Volume 1 Nomor 2(2019) 182-195  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v1i2.455
182 | Volume 1 Nomor 2  2019

## Hukum Perkawinan Berbeda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Muhammad Shaleh STAI Jam’iyah Mahmudiyah Langkat Muhammad_Saleh@staijm.ac.id

## ABSTRACT
The marriage law of different religions according to KHI. The purpose of this research is the response to a phenomenon that often occurs recently in society, especially urban communities. Interfaith  marriages  are  taboo,  because  marriage  is  something  sacred.  Because  every  religion, especially Islam, has very clearly regulated marriage procedures. If there is a marriage of different religions, it is feared that there will be deviations in religion, because in fact marriage is to perfect religion and marriage is a very noble worship. Interfaith marriages will obscure the position of the wife, the lineage of a child's descendants, and of course the applied religion will be mixed with the teachings of the partner's religion and Islam itself prohibits interfaith marriages on these grounds. Interfaith marriages will only cause problems, so many parties are against this interfaith marriage, because by looking at facts like this, we can argue that interfaith marriages have been a debate for a long time. And although the formal legal acknowledgment of this permit has not been written, in practice the number of people who marry between different religions continues to increase, so how exactly does the legal view of the compilation of Islamic law respond to this problem. In this study, it will be explained globally about the marriage law of different religions and the reality that occurs in society.

## Keywords: Marriage Law, Different Religions, KHI

## ABSTRAK
Hukum  perkawinan  berbeda  agama  menurut  KHI.  Tujuan  pernelitian  ini  atas  respon dari  fenomena  yang  sering  terjadi  belakangan  ini  pada  masyarakat,  khusnya  masyarakat  kota. Pernikahan beda agama menjadi sesuatu hal yang tabu, karena pernikahan merupakan sesuatu yang sakral. Karena setiap agama, khususnya islam, telah mengatur tata cara pernikahan dengan sangat  jelas.  Jika  terjadi  perkawinan  berbeda  agama  akan  dikhawatirkan  akan  ada penyelewengan dalam agama, karena sejatinya pernikahan untuk mwnyempurnakan agama dan perkawinan merupakan ibadah yang sangat mulia. Perkawinan beda agama akan mengaburkan kedudukan  istri,  nasab  keturunan  seorang  anak,  dan  tentunya  agama  yang  diaplkiasikan  akan bercampur  aduk  dengan  ajaran  dari  agama  pasangannya  dan  islam  sendiri  melarang  untuk melakukan  perkawinan  berbeda  agama  atas  dasar-dasar  tersebut.  Perkawinan  beda  agama hanya  akan  menimbulkan  masalah-masalah,  maka  banyakpihak  yang  menentang  perkawinan beda agama ini, oleh karena melihat fakta yang seperti ini, kita dapat berpendapat bahwa sudah lama  perkawinan  antar  agama  menjadi  perdebatan.  Dan  meskipun  pengakuan  legal  formal pembolehan hal ini belum tersurat, prakteknya warga yang melakukan perkawinan beda agama terus bertambah, lantas bagaimana sebenarnya pandangan hukum dari kompilasi hukum Islam
menanggapi  permasalahan  ini.  Dalam  penelitian  ini  akan  dijelaskan  secara  global  mengenai hukum perkawinan berbeda agama dan realita yang terjadi di masyarakat.
Kata kunci: Hukum Perkawinan, Beda Agama, KHI

## PENDAHULUAN
Islam  adalah  sebuah  agama  yang  sempurna.  Kesempurnaan  islam  dapat dilihat  dari  segala  aspek  kehidupan  yang  dibutuhkan  manusia  sebagai  khalifah dimuka  bumi  mencakupi  aspek  ibadah,  muamalah,  jinayah,  pernikahan  dan  lain sebagainya.  Salah  satunya  dapat  dilihat  melalui  bagaimana  islam  mengatur kehidupan berkeluarga.
