## PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
Oleh :

## Rachmat Suharno

## ABSTRAK
Banyaknya  dampak  negatif  dari  adanya  korupsi,  maka  perlu  ada  upaya  untuk menghilangkan  atau  paling  tidak  meminimalkan  praktek  yang  merusak  tatanan  hidup masyarakat  tersebut,  untuk  itu  disamping  diperlukan  adanya  ketentuan  hukum  yang tegas,  kemudian  gerakan  moral  masyarakat  menentang  korupsi,  juga  dibutuhkan pemikiran-pemikiran  akademik-praktis  sehingga  dapat  diperoleh  suatu  strategi  sampai dengan  agenda  aksi  untuk  menghapuskan  praktek  korupsi  dalam  segala  bentuknya. Salah  satu  upaya  untuk  memberantas  korupsi,  pemerintah  Indonesia  telah memberlakukan    Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  dan  kemudian  diubah  oleh Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.  Di  dalam  undang-undang  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi tersebut terdapat pengaturan mengenai pembuktian terbalik
Penerapan  pembuktian  terbalik  tindak  pidana  korupsi  telah  merubah  secara mendasar  sistem  pembuktian  menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP)  yang  selama  ini  dianut  dalam  proses  peradilan  pidana,  di  mana  di  dalam KUHAP dianut sistem pembuktian negatif, selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 31  Tahun  1999  sebagaimana  telah  dirubah  oleh  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001  ini  dianut  dua  sistem pembuktian  sekaligus  yaitu  sistem  Undang-Undang  Nomor 31  Tahun  1999  juncto  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  dan  sistem  KUHAP, kedua  sistem  tersebut  ialah  penerapan  hukum  pembuktian  dilakukan  dengan  cara menerapkan  pembuktian  terbalik  yang  bersifat  terbatas  atau  berimbang  dan  yang menggunakan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang, jadi dalam Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  juncto  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tidak menerapkan  teori  pembuktian  terbalik  murni,  tetapi  teori  pembuktian  terbalik  terbatas dan berimbang.

## Kata Kunci : KUHAP, Pembuktian Terbalik, Tindak Pidana Korupsi

## A.  Pendahuluan
Praktik  korupsi  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  telah  menimbulkan banyak  kerugian,  kerugian  tersebut  tidak  saja  dalam  bidang  ekonomi,  melainkan  juga dalam  bidang  politik,  sosial-budaya,  maupun  keamanan.  Kerugian  secara  ekonomi misalnya  sangat  jelas  dirasakan,  yang  tercermin  dari  tidak  optimalnya  pembangunan ekonomi yang dijalankan,  hasil yang diperoleh dari berbagai aktivitas ekonomi bangsa menjadi  jauh  lebih  kecil  dari  yang  seharusnya  bisa  dicapai,  kemudian  muncul  pula ketidakadilan  ekonomi  dalam  bentuk  perbedaan  kesempatan  untuk  menikmati  hasil pembangunan  ekonomi  atau  perbedaan  peluang  untuk  berpartisipasi  dalam  kegiatan
ekonomi.  Pemberian  hak-hak  istimewa  atau  fasilitas  kepada  pelaku  ekonomi  tertentu, dengan menutup peluang bagi pelaku ekonomi lainnya, merupakan contoh dampak dari korupsi yang membatasi partisipasi masyarakat dalam bidang ekonomi, pemberian hak istimewa  ini  justru  seringkali  menimbulkan  ketidak  efisienan  dalam  ekonomi,  sebagai akibat dari adanya persaingan yang tidak jujur.
Di  bidang  politik,  praktik  korupsi  menimbulkan  diskriminasi  pelayanan  publik ataupun  diskriminasi  penghargaan  terhadap  hak-hak  politik  masyarakat,  hal  ini  dapat terjadi karena adanya upaya memanfaatkan korupsi untuk kepentingan politik.
Menurut  Edy  Suwandi  Hamid  : “Praktek  korupsi  terutama  yang  terjadi  dalam birokrasi  pemerintahan,  lebih  mudah  dilakukan  oleh  para  penguasa.  Terkaitnya mayoritas  mesin  birokrasi  dengan  satu  kekuatan  politik  tertentu,  telah  membuka peluang praktik korupsi, yang sebagian digunakan untuk mendukung afiliasi politiknya, praktek  ini  seakan  menjadi  sesuatu  yang  legal,  karena  dianggap  untuk  kepentingan satu korp”. 1 
Di  bidang  sosial  budaya  dan  moral  praktik  korupsi  ini  telah  menimbulkan “penyakit”  dalam  masyarakat,  perbuatan  korupsi  seakan  dianggap  sebagai  sesuatu yang  halal  dan  wajar  padahal  berdampak  buruk  bagi  masyarakat  luas,  untuk  praktek- praktek yang berkaitan dengan korupsi ini, negara Indonesia memang sering mendapat sorotan lembaga internasional sebagai negara yang masyarakatnya terkorup di dunia.
Banyaknya  dampak  negatif  dari  adanya  korupsi,  maka  perlu  ada  upaya  untuk menghilangkan  atau  paling  tidak  meminimalkan  praktek  yang  merusak  tatanan  hidup masyarakat  tersebut,  untuk  itu  disamping  diperlukan  adanya  ketentuan  hukum  yang tegas,  kemudian  gerakan  moral  masyarakat  menentang  korupsi,  juga  dibutuhkan pemikiran-pemikiran  akademik-praktis  sehingga  dapat  diperoleh  suatu  strategi  sampai dengan agenda aksi untuk menghapuskan praktek korupsi dalam segala bentuknya.
Salah  satu  upaya  untuk  memberantas  korupsi,  pemerintah  Indonesia  telah memberlakukan    Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  dan  kemudian  diubah  oleh Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.  Di  dalam  undang-undang  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi tersebut  terdapat pengaturan mengenai pembuktian terbalik,  hal itu terdapat  di dalam Pasal 37  Undang-Undang Nomor 20  Tahun 2001 yang isinya menyatakan :
(1)  Terdakwa  mempunyai  hak  untuk  membuktikan  bahwa  ia  tidak  melakukan tindak pidana korupsi.
(2)  Dalam  hal  terdakwa  dapat  membuktikan  bahwa  ia  tidak  melakukan  tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan olehpengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti Pasal 37 A.
(1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta  benda  istri  atau  suaminya,  anak  dan  harta  benda  setiap  orang  atau  korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
(2)  Dalam  hal  terdakwa  tidak  dapat  membuktikan  tentang  kekayaan  yang  tidak seimbang  dengan  penghasilannya  atau  sumber  penambahan  kekayaannya,  maka
1  Edy  Suwandi  Hamid, Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme  di  Indonesia ,  Yogyakarta,  Aditya  Media, 1999, hlm.2
keterangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  digunakan  untuk  memperkuat  alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi
(3)  Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  merupakan tindak  pidana  atau  perkara  pokok  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2,  Pasal  3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  Pasal  5  sampai  dengan Pasal  12  undang-undang  ini,  sehingga  penuntut  umum  berkewajiban  untuk membuktikan dakwaannya.
Di  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  atau  disingkat KUHAPdinyatakan  bahwa  Penuntut  Umum  bertindak  sebagai  aparat  yang  diberi wewenang  untuk  mengajukan  segala  daya  upaya  membuktikan  kesalahan  yang didakwakan kepada terdakwa, dalam arti kata lain bahwa jika penuntut umum menuduh dan  menuntut  seseorang  melakukan  tindak  pidana  korupsi,  maka  penuntut  umum berkewajiban untuk membuktikan tuduhan dan tuntutannya tersebut.
Fenomena tersebut diatas menunjukkan bahwa  undang-undang pemberantasan tindak  pidana  korupsi  menerapkan  pembuktian  terbalik  yang  terbatas  atau  berimbang. Namun demikian menarik untuk dikaji bagaimana penerapan asas pembuktian terbalik dalam pelaksanaannya.

## B.  Pembahasan
Pemerintah  Republik Indonesia  telah melaksanakan perubahan-perubahan  atas Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Tindak  Pidana  Korupsi  dengan Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001,  di  dalam  undang-undang  tersebut  terdapat  5 (lima) pembaharuan mendasar, yaitu : pertama, tindak pidana korupsi telah dirumuskan secara  formil  yaitu  meskipun  hasil  korupsi  telah  dikembalikan  kepada  negara,  pelaku tindak  pidana  korupsi  tetap  dituntut  dan  diajukan  ke  sidang  pengadilan  dan  dapat  di pidana  (dihukum),  kedua,  dianutnya  sistem  pembuktian  terbalik    yang  mewajibkan kepada  terdakwa  di  muka  sidang  pengadilan  untuk  membuktikan  bahwa  harta kekayaannya  bukan  dari  hasil  korupsi.  Apabila  ia  dapat  membuktikannya  dan  hakim yakin  atas  bukti-bukti  yang  diajukannya  maka  terdakwa  dibebaskan,  sebaliknya  jika  ia tidak  dapat  membuktikannya  dan  hakim  yakin  bahwa  terdakwa  bersalah  atas perbuatannya  maka  ia  dijatuhi  pidana,  di  mana  ancaman  pidana  tersebut  bervariasi yaitu paling singkat 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun, dan paling lama antara 10  (sepuluh) tahun atau  15  (lima  belas) tahun  atau  pidana  mati,  kemudian  perubahan mendasar  yang  ketiga  adalah  pemberian  uang  di  atas  jumlah  tertentu  (minimal Rp.10.000.000,00)  harus  dianggap  suap  kecuali  dapat  dibuktikan  sebaliknya,  dalam kaitan ini maka perbuatan suap sudah merupakan delik formil, pembaharuan mendasar yang  keempat  yaitu  penyitaan  atas  harta  kekayaan  terdakwa  dapat  dilaksanakan  baik sebelum  maupun  sesudah  dijatuhkannya  putusan  pengadilan,  dasar  pemikiran ketentuan ini adalah untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana  korupsi  yang  menyembunyikan  harta  benda  yang  diduga  atau  patut  diduga berasal dari tindak pidana korupsi, perubahan yang kelima berupa alat bukti lain yang berupa  informasi  yang  diucapkan,  dikirim,  diterima  atau  disimpan  secara  elektronik telah diakui sebagai alat bukti yang sah.
Sistem  pembuktian  terbalik  ini  telah  merubah  secara  mendasar  sistem pembuktian  menurut  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAPidana)  yang
selama  ini  dianut  dalam  proses  peradilan  pidana  lebih  kurang  20  tahun  yang  lalu,  di mana di dalam KUHAPidana dianut sistem pembuktian negatif, seperti yang terdapat di dalam  Pasal  183  KUHAPidana  yang  isinya  berbunyi  bahwa  hakim  tidak  boleh menjalankan  pidana  kepada  seseorang,  kecuali  apabila  dengan  sekurang-kurangnya dua  alat  bukti  yang  sah  ia  memperoleh  keyakinan  bahwa  suatu  tindak  pidana  benar- benar  terjadi  dan  bahwa  terdakwalah  yang  bersalah  melakukannya,  selanjutnya  di dalam  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  ini  dianut  dua  sistem  pembuktian sekaligus yaitu sistem Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan sistem KUHPidana, kedua  sistem  tersebut  ialah  penerapan  hukum  pembuktian  dilakukan  dengan  cara menerapkan  pembuktian  terbalik  yang  bersifat  terbatas  atau  berimbang  dan  yang menggunakan  sistem  pembuktian  negatif  menurut  undang-undang,  jadi  tidak menerapkan  teori  pembuktian  terbalik  murni,  tetapi  teori  pembuktian  terbalik  terbatas dan berimbang.
Dalam  penjelasan  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  dinyatakan  bahwa pembuktian  terbalik  mengandung  pengertian  terdakwa  mempunyai  hak  untuk membuktikan  bahwa  ia  tidak  melakukan  tindak  pidana  korupsi  dan  wajib  memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istrinya atau suami, anak dan  harta  benda  setiap  orang  atau  korporasi  yang  diduga  mempunyai  hubungan dengan  perkara  yang  bersangkutan  dan  Jaksa  Penuntut  Umum  tetap  berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.
Ada  dua  hukum  acara  pidana  dalam  pemeriksaan  tindak  pidana  korupsi  yaitu hukum acara pidana yang tercermin dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan hukum  acara  pidana  yang  termuat  dalam  KUHAPidana,  sehingga  dalam  pembuktian tindak pidana korupsi terdapat dua teori pembuktian yakni teori bebas yang digunakan oleh  terdakwa  dan  teori  negatif  menurut  undang-undang  yang  dianut  oleh  Jaksa Penuntut Umum.
Teori  bebas  sebagaimana  tersirat  dalam  penjelasan  umum  Undang-undang Nomor  31  Tahun  1999  menyatakan  bahwa  terdakwa  mempunyai  hak  untuk membuktikan  bahwa  ia  tidak  melakukan  tindak  pidana  korupsi,  kemudian  dalam  hal terdakwa  dapat  membuktikan  bahwa  ia  tidak  melakukan  tindak  pidana  korupsi,  maka keterangan  tersebut  dapat  digunakan  sebagai  hal  yang  menguntungkan  baginya, terdakwa  wajib  memberikan  keterangan  tentang  seluruh  harta  bendanya  dan  harta benda  istri  atau  suami  atau  anak  dan  harta  benda  setiap  orang  atau  korporasi  yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dalam hal terdakwa tidak  dapat  membuktikan  tentang  kekayaan  yang  tidak  seimbang  dengan  penghasilan atau  sumber  penambah  kekayaannya,  maka  keterangan  tersebut  dapat  digunakan untuk memperkuat alat  bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
Sedangkan  teori  negatif  seperti  yang  telah  disebutkan  tercermin  dalam  Pasal 183 KUHAPidana, karena itu persyaratan pemberian pidana dalam sistem KUHAPidana sangat  berat  sebab  minimum  harus  ada  dua  alat  bukti  sah  menurut  undang-undang, kemudian  keyakinan  hakim,  ada  tindak  pidana  yang  benar-benar  terjadi,  terdakwa  itu betul-betul melakukan perbuatan,  adanya kesalahan pada terdakwa,  kemudian pidana seperti apa yang akan dijatuhkana hakim.
Apabila teori pembuktian terbalik ini akan diterapkan dalam kasus tindak pidana korupsi, maka dapat digambarkan hal-hal sebagai berikut :
Bagi  terdakwa  bahwa  di  dalam  teori  pembuktian  terbalik  harus  diperhatikan apakah  ia  akan  menggunakan  hak  ini  atau  tidak,  karean  menggunakan  atau  tidak menggunakan  hak  ada  konsekuensinya,  apabila  terdakwa  menggunakan  hak pembuktian  terbalik  maka  yang  harus  diperhatikan  yaitu  untuk membuktikan  bahwa  ia tidak  melakukan  korupsi  sebagaimana  yang  didakwakan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum, hal ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan KUHAPidana, yang menentukan bahwa Jaksa Penuntut Umum wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana korupsi, bukan  terdakwa  yang  harus  membuktikan.  Menurut  ketentuan  ini  terdakwa  dapat membuktikan  dalilnya  bahwa  ia  tidak  melakukan  tindak  pidana  korupsi,  kemudian  ia berkewajiban untuk menerangkan seluruh harta bendanya sendiri, harta benda istrinya atau  suaminya,  harta  benda  setiap  orang  atau  korporasi  yang  diduga  ada  kaitannya dengan perkara yang bersangkutan, jadi dalam hal ini terdakwa berkewajiban memberi keterangan tentang asal-usul atau perolehan hak atas harta bendanya yaitu mengenai kapan,  bagaimana  dan  siapa-siapa  saja  yang  terlibat  dalam  perolehan  atau  peralihan hal itu serta mengapa dan sebab apa terjadinya perolehan atau peralihan hak itu.
Bagi Jaksa Penuntut Umum tidak mempunyai hak untuk menolak atas hak yang diberikan undang-undang kepada terdakwa, namun hal ini tidak berarti Jaksa Penuntut Umum  tidak  memiliki  hak  untuk  menilai  dari  sudut  pandang  Jaksa  Penuntut  Umum dalam  requisitornya,  apabila  terdakwa  dapat  membuktikan  bahwa  ia  tidak  melakukan tindak  pidana  korupsi,  tidak  berarti  bahwa  ia  tidak  terbukti  melakukan  korupsi,  sebab Jaksa  Penuntut  Umum  masih  berkewajiban  untuk  membuktikan  dakwaannya,  sesuai dengan teori pembuktian negatif menurut undang-undang
Sedangkan sikap hakim terhadap keterangan terdakwa itu akan mempertimbangkan  semuanya  dan  sikap  hakim  bebas  dalam  menentukan pendapatnya, yaitu :
Keterangan  terdakwa  hanya  berlaku  bagi  terdakwa  sendiri,  atau  apabila keterangan terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan itu  dipakai  sebagai  hal  yang  menguntungkan  pribadinya,  atau  bisa  saja  apabila terdakwa  tidak  dapat  membuktikan  tentang  kekayaan  yang  tidak  seimbang/sebanding dengan  penghasilan  atau  sumber  penambah  kekayaan,  maka  keterangan  itu,  dapat dipergunakan  untuk  memperkuat  bukti  yang  sudah  ada  bahwa  terdakwa  telah melakukan  tindak  pidana  korupsi,  atau  dengan  kata  lain  keterangan  itu  dapat merugikan terdakwa.

## C.  Kesimpulan
Sistem pembuktian terbalik telah merubah secara mendasar sistem pembuktian menurut  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAPidana)  yang  selama  ini dianut  dalam  proses  peradilan  pidana  lebih  kurang  20  tahun  yang  lalu,  di  mana  di dalam  KUHAPidana  dianut  sistem  pembuktian  negatif,  seperti  yang  terdapat  di  dalam Pasal 183  KUHAPidana,  selanjutnya  di  dalam  Undang-undang  Nomor  31 Tahun  1999 ini  dianut  dua  sistem  pembuktian  sekaligus  yaitu  sistem  Undang-undang  Nomor  31 Tahun  1999  dan  sistem  KUHPidana,  kedua  sistem  tersebut  ialah  penerapan  hukum pembuktian  dilakukan  dengan  cara  menerapkan  pembuktian  terbalik  yang  bersifat terbatas  atau  berimbang  dan  yang  menggunakan  sistem  pembuktian  negatif  menurut
undang-undang,  jadi  dalam  Undang-undang  Nomor  31 Tahun 1999  tidak menerapkan teori pembuktian terbalik murni, tetapi teori pembuktian terbalik terbatas dan berimbang.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Edy Suwandi Hamid, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia , Yogya, Aditya Media, 1999

## B. Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.