Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia – ISSN : 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 3, No. 9 September 2018

## PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PERIZINAN REKLAME DALAM MEWUJUDKAN KETERTIBAN KOTA

## Junaedi
Program Pascasarjana UNSWAGATI  Cirebon Email: pascajunaedi@gmail.com

## Abstrak
Reklame merupakan salah satu bentuk iklan dengan bentuk  visual sebagai sarana promosi  yang  memenuhi  ruang  publik.  Perusahaan  perikalanan  (biro  iklan)kerap kali hanya mementingkan kliennya daripada aspek keselamatan,  keefektitifan  Dan estetika  kota  kdang  berebut  titik  –  titik  pemasangan  reklame  disetiap  sudut  kota dengan  tidak  ragu  mengesampingkan  aspek  hukum  yang  ada,  sehingga  akan berdampak  pada  kawasan  perkotaan  seperti  hutan  reklame.  Pemerintah  daerah mendapatkan  keuntungan  atas  keberadaan  reklame  dari  pajak  daerah.  Disisi  lain masyarakat  membutuhkan  ruang  public  yang  nyaman    dan  layak  dari  suatu  kota sebagai suatu regulasi memiliki fungsi sebagai alat menciptakan ketertiban umum Dan pendukung pemerintah dalam memenuhi kebutuhan rumahtangganya  sendiri secara  finansial.  Metode  yang  di  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan menggunakan  sosio-legal.  Pengambilan  data  bersumber  dari  data    primer  Dan sekunder  yang  kemudian  di  analisis.  Adapun  hasil  penelitiannya  bahwa penegakkan  hukum  terhadap  pelanggaran  perizinan  pemasangan  reklame  sudah dilakukan  baik  melalui  tindakan  adminsitrtif  maupun  tindakan  non  yutisi  dan tindakan yustisi. Namun sesuai dengan keadaan dilapangn intensitas pelanggaran dalam  perizinan  penyelenggaraan  reklame    masih  relative  tinggi.  Hal  ini  tentu berdampak  pada  ketertiban  dan  keindahan  kota  Cirebon.  Sehingga  perlu  adanya pengawasan yang menyeluruh mulai dari perizinan hingga pengawasan pada saat pemasangan reklame dilakukan.

## Kata Kunci : Reklame, Penegakkan Hukum

## Pendahuluan
Iklan atau reklame berkaitan erat dengan cara berproduksi industry modern yang menghasilkan produk – produk dalam kuantitas besar, sehingga harus mencari pembeli. Iklan  juga  merupakan  salah  satu  cara  strategi  pemasaran  yang  bermaksud  untuk mendekatkan  barang  yang  hendak  di  jual  dengan    konsumen  atau  pembeli  (Bertens, 2000:263). Reklame merupakan sarana promosi yang menjanjikan keuntungan sehingga banyak  para  pengusaha    bersekala  besar  maupun  kecil  untuk  menggunakan  cara  ini.
Kota Cirebon menjadi salah  satu pusat perkembangan pembangunan yang sangat pesat di Jawa Barat. Hal ini menjadi pemicu para pengusaha untuk mendapatkan keuntungan dari produk – produk  yang ditawarkanya, oleh karena itu izin pemasangan reklame ini menjadi  faktor  penting  dalam  menciptakan  kondisi  yang  nyaman  dan  bersih  dari reklame  –  reklame  yang  diapasang.  Kompleksitas  kegiatan  yang  menumbuhkan persaingan  bisnis  yang  ketat  akan  mengakibatkan  persaingan  dalam  hal  promosi. Sehingga  dengan  adanya  persaingan  promosi  tersebut  kebutuhan  akan  media  promosi menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi kawasan  industri perdagangan.
Keberadaan  papan  reklame  yang  tersebar  di  sepanjang  jalan  di  lingkungan perkotaan  dapat  mengganggu  baik  dari  segi  keindahan,  kenyamana  dan  keselamatan bagi masyarakat sekitar.  Disisi lain mungkin hal ini menjadi satu keuntungan tersendri bagi para pengguna/pemasang iklan dalam menyampaikan informasi produk–produknya yang  ditawarkan.  Namun  pandangan  pemerintah  daerah  kota  Cirebon  tentu  berbeda, Pemerintah  kota  Cirebon  berupaya  untuk  menata  dan  menertibkan  peraturan pemasangan  papan  reklame  melalui  peraturan  daerha  nomor  3  tahun  2010  tentang penyelenggaraan  izin  rekalme    dan  Perda  Kota  Cirebon  Nomor  6  tahun  2014  tentang pajak  daerah.  Dikeluarkanya  peraturan  ini  pemerintah  bertujuan  untuk  mengatur pemasangan  papan  reklame  yang  berimbang  dengan  estetika/keindahan  kota  Cirebon yang bersih, indah dan nyaman.
Dalam  kenyatannya  sesuai  dengan  hasil  pengamatan  peneliti  bahwa  selama peraturan  ini  berlaku  sampai  saat  ini  masih  banyak  iklan  atau    reklame–reklame  yang tidak  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku.  Banyak  sepanduk  dan  reklame  yang terpasang dimana–mana, tanpa menghiraukan peraturan yang sudah ada. Oleh karena itu melihat  kondisi  seperti  ini  penelti  ingin  mengetahui  lebih  lanjut  mengenai  bagaimana proses  “ Penegakkan  Hukum  Terhadap  Pelanggaran  Perizinan  Reklame  Dalam Mewujudkan Ketertiban Kota Cirebon”.

