## Masa Depan Faksionalisme Politik Golkar Pasca Orde Baru
Asep Nurjaman 1
asepnurjaman68@gmail.com

## Abstrak
Sejak  kelahirannya,  Golkar  merupakan  partai  yang  diusung  oleh  berbagai  kelompok fungsional  dengan  tujuan  membangun  kekuatan  politik  untuk  menadingi  PKI.  Sejak terjadinya reformasi, Golkar banyak ditinggalkan oleh banyak kelompok pendukungnya yang membentuk faksionalisme. Tujuan penelitian ini untuk menganalis perubahan faksinalisme di internal  Golkar  pasca  Orde  Baru.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari jurnal, buku, maupun internet.  Hasil  penelitian  menjunjukan  bahwa:  Golkar  pasca  Orde  Baru  banyak  mengalami perubahan  faksionalisme;  faksionalisme  yang  terjadi  pada  masa  Orde  Baru  bersumber  dari kelompok  fungsional,  sementara  setelah  reformasi  menjadi  faksionalisme  berbasis personalisme.
Kata Kunci: Faksionalisme, Golkar, Pasca Orde Baru

## Abstract
Since its inception, Golkar is a party that is carried by various functional groups with the aim of  building  political  power  to  challenge  the  PKI.  Since  the  reform  era,  Golkar  has  been abandoned  by  many  of  its  support  groups  that  have  formed  factionalism. The  purpose  of this study is to analyze the change of factionalism in the internal of Golkar in the post-New Order. The research method used is qualitative descriptive. The data used are secondary data derived from journals, books, and internet. The results show that: Golkar post-New Order experienced  many  changes  in  term  of  factionalism;  factionalism  that  occurred  during  the New  Order  period  stemmed  from  functional  groups,  while  after  the  reforms  became  a factionalism based on personalism.
Keywords : Factionalism, Golkar, Post-New Order
Pendahuluan
Partai  politik  merupakan  institusi  penting  dalam  demokrasi,  khususnya demokrasi  perwakilan  ( modern  democracy ).  Partai  politik  yang  merupakan  sarana artikulasi  kepentingan  menjadi  ruang  yang  subur  bagi  tumbuhnya  persaingan kelompok  maupun  elit  dalam  rangka  memenangkan  pengaruh  dan  posisi  penting dalam partai. Persoalan kepentingan yang diperjuangkan dalam partai secara langsung maupun  tidak  langsung  melahirkan  segmentasi  di  dalam  tubuh  partai  yang termanifestasi dalam bentuk faksionalisasi. Golkar yang merupakan partai politk yang lahir  pada  jaman  Orde  Baru  merupakan  salah  satu  partai  yang  tumbuh  dengan
1 Korespondensi:  Asep  Nurjaman,  Prodi  Ilmu  Pemerintahan  FISIP  Universitas  Muhammadiyah Malang, Jalan Raya Tlogomas 246 Malang, HP. 081330186869
beragam  kepentingan  di  dalamnya  dan  melahirkan  banyak  faksi  yang  bersaing  di dalamnya.
Pada  masa  Orde  Baru  partai  Golkar  merupakan  partai  penguasa  ( the rulling party ) yang menjadi mesin politik utama bagi pemerintahan Orde Baru dibawah komando  Soeharto.  Faksionalisme  di  dalam  tubuh  partai  Golkar  utamanya bersumber  pada  tiga  arus  besar  yaitu  ABRI,  Birokrasi,  dan  Golkar.  Pada  saat  Orde Baru bubar, walaupun tidak lagi menjadi partai penguasa, kondisi partai Golkar masih tetap  bertahan  walaupun  sudah  banyak  ditinggalkan  oleh  para  pendukungnya. Fenomena Partai Golkar ini menarik untuk diteliti, bagaimana faksionalisme di tubuh Partai  Golkar  pasca  tumbangnya  Orde  Baru.  Penelitian  ini  bertujuan  antara  lain: pertama,  menemukan  pola  faksionalisme  baru  di  dalam  tubuh  Partai  Golkar  pasca Orde Baru. Kedua, menemukan pola kompetisi antar faksi di dalam tubuh organisasi Politik  Golkar.  Ketiga  menemukan  faktor-faktor  yang  memberi  konstribusi  pada peningkatan tensi konflik antar faksi di dalam tubuh partai politik.

## Tinjauan Pustaka

## 1. Partai Politik
Konsep  partai  politik  dipergunakan  untuk  pertama  kalinya  pada  abad sembilan belasan dalam sistem politik yang kompetitif (Amstuzt, 1982: 222). Konsep tersebut  ditujukan  kepada  kelompok  politik  yang  berkompetisi  untuk  menggapai kekuasaan  dalam  sebuah  kompetisi  terbuka.  Dengan  demikian,  partai  politik  hanya akan  ada  dalam  sebuah  kehidupan  politik yang  kompetitif.  Selanjutnya  istilah  partai dipergunakan  secara  kaku  yaitu  hanya  untuk  menunjukan  organisasi  politik  yang menghubungkan  orang-orang  dengan  pemerintahan,  masyarakat  dengan  negara (Newman, 1956).
