KEDUDUKAN AHLI WARIS YANG PENERIMA HIBAH DARI ORANG TUA TERHADAP AHLI WARIS LAINNYA PADA PROSES PEMBAGIAN WARIS

## Umar Haris Sanjaya, Muhammad Yusuf Suprapton
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Email: umarharis@uii.ac.id, muhamadyusufsup@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  memfokuskan  pada  penjelasan  tentang  keberadaan  dari  ahli  waris  yang telah  mendapatkan  hibah  dari  orang  tua  semasa  hidupnya,  sehingga  ahli  waris  yang lainnya  dan  belum  menerima  hibah  menganggap  penerima  hibah  tidak  berhak  untuk mendapatkan  harta  warisan  lagi  dari  orang  tuanya.  Penelitian  ini  memuat  rumusan masalah  yang  bagaimana  kedudukan  ahli  waris  penerima  Hibah  terhadap  ahli  waris lainnya dalam harta warisan pada perspektif hukum,  apakah penerima hibah terhalang untuk menerima warisan ?. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengertian hibah dari 3 perspektif hukum perdata yaitu perdata barat (KUHPerdata), adat, dan fiqih islam (KHI) menjelaskan bahwa penerima hibah dari orang tua diperhitungan sebagai harta warisan, tetapi  kedudukan  mereka  tidak  terhalang  untuk  dapat  menerima  harta  warisan. Sepatutnya  para  ahli  waris  bermusyawarah  terlebih  dahulu  untuk  mengutarakan keberadaan  ahli  waris  yang  sebelumnya  menerima  hibah  untuk  diperjelas  bagiannya ketika  membahas  warisan.  Sehingga  ketika  dibuat  surat  keterangan  pembagian  harta warisan tidak ada lagi ahli waris yang disimpangi dalam pengurusan harta warisannya.
Kata kunci : Hibah, Warisan

## Abstract
This  research  focused  on  the  clarification  in  the  meaning  of  legal  status  of  the  heir which  is  the  heir  received  the  donation  (grant)  from  the  parents  before.  In  fact,  the other  heirs  does  not  recognize  the  position  of  donation  receiver  to  gets  inheritance rights belong to parents. This research using context of probles as how the legal status of the heir (donation receiver) belong to the other heirs in receiving inheritance, is the donation  receiver  does  not  has  rights  in  inheritance.  Research  result  found  that meaning  of  donation  in  the  3  perspective  of  private  law  giving  the  similar consequences,  thus  are  based  on  private  law  (civil  code),  adat  law,  and  islamic  fiqih law (KHI). Those are giving perspective that donation is recognized as the inhertance. And the legal status of receiver donation is available to receive inheritance.
Keywords : Donation , Inheritance

## A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Permasalahan  waris  dan  hibah  masih  menjadi  penyebab  timbulnya sengketa di masyarakat, hal ini memungkinkan terjadi karena mereka belum memahami tentang waris secara mendalam. Terkadang permasalahan waris dan  hibah  ini  dipandang  kurang  begitu  penting  dalam  kaidah  keilmuan, mengingat  masalah  itu  dianggap  sebagai  sesuatu  yang  lumrah  dalam kehidupan. 1 Tetapi  begitu  timbul  sengketa  dimasyarakat  akan  hal  itu,
1 Hadis Nabi Muhammad SAW.
mereka  tidak  tahu  cara  penyelesaiannya  secara  damai,  sehingga  sengketa tersebut  menjadi  sengketa  hukum  yang  dibawa  ke  ranah  gugatan  di pengadilan. 2 Maksud  diatas  sedikit  mengutip  dari  hadis  Nabi  Muhammad SAW  yang  artinya  “pelajarilah  Al -quran  dan  ajarkanlah  kepada  manusia, pelajarilah faraid dan ajarkanlah kepada manusia karena aku adalah manusia yang  pada  suatu  ketika  mati  ilmupun  akan  hilang  dan  hampir  dua  orang bersengketa  dalam  faraid  dan  masalahnya  dan  mereka  tidak  menjumpa orang  yang  memberitahu  bagaimana  penyelesaiannya”  (H.R  Ahmad, Tirmidzi, dan Nasa’i).
Hibah  adalah  kajian  yang  terkait  dengan  masalah  waris,  karena  itu berhubungan dengan harta benda dari pemberi hibah 3 sehingga bila pemberi hibah meninggal maka ia akan berganti menjadi seorang pewaris. 4 Terhadap hal  ini  maka  harta  benda  yang  telah  dihibahkan  tersebut  menjadi  hitungan dalam suatu masalah kewarisan sehingga seorang penerima hibah pasti akan terlibat dalam masalah pembagian waris.
Pemahaman  masyarakat  terhadap  hubungan  hibah  dan  waris  disini sering  menimbulkan  perbedaan  pendapat,  perbedaan  tersebut  kemudian yang  akhirnya  menjadikan  suatu  sengketa.  Sebaik-baik  penyelesaian sengketa  dalam  suatu  permasalahan  waris  adalah  dilakukan  dengan  cara perdamaian.  Damai  adalah  cara  yang  direkomendasikan  sesuai  dengan perintah  dalam  Surat  An-Nisa  ayat  1  memberikan  gambaran  untuk  selalu memelihara  hubungan  silaturahmi  (kekeluargaan).  Penyelesaian  secara damai  ini  diartikan  dengan  tetap  menjaga  hubungan  silaturahmi  dalam konteks,  hukum  itu  lebih  bermaksud  kepada  penyelesaian  secara  mediasi. Karena penyelesaian secara damai ini tentunya efektif dan efisien serta tidak sampai ranah di pengadilan. 5 Saat ini masyarakat awam masih menganggap bahwa  penyelesaian  sengketa  di  pengadilan  masih  dipandang  kurang bijaksana  pada  konteks  waris.  Untuk  dapat  menjelaskan  itu,  maka  perlu kiranya  dijelaskan  tentang  hibah  dan  waris  secara  analisis  dikaitkan  pada suatu fakta yang bersinggungan antara hibah dan waris.
Masalah  kewarisan  sendiri  sebagai  bidang  umum  dalam  masalah hibah diatur pada Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf a yang bunyinya hukum  kewarisan  adalah  hukum  yang  mengatur  tentang  pemindahan  hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing sedangkan mengapa  terkait  dengan  hibah  karena  ada  hubungan  pemberian  dari seseorang  (si  pemberi)  kepada  orang  lain.  Pada  saat  pemberi  hibah  itu meninggal maka posisi pemberi hibah menjadi pewaris.
2 Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia, Ctk. Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 15
3 Effendi Perangin, Hukum Waris, Ctk. Pertama, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997, hlm. 20-23
4 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum , Ctk. Ke-4, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2008, hlm. 167
5 Sri  Wardah  dan  Bambang  Sutiyoso, Hukum  Acara  Perdata  dan  Perkembangannya  Di Indonesia, Ctk. Pertama, Yogyakarta: Gama Media, 2007, hlm. 80-90
Masalah waris dijelaskan pula dalam kajian hukum adat hanya dalam, hukum adat waris sedikit berbeda diartikan. Waris dijelaskan dengan proses peralihan  harta  yang  dapat  dimulai  sejak  pewaris  hidup  sehingga  terhadap kematian  bukan  merupakan  syarat  yang  mutlak  untuk  terjadinya  waris. 6
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  mengatur  masalah  waris  yang artinya  adalah  peralihan  harta  kekayaan  yang  ditinggalkan  oleh  seorang pewaris dengan segala akibatnya bagi ahli waris. 7
Dari  pengertian  masalah  pewarisan  perlu  kita  beri  sedikit  ulasan singkat  tentang  hibah.  Masalah  hibah  dalam  Islam  dijelaskan  dengan memberikan hak miliknya kepada orang lain tanpa adanya harapan jasa atau imbalan. Bila itu dilakukan tanpa suatu imbalan maka hibah harus dilakukan bukan untuk sebuah balas jasa, atau ganti kerugian akibat kejadian terdahulu sehingga merasa ada kerugian yang kemudian diganti dengan hibah. 8 Hibah dalam  Islam  lebih  cenderung  mengharap  ridha  Allah  SWT  yang  dilakukan karena  suatu  kerelaan.  Oleh  karena  itu,  hibah  dalam  islam  dapat  dikatakan sebagai  pemberian  hadiah  dan  sedekah,  semua  itu  ditujukan  karena  kita memuliakan seseorang atau karena hendak membantu seseorang. 9
Dalam  hukum  perdata  sendiri  hibah  diatur  pada  pasal  1666  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  yang bunyinya, penghibahan adalah suatu persetujuan  dengan  mana  seorang  penghibah  menyerahkan  suatu  barang secara  cuma-cuma  tanpa  dapat  menariknya  kembali,  untuk  kepentingan seseorang  yang  menerima  penyerahan  barang  itu.  Undang-Undang  hanya mengakui  penghibahan-penghibahan  antara  orang-orang  yang  masih hidup. 10 Dalam  hukum  adat  sendiri  hibah  dijelaskan  dengan  suatu pembagian  dari  harta  peninggalan  seorang  pemilik  yang  masih  hidup  yang diberikan kepada keluarganya. 11
Dari gambaran terhadap waris dan hibah sendiri semuanya sama-sama membicarakan  tentang  pengalihan  harta,  dimana  yang  satunya  dilakukan saat  masih  hidup  (hibah)  dan  satunya  dialihkan  saat  seseorang  telah meninggal,  namun  semua  kajian  itu  sama  yaitu  tentang  pengalihan  harta. Yang  menjadi  kajian  penulis  adalah  bagaimana,  bila  seseorang  yang  telah menerima  hibah  dari  orang  tuanya,  lalu  ketika  orang  tua  itu  meninggal apakah si penerima hibah tersebut hendaknya menerima harta warisan lagi, mengingat  masih  ada  ahli  waris  yang  belum  menerima  harta  dari  orang tuanya.  Pada  tulisan  ini,  penulis  akan  menggambarkan  kajian  tersebut dengan  sebuah  kasus  yang  terjadi  perselisihan  paham  dalam  kajian  hibah dan waris.
6 Sekar  Maya, Hukum  Waris  Kekeluargaan  Adat ,  Depok:  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia, 2013, hlm. 30-35
7 Munir  Fuady, Konsep  Hukum  Perdata ,  Ctk.  Pertama,  Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada,  2014, hlm. 25
8 Helmi Karim, Fiqh Muamalah , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hlm.70-74
9 Ramon Menik Siregar, “ Fungsi Hibah Dalam Perlindungan Bagi Anak Pada Pembagian Harta di Tinjau Dari Hukum Perdata ” , Skripsi, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2008, hlm. 17 10 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1666
11 Teer Haar, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat , Jakarta: Pradnya Paramita, 1994, hlm. 210
Perselisihan paham antara hibah dan waris terjadi karena pemahaman dari  para  ahli  waris  yang  dahulu  pernah  mendapatkan  hibah  rumah  tinggal dari  orang  tuanya  jauh  sebelum  orang  tuanya  meninggal.  Setelah  itu  orang tuanya  meninggal  yaitu  bapak  H.K  Sumarman  pada  1  April  2000,  mereka meninggalkan 6 orang ahli waris termasuk  2 diantaranya  yaitu si  penerima hibah, yakni mereka anak pertama dan anak kelima.  Ahli waris dari pewaris adalah 1 istri dan  6 anak , yaitu adalah dan bagian hartanya :
a. Sanaiyah (istri) mendapatkan tanah seluas 2554 m 2 ;
b. Yusuf  Hanafiah  mendapatkan  rumah  dan  tanah  dengan  luas  191  m 2 dan sudah dihibahkan semasa H.K sunarman saat masih hidup;
c. Eni Hartini mendapatkan tanah dengan luas 500 m 2 ;
d. Yusuf Effendi mendapatkan tanah dengan luas 500 m 2 ;
e. Syaiful  Anwar  mendapatkan  tanah  seluas  500  m 2 dan  hibah  rumah yang ditinggali pewaris semasa hidupnya;
f. Wiwi Iriani mendapatkan tanah dengan luas 500 m 2 ; dan
g. Muhammad Syufri mendapatkan tanah seluas 500 m 2 .
Itu  semua  adalah  bagian-bagian  dari  pembagian  warisan  setelah  H.K
Sunarman  meninggal  pada  tahun  2000  dengan  melalui  musyawarah mufakat.  Pembagian  tersebut  belum  dilakukan  proses  turun  waris  hingga pada tahun 2007 istri dari pewaris meninggal dunia.  Pada tahun 2007 istri pewaris  (Ny.  Sanaiyah)  meninggal  dunia  dan  disusul  meninggalnya  anak keempat (Syaiful Anwar). Dengan meninggalnya mereka maka, pembagian warisan  yang  telah  ditetapkan  tersebut  dilakukan  musyawarah  ulang  yang dilakukan  oleh  ahli  waris  yaitu  anak  pertama,  kedua,  ketiga,  kelima  dan keenam.  Dari  musyawarah  tertanggal  1  November  2007  itu  ditentukan bahwa  bagian  dari  Ny.  Sanaiyah  berupa  tanah  2554  M2  dijadikan  harta warisan Ny. Sanaiyah. Kebetulan pada waktu ditentukan/musyawarah tanah tersebut  belum  bersertifikat  atas  nama  Ny.  Sanaiyah  artinya,  tanah peninggalan  tersebut  harus  dilalui  proses  turun  waris  dan  dibagi  kepada  5 orang ahli waris. Hal tersebut dituangkan dalam surat keterangan waris yang dibuat  oleh  para  ahli  waris  yaitu  anak  pertama,  kedua,  ketiga,  kelima  dan keenam.
Hingga pada tahun 2016 tanah itu hendak diurus pembagiannya sesuai dengan  keterangan  ahli  waris,  ternyata  tanah  seluas  2554  m 2 peninggalan Ny. Sanaiyah telah bersertifikat atas nama anak kedua, ketiga, dan keenam. Hal tersebut diketahui setelah ada berita bahwa tanah tersebut hendak dijual, dan diketahui penjualnya adalah anak kedua, ketiga dan keenam. Terhadap kebenaran  tanah  tersebut  bersertifikat  telah  dikonfirmasi  kepada  pihak Badan Pertanahan Nasional dan dinyatakan benar.
Anak  pertama  dan  anak  kelima  menanyakan  perihal  kepada  mereka ahli waris yang hendak menjual tanah dari Ny. Sanaiyah yaitu anak kedua, ketiga dan keenam. Alasan yang diberikan adalah anak pertama dan kelima telah  menerima  hibah  berupa  rumah  dari  orang  tua  semasa  Tn.  H.K Sumarman  dan  Ny.  Sanaiyah  masih  hidup  sehingga  mereka  beralasan
keduanya  tidak  berhak  atas  tanah  warisan  dari  ibunya.  Hal  itu  didasari bahwa  seseorang  yang  telah  menerima  hibah  tidak  mempunyai  hak  lagi terhadap warisan.

## 2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  beberapa  fakta  dan  teori  hukum  diatas,  penulis  menarik beberapa  pertanyaan  hukum  dengan  mengambil  latar  belakang  untuk diuraikan dan diteliti dalam permasalahan yaitu: bagaimana kedudukan ahli waris penerima Hibah terhadap ahli waris lainnya dalam harta warisan pada perspektif  hukum  ?  apakah  penerima  hibah  terhalang  untuk  menerima warisan ?

## B PEMBAHASAN
1. Hibah Menurut Berbagai Perspektif Hukum
a. Hibah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Dapat  kita  perhatikan  sengketa  tentang  hibah  dan  waris  dapat saja  terjadi  antara  saudara,  sesama  ahli  waris  yang  dapat  merusak ikatan  hubungan  saudara  (silaturahmi).  Itu  tidak  dapat  dipungkiri, mengingat  masalah  harta  benda  dalam  kaitannya  dengan  warisan masing-masing ahli waris tentu mempunyai kepentingan di dalamnya. Beberapa  penyebab  timbulnya  suatu  sengketa  hibah  dalam  keluarga pada  umumnya  adalah  adanya  niat  untuk  mendapatkan  harta  atau bagian  yang  lebih  besar  dari  harta  yang  di  tinggalkan  oleh  orang tuanya,  karena  tidak  diberikan  bagian  sama  sekali,  tidak  dilibatkan dalam  pembagian  warisan  atau  tidak  sejalan  dengan  jumlah,  proses dan  cara  pembagian.  Terlebih  yang  sangat  memprihatinkan  adalah komunikasi  antar  saudara  tidak  terjalin  dengan  baik  sehingga  sejak awal sesama ahli waris memang tidak menghendaki proses pembagian warisan itu secara damai dan kekeluargaan. 12
Dalam  membahas  kasus  diatas  akan  diuraikan  terlebih  dahulu masalah-masalah  tentang  hibah  dalam  perspektif  hukum.  Penerapan hibah di dalam perspektif hukum di  Indonesia maka mengacu pada  3 (tiga) perspektif hukum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum  Islam  dan  Hukum  Adat.  Hal  ini  terjadi  karena  hibah merupakan  kajian  pada  hukum  perdata  dan  hukum  perdata  di Indonesia saat ini merujuk pada 3 perspektif hukum tersebut.
Kitab  Undang-Undang  hukum  Perdata  (selanjutnya  disebut KUHPerdata)  menjelaskan  hibah  pada  pasal  1666  yang  bunyinya  : suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma  dan  dengan  tidak  dapat  ditarik  kembali,  menyerahkan sesuatu  benda  guna  keperluan  si  penerima  hibah  yang  menerima penyerahan itu, Undang-Undang tidak mengakui lain-lain hibah selain
12 Muhammad  Saifullah, Hukum  Islam  Solusi  Permasalahan  Keluarga ,  Ctk.  Pertama, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 205
hibah-hibah  di  antara  orang-orang  yang  masih  hidup. 13 Dalam  pasal ini  dijelaskan  bahwa  hibah  adalah  suatu  perjanjian  yang  dimana  itu dilakukan  semasa  pemberi  hibah  masih  hidup  dan  itu  dilakukan dengan  dasar  cuma-cuma  ketika  diserahkan.  Dikatakan  cuma-cuma karena pemberian hibah ini tidak mungkin dapat dicela oleh keluarga atau  orang  lain  terhadap  suatu  pemberian,  mengingat  pemberi  hibah berhak  untuk  mengelola  harta  kekayaannya  dan  leluasa  untuk memberikannya kepada siapapun. 14
Dalam  KUHPerdata  diutarakan  bahwa  hibah  mempunyai hubungan  yang erat dengan waris, hal ini disebabkan karena perilaku hibah adalah sama-sama memberikan pemasukan (inbreng). 15 Maksud inbreng  diatas  disamakan  pada  pasal  1086 – 1099  KUHPerdata  yang artinya  perhitungan  pemasukan  itu  harus  dilakukan  ahli  waris keturunan  dari  orang  yang  meninggalkan  harta  warisan.  Mereka adalah anak, cucu dan seterusnya kebawah kecuali mereka bila orang yang  meninggalkan  harta  warisan  secara  tegas  membebaskan  dari perhitungan  ini.  Oleh  karena  itu  perhitungan  ini  patut  dilaksanakan oleh  ahli  waris  lainnya,  tentunya  bila  dikehendaki  oleh  orang  yang meninggalkan  harta  warisan.  Oleh  karena  itu  berdasarkan KUHPerdata  maka  orang  tua  yang  memberikan  harta  hibah  kepada anaknya,  pemberian  tersebut  dapat  dikatakan  dengan  pemasukan (inbreng).  Konsekuensinya  adalah  anak  tersebut  dianggap  telah menerima warisan atau diperhitungkan sebagai warisan.
Kenapa  hal  ini  dapat  terjadi  ?,  pemahaman  seperti  ini  merujuk pada  sistem  waris ab-intestato 16 dimana  ada  hubungan  langsung keturunan antara pewaris dan ahli waris sehingga penghitungan hibah sebagai  harta  warisan  dimaksudkan  untuk  memudahkan  dalam penghitungan  pembagian  warisan. 17 Artinya  hibah  yang  telah diberikan  sebelumnya  tersebut  dapat  disikapi  sebagai  bentuk  uang muka  dalam  konteks  bagian  waris  bila  pemberi  hibah  meninggal dunia.  Karena  proses  pemberian  hibah  pada  konteks  ini  adalah pemberian hibah dari si pewaris kepada ahli waris (ayah ke anaknya). Oleh  karena  itu  pemberian  hibah  dari  hubungan  darah,  seperti  orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan kedepannya baik  itu  dianggap  secara  penuh  atau  dengan  syarat.  Syarat  yang dimaksud seperti yang ada pada pasal 1672 yang bunyinya penghibah
13 Hartono  Soerjopratiknjo, Hukum  Waris  Testamenter ,  Ctk.  Kedua,  Yogyakarta:  Seksi  Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 1984, hlm. 187-188
14 Abdul  Manan, Pokok-Pokok Hukum  Perdata ,  Ctk.  Ke-  4,  Jakarta  Raja:  Grafindo,  2001,  hlm. 118
15 Djaja  S.  Meliala, Hukum  Perdata  Dalam  Perspektif  BW ,  Ctk.  Pertama,  Bandung:  Nuansa Aulia,  2014, hlm. 224
16 Maksudnya  adalah  bila  pemberi  hibah  memiliki  hubungan  darah,  apabila  kedepan  pemberi hibah meninggal maka otomatis ia menjadi pewaris sedangkan penerima hibah menjadi ahli waris
17 Mohammad  Idris  Ramulyo, Beberapa  Masalah  Pelaksanaan  Hukum  Kewarisan  Perdata Barat , Ctk.Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 1993, hlm. 63
boleh  memberi  syarat  bahwa  barang  yang  dihibahkannya  itu  akan kembali  kepadanya  bila  orang  yang  diberi  hibah  atau  ahli  warisnya meninggal  dunia  lebih  dahulu  dari  penghibah,  tetapi  syarat  demikian hanya boleh diadakan untuk kepentingan penghibah sendiri.
Hibah  sendiri  memungkinkan  untuk  dapat  ditarik  kembali  oleh si pemberi hibah. Hal ini sesuai dengan KUHperdata pasal 1688: 18 1) Karena syarat-syarat resmi untuk penghibahan tidak dipenuhi.
2) Jika  orang  yang  diberi  hibah  telah  bersalah  melakukan  atau membantu melakukan kejahatan lain terhadap penghibah.
3) Penerima hibah menolak memberi nafkah atau tunjangan kepada penghibah, setelah penghibah jatuh miskin.
Apabila hibah ditarik kembali maka hibah yang sudah diberikan itu  harus  dikembalikan  kepada  pemberi  hibah.  Tentunya  penarikan (pembatalan)  hibah  ini  harus  melalui  prosedur  di  pengadilan  sebagai jalan penegakan hukum. Berdasarkan KUHPerdata pelaksanaan hibah harus  melalui  prosedur  akta  otentik.  Artinya  proses  pemberian  hibah harus  dibuktikan  dengan  akta  notaris,  bila  tidak  maka  itu  menjadi batal.  Pasal  1683  berbunyi  : “tiada suatu hibah mengikat penghibah, atau menerbitkan sesuatu akibat yang bagaimanapun, selain mulai hari penghibahan  itu  dengan  kata-kata  yang  tegas  telah  diterima  oleh  si penerima  hibah  sendiri  atau  oleh  seorang  yang  dengan  suatu  akta otentik  oleh  si  penerima  hibah  itu  telah  dikuasakan  untuk  menerima penghibahan-penghibahan  yang  telah  diberikan  kepada  si  penerima hibah  atau  akan  diberikan  kepadanya  di  kemudian  hari.  Jika penerimaan tersebut tidak telah dilakukan didalam surat hibah sendiri, maka itu akan dapat dilakukan didalam suatu akta otentik teremduian, yang  aslinya harus disimpan, asalkan  yang demikian itu dilakukan di waktu  si  penghibah  masih  hidup,  dalam  hal  mana  penghibahan, terhadap orang yang belakangan disebut ini, hanya akan berlaku sejak hari penerimaan itu diberitahukan kepadanya”. 19
Dijelaskan  perlu  adanya  akta  otentik  dalam  melakukan  hibah adalah karena secara esensi-nya hibah harus dalam akta otentik, bukan sekadar alat bukti semata. Mengingat hibah adalah pemberian sepihak yang akan berkaitan dengan ahli waris dari pemberi hibah, maka perlu adanya akta otentik.
b. Hibah menurut hukum adat
Secara sederhana hibah  menurut  hukum  adat  dijelaskan dengan pembagian  harta  peninggalan  diwaktu  pemiliknya  masih  hidup  dan diberikan  kepada  keluarganya. 20 Hal  ini  diungkapkan  Teer  Haar bahwa  hibah  dilakukan  semasa  si  pemberi  hibah  masih  hidup.
18 Subekti.  R, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata ,  Ctk.  Ke-34,  Jakarta:  Pradnya  Paramita, 2004, hlm. 440
19 Raden  Soebekti, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata ,  Ctk.  Ke-34,  Jakarta:  Pradnya Paramita, 2004, hlm. 438-439
20 Teer Haar, Asas- asas dan Susunan Hukum Adat , Jakarta: Pradnya Paramita, 1994, hlm. 210
Dijelaskan  lebih  lanjut  bahwa  hibah  ini  merupakan  pemberian sukarela  kepada  orang  lain  tanpa  adanya  sebuah  imbalan  apapun. Adapun  tujuan  adanya  hibah  menurut  adat  secara  tidak  langsung adalah  untuk  mencegah  terjadinya  perselisihan,  keributan,  atau perselisihan  yang  timbul  karena  pembagian  harta  peninggalan  dari orang tua pada kemudian hari. 21 Jadi harapan adanya pemberian hibah diawal  adalah  untuk  menghindari  perselesihan  dari  para  anggota keluarga  kedepannya  karena  semua  bagian-bagiannya  sudah dibagikan.
Hibah  pada  perspektif  hukum  adat  biasanya  dilakukan  dengan memberikan  kepada  anak  karena  dengan  pertimbangan  bahwa  anak nanti yang akan menerima haknya dikemudian hari. Seperti misalnya menghibahkan  tanah  pertanian  untuk  dikelola,  hewan  ternak  untuk dipelihara,  rumah  untuk  dihuni,  kebun  untuk  dikelola.  Pemberian semacam  ini  belum  dapat  diberikan  kepada  anak  yang  paling  akhir (bungsu)  karena  biasanya  anak  bungsu  masih  tinggal  sama  orang tuanya.  Ada  beberapa  kebiasaan  hukum  adat  dimana  bagian  anak bungsu terkadang lebih besar dari anak-anak lainnya akan tetapi, bisa jadi  bagian  yang  lebih  besar  itu  karena  ia  memiliki  tanggung  jawab yang lebih besar dibanding anak-anak lainnya dalam mengurus orang tuanya. 22
Masih  dalam  perspektif  hukum  adat  pada  konteks  hibah,  orang tua  terikat  pada  apa  yang  dilakukannya  artinya,  semua  anak  berhak atas  harta  peninggalan  orang  tuanya.  Hanya  saja    bagaimana  cara membaginya,  itu  sepenuhnya  diberikan  kebebasan  kepada  orang  tua untuk menentukan besar kecilnya bagian. Pada konteks ini, Teer Haar berpendapat  bahwa  walaupun  orang  tua  bebas  menentukan  bagian hibahnya kepada anak-anaknya, tetapi pembagian itu harus dilakukan merata,  yakni  semua  anak  mendapat  bagian  semuanya. 23 Kemudian agar  nanti  tidak  merugikan  porsi  dari  para  ahli  waris  yang  lain  maka pembagian atau pemberian hibah itu harus dilakukan sewajarnya. 24
Untuk  memudahkan  pemahaman  hibah  pada  konteks  hukum adat maka sasaran hibah yang dapat diberikan antara lain :
1. Mereka  yang  menerima  barang-barang  harta  itu  adalah  ahli waris, yaitu anak dan isteri.
2. Orang tua yang mewariskan itu meskipun, terikat oleh peraturan bahwa  segala  anak  harus  mendapat  bagian  yang  layak  hingga tidak  diperbolehkan  melenyapkan  hak  waris  sesuatu  anak  akan tetapi,  orang  tua  mempunyai  kebebasan  dalam  menetapkan
21 Soerojo  Wignojodipoero, Pengantar  dan  Asas-Asas  Hukum  Adat ,  Toko  Gunung  Agung, Jakarta, 1995, hlm. 204
22 Nico  Ngani, Perkembangan  Hukum  Adat  Indonesia, Ctk.  Pertama,  Yogyakarta:  Pustaka Yustisia, 2012, hlm. 48
23 Teer Haar, Op.Cit., hlm. 211
24 Ramon Menik Siregar, “ Fungsi Hibah Dalam Perlindungan Bagi Anak Pada Pembagian Harta Di Tinjau Dari Hukum Perdata ” , Skripsi, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2008, hlm. 17
barang-barang  manakah  akan  diberikan  kepada  anak  A  dan barang-barang mana kepada anak B atau kepada isteri. 25
Selain  pemahaman  diatas,  pada  masyarakat  hukum  adat  yang lain ada yang menggambarkan bahwa harta orang tua yang dihibahkan kepada  anaknya  maka  anak-anaknya  yang  menerima  hibah  itu dianggap  telah  mendapatkan  harta  warisan.  Walaupun  pemberian  itu masih sebatas hibah, terkadang ada pula kemenankan/saudara sepupu dari  orang  tua  (paman)  yang  ingin  memperoleh  bagian  juga.    Tidak jarang  antara  paman  dan  kemenakannya  berselisih  terhadap  bagian yang dihibahkan oleh kakaknya (kakak si paman)  dan kemenakannya (anak  kakaknya).  Terhadap  masalah  seperti  ini  kadang  si  anak  yang mendapatkan hibah dari ayahnya (kakak si paman) dapat memberikan juga kepada kemenakan-kemenakan dari ayahnya (paman). 26
Hibah dalam hukum adat pada prinsipnya dapat ditarik kembali bila  hibah  yang  dilakukan  tersebut  diberlakukan  syarat  atau  tidak sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku. 27 Adapun  beberapa  contoh masyarakat yang memberlakukan hal tersebut antara lain seperti pada Jawa Barat terutama di Desa Leuwi Leang dan Citeureap suatu hibah dapat  ditarik  kembali  apabila  bertentangan  dengan  ketentuan- ketentuan dalam hukum adat dan Hukum Islam akan tetapi, sebaliknya didaerah cianjur, Banjar, ciamis dan cikenong suatu hibah tidak dapat ditarik  kembali  meskipun  utang  pewaris  tidak  dapat  terlunasi  dari kekayaan yang ditinggalkannya. 28 Jadi pelaksanaan hibah pada hukum adat  juga  membuka  untuk  pembatalan  hibah  atau  dapat  ditarik kembali bila itu terdapat ketentuan berlaku tidak sesuai.
Pada  hukum  adat  hibah  harus  dilakukan  dengan  pemberitahuan yang  terang  artinya,  kerabat  dan  kreditor  patut  diberitahu  walapun untuk  keluarga  cukup  dibuktikan  dengan  sebuah  pengakuan  saja. Mengingat  pola  pikir  hukum  adat  yang  konkret  dan  nyata  hibah  dan masalah  penyerahan  harta  peninggalan  juga  harus  jelas  diawal  oleh mereka  yang  nantinya  akan  menjadi  ahli  waris. 29 Kebiasaan masyarakat  pada  umumnya  harta  seorang  laki-laki  yang  meninggal tidak  langsung  dibagikan,  selama  masih  ada  janda  (isteri)  atau  anak- anak  yang  masih  kecil,  ada  juga  sebaliknya  ada  masyarakat  yang membagikan harta ketika kedua orang tua mereka masih hidup. 30
25 Ibid ., hlm. 35 26 Kejadian  seperti  ini  terjadi  pada  masyarakat  hukum  adat  di  Minangkabau  lihat  pada  Chairul Anwar, Hukum  Adat  Indonesia  Meninjau  Hukum  Adat  Minangkabau ,  Ctk.  Pertama,  Jakarta:  Rineka Cipta, 1997, hlm. 91
27 Azni, Eksistensi  Hibah  dan  Posibiltas  Pembatalannya  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  dan Hukum Positif di Indonesia , Riau: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarih Kasim, hlm. 100
28 Azni, Ibid. , hlm.108
29 Laksanto Utomo, Hukum Adat , Ctk. Pertama, Jakarta: Raja Grafindo, 2016, hlm. 104
30 Ahmad  Tholabi  Kharlie, Hukum  Keluarga  Indonesia ,  Ctk.  Pertama,  Jakarta:  Sinar  Grafika, 2013, hlm. 259
Di  dalam  Hukum  Adat  yang  menganut  sistem  kekeluargaan parental,  matrilineal  dan  patrilineal,  apabila  orang  tua  yang memberikan  hibah  kepada  anaknya  dapat  diperhitungkan  sebagai warisan. 31 Dalam  pemberian  hibah  ini  dilakukan  pada  waktu  anak menjadi  dewasa  dan  sudah  membentuk  keluarga  atau  sudah menikah. 32
Kemudian  setelah  orang  tua  yang  memberikan  hibah  ini meninggal  dunia  dan  akan  dilakukan  pembagian  harta  warisan  maka hibah  tersebut  akan  diperhatikan  serta  diperhitungkan  sebagai  harta warisan sehingga penerima hibah tidak lagi berhak atas harta warisan yang  di  tinggalkan  oleh  orang  tuanya. 33 Akan  tetapi,  apabila  harta warisan  yang  ditinggalkan  oleh  orang  tuanya  tersebut  cukup  banyak dan  ahli  waris  yang  menerima  hibah  merasa  belum  cukup  maka  ia akan  mendapatkan  tambahan  pada  saat  harta  peninggalan  orang tuanya  di  bagi-bagi. 34 Dengan  demikian  terlihat  hubungan  antara hibah  dengan  warisan.  Dimana  hibah  atau  pemberian  ini  dapat diperhitungkan sebagai warisan.
c. Hibah menurut islam
Berbicara  mengenai  hibah,  Islam  memberikan  banyak
pengertian  yang  dapat  kita  temukan.  Kata  hibah  berasal  dari  bahasa arab  yang  secara  etimologis  berarti  melewatkan  atau  menyalurkan, juga bisa memberi, 35 sedangkan hibah adalah kata benda dalam bentuk yang  artinya  pemberian. 36 Menurut  bahasa  yang  dimaksud  dengan hibah  adalah  suatu  pemberian  yang  lepas  dari  penggantian  dan maksud  tertentu. 37 Adapun  pengertian  hibah  secara  istilah  adalah suatu akad yang berisi pemberian harta milik seseorang kepada orang lain  di  waktu  pemberi  masih  hidup  tanpa  mempunyai  maksud  untuk mendapatkan  imbalan. 38 Apabila,    seseorang  memberikan  hartanya kepada orang lain dengan maksud untuk memberikan manfaat kepada orang  yang  diberikan  tersebut  akan  tetapi,  tidak  diberikan  kepada orang  tersebut  hak  kepemilikan  maka  harta  yang  diberikan  oleh pemilik  harta  kepada  orang  yang  diberikan  tersebut  disebut  dengan pinjaman. 39 Ada  yang menyebutkan perbuatan  yang didorong dengan niat  yang  tulus  dan  tanpa  pamrih,  kecuali  pada  tuhan,  pemeberian
31 Faizah Bafadal, Op.,Cit. , hlm. 25 32 Azni, Op.,Cit. , hlm. 101 33 Faizah Bafadal, Op.,Cit. , hlm. 26 34 Ibid. , hlm. 27 35 Mardani ,  Hukum  Kewarisan  Islam  di  Indonesia ,  Ctk.  Pertama,  Jakarta:  Raja  Grafindo,  2014, hlm. 125
36 Al-Munawir, Kamus Bahasa Arab , Surabaya: Pustaka Progresif, 1997,  hlm. 385
37 Syamsudin  Muhammad  Bin  Muhammad  Al  khatib,  Mugnal  Muhtaz, Juz  III, Beirut-Libanon: Darul Kutubuil Ilmiuyyah , 1994,  hlm. 558
38 Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, Jilid III, Dar ul Fathi Lil’Iamil Araby, AL -Qahirah, 1410 H, hlm. 417
39 Aulia Muthiah, Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga , Ctk. Pertama, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017, hlm. 225
hibah  ini  dilakukan  oleh  dari  yang  mempunyai  harta  lebih  kepada yang kurang atau yang membutuhkan. 40
Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  pasal  211  menegaskan  bahwa hibah  dari  orang  tua  kepada  anaknya  dapat  diperhitungkan  sebagai warisan. 41 Artinya,  pemberian-pemberian  dapat  diperhitungkan sebagai  warisan.  Ketentuan  yang  seperti  ini  ideal,  tetapi  didalam kenyataannya  sering  menghadapi  kendala,  terutama  yang  berkaitan dengan  kapan  pemberian  itu  dapat  di  hitungkan  sebagai  warisan  dan kapan  pemberian  itu  tidak  diperhitungkan  sebagai  warisan.  Oleh karena itu, ketentuan seperti ini harus diikuti oleh ketentuan-ketentuan yang  lebih  rinci  agar  tidak  timbul  persengketaan  sebagai  akibat ketentuan yang bersifat umum itu. 42
Tujuannya dari maksud di atas agar tidak adanya sikap orang tua melebihkan anak kesayangannya dengan anak kandungnnya yang lain sehingga  terhindar  dari  munculnya  sikap  iri  hati  bagi  anaknya  yang lain  dan  terciptanya  keadilan  bahwa  harta  tersebut  merupakan  hak mereka  bersama. 43 Nabi  Muhammad  Saw.  mengatakan  telah menceritakan  kepada  kami  Utsman  dan  Abu  Bakar,  keduanya  anak Abu  Syaibah,  secara  makna  mereka  berkata;  telah  menceritakan kepada kami Abu Mu’  awiyah dari Abu Malik  Al Asyja’i dari  Ibnu Hudair  dari  Ibnu  Abbas  ia  berkata,  “Rasulullah  shallallahu  ‘alaihi wasallam  bersabda:  “Barangsiapa  memiliki  anak  perempuan  (atau saudara  perempuan),  ia  tidak  menguburkannya  hidup-hidup,  tidak menghinakannya  dan  tidak  melebihkan  anak  laki-laki  diatas  mereka maka  Allah  akan  memasukan  dia  kedalam  surga ” .  Utsman  tidak me nyebutkan lafadz “laki - laki”. H. R. Abu Daud 44.
Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia  mencoba  mengambil  jalan tengah  bahwa  hibah  tersebut  harus  dihitung  sebagai  warisan.  Ini berarti ia boleh saja menghibahkan sebagian hartanya kepada sebagian anaknya, tetapi harus diperhitungkan sebagai warisan. 45 Dan apabila ia meninggal  dunia  maka  hibah  tersebut  dimasukan  dalam  bundel warisan  dengan  memperhitungkan  bahwa  bagian  warisan  untuk dirinya  (anak  yang  diberi  hibah)  akan  dipotong  jumlahnya  sesuai
40 Bisma  Siregar, Perkawinan  Hibah  dan  Wasiat  Dalam  Pandangan  Hidup  Bangsa, Ctk. Pertama, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1985, hlm. 26-27
41 Muhammad  Saifullah, Hukum  Islam  Solusi  Permasalahan  Keluarga ,  Ctk.  Pertama, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 227
42 A.  Rachmad  Budiono, Pembaruan  Hukum  Kewarisan  Islam  di  Indonesia ,  Ctk.  Pertama, Malang: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 184
43 H.A. Sukris Sarmadi, Hukum Waris Islam di Indonesia , Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013, hlm. 140
44 Syaikh  Muhammad  Bin  Shalih  al-Utsaimin, Panduan  Wakaf,  Hibah  dan  Wasiat ,  Ctk.  Ke-2, Jakarta: Pustaka Imam Syafi’I , 2008, hlm. 120 45 A.  Rachmad  Budiono, Pembaruan  Hukum  Kewarisan  Islam  di  Indonesia ,  Ctk.  Pertama, Malang: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 183
dengan jumlah hibah yang diberikan kepadanya sewaktu mayit masih hidup. 46
Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa pemberian kepada anak  itu  haruslah  (wajib)  sama.  Maksudnya  adalah  pemberian  yang berimbang  tanpa  membeda-bedakan  apakah  itu  berdasarkan  kelamin atau kondisi tertentu. 47
Ada  juga  yang  berpendapat  bahwa  yang  dimaksud  dengan  adil adalah pemberian yang berdasarkan bagian waris dari masing-masing anak  yaitu  dua  berbanding  satu  bagi  anak  laki-laki  dengan  anak perempuan. 48 Pendapat  lainnya  menyatakan  bahwa  yang  dimaksud dengan adil dalam pemberian itu adalah pemberian yang sama antara anak-anak. 49 Oleh  karena  itu  para  ulama  berpendapat  bahwa persamaan  dalam  pemberian  itu  merupakan  kewajiban  yang  harus dilaksanakan  sedangkan  pelebihan  diantara  mereka  adalah  haram. 50
Akan tetapi pelebihan diantara anak itu mempunyai alasan yang dapat dibenarkan  seperti,  salah  satu  anak  tersebut  mempunyai  kebutuhan yang  sangat  atau  karena  miskin  atau  karena  kesibukannya  dengan ilmu  atau  juga  karena  fisik  dan  lain-lain,  maka  dalam  kondisi  yang seperti  ini  pemberian  yang  lebih  diantara  anak-anaknya  maka  hal tersebut dapat dibenarkan. 51
Oleh  karena  itu  kalau  seandainya  orang  tua  menghibahkan sebagian  hartanya  dalam  rangka  memberikan  pertolongan  kepada anaknya  yang  lemah  adalah  sangat  dibenarkan  dalam  Islam,  sebab harta  pemberian  orang  tuanya  itu  adalah  merupakan  haknya  karena anaknya  adalah  tergolong  orang  yang  lemah  yang  wajib  mendapat pertolongan  bukan  saja  pertolongan  dari  orang  tuanya  akan  tetapi wajib mendapat pertolongan dari saudara kandungnya sendiri. 52
Patut diperhatikan ada pendapat Imam Ahmad yang mengatakan apabila ada orang tua yang memberikan harta hibah hanya kepada satu anak  saja  perbuatan  tersebut  tidak  dihalalkan  karena  perbuatan tersebut  akan  menimbulkan  permusuhan  dan  memutuskan  hubungan silaturahim yang diperintahkan Allah untuk menyambungnya. 53
Merujuk pada KHI pasal 171 huruf (c) yang mengatakan bahwa ahli  waris  adalah  orang  yang  mempunyai  hubungan  darah  ataupun perkawinan  dengan  pewaris  dan  ia  tidak  terhalang  karena  hukum sebagai  ahli  waris.  Ditambahkan  pada  pasal  174  KHI  bahwa  mereka
46 Ibid. , hlm. 184
47 Syaikh Muhammad Bin Shalih al-Utsaimin, Op.Cit. , hlm. 121
48 Abdul  Ghofur  Anshori, Filsafat  Hukum  Kewarisan ,  Ctk.  Ke-2,  Yogyakarta:  UII  Press,  2010, hlm. 143
49 Syaikh Muhammad Bin Shalih al-Utsaimin, Op.Cit., hlm. 125
50 Aullia Muthia, Hukum Islam , Ctk. Pertama, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017, hlm. 231
51 Ramon Menik Siregar, Op.Cit., Hlm. 34
52 Syaikh Muhammad Bin Shalih al-Utsaimin, Op.Cit., hlm. 122
53 “ Hukum Menghibahkan Semua Harta dan Melebihkan Untuk Anak ” , http://www.jadipintar.com/2014/11/hukum-menghibahkan-semua-harta-dan-Melebihkan-Untuk-Anak- Terten tu.html,
yang menjadi ahli waris adalah anak, bapak, nenek, cucu, dan paman. Oleh karena itu walaupun disini penulis berpendapat bahwa penerima hibah dalam hal waris ia dijelaskan dapat menjadi ahli waris menurut KHI,  sedangkan  dipertegas  pada  pasal  211  pemberian  hibah  dapat dipertimbangkan  sebagai  warisan.  Kata  dipertimbangkan  pada  pasal 211  ini  yang  kemudian  patut  disikapi  oleh  para  ahli  waris  didalam menentukan bagian-bagian dalam pembagian waris.
Tabel 1. Perspektif Hibah Pada Hukum Perdata PENERAPAN HIBAH No KUHPerdata Adat Islam parameter 1 Pasal 1666 pemberian Cuma-Cuma semasa hidup Pemberian  sukarela, diutamakan pada keluarganya  dengan tujuan  menghindari perselisihan dikemudian hari Pemberian dengan  niat tulus mengharap ridho tuhan Pengertian 2 Mempunyai hubungan erat  dengan waris sehingga diperhitung kan dalam inbreng (pemasukan) Anak yang menerima hibah dari orang tuanya dianggap telah  mendapat-  kan harta warisan (diperhitungkan) Pasal 211 KHI  dapat diperhi tung kan sebagai warisan Hubungan dengan warisan Dari  gambaran  diatas  dapat  diketahui  secara  konseptual  hukum bahwa  penerima  hibah  yang  didapatkan  dari  orang  tua  mereka  maka diperhitungkan  sebagai  warisan.  Dari  gambaran  diatas  dapat diperhatikan  bahwa  secara  hukum  (normatif),  secara  kebiasaan masyarakat  (adat)  dan  secara  pemahaman  fiqih  ke-Islaman  seorang anak  penerima  hibah  dari  orang  tuanya  maka  penerimaan  itu diperhitungkan  sebagai  warisan  kelak.  Karena  pemberian  orang  tua kepada  anaknya  adalah  suatu  hak  yang  harus  diterima,  sama  hal  nya dengan  waris  yang  terjadi  dimana  bagian  warisan  adalah  hak  mutlak yang  pasti  diterima  seorang  anak.  Tentunya  hak  tersebut  sepanjang tidak ada halangan hukum yang menghalanginya.

## C. SIMPULAN
Berdasarkan permasalahan dan hasil pemahaman dalam bentuk analisis dari 3  kontekstual  tentang  hibah  pada  hukum  perdata  di  Indonesia  maka  kedudukan seorang  penerima  hibah  secara  hukum  dan  kebiasaan  masyarakat  di  Indonesia pada  umumnya  secara  tidak  langsung  diperhitungkan  telah  menerima  harta warisan.  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  menganggap  itu  mempunyai hubungan  erat  dengan  waris,  sehingga  diperhitungkan  sebagai  suatu  pemasukan bagi harta peninggalan, pada hukum adat sendiri itu dianggap telah mendapatkan warisan,  pada  perspektif  fiqih  islam  dan  KHI  itu  dapat  diperhitngkan  sebagai
warisan. Jadi berdasarkan hukum perdata, seorang penerima hibah yang menerima hibah  itu  langsung  dari  orang  tuanya  maka  penerimaan  tersebut  diperhitungan sebagai warisan kelak.
Kedudukan  si  penerima  hibah  dari  orang  tua  pada  penjelasan  hibah  dari  3 perspektif  hukum  perdata  tidak  menjadikan  ia  terhalang  untuk  menerima  waris. Hanya saja, penerima hibah dianggap telah mendapatkan warisan. Penerima hibah tidak  terhalang  hanya,  hasil  penerimaan  hibah  dari  orang  tua,  terhitung  sebagai warisan  sehingga  kelak  ia  dapat  saja  menerima  warisan  dari  orang  tuanya  saat orang tuanya meninggal.
Fakta  yang  terjadi  pada  obyek  penelitian  ini  dua  anak  dari  pewaris sebelumnya telah mendapatkan hibah dari orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup.  Pada  saat  orang  tuanya  meninggal  sepatutnya  ahli  waris  saling mengutarakan  bahwa  ada  ahli  waris  yang  sebelumnya  telah  mendapatkan  hibah dari  orang  tuanya  sehingga  ketika  musyawarah  pembagian  harta  warisan  dari orang  tua  dapat  dipertimbangkan  dalam  membuat  surat  keterangan  waris.  Fakta yang  terjadi  pada  obyek  penelitian  ini  pembagian  itu  sudah  dituangkan  dalam surat  keterangan  waris  sehingga  ada  hal  disimpangi  oleh  ahli  waris  yang  bukan penerima  hibah  ketika  mereka  merasa  ahli  waris  yang  menerima  hibah  itu  tidak mendapatkan bagian warisan. Sepatutnya dalam surat keterangan pembagian harta warisan  dapat  diperhitungkan  dan  ditentukan  dengan  jelas  berapa  bagian  yang diterima  ahli  waris  penerima  hibah.  Apakah  ahli  waris  penerima  hibah  akan mendapatkan  harta  warisan  lagi,  atau  diperhitungkan  sudah  cukup  atau  justru tidak  perlu  menerima  harta  warisan  lagi.  Oleh  karena  itu  sebelum  dibuat  surat keterangan  pembagian  harta  warisan,  para  ahli  waris  perlu  memperhatikan keberadaan  ahli  waris  penerima  hibah  sehingga  nanti  ketika  dituangkan  dalam surat keterangan pembagian harta warisan sudah sama-sama saling menerima.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku : Al Munawir. 1997. Kamus Bahasa Arab , Surabaya: Pustaka Progresif
Ali,  Zainuddin. 2010. Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia ,  Jakarta: Sinar Grafika
Ali, Zainuddin. 2009. Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Sinar Grafika
Anshori, Abdul Ghofur. 2010. Filsafat Hukum Kewarisan , Yogyakarta: UII Press
Anwar,  Chairul.  1997. Hukum  Adat  Indonesia  Meninjau  Hukum  Adat  Minangkabau ,
Jakarta: Rineka Cipta
Budiono,  A.  Rachmad.  1999. Pembaruan  Hukum  Kewarisan  Islam  di  Indonesia , Malang: Citra Aditya Bakti
Fuady, Munir. 2014. Konsep Hukum Perdata , Jakarta: Raja Grafindo Persada
Haar, Teer. 1994. Asas- asas dan Susunan Hukum Adat , Jakarta: Pradnya Paramita
Idris  Ramulyo,  Mohd.  1993. Beberapa  Masalah  Pelaksanaan  Hukum  Kewarisan Perdata Barat , Jakarta: Sinar Grafika
Karim, Helmi. 1997. Fiqh Muamalah , Jakarta: Raja Grafindo Persada
Kharlie, Ahmad Tholabi. 2013. Hukum Keluarga Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika

## Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

## Kompilasi Hukum Islam
Mahmud Marzuki, Peter. 2005. Penelitian Hukum , Jakarta: Prenada Media Group
Mamudji,  Sri,  et.al.  2005. Metode  Penelitian  dan  Penulisan  Hukum ,  Jakarta:  Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Manan, Abdul. 2001. Pokok-Pokok Hukum Perdata , Jakarta: Raja Grafindo
Mardani. 2014. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia , Jakarta: Raja Grafindo
Maya, Sekar. 2013. Hukum Waris Kekeluargaan Adat , Modul, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Meliala, Djaja.S. 2014. Hukum Perdata Dalam Perspektif BW , Bandung: Nuansa Aulia
Mertokusumo, Sudikno. 2008. Mengenal Hukum , Yogyakarta: Liberty Yogyakarta Muhammad  Bin  Muhammad  Al  khatib,  Syamsudin.  1994. Mugnal  Muhtaz  Juz  III , Beirut-Libanon: Darul Kutubuil Ilmiuyyah
Muhammad Bin Shalih al-Utsaimin, Syaikh. 2008. Panduan Wakaf , Hibah dan Wasiat,

## Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i
Muthiah, Aulia. 2017. Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga , Yogyakarta: Pustaka Baru Press
Ngani,  Nico.  2012. Perkembangan  Hukum  Adat  Indonesia ,  Yogyakarta:  Pustaka Yustisia
Perangin, Effendi. 1997. Hukum Waris , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
R, Subekti. 2004. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Jakarta: Pradnya Paramita
Sabiq,  Sayyid.  1410  H. Fiqhus  Sunnah  Jilid  III .  AL- Qahirah:  Darul  Fathi  Lil’Iamil
Araby
Saifullah,  Muhammad.  2005. Hukum  Islam  Solusi  Permasalahan  Keluarga ,
Yogyakarta: UII Press
Saifullah,  Muhammad.  2005. Hukum  Islam  Solusi  Permasalahan  Keluarga , Yogyakarta: UII Press
Siregar, Bisma. 1985. Perkawinan Hibah dan Wasiat Dalam Pandangan Hidup Bangsa ,
Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Soekamto,  Soerjono.  2007. Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan  Singkat) ,
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2007. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , Jakarta: Raja Grafindo Persada
Soerjopratiknjo, Hartono. 1984. Hukum Waris Testamenter , Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta
Suratman dan Philips Dillah. 2014. Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta
Utomo, Laksanto. 2016. Hukum Adat , Ctk. Pertama. Jakarta: Raja Grafindo
Wardah,  Sri  dan  Bambang  Sutiyoso.  2007. Hukum  Acara  Perdata  dan Perkembangannya Di Indonesia , Yogyakarta: Gama Media
Wignojodipoero, Soerojo. 1995. Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat , Jakarta: Toko Gunung Agung
Karya Ilmiah berupa Desertasi, Tesis, Skripsi, Makalah Seminar, Lokarkarya : Menik Siregar, Ramon,”Fungsi Hibah Dalam Perlindungan Bagi Anak Pada Pembagian Harta  Di  Tinja u  Dari  Hukum  Perdata”, Skripsi ,  2008,  Medan:  Universitas Sumatera Utara