## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 5, No. 4, November 2021 e-ISSN  : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v5i4.2592/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## TRIPS dalam Perspektif Hukum atas Perlindungan Rahasia Dagang terhadap Tindakan Pekerja (Studi Kasus CV. Bintang Harapan dan CV Tiga Putra
Berlian)

## Yosef Nugraha, SH

## Magister Hukum Universitas Indonesia
Article Info ABSTRACT Article history: Received 16 November 2021 Publish 19 November 2021 Date, month, Year For  Indonesia,  after  ratifying  the  international  agreement  TRIP's  (Trade Related Aspects on Intellectual Properties) - World Trade Organization/WTO, setting  standard  norms  applies  internationally  to  several  matters  relating  to Intellectual  Property  Rights/IPR.  Among  several  Intellectual  Property  Rights products, legal protection of the ownership, control, and use of Trade Secrets for industrial products is the government's current concern. This is necessary because it is considered to have a high and confidential economic nature, which is  related  to  business  confidentiality  for  fraud  even  if  it  is  only  reverse engineering. Trade Secrets, which are also part of Intellectual Property Rights, become  an  ammunition  (strategic  planning  tool)  to  be  able  to  compete  in national and international trade. With the issuance of Law Number 30 of 2000 concerning  Trade  Secrets,  it  is  expected  to  be  a  guarantor  of  protection  for Intellectual  Property  Rights  products,  which  the  aim  is  to  stimulate  the community or Small and Medium Enterprises (SMEs) to be more inventive and innovative in creating their industrial products as the case study of the coffee bean industry.
Keywords:
Trade Secret TRIPs SMEs
IPR Info Artikel ABSTRAK Article history: Diterima 16 November 2021 Publis 19 November 2021 Bagi  Indonesia  setelah  meratifikasi  perjanjian  internasional  TRIP's  (Trade Related Aspects on Intellectual Properties) - World Trade Organization/WTO menjadikan  pengaturan  norma-norma  standar  berlaku  secara  internasional terkait  beberapa  hal-hal  yang  berhubungan  dengan  Hak  Kekayaan Intelektual/HaKI. Di antara beberapa produk HaKI, perlindungan hukum atas kepemilikan,  penguasaan,  dan  penggunaan  Rahasia  Dagang  atas  produk industri menjadi perhatian lebih pemerintah saat ini. Hal ini diperlukan karena dipandang memiliki sifat ekonomi yang tinggi dan konfidensial, yang berkaitan dengan kerahasiaan bisnis atas kecurangan sekalipun hanya memodifikasi/merekayasa ulang  (reverse engineering). Rahasia Dagang yang juga sebagai bagian dari HaKI, menjadi amunis (strategic planning tool) untuk dapat  bersaing  di  perdagangan  nasional  maupun  internasional.  Dengan diterbitkannya  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2000  tentang  Rahasia Dagang diharapkan menjadi penjamin perlindungan atas produk HaKI, yang tujuannya  untuk  dapat  menstimulus  masyarakat  atau  pelaku  usaha  Usaha Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  agar  lebih  inventif  dan  inovatif  dalam menciptakan produk industrinya.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-
BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Yosef Nugraha Magister Hukum Universitas Indonesia Email: yosef.nugraha@ui.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Sejalan  dengan  tujuan  pmerintah  Indonesia  untuk  penguatan  dan  perlindungan  bagi  para pelaku usaha dalam mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yang berorientasi meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar baik dalam dan luar negeri sehingga
dapat mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.  Maka  kedudukan  UMKM  dianggap  penting  bagi  perekonomian  Indonesia  sehingga layak untuk dilindungi. Apalagi kedudukan UMKM seringkali berada di posisi yang lemah bila dibandingkan  dengan  pelaku  usaha  dan  industri  besar.  Kontribusi  UMKM  bagi  pertumbuhan ekonomi  sudah  berlangsung  sejak  lama  bahkan  sebelum  nawacita  hadir.  Melalui  hal  tersebut penyerapan  tenaga  kerja  pada  berbagai  sektor  usaha  dapat  diserap  dengan  baik.  Dalam mewujudkan usaha tersebut, juga terdapat tantangan  yang perlu dihindari dimana dalam dunia usaha rentan terjadi persaingan usaha tidak sehat yang dapat menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha  dan  masyarakat,  sebagai  contoh  persaingan  usaha  dalam  rahasia  dagang.  