Arifin Abdullah & Armiyadi:Peran Lembaga Sarak...

## PERAN LEMBAGA SARAK OPAT DALAM MENYELESAIKAN KASUS
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
Oleh:
Arifin Abdullah & Armiyadi

## ABSTRAK
Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  merupakan  pelanggaran  hak asasi  manusia  dan  kejahatan  terhadap  harkat  dan  martabat  manusia,  yang jumlahnya  terus  meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Kekerasan  dalam  rumah  tangga kerab sekali terjadi dalam lingkup rumah tangga yang disebabkan beberapa faktor di antaranya oleh kondisi perekonomian, pasangan suami istri belum cukup mapan dalam melaksanakan tali pernikahan, dan lain-lain. Sehingga terjadi kekerasan dan terkadang  berujung  dengan  perceraian.  Dalam  hal  ini  khususnya  di  Kampung Pepayungen  Angkup  Kecamatan  Silih  Nara  Kabupaten  Aceh  Tengah,  bahwa konsep hukum dalam Islam telah diaplikasikan oleh masyarakat melalui lembaga adat sarak  opat.  Untuk  itu,  yang  menjadi  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  bagaimana  peran  lembaga sarak  opat dalam  menyelesaikan  Kasus Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  di Kampung  Pepayungen  Angkup Kecamatan  Silih  Nara  Kabupaten  Aceh  Tengah,  serta  bagaimana  pandangan hukum  Islam  terhadap  lembaga sarak  opat dalam  menyelesaikan  Kasus Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  di  Kampung  Pepayungen  Angkup Kecamatan  Silih  Nara  Kabupaten  Aceh  Tengah.  Untuk  menjawab  permasalahan tersebut,  dalam  tulisan  ini  digunakan  dua  jenis  penelitian,  yaitu  penelitian lapangan (Field  Research) dan  penelitian  kepustakaan (Library  Research) dan dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analisis, yaitu menggambarkan masalah  penyelesaian  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  oleh  lembaga sarak opat,  mulai  dari  cara  penyelesaiannya  hingga  tinjauan  hukum  Islam  terhadap lembaga sarak  opat dalam  menyelesaikan  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian kasus kekerasan dalam  rumah  tangga  di  Kampung  Pepayungen  Angkup,  mempunyai  beberapa tahap dalam menyelesaikannya di antaranya suatu kasus yang terjadi dalam rumah tangga  diselesaikan  berdasarkan  aduan/laporan  dari  pihak  korban,  keluarga  dan masyarakat  setempat  kepada  salah  seorang  tokoh  lembaga sarak  opat,  dengan menyelidiki  dan  bermusyawarah  agar  hubungan  rumah  tangga  mereka  yang bersengketa  berjalan  harmonis.  Hal  ini  tentunya  sejalan  dengan  ketentuan  Islam dalam menyelesaikan masalah rumah tangga, yaitu dengan cara bermusyawarah.
Kata kunci: Peran-Lembaga Sarak Opat-Kekerasan dalam Rumah Tangga
Arifin Abdullah & Armiyadi:Peran Lembaga Sarak...

## A. Sarak Opat
Setiap  kampung  dalam  wilayah  Kabupaten  Aceh  Tengah  memiliki lembaga sarak opat. Bahkan tiap-tiap klen di tanah Gayo harus ada lembaga sarak opat,  karena  lembaga sarak  opat adalah  suatu  lembaga  yang  dibentuk  untuk menangani  segala  sesuatu  yang  bertalian  dengan  kepentingan  masyarakat  itu sendiri. Lembaga sarak opat dibekali  wewenang  untuk  mengatur  dan  mengurusi segala  kepentingan  masyarakat  setempat  menurut  prakarsa  sendiri  berdasarkan aspirasi  masyarakat  dalam  suatu  ikatan  adat  istiadat,  agama  dan  ketentuan- ketentuan pemerintah, baik secara internal maupun eksternal.
Qanun  Nomor  9  Tahun  2002 tentang  Hukum  Adat  Gayo, 1 dalam ketentuan umum pasal 1 poin (f) menyebutkan;
Sarak opat adalah  suatu  lembaga  musyawarah  menurut  adat  Gayo  yang terdiri dari Reje, Imem, Petue dan Rayat Genap Mupakat.
Memperhatikan  isi  ketentuan  umum  Pasal  1  poin  (f)  di  atas  maka  dapat dijelaskan bahwa lembaga sarak opat merupakan wadah/lembaga bermusyawarah/bermupakat, baik itu wadah musyawarah pada tingkat kecamatan yang  diperankan  oleh  aparatur  pemerintahan  tingkat  kecamatan  maupun  wadah musyawarah  di  tingkat  kampung  yang  diperankan  oleh  aparatur  pemerintahan  di tingkat kampung.
1 Mahmud  Ibrahim dan AR.Hakim  Aman  Pinan Syari’at  d an  Adat  Istiadat, Jilid  I, hlm.
84.
Arifin Abdullah & Armiyadi:Peran Lembaga Sarak...
Berkaitan dengan kedudukannya, dalam ketentuan Qanun Kabupaten Aceh Tengah  No.  9  Tahun  2002  tentang  Hukum Adat  Gayo, 2 dalam  Pasal  9  ayat  1 ditegaskan bahwa lembaga sarak opat mempunyai kedudukan sebagai berikut;
Sarak  opat berkedudukan  sebagai  wadah  aparatur  pemerintahan  Gelung Preje, Kecamatan, Pemerintahan Kampung sebagai wadah bermusyawarah/mufakat  yang  terdiri  dari  reje, imem,  petue  dan rayat genap mupakat.
Bunyi  Pasal  9  ayat  1  di  atas  diketahui  bahwa  lembaga Sarak  opat merupakan  wadah  Aparatur  pemerintahan  mulai  dari  wadah gelung  preje (yang bertugas  mengatur  turun  ke  sawah),  wadah  aparatur  kecamatan  serta  wadah aparatur  di  tingkat  Pemerintahan  kampung.  Menurut  isi  Qanun  ini  disebutkan lembaga sarak  opat adalah  yang  mempunyai  peranan  sebagai  wadah bermusyawarah  dan  bermupakat  di  samping  tugas  utamanya  sebagai  aparatur pemerintahan.
