## Jurnal Mutiara Akuntansi, 17/10/2017 (Hal: 1-17)

## PENGARUH SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP DANA
ALOKASI UMUM (DAU) PADA PEMERINTAHAN KOTA MEDAN
Sri Rahayu Eka Safitri Magdalena Ginting Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara Email : ekasafitrimagdalenaginting@gmail.com

## Abstract
General  Alocation  Funds  (DAU)  is  the  amount  of  funds  allocated  to  each  autonomous  regins (Province/District/City) in Indonesia each year as development funds. General Alocation Funds and  various  forms  of  transfers  from  Government  Center  should  only  be  a  supplement  for  the implementation  of  government  and  regional  development.  Seen  from  DAU  in  Government  of Medan  in  2008  -  2015  shows  that  DAU  which  comes  from  Government  Center  each  year continues  to  show  improvement.  The  purpose  of  this  research  is  to  find  out  how  much  the influence  of  Local  Taxes,  Local  Retributions,  Profit  Part  of  BUMD,  and  Other  Legal  PAD  to DAU  in  Government  of  Medan.  This  research  conducted  in  Government  of  Medan  by  using secondary  data  and  quantitative  sourced  from  Actual  Receipt  Municipality  Government  of Medan in 2008 - 2015 obtained from Badan Pusat Statistik Kota Medan. With limited data, this study used quarterly data through interpolation of annual data by using EViews. The analyzing data method  used statistic method with SPSS. The result of the research with simultaneous test showed that Local Taxes, Local Retributions, Profit Part of BUMD, and Other Legal PAD affect DAU.  The  result  of  partial  test  showed  that  Local  Taxes  and  Other  Legal  PAD  affect  DAU significantly  but  Local  Retributions  and  Profit  Part  of  BUMD  did  not.  Amounted  to  59,1% change in DAU can be explained by four independent variables and the rest 40,9% explained by another factors that not included in this research.
Key  Words:      Local  Taxes,  Local  Retributions,  Profit  Part  of  BUMD,  Other  Legal  PAD,  and
General Alocation Fund (DAU).

## 1. PENDAHULUAN
Seiring dengan perubahan
kepemimpinan  nasional  dari  Orde  Baru menuju  Orde  Reformasi,  pola  hubungan pemerintahan  antara  Pemerintah  Daerah dengan  Pemerintah  Pusat  juga  mengalami perubahan.  Jika  sebelumnya  Indonesia menganut sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik yang ternyata hanya menimbulkan  ketidakadilan  di  seluruh daerah,  sejak  tahun  1999  diubah  menjadi desentralisasi  atau  yang  sering  dikenal
sebagai era otonomi daerah. Ketika otonomi daerah  mulai  digulirkan,  harapan  yang muncul  adalah  menjadi  semakin  mandiri  di dalam  pelaksanaan  pemerintahan  maupun pembangunan  daerahnya  masing-masing karena  daerah  diberikan  kebebasan  untuk mengelola  wilayahnya  sendiri.  Selain  itu daerah juga diberikan sumber-sumber pembiayaan  kewenangan  yang  sebelumnya masih dipegang oleh Pemerintah Pusat di era Orde  Baru.  Kemandirian  daerah  tersebut dimanifestasikan  lewat  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  yang  besar  dan  kuat.  Sesuai dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun  1999  yang  telah  direvisi  dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004
tentang Pemerintah Daerah dan
Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah Pusat  dan  Pemerintah  Daerah,  ditetapkan bahwa  sumber-sumber  penerimaan  daerah dalam  rangka  pelaksanaan  desentralisasi terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, Lain- Lain Penerimaan yang Sah.
Gambaran  citra  kemandirian  daerah dalam  berotonomi  daerah  dapat  diketahui melalui  seberapa  besar  kemampuan  sumber daya  keuangan  daerah  tersebut  dalam membangun  daerahnya,  disamping  mampu pula  untuk  bersaing  secara  sehat  dengan daerah  lain  dalam  mencapai  cita-cita otonomi  daerah.  Untuk  mengukur  tingkat
kemandirian daerah dapat dilakukan dengan membandingkan  Realisasi  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pendapatan  Asli  Daerah  terdiri  dari Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah,  Bagian Laba BUMD, dan Lain-Lain PAD yang Sah. Dana  Perimbangan  itu  sendiri  terdiri  dari Dana  Bagi  Hasil,  Dana  Alokasi  Umum (DAU),  dan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK). Dalam upaya meningkatkan PAD, dibutuhkan  suatu  struktur  industri  yang mantap  beserta  objek  pajak  dan  retribusi yang  taat.  Sementara  Dana  Alokasi  Umum (DAU)  dan  berbagai  bentuk  transfer  dari Pemerintah  Pusat  sebaiknya  hanya  bersifat suplemen  bagi  pelaksanaan  pemerintahan dan pembangunan daerah.
Dari  data  tabel  1.1  diatas  terlihat bahwa Pajak Daerah selama tahun 2011 dan 2012  mengalami  peningkatan,  namun  pada tahun 2013 mengalami penurunan, kemudian  meningkat  lagi  pada  tahun  2014 dan  2015.  Pada  pos  Retribusi  Daerah  tahun 2012  mengalami  penurunan,    kemudian meningkat  pada  tahun  2013,  menurun  lagi pada  tahun  2014,  kemudian  meningkat  lagi pada  tahun  2015.  Pada  pos  Bagian  Laba BUMD  tahun  2012  dan  tahun  2013
mengalami penurunan yang cukup signifikan,  kemudian  meningkat  di  tahun 2014  dan  menurun  lagi  di  tahun  2015. Sementara  pada  pos  Lain-Lain  PAD  yang Sah  mengalami  penurunan  di  tahun  2012 kemudian  meningkat  lagi  di  tahun-tahun berikutnya  terutama  pada  tahun  2015 mengalami peningkatan yang sangat signifikan.
Tabel 1.2 menunjukkan bahwa DAU yang  berasal  dari  pemerintah  pusat  setiap
tahunnya  terus  menunjukkan  peningkatan. Tentunya  hal  ini  tidak  diinginkan  sebab DAU  dan  berbagai  bentuk  transfer  dari Pemerintah  Pusat  lainnya  sebaiknya  hanya bersifat  suplemen  bagi  Pemerintah  Daerah Kota  Medan.  Oleh  karena  itu,  PAD  harus menjadi  sumber  keuangan  terbesar  yang didukung  oleh  kebijakan  perimbangan keuangan pusat dan daerah. Untuk mengurangi  ketergantungan  aliran  dana yang  diperoleh  dari  pemerintah  pusat  maka daerah  harus  mampu  menggali  sumber- sumber potensial yang berasal dari daerahnya  sendiri  melalui  Pendapatan  Asli Daerah (PAD). Ironisnya
terjadiketidakstabilan laju pertumbuhan Sumber-Sumber  Pendapatan  Asli  Daerah pada  Pemerintahan  Kota  Medan.  Hal  ini tentunya  tidak  diinginkan  mengingat  salah satu  ukuran  kemandirian  suatu  daerah  di daerah  otonomi  adalah  ketergantungan kepada  bantuan  pusat  harus  seminimal mungkin.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  : untuk  mengetahui  pengaruh  Pajak  Daerah, Retribusi Daerah, Bagian  Laba BUMD, dan Lain-Lain  PAD  yang  Sah  terhadap  Dana Alokasi  Umum  pada  Pemerintahan  Kota Medan.  Berdasarkan  uraian  dan  tujuan peneliti,  maka  penulis  tertarik  untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sumber Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  terhadap Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  sehingga penulis  membahasnya  dalam  skripsi  yang berjudul: ”Pengaruh  Sumber  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  Terhadap  Dana
Alokasi Umum (DAU) Pada Pemerintahan Kota Medan”. 2. KAJIAN LITERATUR

## DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
2.1.   Dana Alokasi Umum
Menurut  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah, DAU  untuk  suatu  daerah  ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang
menekankan  pada  aspek  pemerataan  dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  yang formuladan penghitungan DAU-nya ditetapkan  sesuai  Undang-Undang.  DAU dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari  pendapatan  dalam  negeri  neto  yang ditetapkan dalam APBN.
Menurut  Kuncoro  dalam  bukunya hal penting dari peraturan keuangan menurut Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1999 adalah  provinsi  berupa  transfer  antar pemerintah dari pusat ke kabupaten dan kota yang  disebut  dengan  Dana  Alokasi  Umum (DAU)  dan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK). Dana  Alokasi  Umum  merupakan block grant yang diberikan kepada semua kabupaten  dan  kota  untuk  tujuan  mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan dengan formula  berdasarkan  prinsip-prinsip  tertentu yang  secara  umum  mengindikasikan  bahwa daerah  miskin  dan  terbelakang  harus menerima  lebih  banyak  daripada  daerah kaya.  Dengan  kata  lain,  tujuan  penting alokasi  Dana  Alokasi  Umum  adalah  dalam kerangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antara Pemerintah  Daerah  di  Indonesia.  Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  1999  Pasal  7 menggariskan  bahwa  Pemerintah  Pusat berkewajiban  menyalurkan  paling  sedikit dua puluh lima persen (25%) dari Penerimaan Dalam Negerinya dalam bentuk Dana Alokasi Umum.
2.2.  Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan  Asli  Daerah  adalah  semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi  asli  daerah.  Selain  itu  menurut ketentuan umum Undang-Undang Nomor 33 tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah:  Pendapatan  Asli  Daerah  adalah pendapatan  yang  diperoleh  daerah  yang dipungut  berdasarkan  Peraturan  Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.  Menurut  Pasal  157  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintah
Daerah, sumber-sumber Pendapatan  Asli  Daerah  terdiri  dari  :  Pajak Daerah,  Retribusi  Daerah,  Bagian  Laba BUMD, Lain-Lain PAD yang Sah.

## 2.2.1.Pajak Daerah
Menurut Yani (2002:45), Pajak Daerah  adalah  iuran  wajib  yang  dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimban, yang dapat  dipaksakan  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dan pembangunan  daerah.  Sedangkan  menurut Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2000 pajak  daerah  adalah  iuran  wajib  yang dilakukan  oleh  daerah  kepada  orang  pribadi atau tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku,  yang  digunakan  untuk  membiayai penyelenggaraan  pemerintah  daerah  dan pembangunan  daerah.  Dengan  demikian, pajak  daerah  merupakan  pajak  yang ditetapkan  oleh  pemerintah  daerah  dengan Peraturan  Daerah  (Perda),  yang  wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah  daerah  dan  hasilnya  digunakan untuk  membiayai  pengeluaran  pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan  di  daerah. Karena  pemerintah  daerah  di  Indonesia terbagi  menjadi  dua,  yaitu  pemerintah provinsi  dan  pemerintah  kabupaten/kota, pajak  daerah  di  Indonesia  dewasa  ini  juga dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak  kabupaten/kota.  Upaya  yang  telah dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 34  Tahun  2000  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Perubahan  terhadap  Undang-Undang  ini dilakukan  tidak  terlepas  dari  adanya keinginan  dan  keseriusan  pemerintah  dalam mewujudkan  otonomi  yang  benar-benar memberikan  keleluasaan  dari  daerah  dalam mengatur  dan  merencanakan  pembangunan di  daerahnya  masing-masing.    Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan PemerintahNomor 64 Tahun 2001 tentang
Pajak Daerah menjelaskan perbedaan  antara  Pajak  Daerah  yang dipungut  oleh  provinsi  dan  jenis  pajak yangdipungut  oleh  kabupaten.  Jenis  pajak provinsi  bersifat  limitatif  yang  berarti provinsi  tidak  dapat  memungut  pajak  lain selain  yang  telah  ditetapkan,  dan  hanya dapat  menambah  jenis  retribusi  lainnya sesuai  dengan  kriteria  yang  ditetapkan dalam Undang-Undang.

## 2.1.2.  Retribusi Daerah
Menurut  Siahaan  (2005:5),  Retribusi adalah  pembayaran  wajib  dari  penduduk kepada  negara  karena  adanya  jasa  tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya  secara  perorangan.  Menurut Yani  (2002:55),  Retribusi  Daerah  adalah pungutan  daerah  sebagai  pembayaran  atas jasa  atau  pemberian  izin  tertentu  yang khusus  disediakan  dan/atau  diberikan  oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi  atau  badan.  Sedangkan  menurut Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2000 tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor 18  Tahun  1997  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah  Pasal  1  angka  26  retribusi daerah  adalah  pungutan  daerah  sebagai pembayaran  atas  jasa  atau  pemberian izintertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan  oleh  pemerintah  daerah  untuk kepentingan  orang  pribadi  atau  badan. Sesuai dengan ketentuan perundang- undangan  di  Indonesia  saat  ini  penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah  daerah.  Jadi,  retribusi  yang
dipungut  di  Indonesia  dewasa  ini  adalah retribusi daerah.

## 2.1.3. Bagian Laba BUMD
Sumber penerimaan PAD yang lainnya  yang  menduduki  peran  penting setelah  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah adalah  bagian  Pemerintah  Daerah  atas  Laba BUMD.  Menurut  Undang-Undang  Nomor 34  Tahun  2000  Hasil  Perusahaan  Milik Daerah  dan  Hasil  Pengelolaan  Kekayaan Milik  Daerah  yang  Dipisahkan  atau  Bagian Laba BUMD merupakan penerimaan daerah yang  berasal  dari  hasil  perusahaan  milik daerah  dan  pengelolaan  kekayaan  daerah yang  dipisahkan.  BUMD  merupakan  badan usaha  yang  didirikan  sepenuhnya  atau sebagian,  dengan  modal  daerah.  Tujuan didirikannya  BUMD  adalah  dalam  rangka menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan  ekonomi  daerah.  Selain  itu, BUMD  juga  merupakan  cara  yang  lebih efisien  dalam  melayani  masyarakat,  dan merupakan  salah  satu  sumber  penerimaan daerah.  Bagian  laba  BUMD  tersebut digunakan  untuk  membiayai  pembangunan daerah dan anggaran belanja daerah, setelah dikurangi dengan penyusutan, dan pengurangan lain yang wajar dalam BUMD. BUMD  sebenarnya  juga  merupakan  salah satu  potensi  sumber  keuangan  bagi  daerah yang perlu terus ditingkatkan guna mendukung  pelaksanaan  otonomi  daerah. Besarnya  kontribusi  laba  BUMD  dalam Pendapatan  Asli  Daerah  dapat  menjadi indikator  kuat  dan  lemahnya  BUMD  dalam suatu daerah.

## 2.1.4.  Lain-Lain  Pendapatan  Asli  Daerah yang Sah
Menurut Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun  2005  tentangPerimbangan  Keuangan Pemerintah  Pusat  dan  Daerah,  Lain-lain PAD yang Sah meliputi:
1. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan,
2. Jasa giro,
3. Pendapatan bunga,
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan,
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualandan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

## 2.2.   Penelitian Terdahulu
Penelitian ini mengacu terhadap penelitian terdahulu, dimana dipakai sebagai bahan pertimbangan berkaitan dengan permasalahan peneliti dan peneliti juga ingin meneliti  pengaruh  sumber-sumber  PAD yang  dikelola  Pemerintahan  KotaMedan terhadap  Dana  Alokasi  Umum  sebagai variabel  dependennya.  Tiodora  Delima Nababan (2008), Analisis Pengaruh Sumber- Sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) Terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) pada Pemerintahan  Kabupaten  Labuhan  Batu, Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa sumber-sumber PAD sebagai variabel independen (yang terdiri dari: Pajak Daerah, Retribusi  Daerah,  Bagian  Laba  BUMD  dan Lain-lain  PAD  yang  Sah)  secara  simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap  Dana  Alokasi  Umum  sebagai variabel  dependen.  Secara  parsial,  Pajak Daerah  dan  bagian  Laba  BUMD  pada Pemerintahan  Kabupaten  Labuhan  Batu tidak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan terhadap  Dana  Alokasi  Umum,  sedangkan Retribusi  Daerah  dan  Lain-lain  PAD  yang Sah  memiliki  pengaruh  yang  signifikan terhadap  Dana  Alokasi  Umum  sebagai variabel dependennya.
Rumiris  Agustina  Sinaga  (2009), Pengaruh  SumberPendapatan  Asli  Daerah (PAD)  Terhadap  Dana  Alokasi  Umum (DAU)  pada  Pemerintahan  Kota  Tanjung Balai,  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa sumber-sumber PAD sebagai variabel independen (yang terdiri dari: Pajak
Daerah,  Retribusi  Daerah,  Bagian  Laba BUMD dan Lain-lain PAD yang Sah) secara
simultan mempunyai pengaruh yang signifikan  terhadap  Dana  Alokasi  Umum sebagai  variabel  dependen.  Secara  parsial, hanya  Pajak  Daerah  yang  tidak  memiliki pengaruh  yang  signifikan  terhadap  Dana Alokasi Umum, sedangkan Retribusi Daerah,  Bagian  Laba  BUMD  dan  Lain-lain PAD  yang  Sah  memiliki  pengaruh  yang signifikan  terhadap  Dana  Alokasi  Umum sebagai variabel dependennya.

## 2.3.   Kerangka Konseptual

## Hipotesis
Bertitik tolak dari permasalahan yang telah diuraikan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:
1. Pajak  Daerah  berpengaruh  terhadap Dana Alokasi Umum pada Pemerintahan Kota Medan. 2. Retribusi  Daerah  berpengaruh  terhadap Dana Alokasi Umum pada
Pemerintahan Kota Medan.
3. Bagian  Laba  BUMD  berpengaruh terhadap  Dana  Alokasi  Umum  pada Pemerintahan Kota Medan.
4. Lain-Lain  PAD  yang  Sah  berpengaruh terhadap  Dana  Alokasi  Umum  pada Pemerintahan Kota Medan.
5. Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba BUMD, dan Lain-Lain PAD yang Sah  secara  bersama-sama  berpengaruh terhadap  Dana  Alokasi  Umum  pada Pemerintahan Kota Medan.

## 3.  METODE PENELITIAN
3..1.    Lokasi  Penelitian  dan  Waktu Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kota Medan pada tahun 2017.

## 3.2.   Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah Laporan  Realisasi  dan  APBD  (Anggaran Pendapatan  Belanja  Daerah)  Pemerintah Kota  Medan.  Sampel  pada  penelitian  ini merupakan  Laporan  Realisasi  Penerimaan Pemerintah  Daerah  Kota  Medan,  Provinsi Sumatera  Utara  dari  tahun  2008  sampai dengan  tahun  2015.  Dimana  karena  ada keterbatasan  data  maka  penelitian  ini menggunakan  data  kuartalan  melalui  proses interpolasi  data  tahunan  sehingga  jumlah sampel dalam penelitian ini menjadi 32 (tiga puluh  dua).  Adapun  proses  interpolasi  data tahunan diolah dengan menggunakan perangkat Eviews.

## 3.3.   Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  berupa  data  sekunder dan  bersifat  kuantitatif  yaitu  menggunakan data Time  Series tahun    2008-2015  yang bersumber dari Laporan Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kota Medan,  Provinsi  Sumatera  Utara  yang diperoleh  dari  Kantor  Badan  Pusat  Statistik (BPS)  Kota  Medan.  Data  yang  dibutuhkan adalah informasi keuangan yang berhubungan  dengan  variabel  penelitian yaitu,  Sumber  Pendapatan  Asli  Daerah (yang  terdiri  dari  Pajak  Daerah,  Retribusi Daerah,  Bagian  Laba  BUMD,  Lain-Lain PAD yang Sah), dan Dana Alokasi Umum.
3.4. Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel 3.4.1.Variabel Dependen (Y)
Variabel dependen  atau variabel terikat  merupakan  variabel  yang  menjadi perhatian  utama  peneliti  dan  dipengaruhi oleh  variabel  bebas.  Variabel  dependen dalam  penelitian  ini    adalah  Dana  Alokasi Umum  yang  dilambangkan  dengan  (Y). Dana  Alokasi  Umum  adalah  sejumlah  dana yang  dialokasikan  kepada  setiap  daerah otonom (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia  setiap  tahunnya  sebagai  dana pembangunan.  DAU  merupakan  salah  satu komponen belanja pada APBN dan menjadi salah  satu  komponen  pendapatan  pada APBD.

## 3.4.2.   Variabel Independen (X)
Variabel  independen  dalam  penelitian ini  adalah  Sumber  Pendapatan  Asli  Daerah yang dilambangkan dengan (X).  Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan  daerah  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.
PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai
pelaksanaan    otonomi  daerah  sesuai  dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.  Sumber-sumber  PAD  adalah sebagai berikut:
a.  Pajak  Daerah  (X 1 ). Pajak  daerah  adalah iuran  wajib  yang  dilakukan  oleh  orang pribadi  atau  badan  kepada  daerah  tanpa imbalan  langsung  yang  seimbang,  yang dapat  dipaksakan  berdasarkan  peraturan perundangan  yang  berlaku,  yang  digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan  daerah  dan  pembangunan daerah.
b.  Retribusi  Daerah  (X 2 ). Retribusi  daerah adalah  pungutan  pemerintah  daerah  kepada orang  atau  badan  berdasarkan  norma-norma yang  ditetapkan  retribusi  berhubungan dengan  jasa  timbal  (kontraprestasi)  yang diberikan  secara  langsung  atas  permohonan dan  untuk  kepentingan  orang  atau  badan yang  memerlukan,  baik  prestasi  yang
berhubungan  dengan  kepentingan  umum maupun yang diberikan oleh pemerintah. c.  Bagian  Laba  BUMD  (X 3 ). Bagian  laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah penerimaan  yang  berupa  bagian  laba  bersih dari  BUMD,  yang  terdiri  dari  laba  bank pembangunan  daerah  dan  bagian  laba BUMD lainnya.
d.  Lain-Lain  PAD  yang  Sah  (X 4 ). Lain- lain  PAD  yang  Sah  adalah  penerimaan daerah di luar penerimaan yang berasal dari pajak  daerah,  retribusi  daerah,  dan  bagian laba  usaha  yang  telah  diuraikan  di  atas.
Rekening ini disediakan untuk
mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang  disebut  diatas.  Lain-Lain  PAD  yang Sah  meliputi:  Hasil  penjualan  kekayaan Daerah  yang  tidak  dipisahkan,  Jasa  giro, Pendapatan  bunga,  Keuntungan  selisih  nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan, Komisi,  potongan,  ataupun  bentuk  lain sebagai akibat dari penjualandan/atau pengadaan  barang  dan/atau  jasa  oleh Daerah.

## 3.5.  Teknik Analisis Data
Analisis  data  adalah  cara  mengolah data  yang  telah  terkumpul  agar  dapat memberikan  interpretasi.  Hasil  pengolahan data ini digunakan untuk menjawab permasalahan  yang  telah  dirumuskan  dan untuk mengukur pengaruh variabel independen  (X)  terhadap  variabel  dependen (Y).  Analisis  data  ini  terdiri  dari  : analisis Statistik  Deskriptif,  dan  analisis  Regresi Linier Berganda.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian.
4.1. Analisis Statistik Deskriptif Analisis  statistik  deskriptif  digunakan untuk
mendeskripsikan atau menggambarkan  karakteristik  dari  data. Analisis  deskriptif  dilakukan  dengan  tujuan untuk  mendapatkan  gambaran  jelas  tentang
sekumpulan  data  yang  diperoleh,  kemudian dianalisis  dengan  tujuan  untuk  mengetahui variabel bebas berpengaruh terhadap
variabel  terikat.  Hasil  perhitungan  dari statistik  deskriptif  dari  masing-masing variabel adalah sebagai berikut :
Tabel 4.1
Hasil Analisis Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics
Sumber : Data Olahan SPSS, 2016
Dari tabel 4.1 di atas dapat dijelaskan bahwa dari  sampel  sebanyak  32,  diperoleh  data deskripsi sebagai berikut : a.  Variabel  Pajak  Daerah  memiliki  nilai
minimum 1244077,00 dan nilai maksimum  9458327,00.  Rata-ratanya 3797184,3750  dengan  standar  deviasi 2065283,51769.
b.  Variabel  Retribusi  Daerah  memiliki  nilai minimum 1856093,00 dan nilai maksimum  6120659,00.  Rata-ratanya
4048778,0938  dengan  standar  deviasi
1173165,54972.
c.  Variabel  Bagian  Laba  BUMD  memiliki nilai  minimum  1019609,00  dan  nilai maksimum  3047016,00.  Rata-ratanya 1979531,2188  dengan  standar  deviasi
680398,14608.
d.  Variabel  Lain-Lain  PAD  Yang  Sah memiliki nilai minimum -7993000,00 dan nilai  maksimum 7909938,00.  Rata- ratanya  2705146,0938  dengan  standar deviasi 3495537,91206.
e.  Variabel  Dana  Alokasi  Umum  memiliki nilai  minimum  1883219,00  dan  nilai maksimum  3955119,00.  Rata-ratanya
2791311,6250  dengan  standar  deviasi 644966,66503.

## 4.2.   Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis  regresi  linier  berganda  ini digunakan  untuk  mengestimasi  pengaruh variabel  Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah, Bagian  Laba  BUMD,  dan  Lain-Lain  PAD yang  Sah  terhadap  Dana  Alokasi  Umum. Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh hasil sebagai berikut :
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation PajakDaerah 32 1244077,00  9458327,00 3797184,3750 2065283,51769 RetribusiDaerah 32 1856093,00  6120659,00 4048778,0938 1173165,54972 BagianLabaBUMD 32 1019609,00  3047016,00 1979531,2188 680398,14608 LainLainPADyangSah 32  -7993000,00  7909938,00 2705146,0938 3495537,91206 DanaAlokasiUmum 32 1883219,00  3955119,00 2791311,6250 644966,66503 Valid N (listwise) 32

## Sumber : Data Olahan SPSS, 2016
Berdasarkan  pada  tabel  diatas,  persamaan regresi  linier  berganda  adalah  sebagai berikut :
Y = 3163907,990  + (-0,168)X1 +0,046X2 + (-0,081)X3 + 0,088X4 + ε
Dengan  persamaan  regresi  linier  berganda tersebut dapat dijelaskan bahwa: a.    Nilai konstanta adalah sebesar 3163907,990, hal ini menyatakan bahwa jika  faktor  Pajak  Daerah,  Retribusi Daerah, Bagian Laba BUMD, dan Lain- Lain  PAD  yang  Sah  diabaikan  maka nilai  Dana  Alokasi  Umum  sebesar 3163907,990.
b.   Koefisien  regresi  untuk  variabel  Pajak Daerah sebesar -0,168, hal ini
menunjukkan  bahwa  setiap  kenaikan 1%  faktor  Pajak  Daerah  maka  Dana Alokasi  Umum  akan  menurun  sebesar 16,8%  dengan  asumsi  bahwa  variabel bebas  yang  lain  dari  model  regresi adalah tetap.
c.   Koefisien regresi untuk variabel Retribusi  Daerah  sebesar  0,046,  hal  ini menunjukkan  bahwa  setiap  kenaikan 1% faktor Retribusi Daerah maka Dana Alokasi Umum akan meningkat sebesar 46%  dengan  asumsi  bahwa  variabel bebas  yang  lain  dari  model  regresi adalah tetap.
d.   Koefisien regresi untuk variabel Bagian
Laba  BUMD  sebesar  -0,081,  hal  ini menunjukkan  bahwa  setiap  kenaikan 1%  faktor  Bagian  Laba  BUMD  maka Dana  Alokasi  Umum  akan  menurun sebesar  8,1%  dengan  asumsi  bahwa variabel  bebas  yang  lain  dari  model regresi adalah tetap.
e.   Koefisien  regresi  untuk  variabel  Lain- Lain  PAD  yang  Sah  sebesar  0,088,  hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1%  faktor  Lain-Lain  PAD  yang  Sah maka  Dana  Alokasi  Umum  akan meningkat sebesar  8,8% dengan asumsi bahwa  variabel  bebas  yang  lain  dari model regresi adalah tetap.

## 4.3.   Uji Asumsi Klasik

## 4.3.1. Uji Normalitas
Pengujian  normalitas  data  adalah untuk  melihat  normal tidaknya  sebaran  data yang  akan  dianalisis.  Model  regresi  yang baik adalah distribusi normal atau mendekati normal.Untuk  melihat  normalitas  data  ini digunakan pendekatan grafik yaitu
Normality Probability
Plot. Deteksi normalitas  dengan  melihat  penyebaran  data (titik)  pada  sumbu  diagonal  dari  grafik. Dasar pengambilan keputusannya adalah :
a. Jika  data  menyebar  disekitar  garis diagonal  dan  mengikuti  arah  garis
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 3163907,99 0 543500,703 5,821 ,000 PajakDaerah -,168 ,058 -,537 -2,911 ,007 RetribusiDaerah ,046 ,091 ,084 ,508 ,616 BagianLabaBUMD -,081 ,221 -,086 -,368 ,716 LainLainPADyangSah ,088 ,025 ,476 3,535 ,001
diagonal,  maka  model  regresi  memenuhi asumsi normalitas.
b. Jika  data  menyebar  jauh  dari  garis diagonal  dan  atau  tidak  mengikuti  arah garis  diagonal,  maka  model  regresi  tidak memenuhi asumsi normalitas.
Gambar 4.1

## Hasil Uji Normalitas
Sumber : Data Olahan SPSS, 2016
Pada Normal P-P Plot of Regresion Standardized  Residual terlihat  titik-titik yang  mengikuti  data  di  sepanjang  garis diagonal.  Hal  ini  berarti  data  berdistribusi normal.  Data  yang  berdistribusi  normal dapat digunakan untuk penarikan kesimpulan  karena  data  sudah  menyebar dengan  karakteristik  menyerupai  populasi yang diwakili.

## 4.3.2.  Uji Heteroskedastisitas
Pengujian  heteroskedastisitas  untuk melihat apakah  dalam  sebuah  model  regresi terjadi  ketidaksamaan  varians  dari  residual
dari  suatu  pengamatan  ke  pengamatan  yang lain.  Jika  varians  dari  residual  dari  suatu pengamatan  ke  pengamatan  yang  lain  tetap, maka  disebut  homoskedastisitas  dan  jika varians  berbeda  disebut  heteroskedastisitas dan  model  regresi  yang  baik  adalah  tidak terjadi heteroskedastisitas.
Gambar 4.2

## Hasil Uji Heteroskedastisitas

## Sumber : Data Olahan SPSS, 2016
Pada  grafik Scatterplot ,  terlihat titik-titik  menyebar  secara  acak,  tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta  tersebar  baik  diatas  maupun  dibawah angka  nol  pada  sumbu  Y.  Hal  ini  berarti tidak  terjadi  heteroskedastisitas  pada  model regresi,  sehingga  model  regresi  layak dipakai  untuk  memprediksi  Dana  Alokasi Umum berdasarkan masukan variabel independen Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian  Laba  BUMD  dan  Lain-Lain  PAD yang Sah.

## 4.3.3.  Uji Multikolinearitas
Pengujian  multikolinearitas  dilakukan untuk  melihat  apakah  pada  model  regresi
ditemukan  adanya  korelasi  antar  variabel bebas. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinearitas.
Tabel 4.3
Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients a
Sumber  :  Data  Olahan  SPSS, 2016
Dari  tabel Coefficient di  atas  dapat dilihat  bahwa  semua  angka  VIF  berada dibawah  10  dan  juga  semua  angka Tolerance lebih  besar  dari  0,10,  hal  ini menunjukkan  tidak  terjadi  multikolinearitas pada data yang di uji.
4.3.4.  Uji Autokorelasi
Menurut  Ghozali  (2005:95),  Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah  dalam  model  regresi  linear  ada korelasi  antara  kesalahan  pengganggu  pada periode  t-1  (sebelumnya).  Jika  terjadi autokorelasi,  maka  dinamakan  problem autokorelasi.
Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi Model Summary b
a. Predictors: (Constant), LainLainPADyangSah,
b. RetribusiDaerah, PajakDaerah, BagianLabaBUMD b. Dependent Variable: DanaAlokasiUmum
Sumber : Data Olahan SPSS, 2016
Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa  nilai Durbin-Watson sebesar  0,286. Nilai  ini  akan  dibandingkan  dengan  nilai tabel dengan menggunakan nilai signifikansi 5%, jumlah sampel sebanyak 32 (n=32) dan jumlah  variabel    (bebas  dan  terikat) sebanyak  5(k=5),  maka  dari  tabel  statistik Durbin-Watson didapatkan nilai batas bawah  (dL)  sebesar  1,177  dan  nilai  batas atas  (dU)  sebesar  1,732.  Nilai  DW  <dL (0,286  <  1,177)  maka  dapat  disimpulkan bahwa terjadi autokorelasi positif.

