Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. XIII No. 2, Desember 2019, 243-257 p-ISSN 1978-6670 | e-ISSN 2579-4167
DOI: https://doi.org/10.24090/mnh.v13i2.2692
POSITIVISASI HUKUM KELUARGA ISLAM SEBAGAI LANGKAH PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA: KAJIAN SEJARAH POLITIK HUKUM ISLAM

## Nurul Ma’rifah
IAIN Syekh Nurjati Cirebon Jl Perjuangan Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon
Email: zakentsaqib@yahoo.co.id Submit  : 14 April 2019 Diterima   : 24 Oktober 2019 Revisi : 02 Oktober 2019 Terbit: : 2 Desember 2019

## Abstrak
Tulisan  ini  membahas  tentang  positivisasi  hukum  keluarga  Islam  dalam  perspektif  sejarah politik hukum Islam di Indonesia yang tidak bisa dipisahkan dari peran penguasa sejak masa awal  pemerintahan  Orde  Lama,  Orde  Baru,  hingga  masa  Reformasi.  Perkembangan pembaharuan  hukum  keluarga  Islam  cenderung  menguat  dan  berhasil  dilakukan  ketika rezim  penguasa  bersikap  tegas,  sebagaimana  telah  diperankan  pada  masa  Orde  Baru  yang cenderung  berpihak  pada  pembaharuan  hukum  keluarga  Islam.  Akan  tetapi,  ketika  rezim penguasa tidak tegas dan cenderung demokratis, sebagaimana pada masa Reformasi, maka pembaharuan  hukum  keluarga  Islam  cenderung  stagnan.  Pada  sisi  yang  lain,  sejarah perjuangan pembaharuan hukum keluarga Islam juga mengalami dinamika pasang dan surut karena  terpengaruh  oleh  konfigurasi  politik,  di  mana  sikap  kelompok  Muslim  Indonesia dapat  diklasifikasikan  kepada  kelompok  progressif  dan  Islamis.  Kelompok  progressif berusaha  memperjuangkan  pembaharuan  hukum  keluarga  Islam  secara  kontekstual. Sedangkan kelompok Islamis lebih terlihat tekstualis dalam merespon pembaharuan hukum keluarga Islam.
Kata  Kunci : Positivisasi,  Pembaharuan,  Hukum  Keluarga  Islam,  Sejarah  Politik, Indonesia

## Abstract
This paper discusses the making  Islamic family law a formal law in the perspective of the political history of Islamic law in Indonesia, which cannot be separated from the role of the regime  since  the  beginning  of  the  Old  Order  era.  In  this  era,  the  regime  showed  its alignment with the renewal of Islamic law. However, when the regime was not as firm and tended  to  be  democratic,  as  it  was  during  the  Reformation  era,  Islamic  family  law  reform tended  to  be  stagnant. On  the  other  hand,  the  history  of  Islamic  family  law  renewal  also experienced  ups  and  downs  because  it  is  affected  by  political  configurations,  in  which Indonesian  Muslims  attitudes  could  be  classified  into  progressive  and  Islamist  groups. Progressive groups try to fight for the renewal of Islamic family law contextually; whereas Islamist groups are more textual in responding to Islamic family law reform.
Keywords : Formal law, Renewal, Islamic Family Law, Political History, Indonesia

## A. Pendahuluan
Kemerdekaan  Indonesia  tidak  bisa dilepaskan dari kontribusi besar masyarakat  Islam.  Karena  kontribusi tersebut,  tidak  berlebihan  kiranya  jika masyarakat  Islam  mendorong  pemerintah untuk mengeluarkan produk hukum keluarga Islam yang sejalan dengan ajaran Islam sebagai usaha perbaikan kedudukan wanita dalam perkawinan. Seruan masyarakat Islam direspon positif pemerintah  dengan  kemunculan  produk hukum  keluarga  Islam  Indonesiapada masapemerintahan  Soekarno,  terutama pada era demokrasi liberal, yaitu Undang- Undang  nomor  22  Tahun  1946  tentang Pencatatan  Nikah,  Talak  dan  Rujuk. 1
Akan tetapi, Undang-Undang No.22 tahun 1946 ini hanya berisi hukum acara formil, bukan  tentang  materi  hukum  perkawinan oleh karenanya tuntutan atas pembaharuan hukum  keluarga  Islam  terus  disuarakan dan menghasilkan beberapa RUU Perkawinan. Namun, hingga pemerintahan Soekarno berakhir tidak ada satupun  RUU  Perkawinan  yang  berhasil diundangkan.
Memasuki masa Orde Baru, tuntutan pembaharuan semakin marak dan didiskusikan  juga  diperbincangkan  oleh organisasi  masyarakat,  terutama  oleh Organisasi Wanita Indonesia, baik melalui seminar  maupun  simposium,  hingga  pada tingkat Dewan Perwakilan Rakyat,
sehingga  pada  akhirnya  pembaharuan hukum keluarga Islam 2 berhasil dilakukan  melalui  Undang-Undang  No.  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang diberlakukan  sejak  tanggal  1  Oktober 1975 dan ini  merupakan momentum awal keberhasilan Orde
Baru dalam pembaharuan  hukum  keluarga  Islam
Indonesia.  Selain  keberhasilan  tersebut, masa Orde Baru juga berhasil mengeluarkan  produk  hukum  lain  di bidang  hukum  keluarga  Islam,  yakni Instruksi  Presiden  No.  1  Tahun  1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum  Islam  (KHI). 3 KHI  merupakan
kumpulan hukum
Islam produk pemerintahan  Orde  Baru  yang  isinya diambil  dari  sejumlah  kitab  fikih  klasik. Kompilasi  ini  telah  diakui  sebagai  hasil karya  ulama  Indonesia  yang  menjadi rujukan para hakim di Pengadilan Agama.
Berakhirnya  pemerintah  Orde  Baru pada  bulan  Mei  1998  merupakan  masa dimulainya era keterbukaan akses terhadap  ruang  publik,  beberapa  tawaran untuk  melakukan  pembenahan  Hukum keluarga  Islam  dilakukan  baik  dengan mengkritisi  sejumlah  pasal  KHI  yang dianggap mengukuhkan pandangan dominan  dalam  fikih  yang  menempatkan perempuan  sebagai  “ the  second  class communities ”  setelah  laki-laki  melalui Counter  Legal  Draft atas  Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI), Hukum Terapan  Peradilan  Agama  dan  RUU HMPA (Rancangan Undang-Undang Hukum  Materiil  Peradilan  Agama)  dalam bidang  Perkawinan.  Selain  itu,  juga tawaran
dilakukannya amandemen terhadap  Undang-Undang  nomor  1  tahun 1974 tentang perkawinan dengan munculnya  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan.  Hingga  saat  ini  upaya-upaya pembaharuan belum membuahkan hasil.
