## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI No 207/Pid.Sus/2020/PN.Sim)
Oleh:
Aswan Depari 1) Supri Helmi Lubis 2) Syawal Amry Siregar 3) Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3)
E-mail:
aswandepari@gmail.com 1)
supri17@gmail.com 2)
syawalsiregar59@gmail.com 3 )

## ABSTRACT
This  study  aims  at  discussing  several  problem  formulations,  namely  1)  forms  of narcotics abuse and legal protection; 2) the application of law against narcotics crime in  decision  no.  207/Pid.Sus/2020/PN.Sim,  and  3)  legal  analysis  of  decision  no. 207/Pid.Sus/2020/PN.Sim. The type of research conducted is normative legal research, namely research that examines document studies, using various secondary data such as laws  and  regulations.  From  the  research  conducted,  the  authors  get  the  following results:  (1)  The  forms  of  narcotics  abuse  are  contained  in  Law  No.  35  of  2009 concerning Narcotics, starting from users regulated in articles 116,121,126, 127, 128, and  134,  dealers  regulated  in  articles  111  to  125  ,  and  producers  are  regulated  in article  113.  and  legal  protection  against  narcotics  abuse  addicts  according  to  Law Number  35  of  2009  concerning  Narcotics  is  an  act  of  rehabilitation  not  a  prison sentence. (2) the application of the law to the criminal act of narcotics abuse, decision no.207/Pid.Sus/2020/PN.Sim,  in  the  indictment  the  defendant  was  charged  with  3 indictments, Among the elements of the three articles charged by the Public Prosecutor, which were proven legally and convincingly guilty is Article 127 Paragraph (1) letter a of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics Jo Article 55 paragraph 1 of the Criminal Code.  (3)  the  decision-making  process  carried  out  by  the  judge  in  decision  no. 207/Pid.Sus/2020/PN.Sim  is  in  accordance  with  legal  regulations,  namely  based  on valid  evidence,  where  in  this  case,  the  evidence  used  by  the  judge  is  the  defendant's statement, testimony of witnesses, and documentary evidence.
Keywords: Juridical Review, Narcotics Abuse.

## ABSTRAK
Penelitian  ini    membahas  beberapa  rumusan  masalah  yaitu  1)  bentuk  penyalahgunaan narkotika  serta  perlindungan  hukumnya;  2)  penerapan  hukum  terhadap  tindak  pidana narkotika  dalam  puusan  no  207/Pid.Sus/2020/PN.Sim,  dan  3)  analisis  hukum terhadap putusan no 207/Pid.Sus/2020/PN.Sim. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum  normatif  yaitu  penelitian  yang  mengkaji  studi  dokumen,  dengan  menggunakan berbagai  data  sekunder  seperti  peraturan  perundang  undangan.  Dari  penelitian  yang dilakukan,  penulis  mendapatkan  hasil  sebagai  berikut:  (1)  Bentuk  bentuk penyalahgunaan narkotika tertuang dalam uu no 35 tahun 2009 tentang narkotika, mulai dari  pengguna  diatur  dalam  pasal  116,121,126,  127,    128,  dan  134,  pengedar  diatur
dalam  pasal  111  sampai  125,  dan  produsen  diatur  dalam  pasal  113.  dan  perlindungan hukum terhadap pecandu penyalahgunaan narkotika menurut Undang – Undang Nomor 35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  adalah  tindakan  rehabilitasi  bukan  tindak  pidana penjara.  (2)  penerapan  hukum  terhadap  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika putusan no207/Pid.Sus/2020/PN.Sim, dalam dakwaannya terdakwa didakwa 3 dakwaan, Diantara  unsur-unsur  ketiga  Pasal  yang  didakwakan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum tersebut,  yang  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  adalah  Pasal  127  Ayat  (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat 1 KUHP. (3) proses pengambilan  keputusan  yang  dilakukan  oleh  hakim    dalam  putusan  no 207/Pid.Sus/2020/PN.Simtelah sesuai dengan peraturan hukum , yaitu berdasarkan alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan oleh Hakim adalah keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti surat.
Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Penyalahgunaan Narkotika.
1. PENDAHULUAN
Isu  narkotika  sudah  lama  menjadi permasalahan negeri ini
danPerkembangannya sangat signifikan, merebak  dari  kota  sampai  ke  desa, penggunanya  mulai  dari  artis,  pilot, pejabat,  rakyat  biasa,  hingga  oknum penegak  hukum  pun  banyak  yang menikmatinya.  Aturan  yang ada selama ini  dianggap  belum  cukup  efektif menangani  permasalahan  ini. Sebagai wujud  dari  keseriusan  negara  untuk menangani permasalahan narkotika yang  semakin  merebak  sampai  ke pelosok  negeri,  maka  aturan  yang  telah ada  sebelumnya  yakni  UU  No.  7  tahun 1997  diperbaharui  dengan  dibuat  dan disahkannya  UU  No.  35  tahun  2009 tentang  Narkotika. Pengesahan  UU  ini, dilandasi karena tindak pidana narkotika  dianggap  sekarang  telah bersifat  trans-nasional,  yang  dilakukan dengan  modus  operandi  yang  tinggi, teknologi  canggih,  didukung  jaringan yang  kuat  dengan  jumlah  nilai  uang yang  fantastis,  dan  banyak  menjerat kalangan muda, generasi millenial.
Penegakan  hukum  terhadap tindak  pidana  narkotika,  telah  banyak dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum dan  telah  banyak  mendapat  putusan hakim.  Dengan  demikian,  penegakan hukum  ini  diharapkan  mampu  menjadi faktor  penangkal  terhadap  merebaknya
perdagangan  gelap  serta  peredaran narkotika,  tapi  dalam  kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan  hukum,  semakin  meningkat pula  peredaran  serta  perdagangan  gelap narkotika tersebut. Ketentuan perundang-undangan  yang  mengatur masalah  narkotika  telah  disusun  dan diberlakukan, namun demikian kejahatan  yang  menyangkut  narkotika ini  belum  dapat  diredakan.  Dalam kasus-kasus terakhir telah banyak bandar-bandar  dan  pengedar  narkoba tertangkap dan menangkap sanksi berat, namun  pelaku  yang  lain  seperti  tidak mengacuhkan  bahkan  lebih  cenderung untuk memperluas daerah operasinya.
