## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PEMBAGIAN HARTA WARISAN ANAK ANGKAT PADA PUTUSAN M.A No. 113.K/Pdt/2019
Juridical Review Of The Judge's Considerations In The Case Of Distribution Of An Adopted Child's Inheritance Property In M.A. Ruling No. 113.K/Pdt/2019
Dwi Handayani * , Rustan
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
*Email: dwi.handayani@umi.ac.id
Diterima: 20 Agustus 2023/Disetujui: 05 Desember 2023

## ABSTRAK
Penelitian ini berawal dari seorang anak angkat yang diangkat secara sah didepan notaris, namun dalam  perjalanannya anak angkat  tersebut  tidak  mendapatkan  hak  waris  dari  kedua  orang  tua  angkat  yang  telah  meninggal  yang  dilanjutkan  dengan tuntutan keluarga anak angkat ke Pengadilan Negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Pertimbangan Hukum Hakim Dalam  Perkara  Pembagian  Harta  Warisan  Pada  Putusan  No.113.K/Pdt/2019  Telah  Sesuai  Dengan  Hukum  Yang  Berlaku. Tipe  penelitian  yang  digunakan  yaitu  penelitian  hukum  normative  terhadap  pertimbangan  hukum  hakim  dalam  memutus perkara  ini.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  Pertimbangan  hakim  dalam  memutuskan  perkara  ini  belum  sesuai  dengan Peraturan  dan  Asas-asas  serta  teori  sosiologi  hukum  khususnya  hak  hereditatis  petition,  penulis  memberikan  sumbangan pemikiran  bahwa;  Hakim  yang  baik  dalam  memberikan  putusan  terhadap  sengketa  waris  anak  angkat  diharapkan  dapat menjatuhkan putusan dengan mengacu pada Teori Sosiologi Hukum, dimana hukum menjadi pedoman dasar dalam memutus hak-hak anak angkat, memerhatikan hak hereditatis petition, dan notaris sebagai pihak yang paling dekat dengan masyarakat harusnya  dapat  memberikan  penyuluhan  kepada  klien  yang  datang  kepadanya  mengenai  akibat  hukum  dari  perbuatan pengangkatan anak atau penyerahan anak dikarenakan akan berdampak pada status hukum anak dan hak mewarisi.
Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Anak Angkat, Hak Waris

## ABSTRACT
This  research  originated  from  an  adopted  child  who  was  legally  appointed  in  front  of  a  notary,  but  in  the  course  of  his journey  the  adopted  child  did  not  get  inheritance  rights  from  the  two  adoptive  parents  who  had  died,  followed  by  the demands of the adopted child's family to the District Court. This study aims to examine the Judges' Legal Considerations in the  Case  of  Inheritance  Distribution  in  Decision  No.113.K  /  Pdt  /  2019  in  Accordance  with  Applicable  Law.  The  type  of research used is normative legal research on the legal considerations of judges in deciding this case. The results showed that  the  judge's  consideration  in  deciding  this  case  was  not  in  accordance  with  the  Regulations  and  Principles  and  the theory of legal sociology, especially the hereditary rights of petitioners, the author contributed ideas that; Good judges in giving  decisions  on  disputes  over  the  inheritance  of  adopted  children  are  expected  to  be  able  to  make  decisions  with reference to Legal Sociology Theory, where the law becomes the basic guideline in deciding the rights of adopted children, paying attention to hereditary petition rights, and notaries as the closest party to the community should be able to provide counseling to clients who come to them regarding the legal consequences of the act of adopting a child or surrendering a child because it will have an impact on the child's legal status and inheritance rights.
Keywords: Judge Consideration, Adopted Child, Inheritance Rights
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## 1.   PENDAHULUAN
Anak  dianggap  sebagai  amanah  dan  anugerah  dari Tuhan,  dianggap  lebih  berharga  daripada  kekayaan  material lainnya.  Sebagai  amanah,  anak  perlu  dijaga  dan  dilindungi karena dalam diri mereka terkandung nilai, martabat, dan hak- hak  sebagai  manusia  yang  harus  dihormati.  Dari  perspektif bangsa  dan  negara,  anak-anak  dianggap  sebagai  pewaris  dan
representasi  dari  masa  depan  bangsa.  Oleh  karena  itu,  setiap anak  memiliki  hak  untuk  kelangsungan  hidup,  pertumbuhan, perkembangan,  partisipasi,  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi, serta hak sipil dan kebebasan (Susiana, 2011)
Pasal  330  KUH  Perdata  menjelaskan  bahwa  anak merujuk  kepada  individu  yang  belum  mencapai  usia  dewasa, yaitu kurang dari 21 tahun dan belum menikah. Definisi anak
e-ISSN :  2477-197X https://postgraduate.universitasbosowa.ac.id/
Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pembagian Harta Warisan Anak (Dwi Handayani, Rustan)
dalam konteks ini setara dengan mereka yang masih dianggap sebagai anak-anak dan seseorang yang belum mencapai batas usia  yang  sah  secara  hukum  sebagai  subjek  hukum, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang perdata (Eugenia Liliaeati Muljono, 1998)
Meskipun  seorang  perempuan  telah  melahirkan,  pasal  2 KUH  Perdata  menegaskan  bahwa  jika  kepentingan  anak mengharuskan,  anak  yang  masih  berada  dalam  kandungan perempuan  tersebut  dianggap  sudah  dilahirkan.  Selain  itu, anak  memiliki  hak  atas  pemeliharaan  dan  perlindungan,  baik ketika  masih  berada  dalam  kandungan  maupun  setelah  lahir. Oleh  karena  itu,  jika  kepentingan  anak  menuntut,  anak  yang masih  berada  dalam  kandungan  perempuan  dianggap  sebagai sudah  dilahirkan.  Namun,  anak  yang  meninggal  saat  proses kelahiran  dianggap  seolah-olah  tidak  pernah  ada.  (J.Satrio, 1999)
Ketidaksempurnaan  dalam  suatu  keluarga  tidak  hanya terbatas  pada  ketidakmampuan  untuk  memiliki  keturunan, yang  sering  menjadi  penyebab  perceraian.  Untuk  mencegah perceraian  karena  ketidakmampuan  memiliki  anak,  pilihan lain  dapat  diambil  melalui  pengangkatan  anak.  Pengangkatan anak  merujuk  pada  pemberian  hak  anak  oleh  pihak  keluarga orang  tua  kandung,  wali  yang  sah,  atau  individu  lain  yang memiliki  tanggung  jawab  untuk  merawat,  memberikan dukungan  finansial,  dan  melindungi  anak  tersebut.  Proses  ini diatur  oleh  keputusan  atau  penetapan  pengadilan,  sehingga anak  yang  diangkat  akan  menjadi  bagian  dari  lingkungan keluarga orang tua angkatnya. (Husnah, 2009)
Tujuan  pengangkatan  anak  dapat  beragam,  baik  untuk menjaga  kelangsungan  keturunan  saja,  memberikan  perhatian dan  kesejahteraan  kepada  anak,  atau  bahkan  mencakup keduanya,  yaitu  menjaga  kelangsungan  keturunan  sambil memberikan perhatian dan  kesejahteraan  kepada anak.  Selain itu,  ada  tujuan  lain  dari  pengangkatan  anak,  seperti  menjaga kelangsungan  keturunan  dalam  suatu  keluarga  dan  mencegah terjadinya perceraian untuk mempertahankan perkawinan.
Hingga  saat  ini,  di  Indonesia  belum  ada  undang-undang nasional  yang  mengatur  pengangkatan  anak.  Satu-satunya ketentuan  yang  ada  adalah  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung, yang  memberikan  dasar  dan  panduan  bagi  hakim  dalam mengambil  keputusan  atau  menetapkan  ketetapan  terkait permohonan  pengangkatan  anak.  Penyempurnaan  aturan tersebut  diharapkan  dapat  memberikan  kepastian  hukum dalam proses pengangkatan anak. Saat ini, pengangkatan anak sering  dilakukan  melalui  cara  adat  dan  sering  kali  hanya disaksikan  oleh  tokoh-tokoh  adat  setempat,  sehingga keberlangsungan  proses  pengangkatan  anak  dapat  terjadi sambil tetap memastikan adanya kepastian hukum.
Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang  Perlindungan  Anak  menyatakan  bahwa  anak  angkat merujuk  pada  anak  yang  hak-haknya  dipindahkan  dari pengawasan orang tua, wali yang sah, atau individu lain yang bertanggung  jawab  atas  perawatan,  pendidikan,  dan pemeliharaan  anak  ke  dalam  lingkungan  keluarga  orang  tua angkatnya,  sesuai  dengan  keputusan  atau  penetapan Pengadilan.
Dengan  diberlakukannya  Undang-undang  No.  3  Tahun 2006  sejak  tanggal  21  Maret  2006,  kewenangan  Pengadilan Agama  menjadi  mutlak  dalam  menerima,  memeriksa,  dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan  hukum Islam. Seperti halnya produk  hukum dari
Pengadilan Negeri mengenai pengangkatan anak yang berupa "penetapan", produk hukum dari Pengadilan Agama mengenai pengangkatan  anak  yang  dilaksanakan  berdasarkan  hukum Islam juga memiliki format "penetapan”.
Menurut  Pasal  10  Ayat  1  Staatblad  No  129  mengenai pengangkatan  anak,  proses  pengangkatan  anak  harus dilakukan  melalui  akta  notaris,  yang  mencantumkan  dengan jelas  nama  keluarga  orang  yang  mengangkat  anak  dan  nama- nama  anak  angkat.  Peraturan  ini  hanya  berlaku  untuk golongan  Timur  Asing  Tionghoa,  sehingga  pengangkatan anak  di  luar  ketentuan  ini  dianggap  tidak  sah.  Setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang  Pelaksanaan  Pengangkatan  Anak,  terdapat  upaya untuk  menegaskan  peran  notaris  dalam  proses  pengangkatan anak,  meskipun  peran  notaris  tidak  dijelaskan  dengan  tegas dan  jelas,  namun  dimungkinkan  bagi  notaris  untuk  membuat akta  pengangkatan  anak  yang  tetap  harus  disahkan  oleh pengadilan.
