang jelas  antara  delik  pidana  dalam  Pasal  127  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika  dengan  delik  pidana  lain  yang  terdapat  dalam  Undang-  Undang  Nomor  35  Tahun 2009  Tentang  Narkotika,  dimana  pengguna  narkotika  yang  mendapatkan  narkotika  secara melawan  hukum  pasti  memenuhi  unsur  “menguasai”,  “memiliki”,  “menyimpan”,  atau “membeli”  narkotika  dimana  hal  tersebut  juga  diatur  sebagai  suatu  tindak  pidana  tersendiri dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika. Tujuan  hukuman  dalam hukum pidana Islam yaitu untuk memelihara kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah, karena Islam itu sebagai rahmat- an lil‟alamin, untuk memberi petunjuk dan  pelajaran  kepada  manusia.  Tujuan  hukum  pidana  Islam  itu  sendiri  untuk  mendidik  dan
18 Kementrian Agama RI, Al- qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Syaamil Qur’an, 2012), h.87
memberikanm  pemahaman  tentang  hukum  Islam.  Agar  mencapai  kehidupan  yang  bahagia maka kita harus mengambil yang bermanfaat dan menolak yang tidak berguna bagi kehidupan. Semata-mata untuk mencapai keridhaan Allah dalam kehidupan manusia baik didunia maupun diakhirat.  Pembebasan  bersyarat  seperti  hukuman  bersyarat  bermaksud  untuk  mendidik  si terhukum.  Tujuannya  adalah  untuk  menolong  terhukum  pada  waktu  pindah  dari  hukuman dengan  kemerdekaan  bersyarat.  Ia  dianjurkan  untuk bekerja  sendiri  dengan tujuan  yang baik. Pada  satu  pihak  hukuman  diperpendek,  karena  bagian  yang  terakhir  dari  hukuman  tidak dilaksanakan,  sebaliknya  si  terhukum  tinggal  lebih  lama  di  bawah  pengawasan  penguasa, karena  masa  percobaan  selama  satu  tahun  lebih  lama  dari  pada  sisa  waktu  hukuman  yang sesungguhnya.

## Daftar Pustaka
Adi,  Kusno. Diversi  Sebagai  Upaya  Alternative  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Narkotika  Oleh Anak . Malang: UMM Press, 2009.
Ali,  Muchtar.  “Memperbincangkan  Sanksi  Pidana  Pelaku  Pemakai  Narkotika  Dalam  Sistem Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam.” Pendidikan, Hukum Dan Bisnis 3, no. 3 (2016). Butar-Butar,  Frans  Sindi,  Mhd.  Ansori  Lub is,  and  Syawal  Amry  Siregar.  “Penegakan  Hukum Tindak Pidana Narkotika Di Kalangan Mahasiswa Yang Diungkap Oleh Direktorat Reserse Narkoba  Polda  Sumut.” JURNAL  RETENTUM 2,  no.  1  (February  24,  2021):  12 – 20. http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/898.
Daniel,  Sujono  AR  dan  Bony. Komentar  Dan  Pembahasan  Undang-Undang  No.35  Tahun  2009 Tentang Narkotika . Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Hanun,  Arinal  Nurrisyad.  “Pelaksana  Pembebasan  Bersyarat  Kepada  Narapidana  Di  Lembaga Pemasyarakatan Purwek erto.” Jendral Soedirman, 2012.
Hasan,  Hamzah.  “Implementasi  Nilai -Nilai  Kewajiban  Asasi  Manusia;  Telaah  Hukum  Pidana Islam.” Mazahibuna:  Jurnal  Perbandingan  Mazhab 1,  no.  2  (2019):  92 – 118. https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11650.
Idrus,  Achmad  Musyahid.  “D iskursus  Maslahat  Mursalah  Di  Era  Milenial;  Tinjauan  Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik.” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 2 (December 20, 2019): 134 – 45. https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.10625.
Lolong,  Christofel  Ronal,  Sarah  Sambir an,  and  Fanley  Pangemanan.  “Strategi  Badan  Narkotika Nasional  (BNN)  Di  Kota  Manado  Dalam  Pencegahan  Peredaran  Narkotika.” Jurnal Eksekutif 2, no. 5 (2020): 1 – 9.
Pembebasan  Bersyarat  Kasus  Narkotika  dalam  Upaya  Pembinaan  Narapidana;  Studi  Komparasi  Mazhab  Hanafi dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 M. Ilham, et. al.
SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab - Volume 4 Issue 1, January 2023
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/29675.
Muhajir, Noeng. Metode Penelitian Kualitatif . Edisi II,. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1983.
Nento, Surya Eka P. “Upaya Aparat Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mencegah Pentelundupan Narkotika  Di  Dalam  Lembaga  Pemasyarakata  (Studi  Kasus  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas II A Di Gorontalo Tahun 2012- 2014).” Universitas Hasanuddin, 2015.
Nurani, Eti. “Pemberatan Pidana Terhadap Residivis Dalam Putusan Hakim Di Pengadilan Negeri Yokyakarta.” Universitas Ahmad Dahlan, 2005.
Pranata, Julian. “Kajian Komparatif Tentang Pembebasan Bersyarat Seba gai Upaya Pembinaan Narapidana  Dalam  Perspektif  Hukum  Positif  Dan  Hukum  Islam.”  Fakultas  Syariah  dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012.
Syatar,  Abdul.  “Relevansi  Antara  Pemidanaan  Indonesia  Dan  Sanksi  Pidana.” DIKTUM:  Jurnal Syariah Dan Hukum 16, no. 1 (2018): 118 – 34. https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.525.
Syatar,  Abdul,  and  Chaerul  Mundzir. Tokoh  Dan  Ketokohan  Imam  Mazhab  (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia) . Alauddin University Press, 2021.