## Legalitas

## Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before The Law)

## Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD) di Wilayah Hukum Polres Sarolangun
Nadya Thamariska, Suzanalisa, dan * Sarbaini
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari *e-mail koresponden: sarbainiassociates@gmail.com
Abstrak. Salah satu prinsip atau asas penting suatu negara hukum adalah asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) UUD 1945  menerangkan  bahwa  segala  warga  negara  sama  kedudukannya  di  dalam hukum  dan  pemerintahan  dan  wajib  menjunjung  hukum  tersebut  tanpa  adanya  pengecualian.  Asas  ini  dengan  tegas menekankan  bahwa  setiap  warga  negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dengan tidak ada pengecualian. Artinya, semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hal penegakan hukum. Tidak ada istilah kebal hukum atau tebang pilih  dalam  penegakannya.  Seluruh  warga  Negara  Indonesia  dari  jabatan  tertinggi  hingga masyarakat  biasa  yang  melanggar hukum  akan  diperlakukan  dengan  adil  menurut  pelanggaran  tindak  pidana  yang  mereka  lakukan.  Sementara  dalam pelaksanaannya, penegakan hukum terhadap Suku Anak Dalam belum menerapkan asas equality before the law . Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penanganan kasus tindak pidana terhadap pelaku Suku Anak Dalam atau Sanak didasarkan pada asas equality  before  the  law di  wilayah  hukum  Polres  Sarolangun. Untuk  menganalisis  faktor  yang  mempengaruhi  dalam penanganan  kasus  tindak  pidana terhadap pelaku Suku Anak Dalam atau Sanak didasarkan pada asas equality before  the  law di wilayah hukum Polres Sarolangun. Untuk menganalisis pola penanganan yang tepat dengan menggunakan asas equality before the law terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Suku Anak Dalam atau Sanak di wilayah hukum Polres Sarolangun. Di dalam  penulisan  Tesis  ini  penulis  gunakan  tipe  penelitian  normatif  yang  kemudian  didukung  oleh  data  empiris,  sedangkan pendekatan yang digunakan adalah socio-legal research . Dalam perkara ini pelaku BL, BS dan NA dijatuhi pidana penjara selama 6 bulan 14 hari berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 43/Pid.B/2022/PN Srl. Faktor yang menjadi hambatan antara lain kondisi masyarakat Sanak yang masih tidak mengerti akan kehidupan diluar komunitasnya dan kurangnya sosialisasi penggunaan  senjata  api  tanpa  izin  bagi  Sanak.  Adapun  upaya  yang  dilakukan  oleh  aparat  Kepolisian Sarolangun  adalah bekerjasama  dengan stakeholder yang  ada  di  Sarolangun  untuk melakukan  sosialisasi  dan  edukasi  hukum  terhadap  Sanak, melaksanakan mitigasi dan menertibkan terkait penggunaan senjata api illegal dalam hal ini adalah kecepek.
Kata Kunci : Penerapan, Equality Before The Law , Tindak Pidana Umum.
Abstract. One  of  the  important  principles  or  principles  of  a  state  of  law  is  the  principle  of  equality  before  the  law  (equality before the law). In the 1945 Constitution Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution stipulates that all citizens are equal before the  law  and  government  and  are  obliged  to  uphold  the  law  without  exception.  This principle  expressly  emphasizes  that every citizen has the same position before the law with no exceptions. This means that all citizens have the same position in terms of law enforcement. There is no term impunity or selective logging in its enforcement. All Indonesian citizens from the highest positions  to  ordinary  people who violate the law will be treated fairly according to the offenses they committed. Meanwhile,  in practice,  law  enforcement  against  the  Suku  Anak  Dalam  has  not  implemented  the  principle  of  equality  before  the  law.  The purpose of this study was to analyze the handling of criminal cases against the perpetrators of the Suku Anak Dalam or relatives based on equality before the law in the jurisdiction of the Sarolagun Police. To analyze the constraint factors that influence the handling of criminal cases against the perpetrators of the Suku Anak Dalam or relatives based on equality before the law in the jurisdiction  of  the  Sarolagun  Resort  Police.  To  analyze  the  appropriate  pattern  of  handling  by  using  the  principle  of  equal before the law against criminal cases committed by the Anak Dalam tribe or relatives in the jurisdiction of the Sarolagun Police. In writing this thesis, the writer uses normative research which is then supported by empirical data. The approach used is socio- legal research. In this case, the perpetrators BL, BS and NA were sentenced to  prison  for  6  months  and  14  days  based  on  the decision of the Sarolangun District Court Number 43/Pid.B/2022/PN Srl. Factors that become obstacles include the condition of the relatives who are still underdeveloped and the lack of socialization of the use of firearms without permission for relatives. The efforts  made  by  the  Sarolangun  Police  are  understanding  with  stakeholders  in  Sarolangun  to  conduct  socialization  and  legal education to relatives, carry out mitigation and discipline related to the use of illegal firearms in this case is kecepek.
Keywords: Application, Equality Before The Law, General Crimes.

## PENDAHULUAN
Dalam  UUD  1945  pasal  1  ayat  (3)  menyatakan  bahwa  Negara  Indonesia adalah  negara  hukum,  yang dimaksud  negara  hukum  adalah  negara  yang  menegakkan  supremasi  hukum  untuk  menegakkan  kebenaran  dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel). Terdapat tiga prinsip atau asas dasar di dalam penegakan hukum setiap negara  yang  menganut  paham  negara  hukum,  yaitu  supremasi  hukum (supremacy of law) , kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law) , dan penegakan hukum dengan cara yang
Nadya  Thamariska,  Suzanalisa, dan Sarbaini . Penerapan  Asas  Persamaan  Dihadapan  Hukum  (Equality  Before  The  Law) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD) di Wilayah Hukum Polres Sarolangun
tidak  bertentangan  dengan  hukum (due  process  of  law) . Salah  satu  prinsip  atau  asas  penting  suatu  negara  hukum adalah asas  persamaan  di hadapan  hukum (equality  before  the  law). Dalam  UUD  1945 Pasal 27  ayat  (1)  UUD 1945  menerangkan  bahwa  segala  warga  negara sama  kedudukannya  di  dalam  hukum  dan  pemerintahan  dan  wajib menjunjung  hukum  tersebut  tanpa  adanya  pengecualian.  Asas  ini  dengan  tegas  menekankan  bahwa  setiap  warga negara  bersamaan  kedudukannya  di  hadapan hukum dengan tidak ada pengecualian. Artinya, semua warga negara mempunyai  kedudukan  yang  sama  dalam  hal  penegakan  hukum.  Tidak  ada  istilah  kebal  hukum  atau  tebang  pilih dalam  penegakannya.  Seluruh  warga  Negara  Indonesia  dari  jabatan  tertinggi  hingga  masyarakat  biasa  yang melanggar hukum akan diperlakukan dengan adil menurut pelanggaran tindak pidana yang mereka lakukan.
Istilah tindak pidana muncul dari sebuah hukum pidana Belanda yaitu Strafbaar feit . Strafbaar feit sendiri tersusun atas tiga kata yaitu straf, baar dan feit. Straf memiliki arti pidana dan hukum, baar artinya boleh atau dapat, sementara feit berarti peristiwa, tindak, perbuatan dan pelanggaran. 2 Menurut Simons, tindak pidana adalah perbuatan melanggar  hukum  pidana  yang berlaku  yang  dilakukan  dengan  sengaja  atau  tidak  sengaja  oleh  seorang  yang dapat dimintai  pertanggungjawaban  atas  perbuatannya  dan  oleh  undang- undang sudah dinyatakan suatu perbuatan yang dapat dihukum. Menurut ahli lain yaitu Moeljatno, perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang atau tidak diperbolehkan oleh suatu aturan hukum. Ancaman atau sanksi untuk larangan tersebut adalah berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.
Pada umumnya unsur-unsur tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu unsur  subjektif  dan  objektif.  Yang dimaksud  dengan  unsur  subjektif  adalah  unsur  yang  melekat  pada  diri  pelaku  atau  yang  berhubungan  dengan diri pelaku. Adapun unsur-unsur subjektif suatu tindak pidana antara lain:
1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa) .
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang terdapat dalam pasal 53 ayat (1) KUHP. 3. Macam-macam  maksud  atau oogmerk seperti  yang  terdapat  misalnya  pada  kejahatan  penipuan,  pemalsuan, pencurian, pemerasan, dan lain- lain.
4. Melakukan  perencanaan  terlebih  dahulu  atau voorbedachte  raad, misalnya pada kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau vress seperti tindak pidana pada pasal 308 KUHP.
Sedangkan unsur objektif merupakan unsur-unsur yang memiliki hubungan dengan keadaan. Keadaan yang dimaksud adalah dalam keadaan yang seperti apa pelaku tersebut harus melakukan sebuah tindakan. Untuk unsur subjektif sendiri terdiri atas beberapa unsur yaitu: 5
1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid.
2. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP.
3. Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan.
Jambi merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia, dimana provinsi Jambi sendiri terletak di pulau Sumatera yang merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia. Propinsi Jambi yang dikenal dengan sebutan Bumi Sepucuk  Jambi  Sembilan  Lurah ini  tepatnya  berada  di  pinggang  Pulau  Sumatera  atau  bagian  Sumatera  Tengah. 6 Jambi  memiliki  bentang  alam  yang unik  dan  spesifik,  potensi  sumber  daya  alam  yang  menjanjikan  kekayaan keanekaragaman hayati dan seni budaya yang menarik. Jambi sendiri terdiri atas 9 (sembilan) kabupaten dan 2 (dua) kota.
Masyarakat Jambi merupakan masyarakat heterogen yang terdiri dari masyarakat asli Jambi dan pendatang. Suku asli yang ada di Jambi pun sangat beragam diantaranya suku Melayu Jambi, Batin, Kerinci dan Kubu atau sering disebut  Suku  Anak  Dalam.  Suku  Melayu Jambi  merupakan  suku  mayoritas  dan keberadaannya  tersebar  di seluruh wilayah  Jambi.  Sedangkan suku  Batin  atau  disebut  juga  suku  Penghulu  dan  suku  Pindah  merupakan  suku yang serumpun  dengan  Minangkabau.  Suku  ini  banyak  bermukim  di  Kabupaten  Bungo,  Kabupaten  Merangin  dan Kabupaten Sarolangun. Sementara Suku Kerinci berada di daerah Kerinci dan sekitarnya. Adat istiadat, budaya, dan bahasa mereka serumpun atau dekat dengan Minangkabau. Di sisi lain, terdapat sebuah suku minoritas yang dikenal dengan sebutan Suku Kubu. Suku ini tersebar di wilayah Batanghari, Tebo, Bungo, Merangin dan Sarolangun.
Suku  Kubu  atau  yang  lebih  sering  dikenal  dengan  Suku  Anak  Dalam  adalah  suku  yang  menempati kawasan  hutan  dataran  rendah  di  daerah  Sumatera  Tengah  khususnya  daerah  Jambi.  Sebutan  ini  merupakan generalisasi dari 2 (dua) kelompok masyarakat yaitu Sanak dan Suku Batin Sembilan. Kata Kubu sendiri berasal dari kata ngubu atau ngubun yang  diambil  dari  Bahasa  Melayu  yang  memiliki  arti  bersembunyi  di  dalam  hutan. 7 Oleh sebab itulah suku ini disebut oleh masyarakat setempat dengan Suku Kubu. Tetapi, pada kenyataannya masyarakat suku  Kubu  tidak  suka  disebut  “Kubu”  karena  memiliki  arti  manusia  yang  berotak  bodoh,  kumuh,  jorok,  acuh  tak acuh  dan  terbelakang.  Penyebutan  ini  dinilai  sebagai  penghinaan  bagi  mereka.  Mereka  lebih  memilih  dan  senang dipanggil dengan sebutan Sanak  karena  memiliki  arti  yang  lebih  baik  yaitu  saudara.  Sanak  hidup dengan cara
Nadya  Thamariska,  Suzanalisa, dan Sarbaini . Penerapan  Asas  Persamaan  Dihadapan  Hukum  (Equality  Before  The  Law) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD) di Wilayah Hukum Polres Sarolangun
berkelompok-kelompok dengan dipimpin oleh seseorang yang disebut Temenggung.
Dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  sehari-hari,  Sanak  melakukan  kegiatan  berburu,  meramu  dan bercocok tanam. Kegiatan berburu merupakan kegiatan untuk mencari binatang untuk memenuhi kebutuhan sandang. Berburu  dapat  dilakukan  sendiri  atau  bersama  berkelompok  dengan menggunakan kujur,  teruk  atau  serampang. 9 Kegiatan berburu ini tidak hanya dilakukan  di  hutan  melainkan  juga  di  daerah  desa  atau  perkebunan  sawit.  Seiring dengan  sering  terjadinya  kontak  sosial  dengan  masyarakat  setempat, sehingga  mengalihkan  Sanak  yang  awalnya menggunakan  kujur  untuk  menombak  buruan  dan  menggantinya  dengan  senjata  api  rakitan  yang  disebut kecepek karena dinilai lebih efektif. Sementara meramu adalah kegiatan Sanak dalam mencari berbagai macam jenis tanaman untuk  dikonsumsi  atau dijadikan  obat-obatan.  Meskipun  pola  hidup  Sanak  adalah  nomaden,  tetapi  bercocok  tanam merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan mereka. Tanaman yang biasanya mereka tanam adalah padi, ubi, cabai dan karet atau yang mereka sebut dengan parah. Meskipun menghasilkan cukup lama, Sanak tetap dengan rutin  menanam  karet.  Karet  ini  merupakan  pagar  atau  batas  antara  Sanak  dengan  penduduk  desa  dan  ini  juga digunakan untuk mencegah masyarakat desa melakukan illegal loging di daerah hutan.
Seiring  berjalannya  waktu,  Sanak  sudah  berbaur  dengan  masyarakat  sekitar  di  daerah  pemukiman pedesaan.  Hal  ini  menyebabkan  Sanak  yang  pada  mulanya  hanya  melakukan  barter  pada  hasil  buruan  atau  hasil bertaninya,  akhirnya  mengenal  alat  tukar  uang.  Walaupun  mayoritas  masih  hidup  di  hutan,  Sanak  sudah  banyak yang  memiliki  alat  transportasi  berupa  motor  dan  bahkan  ada  yang  sudah  memiliki  mobil  untuk  mempermudah pergerakan  dan  perpindahan  mereka  dari  satu  tempat  ke  tempat  lain.  Hidup  mereka  pun  mulai  dipengaruhi  oleh modernisasi  zaman.  Akan  tetapi,  semakin  tingginya  kebutuhan  hidup  mereka  tidak  berbanding  lurus  dengan kemampuan  yang  mereka  miliki.  Sudah  menjadi  rahasia  umum  bahwa  mayoritas  Sanak  tidak  pernah  mengenyam pendidikan  dan  buta  huruf.  Dengan  latar  belakang  seperti  itu  mustahil  bagi  mereka  untuk  mendapatkan  pekerjaan yang  layak  dan  mumpuni  di  tengah  masyarakat  umum.  Oleh  sebab latar  belakang  itu  pula  mereka  tidak  dapat memenuhi  kewajibannya  sebagai  warga  Negara  Indonesia  pada  umumnya.  Karena  tidak  memiliki  pekerjaan  yang layak  dan  kebutuhan  yang  semakin  meningkat,  akhirnya  mereka  memenuhi  itu  dengan  melakukan  tindak  pidana. Tindak pidana yang paling sering mereka lakukan adalah tindak pidana pencurian dan kepemilikan senjata api tanpa izin.
Sarolangun adalah salah satu kabupaten dengan populasi Sanak terbanyak di Porvinsi Jambi. Berdasarkan pendataan penduduk pada tahun 2021 oleh Badan Pusat Statistik Sarolangun, terdapat 2.205 populasi Sanak dengan rincian jumlah laki-laki sebanyak 1.096 jiwa dan perempuan sebanyak 1.109 jiwa yang tersebar di 6 kecamatan yaitu Air Hitam sebanyak 1.249 jiwa, Limun 400 jiwa, Bhatin VIII 296 jiwa, Mandiangin 153 jiwa, Cermin Nan Gedang 83 jiwa dan Batang Asai 24 jiwa.
Banyaknya  populasi  Sanak  di  Kabupaten  Sarolangun  membuat  semakin  banyak  juga  konflik  sosial  dan gesekan  antara  warga  sekitar  dengan  Sanak.  Gesekan  ini  terjadi  karena  Sanak  sering  melakukan  pencurian  dari rumah-  rumah warga ataupun dari perusahaan sawit yang ada di wilayah Sarolangun. Mereka  melakukan  pencurian karena menganggap apa yang dimiliki oleh orang lain adalah milik mereka juga dan apapun hasil bumi yang ditanam oleh warga adalah milik Sanak karena ditanam di tanah milik leluhur mereka. Bagi mereka  sah-sah  saja  mengambil kepunyaan milik orang lain dan itu bukan merupakan tindak pidana. Warga yang sudah tidak sabar dengan tingkah laku Sanak  banyak  yang  akhirnya  marah  dan  melaporkan  tindak  pidana  tersebut  ke  pihak  kepolisian.  Walaupun banyak  laporan  atau  pengaduan  yang  masuk  tapi  hanya  sedikit  kasus  yang  bisa  lanjut  sampai  tahap  penyidikan karena Sanak dianggap tidak mengerti akan apa yang mereka lakukan.
Polres  Sarolangun  menerima  beberapa  laporan  atau  pengaduan  dari  masyarakat  atau  perusahaan  terkait tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  Sanak. Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  Sat  Reskrim  Polres  Sarolangun tercatat dalam  5  tahun  terakhir  terdapat  5  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  Sanak.  Dari  5  tindak  pidana  yang dilaporkan, 4 tindak pidana merupakan pencurian dan 1 tindak pidana merupakan kekerasan. Dari beberapa laporan atau pengaduan yang masuk, perkara yang naik sampai tingkat penyidikan ada 1 kasus yaitu kekerasan yang terjadi pada  tahun  2021.  Sementara  2  kasus  lain  tidak  lanjut  karena  sudah  diselesaikan  secara  hukum  adat  dan  2  kasus lainnya tidak terselesaikan karena kesulitan untuk menemukan pelaku yang sudah lari ke hutan. Tindak pidana lain yang seakan-akan menjadi hal yang lumrah bagi Sanak yaitu kepemilikan senjata api tanpa izin. Dalam kehidupan sehari- harinya  Sanak  membawa  dan  menggunakan  kecepek  untuk  berburu.  Tetapi  dalam  pelaksanaannya  kecepek  justru digunakan bukan hanya untuk berburu melainkan untuk menakuti dan mengancam masyarakat di sekitarnya. Bahkan kasus  yang  terjadi  pada  akhir  tahun  2021  Sanak  menggunakan  kecepek  untuk menembak security perusahaan  dan mengakibatkan  luka  berat.  Kurangnya  ketegasan  pemerintah  daerah  untuk  membuat  peraturan  terkait  kepemilikan kecepek membuat Sanak dengan bebas membawa dan menggunakan kecepek dalam kegiatan sehari-hari.
Karakteristik Sanak yang tertutup dan terisolir membuatnya menjadi keras dan susah untuk diatur. Mereka tidak patuh terhadap  hukum positif  dan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  masyarakat  karena  mereka memiliki hukum adat sendiri. Padahal pada prinsipnya semua masyarakat bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan  pemerintahan  dan  wajib mentaati  hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada  kecualinya.  Asas Equality
Nadya  Thamariska,  Suzanalisa, dan Sarbaini . Penerapan  Asas  Persamaan  Dihadapan  Hukum  (Equality  Before  The  Law) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD) di Wilayah Hukum Polres Sarolangun
Before The Law tidak berjalan dengan seharusnya pada kasus-kasus yang terkait dengan Sanak. Pada dasarnya hukum ditopang  oleh  kesamaan (equality) dasar  warga  negara.  Hukum  harus  dapat  menjamin  setiap  anggota  masyarakat dalam  kehidupan  bernegara  diperlakukan  berdasarkan  tolak  ukur yang  objektif  dan  sama.  Ketika  ada  tindakan yang  tidak  didasarkan  pada  hukum,  maka  melanggar  prinsip  keadilan  sebab  tidak  lagi  berdasarkan  tolok ukur objektif  yang  sama. Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan  yang  terjadi  yakni  maraknya tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  Suku  Anak  Dalam  atau  Sanak  yang penegakan hukumnya tidak disertai dengan penerapan asas equality before the law selanjutnya penulis melakukan penelitian mengenai “Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (Equality  Before  The  Law) Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Umum  Suku  Anak  Dalam  (SAD)  Di  Wilayah Hukum Polres Sarolangun”.

## PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan kondisi yang terjadi tersebut yakni maraknya tindak pidana yang dilakukan oleh Suku Anak Dalam atau Sanak  yang  penegakan  hukumnya  tidak  disertai  dengan  penerapan  asas equality  before  the  law ,  maka rumusan masalahnya yaitu:
1. Penerapan asas equality before the law terhadap pelaku Suku Anak Dalam atau Sanak di wilayah hukum Polres Sarolangun?
2. Apa faktor yang mempengaruhi dalam penanganan kasus tindak pidana terhadap pelaku Suku Anak Dalam Atau Sanak didasarkan pada asas equality before the law di wilayah hukum Polres Sarolangun?
3. Bagaimana  pola  penanganan  yang  tepat  dengan  menggunakan  asas equality  before  the  law terhadap  kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Suku Anak Dalam atau Sanak di wilayah hukum Polres Sarolangun?

## METODE
Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  deskriptif  analitis  yaitu  penelitian  yang  bertujuan  untuk  memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan. Dengan  menggambarakan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  berkaitan  dengan  tindak  pidana  yang dilakukan oleh Suku Anak Dalam atau Sanak di wilayah hukum Polres Sarolangun.
Penerapan Asas Equality Before The Law Terhadap Pelaku Suku Anak   Dalam atau Sanak Di Wilayah Hukum Polres Sarolangun
Ada  beberapa  permasalahan  dalam  penegakan  hukum,  permasalahan  itu  antara  lain  adalah  yang  pertama adalah kesenjangan antara hukum normatif dan hukum sosiologis antara  fakta hukum dan aturan hukum yang ada. Yang kedua adalah kesenjangan antara perilaku hukum yang ada di dalam masyarakat yang seharusnya tidak sesuai dengan  kehidupan  masyarakat  pada  kenyataannya  dan  yang  ketiga  adalah  perbedaan  antara  hukum  yang  ada  di masyarakat  atau  implementasi  hukum  yang  dilaksanakan di  dalam  masyarakat.  Keempat  adalah  masalah  utama penegakan  hukum  di  negara-negara  berkembang  khususnya  Indonesia  bukanlah  pada  sistem  hukum  itu  sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum.
Tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  Suku  Anak  Dalam  atau  Sanak  sudah menjadi  hal  lumrah  di  wilayah Sarolangun. Selama 5 tahun terakhir tercatat 5  tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Sarolangun. Dari 5  tindak  pidana  tersebut,  4  diantaranya  merupakan  tindak  pidana  pencurian  dan  1  tindak  pidana  kekerasan. Berdasarkan  data  tersebut,  hanya  1  kasus  yang  naik  hingga  tingkat  penyidikan.  Hal  ini  yang  mengakibatkan masyarakat umum menjadi merasa dibedakan perlakuannya dengan Sanak.
Sebagai  contoh  dalam  kasus  yang  terjadi  pada  bulan  Oktober  tahun  2021  tindak  pidana  kekerasan  yang dilakukan  oleh  Sanak  melukai  3  (tiga)  orang  satpam  PT.  PKM  dengan  kecepek  yang  mereka  tembakan.  Kejadian berawal pada tanggal 17 September 2021 ketika ada sekelompok Sanak sedang mengambil brondolan buah sawit di lahan  inti  1  dan  inti  2,  namun  kepala security dan  anggota  mengusir  kelompok  SAD  untuk  keluar  dari  dari areal kebun  dan  tidak  mengambil  brondolan  buah  sawit.  Selanjutnya  kelompok  Sanak  keluar  dari  areal  kebun  secara beramai-ramai,  dan  bertemu  dengan  askep  2  perusahaan  yang  akan  mengecek  kebun  TKP  kelompok  Sanak mengambil  brondolan  buah  sawit  lalu  tiba-tiba  satu  orang  Sanak dengan menggunakan sepeda motor menabrak askep  2  perusahaan  hingga  askep  terjatuh  dan  selanjutnya security PT.  PKM  melakukan  pengejaran  terhadap kelompok  Sanak  kemudian  kelompok  Sanak  tersebut  melakukan  tembakan  dengan  menggunakan  kecepek, selanjutnya  pihak security perusahaan  mengamankan  kecepek,  13  (tiga  belas)  unit  kendaraan  bermotor  roda 2 dan brondolan sawit yang diambil oleh warga Sanak sekitar 20 karung dan kelompok Sanak lari menuju arah Desa Lubuk Jering Kecamatan Air Hitam.
Letupan  kejadian  terjadi  pada  Jumat,  tanggal  29  Oktober  2021  sekira  pukul  15.00  WIB  Saksi  Ratno bersama-sama  dengan  Saksi  Darmin,  Saksi  SM,  Saksi  AM  dan  Saksi  ZL  melakukan  patroli  rutin  dari  kantor  PT. PKM  menuju  ke  arah  pos  2  SMKE  Desa  Pematang  Kabau,  kemudian  sekira  pukul  17.00  WIB  saksi  RN  beserta timpa troli melihat Sanak menggendong karung yang diduga berisikan buah sawit, selanjutnya saksi DR menelepon
Nadya  Thamariska,  Suzanalisa, dan Sarbaini . Penerapan  Asas  Persamaan  Dihadapan  Hukum  (Equality  Before  The  Law) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD) di Wilayah Hukum Polres Sarolangun
saksi  IN Kanit  PAM  dan  mengatakan  bahwa  di  depan  pos  ada  Sanak  yang  sedang  melakukan  panen  buah  sawit kemudian saksi IN bersama tim rombongan patroli PT. SMTE sekitar 6 (enam) orang datang menuju pos 2 kemudian saksi  IN  mengatakan  kepada  NA  :”SUDAHLAH  BALEKLAH,  BAWAK  ANGGOTA  MU  BALEK  MO” selanjutnya  terdakwa  menjawab:  “INI  TANAH  KITO,  KALAU  KAMI  MALING  BERARTI  KAMU  MALING JUGO” kemudian Sdr. MN bersama dengan Sdr. BO menggunakan sepeda motor dari arah Mentawak menuju ke arah  Pematang  Kabau diberhentikan  oleh  saksi  IN,  kemudian  saksi  IN  meminta  tolong  kepada  Sdr.  MN  dan  Sdr. BO  untuk  membawa  rombongan  Sanak  pulang  namun  BS,  BL  dan  NA  tidak mau  pulang,  kemudian  sekira  pukul 17.30 WIB Saksi BS mengeluarkan sebilah pisau dari sarungnya dan langsung mengarahkan pisau ke badan saksi TN selanjutnya  saksi  TN  menangkis  tangan  saksi  BS  dengan  menggunakan  tongkat  kemudian  karena  selalu  ditangkis dengan tongkat saksi BS mundur ke arah perkumpulan Sanak dan mengambil 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang yang dipegang oleh istri saksi BS, selanjutnya saksi KM berkata kepada  tim  patroli  “MUNDUR  SEMUA” kemudian BL dengan posisi setengah jongkok menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang warna hitam mengarahkan senjatanya dan menembak mengenai paha bagian kanan Saksi TN, selanjutnya Saksi TN beserta tim patroli PT. SMTE lari menyelamatkan diri ke arah mobil patroli, selanjutnya BS dan NA masing-masing dengan menggunakan senjata api rakitan laras panjang mengarahkan senjatanya ke arah mobil patroli yang di atas bak mobil patrol  tersebut  ada  Saksi  PR,  Saksi  YR,  Saksi  SI  dan  Saksi  ZL,  selanjutnya  BS  dan NA  menembakkan  masing- masing senjatanya, dan peluru yang keluar dari senjata api rakitan yang  mereka tembakkan tersebut lalu mengenai Saksi YR ditangan  kiri  daerah  jempol  dan  mengenai  Saksi  PR  dipaha  kiri  bagian belakang, kemudian Saksi PR berteriak: “ADUH AKU KENO TEMBAK PAHA AKU” kemudian Saksi YR berteriak mengatakan: “ADUH AKU KENA  JUGA”  selanjutnya  mobil  patroli  berhenti  kemudian  Saksi  TN  memerintahkan  supir  mobil  untuk melanjutkan  perjalanan  menuju  ke  klinik  perusahaan  untuk  mendapatkan  pertolongan  pertama  kemudian  Saksi TN, Saksi  YR  dan  Saksi  PR  dirujuk  dan  dibawa  ke  RSUD  Merangin  untuk mendapatkan perawatan intensif. Sebagai respon dari kejadian penembakan tersebut, sekira pukul 19.00 WIB, seluruh karyawan PT. PKM melakukan penyisiran  terhadap  kelompok Sanak  yang  berada  di  Desa  Padang  Jering,  akan  tetapi  tidak  ditemukan  kelompok tersebut. Kemudian karyawan melakukan pengerusakan terhadap 2 (dua) unit rumah dan membakar 5 unit kendaraan roda  2  milik  Sanak  yang berada di Desa Padang Jering. Sekira pukul 23.00 WIB rombongan karyawan kembali  ke perumahan  PT.  PKM.  Penyerangan  dan  pengrusakan  tersebut  membuat  seluruh  Sanak  yang  ada  di  Desa  Padang Jering dan sekitarnya lari ke hutan meninggalkan segala barang-barang dan perlengkapan yang mereka miliki. Perlu diketahui  bahwa  ada  beberapa  Sanak  yang  hidupnya  menetap  atau  tidak  nomaden  lagi.  Sanak  yang  hidupnya menetap  tinggal  berdampingan  dengan  masyarakat  pada  umumnya  dan  bekerja  selayaknya  masyarakat  umum. Rumah yang dirusak merupakan rumah Sanak yang juga bekerja sebagai security PT. PKM atas nama YS dan HR. Mereka berdua adalah pengepul buah sawit yang dicuri oleh kelompok-kelompok Sanak tersebut selama ini. Mereka juga  yang  memberikan  informasi  dan  akses  kepada  kelompok  Sanaknya  untuk  dapat  masuk  ke  PT.  PKM  dan melakukan pencurian. Pada awalnya, sekelompok Sanak ini benar hanya mengambil brondolan buah sawit yang telah jatuh di tanah. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, mereka tidak hanya mengambil brondol sawit tetapi malah mengambil  buah  sawit  yang  ada  di  pohon  dengan  cara  diambil  menggunakan  dodos  (alat  yang  digunakan  untuk memetik dan menjolok sawit yang  berbentuk  panjang  dan  berujung  tajam).  Setiap  harinya  mereka  bisa  membawa pulang 1-2 pick up buah sawit dari kebun PT. PKM. Hal ini jelas bukan dilakukan untuk menyambung hidup tetapi untuk  menjadi  mata  pencaharian  mereka  dan  hal  ini  sudah  termasuk  pencurian  dan  melanggar  pasal  363  KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun.
Kasus tersebut menjadi kasus atensi karena melibatkan Sanak sebagai pelaku. Menurut Kanit Pidum Polres Sarolangun,  metode  yang  digunakan  untuk  mencari para  pelaku  yang  melarikan  diri pun  berbeda  dari  kasus-kasus pada  umumnya.  Untuk  dapat  menangkap  para  pelaku,  penyidik  dan  tim  melakukan  mitigasi  ke  keluarga  pelaku dengan membawa sembako dan bahan makanan lainnya. Hal ini dilakukan agar keluarga pelaku mau menyerahkan pelaku  kepada  pihak  yang  berwenang.  Dalam  kasus  tersebut  kemarahan  masyarakat  umum  pun  meledak  hingga akhirnya mereka melakukan pengrusakan terhadap motor dan rumah salah satu Sanak yang bekerja sebagai satpam di PT. PKM. Masyarakat menuntut keadilan atas tindak pidana kekerasan agar para pelaku dihukum sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Republik Indonesia.
Menurut  Kasat  Reskirm  Polres  Sarolangun  menjelaskan  :  “Berdasarakan  penegakan  hukum  yang  kami lakukan  dapat  diketahui  terdapat  3  orang  pelaku  yang  bernama  BS,  NA  dan  BL  yang  diserahkan  oleh Temenggungnya pada hari Minggu, 7 November 2021 sekira pukul 12.00 WIB. Pada saat diserahkan ketiga pelaku dalam  keadaan  sehat  dan  setelah  dilaksankan  pembersihan  terhadap  ketiga  pelaku  tersebut  baru  dilaksanakan pemeriksaan. Untuk pemeriksaan sendiri, mereka didampingi oleh beberapa anggota KKI Warsi sebagai penerjemah dikarenakan  para  pelaku  sangat  terkendala  dalam  menggunakan  Bahasa  Indonesia.  KKI  Warsi  adalah  sebuah Lembaga  non  profit  yang  melakukan  kegiatan  pendampingan  masyarakat  dalam  dan  sekitar  hutan.  Kita  perlu pendampingan dari mereka karena mereka mengerti bahasanya dan juga dekat dengan Sanak”.