Mahmud Ibrahim menyebutkan:
Bahwa istilah sarak opat diartikan kata “sarak” diartikan sebagai wilayah atau  kampung  yang  wajib  dijaga  kehormatannya. Maka  untuk  menjaga kehormatan Sarak itu  perlu  adanya  pemimpin  dan  lembaga  masyarakat yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurusi sarak tersebut. 3
Berkaiatan dengan pembahasan di atas, Hakim Aman Pinan,  mengatakan latar belakang munculnya lembaga sarak opat secara internal adalah:
2 Ibid., hlm. 88.
3 Ibid., hlm. 215.
Arifin Abdullah & Armiyadi:Peran Lembaga Sarak...
Masyarakat Gayo tidak bisa terlepas dari adat-istiadat dan budaya mereka sendiri. Mereka hidup bertalian erat dengan masalah adat istiadatnya. Para leluhur  pada  zamannya,  sehingga  adat  mereka  pegang  sebagai  panutan, pedoman  dan undang-undang.  Maka  untuk  menjaga,  melindungi, menjalankan  dan  menegakkan  adat  budaya  itu  dalam  aspek  kehidupan maka masyarakat Gayo harus ada lembaga  yang bertanggung jawab  yaitu lembaga sarak opat. 4
Snouck  Hurgronje dalam  tulisannya  menjelaskan,  bahwa  dalam  proses perkembangan  adat  budaya  Gayo  menunjukkan  bahwa  latar  belakang  sejarah munculnya lembaga sarak opat terkait erat dengan penyebab terpisahnya satu klen (belah) atau  satu  keturunan  dari  satu  tempat  ke  tempat  yang  lain.  Dalam  hal  ini Snouck menjelaskan, kalau anggota suatu belah (klen) berkembang, lalu sebagian pindah ke tempat lain, sehingga berpisah dengan belah induknya dan akhirnya di tempat  yang  baru  tersebut juga  memilih  seorang  raja  (reje)  dari  kalangannya sendiri.  Kemudian  setelah  raja  dipilih,  secara  otomatis  raja  akan  dibantu  oleh beberapa  kabinetnya,  demikian  yang  disebut  dengan  lembaga sarak  opat,  yang terdiri dari reje ( raja), imem (imam), petue (petua), dan rayat (rakyat).
Faktor lain yang melatar belakangi munculnya lembaga sarak opat adalah faktor  sempitnya  lahan  di  daerah,  baik  dalam  bentuk  lahan  pertanian, perdagangan,  perekonomian,  dan  lain-lain.  Karena  lahan  yang  sempit  sudah barang tentu  akan  mencari  lahan  yang  lebih  luas.  Menurut  Snouck  Hourgronje bahwa  penyebaran  penduduk  karena  sempitnya  lahan  di  daerah  asalnya,  mula- mula  mereka  membangun  suatu  pedusunan  yang  lama-kelamaan  akan  menjadi sebuah kampung. Ketika sebuah kampung telah berdiri maka sudah barang tentu
4 Hakim Aman Pinan, Hakikat Nilai-Nilai Budaya Gayo, Cet. I, (Takengon: 1998), hlm. 12.
Arifin Abdullah & Armiyadi:Peran Lembaga Sarak...
akan  adanya  seorang  yang  memimpin,  maka  dalam  keadaan  inilah  adanya lembaga sarak opat sebagai  pengatur  dan  yang  mengurusi  segala  kepentingan warga masyarakat di daerah yang baru tersebut. 5
Selain latar belakang internal di atas, keberadaan lembaga sarak opat juga dapat  dilihat  dari  latar  belakang  ekternal.  Latar  belakang  ekternal  ini  karena  ada hubungan  komunal  dengan  masyarakat  luar.  berkaitan  dengan  ini,  Syukri mengutip  keterangan  Snouck  Hourgronje,  secara  politik  menjelaskan  bahwa munculnya lembaga sarak opat adalah adanya kesatuan politik antara kesultanan Aceh dengan masyarakat Gayo. 6 Hal ini dapat dilihat saat terjadi peperangan pada masa  kesultanan  Aceh,  yang  mana  masyarakat  Gayo  juga  turut  membantu mengumpulkan dana peperangan. Dalam pengumpulan dana peperangan ini dapat dilihat peran seorang reje (Raja) atau lembaga sarak opat sebagai lembaga  yang memimpin suatu masyarakat.
Sebenarnya hubungan politik masyarakat Gayo bukan hanya dalam negeri saja,  melainkan  sampai  ke  luar  negeri  pada  waktu  itu  (416  H/1025  M)  yaitu  ke negeri  Johor  Malaysia  atau  kerajaan  Johor  Malaysia,  hubungan  ini  bukan  hanya dalam  bidang  politik,  ekonomi  dan  perdagangan,  tetapi  termasuk  juga  hubungan perkawinan. Hal  ini  dibuktikan  ketika  raja  Adi  Genali  memerintah  di Kerajaan Linge  pada  tahun  1025  M,  membentuk sarak opat dan  membentuk kerajaan- kerajaan  kecil  di  daerah  Serule,  Samarkilang  dan  pinggiran  Danau Laut  Tawar
5 Ibid.
6 Syukri, Sarakopat,  Sistem  Pemerintahan  Tanah  Gayo ,  Cet.  I, (Jakarta  Selatan: Hijri Pustaka Utama, 2006), hlm. 77-78.
