DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3 Received: 5 April 2024, Revised: 20 April 2024, Publish: 27 April 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Efektivitas Metode Penyelesaian Sengketa Alternatif Dalam Kasus-Kasus Hukum Keluarga
Saritua Silitonga 1
1 Universitas Haji Sumatra Utara, Indonesia, sarituasil92@gmail.com
Corresponding Author: sarituasil92@gmail.com 1
Abstract: This research aims to provide a description of the case in question, namely the lack of recognition of conflict management in the family environment with respect to the division of property and inheritance. Such recognition could prevent quarrels that result from a lack of understanding of each other’s needs and expectations. This research will describe how the law  in  Indonesia  can  be  a  bridge  in  the  process  of  inheritance  disputes  in  the  family environment  by providing a description  of  the  case of  division of  inheritance. The research method used is descriptive qualitative with a case study method. The findings of the research demonstrated  that  certain  individuals  had  not  fully  implemented  an  effective  conflict management strategy
Keyword: family, law, case.
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  mengenai  kasus  yang dimaksud,  yaitu  kurangnya  pengenalan  manajemen  konflik  dalam  lingkungan  keluarga sehubungan dengan pembagian harta gono-gini dan harta warisan. Pengakuan tersebut dapat mencegah  pertengkaran  yang  diakibatkan  oleh  kurangnya  pemahaman  akan  kebutuhan  dan harapan  satu  sama  lain.  Penelitian  ini  akan  menguraikan  bagaimana  hukum  di  Indonesia dapat  menjadi  jembatan  dalam  proses  sengketa  waris  di  lingkungan  keluarga  dengan memberikan  gambaran  mengenai  kasus  pembagian  harta  warisan.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif  dengan  metode  studi  kasus.  Temuan  penelitian menunjukkan  bahwa  individu-individu  tertentu  belum  sepenuhnya  menerapkan  strategi manajemen konflik yang efektif.
Kata Kunci: keluarga, hukum, kasus .

## PENDAHULUAN
Alinea  keempat  UUD  1945  memiliki  fungsi  sebagai  landasan  untuk  memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  ketertiban  dunia,  perdamaian  abadi, dan  keadilan  sosial,  yang  kesemuanya  itu  terkait  erat  dengan  bangsa  dan  masyarakat Indonesia mengingat lanskap pengetahuan yang semakin kompleks dalam bidang hukum tata negara.
Evolusi disiplin ilmu administrasi negara telah terjalin erat dengan pertumbuhan bidang ilmu sosial, seperti antropologi dan sosiologi. Tanpa dasar yang kuat dalam ilmu-ilmu sosial ini, sistem administrasi  kemungkinan besar  akan mengalami  keterbatasan karena kurangnya pemahaman.  Selain  itu,  ranah  administrasi  publik  juga  tidak  dapat  dilepaskan  dari  prinsip- prinsip  aturan  normatif  dalam  hukum  yuridis.  Sejumlah  fenomena  sosial  yang  terjadi  di lingkungan  administrasi  dapat  dijelaskan  dengan  fenomena  ini.  Sebagai  hasilnya,  sebuah program  keilmuan  yang  disebut  "hukum  administrasi  negara"  dikembangkan.  Program  ini didasarkan  pada  perspektif  sistem  administrasi  negara.  Sistem  ini  dianggap  sebagai  bagian dari subsistem ilmu hukum.
Sistem  ini  mengandung  nilai-nilai  luhur  agama,  yang  bertujuan  untuk  menyatukan perbedaan  dan  menanamkan  prinsip  keberagaman.  Pancasila  adalah  bagian  integral  dari masyarakat dan bangsa Indonesia secara keseluruhan, terjalin erat ke dalam jalinan kehidupan sehari-hari. Indonesia memiliki permadani yang kaya akan peran dan institusi yang beragam, yang  mencerminkan  kompleksitas  struktur  sosial  dan  pemerintahannya.  Dinamika  ini,  pada gilirannya, terkait erat dengan berbagai tantangan yang dihadapi oleh warganya.
