## STUDI KOMPARASI TENTANG EKONOMI PANCASILA DAN EKONOMI ISLAM

## (Perbandingan Pemikiran Mubyarto dan Muhammad Abdul
Mannan)

## A.Sofyan Alnashr
Alumni Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Emai: softyahn@gmail.com

## Muzayyanah
Alumnus Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Pesantren Mathali’ul Falah

## Abstract
Indonesia is a country that uses a system of Pancasila economy, the economic system imbued with the ideology of Pancasila which is a joint effort is based on familial and national  mutual  cooperation.  When  viewed  in  terms  of  religion  embraced  by  its people,  the  majority  of  Indonesian  people  are  Muslim.  Therefore,  should  the principles contained in the Pancasila economy inclines to the principles of Islamic Economics. Principles of Islamic Economics leads to a goal for the welfare of society. In reality the people of Indonesia are still many who have not been prosperous. It becomes important to study because, according to some researchers are assuming the principles of Pancasila economy is not in accordance with the principles of Islamic Economics and of course it is not justified in view of the majority of Indonesian people are Muslim. This type of research is a library research qualitative, where the processing of the data is not based on calculation of statistics. Analysis of the data used in this study is a comparative analysis constant, which are placed as close watch on the results of the data reduction procedure or the processing of data in order to establish the reliability of building concepts, categories, generalization or with the overall findings of the study itself so'm really solid (match) with the data and the reality on the ground. The results showed that between Economy and Economic Pancasila Pancasila according Mubyarto according to Mohammed Abdul Mannan
194 | JIE Volume V No. 2 Oktober 2016 M. / Rajab 1437 H .
there  are  similarities  in  terms  of  principle,  namely  the  principle  of  kinship  and brotherhood. The principles applied in Indonesia in the form of cooperatives.
Keywords: Pancasila Economics, Islamic Economics, Kinship.

## Abstrak
Indonesia merupakan negara yang menggunakan sistem Ekonomi Pancasila, yaitu seistem ekonomi yang dijiwai ideologi Pancasila yang merupakan usaha bersama berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan nasional. Jika dilihat dari segi agama yang dianut oleh masyarakatnya, maka mayoritas masyarakat Indonesia beragama  Islam.  Oleh  karena  itu,  selayaknya  prinsipprinsip  yang  ada  dalam Ekonomi Pancasila lebih condong pada prinsip-prinsip Ekonomi Islam. Prinsip- prinsip  Ekonomi  Islam  mengarah  pada  tujuan  untuk  mensejahterakan masyarakatnya. Pada realitanya masyarakat Indonesia masih banyak yang belum sejahtera. Hal ini menjadi penting untuk diteliti karena menurut asumsi sementara peneliti adalah prinsip-prinsip Ekonomi Pancasila tidak sesuai dengan prinsip- prinsip  Ekonomi  Islam  dan  tentu  saja  hal  tersebut  tidak  wajar  jika  melihat mayoritas  masyarakat  Indonesia  yang  beragama  Islam.  Jenis  penelitian  ini merupakan  penelitian  kepustakaan  (library  research)  yang  bersifat  kualitatif, dimana dalam proses pengolahan datanya tidak berdasarkan perhitungan angka- angka statistik. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis komparasi  secara  konstan  (constant  comparative  analysis),  yakni  yang  lebih ditempatkan sebagai prosedur mencermati hasil reduksi data atau pengolahan data guna  memantapkan  keterandalan bangunan  konsep,  kategori,  generalisasi  atau beserta  keseluruhan  temuan  penelitian  itu  sendiri  sehingga  benar-benar  padu (match)  dengan  data  maupun  dengan  kenyataan  di  lapangan.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  antara  Ekonomi  Pancasila  menurut  Mubyarto  dan Ekonomi  Pancasila  menurut  Muhammad  Abdul  Mannan  terdapat  kesamaan dalam  hal  prinsipnya,  yaitu  prinsip  kekeluargaan  dan  persaudaraan.  Prinsip tersebut diaplikasikan di Indonesia dalam bentuk Koperasi.
Kata kunci: Ekonomi Pancasila, Ekonomi Islam, Kekeluargaan.

## A. Pendahuluan
Ekonomi  Indonesia  yang  bersumber  pada  ideologi  Pancasila dengan  cara  mewujudkan  amanat  pasal  33  UUD  1945  beserta penjelasannya adalah sistem ekonomi kerakyatan yang sekaligus bersifat
JIE Volume IV No. 1 April 2015 M. / Rajab 1436 H . | 195
moralistik (mengacu pada Ketuhanan Yang Maha Esa) yang menjamin ketangguhan  dan  keandalan  ekonomi  nasional. 1 Dalam  sistem Ekonomi  Pancasila  kita  menganut  paham  yang  menolak  asas persaingan yang terlalu bebas seperti sistem Ekonomi Kapitalis Liberal. Sistem  yang  lebih  tepat  adalah  sistem  ekonomi  yang  berdasar  asas kekeluargaan. 2 Indonesia  merupakan  negara  yang  mayoritas penduduknya beragama Islam, maka semestinya sistem Ekonomi yang digunakan  lebih  condong  kepada  Ekonomi  Islam  baik  dalam  hal prinsip-prinsipnya maupun prakteknya.
Prof. M. Abdul Manan, MA, Ph.D, memberikan definisi ilmu ekonomi  Islam,  yaitu  ilmu  pengetahuan  sosial  yang  mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. 3
Ekonomi  Islam  bukan  saja  mempelajari  individual  sosial  tetapi  juga tanggung  jawab  moral  kepada  sang  pencipta  sehingga  tidak  hanya memberikan  keuntungan  di  dunia  melainkan  keuntungan  di  akhirat juga.  Untuk  menjamin  keselarasan  dan  keharmonisan  dalam  dunia perekonomian guna dapat mengatur hubungan antara manusia secara keseluruhan, maka diperlukan rancang bangun sebuah sistem yang utuh yakni  prinsip  ekonomi  yang  bersumber  al-Qur’an  dan  al-Hadits,
1 Mubyarto, Ekonomi  Pancasila:  Lintasan  Pemikiran  Mubyarto ,  (Yogyakarta: Aditya Media, 1997) , hlm. 5.
2 Mubyarto, Ekonomi Pancasila: Lintasan Pemikiran Mubyarto ..., hlm. 43.
3 M.  Abdul  Mannan, Teori  dan  Praktek  Ekonomi  Islam ,  terj.  Nastangin,
(Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 19.
196 | JIE Volume V No. 2 Oktober 2016 M. / Rajab 1437 H .
sedangkan  masalah-masalah  yang  berkaitan  dengan  teknis  terdapat dalam bentuk Ijma, Ijtihad dan Qiyas. 4
Menurut  Muhammad  Abdul  Mannan  prinsip  dasar  ajaran Ekonomi  Islam  berdasarkan  konsep  persaudaraan.  Ciri  khas  konsep Persaudaraan  Islami  terletak  dalam  kenyataan  bahwa  Islam mengenyahkan  semua  kegiatan  ekonomi  anti  sosial  yang  tidak mendorong  pada  kesejahteraan  bersama. 5 Prinsip-prinsip  Ekonomi Islam  mengarah  pada  tujuan  untuk  mensejahterakan  masyarakatnya. Pada  realitanya  masyarakat  Indonesia  masih  banyak  yang  belum sejahtera. Hal ini menjadi penting untuk diteliti karena menurut asumsi sementara  peneliti  adalah  prinsip-prinsip  Ekonomi  Pancasila  tidak sesuai  dengan  prinsip-prinsip  Ekonomi  Islam  dan  tentu  saja  hal tersebut tidak wajar jika melihat mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam.

## B. Metode Penelitian
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research)  yang  bersifat  kualitatif,  dimana  dalam  proses  pengolahan datanya  tidak  berdasarkan  perhitungan  angka-angka  statistik. 6
Penelitian ini mengarah kepada analisis mengenai perbandingan antara Ekonomi  Pancasila  dan  Ekonomi  Islam.  Data  yang  dikumpulkan adalah  data  kepustakaan  yang  terdiri  dari  data  primer  dan  data
4 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1,  (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm.8 5 M.Abdul  Mannan, Teori  dan  Praktek  Ekonomi  Islam ,  terj.  Nastangin,
(Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 341.
6 Rianto, Metodologi  Penelitian Sosial dan Hukum , (Jakarta: Penerbit Granit,
2004), hlm. 128.
JIE Volume IV No. 1 April 2015 M. / Rajab 1436 H . | 197
sekunder. Data primer diperoleh dari sejumlah buku yang membahas tentang  Ekonomi  Pancasila  dan  Ekonomi  Islam.  Diantara  bukunya yaitu  Ekonomi  Pancasila:  Lintasan  Pemikiran  Mubyarto  karya Mubyarto  yang  membahas  tentang  ekonomi  pancasila,  buku  yang berjudul Teori dan Praktek Ekonomi Islam karya M. Abdul Mannan yang membahas ekonomi islam. Sedangkan data sekunder diambil dari tulisantulisan  yang  membahas  tentang  teori  ekonomi  pancasila  dan ekonomi islam serta data lain yang menunjang, diantaranya dokumen- dokumen yang didapat dari jurnal, buletin dan sebagainya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis komparasi secara konstan (constant comparative analysis), yakni yang lebih ditempatkan sebagai prosedur mencermati hasil reduksi data atau pengolahan data guna  memantapkan  keterandalan  bangunan  konsep,  kategori, generalisasi  atau  beserta  keseluruhan  temuan  penelitian  itu  sendiri sehingga  benar-benar  padu  (match)  dengan  data  maupun  dengan kenyataan di lapangan. 7