Arifin Abdullah & Armiyadi:Peran Lembaga Sarak...
sampai  ke  Gayo  Lues.  Raja  Adi  Genali  menyunting  seorang  putri  dari Kerajaan Johor  Malaysia,  dan  mempunyai  4  orang  anak,  Johansyah,  Joharsyah,  Meurah Linge dan Jampuk Linge. 7

## 1. Keanggotaan, Sistem Pemerintahan Adat Sarak Opat
Salah satu unsur terpenting terbentuknya masyarakat hukum adat menurut B.Ter  Haar  adalah  adanya  kelompok  masyarakat  yang bertindak  sebagai  satu kesatuan  kedalam  maupun  keluar.  Kelompok  masyarakat  atau  kelompok  orang dalam sarak  opat inilah  yang  disebut belah.  Kelompok  yang  merupakan  satu kesatuan  dalam  wadah sarak  opat itu  disebut belah-belah di  dalam  kelompok, yang  merupakan  anggota  dari sarak  opat.  Anggota  dari sarak  opat inilah  yang lazim disebut warga belah sarak opat. Sistem keangotaan suatu sarak opat yang ada  di  Gayo,  sebenarnya  hampir  sama  tetapi  secara  garis  besarnya  dapat dikelompokan menjadi dua kelompok, yaitu:
a. Sistem Keaslian, yaitu sistem keanggotaan sarak opat yang berdasarkan keaslian,  oleh  masyarakat  setempat  disebut urang  diri dan nume  koro jamu. Sistem  keanggotaan  hanya  dimungkinkan  karena  yang bersangkutan  asli  orang  Gayo.  Sistem  keaslian  mempunyai  hak  penuh terhadap sarak  opat,  termasuk  berhak  dipilih  menjadi  pengurus sarak opat.
b. Sistem  Domisili,  yaitu  sistem  keanggotan  masyarakat gampong bahagian  dari sarak  opat yang  berdasarkan  faktor  tempat  tinggal  dan domisili seseorang. Sistem ini tidak membedakan antara penduduk asli
7 AR Latif, Pelangi Kehidupan Gayo , Cet. I, (Bandung: Kurnia Rupa, 1995), hlm. 67.
Arifin Abdullah & Armiyadi:Peran Lembaga Sarak...
atau  penduduk  pendatang (urang  diri  atau  koro  jamu) selama  yang bersangkutan tinggal menetap dan berdomisili dalam wilayah kampung lembaga sarak  opat tersebut  maka  ia  otomatis  diakui  sebagai  warga akan  tetapi  tidak  mempunyai  hak  yang  penuh  untuk  menjadi  pengurus adat,  seperti sarak  opat dan  pengurus sarak  opat di belah-belah adat mereka hanya diakui sebagai warga biasa. 8

## B. Wewenang Lembaga Sarak Opat
Kewenangan  lembaga  adat sarak  opat secara  umum  meliputi  berbagai masalah  dalam  masyarakat,  mulai  dari  masalah  pembangunan,  sosial kemasyarakatan, masalah pidana, masalah perdata, maupun masalah agama pada umumnya.  Terkait  dengan  proses  pelaksanaan  tugas  pemerintahan  dalam  hal pembangunan  harus  dilakukan  dengan  apa  yang  telah  diputuskan  dalam musyawarah sarak  opat.  Dalam  hal  ini  pula,  seluruh  masyarakat  harus  memiliki peran  aktif  dalam  menunjang  pembangunan,  khususnya  masyarakat  dalam wilayah kampung/desa. 9
Disamping wewenang di atas, lembaga adat sarak opat ini juga berwenang dalam melaksanakan tugas kemasyarakatan lainnya, seperti kejurun blang (fungsi pelaksanaaan  dalam  masalah  persawahan  dan  pertanian), pengulu  uten
8 Jamhir, Sarak Opat Sebagai Lembaga Keramat Mupakat dalam Menyelesaikan Kasus Hukum pada Masyarakat Gayo , Disertasi , (Banda Aceh: TTP, 2016), hlm. 206-207.
9 Mahmud Ibrahim dan AR.Hakim Aman Pinan Syari’at d an Adat Istiadat, Jilid II, hlm.
99.
Arifin Abdullah & Armiyadi:Peran Lembaga Sarak...
(kewenangan dalam menjaga hutan), pengulu uwer (terkait dengan pengembalaan dan  peternakan), pawang  lut (wewnang  dalam  masalah  mengurus  kelautan, perikanan,  dan  sungai-sungai), biden (terkait  dengan  masalah  kesehatan  ibu  dan anak, mulai dari mengandung hingga melahirkan), dan hariye (suatu kewenangan dalam  masalah  pelaksanaan  tugas  yang  menghubungkan  antara  pemerintah  dan rakyat, dan melakukan penyampaian pengumuman reje kepada masyarakat).
Adapun  sistem  pelaksanaan  pemerintahan sarak  opat yang  berdasarkan hukum adat Gayo dilakukan sesuai dengan azas: 10
1. Kebersamaan dan kekeluargaan
2. Keramat  mufakat  behu  berdedele (mulia  karena  mufakat,  berani  karena bersama-sama)
3. Sepapah  sepupu  sebegi  seperange (hak,  kewajiban  dan  tujuan  bersama diwujudkan dengan sikap dan tingkah laku yang sama)
4. Ike  mowen  sara  tamunen,  ike  beloh  sara  loloten (tinggal  dalam  satu kesatuan, pergi dalam satu jalur).
Dengan  azas  di  atas,  diharapkan  dapat  tercapai  sasaran  atau  tujuan pemerintahan sarak opat yaitu:
1. Sidik  kati  terang (setiap  masalah  yang  dihadapi  harus  diselidiki  terlebih dahulu dengan hukum adat sebelum bertindak atau memutuskan).
2. Rintis kati lapang (setiap masalah  yang dihadapi harus dicari dan di atasi penyebab terjadinya masalah tersebut).
3. Ike  i  sapu  enti  ne  muberus (jika  diselesaikan  suatu  masalah  jangan  ada ekses negatif akibat penyelesaian itu).
Azas-azas  dan  prinsip  di  atas,  disamping  berlaku  pada  bidang pemerintahan, juga berlaku pada bidang pembangunan, kemasyarakatan dan lain-
10 Syukri, Sarakopat, Sistem Pemerintahan Tanah Gayo , hlm. 154-155.
Arifin Abdullah & Armiyadi:Peran Lembaga Sarak...
lain. dalam sistem pelaksanaan pemerintahan sarak opat berdasarkan hukum adat terdapat hak rakyat untuk berpendapat dan berserikat.
