## PENDEKATAN VIKTIMOLOGI KONSEP RESTORATIVE JUSTICE

## ATAS PENETAPAN SANKSI DAN MANFAATNYA BAGI KORBAN KEJAHATAN LINGKUNGAN
Dewi Setyowati
Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah, Surabaya Email : dewi.setyowati@hangtuah.ac.id

## ABSTRAK
Pusat  perhatian  keadilan  restoratif  adalah  pemberdayaan,  partisipasi  dan penyembuhan  korban  kejahatan.  Sampai  saat  ini,  keadilan  restoratif  hanya digunakan untuk kejahatan yang sifatnya konvensional atau kejahatan ringan. Namun  jarang,  digunakan  untuk  kejahatan  lingkungan.  Padahal  pendekatan dan  manfaat  dari restorative  justice memiliki  potensi  untuk  lebih  sering digunakan  dalam  menangani  kejahatan  lingkungan.  Dalam  masalah  ini, penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup  maupun  penegakan  hukum  pidana bukan  prioritas  pertama.  Prioritas  pertama  adalah  penanggulangan  dan pemulihan.  Jika  pemerintah  melalui  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan (KLHK) ingin berupaya maksimal menangani masalah ini, penting memikirkan  strategi  penempatan  upaya  penegakan  hukum  agar  sinkron dengan penanggulangan dan pemulihan. Pemanfaatan konsep restorative justice dengan menguraikan manfaat penerapannya terhadap penyelesaian kejahatan lingkungan.  Mengidentifikasi  korban  kejahatan  lingkungan  dan  cara  mereka mampu  berpartisipasi  dalam  proses  restoratif.  Secara  khusus,  memperhatikan ide-ide masyarakat yang lebih luas, keberlangsungan generasi masa depan dan lingkungan  hidup  yang  lebih  baik.  Artikel  ini  mengeksplorasi  jenis-jenis  hasil keadilan  restoratif  yang  tersedia,  termasuk  reparasi,  restitusi  dan  kompensasi atas  terjadinya  kerusakan  lingkungan.  Dengan  menerapkan  proses  restoratif terhadap  kejahatan  lingkungan, restorative  justice dapat  bersifat  transformatif bagi  korban,  pelaku,  masyarakat,  lingkungan  dan  sistem  peradilan  pidana sehingga  memungkinkan  hasil  yang  lebih  adil  untuk  kasus  kejahatan lingkungan.
Kata Kunci : sanksi, viktimologi, restorative justice, lingkungan.

## ABSTRACT
The focus of restorative justice is the empowerment, participation and healing of victims of crime. Until now, restorative justice has only been used for crimes of a conventional nature or minor crime. But rarely, it is used for environmental crime. Even though the approach and benefits of restorative justice have the potential to be used more often in dealing with environmental crime. In this matter, settlement of environmental disputes and  enforcement  of  criminal  law  are  not  the  first  priority.  The  first  priority  is prevention and recovery. If the government through the Ministry of Environment and Forestry  (KLHK)  wants  to  make  the  maximum  effort  to  deal  with  this  problem,  it  is important  to  think  of  a  strategy  to  place  law  enforcement  efforts  to  synchronize  with mitigation  and  recovery.  Utilizing  the  concept  of  restorative  justice  by  outlining  the benefits of its application to the resolution of environmental crime. Identify victims of environmental  crime  and  how  they  can  participate  in  restorative  processes.  In particular, paying attention to the ideas of the wider community, the sustainability of
future  generations  and  a  better  environment.  This  article  explores  the  types  of restorative  justice  available,  including  reparations,  restitution  and  compensation  for environmental damage. By implementing a restorative process on environmental crime, restorative  justice  can  be  transformative  for  victims,  perpetrators,  society,  the environment and the criminal justice system so as to enable more equitable outcomes for environmental crime cases.
Keywords: sanctions, victimization, restorative justice, environment.
Pendahuluan
Jika  dilihat  berdasarkan  PP Nomor  19/1999,  pencemaran  laut diartikan sebagai masuknya/dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau  komponen  lain  ke  dalam lingkungan  laut  oleh  kegiatan manusia,  sehingga  kualitas  laut turun  sampai  ke  tingkat  tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/atau fungsinya.
Pencemaran laut erat kaitannya dengan aktivitas manusia yang  disertai  dengan  kemajuan teknologi.  Salah  satu  sumber pencemaran  laut  adalah  aktivitas pengeboran  minyak  di  lepas  pantai atau  yang  disebut  dengan offshore . Di  Indonesia  perusahaan  minyak yang memiliki dan mengoperasikan pengeboran  minyak  lepas  pantai; diantaranya: Conoco Philips, CNOOC,  Chevron,  Pertamina  dan
Medco.
Kejadian tumpahan minyak ke laut  ( oil  spill )  terjadi  pada  saat terjadi  pelepasan  cairan  minyak hidrokarbon  ke  dalam  lingkungan laut.  Tumpahan  ini  dapat  berasal dari docking (perbaikan/perawatan kapal), tank  cleaning (pembersihan tanki minyak), scrapping kapal
(pemotongan  badan  kapal  untuk menjadi besi tua), kecelakaan tanker (kebocoran lambung,
kandas, ledakan,  kebakaran  dan  tabrakan), atau illegal bilge yaitu
saluran buangan  air,  minyak  dan  pelumas
hasil proses mesin yang merupakan limbah ke laut.
Limbah buangan minyak lepas pantai  umumnya  berasal  dari  hasil eksplorasi produksi minyak, pemeliharaan  fasilitas  produksi, fasilitas  penyimpanan,  pemrosesan dan  tanki  penyimpanan  minyak pada kapal laut. Salah satu kejadian spektakuler  cemaran  laut  oleh tumpahan  minyak  terjadi  saat supertanker Exxon Valdez menabrak  karang  di  Teluk  Prince William,  lepas  pantai  Alaska  pada
24 maret 1989. Akibatnya sekitar 11 juta  galon  minyak  mencemari  laut yang  berakibat  buruk  pada  biota laut, seperti paus orca.
Limbah minyak sendiri berasal dari minyak mentah ( crude oil ) yang memiliki ribuan konstituen pembentuk  yang  secara  struktur kimia  terdiri  dari  lima  famili, yaitu: saturated hydrocarbons,
aromatics, asphalten dan resin, porphyrine, dan komponen non-
hidrokarbon.  Karena  sifatnya  yang berupa  bahan  beracun  berbahaya dan  beracun  (B3),  limbah  minyak dalam  suatu  konsentrasi  tertentu dan  jumlahnya  dapat  menjadi bahan pencemar dan membahayakan  lingkungan  hidup. Limbah minyak dapat menyebabkan infeksi dan keracunan  bagi  manusia.  Bagi lingkungan bahan ini dapat menimbulkan korosif, sangat
mudah  terbakar  dan  bahkan  sangat mudah meledak.
Offshore atau pengeboran
minyak  lepas  pantai  juga  sering “menyumbang”  cemaran  minyak mentah  ke  laut. Oil  spill pada upaya offshore atau  platform  banyak menjadi penyebab
terjadiinya ledakan  ( blowout )  yaitu  pada  saat fluida di sumur mengalami
kondisi out of control . Fluida tersebut menyembur  keluar  dari  sumur  bor pada  saat  dilakukannya  proses pengeboran  ( drilling ).  Fenomena ledakan  yang  luar  biasa  pernah terjadi  di  Deepwater  Horizon Mocondo  252  Teluk  Meksiko  pada tanggal  20  April  2010,  hingga menyebabkan  platform  tenggelam ke  dasar  laut.  Pemerintah  AS memperkirakan  total  tumpahan minyak  sebesar 4,9  juta  barel. Dilaporkan hingga awal tahun 2012, masih  terjadi  kebocoran  minyak  di sumur pemboran. Bisa dibayangkan berapa besar kerusakan habitat laut dan  kerugian  berbagai  sektor ekonomi  akibat  dampak  buruk teknologi tersebut. Oil spill pada offshore juga  sering  terjadi bila terjadi kebocoran di saat production  tubing ,  yaitu  saat dilakukannya  perpindahan  cairan dari producing  formation ke christmas tree/wellhead.
Resiko  ini  juga  meningkat sejalan  dengan  turunnya  harga minyak  dunia.  Penghematan  yang dilakukan  oleh  perusahan  minyak untuk  komponen  pemeliharaan katup  ( valve  maintenance )  yang mahal,  kerap  dilakukan  oleh perusahaan untuk menyiasati berbagai  biaya  pengeluaran  saat harga minyak jatuh. Untuk mengantisipasi dampak buruk pencemaran  minyak  di  laut  akibat terjadinya oil spill , secara internasional negara-negara di dunia mengadakan konvensi internasional yang selanjutnya
diturunkan  dalam  aturan  di  tiap negara.  Diantaranya,  disepakati aturan-aturan  tentang  pencemaran laut  dalam  konvensi  PBB  1958 tentang Laut Lepas yang memasukkan  dua  ketentuan  terkait pencemaran  laut,  aturan  lain relevan  adalah  Konvensi  Hukum Laut 1982.
Dalam hukum nasional, aturan terkait  ini  dituangkan  dalam  UU Nomor 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU Nomor 17/2008 tentang Pelayaran.  Turunan  UU  diatas, diantaranya adalah Peraturan
Pemerintah  (PP)  Nomor  19/1999 tentang  Pengendalian  Pencemaran dan atau Perusakan Laut, Peraturan Presiden  Nomor  109/2006  tentang Penanggulangan  Keadaan  Darurat Tumpahan  Minyak  di  Laut.  Juga Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor 20/1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.
Tujuan  dari  adanya  berbagai UU  dan  aturan  ini  ditujukan  agar para pemangku kepentingan, secara khusus  perusahaan  migas  dapat terus-menerus
mengembangkan kemampuan Health, Safety and Environment (HSE). Hal ini tak lepas dari  tanggung  jawab  perusahaan untuk  menjamin  tidak  terjadinya oil spill dan  berbagai  bentuk  upaya pencemaran  minyak  lain  di  laut, yang  dapat  merugikan  lingkungan maupun
sosial-ekonomi masyarakat.
Di  sisi  lain,  banyak  teknik yang  dapat  dijalankan  untuk meminimalisir  dampak  cemaran dan  tumpahan  minyak,  seperti oil booms , in-situ burning , skimmer , bioremediasi (agen biologis penghapus  minyak),  mekanisme adsorpsi,  dispersan  kimiawi,  atau dengan  memecah  lapisan  minyak dengan boat kecepatan tinggi.
Diharapkan  semoga  perusahaan minyak  lepas  pantai,  khususnya  di Indonesia peduli dengan kelestarian laut  dan  keselamatan  biotanya.
Faktanya,  wilayah  laut  Indonesia masih sering mengalami pencemaran akibat tumpahan
minyak,  diantara  kasus  yang terbaru  adalah  tumpahnya  minyak di  Teluk  Balikpapan  tepatnya  pada 31  Maret  2018.  Saat  itu,  diduga tumpahan  karena  kegiatan  salah satu perusahaan eksploitasi minyak—belakangan terungkap,
kalau  tumpahan  minyak  karena pipa  bawah  laut  PT  Pertamina, terputus.  Minyak  mentah  pun tumpah  mengotori  laut.  Sangat disayangkan, informasi resmi mengenai  kronologis  peristiwa  ini termasuk siapa pihak bertanggungjawab tidak
disampaikan  segera  kepada  publik. Malah,  terlebih  dahulu  beredar informasi  tak  resmi  mengenai dampak  tumpahan  minyak  yang menguraikan  ada  korban  jiwa, kerugian  lingkungan  dan  kerugian masyarakat (http://www.mongabay.co.id). Mengacu Pasal 53, ayat 2 huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009  (selanjutnya  disebut  UU 32/2009), pemberian informasi kepada  masyarakat  merupakan salah  satu  langkah  dalam  upaya penanggulangan. Selain
penyampaian informasi resmi cepat dan  tepat,  setidaknya  ada  tiga langkah  lain  perlu  dilakukan pemerintah dalam menangani kasus ini. Pertama ,  memastikan  pihak bertanggungjawab melakukan penanggulangan  atau  jika  belum dapat ditentukan, pemerintah terlebih dahulu melakukan penanggulangan. Kedua , memastikan pihak yang bertanggungjawab untuk pemulihan lingkungan. Ketiga , upaya  penegakan  hukum  yang bersifat  melengkapi  kedua  poin sebelumnya. Kedua langkah pertama merupakan prioritas pertama, sedangkan langkah terakhir sebagai prioritas kedua. Jika penanggulangan dan pemulihan sebagai prioritas pertama telah berjalan namun masih ada  biaya  belum  dikompensasi, dapat ditempuh penyelesaian sengketa  lingkungan  hidup.  Ia dapat dilakukan melalui dan di luar pengadilan. Contoh biaya ini antara lain,  kompensasi  karena  hasil tangkapan nelayan berkurang, kompensasi  berkurang  wisatawan, kompensasi pemasukan usaha berkurang, dan kompensasi ekosistem  tak  terpulihkan.  Lalu, biaya  penilaian  kerusakan  sampai persidangan.  Penyelesaian  sengketa lingkungan hidup ini dapat dilakukan  oleh  pemerintah  melalui Hak  Gugat  Menteri  Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun oleh masyarakat yang mengalami kerugian. Sedangkan  penegakan  hukum pidana  harus  digunakan  untuk tujuan berbeda dengan penyelesaian  sengketa  lingkungan hidup.  Dalam  hal  ini,  pidana sebaiknya sebagai instrumen bersifat  punitif,  agar  memberikan efek  jera  dan  mencegah  tindak pidana  terulang.  Tentu,  sangat mungkin penggunaan pertanggungjawaban pidana korporasi selama syarat-syarat terpenuhi. Keadilan restoratif adalah cara menangani kejahatan dengan menyeimbangkan kebutuhan masyarakat, korban dan pelaku. Hal tersebut  merupakan  solusi  yang lebih  holistik  untuk  berusaha memahami kejahatan dan
mengatasi dinamika perilaku kriminal, penyebab dan konsekuensinya.  Pusat  perhatian keadilan restoratif adalah pemberdayaan, partisipasi dan
penyembuhan  korban  kejahatan. Sampai  saat  ini,  keadilan  restoratif hanya  digunakan  untuk  kejahatan yang  sifatnya  konvensional  atau kejahatan  ringan.  Namun  jarang, digunakan untuk kejahatan lingkungan.  Padahal  pendekatan dan  manfaat  dari restorative  justice memiliki potensi untuk lebih sering digunakan dalam menangani kejahatan lingkungan. Dalam masalah ini, penyelesaian  sengketa  lingkungan hidup  maupun  penegakan  hukum pidana  bukan  prioritas  pertama.
Prioritas pertama adalah penanggulangan  dan  pemulihan. Jika pemerintah melalui
Kementerian  Lingkungan  Hidup dan  Kehutanan  (KLHK)  ingin berupaya  maksimal  menangani masalah  ini,  penting  memikirkan strategi penempatan upaya penegakan  hukum  agar  sinkron dengan penanggulangan dan pemulihan. Pemanfaatan konsep restorative justice dengan menguraikan manfaat  penerapannya  terhadap penyelesaian  kejahatan  lingkungan. Mengidentifikasi  korban  kejahatan lingkungan  dan  cara  mereka mampu berpartisipasi dalam proses restoratif.
Secara khusus, memperhatikan  ide-ide  masyarakat yang  lebih  luas,  keberlangsungan generasi masa depan dan
lingkungan  hidup  yang  lebih  baik. Artikel  ini  mengeksplorasi  jenis- jenis  hasil  keadilan  restoratif  yang tersedia, termasuk reparasi, restitusi dan  kompensasi  atas  terjadinya kerusakan lingkungan.

## Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian  hukum  ( Legal  Research ), yang merupakan serangkaian tindakan atau proses untuk menemukan  hukum  disebabkan terjadinya kekosongan hukum ( vacuum  norm ),  kekaburan  norm ( obscuur  norm )  maupun  konflik norm  ( conflict  of  norm )  atau menemukan  asas  hukum,  yang mengatur  norma  hukum  yang mengikat secara umum dan dibentuk  atau  ditetapkan  oleh lembaga atau pejabat yang berwenang  melalui  prosedur  yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan,  khususnya yang berkenaan dengan norma yang mengatur  sanksi  yang  berkeadilan restoratif.

## Pembahasan
Perspektif  viktimologi  dalam mengkaji korban memberikan orientasi bagi kesejahteraan masyarakat, pembangunan kemanusiaan  masyarakat,  dalam upayanya  untuk  menjadikan  para anggota  masyarakat  tidak  menjadi korban dalam arti luas. Sebagaimana dikemukakan Mendelsohn  bahwa  :  …. that victimology  should  be  a  separate  and autonomous  science,  should  have  its own institutions and should be allowed to  develop  for  the  well-being  and progress  of  humanity (Mendelsohn,
1974). Studi korban dalam viktimologi,  memberikan  suatu gagasan  bidang  jelajah  dalam viktimologi yaitu: 1. Konteks  sosial  yang  menjadi tempat terjadinya viktimisasi. Konteks sosial menunjuk pada nilai- nilai  kultural  tradisi  dan  struktur- struktur yang mempengaruhi perbedaan, kedudukan, status
individu  atau  kelompok  seperti tekanan  sosial.  konflik,  cap  jahat, dan  ketidak  seimbangan  struktural antara  tujuan  dan  cara  dari  sistem sosial,  peluang  untuk  melakukan jalan  lain  untuk  memakai  cara-cara yang  ilegal  dan  untuk differential association …, serta cara-cara penyelesaian konflik.
2. Akibat-akibat  sosial  dari viktimsasi  yang  dapat  berpengaruh buruk  terhadap  individu  tertentu,
kelompok, masyarakat luas, maupun kemanusiaan pada
umumnya  baik  secara  medis, psikiatri,  kriminologi  dan  implikasi sosial.  Hal  ini  melibatkan  problem tertentu  dari  perilaku  kolektif, dalam  proses  yang  sukar  untuk dipahami  karena  masyarakat  atau pemegang kekuasaan dari masyarakat  adalah  cukup  peka untuk menentukan pengaruh buruk, sebagai problema
masyarakat.  Dengan  kata  lain pengaruh  kuat  mungkin  eksis  dan melekat  dalam  jangka  waktu  lama, tanpa  atau  belum  dilihat  dan dipublikasikan  sebagai  problematik (Dadrian, 1976).
Perkembangan viktimologi sebagai  studi  tentang  korban dengan  segala  aspeknya  pada awalnya merupakan daerah domonion dari kriminologi, dengan aspek  dan  faset  kepidanaan  atau kriminologi menjadi fokus perhatian. Dalam perkembangannya  diakui  mandiri sebagai  suatu  ilmu  yang  berdiri sendiri,  sebagai  ilmu  baru  di Indonesia  yang  dapat  dipandang sebagai suatu terra incognita (Sahetapy, 1987).
Dalam  merumuskan  tindak pidana  lingkungan  ini,  seperti dikemukakan  Muladi  hendaknya selalu  diingat  bahwa  kerugian  dan kerusakan  lingkungan  hidup  tidak
hanya  yang  bersifat  nyata  (actual harm),  tetapi  juga  yang  bersifat ancaman  kerusakan  potensial  baik terhadap lingkungan hidup maupun  kesehatan  umum.  Hal  ini disebabkan karena kerusakan maupun  kesehatan  umum  tersebut seringkali tidak seketika timbul dan tidak  dengan  mudah  pula  untuk dikualifikasi.  Sehubungan  dengan ini  generic  crime  yang  relatif  berat sebaiknya  memang  dirumuskan sebagai  tindak  pidana  materiil, dalam  hal  mana  akibat  merupakan unsur hakiki yang harus dibuktikan. Namun  untuk  tindak  pidana  yang bersifat  khusus  (specific  crimes) yang melekat pada hukum administrasi dan relatif lebih ringan, maka  perumusan  yang  bersifat formil tanpa menunggu pembuktian akibat yang terjadi dapat dilakukan (Muladi).
Restorative    justice adalah sebuah    konsep    pemikiran    yang merespon          pengembangan sistem          peradilan          pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan  pelibatan  masyarakat dan korban yang merasa tersisihkan    dengan    mekanisme yang    bekerja    pada    sistem peradilan  pidana  yang  ada  pada saat  ini.  Dipihak  lain,  restorative justice  juga  merupakan  suatu kerangka  berfikir  yang  baru  yang dapat  digunakan  dalam  merespon suatu  tindak  pidana  bagi  penegak dan  pekerja  hukum.  Penanganan perkara pidana dengan pendekatan    restorative  justice menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami  dan  menangani  suatu tindak pidana. Tonny Marshal mengemukakan  Restorative  Justice adalah    “proses  dimana  para  pihak yang terlibat dalam kejahatan secara
bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bagaimana cara menghadapi    permasalahan    pasca kejahatan  serta  akibat-akibatnya  di masa depan” (Ridwan Mansyur;2010). Raithwaite
menyatakan      bahwa      Restorative Justice    adalah  “penyembuhan, pembelajaran    moral,    partisipasi dan    perhatian  masyarakat,  dialog, rasa  memaafkan,  tanggungjawab dan  membuat  perubahan,    yang semuanya    itu    merupakan pedoman    bagi    proses  restorasi dalam perspekstif
restorartive justice”.
Tom    Cavanagh    menyatakan bahwa    Restorative  Justice  adalah “respon  yang  sistematis  atas  tindak penyimpangan  yang  ditekankan pada  pemulihan    atas    kerugian yang    dialami    korban    dan    atau masyarakat  sebagai  akibat  dari perbuatan kriminal” (Tom
Cavanagh).  Menurut  Mark  Umbreit menyatakan  bahwa  : Restorative justice  provides  as  verry  different framework  for  undeersantanding  and responding  to  crime.    Crime  in understood  as  harm  to  individuals  and communities,  rather  than  simply  a violation  of  abstract  laws  against  the state.  Those  most  directly  affected  by crime  –  victims,  community  members and offenders  – are therefore encouraged to  play an active role in  the justice process. Rahter than  the  current focus on offender punishment,
restoration  of  the  emotional  and material  losses  resulting  from  crime  is far mor important (Mark  Umbreit). Teresa Cunningham mengemukakan  Restorative Justice, “tujuan dari tanggungjawab restorasi  bagi  pelaku  tindak  pidana adalah  untuk  memfokuskan  pada sikap  pelaku  di  masa  yang  akan datang dan mengembalikan
martabat  dan  harga  diri  korban, dengan cara demikian akan membangun  kembali  hubungan sosial”.  Crawford  dan  Newburn menyimpulkan  bahwa  Restorative
Justice  adalah  restorasi,  reintegrasi dan  tanggungjawab.  Howard  Zehr mengemukakan
bahwa:
“Restorative  justice  is  a  process  to involve to the extent possible, those who have a  stake in  a specific offense and  to collectively identify and  address harms, needs, and obligation, in order to heal and put  things  as  right  as  possible” (Howard  Zehr;2002),  (Terjemahan bebas : Restorative Justice adalah proses  melibatkan  mereka  yang berkepetingan  secara  obligasi untuk  menyembuhkan  sesuatu yang benar pada tempatnya).
Dalam        Handbook        on Restorative    Justice     Programmes menyebutkan,    bahwa  : Restorative justice  is  an  approach  to  problem solving  that,  in  its  various  forms, involves  the  victim,  the  offender,  their social  networks, justice  agencies an  the community (United Nations, Handbook  on  Restorative  Justice Programmes). (Terjemahan: Restorative  justice  adalah  sebuah pendekatan untuk pemecahan masalah  dalam  berbagai  bentuk, melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial,  lembaga-lembaga  keadilan dan masyarakat).
Tidaklah  mudah  memberikan definisi  bagi  pendekatan  restorative justice  ini,    mengingat    banyaknya variasi     model  dan  bentuk  yang berkembang  dalam  penerapannya. Dalam pandangan restorative  justice makna tindak pidana pada dasarnya sama  seperti  pandangan  hukum pidana  pada  umumnya  yaitu serangan  terhadap  individu  dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Akan tetapi dalam pendekatan restorative justice,
korban  utama  atas  terjadinya suatu  tindak  pidana  bukanlah negara,  sebagaimana  dalam  sistem peradilan  pidana  yang  sekarang ada.  Oleh  karenanya  kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi  rusaknya  hubungan akibat  terjadinya  suatu  tindak pidana. Sementara keadilan
dimaknai  sebagai  proses  pencarian pemecahan  masalah  yang  terjadi atas  suatu  perkara  pidana  dimana keterlibatan  korban,  masyarakat dan  pelaku  menjadi  penting  dalam usaha  perbaikan,  rekonsiliasi  dan penjaminan  keberlangsungan  usaha perbaikan tersebut.
Pasal  1  angka  6  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  telah  menggunakan  istilah ”keadilan  restoratif”  yang  berbunyi sebagai berikut : ”Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara  tindak  pidana  dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga  pelaku/korban,  dan  pihak lain  yang  terkait  untuk  bersama- sama  mencari  penyelesaian  yang adil dengan menekankan pemulihan  kembali  pada  keadaan semula,  dan  bukan  pembalasan”.
Penyelesaian perkara pidana dengan  menggunakan  pendekatan restorative  justice  pada  dasarnya terfokus pada upaya menstransformasikan    kesalahan yang    dilakukan  pelaku    dengan upaya  perbaikan.    Termasuk  dalam upaya ini adalah perbaikan hubungan antara pihak yang terkait dengan  peristiwa  tersebut.    Hal  ini diimplementasikan  dengan  adanya perbuatan yang merupakan
gambaran  dari  perubahan  sikap para  pihak  dalam  upaya  mencapai tujuan bersama yaitu perbaikan.
Secara  konseptual,  restorative justice  berisi  gagasan-gagasan  dan prinsip-prinsip sebagai berikut:
a.   Membangun partispasi bersama antara pelaku, korban dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak  pidana.        Menempatkan pelaku,  korban,  dan  masyarakat sebagai ”stakeholders” yang bekerjasama dan langsung berusaha menemukan  penyelesaian  yang dipandang  adil  bagi  semua  pihak (win-win solution). b. Mendorong pelaku bertanggungjawab terhadap korban  atas  peristiwa  atau  tindak pidana  yang  telah  menimbulkan cedera,   atau   kerugian   terhadap korban.  Selanjutnya  membangun tanggung  jawab  tidak  mengulangi lagi  perbuatan  pidana yang  pernah dilakukannya.
c.    Menempatkan  peristiwa  atau tindak  pidana  tidak  terutama sebagai  suatu  bentuk  pelanggaran hukum, melainkan sebegai pelanggaran oleh seseorang (sekelompok orang) terhadap seseorang  (sekelompok  orang). Karena  itu  sudah  semestinya pelaku diarahkan pada pertanggungjawaban terhadap korban, bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum. d.    Mendorong    menyelesaikan suatu    peristiwa    atau    tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal  dan  personal,  daripada penyelesaian dengan cara-cara beracara  yang  formal  (kaku)  dan impersonal. Secara lebih rinci Muladi menyatakan  bahwa  restorative justice  model mempunyai  beberapa karakteristik yaitu :
a.  Kejahatan  dirumuskan  sebagai pelanggaran seorang  terhadap
orang  lain  dan  diakui  sebagai konflik;
b.  Titik          perhatian          pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan
kewajiban pada masa depan; c.    Sifat  normatif  dibangun  atas dasar dialog dan negosiasi; d.    Restitusi  sebagai  sarana perbaikan  para  pihak,  rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama; e.  Keadilan  dirumuskan  sebagai hubungan-hubungan  hak,  dinilai atas dasar hasil;
f.      Sasaran  perhatian  pada perbaikan kerugian sosial;
g.    Masyarakat      merupakan fasilitator      di      dalam      proses restoratif;
h.   Peran korban dan pelaku tindak pidana  diakui,  baik  dalam masalah maupun    penyelesaian    hak-hak dan    kebutuhan  korban.  Pelaku tindak  pidana  didorong  untuk bertanggung jawab;
i.      Pertanggungjawaban      si pelaku      dirumuskan      sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan  dan  untuk  membantu memutuskan yang terbaik; j.    Tindak  pidana dipahami dalam konteks  menyeluruh,  moral,  sosial dan ekonomis; dan k.    Stigma  dapat  dihapus  melalui tindakan restoratif (Muladi;2005). Restorative  justice mengembalikan konflik  kepada  pihak-pihak  yang paling  terkena  pengaruh  yaitu korban,  pelaku  dan  kepentingan komunitas mereka dan memberikan keutamaan pada kepentingan- kepentingan  mereka. Restorative justice juga  menekankan  pada  hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara- cara yang sederhana untuk mengembalikan  mereka  daripada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan  korban  tidak  mendapatkan keadilan apapun. Kemudian restorative justice juga mengupayakan  unfuk  merestore keamanan  korban  penghormatan pribadi,  martabat,  dan  yang  lebih penting adalah sense of control . Landasan  filosofis restorative  justice adalah  perbaikan  keadaan  korban memaafkan  perbuatan  pelaku  dan keikhlasan korban serta mengembalikan pelaku pada masyarakat.  Hal  ini  sebagaimana yang  dikemukakan  oleh  Consedine berikut ini : We  need  to  discover  a philosophy thnt moves from
punishment  to  reconcilitiation,  from vengeance  against  offender  to  healing for  victims,  from  negativity  arul destructiveness  to  healing  forgweness and  mercy.  That  philosophical  base  is restorative juctice. A positive philoshopy  that  embraces  a  wide  range of  human  emotiors,  including  healing, forgiveness,  mercy  and  reconciliation, as  well  as  sanction  where  appropriate, has much to offer (Jim;2003).
(Terjemahan bebas: Kita perlu  menemukan  sebuah  filosofi yang bergerak dari hukuman untuk rekonsiliasi,  dari  balas  dendam terhadap  pelaku  untuk  pemulihan bagi  korban  dari  negatif  dan destruktif untuk pemulihan, pengampunan  dan  belas  kasihan.
Itulah  dasar  filosofis  keadilan restoratif.  Sebuah  filosofi  positif yang  mencakup  berbagi  emosi manusia, termasuk pemulihan, pengampunan,  dan  rekonsiliasi serta  sanksi  jika  diperlukan,  yang menawarkan banyak hal). Restorative  justice sebagai  konsep pemidanaan bermaksud menemukan jalan menegakkan sistem  pemidanaan  yang  lebih  adil dan  berimbang.  Misalnya,  antara
kepentingan  pelaku  dan  korban. Sistem  pemidanaan  yang  berlaku saat  itu  kurang  memperhatikan kepentingan korban. Selain kepentingan  korban,  dalam  konsep restoratif  justice menyangkut  juga kepentingan  pelaku  dan  kewajiban pelaku,  yaitu  agar  pelaku  kembali menjadi warga yang bertanggungjawab,  baik  terhadap korban,  keluarganya  (seperti  orang tuanya), dan masyarakat sekelilingnya. Sementara itu Satjipto Raharjo berpendapat bahwa “Hukum  bukanlah  sekedar  logika semata karena lebih dari itu hukum merupakan  ilmu  sebenarnya,  juga melihat  adanya  kaitan  dengan  hal- hal  di  belakang  hukum”  Keinginan untuk melihat logika sosial daripada  logika  hukum  atau perundang-undangan, yang seharusnya selalu dimaknai sehingga  selalu up  to  date .  Dengan kata lain hukum selalu bergerak dan menyesuaikan dengan
perkembangan  masyarakat.  Sanksi merupakan metode dalam mereaksi adanya  ketidakseimbangan  yang diakibatkan  oleh  perbuatan  yang melanggar  norma  yang  berlaku dalam masyarakat. Sanksi
merupakan  karakter  pokok  dari adanya  pengakuan  terhadap  norma yang berlaku.
Sanksi  menjadi  pembatas tindakan  seseorang  dalam  sistem sosial yang berlaku. Sanksi merupakan cerminan dari ketidakseimbangan  tatanan  sosial sebagai  akibat  adanya  tindakan seseorang  yang  dipandang  sebagai tindakan  yang  patologis  dalam ukuran  norma  yang  berlaku  dalam masyarakat. Sanksi secara katagoris, ada  yang  dimaksudkan  untuk mencegah agar orang tidak melakukan  kejahatan.  Sanksi  juga
dimaksudkan  sebagai  konsekuensi logis  untuk  memberikan  beban menanggung  kerugian  atau  risiko akibat  perbuatan  yang  dilakukan seseorang.  Sanksi  dimaksudkan pula sebagai metode untuk menjerakan atau membalaskan kerugian  atau  penderitaan  akibat dari  perbuatan  seseorang  ( detterence effect).
Konsep  sanksi  berkembang pada  fase  tidak  lagi  bersifat menjerakan atau membalaskan, atau bersifat  sebagai  upaya  mengganti kerugian, fase perkembangan sanksi mengarah  kepada  memulihkan terhadap keseimbangan yang terganggu akibat adanya pelanggaran terhadap keseimbangan tatanan sosial ( restorative) . Sumber-sumber
pencemaran  perairan  dan  lautan dapat  di  kelompokkan  menjadi tujuh  kelas,  yaitu  :  industri,  limbah cair  pemukiman,  limbah  cair perkotaan,
pertambangan, pelayaran, pertanian, dan perikanan budidaya. Adapun perbedaan definisi  mengenai  pencemaran  dan perusakan  menurut  UU  No.  32 Tahun 2009 sebagai berikut : Definisi pencemaran
lingkungan  hidup  menurut  Pasal  1 ayat  (14)  adalah masuk  atau dimasukkannya  mahkluk  hidup,  zat, energi  dan/atau  komponen  lain  ke dalam  lingkungan  hidup  oleh  kegiatan manusia  sehingga  melampaui  baku mutu  lingkungan  hidup  yang  telah ditetapkan.
Definisi  perusakan  lingkungan menurut  Pasal  1  ayat  (16)  adalah tindakan  orang  yang  menimbulkan perubahan-perubahan  langsung  atau tidak  langsung  terhadap  sifat  fisik, kimia,  dan/atau  hayati  lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
Darmono mempunyai pendapat mengenai  pengertian  pencemaran adalah  segala  bentuk  perubahan alam  dan  iklim  yang  ada  di  bumi akibat kegiatan manusia yang tidak dikehendaki oleh alam. Kegiatan ini seperti  halnya  penebangan  hutan secara  illegal  atau  membakar  hutan lahan pertanian. Palar, mendefinisikan pencemaran lingkungan adakah proses
perubahan   ekosistem   baik  secara fisik,  kimia,  atau  perilaku biologis yang  bisa  mengganggu  kehidupan manusia  karena  dinilai  dapat merusak  sumberdaya  yang  ada  di alam  yang  ada  di  bumi,  bahkan keadaan  ini  dapat  menyebabkan bencana alam.
Wardhana, menurutnya definisi dari  sumber  pencemaran   adalah setiap   bentuk  kegiatan  yang dilakukan manusia dalam membuang  bahan  pencemar,  baik berbentuk  padat,  gas,  cair   atau partikel   tersuspensi   dalam   kadar tertentu sehingga dapat lingkungan. Menurut peneliti,
pencemaran  lingkungan  adalah suatu  komponen  yang  dapat melampaui  baku  mutu  lingkungan hidup  yang  telah  di  tetapkan. Peraturan  hukum  yang  melandasi mengenai  pencemaran  minyak  di Teluk  Balikpapan  yaitu  Undang- Undang  Republik  Indonesia  No.  32
Tahun  2009  tentang  Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,  Undang-Undang  Republik Indonesia  No.  32  Tahun  2014 tentang Kelautan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 101  Tahun  2014  tentang  B3  (Bahan,
Berbahaya, dan Beracun).
Bentuk
pertanggungjawaban pidana  terhadap  pelaku  tindak pidana  pencemaran  minyak  di
Teluk  Balikpapan  untuk  badan hukumnya  diatur  dalam  Undang-
Undang Republilk Indonesia No. 32 Tahun  2009  pasal  88,  sedangkan untuk  perseorangannya  dikenakan pasal  99  ayat  3  yaitu  dengan ancaman  pidana  paling  singkat  3 (tiga)  tahun  dan  paling  lama  9 (Sembilan)  tahun  dan  denda  paling sedikit  Rp.  3.000.000.000,00  (tiga miliar  rupiah)  dan  paling  banyka Rp.
