## JURNAL PERENCANAAN WILAYAH
e-ISSN: 2502 – 4205 Vol.7., No.2, Oktober 2022 http://ojs.uho.ac.id/index.php/ppw
Analisis Perubahan Struktur Ruang Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP) Transmigrasi UPT. Tongauna, Kabupaten Kolaka Timur
Analysis of Changes in Space Structure of The Settlement Unit Technical Plan (RTSP) of Transmigration in UPT. Tongauna, East Kolaka Regency
Hasbullah Syaf*
* Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Program Pascasarjana Universitas Halu Oleo

## ABSTRACT
The transmigration paradigm changed from central to regional government policies. Meanwhile, the current condition of land for proper transmigration is very difficult to obtain, so it is shifting towards forest areas. The purpose of this study is to analyze changes in the structure of the RTSP space so that the condition of protected forests and buffer areas is well maintained and sustainable. This study used the current RTPS location comparison survey method and the results of future RTSP analysis. The results obtained (a) the measured area of UPT Tongauna is 1,040.49 and the area that can be used for transmigration settlement land covering an area of 200 ha which can accommodate as many as 100 households with the TPLK pattern; (2) to maintain forest sustainability, there is a change in the Border or Buffer Zone of the RTSP location and forest area from 100 Ha to 553 Ha; and (3) the transfer of the LU II location which was originally located in the Production Forest Area (HP) after an analysis, the transfer of the kapling/parcel to the new spatial location was carried out. In an effort to avoid environmental damage, land clearing should use more manual systems to avoid excessive land and forest use.
Keywords: RTSP, Transmigration, UPT. Tongauna, Spatial Structure.

## ABSTRAK
Paradigma transmigrasi berubah dari kebijakan pemerintah pusat ke daerah. Sementara kondisi lahan untuk transmigrasi yang layak saat ini sangat sulit diperoleh, sehingga bergeser ke arah kawasan hutan. Tujuan penelitian ini adalah  untuk menganalisis perubahan struktur ruang RTSP agar kondisi hutan lindung dan kawasan  penyangga  terjaga  dengan  baik  dan  berkelanjutan.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  survei perbandingan lokasi RTPS saat ini dan hasil analisis RTSP ke depan. Hasil yang diperoleh (a) luas terukur UPT.  Tongauna  adalah  1.040,49  dan  Luasan  areal  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  lahan  permukiman transmigrasi  seluas  200  Ha  yang  dapat  menampung  sebanyak  100  KK  dengan  pola  TPLK;  (2)  untuk menjaga kelestaria hutan maka terjadi perubahan Sempadan atau Buffer Zone lokasi RTSP dan Kawasan hutan dari 100 Ha menjadi 553 Ha; dan (3) pemindahan lokasi LU II yang semula terletak dalam Kawasan Hutan Produksi (HP) setelah dilakukan analisis maka dilakukan pemindahan kapling/persil pada lokasi tata ruang yang baru. dalam upaya untuk menghindari kerusakan lingkungan maka pembukaan lahan sebaiknya lebih  banyak  menggunakan  sistim  manual  untuk  menghindari  pemanfaatan  lahan  dan  hutan  yang berlebihan.
Kata Kunci: RTSP, Transmigrasi, UPT. Tongauna, Struktur Ruang

