## DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PANDANGAN ISLAM
Oleh: Arif Zulhilmi Paramadina Graduate School of Islamic Studies E-mail: Azulhilmi@supermail.id

## ABSTRACT
The  relationship  between  democracy  and  Human  Rights  (HAM)  has  significant  ties  to  the question  of  how  compatible  Islam  and  human  rights  are.  This  paper  describes  the relationship  between  democracy  and  human  rights  from  an  Islamic  perspective  in  recent years and provides a conceptual explanation of several forms of human rights in the view of Islam  which  have  their  own  influence  in  the  course  of  a  democratic  government.  The research method used in this study is a qualitative descriptive method. The type of data used in this study is qualitative data, which is categorized into two types, namely primary data and secondary data. Democracy is a universal conceptual form that applies to all ages and ages, is flexible rather than static, always requires new perspectives, interpretations and revisions Learn about a country according to its level of cultural and economic development, politics and education. The basic difference between Islamic human rights and international human rights  is  partly  due to  differences in  ideological  starting  points,  resulting  in  different  world views.
Keywords: Democracy, Human Rights, Relations, People, Islam.

## ABSTRAK
Hubungan antara demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki ikatan yang signifikan pada  pertanyaan  bagaimana  kompatibilitas  antara  Islam  dan  hak  asasi  manusia.  Paper  ini menjelaskan  mengenai  keterkaitan  antara  demokrasi  dan  Hak  Asasi  Manusia  menurut pandangan  Islam  dalam  beberapa  tahun  terakhir.  Paper  ini  memberi  penjelasan  yang konseptual  mengenai  beberapa  macam  bentuk  dari  Hak  Asasi  Manusia  dalam  pandangan Islam  yang  memberikan  pengaruh  tersendiri  dalam  jalannya  suatu  pemerintahan  yang demokratis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.  Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  kualitatif,  yang dikategorikan  menjadi  dua  jenis,  yaitu  data  primer  dan  data  sekunder.  Demokrasi  adalah bentuk konseptual universal yang berlaku untuk seluruh zaman dan zaman, bersifat fleksibel daripada statis, selalu membutuhkan perspektif, interpretasi, dan revisi baru  Pelajari tentang suatu  negara  sesuai  dengan  tingkat  perkembangan  budaya  dan  ekonomi,  politik,  dan pendidikannya.  Perbedaan  mendasar  antara  hak  asasi  manusia  Islam  dan  hak  asasi  manusia internasional  antara  lain  disebabkan  oleh  adanya  perbedaan  titik  tolak  ideologi,  sehingga menghasilkan pandangan dunia yang berbeda.
Kata Kunci: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Hubungan, Rakyat, Islam.

## 1. PENDAHULUAN
Demokrasi  adalah  bentuk  afirmatif pemerintahan  di  mana  kekuasaan  tertinggi berada  di  tangan  rakyat.  Pemerintah dijalankan  langsung  oleh  rakyat  atau  oleh wakil-wakil  yang  dipilih  dalam  sistem pemilihan yang bebas dan terbuka. Mantan Presiden AS Abraham Lincoln
menjelaskan sebagian kecil tentang demokrasi. Dia mengatakan, proses demokrasi membutuhkan partisipasi rakyat dalam memutuskan kebijakan suatu masalah  dan  mengendalikan  pemerintahan yang  berkuasa.  Sementara  itu,  menurut Sadek  Suleiman,  ia  mengatakan  prinsip dasar  demokrasi  adalah  persamaan  hak untuk  semua,  dalam  hal  ini  rakyat.  Segala
bentuk diskriminasi manusia, baik berdasarkan  ras,  gender,  agama,  status sosial, bertentangan dengan demokrasi.
Di  era  ini,  hubungan  erat  antara agama  dan  proses  demokratisasi  semakin jelas.  Gerakan  keagamaan  yang  tersebar luas  secara  aktif  mendorong  upaya  untuk melestarikan demokrasi. Selama lebih dari satu  dekade,  imam  besar  Brasil,  Dom Helder Cemara, telah memobilisasi kekuatan  rakyat  untuk  memperjuangkan demokrasi, tetapi telah menghadapi tuduhan  condong  ke  komunisme.  Dia bahkan  disebut  "Uskup  Merah"  atas dukungannya  terhadap  Gerakan  Rakyat. Kutipan terkenalnya "Ketika saya mengumpulkan  makanan  untuk  anak-anak kecil,  saya  disebut  orang  suci;  tetapi  jika Anda  mempertanyakan  alasan  kemiskinan anak-anak  kecil,  saya  segera  disebut komunis."
Vinoba  Bhave  (1895  1982)  adalah pemimpin  agama  Hindu.  Dia  sering dijuluki  Acharya,  kata  Sansekerta  yang berarti  Guru,  karena  dia  dianggap  sebagai Guru orang India, menggantikan Mahatma Gandhi.  Dia  bergandengan  tangan  dengan Mahatma  Gandhi  untuk  memperjuangkan kemerdekaan  India  dari  penjajah  Inggris. Pada  tahun  1932,  ia  dipenjarakan  oleh penjajah  Inggris  karena  menentang  aturan Kerajaan  Inggris.  Orang-orang  suci  Hindu yang  berjalan  tanpa  alas  kaki  melintasi anak  benua  India  pada  1950-an  dan  1960- an membangun demokrasi ekonomi dengan menuntut agar pemilik tanah besar secara  sukarela  berbagi  bagian  tanah mereka  dengan  orang  miskin  yang  tidak memiliki tanah.
Lahir  pada  tahun  1933,  Sulak Sivaraksa  adalah  salah  satu  penganut Buddha  terkemuka  di  Thailand,  yang dikenal dengan kepeduliannya yang mendalam  terhadap  lingkungan.  Ia  sering bentrok dengan pemerintah bahkan kerajaan  yang  menjaga  lingkungan  dari perusakan dan keserakahan pemilik modal. Ia  juga  menjadi  inspirasi  bagi  oposisi mahasiswa terhadap rezim militer Thailand
pada 1970-an dan 1980-an. Para pemimpin Buddha  Thailand  telah  diancam  dengan hukuman  mati  karena  memperjuangkan kebebasan  berbicara,  termasuk  mengkritik dan  mempertanyakan  sikap  raja.  Dia dikenal  karena  membela  kebijakan  dan mengambil  garis  keras  melawan  oposisi, berkat  keterlibatan  tokoh-tokoh  terkenal dunia  seperti  mantan  Perdana  Menteri Konservatif  Margaret  Thatcher.  Dia  bisa saja menghindari eksekusi.
