Volume 4, Nomor 1, Juni 2021
licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## IMPLIKASI PENCABUTAN HAK POLITIK SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN BAGI TERPIDANA KORUPSI
Dennis Efraim Purba
Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

## ABSTRAK

## ARTICLE INFO
Masalah utama dari penelitian ini adalah masih banyaknya kasus korupsi di Indonesia  oleh  pejabat  publik.Dalam  kasus  korupsi  yang  terjadi,ternyata
Mahkamah Agung pernah menjatuhkan hukuman tambahan bagi terpidana berupa  pencabutan  politiknya  hak.Hakim  menilai  upaya  pencabutan  hak politik  dilakukan  karena  korupsi  dianggap  merusak  prinsip  kehidupan berbangsa  dan  bernegara,  memberikan  citra  buruk  hingga  pilar demokrasi,berpotensi  mengganggu  perekonomian  dan  negara  rakyat keuangan,sehingga  mengganggu  kelangsungan  dan  pembangunan negara.Pendekatan  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah yuridis normatif dengan metode pengumpulan data sekunder di PT bentuk bahan  hukum  primer  dan  sekunder.Hasilnya  menunjukkan:  pertama, perampasan  hak  politik  tidak  melanggar  hak  asasi  manusia  tetapi penerapannya  dapat  dibatasi  berdasarkan  hukum,untuk  menjamin pengakuan  dan  penghormatan  terhadap  hak  asasi  manusia  dan  kebebasan dasar orang lain,moral, kepentingan umum, dan kepentingan nasional; kedua, implementasi hak politik pencabutan akan menutup kesempatan terpidana untuk kembali berperan sebagai anggota masyarakat,sehingga penanganan tindak  pidana  korupsi  seharusnya  tidak  lagi  fokus  pada  kebijakan  pidana semata,tetapi  melalui  kebijakan  non  penal  yang  memiliki  peran  strategis dengan  memperkuat  pengawasan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  dan membangun  transparansi  di  setiap  elemen  pemerintahan  untuk  mencegah praktik korupsi itu sendiri.
Kata Kunci: Pencabutan; hak politik; koruptor
Cite this paper: Purba, D. E., 2021. Implikasi Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Bagi Terpidana Korupsi. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 4(1).

## PENDAHULUAN
Kata  korupsi  berasal  dari  Bahasa  Belanda corruptie 1 yang  juga  diartikan  sebagai tingkah  laku  yang  menyimpang  dari  tugas-tugas  yang  sah  sebagai  pejabat  publik  atau jabatan  yang  diembannya  karena  status  (harta  dan  tahta)  yang  menyangkut  pribadi (perorangan,  keluarga  dekat,  kelompok  sendiri).  Layaknya  pelanggaran  hukum  atau
1 Fockema  Andrea  dalam  Andi  Hamzah, Pemberantasan  Korupsi  Melalui  Hukum  Pidana  Nasional  dan Internasional , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 4.
perilaku menyimpang masyarakat lainnya, tindakan korupsi juga memerlukan penegakan hukum  yang  sesuai  dengan  konsep  Negara  Hukum  atau Rechsstaat 2 yang  menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), persamaan di hadapan hukum ( equality before the law ), serta demokrasi 3 .