## 4.4. Uji Hipotesis
4.4.1.  Uji Parsial (Uji t) Uji  t  digunakan  untuk  mengetahui pengaruh
antara variabel-variabel independen  terhadap  variabel  dependen secara  individu  (parsial).  Hasil  pegolahan data  dengan  program  statistik  (SPSS)  untuk uji t ditampilkan pada tabel:
Tabel 4.5. Hasil Uji Parsial (Uji t) Coefficients a
a. Dependent Variable: DanaAlokasiUmum M od
el R R Squa re Adjust ed R Square Std. Error of the Estimat e Durbin - Watson 1 ,769 a ,591 ,531 441879 ,61697 ,286 Model Collinearity Statistics Toleranc e VIF 1 (Constant) Pajak Daerah ,445 2,248 Retribusi Daerah ,549 1,820 Bagian Laba BUMD ,278 3,599 Lain Lain PAD yang Sah ,834 1,199
Sumber : Data Olahan SPSS, 2016
Pengujian untuk mengetahui pengaruh  masing-masing  variabel  bebas secara  parsial  terhadap  variabel  terikat adalah sebagai berikut :
1. Pengaruh Pajak Daerah (X1) terhadap Dana Alokasi Umum (Y) Terlihat  pada  tabel Coefficients terdapat nilai  sig.  pada  kolom  =    0,007.  Nilai  sig. pada kolom lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05  (0,007  <  0,05),  maka  Ha  diterima  dan Ho ditolak. Variabel Pajak Daerah mempunyai  t-hitung  yakni  2,911  dengan  t- tabel  dimana level  of  significance (α)  =  5% (0,05)  dan degree  of  freedom (df)  =  (n  –  k) atau (32 – 5) diperoleh nilai t-tabel (0,05;27) adalah sebesar 1,7033. Jadi t-hitung > t-tabel (2,911  >  1,7033)  dapat  disimpulkan  bahwa variabel  Pajak  Daerah  (X1)  memiliki kontribusi  terhadap  variabel  Dana  Alokasi Umum  (Y).  Nilai  t  negatif  menunjukkan bahwa  variabel  X1  mempunyai  hubungan yang  berlawanan  arah  dengan  variabel  Y. Jadi  dapat  disimpulkan  Pajak  Daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap Dana Alokasi Umum.
2. Pengaruh Retribusi Daerah (X2)
terhadap Dana Alokasi Umum (Y)
Terlihat  pada  tabel Coefficients terdapat nilai  sig.  pada  kolom  =  0,616.  Nilai  sig. pada kolom lebih besar dari nilai probabilitas  0,05  (0,616  >  0,05),  maka  Ho diterima  dan  Ha  ditolak.  Variabel  Retribusi Daerah  mempunyai  t-hitung  yakni  0,508 dengan  t-tabel  dimana level  of  significance (α) = 5% (0,05) dan degree  of freedom (df)
= (n – k) atau (32 – 5) diperoleh nilai t-tabel (0,05;27)  adalah  sebesar  1,7033.  Jadi  t- hitung  <  t-tabel  (0,508  <  1,7033)  dapat disimpulkan bahwa variabel Retribusi Daerah  (X2)  tidak  memiliki  kontribusi terhadap variabel Dana Alokasi Umum (Y). Nilai  t  positif  menunjukkan  bahwa  variabel X2  mempunyai  hubungan  yang  searah dengan  variabel  Y.  Jadi  dapat  disimpulkan bahwa  Retribusi  Daerah  tidak  memiliki pengaruh  signifikan  terhadap  Dana  Alokasi Umum.
3. Pengaruh  Bagian  Laba  BUMD  (X3) terhadap Dana Alokasi Umum (Y) Terlihat  pada  tabel Coefficients terdapat nilai  sig.  pada  kolom  =  0,716.  Nilai  sig. pada kolom lebih besar dari nilai probabilitas  0,05  (0,716  >  0,05),  maka  Ho diterima  dan  Ha  ditolak.  Variabel  Bagian Laba  BUMD  mempunyai  t-hitung  yakni 0,368  dengan  t-tabel  dimana level  of significance (α)  =  5%  (0,05)  dan degree  of freedom (df)  =  (n  –  k)  atau  (32  –  5) diperoleh  nilai  t-tabel  (0,05;27)  adalah sebesar 1,7033. Jadi t-hitung < t-tabel (0,368 < 1,7033) dapat disimpulkan bahwa variabel Bagian  Laba  BUMD  (X3)  tidak  memiliki kontribusi  terhadap  variabel  Dana  Alokasi Umum (Y). Nilai t negatif menunjukkan
Model
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 3163907,99 0 543500,703 5,821 ,000 PajakDaerah -,168 ,058 -,537 -2,911 ,007 RetribusiDaerah ,046 ,091 ,084 ,508 ,616 BagianLabaBUMD -,081 ,221 -,086 -,368 ,716 LainLainPADyangSah ,088 ,025 ,476 3,535 ,001
bahwa variabel X3 mempunyai hubungan yang  berlawanan  arah  dengan  variabel  Y. Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  Bagian  Laba BUMD  tidak  memiliki  pengaruh  signifikan terhadap Dana Alokasi Umum.
4. Pengaruh  Lain-Lain  PAD  yang  Sah (X4)  terhadap  Dana  Alokasi  Umum (Y)
Terlihat  pada  tabel Coefficients terdapat nilai  sig.  pada  kolom  =  0,001.  Nilai  sig. pada kolom lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05  (0,001  <  0,05),  maka  Ha  diterima  dan Ho  ditolak.  Variabel  Lain-Lain  PAD  yang Sah    mempunyai  t-hitung  yakni  3,535 dengan  t-tabel  dimana level  of  significance (α) = 5% (0,05) dan degree  of freedom (df) = (n – k) atau (32 – 5) diperoleh nilai t-tabel (0,05;27)  adalah  sebesar  1,7033.  Jadi  t- hitung  >  t-tabel  (3,535  >  1,7033)  dapat disimpulkan bahwa variabel Lain-Lain PAD yang Sah (X4) memiliki kontribusi terhadap variabel  Dana  Alokasi  Umum  (Y).  Nilai  t positif  menunjukkan  bahwa  variabel    X4 mempunyai  hubungan  yang  searah  dengan variabel  Y.  Jadi  dapat  disimpulkan  Lain- Lain  PAD  yang  Sah  memiliki  pengaruh signifikan terhadap Dana Alokasi Umum.

## 4.4.2.  Uji Simultan (Uji F)
Uji  F  digunakan  untuk  mengetahui apakah  variabel-variabel  independen  secara simultan  berpengaruh  signifikan  terhadap variabel dependen. Hasil uji F menunjukkan variabel  independen  secara  bersama-sama berpengaruh  terhadap  variabel  dependen, nilai pada kolom sig . lebih kecil dari level of significance yang  ditentukan  (sebesar  5  %), atau  F-hitung  (pada  kolom  F)  lebih  besar dari  F-tabel.  F  tabel  dihitung  dengan  cara df1  =  k-1,  dan  df2  =  n-k,  yaitu  df1=5-1=4 dan  df2=32-5=27,  sehingga  didapat  nilai  F- tabel  (0,05;4;27)  adalah  sebesar  2,73. Sedangkan  hasil  uji  F  dapat  dilihat  pada Tabel di bawah ini :
Tabel 4.6. Hasil Uji Simultan (Uji F) ANOVA a
Sumber : Data Olahan SPSS, 2016
Dari tabel di atas diketahui nilai F- hitung  sebesar 9,761 dengan  tingkat signifikansi  0,000.  Nilai  F-hitung  >  F-tabel (9,761 >2,73) maka dapat disimpulkan Pajak Daerah,  Retribusi  Daerah,  Bagian  Laba BUMD,  dan  Lain-Lain  PAD  Yang  Sah secara bersama-sama
(simultan)
berpengaruh  signifikan  terhadap  Dana Alokasi  Umum.  Hasil  yang  sama  juga ditunjukkan dengan melihat nilai signifikansi  pada  kolom  Sig.  dimana  nilai signifikansi  lebih  kecil  dari  0,05  (0,000  < 0,05).
4.5.  Uji Determinan (R 2 ) Uji determinan adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk melihat hasil uji determinan  maka  dapat  diketahui  dari  nilai RSquare atau  koefisien  determinasi  dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Model Sum of Squares  df Mean Square  F  Sig. 1  Reg ressi on 7623486 880099,8 26 4 1905871 720024, 957 9, 7 6 1 ,00 0 b Resi dual 5271955 089075,6 74 2 7 1952575 95891,6 92 Tota l 1289544 1969175, 500 3 1 a. Dependent Variable:
DanaAlokasiUmum b. Predictors: (Constant),
LainLainPADyangSah, RetribusiDaerah, PajakDaerah, BagianLabaBUMD
Tabel 4.7. Hasil Uji Determinan (R 2 ) Model Summary b
a. Predictors: (Constant), LainLainPADyangSah, RetribusiDaerah, PajakDaerah, BagianLabaBUMD b. Dependent Variable: DanaAlokasiUmum Sumber : Data Olahan SPSS, 2016
Nilai R  Square pada  tabel  diatas adalah  0,591,  hal  ini  menunjukkan  bahwa 59,1%  variabel  Dana  Alokasi  Umum  dapat dijelaskan  oleh  variabel  Pajak  Daerah, Retribusi  Daerah,  Bagian  Laba  BUMD  dan Lain-Lain PAD yang Sah sedangkan sisanya sebesar  40,9%  dijelaskan  oleh  variabel  lain yang tidak di

## Pembahasan.
Dari  hasil  pengujian  secara  parsial, diketahui  bahwa  variabel  Retribusi  Daerah dan  Bagian  Laba  BUMD  yang  tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Dana  Alokasi  Umum  dengan  tingkat kepercayaan 95%. Sedangkanvariabel lainnya  yaitu  Pajak  Daerah  dan  Lain-lain PAD  Yang  Sah  memiliki  pengaruh  yang signifikan  terhadap  Dana  Alokasi  Umum pada Pemerintahan Kota Medan. Sedangkan R Square atau koefisien determinasi sebesar 0,591  yang  mengindikasikan  bahwa  Dana Alokasi  Umum  (variabel  dependen)  mampu dijelaskan  oleh  Pajak  Daerah,  Retribusi Daerah, Bagian Laba BUMD, dan Lain-Lain PAD  Yang  Sah  (variabel  independen) sebesar  59,1%  sedangkan  sisanya  sebesar 40,9%  (100%  –  59,1%)  dijelaskan  oleh sebab-sebab lain.
Secara  parsial,  hasil  penelitian  ini berbeda  dengan  hasil  penelitian  terdahulu yang  dilakukan  oleh  Rumiris  Agustina Sinaga  (2008)  yang  menyatakan  hanya
Pajak  Daerah  Pemerintahan  Kota Tanjung  Balai  yang  tidak  berpengaruh signifikan  terhadap  Dana  Alokasi  Umum. Sedangkan  Retribusi  Daerah,  Bagian  Laba BUMD  dan  Lain-lain  PAD  Yang  Sah Pemerintah Kota Tanjung Balai berpengaruh signifikan  terhadap  Dana  Alokasi  Umum dengan tingkat kepercayaan 95%. a)  Pajak Daerah (X1) memiliki hasil regresi yang menjelaskan bahwa variabel independen  Pajak  Daerah  mempunyai pengaruh  negatif  sebesar  0,168  terhadap Dana Alokasi Umum (Y) yang menunjukkan  jika  Pajak  Daerah  yang dipungut  Pemerintahan  Kota  Medan mengalami kenaikan, maka Dana Alokasi Umum  yang  diterima  oleh  Pemerintahan Kota  Medan  dari  Pemerintah  Pusat mengalami  penurunan.  Hal  ini  sesuai dengan  cita-citaotonomi  daerah  dimana ketika  sumber  Pendapatan  Asli  Daerah (Pajak  Daerah)  meningkat  maka  dana dari  pusat  (DAU)  menurun  sehingga mampu  membiayai  belanja  daerahnya sendiri, sehingga ketergantungan terhadap  dana  dari  pusat  (Dana  Alokasi Umum) semakin minim.
b)  Retribusi  Daerah  (X2)  memiliki  hasil regresi  yang menjelaskan bahwa variabel independen Retribusi Daerah mempunyai pengaruh  positif  sebesar  0,046  terhadap Dana Alokasi Umum (Y) yang menunjukkan  jika  Retribusi  Daerah  yang dipungutPemerintahan Kota Medan mengalami kenaikan, maka Dana Alokasi Umum  yang  diterima  oleh  Pemerintahan Kota  Medan  dari  Pemerintah  Pusat  juga mengalami  kenaikan.  Hal  ini  berbanding terbalik  dengan  cita-cita  otonomi  daerah dimana  ketika  sumber  Pendapatan  Asli Daerah  (Retribusi  Daerah)  meningkat maka  danadari  pusat  (DAU)  menurun sehingga  mampu  membiayai  belanja daerahnya sendiri, sehingga ketergantungan  terhadap  dana  dari  pusat (Dana Alokasi Umum) semakin minim.
Model
R
Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,769 a ,591 ,531 441879,616 97
c)  Bagian Laba BUMD (X3) memiliki hasil regresi  yang menjelaskan bahwa variabel independen Bagian Laba BUMD mempunyai  pengaruh  negatif  sebesar
0,081  terhadap  Dana  Alokasi  Umum  (Y) yang  menunjukkan  jika  Bagian  Laba BUMD  yang  dipungut  Pemerintahan Kota  Medan  mengalami  kenaikan,  maka Dana  Alokasi  Umum  yang  diterima  oleh Pemerintahan Kota Medan dariPemerintah Pusat mengalami penurunan. Hal ini sesuai dengan cita-cita otonomi  daerah  dimana  ketika  sumber Pendapatan  Asli  Daerah  (Bagian  Laba BUMD) meningkat maka dana dari pusat (DAU) menurun sehingga mampu membiayai  belanja  daerahnya  sendiri, sehingga  ketergantungan  terhadap  dana dari  pusat  (Dana  Alokasi  Umum) semakin minim.
d)  Lain-Lain PAD Yang Sah (X4) memiliki hasil  regresi  yang  menjelaskan  bahwa variabel  independen  Lain-Lain  PAD Yang  Sah  mempunyai  pengaruh  positif sebesar  0,088  terhadap  Dana  Alokasi Umum (Y) yang menunjukkan jika Lain- Lain  PAD  Yang  Sah  yang  dipungut Pemerintahan  Kota  Medan  mengalami kenaikan,  maka  Dana  Alokasi  Umum yang  diterima  oleh  Pemerintahan  Kota Medan  dari  Pemerintah  Pusat  juga mengalami  kenaikan.  Hal  ini  berbanding terbalik  dengan  cita-cita  otonomi  daerah dimana  ketika  sumber  Pendapatan  Asli Daerah  (Lain-Lain  PAD  Yang  Sah) meningkat  maka  dana  dari  pusat  (DAU) menurun  sehingga  mampu  membiayai belanja  daerahnya  sendiri,  sehingga ketergantungan  terhadap  dana  dari  pusat (Dana Alokasi Umum) semakin minim.
Dari  hasil  pengujian  secara  simultan (serentak)  dalam  penelitian  ini  diketahui bahwa  Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah, Bagian  Laba  BUMD  dan  Lain-Lain  PAD Yang Sah Pemerintahan Kota Medan secara simultan  berpengaruh  signifikan  terhadap
Dana  Alokasi  Umum.  Halini  ditunjukkan dengan  nilai  F-hitung  >  F-tabel  (9,761 >2,73)  yang artinya  Ha diterima atau secara simultan  antara  Pajak  Daerah,  Retribusi Daerah, Bagian Laba BUMD dan  Lain-Lain PAD  Yang  Sah  berpengaruh  terhadap  Dana Alokasi  Umum  secara  signifikan  dengan tingkat kepercayaan 95% pada Pemerintahan Kota  Medan.  Hasil  penelitian  ini  juga sejalan  dengan  penelitian  terdahulu  yang dilakukan  oleh  Rumiris  Agustina  Sinaga (2008),  yang  menyatakan  bahwa  Pajak Daerah,  Retribusi  Daerah,  Bagian  Laba BUMD  dan  Lain-Lain  PAD  Yang  Sah Pemerintahan  Kota  Tanjung  Balai  secara simultan berpengaruh terhadap Dana Alokasi Umum.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  penelitian dan  pembahasan  yang  dilakukan  pada bagian  sebelumnya,  maka  dapat  diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Analisis  pengaruh  dari  variabel  bebas terhadap  variabel  terikat  secara  parsial dalam  penelitian  ini  menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Dana Alokasi Umum.
2. Analisis  pengaruh  dari  variabel  bebas terhadap  variabel  terikat  secara  parsial dalam  penelitian  ini  menunjukkan bahwa Retribusi Daerah tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  Dana Alokasi Umum.
3. Analisis  pengaruh  dari  variabel  bebas terhadap  variabel  terikat  secara  parsial dalam  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  Bagian  Laba  BUMD  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  Dana Alokasi Umum.
4. Analisis  pengaruh  dari  variabel  bebas terhadap  variabel  terikat  secara  parsial dalam  penelitian  ini  menunjukkan
bahwa  Lain-Lain  PAD  Yang  Sah berpengaruhsignifikan  terhadap  Dana Alokasi Umum.
5. Analisis pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan dalam  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  secara  simultan  Pajak  Daerah,
Retribusi  Daerah,  Bagian  Laba  BUMD dan  Lain-Lain  PAD  Yang  Sah  secara bersama-sama  berpengaruh  signifikan terhadap Dana Alokasi Umum.

## 5.2. Saran
Penulis  menyadari  masih  banyak terdapat  kelemahan  atau  kekurangan.  Oleh karena itu penulis mengajukan saran – saran, antara lain :
1. Penulis  menyarankan  untuk  penelitian selanjutnya  mengambil  jangka  waktu yang lebih lama untuk diteliti agar hasil penelitiannya dapat lebih akurat.
2. Penulis  menyarankan  untuk  penelitian selanjutnya meneliti pengaruhnya secara  terpisah  menurut  jenis  masing- masing  dari  sumber-sumber  PAD  yang ada di pemerintahan tersebut.
3. Sebagai  masukan  bagi  Pemerintahan Kota Medan agar lebih mengoptimalkan penerimaan  Pajak  Daerah,  Retribusi Daerah,  Bagian  Laba  BUMD,  dan  juga Lain-Lain  PAD  Yang  Sah  sehingga jumlah  PAD  semakin  tinggi.  Dengan demikian  dalam  membiayai  belanja daerahnya,  Pemerintahan  Kota  Medan mampu  melaksanakannya  dari  pos Pendapatan  Asli  Daerah  sehingga  cita- cita otonomi daerah dapat tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Sumatera Utara,  2016. Statistik  Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara , Medan.
Bastian,  Indra,  2002. Sistem  Akuntansi Sektor Publik: Buku Satu, Salemba Empat,Jakarta.
Ghozali,  Imam,.  2005. Aplikasi  Analisis
Multivariate dengan Program SPSS, Badan  Penerbit  Diponegoro,
Semarang
http://duwiconsultant.blogspot.co.id/2011/11 /uji-autokorelasi.html?m=1
https://junaidichaniago.wordpress.com/2010 /05/17/cara-membaca-tabel-t/ https://junaidichaniago.wordpress.com/2010 /05/18/cara-membaca-tabel-f/ http://lkeb.umm.ac.id/files/file/tabel-dw.pdf http://tugastugasekonomi.blogspot.co.id/201 5/08/apa-sumber-sumber-pad- pendapatan-asli.html?m=1
https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=istilah/v iew&id=2213
https://www.google.co.id/search?site=&sour ce=hp&ei=dGlPWMj5HIzLvgSar47 oDw&q=dana+alokasi+umum+adala h&oq=dana+alokasi+umum+adalah &gs_l=mobile-gws- hp.1.0.0j0i22i30k1l3.43.3371.0.4042 .16.12.0.0.0.0.1786.9423.3- 2j3j2j1j3j1.12.0....0...1c.1.64.mobile- gws-hp..4.12.9418.BrYp8cn2Guk
http://www.fennisupriadi.com/tabel-f.pdf http://www.fennisupriadi.com/tabel-t.pdf http://www.pemkomedan.go.id
http://www.spssindonesia.com/2014/02/uji- multikolonieritas-dengan- melihat.html?m=1
http://www.statistikian.com/2012/09/uji- normalitas-dengan-kolmogorov- smirnov-spss.html
Kuncoro,  Mudrajad,  2004. Otonomi  dan Pembangunan Daerah: Reformasi,
Perencanaan, Strategi, dan Peluang, Penerbit Erlangga, Jakarta. Nababan,  Tiodora  D.,  2007. Analisis
Pengaruh Sumber-Sumber Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) Terhadap  Dana  Alokasi  Umum (DAU) Pada Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu ,
Universitas Sumatera Utara, Medan.
Republik  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah Nomor  24  Tahun  2005  tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Sari,  Ayu  Diana.,  2016. Analisis  Pengaruh Kemampuan  Pendapatan  Daerah Terhadap  Belanja  Operasi  Dan Belanja  Modal  Di  Pemerintahan Kabupaten  Aceh  Barat  Daya, Universitas  Islam  Sumatera  Utara, Medan.
Siahaan,  Marihot  P.,  2005. Pajak  dan Retribusi Daerah , Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Sidik,  M.,  2003. Reformasi  Pengelolaan Keuangan  Daerah  dan  Implikasi
Undang-Undang Keuangan Negara  Tahun  2003  Terhadap Keuangan  Negara  Tahun  2003 Terhadap Keuangan dan Kelembagaan  Antara  Pemerintah
Pusat dan Daerah, Jakarta.
Sinaga,Rumiris  Agustina.,  2009 .  Pengaruh SumberPendapatan  Asli  Daerah (PAD)  Terhadap  Dana  Alokasi Umum (DAU) Pada Pemerintahan Kota  Tanjung  Balai ,  Universitas Sumatera Utara, Medan.
Supriadi, 2016. Metode Penelitian , Medan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara  Keuangan  Pemerintah  Pusat dan Pemerintah Daerah.
Yani,  Ahmad,  2002. Hubungan  Keuangan Antara  Pemerintah  Pusat  dan Daerah  di  Indonesia ,  Penerbit  PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.