Undang-Undang  Nomor  35 Tahun 2009 juga semakin memaksimalkan peranan Badan Narkotika  Nasional  (BNN)  dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan  narkotika,  sehingga dengan  adanya  undang-undang  ini, diharapkan  kinerja  daripada  badan tersebut  akan  semakin  lebih  optimal karena BNN ini juga diberikan kewenangan untuk mengadakan penyelidikan dan penyidikan, menangani  permasalahan  Narkotika, bukan hanya pencegahan dan pemberantasan,  namun  juga  sampai kepada  tahap  penyelamatan/rehabilitasi bagi  orang  yang  telah  terkena  menjadi
penyalahguna  atau  pecandu  narkotika. Pemerintah  juga  memberikan  anggaran yang cukup besar untuk membuat panti- panti  rehabilitasi,  dan  bekerjasama dengan  rumah  sakit  negeri  maupun swasta  untuk  ikut  menyelamatkan korban  penyalahguna  atau  pecandu narkotika ini.
Rehabilitasi adalah sebuah kegiatan ataupun  proses  untuk membantu para penderita yang mempunyai penyakit serius  atau  cacat yang memerlukan pengobatan medis untuk mencapai kemampuan fisik psikologis,
dan sosial yang maksimal. Menurut
Undang  –  Undang  No.  35  Tahun  2009 tentang  Narkotika  ditentukan  bahwa rehabilitasi  sendiri  kepada  pecandu narkotika  dikelompokkan  menjadi  2 katagori  yakni  rehabilitasi  medis  dan rehabilitasi  sosial.  Rehabilitasi  medis adalah suatu proses
kegiatan
pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan  Narkotika.  Rehabilitasi sosial  merupakan  suatu  proses  kegiatan pemulihan  secara  terpadu  ,  baik  fisik  , mental,  maupun  sosial  agar  bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan  fungsi  sosial  dalam kehidupan masyarakat.
Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2009  tentang  Narkotika  secara eksplisit  mendukung  Konsep  double track  system  terhadap  penyalah  guna dan  pecandu  Narkotika.  Hal  ini  karena pemberian  sanksi  pidana  bukan  satu- satunya cara dalam menangani penyalah guna  dan  pecandu  Narkotika,  akan tetapi  masih  terdapat  sanksi  rehabilitasi di  dalam  peraturannya.  Berdasarkan kewenangan  yang  diberikan  kepada hakim  di  dalam  UndangUndang  35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pemberian  sanksi  rehabilitasi  bagi penyalah  guna  dan  pecandu  Narkotika dapat  berupa  pemberian  perawatan  dan
pengobatan  melalui  rehabilitasi  medis maupun  rehabilitasi  sosial.  Pemberian sanksi  rehabilitasi  ini  tidaklah  dapat diberlakukan  bagi  seluruh  penyalah guna Narkotika. Namun, untuk mendapatkan  sanksi  ini,  ada  kriteria- kriteria tertentu bagi penyalah guna dan pecandu  Narkotika,  sehingga  dapat  di seleksi  antara  pengguna  saja  dengan pengguna sekaligus sebagai pengedar.
Pemberian sanksi berupa rehabilitasi  oleh  pemerintah  Indonesia, tidak  berarti  menjadikan  penyalah  guna dan pecandu Narkotika tersebut terbebas dari pertanggungjawaban pidana.  Karena  bagaimanapun  juga dalam  Pasal  103  ayat  (2)  Undang- Undang  35  Tahun  2009  tentang Narkotika  menyatakan  bahwa  masa menjalani  rehabilitasi  bagi  penyalah guna atau pecandu Narkotika diperhitungkan  sebagai  masa  menjalani masa hukumannya. Upaya pemberian sanksi rehabilitasi  bagi  penyalah  guna  dan pecandu  Narkotika  semakin  didukung dengan adanya ketentuan-ketentuan selain  dari  pasal-pasal  yang  ada  di dalam  Undang-Undang  Nomor  35
Tahun  2009  tentang  Narkotika.  Contoh dari  ketentuan-ketentuan  lain  tersebut adalah, dibentuknya Peraturan Pemerintah  Nomor  25  Tahun  2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu  Narkotika,  kemudian  Surat Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  7 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun 2010  yang  mengatur  tentang  kriteria serta  penempatan  penyalah  Guna  dan pecandu  Narkotika  ke  dalam  lembaga rehabilitasi  medis dan rehabilitasi sosial.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Tindak Pidana
Pengertian tentang tindak pidana dalam  berasal  dari  istilah  yang  dikenal dalam  hukum  pidana  yaitu straftbaar feit. Walaupun istilah ini terdapat dalam Hindia  Belanda,  akan  tetapi  tidak  ada penjelasan  resmi  tentang  apa  yang dimaksud dengan strafbaar feit tersebut. dalam  kepustakaan  tentang  hukum pidana  sering  mempergunakan  istilah delik,  sedangkan  pembuat  undang- undang  merumuskan  suatu  undang- undang mempergunakan istilah peristiwa  pidana  atau  perbuatan  pidana atau tindak pidana.
PengertianNarkotika Secara  etimologis  narkoba  atau narkotika  berasal  dari  bahasa  Inggris narcose atau narcosis yang  berarti menidurkan  dan  pembiusan.  Narkotika berasal  dari  bahasa  Yunani  yaitu narke atau narkam yang  berarti  terbius sehingga  tidak  merasakan  apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan narcotic  yang  artinya  sesuatu  yang dapat  menghilangkan  rasa  nyeri  dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong),  bahan-bahan  pembius  dan obat  bius.  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  mengistilahkan  narkoba  atau narkotika  adalah  obat  yang  dapat menenangkan  syaraf,  menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk  atau  merangsang.  Menurut istilah  kedokteran,  narkotika  adalah obat yang dapat menghilangkan terutama  rasa  sakit  dan  nyeri  yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga  dada  dan  rongga  perut,  juga dapat  menimbulkan  efek  stupor  atau bengong  yang  lama  dalam  keadaan yang  masih  sadar  serta  menimbulkan adiksi atau kecanduan.
Pasal 1 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa :
“Narkotika adalah zat atau obat yang  berasal  dari  tanaman  atau
bukan  tanaman,  baik  sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan  penurunan  atau perubahan  kesadaran,  hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan  rasa  nyeri,  dan dapat menimbulkan ketergantungan,  yang  dibedakan ke dalam golongangolongan sebagaimana  terlampir  dalam UndangUndang ini” Pengertian Penyalahgunaan Istilah “penyalahgunaan” berasal  dari  kata  dasar  “salah  guna” yang  artinya  melakukan  sesuatu  tidak sebagaimana  mestinya.  Dalam  kamus besar Bahasa Indonesia, penyalahgunaan  didefinisikan  sebagai berikut: “proses, cara, perbuatan menyalahgunakan” Sementara Salim dan Salim merumuskan  “Penyalahgunaan  adalah proses, cara, perbuatan menyelewenguntuk  melakukan  sesuatu yang tidak sepatutnya ataumenggunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya“ Pasal  1  ayat  (15)  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai istilah penyalahgunaan  tersebut.  Hanya  istilah penyalahguna yaitu orang yang menggunakan  narkotika  tanpa  hak  atau melawan hukum. Penyalahgunaan
narkotika  dan  penyalahgunaan  obat (drug  abuse) dapat  pula  diartikan mempergunakan  obat  atau  narkotika bukan untuk tujuan pengobatan, padahal fungsi  obat  narkotika  adalah  untuk membantu  penyembuhan  dan  sebagai obat  terapi.  Apabila  orang  yang  tidak sakit  mempergunakan  narkotika,  maka ia  akan  merasakan  segala  hal  yang berbau abnormal.