Berdasarkan latar belakang tersebut, pembaharuan  hukum  keluarga  Islam hanya dapat dilakukan pada masa pemerintahan Orde Baru. Padahal pembaharuan  hukum  keluarga  Islam dalam  sebuah  periode  pemerintahan berada  pada  kondisi  yang  sama,  yaitu diawalidengan pro-kontra masyarakat Muslim.  Dengan  demikian,  tulisan  ini mengambil  bagian  penting  dalam  melihat bagaimana  sejarah  hukum  keluarga  Islam di  Indonesia  dibangun  dari  konteks sejarah  dan  politik  yang  berkembang karena  diskursus  hukum  tidak  bisa dipisahkan  dari  konteks  sosial  politik negara  di  mana  hukum  itu  diciptakan. Dengan menggunakan teori hukum sebagai produk politik, tulisan ini menggambarkan
bahwa hukum
merupakan  produk  politik,  di  mana karakter  setiap  produk  hukum  akan ditentukan  oleh  perimbangan  kekuatan atau  konfigurasi  politik  yang  melahirkan sebuah produk hukum.  Asumsi ini dipilih berdasarkan  kenyataan  bahwa  setiap produk hukum merupakan produk keputusan  politik  sehingga  hukum  dapat dilihat  sebagai  kristalisasi  dari  pemikiran politik yang saling berinteraksi. 4
B. Perjuangan Politik  Hukum  Islam  di Indonesia  pada  Masa  Orde  Lama-
Reformasi
Sepanjang sejarah, umat Islam Indonesia  mengalami  pasang  surut  dalam memperjuangkan politik Islam. Pada masa kerajaan-kerajaan Nusantara, politik Islam cenderung menyatu dengan agama. Ketika Belanda  menjajah  Indonesia,  Islam  juga memainkan peran penting dalam perlawa- nan  terhadap  kolonial. 5 Islam  sebagai agama  dianggap  bukan  musuh  oleh kolonialisme  Belanda,  namun  “Islam sebagai doktrin politik” yang menakutkan bagi Belanda. 6 Ketakutan terhadap kekuatan kelompok Islam membuat pemerintah  Belanda  mencampuri  dan mengatur  urusan-urusan  Islam,  beberapa diantaranya  merupakan  urusan  hukum keluarga  Islam,  seperti  (a)  Peradilan Agama  yang  diatur  sejak  tahun  1882,  (b) Pengangkatan penghulu sebagai penasihat pada  pengadilan  umum,  (c)  Pengawasan terhadap  perkawinan  dan  perceraian  bagi orang  Islam  sejak  1905,  (d)  Ordonansi perkawinan terhadap pendidikan Islam.
Pada tanggal 8 Maret 1942 sampai 14 Agustus 1945 periode pendudukan Jepang dimulai.  Walaupun  singkat,  namun  dapat dicatat sebagai periode membuka kembali keterlibatan  Islam  dalam  dunia  politik. Sumbangan  terbesar  Jepang  bagi  politik Islam  Indonesia  terletak  pada  upayanya untuk  menyatukan  berbagai  kekuatan Islam  dalam  satu  organisasi  Masyumi, yang  didukung  oleh  Muhammadiyah  dan NU.  Sumbangan  Jepang  bagi  politik lainnya adalah membentuk Kantor Urusan
Agama atau dalam bahasa Jepang  disebut Shumuba.
Setelah  Indonesia  merdeka,  pemerin- tahan  dijalankan  oleh  Orde  Lama.  Dalam periode  ini  muncul  banyak  kelompok yang saling berkepentingan dalam membentuk  dasar  negara.  Salah  satunya adalah  kelompok  umat  Islam  yang  ikut berperan dalam perumusan Pancasila yang pada  tanggal  18  Agustus  1945  atau  10 Ramadhan  1364  mengalami  perubahan terakhir dengan tanpa menyertakan kalimat  “dengan  menjalankan  syariat
Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. 7 Sehingga  akhirnya  muncullah  Pancasila sebagai ideologi negara. 8
Soekarno  menjadi  Presiden  pertama sekaligus kepala pemerintahan dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden.  Pada  tahun  1945-1959  sistem politik  yang  diterapkan  adalah  sistem politik  yang  demokratis.  Konfigurasi politik yang demokratis ini menguntungkan  bagi  umat  Islam,  yang sedang  aktif  bergerak  dalam  perpolitikan Indonesia yang dapat dilihat dari munculnya  produk-produk  hukum  Islam. Diantaranya,  pada  tahun  1946  Indonesia membentuk  peraturan  tentang  pencatatan pernikahan dan perceraian yang diterapkan  di  Jawa  dan  Madura  dan  ini dapat  disebut  sebagai  produk  hukum keluarga Islam, yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Namun, Undang-undang Ini belum berhasil menyelesaikan masalah-masalah  yang  muncul  terkait perkawinan dikalangan umat Islam. Banyaknya  masalah  seperti  perkawinan anak-anak,  perkawinan  paksa,  poligami dan  masalah  talak  sewenang-wenang memunculkan  tuntutan  dalam  melakukan pembaharuan  hukum  keluarga  Islam  di Indonesia.  Terkait  hal  tersebut,  sejak tahun  1950-an  Indonesia  telah  berusaha membentuk  draft  hukum  perkawinan  dan perceraian bagi masyarakat Muslim Indonesia,  namun  mengalami  pergolakan dan  pembatalan.  Selain  itu  pemerintah
Orde  Lama  juga  melegalkan  berdirinya Departemen Agama dan PP No. 45 Tahun 1957  tentang  pembentukan  Peradilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah bagi seluruh NKRI.
Memasuki  periode  tahun  1959- 1966,  sistem  politik  yang  demokratis berakhir  ketika  pada  tanggal  5  Juli Presiden  Sukarno  mengeluarkan  dekrit yang  kemudian  dianggap  sebagai  jalan bagi  kemunculan  demokrasi  terpimpin, yang di dalamnya Soekarno menjadi aktor utama  dalam  agenda  politik  Nasional, sehingga pemerintahan Soekarno pada era ini dicirikan sebagai  rezim  yang otoriter. 9
Produk  hukum  keluarga  Islam  pada pemerintahan demokrasi terpimpin tersebut hanya memunculkan isu unifikasi hukum perkawinan sekuler yang akhirnya gagal dilaksanakan.
Tumbangnya Orde Lama pada tahun 1966  menandai  dimulainya  rezim  Orde Baru,  di  mana  kebijakan  pemerintah menekankan  pada  logika  pembangunan yang  berorientasi  pada  bidang  ekonomi dan  paradigma  pertumbuhan,  kebijakan politik pemerintah diarahkan pada pembentukan negara yang kuat.