Agama  dan  demokrasi  tidak  dapat digabungkan,  didamaikan,  atau  bahkan bertentangan.  Agama  bersifat  konservatif, mencekik  akal  manusia  dan  kebebasan untuk  membangun  dunianya  sendiri,  tidak terbebani  oleh  tangan  Tuhan  yang  muncul melalui  lembaga-lembaga  agama  dan kekuasaan  yang  berkuasa.  Secara  historis, baik  dalam  masyarakat  Kristen  di  Barat maupun  masyarakat  Islam  di  Timur, ditemukan  hubungan  negatif  dan  bahkan kontradiktif antara keinginan untuk membangun masyarakat demokratis di satu sisi  dan  otoritas  keagamaan  di  sisi  lain. (Idris, 2011).)..
Debat  klasik  ini  sangat  menarik karena  beberapa  alasan.  Agar  adil,  di zaman  sekarang  ini,  tantangan  tata pemerintahan  yang  baik  paling  baik diajukan  oleh  sistem  pemerintahan  yang demokratis, bukan hanya pemerintah yang dibatasi  atau  dikendalikan.  Faktanya,  para sarjana Muslim klasik menegaskan prinsip-prinsip  inti  dari  semua  praktik demokrasi di dunia modern untuk mendukung  prinsip-prinsip  pemerintahan terbatas  dan  supremasi  hukum.  Tetapi penting  untuk  disadari  bahwa  di  dunia sekarang ini, gagasan tentang pemerintahan  terbatas  tidak  lagi  cukup untuk  membenarkan  superioritas  sistem pemerintahan  tertentu.  Saat  ini,  sistem pemerintahan dengan klaim legitimasi dan moral  kebajikan  yang  paling  kuat  dan meyakinkan  adalah  demokrasi  (Fadl, 2007).
Pemerintahan demokratis memberikan komitmen etika normatif dan mempengaruhi  institusi  yang  ada  di  suatu negara,  terutama  yang  berlatar  belakang Islam.  Masalah  yang  menantang  adalah untuk memahami bagaimana sistem kepercayaan  dan  komitmen  moral  Islam dan  demokrasi  melemahkan,  menyangkal atau  menegaskan  dan  mendukung  satu sama lain (Fadl, 2007)..
Hubungan  antara  agama  dan  demokrasi tampaknya  berjalan  dengan  baik,  dengan agama  itu  sendiri  tampaknya  memiliki efek transformatif pada kehidupan masyarakat. Kenyataannya, perkembangan yang  terjadi  tidak  mendukung  anggapan tersebut. Seorang pemikir yang menyimpang  dari  pandangan  agamanya, seperti  Dr.  Nurcholish  Madjid,  yang menuntut  kesetaraan  semua  agama,  akan menghadapi  banyak  pemikir  dari  agama yang  sama  yang  ingin  menjaga  agamanya secara  eksklusif  di  atas  orang  lain.  Ibu Gedong  Oka  menganut  prinsip  Mahatma Gandhi  dan  karenanya  menolak  sistem kasta masyarakat Hindu Bali, dan tentunya menghadapi tantangan besar dalam membela agamanya. Gandhi atau Mohandas  Karamchand  Gandhi  (1869- 1948)  adalah  pemimpin  spiritual  dan negarawan  terkemuka  bangsa  India.  Dia juga  pemimpin  Gerakan  Kemerdekaan India  tanpa  kekerasan  (ahimsa).  Prinsip satyagraha Gandhi, yang sering diterjemahkan  sebagai  "jalan  yang  benar" atau "jalan menuju kebenaran," mengilhami  para  pemimpin  pembebasan dunia  lainnya  seperti  Martin  Luther  King, Jr.  dan  Nelson  Mandela.  Gandhi,  yang dibunuh oleh Hindu Nathuram Godse pada 30  Januari,  sangat  marah  karena  Gandhi percaya  bahwa  umat  Hindu  dan  Muslim memiliki hak yang sama...
Implikasi  teoritis  utama  yang muncul  dari  argumen  terkait  dalam  studi Demokrasi  liberal  dalam  masyarakat Muslim  merupakan  proses  demokratisasi dan liberalisasi yang tidak dapat dipisahkan  dari  perdebatan  tentang  peran
normatif  agama  dalam  pemerintahan.. Demokratisasi  dan  liberalisasi  tidak  serta merta  menuntut  penolakan  atau  klarifikasi agama,  tetapi  memerlukan  reinterpretasi pemikiran  keagamaan  dalam  kerangka otoritas  politik  yang  sah  dan  landasan moral hak-hak individu (Hashemi, 2009).
Ketika  membahas  berbagai  aspek demokrasi  yang  dipraktikkan  di  negara- negara  Muslim  di  dunia,  salah  satu  poin penting  yang  harus  dipahami  adalah  hak asasi manusia.
Sebagai titik kesinambungan, hak asasi manusia memiliki pengaruh besar pada berfungsinya demokrasi yang baik. Rekomendasi  tentang  hubungan  antara demokrasi dan hak asasi manusia memiliki kaitan penting dengan persoalan kesesuaian  antara  Islam  dan  hak  asasi manusia. Semakin banyak pemikir Muslim modern yang mencoba untuk menjauh dari kekakuan ideologis dan lebih menekankan pada  nilai-nilai  esensial  dan  inti  yang terkandung dalam teks-teks suci (Akbarzadeh & MacQueen, 2008).
Selanjutnya, jika kita ingin melihat Islam  dan  demokrasi  dari  sudut  yang sangat  menarik.  Kami  mengambil  tujuh studi  kasus  (terutama  non-Arab)  dari demokrasi  yang  relatif  sukses  di  negara- negara mayoritas Muslim. Untuk mengetahui  bagaimana  aktor  di  negara- negara  mayoritas  Muslim  mengeksploitasi konsep  demokrasi  dalam  Islam.  Dia kemudian mencoba belajar dari kesuksesan ini  untuk  menghadapi  peruntungan  politik yang sedang berjuang setelah Arab Spring, terutama  di  Mesir  dan  Tunisia  (Kubicek, 2015).

