## NASIONALISME ETNIK DI KALIMANTAN BARAT

## Kristianus Universitas Kebangsaan Malaysia

## ABSTRACT
Nowadays ethnical celebration triggered by the uncontrollable identity politics, is happening in Indonesia. In West Kalimantan, for instance, a struggle for the identity politics has succeeded  in forming  new governments in district levels. The new  district governments are always based on the dominant ethnic  groups in the area. The political impact of the identity politics can whip up the ethnical spirit by giving hegemony to ethnic monitory in the area. This paper argues that this phenomenon could become “ethnic nationalism”. Theoretically, identity politics  is  a  struggle  of  a  group  or  marginal  people  (periphery)  politically, socially  as  well  as  culturally  and  economically. Various  ethnic  conflicts  in West Kalimantan  relate to the  identity politics and the resistance towards the hegemony of the ruling ethnic elite.  The paper concludes that the ethnic conflicts  in West  Kalimantan  are  the  forms  of  effort  of  an  ethnic  group  to show    their  existence.     These  people  have  been  threatened,  or  for  a  long time they have been marginalized systematically, so that their spirit to fight against  hegemony  rise.  Identity  politics  appearing  in  the  forms  of  cultural institution such as ethnic customary council could be explained as the ethnic systematic efforts  to strengthen their identity, which eventually could become a prospective “ethnic nationalism”.
Key words : Politics, identity, conflicts, nationalism, ethnic, hegemony.

## PENDAHULUAN
Orde  Reformasi  dan  Otonomi  Daerah  yang  dilaksanakan  sejak  1999 telah  memunculkan  kembali  masalah  identitas  etnik  di  Indonesia, tak  terkecuali  di  Provinsi  Kalimantan  Barat.  Identitas  etnik  menjadi perdebatan publik karena isu ini bersentuhan langsung dengan politik kekuasaan.
Di  Provinsi  Kalimantan  Barat  identitas  etnik  bahkan  telah    menjadi acuan  dalam  merubah  administrasi  pemerintahan.  Sampai  akhir pemerintahan rezim Orde Baru tahun 1998, provinsi ini hanya terdiri dari  7  kabupaten/  kota.  Sepuluh  tahun  kemudian  yaitu  tahun  2011
jumlah kabupaten/kota telah menjadi 14 kabupaten/kota. Peningkatan ini sangat signifikan, yakni 100 %.
Sekarang ini terjadi diskusi publik tentang pembentukan Provinsi Baru di  Kalimantan  Barat.  Kelak  provinsi  ini  akan  dinamakan  Provinsi Kapuas Raya, wilayah provinsi Kapuas Raya ini meliputi kabupaten- kabupaten di pedalaman seperti Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, dan  Kapuas Hulu yang nota bene kawasan yang didominasi oleh Etnik Dayak.
Beberapa kelompok etnik sekarang telah memiliki wilayah kekuasaan (teritori)  tersendiri,  misalnya  Kabupaten  Sambas  menjadi  teritori Melayu  Sambas  dan  Kabupaten  Pontianak  menjadi  teritori  Melayu Mempawah,  Bengkayang  menjadi  teritori  Dayak  Bekati,  Landak menjadi  teritori  Dayak  Kanayatan,  Sekadau  menjadi  teritori  Dayak Mualang, Melawi menjadi teritori Dayak Keninjal dan Melayu Pinoh, Kayong Utara menjadi teritori Melayu Kayong.
Adapun  di  Kawasan  kabupaten  seperti  Sintang  sedang  berlangsung perjuangan Dayak Ketungau untuk membentuk kabupaten sendiri. Di kabupaten Kapuas Hulu Dayak Iban, Taman, Kantu dan Suhaid sedang berlomba-lomba  pula  memekarkan  kabupaten  baru.  Di  Kabupaten Ketapang  saat  ini  sedang  berlangsung  perjuangan  Dayak  Simpang dan  Dayak  Keriau  untuk  mendirikan  kabupaten  baru.  Di  kabupaten Sanggau  sedang  berlangsung  perjuangan  Dayak  Bidayuh  dan  Dayak Tayan untuk mendirikan kabupaten baru.
Sementara  itu,  etnik  Cina  dan  Madura  yang  terusir  akibat  konflik- konflik  yang  melibatkan  mereka,  terkonsentrasi  di  sekitar  perkotaan. Bersama Bugis dan Jawa, keempat kelompok etnik tersebut menjadi mayoritas di beberapa lokasi kota perdagangan penting di Kalimantan Barat  seperti  Kubu  Raya,  Kota  Pontianak  dan  Kota  Singkawang. Adapun  Singkawang  telah  menjadi  teritori  Cina,  bukan  hanya  dari aspek demografis, melainkan juga simbolis.

## TINJAUAN TEORITIS
Nasionalisme  etnik  diartikan  sebagai  sentimen  dari  anggota-anggota suatu ethnonation yang  dimobilisasi  untuk  memperjuangkan kedaulatan  bagi  komunitas  etnis  mereka  (Tambunan  2004:  40),
sementara ethnonation diartikan sebagai sebagai komunitas orang yang memaknakan  identitas  politik  mereka  dengan  mengklaim  hak  untuk menjalankan kedaulatan.
Adapun  politik  identitas  menurut  Lukmantoro  (2008)  dalam  Bakran Suni  (2010:  40)  adalah  tindakan  politis  untuk  mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota-anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berbasiskan pada ras,  etnisitas,  gender,  atau  keagamaan.  Politik  identitas  merupakan rumusan  lain  dari  politik  perbedaan.  Kemunculan  politik  identitas merupakan respon terhadap pelaksanaan hak-hak asasi manusia yang seringkali  diterapkan  secara  tidak  adil.  Lebih  lanjut  dikatakannya bahwa  secara  konkrit,  kehadiran  politik  identitas  sengaja  dijalankan kelompok- kelompok masyarakat yang mengalami marginalisasi. Hak- hak  politik  serta  kebebasan  untuk  berkeyakinan  mereka  selama  ini mendapat hambatan yang sangat signifikan.
Politik identitas ini terkait dengan upaya-upaya mulai sekedar penyaluran aspirasi untuk mempengaruhi kebijakan, penguasaan atas distribusi nilai- nilai yang dipandang berharga hingga tuntutan yang paling fundamental, yakni penentuan nasib sendiri atas dasar keprimordialan. Dalam format keetnisan,  politik  identitas  tercermin  awal  dari  upaya  memasukkan nilai-nilai  tertentu  ke  dalam  peraturan  daerah,  memisahkan  wilayah pemerintahan, keinginan mendaratkan otonomi khusus sampai dengan munculnya  gerakan  separatis.  Sementara  dalam  konteks  keagamaan, politik  identitas  terefleksikan  dari  beragam  upaya  untuk  memasukan nilai-nilai  keagamaan  dalam  proses  pembuatan  kebijakan,  termasuk menggejalanya perda syariah, maupun upaya menjadikan sebuah kota/ kabupaten identik dengan agama tertentu.
Secara teoritis munculnya politik identitas merupakan fenomena yang disebabkan  oleh  banyaknya  faktor  seperti  :    aspek  struktural  berupa disparitas  ekonomi  masa  lalu  dan  juga  masih  berlanjutnya  kesulitan ekonomi  saat  ini  yang  telah  memberikan  alasan  pembenaran  upaya pemisahan  diri  sebuah  kelompok  primordial  yang  bertautan  dengan aspek keterwakilan politik dan institusional.
Dalam konteks keterwakilan politik, belum meluas dan melembaganya partisipasi  dan  keterwakilan  politik  masyarakat  secara  komprehensif telah  memicu  munculnya  kebijakan  yang  diskriminatif  dan  eksklusif yang pada akhirnya memperkuat alasan kebangkitan politik identitas.

## Teori Hegemoni
Peneropongan  mengenai  munculnya  semacam  “negara  etnik”  di Kalimantan  Barat  ini  didekati  dengan  menggunakan  teori  hegemoni yang dikemukakan oleh Gramsci. Pilihan teori ini karena “ negara etnik” sebagaimana judul makalah ini sebenarnya adalah hegemoni etnik yang dilakukan oleh elit etnik yang berkuasa di Kalimantan Barat. Antonio Gramsci adalah seorang pemikir Neo-Marxis kelahiran Ales, Sardinia, Italia pada 22 Januari 1891 dan meninggal di Roma, 27 April 1937. Gramsci dikenal melalui terjemahan dari  kumpulan catatannya ketika beliau di penjara, yang kemudian dibukukan dengan judul “Quqreni del Carcere atau Selection from the Prison Notebooks” (1927-1937) yang merupakan buku harian yang ditulis dipenjara antara tahun 1929 dan 1935. Dari buku inilah berbagai macam pemikiran Gramsci dikenal. Di antaranya adalah  pemikirannya  tentang intelektual organik,  kritiknya terhadap  pendidikan  politik  indoktrinasi  dan  pendidikan  sebagai penindasan, yang kemudian mendorongnya menjadi polopor pemikiran popular education dan participatory training yang menekankan pada kesadaran  kriti.  (Bakran  Suni  2007:  45).  Pemikiran  Gramsci  juga berkisar  pada  sejarah  Italia  yang  kemudian  memunculkan  konsep tentang subalterm ,  mereka  yang  bukan  dominan/kelompok  inferior dalam sejarah negara Italia. (Gramsci, 1971).
Dalam konteks makalah ini akan diuraikan lebih detil tentang konsep hegemoni  dari  Gramsci  untuk  menganalisis  pergolakan subaltern “korban”  kekerasan  politik.  Teori  hegemoni  Gramsci  dibangun  atas dasar  premis  pentingnya  ide  dan  tidak  mencukupinya  kekuatan  fisik belaka dalam kontrol sosial politik di mana agar yang dikuasai mematuhi penguasa,  yang  dikuasai  tidak  hanya  harus  merasa  mempunyai  dan menginternalisasi  nilai-nilai  serta  norma  penguasa.  Lebih  dari  itu mereka juga harus memberi persetujuan atas subordinasi mereka. Inilah yang dimaksud Gramsci dengan “hegemoni” atau menguasai dengan “kepemimpinan  moral  dan  intelektual”  secara  konsensual.  Dalam konteks  ini,  Gramsci  secara  berlawanan  mendudukkan  hegemoni sebagai satu bentuk supremasi satu kelompok atau beberapa kelompok atas  yang  lainnya,  dengan  bentuk  supremasi  lain  yang  ia  namakan “dominasi”, yaitu kekuasaan yang ditopang oleh kekuatan fisik.
Titik  awal  konsep  Gramsci  tentang  hegemoni  adalah  bahwa  suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas di
bawahnya  dengan  cara  kekerasan  dan  persuasi.  Hegemoni  bukanlah hubungan  dominasi  dengan  menggunakan  kekuasaan,  melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis. Teori hegemoni Gramsci mensyaratkan penggunaan kekuatan koersif  negara  hanya  sebagai  pilihan  terakhir  ketika  “kesadaran spontan  menemui  kegagalannya”.  Lebih  jauh  hal  ini  menunjukkan bahwa  kecenderungan  kelompok  berkuasa  mengandalkan  kekuasaan koersif  negara  untuk  menjaga  kekuasaannya,  hanya  menunjukan kelemahan  ideologis  maupun  kulturalnya  daripada  keperkasaannya. Sebuah hubungan hegemonik ditegakkan ketika kelompok subordinat menerima ide-ide dan kepentingan politik kelompok berkuasa seperti layaknya punya mereka sendiri. Dengan demikian, legitimasi kekuasaan kelompok berkuasa tidak ditentang karena ideologi, kultur, nilai-nilai, norma, dan politiknya sudah diinternalisasi sebagai kepunyaan sendiri oleh kelompok subordinat.
Dalam bahasa lain, hegemoni tidak pernah diperoleh begitu saja tetapi harus selalu diperjuangkan. Hal ini jelas menuntut kegigihan yang luar biasa dari kelas yang berkuasa untuk mempertahankan dan memperkuat otoritas sosial dalam berbagai kekuatan sosial. Apabila suatu saat terjadi peristiwa di mana hegemoni kelas yang berkuasa mengalami krisis dan situasi ini tidak segera dibenahi, kemungkinan besar yang akan terjadi adalah  bahwa  kekuatan  kelas  yang  melawan    akan  mengambil  alih. Namun,  seandainya  pada  saat  krisis  itu  terjadi,  pertentangan  terlalu hebat antarkekuatan sosial, kelas sosial terpisah dari partai-partai dan bentuk organisasi serta orang-orang yang meminpin organisasi itu tidak lagi diakui oleh kelas (fraksi) mereka sebagai wakil sehingga terjadi peristiwa yang dinamakan sebagai krisis perwakilan. Situasi seperti ini amat berbahaya karena terbuka kemungkinan munculnya pemecahan masalah  melalui  kekerasan  atau  munculnya  aktivitas  dari  kekuatan yang tidak dikenal yang diwakili oleh orang-orang yang kharismatik.

## KONFLIK ETNIK SEBAGAI MODEL
Di    Kalimantan  Barat,  konflik  yang  bernuansa  Suku-Agama-Ras (SARA), lebih-lebih menyangkut hubungan antarsuku bangsa, bukan hal  baru.  Jejaknya  biasa  dirunut  sejak  tahun  1967,  saat  terjadi  anti Tionghoa di kawasan ini. Bahkan lebih jauh lagi, pada 1770-1854, yakni konflik  antarwarga  Tionghoa,  Melayu  dan  Dayak  (Siahaan,  1994:1).
Pengamatan cermat menunjukan, sejak saat itu di wilayah ini secara historis banyak diwarnai oleh aksi dan konflik rasial 1 . Warna-warna tadi tampak menjadi gejala, yang selalu berulang dengan interval waktu lebih pendek. Pemicu konflik sebenarnya acapkali sepele, misalnya menyabit rumput di tanah orang lain (kasus 1997), perkelahian kecil (1982), soal menganggu istri orang (1992) atau hanya karena persenggolan (1994), perebutan  perempuan  (1996)  dan  penagihan  hutang  (1999).  Namun, persoalaan  sepele  itu  kemudian  meluas  ke  wilayah  rawan,  hingga menimbulkan  kejengkelan,  khususnya  antara  suku-suku  Dayak  dan Madura, dan lainnya antara suku Melayu dan suku Madura. (Kristianus 2009: 33)
Konflik    terakhir  terjadi  antara  suku-suku  Melayu  dan  Madura terjadi pada Februari-April 1999 dan oktober 2000 yang tidak sedikit menimbulkan korban jiwa dan benda di kedua belah pihak. Dampaknya bahkan sampai hari ini orang Madura belum bisa kembali ke Kabupaten Sambas.
Pada  masa  sebelum  dan  selama  masa  kolonial,  Kalimantan  Barat terpecah-belah dalam peperangan antarsuku Dayak atau populer disebut ’Kayau’.  Ketika  itu  orang  Dayak  baru  mengenal politik yang  sangat terbatas,  mereka  hanya  berpikir  untuk  menghabisi  orang  lain  yang masuk  dan  mencari  hasil  hutan  di  wilayah  mereka  karena  dianggap musuh.    Atas  prakarsa  Kolonial  Belanda,  orang  Dayak  kemudian berhasil  menciptakan  perdamaian  di  antara  mereka  pada  kongres  di Tumbang Anoi  tahun 1894. Marko Mahin (2007:1)  menjelaskan hal ini sebagai berikut :
Oorlog  voeren  makkeiijker  is  dan  vrede  sluiten. Berperang jauh lebih mudah dari berdamai.  Tanpa pernah tahu  akan    pepatah  tua  Belanda  itu,  pada  tanggal  22 Mei hingga 24 Juli 1894, para panglima perang, kepala adat  dan  kepala  suku  Dayak  berkumpul  di  Tumbang
1 Hingga saat ini setidaknya ada 3,397 kali kekerasan etnik yang pecah di Kalimantan Barat sejak tahun 1992 dengan kecenderungan kenaikan dan segi frekuensi, korban dan keluasan area konflik. Penelaahan oleh  seorang  sosiolog,  Dr  Iqbal  Djajadi,  2003  menunjukkan  bahwa  umumnya  kekerasan  etnik  sejak tahun 1930 tersebut berawal dari tindak pidana inter-etnik, yakni seorang atau beberapa orang anggota suatu  kelompok  etnik  yang  melakukan  penganiayaan  dan/atau  pembunuhan  terhadap  seseorang  atau beberapa orang yang merupakan anggota kelompok etnik lain.
Anoi.  Dusun  kecil  di  hulu  sungai  Kahayan  itu  menjadi saksi  sejarah  bagaimana  orang-orang  yang  selama  ini bertikai,  bertemu  untuk  membincangkan  perdamaian. Rapat 34 hari itu berhasil menciptakan era baru di bumi Kalimantan.  Peradaban  yang  tanpa  peperangan  dan pemenggalan  kepala  telah  lahir.  Kesepakatan  bersama pun  diambil  yaitu:  menghentikan  kebiasaan  perang antarsuku  ( asang )  dan  pemenggalan  kepala  ( hakayau ). Menghentikan  kebiasaan  balas  dendam  ( habaleh-bunu ). Sejak  itu  tidak  ada  lagi  korban  kepala  manusia  dan perbudakan. Denda adat ( jipen ) yang dulunya dalam rupa manusia diganti dengan uang. Hukum adat diberlakukan sebagai  sistem  peradilan  suku.  Bagi  mereka  yang  haus akan  ceritera  eksotik  yang  bertemakan headhunters, kopfjäger atau koppensneller , Toembang  Anoi 1894 merupakan antiklimaksnya.
Ketika  Kolonial  Belanda  tiba  di  Kalimantan  Barat,  daerah  ini  sudah merupakan daerah yang terdiri dari banyak kesultanan. Kendati saling bersaing, semua sultan adalah Melayu atau Dayak yang sudah menjadi Islam  (Thambun Anyang  1998:  11)  dan  memperoleh  dukungan  dari pemerintah Belanda dan Jepang. Dayak yang kemudian menjadi rakyat biasa  menjadi subyek kekuasaan Melayu. Cina merupakan kelompok etnik yang walaupun berada dalam kekuasaan Melayu (Tambun Anyang 1998: 9) 2 , namun mereka berusaha mengembangkan otonomi tersendiri dan relatif eksklusif.
Konfigurasi  sosial  semacam  itu  terus  bertahan  hingga  beberapa peristiwa penting terjadi di penghujung masa kolonialisme dan masa kemerdekaan.  Pemerintah  Belanda  dan  misionaris  memberikan
2 Menurut cerita yang dituturkan dari generasi ke generasi hal ini disebabkan orang-orang Dayak diperangi oleh Melayu dan sering kalah karena tidak mempunyai meriam dan senapan. Banyak yang dijadikan budak, “turun melayu” artinya masuk Islam dan ada pula yang dikawinkan dengan anak raja, kemudian diangkat menjadi raja dan sementara itu pergi ke kampung-kampung mengajak orang Dayak lainnya dalam kapasitasnya sebagai raja untuk juga “ turun Melayu”.
kesempatan pendidikan yang besar (Jammie Davidson 2002: 3) 3 , dan secara sadar atau tidak, ikut membentuk identitas etnik  Dayak (Jammie Davidson (2003: 3) 4 .

## SEJARAH PERPECAHAN
Mengenai  penduduk  asli  Borneo  ada  baiknya  kita  perhatikan  hasil penelitian yang dilakukan oleh Museum Sarawak. Dilaporkan bahwa komunitas pertama yang mendiami Pulau Borneo ini adalah manusia di Gua Niah yang telah hidup sejak 50.000 tahun sebelum Masehi. Gua Niah merupakan satu kawasan studi arkeologi yang penting di wilayah Serawak, Malaysia Timur, dan juga di Asia Tenggara, terletak di sekitar 110 km di selatan kota Miri. Gua ini telah diteliti oleh Museum Sarawak mulai tahun 1954. Banyak peninggalan  purbakala yang ditemukan di dalam gua ini yang mengisyaratkan pernah dihuni oleh manusia antara 50.000 – 40.000 tahun Sebelum Masehi.
Jadi, jika kita mencermati uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa penduduk asli Borneo sesungguhnya berasal dari ras yang sama. Ras Melayu  bukan  hanya  mendiami  Borneo  tetapi  kepulauan  Nusantara. Oleh sebab itu ras Melayu meliputi seluruh suku bangsa yang ada di Nusantara. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, ketika persoalan politik dikaitkan dengan identitas, sebutan ras Melayu tidak bergaung. Terminologi    Melayu  kemudian  dikaitkan  dengan  Islam.  Menurut Anwar Din (2008:13-15),
3 Di Kalimantan Barat – seperti yang dipahami kemudian—gereja berperan dalam pembentukan bahan dasar dan utama bagi misi pembudayaan, terfokus meskipun tidak secara eksklusif, pada masyarakat non Muslim Kapuas. Dimana, seperti yang disadari, masyarakatnya masih kurang terpengaruhi oleh Islam dan cenderung belum tertekan oleh aturan Melayu. Secara paradoksal, tentunya, aturan tidak langsung telah  menyelubungi  kerajaan  menekankan  kapasitas  pada  tempat  pertama.  Selanjutnya,  misionaris menggunakan kesempatan dengan memperhatikan segala kesempatan untuk membudayakan dan kris- tenisasi masyarakat hulu Kapuas. Pada 1890 sebuah stasi kecil dibuka di Semitau (Kabupaten Kapuas Hulu), dimana kemudian segera diikuti dengan pendirian kombinasi gereja-sekolah di dekat Sejiram. Dukungan kelembagaan yang minim menuntut ketabahan pada tahap awal ini. Baru pada 1905 dimana Kongregasi Capuchin memperoleh penugasan resmi dari Pusat Gereja Katolik di Roma dengan bantuan akses eksklusif ke Kalimantan Barat, barulah upaya misionaris menjadi lebih memperoleh momentum.
4 Sebagai  kelanjutan  dari  kebijakan  tidak  langsung,  terdapat  dua  pemaknaan  lebih  lanjut  oleh  para kolonial, termasuk pula Brook, yang menghasilkan identitas Dayak yang monolitik. Pertama melalui peperangan  atau  sebaliknya  melalui  penciptaan  perdamaian.  Di  Kalimantan  Barat,  pengenaan  aturan Belanda  dan  perubahan  mendasar  dari  status  hubungan  antara  pembuat  aturan  yang  terkena  aturan memancing kerusuhan-kerusuhan kecil yang tiba-tiba. Dalam studinya di daerah perbatasan Indonesia pada akhir abad ke-19, Tagliacozzo mencatat bahawa ”Belanda tidak terlihat memahami bahwa kebijakan yang dibuatnya nyata-nyata membuat banyak kekerasan yang berlangsung. Masyarakat dipaksa hidup di bawah aturan baru dan di bawah kondisi dan keadaan yang dibuat oleh pemerintah kolonial di mana secara natural akan melahirkan perlawanan pada perkembangan matrik kekuasaan.
Orang Melayu terbentuk dari berbagai etnik. Sebagiannya terdiri dari masyarakat  di Semenanjung Tanah Melayu, yaitu  orang  Kelantan,  orang  Terengganu,  orang  Kedah, orang Pahang, orang Johor, orang Perak dan orang Melaka. Sebagian lagi berasal dari keturunan Jawa, Sunda, Bugis- Makasar, Minangkabau, Banjar, Mandailing, Krinci, Riau, Boyan, Aceh dan Jambi. Selain itu, terdapat komunitas- komunitas  lain  seperti  orang  Arab,  India,  Siam,  Cina, dan Eropa beragama Islam yang menjadi Melayu. Dasar penyatuan  Melayu  adalah  agama  Islam  dan  bahasa Melayu.
Selanjutnya Anwar Din mengatakan, Stamford Raffles begitu cemburu dengan  Islam,  namun  beliau  mengakui  sumbangan  Islam  dalam pembentukan orang Melayu. Menurut Raffles:
“The most obvious and natural theory on the Malay origin is that they did not exist as a separate and distinct nation until the arrival of the Arabians in the Eastern Seas. At the present day they seem to differ from the more original nations,  from  which  they  sPemilung  in  about  the  same degree, as the Chuliahs of Kiling differ from Tamil and Telinga nations on the Coromandel coast, or the Mapillas of Malabar differ from the Nairs, both which people appear in like manner with the Malays, to have been gradually formed as nations, and separated from their original stock by the admixture of Arabian blood, and the introduction of the Arabic language and Moslem religion”.
Menurut Shamsul, AB (dalam Yusuf Ismail dan Rahimah, 2000: 194- 195),  Stamford  Raffles  adalah  orang  pertama  yang  memperkenalkan konsep the Malay nation, the Malay race . Di dalam bukunya “ On the Malayu nation, with a Translation of its Maritime Institutions ” yang diterbitkan  dalam  jurnal Asiatic  Researcher yang  terbit  di  Calcuta pada tahun 1816, konsep bangsa Melayu berdasarkan bahasa. Konsepsi Raffles  secara  epistimologis  dipengaruhi  oleh  pendekatan  Johann Herder  (1744-1803)  seorang  pemikir  Jerman  yang  memperkenalkan konsep ‘bahasa jiwa bangsa’. Konsep ‘bangsa Melayu’  menurut Raffles ini sebagai berikut:
“….  I  cannot  but  consider  the  Malayu  nation  as  one people,  speaking  one  language,  though  spread  over  so wide a space, and preserving their character and customs, in all the maritime states lying between the Sulu Seas and the  Southern  Oceans,  and  bounded  longitudinally  by Sumatra and the western side of Papua or New Guinea” (Raffles 1816: 103).
Dapat kita katakan dari uraian tersebut bahwa Raffles telah mempunyai gambaran yang jelas tentang ‘batas wilayah’ kawasan penempatan ras Melayu,  yang  kemudian  kita  kenal  sebagai  ‘alam  Melayu’,  ‘Dunia Melayu’, atau ‘Nusantara’.
Selain  dari  konsep  bahasa,  Raffles  juga  menambahkan    dengan memasukan    konsep  sejarah  untuk  ras  Melayu.  Kosepnya  itu  adalah Salalatus-Salatin (Peraturan segala Raja-raja) sebagai sejarah Melayu. Selengkapnya Syamsul AB  dalam Yusuf  Ismail dan  Rahimah (2000: 194-195) mengatakan:
“Dapat kita katakan bahwa Raffles, sebagai ahli perintis, telah meletakkan dasar dan kerangka epistemologi ilmu kolonial Melayu, berdasarkan skema klasifikasi dan teori sosial Eropa, melalui konsep ’bangsa Melayu berdasarkan bahasa’,’konsep  wilayah  Melayu’,’konsepsi  sejarah Melayu’ dan ’konsep ras melayu’. Singkatnya, apa yang telah dilakukannya ialah meletakkan dasar berpikir atau ’ paradigma Raffles’.
Selain  itu,  ada  pengertian  Melayu  yang  lebih  luas  dan  universal daripada pengertian Melayu secara agama, geografis dan etnis. Konsep itu  adalah  ”Alam  Melayu”    seperti  yang  dikemukakan  oleh  James T.  Collins  (2005).  Menurutnya,  konsep Alam  Melayu  adalah  konsep kultural  yang  berdasarkan  pada  peranan  bahasa  Melayu  dalam  batas geografi Asia Tenggara. Dalam konsep ini Melayu tidak hanya sebatas etnis dan agama (Islam) melainkan semua komponen penduduk Asia Tenggara  yang  bahasanya  dituturkan  menggunakan  bahasa  Melayu. Dari  konsep  ini  dapat  ditarik  kesimpulan  umum  bahwa  orang-orang dari etnis apapun di Asia Tenggara ini, sekalipun tidak beragama Islam, termasuk ke dalam keluarga besar Melayu asalkan mereka berbahasa Melayu. Melayu ini dapat dikategorikan sebagai Melayu ”tua”.
Menurut    Munawar  (2003)  dalam  Bakran  Suni    (  2007:  12)    Suku Melayu di Kalimantan Barat pada hakikatnya terdiri dari orang Melayu asli yang berasal dari Sumatera atau Semenanjung Malaka dan yang berasal dari orang-orang Dayak dari proses Islamisasi. Sekarang antara keduanya tidak lagi dapat dibedakan mana yang asli dan mana yang bukan.
Orang  Dayak 5 adalah  penduduk  asli ( indigenous  people) pulau Kalimantan  atau  Borneo.  Menurut  asal-usulnya,  mereka  ini    adalah imigran  dari  daratan Asia,  yakni  Yunan  di  Cina  Selatan.  Kelompok imigran  yang  pertama  kali  masuk  adalah  kelompok  ras    Negrid  dan Weddid (Coomans 1987) yang kini tidak ada lagi, serta ras Australoid. Selanjutnya  adalah  kelompok  imigran  Melayu  yang  datang  sekitar tahun  3000-1500SM.  Kelompok  imigran  terakhir  adalah  kelompok yang masuk sekitar tahun 500 SM (Coomans,1987),yaitu ras Mongoloid (Coomans 1987; Sellato 1989).

## Pengaruh Agama
Harus  diakui  bahwa  agama  memiliki  kekuatan  luar  biasa  untuk menghimpun  manusia.  Bahkan  kemudian  agama  menentukan identitas  manusia.  Identitas  yang  dikaitkan  dengan  agama  inilah awal  terbentuknya  politik  identitas.  Kejadian  ini  diperkuat  ketika kolonialisme menguasai Kalimantan. Dalam urusan agama ini, kolonial Belanda  yang  menerapkan  politik  pecah-belah  telah  menimbulkan suatu  ketegangan antara suku-suku bangsa di Kalimantan Barat. Islam ditemukan  pada  80  persen  lebih  wilayah  Sambas,  sepanjang  sungai Kapuas sampai ke Putussibau, sepanjang Sungai Mempawah, Sungai Landak,  Sungai  Pawan  dan  Sukadana.  Tetapi  di  bagian  pedalaman yang jauh dari aliran sungai agama Kristen berkarya disitu oleh karena Belanda  telah  membatasi  penyebaran  Islam  kesana.  Penyekatan  di Sungai Kapuas dilakukan Belanda dengan mendirikan gereja di Sejiram, bahkan gereja disini adalah yang pertama di Kalimantan Barat. Hingga kini di Kalimantan Barat perasaan suku sangat kuat, dan jelaslah bahwa agama Kristen dan agama Islam tidak sukses mengatasi sentimen ini.
5 Masyarakat Dayak di Pulau Kalimantan terdiri dari kelompok-kelompok suku besar dan sub-sub suku kecil. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa jumlah subsuku Dayak bekisar 300 sampai 450-an (Sellato1989; Rousseau 1990).
Dewasa  ini  istilah  Melayu  digunakan  sebagai  kontras  Dayak.  Istilah Melayu tidak digunakan sebagai referensi etnis tetapi sebagai referensi Islam kontras non-Islam. Peningkatan jumlah yang besar orang Melayu di Kalimantan disebabkan oleh orang asli atau Dayak yang memeluk Islam dan bukan karena jumlah besar orang Melayu yang merantau ke Kalimantan.
Di  Kalimantan  Barat,  Orang  Dayak  yang  masuk  Islam  di  sebut Senganan,  sehingga    dapat  dikatakan  bahwa  sembilan  puluh  persen orang  Melayu  di  Perhuluan  Sungai  Kapuas,  Sungai  Landak,  Sungai Mempawah dan juga di Sambas adalah Senganan. Merujuk Coomans (1987:31) di Kalimantan Timur orang Dayak yang masuk Islam disebut ’Halo’.
Coomans (1987: 32) mengatakan bahwa penggunaan istilah itu menekankan gagasan orang Dayak, bahwa mereka yang masuk  agama  Islam  memisahkan  diri  dari  segala  ikatan sosial  semula,  membuang  segala  adat  yang  diwariskan dari  nenek  moyang.  Bahkan  untuk  menjaga  agar  mereka tidak najis, hubungan sosial dengan keluarga asal semakin dikurangi.  Hal  itu  berarti  bahwa  persatuan  genealogis (keturunan)  mereka  tinggalkan  dan  mementingkan persatuan  lokal  sebagai  persatuan  umat.  Sementara  bagi orang Dayak ikatan keturunan sangat penting.
Thambun Anyang (1996: 78) mencatat satu hal yang sangat menarik mengenai  proses perpindahan agama ini. Pada waktu zaman kolonial masyarakat suku Dayak yang ingin melanjutkan sekolah yang didirikan kerajaan terlebih dahulu harus masuk Islam supaya tidak diejek sebagai orang kafir atau orang yang dihina sebagai pemotong kepala.
Dapatlah  dikatakan  bahwa    agama  Islam  merupakan  ikatan  religius, politik, dan sosio ekonomis sekaligus. Orang Dayak yang mengubah identitasnya  menjadi  Melayu  dan  kemudian  mereka  diakui  sebagai Melayu oleh orang Melayu telah menjadi isu yang penting dalam kaitan dengan persaingan politik identitas di Kalimantan Barat sampai saat ini.

## Hegemoni Etnik
Pada masa awal kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu tahun 1945- 1949 Kalimantan Barat  berada dalam pengaruh NICA 6 dengan status daerah  Istimewa  di  bawah  pemerintahan  Sultan  Hamid  II,  ketika  itu beliau  adalah  Sultan  di  Kesultanan  Pontianak.  Sultan  Hamid  ialah salah seorang tokoh politik pada masa itu yang menghendaki bentuk Nasionalisme  Indonesia  berupa  federal  yang  terhimpun  dalam Bijeenkomst  voor  Federaal  Overleg (BFO) 7 .  Bukan  Nasionalisme Federal  dengan  Republik  Indonesia  Serikat 8 (RIS)  yang  tidak  lagi berhubungan  dengan  kerajaan  Belanda.  Sultan  Hamid  juga  menjadi ketua  delegasi Bijeenkomst  voor  Federaal  Overleg (BFO),  sebagai pihak ketiga dalam perundingan Belanda-Indonesia, pada Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Agustus 1949. Hasilnya, kerajaan Belanda setuju  menyerahkan  kekuasaan  kepada  Republik  Indonesia  Serikat pada 27 Desember 1949.
Atas  ketokohannya  itu,  pada  Januari  1950,  Presiden  Soekarno mengangkat Sultan Hamid sebagai Menteri Negara Zonder Porto Folio. Tugasnya merancang dan merumuskan gambar lambang negara. Pada Februari 1950, tugas tersebut selesai dengan diresmikannya lambang Garuda Pancasila. Diangkatnya Sultan Hamid dapat dimaknai sebagai pengakuan eksistensi politik etnik Melayu ketika itu.
6 Pada  Oktober  1946, Netherlands  Indies  Civil  Administration (NICA)  mendirikan  sebuah  Dewan Kalimantan  Barat  yang  beranggotakan  perwakilan  dari  40  kelompok  etnis,  pegawai  pemerintah  dan seorang anggota dari masing-masing keswaprajaan yang baru dikukuhkan kembali. Letnan Gubernur van  Mook  tampak  menggunakan  dewan  ini  sebagai  batu  loncatan  untuk  membuat  negara  sendiri  di Kalimantan Barat –seperti yang telah dilakukannya untuk negara Indonesia Timur di dalam kaitannya mendirikan Negara Indonesia Serikat (federasi). Namun Sultan Hamid dan Sultan Parikesit dari Ku- Namun Sultan Hamid dan Sultan Parikesit dari Ku- tai (Kalimantan Timur) menentang kehendak tersebut. Meskipun tetap memisahkan diri dari otoritas lainnya. Di tengah perjalanannya, beberapa bulan setelah penandatanganan persetujuan Renville pada Januari 1948, yang menghentikan agresi militer Belanda pertama, pengakuan teritorial Indonesia hanya meliputi Jawa dan Sumatera. Lebih lanjut NICA menjalankan konsep federalismenya melalui penunjuk- kan Kalimantan Barat sebagai daerah istimewa (DIKB).
7 Struktur ini kepalanya Ratu Belanda. Ia semacam commonwealth . Ini mirip negara-negara bekas koloni Inggris. Mereka sudah merdeka --seperti India dan Malaysia-- namun masih punya lembaga persemak- muran dengan London. BFO meliputi Jawa Tengah, Borneo Barat, Dayak Besar, Daerah Banjar, Kali- mantan Tenggara, Kalimantan Timur (tidak temasuk bekas wilayah Kesultanan Pasir), Bangka, Belitung dan Riau.
8 RIS terdiri dari tujuh negara bagian yaitu: Republik Indonesia (Jogjakarta), Negara Indonesia Timur (Makassar), Negara Pasundan (Bandung), Negara Jawa Timur (Surabaya namun didirikan di Bondo- woso), Negara Madura, Negara Sumatera Timur (Medan) dan Negara Sumatera Selatan.
Tanpa diduga, tak berapa lama setelah  tugas pertamanya menyelesaikan lambang  Negara  Indonesia,  terjadilah    “pemberontakan”  Angkatan Perang  Ratu  Adil  di  Jawa  Barat  yang  dipimpin  oleh  kapten  KNIL Raymond  Westerling.  Mereka  hendak  melakukan  kudeta  terhadap Presiden Soekarno. Anggota-anggotanya ialah mantan tentara KNIL di Nasionalisme Pasundan. Westerling telah merancang kabinet bayangan bersama kolonel KNIL Syarif Hamid. Menyusul peristiwa itu Sultan Hamid  ditangkap, diadili dan dipenjara selama 10 tahun.
Di  penjara,  Sultan  Hamid  tak  bisa  berbuat  banyak  ketika  Soekarno membuat kampanye membongkar RIS dan BFO. Struktur nasionalisme federasi, yang memberi kekuasaan lebih besar kepada daerah, hanya berumur  delapan  bulan.  Pada  17  Agustus  1950,  Presiden  Soekarno membubarkan RIS dan BFO. Soekarno kemudian membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga sekarang.
Jatuhnya Sultan Hamid kemudian berdampak pula terhadap jatuhnya pamor hegemoni etnik Melayu di Kalimantan Barat. Selain itu kebijakan politik  Orde  Lama  yang  membubarkan  Kerajaan-kerajaan  Melayu, antara 1950 hingga 1956 juga berpengaruh serius. Namun yang paling serius adalah akibat dari pembunuhan massal banyak pemimpin oleh kolonial Jepang di Mandor (1944-45). Sehingga bisa dikatakan bahwa Etnik Melayu pada saat itu mengalami krisis kepemimpian  yang parah. Sultan  Hamid  juga  tak  bisa  berbuat  banyak  ketika  Daerah  Istimewa Borneo Barat diubah menjadi Provinsi Kalimantan Barat pada 1957.
Sementara itu, pada Pemilu pertama  tahun 1955, Partai Persatuan Dayak menang mayoritas di Kalimantan Barat. Oleh karena itu Ketua partai tersebut  yaitu  JC  Oevang  Oeray 9 seorang  Dayak  Kayan  dinobatkan sebagai  Gubernur  Kalimantan  Barat.  Selain  itu  etnik  Dayak    juga menduduki 4 posisi bupati dari 7 kabupaten yang ada di Kalimantan Barat. Etnik Dayak pada masa ini melakukan hegemoni terhadap etnik Melayu  dengan  menguasai  posisi  pegawai-pegawai  pemerintahan lainnya. Perilaku Gubernur Oevang Oerai yang menarik pada periode ini adalah  banyak memberi beasiswa kepada  pemuda/i Melayu untuk melanjutkan sekolah di Jawa.
9 Beliau bersama-sama FC Palaunsuka adalah tokoh penting partai Persatuan Dayak, mereka berdua ada- lah orang-orang generasi pertama yang bersekolah pada persekolahan Nyarumkop yang dibina Mubaligh Kristen Katolik. Sebelumnya mereka berdua adalah cikgu di sekolah rendah di pekan Putussibau-Kapuas Hulu yang dianjurkan oleh misi pendidikan Kristen Katolik.
Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa pada era Orde Lama (ORLA), etnik Dayak melakukan hegemoni dengan menguasai peranan strategis pada pemerintahan dan politik di Kalimantan Barat. Sedangkan etnik Melayu pada masa ini mengalami marginalisasi.

## Marginalisasi  etnik
Bertolak  belakang  dengan  rejim  ORLA,  pada  masa    Orde  Baru (ORBA),  etnik  Dayak  terhegemoni  dan  dimarginalisasikan,  rumah- rumah  panjang    mereka  dihancurkan  dengan  dalih  sanitasi  jelek. Budaya Dayak benar-benar hancur akibat dari kebijakan ini.  Perlakuan yang tidak adil ini membuat karakter-karakter kekerasan dalam budaya mengayau 10 seolah tumbuh kembali. Padahal, budaya ini sudah lebih dari 100 tahun telah hilang 11 .
Pada  masa  pemerintahan  Orde  Baru,  kelompok  etnik  Dayak  justru mengalami penjajahan dari negeri sendiri. Hak dan kedaulatan mereka dipasung  dengan  perundang-undangan,  kawasan  adat  mereka  sering diserobot tanpa kompromi (alasan tanah nasionalisme) dan yang paling tragis  dan  sangat  menghancurkan  Dayak  sebagai  masyarakat  adat adalah ketika diberlakukannya UU No 5 tahun 1974 dan 1979 tentang
10 Dalam  salah  satu  analisis  yang  dilakukannya  terhadap  berbagai  kerusuhan  antaretnis  di  Kalimantan Barat,  Nancy  Lee  Peluso,  Ph.D  menggambarkan  dengan  sangat  baik  bagaimana  proses  tersebut berlangsung.  Menurut  Nancy,  kekerasan  yang  mengemuka  dalam  setiap  konflik  yang  terjadi  antara Dayak dan Madura merupakan hasil dan akibat dari sebuah strategi yang dipakai oleh militer dalam penumpasan Pemberontakan PGRS/PARAKU dengan memobilisir image Pengayau orang Dayak. Image orang Dayak sebagai “Borneo Headhunter” yang dikonotasikan liar, kejam, kanibal dan haus darah ini awalnya sengaja dieksploitasi untuk menimbulkan dampak psikologis.
11 Selain  menciptakan  peperangan,  kolonialis  Belanda  juga  memfasilitasi  perdamaian.  Salah  satunya pertemuan  perdamaian  yang  terkenal  dengan  nama  Perdamaian  Tumbang  Anoi    di  Desa  Huron Kahayan Hulu Kalimantan Tengah pada tanggal 22 Mei s/d 24 Juli 1894, dimana musyawarah besar itu berhasil menyepakati bahwa peperangan, perbudakan dan perburuan kepala di antara suku non Muslim dinyatakan dilarang. Peradaban yang tanpa peperangan dan pemenggalan kepala telah lahir. Kesepakatan bersama pada pertemuan ini pun diambil yaitu: menghentikan kebiasaan perang antarsuku ( asang ) dan pemenggalan kepala ( hakayau ). Menghentikan kebiasaan balas dendam ( habaleh-bunu ).  Sejak itu tidak ada lagi korban kepala manusia dan perbudakan. Denda adat ( jipen ) yang dulunya dalam rupa manusia diganti dengan uang. Hukum adat diberlakukan sebagai sistem peradilan suku. Inilah salah satu bentuk perdamaian yang dihasilkan dari usaha Belanda. Peristiwa ini menguatkan berbagai cerita ” kayau” se- sama Dayak, di mana terjadi peperangan antarsuku-suku per daerah aliran sungai. Meskipun warisan yang ada tetap dipertahankan, upaya-upaya kolonial ini patut mendapatkan penghargaan. Khususnya, melalui penyatuan perwakilan Dayak yang tersebar, Belanda  menyatukannya dengan suatu kesadaran akan nasib yang sama tumbuh. Dan tentunya, sebuah perkenalan yang familiar. Penciptaan perdamaian oleh kolonialis juga terlihat secara jelas dalam pembentukan identitas Dayak. Untuk menciptakan stabi- litas di hulu Kapuas (dan pada daerah Kalimantan Tengah yang luas), terlepas dari penghancuran keti- dakamanan, Belanda menegosiasikan gencatan senjata, memperkuat perkampungan dan dalam beberapa kasus memindahkan seluruh penduduknya ke lokasi-lokasi aman. Selengkapnya baca : www.dayak21. org
Pemerintahan Desa, dimana segala sesuatu harus seragam. Kedua UU ini adalah bentuk pengingkaran dan pengkhianatan terhadap cita-cita para pendiri Republik Indonesia yang mencantumkan falsafah negara Bhinneka Tunggal Ika. Falsafah ini dilanggar dan bahkan diinjak-injak dengan memakai simbol pembangunan 12 .
Kebijakan  penyeragaman  yang  dilakukan  pemerintahan  ORBA  lebih dikenal  dengan  istilah  “Jawanisasi”.  Rakyat  tabu  membicarakan suku,  agama  dan  ras  (SARA).  Model  pemerintahan  lokal  dihapus dan digantikan dengan sistem di Pulau Jawa. Yekti Maunati (2004: 2) menjelaskan dalam bukunya Identitas Dayak sebagai berikut:
Pemerintahan  Orde  Baru  memobilisasi  isu  SARA  untuk mengendalikan  masyarakat  melalui  bahasa  dan  etinisitas. Sepanjang  masa  berkuasanya  pemerintahan  Orde  Baru, nasionalisme  berusaha  menyeragamkan  perbedaan- perbedaan  budaya  demi  kepentingan  ‘pembangunan nasional’  (misalnya,  demi  mempromosikan  pariwisata). Jadi,  ada  ruang  bagi  perbedaan-perbedaan  etnis  asalkan tidak  membahayakan  ‘kepentingan  nasional’.  Memang, ideologi  nasionalisme  Indonesia  “  Bhinneka  Tunggal Ika”  secara  eksplisit  mengakui  perbedaan  budaya  dan peran  perbedaan  budaya  ini  menentukan  karakter  bangsa Indonesia  sebagai  sebuah  masyarakat  yang  plural  dan toleran.  Tetapi  sekarang  tampaknya  nasionalisme  telah kehilangan kendali atas proses-proses identitas budaya yang dulu pernah dicoba untuk diseragamkan guna kepentingan- kepentingan  pembangunan  nasionalisme.  Sekarang  sejak jatuhnya  pemerintahan  Soeharto,  tampaknya  di  berbagai daerah  urutan  prioritasnya  sudah  secara  efektif  dibalik. Sekarang,  pemikiran-pemikiran  tentang  pembangunan nasional dan modernisasi nasional telah digantikan dengan konflik-konflik  berbasis-etnis  yang  berkaitan  dengan isu  pembangunan  yang  tidak  merata  dan  marginalisasi masyarakat asli (adat).
12  Lihat bagian menimbang UU No. 22 tahun 1999 ayat d,e,f.
Pada  masa  ini  kebijakan  politik  berupa  transmigrasi  juga  dilakukan secara  besar-besaran.  Kebijakan  transmigrasi  ini  telah  menimbulkan kepanikan pada suku-suku asli, terutama Dayak. Karena sebagian besar lokasi  transmigrasi  di  tanah-tanah  adat  etnik  Dayak.  Mereka  tidak senang  dengan suku-suku luar 13 yang mencaplok teritorinya.

## Pembiaran  Konflik Kekerasan
Pada masa transisi peralihan kekuasaan Orde Lama ke Orde Baru yaitu tahun 1966-67 terjadi kekerasan berbau SARA yang parah. Kekerasan ini melibatkan  identitas etnik yaitu antara Dayak dengan Cina. Kekerasan ini terasa ganjil karena sebenarnya kedua etnik ini memiliki hubungan yang  erat.  Pada  tahun  terakhir  pemerintahannya,  Gubernur  Oevang Oerai  ditekan    agar  mengusir  etnik  Cina  dari  kawasan  pedalaman Kalimantan  Barat.  Pengusiran  ini  berkaitan  dengan  penumpasan anggota Partai Komunis Indonesia dan PGRS-Paraku 14 . Dalam posisi kekuasaan  yang  lemah,  Gubernur  Oevang  Oerai  akhirnya  terpaksa
13 Ada karakteristik khusus pula pada suku-suku pendatang yang membuat andil pada perseteruan  Dayak-Madura.  Suku  Jawa  dikenal  sebagai  birokrat  dan  guru,  suku Batak  sebagai  karyawan  penting  perkebunan  dan  tentara,  suku  Minang  sebagai pegawai  negeri  dan  pedagang  makanan,  suku  dari  Flores  dikenal  sebagai  guru dan  agamawan  (pastor).  Sementara  itu  suku  Dayak  dan  Madura  merasa    sama levelnya yaitu, sama-sama petani yang bekerja di tempat yang keras, berkeringat dan panas. Perseteruan ini menjadi semakin genting ketika rezim ORBA memberi kesempatan  kepada  orang  Madura  untuk  menjadi  Bupati  di  Kalimantan  Barat, membiarkan transmigrasi swakarsa masuk secara tak terkendali (setiap kapal Lawit dari Surabaya tiba, selalu ada trans Madura yang datang) sedangkan Dayak tidak diberi kesempatan. Jangankan menjadi Bupati menjadi PNS saja dipersulit. Tercatat selain Bupati ada pula pejabat Militer orang Madura yang bertugas di Kalimantan Barat pada era ini.
14 Peristiwa ini berkaitan dengan peristiwa tahun 1965-1966 di Pulau Jawa, di mana terjadi  pergantian  kekuasaan  dari  Soekarno  ke  Mayor  Jenderal  Soeharto.  Jawa menyaksikan  pembunuhan  besar-besaran  terhadap  orang  komunis.    Tahun  1967 militer Indonesia  menghantam Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak, yang dulu direkrut Presiden Soekarno guna menyusup ke wilayah Malaysia. Ideologi PGRS kekiri- kirian, dan  mayoritas gerilyawan PGRS adalah pemuda Tionghoa. “Tentara tidak sanggup  melawan  PGRS  maka  mereka  rekrut  orang  Dayak. Tentara  menjadikan Dayak sebagai alat mengusir orang-orang Cina dari pedalaman Kalimantan. Orang- orang itu diusir dari kecamatan-kecamatan. Banyak orang Cina lari ke Jawa. Pen- gungsi Tionghoa di kamp-kamp pengungsian ada sekitar 60.000 orang. Menurut Pastor Herman Josef van Hulten dalam buku Hidupku di Antara Suku Daya: Ca- tatan Seorang Misionaris serta wartawan David Jenkins dari majalah Far Eastern Economic Review , minimal 3.000 orang Tionghoa dibunuh pada 1967.
mengikuti kebijakan dari pusat, yaitu dengan memobilisir etnik Dayak untuk mengusir etnik Cina dari kawasan pedalaman. Jamie Davidson 15 , menyebut pembantaian 1967 sebagai “membangunkan kembali budaya kekerasan” di Kalimantan Barat.
Kedatangan  banyak  etnik  lain  dari  berbagai  kawasan  Indonesia  ke Kalimantan Barat  telah menimbulkan ketakutan pada etnik asli yaitu Dayak.  Dari  sekian  banyak  suku  luar  yang  datang,  suku  Madura adalah yang paling berani 16 . Faktor “menantang” inilah yang kemudian menyebabkan  kedua  suku  hidup  dalam  keadaan  “siap  berperang” 17 . Sedikit  saja  ada  konflik  antara  keduanya,  tidak  terlalu  sulit  untuk menjadi  besar  (kekerasan).  Akibat  berbagai  perlakuan  diskriminatif yang  dialami  kelompok  etnis  Dayak  pada  Masa  Orde  Baru,  mereka menjadi sangat mudah emosi. Hanya dipicu oleh persoalan yang sangat sepele, dengan mudah membangkitkan kemarahan komunal.
Rentetan  perkelahian  kedua  ini,  jejaknya  dimulai  pada  tahun  1968  . Kekerasan pada masa itu dipicu oleh pembunuhan terhadap Sani (Camat Sungai Pinyuh yang orang Dayak Kanayatan) oleh Sukri warga Madura. Pembunuhan ini dilatarbelakangi oleh penolakan Camat tersebut untuk melayani pengurusan surat keterangan tanah pada hari minggu karena Camat itu akan ke gereja.
Kejadian ini terjadi pada awal tahun 1968. Kematian Sani kemudian tersebar ke kampung-kampung Dayak. Tanggapan spontan kemudian tak dapat dihindari. Etnik Dayak yang masih diselimuti suasana hati ”pengusiran  etnik  Cina”    kemudian  membakar  dan  membunuh  etnik Madura  di  beberapa  kecamatan  seperti  Mempawah  Hulu,  Menjalin, Toho,  Anjungan  dan  kawasan-kawasan  pedalaman  lainnya.  Setelah kasus ini, kejadian konflik terus berulang, yang meletusnya berdekatan dengan  peristiwa  politik.  Selengkapnya  mengenai  konflik  yang melibatkan etnik Dayak di Kalimantan Barat disajikan dalam bentuk tabel agar lebih ringkas. Lihat  tabel di bawah ini.
Dari tabel di atas, setidaknya ada dua hal yang bisa kita catat. Pertama,
15 Jamie Davidson (2002:136-184) dari Universitas Washington dalam tesis Ph.D, Violence and Politics in West Kalimantan, Indonesia
16 Dibaca menantang.
17 Keadaan darurat, bahasa aparat keamanan.

## Tabel   1 Kekerasan  Etnik di Kalimantan Barat dengan Peristiwa Politik
No. Waktu Lokasi Keterangan 1. 1966-67 Kabupaten Sambas, Pontianak, Sanggau,
Sintang, Ketapang Konflik etnik Dayak dengan Cina. Seluruh etnik Cina diusir dari kampung-kampung pedalaman
Kalimantan Barat. Konflik ini didukung oleh militer yang dikaitkan dengan penumpasan PKI dan PGRS-Paraku.  Pada masa ini terjadi penggulingan Gubernur Oevang Oerai dan 4 orang Bupati dari etnik Dayak 2. 1968 Anjungan, Kabupaten Pontianak Konflik etnik Dayak dengan Madura, konflik dipicu oleh pembunuhan terhadap Sani (Camat Sungai Pinyuh yang orang Dayak Kanayatan) oleh Sukri warga Madura. Pembunuhan ini dilatarbelakangi oleh penolakan Camat tersebut untuk melayani pengurusan surat keterangan  tanah pada hari minggu karena Camat itu ingin ke Gereja. Pada masa ini suasana politik tidak menentu. 3. 1976 Di Sungai pinyuh,
Kabupaten Pontianak Konflik etnik Dayak dengan Madura, konflik dipicu oleh terbunuhnya seorang Dayak Kanayatan,
yaitu Cangkeh asal Liongkong/Sukaramai yang dilakukan oleh seorang warga Madura yang mengambil rumput di tanah milik korban. Peristiwa ini terjadi sebelum Pemilu tahun 1977 4. 1977 Di Singkawang, Kabupaten Sambas Konflik ini dipicu oleh terbunuhnya seorang Dayak Kanayatan anggota Polri bernama Robert Lanceng oleh seorang warga Madura. Sebelum kejadian, korban menegur adik perempuannya agar jangan pergi keluar rumah malam hari bersama pemuda Madura tersebut. Peristiwa ini pada tahun yang  sama dengan Pemilu dan  sebelum pemilihan Gubernur 5. 1979
Kabupaten Sambas Konflik dipicu oleh pertengkaran masalah hutang yang menyebabkan Sakep (seorang Dayak Kanayatan) diserang oleh tiga orang Madura. Dua Dayak Kanayatan lainnya hampir terbunuh. Konflik ini merupakan dampak dari kekecewaan dari etnik Dayak karena hanya sedikit etnik
Dayak yang duduk di lembaga legislatif dan eksekutif. 6. 1982 Pak Kucing, Kabupaten Sambas Konflik dipicu oleh pembunuhan terhadap Sidik seorang warga Dayak Kanayatan oleh Aswandi seorang warga Madura karena korban menegur Aswandi yang  mengambil rumput di sawah miliknya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Pada tahun ini juga dilaksanakan Pemilu. 7. 1983 Sungai Enau, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Pontianak Konflik dipicu oleh Dul Arif seorang warga Madura yang melakukan pembunuhan atas seorang warga Dayak Kanayatan yang bernama Djaelani karena masalah tanah. Peristiwa terjadi setelah Pemilu dan menjelang pemilihan Gubenur 8. 1992 Pak Kucing, Kabupaten Sambas Konflik dipicu oleh pemerkosaan terhadap anak Sidik (yang terbunuh pada tahun 1982) yang dilakukan oleh seorang warga Madura. Peristiwa terjadi pada masa yang  sama dengan Pemilu. 9. 1993 Kotamadya Pontianak
Konflik massal dipicu oleh perkelahian antarpemuda Dayak dengan pemuda Madura yang mengakibatkan perusakan dan pembakaran terhadap Gereja Paroki Maria Ratu Pencinta Damai dan Persekolahan Kristen Abdi Agape. Peristiwa ini terjadi setelah Pemilu dan menjelang Pemilihan Gubernur. 10. 1994 Tubang Titi, Kabupaten Ketapang Konflik dipicu oleh penusukan seorang Dayak oleh seorang Madura yang sedang bekerja di proyek pembangunan jalan. Pada masa ini dilaksanakan pemilihan Bupati  Sintang. Calon Dayak dikalahkan etnik Melayu karena ada pengkhianatan. 11 28 Des 1996 Sanggau Ledo, Kabupaten Sambas
Konflik dipicu oleh tertusuknya Yakundus dan Akim, dua pemuda Dayak Kanayatan di Sanggau Ledo oleh pemuda Madura, yaitu Bakri dan empat temannya. Konflik ini terjadi menjelang Pemilu. 12. 15 Jan–28 Feb 1997 Kabupaten Sambas, Kabupaten Pontianak,
Kabupaten Sanggau Kapuas, dan Kotamadya Pontianak Konflik Dayak-Madura di daerah Kabupaten Sambas mulai mereda, tetapi kemudian meledak lagi setelah terjadi penyerangan terhadap kompleks persekolahan SLTP-SMU Asisi di Siantan. Dalam peristiwa ini dua perempuan Dayak Jangkang (Sanggau Kapuas) dan Dayak Menyuke (Landak) luka-luka. Kemudian, terbunuhnya seorang warga Dayak Kanayatan asal Tebas-Sambas, yakni Nyangkot oleh sekelompok warga Madura di Peniraman. Pada tahun ini dilaksanakan Pemilu, pemilihan Bupati Sanggau dan pemilihan Gubernur. Selain itu, keadaan politik nasional di Jakarta
juga sedang memanas. 13 17 Jan 1999 Kab Sambas Dikenal sebagai kasus parit Setia, kerusuhan antara Melayu dan Madura.  Peristiwa ini terjadi pada tahun diadakannya Pemilu 1999. 14 Maret 1999 Kabupaten Sambas, dan Kotamadya Pontianak
Berbarengan dengan konflik Melayu Sambas-Madura, terjadi pembunuhan terhadap Martinus Amat warga Dayak Kanayatan Samalantan sehingga mengundang simpati warga (Dayak Kanayatan) di Samalantan dan Sanggau Ledo untuk membalas. Pada masa ini juga berlangsung pemilihan Bupati Pontianak yang rusuh karena gedung DPRD Mempawah dibakar massa. Di Bengkayang juga terjadi kekacauan pada pemlihan Bupati Bengkayang. Yang menarik bahwa pada masa ini juga bersamaan dengan pemilihan anggota MPR yang akan mewakili etnik di Kalimantan Barat. 15 Maret 2003 Sei Duri
Melayu Sambas marah karena pemukiman mereka di Sei Duri dimasukkan ke dalam wilayah kabupaten Bengkayang yang dipimpin Dayak Selako. Pada tahun ini juga dilaksanakan pemilihan
Gubenur Kalimantan Barat dan Pemilu. 16 2007 Kota Pontianak Melayu rusuh dengan Cina, kasusnya dipicu oleh  tergores mobil seorang etnik Melayu. Peristiwa ini terjadi setelah Pemilihan Gubernur,  calon dari Melayu Kalah. Selain itu pada Pemilihan
Walikota Singkawang, etnik Cina yang menang sedangkan calon dari  Melayu kalah. 17 2008 Kota Singkawang (Sambas) Melayu rusuh lagi dengan Cina di Singkawang, dipicu pembangunan patung Naga. Pada masa ini juga berlangsung  Pemilu 2009.
Sumber:  diolah dari berbagai data yang dikumpulkan.
konflik yang melibatkan etnik Dayak terjadi mulai tahun 1966 - 1997. Pada  masa  ini  etnik  Dayak  disingkirkan  dari  kekuasaan  politik  dan mereka  menjadi  korban  hegemoni  pihak  yang  berkuasa  ketika  itu. Kedua, sejak tahun 1999, etnik Dayak tidak berkonflik lagi, pada masa ini yang terlibat konflik adalah etnik Melayu. Etnik Melayu berkonflik karena  mereka  merasa  terancam.  Pada  level  pemerintahan  provinsi mereka  tersingkir,  sehingga  secara  politik  mereka  kalah  bahkan terhegemoni oleh etnik Dayak.
Dari  uraian  di  atas,  penulis  akhirnya  membuat  kesimpulan  bahwa berbagai  konflik  etnik  yang  kemudian  menjadi  kekerasan  etnik  di Kalimantan Barat, akar penyebabnya bukan karena perbedaan budaya, tetapi sungguh jelas memiliki keterkaitan dengan aktivitas politik etnik dan  upaya  melawan  hegemoni  etnik  yang  berkuasa.  Bukan  hanya  di Kalimantan  Barat  tetapi  di  seluruh  kawasan  di  Indonesia  selama  30 tahun  terjadi  peristiwa  yang  hampir  sama,  yaitu  adanya  kekerasan politik  pada  saat  berlangsungnya    kegiatan/pesta  politik  sebagai momen melawan hegemoni. Kesimpulan penulis ini sesuai pula dengan pendapat George Junus Aditjondro (2001: 6-7). Beliau bahkan dengan berani mengatakan:
”...  Saya  berani  bertaruh  bahwa  “tukang-tukang  kompor” yang dibayar Cendana akan mengobarkan semangat jihad menentang pengganyangan  orang Madura di Kalimantan Barat.  Dan,  mungkin  saja,  akan  banyak  yang  terhasut. Sebab,  banyak  orang  lupa  bahwa  dibalik  pemberontakan koalisi Dayak dan Melayu melawan para migran Madura, tersembunyi semangat yang sama seperti di Maluku, yakni rasa  ketidakpuasan  “daerah”  melawan  “pusat”  akibat ketatnya  pengelola  Nasionalisme  Kesatuan  Republik Indonesia (NKRI) oleh tentara.... Mereka siap membantai rakyat dengan peluru maupun dengan mengorbankan intrik- intrik perkelahian antaragama, antarras, dan antarkelompok etnik. Itu sebabnya, SARA sekian lama diharamkan untuk dibicarakan selama Orde Baru. Sebab, hal itu menyerang jantung mekanisme propaganda mereka.
Adanya temuan yang penulis uraikan di atas, penulis kemudian menolak
hasil dari analisis  para sarjana yang mengatakan  bahwa  konflik antara orang  Dayak  dengan  orang  Madura  di  Kalimantan  Barat  disebabkan oleh  benturan  budaya  dan  praduga-praduga  yang  didasarkan  pada stereotip yang negatif. Dari data yang penulis paparkan dalam tabel di atas, tampak jelas bahwa akar konflik dan kekerasan adalah persaingan politik yang membawa serta identitas etnik, adapun faktor budaya dan stereotip  hanyalah    faktor    yang  dipergunakan  pihak  berkepentingan untuk  mengatakan  bahwa  pilihan  mereka  melakukan  kekerasan  bisa dibenarkan atau diterima atau rasional.
Para peneliti lokal pada masa lalu tidak berani mengaitkan peristiwa kekerasan  dengan  politik  karena  pada  masa  itu  sedang  berlangsung pemerintahan  Orde  Baru  yang  dipenuhi  manipulasi  informasi  dan ketakutan  intelektual.  Para  peneliti  pada  masa  itu  mungkin  takut ditangkap jika menyampaikan hasil analisis yang bertentangan dengan keinginan Orde Baru.
Yang menarik bahwa Etnik Melayu tidak mau melibatkan diri dalam konflik Dayak -Madura ini. Bahkan mereka  tidak melakukan kekerasan dengan etnik Madura, walaupun sebenarnya ada anggota etnik mereka juga  yang  bersengketa  dengan  etnik  Madura.  Dalam  semua  bentuk tercatat enam belas (16) kali 18 terjadi konflik  etnik Melayu Sambas dengan Madura tersebut. Berikut penulis kemukakan datanya.
Pada  masa  Orde  Lama,  yaitu  pada  tahun  1955,  di  kampung  sungai Dungun rumah orang Melayu bernama Apsah Bt Amjah dirampok oleh oknum  etnik  Madura,  bahkan  suami  Apsah  terbunuh  pada  kejadian ini. Kemudian tahun 1960, di Kampung Semparuk A, seorang warga Melayu  bernama  Manaf  Ikram  dirampok  oleh  oknum  etnik  Madura. Selanjutnya  pada  tahun  1960  juga,  di  Kampung  Parit  Setia,  Haji Sihabudin  (Melayu)  dirampok  oleh  Marju  (Madura).  Tahun  1961 juga di Kampung Sentebang terjadi perkelahian sebagai dampak dari pencurian  jambu  milik  orang  Melayu  yang  dilakukan  oleh  oknum Madura. Selanjutnya pada tahun 1964, di Kampung Sui Nyirih, rumah Rabudin (Melayu) dirampok oleh oknum Madura. Tahun 1966  terjadi 2 kali tindak kriminal yaitu di Kampung Nilam, Mahwi seorang guru yang berasal dari etnik Melayu dibunuh oleh Askan dari etnik Madura.
18 Selengkapnya lihat, Alpha Amirrachman, 2007: 39-40, Revitalisasi Kearifan Lokal, Studi Resolusi Kon- flik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso .
Kemudian, Rumah H Saleh (Melayu) dirampok oleh Simin (Madura).
Adapun pada masa Orde Baru, tahun 1974 terjadi perkelahian antara etnik  Melayu  dengan  Madura  di  Kampung  Jawai  Laut  dan  Matang Tarap. Selanjutnya, tahun 1978 kejadian yang sama terjadi di Kampung SB Kuala, tahun 1980 terjadi lagi di Kampung Lambau, kemudian tahun 1985 dan 1987 terjadi kembali di Kampung  Matang Tarap. Selanjutnya tahun 1996 terjadi lagi perkelahian di Kampung Semperiuk B, tahun 1997  di  Kampung  Lambau  Pelimpaan  dan  tahun  1998  di  Kampung Usrat. Baru pada tahun 1999 terjadi konflik besar, yang peristiwanya diawali dari  Kampung Parit Setia.

## Lembaga Etnisitas
Pada  Pemerintahan  Orde  Baru,  etnik  Dayak  memulainya  dengan mendirikan Majelis Adat Dayak (MAD). Etnik Dayak bersatu karena semakin  terancam  eksistensinya.    Pada  masa  itu  komunikasi  dan konsolidasi antartokoh Dayak terpelajar meningkat pesat. Organisasi ini merupakan organisasi keetnisan yang pertama dibentuk di Kalimantan Barat. Menurut Iqbal Jayadi (2003: 4):
Orde Baru adalah masa kontemplasi dan konsolidasi bagi Dayak. Dalam masa panjang itu, mereka berusaha semakin menguatkan identitas etnik mereka dengan mengontraskan perbedaan  antara  Dayak  dengan  Melayu.  Mereka mengidentifikasi dirinya sebagai Kristen, penduduk asli, mayoritas,  namun  dijajah  oleh  Melayu  yang  mereka anggap sebagai Islam, pendatang dan minoritas. Mereka mendirikan berbagai organisasi sosial-politik dan ekonomi yang  berusaha  memberdayakan  kumpulan  etniknya. Belasas tahun kemudian, pemberdayaan tersebut berhasil mentransformasikan  dirinya sebagai suatu gerakan politik. Dengan berbagai ancaman kekerasan, mereka melakukan demo  menentang  HPH  dan  perkebunan,  dan  puncaknya terjadi ketika mereka berhasil memaksakan pemerintahan untuk  mengangkat  seorang  Dayak  sebagai  bupati sebelum masa Orde Baru berakhir. Secara tidak langsung, berkembangnya pendekatan Dayak yang cenderung pada kekerasan adalah disebabkan oleh sikap perusahaan dan
pemerintahan  sendiri  yang  hanya  memperhatikan  satu tuntutan bila satu kumpulan bersikap mengancam.
Majelis Adat Dayak (MAD)  berdiri pada 1994 oleh sejumlah tokoh politik  Dayak  di  Kota  Pontianak.  Mulanya  kehadiran  institusi  ini sangat erat kaitannya dengan kepentingan para tokoh tersebut dengan Golongan Karya sebuah partai  dominan di era tersebut.
Melayu  awalnya  tidak  mempedulikan  gerakan  politik  etnik  Dayak. Namun,  setelah  kekerasan  etnik  Dayak  versus  Madura  pada  1997 berakhir yang kemudian membuat Dayak semakin asertif dan percaya diri dalam memperjuangkan kepentingannya, bukan hanya dalam politik, melainkan juga sosio-kultural. Mereka yang berasal dari kelompok etnik terakhir ini memberikan tanggapan dengan menegaskan bahwa mereka juga merupakan penduduk asli, mayoritas dan juga mengembangkan konsepsi bahwa Dayak dan Melayu adalah saudara, dan bahwa menjadi Islam tidak berarti Dayak kehilangan identitasnya. Lebih jauh Melayu juga  mengembangkan  berbagai  organisasi  etnik  Kemelayuan  dan hukum adat Melayu, seperti MAS Bayu (Majelis Adat dan Seni Budaya Melayu)  Lembaga  Adat  dan  Kekerabatan  Melayu  (Lembayu),  dan Persatuan Forum Komunikasi Pemuda Melayu (PFKPM).
MAS  Bayu  sebenarnya  telah  didirikan  tahun  1995  di  Sambas  dan Ketapang 19 . Tetapi aktivitas lembaga ini tidak menonjol. Tahun 1999 mereka mendirikan Lembaga Adat dan Kekerabatan Melayu (Lembayu) dan  PERMAK  (Persatuan  Melayu  Kalimantan  Barat).  Basis  kedua institusi ini ialah Keraton Kadriah Pontianak dan tujuan pendiriannya ialah  untuk  meningkatkan  martabat  kesultanan  Melayu  sepeninggal Sultan Hamid II.
Selanjutnya, Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) 20 didirikan pada tahun  1997,  yaitu    hampir  empat  tahun  setelah  MAD  didirikan.  Isu yang  melatarbelakangi  berdirinya  MABM  Kalimantan  Barat  tahun 1997,  salah  satunya  ialah  perlunya  perhatian  terhadap  kesejahteraan masyarakat Melayu. Selain itu, keberadaan MABM diharapkan dapat
19 Baca, Akcaya pada 18 November 1995, Majelis Adat dan Seni Budaya Melayu terbentuk di Ketapang.
20 Lihat Akcaya,  22 April 1997,  dibentuk Majelis Adat Budaya Melayu Kalbar, seterusnya diterbitkan dua artikel di Akcaya yang memberi sokongan terhadap penubuhan MABM  yaitu pada 19 Agustus 1997 dengan tajuk “Demi Bangsa, Negara dan Umat Manusia, artikel pada 20 Agustus 1997 dengan tajuk ”Melayu Siapakah dia”?. Kedua artikel ditulis oleh Dr Chairil Effendi sekarang Rektor Universitas Tan- jungpura Pontianak.
mengawal  persoalan  adat  dan  budaya  sehingga  dapat  diwariskan kepada  generasi  muda.  Aktivitas  menonjol  yang  dilakukan  MABM sejauh ini adalah  menggelar festival Budaya Melayu setiap tahun dan membangun Rumah Melayu.
Dari  uraian  di  atas,  dapat  dikatakan  bahwa  Orde  Baru  adalah  masa di  mana  politik  identitas  Dayak  terkonsolidasi.  Dengan  adanya peminggiran  yang    sistimatis  mereka  kemudian  bersatu.  Masa  Orde Baru  juga  dapat  dikatakan  bahwa  etnik  Melayu  kembali  menduduki posisi strategis pada  pemerintahan dan politik di Kalimantan Barat.

## Perayaan etnisitas/Otonomi Daerah
Sejak tahun 1998, secara nasional telah terjadi perubahan yang signifikan terhadap  berbagai  aspek  kehidupan  masyarakat  di  Indonesia,  mulai dari aspek sosial, ekonomi maupun politik. Hal ini diawali oleh krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun tersebut yang kemudian secara sistematis telah berimplikasi kepada berbagai aspek kehidupan termasuk  sistem  politik  maupun  sistem  pemerintahan.  Bahkan  pada beberapa  daerah,  krisis  tersebut  ternyata  juga  berimplikasi  terhadap munculnya  berbagai  konflik  sosial  di  beberapa  wilayah  di  Indonesia seperti konflik Ambon, Poso, Sambas maupun Sampit. Sehingga sempat dijadikan  hipotesis  oleh  beberapa  peneliti  dalam  laporannya    bahwa konflik  yang  terjadi  di  berbagai  wilayah  di  Indonesia  pada  masa  itu berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan melemahnya kekuasaan  militer  di  pemerintahan  dan  berubahnya  sistem  politik  di Indonesia. Terlepas dari terbukti atau tidaknya hipotesis tersebut, yang jelas tuntutan yang sangat kuat akan perubahan dari masyarakat telah menyebabkan bergesernya peta politik di tanah air. Salah satu contoh konkrit  adalah  hasil  Pemilu  tahun  1999  yang  menempatkan  PDI-P sebagai  pemenang  Pemilu,  meskipun  belum  berhasil  menempatkan Megawati sebagai Presiden RI.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  sejak  tahun  1998  hingga  tahun  2008, Nasionalisme  Indonesia    mengalami  dua  orde 21 pemerintahan,  1998- 2001 dikenali sebagai orde Reformasi, dan sejak 2002-hingga hari ini dikenali sebagai orde Otonomi Daerah.  Tercatat ada 4 orang presiden pada rentang waktu ini 22 . Di Kalimantan Barat pada periode ini dimulai
21 Penamaan Orde merujuk kepada sistem yang berlaku
22 Ketika Soeharto dijatuhkan oleh demonstrasi Mahasiswa tahun 1998, BJ Habibie yang tadinya Wakil
dengan wacana putra daerah 23 sebagai pemimpin daerah.  Oleh sebab itu,  DPRD  Propinsi  Kalimantan  Barat  yang  berwenang  memilih Gubernur dan wakilnya akhirnya memutuskan mengangkat pasangan Usman  Jafar  (Melayu)  dengan  LH  Kadir  (Dayak)  sebagai  Gubernur dan  wakil  Gubernur  Kalimantan  Barat.  Usman  Ja’far  (2003-2008) sebenarnya adalah gubernur pertama yang orang Melayu, sejak provinsi ini diadakan pada 1957.
Masa  Orde  Otonomi  Daerah  ditandai  dengan  banyaknya  didirikan provinsi dan kabupaten baru di Indonesia. Di Kalimantan Barat yang sebelumnya    hanya  7  kabupaten  sampai  hari  ini  sudah  bertambah menjadi  14  kabupaten/kota.  Pendirian  sebuah  kabupaten  baru berdasarkan kepada kebijakan politik untuk memberi peluang kepada penduduk  setempat  membangun  kawasannya.  Oleh  sebab  itu,  pada setiap kabupaten terdapat  etnik dominan. Di Kabupaten Sambas etnik dominannya  adalah  Melayu  Sambas,  walaupun  begitu  di  Kecamatan Sajingan  Besar  etnik  dominannya  adalah  Dayak  Selako.  Meskipun etnik Madura hilang dalam daftar kependudukan Kabupaten Sambas, sebenarnya masih ada  segelintir orang Madura di kabupaten ini, tetapi mereka dicatat sebagai etnik Melayu 24 .

## DISKUSI  CIKAL BAKAL NASIONALISME ETNIK
Politik identitas (termasuk) dengan mempolitisasi agama dapat dipakai terus menerus sebagai alat untuk kepentingan elit dalam berbagai bentuk, seperti  gagasan-gagasan  dalam  jangka  panjang  menengah  (misalnya simbol  kota  santri/injil),  dan  juga  dapat  berdampak  diskriminatif. Dalam bagian lain,  kebijakan publik dipakai sebagai sarana kekuasaan yang memungkinkan terjadi penguatan politik identitas di satu pihak dan juga melemahkan pihak lain.
Politik  identitas  juga  dikonstruksi  dalam  proses  pemilihan  kepala daerah yang dilakukan secara intens dalam bentuk interaksi simbolik
Presiden diangkat menjadi Presiden, tahun 1999 ketika Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bersi- dang, Abdurahman Wahid (Gus Dur) diangkat menjadi Presiden. dua tahun Gus Dur berkuasa beliau di- jatuhkan MPR dan diangkat Megawati  yang sebelumnya Wakil Presiden menjadi Presiden. Pada Pemilu tahun 2004 Susilo Bambang Yudoyono terpilih sebagai Presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat.
23 Putra Daerah adalah penduduk asli setempat, dalam konteks Kalimantan Barat saat itu yang dianggap penduduk asli ialah etnik Dayak dengan Melayu.
24 Hasil penelitian lapangan LSM Peace Building , YPPN, 2006
untuk  memobilisasi  dukungan  massa.  Penguatan  identitas  diri  dari seorang  pasangan  calon  dilakukan  dengan  membangun  identitas  diri secara intens di masyarakat. Politik identitas yang berangkat dari base on identity dan base on interest dijadikan instrumen untuk memperoleh simpati dari masyarakat. Perkembangan politik identitas saat ini telah mengalami pencerabutan makna identitas sesungguhnya karena identias diproduksi  bukan  untuk  kepentingan  identitas  itu  sendiri  tetapi  lebih untuk kepentingan elite yang memproduksinya.
Dalam setiap Pilkada di Provinsi Kalimantan Barat, hal pertama yang akan kita dengar adalah, isu mengenai putra daerah. Sejauh mana sang calon pemimpin mempunyai “titisan darah” sebagai putra daerah. Isu mengenai putra daerah muncul, seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah. Ada kalimat dalam salah satu pasal yang berbunyi, kepala daerah adalah  orang  yang  mengerti  daerahnya.  Kalimat  itu  diterjemahkan secara kasat mata menjadi orang yang berasal daerah itu.
Etnisitas semakin menguat dan memperoleh tempatnya dalam dinamika politik Kalimantan Barat seiring dengan penerapan sistem desentralisasi di Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya etnisitas telah mengalami proses  pemanipulasian  oleh  elit  dan  dijadikan  instrumen  perjuangan politik dan budaya untuk memperebutkan kekuasaan. Di Kalimantan Barat  yang  masyarakatnya  masih  kuat  semangat  primordialismenya, identitas etnis menjadi daya tawar yang menarik.
Menguatnya  identitas  Dayak  dan  upaya  hegemoni  semakin  besar semenjak  era  reformasi/otonomi  daerah,  dipengaruhi  tiga  kekuatan dominan yaitu agama, suku dan adat. Tiga kekuatan etnisitas tersebut telah menjadi semacam tiang penyangga ”nasionalisme etnik”.  Tiga pilar kekuatan tersebut  menempel pada elit etnik.
Dalam bagian lain, kemunculan politik identitas  dan hegemoni, tidak bisa  dilepaskan  dari  adanya  intervensi  globalisasi.  Faktor  ini  tidak bisa  nisbikan  perannya,  terutama  karena  globalisasi  menyediakan ruang  keterbukaan  untuk  saling  berkomunikasi  bagi  tiga  pihak  yaitu komunitas global, nation state, dan warga lokal. Dalam situasi sekarang dimana sedang terjadi arena persaingan antar ideologi dengan berbagai warna-  juga  soal  ekonomi  diberbagai  tingkatan,  maka  konstruksi identitas  tidak  kosong  dari  pengaruh  satu  sama  lain.  Terkait  dengan soal ini, maka politik identitas berbasis etnis dan agama di komunitas
lokal, juga bisa dipahami sebagai konsekuensi dari persaingan di ranah global. Kehadirannya juga banyak didukung oleh posisi nasionalisme yang sedang lemah, baik dalam arti politik maupun ekonomi.
Pada  akhirnya  menguatnya  politik  identitas  ini  apabila  berlangsung tanpa semangat nasionalisme keindonesiaan akan berdampak terhadap terbentuknya  ”nasionalisme  etnik”  dalam  arti  yang  sesungguhnya. Budaya  semacam  itu,  selain  bertentangan  dengan  demokrasi,  juga memberi pengaruh yang negatif dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan  demokrasi.  Ia  telah  menjelma  menjadi patron-client karena  keturunan,  keluarga,  kerabat,  suku,  golongan,  kampung  dan sebagainya.  Max  Weber  menjelaskan  klasifikasi  masyarakat  seperti itu  adalah  sebagai:  ” domination  into  traditional  authority” .  Dalam manifestasinya di kalangan pemerintahan, kemudian menjelma dalam bentuk nepotisme, kolusi dan korupsi.

## KESIMPULAN
”Negara  etnik”  di  Kalimantan  Barat  berangkat  dari  semangat  untuk menunjukkan  eksistensi  kultural  yang  tinggi  dengan  dukungan momentum  politik  pada  era  otonomi  daerah.  Roh  primordial  seakan memperoleh arena bermain pada era ini. Segregasi etnik berdasarkan agama telah memunculkan peta etnik kedalam dua kutub. Penduduk asli yang beragama Islam disebut Melayu dan yang bukan beragama Islam disebut  Dayak.  Keduanya  telah  terjebak  dalam  pusaran  persaingan dalam berbagai hal. Persaingan keduanya memantik konflik kekerasan yang  melibatkan  etnik  lain  yang  memiliki  kedekatan  sosio-kultural dengan mereka, yaitu Madura dan Tionghoa.
Etnik Dayak yang selama ini selalu disederhanakan dalam satu etnik, pada saat ini menunjukkan jatidiri yang sesungguhnya. Masing-masing telah memamerkan jatidiri kulturalnya dan juga basis politiknya. Mereka merasa satu etnik hanya karena mengalami perlakuan marginalisasi dan diskriminasi  yang  sama.  Ketika  marginalisasi  dan  diskriminasi  tidak ada lagi, akhirnya mereka muncul berbeda. Saat ini kata seperti Selako, Kanayatn,  Bekati,  Iban,  Kayan,  Ribun,  Mualang,  Kantu,  Keriau, Pesaguan dan Keninjal mewarnai kata Dayak. Dulu kata-kata tersebut tenggelam.
”Negara etnik”  terjadi karena trauma hegemoni etnik yang dalam yang
kemudian mewarnai politik lokal. Setiap rezim yang berkuasa cenderung mempertontonkan  hegemoni  tersebut.  Etnik  Dayak  yang  identik dengan  penduduk  pedalaman  dan  mewarisi  budaya  ”titisan  leluhur” selalu dikorbankan sebagai aktor konflik hanya karena nenek moyang mereka dahulu melakukan ”pengayauan”. Identitas ini sedemikian rupa dilestarikan sebagai bagian dari proyek pembiaran konflik kekerasan. Identitas  ini  dipertontonkan  menjelang  dan  sesudah  pesta  demokrasi dalam bentuk konflik kekerasan.
Politik  lokal  di  Kalimantan  Barat  kental  bermuatan  persaingan  dua kutub etnik yaitu etnik Dayak dan etnik Melayu. Keadaan persaingan ini menjadi lebih terbuka ketika pemilihan kepala daerah secara langsung. Persaingan ini terjadi karena trauma sejarah. Sejarah Kalimantan Barat mencatat bahwa elit etnik yang berkuasa menjalankan hegemoni etnik atas etnik lain. Oleh sebab itu penulis menyimpulkan bahwa konflik kekerasan  etnik  yang  berlangsung  selama  ini    memiliki  hubungan dengan upaya perlawanan hegemoni etnik tersebut.

## PUSATAKA ACUAN
Aditjondro, George Junus. 2001. Cermin Retak Indonesia . Yogyakarta: Cermin.
Amirrachman,  Alpha  (ed.).    2007. Revitalisasi  Kearifan  Lokal,    Study  Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso . International Center for Islam and Pluralism. Jakarta:  ICIP.
Anyang, Thambun Y.C. 1998. Kebudayaan dan Perubahan Daya Taman Kalimantan dalam Arus Modernisasi .  Jakarta:  Gramedia.
Badan  Pusat  Statistik  Propinsi  Kalimantan  Barat  (BPS).  2003. Kalimantan  Barat dalam Angka 2002 .  Pontianak:  BPS Kalbar.
Baharudin,  Shamsul Amri.  2000.  “Pembentukan  identiti  sebagai  fenomena  sosial: Suatu  komentar konseptual dan empirical”. Dalam. Yusriadi  & Moh. Haitami Salim  (Ed.).  2002. Islam  di  Kalimantan  Barat ,    hlm.  13-34.    Prosiding kollokium Dayak Islam di Kalimantan Barat.
Baharudin, Shamsul Amri. 2000. “Ilmu kolonial” dan pembinaan “Fakta” mengenai
Malaysia. Dalam Rahimah Abd Aziz & Mohamed Yusof (Ed.).  2000. Budaya dan  Perubahan , hlm.  56-71.  Bangi:  Universiti Kebangsaan Malaysia.
Baharudin, Shamsul Amri. 2001. Identiti dan etnisiti, tinjauan teoritis. Dalam Yusriadi
&  Haitami  salim  (Ed.). Proseding  Koloqium  Dayak  Islam  di  Kalimantan Barat , hlm. 11-30.  Pontianak: STAIN Pontianak-FUI-MABM.
Baharudin,  Shamsul  Amri.  2007. Modul  Hubungan  Etnik .  Shah  Alam:  Universiti Teknologi Mara.
Collins, James.T.  2005. Bahasa Melayu Bahasa Dunia , Sejarah Singkat. Jakarta:
Obor.
Collins, James.T. & Awang Sariyan. 2006. Borneo and the Homeland of the Malays . Kuala Lumpur:  Dewan Bahasa dan Pustaka.
Coomans, Mikhail. 1987. Manusia Daya Dahulu, Sekarang, Masa Depan . Jakarta: Gramedia.
Davidson, Jamie Seith. From Rebellion to Riots, Collective Violence on Indonesian Borneo .  Singapore: Nus Press.
Djayadi,  Muhamad  Iqbal.  2003.  “Kekerasan  etnik  dan  perdamaian  etnik:dinamika relasi sosial di antara Dayak, Melayu, Cina & Madura di Kalimantan Barat”. Paper  yang  dipresentasikan  untuk  Reading  Group  LIPI  Jakarta,  20  Januari: www.communalconflict.com
Gramsci, Antonio. 1971. Selection from the Prison Notebooks . London:  Lawrence
& Wishart.
Hulten, Herman Josef.  1992. Hidupku di Antara Suku Daya .  Jakarta:  Gramedia.
Kristianus Atok.  2009. Orang  Dayak  dan  Madura  di  Sebangki .  Pontianak:  YPB- Cordaid.
Marko  Mahin.  2007.  Damai  dan  adil  di  Tanah  Dayak,  Refleksi  111  Tahun  rapat Perdamaian Para Pengayau. www.dayak21.org
Maunati,  Yekti.  2004. Identitas  Dayak,  Komodifikasi  dan  Politik  Kebudayaan . Yogyakarta: LkiS.
Rahimah Abdul Aziz  &  Mohamed Yusoff  Ismail.  2000. Masyarakat,  Budaya  Dan Perubahan. Bangi:  Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.
Sellato, Bernard.  1989. Nomads of the Borneo Rainforest . Honolulu:  University of Hawaii Press.
Sellato, Bernard.  2002. Innermost Borneo, Studies in Dayak Culture . Singapore: Singapore University Press.
Siahaan,  Harlem.  1989. Pembauran  di  Kalimantan  Barat  Prospek  dan  Perspektif Sejarahny a.  Dalam  buku  Interaksi  antar  suku  bangsa  dalam  masyarakat majemuk. Jakarta:  Depdikbud.
Suni,  Bakran    2007. Sejarah  Melayu  Sambas .  Pontianak:  Lembaga  Penelitian
Universitas Tanjungpura.
Suni, Bakran.  2010. Demokrasi dan Budaya Politik: Suatu Kajian Pemilihan Kepala daerah Provinsi Kalimantan Barat . Bangi: Tesis PhD, UKM-ATMA.
Tambunan, Edwin Martua Bangun. 2004. Nasionalisme etnik Kashmir dan Quebec . Semarang:  Indra Pustaka Utama.
Yusoff, Ismail.  2004. Politik dan Agama di Sabah . Bangi:  Universiti Kebangsaan Malaysia.