## IMPLEMENTASI PASAL 35 AYAT 1 HURUF C PERATURAN KAPOLRI NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG SURAT IZIN MENGEMUDI BAGI DISABILITAS DAKSA
Sultan Taqiyuddin Hizbillah 1 , Widhi Cahyo Nugroho 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: sultantaqiyuddin20@gmail.com

## Abstrak
Seorang  penyandang  Disabilitas  diberi  regulasi  khusus  yaitu  terkait  dengan  perolehan  Surat o Izin Mengemudi o (SIM)  D  yang  ditujukan  untuk  para  seorang  Disabilitas  Daksa  dalam  berkendara  Lalu o Lintas.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk o mengetahui  bagaimana  cara  kerja  Pasal  35ayat  1  Huruf C o Peraturan  Kapolri  Nomor  9  Tahun  2012  tentang  Surat  Izin  Mengemudi  bagi  Disabilitas  Daksa. Dalam praktiknya masih ditemui o hambatan dan kendala o dalam proses o perolehan o SIM D, sehingga o sebagian dari o mereka masih belum o memiliki SIM D o sebagai lisensi o untuk berkendara. Tujuan yang hendak o dicapai dalam penelitian o ini adalah: . 1) Untuk o mengetahui Implementasi Pasal o 35 Ayat 1 Huruf o C Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun o 2012 Tentang Surat Izin o Mengemudi bagi Disabilitas Daksa. 2) Untuk mengetahui Kriteria Fisik yang diberlakukan bagi Penyandang Disabilitas Daksa dalam hal dapat memiliki Surat Izin Mengemudi. Jenis penelitian ini o dapat digolongkan sebagaippenelitian normatif  karena  melalui  pendekatan  perundang-udangan  dan  meneliti o perilaku  Penyandang Disabilitas  dalam p memeperoleh  SIM  D  serta  hambatan  dalam  prosesnya. p Pengumpulan Data p menggunakan  Teknik o wawancara p dengan  informan  terkait  dengan p penelitian  yang  diteliti. o Selanjutnya  hasil  ddata  di  analisis  secara  kualitatifuntuk  memberikan  pemaparanatas  hasil penelitian.Analisis o data  yang  digunakan o oleh  penulis o menggunakan  metode  Deskriptif o kualitatif merupakan o uraian  dalam  bentukkalimat  yangteratur,  runtut,  logis  dann  efektif. o Berdasarkan hasil o penelitian  dapatdisimpulkan  bahwa  cara  kerja  Pasal  35 o ayat  1  Huruf  C  Peraturan  Kapolrio Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi bagi Disabilitas masih terbilang kurang berjalan dengan baik dengan adanya beberapa factor hambatan, salah satunya yaitu minimnya pengetahuan para penyandang Disabilitas terhadap peraturan Lalu Lintas.
Kata Kunci: Implementasi, Perolehan SIM D, Kriteria Fisik, Disabilitas Daksa

## Abstract
A person with disability is given special regulation regarding the acquisition of driver's licence (driver's license) d for those who are handicapped in driving traffic. The study aims to find out how section 35 verses (Lala 1234)1 letter c works the 2012 sheriff's rule number 9 on driver's license for disability. In practicee there are still obstacles and o obstacles in the processoof obtaining the driver's license d, so some o of them still o do not have the d's license o to drive. The goal to be o achieved in this o study is: 1) to know the application of article 35 verse 1 letter c of the 2012 chief's law no. 9 on the driver's license for  disabilities.  2)  to  know  the  physical  criteria  applied  to  those  with  disabilities  to  have  a  driver's licence.  This o type  of  study  can  be  classified  as  normatization  studies  because  through  legislation approaches and study on disability behaviors gained driver's license D and obstacles o in the process. The o research  site  is  at  stone  city  p.d.  Data  collecting  uses  a  technique  interview  with  informants related  to  the  research  being  researched.  Further  data  results  in  qualitative  analysis  to  provide exposure  to  research.  The o data  analysis  used  by  the  writer  as  a  qualitative  descriptive o method  is a o description in the regular, o coherent, logical, and effectivee form of sentences. Based on the results of studies, section 35 clause 1 letter c of the 2012 chief's rule no. 9 on driver's license is still underwriting because of some obstacle factor, one o of which is theolack of knowledge of the o perpetrators of the traffic rule.
Keywords: implementation, driver's license d, physical criteria, disability

## PENDAHULUAN
Seluruh bangsa mempunyai cita-cita untuk menjadikan negaranya menjadi negri yang aman, nyaman dan sejahtera. Dengan begitu agar semua tercapaiomaka negara memerlukan hukum  yang  mengatur  dan  melindungi  setiap  manusia.  Undang – Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) pasal 1 berbunyi: “Indonesia adalah Negara Hukum” .dengan begitu Indonesia telah memiliki peraturan yang mengatur tentang perlindungan  hukum  bagi  seluruh  rakyat  Indonesiaa.  Perlindungan  Hukum  adalah memberlakukan  dengan  baik  atas  Hak  Asasi  Manusia  yang  dirugikan  orang  lain  dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikati semua hak- hak yang diberikan oleh hukum. (Philipus. M. Hadjon 1987)
Setiap warga Negara mempunyai hak dan kewajiban dalam menjunjung tinggi hukum yang  berada  di  Negaranya,  untuk  mewujudkan  Negara  Indonesiia  yang  mempunyai  dasar hukum yang kuat dan kokoh, diperlukan tanggung jawab dan kesadaran yang harus dijalankan setiap warga Negaranya. Hal tersebut dapat diwujudkann melalui tingkah laaku dan tindakan setiap wargwa Negara Indonesia.o.
Dalam  PANCASILA  Silda  ke- 2,  “Kemanusiaan yang  adil  dan beradab”  berdasarkan tersebut,  pengaturan  Hak  Asasi  Manusia  dianggap  sangat  penting  untuk  mencegah kesenjangan sosial yang ada di masyarakat. Hak Asasi Manusia secara umum sendiri adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak di dalam kandungan sampai meninggal atau mati, dan negara diwajibkan untuk melindungi Hak Asasi Manusia. (Supriadi 2006)
Pasalo5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi  sebagai  berikut. “setiap  orang  yang termasuk  dalam  kelompok  masyarakat  yang rentan  berhak  memperoleh  perlakuan  dan  perlindungan  lebih  berkenaan  dengan kekhususannya”.  Hak Asasi  Manusia  meliputi.  hak  mendapatkan  perlindungan  yang  sama dimata  hukum  yang  diperuntukkan  bagi  seluruh  rakyat,  tanpa  membedakan  harkat  dan martabat,  keadaanfisik  maupun  keadaan  sosialnya.  Makadari  itu  seseorang  yang berkebutuhankhusus  atau  yangdisebut  sebagai  penyandangdisabilitas  khususnyaodaksa harusnya  lebih  mendapatkanperlakuan  yang  khusus  dari  pemerintah  yang o berkaitan dengan o sarana o danprasarana  umum  agar  penyandang o disabilitas  daksa  dapat  merasakan selayaknya sebagai manusia normal.
Penyandang  Disabilitas  secara  umum  disebut  setiap  orang  yang  mengalami keterbatasan  fisik,  intelektual,  mental  dan/atau  sensorik  dalam  jangka  waktu  lama,  biasa disebut  jasmani  dan  rohani,  yang  dalam  berinteraksi  dengan  lingkungan  sekitar  akan mengalami  kesulitan  dalam  berpartisipasi  dengan  warga  Negara  lainnya  berdasarkan kesamaan  hak.  Penyandang  Disabilitas  mempunyai  hak  yang  juga  harus  diperhatikan  oleh Negara, pada Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah disebutkan hak - hak bagi penyandang disabilitas, yaitu Hak Aksesibilitas. Aksesibilitas adalah  hak  yang  diperuntukkan  kepada  penyandang  disabilitas  agar  kemudahan  yang disediakan  bagi  penyandang  disabilitas  mempunyai  segala  aspek  kehidupan  yang  sama layaknya orang normal lainnya.
Cacat  tubuh  merupakan  kecacatan  yang  mengakibatkan  gangguan  pada  fungi  organ tubuh,  istilah  dari  cacat  tubuh  yaitu  tuna  daksa  yang  berarti  tuna  adalah  kurang  atau  rugi sedangkan  daksa  yaitu  tubuh.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  tuna  daksa  merupakan kelainan  bentukotubuh  yang  mengakibatkan  kelainan  fungsi  dari  tubuh  untuk  melakukan Gerakan- gerakan tubuh yang dibutuhkan. (Imelda Pratiwi Hartosujono 2014)
Penyandang  Disabilitas  Daksa  layak  mendapatkan  fasilitasnya  dengan  baik  dan  adil, salah satu fasilitas yang layak didapatkan adalah fasilitas mengenai transportasi yang layak sebagai  penunjang  agar  dimudahkannya  bagi  penyandang  disabilitas  tersebut  dalam bersosialisasi dengan masyarakat atau lingkungan sekitarnya.
Kini  kebutuhan transportasi  merupakan  kebutuhan  pokokobagi  kelangsungan  hidaup manusia.  Maka  ddari  itu  munculnya  STNK  (Surat  Tanda  Nomor  Kendaraan),  namun  tidak hanya  STNK  saja,  tetapi selain  mewajibkan  masyarakat  untuk  mempunyai  tanda pengenal, masyarakat juga diwajibkan untuk memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi). SIM merupkan suatu tanda bukti legitimasi kompetensi, alat control, dan data forensic kepolisian bagi seseorang yang  telah  dianggap  lulu  dalam  uji  penggetahuan,  kemampuan  dan  keterampilan  akan mengeamudikan  kendaraan  dijalan  yang  sudah  sesuai  dengan  persyaratan  berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. (Tim ICCE UIN 2009)
SIM memilikifungsi sebagai tanda pengenal sesearang selain itu pembuatan Surat Izin Mengemdi  (SIM)  juga  menandakan  bahwa  seseorang  telah  mempunyai  SIM  sudah  layak untuk  mengendarai  kendaraan  yang  dimilikinya.  Namun  masyarakat  sering  menganggap remeh atas kegunaan SIM padahal pembuatan SIM sangatlah mudah, dengan cara melakukan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
registrasi di Kantor SATLANTAS wilayah masing - masing. Dengan demikian proses pembuatan SIM mempunyai beberapa syarat dan tahapan, yaitu :
1. Usia 17 tahun keatas
2. Pas foto
3. KTP asli dan fotokopi KTP (4 lembar)
4. Surat keterangan bahwa sehat jasmani dan rohani
Tata cara pembuatan SIM:
1. Mengisi formular permohonan pengajuan SIM disertai dengan fotokopi KTP dan pas foto
2. Mengikuti ujian teori yang diselenggarakan
3. Bagi  pemohon  yang  lulus  dalam  ujian  teori  pembuatan  SIM,  maka  selanjutnya  berhak mengikuti ujian praktek sesuai dengan jenis SIM yang dikehendakinya
4. Selanjutnya jika lulus dalam ujian teori dan praktik maka pemohon akan dipanggil untuk melengkapi  prosedur  pembuatan  SIM,  diantaranya  foto  wajah,  sidik  jari,  dan  tandan tangan
Dalam  pasal  76  ayat  1  Undang  -  Undang  No  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) mengatur sanksi yang dikenakan bagi pengendara dijalan umu yang tidak memiliki kelengkapan dalam berkendara, yaiut :
a. Peringatan tertulis
b. Pembayaran denda
c. Pembekuan izin dan/atau
d. Pencabutan izin
Secara  normative  telah  diatur  tentang  pengurusan  tertuang  pada  pasal  77  ayat  1 Undang  -  Undang  No  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  (UU  LLAJ) mengatakan  bahwa  setiap  orang  yang  mengemudikan  kendaraan  bermotor  di  jalan  wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikannya. Dalam hal ini dikhusukan dalam pembuatan SIM A, SIM C dan SIM D yang dikhusukan bagi kendaraan roda dua  dan  roda  empat,  sedangkan  SIM  B1  yang  kendaraan  berat  ditempatkan  dii  kepolisian daeraah tertenntu. Pengaturan SIM Disabilitas dijelaskan pasal 80 huruf e yangomenyatakan bahwa SIM D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang disabilitas.
Peraturan  Kapolri  No  9  Tahun  2012  tentang  Surat  Izin  Mengemudi  secara  jelas menjabarkan  mengenai  hal-hal  yang  bersangkuran  dengan  Surat  Izin  Mengemudi,  dimulai
dari  penggolongan  mengenai  Surat  Izin  Mengemudi,  keberlakuan,  Satuan  Penyelenggara Administrasi  SIM  (SATPAS)  hingga  persyaratan  mengenai  hal-hal  lain  seseorang  dapat memiliki  Surat  Izin  Mengemudi.  Pada  pasal  34  Peraturan  Kapolri  No  9  Tahun  2012  juga menyebutkan persyaratan untuk memiliki Surat Izin Mengemudi, yaitu:
a. Kesehatan jasmani
b. Kesehatan rohani
Kesehatan jasmani meliputi:
a) Pengelihatan
b) Pendengaran
c) Fisik atau perawakan
Kesehatan  jasmani  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  35  Peraturan  Kaporli  No  9 Tahun 2009 huruf C tidak dapat diberlakukan oleh masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang  menyandang  cacat  atau  Disabilitas  karena  tidak  mempunyai  fisik  secara  normal sebagaimana  mestinya.  Dalam  hal  ini,  muncul  sebuah  isu  hukum  atau  kekosongan  hukum bahwa berdasarkan Pasal diatas, maka persyaratan fisik atau syarat karateristik seperti apa yang dapat diterapkan pada penyandang Disabilitas tidak dijelaskan secara detail.
Namun perlu diingat bahwa tidak semua penyandang cacat atau penyandang disabilitas dapat  memperoleh  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM)  D,  karena  ada  juga  seseorang  yang mengalami kecacatan secara fisik mereka memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) A, B1, B2 dan  C.  Hal  tersebut  dikarenakan  kecacatan  secara  fisik  yang  dialami  oleh  penyandang disabilitas tersebut tidak sampai untuk membuat dirinya memodifikasi kendaraannya untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti contoh seseorang yang kehilangan satu jarinya, ia disebut sebagai  penderita  cacat  fisik  atau  penyandang  disabilitas,  namun  dalam  khasus  tersebut penderita tersebut dapat memiliki Surat IzinoMengemudi (SIM) A, B1, B2 dan C, bukan Surat Izin Mengemudi (SIM) D karena ia tidak harus untuk melakukan modifiksi kendaraannya untuk memenuhi  kebutuhannya  dengan  kata  lain  kecacatan  yang  dialaminya  tersebut  tidak mengganggu ia untuk mengendarai kendaraan yang sebagaimana mestinya atau kendaraan pada umumnya tanpa adanya modifikasi untuk merubah kendaraan tersebut.

## METODE PENELITIAN
Jenisopenelitian  ini  dapat  digolongkan  sebagai  penelitian  normatif  karena  melalui pendekatan  perundang-udangan  dan  meneliti  perilaku  Penyandang  Disabilitas  dalam memeperoleh  SIM  D  serta  hambatan  dalam  prosesnya.  Pengumpulan  Data  menggunakan Teknik wawancara dengan informan terkait dengan penelitian yang diteliti. Selanjutnya hasil data di analisis secara kualitatif untuk memberikan pemaparan atas hasil penelitian. Analisis data  yang  digunakan  oleh  penulis  menggunakan  metode  Deskriptif  kualitatif  merupakan uraian  dalam  bentuk  kalimat  yang  teratur,  runtut,  logis  dan  efektif.  Berdasarkan  hasil penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  cara  kerja  Pasal  35  ayat  1  Huruf  C  Peraturan  Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi bagi Disabilitas masih terbilang kurang berjalan  dengan  baik  dengan  adanya  beberapa  factor  hambatan,  salah  satunya  yaitu minimnya pengetahuan para penyandang Disabilitas terhadap peraturan Lalu Lintas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pemenuhan hak penyandang Disabilitas Daksa dalam memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) D
Penyandang Disabilitas Daksa untuk mewujudkan haknya dalam menadapatkan fasilitas dalam pengurusan SIM D sesuai dengan pasal 80 huruf e UU LLAJ tentunya mengalami banyak kesuliitan  atau  hambatan  yaang  dihadapi  olleh  para  penyandang  disabilitas  yang  merasa bahwwa penyanadang disabilitas kurangnya pihakokepolisian menanggapi terhadap peroleh SIM  D  bagi  disabilitas  ini.  Sebagai  penegak  hukum  dan  sebagai  penyediaolayanan  khusus. Seharusnya  pihak  kepolisian  memberikan  pelayanan  yang  baik  terhadap  para  penyandang disabilitas khususnya dalam perolehan Surat Izin Mengemudi (SIM) D. (Khoirunisa 2016)
Penyandang  disabilitas  (tuna  daksa)  kurang  memahami  dalam  hal  perbedaan  syarat atau prosedur perolehan SIM D setara SIM C maupun SIM D setara SIM A, karena seharusnya perolehan SIM D mempunyai perbedaan atau kekhususan dengan perolehan SIM C, namun penyandang  disabilitas  tidak  mengetahui perbedaan  atau  kekhususan  dalam  prosedur dan tata cara peroleh SIM D, hal tersebut diakibatkan keterbatasan sumber daya manusia dalam hal  ini  adalah  penyandang  disabilitas  (tuna  daksa)  yang  kurang  memahami  fungsi  SIM  D sebenarnya karena pada Pasal 80 huruf e tidak dijelaskan terbatas pada kendaraan khusus berupa  apakah  yang  dimaksuk  Misalnya  kendaraan  khusus  berupa  motor  atau  kendaraan khusus  berupa  mobil,  ptaukah  bisa  digunakan  untuk  keduanya.  Jika  bisa  digunakan  untuk
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
keduanya maka penyandang disabilitas (tuna daksa) tidak perlu mempunyai dua SIM apabila mereka memiliki kendaraan khusus serupa sepeda motor dan mobil serta pada pasal 35 ayat 1  huruf  C  Peraturan  Kapolri  Nomor  9  Tahun  2012  Tenteng  Surat  Izin  Mengemudi  tidak dijelaskan  secara  rinci  dan  detail  seperti  bagaimanakan  kriteria  fisik  yang  dimaksud  bagi disabilitas daksa.
Kurang  mempunyai  keberanian  untuk  menindak  lanjuti  upaya  yang  dilakukan  dalam rangka memperjuangkan hak asasi bahwa mereka berhak mendapatkan pelayanan perolehan SIM.  Seperti  manusia  normal  pada  umumnya,  penyandang  disabilitas  (tuna  daksa)  juga mempunyai  pekerjaan dan  untuk  menunjang  pekerjaan  tersebut tentu  saja  membutuhkan kendaraan sebagai sarana mobilitas. Telah dijelaskan juga pada Pasal 77 ayat 1 UU LLAJ bahwa “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memmiliki Surat Izin Mengemudiosesuai  denganojenis  kendaraan  bermotoro yang  dikemudikan” dalam  hal  ini jelas bahwa mempunyai SIM menjadi kewajiban oleh para pengendara maka pihak kepolisian harus memfasilitasi hal ini dengan serius sebagaimana mestinya. (Budiman 2015)

## Pelaksanaan  Pasal  35oAyat  1  Huruf  C  PeraturanoKapolri  Nomor  9  Tahun  2012otentang Surat Izin Mengemudi bagi Disabiilitas Daksa
Undang  -  Undang  Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Disabilitas  menyatakanobahwa disabilitas  adalah  setiap  orang  yang  mengalami  keterbatasan  fisik,  intelektual,  mental, dan/atau  sensorik  dalam  jangka  waktu  lama  yang  dalam  berinteraksi  dengan  lingkungan dapat  mengalami  hambatan  dan  kesulitan  untuk  berpartisipasi  secara  penuh  dan  efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
Berkaitan o dengan  pelaksanaan  pembuatan o Surao  Izin  Mengemudi  (SIM)  D,  aparat yaang  berwewenang  beberapa  kali  sudah  melakukan  sosialiasi  terhadap  wilayah  wilayah terhadap  lingkungan  dimana  terdapat  banyak  penyandang  disabilitas.  Sosialisasi  tersebut tidak  lain  untuk  meningkatkan  dan  menegakkan  hukum  yang  berlaku  di  masyarakat. Walaupun sudah banyak yang melakukan pembuatan Surat Iizn Mengemudi (SIM) D, namun mayoritas para penyandang disabiliat yang telah mempunyai SIM D berfikiran bahwa itu tidak penting dan hanyalah formalitas saja meskipun sudah banyak penjelasan bahwa pentingnya memiliki  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM)  khususnya  untuk  disabilitas  dan  diperkuat  dengann peraturan  yang  mewajibkan  seluruh  masyarakat  yang  mengendarai  kendaraan  bermotor
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) tanpa terkecuali penyandang disabilitas. Dimana pernyataan  tersebut  sudah  tertuang  pada  Pasal  77 o ayat  (1)  Undang  -  Undang  Nomor o 22 Tahun  2009 o tentang  Lalulintas  dan o Angkutan  Jalan  (UU  LLAJ)  yang O menyatakan bahwa O setiap  orang O yang  mengemudikan  kendaraan O bermotor  dijalan O raya  wajib memiliki O Surat  Izin O Mengemudi  sesuai  dengan O jejnis  kendaeraan  bermottor  yaang dikendaarainya. (Jack 2003)
Hal  tersebut  terjadi  karena  anggota  kepolisian  tidak  pernah  melakukan  penilangan terhadap  masyarakat  yang  menyandang  disabilitas  karena  alasan  manusiawi.  Meskipun peraturan  sudah  ada  secara  jelas  dan  harus o ditegakkan  tentang o pembuatan  SIM o D bagi o penyandang  disabilitas  yang o termuat  dalam o Pasal  80  huruf  e  Undang  -  Undang Nomor o 22  Tahun  2009 o tentang  Lalulintas  Dan o Angkutan  Jalan  (UU  LLAJ)  yang o berisi mengenai o pembuatan
SIM o D bagi penyandang o disabilitas daksa yang o mengendarai o kendaraan  bermotor. o Kalaupun  pihak  kepolisian  menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh para kendaraan bermotor disabilitas, pihak kepolisian hanya menegur dan mengingatkan saja.
Kepolisian Kota Surabaya telah melakukan sosialisasi terhadap penyandang Disabilitas serta bekerjasama dengan komunitas Disabilitas yaitu DMI (Disabel Motor Indonesia) yang menjadikan pihak Kepolisian semakin mudah untuk menyalurkan informasi kepada seluruh masyarakat  Indonesia  dan  juga  mempermudah  para  penyandang  Disabilitas  untuk memperoleh  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM)  D.  Dalam  hal  tindak  lanjut  terhadap  para penyandang  Disabilitas  yang  melakukan  pelanggaran  hukum  yang  berlaku  khususnya melanggar  lalu  lintas  kepolisian  juga  terbantu  dengan  adanya  Electronic  Traffic  Light Enforcement  (ETLE)  yang  memantau  melalui  CCTV,  Mobile  dan  Handphone  maka  pelaku tersebut tetap dikenakan sanksi yang serupa dengan kendaraan umum lainnya sesuai denga napa yang dilanggar seperti yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Namun keputusan akhir ada di tangan Hakim.
Selanjutnya mengenai sarana dan prasarana yang tersedia saat pembuatan Surat Izin Mengemudi  (SIM)  D  di  Satlantas  Kota  Surabaya,  terdapat  beberapa  hambatan  dalam pelaksanaannya.  yaitu  penyandang  disabilitas  harus  membawa  kendaraan  sendiri  dimana kendaraan  tersebut  merupakan  suatu  kendaraan  yang  telah  dimodifikasi oleh penyandang disabilitas sendiri sesuai dengan keterbatasan yang dialaminya. Karena dari pihak kepolisian
Satlantas  Surabaya  Kota  tidak  menyediakan  kendaraan  dengan  alasan  orang  disabilitas mengendarai  kendaraan  yang  sesuai  dengan  kecacatan  yang  dialaminya  dan  harus disesuaikan sendiri dengan kebutuhannya.
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  maka  pelaksanaan  pembuatan  Surat  Iizn  Mengemudi (SIM)  D  masih  belum  efektif  dilakukan  oleh  pihak  yang  berwewenang,  dikarenakan  pada pelaksaanannya  masih  banyak  terdapat  hambatan  atau  masalah  yang  dialami,  seperti contohnya  keterbatasan  informasi  dan  keterbatas  sarana  prasarana  bagi  penyandang disabilitas  Daksa  yang  dimana  hak  aksesibilitas  masih  belum  juga  terlaksana  dengan  baik. Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  persyaratan  karakteristik  untuk  membuat  Surat  Izin Mengemudi (SIM) D berdasarkan Pasal 35 u ayat 1 Huruf C o Peraturan Kapolri o Nomor 9 Tahun 2012 o tentang  Surat  Izin  Mengemudii  masih  belum  baik  dan  belum  efektif  dalam pelaksanaannya.
Kriteria  Fisik  yang  diberlakukan  bagi  Penyandang  Disabilitas  Daksa  untuk  memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) D
Dalam  hal  mendapatkan o Surat  Izin  Mengemudi  sebagai  calon o pengemudi harus o memiliki  keahlian  atau  kompetensi  dalam  mengemuid  yang  didapatkan melalui o pelatihan mandiri atau Pendidikan seperti les.  Disebutkan pada Pasal 80 Undang - Undang Nomor o 22  Tahun  2009 o tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan o Jalan (UU  LLAJ)  bentuk dan penggolongannya yaitu:
1. SIM A,  berlaku o untuk  mengemudikan o mobil  penumpang o dan  barang  perseorangan dengan o jumlah berat yang o diperbolehkan o tidak o melebihi 3.500 kg; o
2. SIM  B1,  berlaku o untuk  mengemudikan o mobil  penumpang  dan o barang  perseorangan dengan o jumlah berat yang o diperbolehkan lebih o dari 3.500 kg; o
3. SIM  B2,  berlaku o untuk  mengemudikan o Kendaraan  alat  berat, o Kendaraan  penarik, atau o Kendaraan  Bermotor o dengan  menarik o kereta  tempelan  atau  gandengan perseorangan o dengan  berat  yang  diperbolehkan o untuk  kereta  tempelan  atau gandengan o lebih dari 1.000 kg; o
4. SIM C, untuk o mengemudikan Sepeda Motor; o
5. SIM D, untuk o mengemudikan kendaraan khusus o bagi penyandang cacat. o
Dalam  hal  pemenuhan  persyaratan  agar  masyarakat  dapat  mendapatkan  Surat  Izin Mengemudi (SIM), ada o beberapa syarat yang harus dippenuhi oleh masyarakat yang sudah dijelaskan  pada  Pasal  34  Peraturan  Kapolori  No  9  Tahun o 2012  tentang  Surat  Izin Mengemudi, o yaitu:
a. Kesehatan jasmani, dan
b. Kesehatan rohani
Kesehatan  jjasmani  yang  dimaksdud  pada  Pasal  34  huruf  a,  yang  telah  dijabarkan melalui Pasal 35 ayat 1 huruf c, dengan berikut ini:
a. Penglihatan
b. Pendengaran, dan
c. Fisik atau perawakan
Pasal  35  ayat  1  juga  sudah  menjelaskan  syarat  syarat  apa  saja  terhadap  Kesehatan jasmani mengenai penglihatan, pendengaran,, dan perawakan, yaitu sebagai berikut :
1. Penglihatan,  dimaksud o pada  ayat  1  huruf  a, o diukur  dengan  kemampuan o kedua  mata yang  berfungsi  dengan o baik,  pengujiannya  dillakkukan  dengan  carar  sebelah mata o melihat  secara  jelas o bergantian  melalui  alat  bantuu  Snellen  chart  dgn  jarak kurang u lebih enam meter, u tidak buta warna, lalu luas pandangan u mata normal dengn sudut lapanngan pandangan 120 (seratur dua puluh) sampai u dengan 180 (serratus dua puluh) o derajat.
2. Pendengaran, o sebagaimana  yang  telah  dimaksud o pada  ayat  1  huruf  b,  dalam  hal kemampunan  diukur  melalui  mendengar o dengan o jelas  suara  bisikan o dengan satu o telinga ditutup, untuk setiap o telinga dengan jarak kurang lebih 20 cm dari daung telinga, o dan kedua membrang telingan harus o utuh.
3. Fisik atau o perawakan, berdasarkan apa yang dimaskud pada ayat 1 o huruf c, diukur o dari tekanan darah wajib dalam batas o normal dan o tidak ditemukan o keganjilan pada fisiknya.
4. Untuk  penyandang  yang  mempunyai  kecacatan  fisik,  dijelaskan  pada o ayat  4,  menilai bahwa  kecacatannya o tidak  menghallangi  perserta  uji  untuk  mengemudikan  Ranmor terkhusus
5. Pemeriksaan  dalam  hal  kondisi  Kesehatan o jasmani,  yang  telah  dijelaskan  pada o ayat  2 sampai  dengan o ayat  4,  wajib  dilakukan  oleh  dookter  dan  harus  dibuktikan  dengan kongkrit seperti surat keterangan dokter 0
6. Dokter, 0 sebagaimana  telah  dimaksud  pada  ayat  6,  seorang  dokter  pemerika  wajib mendapatkan rekomendasi dari Kedokteran Kepolisian
Berdasarkan  ketentuan  diatas,  telah  dinyatakan  bahwah  syarat  karateristik para o penyandang  disabilitas  untuk o mendapatkan  Surat  Izin  Mengemudi o (SIM)  D  yaitu tidaklah tuli (persyaratan tertentu), tidaklah buta, dan sanggup bisa mengendarai kendaraan bermotor.
Sering  dijumpai  bahwa  para  penyandang  disabilitas  daksa  telah  memiliki  Surat  Izin Mengemudi seperti SIM A, SIM B1, SIM B2, dan SIM C. Hal tersebut dikarenakan kecacatan fisik yang dialami oleh para penyandang disabilitas daksa dianggap tidak parah dan kecacatan tersebut  dianggap  tidak  perlu  untuk  sampai  memodifikasi  kendaraannya  sendiri  untuk kebutuhannya.  Seperti  contoh  bahwa  seseorang  memiliki  kecacatan  fisik  atau  tuna  daksa dengan menderita kehilangan salah satu jarinya dalam hal tersebut penyandang disabilitas daksa  tidak  perlu  untuk  memodifikasi  kendaraannya  untuk  kebutuhannya,  dalam  kasus tersebut penderita dapat memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) A, SIM B1, SIM B2 dan SIM C,  dan  bukanlah  SIM  D  yang  dikhususkan  oleh  penyandang  disabilitas  daksa,  hal  tersebut dikarnakan  penderita  tidak  sampai  harus  memodifikasi  kendaraannya  dengan  kata  lain kecactan  yang  dialami  oleh  penderita  tidak  terlalu  parah  dan  merasa  tidak  mengganggu penderita tersebut untuk mengendarai yang berbentuk sebagaimana mestinya  tanpa perlu memodifikasi untuk merubah kendaraan tersebut. (Bahari Adib 2004)
Selain keterangan terkait syarat apa saja yang dapat memperoleh SIM D, berdasarkan hasil  wawancara  penulis  dengan  salah  satu  anggota  kepolisian  Satlantas  Kota  Surabay menyatakan  bahwa  syarat  karakteristik  yang  harus  dipenuhi  oleh  penyandang  disabilitas tersebut  untuk  memperoleh  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM)  D  adalah  tidak  tuli  (persyaratan tertentu) , tidak buta, salah satu tangan dan kaki masih berfungsi normal dan sanggup bisa mengendarai  kendaraan  bermotor.  Dalam  hal  syarat  kerateristik  pembuatan  Surat  Izin Mengemudi  (SIM)  D,  pemohon  yang  memiliki  kecacatan  fisik  tuli  (tuna  rungu)  masih  bisa memperoleh Surat Iizn Mengemudi (SIM) D dengan syarat adanya resep dokter khusus dan wajib dari dokter spesialis otolaringologi atau dikenal dengan dokter THT (Telinga, Hidung, Tenggorokan) yang telah disarankan oleh pihak Kepolisian. (Wawancara Pak Firman 2022)
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  pada  intinya  bahwa  seorang  penyandang  disabilitas daksa  atau  seorang  yang  berkebutuhan  khusus dapat  mendapatkan  Surat  Izin  Mengemudi
(SIM) D yaitu mereka yang kecacatan fisik nya dianggap harus memodifikasi kendaraannya sedemikiian rupa yang dapat menutupi kekuranngannya dalam berkendara dan dirasa sudah memenuhi  kebutuhannnya  dalam  berkendara.  Seperti  contohnya  seorang  penyandang disabilitas daksa yang hanya memiliki 1 kaki dikarenakan kecelakaan atau cacat sejak lahir, maka diwajibkan dia untuk memodifikasi kendaraannya sedemikiian rupa seperti menjadikan kendaraan tersebut menjadi roda 3, hal tersebut menjadikan penyandang tersebut sanggup bisa mengendarai kendaraan bermotor.
Pengujian  praktek  untuk  mendapatkan  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM)  D  tidak  sama dengan pengujai prakter untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) A, SIM B1, SIM B2, dan SIM C, praktik ujian untuk mendapatkan SIM D mempunyai materi yang lebih sedikit dari praktek ujian SIM lainnya (Kushardianto and Santoso 2010) , yaitu sebagai berikut:
1. Untuk  memperolah  SIM  D  setara  dengan  SIM  C,  sarana  parasanya  sama  dengan pembuatan SIM C namun yang membedakan hanyalah materi ujiannya, yaitu:
a. Uji pengereman / keseimbangan
b. Uji slalom / zig zag dan
c. Uji reaksi rem menghindar
2. Untuk  memperoleh  SIM  D  setara  dengan  SIM  A,  sarana  prasarananya  sama  dengan pembuatan SIM A, namun yang membedekan hanyalah materi ujiannya, yaitu:
a. Uji  menjalannkan  ranmor  maju  mundur  sejauh  kurang  lebih  50-meter  pada  jalur yang sempit
b. Uji parkir parallel dan parkir seri, dan
c. Uji menhemudikan ranmor berhenti Ketika di tanjakan dan turunan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil o penelitian  diatas,  maka o penulis  dapat o menyimpulkan  terkait pemenuhan  hak  para  penyandang  Disabilitas  Daksa  dalam  implementasi  Pasal  35  ayat o 1 Huruf  C  Peraturan  Kapolri  Nomor o 9  Tahun  2012  tentang  Surat  Izin  Mengemudi  bagi Disabillitas Daksa dan bagaimana kriteria fisik untuk dapat memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) D, yaitu sebagai berikut ini:
Pelaksanaan  pada  Pasal  35 o ayat  1  Huruf  C  Peraturan  Kapolri  Nomor o 9  Tahun  2012 tentang  Surat  Izin  Mengemudi  bagi  Disabilitas  Daksa  sudah  cukup  baik  dalam  penerapan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
pembuatan  Surat  Izin  Mengemudi  terkhusus  untuk  Disabilitas.  Namun  pada  persyaratan karakteristik pelaksanaannya masih dianggap belum cukup baik dan kurang efektif dilakukan oleh  pihak  Kepolisian,  karena  pada  saat  pelaksanaan  masih  ditemukan  banyak  hambatan- hambatan  yang  dialamii  seperti  contoh  kurangnya  fasilitas  sarana  prasarana,  keterbatasan informasi dan kurangnya pengetahuan terkait perbedaan SIM A, SIM B1, SIM B2, SIM C dan SIM D serta pengetahuan Lalu Lintas.
Kriteria Fisik yang diberlakukana bagi penyandang o Disabilitas Daksa untuk memperoleh Surat  Izin o Mengemudi  (SIM)  D  yaitu  telah  dinyatakan  bahwah  syarat  karateristik para o penyandang  disabilitas  untuk o mendapatkan  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM)  D  yaitu tidaklah  tuli,  tidaklah  buta,  dan  sanggup  bisa  mengendarai  kendaraan o bermotor.  para penyandang  disabilitas daksa  telah  memiliki o Surat  Izin  Mengemudi  seperti  SIM  A,  SIM  B1, SIM  B2,  dan  SIM  C.  Hal  tersebut  dikarenakan  kecacatan  fisik  yang  dialami  oleh  para penyandang  disabilitas  daksa  dianggap  tidak  parah  dan  kecacatan  tersebut  dianggap  tidak perlu untuk sampai memodifikasi kendaraannya sendiri untuk kebutuhannya. Seperti contoh bahwa  seseorang  memiliki  kecacatan  fisik  atau  tuna  daksa  dengan  menderita  kehilangan salah  satu  jarinya  dalam  hal  tersebut  penyandang  disabilitas  daksa  tidak  perlu  untuk memodifikasi  kendaraannya  untuk  kebutuhannya  bahwa  seorang  penyandang  disabilitas daksa  atau  seorang  yang  berkebutuhan  khusus dapat  mendapatkan  Surat  Izin  Mengemudi (SIM) D yaitu mereka yang kecacatan fisik nya dianggap harus memodifikasi kendaraannya sedemikiian rupa yang dapat menutupi kekuranngannya dalam berkendara dan dirasa sudah memenuhi  kebutuhannnya  dalam  berkendara.  Seperti  contohnya  seorang  penyandang disabilitas daksa yang hanya memiliki 1 kaki dikarenakan kecelakaan atau cacat sejak lahir, maka diwajibkan dia untuk memodifikasi kendaraannya sedemikiian rupa seperti menjadikan kendaraan tersebut menjadi roda 3, hal tersebut menjadikan penyandang tersebut sanggup bisa mengendarai kendaraan bermotor.

## SARAN
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  maka  penulis  memberikan  sedikit  saran  agar kedepannya menjadi lebih baik, yaitu sebagai berikut:
1. Dengan lebih baikknya kepada pihak Kepolisian atau pihak yang bewewenang melakukan sosialisasi  kembali  kepada  para  penyandang  Disabilitas  khususnya  Disabilitas  Daksa
dengan  mensosialisasikan  terkait  bagaimana  pentingnya  untuk  memiliki  Surat  Izin Mengemudi  (SIM)  D  untuk  kelegalitasan  dalam  berkendaran  dan  juga  mejadi keselamatan  masyarakat  itu  sendirii,  serta  memberikan  layayan  yang  baik  terkait pembuatan  SIM  D  sebagaimana  mestinya  peraturan  yang  berlaku  sehingga  para penyandang  Disabilitas  Daksa  memilki  kesamaan  hak  seperti  dengan  orang  normal lainnya.
2. Dengan lebih baiknya kepada pihak Kepolisian memperhatikan terkait sarana prasarana untuk  para  penyandang  disabilitas  daksa  sesuai  dengan  apa  yang  dibutuhkan  dalam pemerolehan Surat Izin Mengemudi (SIM) D, dan memberlakukan hak aksesibilitas untuk para penyandang  Disabilitas  sepertinya  contohnya  membuat  jalan  akses khusus  untuk para  penyandang  disabilitas,  kamar  mandi  khusus  babgi  penyandang  disabilitas  serta tempat prioritas khusus yang dibutuhkan oleh para penyandang disabilitas

## DAFTAR PUSTAKA
Bahari Adib. 2004. ‘Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas’ Budiman, Zaki Abid. 2015. ‘IMPLEMENTASI PEROLEHAN SIM D BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI WILAYAH SURABAYA’
Imelda Pratiwi Hartosujono. 2014. ‘256854 -Resiliensi-Pada-Penyandang-Tuna-Daksa-No-
7316ab42’, 5: 49
Jack, Donnly. 2003. ‘Universal Human Rights in Theory and Practice, Cornell University Press,
Ithaca and London’
Khoirunisa, Dewi. 2016. ‘FaktorPenghambat Implementasi Pasal 80 Huruf E Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Hak Perolehan SIM Bagi Penyandang Disabilitas’, Jurnal Disabilitas , Vol 2.No. 1: 2
Kushardianto, N C, and D Santoso. 2010. ‘Sistem Informasi Pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi) Pada Instansi Kepolisian’, Jurnal Integrasi , II.2
<https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JI/article/view/328>
Philipus. M. Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (Surabaya: Bina Ilmu) Supriadi. 2006. Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafita)
Tim ICCE UIN. 2009. ‘Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani’
Wawancara Pak Firman. 2022. ‘No Title’