Notaris  merupakan  seorang  pejabat  umum  yang  secara profesional  berupaya  mencegah  timbulnya  masalah  di  bidang hukum.  Berbeda  dengan  Advokat  (Pengacara)  yang  terlibat setelah  masalah  hukum  sudah  muncul  akibat  suatu  peristiwa. Saat  ini,  bantuan  dari  notaris  tidak  hanya  dicari  oleh masyarakat  golongan  Timur  Asing  Tionghoa,  di  mana sebelumnya berlaku Staatsblad tahun 1917 nomor 129 tentang Pengangkatan  Anak,  tetapi  juga  oleh  masyarakat  yang sebelumnya tidak tunduk pada peraturan tersebut (masyarakat adat).
Dalam  Staatsblad  Nomor  129  Tahun  1917  dijelaskan bahwa  anak  angkat  memiliki  hak  yang  setara  dengan  anak kandung  dari  orang  tua  angkatnya.  Oleh  karena  itu,  anak angkat  dalam  keluarga  diberikan  kedudukan  yang  sama dengan  anak  kandung  atau  anak  yang  lahir  dari  orang  tua angkatnya.  Konsekuensinya,  hal  ini  dapat  berpengaruh terhadap  kesetaraan  hak  dan  kewajiban  yang  dimiliki  oleh anak angkat, termasuk dalam konteks pembagian warisan dari orang tua angkatnya jika mereka telah meninggal dunia.
Salah  satu  permasalahan  yang  sering  muncul  dalam masyarakat  terkait  dengan  pembagian  harta  warisan  setelah kematian  orang  tua.  Contohnya,  terdapat  suatu  kasus  dimana pasangan  suami  istri  mengadopsi  seorang  anak  melalui prosedur  notarial,  dengan  penyerahan  langsung  oleh  ayah kandung melalui akta penyerahan anak No.2 tertanggal 3 Juni 1969.  Sejak  saat  itu,  anak  angkat  dengan  inisial  SW  diasuh, dididik,  dan  dibesarkan  oleh  kedua  orang  tua  angkatnya. Namun, beberapa tahun setelah anak angkat SW menikah dan memiliki keluarga sendiri, tanpa sepengetahuannya, orang tua angkatnya membuat akta keterangan Hak Waris No.3/X/1988 di  hadapan  notaris.  Dalam  akta  tersebut,  anak  kandung  dan istri  dari  ayah  angkatnya  dinyatakan  sebagai  satu-satunya pewaris, tanpa adanya pewaris lainnya.
Pada tahun 2017, setelah anak angkat dengan inisial SW meninggal,  istri  SW  mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan Negeri.  Gugatan  ini  bertujuan  untuk  membatalkan  akta keterangan waris yang dibuat oleh orang tua angkat suaminya, karena  dianggap  tidak  sah  dan  merugikan  anak  angkat  SW. Hal  ini  disebabkan  oleh  ketidakinklusan  SW  sebagai  ahli waris  dalam  akta  tersebut,  meskipun  seharusnya  ia  termasuk sebagai ahli waris berdasarkan akta No.2 tanggal 3 Juni 1969, serta surat dari Pengadilan Negeri Tsm yang menjelaskan hak waris  SW  terhadap  akta  No.2  tanggal  3  Juni  1969.  Surat
tersebut menyatakan bahwa akta tersebut substansinya adalah akta  pengangkatan  anak  (adopsi),  dan  SW  memiliki  status sebagai  ahli  waris  sehingga  berhak  mewarisi  harta peninggalan orang tua angkatnya.

## 2. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian  hukum Normatif (normatif  law  research ).  Metode  penelitian  yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan  cara  meneliti  bahan-bahan  kepustakaan  atau  data sekunder.  Penelitian  ini  dilakukan  guna  untuk  mendapatkan bahan-bahan  berupa:  teori-teori,  konsep-konsep,  asas-asas hukum  serta  peraturan  hukum  yang  berhubungan  kedudukan anak  angkat  dalam  sistem  pewarisan  berdasarkan  hukum perdata

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Pertimbangan  Hukum  Hakim  Dalam  Perkara Pembagian Harta Warisan Pada Putusan
No.113.K/Pdt/2019  Telah  Sesuai  Dengan  Hukum Yang Berlaku
Putusan  merupakan  pernyataan  hakim  yang  ditulis  dan diucapkan  secara  terbuka  dalam  sidang  umum  sebagai  hasil dari  pemeriksaan  perkara  gugatan.  Dalam  menyelesaikan suatu  perkara,  majelis  hakim  tidak  bisa  memberikan keputusan  sembarangan,  melainkan  harus  didasarkan  pada argumen  dan  Undang-Undang  yang  berlaku  di  Indonesia. Penting  untuk  dicatat  bahwa  hakim,  dalam  menyampaikan putusannya, tidak boleh bersikap otoriter; sebaliknya,  mereka harus  memberikan  argumentasi  dan  alasan  yang  jelas,  baik untuk pihak yang bersengketa maupun untuk pencari keadilan secara  umum.  Sebuah  putusan  yang  baik  tidak  hanya mencakup  formulasi  kata-kata,  melainkan  juga  harus didukung  oleh  proses  persidangan  yang  sesuai.  Oleh  karena itu,  seorang  hakim  perlu  memahami  hukum,  baik  secara formil  maupun  materiil,  dan  dapat  mengaplikasikannya dengan tepat dan benar selama pemeriksaan persidangan.