## Metode Penelitian

## 1. Jenis Penelitian
Dalam  penelitian  ini  mendasarkan  pada  penelitian  hukum  yang  menggunakan  jenis penelitian non doctrinal. Hukum tidak hanya di konsepkan sebagai keseluruhan asas – asas atau kaidah yang mengatur kehidupan  manusia dalam masyarakat, melainkan
meliputi  pula  lembaga–lembaga  dan  proses–proses  yang  mewujudkan  berlakunya kaidah–kaidah  itu  dalam  masyarakat  sebagai  perwujudan  makna  simbolik  dari prilaku sosial. Dalam penelitian ini  menggunakan  metode pendekatan study sosio– legal.  Sosio  legal  adalah  studi  hukum  yang  menggunakan  pendekatan  metodologi ilmu sosial dalam arti yang luas. Kajian ini mengacu pada semua bagian dari ilmu – ilmu  sosial  yang  memberikan  perhatian  pada  hukum,  proses  hukum  atau  sistem hukum. Studi sosial merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan hukum maupun  ilmu – ilmu sosial. Hal ini mengkaji fenomena hukum yang tidak diisolasi dari konteks – konteks sosial, politik, ekonomi, budaya dimana hukum itu berada.

## 2. Sumber Data
a. Data Primer
Adalah jenis data yang diperoleh  dari hasil wawancara langsung terhadap pihak –  pihak  yang  terkait  guna  memperoleh  infromasi  permasalahan  yang  akan  di teliti,  berupa  data  –  data  dan  fakta  secara    langsung  dilapangan  dari  beberapa sumber informasi terkait.

## b. Data Sekunder
Adalah  jenis    data  yang  diperoleh  dengan  melakukan  kajian  –  kajian  pustaka serta  mempelajari  berbagai  literature,  karya  ilmiah,  jurnal,  dan  berbagai  tulisan yang mendukung.

## 3. Teknik Pengumpulan Data
Dalam  proses  pengumpulan  data  peneliti  gunakan  dalam  penelitian  ini  untuk mendapatkan informasi hasil penelitian, maka peneliti melakukan:
a. Wawancara
b. Observasi dan
c. Studi kepustakaan.

