## IDENTIFIKASI PEMETAAN KESULITAN GURU DALAM MENERAPKAN PEMBELAJARAN DARING PADA MATERI HUKUM MAPEL PPKN
Dewi Gunawati, Triyanto, Rima V Permata, Hassan Suryono, Triana Rejekiningsih, Yudi Ariana dan Widya Noventari Program Studi PPKn FKIP Universitas Sebelas Maret, Surakarta E- mail: dewigunawati@staff.uns.ac.id

## Abstrak
Pandemi Covid-19 berdampak pada bidang pendidikan. Salah satu dampak besar bagi  dunia  pendidikan  terletak  pada  proses  dan  metode  pembelajaran,  di  mana pelaksanaan  pembelajaran  dengan  pembelajaran  jarak  jauh  atau  daring  (dalam jaringan)/e-learning.  Namun,  saat  ini  masih  banyak  guru  yang  mengalami kesulitan  dalam  menerapkan  pembelajaran  berbasis  daring,  khususnya  dalam proses persiapan sampai pada tahap penguasaan teknologi, inovasi. Penelitian ini berfokus pada identifikasi dan pemetaan kesulitan Guru PPKn dalam menerapkan pembelajaran  daring,  khususnya  pada  materi  hukum  karena  materi  ini  sangat penting  untuk  membina  siswa  menjadi  warga  negara  yang  memiliki  kesadaran hukum tinggi, menyadari hak dan kewajibannya, dan memiliki kepatuhan terhadap hukum,  sehingga  mampu  mempertahankan  nilai-nilai  yang  dianggap  baik  oleh masyarakat. Merujuk pada kondisi tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah identifikasi dan pemetaan kesulitan guru dalam menerapkan pembelajaran daring untuk  materi  hukum  pada  mata  pelajaran  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan (PPKn). Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan  metode  deskriptif.  Pengumpulan  data  melalui  wawancara,  observasi, dokumentasi, dan Focus Group Discussion (FGD). Analisis data dilakukan dengan tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil  penelitian  menunjukkan  a).Identifikasi  kesulitan  guru  dalam  penerapan substansi materi hukum, atau materi hukum yang dianggap sulit meliputi : Sistem hukum,  Penegakan  hukum,  Hubungan  Internasional,  Penegakan  Hak  Asasi Manusia. b).Identifikasi penerapan model pembelajaran daring yang disesuaikan dengan kharakteristik , situasi dan kondisi siswa, sarana prasarana yang memadai dan alokasi waktu yang diberikan
Kata kunci : PPKn, Pembelajaran Daring, Materi ajar

## PENDAHULUAN
Pandemi Covid-19 membawa  perubahan  besar  dalam berbagai  aspek  kehidupan  manusia. Perserikatan  Bangsa  Bangsa  atau PBB  menyatakan  bahwa  salah  satu sektor  yang  terdampak  adanya wabah  ini  adalah  dunia  pendidikan (Purwanto  dkk,  2020:  1).  Pandemi Covid-19 juga memberikan perubahan besar dalam dunia pendidikan  di  Indonesia.  Merespon kondisi  pandemi  Covid-19,  pada tanggal  24  Maret  2020,  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik  Indonesia  mengeluarkan Surat  Edaran  Nomor  4  Tahun  2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan
Pendidikan  dalam  Masa  Darurat Penyebaran Covid yang menjelaskan bahwa  proses  belajar  dilaksanakan di rumah melalui pembelajaran jarak
jauh  melalui  daring;  belajar  dari rumah  (BDR)  yang  kemudian disebut juga belajar on-line. Ada tiga poin kebijakan terkait pembelajaran daring, pertama, pembelajaran daring/jarak  jauh  untuk  memberi pengalaman belajar yang bermakna, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum  untuk  kenaikan  kelas maupun  kelulusan. Kedua ,  dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi Covid-19. Ketiga, aktivitas dan tugas pembelajaran dapat bervariasi antarsiswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/fasilitas  belajar  di  rumah (Kemdikbud, 2020). Pelaksanaan pembelajaran daring dengan pemanfaatan teknologi  informasi  yang  berlaku secara  tiba-tiba  akibat  pandemi Covid-19,  membuat  semua  orang termasuk  guru  atau  pendidik  kaget,
bingung  dan  tidak  siap.  Guru sebagai pendidik di sekolah menghadapi  banyak  kendala  dalam penerapan  kebijakan  pembelajaran daring  tersebut  termasuk  guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  (PPKn).  Dalam naskah lampiran Permendiknas Nomor  22  Tahun  2006  tentang Standar Isi, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan  mata  pelajaran  yang memfokuskan  pada  pembentukan warga  negara  yang  memahami  dan mampu  melaksanakan  hak-hak  dan kewajibannya  untuk  menjadi  warga negara  Indonesia  yang  cerdas, terampil, dan berkarakter sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.
Mencermati fokus dan tujuan pembelajaran PPKn yang demikian,
tentu tidak  mudah  bagi  guru  dalam melaksanakan  pembelajaran  PPKn secara daring.
Berdasarkan  uraian  tersebut di  atas,  penelitian  ini  akan  fokus pada  tujuan  mengidentifikasi  dan memetakan  kesulitan  guru  PPKn dalam  menerapkan  pembelajaran daring,  khususnya  pada  materi terkait  kajian  hukum  pada  mata pelajaran  PPKn.  Penelitian  ini mendesak dilakukan karena ketidaksiapan guru dalam pembelajaran daring sangat berdampak  pada  pencapaian  tujuan pembelajaran PPKn, khususnya terkait  materi  hukum,  yaitu  untuk membina  peserta  didik  menjadi warga negara yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi, yang menyadari  hak  dan  kewajibannya dan  memiliki  kepatuhan  terhadap hukum, sehingga mampu mempertahankan  nilai-nilai  yang dianggap  baik  oleh  masyarakat. Penelitian ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018  tentang  Rencana  Induk  Riset Nasional (RIRN) 2017-2045, Permeristekdikti  Nomor  38  Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional  (PRN)  2020-2024,  dan Rencana  Induk  Penelitian  (RIP UNS) sebab main goal dari penelitian  ini  telah  berpartisipasi dalam  salah  satu  pengembangan 16 (enam  belas)  tema  penelitian  UNS yang  disesuaikan  dengan  tema penelitian yang dirumuskan RISTEK dan Sistem Inovasi Nasional (SINAS), yaitu pembangunan  manusia  dan  daya saing  bangsa,  khususnya  dalam  hal ini  pembangunanan  guru  yang profesional
dan membangun kesadaran  hukum  peserta  didik.
Penelitian  ini  juga  sesuai  dengan
Road  Map  Research  Group  Hukum dan Kewarganegaraan yang memfokuskan  diri  pada  riset  dan pengabdian  di  bidang  Hukum  dan Kewarganegaraan.  Penelitian  yang diusulkan ini merupakan bagian dari tema Kesadaran Hukum dan Pendidikan  Hukum  dan  dalam pelaksanaannya  juga  melibatkan beberapa mahasiswa. METODE PENELITIAN Metode Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai  cara  untuk  memperoleh pengetahuan atau memecahkan permasalahan yang
dihadapi.
Penelitian  deskriptif  merupakan penelitian  yang  dimaksudkan  untuk menyelidiki  keadaan,  kondisi,  atau hal-hal  lain  (Arikunto,  2010:  3). Pendekatan  kualitatif  merupakan prosedur
penelitian
yang menghasilkan  data  deskriptif  yang berupa  kata-kata  tertulis  maupun lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku yang diamati, seperti yang dikemukakan  oleh  Lexy  J  Moleong (2010:  23),  bahwa  “penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian  yang  menghasilkan  data kualitatif  berupa  kata-kata  tertulis maupun  lisan  dari  orang-orang  dan perilaku yang diamati”.
Pendekatan  penelitian  ini adalah  penelitian  kualitatif,  dengan metode  deskriptif.  Pengumpulan data  melalui  wawancara,  observasi, dokumentasi,  dan Focus  Group Discussion  (FGD). Langkah  yang dilakukan:  menyusun google  form
dan  menyebarluaskan google  form ke  MGMP  PPKN,  mengumpulkan hasil gogle  form ,  mengkompilasi hasil  dan  mendiskusikannya  dalam sebuah  wadah  yang  spesifik  yang dihadiri  responden  terkait  dan peneliti,  menginisiasi focus  group discussion sebagai wadah komunikasi untuk menjaring masukan  berkait  identifikasi  dan pemetaan masalah penerapan metode  daring  dalampembelajaran PPKn untuk materi hukum, melakukan diskusi mendalam untuk mengidentifikasi dan memetakan:
a. Materi  hukum  yang dipelajari  di SMA/SMK
b. Materi  hukum  yang  dianggap sulit
c. Letak kesulitan
d. Metode  pembelajaran  daring yang dipilih
e. Alasan pemilihan metode daring
f. Kesulitan  dalam  menerapkan metode daring Analisis data dilakukan dengan  tahap  pengumpulan  data, reduksi  data,  penyajian  data,  dan penarikan kesimpulan. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan  data  yang  dipilih adalah melalui wawancara mendalam (indepth interview), focus  group  discussion  (FGD), observasi. F. Pengolahan dan
Analisis Data Analisis data kualitatif dalam penelitian ini terdiri dari tiga alur  kegiatan  yang  terjadi  secara bersamaan,  yaitu  reduksi  data, penyajian  data,  dan  penarikan simpulan/verifikasi. Bagan alur
penelitian disusun pada gambar berikut:

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penelitian identifikasi kesulitan guru PPKn dalam menerapkan  pembelajaran  daring khususnya  materi  hukum  mata pelajaran PPKn melibatkan responden  guru  PPKn  di  SMA  dan SMK  sejumlah  26  orang.  Metode
yang digunakan dalam pengumpulan data  melalui  google  form  yang diedarkan  ke  peserta  guru-guru. Selanjutnya hasil jawaban dianalisis oleh  peneliti.  Peserta  meliputi  guru perempuan dan laki–laki sebagaimana tertampil dalam gambar dibawah ini:
Adapun  jenjang  pendidikan  yang  dimiliki  oleh  peserta  guru  meiputi  : jenjang S1, S2, dan S3.
Adapun  latar  belakang  atau jenjang  keilmuwan  yang  dimiliki peserta guru meliputi:S1 PPKn, Ilmu
Sosial dan Humaniora, Ilmu Hukum dan Geografi.
Pembagian kelas
Awal  mula  pembelajaran daring  di  Indonesia  dikenal  dengan istilah  Sistem  Pembelajaran Daring Indonesia  (SPADA)  yang  telah diresmikan  oleh  Wakil  Presiden Republik Indonesia pada tanggal 15 Oktober  2014  dengan  tujuan  untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan  tinggi  yang  bermutu guna  memenuhi  tantangan  dunia pendidikan  dewasa  ini.  Hingga  saat ini, tercatat 6 perguruan tinggi yang telah  menyelenggarakan blended learning melalui  SPADA.  Meski telah  diperkenalkan  secara  resmi pada  akhir  tahun  2014,  namun pembelajaran  daring  belum  banyak digunakan  di  Indonesia,  khususnya pada jenjang sekolah. Hingga akhirnya  di  tengah  pandemi  covid- 19,  sejak  Maret  2020  pendidikan
Indonesia dipaksa untuk siap melakukan  pembelajaran  daring dengan  segala  keterbatasan  yang dimiliki. Di tengah pandemi Covid- 19,  proses  pembelajaran  dialihkan menjadi study  from  home ,  mulai jenjang  PAUD  hingga  peguruan
tinggi. Peran guru dalam pembelajaran daring sangat penting.
Pada  pembelajaran  daring,  guru berperan sebagai seorang fasilitator, pemandu,  atau  bahkan  narasumber ahli,  dan  bukan  lagi  menjadi  satu- satunya  penentu  bagi  pengalaman pembelajaran siswa. Ketika menjadi fasilitator,  sudah  pasti  tugas-tugas dari  guru  pun  berubah.  Guru  yang pada  awalnya  menjadi  sumber belajar  utama,  pada  pembelajaran daring,  sumber  belajar  dapat  dari mana saja. Lalu apa saja tugas guru sebagai fasilitator?. Sebenarnya tugas  guru  dalam  pembelajaran daring  tidak  berbeda  jauh  dengan guru  pada  proses  pembelajaran konvensional. Guru sebagai fasilitator menjembatani dan memfasliitasi kegiatan belajar siswa. Di  mana  guru  bertugas  untuk mempersiapkan  segala  hal  yang dapat merangsang siswa untuk dapat belajar secara mandiri.
Istilah  daring  merupakan akronim dari “dalam jaringan“ yaitu suatu  kegiatan  yang  dilaksanakan dengan sistem daring yang memanfaatkan internet. Pembelajaran  daring  adalah  proses
pembelajaran yang dilakukan dalam jaringan,bersifat  terbuka  dan  masif sehingga  dapat  menjangkau  peserta yang  lebih  luas  dalam  jumlah  yang banyak. Pembelajaran  daring  juga dikenal  dengan  istilah e-learning , dengan  komponen  yang  terdiri  atas konten materi pembelajaran, hardware berupa komputer maupun laptop,  interaksi  yang  strategis, jaringan  internet,  dan software
berupa aplikasi untuk pembelajaran.
Dari  pengertian  di  atas,  dapat disimpulkan  bahwa  pembelajaran daring  atau e-learning merupakan suatu pembelajaran yang memanfaatkan  teknologi  dengan menggunakan  internet,  di  mana dalam proses pembelajarannya tidak dilakukan dengan face to face tetapi
menggunakan media elektronik yang  mampu  memudahkan  siswa untuk  belajar  kapanpun  dan  di manapun.
Awal  mula  pembelajaran daring di Indonesia dikenal dengan istilah Sistem Pembelajaran Daring Indonesia  (SPADA)  yang  telah diresmikan  oleh  Wakil  Presiden Republik Indonesia pada tanggal 15
Oktober 2014 dengan tujuan untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan  tinggi    yang  bermutu guna  memenuhi  tantangan  dunia pendidikan dewasa   ini. Hingga  saat  ini,  tercatat  6 perguruan tinggi yang telah menyelenggarakan blended learning melalui SPADA. Mencermati  diagram  diatas dapat dideskripsikan bahwa pembelajaran  yang  dilakukan  guru dalam seminggu meliputi: setiap hari (  76,9%),  satu  kali  dalam  seminggu 19,2 %, selebihnya berjalan lancar.
Mencermati  diagram  diatas bahwa  persiapan  yang  dilakukan bapak  ibu  sebelum  pembelajaran daring meliputi: Membuat bahan ajar dan  media  pembelajaran  (88,5%), Menyusun RPP (53,8%), Menyiapkan perangkat asesmen(penilaian, (34,6%), Menyiapkan LKPD (19,2%)
Mencermati  gambar  diatas dapat  disimpulkan  bahwa  kendala yang hihadapi guru dalam pembelajaran adalah sebagai berikut: a).jaringan yang tidak stabil (61,5%), penguasaan teknologi (26,8%), sarana dan prasarana yang menunjang (19,2%),  keterbatasan  kuota  internet
(19,2%),  selebihnya  adalah  kurang bisa memantau siswa, kendala jaringan  pada  siswa,  respon  siswa yang kurang.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  (PPKn)  sebagai mata  pelajaran  di  sekolah juga dapat disebut sebagai Pendidikan Kewarganegaraan persekolahan. Dalam naskah lampiran Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang  Standar  Isi,  mata  pelajaran
Pendidikan  Kewarganegaraan  (PKn) merupakan  mata  pelajaran  yang memfokuskan  pada  pembentukan warga  negara  yang  memahami  dan mampu  melaksanakan  hak-hak  dan kewajibannya  untuk  menjadi  warga
negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  (PPKn)  memiliki tiga  komponen  utama,  yaitu:  (1) pengetahuan kewarganegaraan, ( civic knowledge ), (2) keterampilan
kewarganegaraan  ( civic  skills ),  dan (3)  sikap  kewarganegaraan  ( civic dispositions ). Civic knowledge
berkaitan  dengan  isi  atau  apa  yang seharusnya  warga  negara  ketahui. Civic  skills merupakan  keterampilan apa  yang  seharusnya  dimiliki  oleh warga negara yang mencakup keterampilan intelektual dan partisipasi. Sedangkan civic dispositions berkaitan dengan
karakter privat dan publik dari warga negara yang perlu dikembangkan dan dipelihara dalam kehidupan bernegara (Winarno, 2019: 6).
