## TINJAUAN MAQĀSID SYARĪAH TERHADAP PERKARA HARTA BERSAMA DAN KONTRIBUSINYA DALAM
PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

## (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)
Zuhri Imansyah, 1 Jayusman, 2 Erina Pane, 3 Iim Fahimah, 4 Efrinaldi 5 1 PA Kepahiang, Bengkulu, 2,3 UIN  Raden Intan Lampung, 4 IAIN Bengkulu, 5 UIN Imam Bonjol Sumatera Barat. zimansyah@yahoo.com

## Abstract
The problem of joint property disputes after divorce in the jurisdiction of the  Bengkulu  Religious  high  courts,  in  the  period  2010  to  2015  all decisions  are always made up of half of the property of the ex-wife and the  other  half  of  the  property  of  the  ex-husband,  regardless  of  who  is more  dominant  in  working  to  produce  the  property.  This  is  based  on article  97 of the Islamic Law Compilation. According to the authors the decisions  did  not  fulfill  a  sense  of  justice,  with  regard  to  wives  who participated in working for a living. The judges of the first level Religion Court  in  Bengkulu  did  not  consider  the  role  of  the  wife  working for a living;  which  incidentally  is  the  husband's  obligation.  How  does  the Maqāsid  asy - Syarī'ah  review  the  Bengkulu  judges'  consideration  of  joint property  in  the  case  of  a  wife  participating  in  earning  a  living  in  the jurisdiction  of  the  Bengkulu ’s  Religious  high  courts ?  and  What  are  the implications  of  the  judge's  decision  in the jurisdiction of the Bengkulu ’s Religious  high  courts  regarding  joint  property  in  the  case  of  the  wife participating in earning a living in the context of Islamic family law reform in Indonesia? The conclusions of this research are: Judges' considerations on  decisions  regarding  joint  assets  in  the  case  of  wives  participating  in earning a living in the jurisdiction of the Bengkulu  Religious high courts were  not  in  acc ordance with Maqāsid asy - Syarī'ah, because the judge did not  consider  the  position  of  his  ex-wife  who  continued  to  work  for  a living  besides  running  obligation  to  take  care  of  the  household.  The judge's  decision  regarding  joint  property  in  the  case  of  his  wife  helped earn  a  living in the jurisdiction of the Bengkulu  Religious high courts in the context of reforming the Islamic Family Law in Indonesia, the judge
p-ISSN:  1979-052X e-ISSN:  2614-6215 Juni 2020
Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 13 (1) (2020), 1-20 http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index
must be progressive. The ex-wife who helped make a living should get a share  of  the  joint  property  that  is  greater than the ex-husband. The ex- wife's  portion  was  formulated  peacefully  and  deliberately  between  the parties.
Keywords: Commonwealth,  Maqāsid  asy - Syarī'ah,  Bengkulu  High  Court  of Religion

## Abstrak
Permasalahan sengketa harta bersama pasca perceraian di wilayah hukum Pengadilan  Tinggi  Agama  Bengkulu,  dalam  kurun  waktu  tahun  2010 hingga  2015  semua  putusan  selalu  diputus setengah bagian milik mantan istri dan setengah bagian lagi milik mantan suami, tanpa melihat siapa yang lebih  dominan  bekerja  menghasilkan  harta  tersebut.  Hal  ini  didasarkan pada pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Menurut penulis putusan-putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan, berkenaan dengan istri yang turut serta  bekerja  mencari  nafkah.  Para  hakim  Pengadilan  Agama  tingkat pertama di Bengkulu tidak mempertimbangkan peran istri bekerja mencari nafkah;  yang  notabene  merupakan  kewajiban  suami.  Bagaimana  tinjauan Maqāsid asy- Syarī’ah terhadap pertimbangan hakim Bengkulu tentang harta bersama  dalam  kasus  istri  turut  serta  mencari  nafkah  di  wilayah  hukum Pengadilan  Tinggi  Agama  Bengkulu?  dan  Bagaimana  implikasi  putusan hakim  di  wilayah  hukum  Pengadilan  Tinggi  Agama  Bengkulu  tentang harta bersama dalam kasus istri turut serta mencari nafkah dalam konteks pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia? Kesimpulan penelitan ini adalah:  Pertimbangan  hakim  pada  putusan  tentang  harta bersama dalam kasus  istri  turut  mencari  nafkah  di  wilayah  hukum  Pengadilan  Tinggi Agama  Bengkulu  belum  sesuai dengan Maqāsid asy- Syarī’ah , karena hakim tidak  mempertimbangkan  posisi  mantan  istri  yang  terut  bekerja  mencari nafkah  di  samping  menjalankan  kewajibannya  mengurus  rumah  tangga. Putusan  hakim  tentang  harta  bersama  dalam  kasus  istri  turut  mencari nafkah  di  wilayah  hukum  Pengadilan  Tinggi  Agama  Bengkulu  dalam konteks  pembaruan  Hukum  Keluarga  Islam  di  Indonesia,  hakim  harus progresif.  Mantan  istri  yang  turut  mencari  nafkah  seharusnya  mendapat bagian harta bersama yang lebih besar dari mantan suami. Besaran bagian mantan istri dirumuskan secara damai dan musyawarah antara para pihak.
Kata  Kunci : Harta  Bersama, Maqāsid asy- Syarī’ah, Pengadilan  Tinggi  Agama Bengkulu
Pogram  Pascasarjana  UIN  Raden Intan  Lampung

## A. Pendahuluan
Pasal  31  ayat  (3)  dan  Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 80 ayat (2) dan (4) huruf a dan b Kompilasi  Hukum  Islam,  pada  intinya  menyatakan  suami  sebagai  kepala rumah tangga berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, serta  memenuhi  segala  keperluan  hidup  berumah  tangga  sesuai  dengan kemampuannya.  Peran  istri  adalah  bekerja  di  rumah,  selaku  pengurus rumah tangga. Terlebih lagi apabila istri juga ikut bekerja mencari nafkah seperti  Pegawai  Negeri  Sipil,  pedagang,  dan  sebagainya.  Maka  Secara lahiriah  istri  lebih  dominan  bekerja  dibandingkan  suami,  baik  dalam mengurus rumah tangga pun ketika bekerja mencari nafkah.
Selanjutnya,  berdasarkan  observasi  awal  penulis,  dalam penyelesaian  perkara  harta  bersama  di  Pengadilan  Agama  di  wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, hakim selalu memutus setengah harta bersama  menjadi  milik  Mantan  Istri  dan  setengah  harta  menjadi  milik Mantan Suami, hal ini didasarkan pada pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Sebagai  contoh  Pada  putusan  Pengadilan  Agama  Bengkulu  Nomor 0565/Pdt.G/2015/PA.Bn,  dijelaskan  bahwa  sang  suami  berprofesi sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil  dan  si  istri  bekerja  sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dalam putusannya hakim memutuskan pembagian harta bersamanya ½ untuk suami dan ½ untuk istri. 1
Dalam  pengamatan  penulis,  terdapat  perkara  harta  bersama  yang diputus Pengadilan di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dengan amar  menetapkan  bagian  mantan  istri  dan  mantan suami masing-masing setengah dari harta, padahal mantan Istri tersebut ikut bahkan adakalanya lebih  dominan  mencari  nafkah  dari  pada  mantan  suami.  Selain itu, para hakim juga tidak mempertimbangkan keadaan sosial masyarakat Bengkulu terutama  dalam  hal  kewajiban  mencari  nafkah.  Hal  inilah  yang  penulis rasakan  kurang  adil  dalam  pembagian  harta  bersama  setelah  terjadi perceraian, sebab dalam Islam dan budaya masyarakat di Bengkulu sendiri umumnya  laki-laki  lah  yang  seharusnya  lebih  dibebankan  untuk  mencari nafkah.
Sebagai  perbandingan  dalam  hal  ini  penulis  mengambil  salinan putusan  Pengadilan  Agama  Bukit  Tinggi  Nomor:  618/Pdt.G/2012/PA. Bkt  yang  membagi  harta  bersama ⅓ untuk  bagian  mantan suami/Penggugat  dan  2/3  bagian  hak  mantan  isteri/Tergugat.  Hakim pengadilan agama Bukit Tinggi telah melakukan interprestasi hukum yang
1 Lih Putusan PA Bengkulu Nomor 0565/Pdt.G/2015/PA.Bn
Jurnal  Pengembangan  Masyarakat  Islam
memberikan  putusan  tidak  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku  yaitu dengan  membagi  harta  bersama  dengan  bagian ⅓ untuk  mantan  suami, dan ⅔ untuk  mantan  istri.  Ini  artinya  mantan  istri  mendapatkan  bagian harta yang lebih banyak dibandingkan dengan bagian harta yang dimiliki oleh mantan suami karena porsinya yang lebih dalam mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga. 2
Permaslahan pokok tulisan ini adalah: Bagaimana tinjauan Maqasid asy- Syarī’ah terhadap  pertimbangan  hakim  Bengkulu  tentang  harta bersama  dalam  kasus  istri  turut  serta  mencari  nafkah  di  wilayah  hukum Pengadilan  Tinggi  Agama  Bengkulu?  Dan  Bagaimana  implikasi  putusan hakim  di  wilayah  hukum  Pengadilan  Tinggi  Agama  Bengkulu  tentang harta bersama dalam kasus istri turut serta mencari nafkah dalam konteks pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia?.

## B. Pembahasan
1. Maqāsid Syarīah
Maqāsid asy- Syarī’ah adalah  teori  yang  paling  mendasar  terutama dalam mengkaji aspek filosofis yang berkenaan dengan hak dan kewajiban suami  istri,  kewajiban  mencari  nafkah  dan  implikasinya  terhadap  harta bersama  bila  terjadi  perceraian.  Teori  ini  merupakan  aspek  fundamental dari  bangunan  pemikiran  hukum  Islam  untuk  mencapai Maqāsid asy- Syarī’ah (tujuan  syariat)  yaitu  mewujudkan  kemaslahatan,  yakni kemaslahatan  bagi  manusia  secara  universal,  atau  dalam  ungkapan  yang lebih operasional disebut dengan keadilan sosial.
Formulasi  dan  rekonstruksi  peraturan  perundang-undangan, tawaran  teoritis  dan  metode  ijtihad  apapun  dalam  menyelesaikan persoalan-persoalan  hukum  Islam  harus  mengacu  pada  terwujudnya kemaslahatan (keadilan). Hukum dibuat, diciptakan dan ditetapkan dengan maksud  serta  tujuan  semata-mata  untuk  menciptakan  kemaslahatan (keadilan).
Ibnu  Qayyim  al-Jauziyah,  sebagaimana  dikutip  Khairul  Umam, menyatakan  bahwa  tujuan syari’at adalah  kemaslahatan  hamba  di  dunia dan  di  akhirat. Syari’at semuanya  adil,  semuanya  berisi  rahmat,  dan semuanya  mengandung  hikmah.  Setiap  masalah  yang  menyimpang  dari keadilan,  rahmat,  maslahat,  dan  hikmah  pasti  bukan  ketentuan syari’at. Secara sederhana maslahat (al-maslahah) diartikan sebagai sesuatu yang baik atau  sesuatu  yang  bermanfaat.  Suatu  kemaslahatan,  menurut  al-Ghazali, harus seiring dengan tujuan syara’ , meskipun bertentangan dengan tujuan-
2 Putusan PA Bukit Tinggi Nomor: 618/Pdt.G/2012/PA.Bkt
Pogram  Pascasarjana  UIN  Raden Intan  Lampung
tujuan manusia. Oleh karena itu yang menjadi tolok ukur dari maslahat itu adalah  tujuan  dan  kehendak syara’ ,  bukan  didasarkan  pada  kehendak bahwa nafsu manusia.
Teori  kemaslahatan,  atau  dalam  beberapa  literatur  disebut  juga dengan al-istishlah,  maslahah  mutlaqah, atau munāsib mursal. Yaitu kemaslahatan yang eksistensinya tidak didukung syara’ dan esensinya tidak pula  ditolak  melalui  dalil  yang  terperinci,  tetapi  cakupan  makna  nash terkandung dalam substansinya. Dalam hal ini, sesuatu itu dalam anggapan baik  secara  rasio  dengan  pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Sesuatu yang baik menurut rasio akan selaras dengan tujuan syara’ dalam penetapan hukum, yang secara khusus tidak ada indikator dari syara’ untuk menolak ataupun mengakui keberadaannya.
Maslahah  mursalah terikat  pada  konsep  bahwa  syariah  (hukum Islam)  ditujukan  untuk  kepentingan  masyarakat  dan  berfungsi  untuk memberikan  kemanfaatan  dan  mencegah  kemudaratan.  Teori  ini dikembangkan  dan  dipegangi  sebagai  sumber  hukum  oleh  Imam  Malik dan  para  pengikutnya.  Teori  ini  selanjutnya  dijabarkan  lagi  oleh  asy- Syathibi dengan teorinya Maqāsid asy- Syarī’ah yang merupakan suatu usaha untuk  menjustifikasi  kemampuan  teori  hukum  Islam  untuk  beradaptasi dengan kebutuhan sosial.
Sebagian  besar  pemikir  kontemporer  dalam bidang hukum Islam, khususnya  bidang  Ushul  Fiqih  menjadikan  teori  kemaslahatan  sebagai kerangka  referensi  mereka.  Berbagai  kasus  dan  masalah-masalah  hukum baru yang muncul ditinjau dari perspektif hukum Islam menjadikan acuan utamanya  pada  teori kemaslahatan umum bagi kehidupan manusia secara universal.
Adapun jenis kemaslahatan yang dipelihara oleh Syara’ antara lain: memelihara  agama,  jiwa,  akal,  keturunan,  dan  harta.  Berikut  ini  contoh pemeliharaan  terhadap  agama,  jiwa,  akal,  keturunan,  dan  harta  dalam masing-masing skala prioritasnya:
a. Memelihara  Agama:  Mendirikan  salat (Darūriāt), Salat  qasar  dan jama’ bagi musafir. (Hājiāt), dan Menutup aurat baik dalam dan di luar salat, membersihkan badan, pakaian, dan tempat (Tahsīniāt).
b. Memelihara  Jiwa:  Memenuhi  kebutuhan  pokok  berupa  makanan untuk  mempertahankan hidup. (Darūriāt), Diperbolehkan berburu binatang untuk sumber makanan yang lezat dan halal (Hājiāt), dan Ditetapkannya tata cara makan dan minum. (Tahsīniāt).
c. Memelihara  Akal:  Diharamkannya  minum  minuman  keras (Darūriāt), Anjuran  menuntut  ilmu  pengetahuan (Hājiāt), dan
Menghindarkan  diri  dari  menghayal  atau  mendengarkan  sesuatu yang tidak berfaedah (Tahsīniāt).
d. Memelihara  Keturunan: Disyari’atkannya nikah  dan  dilarang berzina (Darūriāt), Ditetapkannya  ketentuan  menyebutkan  mahar bagi  suami  pada  saat  akad  nikah  dan  memberikan  hak  talak kepadanya.  Jika  mahar  tidak  disebutkan,  maka  suami  harus membayar mahar mitsil. Serta suami akan mengalami kesulitan jika tidak dapat menggunakan hak talaknya pada saat rumah tangganya tidak  dapat  dipertahankan  lagi. (Hājiāt), dan Disyari’atkannya khitbah  serta  walimah  dalam rangka melengkapi suatu pernikahan (Tahsīniāt).
e. Memelihara  Harta:  Tata  cara  tentang  kepemilikan  harta  dan larangan memperoleh harta secara tidak hak (Darūriāt), Syari’at jual beli  secara  salam (Hājiāt), dan Etika bisnis seperti menghindarkan diri dari penipuan (Tahsīniāt).

## 2. Putusan  Harta  Bersama  di  Wilayah  Hukum  Pengadilan Tinggi Agama  Bengkulu
Terdapat  dua  puluh  dua  putusan  sengketa  harta  bersama  yang menjadi fokus penelitian ini. Putusan-putusan itu dapat dikelompokkan sebagai berikut:
a. Putusan  Pengadilan  Agama  Bengkulu terdiri dari sembilan perkara. Yakni perkara nomor: 0405/Pdt.G/2011/PA-Bn, 0201/Pdt.G/2012/PA.Bn, 0331/Pdt.G/2012/PA.Bn, 00318/Pdt.G/2013/PA.Bn, 0414/Pdt.G/2013/PA.Bn, 0431/Pdt.G/2013/PA.Bn, 0503/Pdt.G/2013/PA.Bn,
0657/Pdt.G/2013/PA.Bn, dan   0059/Pdt.G/2014/PA.Bn.
b. Putusan  Pengadilan  Agama  Curup  terdiri  dari  delapan  perkara. Yakni perkara nomor: 125/Pdt.G/2010/PA.Crp, 153/Pdt.G/2010/PA.Crp, 232/Pdt.G/2010/PA.Crp, 115/Pdt.G/2012/PA.Crp, 0499/Pdt.G/2012/PA.Crp,
0139/Pdt.G/2013/PA.Crp,        499/Pdt.G/2013/PA.Crp,  dan 0278/Pdt.G/2014/PA.Crp
c. Pengadilan  Agama  Arga  Makmur  terdiri  dari  satu  perkara.  Yakni perkara nomor: 0289/Pdt.G/2010/PA.Agm
d. Putusan Pengadilan Agama Manna terdiri dari empat perkara. Yakni perkara nomor: 212/Pdt.G/2010/PA.Mna, 0203/Pdt.G/2012/PA.Mna, 0290/Pdt.G/2013/PA.Mna, dan
0135/Pdt.G/2015/PA.Mna
Data-data tersebut dapat disajikan dalam tabel berikut:
Dalam  putusan  perkara  Harta  Bersama  tersebut  dijelaskan  tentang pekerjaan  para  pihak.  Dari  segi  pekerjaannya,  dari  22 Mantan Istri yang beperkara: 7 orang atau 31,8% pekerjaannya PNS, 6 orang atau 27,3%  pekerjaannya  pedagang,  4  orang  atau  18,2%  pekerjaannya wiraswasta,  4  orang  atau  18,2%  pekerjaannya  petani,  dan  1  orang atau  4,5%  pekerjaannya  karyawan  swasta.  Mereka  semua berkontribusi  dalam  mencari  nafkah  dalam  keluarga.  Di  samping tentu saja mereka tetap mengurus rumah tangganya.
Melihat dan membaca semua putusan Pengadilan Agama di wilayah Provinsi  Bengkulu tentang Harta Bersama yang kabul di atas, dasar hukum  yang  digunakan  Hakim  merujuk  pada  Pasal  97  Kompilasi Hukum Islam: Mantan Istri atau Mantan Suami cerai hidup masing- masing berhak seperdua dari harta bersama.
Ketika kasus gugatan harta bersama itu terjadi pada pasangan yang selama  dalam  perkawinan  mereka  itu  pihak  isteri  tidak  terlibat  bekerja yang  menghasilkan  uang,  para  hakim  tetap  menilai  dengan  adil  bahwa pekerjaan  isteri  di  dalam  rumah  tangga  dalam  bentuk  mengelola  rumah tangga  sebanding  dengan  suami  yang  bekerja  di  luar  rumah.  Menurut mereka, peran isteri sebagai ibu rumah tangga memberi kontribusi penting dalam  proses  perolehan  harta  bersama.  Dalam  konteks  ini  dipandang sebagai  keadilan  bila  majelis  hakim  memutuskan  isteri  mendapat  bagian yang sama dengan suami.
Secara  teoritis,  diketahui  bahwa  aturan-aturan  yang  dimuat  dalam KHI tentang harta bersama menghendaki pembagian yang adil bagi suami dan  istri  dengan  membagi  dua  sama  besar,  terlepas  dari  siapa  yang mengajukan  gugatan  harta  bersama  dan  siapa  pula  yang  mengusahakan harta bersama tersebut. Namun demikian, keadilan yang diharapkan oleh KHI  dengan  membagi  sama  besar  terhadap  harta  bersama  belum  tentu dirasakan adil oleh pihak yang berperkara. Sebab, tidak dapat dimungkiri bahwa  sekalipun  KHI  tidak  memperhatikan  harta  tersebut,  upaya  siapa dan  atas  nama  siapa,  dalam  kenyataannya  di  masyarakat  masih  banyak yang  tidak  bisa  melepaskan  jasa-jasanya  selama  perkawinan.  Sikap  itulah yang  memicu  perselisihan  dan  perasaan  dirugikan  dengan  adanya pembagian harta bersama tersebut.
Dalam  putusan  Pengadilan  Agama  di  wilayah  hukum  Pengadilan Tinggi  Agama  Bengkulu  di  atas,  hakim  pengadilan  agama  tidak  berani menginterprestasikan  Pasal  97  Kompilasi  Hukum  Islam  sehingga  dalam amar putusannya harta bersama yang didapat dari hasil perkawinan dibagi dua.  Padahal  bila mengulas peristiwa hukum di dalam keluarga isteri ikut
dalam  mencari  nafkah,  pada  dasarnya  sudah  kewajiban  suami  untuk menafkahi keluarga. Rasanya kurang adil bila harta bersama dibagi dua.
Pada  dasarnya, para hakim yang mengadili perkara sengketa harta bersama  di  Pengadilan  Agama wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu  telah  menggunakan  ketentuan  KHI  sebagai  rujukan  dalam menetapkan  putusannya.  Dari  putusan-putusan  yang  dijadikan  fokus penelitian  ini  diketahui  bahwa  selama  tidak  ada  kesepakatan  damai  oleh para pihak yang bersengketa maka putusan pembagian harta bersama tidak keluar dari aturan KHI yang menghendaki pembagian yang adil bagi suami dan  isteri  dengan  membagi  dua  sama  banyak,  terlepas  dari  siapa  yang mengusahakan  harta  bersama  tersebut  dan  juga  tidak  memperhatikan kepemilikan  harta  bersama  tersebut  terdaftar  atas  nama  siapa.  Majelis hakim  telah  berupaya  melakukan  pembagian  harta  bersama  secara  adil, baik  dalam  kasus  suami isteri yang sama-sama bekerja maupun salah satu pihak yang bekerja.
3. Tinjauan Maqāsid asy- Syarīah Terhadap  Pertimbangan Hakim  Pada  Putusan  Hakim  Tentang  Harta  Bersama  Dalam Kasus  Istri  Turut  Serta  Mencari  Nafkah  Di  Wilayah  Hukum Pengadilan  Tinggi Agama Bengkulu
Bila  ditelaah  lebih  jauh  hakim  pengadilan  agama  wilayah  hukum Pengadilan  Tinggi  Agama  Bengkulu  belum  berani  melakukan reinterprestasi  hukum  pada  Pasal  97  KHI.  Hakim  hanya  terpaku  dalam aturan  hukum itu saja tidak mau menggali hukum yang ada, sebagaimana hakim  pengadilan  Agama  Bukit  Tinggi  dalam  perkara  Nomor 618/Pdt.G/2012/PA.Bkt  dalam  perkara  pembagian  harta  bersama  yang membagi  harta  bukan  dibagi  dua  tetapi  dibagi  2/3  untuk  isteri dan 1/3 untuk  suami,  karena  hakim pengadilan Agama Bukit tinggi melihat kasus bahwa isteri yang bekerja.
Berdasarkan  data  penelitian,  16  perkara  yang  dikabulkan  oleh pengadilan  agama  di  wilayah hukum pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pertimbangan  hukum  hakim  semuanya  didasarkan  pada  Pasal  97  KHI, yakni  masing-masing  mantan  istri  dan  mantan  suami  mendapatkan setengah dari harta bersama dalam pernikahan mereka. Seharusnya hakim Pengadilan  Agama  wilayah  hukum  pengadilan  Tinggi  Agama  Bengkulu berani  melakukan  suatu  langkah  hukum  melakukan  reinterpretasi  hukum yang  ada  dengan  melihat  suatu  kasus.  Di  mana  dalam  kasus  di  wilayah hukum  Pengadilan  Tinggi  Agama  Bengkulu  sebagaimana  dijelaskan sebelumnya  terlihat  dengan  jelas  bahwa  isteri  juga  ikut  mencari  nafkah.
Padahal  seorang  suami  bertanggungjawab  untuk  menafkahi  isteri  dan anaknya. Sedangkan isteri berkewajiban untuk mengurus rumah tangga.
Rasanya  kurang  adil  bila  harus  dibagi  dua harta bersama tersebut karena  di  sini  isteri  juga  ada  andil  dalam  mencari  nafkah.  Seharusnya hakim  harus  mempertimbangkan pokok permasalahan yang dihadapi, Di antaranya:
a. Suami  yang  seharusnya  bertanggung  jawab  mencukupi  semua kebutuhan  rumah  tangga,  baik  berupa  pangan,  sandang,  tempat tinggal,  dan  kebutuhan  rumah  tangga  lainnya,  justru  sebaliknya isteri  mempunyai  andil  dalam  dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.
b. Rasa Keadilan
Sebagaimana dalam firman Allah swt surat an- Nisā ayat 34: ِّ  رلٱ ِّ لا َج ِّ َِّنو  مَّٰ وَق ِّ ى َلَع ِّ َِّس  نلٱ آِّ ء ِّ ا َم ب ِّ َِّل  ضَف ِّ ِّ   للّٱ ِّ ِّْم ه َضْعَب ِّ َِّّٰى َلَع ِّ ِّ ضْعَب ِّ ا َم بَو ِّ ِّْاو  ق َفن َ أ ِّ ِّْن م ِّ ِّْم  ه لََّٰو ْم َ أ ِّ ِّ ت ََّٰح  ل َّٰ صلٱَف ِّ ِّ ت ََّٰت نََّٰق ِّ ِّ ت ََّٰ ظ  ف ََّٰح ِّ ِّ بْي َغْل ل ِّ ا َم ب ِّ َِّظ  ف َح ِّ ِّ   للّٱ ِّ ي  ت َّٰ لٱَو ِّ َِّنو فا َخَت ِّ ِّ ن  ه َزو  ش ن ِّ ِّ ن  هو ظ ع َف ِّ ِّْهٱَو ِّ ن  هو ر  ج ِّ ي  ف ِّ َِّلٱ َِّض ِّ ع  جا ِّ ِّ رْضٱَو ِّ ن  هو ب ِّ ِّْن إ َف ِّ ِّْم  كَنْعَط َ أ ِّ ِّ َلَف ِّ ِّْبَت ِّْاو غ ِّ ِّْيَلَع ِّ ن  ه ِّ ِّ ًلي ب َس ِّ ِّ ن إ ِّ َِّ  للّٱ ِّ َِّناَك ِّ اًّي لَع ِِّّ اًري ب َك ِّ
Artinya: “ Kaum  laki-laki  itu  adalah  pemimpin  bagi  kaum  wanita,  oleh karena  Allah  telah  melebihkan  sebahagian  mereka  (laki-laki)  atas sebahagian  yang  lain  (wanita),  dan  karena  mereka  (laki-laki)  telah menafkahkan  sebagian  dari  harta  mereka.  Sebab  itu  maka  wanita  yang saleh,  ialah  yang  taat  kepada  Allah  lagi  memelihara  diri  ketika  suaminya tidak  ada,  oleh  karena  Allah  telah  memelihara  (mereka).  Wanita-wanita yang  kamu  khawatirkan  nusyuznya,  maka  nasehatilah  mereka  dan pisahkanlah  mereka  di  tempat  tidur  mereka,  dan  pukullah  mereka. Kemudian  jika  mereka  mentaatimu,  maka  janganlah  kamu  mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. ”
Dari ayat di atas, menunjukkan bahwa suami itu sebagai pemimpin, maka  ia  bertangungjawab  atas  nafkah  anak  dan  isteri.  Namun kenyataannya  isteri  ikut  mencari  nafkah  untuk  memenuhi  kebutuhan rumah  tangga.  Putusan  yang  dikeluarkan  oleh  hakim  Pengadilan  Agama wilayah  hukum  Pengadilan  Tinggi  Agama  Bengkulu  yang  membagi  dua harta bersama padahal isteri juga ikut mencari nafkah rasanya kurang adil. Padahal  peradilan  dilakukan ”Demi Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan
Jurnal  Pengembangan  Masyarakat  Islam
Yang Maha E sa,” rumusan ini berlaku untuk semua pengadilan dan semua lingkungan  peradilan. 3 Memang  keadilan  merupakan  tujuan  pokok Peradilan  Agama,  yaitu  menyelenggarakan  peradilan agama, menegakkan hukum dan keadilan.
Sebagaimana diketahui tujuan hukum dalam kaidah-kaidah hukum, yaitu:
a. Hukum melindungi kebebasan setiap warga negaranya
b. Setiap warga negara harus diperlakukan sama di hadapan hukum
c. Hukum  harus  menegakkan  kebenaran  dan  rasa  keadilan  dalam kehidupan masyarakat. 4
Untuk  menjaga  agar  peraturan-peraturan  hukum  itu  dapat berlangsung terus menerus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka  peraturan-peraturan  hukum  yang  ada  harus  sesuai  dan tidak boleh bertentangan  dengan  asas-asas  keadilan.  Dengan  demikian,  hukum  itu bertujuan  menjamin  adanya  kepastian  hukum  dalam  masyarakat  dan hukum  itu  harus  pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat. 5
Seorang  hakim  pengadilan  agama  harus  punya  keberanian  bukan hanya  menjadi  corong  undang-undang  tapi  harus  bisa  menemukan Undang-undang.  Rasa  keadilan  dikedepankan,  dogma  agama  dipegang teguh,  nurani  dikedepankan  dan  kepastian  hukum  juga  tidak  akan diabaikan. Sadar akan dirinya yang memiliki tanggung jawab besar kepada sang pencipta Allah swt.
Seorang  Hakim  dalam  mengadili  suatu  perkara  tidak  hanya melakukan  aktifitas  atau  kegiatan  yuridis  sendiri  dan  tidak  sekedar melakukan  silogisme  belaka.  Ia  ikut  serta  dalam  pembentukan  hukum, bukan  hukum  obyektifitas  seperti  yang  diciptakan  oleh  pembentuk undang-undang,  yang  sifatnya  abstrak,  melainkan  hukum  yang  konkret yang diciptakan dengan putusannya ( judge made law ). Putusan hakim adalah hukum,  maka  haruslah  sesuai  dan  dapat  diterima  oleh  atau  di  dalam masyarakat. 6 Ada  catatan  penting  yang  perlu  dikembangkan  ke  depan  untuk
3 Sudikno  Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia , (Yogyakarta: Liberty, 2006), h. 21
4 Ahmad  Kamil, Kaidah-Kaidah  Hukum  Yurisprudensi ,  (Jakarta;  Prenada  Media,
2005), h. 21
5 Titik  Triwulan  Tutik, Pengantar Ilmu Hukum , (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), h.32-34 6 Sudikno Mertokusumo, Bunga Rampai Ilmu Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 1984), h.16
menjamin  para  calon  mempelai,  khususnya  calon  mempelai  perempuan (isteri)  agar  terhindari  dari  perlakuan  diskriminatif,  yakni:  status  harta bersama harus jelas secara tertulis di awal perkawinan (ketika akad nikah). Cara  ini  perlu  dilakukan  untuk  menghindari  kemungkinan  adanya  usaha politisasi  harta  bersama  menjadi  harta  pribadi.  Demikian  juga  dengan penetapan  harta  bersama  secara  tertulis  di  awal  akad  dapat  menjamin mut‘ah pasca perceraian tidak menjadi sumber diskriminasi. 7
Hal  ini  untuk  mencapai Maqāsid asy- Syarī’ah (tujuan  syariat)  yaitu mewujudkan  kemaslahatan,  yakni  kemaslahatan  bagi  kedua  belah  pihak mantan  suami dan istri dan keadilan bagi duanya. Karena hukum dibuat, diciptakan, dan ditetapkan dengan maksud serta tujuan semata-mata untuk menciptakan  kemaslahatan  (keadilan).  Ibnu  Qayyim  al-Jauziyah, sebagaimana  dikutip  Khairul  Umam,  menyatakan  bahwa  tujuan syari’at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Syari’at semuanya adil, semuanya  berisi  rahmat,  dan  semuanya  mengandung  hikmah.  Setiap masalah  yang  menyimpang  dari  keadilan,  rahmat,  maslahat,  dan  hikmah pasti  bukan  ketentuan syari’at. Secara  sederhana  maslahat (al-maslahah) diartikan sebagai sesuatu  yang baik atau sesuatu  yang bermanfaat.
Jenis  kemaslahatan  yang  dipelihara  oleh  Syara ’ antara  lain: memelihara  agama,  jiwa,  akal,  keturunan,  dan  harta.  Berikut  ini  contoh pemeliharaan  terhadap  agama,  jiwa,  akal,  keturunan,  dan  harta  dalam masing-masing  skala  prioritasnya.  Pembahasan  tentang  Harta  Bersama terkait dengan memelihara harta yakni pada skala Darūriāt yakni tata cara tentang  kepemilikan  harta  dan  larangan  memperoleh  harta  secara  tidak hak.
Harta  bersama  dalam  sebuah  perkawinaan  merupakan  istilah terhadap  harta  kekayaan  yang  muncul  dalam  sebuah  perkawinan  antara laki-laki  dan  perempuan. 8 Dengan  adanya  perkawinan  maka  secara otomatis  akan  terjadi  harta  bersama  yang  diperoleh  karena  usaha  suami atau  suami  istri  secara  bersama-sama. 9 Ia  merupakan  wujud  iman  dan syukur  kepada  Allah  seseorang melaksanakan pernikahan. Demikian juga ketika  mereka  bercerai,  dilakukan  juga  atas  dasar  iman  dan  keyakinan bahwa rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi. 10
7 Ibid , h. 96
8 Hilman Hadikusumo, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum adat, dan Hukum Agama, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 163 9 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkwinan, (Yogyakarta: Liberty, 1986), h. 102 10 Linda, op.cit, h. 96-101
Jurnal  Pengembangan  Masyarakat  Islam
Iman mendasari adanya kasih sayang untuk saling memberi antara suami  istri,  keimanan  bahwa  rezeki  datang  dari  Allah  dan  semua  pihak berhak  untuk  menikmatinya.  Dengan  iman,  masing-masing  pihak  akan dijauhi  dari  sifat  tamak  dan serakah terhadap harta, sehingga baik suami saja  yang  bekerja  atau  justru  suami  tidak  bekerja,  maka  iman  akan menuntun kita untuk ikhlas membagi harta tersebut.
Nilai Keseimbangan dalam membangun rumah tangga diwujudkan agar  masing-masing  pihak  dapat  memenuhi  kewajiban  dan  menerima haknya.  Keseimbangan  perlu  diciptakan  agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan,  sehingga  terbangun  rumah  tangga  yang  kekal.  Suami  sebagai kepala  keluarga  melaksanakan  kewajibannya  memenuhi  nafkah  keluarga dan  istri  mengurus  rumah  tangga  dengan  baik.  Keseimbangan  akan tercipta  jika  masing-masing  pihak  saling  mengerti  dan  menghargai.  Jika terjadi  perceraian,  maka  nilai  keseimbangan  ini  tetap  perlu  dijaga,  agar tidak ada pihak yang dirugikan. Jika hanya suami saja yang bekerja dan istri hanya  sebagai  ibu  rumah  tangga,  maka  istri  tetap  mendapatkan  hak pembagian  harta  bersama,  kesimbangan  ini  bisa  dimaknai  dengan pembagian sama rata atau dibagi menurut rasa keadilan. 11
Dalam  memelihara  harta  benda  dan  kehormatan  ( hifz  al- māl ), terkait  dengan  pemeliharaan  harta  antara  lain:  pengakuan  hak  pribadi, pengaturan muamalat dan lain sebagainya. 12 Pengakuan hak milik pribadi termasuk  dalam  kepemilikan  harta  bersama  yang  dihasilkan  selama perkawinan ketika mereka bercerai.
Setiap  manusia  mempunyai  kebutuhan  pokok  yaitu  sandang, pangan, dan papan. Manusia diberi wewenang untuk mengatur kebutuhan tersebut dan menguasai harta ciptaan dan milik Allah swt. Manusia adalah pemilik nisbi dari harta tersebut (bukan pemilik sebenarnya). Mereka dapat menguasai  harta  tersebut  dalam  kedudukan  sebagai  pemegang  amanat (titipan)  dari  Allah  swt  terhadap  ciptaan-Nya.  Allah  mengamanatkan (menitipkan)  seluruh  ciptaan-Nya  kepada  manusia  untuk  dimanfaatkan dalam  rangka  memenuhi  segala  kebutuhan  mereka,  sebagai  sarana untuk beribadat sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan oleh-Nya. 13
Islam  membenarkan  seseorang  memiliki  harta  kekayaan  lebih banyak  dari  orang  lain,  sepanjang  cara  dan  pemanfaatannya  benar  yaitu
11 Ibid 12 Suparman  Usman, Pokok-Pokok  Filsafat  Hukum, (Serang  :  SUHUD Sentrautama, 2010), h. 206-207
13 Suparman  Usman, Hukum  Islam,  Asas-asas  dan  Pengantar  Studi  Hukum  Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002, h. 157
dengan  memperlihatkan  kewajiban  dan  tanggung  jawab  kepada kesejahteraan  masyarakat.  Artinya  apabila  terjadi  perceraian,  maka  pada umumnya harta bersama harus dibagi dua, mantan isteri maupun mantan suami  masing-masing  akan  mendapatkan  bagian  yang  sama  (masing- masing  setengah  bagian). 14 Ataupun  bagian  yang  berbeda  berdasarkan porsi  yang  bersangkutan  dalam  tugas  dan  kewajibannya  dalam  rumah tangga,  serta  dalam  menghasilkan  harta  bersama  tersebut.  Terkait  istri yang  turut  mencari  nafkah  dalam  memenuhi  kebutuhan  rumah  tangga, maka lebih sesuai maslahat, ia memperoleh bahagian yang lebih besar dari bagian mantan suami. Karena di samping turut mencari nafkah, ialah yang mengurus rumah tangga keperluan suami dan anak-anak mereka.

## 4. Implikasi  Putusan  Hakim  Tentang  Harta  Bersama  Pada
Kasus  Istri  Turut  Serta  Mencari  Nafkah  Di  Wilayah  Hukum Pengadilan  Tinggi  Agama  Bengkulu  Dalam  Konteks Pembaruan  Hukum Keluarga  Islam di Indonesia
Pengadilan  Agama  di  Wilayah  Hukum  Pengadilan  Tinggi  Agama Bengkulu  memiliki  komitmen  dan  nurani  yang  sama,  yaitu  akan  menilai peraturan perundang-undangan yang akan dijadikan pijakan hukum dalam mengambil  keputusan  disesuaikan  dengan  ajaran  dogmatik  agama, mengedepankan keadilan, tidak akan mengorbankan keadilan hanya demi kepastian hukum prosedural.
Masalahnya sekarang, bagaimana membuat putusan yang baik agar dapat menjadi referensi terhadap pembaruan hukum, dalam era reformasi dan  transformasi  sekarang  ini.  Untuk  itu  hakim  senantiasa  harus melengkapi diri dengan ilmu hukum, teori hukum, dan filsafat hukum.
Hakim  tidak  boleh  membaca  hukum  itu  hanya  secara  normatif (yang  terlihat)  saja.  Dia  dituntut  untuk  dapat  melihat  hukum  itu  secara lebih  mendalam,  lebih  luas  dan  lebih  jauh  ke  depan.  Dia  harus  mampu melihat  hal-hal  yang  melatarbelakangi  suatu  ketentuan-ketentuan  tertulis, pemikiran-pemikiran  apa  yang  ada  di  sana,  dan bagaimana rasa keadilan dan  kebenaran  masyarakat  akan  hal  itu.  Putusan  hakim  yang  demikian, akan  dapat  menjawab permasalahan utama sekarang ini. Teori yang akan digunakan  dalam  hal  ini  adalah  metode-metode  penemuan  hukum  yang akan  digunakan  baik  sebagai  pisau  analisis,  maupun  sebagai  wacana.
14 Suwatno, Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Hukum Adat Jawa di  Kecamatan  Tarub  Kabupaten  Tegal (Tesis  tidak  diterbitkan),  Semarang:  Universitas Diponegoro , 2010, h.52
Jurnal  Pengembangan  Masyarakat  Islam
Dengan  menggunakan  metode-metode  interpretasi,  analogi  dan argumentum  a  contrario ,  seorang  hakim harus menemukan hukum itu untuk menyelesaikan  masalah  (sengketa)  yang  dihadapi.  Melalui  metode penelitian  normatif  diteliti  beberapa  putusan-putusan  Mahkamah  Agung (yurisprudensi) yang berkualitas, yang secara langsung atau tidak langsung dapat berperan memperbarui hukum (Undang-undang) pada waktunya.
Hukum memiliki tiga aspek, yakni keadilan, finalitas dan kepastian. Aspek  keadilan  menunjuk  pada  kesamaan  hak  di  depan  hukum.  Aspek finalitas, menunjuk pada tujuan keadilan, yaitu memajukan kebaikan dalam hidup  manusia.  Aspek  ini  menentukan  isi  hukum,  sedangkan  kepastian menunjuk  pada  jaminan  bahwa  hukum (yang berisi keadilan dan norma- norma yang memajukan kebaikan benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Dapat dikatakan, dua aspek yang disebut pertama merupakan kerangka ideal dari hukum, sedangkan aspek ketiga (kepastian) merupakan kerangka operasional hukum. 15
Namun dalam kenyataannya terjadi pembagian harta bersama tidak sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu pembagiannya tidak dibagi  dua  seperti  pada  putusan  Mahkamah  Agung  Nomor 266K/AG/2010  antara  mantan  istri  (Penggugat/Termohon  Kasasi) dengan  mantan  suami  (Tergugat/Pemohon  Kasasi).  Adapun  bunyi putusan  Mahkamah  Agung  tersebut  terkait  dengan  pembagian  harta bersama  tercantum  dalam  amar  angka  6  yang  menetapkan  Penggugat berhak  memiliki  ¾  (Tiga  perempat)  bagian  dari  harta  bersama sebagaimana  tersebut  pada  amar  tersebut  di  atas  dan  Tergugat  berhak memiliki  ¼  (seperempat)nya.  Bahwa  berdasarkan  bukti  dan  fakta-fakta persidangan  ternyata  suami  tidak  memberikan  nafkah  dari hasil kerjanya dan  seluruh  harta  bersama  diperoleh  istri dari hasil kerjanya, maka demi keadilan,  pantaslah  Penggugat  memperoleh  harta  bersama  sebesar ditetapkan dalam amar putusan. 16
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  asas  kepastian  hukum  yang  harus dipedomani  Mahkamah  Agung  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  97 Kompilasi Hukum Islam yang seharusnya masing-masing berhak memiliki harta bersama tersebut seperdua dikesampingkan, Mahkamah Agung lebih mengedepankan  asas  keadilan  sebagai  bagian  nilai-nilai  dasar  hukum, selain  asas  kemanfaatan  dan  asas  kepastian  hukum,  yang  kenyataannya ketiga  nilai  dasar  dari  hukum  tersebut  terdapat  suatu spannungs-verhaltnis , suatu ketegangan satu sama lain.
15 Ibid, h. 130 16 Putusan Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/2010
Sejarah  pembentukan  dan  pembaruan  hukum  keluarga  Islam  di Indonesia tidak pernah bisa terlepas dari dialektika evolusi budaya hukum yang  terjadi  dari  waktu  ke  waktu.  Model  utama  dari  penggerak  evolusi tersebut  ada  pada  semangat  penyebar  Islam  yang  menerapkan  teori inkulturasi  namun  tereduksi  dengan semangat akulturasi yang melahirkan arabisasi Islam.
Idealnya  setiap  pelaku  penemuan  hukum,  khususnya  Hakim  harus mampu  bertriwikrama,  yaitu  yang  secara  fundamental  proporsional memahami  dan  menguasai  trilogi  dunia  hukum  yang  meliputi  faktisitas- normativitas dan idealitas hukum in abstracto dan in concreto setiap kali menghadapi perkara untuk diperiksa dan diadili. Dengan demikian fungsi Hakim dalam triwikrama adalah :
a. Hakim sebagai corong yang menyuarakan Undang-undang.
b. Hakim  sebagai  penterjemah  dan  penyambung  lidah  Undang- undang.
c. Hakim sebagai manusia susila yang berpikir, menimbang demi, dan menurut keadilan.
Dalam  praktek  ternyata  masih  banyak  Hakim  yang  masuk  dalam golongan  pertama  yaitu  yang  berpendirian segala sesuatu tentang hukum sudah  termuat  dalam  Undang-undang  sehingga  cukup  menerapkannya secara  sillogisme  dan  berasumsi  akan  diperoleh  putusan  yang  benar atas suatu kasus yang dihadapi. Masih sedikit di antara Hakim-hakim Peradilan Agama  yang  mampu  secara  mandiri  berkarya  sebagai  penerjemah  dan penyambung  lidah  Undang-undang.  Apalagi  mampu  berpikir  sebagai manusia berbudi dalam menimbang dan berfikir secara adil dan bijaksana. Hal  inilah  sebagaimana  terjadi  di  pada  hakim  Pengadilan agama wilayah hukum  Pengadilan  Tinggi Agama Bengkulu yang tidak berani melakukan terobosan  hukum  pada  perkara  pembagian  harta  bersama. Hakim hanya terpaku  pada  aturan  hukum  yang  ada  tidak  mempertimbangkan  kajian secara  sosiologis,  yang  notabene  isterinya  ikut  mencari  nafkah  ketika terjadi perceraian dan pembagian harta bersama hakim membagi ½ untuk suami dan ½ untuk isteri.
Bila  mengacu  pada  Pasal  97  KHI  bahwa  pertimbangan  hakim pengadilan  agama  wilayah  hukum  Pengadilan  Tinggi  Agama  Bengkulu sebagaimana telah disebutkan di atas sudah benar tapi bila dilihat dari sisi keadilan  rasanya  kurang  adil  karena  di  dalam  perkara  ini  isteri  lebih dominan mencari nafkah dari suami dan dalam pembagian harta bersama hendaknya  hakim  mempertimbangkan  kedudukan  isteri  itu  di  dalam rumah  tangga,  bahwa  isteri  dan  anak  merupakan  kewajiban  dan
Jurnal  Pengembangan  Masyarakat  Islam
tanggungjawab suami untuk menafkahinya bukan sebaliknya.
Secara implisit aturan dalam KHI yang digunakan adalah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 97 yaitu mengenai presentase pembagian harta bersama,  di  mana  masing-masing  pihak  berhak  mendapatkan  setengah dari harta bersama sudah benar bila isteri tidak ikut mencari nafkah karena isteri  di  rumah  dan  berkewajiban  untuk  mengurus  suami  dan  anaknya serta rumah tangganya.
Pembagian  harta  bersama  secara  adil  akan  dapat  menentramkan kehidupan  setelah  pasangan  suami  istri  bercerai.  Islam  mengajarkan kepada umat manusia agar senantiasa menyelesaikan masalah kehidupan di dunia  dengan  prinsip  keadilan,  termasuk  dalam  hal  pembagian  harta bersama. Masalah pembagian harta bersama jika tidak diselesaikan dengan adil  hanya  akan  menimbulkan  percekcokan  di  antara  para  pihak.  Oleh sebab  itu  perlu  dilakukan  pembaruan  hukum  tentang  pembagian  harta bersama  terutama  pada putusan hakim yang menangani perkara sengketa harta  bersama  karena  putusan  hakim  merupakan  yurisprudensi  yang menjadi  aturan  hukum  yang  dapat  diterapkan  di  tengah-tengah masyarakat.
Dengan  demikian  seorang  hakim  dapat  melakukan  pembaruan hukum  pada  pembagian  harta  bersama  yang  dituangkan  dalam  putusan bersifat  rasional,  dapat  dipertanggungjawabkan  (dapat  dikontrol/ ditelusur/  dilacak/ dianalisa lagi, dan dipahami), perihal segi adilnya dan serasi  pada  sistem  hukumnya,  terutama  akseptabel/  dapat  diterima  oleh para pencari keadilan.
Hakim  yang  benar  adalah  yang  putusannya  merupakan  pancaran dari  hati  nuraninya  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  menurut  hukum dan  ilmu  hukum  serta  mengandung  penalaran-penalaran  yang berlandaskan  filsafat  dan  teori  hukum,  sehingga  dapat  dipahami  dan diterima/  akseptabel  bagi  para  pencari  keadilan  pada  khususnya  dan masyarakat pada umumnya.
Indonesia  tergolong  sebagai  negara  yang  relatif  lamban  dalam melakukan pembaruan hukum keluarga Islam. Namun kehadiran Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dinilai sebagai wujud dari pembaruan itu. Untuk menolak ataupun menerima kesimpulan di  atas  tidak  dapat  dilepaskan  dari  pembahasan  mengenai  historisitas pembaruan  hukum  keluarga  Islam secara umum di negara-negara muslim sekalipun  tidak  seluruh  negara  muslim  memiliki  pandangan  yang  sama dalam  melakukan  reformasi  terhadap  hukum  keluarga  Islam.  Setidaknya
terdapat  tiga  tipologi  untuk memetakan negara muslim dalam melakukan reformasi hukum keluarga, yaitu, pertama, negara muslim yang sama sekali tidak mau melakukan pembaruan dan masih tetap memberlakukan hukum keluarga  sebagaimana  yang tertuang dalam kitab-kitab Fikih dari mazhab yang dianut seperti Saudi Arabia. Kedua, negara muslim yang sama sekali telah  meninggalkan  hukum  keluarga  Islam  dan  sebagai  gantinya mengambil  hukum  sipil  Eropa  seperti  Turki.  Sedangkan  tipologi  ketiga adalah  negara  muslim  yang  berusaha  memberlakukan  hukum  keluarga Islam tetapi setelah mengadakan pembaruan di sana-sini seperti Yordania dan Indonesia. 17
Untuk  dapat  memberikan  putusan  yang benar-benar menciptakan kepastian  hukum  dan  mencerminkan  keadilan,  hakim  sebagai  aparatur Negara  yang  melaksanakan  peradilan  harus  benar-benar  mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan  maupun  hukum  yang  tidak  tertulis  seperti  hukum kebiasaan.  Karenanya  dalam  undang-undang  tentang  kekuasaan kehakiman  dinyatakan  bahwa  hakim  wajib  menggali,  mengikuti  dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 18 Di sinilah letak pentingnya penemuan hukum oleh Hakim, untuk mengisi kekosongan  hukum sehingga tercipta putusan Pengadilan yang baik yang dapat  digunakan  sebagai  sumber  pembaruan  hukum  atau  perkembangan ilmu hukum.
Begitu  pentingnya  peran  Hakim  dalam  penegakan  hukum, sehingga  dalam  Hukum  acara  Hakim  dianggap  mengetahui  semua hukumnya (ius  curia  novit) yang  akan  menentukan  hitam  putihnya  hukum melalui  putusannya.  Namun  dalam  prakteknya  penegakan  hukum  sering dijumpai  ada  peristiwa  yang  belum  diatur  dalam  dalam  perundang- undangan, atau meskipun sudah diatur tetapi tidak lengkap dan tidak jelas, karena  memang  tidak  ada  satu  hukum  atau  Undang-undang  mengatur yang selengkap-lengkapnya mengingat masyarakat yang diatur oleh hukum senantiasa berubah (dinamis).
Oleh  karena  itu  kekurangan  atau  ketidaklengkapan  aturan  hukum atau  Undang-undang  harus  dilengkapi  dengan  jalan  menemukan  hukum
17 Atho Mudzhar, Wanita dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern , (Jakarta: CiputatPress, 2003), h. 204-205 18 Riduan  Syahrani, Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan  Umum , (Jakarta:Pustaka Kartini, 1998), h. 83
agar aturan hukumnya dapat diterapkan terhadap peristiwanya dan subyek yang  memiliki  wewenang  dalam  menegakan  hukum  atau  menemukan hukum itu adalah Hakim.
Putusan  hakim  tentang  harta  bersama  dalam  kasus  istri  turut mencari  nafkah  di  wilayah  hukum  Pengadilan  Tinggi  Agama  Bengkulu dalam  konteks  pembaruan  Hukum  Keluarga  Islam  di  ndonesia,  hakim harus  progresif.  Mantan  istri  yang  turut  mencari  nafkah  seharusnya mendapat  bagian  harta  bersama  yang  lebih  besar  dari  mantan  suami. Misalnya dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/2010 yang memberikan  bagian  ¾(Tiga  perempat)  bagian  dari  harta  bersama  untuk istri.  Karena  istrilah  yang  bekerja  menghasilkan  harta  bersama  tersebut. Atau besaran lain yang disepakati para pihak. Besaran bagian mantan istri dapat dirumuskan secara damai dan musyawarah antara para pihak.

## C. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan ini adalah sebagai berikut:
1. Pertimbangan  hakim  pada  putusan  tentang  harta  bersama  dalam kasus  istri  turut  mencari  nafkah  di  wilayah  hukum  Pengadilan Tinggi  Agama  Bengkulu  belum sesuai dengan Maqāsid asy- Syarī’ah .
Karena  hakim  tidak  mempertimbangkan  posisi  mantan  istri  yang terut  bekerja  mencari  nafkah  di  samping  menjalankan kewajibannya mengurus rumah tangga.
2. Putusan  hakim  tentang  harta  bersama  dalam  kasus  istri  turut mencari  nafkah  di  wilayah  hukum  Pengadilan  Tinggi  Agama Bengkulu  dalam  konteks  pembaruan  Hukum  Keluarga  Islam  di ndonesia,  hakim  harus  progresif.  Mantan  istri yang turut mencari nafkah  seharusnya  mendapat  bagian  harta  bersama  yang  lebih besar  dari mantan suami. Besaran bagian mantan istri dirumuskan secara damai dan musyawarah antara para pihak.

## Daftar Pustaka
Firdawaty, Linda, Filosofi Pembagian Harta Bersama , Jurnal ASAS, Nol 8, Nomor 1 tahun 2016 Hadikusumo,  Hilman, Hukum  Perkawinan  Indonesia  Menurut  Perundang- Undangan, Hukum adat, dan Hukum Agama, Bandung: Mandar Maju,
1990
Hamzah, Andi, KUHP dan KUHAP , Jakarta, Rineka Cipta, 1996 Kamil,  Ahmad, Kaidah-Kaidah  Hukum  Yurisprudensi ,  Jakarta:  Prenada Media, 2005
Kecamatan  Tarub  Kabupaten  Tegal (Tesis  tidak  diterbitkan),  Semarang: Universitas Diponegoro , 2010 Mertokusumo,  Sudikno, Bunga  Rampai  Ilmu  Hukum, Yogyakarta:
Liberty,1984
Mertokusumo,  Sudikno, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia ,  Yogyakarta:
Liberty,2006 Mudzhar,  Atho, Wanita  dalam  Hukum  Keluarga  di  Dunia  Islam  Modern ‛, dalam, AthoMudzhar dan Khairuddin Nasution, Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern , Jakarta: Ciputat Press, 2003
Nuruddin,  Amiur  dan  Azhari  Akmal  Tarigan, Hukum  Perdata  Islam  di Indonesia , Jakarta: Kencana, 2006 Putusan Nomor: 00318/Pdt.G/2013/PA.Bn Putusan Nomor: 0059/Pdt.G/2014/PA.Bn Putusan Nomor: 0135/Pdt.G/2015/PA.Mna Putusan Nomor: 0139/Pdt.G/2013/PA.Crp. Putusan Nomor: 0201/Pdt.G/2012/PA.Bn. Putusan Nomor: 0203/Pdt.G/2012/PA.Mna Putusan Nomor: 0278/Pdt.G/2014/PA.Crp Putusan Nomor: 0289/Pdt.G/2010/PA.Agm Putusan Nomor: 0290/Pdt.G/2013/PA.Mna Putusan Nomor: 0331/Pdt.G/2012/PA.Bn. Putusan Nomor: 0405/Pdt.G/2011/PA-Bn Putusan Nomor: 0414/Pdt.G/2013/PA Bn Putusan Nomor: 0431/Pdt.G/2013/PA Bn Putusan Nomor: 0499/Pdt.G/2012/PA.Crp. Putusan Nomor: 0503/Pdt.G/2013/PA Bn Putusan Nomor: 0657/Pdt.G/2013/PA.Bn Putusan Nomor: 115/Pdt.G/2012/PA.Crp. Putusan Nomor: 125/Pdt.G/2010/PA.Crp
Jurnal  Pengembangan  Masyarakat  Islam
Putusan Nomor: 153/Pdt.G/2010/PA.Crp. Putusan Nomor: 212/Pdt.G/2010/PA.Mna. Putusan Nomor: 232/Pdt.G/2010/PA.Crp. Putusan Nomor: 499/Pdt.G/2013/PA.Crp Putusan Nomor: 618/Pdt.G/2012/PA.Bkt Soemiyati, Hukum  Perkawinan  Islam  dan  Undang-undang  Perkawinan, Yogyakarta: Liberty, 1986 Suwatno, Pembagian  Harta  Bersama  Akibat  Perceraian  Menurut  Hukum  Adat Jawa  di  Kecamatan  Tarub  Kabupaten  Tegal (Tesis  tidak  diterbitkan), Semarang: Universitas Diponegoro , 2010 Syahrani,  Riduan, Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan  Umum ,
Jakarta:Pustaka Kartini, 1998
Tutik,  Titik  Triwulan, Pengantar  Ilmu  Hukum ,  Jakarta:  Prestasi  Pustaka, 2000 Usman, Suparman, Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002 Usman,  Suparman, Pokok-Pokok  Filsafat  Hukum, Serang:  SUHUD
Sentrautama, 2010
Zaid, Mushthafa, Al-Mashlahah fi al- Tasyri’ al-Islami wa Najm al-Din al-Thufi, Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1959