E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Perlindungan Hukum Terhadap...(Nurhilmiyah) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 211-219
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3172

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM SEBELUM DAN SESUDAH LAHIRNYA
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM
Nurhilmiyah
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Jl. Kapten Muchtar Basri No. 3, Medan – Sumatera Utara
Email: nurhilmiyah@umsu.ac.id

## Abstrak
Masalah  perlindungan  terhadap  perempuan  masih  menarik  untuk  diteliti.  Aturan  perundang- undangan yang ada sejauh ini harus terus memastikan implementasinya dengan baik dan benar. Setiap orang adalah sama sebelum hukum dan perundang-undangan melarang diskriminasi dan menjamin perlindungan yang sama bagi setiap orang dari diskriminasi berdasarkan alasan apa pun,  termasuk  gender.  Menjadi  menarik  ketika  Mahkamah  Agung  Indonesia  mengeluarkan Perma  No.  3  tahun  2017  dari  pedoman  untuk  menuntut  masalah  perempuan  dengan  hukum. Penulis ingin menemukan jawaban atas pertanyaan tersebut, bagaimana tepatnya perlindungan negara terhadap perempuan yang bertentangan dengan hukum sebelum dan sesudah penerbitan Perma No. 3 tahun 2017.

## Kata Kunci: Perlindungan, Hukum, Perempuan, Berkonflik

## Abstract
The problem of protection against women is still interesting to research. The rules of legislation that exist so far must continue to ensure its implementation properly and properly. Everyone is the same before laws and legislation prohibits discrimination and guarantees equal protection for everyone from discrimination based on any reason, including gender. It became interesting when  the  Supreme  Court  of  Indonesia  issued  a  Perma  No.  3  year  2017  of  the  guidelines  to prosecute women's issues with the law. The author wants to find answers to the question, how exactly is the legal protection state of women who are conflicted with the law before and after the issuance of Perma No. 3 year 2017.

## Keywords: Protection, Law, Women, Conflict, Supreme Court Law

## PENDAHULUAN
Perkembangan ilmu dan teknologi di segala bidang saat ini, telah melahirkan perubahan kultur budaya umat manusia yang beraneka ragam. Akibatnya, hukum materiil dengan segala aspeknya mengalami perkembangan keunikan, dan keanekaragaman. Dalam tataran seperti ini, hukum acara yang kodratnya selalu mengabdi kepada hukum materiil, seharusnya mengikuti sifat  perkembangan,  keunikan  dan  keanekaragaman  hukum  materiil  untuk  menjaga keseimbangan keadilan hukum yang dipikul oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) (Ahmad Kamil dan Fauzan, 2008, h. 6).
Di  dalam  konteks  ini,  kedudukan  SEMA  dan  PERMA  dalam  praktik  hukum  acara  di Indonesia  memiliki  peran  yang  urgen  bagi  hakim  di  seluruh  Indonesia.  Sebagai  pembaruan
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Perlindungan Hukum Terhadap...(Nurhilmiyah) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 211-219
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3172
pedoman  untuk  menjalankan  tugas  pokok  peradilan.  SEMA  dan  PERMA  memiliki  sifat kepekaan terhadap implikasi hukum yang dirasa tidak adil, tidak kondusif, dan tidak responsif terhadap fenomena hukum yang berkembang. Celah-celah hukum acara yang dinilai lemah dan berakibat mudah disalahgunakan oleh oknum dan public, terasa mendesak untuk diatasi dengan melahirkan yurisprudensi, atau mengeluarkan SEMA dan PERMA. Kedua lembaga ini sangat efektif  dan  cepat  untuk  mengantisipasi  mengisi  kekosongan  atau  celah  hukum  tersebut. Argumentasi  lainnya,  bahwa  ternyata  SEMA  dan  PERMA  ini  jarang  sampai  atau  sekurang- kurangnya terlambat sampai di kalangan kampus. Akibatnya kajian hukum acara sebagai ilmu sering kurang mengikuti perkembangan hukum acara dalam praktiknya di pengadilan. Dosen dan mahasiswa jarang mengetahui pembaruan hukum acara yang ada pada SEMA dan PERMA.