Berdasarkan data yang  dirilis oleh Kompas,  pelaku korupsi yang paling banyak ditangani  oleh  KPK  dilakukan  oleh  pejabat  publik,  ini  terjadi  karena  pejabat  publik mempunyai  kekuasaan  dan  kewenangan  yang  melekat  pada  jabatanya. 4 Menurut  data perbandingan pelaku korupsi yang ditangani oleh KPK berdasarkan profesi/jabatan yang dilihat dari tahun 2018-2020, tercatat jumlah keseluruhan sebanyak 496 orang. 5
Contoh kasus aktual terkait pejabat publik yang melakukan tindak pidana korupsi adalah vonis MA terhadap Lutfi Hasan Ishaaq selaku anggota DPR dalam perkara korupsi pengurusan kuota impor daging sapi dan tindak pidana pencucian uang dengan vonis 18 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan ditambah pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik. 6
Upaya pencabutan hak politik tersebut dinilai pantas menjadi pidana tambahan bagi pelaku yang menduduki jabatan publik terutama mereka yang berasal dari pilihan rakyat  ( elected  officials) yang  artinya  telah  mengingkari  kepercayaan  rakyat. Sebagaimana diatur dalam  pasal 73 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) 7 dan Pasal 10 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) 8 , bahwa  pencabutan  hak  politik  merupakan  bentuk  pidana  tambahan  yang  dapat dijatuhkan termasuk pada tindak pidana korupsi. Pidana tambahan ini dianggap mampu memberikan efek jera dan upaya perlindungan kepada masyarakat dari perilaku pejabat yang menyimpang.
Hal  ini  dimaksudkan  untuk  mengantisipasi  koruptor  yang  masih  ingin  menjadi pejabat publik yang dipilih melalui pemilihan umum demi melindungi masyarakat umum dari tindakan korupsi lagi. Sehingga, keberadaan hak politik merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan salah satu tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam alinea ke- empat  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  (yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945), yakni untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia.  Namun  hal  inilah  yang  menjadi  polemik  di masyarakat  mengingat  kondisi  terpidana  yang  telah  dibebaskan  tersebut  adalah seseorang yang sudah menjalani pembinaan dan seharusnya terbebas dari pencabutan hak.  Inilah  yang  sejatinya  dikehendaki  Undang-Undang  No.  12  Tahun  1995  tentang
2 Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 , Pasal 1 ayat (3).
3 Jimly Asshidiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, 2010, hal.8.
4 Kompas, http://wikidpr.org/news/kompas-korupsi-politik-439-koruptor-ditangani-kpk-76diantaranya-dpr-dan- dprd , diakses tanggal 11 Februari 2021.
5 Komisi Pemberantasan Korupsi, https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan , diakses tanggal 11 Februari 2021.
6 Kompas,  http://wikidpr.org/news/kompas-korupsi-politik-439-koruptor-ditanganikpk-76-diantaranya-dpr-dan- dprd, diakses tanggal 11 Februari 2021.
7 Indonesia , Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia , UU no. 39 tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, Ps. 73.
8 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  [Wetboek  van  Straftrecht] ,  diterjemahkan  oleh  Moeljatno,  (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), Ps. 10.
Pemasyarakatan 9 bahwa tujuan sistem pemasyarakatan adalah pemulihan kembali hak- hak dan kebebasan orang yang telah menjalani hukuman.

## METODE
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  hukum  ini  adalah  yuridis normatif,  yaitu  mengacu  pada  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. 10 Penelitian ini menekankan pada pengkajian bahan pustaka dan pengungkapan makna  suatu  norma  hukum  positif  sehingga  nantinya  sumber  penelitian  akan  lebih banyak melalui studi pustaka.
Spesifikasi  penelitian  dilakukan  secara  deskriptif  analitis,  menggambarkan  dan menguraikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas. 11 Spesifikasi penelitian ini dipilih, bertujuan untuk memperoleh pemaparan objektif terkait pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tujuan Pencabutan Hak Politik Terpidana Tindak Pidana Korupsi
Di  Indonesia  tindak  pidana  jabatan  menurut  KUHP  ialah  sejumlah  tindak  pidana tertentu  yang  hanya  dapat  dilakukan  oleh  orang-orang  yang  menduduki  jabatan publik. 12 Tindak  pidana  jabatan  merupakan  merupakan  kejahatan  yang  erat  kaitannya dengan  keuangan  negara.  Pejabat  yang  melakukan  korupsi  merupakan  sebuah  bentuk pengingkaran terhadap sumpah jabatan dan sebuah pengkhianatan terhadap nilai-nilai falsafah bangsa yakni Pancasila. Untuk itu penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak menduduki  jabatan  bagi  pelaku  korupsi  dianggap  mampu  menjadi  salah  satu  jalan tambahan disamping pidana pokok untuk memberikan efek jera terhadap pelaku.