Kalau  ada  perbedaan  pendapat  dikalangan  rakyat,  mereka  kembalikan kepada  al- Qur’an  dan  Hadist  serta  kepada  pimpinan  mereka  yaitu reje, sebagaimana yang ungkapan adat Gayo “ dewe hadist ulaken ku firman, dewe edet ulaken  ku  empuye”. Artinya:  berbeda  pendapat  tentang  pemahaman  hadist kembalikan  pada  al- Qur’an,  berbeda  pendapat  tentang  adat -istiadat  kembalikan kepada pimpinan adat (reje). 11
Sistem pelaksanaan pemerintahan sarak opat di atas sangat relavan dengan firman Allah swt, dalam al- Qur’an surat an - Nisa’ ayat 59 yang a rtinya:
“Hai orang -orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan  ulil  amri  di  antara  kamu.  kemudian  jika  kamu  berlainan  Pendapat tentang  sesuatu,  Maka  kembalikanlah  ia  kepada  Allah  (al-Quran)  dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.  yang  demikian  itu  lebih  utama  (bagimu)  dan  lebih  baik akibatnya”.
Jika  dilihat  lebih  jauh,  sebenarnya  fungsi,  dan  wewenang  lembaga sarak opat meliputi hal ihwal kehidupan masyarakat Gayo, dan khususnya di Kampung Pepayungen  Angkup.  Namun  demikian,  ketentuan  dan  wewenang  lembaga  adat yang  dimaksudkan  harus  tidak  menyimpang  dari  ketentuan  agama  dan  peraturan perundang-undangan.  Misalnya  dalam  masalah  perkawinan,  mulai  dari  cara meminang,  memilih  calon  istri,  masalah  mahar  dan  lain  sebagainya  juga  telah
diatur  dalam  hukum  adat  Gayo  yang  difungsi  tugaskan  melalui  lembaga sarak opat.  Begitu  juga  dalam  masalah  keluarga  atau  perkawinan  telah  dilangsungkan, mulai dari pelaksanaan hak dan kewajiban, hingga masalah terkait dengan kasus- kasus  KDRT  dan  perceraian,  juga  menjadi  bagian  dari  wewenang sarak  opat dalam menyelesaikanya. 12

## C.  Penyelesaian Kasus KDRT oleh Lembaga Sarak Opat
Seperti telah diutarakan sebelumnya bahwa Lembaga Sarak Opat berperan aktif  dalam  penyelesaian  perselisihan  pada  tingkat  kampung  di  Aceh  Tengah. Bahkan  berdasarkan  keterangan  ketua  Majelis  Adat Gayo  (MAG) Mustafa  AK, Lembaga sarak opat mempunyai peranan dalam menyelesaikan kasus perselisihan warga masyarakat yang terjadi pada tingkat kampung. Hal ini merupakan praktek yang  telah  berakar  sejak  lama,  sebagaimana  berdasarkan  latar  belakang  historis lembaga sarak opat merupakan  lembaga  yang  berperan  dalam  mengurusi  segala aspek  sosial  kemasyarakatan  pada  tingkat  kampung yang  sudah  ada  sejak dahulu. 13
Untuk  melakukan  penyelesaian  suatu  perselisihan,  lembaga sarak  opat juga  mempunyai  proses  atau  tahapan-tahapan  penyelesaian  sengketa.  Perlu ditekankan,  bahwa  proses  penyelesaian  perselisihan  melalui  lembaga sarak  opat bukanlah  satu-satunya  jalur  mutlak  untuk  menyelesaiakan  segala  perselisihan  di
12 Ibid., hlm. 103-04.
Arifin Abdullah & Armiyadi:Peran Lembaga Sarak...
tingkat  kampung  di  Kabupaten  Aceh  Tengah. Akan  tetapi  jalur  penyelesaian melalui  lembaga sarak opat merupakan  jalur  penyelesaian  alternatif  non  formal dalam menyelesaikan perselisihan warga masyarakat di tingkat kampung.
Berdasarkan  realitas  kasus-kasus  perselisihan  yang  terjadi  di  kampung- kampung,  dilihat  dari  segi  biaya,  waktu  penyelesaiannya  peran  lembaga sarak opat merupakan  jalur  alternatif  untuk  penyelesaian  perselisihan,  karena masyarakat di tingkat kampung tidak terbebani dengan mengeluarkan waktu dan biaya  yang  besar  jika  menyelesaikan  suatu  perselisihan,  bahkan  dari  hasil keputusannya sangat menekankan aspek kekeluargaan dan musyawarah.
Secara teknis tidak ada ditemukan tentang bagaimana lembaga sarak opat melakukan proses penyelesaian perselisihan antara warga masyarakat. Kenyataan ini  dapat  dilihat  dalam  Qanun  Kabupaten  Aceh  Tengah  Nomor.9  Tahun  2002 tentang  Hukum Adat Gayo, 14 yang juga mengatur tentang kewenangan lembaga sarak opat.  Dalam  ketentuan  Qanun  ini  hannya  ditegaskan  tentang  kedudukan lembaga sarak opat,  tugas sarak opat,  kewenangan lembaga sarak opat dan sanksi adat yang diberikan lembaga sarak opat.
Walaupun  proses  penyelesaian  perselisihan  tidak  dimuat  dengan  jelas dalam  Qanun Nomor  9 Tahun  2002  di  atas,  maka  secara  umum  berdasarkan praktek  di lapangan  maupun  analisis  dari  Qanun  di  atas  maka  dapat  ditarik beberapa proses penyelesaian perselisihan antara lain adalah sebagai berikut:
Arifin Abdullah & Armiyadi:Peran Lembaga Sarak...

## 1. Proses Penyelesaian
Berkaitan  dengan  Proses  penyelesaian  perselisihan  dalam  lembaga  adat sarak opat,  jalur  penyelesaiannya  tidaklah sama  seperti  jalur  penyelesaian  yang ada  dalam  lembaga  pengadilan. Dalam  lembaga  adat  proses  penyelesaiannya hanya  dilakukan  secara  sederhana  dengan  lebih  menekankan  aspek  musyawarah mupakat  untuk  mencapai  suatu  perdamaian  dari  pihak  yang  berselisih.  Jalannya proses  persidangan  yang  dilakukan  lembaga sarak  opat tidaklah  sama  seperti praktik  yang  ada  di  pengadilan  yang  memiliki  hakim,  panitera.  Diawali  dengan adanya pengaduan baik itu dari korban, orang tua, anak saudara dan yang lainnya yang masih berkerabat dengan korban kepada aparatur Sarak Opat, kemudian oleh aparatur Sarak  Opat akan  menggali  lagi  akar  dari  permasalahannya,  sehingga kemudian setelah akar permasalahannya ditemukan Sarak Opat akan memanggil yang  berperkara  untuk  diseleaikan  secara  adat  atau  lebih  kepada  kekeluargaan dalam  sistem  musyawarah.  Akan  tetapi  penyelesaian  secara  adat  dalam  lembaga sarak opat lebih merupakan sebagai penengah untuk mencapai suatu perdamaian dengan  perangkat  aparatur Reje (kepala  kampung),  yang  dibantu  oleh  beberapa aparaturnya  yaitu: Imem (yang  memimpin  hukum  syari’at), Petue (yang menyelidiki  dan  meneliti  suatu  masalah),  dan Rayat (yang  berkewajiban bermusyawarah mufakat dalam kehidupan kemasyarakatan).

## 2. Waktu dan Tempat
Lamanya  proses  perdamaian  dalam lembaga sarak opat tidak menghabiskan  waktu  yang  sangat  panjang,  akan  tetapi  penyelesaiannya diupayakan  dengan  waktu  yang  singkat.  Hal  ini  seperti  diatur  dalam  ketentuan
Arifin Abdullah & Armiyadi:Peran Lembaga Sarak...
Qanun Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah No.9 Tahun 2002, dalam Pasal 9 ayat 2 poin (b) 15 ditegaskan bahwa:
Lembaga sarak opat mempunyai  tugas:  menyelesaikan  perselisihan berdasarkan  hukum  adat,  adat  istiadat  dan  kebiasaan-kebiasaan  dalam kurun waktu paling lama tiga bulan.
Melihat  ketentuan  Qanun Pasal  9  ayat  2  poin  (b)  di  atas  maka  jangka waktu penyelesaian perselisihan tidak menghabiskan waktu yang lama, melainkan paling lama hanya 3 bulan.
Adapun  tempat  penyelesaian  perselisihan  berdasarkan  hasil  wawancara penulis  dengan  salah  satu  tokoh sarak  opat,  yaitu  perselisihan  diselesaikan  di balai  desa,  dan  di  setiap  kampung  di  Kabupaten  Aceh  Tengah  mempunyai  balai desa, namun ada juga di selesaikan di rumah keluarga yang berselisih. 16

## 3. Proses menyelesaikan dan menyelidiki
Pasal  10  Qanun  Nomor  9  Tahun  2002  tentan  Hukum  Adat  Gayo, menegaskan  bahwa  lembaga sarak  opat memiliki  kewenangan  untuk menyelesaikan, menyelidiki dan menjatuhkan sanksi adat berdasarkan hukum adat istiadat.
Bunyi Pasal 10 Qanun Nomor 9 Tahun 2002, 17 sebagai berikut:
15 Ibid., hlm. 89.
16 Hasil Wawancara  dengan Bapak  Ibrahim salah satu anggota Sarak  Opat Kampung Pepayungen Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah Tanggal. 13 Februari 2017.
17 Mahmud Ibrahim AR.Hakim Aman Pinan Syari’at Dan Adat I stiadat, Jilid II, hlm. 89.
Sarak  opat berwenang  untuk  menyelesaikan,  menyelidiki  dan menjatuhkan  sanksi  adat  berdasarkan  hukum  adat-istiadat  dan  kebiasaan- kebiasaan terhadap perbuatan sumang, kemalun edet (adat) menyalahi edet (adat)  yang  dilakukan  oleh  seseorang  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam Pasal 9, 11, dan 13 Qanun ini.

## i. Tingkatan penyelesaian perselisihan
Ketentuan  Qanun  ini  juga  tidak  ditegaskan  tentang  bagaimana tingkatan penyelesaian apabila terjadi suatu perselisihan dalam masyarakat. Artinya apakah suatu  perselisihan  akan  ditangani  langsung  oleh lembaga sarak opat.  Berkaitan dengan  permasalahan  ini,  wawancara  penulis  dengan salah  satu anggota sarak opat di Kampung  Pepayungen  Angkup  Kecamatan  Silih  Nara Kabupaten  Aceh Tengah  dalam  menyelesaikan  suatu  perselisihan  sebelum  penyelesaian  ditangani oleh lembaga sarak opat,  ada  beberapa  upaya  perdamaian  yang  mesti  ditempuh oleh pihak yang berselisih.
Upaya-upaya  dimaksud  seperti  menurut  keterangan  Bapak  Abdurrahman (Imem), dalam menyelesaikan suatu perselisihan di kalangan masyarakat maupun dalam lingkup rumah tangga ada tahapan proses  yang ditempuh para pihak  yang berselisih sebelum ditangani oleh sarak opat. 18
Upaya-upaya perdamaian tersebut antara lain adalah sebagai berikut:
1) Penyelesaian dalam Pihak Keluarga
18 Hasil Wawancara  dengan Bapak  Abdurrahman salah satu anggota Sarak  Opat Kampung  Pepayungen  Angkup  Kecamatan  Silih  Nara Kabupaten  Aceh  Tengah Tanggal. 12 Februari 2017.
Arifin Abdullah & Armiyadi:Peran Lembaga Sarak...
Upaya  damai  pada  tahap  ini,  penyelesaiannya  masing-masing  pihak  yang berselisih  melakukan  musyawarah antara  kedua  belah  pihak  untuk bermusyawarah  secara  kekeluargaan,  apabila  dalam  tahap  ini  belum  selesai maka upaya selanjutnya yaitu:
2) Penyelesaian Melalui Sukut (rumpun keluarga)
Penyelesaian dalam tingkat sukut ini adalah tahapan penyelesaian melalui musyawarah  secara  kekeluargaan  melalui  pihak  rumpun  keluarga  yaitu kumpulan  keluarga-keluarga  terdekat  dari  pihak  yang  berselisih. Apabila dalam tahap ini juga belum selesai maka tahap penyelesaian berikutnya:
3) Penyelesaian melalui belah  (clan)
Penyelesaian  melalui  belah  ini  adalah  penyelesaian  secara  musyawarah melalui  kelompok  atau  garis  pertalian  keturunan  dari  pihak-pihak  yang berselisih. Apabila dalam penyelesaian secara belah juga belum selesai maka proses selanjutnya:

## 4) Penyelesaian oleh Sarak Opat
Penyelesaian oleh sarak opat ini adalah penyelesaian yang apabila proses- proses yang sebelumnya tadi tidak dapat diselesaikan maka perselisihan akan ditangani  oleh sarak  opat,  hal  ini  juga  dilakukan  dengan  menempuh  jalur damai atau musyawarah sebagai upaya penyelesaian perselisihan.
Sistem  penyelesaian  pada  konflik  perkawinan  dan  KDRT,  yang  dikutip dari disertasi Bapak Jamhir, lembaga Sarak Opat menghadirkan kedua belah pihak  secara  bersamaan.  Musyawarah  biasanya  dilaksanakan  di  tempat
tertutup, seperti rumah reje; para pihak, rumah imem kampung atau di tempat lain  yang  dapat  menjaga  kerahasiaan. Reje sebagai  pimpinan  lembaga sarak opat membuka  rapat  secara  resmi  dan  memimpin  rapat  sampai  selesai  atau menyerahkan  pimpinan  rapat  kepada  satu  unsur  lembaga  adat  sekiranya dianggap lebih mengerti tentang perkara.
Tata  cara  persidangan  adalah  dengan  meminta  masing-masing  pihak menyampaikan  persoalan  yang  dihadapi  secara  bergantian,  diselingi  dengan eksplorasi  permasalahan secara  mendalam  secara  terpisah,  seperti  dalam kamar  khusus.  Selanjutnya  unsur  lembaga  adat  memberi  pertimbangan  dan jalan  keluar  untuk  dilaksanakan,  yang  diikuti  dengan  pemberian  nasihat kepada para pihak. Nasihat tersebut biasanya diberikan oleh unsur tokoh imem selaku  tokoh  agama  yang muperlu  sunet (imam  mendidik  dan  memimpin rakyat  untuk  melaksanakan  apa  yang  diwajibkan  atau  difardhukan  oleh syariat).  Setelah  sidang  masing-masing  pihak  memberi  tanggapan  terhadap putusan yang telah diberikan.
Pasca  sidang,  para  pihak  yang  menerima  putusan  lembaga  adat  disudahi dengan  upacara  bersalaman  dan  saling  pemberian  maaf.  Sedang  bagi  yang tidak  setuju  dengan  putusan  tersebut,  kepada  mereka  dianjurkan  untuk menempuh jalur peradilan legitasi. 19
19 Jamhir, Sarak Opat Sebagai Lembaga Keramat Mupakat dalam Menyelesaikan Kasus Hukum pada Masyarakat Gayo ..., hlm. 369-370.
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  salah  satu  anggota sarak opat yang ada di Kampung Pepayungen Angkup. 20
Ada  beberapa  tahapan  dalam  menyelesaikan  kasus  Kekerasan  dalam Rumah Tangga di antaranya:
Suatu  kasus  dapat  diselesaikan  oleh sarak  opat apabila  ada  laporan  dari masyarakat  maupun  korban  kepada petue bahwa  telah  terjadi  suatu  tindak kekerasan, berdasarkan laporan tersebut maka keempat tokoh sarak opat (reje, imem,  petue  dan  rayat  genap  mupakat)    bekerja  sama,  namun  dalam artian bukan  sekaligus  keempat  tokoh  tersebut  menangani  kasus  atau  perselisihan tersebut,  akan  tetapi  pertama-tama  kasus  tersebut  akan  diselidiki  oleh petue (Petua) sebagaimana yang diungkapkan dalam kata adat Gayo “ Petue musidik sasat” (Petua  menyelidiki dan  meneliti  keadaan  rakyat).  Apa  penyebab terjadinya  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  itulah  sebabnya petue harus orang berakal, mempunyai ilmu dalam menyelidiki dan memahami situasi dan kondisi  yang  terjadi  di  lingkungan  rumah  tangga  maupun  masyarakat.  Dan apabila kasus tersebut dapat diselesaikan maka hal tersebut suatu kebanggaan bagi petue.  Sebaliknya  apabila  kasus  atau  problema  tersebut  tidak  dapat diselesaikan  oleh petue maka petue membicarakan  hal  tersebut  kepada imem (Imam/ulama),  fungsi imem dalam  lembaga  adat  dan  pemerintahan  adalah menyelidiki  dengan  baik  suatu  perkara  apakah  sesuai  dengan  hukum  Islam atau  tidak.  Fungsi  tersebut  sebagaimana  disebut  dalam  bahasa  adat  Gayo
20 Hasil Wawancara  dengan Bapak  Khalid salah satu anggota Sarak  Opat Kampung Pepayungen Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah Tanggal. 12 Februari 2017.
Arifin Abdullah & Armiyadi:Peran Lembaga Sarak...
“imem  mu  perlu  sunet” (Imam  mendidik  dan  memimpin  rakyat  untuk melaksanakan  apa  yang  diwajibkan  atau  difardhukan  oleh  syariat). 21 Imem menyelidiki sebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga mungkin karena jauh  dari  ibadah,  tidak  tau  kewajiban  istri  terhadap  suami  dan  kewajiban suami  terhadap  istri  yang  menyebabkan  terjadi  perselisihan  dalam  rumah tangga.
Apabila imem juga  tidak  dapat  menyelesaikan  perselisihan  dalam  rumah tangga  tersebut  maka imem menghadirkan rayat dalam  ungkapan  adat  Gayo disebut rayat  genap  mupakat (wakil-wakil  rakyat  bermusyawarah  secara mufakat  bulat  untuk  menyelesaikan  masalah), 22 artinya rayat berusaha mempersatukan  rumah  tangga  seseorang  dengan  cara  beremuk  ketiganya (petue,  imem  dan  rayat). Imem dan rayat menentukan  apabila  mereka  yang berselisih disatukan ada manfaatnya dan apabila dipisahkan ada mudharatnya, maka  diusahakan  sebagaimana  mereka  bersatu  kembali.  Dan  apabila  bersatu ada mudharatnya  yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain maka sebaiknya  dipisahkan  agar  tidak  terulang  lagi  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga.
Kemudian tidak juga dapat diselesaikan, dalam hal ini baru kadang-kadang dibicarakan  kepada  pihak  berwajib  yang  lebih  tinggi  yaitu reje. Dalam ungkapan  bahasa  adat  Gayo  “ reje  musuket  s ifet” ,  maksudnya reje
21 Syukri, Sarak Opat, Sistem Pemerintahan Tanah Gayo , Cet. I, hlm. 133.
22 Ibid., hlm. 134.
berkewajiban  menimbang  secara  benar  dan  adil  (menyukat  atau  menakar) setiap  persoalan, 23 agar  dapat  membuat  keputusan  yang  adil  dan  bijaksana.
Reje beserta imem memberikan  solusi  kepada  pihak  yang  berselisih, sementara petue dan rayat berada  dibelakang reje dan imem karena  satu menentukan  hukum  dan  yang  satu  menentukan  adat,  namun  terlebih  dahulu memberikan  solusi  kepada  mereka  yang  berselisih  apabila  telah  mempunyai anak  bagaimana  tanggung  jawab  mereka  terhadap  anak tersebut,  agar pemikiran  mereka  tertumpu  kepada  anak  tersebut  sehingga  tidak  terjadi perselisihan dalam rumah tangga mereka.
Dan apabila dengan solusi yang telah diberikan tidak juga dapat diterima, maka dari itu reje dan imem memenuhi kehendak dari mereka yang berselisih, apakah  mereka  ingin  bercerai  maka  berikan  jalan,  yang  berhak  memberikan jalan  adalah imem,  dengan  memberikan  laporan  ataupun  pegangan  untuk menyelesaikan  persoalannya  tersebut  kepada  tahap  selanjutnya  seperti BP4 (Badan  Penasihat  Pembinaan  dan  Pelestarian  Perkawinan),  Kantor  Urusan Agama (KUA) dan Mahkamah Syari’ah. 24
ii. Tabel  Kasus  yang  Ditangani  Oleh  Lembaga Sarak  Opat
Kampung Pepayungen Angkup
Tabel  5.1  Jumlah  kasus  yang  di  tangani  oleh  lembaga sarak  opat pada tahun 2015-2016.
23 Ibid., hlm. 130.
24 Hasil Wawancara  dengan Bapak  Jamaluddin salah satu anggota  aparatur Kampung Pepayungen Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah Tanggal. 13 Februari 2017.
NO. Jenis kasus Jumlah kasus Keterangan 1. Perkelahian antar warga 5 Selesai semua 2. KDRT 8 Selesai 6 3. Sengketa warisan 3 Selesai 2 4. Nikah munik 4 Selesai semua
Sumber: Hasil wawancara dengan bapak Jamaluddin merupakan salah satu aparatur  Kampung  Pepayungen  Angkup  Kec.  Silih  Nara  Kab.  Aceh Tengah pada Tanggal 13 Februari 2017.
Dari  tabel  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  lembaga sarak  opat yang  ada  di Kampung  Pepayungen  Angkup,  sangat  berperan  dalam  menyelesaikan perselisihan  yang  terjadi  di  dalam  sosial  masyarakat,  hal  ini  dibuktikan berdasarkan  tabel  jumlah  kasus  di  atas  (tabel  5.1),  dari  banyaknya  jumlah  kasus yang terjadi sebagian besar dapat diselesaikan oleh lembaga sarak opat.

## D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Lembaga Sarak Opat
Penyelenggaran  pemerintahan sarak  opat yang  mengatur  kehidupan bersama  dilakukan  dengan  prinsip  musyawarah  atau  demokrasi.  Karena demokrasi merupakan suatu metode yang amat penting menurut adat Gayo dalam memutuskan dan menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi oleh rakyat, baik secara individu maupun kolektif. Saat ini demokrasi dan hak asasi manusia adalah dua hal yang saling terkait. Tidak ada demokrasi tanpa adanya hak asasi manusia, dan  pada  umumnya  hak  asasi  manusia  tidak  bisa  eksis  tanpa  adanya  demokrasi. Dalam  sejarah  teori  politik, demokrasi  berasal  dari  hak-hak  yang  bersifat alamiah. 25
25 Syukri, Sarak Opat, Sistem Pemerintahan Tanah Gayo , Cet. I, hlm.196
Demikian pula halnya dengan teori politik sarak opat, antara musyawarah dan demokrasi tidak dapat dipisahkan dengan hak-hak rakyat  sebagaimana dalam kata-kata  adat  Gayo  menyebutkan “rayat  genap  mupakat” (rakyat  berkewajiban mengadakan  musyawarah  mufakat  dan  demokrasi  tentang  hal-hal  yang  terjadi dikalangan  rakyat  sendiri,  baik  dibidang  pemerintahan  dan  kemasyarakatan lainnya  untuk disampaikan  kepada  raja (reje) supaya  raja  benar-benar  dapat merasakan dan melaksanakan keinginan rakyat). 26
Dari  kata-kata  adat  Gayo  di  atas,  jelas  bahwa  pemerintahan sarak  opat tetap  mengindahkan  prinsip  musyawarah  dan  demokrasi  berdasarkan  hak-hak asasi,  sebab  prinsip  musyawarah  dan  demokrasi  dalam  sistem  politik sarak  opat merupakan  implikasi  dari  prinsip  persamaan,  kebebasan  dan  pluralisme  rakyat Gayo.  Dengan  kata  lain  prinsip  tersebut  harus  dilakukan  dalam  pelaksanaan pemerintahan sarak opat. 27
Adapun  sistem  pelaksanaan  musyawarah  dalam  pemerintahan sarak  opat menurut  Ibnu  Hadjar  Laut  Tawar,  bahwa  dalam  mengambil  setiap  keputusan berdasarkan asas kesepakatan demokrasi yang terdiri dari:
1. Rapat sara ine yaitu musyawarah keluarga terdekat, atau musyawarah satu keturunan  secara patrilineaal (Berdasarkan  garis  keturunan  bapak), musyawarah  seperti  ini  disebut  juga “begenap” yaitu  musyawarah
26 Ibid., hlm. 196-197.
27 Ibid., hlm. 197.
pertama  suatu  keluarga  untuk  membicarakan  masalah  perkawinan, kekerabatan dan lain-lain.
2. Genap  sudere yaitu  musyawarah  famili  baik  kerabat  yang  jauh  maupun kerabat dekat dan tetangga.
3. Pakat jeroh yaitu memutuskan sesuatu persoalan dengan baik
4. Begenap  bise yaitu  memperoleh  kata  sepakat  melalui  musyawarah saudara, atau perundingan antara kerabat-kerabat yang dekat maupun yang sudah  jauh  hubungan,  misalnya  satu belah  (clan) baik  mengenai  rencana perkawinan, kekerabatan dan kemasyarakatan lainnya.