Perlindungan  terhadap  warga  negara  dari  segala  tindakan  diskriminasi  merupakan implementasi  dari  hak  konstitusional  sebagaimana  tertuang  dalam  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Indonesia  telah  meratifikasi  Kovenan  Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik ( International Covenant on Civil and Political Right/ICCPR) dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil  and  Political  Rights (Kovenan  Internasional  tentang  Hak-Hak  Sipil  dan  Politik)  yang menegaskan  bahwa  semua  orang  adalah  sama  di  hadapan  hukum  dan  peraturan  perundang- undangan melarang diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara bagi semua orang dari  diskriminasi  berdasarkan  alasan  apapun,  termasuk  jenis  kelamin  atau  gender  (Perma Nomor  3  Tahun  2017  tentang  Pedoman  Mengadili  Perkara  Perempuan  Berhadapan  dengan Hukum).
Sebagai  negara  pihak  dalam  Konvensi  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi Terhadap Perempuan ( Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women /CEDAW) Indonesia mengakui kewajiban  negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi  dalam sistem peradilan (Melalui, https://www.hukum-hukum.com/2018/01/perempuan-yang-berhadapan-dengan-hukum.html)
Berdasarkan  pertimbangan  peraturan  perundang-undangan  yang  telah  terlebih  dahulu ada, maka Mahkamah Agung perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili  Perkara  Perempuan  Berhadapan  dengan  Hukum.  Tentunya  menjadi  sebuah pertanyaan, bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan berhadapan dengan hukum sebelum dan sesudah lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan ( approach ) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif.  Menurut  Sutarto,  (Nico  Ngani,  2012,  h.  178-179),  pendekatan,  selain  merupakan terjemahan  dari  kata approach (bahasa  Inggris),  pendekatan  juga  disebut  aliran  sebagai terjemahan dari kata school . HB. Sutopo di buku yang sama menggunakan istilah perspektif. Jika digiring ke ranah semantik, kata semantik, kata perspektif sinonim dengan sudut pandang ( point of view ) atau titik tolak.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Perlindungan Hukum Terhadap...(Nurhilmiyah) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 211-219
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3172
Berdasarkan  pemikiran  tersebut  di  atas,  maka  kita  dapat  memahami  kebiasaan- kebiasaan  yang  muncul  dalam  suatu  penelitian.  Termasuk  di  dalamnya  pendekatan  yuridis normatif.  Atas  dasar  pendekatan  ini,  maka  bahan  utama  yang  akan  ditelaah  adalah  bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sebagai konsekuensi dari pendekatan ( approach , school , perspektif) di atas, maka dalam suatu penelitian terdapat dua metode  yang  dapat  dibedakan  tetapi  tak  terpisahkan,  masing-masingnya  diikuti  dengan metode sintesis (kesimpulan).
Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Selain asas-asas yang jelas termuat di dalam Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, peraturan perundang-undangan tertentu  dapat  berisi  asas  lain  sesuai  dengan  bidang  hukum  peraturan  perundang-undangan yang bersangkutan. Sebagai contoh doktrin itikad baik, doktrin fakta hukum, dan sebagainya. Penelitian ini kerap disebut penelitian  yang bersifat teoretis. Saat ini penelitian kategori ini sangat langka atau kurang diminati oleh para akademisi (Zainuddin Ali, 2013, h. 24-25).
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian pustaka ( library research ) . Library research berarti penelitian  yang menggunakan dokumen tertulis  sebagai data, dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau yang  membuat  orang  taat  hukum,  meliputi  produk  hukum  yang  menjadi  bahan  kajian  dan produk  hukum  sebagai  alat  kritiknya.  Bahan  hukum  sekunder  meliputi  penjelasan  bahan hukum  primer  berupa  doktrin  para  ahli  yang  ditemukan  dalam  buku,  jurnal,  dan website (Rahmat Ramadhani, 2017, h. 142).
