## I S L A M I K A Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan
Jurnal             Islamika is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License
p-ISSN : 2656-5382 e-ISSN : 2656-0224
Terindeks : SINTA 5, Dimensions,  Scilit,  Crossref, Garuda, Google Scholar, etc
https://doi.org/10.36088/islamika.v5i3.3585
ANALISIS TARIK-MENARIK OTORITAS PENGAWASAN BAITUL MAAL WAT-TAMWIL (BMT) ANTARA KEMENTERIAN KOPERASI DAN OTORITAS JASA KEUANGAN
Nindya Octariza & Muh. Rizwan Azzahidi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta nindyaoctariza@gmail.com ; rizwangeneration.9@gmail.com

## Abstract
BMT  (Baitul  Maal-wat-Tamwil) is  one  type  of  financial  institution  regulated  by  the  OJK  or  the Financial Services Authority, whose job is to regulate licensing, training and supervision. This rule was made based on Article 6 of the Financial Services Jurisdiction Law No. 21 of 2011, which authorize OJK to regulate, monitor, and administer licensing procedures for all financial services sector. As a legal issues have been regulated, although they do not play a significant role in their oversight. OJK acts as supervisory  agency  for  the  country’s  financial service  industry,  creating  an  integrated regulatory  and supervisory structure for all operations in the financial services sector. Law no. 1 of 2013 authorized. Article 5 par agraph 2 POJK No. 12/POJK.05/2014 confirms this. The author’s research approach is  literature  study.  The  legality  of  BMTs  has  not  chaged,  and  many  BMTs  still  prefer  the  legal cooperative  form.  This  has  consequences  in  the  form  that  BMT  is  governed  by  rules  governing cooperatives, particularly Law No. 25 of 1992.
Keywords : Regulations; OJK; BMT; Law; Financial
Abstrak : BMT (Baitul Maal wat-Tamwil) adalah salah satu jenis lembaga keuangan yang diatur oleh OJK  atau  Otoritas  Jasa  Keuangan,  yang  bertugas  untuk  mengatur  perizinan,  pelatihan,  dan pengawasan. Aturan ini dibuat berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Yurisdiksi Jasa Keuangan No. 21  Tahun  2011,  yang  memberikan  kewenangan  kepada  OJK  untuk  mengatur,  memantau,  dan mengurus prosedur perizinan untuk semua sektor jasa keuangan. Sebagai payung hukum bagi lembaga BMT,  telah  diatur  permasalahan  hukum  koperasi,  meskipun  tidak  terlalu  berperan  dalam pengawasannya.  OJK  bertindak  sebagai  lembaga  pengawas  industri  jasa  keuangan  negara  yang menciptakan  struktur  pengaturan  dan  pengawasan  terpadu  untuk  semua  operasi  di  sektor  jasa keuangan UU  No.  1  Tahun  2013 yang  berwenang.  Pasal  5  ayat 2  POJK  No.  12/POJK.05/2014 menguatkan  hal  tersebut.  Pendekatan  penelitian  penulis  adalah  penelitian  studi  literatur.  Legalitas BMT  tidak  berubah,  dan  banyak  BMT  tetap  memilih  bentuk  hukum  koperasi.  Hal  ini  memiliki konsekuensi berupa BMT diatur dengan aturan-aturan yang mengatur tentang koperasi, khususnya UU No. 25 Tahun 1992.
Kata Kunci : Regulasi; BMT; OJK; Hukum, Keuangan

## PENDAHULUAN
Hukum adalah produk manusia yang mencerminkan nilai-nilai bersama masyarakat. Sebagai  sebuah  proses  manufaktur,  sulit  untuk  mengisolasi  keberadaannya  dari  beberapa kejadian  atau  realitas  sosial  yang  tidak  berdiri  sendiri  satu  sama  lain,  tetapi  saling berhubungan.  Menurut  Satjipto  Rahardjo,  hukum  mencerminkan  struktur  dan  arah  yang dirasakan  masyarakat  harus  ada.  Konsekuensinya,  hukum  memuat  rekaman  cita-cita  yang dianut masyarakat, khususnya konsep keadilan (Musyafah, 2019).
Salah  satu  negara  di  mana  Muslim  mendominasi  populasi  dan  menerima pertumbuhan ekonomi di bawah sistem syariah adalah Indonesia (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2021). Pertumbuhan investasi syariah dan solusi keuangan  menunjukkan  hal  ini.  Lembaga  keuangan  Islam  berada  di  bawah  payung  uang syariah.  Syariah  pertama  kali  digunakan  oleh  perusahaan  asuransi  syariah,  dana  pensiun syariah,  lembaga  pembiayaan,  dan  lembaga  keuangan  khusus  syariah  dan  lembaga pembiayaan.  Syariah  dikendalikan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  yang  membawahi sektor  keuangan  non  bank  (IKNB).  Lembaga  Keuangan  Mikro  (LKM)  untuk  Islam (Trimulato, 2022).
Salah  satu  cara  untuk  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  dan  pengentasan kemiskinan di Indonesia (UMKM) adalah dengan memberdayakan pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah. Namun, UMKM sering menghadapi batasan pendanaan dari  lembaga  keuangan  tradisional  saat  berusaha  mencapai  tujuan  ini  (Permana,  2017). Lembaga keuangan non bank, baik yang didirikan oleh pemerintah maupun yang didirikan oleh  masyarakat  luas,  kini  bergerak  dalam  berbagai  kegiatan,  termasuk  pemberdayaan masyarakat  dan  layanan  pengembangan  usaha.  Usaha  ini  sering  disebut  sebagai  lembaga keuangan mikro (LKM). Lembaga keuangan mikro mulai muncul pada akhir tahun 1990-an dengan  maksud  untuk  meningkatkan  produktivitas  usaha  mikro,  menurunkan ketergantungan  masyarakat  pedesaan  pada  hasil  panen  yang  dapat  dipasarkan,  dan meningkatkan prospek pekerjaan dan pendapatan melalui pertumbuhan usaha mikro.
Baitul  Maal  Wa  Tamwil  adalah  lembaga  keuangan  yang  bergerak  di  bidang operasional syariah (BMT). Dalam rangka mengembangkan hubungan dengan nasabahnya, BMT  memiliki  kerangka  filosofis  yang  menekankan  pada  pemberdayaan  selain  landasan berbasis syariah. Ini membedakan BMT dari lembaga dan layanan keuangan lainnya (Yunita et al., 2022).
Tidak  terkecuali  penerapan  prinsip  syariah,  seperti  baitul  maal  wa  tamwil  (BMT). Sebuah  lembaga  keuangan  bernama  BMT  merangkap  mengoperasikan  dua  divisi  bisnis. Baitul Tamwil terlibat dalam mengangkat derajat usaha kewirausahaan dengan membangun bisnis dan investasi yang menguntungkan. Baitul Maal mengelolanya sejalan dengan undang- undang  dan  tujuannya  untuk  menerima  tabungan  zakat,  infak,  dan  shadaqah,  sedangkan Baitul  Tamwil  terlibat  aktif  dalam  pembentukan  organisasi  produktif  dan  investasi  yang meningkatkan kualitas operasional usaha kecil dan menengah (UKM) (Sunarto, 2019).
Namun,  BMT  berkembang  cukup  cepat  di  Indonesia  dan  tidak  ada  kerangka peraturan yang jelas untuk mendukung kepentingan publik yang baik. Mengingat banyaknya acuan peraturan yang harus diikuti, peraturan yang ada saat ini seringkali memperkenalkan batasan-batasan baru. Selain itu, BMT merupakan LKM yang sangat khas karena memiliki aspek komersial dan sosial. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, Undang-Undang Nomor 1  Tahun  2013  tentang  Lembaga  Keuangan  Mikro  (LKM),  dan  peraturan  perundang- undangan lainnya diatur terkait dengan pendirian BMT. Sangat penting untuk memahami posisi BMT berdasarkan hukum positif Indonesia dalam kaitannya dengan semua undang- undang  tersebut.  Bagaimana  struktur  kelembagaan  dan  keberadaan  BMT  dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya (Uniba et al., 2017).
BMT adalah jenis organisasi keuangan khusus yang diberi wewenang, dididik, dan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) yang menyebutkan bahwa OJK bertugas mengawasi dan mengatur perizinan di semua sektor jasa, termasuk  sektor  jasa  keuangan.  industri  jasa.  keuangan,  yang  meliputi  perbankan,  pasar modal,  asuransi,  dan  penyedia  jasa  keuangan  lainnya.  Kementerian  Koperasi  dan  UKM, Kementerian  Dalam  Negeri,  dan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  adalah  tiga  organisasi pemerintah yang mengawasi dan mendukung lembaga keuangan mikro (Yunita et al., 2022).
Sebagai  payung  hukum,  telah  diatur  permasalahan  hukum  koperasi  bagi  lembaga BMT. Hasilnya, kerangka legislasi lembaga BMT tidak berperan penuh dalam pengawasan LKM, khususnya BMT.  Sesuai dengan  terbitnya UU No.1  Tahun 2013  tentang Lembaga Keuangan  Mikro.  Berdasarkan  hal  tersebut,  perlu  dilakukan  kajian  mendalam  apakah Kementerian Koperasi atau Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur badan lembaga Baitul Maal Wat-Tamwil.

## METODE
Pendekatan penelitian penulis adalah penelitian studi literatur. Beberapa referensi dari penelitian sebelumnya dikumpulkan secara bertahap untuk strategi penelitian ini, kemudian digabungkan untuk menarik kesimpulan. Investigasi ini menggunakan buku, jurnal ilmiah, literatur, dan penelitian sebelumnya untuk datanya (Zed, 2008). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu jenis penelitian yang mempelajari tentang masalah-masalah yang ada dengan memahami fenomena yang terjadi dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata- kata dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2011).
Penulis  ingin  mendalami  bagaimana  lembaga  keuangan  syariah  menilai  tarik  ulur antara kementerian koperasi dan otoritas jasa keuangan atas pengawasan lembaga keuangan mikro  syariah.  Diharapkan  temuan  penelitian  ini  akan  memberikan  rekomendasi  yang bermanfaat  dan  konstruktif  kepada  penulis,  pembaca,  masyarakat,  dan  negara.  Informasi yang  digunakan  adalah  data  sekunder.  Studi  literatur  mengumpulkan  datanya  dengan pemeriksaan literatur yang berkaitan dengan penelitian sebelumnya.

## HASIL
Sebagai  payung  hukum,  telah  diatur  permasalahan  hukum  koperasi  bagi  lembaga BMT.  Terdapat  hasil berupa  kerangka  legislasi lembaga BMT  yang  tidak  berperan  penuh dalam pengawasan  LKM,  terutama pada  BMT.  Sesuai dengan  terbitnya  UU  No.1  Tahun 2013  tentang  Lembaga  Keuangan  Mikro.  Berdasarkan  hal  tersebut,  kajian  mengenai Kementerian Koperasi atau Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur badan lembaga Baitul Maal Wat-Tamwil. Lembaga keuangan syariah menilai tarik ulur antara kementerian koperasi dan otoritas jasa keuangan atas pengawasan lembaga keuangan mikro syariah sebagai berikut.

## 1. Regulasi  BMT  Dalam  Peraturan  Perundang-Undangan Perkoperasian
Keberadaan BMT sebagai lembaga keuangan yang memenuhi kebutuhan masyarakat tidak  dapat  diakomodir,  sesuai  dengan  kedudukan  hukum  BMT  sebagai  Koperasi  Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

## 2. Regulasi BMT dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
BMT  diperlukan  untuk  menjaga  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  sebagai  regulator utama sektor keuangan Indonesia. BMT juga didefinisikan sebagai lembaga keuangan mikro berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2013,  yang  mengatur  tentang  LKM,  dan tunduk pada pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## 3. Analisis  Tarik-Menarik  Otoritas  Pengawasan  Antara  Otoritas  Jasa Keuangan  dan  Kementerian  Koperasi  Pada  Baitul  Maal  Wat-Tamwil
(BMT)
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berfungsi sebagai pengawas sektor jasa keuangan negara  dan  mengoordinasikan  sistem  pengaturan  dan  pengawasan,  bertugas  mengawasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah, khususnya Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT).

## PEMBAHASAN
Salah satu komponen utama dalam menjalankan mekanisme operasional adalah sistem pemantauan BMT. Hal ini dimaksudkan agar dengan adanya sistem pengawasan ini tidak terjadi kejanggalan dalam menjalankan bisnis di lingkungan tersebut. Kementerian Koperasi dan UKM dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan dua lembaga pemerintah yang aktif memantau operasional BMT sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengawasi BMT secara menyeluruh (Arifin, 2021).
Terdapat dua landasan hukum utama yang dijadikan pedoman oleh dua otoritas yang berbeda dalam pengaturan BMT, yaitu UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan UU  No.  1  Tahun  2013  tentang  Lembaga  Keuangan  Mikro  (LKM).  Setiap  UU  tersebut mempunyai implikasi pengawasan yang berbeda terhadap BMT, di mana UU Perkoperasian menunjuk  Kementerian  Koperasi  dan  UKM  sebagai  pengawas,  sementara  UULKM menunjuk  OJK  sebagai  pengawas.  Setiap  otoritas  memiliki  pengaturan  tersendiri  terkait dengan  perizinan  dan  pelaksanaan  usaha,  pengawasan  dan  pembinaan  lembaga,  serta peraturan turunan pada UU terkait (Hayati et al., 2020).

## 1. Regulasi  BMT  Dalam  Peraturan  Perundang-Undangan Perkoperasian
Lembaga keuangan (LKM), terkadang disebut sebagai lembaga keuangan non-bank, berkembang pesat di Indonesia. Salah satunya adalah Baitul Maal wa Tamwil (BMT) (Azzaidi & Zikri, 2022). Tidak ada informasi yang dapat dipercaya tentang jumlah dan distribusi BMT
yang diberikan. Sekitar 3.200 BMT beroperasi di Indonesia pada pertengahan tahun 2006, menurut  perkiraan  dari  Pusat  Inkubasi  Usaha  Kecil  (PINBUK).  BMT  ini  memberikan layanan kepada tiga juta klien. Dengan kecepatan 1.000 – 2.000  BMT per tahun, korporasi akan berkembang untuk melayani sepuluh juta pengguna pada akhir tahun 2010, menurut PINBUK.
BMT telah berkembang secara signifikan selama 15 tahun terakhir, hampir dua kali lipat. Keyakinan masyarakat terhadap BMT ini meningkat secara signifikan karena sifatnya yang patut diteladani. Namun, masih banyak masalah yang perlu diselesaikan, oleh karena itu kita  harus  bekerja  sama  untuk  menemukannya  (Sugianto,  2022).  Salah  satu  persoalannya adalah  legalitas  BMT  karena  belum  ada  kebijakan  mendasar  yang  berkembang  menjadi undang-undang komprehensif yang dapat mempertimbangkan BMT (Arafat, 2020).
Sejak  awal,  legalitas  BMT  tidak  berubah,  dan  banyak  BMT  tetap  memilih  bentuk hukum koperasi. Konsekuensinya, BMT diatur dengan aturan-aturan yang mengatur tentang koperasi, khususnya UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang diubah menjadi UU  No.  17  Tahun  2012  tentang  Tata  Usaha.  Meskipun  demikian,  pada  akhirnya  rentan terhadap pemeriksaan oleh Mahkamah
Konstitusi. Keputusan Menteri 91/KEP/M.UKM/IX2004 tentang Kegiatan Usaha Koperasi dalam Jasa Keuangan (KJKS). Standard Operating Procedures (SOP) dan Standard Operations Management (SOM), yang dituangkan  dalam  Keputusan  Menteri  No.  352/PER/M.UKM.X/2007  tentang  pedoman manajemen  operasi  standar,  memberikan  penjelasan  tambahan  tentang  kewajiban  hukum tersebut. Koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah (Mursid, 2018).
Izin usaha dapat diberikan kepada badan usaha BMT yang berbadan hukum koperasi dan  termasuk  dalam  KJKS  atau  SJKS  oleh  Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan Menengah  (UMKM).  JKS  ditingkatkan  oleh  unit  ini.  Hal  ini  tertuang  dalam  Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004  tentang  Koperasi  dan  UKM  tentang  pedoman  pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) yang merupakan keputusan menteri. BMT dapat melakukan operasional syariah di bidang keuangan, investasi, dan tabungan jika telah membentuk koperasi. Penarikan, penagihan, dan penggunaan uang tunai dalam bentuk pembiayaan dan piutang merupakan bagian dari kegiatan operasional KJKS dan Koperasi UJKS. KJKS atau BMT harus tetap menjalankan bisnis sebagai lembaga keuangan syariah di mata nasabah dan masyarakat luas.
Kegiatan pembinaan, pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi kesehatan Koperasi UJKS  dan  UJKS  untuk  menjamin  penyelenggaraan  KJKS  dan  UJKS,  atau  Koperasi BMT/KJKS dan UJKS, disebut sebagai pengawasan dalam pasal 1 angka 1 Peraturan ini. Peraturan  Menteri  Koperasi  dan  UKM  Nomor  39/Per/M.KUKM/XII/2007  tentang Pedoman Pengawasan Perkoperasian. BMT/KJKS diatur oleh Kementerian Koperasi dan Usaha  Kecil  dan  Menengah  (UKM)  di  wilayah  tempatnya  berada.  Pengawasan  provinsi menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi dan UKM Provinsi (Novitasari, 2019).
Keberadaan BMT sebagai lembaga keuangan yang memenuhi kebutuhan masyarakat tidak  dapat  diakomodir,  sesuai  dengan  kedudukan  hukum  BMT  sebagai  Koperasi  Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.  Hal  ini  karena  BMT  berbeda  dengan  koperasi  konvensional  yang dilaksanakan  sesuai  dengan  prinsip  syariah,  tidak  seperti  koperasi  konvensional  yang menjalankan usaha yang memiliki nilai sosial dan komersial, yang pengaturannya tidak diatur dalam undang-undang koperasi. BMT juga berbeda dengan jenis koperasi pada umumnya. Selain itu, UU No. 25 Tahun 1992 tidak berlandaskan prinsip syariah, berbeda dengan UU No. 17 Tahun 2012 yang komponen koperasi syariahnya sedikit. menempatkan BMT sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah sama dengan menempatkan koperasi lain di bawah undang- undang koperasi tradisional (Mursid, 2018).

## 2. Regulasi BMT dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Peningkatan pengawasan LKM, khususnya BMT, diperlukan untuk menjaga Otoritas Jasa  Keuangan  (OJK)  sebagai  regulator  utama  sektor  keuangan  Indonesia.  Sebagaimana tercantum  dalam  Pasal  28  Ayat  1  UU  LKM,  OK  bertugas  mengarahkan,  mengelola,  dan memantau LKM sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang diawasi OJK menjadi landasan bagi Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Kalimat ini secara efektif membuktikan bahwa OJK memiliki kontrol terbaik atas kegiatan ekonomi LKM di Indonesia (Yunita et al., 2022).
OJK  adalah  organisasi  independen  yang  dibentuk  untuk  menjalankan  tugas  dan wewenang  Badan  Pengawas  Pasar  Modal  dan  Lembaga  Keuangan  (Bapepam-LK)  dan Kementerian  Keuangan.  Pada  akhir  tahun  2013,  tugas,  tanggung  jawab,  dan  kewenangan perbankan BI (Bank Indonesia) selanjutnya diserahkan kepada OJK.
Landasan  hukum  pemisahan  tanggung  jawab  pengawasan  diatur  dalam  Pasal  34 Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2004  tentang  perubahan  Undang-Undang  Nomor  23
Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang mengamanatkan pembentukan lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang mandiri paling lambat tanggal 31 Desember 2010. Paragraf 1 Pasal 1  Menurut  Undang- Undang  OJK  yang  dimaksud  dengan  “Kemampuan  Jasa  Keuangan” adalah lembaga mandiri yang mandiri dengan kewenangan mengatur, memantau, memeriksa, dan melakukan penyelidikan. Penyelenggaraan jasa keuangan kepada sektor perbankan, bursa efek, asuransi, dan pensiun diatur oleh OJK.
LKM  tidak  disebutkan  secara  spesifik  dalam  lingkup  UU  OJK.  Namun  menurut Pasal  6,  OJK  bertugas  melakukan  pengawasan  dan  pengawasan  terhadap  kegiatan  jasa keuangan  sebagai  berikut:  a.  kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor  perbankan;  b.  kegiatan  jasa keuangan di sektor pasar modal; dan . kegiatan jasa perasuransian, dana pensiun, lembaga perkreditan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
LKM  secara  implisit  termasuk  di  antara  lembaga  jasa  keuangan  lainnya  yang tercantum  dalam  peraturan  perundang-undangan  berada  di  bawah  pengawasan  OJK. Menurut Pasal 28 Ayat 1 UU LKM, Otoritas Jasa Keuangan bertugas mendorong, mengatur, dan  mengawasi LKM.  Dalam  hal ini,  OJK  bagi LKM  yang  beroperasi  di  wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Pasal 28 ayat 1. Pengaturan, pemeriksaan, dan penyidikan  terhadap  pengawasan  dan  pengawasan  lembaga  jasa  keuangan  berada  dalam lingkup  OJK.  Pengaturan,  dan  pengawasan  OJK  terhadap  LKM  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  28  s/d  31  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  14/POJK.05/2014 Tentang  Pembinaan  dan  Pengawasan  Lembaga  Keuangan  Mikro  diatur  lebih  lanjut. Peraturan ini diatur dalam Pasal 32 (Astuti & Samir, 2021).
BMT didefinisikan sebagai lembaga keuangan mikro berdasarkan Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2013,  yang  mengatur  tentang  LKM,  dan  tunduk  pada  pengaturan  dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ayat ini termasuk dalam Pasal 39 yang melarang pendirian Bank Pasar, Bank Desa, Lumbung Desa, atau Bank selama masih berlaku peraturan perundang-undangan tertentu. Pegawai, Badan Perkreditan Desa (BKD), Badan Perkreditan Daerah (BKK), dan Badan Perkreditan Usaha (BKD), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KUKRK), Lembaga  Perkreditan  Rakyat  (LPK),  dan  Bank  Produksi  Desa  (BPKD)  dibiayai  oleh pemerintah program yang ditujukan untuk membantu Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), Badan Usaha  Perkreditan  Rakyat  (BUKP),  dan  Badan  Usaha  Perkreditan  Rakyat  (BKPD),  dan Baitul  Maal  Wat  Tamwil  (BMT)  setelah  undang-undang  ini  diundangkan.  Otoritas  Jasa Keuangan harus memberikan izin kepada lembaga keuangan mikro ini. BMT dapat diajukan
kepada lembaga keuangan bukan bank yang telah disetujui sebagai lembaga keuangan mikro syariah sesuai dengan pedoman pasal ini (Yaqin, 2021).
Peraturan OJK, sebagaimana tertuang dalam POJK No. 12/POJK.05/2014, pasal 5, yang mengatur perizinan usaha dan kelembagaan bagi lembaga keuangan mikro, mendukung hal tersebut. "LKM harus mendapatkan izin usaha dari OJK sebelum melakukan kegiatan usaha."

## 3. Analisis  Tarik  Menarik  Otoritas  Pengawasan  Antara  Otoritas  Jasa  Keuangan dan Kementerian Koperasi Pada Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT)
Perkembangan  lembaga  keuangan  mikro  yang  dimodifikasi  menghasilkan pembentukan lembaga Syariah. Kegiatan usahanya sebanding dengan organisasi keuangan mikro,  yang  menyediakan  layanan  untuk  memberdayakan  masyarakat  atau  bisnis  melalui pinjaman  atau  keuangan  mikro.  Perbedaan  satu-satunya  adalah  bahwa  lembaga  keuangan mikro Islam dapat menangani uang sosial pelanggan dan anggota mereka dan menerapkan prinsip-prinsip  Islam  untuk  operasi  operasi  mereka.  Terbukti,  LKMS  yang  berstruktur koperasi tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini sesuai dengan pemahaman umat Islam Indonesia tentang keharusan menerapkan syariah dalam usaha bisnisnya.
Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 yang mengatur tentang Lembaga  Keuangan  Mikro,  LKMS  kini  diperbolehkan  untuk  membentuk  badan  hukum koperasi dengan memperkenalkan batasan baru. Pasal 39 ayat 1 dan 2 mengklasifikasikan sebagai  lembaga  keuangan  mikro,  ada  Baitul  Maal  Wat-Tamwil  dan  Baitul  Tamwil Muhammadiyah.  Selain  itu,  survei  mengungkapkan  bahwa  LKM  harus  mengajukan permohonan izin usaha kepada regulator jasa keuangan. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2013  tentang  Lembaga Keuangan  Mikro,  LKMS  yang  berbadan hukum koperasi  perlu  menyesuaikan  dengan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1992  Tentang Perkoperasian. Baik undang-undang nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro maupun  turunannya  dari  Undang-Undang  25  Tahun  1992  Tentang  Perkoperasian  yaitu Peraturan  Menteri  Koperasi  Dan  Usaha  Kecil  Dan  Menengah  Nomor 16/PER/M.KUKM/IX/2015  tentang  penyelenggaraan  usaha  kegiatan  dan  pembiayaan syariah, mengatasi dualism peraturan antara LKM dan Badan Hukum Koperasi. UU Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga keuangan mikro berlaku baik untuk lembaga keuangan mikro konvensional  maupun  syariah.  Selain  itu,  undang-undang  ini  mengizinkan  badan  hukum
koperasi dan lembaga keuangan mikro untuk mendaftarkan izin usaha kepada penyedia jasa keuangan (Amin, 2019).
Meskipun  lucu  bahwa  KJKS  didirikan,  tidak  ada  aturan  yang  dapat  secara  efektif melindungi  BMT  dari  bahaya.  BMT  menyaksikan  pertumbuhan  yang  substansial  dalam menanggapi  meningkatnya  kebutuhan  masyarakat.  Sejak  awal,  BMT  telah  tunduk  pada sejumlah aturan dan peraturan. Hal ini karena perbedaan kualitatif antara BMT dan lembaga keuangan mikro lainnya. BMT membutuhkan peraturan yang sesuai dengan sifatnya karena mereka mengejar tujuan keuangan dan sosial.
Badan hukum BMT menyatakan bahwa ada beberapa batasan. Saat ini ada beberapa BMT yang berbadan hukum dan ada juga yang tidak berbadan hukum. Badan hukum BMT sering  didirikan  seperti  yayasan  dan  koperasi.  Sebaliknya,  BMT  informal  sering memanfaatkan KSM (Kelompok Swadaya Pemerintah). Selain itu, beberapa BMT memiliki perjanjian hukum yang tidak jelas (Masyithoh, 2014).
Lembaga  keuangan  bank  dan  lembaga  keuangan  non  bank  merupakan  mayoritas lembaga keuangan di Indonesia. Bank umum, bank syariah, dan bank perkreditan rakyat (baik biasa maupun syariah) adalah contoh lembaga perbankan. Perusahaan asuransi, pasar modal, pegadaian,  dana  pensiun,  koperasi,  lembaga  penjaminan  dan  pembiayaan,  dan  pegadaian merupakan contoh lembaga keuangan bukan bank. Perusahaan leasing, bisnis pembiayaan konsumen, dan perusahaan modal ventura  adalah contoh korporasi yang termasuk dalam kategori lembaga pembiayaan. Hingga saat ini telah banyak lembaga yang bertugas mengatur dan mengawasi lembaga keuangan bank dan non bank. Bank Indonesia (BI) mengatur dan mengawasi lembaga keuangan bank, sedangkan Bapepam-LK, sebuah organisasi di bawah payung Kementerian Keuangan, bertanggung jawab penuh atas lembaga keuangan non-bank. Berdasarkan ketentuan UU BI, Bank Indonesia mengatur dan mengawasi industri perbankan. Hal ini merupakan hambatan prosedural terhadap kemampuan OJK untuk mengawasi entitas keuangan non bank (Sunarto, 2019).
Sesuai  dengan  justifikasi  yang  diberikan,  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  yang berfungsi  sebagai  pengawas  sektor  jasa  keuangan  negara  dan  mengoordinasikan  sistem pengaturan  dan  pengawasan,  bertugas  mengawasi  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah, khususnya Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT). Untuk semua operasi komersial yang melibatkan jasa  keuangan  yang  tunduk  pada  aturan  dan  peraturan  yang  menguntungkan,  khususnya Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

## KESIMPULAN
Sejak  awal,  legalitas  BMT  tidak  berubah,  dan  banyak  BMT  tetap  memilih  bentuk hukum koperasi. Konsekuensinya, BMT diatur dengan aturan-aturan yang mengatur tentang koperasi, khususnya UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang diubah menjadi UU  No.  17  Tahun  2012  tentang  Tata  Usaha.  Meskipun  demikian,  pada  akhirnya  rentan terhadap pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dapat memberikan izin usaha kepada BMT yang berbadan hukum koperasi di KJKS atau Unit Koperasi JKS.
Undang-undang  nomor  1  tahun  2013  tentang  lembaga  keuangan  mikro  dan turunannya dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi yaitu Peraturan Menteri  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Nomor  16/PER/M.KUKM.IX/2015 tentang penyelenggaraan usaha simpan pinjam.

## DAFTAR PUSTAKA
Amin,  M.  (2019).  IMPLEMENTASI  UNDANG-UNDANG  NOMOR  1  TAHUN  2013 TERHADAP  LEMBAGA  KEUANGAN  MIKRO  SYARIAH  YANG BERBADAN  HUKUM  KOPERASI. Jurisdictie:  Jurnal  Hukum  dan  Syariah , 10 (1), Article 1. https://doi.org/10.18860/j.v10i1.6482
Arafat,  F.  (2020).  Eksistensi  BMT  sebagai  Baitul  Maal  Wat  Tamwil  dan  Problematika Hukumnya. El-Qist:  Journal  of  Islamic Economics and  Business  (JIEB) , 10 (1),  Article  1. https://doi.org/10.15642/elqist.2020.10.1.89-104
Arifin,  R.  B.  (2021). DUALISME  PENGAWASAN  DALAM  OPERASIONALISASI BAITUL MĀL WA TAMWIL (BMT) DI JAWA BARAT [MasterThesis, Fakultas Syariah  dan  Hukum  Universitas  Islam  Negeri  Syarif  Hidayatullah  Jakarta]. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/60825
Astuti,  R.  D.,  &  Samir,  S.  (2021).  The  Impact  of  Baitul  Maal  wa  Tamwil  on  Household Welfare: Empirical Evidence from Indonesia. Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan , 22 (1), Article 1. https://doi.org/10.18196/jesp.v22i1.7836
Azzaidi, M., & Zikri, S. (2022). Prospek, Problematika dan Strategi Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al-Karomah Menghadapi Era Disrupsi 5.0. AS-SABIQUN , 4 , 1119 – 1135. https://doi.org/10.36088/assabiqun.v4i5.2195
Hayati,  R.  F.,  Akbar,  A.,  &  Warman,  A.  B.  (2020). Tarik  Menarik  Kewenangan  Pengawasan Lembaga Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Indonesia Pasca UU Nomor 1 Tahun 2013 .
36 (1). Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia . (2021). https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2943/potensi-besar-ekonomi-berbasis- syariah-indonesia
Masyithoh, N. D. (2014). ANALISIS NORMATIF UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2013  TENTANG  LEMBAGA  KEUANGAN  MIKRO  (LKM)  ATAS  STATUS BADAN  HUKUM  DAN  PENGAWASAN  BAITUL  MAAL  WAT  TAMWIL (BMT). Economica: Jurnal Ekonomi Islam , 5 (2), Article 2.
https://doi.org/10.21580/economica.2014.5.2.768
Moleong, L. J. (2011). Metode Penelitian KualitatIf . PT Remaja Rosdakarya.
Mursid, F. (2018). KEBIJAKAN REGULASI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) DI INDONESIA. Nurani:  Jurnal  Kajian  Syari’ah  Dan  Masyarakat , 18 (2),  9 – 30. https://doi.org/10.19109/nurani.v18i2.2486
Musyafah,  A.  A.  (2019).  Peran  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  Dalam  Hal  Perlindungan Nasabah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Law, Development and Justice Review ,
2 (2), 194 – 211. https://doi.org/10.14710/ldjr.v2i2.6316
Novitasari, T. (2019). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Lembaga Baitul Maal wa  Tamwil  (BMT):  Studi  Kasus  BMT  Global  Insani. Undang:  Jurnal  Hukum , 2 (1), Article 1. https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.119-145 Permana, S.  H.  (2017). STRATEGI  PENINGKATAN  USAHA  MIKRO,  KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DI INDONESIA . 8 (1).
Sugianto, S. (2022). Pengembangan Baitul Maal Wat-Tamwil untuk Pemberdayaan Ekonomi
Umat. Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK) , 4 (4), Article 4.
https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i4.5729 Sunarto, S. (2019). Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil. JURNAL USM LAW REVIEW , 2 (1), Article 1. https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2260
Trimulato,  T.  (2022).  Perkembangan  Industri  Keuangan  Non-Bank  Syariah  dan  Inovasi Service  Excellent  di Tengah  Pandemi  Covid-19. JIOSE:  Journal  of  Indonesian  Sharia Economics , 1 (1), 21 – 40. https://doi.org/10.35878/jiose.v1i1.365
Uniba, F. H., Dewi, N., S.H, & M.H. (2017). Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia. Serambi Hukum , 11 (01), 96 – 110. Yaqin, A. (2021). Fungsi Sosial Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Pasca UU No 1 Tahun 2013 Tentang  Lembaga  Keuangan  Mikro. Mabsya:  Jurnal  Manajemen  Bisnis  Syariah , 3 (2), 146 – 163. https://doi.org/10.24090/mabsya.v3i2.5597
Yunita, A., Martiana, A., & Wijayanti, R. (2022). Optimalisasi Peran Pengawasan Otoritas Jasa  Keuangan  Terhadap  Baitul  Maal  Wa  Tamwil  Di  Yogyakarta. Arena  Hukum ,
15 (2), Article 2. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01502.6 Zed, M. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan (Cet 1). Yayasan Obor Indonesia.