5. Bersiijin-ijinen setelah  selesai  pelaksanaan  musyawarah  dan  demokrasi, mereka saling memohon maaf lahir dan batin. 28
Demikian  juga  halnya  sistem  pelaksanaan  musyawarah  perangkat sarak opat dalam  menyelesaikan  persoalan  pemerintahan  dan  sistem  sosial  lainnya, tidak  terlepas  dengan  kelima  asas  demokrasi  kekeluargaan  di  atas,  dan  sistem tersebut  benar-benar  dilaksanakan  secara  nyata  untuk  mengatasi  atau menyelesaikan masalah penting.
Prinsip  musyawarah  atau  demokrasi  pemerintahan sarak  opat didorong atas perintah Allah Swt. Dalam al- Qur’an surat ali -Imran ayat 159, yang Artinya:
“Maka  disebabkan  rahmat  dari  Allah -lah  kamu  Berlaku  lemah  lembut terhadap  mereka.  Sekiranya  kamu  bersikap  keras  lagi  berhati  kasar, tentulah  mereka  menjauhkan  diri  dari  sekelilingmu.  karena  itu ma'afkanlah  mereka,  mohonkanlah ampun  bagi  mereka,  dan
Arifin Abdullah & Armiyadi:Peran Lembaga Sarak...
bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. 29 kemudian apabila kamu  telah  membulatkan  tekad,  Maka  bertawakkallah  kepada  Allah. Sesungguhnya  Allah  menyukai  orang-orang  yang  bertawakkal  kepada- Nya (Qs. ali- Imran 159)”.
Berdasarkan  ayat  di  atas, reje dan  perangkat sarak  opatnya tidak  boleh bertindak  sewenang-wenang,  mereka  harus  bermusyawarah  dan  bersikap  lemah lembut  dalam  menyelesaikan  segala  kepentingan  rakyat  dan  pemerintahan,  dan reje harus  terikat  dengan  hasil  keputusan sarak  opat dengan “keramat  mupakat behu  berdedele” yaitu  mupakat  adalah  sumber kekuatan  dan  demokrasi  adalah salah satu ketentuan  yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu sarak opat wajib  hukumnya  melaksanakan  musyawarah  dan  demokrasi  demi  mencapai kemaslahatan  umat.  Dengan  kata  lain  musyawarah  diwajibkan  dalam  Islam, karena  itu  bagi  umat  Islam  komitmennya  pada  demokrasi  tidak  diragukan  lagi, khususnya bagi umat Islam di Tanah Gayo. 30
29 Maksudnya:  urusan  peperangan  dan  hal-hal  duniawiyah  lainnya,  seperti  urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya.
30 Syukri, Sarak Opat, Sistem Pemerintahan Tanah Gayo , Cet. I, hlm. 196.

## DAFTAR  PUSTAKA
Adam  Sani, Judul  Peran  Lembaga  Adat  Dalam  Penerapan  Qanun  Nomor  14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/mesum di Kabupaten Nagan Raya, Banda Aceh: 2010.
AR Latif, Pelangi Kehidupan Gayo, Cet. I, Bandung: Kurnia Rupa, 1995.
Bambang  Sutiyoso, Aktualita  Hukum  Dalam  Era  Reformasi, Cet.I,  Jakarta:  PT
Raja Grafindo Persada, 2004.
Bogong  Suyanto  dan  Sutinah, Metode  Penelitian  Sosial (  Berbagai  Alternatif Pendekatan ), Jakarta: Kencana, 2006.
Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Edisi  3, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
Garry  Goopaster, Negosiasi  dan  Mediasi:  Sebuah  Pedoman  Negosiasi  dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi, Jakarta: ELIPS Project, 1993.
Gunawan  Wijaya, Alternatif  Penyelesaian  Sengketa, Jakarta:  PT  RajaGrafindo Persada, 2001.
Jamhir, Sarak  Opat  Sebagai  Lembaga  Keramat  Mupakat  dalam  Menyelesaikan Kasus  Hukum  pada  Masyarakat  Gayo, Disertasi,  Banda  Aceh:  TTP, 2016.
Jimmy  Joses  Sembiring, Cara  Menyelesaikan  Sengketa  di  Luar  Pengadilan, Jakarta: Visimedia, 2011.
Khalidin, Peran  Tuha  Lapan  Dalam  Memberikan  Sanksi  Bagi  Pelaku Pelanggaran Adat Gampong, Banda Aceh: 2014.
Mahmud  Ibrahim  AR.Hakim  Aman  Pinan Syari’at  dan  Adat  Istiadat , Jilid  I, Takengon: Yayasan Makamam Mahmuda, 1431/2010.
............ Syari’at  dan Adat  Istiadat, Jilid  II,  Takengon: Yayasan  Makamam Mahmuda, 1431/2010.
............ Hakikat Nilai-Nilai Budaya Gayo, Cet. I, Takengon: 1998.
Sholehuddin, Sistem  Sanksi  Dalam  Islam, Jakarta:  PT Raja  Grafindo  Persada,
2004.
Sugiri  Permana, ADR  Sebagai  Bentuk  Penyelesaian  dalam  Pengadilan  Agama, Mimbar Hukum, No.63 Thn.XV 2004
Sugiono, Metode Penelitian Administrasi, (Dilengkapi Dengan Metode R dan D), (CV. Alfabeta), Jakarta: Cetakan Ke 14 September 2006.
Sulaikin  Lubis,  Wismar  ‘Ain  Marzuk i,  Gemala  dewi, Hukum  Acara  Perdata Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2008.
Syahrizal  Abbas, Mediasi  Dalam  Perspektif  Hukum  Syariah,  Hukum  Adat,  dan Hukum Nasional, Jakarta: Kencana, 2009.
Syukri, Sarakopat,  Sistem  Pemerintahan  Tanah  Gayo, Cet.  I, Jakarta  Selatan: Hijri Pustaka Utama, 2006.
Takdir  Rahmadi,  Mediasi: Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Pendekatan  Mufakat, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.