## UNIVERSALISME DAN KEBINEKAAN DALAM PERSPEKTIF HINDU
Kadek Wiwin Dwi Wismayanti
Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana Denpasar wiwin.fisip@unud.ac.id I Wayan Surpa
Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana Denpasar
iwayansurpa@unud.ac.id

## ABSTRAK
Konsepsi  Hindu  tentang  ketunggalan  ( universalisme )  datam  kaitannya  dengan  pluralisme  agama  di Indonesia.  Untuk  mengkaji  konsepsi  ketunggalan  ( universalisme )  atau  wawasan  kebangsaan  digunakan pendekatan  eksistensialis  atau  secara  ontologis.  Makalah  ini  diawali  dengan  pemaparan  singkat  tentang  ide kebangsaan  dan  negara  kebangsaan.  Selanjutnya  ide  atau  wawasan  kebangsaan  diberikan  batasan  secara filosofis. Padanbagian akhir makalah ini dikemukakan beberapa pengingkaran terhadap wawasan kebangsaan menurut  filsafat  Hindu.  Dengan  menggunakan  filsafat  Nyaya-Vaisesika  disimpulkan  bahwa  pengngkaran tersebut  disebabkan  oleh  ketidakpahaman  masyarakat  Indonesia  terhadap  makna  sesungguhnya  ketunggalan atau  wawasan  kebangsaan  atau  nasionalisme  tersebut.  Masing-masing  segmen  masyarakat  Indonesia  terbuai oleh karakteristik spesifik suku, ras, atau agama sendiri ketimbang pada karakateristik umum yang esensial. Kata Kunci : universalisme, nasionalisme, katunggalan, Hindu
PENDAHULUAN Inti  dari  ide  kebangsaan  ( nasionalisme ) adalah  kesatuan  dan  persatuan  Parameter  kesatuan dan  persatuan  digunakan  sebagai  tali  pengikat kebinekaan  suku,  ras,  dan  agama  di  Indonesia. Dalam  kenyataan,  parameter  tersebut  hanya merupakan  sebuah  pemyataan  politis,  sehingga sering  diterapkan  salah  di  Indonesia.  Dalam beberapa  praktik  kenegaraan,  sering  dijumpai seseorang  atau  sekelompok  orang  menggunakan konsepsi nasionalisme sebagai dalih untuk menyatukan  bangsa  dan  negara,  tetapi  dalam kenyataannya wawasan kebangsaan tersebut digunakan  sebagai  pembenar  untuk  menindas kelompok  minoritas  (cf.  Branson  dan  Miller,1998). Nasionalisme  dijadikan  modus  politis  dalam  meraih tujuan oleh seseorang atau kelompok tertentu.
Menurut  Anderson  (1991) faham kebangsaan hanyalah  merupakan  sebuah  statemen  politis  dalam rangka  menyeragamkan  kebinekaan  yang  ada. Namun secara sosiologis empiris, wawasan kebangsaan  sering  dimanfaat-gunakan  sebagai penekan  yang  efektif  terhadap  kelompok  minoritas (suku,  ras,  maupun  agama).  Sehingga  terkesan kebinekaan  tersebut  digunakan  sebagai  alat  untuk mencapai  tujuan  oleh  seseorang  atau  sekelompok orang tertentu.
Terjadinya deviasi prihal demikian disebabkan  oleh  kurang  dipahaminya  makna filosofis  dari  ketunggalan  ( universalisme ).  Tidak terdapat  presisi  dalam  konsepsi  kebangsaan  di
Indonesia,  sehingga  unsur  dan  karakateristik esensialnya  tidak  teridentifikasi  dan  dipahami dengan  baik.  Dalam  makalah  ini  akan  ditinjau konsepsi universalisme menurut pandangan Hindu.

## NEGARA KEBANGSAAN
Sebuah  bangsa  ( nation )  adalah  sebuah komunitas  bayangan  (Anderson,  1991).  Ada anggapan  bahwa  bangsa  menjadi  kompas  dalam mentransformasi  nilai  komunitas  tradisional  dengan tetap  mempertahankan  nilai-nilai  asli  komunitas, klan  atau  desa.  Konsep  modern  tentang  bangsa adalah  sebuah  peta  dunia yang memiliki batas yang kasat  mata  dan  jumlah  penduduk  terbatas. Sedangkan  negara  ( state )  dimaknai  sebagai  sebuah pusat dengan batas yang lebih luas serta kedaulatan yang  lebih  besar  (Anderson,1991).  Pada  negara kebangsaan  sering  terjadi  dimana  prinsip-prinsip hak  individu  dan  keadilan  formal  dikurangi  atau dieliminasi  demi  sebuah  klaim  kedaulatan  nasional dan  persatuan  serta  kesatuan  bangsa  (Poole,1993). Sejarah abad keduapuluh telah menunjukkan bahwa nasionalisme telah berkembang dengan cara-caranya yang  tidak  bersesuaian  dengan  prinsip  keadilan. Negara  kebangsaan  secara  politis  menjanjikan sebuah dunia sosial yang mengakui secara sungguh- sungguh  nilai-nilai  kehidupan  individu  secara  jujur dan  adil.  Namun  dalam  secara  sosiologis,  sering dijumpai kenyataan dimana negara kebangsaan tidak dapat  memberikan  secara  sungguh-sungguh  nilai- nilai  kehidupan  individu,  atau  dengan  kata  lain
bahwa  negara  kebangsaan  telah  gagal  mewujudkan secara  nyata  suatu  tatanan  kenegaraan  dan kebangsaan  yang  memiliki  ketunggalan  yang berkeadilan (cf. Anderson, 1991).
Salah  satu  contoh  tentang gagalnya wawasan kebangsaan  dapat  disimak  dari  kebijakan  terhadap Bahasa Indonesia (selanjutnya : BI) sebagai Bahasa Nasional  (selanjutnya  :  BN).  BI,  yang  telah ditetapkan  sebagai  BN,  dikumandangkan  sebagai bahasa persatuan sejak tahun 1928. Sebagai BN, BI dimaksudkan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai individu  yang  terdapat  dalam  Bahasa  Daerah (selanjutnya  :  BD).  Sehingga,  BI  diharapkan  agar senantiasa diupayakan untuk dikembangkan sebagai sebuah  kompetensi  nasional,  disamping  sebagai sebuah  kepribadian  nasional,  yang  berdiri  di  atas puncak-puncak  kejayaan  budaya  dan  kepribadian BD.
Sejarah abad kedua-puluh telah menunjukkan bahwa  BD  berkembang  menjadi  sebuah  “ en individuated  competence,  an  arbitrary  bundle  of arbitrary signs, separate from the world it seeks to describe  and  understand” (Branson  dan  Miller, 1999).  BD  tidak  berkembang  menjadi  sebuah kapital  budaya,  di  mana  signal-signal  linguistik tidak  lagi  dapat  menghubungkannya  dengan  dunia sosial  dan  kultural  yang  dicandra.  BD  tidak  lagi menjadi  sebuah  identitas  diri  yang  berakar  pada nilai  dan  norma  sosio-kultural  yang  adiluhung. Dengan  demikian,  perkembangan  BD  menjadi sangat  terbatas  karena  pendesakan  sebuah  ideologi kebangsaan  yang  bersifat  politis.  BD  tidak berkembang  dan  dikembangkan  oleh  pemakaiannya secara fungsional sebagai “a means of exchanges of ideas  and  maintenance  of the exchanges of ideas” (cf.  Fishman,  197l).  BD  tidak  lagi  berkembang menjadi  sebuah  sistem  komunikasi  yang  efektif, sebagai alat pertukaran gagasan dan alat pemertahanan  pertukaran  gagasan.  Perencanaan terhadap BD yang sangat terbatas memberi dampak negatif  terhadap  penyediaan  khasanah  linguistik ( linguistic repertoire ) untuk dapat
mengkomunikasikan khasanah sosial ( social repertoire ) yang sangat kaya (Haugen,1966).
Orientasi  kebijakan  BI  sebagai  BN  atau bahasa  resmi  telah  menjadikan  BD  sebagai  bahasa minoritas.  Status  kompetensi  BD  yang  seharusnya bersifat global berkembang menjadi sebuah kompetensi lokal. Dengan perspektif yang sama, BD telah dijauhkan dari nilai sosio-budayanya yang asli ( being culturally devalued ). Akibatnya, penutur BD sering  menggunakan  sinyal-sinyal  komunitas  asing atau  bertentangan  dengan  sinyal-sinyal  individu yang cocok dengan jati diri budayanya

## UNIVERSALISME MENURUT FILSAFAT HINDU
Prasasta pada (dalam David, 2001) mendefinisikan universalisme sebagai ...as the unity which  is  the  cause  of  identical  conception  of particular  things,  and  which  subsists  identically and  wholly  in  each  of  its  subjects” .  Universalisme merupakan  suatu  konsepsi  kesatuan  dari  unsur- unsur  yang  berbeda.  Universalisme  menurufnya merupakan  dasar  bagi    sebuah  komunitas  untuk memahami  perbedaan  secara  numerik.  Lebih lanjut, Uddyotakara  (dalam  Dravid,  2001)  berpandangan bahwa tidak semua konsepsi serupa didasarkan pada universalisme, tetapi yang jelas bahwa universalisme merupakan fondasi dari konsepsi yang serupa.  Contohnya,  konsepsi  tentang  manusia,  sapi dan  belanga  tidak  memiliki  ketunggalan  alami, namun  ketiganya  memiliki  ketunggalan  karena faktor asal muasal.
Agarna  Hindu,  Islam,  Buddha  atau  Kristen memiliki  konsepsi  berbeda,  namun  semuanya memiliki  ketunggalan,  yaitu  ketunggalan  karena keyakinan  dan  tujuan.  Semua  agama  yang  ada  di Indonesia  percaya  dengan  keberadaan  Tuhan  Yang Maha  Esa,  dan  tujuannya  sama  yaitu  tercapainya kesejahteraan lahir dan batin bagi umat-Nya.
Menurut Dravid (2001) universalisme memiliki  tiga  karakteristik  esensial  yaitu,  (1) kelanggengan ( eternolity ), (2) kesamaan ( commonness ),  dan  (3)  inherensi  ( inherence ).  Bila salah  satu  unsur  esensial  tidak  hadir  dalam ketunggalan (universatisme) atau kebangsaan tersebut,  maka  menurut  Hindu,  universalisme tersebut bersifat kabur  dan  terlalu  meluas cakupannya.
Agar  tidak  menimbulkan  penyimpangan terhadap wawasan universalisme, maka perlu semua pihak  sadar  untuk  selalu  menghindarkan  diri  dari konjungsi  ( samyoga ),  dimensi  terhadap  akasa (akasa  parimana),  dan  ketidakberadaan  absolut (atyantabhava).
Konsepsi  lama  tentang  nasionalisme  menurut kacamata  Hindu  hanya  menekankan  aspek  fungsi esensial yang akhirnya melahirkan konsep kelas atau golongan.  Definisi  terbaru  tentang  universalisme tidak secara eksplisit menyebutkan hubungan antara ketunggalan  dengan  pengetahuan  manusia,  tetapi menunjukkan  esensi  utama  dari  ketunggalan tersebut.
Apa  yang  telah  terjadi  di  Indonesia  adalah praktik wawasan kebangsaan yang hanya menyeragamkan konsepsi permukaan sebatas perbedaan  suku,  ras,  dan  agama  secara  sederhana.
Tidak  tampak  sebuah  kegiatan  dan  masyarakat Indonesia untuk memahami secara numerik perbedaan  tersebut.  Masyarakat  Indonesia  yang berbineka  suku,  ras,  dan  agama  hanya sebatas tahu perbedaan  tersebut,  tetapi  sebagian  besar  belum memahami  secara  eksistensialis  atau  ontologis perbedaan  tersebut.  Belum  tumbuhnya  sebuah kesadaran  terhadap  kompleksitas  makna  sebuah ketunggalan  bangsa  oleh  unsur-unsur  bangsa  itu, maka  dampak  negatif,  lambat  atau  cepat,  akan muncul ke permukaan.
Sebagai  contoh  ada  suku  Madura,  Dayak, Bali  atau  Jawa.  Atau,  ada  agama  Hindu,  Islam, Buddha  dan  Kristen.  Dalam  hukum  ketatanegaraan kita, semua suku dan agama itu diakui perbedaannya.  Tetapi  apa  yang  belum  dipahami oleh masyarakat kita adalah  argumen  dan keberadaan  ketunggalan  suku  dan  agama  tersebut secara  hakiki.  Bagaimana  menumbuhkan  kesadaran dan  pemahaman  yang  benar  dan  jujur,  bahwa  yang berbeda  itu  hanyalah  sebutan,  tetapi  esensi  dan tujuannya tunggal
Konsep  umum,  misalnya:  sapi,  kuda,  dan sebagainya. Kedua konsep ini secara umum memang berbeda, tetapi keduanya adalah binatang. Ketunggalan sapi dan kuda memang berbeda secara alami,  tetapi  bila  direnungkan  keduanya  memiliki ketunggalan  ontologis  serupa.  Perbedaan  dari ketunggalan spesifik seyogyanya tidak menimbulkan masalah,  karena  caranya  saja  yang  berbeda.  Watak yang  berbeda  sesunggulmya  tidak  harus  dimaknai sebagai  sebuah  pertentangan  atau  konflik.  Dengan kata  lain,  menurut  filsafat  Hindu,  menjadi  Hindu tidak  harus  dibesar-besarkan  atau  disombongkan. Atau,  kebetulan  seseorang  itu  merupakan kelompok kecil  tidak  seharusnya  disebut  dan  diperlakukan sebagai  kelompok  minoritas  dalam  hal  hak  dan kewajibannya sebagai bagian dari sebuah ketunggalan bangsa
Perbedaan  antara  konsepsi  kebangsaan  dan kebinekaaan  memang  ada.  Konsepsi  kebangsaan menitikberatkan pada ketunggalan, tetapi kebinekaan  memfokuskan  pada  spesifikasi.  Yang perlu  dipahami  lebih  mendalam  adalah  hubungan antara  wawasan  kebangsaan  dan  perbedaan  suku, ras dan agama secara ontologis.
Fitur  pokok  teori  ketunggalan  yang  diajukan oleh  Nyaya  dan  Vaisesika  adalah  pengakuan terhadap kenyataan bahwa tidak semua karakteristik umum  memiliki  ketunggalan  (jati).  Kemerahan, kesapian,  kekudaan,  kemanusiaan    adalah  semata- mata  identitas  tunggal,  sedangkan  ketinggian, kebutaan,  kematangan  merupakan  identitas  spesifik ( upadhis ).  Dengan  demikian,  hanya  fitur-fitur  yang mencerminkan  substansi,  kualitas,  dan  perbuatan
yang  tunggal  benar-benar  dapat  disebut  jati; sedangkan  di  luar  itu  yang  lebih  menonjolkan kekhususan atau kebinekaan disebut upadhis . Contoh:  bila  orang-orang  Dayak  hanya mementingkan  sukunya  saja  dengan  meniadakan keberadaan  suku  Madura,  maka  mereka  itu dikategorikan  menurut  Hindu,  tidak  memiliki ketunggalan  sebagai  warga  negara  Indonesia. Demikian  halnya,  peristiwa  di  Ambon,  yang  dipicu oleh  perbedaan  agama,  dapat  dikategorikan  tidak memiliki  universalisme  atau  rasa  kebangsaan Indonesia.
Menurut  filsafat  Hindu  agar  nasionalisme atau  wawasan  ketunggalan  bangsa  dapat  terwujud diperlukan  pengakuan  dan  pemahaman  tentang keberadaan ( satta: existence ) suku, ras, atau agama. Ketunggalan  yang  memiliki  cakupan  luas  disebut para,  yang  lebih  sempit  cakupannya  disebut apara , dan yang paling luas cakupannya disebut parasamanya . Fungsi maha utama dari ketunggalan menurut  Hindu  adalah  sintesis  dari  unsur-unsur kebinekaan. Menurut Kanada (dalam Dravid, 2001) bahwa  pembedaan  antara  ketunggalan  bangsa  dan kebinekaan  suku,  ras  atau  agama  hanyalah  sebatas pikiran.  Kebangsaan  yang  merupakan  sebuah ketunggalan  bangsa  tidak  harus  dimaknai  sebagai sebuah  konstruksi  yang  berbeda. Kebangsaan harus dipahami sebagai sebuah konstruksi perbedaan yang bersifat koordinatif, bukan bersifat subordinatif.

## EKSISTENSI, KERAGAAN DAN REALITAS
Untuk  memahami  kebenaran  makna  dari sebuah  ketunggalan,  maka  perlu  terlebih  dahulu memahami  tiga  konstruk  filosofis  Hindu,  yaitu: eksistensi  ( existence ),  keragaan  ( beingness ),  dan realitas  ( reality ).  Ketiganya  merupakan  konstruk filsafat  yang  perlu  dipahami  secara  benar  dan  baik oleh  setiap  orang.  wawasan  kebangsaan  misalnya, memiliki keberadaan ( abhidheyatva ) dalam ketatanegaraan  Indonesia.  Keragaannya  ( jneyatva ) diwacanakan  sebagai  satu  kesatuan  pandang terhadap  bangsa  dan  negara  Indonesia  yang terbentang  dari  Sabang  sampai  Merauke.  Namun realitas  ( astitva )  wawasan  kebangsaannya  sangat berbeda  antara  suku,  ras,  maupun  agama  satu dengan yang lainnya di Indonesia.
Realitas  wawasan  kebangsaan  antar  suku, ras,  dan  agama  di  Indonesia  ternyata  tidak  sama, sehingga  keragaannya  terwujudkan  secara  variatif. Pemahaman  hanya  terhadap  keragaan  wawasan kebangsaan yang berbeda akal menumbuh- kembangkan  fanatisme  sempit.  Fanatisme  sempit akhirnya  akan  menumbuhkan  sebuah  keinginan untuk  meniadakan  keragaan  suku,  ras,  atau  agama yang lain.
Karakteristik sebuah realita adalah, ...is not a common  attribute  but  the  very  individuality  of  a thing.  It  is  numerically  and  functionally  different from  the  universal  of  existence” .  Wawasan kebangsaan bukanlah semata-mata atribut kenegaraan  Indonesia,  tetapi  merupakan  sebuah individualitas  dari  kenegaraan  Indonesia  yang  khas. Realita  wawasan  kebangsaan  secara  kuantitatif  dan fungsional  berbeda  dengan  ketunggalan  bangsa tersebut.  Sebenarnya  wawasan  kebangsaan  tidak memiliki  eksistensi  lahiriah,  tetapi  ia  memiliki realita dalam masyarakat Indonesia.
Wawasan  kebangsaan  yang  dianut  oleh bangsa  Indonesia  memiliki  rupa  yang  berbeda dengan  nasionalisme  di  negara  lain.  Wawasan kebangsaan Indonesia memiliki kejatian  diri ( svarupasattva ).  Konstruksi  pikir  yang  diterapkan dalam  wawasan  kebangsaan  Indonesia  tidak  identik dengan  “ the  melting  pot” ,  di  mana  semua  yang berbeda  ditunggalkan  di  dalam  sebuah  belanga! Ketunggalan bangsa di Indonesia memiliki ciri khas, yaitu  ketunggalan  yang  berdiri  di  atas  puncak- puncak  ketunggalan  suku,  ras,  dan  agama  secara dinamis.
Peristiwa berdarah yang merebak di Indonesia,  misalnya:  di  Sampit,  Ambon,  Poso,  dan sebagainya, adalah bukti kegagalan bangsa Indonesia memahami makna sosial dari ketunggalan bangsa  (wawasan  kebangsaan  atau  nasionalisme). Konsepsi  yang  dikembangkan  tentang  nasionalisme adalah  sebagai  alat  pemersatu  bangsa.  Wawasan kebangsaan  tidak  dipahami  sebagai  substansi, eksistensi,  realita  dari  bangsa  yang  berbineka. Pemahaman  mendalam  tentang  makna  dan  realita wawasan  kebangsaan  akan  dapat  memperkecil dampak  negatif  dari  kebinekaan  atau  bahkan  dapat meningkatkan  keberadaan  dari  bangsa  Indonesia yang  berbeda  karena  suku,  ras,  dan  agama. Universalisme  dalam  kebinekaan  akan  menjadi sumber  daya  dasar  bagi  pembangunan  bangsa  dan negara segala bidang

## PENUTUP
Kini  dapatlah  direkapitulasi  pemikiran  Hindu tentang  wawasan  kebangsaan  dalam  hubungannya dengan  kebinekaan  suku,  ras,  dan  agama  di Indonesia bahwa ketunggalan bangsa (nasionalisme) tidak  akan  pernah  berlangsung  dengan  aman, apabila pemahaman kita tentang realitas

## DAFTAR PUSTAKA
Anderson, B.(1991). Imagined communities
reflection  on  the  origin  and  spread  of Nationalism . London:Verso.
Branson, J. dan Miller, D. (1980). Nationalism and the  linguistic  rights  of  Deaf  communities. sociolinguistics ,  vol.  2,  February  1998  :  3- 34.
Dravid,  R.R.  (2001). The  problem  of  universals  in Indian  philosophy .  New  Delhi  :  Motilal Banarsidass Publisher.
Fishman,  J.A.  (1968b). Sociolinguistic  analysis  of census  data .  New  York  :  Yeshiva University (Mimeograph).
–––––––,  (1967). Bilingualism  with  and  without diglossia;  diglossia  with  and  without bilingualism .  Journal  of  Social Issues, Vol. 23, No.2 : 29-38.
–––––––,  (1971). The  relationship  between  micro- and  macro-sociolinguistics  in  the  study  of who  speaks  what  language  to  whom  and when . Dalam  J.B. Pride dan Janet Holmes, Sociolinguistics. England:  Penguin Ltd.
Haugen,  E  (1966). Linguistics  and  language planning . Dalam Wright, B. (ed); 50-71.
Poole,  R.  (1993)  Moralitas  dan  Modernitas  di
Bawah Bayang Bayang Nihilisme. Yogyakarta : Kanisius. Tantra,  Dewa  Komang  (1993) Imperialisme Linguistik terhadap Bahasa Lokal .
Denpasar :Universitas Udayana .