Islam  menganjurkan  perkawinan  dalam  membentuk  sebuah  keluarga  yang penuh  sakinah,  mawaddah,  warahmah,  namun  tidak  semua  perkawinan  yang selamanya  dapat  berlangsung  dengan  lancar  karena  disana  banyak  terdapat gangguan  dan  kesulitan  yang  terjadi  dalam  keluarga  cukup  beragam,  baik  dalam ekonomi, sosial, pendidikan, maupun ideologi.
Setiap  pasangan  suami  istri  mengiginkan  kebahagiaan  dan  keharmonian, disamping  mewujudkan  rasa  kasih  sayang  yang  berterusan  dalam  kehidupan berumah tangga. Ini karena hubungan suami istri itu berdiri di atas dua sendi yaitu ketentraman  dan  juga  kasih  sayang.  Apabila  salah  satu  sendi  itu  tidak  terpenuhi maka islam menganjurkan kepada pasangan suami istri untuk mencari jalan yang sesuai supaya ikatan lain yang masih utuh tidak terputus.
Menurut  pandangan  Islam,  tujuan  perkawinan  tidak  akan  terwujud  secara sempurna kecuali jika suami  dan isteri  tersebut  berpegang  pada satu keyakinan yang  sama  dan  mereka  teguh  dalam  melaksanakan  ajaran  agamanya.  Jika  agama keduanya  berbeda,  makan  akan  timbul  berbagai  permasalahan  dalam  keluarga  itu, misalnya  saja  dalam  masalah  pelaksanaan  ibadat,  pendidikan  anak,  pengaturan makanan,  pembinaan  tradisi  keagamaan,  dan  lain  sebagainya  yang  pasti  akan  timbul dalam  keluarga  tersebut.  Islam  dengan  tegas  melarang  wanita  Islam  menikah  dengan pria non-muslim, baik musrik maupun ahlul kitab, demikian pula halnya seorang pria
Islam  dilarang  menikahi  wanita  musyrik,  kedua  bentuk  perkwinan  ini  mutlak diharamkan.
Negara  kita  berlandaskan  falsafah  pancasila  dan  UU  dasar  1945  maka  UU perkawinan ini telah dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya dan  dilain  pihak  dapat  pula  menampung  segala  kenyataan  yang  hidup  dalam masyarakat.
Disamping  itu  UU  perkawinan  ini  telah  menampung  pula  unsur-unsur  dan ketentuan-ketentuan  hukum  agama  dan  kepercayaan  serta  asas-asas  mengenai perkawinan  sesuai  dengan  tuntutan  dan  perkembangan  zaman  untuk  melihat kedudukan wanita  islam  indonesia  dalam UU  perkawinan,  uraian  ini  akan difokuskan kepada 2 hal:
1. Kedudukan wanita sebagai istri dan
2. Kedudukan sebagai istri terhadap harta bersama dan anak.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  dengan  jenis kepustakaan

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tujuan perkawinan berbeda agama adalah memurtadkan,  menjauhkan kita dari agama  Islam  dan  ikut  masuk  memeluk  agama  lain.  Hal  ini  sering  terjadi  dikalangan masyarakat,  tetapi  pasangan  yang  melakukan  perkawinan  beda  agama  tidak mempermasalahkan hal itu karena mereka dibutakan oleh cinta. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah : 217
“ Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran,  maka  mereka  itulah  yang  sia-sia  amalannya  di  dunia  dan  di  akhirat,  dan mereka  itulah  penghuni  neraka,  mereka  kekal  di  dalamnya” (Surat  Al-Baqarah  ayat: 217)
Undang-undang maupun hukum Islam sepakat bahwa sesungguhnya pernikahan beda agama ini sampai kapanpun tidak dapat dibenarkan, setidaknya karena tiga alasan :
1. Melanggar Hukum Agama
2. Melanggar undang-undang perkawinan.
3. Tidak akan tercapai tujuan perkawinan
Para ulama pun sepakat bahwa prasyarat penting yang harus dipenuhi seseorang dalam  mencapai  sakinah  dalam  rumah  tangganya  adalah  satu  kenyakinan  dan  taat kepada Allah SWT.