Menurut Grand Strategy politik hukum pemberantasan korupsi, korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa  ( extraordinary  crime )  dan  praktik  korupsi  di  Indonesia  sudah  dalam  taraf  yang sangat memprihatinkan 13 . Sehingga strategi pemberantasan korupsi mencakup dimensi yang luas salah satunya melalui analisis atas perbuatan korupsi dengan strategi untuk mencegah  maupun  memberantas  korupsi  secara  tepat  yaitu  strategi  represif.  Strategi yang dilakukan berupa penindakan terhadap pelaku korupsi yang memberikan hukuman berat,  berupa  penjara  dan  pencabutan  hak-hak  tertentu  sebagai  hukuman  tambahan, sehingga  menimbulkan  efek  jera.  Proses  penanganan  tersebut  dapat  dilakukan  secara cepat  dan  tepat,  namun  implementasinya  harus  dilakukan  secara  terintegrasi  baik melalui kepolisian dan kejaksaan.
9 Indonesia, Undang-Undang tentang Pemasyarakatan , UU no. 12 tahun 1995, LN no. 77 tahun 1995.
10 Ibid., hal. 13.
11 Roni Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, hal. 97.
12 Theo  Lamintang, Delik-Delik  Kejahatan  Jabatan  dan  Jabatan  Tertentu  Sebagai  Tindak  Pidana  Korupsi , (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal.1.
13 Ivon Rista Veranda, “Urgensi Pencabutan Hak Menduduki Jabatan Publik bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, Artikel Ilmiah Universitas Brawijaya Malang (2015), hal. 11.
Menurut Ilham Gunawan, ada tiga faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi di Indonesia, yaitu: 14
1. Faktor Politik atau yang berkaitan dengan kekuasaan. Hal ini sesuai dengan rumusan  penyelewengan  penggunaan  uang  negara  yang  dipopulerkan  oleh  E.  John Emerich  Dalberg  Acton  (lebih  dikenal  dengan  nama  Lord  Acton)  yang  menyatakan bahwa “ power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely”
2. Faktor yuridis atau yang berkaitan dengan hukum, seperti lemahnya sanksi hukuman. Sanksi hukuman akan menyangkut dua aspek. Aspek yang pertama adalah peranan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan,  di  mana  hakim  dapat  keliru  dalam menjatuhkan  putusan.  Aspek  kedua  adalah  sanksi  yang  lemah  berdasarkan  bunyi pasal-pasal dan ayat-ayat peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi.
3. Faktor budaya , karena korupsi merupakan peninggalan pandangan feodal yang kemudian menimbulkan benturan kesetiaan, yaitu antara kewajiban terhadap keluarga dan kewajiban terhadap negara. Hal tersebut berkaitan dengan kepribadian yang meliputi mental dan moral yang dimiliki seseorang.
Dari ketiga faktor tersebut, pencabutan hak politik hadir untuk mampu menutupi celah terjadinya kembali korupsi. Faktor politik dapat dihentikan dengan direnggutnya kesempatan  untuk  menduduki  kekuasaan  itu  sendiri  sehingga  dapat  dihindari  adanya penyalahgunaan  kekuasaan.  Faktor  yuridis  pun  akan  semakin  diperkuat  dengan bertambah beratnya sanksi yang diberikan kepada pelaku. Dengan demikan maka akan tercipta sistem pemidanaan tindak korupsi yang akan kuat dan mampu mengubah faktor budaya terjadiya korupsi.