## Hasil dan Pembahsan
A. Konstruksi Pengaturan Pengakkan Hukum Dalam Sistem Perizinan Reklame 1. Peraturan Terkait Dengan Reklame
Sesuai  dengan  kewenangan  dan  otonomi  daerah,  maka  pemerintah  kota  Cirebon telah  mengatur  dalam  peraturan  daerah  Nomor  3  tahun  2010  tentang  Ijin Penyelenggaraan  Reklame.  Disini  secara  umum  dinyatakan  bahwa  setiap
penyelenggaraan  reklame  harus  mempunyai  ijin  Dan  secara  umum  ijin  yang diberikan selama 3 tahun yang setelahnya dilakukan perpanjangan lagi manakala lingkungan  memungkinkan  dan  kebijakan  yang    ada    masih  memungkinkan  ijin tersebut.  Selain  diatur  dalam  perda  diatas  juga  diatur  dalam  peraturan  Daerah Nomor  9  tahun  2003  tentang  ketertiban  umum.  Dalam  perda  selanjutnya  diatur pula  tentang  pajak  reklame.  Ketentuan  teknis  sebagai  bentuk  pelaksanaan  perda dituangkan dalam bentuk peraturan walikota Nomor 38 tahun 2014.
Penyelenggaraan  izin  reklame  di  Kota  Cirebon  dirumuskan  melalui  peraturan pemerintah  daerah  yang  telah  di  tetapkan  dengan  berpedoman  pada  peraturan pemerintah  daerah  nomor  3  tahun  2010  tentang  izin  penyelenggaraan  reklame, peraturan    daerah  nomor  4  tahun  2010  tentang  izin  bangunan  gedung,  dan peraturan  walikota  Nomor  38  tahun  2014  tentang  petunjuk  Pelaksanaan  Pajak Reklame.

