## JURNAL CREPIDO
Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum Tersedia online di https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/ Volume 02, Nomor 02, November 2020

## KOMPABILITAS PENERAPAN KONSEP OMNIBUS LAW DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA
1
I Putu Eka Cakra*, Aditya Yuli Sulistyawan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang ekacakra11@gmail.com

## Abstract
The formation of laws and regulations in a country cannot be separated from the legal system adopted by that country. The idea of implementing the Omnibus Law system in the Indonesian legal  system  is  a  problem  in  itself  considering  that  the  Indonesian  legal  system  does  not recognize the concept of Omnibus so far. the idea of applying the Omnibus Law method in the formation  of  legislation  in  Indonesia  becomes  a  problem  whether  this  method  can  be  used  or not. This paper intends to explore the compatibility of the application of the Omnibus Law in the system  of  forming  Indonesian  legislation. This  study  concludes  that  for  the  application  of  the Omnibus  Law  concept,  it  is  basically  necessary  to  carry  out  a  legal  transplant  which  includes reception in law and reception in society, participation and socialization to the public, as well as comprehensive harmonization in the legislation.
Keywords: Compability; Omnibus Law; Laws And Regulations

## Abstrak
Pembentukan peraturan perundang undangan dalam suatu negara tidak dapat dilepaskan dari sistem  hukum  yang  dianut  oleh  negara  tersebut.  Gagasan  penerapan  sistem  Omnibus  Law dalam  sistem  hukum  Indonesia  menjadi  persoalan  tersendiri  mengingat  dalam  sistem  hukum Indonesia  selama  ini  tidak  mengenal  konsep  Omnibus  sehingga  gagasan  penerapan  metode Omnibus  Law  dalam  pembentukan  peraturan  perundang  undangan  di  Indonesia  menjadi permasalahan  apakah  metode  ini  dapat  digunakan  atau  tidak.  Tulisan  ini  hendak  menggali kompabilitas  penerapan  Omnibus  Law  di  dalam  sistem  pembentukan  peraturan  perundangan Indonesia. Studi ini menyimpulkan bahwa bahwa untuk penerapan konsep Omnibus Law, pada dasarnya  perlu  dilakukan  sebuah  tranplantasi  hukum  yang  meliputi  reception  in  law  dan reception  in  society,  perlu  juga  dilakukannya  partisipasi  dan  sosialisasi  kepada  masyarakat, serta pengharmonisasian yang menyeluruh di dalam peraturan perundang-undangan.
Kata Kunci: Kompabilitas; Omnibus Law; Perundang-Undangan

## A. Pendahuluan
Konsep  negara  hukum  telah  menjadi  paham  yang  dianut  di  Indonesia  dalam menyelenggarakan  tata  pemerintahannya.  Dalam  konsep  negara  hukum  tentu  tidak  dapat dipisahkan dari konsep rechtstaat yang bermuara ke civil law system dan juga rule of law yang
1 Penelitian Mandiri yang dilakukan oleh penulis pada tahun 2020.
bermuara  ke anglo  saxon. Sebagai  negara  hukum  yang  menganut  budaya  hukum civil  law system, sistem  ini  adalah  budaya  hukum  yang  dianut  di  negara  negara  eropa  kontinental dengan  ciri  khas  hukum  diformalkan  di  dalam  bentuk  tertulis  melalui  Undang-Undang  dengan kepastian hukum sebagai esensi utama. Undang-Undang dibentuk melalui tata cara yang baku dan  itu  diatur  juga  oleh  Undang-Undang  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan.  Pembentukan  peraturan  perundang-undangan  merupakan  suatu  rangkaian  proses yang  mencakup  tahapan  perencanaan,  penyusunan,  pembahasan,  pengesahan  atau penetapan,  dan  pengundangan .  In  casu, sistem  perundang  undangan  Indonesia  rangkaian tahapan  tersebut  sebagaimana  ditentukan  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  (UU  P3).  Walaupun  tidak  semua  jenis peraturan  perundang-undangan  memiliki  proses  yang  sama  di  setiap  tahapan.  Setiap  jenis peraturan  perundang-undangan  memiliki  materi  muatan  yang  berbeda-beda,  masing-masing memiliki fungsi tertentu. 2
Undang-undang merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang proses pembentukannya dapat membutuhkan waktu yang lama. Ukuran lama atau tidaknya dilihat dari proses  pembentukan  meliputi  berbagai  tahapan  atau  prosedur  yang  harus  dilalui.  Mulai  dari tahapan  perencanaan  dengan  menyiapkan  Rancangan  Undang-Undang  (RUU)  yang  harus disertai dengan naskah hasil penelitian/hasil kajian (naskah akademik), kemudian melalui tahap pembahasan  di  lembaga  legislatif  (DPR-RI)  hingga  tahapan  pengundangan.  Hal  tersebut merupakan prosedur “normal” sebagaimana yang diatur dalam UU P3. 3 Tahapan atau prosedur yang  panjang  dan  membutuhkan  waktu  yang  lama  tersebut  juga  dikarenakan  oleh  undang- undang  yang  dibentuk  bertujuan  mengatur  kepentingan  masyarakat  luas  dengan  segala karakteristik  sehingga  harus  dilakukan  dengan  saksama  dan  tepat  sesuai  dengan  pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4
Berdasarkan paparan di atas dapat diketahui bahwa  pembentukan peraturan  perundang undangan yang dianut  Indonesia dengan civil law system -nya adalah mengedepankan proses yang  panjang  sebagaimana  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Pembentukan  Perundang Undangan in  casu UU  Nomor  12  Tahun  2011 juncto UU  Nomor  15  Tahun  2019  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang  Undangan.  Proses  yang  demikian  dimaksud  untuk memastikan  serta  menjamin  kepastian  hukum  materi  muatan  pembentukan  peraturan perundang undangan yang dibentuk. Jimly Asshidiqie menyatakan bahwa undang-undang yang
2 Muhammad  Fadli.  “ Pembentukan  Undang  Undang  yang  Mengikuti  Perkembangan  Masyarakat ”. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 15 No. 01 - Maret 2018. Hlm. 49.
3 Muhammad Fadli. Loc Cit . Hlm. 50.
4 Ibid . Hlm. 50.
telah  ditetapkan  dan  diundangkan,  tentulah telah melalui proses  yang  sangat  panjang sampai akhirnya disahkan menjadi milik publik yang bersifat terbuka, mengikat untuk umum. Jika satu undang-undang yang telah dipersiapkan, dibahas dan diperdebatkan sedemikian rupa akhirnya ditetapkan  dan  diundangkan  sebagaimana  mestinya,  walaupun  pernyataan  tersebut  terkait judicial  review suat u undang-undang.  Namun,  hal  tersebut  memperjelas  bahwa  pembentukan suatu undang-undang melalui proses yang sangat panjang. 5
Pada tahun 2019, ketika Presiden Joko Widodo dilantik untuk periode kedua jabatannya di depan sidang Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR), Beliau menyatakan bahwa di periode kedua jabatannya, pemerintah akan menerapkan Omnibus Law untuk mengatasi hiperregulasi di  Indonesia. Omnibus  Law digagas  oleh  Pemerintah  untuk  menyederhanakan  peraturan perundang  undangan  yang  ada  di  Indonesia  yang  hiper  regulasi  dan  dan  bermuara  kepada kelancaran  investasi  di  Indonesia.  Ketika  gagasan  tersebut  disampaikan,  masyarakat  pun bertanya  tanya  dengan  apa  yang  dimaksud  dengan Omnibus  Law ,  tidak  hanya  masyarakat awam,  pertanyaan  serupa  juga  sampai  ke  kalangan  akademisi.  Pertanyaan  dan  kebingungan tersebut  dapat  dipahami  sebab Omnibus  law baru  pertama  kali  digagas  dan  sistem  hukum Indonesia tidak mengenal konsep Omnibus Law. Menurut Ahmad Redi, Omnibus Law sejatinya hanya  sebuah  metode,  sebuah  teknik,  sebuah  cara  dalam  rancangan  peraturan  perundang- undangan. 6 Sejatinya Omnibus  Law merupakan  metode  atau  teknik  perumusan  peraturan perundang  undangan  yang  memiliki  ciri  khas  sebagai  berikut: 7 1)  Multisektor  atau  terdiri  dari banyak  muatan  sektor  dengan  tema  yang  sama;  2)  Terdiri  dari  banyak  pasal,  akibat  banyak sektor yang dicakup; 3) Terdiri atas banyak peraturan perundang-undangan yang dikumpulkan dalam  satu  peraturan  perundang-undangan  baru;  3)  Mandiri  atau  berdiri  sendiri,  tanpa  terikat atau  minimum  terikat  dengan  peraturan  lain;  4)  Menegasikan/  mencabut  sebagian  dan/atau keseluruhan peraturan lain.
Berdasarkan  kriteria  dan  penggambaran  singkat  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  konsep Omnibus  Law adalah  sebuah  gagasan  pembentukan  perundang-undangan  yang  sama  sekali baru sehingga gagasan yang baru tersebut untuk dapat diterapkan ke dalam sistem perundang- undangan Indonesia harus diuji secara saksama terlebih dahulu apakah konsep ini cocok untuk diterapkan di dalam sistem perundang-undangan nasional.
Dalam penulisan ini ada dua rumusan masalah yang akan dibahas, antara lain: 1) Apakah latar  belakang  digagasnya  konsep Omnibus  Law di  dalam  sistem  peraturan  perundang
5 Ibid . Hlm. 50.
6 Ahmad  Redi  &  Ibnu  Sina  Chandranegara. Omnibus  Law,  Diskursus  Penerapannya  dalam  Sistem Perundang Undangan Nasional . 2020. Cet 1. Rajawali Pers. Depok. Hlm. 6.
7 Ahmad Redi & Ibnu Sina Chandranegara. Loc Cit . Hlm. 6
62
undangan  nasional?  2)  Bagaimana  penerapan  Omnibus  Law  di  dalam  sistem  peraturan perundang-undangan nasional?

## B. Metode Penelitian
Dalam penelitian hukum, terdapat beberapa jenis (metode) pendekatan, yang setidaknya akan  menggunakan  satu,  dalam  usaha  mengumpulkan  dan  mendapatkan  informasi  dari berbagai  aspek  untuk  menjawab  sebuah  permasalahan  hukum. 8 Jenis  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  berada  dalam  ranah  yuridis  normatif.  Penelitian  dalam  ranah yuridis  normatif  adalah  metode  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka  atau  bahan  sekunder  belaka. 9 Penelitian  merupakan  suatu  sarana  pokok  dalam pengembangan  pengetahuan  maupun  teknologi.  Hal  ini  disebabkan,  oleh  karena  penelitian bertujuan  untuk  mengungkapkan  kebenaran  secara  sistematis,  metodologis,  dan  konsisten. Melalui  proses  penelitian  tersebut  diadakan  analisis  dan  konstruksi  terhadap  data  yang  telah dikumpulkan dan diolah. 10
Metode penelitian ditujukan untuk mengtahui serangkaian metode yang digunakan dalam penulisan  hukum  dan  diharapkan  dapat  diperoleh  sebuah  penelitian  yang  sistematis  dan  juga untuk  memperoleh  hasil  penelitian  yang  diharapkan  dapat  menjadi  penelitian  yang  sistematis dan  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  ilmiah.  Penelitian  ini  didasarkan  atas  aturan-aturan yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  dilakukan  dengan  mendeskripsikan secara  faktual  tentang  kompabilitas  penerapan  konsep  Omnibus  Law  di  dalam  sistem  hukum Indonesia.

## C. Pembahasan

## 1. Latar Belakang dan Sejarah Omnibus Law
Omnibus Law pertama kali dikemukakan oleh Presiden Joko Widodo pada saat pelantikan masa jabatan kedua sebagai presiden di depan sidang Majelis Pemusyawaratan Rakyat pada tahun 2019. Latar belakang yang mendasari digagasnya konsep tersebut adalah realita bahwa peraturan perundang undangan di Indonesia mengalami hiperregulasi yang berdampak kepada terhambatnya  kelancaran  investasi.  Menurut  Ibnu  Sina  Chandranegara,  dalam  kurun  waktu
8 Peter  Mahmud  Marzuki  dalam  Dwi  Putra  Nugraha,  et  al. Mengamandemen  Ketentuan  yang  Tidak Dapat  Diamandemen  dalam  Konstitusi  Republik  Indonesia .  Cet  1.  Thafa  Media.  Yogyakarta.  2017. Hlm. 64.
9 Henni Muchtar. “Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia”. Jurnal Humanus. Vol. XIV No.1 Th. 2015. Hlm. 84.
10 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam Suteki dan Galang Taufani. Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik) . Cet 2. Rajawali Pers. Depok. 2018. Hlm. 131.
2000-2017 terdapat 35.091 peraturan, jumlah terbanyak adalah Peraturan Daerah (Perda) yaitu sebanyak 14.225 Perda, disusul dengan Peraturan Menteri (Permen) sebanyak 11.873 permen, dan di tempat ketiga diduduki peraturan lembaga non kementerian sebanyak 3.163 peraturan. 11 Kondisi hiperregulasi tersebut diperparah dengan adanya disharmonisasi antar norma hukum satu sama  lain  sehingga keadaan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang berujung pada ketidakadilan.
Berdasarkan keadaan tersebut, pemerintah akhirnya menggagas konsep Omnibus Law di dalam peraturan perundang-undangan nasional sebagai solusi atas hiperregulasi yang melanda sistem  perundang  undangan  nasional  Indonesia.  Gagasan  tersebut  rencananya  akan dipersiapkan  dalam  bentuk  RUU  Cipta  Kerja  (yang  pada  saat  jurnal  ini  ditulis,  RUU  tersebut telah disahkan dan diundangkan menjadi Undang Undang dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun  2020),  RUU  Perpajakan,  dan  RUU  Ibukota  Negara,  dan  juga  RUU  Farmasi.  Ketika konsep Omnibus Law tersebut diperkenalkan ke publik, berbagai kalangan pun bertanya tanya tentang apa sesungguhnya Omnibus Law itu , kebingungan tersebut dilandasi bahwa selama ini Omnibus  Law tidak  dikenal  di  dalam  sistem  hukum  nasional.  Pertama-tama  perlu  diketahui bahwa Omnibus  Law bukanlah  sebuah  produk  hukum  di  dalam  hierarki  peraturan  perundang undangan  Indonesia.  Ia  hanyalah  sebuah  metode  dalam  pembentukan  peraturan  perundang undangan.  Oleh  karena  ia  adalah  sebuah  undang  undang  biasa,  secara  hierarkis  ia  memiliki kedudukan  yang  sama dengan  undang-undang lainnya.  Menurut  Ahmad  Redi,  secara  historis tercatat pada tahun 1888 kala pertama kali di Amerika Serikat. Sebutan yang digunakan adalah Omnibus  Bill .  Penyebabnya  adalah  perjanjian  privat  terkait  pemisahan  dua  rel  kereta  api  di Amerika. Pada tahun 1967 rancangan metode ini menjadi popular. Pada tahun 1967 rancangan metode  ini  menjadi  popular.  Saat  itu  Menteri  Hukum  Amerika  Serikat,  Pierre  Trudeau mengenalkan Criminal  Law  Amendment  Bill. Isinya  mengubah  undang  undang  hukum  pidana dan mencakup banyak isu. 12
Sejak saat itu konsep Omnibus Law mulai berkembang di negara negara yang menganut Common Law system s eperti Inggris, Malaysia, Kanada. Secara teoritis, Omnibus Law memiliki ciri ciri khas sebagai berikut 13 : a) Multisektor dan terdiri dari banyak muatan dengan tema yang sama;  b)  Terdiri  banyak  pasal  akibat  banyak  sektor  yang  dicakup;  c)  Terdiri  atas  banyak peraturan perundang undangan yang dikumpulkan dalam satu peraturan perundang undangan baru; d) Mandiri, berdiri sendiri, dan tanpa terikat atau minimum terikat dengan peraturan lain;
11 Ibnu  Sina  Chandranegara . “Bentuk  Bentuk  Perampingan  dan  Harmonisasi  Regulasi ”. Jurnal  Hukum Ius Quia Iustum . Vol 6. No. 3. 2019. Hlm. 435.
12 Ahmad Redi. Op. Cit . Hlm. 5. 13 Loc. Cit . Hlm. 15.
64
dan  e)  Memformulasikan, menegasikan,  atau mencabut  sebagian  atau keseluruhan  peraturan lain.
Pertama, multisektor dan terdiri dari banyak materi muatan dengan tema yang sama. Ciri khas pertama dari metode Omnibus Law ini adalah terdapat berbagai sektor yang terkait yang menjadi  substansi Omnibus  Law dengan  materi  yang  banyak.  Tidak  hanya  satu  sektor  yang menjadi  isi  dari  peraturan  yang  menggunakan  teknik Omnibus  Law ,  tetapi  berbagai  sektor terkait, misalnya pemerintahan daerah, penanaman modal, infrastruktur, proyek pemerintahan, sumber  daya  alam,  lingkungan  hidup,  perindustrian,  perdagangan,  ketenagakerjaan,  kawasan ekonomi khusus yang menjadi muatan yang diatur di dalam Omnibus Law. 14 Namun demikian, walau  beragam  sektor  yang  diatur,  hanya  pasal  pasal  bertema  samalah  yang  diatur,  baik dihapus,  maupun  direformulasikan  dengan  tujuan  tertentu,  misalnya  penerapan  penciptaan lapangan kerja, pemindaha ibukota negara, perpajakan, dan kefarmasian. Kedua , terdiri banyak pasal akibat banyak sektor yang dicakup. Peraturan perundang undangan yang menggunakan teknik Omnibus berpotensi  memiliki  banyak  pasal  sebagai  konsekuensi  kemultisektoran peraturan  perundang-undangan  yang  disusun  dengan metode Omnibus .  Rancangan  Undang- Undang Cipta Kerja misalnya, memiliki pasal lebih dari 1200 pasal yang merupakan pasal pasal dalam sekitar 80 Undang Undang yang terkait dengan penciptaan lapangan kerja.

## 2. Kompabilitas Penerapan Omnibus Law di Indonesia
Penerapan  teknik Omnibus  Law dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan pada praktiknya menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Tidak hanya secara substantif dan formal,  namun  secara  teoritik.  Secara  substantif  misalnya,  penerapan Omnibus  Law di  dalam pembuatan  UU  Cipta  Kerja  menimbulkan  polemik  di  masyarakat.  Permasalahannya  adalah bahwa  terdapat  Undang  Undang a  quo diduga  melanggar  hak  hak  buruh,  rawan  akan kepentingan  korporasi  dalam  merusak  lingkungan  dan  masih  banyak  hal  lainnya  yang dipersoalkan di berbagai kalangan masyarakat.
Secara formal, permasalahan UU Cipta Kerja juga disorot karena dianggap dalam tahap pembentukannya  dianggap  tidak  mengindahkan  aspirasi  dan  partisipasi  masyarakat sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011. Undang-Undang a quo bahkan pada tahap pengesahannya memiliki versi yang berbeda beda jumlah halaman dan pasalnya,  bahkan  versi  yang  berbeda  tersebut  beredar  di  kalangan  anggota  DPR  selaku pembuat  Undang  Undang.  Keadaan  tersebut  diperparah  dengan  tahap  pengesahan  dan pengundangan,  Undang  Undang  tersebut  masih  terdapat  salah  ketik.  Serentetan  kekurangan
14 Loc. Cit . Hlm. 8.
tersebut berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat apakah Omnibus Law adalah metode yang  tepat untuk  diterapkan  di dalam sistem perundang  undangan nasional.  Untuk menjawab hal tersebut, tulisan ini berusaha untuk memberikan argumentasi secara teoritik apakah teknik Omnibu s adalah metode yang tepat untuk diaplikasikan.
Pertama ,  sebagaimana  yang  diketahui  bahwa Omnibus  Law dikembangkan  di  negara yang  menganut  budaya  hukum Common  Law  System .  Dalam  pembentukan  Undang-Undang dengan  teknik  Omnibus  Law,  salah  satu  ciri  yang  ditonjolkan  adalah  kecepatan  dalam pembentukan  peratuan  perundang-undangan.  Hal  itu  berbeda  dengan  sistem  pembentukan perundang  undangan  di  negara Civil  Law  System yang  proses  pembentukannya  relatif  lebih lama.  Hal  itu  dikarenakan  dalam  proses  pembentukan  Undang  Undang  di  negara Civil  Law System mengedepankan  asas  kepastian  hukum,  dan  kepastian  hukum  tersebut  hanya  dapat dicapai  melalui  proses  legislasi  yang  seksama  dalam  pembentukannya  sehingga  sebagai konsekuensinya akan berdampak pada tempo waktu pembentukan yang relatif lebih lama.
Dalam konteks penerapan Omnibus Law di Indonesia, penerapan Omnibus Law di dalam UU  Cipta  Kerja  dilakukan  dengan  waktu  yang  sangat  cepat.  1200  lebih  pasal  diselesaikan dalam  waktu kurang  lebih hanya  enam bulan.  Kecepatan  yang  dilakukan  tersebut  berdampak pada  kualitas  Undang-Undang  yang  disusun  yang  ternyata  pada  saat  pengesahan  dilakukan masih terdapat perbedaan versi pasal dan juga terdapat salah ketik di dalamnya. Berdasarkan keadaan yang demikian, tidaklah keliru ketika dikatakan bahwa prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan di setiap negara sangat bergantung kepada sistem yang dianut di setiap negara. 15 Pernyataan  tersebut  juga  didukung  oleh  teori “The  law  of  non  transferability  of  law“ yang  dikemukakan  oleh  William  J.  Chambliss  dan  Robert  B.  Seidman  sebagaimana  yang dikutip oleh Suteki. Kedalaman makna dari postulat tersebut bahwa hukum suatu bangsa tidak dapat dialihkan begitu saja kepada bangsa lain. 16
Dalam kaitannya dengan Penerapan Omnibus Law di sistem Hukum Indonesia, Omnibus Law adalah  adalah  proses  legislasi  dari  negara Common  Law  System sedangkan  Indonesia adalah negara yang menganut Civil Law System . Budaya hukum yang saling bertolak belakang tersebut  jelas  memiliki  ciri  yang  berbeda  termasuk  dalam  pembuatan  peraturan  perundang undangan.  Sehingga  apabila  hendak menerapkan  suatu sistem  yang  berbeda  di  dalam  suatu negara, tentu harus ditinjau apakah sistem tersebut bisa diterapkan atau tidak. Untuk menjawab permasalahan  ini,  dari  segi  konseptual,  sejatinya  permasalahan  tersebut  dapat  ditinjau  dari kajian perbandingan hukum. Doktrin yang digunakan adalah doktrin transplantasi hukum ( legal
15 Ahmad Redi. Op.Cit . Hlm. 11 16 William  J.  Chambliss  dan  Robert  Seidman  dalam  Suteki.  “ Desain  Hukum  di  Ruang  Sosial .”  Cet  1. Yogyakarta. 2013. Thafa Media. Hlm. V.

## Kompabilitas Penerapan Konsep Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Indonesia
transplant ).  Menurut  Alan  Watson  setidaknya  terdapat  dua  tantangan  dalam  transplantasi hukum,  yaitu:  resepsi  dalam  hukum  ( reception  in  law )  dan  juga  resepsi  dalam  masyarakat ( reception in society ). 17
Tahap  pertama  dalam reception  in law adaalah bagaimana melakukan pendalaman  dan adaptasi dalam bingkai struktur hukum, memastikan bahwa tidak ada kontradiksi hukum ketika transplantasi dilakukan. Sedangkan dalam tahap reception in society adalah bagaimana organ hukum asing yang ditransplantasi tersebut dapat bekerja secara efektif di masyarakat. 18 Dalam kaitannya  dengan  penerapan Omnibus  Law di  sstem  hukum  Indonesia,  penulis  berpendapat bahwa  penerapan  metode  tersebut  di  dalam  sstem  hukum  Indonesia  tidak  diadaptasi  dengan baik,  seharusnya  sebelum  diterapkan  dalam  sistem  hukum  Indonesia,  seharusnya  ia  harus disesuaikan terlebih dahulu dan dilakukan studi akademis secara mendalam agar Omnibus Law dapat  diterapkan  di  Indonesia  sebagaimana  yang  diatur  di  dalam  ketentuan  Pasal  5  UU  12 Tahun  2011  tentang  asas  dapat  dilaksanakan,  selain  itu  juga  perlu  diterapkan    identifikasi reception  in  society secara  seksama.  Hal  ini  menurut  penulis  adalah  hal  penting  dilakukan karena  hukum  dan  masyarakat  adalah  dua  sisi  yang  tidak  dapat  dipisahkan  apalagi  menurut Satjipto  Rahardjo,  hukum  mendapat  legitimasi  keberlakuannya  dari  masyarakat,  dan masyarakat adalah basis sosial dari hukum. 19
Pembahasan berikutnya adalah dari sisi teknis perundang-undangan, Indonesia memiliki Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan.  Undang-undang  inilah  yang menjadi  pedoman dalam membentuk peraturan negara yang mengikat secara umum baik itu tahapan UU hingga Perda.  Konsekuensi  logis  dari  ketentuan  tersebut  adalah  bahwa  dalam  membentuk  peraturan perundang-undangan  harus  berdasarkan  pada  ketentuan  di  dalam  undang-undang  tersebut. Hal  yang  sama  berlaku  juga  dalam  penerapan Omnibus  Law di  Indonesia,  seharusnya pembentukan  undang-undang  dengan  cara Omnibu s  tersebut  harus  disesuaikan  dengan  UU Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  baik  asas  maupun  proses  pembentukannya. Permasalahannya  adalah  bahwa  di  dalam  ketentuan  UU  12  Tahun  2011  beserta perubahannya,  sistem  perundang-undangan  nasional  sesungguhnya  menganut  konsep the single subject rule atau The One Subject at the Same Act . Kedalaman makna dari asas a quo adalah  bahwa  di dalam undang-undang hanya  mengatur tentang satu subjek. Hal  ini bertolak belakang  dengan  konsep Omnibus  Law yang  mengatur  satu  undang-undang  mengatur berbagai  macam  subjek  yang  berbeda.  Keadaan  demikian  membawa  konsekuensi  logis
17 Alan Watson. Legal Transplant: An Approach to Comparative Law. University of Georgia Press. 1974. Hlm. 12.
18 Loc. Cit ., Hlm. 12.
19 Satjipto Rahardjo. Hukum dan Masyarakat . Cet 1.  CV. Mandar Maju. Bandung. 1980. Hlm. 45.
penerapan Omnibus  Law melalui  UU  Cipta  Kerja  seharusnya  tidak  dapat  dilakukan  sebab  ia bertolak  belakang  dari  pedoman  pembentukan  peraturan  perundang  undangan  sebagaimana yang  diatur  di  dalam  ketentuan  UU  Nomor  12  Tahun  2011  j.o  UU  Nomor  15  Tahun  2019. Penulis  berpendapat,  sebelum  mengadopsi  penerapan Omnibus  Law di  dalam  sistem  hukum nasional, seharusnya hal pertama yang dilakukan adalah dengan mengubah UU Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  dan  membuatnya  mengakomodasi  penerapan Omnibus  Law sehingga  undang-undang  yang  akan  dibentuk  nantinya  tidak  mengalami  cacat  prosedur  dan cacat  substansi.  Menurut  Antoni  Putra,  apabila  hendak  menerapkan Omnibus  Law di  dalam pembentukan  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia,  hal-hal  yang  harus  diperhatikan adalah: 20 a)  Penerapan  o mnibus  law dalam  membentuk  undang-undang  harus  partisipatif;  b) Harus ada mekanisme harmonisasi peraturan perundang-undangan yang jelas; dan c) Evaluasi peraturan perundang-undangan yang akan direvisi menggunakan konsep omnibus law.
Penerapan Omnibus  Law harus  partisipatif,  partisipatif  artinya  menampung  aspirasi, publik  memberi  masukan  terhadap  penyusunan  RUU,  sementara  sosialisasi  adalah mengenalkan  draf  yang  telah  ada.  Penerapan  konsep  ini  dapat  disusupi  oleh  banyak kepentingan,  oleh  karena  itu,  DPR  dan  pemerintah  harus  membuka  akses  informasi  dan melibatkan masyarakat secara luas. Bila merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan,  ketentuan  Pasal  96  Undang-Undang 12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  harus  dilaksanakan bukan  hanya  sekedar  formalitas.  Dalam  hal  ini,  negara  harus  menciptakan  wadah  untuk menampung  dan  alur  untuk  menyampaikan  partisipasi  publik  yang  jelas.  Selama  ini, mekanisme partisipasi publik  tersebut masih samar-samar, sehingga adanya partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan hanya dipandang sebagai syarat formal. 21 Masyarakat harus ikut menentukan arah kebijakan prioritas penyusunan peraturan perundang- undangan, tanpa keterlibatan masyarakat dalam pembentukannya, mustahil sebuah  peraturan perundang-undangan  tersebut  dapat  diterima  dan  dilaksanakan  dengan  baik.  Hal  ini dikarenakan  sebagai  salah  satu  syarat  penting  untuk  menghasilkan  hukum  yang  responsif adalah partisipasi masyarakat.
Adanya  mekanisme  harmonisasi  peraturan  perundang-undangan  yang  jelas  dilatar- belakangi  oleh  pada  tahap  harmonisasi,  terdapat  2  (dua)  permasalahan  yang  terjadi  dalam mekanisme  pembentukan  peraturan  perundang-undangan:  pertama,  dalam  harmonisasi pembentukan Undang-Undang, PP, atau Perpres; dan kedua, harmonisasi dalam pembentukan
20 Antoni  Putra.  “Penerapan  Omnibus  Law  dalam  Upaya  Reformasi  Regulasi”. Jurnal  Legislasi Indonesia . Vol 17 No. 1 - Maret 2020. Hlm. 5