Ada  banyak  ragam  definisi  dari  partai  politik,  misalnya  “partai  politik merupakan  organisasi  politik  independen  yang  bertujuan  untuk  dapat  memobilisasi dukungan guna mengontrol pemerintahan” (Amtuzt, 1982: 222); “sekelompok orang yang diorganisir untuk tujuan mendapatkan kekuasaan pemerintahan, dengan melalui pemilihan  atau  dengan  cara  lain”  (Heywood,  1997);  “ any  political  group  identified  by  a given label that present at election, and is capable of placing through elections candidates for public office ” (Sartori, 1959); “ permanent organizations which contest elections, usually because they seek
to  occupy  the  decisive  decisions  of  authority  within  the  state ”  (Hagopian,  1978).  Sementara dalam  UU  No.  31/2002  partai  politik  didefiniskan  sebagai  “Organisasi  politik  yang dibentuk  oleh  sekelompok  warga  negara  Republik  Indonesia  secara  sukarela  atas dasar  persamaan  kehendak  dan  cita-cita  untuk  memperjuangkan  kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum”.
Setelah  dikemukakan  mengenai  definisi  partai  politik,  perlu  juga dikemukakan  mengenai  fungsi  dari  partai  politik.  Berkenaan  dengan  fungsi  partai politik  ini,  John  F.  Bibby  (1992)  menyebutkan  ada  enam  fungsi  dari  partai  politik. Fungsi-fungsi  tersebut  antara  lain:  Pertama,  serving  as  intermediaries,  yaitu  sebagai penghubung atau mekanisme penghubung antara warga Negara dengan pemerintah; kedua,  nominating  candidates,  yaitu  penentu  orang-orang  yang  akan  dipilih  dalam pemilihan  umum;  ketiga,  contesting  elections  and  channelling,  yaitu  mendorong pemilih  untuk  ikut  dan  menyalurkan  suara  dalam  pemilu;  keempat,    organizing  the government,  yaitu  mengorganisasikan  pemerintahan  seperti  parlemen  atas  dasar dukungan;  kelima,  providing  public  accountability,  yaitu  mengontrol  jalannya pemerintahan;  keenam,  managing  conflict,  yaitu  mendamaikan  konflik  akibat  dari adanya persaingan diantara berbagai tuntutan kelompok (Bibby, 1992: 5-13).
Gambar 1. Model Terbentuknya Partai Politik
Sumber: Riswanda Imawan, Bahan Kuliah Partai Dan Pemilu, Program Studi Ilmu Politik UGM, 2004.
Modernisasi                 Masyarakat                   Demokrasi Aspirasi Berkembang Fragmentasi sosial meluas Cross Cutting Interest Cross Cutting Affiliation Collective
Mind Collective Consciousness Partai politik Elite (Caucus) Party Catch-All party Mass Party Mobilisasi massa
Agregasi kepentingan

## 2. Budaya Patron and Client
Studi yang paling awal mengenai masyarakat Jawa, khususnya masyarakat desa  Jawa,  menunjukan  peran  menentukan  dari  kepemimpinan  dalam  membentuk perilaku  individu.  Karya  Feith  (1962-3),  Geertz  (1960a,  1960b,  1965),  Hofstede (1971),  Robert  Jay  (1963,  1969),  Kuncaraningrat  (1967,  1985),  dan  Sartono Kartodirjo (1966, 1972, dan 1984) tidak hanya menunjukan satu kasus.
Masyarakat  Jawa  umumnya  memahami  masyarakat  dalam  dua pembilahan,  yaitu  wong  gedhe  orang  berpengaruh  dan  wong  cilik  orang  pada umunya.    Wong  gedhe  umumnya  dipahami  sebagai  pemimpin  yang  punya  sudut pandang  yang  sama  sebagaimana  orientasi  masyarakat  kota,  “orang  pintar”, “pengambil keputusan yang epektif” dan “mempunyai kewenangan dalam kehidupan lokal.”  Sementara  wong  cilik  disisi  lain  merupakan  pengikut  yang  hanya  dipahami sebagai  orang  pasif  dan  masa  bodoh,  dan  “orang  yang  tidak  mengerti”  seperti Clifford Geertz menggambarkannya secara menarik (Geertz, 1965: 119-152).
Secara  Sama  Anderson  dalam  diskusinya  tentang  kekuasaan  dalam masyarakat Jawa menyebutkan:
"In general, little thinking was devoted to the sociology of Indonesian politics, and insofar as there was any sociological perspective at all, it centered on an elite-mass dichotomy, symbolized by the words pemimpin and rakyat. The word pemimpin (leader, big shot), like its synonyms tokoh, orang gedhe and pembesar, is quite undifferentiated in character and is applied without any  sense  of  disjuncture  to  officials,  generals,  and  politicians  alike.  At  the  bottom  of  the political  system  are  the  rakyat  (often  translated  as  "the  people"  or  "the  common  people"), again a term without any precise sociological contours. The rakyat are those who are masih bodoh (nonelite ar nonleaders). Obvious parallels can be drawn with the older division prijaji and wong cilik (little man), and literati and illiterates."
Stratifikasi  dalam  masyarakat  desa  Jawa  mungkin  juga  dapat  dipahami dalam  dua  bagian  pembilahan  seperti  diatas,  yaitu  pemimpin  dan  pengikut  atau rakyat.  Banyak  para  sarjana  mencoba  menggambarkan  hubungan  antara  pemimpin dan  rakyat  sebagai  pola  komunikasi  dimana  pemimpin  merupakan  figur  dominan ketika berhadapan dengan rakyat.  Tipe hubungan dinamakan sebagai pola hubungan patro-cilent  atau  bapak-anak  buah  (Karl  Jackson,  1980;  Silalahi,  1977;  dan  Sartono kartodirjo, 1984).