Salah satu dari berbagai permasalahan tersebut adalah penyelesaian konflik pembagian warisan  keluarga,  yang  membutuhkan  pengaturan  pemerintah  terhadap  masyarakat  melalui jalur hukum dan proses penyelesaian administratif dan mediasi  yang telah ditentukan dalam menyelesaikan  segala  bentuk  sengketa.  Pancasila  merupakan  konsep  dasar  teoritis  hukum administrasi  negara  (rechtsstaat),  yang  mengandung  perlindungan  hak-hak  asasi  manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut, pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan peradilan administrasi dalam menyelesaikan sengketa. Dasar fundamental dari hukum administrasi di Indonesia berfungsi sebagai saluran untuk  mempertemukan  kepentingan  antara  rakyat  dan  pemerintah.  Hal  ini  berfungsi  untuk memberikan  jaminan  konkret  atas  kepastian  hukum,  sekaligus  menjamin  keadilan  hukum sesuai dengan pengamatan Tjandra (2021).
Pancasila,  sebagai  simbol  dasar  negara,  harus  diterapkan  dalam  kehidupan bermasyarakat  agar  negara  menjadi  makmur  dan  kesejahteraan  rakyat  Indonesia  terjamin. Oleh  karena  itu,  menjadi  tugas  pengadilan  agama  untuk  menegakkan  kejujuran,  tanggung jawab, dan keadilan yang bijaksana dalam memberikan putusan. Selain itu, peran masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada sila pertama, konsep  Tuhan  diperkenalkan  dan  kemudian  dibagi  menjadi  dua  kategori,  yaitu  Ketuhanan Yang  Maha  Esa  dan  hukum  Islam.  Pembagian  ini  dijelaskan  lebih  lanjut  dalam  konteks warisan  keluarga,  di  mana  prinsip-prinsip  agama  diterapkan  melalui  mediasi  pengadilan agama sesuai dengan hukum Islam.
Sila  Kedua  Kemanusiaan  yang  Adil  dan  Beradab,  yang  berarti  bahwa  solusi  harus dicapai dengan cara  yang saling menghormati dan sesuai dengan prinsip-prinsip etika, tidak boleh  bertentangan  dengan  hukum  dan  hak  asasi  manusia,  dan  harus  selaras  dengan  aturan normatif  sistem  konstitusional  Indonesia,  merupakan  dasar  dari  Sila  Ketiga  Persatuan Indonesia. Sila ini mengharuskan setiap warga negara  Indonesia  yang tergabung dalam  satu keluarga untuk bersatu dalam penyelesaian konflik yang muncul di dalam komunitas mereka. Untuk  mencegah  konflik  di  masa  depan  dan  memastikan  kelangsungan  komunitas  mereka, setiap  individu  diharuskan  untuk  mengatasi  masalah  yang  mereka  hadapi  dalam  kehidupan mereka.
Ini  adalah  prinsip  keempat  dari  kerakyatan,  yang  dipandu  oleh  kebijaksanaan perwakilan, termasuk peran pengadilan agama dan pihak-pihak  yang berkepentingan, dalam musyawarah  untuk  mengambil  keputusan  hukum.  Secara  khusus,  notaris  yang  bertindak sebagai  mediator  diharapkan  dapat  memberikan  keputusan  yang  adil  kepada  masyarakat, khususnya  keluarga  yang  mengalami  konflik  dalam  masalah  waris.  Pengadilan  agama  dan para  pihak  yang  berkepentingan  memegang  peranan  penting  dalam  penyelesaian  sengketa hukum,  khususnya  dalam  masalah  waris.  Notaris,  misalnya,  berperan  sebagai  mediator,
membantu  memfasilitasi  penyelesaian  yang  adil  dan  damai  bagi  keluarga  yang  bersengketa dalam masalah warisan. Keputusan-keputusan ini dicapai melalui musyawarah dan mufakat, dipandu oleh aturan-aturan prosedur normatif.
Pendekatan  ini  mencegah  perselisihan  atas  pembagian  warisan,  memastikan  resolusi yang  lebih  damai  dan  adil  bagi  semua  pihak.  Sila  keempat  dalam  daftar  ini  adalah  Sila Kelima Keadilan Sosial, yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa semua orang Indonesia diperlakukan sama. Hal  ini sangat  relevan dalam konteks sengketa keluarga dan pembagian harta warisan, di mana peran individu yang memiliki keluarga adalah untuk bertindak sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  hukum  Islam,  mengambil pendekatan yang adil dan tidak memihak terhadap semua masalah. Penting juga untuk dicatat bahwa  Sila  Kelima  tidak  mengizinkan  individu  untuk  bertindak  secara  sepihak  dalam pembagian harta warisan.