Pertimbangan  adalah  inti  dari  suatu  keputusan,  dan keadilan  merupakan  prinsip  yang  harus  dipegang  teguh  oleh seorang  hakim.  Kriteria  yang  dapat  digunakan  untuk  menilai keadilan  suatu  putusan  adalah  apakah  keputusan  tersebut benar, objektif, rasional, dan konkret. Dengan mempertimbangkan  kriteria-kriteria  ini,  pihak  yang  terlibat dalam  perkara  atau  penerima  putusan  dapat  memahami dengan  lebih  jelas  kebenaran  dan  kesalahan  yang  terkait dengan keputusan tersebut.

## Kasus Posisi
Perkara  ini  berkaitan  dengan  pembagian  harta  warisan dalam  keluarga  keturunan  tionghoa.  Para  penggugat  dalam kasus ini, yakni istri dan anak-anak almarhum Tan Kong Lay alias  Liong  Sin  Cung  alias  Soehartono  Widjaja,  diadopsi menjadi  anak  pada  hari  Selasa,  3  Juni  1969,  oleh  pasangan suami istri, yaitu almarhum Liong Joeng Tjong dan Ny. Tjien Soey  Jin  alias  Susan  Tjen.  Pengangkatan  anak  ini  tercatat dalam  akta  Notaris  No.2  tertanggal  3  Juni  1969  yang  dibuat oleh  Notaris  Riono  Roeslam.  Dalam  akta  tersebut,  mereka diakui  sebagai  ahli  waris  yang  sah.  Sesuai  dengan  hukum yang berlaku, status Tan Kong Lay alias Liong Sin Cung alias Soehartono Widjaja setara dengan anak kandung, sebagaimana  diatur  dalam  Staatblad  1917  No.129  Pasal  12 (1).
Namun,  pada  tanggal  26  Oktober  1988,  Ny.  Tjien  Soey Jin alias Susan Tjien dan Ny. Lianawati Liong alias Liong Sin Lia  membuat  akta  keterangan  hak  waris  di  hadapan  notaris Liana Nugraha, S.H dengan nomor akta: 3/X/1988, tertanggal 26  Oktober  1988.  Isinya  menyatakan  bahwa  Ny.  Tjien  Soey Jin alias Susan Tjien dan Ny. Lianawati Liong alias Liong Sin Lia  merupakan  satu-satunya  ahli  waris  dari  almarhum  Liong Joeng  Tjon  (sebagai  pewaris)  dan  berhak  atas  seluruh  harta peninggalan  pewaris.  Namun,  almarhum  Tan  Kong  Lay  alias Liong  Sin  Cung  alias  Soehartono  Widjaja  juga  termasuk sebagai  ahli  waris  dari  almarhum  Liong  Joeng  Tjon, sebagaimana tercatat dalam akta notaris No.2 tertanggal 3 Juni 1969  yang  dibuat  di  hadapan  notaris  Riono  Roeslam.  Oleh karena itu, dalam hal ini, pihak almarhum Tan Kong Lay alias Liong  Sin  Cung  alias  Soehartono  Widjaja  harus  dimasukkan ke  dalam  akta  keterangan  hak  waris  dan  namanya  harus tercantum  dalam  akta  notaris  Liana  Nugraha,  S.H  dengan nomor  akta:  3/X/1988  tertanggal  26  Oktober  1988.  Dengan demikian,  kedudukannya  adalah  sebagai  ahli  waris  bersama- sama  dengan  Ny.  Tjien  Soey  Jin  alias  Susan  Tjien  dan  Ny. Lianawati  Liong  alias  Liong  Sin  Lia,  yang  semuanya merupakan  ahli  waris  dari  almarhum  Liong  Joeng  Tjon. Berdasarkan informasi tersebut, tindakan yang dilakukan oleh Ny. Tjien Soey Jin alias Susan Tjien dan Ny. Lianawati Liong alias Liong Sin Lia yang membuat akta keterangan hak waris di  hadapan  notaris  Liana  Nugraha,  S.H  dengan  nomor  akta: 3/X/1988,  tertanggal  26  Oktober  1988,  telah  menimbulkan kerugian  pada  ahli  waris  lain,  berdasarkan  Asas  Legitimatie Fortie.  Dalam  konteks  ini,  almarhum  Tan  Kong  Lay  alias Liong  Sin  Cung  alias  Soehartono  Widjaja  telah  dirugikan dalam kasus ini.

## 3.2. Pertimbangan  Hukum  Hakim  Dalam  Menjatuhkan Putusan  Pada  Perkara  Dengan  Nomor  Putusan  M.A No.133.K/Pd
Dalam  penyelesaian  perkara  ini,  Hakim  memberikan putusan  dengan  mempertimbangkan  alat  bukti  yang  telah diajukan,  didukung  oleh  keyakinan  pribadi  hakim  yang bersumber dari hati nurani dan kebijaksanaan. Majelis Hakim Pengadilan  Negeri  Tasikmalaya  yang  menangani  perkara  ini menyimpulkan  keputusan  setelah  memeriksa  fakta-fakta hukum yang diajukan selama persidangan.