Salah  satu  materi  muatan dalam  Pendidikan  Pancasila  dan
Kewarganegaraan  (PPKn)  adalah materi-materi  terkait  hukum.  Materi hukum  dalam  Pendidikan  Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sangat terkait  dengan  fungsi  Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)  sebagai  pendidikan  hukum. Fungsi  pendidikan  hukum  dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  (PPKn)  berarti program  pendidikan  ini  diarahkan untuk membina peserta didik sebagai warga negara yang memiliki kesadaran  hukum  yang  tinggi,  yang menyadari hak dan kewajibannya dan memiliki kepatuhan terhadap hukum, sehingga  mampu  mempertahankan nilai-nilai  yang  dianggap  baik  oleh masyarakat. Metode yang digunakan dalam  pembelajaran  daring  dalam materi  hukum  berdasarkan  tabel diatas adalah sebagai berikut: a. Pembelajaran kooperatif ( 38,5%) M etode pembelajaran atau  strategi  dalam  belajar  dan mengajar  yang  menekankan pada sikap atau perilaku bersama  dalam  bekerja  dengan kata lain pembelajaran dilakukan dengan membuat sejumlah kelompok dengan jumlah  peserta  didik  2-5  anak yang  bertujuan  untuk  saling memotivasi  antar  anggotanya untuk  saling  membantu  agar tujuan  dapat  tercapai  secara
maksimal.Pembelajaran kooperatif  merupakan  model pembelajaran yang menggunakan sistem pengelompokkan/tim kecil, yaitu antara empat sampai enam orang  yang  mempunyai  latar belakang kemampuan akademik,  jenis  kelamin,  ras atau suku yang berbeda
( heterogen ). Pembelajaran kooperatif dikenal  sebagai  pembelajaran secara berkelompok. Akan
tetapi  belajar  kooperatif  lebih dari  sekedar  belajar  kelompok atau  kerja  kelompok  karena dalam  belajar  kooperatif  ada struktur  dorongan  atau  tugas
yang bersifat kooperatif sehingga memungkinkan terjadinya interaksi secara terbuka  dan  hubungan  yang bersifat  interdependensi  efektif di antara anggota kelompok.
b. Pemebelajaran kolaboratif
c. Pembelajaran studi kasus
d. Diskusi kelompok
e. Pembelajaran berbasis kelompok

## KESIMPULAN
Identifikasi  kesulitan  guru  dalam menerapkan  pembeljaaran  daring materi hukum mata pelajaran PPKn meliputi:  a).Identifikasi  kesulitan guru  dalam  penerapan  substansi materi  hukum,  atau  materi  hukum yang  dianggap  sulit  meliputi  : Sistem  hukum,Penegakan  hukum,
Hubungan Internasional, Penegakan Hak  Asasi  Manusia.  b).Identifikasi penerapan model pembelajaran daring  yang  disesuaiakan  dengan kharakteristik  ,  situasi  dan  kondisi siswa, sarana prasarana yang
memadai  dan  alokasi  waktu  yang diberikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Purwanto dkk. 2020. Studi Eksploratif Dampak Pandemi COVD-19 Terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah  Dasar.  Journal  of Education,  Psychology,  and Counselling.  Volume  2  No. 1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No.  4  Tahun  2020  tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid. Bilfaqih,  Yusuf  dan  M.  Nur Qomarudin.  2015.  Esensi Pengembangan Pembelajaran Daring. Yogyakarta: Penerbit Deepublish. Kementerian  Riset,  Teknologi,  dan Pendidikan Tinggi. “Pengembangan Pembelajaran Daring”, 2020. Winataputra,  U.S.  2001.  Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Demokrasi. Disertasi. Program Pascasarjana UPI. Bandung. Sapriya. 2007. Perspektif Pemikiran Pakar  tentang  Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Karakter Bangsa.  Disertasi.  SPS  UPI. Bandung. Winarno. 2019. Ilmu Kewarganegaraan dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan. Surakarta: UNS Press.