9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah). Untuk mengetahui suatu aturan hukum  pidana  sudah  memberikan perlindungan hukum terhadap korban  atau  belum  tidak  dapat dilepaskan  dari  aturan  mengenai sanksi  pidana.  Sedangkan  sanksi pidana, merupakan komponen hukum  pidana  dari  keseluruhan sistem  hukum  pidana  disamping tindak  pidana  dan  kesalahan  yang pada  hakikatnya  merupakan  sistem pemidanaan.  Menurut  Hulsman bahwa  sistem  pemidanaan  (the sentencing  system)  adalah  "aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan  pemidanaan"  (the  statutory rules relating to penal sanctions and punishment)  (L.H.C.  Hulsman). Dengan  demikian  mengenai  bentuk perlindungan hukum terhadap korban  secara  in  abstracto  dapat diketahui  dari  formulasi  tindak pidana  nya,  pertanggungjawaban pidananya dan jenis sanksi pidananya. Dari formulasi
mengenai  tindak  pidana  dapat diketahui  tentang  perbuatan  apa yang  dilarang  dan  diancam  pidana, kemudian  dari  perbuatan  tersebut akan  diketahui  sanksi  apa  yang diancamkan terhadap pelaku.
Bentuk pertanggungjawaban pelaku tidak  dapat  dilepaskan  dari  adanya kesalahan atau tidak dari si pelaku. Untuk  itulah  sanksi  pidana  secara bertahap  mengalami  pembaharuan
demi  memberikan  perlindungan kepada korban.

## Kesimpulan
Penambahan  sanksi  restitusi atau kompensasi juga perlu diterapkan  pada  undang-undang lingkungan  hidup  terutama  apabila pelaku  tindak  pidana  lingkungan hidup  korporasi.  Dalam  undang- undang  tersebut  juga  dimuat mengenai  cara  dan  besarnya  nilai ganti  rugi  pada  penjelasan  undang- undang. Undang-undang lingkungan  hidup  UU  No  32  tahun 2009 belum memberikan perlindungan hukum kepada korban.  Dalam  UUPPLH  belum tampak  adanya  aturan  mengenai sanksi  pidana  yang  memberikan perlindungan hukum
kepada korban secara restoratif, sanksi yang ada  masih  berupa  sanksi  pidana penjara atau denda.

## Daftar Pustaka
Buku Ali,  Chidir,  1992.  Badan  Hukum, Alumni, Bandung. Amsyari,  Fuad,  1997.  Prinsip- Prinsip  Masalah  Pencemaran Lingkungan, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Arief,  Barda  Nawawi,  1996.  Bunga Rampai  Kebijakan  Hukum Pidana,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung.
-----------------,  1998.  Beberapa  Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung.
Fuady,  Munir,  2013.  Teori-Teori Besar  (Grand  Theory)  dalam
Hukum, Kencana, Jakarta. Hamdan,  M.,  2000.  Tindak  Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup, Mandar Maju, Bandung.
Hardjasoemantri,  Koesnadi,  1999.
Hukum  Tata  Lingkungan,
Gajah  Madaniversity  Press, Yogyakarta. Koeswadji,  Hermin  Hadiati,  1993. Hukum  Pidana  Lingkungan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Kristian,  2014.  Hukum  Korporasi Ditinjau  dalam  The  United Nations Global Compact (Suatu  Pengantar),  Nuansa Aulia, Bandung. Lotulung, Paulus E., 1993. Penegakan Hukum Lingkungan oleh Hakim Perdata,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung.
Muladi  dan  Priyanto,  Dwija,  1991. Pertanggungjawaban  Koporasi dalam  Hukum  Pidana,  STH, Bandung.
Muladi,  1997.  Hak  Asasi  Manusia,
Politik  dan  Sistem  Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. Silalahi,  Daud,  1992.  Hukum Lingkungan  dalam  Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Alumni, Bandung. Sudarto,  1990.  Hukum  Pidana  I, Fakultas  Hukum  Universitas Diponegoro, Semarang. ------------------,  2003.  Penegakan Hukum Lingkungan Terintegrasi Konsep & Langkah-langkah Pengaktualisasian,  Indonesian Center for Environmental Law
(ICEL).
Jurnal, Majalah dan Internet Arif,  Barda  Nawawi.  Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan, Makalah pada Diklat Aparatur Penegak Hukum. Pusdiklat
Depkumdang  Cinere,  Jakarta, 28 Januari 2000. Tempo,  Mengejar  Ganti  Rugi Tumpahan  Montara,  8  Juni 2014. http://penegakanhukum.menlh.go. id.,  Berharap  UU  Lingkungan Hidup  Tegak  Lurus,  diakses  8 Juni 2018. http://www.Mongabay.co.id/2013, Kasus  Kejahatan  Lingkungan Hidup Ditangani dengan Penegakan  Hukum  Terpadu, diakses 6 Agustus 2018. http://www.mongabay.co.id/2017 /10/30,  L.P.  Hutahaea,  Perlu Upaya
Serius Mencegah
Tumpahan  Minyak  di  Laut, diakses  13  November  2018, 18.00 WIB. http://www.mongabay.co.id/2018 /04/10/,  Raynaldo  Sembiring, Tumpahan  Minyak  di  Teluk Balikpapan, diakses
13 November 2018, 18.10 WIB.