21 Antoni Putra. Loc. Cit . Hlm. 6.
perda. 22 Sejauh  ini,  permasalahan  harmonisasi  pada  pembentukan  Undang-Undang,  PP,  dan Perpres terjadi karena tahapan ini lebih melihat pada keterkaitan satu peraturan atau rancangan peraturan  dengan  peraturan  perundang-undangan  lain  tanpa  melihat  pada  kesesuaian substansi  dengan  materi  muatan  jenis  peraturan  perundang-undangan  tersebut.  Dampaknya, lahir  berbagai  peraturan  yang  substansinya  bukan  merupakan  materi  muatan  dari  jenis peraturan  perundang-undangan  tertentu. 23 Sedangkan  pada  tahap  evaluasi,  undang-undang yang akan direvisi dan/atau dicabut melalui omnibus law perlu dikaji betul. Dalam hal ini, yang perlu  dipahami  bahwa  tidak  ada  undang-undang  yang  sempurna.  Namun,  dalam  hal memperbaiki ketidaksempurnaan tersebut juga harus memperhatikan aspek lain. Bila undang- undang  disempurnakan  di  satu  sektor,  maka  sektor  yang  lain  jangan  pula  sampai  diabaikan atau dikorbankan. 24

## D. Simpulan dan Saran .
Omnibus  Law adalah  metode  pembentukan  perundang-undangan  dimana  satu  undang- undang  mengatur  berbagai  macam  materi  muatan  yang  berbeda. Omnibus  Law pertama  kali diusulkan  oleh  Presiden  Joko  Widodo  pada  saat  pelantikan  jabatan  Presiden  periode  kedua. Penerapan  metode  ini  didasari  oleh  keadaan  Indonesia  yang  mengalami  hiperregulasi  dan konflik norma antara peraturan perundang undangan satu dengan yang lain, hal itu berdampak pada  ketidakpastian  hukum  dan  berujung  pada  terhambatnya  investasi  yang  masuk  di Indonesia. Omnibus Law dianggap sebagai jalan keluar untuk menyederhanakan hiper regulasi tersebut  dan  diharapkan  dapat  mengharmonisasikan  aturan  aturan  hukum  yang  saling bertentangan tersebut.
Namun dalam penerapannya, Omnibus Law mendapat banyak pertanyaan dari berbagai kalangan di masyarakat, hal itu dikarenakan bahwa konsep Omnibus Law tidak dikenal dalam sistem  perundangan  undangan  nasional  sebelumnya  dan  penerapan  metode  tersebut dipertanyakan apakah ia dapat dilaksanakan dengan sistem hukum Indonesia menganut sistem hukum yang berbeda. Omnibus Law merupakan metode yang digunakan dalam negara dengan Common  Law System sedangkan  Indonesia  adalah  negara  yang  menganut  budaya Civil  Law System ,  perbedaan  dua  sistem  hukum  tersebut  berdampak  pada  perbedaan  cara  dalam membentuk  perundang  undangan,  termasuk  dalam  menerapkan  metode Omnibus. Apabila hendak  menerapkan  sistem Omnibus, pada  dasarnya  perlu  dilakukan  sebuah  transplantasi hukum  yang  meliputi reception  in  law dan reception  in  society ,  perlu  juga  dilakukannya
22 Ibid. Hlm. 6.
23 Ibid . Hlm. 7.
24 Antoni Putra. Loc.Cit . Hlm. 8.
partisipasi  dan  sosialisasi  kepada  masyarakat,  serta  pengharmonisasian  yang  menyeluruh  di dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  meliputi  Undang-Undang  hingga  Perda  sehingga diharapkan,  penerapan  undang-undang  yang  dihasilkan  dengan  metode Omnibus ini  dapat dijalankan dengan maksimal tanpa adanya cacat substantif dan juga cacat prosedural.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Rahardjo, Satjipto. 1980. Hukum dan Masyarakat . Bandung. CV Mandar Maju.
Redi,  Ahmad  dan  Ibnu  Sina  Chandranegara.2020. Omnibus  Law,  Diskursus  Penerapannya dalam Sistem Perundang Undangan Nasional. Depok. Rajawali Pers. Depok.
Suteki. 2013. Desain Hukum di Ruang Sosial. Yogyakarta. Thafa Media.
Suteki dan Galang Taufani. 2018. “ Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)” . Depok. Rajawali Pers.
Watson, Alan.  1974. Legal Transplant: An Approach to Comparative Law . University of Georgia Press
Jurnal:
Chandranegara,  Ibnu  Sina.    Bentuk Bentuk  Perampingan  dan  Harmonisasi  Regulasi. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum . Vol 6. No. 3. 2019.
Fadli, Muhammad. Pembentukan Undang-Undang yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat. Jurnal Legislasi Indonesia . Vol. 15 No. 01. 2018.
Putra,  Antoni.    Penerapan Omnibus  Law dalam  Upaya  Reformasi  Regulasi.  Jurnal  Legislasi Indonesia. Vol. 17 No. 1 - Maret 2020.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang  Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan.
Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.
Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja.