INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 345-354 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Peran BAPELITBANG dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Di Kabupaten Sikkap
Yani  Nani Sugo 1 ✉ , Antonius Philipus Kurniawan 2 , Vinsensius Ama Muda 3
Universitas Nusa Nipa, Maumere
Email: sugoyani97@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan Perencanaan dan Penelitan dan Pengembangan ( Bapelitbang ) dalam meningkatakan penerimaan pajak hotel dan pajak Restoran di Kabupaten Sikka. Pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode observasi, wawancara dan  dukumentasi  pada  Bapelitbang  khususnya  di  bidang  Perekonomian  Dan  Sumberdaya  Manusia (PSDA  )  yang  memiliki  kewajiban  untuk  melakukan  monitoring  serta  evaluasi  terhadap  penerimaan Pendapatan  Asli  Daerah  meliputi  penerimaan  Pajak  Hotel  dan  Pajak  Restoran  .  Hasil  Penulisan  ini menunjukan  bahwa  bapelitbang  tururt  berperan  dalam  meningkatakan  penerimaan penerimaan,efesiensi, dan kualitas pelayanan. Bayak tugas yang harus dilaksanakan oleh bidang PSDA serta jumlah sedikitnya personel pada bidang tesrsebut menajdi kendala tersendiri bagi bidang PSDA dalam menjalankan perannya dalam monitoring dan mengkoordinasi terkait penrimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran.
Kata Kunci: Peran, Pajak Hotel, Pajak Restoran ,Bapelitbang
Abstract
This research aims to determine the role the Planing, Research and Development Agency (Bapelitbang) in increasing hotel tax and restaurant tax revenues in Sikka regency. The data collection methods used in this research were observation, interview and documentation at Bapelitbang, especially in the field of economics and human resources ( PSDA), which has the obligation to monitor and evaluate regional income  tax  including  hotel  tax  and  restaurant  tax  revenues.  The  result  of  this  research  shows  that Bapelitbang plays a role in increasing revenue, efficiency and service quality. There are many tasks that must be carried out by the PSDA sector in carrying out its role in monitoring and coordinating hotel tax and restaurant tax revenues.
Keywords: Role, Hotel Tax, Restaurant Tax, Bapelitbang

## PENDAHULUAN
Pada  era  kemajuan  teknologi  seperti  sekarang  ini,  banyak  sekali  perubahan  yang terjadi baik perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan teknologi yang semakin cepat di era ini.  Era  yang  kemudian  lebih  dikenal  dengan  istilah  Era  Revolusi  4.0  ini  menuntut pemerintah,  industri,  dan  juga  perusahaan  untuk  mengerahkan  segala  persiapan  dalam menyikapinya. Hal ini tidak terkecuali juga dalam dunia pendidikan.
Dunia  pendidikan  juga  dituntut  untuk  berinovasi  dengan  membuat  suatu  sistem pembelajaran baru yang dapat meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing dimulai dari tingkatan pendidikan yang paling rendah hingga pada tingkat perguruan tinggi. Berbicara mengenai  inovasi  dalam  dunia  pendidikan,  Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset, dan  Teknologi  (Kemendikbudristek)  juga  telah  menciptakan  suatu  terobosan  sistem pembelajaran baru yang kemudian dikenal dengan nama program Merdeka Belajar.
Bagi perguruan tinggi, program merdeka belajar ini didesain dengan harapan agar dapat mencetak lulusan universitas yang tangguh dalam menghadapi perubahan. Terdapat banyak  kegiatan  daripada  program  Merdeka  Belajar  ini,  salah  satunya  adalah  dengan kegiatan  Magang/Praktek  Kerja bersertifikat  pada industri maupun tempat kerja lainnya. Kegiatan magang ini didesain agar mahasiswa dapat belajar mengenai situasi dunia kerja secara langsung, sehingga nantinya akanmelahirkan lulusan atau wisudawan yang sudah paham dan juga berpengalaman dalam dunia kerja.
Beberapa  Perguruan  Tinggi  di  Indonesia  telah  banyak  yang  menyelenggarakan kegiatan Magang Bersertifikat bagi mahasiswanya, salah satu Perguruan tinggi yang juga menjalankan kegiatan Magang ini adalah Universitas Nusa Nipa Indonesia. Universitas Nusa
Nipa Indonesia adalah salah satu kampus swasta yang berada di daerah Kabupaten Sikka yang didirikan sejak tahun 2005.
Pada  tanggal  16  Agustus  2023,  Universitas  Nusa  Nipa  mengutus  sebanyak  11 Mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen untuk melakukan kegiatan  Magang/Praktek  Kerja  pada  Kantor  Bapelitbang  Kabupaten  Sikka  yang  mana dalam kesempatan ini penulis Juga merupakan salah satu Mahasiswa yang berkesempatan mengikuti kegiatan ini.
Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan adalah salah satu perangkat daerah  pada  lingkup  pemerintah  Kabupaten  Sikka  mempunyai  tugas  membantu  Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.
Dalam  proses  melakukan  kegiatan  magang  ini,  penulis  ditempatkan  pada  Bidang Perekonomian  dan  Sumber  Daya  Alam  (PSDA).  Bidang  PSDA  sendiri  adalah  salah  satu bidang  yang  terdapat  pada  kantor  Bapelitbang  Kabupaten  Sikka  yang  mana  bidang  ini mempunyai  tugas  untuk  melaksanakan  sebagian  tugas  Kepala  Badan  dalam  menyusun, menyiapkan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengatur, memantau dan mengevaluasi  serta  melaporkan  kegiatan  perencanaan  pembangunan  daerah  bidang ekonomi  meliputi  urusan  bidang  perindustrian,  perdagangan,  koperasi,  keuangan, penanaman  modal,  tenaga  kerja,  pariwisata,  lingkungan  hidup,  pertanian,  kehutanan, pangan,  kelautan  dan  perikanan,  energi  dan  sumber  daya  mineral.  Dalam  kegiatannya, bidang PSDA juga melaksanakan fungsinya yang salah satunya adalah fungsi pelaksanana monitoring,  evaluasi  dan  laporan  pelaksanaan  tugas  pada  Bidang  Ekonimi.  Dalam menjalankan  fungsinya  ini,  bidang  PSDA  melakukan  kegitan  Monitoring  dan  Evaluasi Pendapatan  Asli  Daerah  (MONEV  PAD)  pada  sejumlah  Organisasi  Pemerintah  Daerah pengampu PAD yang berada di daerah Kabupaten Sikka.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang di peroleh suatu daerah dari hasil pemanfaatan sumber daya yang ada di daerah itu sendiri. Menurt UUD No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanagan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pasal 1 poin ke 18 menyatakan bahwa PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang di punggut berdasarkan Peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perluh  diketahuai  bahwa  sumber  penerimaan  PAD  salah  satunya  berasall  dari  hasil pemungutan pajak daerah (Weo et al, 2022).
Pajak Daerah menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengertian Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi
wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan  undang-undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pajak Hotel menurut PERDA Sikka Nomor 10 tahun 2017 dalam Pasal 1 poin ke 9 pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Pelayanan yang disediakan oleh hotel berupa jasa  penginapan/peristirahatan  termasuk  jasa  terkait  lainnya  dengan  dipungut  bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk  pariwisata, wisma pariwisata,  pesanggrahan, rumah  penginapan  dan  sejenisnya,  serta  rumah  kos  dengan  jumlah  kamar  lebih  dari  10 (sepuluh). Sedangkan pajak restoran menurut PERDA Sikka Nomor 10 tahun 2017 dalam Pasal 1 poin ke 11 adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
Berikut  tabel  data  target  dan  realisasi  penerimaan  Pajak  Hotel  dan  Pajak  Restoran Kabupaten Sikka dari tahun 2018 – 2022 :
Tabel 1.1  Target dan Realisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Sikka Tahun
2018 – 2022 Jenis Pajak TAHUN 2018 2019 2020 2021 2022 Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisa si Target Realisa si Pajak Hotel 1.900.000. 000 1.422.490. 204 1.400.000. 000 1.261.02 5.600 254.787.5 00 338.064.0 79 292.088. 000 573.46 2.387 1.092.0 88.000 907.37 4.048 Hotel Bintang Satu (2016) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Losmen/Rum ah Penginapan/ Pesanggraha n/Hostel/Ru mah Kos 1.900.000. 000 1.422.490. 204 1.400.000. 000 1.261.02 5.600 254.787.5 00 338.064.0 79 Pajak Restoran 1.900.000. 000 1.538.000. 493 1.310.207. 500 2.096.2 62.099, 80 1.556.034. 000 2.024.849 .089,50 Restoran 1.187.503. 485 1.009.774. 212 800.000.0 00 841.229. 047 54.548.50 0,00 123.652.3 35 62.534.0 00 280.281 .541,00 672.35 0.558 275.59 0.494 Rumah Makan 617.494.2 01 456.425.. 581 430.000.0 00 1.181.010 .552,80 1.501.485. 500 1.846.284. 554,50 1.721.03. 000 1.369.6 70.715, 50 2.583. 488.70 0 2.085.6 25.109 Warung 0,00 1.183.200 207.500 882.500 0,00 0,00 62.759.0 00,00 62.135. 000,00 82.795 .000 101.182. 45
Pedagang Kaki Lima 95.002.31 4 70.617.50 0 80.000.00 0 73.140.0 00,00 54.775.50 0 54.912.20 0 0,00 0,00
Berdasarkan  data  pada  tabel  diatas,  dapat  dilihat  baik  target  maupun  realisasi penerimaan  Pajak  Hotel  dan  Pajak  Restoran  secara  totalnya  mengalami  fluktuatif.  Pajak Hotel Kabupaten Sikka mengalami kenaikan realisasi penerimaan yang cukup besar pada tahun  2022  dan  penurunan  cukup  besar  pada  tahun  2020.  Sedangkan  Pajak  Restoran Kabupaten Sikka mengalami kenaikan realisasi penerimaan yang cukup besar pada tahun 2019 dan mengalami penurunan pada tahun 2020.

## METODE PENELITIAN
Kegiatan magang kerja ini dilaksanakan di kantor Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka di Jalan Mawar Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten  Sikka.  Kegiatan  magang  kerja  dijalankan  selama  kurang  lebih  empat  bulan terhitung  dari  tanggal  16  Agustus  2023  sampai  tanggal  23  Desember  2023.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  kegiatan.  Data  yang  dikumpulkan  dengan metode  wawancara  bersama  Kepala  Bidang  Perencanaan,  Pengembangan  dan  Evaluasi Pembangunan Daerah. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif..

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Selama melaksanakan proses magang pada kantor Bapelitbang Sikka, banyak kegiatan yang telah dilaksanakan. Beberapa diantaranya adalah kegiatan Verifikasi dan Validasi data peserta  penerima  bantuan  iuran  (Verval  P3KE).  Kegiatan  Verval  P3KE  ini  dilaksanakan dengan mendata langsung di tiap-tiap desa dan kelurahan terkait keadaan peserta P3KE untuk  mengetahui  apakah  peserta  yang  namanya  telah  tedaftar  tersebut  masih  layak menjadi penerima bantuan iuran atau tidak. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memastikan apakah bantuan tersebut tepat sasaran atau tidak serta mampu memangkas anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Selain  kegiatan  diatas,  ada  kegiatan  lain  juga  yang  dilakukan  oleh  bidang  PSDA berupa, Monitoring dan Evaluasi Daerah Aliran Sungai (Monev DAS), melakukan sosialisasi Daerah Aliran Sungai (DAS), selain itu bidang PSDA juga melakukan Monitoring dan Evaluasi terkait Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Monev UMKM), serta melakukan Monitoring dan Evaluasi terkait Pendapatan Asli Daerah (Monev PAD).
Selama melakukan monitoring penerimaan Pajak Hotrl dan Pajak Restoran, diketahui penerimaan Kabupaten Sikka dari tahun 2018 – 2022 adalah sebagai berikut:
Data Target Penerimaan Pajak Hotel 2018 – 2021
Tabel 5.1 Target Penerimaan Pajak Hotel No Tahun Target Pajak Hotel (Rp) 1 2018 1.900.000.000 2 2019 1.400.000.000 3 2020 254.787.500 4 2021 292.088.000 5 2022 1.092.088.000
Data Realisasi Target Penerimaan Pajak Hotel  2018 – 2022 Tabel 5.2 Realisasi Penerimaan Pajak Hotel No Tahun Realisasi Pajak Hotel (Rp) 1 2018 1.422.490.204 2 2019 1.261.025.600 3 2020 338.064.079 4 2021 573.462.387 5 2022 907.374.048
Data Penerimaan Target Pajak Restoran 2018 – 2022
Tabel  5.3 Target Penerimaan Pajak Restoran No Tahun Realisasi (Rp) 1 2018 1.900.000.000 2 2019 1.310.207.500 3 2020 1.556.034.00 4 2021 5 2022

## Data Realisasi Penerimaan Pajak Restoran 2018 – 2022
Tabel 5.4 Realisasi Penerimaan Pajak Restoran No Tahun Realisasi (Rp) 1 2018 1.538.000.493. 2 2019 2.096.262.099,80 3 2020 2.024.849.089,50
4 2021 - 5 2022 -

## Pembahasan
Badan  Perencanaan  dan  Penelitian  dan  Pengembangan  (Bapelitbang)  turut mengambil peran dalam penerimaan Pendapatan Asli daerah ( PAD) di kabupaten Sikka. Peran  Bapelitbang  ini  sesuai  dengan  fungsi  Bapelitbang  itu  sendiri,  Yaitu  fungsi perencanaan, penelitian dan juga fungsi pengembangan daerah. Perlu diketahui bersama bahwa  tinggi  atau  rendahnya  penerimaan  Pendaptan  Asli  Daerah  (PAD)  pada  suatu kabupaten  dipengaruhi  dari  seluruh  sumber  PAD  yang  mana  salah  satunya  berasal  dari penerimaan Pajak Daerah. Dalam kaitanya dengan penerimaan Pajak Daerah dan sesuai dengan fungsi Bapelitbang seperti yang telah dijelaskan diatas maka diketahui bahwa peran Bapelitbang dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah adalah Sebagai berikut :

## 1. Perencanaan
Bapelitbang  bertanggung  jawab  untuk  merancang  dan  menyusun  rencana  pajak daerah  untuk  meningkatkan  penerimaan  pajak  Hotel  dan  Restoran.  Dalam  hal  ini, Bapelitbang memiliki tugas untuk menyusun rencana pajak daerah yang memprhitungkan faktor-faktor  potensi  penerimaan  efisiensi  dan  kualitas  pelayanan.  Rencana  ini  menjadi dasar bagi pemerintah Kabupaten dan Retribusi Daerah, hal ini sesuai dengan peraturan Bupati Sikka No.48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan  dan Penelitan  dan Pengembangan. Terkait  dengan penerimaan Pajak Daerah, Bidang yang berperan melakukan koordinasi serta menjalankan tugas dan fungsi Bapelitbang dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah adalah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA). Banyaknya tugas yang harus dilaksanakan oleh bidang PSDA serta jumlah sedikitnya jumlah personel pada bidang tersebut menjadi kendala tersendiri bagi bidang PSDA dalam menjalankan perannya dalam monitoring dan mengkoordinasi terkait penerimaan Pajak Daerah.
2. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala  Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam  (PSDA)  menyatakan  bahwa  Pemerintah  Kabupaten  Sikka  melalui  Badan Perencanaan  Pembangunan  dan  Pengembangan  (Bapelitbang)  telah  merumuskan beberapa program kerja untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Sikka. Berikut beberapa program tersebut :
a. Peningkatan Kapistas Petugas Pajak
1) Pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) kepada petugas pajak terbaru, teknik pemeriksaan pajak, dan strategi penagihan pajak yang efektif.
2) Peningkatan  kualitas  SDM  melalui  pendidikan  formal  dan  informal,  seperti seminar, workshop dan pelatihan.
b. Peningkatan Pajak Daerah Dan Pengawasaan Wajib Pajak
1) Pendataan  ulang  wajib  pajak  hotel  dan  restoran  untuk  memastikan  semua wajib pajak terdaftar dan terdata dengan benar
2) Intensifikasi pengawasaan terhadap wajib pajak, termasuk pemeriksaan rutin dan inspeksi mendadak.
3) Penerapan  sistem  informasi  pajak  daerah  yang  terintegrasi  untuk memudahakan proses pendataan,pengawasaan dan penagihan pajak
c. Peningkatan Kesadarandan  Kepatuhan Wajib Pajak
1) Sosialsasi dan edukasi kepada wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak dan sanksi bagi yang tidak patuh
2) Pemberian pengharagaan  kepada wajib pajak yang patuh  dalam membayar pajak.
3) Peningkatan  pelayanan  kepada  wajib  pajak,  seperti  penyederhanaan  proses pembayaran pajak dan pemberian informasi yang mudah diakses.
d. Peningkatan Kerjasama Antar Instasi
1) Kerja sama dengan aparat penegak hukum (APH) untuk menidak wajib pajak yang tidak patuh.
2) Kerja sama dengan Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatfi untuk meningkatkan potensi pajak hotel dan restoran.
3) Kerja  sama  dengan  Bank  Pembangunan  Daerah  (BPD)  untuk  memudahkan proses pembayaran pajak.
e. Inovasi Dan Digitalisasi Layanan Pajak
1) Pengembangan aplikasi mobile untuk pembayaran pajak online.
2) Penerapan system e-faktur untuk meningkatakan transparasi  dan akuntabilitas pengelolaan pajak.
3) Pemanfaatan teknologi big data untuk analisis dan profiling wajib pajak.
f. Penibngkatan Potensi Pajak
1) Pengembangan  kawasan  wisata  baru  untuk  menarik  wisatawan  dan meningkatkan potensi pajak hotel.
2) Pembinaan pengembangan usaha kecil menegah (UKM) untuk meningkatkan potensi pajak restoran.
3) Penyelengaraan  event-event  besar  untuk  menarik  wisatawan  dan meningkatkan potensi pajak hotel dan restoran.
Diharapkan  dengan  program-program  kerja  tersebut,  penrimaan  pajak  hotel  dan pajak  restoran  di  Kabupaten  Sikka  dapat  meningkat  secara  signifikan.  Hal  ini  akan beerdampak positif  pada peningkatan pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sikka.

## SIMPULAN
Kesimpulan penelitian  ini  menunjukan  bahwa bapelitbang tururt  berperan dalam meningkatakan penerimaan penerimaan,efesiensi,  dan kualitas pelayanan. Bayak tugas yang harus dilaksanakan oleh bidang PSDA serta jumlah sedikitnya personel pada bidang tesrsebut  menajdi  kendala  tersendiri  bagi  bidang  PSDA  dalam  menjalankan  perannya dalam monitoring dan mengkoordinasi terkait penrimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggoro, Dwi, Dimas. (2017). Pajak daerah dan retribusi daerah. Jakarta: UB Press.
Anwar, M. Jusuf. (2012). Hukum Pajak: Teori  dan Praktek. Jakarta: PT  Kencana Prestasi Cendikia.
Mahmudi.  (2020). Analisis  Pendapatan  asli  daerah  dan  dana  perimbangan  terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.Semarang: Universitas Semarang.
Mardiasmo. (2018). Otonomi daerah sebagai upaya memperkokoh basis perekonomian daerah. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
Peraturan Bupati Sikka Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas  dan  Fungsi  Serta  Tata  Kerja  Badan  Perencanaan  Dan  Penelitian  Dan Pengembangan.   15    Desember    2016.  Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 48. Maumere.
Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2011. Pajak Daerah. 24 Desember 2011. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2011 Nomor 10. Maumere.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Pedoman pengelolaan keuangan daerah. 15 Mei 2006. Jakarta.
Purwomartani.  (2014).  Pajak  dan  retribusi  daerah  edisi  revisi.  Yokyakarta:  UII  Press Yogyakarta.
Samosir, Magdalena Sirawati. (2020). Analisis pengaruh kontribusi dan efektifitas pajak hotel  restoran,  dan  hiburan  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  pada  Badan Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Sikka. Journal  Of  Publicaministration  Governmen 1:37
Sitompul,  Maradona  &  Lubis,  Atmey.  (2013).  Analisis  sumber-sumber  pendapatan  asli daerah sebagai modal pembangunan. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik 1(1):1-10
Soemitro  Djojohadikusumo,  Rochmat.  (2010). Hukum  Pajak.  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada.
Soemitro, R. (2004). Hukum pajak Indonesia. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Soemitro, R. (2004). Hukum pajak suatu pengantar. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada Soeparmono. (2004). Hukum administrasi negara. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
Sutrisno. 2001. Konsep pendapatan asli daerah. Jakarta : Rajawali.
Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007. Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
17 Juli 2007.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85.Jakarta.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  33  Tahun  2004. Tentang  Perimbangan Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  Dan  Pemerintah  Daerah.  15  Oktober  2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta.
Vianey,Y .M., Dekrita, Y. A., & Aek (2023). Analisis keuangan pada BLUD RSUD dr. TC Hillers Maumere  :  Skripsi  tidak  diterbitkan.  Maumere  :  Program  studi  manajemen .Universitas Nusa Nipa
Weo,  R.,  Kurniawan,  AP,  &  Muda,  VA  (2022).  Peran  Bapelitbang  dalam  meningkatkan penerimaan pajak daerah Jurnal Projem UNIPA, 9(1), 01-06.