## Pencabutan Hak Politik Terpidana Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia
Menurut  John  Locke  &Rousseau,hak  politik  meliputi  kesamaan  hak,  hak ataskebebasan,  hak  untuk  memilih  termasuk  dalamhak  turut  serta  dalam pemerintahan. 15 Hak memilih dan dipilih dalam jabatan public dapat digolongkan dalam hak atas kemerdekaan berpikir dan hati nurani. Memilih dan dipilih berarti menggunakan pikiran dan hati nurani. Sehingga hak politik atau hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik termasuk salah satu hak asasi manusia yang bersifat tidak terkena restriksi atau batasan. 16 Hak politik sebagaimana bagian  dari hak asasi manusia pada  dasarnya juga diakui dalam konstitusi melalui Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945, “Segala warga negara bersamaan  kedudukannya  di  dalam  hukum  dan  pemerintahan  dan  wajib  menjunjung hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada  kecualinya,”  dan  Pasal  28  D  ayat  (3), “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Dengan  adanya  Pasal  28  J  Ayat  (2)  UUD  NRI  1945,  dirumuskanlah  pasal  73  UU  HAM bahwa  pembatasan  hak  berupa  pencabutan  hak  politik  dapat  dibatasiberdasarkan
14 Ledeng Marpaung, Tindak Pidana Korupsi. Masalah dan Pemecahannya , (Redaksi Sinar Grafika, 1992), hal. 44-45.
15 Mardenis. Kontemplasi  dan  analisis  terhadap klasifikasi  dan  politik  hukum  penegak  ham  di Indonesia. Jurnal Rechtsvinding, 2(3), 2013, hal. 437-451.
16 Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik . (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hal. 11.
undang-undang,  untuk  menjaminpengakuan  dan  penghormatan  terhadap  HAMserta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan,kepentingan umum, dan kepentingan bangsa.
Dalam  konsep  negara  hukum  dan  negara  kesejahteraan,  negara  dan  lembaganya memiliki  kewajiban  untuk  menjaga  keberlangsungan  hak  terpidana.  Pembatasan terhadap hak harus tegas dijelaskan secara limitatifterkait waktu pencabutan hak politik terpidana agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia terpidana karena menyangkut keberlangsungan kehidupan dan masa depan manusia meskipun ia menjadi terpidana.  Jika  ini  tidak  dilakukan  maka  dapat  berakibat  terjadinya  faktor  kriminogen terhadap terpidana yang dilakukan oleh negara melalui alat perlengkapannya. Akibatnya terjadi pelanggaran HAM oleh negara yaitu terpidana menjadi korban pelanggaran yang dilakukan  oleh  hakim  sebagai  pejabat  negara  melalui  putusannya. 17 Meski  dinyatakan terdapat  pembatasan  lima  tahun  dalam  Pasal  38  KUHP,  ternyatadalam  praktik pelaksanaannya terjadipelanggaran sebagaimana dialami oleh Luthfi Hasan Ishaaq yang dicabut hak politiknya tanpa dicantumkan kapan akhir pencabutan tersebut.
Akan  tetapi,  yang  menjadi  pertimbangan  pengadilan  tinggi  dalam  kasus  Luthfi Hasan  Isaaq  adalah  korupsi  dianggap  merusak  sendi-sendi  kehidupan  berbangsa  dan bernegara, memberikan citra buruk terhadap pilar demokrasi melalui lembaga parpol, berpotensi  mengganggu  perekonomianrakyat  dan  keuangan  negara  sehingga mengganggu  kelangsungan  dan  pembangunan  negara  ini.  Sehingga  dapat  dikatakan bahwa  penjatuhan  pidana  pencabutan  hak  politik  atau  hak  untuk  memilih  dan  dipilih dalam jabatan publik terhadap terpidana korupsi merupakan hal yang wajar dilakukan guna melindungi masyarakat agar terhindar dari pemimpin yang korup. 18
Dalam memutus terkait pencabutan hak politik pun, hakim melakukan penggalian terhadap  nilai  keadilan  yang  dapat  dirasakan  oleh  masyarakat  secara  meluas.  Ini merupakan perwujudan dari apa yang disampaikan oleh Jhon Rawls dalam A Theory of Justice ,  bahwa  hukum  harus  mampu  mewujudkan  nilai-nilai  keadilan  untuk  lebih mengutamakan  dan  berpihak  pada  masyarakat  yang  diuntungkan  dari  aspek  sosial, ekonomi dan politik supaya dapat mencapai tujuan keadilan 19 Penerapan pencabutan hak politik  justru  ditujukan  untuk  melindungi  kepentingan  masyarakat  agar  tidak mendapatkan pemimpin yang korup maupun  pemimpin yang didukung oleh konstituen yang  korup.  Di  masa  mendatang  diharapkan  pemimpin  yang  korup  tidak  akan  dipilih. Sehingga  penjatuhan  pidana  ini  mengembalikan  situasi  yang  rusak  akibat  dari  tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang tetap  menitikberatkan terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana dan korban, serta masyarakat.