## 2. Mekanisme Penyelenggaraan Reklame
Berdasarkan peraturand daerha nomor 3 tahun 2010 tentang izin Penyelenggaran Reklame, untuk reklame yang sifatnya permanen permohonan izin melalui Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu. Selanjutnya dibahas oleh Team Teknis yang terdiri dari dinas terkait seperti:
a. Dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset  daerah;
b. Dinas kebersihan dan pertamanan;
c. Dinas pekerjaan umum, perumahan,energy Dan sumber daya  mineral;
d. Dinas perhubungan, informasi Dan komunikasi;
e. Dinas  pemuda, olahraga, kebudayaan Dan pariwisata;
f. Badan penanaman modal Dan pelayanan  perizinan terpadu;
g. Satuan polisi pamong praja;
h. Satuan lalu lintas.
B. Pelaksanaan  Penegakkan  Hukum    Terhadap  Pelanggaran  Perizinan  Reklame Untuk Dapat Mewujudkan Ketertiban Di Kota Cirebon
Berdasarkan  Hasil  penelitian  jumlah  reklame  yang  ditertibkan,  maka  jika dalam  satu  kali  penertiban  Satuan  Pamong  Praja  menertibkan  25  reklame,  maka dengan intensitas kegiatan 3 sampai 4 kali, akan di tertibkan 100 reklame  temporer.
Hal  ini  juga  belum  termasuk  penertiban  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD).
Tindakan penertiban langsung dilakukan oleh Badan Penanaman Modal Dan Pekayanan Perijinan Terpadu dengan melakukan penempelan stiker agar tidak dapat melanjutkan  pendirian  reklame  permanen  terhadap  bangunan  reklame  yang  belum berijin.  Namun  laporan  perlunya  tindakan  penertiban  yang  dikirmkan  kepada Walikota    belum  di  tindaklanjuti  dengan  perintah  walikota  untuk  melakukan pembongkaran reklame.
Selain    penertiban  langsung,  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  juga  melakukan upaya  pembinaan  dengan    memanggil  pemilik  reklame  atau  advertising  untuk diberikan arahan dan diingatkan kembali akan hak, kewajiban dan konsekwensi atas pelanggaran  yang  dilakukan,  sehingga    diharapkan  kepada  mereka  ketentuan pemasangan  reklame,  menunjukkan  kepada  mereka  surat  pernyataan  yang  telah ditandatangani mereka pada saat megurus  ijin reklame temporer Dan dibutkan surat pernyataan yang prisnsipnya:
a. Menyadari bahwa mereka telah melakuka pelanggaran pemasangan rekalme;
b. Menertibkan reklame terpasang yang melanggar;
c. Bersedia di proses hukum lebih lanjut manakala melanggar.
Dalam rangka penegakkan hukum secara yustisi Satuan Polisi Pamong Praja telah  memproses  satu  pelnggar  yang  memasang  memasang  reklame  temporer  tanpa ijin dalam pemasangannya melanggar. Pelanggar tersebut telah diproses dengan cara singkat  Dan  diputus  vonis  hakim  dengan  hukuman  denda  Rp.500.000,  -  atau kurungan  selama  1  bulan.  Proses  ini  kemudian  di  publikasikan  ke  media  cetak, sebagai  bentuk  peringatan  agar  pemasang  reklame  dalam  memasang  reklamenya mengurus ijin dan memperhatikan ketentuan pemasangan reklame.
C. Upaya  Kedepan  dalam  Penegakkan  Hukum  Terhadap  Pelanggaran  Perijinan Reklame untuk Dapat Mewujudkan Ketertiban  di Kota  Cirebon
Saat  ini  peraturan  walikota  Nomor    38  tahun  2014  tetang  petunjuk pelaksanaan  pajak  reklame  belum  mampu  menjangkau  dan  mengaakomodir keseluruhan  aturan  yang  harus  dibuat.  Dengan  demikian  perlu  disiapkan  peraturan yang akan melengkapinya.
Dari aspek struktur hukum,  dalam hal  ini pelaku  –  pelaku ataupun struktur satuan  kerjaperangkat  daerah  baik  Badan  Penanaman  Modal  Dan  Pelayanan Perijinan Terpadu, Satuan Kerja Perangkat   Daerah  yang bertanggung jawab secara teknis  dalam  pengawasan  Dan  peminaan  reklame  dalam  hal  ini  Dinas  Pendapatan Dan  Pengelolaan  Keuangan  Dan  Aset  Daerah  maupun  tim  teknis    yang  terdiri  dari Dinas Kebershan Dan Pertamanan, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi, Dan Sumber  Daya    Mineral,  Dinas  Perhubungan,  Informasi  Dan  Komunikasi,  Dinas Pemud  Dan  Olahraga,  Kebudayaan  Dan  Pariwisata,  Badan  Penanaman  Modal  Dan Pelayanan  Perijinan  Terpadu  Dan  Satuan  Polisi  Pamong  Praja,  Satuan  Lalu  Lintas perlu  merumuskan  secara  Konsisten  ketetapan  yang  aka  diatur  dalam  peraturan walikota  untuk  melengkapi  ketentuan  yang  tidak  diatur  dalam    Peraturan  Daerah Nomor  3  tahun  2010  tentang  penyelenggaraan    reklame,  sesuai  dengan  pasal  29. Mereka  ini  merupakan  garda  depan  yang  akan  memfilter  ijin  reklame  baru  maupun yang lama yang her registrasi.
Dengan  demikian  reklame  yang  tidak  sesuai  dengan  peraturan  daerah Nomor  tahun 2010 tentang penyelenggaraan reklame  dan juga kondisi  Lingkungan saat ini serta merupakan titik yang dihapuskan dapat ditolak izinnya, dan selanjutnya direkomendasikan untuk kegiatan penertiban lebih lanjut.
Diluar  lembaga  perizinan  perlu  di  fungksikan  lembaga  yang  secara  teknis melakukan  pengawasan  dan  pembinaan  reklame  dalam  hal  ini  Satuan  Perangkat Kerja  Daerah  yang  bertanggung  jawab    secara  teknis  dalam  pengawasan  dan pembinaan reklame yaitu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daera. Sebagaimna    sesuai  dengan  pasal  20  ayat  2  bahwa  teknis  pelaksanaan  pengawasan reklame ini ditetapkan lebih lanjut oleh walikota. Upaya pengawasan ini meruapakan tindakan yustisial dalam arti tidak sampai kepada persidangan dan peradilan.
Dari  aspek  budaya  hukum,  masyarakat  untuk  pemasangan  reklame  temporer belum  seluruhnya  memahami  ketentuan  hukum  pemasangan    reklame  temporer sehngga    sebagian  ada  yang  melanggar.  Namun  bagi  advertising  maupun  pemilik produk  reklame  yang  secara  rutin  memasang  reklame  sebenarnya  tidak  ada  alasan untuk  tidak  mengetahui  ketentuan  pemsangan  reklame.  Oleh  Karen  itu    perlu dilakukan  upaya  pembinaan  yang  berbeda  Dan  tahapan  sanksi    yang  berbeda  pula.
Sementara  bagi  advertising  ataupun  pemilik  produk  reklame  langsung  dilakukan tindakan penertiban Dan proses yustisi.
Namun  demikian  pada  tempat  –  tempat    yang  sering  terjadi  pelanggaran pemsangan  reklame  juga  dapat  diberikan  tanda  larangan  yang  mudah  untuk dimengerti sehigga intensitas pelanggaran yang terjadi dapat di minimalisir.

## Kesimpulan
1. Pengaturan  tentang  reklame  di  Kota  Cirebon  telah  diatur  dalam  Peraturan Daerah  Nomor  3  Tahun  2010  tentang  Ijin  Penyelenggaraan  Reklame  serta Peraturan  Walikota  NOmor  38  Tahun  2014  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Pajak  Reklame,  yang  di  dalamnya  sesuai  dengan  Peraturan  perundang- undangan  di  atasnya  yaitu  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintah  Daerah,  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  34  Tahun  2006 tentang Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah  yang  Dipungut  berdasarkan  Penetapan  Kepala  Daerah  atau  Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak, Peraturan Menteri PekerjaanUmum Nomor 10 Tahun 2010  tentang  Pedoman  Pemanfaatan  Dan  Penggunaan  Bagian-Bagian  Jalan, Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  32  Tahun  2010  tentang  Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ijin Bangunan Gedung.
2. Implementasi  penyelenggaraan  reklame  di  Kota  Cirebon  masih  ditemukan banyak pelanggaran, namun disisi lain penegakan hukum terhadap pelanggaran perijinan  reklame  telah  dilaksanakan  melalui  tindakan  administrative  tindakan penertiban non yustisial Dan tindakan penertiban yustisial, yang dilakukan oleh Badan  Penanaman  Modal  Dan  Pelayanan  Perijinan  Terpadu  (BPMPPT), dilakukan  oleh  Dinas  Pendapatan,  Pengelolaan  Keuangan  Aset  Daerah (DPPKAD) serta dilakukan oleh Satpol PP Kota Cirebon.
3. Upaya  kedepan  dalam  penegakan  hukum  untuk  mewujudkan  ketertiban  kota secara lebih efektif, perlu dilakukan dengan:
a) Merumuskan peraturan walikota dalam rangka mendindaklanjuti Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2010 terutama terkait pengaturan upaya penegakan hukumnya dan uang jaminan bongkar;
b) Menunjuk  pejabat  untuk  melaksanakan  penertiban  terutama  terhadap reklame permanen;
c) Mengalokasikan sumber dana untuk kegiatan pembongkaran;
d) Memebentuk  petugas  pengawas  yang  terdiri  dari  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah;
e) Meningkatkan sosialisasi Dan pembinaan awal kepada masyarakat,
f) Menyegarkan pola koordinasi Tim Teknis Dan tata hubungan kerja,
g) Merumuskan perubahan Peraturan Daerah.

## BIBLIOGRAFI
Bertens. 2000. P engantar Etika Bisnis . Kanisius: Yogyakarta.
FX Adji Samekto. Menempatkan Paradigma Penelitian Dalam Pendekatan Hukum
Non Dokttinal D an Penelitian dalam Ranah Sosio Legal” http://adjisamekto.com .
Hadjon, M.P.,dkk, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia .
Soerjojo, Soekamto. 1982. Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah_Masalah  Sosial, Alumni: Bandung.
Asyadi,  Zaeni  dan  A.  Rahman.  2013. Pengantar  Ilmu  Hukum .  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada.

## Perundang – undangan
Peraturan Mentri Pkerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan Bagia – Bagian Jalan.
Peraturan Daerah  Provinsi Jawa Barat  Nomor 3 Tahun 2009 tentang Garis Sempadan Jalan.
Peraturan  Daerah  Kota  Cirebon  Nomor  3  Tahun  2010  Tentang  Ijin  Penyelenggaran Reklame.
Peraturan  Daerah  Kota  Cirebon  Nomor  9  Tahun  2003  Tentang  Ijin  Penyelenggaran Reklame.
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pajak Daerah.
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah.