ISSN 2776-5636 (Online) Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat 2(2), 2022, 133-139 https://e-journal.uniflor.ac.id/index.php/abdika/article/view/1752 DOI: https://doi.org/10.37478/abdika.v2i2.1752

## Penyuluhan Hukum Peran Sekolah dalam Pencegahan Pernikahan Anak di Bawah Umur
Fransiska Novita Eleanora 1* , Zulkifli Ismail 2 , Melanie Pita Lestari 3 1,2,3 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, Indonesia Corresponding Author : fransiska.novita@dsn.ubharajaya.ac.id Info Artikel Diterima: 19/03/2022 Direvisi: 05/04/2022 Disetujui: 07/04/2022
Abstract . This  community  service  activity  can  provide  knowledge  and  understanding  to  schools,  especially teachers  as  educators  of  students  to  be  able  to  provide  understanding,  knowledge  and  understanding  to always  be  introspective  as  not  to fall  into  marriage  a  young  age  where one  way  is  to  avoid  association free, which will have an impact on unwanted pregnancies in adolescents so that they do not fall into marriage at a young age which can later harm themselves. Where in addition existence of free association, it is also due to general  factors.  Besides  that,  teachers  have  the  right  to  provide  protection  and  prevention  from  underage marriages, because children are not yet unstable in their mental  maturity  and mental  maturity, so they need supervision and guidance not only from other people. only parents but also teachers as a place for students and students  to  knowledge  and  learn  and  the  implementation  of  this  service  activity  in  order  to  knowledge  and understanding  in  preventing  underage  marriages  providing  socialization  to  students,  that  if  you  marry  at  a young  will  harm  yourself  because  can  no  longer  receive  education  and  health  aspects  will  damage  women's reproduction.  The  activity  carried  through  the  zoom  application  with  presentation  of  material  by  resource persons  and  followed  by  a  question  and  answer  session  with  participants,  legal  counseling  so  that understanding  and  impact  consequences  of  child  marriage  could  be  known,  so  it  necessary  to  provide  legal counseling  to  teachers  and  students.  so  that  understanding  based  on  legal  basis,  namely  the  law  child protection, and implementation of this counseling must always be improved by prioritizing protection for children that  fall  into  underage  marriage.  This  activity  can  be  followed  up  carrying  out  this  legal  counseling  between schools to increase knowledge and understanding of the factors and impacts of underage marriage.
Keywords: Marriage, Children, School
Abstrak. Kegiatan  terhadap  pengabdian  masyarakat  ini  dapat  memberikan  pengetahuan  dan  pemahaman kepada sekolah khususnya guru sebagai pendidik dari siswa dan siswi untuk dapat memberikan pengertian, pengetahuan  dan  pemahaman  untuk  selalu  mawas  diri  agar  tidak  terjerumus  dalam  pernikahan  di  usia muda  dimana  salah  satu  caranya  dengan  menghindari  adanya  pergaulan  bebas,  yang  akan  berdampak kepada kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja agar tidak terjerumus dalam pernikahan diusia muda yang  nanntinya  dapat  merugikan  diri  sendiri.  