PEMBANGUNAN HUKUM DAN SISTEM HUKUM

## Oleh : Dr. Hj. Evita Isretno, SH. MH *)

## Abstrak
Pembangunan  hukum  di  Indonesia  dapat  dilakukan  melalui  perbaikan  sistem  hukum  yang  menca- kup semua bidang penting yang menjadikan sistem itu mampu bekerja dengan baik. Revisi Konsep maupun prosedural dapat menjadi pilihan dengan tambahan kemungkinan adanya penciptaan  yang baru bidang pendidikan hukum, sistem perundang-undangan dan pranata penegakan dan pelayanan hukum.Reformasi hukum di Indonesia merupakan jargon yang kian hari kian santer disuarakan da- lam rangka melakukan perbaikan hukum baik dalam arti pembangunan hukum maupun pembinaan hukum, yakni baik dalam arti semua kegiatan yang mengarah pada pembaharuan hukum dalam mak- na  penciptaan  dan  penyempurnaan  peraturan  perundang-undangan  di  satu  pihak  maupun  dalam rangka memelihara dan menumbuhkan semua kegiatan di bidang hukum yang meliputi pembaharu- an hukum itu sendiri di pihak lain. perbaikan hukum di Indonesia lebih tepat dimulai dari sistem hu- kum itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan reformasi hukum menurutnya adalah reformasi sistem hukum itu sendiri secara menyeluruh. Suatu pemikiran yang cemerlang dan patut ditindaklanjuti de- ngan  upaya  nyata  dan  terukur.  Konsekwensi  perbaikan  melalui  sistem  akan  meliputi  beberapa  hal yang utama yakni tentang sistem pendidikan hukum, pembaharuan sistem perundang-undangan atau kaidah  hukum  itu,  pembaharuan  mengenali  tata  cara  penegakan  hukum  termasuk  pembaharuan  di bidang pelayanan hukum kepada masyarakat luas.

## Kata kunci: Pembangunan sistem hukum

## Abstract
Legal  development  in  Indonesia  can  be  done  through  the  improvement  of  the  legal  system  which covers  all  the  important  areas  that  make  it  the  system  to  work  well.  Concept  and  procedural revisions  may  be  an  option  in  addition  to  the  possibility  of  the  creation  of  a  new  field  of  legal education,  the  legal  system  and  the  institutions  of  law  enforcement  and  service.  Legal  reform  in Indonesia is a mission that is increasingly widely voiced in the framework of legal remedies both in terms of legal development and the fostering of law, which is good in the sense of all the activities that  lead  to  the  renewal  of  the  law  within  the  meaning  of  creation  and  the  improvement  of legislation  on  the  one  hand  and  in  order  to  maintain  and  foster  all  activities  in  the  field  of  law which includes the renewal of the law itself on the other. improvement of law in Indonesia is more precise beginning of the legal system itself. What is a law reform says is reform of the legal system itself as a whole. A brilliant  idea and should be  followed up with tangible and measurable effort. Consequences improvement through the system will cover some of the major things about the legal education system, reform the legal system or the rule of law that recognizes renewal procedures for law enforcement, including the renewal in the field of legal services to the public.

## Keywords: Construction of legal system
*) Dosen Fakultas Hukum Univ. Borobudur.

## Jurnal Lex Publica

## A. Pendahuluan
Pembangunan  hukum  di  Indonesia  dapat dilakukan melalui perbaikan sistem hukum yang mencakup semua bidang penting yang menjadi- kan  sistem  itu  mampu  bekerja  dengan  baik. Konsep maupun prosedural  dalam hukum  acara termasuk  hukum  acara  administrasi  negara  me- rupakan  bagian  dari  pembangunan  serta  sistem hukum  yang patut dicermati atau bahkan dieva- luasi,  sehingga  dalam  penerapan  hukum  acara tersebut  tidak  dicederai  oleh  pelaksana  hukum. Dapat  menjadi  pilihan  dengan  tambahan  ke- mungkinan adanya penciptaan yang baru bidang pendidikan  hukum,  sistem  perundang-undangan dan  pranata  penegakan  dan  pelayanan  hukum termasuk,  termasuk  pula  kesepahaman  dalam menyikapi  pentingnya  penyelesaian  setiap  kon- flik hukum yang terkait kepentingan administra- si  publik  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan maupun ketatanegaraan.

