Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020
KONSTRUKSI PUNGUTAN LIAR PADA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DASAR
Dedi Mulyadi 1

## Abahpoli@gmail.com

## ABSTRAK
Bantuan  Oprasional  Sekolah  (BOS)  merupakan  program  Pemerintah  untuk menyukseskan  pendidikan  wajib  belajar  9  tahun,  yang  dibiayai  oleh  Program Konpensasi  Pengurangan  Subsidi  Bahan  Bakar  Minyak  (PKPSBBM),  namun meskipun adanya Bantuan Oprasional Sekolah (BOS). Implementasi pelaksanaan penyelenggaraan  pendidikan  seperti  sekarang  ini,  tidak  akan  terlepas  dari permasalahan  yang  muncul,  yang    salah  satunya  permasalahan  tentang  pungutan liar
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif  yang bersifat  deskriptif  analisis,  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  menggunakan data  primer  dan  data  sekunder  berupa  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan tertier sebagai  data  utama.  Setelah  data  sekunder  dan  primer  terkumpul,  kemudian diadakan analisis secara kualitatif
Berdasarkan  hasil  analisis  data,  disimpulkan  bahwa  konstruksi  pungutan pendidikan  pada  dasarnya  dibuat  kepala  sekolah  dan  komite  sekolah.  Pungutan liar  pada  penyelenggara  pendidikan  dasar  dengan  berbagai  modus  operandinya sudah  menjadi  rahasia  umum  bagi  masyarakat  dan  hal  ini  sulit  dicegah  karena melibatkan  stakeholders  pada  lembaga  tersebut.  Padahal  Pungutan  liar bertentangan  dengan  Pasal  9  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Dan Kebudayaan  No  44  tahun  2012  tentang  Pungutan  Dan  Sumbangan  Biaya Pendidikan  Pada  Satuan  Dasar  dan  Terjadinya  pungutan  liar  tentu  ada penyebabnya, faktor penyebab pungli secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
Kata Kunci:  Konstruksi, Pungutan Liar, Penyelenggara Pendidikan
1 Guru SMPN 2 Panyingkiran Majalengka.

## A. Latar Belakang
Indonesia adalah negara hukum dan dalam kehidupan masyarakat nya pun, tidak terlepas dari aturan-aturan yang berlaku, baik aturan yang tertulis maupun aturan  yang  tidak  tertulis,  yang  meliputi  segala  bidang  kehidupan  manusia termasuk  di  bidang  pendidikan.  Peraturan-peraturan  tersebut  harus  ditaati sepenuhnya  oleh  warga  negara.  Peraturan  tersebut  ada,  dengan  tujuan  untuk terciptanya  kemakmuran  dan  keadilan  dalam  lingkungan  masyarakat.  Apabila peraturan-peraturan  tersebut  dilanggar,  maka  akan  mendapatkan  sanksi  yang tegas bagi yang melanggarnya.
Sejalan  dengan  arah  kebijakan  pemerintah,  program  pembangunan pendidikan    perlu  di  tetapkan  sebagai  elemen  sentral  pengembangan  sumber daya  manusia.  Peningkatan  mutu  pendidikan  merupakan  langkah  strategis dalam  pengembangan  sumber  daya  manusia.  Maka,  pemerintah  berkewajiban untuk menyediakan pendidikan gratis dan bermutu kepada setiap warga negara sebagaiamana  di  sebutkan  dalam  Pasal  31  ayat  (1)  dan  (2)  UUD  1945  yang menyatakan bahwa:
(1). Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan.
(2). Setiap  warga  Negara  wajib  mengikuti  pendidikan  dasar  dan pemerintah wajib membiayainya.
Amanat konstitusi ini di perkuat dengan Pasal 34 ayat (2) dan (3) Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  tahun  2003  tentang  sistem  pendidikan nasional yang menyatakan bahwa:
(2). Pemerintah  dan  pemerintah  daerah  menjamin  terselenggaranya  wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
(3). Wajib  belajar  merupakan  tanggung  jawab  Negara  yang  di selenggarakan  oleh  lembaga  pendidikan  Pemerintah,  Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
Kebutuhan  akan  tenaga  pendidikan  harus  tercukupi  dan  kualitas  tenaga pendidik  perlu  terus  di  tingkatkan  baik  dari  segi  kompetensi,kualitas  sikap- mental  dan  etika  profesi.  Tenaga  pendidikan  merupakan  suatu  konstruksi dalam  dunia  pendidikan  guna  menghasilkan  pendidikan  bermutu  dan  yang mencerdaskan,  terlebih  dalam  krisis  kekinian  yang  menyangkut  pengetahuan dan pendidikan. Konstruksi merupakan bagian pokok dalam sebuah bangunan yang  menjadi  landasan  utama  bagi  bagian-bagian  yang  lain.  Kokohnya bangunan tersebut sangat dipengaruhi oleh konstruksinya. Dapat dianalogikan, sebuah  bangunan  pendidikan  membutuhkan  konstruksi  yang  kokoh  untuk menjaga  kekuatan  pendidikan  tersebut,  namun  pada  saat  ini,  pendidikan  di Indonesia  sangat  memprihatinkan,  hal  ini  di  sebabkan  karena  faktor  ekonomi yang  di  alami  oleh  banyak  rakyat  yang  kurang  mampu,  sehingga  pemerintah membuat  program  wajib  belajar  9  tahun  guna  menyukseskan  pendidikan  di negeri  ini  dan  salah  satu  programnya,  yakni  adanya  Bantuan  Oprasional Sekolah  (BOS)  yang  dibiayai  oleh  Program  Konpensasi  Pengurangan  Subsidi
Bahan  Bakar  Minyak  (PKPSBBM). 2 Akan  tetapi  meskipun  adanya  Bantuan Oprasional  Sekolah  (BOS).  Implementasi  pelaksanaan  penyelenggaraan pendidikan  di  zaman  modern,  seperti  sekarang  ini  tidak  akan  terlepas  dari permasalahan  yang  muncul,  yang    salah  satunya  permasalahan  tentang mahalnya  biaya  pendidikan.  Hal  ini  tentunya  menjadi  beban  bagi  sebagian orang  tua  murid  yang  ingin  memberikan  pendidikan  terbaik  bagi  putra- puterinya.  Disamping  itu,  orang  tua  murid  banyak  yang  mengeluh  karena terdapat  sekolah  yang  membebankan  murid  dengan  biaya-biaya  diluar perkiraan yang biasa disebut dengan pungutan liar.
Istilah  pungutan  liar  dewasa  ini  mendapatkan  sorotan  tajam  di  tengah- tengah masyarakat. Tindakan pungutan liar merupakan suatu pelanggaran yang tidak  sesuai  dengan  norma  hukum  dan  dapat  dikategorikan  ke  dalam  tindak pidana  korupsi.  Korupsi  merupakan  suatu  penyakit  yang  harus  mendapatkan perlawanan  secara  masif  atau  bersama-sama.  Kejahatan  korupsi  yang  dikenal dengan  kejahatan  luar  biasa  ( extraordinary  crime )  tersebut  telah  banyak merusak  sistem  tatanan  kehidupan  baik  sosial,  ekonomi,  politik.  Kejahatan yang  dilakukan  secara  berjamaah  ini  terungkap  tidak  hanya  dilakukan  di lingkungan  politik  semata,  akan  tetapi  telah  merasuki  sistem  pendidikan  di negeri ini.
Bertitik  tolak  dari    paparan  di  atas,  pungutan  dan  sumbangan  biaya pendidikan  pada  satuan  pendidikan  dasar  tertuang  dalam  Pasal  11  Peraturan Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  44  Tahun 2012  tentang  Pungutan  Dan  Sumbangan  Biaya  Pendidikan  Pada  Satuan Pendidikan Dasar yang menyatakan bahwa  Pungutan tidak boleh:
a. dilakukan  kepada  peserta  didik  atau  orang  tua/walinya  yang  tidak mampu secara ekonomis;
b. dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian  hasil  belajar  peserta  didik,  dan/atau  kelulusan  peserta  didik dari satuan pendidikan; dan/atau
c. digunakan  untuk  kesejahteraan  anggota  komite  sekolah  atau  lembaga representasi  pemangku  kepentingan  satuan  pendidikan  baik  langsung maupun tidak langsung.