Unsur-unsur Tindak Pidana

## Narkotika
Undang-Undang Republik Indosenia  Nomor  35  Tahun  2009  telah menagtur tentang tindak pidana narkotika  dalam  Bab  XV  Pasal  111 sampai dengan Pasal 148 yang merupakan ketentuan khusus. Didalam Undang-Undang Narkotika,  perbuatan  –perbuatan  yang dinyatakan sebagai tindak pidana adalah sebagi berikut : a) Tanpa  hak,  atau  melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan  I  dalam  bentuk tanaman (Pasal 111). b) Tanpa  hak,  atau  melawan hukum memiliki, menguasai, atau  menyediakan  narkotika Golongan  I  bukan  tanaman
(Pasal 112). c) Tanpa  hak,  atau  melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau  menyalurkan  narkotika Golongan 1 (Pasal 113).
d) Tanpa  hak,  atau  melawan hukum  menawarkan  untuk dijual,  menjual,  membeli, menerima, menjadi perantara dalam  jual  beli,  menukar, atau  menyerahkan  narkotika
Golongan 1 (Pasal 114).
e) Tanpa  hak,  atau  melawan hukum membawa, mengirim,  mengangkut,  atau mentransito Narkotika Golongan I (Pasal 115). f) Tanpa  hak,  atau  melawan hukum menggunakan narkotika Golonga I terhadap  orang  lain  atau memberikan narkotika
Golongan  I untuk digunakan orang lain (Pasal 116). g) Tanpa  hak,  atau  melawan hukum memiliki, menyimpan,  menguasai  atau menyediakan narkotika Golongan II (Pasal 117). h) Tanpa  hak,  atau  melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau  menyalurkan  narkotika Golongan II (Pasal 118).
i) Tanpa  hak,  atau  melawan hukum  menawarkan  untuk dijual,  menjual,  membeli, menerima, menjadi perantara dalam  jual  beli,  menukar, atau  menyerahkan  narkotika
Golongan II (Pasal 119).
j) Tanpa  hak,  atau  melawan hukum membawa, mengirim,  mengangkut,  atau mentransito narkotika Golongan II (Pasal 120). k) Tanpa  hak,  atau  melawan hukum menggunakan narkotika Golongan II terhadap  orang  lain  atau memberikan narkotika Golongan II untuk digunakan  orang  lain  (Pasal 121).
l) Tanpa  hak,  atau  melawan hukum memiliki, menyimpan,  mengasai  atau menyediakan narkotika Golongan III (Pasal 122). m) Tanpa  hak,  atau  melawan hukum memproduksi, megimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan III (Pasal123). n) Tanpa  hak,  atau  melawan hukum  menawarkan  untuk dijual,  menjual,  membeli, menerima, menjadi perantara dalam  jual  beli,  menukar,
atau  menyerahkan  narkotika Golongan III (Pasal 124). o) Tanpa  hak,  atau  melawan hukum membawa, mengirim,  mengangkut,  atau mentransito narkotika Golongan III (Pasal 125). p) Tanpa  hak,  atau  melawan hukum menggunakan narkotika golongan III terhadap  orang  lain  atau memberikan narkotika Golongan III untuk digunakan  orang  lain  (Pasal 126). q) Setiap  penyalahguna  (pasal 127) ; 1). Narkotika Golongan  I bagi diri sendiri; 2).  Narkotika  Golongan  II
bagi  diri  sendiri;  dan  3). Narkotika  Golongan  III  bagi dirinya sendiri.
r) Orang  tua  atau  wali  dari pecandu  yang  belum  cukup umur,  yang  sengaja  tidak melapor (Pasal 128)
s) Tanpa  hak,  atau  melawan hukum (Pasal129) : 1) Memiliki,  menyimpan, menguasai, atau menyediakan  Prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika; 2) Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan  Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika; 3) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual  beli,  menukar,  atau menyerahkan  precursor Narkotika untuk pembauatan narkotika; 4) Membawa,  mengirim, mengangkut, atau mentransito  Prekursor narkotika untuk pembauatan narkotika. t) Setiap  orang  dengan  sengaja tidak  melaporkan  adanya tindak pidana narkotika (Pasal 131).

## 3. METODE PELAKSANAAN
Untuk membahas permasalahan  yang  telah  dirumuskan dan    dibatasi  sebagaimana  tersebut diatas, maka dalam metode  penyusunan dan penyelesaian peneliti dalam penelitian ini, akan dipergunakan metode dan teknik penelitian sebagaimana dibawah ini. Jenis
penelitian yang dilakukan adalah
penelitian yuridis normatif. Sifat
penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah bersifat  deskriptif  analitis.  Jenis  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  penelitian  kepustakaan (library research). Sumber data yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  data sekunder  yang    berupa  bahan  hukum primer:  uu  no  35  tahun  2019  tentang narkotika,  SEMA  no  04  tahun  2010, dan  SEMA  no  03  tahun  2011,  bahan hukum  sekunder:  yaitu  bahan-bahan hukum yang diperoleh bukubuku bacaan dan laporan-laporan hasil penelitian hukum yang ada
hubungannya  dengan  masalah  yang diteliti  dan  bahan  hUkum  tersier  yaitu bahan  hukum  yang  pelengkap  sifatnya memberikan  petunjuk  atau  penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan  bahan  hukum  sekunder.  Bahan hukum  tersier  ini  terdapat  dalam penelitian  misalnya  kamus  hukum, kamus  bahasa,  ensiklopedia  dan  lain sebagainya.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Bentuk Penyalahgunaan Narkotika Dan  Perlindungan  Hukumnya

## Bagi Penyalahgunaan Narkotika
Penggunaan  narkotika  pada awalnya  ditujukan  untuk  kepentingan pengobatan,  memiliki  khasiat  dan bermanfaat  digunakan  dalam  bidang kedokteran,  kesehatan,  serta  berguna bagi  penelitian,  perkembangan  ilmu pengetahuan  farmasi  dan  farmakologi. Namun  dengan  perkembangan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  khususnya perkembangan  teknologi  obat-obatan maka  jenis-jenis  narkotika  dapat  diolah sedemikian  rupa,  serta  dapat  pula  di salahgunakan  fungsinya  yang  bukan lagi  untuk  kepentingan  pengobatan,
bahkan sudah
mengancam kelangsungan  eksistensi  generasi  suatu bangsa.
Bentuk bentuk penyalahgunaan Narkotika  yang  diaturdalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :
a. Setiap  orang  yang  tanpa  hak atau melawan  hukum menanam, memelihara memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakanNarkotika Golongan    I    dalam  bentuk tanaman, Pasal 111; Setiaporang    yang    tanpa    hak atau  melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,      menguasai  atau menyediakan NarkotikaGolongan I bukan tanaman, Pasal 112. b. Setiap  orang  yang  tanpa  hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor,  atau  menyalurkan Narkotika    Golongan    I,Pasal 113; c. Setiap  orang  yang  tanpa  hak atau melawanhukum
menawarkan untukdijual, menjual,  membeli,    menerima, menjadi    perantara    dalam jualbeli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114 d. Setiap  orang  yang  tanpa  hak atau melawan hukum membawa,mengirim,  mengakut, atau    mentransit  Narkotika Golongan I,  Pasal115 e. Setiap  orang  yang  tanpa  hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan  I  terhadaporang  lain atau memberikanNarkotika Golongan  I  untuk  digunakan orang lain, Pasal 116 f. Setiap  orang  yang  tanpa  hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai,    atau    menyediakan Narkotika    Golongan    II,Pasal 117 g. Setiap  orang  yang  tanpa  hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor,  atau  menyalurkan Narkotika  Golongan  II,Pasal 118 h. Setiap  orang  yang  tanpa  hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,    membeli,    menerima, menjadi    perantara    dalam jualbeli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119 i. Setiap  orang  yang  tanpa  hak atau melawan hukum membawa,mengirim, mengangkut,    atau    mentransit Narkotika    Golongan    II,Pasal 20 j. Setiap  orang  yang  tanpa  hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan  II  terhadap  orang  lain
atau memberikanNarkotika Golongan  II  untuk  digunakan orang lain, Pasal 121 k. Setiap  orang  yang  tanpa  hak atau melawan hukum menanam,memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakanNarkotika Golongan III, Pasal 122 l. Setiap  orang  yang  tanpa  hak atau melawan hukum memproduksi,mengimpor, mengekspor,  atau  menyalurkan Narkotika  Golongan    III,Pasal 123 m. Setiap  orang  yang  tanpa  hak atau melawah hukum menawarkan untukdijual, menjual,  membeli,  menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124 n. Setiap  orang  yang  tanpa  hak atau melawan hukum membawa,mengirim, mengangkut,    atau    mentransit Narkotika  Golongan  III,Pasal 125 o. Setiap  orang  yang  tanpa  hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikanNarkotika Golongan  III  untuk  digunakan orang lain, Pasal 126 p. Setiap  PenyalahGuna  Narkotika
Golongan    I,    II,    dan    III    bagi diri  sendiri  Pasal  127;  Orang tua    atau    wali    dari    pecandu yang    belumcukup    umur, sebagaimana    dimaksud    dalam
Pasal  55  ayat  (1)  yangsengaja tidak melapor,Pasal 128 q. Memiliki, menyimpan, menguasai,  atau  menyediakan Prekursor Narkotika untuk
perbuatan Narkotika; Memproduksi,      menimpor, mengekspor,  atau  menyalurkan Prekursor Narkotika untukpembuatan Narkotika; Menawarkan    untuk    dijual, menjual,    membeli,menerima, menjadi   perantara   dalam   jual beli,      menukar,      atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim,      mengangkut,  atau mentransit  PrekursorNarkotika untuk pembuatan NarkotikaPasal 129 r. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya    tindakpidana  Narkotika Pasal 130 s. Percobaan  atau  permufakatan jahat  untuk  melakukan  tindak pidanaNarkotika  dan  Prekursor Narkotika Pasal 131 t. Setiap  orang  yang  menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa    dengan    kekerasan,
melakukan  tipu    muslihat,  atau membujuk  anak  yang  belum cukup    umur    untukmelakukan tindak    pidana    Narkotika; Untuk menggunakan NarkotikaPasal 133 u. Pecandu  Narkotika  yang  sudah cukup umur dan dengan sengaja tidakmelaporkan  diri;  Keluarga dari    Pecandu    Narkotika    yang dengansengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut Pasal 134 Pecandu dan penyalahguna narkotika  merupakan  “Selfvictimizing victims”  yaitu  korban  kejahatan  yang dilakukan  sendiri.  Karena  pecandu  dan
penyalahguna narkotika mengalami ketergantungan  (kecanduan)  akibat  dari diri  sendiri  yang  menyalahgunakan narkotika. Namun pecandu dan penyalahguna  seharusnya  mendapatkan perlindungan  agar  mereka  sembuh  dari ketergantungan (kecanduan) tersebut. Double Track System
merupakan  sistem  dua  jalur  yang mengenai  sanksi  dalam  hukum  pidana, yaitu  mempunyai  jenis  sanksi  pidana dan  sanksi  tindakan.  Fokus  sanksi pidana  ditunjukan  pada  perbuatan  salah yang  telah  dilakukan  seseorang  melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan  menjadi  jera. Fokus sanksi  tindakan  lebih  terarah  pada upaya  pemberian  pertolongan  pada pelaku  agar  ia  berubah.  Sanksi  pidana lebih  menekankan  pada  pembalasan sedangkan  sanksi  tindakan  bersumber dari  ide  dasar  perlindungan  masyarakat dan  pembinaan  atau  perawatan  si pelaku.
Bedasarkan  hal  diatas  dapat
disimpulkan bahwa pecandu dan penyalahguna narkotika sebagai selfvictimizing  victims  yaitu  korban sebagai pelaku, dalam hal ini victimologi  memposisikan  bagi  para pecandu  dan  penyalahguna  narkotika sebagai  korban,  meskipun  korban  dari tindakan  yang  dilakukannya  sendiri. Dan  apabila  dikatakan  sebagai  korban, para pecandu dan penyalahguna tersebut seharusnya diberikan perlindungan, pembinaan, dan perawatan  agar  para  pecandu  dan penyalahguna narkotika tersebut
berubah kearah lebih baik
2. Analisis Hukum Terhadap Putusan No. 207/Pid.Sus/2020/PN.SIM
a. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap
Terdakwa Dalam Putusan No. 207/Pid.Sus/2020/PN.Sim.
Putusan  hakim  merupakan puncak  dari  suatu  perkara  yang  sedang diperiksa  dan  diadili  oleh  Hakim tersebut.  Oleh  karena  itu,  tentu  saja Hakim membuat keputusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati- hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan,  baik  yang  bersifat formal  maupun  yang  bersifat  materiil, sampai  dengan  adanya  kecakapan teknik membuatnya. Ketika kita membahas tentang  putusan  pengadilan  maka  kita tidak  biasa  lepas  dari    kedudukan seorang    hakim    dalam  mengadili  suatu perkara dan
pertimbangan pertimbangan      yang      digunakan olehnya      di      dalam  membuat    suatu putusan    di    dalam    perkara    yang    di adili    tersebut.    Untuk  memahami pengertian  dasar  pertimbangan  hakim maka  kita  bisa  merujuk  pada  definisi yang dikemukakan sebagaimana berikut: MenurutWiryono Kusumo, Pertimbangan atau yang sering disebutjuga
Consideransmerupakan    dasar    putusan Hakim  atau  argumentasiHakim  dalam memutuskan    suatu    perkara.    Jika argumen    hukum    itu    tidakbenar      dan tidak      sepantasnya      (proper),      maka orang      kemudian      dapat  menilai bahwa   putusan   itu   tidak   benar   dan tidak adil. Kemudianmenurut
Sudikno      Mertokusumo,      secara sederhana      putusan      hakimmencakup irah-irah    dan    kepala    putusan, pertimbangan, dan amar. Daricakupanitu, yang dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan.Alasan-alasan  yang  kuat dalam    pertimbangan    sebagai    dasar putusanmembuat  putusan  sang  hakim menjadi objektif dan berwibawa. Pertimbangan  hakim  terhadap  terdakwa sebagai berikut:
Menimbang, bahwa Para Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut Umumdengan  dakwaan  yang  berbentuk alternatif,  sehingga  Majelis  Hakim denganmemperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif ketiga sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  127 ayat  (1)  huruf  a  UU  RINo.  35  Tahun 2009  Tentang  Narkotika  Jo  Pasal  55 ayat  (1)  ke  –  1  KUHPidanadengan unsur- unsur sebagai berikut:
1. Setiap orang
2.  Mereka  yang  melakukan,
yang  menyuruh  melakukan  dan  yang turut Serta melakukan perbuatan
Menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi  diri  sendiri  Menimbang,  bahwa terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut: Ad.1.Setiap Orang : Menimbang, bahwa
yang dimaksud  dengan  Setiap  orang  adalah paraTerdakwa  sebagai  Subjek  Hukum yakni  orang  yang  melakukan  tindak pidana,yang  dapat  bertanggung  jawab atas  perbuatan  yang  dilakukannya  yang dalam  hal  ini  berdasarkan  keterangan saksi-saksi yang
dihadapkan kedepanpersidangan  yaitu  Terdakwa  I. Yohanes  Geovani  Simanjuntak  Alias Panut  danterdakwa  II.  Oloan  Djesrreel P.  Sihotang  Alias  Olo  yang  selama prosespenyidikan maupun proses pemeriksaan  di  persidangan  dapat menerangkanindentitasnya sesuai dalam permulaan  surat  dakwaan  maupun permulaan  surattuntutan  ini  serta  dapat menjawab  semua  pertanyaan  yang diajukan kepadanyadi Persidangan secara  jelas  dan  rinci  sehingga  tidak terdapat keragu-raguantentang kemampuan  bertanggung  jawab  dari diri para Terdakwa serta tidak ditemukan  alasan  pemaaf  dan  alasan Pembenar yang dapat
menghapuskankesalahan para Terdakwa
sehingga  kepada  para  Terdakwa  dapat dipertanggungjawabkan  atas  perbuatan yang  dilakukannya.Dengan  demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menuruthukum.
Ad.2.  Mereka  Yang  Melakukan,  Yang Menyuruh  Melakukan  Dan  Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan:
Menimbang,  bahwa  menurut Pasal  55  Ayat  1  ke  1  KUHP,  yang dapatdihukum  sebagai  orang  yang melakukan peristiwa pidana ada 3 (tiga) macamyaitu  :  orang  yang  melakukan (pleger), orang yang menyuruh melakukan (doenplegen) dan yang turut serta  melakukan  (medepleger).  Unsur Pasal  55  Ayat  1ke-1  KUHPidana  ini adalah  bersifat  alternatif  sehingga apabila  salah  satu  frasadiantaranya sudah terbukti maka dinyatakan terbukti unsur Pasal tersebut.
Menimbang,  bahwa  orang yang  melakukan  ialah  seorang  yang sendirian  mewujudkan  segala  anasir atau  elemen  dari  peristiwa  pidana. Orang  yang  menyuruh  melakukan, artinya  ada  2  (dua)  orang,  yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu saja yang melakukan peristiwa pidana,  akan  tetapi  ia  menyuruh  orang lain,  meskipun  demikian  ia  tetap dipandang  dan  di  hukum  sebagai  orang yang  melakukan  sendiri,  yang  disuruh itu hanyamerupakan suatu alat (instrumen) saja sehingga ia tidak dapat dihukum.  Orang  yang  turut  serta melakukan  perbuatan  berarti  bersama- sama  melakukan  perbuatan.  Sedikit- dikitnya  harus  ada  2  (dua)  orang  yang melakukan  dan  orang  yang  turut melakukan  peristiwa  pidana  itu.  Dalam hal ini bahwa kedua orang itu semuanya melakukan  perbuatan  pelaksanaan,  jadi melakukan  anasir  atau  elemen  dari peristiwa pidana itu. Tidak  boleh hanya melakukan  perbuatan  persiapan  saja atau  perbuatan  yang  sifatnya  hanya menolong,  sebab  jika  demikian  orang
yang  menolong  itu  tidak  masuk  turut melakukan  (medepleger)  akan  tetapi  di hukum  sebagai  membantu  melakukan (medeplichtige). Menimbang, bahwa berdasarkan  fakta-fakta  dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi, keterangan  terdakwa  serta  barang  bukti yang  ada  terungkap  bahwa  terdakwa dari  kejahatan  ini  2  (dua)  orang,  yakni Terdakwa I. Yohanes Geovani Simanjuntak  Alias  Panut  dan  terdakwa
II.  Oloan  Djesrreel  P.Sihotang  Alias Olo  yang  melakukan  penyalahgunaan narkotika  golongan  I  Padahari  Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 14.00 Wib bertempat dirumah terdakwa II.  Oloan  Djesrreel  P.  Sihotang  Alias Olo  jalan  Nangka  1  No.  64Nagori Sitalasari Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.
Dengan  demikian  unsur  ini  telah terpenuhi secara sah dan meyakinkanmenurut hukum. Ad.3.Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri: Menimbang,  bahwa  pasal  7 UU No 35 tahun 2009 menentukanNarkotika hanyadapat digunakan untuk kepentingan Pelayanaan Kesehatanatau Ilmu Pengetahuan  dan  berdasarkan  pasal  8 UU No 35 Tahun 2009 bahwaNarkotika
Golongan  I  hanya  dapat  digunakan untuk  kepentinganpengembangan  ilmu pengetahuan  dan  dilarang  digunakan untuk kepentinganlainnya.
Menimbang, bahwa
berdasarkan  keterangan  saksi  –  saksi danterdakwa yang terungkap di persidangan  bahwa  Pada  hari  Kamis tanggal  12Desember  2019  sekira  pukul
14.00 Wib bertempat di rumah terdakwa II. OloanDjesrreel P. Sihotang Alias Olo jalan Nangka 1 No. 64 Nagori SitalasariKecamatan  Siantar  Kabupaten Simalungun,  Terdakwa  I.  Yohanes GeovaniSimanjuntak  Alias  Panut  dan
terdakwa II. Oloan Djesrreel P. Sihotang Alias Olomenggunakan narkotika  jenis  sabu  yang  dilakukan dengan cara terlebih dahulupara terdakwa  menyiapkan  secara  bersama- sama,  dan  kemudian  kamikumpulkan uangnya,  dan  pada  saat  itu  uang  dari Yohanes  Geovani  SimanjuntakAlias Panut sebesar Rp.50.000 sedangkan dari Manik  sebesar  Rp.50.000.danmembeli
Narkotika  jenis  sabu  kepada  Manik (DPO) yang mana kemudian paraterdakwa  akan  menggunakan  sabu tersebut dirumah terdakwa Oloan DjesrreelP.  Sihotang  Alias  Olo,akan tetapi  sebelum  para  terdakwa  akan menggunakansabu tersebut telah
tertangkap oleh pihak kepolisian.
Menimbang,  bahwa  Berita
Acara  Analisis  Laboratorium  Barang BuktiUrine No.  Lab  : 14257/NNF/2019 tanggal  23  Desember  2019  setelah  di lakukanAnalisis  secara  kimia  Forensik terhadap Barang Bukti Urine disimpulkan  benarpositif  mengandung Metamfetamina  dan  terdaftar  dalam
Golongan  I  nomor  urut61  Lampiran  I Undang  –  undang  Republik  Indonesia No.  35  Tahun  2009Tentang  Narkotika. Dengan  demikian  unsur  ini  telah terpenuhi  secara  sah  dan  meyakinkan menuruthukum.
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1)huruf  a  UU  RI  No.  35  Tahun  2009 Tentang  Narkotika Jo  Pasal  55  ayat  (1) ke  –  1KUHPidana  telah  terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan  telahterbukti  secara  sah  dan meyakinkan  melakukan  tindak  pidana sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga; Menimbang, bahwa
berdasarkan  pertimbangan  tersebut  di atas  makaMajelis  Hakim  selanjutnya akan  menjatuhkan  hukuman  kepada Para  Terdakwayang  setimpal  dengan
perbuatannya  sebagaimana  yang  akan disebutkan didalam amar putusan ini;
Menimbang,  bahwa  dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan  hal-hal  yang  dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik  sebagai  alasan  pembenar dan  atau  alasan  pemaaf,  maka  para terdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena  para  terdakwa  dianggap  mampu untukbertanggungjawab, maka terdakwa  haruslah  dinyatakan  bersalah dan dijatuhipidana yang setimpal dengan perbuatannya;
Menimbang,  bahwa  menurut
hemat  Majelis  Hakim  hukuman  bagi paraTerdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan para Terdakwanamun  merupakan  hal  yang sifatnya  menyadarkan  para  Terdakwa yang  manadalam  perkara  ini  para
Terdakwa mengakui terus terang perbuatan  yangdilakukannya  dan  para Terdakwa  menyesali  perbuatannya  dan berjanji  tidakakan  mengulanginya  lagi, maka  hendaknya  di  dalam  menentukan lamanyahukuman
(pidana) yang
dijatuhkan  terhadap  para  Terdakwa disamping  harusmemperhatikan  unsur hukum  materil  harus  juga  diperhatikan unsur  subjektif  dari  pelaku  tindak pidana  dan  dihubungkan  pula  dengan tujuan pemidanaannya,sehingga hukuman  yang  akan  dijatuhkan  kepada para  Terdakwa  dalam  amarputusan  ini dirasa  sudah  pantas,  dan  pidana terhadap  para  Terdakwamerupakan  hal yang  represif  akibat  perbuatan  yang dilakukan  para  Terdakwakarena  telah meianggar  undang-undang  sehingga Para  Terdakwa  harus  dijatuhihukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan
bagimasyarakat  merupakan  hal  yang sifatnya  pencegahan  agar  perbuatan
yangserupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi,  hal  ini  juga  merupakan  hal yangbersifat pembelajaran bagi masyarakat  agar  tidak  melakukan  hal yang  serupa,sehingga  Majelis  Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan  nantinyasudah  memenuhi rasa keadilan; Menimbang,  bahwa  dalam perkara  ini  terhadap  Para  Terdakwa telahdikenakan penangkapan dan penahanan  yang  sah,  maka  masa penangkapandan  penahanan  tersebut harus  dikurangkan  seluruhnya  dari pidana yangdijatuhkan; Menimbang, bahwa oleh karena  Para  Terdakwa  ditahan  dan penahananterhadap Para Terdakwa
dilandasi  alasan  yang  cukup,  maka perlu  ditetapkanagar  Para  Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
Menimbang,  bahwa  barang bukti  berupa  1  (satu)  bungkus  plastik klipsedang  berisi  narkotika  jenis  sabu dengan  berat  kotor  0,30  gram  dan beratbersih  0,06  gram  yang  telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dandikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi
kejahatan,  maka  perluditetapkan  agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
Menimbang,  bahwa  barang bukti  berupa  1(satu)  mobil  angkutan kotaBandar  Jaya  BK  1656  WS  yang telah disita dari terdakwa maka dikembalikankepada pemiliknya; Menimbang,  bahwa  untuk menjatuhkan pidana terhadap ParaTerdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan  yangmemberatkan  dan  yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:
1. Perbuatan  para  terdakwa tidak  mendukung  program pemerintah yang sedang giat –  giatnya memberantas narkotika.
Keadaan yang meringankan 1. Para terdakwa bersikap sopan di persidangan 2. Para  terdakwa  menyesali perbuatannya;
3. Para  terdakwa  belum  pernah dihukum
M E N G A D I L I : 1. Menyatakan Terdakwa I. Yohanes  Geovani  Simanjuntak Alias Panut dan terdakwa  II.  Oloan  Djesrreel  P. Sihotang Alias Olo telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut sertamelakukan Penyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap  Terdakwa  I.  Yohanes GeovaniSimanjuntak Alias Panut  dan  terdakwa  II.  Oloan Djesrreel  P.  SihotangAlias  Olo oleh  karena  itu  dengan  pidana penjara  masing  –  masingselama
1  (satu)  tahun  dan  4  (empat)
bulan.
3. Menetapkan  masa  penangkapan dan penahanan yang telah dijalani paraterdakwa dikurangkan  sepenuhnya  dari pidana yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan  para  terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti
berupa:
-  1  (satu)  bungkus  plastik klip  sedang  berisi  narkotika jenis sabu denganberat kotor
0,30  gram  dan  berat  bersih 0,06 gram;Dimusnahkan -  1(satu)  mobil  angkutan kota  Bandar  Jaya  BK  1656
WS.  Dikembalikan  kepada pemiliknya. 6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara  masingmasing  sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah). b. Analisis Penulis Suatu proses peradilan diakhiri  dengan  jatuhnya  putusan  akhir ( vonis ) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman) terhadap terdakwa yang bersalah, dan didalam putusan itu hakim menyatakan  pendapatnya  tentang  apa yang  telah  dipertimbangkan  dan  apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum  sampai  pada  tahapan  tersebut, ada  tahapan  yang  harus  dilakukan sebelumnya,  yaitu  tahapan  pembuktian dalam  menjatuhkan  pidana  terhadap terdakwa.
Dalam  menjatuhkan  pidana, hakim  harus  berdasarkan  pada  dua  alat bukti yang sah kemudian dua alat bukti tersebut  hakim  memperolehkeyakinan bahwa  tindak  pidana  yang  didakwakan benar-benar  terjadi  dan  terdakwalah yang melakukannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 184 KUHAP.
Selain dari apa yang dijelaskan  penulis  diatas,  yang  perlu dilakukan  oleh  Hakim  adalah  untuk dapat dipidananya
si pelaku, disyaratkan  bahwa  tindak  pidana  yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang  telah  ditetapkan  dalam  Undang- undang.  Dilihat  dari  sudut  terjadinya tindakan  dan  kemampuan  bertanggung jawab,
seseorang akan dipertanggungjawabkan  atas  tindakan dan  perbuatannya  serta  tidak  adanya alasan pembenar/pemaaf atau peniadaan sifat  melawan  hukum  untuk  pidana yang dilakukannya.
Dalam Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN.Sim, penulis sependapat  dengan  Putusan  Majelis
Hakim  yang  menilai  bahwa  diantara  3 (tiga) dakwaan yang didakwakan kepada  terdakwa,  maka  yang  terbukti didepan  persidangan  adalah  Dakwaan Ketiga yakni melanggar Pasal 127 Ayat (1)  huruf  a  UU.  RI.  No.  35  tahun  2009 tentang  Narkotika  Jo  pasal  55  ayat  1 KUHP,  oleh  karena  memang  unsur- unsur  dari  pasal  inilah  yang  terbukti sebagai  fakta  didepan  Persidangan
Pengadilan,  sehingga  tepatlah  Amar/Isi Putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa terdakwa YOHANNES GEOVANI SIMANJUNTAK dan DJESREEL OLOAN  P.SIHOTANG  telah  terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”. Dalam Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN.Sim, proses pengambilan  keputusan  yang  dilakukan oleh  Majelis  Hakim  menurut  Penulis sudah sesuaidengan aturan hukum yang berlaku  seperti  yang  dipaparkan  oleh penulis  sebelumnya,  yaitu  berdasarkan alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini,  alat  bukti  yang  digunakan  oleh Hakim  adalah  keterangan  terdakwa, keterangan  saksi-saksi,  dan  alat  bukti surat  hasil  pemeriksaan  Narkotika secara  Laboratoris  Kriminalistik  yang menyatakan  bahwa  semua  alat  bukti adalah  Positif  Metamfetamina  dan terdaftar dalam golongan  I  No. Urut 61 Lampiran  UU.  RI.  No.  35  tahun  2009 tentang  Narkotika.  Lalu  kemudian mempertimbangkan tentang
pertanggungjawaban atas perbuatan yang  dilakukan  dengan  pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya,  terdakwa  sadar  akan akibat yang ditimbulkan. Selain  hal  diatas,  dalam pertimbangannya hakim tidak mempertimbangkan kebijakan – kebijakan  bagi  pengguna  narkotika
dalam  SEMA  no  3  tahun  2011  dan SEMA  no  4  tahun  2010  tentang PenempatanPenyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga RehabilitasiMedis dan Rehabilitasi Sosial.  Kebijakan  tersebut  memberikan pedoman  bagi  hakim  yangmemeriksa perkara  pecandu  narkotika  dapat  (i) memutus  untuk  memerintahkan  yang bersangkutanmenjalani pengobatan dan/atau  perawatan  melalui  rehabilitasi jika  pecandu  narkotika  tersebutterbukti bersalah  melakukan  tindak  pidana narkotika  dan  (ii)  menetapkan  untuk memerintahkanyang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau
perawatan  melalui  rehabilitasi  jika pecandunarkotika tersebut tidak terbukti bersalah  melakukan  tindak  pidana narkotika.
5. SIMPULAN
1 . Penerapan hukum terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika putusan no 207/Pid.Sus/2020/PN.Sim  telah sesuai.  Jaksa  Penuntut  Umum menggunakan  3  (dua)  dakwaan,
yaitu:  dakwaan  pertama  Pasal 114 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat 1 UU    No  35  tahun  2009  tentang Narkotika, dakwaan kedua Pasal 122 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat 1 UU  No  35  tahun  2009  tentang Narkotika,  dan  dakwaan  ketiga pasal  127  ayat  1  huruf  a  UU  no 35 tahun 2009 tentang narkotika
Jo  pasal  55  ayat  1  KUHP. Diantara unsur-unsur ketiga Pasal  yang  didakwakan  oleh Jaksa  Penuntut  Umum  tersebut, yang  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan bersalah adalah Pasal  127  Ayat  (1)  huruf  a  UU No  35  tahun  2009  tentang Narkotika  Jo  pasal  55  ayat  1
KUHP Dimana antara perbuatan dan  unsur-unsur  Pasal  saling mencocoki.
2.  Analisis  hukum  terhadap  putusan no 207/Pid.Sus/2020/PN.Sim,dalam pertimbangan  hukum  oleh  hakim terhadap tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam menjatuhkan  pemidanaan  telah tepat karena Hakim dalam perkarano 207/Pid.Sus/2020/PN.Simmenjatu hkan  pemidanaan  berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa,  dan  alat  bukti  surat yang  menurut  Pasal  184  KUHAP merupakan  alat  bukti  yang  sah. Selanjutnya alat-alat bukti tersebut  mendukung  fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan  yang  meyakinkan hakim bahwa tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri benar benar  terjadi  dan  terdakwalah yang bersalah melakukannya.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-buku H.ishaq, pengantar  hukum  indonesia , (rajawali pers ,2005) Adami  Chazawi.  2002. Stelsel  Pidana,
Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan& Batas Berlakunya  Hukum  Pidana  Bagian  I . (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada) devi, Ria Sintha, Perkembangan Hukum Dagang  di  Indonesia,  CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020 Moh.Taufik Makaro, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Bogor,2005 P.A.F.  Lamintang  2014, Dasar-dasar Hukum  Pidana  di  Indonesia ,Sinar
Grafika.
Purba,  Onan,  Ria  Sintha  Devi,  Hukum
Acara  ,  Lembaga  Penelitian dan  Penulisan  Ilmiah  AQLI, Medan, Maret 2021. Salim,  Peter,  &  Yenny  Salim.  1991. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer . Jakarta: Modern English Press. Adami chazawi, 2002, Pelajaran
Hukum Pidana I, raja grafindo persada,
Jakarta
S.M.  Amin, Hukum  Acara  Pengadilan
Negeri ,  Pradnya  Paramita,    Jakarta, 2009 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum  :  Suatu  Pengantar , Liberty, Yogyakarta, 2005 Supriyadi  Widodo  Eddyono,  Erasmus Napitupulu, Anggara, Meninjau    rehabilitasi pengguna  narkotika  dalam praktik peradilan , 2016 S.M.  Amin, Hukum  Acara  Pengadilan
Negeri ,  Pradnya  Paramita,    Jakarta, 2009 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum  :  Suatu  Pengantar , Liberty, Yogyakarta, 2005 Siswanto  S,  Politik Hukum    Dalam Undang-undang    Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009) ,Jakarta:Rineka  Cipta, Cet. 1,2012 Andy  Hamzah, Hukum  Acara  Pidana Indonesia , Sinar Grafika,Jakarta, 2008. Hari Sasangka ,Narkotika dan Psikotropika    Dalam    Hukum    Pidana , PT.MandarMaju Bandung, 2003 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,Penelitian HukumNormatif (Suatu
TinjauanSingkat),Rajawali Pers, Jakarta,2001 SoedjonoSoekanto,Pengertian Penelitian  Hukum,UI  Press,  Jakarta
1986 Kusno  Adi,  Diversi  Sebagai  Upaya Alternative  Penanggulangan Tindak Pidana  Narkotika Oleh  Anak,  Umm  Press, Malang, 2009, Hal 3 Lydia  Herlina  Martono  dan  Satya Joewana, Belajar Hidup bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan. Jakarta. Balai Pustaka. 2008. Subagyo  Partodiharjo,  Kenali  Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya, (Jakarta: Erlangga, 2010).

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang  undang  no  35  tahun  2009 tentang narkotika Peraturan  Pemerintah  Nomor  25Tahun 2011  tentang  Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika Undang  Undang  No  08  Tahun  1981 KUHAP Surat Edaran Mahkamah  Agung  Nomor  03 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam  Lembaga  Rehabilitas Medis Dan Rehabilitas Sosial Surat    Edaran    Mahkamah    Agung Nomor4    Tahun    2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan,      Korban Penyalahgunaan dan Pecandu      Narkotika      Ke dalam  Lembaga  Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial C. Jurnal Ilmiah DEVI, Ria Sintha. PERLINDUNGAN HUKUM  BAGI  PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DI INDONESIA. JURNAL RECTUM:  Tinjauan  Yuridis Penanganan  Tindak  Pidana , [S.l.],  v.  1,  n.  2,  p.  142-153,  july 2019. ISSN 2684-7973. Available at: < https://jurnal.darmaagung.ac.id /index.php/jurnalrectum/article/vi ew/227 >. DEVI,  Ria  Sintha;  HUTAPEA,  Melinda
Marsaulina.  TINJAUAN  YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN HAK  ATAS  TANAH  MELALUI PROYEK PENDAFTARAN TANAH  SISTEMATIS  LENGKAP (PTSL)  DI  KANTOR  BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN. JURNAL RECTUM: Tinjauan  Yuridis  Penanganan Tindak Pidana , [S.l.], v. 1, n. 1, p. 47-86,  feb.  2019.  ISSN  2684- 7973. Available at: < https://jurnal.darmaagung.ac.id/i ndex.php/jurnalrectum/article/view /110 >.
DEVI,  Ria  Sintha;  SIMARSOIT,  Feryanti. PERLINDUNGAN  HUKUM  BAGI KONSUMEN E-COMMERCE MENURUT  UNDANG –  UNDANG NO.8  TAHUN  1999  TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. JURNAL  RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak  Pidana ,  [S.l.],  v.  2,  n.  2,  p. 119-128,  july  2020.  ISSN  2684- 7973. Available at: < https://jurnal.darmaagung.ac.id/ind ex.php/jurnalrectum/article/view/644 >.
DEVI, Ria Sintha; ZULKARNAEN, Novi Juli
Rosani;  PRATIWI,  Rani  Ika. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP  PAJAK  DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH STUDI PELAKSANAAN DI UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH SAMSAT KOTA BINJAI. JURNAL RECTUM: Tinjauan  Yuridis  Penanganan Tindak  Pidana , [S.l.], v. 3, n. 2, p.  195-211,  sep.  2021.  ISSN
2684-7973. Available
at:
< https://jurnal.darmaagung.ac.id /index.php/jurnalrectum/article/vi ew/1177 >
LUBIS, Muhammad Ansori; DHEVI, Ria Sinta;
YASID, Muhammad. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT SIPIL NEGARA  YANG  MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DALAM  MEWUJUDKAN  GOOD GOVERNANCE. Jurnal Darma Agung ,  [S.l.],  v.  28,  n.  2,  p.  269- 285, aug. 2020. ISSN 2654-3915. Available at:
< https://jurnal.darmaagung.ac.id/i ndex.php/jurnaluda/article/view/64 9 >.
ria  sintha  devi,  Tinjauan  Yuridis  Sita Jaminan dan Pemberesan Harta  Milik  Debitur  Dalam
Hal  Terjadinya  Kepailitan, Jurnal  Ilmiah  MAKSITEK
Vol. 4 No. 4 (2019)