JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4 NOMOR 2 HALAMAN 124 - 133

## KONFLIK AGRARIA: PERAMPASAN TANAH RAKYAT OLEH PTPN II ATAS LAHAN ADAT MASYARAKAT (STUDI KASUS DESA LAUNCH, SIMALINGKAR A, KECAMATAN PANCUR BATU, LANGKAT)
Mhd Ade Putra Ritonga 1 , Muhammad Fedryansyah 2, and Soni Akhmad Nulhakim 3
1 Magister of Sociology, Universitas Padjadjaran
2, 3 Departemen Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjadjaran Corresponding E-mail: ritongaadeputra@gmail.com

## ABSTRAK
Riset ini  dilakukan di Desa Launch, Simalingkar A, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Langkat konflik perebutan lahan Hak Guna Usaha (HGU) antara masyarakat desa dengan pihak PTPN II. Terjadinya aksi dan klaim satu sama lain antara masyarakat Desa dan pihak perusahaan PTPN II terhadap tanah HGU bekas VOC Belanda yang berujung pada terjadinya konflik yang berkepanjangan. Masyarakat mengeluhkan bahwa perusahaan PTPN II telah merampas lahan mereka, yang pada dasarnya lahan bekas garapan VOC itu merupakan lahan adat masyarakat setempat. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan  deskriptif  melalui  observasi,  wawancara dan library riset, dengan menggunakan analisis Marx  kelas social. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa konflik ini terjadi diawali pada tahun 2017 disebabkan karena peralihan hak guna lahan yang awalnya di miliki oleh masyarakat, kini diambil alih hak guna lahan oleh pihak PTPN II. Peralihan hak guna lahan ini menyebabkan konflik disebabkan karena pada awalnya tanah adat milik masyarakat itu dimiliki oleh masyarakat Desa Launch. Akan tetapi ketika zaman kolonial Belanda, diambil alih oleh pihak VOC. Lalu pada 27 Februari 1942, ketika Belanda diusir oleh Jepang maka hak guna lahan aset milik VOC seharusnya kembali menjadi milik masyarakat Desa Launch. Akan tetapi, malah sebaliknya. Aset tersebut malah menjadi milik pemerintah sehingga menyebabkan kerancuan akan hak guna lahan.
Kata Kunci: Konflik, Agraria, Perampasan, PTPN II, Masyarakat

## ABSTRACT
This research was conducted in Launch Village, Simalingkar A, Pancur Batu Subdistrict, Langkat Regency, the conflict over land use rights (HGU) between the village community and PTPN II. The occurrence of actions and claims to each other between the village community and the PTPN II company against the HGU land of the former Dutch VOC which led to a prolonged conflict. The community complained that the PTPN II company had confiscated their land, which was basically the former VOC land which was customary land of the local community. This research method uses a qualitative method with a descriptive approach through observation, interviews and library research, using Marx's analysis of social class. From the results of the study, it was found that this conflict occurred starting in 2017 due to the transfer of land use rights which were originally owned by the community, now the land use rights were taken over by PTPN II. This transfer of land use rights caused conflict because at first the customary land owned by the community was owned by the Launch Village community. However, during the Dutch colonial era, it was taken over by the VOC. Then on February 27, 1942, when the Dutch were expelled by the Japanese, the land use rights belonging to the VOC should be returned to the community of Launch Village. However, quite the opposite. These assets even belong to the government, causing confusion over land use rights.
Keywords: Conflict, Agrarian, Deprivation, PTPN II, Society
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4 NOMOR 2 HALAMAN 124 - 133

## PENDAHULUAN
Konflik  agraria  di  Sumatera  Timur pada  awal  kemerdekaan  memiliki  proses historis  yang  panjang.  Sumatera  Timur sebelum  bercokolnya  kekuasaan  Kolonial Belanda hanyalah sebuah negeri kecil yang diperintah  oleh  sultan-sultan  yang  kurang memiliki  pengaruh  besar  dibandingkan dengan  Kesultanan  Aceh  atau  Kesultanan Siak.  Bentang  alamnya  pun  dihiasi sebagian besar oleh hutan-hutan purba dan rimba.  Ketika  pada  akhirnya  Kolonial Belanda  berkuasa  di  daerah  itu,  hutan- hutan  tersebut  telah  menjelma  menjadi bentang  perkebunan  yang  sangat  luas  dan memiliki  perubahan  drastis,  bukan  hanya sekadar  bentang  alamnya,  melainkan  juga terhadap  kehidupan  sosial,  ekonomi  dan budaya masyarakat.
Perubahan  lahan  yang  terjadi  pada Sumatera  Timur  turut  mengubah  sistem kepemilikan  yang  terbagi-bagi  ke  dalam tipe.  Jika  sebelumnya  lahan  dipergunakan secara  adat,  maka  sejak  kedatangan Kolonial  Belanda, tanah  digunakan  secara aturan  yang  telah  ditetap.  Ada  tiga  tipe dalam kepemilikan lahan, yakni: eigendom,  opstal,  dan  epracht.  Ketiganya didasarkan  atas  hukum  yang  berasal  dari pemerintah  jajahan.  Kolonial  Belanda menggunakan  tanah  adat  menjadi  lahan perkebunan  dengan  menggunakan  hak erpacht,  dimana  penguasaanya  dilakukan secara  mutlak  dengan  jangka  yang  sangat lama, hingga 99 (Sembilan puluh Sembilan)  tahun  lamanya.  Sementara kedua  hak  lainnya  diperuntukkan  kepada para  masyarakat  pribumi  lokal  maupun pribumi  yang  berasal  dari  luar  Sumatera Timur.  Sistem  ini  mengubah  tradisi  lokal yang  sebelumnya  tanah  dikuasai  secara komunal  dan  bersama-sama.  Setelah merdeka  lahan  perkebunan  yang  digarap oleh  Belanda  kembali  ke  pemerintah  dan berubah  nama  menjadi  perusahaan  milik negara  BUMN  dengan  basis  Perkebunan Nusantara (PTPN).