## PENDAHULUAN
Dalam  UU  No  29  tahun  2009  tentang perubahan atas Undang-Undang No 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
dan RPP mengamanatkan bahwa pembangunan transmigrasi berbasis kawasan memiliki keterkaitan  dengan  kawasan  disekitarnya  dan membentuk satu  kesatuan dalam  sistem pengembangan ekonomi wilayah, dimana pada era
otonomi daerah pembangunan kawasan
transmigrasi dilaksanakan dengan lebih mengutamakan  pendekatan  perencanaan  dari bawah ke atas ( bottom up planning ) yang dilandasi oleh aspirasi masyarakat ( demand side ) (Legiani et al., 2018). Kondisi ini dapat berindikasi positif dan negatif  dalam  perencanaan  bagi  kesejahteraan masyarakat (Sukmaniar & Saputra, 2020).
Pengembangan kawasan transmigrasi dirancang secara holistic dan komprehensif sesuai dengan  rencana  tata  ruang  wilayah  (RTRW) (Juniyanti, Lila Prasetyo, Lilik Budi Aprianto, Dwi Putra  Purnomo,  2020;  Setyo  Pambudi,  2019). Pembangunan  Kawasan  Transmigrasi  dapat berbentuk  Wilayah  Pengembangan  Transmigrasi (WPT)  atau  Lokasi  Permukiman  Transmigrasi
(LPT) dimana pembangunan wilayah pengembangan  transmigrasi  diarahkan  untuk mewujudkan  pusat  pertumbuhan  wilayah  yang baru atau sebagai atau sebagai kawasan perkotaan baru  sesuai  dengan  rencana  tata  ruang  wilayah dengan  pemerintah  daerah  memiliki  peran  besar dalam pertransmigrasian (Yuminarti, 2017). Sedangkan  lokasi  pemukiman  transmigrasi diarahkan  untuk  mendukung  pusat  pertumbuhan yang  telah  ada  atau  yang  sedang  berkembang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (Legiani et al., 2018; Ridho’i, 2018; Salpianja Jabar et al., 2020).  Masalahnya  terjadi  dimana  lahan  yang tersedia saat ini untuk LPT berada disekitar areal Kawasan hutan lindung dan merupakan penyangga tata air (Tofani et al., 2021). Mengingat pula bahwa kondisi  lokasi  berada  pada  ketinggian  sehingga akan berpengaruh terhadap tata guna lahan dan air. Salah  satu  daerah  di  Sulawesi  Tenggara  yang merupakan  wilayah  pengembangan  transmigrasi adalah  kabupaten  Kolaka  Timur  dengan  lokasi permukiman  transmigrasinya  berada  di  Desa Tongauna Kecamatan Ueesi. Rencana  Teknis  Satuan  Permukiman (RTSP)  telah  dibuat  dan  direncanakan  di  lokasi yang  berada  dekat  hutan  lindung  dan  berada  di daerah  penyangga  air.  Selanjutnya  dilakukan redesain  RTSP  untuk  menyesuaikan  dengan kebutuhan  dan  pergerakan  warga  yang  akan tinggal  dan  berusaha  dalam  rangka  upaya pengembangan masyarakat (Achmad et al., 2019;
Indrayani  et  al.,  2021;  Legiani  et  al.,  2018). Kegiatan Penyusunan RTSP pada unit permukiman  transmigrasi  Tongauna  ini  telah dilaksanakan  pada  tahun  anggaran  2014,  dan dilakukan  penempatan  transmigran  pada  tahun 2016 hingga tahun 2019. Dilihat besarnya jumlah alokasi  lahan  yang  diberikan  untuk  lokasi transmigrasi Tongauna dimana lokasi ini dibatasi oleh hutan lindung dan hutan produksi serta sungai yang  dapat  berdampak  terhadap  kerusakan lingkungan  melalui  penyerobotan  kawasan  hutan (DAI,  2018).  Sehingga  dibutuhkan  strategi penghidupan  transmigran  di  daerah  transmigrasi (Yanmesli, 2019).
Selain  besarnya  daya  tampung  yang diberikan  dalam  kegiatan  RTSP  sebelumnya adanya permasalahan mengenai klaim kepemilikan lahan  oleh  penduduk  lokal  dan  sebagian  lahan usaha II (LU II) yang masuk dalam kawasan hutan sehingga  diharuskan  untuk  melakukan  redesain RTSP.    Selain  itu  pula  dengan  dekatnya  dengan hutan,  maka  dapat  dimungkinkan  terjadinya pembukaan hutan menjadi perladangan (Warman, 2015). Untuk itu perlu dilakukan penelitian untuk menganalisis perubahan struktur ruang RTSP agar kondisi  hutan  lindung  dan  kawasan  penyangga terjaga dengan baik dan berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN

## Lokasi Penelitian
Penelitian  dilaksanakan  di  Desa  Tongauna Kecamatan  Uesi  Kabupaten  Kolaka  Timur  dan lokasi penelitian terhadap Indonesia dan Provinsi Sulawesi  Tenggara.  Secara  administratif  lokasi studi berbatasan: Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kolaka Utara, Sebelah Timur beratasan dengan  Desa  Liku  Walanapo,  Sebelah  Selatan berbatasan dengan Desa Alaaha Kec. Ueesi Kab. Kolaka  Timur,  dan  Sebelah  Barat  berbatasan dengan Kabupaten Kolaka Utara. Secara geografis lokasi  studi  berada  dintara  3°  32’  0”  LS  sampai dengan 3° 9’ 30” LS dan 121° 25’ 30” BT sampai dengan  121°  28’  30  BT.  Lokasi  studi  terletak  di daerah  pegunungan  dengan  ketinggian  mencapai 373-385  mdpl.  Lokasi  penelitian  disajikan  pada Gambar 1.

## Gambar 1. Lokasi Penelitian
Alat dan Bahan Alat yang digunakan meliputi Theodolite T0 Wild, GPS, Kompas, Pita Ukur (50 M), Kamera Digital, Komputer/Laptop,  Printer  A3  Dan  A4,  Alat Gambar dan Penyediaan material dan bahan-bahan pendukung survei.