Implementasi  Pasal  171  dalam  Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  menjelaskan bahwa  prosedur  hukum  dan  administrasi  yang  mengatur  peralihan  hak  kepemilikan  harta peninggalan  (tirkah)  menentukan  siapa  saja  yang  berhak  menjadi  ahli  waris  dan  berapa bagian masing-masing kepada ahli waris, sebagaimana dijelaskan oleh Hayati dkk. (2015).
Bidang  hukum  waris  Islam,  yang  berkaitan  dengan  peralihan  hak  kepemilikan  harta dari  pewaris  (tirkah)  kepada  ahli  waris,  mengatur  pembagian  dan  pendistribusian  harta peninggalan  pewaris  di  antara  para  ahli  waris  menurut  ketentuan-ketentuan  hukum  tertentu. Ketentuan-ketentuan ini  menentukan bagian masing-masing  yang harus diterima oleh setiap ahli  waris.  Prinsip-prinsip  dasar  pembagian  harta  warisan  dan  prosedur  penyelesaiannya diatur  oleh  norma-norma  hukum  dan  proses  penyelesaian  sengketa  yang  tunduk  pada prosedur administratif yang mengatur pembagian harta warisan.
Prosedur-prosedur ini didasarkan pada tiga prinsip hukum: Hukum Islam, hukum adat, dan  hukum  perdata.  Harta  warisan  (juga  disebut  sebagai  halatenschap)  merupakan  bentuk kekayaan  yang  ditinggalkan  oleh  almarhum,  yang  kemudian  menjadi  subjek  sengketa  di antara para ahli waris. Cara pengalihan harta ini dan sejauh mana pengalihannya dipengaruhi oleh  sejumlah  faktor,  termasuk  sifat  lingkungan  keluarga  dan  hubungan  antara  pewaris  dan ahli  waris.  Menurut  Putra  Jaya  (2020),  faktor-faktor  ini  sangat  penting  dan  memerlukan pertimbangan yang cermat.
Pembagian harta warisan merupakan aspek krusial dalam kehidupan sosial, yang sering kali  memicu  perselisihan  antara  keluarga  dan  kerabat  dekat  yang  ingin  membagikan  harta warisan.  Sengketa  waris  muncul  ketika  pembagian  harta  warisan  tidak  dilandasi  oleh ketakwaan,  pemahaman  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  dan  hukum Islam,  karena  faktor-faktor  tersebut  dapat  menimbulkan  konflik  dan  perselisihan  di  dalam keluarga.  Hukum  waris  telah  mendapat  perhatian  yang  cukup  besar  karena  sering  kali warisan  membawa  dampak  yang  kurang  baik  bagi  keluarga  pewaris.  Naluri  manusia  yang dimotivasi  oleh  keinginan  untuk  memiliki  harta  benda  sering  kali  membuat  orang menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan harta benda tersebut, termasuk warisan dari ahli waris itu sendiri berdasarkan Manangin et al, (2020).
Sengketa  waris  sering  muncul  dalam  berbagai  konteks  masyarakat,  sehingga menimbulkan  konflik  bahkan  permusuhan  dalam  keluarga.  Persoalan  warisan  sering dianggap  sebagai  persoalan  yang  kompleks,  yang  berpotensi  menimbulkan  perselisihan, perpecahan,  dan  bahkan  fitnah  di  dalam  unit  keluarga.  Untuk  mencegah  terjadinya permasalahan  terkait  warisan,  perlu  adanya  kebijakan  hukum  yang  menjamin  kepastian pembagian warisan kepada anak, istri, suami, atau ahli waris lain yang berhak (Kurniasari et al., 2023). Sengketa pembagian warisan sering kali disebabkan oleh berbagai faktor. Analisis kritis  terhadap  kajian-kajian  ilmu  sosial  yang  mendasari  perkembangan  hukum  administrasi di Indonesia mengindikasikan bahwa hukum administrasi terkait erat dengan evolusi hukum waris.  Hukum  waris  pada  dasarnya  bersifat  pluralistik,  yang  mencakup  berbagai  tradisi hukum  seperti  hukum  waris  Barat  yang  dikodifikasikan  dalam  Burgerlijk  Wetboek  (BW),
hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Keragaman budaya etnis dan bahasa yang cukup besar  di  Indonesia  juga  memunculkan  banyak  sistem  hukum  atau  adat  istiadat  yang  dianut oleh  masyarakat  Indonesia,  khususnya  yang  berkaitan  dengan  sistem  hukum  waris  dalam Yamarizky (2023).
Kompleksitas  pembagian  harta  warisan  menjadi  salah  satu  penyebab  sulitnya pengetahuan  masyarakat  mengenai  hal  ini,  terutama  bagi  mereka  yang  bukan  ahli  di bidangnya dan enggan untuk  terlibat  dalam diskusi  semacam itu karena  takut menyinggung perasaan  orang  lain  yang  telah  mengalami  kematian  orang  yang  dicintai.  Keengganan  ini sering kali mengarah pada kurangnya kejelasan di dalam komunitas agama mengenai seluk- beluk  hukum  waris  dan  penerapannya.  Kurangnya  pemahaman  dalam  masyarakat  dapat menyebabkan konflik  dan perselisihan dalam keluarga, dan bahkan kekerasan, sebagaimana dibuktikan oleh studi kasus oleh Hajir, dkk. (2022).
Penting untuk dicatat bahwa pembagian warisan harus mengikuti pedoman khusus yang ditetapkan oleh masing-masing sistem keluarga, karena kegagalan untuk melakukannya dapat mengakibatkan  konflik  di  antara  anggota  keluarga.  Oleh  karena  itu,  menentukan  sistem hukum  yang berlaku sangat penting untuk mencegah konflik dan mencapai tingkat keadilan yang  diharapkan  untuk  semua  pihak  yang  terlibat,  seperti  yang  disoroti  oleh  Choirisma  & Yasir  (2023).  Individu  Indonesia  dengan  latar  belakang  budaya  dan  adat  istiadat  yang beragam  cenderung  berusaha  untuk  menghindari  potensi  perselisihan  atas  pembagian  harta warisan, dengan mengedepankan proses musyawarah dan mufakat terkait proporsi pembagian harta  warisan,  yang  tidak  selalu  sesuai  dengan  konsep  waris  Islam  sebagaimana  diuraikan dalam Astuti, (2022).
Manajemen  konflik  adalah  proses  penyelesaian  ide  dan  tindakan  yang  berlawanan antara individu atau kelompok dengan cara yang konstruktif. Hal ini melibatkan pembatasan aspek  negatif  dari  konflik  sambil  meningkatkan  aspek  positif.  Manajemen  konflik  adalah praktik  mengelola  konflik  dengan  cara  meminimalkan  efek  negatif  dan  memaksimalkan potensi positifnya. Tujuan dari manajemen konflik adalah untuk meningkatkan pembelajaran dan hasil kelompok. Istilah "manajemen konflik" didefinisikan sebagai proses interaktif yang bermanifestasi  dalam  ketidaksesuaian,  ketidaksepakatan,  atau  perbedaan  di  dalam  atau  di antara entitas sosial, seperti individu atau kelompok. Manajemen konflik tidak selalu berarti menghindari,  mengurangi,  atau  menghentikan  konflik.  Sebaliknya,  manajemen  konflik melibatkan  desain  strategi  yang  efektif  untuk  meminimalkan  disfungsi  konflik  dan meningkatkan  fungsi  konstruktif  dari  konflik,  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan pembelajaran dan efektivitas individu dan kelompok, menurut Rahim (2023).
Manajemen konflik adalah serangkaian aksi dan reaksi antara para aktor atau pihak luar dalam  suatu  konflik.  Hal  ini  mencakup  pendekatan  yang  berorientasi  pada  proses  yang mengarahkan dan membentuk komunikasi, serta mempengaruhi kepentingan dan interpretasi. Hal ini berdasarkan Achmad (2023). Manajemen konflik merupakan proses dari pihak-pihak yang  terlibat  dalam  konflik  atau  pihak  ketiga  yang  mengembangkan  strategi  konflik  dan mengimplementasikannya untuk menghasilkan resolusi yang diinginkan. Manajemen konflik merupakan  langkah  penting  dalam  perumusan  strategis  teknik  yang  dirancang  untuk menyelesaikan  masalah  antara  individu,  baik  pada  tingkat  pribadi  atau  profesional. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi pemahaman yang lebih dalam, perspektif bersama, dan pendekatan  terpadu  untuk  pemecahan  masalah,  sehingga  menumbuhkan  hubungan  yang harmonis.