## Implikasi  Pencabutan  Hak  Politik  Terpidana  Korupsi  dalam  Berbagai  Putusan Pengadilan
Pencabutan  politik  bagi  terpidana  korupsi  ternyata  bukan  hanya  diterapkan  di Indonesia.  Hal  ini  ternyata  telah  dipraktikan  pula  pada  berbagai  negara  salah  satunya
17 Ibid, hal.26
18 Warih  Anjari,  “Pencabutan  Hak  Politik  Terpidana  Korupsi  dalam  Perspektif  HAM”,Jurnal  Yudisial,  Vol.  8 (2015), hal. 38.
19 Yosi Dewi Mahayanthi, “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan PutusanPencabutan Hak Pilih Aktif dan  Pasif  Terhadap  Terpidana  Tindak  Pidana  Korupsi  dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia.”  Jurnal  Ilmiah Program S-1 Ilmu HukumUniversitas Brawijaya (2015), hal. 12.
adalah Republik Rakyat Tiongkok sebagai suatu upaya untuk memberikan efek jera bagi terpidana korupsi dan juga sebagai langkah untuk menegakkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Pencabutan hak politik bagi terpidana tindak pidana korupsi bukan merupakan hal yang  pertama  kali  diterapkan  di  Indonesia.  Mekanisme  ini  sudah  diterapkan  pula  di beberapa negara dunia, yakni salah satu di antaranya adalah negara Thailand. Pencabutan hak  politik  yang ada di Thailand merupakan bagian dari pidana  tambahan  yang dapat dijatuhkan  kepada  pelaku  tindak  pidana  korupsi.    Pengaturan  ini  dituangkan  dalam section  303  Constitution  of  The  Kingdom  of  Thailand ,  dan The  Organic  Act  on  Counter Corruption B.E. 2542 (A.D. 1999) tepatnya pada Chapter V tentang Removal from Office, section 58-65 yang mengatur mengenai pemecatan pejabat publik dan pencabutan hak politik  selama  5  tahun. 20 Hal  ini  ternyata  pernah  diterapkan  kepada  mantan  Perdana Menteri Thailand, Yingluck Shinawatra yang terjerat kasus korupsi program subsidi beras yang  menyebabkan  kerugian  negara  hingga  miliaran  dolar  AS  karena  terjadinya kebocoran pada proses subsidi tersebut. 21
Keberadaan pencabutan hak politik terpidana korupsi di Thailand, merupakan salah satu mekanisme yang tidak terpisahkan dari The Organic Act on Counter Corruption B.E. 2542  (A.D.  1999) yang  memang  dibentuk  untuk  mendorong  upaya  pemberantasan korupsi  di  Thailand.  Profesor  Sanya  Dhamasakti  seorang  pakar  hukum  dan  politik Thailand  mengatakan,  bahwa  keberadaan  pencabutan  hak  politik  sebagai  pidana tambahan merupakan  langkah yang efektif dalam memberantas tindak pidana korupsi yang telah marak terjadi pada instansi pemerintahan Thailand sejak kediktatoran rezim militer. Hal ini dibuktikan pula dengan turunnya Indeks Persepsi Korupsi Thailand, yang turun  setiap  tahunnya  yaitu  memperoleh  skor  CPI  35  (2016)  dari  yang  sebelumnya memperoleh skor CPI 36 (2015). 22