Pemerintah  telah  berupaya  mengatasi  permasalahan  pendidikan  dengan memberikan  dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS),  bantuan  ini dimaksudkan  untuk  meringankan  beban  biaya  sekolah  terutama  bagi masyarakat kurang mampu dan tentunya untuk mencegah terjadinya pungutan liar   yang   dilakukan oleh oknum    kepala    sekolah dan guru. Menurut Wakil Ketua KPK M. Jasin mengungkapkan bahwa: 3
Praktik pungutan liar yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah dan guru
2 Saiful anam, Pena Pendidikan ,  PT. Reka Gagas cipta, Jakarta, 2006, hlm. 2
3 Erna Eprilianti, 2013 Pelaksanaan Pengawasan DPRD Terhadap Kebijakan Perda No. 20  Tahun  2002  Tentang  Penyelenggaraan  Pendidikan  (Studi  Deskriptif  Pada  DPRD  Kota Bandung Mengenai Pelanggaran Pungutan Liar di sekolah) http:// repository. upi.edu/2639/4/S_PKN_0906241_Chapter1.pdf , diakses pada tanggal 30/10/2020
termasuk  bagian  dari  tindak  pidana  korupsi.  Pasalnya,  setiap  sekolah, terutama  yang  berstatus  negeri,  sudah  mendapatkan  dana  BOS  (Dana Bantuan Operasional) sekolah untuk kegiatan belajar dan mengajar.Sehingga,  jika  ada  praktik  pungutan  liar  dengan  alasan  untuk kegiatan  operasional  sekolah  yang  tidak  dicukupi  oleh  dana  BOS,  besar kemungkinan  si  oknum  yang  melakukan  pungutan  liar,  telah menyelewengkan  dana  BOS  itu  sendiri.  Oknum  kepala  sekolah  dan  guru yang  melakukan  pungutan  liar  diduga  menyelewengkan  dana  BOS. berdasarkan  aturan  Pasal  12  c  Undang-Undang  nomor  31  tahun  1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (Tipikor),  perbuatan pungutan  liar  yang  dilakukan  oknum  kepala  sekolah  dan  guru,  dapat dikategorikan sebagai gratifikasi.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  jelas  bahwa  jika  terjadi  pelanggaran pungutan  liar  yang  dilakukan  oleh  oknum  kepala  sekolah  dan  guru  terhadap siswa,  maka  sanksi  yang  dikenakan  cukup  berat  mengingat  tindakan  tersebut mengindikasikan  tindak  pidana  korupsi  dan  dikategorikan  sebagai  gratifikasi. Hal  ini  pun  dipertegas  pula  dalam  Pasal  10  ayat  (1)  dan  (2)  Peraturan Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  75  Tahun  2016  tentang  Komite Sekolah yang menyatakan bahwa:
(1). Komite  Sekolah  melakukan  penggalangan  dana  dan  sumber  daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan  dukungan  tenaga,  sarana  dan  prasarana,  serta pengawasan pendidikan.
(2). Penggalangan  dana  dan  sumber  daya  pendidikan  lainnya sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  berbentuk  bantuan  dan/atau sumbangan, bukan pungutan.
Mencermati fenomena di atas, sebagai bentuk keprihatinan atas kurangnya pengawasan  dan  kinerja  lembaga  pendidikan  yang  telah  sampai  pada  titik keputusasaan,  maka  saya  tertarik  untuk  mengangkat  permasalahan  tersebut dalam  sebuah  penelitian  jurnal    dengan  judul  “KONSTRUKSI  PUNGUTAN LIAR PADA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DASAR ”

## B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan uraian di atas, pokok permasalahan yang akan dibahas dalam jurnal ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  kewenangan  penyelenggara  pendidikan  menarik  pungutan atas dasar kesepakatan dengan orangtua/wali siswa
2. Faktor-faktor  apa  yang  menjadi  penyebab    terjadinya  Pungutan  Liar  di Sekolah Menengah Pertama?

## C. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan penyelenggara pendidikan menarik pungutan atas dasar kesepakatan dengan orangtua/wali siswa
2. Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  faktor  yang  menjadi  penyebab terjadinya Pungutan Liar di Sekolah Menengah Pertama

## D. Kerangka Pemikiran
Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan beragam faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting,   dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  kerangka  berpikir  ialah sebuah  pemahaman  yang  melandasi  pemahaman-pemahaman  yang  lainnya, sebuah  pemahaman  yang  paling  mendasar  dan  menjadi  pondasi  bagi  setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan. 4 Secara  sederhana  kerangka  berpikir  merupakan  sintesis  tentang hubungan  antar  variabel  yang  disusun  dari  berbagai  teori  yang  telah dideskripsikan.
Kerangka  teori  dalam  penelitian  hukum  sangat  diperlukan  untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya  yang  tertinggi. 5 Teori  hukum  sendiri  boleh  disebut  sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian  itulah  kita  merekonstruksikan  kehadiran  teori  hukum  secara  jelas. 6 Sebagai  kerangka  teori  yang  akan  dibahas  dalam  tulisan  ini  salah  satunya mengenai teori negara hukum.
Indonesia  adalah  Negara  yang  berdasar  atas  hukum  sebagaimana tercermin  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945.  Dalam  negara  hukum, kekuasaan negara dilaksanakan menurut prinsip dasar keadilan sehingga terikat secara  konstitusional  pada  konstitusi.  Hukum  menjadi  batas,  penentu,  dasar cara dan tindakan pemerintah serta segala Instansi dalam mencampuri hak dan kebebasan  warga  negara.  Atas  dasar  hukum  pula  negara  hukum menyelenggarakan apa yang menjadi tujuan negara. Jadi tidak masuk akal jika negara  hukum  diwujudkan  dengan  cara  yang  melawan  hukum. 7 dan pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945, menyebutkan  pula  bahwa  Negara  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial.  Kalimat  tersebut menjelaskan  terdapat  kewajiban  bagi  negara  tentang  bagaimana  caranya mengusahakan  agar  semua  rakyat  dapat  mengenyam  pendidikan  dan memerlukan  suatu  dasar  pengaturan  dalam  bentuk  peraturan  perundang  -
4 Rina  Hayati, Pengertian  Kerangka  Berpikir,  Jenis,  Ciri,  dan  Cara  Menuliskannya , https://penelitianilmiah.com/kerangka-berpikir/#:~:text= Kerangka%20berpikir% 20adalah %20  penjelasan%20sementara,  argumentasi%20kita%20  dalam%20  merumuskan%  20 hipotesis. diakses pada tanggal 30/10/2020
5 Satjipto Rahardjo, llmu Hukum, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 254.
6 Ibid, hlm. 253
7 Budiyanto, Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara , Erlangga, Jakarta, 2000, hlm 55.
undangan atau konstitusi. Dalam UUD 1945 juga mengamanatkan Pemerintah harus mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang  meningkatkan  keimanan  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  serta  akhlak mulia  dalam  rangka  mencerdaskan  bangsa.  Sistem  pendidikan  nasional  harus mampu  menjamin  pemerataan  kesempatan  pendidikan,  peningkatan  mutu menejemen  pendidikan  untuk  menghadapi  tantangan  perkembangan  dan kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  Sehingga  perlu  melakukan perubahan  dan  pembaharuan  pendidikan  secara  terencana,  terarah  dan berkesinambungan.
Dengan demikian, sesuai perkembangan waktu dan pendidikan, Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional diganti dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan  Dosen.  Pada  Pasal  31  ayat  (1)  sampai  dengan  ayat  (5)  UUD  1945 menyebutkan sebagai berikut 8 :
1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan
2. Setiap  warga  negara  wajib  mengikuti  pendidikan  dasar  dan pemerintah wajib membiayainya
3. Pemerintah  mengusahakan  dan  menyelengggarakan  satu  sistem pendidikan  nasional,  yang  meningkatakan  keimanan  dan  ketakwaan serta  akhlak  mulia  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
4. Negara  memprioritaskan  anggaran  pendidikan  sekurang-kurangnya dua  puluh  persen  dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  serta dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  untuk  memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
5. Pemerintah  memajukan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dengan menjunjung  tinggi  nilai-nilai  agama  dan  persatuan  bangsa  untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia
Secara konstitusi, jelas semua urusan pendidikan menjadi kewajiban dan tanggung jawan pemerintah, namun bukan berarti masyarakat tidak boleh lepas tanggung  jawab.  Peran  serta  dan  tanggung  jawab  masyarakat  sangat dibutuhkan dalam mengadakan perubahan, pengembangkan serta penyeleggaraan pendidikan.
Pasal  3  UU  Nomor  20  tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional menyebutkan bahwa : Pendidikan  nasional  berfungsi  mengembangkan  kemampuan  dan membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya  potensi  peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang beriman  dan  bertkwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,
8 Muntoha, Pendidikan  Dalam  Perspektif  Hukum ( Antara  Harapan  Dan  Realitas ), Jurnal Madaniyah, ISSN 2086-3462, Volume 1 Edisi X Januari 2016 , hlm 91
sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga  negara  yang demokratis serta bertanggungjawab.