## METODE
Jenis  penelitian  ini  adalah  studi  kasus  kualitatif  deskriptif,  seperti  yang  didefinisikan oleh Creswell & Poth (2016). Pada intinya, penelitian ini mengeksplorasi potensi manajemen konflik  untuk  memfasilitasi  penyelesaian  sengketa  harta  warisan  di  antara  empat  individu
yang mengalami kebuntuan. Proses pengumpulan data melibatkan observasi dan wawancara mendalam dengan keempat individu tersebut (Sugiyono, 2022).

## Gambar 1. Grafik Metode Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  penelitian  ini,  kami  meneliti  kasus  konflik  yang  sedang  berlangsung  antara  A dan  V,  serta  konflik  antara  B  dan  R.  Cara  A  dan  V  berusaha  untuk  menyelesaikan  konflik mereka  dibatasi  oleh  sejumlah  faktor,  termasuk  penyelesaian  masalah  yang  menimbulkan konflik, yang dalam hal ini termasuk dalam hukum Islam, perdata, dan pidana. Konflik antara A dan V semakin diperumit dengan adanya kekerasan fisik  yang dilakukan oleh V terhadap A.  Menanggapi  kekerasan  tersebut,  A  mencari  penyelesaian  melalui  jalur  litigasi,  yang  ia tempuh sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh sistem peradilan setempat. Sebaliknya, B dan R tidak melakukan kekerasan  fisik  dan lebih  memilih  untuk  mencari penyelesaian di luar jalur litigasi, yaitu di luar sistem pengadilan.
A  dan  V  adalah  kakak  beradik,  dan  mereka  memiliki  lima  orang  saudara.  V memberikan  penjelasan  rinci  tentang  keadaan  di  sekitar  kejadian  awal,  yang  terjadi  setelah kedua  orang  tua  mereka  meninggal  dunia.  V  menyarankan  A  untuk  mempertahankan kepemilikan sertifikat tanah warisan. Namun, di kemudian hari, V menyatakan keinginannya untuk  mengambil  kembali  sertifikat  tersebut,  yang  dengan  tegas  ditolak  oleh  A.  Sertifikat tanah  tersebut  dianggap  tidak  pantas  untuk  dijual  dengan  alasan  bahwa  sertifikat  tersebut merupakan  aset  milik  seluruh  keluarga,  dan  dapat  digunakan  untuk  keperluan  silahturahmi, sebuah  praktik  budaya  silaturahmi  yang  biasa  dilakukan  saat  Hari  Raya  Idul  Fitri. Perselisihan  ini  mengakibatkan  kubu  A  dan  V  saling  mempertahankan  diri.  Karena ketidakhadiran  A  yang  berkepanjangan  dan  menghindar,  ditambah  dengan  riwayat  sulitnya berkomunikasi,  ditambah  lagi  dengan  kesabaran  V  yang  sudah  lama  akhirnya  mencapai batasnya,  V  akhirnya  menggunakan  kekerasan  fisik.  Perselisihan  berawal  dari  keributan  di rumah  A,  yang  berujung  pada  penyerangan  V  terhadap  A,  yang  berujung  pada  tindakan kriminal.  Kesaksian  A  menunjukkan  bahwa  tindakan  V  tidak  beralasan,  sementara  dalam wawancaranya,  V  menegaskan  bahwa  A  tidak  berhak  untuk  berpartisipasi  dalam  proses negosiasi.
Selain  itu,  perselisihan  antara  B  dan  R  adalah  kasus  ketidakadilan  dalam  pembagian warisan. Wawancara dengan B mengungkapkan bahwa R tidak pernah mengunjungi ayahnya, yang merupakan paman dari B. Sejak kecil, R dibuang oleh almarhumah ibunya ke luar kota karena perceraian dengan almarhum ayahnya. Sejak kecil hingga dewasa dan sepanjang karir profesionalnya, R secara konsisten menunjukkan kurangnya perhatian kepada ayahnya, baik
secara  fisik  maupun  emosional.  Hal  ini  terutama  terlihat  selama  tahun-tahun  terakhir ayahnya, ketika R disibukkan dengan kesejahteraan dan kesehatan mentalnya sendiri.
Setelah mengetahui bahwa rumah keluarga ditempati oleh B, sepupu R dan orang yang selama  ini  merawat  ayahnya,  R  berusaha  untuk  berkomunikasi  dengan  B  mengenai pembagian warisan. B menilai bahwa R tidak berkomunikasi secara efektif saat orang tuanya masih  hidup  dan  saat  orang  tuanya  meninggal.  Setelah  ayahnya  meninggal,  R  meminta informasi mengenai  rumah  yang ingin  diambil oleh B sesuai dengan hasil negosiasi  dengan beberapa  pihak  keluarga.  B  merasa  bahwa  R  ingin  menguasai  seluruh  harta  peninggalan pamannya  yang  selama  ini  dijaga  dan  dirawat  olehnya  selama  keputusan  sepihak  B  untuk memiliki sertifikat tanah dan rumah tersebut.
Dalam sebuah wawancara, B menyatakan bahwa pembagian warisan pamannya oleh R tidak adil, dengan alasan bahwa B memiliki hak atas sebagian dari warisan tersebut karena B telah  merawat  ayah  R  semasa  hidupnya.  B  berusaha  untuk  mengadakan  pertemuan  dan memulai  komunikasi,  namun  R  secara  konsisten  menolak  untuk  terlibat  dalam  diskusi mengenai  sertifikat  rumah.  Berdasarkan  hasil  diskusi  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa subjek A dan R menunjukkan kemampuan komunikasi yang kurang optimal, tidak memiliki kapasitas  untuk  mengelola  konflik  secara  efektif,  dan  menunjukkan  kurangnya  keterlibatan yang komprehensif dan kooperatif dengan V dan A.
Proses  negosiasi  yang  diprakarsai  oleh  subjek,  dalam  kasus  ini  disebut  sebagai  Vin, untuk  menyelesaikan  masalah  dengan  A,  yang  berlangsung  selama  berbulan-bulan,  pada akhirnya  tidak  berhasil.  Intensitas  emosional  dari  interaksi  mereka  memuncak  pada pertengkaran antara V dan A. Kekerasan fisik yang dilakukan oleh V menyebabkan AR tidak lagi  menerima  perlakuan  V  dan  melaporkannya  ke  pihak  berwajib.  Hal  ini  mendorong tindakan  pemanggilan  V  yang  diduga  telah  melakukan  tindak  pidana  kekerasan  terhadap barang milik AR.
Hasil  dari  negosiasi  antara  keluarga  inti  A  dan  V  adalah  bahwa  proses  kekeluargaan harus  dimulai  tanpa  basa-basi.  Namun,  A  memutuskan  untuk  tidak  lagi  berkomunikasi  dan menganggap V sebagai saudara kandungnya karena trauma akibat perilaku dan sikap V.
Lebih lanjut, kasus B dan RS menunjukkan bagaimana anggota keluarga terlibat dalam mediasi perselisihan antara anggota keluarga lainnya, B dan R. Mengingat perselisihan yang lebih jauh antara B dan R, anggota keluarga terpaksa turun tangan untuk meredakan konflik pembagian  warisan.  Dalam  memeriksa  hasil  dari  kasus  AR,  VT,  BA,  dan  R,  terlihat  jelas bahwa  ada  perbedaan  dalam  cara  penyelesaian  masalah.  Pada  kasus  A  dan  V,  tidak  ada langkah  yang  diambil  untuk  meredam  konflik  di  dalam  keluarga,  yang  berujung  pada kekerasan  fisik  di  antara  kedua  belah  pihak.  AR  tidak  dapat  menerima  proses  negosiasi, sementara  V  tidak  dapat  menerima  penolakan  A  untuk  duduk  bersama  dalam  perundingan keluarga. Pada kasus B dan R, pihak keluarga dapat memulai proses negosiasi di awal konflik dengan  cara  yang  kooperatif,  sehingga  mencegah  munculnya  kekerasan  verbal  maupun nonverbal di antara kedua belah pihak. Sebaliknya, pada kasus B dan R, pihak keluarga tidak mampu  memulai  proses  negosiasi  secara  kooperatif,  sehingga  berujung  pada  penggunaan cara-cara yang destruktif oleh V.
Kasus A dan V diselesaikan melalui proses litigasi pengadilan agama. Namun, A tidak memenuhi  beberapa  kali  panggilan  yang  dikeluarkan  oleh  pengadilan,  dan  hanya  beberapa anggota  keluarga  yang  hadir  dalam  proses  pembagian  sertifikat  rumah  dan  tanah.  Keluarga berusaha  untuk  memulai  diskusi  bersama  dengan  A  sebelum  perselisihan  dengan  V meningkat,  namun  A  tidak  menanggapi  permintaan  tersebut.  Kekhawatiran  utama  A  adalah agar  warisan  orangtuanya  tidak  dijual  dan  hasilnya  dibagi  rata.  Sebaliknya,  kasus  B  dan  R melibatkan mediasi di dalam keluarga, tanpa melibatkan pengadilan non-litigasi. Pendekatan ini  membutuhkan  mediator  internal  dari  pihak  keluarga  untuk  membantu  menyelesaikan masalah.  Namun,  upaya  B  untuk  mengajak  R  bertemu  dan  berdialog  secara  langsung  tidak membuahkan hasil karena R memilih untuk tetap pada keputusannya yang dianggap B tidak
produktif.  Hasil  dari  kasus  A,  V,  B,  dan  R  menunjukkan  bahwa  manajemen  konflik  yang tidak  produktif  karena  kurangnya  pengembangan  kesadaran  yang  konsisten  dan  substansial dalam  penyelesaian  masalah,  yang  pada  akhirnya  berujung  pada  perselisihan  yang berkepanjangan.
Kasus  A  dan  V  menggunakan  jalur  penyelesaian  melalui  pengadilan  agama  dalam sistem  pembagian  warisan.  Terbentuknya  kubu  antara  A  dan  V,  tanpa  adanya  keterlibatan mediator  yang  membela  masing-masing  pihak,  mengindikasikan  kurangnya  upaya  A  untuk meredam  konflik  melalui  pendekatan  cooling-off.  Akibatnya,  tidak  ada  strategi  untuk meredam  konflik.  Dari  sisi  pihak  lawan,  tindakan  V  untuk  menyelesaikan  konflik  melalui pendekatan persuasif, yaitu permintaan agar A memberikan sertifikat rumah dan tanah, tidak mendapat respon positif. A memilih untuk menghindari tindakan ini setelah adanya kekerasan fisik  yang dilakukan terhadap mereka. Hal ini menimbulkan sikap permusuhan dan persepsi buruk terhadap V. Lebih jauh lagi, A tidak lagi menganggap V sebagai bagian dari keluarga. Konflik  tetap  tidak  terselesaikan,  dan  keinginan  untuk  mempertahankan  warisan  tetap bertentangan  dengan  keinginan  untuk  menyelesaikan  masalah  warisan.  Hal  ini  berbeda dengan  kasus  B  dan  R,  di  mana  konflik  diselesaikan  melalui  peran  mediator.  B  mengambil tindakan  dengan  berusaha  mendinginkan  suasana,  yang  dibantu  oleh  keluarga.  Hal  ini dilakukan untuk mencairkan suasana konflik. Namun, R tidak dapat menyelesaikan masalah yang  sedang  dihadapinya  dan  memilih  untuk  menghindari  pertemuan  dengan  B.  Bentuk kompromi  yang  dilakukan  adalah  dengan  melakukan  pertemuan  bersama  keluarga  untuk membicarakan bagaimana masalah tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

## KESIMPULAN
Hasil diskusi menunjukkan bahwa strategi manajemen konflik yang digunakan oleh A dan V tidak memiliki kemampuan memecahkan masalah, tidak mendapat dukungan keluarga yang  memadai,  dan  terkonsentrasi  pada  individu-individu  tertentu,  sehingga  proses  mediasi menjadi sulit. Sebaliknya, strategi manajemen konflik dan pemecahan masalah terlihat pada keluarga B dan R, meskipun B menghindari situasi yang bermasalah .

## REFERENSI
Achmad, W. (2023). Manajemen Konflik Teori dan Praktik. Cipta Media Nusantara. Aisyah,  D.  A.  N.  (2022).  Konflik  keluarga  akibat  tanah  warisan  dijual  secara  sepihak  oleh salah  satu  ahli  waris  perspektif  Kompilasi  Hukum  Islam:  Studi  di  Desa  Belotan Kecamatan  Bendo  Kabupaten  Magetan.  Universitas  Islam  Negeri  Maulana  Malik Ibrahim.
Asiah, S. (2017). Manajemen Konflik Teori dan Aplikasi. Pustaka Cendekia.
Astuti,  M.  (2022).  Sosialisasi  Revitalisasi  Konsep  Hukum  Waris  Dalam  Islam.Jalin-Mas: Jurnal Kolaborasi Dan Pengabdian Masyarakat, 2(02), 1–3.
Choirisma, S., & Yasir, M. (2023). Kedudukan Ahli Waris Perempuan PadaMasyarakat Suku Madura Di Kabupaten Sampang. JUSTITIABLE-JurnalHukum, 5(2), 31–50.
Creswell,  J.  W.,  &  Poth,  C.  N.  (2016).  Qualitative  inquiry  and  research  design:Choosing among five approaches. Sage publications. 1944 Formosa Journal of Applied Sciences (FJAS) Vol. 2, No. 8, 2023: 1927-1946
Haidir,  H.,  Hizbullah,  M.,  &  Harahap,  M.  G.  (2022).  Pelatihan  Pembagian  Harta  Warisan Berdasarkan  KHI  Bagi  Jamaah  PWBI  Kel.  Kwala  Bekala  Kec.  Medan  Johor. PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENGABDIAN, 5(1), 409416.
Hayati,  A.,  Haris,  R.  M.,  &  Hasibuan,  Z.  (2015).  Hukum  waris  (S.  Nasution,Albani  (ed.); Cetakan  Pe).  CV.Manhaji.  http://repository.uinsu.ac.id/682/1/HUKUM  WARIS %282%29.pdf
Indartono, S. (2014). Conflict Management. Aksara Media Pratama. https://eprints.uny.ac.id/53677/1/Buku Manajemen Konflik.pdf
Kurniasari,  C.,  Hafizah,  N.,  Febrianti,  P.  R.,  &  Ferynaldo,  R.  (2023).  Implementasi  Hukum Waris  Islam  Di  Persatuan  Kematian  Al  Ikhlas  Jl.  H.  Arief  Tembilahan  Hulu  Tahun 2022. Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin, 3(1), 16–21.
Madalina,  O.  (2016).  Conflict  Management,  a  New  Challenge.  Procedia  Economics  and Finance, 39, 807–814. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S22125671(16)30255-6
Manangin, M. S., Nurmala, L. D., & Martam, N. K. (2020). Pengalihan Atas Harta Warisan Di Indonesia. DIH: Jurnal Ilmu Hukum, 16(2), 177–189.
McCorkle,  S.,  &  Reese,  M.  J.  (2017).  Personal  conflict  management:  Theory  and  practice.
Routledge. https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781315453811
Purbenazir,  E.  R.  (2017).  Implementasi  Hukum  Waris  Islam  Pada  Masyarakat  Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang. Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan, 2(1).
Putra Jaya, D. (2020). Editor: IIm Fahimah, Hukum Kewarisan Di Indonesia. Zara Abadi. Rahim, M. A. (2023). Managing conflict in organizations. Taylor & Francis. Ridwan,  H.  (2014).  Hukum  Administrasi  Negara  Edisi  Revisi.  Raja  Grafindo  Persada.1945 Myn, Yani Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif. Alfabeta. Suryati, S. H. (2017). Hukum Waris Islam (Edisi Kesa). Penerbit Andi (AnggotaIKAPI). Tjandra, W. R. (2021). Hukum administrasi negara. Jakarta : Sinar Grafika.
Wirawan,  W.  (2009).  Konflik  dan  manajemen  konflik:  Teori,  aplikasi,  dan  penelitian.
Jakarta: PT Bumi Aksara.
Yamarizky, M. D. A. (2023). Pembagian Warisan Hukum Adat Menurut Sistem Matrilineal (Adat Minangkabau). Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial, 2(1), 72–81.