Volume : 23, Nomor : 1,  ISSN Offline : 1412-1255, ISSN Online : 2613-9340
Penyadapan Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Oleh :
Muhammad Ridwan Lubis 1

## Abstract
The impact of progress in the field of information technology is that wiretapping is carried out to be used as evidence. One example of a criminal act that can be carried out by wiretapping is the crime of corruption which is an extraordinary crime. All wiretapping actions carried out by the Corruption Eradication  Commission  (hereinafter  referred  to  as  the  Corruption  Eradication  Commission)  and any agency that has wiretapping devices must be given strict limits and supervision. The research method  used  is  normative  juridical  legal  research  with  a  normative  juridical  approach  using secondary  data  in  the  form  of  primary  legal  materials,  secondary  legal  materials  and  tertiary materials. Based on the research results, it is understood that the legal regulation of wiretapping in criminal acts of corruption according to the ITE Law is an act that is prohibited by the Law. ITE and its  changes  and  the  perpetrators  can  be  subject  to  criminal  sanctions.  The  exception  to  the provisions  prohibiting  wiretapping  or  interception  is  interception  carried  out  in  the  context  of  law enforcement at the request of the police, prosecutor's office or other institutions whose authority is determined  by  law.  One  of  the  law  enforcement  institutions  authorized  by  law  to  carry  out wiretapping is the KPK.
Keywords: Wiretapping, KPK, Corruption.

## Abstrak
Dampak  adanya  kemajuan  di  bidang  teknologi  informasi  adalah  dilakukan tindakan  penyadapan untuk dijadikan alat bukti. Tindak pidana yang dapat dilakukan penyadapan salah satu contohnya adalah tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan  luar biasa ( extraordinary crime ). Seluruh tindakan  penyadapan  yang  dilakukan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (selanjutnya  disebut  KPK) dan instansi manapun yang memiliki perangkat penyadapan harus diberi batasan dan pengawasan yang  ketat . Metode  penelitian  yang  dilakukan  adalah  penelitian  hukum  yuridis  normatif  dengan pendekatan  yuridis  normatif  menggunakan  data  sekunder  berupa    bahan  hukum  primer,  bahan hukum  sekunder  dan  bahan  tersier.Berdasarkan  hasil  penelitian  dipahami  bahwa  pengaturan hukum  penyadapan  dalam  tindak  pidana  korupsi  menurut    UU  ITE  adalah  merupakan  perbuatan yang  dilarang  oleh  UU  ITE  beserta  perubahannya  dan  kepada  pelakunya  dapat  diancam  sanksi pidana.  Pengecualian  terhadap  ketentuan  larangan  penyadapan  atau  intersepsi  itu  adalah intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan atau  institusi  lainnya  yang  kewenangannya  ditetapkan  berdasarkan  undang-undang.  Salah  satu institusi penegak hukum yang berwenang menurut undang-undang untuk melakukan penyadapan ini adalah KPK.
Kata Kunci : Penyadapan, KPK, Korupsi.
1 Dosen Fakultas Hukum UMN

## PENDAHULUAN
Penyadapan merupakan bentuk pelanggaran right  of  privacy sebagai  bagian dari  HAM  yang  dapat  dibatasi.  Pembatasan atas  hak  privasi  ini  hanya  dapat  dilakukan dengan undang-undang sebagaimana diamanatkan  dalam  Pasal  28J  ayat  (2) Undang-undang  Dasar  1945  (selanjutnya disebut  UUD  1945)  yang  menyebutkan  : dalam  menjalankan  hak  dan  kebebasannya, setiap orang wajib tunduk
kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata- mata  untuk  menjamin  pengakuan  serta penghormatan  atas  hak  dan  kebebasan orang  lain  dan  untuk  memenuhi  tuntutan yang  adil  sesuai  dengan  pertimbangan moral,  nilai-nilai  agama,  keamanan,  dan ketertiban  umum  dalam  suatu  masyarakat demokratis.
Pemanfaatan  teknologi  informasi, media,  dan  komunikasi  telah  mengubah perilaku  masyarakat  maupun  peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi  informasi  dan  komunikasi  telah pula  menyebabkan  hubungan  dunia  menjadi tanpa  batas (borderless) dan  menyebabkan perubahan  sosial,  ekonomi,  dan  budaya secara signifikan yang berlangsung demikian cepat.  Teknologi  informasi  saat  ini  selain memberikan  kontribusi  bagi  peningkatan kesejahteraan,  kemajuan,  dan  peradaban manusia,  sekaligus  menjadi  sarana  efektif untuk melakukan tindak pidana.
Saat  ini  telah  lahir  suatu  rezim hukum  baru  yang  dikenal  dengan  hukum cyber atau  hukum  telematika.  Hukum cyber atau cyber law , secara internasional
digunakan  untuk  istilah  hukum  yang  terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian
pula, hukum telematika  yang  merupakan  perwujudan  dari penggabungan
atau pengintegrasian (konvergensi) hukum  telekomunikasi,  hukum media,  dan  hukum  informatika.  Istilah  lain yang  juga  digunakan  untuk  menyebutkan hukum cyber adalah  hukum  teknologi informasi (law  of  information  technology ), hukum  dunia  maya  ( virtual  world  law ),  dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat  kegiatan  yang  dilakukan  melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global  (internet)  dengan  memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang  merupakan  sistem  elektronik  yang dapat dilihat secara virtual (nyata).
Permasalahan  hukum  yang  sering dihadapi  adalah  ketika  terkait  dengan penyampaian informasi, komunikasi,
dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya  dalam  hal  pembuktian  dan  hal yang  terkait  dengan  perbuatan  hukum  yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Sistem  elektronik  adalah  sistem  komputer dalam  arti  luas,  yang  tidak  hanya  mencakup perangkat  keras dan perangkat lunak komputer,  tetapi  juga  mencakup  jaringan telekomunikasi  dan/atau  sistem  komunikasi elektronik.  Perangkat  lunak  atau  program komputer  adalah  sekumpulan  instruksi  yang diwujudkan  dalam  bentuk  bahasa,  kode, skema,  ataupun  bentuk  lain,  yang  apabila digabungkan  dengan  media  yang  dapat dibaca  dengan  komputer  akan  mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan
fungsi  khusus  atau  untuk  mencapai  hasil yang  khusus,  termasuk  persiapan  dalam merancang instruksi tersebut.
Salah  satu  dampak  dengan  adanya kemajuan  di  bidang  teknologi  informasi adalah  dilakukan tindakan  penyadapan untuk  dijadikan  alat  bukti. Tindak  pidana yang dapat dilakukan penyadapan salah satu contohnya adalah tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar
biasa
( extraordinary crime ). Seluruh tindakan penyadapan yang dilakukan
Komisi
Pemberantasan  Korupsi (selanjutnya disebut KPK)  dan  instansi  manapun  yang  memiliki perangkat  penyadapan  harus  diberi  batasan dan pengawasan yang ketat.
Penyadapan dapat mengungkap suatu  tindak  pidana,    memberantas  tindak pidana atau kejahatan yang bersifat ekstraordinari, memberantas  tindak  pidana baru  yang  sangat  canggih,  digunakan  untuk pertahanan dan keamanan
negara, mencegah terjadinya kejahatan yang berdampak massal, mengungkap dan mengantisipasi  bahaya  nyata  dan  bahaya potensial  yang  mungkin  timbul  atau  bahkan terungkapnya  tindakan  atau  kata-kata  yang dapat mengganggu ketentraman atau ketertipan  umum (breach  of  peace) dan  lain sebagainya.
Penegak hukum dalam rangka penegakan  hukum  dalam  tindak  pidana korupsi dapat melakukan penyadapan pembicaraan  telepon  untuk  membantu  atau mempermudah penegak hukum dalam mengungkap  suatu  tindak  pidana  korupsi. Kemudian  hasil  penyadapan  ini  dapat
dijadikan sebagai alat bukti dalam pembuktian di persidangan. Ada beberapa
kasus yang mengindikasikan  penyalahgunaan  fasilitas komunikasi  tersebut  yang  berhasil  disadap oleh  KPK,  antara  lain  kasus  Artalyta Suryani sebagai  Tersangka  pada  tindak  pidana percobaan  penyuapan  terhadap  Jaksa  Urip Tri  Gunawan  dalam  rangka  meloloskan Syamsul  Nursalim  sebagai  Tersangka  pada kasus BLBI Bank Dagang Nasional Indonesia, dengan cara meminta dikeluarkannya Surat Penghentian
Penyelidikan  Perkara  (selanjutnya  disebut SP3)  dan  Kejaksaan  Agung  mengeluarkan SP3  tersebut.  KPK  dapat  mengungkap percobaan  penyuapan  itu  dengan  adanya bukti  percakapan  antara  Artalyta  Suryani dengan  pejabat  Kejaksaan  Agung  melalui telepon  yang  berhasil  disadap  oleh  KPK, sehingga  Artalyta  dan  Jaksa  Urip  Tri Gunawan dapat segera ditangkap.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas bahwa  penyadapan  dapat  melanggar  hak asasi    manusia  karena  dengan  adanya penyadapan  komunikasi  dapat  terganggu tetapi dilain pihak penyadapan dapat mengungkap  suatu  tindak  pidana,  sehingga perlu  pembatasan  mengenai  tindak  pidana apa  saja  yang  dapat  dilakukan  penyadapan. Selain  itu  perlu  izin  dan  penetapan  dari pengadilan  untuk  menghindari  kesewenang- wenangan  lembaga  penegak  hukum  guna melindungi hak asasi manusia.
Aturan hukum mengenai
penyadapan  masih  tersebar  dibeberapa undang-undang,  hal  ini  dikarenakan  tidak ada  aturan  hukum  yang  secara  khusus
mengatur  mengenai  penyadapan,  sehingga dikawatirkan  terjadi  ketidakpastian  hukum tentang  siapa  yang  memiliki  kewenangan melakukan  penyadapan  dan  bagaimana pengakuan  hasil  penyadapan  sebagai  alat bukti.
Adanya  pertentangan  antara  dua kepentingan  negara  dalam  melindungi  hak privasi  warga  negaranya  dan  kepentingan negara  dalam  menegakkan  hukum,  maka ada  sebagian  warga  negara  yang  merasa hak  konstutisionalnya  dilanggar  dengan adanya  tindakan  penyadapan.  Masyarakat mengajukan judicial  review atau  pengujian kembali  terhadap  beberapa  aturan  yang mengatur mengenai penyadapan di Mahkamah  Konstitusi.  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  006/PUU-I/2003,  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016- 019/PUU-IV/2006, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
20/PUU-XIV/2016.
Petitum  yang  diajukan  adalah  agar Mahkamah  Konstitusi  menafsirkan  Pasal  5 ayat  (1)  dan  (2)   dan  Pasal  44  huruf  b  UU ITE  dan  Pasal  26A  Undang-undang  Nomor 31 Tahun 1999 jo.Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi  (selanjutnya  disingkat  UU Pemberantasan Tipikor) khususnya sepajang frasa   informasi  dan  elektronik  dan/atau dokumen elektronik menjadi Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik  yang diperoleh  menurut  ketentuan  perundang- undangan  yang  berlaku  dan/atau  dilakukan dalam  rangka  penegakan  hukum  atas permintaan  kepolisian,  kejaksaan  komisi
pemberantasan  korupsi  dan/atau  institusi penegak hukum lainnya.
Mahkamah  Konstitusi  dalam  amar putusannya mengabulkan permohonan pemohon  untuk  sebagian,  yang  mana seluruh  Pasal  5  ayat  (1)  dan  (2)   dan  Pasal 44  huruf  b  UU  ITE  dan  Pasal  26A  UU Pemberantasan  Tipikor  ialah  bertentangan dengan
Undang-undang Dasar 1945 sepanjang  tidak  dimaknai  khususnya frasa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik  sebagai  alat  bukti  dalam  rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian,  kejaksaan,  dan/atau  institusi penegak  hukum  lainnya  yang  ditetapkan berdasarkan  undang-undang  sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE.
Rumusan  masalah  dalam  penulisan ini  adalah  bagaimana  pengaturan  hukum penyadapan  dalam  tindak  pidana  korupsi menurut  Undang-undang  Nomor  19  Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang-
Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi
dan Transaksi elektronik, bagaimanakah  hambatan  dalam  penerapan penyadapan  dalam    tindak  pidana  korupsi dan upaya mengatasi hambatan tersebut.

## METODE PENELITIAN
Objek  dalam  penelitian  ini  adalah penyadapan  oleh  KPK  sebagai    alat  bukti dalam  tindak  pidana  korupsi  menurut  UU ITE.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif,  sebab hanya  menggambarkan  objek  yang  menjadi pokok  permasalahan.  Penelitian  deskriptif mengarah  kepada  penelitian  yuridis  normatif yaitu “penelitian  yang  bertitik  tolak  dari pemasalahan  dengan  melihat  kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian
menghubungkannya
dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku”.
Jenis  penelitian  yang  dipergunakan
adalah penelitian normatif merupakan penelitian  yang  mengkaji  studi  dokumen yakni  menggunakan  berbagai  data  sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan  pengadilan,  teori  hukum  dan dapat berupa pendapat para sarjana. Metode pendekatan dalam penelitian ini mempergunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan  untuk  menganalisa  peraturan yaitu
pendekatan
yang
dilakukan berdasarkan  bahan  hukum  utama  dengan cara  menelaah  teori-teori,  konsep-konsep,
asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan
kepustakaan  yakni  dengan  mempelajari buku-buku,  peraturan  perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.
Data  yang  terkumpul  tersebut  akan
dianalisa dengan seksama dengan
menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan  dengan  kalimat.  Analisis  kualitatif adalah  analisa  yang  didasarkan  pada paradigma  hubungan  dinamis  antara  teori, konsep-konsep  dan  data  yang  merupakan umpan  balik  atau  modifikasi  yang  tetap  dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penyadapan atau intersepsi
merupakan  salah  satu  upaya  penegak hukum yang istimewa dalam usaha
menemukan  bukti-bukti  yang  cukup  guna proses  penyidikan.  Dikatakan  sebagai  salah satu  upaya  yang  istimewa  karena  upaya tersebut  tidak  dapat  dilakukan  serta  merta dan  secara  rutin  sebagai  tindakan  aparat penegak  hukum.   Berbeda jika dibandingkan dengan penangkapan, penahanan, interograsi, penggeledahan, dan lain sebagainya, penyadapan membutuhkan kecermatan  sebelum  melakukannya.  Hal tersebut  dikarenakan  biasanya  tindakan penyadapan  dilakukan penegak hukum ketika  timbul  dugaan  bahwa  seseorang  atau korporasi  melakukan  tindak  pidana  yang sangat  membahayakan  kepentingan  umum, seperti  korupsi,  makar,  terorisme,  dan  lain- lain.
Penyadapan dapat dikatakan sebagai  tindakan  yang  dilakukan  penegak hukum  setelah  adanya  dugaan  kuat  telah terjadi  kesepakatan  dalam  pembicaraan untuk  melakukan  tindak  pidana.  Penentuan akan dugaan kuat  tersebut memang  berada di  tangan  penegak  hukum  secara  eksklusif dan rahasia mengingat penyadapan dilakukan untuk tindakan preventif
(pencegahan)  suatu  tindak  pidana.  Kondisi inilah  yang  menimbulkan  pro  dan  kontra  di masyarakat tentang arti penting dari penyadapan  itu  sendiri  seolah-olah  penegak hukum  tidak  cukup  melakukan  proses penyelidikan dengan menggunakan penangkapan, penggeledahan,
penangkapan, dan lain-lain.
Indonesia  merupakan  negara  yang sangat  menghormati  dan  menjunjung  tinggi perlindungan  hak  asasi  manusia  sejak proklamasi  kemerdekaan  Indonesia.  Terkait
pengaturan  hak  atas  kebebasan  informasi dan  komunikasi,  ketiga  konstitusi  yang pernah  berlaku  di  Indonesia  menekanan pentingnya  hak  tersebut  dalam  ketentuan hukumnya.  Pasal  17  Konstitusi  Republik
Indonesia Serikat menyatakan “Kemerdekaan dan rahasia
dalam perhubungan  surat-menyurat  tidak  boleh diganggu-gugat,  selainnya  daripada  atas perintah  hakim  atau  kekuasaan  lain  yang telah  disahkan  untuk  itu  menurut  peraturan- peraturan  undang-undang  dalam  hal-hal yang diterangkan dalam peraturan itu ”
Pasal  17  Undang-undang  Dasar Sementara  1950  (selanjutnya  disebut  UUDS 1950)  juga  mengatur  hal  yang  persis  sama. UUD  1945  sendiri  setelah  mengalami perubahan  kedua  (18  Agustus  2000)  lebih menekankan  pengakuan  hak  asasi  sebagai hak  konstitusional,  artinya  dilindungi  oleh ketentuan  hukum  tertinggi  dan  bersifat fundamental  bagi  warga  Negara  Indonesia. Hak asasi atas keamanan dalam berkomunikasi  diatur  secara  tegas  dalam Pasal  28F  UUD  1945  yang  menekankan setiap  orang  berhak  untuk  berkomunikasi dan memperoleh informasi dalam hal mencari,  memperoleh,  memiliki,  menyimpan, mengolah,  dan  menyampaikan  informasi dengan  menggunakan  segala  jenis  saluran yang tersedia.
Keamanan atas informasi tidak secara eksplisit diatur dalam Pasal 28F UUD 1945,  hak  atas  komunikasi  yang  dimiliki seseorang sudah mencakup jaminan pengakuan  atas  keamanan  dalam  bertukar informasi  termasuk  untuk  tidak  dicuri  oleh orang  lain.  Sebagai  perlindungan  dalam  hal
pengamanan  pribadi  seseorang  sebagai  hak asasi  Pasal  28G  ayat  (1)  UUD  1945 mene gaskan  “setiap  orang  berhak  atas perlindungan  diri  pribadi,  ….harta  benda yang  berada  dibawah  kekuasaannya  serta berhak  atas  rasa  aman  dan  perlindungan dari  ancaman  untuk  berbuat  atau  tidak berbuat  sesuatu…”  Atau  dengan  kata  lain, perlindungan atas rasa aman dalam berkomunikasi  pada  dasarnya  melekat  pada hak  atas  informasi  itu  sendiri.  Sesuatu  hal yang  tidak  mungkin  jika  hak  atas  informasi diberikan  tetapi  jaminan  keamanan  atas informasi dilupakan.
Pengaturan  serupa  juga  diberikan oleh Pasal 14 dan Pasal 32 UU
Telekomunikasi.  Secara  khusus  rumusan Pasal 14 UU Telekomunikasi  pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan rumusan hak atas informasi  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 28F  UUD  1945.  Hal  berbeda  diatur  dalam Pasal 32 UU Telekomunikasi yang menyatakan  “Kemerdekaan  dan  rahasia dalam  hubungan  surat  menyurat  termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, …” sehingga jelas hak atas kebebasan informasi merupakan hak asasi atas rasa aman.
Mengingat hak atas keamanan informasi  dalam  berkomunikasi  terkait  erat dengan hak atas informasi yang diakui dalam konstitusi  maka  hak  tersebut  tidak  boleh dikurangi  dalam  pelaksanaannya,  terkecuali dalam  hal  pembatasan  yang  ditetapkan undang-undang  (Pasal  28J  ayat  (2)  UUD 1945).  Aturan  penyadapan  tersebar  di berbagai peraturan perundang-undangan yang  bersifat  khusus.  Tindakan  penyadapan
dilarang di Indonesia dan tidak di atur dalam KUHAP  itu  sendiri  sebagai  alat  bukti  yang sah,  kecuali  untuk  tujuan  tertentu  yang pelaksanaannya sangat dibatasi oleh undang-undang.  Umumnya,  tujuan  tersebut terkait  dengan  penegakan  hukum.  Sejalan dengan  itu,  pihak  yang  diberi  kewenangan melakukan penyadapan juga terbatas.
Ketentuan  di  atas  apabila  dicermati mengenai hal penyadapan ini, maka pelaksanaan  penyadapan  tidak  akan  sesuai dengan  maksud  dan  tujuan  yang  ingin dicapai  yaitu  mencegah  dan  memberantas tindak pidana korupsi.
Pengaturan penyadapan  di  Indonesia  sendiri  sudah diatur  secara  tegas  dalam  masinng-masing undang-undang maupun ketentuan- ketentuan yang ada seperti UU
Pemberantasan  Tipikor  tetapi  di  dalam KUHAP  sendiri  tidak  mengatur  mengenai penyadapan  sebagai  alat  bukti  yang  sah maupun  siapa  saja  yang  berhak  untuk melakukan  dan  mengawasi  penyadapan, masih sangat jelas bahwa walaupun sudah di atur  tetapi  masih  memiliki  berbagai  masalah mengenai  pengaturan  prosedur  atau  tata cara  penyadapan  sehingga  terjadi  ketidak seimbangan  antara  ketentuan  yang  satu dengan  ketentuan  yang  lain,  dan  porses penyadapan  harus  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dan sesuai  dengan  apa  apa  yang  disyaratkan antara  lain  penyadapan  yang  dilakukan harus  benar-benar  berdasarkan  kepentingan hukum,  proses  penyadapan  juga  harus melalui persetujuan lembaga hukum terkait.
Penyadapan sebagai alat bukti diatur
dalam Pasal 26 UU Tipikor yang
menyebutkan  :  “Penyelidikan,  penuntutan, dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan terhadap  tindak  pidana  korupsi,  dilakukan berdasarkan  hukum  acara  pidana  yang berlaku,kecuali ditentukan lain dalam Undang- undang ini”. Pasal 26A UU Pemberantasan  Tipikor  menyebutkan  :  Alat bukti  yang  sah  dalam  bentuk  petunjuk sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  188 ayat (2) KUHAP, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:
1.  Alat  bukti  lain  yang  berupa  informasi yang  diucapkan,  dikirim,  diterima,  atau disimpan  secara  elektronik  dengan  alat optik atau yang serupa dengan itu;
2.  Dokumen,  yakni  setiap  rekaman  data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan  dengan  atau  tanpa  bantuan suatu sarana,  baik  yang  tertuang  di  atas kertas,  benda  fisik  apapun  selain  kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang  berupa  tulisan,  suara,  gambar, peta,  rancangan,  foto,  huruf,  tanda, angka,  atau  perforasi  yang  memiliki makna.
Petunjuk menurut Pasal 188 ayat (1) KUHAP  menyebutkan  ba hwa  “Petunjuk adalah  perbuatan,  kejadian  atau  keadaan, yang  karena  persesuaiannya,  baik  antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah  terjadi  suatu  tindak  pidana  dan  siapa pelakunya”.
Makna  Pasal  26A  tersebut  di  atas adalah  selain  alat  bukti  petunjuk  dalam KUHAP,  untuk  tindak  pidana  korupsi  alat bukti  petunjuk  dapat  diperoleh  dari  alat  bukti
lain  yang  berupa  informasi  yang  diucapkan, dikirim,  diterima,  atau  disimpan  secara elektronik  dengan  alat  optik  atau  yang serupa  dengan  itu  dan  dokumen,  yakni setiap  rekaman  data  atau  informasi  yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat  dikeluarkan dengan  atau  tanpa bantuan  suatu  sarana,  baik  yang  tertuang  di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun  yang  terekam  secara  elektronik, yang  berupa  tulisan,  suara,  gambar,  peta, rancangan,  foto,  huruf,  tanda,  angka,  atau perforasi yang memiliki makna.
Ketentuan  mengenai  alat  bukti  di atas  merupakan  ketentuan  hukum  acara pidana  yang  bersifat  memaksa  ( dwingen recht ),  artinya  semua  jenis  alat  bukti  yang telah diatur dalam pasal tersebut tidak dapat ditambah  atau  dikurangi.  Apabila  dilihat  dari ketentuan  Pasal  184  ayat  (1)  KUHAP,  hasil penyadapan  bukan  merupakan  salah  satu dari alat bukti yang diakui sah secara hukum.
Pasal  26  A  UU  Tipikor  ditegaskan bahwa  hasil  rekaman  termasuk  alat  bukti petunjuk.  Pasal  5  Ayat  (1)  dan  (2)  UU  ITE menyatakan  bahwa  informasi  elektronik dan/atau  dokumen  elektronik  dan/atau  hasil cetakannya  merupakan  alat  bukti  yang  sah sebagai  perluasan  dari  alat  bukti  yang  sah sesuai menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia.
Berbagai  ketentuan  hukum  yang menimbulkan  tafsir  hukum  berbeda-beda diantara  para  penegak  hukum  di  Indonesia mengenai keabsahan hasil penyadapan oleh Komisi  Pemberantasan  Korupsi  menjadi suatu  alat  bukti  pada  proses  peradilan pidana,  termasuk  dalam  tindak  pidana
korupsi dan tindak pidana penyuapan seperti kasus  Artalyta  yang  telah  diuraikan  di  atas, sebagai  tindak  pidana  luar  biasa  ( extra ordinary  cases ),  di  satu  sisi  tindakan penyadapan  yang  dilakukan  KPK  terhadap percakapan  Artalyta  dianggap  melanggar hak  individu  seseorang,  namun  di  sisi  lain dalam  proses  pemberantasan  tindak  pidana korupsi  sangat diperlukan upaya pembuktian yang  mendukung  diantaranya  menjadikan hasil  penyadapan  itu  sebagai  alat  bukti dalam  proses  peradilan  pidana  tersebut, sehingga adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang ada.
KUHAP  sebagai  dasar  hukum  acara di  Indonesia  tidak  mengatur  mengenai keberadaan  alat  bukti  penyadapan  tetapi pengaturan
mengenai
kedudukan penyadapan  ditemukan  tersebar  diberbagai peraturan perundang-undangan
yang mengaturnya secara sendiri.
Penyadapan sebagai alat bukti dapat dibenarkan  dan  diperbolehkan  di  dalam undang-undang  yang  bersifat  khusus  seperti undang-undang tentang pemberantasan tindak  pidana  korupsi.  Penyadapan  guna mengungkap suatu kejahatan, sebagai suatu pengecualian dapat dibenarkan.
Pengaturan  mengenai  penyadapan harus  mengutamakan  kepentingan  bangsa dan negara khususnya dalam bidang penegakan  hukum  dan  penegakan  hak-hak asasi  manusia.  Pemberian  kewenangan untuk  melakukan  penyadapan  dipandang sebagai  suatu  upaya  perlindungan  dan pencapaian  tujuan  dan  manfaat  yang  jau lebih  besar  yakni  bangsa  Indonesia  dengan sedikit  mengorbankan  hak  pihak-pihak  yang
memang telah diduga kuat melakukan tindak pidana yang berdampak luas dan terorganisasi  dan  pengaturan  penyadapan juga  harus  di  bentuk  dan  berlandaskan semangat
kemanusiaan, yakni penghormatan  dan  perlindungan  terhadap hak asasi manusia serta kepentingan bangsa dan  negara  Republik  Indonesia.  Hal  ini karena  kebebasan  untuk  berkomunikasi  dan mendapat  informasi  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  28F  dan  Pasal  28G  ayat  (1) UUD  1945  bukan  pasal-pasal  yang  tidak dapat  disimpangi  dalam  keadaan  apa  pun, artinya,  penyadapan  boleh  dilakukan  dalam rangka mengungkap kejahatan atas dasarketentuan undang-undang yang khusus sifatnya (lex specialis derogat legi generali).
KPK yang pembentukan yang didasarkan  pada  ketentuan  Pasal  43  UU Tipikor  dibentuk  dengan  misi  utama  yakni melakukan  penegakkan  hukum  dalam  hal pemberantasan tindak pidana korupsi. Dibentuknya lembaga ini dikarenakan adanya  pemikiran  bahwa  lembaga  penegak hukum lama, seperti Kepolisian dan Kejaksaan  dianggap  belum  mampu  untuk memberantas Korupsi.
Berdasarkan  Pasal  7  UU  KPK, bahwa  KPK  berperan  dalam  melakukan tugas  koordinasi.  KPK  dalam  melaksanakan tugas-tugas  dimaksud,  khususnya  dalam rangka melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan
pemberantasan  tindak  pidana  korupsi,  pada KPK melekat wewenang untuk :
(1) Mengkoordinasi
penyelidikan,
penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.
(2) Menetapkan  sistem  pelaporan  dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana
(3) Meminta  informasi  tentang  kegiatan pemberantasan  tindak  pidana  korupsi kepada instansi yang terkait.
(4) Melaksanakan  dengar  pendapat  atau pertemuan dengan instansi yang berwenang  melakukan  pemberantasan tindak pidana korupsi. (5) Meminta laporan instansi terkait mengenai  pencegahan  tindak  pidana korupsi.
KPK  dalam  rangka  melaksanakan tugas  yang  kedua  berupa  tugas  supervisi, KPK  berwenang  melakukan  pengawasan, penelitian  atau  penelahan  terhadap  instansi yang  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya yang  berkaitan  dengan pemberantasan tindak  pidana  korupsi,  dan  instansi  yang menjalankan  tugas  dan  wewenang  yang berkaitan  dengan  pemberantasan  tindak pidana korupsi, dan instansi yang melaksanakan  pelayanan  publik.  Hal  ini menunjukan bahwa KPK merupakan lembaga super body, terlebih karena padanya  juga  memiliki  wewenang  untuk mengambilalih  pnyidikan  atau  penuntutan terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi  yang sedang  dilakukan  oleh  kepolisian  atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen  lain  yang  diperlukan  dalam  waktu paling  lama  14  (empat  belas)  hari  kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan dari KPK.

## KESIMPULAN
Pengaturan hukum
penyadapan
dalam  tindak  pidana  korupsi  menurut    UU ITE  adalah  merupakan  perbuatan  yang dilarang  oleh  UU  ITE  beserta  perubahannya dan kepada pelakunya dapat diancam sanksi pidana.  Pengecualian  terhadap  ketentuan larangan  penyadapan  atau  intersepsi  itu adalah  intersepsi  yang  dilakukan  dalam rangka  penegakan  hukum  atas  permintaan kepolisian,  kejaksaan  atau  institusi  lainnya yang kewenangannya
ditetapkan berdasarkan  undang-undang.  Salah  satu institusi  penegak  hukum  yang  berwenang menurut  undang-undang  untuk  melakukan penyadapan ini adalah KPK. KPK berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan  dalam  melaksanakan  tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
Hambatan dalam penerapan penyadapan  dalam    tindak  pidana  korupsi adalah  adanya  usaha  untuk    membatasi jangkauan
KPK untuk melakukan penyadapan dengan jalan merevisi UU KPK. Upaya  yang  dilakukan  KPK  adalah  dengan mempertahankan  kewenangan  KPK  dalam melakukan  penyadapan  sebab  cara  ini sebenarnya  sangat  efekif  untuk  mengetahui orang  yang  diduga  korupsi  selain  hasil penyadapan atau rekaman pembicaraan juga dapat menjadi bukti di pengadilan. Ini terbukti banyak  koruptor  yang  tertangkap  tangan diantaranya  setelah  dilakukan  penyadapan telepon.

## DAFTAR PUSTAKA
Adji,  Indriyanto  Seno, Korupsi,  Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana , Diadit Media, Jakarta, 2007. Amiruddin, Korupsi  dalam  Pengadaan Barang dan Jasa, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
Atamasasmita,  Romli, Sekitar  Masalah Korupsi,  Aspek  Nasional  dan  Aspek Internasional ,  Mandar  Maju,  Bandung,
2004.
Chaeruddin  dkk. Strategi  Pencegahan  dan Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana Korupsi, Refika  Aditama,    Jakarta, 2008.
Chazawi,  Adami. Hukum  Pidana  Materiil
Dan  Formil  Korupsi  di  Indonesia, Bayumedia Publishing, Malang, 2005. Djaja,  Ermansyah, Memberantas  Korupsi Bersama KPK. Sinar Grafika. Jakarta 2008.
Effendy,  Marwan, Korupsi  dan  Strategi
Nasional ,  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2013.
Gie,  Kwik  Kian, Pemberantasan  Korupsi Untuk Meraih Kemandirian, Kemakmuran, Kesejahteraan, dan
Keadilan ,  Ghalia  Indonesia,  Jakarta,
2003.