## Digitalisasi Pelaporan Realisasi Penggunaan Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Kota Palembang
Faradillah* 1 , Muhammad Fadhiel Alie 2 , Rian Rahmanda Putra 3 1,2 Program Studi Sistem Informasi, Universitas Indo Global Mandiri Jalan Jenderal Sudirman No. 629 Palembang e-mail: * 1 faradillah.hakim@uigm.ac.id , 2 fadhiel@uigm.ac.id , 3 rianrahmanda@polsri.ac.id

## Abstrak
Penanggulangan  kemiskinan  memang  merupakan  pekerjaan  rumah  (PR)  besar  bagi negara-negara  di  seluruh  dunia,  termasuk  Indonesia.  Program  penanggulangan  kemiskinan sering  kali  rentan  terhadap  penyelewengan  karena  berbagai  faktor,  seperti  kurangnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang efektif. Penelitian ini melakukan digitalisasi pelaporan  realisasi  penggunaan  anggaran  penanggulangan  kemiskinan  berbasis  web  melalui beberapa  fitur  visualisasi  data  dan  analisis  menunjukkan  peta  penerima  bantuan,  kondisi kesejahteraan,  hingga  penyerapan  dana  dalam  program  maupun  kegiatan  penanggulangan kemiskinan Kota Palembang melalui pembangunan Sistem Informasi Data Kemiskinan (SIDAK) secara  komprehensif  menggunakan  Software  Development  Life  Cycle  dalam  metode pengembangan  sistem.  Pembangunan  SIDAK  ini  menggunakan  DTKS  (Data  Terpadu Kesejahteraan  Sosial)  yang  sebelumnya  dinamakan  dengan  Basis  Data  Terpadu  (BDT),  data pengajuan  anggaran  dan  program  penanggulangan  kemiskinan  dari  seluruh  OPD  di  Kota Palembang sebagai sumber data sesuai dengan Nomenklatur program, kegiatan dan subkegiatan pada bagian rancangan ini mengacu pada Permendagri No. 90 Tahun 2019.

## Kata kunci— SIDAK, Kemiskinan, Palembang

## Abstract
Poverty reduction is indeed a big homework for countries around the world, including Indonesia. Poverty reduction programs are often vulnerable to abuse due to various factors, such as a lack of transparency, accountability and effective supervision. This research digitizes web- based  reports  on  the  realization  of  the  use  of  poverty  reduction  budgets  through  several  data visualization  and  analysis  features  showing  maps  of  aid  recipients,  welfare  conditions,  and absorption  of  funds  in  Palembang  City  poverty  reduction  programs  and  activities  through  the development  of  a  comprehensive  Poverty  Data  Information  System  (SIDAK)  using  Software Development Life Cycle in system development methods. This SIDAK development uses DTKS (Integrated Social Welfare Data) which was previously called the Integrated Data Base (BDT), data on budget submissions and poverty reduction programs from all OPDs in Palembang City as a data source in accordance with the nomenclature of programs, activities and sub-activities in this part of the design. referring to Minister of Home Affairs Regulation no. 90 of 2019.
Keywords— SIDAK, Poverty, Palembang

## 1. PENDAHULUAN
emiskinan  kota  merupakan  masalah  sosial  yang  signifikan  dengan  dampak  yang  luas, termasuk kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja, dan stabilitas sosial[1], [2]. Oleh karena itu, memahami akar penyebab, dampak, dan solusi untuk kemiskinan kota sangat penting bagi pembangunan  yang  inklusif  dan  berkelanjutan.  Kemiskinan  kota  seringkali  menjadi  salah  satu tantangan  utama  dalam  pembangunan  daerah.  Dengan  memahami  lebih  dalam  tentang  faktor- faktor yang mempengaruhi kemiskinan kota, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan dan program  yang  lebih  efektif  dalam  mengatasi  masalah  tersebut[1],  [3].  Memahami  dinamika kemiskinan  kota  dapat  membantu  merancang  program-program  intervensi  yang  lebih  efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat[3].
Menurut Badan Pusat Statistik garis kemiskinan Kota Palembang tahun 2023 berada pada angka  643.356  (dalam  rupiah/kapita/bulan)  dengan  jumlah  penduduk  miskin  sebanyak  179,45 (dalam ribu) jiwa, berbeda pada tahun 2022 kota Palembang berada pada angka 597.136 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 181,65 (dalam ribu) jiwa. Bila dilihat garis kemiskinan maka garis kemiskinan Kota Palembang meningkat sebesar 46.220 (dalam rupiah/kapita/bulan) namun bila  dipersentasekan  angka  kemiskinan  kota  Palembang  mengalami  penurunan  sebesar  0,26% yaitu  dari  10,48%  menjadi  10,22%[4].  Hal  tersebut  terjadi  karena  adanya  penurunan  jumlah penduduk sebanyak 2200 jiwa dari tahun 2022 hingga tahun 2023[4], [5]. Hal ini menunjukkan bahwa  garis  kemiskinan  yang  meningkat  setiap  tahunnya  menjadi  suatu  fenomena  yang  perlu diantisipasi  mengingat  angka  kematian  yang  tidak  menentu  setiap  tahunnya,  menjadi  variabel yang  tidak  dapat  menjadi  patokan  penurunan  angka  kemiskinan  di  Kota  Palembang.  Upaya penanggulangan  kemiskinan  di  Kota  Palembang  sudah  dilakukan  oleh  semua  pihak  melalui kegiatan maupun program yang sudah disusun oleh beberapa OPD di Kota Palembang. Dengan mengurangi tingkat kemiskinan kota, dapat diharapkan terjadinya peningkatan kualitas hidup dan kesempatan  bagi  warga  kota  untuk  berkembang.  Mengatasi  kemiskinan  kota  adalah  salah  satu tujuan  pembangunan  berkelanjutan  (SDGs),  terutama  target-target  yang  terkait  dengan pengentasan kemiskinan[6], [7].
Permasalahan  yang  terjadi  terkait  dengan  dana  kemiskinan  bisa  sangat  beragam  dan kompleks,  Salah  satu  masalah  utama  adalah  ketidakseimbangan  antara  alokasi  dana  dan kebutuhan  nyata  masyarakat  miskin[8].  Dana  kemiskinan  mungkin  tidak  dialokasikan  secara proporsional atau tidak efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan  perumahan,  Masyarakat  miskin  sering  menghadapi  hambatan  dalam  mengakses  dana kemiskinan, baik itu karena prosedur yang rumit, birokrasi yang lambat, atau kurangnya informasi tentang  program-program  yang  tersedia[6],  [7],  [8].  Tanpa  pemantauan  yang  tepat,  sulit  untuk mengetahui apakah dana tersebut digunakan secara efektif dan tepat sasaran, Dana kemiskinan rentan  terhadap  penyalahgunaan  dan  penyelewengan  oleh  pihak-pihak  yang  tidak  bertanggung jawab. Hal ini bisa terjadi melalui praktik korupsi, pemborosan anggaran, atau penggunaan dana untuk kepentingan politik atau pribadi, Program-program kemiskinan yang tidak efektif atau tidak berkelanjutan dapat menciptakan ketergantungan yang berkelanjutan di antara penerima bantuan. Ini  dapat  menghambat  kemampuan  mereka  untuk  mandiri  dan  meraih  kesejahteraan  jangka Panjang, Sumber-sumber pendanaan untuk program-program kemiskinan seringkali tidak stabil atau  tidak  terjamin  dalam  jangka  panjang.  Hal  ini  dapat  mengurangi  efektivitas  program  dan mengabaikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang bersangkutan[1], [2], [6], [7], [8]. Dengan menggunakan  teknologi  digital  untuk  memperbaiki  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam penggunaan  dana  kemiskinan,  kita  dapat mengurangi  risiko  penyelewengan  dan meningkatkan efektivitas program-program penanggulangan kemiskinan. Hal ini akan membantu memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan secara efisien untuk membantu mereka yang membutuhkan dengan tepat dan tepat sasaran[3], [6], [7], [9], [10].
Digitalisasi  memungkinkan  penyimpanan,  pemrosesan,  dan  analisis  data  secara  lebih efisien dan akurat. Ini membantu pemerintah kota untuk memahami dengan lebih baik bagaimana anggaran penanggulangan kemiskinan digunakan dan efektivitasnya dalam mengurangi tingkat

## K
kemiskinan[3],  [7],  [9],  [10].  Melalui  platform  digital,  masyarakat  dapat  lebih  mudah  terlibat dalam  proses  pengambilan  keputusan  terkait  penggunaan  anggaran  penanggulangan kemiskinan[3], [6], [9], [10], [11], [12].
Penelitian  sejenis  sebelumnya  telah  banyak  membahas  tentang  digitalisasi  data kemiskinan dalam suatu sistem informasi namun hanya berfokus pada identifikasi, pemetaan, dan pendataan tingkat kemiskinan. Pada penelitiannya tahun 2021 Bahaudin melakukan klasterisasi provinsi  di  Indonesia  berdasarkan  tingkat  kemiskinan,  hasil  penelitian  menunjukkan  tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia namun belum menampilkan urgensi pelaporan digital terkait dana  kemiskinan[13].  Penelitian  Bagye  dkk  menampilkan  data  persebaran  masyarakat  miskin berdasarkan wilayah dusun memanfaatkan sistem informasi geografis, hasil penelitian Bagye dkk terbatas pada tampilan titik lokasi masyarakat kurang mampu belum terdapat informasi lainnya terkait  upaya  penanggulangan  kemiskinan  di  wilayah  tersebut  [14]  Pada  penelitian  yang dilakukan Damuri dkk melakukan klasifikasi kelayakan penerima bantuan sembako berdasarkan data kemiskinan berdasarkan algoritma Naïve Bayes [8]. Penelitian yang dilakukan oleh Andriani juga  memanfaatkan  aplikasi  pengolah  data  kemiskinan  sebagai  sistem  informasi  kesejahteraan sosial,  penelitian  ini  terbatas  pembangunan database kemiskinan  terpadu  yang  selanjutnya diusulkan untuk menambahkan fitur perbaikan dan pengusulan data bantuan sosial[8]. Penelitian Fatmawati dkk menganalisis penggunaan sistem informasi kesejahteraan sosial dalam pengurusan dan  pengelolaan  data  bantuan  sosial  masyarakat  miskin  sebagai  bentuk  evaluasi  efektivitas penggunaan  sistem  dalam  mengolah  data  kemiskinan[15].  Berdasarkan  keterbatasan  penelitian sejenis terdahulu, penelitian ini mencoba mengusulkan suatu sistem informasi data kemiskinan yang  dapat  mengakomodir  pelaporan  realisasi  kegiatan  penanggulangan  kemiskinan  yang  leih komprehensif  melalui  analisis  data  kegiatan,  realisasi  serapan  dana  yang  digunakan  dan  titik daerah yang menjadi lokasi kegiatan penanggulangan kemiskinan yang ditampilkan melalui peta kelurahan.
Dengan memiliki data yang lebih akurat dan terkini, pemerintah kota dapat merancang program-program penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat[1], [2], [8], [16], [17]. Dengan digitalisasi, semua informasi terkait dengan penggunaan  dana  kemiskinan  dapat  dicatat  dan  diakses  secara  mudah  oleh  pihak-pihak  yang berkepentingan,  termasuk  masyarakat  umum[10],  [18].  Hal  ini  dapat  menciptakan  tingkat transparansi  yang  lebih  tinggi,  di  mana  semua  orang  dapat  melihat  bagaimana  dana  tersebut digunakan  dan  untuk  tujuan  apa.  Sistem  pelaporan  digital  memungkinkan  pemantauan penggunaan  dana  secara real-tim e[19],  [20],  [21].  Ini  memungkinkan  pihak  berwenang  untuk secara cepat mengidentifikasi potensi penyelewengan atau penyalahgunaan dana dan mengambil tindakan  korektif  sesuai  kebutuhan.  Proses  pelaporan  menjadi  lebih  akurat  karena  data  dapat dimasukkan langsung ke dalam sistem tanpa perlu melalui banyak tahap manual[1], [3], [7]. Hal ini  mengurangi  risiko  kesalahan  dan  memastikan  bahwa  informasi  yang  dilaporkan  lebih terpercaya.  Data  yang  terkumpul  melalui  sistem  pelaporan  digital  dapat  dianalisis  secara  lebih mendalam untuk memahami pola-pola penggunaan dana kemiskinan, mengidentifikasi tren, dan menentukan efektivitas program-program tertentu[22], [23], [24], [25]. Hal ini dapat membantu dalam membuat keputusan yang lebih baik terkait dengan alokasi dana di masa depan[9], [26], [27].  Dengan  akses  yang  lebih  mudah  ke  informasi  tentang  penggunaan  dana  kemiskinan, masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam proses pemantauan dan evaluasi. Selain itu hal tersebut juga dapat menciptakan tekanan tambahan pada pihak berwenang untuk bertanggung jawab atas penggunaan dana tersebut[28]. Digitalisasi dapat menyederhanakan proses pelaporan bagi pihak- pihak yang terlibat, termasuk instansi pemerintah dan lembaga non-pemerintah[3], [6], [12], [29], [30].

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  beberapa  tahapan  yaitu  perumusan  masalah  yang dilakukan sebagai tahap awal melalui analisis kondisi yang berjalan sekaligus analisis kebutuhan pengguna  terhadap  sistem  yang  sudah  ada.  Selanjutnya  perancangan  solusi  dari  permasalahan
yang  diangkat  pada  penelitian  ini  melalui  pengembangan  SIDAK  sesuai  dengan  kebutuhan pengguna  berdasarkan  Analisa  kondisi  melalui  penerapan  SDLC  ( Sosftware  Development  Life Cycle ). Tahap ketiga merupakan tahap pengumpulan dan analisis data yang dalam hal ini sesuai kebutuhan Bappeda Litbang Kota Palembang sebagai User dan sesuai dengan Permendagri No. 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah[30].

## 2.1 Software Development Life Cycle (SDLC)
Software  Development  Life  Cycle (SDLC)  merupakan  kerangka  kerja  yang  digunakan dalam  rekayasa  perangkat  lunak  untuk  merancang,  mengembangkan,  dan  mengelola  sistem informasi[31].  Ini  adalah  serangkaian  proses  yang  terstruktur  untuk  memastikan  bahwa  sistem informasi  yang  dihasilkan  memenuhi  kebutuhan  bisnis  yang  ditentukan  dan  memiliki  kualitas yang diinginkan[31]. Tujuan utama dari SDLC adalah untuk menciptakan sistem informasi yang efisien,  dapat  diandalkan,  dan  dapat  dioperasikan  dengan  baik.  SDLC  mencakup  serangkaian tahapan  yang  harus  dilalui  oleh  tim  pengembangan  perangkat  lunak  dari  konsepsi  ide  sampai penerapan  dan  pemeliharaan  sistem.  Tahapan-tahapan  umum  dalam  SDLC  termasuk perencanaan, analisis, perancangan, pengembangan, pengujian, implementasi, dan operasi/pemeliharaan.[31],  [32].  SDLC  membantu  organisasi  memastikan  bahwa  sistem informasi  yang  dibangun  sesuai  dengan  kebutuhan  bisnis,  beroperasi  secara  efektif,  dan  dapat disesuaikan  dengan  perubahan  kebutuhan  bisnis  atau  teknologi  di  masa  depan.  Hal  ini  juga membantu mengurangi risiko dalam pengembangan perangkat lunak dengan memastikan bahwa proses pengembangan terdokumentasi dan terstruktur dengan baik[31], [32], [33].
Tahapan-tahapan  dalam  SDLC  bervariasi  tergantung  pada  model  pengembangan perangkat lunak yang digunakan, tetapi secara umum, SDLC biasanya mencakup tahapan-tahapan antara lain: Tahap Perencanaan ( Planning ) pada penelitian ini dilakukan Identifikasi masalah atau peluang  bisnis  melalui  wawancara  bersama  Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK)  dan  observasi langsung  terhadap  sistem  yang  telah  digunakan  di  Bappeda  Litbang  Kota  Palembang  saat  ini untuk  menentuan  ruang  lingkup  proyek  dan  rencana  pengembangan  proyek  yang  mencakup sumber daya, jadwal, dan anggaran. Pada tahap ini juga dilakukan analisis risiko dan rekomendasi solusi  untuk  beberapa  kemungkinan  risiko  proyek.  Selanjutnya  dilakukan  Studi  Kelayakan ( Feasibility  Study) yang  mencakup  evaluasi  kelayakan  proyek  dari  sudut  pandang  teknis, operasional,  ekonomi,  dan  jadwal,  penentuan  apakah  proyek  layak  untuk  dilanjutkan  melalui Forum Group discussion (FGD) bersama pihak terkait seperti kepala bagian dan perwakilan OPD. Selanjutnya  Tahap  Analisis  ( Analysis) dilakukan  Identifikasi  kebutuhan  bisnis  dan  pengguna yaitu  operator  dari  masing-masing  OPD  dan  operator  Bappeda  Litbang  Kota  Palembang  yang dilakukan  melalui  analisis  proses  bisnis  yang  ada,  penyusunan  dokumen  kebutuhan  yang  jelas dan  komprehensif  yang  nantinya  akan  menjadi  dasar  penyusnan  modul  manual  penggunaan sistem.  Selanjutnya  merupakan  Tahap  Perancangan  ( Design )  yang  mencakup  perancangan arsitektur  sistem  dan  infrastruktur  teknologi  yang  diperlukan  berdasarkan  hasil  identifikasi kebutuhan  yang  telah  dilakukan  pada  tahap  sebelumnya,  selanjutnya  Tahap  Pengembangan ( Development ) mencakup: Implementasi desain menjadi kode perangkat lunak yang sebenarnya, Pengembangan modul atau komponen perangkat lunak, Uji unit untuk memastikan bahwa setiap komponen  berfungsi  dengan  benar.  Tahap  selanjutnya  adalah  Pengujian  ( Testing )  melalui penerapan pendekatan black box yang dilakukan oleh beberapa pihak yang mewakili kepala dinas Bappeda Litbang Kota Palembang yaitu PPK, kepala bagian dan beberapa kepada seksi terkait proyek  pengambangan  SIDAK.  Tahapan  yang  utama  adalah  tahap  Implementasi (Implementation) yang mencakup: Peluncuran sistem yang dilakukan dengan mengundang semua OPD terkait, Kepala Dinas Bappeda Litbang Kota Palembang, PPK, kepala bidang, kepala bagian, perwakilan akademisi dan pihak terkait lainnya. Peluncuran SIDAK dilakukan di Ruang Rapat lantai  3  Gedung  Bappeda  Litbang  Kota  Palembang.  Tahapan  terakhir  merupakan  Tahap Pemeliharaan perangkat lunak termasuk perbaikan bug dan pembaruan fungsionalitas dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama pengguna [31], [32], [33], [34].

## 2. 2 Sistem Informasi
Sistem Informasi adalah kombinasi dari berbagai komponen yang bekerja bersama-sama untuk  mengumpulkan,  menyimpan,  mengelola,  dan  menyajikan  informasi[6],  [9],  [12],  [27]. Komponen-komponen utama dalam sebuah sistem informasi meliputi: h ardware , software, data, proses,  manusia (Pengguna)  [3], [6],  [9], [12], [27].  Pengguna  bisa  menjadi  pengguna  internal seperti karyawan atau manajemen, atau pengguna eksternal seperti pelanggan atau mitra bisnis, Jaringan ( Network ): Jaringan merupakan infrastruktur yang menghubungkan berbagai perangkat keras dan perangkat lunak dalam sistem informasi[16], [25], [27], [35], [36]. Ini memungkinkan komunikasi  dan  pertukaran  data  antara  komponen-komponen  sistem  informasi,  baik  di  dalam maupun di luar organisasi, Kebijakan dan Prosedur [9], [10], [11], [27].

## 2. 3 Sistem Informasi Data Kemiskinan
Sistem  informasi  data  kemiskinan  merupakan  sebuah  sistem  informasi  yang  dapat mengolah dan menampilkan data kemiskinan. Data yang dimaksud adalah data terpadu tentang rumah  tangga  dan  individu  miskin  dari  TNP2K  adalah  DTKS  (Data  Terpadu  Kesejahteraan Sosial)  yang  sebelumnya  dinamakan  dengan  Basis  Data  Terpadu  (BDT).  DTKS  seharusnya dijadikan  acuan  penetapan  sasaran  program  penanggulangan  kemiskinan  sehingga  seluruh stakeholder  di  Kota  Palembang  memiliki  sasaran  yang  sama.  Kota  Palembang  saat  ini  sudah membangun  Sistem  Informasi  Data  Kemiskinan  (SIDAK)  yang  datanya  bersumber  dari  data terpadu ini. SIDAK yang berjalan saat ini menampilkan data individu dan rumah tangga miskin dan  penerima  bantuan  program  penanggulangan  kemiskinan  dalam  bentuk  tabular  dan  grafik. Beberapa  kondisi  terjadi  setelah  SIDAK  selesai  dibangun  diantaranya:  perubahan  sumber  data dan  variabel  dari  BDT  menjadi  DTKS,  perlunya  sistem  informasi  perencanaan  kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kota Palembang, dan analisa pergerakan data status kesejahteraan rumah tangga dari BDT 2018 ke DTKS 2020 hingga DTKS 2023. Kondisi-kondisi tersebut harus bisa  diakomodir  oleh  SIDAK  sehingga  dibutuhkan  pengembangan  Sistem  Informasi  Data Kemiskinan (SIDAK) Kota Palembang.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  analisis  kebutuhan  dan  identifikasi  masalah  diperoleh  beberapa kebutuhan  pengguna  dalam  hal  ini  merupakan  Bappeda  Kota  Pelambang  dan  beberapa  OPD terkait. Ringkasan hasil analisis kebutuhan dan identifikasi permasalahan serta rancangan solusi dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Ringkasan hasil analisis kebutuhan serta ruang lingkup rancangan solusi 1. Analisis Kebutuhan
• Perencanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan  untuk  membantu  penyusuan Rancangan APBD. • Analisa  pergerakan  data  kesejahteraan sosial  dari  setiap  versi  data  secara  agregat dan BNBA.
• Integrasi dengan Geoportal Kota Palembang
2.   Ruang  Lingkup  pengembangan system • Perencanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan  mulai  dari  Rancangan  Awal, Rancangan  dan  Rancangan  Akhir  sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019. • Pembaharuan variabel BDT yang ditampilkan di SIDAK disesuaikan dengan DTKS 2020. • Penyesuaian  variabel  DTKS  2020  dengan BDT 2018. • Analisa  pergerakan  BDT  2018  ke  DTKS 2020  secara  agregat  dan  BNBA  untuk variabel dan status kesejahteraan. • Integrasi dengan geoportal kota Palembang. 3.   Standar yang Digunakan • Undang-undang  Nomor  14  Tahun  2008 tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik, Pasal  2  dan  6:  Pengecualian  informasi publik. • Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 26: Perlindungan hak pribadi. • PP  No.  82  tahun  2012  tentang  Sistem  dan
Transaksi Elektronik, Pasal 15: Kerahasiaan data Pribadi.
• Peraturan  Presiden  RI  No.  54  Tahun  2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
• SK  Mensos  No.  284/HUK/2016  tentang Kelompok  Kerja  Pengelola  Data  Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.
Berdasarkan  Tabel  1  dilakukan  perancangan  solusi  melalui  pengembangan  sistem informasi data kemiskinan. Tahap awal dilakukan penyamaan persepsi tentang data dan entitas SIDAK.  Selanjutnya  akan  dilakukan rapat  terkait  kegiatan  mana  saja  yang  akan  disetujui  oleh Bappeda  Kota  Palembang  terkait  kegiatan  penanggulangan  kemiskinan  di  Kota  Palembang. Dengan  adanya  SIDAK,  proses  pengajuan  kegiatan  hingga  pelaporan  realisasi  dapat  secara transparan  dipantau  dan  didokumentasikan.  Rancangan  program/kegiatan  yang  sudah  diinput, disetujui  dan  ditolak  akan  tampil  pada  Fitur  rancangan  pada  SIDAK.  Fitur  rancangan  pada SIDAK ditunjukkan oleh Gambar 1.
Gambar 1 Rancangan Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
Pada Gambar 1 dapat dilihat beberapa informasi yaitu: rancangan awal yang berisi jumlah kegiatan yang masuk, jumlah kegiatan yang ditolak dan total kegiatan yang telah diproses. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1 terdapat 2 kegiatan yang masuk dan semua kegiatan tersebut ditolak  sehingga  terdapat  total  2  kegiatan  yang  telah  ditolak.  Selanjutnya  Rancangan  dan rancangan  akhir  yang  berisi  jadwal  pelaksanaan  kegiatan  dengan  term  waktu  yang  telah ditentukan  sehingga  semua  proses  kegiatan/program  penanggulangan  kemiskinan  mulai  dari pengajuan, pelaksanaan hingga pelaporan akan terpantau melalui SIDAK.
Setiap  tahap  rancangan  memiliki  jadwal  dan  OPD  hanya  bisa  memasukkan program/kegiatan  pada  jadwal  tahap  rancangan  yang  sudah  diatur.  Kesalahan  ketik  dan penempatan program/kegiatan dapat dikurangi dengan fitur “pilih urusan” dan “pilih bidang” ini yang dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2 Pemilihan Program/Kegiatan yang Sesuai Sengan Permendagri No. 90 Tahun 2019[30]
Pada Gambar 2 dapat bahwa dilihat OPD memasukkan program/kegiatan dengan memilih nomenklatur program/kegiatan yang ada dalam SIDAK. Program/kegiatan pada fitur ini mengacu pada  Permendagri  No.  90  Tahun  2019[30].  Tampilan  laporan  digital  kegiatan/program penanggulangan  kemiskinan  Kota  Palembanng  secara  keseluruhan  pada  SIDAK  dapat  dilihat pada Gambar 3.
Gambar 3 Laporan digital kegiatan/program penanggulangan kemiskinan Kota Palembanng secara keseluruhan pada SIDAK
Pada  Gambar  3  dapat  dilihat  bahwa  secara  digital  terlapor  proses  kegiatan/program penanggulangan kemiskinan Kota Palembang yang dapat dilihat pada pojok kiri atas Gambar 3. Terdapat  beberapa  fitur  laporan  yaitu:  rincian  kegiatan  berdasarkan  program  yang  masuk pengajuan  pada  SIDAK,  total  kegiatan  dan  asal  program  yang  ditolak,  rekapitulasi  jumlah kegiatan  dan  asal  program  yang  diterima  (ACC)  oleh  Bappeda  Litbang  serta  fitur  integrasi pelaporan SIDAK dengan SiGertak Provinsi Sumatera Selatan untuk memudahkan sinkronisasi pelaporan data kemiskinan provinsi Sumatera Selatan. Rekapitulasi profil DTKS Kota Palembang secara  rinci  berdasarkan  Rumah  Tangga  dan  Individu  juga  ditampilkan  secara  digital  pada SIDAK.  Pada  Gambar  6  juga  dapat  dilihat  data  target  penanggulangan  kemiskinan  lengkap dengan 12 aspek dengan data tampilan per desil. Salah satu aspek yang ditampilkan adalah Profil Status Kesejahteraan 40% terendah. Profil Status Kesejahteraan 40% terendah diperoleh melalui rekapitulasi  data  per  kecamatan  se  Kota  Palembang.  Tampilan  Backend  Profil  Status Kesejahteraan 40% terendah dapat dilihat pada Gambar 4.
Gambar 4 Tampilan Backend Profil Status Kesejahteraan 40% terendah
Data per tahun dapat dipilih menggunakan tombol Dropdown DTKS Tahun Data seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5.
Faradillah, dkk., Digitalisasi Pelaporan Realisasi Penggunaan Anggaran … 569
Pada  Gambar  5  dapat  dilihat  tampilan  Profil  DTKS  2020  yang  dimasukkan  ke  peta SIDAK  berdasarkan rumah  tangga  dan  individu, terdapat fitur “lihat  kegiatan  penanggulangan kemiskinan  untuk  data  kegiatan  yang  sedang  dilakukan  sebagai  upaya  penanggulangan kemiskinan.  Analisa  pergerakan  data  kesejahteraan  sosial  dari  BDT  2015  sampai  DTKS  2023 dalam  bentuk  grafik  batang  dan  agregat  rumah  tangga  yang  tetap,  baru  dan  keluar.  Selain  itu terdapat  juga  pilihan  tahun  data  yang  akan  ditampilkan  dengan  fitur dropdown pilihan DTKS_Tahun  yang  dipilih.  Integrasi  GIS  melalui  peta  program/kegiatan  penanggulangan kemiskinan Kota Palembang secara keseluruhan pada sisi Backend dapat dilihat pada Gambar 6.

## Gambar 6 Tampilan Backend Penanggulangan Kemiskinan
Pada Gambar 6 dapat dilihat peta kegiatan kegiatan penanggulangan kemiskinan semua target per tahun lengkap dengan besaran anggaran tahunan, cakupan wilayah, penerima manfaat, sumber dana kegiatan penanggulangan kemiskinan per tahun yang terbagi menjadi tiga bagian yaitu: APBN, APBD Kota, dan Swasta/Masyarakat yang digambarkan melalui diagram pie dalam persentase.

## 4. KESIMPULAN
Digitalisasi pelaporan kegiatan/program penanggulangan kemiskinan dibangun berbasis web  sebagai  salah  satu  upaya  transparansi  dan  akuntabilitas  Bappeda  Litbang,  OPD  terkait terhadap  realisasi  rancangan  dan  penggunaan  dana  penanggulangan  kemiskinan  kepada masyarakat Kota Palembang secara luas untuk menghindari tindakan penyelewengan dan indikasi pelanggaran  serta  penyimpangan  dana  kemiskinan  Kota  Palembang.  Tampilan  dan  spesifikasi SIDAK sesuai dengan lingkup kebutuhan (misal fitur pengelolaan akun OPD, penambahan peta kecamatan,  penajaman  program  penanggulangan  kemiskinan)  dan  sesuai  dengan  Nomenklatur program, kegiatan dan subkegiatan pada bagian rancangan ini mengacu pada Permendagri No. 90 Tahun 2019.

## 5. SARAN
Pada SIDAK yang telah dibangun saat ini menggunakan Permendagri No. 90 Tahun 2019 sebagai  acuan,  kedepannya  dibutuhnkan  pemeliharaan  dan  pembaruan  fitur  yang  dapat disesuaikan  dengan  acuan  peraturan  maupun  kebijakan  yang  terbaru.  Analisis  data  yang ditampilkan saat ini pada SIDAK hanya terbatas pada pergerakan data kesejahteraan sosial dari BDT,  tahap  selanjutnya  dapat  menambahkan  data  stunting  maupun  data  lainnya  terkait penanggulangan kemiskinan Kota Palembang maupun secara umum di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] N.  I.  Febianto  and  N.  Palasara,  “Analisa  Clustering  K-Means  Pada  Data  Informasi Kemiskinan  Di  Jawa  Barat  Tahun  2018,” Jurnal  Sisfokom  (Sistem  Informasi  dan Komputer) , vol. 8, no. 2, pp. 130–140, Aug. 2019, doi: 10.32736/sisfokom.v8i2.653.
[2] M.  Humalanggi et  al. ,  “EFEKTIVITAS  PROGRAM  PENANGGULANGAN KEMISKINAN  KABUPATEN/KOTA  DAN  PROVINSI  GORONTALO  TAHTA MEDIA GROUP,” 2023.
[3] Y.  Andriani,  S.  Suwitri,  and  T.  Yuniningsih,  “Penerapan  E-Goverment  Melalui  Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Sebagai Aplikasi Pengolah Data  Kemiskinan  Di  Kabupaten  Bengkulu  Selatan,” Jurnal  Agregasi :  Aksi  Reformasi Government  dalam  Demokrasi ,  vol.  11,  no.  2,  pp.  129–147,  Nov.  2023,  doi: 10.34010/agregasi.v11i2.11255.
[4] Badan  Pusat  Statistik  Kota  Palembang,  “Profil  Kemiskinan  di  Kota  Palembang  Maret 2023,” pp. 1–11, Nov. 23, 2023.
[5] Y. A. Noegraha, B. Supriadi, and Y. Nurmasari, “Kota Palembang Dalam Angka 2024,” Palembang, 2024.
[6] I. Putu Hendrajaya, ) I Gede, J. E. Putra, and P. Krisna Julihartha, “SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS  PEMETAAN  MASYARAKAT  PENERIMA  BANTUAN  SOSIAL TEPAT SASARAN PADA DESA SULANGAI BERBASIS WEB,” 2020.
[7] I. Sistem et al. , “SENTIMAS: Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Implementation of Information Systems for Receiving Assistance at the Website-Based Prailiu Village Office.” [Online]. Available: https://journal.irpi.or.id/index.php/sentimas
[8] A.  Damuri,  U.  Riyanto,  H.  Rusdianto,  and  M.  Aminudin,  “Implementasi  Data  Mining dengan  Algoritma  Naïve  Bayes  Untuk  Klasifikasi  Kelayakan  Penerima  Bantuan Sembako,” JURIKOM  (Jurnal  Riset  Komputer) ,  vol.  8,  no.  6,  p.  219,  Dec.  2021,  doi: 10.30865/jurikom.v8i6.3655.
[9] I. Sopiandi, “SISTEM INFORMASI PENDATAAN PENDUDUK MISKIN BERBASIS WEB,” Sistem Informasi | , vol. 7, no. 2, pp. 97–103, 2020.
[10] N.  Alamsyah,  W.  Erpurini,  and  F.  Setiawan,  “Rancang  Bangun  Sistem  Informasi Geografis Berbasis Website Untuk Pemetaan Objek Wisata Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata PadaKota Bandung,” Jurnal Sains Sosio Huaniora P-ISSN , vol. 5, pp. 2580– 1244, 2021.
[11] “HALAMAN  JUDUL  RANCANG  BANGUN  SISTEM  INFORMASI  SDGS (SUSTAINABLE  DEVELOPMENT  GOALS)  DESA  DENGAN  WEBGIS  BERBASIS FLASK-PYTHON.”
[12] K. Auliasari and R. Primaswara, “SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS MONOGRAFI KECAMATAN  KEDUNGKANDANG  MENGGUNAKAN  METODE  K-MEANS,” 2022.
[13] A. Bahauddin, A. Fatmawati, and F. P. Sari, “Analisis Clustering Provinsi Di Indonesia Berdasarkan  Tingkat  Kemiskinan  Menggunakan  Algoritma  K-Means,” JURNAL MANAJEMEN INFORMATIKA DAN SISTEM INFORMASI , vol. 4, no. 1, pp. 1–8, 2021.
[14] W.  Bagye,  L.  Z.  Haqiqi,  and  M.  Ashari,  “Sistem  Informasi  Geografis  Persebaran Masyarakat  Miskin  (Damaskin)  di  Desa  Monggas  berbasis  Web,” Jurnal  Manajemen informatika  &  Sistem  Informasi) ,  vol.  2,  no.  2,  2019,  [Online].  Available:  http://e- journal.stmiklombok.ac.id/index.php/misi
[15] F. Wati, J. N. Utamajaya, and A. Pratama, “Efektivitas Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation di Kelurahan Gunung Seteleng Menggunakan Framework TAM,” JURIKOM  (Jurnal  Riset  Komputer) ,  vol.  9,  no.  2,  p.  492,  Apr.  2022,  doi: 10.30865/jurikom.v9i2.4057.
[16] A.  Muhariya,  B.  Widada,  S.  Siswanti,  and  S.  Sinar  Nusantara  Surakarta,  “Monitoring Program  Keluarga  Harapan  Berbasis  Mobile  GIS  Menggunakan  K-Means  Clustering Family  Hope  Program  Monitoring  Based  on  Mobile  GIS  Using  K-Means  Clustering,” 2021.
[17] “5911-Article Text-26811-1-10-20230616”.
[18] M.  Haryanto  and  U. Kristen  Satya  Wacana  Salatiga,  “Pratyaksa Ocsa  Nugraha  Saian,” 6720.
[19] E. Saptaputra, V. J. Basiroen, and D. E. Septian, “Digitalization of Small Batik Industry: UI/UX design to support Batik Lasem e Commerce,” in IOP  Conference  Series:  Earth and  Environmental  Science ,  IOP  Publishing  Ltd,  Aug.  2021.  doi:  10.1088/1755- 1315/794/1/012121.
[20] N. Beyrouti, “Digital technology management and educational innovation,” vol. 51, no. 1, 2017.
[21] W. Burger and M. J. Burge, Digital Image Processing An algorithmic introduction using Java . 2016. doi: 10.1007/978-1-84628-968-2.
[22] E. Kurniawati, I. Idris, P. Handayati, and S. Osman, “Digital transformation of MSMEs in Indonesia during the pandemic,” Entrepreneurship and Sustainability Issues , vol. 9, no. 2, pp. 316–331, Dec. 2021, doi: 10.9770/jesi.2021.9.2(21).
[23] C. Giunta, “Digital Marketing Platform Tools, Generation Z, and Cultural Consideration,” Journal of Marketing Development and Competitiveness , vol. 14, no. 2, pp. 63–75, 2020.
[24] F. Faradillah, E. Ermatita, and D. P. Rini, “Advances in Intelligent Systems Research,” 2020.
[25] F.  Faradillah,  L.  D.  Anggraini,  E.  D.  Purnamasari,  and  M.  F.  Alie,  “PELATIHAN PENGGUNAAN  PLATFORM  DIGITAL  SEBAGAI  MEDIA  PEMASARAN  PADA UMKM  KERUPUK  KEMPLANG  DESA  LEMBAK,” RESWARA:  Jurnal  Pengabdian Kepada Masyarakat , vol. 4, no. 1, pp. 526–533, Jan. 2023, doi:
10.46576/rjpkm.v4i1.2504.
[26] A. T. Hidayat, “PERANCANGAN SISTEM INFORMASI TINGKAT KEMISKINAN DI KOTA  LUBUKLINGGAU  BERBASIS  WEB  MENGGUNAKAN  FRAMEWORK CODEIGNITER,” JUSIM (Jurnal Sistem Informasi Musirawas) .
[27] A. R. Sabirin and S. Rahma, “SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS LAYANAN PUBLIK PADA  KOTA  BAUBAU  BERBASIS  WEB,” Jurnal  Informatika ,  vol.  9,  no.  1,  2018, [Online]. Available: http://ejournal.unidayan.ac.id/index.php/JIU/issue/view/9
[28] Faradillah,  A.  A.  Zulfikar,  and  M.  S.  Hidayatullah,  “AYO  LAPOR  MANG  POLISI  | Manual Book,” Palembang, 2023. [Online]. Available:
https://www.ayolapormangpolisi.com/login
[29] M.  Pandapotan  Damanik  Balai  Pengembangan  SDM  dan  Penelitian  Kominfo  Jakarta Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  Jl  Pegangsaan  Timur  and  B.  Jakarta  Pusat, “SUMSEL SMART PROVINCE: IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN KESIAPAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA SELATAN SUMSEL SMART PROVINCE:  IMPLEMENTATION  AND  READINESS  CHALLENGES  OF  LOCAL GOVERNMENTS IN SOUTH SUMATERA”.
[30] “Permendagri Nomor 90 Tahun 2019”.
572  Jurnal JUPITER, Vol. 16  No. 2 Bulan Oktober Tahun 2024, Hal. 561 - 572
[31] B. Sugiantoro, M. Anshari, and D. Sudrajat, “Developing Framework for Web Based e- Commerce: Secure-SDLC,” in Journal of Physics: Conference Series , Institute of Physics Publishing, Jul. 2020. doi: 10.1088/1742-6596/1566/1/012020.
[32] E. Bayu Kristanto, S. Andrayana, U. Nasional, J. Sawo Manila, K. Jakarta Selatan, and D. Khusus,  “Application  of  Waterfall  SDLC  Method  in  Designing  Student’s  Web  Blog Information  System  at  the  National  University,”  2020.  [Online].  Available: https://iocscience.org/ejournal/index.php/mantik
[33] W.  Nurjaya et  al. ,  “Pada  Badan  Penanaman  Modal  Dan  Perizinan  Terpadu  (  Bpmpt  ) Provinsi Jawa Barat,” pp. 37–41, 1992.
[34] M. Inra Takaendengan et al. , “Development of an Alumni Data Processing Information System Using the SDLC Modeling System Development Method,” 2023.
[35] P. Februari and ) Fitria, “Positif : Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi AUDIT SISTEM KEAMANAN INFORMASI MENGGUNAKAN ISO 27001 PADA SMKN 1 PUGUNG, LAMPUNG,” vol. 5, no. 2, 2019.
[36] H.  Hamrul  and  N.  Zulkarnaim,  “Pengembangan  Sistem  Informasi  Pengukur  Kesiapan Akreditasi  Program  Studi  9  Kriteria,” JCIS  (Journal  of  Computer  and  Information System) , vol. 4, no. 2, pp. 30–41, 2021, doi: 10.31605/jcis.v4i2.