## C. Teori Ekonomi Pancasila menurut Mubyarto

## 1. Biografi Mubyarto
Mubyarto  lahir  di  desa  Demak  Ijo,  kabupaten  Sleman, Yogyakarta. Ia lahir sebagai anak ketujuh dari delapan bersaudara dari pasangan Martodinoto dan Sumirah. Sebagai anak laki-laki satu-satunya di  keluarganya,  Muby-demikian  ia  biasa  disapa  oleh  para  karib  dan
7 Burhan  Bungin, Analisis  Data  Penelitian  Kulaitatif ,  (Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.71-72.
198 | JIE Volume V No. 2 Oktober 2016 M. / Rajab 1437 H .
muridnya-  yang  lahir  pada  hari  Sabtu,  3  September  1938,  mendapat perhatian  lebih  dari  orang  tuanya. 8 Sewaktu  kecil,  prestasi  Mubyarto sebenarnya biasa saja. Ia masuk Sekolah Rakyat pada usia yang sangat muda, 5 tahun. Minat bacanya mulai terlihat saat ia duduk di kelas 6, dimana  ia  rajin  melahap  berbagai  buku  dan  surat  kabar  setiap  hari. Setelah lulus dari SD Demak Ijo pada 1950, ia melanjutkan sekolahnya di SMP 3 Yogyakarta. 9
Pada tahun 1956 ia bisa diterima di Fakultas Ekonomi UGM tanpa tes. Bukan hanya itu, akhirnya ia juga mendapatkan beasiswa dari kampus  untuk  membiayai  kuliahnya,  sesuatu  yang  membanggakan kedua  orang  tuanya.  Di  UGM  Mubyarto  memilih  Jurusan  Agraria sebagai  pilihan  studi.  Ia  memilih  jurusan  tersebut  karena  memiliki obsesi untuk memperbaiki nasib para petani. Oleh karena itu, meskipun jurusan  itu  tergolong  sepi  peminat,  Mubyarto  tetap  setia  dengan pilihannya.  Pada  1959  ia  berhasil  menyelesaikan  pendidikan  Sarjana Muda (B.Sc.) dengan predikat sangat memuaskan. Pada tahun itu pula, ia  resmi  diangkat  menjadi  tenaga  pengajar  oleh  almamaternya  dan dikirim ke Vanderbilt University, Amerika Serikat, untuk melanjutkan pendidikan di bidang Ekonomi Pembangunan. 10
8 Ahmad Nashih Luthfi, dkk, Pemikiran Agraria Bulaksumur: Telaah Awal atas Pemikiran  Sartono  Kartodirdjo,  Masri  Singarimbun,  dan  Mubyarto, (Sleman:  STPN  Press bekerja sama dengan Sajogyo Institute Bogor, 2010), hlm. 223.
9 Ahmad Nashih Luthfi, dkk, Pemikiran Agraria Bulaksumur: Telaah Awal atas Pemikiran Sartono Kartodirdjo, Masri Singarimbun, dan Mubyarto…, hlm . 224.
10 Ahmad Nashih Luthfi, dkk, Pemikiran Agraria Bulaksumur: Telaah Awal atas Pemikiran Sartono Kartodirdjo, Masri Singarimbun, dan Mubyarto… , hlm. 224-225.
JIE Volume IV No. 1 April 2015 M. / Rajab 1436 H . | 199
Karya Mubyarto telah mengisi khazanah keilmuan di Indonesia. Hasil  karyanya  meliputi  bidang  ekonomi,  pertanian,  kemiskinan,  dan lain-lain. Karya-karya yang telah dipublikasikan antara lain: Pengantar Ekonomi  Pertanian,  LP3ES  (1972),  Politik  Pertanian  dan Pengembangan Pedesaan, Sinar Harapan (1980), Ekonomi Pancasila: Gagasan  dan  Kemungkinan,  LP3ES  (1981),  Sistem  dan  Moral Ekonomi  Indonesia,  LP3ES  (1987),  Ekonomi  dan  Keadilan  Sosial, Aditya  Media  (1995),  Kisah-Kisah  IDT  (Penyunting),  Aditya  Media (1997),  Ekonomi  Pancasila:  Lintasan  Pemikiran  Mubyarto,  Aditya Media (1997), Membangun Sistem Ekonomi, BPFE (2000), Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia Pasca Krisis Ekonomi, BPFE (2001), A Development Alternative for Indonesia, Gajah Mada University Press (2002). 11
Hampir sepanjang tahun 2004 Mubyarto tak kurang menulis 6 buah  buku  terkait  dengan  dunia  Pendidikan,  terutama  mengenai pengajaran Ekonomi. Buku-buku itu adalah Pendidikan Ekonomi Kita (Januari,  2004),  Pendidikan  Ekonomi  Alternatif  di  Sekolah-sekolah Lanjutan (Maret, 2004), Belajar Ilmu Ekonomi (Juli, 2004), Pendidikan Ekonomi Sekolah Lanjutan (Agustus, 2004), Ekonomi Rakyat Nganjuk (Desember,  2004),  dan  Menggugat  Sistem  Pendidikan  Ekonomi Nasional  (Januari,  2005). 12 Selasa,  24  Mei  2005,  Sang  “Legenda
11 Arif Sholeh, Skripsi Konsep Pembangunan Ekonomi: Studi Komparatif Pemikiran
Mubyarto dan Umer Chapra , (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hlm. 32.
12 Ahmad Nashih Luthfi, dkk, Pemikiran Agraria Bulaksumur: Telaah Awal atas
Pemikiran  Sartono  Kartodirdjo,  Masri  Singarimbun,  dan  Mubyarto, (Sleman,  STPN  Press bekerja sama dengan Sajogyo Institute Bogor: 2010), hlm. 220.
200 | JIE Volume V No. 2 Oktober 2016 M. / Rajab 1437 H .
Ekonomi Pancasila” ini tutup usia di Rumah Sakit Umum Prof. Dr. Sardjito, Yogyakarta. 13
Mubyarto  adalah  satu  diantara  dari  sedikit  orang  yang kepergiannya diulas sedemikian rupa, sampai perlu ditulis dalam tajuk rencana oleh berbagai Surat Kabar. Tak kurang harian nasional seperti Media Indonesia, Kompas, serta Kedaulatan rakyat di Yogya, merasa perlu  untuk  menulis  kepergian  Mubyarto  dalam  tajuk  mereka,  selain tentu  saja  memuat  tulisan  obituari  serta  sejumlah  artikel  opini sebagaimana lazimnya. Jika menyimak kliping surat kabar yang terbit waktu  itu,  baik  lokal  maupun  nasional,  berita  kepergian  Mubyarto umumnya ditempatkan di halaman pertama. 14

## 2. Teori Ekonomi Pancasila
Meski sebagai sebuah istilah Ekonomi Pancasila pertama kali diperkenalkan  oleh  Emil  Salim,  dalam  perjalanannya  istilah  tersebut kemudian lebih lekat dengan nama Mubyarto. Memang, Mubyarto-lah yang kemudian  serius mengembangkan gagasan tersebut, baik dalam wilayah keilmuan maupun sebagai identitas bagi praksis kebijakan. Pada 19  September  1980,  atas  inisiatif  Mubyarto  pula,  gagasan  Ekonomi Pancasila untuk pertama kalinya diseminarkan, bertepatan dengan Dies Natalis Fakultas Ekonomi UGM ke-25.
Ada 18 orang sarjana yang memberikan sumbangan pemikiran kala  itu,  dari  sudut  makro  ekonomi,  mikro  ekonomi,  teori
13 Ahmad Nashih Luthfi, dkk, Pemikiran Agraria Bulaksumur: Telaah Awal atas Pemikiran Sartono Kartodirdjo, Masri Singarimbun, dan Mubyarto… , hlm. 209.
14 Ahmad Nashih Luthfi, dkk, Pemikiran Agraria Bulaksumur:  Telaah Awal atas Pemikiran Sartono Kartodirdjo, Masri Singarimbun, dan Mubyarto… , hlm. 210-211.
JIE Volume IV No. 1 April 2015 M. / Rajab 1436 H . | 201
pembangunan, etika ekonomi dan gagasan mengenai konsep manusia Indonesia  untuk  menyempurnakan  konsep  homo  economicus. Kumpulan makalah dalam seminar itu dibukukan dan diterbitkan oleh BPFE  (Bagian  Penerbitan  Fakultas  Ekonomi)  Universitas  Gadjah Mada.  Ekonomi  Pancasila  menurut  Mubyarto  adalah  sistem perekonomian nasional dengan produksi dan distribusi hasil produksi dikerjakan  dalam  bentuk  usaha-usaha  bersama  dilandasi  asas-asas kekeluargaan. 15
Ekonomi Pancasila tidak liberal-kapitalistik, juga bukan sistem ekonomi yang etastik. Meskipun demikian sistem pasar tetap mewarnai kehidupan  perekonomian,  tentulah  dengan  peran  aktif  negara  dalam mengontrol  pasar. 16 Sistem  perekonomian  Pancasila  adalah sebagaimana tertulis pada pasal 33 UUD 1945 yaitu:
a. Perekonomian  disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasar  atas asas kekeluargaan.
b. Cabang-cabang  produksi  yang  penting  bagi  negara  dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
c. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besar kemakmuran rakyat. 17
Sistem Ekonomi Pancasila memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
15 Mubyarto, Ekonomi  Pancasila:  Lintasan  Pemikiran  Mubyarto ,  (Yogyakarta:
Aditya Media, 1997), hlm. 239.
16 Mubyarto dan Boediono, Ekonomi Pancasila, (Yogyakarta: BPFE, 1981), hlm. 31.
17 Mubyarto dan Boediono, Ekonomi Pancasila… , hlm. 65.

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
202 | JIE Volume V No. 2 Oktober 2016 M. / Rajab 1437 H .
a. Roda  perekonomian  digerakkan  oleh  rangsangan  ekonomi, sosial  dan  moral;  Dalam  masyarakat  Pancasila,  ekonomi digerakkan  oleh  rangsangan  ekonomi, 18 yaitu  harga  melalui sistem  pasar  dengan  sekaligus  ada  pengontrolan  sosial  atau pengawasan oleh masyarakat dan pedoman moral oleh seluruh bangsa yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b. Kehendak  kuat  dari  seluruh  masyarakat  ke  arah  keadaan kemerataan  sosial,  sesuai  asas-asas  kemanusiaan;  Semangat kekeluargaan, cinta-mencintai, tenggang rasa, bila sudah merata pada  seluruh  anggota  masyarakat,  akan  menjelma  menjadi semangat  solidaritas  sosial  menuju  kemerataan  sosial.  Inilah manifestasi dari sila kedua, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
c. Prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijaksanaan  ekonomi;  Prioritas  kebijakan  ekonomi  ialah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh, yang berarti bahwa  nasionalisme  menjiwai  setiap  kebijaksanaan  ekonomi. Hal  ini  sangat  berbeda  dengan  ekonomi  kapitalistik  yang bersifat internasional, sejauh-jauhnya mencari pasar, jika perlu di  luar  batas-batas  negara.  Maka  ada  Multi  National Cooperation (MNC) di mana batas negara tidak menjadi soal.
18 Mubyarto, Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan , (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 39.
JIE Volume IV No. 1 April 2015 M. / Rajab 1436 H . | 203
Adapun sistem Ekonomi Pancasila memberikan prioritas yang tinggi pada ekonomi nasional. 19
d. Koperasi merupakan soko guru perekonomian dan merupakan bentuk yang paling konkret dari usaha bersama; Sesuai dengan pasal  33  UUD  1945,  asas  kerakyatan  dan  persatuan  lebih menegaskan  tentang  relevansi  organisasi  koperasi,  sebagai organisasi  ekonomi  yang  demokratis  dan  berwatak  sosial. Anggota  tidak  tinggal  diam  dan  kemudian  mendapat  bagian keuntungan.  Baik  dalam  koperasi  produksi  maupun  simpan pinjam,  selalu  didorong  simpanan  atau  tabungan  wajib  dan rutin,  agar  peran  serta  anggota  bersifat  aktif  dan  dinamis mengembangkan organisasi. 20
e. Adanya imbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat  nasional  dengan  desentralisasi  dalam  pelaksanaan kegiatan  ekonomi  untuk  menjamin  keadilan  sosial. 21 Sistem perekonomian  Pancasila,  harus  tegas  dan  jelas  adanya keseimbangan  antara  perencanaan  sentral  (nasional)  dengan tekanan  pada  desentralisasi  di  dalam  pelaksanaan  kegiatan- kegiatan  ekonomi.  Ada  perimbangan  yang  jelas  antara
19 Ekko  Eddy  Supriyanto, Artikel  Penerapan  Nilai-Nilai  Pancasila  Dalam Kebijakan  Ekonomi  Di  Kabupaten  Tegal  2009-2014, diakses  pada  tanggal  9  Juli  2015 pukul 11.45 WIB.
20 Mubyarto, Sistem  dan  Moral  Ekonomi  Pancasila ,  (Jakarta:  LP3ES,  1988), hlm. 75.
21 Mubyarto, Ekonomi  Pancasila:  Lintasan  Pemikiran  Mubyarto ,  (Yogyakarta: Aditya Media, 1997), hlm. 103.