Dimana  selain  adanya  pergaulan  yang  bebas  juga  karena adanya  faktor  secara  umum    Disamping  itu  juga  guru  berhak  memberikan  perlindungan  dan  pencegahan dari pernikahan anak di bawah umur, dikarenakan anak-anak belum labil akan kematangan berpikir dan juga kejiwaannya sehingga perlu selalu pengawasan dan bombingan tidak hanya dari orang tua saja tetapai juga  guru  sebagai  tempat  siswa  dan  siswi  menimba  ilmu  dan  belajar  dan  pelaksanaan  dari  kegiatan pengabdian  ini  agar  mendapatkan  pengetahuan  dan  pemahaman  dalam  pencegahan  pernikahan  anak  di bawah  umur  dengan  memberikan  sosialisasi  kepada  siswa-siswi,  bahwa  jika  menikah  diusia  yang  muda akan  merugikan  diri  sendiri  dikarenakan  tidak  dapat  memgenyam  pendidikan  lagi  dan  adalam  aspek kesehatan  akan  merusak  reproduksi  wanita.  Kegiatan  dilaksanakan  melalui  aplikasi  zoom  dengan pemaparan materi oleh narasumber serta dilanjutkan dengan tanya jawab dengan peserta, dengan adanya penyuluhan hukum sehingga dapat diketahui pengertian dan dampak serta akibat adanya pernikahan anak di  bawah  umur  (pernikahan  dini)  sehingga  sangat  perlu  diberikan  penyuluhan  hukum  kepada  guru  dan siswa  agar  ada  peningkatan  akan  pemahaman  dengan  mendasarkan  kepada  dasar  hukum  yaitu  undang- undang  perlindungan  anak,  serta  pelaksanaann  dari  penyuluhan  ini  harus  selalu  ditngkatkan  dengan mengedepankan  perlindungan  bagi  anak  untuk  dapat  tidak  terjerumus  dalam pernikahan  dibawah  umur. Kegiatan  ini  dapat  ditindak  lanjuti  dengan  melaksanakan  penyuluhan  hukum  ini  antar  sekolah  untuk meningkatkan  pengetahuan  dan  pengertian  serta pemahaman  dari  dari faktor  dan  dampak  pernikahan  di bawah umur.
Kata Kunci: Pernikahan, Anak, Sekolah.
How to Cite: Eleanora, F. N., Ismail, Z., &  Lestari, M.P. (2022). Penyuluhan Hukum Peran Sekolah dalam Pencegahan  Pernikahan  Anak  di  Bawah  Umur. Prima  Abdika:  Jurnal  Pengabdian  Masyarakat , 2 (2),  133- 139. https://doi.org/10.37478/abdika.v2i2.1714
Copyright  (c)  2022  Fransiska  Novita  Eleanora,  Zulkifli  Ismail,  Melanie  Pita  Lestari. This  work  is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Fransiska Novita Eleanora, Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari Penyuluhan Hukum Peran Sekolah dalam Pencegahan Pernikahan Anak di Bawah Umur

## Pendahuluan
Perlindungan  anak  tidak  hanya  sekedar  memberikan  akan kebutuhannya  akan  makanan  yang  cukup  serta  pemberian  gizi  dan  vitamin saja  melainkan    juga    haknya  untuk  mendapatkan  pendidikan,  serta kesehatan, tempat tinggal yang layak dan juga perlakuan yang adil dan jauh dari  kekerasan  karena  perlindungan  terhadap  anak  bukan  hanya  menjadi tanggung jawab dari orangtuanya saja (Pohan, 2017) melainkan juga menjadi tanggung  jawab  negara,  masyarakat  bahkan  juga  guru  sebagai  pendiidk dimana anak tersebut mendapatkan ilmu pengetahuannya dengan belajar.
Perlindungan  yang  dimaksud  salah  satunya  adalah  mencegah terjadinya  pernikahan  anak  di  bawah  umur  atau  biasa  disebut  dengan pernikahan  dini  atau  pernikahan  di  usia  yang  masih  muda,  dikarenakan dampak  yang  terjadi  anak  akan  kehilangan  masa  depannya  seperti  dalam mendapatkan  pendidikan  dan  ilmu  pengetahuan  akan  terhambat  serta kesehatan  berkaitan dengan reproduksi wanita karena  anak yang dilahirkan bisa  jadi  prematur  atau  keguguran  bahkan  kekurangan  gizi  akibat pernikahan dini tersebut.