Kehidupan  politik  yang  stabil  sengaja diciptakan  karena  pembangunan  ekonomi hanya  akan  berhasil  jika  didukung  oleh stabilitas  nasional  yang  mantap.  Pada awalnya Orde
Baru
memulai pemerintahan  secara  demokratis,  tetapi seiring  perjalanan  waktu  sistem  politik Orde Baru berubah menjadiotoriter. Kalangan  umat  Islam  pada  awalnya mempunyai harapan besar ketika kebijakan  Orde  Baru  membebaskan  para tokoh Masyumi yang sebelumnya menjadi tahanan  Soekarno.  Namun,pada  akhirnya mereka  menelan  kekecewaan  karena pemerintah  Orde  Baru  yang  didukung sepenuhnya  oleh  militer  tidak  bersedia merehabilitasi Masyumi dan tidak mengizinkan  para  eksponennya  untuk terlibat  dalam  politik  praktis.  Kalangan militer  menganggap  bahwa  beberapa
tokoh  Masyumi  memiliki  kesalahan  yang tidak  bisa  dimaafkan  karena  mereka dianggap  terlibat  dalam  pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada tahun 1958. 10
Pemerintah  Orde  Baru  berusaha menghilangkan  konflik  ideologis  dengan menciptakan  penertiban  politik  yang tujuan  utamanya  mewujudkan  model kenegaraan  yang  disebut  Karl  D.  Jackson sebagai Bureaucratic  Politic (politik birokratis), 11 di  mana  dalam  model  ini kekuatan  lembaga-lembaga  politik  di  luar pemerintah seperti parlemen, partai politik,  serta  kelompok  kepentingan diperlemah  dibatasi  oleh  pemerintah. Terkait  dengan  hukum  Islam,  Orde  Baru (1966-1998) berhasil mengupayakan lahirnya  UU  No.  14  tahun  1970  yang menempatkan  Pengadilan  Agama  sebagai salah  satu  pengadilan  Negara.  Kemudian pada  tahun  1974  lahir  pula  UU  No.  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan.Undang- Undang  Nomor  1  tahun  1974  ketika sebelum  diundangkan  dan  masih  dalam bentuk RUUP mendapat reaksi keras umat Islamkarena  RUUP  tersebut  menurut Abdul  Aziz  Thaba  bersinggungan  dengan masalah  akidah,  juga  dilatar  belakangi oleh  situasi  perkembangan  politik  ketika itu, (1) Parpol Islam baru saja kalah dalam pemilu  tahun  1971  dan  gejala  politisasi Islam  sudah  mulai  tampak,  sehingga kalangan  Islam  sangat  menghawatirkan keberadaan  mereka.  Apalagi  saat  itu pemerintah  menghimbau  supaya  tidak menggunakan kata Islam dalam Peraturan Pemerintah  hasil  Putusan  Sidang.  (2) Umat  Islam  sangat  cemas  dengan  isu Kristenisasi yang mulai ramai sejak 1970- an.  Banyak  yang  menuduh  dibalik Rancangan  Undang-undang  Perkawinan itu  ada  tendensi  terselubung  yakni  usaha untuk mempermudah upaya kristenisasi di Indonesia. 12 Rancangan  Undang-undang Perkawinan  ini  sebenarnya  merupakan respon positif terhadap tuntutan masyarakat, walaupun mendapatkan
reaksi  keras  umat  Islam  pemerintah  tetap berusaha  mempersiapkan  RUU  baru,  dan pada  tanggal  31  Juli  1973  dengan  No.  R. 02/PU/VII/1973,  pemerintah  menyampai- kan  RUU  tentang  Pernikahan  yang  baru kepada    DPR,  yang  terdiri  atas  15  (lima belas) bab dan 73 (tujuh puluh tiga) pasal. RUU ini mempunyai tiga tujuan. Pertama ,  memberikan  kepastian  hukum bagi  masalah-masalah  perkawinan,  sebab sebelum adanya Undang-undang, perkawinan  hanya  bersifat judge  made law.  Kedua ,  melindungi  hak-hak  kaum wanita, 13 dan sekaligus memenuhi keinginan  dan  harapan  kaum  wanita, ketiga , menciptakan Undang-undang yang sesuai  dengan  tuntutan  zaman. 14 Hingga akhirnya  muncul  Undang-Undang  No.  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang berlaku  efektif  sejak  tanggal  1  Oktober 1975.  Adapun  isi  Undang-Undang  No.  1 tahun  1974  tentang  Perkawinan  terdiri atas  14  bab  dan  67  pasal.  Berikutnya dikeluarkan  PP  No.  28  Tahun  1977 tentang  Perwakafan  Tanah  Milik  sebagai pemenuhan  kehendak  UU  No.  14  Tahun 1961  tentang  Ketentuan  Pokok  Agraria dan  pada  tahun  1989  lahir  UU  No.  7 Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama, dalam  tatanan  hukum  nasional  secara keseluruhan.  Peradilan  agama  menjadi institusi yang menangani perkara perkawinan, kewarisan,  wasiat  dan hibah, serta  perwakafan  dan  sadaqah.Sebagai sebuah  lembaga  peradilan,  Pengadilan Agama  memerlukan  hukum  materiil.
Namun,  UU  No.1  tahun  1974  tidak memuat materi kewarisan dan perwakafan. Oleh karena itu, dipersiapkan draft  hukum  perdata  Islam  yang  berisi materi  tentang  perkawinan,  perceraian, dan  semua  materi  hukum  keluarga  serta materi tentang waris, wasiat dan perwakafan.  Dalam  prosesnya,  draft  ini tidak sampai menjadi RUU karena kondisi politik tidak memungkinkan untuk mengeluarkan draft menjadi UU,
kemudian  diambil  jalan  pintas  dengan Inpres  No.1  tahun  1991  yang  mengins-
truksikan  kepada  Menteri  Agama  untuk menyebarluaskan  draft  tersebut  kepada pihak-pihak  yang  berkepentingan  yang selanjutnya  disebut  Kompilasi  Hukum Islam  (KHI). 15 KHI  terdiri  dari  tiga  buku yaitu  buku  pertama  tentang  hukum perkawinan,  buku  kedua  tentang  hukum kewarisan dan buku ketiga tentang hukum perwakafan. Kemunculan KHI tampaknya merupakan  respon  pemerintah  terhadap umat Islam.
Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto,  setelah  32  tahun  berkuasa  pada masa  Orde  Baru  akhirnya  mengundurkan diri.  Sesuai  dengan  Pasal  8  UUD  1945 dan  ketetapan  MPR  VII/1973,  presiden menyerahkan kepemimpinan negara kepada  Wakil  Presiden  Bacharudin  Jusuf Habibie. Pada era tahun 2000-an semangat  pemikiran  Islam  di  Indonesia yang agak berlainan dengan era sebelumnya  juga  mulai  bermunculan. Pemikiran  Islam  yang  dimotori  oleh  anak muda NU dan telah menjadi santri kota ini disebut  dengan  Jaringan  Islam  Liberal. Mengenai  kemunculan  Islam  Liberal, Kamaruzzaman  memberikan  beberapa catatan  pinggir. Pertama ,  kelompok  ini lahir lebih disebabkan oleh suasana politik pada  era  reformasi.  Dalam  era  tersebut, umat  Islam  telah  mengalami euphoria , baik  mendirikan  partai  politik  maupun mendirikan  gerakan  Islam,  sebagai  alat untuk amar  ma’rūf  nahy  al-munkār . Sebagai  wujud  “kejenuhan”  terhadap situasi  tersebut,  anak  muda  NU  dan intelektual muda lainnya, mencoba mengisi  reformasi  melalui  pendekatan yang  lebih  bersifat  substansi  atau  esensi. Kedua ,  konsep  atau  landasan  Islam Liberal  ini  sama  sekali  “bukan  baru” dalam kancah pemikiran  Islam  Indonesia. Sebelumnya  telah  ada  beberapa  tokoh yang  memiliki  pandangan  serupa  dengan Islam Liberal. Ketiga , sikap “liberal” anak muda  NU  ini  lebih  merupakan  upaya untuk  memaksimalkan  peran  akal  dalam menafsirkan  teks  (al-Qur’an  dan  al- Sunnah)  disesuaikan  dengan  konteks
kekinian.  Hal  ini  telah  dilakukan  oleh Mu’tazilah  sebelumnya,  yang  juga  telah mengundang sejumlah “gugatan” terhadap aliran  ini. 16 Beberapa  pemikir  Islam Liberal  ini  juga  beberapa  diantaranya berhasil  menempati  peran  struktural dalam Lembaga-lembaga Negara.
Hingga  akhirnya  pada  tahun  2004 muncul Counter  Legal  Draft yang dilaunching  pada  bulan  Oktober  oleh Pokja Pengarusutamaan Gender
Departemen  Agama  RI. Counter  Legal Draft Kompilasi  Hukum  Islam  (CLD- KHI)  merupakan  tuntutan  perubahan  atau pembaharuan  terhadap  Kompilasi  Hukum Islam  yang  mengusung  keadilan  dan kesetaraan gender. 17 Selain itu, salah satu aturan  mengenai  wakaf  dalam  KHI  telah ada  Undang-undang  tentang  wakaf  yang disahkan  pada  tanggal  27  Oktober  2004 oleh Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono. 18 Keberadaan  draft  CLD-
KHI  telah  memancing  berbagai  respon sejumlah kelompok Muslim untuk bereaksi  keras;  dan  mengalami  dinamika sosial  politik  yang  luar  biasa  sehingga rumusan ini “gagal” diundangkan.
Walaupun  demikian,  secara  struktur hukum, CLD KHI telah dijadikan rujukan atas  Rancangan  Undang-Undang  Hukum Materiil  Peradilan  Agama  (RUU  HMPA) dan  Rancangan  Undang-undang  Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU KKG) yang digodok  di  parlemendan  diajukan  dalam Prolegnas  (Program  Legislasi  Nasional) 2010-2014.  Akan  tetapi,  hingga  akhir pemerintahan  pada  tahun  2014  belum berhasil  di  undangkan,  walaupun  pada Program  Legislasi  Nasional  tahun  2015- 2019 RUU KKG dan RUU perubahan atas Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974 tentang perkawinan masuk menjadi agenda  dalam  Prolegnas  pemerintahan yang  baru. 19 Namun,  hingga  berakhirnya pemerintahan pada tahun 2019 juga belum berhasil diundangkan.