Sebagian  masyarakat  lokal  kembali menggarap  lahan  adat  mereka  yang  di rampas  pada  penjajahan  Belanda.  Namun
lambat laun pihak PTPN malah menggusur kebun-kebun rakyat dengan dalih HGU dan merupakan tanah pemerintah. Salah satunya konflik yang terjadi antara PTPN II dengan masyarakat Desa Launch,
Simalingkar.  Konflik  antara  PTPN  II dengan Masyarakat Desa Launch,
Simalingkar  A,  Kecamatan  Pancur  Batu terjadi  karena  perpindahan  kepemilikan lahan. Dalam rapat dengar pendapat (RDP), Selasa  (1/8/2017)  di  DPRD  Sumut  antara kedua  pihak  yang  bersengketa,  muncul dugaan  kongkalikong  antara  PTPN  II dengan  Pemkab  Deliserdang  dalam  hal perampasan  tanah  rakyat  itu.  Awalnya, PTPN  II  mengakui  penghancuran  dan perusakan  tanaman  warga  dengan  dalih pembersih  lahan  itu  untuk  pengerjaan proyek perumahan. Belakangan, alasan ini dipersoalkan  anggota  Komisi  A  DPRD Sumut.
Penelitian Konflik agraria antara PTPN II  dengan  masyarakat  terjadi  disebabkan karena  peralihan  hak  guna  lahan  yang awalnya  di  miliki  oleh  masyarakat,  kini diambil  alih  hak  guna  lahan  oleh  pihak PTPN  II.  Peralihan  hak  guna  lahan  ini menyebabkan  konflik  disebabkan  karena pada awalnya tanah adat milik masyarakat itu dimiliki oleh masyarakat Desa Launch. Akan tetapi ketika zaman kolonial Belanda, diambil alih oleh pihak VOC. Lalu pada 27 Februari  1942,  ketika  Belanda  diusir  oleh Jepang  maka  hak  guna  lahan  aset  milik VOC  seharusnya  kembali  menjadi  milik masyarakat  Desa  Launch.  Akan  tetapi, malah  sebaliknya.  Aset  tersebut  malah menjadi milik pemerintah sehingga menyebabkan  kerancuan  akan  hak  guna lahan  sebelum  terjadinya  peralihan  hak guna  lahan  pada  tahun  2017.  Inilah  salah satu faktor penyebab kenapa peralihan hak guna lahan di Desa Launch menjadi konflik agraria antara PTPN II dengan masyarakat Desa Launch.
Konsep sentral dari teori konflik adalah wewenang  dan  posisi  yang  keduanya merupakan fakta sosial. Distribusi wewenang  dan  kekuasaan  secara  tidak merata  menjadi  faktor  yang  menentukan
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4 NOMOR 2 HALAMAN 124 - 133
konflik  sosial  secara  sistematik,  karena dalam masyarakat selalu terdapat golongan yang  saling  bertentangan  yaitu  penguasa dan  yang  dikuasai  (Soetomo,  1995:  33). Menurut pemikiran Karl Marx ”Karl Marx dalam  Darsono  (2009:168)”,  manusia terbagi  dalam  dua  kelompok  yang  saling betentangan kepentingannya, yaitu kelompok buruh atau pekerja dan kelompok pekerja dan kelompok pengusaha atau majikan. Majikan berusaha memperoleh  keuntungan  sebesar-besarnya melalui  kerja  upahan  kaum buruh, sedangkan  buruh  ingin  memperoleh  upah yang  relatif  bisa  memenuhi  kebutuhan hidupnya  baik  kebutuhan  primer  maupun kebutuhan sekunder.
Teori konflik melihat apapun keteraturan yang terdapat dalam
masyarakat merupakan pemaksaan
terhadap  anggotanya  oleh  mereka  yang berada  di  atas  dan  menekankan  peran kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban  dalam  masyarakat  (George Ritzer  dan  Douglas  J.  Goodman,  2008  : 153).  Dalam  artikel  ini,  penulis  tertarik untuk  menganalisa  dan  mendeskripsikan konflik agraria yang terjadi di Desa Launch dengan  PTPN II  seperti  apa  kasusnya  dan apa  saja  faktor  penyebab  dari  konflik agrarian tersebut.

## METODE PENELITIAN
Riset ini dilakukan dengan pendekatan penelitian  berbasis  kualitatif,  dengan metode case  study dikarenakan  akan berusaha mengungkap dan mendeskripsikan permasalahan secara mendalam  (Burhan 2011)  mengenai kasus Konflik Agararia di Desa Launch, Simalingkar  A,  Kecamatan  Pancur  Batu, Langkat yang diperoleh dari lapangan ( field research) . Study lapangan ( field research) di lakukan dengan mencari data sebanyak- banyaknya  dari  berbagai  narasumber ataupun dokumen yang mendukung.