Selain  tidak  akan  tercapainya  kebahagiaan  yang  hakiki  dalam  rumah  tangga, perkawinan  beda  agama  akan  menimbulkan  berbagai  akibat  yang  berkepanjangan  di belakang hari, seperti :
1. Melahirkan keturunan yang tidak jelas nasabnya
Karena  pernikahan  beda  agama  tidak  sah  menurut  hukum  Islam,  maka keturunan  yang  terlahir  dari  pasangan  tersebut  disebut  anak  garis  ibu,  artinya  dia terputus  nasabnya  dari  bapaknya  yang  memproses  secara  biologis.  Jika  kemudian terlahir  anak  perempuan  dari  pernikahan  mereka,  kemudian  anak  perempuan  ini beragama islam sedangkan bapaknya beragama lain, maka dia tidak bisa diwalikan oleh  bapak.  Apabila  dipaksakan  bapak  biologisnya  menjadi  wali  nikah,  maka pernikahan  anak  tersebut  tidak  sah.  Dan  pernikahan  yang  tidak  hanya  akan  sah melahirkan hubungan suami istri yang tidak sah alias zina.
2. Terputusnya hak waris
Dalam  agama  Islam,  salah  satu  penyebab  seseorang  tidak  bisa  mendapatkan harta waris (terputus hak warisnya) yaitu perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris.  Hal  ini  bisa  saja  menimbulkan  konflik  (perebutan  harta  waris)  yang
berkepanjangan  jika  terdapat  beberapa  ahli  waris  yang  berbeda  agama  dalam sebuah keluarga.
3. Membuat ketidak pastian dalam memilih agama
Karena  biasanya  orangtua  yang  berbeda  agama  cenderung  memberikan kebebasan  memilih  agama  kepada  anak-anaknya.  Kebebasan  ini  justru  sebenarnya akan menjadi beban psikologis terhadap anak-anak mereka.
Ketika  mereka  mempertimbangkan  perasaan  salah  satu  dari  orangtuanya, apakah akan ikut agama bapak atau ibu. Hal ini tidak bisa dianggap remeh sekalipun orangtua memberi kebebasan, tetap anak akan merasakan  kebimbangan dalam  menentukan  pilihannya  yang  paling  dihawatirkan  adalah,  karena  selalu diliputi  kebingungan  dan  ketidakpastian  pada  akhirnya  anak-anak  mereka  masa bodoh  terhadap  agama,  mereka  memilih  hidup  bebas  seperti  orang  yang  tidak beragama.
Selanjutnya  Yusuf  Qardlawi  mengingatkan  banyaknya  madharat  yang mungkin terjadi karena perkawinan dengan wanita non Muslim :
1. Akan  banyak  terjadi  perkawinan  dengan  wanita-wanita  non  Muslim.  Hal  ini akan  berpengaruh  kepada  perimbangan  antara  wanita  Islam  dengan  laki-laki Muslim. Akan lebih banyak wanita Islam yang tidak kawin dengan pria Muslim yang belum kawin.
2. Suami mungkin terpengaruh oleh agama istrinya, demikian pula anak-anaknya. Bila terjadi, maka “fitnah” benar -benar menjadi kenyataan.
3. Perkawinan  dengan  non  Muslimah  akan  menimbulkan  kesulitan  hubungan suami-istri  dan  pendidikan  anak-anak.  Lebih-lebih  jika  pria  Muslim  dan kitabiyah  beda  tanah  air,  bahasa,  kebudayaan  dan  tradisi,  misalnya  Muslim timur kawin dengan kitabiyah Eropa atau Amerika.

## Hukum Perkawinan Berbeda Agama dan Dasar Hukumnya
Pernikahan  beda  agama  dapat  menimbulkan  hal  yang  negatif,  misalnya perbedaan  agama  yang  dianut  ayah  dan  ibu  akan  memungkinkan  terjadinya berbagai benturan dan kesulitan  di lingkungan  keluarga,   khususnya  mengenai
ibadah  anak,  pendidikan  anak,   makanan  yang  disajikan  dan  hal-hal  lain  yang menyangkut keagamaan.
Oleh  sebab  itu  pernikahan  beda  agama  semestinya  tidak  terjadi,  atau  dengan kata  lain  harus  dihindari  karena  pernikahan  yang  semestinya  yaitu  pernikahan  yang berlandaskan  pada  akidah  dan  kepercayaan  yang  sama  sehingga  mudah  melahirkan akhlak Islami.
Islam  melarang  dengan  tegas  pernikahan   beda  agama,  baik  pernikahan  antara  lelaki muslim  dengan  perempuan  non  muslim  ataupun  sebaliknya,  apakah  ia  musyrik  (non ahli  kitab)  atau  ahli  kitab.  Kedua  bentuk  pernikahan  yang  demikian  itu  sangat jelas diharamkan dalam Islam,
Di  dalam  UU  perkawinan  No.1  Tahun  1974  tidak  dikenal  istilah  perkawinan  berbeda agama  sebagaimana  dalam  pasal  2  ayat  1,  yaitu  “  Perkawinan  adalah  sah  apabila dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercay aannya” (UU Perkawinan, 1974:1)
Hal ini membuktikan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang berbeda agama dan keyakinan jelas melanggar hukum dan tidak bisa dilaksanakan di Indonesia dan seharusnya tidak ada toleransi atau pembelaan terhadap mereka yang melakukan itu baik oleh perseorangan maupun lembaga apapun. Kantor Urusan Agama dan Catatan Sipil  sebagai  lembaga  yang  diberikan  kewenangan  untuk  melayani  pencatatan pernikahan pun tidak akan melayani sebuah pernikahan selama pasangan calon suami istri masih berbeda agama.
Berdasarkan  KHI  pasal  40  menyebutkan  bahwa  dilarang  melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tetentu :
a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria   lain;
b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
Seorang  wanita  yang  tidak  beragama  Islam(Direktorat  Pembinaan  Peradilan  Agama Islam, 2001:11).
Pasal  40  huruf  c  di  atas  secara  eksplisit  melarang  terjadinya  perkawinan antara  laki-laki  (muslim)  dengan  wanita  non-muslim  (baik Ahl  al-Kitab maupun non Ahl al-Kitab ). Jadi pasal ini memberikan penjelasan bahwa wanita non-muslim apapun  agama  yang  dianutnya  tidak  boleh  dinikahi  oleh  laki-laki  yang  beragama Islam. Karena pemerintah membuat peraturan yang melarang perkawinan antara seorang yang beragama Islam (pria/wanita) dengan seorang yang tidak beragama Islam  (pria/wanita)  apapun  agamanya,  sedangkan  umat  Islam  Indonesia berkewajiban  mentaati  larangan  pemerintah  itu  sebagaimana  yang  telah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 40 ayat (c) dan pasal 44.
Berdasarkan KHI pasal 44 menyatakan sebagai berikut: “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan  perkawinan  dengan  seorang  pria  yang  tidak  beragama  Islam. (Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, 2001:6).
Analisa  Penulis  Terhadap  Dalil  yang  Digunakan  KHI  (Kompilasi  Hukum  Islam) dalam Menetapkan Hukum Perkawinan Berbeda Agama
Di  antara  kandungan  Kompilasi  Hukum  Islam  itu  ada  menyangkut perkawinan  beda  agama.  Hal  itu  dapat  dijumpai  dalam  pasal  40  dan  44  bab  VI tentang  larangan,  Kompilasi  Hukum  Islam  melarang  umat  Islam  melakukan perkawinan  dengan  non-muslim.  Kemudian  pasal  61  bab  X  tentang  Pencegahan perkawinan, maka perkawinan dapat dicegah  oleh  orang-orang yang telah diberi
hak  untuk  dapat  melakukan  pencegahan.  Terakhir  pada  pasal  116  bab  XVI  tentang putusnya  perkawinan,  maka  perkawinan  pasangan  suami  istri  yang  sama-sama beragam Islam dapat putus akibat salah satu dari mereka keluar dari Islam.
Berbicara mengenai otoritas KHI dalam pemberlakuannya, terdapat perbedaan para ahli hukum, yang dapat disimpulkan:
Pertama berpendapat bahwa KHI termasuk ke dalam salah satu hukum tertulis yang bersifat memaksa karenanya ia termasuk salah satu dari sumber hukum formal di Indonesia,  sehingga  wajib  diamalkan.  Dengan  demikian,  berhubungan  KHI  telah
189 | Volume 1 Nomor 2  2019
melarang  perkawinan  berbeda  agama,  maka  perkawinan  berbeda  agama  itu inkonstitusional dan ilegal.