Untuk menguatkan  kedudukan  UMKM  tersebut  diperlukan  penegakkan  hukum  atas  perlindungan hukum pelaku usaha UMKM sehingga dapat menciptakan persaingan bersih dan sehat. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang  Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat dibentuk dengan tujuan kelak diharapkan agar dapat menjadi perwujudan iklim usaha yang sehat, bertanggung jawab dan memberikan  kepastian  hukum  atas  kegiatan  pelaku  usaha.  Dengan  diratifikasinya  perjanjian World Trade Organization / Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (WTO/TRIPS)  melalui  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1994  tentang  Pengesahan Agreement Establishing The world Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) serta dibentuknya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat  menunjukkan  bahwa  pokok  pikiran  dari  Undang-Undang  Rahasia  Dagang  di  Indonesia telah sejalan dengan pemikiran TRIPS sebagai bagian dari perjanjian dalam WTO.
Dengan  demikian  perlindungan  HaKI  pada  dasarnya  memerlukan  pembenaran  atas perlindungan  terhadap  pencipta  di  bidang  teknologi  baru  baik  berupa  rahasia  dagang  maupun paten, yang seharusnya diberikan suatu penghargaan dan pengakuan serta perlindungan hukum atas  keberhasilan  upayanya  dalam  menciptakan  karyanya.  Maka  atas  hasil  karyanya  tersebut layakannya diberikan hak-hak eksklusif untuk mengeksploitasi HaKI dalam rangka memperoleh keuntungan  ekonomis.  Rahasia  Dagang  pada  HaKI  seperti  halnya  pada  paten  yang  bersifat terbuka,  yang  artinya  bahwa  penemuannya  harus  diuraikan  atau  dibeberkan  dengan  jelas  dan terperinci  sebagai  salah  satu  syarat  pendaftaran  paten.  Sehingga  keadaan  ini  berpotensi menimbulkan  resiko  yang  memungkinkan  pihak  lain  untuk  dapat  mengetahui  atau mengembangkan  lebih  lanjut  secara  diam-diam/tersembunyi.  Yang  oleh  karenanya  penemu layaknya  diberikan  hak  khusus  untuk  jangka  waktu  orang  lain  untuk  mengeksploitasi  hasil temuannya  sehingga  setiap  pelanggaran  atas  hal  tersebut  dapat  dituntut  secara  pidana  maupun perdata.  Syarat  lain  adalah  Rahasia  Dagang  ini  haruslah  dijaga  kerahasiaannya  melalui  upaya sebagaimana mestinya. Upaya untuk melindungi kerahasiaan ini tentu saja haruslah memenuhi standar-standar baku tentang perlindungan atas Rahasia Dagang ini. Batasan dari kerahasiaan ini menurut  Undang-Undang  adalah  tidak  diketahui  umum  oleh  masyarakat.  Dengan  kata  lain, sepanjang  informasi  tersebut  berada  dalam  lingkup  dan  pengawasan  dari  pemilik  Rahasia Dagang, maka informasi tersebut adalah merupakan Rahasia Dagang. Namun Undang-Undang Rahasia Dagang ini tidak memerinci bentuk-bentuk informasi yang merupakan Rahasia Dagang dan  tampaknya  akan  diserahkan  kepada  praktek  hukum.  Undang-Undang  Rahasia  Dagang  ini mewajibkan  setiap  bentuk  pengalihan  hak  dan  lisensi  Rahasia  Dagang  ini  dicatatkan  pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  studi  kasus  ( critical  legal  studies ),  sedangkan pendekatan  yang  digunakan  adalah  Pendekatan  yuridis;  yaitu  suatu  pendekatan  yang mendasarkan  pada  aturan-aturan  dan  ketentuan-ketentuan  normatif.  Dalam  konteks  ini pendekatan yuridis yang digunakan adalah dengan merujukkannya pada peraturan Internasional seperti:  TRIPs,  GATT,  Undang-Undang  5  tahun  1999,  dan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2000. Sumber data untuk penulisan ini akan menekankan kajian, dengan sumber yang terdiri dari 3  (tiga)  bahan  penelitian  yaitu  bahan  hukum  primer  seperti  TRIPs,  GATT,  Undang-Undang  5 tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Dari sumber ini akan di coba mengkaji hal-hal  yang  berhubungan  dengan  rahasia  dagang.  Bahan  hukum  sekunder,  bahan-bahan  yang erat  hubungannya  dengan  bahan  hukum  primer  dan  dapat  membantu  menganalisisi  dan memahami bahan hukum primer, yaitu beberapa pendapat dan pemikiran para pakar yang tertuang dalam berbagai buku, jurnal, makalah atau literatur lain yang ada kaitannya dengan judul karya tulis ini, seperti buku tentang HaKI, Rahasia Dagang, dan lain sebagainya. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk memudahkan analisisnya.