Merujuk  pada  pendekatan-pendekatan  tersebut,  penulis  menggunakan  pendekatan perundang-undangan  (s tatute  approach ),  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ), pendekatan sejarah ( hystorical approach ), dan pendekatan filosofis ( philosophical approach ). Pendekatan  perundang-undangan  digunakan  untuk  melihat  permasalahan  kepastian  hukum mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan berkonflik dengan hukum dalam Undang Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  (UUD)  1945  dan  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  2014    tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Pendekatan konseptual digunakan untuk melihat konsepsi perlindungan hukum terhadap perempuan yang berkonflik dengan hukum. Sedangkan pendekatan sejarah digunakan dengan melihat  sejarah  lahirnya  Perma  Nomor  3  Tahun  2017  di  Indonesia.  Pendekatan  filosofis digunakan untuk melihat makna esensial perlindungan hukum terhadap perempuan berkonflik dengan  hukum  melalui  pendekatan-pendekatan  tersebut.  Maka  perkembangan  pemaknaan perlindungan perempuan berkonflik dengan hukum dianalisis secara deskriptif kualitatif agar dapat sampai pada kesimpulan akhir yang akan menjawab semua pokok permasalahan dalam penelitian.
Setelah  data  dikumpulkan,  kegiatan  selanjutnya  adalah  melakukan  analisis.  Analisis yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  yuridis  normatif  kualitatif  deskriptif,
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Perlindungan Hukum Terhadap...(Nurhilmiyah) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 211-219
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3172
dinamakan analisis karena pekerjaan yang dilakukan oleh peneliti adalah menguraikan bahan yang dikumpulkannya secara rinci berdasarkan kriteria tertentu. Untuk bahan yang bentuknya peraturan perundang-undangan maka menurut Gustav Radbruch, (Nico Ngani, 2012, h. 181), rinciannya adalah bagaimana struktur, konstruksi dan interpretasi peraturan itu.

## PEMBAHASAN
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perempuan  Berhadapan  Dengan  Hukum  Sebelum Lahirnya  PERMA  Nomor  3  Tahun  2017  tentang  Pedoman  Mengadili  Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum
Menurut  Pasal  1  PERMA  Nomor    3  Tahun  2017  tentang  Pedoman  Mengadili  Perkara Perempuan  Berhadapan  dengan  Hukum,    perempuan  berhadapan  dengan  hukum  adalah perempuan  yang  berkonflik  dengan  hukum.  Ada  3  (tiga)  pihak  perempuan  yang  berkonflik dengan hukum tersebut:
a. Perempuan sebagai korban
b. Perempuan sebagai saksi
c. Perempuan sebagai pihak
Pasal 2 PERMA Nomor  3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum memuat asas yang mestinya ditaati hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Asas-asas tersebut adalah, asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia; asas non diskriminasi; asas kesetaraan gender; asas persamaan di depan hukum; asas keadilan; asas kemanfaatan; dan asas kepastian hukum.
Berdasarkan  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Bella  Sandiata  (2018)  dalam Jurnal Perempuan yang berjudul Perempuan Berhadapan dengan Hukum: Refleksi Penggunaan Pasal 284 dan 285 KUHP dalam Pengalaman Pendamping Hukum, pendamping sendiri berarti seseorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya dan/atau memiliki keterampilan dan pengetahuan  untuk  mendampingi  perempuan  berhadapan  dengan  hukum,  dengan  tujuan membuat perempuan merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan selama proses peradilan berlangsung.
Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa hukum di  Indonesia masih tidak berpihak kepada perempuan korban. Keadilan bagi para perempuan korban masih jauh panggang dari api  karena  posisi  perempuan  korban  yang  masih  kerap  dilemahkan  oleh  (aparat  penegak) hukum.    Reformasi  sistem  hukum  secara  tertulis  dan  hukum  acara  diperlukan  untuk mengakomodasi  pengalaman  perempuan  korban.  Sistem  dan  produk  tersebut  harus  dapat memastikan suatu peraturan perundang-undangan, termasuk hukum pidana, yang berperspektif gender  dan  berpihak  pada  perempuan  korban.  Prinsip--prinsip  dalam  teori  hukum  feminis merupakan suatu  solusi  untuk  menghentikan praktik hukum  yang bias  gender, salah satunya adalah dengan berupaya untuk mendengar pengalaman perempuan korban.
Lebih jauh lagi, perubahan perspektif akibat budaya patriarki  yang menyubordinasikan perempuan perlu dilakukan dalam tiga unsur sistem hukum secara menyeluruh yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Reformasi hukum ke depan juga perlu melihat dan  melibatkan  (pengalaman)  perempuan  sehingga  keadilan  bagi  perempuan  korban  yang
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Perlindungan Hukum Terhadap...(Nurhilmiyah) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 211-219
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3172
berhadapan dengan perkara hukum bukan menjadi hal utopis dan sungguh dapat memberikan jawaban  atas  pencarian  keadilan  oleh  para  perempuan  korban  yang  telah  berani  melaporkan segala bentuk ketidakadilan yang dialaminya (Sandiata: 2018).
Relevansinya dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan dan penghargaan terhadap saksi atau korban atau pelapor merupakan suatu prinsip yang telah diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang Perlindungan  Saksi  dan  Korban , Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak Pidana  Pencucian  Uang  karena  berkaitan  dengan  pentingnya  keterangan  saksi  atau  korban dalam mengungkapkan fakta hukum atas tindak pidana korupsi, tindak piudana pencucian uang, tindak  pidana  narkotika/psikotropika,  tindak  pidana  terorisme,  dan  tindak  pidana  lain  yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan.
Perlindungan  saksi  atau  korban  atau  pelapor  penting  diberikan  karena  menyangkut ancaman atau intimidasi yang diterima oleh saksi atau korban atau pelapor atas keterangan atau laporan untuk mengungkapkan kejahatan tersebut. Mekanisme Perlindungan saksi dan korban telah diterapkan melalui sistem pelaporan dan perlindungan yang ada di Lembaga Perlindungan Saksi  atau  Korban  (LPSK),  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  dan  Pusat  Pelaporan Analisis  Transaksi  Keuangan  (PPATK).  Upaya  perlindungan  saksi  atau  korban  tidak  hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban , Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  tetapi  juga  perlu  diatur  dalam  KUHAP,  sebagai  ketentuan beracara dalam proses peradilan pidana.
Mekanisme perlindungan saksi atau korban atau pelapor perlu mempertimbangkan sistem perlindungan yang terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan tindak pidana yang serius seperti korupsi, tindak pidana pencucian, narkotika, HAM berat dan lainnya. Serta perlu meningkatkan jaminan kerahasiaan saksi atau korban atau pelapor terhadap tindak pidana serius tersebut. (Wangga: 2013).
Menurut Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) pada praktiknya, sebelum lahirnya PERMA Nomor  3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum ini terdapat inkonsistensi persepsi hakim terkait dengan proses peradilan yang melibatkan  perempuan.  Ditemui  beberapa  putusan  hakim  yang  memberikan  pertimbangan- pertimbangan yang justru menjauhkan perempuan untuk mendapatkan akses keadilan. Sebagai contoh  dalam  perkara  kasus  pencabulan  dengan  nomor  perkara  1391/Pib.B/PA/2007/PN.LP hakim  justru  memberikan  pertimbangan  yang  tidak  relevan  dengan  menjabarkan  perbuatan- perbuatan korban yang dinilainya melanggar ketertiban umum, seperti riwayat seksual korban. Hal ini membuat korban semakin sulit memperoleh keadilan (ICJR: 2017).
Belum  lagi  permasalahan  perbedaan  pandangan  antarhakim  dalam  memutus  hukuman bagi  pelaku  kekerasan  terhadap  perempuan  dalam  hal  terdapat  relasi  kuasa.  Relasi  kuasa menurut  PERMA  Nomor    3  Tahun  2017  tentang  Pedoman  Mengadili  Perkara  Perempuan
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Perlindungan Hukum Terhadap...(Nurhilmiyah) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 211-219
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3172
Berhadapan  dengan  Hukum  adalah  relasi  yang  bersifat  hierarkis,  ketidaksetaraan  dan/atau ketergantungan  status  sosial,  budaya,  pengetahuan/pendidikan,  dan  /atau  ekonomi  yang menimbulkan  kekuasaan  pada  satu  pihak  terhadap  pihak  lainnya  dalam  konteks  relasi antargender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah.
Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2011/PN.SKH dan Putusan Nomor 410/Pid.B/2014/PN. Bgl menunjukkan  ketimpangan  relasi  kuasa  tersebut.  Dalam  putusan  pertama,  majelis  hakim melihat  relasi  kuasa  sebagai  hal  yang  dapat  meringankan  hukuman  pelaku.  Hakim mempertimbangkan janji menikahi korban sebagai dasar memperingan hukuman. Sedangkan dalam  putusan  kedua,  relasi  kuasa  ditafsirkan  hakim  secara  progresif  sebagai  unsur  paksaan dalam tindak pidana perkosaan. Dari kedua putusan tersebut terlihat secara jelas tidak adanya pedoman  yang  jelas  bagi  hakim  untuk  memeriksa  perkara  yang  berkaitan  dengan  adanya ketimpangan gender antara pelaku dengan korban dalam konteksi ini, perempuan.
Kehadiran  PERMA  Nomor    3  Tahun  2017  tentang  Pedoman  Mengadili  Perkara Perempuan  Berhadapan  dengan  Hukum  ini  dinilai  cukup  akomodatif  dalam  memberikan definisi relasi kuasa itu sendiri. Memberikan pedoman bagi hakim untuk mengkaji relasi kuasa pada saat mengadili perkara yang melibatkan perempuan. Selain itu adanya PERMA Nomor  3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum  ini juga dapat dijadikan momentum yang baik bagi lahirnya putusan-putusan yang progresif dalam hal  mengakomodasi  hak-hak  korban,  khususnya  perempuan  serta  mengantisipasi  penafsiran rumusan-rumusan tindak pidana yang justru merugikan korban.
Di  dalam  proses  penanganan  perkara  ditemukan  semacam  stereotip  perlakuan  yang diskriminatif. Misalnya korban perkosaan seringkali diperiksa oleh hakim dan penegak hukum lainnya  mengenai  riwayat  seksual  (masih  perawan  atau  tidak),  pakaian  apa  yang  dikenakan, termasuk menanyakan gaya apa yang dilakukan oleh pelaku saat memperkosa korban (Hukum Online , 2019).
Adanya  Pasal  5  PERMA  Nomor    3  Tahun  2017  tentang  Pedoman  Mengadili  Perkara Perempuan  Berhadapan  dengan  Hukum,  secara  tegas  memuat  bahwa  Dalam  pemeriksaan perempuan berhadapan dengan hukum, hakim tidak boleh:
a. Menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum
b. Membenarkan  terjadinya  diskriminasi  terhadap  perempuan  dengan  menggunakan kebudayaan,  aturan  adat,  dan  praktik  tradisional  lainnya  maupun  menggunakan penafsiran ahli yang bias gender
c. Mempertanyakan  dan/atau  mempertimbangkan  mengenai  pengalaman  atau  latar belakang  seksualitas  korban  sebagai  dasar  untuk  membebaskan  pelaku  atau meringankan hukuman pelaku, dan
d. Mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender .
Sterotip gender menurut  PERMA  Nomor    3  Tahun  2017  tentang  Pedoman  Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum adalah pandangan umum atau kesan tentang atribut atau karakteristik yang seharusnya dimiliki dan diperankan perempuan atau laki-laki.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Perlindungan Hukum Terhadap...(Nurhilmiyah) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 211-219
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3172
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perempuan  Berhadapan  Dengan  Hukum  Sesudah Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2017
Berdasarkan  penelusuran  penulis  mengenai  proses  penanganan  perkara  pada  perkara pidana,  pada  perkara  perdata  juga  ditemukan  perbedaan  kondisi  penegakan  hukum  pasca lahirnya  PERMA  Nomor    3  Tahun  2017  tentang  Pedoman  Mengadili  Perkara  Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Dalam hal ini mengenai perkara cerai talak (ct) dan cerai gugat (cg) pada peradilan agama.
Sebelum  adanya  PERMA  Nomor    3  Tahun  2017  tentang  Pedoman  Mengadili  Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, pada cerai talak tidak ada amar yang memerintahkan kepada  Pemohon  untuk  melaksanakan  putusan  yakni  membayar  beban  sebelum  ikrar  talak diucapkan. Dalam pertimbangan hukum  hakim  terdapat  adanya perintah pembayaran nafkah iddah dan mut’ah yang  dibayarkan  sebelum  pengucapan  ikrar  talak  akan  tetapi  kurang maksimal.
Setelah  adanya  PERMA  Nomor    3  Tahun  2017  tentang  Pedoman  Mengadili  Perkara Perempuan  Berhadapan  dengan  Hukum,  bekas  suami  boleh  membayar iddah dan mut’ah sebelum  atau  sesudah  pengucapan  ikrar  talak.  Pada  praktiknya,  bekas  suami  diperintahkan untuk membayar iddah dan mut’ah sebelum pengucapan ikrar talak putusan. Tentunya hal ini suatu  terobosan  yang  sangat  menarik  untuk  dikaji.  Sebab  belum  diketemukan  dalam  kaidah hukum Islam dan hukum positif bahwa bekas suami diwajibkan membayar iddah dan mut’ah sebelum pengucapan ikrar talak.
Pada  perkara  cerai  gugat,  sebelum  adanya  PERMA  Nomor    3  Tahun  2017  tentang Pedoman  Mengadili  Perkara  Perempuan  Berhadapan  dengan  Hukum,  bekas  istri  tidak mendapatkan  hak-haknya  atau  nafkah, mut’ah , iddah dan  nafkah madliyah .  Sesudah dikeluarkannya  PERMA  Nomor    3  Tahun  2017  tentang  Pedoman  Mengadili  Perkara Perempuan  Berhadapan  dengan  Hukum,  pada  putusan  gugatan  perceraian  Nomor 3529/Pdt.G/2017/PA.Kdr,  istri  juga  tidak  memperoleh  hak-haknya  tersebut.    Berdasarkan wawancara  dengan  hakim  Pengadilan  Agama  Kab.  Kediri,  Syamsurijal,  menjelaskan  bahwa alasan  hakim  tidak  memberikan  hak-hak  istri  berupa  nafkah iddah dan mut’ah ,  karena  pada putusan cerai gugata, pihak istri yang mengajukan gugatan perceraian sehingga dalam hal ini istri  dianggap nusyuz sehingga  tidak  berhak  mendapatkan  hak-hak  nafkah  iddahnya  (Rikza: 2018).
Menurut penulis,  belum tentu istri  yang mengajukan gugatan perceraian  bisa dianggap nusyuz (melawan  perintah  suami/durhaka/membangkang).  Sebab  berdasarkan  data  yang diperoleh  dari  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Medan,  faktor  penyebab  nomor  satu  istri melayangkan  cerai  gugat  adalah  faktor  ekonomi.  Spesifiknya  suami  tidak  menjalankan tanggung jawab menafkahi istri dan anaknya. Faktor kedua adalah adanya campur tangan pihak ketiga  dalam  rumah  tangga  para  pihak,  disusul  faktor  selanjutnya  ketiadaan  komitmen  para pihak untuk menjaga kelangsungan pernikahannya.
Sesuai  dengan  asas  penghargaan  atas  harkat  dan  martabat  perempuan  sebagai  seorang manusia, asas keadilan dan kemanfaatan yang terkandung di dalam PERMA Nomor  3 Tahun
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Perlindungan Hukum Terhadap...(Nurhilmiyah) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 211-219
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3172
2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, seyogyanya hakim  mampu  melakukan  penafsiran  peraturan  perundang-undangan  dan/atau  hukum  tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender terkait pemenuhan hak-hak penghidupan yang layak bagi pihak istri yang mengajukan cerai gugat. Sebagaimana Pasal 6  PERMA Nomor  3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum  ini hakim diharapkan mampu menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup  dalam  masyarakat  guna  menjamin  kesetaraan  gender,  perlindungan  yang  setara,  non diskriminasi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Perlindungan hukum terhadap perempuan berhadapan dengan hukum sebelum lahirnya PERMA Nomor  3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan  Hukum,  masih  dijumpai  penanganan  perkara  dan  putusan  peradilan  yang  justru menimbulkan ketidakadilan terhadap perempuan. Perlindungan hukum terhadap perempuan berhadapan dengan hukum setelah lahirnya PERMA Nomor  3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili  Perkara  Perempuan  Berhadapan  dengan  Hukum  diharapkan  semakin  baik  sebab pasal-pasal yang ada di  PERMA Nomor  3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum tersebut telah mengatur proses penanganan perkara yang berkeadilan gender .

## Saran
Pentingnya tindak lanjut dari lahirnya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili  Perkara  Perempuan  Berhadapan  dengan  Hukum  dengan  sosialisasi  secara  lebih meluas  dan  komprehensif  serta  berkelanjutan.  Agar  PERMA  ini  lebih  implementatif  guna meminimalisasi penanganan perkara oleh hakim yang tidak sensitif gender. Sehingga kehadiran PERMA ini tidak sekadar lip service bagi upaya perlindungan hukum terhadap perempuan.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Perlindungan Hukum Terhadap...(Nurhilmiyah) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 211-219
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3172

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Zainuddin. (2013). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Dabie.  (2019). Urgensi  Terbitnya  Perma  Pedoman  Mengadili  Perkara  Perempuan .  Diakses pada tanggal 12 Mei 2019 melalui https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt598af94b94acd/penting-urgensi-terbitnya- perma-pedoman-mengadili-perkara-perempuan.
E, Maria Sylvia., & Wangga. (2013). Perlindungan Saksi dan Korban. Jurnal Legislasi. Volume 10.  Nomor 1. Maret .
Institute  for  Criminal  Justice  Reform .  (2017).  Diakses    pada  tanggal  20  Meo  2019  melalui https://icjr.or.id/icjr-mengapresiasi-terbentuknya-peraturan-mahkamah-agung-tentang- pedoman-mengadili-perkara-perempuan-berhadapan-dengan-hukum/
Kamil, Ahmad., & Fauzan, M. (2008). Ke Arah Pembaruan Hukum Acara Perdata Dalam SEMA Dan PERMA . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Nico, Ngani. (2012). Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum . Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2017  tentang  Pedoman  Mengadili  Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.
Ramadhani, Rahmat. (2017). Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah. Jurnal De Lega Lata, Volume 2, Nomor 1, Juli.
Rikza, Naufal. (2019). Pengaruh Perma No. 3 Tahun 2017  Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan  Agama  (Tinjauan  Putusan  Perceraian  di  Pengadilan  Agama  Kabupaten Kediri) . Diakses pada tanggal 15 Mei 2019 melalui
http://eprints.ums.ac.id/63435/10/7.%20NASKAH%20PUBLIKASI.pdf.
Sandiata,  Bella.  (2018).  Refleksi  Penggunaan  Pasal  284  dan  285  KUHP  dalam  Pengalaman Pendamping Hukum. Jurnal Perempuan, Volume 23, Nomor 2, Mei.
Undang-Undang No. 31 Tahun 2014  tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.