## 2. METODE PELAKSANAAN
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode deskriptif  kualitatif.  Jenis  data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.
Sumber  data  diperoleh  melalui  teknik penelitian kepustakaan (library study) yang mengacu  pada  sumber  yang  tersedia  baik online  maupun  offline  seperti:  jurnal ilmiah,  buku  dan  berita  yang  bersumber dari  sumber  terpercaya.  Sumber-sumber ini  dikumpulkan  berdasarkan  diskusi  dan dihubungkan  dari  satu  informasi  ke informasi  lainnya.  Teknik  pengumpulan data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah observasi, wawancara dan penelitian. Data ini dianalisis dan kemudian ditarik kesimpulan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Negara  Islam  Dalam  Realitas Demokrasi
Ajaran  Islam  umumnya  dipahami dalam bentuk yang inklusif dan demokratis.  Penanaman  ajaran  semacam ini  perlu  diwujudkan  dalam  kehidupan nyata  masyarakat.  Sebuah  pertanyaan berulang,  bagaimana  realitas  demokrasi dalam sejarah dunia Islam? Pertanyaan ini mudah  dijawab  pada  pandangan  pertama, tetapi  sebenarnya  sangat  rumit  untuk dijelaskan.  Dalam  realitas  sejarah  Islam, memang ada pemerintahan otoriter berbusana  Islam,  seperti  yang  dilakukan Bani  Abbas  dan  beberapa  penguasa Dinasti  Umayyah  (Dr  HM  Zainuddin, 2013).  Tetapi  untuk  melegitimasi  agama yang  dianggap  tidak  demokratis  oleh penentang  Islam.  Karena  sebelum  ini  juga telah  terjadi  eksperimen  demokratisasi dalam sejarah Islam, yaitu pada masa Nabi dan  khulafaurrasyidin  (Dr  HM  Zainuddin, 2013).
Pada saat itu muncul gagasan sosial bahwa setiap masyarakat memiliki pemimpin  dan  yang  dipimpin,  penguasa dan  rakyat,  dan  muncul  kelas  sosial  yang berbeda.  Demikian  pula  pada  masa  pra- Islam  (Jahiliyyah)  muncul  kelas  sosial yang tidak setara, kelas penguasa yang elit dan  kelas  bawah  yang  tertindas.  Kelas bawah  ini  seringkali  menjadi  tempat penindasan  oleh  para  elit.  Di  zaman ketidaktahuan,  ide-ide  tentang  kekuasaan
dan kebenaran adalah milik para penguasa. Konsentrasi  kekuasaan  dan  kebenaran  di tangan penguasa mengarah pada manipulasi  nilai  untuk  memperkuat  dan memperkuat posisinya dan menindas yang lemah.  Proses  ini  berlangsung  lama  tanpa ada  perubahan  besar.  Dalam  konteks  ini, dua  kelas  sosial  yang  berbeda  muncul, kelas  atas  yang  hegemonik  (elit),  sosial ekonomi  dan  bahkan  kekerasan  fisik,  dan bawahan  yang  tidak  berdaya  (bawahan). Inilah lingkungan sosial-politik masyarakat Arab pra-Islam (Mekah- Madinah).  Kekuatan  politik  dan  ekonomi pada  saat  itu  didominasi  oleh  komunitas Yahudi,  dan  Nabi  Muhammadlah  yang datang  untuk  menggulingkan  struktur masyarakat  yang  korup.  Nabi  datang  ke sini untuk menciptakan sistem kepercayaan  alternatif  yang  setara  dan bebas.  Karena  ajaran  yang  disampaikan Nabi  menyampaikan  pesan  bahwa  segala ketaatan  dan  ketaatan  hanya  milik  Allah dan bukan milik manusia. Karena kebenaran  datangnya  dari  Tuhan,  dan otoritas  sejati  ada  di  kuasa-Nya,  bukan  di tangan raja.
Harus  diakui  bahwa  setelah  Nabi dan khulafaurrasydin - karena kepentingan dan  status  quo  raja-raja  Islam  -  demokrasi sering  dijadikan  sebagai  pengorbanan. Sebagai  contoh,  di  beberapa  bagian negara-negara  Arab,  Islam  tampaknya menunjukkan  monarki  yang  korup  dan otokratis.  Namun,  pemeluk  agama  lain juga  mengalami  kenyataan  ini.  Misalnya, Gereja  Katolik  acuh  tak  acuh  selama Revolusi Prancis. Karena sikap ini, Katolik disebut tidak demokratis.
Dengan  menggunakan  paradigma tipologis, ada dua jenis sejarah Islam: ideal dan non-ideal. Tipe ideal berasal dari kitab suci  dan  kehidupan  para  nabi  (sirah Nabawiyah,  sunnah).  Tipe  ideal  adalah yang  paling  gigih  dan  patuh  (konsisten). Sejarah Islam (masyarakat Muslim) mengandung banyak bukti tentang dinamika sosial dan upaya para
cendekiawan dan intelektual Muslim untuk mencapai model ideal.
Kurangnya  pengalaman  demokrasi di  sebagian  besar  negara  Islam  tidak  ada hubungannya  dengan  dimensi  "intrinsik" ajaran  Islam.  Secara  teologis,  menurut Effendy,  kegagalan  banyak  negara  Islam untuk  mengembangkan  sistem  politik demokrasi  antara  lain  karena  pandangan legalistik dan formalistik tentang hubungan  Islam  dan  politik.  Oleh  karena itu, menurut Effendy, diperlukan pendekatan  substantif  terhadap  ajaran Islam  untuk  mendorong  kemungkinan terjadinya  sintesis  antara  Islam  dan demokrasi...
Barat  dalam  demokrasi  dan  hak asasi manusia muncul bukan dari dokumen,  tetapi  dari  perjuangan  sosial, terutama  dari  politik  kontroversial  dan kontroversial  yang  berpusat  pada  agama. Selama  lima  ratus  tahun  terakhir,  Eropa memang  telah  membuat  langkah  besar dalam  perkembangan  politiknya  sendiri. Setiap upaya objektif untuk mengeksplorasi isu-isu perkembangan demokrasi  dan  politik  di  masyarakat  non- Barat,  khususnya  masyarakat  Muslim, akan memerlukan pemikiran ulang perkembangan demokrasi Barat—terutama mengenai peran agama dalam politik—dan mengakui bahwa jalannya sangat bergelombang, berlubang, lubang. mengambil jalan memutar.