Teori  konseptual  yang  dipilih  adalah  Agus  Comte, Positivisme ,  berangkat  dari  asumsi bahwa ilmu-ilmu alam adalah satu-satunya ilmu pengetahuan yang secara universal adalah valid . Berdasarkan  asumsi  ini  maka  walaupun  terdapat  perbedaan  antara  fenomena  alam  dengan fenomena  sosial,  namun  dianggap  selalu  memungkinkan  untuk  mempelajari  fenomena  sosial dengan  pendekatan  dalam  ilmu  alam.  Adanya  dominasi  paradigma  positivisme  dalam  ilmu pengetahuan alam yang kemudian diadopsi dalam ilmu sosial menimbulkan cara berpikir seolah- olah  fenomena  sosial  harus  dipahami  dengan  metode  yang  impersonal,  netral  dan  objektif. Novelty pada penelitian ini adalah pertama mencari titik singgung antara peraturan dalam hukum positif dan konflik yang terjadi dalam kasus dan kedua bagaimana jika sudut pandang pelanggaran rahasia dagang juga melihat fenomena sosial yang turut serta terjadi bersamaan menjadi faktor eksternal tidak tunggal berdiri sendiri.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Rahasia  dagang  sebagai  salah  satu  bagian  dari  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HaKI),  yang merupakan hak yang cukup tinggi dan mendapat perhatian khusus dalam perkembangan aktivitas bisnis  di  Indonesia  sebab  berkaitan  dengan  aspek  teknologi,  ekonomis,  maupun  seni.  Dalam Hukum  Rahasia  Dagang  sebagaimana  didefinisikan  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang Rahasia Dagang (UURD), Rahasia dagang merupakan informasi dalam lingkup menurut pasal 2 disebutkan bahwa perlindungan informasi meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui masyarakat umum.
Perlindungan  HaKI  pada  dasarnya  memerlukan  pembenaran  atas  perlindungan  terhadap pencipta di bidang teknologi baru baik berupa rahasia dagang maupun paten, yang  seharusnya diberikan  suatu  penghargaan  dan  pengakuan  serta  perlindungan  hukum  atas  keberhasilan upayanya dalam menciptakan karyanya. Maka atas hasil karyanya tersebut layakannya diberikan hak-hak eksklusif untuk mengeksploitasi HaKI dalam rangka memperoleh keuntungan ekonomis. Rahasia Dagang pada HaKI seperti halnya pada paten yang bersifat terbuka, yang artinya bahwa penemuannya  harus  diuraikan  atau  dibeberkan  dengan  jelas  dan  terperinci  sebagai  salah  satu syarat  pendaftaran  paten.  Sehingga  keadaan  ini  berpotensi  menimbulkan  resiko  yang memungkinkan  pihak  lain  untuk  dapat  mengetahui  atau  mengembangkan  lebih  lanjut  secara diam-diam/tersembunyi.  Yang  oleh  karenanya  penemu  layaknya  diberikan  hak  khusus  untuk jangka waktu orang lain untuk mengeksploitasi hasil temuannya sehingga setiap pelanggaran atas hal  tersebut  dapat  dituntut  secara  pidana maupun  perdata.  Rahasia  Dagang  ini  haruslah  dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya. Upaya untuk melindungi kerahasiaan ini tentu saja haruslah memenuhi standar-standar baku tentang perlindungan atas Rahasia Dagang ini.  Batasan  dari  kerahasiaan  ini  menurut  Undang-Undang  adalah  tidak  diketahui  umum  oleh
masyarakat.  Dengan  kata  lain,  sepanjang  informasi  tersebut  berada  dalam  lingkup  dan pengawasan dari pemilik Rahasia Dagang, maka informasi tersebut adalah merupakan Rahasia Dagang. Namun Undang-Undang Rahasia Dagang ini tidak memerinci bentuk-bentuk informasi yang merupakan Rahasia Dagang dan tampaknya akan diserahkan kepada praktek hukum.

