Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA IZIN USAHA NIAGA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 149/PID.B/LH/2019/PN SRG)
Hartono, Yusuf M Said
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta, Indonesia haruthono88@gmail.com, yusufsaid@gmail.com

## Abstract
Indonesia has so many natural resources. For example, there are gold mines, natural gas, petroleum, coal  mines,  spices,  to  the  abundant  underwater  natural  wealth.  So  that  strict  arrangements  or regulations are needed for the protection of the utilization of mining goods in Indonesia. The problem in this paper is: What are the provisions of the article regarding oil and gas trading business permits in law number 22 of 2001 concerning oil and natural gas? And what is the basis for the consideration of  the  Panel  of  Judges  of  the  Serang  District  Court  Number  149/Pid.B/LH/2019/PN  Srg?  The research  method  used  is  a  normative  research  method  that  focuses  on  library  research  to  obtain secondary  data  from  legal  materials.  The  normative  approach  is  carried  out  by  reviewing  the applicable  provisions  or  laws  and  regulations.  The  results  of  the  research  show  that  as  stated  in Article 23 paragraph 1 of Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas, it states that downstream oil and gas business activities can be carried out by business entities after obtaining business licenses from the government. Oil and Gas Business Permits for Downstream Business Activities in the form of Processing  Business  Permits,  Transportation  Business  Permits,  Storage  Business  Permits,  and Trading Business Permits.
Keywords: Trading Business Permit, Oil and Gas, Criminal Acts
 Alamat korespondensi:
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta, Indonesia haruthono88@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  dikenal  sebagai  negara  yang  memiliki  kekayaan  alam  melimpah.  Baik  kekayaan laut dan isinya, kesuburan tanahnya, dan gunung-gunungnya yang di dalamnya memiliki kandungan emas,  nikel,  dan  lainnnya.  Termasuk  melimpahnya  kandungan  minyak  di  berbagai  wilayah. Dalam pemanfaatn  sumber  daya  alam  tersebut,  tentunya  negara  sebagai  penguasa  sumber  daya  alam memiliki  peran  yang  penting  untuk  mengelola  potensi  yang  ada  dan  dimanfaatkan  seutuhnya  untuk kepentingan serta kesejahteraan rakyat.
Dengan  demikian  tidak  ada  hak  kepemilikan  oleh  siapapun  karena  objek  tersebut  adalah merupakan  public  goods  dimana  harus  dapat  di akses dan  dimanfaatkan  oleh  siapapun.  Oleh  karena itu, pengelolaan dan pemanfaatan terhadap public goods tersebut perlu di kendalikan oleh pemerintah dalam bentuk Izin Publik, agar public dapat mengaksesnya. (Mohammad Hatta, 1945: 28)
Sehingga  untuk  melaksanakan  pengelolaan  dan  pemanfaatan  sumber  daya  alam,  Negara memerlukan  partisipasi  banyak  pihak.  Seperti  badan  usaha  yang  bergerak  dalam  bidang  usaha pertambangan.    Di  dalam  Undang-  Undang  Dasar  1945  (Undang-Undang  Dasar  1945)  memuat peraturan  mengenai  sumber  daya  alam  strategis.    Dalam  Pasal  33  Undang-Undang  Dasar  1945 berbunyi:
1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2) Cabang-cabang  produksi  yang  penting  bagi  negara  dan  yang  menguasai  hajat  hidup  orang banyak dikuasai oleh negara.
3) Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4) Perekonomian  nasional  diselenggarakan  berdasar  atas  demokrasi  ekonomi  dengan  prinsip kebersamaan,  efisiensi  berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan,  kemandirian,  serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
Berdasarkan  ketentuan  itu,  dibentuklah  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2001  tentang Minyak  dan  Gas  Bumi.  Undang-Undang  ini  menggantikan  UndangUndang  Nomor  44  Prp.  Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan usaha pertambangan minyak dan gas bumi saat itu.
Pelaksanaan  Pertambangan  Minyak  dan  Gas  Bumi,  Pemerintah  sebagai  pemegang  kuasa Pertambangan membentuk badan pelaksana yang dibentuk untuk melaksanakan pengandilan Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi. Kegiatan pengelolaan pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2001 dilaksanakan dalam bentuk Kegiatan Usaha Hulu maupun  Kegiatan  Usaha  Hilir  sebagai  wewenang  Pemerintah.  Untuk  Kegiatan  Usaha  Hilir  berupa Pengolahan,  Pengangkutan,  Penyimpanan,  dan  Niaga  (Pasal  5  ayat  (2)),  Pemerintah  menggunakan instrument  perizinan  berupa  Izin  Usaha.  Kasus  yang  penulis  angkat  berawal  dari  adanya  bongkar muat  kondensat  yang  tidak  memiliki  ijin  dari  pihak  yang  berwenang yakni dalam hal ini pemerintah. Sedangkan  menurut  Magfirani  bahwa  cairan  kondensat  merupakan  produk  migas  baik  berasal kegiatan  hulu  migas  maupun  kegiatan  hilir  migas  yg  digunakan  sebagai  bahan  baku  industri petrokimia  sehingga  transaksi  jual  beli  kondensat  untuk  memperoleh  keuntungan  merupakan  usaha niaga  migas  maka  sesuai  pasal  53  Uuno  22  tahun  2001  tentang  migas  huruf  d  sebagaimana  bunyi pasal 23 harus dengan ijin usaha  niaga. sesuai  peraturan  menteri  ESDM No  29  tahun  2018  tentang perizinan  pada  kegiatan  minyak  dan  gas  bumi  yang  dikelua rkan  Badan koordinasi penanaman modal kementrian ESDM RI.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ilmiah  adalah  suatu  usaha  untuk  menganalisa  suatu  permasalahan  dengan melakukan  konstruksi  secara  metodologis,  sistematis  dan  konsisten  (Soerjono  Soekanto  dan  Sri Mamuji,  2003:  15).    Penelitian  yang  digunakan  penulis  merupakan  penelitian  hukum  normatif. Penelitian normatif merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. (Jhonny Ibrahim, 2007: 57).
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Dalam  penelitian  hukum  terdapat  beberapa  pendekatan.  Dengan  pendekatan  tersebut  peneliti akan  mendapatkan  informasi  dari  berbagai  aspek  mengenai  isu  hukum  yang  sedang  dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
a. Pendekatan  undang-undang  ( statute  approach ).  Pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach ), yaitu menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan ini.
b. Pendekatan  konseptual  ( conceptual approach ).  Pendekatan  yang  beranjak  dari  pandangan  dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menemukan ide-ide  yang  dapat  melahirkan  konsep  pengertian  hukum,  asas-asas  hukum  sebagai  sandaran untuk membangun argumentasi hukum guna memecahkan pokok permasalahan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Ketentuan  pasal  mengenai  izin  usaha  niaga  migas  dalam  undang-undang  nomor  22  tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.
Sebagaimana diketahui bahwa dalam dunia pertambangan minyak dan gas bumi, terdapat dua kegiatan yaitu:
1. Kegiatan usaha hulu dan
2. Kegiatan usaha hilir
Dalam  undang-undang  nomor  22  tahun  2001  tentang  minyak  dan  gas  bumi  disebutkan bahwa  kegiatan  usaha  hulu  adalah  kegiatan  usaha  yang  berintikan  atau  bertumpu  pada  kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi. Kegiatan usaha Hulu sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyaak dan Gas Bumi yaitu:
1) Kegiatan  Usaha  Hulu  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  angka  1  dilaksanakan  dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19.
2) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat persyaratan:
a. kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan;
b. pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana;
c. modal dan risiko seluruhnya ditanggung
d. Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap
Adapun  Kegiatan  hilir  adalah  kegiatan  usaha  yang  berintikan  atau  bertumpu  pada kegiatan usaha (Salim H.S, 2008: 289)
a. Pengolahan, meliputi:
1) Memurnikan
2) Memperoleh bagian-bagian
3) Mempertinggi mutu
4) Mempertinggi nilai tambah minyak dan/atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan
b. Pengangkutan, meliputi:
1) Pemindahan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya
2) Dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan
3) Termasuk pengangkutan gas bumi melalui pippa transmisi dan distribusi
c. Penyimpanan, meliputi:
1) Penerimaan
2) Pengumpulan
3) Penampungan
4) Pengeluaran minyak dan/atau gas bumi
d. Niaga, meliputi:
1) Pembelian
2) Penjualan
3) Ekspor
4) Impor minyak bumi dan/atau
5) Hasil olahan lainnya
6) Niaga gas bumi melalui pipa.
Kegiatan usaha hilir dilaksanakan dengan izin usaha. Dalam bab I ketentuan umum pasal 1  point  12  undang-undang  nomor  22  tahun  2001  tentang  minyak  dan  gas  bumi  disebutkan  izin
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Usaha  adalah  izin  yang  diberikan  kepada  Badan  Usaha  untuk  melaksanakan  Pengolahan, Pengangkutan,  Penyimpanan  dan/atau  Niaga  dengan  tujuan  memperoleh  keuntungan  dan/atau laba.  Badan  usaha  baru  dapat  melaksanakan  kegiatannya  setelah  mendapat  izin  usaha  dari pemerintah.  Dalam  undang-undang  nomor  22  tahun  2001  tentang  minyak  dan  gas  bumi,  Izin usaha  yang  diperlukan  untuk  kegiatan  usaha  minyak  dan  gas  bumi  dan/atau  kegiatan  usaha minyak dan gas bumi dibedakan atas:
1) Izin usaha pengolahan
2) Izin usah pengangkuatan
3) Izin usaha penyimpanan
4) Izin usaha niaga
Selanjutnya dalam pasal 53 undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, berbunyi setiap orang yang melakukan:
a. Pengolahan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  23  tanpa  Izin  Usaha  Pengolahan  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan  denda  paling  tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
b. Pengangkutan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  23  tanpa  Izin  Usaha  Pengangkutan dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun  dan  denda  paling  tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun  dan  denda  paling  tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
2. Dasar pertimbangan
Majelis
Hakim
Pengadilan Negeri Serang Nomor
149/Pid.B/LH/2019/PN Srg
a. Duduk Perkara
Terdakwa  adalah  Direktur  PT.  Berlian  Energi  Samudera  yang  bergerak  dibidang perdagangan berupa barang/jasa dagang terkait perdagangan besar atas dasar kontrak, kebersihan umum bangunan, perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya, perdangan besar alat tulis dan hasil percetakan dan penerbitan, perdangan besar komputer dan perlengkapan.
Bahwa Sdr. Jamal (melarikan diri) adalah penjual bahan kimia campuran minyak  bakar berupa kondensat yang dijual dengan harga Rp.  1.500,-  perliter. Pada tanggal 6 Nopember 2018 terdakwa  dihubungi  sdr  Jamal (melarikan  diri)  melalui  HP  mengatakan  bahwa  akan  ada  turun barang berupa kondensat sekitar 260 KL di perairan merak.
Selanjutnya  Terdakwa  pada  tanggal  8  Nopember  2018  menghubungi  via  telepon/HP menawarkan kondensat kepada saksi Lie Linardo alias Dodo, dan saksi Lie Linardo alias Dodo mengatakan  bahwa  barangnya  bagus  tidak  kalau barangnya  campur  air  saya  potong  harga”, dimana  kondesat  yang  dijual  oleh  terdakwa  kepada  saksi  Lie  Linardo  alias  Dodo  seharga sebesar Rp.2.500,- per liter dan  dijual kembali oleh  Lie Linardo alias Dodo seharga Rp. 4.500.
Pada tanggal 9 Nopember 2018 terdakwa menghubungi kembali saksi Lie Linardo alias Dodo agar menyiapkan mobil tangki, dan oleh saksi  Lie Linardo  alias Dodo  telah disiapkan 2 buah  mobil  tangki  yang  berlogo  PT  AJP  dengan  kapasitas 32  KL.  Sdr  Jamal  (melarikan  diri) mendatangi  rumah  terdakwa  di  Desa  Rawa  Arum Kec.  Grogol  Kota  Cilegon  ijin  agar  dapat diikutkan  naik  Kapal  SPOB  Bakti  Satria  07  yang  disewa  oleh  terdakwa  dari  saksi  Rasman Manurung  alias  Rasman  berikut  Kapten  dan  awak  kapal  untuk  mengikuti  proses  bongkar  muat barang kondensat dari kapal tengker ke kapal SPOB Bakti Satria 07.
Pada  tanggal  10  Nopember  2018  sekira jam  00.30  wib  Terdakwa menghubungi kapten kapal saksi Suparsim untuk  mengatur pemberangkatan kapal SPOB Bakti Satria 07 menunju ke tengah  laut  di  perairan  sekitar  Merak,  dan  meberikan  tugas  sebagai  instruksi  langsun  g  adalah saksi  Asani  Rokib  bin  Rokib  Sumantri  kepada  kapten  kapal  terkait  tujuan  lokasi  dimana  kapal tengker  berada  dan  untuk  merapat  ke  kapal  tangker  yang  mengangkut  kondensat  dan  langsung melakukan proses bongkar muat, sedangkan saksi Yosua Wisnu Martahan Manurung  als Wisnu mencatat jumlah barang yang dibongkar muat manivest kapal ke kapal tangker.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Setelah  kondensat  sebanyak  260  KL  telah  dipindahkan  dari  kapal  tengker  ke  kapal SPOB Bakti Satria 07, saksi Asani Rokib bin Rakib Sumatri membayarkan uang DP sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) kepada Jamal (melarikan diri), dan uang tersebut adalah  dari  Terdakwa  hasil  pembayaran  DP  dari  saksi  Lie  Linardo  alias  Dodo  dari  harga seluruhnya sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga Puluh sembilan juta rupiah).
Kapal SPOB Bakti Satria 07 langsung menuju pelabuhan Salira Pulo Ampel Kabupaten Serang  Banten  melakukan  bongkar  muat  ke  mobil  tangki  milik  PT.  AJB  dengan  cara melemparkan selang yang dari kapal ke darat yang dilakukan oleh saksi Yuda Rianto, kemudian diambil  oleh  saksi  Yosua  Wisnu  Martahan  Manurung  als  Wisnu  dan  selang  dimasukan  ke dalam lubang mobil tangki sampai tangki terisi penuh, Kemudian mobil tan gki yang telah terisi penuh sekira 32 KL dibawa supir saksi Kaerudin ke gudang milik saksi Lie Linardo  alias  Dodo yang  ada  di gudang  jln  Industri  Raya  3  Blok  AD  Tangerang,  sedangkan  sewaktu kondensat sedang  diisi  ke  dalam  mobil  Tangki  dan masih dalam  keadaan  loading  baru  terisi  25  KL datang  anggota  Tim Bareskrim Polri melakukan penangkapan.
Bahwa Tim Pareskrim Polri Sekira jam 04.00 wib melakukan penangkapan karena atas dasar  informasi  masyarakat,  yaitu  saksi  Asep  Hendra  Cahyana,  SH.  bersama  saksi  Muhamad Respati Nurcahya,SH. langsung menuju tempat kejadian perkara dan ada yang mencurigai tidak lazim  pada  saat  subuh  tanpa  ada  penerangan  kapal  SPOB  Bakti  Satria  07  tambat  di  daerah Pelabuhan Salira Kecamatan Salira Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang Provinsi Banten melakukan pengisian  kondensat ke mobil Tangki dan masih keadaan loading baru terisi 25 KL, kegiatan  tersebut  langsung  dihentikan  oleh  tim  Bareskrim  Polri  tsb,  karena  bongkar  muat kondensat tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni pemerintah.
Selanjutnya  kapal  SPOB  Bakti  Satria  07  dilakukan  penyitaan  berikut  baran  g buktinya berupa  cairan  kondensat  setelah  dilakukan  pengukuran  sisa kondensat  yang  masih  ada  di Kapal  SPOB  Bakti  Satria  07  dengan disaksikan  oleh  saksi  Yuda  Rianto  dan  saksi  Suparsim selaku  kapten  kapal  dan  Tim  Bareskrim  dengan  cara  memasukan  alat  Saunding  Tip  kedalam tangkipenampungan  kemudian  dicatat  sesuai  kedalam  kondensat  sehingga  volume  cairan kondensat  dalam  tangki  sekitar  190  KL  (belum dikurangi penguapannya).
Dari  hasil  penyitaan  cairan  bening  yang  diduga  kondensat  sekitar  179  KL  yang  berada dikapal SPOB Bakti Satria 07 serta 2-unit mobil tangki berisiÂ sekitar 49 KL Cairan Kondensat, selanjutnya disisihkan untuk sample laboratorium masing- masing sekitar 300 ML.
Berdasarkan  keterangan  Ahli  Magfirani  bahwa  cairan  kondensat  merupakan  produk migas  baik  berasal  kegiatan  hulu  migas  maupun  kegiatan  hilir  migas  yg  digunakan  sebagai bahan  baku  industri  petrokimia  sehingga  transaksi  jual  beli  kondensat  untuk  memperoleh keuntungan  merupakan  usaha  niaga  migas  maka  sesuai  pasal  53  Uuno  22  tahun  2001  tentang migas  huruf  d  sebagaimana  bunyi  pasal  23  harus  dengan  ijin  usaha  niaga.  sesuai  peraturan menteri  ESDM  No  29  tahun  2018  tentang  perizinan  pada  kegiatan  minyak  dan  gas  bumi yang  dikeluarkan  Badan  koordinasi  penanaman  modal  kementrian  ESDM  RI.  Berdasarkan laporan  hasil  uji  laboratorium  dari  laboratorium  PPPTMGB  “Lemigas”  pusat  penelitian  dan pengembangan tehnologi minyak dan gas bumi “Lemigas” yang ditanda-tangani Ketua kelompok Tehnologi  Lingkungan  Landa  Lucia  hasil  pemeriksaan  atas  sample  2  buah  botol  Aqua  yang diduga  berisi  kondensat  diterima  tanggal  15  Nopember  2018  hasilnya: Nomor  848/18  hasilnya positif  kondensat.  Berdasarkan  Berita  Acara  Penyusutan  Barang  Bukti  cairan  bening  yang diduga kondensat  sekitar 179 KL yang berada dikapal  SPOB Bakti  Satria 07 serta 2-unit mobil tangki berisi sekitar 49 KL seluruhnya sejumlah 228 KL, dan telah terjadi penyusutan sebesar 6,6 KL  sehingga  kondensat  yang  dititipkan  di  pergudangan  Facto  di  masukan  dalam  1107  (seribu seratus tujuh) drum- drum dari total 221,4 KL Cairan Kondensat.
b. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim
Menimbang,  bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum  dengan  dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf d Jo Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang RI  Nomor  22  Tahun  2001  tentang  minyak  dan  gas  bumi  yang  unsur-unsurnya adalah  sebagai berikut :
1. Setiap orang;
2. Telah  melakukan Niaga tanpa ijin Usaha Niaga;
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim  mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1. Setiap Orang;
Menimbang,  bahwa  Setiap  Orang  tentunya identik  dengan  pengertian  Barangsiapa  sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;
Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan  sebagai  subyek  hukum  sebagai  pendukung  hak  dan  kewajiban  dalam  keadaan sehat  jasmani  maupun  rohaninya  serta  memiliki  kemampuan  untuk  bertanggung  jawab (toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;
Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum  telah menghadap kan terdakwa USMAN yang mana setelah melalui pemeriksaan pendahuluan  di  tingkat  penyidikan  dan  pra penuntutan  dinyatakan  sebagai terdakwa,  dan  ternyata  pula  dipersidangan  atas  pertanyaan Majelis  Hakim dirinya  menyatakan  dalam  keadaan  sehat  jasmani  maupun  rohaninya  serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;
Menimbang, bahwa mengenai     kemampuan bertanggungjawab  ( toerekeningsvaanbaarheid ) ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) “setiap orang” sebagai elemen barang siapa, secara  historis  kronologis  merupakan  subyek  hukum  dengan  sendirinya  telah  melekat  adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  analisa  dan  pertimbangan  tersebut  diatas  unsur “barangsiapa“  yang  disandarkan  kepada  terdakwa,  untuk  sekedar  memenuhi  kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara  ini  secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum,  maka  Majelis  akan menggantungkan pembuktian pada pertimbangan unsur sejanjutnya;
Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

## Ad.2.  Telah Melakukan Usaha Niaga tanpa ijin Usaha Niaga;
Menimbang,  bahwa  cairan  kondensat  merupakan  produk  migas  baik  berasal  kegiatan hulu  migas  maupun  kegiatan  hilir  migas  yg  digunakan  sebagai  bahan  baku  industri  petrokimia sehingga  transaksi  jual  beli  kondensat  untuk  memperoleh  keuntungan  merupakan  usaha  niaga migas maka sesuai pasal 53 Uuno 22 tahun 2001 tentang migas huruf d sebagaimana bunyi pasal 23  h  aru  s  dengan ijin  usaha  niaga. sesuai  peraturan menteri  ESDM  No  29 tahun  2018  tentang perizinan  pada  kegiatan  minyak  dan  gas  bumi  yang  dikeluarkan  Badan  koordinasi penanaman modal kementrian ESDM RI;
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  yang  terungakp  dipersdiangan  dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan dikaitkan den gan barang    bukti     maka  pada  hari Sabtu  tanggal  10  Nopember  2018  sekira  jam 04.00 wib saksi Muhammad Respati Nurcahya, SH bersama team dari subdit Tipidet Bareskrim  Polri  telah  mengamankan  1-unit  kapal SPOB Bakti  Satria  07  tengah  melakukan  bongkar  muat  manivest  berupa  kondesat  ke  mobil  truk tangki No. Pol A.9512 ZX sebanyak 32 KL;
Menimbang,  bahwa.  pemiliknya  kondensat  tersebut  adalah  Terdakwa  ;  Menimbang, hahwa  kondensat  tersebut  diambil  dari  perairan  sekitarMerak  dari kapal tangker yang tidak diketahui namanya 260 KL  dengan harga beli Rp 1500 untuk dijual kepada saksi Dodo dengan harga Rp 2500 per liter menggunakan 2 truk tangki dengan kapasitas sekitar 30 Kl untuk dibawa kegudang  didaerah  Tangerang  dengan  pembayaran  secara  cash  sejumlah  Rp  390.000.000 dengan    cara    bertahap   saat  pengambilan    diberikan    DP   Rp 29.000.000 dari saksi Dodo diserahkan saksi Sani ke saksi  Jamal  sisanya dibayar didarat sisanya kondensat dikapal SPOB Bakti Satria 07 sesuai pengukuran Tim Bareskrim 179 KL;
Menimbang,  bahwa  benar  berdasarkan  pendapat  Ahli  Maghfirani  bahwa  cairan kondensat  merupakan  produk  migas  baik  berasal  kegiatan  hulu  migas  maupun  kegiatan  hilir migas  yg  digunakan  sebagai  bahan  baku  industri  petrokimia  sehingga  transaksi  jual  beli kondensat untuk  memperoleh  keuntungan merupakan usaha niaga migas maka sesuai pasal 53
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Undang-Undang  Nomor  22 tahun  2001  tentang  migas  huruf  d  sebagaimana  bunyi  pasal  23 harus  dengan  ijin  usaha  niaga.  sesuai  peraturan  menteri  ESDM  No  29  tahun  2018  tentang perizinan pada kegiatan minyak dan gas bumi  yang  dikeluarkan  Badan koordinasi penanaman modal kementrian ESDM RI;
Menimbang,  bahwa  terdakwa  melakukan  usaha  niaga  migas  tanpa  memiliki  ijin  resmi dari pihak yang berwenang.
Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  Majelis  Hakim  berkeyakinan  bahwa  unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.
Menimbang,  bahwa  sebelum  menjatuhkan  hukuman  kepada  Terdakwa  perlu  terlebih dahulu  dipertimbangkan  keadaan-keadaan  yang  memberatkan  dan  keadaan-keadaan  yang meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut dibawah ini;
Keadaan yang memberatkan:
Perbuatan terdakwa tidak mempunyai perizinan tentang usaha bidang minyak dan gas bumi;
Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa  menyesali perbuatannya;
- Terdakwa  mengakui kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
c. Putusan
1. Menyatakan  terdakwa  Usman  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan tindak pidana Telah melakukan Niaga tanpa ijin Usaha Niaga ;.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Usman dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar  maka  diganti  dengan  pidana kurungan selama  3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan;
4. Menetapkan barang bukti sebagaimana yang disebutkan dalam putusan.
d. Analisis
Hakim  dalam  mengambil  suatu  keputusan  dalam  sidang  pengadilan  dapat  mempertimbangkan beberapa aspek (Arief, 2001).
a. Kesalahan pelaku tindak pidana;
b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana;
c. Cara melakukan tindak pidana;
d. Sikap batin pelaku tindak pidana;
e. Riwayat hidup dan sosial ekonomi
f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku;
h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Berdasarkan  Putusan  Nomor  149/Pid.B/LH/2019/PN  Srg  bahwa  Majelis  Hakim  tidak  tidak mendapatkan  hal-hal  yang  dapat  menghapuskan  perbuatan  pidana  baik  alasan  pemaaf  maupun alasan  pembenar  serta  Majelis  Hakim  menilai  Terdakwa  mampu  mempertanggungjawabkan perbuatannya.  Hakim  dalam  memutus  perkara  pada  putusan  ini  berdasarkan  fakta-fakta  yang terungkap  dipersidangan,  alat  bukti,  tuntutan  jaksa  penuntut  umum  dan  peraturan  perundang- undangan. Selain pertimbangan yuridis dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 53 huruf d Jo Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi,  Hakim  juga  menggunakan  pertimbangan  non  yuridis,  yaitu  dari  aspek  non  hukum  yakni sebelum  menjatuhkan  hukuman  yang  layak  bagi  terdakwa,  perlu  dipertimbangkan  hal-hal  yang memberatkan dan meringankan.
Keadaan yang memberatkan:
- Perbuatan terdakwa tidak mempunyai perizinan tentang usaha bidang minyak dan gas bumi; Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa  menyesali perbuatannya;
- Terdakwa  mengakui kesalahannya;
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan

## IV. KESIMPULAN
Sebagaimana  yang  tertuang  dalam  pasal  1  angka  20  undang-undang  nomor  22  tahun  2001 tentang minyak dan gas bumi disebutkan bahwa zin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha  untuk melaksanakan  Pengolahan,  Pengangkutan,  Penyimpanan  dan/atau  Niaga  dengan tujuan memperoleh  keuntungan  dan/atau  laba.  Kegiatan  usaha  Minyak  dan  Gas  Bumi  terdiri  atas  pertama kegiatan  usaha  hulu  yang  mencakup  Eksplorasi  dan  Eksploitasi.  Kedua  Kegiatan  Usaha  Hilir  yang mencakup  Pengolahan,  Pengangkutan,  Penyimpanan  dan  Niaga.  Kegiatan  Usaha  Hilir  dapat dilaksanakan  oleh  Badan  Usaha  setelah  mendapat  Izin  Usaha  dari  Pemerintah  sesuai  dengan kewenangan  masing-masing  setelah  memenuhi  persyaratan  yang  diperlukan.  Dalam  hal-hal  yang menyangkut  kepentingan  daerah,  Pemerintah  mengeluarkan  Izin  Usaha,  setelah  Badan  Usaha dimaksud mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah.
Majelis  Hakim  dalam  memutus  perkara  nomor  149/Pid.B/LH/2019/PN  Srg  dalam pertimbangannya menyimpulkan bahwa oleh karena semu a unsur dari Pasal 53 huruf d Jo Pasal 23 ayat  (2)  huruf  d  Undang-Undang  RI  Nomor  22  Tahun  2001  tentang  minyak  dan  gas  bumi  telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam  dakwaan  tunggal.  Selain  hal  tersebut  diatas  yaitu pertimbangan  majelis  hakim  mengenai  keadaan-keadaan  yang  memberatkan  dan  keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa.

## REFERENSI

## Buku
Bambang Suggono, 1997, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta Barda  Nawawi  Arief,  Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Penanggulangan  Kejahatan,
(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001)
Eddy O.S. Hiarij, 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta Fathul Djannah, Pengantar Ilmu Hukum (Medan: Duta Azhar,2004) H. Salim Hs, 2004, Hukum Pertambangan Di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta Hasanuddin Dkk, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: PT Pustaka Al-Husna Baru, 2004) Mestika Zed, Metodologi Kepustakaan . (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008) Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Cetakan ke-6. Mohammad Hatta, Penjabaran Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945, Mutiara, Jakarta, 1977. Muladi  &  Dwidja  Priyatno,  2010,  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi,  Kencana  Prenadamedia Group, Jakarta
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2006 Romli Atmasasmita, 2000, Perbandingan Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung S.R. Sianturi, 1996, Asas – Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Cetakan IV, Jakarta Soerjono  Soekanto,  dan  Sri  Mamuji,  Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat,  Rajawali Pers, Jakarta, 2003
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: UI Press, 2010)
Suteki  dan  Galang  Taufani,  Metodologi  Penelitian  Hukum:  Filsafat,  Teori  dan  Praktik,  (Depok: Rajawali Pers, 2018)
Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Depok,
Winarno,  Paradigma  Baru  Pendidikan  Kewarganegaraan  Panduan  Kuliah  di  Perguruan  Tinggi,
(Jakarta: Bumi Aksara, 2007)
Muhammad  Rizal,  Hukum  Bisnis  Suatu  Pengantar-Teori  dan  Aplikasi  dalam  Bisnis  Modern, Bandung: Widya Padjadjaran, 2012 ismail Saleh, Hukum dan Ekonomi, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1990) Sri Redjeki Hartono, Hukum Ekonomi Indonesia, Malang: Bayumedia Publising, 2007, Cet. II. Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia; Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi Putusan pengadilan Nomor 149/Pid.B/LH/2019/PN Srg