Di sisi lain, pencabutan hak politik ternyata justru mengingkari tujuan penjatuhan sanksi  pidana  sebagaimana  yang  telah  dituangkan  dalam  Undang  -  undang  Nomor  12 Tahun 1995 tentang  Lembaga Pemasyarakatan tepatnya dalam Pasal 3 yang berbunyi “Sistem  pemasyarakatan  berfungsi  menyiapkan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  agar dapat  berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab”. Mengingat, penerapan atas pencabutan hak politik tersebut dilakukan selepas terpidana menjalani masa pidana pokok  dalam  lembaga  pemasyarakatan.  Padahal  seharusnya  terpidana  tersebut  sudah dapat berinteraksi bebas dengan masyarakat sebagai suatu bentuk pengimplementasian atas  rehabilitasi  dan  reintegrasi  dalam  lapas.  Pencabutan  hak  politik  tersebut  justru menutup  celah  kesempatan  terpidana  untuk  menunjukkan  perannya  kembali  sebagai anggota masyarakat. Berangkat dari hal tersebut, maka seharusnya  penanganan kasus tindak  pidana  korupsi tentunya tidak  dapat bergantung dengan sanksi pidana semata.
20 MR.  Narong  Mat-Adam,  2008,  “Tindak  Pidana  Korupsi  dalam  Perspektif  Fiqh  Jinayah  dan  Hukum  Positif Thailand ” , (Skripsi Sarjana Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008), hal.72.
21 Detiknews,” Dimakzulkan, Mantan PM Yingluck Dilarang Terjun ke Politik 5 Tahun https://news.detik.com/internasional/2812252/dimakzulkan-mantan-pm-yingluck-dilarang-terjun-ke- politik-5-tahun?n992204fksberita =” ,  diakses tanggal 11 Februari 2021.
22 Corruption Perseption Index 2016, Transparency International ( www.transparency.org )
Prof. Muladi pun pernah menyatakan bahwa penegakan hukum pidana dalam kerangka sistem  peradilan  pidana  tidak  dapat  diharapkan  sebagai  satu-satunya  sarana penanggulangan  kejahatan  yang  efektif,  menimbang  bahwa  mungkin  saja  ada  pelaku tindak pidana yang tidak berada dalam kerangka hukum acara peradilan pidana. 23
Penanganan  tindak  pidana  korupsi  dilihat  dari  segi  perspektif  politik  kriminal seharusnya tidak lagi menitikberatkan pada penal policy semata, namun melalui non penal policy yang sesungguhnya memiliki peran strategis. Ini karena kebijakan non penal policy lebih seperti pencegahan terjadinya kejahatan. Pada intinya tidak dapat dipungkiri bahwa tindakan  represif  juga  mengandung  tindakan  preventif,  namun  harus  diakui  bahwa pencegahan yang sebenarnya adalah bentuk upaya pencegahan kejahatan yang terbaik..
Adapun upaya non penal yang dapat dilakukan dalam rangka menanggulangi tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut 24 :
1. Untuk mencegah terjadinya korupsi besar-besaran, pejabat yang menduduki jabatan yangrawan  korupsi,  harus  didaftar  kekayaannya  sebelum  menjabat  jabatannya sehinggamudah  diperiksa  pertambahan  kekayaannya  dibanding  dengan pendapatannya  yang  resmiserta  pemberian  sanksi  tegas  bagi  yang  tidak melaksanakan;
2. Penanggulangan  tindak  pidana  korupsi  harus  dilakukan  secara  sistemik  dan konsistenmelalui  pendekatan  integral  antara  upaya  represif  dan  upaya  preventif. Tindakan  pencegahan  dilakukan  dengan  cara  selain  menggunakan  hukum  pidana ( non-penal ).Cara menanggulangi korupsi di luar hukum pidana bisa melalui: 25
a. pencegahan tanpa pidana ( prevention without punishment ) dan;
b. mempengaruhipandangan  masyarakat  mengenai  kejahatan  dan  pemidanaan lewat  media  masa  dan  pendidikan  masyarakat  ( influencing  views  of  society  on crime and punishment/mass media );
3. Jalan untuk memberantas korupsi di negara-negara berkembang adalah
a. menaikkan gaji pegawai rendah (dan menengah),
b. menaikkan moral pegawai negeri,
c. Legalisasi pugutan liar menjadi pendapatan resmi atau legal;
4. Strategi  penanggulangan  tindak  pidana  korupsi  lebih  diutamakan  tindakan preventifnya,terutama  kepada  Jaksa  dan  Kajari  maupun  Kajati  untuk  memberikan pencegahan melaluiterjadinya perbuatan korupsi dengan cara memberikan advis atau pertimbangan hukum.Saat ini tindakan preventif masih jarang dilakukan, karena pada prakteknya telah terbukti bahwa tindakan represif menjadi pilihan pertama;
5. Mendesain ulang pelayanan publik, terutama pada bidang-bidang yang berhubungan langsung  dengan  kegiatan  pelayanan  kepada  masyarakat  sehari-hari.  Langkah- langkah prioritas ditujukan pada:
a. Penyempurnaan Sistem Pelayanan Publik;
b. Peningkatan Kinerja Aparat Pelayanan Publik;
23 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana , (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hal vii.
24 Dodik  Prihatin,  “Urgensi  Non  Penal  Policy  Sebagai  Politik  Kriminal  dalam  Menanggulangi  Tindak  Pidana Korupsi”, 2015, hal. 11
25 Barda   NawawiArief, Masalah   Penegakan   Hukum   dan   Kebijakan Penanggulangan Kejahatan . (PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 42.
c. Peningkatan Kinerja Lembaga Pelayanan Publik; dan
d. Peningkatan Pengawasan terhadap Pelayanan Publik.
6. Memperkuat  transparansi,  pengawasan  dan  sanksi  pada  kegiatan-kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi dan sumber daya manusia. Langkah- langkah prioritas ditujukan pada:
a. Penyempurnaan Sistem Manajemen Keuangan Negara;
b. Penyempurnaan  Sistem Procurement /Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah; dan
c. Penyempurnaan Sistem Manajemen SDM Aparatur Negara.

## PENUTUP
Korupsi  sebagai extraordinary  crime dan  pelanggaran  kejahatan  jabatan, memerlukan  upaya  khusus  dalam  penanganannya.  Salah  satu  upaya  khusus  tersebut adalah dengan memberikan pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu yaitu hak politik  bagi  terpidana  tindak  pidana  korupsi.  Hal  ini  diperlukan  untuk  menutup  celah terjadinya kembali korupsi karena jabatan atau posisi strategis dalam pemerintahan yang ia miliki serta sebagai bentuk pidana tambahan untuk memberikan efek jera bagi pelaku.
Pemidanaan pada dasarnya memang adalah pelanggaran HAM, tetapi pelanggaran HAM tersebut diperbolehkan, sepanjang berdasarkan Undang-Undang. Hal demikian juga berlaku  dalam  pidana  tambahan  berupa  pencabutan  hak  pilih  aktif  dan  pasif,  yang dibenarkan berdasarkan KUHP (Pasal 10 huruf b angka 1, Pasal 35, dan Pasal 38). Meski demikian  dalam  melakukan  pencabutan  hak  tersebut  tetap  diperlukan  adanya pembatasan yang jelas berkaitan dengan adanya Hak Asasi Manusia yaitu hak politik yang sedang dirampas.