Sesunggunya  sistem  pendidikan  nasioanal  telah  diatur  secara  lengkap dalam  konstitusi,  akan  tetapi  belum  terimplementasi  dengan  baik  dan  sesuai secara  penuh.  Apalagi  dalam  perkembangannya  selalu  dipengaruhi  oleh perkembangan  politik  kekuasaan  dan  sudah  menjadi  kebiasaan  yang melembaga ketika bergantinya kekuasaan, berganti pula sistem atau kebijakan dalam pendidikan, baik aturan, kurikulum maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan  pendidikan,  sehingga  proses  belajar  mengajar  maupun  hasil  proses tersebut  belum  bisa  menghasilkan  sesuai  dengan  yang  harapkan  dan  yang dicita-citakan, serta tujuan pendidikan belum bisa dicapai secara maksimal. Selain teori negara hukum akan digunakan pula teori penegakan hukum.
Pada  hakekatnya  hukum  adalah  perlindungan  kepentingan  manusia,  yang merupakan  pedoman  tentang  bagaimana  sepatutnya  orang  harus  bertindak. 9 Namun  hukum  tidak  sekedar  merupakan  pedoman  saja,  sekedar  dekorasim ataupun perhiasan semata, hukum haruslah dilaksanakan, ditaati, dipertahankan dan  ditegakkan.  Pelaksanaan  hukum  dalam  kehidupan  masyarakat  sehari-hari mempunyai  arti  yang  sangat  penting,  dikarenakan  apa  yang  menjadi  tujuan hukum  justru  terletak  pada  pelaksanaan  hukum  tersebut.  Ketertiban  dan ketentraman  di  dalam  masyarakat  hanya  akan  dapat  terwujud  apabila  hukum dapat  dilaksanakan,  apabila  tidak  maka  peraturan  hukum  yang  hanya  berisi susunan kata-kata yang tidak mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat (peraturan hukum yang demikian akan menjadi mati sendiri)
Pelaksanaan  hukum  dapat  berlangsung  di  dalam  masyarakat  secara normal apabila setiap individu menaati dengan kesadaran apa yang ditentukan hukum  tersebut  sebagai  suatu  keharusan  arau  sebagai  sesuatu  yang  memang sebaiknya.  Pelaksanaan  hukum  dapat  terjadi  dikarenakan  pelanggaran  hukum, yaitu  dengan  menegakkan  hukum  tersebut  dengan  bantuan  alat-alat perlengkapan  negara.  Sebagaimana  pendapat  sacipto  Rahadjo,  yang menyatakan  bahwa 10 Penegakan  hukum  merupakan  suatu  usaha  untuk mewujudkan  ide-ide  tentang  keadilan.  Kepastian  hukum  dan  kemanfaatan sosial  menjadi  kenyataan.  Proses  perwujudan  ide-ide  itulah  yang  merupakan hakikat  dari  penegakan  hukum.  Selain  itu  menurut  Soerjono  Soekanto, Penegakan  hukum  adalah  kegiatan  menterasikan  hubungan  nilai-nilai  yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak  sebagai  rangkaian  penjabaran  nilai  tahap  akahir,  untuk  menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. 11
Secara  khusus  P.  de  Haan  menguraikan  pandangan  bahwa  penegakan hukum  seringkali  diartikan  sebagai  penerapan  sanksi,  di  mana  sanksi
9 Sudikno  Metokusumo, Bunga  Rampai  ilmu  Hukum ,  Penerbit  Liberty,  Yogyakarta, 2003, hlm. 107.
10 Riduan Syahrabi, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm., 192
11 Soerjono Soekanto, Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , Rajawali Press, Jakarta, 2003 hlm., 3.
merupakan  penerapan  alat  kekuasaan  ( machtsmiddelen )  sebagai  reaksi  atas pelanggaran  norma  hukum.  Hakekat  penegakan  hukum  adalah  merupakan upaya  menyelelaraskan  nilai-nilai  hukum  dengan  merefleksikan  di  dalam bersikap  dan  bertindak  di  dalam  pergaulan  bermasyarakat  demi  terwujudnya keadilan,  kepastian  hukum  dan  kemanfaatan  keadilan  dengan  menerapkan sanksi-sanksi. 12
Penegakan  hukum  ( law  enforcement )  sebagai  bagian  dari  yuridiksi negara,  berisikan  tentang  beberapa  hal,  antara  lain:  Pertama,  wewenang membuat aturan-aturan hukum untuk mengatur berbagai kepentingan nasional ( juridiction  of  legislation  atau  juridiction  of  law );  Kedua,  wewenang menegakkan  aturan  yang  berlaku  ( juridiction  to  enforce  of  law ).  Dengan terselenggaranya  kegiatan-kegiatan  penegakan  hukum  oleh  negara  atau aparatnya  pada  hakekatnya  adalah  terselenggaranya  penegakan  kedaulatan negara  tersebut.  Di  dalam  penegakan  hukum  setidaknya  ada  3  (tiga)  hal  yang harus  diperhatikan,  yaitu:  kepastian  hukum,  kemanfaatan  (ketertiban  dan ketentraman) dan keadilan.
1. Kepastian Hukum:
Hukum dilaksanakan dan ditegakkan setiap orang yang menginginkan untuk dapat  ditetapkannya  hukum  terhadap  peristiwa  konkret  yang  terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang  terjadi.  Pada  dasarnya  tidak  ada  penyimpangan.  Bagaimanpun  juga hukum  harus  ditegakkan,  sampai  timbul  perumpamaan  “  meskipun  besok hari  kiamat,  hukum  harus  tetap  ditegakkan”,  inilah  yang  diinginkan kepastian  hukum  yang  memiliki  tujuan  adanya  ketertiban  di  dalam masyarakat.
2. Kemanfaatan Hukum Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatannya  dan  kegunaannya  di  dalam  masyarakat.  Sebab  hukum dibuat  untuk  kepentingan  masyarakat,  karenanya  pelaksanaan  dan penegakan  hukum  haruslah  dapat  memberikan  manfaat  di  dalam masyarakat. Hal yang haruslah dihindari adalah pelaksanaan dan penegakan hukum  yang  merugikan  masyarakat  yang  pada  akhirnya  menimbulkan keresahan.
3. Keadilan Hukum
John  Rawls  menyatakan  bahwa,  keadilan  merupakan  sebuah  nilai  yang mewujudkan  keseimbangan  antara  bagian-bagian  dalam  kesatuan,  antara tujuan-tujuan pribadi dan tujuan bersama. 13 Dalam konteks keadilan hukum, mengandung  2  (dua)  makna:  Pertama,  prinsip  kesamaan;  pada  dasarnya menuntut  adanya  pembagian  secara  merata  dan  proporsional,  misalnya apabila ada kegiatan pribadi untung 100 di mana saya mendapat untung 80 dan kawan 20, hal ini dianggap adil dengan kata lain semua harus mendapat untung  yang  sama  dari  pada  tidak  untung  sama  sekali;  Kedua,  prinsip
12 Philipus  M.  Hadjon, Penegakan  Hukum  Adminstrasi ,  Penerbit  Yurika,  Jakarta, 2005hlm. 1.
13 Theo  Huijbers, Filsafat  Hukum  dalam  Lintasan  Sejarah ,  Penerbit  Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 197-200.
ketidaksamaan,  situasi  ketidaksamaan  harus  diberikan  aturan  sedemikian rupa  sehingga  menguntungkan  golongan  masyarakat  yang  paling  lemah dengan  syarat:  a)  situasi  ketidaksamaan menjamin  maksimum  minimorum, artinya  situasi  masyarakat  harus  sedemikian  sehingga  dihasilkan  untung paling  tinggi  yang  mungkin  dihasilkan  bagi  golongan-golongan  kecil,  b) ketidaksamaan  diikat  pada  jabatan-jabatan  yang  terbuka,  artinya  kepada semua  orang  diberikan  peluang  yang  sama  besar  dalam  hidup,  perbedaan berdasarkan  ras,  kulit,  agama,  dan  lainnya  ditolak.  Sepaham  dengan  apa yang disampaikan oleh John Rawls, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa keadilan  pada  hakekatnya  didasarkan  pada  2  (dua)  hal:  Pertama,  asas kesamarataan,  di mana  setiap  orang  mendapat  bagian  yang  sama; 14 Kedua, didasarkan pada kebutuhan sehingga menghasilkan kesebandingan halaman biasanya diterapkan dalam bidang hukum.
Pelaksanaan  dan  penegakan  hukum  juga  harus  mencapai  keadilan, peraturan  hukum  tidak  identik  dengan  keadilan,  karenanya  peraturan  hukum yang  bersifat  umum  dan  mengikat  setiap  orang,  maka  penerapannya  harus mempertimbangkan  fakta  dan  keadaan  yang  terdapat  pada  setiap  kasus. Misalnya,  A  sebagai  pelaku  pencurian  seekor  kambing  dan  B  juga  sebagai pelaku pencurian seekor kambing yang sama besarnya, tidak niscaya dihukum penjara  yang  sama  lamanya.  Namun  kadang  kala  sangat  mungkin  berbeda  , karena  berat  ringannya  macam  fakta  dan  keadaan  pada  peristiwa  pencuriaan itu, misalnya dipertimbangkan: mengapa sampai mencuri? siapa yang menjadi korban  pencurian?  siapa  yang  melakukan  pencurian?di  mana  dan  bagaimana barang  dicuri?  dan  sebagainya,  yang  semuanya  harus  dipertimbangkan  oleh aparat  penegak  hukum,  terutama  oleh  Hakim  yang  menjatuhi  putusan.  Jadi keadilan  itu  sifatnya  kasuitis.  Selain  itu  perlu  diperhatikan  di  sini,  bahwa hukum  yang  dilaksanakan  dan  ditegakkan  haruslah  hukum  yang  mengandung nilai-nilai keadilan. Untuk menjelaskan hakekat penegakan hukum itu, Soejono Soekanto  membuat  uraian,  sebagaimana  berikut:  manusia  di  dalam  pergaulan hidup, pada dasarnya memiliki pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa  yang  buruk.  Pandangan-pendangan  tersebut  senantiasa  terwujud  dalam pasangan-pasangan  tertentu,  sehingga  ada  pasangan  nilai  ketertiban  dengan nilai ketentraman, padangan nilai kelestarian dengan nilai perubahan dan nilai sebagainya.  Dalam  penegakan  hukum  pasangan  nilai  tersebut  perlu “diserasikan”  misalnya  perlu  penyerasian  antara  ketertiban  dan  nilai ketentraman. Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut, karena nilai- nilai  sifatnya  abstrak,  memerlukan  penjabaran  lebih  konkret  dalam  bentuk kaidah-kaidah, yang mungkin berisikan suruhan, larangan, atau kebolehan. Kaidah-kaidah hukum menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut  bertujuan  untuk  menciptakan,  memelihara  dan  mempertahankan kedamaian. Demikian konkretisasi dari penegakan hukum secara konsepsional. Gangguan  terhadap  penegakan  mungkin  terjadi,  apabila  ada  ketidakserasian
14 Soejono  Soekanto, Pokok-Pokok  Sosiologi  Hukum ,  Penerbit  CV.  Rajawali, Jakarta,1986, hlm. 21
antara  tritunggal  nilai,  kaidah  hukum  dan  perilaku,  gangguan  tersebut  terjadi apabila  terjadi  ketidak  serasian  antara  nilai-nilai  yang  berpasangan,  yang menjelma  dalam  kaidah-kaidah  yang  bersimpang  siur,  dan  pola  perilaku  yang tidak  terarah  yang  menggugah  kedamaian  pergaulan  hidup.  Oleh  karena  itu Soerjono Soekanto, menyatakan  penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan  perundang-undangan,  meskipun  dalam  kenyataan  di  Indonesia kecenderungannya  adalah  demikian,  sehingga  pengertian  “ law  enforcement ” begitu  populer. 15 Bahkan  ada  kecenderungan  untuk  mengartikan  penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian yang sempit  ini  jelas  mengandung  kelemahan,  sebab  pelaksanaan  perundang- undangan  atau  keputusan  pengadilan,  bila  terjadi  malahan  justru  menganggu kedamaian  dalam  pergaulan  hidup.  Penegakan  hukum  di  Indonesia,  harus berarti  penegakan  hukum  yang  mengandung  nilai-nilai  yang  sesuai  dengan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945.  Hal  ini  harus  disadari  karena hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  saat  ini  masih  banyak  yang  merupakan warisan  Pemerintah  Hindia  Belanda,  seperti  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana ( wetboek van koophandel ), Hukum Acara Perdata  yang termuat dalam ( Herziene Inlandsch Reglemen ) dan ( Rechtsreglement voor de buitengewwesten )  yang  lazim  disebut  hukum  pokok  ( basic  law ),  semuanya merupakan peninggalan sebelum perang. Sebagai produk hukum masa lampau, yang dibutakan untuk sedikit banyak atau keseluruhan kepentingan penjajahan atau  falsafah  kapitalis,  materiilistis,  individualistis,  maka  peraturan-peraturan hukum  peninggalan  kolonial  tersebut  tidak  selamanya  sesuai  dengan  rasa keadilan  masyarakat  Indonesia  yang  sekarang  sudah  berada  dalam  alam kemerdekaan dan pembangunan.
Penegakan  hukum  terhadap    larangan  pungutan  biaya  pendidikan  diatur dalam  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  44  Tahun  2012 Tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Dasar, ada empat  jenis  biaya  yaitu  biaya  investasi;  biaya  operasi;  bantuan  biaya pendidikan;  dan  beasiswa.  Biaya  operasional  dan  bantuan  biaya  pendidikan sudah  ditutupi  oleh  Biaya  Operasional  Sekolah  (BOS),  Beasiswa  dan  biaya investasi  yang  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah,  misalnya  biaya  untuk pembangunan  perpustakaan,  rehab  gedung  sekolah,  oleh  karena  itu,  sekolah negeri dilarang melakukan pungutan.
Sekolah  yang  di  selenggarakan  oleh  pemerintah  pusat  atau  daerah (Sekolah  Negeri  )  tidak  di  perbolehkan  melakukan  pungutan  terhadap  wali murid. Hal ini sebagaimana di atur dalam  Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  Dan  Peraturan  Menteri  Pendidikan Dan Kebudayaan No 44 tahun 2012 tentang  Pungutan Dan Sumbangan  Biaya Pendidikan Pada Satuan Dasar. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No  44 tahun 2012 tentang  Pungutan Dan Sumbangan  Biaya Pendidikan Pada Satuan Dasar menyatakan : “satuan pendidikan sadar yang di selenggarakan  oleh  pemerintah  dan/atau  pemerintah  daerah  di  larang memungut  biaya  satuan  pendidikan”.  Dalam  undang-undang  dan  peraturan
15 Soerjono Soekanto, Faktor yang Mempengaruhi …Op.Cit , hlm. 5.
menteri  tersebut  dijelaskan  bahwa  larangan  di  lakukannya  pungutan  jenis apapun di sekolah negeri saat lulus atau pun penerimaan siswa baru mulai dari tingkat  SD  dan  SMP.  Pemerintah  menjamin  pendidikan  dasar  tanpa  pungutan ,terutama  SD  dan  SMP  .  Aturan  itu  juga  memuat  ancaman  sanksi  bagi  yang melanggar  .  Dalam  masalah  ini  secara  umum  bagi  pihak  yang  melakukan pungutan  liar  maka  pihak  di  anggap  menyalahgunakan  jabatan,  dan  atas tindakan  tersebut  dengan  jelas  melanggar  Pasal  423  KUHP  dengan  ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara.

## E. Metode Penelitian
Dalam  rangka  memperoleh  dan  menganalisis  setiap  informasi  yang bersifat  ilmiah,  tentunya  dibutuhkan  suatu  metode  dengan  tujuan  agar  suatu karya  ilmiah  itu  memiliki  susunan  yang  sistematis,  terarah  dan  konsisten. 16 Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian adalah mengkaji pungutan liar pada penyelenggara pendidikan dasar. Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  pendekatan  undang- undang ( statue approach ), pendekatan sejarah ( historys approach ) Metode  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  yuridis  normatif,  yaitu  dengan  mengkaji  atau  menganalisis  data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai  perangkat  peraturan  atau  norma-norma  positif  di  dalam  sistem perundang-undangan  yang mengatur mengenai permasalahan dalam penelitian ini.  Jadi  penelitian  ini  dipahami  sebagai  penelitian  kepustakaan,  yaitu penelitian terhadap data sekunder. 17
Tahap-tahap penelitian yang dilakukan adalah :
a. Studi  Kepustakaan,  yaitu  mempelajari  literatur-literatur  untuk  memperoleh data  sekunder,  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder  dan  bahan  hukum  tertier.  Bahan  hukum  primer  adalah  bahan hukum  yang  bersifat autoritatif (mempunyai  otoritas),  dan  bahan-bahan hukum  yang  mengikat,  yakni  norma  (dasar)  atau  kaidah  dasar  dan peraturan-peraturan  dasar,  seperti  Undang-Undang  Dasar  1945,  serta peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  pungutan  liar pungutan  liar  pada  penyelenggara  pendidikan  dasar,  seperti  UUD  1945, KUHP, Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 44 tahun 2012  tentang  Pungutan  Dan  Sumbangan  Biaya  Pendidikan  Pada  Satuan Dasar,  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  75  Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil- hasil  penelitian,  karangan  ilmiah  dari  kalangan  hukum,  dan  penelitian- penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini. Kemudian bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder,  berupa  kamus,
16 Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta, 1990 hlm. 1.