Dalam hal ini, Majelis Hakim mempertimbangkan bukti- bukti  yang  diajukan  oleh  Para  Pihak,  dan  setelah  memeriksa fakta-fakta  hukum  yang  telah  dihadirkan  di  persidangan, Majelis  Hakim  mencapai  keputusan  akhirnya.  Meskipun  ada bukti-bukti  tambahan  yang  diajukan  oleh  Para  Pihak  yang masih  berkaitan  dengan  perkara  ini,  Majelis  Hakim memutuskan  bahwa  permasalahan  pokok  dalam  perkara  ini telah terjawab dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan sebelumnya.  Oleh  karena  itu,  bukti  tambahan  tersebut  tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim. Putusan Hakim, yaitu sebagai berikut:
1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2) Menyatakan  Para  Penggugat  adalah  selaku  ahli waris yang sah  dari Almarhum Tan Kong Lay alias Liong Sin Cung (Soehartono Widjaja);
3) Menyatakan  barang  bukti surat  yang  diajukan oleh Para Penggugat adalah sah dan berharga;
4) Menghukum Para Tergugat  untuk  membayar biaya perkara  yang  sampai  hari  ini  ditetapkan  sejumlah Rp  435.000,00  (empat  ratus  tiga  puluh  lima  puluh ribu rupiah);
5) Menolak  gugatan  Para  Penggugat  selain  dan
Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pembagian Harta Warisan Anak (Dwi Handayani, Rustan)
selebihnya Dalam  pertimbangan  hukumnya,  Majelis  Hakim berpendapat bahwa:
1) Pengajuan  tuntutan  ke  pengadilan  merupakan  hak yang  diberikan  oleh  undang-undang  kepada seseorang.  Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  yang diatur  dalam  HIR/Rbg,  di  mana  seseorang  berhak untuk  menuntut  haknya  yang  telah  dilanggar  oleh pihak lain. Tuntutan tersebut harus didasarkan pada dasar  hukum  yang  sah  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Proses  ini selanjutnya  akan  diuji  dan  dibuktikan  dalam tahapan persidangan;
2) Dalam  suatu  sengketa  atau  perkara  perdata, prinsipnya  adalah  setidaknya  akan  melibatkan  dua pihak,  yaitu  pihak  yang  mengajukan  gugatan  dan pihak  yang  menjadi  tergugat.  Selanjutnya,  orang yang  secara  langsung  memiliki  kepentingan  dalam perkara tersebut akan secara aktif berperan sebagai pihak di persidangan atau pengadilan, baik sebagai Penggugat  maupun  Tergugat.  Mereka  yang memiliki  kepentingan  langsung  dalam  perkara  ini disebut  sebagai  pihak  materiil,  karena  memiliki kepentingan langsung dalam suatu perkara;
3) Para  Penggugat  dianggap  sebagai  pihak  yang memiliki kepentingan langsung dalam perkara atau disebut pihak materiil. Hal ini dikarenakan mereka merasa  dirugikan  oleh  Tergugat  I  dan  Tergugat  II yang telah membuat Akta Keterangan Hak Waris di hadapan  Tergugat  III  tanpa  sepengetahuan Almarhum  Tan  Kong  Lay.  Oleh  karena  itu,  dari segi  hukum,  Para  Penggugat  dapat  diakui  sebagai pihak yang terlibat langsung dalam perkara ini dan memiliki  kapasitas  untuk  mengajukan  gugatan dalam  persidangan  di  Pengadilan.  Majelis  Hakim berpendapat  bahwa  hal  ini  sesuai  dengan  hukum dan  tidak  bertentangan,  mengingat  posisi  Para Penggugat sebagai pihak materiil dalam pemeriksaan  perkara  di  Pengadilan,  dengan demikian  Para  Penggugat  memiliki  kapasitas hukum  yang  sah  (legitima  persona  standi  in judicio).  Mengenai  argumen  yang  diajukan  oleh Para  Tergugat,  yang  menyatakan  bahwa  tuntutan agar Almarhum Tan  Kong  Lay  diakui  sebagai  ahli waris  dari  Almarhum  Liong  Joeng  Tjong  adalah hak  subjektif  yang  hanya  dapat  diajukan  oleh  Tan Kong  Lay  semasa  hidupnya  dan  tidak  otomatis beralih  kepada  Para  Penggugat,  Majelis  Hakim menilai  bahwa  argumen  tersebut  tidak  memiliki dasar.  Dalam  konteks  perkara  perdata,  ketika seseorang meninggal dunia, hak dan kewajibannya secara otomatis beralih kepada ahli warisnya. Oleh karena  itu,  Para  Penggugat  sebagai  ahli  waris  Tan Kong Lay memiliki kedudukan yang menggantikan Almarhum  Tan  Kong  Lay  untuk  menuntut  haknya agar  diakui  sebagai  ahli  waris  dari  Almarhum Pewaris.
Dengan  merujuk  pada  pertimbangan  hukum  yang  telah dijelaskan di atas, Majelis Hakim menolak pengecualian yang diajukan  oleh  Para  Tergugat  terkait  dengan  klaim  bahwa Penggugat  tidak  memiliki  kedudukan  hukum  untuk
mengajukan gugatan menurut hukum.