Sejarah Singkat Hak Asasi Manusia
HAM  dan  HAM  adalah  dua  kata yang  sulit  dipisahkan.  Manusia  dilahirkan dengan  hak  kodrati  yang  melekat  dalam kehidupan karena dilahirkan di bumi. Pada tingkat  yang  sangat  mendasar,  manusia adalah makhluk bebas yang dapat berpikir dan  bertindak  secara  bebas.  Seperti  yang dikatakan Jean-Jacques Rousseau, manusia akan  mengembangkan  potensinya  dan mengalami  nilai-nilai  kemanusiaan  dalam suasana kebebasan alami. Peringatan resmi hak  asasi  manusia  pada  10  Desember
dimulai  pada  1950,  setelah  Dewan  PBB mengundang  semua  negara  dan  organisasi untuk memperingatinya.
Rancangan
perangko yang dikeluarkan oleh Administrasi  Pos  PBB  pada  tahun  1952 untuk  memperingati  Hari  Hak  Asasi Manusia.
Pendekatan  sosiokultural  terhadap  hak asasi  manusia  melibatkan  pendidikan, informasi, orientasi masyarakat dan pemberdayaan  dengan  mempromosikan pemahaman  lokal  tentang  norma  dan prinsip  hak  asasi  manusia  internasional. Melalui pendekatan sosiokultural, perubahan  sosial  positif  dan  hubungan budaya  dengan  hak  asasi  manusia  dapat diadvokasi, sedangkan argumen relativistik budaya  negatif  yang  digunakan  beberapa negara  untuk  membenarkan  pelanggaran hak  asasi  manusia  mereka  dapat  ditantang oleh  masyarakat  itu  sendiri  dalam  konteks norma yang relevan. negara. komunitasnya masing-masing.  Khususnya,  pendekatan sosiokultural untuk pemajuan dan perlindungan  hak  asasi  manusia  berbeda dari gagasan tradisional relativisme budaya dalam wacana hak asasi manusia (Baderin, 2007).
Selanjutnya, dalam hal Islam dan hak asasi manusia,  peran  dan  pengaruh  sosial  Islam di  seluruh  dunia  Muslim  sangat  penting. Dalam  artikelnya  yang  mengulas  laporan hak  asasi  manusia  Organisasi  Non- Pemerintah Internasional (INGO) di negara-negara Muslim, Modizadeh mencatat bahwa "wacana tentang hak asasi manusia dan hukum Islam adalah kekuatan yang kuat di dunia Muslim saat ini", tetapi menunjukkan bahwa "wacana Barat tentang  penderitaan  "  -  Berdasarkan Gerakan  Hak  Asasi  Manusia"  tentang "Bagaimana  Gerakan  Hak  Asasi  Manusia Harus  Mengatasi  Hukum  Islam"  (Baderin, 2007).
Perkembangan
Hak Asasi
Manusia di Indonesia
Sejak tahun 1908 hingga sekarang, perkembangan  konsep  HAM  di  Indonesia
mengalami  pasang  surut  dalam  tabel periodik  sejarah  Indonesia.  Pada  dasarnya konsep  hak  asasi  manusia  bukan  hanya konsep  hak  asasi  individu,  tetapi  juga kewajiban orang-orang yang menyertainya.  Menurut  Bagir  Manan, periode  perkembangan  HAM  di  Indonesia adalah  sebagai  berikut:  a)  1908-1945  b) 1945-1950  c)  1950-1959  d)  1959-1966  e) Periode  1966-1998,  f)  1998  sampai sekarang.
Sejak disahkannya sebuah deklarasi  universal  yang  sangat  penting bagi  umat  manusia  yaitu  hak  asasi manusia,  maka  ada  beberapa  hal  yang harus dijadikan tolak ukur dalam penyelenggaraan negara, khususnya pemerintah, agar hak asasi manusia benar- benar  dapat  bertahan  dan  berfungsi  dalam masyarakat.  Artinya,  negara  melindungi warga negara dari campur tangan Tripartit yang pertama memenuhi kebutuhan warga negara,  termasuk  hak-hak  sosial,  ekonomi dan  budaya,  serta  menghormati  hak-hak dasar  warga  negara  atas  keamanan, perdamaian  dan  keamanan.  Hak  asasi manusia  telah  menjadi  topik  yang  sangat hangat  dalam  masyarakat  modern,  dan semua  lapisan  masyarakat  yang  terkait dengan  tanggung  jawab  negara  terkait dengan  hak  asasi  manusia.  Ini  karena sejarah  manusia  masa  lalu  penuh  dengan kekerasan dan kebrutalan para penguasa.
Negara Kesatuan Republik Indonesia  sebagai  negara  demokrasi  harus melaksanakan  hak  asasi  manusia  dalam segala  aspek  kehidupan  berbangsa,  tidak hanya  pengakuan  dalam  konstitusi,  agar cita-cita  Pancasila  dan  UUD  1945  yang dicanangkan  oleh  para  founding  fathers kita  dapat  terwujud.  Sadari  dan  sadari. Semua warga merasakannya. negara Indonesia. Penegakan HAM harus tercermin dalam semua aspek pemerintahan  dan  masyarakat.  Pertama, dalam  pelaksanaan  penegakan  hukum HAM, setidaknya mencerminkan perlindungan dan kinerja penegakan hukum, warga negara tidak boleh
didiskriminasi  di  depan  hukum,  dan beberapa kebijakan yang disahkan penyelenggara negara tidak boleh melanggar HAM.  penduduk. Kedua,
pelaksanaan  hak  asasi  manusia  dalam masyarakat adalah menghormati sesama.
Menurut beberapa istilah kebahasaan,  konsep  hak  asasi  manusia merupakan  terjemahan  dari  kata  Perancis droits  de  I'homme  yang  berarti  hak  asasi manusia,  atau  dalam  bahasa  Inggris disebut  menselijke  recten  dalam  bahasa Belanda.  Hak-hak  tersebut  melekat  pada diri  manusia  yang  diciptakan  oleh  Tuhan Yang  Maha  Esa,  atau  sebagai  hak  dasar sebagai  anugerah  Tuhan,  karena  hak tersebut  bersifat agung  dan  suci  (Kusnadi, 2007).
Indonesia  sendiri  sebagai  negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia harus  mengakui  bahwa  pelaksanaan  dan perlindungan  HAM  masih  membutuhkan landasan yang kokoh. Penggunaan konstitusi  Indonesia  telah  berubah  sejak kemerdekaan,  mencerminkan  fluktuasi jaminan  hak  asasi  manusia  di  Indonesia. Perubahan UUD 1945 dapat meningkatkan perlindungan  hak  asasi  manusia,  tetapi para  ahli  hukum  pada  umumnya  sepakat bahwa  UUD  1949  dan  1950  memasukkan lebih  banyak  perlindungan  hak  asasi manusia.  Dengan  kata  lain,  banyak konstitusi  yang  diterapkan  Indonesia menunjukkan  sikap  yang  bertentangan terhadap  pelaksanaan  dan  perlindungan hak  asasi  manusia.  Dalam  konteks  ini, Lubis  (1993)  menduga  bahwa  UUD  1945 hanya  memuat  beberapa  pasal  yang berkaitan dengan hak asasi manusia, UUD 1949 cenderung mengadopsi dan menerima universalitas hak asasi manusia, UUD 1950 memperluas ruang lingkup hak asasi  manusia,  dan  menggunakan  kembali hak  asasi  manusia.  Konstitusi  tahun  2019. Sejak  diundangkannya  Keppres  pada  5 Juli, sebagai langkah pemulihan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa  hak  asasi  manusia  secara  umum mengacu  pada  hak  asasi  manusia  yang kodrati,  yaitu  hak  yang  dinikmati  orang sesuai  dengan  kodratnya  dan  tidak  dapat dipisahkan dari kodratnya. Oleh karena itu, hak asasi manusia dapat dikatakan sebagai hak  dasar  yang  dimiliki  oleh  manusia, yang  dianugerahkan  oleh  Tuhan  dan bersifat bawaan. Hak asasi manusia adalah dasar dari hak dan kewajiban lainnya.

## Hak  Asasi  Manusia  di  Dalam Islam
Ada  banyak  pembicaraan  tentang "hak asasi manusia" dalam beberapa tahun terakhir.  Ungkapan  ini  telah  menjadi slogan  dari  seluruh  dunia,  tetapi  dengan tujuan  dan  makna  yang  berbeda.  Hal  ini membuat  sangat  masuk  akal  untuk meneliti  motivasi  dan  pertimbangan  dari mereka yang menggembar-gemborkan slogan  tersebut.  Wacana  di  dunia  Islam tentang  hubungan  antara  Islam  dan  HAM sangat  beragam  dan  telah  berlangsung selama beberapa waktu.
Hak  asasi  manusia  dalam  Islam merupakan  bagian  integral  dari  tatanan Islam  secara  keseluruhan,  dan  semua pemerintah  Muslim  dan  lembaga  sosial berkewajiban untuk menerapkannya dalam huruf  dan  semangat  dalam  kerangka terpadu ini. Abad keempat belas yang lalu, Islam merumuskan norma-norma hak asasi manusia  yang  ideal  bagi  manusia.  Ini berusaha  untuk  memberikan  kehormatan dan  martabat  hak  asasi  manusia  dan menghilangkan  eksploitasi,  penindasan dan ketidakadilan.
Mengingat  bahwa  lebih  dari  mata pelajaran  lain  yang  diajarkan  dalam  Al- Qur'an  tentang  bagaimana  menegakkan keadilan  dalam  keluarga,  dan  hak-hak semua  anggota  keluarga  secara  setara Tidak  hanya  diperbudak  secara  fisik  dan finansial,  tetapi  juga  secara  moral, intelektual dan spiritual  terdegradasi dengan mendistorsi pesan dasar dari Islam.
Oleh  karena  itu,  mereka  diberitahu bahwa  menurut  Al-Qur'an  2:  Al-Baqarah: 223,  istri  adalah  "harta"  suami  dan  karena itu  dia  dapat  "membajak"  dia  kapan  saja, menurut  Al-Qur'an  2:  Al-Baqarah:  228, dan  Surah  4:  An  -Nisa  :  34.  Laki-laki memiliki  derajat  keutamaan  tertentu  atas mereka  dan  mereka  memiliki  kekuasaan untuk  mengontrol  dan  membatasi  bahkan memukuli perempuan yang menolak untuk menaati dan sepenuhnya menaati suaminya,  mereka  disebut  "majazi  khuda Al-Qur'an  sangat  menekankan  hak  untuk mencari  keadilan  dan  kewajiban  untuk melakukannya (Hassan, 2011)..
Islam  membagi  hak  asasi  manusia menjadi  hak  privat  dan  hak  publik.  Hak privat  adalah  hak  individu  yang  menjadi anggota  masyarakat  dalam  masyarakat, sedangkan hak publik adalah masalah yang menjadi  perhatian  umat  Islam  pada umumnya.  Hak  terakhir  disebut  hak  Allah karena  tingkat  risiko  yang  terlibat  jika dilanggar  dan  manfaat  umum  yang  akan timbul dari ketaatannya (Khadduri, 2015).
Kaduli  menggambarkan  hak-hak pribadi  dan  publik  secara  rinci  dalam tulisan-tulisannya. Hak pribadi yang pertama adalah hak atas keamanan pribadi. Setiap orang yang tinggal di negara Islam, Muslim  atau  bukan,  memiliki  hak  untuk hidup  dan  keamanan.  Kedua,  hak  untuk menghormati  reputasi  seseorang.  Ketiga, kesetaraan. Muhammad dilaporkan mengatakan dalam sebuah hadits:
"Seorang  Arab  tidak  memiliki  kebajikan terhadap  non-Arab  kecuali  kesalehan pribadinya." Muhammad terlalu menekankan  kesetaraan  untuk  mengatasi asabiyah,  suku  Arab  pra-Islam,  dan mengundang  ras  lain  untuk  menerima agamanya.  Hak  pribadi  keempat,  Allah berfirman,  adalah  persaudaraan;  "orang- orang  beriman  adalah  saudara".  Setiap Muslim berhak untuk membangun persaudaraan timbal balik dalam komunitas  Muslim.  Akhirnya,  keadilan. Baik Quran dan propagandis Muslim telah menekankan tuntutan keadilan sebagai hak
individu.  Allah  memperingatkan  Rasul- Nya untuk berlaku adil (Khadduri, 2015).