17 Ibid, hlm. 15.
ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian ini.
b. Studi  Lapangan,  yaitu  dilakukan  dalam  rangka  memperoleh  data  primer yang  menunjang  data  sekunder,  sehingga  dari  data  primer  akan  dapat diketahui  bagaimana  pelaksanaan  pungutan  liar  pada  penyelenggara pendidikan dasar
Setelah data sekunder dan primer terkumpul, kemudian diadakan analisis secara  kualitatif  yaitu  menganalisis  data  berupa  uraian-uraian  yang  sistematis tanpa mempergunakan bagan-bagan dan rumus statistik

## F. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Kewenangan  penyelenggara  pendidikan  menarik  pungutan  atas  dasar kesepakatan dengan orangtua/wali siswa
Kewenangan  merupakan  satu  landasan  seseorang  dapat  dibenarkan melakukan  tindakan  atau  perbuatan  dalam  bentuk  apapun.  Kewenangan tersebut  tentu  haruslah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Sebab,  semua  itu  tidak  terlepas  dari  prinsip  yang  secara  tegas diadopsi oleh negara Indonesia yakni sebagai negara hukum 18 . Salah  satu  prinsip  negara  hukum  adalah  prinsip  legalitas ( legaliteitsbeginsel ),  yang  berarti  bahwa  setiap  penyelenggaraan  urusan pemerintahan  itu  harus  didasarkan  pada  wewenang  yang  diberikan  oleh peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Asas  ini  menentukan  bahwa tanpa  dasar  wewenang  yang  diberikan  oleh  suatu  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  maka  segala  macam  aparat  pemerintah  tidak  akan memiliki  wewenang  yang  dapat  mempengaruhi  atau  mengubah  keadaan atau  posisi  hukum  warga  masyarakatnya.  Asas  legalitas  menurut  Sjachran Basah,  berarti  upaya  mewujudkan  duet  integral  secara  harmonis  antara paham kedaulatan hukum dan paham kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip monodualitis  selaku  pilar-pilar,  yang  sifatnya  konstitutif. 19 Di  sinilah  letak eratnya  hubungan  antara  kajian  asas  legalitas  dan  juga  wewenang  yang didapatkan aparatur pemerintahan.
Ditegaskan  dalam  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  NRI  1945  disebutkan “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Negara hukum memiliki makna bahwa tindakan dalam bentuk apa pun dilakukan oleh siapapun harus sesuai dengan  asas  legalitas,  lebih-lebih  kepada  penyelenggara  negara  dan penyelenggara pendidikan. Asas legalitas merupakan prinsip negara hukum yang  sering  dirumuskan  dengan  ungkapan  “ het  beginsel  van  wetmatigheid van  bestuur ”  yakni  prinsip  keabsahan  pemerintahan  atau  penyelenggara negara.  Artinya,  asas  legalitas  sendiri  menentukan  bahwa  semua  ketentuan keterikatan  warga  negara  harus  didasarkan  pada  undang-undang  ( het
18 Johan  Rahmatulloh, Legalitas  Kewenangan  Penyelenggara  Pendidikan  dalam Menarik  Pungutan  di  Satuan  Pendidikan  Dasar ,  Jurnal  Integritas,    Volume  3  Nomor  2  - Desember 2017, hlm 144
19 Sjachran  Basah, Eksistensi  dan  Tolok  Ukur  Peradilan  Administrasi  Negara  di Indonesia , Alumni, Bandung, 1997, hlm. 32
legaliteitsbeginsel  houdt  in  dat  alle  (algemene)  de  burgers  bindende bepalingen op de wet moeten berusten ). 20
Dalam  pengertian  yang  luas  bahwa  siapapun  yang  terikat  dengan hukum  tertulis  tersebut  tidak  hanya  sebatas  kepada  undang-undang  saja, melainkan seluruh peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenjangnya.  Sebab  hukum  tertulis  itu  sendiri  memiliki  tingkatan  atau jenjangnya  sebagaimana  pendapat  yang  dikemukakan  oleh  Hans  Kelsen.
Menurut Hans Kelsen sebagaimana dikutip oleh Maria Farida Indrati yakni:
“Norma  hukum  selalu  berjenjang,  di  mana  norma  yang  di  bawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang  lebih  tinggi  berlaku,  bersumber  dan  berdasar  pada  norma  yang lebih tinggi lagi, sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar (grundnorm)”. 21
Apabila seseorang  yang memiliki kewenangan dalam hal ini aparatur negara  bertindak  atau  melakukan  atau  mengambil  suatu  keputusan  tidak sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  sebagaimana  disebutkan  di atas,  maka  seseorang  tersebut  dapat  dikatakan  telah  menyalahgunakaan kewenangannya  ( detournement  de  pouvoir )  kecuali  ditentukan  oleh keadaan-keadaan khusus atau darurat yang harus mengambil keputusan atau bertindak  dengan  segera.  Sebagaimana  Philipus  M.  Hadjon  yang  mengutip Putusan Hoge Raad (H.R., 9 Desember 1961) merumuskan yang dimaksud dengan penyalahgunaan wewenang tersebut adalah sebagai berikut:
“Kesewenangan  adalah  suatu  bentuk  penyalahgunaan  wewenang khusus  karena  orang  yang  diberi  wewenang  itu  menggunakannya bertentangan  dengan  peraturan  yang  mendasarinya  dan  berdasarkan pertimbangan  yang  wajar  megenai  tujuan  peraturan  itu,  ia  tidak memenuhi kepentingan-kepentingan yang harus diperhatikan”. 22
Lebih  lanjut  Philipus  M.  Hadjon  menyatakan  rumusan  pengertian “ detournement  de  pouvoir ”  yang  pertama  kali  dalam  Arrest  Zandvoorts (H.R. 14 Januari 1949) oleh Hoge Raad dikatakan:
“Bahwa  ia  (Walikota)  dalam  pada  itu  menurut  desakan  lainnya meskipun  berasal  dari  kepentingan  umum  yaitu  desakan  yang  lain daripada  yang  menurut  tujuan  undang-undang  pada  waktu  memilih obyek  yang  harus  dituntut  yang  harus  diperhatikan  ia  menggunakan wewenangnya  untuk  tujuan  lain  daripada  tujuan  yang  diberikan kepada wewenang itu”.
20 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara . Rajawali Pers, Jakarta,2011, hlm. 91
21 Maria  Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan Jenis, Fungsi, dan Materi  Muatan. Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 44.
22 Amiruddin, Korupsi  Dalam  Pengadaan  Barang  dan  Jasa ,  Genta  Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 199
Berdasarkan  rumusan  penyalahgunaan  wewenang  di  atas,  lebih  jelas dikemukakan  pendapat  oleh  Jean  Rivero  dan  Waline  sebagaimana  dikutip oleh Amiruddin diartikan ke dalam tiga wujud, yakni:
a. Penyalahgunaan  wewenang  untuk  melakukan  tindakan-tindakan yang  bertentangan  dengan  kepentingan  umum  atau  untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan; b. Penyalahgunaan  wewenang  dalam  arti  bahwa  tindakan  pejabat tersebut  adalah  benar  ditujukan  untuk  kepentingan  umum,  tetapi menyimpang  dari  tujuan  apa  kewenangan  tersebut  diberikan  oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain;
c. Penyalahgunaan  wewenang  dalam  arti  menyalahgunakan  prosedur yang  seharusnya  dipergunakan  untuk  mencapai  tujuan  tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana. 23
Dengan  demikian,  kewenangan  penyelenggara  pendidikan  dalam melakukan pungutan pada satuan pendidikan dasar wajib berlandaskan pada peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  agar  tindakan  atau  perbuatan dari  pejabatnya  tidak  bertentangan  atau  melakukan  perbuatan  melawan hukum  yang  mengarah  pada  penyalahgunaan  wewenang  dalam  melakukan pungutan.
Secara  harfiah,  pungutan  dalam  Kamus  Bahasa  Indonesia  dijelaskan bahwa  “Pungutan  adalah  sesuatu  yang  dipungut,  sesuatu  yang  dipetik, sesuatu yang dikutip”. Batasan pengertian pungutan tersebut jika ditelusuri dalam  peraturan  perundang-undangan,  diatur  dalam  Permendikbud  No.  44 Tahun  2012  tentang  Pungutan  dan  Sumbangan  Biaya  Pendidikan  Pada Satuan Pendidikan Dasar. Dalam ketentuan Pasal 1 angka (2) Permendikbud tersebut mendefinisikan sebagai berikut:
Pungutan  adalah  penerimaan  biaya  pendidikan  baik  berupa  uang dan/atau  barang/jasa  pada  satuan  pendidikan  dasar  yang  berasal  dari peserta  didik  atau  orangtua/wali  secara  langsung  yang  bersifat  wajib, mengikat,  serta  jumlah  dan  jangka  waktu  pemungutannya  ditentukan oleh satuan pendidikan dasar.
Lebih  lanjut,  di  mana  pungutan  memiliki  pengertian  yang  berbeda dengan  sumbangan.  Dalam  ketentuan  Pasal  1  angka  (3)  Permendikbud  No 44 Tahun 2012 disebutkan yang dimaksud dengan sumbangan yakni:
Sumbangan  adalah  penerimaan  biaya  pendidikan  baik  berupa  uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik, orangtua/wali, perseorangan  atau  lembaga  lainnya  kepada  satuan  pendidikan  dasar yang  bersifat  sukarela,  tidak  memaksa,  tidak  mengikat,  dan  tidak ditentukan  oleh  satuan  pendidikan  dasar  baik  jumlah  maupun  jangka waktu pemberiannya.
Pungutan  dan  sumbangan  yang  dimaksud  di  atas  sesuai  ketentuan Permendikbud No 44 Tahun 2012 diberlakukan khusus untuk siswa  satuan pendidikan  dasar.  Sedangkan,  yang  dimaksud  dengan  “satuan  pendidikan dasar”  adalah  sebagaimana  ketentuan  Pasal  1  angka  (1)  Permendikbud  No 44 Tahun 2012 yakni:
“Satuan  pendidikan  dasar  adalah  satuan  pendidikan  penyelenggara program  wajib  belajar  pendidikan  dasar  9  (sembilan)  tahun  yang meliputi  Sekolah  Dasar  dan  Sekolah  Menengah  Pertama  termasuk Sekolah  Dasar  Luar  Biasa,  Sekolah  Menengah  Pertama  Luar  Biasa, dan Sekolah Menengah Pertama Terbuka”.
Dana  dalam  bentuk  uang  merupakan  instrumen  penting  dalam memenuhi  kebutuhan  dalam  setiap  pelaksanaan  atau  penyelenggaraan proses  belajar  mengajar.  Sebab,  uang  merupakan  bagian  dari  sistem pendidikan  nasional  yang  besar  pengaruhnya  untuk  kemajuan  pendidikan. Secara harfiah, sistem adalah satu kesatuan komponen yang saling berkaitan atau  berhubungan  dan  saling  memengaruhi  untuk  mencapai  suatu  tujuan tertentu. Artinya, apabila satu komponen tidak berjalan atau tidak berfungsi maka akan memengaruhi komponen yang lainnya
Pendanaan  sekolah  yang  diperoleh  dari  pungutan  tersebut  dapat ditelusuri  Peraturan  Pemerintah  Nomor  48  Tahun  2008  tentang  Pendanaan Pendidikan.  Ditegaskan  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  yakni:  “Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat”.  Dan dalam Pasal 2 ayat (2) menyebutkan  bahwa Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikanmasyarakat
b. peserta didik , orang tua atau wali peserta didik ; dan
c. pihak lain selain yang di maksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan .
Selanjutnya dalam Pasal 51 PP No 48 Tahun 2008, disebutkan bahwa sumber  pendanaan  sekolah  adalah  sebagai  berikut:  (1)  Pendanaan pendidikan bersumber dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat; (2)  Dana  pendidikan  pemerintah  daerah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) dapat bersumber dari: a) anggaran Pemerintah; b) anggaran  pemerintah daerah; c) bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau d) sumber lain yang  sah.  Ditegaskan  kembali  dalam  Pasal  51  ayat  (5)  berbunyi  sebagai berikut:
“Dana  pendidikan  satuan  pendidikan  yang  diselenggarakan  oleh pemerintah  daerah  dapat  bersumber  dari:  a)  bantuan  pemerintah daerah;  b)  bantuan  Pemerintah;  c)  pungutan  dari  peserta  didik  atau orangtua/walinya  yang  dilaksanakan  sesuai  peraturan  perundang- undangan;  d)  bantuan  dari  pemangku  kepentingan  satuan  pendidikan di  luar  peserta  didik  atau  orangtua/walinya;  e)  bantuan  pihak  asing yang tidak mengikat; dan/atau f) sumber lainnya yang sah”.
Apabila  kita  diamati  rumusan  ketentuan  Pasal  51  ayat  (5)  Peraturan Pemerintah tersebut di atas, pendanaan yang bersumber dari “pungutan dari peserta didik” masih bersifat umum untuk semua satuan pendidikan, artinya tidak  secara eksplisit menyebutkan  diberlakukan  kepada  satuan  pendidikan dasar.  Namun    secara  eksplisit  juga  mengenai  pungutan  dalam  satuan pendidikan  dasar  tersebut  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  9  ayat  (1) Permendikbud  No  44  Tahun  2012,  secara  lengkap  berbunyi,  “satuan pendidikan  dasar  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah,  dan/atau pemerintah  daerah  dilarang  memungut  biaya  satuan  pendidikan”.  Akan tetapi,  meskipun  dilarang  melakukan  pungutan,  pihak  penyelenggara pendidikan  masih  bisa  mendapatkan  pendanaan  dengan  jalan  lain  yang bersumber dari orang tua atau wali siswa yakni melalui “sumbangan”.
Pada Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik  Indonesia  Nomor  75  Tahun  2016  Tentang  Komite  Sekolah disebutkan bahwa penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  berbentuk  bantuan  dan/atau sumbangan,  bukan  pungutan.  Bantuan  dan  sumbangan  bersifat  sukarela, sedangkan  pungutan  bersifat  memaksa.  Definisi  sumbangan,  bantuan  dan pungutan  ini  masih  kurang  dipahami  siswa  dan  orang  tua.  Bantuan didefinisikan  sebagai  pemberian  uang/barang/jasa  oleh  pemangku kepentingan  satuan  pendidikan  di  luar  peserta  didik  atau  orang  tua/wali, dengan syarat yang disepakati para pihak. Sumbangan didefinisikan sebagai pemberian  uang/barang/jasa  oleh  peserta  didik,  orang  tua/wali  baik perseorangan  maupun  bersama-sama,  masyarakat  atau  lembaga  secara sukarela,  dan  tidak  mengikat  satuan  pendidikan.  Sedangkan,  pungutan didefinisikan  sebagai  penarikan  uang  oleh  Sekolah  kepada  peserta  didik, orangtua/walinya  yang  bersifat  wajib,  mengikat,  serta  jumlah  dan  jangka waktu pemungutannya ditentukan.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  kewenangan  pihak  sekolah  melakukan “pungutan” kepada orang tua atau wali siswa dalam satuan pendidikan dasar dalam  bentuk  apapun  sudah  limitatif  tidak  dibenarkan  untuk  dilakukan, kecuali  penarikan  yang  dilakukan  atas  dasar  sumbernya  melalui “sumbangan”. Apabila, pihak penyelenggara pendidikan satuan pendidikan dasar  melakukan  pungutan,  maka  perbuatan  tersebut  bertentangan  dengan Permendikbud  No  44  Tahun  2012.  Sehingga,  perbuatan  tersebut  dapat ditindaklanjuti melalui proses penegakan hukum. 24
2. Faktor-faktor  yang  menjadi  penyebab    terjadinya  Pungutan  Liar  di Sekolah Menengah Pertama
Salah  satu  bentuk  tindak  pidana  korupsi  yang  sering  terjadi  dalam kehidupan  sehari-hari adalah  pungutan liar  (pungli).  Pungutan  liar  dilarang dalam  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Jo  Undang-Undang  No  20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Perbuatan-perbuatan  yang  disebut  sebagai  perbuatan  pungutan  liar sebenarnya merupakan suatu gejala sosial yang telah ada di Indonesia, sejak Indonesia  masih  dalam  masa  penjajahan  dan  bahkan  jauh  sebelum  itu. Namun  penamaan  perbuatan  itu  sebagai  perbuatan  pungli,  secara  nasional baru  diperkenalkan  pada  bulan  September  1977,  yaitu  saat  Komando Pemulihan  Keamanan  dan  Ketertiban  disingkat  Kaskopkamtib  yang bertindak  selaku  Kepala  Operasi  Tertib  bersama  Menpan  dengan  gencar melancarkan  Operasi  Tertib  (OPSTIB),  yang  sasaran  utamanya  adalah pungli
Pungli  lahir  dari  tingginya  tingkat  ketidakpastian  pelayanan  sebagai akibat  adanya  prosedur  pelayanan  yang  panjang  dan  melelahkan  menjadi penyebab  dari  semakin  banyaknya  masyarakat  yang  menyerah  ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang korupsi. Hal ini merupakan salah satu  faktor  yang  menyebabkan  masyarakat  cenderung  semakin  toleran terhadap praktik pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 25
Sektor  pelayanan  publik  yang  dikelola  pemerintah,  baik  departemen, lembaga  pemerintah  non  departemen,  maupun  pemerintah  daerah,  seperti pelayanan  pajak,  perizinan,  investasi,  pembuatan  Kartu  Tanda  Penduduk (KTP),  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM),  Surat  Tanda  Nomor  Kendaraan (STNK),  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB),  transportasi,  akta,  sertifikat tanah,  listrik,  air,  telepon  dan  sebagainya  merupakan  sektor  yang  rentan terjadinya  pungutan  liar,  karena  berkaitan  langsung  dengan  kepentingan masyarakat.  Di  sektor  pelayanan  publik  terjadi  hubungan  antar  domain, yakni pemerintah atau birokrasi sebagai
penyelenggara  pemerintahan,  sektor  usaha,  dan  masyarakat  umum. 26 Ironisnya,  lembaga  Pendidikan  yang  notabene  merupakan  lembaga  yang dituntut  melahirkan  insan-insan  yang  berbudi  pekerti  luhur  pun  tak  luput dari epidemik pungutan liar ini.