## 3.3. Analisis  Penulis  Terhadap  Pertimbangan  hakim Dalam putusan No.13/K/Pdt/2019/PN Tsm
Alasan Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat adalah  karena  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  Para Penggugat tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengajukan gugatan.  Ini  disebabkan  karena  gugatan  diajukan  oleh  anak- anak  dan  istri  dari  almarhum Tan  Kong  Lay  alias  Liong  Sin Cung  alias  Soehartono  Widjaja.  Menurut  pandangan  hakim, seharusnya  yang  memiliki  hak  dan  kewenangan  untuk mengajukan  gugatan  adalah  almarhum  Tan  Kong  Lay  alias Liong  Sin  Cung  alias  Soehartono  Widjaja  pada  masa hidupnya,  namun  dalam  pasal  832  KUHPerdata  menjelaskan bahwa:
“Menurut  undang-undang  yang  berhak  menjadi  ahli waris  ialah  keluarga  sedarah  ,  baik  yang  sah  menurut undang-undang  maupun  yang  diluar  perkawinan,  dan suami atau istri yang hidup terlama menurut peraturan- peraturan  berikut  ini.  Bila  keluarga  sedarah  dan  suami atau  istri  yang  hidup  terlama  tidak  ada,  maka  semua harta  peninggalan  menjadimilk  negara,  yangwajib melunasi  utang-utang  orang  yang  meninggal  tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.” Dengan  mempertimbangkan  pasal  tersebut,  dapat disimpulkan  bahwa  istri  atau  anak  dari  almarhum  Tan  Kong Lay  alias  Liong  Sin  Cung  alias  Soehartono  Widjaja  dapat menjadi  pengganti  ahli  waris  atau  yang  dikenal  dalam undang-undang  sebagai  mewarisi  tidak  langsung  (bij plaatvervulling), yaitu pewaris yang menggantikan orang yang seharusnya  berhak  mewarisi  karena  orang  tersebut  telah meninggal lebih dahulu dari pada pewaris.
Untuk  dapat  bertindak  sebagai  ahli  waris  penganti  harus memenuhi syarat-syarat yakni :
1) Orang  yang  menjadi  pengganti  harus  memenuhi syarat  sebagai  ahli  waris,  dan  dirinya  sendiri  tidak boleh  tidak  pantas  atau  kehilangan  hak  warisnya melalui wasiat pewaris.
2) Orang yang akan digantikan harus sudah meninggal,  karena  seseorang  tidak  dapat  menjadi pengganti untuk orang yang masih hidup.
3) Penggantian hanya dapat dilakukan oleh keturunan yang sah
Istri  dan  anak-anak  dari  almarhum  Tan  Kong  Lay  alias Liong Sin Cung alias Soehartono Widjaja juga memiliki Hak Heriditatis  Petitio,  yaitu  hak  sebagai  ahli  waris  untuk mengajukan  gugatan  terhadap  segala  barang  yang  termasuk dalam harta peninggalan pewaris yang berada di tangan siapa pun.  Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  yang  dijelaskan  dalam Pasal 834 KUHPerdata.
’Ahli  waris  berhak  mengajukan  gugatan  untuk memperoleh  warisanya  terhadap  semua  orang  yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alasan  hak  ataupun  tanpa  alas  hak,  demikian  pula  terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya.’’
Tujuan  dari  gugatan  ini  adalah  untuk  menuntut  agar seluruh  barang  yang  termasuk  dalam  warisan  tersebut diserahkan, dengan atau tanpa alasan hak yang ada. Selain itu, adanya  Hak  Heriditatis  Petitio  bertujuan  untuk  memberikan perlindungan  hukum  kepada  setiap  ahli  waris  agar  dapat mengajukan  gugatan  untuk  mempertahankan  hak  warisnya jika  pembagian  warisan  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  yang
berlaku.
Penulis  berpendapat  bahwa  tindakan  yang  diambil  oleh penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 834 KUHPerdata, di mana  mereka  memiliki  hak  untuk  mengajukan  gugatan terhadap  harta  warisan  almarhum  Tan  Kong  Lay  alias  Liong Sin Cung alias Soehartono Widjaja, karena tidak mendapatkan bagian mereka sebagai ahli waris.
Namun,  pertimbangan  hakim  dalam  menolak  gugatan para penggugat, yaitu karena mereka dianggap tidak memiliki kedudukan  hukum  untuk  menggugat,  dianggap  tidak  sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini ditekankan dalam Pasal  832  KUHPerdata  mengenai  ahli  waris  pengganti,  dan juga  pertimbangan  hakim  dianggap  tidak  sesuai  dengan  hak heriditatis  petitio  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  834 KUHPerdata.
Selain itu, hakim juga mempertimbangkan ketidaksahean akta  penyerahan  pengangkatan  anak  yang  dilakukan  oleh pasangan  suami  istri  almarhum  Liong  Joeng  Tjong  dan  Ny. Tjien  Soey  Jin  alias  Susan  Tjen.  Hakim  menyatakan  bahwa akta  notaris  No.2  tertanggal  3  Juni  1969  tidak  sah  dan  tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini disampaikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan  Pengangkatan  Anak  notaris  berperan  penting dalam  hal  perjanjian  akta  pengangkatan  anak  yang  pada masanya  hanya  berlaku  pada  golongan  timur  asing  tionghoa dan  yang  menajdi  calon  anak  angkat  hanyalah  seorang  anak laki-laki  Anak  angkat  statusnya  sah  dan  memutuskan hubungan  keperdataan  antara  anak  angkat  dan  orang  tua kandungnya  sama  halnya  dengan  sistem  pewarisan,  sistem pewarisan anak angkat telah diatur dalam Pasal 12 Staatsblad 1917  nomor  129  dikarenakan  kesamaan  status  anak  sah  dan anak  angkat  maka  berpengaruh  pula  pada  hak  mewarisi  dari orang  tua  agkatnya  layaknya  seperti  anak  sah  sebagaimana diatur dalam pasal 852 KUHPerdata.