Selanjutnya,  Kaduri  menjelaskan tiga  bagian  hak  publiknya.  Pertama,  hak beribadah,  meliputi  hak  shalat,  hak membayar  zakat,  hak  puasa,  dan  hak menunaikan  haji.  Berbagai  hak  pelayanan ini  sekarang  disebut  kebebasan  beragama. Para khalifah dan gubernurnya di provinsi- provinsi  berkewajiban  untuk  memastikan bahwa hak-hak ini dilindungi.
Hak  publik  kedua  yang  dijelaskan Kaduri  adalah  hak  untuk  menuntut hukuman  dari  negara.  Hukuman  untuk kejahatan  tertentu  dapat  langsung,  seperti pencurian,  perzinahan,  mabuk-mabukan, dan  pencemaran  nama  baik;  atau  tidak langsung,  seperti  pencabutan  hak  waris orang yang membunuh orang lain, jika dia adalah  ahli  waris  dari  orang  yang dibunuhnya..
Hak  ketiga  dan  terakhir  yang dijelaskan Kaduri dalam tulisan-tulisannya adalah hak yang muncul dari berpartisipasi dalam  tindakan  publik  tertentu  seperti jihad. Empat perlima dari rampasan dibagi di  antara  para  jihadis  atau  pejuang; seperlima  adalah  bagian  negara.  Orang miskin,  anak  yatim  dan  musafir  berhak atas  seperlima  dari  negara.  Khalifah berkewajiban  untuk  mendistribusikan  dan membagikan  bagiannya  kepada  semua orang (Khadduri, 2015).
Dalam  hal  hak  asasi  manusia,  Al- Qur'an  ditafsirkan  oleh  banyak  Muslim kuno dan modern sebagai ironi dan tragedi yang  mendalam,  meskipun  klaim  yang kuat  bahwa  manusia adalah  sama  dan adil untuk  semua  makhluk  Tuhan.  Sanksi terhadap berbagai bentuk manusia. Ketimpangan  dan  bahkan  perbudakan. Misalnya,  meskipun  Al-Qur'an  dengan jelas  menyatakan  bahwa  pria  dan  wanita diciptakan  dari  sumber  yang  sama,  pada waktu  yang  sama,  dan  dengan  cara  yang sama, dan mereka sama di hadapan Allah, dalam hal ini pria dan wanita sangat tidak setara.  Terbukti  dengan  sendirinya  bahwa
hampir semua masyarakat Muslim percaya bahwa  laki-laki  lebih  superior  dari perempuan (Hassan, 2011).
Dalam  Islam,  hak  asasi  manusia berakar  dalam  pada  keyakinan  bahwa Allah,  dan  hanya  Allah,  adalah  pemberi hukum  dan  sumber  dari  semua  hak  asasi manusia.  Karena  asalnya  yang  ilahi,  tidak ada  penguasa,  pemerintah,  majelis  atau otoritas  yang  dengan  cara  apa  pun  dapat membatasi  atau  melanggar  hak  asasi manusia  yang  diberikan  Tuhan  atau menghapusnya dari kendali..
Deklarasi  Hak  Asasi  Manusia  ini adalah  dokumen  prinsip-prinsip  dasar kedua  yang  diproklamirkan  oleh  Dewan Islam,  menandai  dimulainya  era  Islam pada  abad  ke-15,  yang  pertama  adalah Deklarasi  Islam  Dunia  (Damai  dan Berkah) yang diumumkan pada Konferensi Internasional Nabi Muhammad April 1980 London,  12-15  Maret)  dan  pidatonya. Deklarasi ini diharapkan dapat memberikan  dorongan  yang  kuat  bagi umat  Islam  untuk  berdiri  dan  membela hak-hak  yang  diberikan  Tuhan  kepada mereka dengan teguh dan berani. Sayangnya,  banyak  negara  di  dunia, termasuk beberapa negara Muslim, menyalahgunakan  hak  asasi  manusia dengan impunitas.
Pelanggaran  hak  asasi  manusia adalah masalah serius dan telah meningkatkan  kesadaran  di  antara  lebih banyak  orang  di  seluruh  dunia.  Selain pengaruh  domestik  Islam  di  masing- masing  negara  Muslim,  negara-negara Muslim  juga  telah  mengadopsi  instrumen regional  seperti  Piagam  Arab  tentang  Hak Asasi  Manusia.  Oleh  karena  itu,  secara pragmatis, upaya pemajuan dan perlindungan  hak  asasi  manusia  di  dunia Muslim
tentunya
harus mempertimbangkan  dampak  dan  peran positif dan negatif Islam (Baderin, 2007).
Dalam beberapa tahun terakhir, ada banyak  perdebatan  tentang  "hak  asasi manusia". Ungkapan tersebut telah
menjadi  slogan  di  seluruh  dunia,  dengan tujuan  dan  makna  yang  berbeda.  Hal  ini membuat  sangat  masuk  akal  untuk meneliti  motivasi  dan  pertimbangan  dari mereka yang menggembar-gemborkan slogan tersebut.
Dalam  perjalanan  sejarah  sejak zaman  modern,  ruang  lingkup  konsep  hak asasi manusia telah berkembang mengikuti perjuangan  atau  tuntutan  zaman  baik  isi maupun  bentuknya.  Ahli  hukum  Prancis Karel Vasak telah mengklasifikasikan atau mempopulerkan "tiga generasi" dari mazhab  utama  pemikiran  dan  tindakan mengenai hak asasi manusia..
Manusia  memiliki  tempat  yang tinggi dalam kosmologi dan harus ditinggikan  secara  proporsional  (Abd. Madjid  AS,  2002:  3).  Tanpa  memandang ras,  agama  atau  latar  belakang  politik, Allah  menganugerahkan  tiga  kehormatan (karomah)  kepada  manusia,  yaitu:  A. Karomah  fardiyah  (kehormatan  pribadi), yang  berarti  bahwa  Islam  melindungi semua  aspek  kehidupan  manusia,  baik spiritual  maupun  material.  B.  Karomah Ijtima'iyah  (kejayaan  kolektif),  artinya Islam  sepenuhnya  menjamin  kesetaraan antar  individu.  C.  Karomah  Syasiah (Kemenangan  Politik),  yaitu  hak  politik yang diberikan oleh Islam kepada individu untuk  memilih  atau  dipilih  untuk  jabatan politik (A. Syafi'I Maarif, 1987: 130).