World Health Organization (WHO) atau organisasi kesehatan dari dunia menerangkan  yang  dimaksud  dengan  pernikahan  dini  adalah  pernikahan yang  dilakukan  oleh  pasangan  atau  salah  satu  dari  pasangan  yang  masih dikategorikan  anak-anak  atau  remaja  yang  berusia  di  bawah  19  (sembilan belas)  tahun,  sedangkan  United  Nations  Children’s  Fund  (UNICEF)  yang menyatakan  bahwa  pernikahan  dalam  usia  dini  dilaksanakan  secara  resmi atau  tidak  resmi  yang  dilakukan  sebelum  menginjak  usia  18  tahun.  Dan menurut  BKKBN yang dimaksud dengan pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita dan  kurang dari  25 tahun  pada pria  (Mujiburrahman, et al., 2021)
Dampak  lainnya  juga  yang  akan  terjadi  adalah  ketidaksiapan  mental dan  psikologis  serta  sosiologis  bagi  pasangan  muda  dalam  berumah  tangga dengan adanya tanggung jawab dalam menghidupi keluarganya (Hakim, et al., 2017) dikarenakan diharuskan bekerja sedangkan tidak mempunyai skill atau pengetahuan  dalam  bekerja,  dapat  mengakibatkan  terjadinya  kekerasan dalam  rumah  tangga,  kemiskinan  dan  kekerasan  seksual,  tingginya  angka kematian  ibu  dan  anak  serta  kerapkali  terjadinya  kekerasan  dalam  rumah tangga  yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya  perceraian  antara  pasangan muda tersebut.
Perempuan  dengan  lebih  rendahnya  tingkat  pendidikan  tidak  siap untuk  memasuki  usia  yang  dewasa  dan  juga  memberikan  akan  kontribusi baik  terhadap  keluarga  sendiri  maupun  masyarakat,  dan  membebani  anak perempuan  dengan  tanggungjawab  sebagai  istri  dan  juga  ibu,  peran-peran yang  seharusnya  dilakukan  oleh  orang  dewasa  dan  belum  siap  untuk dilakukan oleh anak perempuan (Akbar, et al., 2020).
Faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan diusia muda atau pernikahan  di  bawah  umur  (Angraini,  et  al.,  2019)  adanya  status  ekonomi, usia menarche, pengetahuan, juga sikap, paparan dari media, dukungan dari orang tua, dan juga stigma yang melekat bagi dirinya sendiri, dengan adanya faktor  tersebut  kerapkali  anak  melaksanakan  atau  melakukan  pernikahan
ISSN 2776-5636 (Online) Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat 2(2), 2022, 133-139 https://e-journal.uniflor.ac.id/index.php/abdika/article/view/1752 DOI: https://doi.org/10.37478/abdika.v2i2.1752
diusia  yang  sangat  muda  dan  tidak  memikirkan  efek  atau  dampak  yang terjadi.
Dengan adanya fenomena yang demikian maka perlu adanya sinergitas antara guru dengan kepala sekolah bahkan juga orangtua dalam memberikan perlindungan  kepada  siswa  dan  siswi    dengan  melakukan  penyuluhan  atau bimbingan  sehingga  tidak  terjerat  dalam  pernikahan  yang  sangat  muda sehingga  dapat  menghambat  akses  kepada  pembelajaran,  (Wijaya,  2020) dimana  dalam  pencegahan  akan  terjadinya  pernikahan  dini  dengan  adanya peningkatan  kualitas  akan  pendidikan  terkait  dengan  mencegah  pernikahan usia  dini  diusia  yang remaja, yaitu  dengan menempatkan atau mengajarkan atau  menyampaikan  akan  topik  mengenai  pernikahan  dini  di  kelas  dengan waktu  yang  tidak  lama.  selain  itu  juga  antara  guru  dengan  para  siswa  dan siswi  membuka  konseling  atau  forum  diskusi  untuk  dapat  memberikan seputar  pemahaman  akan  pernikahan  dini  (Mufid,  et  al.,  2021)  khsususnya yang berdampak pada pendidikan akan kesehatan reproduksi terkait dengan pernikahan anak di bawah umur atau di usia yang muda.

## Metode Pelaksanaan
1. Perkenalan
TIM  dari  PMK  melakukan  peninjauan  ke  lokasi  yaitu  ke  Sekolah Menengah  Bangun  Persada  (SMK)  Bekasi,  dan  bertemu  dengan  guru- guru  dan  siswa  siswi  dalam  membangun  hubungan  yang  positif  serta menyampaikan tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat
2. Persiapan PKM
Kesepakatan dengan pihak sekolah mengenai waktu, tanggal, hari dan juga waktu akan dilaksanakannya kegiatan PKM.
3. Metode Presentasi
Presentasi  kegiatan  Pengabdian  kepada  masyarakat  dilakasanakan secara online melalui aplikasi zoom, yang di mulai atau dibuka dengan moderator mengenai maraknya atau meningkatnya pernikahan anak di bawah umur serta terkait dengan peran sekolah dalam mencegahnya
4. Metode Tanya Jawab
Setelah presentasi atau paparan materi maka dibuka sesi tanya jawab kepada  peserta  yang  ingin  mengajukan  pertanyaan  terkait  dengan materi  yang  sudah  disampaikan  oleh  para  narasumber,  dengan demikian  dapat  mengetahui  serta  meningkatkan  pemahaman  dan wawasan yang luas terkait fenomena pernikahan di dibawah umur

## Hasil dan Pembahasan
Kegiatan  Pengabdian  Masyarakat  dilaksanakan  di  Sekolah  Menengah Kejuruan  (SMK)  Bangun  Persada  Bekasi  dan  diikuti  oleh  sekitar  42  Peserta, dalam pelaksanaannya dengan kegiatan akan penyuluhan hukum ini melalui aplikasi zoom dan dimulai dari jam 10.00 wib sampai dengan selesai. Dimana yang  pertama-tama pembukaan oleh moderator yang menjelaskan maraknya pernikahan anak di bawah umur sehingga mengakibatkan anak-anak sebagai generasi  penerus  bangsa  tidak  dapat  melanjutkan  lagi  sekolahnya  karena pernikahan  dini  tersebut  kemudian  dilanjutkan  dengan  pemaparan  oleh narasumber  yang  menyampaikan  materi  mengenai  pengertian  dari
Fransiska Novita Eleanora, Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari Penyuluhan Hukum Peran Sekolah dalam Pencegahan Pernikahan Anak di Bawah Umur
pernikahan  anak  dibawah  umur  (pernikahan  dini)  serta  dampak,  faktor  dan juga  pencegahannya  disertai  dengan  perangkat  peraturan  perundang- undangan  yang  mengatur  tentang  perlindungan  anak  terkait  dengan pencegahan  dari  pernikahan  di  bawah  umur.  Setelah  pemaparan  selesai maka  dilanjutkan  dengan  sesi  tanya  antara  narasumber  dengan  peserta terkait pernikahan anak di bawah umur.
Pada  Tabel  dibawah  ini  hasil  dan  pembahasan  pra  pengabdian  dan pasca  pengabdian  menunjukkan  bahwa  sebelum  pengabdian  kepada masyarakat  yang  dilaksanakan  di  SMK  Bangun  Persada  maka  belum  ada pemahaman  mengenai    peran  sekolah  terhadap  perlindungan  anak  terkait dengan pernikahan anak di bawah  umur, serta hak-hak anak serta  dampak dan  faktor  yang  mengakibatkan  terjadinya  pernikahan  anak  di  bawah  umur serta adanya sanksi atau hukuman jika hak anak terbukti telah dilanggar.
Setelah  pengabdian  berlangsung  maka  sudah  memahami  dan mengetahui  peran  sekolah  dalam  pencegahan  pernikahan  anak  di  bawah umur.  Dimana  perlindungan  anak  adalah  menjadi  tanggungjawab  dari sekolah  juga  selain  orangtua  untuk  menanamkan  pengetahuan  serta  akibat yang  ditimbulkan  jika  terjadi  pernikahan  anak  dibawah  umur  dan  tentunya anak akan kehilangan haknya dalam bidang pendidikan, menuntut ilmu dan belajar  di  sekolah,  dan  setelah  pengabdian  berlangsung  maka  sudah memahami  dan  mengetahui  peran  sekolah  dalam  pencegahan  pernikahan anak di bawah umur.
Tabel  1. Kegiatan  Sebelum  dan  Sesudah  Dilaksanakan  Pengabdian  Kepada Masyarakat
No Pengabdian Masyarakat Pra Pengabdian Pasca Pengabdian 1  Peran Sekolah Dalam Melaksanakan Perlindungan  Anak  Terkait Pernikahan Anak di Bawah Umur Belum  Memahami  Peran Sekolah dalam melaksanakan perlindungan anak terkait pernikahan anak di bawah umur Sudah Memahami Peran  Sekolah  dalam melaksanakan perlindungan anak terkait pernikahan anak di bawah umur 2  Pemahaman  akan  hak-hak anak Belum  Memahami  akan hak-hak anak Sudah  Memahami  akan hak-hak anak 3  Dampak  dan  Faktor  yang ditimbulkan karena Pernikahan  Anak  di  bawah Umur Belum Memahami Dampak  dan  Faktor  yang ditimbulkan karena Pernikahan Anak di bawah Umur Sudah Memahami Dampak  dan  Faktor yang ditimbulkan karena Pernikahan Anak di bawah Umur 4  Adanya  sanksi  terhadap pelanggaran hak anak Belum memahami adanya Sanksi terhadap pelanggaran hak anak Sudah Memahami Adanya Sanksi terhadap pelanggaran hak anak
Hasil  dan  pembahasan  diatas  menunjukkan  bahwa  sebelum  adanya pengabdian  kepada  masyarakat  yang  dilaksanakan  di  SMK  Bangun  Persada maka  belum  ada  pemahaman  mengenai    peran  sekolah  terhadap perlindungan  anak  terkait  dengan  pernikahan  anak  di  bawah  umur,  serta hak-hak  anak  serta  dampak  dan  faktor  yang  mengakibatkan  terjadinya pernikahan anak di bawah umur serta adanya sanksi atau hukuman jika hak anak  terbukti  telah  dilanggar.  Perlindungan  anak  adalah  menjadi tanggungjawab  dari  sekolah  juga  selain  orangtua  untuk  menanamkan pengetahuan  serta  akibat  yang  ditimbulkan  jika  terjadi  pernikahan  anak
ISSN 2776-5636 (Online) Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat 2(2), 2022, 133-139 https://e-journal.uniflor.ac.id/index.php/abdika/article/view/1752 DOI: https://doi.org/10.37478/abdika.v2i2.1752
dibawah  umur  dan  tentunya  anak  akan  kehilangan  haknya  dalam  bidang pendidikan, menuntut ilmu dan belajar di sekolah.
Gambar 1. Paparan Materi oleh Narasumber
Narasumber memberikan paparan materi mengenai Perlindungan anak dan  juga  kesejahteraan  anak  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesejahteraan Nomor  4  Tahun  1979  mengenai  asas-asas  perlindungan  anak  yaitu nondiskriminasi,  penghargaan  terbaik  bagi  kepentingan  yang  terbaik  bagi anak, termasuk juga mencegah terhjadinya pernikahan anak di abwah umur dikarenakan  anak  merupakan  generasi  penerus  banga  dan  harus  diberikan perlindungan secara utuh dan mnyeluruh terkait dengan hak asasi manusia dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 terkait dengan hak asasi anak
Gambar 2. Peserta PKM Melalui Zoom
Para Peserta yang mengikuti sosialisasi  atau penyuluhan adalah Guru dan  siswa/siswi  dari  SMK  Bangun  Persada  yang,  dan  acara  sosialisasi dimulai dengan tepat  waktu yaitu  jam 10.00 wib sampai dengan selesai  dan dilaksanakan  melalui  aplikasi  zoom,  serta  dimulai  dengan  pembukaan  oleh moderator  sebagai  pembuka  dan  pembawa  acara  dari  penyuluhan  hukum peran sekolah dalam pencegahan pernikahan anak di bawah umur
Fransiska Novita Eleanora, Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari Penyuluhan Hukum Peran Sekolah dalam Pencegahan Pernikahan Anak di Bawah Umur
Gambar 3. Sesi Tanya Jawab
Peserta  penyuluhan  sangat  antusias  dalam  mengikuti  penyuluhan hukum  dari  awal  sampai  akhir,  dan  juga  dari  peserta  mengajukan  berbagai pertanyaan  kepada  narasumber,  seperti  bentuk  perlindungan  anak, pencegahan  serta  penanggulangan  pernikahan  anak  di  bawah  umur,  serta hak  hak  apa  saja  yang  dilanggar  jika  terjadi  pernikahan  di  bawah  umur tersebut.