Selain  bentuk  pidana  tambahan,  kebijakan  pidana non  penal dapat  diutamakan dengan  memperkuat  pengawasan  dari  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  maupun membangun  transparansi  pada  setiap  sendi  pemerintahan  agar  mampu  mencegah praktik  korupsi  itu  sendiri.Dalam  hal  ini  terkait  jabatan  publik,  juga  telah  terdapat pengaturan dan batasan bahwa hanya mantan terpidana yang minimal telah lima tahun selesai menjalankan pidananya yang dapat mencalonkan diri kembali untuk menduduki jabatan publik seperti kepala daerah maupun anggota legislatif.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Arianto, Santya. Constitutional Law and Democratization in Indonesia . Jakarta: Publishing House Faculty of Law University of Indonesia, 2000.
Arief,   Barda   Nawawi. Masalah   Penegakan   Hukum   dan   Kebijakan Penanggulangan Kejahatan . PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002.
Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
Hamzah, Andi. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
Klitgaard, Robert. Membasmi Korupsi . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001).
Lamintang,  Theo. Delik-Delik  Kejahatan  Jabatan  dan  Jabatan  Tertentu  Sebagai  Tindak Pidana Korupsi . Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Marpaung,  Ledeng. Tindak  Pidana  Korupsi.  Masalah  dan  Pemecahannya ,  Redaksi  Sinar Grafika, 1992
Muladi, Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana .  Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro, 1995.

## Skripsi
Mat-Adam,  MR.  Narong.  “Tindak  Pidana  Korupsi  dalam  Perspektif  Fiqh  Jinayah  dan Hukum  Positif  Thailand”.  (Skripsi  Sarjana  Universitas  UIN  Sunan  Kalijaga Yogyakarta 2008).
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  [Wetboek  van  Straftrecht]. Diterjemahkan  oleh Moeljatno. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

## Artikel
Anjari,Warih.  2015.“Pencabutan  Hak  Politik  Terpidana  Korupsi  dalam  Perspektif  Hak
AsasiManusia (Kajian Putusan Nomor 537K/Pid.Sus/2014 dan Nomor1195K/Pid.Sus/2014).” Jurnal Yudisial Vol.8.
Asshidiqie, Jimly. “Gagasan Negara Hukum Indonesia”. 2010.
Mahayanthi,Yosi  Dewi.  “Dasar  Pertimbangan Hakim dalam  Menjatuhkan PutusanPencabutan Hak Pilih Aktif dan Pasif Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsidalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia.”  Jurnal  IlmiahProgram  S-1  Ilmu HukumUniversitas Brawijaya. 2015.
Mardenis.  Kontemplasi dan  analisis  terhadap klasifikasi  dan  politik  hukum  penegak ham  di Indonesia. Jurnal Rechtsvinding, 2(3), 2013.
Prihatin, Dodik. “Urgensi Non Penal Policy Sebagai Politik Kriminal dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi.” 2015.

## Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia. Undang-Undang tentang Pemasyarakatan , UU no. 12 tahun 1995, LN. No. 77 tahun 1995.
________. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV , LN. No. 14 Tahun 2006.
________. Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia , UU no. 39 tahun 1999, LN No.
Veranda,  Ivon  Rista.  “Urgensi  Pencabutan  Hak  Menduduki  Jabatan  Publik  bagi  Pelaku Tindak Pidana Korupsi.” Artikel Ilmiah Universitas Brawijaya Malang. 2015.

## Internet
Bappenas, http://www.bappenas.go.id . diakses tanggal 11 Februari 2021.
Corruption Perseption Index 2016. Transparency International ( www.transparency.org )
Detiknews.  ”  Dimakzulkan,  Mantan  PM  Yingluck  Dilarang  Terjun  ke  Politik  5  Tahun” https://news.detik.com/internasional/2812252/dimakzulkan-mantan-pm- yingluck-dilarang-terjun-ke-politik-5-tahun?n992204fksberita =. diakses tanggal 11 Februari 2021.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi, https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk- berdasarkan-profesi-jabatan , diakses tanggal 11 Februari 2021.
Kompas. http://wikidpr.org/news/kompas-korupsi-politik-439-koruptor-ditangani- kpk76diantaranya-dpr-dan-dprd . diakses tanggal 11 Februari 2021.