Selain  melakukan  upaya  penangkapan,  aparat  Kepolisian  juga  melakukan  beberapa  tindakan  antara  lain
Nadya  Thamariska,  Suzanalisa, dan Sarbaini . Penerapan  Asas  Persamaan  Dihadapan  Hukum  (Equality  Before  The  Law) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD) di Wilayah Hukum Polres Sarolangun
melakukan pengumpulan kecepek dari seluruh kecamatan yang ada di Sarolangun serta mengamankan seluruh bahan kalium nitrat/sendawa yang dijual di Sarolangun. Pengumpulan kecepek dilakukan dengan cara menghimbau kepada seluruh Kepala Desa agar bisa menggalang warganya menyerahkan kecepek untuk kemudian dikumpulkan ke Polres Sarolangun. Hal ini dilakukan karena masih sangat banyak masyarakat yang menyimpan kecepek di rumah masing- masing dan untuk menghindari digunakannnya kecepek tersebut dengan tidak semestinya. Sementara untuk kalium nitrat/sendawa sendiri fungsinya adalah sebagai bahan kimia yang digunakan untuk membuat racikan campuran mesiu yang  peruntukannya  dijadikan  peluru  senpi  jenis  rakitan  laras  panjang  (kecepek).  Dari  kegiatan  yang  dilakukan, Polres  Sarolangun  mengumpulkan sebanyak  16  pucuk  kecepek  yang  terdiri  dari  4  pucuk  kecepek  dari  Kades Pancakarya, Kecamatan Limun, 3 kecepek dari Kades Lubuk Jerung, Kecamatan Air Hitam, 4 kecepek dari Kades Pematang Kabau, Kecamatan Air Hitam, 5 kecepek dari Kades Gurun Tuo Simpang, Kecamatan Mandiangin dan 12 kg natrium nitrat/sendawa yang didapat dari beberapa  toko yang ada di wilayah Sarolangun. Selain mengamankan seluruh  kalium  nitrat/sendawa  yang  dijual  di  Sarolangun,  aparat  Kepolisian  juga  mengumumkan  pelarangan penjualan  senyawa  tersebut  diikuti  dengan  penandatanganan  perjanjian  dari  pemilik  toko  yang  menjual  bahwa mereka berjanji tidak akan menjual natrium nitrat/sendawa lagi di tokonya.
Gustaf  Radbruch  mengemukakan  ada  tiga  ide  dasar  hukum  atau  tiga  tujuan  hukum  yaitu  keadilan, kemanfaatan  dan  kepastian  hukum.  Hukum  yang  baik  adalah  hukum  yang  mampu  mensinergikan  ketiga  unsur tersebut  demi  kesejahteraan  dan  kemakmuran  masyarakat.  Keadilan  yang  dimaksud  adalah  keadilan  dalam  arti sempit yakni kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan. Kemanfaatan atau finalitas menggambarkan isi hukum karena isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang mau dicapai oleh hukum tersebut, sedangkan kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.
Berbicara  tentang  peradilan  pidana  tidaklah  dapat  dilepaskan  dari  penegakan  hukum  ( law  enforcement ). Sebab  dalam  konteks  penegakan  hukum  secara  eksplisit  terkandung  proses  peradilan  pidana.  Sedangkan  proses peradilan pidana hulunya adalah hukum acara pidana atau hukum pidana formil, yang dalam pembacaan Hazewinkel Suringa disebut sebagai juspuniendi adalah hak negara untuk menuntut pidana, hak untuk menjatuhkan pidana dan hak untuk melaksanakan pidana.
Dalam kosa kata lain kehadiran hukum acara pidana disebabkan oleh pelanggaran terhadap hukum pidana materil ( juspeonale ).  Hubungan  ini kemudian  dielaborasi  lebih jauh  oleh Moeljatno  dengan  mendefinisikan hukum pidana dalam tiga bagian penting yakni pertama, menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang,  dengan disertai  ancaman  atau  sanksi  yang  berupa  pidana  tertentu  bagi  barang  siapa  melanggar  larangan tersebut. Kedua, menentukan kapan dan dalam hal  apa  kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat  dikenakan  atau  dijatuhi  pidana  sebagaimana  yang  telah  diancamkan.  Ketiga,  menentukan  dengan  cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
Secara  legal  normatif  hukum  acara  pidana  di  Indonesia  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1981  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP).  Berdasarkan  peraturan a  quo kewenangan penegakan  hukum  dilaksanakan  oleh  kepolisian,  kejaksaan  dan  pengadilan  pada  semua  tingkatannya.  Institusi- institusi hukum inilah yang berwenang meneyelenggarakan proses peradilan pidana, sejak tahap penyidikan hingga tahap putusan di pengadilan. Namun demikian akhir-akhir ini seiring perkembangan zaman, kita dapat menemukan proses peradilan pidana yang berbeda dengan KUHAP. Dalam kosa kata lain terdapat peraturan perundang- undangan yang mengatur sendiri ( lex specialis ) ketentuan beracaranya termasuk penyelenggara peradilan pidananya. Berbicara tentang sistem peradilan pidana tidaklah mungkin dilepaskan dari hukum acara pidana. Keduanya adalah  berkaitan  erat  dengan  sistem  hukum  yang  berlaku  di  sebuah  negara.  Hal  ini  adalah  suatu  kewajaran  sebab sistem  peradilan  pidana  adalah  sebagai  salah  satu  sub  sistem  dari  sistem  hukum  nasional  secara  keseluruhan  yang dianut oleh suatu negara. Oleh sebab itu, setiap negara di dunia ini mempunyai sistem peradilan pidana yang meskipun secara  garis  besar  hampir  sama  namun  memiliki  karakter  tersendiri  yang  disesuaikan  dengan  kondisi  sosial masyarakat, budaya dan politik yang dianut. Sistem peradilan pidana dimulai sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penahanan,  penuntutan,  pemeriksaan  sidang  pengadilan  hingga  tahap  pelaksanaan  hukuman.  Dengan  demikian lingkup sistem peradilan pidana bermula dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan hingga lembaga pemasyarakatan.
Ada  beberapa  hal  yang  dapat  disimpulkan  ketika  berbicara  tentang  keadilan  restoratif.  Pertama,  keadilan restoratif  menekankan  pada  upaya  untuk  mendorong  pelaku  agar  memikirkan  dan  memberi  solusi (bertanggungjawab)  atas  kejahatan  yang  telah  dilakukannya  kepada  korban.  Kedua,  pihak  pertama  yang  harus dipikirkan  ketika  terjadi  kejahatan  adalah  korban  sebab  korbanlah  secara  langsung  merasakan  akibat  kejahatan tersebut. Ketiga, pelaku dan korban kejahatan selanjutnya dapat duduk bersama untuk mendiskusikan langkah-langkah yang  dapat  ditempuh  guna  memulihkan permasalahan  yang  terjadi  ( restitutio  in  integrum ).  Keempat,  negara  atau pemerintah  harus  memastikan  bahwa  proses  pemulihan  kepada  korban  berjalan sesuai kesepakatan bersama antara pelaku dan korban sehingga tidak menimbulkan  konflik  yang  berkepanjangan.  Kelima,  masyarakat  adalah  menjadi bagian  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dalam  pelaksanaan  keadilan  restoratif  antara  pelaku  dan  korban.  Komunitas masyarakat  akan  berperan  penting  untuk  mendorong  dan  mendukung  penyelesaian  masalah  dengan  menekankan
Nadya  Thamariska,  Suzanalisa, dan Sarbaini . Penerapan  Asas  Persamaan  Dihadapan  Hukum  (Equality  Before  The  Law) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD) di Wilayah Hukum Polres Sarolangun
pada pemulihan atau perbaikan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Permasalahan yang terjadi dalam masyarakat  Indonesia  merupakan  suatu  fenomena  sosial  yang  senantiasa  ada  sejak  mulainya  kehidupan  manusia karena manusia merupakan makhluk sosial yang mempunyai kehendak atau kepentingan yang tidak seragam antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. semakin tingginya kompleksitas dan persaingan yang semakin keras dalam  kehidupan  bermasyarakat  cenderung  meningkatkan  atau  setidaknya  berpotensi  menimbulkan  berbagai permasalahan.  Muncul  banyaknya  perkara  atau  sengketa  dalam  masyarakat  bila tidak ditangani dengan baik sudah tentu  akan  mengganggu  keseimbangan  dalam  masyarakat  terlebih  apabila  masalah-masalah  tersebut  berkaitan dengan suatu tindak pidana.
Secara  umum  penyelesaian  masalah  atau  sengketa  ini  dapat  ditempuh  dengan  dua  jalur  yaitu  dengan menggunakan jalur litigasi dan jalur non litigasi. Pada dasarnya kedua jalur ini bertujuan untuk menciptakan suatu keadilan bagi masyarakat pada umumnya, dan keadilan untuk para pihak pada khususnya. Penggunaan salah satu jalur penyelesaian perkara litigasi maupun non litigasi tersebut akan sangat ditentukan oleh konsep dan tujuan penyelesaian perkara yang ingin dicapai oleh para pihak serta yang tidak kalah pentingnya adalah itikad baik dari para pihak untuk menyelesaiikan perkara tersebut.
Dewasa ini apabila terjadi suatu tindak pidana, masyarakat cenderung menggunakan jalur pengadilan yang secara konsep akan menciptakan keadilan namun dalam kenyataannya hal ini merupakan hal yang tidak mudah untuk dicapai. Hal ini dikarenakan hasil yang akan dicapai dari proses penyelesaian perkara dengan jalur peradilan besifat win lose solution, dimana akan terdapat pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Dengan kenyataan seperti ini penyelesaian  suatu  perkara  melalui  jalur  peradilan tradisional  apda  umumnya  kerap  menimbulkan  satu  rasa  tidak enak di benak pihak yang kalah, sehingga berupaya untuk mencari keadilan ke tingkat peradilan lebih lanjut.
Terkait dengn hal itu, Satjipto Rahardjo menyatakan, bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang  berujung  pada  vonis  pengadilan  merupakan  suatu  penegakan  hukum  ke  arah  jalur  lambat.  Hal  ini karena penegakan  hukum  itu  melalui  jarak  tempuh  yang  panjang,  melalui  berbagai  tingkatan  mulai  dari  kepolisian, kejaksaan,  pengadilan  negeri,  pengadilan  tinggi  bahkan  sampai  ke  Mahkamah  Agung.  Pada  akhirnya  berdampak pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di pengadilan.
Hal ini menjadi menarik untuk diperbincangkan mengingat bahwa sifat dari hukum pidana adalah ultimum remidium  yang  berarti  suatu  upaya  terakhir  yang  ditempuh  bilamana  tidak  ada  upaya  lain  untuk  menyelesaikan perkara. Namun pada perkembangannya hukum pidana justru digunakan seagai upaya pertama dalam menyelesaikan suatu masalah justru digunakan sebagai upaya pertama dalam menyelesaikan suatu masalah antara orang yang satu dengan yang lain. pergeseran fungsi hukum pidana ini menunjukkan bahwa masyarakat telah meninggalkan sedikit demi  sedikit  budaya  berhukum.  Dengan  demikian  dapat  dilihat  bahwa  fenomena  yang  terjadi  menunjukkan  dalam hukum  Indonesia masih sering didapati fakta bahwa keadilan yang diharapkan melalui jalur formal ternyata belum tentu mencerminkan rasa keadilan, mahal, berkepanjangan, melelahkan dan tidak menyelesaikan masalah serta lebih parah  lagi adalah  di  dalamnya  penuh  dengan  praktek  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme.  Dari  hal-hal  tersebut ternyata banyak  kasus  yang  terjadi  dalam  masyarakat  pada  dasarnya  tidak  layak diteruskan ke pengadilan atau bahkan menjalani pemidanaan.
Ketidakpuasan  terhadap  mekanisme  pemidanaan  yang  ada  saat  ini (salah  satunya  karena  dirasakan  tidak memenuhi  rasa  keadilan  dan  tujuan  yang  ingin  dicapai  dari  pemidanaan  itu  sendiri  yaitu  untuk  mencegah  dan menanggulangi  tindak  pidana).  telah  memicu  sejulah  pemikiran  untuk  melakukan  berbagai  upaya  alternatif  dalam menjawab  persoalan-persoalan  yang  berkaitan  dengan  penanganan  tindak  pidana  yang  terjadi.  Sistem  peradilan pidana  dapat  dipahami  sebagai  suatu  usaha  untuk  memahami  serta menjawab  pertanyaan  apa  tugas  hukum  pidana dalam  masyarakat  dan  bukan sekedar  bagaimana  hukum  pidana  di  dalam  undang-  undang  dan  bagaimana  hakimn menerapkannya.
Munculnya  konsep  keadilan  restoratif  dikarenakan  atas  ketidakpuasan  dan  rasa  frustrasi  di  banyak  dunia terhadap  hukum  pidana  formal  dan  pemidanaan  yang  nyatanya  sering  kali  tidak  dapat  menjawab  persoalan- persoalan  dalam  sistem  peradilan  pidana  yang  dianggap  tidak  lagi  dapat  memberikan  keadilan,  perlindungan terhadap  hak  asasi  manusia,  tiadanya  transparansi dalam penanganan perkara pidana serta kepentingan umum yang seringkali  diabaikan  atau  semakin  tidak  dirasakan.  Konsep  keadilan  restoratif adalah  alternatif  yang  populer  di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki  suatu  perbuatan  melawan  hukum  dengan  menggunakan  kesadaran  dan  keinsyafan  sebagai  landasan untuk  memperbaiki  kehidupan  bermasyarakat.  Konsep  keadilan  restoratif  sebenarnya  telah  lama  dipraktikan masyarakat  adat  Indonesia,  seperti  di  Papua,  Bali,  Toraja,  Minangkabau,  Suku  Anak  Dalam  dan  komunitas tradisional  lain  yang  masih  kuat  memegang  kebudayaan.  Apabila terjadi  suatu  tindak  pidana  oleh  seseorang  maka penyelesaian  sengketa  diselesaikan  di  komunitas  adat  secara  internal  dengan  perdamaian  tanpa  melibatkan  aparat negara.  Walaupun  perbuatan  pidana  umum  yang  ditangani masyarakat  sendiri  bertentangan  dengan  hukum  positif, terbukti mekanisme ini telah berhasil menjaga harmoni di tengah masyarakat.
Nadya  Thamariska,  Suzanalisa, dan Sarbaini . Penerapan  Asas  Persamaan  Dihadapan  Hukum  (Equality  Before  The  Law) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD) di Wilayah Hukum Polres Sarolangun
Mekanisme  penyelesaian  perkara  berdasarkan  keadilan  restoratif  didasarkan  pada  musyawarah  mufakat dimana  para  pihak  diminta  berkompromi  untuk  mencapai  sebuah  kesepakatan.  Setiap  individu  diminta  untuk mengalah  dan  menempatkan  kepentingan  masyarakat  di  atas  kepentingan  pribadi  demi  menjaga  keharmonisan bersama.  Konsep  musyawarah  terbukti  lebih  efektif  untuk  menyelesaikan  sengketa  dalam  masyarakat  di  tengah kegagalan peran negara dan pengadilan dalam memberikan rasa keadilan.
Penyelesaian  perkara  pidana  dengan  pendekatan  atau  konsep  keadilan  restoratif ini lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung baik dari pihak pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelasaian perkara. Di samping  itu  konsep  keadilan  restoratif  lebih  menekankan  kepada  nilai  keseimbangan,  keselarasan,  harmonisasi, kedamaian,  ketentaraman,  persamaan,  persaudaraan  dan  kekeluargaan  dalam  masyarakat  daripada  penghukuman atau  pemenjaraan.  Upaya  penyelesaian  perkara  yang  dilakukan  dengan  cara  ini  tidak  hanya  menyelesaikan permasalahan yang timbul tetapi lebih dalam dari itu konsep penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dirasakan lebih memberikan rasa keadilan masyarakat.
Prinsip-prinsip  keadilan restoratif  secara  sederhana  dapat  diartikan sebagai model penyelesaian perkara di luar  lembaga  pengadilan  atau  sering  disebut  dengan out  of  court  settlement yang  lebih  memperhatikan  keadilan, tujuan  dan  keinginan  para  pihak  dengan  konsep victim  awareness  work .  Dalam  kerangka  normatif  maupun  dari kerangka teoritis prinsip penyelesaian perkara pidana di luar lembaga pengadilan atau out of court settlement banyak dipertanyakan  namun  dalam  kenyataan  terdapat  juga  beberapa  praktek  penyelesaian  perkara  pidana  di  luar  sistem peradilan  pidana.  Pendekatan  keadilan  restoratif  yang  menjunjung  tinggi  nilai  keseimbangan,  keselarasan, harmonisasi,  kedamaian,  ketentraman,  persamaan,  persaudaraan  dan  kekeluargaan  tentu  selaras  dan  sesuai  dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian pendekatan keadilan restoratif pada hakikatnya telah sesuai  dengan  jiwa  bangsa  Indonesia  yang  lebih  mengedepankan  nilai-nilai  kekerabatan,  paguyuban  kekeluargaan, gotong royong, toleransi, mudah memadkan dan mengedepankan sikap yang mendahulukan kepentingan bersama.
Di  samping  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  terdapat  dalam  Pancasila,  pendekatan  keadilan  restoratif  yang menjunjug tinggi nilai keseimbangan, keselarasan, harmonisasi, kedamaian, ketentraman, persamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan selaras pula dengan nilai-nilai yang terdapat dalam hukum adat. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa penyelesaian  perkara  Indonesia  termasuk  penyelesaian  perkara  dengan  menggunakan  hukum  adat  seringkali dilakukan  dengan  cara-cara  yang  melibatkan  perlaku,  korban, masyarakat  serta  tokoh  masyarakat  yang  dianggap dapat menengahi dan menyelesaikan permasalahan tersebut.
Perdamaian  antara  korban  dan  pelaku  atau  pihak  yang  bersengketa  serta perdamaian  yang  dimaksud bertujuan  agar  keadaan  yang  menimbulkan  perselisihan  atau  persengketaan  itu  bisa  dinetralisir  sehingga  antara korban  dan  pelaku  kembali  menjadi  seperti  semula  sebelum  terjadi  persengketaan  inilah  yang  dinamakan perdamaian.  Di  samping  itu  dengan  dilaksanakannya  konsep  perdamaian  dalam  menyelesaikan  permasalahan tentunya  dapat  mengatasi  segala  permasalaan  dalam  sistem  peradilan  pidana  tradisional  misalnya  terjadinya penumpukan  perkara,  permasalahan-permasalahn  dalam  lembaga  pemasyarakat  dan  lain  sebagainya.  Dalam menyelesaikan  suatu  perkara  pidana  baik  pola  penegakan  hukumnya  maupun  personil  aparat penegak  hukumnya tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku  maupun  korban.  Maka  diperlukan  suatu  teori  pemidanaan  yang  mewakili  semua  aspek  dalam  penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori  lainnya.  Untuk  itu  diperlukan  pendekatan  multidimensional  yang  bersifat  mendasar  terhadap  dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampat yang bersifat individual maupun keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pemidanaan yang dapat mempengaruhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
Keadilan restoratif merupakan filosofi hukum baru yang merupakan gabungan dari teori pemidanaan yang ada.  Keadilan  restoratif  yang  berorientasi  pada  penyelesaian  perkara  yang  memfokuskan  perhatian  kepada pelaku, korban maupun masyarakat. Di sini keadilan restoratif mengandung nilai teori pemidanaan yang klasik yang terfokus pada  upaya  pemulihan  korban  yang  terdapat  dalam  teori  pemidanaan  retributif, deterrence,  rehabilitation, resocialization . Selain terfokus pada pemulihan pelaku keadilan restoratif juga memperhatikan kepentingan korban dan  masyarakat. Adapun  ciri-ciri  dari  pelaksanaan restorative  justice dalam  merespon  suatu  tindak  pidana  adalah sebagai berikut :
a. Melakukan identifikasi dan mengambil langkah untuk memperbaiki kerugian yang diciptakan;
b. Melibatkan seluruh pihak yang terkait;
c. Adanya  upaya  untuk  melakukan  transformasi  hubungan  yang  ada  selama  ini  antara  masyarakat  dengan pemerintah dalam merespons tindak pidana.
Dengan demikian inti dari restorative justice adalah penyembuhan, pembelajaran, moral dan partisipasi dan perhatian  masyarakat,  dialog,  rasa  memaafkan,  tanggung  jawab,  dan  membuat  perubahan  yang  semuanya  itu
Nadya  Thamariska,  Suzanalisa, dan Sarbaini . Penerapan  Asas  Persamaan  Dihadapan  Hukum  (Equality  Before  The  Law) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD) di Wilayah Hukum Polres Sarolangun
merupakan  pedoman  bagi  proses  restorasi  dalam  perspektif restorative  justice.  Restorative  justice bertujuan  untuk memberdayakan  para  korban,  pelaku,  keluarga,  dan  masyarakat  untuk  memperbaiki  suatu  perbuatan  melawan hukum  dengan  menggunakan  kesadaran  dan  keinsyafan  sebagai  landasan  untuk  memperbaiki  kehidupan bermasyarakat.  Menurut  Wright,  konsep  keadilan  restoratif  pada  dasarnya  sederhana.  Ukuran  keadilan  tidak  lagi berdasarkan  pembalasan  setimpal  dari  korban  kepada  pelaku  (baik  secara fisik,  psikis,  atau  hukuman)  namun perbuatan  yang  menyakitkan  itu  disembuhkan  dengan  memberikan  dukungan  kepada  korban  dan  mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.
Sama halnya dengan yang terjadi dalam kasus ini, ada 5 laporan polisi yang masuk ke Polres Sarolangun. Laporan yang masuk terdiri dari 4 LP A terkait pengrusakan yang dilakukan oleh security PT.PKM terhadap rumah dan kendaraan bermotor milik Sanak dan 1 LP B terkait kekerasan yang dilakukan oleh Sanak terhadap security PT. PKM.  Dari  2  kejadian  tersebut,  kasus  pengrusakan  diselesaikan  melalui restorative  justice karena  kerugian  yang dialami hanya kerugian materil sementara untuk kasus kekerasan tetap diselesaikan secara hukum normatif. Dengan diselesaikannya LP A pengrusakan  membuat  Sanak  yang  awalnya  ketakutan  dan  lari  ke  hutan akhirnya berani kembali  menempati  rumahnya  dan  beraktivitas  seperti  biasa. Sementara  untuk  LP  B  kekerasan  tidak  mencapai kesepakatan  bersama  karena  korban  mengalami  cacat  seumur  hidup  sehingga  dilakukan  penegakan hukum  secara normatif.
Pada dasarnya banyak tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Sarolangun yang dilakukan oleh Suku Anak Dalam yang tidak dilaporkan atau yang dilaporkan tetapi tidak terselesaikan karena menganggap bahwa Sanak  tidak  mengerti  apa  yang  mereka  lakukan  dan  masyarakat  malas  berurusan  dengan  Sanak.  Dari  5  LP  yang masuk  selama  5  tahun terakhir sebenarnya ada lebih banyak lagi tindak pidana yang dilakukan oleh  Sanak.  Hal  ini termasuk  dalam  kategori  angka  gelap (dark  number).  Dark  number adalah  angka  kriminalitas  yang  tidak  tercatat dalam  statistik  kriminal  karena  ketidakmauan  korban  atau  saksi  dalam  melaporkan  kejadian yang  dialaminya. Ketidakmauan  ini  dikarenakan  adanya  stigma  di  masyarakat  dan  Polri  yang  tidak  mau  memperpanjang  masalah dengan Sanak yang susah diatur dan keberadaanya pun tidak jelas dimana karena mereka tinggal secara nomanden di hutan.
Faktor Yang Mempengaruhi dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Terhadap Pelaku Suku Anak Dalam Atau Sanak Didasarkan Pada Asas Equality Before The Law Di Wilayah Hukum Polres Sarolangun
Ada  beberapa  faktor  yang  berpengaruh  terhadap  penerapan  asas  persamaan  dihadapan  hukum (equality before the law) terhadap pelaku tindak pidana umum Suku Anak Dalam (SAD) di wilayah hukum Polres Sarolangun. Hal  ini  sesuai  dengan  temuan  penelitian  yang  didapat  oleh  penulis.  Penulis  bisa  mengidentifikasi  faktor-faktor tersebut dalam dua kategori, yakni faktor pendukung dan faktor penghambat. Pengkategorian ini sesuai dengan teori FFA (Force Field Analysis). Teori FFA (Force Field Analysis) berguna untuk mempelajari situasi yang  memerlukan perubahan.  Hal  ini  didasari  pada  ide  bahwa  ada  dua  kekuatan  yang  saling  berhadapan  dalam  sebuah  usaha perubahan.  Kekuatan  yang  pertama  memberi  dukungan  terhadap  perubahan  dan  kekuatan  yang  kedua  menolak terjadinya  perubahan.  Teori  FFA (Force  Field  Analysis) ini  digunakan  untuk  menginformasikan  pengambilan keputusan, terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan program manajemen perubahan dalam organisasi. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:
1. Faktor Pendukung
Faktor-faktor  yang  mendukung  penanganan  kasus  tindak  pidana  terhadap  pelaku  Suku  Anak  Dalam  atau  Sanak didasarkan pada asas equality before the law di wilayah hukum Polres Sarolangun adalah sebagai berikut:
a. Kompetensi penyidik/penyidik pembantu
Dalam menangani sebuah kasus, kompetensi penyidik merupakan faktor utama yang harus dipenuhi. Kompetensi ini  berpengaruh  terhadap  hasil  penyidikan  terhadap  suatu  kasus  tindak  pidana. Salah  satu indikator  kompetensi penyidik adalah dengan  adanya  Skep  penyidik/penyidik  pembantu.  Berdasarkan data yang ada, dari 30 jumlah personel  Sat  Reskrim  Polres  Sarolangun,  24  orang  sudah  memiliki  Skep  Penyidik.  Dimana  syarat  untuk mendapatkan  Skep  Penyidik/Penyidik  Pembantu ialah  minimal  berdinas  di  fungsi  reserse  selama  2  (dua)  tahun. Artinya 24 (dua puluh empat) dari 30 (tiga puluh) personel sudah memiliki pengalaman dalam bidang penegakkan hukum di Polres Sarolangun  minimal  bahkan  lebih  dari  dua  tahun  dan  sudah melaksanakan  pendidikan  kejuruan fungsi reserse kriminal. Bisa dikatakan bahwa penyidik/penyidik pembantu Polres Sarolangun adalah orang-orang yang  berkompetensi.  Dengan  kompetensi yang  dimiliki  penyidik/penyidik  pembantu  maka  akan  mempermudah penanganan kasus terutama kasus terkait Sanak. Contohnya kasus ini bisa diselesaikan dalam kurun waktu kurang dari 7x24 jam.
b. Kebijakan pimpinan
Kebijakan  pimpinan  yang  tepat  sangat  mempengaruhi  dalam  penyelesaian  kasus  terhadap  Sanak. Mempertimbangkan  bagaimana  situasi  dan  kondisi  dari  Sanak  maka  akan  sangat berbahaya  apabila  dilakukan
Nadya  Thamariska,  Suzanalisa, dan Sarbaini . Penerapan  Asas  Persamaan  Dihadapan  Hukum  (Equality  Before  The  Law) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD) di Wilayah Hukum Polres Sarolangun
upaya paksa. Dalam menangani kasus yang melibatkan Sanak ini, sebagian personel diterjunkan langsung ke Air Hitam  untuk  melakukan  mitigasi  kepada  keluarga  sehingga  konteksnya  pelaku  bukan  ditangkap  melainkan diserahkan  secara  sukarela  oleh  keluarga.  Dilakukannya  mitigasi  merupakan  perintah  dari  Kapolda  Jambi  yang disampaikan  kepada  Kapolres  Sarolangun.  Mitigasi  merupakan  tindakan  terencana  dan  berkelanjutan  yang dilakukan  agar  bisa  mengurangi  dampak  dari  suatu  kejadian  yang  berpotensi  atau  telah  merugikan  atau membahayakan.  Mitigasi  ini  dilakukan untuk  mengurangi  resiko  konflik  antar  warga  Desa  Lubuk  Jering dan sekitarnya  dengan  warga  Sanak  atau  Suku  Anak  Dalam.  Kebijakan  pimpinan  tersebut  merupakan  bagian  dari diskresi kepolisian  yang  dilakukan  oleh  Kapolda  Jambi.  Diskresi  kepolisian  adalah  kebebasan  bertindak  atas wewenang menurut penilaiannya sendiri sejalan situasi kondisi tertentu. Hal ini menempatkan polisi pada pilihan untuk melakukan tafsir hukum dalam menjalankan perannya sebagai aparat penegak hukum. pada saat ketentuan dalam perundang-undangan akan dilaksanakan. Dalam lingkup profesi kepolisian di institusi Kepolisian Republik Indonesia  (Polri),  konsep  Diskresi Kepolisian  dibakukan  dalam  Pasal  18  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yang berbunyi: “(1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. (2) Pelaksanaan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  hanya  dapat  dilakukan  dalam  keadaan  yang sangat  perlu  dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik  Indonesia”.  Rumusan kewenangan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dalam  Pasal 18  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  ini  merupakan kewenangan  yang  bersumber  dari  asas  kewajiban  umum kepolisian ( plichtmatigheids beginsel ), yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak  atau tidak  bertindak  menurut  penilaiannya  sendiri,  dalam  rangka  kewajiban  umumnya  menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
c. Desakan dari korban dan masyarakat umum
Kasus  yang  terjadi  merupakan  kasus  atensi  yang  sangat  menjadi  perhatian  seluruh  lini.  Apabila  tidak  segera ditindaklanjuti maka keluarga korban dan masyarakat umum akan mengambil tindakan sendiri. Seperti pada malam ketika  terjadi  kejadian  seluruh  karyawan  PT.  PKM  melakukan  pengrusakan  terhadap  rumah  dan kendaraan bermotor Sanak yang bukan pelaku. Ini jelas sangat merugikan dan merupakan tindakan main hakim sendiri. Oleh sebab itu untuk meredam emosi masyarakat, penyidik/penyelidik sat Reskrim Polres Sarolangun segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan perkara tersebut.

## 2. Faktor Penghambat
a. Kondisi Masyarakat
Kondisi  masyarakat  yang  tidak  mengerti  kehidupan  di  luar  komunitasnya  menjadi  salah  satu  faktor  yang menghambat penegakan hukum dengan mengedepankan asas equality before the law. Setiap perkara yang terkait dengan  Sanak  pasti  selalu  terkendala  karena  masyarakatnya.  Bukan  hanya  aparat  penegak  hukum  tetapi  juga seluruh  unsur  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana. Bisa  dikatakan  bahwa  Sanak  salah  satu  suku  yang  nilai kebersamaannya  masih  sangat  erat.  Apabila  ada  salah  satu  dari  mereka  yang  bermasalah  dengan  masyarakat umum maka Sanak lain dalam satu kelompok akan bersama-sama membela. Pembelaan dalam hal ini mengganggu ketertiban  umum  misalnya mendirikan  kemah  di  depan  Polres  atau  Pengadilan  sampai  pelaku  dibebaskan. Susahnya  Sanak  diberikan  edukasi  terkait  hukum  dan  hal-hal  yang  termasuk  dalam  pelanggaran  tindak pidana membuat mereka tidak mengerti konsekuensi dari apa yang mereka lakukan.
b. Kurangnya sosialiasi tentang kepemilikan senjata api tanpa izin
Kepemilikan  senjata  api  secara  umum  diatur  dalam  Undang- Undang  Darurat  No  12  Tahun  1951  yang bersifat  pidana.  Pasal  1 ayat  (1)  UU  Darurat  No.  12  Tahun  1951  disebutkan  :“Barangsiapa,  yang  tanpa  hak memasukkan  ke  Indonesia,  membuat,  menerima,  mencoba  memperoleh,  menyerahkan  atau  mencoba menyerahkan,  menguasai,  membawa,  mempunyai  persediaan  padanya  atau  mempunyai  dalam  miliknya, menyimpan,  mengangkut,  menyembunyikan,  mempergunakan atau  mengeluarkan  dari  Indonesia  sesuatu  senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman  penjara  sementara setinggi-tingginya  dua  puluh  tahun.  Dari  ketentuan  pasal  di  atas, terdapat  cakupan yang  luas  mengenai  kepemilikan  senjata  api  yang  diancam  pidana  dari  membuat  hingga  mengeluarkan  dari Indonesia suatu senjata api. Apabila kepemilikan senjata api di atas dilakukan tanpa hak (tanpa alas hak yang sah, digolongkan sebagai tindak pidana) maka dapat dijatuhkan sanksi pidana berupa hukuman mati, penjara seumur hidup,  atau  hukuman penjara  hingga  20  tahun.  Senjata  api  rakitan  laras  panjang  atau  yang  dikenal  oleh  Sanak kecepek merupakan bagian hidup yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan mereka sehari-hari. Apabila bertemu dengan  Sanak  di  jalan,  90%  dari  mereka  membawa kecepek yang mereka sandangkan di bahu mereka. Hal ini seperti sudah menjadi budaya di kalangan Sanak sehingga sangat susah untuk mengubah kebiasaan tersebut. Tidak ada  sosialisasi  dan  edukasi  terkait  bahaya  penggunaan  kecepek  bagi  masyarakat  Sarolangun  terutama  Sanak
Nadya  Thamariska,  Suzanalisa, dan Sarbaini . Penerapan  Asas  Persamaan  Dihadapan  Hukum  (Equality  Before  The  Law) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD) di Wilayah Hukum Polres Sarolangun
sehingga masih sangat marak penyalahgunaan senjata api tersebut. Menurut Dirkrimum Polda Jambi menjelaskan : “Sebenarmya Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 sudah cukup untuk mengatur hal penggunaan senjata api  kecepek  di  Sarolangun  karena pada  dasarnya  kegiatan membawa  kecepek  dalam  kegiatan  sehari-hari  bukan merupakan tindak  pidana  sampai  kecepek  tersebut  disalahgunakan  dan  mengakibatkan  peristiwa  pidana.”  Yang dibutuhkan adalah adanya regulasi terkait peraturan penggunaan kecepek ini. Kecepek hanya boleh digunakan di areal  hutan  untuk  berburu.  Apabila  ditemukan  penggunaannya  di  tempat  umum  maka  hal  itu bisa  dikenakan peringatan dan penyitaan terhadap kecepek tersebut.
Pola Penanganan Yang Tepat Dengan Menggunakan Asas Equality Before The Law Terhadap Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Suku Anak Dalam Atau Sanak Di Wilayah Hukum Polres Sarolangun
Dalam  merumuskan  norma  hukum  pidana  dan  merumuskan  ancaman  pidana,  paling  tidak  terdapat  3  hal yang ingin dicapai dengan pemberlakuan hukum pidana di dalam masyarakat, yaitu membentuk atau mencapai cita kehidupan  masyarakat  yang  ideal  atau  masyarakat  yang  dicitakan,  mempertahankan  dan  menegakkan  nilai-nilai luhur  dalam  masyarakat,  dan  mempertahankan sesuatu yang dinilai baik (ideal) dan diikuti oleh masyarakat dengan teknik  perumusan  norma  yang  negatif. Tujuan  pengenaan  sanksi pidana dipengaruhi oleh alasan yang dijadikan dasar  pengancaman  dan penjatuhan  pidana,  dalam  konteks  ini  alasan  pemidanaan  adalah  pembalasan, kemanfaatan, dan gabungan antara pembalasan yang memiliki tujuan atau pembalasan yang diberikan kepada pelaku dengan maksud dan tujuan tertentu.
Restorative  justice  a dalah  sebuah  proses  dimana  semua  pihak  yang  berkepentingan  dalam  pelanggaran tertentu  bertemu  bersama  untuk  menyelesaikan  secara  bersama-sama  untuk  menyelesaikan  secara  bersama-  sama begaimana  menyelesaikan  akibat  dari  pelanggaran  tersebut  demi  kepentingan  masa  depan.  Dari  defenisi  tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa   penyelesaian   dalam   suatu    tindak    pidana    dengan mengunakan restorative justice lebih  mengutamakan  terjadinya  kesepakatan antara  pihak  yang  berpekara,  dengan  kepentingan  masa  depan. Sedangkan menurut kriminolog Adrianus Meliala, model hukuman restoratif diperkenalkan karena sistem peradilan pidana  dan  pemidanaan  yang  sekarang berlaku  menimbulkan  masalah.  Dalam  sistem  kepenjaraan  sekarang  tujuan pemberian hukuman adalah penjeraan, pembalasan dendam, dan pemberian derita sebagai konsekuensi perbuatannya. Indikator  penghukuman  diukur  dari  sejauh  mana  narapidana  (napi)  tunduk  pada  peraturan  penjara.  Jadi, pendekatannya lebih ke keamanan (security approach).
Keadilan  restoratif  adalah  suatu  metode  yang  secara  filosofinya  dirancang  untuk  menjadi  suatu  resolusi penyelesaian dari konflik yang sedang terjadi dengan cara memperbaiki keadaan ataupun kerugian yang ditimbulkan dari  konflik  tersebut.  Prinsip  keadilan  restoratif  atau restorative  justice merupakan  alternatif  penyelesaian  perkara tindak  pidana,  yang  dalam  mekanisme  tata  cara  peradilan  pidana  fokus  pidana  diubah  menjadi  proses  dialog  dan mediasi. Keadilan  restoratif  sebagaimana  pada  dasarnya  adalah  sebuah  pendekatan  hukum  pidana  yang  memuat sejumlah  nilai  tradisional.  Hal  ini  didasarkan  pada  dua  indikator  yaitu  nilai-nilai  yang  menjadi  landasannya  dan mekanisme yang ditawarkannya. Hal tersebut menjadi dasar pertimbangan  mengapa  keberadaan  keadilan  restoratif diperhitungkan kembali. Keberadaan pendekatan ini barangkali sama tuanya dengan hukum pidana itu sendiri.
Saat ini restorative justice sudah diatur dalam Peraturan Polri Nomor 8 Tahun  2021  Tentang  Penanganan Tindak  Pidana  berdasarkan  Keadilan  Restoratif (Restorative  Justice). Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  (Perpol)  Nomor  08  Tahun  2021  ini  mengatur  tentang  Penanganan  Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, yang akan digunakan sebagai acuan dasar penyelesaian perkara dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak  pidana  guna  dapat  memberikan  kepastian  hukum,  sebagaimana  diatur tentang      penghentian      penyelidikan (SPP-Lidik) dan   penhentian penyidikan (SP3) dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif. Selain pemenjaraan yang membawa akibat bagi keluarga napi, sistem yang berlaku sekarang dinilai tidak melegakan atau menyembuhkan korban. Apalagi, proses hukumnya  memakan waktu lama.  Sebaliknya, pada model restoratif yang ditekankan adalah resolusi konflik. Gagasan restorative justice ini pun sudah diakomodir dalam RUU KUHP,  yaitu  diperkenalkannya  sistem  pidana  alternatif  berupa  hukuman  kerja  sosial  dan  hukuman pengawasan.Sehingga  pada  akhirnya Restorative  Justice memberi  perhatian  sekaligus  pada  kepentingan  korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat.
Untuk  menjawab  kebutuhan  seluruh  aspek  dalam  hal  pemidanaan  maka  akan  lebih  tepat  apabila menggunakan  teori restorative  justice. Teori  keadilan restoratif  merupakan  salah  satu  teori  dalam  hukum  untuk menutup  celah  kelemahan  dalam  penyelesaian  perkara  pidana  konvensional  yaitu  pendekatan  represif  yang sebagaimana  dilaksanakan  dalam  Sistem  Peradilan Pidana.  Kelemahan  pendekatan  represif  sebagai  penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku,  tetapi  walaupun  pelaku  telah  menjalani hukuman  korban  tidak  merasakan  kepuasan.  Penyelesaian  perkara pidana  dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama  antara  pelaku  dengan pihak  korban  serta  lingkungannya.  Hal  tersebut  karena  antara  pelaku  dan  korban  tidak  dilibatkan  dalam  proses
Nadya  Thamariska,  Suzanalisa, dan Sarbaini . Penerapan  Asas  Persamaan  Dihadapan  Hukum  (Equality  Before  The  Law) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD) di Wilayah Hukum Polres Sarolangun
pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian  suatu  perkara  harus  memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara. 62
Melihat  dari  perkembangan  teori  pemidanaan  yang  pada  awalnya  terfokus  pada  kedudukan  pelaku, berlanjut  kepada  peran  penting  bagi  korban. Dalam  perkembangan  pemikiran  pemidanaan  lahirlah  suatu  filosofi Pemidanaan  baru  yang  berorientasi  pada  penyelesaian  perkara  pidana  yang  menguntungkan  semua  pihak  baik korban, pelaku maupun masyarakat. Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu  persoalan  pidana  hanya  memperhatikan  salah  satu  kepentingan  saja,  baik  pelaku  maupun  korban.  Maka diperlukan  suatu  teori  tujuan  pemidanaan  yang  mewakili  semua  aspek  dalam  penyelesaian  suatu  perkara  baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya.
Dalam kasus yang  melibatkan Sanak, tidak bisa dituntut penyelesaiannya sesuai dengan hukum normatif. Untuk dapat mencapai kesepakatan bersama sangat tepat digunakan restorative justice (RJ). Selain itu, penyelesaian yang dilakukan tidak dapat menggunakan upaya paksa. Harus dilakukan mitigasi dengan cara yang tepat untuk dapat masuk ke komunitas Sanak dan lakukan pendekatan yang persuasif sehingga dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan.
Seperti dalam kasus penembakan yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh ketiga pelaku Sanak, sejak  awal  pihak  Kepolisian  Sarolangun mengalami  kesulitan  dalam  menyelesaikan  perkara  ini  karena  rentan menimbulkan  konflik  antar  masyarakat.  Untuk  mengatasi  hal  tersebut  pada  hari  ketiga  diperbantukanlah  personel Polri  dari  Polda  Jambi  dan  Brimob  Batalyon  B  Pamenang  untuk  mengamankan  daerah  Kecamatan  Air  Hitam. Komunikasi dan akses yang sulit menghambat proses penangkapan yang dilakukan oleh personel Polres sarolangun dibantu dengan personel Polda Jambi. Disisi lain, personel harus berkejaran dengan waktu untuk meredam amarah keluarga korban dan masyarakat yang ada di sekitar TKP. Tidak bisa dipungkiri bahwa ini adalah puncak kemarahan masyarakat terhadap Sanak yang sudah dipendam sekian lama.
Di waktu yang bersamaan, para Sanak yang lari ke dalam hutan tanpa membawa perlengkapan dan bekal mulai  mengalami  kelaparan  dan  mulai  banyak  yang  mengalami  sakit.  Hal  ini  disebabkan  karena  para  Sanak  yang melarikan diri ke dalam hutan adalah Sanak yang sudah tinggal menetap di rumah sungguhan dan tidak lagi tinggal secara  nomaden  seperti  kebanyakan Sanak  lainnya  yang  masih  tinggal  di  hutan  dan  akhirnya  mereka  mengalami kesusahan apabila harus hidup kembali di dalam hutan dan tanpa perbekalan yang memadai.
Untuk  mengatasi  kemarahan  masyarakat  dan  Sanak  yang  sudah  mulai  kelaparan  di  dalam  hutan, Wadirkrimum  beserta  Wadirintel  Polda  Jambi  dibantu  oleh  personel  Polres  Sarolangun  melakukan  mitigasi  ke keluarga  pelaku agar keluarga  mau  menjadi penyambung  komunikasi antara pihak  Kepolisian  dengan  pelaku  yang telah melarikan diri ke hutan. Pihak Kepolisian menyadari bahwa upaya paksa tidak dapat diterapkan pada perkara ini meskipun sudah sangat banyak intervensi dari berbagai pihak yang menuntut keadilan bagi korban penembakan. Dalam  membantu  rangkaian  mitigasi  terhadap  keluarga  korban  dan  pelaku,  Kapolda  Jambi  beberapa  kali mengirimkan bantuan ke Sarolangun.
Menurut Wadirkrimum Polda Jambi menjelaskan : “Suku Anak Dalam ini  merupakan  warga  negara  yang agak spesial sehingga kita juga harus  memperlakukan perkara yang terkait dengan mereka secara spesial juga. Kita harus memahami betul terkait antropologi budaya, adat istiadat dan kebiasaan dari Sanak untuk dapat menyelesaikan perkara yang semacam ini sehingga kita tidak salah langkah. Selama seminggu sejak tanggal 29 Oktober 2021 kita sudah secara rutin masuk ke hutan untuk melakukan pendekatan terhadap keluarga  pelaku  karena  kita  mau  mereka menyerahkan diri secara sukarela tanpa adanya intimidasi terhadap mereka. Kita tidak hanya datang ke keluarga tetapi juga meminta bantuan Temenggung dan Jenang dari para pelaku karena mereka yang lebih tau bagaimana situasi dan kondisi keluarga pelaku. Dari mereka juga kita tau bahwa Sanak yang melarikan diri ke hutan mengalami kelaparan dan  mengalami  sakit.  Kalau  misalnya  pada  saat  itu  kita  tidak melakukan pendekatan terhadap keluarga pelaku bisa jadi sampai saat ini kita tidak bisa menemukan pelaku yang melarikan diri ke dalam hutan”. 63
Tujuan  pemidanaan  untuk  prevensi  umum  diharapkan  memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak  melakukan  kejahatan, sedangkan untuk  prevensi  khusus  dimaksudkan  bahwa  dengan  pidana  yang  dijatuhkan memberikan deterrence  effect kepada  si  pelaku  sehingga  tidak  mengulangi  perbuatannya  kembali.  Apabila berpedoman dengan tujuan pemidanaan sebagai efek jera maka pola penanganan yang tepat untuk Sanak yaitu dengan menggunakan keadilan restoratif atau yang lebih dikenal dengan restoratif justice (RJ).

## SIMPULAN
Dari  hasil  penulisan  serta  pembahasan  yang  sudah  dilakukan  oleh penulis  terhadap  Penerapan  Asas  Persamaan Dihadapan Hukum ( Equality Before The Law) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD) Di Wilayah Hukum Polres Sarolangun yang dalam penulisan ini dibedah dengan menggunakan teori dan konsep yang berkaitan, selanjutnya diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Secara garis besar masih lebih banyak dark number yang terjadi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Sanak  dibandingkan  dengan  tindak  pidana  yang  dilaporkan  ke  Polres  Sarolangun.  Dalam  5  tahun  terakhir
Nadya  Thamariska,  Suzanalisa, dan Sarbaini . Penerapan  Asas  Persamaan  Dihadapan  Hukum  (Equality  Before  The  Law) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD) di Wilayah Hukum Polres Sarolangun
hanya  ada  5  LP  yang  masuk  ke  Polres  Sarolangun padahal  ada  lebih  dari  itu  tindak  pidana  yang  terjadi. Penyebab  dari  banyaknya dark  number adalah  karena  ketidakmauan  masyarakat  dan  Polri  untuk memperpanjang  urusan  yang  menyangkut  Sanak  yang dianggap  susah  diatur  dan  keberadaannya  tidak  tau dimana karena tinggal di hutan secara nomaden.
2. Dalam  pelaksanaan  penelitian,  penulis  menemukan  adanya  faktor-  faktor  yang  mempengaruhi  dalam penerapan  Asas Equality  Before  The Law terhadap Suku Anak Dalam. Dalam faktor pendukung, secara garis besar  kualitas  penyidik  dan  penyidik  pembantu  anggota  Polres  Sarolangun  dapat  dikatakan  berkompeten karena  24  dari  30  penyidik  dan  penyidik  pembantu  sudah  memiliki  Skep  Penyidik  yang  dimana  untuk mendapatkannya  dibutuhkan  masa  dinas  di  fungsi  reserse  minimal  atau  lebih  dari  2  tahun.  Dan  juga didukung  oleh  anggota  sudah mengikuti  pendidikan  kejuruan  fungsi  reserse  (dikjur).  Selanjutnya kebijakan pimpinan  sangat  mempengaruhi  dalam  penyelesaian  kasus.  Dari  kebijakan  pimpinan  inilah  yang  membawa anggota bergerak dalam penegakkan hukum yang ada dengan memperhatikan situasi dan kondisi dari berbagai aspek termasuk korban dan pelaku. Dalam hal ini kebijakan pimpinan merupakan hal yang sangat krusial dalam penentuan dalam cara bertindak penyelesaian perkara yang melibatkan Suku Anak Dalam atau Sanak sebagai pelaku.  Terakhir,  yang  menjadi  faktor  pendukung  ialah  desakan  dari  korban  dan  masyarakat  umum  karena apabila  tidak  ditindaklanjuti  akan  terjadi  konflik  dan  tindakan  main  hakim  sendiri  terhadap  Sanak. Selanjutnya,  yang  menjadi  faktor  penghambat  ialah  kondisi  masyarakat  dan  kurangnya  sosialiasi  tentang kepemilikan  maupun  penggunaan  senjata  api  terhadap  Sanak  sehingga mereka  dengan  leluasa  menjadikan kecepek sebagai perlengkapan sehari-hari mereka yang dibawa kemana-mana dan memperbesar kemungkinan untuk digunakan sebagai alat tindak pidana.
3. Dibutuhkan pola penanganan yang tepat dengan Asas Equality Before The Law terhadap kasus tindak pidana yang  terjadi  oleh  pelaku  Suku  Anak  Dalam.  Dalam  kasus  yang  melibatkan  Sanak,  tidak  bisa  dituntut penyelesaiannya sesuai dengan hukum normatif. Sanak yang sangat menjunjung tinggi hukum adat lebih takut kepada hukum adat dan ketua adatnya dibandingkan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.  Untuk dapat mencapai kesepakatan bersama sangat tepat digunakan restorative justice (RJ). Selain itu, penyelesaian yang dilakukan tidak dapat menggunakan upaya paksa. Harus dilakukan mitigasi dengan cara yang tepat untuk dapat masuk ke komunitas Sanak dan lakukan pendekatan yang persuasif sehingga dapat meminimalisir hal- hal yang tidak diinginkan dan memicu konflik.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU:
Agus,  Bustanuddin.  2007. Agama  dalam  Kehidupan  Manusia:  Pengantar Antropologi  Agama. Jakarta:  Rajawali Persada.
Ali,  As’ad   Said.   2009. Negara   Pancasila   Jalan   Kemaslahatan   Bangsa. Yogyakarta: Pustaka LP3ES. Andriyan,  Dody  Nur.  2018. Hukum  Tata  Negara  dan  Sistem  Politik  Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia. Yogyakarta: DEPUBLISH. Ariman,  Rasyid  dan  Fahmi  Raghib.  2015. Hukum  Pidana. Malang:  Setara  Press  Chazawi,  Adami.  2007. Pelajaran Hukum Pidana 1. Jakarta: PT Raja Grafindo. Fuady, Munir.  2013. Teori-Teori  Besar  (Grand  Theory)  Dalam  Hukum. Jakarta: Kencana.
Gunadi, Ismu dan Joenaedi Efendi. 2014. Hukum Pidana. Jakarta: Kencana. Ilyas,  Amir.  2012. Asas-Asas  Hukum  Pidana. Yogyakarta:  Rengkang  Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia. Jauhari, Budhi Vrihaspathi. 2012. Jejak Peradaban Suku Anak Dalam. Bandung: PT. Widya Padjadjaran. Kennedi,  Jhon.  2014. Buku  Kebijakan  Hukum  Pidana  (Penal  Policy)  Dalam Sistem  Penegakan  Hukum  di Indonesia. Jakarta: Pustaka Pelajar. Lamintang,  P.A.F.  2014. Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Di  Indonesia ,  Cetakan  I. Jakarta: PT. Sinar Grafika Makarao,  Muhammad  Taufik.  2010. Hukum  Acara  Pidana  dalam  Teori dan Praktek. Bogor: Ghalia Indonesia Marpaung,  Leden.  2012. Asas  Teori  Praktik  Hukum  Pidana,  Cetakan  ketujuh . Jakarta: Sinar Grafika
JURNAL: I Gede Nitiyasa, I Ketut Sudibia, Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia: Menggalakkan Program Transmigrasi Melalui Peningkatan Pembangunan Daerah , dalam jurnal piramida, vol. ix no. 1 juli 2013, Hal. 50.
Ibrahim,  Muhammad  dkk,  Kehidupan  Suku  Anak  Dalam  di  Kecamatan  Air  Hitam Kabupaten  sarolangun,  Jurnal Antologi geografi, volume 1, nomor 3, edisi desember 2013.
Nadya  Thamariska,  Suzanalisa, dan Sarbaini . Penerapan  Asas  Persamaan  Dihadapan  Hukum  (Equality  Before  The  Law) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD) di Wilayah Hukum Polres Sarolangun
Mailinar & Bahren Nurdin, Kehidupan Keagamaan Suku Anak Dalam Di Dusun Senami III Desa Jebak Kabupaten Batanghari Jambi Kontekstualita, Vol. 28, No. 2, 2013.
Sanyoto, Penegakan Hukum di Indonesia, volume 8, nomor 3, tahun 2008, hlm 199. Sulaiman, Eman. Problematika Penegakan Hukum di Indonesia, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Makassar, Makassar, 2019, hlm 67.
Takiddin, Nilai-nilai  Kearifan  Budaya  Lokal  Sanak:  Studi  pada  Suku  minoritas  Rimba  di  Kecamatan  Air  Hitam Provinsi Jambi, Volume 1, nomor 2, edisi Desember 2014. Narayanasamy,  N.  2009. Force  field  analysis.  In  Participatory  rural  appraisal: Principles, methods and application. New Delhi: SAGE Publications India Dinas KSPM Propinsi Jambi, Profil Komunitas Adat , 2009, Hlm

## PERUNDANG-UNDANGAN:
Panduan Pemasyarakatan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
INTERNET: http://www.pengantarhukum.com, Tanggal 11 Mei 2022, Pukul 14.09 WIB. http://www.hukumonline.com, Tanggal 12 Mei 2022, Pukul 12.32 WIB http://www.wikipedia.com, Tanggal 13 Mei 2022, Pukul 12.46 WIB http://www.irsangusfrianto.com/p/hukum- pidana.html,
Tanggal 20  Juli 2022, pukul 10.24 WIB. http://www.tnbukitduabelas.id/orang-rimba,  Tanggal  24  Juni  2022,  pukul
19.24 WIB.
Dinas KSPM Propinsi Jambi, Profil Komunitas Adat , 2009, Hlm 13.