Islam juga menjelaskan bahwa sifat utama  seseorang  adalah  orang  yang beriman.  Protagonis  tidak  memisahkan spiritual  dari  sekuler,  etis  dari  hukum. Dalam Islam, konsep tauhid dan maknanya (tauhid)  sudah  dikenal  luas.  Oleh  karena itu,  hak-hak  Tuhan  lebih  penting  daripada hak  asasi  manusia.  Oleh  karena  itu, hubungan  antara  manusia  dan  masyarakat berbeda  dengan  konsep-konsep  yang  ada dalam  agama-agama  Barat,  sehingga model  solidaritas  yang  diperkenalkan  juga bersifat berbeda..
Hubungan  Antara  Demokrasi dan Hak Asasi Manusia
Semua lapisan masyarakat, termasuk Muslim historis, memperdebatkan hubungan antara
demokrasi dan hak asasi manusia. Pertanyaan utamanya adalah apakah demokrasi  dan  hak  asasi  manusia  sejalan atau  bertentangan  dengan  ajaran  Islam. Latar  belakang  perdebatan  ini  adalah bahwa  demokrasi  dan  hak  asasi  manusia berasal  dari  Barat,  sedangkan  agama berasal  dari  wahyu.  Oleh  karena  itu, apakah  Islam  dapat  mendukung  dan mendukung  hak  asasi  manusia  merupakan tantangan  terpenting  yang  dihadapi  umat Islam  saat  ini.  Pada  saat  yang  sama, tantangan  lain  adalah  bahwa  banyak Muslim  dan  non-Muslim  di  dunia  saat  ini percaya bahwa hak asasi manusia bertentangan dengan keyakinan Islam..
Hakikat  negara  hukum  adalah kedaulatan  tertinggi  adalah  hukum,  bukan manusia  apalagi  robot.  Hukum  diartikan sebagai  tatanan  hierarki  norma  hukum yang seragam yang pada akhirnya membentuk konstitusi. Supremasi konstitusi  bukan  hanya  hasil  dari  gagasan rule  of  law,  tetapi  juga  pelaksanaan demokrasi,  karena  konstitusi  merupakan bentuk tertinggi dari kesepakatan sosial..
Menurut hukum alam, tidak mungkin manusia hidup di dunia ini secara menyendiri  atau  individualistis  karena setiap  orang  perlu  berinteraksi  dan berkomunikasi dengan orang lain. Demikian  pula,  manusia  sebagai  individu memang  membutuhkan  negara  sebagai tempat  berlindung  dan  tempat  tinggal. Sebagaimana  diketahui  bahwa  hubungan negara-masyarakat menggambarkan konsesi  beberapa  hak  masyarakat  kepada negara, dalam bentuk masyarakat mematuhi  serangkaian  kewajiban  yang dibebankan  kepada  mereka  oleh  negara. Pada saat yang sama, negara berkewajiban untuk memenuhi hak-hak warga negaranya sebagai kompensasi atas kepatuhan publik.
Oleh  karena  itu,  dapat  dikatakan  bahwa jika hak asasi manusia tidak dilaksanakan, maka  dengan  sendirinya  masyarakat  akan menuntut negara.
Pembukaan dan prinsip-prinsip
UUD 1945 secara terbuka mengartikulasikan
prinsip-prinsip demokrasi dan pengakuan serta perlindungan  hak  asasi  manusia,  yang membuktikan  ketaatan  negara  Indonesia terhadap aturan hukum. Sama seperti uang, prinsip  demokrasi  adalah  satu  sisi  mata uang  dan  prinsip  supremasi  hukum  adalah sisi  mata  uang  lainnya.  Keduanya  saling bergantung,  karena  tidak  ada  demokrasi tanpa  aturan  hukum,  dan  tidak  ada  aturan hukum  tanpa  demokrasi.  Demikian  pula pengakuan  dan  perlindungan  hak  asasi manusia  atau  hak  sipil  dalam  pembukaan dan inti UUD 1945 adalah desakan negara Indonesia  untuk  menjadi  negara  yang  sah dan  demokratis,  karena  secara  sosial hukum  dan  sosial  budaya  keberadaan konstitusi  adalah  hasil  dari  diterimanya asas  dan  peraturan  perundang-undangan. demokrasi nasional.

## 4. SIMPULAN
Demokrasi adalah bentuk konseptual  universal  yang  berlaku  untuk seluruh  zaman  dan  zaman,  bersifat fleksibel daripada statis, selalu membutuhkan  perspektif,  interpretasi,  dan revisi  baru  Pelajari  tentang  suatu  negara sesuai  dengan  tingkat  perkembangan budaya dan ekonomi, politik, dan pendidikannya.  bangsa.  harus.  Demokrasi bukan satu-satunya sistem dan mekanisme yang  terbaik,  tetapi  jika  kita  melihat Amerika  Serikat  saat  ini,  ada  juga kekurangannya,  Presiden  Amerika  Serikat saat ini telah melakukan berbagai kejahatan  terhadap  nilai-nilai  demokrasi itu  sendiri.  Di  sisi  lain,  apa  yang  George W.  Bush  tidak  mewakili  rakyat  Amerika Serikat,  karena  George  W.  Bush  tidak didukung  oleh  semua  orang  Amerika, tetapi  pemilihan  George  W.  Bush  juga merupakan  hasil  demokrasi..  Definisi
demokrasi  yang  lebih  ekstrim  adalah dalam pemilihan seolah-olah orang dengan suara  lebih  banyak  daripada  oposisi menang. Inilah kelemahan demokrasi.
Perbedaan  mendasar  antara  hak  asasi manusia  Islam  dan  hak  asasi  manusia internasional  antara  lain  disebabkan  oleh adanya  perbedaan  titik  tolak  ideologi, sehingga  menghasilkan  pandangan  dunia yang  berbeda.  Pandangan  dunia  yang berbeda  itu  sederhananya  sebagai  berikut, umat  Islam  menempatkan  wahyu  di  atas akal  manusia  (berpusat  pada  Tuhan), sedangkan hak asasi manusia internasional didasarkan  pada  kodrat  manusia  (berpusat pada  manusia).  Namun,  standar  hak  asasi manusia  harus  didasarkan  pada  norma hukum  dan  nilai  moral  yang  berlaku.  Hal ini tidak boleh disamakan dengan kekuasaan  politik  dan  hegemoni  sehingga tidak terjadi standar ganda dalam implementasi  konsep  dan  konsep  itu sendiri. Fakta menunjukkan bahwa transformasi  budaya  internasional  tidak memperkuat universalitas hak asasi manusia,  yang  meletakkan  dasar  lintas budaya untuk universalitas.
Penulis  berkeyakinan  bahwa  di  atas segalanya,  gagasan  kemanusiaan  adalah sikap  yang  menganut  nilai-nilai  keadilan, persamaan,  dan  persaudaraan.  Bagi  saya, kata memanusiakan hanya untuk membuat manusia  lebih  berbudaya  dan  cerdas. Dengan  cara  ini,  sesama  manusia  harus saling menghormati, menghargai dan tidak menghakimi. Dengan mempraktekkan sikap  manusiawi,  hal  ini  memungkinkan dia  terhindar  dari  sikap  sombong  atau merasa dirinya paling sempurna dari orang lain.  Konteks  kemanusiaan  yang  saya tekankan  di  sini,  yaitu  salah  satunya berpartisipasi  dalam  memberikan  bantuan, membantu  mereka  yang  membutuhkan, tidak  memperlakukan  orang  lain  secara sewenang-wenang,  menghargai  apa  yang dipikirkan  atau  dipikirkan  orang  lain, menghargai apa yang dikatakan orang lain, memberikan kepada mereka yang membutuhkan atau orang miskin.
makanan.  Ada  banyak  hal  yang  berkaitan dengan sikap manusia .

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Akbarzadeh, S., & MacQueen, B. (2008). Framing The Debate on Islam and Human Rights. Dalam S. Akbarzadeh, & B. MacQueen,
Islam and Human Rights (hal. 1-
11). New York: Routledge.
al-Jabri, M. A. ( 2009). Democracy,
Human Rights and. Arab:
I.B.Tauris & Co Ltd.
Baderin, M. A. (2007). Islam and the Realization of Human Rights in the Muslim World: A Reflection on Two Essential Approaches and Two Divergent Perspectives. Muslim World Journal of Human Rights Volume 4, Issue 1 , 1-27.
Dr. HM. Zainuddin, M. (2013). Islam dan Demokrasi. Islam dan Demokrasi ,
5.
Fadl, K. A. (2007). Islam and the Challenge of Democratic
Commitment. Islam and Democracies Vol. 87 No.2 , 247- 300.
Hashemi, N. (2009). Islam, Secularism, and Liberal: Toward a Democratic Theory for. Oxford: Oxford University Press.
Hassan, R. (2011). Islam and human rights in Pakistan: A critical analysis of the positions of three contemporary women. Canadian Foreign Policy Journal 10:1 , 131-155.
Idris, S. (2011). Islam dan Demokrasi.
Respon Umat Islam Indonesia Terhadap Demokras , 8.
Khadduri, M. (2015). Human Rights in Islam. Sage Publications, Inc. in
association with the American Academy of Political and Social Science Vol. 243, , 77-81.
Kubicek, P. (2015). Political Islam and Democracy in the Muslim World. London: Lynne Rienner.
Kusnadi, S. M. (2007). Pengertian Hak Asasi Manusia. Hakikat dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) , 1.4.
Ali Nawaz Memon, “Membincang Demokrasi,” dalam Islam Liberalisme Demokrasi, terj. Mun’im A. Sirry (Jakarta: Paramadina, 2002), 3
Sadek J. Sulaiman, “Demokrasi dan Shura,” dalam Islam Liberal, ed. Charles Khurzman, terj. Bahrul Ulum dan Heri Junaedi (Jakarta: Paramadina, 2003), 125.
Ia adalah seorang mantan duta besar Oman untuk Amerika Serikat.
Sulaiman, “Demokrasi dan Shura.”, 125
Meninggal pada usia 90 tahun 1999 Dom Helder Camara adalah seorang pemimpin agama Katolik Roma di Brasil beraliran Teologi Pembebasan. Ia dikenal sebagai sangat peduli dengan orang miskin dan mencoba melakukan “perubahan di dalam hirarki Gereja Katolik Roma di Brasil untuk kepedulian kemiskinan. Karena itulah ia dikenal sebagai “Uskup Merah” karena kecenderungannya ke aliran kiri Marxisme.
Dr. Nurcholish Madjid (1939 -2005) adalah seorang pemikir Islam, cendekiawan, dan budayawan Indonesia. Ia dibesarkan di lingkungan keluarga kiai terpandang di Mojoanyar, Jombang, Jawa Timur. Ia kemudian dikenal sebagai pendiri kajian lslam Paramadina yang kemudian menjadi Universitas Paramadina Mulya
Gedong Bagus Oka (1921 2002) adalah salah seorang pemimpin Hindu Bali yang menganggap diri sebagai Gandhian karena mengikuti garis perjuangan Mahatma Gandhi dalam anti kekerasan. la getol mempromosikan dialog antaragama dan perdamaian
Guillaume, Alfred. I s l a m, England, Pinguin Books. 1956, hal. 11.
Lihat, Mahasin dalam Imam Aziz, et.al., (ed). Agama, Demokrasi dan Keadilan , Jakarta, Gramedia. 1999, hal. x-xi, Hefner, Robert W. Civil Islam, Muslim and Democratization ini Indonesia , Princeton University Press, 2000, 4-5.
Ahmad, Akbar S.. Citra Muslim, Tinjauan Sejarah dan Sosiologi , terjemahan Nunding Ram dan Ali Yaqub, Jakarta, Erlangga, 1992, hal. 3-4
Bahtiar Effendy, “Islam dan Demokrasi: Mencari Sebuah Sintesa Yang Memungkinkan” dalam M. Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher (eds.), Agama dan Dialog Antar Peradaban, Jakarta, 1996, Mizan, hal. 100.
Bagir Manan, Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Alumni, Bandung, 2001.
So"pomo  memandang  UUDS  1950  ini terlalu  progresif,  liberal  dan  berlebihan dalam melayani HAM (Lubis, 1993: 5).