## B. Hakikat Pembangunan Hukum
Pembangunan  selalu  ingin  dimaknai  se- bagai  perubahan,  yang  dilakukan  melalui  ber- macam cara dengan tujuan ideal mencapai suatu keadaan  yang  lebih  baik  dari  yang  pernah  ada atau pernah didapat.
Aspek  mendasar  dan  penting  yang  selalu ada  dalam nomen  klatur pembangunan  adalah perbaikan. Dalam rana hukum, perbaikan cende- rung diistilahkan sebagai revisi yang dapat dila- kukan baik secara keseluruhan atau hanya seba- gian  sesuai  dengan  kebutuhan,  keadaan  dan  se- suai pula dengan perkembangan zaman.
Secara filosofis ideologis, suatu pembaha- ruan  hukum,  bertitik  tolak  dari  hal  yang  amat mendasar  yakni  konsep.  Masing-masing  bidang memiliki  konsep  tersendiri.  Konsep  ekonomi berbeda  dengan  politik,  dan  berbeda  pula  de- ngan hukum. Kewajiban dan hak dimungkinkan samasama  ada  pada  bidang  ekonomi,  politik, dan hukum tetapi sudut pandang hukum akan te- tap berbeda karena beda tujuan yang hendak di- capai.  Hukum  dalam  konsep  senantiasa  tidak keluar dari sifatnya yang normatif dan di dalam- nya terkandung makna-makna nilai tentang  kea-
dasarkan konsep; demikian pula dalam ar- ti  revisi,  hal  itu  pun  haruslah  memiliki konsep. Dengan konsep itulah maka pem- bangunan  menjadi  suatu  aktivitas  yang terukur dan dapat diukur. 1
Suatu konsep tidak akan ada artinya tanpa tindakan  lebih  lanjut.  Apa  yang  tertuang  di  da- lamnya idealnya harus sampai ke tataran praktis. Mekanisme  dalam  hal  mana  konsep  hendak  di- wujudkan  berhubungan  dengan  tata  cara  atau prosedural.  Keduanya  saling  berhubungan  erat sehingga selalu didapati kenyataan bahwa revisi konsep  senantiasa  digandengkan  dengan  revisi prosedural.  Keterikatan  yang  demikian  menim- bulkan  fenomena  fungsional  bahwa  keduanya bertindak seakan-akan sebuah sistem.
Berbagai  peristiwa  dapat  menyebabkan timbulnya  upaya  perbaikan  baik  dalam  bentuk revisi  konsep  maupun  prosedural.  Dan  bahkan beberapa  peristiwa  menjadikannya  tidak  hanya sekedar  revisi  dalam  konteks  pembangunan, melainkan lebih dari itu yakni mengarah kepada penciptaan-penciptaan  yang  benar-benar  baru ( invention )  dan  tidak  sekedar  dalam  arti  mene- mukan sesuatu  yang telah ada sebelumnya ( dis- cover ).
Meningkatnya  kasus-kasus  pelanggaran hukum  di  Indonesia  baik  secara  kualitas  mau- pun  kuantitas,  serta  fenomena  menumpuknya perkara-perkara  di  Mahkamah  Agung, 2 ditam- bah adanya asumsi lemah nya penegakan hukum di  Indonesia  menimbulkan  keprihatinan  banyak pihak.  Tak  jarang  hal  itu  menimbulkan  penilai- an-penilaian  miring  terhadap  para  petugas  hu- kum  kita  yang  sebenarnya  penilaian  itu  tidak perlu dikemukakan apalagi atas maksud-maksud tertentu ( vested interest ).
Justru  yang  diperlukan  adalah  pemikiran dan  pengayaan  implimentasi  yang  baik  dan  be- nar dalam rangka mempertinggi  dan memperta- jam - kualitas hukum di Indonesia.
Dalam  keprihatinan  tersebut  lahir  berba- gai keinginan untuk mengatasi berbagai kendala di  bidang  hukum.  Reformasi  hukum  di  Indone- sia merupakan jargon yang kian hari kian  santer dilan, kepatutan dan sebagainya.
Konsep  menentukan  arah  dari  suatu  upa- ya perbaikan dan karenanya pembangunan yang baik adalah pembangunan yang ber-
1 Buchari Zainun, Konsep Administrasi Pembangunan , Jakarta : LAN, 1996, hal 15.
2 Henry Panggabean, Fungsi Mahkamah Agung Indone- sia , 2001, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal. Xxxviii.
disuarakan  dalam  rangka  melakukan  perbaikan hukum  baik  dalam  arti  pembangunan  hukum maupun  pembinaan  hukum, 3 yakni  baik  dalam arti semua kegiatan yang mengarah pada pemba- haruan hukum dalam makna penciptaan dan pe- nyempurnaan  peraturan  perundang-undangan  di satu  pihak  maupun  dalam  rangka  memelihara dan  menumbuhkan  semua  kegiatan  di  bidang hukum  yang  meliputi  pembaharuan  hukum  itu sendiri di pihak lain.
Banyak  pemikiran  yang  timbul  untuk mencapai perbaikan di bidang hukum. Lembaga yang  dipandang  berperan  besar  dalam  bidang hukum  menjadi  bidikan pertama  dalam  konteks pembaharuan  hukum.  Mahkamah  Agung  seba- gai benteng terakhir peradilan tak luput dari sa- saran  pemikiran  mendalam  terhadap  perbaikan dunia  hukum  di  Indonesia  termasuk  lembaga peradilan di bawahnya. Berturut-turut kemudian Kejaksaan  Republik  Indonesia,  Kepolisian  Re- publik Indonesia dan lembaga lain, misalnya ad- vokasi.
Di  luar  dari  pemikiran  yang  melihat  per- baikan  pada  sektor  institusi  tersebut,  ada  pemi- kiran  yang  cukup  bagus  yang  muncul  dalam rangka mencapai perbaikan hukum di Indonesia, yakni  pemikiran  tentang  perbaikan  sistem  hu- kum itu sendiri.
Prof.  Dr.  Bagir  Manan  SH  mengajukan suatu  pemikiran  bahwa  perbaikan  hukum  di  In- donesia  lebih  tepat  dimulai  dari  sistem  hukum itu  sendiri.  Apa  yang  dimaksud  dengan  refor- masi  hukum  menurutnya  adalah  reformasi  sis- tem  hukum  itu  sendiri  secara    menyeluruh. 4
Suatu  pemikiran  yang  cemerlang  dan  patut  di- tindaklanjuti dengan upaya nyata dan terukur.
Konsekwensi  perbaikan  melalui  sistem akan  meliputi  beberapa  hal  yang  utama  yakni tentang sistem pendidikan hukum, pembaharuan sistem  perundang-undangan  atau  kaidah  hukum itu,  pembaharuan  mengenali  tata  cara  penega- kan  hukum  termasuk  pembaharuan  di  bidang pelayanan  hukum  kepada  masyarakat  luas. Yang terakhir termasuk dari apa yang selama ini mendapat perhatian besar yaitu lembaga peradi- lan, kejaksaan dan kepolisian.
3 Baharuddin Lopa, Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum , 2001, Kompas, Jakarta, hal 132-133.
4 Bagir Manan, Hukum dan Pembangunan , Jakarta: Me- dia Perspektif Baru, 2003, hal 29.
Setuju  dengan  pemikiran  Prof.  Bagir  Ma- nan,  bahwa  memang  pembangunan  hukum  itu haruslah  dimulai  dari  sistem  sebab  dengan  ber- mula  dari  sistem  itulah  cakupan holistic suatu reformasi hukum akan lebih aktual. Tanpa caku- pan yang demikian maka perbaikan itu hanyalah bersifat parsial dan  hukum  dimungkinkan  akan berkembang  secara  liar,  suatu  yang wilde  groei menurut  Prof.  Koesnoe,  Pembangunan  hukum mengarah kepada proses tambal sulam.