Kedua  berpendapat  bahwa  KHI  tidak  termasuk  ke  dalam  salah  satu  sumber hukum formal di Indonesia ini karena ia hanya diatur dengan INPRES, sedang INPRES tidak  termasuk  bagian  dari  sumber  hukum  formal  tersebut  di  Indonesia  ini.  Sejalan dengan ini, KHI tidak mesti dilaksanakan (dia hanya bersifat persuasif), jadi kendaitpun telah melarang perkawinan berbeda agama bagi orang Islam, itu tidak dapat dipahami sebagai  kemestian  tetapi  hanya  anjuran.  Maka  bagi  orang  melakukan  perkawinan tersebut menurut pendapat ini bisa memberlakukan ketentuan Stb.1898 No.158 karena hal itu dipandang masih berlaku, dan perkawinan mereka dipandang konstitusional dan legal.
Jika dianalisis maka terlihat pendapat pertama berada pada tataran yang ideal, yang secara normatif bahwa perkawinan berbeda agama adalah sesuatu yang dilarang. Disamping haram, inkonstituional dan juga ilegal. Karenanya bagi yang melaksanakan ini,  cenderung  lebih  merasakan  jalan  keselamatan  di  dunia  dan  akhirat,  lewat pandangan bahwa ia selamat di dunia dengan cara menjalankan hukum yang berlaku di dunia, dan juga selamat dengan konsekwensi keakhiratan berupa ancaman dosa.
Namun  pada  sisi  lain  harus  dimaklumi  pula  bahwa  INPRES  yang  mewadahi keberlakuan  KHI  tidaklah  cukup  kuat,  mengingat  bahwa  institusi  hukum  ini  tidak menjadi sumber hukum formal di Indonesia. Karenanya kalaulah memang pemerintah apakah  eksekutif  maupun  legislatif  ingin  mengatur  tenang  ketentuan  akan  larangan perkawinan berbeda agama, mengapa tidak langsung saja menggunakan piranti hukum berupa  sumber  hukum  formil  yang  ada  seperti  undang-undang  dan  lain  sebagainya. Oleh  sebab  itu  hubungan  hukum  kepada  KHI  ini  akhirnya  merupakan  seruan  moral semata, dan tidak mengandung konsekwenasi yuridis yang kuat.
Pendapat  kedua  juga  terlihat  cukup  argumentatif,  karena  logika  mereka  bisa mereka  jalankan  secara  netral,  sehingga  tidak  terperangkap  kerancuan  berpikir subjektif, kendatipun mungkin mereka secara moril sulit untuk menerima perkawinan
berbeda  agama,  tetapi  mereka  bisa  memilah-milah  lokasi  ilmiah  dengan  lokasi ideologis, hingga kesan objektifitasnya lebih mengedepan (Pagar, 2011:107-112).
Namun pada sisi lain terlihat pendapat kedua ini menyimpan kelemahan dimana KHI yang telah lahir dengan menyita waktu banyak, dan menghabiskan dana besar, para pengabdi hukum juga telah penat dan lelah, juga secara serius telah dimasyarakatkan, semua ini apa gunanya kalau tidak untuk dilakukan. Negara kita adalah negara hukum dan bukan negara agama, namun negara ini merupakan negara hukum yang melindungi hak-hak orang beragama.
Lebih rinci penulis akan memberikan analisis mengenai persoalan perkawinan berbeda agama ini yang tertera dalam KHI:
Pertama,  dalam  bentuk  realitas  perkawinan  berbeda  agama  terlihat  berjalan terus,  kemudian  petugas  yang  berwenang  dalam  hal  ini  Pegawai  Catatan  Sipil  tetap melayani  mereka,  karenanya  pernikahan  mereka  resmi,  serta  memiliki  bukti autentik pernikahan yaitu surat nikah. Kalau memang hal ini dipandang tidak sah, ilegal, dan inkonstitusional maka perbuatan mereka bisa tergolong pidana, perbuatan mesum mereka  tidak  memperoleh  izin  resmi,  dan  bisa  dianggap  mengganggu  ketentraman umum.  Hingga  dengga  demikian  mereka  dapat  dibawa  ke  persidangan  untuk  diadili. Ternyata hal ini tidak pernah dijumpai di negara kita, hingga memberikan pandangan bahwa perkawinan berbeda agama masih tetap dapat dilakukan.
Kedua,  keikutsertaan  Menteri  Agama  dalam  mengatur  perkawinan  berbeda agama  dipahami  kurang  proporsional. Karena  diketahui  bahwa  pada waktu  itu,  induk Pengadilan  Agama  saat  itu  ada  dua  yaitu;  Menteri  Agama  dalam  hal  bidang organisatoris,  administratif,  dan  finansial.  Sedangkan  dalam  aspek  teknis  fungsioanl yudikatif, dalam arahan dan bimbingan Mahkamah Agung. Karena itu tindakan Menteri Agama  yang  ikut mengatur  KHI  dipandang  telah  memasuki  wilayah  yudikatif, dan hal ini  dianggap  melampui  batas  kewenangan  Menteri  Agama  selaku  representasi  dari kekuasaan eksekutif, dan bukan yudikatif.
Ketiga,  sikap  KHI  melarang  perkawinan  berbeda  agama  terlihat  tidak  tegas. Sikap KHI ini terlihat dalam keraguan, di satu sisi melarang perkawinan berbeda agama,
tetapi pada sisi lain tetap membolehkaananya. Hal ini terlihat dengan jelas pada pasal- pasal yang mengatur perkawinan berbeda agama tersebut. Pasal 40, 44, dan 61 terlihat sejalan, yaitu tidak menghendaki perkawinan berbeda agama. Karena pada pasal 40, 44, tersebut KHI dengan tegas melarangnya dan pada pasal 61 dikatakan bahwa para pihak yang mempunyai hak dapat melakukan pencegahan terhadapnya. Berbeda hal dengan pasal  116  yang dinilai  tidak  serius  membendung  orang  untuk  melakukan perkawinan berbeda agama. Pasal 116 tersebut menyatakan bahwa bagi pasangan suami istri yang telah  menikah,  lantas  salah  seorang  di  antara  mereka  murtad  (keluar dari  Islam)  KHI memberi  kesempatan  bagi  salah  satu  yang  masih  tetap  dengan  ajaran  agama  Islam untuk melakukan perceraian bila ternyata mereka tidak rukun. Penyebutan KHI tentang “beralih  agama  yang  mengakibatkannya  terjadi  ketidak  rukunan”  ini  penuh  dengan kesia-siaan. Karena kalau peralihan agama terjadi dan mereka masih rukun maka tidak dapat  dijadikan  alasan  perceraian.  Bahkan  eksistensi  murtad  tidak  dianggap  sebagai dasar  terhadap  alasan  perceraian,  namun  pada  ketidak  rukunannya.  Padahal  secara umum  perceraian  terjadi  karena  ketidak  rukunan  bukan  karena  murtad.  Karena  itu unsur murtad sebagai alasan perceraian tidak sginfikan dan tidak terlihat.
Keempat,  larangan  KHI  untuk  melakukan  perkawinan  berbeda  agama  tidak fungsional. Dikatakan demikian  karena di Indonesia ini ada dua lembaga yang bertugas untuk  mengawasi  dan  mencatat  perkawinan,  yaitu  PPN  dari  Kantor  Urusan  Agama (KUA),  ini  khusus  bagi  yang  beragama  Islam  baik  calon  suami  maupun  calon  istri. Kemudian pegawai yang sama dari Kantor Catatan Sipil untuk perkawinan selain orang Islam.  Berangkat  dari  ketentuan  ini,  bila  pasangan  calon  saumi  istri  tersebut ingin  melakukan  perkawinan  berbeda  agama  maka  yang  berwenang  dalam  hal  ini adalan  Kantor  Catatan  Sipil  yang  berada  dibawah  Kementerian  Dalam  Negeri.  Dari lembaga  inilah  mereka  mendapatkan  pengawasan  perkawinan,  sekaligus  untuk  dapat dicatatkan dan memiliki akta nikah. Bagi lembaga Catatn Sipil perbedaan agama tidak menjadi  masalah  bagi  mereka  untuk  mendapatkan  hak-hak  legalitas  mereka  di  mata hukum.  Mereka  tidak  mengindahkan ketentuan  yang  ada dalam KHI  meskipun  secara tegas KHI menyebut pelarangan perkawinan berbeda agama (Pagar, 2011:107-112).
Kelima,  hal  yang  lebih  ironis  lagi  adalah  bahwa  realitas  yang  terjadi  banyak orang yang masuk ke dalam Islam atas dasar agar perkawinan mereka dipandang sah. Namun  bagaimana  pertumbuhan  dan  perkembangan  perkawinan  tidak  terjamah  dan tersentuh oleh KHI. Mereka selamat dari pasal KHI yang melarang perkawinan berbeda agama. Namun jika yang bersangkutan kembali murtad (keluar dari Islam ), KHI tidak memiliki ketentuan yang mengatur hal tersebut. Karena kalau ternyata mereka secara keluarga  rukun-rukun  saja,  maka  KHI  tidak  mempunyai  aturan  tegas  bagaimana pembatalan perkawinan mereka itu dapat dilakukan.
Keenam,  KHI  harus  diadakan  perubahan  yang  signifikan  baik  secara  materi hukum  terutama  ketegasan  tentang  larangan  perkawinan  berbeda  agama  maupun kedudukan  yuridisnya,  agar  keberlakuannya  tidak  bersifat  moral  namun  formal  dan mengikat.

## KESIMPULAN DAN SARAN
KHI  melarang  perkawinan  berbeda  agama  terlihat  jelas  pada  pasal  40,  44, tersebut KHI dengan tegas melarangnya.
Pasal  40  (c)  yaitu  Dilarang  melangsungkan  perkawinan  antara  seorang  pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Pasal 44 KHI yaitu Seorang wanita Islam dilarang  melangsungkan  perkawinan  dengan  seorang  pria yang  tidak  beragama Islam.
Pasal  40  dan  44 KHI, tersebut  mengatur  larangan perkawinan  antara pemeluk agama yang berbeda sehingga jelas apabila terjadi perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda berarti perkawinannya tidak sah.
1. Pada  pasal  116  yang  dinilai  tidak  serius  membendung  orang  untuk melakukan perkawinan berbeda agama.
Pasal 116 tersebut menyatakan bahwa bagi pasangan suami istri yang telah menikah, lantas salah seorang di antara mereka murtad (keluar dari Islam) KHI memberi kesempatan bagi salah satu yang masih tetap dengan ajaran agama Islam untuk melakukan perceraian bila ternyata mereka tidak rukun.  Penyebutan  KHI  ten tang  “beralih  agama  yang  mengakibatkannya
Volume 1 Nomor 2(2019) 182-195  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v1i2.455
terjadi  ketidak  rukunan”  ini  penuh  dengan  kesia -siaan.  Karena  kalau peralihan  agama  terjadi  dan  mereka  masih  rukun  maka  tidak  dapat dijadikan  alasan  perceraian.  Bahkan  eksistensi  murtad  tidak  dianggap sebagai dasar terhadap alasan perceraian, namun pada ketidak rukunannya.
2. Realita  yang  ada  didalam  masyarakat  masih  ada  kita  jumpai  perkawinan beda agama hal ini terjadi karena beberapa faktor diantaranya:
a. Pergaulan hidup sehari- hari dalam kehidupan bermasyarakat.
b. Pendidikan tentang agama yang minim.
c. Latar belakang orangtua
d. Kebebasan memilih pasangan
e. Hubungan sosial
Salah  satu  dari  kelima  faktor  inilah  dapat  menimbulkan  terjadinya perkawinan beda agama, dimana kurangnya perhatian masyarakat akan ke lima faktor tersebut dan kurangnya iman dimasyarakat kita untuk menjauhi larangan dari Allah SWT.
Adapun tindakan yang harus dilakukan agar tidak terjadi perkawinan berbeda agama adalah:
a. Carilah lingkungan luar rumah (bermain, sekolah, kerja) yang kondusif untuk menjalankan syariat Islam.
b. Perbanyak  sholat  istikhoroh  agar  setiap  saat  kita  mendapat  petunjuk  untuk memilih pasangan yang terbaik menurut Allah
c. Tidak bergaul akrab atau bersahabat dengan lawan jenis non muslim.
d. Perkuat  kepribadian  kita  dengan  banyak  membaca  kajian  keislaman  dan perbanyak amalan sunnah.
e. Jangan berkhalwat, bercampur baur dengan lawan  jenis.
f. Berdoalah semenjak memasuki usia baligh agar mendapat pasangan hidup yang sholeh, bertanggung jawab, berjuang untuk Islam.
g. Mintalah  doa  dari  orangtua  atau  orang  orang  terdekat,  para  guru  kita  agar mendoakan  kita  mendapat  pasangan  yang  sholeh,  berilmu,  berjuang  untuk Islam.
h. Tunjukkan jati diri kita dengan keterikatan terhadap syariat Islam pada setiap perkataan dan perbuatan. Termasuk berbusana muslim dengan sempurna.
i. Pilih teman yang bisa meningkatkan keimanan dan ketaatan kita
j. Perdalam kajian Al Qur’an.
k. Waspadai program kristenisasi
l. Jangan tertipu dengan virus pluralisme, yang menyatakan bahwa semua agama benar,  semua  agama  sama,  hanya  istilahnya  saja  yang  berbeda.   Hanya  Islam yang diterima Allah Swt.
m. Ingatlah  Allah  Swt  setiap  waktu  agar  timbul  ketenangan  dan  kekuatan  untuk menjalankan segala perintahNya dan menjauhi segala laranganNya.
n. Orangtua  harus  bersikap  tegas  terhadap  anaknya  dalam  masalah  pergaulan dengan lawan jenis.
o. Ikuti kajian-kajian ke-Islaman

## DAFTAR PUSTAKA
Abu Rasjid, Sulaiman, Fiqh Islam, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010
Basyir,  Ahmad  Azhar, Hukum  Perkawinan  Dalam  Islam. Cet.  IX;  Yogyakarta:  UII-Press Yogya, 2000
Departemen Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahannya, Bandung: Diponegoro, 2003
Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Dirbenpera Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2001
Kusuma, Hilman Hadi, Hukum Perkaawinan di Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 1990
Madjid,  Nurcholish, Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah,` Jakarta: Paramadina, 1995
Majelis  Ulama  Indonesia, Tuntunan  Perkawinan  Bagi  Umat  Islam  Indonesia .  Jakarta: Sekretariat MUI, 1986
Nasir, M. dan Elza Peldi Taher, Agama dan Dialog Antar Peradaban . Jakarta: Paramadina, 1997
Pagar, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia , Medan: IAIN Press, 1995
Rafiq, Ahmad, Hukum Islam Di Ind onesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998
Rahman, Abdul.G, Fiqh Munakahat , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008
Rahman,  Khalil, Hukum Perkawinan Islam , (Diktat) IAIN Walisongo, Semarang, tt.
Ramulyo, Mohd. Idris, Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis dari Undang-undang No.
1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam , Jakarta: Bumi Aksara, 1996
Rasjidi,  M., Kasus  RUU  Perkawinan  dalam  Hubungan  Islam  dan  Kristen (Jakarta:  Bulan Bintang, 1974
Rasyid,  Rosiahan  A, Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta:  Rajawali  Press,  1991,  Cet. Ke 1
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan . Jakarta: Ditjen Binpera Islam Depag R.I, 2001
Syarifuddin,  Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang – Undang Perkawinan . Jakarta : Kencana, 2009 Siddik, Mr. Haji Abdullah, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: 1983.
Subadi, Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam, Yogyakarta: LKiS.
Usman,  Suparman, Perkawinan  Antar  Agama  dan  Problematika  Hukum  Perkawinan  di Indonesia . Semarang: Saudara, 1995