## Simpulan dan Tindak lanjut
Dalam  meningkatkan  pemahaman  siswa  siswi  Sekolah  Menengah Bangun  Persada  (SMK)  maka  penting  sekali  diberikan  ceramah  melalui penyuluhan  hukum  dengan  memberikan  pengertian  tentang  pernikahan  di bawah  umur,  serta  dampak  dan  faktor  dan  peran  sekolah  dalam pencegahannya,  karena  terkait  dengan  perlindungan  anak.  Peran  sekolah juga  dapat  memasukkan  pada  materi  pembelajaran  dengan  mengingatkan siswa  dan  siswi  dapat  terhindar  dari  pernikahan  tersebut,  dengan  demikian anak  dapat  memahami  dan  mengetahui  dan  tidak  menjadi  korban  atau terjerumus dalam pernikahan di usia yang sangat muda.

## Daftar Pustaka
Susyanti, A. M., & Halim, H. (2020). STRATEGI PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI MELALUI PENERAPAN PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA (PIK-R) DI SMK NEGERI 1 BULUKUMBA. Jurnal Administrasi Negara , 26 (2), 114-137. https://doi.org/10.33509/jan.v26i2.1249
Angraini,  W.,  Pratiwi,  B.  A.,  Febriawati,  H.,  Yanuarti,  R.,  Anita,  B.,  & Oktarianita. (2019). Faktor yang mempengaruhi terjadinya  pernikahan usia  dini, Jurnal  Biometirka  dan  Kependudukan, 8  (2),  183-191. http://dx.doi.org/10.20473/jbk.v8i2.2019.183-191
Hakim,  F.N.,  &  Chulaifah,  C.  (2017).  Fenomena  Menikah  Pada  Usia  Dini. Media  Informasi  Penelitian  Kesejahteraan  Sosial ,  41(2),  121-132. https://doi.org/10.31105/mipks.v41i2.226
Mufid, F. L., & Nail, M. H., (2021).  Upaya  Pencegahan Pernikahan Usia  Dini Pada  Remaja  di  Kelurahan  Jember  Lor  Kabupaten  Jember, Jurnal
RECHTENS , 10 (1), 109-120. https://doi.org/10.36835/rechtens.v10i1.1021
MUJIBURRAHMAN,  M.,  NURAENI,  N.,  ASTUTI,  F.  H.,  MUZANNI,  A.,  & MUHLISIN,  M.  (2021).  PENTINGNYA  PENDIDIKAN  BAGI  REMAJA SEBAGAI  UPAYA  PENCEGAHAN  PERNIKAHAN  DINI. COMMUNITY: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 1 (1), 36-41. https://doi.org/10.51878/community.v1i1.422 Pohan,  N.  H.  (2017).  Faktor-Faktor  yang  Berhubungan  Dengan  Pernikahan Usia  Dini  terhadap  Remaja  Putri. Jurnal  Endurance:  Kajian  Ilmiah Problema Kesehatan , 2 (3), 424-435. http://103.111.125.15/index.php/endurance/article/view/2283 Wijaya,  C.  (2020).  Covid-19:  ‘Ratusan  Pernikahan  Anak  Terjadi  Selama Pandemi’ , Orang Tua’ Menyesal Sekali dan Berharap Anak Kembali ke Sekolah, diakses 14 Maret 2022 pada, https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53719619
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak,  Tanggal 23 Juli 1979
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Tanggal 23 September 1999
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Perubahan    atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Tanggal 7 Oktober 2014