Dalam  diskusinya  Jackson  mengemukakan  mengenai  pola  partisipasi masyarakat Jawa Barat “ the critical factor for  the vast majority who live in villages is that the
decision have already been made for them by their superiors in the networks previously established superior-subordinate relations that dominate their social dan hence their political lives ” (Jackson, 1980:  185).  Persoalannya  dalam  analisis  Jackson  adalah,  pertama  dia  tidak menunjukan secara nyata dasar kekuasaan kepemimpinan politik di dalam masyarakat desa, kedua, cilentilisme bukan hanya merupakan penomena masyarakat Jawa, karena ini dapat juga ditemukan dalam berbagai pola hubungan kekuasaan baik itu didalam masyarakat tradisional maupun masyarakat modern. Ketiga, Jackson tidak memahami kenyataan  bahwa  ada  faktor  ideologi  yang  umum  yang  membuat  pemimpin  dan pengikut  mempunyai  pola  prilaku  politik  umumnya.  Ia  mencatat  bahwa  ” obedient behavior  is  not  based  on  agreement  with  the  leader’s  position  regardless  of  the  ideological countradictory  turns  that  he  may  take ,”  (Jackson,  1980:  186).  Ia  juga  menolak  dengan menyatakan  bahwa  kenyataan  pengikut  akan  tidak  selalu  patuh  terhadap  pemimpin sebagaimana ditunjukan oleh James Scott.
Konsep  kekuasaan  karismatik  dalam  pandangan  Weberian  lebih  cocok untuk  menjelaskan  pola  kepemimpinan  dalam  masyarakat  desa  Jawa.  Menurut Weber,  dasar  kepemimpinan  karismatik  adalah  kepercayaan  bahwa  pemimpin ditakdirkan  dan  kelebihan  khusus  yang  orang  pada  umumnya  tidak  mempunyai, seperti kekuatan supra natural, dan
“the charismatic leader gains and maintains authority solely by proving his strengt in life...he must perform miracles, and he must perform heroic deeds, and it is the qualified leader as such who  is  obeyed  by  the  virtue  of  personal  trust  in  him  and  his  revelation  his  heroism  or  his exemplary  qualities  so  far  as  they  are  found  within  the  scope  of  individuals’s  belief  in  his charisma”.
Konsep  kepemimpimpinan  karismatis  juga  dibahas  oleh  Soermasaid Moertono  dan  juga  Ben  Anderson  mengenai  kesaktian  (kesakten)  dalam  konsep kekuasaan  Jawa.  Karisma  adalah  kemampuan  seorang  pemimpin  dalam  ilmu  gaib atau  hal-hal  bersifat  keramat  untuk  memperbesar  pengaruh  sehingga  keabsahannya sebagai pemimpin dia kui dan didukung. Konsep kesakten adalah konsep inti dalam ideologi atau paham Jawa tradisional tentang kekuasaan.
Sementara  ciri-ciri  kepemimpinan  Karismatis  Ann  Ruth  Willner mengemukakan  sebagai  berikut.  Pertama,  adanya  keyakinan  bahwa  sang  pemimpin memiliki  kualitas  istimewa  yang  superhuman;  kedua,  para  pengikutnya  kehilangan kritisme  terhadap  pemimpinnya,  bahkan  cenderung  memperlakukan  pendapat  atau
sikap  pemimpinnya  sebagai  seuatu  kebenaran;  ketiga,  para  pengikut  memberika loyalitas mutlak kepada para pemimpinnya; dan keempat, massa pengikut senantiasa memperlihatkan komitmennya yang emosional dan personal terhadap pemimpinnya. Namun  Menurut  Hajrianto  Tohari,  karena  kepercayaan  kepada  karismatis  seorang pemimpin  selalu  bersifat  lokal  dan  terbatas,  dan  tidak  pernah  nasional,  apalagi universal, yakni karisma ditempat, daerah, atau golongan tertentu saja, serta tidak bagi komunitas  atau  tidak  pada  entitas  politik  lainnya,  maka  kepemimpinan  karismatis cenderung menciptakan primordialitas dan komunalitas.
Dalam  masyarakat  Desa  Jawa,  tipe  kepemimpinan  ini  juga  dimiliki  baik oleh pemimpin yang mempunyai posisi dalam  birokrasi formal sebagai kepala desa, dan  pemipimpin  diluar  birokrasi,  khsusnya  pemimpin  spritual.  Dalam  kasus  ini, Sartono Kartodidjo berpendapat bahwa, “di luar pejabat pemerintahan terdapat juga pemimpin  alami  yang  berkuasa  seperti  kyai  lokal,  haji,  guru,  dukun  (Kartodirdjo, 1972:  78).  Para  pemimpin  tersebut  mempunyai  atribut  tertentu  seperti  jimat  yang memberikan  perlindungan  dari  bahaya,  mempunyai  ilmu  kedigjayaan,  ilmu pengetahuan,  ilmu  keselamatan,  yang  memberi  kekuasaan  sebagai  manusia  lebih (Kartodirdjo,  1972:  79).  Tipe  kepemimpinan  ini  dapat  membentuk  perilaku  politik dalam negara berkembang seperti Indonesia.

## 3. Faksionalisme
Definisi  Faksionalisme  digambarkan  sebagai  'faksi'  kelompok  dengan karakteristik  yang  sangat  berbeda.  Dalam  kebanyakan  kasus,  konteks  dan  ruang lingkup  penelitian  sebagian  besar  mempengaruhi  definisi  dari  faksionalisme.  Faksi sebagai kombinasi atau pengelompokan pemilih dan pemimpin politik yang bersatu di waktu tertentu dalam mendukung calon. Selanjutnya, definisi dari faksi cenderung dikaitkan  dengan  identifikasi  kekuatan  organisasi.  Sebuah  analisis  rinci  dari faksionalisme  partai  dipelopori  oleh  Raphael  Zariski  dan  itu  adalah  analisis konseptual  pertama  yang  menawarkan  hipotesis  untuk  menjelaskan  politik  faksi menggunakan kerangka komparatif.
Zariski  mendefinisikan  faksi  sebagai:  setiap  intra-partai  kombinasi,  atau pengelompokan yang anggotanya berbagi rasa identitas umum dan tujuan umum dan diatur untuk bertindak secara kolektif sebagai blok yang berbeda dalam partai untuk mencapai tujuan mereka. Pemahaman Zariski tentang faksi jelas menyiratkan tingkat
daya tahan tertentu dari organisasi. Ia menunjukkan kebutuhan untuk faksi memiliki identitas  umum  dan  menjadi  terorganisir  secara  kolektif.  Kecenderungan  ini mengilhami definisi ini lebih berlaku untuk negara-negara dengan sistem politik yang lebih  mapan  dan  pihak  yang  dilembagakan.  Penafsiran  sempit  tentang  faksi diperkenalkan  oleh  Nathan  yang  cenderung  mengasosiasikan  faksi  dengan  ikatan patron-klien  terlepas  dari  tingkat  organisasi.  Menggambar  dari  analisis pengelompokan dalam Partai Komunis China, faksi menurut Nathan dapat dianggap sebagai  "jaringan  pribadi  pemimpin  individu  yang  beroperasi  pada  dasar  hubungan klientelis  untuk  tujuan  politik  mereka".  Meskipun  masalah  organisasi,  sarjana  lain telah mencoba untuk fokus pada dasar kelompok yang terbagi.
Perdebatan  lain  yang  berkaitan  dengan  aspek-aspek  motivasi  dari  faksi partai  adalah  apakah  faksi  dasarnya  kelompok  ideologis.  Pembahasan  mengenai faktor ideologis di faksi formasi dasarnya berasal dari gagasan bahwa faksi mungkin memiliki berbagai tujuan, kepentingan daerah atau kelompok, pengaruh pada strategi partai dan dari pemerintah, dan promosi seperangkat nilai diskrit.
Dalam  banyak  kasus,  ideologi  faksionalisme  menjadi  aspek  penting dalam  pembentukan  identitas  partai.  Ideologi  konflik  mencerminkan  perbedaan pendapat  tentang  nilai  yang  ditegakkan.  Magone  menyatakan  bahwa  kontroversi ideologi  sering  didasarkan  pada  desain  politik  untuk  organisasi  internal  partai  dan sistem  politik  di  masa  depan.  Perdebatan  lain  yang  berkaitan  dengan  aspek-aspek motivasi  dari  faksi  partai  adalah  apakah  faksi  dasarnya  kelompok  ideologis.
Pembahasan mengenai faktor ideologis di faksi formasi dasarnya berasal dari gagasan bahwa faksi mungkin memiliki berbagai tujuan, kepentingan daerah atau kelompok, pengaruh  pada  strategi  partai  dan  dari  pemerintah,  dan  promosi  seperangkat  nilai diskrit.  Dalam  banyak  kasus,  ideologi  faksionalisme  menjadi  aspek  penting  dalam pembentukan  identitas  partai.  Ideologi  konflik  mencerminkan  perbedaan  pendapat tentang nilai yang ditegakkan. Magone menyatakan bahwa kontroversi ideologi sering didasarkan  pada  desain  politik  untuk  organisasi  internal partai  dan  sistem  politik  di masa depan. Beller dan Belloni hati-hati menentukan faksi sebagai: setiap kelompok yang relatif terorganisir dan yang bersaing dengan rival kekuasaan keuntungan dalam kelompok yang lebih besar dari yang merupakan bagian.

## Metode
Partai  Golkar  merupakan  partai  pendukung  Orde  Baru  dengan  system organisassi yang kuat. Namun demikian, dalam internal partai Golkar ada bibit-bibit perpecahan yang muncul akibat adanya faksionalisme. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  gejala  faksionalisme  di  dalam  tubuh  partai  Golkar  di  era  multi  partai. Guna  kepentingan  perolehan  data,  penulis  mempergunakan  studi  kepustakaan  baik berupa  Jurnal,  Buku,  maupun  Internet.  Analissa  dalam  penelitian  ini  menggunakan model  comparative  analysis,  yaitu  sebuah  metode  analisis  yang  mempergunakan perbandingan  sebagai  perangkat  untuk  memahami  dan  menjelaskan  fenomena faksionalisme  di  dalam  tubuh  partai  politik,  khususnya  Partai  Golkar.  Golkar  pada masa Orde Baru dipakai sebagai pembanding untuk menjelaskan model faksionalisasi dan resolusi konflik antar faksi di internal partai Golkar di era Multi Partai.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Faksionalisme Politik Pasca Orde Baru
Dalam penelitian ini dibedakan antara partai baru dan partai lama. Partai lama adalah partai yang telah berhasil berkompetisi dalam semua pemilu demokratis sejak 1999, sementara partai baru adalah partai yang hanya mulai berpartisipasi dalam pemilu tahun 2004 atau sesudahnya. Memahami kedua kelompok partai ini berguna karena kedua kelompok ini tidak hanya berbeda dalam jangka waktu organisasi, tetapi juga dalam akar di masyarakat dan struktur organisasi mereka. Hal ini pada gilirannya akan berimplikasi pada pola-pola faksionalisme yang terjadi.
“Secara  tipologis,  partai-partai  baru  termasuk  Partai  Demokrat,  PD,  Partai  Gerakan Indonesia  Raya  (Gerakan  Indonesia  Raya,  Gerindra),  Partai  Hati  Nurani  Rakyat (Rakyat Nurani Rakyat, Hanura) dan Partai Demokrasi Nasional (Nasional Demokrat) Nasdem)  semuanya  dapat  diklasifikasikan  sebagai  'partai-partai  personalistis'” (Gunther dan Diamond, 2003: 187 dalam Fionna dan Tomsa, 2017). Tujuan mereka pada  saat  pembentukan  adalah  untuk  melayani  sebagai  kendaraan  pemilihan  untuk ambisi  presiden  dari  tokoh-tokoh  politik  utama.  Secara  signifikan,  semua  partai  ini didirikan oleh atau untuk mantan jenderal atau taipan yang sebelumnya terkait dengan Golkar (Aspinall dan Sukmajati, 2016: 17 dalam Fionna dan Tomsa, 2017 ).
Secara sederhana, ciri yang paling menonjol dari partai lama (Golkar dan PPP) tidak adanya tokoh sentral yang sangat berkuasa dalam partai. Hal ini berbeda dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan tradisi partai dinasti
yang  berpusat  pada  pemimpin  partai  Megawati  Soekarnoputri.  Sebagaimana  halnya partai  lama  lainnya,  PDIP  memiliki  unsur-unsur  clientelistic  yang  kuat,  terutama  di tingkat lokal. Lebih jauh, generassi baru partai yang lahir dan ikut pemilu mulai 2004 lebih menunjukan cita-cita atau ambisi pribadi dari pendiri partai. Banyak patai yang berdiri  dan  ikut  pemilu  pasca  1999  hanya  dijadikan  sebagai  kendaraan  bagi  invidu pendiri  partai  untuk  maju  dalam  pencalonan  presiden.  Kenyataan  ini  memunculkan konsep  baru  tentang  partai  di  Indonesia  di  era  multi  partai  sebagai  “ presidensialis party ”.
Perbedaan  dalam  pengembangan  organisasi  dan  struktur  institusional antara  partai  lama  yang  lebih  tua  dan  partai  presidensial  yang  lebih  baru  memiliki implikasi untuk ruang lingkup dan sifat faksionalisme yang lazim dalam partai-partai ini.  Sebagai  kelompok  yang  diorganisir  secara  longgar  dalam  organisasi  yang  lebih besar  yang  saling  bersaing  untuk  mendapatkan  kekuatan  (Belloni  dan  Beller,  1978: 419  dalam  Fionna  dan  Tomsa,  2017).  Faksi-faksi  dapat  berkisar  dari  faksi-faksi terprogram yang relatif koheren yang mengejar tujuan kebijakan, di sisi lain ada faksi- faksi  clientelistic  yang  lebih  cair  yang  berkumpul  di  sekitar  pelindung  kuat  dengan harapan mendapatkan akses ke sumber daya patronase yang menguntungkan.
“Di  Indonesia,  jejak-jejak  pembagian  program  atau  bahkan  ideologis  masih dapat  ditemukan  di  beberapa  partai  lama,  tetapi  secara  keseluruhan  pola dominan faksionalisme dalam beberapa tahun terakhir telah dibentuk oleh apa yang Sartori (1976: 76) disebut 'faksi kepentingan' daripada 'Faksi-faksi prinsip'” (Fionna dan Tomsa, 2017).
Kondisi  tersebut  terindikasi  terjadi  dalam  partai  partai  baru  yang  lebih personalis di mana dinamika faksi berputar hampir secara eksklusif di sekitar akses ke sumber-sumber patronase yang didistribusikan oleh pemimpin dominan.

## 2. Faksionalisme di Tubuh Golkar
Kelahiran  Partai  Golkar  diawali  dengan  berdirinya  Sekber  Golkar  pada masa-masa  akhir  pemerintahan  Presiden  Soekarno,  tepatnya  1964  oleh  Angkatan Darat  untuk  menandingi  pengaruh  Partai  Komunis  Indonesia  dalam  kehidupan politik. Dalam perkembangannya, Sekber Golkar berubah wujud menjadi Golongan Karya  dan  menjadi  salah  satu  organisasi  peserta  Pemilu.  Sekber  Golkar  sendiri merupakan  gabungan  beberapa  organisasi.  Karena  banyaknya  Organisasi-organisasi
yang  terhimpun  ke  dalam  Sekber  GOLKAR  ini  kemudian  dikelompokkan berdasarkan kekaryaannya ke dalam 7 (tujuh) Kelompok Induk Organisasi (KINO), yaitu:  Koperasi  Serbaguna  Gotong  Royong  (KOSGORO),  Sentral  Organisasi Karyawan  Swadiri  Indonesia  (SOKSI),  Musyawarah  Kekeluargaan  Gotong  Royong (MKGR),  Organisasi  Profesi,  Ormas  Pertahanan  Keamanan  (HANKAM),  Gerakan Karya  Rakyat  Indonesia  (GAKARI),  Gerakan  Pembangunan  Untuk  menghadapi Pemilu 1971.
“Hasil  restrukturisasi  pada  Oktober  tahun  1969,  adalah  Sekber  Golkar melakukan  reorganisasi  dengan  membuat  tujuh  Kelompok  Induk  Organisasi (KINO), diantaranya  SOKSI, KOSGORO,  MKGR, Profesi, Ormas Hankam, dan Karya Pembangunan. Organisasi-organisasi tersebut adalah organisasi baru yang menampung kaum intelektual dan politisi Orde Baru yang modernis dan berpikiran reformis” (Hadi dan Kusuma, 2012)
Lebih  jauh,  pada  waktu  itu  Golkar  dikenal  dengan  sebutan  Sekber  Golkar  karena berhasil  menghimpun  kekuatan  dari  berbagai  organisasi  pemuda,  buruh,  petani, nelayan,  militer  dan  berbagai  macam  organisasi  lainnya  untuk  mereduksi  kekuatan PKI di Indonesia (Maringantua, 2015).
Pasca  Orde  Baru,  Partai  Golkar  menghadapi  tekanan  dari  segala  arah, baik dari internal  maupun  eksternal partai.  Atas nama reformasi, banyak  kalangan menuntut  agar  partai  Golkar  dibubarkan  karena  jadi  bagian  dari  Orde  Baru. Kondisi tersebut membuat partai Golkar harus menghadapi segala tekanan dan hal ini  juga  memicu  menguatnya  konflik  internal  Partai  Golkar.  Guna  merespon tekanan  eksternal  dan  internal  akibat  reformasi  politik,  Partai  Golkar  melakukan konsolidasi  dengan  diadakannya  Musyawarah  Nasional  Luar  Biasa  (Munaslub). Musyawarah  ini  terdapat  dua  blok  dari  pihak  birokrasi  (sipil)  di  bawah  pimpinan Akbar Tandjung dan blok militer di bawah pimpinan Edi Sudrajat yang kemudian hasil musyawarah dimenangkan oleh Akbar Tandjung dari kelompok sipil yang pro reformasi.
Eksistensi  Partai  Golkar  masa  reformasi  terus  meningkat  di  bawah pimpinan  Akbar  Tandjung.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  hasil  Pemilu  1999  dan  2004 dimana  Partai  Golkar  masih  tetap  eksis  dalam  memenangkan  Pemilu  meskipun disisi  lain  mengalami  penurunan  dibandingkan  masa  Orde  Baru.  Hal  ini dikarenakan  Golkar  di  bawah  kepemimpinan  Akbar  Tanjung  mengikuti  semangat
baru  reformasi  dengan  menunjukan  keterbukaan  Partai  Golkar  terhadap  proses demokratisasi,  yang diwujudkan  dalam paradigma baru Partai  Golkar. Selanjutnya, dalam Munas VII Golkar di Bali memperlihatkan adanya fenomena faksi-faksi yang terbentuk  atas  kepentingan  politik  dari  masing-masing  basis  social:  dari  kalangan birokrat  dibawah  pimpinan  Akbar  Tandjung;  kalangan  militer  dibawah  pimpinan Wiranto; dan kalangan pengusaha dibawah pimpinan Jusuf Kalla yang saat itu telah menjabat  sebagai  wakil  presiden.  Hasil  Munas  ini  memilih  ketua  umum  Partai Golkar periode 2004-2009, yaitu; Jusuf Kalla. Jusuf Kalla dianggap akan membawa ruang kekuasaan baru bagi Partai Golkar di pemerintahan.
“Penyebab dukungan Partai Golkar terhadap praktik politik klan ini adalah yang pertama ,  karena  mahalnya  demokrasi  di  Indonesia  maka  partai-partai  politik  di Indonesia  membutuhkan  sumber  pembiayaan  agar  dapat  bertahan  dalam kontestasi politik di Indonesia. Partai Golkar yang pada awalnya disokong oleh rezim  dalam  segala  hal  termasuk  pembiayaan,  pasca  reformasi  sokongan  dana tersebut  hilang  dan  dengan  terpaksa  mencari  sumber  dana  lain  yang  bisa membiayai operasional partai” (Ridha, 2016).

## 3. Faksionalisme Partai Golkar: Dari Fungsional ke Personal
Sebagai  wujud  dari  keterbukaan,  Golkar  menjadi  partai  terbuka  bagi siapa  pun  untuk  masuk  menjadi  kader.  Kondisi  ini  satu  sisi  memberi  energy  baru bagi  Golkar  dalam  menghadapi  persaingan  politik,  namun  di  sisi  lain  dengan masuknya  kader  baru,  juga  menambah  tensi  politik  di  internal  semakin  tinggi. “Inklusivisme  yang  dibawah  Partai  Golkar  saat  reformasi,  membuat  intensitas konflik internal Partai Golkar semakin tinggi, karena semakin banyak kalangan yang masuk  dalam partai. Hal ini berarti  semakin banyak kepentingan di internal  partai dan berdampak pada pengorganisasian Partai Golkar dari level pusat sampai daerah. Hal  ini  terlihat  dari  hasil  pemilihan  kepala  daerah  langsung  sepanjang  2004-2009, dimana Partai Golkar mengalami penurunan” (Misrina, 2010:5).
“Belakangan ini, konflik internal yang terus merongrong Golkal menjadi batu sandungan  dalam  memperkuat  konsolidasi.  Pergumulan  perebutan  kekuasan oleh para elit partai, telah menyebabkan partai ini tidak lagi mengurusi kader- kadernya  dengan  baik.  Golkar  era  reformasi  memang  lagi  tidak  memiliki tokoh  center  yang  menjadi  panutan  dan  bahkan,  generasi  yang  berada  di dalamnya  termasuk  generasi  “tua”.  Akibatnya,  banyak  kader  yang  pindak  ke partai lain atau bahkan mendirikan partai baru.” (Mawazi, 2017)
Lebih  jauh,  perhelatan  pilkada  yang  mendorong  para  kader  bersifat pragmatis.  Kondisi  ini  merugikan  Partai  Golkar,  karena  konsolidasi  partai  dalam menghadapi  pemilu  2014  menjadi  terganggu.  Hal  ini  dibuktikan  dengan menurunnya suara partai Golkar pada pemilu 2009. Hasil pemilu 2009 menyatakan Partai  Golkar  mendapat  14%  suara  dari  20%  hasil  suara  pada  pemilu  2004. Kemorosotan Partai Golkar pun terjadi di daerah-daerah basis massa Golkar yang telah dikuasai oleh Partai Demokrat.”
“Pada  pemilu  tahun  2009  diikuti  38  partai  politik  nasional.  Hanya  sembilan partai  yang  memenuhi  ambang  batas  perolehan  suara  2,5  persen,  yaitu  Partai Demokrat  20,85  persen,  Partai  Golkar  14,45  persen,  PDI-Perjuangan  14,03 persen,  PKS  7,88  persen,  PAN  6,01  persen,  PPP    5,32  persen,  PKB  4,94 persen,  Gerindra  4,46  persen,  dan  Hanura  3,77  persen.Partai  Demokrat  yang memperoleh 20,85 persen suara dan menjadi pemenang dalam pemilu 2009 itu. kemenangan  PD  tidak  lain  ialah  berkat  tokoh  karismatik  seorang  Susilo Bambang  Yudoyono.  Posisi  sebagai  presiden  dan  dewan  pembina  PD,  telah berhasil  mendongkrak  suara  PD.  Tetapi,  karena  sistem  pemerintahan  yang berlaku  di  Indonesia,  meskipun  PD  memenangkan  pemilihan  legislatif,  tidak berari ia bisa langsung duduk di kursi kepresisdenan” (Mawazi, 2017).
Kondisi  tersebut  menunjukan  bahwa  di  dalam  tubuh  partai  Golkar, terjadi perubahan faksionalisme yang tadinya dari kelompok funsionalis menjadi lebih ke personal. Banyak kader yang berusaha mendapatkan rekom partai Golkar dengan menunjukan  kesetiaannya  pada  pimpinan  partai  (Ketua  Umum)  di  dalam menjalankan  organisasi.  Dengan  demikian,  kekuatan  kelompok  fungsional  di  dalam tubuh  Golkar  posisinya  sudah  digantikan  dengan  kekuatan  kekuatan  personal  yang umumnya adalah orang kuat yang pernah mendudukan pimpinan teras Golkar. Hal ini secara tersirat diakui oleh Jusuf Kalla yang merupakan salah satu mantan Ketua Umum Partai Golkar. “Menurut Kalla, adanya kelompok-kelompok di Golkar bisa terjadi  karena  pernah  dalam  satu  kepengurusan.  Dia  mencontohkan  dirinya  atau Aburizal  Bakrie  yang  pernah  menjadi  Ketua  Umum  Golkar.  Begitu  juga  dengan Akbar  Tanjung, dan lainnya”  (Kompas.com,  2017).  Ihwal  adanya  grup-grup besar di  Golkar  ini  disebut  Presiden  Joko  Widodo  saat  membuka  musyawarah  nasional luar biasa Golkar pada Senin  malam, 18 Desember 2017.  Dia  menyebut sejumlah grup besar seperti grup Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie, Luhut Binsar Panjaitan, Akbar tanjung, maupun Agung Laksono.
Walaupun demikian, sebenarnya Partai Golkar menjadi salah satu partai yang  mampu  membebaskan  diri  dari  ketergantungan  pada  seseorang  sosok  atau pemimpin.  Seperti  sering  dikatakan  banyak  pengamat  tak  ada  pemegang  saham mayoritas  dalam  Partai  Golkar.  Inilah  kekuatan  sekaligus  kelemahan  Partai  Golkar seperti  sudah  terbukti,  partai  ini  menjadi  solid  saat  menghadapi  gempuran  hebat diawal  reformasi.  Oleh  karena  itu,  partai  Golkar  tidak  akan  kehilangan  stok pemimpin yang siap menggantikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Generasi Akbar Tandjung, Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie maupun Agung Laksono harus rela dan segera  menyerahkan  estafet  kepemimpinan  kepada  generasi  dibawahnya.  Namun demikian, konflik kepentingan yang muncul mengalami pergeseran, tidak lagi berbasis kelompok fungsional namun berbasis kelompok pertemanan ( clique ) dalam organisasi. Ada  faksi  Setya  Novanto  dengan  pendukung  utama  seperti  Azis  Syamsudin,  Roem Kono.  Kemudian,  faksi  Ade  Komarudin  dengan  pendukung  utama  Bambang Soesatyo, Firman Soebagyo, M Misbhakun. Ada pula faksi Airlangga Hartarto dengan pendukung  utama  Fayakhun  Andriadi”.  Persoalan clique ,  juga  bisa  tergambar  pada saat  perhelatan  penentuan  calon  presiden  antara  kubu  Aburizal  Bakrie  dan  Luhut Panjaitan.
It should be noted that Golkar suffered a split in the 2014 presidential election wherein the faction  of  Chairman  Aburizal  Bakrie  supported  Prabowo-Hatta  Rajasa,  while  the  other faction led by Luhut Panjaitan voted for Joko Widodo-Kalla (Aminnudin, 2016).
Lebih  jauh,  diluar  itu  semua  masih  ada  pula  tokoh-tokoh  muda  Partai Golkar  yang  tengah  mencoba  membangun  dukungan  seperti  Agus  Gumiwang Kartasasmita, Zainudin Amali, Agun Gunandjar Sudarsa dan sebagainya. Selanjutnya, dalam  Musyawarah  Nasional  Luar  Biasa  (Munaslub)  Partai  Golkar  secara  resmi mengukuhkan  Airlangga  Hartarto  sebagai  nahkoda  baru  partai  berlambang  pohon beringin.

## Kesimpulan
Golkar  lahir  sebagai  respon  menguatnya  peran  politik  Partai  Komunis Indonesia  di  penghujung  kekuasaan  Orde  Lama.  Setelah  kekuasaan  beralih  dari Soekarno ke Soeharto, yang menandai bergantinya rezim, Golkar terus mengawal dan menjadi penyokong utama rezim Orde Baru disamping ABRI dan Birokrasi di bawah komando Soeharto. Selama Orde Baru berkuasa, pemilu yang diselenggarakan mulai
tahun  1971  sampai  1998,  Golkar  selalu  menjadi  partai  pemenang  mayoritas  di  atas 60%.
Krisis moneter yang melanda Indonesia berimbas pada krisis politik yang memaksa  Soeharto  menyerahkan  kekuasaannya  kepada  wakil  Presiden  B.J.  Habibie yang  sekaligus  menandai  berakhirnya  rezim  Orde  Baru.  Setalah  Orde  Baru  bubar, kekuatan  Golkar  mengalami  penurunan  seiring  dengan  mengikisnya  dukungan masyarakat  akibat  ditinggalkan  oleh  kelompok  yang  mewarnai  faksionalisme  di internal Golkar. Namun demikian, kekuatan politik Golkar tidak benar-benar habis, hal  ini  dibuktikan  dengan  hasil  pemilu  1999  yang  mampu  meraih  posisi  runner-up dengan  suara  22%  di  bawah  suara  PDIP  36%.  Bertahannya  suara  Golkar  ini  tidak lepas  dari  strategi  Akbar  Tanjung  sebagai  Ketua  Umum  yang  berusaha  merespon tuntutan  reformasi  seperti  demokratisasi  dan  transparansi.  Dengan  adanya keterbukaan  ini  banyak  kader-kader  baru  yang  masuk  dan  mewarnai  dinamika faksionalisme di internal Golkar pasca Orde Baru.
Dinamika  faksionalisme  di  internal  Golkar  pasca  Orde  Baru  semakin tinggi  tensinya  akibat  adanya  persaingan  kader  untuk  berebut  kekuasaan  di  Daerah sebagai  wujud  otonomi.  Pragmatisme  politik  yang  menyeruak  ditambah  perilaku nepotism  dalam  persaingan  pilkada  telah  mendorong  Golkar  kedalam  persaingan internal  baru  berupa  clique  kelompok  yang  berporos  pada  personal.  Dengan demikian,  dalam  internal  Golkar  sekarang  ini  faksionalisme  yang  berbasis  pada kelompok fungsionalis telah bergeser ke kelompok berbasis nepotis yang muncul dari kedekatan selama menjalankan kepemimpinan.

## Daftar Rujukan
Anderson,  B.  and  Kahin,  Andrey  (1982) Interpreting  Indonesian  Politics:  Thirteen Contribution to the Debate . Ithaca : Cornell Modern Indonesian Project.
Aminuddin,  M.  F.  (2016)  ‘Electoral  System  and  Party  Dimension  Assessment  in Democratic Indonesia’, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , 20(1), pp. 1–15. Amstutz, Mark R.  (1982) An Introduction to Political Science, The Management of Conflict , USA: Foreman and Company.
Bibby,  John  F.  (1992) Politics,  Parties,  and  election  in  America ,  Chicago:  Nelson-Hall Publisher.
Fionna,  Ula,  and  Dirk  Tomsa  (2017) Parties  and  Factions  in  Indonesia:  The  Effects  of Historical  Legacies  and  Institutional  Engineering , The  ISEAS  Working  Paper Series , ISEAS-Yusof Ishak Institute.
Geertz, Clifford, (1960) The Religion of Java . Glencoe : The Free Press.
-----------,  Clifford,  (1959)  “The  Javanese  Kyai:  The  Changing  Role  of  a  Cultural Broker”, Comparative Studies in Society and History , (2): 250–256.
-----------,  Clifford,  (1965) The  Social  History  of  an  Indonesian  Town .  Cambridge, Massachusets: MIT Press.
----------,  Clifford,  (1981) Abangan,  Santri,  Priyayi  Dalam  Masyarakat  Jawa ,  Jakarta: Pustaka Jaya
Hadi, Dwi Wahyono dan Gayung Kasuma (2012) PROPAGANDA ORDE BARU 1966-1980, Verleden , Vol. 1 No. 1
Hagopian, Mark N. (1978) Regimes, Movements, and Ideologies, A Comparative Introduction To Political Science , New York, and London, Logman Inc.
Jackson, Karl D., (1973) Traditional Authority, Islam and Rebellion . Berkeley: University of California Press.
---------,  dan  Lucian,  W.    Pye,  (1978) Political  Power  and  Communication  in  Indonesia , London, University of California Press.
Misrin. (2010) Meta Morposis Faksionalisme Internal Partai Golkar di Maluku Utara Pada Pilkada 2007, Jurnal Studi Pemerintahan Volume 1 Nomor 1.
Mawazi, Abd. Rahman (2017) Dinamika Partai Politik dalam Sistem Presidensil di Indonesia, IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia , Vol. 6, No.
2
Neumann, Sigmund (1956) Toward a Comparative Study of Political Parties, dalam Modern Political Parties , ed. S. Neumann, Chicago: University of Chicago Press.
Ridha,  T.R  Muhammad  (2016)  Dilema  Pelembagaan  Partai  Gologan  Karya (GOLKAR) Di Tingkat Lokal: Fenomena politik Klan, CosmoGov , Vol. 2 No. 1.
Thohari,  Hajriyanto  Y.  (2002) Kepemimpinan  Nasional,  Antara  Primodialisme  dan Akuntabilitas ,  dalam  Maruto  MD  dan  Anwari  WMK,  (editor), Reformasi Politik  dan  Kekuatan  Masyarakat,  Kendala  dan  Peluang  Menuju  Demokrasi, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.