Farrah Rizky Amelia Mirza, Fungsi Makroprudensial Bank Indonesia Terhadap Bank Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Halaman 359-376
FUNGSI MAKROPRUDENSIAL BANK INDONESIA TERHADAP BANK SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

## Farrah Rizky Amelia Mirza
Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail: kikymirza@unpal.ac.id

## Abstract
Macroprudential  supervision  and  regulation in  strengthening  the  function  and  active  role  of Bank  Indonesia  as  a  systemic  regulator  in  maintaining  financial  system  will  be  greatly assisted by the existence of Financial Services Authority (OJK). In OJK assist Bank Indonesia to conduct moral suasion to banking. This study discusses Bank Indonesia’s macroprudential function  against  banks,  their  limits  of  scope,  and  functional  relationship  between  Bank Indonesia and OJK after the enactment of Law Number 21 of 2011 on OJK. It is expected that the  arrangement  of  cooperation  or  coordination  between  the  two  institutions  will  be  clearly illustrated.  The  method  used  in  this  study  is  normative  law  with  legislative,  conceptual,  and historical  approaches.  The  types  and  source  of  legal  materials  include  primary,  secondary, and tertiary legal materials. The technique used for drawing conclusions is deductive thinking, the way of thinking in which general statements are drawn into specific conclusions to obtain answers to the problems to be discussed in this journal. The study results showed that the limit of scope of macroprudential supervision/authority of BI after the coming into effect of the Law were macroprudential regulation and supervision. Macroprudential supervisory function of BI prior  to  the  existence  of  OJK  was  to  establish  and  implement  monetary  policy,  regulate  and maintain  a  smooth  banking  system,  regulate  and  supervise  banking  activities. Macroprudential supervisory function of BI  following the enactment of the Law is limited to having only a monetary policy role, maintaining rupiah stability. BI and OJK have functional relationship  on  macroprudential  and  microprudential  supervision  after  the  enactment  of  the law,  cooperation  and  coordination  in  the  implementation  of  their  tasks  according  to  their respective  authorities,  information  exchange  of  Financial  Services  Institutions,  and management of reporting system of banks and finance companies by BI and OJK.
Key words : Macroprudential; Bank Indonesia; Bank; Financial Services Authority

## Abstrak
Pengawasan dan pengaturan makroprudensial dalam memperkuat fungsi dan peran aktif Bank Indonesia  sebagai systemic  regulator dalam  menjaga  stabilitas  sistem  keuangan  akan  sangat terbantu setelah adanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK  membantu Bank Indonesia untuk melakukan  himbauan  moral  ( moral  suasion )  kepada  perbankan.  Penelitian  ini  membahas fungsi  makroprudensial  Bank  Indonesia  terhadap  bank,  batasan  ruang  lingkupnya,  serta hubungan fungsional Bank Indonesia dengan OJK setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, diharapkan dapat tergambar jelas pengaturan mengenai  kerjasama  atau  koordinasi  kedua  lembaga  tersebut.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  metode  penelitian  hukum  normative,  dengan  pendekatan  perundang- undangan,  pendekatan  konseptual,  pendekatan  sejarah.  Jenis  dan  sumber  bahan  hukum meliputi  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier.  Teknik  penarikan  kesimpulan menggunakan  logika  berpikir  deduktif  yaitu  cara  berpikir  di  mana  dari  pernyataan  yang bersifat  umum  ditarik  kesimpulan  yang  bersifat  khusus  untuk  memperoleh  jawaban-jawaban atas  permasalahan  yang  akan  dibahas  pada  jurnal  ini.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  ruang lingkup  pengawasan/kewenangan  makroprudensial  Bank  Indonesia  setelah  berlakunya Undang-Undang  Otoritas  Jasa  Keuangan  yaitu  pengaturan  makroprudensial  dan  pengawasan makroprudensial. Fungsi pengawasan makroprudensial oleh BI sebelum adanya Otoritas Jasa
Farrah Rizky Amelia Mirza, Fungsi Makroprudensial Bank Indonesia Terhadap Bank Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Halaman 359-376
Keuangan  yaitu  menetapkan  dan  melaksanakan  kebijakan  moneter,  mengatur  dan  menjaga sistem  kelancaran  perbankan,  mengatur  dan  mengawasi  kegiatan  perbankan.  Fungsi Pengawasan  Makroprudensial  oleh  Bank  Indonesia  setelah  berlakunya  Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan, BI dibatasi hanya mempunyai peranan dalam kebijakan moneter yaitu menjaga  kestabilan  nilai  rupiah.  BI  dan  OJK  memiliki  hubungan  fungsional  terhadap pengawasan  makroprudensial  dan  mikroprudensial  setelah  berlakunya  Undang-Undang Otoritas  Jasa  Keuangan  yaitu  bekerjasama  dan  koordinasi  dalam  pelaksanaan  tugas  sesuai kewenangan masing-masing, pertukaran informasi Lembaga Jasa Keuangan serta pengelolaan sistem pelaporan bank dan perusahaan pembiayaan oleh BI dan OJK.
Kata Kunci : Makroprudensial; Bank Indonesia; Bank; Otoritas Jasa Keuangan

## PENDAHULUAN
Bank 1 adalah  bagian  dari  sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara  dan  mempunyai  peranan  yang sangat  penting  dalam  kedua  sistem tersebut.  Dalam  rangka  pembangunan Negara Indonesia, perbankan Indonesia diberi  peranan  strategis  oleh  Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,  sebagai  salah  satu  sarana dalam menyerasikan dan menyeimbangkan
masing-masing unsur  dari  trilogi  pembangunan,  yaitu pemerataan
pembangunan, pertumbuhan  ekonomi  dan  stabilitas nasional. 2
Dalam  Pasal  23  D  Undang- Undang Dasar Negara Republik
1 Abdurrachman,  1991, Ensiklopedia  Ekonomi Keuangan perdagangan Inggris-Indonesia (Jakarta:   Pradnya Paramita, 1991).
2 Mutiara  Hikmah,  “Fungsi  Bank  Indonesia Sebagai  Pengawas  Perbankan  di  Indonesia,”
Jurnal      Hukum  dan  Pembangunan 37  no.  4 (2007): 515.
Indonesia  Tahun  1945  (UUD  1945) dikemukakan,  negara  memiliki  Bank Sentral  yang  diatur  dalam  Undang- Undang. Sebagaimana dijabarkan dalam  penjelasan  Pasal  4  Ayat  (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank  Indonesia,  Bank  Sentral  adalah lembaga  negara  yang  mempunyai wewenang  untuk  mengeluarkan  alat pembayaran    yang  sah  dari  suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur  dan  mengawasi  kelancaran dalam  sistem  pembayaran,  mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan  fungsi  sebagai lender  of the last resort. 3 Bank Sentral dimaksud mempunyai  tujuan  mencapai  dan memelihara  kestabilan  nilai  rupiah  dan tidak  melakukan  kegiatan  intermediasi seperti yang dilakukan oleh Bank pada
3 Tentang BI: Fungsi BI, 2016, http://www.bi.go.id
Farrah Rizky Amelia Mirza, Fungsi Makroprudensial Bank Indonesia Terhadap Bank Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Halaman 359-376
umumnya.  Walau  demikian,  dalam rangka mendukung tugas-tugasnya Bank Sentral dapat melakukan aktivitas perbankan yang dianggap perlu. 4
Stabilitas  keuangan  merupakan suatu  rangkaian  yang  diawali  dengan pemantauan dan identifikasi kemungkinan  timbulnya  suatu  krisis, sampai  dengan  pencegahan  krisis terjadi. Stabilitas keuangan dipengaruhi oleh  lima  elemen,  yaitu  lingkungan makro  ekonomi  yang  stabil,  lembaga finansial  yang  dikelola  dengan  baik, pasar  finansial  yang  sehat,  kerangka pengawasan  prudensial  yang  efisien, dan sistem pembayaran yang aman dan handal. 5 Untuk  mencapai  kondisi stabilitas  sektor  keuangan,  lembaga keuangan  harus  dalam  keadaan  sehat, pasar  keuangan  stabil,  dan  harus mempunyai  lembaga  pengaturan  dan pengawasan yang kompeten. 6
Saat ini lembaga yang berwenang untuk  mengatur  dan  mengawasi  bank adalah  bank  sentral,  yaitu  Bank
4 Sentosa  Sembiring, Hukum  Perbankan Edisi Revisi (Bandung: Mandar Maju, 2012).
5 Anwar Nasution, ” Stabilitas Sistem Keuangan:  Urgensi,  Implikasi  Hukum,  dan Agenda Kedepan .” Makalah disampaikan pada Seminar  Pembangunan  Hukum  Nasional  VIII yang  diselenggarakan  oleh  Badan  Pembinaan Hukum Nasional- Departemen Kehakiman dan Hak  Asasi  Manusia  RI,  Denpasar,  14-18  Juli 2003.
6 Anwar Nasution.
Indonesia. 7 .  Krisis  pada  lembaga  dan pasar  keuangan  di  Indonesia  pada tahun 1997 berdampak signifikan pada perekonomian bangsa, atas rekomendasi
IMF ( International Monetery  Fund ), 8 Bank  Indonesia disarankan untuk membentuk unit yang bertugas  untuk  menjaga  stabilitas keuangan  negara,  unit  ini  bertanggung jawab  untuk  melakukan  analisa  makro dan mikro guna mendeteksi kemungkinan terulangnya krisis serupa yang bersifat sistemik. 9
Strategi-strategi  yang  ditempuh untuk menjaga stabilitas sistem keuangan tidak terlepas dari komponen;  Pemantapan  Regulasi  dan Standar, serta Disiplin Pasar; Peningkatan  Riset  dan Surveillance ; Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama;  dan  Pemantapan  Jaring Pengaman  dan  Manajemen  Krisis. 10
Keempat hal tersebut diperkuat dengan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan.
7 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, 2005).
8 Z.  A.  Maulana,  2003, Zionisme:  gerakan Menaklukan  Dunia (Jakarta:  Pustaka  Amanah, 2003).
9 Cyrillus  Harinowo, IMF:  Penanganan  Krisis dan  Indonesia  Pasca  IMF (Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama, 2004).
10 Bank  Indonesia, Booklet  Stabilitas  Sistem Keuangan (Jakarta:  Direktorat  Penelitian  dan Pengaturan  Perbankan  Biro  Stabilitas  Sistem Keuangan Bank Indonesia, 2007).
Farrah Rizky Amelia Mirza, Fungsi Makroprudensial Bank Indonesia Terhadap Bank Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Halaman 359-376
Lahirnya
Undang-Undang tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  tak lepas  dari  respons  atas  perkembangan situasi  di  atas.  Otoritas  Jasa  Keuangan berdasarkan
undang-undangnya, merupakan
sebuah
lembaga independen  yang  memiliki  fungsi, tugas, dan wewenang mengatur, mengawasi,  memeriksa,  dan  menyidik keseluruhan  kegiatan  jasa  keuangan seperti perbankan, pasar modal, asuransi, dan lembaga keuangan nonbank. Tujuan dari kegiatan pengawasan mikroprudensial yang dilakukan  Otoritas  Jasa  Keuangan adalah  semakin  terintegrasinya  upaya perlindungan nasabah.
Kebijakan makroprudensial ditujukan untuk mengatur dan mengawasi  sistem  keuangan,  termasuk perbankan dalam rangka mencegah dan mengurangi risiko sistemik, mendorong  fungsi  intermediasi  yang seimbang dan berkualitas, serta meningkatkan  akses  dan  efisiensi sistem  keuangan.  Penerapan  kebijakan di  bidang  makroprudensial  di  Bank Indonesia dilakukan melalui : 1. fungsi pengaturan; 2. pengawasan ( surveillance ); serta 3. fungsi
pengembangan  dan  perluasan  akses keuangan. 11
Berbeda dengan kebijakan mikroprudensial yang lebih berorientasi  kepada  kesehatan  individu lembaga  keuangan  dan  perlindungan nasabah,  kebijakan  makroprudensial lebih berorientasi pada sistem keuangan  secara  agregat. 12 Sejak pendirian Biro Stabilitas Sistem Keuangan  di  Bank  Indonesia  pada 2003,  Bank  Indonesia  telah  terlibat dalam mendukung terjadinya kestabilan  sistem  keuangan.  Hal  ini dipertegas  melalui  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa  Keuangan,  yang  menyatakan pengaturan dan pengawasan makroprudensial  merupakan  kewena- ngan Bank Indonesia.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa Keuangan  mengatur  tentang  fungsi yang  terkait  dengan  mikroprudensial, yaitu mencakup pengaturan dan pengawasan  mengenai  kelembagaan, kesehatan,  aspek  kehati-hatian,  dan pemeriksaan  bank  merupakan  lingkup pengaturan  dan  pengawasan  yang menjadi  tugas  dan  wewenang  Otoritas
11 Abimanyu,  Anggito, Reformasi  Perpajakan (Jakarta: Salemba Empat, 2003).
12 Abimanyu
Farrah Rizky Amelia Mirza, Fungsi Makroprudensial Bank Indonesia Terhadap Bank Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Halaman 359-376
Jasa  Keuangan. 13 Pengawasan  dan pengaturan  makroprudensial dalam memperkuat  fungsi  dan  peran  aktif Bank Indonesia sebagai systemic regulator dalam  menjaga  stabilitas sistem  keuangan  akan  sangat  terbantu setelah adanya Otoritas Jasa Keuangan.
Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini antara lain akan membahas fungsi makroprudensial Bank Indonesia terhadap bank, batasan ruang  lingkupnya,  serta  hubungan fungsional  Bank  Indonesia  dengan Otoritas Jasa Keuangan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun  2011  Tentang  Otoritas  Jasa Keuangan, agar tergambar jelas pengaturan  mengenai  kerjasama  atau koordinasi  kedua  lembaga  tersebut. Kejelasan tersebut diharapkan menghindari  penafsiran  yang  beragam dan  berakibat  pada  arah  perubahan Undang-Undang  tentang  Perbankan dan  Undang-Undang  tentang  Bank Indonesia  sehingga  akan  menimbulkan tumpang  tindih  kewenangan  antara Bank  Indonesia  dan  Otoritas  Jasa Keuangan, seperti kekhawatiran banyak pihak.
Penulisan dalam jurnal ini
mengangkat permasalahan batasan
13 Abimanyu
ruang lingkup Pengawasan/ Kewenangan    Makroprudensial  dan Mikroprudensial antara Bank Indonesia dan  Otoritas  Jasa  Keuangan  terhadap bank  setelah  berlakunya  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2011 Tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan. Bagaimana fungsi Pengawasan Makroprudensial  oleh  Bank  Indonesia sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2011  Tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan, serta hubungan fungsional antara Bank Indonesia  dan  Otoritas  Jasa  Keuangan terhadap  Pengawasan  Makroprudensial dan Mikroprudensialsetelah berlakunya Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Dalam  penelitian  ini,  penulis menggunakan metode penelitian normatif, yaitu mengacu kepada norma hukum yang terdapat di dalam peraturan  perundang-undangan  serta kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam  masyarakat, 14 terkait  fungsi makroprudensial Bank Indonesia terhadap  bank  setelah  berlakunya Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
14 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Peranan  dan  Penggunaan  Kepustakaan  di dalam  Penelitian  Hukum ,  (Jakarta:  Pusat Dokumentasi UI, 1979).
Farrah Rizky Amelia Mirza, Fungsi Makroprudensial Bank Indonesia Terhadap Bank Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Halaman 359-376

## PEMBAHASAN
A. Ruang  Lingkup  Pengawasan/ Kewenangan  Makroprudensial Bank Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang
Nomor  21  Tahun  2011  Tentang Otoritas Jasa Keuangan
Menurut  Ernie  dan  Saefulah, fungsi pengawasan adalah : 15
1. Mengevaluasi  keberhasilan  dan pencapaian  tujuan  serta  target sesuai  dengan  indikator  yang  di tetapkan;
2. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi  atas  penyimpangan  yang mungkin ditemukan;
3. Melakukan berbagai alternatif
solusi  atas  berbagai  masalah  yang terkait  dengan  pencapaian  tujuan perusahaan.
Wewenang Bank Indonesia mencakup: Pengaturan Makroprudensial dan Pengawasan Makroprudensial. Pelaksanaan pengaturan dan pengawasan
makroprudensial  dimaksudkan  sebagai fungsi  dan  operasional  bank  dan/atau lembaga  keuangan  dapat  mendukung kegiatan ekonomi makro secara berkelanjutan,  stabil  secara  industri dan/atau  sistem,  serta  seimbang  secara sektor  ekonomi  dan/atau  kelompok
15 Saefullah  dan  Ernie ,  Pengembangan Sumber  Daya  Manusia (Jakarta:Grasindo, 2005).
masyarakat.  Pelaksanaan  kewenangan pengaturan dan pengawasan makroprudensial  tidak  ditujukan  untuk menilai  tingkat  kesehatan  bank  secara individual.
Berbagai ketentuan tersebut menegaskan  posisi  Bank  Indonesia sebagai otoritas yang berwenang terhadap  pelaksanaan  dan  pengawasan makroprudensial di Indonesia. Koordinasi  antara  berbagai  otoritas terkait sangat diperlukan demi terlaksananya  tugas  dengan  baik  dan efektif.
Sistem  pengawasan  perbankan  itu sendiri secara fungsi merupakan bagian dari sistem pengawasan lembaga keuangan  yang  lebih  luas  membagi fungsi  pengawasan  lembaga  keuangan tersebut menjadi tiga, yaitu : 16
1. Macroprudential Supervision Pengawasan ini bertujuan membatasi krisis keuangan yang dapat menghancurkan ekonomi  secara  riil,  berfokus pada  konsekuensi  atas  tindakan institusi sistematis terhadap pasar keuangan.
2. Microprudential Supervision Bertujuan untuk menjaga tingkat kesehatan lembaga keuangan secara individu sesuai dengan  peraturan  yang  dibuat
16 Lukman Dendawijaya, Lima Tahun Penyehatan  Perbankan  Nasional (Jakarta  : Ghalia Indonesia, 2004).
Farrah Rizky Amelia Mirza, Fungsi Makroprudensial Bank Indonesia Terhadap Bank Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Halaman 359-376
otoritas keuangan.
3. Laku Bisnis Menekankan pada perlindungan
konsumen, transaksi antar
perusahaan, dan hal-hal lainnya termasuk  tindakan  pencucian uang.
Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK) adalah  lembaga  independen  dan  bebas dari  campur  tangan  pihak  lain.,  yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana  diatur  didalam  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. 17
Pengaturan  dan  pengawasan mengenai  kelembagaan,  kesehatan, aspek  kehati-hatian,  dan  pemeriksaan bank  merupakan  lingkup  pengaturan dan  pengawasan microprudential yang menjadi tugas dan wewenang OJK.
Untuk melaksanakan tugas pengaturan  dan  pengawasan  di  sektor
Perbankan OJK mempunyai
wewenang : 18
1. Pengaturan dan pengawasan mengenai  kelembagaan  bank  yang meliputi;
2. Perizinan  untuk  pendirian  bank, pembukaan  kantor  bank,  anggaran dasar,  rencana  kerja,  kepemilikan, kepengurusan  dan  sumber  daya
17 Kasmir, Bank  dan  Lembaga  Keuangan Lainnya (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2008).
18 Kasmir
manusia,  merger,  konsolidasi  dan akuisisi  bank,  serta  pencabutan izin usaha bank; dan
3. Kegiatan  usaha  bank,  antara  lain sumber  dana,  penyediaan  dana, produk  hibridasi,  dan  aktivitas  di bidang jasa;
4. Pengaturan dan pengawasan mengenai  kesehatan  bank  yang meliputi:
5. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas  aset,  rasio  kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian  kredit,  rasio  pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
6. Laporan  bank  yang  terkait  dengan kesehatan dan kinerja bank;
7. Sistem informasi debitur;
8. Pengujian  kredit  ( credit  testing ); dan
9. Standar akuntansi bank;
Untuk melaksanakan tugas pengawasan  tersebut  OJK  mempunyai wewenang yaitu : 19
1. Menetapkan  kebijakan  operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan  yang  dilaksanakan oleh kepala Eksekutif;
3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan,
penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan  lain  terhadap  Lembaga Jasa  Keuangan,  pelaku  dan/atau penunjang  kegiatan  jasa  keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan  perundang-undangan  di sektor jasa keuangan;
4. Memberikan perintah tertulis kepada  Lembaga  Jasa  Keuangan dan/atau pihak tertentu;
19 Kasmir
Farrah Rizky Amelia Mirza, Fungsi Makroprudensial Bank Indonesia Terhadap Bank Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Halaman 359-376
5. Melakukan  penunjukan  pengelola statuter;
6. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
7. Menetapkan  sanksi  administratif terhadap  pihak  yang  melakukan pelanggaran  terhadap  peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan ; dan
8. Memberikan dan mencabut :
a. izin usaha;
b. izin orang perseorangan;
c.  efektifnya
pernyataan
pendaftaran;
d. surat tanda terdaftar;
e.  persetujuan  melakukan  kegiatan usaha;
f.  pengesahan;
g.  persetujuan  atau  penetapan pembubaran, dan h. penetapan lain.
Tujuan mikroprudensial
supervision  adalah  untuk  menjaga tingkat kesehatan lembaga keuangan  secara  individual.  Untuk  itu,
otoritas pengawas lembaga keuangan  menetapkan  regulasi  yang berlandaskan pada prinsip kehati- hatian  yang  mencakup  berbagai  aspek yakni permodalan, kualitas asset, manajemen,  rentabilitas  dan  likuiditas serta sensitivitas terhadap  risiko.
Disamping  itu  OJK  juga  melakukan pengawasan melalui   dua  pendekatan yakni: (i) analisis laporan bank ( off-site analysis ) dan   pemeriksaan setempat
( on-site visit) untuk menilai kinerja dan profil risiko   serta kepatuhan lembaga
keuangan  terhadap  peraturan  yang berlaku.  Pengawasan  mikroprudensial yang  akan  melakukan  pengaturan  dan pengawasan  prudensial  (pengawasan dan pengaturan ketentuan kehati-hatian) yang  fokus  pada  keamanan  dan kesehatan individual lembaga keuangan, termasuk  bank  dan lembaga keuangan non bank. 20
Dalam menjalankan tugas pengawasan  bank,  saat  ini  OJK melaksanakan  sistem  pengawasannya dengan  menggunakan  2  pendekatan yaitu : 21
1. Pengawasan
Berdasarkan
Kepatuhan  ( Compliance  Based Supervision/CBS ) yaitu pemantauan kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan  bank  di  masa  lalu dengan  tujuan  untuk  memastikan bahwa  bank  telah  beroperasi  dan dikelola  secara  baik  dan  benar menurut  prinsip-prinsip  kehati- hatian.
2. Pengawasan  Berdasarkan  Risiko ( Risk Based Supervision/RBS ) yaitu  pengawasan  bank  yang menggunakan strategi dan metodologi berdasarkan risiko yang  memungkinkan  pengawas bank dapat mendeteksi risiko yang signifikan secara dini dan mengambil  tindakan  pengawasan yang sesuai dan tepat waktu.
20 Booklet  Perbankan  Indonesia  2016  (Jakarta: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan, 2016).
21 Booklet Perbankan Indonesia.
Farrah Rizky Amelia Mirza, Fungsi Makroprudensial Bank Indonesia Terhadap Bank Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Halaman 359-376
B.  Fungsi Pengawasan Makroprudensial oleh Bank Indonesia  Sebelum  dan  Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2011  Tentang
Otoritas Jasa Keuangan
Bank  Indonesia  sebagai  Bank Sentral merupakan suatu lembaga yang independen  dalam  melaksanakan  tugas dan  wewenangnya,  bebas  dari  campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, BI mempunyai wewenang untuk mengeluarkan  alat  pembayaran  yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur  dan  menjaga  kelancaran sistem  pembayaran,  mengatur  dan mengawasi perbankan, serta menjalankan  fungsi  sebagai lender  of last resort. 22
Sebagai  lembaga  negara  yang bertujuan  mencapai  dan  memelihara kestabilan  nilai  rupiah,  maka  Bank Indonesia mempunyai tugas untuk :
1. Menetapkan  dan  melaksanakan kebijakan moneter.
2. Mengatur  dan  menjaga  kelancaran sistem perbankan.
3. Mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan.
Setelah berlakunya Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2011
22 Penjelasan pasal  4 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  1999 Tentang Bank Indonesia.
Tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan, tugas  Bank  Indonesia  sebagai  bank sentral  tidak  lagi  mencakup  tugas pengaturan dan pengawasan perbankan. Ke depan, Bank Indonesia akan  bertugas  mengawal  stabilitas moneter, stabilitas sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. 23
Dalam  hal  pengawasan  yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap dunia secara esensial kewenangan  pokok  Bank  Indonesia menjalankan  fungsi  stabilisasi  sistem keuangan  negara.  Termasuk  adalah menjaga  inflasi  agar  tidak  menjadi tinggi,  menjaga interest  rate dan menjaga  kestabilan  nilai  mata  uang, dan  mengatur  kredit. 24 Mengingat Bank  Indonesia  adalah  milik  negara atau  bank  milik  pemerintah  maka Bank  Indonesia  yang  dipersiapkan oleh  pemerintah  itu  perlu  adanya suatu  "prinsip  yang  di  pegang  oleh Bank Indonesia dalam pengawasan di dunia  perbankan  yaitu  :  prinsip indenpendensi,  prinsip  akuntabilitas dan prinsip, transparansi”. 25
23 http://www.bi.go.id/id/tentang- bi/museum/info/beritakhusus/Pages/Berita_To T.aspx 24 Rahardjo  Dawam, Independesi  BI  Dalam Kemelut Politik (Jakarta: Cidesindo, 2001).
25 Permadi  Gandapraja, Dasar  dan  Prinsip Pengawasan  Bank (Jakarta:  PT.  Gramedia Pustaka Utama, 2004).
Farrah Rizky Amelia Mirza, Fungsi Makroprudensial Bank Indonesia Terhadap Bank Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Halaman 359-376
Tugas dan
kewenangan pengawasan  perbankan  berkoordinasi erat  dengan  Otoritas  Jasa  Keuangan. Hal  ini  tertera  dalam  Pasal  6  huruf  b Undang-  Undang  Nomor  21  Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang  mengatur  tentang  wewenang pengaturan  dan  pengawasan  Otoritas Jasa Keuangan.
Dengan disahkan Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang disahkan  pada  tanggal  22  Nopember 2011  maka  peran  Bank  Indonesia dibatasi dan hanya mempunyai peranan  dalam  kebijakan  moneter yaitu  menjaga  kestabilan  nilai  rupiah saja.  Fungsi,  tugas  dan  wewenang pengaturan  dan  pengawasan  kegiatan jasa  keuangan  sektor  Perbankan  akan beralih  ke  Otoritas  Jasa  Keuangan sejak  tanggal  31  Desember  2013. Fungsi, tugas dan wewenang pengaturan  dan  pengawasan  kegiatan sektor  Pasar  Modal  dan  Lembaga Keuangan  Non  Bank  akan  beralih sejak  tanggal  31  Desember  2012. Bank  Indonesia  hanya  akan  fokus kepada  pengendalian  inflasi  dan  nilai tukar. Kekuatan Bank Indonesia yang tersisa  hanyalah  masih  mempunyai fungsi sebagai lender of the last resort
semata. Kebijakan moneter merupakan  yaitu  kebijakan  untuk mencapai  dan  memelihara  kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui  pengendalian  jumlah  uang beredar dan atau suku bunga.
C.  Hubungan  fungsional  antara Bank  Indonesia  dan  Otoritas Jasa Keuangan terhadap Pengawasan  Makroprudensial dan  Mikroprudensial  Setelah
Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Apabila  dilihat  dari  sistematika Pasal  34  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  2004  Tentang  Bank  Indonesia, dalam  lingkup  Bab  VI  tentang  Tugas Mengatur dan Mengawasi Bank, sementara  lingkup  OJK  tidak  hanya dibatasi  untuk  melakukan  pengawasan terhadap bank, namun juga pengawasan terhadap lembaga keuangan   lain  yang  bukan  merupakan kewenangan  Bank  Indonesia  seperti lembaga asuransi, dana pensiun, sekuritas (pasar modal), modal ventura, dan  perusahaan  pembiayaan,  serta badan-badan lain yang menyelenggarakan  pengelolaan  dana masyarakat.
Sistem  Hukum  menurut  Lawrence M  Friedmann,  bahwa  setiap  sistem
Farrah Rizky Amelia Mirza, Fungsi Makroprudensial Bank Indonesia Terhadap Bank Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Halaman 359-376
hukum  selalu  mengandung  tiga  unsur yaitu structure (pembuat  undang- undang), substance (aturan-aturan hukum),  dan legal  culture (perilaku masyarakat  terhadap  hukum).  Menurut Friedmann tentang structure menyangkut bagaimana peran legislatif (sebagai pembuat undang-undang), eksekutif  (pelaksana  undang-  undnag), dan  yudikatif  (pengawas  pelaksanaan undang-undang). Structure merupakan bagian  kerangka  pada legal  system , yang  mana  juga  merupakan  bagian yang memberikan jenis dari bentuk dan definisi dari legal system. 26
Berikut tabel perbedaan kebijakan makroprudensial
dan mikroprudensial :
Tabel 1
Perbedaan kebijakan Makroprudensial dan Mikroprudensial
Sumber : Bank Indonesia 2014
Berdasarkan  Tabel 1  terlihat bahwa  adanya  perbedaan  yang  cukup
26 Lawrence  Friedmann ,  American  Law ,  (New York City: W.W Norton & Company, 1984).
besar  antara  kedua  kebijakan  tersebut namun  secara  teknis  harus  menjadi tanggungjawab  satu  lembaga  yaitu Bank
Indonesia. Secara
makroprudensial Bank Indonesia
mengemban  tugas  sistemik  seperti pengendalian  tingkat  inflasi,  menjaga kestabilan nilai rupiah, menjaga kelancaran  sistem  pembayaran  dan memantau  perbankan  secara  umum. Akibatnya  Bank  Indonesia  kesulitan dalam menjalankan fungsi pengawasan secara mikroprudensial.
Kerjasama dan koordinasi dalam  rangka  pelaksanaan  tugas  Bank Indonesia  dan  Otoritas  Jasa  Keuangan untuk  mewujudkan  sistem  keuangan yang  stabil  dan  berkesinambungan tertuang  dalam  Keputusan  Bersama tanggal  18  Oktober  2013  dengan prinsip  dasar  bersifat  kolaboratif, meningkatkan  efisiensi  dan  efektifitas, menghindari  duplikasi,  melengkapi pengaturan sektor keuangan, dan memastikan  kelancaran  pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. 27
Hubungan  fungsional  dalam bentuk kerjasama dan koordinasi dalam rangka  mendukung  pelaksanaan  tugas
27 Booklet  Perbankan  Indonesia  2014,  Edisi  1, (Jakarta:  Departemen  Perizinan  dan  Informasi Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan, 2014).
Farrah Rizky Amelia Mirza, Fungsi Makroprudensial Bank Indonesia Terhadap Bank Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Halaman 359-376
dan  wewenang  Bank  Indonesia  dan Otoritas  Jasa  Keuangan  yang  sejalan dengan  Bank  Indonesia  dan  Otoritas Jasa Keuangan meliputi : 28
1. Bekerjasama dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas sesuai kewenangan masing-masing; 2. Pertukaran  informasi  Lembaga Jasa  Keuangan  serta  pengelolaan sistem pelaporan bank dan perusahaan  pembiayaan  oleh  BI dan OJK;
3. Penggunaan kekayaan dan dokumen  yang  dimiliki  dan/atau digunakan BI oleh OJK; dan
4. Pengelolaan  pejabat  dan  pegawai
BI yang dialihkan atau dipekerjakan pada OJK.
Otoritas  Jasa  Keuangan  selaku otoritas  pengaturan  dan  pengawasan sektor  jasa  keuangan  berupaya  agar pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat membawa sektor jasa keuangan berjalan  teratur,  kredibel  dan  tumbuh berkelanjutan. 29
Untuk  mengoptimalkan  koordinasi dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan dan  Bank  Indonesia,  telah  disepakati Keputusan  Bersama  Otoritas  Jasa Keuangan  dan  Bank  Indonesia  sebagai acuan koordinasi. Berdasarkan Keputusan  Bersama  tersebut,  kedua institusi  sepakat  membentuk  Forum
28 Booklet Perbankan Indonesia 2014 29 Booklet Perbankan Indonesia 2014
Koordinasi
Makroprudensial dan Mikroprudensial
(FKMM) yang dilengkapi dengan penetapan “Petunjuk Pelaksanaan  Mekanisme  Kerjasama dan  Koordinasi  (Juklak  Mekor)  Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan” serta  “Forum  Koordinasi  Pertukaran Informasi dan Sistem Pelaporan
(FKPISP)”. 30
1. Keputusan  Bersama  Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia Keputusan Bersama ini
mengamanatkan  bahwa  prinsip dasar      pelaksanaan  koordinasi, meliputi :
a. bersifat kolaboratif;
b.  meningkatkan  efisiensi  dan efektifitas;
c. menghindari duplikasi;
d.  melengkapi  pengaturan  sektor keuangan; dan
e. memastikan kelancaran pelaksanaan tugas OJK dan BI.
Adapun ruang lingkup Mekanisme Kerjasama  dan  Koordinasi  OJK  dan Bank  Indonesia,  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  3  ayat  (2)  Keputusan Bersama  Bank  Indonesia  dan  OJK
30 Booklet  Perbankan  Indonesia  2017,  Edisi  4 (Jakarta:  Departemen  Perizinan  dan  Informasi Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan, 2017).
Farrah Rizky Amelia Mirza, Fungsi Makroprudensial Bank Indonesia Terhadap Bank Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Halaman 359-376
tanggal  18  Oktober  2013  meliputi empat aspek, yaitu : 31 a. Kerjasama dan koordinasi dalam  pelaksanaan  tugas  sesuai kewenangan masing-masing;
b. Pertukaran  informasi  LJK  serta pengelolaan  sistem  pelaporan bank dan perusahaan pembiayaan oleh Bank
Indonesia  dan OJK;
c. Penggunaan kekayaan dan dokumen  yang  dimiliki  atau
digunakan Bank Indonesia  dan
OJK; dan
d. Pengelolaan pejabat dan pegawai  Bank  Indonesia    yang dialihkan atau dipekerjakan pada OJK.
2. Keputusan  Bersama  OJK  dan Bank  Indonesia  terkait  Sistem

## Informasi
Bentuk  kerjasama  dan  koordinasi dimaksud antara lain meliputi: a. Pengelolaan SID di Bank
Indonesia  selama  masa  transisi;
dan
b. Pengembangan dan pengelolaan
SID di OJK. 3. Forum Koordinasi Makroprudensial dan Mikroprudensial (FKMM) FKMM adalah forum yang dibentuk  untuk  memperlancar  dan
mengoptimalkan  kerjasama  dan koordinasi
dalam rangka
melaksanakan  fungsi,  tugas,  dan
31 Booklet Perbankan Indonesia 2017.
wewenang OJK dan Bank Indonesia.  Forum  ini  membahas isu-isu  koordinasi  OJK  dan  Bank Indonesia  yang  bersifat  prinsipil dan  strategis  yang  memerlukan kesepakatan  dan  tindak  lanjut bersama  dari  kedua  lembaga  atau oleh  salah  satu  lembaga  sesuai kewenangan masingmasing.
4. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Bersama Mekanisme Kerjasama dan Koordinasi OJK dan Bank Indonesia Juklak Mekor mencakup delapan area yaitu : 32
a. Koordinasi  dan  kerjasama  serta pertukaran informasi hasil pengawasan
LJK dan MacroSurveillance ;
b. Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan pemeriksaan bank;
c. Koordinasi  dan  kerjasama  di bidang sistem pembayaran;
d. Koordinasi  dan  kerjasama  serta pertukaran informasi dalam rangka  penyusunan  kajian  dan/ atau penelitian bersama;
e. Koordinasi  dan  kerjasama  serta pertukaran informasi dalam rangka  stance  Indonesia  atas isu-isu fora internasional;
f. Koordinasi  dan  kerjasama  serta pertukaran informasi dalam rangka  sosialisasi  dan  edukasi kepada masyarakat;
g. Koordinasi  kantor  perwakilan dalam  negeri  BI  dengan  kantor regional/kantor OJK; dan
32 Booklet Perbankan Indonesia 2017.
Farrah Rizky Amelia Mirza, Fungsi Makroprudensial Bank Indonesia Terhadap Bank Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Halaman 359-376
h. Koordinasi  tentang  penetapan dan  pemutakhiran  daftar  bank sistemik.
5. Koordinasi  dengan  BI  Terkait
Keanggotaan  Komite  Stabilitas Sistem Keuangan
Dalam rangka mewujudkan stabilitas  sistem  keuangan,  pada tanggal  17  Maret  2016  telah disahkan  Undang-Undang  (UU) Nomor  9  Tahun  2016  tentang Pencegahan dan Penanganan
Krisis  Sistem  Keuangan  (UU
PPKSK).  UU  PPKSK  bertujuan menetapkan
langkah-langkah pencegahan dan penanganan kondisi  krisis  sistem  keuangan khususnya Pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan mencakup :
a. Penanganan krisis sistem keuangan;
b. Penanganan permasalahan
(likuiditas  dan  solvabilitas)  bank sistemik,  baik  dalam  kondisi stabilitas  sistem  keuangan  normal maupun  kondisi  krisis  sistem keuangan; dan
c. Pertukaran data dan/atau informasi yang  diperlukan  dalam  rangka pencegahan  dan  penanganan  krisis sistem keuangan.
Sebagai  tindak  lanjut  dari  UU PPKSK,  koordinasi  yang  dilakukan antara OJK dan LPS antara lain terkait koordinasi  dalam  rangka  penanganan permasalahan bank termasuk implementasi  recovery  and  resolution plan.  Sementara  itu,  koordinasi  yang dilakukan  antara  OJK  dan  BI  antara lain terkait : 33
a. Penetapan dan pemutakhiran Bank
Sistemik; dan
b. Pemberian PLJP, mengenai penilaian  pemenuhan  persyaratan agunan, perkiraan kemampuan bank  mengembalikan  PLJP,  dan pengawasan bersama terhadap bank yang menerima PLJP.
6 .  Forum  Koordinasi  Pertukaran Informasi  dan  Sistem  Pelaporan (FKPISP)
Dalam rangka mendukung peralihan fungsi pengawasan perbankan  dari  Bank  Indonesia  ke OJK,  maka  dibentuk  FKPISP sebagai sarana harmonisasi, kolaborasi,  dan  komunikasi  dalam melaksanakan pertukaran informasi  serta  pengelolaan  sistem pelaporan  bank  dan  perusahaan pembiayaan.
Mekanisme pertukaran
data/informasi antara Bank
Farrah Rizky Amelia Mirza, Fungsi Makroprudensial Bank Indonesia Terhadap Bank Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Halaman 359-376
Indonesia  dan  OJK  dilakukan melalui : 34 a. Metode  pertukaran  informasi melalui sarana pertukaran
informasi secara terintegrasi; b. BI dan OJK menyediakan/menempatkan data/ informasi pada repository  Sarana  Pertukaran Informasi Terintegrasi (SAPIT). Pengembangan repository SAPIT yang didukung  oleh  infrastruktur masing-masing  lembaga  dan saling  terhubung  satu  sama lain;
c. Metode pertukaran data dan/atau  informasi  melalui akses langsung ke aplikasi;
d. OJK/BI mempunyai hak akses langsung  ke  beberapa  aplikasi pelaporan  dan  aplikasi  olahan OJK/BI  yang  dipergunakan
untuk tujuan pelaksanaan tugas  dan  sesuai  kewenangan sebagaimana diatur dalam petunjuk pelaksanaannya;
e. Metode pertukaran data dan/atau  informasi  melalui sarana lainnya; dan
f. Pertukaran data dan/atau informasi tersebut dapat dilakukan  antara  lain  melalui e-mail,  CD,  hard  disk,  host  to host, atau media lainnya.
.

## KESIMPULAN
Ruang  lingkup  pengawasan/ kewenangan  makroprudensial  Bank Indonesia  setelah  berlakunya  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2011 Tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  yaitu
34 Booklet Perbankan Indonesia 2017.
pengaturan makroprudensial dan pengawasan makroprudensial.
Pelaksanaan
pengaturan dan
pengawasan makroprudensial dimaksudkan sebagai fungsi dan operasional  bank  dan/atau  lembaga keuangan  dapat  mendukung  kegiatan ekonomi  makro  secara  berkelanjutan, stabil  secara  industri  dan/atau  sistem, serta  seimbang  secara  sektor  ekonomi dan/atau kelompok masyarakat;  Ruang lingkup pengawasan/kewenangan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan  setelah  berlakunya  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2011 Tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  yaitu pengaturan  dan  pengawasan  mengenai kelembagaan,  kesehatan,  aspek  kehati- hatian, dan pemeriksaan bank merupakan  lingkup  pengaturan  dan pengawasan microprudential yang menjadi tugas dan wewenang OJK.
Fungsi pengawasan makroprudensial  oleh  Bank  Indonesia sebelum  berlakunya  Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2011  Tentang Otoritas Jasa Keuangan yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan  moneter,    mengatur  dan menjaga  sistem  kelancaran  perbankan, mengatur  dan  mengawasi  kegiatan perbankan; Fungsi
Pengawasan
Farrah Rizky Amelia Mirza, Fungsi Makroprudensial Bank Indonesia Terhadap Bank Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Halaman 359-376
Makroprudensial  oleh  Bank  Indonesia setelah  berlakunya  Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2011  Tentang Otoritas  Jasa  Keuangan  yaitu  Bank Indonesia dibatasi dan hanya mempunyai  peranan  dalam  kebijakan moneter  yaitu  menjaga  kestabilan  nilai rupiah saja. Fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan sektor Perbankan  akan  beralih  ke  Otoritas Jasa Keuangan.
Hubungan  fungsional  antara Bank  Indonesia  dan  Otoritas  Jasa Keuangan terhadap pengawasan makroprudensial  dan  mikroprudensial setelah  berlakunya  Undang-Undang
Nomor  21  Tahun  2011  Tentang Otoritas Jasa Keuangan yaitu bekerjasama  dan  koordinasi  dalam pelaksanaan  tugas  sesuai  kewenangan masing-masing,  pertukaran  informasi Lembaga Jasa Keuangan serta pengelolaan sistem pelaporan bank dan perusahaan  pembiayaan  oleh  BI  dan OJK; Penggunaan kekayaan dan dokumen yang dimiliki dan/atau digunakan BI oleh OJK; dan Pengelolaan  pejabat  dan  pegawai  BI yang  dialihkan  atau  dipekerjakan  pada OJK.

## REKOMENDASI
Pengawasan/ kewenangan makroprudensial  dan  mikroprudensial Bank  Indonesia  dan  Otoritas  Jasa Keuangan  setelah  berlakunya  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan diharapkan  dapat  terlaksana  dengan baik  dan  tetap  menjaga  pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional.
Fungsi pengawasan makroprudensial  oleh  Bank  Indonesia sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2011  Tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan, diharapkan  dapat  melaksanakan  fungsi pengawasan  yang  baik  sesuai  dengan keadaan  perekonomian  di  Indonesia, dan mengurangi resiko terjadinya krisis moneter  di  masa  yang  akan  datang. Hubungan  fungsional  antara  Bank Indonesia  dan  Otoritas  Jasa  Keuangan terhadap  pengawasan  makroprudensial dan mikroprudensial setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun  2011  Tentang  Otoritas  Jasa Keuangan diharapkan dapat bekerjasama  dan  saling  berkoordinasi untuk menjaga kestabilan, keseimbangan,  dan  kemajuan  ekonomi di Indonesia.  Diharapkan Undang- Undang  Bank  Indonesia  agar  bisa  di
Farrah Rizky Amelia Mirza, Fungsi Makroprudensial Bank Indonesia Terhadap Bank Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Halaman 359-376
ubah dan membahas tentang kewenangan makroprudensial dan mikroprudensial  lebih  detail  lagi,  agar tidak terjadi tumpang tindih kekuasaan dan  terciptanya  harmonisasi  antara Bank  Indonesia  dan  Otoritas  Jasa Keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrachman,  1991, Ensiklopedia Ekonomi Keuangan perdagangan Inggris-Indonesia , Jakarta: Pradnya Paramita, 1991. Abimanyu, Anggito, Reformasi
Perpajakan ,  Jakarta:  Salemba Empat, 2003.
Anwar  Nasution,  ” Stabilitas  Sistem Keuangan:  Urgensi,  Implikasi Hukum,  dan  Agenda  Kedepan .”
Makalah disampaikan pada Seminar  Pembangunan  Hukum Nasional VIII yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan  Hukum  Nasional-
Departemen Kehakiman dan Hak
Asasi Manusia RI, Denpasar, 14-
18 Juli 2003.
Bank  Indonesia, Booklet  Stabilitas Sistem Keuangan , Jakarta: Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Biro Stabilitas Sistem Keuangan Bank Indonesia, 2007. Booklet  Perbankan  Indonesia  2014, Edisi  1,  Jakarta:  Departemen Perizinan dan Informasi
Perbankan,
Otoritas Jasa Keuangan, 2014. Booklet  Perbankan  Indonesia  2016, Jakarta:  Departemen  Perizinan dan Informasi Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan, 2016. Booklet  Perbankan  Indonesia  2017, Edisi  4  Jakarta:  Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan, 2017. Cyrillus  Harinowo, IMF:  Penanganan Krisis dan Indonesia Pasca IMF , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
http://www.bi.go.id/id/tentang-
bi/museum/info/beritakhusus/Pag es/Berita_ToT.aspx
Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008.
Lawrence  Friedmann ,  American  Law , New  York  City:  W.W  Norton  & Company, 1984.
Lukman  Dendawijaya, Lima  Tahun Penyehatan Perbankan Nasional , Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia , Bandung:  Citra  Aditya  Bakti,
2005.
Mutiara  Hikmah,  “Fungsi  Bank
Indonesia Sebagai Pengawas Perbankan  di  Indonesia,” Jurnal Hukum dan Pembangunan 37 no.
4 ( 2007): 515.
Permadi Gandapraja, Dasar dan
Prinsip Pengawasan Bank , Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka Utama, 2004.
Rahardjo  Dawam, Independesi  BI Dalam  Kemelut  Politik ,  Jakarta:
Cidesindo, 2001.
Farrah Rizky Amelia Mirza, Fungsi Makroprudensial Bank Indonesia Terhadap Bank Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Halaman 359-376
Saefullah  dan  Ernie ,  Pengembangan Sumber  Daya  Manusia ,  Jakarta:
Grasindo, 2005. Sentosa  Sembiring, Hukum  Perbankan Edisi  Revisi,  Bandung:  Mandar Maju, 2012.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,
Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di dalam Penelitian Hukum , Jakarta: Pusat Dokumentasi UI, 1979. Tentang BI: Fungsi BI, 2016, http://www.bi.go.id
Z.  A.  Maulana,  2003, Zionisme: gerakan Menaklukan Dunia , Jakarta: Pustaka Amanah, 2003.