C. Political Will dalam Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia
Tafsiran klasik politik hukum ditetapkan  melalui  lembaga  negara  atas pejabat  yang  diberi  wewenang.  Politik hukum  secara  umum  dapat  dikatakan sebagai  ‘kebijakan’  yang  diambil  atau ‘ditempuh’  oleh  negara  melalui  lembaga negara atau pejabat yang diberi wewenang untuk  menetapkan  hukum  mana  yang perlu  diganti  atau  yang  perlu  di  ubah supaya  mengarah  pada  suatu  pengaturan hukum  yang  efektif,  di  mana  dalam penerapannya memerlukan perhatian lembaga  dan  prosedur-prosedur  yang diperlukan. 20 Politik  hukum  merupakan kebijakan  pemerintah  yang  akan  atau telah dilaksanakan secara nasional. Hal ini meliputi: pertama ,  pembangunan  hukum yang berintikan perbuatan dan pembaharuan  hukum  terhadap  materi- materi  hukum  agar  dapat  sesuai  dengan kebutuhan; kedua ,  pelaksanaan  ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut, hukum  tidak  bisa  lepas  dari  politik, terutama  tentang  perkembangan  positivi- sasi hukum Islam yang mengalami pasang surut  mengikuti  arah  politik  yang  ada pada setiap masa pemerintahan yang lebih menitikberatkan  pembangunan  daripada revolusi.  Paham  yang  dibawa  oleh Mochtar  Kusumaatmadja,  seorang  guru besar  hukum  internasional  yang  direkrut pemerintah  menjadi  menteri  kehakiman dan  selanjutnya  menjadi  menteri  luar negeri yang berasal dari aliran sociological  jurisprudence (atau legal realism? ) berpendapat bahwa perlu memunculkan  konsep  Roscoe  Pound tentang law  as  a  tool  of  social engineering. Mochtar berargumentasi bahwa  pendayagunaan  hukum  sebagai sarana  untuk  merekayasa  masyarakat menurut  skenario  kebijakan  pemerintah (dalam  hal  ini  ‘eksekutif’)  amatlah  terasa
diperlukan  oleh  negara-negara yang sedang berkembang, jauh melebihi kebutuhan  yang  dirasakan  negara-negara industri  maju  yang  telah  mapan. 21 Paham ini  diikuti  oleh  pemerintahan  Orde  Baru, undang-undang  dijadikan  alat  birokrasi tidak  langsung  yang  lebih  menunjukkan efektif,  karena  dengan  undang-undang pemerintah dan masyarakat terlihat harmonis  dan  sepakat  untuk  bersama- sama  mencapai  tujuan  negara  yang besar 22 .
Dalam  politik  Orde  Baru,  Presiden Soeharto  adalah  pemegang  sumber  daya politik  terbesar  dan  memiliki  pengaruh yang sangat besar pula dalam pengambilan  keputusan  politik  nasional. Gagasan politik apapun yang dikehendaki oleh  Presiden  Soeharto,  meskipun  secara akademis  tidak  mendapat  dukungan, secara  otomatis  akan  dapat  menjadi ketetapan  MPR.  Sebaliknya,  program politik  apapun  yang  tidak  disetujui  oleh PresidenSoeharto, meskipun secara akademis  mendapat  dukungan  kuat,  akan sangat  sulit  menjadi  garis  politik  yang ditetapkan  MPR. 23 Undang-Undang  No.1 tahun  1974  muncul  dalam  realitas tersebut.  Sebelum  diundangkan,  Undang- Undang  No.1  tahun  1974  yang  masih berupa Rancangan Undang-Undang Perkawinan  mengalami  pro-kontra  yang luar biasa. Akan tetapi bagaimanapun pro- kontra  masyarakat,  keputusan  sebuah undang-undang pada saat itu ada di tangan Penguasa.
Produk hukum dalam kasus Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974, disinyalir merupakan dominasi pemerintah karena pemerintah mendominasi  peran  penyusunannya 24 dan dapat  disebut  dari  unsur  masyarakat  yang berkompeten tidak dilibatkan. Para penyusun rancangan adalah dari kelompok nasionalis sekuler berpendidikan Barat. Secara politis ketika itu,  Orde  Baru  membangun  suatu  hukum yang bisa mengayomi seluruh masyarakat. Namun,  sebenarnya  tindakan  ini  jelas
berlawanan  dengan  prinsip  UUD  1945 yang  menghormati  keyakinan  agama. Oleh karena itu, Undang-undang Nomor 1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  yang kini masih tetap berlaku dapat diidentifikasi  sebagai  hasil  konfigurasi politik  yang  otoriter,  dimana  negara berperan  dan  berinisiatif  pada  semua kebijakan.  Konfigurasi  ini  ditandai  upaya untuk  melaksanakan  peraturan  yang dikehendaki pemerintah. 25
Pada  kondisi  lain,  sikap  pemerintah Orde  Baru  terkait  dengan  kepemimpinan di  Departemen  Agama  juga  mengalami perbedaan.  Pada  masa  Mukti  Ali  menjadi Menteri,  hubungan  pemerintah  dengan Islam  tidak  harmonis,  sedangkan  pada masa Munawir Sjadzali (terutama periode kedua)  pemerintah  sudah  melakukan politik akomodasi terhadap Islam, sehingga  antara  Islam  dan  pemerintah berada  dalam  suasana  mesra.  Terjadinya politik  akomodasi  tersebut  dapat  dilihat dari dua sudut, yaitu sudut umat Islam dan sudut  pemerintah.  Dari  sudut  pemerintah politik  akomodasi  dilaksanakan  karena minimal  tiga  alasan,  yaitu pertama , pemerintah  sudah  menganggap  bahwa Islam tidakmengancam stabilitas nasional. Kedua , pemerintah memerlukan dukungan umat  Islam  yang  merupakan  kelompok mayoritas. Ketiga ,  pemerintah  lebih mengatur  umat  Islam.  Sedang  dari  umat Islam,  sikap  akomodasi  dilakukan  karena alasan-alasan: pertama , umat Islam memiliki  akses  yang  cukup  dalam pengambilan kebijaksanaan nasional, sehingga Islam tidak lagi menjadi pemain politik  pinggiran. Kedua memberikan imbalan kepada pemerintah atas kebijaksanaannya  yang  sudah  mulai memperhatikan  Islam  atau  minimal  tidak memusuhi  Islam. 26 Pada  masa  Munawir Sjadzali inilah pemerintah seolah memberikan  hadiah  untuk  kaum  Muslim berupa Kompilasi Hukum Islam. Legislasi KHI  bukanlah  semata-mata  keberhasilan Majelis  Ulama  Indonesia  yang  mewakili umat  Islam,  Departemen  Agama  RI  yang
mewakili  pemerintah,  dan  Mahkamah Agung yang mewakili pemegang kekuasaan  Yudikatif,  melainkan  karena adanya  “restu”  dari  penguasa,  yakni politik  hukum  dan political  will dari negara. 27
Berbanding  terbalik  ketika  peme- rintahan  berubah  dari  Orde  Baru  ke Reformasi,  terjadi  pergeseran  penting  di Indonesia,  yaitu  pergeseran  dari state ke political  society ,  dari  birokrat  ke  politisi. Negara tidak lagi menjadi aktor utama dan satu-satunya  yang  menentukan  rumusan politik Indonesia ke depan. Kekuatan non- Negara, Civil Society dan Political Society memperoleh  reputasi  dan  kepercayaan dalam  melakukan  perubahan-perubahan mendasar  demi  terwujudnya  masyarakat terbuka  dan  demokratis. 28 Pembentukan peraturan  per-undang-undangan  secara langsung ataupun tidak langsung berhubungan  dengan  salah  satu  fungsi Dewan yaitu fungsi legislasi sebagaimana ditegaskan  dalam  pasal  20A  ayat  (1) Perubahan Pertama Undang-undang Dasar Negara  RI  tahun  1945.  Fungsi  ini  sendiri semakin  kuat  dengan  adanya  perubahan paradigma  dalam  pembentukan  peraturan perundang-undangan,  yang  selama  ini kekuasaan  pembentukan  Undang-undang berada  di  tangan  presiden  (eksekutif), tetapi  sejak  adanya  Perubahan  Undang- undang Dasar 1945, kekuasaan membentuk  Undang-undang  beralih  ke tangan  DPR,  pasal  20  ayat  (1)  UUD Tahun  1945. 29 Akan  tetapi,  dengan perubahan  tersebut  tidak  serta  merta membuat  pembaharuan  hukum  keluarga Islam berjalan lancar. Pemberian kebebasan  terhadap  semua  orang  untuk berpendapat  membuat  semua kepentingan saling  berbenturan,  sehingga  dalam  masa Reformasi  ini,  pembaharuan  hukum keluarga  Islam  selalu  mengalami  pro- kontra  yang  tidak  berkesudahan,  dan pihak  pembentuk  undang-undang  yaitu DPR belum berhasil mengatasinya.

## D. Relevansi Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Indonesia Kini
Hukum  keluarga  Islam  merupakan hukum yang mengatur kehidupan keluarga  dimulai  dari  awal  pembentukan keluarga  hingga  mengatur  pembagian warisan. 30 Sebagai  bagian  dari  Hukum Islam  Indonesia,  hukum  keluarga  Islam Indonesia  juga  menjadi  hukum  Nasional yang  dilembagakan  dan  ditetapkan  bagi masyarakat  Muslim  Indonesia.  Oleh karena  itu,  sebagaimana  sistem  hukum lainnya,  hukum  keluarga  Islam  juga  akan mengalami  perubahan  seiring  perubahan yang terjadi dalam masyarakat.
Bagi  masyarakat  Muslim  Indonesia, hukum keluarga Islam di Indonesia masih dianggap  layaknya  hukum  Islam  dalam kitab-kitab fikih. Oleh karena itu, kemunculan  maupun  perubahan  hukum keluarga Islam sering diwarnai pro-kontra masyarakat dan dikaitkan dengan berbagai dalil  Al-Quran.  Pemahaman  masyarakat yang  cenderung  antipati  terhadap  pemba- haruan  perlu  diluruskan.  Karena  sebetul- nya  Al-Qur’an  juga  diturunkan  untuk melakukan  pembaharuan.  Seperti  yang kdiketahui bahwa Hukum Islam mempunyai  identitas  ganda,  ini  terlihat dalam penunjukan bahasa Arabnya, syari’ah dan fiqh .  Syari’ah  memiliki keterkaitan  yang  lebih  besar  dengan wahyu  Ilahi,  sedangkan fiqh merupakan produk  akal  manusia  atau  pengetahuan tentang  ketentuan  praktis syari’ah yang diambil dari Al-Qur’an dan Sunnah. 31
Masa  Reformasi  telah  memasuki tahun  ke-18,  setelah  berakhirnya  masa Orde  Baru.  Usaha  pembaharuan  hukum keluarga Islam di Indonesiaterus dilakukan oleh kelompok pembaharu yang diwakili  oleh  kelompok  pro-kesetaraan gender, demokrasi, hak asasi manusia, dan masyarakat  Muslim  kontekstualis.Setelah mengalami penolakan keras dari masyarakat  Muslim  yang  cenderung tekstualis  terkait  usulan  pembaharuan KHI  yaitu  munculnya Counter  Legal
Draft Kompilasi  Hukum  Islam  (CLD- KHI)  pada  tahun  2004,  Kemudian  CLD- KHI  dijadikan  rujukan  RUU  HMPA setelah  diajukan  dalam  prolegnas  2010- 2014  dan  juga  diusulkan  agar  RUU HMPA  tidak  dibahas,  akan  tetapi  lebih memprioritaskan  amandemen  Undang- Undang  No.  1  tahun  1974  tentang Perkawinan,meskipun
upaya-upaya pembaharuan tersebut belum
membuahkan hasil.
Pada  Prolegnas  tahun  2015-2019 terdapat  upaya  pembaharuan  kembali, karena dalam Prolegnas 2015-2019 terdapat RUU Perubahan Undang-Undang No.1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan, yang  masih  dalam  tahap  rencana.  Akan tetapi,  penolakan  kembali  berhembus karena  dalam  RUU  Perubahan  Undang- Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  dalam  salah  satu  pasalmya akan  memperbolehkan  perkawinan  beda agama 32 Upaya pembaharuan dari
Prolegnas 2015-2019 juga belum membuahkan hasil.
Era  Reformasi  yang  digadang- gadang  akan  menjadi  masa  kejayaan pembaharuan  hukum  keluarga  Islam dalam rangka mengikuti perubahan masyarakat  yang  semakin  modern  seolah sangat sulit dilakukan. Hal ini berbanding terbalik  dengan  komitmen  pemerintah untuk  berupaya  mewujudkan  Kesetaraan dan  Keadilan  Gender  (KKG),  yang dituangkan  dalam  kebijakan  nasional sebagaimana  ditetapkan  dalam  Konvensi Wanita  tahun  1981,  Garis-Garis  Besar Haluan Negara (GBHN) 1999, Inpres No. 5  Tahun  1995,  UU  No.  25  th.  2000 tentang  Program  Pembangunan  Nasional- PROPENAS  2000-2004,  dan  dipertegas dalam  Instruksi  Presiden  No.  9  tahun 2000  tentang  Pengarusutamaan  Gender (PUG)  dalam  Pembangunan  Nasional, sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan  keadilan  dan  kesetaraan gender. 33 Akan tetapi, pengajuan pembaharuan  hukum  keluarga  di  era Reformasi ini mengalami berbagai
rintangan  dan  belum  mampu  disahkan sebagai undang-undang.
Penentuan  arah  ke  depan  sebuah negara  di  Indonesia  saat  ini  berada  di tangan masyarakat melalui dewan legislatif. DPR mengkaji upaya penegakan hukum secara seksama, misalnya  tentang  penegakan  hukum dibahas  tentang  Peraturan,  seperti  :  1) Siapa yang membuat peraturan, 2) Bentuk Peraturan  dan  3)  Isi  dari  peraturan.  Dari konteks  dan  segi  kepentingan  terlihat bahwa  peraturan yang  dimaksudkan dalam kerangka penegakan hukum adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPR bersama dengan pemerintah yang bersifat universal. Peraturan  tersebut  harus  datang  dan diterima  oleh  masyarakat (bottom  up) . Implementasi  dari  kerangka  penegakan hukum  telah  dilakukan  oleh  Baleg,  sebab dari  setiap  reses  DPR,  Baleg  melakukan kunjungan  kerja  ke  provinsi  atau  daerah tertentu  dengan  melakukan  sosialisasi RUU yang dibuat oleh Baleg DPR. Hal ini telah  dilakukan  sejak  berdirinya  Baleg tahun 2000. Upaya Baleg untuk mensosialisasikan  ini  dilakukan  dengan mengunjungi  perguruan  tinggi  setempat dan  kelompok  masyarakat  atau  lembaga swadaya  masyarakat  setempat. 34 Dengan demikian,  masyarakat  mengambil  bagian penting dalam penetapan hukum.  Kondisi ini  menguntungkan  pembaharuan  hukum keluarga  Islam  sekaligus  menghambat pembaharuan  hukum  keluarga  Islam. Dapat  menguntungkan karena masyarakat Islam  diberi  keleluasan  untuk  dapat mengajukan pembaharuan hukum keluarga  Islam  sesuai  dengan  nilai-nilai Islam    yang  dalam  hal  ini  diwakili  oleh kelompok Islam Liberal. Sedangkan disisi lain  menghambat  pembaharuan  hukum keluarga  Islam  karena  terdapat  kelompok masyarakat  yang  menolak  pembaharuan hukum  keluarga  Islam,  dalam  hal  ini diwakili oleh kelompok tekstualis. Dengan  demikian,  DPR  sangat  hati-hati membahas  pembaharuan  hukum,  apalagi
jika  hukum  tersebut  merupakan  hukum Islam yang  mengandung  sensitifitas keagamaan. Sehingga pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia seolah menjadi niscaya untuk dilakukan.
Pembaharuan merupakan upaya penyegaran  kembali  pemahaman  keaga- maan masyarakat Muslim dengan menyesuaikan  kondisi  masyarakat  yang semakin modern. Jika penolakan terhadap pembaharuan  hukum  keluarga  Islam dilakukan  terus  menerus,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  masyarakat  Muslim Indonesia belum siap dengan pembaharuan hukum keluarga Islam  yang khususnya  mengusung  kesetaraan  gender. Klasifikasi  pembaharuan  hukum  Islam menurut  N.J.  Coulson,  terbagi  menjadi empat:
1. Adanya  upaya  kodifikasi  hukum Islam menjadi undang-undang hukum negara; ini disebut siyasah
2. Munculnya  prinsip  takhayyur  yaitu bahwa kaum muslimin bebas memilih pendapat  para  imam  madzhab  dan digunakan  sesuai  dengan  kemaslaha- tan masyarakat.
3. Munculnya  upaya  untuk  menganti- sipasi perkembangan peristiwa hukum  baru  dengan  mencari  pilihan hukum dengan menggunakan prinsip- prinsip  hukum  Islam  yang  luwes  dan elastis, ini disebut ( tathbiq ).
4. Timbulnya  upaya  perubahan  hukum dari  yang  lama  kepada  yang  baru, sesuai  dengan  perkembangan  zaman, masyarakat  yang  bersifat  dinamis yang  disebut  konsep tajdid (neo- ijtihad). 35
Dari pengklasifikasian tersebut, model  pembaharuan  hukum  keluarga Islam  di  Indonesia  masih  mengikuti prinsip takhayyur yaitu  bahwa  kaum Muslimin  bebas  memilih  pendapat  para Imam  Madzhab  dan  digunakan  sesuai dengan  kemaslahatan  masyarakat.  Hal inilah  yang  menunjukkan  bahwa  hukum keluarga  Indonesia  masih  bercirikan
pendapat para Imam Madzhab yang masih mengukuhkan  pandangan  dominan  fikih dan  menempatkan  perempuan  sebagai urutan kedua setelah laki-laki.
Menyikapi  hal  tersebut,  bagaimana- pun  juga  pembaharuan  hukum  keluarga Islam  tetap  sangat  dibutuhkan.  Dalam konteks  saat  ini,  KHI  dan  Undang- Undang  No.1  Tahun  1974  tentang
Perkawinan dipandang
kurang mempresentasikan kebutuhan dan
keperluan  umat  Islam  Indonesia  saat  ini. Hal  ini  karena  KHI  dan  Undang-Undang No.1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan dirasa tidak begitu komprehensif menggali secara seksama kearifan- kearifan  lokal  masyarakat  di  berbagai daerah,  melainkan  diterapkan  begitu  saja fikih  klasik  bernuansa  Arab.  Padahal fikih-fikih  klasik  itu  disusun  dalam  era, kultur  dan  imajinasi  sosial  yang  berbeda. Tentu  hal  demikian  harus  bisa  diatasi, hukum keluarga Islam Indonesia merupakan hasil dari usaha untuk memasukkan  ajaran  hukum  Islam  ke dalam situasi baru, yaitu situasi Indonesia yang  sangat  berbeda  dari  situasi  dan kondisi  tempat  asal  hukum  Islam  itu sendiri dilahirkan. 36
Pembaharuan hukum keluarga Islam Indonesia  menurut  sebagian  kalangan mendesak  untuk  dilakukan.  Selama  ini pembaharuan tersebut hanya dapat dilakukan  melalui  satu  alternatif,  yaitu melalui putusan Hakim. Salah satu contoh terkait  putusan  Mahkamah  Konstitusi yang  telah  dikeluarkan  adalah  MK  No. 46/PUU-VIII/2010  tentang  anak  luar nikah yang dinyatakan mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan  dapat  dilangsungkan  sebelum dan  selama  perkawinan.  Demikian  juga adanya  seruan  dari  ketua  Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, bahwa pembaharuan  hukum  keluarga  Islam Indonesia melalui legislasi masih sulit dan
membutuhkan waktu yang lama.
Pembaharuan hukum keluarga Islam yang mungkin  dilakukan  dalam  waktu  dekat adalah  pembaharuan  hukum  keluarga Islam  oleh  Hakim  melalui  putusannya. Hakim
mempunyai
kewajiban
konstitusional  untuk  menegakkan  hukum dan  keadilan  serta  menggali  nilai-nilai hukum  yang  hidup  di  masyarakat.  Untuk bisa  melakukan  pembaharuan,  tentu hakim  dituntut  mempunyai  keberanian dan kapasitas ilmu  yang memadai. 37 Pada saat  ini,  salah  satu  agenda  dalam Prolegnas  2015-2019  mengenai  RUU Perubahan  Undang-Undang  No.1  tentang Perkawinan  patut  dihargai  dan  dikawal hingga RUU Perubahan tersebut dilaksanakan. Untuk pembaharuan KHI, tampaknya  tidak  hanya  sebatas  merubah muatan  isi  materiil  dari  KHI,  akan  tetapi
KHI yang sebelumnya merupakan
Instruksi Presiden tentu perlu ditingkatkan untuk menjadi perundang-undangan. Kemudian secara metodologis,  KHI perlu bersifat  moderat  dengan  menempatkan antara naṣ,  maqāṣid ( maṣlaḥah )  dan ‘urf dalam  posisi  yang  sejajar  dan  dialektis. Kerangka metodologi seperti ini merupakan jalan tengah di antara kecenderungan liberal dan kecenderungan tekstualis. 38

## E. Penutup
Perjuangan  politik  hukum  Islam dalam sejarah mengalami dinamika pasang dan surut  karena terpengaruh oleh konfigurasi politik, sedangkan konfigurasi politik  dipengaruhi  pula  oleh  konfigurasi masyarakat  Muslim.  Ketika  di  kalangan umat  Islam  muncul  asumsi  bahwa  upaya untuk  mewujudkan  masyarakat  yang  adil dan makmur hanya bisa melalui perjuangan  politik,  maka  kondisi  hukum Islam  pun  mengalami  masa-masa  surut, karena  pada  kenyataannya  kekuatan politik  Islam  bukanlah  kekuatan  yang menentukan, meskipun penduduk Indonesia  mayoritas  Muslim.  Sebaliknya
ketika  di  dalam  masyarakat  muncul kesadaran baru bahwa perjuangan menegakkan  syari’at  Islam  tidak  harus melalui  perjuangan  politik,  tetapi  melaui jalur  kultural,  maka  kondisi  hukum  Islam bisa  dikatakan  dalam  keadaan  pasang. Karena pada dasarnya pemerintah
Indonesia yang didominasi oleh kelompok Nasionalis-Sekuler tidak menyukai gerakan-gerakan Islam politik, tetapi lebih menyukai gerakan-gerakan Islam kultural. Memasuki  masa  Reformasi,  gerakan Islam  politik  kembali  menguat,  akan tetapi  dianggap  tidak  memiliki  tujuan merubah  ideologi  Negara.  Meningkatnya gerakan  Islam  politik  diikuti  dengan produk hukum Islam yang juga mengalami kenaikan.
Pada masa Orde Baru, pembaharuan hukum  keluarga  Islam  di  Indonesia mengalami  perkembangan  yang  agak signifikan.  Keberpihakan  Orde  Baru terhadap  pembaharuan  hukum  keluarga Islam  ditunjukkan  dengan  munculnya unifikasi  hukum  Undang-Undang  No.  1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya pembaharuan hukum keluarga Islam berlanjut dengan kemunculan  Inpres  No.  1  tahun  1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum  Islam.  Kompilasi  Hukum  Islam merupakan  produk  pembaharuan  hukum keluarga  Islam  yang  syarat  bermuatan fikih,  dan  ini  menguntungkan  masyarakat Muslim.Akan  tetapi,  Kompilasi  Hukum Islam  masih  sebatas  menjadi  strategi Soeharto dalam menjaga kestabilan perpolitikan  nasional  karena  Orde  Baru masih  setengah  hati  dalam  menyerap aspirasi masyarakat Muslim dalam pembaharuan hukum keluarga Islam.
Pada masa Reformasi, politik pembaharuan  hukum  keluarga  Islam terlihat  mengalami  kemunduran.  Hal  ini disebabkan  pada  masa  Reformasi  yang merupakan  bentuk  transisi  kebebasan berpendapat,  memberikan  ruang  kepada semua kelompok Islam dalam menyuarakan aspirasinya. Kegagalan
demi kegagalan dalam penetapan pembaharuan hukum  keluarga  Islam  pada masa reformasi tersebut disebabkan karena dalam penetapan hukum pemerintah  lebih  mengedepankan  animo masyarakat.  Ketika  terjadi  pergolakan yang  sangat  besar  dan  luas,  maka pemerintah  akan  segera  mengurungkan pembaharuan  hukum  keluarga  Islam. Dengan  demikian,  tidak  banyak  campur tangan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah terhadap  pembaharuan  hukum  keluarga Islam  di  Indonesia  pada  saat  ini  selain dengan  menyerahkan  kepada  putusan masing-masing Hakim.
Berdasarkan  kenyataan  ini,  tulisan ini  berargumen  bahwa  pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia sangat ditentukan  oleh  campur  tangan  pihak penguasa yang pemerintahannya cenderung  otoriter,  dimana  keputusan penetapan hukum terpusat pada Penguasa. Ketika
Penguasa mengintervensi pembaharuan  hukum  keluarga  Islam, maka pembaharuan hukum keluarga Islam di  akan  mudah  terealisasi.  Sebaliknya, apabila  pemerintahan  cenderung  tidak mengintervensi pembaharuan hukum keluarga Islam,maka pembaharuan hukum keluarga  Islam  di  Indonesia  akan  sulit terealisasi.

## Catatan Akhir:
1 A.  Wasit  Aulawi,  “Sejarah
Perkembangan Hukum Islam di Indonesia”, dalam Amrullah  Ahmad,  (ed.,) Dimensi  Hukum  Islam dalam  Sistem  Hukum  Nasional (Jakarta:  Gema Insani Press, 1996), 72.
2 Wantjik  Saleh, Hukum  Perkawinan Indonesia (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 2 & 27. 3 A.  Hamid  S.  Attamimi,  “Kedudukan KHI  dalam  Sistem  Hukum  Nasional:  Suatu Tinjauan  dari  Sudut  Teori  Per-UU-an  Indonesia”, dalam Amrullah dkk (ed.,), Dimensi Hukum Islam dalam  Sistem  Hukum  Nasional:  Mengenang  65 tahun  Prof.  Dr.  H.  Bustanul  Arifin,  SH (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 154.
4 Moh.  Mahfud  MD, Pergulatan  Politik dan  Hukum  di  Indonesia (Yogyakarta:  Gama Media, 1999), 4.
5 Muhammad  Iqbal  and  Amin  Husein Nasution, Pemikiran  Politik  Islam:  dari  Masa Klasik  Hingga  Indonesia  Kontemporer (Jakarta: Kencana, 2010), 237.
6 Aksin  Wijaya, Menusantarakan  Islam: Menelusuri  Jejak  Pergumulan  Islam  Yang  Tak Kunjung  Usai  di  Nusantara ,  ke-2  (Jakarta: Kementerian  Agama  Republik  Indonesia,  2012), 101.
7 Zuly  Qodir, Sosiologi  Politik  Islam: Kontestasi  Islam  Politik  dan  Demokrasi  di Indonesia ,  ke-1  (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 2012), 6-7.
8 Muhammad  Ali, Teologi  Pluralis Multikultural ,  ke-1  (Jakarta:  Penerbit    Buku Kompas, 2003).
9 Mahfud  MD, Pergulatan  Politik  dan Hukum di Indonesia, 5.
10 Ahmad  Syafi’i  Ma’arif, Islam  dan Pancasila  Sebagai  Dasar  Negara:  Studi  tentang Perdebatan  dalam  Konstituante ,  Revisi  (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), 276.
11 D  Karl  and  Lucien  W.  Pye,  ed., Political  Power  and  Communication  in  Indonesia (Berkeley:  University  of  California  Press,  1978),
56 .
12 Abdul Halim, Peradilan Agama dalam Politik  Hukum  Islam  di  Indonesia (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2000), 119.
13 Aye  Kyaw,  “Status  of  Women  in Family  Law  in  Burma  and  Indonesia”,  An Interdisciplinary  Journal  of  Southeast  Asian Studies, Vol. 4, No. 1, 118.
14 Wantjik  Saleh, Hukum  Perkawinan Indonesia, 2 & 27 15 Ramdhani  Wahyu  Sururie,  “Polemik di  Seputar  Hukum  Istbat  Nikah  dalam  Sistem Hukum  Perkawinan  Indonesia,”  Jurnal  Al- Man ā hij, Vol. XI No. 2, Desember 2017,  233.
16 Ahmad  Kamaruzzaman  Bustamam, Wajah Baru Islam di Indonesia , ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2004), 98-99.
17 Hery  Sucipto,  ed., Islam  Madzhab Tengah:  Persembahan  70  Tahun  Tarmizi  Taher , ke-1  (Jakarta:  Grafindo  Khazanah  Ilmu,  2007), 272-274.
18 “Penerapan  Hukum  Wakaf  Uang  di Indonesia  Perspektif Legal  System  Theory,” Jurnal al-Manahij , 11.1, (2017): 79-92.
19 “Program  Legislasi  Nasional  2015-
2019,” accessed November 26, 2016, https://id.wikipedia.org/wiki/Program_Legislasi_N asional_2015%E2%80%932019.
20 Jazim  Hamidi, Teori  dan  Politik Hukum  Tata  Negara (Yogyakarta:  Total  Media, 2009), 232-233.
21 Soetandyo  Wignjosoebroto, Dari Hukum  Kolonial  ke  Hukum  Nasional:  Dinamika Sosial-Politik  dalam  Perkembangan  Hukum  di Indonesia ,  ke-2  (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 1995), 231.
22 Mark  Cammack,  “‘Islamic  Law  in Indonesia’s  New  Order’,”  The  International  and Comparative  Law  Quarterly,  Vol.  38,  No.  1 (Januari 1989), pp, 72.
23 Mahfud  MD, Pergulatan  Politik  dan Hukum di Indonesia, 377.
24 Wasman  and  Wardah  Nuroniyah,
Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan  Fikih  dan  Hukum  Positif ,  ke-1 (Yogyakarta: Mitra Utama, 2011), 23.
25 Abdul  Latif  and  Hasbi  Ali, Politik Hukum ,  ke-1  (Jakarta:  Sinar  Grafika,  2010),  150- 151.
26 Latif and Hasbi Ali, 295.
27 Bani  Syarif  Maula,  “Realitas  Hukum Islam  dalam  Konfigurasi  Sosial  dan  Politik  di Indonesia  (Perspektif  Sosiologi  Hukum  Tentang Perkembangan  Hukum  Islam  di  Indonesia), Hermenia,” 2, 2 (2003), 247.
28 Cornelis  Lay, Involusi  Politik:  Esai- Esai  Transisi  Indonesia (Yogyakarta:  PLOD, 2006), 207.
29 Ronny Sautma Hotma Bako, Esai-Esai Hukum:  Sekumpulan  Karangan  Bidang  Hukum , ke-1  (Jakarta:  Pusat  Pengkajian  Pengolahan  Data dan  Informasi  (P3DI)  Sekretariat  Jenderal  DPR Republik Indonesia, 2010), 11 .
30 Fazlur  Rahman,  “A  Survey  of Modernization  of  Muslim  Family  Law”  dalam International  Journal  of  Middle  Eastern  Studies, Vol. XI (1980), 415-465
31 Moh  Dahlan, Abdullah  Ahmed  An-
Na’im:Epistemologi Hukum Islam , ke-1
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 92.
32 “Prolegnas  2015-2019:  Lima  Hal Krusial dalam Revisi UU Perkawinan Bergantung
Pada  Beberapa  Putusan  Mahkamah  Konstitusi” (n.d.),  http://www.hukumonline.com/berita/baca/ lt54efe7a624603/lima-hal-krusial-dalam-revisi-uu- perkawinan.
33 Ace Suryadi and Ecep Idris, Kesetaraan  Gender  dalam  Bidang  Pendidikan (Bandung: Genesindo, 2010), 85-88.
34 Ronny  Sautma  Hotma  bako,
Pandangan DPR-RI Terhadap Evaluasi
Perundang-undangan  di  Indonesia  dalam  Esai- esai Hukum:Sekumpulan Karangan Bidang Hukum , Editor. Udin Silalahi,14
35 N.J. Coulson, Succession in the Muslim Family (London:  Cambridge,  Universitr  Press, 1997), 152.
36 Ratno Lukito, Tradisi Hukum Indonesia , ke-1 (Yogyakarta: Teras, 2008), 135.
37 Ahmad  Zaenal  Fanani, Menggugat Stagnasi  Pembaruan  Hukum  Islam  di  Indonesia , ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2016), vii.
38 Wardah  Nuroniyah, Konstruksi  Ushul Fikih  Kompilasi  Hukum  Islam:  Menelusuri  Basis Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Cinta Buku Media, 2016), 268.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Muhammad. Teologi Pluralis Multikultural . Ke-1. Jakarta: Penerbit  Buku Kompas, 2003.
Attamimi,  A.Hamid  S. Dimensi  Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional:  Mengenang  65  Tahun Prof.  Dr.  H.  Bustanul  Arifin,  SH .
Edited  by  Amrullah  dkk.  Jakarta: Gema Insani Press, 1996. Bako,  Ronny  Sautma  Hotma. Esai-Esai Hukum:  Sekumpulan  Karangan Bidang  Hukum .  Ke-1.  Jakarta: Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan  Informasi  (P3DI)  Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia, 2010. Bustamam, Ahmad Kamaruzzaman.
Wajah  Baru  Islam  di  Indonesia .
Ke-1.  Yogyakarta:  UII  Press, 2004.
Cammack,  Mark.  “Islamic  Law  in Indonesia’s  New  Order,”  1,  38 (1989).
Coulson,  N.J. Succession  in  the  Muslim Family . London: Cambridge, Universitr Press, 1997.
Dahlan,  Moh. Abdullah  Ahmed  An- Na’im:Epistemologi Hukum Islam . Ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
Halim,  Abdul. Peradilan  Agama  dalam
Politik Hukum Islam di Indonesia . Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 2000.
Hamidi,  Jazim. Teori  Dan  Politik  Hukum Tata  Negara .  Yogyakarta:  Total Media, 2009.
Iqbal,  Muhammad,  and  Amin  Husein Nasution. Pemikiran Politik Islam: dari Masa Klasik Hingga Indonesia  Kontemporer .  Jakarta: Kencana, 2010.
Jackson Kyaw, Aye. “Status of Women in Family  Law  in  Burma  and Indonesia,” 1, 4 (n.d.).
Karl, D, and Lucien W. Pye, eds. Political Power  and  Communication  in Indonesia . Berkeley: University of California Press, 1978. Latif,  Abdul,  and  Hasbi  Ali. Politik Hukum .  Ke-1.  Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Lay,  Cornelis. Involusi  Politik:  Esai-Esai Transisi  Indonesia .  Yogyakarta: PLOD, 2006.
Lukito,  Ratno. Tradisi  Hukum  Indonesia . Ke-1. Yogyakarta: Teras, 2008. Ma’arif,  Ahmad  Syafi’i. Islam  dan Pancasila Sebagai  Dasar Negara:
Studi  Tentang  Perdebatan  dalam Konstituante . Revisi. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006.
Mahfud  MD,  Moh. Pergulatan  Politik dan Hukum di Indonesia . Yogyakarta: Gama Media, 1999.
Masdar.  ““Penerapan  Hukum  Wakaf Uang  di  Indonesia  Perspektif Legal  System  Theory,”  1,  XI (2017).
Maula,  Bani  Syarif.  “Realitas  Hukum
Islam  dalam  Konfigurasi  Sosial dan Politik di Indonesia (Perspektif Sosiologi Hukum Tentang  Perkembangan  Hukum
Islam di Indonesia), Hermenia,” 2, 2 (2003).
Nuroniyah,  Wardah. Konstruksi  Ushul Fikih  Kompilasi  Hukum  Islam:
Menelusuri Basis Pembaruan
Hukum  Perkawinan  Islam  di Indonesia .  Jakarta:  Cinta  Buku Media, 2016. Program  Legislasi  Nasional  2015-2019. Accessed  November  26,  2016.
https://id.wikipedia.org/wiki/Progr am_Legislasi_Nasional_2015%E2 %80%932019.
Prolegnas  2015-2019:  Lima  Hal  Krusial dalam  Revisi  UU  Perkawinan Bergantung pada Beberapa Putusan  Mahkamah  Konstitusi (n.d.). http://www.hukumonline.com/beri ta/baca/lt54efe7a624603/lima-hal- krusial-dalam-revisi-uu- perkawinan.
Qodir,  Zuly. Sosiologi  Politik  Islam:
Kontestasi Islam  Politik  dan Demokrasi  di  Indonesia .  Ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012. Rahman, Fazlur. “A Survey of
Modernization  of  Muslim  Family
Law” XI (1980).
Saleh,  Wantjik. Hukum  Perkawinan
Indonesia . Jakarta: Bulan Bintang,
1974.
Sucipto,  Hery,  ed. Islam  Madzhab Tengah:  Persembahan  70  Tahun Tarmizi  Taher .  Ke-1.  Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2007. Sururie,  Wahyu.  “Polemik  di  Seputar Hukum Istbat Nikah dalam Sistem Hukum  Perkawinan  Indonesia,” XI (2017). Suryadi,  Ace, and Ecep  Idris. Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan . Bandung: Genesindo, 2010. Wasman, and Wardah Nuroniyah. Hukum Perkawinan  Islam  di  Indonesia: Perbandingan  Fikih  dan  Hukum Positif .  Ke-1.  Yogyakarta:  Mitra Utama, 2011.
Wignjosoebroto,  Soetandyo. Dari  Hukum Kolonial  ke  Hukum  Nasional: Dinamika  Sosial-Politik  dalam
Perkembangan Hukum di Indonesia . Ke-2. Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 1995.
Wijaya,  Aksin. Menusantarakan  Islam:
Menelusuri Jejak Pergumulan
Islam  Yang  Tak  Kunjung  Usai  di Nusantara . Ke-2. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012. Zaenal Fanani, Ahmad. Menggugat Stagnasi Pembaruan Hukum Islam di  Indonesia .  Ke-1.  Yogyakarta: UII Press, 2016.