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
204 | JIE Volume V No. 2 Oktober 2016 M. / Rajab 1437 H .
perencanaan  pada  tingkat  nasional  dengan  desentralisasi  dari rencana-rencana pusat tersebut di daerah-daerah. 22
Ada beberapa prinsip yang ada dalam Ekonomi Pancasila, di antaranya  yaitu  prinsip  keadilan  sosial  dan  kekeluargaan.  Keadilan Sosial  adalah  sila  kelima  dalam  Pancasila.  Sila  kelima  ini  tidak  lain merupakan ujung harapan dari semua sila lainnya. Sila pertama sampai dengan sila keempat saling berkaitan satu sama lain. Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan  Yang  Dipimpin  oleh  Hikmat  Kebijaksanaan  dalam Permusyawaratan/Perwakilan.  Kesemua  ini  harus  menghasilkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Karena itu, perumusan kelima sila itu  pada  Alinea  IV  Pembukaan  UUD  1945  diakhiri  dengan  kalimat, “serta  dengan  mewujudkan  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia”. 23
Dalam  sistem  ekonomi  Pancasila  kita  menganut  paham  yang menolak  asas  persaingan  yang  terlalu  bebas  seperti  sistem  ekonomi kapitalis liberal. Sistem yang lebih tepat adalah sistem ekonomi yang berdasar  asas  kekeluargaan. 24 Sistem  ekonomi  kekeluargaan  atau kelembagaan yang diamanatkan oleh Pancasila adalah sistem ekonomi kekeluargaan,  penjelasannya  sistem  ekonomi  kapitalis  yang mengabsahkan  penindasan  kepada  yang  lemah,  eksploitasi,
22 Mubyarto, Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan , (Jakarta: LP3ES,
1987), hlm. 42.
23 Jimly Asshiddiqie, Artikel Pesan Konstitusional Keadilan Sosial, (Malang, 12 April 2011), diakses pada tanggal 9 Juli 2015 pukul 11.05 WIB.
24 Mubyarto, Ekonomi  Pancasila:  Lintasan  Pemikiran  Mubyarto ,  (Yogyakarta: Aditya Media, 1997), hlm. 43.
JIE Volume IV No. 1 April 2015 M. / Rajab 1436 H . | 205
individualisme  sedangkan  sistem  ekonomi  kekeluargaan  tidak  ada penindasan.
Semuanya diatur secara keluarga pastinya hal-hal yang bersifat musyawarah dan mufakat yang tentunya sudah di jabarkan dalam pasal 33.  Sistem  ekonomi  kekeluargaan  juga  dapat  diartikan  membangun perekonomian secara mandiri dengan pengertian tidak diperbolehkan menggantungkan  pada  asing  atau  biasa  disebut  ekonomi  kerakyatan (Pancasila sebagai cita-cita dan UUD 1945 sebagai cara untuk mencapai cita-cita tersebut) oleh karena itu Pancasila harus jadi acuan pasal-pasal UUD 1945. 25

## D. Teori Ekonomi Islam menurut Muhammad Abdul Mannan

## 1. Biografi Muhammad Abdul Mannan
Muhammad  Abdul  Mannan  dilahirkan  di  Bangladesh  tahun 1918.  Mannan  menikah  dengan  seorang  wanita  bernama  Nargis Mannan yang bergelar master di bidang ilmu politik. Mannan menerima gelar master di bidang ekonomi dari Universitas Rajshahi pada tahun 1960.  Setelah  menerima  gelar  master  ia  bekerja  di  berbagai  kantor ekonomi  pemerintah  di  Pakistan.  Ia  asisten  pimpinan  di  the  Federal Planning  Commission  of  Pakistan  pada  tahun  1960-an.  Setelah menyelesaikan program doktor-nya, Mannan menjadi dosen senior dan aktif  mengajar  di  Papua  New  Guinea  University  of  Technology.  Di sana ia juga ditunjuk sebagai Pembantu Dekan.
25 Ekko  Eddy  Supriyanto, Artikel  Penerapan  Nilai-Nilai  Pancasila  Dalam Kebijakan  Ekonomi  Di  Kabupaten  Tegal  2009-2014, diakses  pada  tanggal  9  Juli  2015 pukul 11.45 WIB.

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
206 | JIE Volume V No. 2 Oktober 2016 M. / Rajab 1437 H .
Pada tahun 1978, ia ditunjuk sebagai Profesor di Internasional Centre  for  Research  in  Islamic  Economics,  Universitas  King  Abdul Azis,  di  Jeddah.  Selama  periode  tersebut,  Mannan  juga  aktif  sebagai visiting profesor pada Moeslim Institute di London dan Georgetown University di Amerika Serikat. Melalui pengalaman akademiknya yang panjang,  Mannan  memutuskan  bergabung  dengan  Islamic Development Bank dan sejak 1984 ia menjadi ahli Ekonomi (Islam) senior di IDB. 26
Beberapa  karya  Mannan  antara  lain  adalah An  Introduction  to Applied Economy (Dhaka:1963), Economic Problem and Planning in Pakistan (Lahore:1968), The Making of Islamic economic Society: Islamic Dimensions in Economic Analysis (Kairo:1984) dan The Frontier of Islamic Economics (India:
1984), Economic  Development  and  Social  Peace  in  Islam (UK:  1989),
Management of Zakah in Modern Society (IDB: 1989), Developing a System of Islamic Financial Instruments (IDB: 1990), Understanding Islamic Finance: A Study of Security Market in an Islamic Framework (IDB: 1993), International Economic  Relation  from  Islamic  Perspectives (IDB:1992), Structural Adjustments  and  Islamic  Voluntary  sector  with  special  reference  to  Bangladesh (IDB:  1995), The  Impact  of  Single  European  Market  on  OIC  Member Countries, (IDB:  1996), Financing  Development  in  Islam (  IDB:  1996). 27
26 Ekko  Eddy  Supriyanto, Artikel  Penerapan  Nilai-Nilai  Pancasila  Dalam Kebijakan Ekonomi Di Kabupaten Tegal 2009-2014… , hlm. 21.
27 Muhammad  Abdul  Mannan, Sertifikat  Wakaf  Tunai:  Sebuah  Inovasi Instrumen  Keuangan  Islam ,  Terj.  Tjasmijanto  dan  Rozdiyanti  (Depok:  CIBER  dan PKKT-UI, 2001), hlm. 105-106.
JIE Volume IV No. 1 April 2015 M. / Rajab 1436 H . | 207
Itulah karya-karya Mannan tentang ekonomi Islam yang memberikan seumbangsih bagi dunia.

## 2. Teori Ekonomi Islam
Prof. M. Abdul Manan, MA, Ph.D, memberikan definisi ilmu Ekonomi  Islam,  yaitu  ilmu  pengetahuan  sosial  yang  mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. 28
Pemahaman  Mannan  terhadap  Ekonomi  Islam  berada  pada  sudut pandang  mainstream.  Madzhab  pemikiran  ini  menganggap  bahwa masalah ekonomi muncul karena keterbatasan sumber daya yang ada (negara/tempat) yang dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas. 29
Ekonomi Islam bukan saja mempelajari individual sosial tetapi juga tanggung jawab moral kepada sang pencipta sehingga tidak hanya memberikan  keuntungan  di  dunia  melainkan  keuntungan  di  akhirat juga.  Untuk  menjamin  keselarasan  dan  keharmonisan  dalam  dunia perekonomian guna dapat mengatur hubungan antara manusia secara keseluruhan, maka diperlukan rancang bangun sebuah sistem yang utuh yakni  prinsip  ekonomi  yang  bersumber  al-Qur’an  dan  al-Hadits, sedangkan  masalah-masalah  yang  berkaitan  dengan  teknis  terdapat dalam bentuk Ijma, Ijtihad dan Qiyas. 30
28 M.  Abdul  Mannan, Teori  dan  Praktek  Ekonomi  Islam ,  terj.  Nastangin,
(Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 19. 29 Adiwarman  Azwar  Karim, Ekonomi  Mikro  Islam ,  (Jakarta:  IITI,  2004), hlm. 48-49.
30 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm.8

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
208 | JIE Volume V No. 2 Oktober 2016 M. / Rajab 1437 H .
Sistem Ekonomi Islam merupakan sistem yang berbeda dengan kapitalisme  dan  sosialisme.  Namun  merupakan Ummatan  Wasathan, yaitu umat yang menganut sistem yang tidak ekstrem melainkan berada di  tengah-tengah  dan  mengambil  keuntungan  atau  manfaat  serta melepas  sifat  buruk  dari  kedua  sistem  tersebut.  Dalam  perspektif Muhammad Abdul Mannan prinsip dasar ajaran ekonomi Islam adalah berdasarkan konsep persaudaraan. Konsep Islam tentang persaudaraan membedakannya  dari  sistem  sosial  lain  seperti  dalam  bidang  moral, sosial dan ekonomi.
Dalam bidang moral, shalat mempunyai peranan menentukan. Dalam Islam shalat berlaku dalam banyak cara. Cara yang terpenting pertama , ialah shalat lima waktu sehari. Ibadat ini dapat dipimpin oleh seorang  dari  jemaah,  lebih  diutamakan  orang  yang  terbaik  dalam memahami Al Qur'an. Tidak ada pendeta atau sesuatu yang disarankan dengan pentasbih. Setiap Muslim sanggup, atau harus sanggup untuk memimpin jemaah dalam ibadat. Kedua , dalam suasana sosial, konsep persaudaraan  Islami  timbul  dari  pembaharuan  spiritual  bukan  dari pembedahan  sosial,  yang  merupakan  satu-satunya  senjata  untuk menjamin keamanan sosial dalam komunisme.
Dalam Al Qur'an dinyatakan bahwa Allah telah membagi umat manusia  dalam  rumpun  dan  bangsa  agar  mereka  memperoleh  lebih banyak  kemudahan  dalam  pergaulan. 31 Selain  itu,  para  ahli  Ekonomi Islam telah merumuskan prinsip-prinsip Ekonomi Islam, meskipun ada
31 M.  A.  Mannan, Teori  dan  Praktek  Ekonomi  Islam ,  terj.  Nastangin, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 338-339.
JIE Volume IV No. 1 April 2015 M. / Rajab 1436 H . | 209
perbedaan dalam tata urutan tetapi substansinya sama antara satu sama lain.  Prinsip-prinsip  tersebut  adalah  nilai  Ketuhanan,  nilai  Keadilan, nilai Kenabian, nilai Pemerintahan, dan hasil atau keuntungan.
E.  Komparasi  Pemikiran  Mubyarto  Dan  Muhammad  Abdul Mannan  Dalam  Konteks  Prinsip-Prinsip  Ekonomi  Yang Dijalankan Di Indonesia
Bangsa Indonesia yang berideologi Pancasila sebagai nilai-nilai dasar  landasan  kehidupannya,  percaya  bahwa  moral  kehidupan ekonominya  berlandaskan  moral  Pancasila.  Di  Indonesia,  diakui eksistensi dan hak hidup beberapa agama besar  sebagaimana Pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Nilai-nilai yang dikembangkan berasal dari beberapa agama termasuk nilai-nilai adat asli bangsa Indonesia yang berasal dari berbagai suku bangsa.
Dalam hal itu, agama Islam dianut oleh bagian terbesar bangsa Indonesia,  tampaknya  juga  paling  besar  peranannya  dalam mempengaruhi aturan-aturan nilainya. Misalnya, Pasal 33 ayat 1 UUD 1945  mengatakan,  perekonomian  disusun  sebagai  usaha  bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ayat ini tampaknya sejalan dengan ayat- ayat kitab suci Al-Qur’an:
Hai  manusia,  bertaqwalah  kepada  Tuhanmu  yang  telah menciptakan  kamu  dari  seorang,  dan  daripadanya  (Allah) menciptakan pasangannya, dan daripada keduanya banyak laki- laki dan perempuan. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya  kamu  selalu  meminta  satu  sama  lain,  dan  jagalah hubungan  keluarga  (4:1).  Sesungguhnya  orang-orang  mukmin adalah bersaudara (49:10)

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
210 | JIE Volume V No. 2 Oktober 2016 M. / Rajab 1437 H .
Pada  dasarnya  sistem  ekonomi  kerakyatan  adalah  sistem ekonomi yang berasaskan kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral pancasila dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada rakyat yang lemah. Sistem ekonomi kerakyatan sesungguhnya tidak menafikan adanya  mekanisme  pasar.  Namun  berbeda  dengan  mekanisme  pasar yang  dianut  oleh  sistem  ekonomi  neoliberal,  sistem  ekonomi kerakyatan lebih mengedepankan perlindungdan dan pemihakan bagi pelaku ekonomi lemah yang belum mampu bersaing secara bebas di pasar dengan pemberdayaan ekonomi rakyat.
Menurut  Mubyarto,  pancasila  terdiri  dari  etika,  kemanusiaan, nasionalisme,  kerakyatan/demokrasi  dan  keadilan  sosial.  jika,  sila pertama dan kedua adalah dasarnya, sedangkan sila ketiga dan keempat adalah caranya, maka sila kelima adalah tujuan dari ekonomi pancasila. 32
Ekonomi  Pancasila  disebut  juga  sebagai  ekonomi  yang berasaskan  kekekeluargaan,  kegotong-royongan  dan  kerjasama.  Ini adalah  nilai-nilai  tradisional  yang  bersumber  pada  budaya  Indonesia. Tapi  asas  kekeluargaan  ini,  yang  berdasarkan  kepada  solidaritas mekanis,  telah  ditransformasikan  menjadi  solidaritas  fungsional, dengan nilai-nilai individualitas dalam lembaga koperasi. 33 Hal ini tidak jauh  berbeda  dengan  prinsip  Ekonomi  Islam  menurut  Muhammad
32 Murkhaer Pakkanna, Ekonomi Pancasila Berwajah Islam?,
http/www.stie.ad.ac.id/index.php/kolom-ketua209-ekonomi-islam-berwajah- pancasila?, diakses pada 26 Agustus 2015, pukul 04.45 WIB
33 Dawam Raharjo, Artikel Ekonomi Pancasila dalamTinjauan Filsafat Ilmu , (6 Januari 2006), diakses pada tanggal 9 Juli 2015 pukul 11.09 WIB.
JIE Volume IV No. 1 April 2015 M. / Rajab 1436 H . | 211
Abdul  Mannan  yang  mengakui  prinsip  persaudaraan  sebagai  prinsip yang harus diterapkan dalam Perekonomian.
Aktualisasi pendapat M. Abdul Mannan tentang sistem ekonomi Islam  berdasarkan  konsep  persaudaraan  dengan  sistem  ekonomi  di Indonesia bisa berbentuk Koperasi. Koperasi merupakan satu diantara bentuk  nyata  dari  prinsip  kekeluargaan  atau  persaudaraan,  kegotong royongan dan kerjasama, karena merupakan satu perantara orang yang kelebihan  dana  untuk  membantu  orang  yang  kekurangan  dana.  Ini menunjukkan  bahwa  antara  prinsip  Ekonomi  Pancasila  menurut Mubyarto  dan  Ekonomi  Islam  menurut  Muhammad  Abdul  Mannan tidak  jauh  berbeda.  Maka,  di  Indonesia  yang  sebagian  besar masyarakatnya  adalah  muslim  dan  selama  ini  menggunakan  sistem Ekonomi  Pancasila  sudah  sesuai  dengan  prinsip  Ekonomi  Islam menurut Muhammad Abdul Mannan.
Pada dasarnya antara Ekonomi Pancasila menurut Mubyarto dan Ekonomi  Islam  menurut  Muhammad  Abdul  Mannan  lebih menemukan kesamaan daripada perbedaannya seperti:
1. Ekonomi  Pancasila  dan  Ekonomi  Islam  mengutamakan prinsip persaudaraan, yakni menganggap bahwa setiap pelaku ekonomi  merupakan  saudara  dan  tidak  membenarkan persaingan yang mengakibatkan
ketidaksejateraan
masyarakatnya.
2. Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi  yang  prinsip  dasarnya  terletak  pada  agama  dan

## JURNAL ISLAMIC REVIEW
212 | JIE Volume V No. 2 Oktober 2016 M. / Rajab 1437 H .
moral yakni harus percaya pada Tuahan dan tidak merugikan orang lain.
3. Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi  campuran,  artinya  kedua  sistem  tersebut mengadaptasi hal positif dari sistem Ekonomi Kapitalis dan Ekonomi Sosialis.
4. Ekonomi  Pancasila  dan  Ekonomi  Islam  mengakui  adanya mekanisme pasar
5. Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam memiliki satu prinsip yang sama yakni keadilan.
Keadilan yang dimaksud Mubyarto berupa keadilan sosial  atau social justice yaitu suatu keadaan suasana kehidupan masyarakat yang warganya  merasa  aman  dan  tenteram,  lahir  batin,  karena  prinsip keadilan  dianggap  berlaku,  diakuim  disetujui  masyarakat  yang bersangkutan  dan  dilaksanakan  secara  tertib  oleh  seluruh  anggota masyarakat. 34 Adapun  keadilan  dalam  Ekonomi  Islam  menurut Muhammad  Abdul  Mannan  bertujuan  untuk  menghasilkan keseimbangan  yang  dapat  berwujud  menjadi  pemecah  kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Saling tolong menolong menjadi realisasi dari keadilan ini.
Letak  perbedaan  keduanya,  Ekonomi  mengacu  pada  Undang- Undang  Dasar  1945  dan  Pancasila  sebagai  dasar  hukumnya,  adapun
34 Mubyarto, Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan , (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm.63.
JIE Volume IV No. 1 April 2015 M. / Rajab 1436 H . | 213
dasar  hukum  Ekonomi  Islam  adalah  al-Qur’an,  Hadis  atau  Sunah,
Ijma’, Ijtihad Istislah, Istishab, dan Istihsan.
214 | JIE Volume V No. 2 Oktober 2016 M. / Rajab 1437 H .

## F. Penutup
Dalam  perspektif  Muhammad  Abdul  Mannan  prinsip  dasar ajaran  Ekonomi  Islam  adalah  berdasarkan  konsep  persaudaraan. Konsep Islam tentang persaudaraan membedakannya dari sistem sosial lain  seperti  dalam  bidang  moral,  sosial  dan  ekonomi.  Aktualisasi pendapat  M.  Abdul  Mannan  tentang  sistem  Ekonomi  Islam berdasarkan konsep persaudaraan dengan sistem ekonomi di Indonesia bisa  berbentuk  Koperasi.  Hal  ini  sejalan  dengan  sistem  Ekonomi Pancasila yang mana Koperasi merupakan sokoguru perekonomiannya. Koperasi  adalah  salah  satu  bentuk  yang  paling  konkret  dari  usaha bersama.
Dari  keterangan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  Ekonomi Pancasila  menurut  Mubyarto  adalah  sistem  perekonomian  nasional dengan produksi dan distribusi hasil produksi dikerjakan dalam bentuk usahausaha  bersama  dilandasi  asas-asas  kekeluargaan.  Prinsip  dasar ekonomi  Pancasila  adalah  keadilan  dan  Kekeluargaan.  Keadilan yangmana merupakan tujuan akhir dari semua sila yang terdapat dalam Pancasila  dan  kekeluargaan  sebagaimana  tertuang  dalam  Undang- Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1. Prof. M. Abdul Manan, MA, Ph.D, memberikan  definisi  ilmu  Ekonomi  Islam,  yaitu  ilmu  pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.
JIE Volume IV No. 1 April 2015 M. / Rajab 1436 H . | 215

## Daftar Pustaka
Asshiddiqie, Jimly, Artikel Pesan Konstitusional Keadilan Sosial, (Malang,
12 April 2011), diakses pada tanggal 9 Juli 2015 pukul 11.05
WIB.
Bungin, Burhan. 2007, Analisis Data Penelitian Kulaitatif , Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada.
Karim, Adiwarman Azwar. 2004, Ekonomi Mikro Islam , Jakarta: IITI.
Luthfi, Ahmad Nashih, dkk. 2010, Pemikiran Agraria Bulaksumur: Telaah
Awal  atas  Pemikiran  Sartono  Kartodirdjo,  Masri  Singarimbun,  dan Mubyarto, Sleman:  STPN  Press bekerja  sama  dengan  Sajogyo
Institute Bogor.
Mannan,  M.  Abdul.  1997, Teori  dan  Praktek  Ekonomi  Islam ,  terj.
Nastangin, Yogyakarta: PT.
Dana Bhakti Prima Yasa.
_______________,2001, Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan  Islam ,  Terj.  Tjasmijanto  dan  Rozdiyanti,  Depok:
CIBER dan PKKT-UI.
Mubyarto,  1997, Ekonomi  Pancasila:  Lintasan  Pemikiran  Mubyarto ,
Yogyakarta: Aditya Media .
________ , 1987, Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan , Jakarta:
LP3ES.
________, 1988, Sistem dan Moral Ekonomi Pancasila , Jakarta: LP3ES.
________ dan Boediono, 1981, Ekonomi Pancasila, Yogyakarta: BPFE.
Pakkanna, Murkhaer,
Ekonomi Pancasila Berwajah Islam?, http/www.stie.ad.ac.id/index.php/kolom-ketua209-ekonomi-
216 | JIE Volume V No. 2 Oktober 2016 M. / Rajab 1437 H .
islam-berwajah-pancasila?,  diakses  pada  26  Agustus  2015, pukul 04.45 WIB.
Raharjo, Dawam, Artikel Ekonomi Pancasila dalam Tinjauan Filsafat Ilmu ,
(6 Januari 2006), diakses pada tanggal 9 Juli 2015 pukul 11.09
WIB.
Rahman, Afzalur. 1995, Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1, Yogyakarta: PT.
Dana Bhakti Wakaf.
Rianto.  2004, Metodologi  Penelitian  Sosial  dan  Hukum ,  Jakarta:  Penerbit
Granit.
Sholeh, Arif, 2011, Skripsi Konsep Pembangunan Ekonomi: Studi Komparatif Pemikiran  Mubyarto  dan  Umer  Chapra ,  Jakarta:  UIN  Syarif
Hidayatullah.
Supriyanto,  Ekko  Eddy, Artikel  Penerapan  Nilai-Nilai  Pancasila  Dalam Kebijakan Ekonomi Di Kabupaten Tegal 2009-2014, diakses pada tanggal 9 Juli 2015 pukul 11.45 WIB.