Pengangkatan  anak  yang  dilakukan  secara  sah  harus melalui  akta  notaris  yang  mengakibatkan  anak  yang bersangkutan  berhak  mewarisi  harta  peninggalan  orang  tua angkatnya.  Dalam  ketentuan  pelaksanaan  pengangkatan  anak yang  dilakukan  dihadapan  notaris  berisi  mengenai  kepastian hukum  bagi  sianak  dalam  hal  ini  untuk  melindungi  hak-hak anak angkat terkait ketentuan hukum akta pengangkatan anak.
Melihat  dari  penjelasan  diatas  maka  penulisa berpendapat  bahwa  surat  pengangkatan  anak  ialah  sah menurut  hukum  yang berlaku dalam Staatblad 1917 No. 129 telah  menjelaskan  mengenai  prosedur  pengangatan  anak dalam  etnis  timur  asing    tionghoa  selain  itu  dalam  Staatblad 1917  No.129  telah  menjelaskan  secara  rinci  kedudukan  anak angkat sama dengan kedudukan anak kandung dari orang tua angkatnya  yang  mengatakan  bahwa  pembagian  warisan  pada anak angkat sama hal dengan harta warisan anak kandung dari kedua orang tua angkatnya.
Penulis  juga  berpendapat  bahwa  almarhum  Tan  Kong Lay  alias  Liong  Sin  Cung  alias  Soehartono  Widjaja  adalah anak  angkat  yang  sah  dari  pasangan  suami  istri  almarhum Liong  Joeng  Tjong  dan  Ny.Tjien  Soey  Jin  alias  Susan  Tjen. Hal  ini  disebabkan  karena  memenuhi  syarat-syarat pengangkatan  anak,  seperti  seagama,  dan  sesuai  dengan ketetapan  Staatblad  1917  No.  129  yang  mengharuskan pengangkatan  anak  dilakukan  di  hadapan  notaris,  khususnya dalam etnis timur asing tionghoa.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  dapat  disimpulkan bahwa surat pengangkatan anak dianggap sah menurut hukum yang  berlaku,  seperti  yang  diatur  dalam  Staatsblad  1917 No. 129  yang  menjelaskan  prosedur  pengangkatan  anak  dalam
etnis Timur Asing Tionghoa. Selain itu, dalam Staatsblad 1917 No. 129 dijelaskan secara rinci bahwa kedudukan anak angkat setara  dengan  anak  kandung  dari  orang  tua  angkatnya, termasuk  dalam  hal  pembagian  warisan  yang  sama  antara anak  angkat  dan  anak  kandung  dari  kedua  orang  tua angkatnya.

## 4.    KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan bahwa  pengangkatan  anak  telah  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan  dengan  tujuan  memberikan  kepastian hukum,  terutama  bagi  orang  tua  angkat  dan  anak  angkat. Keanekaragaman budaya telah menyebabkan banyak pandangan  dan  pendapat  mengenai  pengangkatan  anak, sehingga diperlukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.54  Tahun  2007  tentang  Pelaksanaan  Pengangkatan  Anak sebagai  pedoman  khusus.  Pewarisan  adalah  perpindahan  hak dan  kewajiban  seseorang  yang  meninggal  kepada  ahli warisnya,  sehingga  ahli  waris  menempati  posisi  pewaris dalam hal harta kekayaan. Namun, dalam pertimbangan hakim pada  perkara  dengan  No.13/K/Pdt/2019/PN  Tsm,  disebutkan bahwa  anak  angkat  tidak  mendapatkan  bagian  dari  harta warisan  kedua  orang  tua  angkatnya.  Pertimbangan  tersebut berlawanan  dengan  Hak  Heriditatis  Petitio,  yaitu  hak  untuk menuntut harta peninggalan oleh setiap ahli waris jika barang atau  harta  tersebut  dikuasai  oleh  pihak  lain.  Dalam memberikan  putusan  mengenai  hak  waris  anak  angkat, meskipun hakim tidak menyebut hak waris anak angkat dalam penetapan pengangkatan anak, anak angkat tetap memiliki hak warisnya  secara  hukum.  Berdasarkan  penelitian  tersebut, penulis  menyumbangkan  pemikiran  bahwa  hakim  yang  baik dalam  menangani  sengketa  waris  anak  angkat  diharapkan merujuk  pada  Teori  Sosiologi  Hukum,  di  mana  hukum menjadi pedoman dasar dalam memutus hak-hak anak angkat. Pertimbangan hakim seharusnya memperhatikan hak-hak anak angkat,  seperti  Hak  Heriditatis  Petitio  yang  memberikan  ahli waris  kewenangan  untuk  menggugat  segala  barang  milik pewaris.  Selain  itu,  notaris  sebagai  pihak  yang  berhubungan langsung dengan masyarakat seharusnya memberikan penyuluhan  kepada  klien  mengenai  konsekuensi  hukum  dari pengangkatan anak atau penyerahan anak, karena hal tersebut dapat berdampak pada status hukum anak dan hak warisnya.