## C. Sistem, Ide Dan Tujuan Hukum
Menurut  Schrode  &  Voch  sebagaimana dikutip oleh Satjipto, pengertian dasar yang ter- kandung  dalam  sistem  menyangkut  adanya  tu- juan,  keseluruhan  ( holism ),  saling  berinteraksi dengan  sistem  yang  lebih  besar,  transformasi, adanya  kecocokan  satu  sama  lain  (keterhubu- ngan);  dan  adanya  kekuatan  pemersatu  yang mengikat sistem itu. 5
Bersandar  pada  karakteristik  suatu  sistem tersebut,  maka  sistem  hukum  secara  umum  da- patlah  diartikan  sebagai  kumpulan  yang  terdiri dari berbagai elemen yakni norma, asas, konsep, teori-teori yang saling terkait satu sama lain dan pula saling mempengaruhi dalam suatu “bangu- nan” hukum. Keterkaitan antara elemen itu dise- babkan oleh adanya asas dan atau beberapa asas sedangkan  saling  mempengaruhi  lebih  disebab- kan  adanya  perbedaan  konsep  antar  elemen  itu sendiri.  Hukum  dalam  konsep Continental ber- beda dengan hukum dalam konsep Anglo-Saxon dan bahkan perbedaan yang demikian dapat dili- hat  pula  pada  konsep  dalam  hukum  adat  mau- pun dalam konsep hukum Islam.
Mengupas  sistem  hukum  dapat  berarti membahas gambaran tentang bagaimana hukum itu  menampakkan  dirinya  atau  bagaimana  hu- kum itu ada dalam pengertian bekerjanya sesua- tu  yang  dinamakan  hukum.  Membahas  sistem hukum  pula  bermakna  meninjau  secara  menye- luruh tentang apa dan bagaimana hukum itu be- kerja dari sudut pendekatan sistem.
Bekerjanya  suatu  hukum  tak  lepas  dari adanya bangunan hukum. Sebagai bangunan sis- tematis,  ia  memiliki  beberapa  hal  penting  seba- gai  penunjang  yakni  struktur, kategori dan kon- sep. Ketiga elemen ini menempati substansi
5 Ibid , hal 33.
mendasar dalam mana hukum bekerja untuk ke- mudian  berperan  yang  menurut  John  Rawls menjadi  “ a  coercive  order  of  public  rules  ad- dressed to rational persons for Tahune purpose of  regulating  Tahuneir  conduct  and  providing Tahune framework for social cooperation ”.
Mengakomodir  pandangan  John  Rawls ini,  bekerjanya  hukum  ini  menurut  Hari  Chand disebabkan adanya beberapa rasionalitas praktis yang  memenuhi  tiga  aspek  masing-masing  “ va- lue, right and moral worTahun, relates to social and institutions .” 6
Baik struktur maupun kategori  yang bera- da di dalam suatu sistem digerakkan oleh sistem itu  sendiri  dalam  rangka  menjadikan  hukum  itu tetap hidup  dalam suatu lingkungan masyarakat dan sekaligus menyatukan masyarakat itu sendi- ri untuk tetap berada dalam sistem. 7
Adanya  struktur  dan  kategori  membukti- kan  adanya  suatu  kesatuan  yang  berpola.  Teori Stufenbau dari Hans Kelsen dapat dipergunakan untuk membenarkan hal ini dengan asumsi ada- nya  suatu Grundnorm yang  berada  pada  posisi teratas  dari  tingkatan-tingkatan  serta  kategori yang ada di bawahnya. Grundnorm ibarat bahan bakar  yang  menggerakkan  seluruh  sistem 8 dan berakibat  satu  sama  lain  saling  mengikat  dan melengkapi  (setidaknya  berhubungan satu  sama lain), yang berpedoman kepada nilai yang tertu- ang dalam bentuk asas-asas hukum.
Hans  Kelsen  dalam Tahune  Normative Tahuneory of Law menyimpulkan bahwa sistem hukum  “ ...  is  made  of  a  hierarchy  of  norms. Each  norm  is  derived  from  its  superior  norm. Tahune  ultimate  norm  from  which  every  legal norm  deduces  its  validity  is  Tahune  highest basic norm .“ 9
Konsepsi  tentang  hukum  selalu  ada  dan sekaligus  merupakan  sesuatu  yang  tidak  dapat dihindari  adanya  dalam  suatu  sistem  hukum. Bagaimana  hukum  yang  dipahami,  gambaran hukum yang bagaimana yang menjadi Idee , ser-
6 Hari Chand, Modern Jurisprudence , 1994, International Book Services, Kuala Lumpur, hal 51.
7 James K. Fleibleman, Justice, Law and Culture , 1985, Martinus Nijhoff Publisher, Lancaster, hal. 64
8 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum ( Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis ), 2002, Gunung Agung, Jakarta, hal. 273.
9 Surya Prakash Sinha, Jurisprudence , 1993, West Publi- shing Company, London, hal. 186.
ta hukum  yang bagaimana  yang timbul atas ke- butuhan  manusia  merupakan  wujud  pemikiran mendalam  dari  manusia  untuk  memahami  hu- kum  itu  sendiri.  Pendapat  Stamler  yang  mene- gaskan  bahwa,  “ Tahune  concept  of  law  is  Ta- hune  technical  legal  science  which  concerns with  a  legal  system.  It  is  Tahune  sum  of  laws which may be found in a legal system ” 10 memi- liki  keterkaitan  dengan  pemahaman  dalam menghasilkan berbagai konsep berikutnya.
Ciri  sistem  yang  bersifat  kompleks  seba- gai  contoh  mengisyaratkan  bahwa  hukum  yang hendak dikaji berposisi sebagai sesuatu  yang ti- dak  dapat  dipandang  sederhana,  sesuatu  yang tentunya  bersifat  kompleks.  Karena  keadaan yang demikian; timbul berbagai konsep pemiki- ran tergantung dari aspek apa hukum itu hendak dikaji.  Ia  terkait  pula  dengan  eksistensi  ilmu- ilmu sosial lainnya misalnya sosiologi, antropo- logi, dan ilmu politik itu sendiri di samping me- mang  aslinya  ia  berada  dalam  kajian  ilmu  hu- kum yang murni ( pure legal science ).
Konsekwensi  pendekatan  yang  demikian mengakibatkan  apa  saja  yang  menjadi  elemen suatu  sistem  maka  elemen  itu  pula  digunakan dalam mengenali hukum  dimaksud. Keterkaitan berbagai  disiplin  ilmu  menimbulkan  perbedaan konsep  tentang  hukum  itu  sendiri  disertai  de- ngan  adanya  perbedaan  berbagai  cara  meman- dang  hukum,  yang  dari  perbedaan  ini  menim- bulkan  berbagai  aliran  hukum  serta  teori-teori hukum di dunia. Satu-satunya persamaan dalam suatu  sistem---lengkap  dengan  berbagai  perbe- daan  di  dalamnya---adalah  hukum  dan  sistem hukum  itu  semuanya  mengarah  kepada  upaya bagaimana  hukum  itu  dapat  mencapai  tujuan- nya.
Konsep  hukum  dan  teori  hukum  dalam sistem  mendekatkan  hukum  pada  permasalahan peran sekaligus fungsi hukum. Orang (termasuk dalam  pengertian  kelembagaan)  dapat  melaku- kan  sesuatu  kehendak  melalui  pemanfaatan  hu- kum. Di sinilah bermula masuknya dunia politik sekaligus  di  sinilah  hubungan  kausalitas  antara politik dan hukum menjadi lebih signifikan.
10 Hari Chand, Op Cit , hal. 49.

## Jurnal Lex Publica
Adalah  tepat  ungkapan  Mahfud  MD 11 yang  menggambarkan  kausalitas  itu  dengan ungkapan:
“Dalam realitas empiris hukum lahir seba- gai  refleksi  dari  konfigurasi  politik  yang melatarbelakangi.  Kalimat-kalimat  yang ada  dalam  aturan  hukum  tidak  lain  meru- pakan kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaingan. Dalam ke- nyataan  terlihat  bahwa  politik  sangat  me- nentukan bekerjanya hukum.”
Meskipun ada benarnya pendapat Mahfud tersebut  bahwa bekerjanya hukum  lebih banyak ditentukan oleh kekuatan politik, tetapi menem- patkan  politik  dan  kekuatannya  pada  unsur  uta- ma  dalam  sistem  hukum  adalah  kurang  tepat: Politik  di  dalam  hukum  hanyalah  strategi  se- mentara  substansi  hukum  berbeda  tempat  de- ngan  sistem  hukum  yang  mengkoordinasikan hukum  menjadi  bekerja.  Meletakkan  unsur  po- litik  sebagai  bagian  utama  bekerjanya  hukum dalam  suatu  sistem  hukum  lebih  didasari  hanya atas  kekuasaan  politik  semata-mata  sedangkan hukum dan kekuasaan itu tidaklah sama. Hukum yang melahirkan kekuasaan sedangkan kekuasa- an  tugas  intinya  adalah  menjaga  hukum  dalam arti  turut  serta  mewujudkan  tujuan-tujuan  ideal hukum.
Dalam  ilmu  hukum  memang  dijumpai  fa- ham  yang  mengemukakan  bahwa  pemanfaatan hukum  untuk  tujuan  tertentu.  Dalam  tatanan praktis  sebagai  contoh,  peran  sekaligus  fungsi hukum dapat dilihat dalam hubungannya dengan kebijakan  negara  ( state  policy ).  Teori Roscoe Pound (1870-1964)  dalam Law  as  a  Tool  of Social  Engineering memaparkan  suatu  fungsi sosial  yang  besar  untuk  merubah  suatu  masya- rakat  ke  arah  yang  lebih  baik.  Suatu  konsep yang menunjang Sociological Tahuneory of Law pada faham Jurisprudence of Interests .
Roscoe  Pound  mengemukakan  bahwa  hu- kum dipergunakan untuk menjamin kepentingan ( interests ) dengan tiga kategori utama (a) public interests;  (b)  individual  interests;  (c)  social  in- terests , 12 suatu pandangan lanjutan 13 dari Philip
11 Mahfud MD, Pergulatan Politik dan Hukum di Indone- sia , Jakarta : Gramedia, 1999, hal. 69.
12 Surya Prakash Sinha dalam Jurisprudence, Op Cit ., p.
233-234.
Heck (1858-1943) yang berpandangan bahwa tu- gas-tugas hakim tidak hanya sekedar memenuhi perintah-perintah  khusus  (aturan-aturan  hukum) melainkan  pula  melindungi  totalitas  kepenti- ngan.
Konsep  ini  dianut  di  Indonesia  dan  diar- tikan dengan manis dalam  era Soeharto sebagai sarana  pembaharuan  (pembangunan  masyara- kat).
Sistem  hukum  sebagai  suatu  bangunan  di dalamnya  terdapat  idee  hukum  yang  menurut Prof. Koesnoe dapat menjadi ukuran dalam ma- na  suatu  aturan  dapat  dimasukan  ke  dalam  hu- kum  atau  tidaknya  dalam  masyarakat  yang  ber- sangkutan. 14 Dari  pendapat  Prof.  Koesnoe  ini dapatlah  dikatakan  bahwa Idee hukum  sebagai “ identifier ”  untuk  menandai  ada  atau  tidaknya hukum  itu  di  suatu  komunitas  tertentu  yang  se- kaligus untuk menandai apakah suatu  aturan itu bernilai hukum atau tidak. Bertitik tolak dari ke- simpulan  ini  selanjutnya  secara  induktif  dapat dikatakan  bahwa  ada  atau  tidak  adanya  sistem hukum  akan  ditentukan  pula  oleh idee hukum. Jika  tidak  ada idee hukum  dalam  suatu  sistem, maka  dengan  sendirinya  sistem  hukum  tidak ada.  Prof.  Koesnoe  berkesimpulan  bahwa  tidak semua peraturan itu dapat disebut peraturan hu- kum;  hanya  yang  bernilai  hukum  saja  dapat  di- sebut peraturan hukum dan selebihnya peraturan biasa. 15
Sependapat  dengan  Prof.  Koesnoe,  me- mang  persoalan Idee hukum  bersentuhan  de- ngan  keadilan  sebagaimana  pula  yang  ditegas- kan oleh Radbruch bahwa idee hukum berisikan persoalan keadilan ( Die Idee des Rechts kannun keine  andre  sein  als  die  Gerechtigkeit ).  Tetapi menyamakan idee hukum sebagai tujuan hukum sebagaimana  dikemukakan  oleh  Rad-bruch  ku- rang  tepat. Idee hukum  bukan  tujuan  hukum melainkan tampilan mendasar dari suatu bangu- nan hukum. Idee hukum dapat diibaratkan suatu kendaraan  tetapi  tidak  dapat  dikatakan  bahwa satu kendaraan itu hanya untuk satu tujuan saja; kita dapat menggunakan satu kendaraan ke ber- bagai tujuan yang kita kehendaki.
13 Achmad Ali, Op Cit ., hal. 292.
14 Koesnoe, Filsafat Hukum , Malang: Sekolah Tinggi Il- mu Hukum, 1988, hal. 76.
15 Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Sistem Hu- kum Nasional , Bandung: Alumni,1991, hal 59-61.

## Jurnal Lex Publica
Gambaran Idee hukum  dalam  sistem  hu- kum ditemukan dalam organ-organ suatu negara misalnya  kalangan  eksekutif,  legislatif  maupun yudikatif  yang  pada  hakikatnya  mengimple- mentasikan  suatu Idee hukum. 16 Peran  ekseku- tif, legislatif dan yudikatif memicu dan memacu bergeraknya hukum  dalam  lintasan waktu,  tem- pat dan keadaan tertentu dengan membawa misi hukum  yakni  mewujudkan  nilai-nilai  seperti yang  dimaksud  Gustav  Radbruch  berupa  keadi- lan,  kepastian  dan  kemanfaatan  di  dalam  hu- kum. 17 Di situ kemudian ditemukan penempatan yang pas tentang tujuan hukum  yang dalam ba- hasa  Jerman  dikenali  sebagai  “ Zwek  Des Rechts ” atau “ Tahune End of Law ”.
Implementasi yang demikian yang dilaku- kan oleh tiga lembaga penggerak negara dimak- sud  pada  hakikatnya  merupakan  upaya  sosiolo- gis  fungsional  dan  sekaligus  menggambarkan peran  suatu  sistem  hukum,  bahwa  di  samping mengandung konsep hukum di situ pula terbukti adanya Idee hukum  untuk  diaplikasikan.  Per- nyataan Stammler yang menegaskan bahwa “ Ta- hune idea of law is Tahune application of Tahu- ne  concept  of  law  in  Tahune  realization  of  jus- tice ” 18 mengisyaratkan  bahwa  idee  hukum  ada- lah aplikasi konsep hukum dalam rangka perwu- judan  keadilan,  suatu  pernyataan  yang  jika  di- perhatikan  sungguh-sungguh  dipengaruhi  sem- boyan filsafat Skolastik: ius quia iustum (hukum karena adil).
Pengertian  dan idee hukum  memotret  se- cara  jelas  tentang  bagai-mana  bekerjanya  suatu sistem  hukum  dengan  menghubungkan  pemak- naan keadilan dan ketidakadilan. Pada saat keti- dakadilan itu timbul, maka sistem mulai bekerja dengan  menerapkan  asas-asas,  konsep-konsep, dan  termasuk  aturan-aturan  untuk  mengembali- kannya kedalam suatu  kondisi  sebaliknya  yakni keadilan.  Pergulatan  antara  keduanya  menam- pakkan bahwa sistem hukum menjadi alat media dalam hal hukum itu diadakan. Pergulatan yang demikian  digambarkan  oleh  James  K.  Feible- man 19 dengan kalimat: “ If justice is a system of order,  injustice  is  disorder ... “, dan sistem hu- kum mengatur di antara keduanya.
16 Koesnoe, Op Cit ., hal. 53.
17 Achmad Ali, Op Cit ., hal. 72.
18 Hari Chand, Op Cit ., hal. 49.
19 James K. Feibleman, Op Cit . hal. 18.
Memahami hukum dengan  sudut pandang berpola sistem maka dapat dipahami  mengapa di  kalangan  ahli  hukum  timbul  perdebatan  ten- tang apakah hukum itu ada pada alam sein (ke- nyataan empiris) atau dalam alam sollen (keha- rusan yang ada dalam alam kejiwaan  semata). Pada saat yang sama dapat dimengerti mengapa timbul  pandangan  netral  bahwa  hukum  itu  ter- dapat baik dalam alam sein maupun alam sollen. Pengaruh pandangan netral  yang meng- anggap hukum itu ada baik  dalam  konteks “ sein ” maupun  “ sollen ”  berpengaruh  pada  per- kembangan sistem hukum di dunia. Hukum  se- bagai suatu manifestasi nilai, dan  nilai  merupa- kan saripati budaya dan budaya  sendiri merupa- kan fundamen hukum. Berkembangnya  budaya menimbulkan perkembangan baru tentang  hu- kum yang dicita-citakan  memenuhi  kebutuhan suatu masyarakat bangsa tertentu.  Sistem hu- kum berkembang seakan-akan tidak lagi  ada su- atu  sistem  hukum  yang universal 20 dan  justeru sebaliknya, sistem hukum bergerak ke arah yang lebih khusus, tertentu, dan terbatas oleh budaya masing-masing masyarakatnya.
Secara  tak  terelakkan  pembangunan  sis- tem  hukum  kemudian  lebih  berorientasi  kepada kebutuhan  masyarakat (based  on  social  needs). Hukum berkembang seirama dengan perkemba- ngan  zaman 21 dan  karenanya  pembangunan  hu- kum itu haruslah bersifat terus menerus (sustai- nable) dan  tetap  dalam  sifatnya  yang  sistematis dan tidak secara parsial.
Pembangunan dalam Idee hukum hendak- nya berada dalam satu  paket  dari tujuan hukum itu  sendiri.  Kalau  selama  ini  tujuan  hukum  ma- sih dengan pola melihat permasalahan keadilan, kemanfaatan  dan  kepastian  hukum  itu  dibahas dalam bagian  yang terpisah haruslah diubah se- bagai  bahasan  yang  utuh.  Artinya,  kita  tidak perlu  lagi  memikirkan  suatu  perkembangan  tu- juan hukum dalam konteks pemilihan asas yang cocok  untuk  diterapkan,  misalnya,  apakah  kea- dilan sebagai prioritas, kemanfaatan atau kepas- tian  saja.  Pembangunan  hukum  melalui  sarana sistem akan lebih baik jika ketiga asas tujuannya dijadikan satu sebagai sasaran akhir ( final goal ) hukum. Mengaplikasikan ketiga unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian secara terpisah-pi-
20 Surya Prakash Sinha, Op Cit . hal 206.
21 Hari Chand, Op Cit ., hal 125.

## Jurnal Lex Publica
sah  membuka  cakrawala  luas  timbulnya  suatu konflik sistem hukum tetapi menyatukan ketiga- nya secara bersama bukanlah hal yang mudah.

## D. Sistem Hukum Di Indonesia
Beberapa  waktu  lampau,  berbicara  ten- tang sistem hukum didunia selalu mengarah ke- pada dua sistem hukum  besar,  yakni  sistem hu- kum  Eropa  Benua  dan  sistem  hukum  Inggris. Sebutan  lain  untuk  sistem  hukum  Eropa  lazim- nya adalah Sistem Hukum Romawi-Jerman atau “ Civil  Law  System ”  sedangkan  sistem  hukum Inggris  dikenal  dengan  sebutan  “ Common  Law System ” atau Sistem Anglo-Saxon .
Meskipun  dua  sistem  tersebut  telah  men- dapat pengakuan di kalangan pemikir hukum di dunia,  perkembangan  sistem  hukum  dengan mazhab  pembangunan  melalui  sistem  tidak  da- pat terelakkan adanya. Sistem hukum mengarah kepada sistem yang non-universal. Sebagai ilus- trasi  dapat  dikemukakan,  bahwa  bagi  Amerika maka  hukum  yang  dicita-citakan  adalah  sesuai dengan  budaya  Amerika.  Nilai-nilai  hukum  di Arab dicita-citakan pula oleh bangsa yang men- diami  jazirah  arab,  dan  demikian  pula  di  Indo- nesia  yang  menimbulkan  keinginan  untuk menggunakan  hukum  yang  sesuai  dengan  rasa keadilan dan kepatutan bangsa  Indonesia sendi- ri.  Konsep  sistem  hukum  nasional  Indonesia yang  timbul  pada  perkembangan  terakhir  bera- sal  dari  keyakinan  bahwa  sistem  hukum  yang baik  yang  haruslah  “ sein ”  yang  ditransformasi- kan  dari  elemen  “ sollen ”  yang  dalam  budaya bangsa Indonesia sendiri dan bukan dari bangsa lain.  Pembangunan  hukum  haruslah  sesuai  de- ngan cita rasa masing-masing bangsa, tidak uni- versalitas.
Di  lain  pihak,  pengaruh  faham  “ globali- sasi ” yang berkeyakinan adanya kondisi ―bor- derless‖ dan  negara-negara  di  dunia  sebagai  su- atu ―an opened big family‖ menimbulkan suatu keinginan adanya kesamaan sistem hukum teru- tama  dalam  hal-hal  tertentu  misalnya  masalah ekonomi dan perdagangan, masalah kemanusia- an  dan  hak-hak  yang  melekat  padanya.  Keterli- batan badan dunia seperti PBB dan lembaga ke- uangan  internasional  IMF  maupun  lembaga lainnya tidak dapat dipandang kecil dalam men- ciptakan suatu sistem lanjutan dalam bidang hu- kum: sistem hukum dunia ( world wide legal sys-
tem ) , suatu  sistem  yang  tidak  dibatasi  oleh  bu- daya satu bangsa atau suku bangsa saja melain- kan ditentukan oleh peradaban dunia sebagai su- atu  pranata  sosial  internasional.  Perkembangan sistem  yang  demikian  tidak  dapat  tidak  berpo- tensi  mereduksi  dua  sistem  hukum  sebelumnya yakni Civil  Law dan Anglo-Saxon dan  juga  ter- hadap  perkembangan  sistem  hukum  yang  uni- versal.
Pergulatan  sistem  hukum  bagaimanapun juga  memberi  tanda  bahwa  hukum  berkembang dari masa kemasa sesuai dengan peradaban ma- nusia.  Dalam  aliran  hukum  yang  historis,  hu- kum  tidaklah  statis  walaupun  diakui  sebagai perkembangan  yang  amat  lambat, 22 ia  tumbuh bersama-sama  dengan  pertumbuhan  rakyat, menjadi kuat bersama kekuatan rakyat dan pada akhirnya hilang pula dalam hal suatu bangsa ke- hilangan  kebang-saannya. 23 Dianut  atau  tidak dianut  aliran  ini  oleh  siapapun,  ada  peringatan penting  di  dalamnya  yang  menyatakan  bahwa suatu  bangsa  tidak  boleh  kehilangan  hukumnya sendiri sebab bila suatu bangsa telah kehilangan hukumnya,  maka  ia  telah  kehilangan  kekuatan dan pada akhirnya runtuhlah bangsa itu.
Jauh  sebelum  Belanda  datang  ke  Indone- sia dalam misi pertamanya berdagang, bangsa In- donesia,  dengan  segala  kesederhanaannya  telah memiliki  sesuatu  yang  dipergunakan  untuk  me- ngatur  kehidupan  bermasyarakat  di  masing-ma- sing  lingkungannya,  sesuatu  yang  dalam  Teori HLA Hart dinamakan sebagai ―primary rules‖, sesuatu yang ―impose on people in Tahune re- levant population Tahune duty to act, or refrain from  acting,  in  certain  ways‖; dengan  argumen pembenaran bahwa “All societies have such pri- mary  rules,  even  societies  Tahunat  lack  any  le- gal system‖ . 24
Berbagai  kebiasaan  yang  dilakukan  ber- kembang menjadi sesuatu yang seharusnya dila- kukan atas kesadaran bahwa di dalam kebiasaan itu ada nilai. Nilai-nilai itu diyakini haruslah di- lestarikan  (tradisi)  sebagai  pegangan  hidup  dan kemudian berkembang menjadi adat istiadat.  A-
22 Sue Farran , Comparative Legal System , LA: Course Materials, University of Soutahun , 1981, hal 59.
23 CST. Kancil, Pengantar Tata Hukum Indonesia , Jakar- ta: Gramedia, 1999, hal 51.
24 Deno Kamelus, Perkembangan Teori Sistem secara So- siologis, Surabaya: Dharmawangsa Press, 2001, hal 82.
dat  yang  demikian  terus  mengalami  “ metamor- fosa ”  nilai  yang  kemudian  membentuk  dirinya sebagai  hukum  adat  walaupun  secara  keseluru- hannya  yang  dimaksud  dengan  hukum  adat  da- lam kondisi ini masih di dominasi karakter kai- dah primer ( primary rule ) , dan sebagian lagi ter- bentuk dari adanya kaidah sekunder (sec ondary rule )  yakni  berupa  petunjuk  pengenal  sebagai hukum ( rules of recognition ) .
Indonesia  memiliki  sistem  hukum  betapa pun  sederhananya  sistem  itu.  Konstitusi  Indo- nesia secara tegas menyatakan bahwa Indonesia negara  hukum  ( rechtsstaat ) . Konsekwensi  yuri- dis  dari  pengakuan  Indonesia  negara  hukum  ti- dak dapat  tidak membuktikan adanya suatu  sis- tem  hukum  yang  dianut  di  Indonesia  terlepas dari  apakah  sistem  itu  ”jiplakan”  atau  memang yang  timbul  sebagai  pernyataan  semangat  ke- bangsaan  ( volksgeist )  dari  budaya  bangsa  Indo- nesia  sendiri.  Terlepas  juga  apakah  sistem  itu mampu atau tidak mampu untuk mensinergiskan berbagai tujuannya.

## E. Pembangunan  Sistem  Hukum  Di  Indone- sia
Terdapat  dua  alasan  penting  mengapa  ka- jian  tentang  pembangunan  sistem  hukum  di  In- donesia dipandang sebagai hal yang amat perlu. Alasan pertama, bahwa suatu kenyataan kita be- lum memiliki sistem hukum nasional yang ideal. Suatu sistem dikatakan ideal bila ia menampung nilai-nilai hukum sebagai sari pati budaya nasio- nal.  Hukum  yang  ada  sekarang  adalah  hukum yang sarat dengan falsafah barat dan bukan fal- safah bangsa Indonesia.
Alasan kedua, bahwa  situasi  dan  kondisi Indonesia  sedang  mengalami  berbagai  peruba- han.  Beberapa  fenomena  perubahan  antara  lain telah  terjadi  perubahan  paradigma  dalam  kehi- dupan  politik  dan  ketatanegaraan  di  Indonesia yang  oleh  Prof.  Romli 25 disebut  “dari  sistem otoritarian  kepada  sistem  demokrasi,  dan  dari sistem  sentralistik  ke  dalam  sistem  Otonomi. Perubahan  ini  berdampak  cukup  luas  terhadap sistem hukum yang dianut.”
Dalam pandangan Prof. Romli, terdapat li- ma fenomena penting dalam hal mana suatu per- kembangan (pembangunan) hukum ke  depan
25 Romli Atmasasmita, Menata Masa Depan Pembangu- nan Hukum Nasional, Kompas, 19 Maret 2004.
perlu dicermati dan dikaji secara mendalam.
Fenomena itu terdiri atas:
1. Kecendrungan  sistem  Otonomi  menjadi lebih  diperluas  sehingga  dapat  menjadi federalisme.
2. Kecenderungan  sistem  multipartai  yang berdampak  terhadap  sistem  kabinet  pre- sidensial  yang  selama  ini  dianut  dalam UUD  1945  dengan  munculnya  kabinet koalisi.
3. Kecenderungan  pemisahan  kekuasaan secara  tegas (separation bukan differen- tiation) yang  dapat  mempengaruhi  “ law making process ” dan “ law enforcement ” .
4. Masuknya pengaruh kelompok LSM da- lam  pengambilan  keputusan  pemerintah dan legislasi.
5. Adanya  Tap  MPR  yang  memerintahkan Presiden untuk melaksanakan pemberan- tasan KKN.
Apa  yang  Prof.  Romli  kemukakan  me- nyentuh  suatu  lapangan  hukum  yang  luas  dan dalam  menyangkut  berbagai  aspek.  Tidak  ada pilihan  lain  kecuali  perubahan  itu  harus  disika- pi  dengan  tindakan  nyata  berupa  pembangunan secara menyeluruh.
Sebagaimana  disinggung  di  bagian  muka, pembangunan  dalam  aspek  sistem  mengandung konsekwensi  dibangunnya  beberapa  item  yang membentuk  sistem  itu  sendiri,  yang  meliputi sistem  pendidikan  hukum,  pembaharuan  sistem perundang-undangan  atau  kaidah  hukum  itu sendiri, pembaharuan mengenali tata cara pene- gakan  hukum  termasuk  pembaharuan  di  bidang pelayanan  hukum  kepada  masyarakat  luas,  an- tara lain meliputi sistem pendidikan hukum.
Secara  kelembagaan  sistem  pendidikan hukum  memenuhi  dua  kriteria  masing-masing yakni  pendidikan  hukum  yang  dilakukan  mela- lui  institusi  dan  non-institusi.  Secara  institusi, terdapat  kelembagaan-kelembagaan  misalnya perguruan tinggi, lembaga hukum yang memang diarahkan untuk melakukan peningkatan sumber daya manusia secara internal misalnya pelatihan korps hakim, jaksa dan kepolisian maupun lem- baga  lain,  misalnya,  non-hukum  yang  melaku- kan  upaya  pelatihan  sejenis  dalam  konteks  me- mahami  hukum.  Non-institusi  dapat  diartikan sebagai proses pembelajaran hukum secara tidak langsung, misalnya, sosialisasi hukum oleh apa-
ratur  negara  kepada  segenap  masyarakat  baik dalam konteks tertentu misalnya penyuluhan Pe- milu, Pajak dan sebagainya.
Dalam arti yang demikian, pendidikan hu- kum dapat pula terjadi secara tidak sengaja. Ar- tinya  bagaimana  hukum  dan  aplikasinya  dike- tahui  oleh  masyarakat  melalui  berbagai  kejadi- an, misalnya, dalam hal adanya konflik, timbul- nya putusan-putusan hakim atas suatu kasus dan atau seseorang itu telibat dalam kasus-kasus hu- kum di dalam maupun di luar pengadilan.
Sistem perundang-undangan secara umum tidak terpisah dari politik hukum  yang mengan- dung tiga hal utama, yakni (1) Law making pro- cess; (2) Implementation; (3) Law Enforcement. Dari  tiga  hal  ini,  membicarakan  pembangunan hukum terutama dalam aspek sistem perundang- undangan yang terpenting adalah proses pembu- atan hukumnya ( law making process ) .
Law making process adalah tahap awal di- mana  pembangunan  itu  muncul.  Pada  tahap awal  ini  akumulasi  berbagai  kepentingan  mun- cul baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, dan hukum itu sendiri. Hal ini wajar karena tahap ini tidak  lain  merupakan  tahap  latar  belakang  di mana suatu produk hukum itu hendak dibentuk. Di dalam tahap awal ini dalam praktik sarat de- ngan berbagai pengaruh terutama pengaruh poli- tik yang tengah berkembang di tanah air. Dalam hal  terdapat  pengaruh  politik  yang  kuat  maka hasilnya dapat ditebak bahwa suatu peraturan sa- rat  dengan  kepentingan  politis.  Pada  tahap  ini  ti- dak  jarang  ditemukan  bahwa  suatu  peraturan perundang-undangan itu dibuat hanya untuk me- legalkan  kekuasaan  seseorang  atau  sekelompok orang saja. Di sini hukum diperankan untuk ke- pentingan kekuasaan semata.
Untuk  mendapatkan  latar  belakang  murni hukum dalam suatu sistem perundang-undangan dan  bebas  dari  “ vested  interest ”  yang  tidak  da- pat  dipertanggungjawabkan,  maka  terdapat langkah-langkah  penting  yaitu:  Penajaman  Kai- dah Hukum dan Klarifikasi Fungsi Hukum.
Membicarakan  penegakan  maupun  pela- yanan hukum selalu diarahkan kepada lembaga- lembaga  formal  yakni  hakim,  jaksa,  polisi,  ad- vokat/pengacara  dan  lembaga  lain  yang  karena tugas dan fungsinya  yang sering masuk sebagai pilar kelima dalam aspek penegakan hukum dan pelayanan hukum misalnya pers.
Karena kelima lembaga itu dipandang me- miliki  kompetensi  yang  besar,  maka  selalu  da- lam pembicaraan pembangunan hukum menjadi bagian sentral dalam adanya berbagai kebijakan hukum.  Terhadap  jajaran  hakim  dan  institusi- nya,  dilakukan  reformasi  institusi  di  mana Mahkamah  Agung  kini  telah  menjadi  lembaga yang  mandiri  termasuk  aspek  administratif  ha- kim.  Kepolisian  pun  secara  institusional  telah direformasi  dan  lepas  dari  bagian  kemiliteran Indonesia. Pers diberi kebebasan untuk dan atas nama mengawal demokrasi dan keterbukaan.
Reformasi  pada  tatanan  institusi  cukup baik  dilakukan  tetapi  hal  itu  belum  memadai. Penegakan  hukum  masih  belum  memuaskan. Tumpukan perkara serta banyaknya pelanggaran merupakan bukti bahwa upaya itu belumlah cu- kup.  Keadilan  di  kalangan  masyarakat  masih menjadi barang mewah atau barang mahal.
Perubahan  dapat  saja  terjadi  secara  total sehingga membawa kepilihan mengganti sistem hukum  dari  yang  kontinental  menuju  sistem hukuan Anglo-saxon sebagaimana  dianut  pula oleh  beberapa  negara  di  sekitar  Indonesia.  Wa- laupun upaya ini berat dilakukan tetapi tidak ada pilihan lain untuk menyelamatkan hukum di In- donesia.  Pil  pahit  harus  ditelan  agar  mendapat kesembuhan.  Pertanyaan  menarik  yang  harus selalu  diingat  dalam  hal  ini  adalah  atas  sebab apa pergantian sistem hukum itu diperlukan.

## F. Penutup
Pembangunan  hukum  yang  meliputi  pem- baharuan  maupun  pembinaan  haruslah  bertum- pu  kepada  sistem  itu  sendiri  sebab  jika  sistem itu  tidak  memberikan  kesempatan  untuk  pelak- sana  berbuat  sesuatu  yang  kurang  baik,  maka perbuatan  itu  tidak  dapat  ia  lakukan  atau  seti- daknya perbuatan yang melawan sistem itu akan amat  mudah  terdeteksi  dan  pada  akhirnya  akan banyak  membantu  dalam  hal  diperlukannya upaya penegakan hukum (law enforcement).
Pembangunan  hukum  baik  dalam  arti pembaharuan  maupun  penciptaan  elemen-ele- men  hukum  sebaliknya  dilakukan  dalam  kon- teks  dan  konten  sistem  hukum.  Dalam  konteks, pembangunan  hukum  itu  merupakan  tidak  lain dalam  rangka  mewujudkan  Indonesia  yang  ber- titel  negara  hukum  dan  menjunjung  tinggi  hu- kum dalam setiap nafas kehidupan bernegara.

## Jurnal Lex Publica
Dalam  konten  (isi),  pembangunan  itu  haruslah dilakukan  secara  menyeluruh  terhadap  setiap elemen yang menjadikan sistem hukum itu lebih nyata adanya, lebih mampu mengatur subsistem yang ada di dalamnya.
Dibutuhkan  keberanian  yang  luar  biasa dari  pemerintah  untuk  memperbaiki  hukum  da- lam hal dipilihnya suatu alternatif krusial: peng- gantian  sistem  hukum  secara  menyeluruh,  baik itu dengan label menuju sistem hukum nasional atau lain dari itu.
Pembangunan hukum tidak sekedar hanya menggantungkan  kemauan  politik (political will) saja melainkan ia membutuhkan  kebera-
nian  negara (state  courage) untuk  menetapkan sistem  hukum  mana  yang  baik  dengan  segala konsekwensi yang ada.
Upaya ―tambal  sulam‖ peraturan  hukum justeru  berpengaruh  pada  elemen-elemen  lain- nya  yang  pada  akhirnya  mereduksi  peran  dan fungsi  sistem hukum  itu sendiri. Batasan antara mana  yang  sistem  dan  mana  yang  subsistem  ti- dak  lagi  tampak,  bias,  dan  akhirnya  kesulitan untuk  mendeteksi pada fungsi  hukum  yang ma- na  ia  harus  mendapat  tekanan  lebih  untuk  di- perbaiki.  Bukan  sebaliknya,  bahwa  pembangu- nan hukum hanya sekedar retorika dari masa ke masa, dari rejim ke rejim.

## Daftar Pustaka
Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosio-logis) , Jakarta: Gunung Agung, 2002 Andrew Altman, Critical Legal Studies - A Liberal Crtique , Princeton University Press, USA, 1989 Baharuddin Lopa, Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum ,  Jakarta: Kompas, 2001 CST.Kancil, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Gramedia, 1999 Deno Kamelus, Perkembangan Teori Sistem secara Sosiologis, Surabaya: Dharmawangsa Press, 2001 Hari Chand, Modern Jurisprudence , Kuala-Lumpur: International Book Services, 1994 Henry Panggabean, F ungsi Mahkamah Agung Indonesia , Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001 James K. Fleibleman, Justice, Law and Culture , Lancaster: Martinus Nijhoff Publisher, 1985 Koesnoe, Filsafat Hukum , Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Malang, 1988 Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional , Bandung: Alumni, 1991 Surya Prakash Sinha, Jurisprudence ,West Publishing Company, London, 1993 Romli Atmasasmita, Menata Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional , Kompas, 19 Maret 2004.