Akhir-akhir  ini  pungutan  liar  di  sekolah  dengan  berbagai  modus operandinya sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat dan hal ini sulit dicegah  karena  melibatkan  stakeholders  pada  lembaga  tersebut.  Padahal telah  ada  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada  Satuan  Pendidikan  Dasar.  Di  antara  alasan  yang  sering  dijadikan tameng dalam melancarkan aksi penyimpangan dimaksud antara lain “demi meningkatkan  kualitas,  untuk  menambah  fasilitas  (sarpras)  sekolah,  studi tour  dan  sebagainya”  dan  hal  itu  notabene  melibatkan  komite  sekolah sebagai  jurus  untuk  memuluskan  aksi  tersebut.Hal  ini  merupakan konsekuensi logis dari upaya mencapai standart mutu pendidikan yang telah
25 BPKP. Upaya Pencegahan  dan  Penanggulangan  Korupsi  pada  Pengelolaan Pelayanan Masyarakat , Tim Pengkajian SPKN RI, Jakarta,2002, hlm. 6.
26 Nabila  Zoraya  Rahmatullah, Tinjauan  Kriminilogis  Terhadap  Pungutan  Liar  Oleh Penyelenggara  Pendidikan  Di  Sekolah  Yang  Berada  Di  Wilayah  Hukum  Kota  Makassar (Tahun 2011-2013), Skripsi, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2014, hlm 3
dicanangkan  oleh  pemerintah  yaitu  meningkatkan  kualitas  pendidikan dengan memberikan ruang gerak  yang cukup luas bagi pengelola lembaga- lembaga  pendidikan  untuk  berkreasi  guna  menunjukkan  eksistensinya  di kancah nasional.
Pungutan  yang  diberlakukan  pihak  sekolah  antara  lain  untuk keperluan seragam, operasional, bangunan, buku, dana koordinasi, internet, koperasi,  amal  jariyah,  formulir  pendaftaran,  perpisahan  guru,  praktek, Sumbangan  Penyelenggaraan  Pendidikan  (SPP),  administrasi  rapor, ekstrakurikuler,  sumbangan  pengembangan  institusi,  uang  pangkal  dan pungutan liar lainnya. Selain pungutan liar, masyarakat juga menyampaikan keluhan  terhadap  proses  penerimaan  siswa  baru  (PSB)  yang  tidak tersosialisasi  dengan  baik.  Mereka  mengeluhkan  kurangnya  informasi tentang persyaratan dan jangka waktu pelaksanaan PSB. Selain itu, mereka juga  mengeluhkan  mengenai  PSB  Online  yang  tidak  transparan,  proses seleksi diskriminatif, adanya titipan anak pejabat.
Sungguh mengerikan dan ironis tentang masalah yang terjadi di dunia pendidikan  ini.  Di  tengah-tengat  gencarnya  upaya  pemberantasan  buta huruf,  menggencarkan  wajib  sekolah  sembilan  tahun  dan  tanpa  dipungut biaya bagi kalangan tertentu. Nyatanya,  masih banyak lembaga  pendidikan tertentu  yang  akrab  dengan  budaya  pungutan  liar.  Alih-alih  peningkatan kualitas.  Padahal  menuntut  ilmu  secara  formal  merupakan  sektor  strategis dan kunci bagi bangsa ini untuk menapakan kaki ke arah kehidupan bangsa yang lebih baik.
Terjadinya  pungutan  liar  tentu  ada  penyebabnya,  Faktor  penyebab pungli secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
Faktor  internal  berkaitan  dengan  pelaku  pungli  sebagai  pemegang amanat berupa jabatan dan wewenang yang diembannya, antara lain:
a. Ingin memperoleh kemawan hidup
b. Kondisi sosial ekonomi
c. Lemahnya iman dari pelaku pungli
d. Penyalahgunaan kekuasaan dan wewewnang
e. Rendahnya pendapatan penyelenggara negara
f. Kemiskinan dan keserakahan
g. Budaya memberi upeti
h. Imbalan dan hadiah
i. Apatis/tidak mau tahu
j. Gagalnya pendidikan agama dan etika
Terhadap  faktor  penyebab  pungli  yang  disebutkan  terakhir,  gagalnya pendidikan agama  dan  etika,  berasal  dari  pemikiran  Franz  Magnis  Suseno, yang  mengatakan  bahwa  agama  telah  gagal  menjadi  pembendung  moral bangsa dalam mencegah pungli karena perilaku masyarakat  yang memeluk agama  itu  sendiri.  Pemeluk  agama  menganggap  bahwa  agama  hanya berkutat  pada  masalah  bagaimana  cara  beribadah  saja  sehingga  agama nyaris  tidak  berfungsi  dalam  memainkan  peran  sosial.  Menurut  Franz,
sebenarnya  agama  bisa  memainkan  peran  yang  lebih  besar  dalam  konteks kehidupan  sosial  dibandingkan  institusi  lainnya.  Sebab,  agama  memiliki relasi  atau  hubungan  emosional  dengan  para  pemeluknya.  Jika  kekuatan relasi  emosional  yang  dimiliki  pemeluk  agama  diterapkan  dengan  benar, bisa menyadarkan umat bahwa pungutan liar dapat membawa dampak yang sangat buruk. 27
Sedangkan  faktor  eksternal  berupa  sistem  pemerintahan  dan kepemimpinan  serta  pengawasan  yang  tidak  seimbang  sehingga  bisa membuka peluang terjadinya pungli. Yaitu:
a. Kelemahan mekanisme organisasi
b. Penegakan hukum yang tidak konsisten
c. Lemahnya pengawasan
d. Budaya permisif/serba membolehkan
Disamping faktor di atas, faktor penyebab  sering terjadinya pungutan pendidikan  di  SMPN  adalah  minimnya  transparansi  publik  dalam pengelolaan  dana  BOS.  Wali  murid  tidak  mengetahui  kepala  sekolah menggunakan  dana  BOS  yang  tidak  sesuai  dengan  anjuran  peraturan, sehingga wali murid nihil pengetahuan mengenai pengelolaan dana BOS di SMPN.  Dalam  petunjuk  teknis  dana  BOS  sudah  ditetapkan  bahwa  sekolah harus  mengelola  dana  BOS  secara  bertanggung  jawab  dan  transparan  dan mengumumkan  besar  dana  yang  diterima  dan  dikelola  oleh  sekolah  dan rencana  penggunaan  dana  BOS  (RKAS)  di  papan  pengumuman  sekolah yang  ditandatangani  oleh  Kepala  Sekolah,  Bendahara  dan  Ketua  Komite Sekolah.  terkait  pengumuman  di  papan  pengumuman  tidak  pernah terlaksana  di  SMPN.  Tertutupnya  sekolah  mengenai  pelaporan  dana  BOS kurang  beralasan,  karena  tidak  bisa  menunjukkan  aturan  yang  melarang dokumen  pelaporan  dana  BOS  diketahui  oleh  publik  khususnya  orang  tua murid. 28 Pada  dasarnya  wali  murid  bisa  melihat  seluruh  dokumen pencatatan  dan  pelaporan  keuangan  sekoolah.  Alasannya  yaitu  Komisi Informasi  Pusat  telah  memutuskan  dokumen  SPJ  dana  BOS  adalah dokumen  terbuka,  selama  telah  diperiksa  oleh  lembaga  pemeriksa  dan disampaikan kepada lembaga perwakilan.
Faktor  lain  yang  penyebab  terjadinya  pungutan  pendidikan  di  SMPN adalah  kesibukan  wali  murid  atas  pekerjaan  pokok.  Sehingga  wali  murid tidak  bisa  secara  penuh  memantau  kebijakan-kebijakan  sekolah,  yang berdampak pada keikutsertaan wali murid. Karena wali murid menganggap bahwa kebijakan sekolah tujuannya untuk kebaikan anaknya.
Pola  pikir  wali  murid  yang  menganggap  bahwa  dana  BOS  hanyalah bantuan  yang  tidak  menanggung  semua  kegiatan  yang  dilakukan  sekolah pada akhirnya dimanfaatkan oleh kepala sekolah untuk melancarkan proses
27 H.M. Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam , Amzah, Jakarta, 2011, hlm. 37.
28 Dhian  Prasetyo, Hegemoni  Pungutan  Pendidikan  Pada  Wali  Murid  (Studi  Kasus  di SMPN  99  Shinobi  Konoha  Kabupaten  Konohagakure ),  Jurnal  Mahasiswa  Sosiologi,  2015  - jmsos.studentjournal.ub.ac.id, Malang, 2015,th
pungutan  melalui  jalur  ideologi.  Konstruksi  pungutan  pendidikan  yang dilakukan  oleh  kepala  sekolah  pada  dasarnya  dibuat  kepala  sekolah  dan komite  sekolah.  Selanjutnya  agar  kebijakan  kepala  sekolah  dan  komite sekolah mendapatkan persetujuan maka kepala sekolah dan komite sekolah membuat  kebijakan  seolah-olah  fungsinya  kembali  kepada  wali  murid. Sehingga  wali  murid  antusias  untuk  menyambut  kebijakan  tersebut. Sehingga  pada  akhirnya  wali  murid  mau  membayar  kebijakan  pungutan pendidikan.  Padahal  kebijakan  tersebut  bertentangan  Pasal  9  ayat  (1) Permendikbud No 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan  pada  Satuan  Pendidikan  Dasar,  yang secara  lengkap  berbunyi, “satuan  pendidikan  dasar  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah,  dan/atau pemerintah  daerah  dilarang  memungut  biaya  satuan  pendidikan”.  Akan tetapi,  meskipun  dilarang  melakukan  pungutan,  pihak  penyelenggara pendidikan  masih  bisa  mendapatkan  pendanaan  dengan  jalan  lain  yang bersumber dari orang tua atau wali siswa yakni melalui “sumbangan”.

## G . Kesimpulan
1.  Kewenangan  penyelenggara  pendidikan  dalam  melakukan  pungutan  pada satuan  pendidikan  dasar  wajib  berlandaskan  pada  hukum  positif,  agar tindakan atau perbuatan dari pejabatnya tidak bertentangan atau melakukan perbuatan melawan hukum yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang dalam melakukan pungutan. Apabila, pihak penyelenggara pendidikan pada satuan  pendidikan  dasar  melakukan  pungutan,  maka  perbuatan  tersebut bertentangan  dengan  Permendikbud  No  44  Tahun  2012  tentang  Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar. Sehingga, perbuatan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui proses penegakan hukum.
2.  Terjadinya  pungutan  liar  tentu  ada  penyebabnya,  faktor  penyebab  pungli secara  umum  dapat  diklasifikasikan  menjadi  dua  macam,  yaitu  faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan pelaku pungli sebagai pemegang amanat berupa jabatan dan wewenang yang diembannya. Sedangkan faktor eksternal berupa sistem pemerintahan dan kepemimpinan serta  pengawasan  yang  tidak  seimbang  sehingga  bisa  membuka  peluang terjadinya pungli

## H. Saran
1.  Bagi penyelenggara pendidikan dalam melaksanakan kewenangannya untuk melakukan  tindakan  atau  perbuatan  dalam  bentuk  apapun  harus  sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bagi para pengawas sekolah pendidikan dasar, harus lebih efektif lagi dalam mengawasi  sekolah  binaannya  sehingga  pungli  di  sekolah  binaannya  bisa dicegah sedini mungkin

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku :
Amiruddin, Korupsi  Dalam  Pengadaan  Barang  dan  Jasa ,  Genta  Publishing,
Yogyakarta, 2010.
BPKP. Upaya Pencegahan  dan  Penanggulangan  Korupsi  pada  Pengelolaan Pelayanan Masyarakat , Tim Pengkajian SPKN RI, Jakarta,2002.
Budiyanto, Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara , Erlangga, Jakarta, 2000.
H.M. Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam , Amzah, Jakarta, 2011.
Maria  Farida  Indrati, Ilmu  Perundang-undangan  Jenis,  Fungsi,  dan  Materi Muatan. Kanisius, Yogyakarta, 2007.
Philipus M. Hadjon, Penegakan Hukum Adminstrasi , Penerbit Yurika, Jakarta, 2005.
Purwo  Djatmiko, Kamus  Lengkap  Bahasa  Indonesia .  Anugerah,  Surabaya, 2016.
Riduan  Syahrabi, Rangkuman  Intisari  Ilmu  Hukum ,  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung.2001
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara . Rajawali Pers, Jakarta,2011.
Saiful anam, Pena Pendidikan ,  PT. Reka Gagas cipta, Jakarta, 2006.
Satjipto Rahardjo, llmu Hukum, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolok Ukur Peradilan Administrasi Negara di Indonesia , Alumni, Bandung, 1997.
Soejono  Soekanto, Pokok-Pokok  Sosiologi  Hukum ,  Penerbit  CV.  Rajawali, Jakarta,1986.
-------------------  &  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta, 1990 .
-------------------, Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,  Rajawali Press, Jakarta.2003
Sudikno  Metokusumo, Bunga  Rampai  ilmu  Hukum ,  Penerbit  Liberty, Yogyakarta.2003
Theo  Huijbers, Filsafat  Hukum  dalam  Lintasan  Sejarah ,  Penerbit  Kanisius, Yogyakarta, 2007 .

## B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  tahun  2003  tentang  sistem pendidikan nasional
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
Peraturan  Menteri  Pendidikan  Dan  Kebudayaan  No  44  tahun  2012  tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Dasar
Peraturan Menteri  Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah

## C. Sumber Lain:
1. Jurnal, Skripsi dan Makalah
Dhian  Prasetyo, Hegemoni  Pungutan  Pendidikan  Pada  Wali  Murid  (Studi Kasus  di  SMPN  99  Shinobi  Konoha  Kabupaten  Konohagakure ),  Jurnal Mahasiswa  Sosiologi,  2015  -  jmsos.studentjournal.ub.ac.id,  Malang, 2015.
Johan  Rahmatulloh, Legalitas  Kewenangan  Penyelenggara  Pendidikan dalam Menarik Pungutan di Satuan Pendidikan Dasar , Jurnal Integritas, Volume 3 Nomor 2 - Desember 2017.
Nabila  Zoraya  Rahmatullah, Tinjauan  Kriminilogis  Terhadap  Pungutan Liar  Oleh  Penyelenggara  Pendidikan  Di  Sekolah  Yang  Berada  Di Wilayah  Hukum  Kota  Makassar (Tahun  2011-2013),  Skripsi,  Program Kekhususan  Hukum  Pidana  Fakultas  Hukum  Universitas  Hasanuddin Makassar 2014.
Muntoha, Pendidikan  Dalam  Perspektif  Hukum ( Antara  Harapan  Dan Realitas ), Jurnal Madaniyah, ISSN 2086-3462, Volume 1 Edisi X Januari 2016 .

## 2. Internet
Erna Eprilianti, 2013 Pelaksanaan Pengawasan DPRD Terhadap  Kebijakan Perda  No.  20  Tahun  2002  Tentang  Penyelenggaraan  Pendidikan  (Studi Deskriptif  Pada  DPRD  Kota  Bandung  Mengenai  Pelanggaran  Pungutan
Liar di sekolah) http:// repository.upi.edu/ 2639/4/S_ PKN_0906241_Chapter1.pdf, diakses pada tanggal 30/10/2020 Rina  Hayati  Pengertian  Kerangka  Berpikir,  Jenis,  Ciri,  dan  Cara Menuliskannya, https://penelitianilmiah.com/kerangka-berpikir/ #:~: text=Kerangka%20berpikir%20adalah  %20  penjelasan%20  sementara, argumentasi%20kita%20 dalam%20 merumuskan% 20 hipotesis. diakses pada tanggal 30/10/2020