## Tahapan Pelaksanaan Penelitian
Penelitian dilaksanakan meliputi empat tahap yaitu tahap persiapan, survei, dan kegiatan lapangan. 1. Tahap Persiapan
Tahapan  persiapan  meliputi  (1)  koordinasi dengan  pihak  terkait  dan  kepala  desa/  Ka.  UPT. Tongauna; (2) Persiapan peta dan data Penunjang yang  diperoleh  dari  berbagai  sumber  diantaranya adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000, Peta  Perkembangan  Pengukuran  Kawasan  Hutan di  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  sampai  dengan Tahun  2016  Skala  1:250.000,  Peta  lampiran  SK Areal  Pencadangan  Lokasi  Tongauna  yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Kolaka Timur Skala  1:100.000;  (3)  Pengecekan  dan  kalibrasi pada  alat  ukur  yang  akan  digunakan  dan  (4) pembuatan peta kerja.
2. Tahap Survei
Tahap  Survei  meliputi:  (a)  Pengamatan Penggunaan Lahan, (b) Pengamatan Sumber Data Hutan; dan (3) Pengamatan Sarana dan Prasarana.
Survei  Permukiman  Transmigrasi  dan  Lahan Usaha  dilakukan  secara  detil  dengan  pembagian luasan: (a) Lahan Pekarangan (LP) 2.500 m 2 , (b) Lahan  Usaha  I  (LU-I)  7.500  m 2 dan  (c)  Lahan Usaha II (LU-II) 10.000 m 2 .
3. Kegiatan Lapangan Tahapan  kegiatan  lapangan  meliputi  (1) koordinasi  dengan  aparat  pemerintah  Daerah setempat serta dengan orang-orang yang dianggap mengetahui dengan benar atas riwayat tanah dari lokasi  yang  akan  dilakukan  pengukuran.  Hasil koordinasi  ini  kemudian  dilanjutkan  dengan ploting pada Peta Perencana Kerja. (2) Melakukan Pengikatan  dengan  (a)  orientasi  lapangan,  (b) Penentuan  Titik  Ikat  yang  dilakukan  melalui  (1) Patok  Bench  Mark  (BM)  yang  menunjukan  titik kerangka  dasar  nasional  (Trianggulasi,  Doppler) yang  terdapat  didalam  atau  didekat  lokasi pengukuran,  atau  patok  lain  yang  dapat  dipakai sebagai titik ikat; (b) penentuan titik ikat lapangan dilakukan  pula  dengan  melakukan  pengamatan terhadap  benteng  alam  yang  ada,  sehingga  dari pengamatan  ini  akan  diperoleh  detail  alam  yang dapat  dipergunakan  sebagai  titik  ikat  dilapangan dan  pengecekan  terhadap  BM  RTUPT  dab  BM pengukuran yang lainnya seperti BM dan BPN dan kehutanan,  jika  masih  dijumpai  di  lapangan disertai  pengecekan  koordinat.  Pengecekan  ini
dilakukan sebagai tambahan data jika diperlukan. (3)  Jalur  Ikatan  sebagai  jalur  pengikatan  pasti selama  pengukuran,  pengukuran  dilakukan  dari posisi  titik  ikat  yang  telah  ditentukan  menuju  ke jalur  yang  akan  mengelilingi  pemukiman  UPT Tongauna. (4) Benc Mark (BM).

## Variabel Pengamatan
Variabel pengamatan meliputi data struktur ruang awal dan perubahan, data lereng.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kondisi UPT Tongauna

## Aksesibilitas
Lokasi  UPT  Tongauna  dapat  ditempuh melalui  jalur  darat  yaitu  dari  Kota  Kendari  Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tenggara menuju Unaaha Ibu  Kota  Kabupaten  Konawe  dengan  jarak  ±  73 Km menggunakan angkutan Reguler dengan waktu
tempuh ± 1,5 jam, kemudian dari Kota Unaaha Ibu Kota  Kabupaten  Konawe  menuju  Kecamatan Ueesi  dengan  jarak  ±  70  Km  melalui  jalur  darat menggunakan kendaraan roda dua atau roda empat dengan  waktu  tempuh  untuk  mencapai  lokasi tersebut ± 3 jam, selanjutnya dari Kecamatan Ueesi menuju  lokasi  Studi  dengan  jarak  ±  30  Km menggunakan kendaraan roda empat maupun roda dua dengan waktu tempuh ± 2 jam, namun ketika musim  hujan  tiba  kendaraan  roda  empat  yang digunakan  harus  memiliki  dobel  handle  (4WD), hal  ini  dimaksudkan  agar  mempermudah  untuk mencapai lokasi pekerjaan karena harus melewati beberapa sungai yang belum memiliki jembatan. Selain  melalui  kecamatan  Abuki  di Kabupaten Konawe untuk dapat sampai ke lokasi study  dapat  pula  di  tempuh  melalui  kabupaten Kolaka Timur  (kecamatan  Tinondo  dan Kecamatan  Mowewe)  dan  melalui  kabupaten Kolaka. Aksesibilitas lokasi disajikan pada Tabel
1.

## Tabel 1. Aksesbilitas Pencapaian Lokasi UPT Tongauna
No Route Jarak (Km) Waktu Tempuh Jenis Angkutan Ket. Kendari-Unaaha-Ueesi-Lokasi Study 1 Kendari- Unaaha ± 45 Km 1,5 jam Darat Roda 2/4 2 Unaaha- Ueesi ± 70 Km 3,0 jam Darat Roda 2/4 3 Ueesi- UPT Tongauna ± 30 Km 2,0 jam Darat Roda 2/4 Kendari- Unaaha- Tinondo- Ueesi- Lokasi Study 1 Kendari- Unaaha ± 45 Km 1,5 jam Darat Roda 2/4 2 Unaaha- Tinondo ± 50  Km 1,0 jam Darat Roda 2/4 3 Tinondo- Ueesi ± 65  Km 4,0 jam Darat Roda 2/4 4 Ueesi- UPT Tongauna ± 30  Km 2,0 jam Darat Roda 2/4 Kendari- Unaaha- Mowewe- Ueesi- Lokasi Study 1 Kendari- Unaaha ± 45 Km 1,5 jam Darat Roda 2/4 2 Unaaha- mowewe ± 65  Km 1,5 jam Darat Roda 2/4 3 Mowewe- Ueesi ± 67  Km 4,0 jam Darat Roda 2/4 4 Ueesi- UPT Tongauna ± 30  Km 2,0 jam Darat Roda 2/4 Sumber: Hasil Analisis, 2022

## Kondisi Kemiringan Lereng
Berdasarkan hasil analisis SIG menunjukkan  bahwa  UPT  Tongauna  didominasi kemiringan  lahan  landai  hingga  bergelombang. Kondisi  ini  sangat  menjamin  bagi  keberadaan permukiman  penduduk  dan  upaya  pertanian  bagi warga  transmigrasi  (Sitorus,  2019).  Kondisi kemiringan lahan di UPT Tongauna disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Kondisi Kemiringan Lahan UPT Tongauna
No Bentuk Wilayah Kemiringan lereng (%) Luas Ha % 1 Datar 0-3 84,02 8,06 2 Landai 4-8 560,72 53,80 3 Berombak 9-15 264,22 25,35 4 Bergelombang 16-25 107,27 10,29 5 Berbukit 26-40 24,98 2,40 Jumlah 1.042,22 100,00 Sumber: Analisis SIG 2020
Tabel  2  menunjukkan  bahwa  UPT Tongauna didominasi oleh kemiringan lahan 4-8% (landai)  seluas    560,72  ha  diikuti  dengan kelerengan  9-15%  (berombak)  seluas  264,22; lereng 16-25% seluas 107,27 ha. Sedangkan lereng lahan  26  -  40%  seluas  24.98  memiliki  luasan terkecil.

## Kondisi Penggunaan Lahan
Berdasarkan  hasil  analisis  SIG  dan  survey lapangan  penggunaan  lahan  di  lokasi  studi didominasi oleh hutan sekunder seluas  543,03 Ha (52,19%)  kemudian  diikuti  oleh  pertanian  lahan kering seluas 193,88; sedangkan penggunaan lahan terkecil  adalah  belukar  muda  hanya  seluas  29,67 Ha. Kondisi Penggunaan Lahan di UPT Tongauna disajikan pada Tabel 3.
Tabel 3. Kondisi Penggunaan Lahan di UPT Tongauna
No Penggunaan Lahan Luas Ha % 1 Belukar Muda 29,67 2,85 2 Belukar Tua 38,34 3,68 3 Hutan Sekunder 543,03 53,19 4 Permukiman 77,66 7,46 5 Pertanian Lahan Kering 193,88 18,63 6 Savana 157,92 15,18 Jumlah Total 1.040,49 100,00 Sumber: Analisis SIG 2020
Berdasarkan  Tabel  3.  lokasi  studi didominasi  oleh  hutan  sekunder  sehingga  akan menjadi pertimbangan dalam kegiatan pembukaan lahan.  Selain  menjadi  pertimbangan  biaya  dalam pembukaan lahan juga akan menjadi pertimbangan terhadap keanekaragaman flora dan fauna yang ada dalam  kawasan  tersebut.  Kondisi  ini  menjadi perhatian  khusus  terhadap  UPT  Tongauna  dalam penyelenggaran pertragmigrasian ke depan.
Kondisi Strukur Ruang UPT Tongauna
Kondisi  struktur  ruang  UPT  Tongauna awalnya belum  memperhatikan kerusakan lingkungan  berupa  hilangnya  sebagian  vegetasi hutan  .  Hal  ini  terlihat  pada  posisi  ruang  yang berbatasan langsung dengan hutan sehingga akses kebutuhan warga transmigrasi sangat mudah dalam membuka  hutan.  Dampak  lanjutannya  dapat mengakibatkan  kerusakan  hutan  dan  lahan  serta tempat  tinggal  fauna  (Juniyanti,  Lila  Prasetyo, Lilik  Budi  Aprianto,  Dwi Putra  Purnomo, 2020). Kondisi  struktur  ruang  UPT  Tongauna  disajikan pada Gambar 2.
Gambar 2. Kondisi Struktur Ruang UPT Tongauna Sebelum dilakukan Revisi
Gambar  2  menunjukkan  bahwa  dengan struktur  ruang  yang  ditunjukkan  maka  daya tampung  kepala  keluarga  (KK)  cukup  banyak, namun keberadaan lingkungan dimasa yang akan datang terancam akan keberlanjutannya, sehingga perlu dilakukan analisis perbaikan peruntukannya.

## Penempatan Transmigran
Penempatan  transmigrasi  ditujukan  untuk terjadinya  persebaran  penduduk  yang  merata (Rachman, 2018; Sukmaniar & Saputra, 2020). Di
sisi  lain  penempatan  transmigrasi  local  dan pendatang  dapat  mengelaborasi  pemenuhan kebutuhan  ekonomi  di  daerah  transmigrasi (Laempu,  Kawung  Visca Evrita,  2020).
Berdasarkan  desain  tata  ruang  pada  Gambar  2 menunjukkan  bahwa  UPT  Tongauna  dapat menampung  sebanyak  300  KK  Transmigran. Penempatan  transmigran  dilokasi  UPT  Tongauna telah  dilakukan  empat  tahapan.  Tahapan penempatan transmigran UPT Tongauna disajikan pada Tabel 4.
Tabel 4. Tahapan Penempatan Transmigran UPT Tongauna Tahapan Tahapan Penempatan Jumlah KK Transmigran Daerah Asal (TPA) Jumlah KK Transmigran Daerah Setempat (TPS) Total KK I 2016 27 48 75 II 2017 31 44 75 III 2018 10 15 25 IV 2019 21 29 50 Jumlah 89 136 225
Sumber: SK Penempatan Bupati Kab. Kolaka Timur 2016-2019
Berdasarkan  Tabel  4.  menunjukkan  bahwa Penempatan transmigran tahap pertama dilakukan pada  tahun  2016  dengan  jumlah  75  Kepala Keluarga (KK) yang terdiri dari 27 KK TPA dan 48 KK merupakan TPS. Selanjutnya penempatan transmigran  tahap  ke  dua  dilakukan  pada  tahun 2017 dengan jumlah 75  KK yang terdiri dari 31 KK merupakan TPA dan 44 KK merupakan TPS. Penempatan transmigran tahap ke tiga dikakukan pada tahun 2018 dengan jumlah 25 KK yang terdin dari 10 KK merupakan TPA dan 15 KK marupakan TPS.  Penempatan  transmigran  tahap  ke  empat dilakukan pada tahun 2019 dengan jumlah 50 KK yang  terdiri  dari  21  KK  merupakan  TPA  dan 29 KK  merupakan  TPS.  Hingga  saat  ini  jumlah transmigran di UPT Tongauna sebanyak 225 KK terdiri dari 89 (KK merupakan TPA dan 136 KKK merupakan  TPS.  Kondisi  KK  yang  ada  saat  ini akan  menyebabkan  terjadinya  asimilasi  budaya dari  penduduk  pendatang  dan  setempat.  Namun juga  dapat  terjadi  perubahan  sosial  dan  ekonomi yang  kurang  menguntungkan  bagi  kedua  pihak (Achmad et al., 2019).

## Status Tanah dan Legalitas Lahan
Mengacu kepada Rencana Satuan Kawasan Pengembangan  (RSKP)  Uluiwoi  SP  berada  pada Satuan  Kawasan  Permukiman  (SKP)  A.  SKP  A nantinya diharapkan terdiri lebih dari satu Satuan Permukiman (SP). Lahan yang tersedia untuk SKP A  adalah  Areal  Penggunaan  Lain  (APL)  sesuai
peta pencadangan Lokasi Transmigrasi Kabupaten Kolaka Timur (SK Bupati Kolaka Timur Nomor 47 tahun 2013) seluas 1.000,9 Ha.

## 2. Rencana Tata Ruang

## Penilaian Terhadap Tata Ruang yang Terjadi
Aspek  tata  ruang  sangat  penting  sebagai unsur  utama  dalam  pengembangan  permukiman. Permukiman  yang  di  tata  sebelumnya  dengan memperhatikan  aspek  keruangan,  keberlanjutan dan  kelestariannya  akan  memberikan  dampak lanjutan  yang  sangat  nyata  bagi  perkembangan permukiman  dan  penduduk  yang  berada disekitarnya.  Sehingga  kondisi  ini  akan  dapat diprediksi  keberlanjutannya  dimasa  yang  akan datang  (Juniyanti,  Lila  Prasetyo,  Lilik  Budi Aprianto,  Dwi  Putra  Purnomo,  2020).  Penilaian tata ruang transmigasi sebaiknya diupayakan lebih awal  untuk  memperoleh  keterkaitan  yang  nyata dengan kondisi lingkungan sekitarnya.
Penilaian  terhadap  tata  ruang  ditinjau  dari aspek  lingkungan,  diantaranya  adalah:  (1)  tata ruang  calon  lokasi  Pemukiman  Tongauna merupakan satu kesatuan yang konsentris; (2) pola pemukiman  diarahkan  untuk  pola  mengelompok pada  masing  masing  blok,  sehingga  terbentuk suatu  hunian  yang  rapat,  dengan  pola  ini diharapkan  komunikasi  antar  warga  transmigran akan lebih mudah karena jarak antar rumah tidak terlalu  jauh,  sehingga  dampak  lanjutan  yang diharapkan  adalah  interaksi  sosial  masyarakat
lokasi tersebut; (3) pusat desa diupayakan berada pada  daerah  central  pemukiman  sehingga pengaturan  administrasi  desa  diharapkan  dapat berjalan dengan lancar, karena mudah terjangkau dari segala sudut pemukiman, demikian pula dari segi  pembinaan  yang  akan  dilaksanakan;  dan  (4) lahan  usaha    II berada pada  sisi lingkar luar  dari areal pemukiman dengan jarak jangkau yang relatif dekat dari rumah, sehingga memungkinkan untuk petani bekerja dengan efisien, pada waktu proses pembagian  lahan  diharapkan  lahan  usaha  terbagi berdasarkan blok-blok atau kelompok tani dengan jarak jangkau yang sama dari masing-masing blok.
Berdasarkan Gambar 2. rencana tata ruang lokasi  UPT  Tongauna  terlalu  melebihi  kapasitas dalam menentukan jumlah lahan untuk transmigrasi  dengan  tidak  mempertimbangkan kawasan  penyangga  baik  penyangga  untuk kawasan hutan maupun penyangga sepadan sungai yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan.
Mengingat  lokasi  ini  berada  pada  daerah ketinggian 373-385 mdpl dengan fungsi kawasan yang  berbatasan  dengan  lokasi  transmigrasi merupakan hutan lindung (HL) dan hutan produksi (HP)  serta  merupakan  hulu  dari  sungai  besar (Sungai  Eha,  Sungai  Mokoseo  dan  Sungai Andolaki)  maka  wilayah  penyangga/buffer  zone sangat perlu untuk melindungi kawasan hutan dan tata  air  dimasa  yang  akan  datang  karena dikhawatirkan  jika  hal  ini  tidak  dilakukan  tidak menutup  kemungkinan  akan  ada  illegal  logging dalam  kawasan  hutan  menjadi  lahan  pertanian ataupun lahan perkebunan yang dapat berdampak terhadap  kerusakan  lingkungan  baik  berupa kerusakan  DAS  maupun  kerusakan  hutan (Dharma,  I  gede  Aditya  Waspodo,  Ruh  Santoso Budi Pandjaitan, 2021; Masyuri, 2018). Untuk itu penataan  sebaiknya  dilakukan  perubahan  seperti yang disajikan pada Gambar 3.
Gambar 3. Rencana Tata Ruang Hasil Redesain
Gambar 3 menunjukkan bahwa berdasarkan hasil  kegiatan  redesain  yang  telah  dilakukan dengan  pengurangan  luas  lahan  untuk  dijadikan sebagai  lokasi  transmigrasi,  dimana  tetap memperhitungkan  kelestarian  lingkungan  dengan mempertahankan sebagian lokasi untuk dijadikan kawasan penyangga sebagai pengatur tata air dan mencegah terjadinya perambahan secara langsung dalam kawasan hutan (Rosmaladewi et al., 2019).

## Daya  Tampung  dan  Alokasi  Penggunaan
Lahan Rencana peruntukan lahan dan daya tampung ditentukan oleh
kebutuhan terhadap pengembangan  pemukiman,  pola  yang  akan diterapkan,  serta  luas  areal  yang  tersedia  untuk tujuan  tersebut.  Dalam  analisis  prediksi  daya tampung,  pola  yang  dikembangkan  adalah  pola pemukiman  transmigrasi  yang  berbasis  pada Pertanian Tanaman Pangan Lahan Kering (TPLK). Luas terukur lokasi UPT Tongauna seluas 1.040,49
Ha. Pola TPLK dengan distribusi perolehan lahan yang  ditetapkan  untuk  masing-masing  Kepala Keluarga disajikan dalam Tabel 5
Tabel 5. Perolehan Lahan Transmigran per KK No. Nama Lahan Luas (Ha) 1 Lahan Pekarangan (LP) 0,25 2 Lahan Usaha I (LU-) 0,75 3 Lahan Usaha II (LU-II) 1,00 Jumlah 2,00 Sumber: Analisis SIG 2020 Secara spesifik perbandingan jenis penggunaan  lahan  dan  luas  lahan  yang  terpakai dalam analisis perubahan RTSP 2020 dan analisis yang diperoleh dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 6.
Tabel 6.   Perubahan Alokasi Rencana Penggunaan Lahan Awal RTSP 2020 dan Setelah Dilakukan Analisis.
Penggunaan Lahan RTSP Tahun 2020 Hasil Analisis Selisih PJ (Km) LL (Ha) DT (KK) PJ (Km) LL (Ha) DT (KK) PJ (Km) LL (Ha) DT (KK) Lahan Pekarangan 81 25 0 56 0 Lahan Usaha I 244 75 0 169 0 Lahan Usaha II 325 100 0 225 0 Fasilitas Umum 4 4 0 0 0 Jalan Poros/Penghubung 2 3 2 3 0 0 0 Jalan Desa 8 8 8 8 0 0 0 Jalan Usaha Tani 26 8 10 4 16 4 0 Kuburan 2 2 0 0 0 Test Farm 2 2 0 0 0 Tanah Enklave 133 133 0 0 0 Sempadan/Buffer Zone 100 553 0 -453 0 Hutan Produksi (HP) 131 131 0 0 0 Daya Tampung (KK) 325 100 0 0 225
Keterangan: PJ: panjang jalan, LL: luas lahan, dan DT: daya tampung
Berdasarkan  Tabel  6.  bahwa  terjadi pengurangan  luas  lahan  untuk  perolehan transmigran sebagai LP, LU I dan LU II dari 650 Ha menjadi 200 Ha begitu pula pada jalan usaha tani  yang  sebelumnya  panjang  jalan  25  Km menjadi  10  Km.  Sedangkan  untuk  wilayah penyangga  ( buffer  zone )  dilakukan  penambahan luasan  yang  sebelumnya  seluas  100  Ha  menjadi 533  Ha.  Hal  ini  berdasarkan  keputusan  bersama Menteri Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan  dan  Menteri  Kehutanan  tentang  Pelepasan Areal  Hutan  Untuk  Pemukiman  Transmigrasi Nomor  422/Kpts-II/1994 pasal  2  ayat  5  bahwa dalam rangka konsevasi tanah, air dan lingkungan sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  perlu dipertahankan  keadaan  vegetasi  hutan  serta dihindarkan  pembukaan  hutan  dan  penyiapan lahan  pemukiman  pada  areal  hutan  sekurang- kurangnya  selebar  100  meter  di  kiri  kanan  tepi hutan; 50 meter di kiri kanan tepi anak sungai; 200
meter disekeliling mata air; 200 meter di sepanjang tepi pantai; 500 meter di sepanjang tepi waduk dan dua kali dalamnya jurang di tepi jurang.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  maka  ditarik kesimpulan  yaitu  Luas  terukur  UPT  Tongauna adalah  1.040,49  dan  Luasan  areal  yang  dapat dimanfaatkan untuk lahan permukiman transmigrasi  seluas  200  Ha  yang  dapat menampung sebanyak 100 KK dengan pola TPLK. Untuk  menjaga  kelestarian  hutan  maka  terjadi perubahan  Sempadan  atau  Buffer  Zone  lokasi RTSP dan Kawasan hutan dari 100 Ha menjadi 553 Ha, Pemindahan lokasi LU II yang semula terletak dalam  Kawasan  Hutan  Produksi  (HP)  setelah dilakukan  analisis  maka  dilakukan  pemindahan kapling/persil pada lokasi tata ruang yang baru.
Ucapan  Terima  kasih: Terima  kasih  diucapkan kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, Tim Konsultasn  Penyusun  RTSP  dan  masyarakat transmigran UPT. Tongauna

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad,  A.  A.,  Nurwati,  R.  N.,  &  Mulyana,  N. (2019). Intervensi Sosial Terhadap Pengembangan Masyarakat Lokal Di Daerah Transmigrasi  Desa  Topoyo. Jurnal  Public Policy , 5 (2), 111. https://doi.org/10.35308/jpp.v5i2.1128
DAI.  (2018). Laporan  Kajian  Kerentanan  dan Risiko Iklim Provinsi Sulawesi Tenggara (1st ed., Issue April). USAID.
Dharma,  I  gede  Aditya  Waspodo,  Ruh  Santoso Budi  Pandjaitan,  N.  H.  (2021).  Analisis Pengaruh  Perubahan  Penggunaan  Lahan terhadap  Debit  Sungai  (  Studi  Kasus :  Sub DAS Cikeas ). JURNAL TEKNIK SIPIL DAN
LINGKUNGAN , 06 (02), 121–132.
https://doi.org/10.29244/jsil.6.2.121-132 Indrayani,  N.,  Khoirul,  A.,  &  Im,  N.  ’.  (2021).
Perubahan  Pola  Kehidupan  Masyarakat Transmigrasi  Jawa  Di  Desa  Pulung  Rejo Kecamatan  Rimbo  Ilir  Kabupaten  Tebo 1976-2018. JEJAK  Jurnal  Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi , 1 (2), 43–51.
Juniyanti, Lila Prasetyo, Lilik Budi Aprianto, Dwi Putra Purnomo, H. K. H. (2020). Perubahan penggunaan dan tutupan lahan , serta faktor penyebabnya  di  Pulau  Bengkalis  ,  Provinsi Riau ( periode 1990-2019 ) . 10 (3), 419–435. Laempu, Kawung Visca Evrita, E. J. R. T. (2020). Ibtegrasi Sosial Dalam Aktivitas Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Penduduk Transmigrasi dan  Penduduk  Asli  di  Desa  Korobonde Kecamatan  Lembo,  Kabupaten  Morowali Utara. Holistik , 13 (3), 1–17.
Legiani,  W.  H.,  Lestari,  R.  Y.,  &  Haryono,  H. (2018).  Transmigrasi  dan  Pembangunan  di Indonesia.
Hermeneutika : Jurnal Hermeneutika , 4 (1), 25. https://doi.org/10.30870/hermeneutika.v4i1.
4820
Masyuri,  W.  (2018).  Analisa  Perubahan Penggunaan Lahan Terhadap Potensi Banjir di  Kecamatan  Medan  Denai. Jurnal  Tunas Geografi , 07 (02), 127–132.
Rachman,  C.  N.  T.  (2018).  Faktor-Faktor  Yang
Mempengaruhi Program Transmigrasi Terhadap  Tingkat  Kesejahteraan  Penduduk Transmigran. Parameter , 3 (1), 51–68.
Ridho’i.  (2018).  Antara  Pemerataan  dan
Eksploitasi  Lahan:  Sidoarjo  Dalam  SWP Gerbangkertosusila,1996-2011,. Handep , 2 (1), 1–16.
Rosmaladewi, O., Danuwikarsa, I., & Panggabean, M.  (2019). Pengelolaan  Hutan  Bersama Multistakeholder  melalui  Pengembangan Agroforestry  Kopi  Organik  di  Kawasan Hutan Darajat Kabupaten Garut . 2 . Salpianja  Jabar,  A.,  Danial,  D.,  Albasri,  A., Djayadisastra, Y., Lusianai, W. O., & Tunda, A.  (2020).  Subjek  Agraria  Pada  Lokasi Konflik Kawasan Transmigrasi (Studi Kasus: Unit  Pemukiman  Transmigrasi  Arongo, Kabupaten  Konawe  Selatan). Journal Publicuho , 2 (4), 128. https://doi.org/10.35817/jpu.v2i4.10274 Setyo Pambudi, A. (2019). Watershed
Management  in  Indonesia:  A  Regulation, Institution,  and  Policy  Review. Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning , 3 (2), 185– 202. https://doi.org/10.36574/jpp.v3i2.74
Sitorus,  S.  R.  P.  (2019).  Transmigration  Area Development  and  Its  Community  In Indonesia. Sumatra  Journal  of  Disaster, Geography and Geography Education , 3 (1),
94–106. https://doi.org/10.24036/sjdgge.v3i1.189
Sukmaniar,  S.,  &  Saputra,  W.  (2020).
Transmigrasi Wilayah Perbatasan di Indonesia. UNM  Geographic  Journal , 3 (1), 41. https://doi.org/10.26858/ugj.v3i1.14599 Tofani, I., Supriyadi, A. A., & Prihatno, Y. (2021).
Strategi  Pengelolaan  Berkelanjutan  Suplai Air  Daerah  Aliran  Sungai  (  Das  )  Kampar Berbasis Sistem Informasi Geografis Dalam Mendukung  Sistem  Pertahanan  Negara  A Sustainable  Management  Strategy  Of Kampar  Watershed  Based  On  The Geographic  Information  System. Teknologi
Penginderaan , 3 (1), 11–32. https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/TP/art icle/view/740
Warman, A. (2015). Dampak Perubahan dari Pola Perladangan Terhadap Kesehjahteraan Petani Transmigrasi Lokal (Suatu Kasus di Wilayah Transmigrasi Umum Sabung SP 1 Kabupaten
Sambas Provinsi Kalimantan Barat).
Indonesian Journal of Applied Sciences , 5 (2). https://doi.org/10.24198/ijas.v5i2.16658
Yanmesli,  Y.  (2019).  Strategi  Penghidupan Masyarakat  Transmigran  Pada  Pemanfaatan Lahan  di  Upt  Durian  Amparan  Bengkulu Utara. Jurnal  Georafflesia:  Artikel  Ilmiah
Pendidikan Geografi , 4 (1), 89–100.
https://journals.unihaz.ac.id/index.php/geora
fflesia/article/download/597/556.
Yuminarti,  U.  (2017).  Kebijakan  Transmigrasi
Dalam Kerangka Otonomi Khusus Di Papua:
Masalah  Dan  Harapan  (Transmigration
Policy in the Context of Special Autonomy in Papua:  Problems  and  Expectations). Jurnal
Kependudukan Indonesia | , 12 (Juni), 13–24.