## PERAN WORLD FOOD PROGRAMME (WFP) TERHADAP KERAWANAN PANGAN DI NAMIBIA
Rizky Anggia Putri 1* , Falhan Hakiki 2
1 Hubungan Internasional; Universitas Gadjah Mada; Indonesia
2 Ilmu Pemerintahan; Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Imam Bonjol Padang; Indonesia
*email: prizkyanggia@gmail.com

## Abstract
This  research  purposed  to  look  at  the  role  of  the  World  Food  Program  (WFP)  as  an international  organization  in  responding  to  the  issue  of  food  insecurity  in  Namibia, based  on  the  vulnerability  of  food  security  in  Namibia  which  can  have  a  long-term impact, resulting in intervention from international organizations through WFP. In this research,  it  was  found  that  WFP  plays  a  role  in  protecting  human  rights  through  the shock responsive social safety nets program, school meals, EP-RBJ-Regional: El Nino preparation  for  the  South  African  region.  Humanitarian  assistance  role  through  the zero-hunger  program,  food  security  analysis,  and  providing  capacity  building  to government  entities  involved  in  policies  and  programs  related  to  hunger.  The  role  of WFP  can  be  said  to  be  moving  through  technical  assistance  and  input  programs  that have not been able to intervene fully in the policy-making of the Namibian government.
Keywords :   food  insecurity;  hunger;  international  organization  roles;  Namibia; World Food Programme (WFP)

## Abstrak
Tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah  melihat  peran  World  Food  Programme  (WFP) sebagai  organisasi  internasional  dalam  merespon  isu  kerawanan  pangan  di  Namibia, yang  didasari  adanya  kerentanan food  security di  Namibia  yang  dapat  berdampak jangka panjang, sehingga menimbulkan adanya intervensi  dari organisasi  internasional melalui WFP. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa peran WFP dalam melindungi hak asasi  manusia  melalui  program shock  responsive  social  safety  nets ,  school  meals,  EP- RBJ-Regional:  persiapan  El  Niño  untuk  kawasan  Selatan  Afrika.  Peran  untuk  bantuan kemanusiaan  melalui  program zero-hunger , food  security  analysis ,  serta  memberikan penguatan  kapasitas  kepada  entitas  pemerintah  yang  terlibat  dalam  kebijakan  dan program  terkait  kelaparan.  Peran  WFP  dapat  dikatakan  bergerak  lewat  bantuan  teknis dan  program  masukan  yang  mana  belum  dapat  mengintervensi  secara  penuh pengambilan kebijakan pemerintah Namibia.
Kata Kunci : kelaparan;  kerawanan  pangan;  Namibia;  peran  organisasi internasional; World Food Programme (WFP)

## Pendahuluan
Isu food security saat ini telah menjadi permasalahan global yang membutuhkan solusi bersama  dari  negara-negara  di  dunia.  Hal  ini  berkaitan  dengan  kerentanan  yang ditimbulkan dari isu food security, salah satunya adalah kelaparan. Data Global Hunger Index (2020)  menyatakan  bahwa  di  tahun  2020  sendiri,  31  negara  memiliki  indeks kelaparan  di  level  serius  dan  3  negara  berada  di  level  mengkhawatirkan  dari  total  107 negara di dunia, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1 - Index Kelaparan Negara-negara di Dunia Tahun 2020
Serius Mengkhawatirkan Eswatini Mauritania Korea Utara Madagaskar Bangladesh Togo Rwanda Timor Leste Kamboja Côte d’Ivoire Nigeria Chad Guatemala Pakistan Afghanistan Myanmar Tanzania Lesotho Benin Burkina Faso Sierra Leone Botswana Kongo Liberia Malawi Ethiopia Mozambik Mali Angola Haiti Venezuela India Kenya Sudan
Sumber: Global Hunger Index, 2020.
Namibia  adalah  salah  satu  negara  di  dunia  yang  sering  mengalami  kerawanan pangan. Kondisi kerawanan pangan di Namibia dibuktikan dengan kondisi pertanaman yang  umumnya  buruk  dan  ditandai  dengan  curah  hujan  yang  tidak  menentu  serta seringnya banjir dan kekeringan. Namibia sering mengalami kekeringan parah sehingga menyulitkan  upaya  pemenuhan  kebutuhan  pangan  warganya.  Pada  tahun  2019, kekeringan berdampak ke lebih dari 257.000 orang dan mengakibatkan kematian 64.000
hewan  ternak  di  seluruh  negeri  ( World  Food  Programme ,  2019b:  1-2).  Pada  sektor keuangan,  perkiraan  pertumbuhan  GDP  Namibia  sampai  akhir  tahun  2020  berada  di angka -5,9% yang akan  menjadi  kejatuhan terparah sejak 1990 ( Global  Hunger Index , 2020). Selain itu, sejak tahun 2000-2019 Namibia diklasifikasikan sebagai zona kuning kelaparan serius di dunia ( Global Hunger Index , 2020).
Saat  ini,  sejumlah  organisasi  internasional  bergerak  di  isu food  security dengan tujuan untuk mengurangi tingkat kerawanan pangan di dunia melalui program-program bantuannya.  Beberapa  diantaranya  adalah Food  and  Agriculture  Organization (FAO), World  Food  Program (WFP), Heifer  International ,  dan Food  First .  Pada  umumnya, program-program  yang  dijalankan  berupaya  untuk  menangkal  krisis  pangan kemanusiaan,  mencegah  darurat  pangan,  dan  mengelola  situasi  darurat  pangan.  Salah satu  organisasi  internasional  yang  akan  diangkat  dalam  tulisan  ini  adalah World  Food Programme (WFP).  WFP  adalah  organisasi  kemanusiaan  di  bawah  Persatuan  Bangsa- bangsa  (PBB)  dan Food  and  Agriculture  Organization (FAO)  yang  bertugas memberikan  bantuan  makanan  dalam  keadaan  darurat  dan  bekerja  dengan  masyarakat untuk  meningkatkan  gizi  serta  membangun food  security .  Dengan  tingkat  kelaparan yang tinggi dan kondisi cuaca yang turut memperparah keadaan, Namibia telah menjadi salah  satu  negara  fokus  dari  program  bantuan  WFP  sejak  tahun  1990.  WFP  hadir sebagai organisasi internasional yang menangani konflik food security di Namibia untuk mewujudkan perdamaian bagi masyarakat Namibia ( World Food Programme , 2021: 13- 14).
Hal  yang  menarik  dari  isu food  security di  Namibia  adalah  adanya  data  prediksi indeks  kerentanan  terhadap food  security di  tingkat  nasional  yang  menempatkan Namibia  pada  posisi  yang  mengkhawatirkan.  Data  prediksi  indeks  kerawanan  tersebut dapat  dilihat  pada  tangkapan  layar  website Met  Office  Hadley  Center  &  World  Food Programme berikut:
Gambar 1 - Prediksi Indeks Kerentanan Terhadap Kerawanan Pangan
Sumber: Met Office Hadley Center & World Food Programme , 2020
Pada  tangkapan  layar  di  atas,  jika  Namibia  diletakkan  pada  skenario  emisi  gas rumah kaca global yang tinggi, meskipun kemudian diikuti dengan adaptasi level tinggi terhadap  perubahan  iklim  yang  terjadi,  namun  Namibia  diprediksi  tetap  menjadi  salah satu  negara  di  benua  Afrika  dengan  nilai  indeks  kerentanan  terhadap food  security sangat tinggi di dunia pada tahun 2050. Hal ini ditandai dengan warna wilayah Namibia yang kecoklatan menuju merah pada peta di atas dibandingkan wilayah negara lain yang masih  memiliki  warna  cerah,  yang  artinya  kerawanan  pangan  tidak  tinggi.  Tingkat keparahan  yang  diprediksi  terjadi  akan  meningkat  sebesar  30%  dibandingkan  kondisi saat  ini,  di  mana  Namibia  telah  diklasifikasikan  masuk  dalam  zona  kuning  kelaparan serius  di  dunia.  Hal  ini  menjadikan  Namibia  menarik  untuk  diteliti  lebih  lanjut, khususnya dalam kaitannya dengan WFP sebagai organisasi internasional yang saat ini tengah  berjuang  mengupayakan food  security di  Namibia.  Oleh  karena  itu,  tujuan penelitian  ini  adalah  mendeskripsikan  peran  dari World  Food  Programme  (WFP) melalui konsep peran organisasi internasional dalam merespon isu kerawanan pangan di Namibia.

## Peran Organisasi Internasional
Peranan  Organisasi  Internasional  (OI)  dapat  dilihat  dari  beberapa  perspektif  utama dalam Hubungan Internasional. Dalam tradisi realis, OI tidak menjadi perhatian utama karena  OI  mencerminkan balance  of power yang  ada  dan  kepentingan  negara-negara

## Namibia
kuat.  OI  menjadi  perhatian  utama  bagi  realis  dalam  memahaminya  sebagai  alat  dalam perebutan  kekuasaan  negara,  dari  pada  sebagai  aktor  independen.  Kemudian  dari perspektif  internasionalis,  OI  dipandang  sebagai  ekspresi  aturan  yang  mengatur masyarakat internasional. OI dilihat dari peran mereka, apakah sebagai pembuat aturan, atau hanya mengawasi aturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan antarnegara. Namun dalam kedua kasus tersebut, OI penting karena mereka mengatur hubungan antarnegara. Selanjutnya dari perspektif universalis, OI sebagai ekspresi dan membentuk masyarakat sipil global daripada sebagai pengatur hubungan antarnegara. Oleh karena itu, OI harus dipelajari sebagai pengganti parsial untuk negara daripada sebagai mediator antarnegara (Barkin, 2006: 8-9).
Hubungan  antarnegara  beroperasi  dalam  sistem  internasional  dan  hal  tersebut saling  berinteraksi  sama  lainnya.  Sebuah  peristiwa  di  suatu  negara  dapat  berdampak pada  negara  lain.  Seperti  sebuah  peluru  yang  ditembakkan  di  Sarajevo  dapat  memiliki konsekuensi besar bagi mereka yang tinggal di Afrika Selatan, Siberia atau Sydney, dan kegiatan  diplomat  di  New  York  atau  Jenewa  mempengaruhi  masa  depan  rezim  di Serbia.  Dalam  sistem  ini,  hubungan  dapat  mencakup  berbagai  kegiatan  seperti perjalanan  pribadi,  perdagangan,  bisnis,  diplomasi,  pertukaran  informasi,  propaganda, tindakan polisi, dan terorisme (Archer, 2001: 67-68).
Dengan  demikian,  hubungan  antarnegara  dalam  sebuah  sistem  di  atas,  terdapat peran  dan  fungsi  organisasi  internasional  dalam  sistem  internasional.  Peran  ini  dapat diidentifikasi dalam bentuk instrumen, arena, dan aktor. Instrumen merupakan cara-cara yang dilakukan negara untuk mencapai tujuannya dalam OI. Ini terjadi di mana negara berdaulat dengan power yang dimiliki digunakan untuk membatasi tindakan independen oleh  OI.  Arena  yaitu  OI  menyediakan  tempat  pertemuan  bagi  para  anggota  untuk berkumpul,  berdiskusi,  berdebat,  bekerja  sama,  atau  saling  berlawanan.  Aktor  adalah anggota-anggota  dalam  OI  dapat  bertindak  tanpa  terpengaruh  secara  signifikan  oleh pengaruh  dari  luar,  yang  mana  ini  dikaitkan  dengan  aktor  tersebut  harus  independen (Archer, 2001: 68-79).
Dalam sistem internasional yang terdiri atas negara-negara saling berinteraksi satu sama lain, OI memiliki peran lainnya, yaitu peran untuk melindungi hak asasi manusia dan  peran  untuk  menyediakan  bantuan  kemanusiaan  (Barkin,  2006:  80).  Peran  untuk melindungi  hak  asasi  manusia  yaitu  organisasi  internasional  melindungi  hak  sipil  dan
politik, hak buruh, dan hak bahasa daerah dan minoritas. Kemudian melindungi orang- orang  dari  penyiksaan,  perbudakan,  perdagangan  manusia,  diskriminasi  rasial,  dan penganiayaan  terhadap  tawanan  perang  atau  warga  sipil  di  bawah  pendudukan  asing. Ada banyak perjanjian yang dirancang untuk melindungi kategori orang tertentu, seperti perempuan,  anak-anak,  pengungsi,  migran,  dan  masyarakat  adat  (Barkin,  2006:  80). Peran  organisasi  internasional  dari  segi  hak  asasi  kemanusiaan  seperti  memantau kepatuhan  negara  terhadap  komitmen  perjanjian  dan  menentukan  serta  mendefinisikan berbagai kategori hak yang ada pada masyarakat (Barkin, 2006: 87).
Kemudian  peran  untuk  menyediakan  bantuan  kemanusiaan.  Pada  bagian  yang jelas  dari  organisasi  dalam  sistem  PBB  yang  berfokus  terutama  pada  bantuan kemanusiaan  darurat,  yang  didefinisikan  sebagai  menyediakan  kebutuhan  dasar  hidup bagi  orang-orang  yang  tiba-tiba  menemukan  diri  mereka  sendiri  tanpa  akses  ke makanan  dan  tempat  tinggal.  Bantuan  kemanusiaan,  menurut  definisi  ini,  dapat dibedakan dengan intervensi  kemanusiaan, karena selalu melibatkan persetujuan pihak berwenang setempat dan tidak diberikan dengan menggunakan kemampuan militer. Hal ini  dapat  dibedakan  dari  bantuan  pembangunan  karena  dirancang  untuk  memenuhi kebutuhan  dalam  jangka  pendek,  bukan  untuk  mengembangkan  kemampuan  dalam jangka panjang (Barkin, 2006: 86-87).
Kedua  peran  tersebut  muncul  karena  PBB  sebagai  OI  dominan  dalam  sistem internasional, menetapkan keamanan kolektif sebagai tujuan utama PBB dalam Piagam PBB.  Namun,  Piagam  PBB  memberikan  peran  yang  kurang  menonjol  pada  hak  asasi manusia  dan  bantuan  kemanusiaan.  Meskipun  demikian,  dari  waktu  ke  waktu  baik perlindungan  hak  asasi  manusia  dan  penyediaan  bantuan  kemanusiaan  telah  menjadi peran utama sistem PBB, OI regional, dan LSM internasional (Barkin, 2006: 79).
WFP  sebagai  OI  melakukan  tindakan-tindakan  dalam  menanggulangi kerawanan pangan  di  Namibia.  Dalam  penelitian  ini,  melihat  WFP  melakukan  perannya  dalam menanggulangi  kerawanan  pangan  tersebut  melalui  peran  melindungi  HAM  dan menyediakan bantuan kemanusiaan.

## Metode Penelitian
Artikel  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dalam  melakukan  penelitian.  Penelitian kualitatif umumnya dimulai dengan asumsi bahwa individu atau aktor lainnya memiliki
peran aktif dalam konstruksi realitas sosial dan diperlukan metode penelitian yang dapat menangkap  proses  konstruksi  sosial  tersebut  (Boeije,  2010:  6).  Kemudian  jenis penelitian  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  yaitu  deskriptif,  di  mana  menawarkan kesempatan  bagi  peneliti  untuk  mendeskripsikan subjek  studi  dengan  kata-kata  sendiri dan  mengerjakannya  sebagian  besar  dengan  kondisinya  sendiri.  Jenis  penelitian  ini mengungkapkan  pandangan,  memberikan  kata-kata  untuk  pengalaman  peneliti  dan menggambarkan peristiwa dan situasi (Boeije, 2010: 32).
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data  primer  diperoleh  dari  dokumen  laporan  yang  berasal  langsung  dari  WFP, Global Hunger  Index,  Met  Office  Hadley  Center ,  dan  Pemerintah  Namibia.  Kemudian  data sekunder  diambil  dari  artikel  jurnal,  buku,  laporan, website yang  berisi  informasi mengenai  kerawanan pangan di  Namibia dan penanggulangannya yang dilakukan oleh WFP.  Dari  jenis-jenis  data  yang  dikumpulkan,  dapat  diketahui  bahwa  teknik pengumpulan  data  adalah  pengumpulan  dokumen  yang  berkaitan  dengan  topik penelitian.  Untuk  menguji  validitas  dan  reliabilitas  data  digunakan  teknik  triangulasi dengan membandingkan satu data dengan data yang lainnya.
Pada  artikel  ini,  aktor  yang  memiliki  peran  aktif  dalam  deskripsi  realitas  sosial yaitu WFP yang melakukan perannya di Namibia dalam menangani kerawanan pangan tersebut  karena  di  Namibia  karena  hal  tersebut  berdampak  kepada  kerawanan  pangan negara secara jangka panjang. Kemudian penanganan WFP tersebut dideskripsikan dan dianalisis  dengan  teori  peran  organisasi  internasional  yang  menghasilkan  jawaban  atas topik artikel ini mengenai peran WFP dalam menangani kerawanan pangan di Namibia. Proses  analisis  terdiri  dari  dua  tahapan.  Pertama,  segmentasi  data  yaitu  membuka, mengurai,  memecah,  memisahkan,  membongkar  atau  memecah  data,  dan  prosesnya diikuti dengan perakitan kembali data (Boeije, 2010: 77). Segmentasi data ini dilakukan pada  data-data  yang  terkait  dalam  tema  penelitian  artikel,  yaitu  peran  WFP  dalam  isu kerawanan  pangan  di  Namibia.  Kedua, reassembling data  yakni  merakit  kembali mengacu  pada  mencari  pola,  mencari  hubungan  antara  bagian-bagian  yang  dibedakan, dan  menemukan  penjelasan  untuk  apa  yang  diamati  (Boeije,  2010:  76).  Tujuan  dari reassembling adalah  untuk  memahami  data  dari  perspektif  teoritis.  Teori  atau  konsep yang  digunakan  dalam  membantu  proses reassembling data  adalah  konsep  peran  OI berdasarkan peran melindungi HAM dan menyediakan bantuan kemanusiaan.

## Pembahasan

## Kerawanan Pangan di Namibia
Kondisi  wilayah  Namibia  yang  panas  dan  gersang  hingga  perubahan  iklim,  menjadi faktor  yang  mengakibatkan  terjadinya  kelaparan  dan  berdampak  terjadinya  kerawanan pangan  di  Namibia.  Teramati  bahwa  pengisian  ulang  air  tanah  telah  berkurang  di Namibia, produktivitas pertanian lahan kering berkurang hingga 50% di wilayah utara- tengah,  dan  sekitar  20%  di  wilayah  timur  laut  karena  perubahan  iklim  (Nickanor  & Kazembe, 2015: 3). Hal ini memberikan gambaran yang tidak baik bagi sektor pertanian yang  merupakan  poin  penting  perekonomian  formal  dan  basis  mata  pencaharian mayoritas  masyarakat  di  Namibia.  Kemudian,  berdampak  kepada  masyarakat  Namibia dalam  mendapatkan  akses  makanan  menjadi  terhambat,  sehingga human  security dari masyarakat Namibia, khususnya aspek food security menjadi terganggu.
Di  banyak  daerah  di  Namibia,  jumlah  persediaan  pangan  yang  tersedia  di  suatu rumah  tangga  menentukan  tingkat  akses  pangan.  Hasil  panen  rumah  tangga  menurun karena dampak dari kondisi seperti kekeringan, sehingga sebagian besar mengandalkan pasar untuk bahan pangan. Namun,  sumber pendapatan telah berkurang akibat kondisi kekeringan,  karena  hasil  ternak  dan  penjualan  produk  ternak  merupakan  sumber pendapatan  utama  bagi  petani.  Meskipun  harga  komoditas  utama  tetap  stabil, pendapatan  rendah  dan  daya  beli  membatasi  akses  rumah  tangga  ke  pangan.  Analisis daya  beli  menunjukkan  bahwa  42%  rumah  tangga  di  14  wilayah  Namibia membelanjakan  lebih  dari  50%  pendapatannya  untuk  makanan.  Daya  beli  merupakan faktor  pembatas  utama  akses  makanan  di  Kavango  Timur,  Kavango  Barat,  Kunene, Omaheke  dan  Zambezi.  Selain  itu,  di  beberapa  daerah,  banyak  petani  dilaporkan bermigrasi ke selatan menuju negara tetangga untuk mendapatkan padang rumput yang lebih  baik.  Hal  ini  mengakibatkan  berkurangnya  produk  ternak  yang  tersedia  untuk dijual  dan  selanjutnya  penurunan  permintaan  tenaga  kerja  lepas  yang  menjadi  andalan banyak orang miskin  untuk  mendapatkan penghasilan (Integrated  Food Security Phase Classification, 2020: 2).
Penggambaran terganggunya food security di Namibia dapat dijelaskan pada kota Caprivi.  Pada  tahun  2013-2014,  produksi  tanaman  yang  buruk  berdampak  besar  bagi rumah  tangga  yang  lebih  miskin,  sedangkan  harga  jual  yang  rendah  berdampak  besar bagi rumah tangga yang lebih kaya. Hal ini menyebabkan masyarakat miskin dan jatuh
di  bawah  ambang  batas  ketahanan  penghidupan  mereka.  Peningkatan  ketersediaan tenaga  kerja  di  luar  pertanian  memiliki  dampak  terbesar  pada  rumah  tangga  miskin, karena ini memberikan proporsi yang lebih besar dari pendapatan mereka. Hal ini juga menyoroti  dampak  terkait  kondisi  cuaca  terhadap food  security rumah  tangga. Penurunan  serentak  dalam  produksi  tanaman,  ternak,  dan  tenaga  kerja  pertanian berdampak  besar  pada  perekonomian  rumah  tangga,  dari  rumah  tangga  sangat  miskin yang biasanya hidup sangat dekat dengan ambang ketahanan penghidupan, hingga yang lebih  kaya.  Kondisi  cuaca  juga  akan  memiliki  efek  skala  yang  lebih  besar  di  tingkat nasional  dan  internasional,  mempengaruhi  ketersediaan  dan  harga  pangan  (terutama dengan sebagian besar sereal yang biasanya diimpor ke Namibia) (Young et al., 2020: 10-11).
Selanjutnya  pada  kota  Windhoek,  di  mana  dikutip  dari  wawancara  dengan masyarakat  kota  tersebut  (Pendleton  et  al.,  2014:  200),  bahwa  ketika  masyarakat memiliki sesuatu untuk dimakan, yang kebanyakan adalah mahangu atau bubur jagung, tetapi hal tersebut tidak menghilangkan rasa lapar. Cara hidup masyarakat hanya makan satu  sekali  sehari  dan  mereka  memiliki  prinsip  yang  terpenting  mereka  telah  makan. Terdapat  sebagian  kecil  masyarakat  yang  makan  lebih  satu  kali  sehari,  namun  pilihan makanan yang mereka makan sama dan tidak memiliki pilihan lain.
Terganggunya food  security akibat  kerawanan  pangan berdampak  pada terganggunya human  security sehingga  hal  tersebut menjadi  permasalahan  serius  di Namibia. Ini membuat adanya respon dari dunia internasional untuk menanggulanginya. Sebagai  organisasi  internasional  tertinggi,  PBB  lewat World  Food  Programme datang ke Namibia dalam menanggulangi lewat peran untuk melindungi hak asasi manusia dan menyediakan bantuan kemanusiaan.
Peran  World  Food  Programme  (WFP)  terhadap  Isu  Kerawanan  Pangan  di Namibia

## Peran untuk Melindungi Hak Asasi Manusia
Shock Responsive Social Safety Nets
WFP  menjalankan  program shock  responsive  social  safety  nets dalam  wujud  proteksi sosial  sebagai  salah  satu  cara  untuk  memenuhi  kebutuhan  makanan  bagi  masyarakat Namibia  yang  kelaparan,  bekerja  sama  dengan  pemerintah  Namibia.  Melalui  hal
tersebut,  diharapkan  WFP  dapat  berkontribusi  mewujudkan  visi  yang  lebih  luas  yaitu SDG ’ s  Zero  Hunger di  tahun  2030.  Perlindungan  sosial  dapat  membantu  mengatasi risiko  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  Namibia  seperti  kemiskinan,  pengucilan  sosial, ketidaksetaraan dan kerawanan pangan. Perlindungan sosial juga bertujuan melindungi mereka yang paling rentan dari guncangan dan tekanan sepanjang hidup mereka. Dalam menjalankan program ini, WFP menggunakan sistem perlindungan sosial yang biasanya mencakup skema bantuan sosial melingkupi transfer uang tunai, makanan, atau barang lain  yang  dapat  digunakan  dan  diandalkan  pada  masa  krisis.  Selain  itu,  terdapat  juga subsidi  dan  pembebasan  biaya  layanan  untuk  kelompok  rentan.  Skema  bantuan  sosial tersebut secara umum dijalankan dengan sistem yang sama di seluruh negara tujuan di dunia termasuk Namibia. Melalui  program  ini,  WFP secara  rutin memberikan bantuan teknis  untuk  meningkatkan  kapasitas  Pemerintah  Namibia  dalam  mengelola  dan melaksanakan  program  bantuan  darurat,  program  bantuan  pangan  perkotaan,  termasuk nasihat teknis tentang manajemen rantai pasokan. Contoh bantuan teknis yang diberikan yaitu pembentukan sistem nasional terpadu untuk identifikasi dan pendaftaran penerima bantuan  WFP  di  Namibia.  Hal  ini  bertujuan  untuk  menghindari  kemungkinan kesenjangan dalam kehidupan sosial masyarakat di Namibia ( World Food Programme , 2020).
Pada  program  ini,  WFP  mengupayakan  perlindungan  sosial  yang  tanggap terhadap  guncangan,  artinya  program  dan  sistem  perlindungan  sosial  dapat  diadaptasi, dipersiapkan  dan  digunakan  untuk  mengurangi  dampak  guncangan  yang  terjadi. Guncangan yang dimaksud disini  dapat  diakibatkan oleh berbagai  hal,  seperti bencana alam,  krisis  ekonomi,  konflik  dan  migrasi  paksa  yang  dapat  mempengaruhi kesejahteraan  masyarakat  Namibia.  Selain  itu,  perlindungan  sosial  juga  dapat membangun  ketahanan  masyarakat  dengan  mempromosikan  kesejahteraan  mereka. Melindungi  orang  dari  guncangan  dan  risiko  sendiri  merupakan  fungsi  inheren  dari perlindungan sosial ( World Food Programme , 2020).
WFP  (2020)  menyebutkan  bahwa  semua  perlindungan  sosial  dapat  membantu orang  mengatasi  beberapa  risiko  yang  ditimbulkan  dari  guncangan  kehidupan  dan dampak  yang  mereka  hadapi  selama  hidup  mereka.  Artinya,  perlindungan  sosial  yang diupayakan  WFP  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  di  Namibia  bahkan pada  saat  stabil  atau  tidak  terjadi  guncangan,  sehingga  mereka  lebih  siap  menghadapi
guncangan  jika  itu  terjadi  dan  dapat  mendukung  mereka  yang  mengalami  kesulitan. Dalam  rangka  memberikan  perlindungan  sosial  dan  membuat  sistem  yang  lebih responsif terhadap guncangan kehidupan mereka seperti bencana alam, krisis ekonomi, konflik,  dan  migrasi  paksa. WFP  menjalankan  beberapa  peran,  diantaranya:  Pertama, meningkatkan  perencanaan  dan  koordinasi  kontingensi  untuk  seluruh  sektor, mempromosikan  pengambilan  keputusan  dini,  atau  memperkuat  hubungan  antara manajemen  risiko  bencana  dan  aktor  perlindungan  sosial.  Kedua,  memperkenalkan program  perlindungan  sosial  permanen  yang  mengisi  kesenjangan,  mendukung  orang- orang yang sebelumnya tidak memiliki akses ke bantuan. Ketiga, menawarkan elemen sistem perlindungan sosial (dapat berupa database , alat penilaian, atau bahkan personel) untuk  digunakan  oleh  para  pihak  yang  terlibat  dalam  upaya  tanggap  darurat,  terutama jika terjadi bencana yang menyerang dengan cepat. Keempat, membuat program darurat terpisah (dengan kriteria penargetan, nilai transfer, durasi dan/atau personilnya sendiri) yang  siaga  dan  siap  dijalankan  saat  diperlukan.  Kelima,  merancang  metode  di  mana jumlah  variabel  pembiayaan  akan  tersedia  untuk  mengakomodasi  fluktuasi  jumlah orang  yang  membutuhkan  bantuan  di  seluruh  sektor  perlindungan  sosial  secara keseluruhan.  Keenam,  menyediakan  pembiayaan  jangka  panjang  untuk  program tanggap  darurat  yang  ada,  dan  mengubahnya  menjadi  sesuatu  yang  lebih  seperti perlindungan sosial (O ’ Brien, 2020: 7).
Sejak  hadir  di  Namibia,  WFP  telah  memberikan  nasihat  teknis  dan  dukungan operasional  untuk  memperkuat  sistem  perlindungan  sosial  pemerintah.  Selain  itu, pengalaman  WFP  sendiri  dalam  memberikan  bantuan  tunai  dan  barang,  program berbasis  sekolah,  asuransi  dan  bantuan  makanan  untuk  aset  memungkinkan  WFP menjadi  mitra  pelengkap  bagi  pemerintah.  Dukungan  operasional  untuk  memperkuat sistem perlindungan sosial  yang diberikan WFP  kepada Pemerintah Namibia termasuk di  dalamnya  meningkatkan  penargetan,  menjaga  hak  dan  martabat  penerima  manfaat dan akuntabilitas yang menjadi hak mereka, mengembangkan platform untuk mendaftar dan  mengelola  informasi  untuk  bantuan  sosial,  menguji  coba  mekanisme  transfer inovatif,  membangun  jaringan  toko  terakreditasi  di  mana  orang  dapat  membelanjakan uang saku mereka, dan mendorong pembelian makanan yang diproduksi secara lokal.
WFP  juga  memperkuat  kapasitas  pemerintah  untuk  meningkatkan  kemampuan sistem  perlindungan  sosial  untuk  membangun  ketahanan  dan  menanggapi  keadaan
darurat,  seperti:  bencana  atau  perpindahan  penduduk  secara  tiba-tiba.  WFP  semakin banyak  menggunakan  dan  mengembangkan  sistem  perlindungan  sosial  milik pemerintah untuk  menanggapi  keadaan darurat,  sehingga menghindari duplikasi  upaya dan memperkuat kapasitas sistem nasional yang tanggap terhadap guncangan. Terakhir, WFP  juga  mendukung  pemerintah  untuk  meningkatkan food  security dan  peningkatan gizi dari sistem perlindungan sosial mereka ( World Food Programme , 2020).
Peran WFP dalam melindungi hak asasi manusia di Namibia dapat dilihat melalui program shock  responsive  social  safety  nets yang  dijalankannya dalam  ruang  lingkup perlindungan  sosial.  Bantuan  teknis  dan  dukungan  operasional  untuk  memperkuat sistem perlindungan sosial pemerintah yang diberikan oleh WFP melalui program s hock responsive  social  safety  nets merupakan  upaya  WFP  untuk  dapat  memantau  dengan mudah kepatuhan pemerintah Namibia terhadap  komitmen menjalankan  program  yang telah  diinisiasi  maupun  bantuan-bantuan  yang  telah  diberikan.  Kepatuhan  pemerintah Namibia  dimonitor  oleh  WFP  melalui  laporan-laporan  evaluasi  yang  dikeluarkan  baik oleh  WFP  sebagai  pihak  pemberi  bantuan  maupun  Pemerintah  Namibia  sebagai  pihak penerima  bantuan.  Laporan-laporan  yang  dikeluarkan  WFP  bervariasi  dari  yang berskala  global  maupun  spesifik  kepada  Namibia  di  mana  setiap  perkembangan  yang dilaporkan  menjadi  tolak  ukur  keberhasilan  program  yang  dijalankan.  Contoh  laporan skala global dan domestik yang juga mencakup program shock responsive social safety nets di Namibia yaitu:
Tabel  2  -  Laporan  Skala  Global  dan  Domestik  WFP  Terkait  Program  Shock  Responsive  Social Safety Nets
Laporan Skala Global Laporan Skala Domestik Emergency  Food  Security  Assessment  Handbook  (EFSA)-Second Edition, 2009 Factsheet:  WFP  Strategy  in Namibia (2012-2016) FAO/WFP Joint Guidelines for Crop and Food Security Assessment Missions (CFSAMs), 2009 Leveraging Strategic Partnerships for Zero Hunger in Namibia Food  Security  Monitoring  Systems  (FSMS)-Technical  Guidance Sheet Strengthening Food and Nutrition  Security  Analysis  in Namibia Southern  Africa-Food  and  Nutrition  Security  Working  Group, 2014,2015, 2016, 2017 Monitoring Evolving Food Security Situations in Namibia Factsheet - Food Security Analysis, 2015 Country Brief Namibia
Revolutionizing  Data  Collection-World  Food  Programme  and Nielsen  Use  Scalable  Mobile  Surveys  in  Today's  Changing Technological Landscape, 2015
Namibia-Food  and  Nutrition
Security Monitoring, 2014
El Niño-Implications and Scenarios for 2015, 2015/2016, 2016/2017
UNHCR/WFP Joint Assessment Missions (JAM) Guidelines
Gender-Guidelines: Gender and Food Security Analysis
The Assessor-Food Security Analysis Newsletter
El  Niño:  Undermining  Resilience-Implications  of  El  Niño  in Southern  Africa  from  a  Food  and  Nutrition  Security  Perspective, 2016
Evaluation  of  the  WFP  Policy  on  Capacity  Development  (2009) ; Food  Consumption  Score  Nutritional  Quality  Analysis  (FCS-N)- Technical Guidance Note
Consolidated  Approach  to  Reporting  Indicators  of  Food  Security (CARI) Guidelines
Global Food Security Update ; Review of mVAM programme: novel application  of  mobile  technologies  for  food  security  monitoring, 2015 ;
Market Analysis Guidelines
Collecting  Prices  for  Food  Security  Programming:  The  how  and why of price data collection at WFP, 2017
Conducting  Mobile  Surveys  Responsibly:  A  Field  Book  for  WFP Staff, 2017
Technical  Guidance  for  the  Joint  Approach  to  Nutrition  and  Food Security Assessment (JANFSA)
2018  Global  Report  on  Food  Crises ; Southern  Africa  -  2017-2018 Seasonal Update #3, 2018
UNHCR  WFP  Joint  Principles  for  Targeting  Assistance  to  Meet Food and Other Basic Needs to Persons of Concern
The  72-hour  Assessment  Approach:  A  guide  for  vulnerability  and spatial analysis in sudden-onset disasters, 2018
Strategic Evaluation of the Pilot Country Strategic Plans ; Southern Africa-Monthly Food Price Update, 2018, 2019
Southern Africa - Informal Cross Border Trade, 2019
Seasonal Monitor ; dan The Market Monitor
Sumber: World Food Programme , n.d.
Berdasarkan tabel  di  atas,  dapat  dilihat bahwa laporan skala  domestik berjumlah lebih sedikit  dibandingkan laporan skala global.  Namun  demikian, hal  ini tidak berarti bahwa program shock responsive social safety nets di Namibia tidak memenuhi standar
global.  Hal  ini  dikarenakan  dari  semua  laporan  skala  global  yang  ditampilkan  di  atas, seluruhnya tetap memuat pembahasan mengenai program shock responsive di Namibia. Oleh  karena  itu,  kesenjangan  jumlah  laporan  skala  global  dan  domestik  tidak merepresentasikan  kegagalan  program shock  responsive  social  safety  nets di  Namibia. Justru,  laporan-laporan  ini  digunakan  oleh  WFP  untuk  memantau  sekaligus mengevaluasi  perkembangan  program  dan  bantuan  perlindungan  sosial  yang  WFP berikan kepada pemerintah Namibia.
Selain  itu,  peran  WFP  dalam  pembuatan  sistem  nasional  terpadu  untuk identifikasi  dan  pendaftaran  penerima  bantuan  untuk  menghindari  kemungkinan kesenjangan  seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  dapat  dikategorikan  sebagai bentuk upaya WFP dalam menentukan serta mendefinisikan berbagai kategori hak yang ada pada masyarakat Namibia, sesuai dengan pernyataan Barkin (2006) mengenai peran Organisasi  Internasional.  Pemaparan  di  atas  telah  memberikan  penjelasan  mengenai peran  WFP  dalam  perlindungan  hak  asasi  manusia  di  Namibia,  khususnya  melalui program shock  responsive  social  safety  nets .  Dalam  hal  ini,  WFP  berupaya  menjamin hak  masyarakat  Namibia  untuk  memiliki  kehidupan  yang  layak  ketika  ada  guncangan seperti:  bencana  alam  seperti  kekeringan  yang  sering  melanda  Namibia  maupun bencana  alam  lainnya  yang  mungkin  terjadi  di  masa  mendatang,  krisis  ekonomi  yang diakibatkan  oleh  bencana  alam  yang  terjadi,  dan  hal  lainnya.  Selain  itu,  WFP  juga berupaya  menjamin  hak  masyarakat  Namibia  untuk  memiliki  kehidupan  yang  layak ketika kondisi sedang stabil.

## Program School Meals
School  meals merupakan  program  yang  diinisiasi  oleh  WFP  yaitu  berupa  peningkatan efisiensi  dan  efektivitas  program  makanan  di  sekolah,  termasuk  pengembangan kebijakan pemberian makan di sekolah, pedoman pelaksanaan, rencana pemantauan dan dukungan  teknis  pada  sistem  informasi  berbasis web .  Program  ini  ditargetkan  untuk siswa  sekolah  dasar  yang  yatim  piatu  atau  anak-anak  yang  rentan  dan  membutuhkan makan  karena  alasan  ekonomi  atau  sosial,  terutama  yang  secara  geografis  berada  di daerah rawan kekeringan, daerah penghasil tanaman rendah, termasuk lembaga asrama swasta, sekolah dasar, dan daerah miskin ( World Food Programme , 2020).
WFP  berperan  dalam  memberikan  dukungan  yang  berfokus  pada  penguatan kapasitas lembaga pemerintah untuk mencapai food security dan gizi bagi populasi yang rentan  melalui  program  nasional school  meals. Selain  itu,  WFP  juga  memberikan dukungan  berupa  pelatihan,  pelaksanaan  program,  pemantauan,  dan  pembangunan infrastruktur  yang  diperlukan  untuk  mempersiapkan  Kementerian  Pendidikan  Namibia dalam  menjalankan  program  ini.  Dengan  partisipasi  masyarakat  yang  kuat,  program tersebut  telah  berhasil  meningkatkan  kehadiran  siswa  dan  membuat  siswa  lebih berkonsentrasi  di  sekolah.  WFP  juga  memberikan  panduan  asupan  gizi  yang direkomendasikan harian untuk usia sekolah yang dapat dijadikan standar bagi Namibia dalam  pelaksanaan  program school  feeding maupun  negara-negara  lainnya  yang melaksanakan program serupa, seperti tabel 3 berikut:
Tabel 3 - Rekomendasi Asupan Gizi Harian Usia Sekolah WFP
Komponen Estimasi Asupan Gizi Harian (AGH) yang direkomendasikan untuk anak usia sekolah Kontribusi yang direkomendasikan dari jatah sekolah (kontribusi minimal setengah hari sekolah 30% dari AGH) Energi 1850 kkal - 7740 kJ 555 kkal - 2323 kJ Protein 46 gram 13,8 gram Lemak 35 gram 10,5 gram Yodium 120 μg 36 μg Vitamin A 500 μg 150 μg Zat Besi 17,8 mg 5,3 mg Zink 11,2 mg 3,36 mg Kalsium 700 mg 210 mg
Sumber: Namibia Ministry of Education & World Food Programme , 2012
Namibian  School  Feeding  Programme (NSFP)  telah  menjadi  bagian  integral dari  strategi  pemerintah  Namibia  untuk  mengatasi  ketidaksetaraan  dan  memperluas akses  terhadap  peluang  pendidikan  bagi  anak-anak  yang  kurang  beruntung,  terutama anak  yatim  piatu  dan  pelajar  sekolah  yang  rentan.  Di  tahun  2010,  1.183  sekolah mendapat manfaat dari program ini dengan total siswa 224.957. Di tahun 2011, terdapat 270.772 dari total 607.627 siswa yang telah mendapatkan manfaat dari program ini dari 1.293 sekolah di mana 86% sekolah dasar dan gabungan berpartisipasi dalam NSFP. Di
tahun  2012,  Pemerintah  Namibia  kembali  mengundang  WFP  untuk  memberikan bantuan  teknis  guna  mendukung  upaya  peningkatan  operasional  serta  dampak  dari pelaksanaan NSFP secara keseluruhan. Sebagai tindakan lanjutan, Pemerintah Namibia dan  WFP  menandatangani  tiga  perjanjian  kerja  sama  yang  meliputi  tiga  periode pelaksanaan program kerja sama, yaitu: pertama, untuk periode 2012-2015; yang kedua untuk  periode  2015-2018;  dan  yang  ketiga  untuk  periode  2018-2022.  Kerja  sama  ini memberikan ruang lebih bagi WFP yang mana untuk pertama kalinya NSFP di evaluasi secara  sistematis  ( Namibia  Ministry  of  Education  &  World  Food  Programme ,  2012: 11).
WFP juga menyediakan rujukan untuk menilai kemajuan selama periode evaluasi serta  dasar  analisis  biaya  yang  dapat  digunakan  sebagai  bahan  perbandingan  bagi Pemerintah  Namibia.  Rujukan  ini  juga  berfungsi  untuk  memantau  dengan  mudah kepatuhan pemerintah Namibia terhadap komitmen menjalankan program school meals yang telah diinisiasi maupun bantuan-bantuan yang telah diberikan. Untuk tahun 2012, terdapat total 1.000 kantong makanan yang dibagikan ke seluruh sekolah yang terdaftar dalam  program  NSFP  dengan  total  siswa  yang  terdaftar  sebanyak  216.030.  Di  tahun 2013,  terdapat  total  4.598  kantong  makanan  yang  dibagikan  dengan  total  siswa  yang terdaftar  sebanyak  243.007.  Di  tahun  2014,  terdapat  total  206.610  kantong  makanan yang  dibagikan  dari  total  256.783  siswa  yang  terdaftar.  Di  tahun  2015,  terdapat  total 163.963  kantong  makanan  yang  dibagikan  dari  total  243.881  siswa  yang  terdaftar.  Di tahun 2016, terdapat total 170.669 kantong makanan yang dibagikan dari total 231.126 siswa  yang  terdaftar.  Di  tahun  2017,  terdapat  total  99.442  kantong  makanan  yang dibagikan dari total 336.006 siswa yang terdaftar. Di tahun 2018, terdapat total 78.556 kantong  makanan  yang  dibagikan  dari  total  215.343  siswa  yang  terdaftar  (Land  et  al., 2020:  16).  WFP  juga  mempublikasi  laporan-laporan  evaluasi  lainnya  terkait  program school  meals di  Namibia yaitu: Namibia,  National  School  Feeding  Programme (2012- 2018):  Evaluation;  The  Transition  of  the  School  Feeding  Programme  in  Namibia; Enhancing  School  Feeding  Monitoring  in  Namibia; dan Strengthening  Namibia's School Feeding Programme.
Program school  feeding merupakan  bagian  penting  dari  serangkaian  tindakan yang  dilakukan  oleh  WFP  yang  diperlukan  untuk  mengatasi  faktor  kelaparan  yang menjadi  salah  satu  penentu  kehadiran  siswa  di  sekolah.  Melalui  program  ini,  upaya
untuk  memberikan  hak  bagi  setiap  anak  Namibia  atas  pendidikan  dapat  terpenuhi. Keberhasilan  program  ini  disebutkan  oleh  WFP  dapat  dilihat  dalam  lima  aspek. Pertama,  berkaitan  dengan  akses  terhadap  pendidikan,  di  mana  program  ini  telah berkontribusi  meningkatkan  angka  pelajar  sekolah  dasar  dari  tahun  2011  sebanyak 408.804  menjadi  sebanyak  518.103  di  tahun  2017.  Kedua,  berkaitan  dengan  siklus lengkap  pendidikan  dasar,  di  mana  tingkat  putus  sekolah  cenderung  menurun  untuk semua kelas di sekolah dasar selama periode 2011-2017 dengan sedikit peningkatan di tahun  2015.  Ketiga,  berkaitan  dengan  kehadiran  siswa  secara  reguler,  di  mana disebutkan bahwa tingkat kehadiran per semester menjadi 80% atau lebih tinggi untuk semua  siswa  pada  tahun  2017.  Keempat,  berkaitan  dengan  semua  peserta  didik  yang terdaftar  lulus  dan  menyelesaikan  berbagai  tingkatan  di  pendidikan  dasar.  Kelima, berkaitan  dengan  asupan  kalori  (kuantitas  dan  RDI)  oleh  anak  menurut  jenis  kelamin per hari di sekolah. Dari sampel survei sekolah, 83% kepala sekolah melaporkan bahwa lebih  dari  80%  peserta  didik  yang  terdaftar  untuk  mengikuti  program  menerima makanan mereka meskipun tidak penuh selama 200 hari program (Land et al., 2020: 21- 25). Kontribusi yang telah diberikan program ini kepada pelajar di Namibia merupakan upaya  WFP  untuk  perwujudan  Piagam  PBB  khususnya  yang  menegaskan  keyakinan pada  hak  asasi  manusia  yang  fundamental,  yaitu  pada  persamaan  hak  laki-laki  dan perempuan  di  Namibia  dalam  memperoleh  kesetaraan  dan  memperluas  akses  terhadap peluang pendidikan bagi anak-anak yang kurang beruntung, terutama anak yatim piatu dan  pelajar  sekolah  yang  rentan.  Hal  ini  menunjukan  peran  WFP  dalam mempromosikan  kemajuan  sosial  dan  standar  hidup  yang  lebih  baik  dalam  kebebasan yang lebih besar.

## EP-RBJ-Regional: Persiapan El Niño untuk Kawasan Selatan Afrika
WFP  membuat  program  yang  mengalokasikan  dana  sebesar  $  285.288  untuk mendukung kegiatan kesiapsiagaan khusus di kawasan selatan Afrika untuk menangani Kesiapan El Niño Regional, termasuk salah satunya Namibia. Program ini direncanakan dijalankan  selama  durasi  tiga  bulan  dari  9  November  2015  -  8  Februari  2016  (World Food Programme, 2016: 2). Namun demikian, program ini pada praktiknya berjalan dari 9 Januari 2016-8 Februari 2016. Program ini berawal dari prediksi The Southern Africa Regional  Climate  Outlook  Forum (SARCOF)  bahwa  besar  kemungkinan  akan  terjadi
musim El Niño untuk musim tanam di tahun 2015/2016. Kondisi ini diperparah dengan musim  pertanian  yang  buruk  pada  2014-2015  yang  mengakibatkan  situasi  defisit pangan di  negara-negara kawasan. Peristiwa El Niño yang secara resmi dideklarasikan pada  bulan  Maret  2015  diperkirakan  akan  tetap  aktif  dan  mencapai  puncaknya  dari triwulan  terakhir  tahun  2015  hingga  triwulan  pertama  tahun  2016  yang  bertepatan dengan puncak musim tanam khususnya di wilayah Namibia dan diperkirakan menjadi salah satu El Niño yang terkuat selama 35 tahun terakhir. Hal ini akan berakibat buruk pada produksi tanaman dan berisiko menyebabkan defisit pangan, berpotensi dibarengi dengan depresiasi mata uang lokal, yang berkontribusi pada kenaikan harga yang tidak normal.  Hal  ini  membuat  Namibia  dan  negara  lainnya  di  kawasan  Selatan-Selatan kemungkinan  besar  akan  menghadapi  tantangan food  security yang  sangat  serius  di musim  paceklik di  tahun tersebut  dan panen tahun depannya. Oleh karena itu, melalui program ini WFP memiliki tujuan untuk mengurangi risiko dan memungkinkan orang, komunitas, dan negara memenuhi kebutuhan pangan dan gizi mereka sendiri. Pada akhir 2015,  curah  hujan  yang  dipengaruhi El  Niño menyebabkan  kondisi  lebih  kering  dari rata-rata  yang  mempengaruhi  periode  paling  kritis  dari  musim  tanam,  produksi  sereal dan  tanaman  lain  terpengaruh  kearah  negatif.  Akibat  kondisi El  Niño ,  awal  musim tanam menjadi tidak menentu dan dalam banyak kasus musim tanam menjadi tertunda di sebagian besar Afrika bagian selatan ( World Food Programme , 2016: 3).
Program  yang  dijalankan  di  delapan  negara  lainnya  di  selatan  Afrika  ini  terdiri dari beberapa tahapan kegiatan. Kegiatan pertama, yaitu Pemantauan Harga Komoditas yang ditingkatkan menggunakan Platform MVAM. Kegiatan kedua, yaitu “Pemantauan lintas  batas  Sereal/Jagung  (informal  dan  formal)”.  Kegiatan  ini  memprioritaskan pemantauan  arus  komoditas  informal  melalui  titik-titik  perbatasan  utama  untuk mengumpulkan informasi penting mengenai tingkat stok jagung serta arus perdagangan. WFP bekerja sama dengan Famine Early Warning Network System (FEWSNET) untuk memberikan  dukungan  teknis  kepada Alliance  for  Commodity  Trade  in  East  and Southern Africa (ACTESA) untuk kegiatan pengumpulan, analisis, dan penyebaran data perbatasan  tepat  pada  waktunya.  Kegiatan  ketiga,  yaitu  “Manajemen  Informasi  dan Pemetaan Bahaya di  Negara Terpilih”. Analisis  tersebut  menyimpulkan  bahwa sekitar 40,6  juta  orang  kemungkinan  besar  berisiko  karena  kekeringan.  Puncak  penelitian  ini adalah penerbitan laporan mendalam berjudul, “Implikasi El Niño di selatan Afrika dari
Perspektif food  security dan  Gizi,”  yang  diterbitkan  pada  Februari  2016.  Laporan  ini pertama  kali  diterbitkan  sebagai  sumber  referensi  utama  di  kawasan  Selatan.  Selain analisis  bahaya,  penelitian  mencakup  profil  spesifik  negara  yang  merinci  gambaran umum  makro-ekonomi,  tren food  security dan  gizi,  kesiapsiagaan  pemerintah,  dan program  perlindungan  sosial.  Kegiatan  keempat,  yaitu  “Pengembangan  Penilaian Kapasitas  Rantai  Pasokan  Regional”  yang  bertujuan  untuk  menugaskan  tim  gabungan ahli  rantai  pasokan  untuk  melakukan  penilaian  kapasitas  rantai  pasokan  regional  yang diperbarui untuk mengidentifikasi kemacetan, mengusulkan solusi, dan merekomendasikan tindakan tindak lanjut. Kegiatan kelima, yaitu “Kesiapan Komoro”. Meskipun  tidak  ada  Kantor  Perwakilan  WFP  di  Komoro, Regional  Bureau Johannesburg ’ s (RBJ)  memainkan  peran  pendukung  dalam  keadaan  darurat,  dengan kantor  perwakilan  Madagaskar  ditunjuk  sebagai  pengawas.  Mengingat  meningkatnya risiko  angin  topan  yang  sering  mempengaruhi  pulau  dan  sebagai  bagian  dari  tindakan kesiapsiagaan  RBJ,  misi  ke  Komoro  untuk  menilai  tingkat  kesiapsiagaan  pemerintah dan  meluncurkan  area  darurat  di  Pulau  Anjoan  dilakukan.  Keenam,  “Dukungan Regional  untuk  Tindakan  Kesiapsiagaan  di  Negara  RBJ  lainnya”  yaitu  dukungan kesiapsiagaan  darurat  menyeluruh  dengan  menargetkan  negara-negara  prioritas termasuk Lesotho, Namibia, dan Swaziland ( World Food Programme , 2016: 4-6).
Melalui  program  EP-RBJ-Regional  Persiapan El  Niño untuk  Kawasan  Selatan Afrika,  WFP  melakukan  analisis  bahaya  di  seluruh  wilayah  selatan  Afrika  termasuk Namibia  untuk  menentukan  populasi  potensial  yang  berisiko  terkena El  Niño .  Hal  ini dilakukan dengan meninjau data historis selama 30 tahun untuk menentukan area yang pernah terkena dampak di masa lalu dan kemungkinan akan terpengaruh lagi pada tahun 2016.  Melalui  program  ini,  WFP  telah  berupaya  untuk  menjamin  hak  masyarakat Namibia  untuk  memperoleh  kehidupan  yang  layak  dan  untuk  meningkatkan  kualitas hidup  baik  dengan  kesiapsiagaan  dalam  menghadapi El  Niño agar  masyarakat  dan pemerintah Namibia dapat memenuhi kebutuhan pangan dan gizi mereka sendiri.

## Peran Bantuan Kemanusiaan
Membentuk Program Zero Hunger
Zero Hunger adalah seruan aksi multi-level dan multi-sektoral internasional yang dibuat oleh  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  menuju  visi  dunia  tanpa  kelaparan.  Ini
menyatukan  berbagai  pemangku  kepentingan  di  tingkat  negara  untuk  berkontribusi dalam  menanggulangi  kerawanan  pangan. Zero  Hunger berada  di  pusat  Agenda Pembangunan  Berkelanjutan  2030,  yang  telah  diadopsi  oleh  pemerintah  Namibia. Tujuan Sustainable  Development  Goal 2  (SDG2)  menyerukan  kepada  negara-negara anggota  PBB  untuk “ mengakhiri  kelaparan,  mencapai food  security dan  meningkatkan gizi dan mempromosikan pertanian berkelanjutan” (Republic of Namibia, 2017: 1).
Zero  hunger disusun  berdasarkan  lima  pilar  di  mana  pengimplementasiannya  di Namibia. Pada Pilar I, WFP memberikan bantuan teknis terkait pengambilan kebijakan pemerintah  Namibia  untuk  berfokus  secara  eksplisit  membantu  memastikan  bahwa makanan terjangkau dan bisa memenuhi akses 100% sepanjang tahun. Seperti Namibia Trade  Forum (NTF)  yang  berfungsi  mengumpulkan  dan  memantau  harga  di  industri atas nama Kementerian  Industrialisasi,  Perdagangan dan Pengembangan  UKM. Forum tersebut  mengerjakan  perumusan  Piagam  Ritel,  yang  akan  mencakup  undang-undang yang melindungi konsumen. Piagam ini bertujuan untuk memfasilitasi “ pertumbuhan di dalam negeri”, sehingga memastikan bahwa produsen lokal terlindungi dari persaingan tidak  sehat  dari  produk  impor.  Melalui  Dewan  Agronomi  Namibia,  negara  tersebut ditutup  untuk  impor  biji-bijian  selama  periode  tertentu  dalam  setahun  untuk memungkinkan produksi lokal dikonsumsi di pasar (Republic of Namibia, 2017: 26).
Pilar  II:  tidak  ada  anak  yang stunting kurang  dari  dua  tahun.  WFP  bersama pemerintahan  Namibia  melakukan  bantuan  kemanusiaan  lewat  intervensi  khusus terhadap  nutrisi  mencakup  banyak  suplementasi  mikronutrien  dan  inisiatif  pemberian makanan  bayi  dan  anak.  Pemerintah  Namibia  kemudian  memperbarui  kebijakan food security dan gizi serta rencana implementasi yang mengkonsolidasikan strategi khusus gizi  termasuk  fortifikasi  pangan  secara  wajib.  Selain  itu,  ada  program  suplementasi vitamin  A  di  seluruh  negeri  yang  menargetkan  anak  usia  6-59  bulan  dan  wanita  yang baru  melahirkan.  Hal  ini  berdampak  kepada  proporsi  anak  yang  menerima  suplemen mikronutrien telah meningkat sejak survei demografi dan kesehatan Namibia 2006-2007 dari  52%  menjadi  84%  pada  2015.  Dalam  hal  mengatasi  kekurangan  yodium,  WFP lewat  pemerintah  Namibia  meluncurkan  kampanye  suplementasi  yodium  dan mengesahkan undang-undang tentang wajib iodisasi garam rumah tangga. Suplementasi zat besi selama 90 hari atau lebih selama kehamilan masih dipromosikan dan memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi (Republic of Namibia, 2017: 29).
Selanjutnya  pada  Pilar  III:  semua  sistem  pangan  berkelanjutan.  Untuk membangun ketahanan masyarakat yang terkena dampak kekeringan, dan sistem pangan Namibia  secara  lebih  umum,  Kementerian  Pertanian,  Air,  dan  Kehutanan  Namibia bersama  WFP  memulai  sejumlah  inisiatif,  yang  berkisar  dari  pengembangan  tanaman tahan  kekeringan  dan  varietas  ternak,  seperti  varietas millet mutiara Okashana yang matang  lebih  awal  dan Nguni .  Selain  itu,  teknik  mutasi  pembiakan  telah  digunakan untuk  mengembangkan  varietas  kacang  unggul  yang  tahan  terhadap  kekeringan  dan serangga.  Selanjutnya,  Kementerian  sedang  dalam  proses  melaksanakan  Program Skema  Hijau  dengan  tujuan  meningkatkan  produksi  tanaman  di  bawah  irigasi  untuk melengkapi  produksi  tanaman  di  bawah  kondisi  tadah  hujan.  Ini  bertujuan  untuk menghilangkan kesenjangan impor pangan saat ini (Republic of Namibia, 2017: 31).
Kemudian  Pilar  IV:  meningkatkan  produktivitas  dan  pendapatan  petani  kecil 100%. Namibia memiliki ruang untuk meningkatkan produktivitas petani kecil melalui peningkatan adopsi teknologi baru tambahan, intensifikasi mekanisasi,  dan lingkungan kebijakan yang dicirikan oleh koordinasi lintas dan dalam sektor, serta pemantauan dan evaluasi  proyek  dan  program  yang  efektif.  Ini  akan  memungkinkan  petani  kecil mendapatkan  keuntungan  dari  skala  ekonomi  dan  memungkinkan  mereka  untuk memanfaatkan  lahan  yang  sebelumnya  marjinal.  Selain  itu,  WFP  dan  pemerintah Namibia lewat beberapa strategi agar petani meningkatkan pendapatannya, yaitu petani didorong  menghasilkan  jagung  dan  petani  komunal  di  utara  menghasilkan mahangu ( millet mutiara)  yang  tahan  kekeringan  di  mana  merupakan  bagian  penting  dari makanan nasional (Republic of Namibia, 2017: 33).
Terakhir Pilar V: tidak ada kehilangan atau pemborosan makanan. WFP bersama Agro-Marketing  Trade  Agency  (AMTA)  mendirikan  silo  di  wilayah  utara  yaitu  di Omusati,  Kavango,  dan  Zambezi  untuk  menyediakan  Cadangan  Pangan  Strategis Nasional  di  mana  mempunyai  penyimpanan  lebih  dari  15.000  metrik  ton  untuk mengurangi  kehilangan  makanan  dengan  menyediakan  fasilitas  penyimpanan  yang layak dan memadai bagi petani. Selanjutnya WFP dan pemerintah Namibia mendirikan inisiatif Bank Makanan  pada tahun 2012 sebagai tanggapan atas protes sekitar ratusan orang  yang  mengambil  makanan  di  tempat  pembuangan  sampah  Kupferberg  di Windhoek.  Meskipun  belum  ditingkatkan,  inisiatif  ini  berfokus  pada  meminta  dan mengemas  makanan,  pakaian,  bahan  pendidikan,  dan  kebutuhan  dasar  lainnya  untuk
orang-orang yang rentan daripada membiarkan bahan tersebut dibuang dan memberikan pendekatan yang terorganisir untuk  distribusi  dan pengumpulan makanan (Republic of Namibia, 2017: 36).
Kelima  pilar  dalam  program  ini  juga  sebagai  bentuk  bantuan  kemanusiaan  WFP terhadap  isu  kerawanan  pangan  di  Namibia,  di  mana  masyarakat  Namibia  tidak  dapat menyediakan kebutuhan dasarnya, yaitu akses terhadap makanan. Hal ini berkaitan juga terhadap  perlindungan  hak  asasi  manusia  yaitu  masyarakat  dapat  secara  bebas mengakses makanan untuk pembangunan kelangsungan hidup mereka, baik itu laki-laki dan perempuan, maupun dari negara-negara manapun.

## Food Security Analysis
WFP  membantu  Pemerintah  Namibia  untuk  memperkuat  basis  bukti food  security negara  melalui  program  ini untuk  menginformasikan  dialog  kebijakan  dan  rancangan dalam  mengatasi  kelaparan.  Sistem  Pemantauan Food  Security dan  Gizi  merupakan salah  satu  program  dari food  security  analysis yang  dikembangkan  dengan  dukungan WFP untuk mengumpulkan informasi tentang konsumsi pangan rumah tangga individu, pendapatan mereka, dan strategi yang mereka kembangkan untuk mengatasi situasi sulit untuk  memungkinkan  mekanisme  respons  yang  tepat.  Program  ini  didasarkan  pada pendekatan  pemangku  kepentingan  banyak  yang  mengintegrasikan  indikator food security seperti  kesehatan,  peternakan,  produksi  tanaman,  dan  lain-lain  untuk memberikan gambaran food security yang komprehensif ( World Food Programme , n.d.: 3).
Tujuan program ini untuk membangun kapasitas teknis dalam struktur pemerintah Namibia agar dapat secara efektif mengkoordinasikan sistem yang ada, menyelaraskan analisis  data  dan  menghasilkan  produk  informasi  yang  akan  digunakan  untuk  deteksi dini  /  peringatan  perubahan  kondisi food  security ,  serta  untuk  pengambilan  keputusan dan  intervensi  tepat  waktu.  Program  ini  juga  membantu  mendeteksi  dan  melacak perubahan  dalam  situasi food  security masyarakat  seiring  waktu  &  ruang;  dan memberitahu  Pemerintah  Namibia  ketika  situasi  memburuk  untuk  memastikan  bahwa bantuan  dapat  diberikan  dengan  cara  dan  waktu  yang  tepat  ( World  Food  Programme , n.d.: 3).
Beberapa  contoh food  security  analysis lewat  Sistem  Pemantauan Food  Security dan  Gizi  yang  dilakukan  oleh  WFP  untuk  memberikan  gambaran  analisis  situasi  yang terjadi di Namibia. Pada hasil analisis yang dilakukan oleh WFP pada November 2014, ditemukan  peningkatan  panen  yang  dilakukan  pada  tahun-tahun  sebelumnya.  Kondisi food security rumah tangga kemungkinan besar akan tetap stabil hingga puncak periode kelaparan  (Desember  hingga  Maret)  ketika  stok  makanan  diperkirakan  akan  habis. Prediksi untuk fenomena cuaca El Niño yang muncul adalah bahwa cuaca akan ringan. Namun,  dampak  keseluruhannya  tetap  tidak  dapat  diprediksi.  Kemudian  WFP memberikan  rekomendasi  terkait  hasil  analisis  seperti  pemantauan  musim  hujan  perlu terus  diawasi  mengingat  latar  belakang El  Niño yang  lemah  di  Samudera  Pasifik. Meskipun El  Niño dianggap  ringan,  dampak  keseluruhannya  tetap  tidak  dapat diprediksi.  Banjir  perlu  dipantau  secara  ketat  untuk  daerah  yang  diperkirakan  akan menerima  hujan  normal  sampai  di  atas  normal,  terutama  daerah  dataran  rendah  di daerah Tengah Utara ( World Food Programme & Namibia Office of the Prime Minister , 2014: 10).
Bantuan food security analysis merupakan bantuan kemanusiaan yang dijalankan WFP  yang  bersifat  teknis,  bertujuan  agar  Pemerintah  Namibia  bisa  mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan  terburuk  terjadinya  kelaparan  yang  mengakibatkan kerawanan  pangan  di  Namibia,  seperti  perubahan  cuaca  atau  iklim. Food  security analysis yang  dijalankan  WFP  berguna  untuk  pengambilan  kebijakan  Pemerintah Namibia dalam mitigasi untuk  mengurangi  kerentanan pangan yang ditimbulkan, yang mana peran ini salah satu bagian dari sekuritisasi pangan yang bersifat teknis dijalankan oleh WFP.
Memberikan  Penguatan  Kapasitas  kepada  Entitas  Pemerintah  yang  Terlibat dalam Kebijakan dan Program terkait Kelaparan
Meningkatnya  efek  perubahan  iklim  di  Namibia  secara  signifikan  mempengaruhi food security dan  gizi.  Hal  ini  membuat  upaya  untuk  mengatasi  dampak  perubahan  iklim menjadi  sangat  penting  mengingat  adanya  konsekuensi  akibat  dari  kerusakan lingkungan,  yang  mana  kerusakan  di  satu  area  dapat  berdampak  terhadap  komunitas yang  tinggal  di  area  tersebut  atau  bahkan  dapat  menyebabkan  bencana  global  (Lassa, 2010:  22). Atas  permintaan  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Pariwisata,  WFP
memberikan  dukungan  melalui  studi  perubahan  iklim  dengan  menyediakan  data  yang diperlukan  untuk  peringatan  dini,  kesiapsiagaan,  dan  respon.  Analisis  tersebut didasarkan pada catatan jangka menengah (1981–2018) curah hujan, vegetasi dan suhu. Temuan  dari  studi  digunakan  untuk  menginformasikan  penilaian  kerentanan,  yang dilakukan  untuk  menentukan  kemajuan  adaptasi  dan  mitigasi  perubahan  iklim.  Hal  ini diinformasikan  dari  Komunikasi  Nasional  Keempat  untuk  Konvensi  Kerangka  Kerja PBB  tentang  Perubahan  Iklim,  yang  memberikan  informasi  terbaru  tentang  upaya negara  untuk  mengatasi  perubahan  iklim  dan  pengaruhnya,  termasuk  penilaian kerentanan mereka yang bergantung pada iklim sensitif seperti sektor pertanian ( World Food Programme , 2019a: 10).
Selain  itu,  temuan  dari  studi  tersebut  memberikan  informasi  tentang  penggerak iklim  yang  mempengaruhi  kerawanan  pangan.  Menggunakan  analisis,  catatan  konsep dengan  rekomendasi  tentang  bagaimana  memperkuat  sistem  peringatan  dini  terkait perubahan  iklim  Namibia,  dikembangkan  dan  disetujui  oleh  Kementerian  Lingkungan Hidup. Catatan konsep menguraikan kegiatan dan sistem yang akan dikembangkan dan ditingkatkan untuk memastikan bahwa informasi terkait iklim disampaikan secara tepat waktu dan akurat kepada petani. Hal ini juga memberikan rekomendasi kepada Kantor Perdana  Menteri  Namibia  tentang  mitigasi  bencana  yang  disebabkan  iklim.  Bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup, WFP mengajukan proposal ke berbagai donor untuk pendanaan pelaksanaan program ( World Food Programme , 2019a: 10).
WFP  memberikan  dukungan  teknis  untuk  pengembangan  perangkat  pemantauan dan evaluasi dari Departemen Manajemen Risiko Bencana dan alat pelaporan. Rencana tersebut mencerminkan keselarasan strategi Pemerintah Namibia dengan Fifth National Development  Plan (NDP5)  dan  Kerangka  Kerja  Sendai.  NDP5  menguraikan  prioritas Namibia  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  ekonomi,  politik,  dan  sosial  warganya selama  lima  tahun.  Kerangka  kerja  global  PBB  Sendai  bertujuan  untuk  mencapai pengurangan  risiko  bencana  yang  substansial,  kematian,  dan  mata  pencaharian  yang terganggu di tahun-tahun mendatang ( World Food Programme , 2019a: 11).
Selama  tahun  2017-2019,  WFP  mendukung  pengembangan  Strategi  Komunikasi Bencana,  sebuah  strategi  nasional  tentang  bagaimana  informasi  bencana  harus disampaikan. Kementerian Teknologi Informasi dan Komunikasi terus menggunakannya  untuk  memandu  kegiatan  advokasi,  termasuk  yang  dilakukan  oleh
Komite  Penilaian  Kerentanan  Namibia.  WFP  memberikan  masukan  teknis  untuk kerangka ketahanan Masyarakat Pembangunan Afrika Selatan, yang akan menjadi dasar untuk  pengembangan  strategi  ketahanan  nasional  Namibia  ( World  Food  Programme , 2019a: 11).
Kemudian  Pemerintah  Namibia  meminta  WFP  untuk  memberikan  dukungan teknis  dan  koordinasi  dalam  mengembangkan  pedoman  profil  risiko  tentang kemungkinan  bencana  alam  dan  dampak  terkaitnya.  Pedoman  ini  kemudian  disusun dalam dokumen “ Crisis Response Revision of  Namibia  Country Strategic Plan (2017– 2022) and corresponding budget increase” dan “ Namibia Annual Country Report 2020: Country Strategic Plan 2017 – 2022 ”. Pedoman ini memberikan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengembangkan profil risiko regional dan nasional. Setelah didukung oleh  Pemerintah  Namibia,  pedoman  ini  berfungsi  sebagai  sumber  manajemen  risiko bencana  yang  dapat  digunakan  oleh  pemerintah  dan  mitra  pembangunan  untuk merencanakan,  menanggapi,  dan  memitigasi  kemungkinan  dampak  bencana  dan dampak  perubahan  iklim.  Selanjutnya,  dialog  pertama  tentang  pengembangan  strategi ketahanan  nasional  diadakan  di  bawah  kepemimpinan  WFP  dan  mengarah  pada pemetaan intervensi ketahanan di seluruh negeri ( World Food Programme , 2019a: 11).

## Simpulan
Kelaparan yang mengakibatkan kerawanan pangan melanda Namibia telah berimplikasi buruk  secara  jangka  panjang  telah  membuat  WFP  memberikan  upaya  bantuan  dalam menangani  kasus  tersebut.  Melalui  program  bantuannya,  WFP  telah  berkontribusi mengurangi angka kelaparan dan membantu upaya penyelesaian isu kerawanan pangan di  Namibia.  Pada  perannya  sebagai  OI  dalam  melindungi  HAM  dan  bantuan kemanusiaan,  WFP  dapat  dikatakan  menjalankan  perannya  dengan  baik  karena  dari masing-masing ketiga program mereka berhasil diimplementasikan.
Peran  WFP  dalam  menangani  isu  kerawanan  pangan  masih  terdapat  limitasi karena  hanya  bantuan  teknis  dan  program-program  masukan  yang  dibentuk  namun belum sepenuhnya dapat mengintervensi secara keseluruhan dari kebijakan Namibia. Ini terkait  dengan  kedaulatan  yang  dimiliki  oleh  negara  terkait  dengan  pembuatan  dan pengambilan  kebijakan  sehingga  peran  OI  dalam  menangani  suatu  kasus  sepenuhnya belum  optimal.  Negara  menganggap  ketika  OI  bisa  mengintervensi  secara  penuh
kebijakan  sebuah  negara,  itu  dapat  berdampak  kepada  stabilitas  kedaulatan  negara. Artinya, negara berhak mengatur segala urusan internal dalam negerinya  tanpa campur dari  pihak-pihak  luar.  Untuk  itu,  saran  dan  harapan  peneliti  adalah  dilakukannya penelitian-penelitian  lanjutan  mengenai  bagaimana  upaya  yang  lebih  maksimal  yang seharusnya dilakukan oleh OI, yang kedepannya dapat mengintervensi kebijakan negara berdaulat  sehingga  target-target  di  tingkat  internasional  dapat  diterapkan  di  tingkat nasional sebuah negara.

## Daftar Pustaka
Archer, C. (2001). International Organizations . Psychology Press. Barkin,  S.  J.  (2006). International  Organization:  Theories  and  Institutions .  Palgrave Macmillan.
Boeije, H. (2010). Analysis in Qualitative Research (1st ed.). Sage Publications Ltd.
Fabrian,  D. T. (2015). A Nationalist  Human Resource as  a Vital Asset  for  Indonesia ’ s Development. Global: Jurnal Politik Internasional , 17 (1), 81–95. https://doi.org/10.7454/global.v17i1.27 Global Hunger Index. (2020). Namibia .
https://www.globalhungerindex.org/namibia.html.
Global  Hunger  Index.  (2020). Global  Hunger  Index:  One  Decade  to  Zero  Hunger Linking Health and Sustainable Food Systems .
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/synopsis.pdf
Integrated Food Security Phase Classification. (2020). Republic of Namibia Prolonged Drought in Namibia Drives Over 400,000 People into Food Crisis . Land,  T.,  Kariuki,  W.,  Neri,  M.,  &  Otieno,  O.  (2020). Decentralized  Evaluation: Evaluation of Namibia National School Feeding Programme 2012-2018 (Volume I) .
Lassa,  J.  (2010).  Global  Governance  of  Disaster  Risk  Reduction:  an  Introduction  to  a New  Analytical  Framework. Global:  Jurnal  Politik  Internasional , 10 (1),  17–27. https://doi.org/10.7454/global.v10i1.271
Met  Office  Hadley  Center  &  World  Food  Programme.  (2020). Food  Insecurity  & Climate Change . https://www.metoffice.gov.uk/food-insecurity-index/ Namibia  Ministry  of  Education,  &  World  Food  Programme.  (2012). The  Namibian School Feeding Programme Transition Case Study . Nickanor,  N.  M.,  &  Kazembe,  L.  N.  (2015). Climate  Change  and  Food  Security  in Namibia .
O ’ Brien, C. (2020). 10 Things You Wish You ’ d Always Known about Shock-Responsive Social Protection .
Pendleton,  W.,  Crush,  J.,  &  Nickanor,  N.  (2014).  Migrant  Windhoek:  Rural–Urban Migration  and  Food  Security  in  Namibia. Urban  Forum , 25 ,  191–205. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s12132-014-9220-x
Republic of Namibia. (2017). Namibia: Zero Hunger Strategic Review Report . Weiss,  T.  G.  (2016).  Humanitarian  Action.  In  J.  K.  Cogan,  I.  Hurd,  &  I.  Johnstone (Eds.), The  Oxford  Handbook  of  International  Organizations (pp.  303–322).
Oxford University Press. World  Food  Programme.  (n.d.-a). Namibia .  Diambil  January  16,  2021,  dari https://www.wfp.org/countries/namibia
World  Food  Programme.  (n.d.-b). Strengthening  Food  Assistance  Programmes  in Namibia: An Information Note . World  Food  Programme.  (2016). Standard  Project  Report  2016:  EP-RBJ-Regional  El Nino Preparedness for Southern Africa . World  Food  Programme.  (2019a). Namibia  Annual  Country  Report  2019:  Country Strategic Plan 2017 – 2022 .
World Food Programme. (2019b). WFP Namibia: Country Brief . https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP-0000105877.pdf.
World  Food  Programme.  (2020). Decentralized  Evaluation:  Evaluation  of  Namibia National  School  Feeding  Programme  2012-2018  (Evaluation  Report  Volume  1 . https://docs.wfp.org/api/documents/WFP- 0000119629/download/?_ga=2.195013480.450402018.1646213985-
568511979.1646213985.
World  Food  Programme.  (2020b). Decentralized  Evaluation:  Evaluation  of  Namibia National  School  Feeding  Programme  2012-2018 (Volume  2  Annexes) . https://docs.wfp.org/api/documents/WFP- 0000119630/download/?_ga=2.224330462.450402018.1646213985-
568511979.1646213985.
World Food Programme. (2020). Social protection and safety nets .
World Food Programme. (2021). Climate Change in Southern Africa . A Position Paper for the World Food Programme in the Region. 1-31.
World  Food  Programme,  &  Namibia  Office  of  the  Prime  Minister.  (2014). Food Security Trends & Vulnerability .
Young,  H.  R.,  Shepherd,  T.  G.,  Acidri,  J.,  Cornforth,  R.  J.,  Petty,  C.,  Seaman,  J.,  & Todman,  L.  C.  (2020).  Storylines  for  Decision-Making:  Climate  and  Food Security in Namibia. Climate and Development , 13 (6), 515–528. https://doi.org/10.1080/17565529.2020.1808438