Dilain  itu  juga penelitian  ini didukung juga dengan menggunakan penelitian studi pustaka ( library research) yang bersumber pada  literatur  maupun  referensi  yang
berkaitan  guna  untuk  memperkuat  data yang  didapatkan  pada  studi  lapangan. Hasilnya  akan  dianalisis  menggunakan analisis  pemikiran  Karl  Marx  melihat situasi  konflik  agraria  ”Karl  Marx  dalam Darsono  (2009:168)”,  manusia  terbagi dalam dua kelompok yang saling betentangan kepentingannya, yaitu kelompok buruh atau pekerja dan kelompok pekerja dan kelompok pengusaha atau majikan. Majikan berusaha memperoleh  keuntungan  sebesar-besarnya melalui  kerja  upahan  kaum buruh, sedangkan  buruh  ingin  memperoleh  upah yang  relatif  bisa  memenuhi  kebutuhan hidupnya  baik  kebutuhan  primer  maupun kebutuhan sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Suatu  konflik  menurut  pemahaman Susetiawan (2000: 45) akan terjadi apabila suatu  kelompok  masyarakat  hadir  berjuan dan membela kepentingan mereka. Hobbesian berpandangan dalam susetiawan  konflik,  untuk  keuntungan, keamanan,  ataupun  kejayaaan  hanya  akan berhenti dalam kematian.  Sedangkan Max Weber dalam pandangannya serta mendemontrasikan  keberadaan  konflik tidak  akan  terlepas  dari  kehidupan  sosial masyarakat. Konflik merupakan perbedaan atau  pertentangan  antar  individu  atau kelompok  sosial  yang  terjadi  karena perbedaan kepentingan, serta adanya usaha memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan disertai dengan ancaman atau kekerasan (Soejono Soekanto, 2006: 91).
Nurhasyim (2003  :  12) berpandangan dalam penejelasannya bahwa bahwa konflik akan terjadi ketika suatu keinginan atau  tujuan  tertentu  tidak  dapat  terpenuhi dan  dihalangi  oleh  pihak  lain.  Konflik dalam  sifatnya  terdapat  konflik  yang horizontal  yang  terjadi  antar  sesama kelompok  individu,  masyarakat,  atau rakyat.  Sedangkan  vertikal  merupakan konflik  yang  terjadi  antara  rakyat  dan pemerintah.  Keberadaan    konflik  terjadi karena keinginan dan tujuan  yang diingini untuk memperebutkan  ladang sumberdaya
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4 NOMOR 2 HALAMAN 124 - 133
antara  satu  kelompok  dengan  kelompok lainnya  sehingga  manimbulkan  kerancuan yang  berakibat  konflik  dalam  masyarakat. Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan,  konflik  perebutan  lahan  antar masyarakat  dengan  PTPN  II  di  Desa Launch merupakan bentuk konflik vertikal. Alasannya  karena  ada  perbedaan  tingkat kekuasaan  yang  dimiliki  antara  pihak- pihak  yang  berkonflik.  Pihak  PTPN  II memiliki  kekuasaan  yang  lebih  tinggi dibandingkan  dengan  masyarakat  yang hanya  rakyat  biasa.  Pada  penelitian  ini, peneliti  menggunakan  teori  konflik  untuk menganalisis  konflik  yang  terjadi  antara masyarakat  dengan  PTPN  II  di  Desa Launch.  Konflik  yang  terjadi  antara masyarakat dengan PTPN II terjadi karena masyarakat  ingin  mempertahankan  hak tanah  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  serta adanya  pengklaiman  yang  dilakukan  oleh PTPN II terhadap tanah yang dimiliki oleh masyarakat.
Melihat dari permasalahan yang terjadi, konflik  agraria  masyarakat  Desa  Launch, Simalingkar  A,  Kecamatan  Pancur  Batu, Langkat      menimbulkan  dinamika  konflik yang  begitu  pelik,  konflik  agraria  yang tejadi  memiliki kedinamikaan  yang  begitu kompleks  dan  melibatkan  banyak  unsur, seperti  konflik  antara  warga  masyarakat dengan  perusahaan,  warga  masyarakat dengan  pemerintah,  dan  aparat  serta  antar warga masyarakat dengan warga masyarakat  lainnya  yang  mendukung  atau menjadi  bagian  dari  perusahaan.  Konflik melahirkan  konflik  terbuka  dan  tertutup, akibat  dari  konflik  tersebut  menyebabkan banyak  dampak  bagi  masyarakat,  seperti masyarakat  yang  dahulu  pemilik  tanah berubah menjadi buruh, masyarakat banyak yang  melakukan  urbanisasi,  berkurangnya minat  pemuda  untuk  menjadi  petani, keadaaan  lingkungan  berubah  seperti lingkungan yang dahulu merupakan sawah saat  ini  menjadi  kering  karena  dijadikan perkebunan sawit, dengan adanya perubahan  negatif  membuat  masyarakat lebih  bekerja  keras  di  dalam  memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
Faktor-Faktor
Penyebab

## Konflik Agraria
Tanah  atau  lahan  digunakan  petani untuk  menanam  berbagai  jenis  tanaman agar  bisa  memenuhi  kebutuhan  hidup sehari-hari.  Selain  itu,  tanah  merupakan cerminan  status  sosial  dalam  masyarakat agraris,  semakin  luas  lahan  yang  dimiliki maka semakin tinggi status sosial seseorang  dalam masyarakat.  Begitu berharganya  tanah  sehingga  seringkali menimbulkan  konflik,  baik  yang  bersifat individual maupun konflik antar kelompok. Konflik perebutan lahan tersebut seringkali mengakibatkan hilangnya mata pencaharian  kelompok  masyarakat  yang berbasis  pada  pertanian.  Dalam  Horowitz (2009:  26)  melihat  konflik  sebagai  tanda perjuangan  dalam  mempertahankan  serta memperjuangkan  sumberdaya  atau  status sosial dalam masyarakat. Sehingga menciptakan  hubungan  kompetisi  dalam masyarakat  yang  didasari  pada  perebutan ekonomi dan keabadian status sosial.
Menurut Zakie dalam Adiansah, Apsari
&  Raharjo  (2019)  konflik  agraria  muncul karena  kebutuhan  manusia  akan  tanah selalu bertambah seiring dengan pertambahan  penduduk.  Konflik  agraria seringkali  terjadi  karena  kebutuhan  petani sebagai  pengelola  tanah  terancam  dengan adanya  gangguan  dalam  proses  produksi oleh intervensi kapital ke dalam masyarakat  petani.  Bentuk  aksi  protes, kekerasan  dan  perusakan  terhadap  produk kapital  merupakan  cara  manifest  yang akhir-akhir ini sering terjadi dalam konflik agraria  di  Indonesia.  Industrialisasi  ke pedesaan telah menimbulkan benturan dan begitu  banyak  perubahan  di  semua  aspek kehidupan  petani.  Konflik,  kesenjangan sosial, dan munculnya reaksi atau gerakan petani  merupakan  beberapa  indikator  atau gejala terjadinya perubahan. Secara sederhana  dapat  dikatakan  bahwa  gerakan adalah  sebuah  reaksi  terhadap  suatu perubahan.
Melihat  kajian  Marx  dalam  Darsono (2009:168), sejarah manusia pada dasarnya
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4 NOMOR 2 HALAMAN 124 - 133
merupakan  sejarah  perjuangan  manusia dan  akuisisi  adalah  sirkular.  Pihak  yang satu mengontrol yang lain karena memiliki sumber daya yang lebih banyak di banding pihak  yang  dikontrol  tersebut.  Ferguson dan  John  millar  dalam  Sindung  Haryanto, (2012:42), mereka melihat bahwa perubahan sosial berasal dari kepentingan- kepentingan  yang  saling  bertentangan. Teori  konflik  atau  sering  pula  disebut paradigma  konflik  merupakan  kerangka teori  yang  melihat  masyarakat  sebagai sebuah arena tempat kesenjangan yang ada didalamnya berpotensi menimbulkan konflik dan perubahan, konflik merupakan unsur  utama  dalam  politik  dan  perubahan sosial.  Masyarakat  bahkan  terbentuk  dari konflik-konflik  antar  kelompok  utama, menurut para teoritikus Konflik, persaingan  memperebutkan  sumber  daya yang  langka  merupakan  basis  konflik sosial.
Konflik antara Konflik antara PTPN II dengan Masyarakat Desa Launch, Simalingkar  A,  Kecamatan  Pancur  Batu terjadi  karena  perubahan  pemilikan  lahan.
Kehadiran PTPN
II tersebut mengakibatkan  konflik  antar  masyarakat dan  PTPN  II.  Masyarakat  Desa  Launch bertumpu  pada  sektor  pertanian  sebagai sumber kehidupannya, tradisi bertani sudah sekian  lama  dipertahankan  oleh  warga masyarakat Launch untuk bertahan hidup.
Konflik  yang  yang  terjadi  di  desa Launch tidak dapat di pisahkan dari sejarah dan  dialektika  historis  dari  keberadaan perusahaan  dan  perlawanan  masyarakat yang  menjadi  dasar  terjadinya  konflik antara PTPN II dengan warga masyarakat. Dari penggambaran sebelumnya keberadaan  perusahaan  yang  menjadi penyebab  terpisahnya  tenaga  kerja  atau petani dengan alat produksinya. Panggung sejarah  yang  diciptakan  oleh  kehadiran perusahaan telah menciptakan benih-benih perlawanan  dari  kelompok  masyarakat yang  terpisah  dari  alat  produksinya  dan menjadi  syarat  munculnya  kekuatan  yang berlawan  terhadap  pola  produksi  yang diciptakannya sendiri. Faktor sosial
ekonomi masyarakat seperti yang dijelaskan  sebelumnya  merupakan  faktor pendukung terbangunnya kesadaran kolektif  yang  menjadi  dasar  terbentuknya kelas masyarakat yang melawan perusahaan,  sehingga  kesadaran  tersebut akan  mampu  menilai  bahwa  berbagai macam  persoalan  yang  tecipta  sejak masuknya  perusahaan  dan  merupakan  hal yang  harus  dijawab  dengan  perjuangan bersama.
Konflik  merupakan  perbedaan  atau pertentangan antar individu atau kelompok sosial  yang  terjadi  karena  perbedaan kepentingan, serta adanya usaha memenuhi tujuan  dengan  jalan  menentang  pihak lawan  disertai  dengan  ancaman  atau kekerasan  yang  sering  kali  menimbulkan korban.  Menurut  pemikiran  Karl  Marx melihat situasi konflik agraria ”Karl Marx dalam  Darsono  (2009:168)”,  manusia terbagi  dalam  dua  kelompok  yang  saling betentangan kepentingannya, yaitu kelompok buruh atau pekerja dan kelompok pekerja dan kelompok pengusaha atau majikan. Majikan berusaha memperoleh  keuntungan  sebesar-besarnya melalui  kerja  upahan  kaum buruh, sedangkan  buruh  ingin  memperoleh  upah yang  relatif  bisa  memenuhi  kebutuhan hidupnya  baik  kebutuhan  primer  maupun kebutuhan sekunder.
Korban  tersebut  baik  dari  pihak masyarakat  maupun  dari  pihak  PTPN  II. Faktor  penyebab  konflik  sangat  banyak sekali,  seperti  yang  dikatakan  oleh Soerjono Soekanto bahwa faktor penyebab konflik  ada  empat  yaitu;  perbedaan  antar individu-individu,  perbedaan  kebudayaan, perbedaan  kepentingan,  dan  perubahan sosial.  Sama  seperti  yang  dikatakan  oleh Soerjono,  berdasarkan  hasil  wawancara dengan  beberapa  warga  di  Desa  Launch dapat  diketahui  faktor-faktor  penyebab konflik perebutan lahan antara masyarakat dengan pihak PTPN II ialah faktor hukum, sosial  dan  ekonomi  yang  meupakan penyebab  munculnya  konflik  perebutan lahan yang terjadi di Desa Launch.
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4 NOMOR 2 HALAMAN 124 - 133
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
Konflik dalam kajiannya dapat dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor.  Kajian teori  konflik  secara  umum  menjelaskan faktor  penyebab  konflik  :  perbedaan pendirian, setiap orang mempunyai persepsi yang berbeda-beda dapat menyebabkan  terjadinya  konflik  jika  di dasarkan  pada  keegoisan.  Perbedaan  latar belakang kebudayaan,  faktor budaya  yang pluralitas  akan  sangat  mudah  sekali terjadinya gesekan-gesekan dengan budaya dari luar kelompoknya yang mengakibatkan terjadinya konflik.
Perbedaan  kepentingan,    di  mana  bentrok kepentingan  antar  individu  maupun  antar kelompok yang menimbulkan konflik, dan Perubahan sosial, di mana perubahan sosial yang  cepat  dalam  masyarakat  untuk sementara  waktu  mengubah  sistem  nilai dalam  masyarakat  dan  menimbulkan berbagai golongan yang berbeda pendirian dan  mengubah  nilai-nilai  yang  ada  akan menimbulkan  konflik  serta  menciptakan kesenjangan sosial. Sedangkan pada kasus konflik agraria perempasan tanah rakyat di Desa  Launch,  Simalingkar  A,  Kecamatan Pancur  Batu,  Kabupaten  Langkat  tidak hanya bersumber dari faktor yang dijelaskan diatas, tetapi penyebab yang lain dari  konflik  agraria  di  Desa  Launch, Simalingkar  A,  Kecamatan  Pancur  Batu, Kabupaten  Langkat  ini  terletak  pada regulasi  pertanahan  di  Indonesia  serta pemahaman  akan  fungsi  tanah  bagi manusia.  Kesenjangan  ekonomi  yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sangat terlihat jelas.
Salah  satu  penyebab  konflik  adalah kebutuhan atau kepentingan manusia tidak terpenuhi  atau  terhalangi  oleh  pihak  lain . Adapun  beberapa  faktor  umum  yang menjadi  dasar  terjadi  konflik  agraria  pada lahan  perkebunan  antara masyarakat dengan pihak PTPN II, yaitu meliputi:
a. Faktor  Status  Hak  Kepemilikan Lahan Dan Hak Guna Usaha (HGU)
Satu hal yang perlu kita ketahui bahwa dalam perkembangan konstitusi negara saat ini  yang  sangat  berpatokan  pada  bukti-
bukti autentik pada kepemilikan atas tanah sementara, itu negara sendiri belum pernah melakukan  pengaturan  yang  konsisten terhadap  penguasaan  terhadap  tanah. UUPA  1960  yang  seharusnya  bisa menjamin  setiap  orang  akan  mendapatkan tanah  juga  tidak  pernah  dijalankan  secara konsisten sehingga sangat banyak masyarakat  yang  tidak  memiliki  tanah bahkan  pada  perkembangannya  semakin banyak masyarakat yang kehilangan tanahnya  baik  dalam  skema  jual  beli maupun tumpang tindih atas hak diatasnya.
Begitu  juga  yang  terjadi  di  Desa Launch, dimana masyarakat yang semestinya  diberikan  fasilitas  atau  bukti- bukti autentik terhadap tanah tersebut atas dasar kesejarahan tanah yang ada di daerah dan  yang  mereka telah garap sebelumnya, akan tetapi sangat banyak masyarakat yang tidak  mampu  mengakses  kelengkapan tersebut, ada banyak hal yang menyebabkannya  seperti  keterbelakangan pendidikan,  ketidak  pahaman  tentang  alur pengurusan,  dan  berbagai  hal  yang menyebabkan  masyarakat  enggan  untuk memperadakan  bukti-bukti  tersebut,  disisi lain  upaya  pemerintah  untuk  memastikan hal  tersebut  bisa  diakses  oleh  semua masyarakat  juga  masih  sangat  lemah, sehingga sangat banyak masyarakat hingga saat  ini  tidak  memiliki  alat  bukti  yang diakui  oleh  negara.  Bukti-bukti  tersebut berupa:  sejarah  tanah,  Rinci  (bukti pembayaran  Pajak)  dan  amplop  ganti  rugi dari  pihak  PTPN  sejak  tahun  1979-  1982. Bukti yang dimiliki oleh petani tersebut di akui oleh Hukum yang berlaku di Indonesia seperti,  Pasal  4  UU  No.  11  tahun  1959 tentang Pajak Hasil Bumi, menyatakan:
“Yang  wajib  bayar  pajak  hasil  bumi adalah mereka yang memilki hak kebendaan  atas  tanah.  Selanjutnya:  yang memilki hak kebendaan ialah mereka yang mempunyai hak punya atas tanah, termasuk hak  milik,  hak  gadai  dan  hak  tahunan, sehingga  para  penggarap  tanah  tidak merupakan  wajib  pajak”  selain  itu, peraturan Negara (UU. Pokok Agraria No. 5 tahun 1960). Bukti bukti tersebut menjadi
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4 NOMOR 2 HALAMAN 124 - 133
dasar  bagi  masyarakat  dalam  mengelolah dan  menguasai  lahan  produksi  tersebut, akan tetapi pada saat kedatangan perusahaan  semua  bukti-bukti  tersebut disita  oleh  panitia  pembebasan  lahan  dan diserahkan kepada perusahaan.
Tidak  adanya  kejelasan  mengenai status  kepemilikan  tanah  atau  lahan  yang dijadikan objek perselisihan menjadi faktor utama penyebab terjadinya konflik perebutan lahan antara masyarakat dengan pihak  PTPN  II.  Status  kepemilikan  yang tidak jelas ini menimbulkan masing masing pihak  melakukan  pengklaiman  terhadap lahan  tersebut.  Warga  Desa  Launch  dan desa-desa  yang  lain  mengklaim  lahan tersebut  milik  mereka  karena  mereka mempunyai  bukti-bukti  surat  tanah  atas kepemilikan  lahan  yang  berada  diwilayah perkebunan sawit (PTPN II) melalui rinci, dan  pembayaran  PBB.  Namun  harus disadari  pula  oleh  masyarakat  mengenai perkembangan hukum agraria di Indonesia sebagai  Negara  hukum.  Perkembangan hukum Indonesia saat ini hanya berpatokan pada buktibukti fisik dan autentik mengenai  kepemilikian  lahan  secara  sah dan  legal  sesuai  aturan  hukum  yang berlaku. UUPA Tahun 1960 yang seharusnya  menjadi  dasar  pijakan  hukum dalam  kepemilikan  lahan  untuk  menjamin setiap  warga  Negara  atas tanah  juga  tidak dijalankan  secara  konsisten,  sehingga banyak  masyarakat  menjadi  korban  dan bahkan tidak memiliki tanah serta kehilangan  tanah  baik  dalam  skema  jual beli atau tumpang tindih atas hak diatasnya.
b. Faktor Sosial dan Ekonomi
(Struktur Kapitalis)
Kesenjangan  ekonomi  dan  sosial  yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sangat terlihat  jelas.  Salah  satu  penyebab  konflik adalah kebutuhan atau kepentingan manusia  tidak  terpenuhi  atau  terhalangi oleh pihak lain. Faktor sosial dan ekonomi merupakan  faktor  determinan  atau  yang menentukan dalam sebuah konflik sebagai penyebab  konflik  itu  sendiri.  Dalam kondisi  saat  itu,  pemicu  dan  penyebab
konflik banyak disebabkan oleh perebutan sumber  ekonomi  dan  stratra  sosial  seperti lahan  pertanian  dan  perkebunan,  sehingga setiap  konflik  terjadi,  persoalan  mereka tertuju  pada  distribusi  ekonomi  dan kesenjangan sosial  yang tidak  merata atau perebutan sumber-sumber ekonomi.
Konflik agraria atau perubatan lahan/tanah  dengan  pola  pengklaiman kepemilikan  lahan/tanah  di  kecamatan Pancur  Batu  yang  tidak  adil  dan  merata, secara  subtansi  berpengaruh  pada  aspek pemanfaatan tanah oleh petani. Masyarakat akan  semakin  miskin,  karena  sumber ekonomi  dan  kesenjangan  sosial  mereka hilang  ditangan  penguasa,  pengusaha  dan keamanan.
Dalam pandangannya Marx mengkaitkan  resources  dengan  kekuasaan kelas  berhubungan  dengan  kepemilikan property.  Para  kapitalis  yang  mempunyai modal  dalam  pemanfaatan  sumber  daya alam acapkali membuat keberadaan rakyat kecil  seperti  petani  tersingkirkan  dengan keterbatasannya.  Dengan  keadaan  yang terjadi  Marx  mengkritik keberadaan kaum kapitalis  dan  Marx  melihat  lapisan masyarakat  dengan  konsep  kelas  sosial. Kelas  yang  berkuasa  dan  kelas  yang dikuasai,  borjius  dan  proletar.  Sehingga menurut  pandangan  Mars  dalam  sistem produksi  kaum  kapitalis  menciptakan pertentangan  dan  kedua  kelas  saling berhadapan.  Kaum  borjuis  berkuasa  atas modal  dan  produksi  dan  kaum  proletar sebagai buruh harus tunduk pada penguasa. Relasi  antar  kelas  tersebut  merupakan relasi yang eksploitatif.
Perebutan  tanah  yang  dimaksud  Marx dalam  konteks  konflik  agraria  di  Desa Launch  terjadi  perempasan  tanah  oleh pihak perusahaan (PTPN II) terhadap bekas tanah  hak  guna  usaha  (HGU)  VOC  yang diklaim masyarakat setempat sebagai tanah adat  sebelum  digarap  oleh  Belanda  pada masa  penjajahan.  Keberadaan  perusahaan PTPN  II  dengan  status  peruhaan  negara dalam  konteks  Marx  hadir  pada  posisi kapitalis yang mempunyai legitimasi yang kuat  terhadap  lahan  bekas  HGU  tersebut.
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4 NOMOR 2 HALAMAN 124 - 133
Dengan keadaan tersebut masyarakat akan semakin  miskin,  karena  sumber  ekonomi mereka hilang di tangan penguasa.
Dengan  demikian  di  mata  Marx kapitalisme  secara  tidak  langsung  sudah menciptakan  kemiskinan  bagi  masyakat kecil.  Pemerintah  merupakan  salah  satu faktor  penting  penyebab  konflik  agraria, sementara  solusi  konflik  itu  sangat tergantung pula kepadanya. Dalam perspektif Marx tentang konflik menyatakan  bahwa  konflik  agraria  terjadi akibat  perkembangan  ekonomi  kapitalis yang  mengakibatkan  penduduk  terlempar dari  tanahnya.  Konflik  agraria  dilihat sebagai  perlawanan  penduduk  yang  tidak punya  tanah  atau  yang  tanahnya  dirampas oleh  kapitalis  negara.  Negara  ditempatkan sebagai instrument kapitalis. Negara berada pada posisi  mendukung kepentingan kelas borjuis sebagai penindas dan memposisikan rakyat secara tidak langsung sebagai lawan. Oleh karenanya masyarakat setempat  kehilangan  hak  ekonominya untuk  keberlangsugan  hidup  mereka. Untuk  menanggapi  hal  itu  maka  salah satunya  dengan  melakukan  perlawanan yang berujung pada konflik.
Masyarakat  sebagai  pemilik  lahan seringkali  harus  menderita.  Kebutuhan ekonomi  dalam  keluarga  yang  semakin meningkat  seringkali  tidak  terpenuhi  dan kesenjangan  sosial  karena  tanah  sebagai sumber  dan  mata  pencaharian  mereka sudah  tidak  ada  lagi  karena  dirampas. Ketidakdilan  dalam  pemanfaatan  lahan tersebut akan menambah jumlah masyarakat  miskin  diakibatkan  faktor ekonomi dan kesenjangan sosial. Masyarakat Desa Launch terlibat langsung dalam  konflik  agraria  ini  sejak  dulu, mereka telah kehilangan mata pencaharian, baik sebagai petani maupun sebagai buruh. Tuntutan  ekonomi  dan  kesenjangan  sosial yang mendesak bagi mereka tidak terpenuhi, sementara sebagian dari mereka yang tidak memiliki lahan bekerja sebagai buruh  di  perkebunan  dengan  upah  yang sangat  sedikit.  Secara  umum  masyarakat menginginkan penyelesaian sengketa lahan
secepatnya. Masyarakat sudah lelah berkonflik  selama  berpuluh-puluh  tahun untuk mendapatkan hak mereka.
Pemikiran  masyarakat  Desa  Launch menganggap  bahwa  tanah  adalah  sumber ekonomi  dan  kesenjangan  sosial  bagi mereka, maka banyak orang yang berjuang dan  mempertahankan  tanah  yang  mereka miliki selama ini sebagai sumber penghasilan  berarti  tanah  memiliki  nilai jual  yang  cukup  tinggi,  hal  ini  terjadi karena  di  era  globalisasi  tanah  mendapat posisi teratas dalam proses tawar menawar dalam  sistem  ekonomi  dan  kesenjangan sosial.  Hal  ini  pula  yang  terjadi  di  Desa Launch  mengenai  konflik  agraria  pada lahan perkebunan sawit yang dikuasai oleh pihak  PTPN  II  Pancur  Batu  yang berdampak secara ekonomi bagi kehidupan masyarakat sekitar. Dampak ekonomi bagi dan kesenjangan sosial masyarakat terlihat dari tidak terpenuhinya kebutuhan kehidupan sehari-hari.
Masing-masing  pihak  yang  berkonflik memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Pihak  masyarakat  menginginkan  tanah mereka  kembali  untuk  dapat  digarap  dan memberikan  penghasilan  bagi  mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari hasil bertani, sedangkan dari pihak PTPN II Pancur  Batu  menginginkan  tanah  HGU yang  sekarang  dikuasai  tetap  dilanjutkan dan  dimiliki  sepenuhnya  oleh  pihak perusahaan  dalam  rangka  meningkatkan kualitas  dan  kuantitas  perusahaan  dari aspek  pendapatan.  Setelah  tanah  petani dikuasai oleh pihak PTPN II Pancur Batu, sumber utama masyarakat untuk beraktifitas sebagai petani semakin sempit. Jaminan  ganti  rugi  yang  tidak  sepadan membuat warga yang sebelumnya berprofesi sebagai petani terpaksa kehilangan pekerjaan mereka yang berimbas  pada  aspek  perekonomian  dan kesenjangan  sosial  mereka  selama  ini. Selain  itu  setelah  puluhan  tahun  PTPN  II Pancur Batu beroperasi juga tidak memberikan kesejahteraan secara ekonomi dan  kesenjangan  sosial  bagi  masyarakat sekitarnya.  Keadaan  ini  memberikan
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4 NOMOR 2 HALAMAN 124 - 133
indikasi  bahwa  pihak  perusahaan  tidak terlalu  memperdulikan  kondisi  ekonomi dan  kesenjangan  sosial  masyarakat  di sekitar  perusahaan,  sehingga  masyarakat yang  awalnya  berprofesi  sebagai  petani terpaksa hijrah ke wilayah atau daerah lain untuk melakukan aktifitas pekerjaan seperti buruh, supir angkot, tukang kuli bangunan, security dan lain-lain.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan salah  seorang  warga  Desa  Launch  (NB) mengungkapkan bahwa:
“ Banyak warga yang terpaksa meninggalkan  kampung halamannya untuk  mencari  nafkah  di  daerah  lain diakibatkan tidak  ada lagi  lahan  yang dapat  dijadikan  sebagai  lahanbertani dan  berkebun.  Mereka  mayoritas berprofesi  sebagaiburuh,supir  angkot, tukang  kuli  bangunan,  penjual  sayur dan buah ”.
Keadaan  tragis  ini  mendorong  warga mencari  sumber  kehidupan  lain,  ada  yang memilih hijrah ke daerah lain dan ada juga yang  tetap  bertahan  dengan  merubah profesinya sebagai buruh harian, perternak sapi dan pekerjaan serabutan yang sifatnya musiman.  Kondisi  ini  membuat  taraf ekonomi dan kesenjangan sosial masyarakat menjadi memprihatinkan yang ditambah  lagi  dengan  ketidakpedulian pihak  perusahaan  akan  nasib  masyarakat sekitar. Upaya perlawanan yang dilakukan oleh  masyarakat  dengan  membangun kelompok-kelompok  untuk  melakukan tindakan yang bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah, berbagai gerakan masyarakat  tersebut  memiliki  harapan tersendiri  terhadap  upaya  komunikasi konstruktif  yang  akan  tercipta  antara pemerintah, pihak perusahaan dan masyarakat. Hal demikian dapat kita amati dalam  upaya  masyarakat  menemui  pihak pemerintah untuk hadirnya sebuah perundingan
demi
tercapainya kesepahaman bersama.
Penguasaan  lahan  secara  otonom  atas dasar HGU dan HGB oleh pihak PTPN II memperjelas bahwa struktur tipe kepemilikan  lahan  dari  aspek  sosial  dan
ekonomi  yaitu  tipe  kapitalis  (sumber agraria  dikuasai  oleh  non  penggarap  alias perusahaan).  Hal  ini  terlihat  dari  ketidak pedulian pihak perusahaan terhadap masyarakat  sekitar  dari  aspek  sosial  yang berimbas pada aspek ekonomi.

## KESIMPULAN
Konflik  agraria yang  terjadi  di Indonesia  merupakan  konflik  yang  sering terjadi  di  tengah  masyarakat.  Adanya konflik  tersebut  merupakan  implikasi  dari tidak  adanya  UU  yang  mengatur  secara jelas mengenai pertanahan. Sengketa lahan antara  masyarakat  Desa  Launch  dengan PTPN  II  terjadi  karena  masing-masing saling  mengklaim  lahan  yang  ada di  sana. Masing-masing  pihak  merasa  mereka memiliki  hak  atas  tanah  tersebut.  Tidak hanya  itu  saja,  masalah  ini  timbul  juga karena  adanya  Rencana  pembuatan  kebun sawit  yang  lebih  luas,  pembangunan perumahan serta pengaktifan rel kereta api yang  telah  lama  ditinggalkan.Konflik  itu berupa  sengketa  atas  tanah  dimana perusahaan  memiliki  alas  hak  berupa  Hak Guna Usaha, sementara masyarakat mengandalkan sejarah tanah, alat-alat bukti yang  masih  tersisa.  Konflik  agraria  antara PTPN  II  dengan  masyarakat  desa  Launch dari  sejak  tahun  1980-an  sampai  sekarang masih berlanjut.  Selain itu mereka menganggap  bahwa  tanah  telah  dimiliki secara  turun-temurun.  Aksi-aksi  yang terjadi  menelan  banyak  korban,  baik korban  materil,  korban  nyawa  dan  harta benda.  Oleh  sebab  itu  berdasarkan  hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan  bahwa  faktor-faktor  yang menjadi pemicu konflik antara masyarakat (STP)  dengan  pihak  PTPN  II  (pihak keamanan) yaitu:
1. Faktor  Status  kepemilikan  hak lahan  merupakan  salah  satu  faktor pemicu  konflik  antara  masyarakat dengan pihak PTPN II. Masyarakat mengacu  pada  daftar  rinci,  surat keterangan  dan  bukti  pembayaran pajak  bumi  dan  bangunan  yang diperoleh  masyarakat.  Sementara
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4 NOMOR 2 HALAMAN 124 - 133
pihak PTPN II tetap mengacu pada HGU  yang  telah  diserahkan  oleh pemerintah  atas  kesepakatan  dan perjanjian  yang  telah  dilakukan dengan pihak pemerintah.
2. Faktor  sosial  dan  ekonomi  yaitu, hal ini terlihat dari ketidakpedulian pihak perusahaan terhadap masyarakat sekitar dari aspek sosial yang berimbas pada aspek ekonomi.  Ketidakpedulian  pihak perusahaan yaitu, tidak dilibatkannya  masyarakat  sekitar sebagai  karyawan  dan  penggarap pada  lahan  sawit  serta  ikut  serta dalam pembangunan perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiansah, W., Apsari, N. C., & Raharjo, S. T. (2019). Resolusi Konflik Agraria di Desa  Genteng  Kecamatan  Sukasari
Kabupaten Sumedang. Jurnal Kolaborasi  Resolusi  Konflik,  1(1),  1- 10. DOI: 10.24198/jkrk.v1i1.20887 Budianto, 2015, Tesis Penelitian Perlawanan  Petani  Dalam  Konflik Agraria (Kasus Sengketa Lahan Masyarakat  Polongbangkeng  Utara Dengan  PTPN  XIV  Takalar)  Di
Kabupaten Takalar.
Darsono. 2009. Budaya Organisasi. Jakarta: Nusantara Consulting.
Bungin,  Burhan.  2011. Metode  Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana.
Franz  Magnis  Suseno,  Pemikiran  Karl
Marx  dari  Sosialisme  Utopis  ke Perselisihan  Revisionisme,  (Jakarta:
Gramedia,  1999),  110-121,  dalam buku:  Hakimul  Ihkwan  Affandi,  Akar Konflik  Sepanjang  Zaman,  Elaborasi Pemikiran  Ibn  Khaldun,  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 143.
Hartanto,  Sindung.  2012.  Spektrum  Teori
Sosial Dari Klasik Hingga Postmodern. Jakarta: Ar-Ruzz Media.
Horowitz,  Donald  L.  2009.  Resolusi Damai    Konflik,  Jakarta    :    PT.
Gramedia Pustaka Utama
J.  Dwi  Narwoko  dan  Bagong  Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan,
(Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2005).
Kardina  ari  setiarsih  ,  2012, Konflik perebutan  lahan  antara  masyarakat dengan  tni  periode  tahun  2002- 2011(studi  kasus  di  desa  setrojenar, kecamatan  buluspesantren,  kabupaten kebumen) Universitas Negeri Yogyakarta . Lawang, Robert, 1994, Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi , Jakarta:
universitas terbuka.
Narwoko,  J.  Dwi  dan  Bagong  Suyanto,
2005 Sosiologi  Teks  Pengantar  dan Terapan, (Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group .
Nurhasyim,  Moch,  2003.  Konflik  Aceh. Jakarta: LIPI
Prenada Media Group. Jakarta. 2007. Teori Sosiologi Modern, Edisi Ke-6 . Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
Ritzer,  George  dan  Douglas  J.  Goodman.
2007. Teori  Sosiologi  Modern,  Edisi Ke-6 . Kencana
Ritzer,  George,  2010, Sosiologi  Ilmu Pengetahuan  Berparadigma  Ganda, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Setiawan.  2000.  Konflik    Sosial    Kajian Sosiologis Hubungan
Buruh,
Perusahaan  dan  Negara  di  Indonesia,
Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offest . Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta:  Rajawali  Pers, 1992).
Susanto, Astrid , 2006, Pengantar Sosiologi Dan Perubahan Sosial, Bina Cipta Bandung.
Sukardi  Reskiawan, 2016 , Skripsi  Konflik Agraria ( Studi Pada Ptpn XIV Dengan Serikat  Tani  Polongbangkeng  Di Kecamatan  Polongbangkeng  Utara Kabupaten Takalar )
Thoha,  M.  2006,  Kepemimpinan  dalam Manajemen. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.