SAWWA: Jurnal Studi Gender – Vol 13, No 2 (2018): 281-296 DOI: http://dx.doi.org/10.21580/sa.v13i2.3020 Copyright © 2018 SAWWA: Jurnal Studi Gender
SAWWA: Jurnal Studi Gender p-ISSN 1978-5623 e-ISSN 2581-1215
281

## Kriminalisasi Perempuan Pekerja Seks Komersial dalam Perluasan Pasal Zina RUU KUHP
Leony Sondang Suryani, 1 Ani Purwanti 2 1, 2 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang email: leonysuryani@gmail.com ; ani_purwanti81@yahoo.com
Abstract: This  article  discusses  the  Criminal  Code  Bill  which has unjust legal potential because the provision of adultery has been extended to sexual acts by unmarried couples. This article presents an analysis of the possible implications of the Criminal Code  Bill  -  specifically  the  section  on  adultery  of  sex  workers through  the  socio-legal  method  in  which  a  combination  of normative  legal  approaches  and  social  research  methods  is applied.  This  article  states  that  broadly  defined  provisions  of adultery  can  lead  to  unfair  penalties  -due  to  injustice-  sex workers  who  by  law  must  be  treated  as  victims  of  sexual exploitation and fraud rather than perpetrators of crime.
Keywords: Criminal Code Bill; sex workers; criminalization
Abstrak: Artikel  ini  membahas  RUU  KUHP  yang  memiliki potensi  hukum  yang  tidak  adil  karena  ketentuan  perzinaan yang telah diperluas terhadap tindakan seksual oleh pasang- an  yang  belum  menikah.  Artikel  ini  menyajikan  analisis tentang implikasi yang mungkin dari RUU KUHP - khususnya bagian perzinaan pekerja seks melalui metode sosio-legal di mana  kombinasi  pendekatan  hukum  normatif  dan  metode penelitian  sosial  diterapkan.  Artikel  ini  menyatakan  bahwa ketentuan  perzinaan  yang  didefinisikan  secara  luas  dapat mengarah  pada  hukuman  yang  tidak  adil  -karena  ketidak- adilan  keadilan-  pekerja  seks  yang  oleh  hukum  harus diperlakukan  sebagai  korban  eksploitasi  dan  penipuan seksual daripada pelaku kejahatan.
Kata Kunci: RUU KUHP; pekerja seks; kriminalisasi

## A.  Pendahuluan
Prostitusi adalah praktik menjual dan/atau mendistribusikan layanan sek- sual  sembarangan  kepada  seseorang  yang  bukan  pasangan,  dengan  imbalan pembayaran  langsung  dalam  bentuk  uang  atau  barang  berharga  lainnya. 1 Prostitusi umumnya dilakukan karena tingginya permintaan pasar dengan per- syaratan profesional yang agak rendah yang sering menarik orang yang kurang
__________
1 M.  H.  Ditmore, Encyclopedia  of  Prostitution  and  Sex  Work ,  vol.  1  (California:  Greenwood Publishing, 2006), 1-3.
Leony Sondang Suryani, Ani Purwanti
SAWWA: Jurnal Studi Gender – Vol 13, No 2 (2018)
terampil. 2 Persepsi  publik  terhadap  prostitusi  beragam  di  masyarakat.  Be- berapa  orang  mungkin  mengakui  prostitusi  sebagai  suatu  bentuk  profesi, kebanyakan dari mereka menghindari, mencaci, dan menghukum pelacuran – baik  dari  penyalur  maupun  klien–  sebagai  perbuatan  ketidaksenonohan  dan imoralitas. 3 Di  Indonesia  –bersama  dengan  negara-negara  lain  pada  umum- nya–,  prostitusi  dianggap  sebagai  masalah  sosial  yang  persisten  di  mana pemerintah telah meluangkan banyak waktu dan upaya untuk meminimalkan –jika tidak dapat menghapus praktik prostitusi. Meskipun beberapa penelitian menunjukkan  bahwa  prostitusi  dapat  memiliki  dampak  positif  seperti  untuk melokalisir  ketidaksenonohan  terus-menerus  dan  mengandung  HIV/AIDS menyebar melalui seks yang tidak aman, prostitusi secara historis dianggap se- bagai  fenomena  patologis  dalam  masyarakat  yang  dapat  menodai  moralitas sosial,  norma,  dan  ketertiban  yang  ada. 4 Menurut  data  statistik  Kementerian Sosial RI, ada 5.000 pekerja seks perempuan yang telah menjalani rehabilitasi oleh  pemerintah  di  seluruh  Indonesia  dalam  tiga  tahun  terakhir.  Pada  tahun 2015, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial telah mencapai target untuk me- rehabilitasi  1.000  lebih  banyak  pekerja  seks. 5 Terlepas  dari  itu,  pelacuran tampaknya  mengungkapkan  banyak  segi  dimensi  sosial  dalam  sebuah  per- adaban yang tidak hanya tentang masalah-masalah seksual, tetapi juga masalah seksual.
Keberadaan prostitusi di Indonesia adalah subkultur peradaban modern, terutama  di  kota-kota  metropolitan,  karena  ketegangan  yang  tinggi  dan  per- __________
2 Baca: Lena Edlund dan Evelyn Korn, “A Theory of Prostitution,” Journal of Political Economy 110, no. 1 (2002): 181–214, https://doi.org/10.1086/324390.
3 Baca:  Edlund  dan  Korn;  Timothy  J.  Gilfoyle,  “Prostitutes  in  History:  From  Parables  of  Porno- graphy  to  Metaphors  of  Modernity,” The  American  Historical  Review 104,  no.  1  (1999):  117–41, https://doi.org/10.2307/2650183.
4 Baca artikel-artikel penelitian: Terence H. Hull, E. Sulistyaningsih, dan G. Jones, “Prostitution in Indonesia: Its History and Evolution,” Bulletin of Indonesian Economic Studies 36, no. 1 (2000): 258–60; Riswanda, Yvonne Corcoran-Nantes, dan Janet McIntyre-Mills, “Re-framing Prostitution in Indonesia: A Critical  Systemic  Approach,” Systemic  Practice  and  Action  Research 29,  no.  6  (2016):  517–39, https://doi.org/10.1007/s11213-016-9379-2; Riswanda, Janet McIntyre-Mills, dan Yvonne Corcoran- Nantes, “Prostitution and Human Rights in Indonesia: A Critical Systemic Review of Policy Discourses and  Scenarios,” Systemic  Practice  and  Action  Research 30,  no.  3  (2017):  213–37,  https://doi.org/ 10.1007/s11213-016-9393-4.
5 Harris  Y.  P.  Sibuea,  “Penegakan  Hukum  Prostitusi  di  Indonesia,” Info  Singkat  Hukum:  Kajian Singkat terhadap Isu Aktual Stategis 7, no. 10 (2015), www.dpr.go.id.
SAWWA: Jurnal Studi Gender – Vol 13, No 2 (2018)
saingan  telah  mengerahkan  minat  pada  kebutuhan  pelepasan  ketegangan terhadap prostitusi yang ada. 6
Menurut  Edlund  dan  Korn, 7 ada  empat  prasyarat  prostitusi.  Pertama, sebagian besar praktisi prostitusi kurang terdidik atau tidak adanya legitimasi pendidikan, yang karena itu kapasitas tawar mereka tidak cukup untuk bekerja di pekerjaan formal. Hal ini motivasi mereka untuk mengejar pekerjaan yang tidak membutuhkan latar belakang pendidikan sekalipun. Pekerjaan semacam itu tidak umum dikenal sebagai profesi, atau bahkan lebih buruk lagi, pekerjaan tidak senonoh. Kedua, tekanan ekonomi untuk menopang hidup seseorang ada- lah segera dan tidak henti-hentinya jika kondisi keuangan seseorang berisiko kebangkrutan atau terjerat dalam lingkaran utang dan kewajiban. Ketiga, tidak adanya  inisiatif  untuk  mempertahankan  keadaan  moralitas  publik,  etika,  dan norma-norma  sebagaimana  telah  ditundukkan  oleh  budaya  hedonistik  cepat masyarakat  modern,  yang  berkontribusi  pada  munculnya  praktik  prostitusi. Keempat,  kurangnya  komitmen  dari  pemerintah  dan  penegak  hukum  untuk mendisiplinkan  praktik  prostitusi.  Terakhir,  kurangnya  layanan  sosial  dan bantuan  publik  terhadap  orang-orang  yang  kurang  berkembang.  Karena penyebab di atas, prostitusi telah menjadi praktik berbahaya tidak hanya bagi masyarakat  tetapi  juga  bagi  pekerja  seks  yang  rentan  terhadap  eksploitasi, diskriminasi,  kekerasan,  dan  perlakuan  tidak  adil  oleh  hukum.  Memang  per- sepsi publik yang negatif, pada kenyataannya, berkontribusi pada diskriminasi yang  tidak  henti-hentinya  terhadap  pekerja  seks.  Dengan  begitu  negativitas mendorong penegakan disiplin oleh hukum terhadap prostitusi, seringkali, jika tidak  selalu,  bahwa  tindakan  tersebut  tidak  dapat  menyelesaikan  penyebab prostitusi,  kurangnya  perhatian  pemerintah  terhadap  pengembangan  orang- orang  ini. 8 Tetapi  sebaliknya,  peraturan  lokal  yang  ada  mengatur  hukuman
__________
6 Phil Hubbard, “Cleansing the Metropolis: Sex Work and the Politics of Zero Tolerance,” Urban Studies 41, no. 9 (2004): 1687–1702, https://doi.org/10.1080/0042098042000243101; Hull, Sulistya- ningsih, dan Jones, “Prostitution in Indonesia: Its History and Evolution”; Valerie Jenness, “From Sex as Sin to Sex as Work: COYOTE and the Reorganization of Prostitution as a Social Problem,” Social Problems 37, no. 3 (Agustus 1990): 403–20, https://doi.org/10.1525/sp.1990.37.3.03a00090.
7 Edlund  dan  Korn,  “A  Theory  of  Prostitution”;  Alexandre  Leal  de  Freitas,  “Red  Light  at  the Intersection: the Stigma of Sex Work and the Double Oppression Inflicted upon Trans Sex Workers” (Eötvös Loránd University, Budapest, 2016), https://doi.org/20.500.11825/164.
8 Arivai Nazaruddin Sembiring et al., “Tindak Pidana Terkait Asusila Berdasarkan Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia dan Syariat Islam di Aceh (Studi Penelitian di Kota Banda Aceh),” USU Law Journal 4, no. 2 (2016): 192–203, https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/view/13557.
berat dan penegakan keras terhadap pelakunya yang bukan hanya para distri- butor  tetapi  juga  para  pekerja  seks  karena  banyak  alasan,  yang  kebanyakan adalah agama dan moralitas. 9
Misalnya, Peraturan Kotamadya Tangerang No. 8/2005 melarang segala jenis  praktik  prostitusi  dengan  arti  apa  pun  adalah  tindakan  seksual  yang dilakukan  dalam  pergantian  uang,  dan  Peraturan  Kabupaten  Indramayu  No. 7/1999  tentang  Pelacuran  di  mana  setiap  prostitusi  pelaku  –distributor  dan pekerja  seks–  dapat  dikenakan  biaya.  Selain  itu,  KUHP  Indonesia  (pasal  295, 296, 297, dan 506) juga menetapkan biaya pidana untuk mucikari atau distri- butor prostitusi. Namun sebaliknya, beberapa pemerintah daerah di Indonesia memilih melokalisasi prostitusi daripada melarang atau memberantasnya. Hal ini  ditunjukkan  di  Kabupaten  Kendal  yang  pemerintahnya  telah  member- lakukan  Peraturan  Kabupaten  Kendal  No.  8/2010  yang  mengatur  lokalisasi prostitusi  ke  ruang  yang  ditentukan  di  Alas  Karet.  Peraturan  ini  secara  luas dihargai  karena  tujuan  lokalisasi  tersebut  yang  berkisar  pada  pengendalian HIV/AIDS,  perlakuan  yang  manusiawi  terhadap  pekerja  seks.  Peraturan tersebut mengubah  persepsi  publik  terhadap prostitusi sebagai  sesuatu yang tidak dapat dihindarkan dan tidak mungkin diberantas karena mobilisasi dan persaingan  yang  cepat  dari  modal  dan  buruh  yang  selalu  menjadi  pasar preconditioning untuk  prostitusi. 10 Oleh  karena  itu,  alih-alih  memberantas prostitusi, pemerintah Kabupaten Kendal bermaksud melokalkannya di tempat yang  ditentukan  tanpa  terpapar  kehidupan  sehari-hari  masyarakat  untuk menahan penyebaran ketidaksenonohan.
Namun, prostitusi baru-baru ini telah dipermasalahkan sekali lagi karena alasan politik. Tahap kontestasi yang terjadi di legislatif negara di mana RUU KUHP  baru  telah  diajukan  dan  tergesa-gesa  ke  dalam  dewan  legislatif.  RUU
__________
9 Melissa Amy Crouch, “Religious Regulations in Indonesia: Failing Vulnerable Groups?,” Review of Indonesian  and  Malaysian  Affairs 43,  no.  2  (2009),  https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? abstract_id=1601065;  Riswanda,  Corcoran-Nantes,  dan  McIntyre-Mills,  “Re-framing  Prostitution  in Indonesia: A Critical Systemic Approach.”
10 J. Godwin, Sex Work and the Law in Asia and the Pasific (Bangkok: United Nations Development Programme, 2012); Hubbard, “Cleansing the Metropolis: Sex Work and the Politics of Zero Tolerance”; Jenness, “From Sex as Sin to Sex as Work: COYOTE and the Reorganization of Prostitution as a Social Problem.”
KUHP  bersifat  kontroversial  karena  kejam,  terutama  dalam  hal  pidana  ke- cabulan seksual seperti perzinaan.
Ketentuan  perzinaan  dalam  RUU  KUHP  bertentangan  dengan  niat  per- lakuan  yang  manusiawi,  kesetaraan,  dan  non-diskriminatif  terhadap  pekerja seks  yang  seharusnya  dianggap  sebagai  korban  eksploitasi,  bukan  pelaku kejahatan ketidaksenonohan. Prinsip keadilan restoratif yang mempromosikan inklusi sosial dan restorasi berbasis korban digantikan oleh prinsip retoris yang keras yang mengidealkan beratnya hukuman dan pengasingan sosial terhadap terpidana  sebagai  pelajaran  publik  sehingga  kejahatan  tersebut  tidak  akan terulang. Oleh karena itu, artikel ini akan mengeksplorasi kemungkinan impli- kasi dari RUU KUHP baru tentang pekerja seks yang akan dikritik untuk me- nyarankan metode alternatif untuk menangani pelacuran tanpa meremehkan hak asasi manusia dan martabat pekerja seks.
Untuk menganalisis seperti itu, artikel ini akan didasarkan pada metode penelitian pendekatan normatif hukum di mana undang-undang atau masalah hukum  dianalisis  melalui  seperangkat  hukum  normatif  yang  ada.  Selain  itu, artikel  ini  akan  menggabungkan  penelitian  hukum  berbasis  literatur  dan dilengkapi  dengan  data  kualitatif  untuk  menekankan  masalah  dalam  RUU KUHP baru.
Kehidupan  PSK  tidak  dapat  dihindari  dari  perlakuan  diskriminasi  yang mereka hadapi setiap harinya. Tindakan diskriminasi yang sering dialami oleh PSK  ini  antara  lain  peraturan  perundang-undangan  mendiskriminasi  PSK dengan  melarang  adanya  praktek  prostitusi  membuat  PSK  menjadi  suatu perbuatan yang dilarang tanpa memberikan solusi yang tepat apa yang harus dikerjakan oleh PSK sebagai sumber mata pencarian yang lebih layak. Dalam beberapa  peraturan  daerah  (perda)  di  Indonesia  seperti  pada  pasal  2  ayat  2 Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005 yang mengatur siapapun di daerah dilarang  baik  secara  sendiri  ataupun  bersamasama  untuk  melakukan  per- buatan pelacuran, kemudian pasal 7 Perda Kabupaten Indramayu No. 7 Tahun 1999 Pelaku Prostitusi baik laki-laki maupun perempuannya dikenakan sanksi, juga dalam pasal 296 KUHP, pasal 506 KUHP yang mengatur pidana terhadap mucikari yang mengambil keuntungan dari tindakan prostitusi, serta pasal 297, pasal 295, pasal 296 KUHP yang ditujukan bagi anak belum dewasa. Namun di
sisi  lain,  di  beberapa  daerah  terdapat  kebijakan  dari  pemerintah  daerah setempat  untuk  melokalisasi  kegiatan  prostitusi  seperti  pada  Kabupaten Kendal yang mengeluarkan Perda Kabupaten No. 8 tahun 2010 yang mengatur mengenai lokalisasi PSK di area Alas Karet. Ketidak tegasan dalam menentukan apakah  prostitusi  merupakan  kegiatan  yang  dilarang  atau  dilegalkan  ini  lah yang  tidak  mewujudkan  kepastian  hukum.  Hal  ini  kemudian  semakin diperparah  dengan  rumusan  pasal  dalam  RKUHP  yakni  pada  pasal  485  (1) yang menyatakan:
“Dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun: a. laki-laki  yang  berada  dalam  ikatan  perkawinan  melakukan  persetubuhan dengan  perempuan  yang  bukan  istrinya;  b.  perempuan  yang  berada  dalam ikatan  perkawinan  melakukan  persetubuhan  dengan  laki-laki  yang  bukan suaminya;  c.  laki-laki  yang  tidak  dalam  ikatan  perkawinan  melakukan persetubuhan  dengan  perempuan,  padahal  diketahui  bahwa  perempuan tersebut  berada  dalam  ikatan  perkawinan;  d.  perempuan  yang  tidak  dalam ikatan  perkawinan  melakukan  persetubuhan  dengan  laki-laki,  padahal diketahui  bahwa  laki-laki  tersebut  berada  dalam  ikatan  perkawinan;  atau  e. laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.”
Rumusan pasal tersebut tentu berpotensi mengkriminalisasi perempuan yang  dalam  kasus  prostitusi  seharusnya  merupakan  korban  yang  diberi perlindungan dan diupayakan agar dapat kembali ke masyarakat.
Pendekatan  masalah  dan  penelitian  ini  sesuai  dengan  pokok  per- masalahannya yaitu pendekatan yuridis normatif serta didukung dengan data primer lapangan sebagai pendukung. Untuk menganalisis seperti itu, artikel ini akan didasarkan pada metode penelitian pendekatan normatif hukum di mana undang-undang  atau  masalah  hukum  dianalisis  melalui  set  hukum  normatif yang  ada. 11 Selain  itu,  artikel  ini  akan  menggabungkan  penelitian  hukum berbasis  literatur  dan  dilengkapi  dengan  data  kualitatif  untuk  menekankan masalah dalam RUU KUHP baru.

## __________
11 Sulistyowati  Irianto,  ed., Metode  Peneltian  Hukum:  Konstelasi  dan  Refleksi (Jakarta:  Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009), 15-19; Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 33-34.

## B.  Kriminalisasi Perempuan Pekerja Seks Komersial dalam Perluasan Pasal Zina RUU KUHP
Hukum  merupakan  salah  satu  sarana  untuk  menata  ketertiban  dalam masyarakat,  tetapi  ia  tidak  persis  sama  dengan  ketertiban.  Ketertiban mencakup  hukum,  tetapi  hukum  bukan  satu-satunya  cara  atau  jalan  untuk menciptakan ketertiban. 12 Kendati hanya menempati satu sudt saja dalam jagat ketertiban,  namun  hukum  memiliki  kekuatan  yang  begitu  besar  karena dibelakang  hukum  terdapat  mesin  kekuatan  bernama  Negara. 13 Meskipun demikian,  jagat  ketertiban  menampilkan  kehadiran  jaringan  yang  kompleks dengan menunjukan relasi antara hukum dan masyarakat sebab jagat ketertib- an bertolak dari kenyataan dalam masyarakat. Sebagaimana disampaikan oleh peneliti  Robert  C.  Ellickson,  bahwa  yang  lebih  menentukan  bagaimana  ke- tentuan dalam hukum itu diwujudkan bukanlah peraturan hukum itu sendiri, melainkan  rakyat  sebagai  adresat  dari  hukum. 14 Kekurangan  berhati-hati dalam membuat hukum memiliki risiko bagwa hukum yang seharusnya mem- bahagiakan  masyarakat  justru  menyusahkan  atau  menimbulkan  kerusakan dalam  masyarakat.  Hukum  yang  seperti  ini  memiliki  potensi  untuk  menjadi kriminogen, sesuatu yang dalam istilah Prof Satjipto Rahardjo sebagai tragedi manusia  dan  hukumnya  (2008:  10). 15 Hal  ini  kemudian  menjadi  landasan untuk mencermati rumusan Pasal 485 (1) dalam RKUHP yang menyatakan
“Dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun:
a.  laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;
b.  perempuan  yang  berada  dalam  ikatan  perkawinan  melakukan  per- setubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;
c.  laki-laki  yang  tidak  dalam  ikatan  perkawinan  melakukan  persetubuhan dengan  perempuan,  padahal  diketahui  bahwa  perempuan  tersebut berada dalam ikatan perkawinan;

## __________
12 S. Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir (Jakarta: Kompas, 2008), 22.
13 Rahardjo, 24.
14 Rahardjo, 32.
15 Rahardjo, 10; Sudarto, Hukum Pidana I (Semarang: Yayasan Sudarto, 1991).
d.  perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuh- an  dengan  laki-laki,  padahal  diketahui  bahwa  laki-laki  tersebut  berada dalam ikatan perkawinan; atau
e.  laki-laki  dan  perempuan  yang  masing-masing  tidak  terikat  dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.”.
Masalahnya terletak pada definisi perzinaan dalam pasal 485 ayat (1) RUU KUHP yang secara luas mencakup sejauh mana hukuman dari pasangan yang belum  menikah.  Selain  itu,  karena  definisi  perkawinan  yang  ketat  -  yang diputuskan dalam Undang-Undang Perkawinan-, RUU KUHP dapat secara tidak adil menghukum banyak orang yang melakukan tindakan seksual. Korban yang mungkin mungkin termasuk:
1)  Jenis perkawinan yang tidak dikenal oleh negara seperti pernikahan adat, perkawinan  beda  agama,  pernikahan  berbasis  agama  dan  pernikahan yang tidak bersyarat;
2)  Pasangan kumpul kebo atau pasangan yang belum menikah yang tinggal bersama –dan diketahui telah melakukan tindakan seksual;
3)  Tindakan  seksual  yang  disetujui  bersama  atau  didasari  suka-sama-suka antara dua atau lebih orang;
4)  Pekerja seks.
Poin e pasal 485 (1) RUU KUHP tentu saja dapat mengarah pada hukuman yang  tidak  adil  –bahkan  hukuman  penjara–  terhadap  pekerja  seks  karena mereka  mungkin  telah  melakukan  tindakan  seksual  baik  dengan  klien  yang sudah menikah atau yang tidak menikah. Berbeda dengan KUHP yang ada yang hanya menghukum distributor prostitusi, RUU KUHP baru dapat menghukum distributor, klien, dan juga pekerja seks. Selain itu, perempuan cenderung lebih didiskriminasi  dan  mengalami  perlakuan  tidak  adil  oleh  hukum  karena prostitusi perempuan sangat menonjol. Selain itu, banyak pelacur perempuan yang telah didisiplinkan oleh penegak hukum karena ketidaksenonohan publik sering  menjadi  korban  karena  perlakuan  kasar,  diskriminasi  sosial,  dan kekerasan.  Perlakuan  negatif  seperti  itu  sering  didahului  oleh  struktur  sosial yang  buruk  yang  mendorong  penyimpangan  perilaku  moral  dan  bukannya penyelarasan dengan norma-norma sosial yang ada.
Banyak  dari  kejahatan  ini  mempengaruhi  elemen  ekonomi  dan  sosial yang  memiliki  peran  dalam  pengembangan  prostitusi.  Banyak  faktor  dalam masyarakat  membuktikan  bahwa  orang  miskin  ditekan  untuk  kebutuhan ekonomi.  Dalam  hal  ini,  pelacur  dipaksa  menghasilkan  uang,  baik  wanita maupun pria. Fakta sosial ini menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan menjadi pelacur tidak semata-mata karena keserakahan atau keinginan untuk hidup  dalam  kemewahan,  tetapi  karena  faktor-faktor  lain  seperti  ekonomi, keluarga,  kemiskinan,  bahkan  konstruksi  sosial  yang  memungkinkan  bisnis prostitusi berlanjut. 16 Ketidakpastian pemerintah dalam memerangi pelacuran kemudian menjadi salah satu faktor dominan mengapa bisnis prostitusi tetap di  Indonesia.  Ironisnya,  meskipun  bisnis  ini  dianggap  sebagai  penyimpangan dari norma dan nilai, ternyata bisnis ini dianggap legal dan legal berdasarkan norma-norma positif. Apayang terjadi di pelacuran Dolly di Surabaya, misalnya, adalah salah satu bentuk nyata bagaimana prostitusi adalah legal di beberapa daerah,  diberikan  izin  oleh  pemerintah  setempat. 17 Ini  menunjukkan  bahwa ada ketidakpastian hukum oleh negara dalam menangani prostitusi.
Kementerian  Sosial  telah  mengambil  tindakan  pencegahan  untuk  me- minimalkan  –jika  tidak  melenyapkan-prostitusi  melalui  pengumuman “Indonesia  Action  Free  of  Prostitution  2019.”  Kementerian  Sosial  menginte- grasikan  kebijakan  publik,  aksi  publik,  dan  dukungan  untuk  organisasi- organisasi  mitra  di  bawah  salah  satu  tujuan  pemberantasan  praktek  pros- titusi. 18 Retorikanya  sering  tentang  keberadaan  prostitusi  sebagai manifestasi perilaku  menyimpang  yang  secara  moral  dan  etis  tidak  sesuai  dengan  nilai ideologi nasional, Pancasila, untuk mengeksploitasi dan meremehkan martabat perempuan.  Dinyatakan  juga  bahwa  prostitusi  adalah  produk  patriarki  dan __________
16 Contoh yang  relevan  dengan  peristiwa  di  Indonesia  bisa  dibandingkan  dengan  Freitas, “Red light  at  the  intersection:  the stigma of  sex  work and  the  double oppression inflicted  upon  trans  sex workers.”  dimana  pelacuran  Eropa  Barat  mengeksploitasi  perempuan  melalui trafficking terhadap perempuan-perempuan korban perang Yugoslavia.
17 Atikah Amirah, “Cultural, Social, and Economic Perspectives in Making a Criminal Policy (Dolly Prostitution),” The  Journal  of  Macro  Trends  in  Social  Science 1,  no.  1  (2015):  45–53,  http://www.- merdeka.com/peristiwa/kisah-tante-dolly-dan-legenda-gang-prostitusi-di-surabaya.html.
18 Godwin, Sex Work and the Law in Asia and the Pasific ; Sembiring et al., “Tindak Pidana Terkait Asusila Berdasarkan Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia dan Syariat Islam di Aceh (Studi Penelitian di Kota Banda Aceh)”; Sibuea, “Penegakan Hukum Prostitusi di Indonesia.”
seksisme  yang  mengancam  posisi  perempuan  dalam  masyarakat.  Budaya patriarki  jelas  menempatkan  posisi  perempuan  jauh  lebih  rendah  daripada laki-laki  dan  menempatkan  perempuan  sebagai  objek  bahkan  dalam  kasus prostitusi  dapat  diperdagangkan.  Budaya  patriarki  ini  sengaja  diabadikan dalam masyarakat. Menurut teori gender dari Simone de Beauvoir dan Judith Butler, penindasan adalah salah satu produk sampingan dari budaya patriar- kal. 19 Ini juga berkorelasi dengan kehadiran prostitusi. Konstruksi budaya yang menempatkan posisi perempuan yang lebih rendah kemudian melanggengkan bisnis  prostitusi yang tampaknya tidak hanya  masuk ke dalam pikiran  muci- kari, pelanggan dan wanita yang menyerah untuk menjadi pekerja seks semata, tetapi  telah  merambah  ke  dalam  politik  dengan  adanya  peraturan  lokal Sayangnya,  ketika  prostitusi  seharusnya  diberantas  sampai  akarnya,  RUU KUHP  sebagai  cerminan  dari  hukum  pidana  nasional  sebenarnya  membuat pengaturan  yang  bias  gender  dengan  menempatkan  perempuan  yang  sering menjadi korban prostitusi sebagai pihak yang bersalah. Meskipun seharusnya menghapus prostitusi, pihak-pihak yang harus ditangani dengan tegas adalah germo  dan  pelanggan  dari  bisnis  prostitusi.  Hingga  saat  ini,  tidak  ada  artikel yang  ditujukan  untuk  pengguna  layanan  prostitusi.  Bahkan,  salah  satu  faktor yang  menyebabkan  bisnis  ini  terus  ada  tentu  karena  ada  kebutuhan  untuk pelanggan  prostitusi.  Sangat  tidak  adil  jika  perempuan  yang  menjadi  korban atau objek penjualan kemudian dihukum, sementara tidak semua pihak yang berdagang diberi sanksi tegas.
Hukum  harus  peka  terhadap  situasi  transisional  di  sekitarnya.  Menurut Teubner, hukum tidak hanya dituntut untuk menjadi sistem terbuka, tetapi juga
__________
19 Judith  Butler  menyebut  ini  sebagai  performatifitas  gender  dimana  stigma-stigma  identitas gender  dikonstruksi  oleh  pengaruh-pengaruh  sosial,  kultur,  dan  perilaku  masyarakat  yang  ber- singgungan. Untuk lebih lanjut lihat di Judith Butler, “Performative Acts and Gender Constitution: An Essay  in  Phenomenology  and  Feminist  Theory,” Theatre  Journal 40,  no.  4  (1988):  519–31, https://philpapers.org/rec/BUTPAA;  Anoop  Nayak  dan  Mary  Jane  Kehily,  “Gender  Undone:  Sub- version,  Regulation  and  Embodiment  in  the  Work  of  Judith  Butler,” British  Journal  of  Sociology  of Education 27, no. 4 (2006): 459–72, https://doi.org/10.1080/01425690600803038; Untuk lebih lanjut mengenai teori gender dari Simone de Beauvoir, lihat: Sonia Kruks, “Gender and Subjectivity: Simone de Beauvoir and Contemporary Feminism,” Signs: Journal of Women in Culture and Society 18, no. 1 (992): 89–110,  https://doi.org/10.2307/3174728;  Simone  DE.  Beauvoir, Second  Sex:  Fakta  dan  Mitos (Yogyakarta: Pustaka Promethea, 1989).
SAWWA: Jurnal Studi Gender – Vol 13, No 2 (2018)
harus bergantung pada kedaulatan tujuan, yaitu tujuan sosial yang ingin dicapai dan konsekuensi yang timbul dari pengoperasian hukum. 20 Ada dua indikator bahwa undang-undang tersebut responsif terhadap masalah sosial yang terjadi di  masyarakat.  Pertama,  hukum  harus  fungsional,  pragmatis,  objektif,  dan rasional.  Kedua,  kompetensi  adalah  patokan  untuk  mengevaluasi  semua penegakan  hukum.  Tetapi  dalam  melihat  kasus-kasus  prostitusi  dan  adanya perluasan  pasal  perzinaan  dalam  RUU  KUHP,  ini  tidak  menunjukkan  res- ponsivitas  hukum.  Undang-undang  yang  seharusnya  bertujuan  untuk  me- mecahkan  masalah  sebenarnya  menciptakan  masalah  baru  yang  terkait dengan  hak  asasi  perempuan  pekerja  seks  perempuan.  Akibatnya,  undang- undang semacam itu hanyalah lembaga buatan dan semakin menjauhkan dari masyarakat  atau  masyarakat  dan  tidak  sesuai  dengan  cita-cita  hukum  di masyarakat.  Seharusnya  hukum  untuk  manusia  dan  bukan  sebaliknya,  jika manusia  adalah  untuk  hukum,  maka  dinamika  masyarakat  akan  terhambat, tetapi  jika  hukum  adalah  untuk  manusia,  maka  seharusnya  tidak  menjadi hambatan  untuk  menjadi  dinamika  masyarakat.  Karena  alasan  ini,  negara sebagai  organisasi  komunitas  dan  mesin  hukum  yang  kuat  tidak  boleh membentuk  undang-undang  yang  bias  gender  seperti  dalam  Pasal  485  RUU KUHP, tetapi masih memberantas prostitusi, merehabilitasi dan mengintensif- kan  program  pemberdayaan  mantan  pekerja  seks.  Swedia  dapat  menjadi referensi ideal bagi Indonesia untuk mengatasi prostitusi yang saat ini begitu merajalela.  Sejak  UU  Anti-Prostitusi  diberlakukan  pada  prostitusi  di  Swedia. Penurunan ini karena UU Anti-Prostitusi yang berlaku menghukum pengguna layanan prostitusi dengan mempublikasikan identitas mereka di media massa dan mereka yang tertangkap wajib membayar denda substansial atau 6 (enam) bulan  penjara.  Kemudian  Undang-undang  menganggap  pekerja  seks  sebagai korban eksploitasi, sehingga UU tidak akan menghukum mereka, tetapi mereka yang dituntut oleh pengguna layanan prostitusi. Bagi mereka, prostitusi adalah bentuk  kekerasan  laki-laki  terhadap  perempuan.  Menariknya,  UU  Anti- Prostitusi  Swedia  juga  menyediakan  dana  layanan  sosial  untuk  membantu
__________
20 Gunther Teubner, “Substantive and Reflexive Elements in Modern Law,” Law & Society Review
17, no. 2 (1983): 239–86, https://doi.org/10.2307/3053348.
pekerja  seks  yang  ingin  pensiun.  Keberhasilan  Swedia  juga  diadopsi  oleh Finlandia, Norwegia, Islandia, Skotlandia, dan akhirnya Prancis.
Saat  ini  Kementerian  Sosial  menunjuk  sebuah  divisi  untuk  menangani reintegrasi sosial dan  rehabilitasi  sosial  yaitu  Direktorat  Jenderal  Rehabilitasi Sosial terhadap pekerja seks. Mandat ini diatur dalam UU No. 11/2009 tentang Kesejahteraan  Sosial,  khususnya  pasal  7  ayat  (1).  Dalam  artikel  tersebut,  di- tetapkan  bahwa  “rehabilitasi  sosial  dimaksudkan  untuk  memperkuat  dan mengembangkan  kapasitas  seseorang  yang  mengalami  disfungsi  sosial  se- hingga  kemampuan  seseorang  dapat  dimanfaatkan  dengan  semestinya.” Contohnya ditunjukkan dari kotamadya Batam yang memiliki Pusat Rehabili- tasi Sosial Non-Residen di Tanjungpandan, Surakarta dan Surabaya kotamadya yang diberlakukan lokakarya dan bantuan kewirausahaan untuk pekerja seks. Keterampilan  harus  dimiliki  oleh  seseorang  untuk  menangani  masalah  atau masalah  hidup  sehingga  mereka  dapat  hidup  adil  dalam  hidup  mereka. Program  keterampilan  dimaksudkan  untuk  memberikan  ketentuan  bagi pekerja seks yang terkait dengan kebutuhan pasar kerja, peluang bisnis, potensi ekonomi  atau  industri  di  masyarakat.  Keterampilan  diberikan  untuk  me- ningkatkan  pengetahuan  dan  sikap  belajar  warga  di  lapangan  yang  sesuai dengan kebutuhan, bakat dan minat mereka sehingga mereka memiliki bekal untuk  bekerja  secara  mandiri  untuk  dapat  meningkatkan  kualitas  hidup mereka. Ini  jauh lebih memanusiakan  manusia daripada menjatuhkan sanksi pidana sebagai "obat terakhir" yang seharusnya menjadi sarana terakhir ketika langkah-langkah  lain  tidak  dapat  dicapai  sehingga  penggunaannya  harus dihindari.

## C.  Kesimpulan
Praktek prostitusi adalah fenomena lama yang telah ada sejak keberadaan peradaban manusia, tidak terkecuali di Indonesia. Hingga saat ini, masih belum ada  sistem  hukum  di  Indonesia  terkait  dengan  pemberantasan  prostitusi. Dalam  menanggapi hal  ini, negara berusaha untuk bergerak secara  responsif terhadap  masalah-masalah  sosial  ini,  salah  satunya  diupayakan  melalui kelahiran artikel tentang prostitusi dan perluasan ketentuan perzinaan dalam RUU  KUHP  yang  sayangnya  tidak  hanya  menargetkan  pengguna  dan  germo,
tetapi  berpotensi  mengancam  pekerja  seks  sebagai  korban.  Negara  harus menjadi organisasi masyarakat dan mesin besar kekuasaan untuk hukum yang tidak merumuskan undang-undang yang bias gender seperti dalam Pasal 485 RUU  KUHP,  tetapi  masih  memberantas  prostitusi,  merehabilitasi  dan  meng- intensifkan program pemberdayaan perempuan untuk pekerja seks.[s]

## Daftar Pustaka
Amirah, Atikah. “Cultural, Social, and Economic Perspectives in Making a Criminal Policy (Dolly Prostitution).” The Journal of Macro Trends in Social Science 1, no.  1  (2015):  45–53.  http://www.merdeka.com/peristiwa/kisah-tante- dolly-dan-legenda-gang-prostitusi-di-surabaya.html.
Beauvoir,  Simone  DE. Second  Sex:  Fakta  dan  Mitos .  Yogyakarta:  Pustaka Promethea, 1989.
Butler,  Judith.  “Performative  Acts  and  Gender  Constitution:  An  Essay  in
Phenomenology  and  Feminist  Theory.” Theatre  Journal 40,  no.  4  (1988):
519–31. https://philpapers.org/rec/BUTPAA.
Crouch,  Melissa  Amy.  “Religious  Regulations  in  Indonesia:  Failing  Vulnerable
Groups?” Review  of  Indonesian  and  Malaysian  Affairs 43,  no.  2  (2009). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1601065.
Ditmore,  M.  H. Encyclopedia  of  Prostitution  and  Sex  Work .  Vol.  1.  California:
Greenwood Publishing, 2006.
Edlund,  Lena,  dan  Evelyn  Korn.  “A  Theory  of  Prostitution.” Journal  of  Political Economy 110, no. 1 (2002): 181–214. https://doi.org/10.1086/324390.
Freitas, Alexandre Leal de. “Red light at the intersection: the stigma of sex work and the double oppression inflicted upon trans sex workers.” Eötvös Loránd University, Budapest, 2016. https://doi.org/20.500.11825/164.
Gilfoyle,  Timothy  J.  “Prostitutes  in  History:  From  Parables  of  Pornography  to
Metaphors of Modernity.” The American Historical Review 104, no. 1 (1999):
117–41. https://doi.org/10.2307/2650183.
Godwin, J. Sex Work and the Law in Asia and the Pasific . Bangkok: United Nations
Development Programme, 2012.
Hubbard,  Phil.  “Cleansing  the  Metropolis:  Sex  Work  and  the  Politics  of  Zero Tolerance.” Urban  Studies 41,  no.  9  (2004):  1687–1702.  https://doi.org/ 10.1080/0042098042000243101.
Hull,  Terence  H., E.  Sulistyaningsih,  dan  G.  Jones.  “Prostitution  in  Indonesia: Its
History  and  Evolution.” Bulletin  of  Indonesian  Economic  Studies 36,  no.  1 (2000): 258–60.
Irianto, Sulistyowati, ed. Metode Peneltian Hukum: Konstelasi dan Refleksi . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009.
Jenness,  Valerie.  “From  Sex  as  Sin  to  Sex  as  Work:  COYOTE  and  the
Reorganization of Prostitution as a Social Problem.” Social Problems 37, no. 3
(Agustus 1990): 403–20. https://doi.org/10.1525/sp.1990.37.3.03a00090.
Kruks, Sonia. “Gender and Subjectivity: Simone de Beauvoir and Contemporary
Feminism.” Signs: Journal of Women in Culture and Society 18, no. 1 (992):
89–110. https://doi.org/10.2307/3174728.
Nayak,  Anoop,  dan  Mary  Jane  Kehily.  “Gender  Undone:  Subversion,  Regulation and Embodiment in the Work of Judith Butler.” British Journal of Sociology of Education 27,  no.  4  (2006):  459–72.  https://doi.org/10.1080/
01425690600803038.
Rahardjo, S. Biarkan Hukum Mengalir . Jakarta: Kompas, 2008.
Riswanda,  Yvonne  Corcoran-Nantes,  dan  Janet  McIntyre-Mills.  “Re-framing Prostitution in Indonesia: A Critical Systemic Approach.” Systemic Practice and Action Research 29, no. 6 (2016): 517–39.
https://doi.org/10.1007/s11213-016-9379-2.
Riswanda, Janet McIntyre-Mills, dan Yvonne Corcoran-Nantes. “Prostitution and
Human Rights in Indonesia: A Critical Systemic Review of Policy Discourses and Scenarios.” Systemic Practice and Action Research 30, no. 3 (2017): 213– 37. https://doi.org/10.1007/s11213-016-9393-4.
Sembiring,  Arivai  Nazaruddin,  Mahmud  Mulyadi,  Muhammad  Ekaputra,  dan
Rosnidar  Sembiring.  “Tindak  Pidana  Terkait  Asusila  Berdasarkan  Hukum Pidana (KUHP)  di Indonesia dan Syariat Islam di Aceh  (Studi Penelitian di Kota  Banda  Aceh).” USU  Law  Journal 4,  no.  2  (2016):  192–203. https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/view/13557.
Sibuea,  Harris  Y.  P.  “Penegakan  Hukum  Prostitusi  di  Indonesia.” Info  Singkat Hukum:  Kajian  Singkat  terhadap  Isu  Aktual  Stategis 7,  no.  10  (2015). www.dpr.go.id.
Kriminalisasi Perempuan Pekerja Seks Komersial …..
SAWWA: Jurnal Studi Gender – Vol 13, No 2 (2018)
Sudarto. Hukum Pidana I . Semarang: Yayasan Sudarto, 1991.
Sunggono, Bambang. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
Teubner, Gunther. “Substantive and Reflexive Elements in Modern Law.” Law & Society Review 17, no. 2 (1983): 239–86. https://doi.org/10.2307/3053348.
Leony Sondang Suryani, Ani Purwanti
SAWWA: Jurnal Studi Gender – Vol 13, No 2 (2018)
This page intentionally left blank