## 5.    DAFTAR PUSTAKA
A.  Suriyaman  Mustari  Pide,  2014,  Hukum  Adat:  Dahulu,
Sekarang dan Akan Datang, Liberty, Yogyakarta
Ali  Afandi,  2004,  Hukum  Waris  Hukum  Keluarga  Hukum Pembuktian, RinekaCipta, Jakarta.
Andi  Hamzah,  1996  KUHP  dan  KUHAP,  (Jakarta,  Rineka Cipta,)
Bushar  Muhammad,  1985,  Pokok  –  pokok  Hukum  Adat, Pradnya Paramita, Bandung
Diah  Triani  Puspita,  2010,  Implementasi  Pengaturan Pengangkatan  Anak,  Skripsi,  Jakarta:  Universitas Indonesia
Diana  E.  Rondonuwu,  2019,  Perbandingan  Sistem  Pewarisan Dari Pewaris Kepada Ahli Wars Menurut Hukum Waris Adat  dan  Hukum  Waris  Perdata,  eJournal  Unsrat, Vol.VII, No.3
Djaja  S.    Meliala,  1982,  Pengangkatan  Anak  (Adopsi)  di Indonesia, Tasito, Bandung
Dwi  Handayani,  2022,  Prinsip  Pembuktian  Dalam  Perkara Perdata, Edu Publisher, Tsm
Eugenia  Liliawati  Muljono,  1998  Kumpulan  Peraturan Perundang UndanganTentang Perlindungan Anak,
Harvarindo Jakarta.
Hilman  Adikusum,  Hukum  Perkawinan  Adat,  Jakarta:  Fajar Agung, 1987
Karin  Aulia  Rahmadhanty,  2018,  Dian  Latifiani,  Ridwan Arifin,  Hak  Anak  Angkat  Dalam  Mendapatkan  Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris Indonesia, Jurnal Normative, Vol 6, No.2
M.  Yahya  Harahap,  2006,  Hukum  Acara  Perdata,  (Jakarta: Sinar  Grafika)  Mukti  Arto,  2004,  Praktek  Perkara Perdata  pada  Pengadilan  Agama,  cet  V  (Yogyakarta,
Pustaka Pelajaran)
Mahmud Syaltu, 1991, Al-Fatawa Mesir: Dar al-Syuruk Mariyanti  Bachtiar,  2012,  Hukum  Waris  Islam  Dipandang Dari  Prespektif  Hukum  Berkeadilan  Gendre,  Journal article, Vol.3, No.1
Muhammad  Rais,  2016,  Kedudukan  Anak  Angkat  Dalam Perspektif  Hukum  Islam,  Hukum  Adat,  dan  Hukum Perdata  (Analisis  Komparatif)  Jurnal  Hukum  Diktum, Vol.14, No Natasha  Anindyhia,  2018,  Pengangkatan  Anak  Sebagai Pemenuhan Hak  Anak,  Skripsi, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia
Nurdiani  Yuinita  Sari,  2018,  Perbandingan  Perlindungan
Hukum  Anak  Angkat  Setelah  Pengangkatan  Anak Melalui Penetapan Pengadilan, Privat Law Vol.VI, No.2 Edisi Juli-Desember Nurma  Suspitawati  Tambunan,  Syawal  Amy  Siregar,  2020, Perkembangan  Pengaturan  Pelaksanaan  Pengangkatan Anak di Indonesia, Jurnal Retenrum, Vol.1, No.02, Edisi
Agustus
P.N.H  Simanjuntak,  Hukum  Perdata  Indonesia,  2015, Kendacan,  Jakarta  Peter  Mahmud  Marzuki,  Penelitian Hukum, 2015, Kencana, Jakarta.
Rachmad  Budiono,  1999,  Pembaharuan  Hukum  Kewarisan
Islam  Di  Indonesia,  Cetakan  Pertama,  Citra  Aditya Bakti, Bandung.
Salahuddin, 2019, Kewajiban Anak Angkat Untuk Memelihara  Orang  Tua  Angkatnya,  Journal  Of  Iskamic Family Law, Vol.1, No.1, Edisi Juni
Soerjono  Soekanto  2003,  dan  Sri  Mahmudji,  Penelitian Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan  Singkat,  Raja Grafindo Persada, Jakarta
Subekti,  1996,  Kitab  Undang  –  Undang  Hukum  Perdata,
Pradnya Paramita, Jakarta
Suharto,  2014,  Hak  Warsi  Anak  Angkat  Menurut  Hukum Islam  di  Indonesia,  Jurnal  Studi  Hukum  Islam,  Vol.  1, No. 2, Edisi Juli-Desember Susiana, 2011, Hak Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang  Tuan  Angkat  Menurut  Hukum  Islam,  Kanun jurnal Ilmu Hukum, No.55, Vol.XII, Edisi Desember Taufik Adnan Amal, 1994, Islam dan Tantangan Moderenitas, Bandung, Mizan Yasmin,  2005,  Pengangkatan  Anak  Menurut  Hukum Indonesia, Jurnal Hukum, No.29, Vol. 12