## 3.1. TRIPs dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000
Secara perdata pekerja yang membocorkan rahasia dagang dapat dikenakan tuntutan wanprestasi (jika masih bekerja di tempat pemilik rahasia dagang) atau perbuatan melawan hukum. Dasar untuk melakukan tuntutan wanprestasi adalah klausul perjanjian mengenai kewajiban  melindungi  rahasia  dagang  yang  terdapat  dalam  perjanjian  kerja.  Klausul perjanjian tersebut dapat menjadi dasar hukum dalam melakukan gugatan berdasarkan Pasal 1338  KUH  Perdata  yang  menyatakan  “Semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah berlaku sebagai  Undang-Undang  bagi  yang  membuatnya.”  Hal  ini  dapat  dipahami  dan  sangat beralasan,  sebab  pelanggaran  terhadap  rahasia  dagang  pada  gilirannya  secara  ekonomis akan  sangat  merugikan  para  penemu  dan  pemilik  hak  tersebut.  Rahasia  dagang  menjadi faktor yang esensial dalam upaya pencegahan persaingan curang atau potensi plagiat usaha, sekaligus merupakan komoditas yang sangat berharga dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Namun para pelaku usaha setidaknya dapat membuat klausul yang lebih jelas dan strategis sehingga para pekerja tidak terjadi kemungkinan kelalaian apabila seseorang dan pegawai atau mantan pegawai melanggar seperti mengadakan perjanjian kerja dengan pekerja, yang meliputi: selama 10 Tahun, tidak boleh pindah kerja di tempat lain; atau selama 10 Tahun, tidak  diperbolehkan  melakukan  usaha  sejenis;  Apabila  melanggar  akan  dikenakan sanksi dengan  aturan  perundang-undangan  yang  berlaku  baik  Perdata  maupun  pidana  nyatanya tidak secara masif mengurangi angka kebocoran informasi dan menjadi tidak adil karena tidak  indikator  yang  tepat  atas  perjanjian  kerja  tersebut.  Pembenaran  dalam  indikasi kemiripan atas kebocoran informasi bukan merupakan pelanggaran kontrak secara khusus, hanya membatasi gerak modifikasi usaha sejenis.
Pengertian “mempunyai nilai ekonomi: atas suatu informasi yang dirahasiakan dalam Undang-Undang  Nomor  30  tahun  2000  lebih  sempit  bila  dibandingkan  dengan  TRIPs. Dalam hal ini kesesuaian prinsip kebebasan pengaturan hukum TRIPs akan bertentangan dengan  prinsip  standar  minimal  TRIPs  bahwa  tidak  boleh  mengatur  ketentuan  domestik minimal yang posisinya lebih rendah dari TRIPs. Nilai ekonomi pada rahasia dagang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 bergantung atas kemampuan sifat rahasianya untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau memiliki manfaat finansial yang diberikan. Semakin banyak manfaat finansial atau keuntungan yang dihasilkan oleh pemiliknya  makan  semakin  bernilai  rahasia  dagang  tersebut.  Sedangkan  dalam  Pasal  39 Paragraf  2  Bab  VII  TRIPs  ditentukan  bahwa  yang  harus  menjaga  kerahasiaan  suatu informasi  yang  dirahasiakan  adalah  “ has  been  subject  to  reasonable  steps  under  the circumstances, by the person lawfully in control of information, to keep it secret”. Menurut TRIPS,  informasi  dianggap  dijaga  kerahasiaannya  apabila  pemilik  atau  para  pihak  yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut dimana kerahasiaan dibebankan  kepada  pemilik  atau  para  pihak  yang  menguasai  informasi  tersebut.  Dengan begitu,  pemilik  informasi  harus  yakin  dalam  menentukan  dan  mengelola  strategi  untuk dapat  merahasiakan  informasinya  dan  juga  menentukan  apakah  rahasia  dagang  miliknya telah  disalahgunakan  atau  diungkapkan  oleh  pihak-pihak  yang  tidak  berhak  atau bertanggung jawab.
Oleh karena itu, mengingat sangat penting bagi kelangsungan usaha seperti sebelum pekerja diberikan pengetahuan informasi usahanya dapat diberlakukan misalnya:
3.1.1. Mengadakan  perjanjian  kerja  dengan  pekerja,  yang  meliputi:  selama  10  Tahun, tidak boleh pindah kerja di tempat lain; atau selama 10 Tahun, tidak diperbolehkan melakukan usaha sejenis; Apabila melanggar akan dikenakan sanksi dengan aturan perundang-undangan yang berlaku baik Perdata maupun pidana;
3.1.2. Mengadakan  perjanjian  lisensi  rahasia  dagang,  bila  mengadakan  perjanjian  ini, agar penerima lisensi tidak membocorkan rahasia perusahaan.
3.1.3. Mengadakan  perjanjian  bantuan  Teknik,  bagi  perusahaan  atau  UMKM  yang menghadirkan bantuan tenaga kerja yang dianggap mempunyai keahlian khusus untuk diadakan perjanjian antara pelaku usaha dengan tenaga teknis tersebut agar apa yang telah menjadi rahasia perusahaan tidak diungkap keluar.
3.1.4. Mengadakan  perjanjian  pengadaan  barang-barang,  apabila  perusahaan  atau UMKM biasa memasok bahan baku untuk pembuatan kepada pihak ketiga maka perlu diadakan perjanjian ini sehingga ketika terjadi suatu hal yang sifatnya rahasia harus  dijelaskan  oleh  perusahaan  kepada  pemasok,  yang  kemudian  pemasok mempunyai kewajiban untuk tidak menceritakan kepada pihak lainnya.
Terjadinya pengungkapan informasi (rahasia dagang) yang dimiliki satu pihak kepada pihak lainnya tanpa diketahui oleh pihak pemilik informasi dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik informasi tersebut. Pengungkapan informasi dapat dilakukan dilakukan oleh tenaga  kerja  dari  pemilik  informasi.  Seorang  pekerja  dapat  menimbulkan  apa  yang dinamakan  pelanggaran  rahasia  dagang  dengan  memberikan  informasi  rahasia perusahaannya  terhadap  perusahaan  lainnya.  Pemeliharaan  kerahasiaan  informasi  wajib dilakukan oleh pemilik informasi rahasia dengan melakukan langkah-langkah  yang layak dan  patut.  Artinya  semua  langkah  yang  memuat  ukuran  kewajaran,  kelayakan,  dan kepatutan yang harus dilakukan. Pemeliharaan rahasia biasanya berkaitan dengan hubungan antara  pekerja  dengan  pemberi  kerja  yang  merupakan  pemilik  rahasia  dagang.  Dalam lingkungan  kerja  perlu  diatur  prosedur  perusahaan  yang  bisa  menjamin  kerahasiaan informasi. Perlu diatur secara jelas dan tegas pula dalam peraturan perusahaan mengenai pihak  yang  bertanggung  jawab  atas  informasi  rahasia.  Rahasia  Dagang  dilindungi  oleh Undang-Undang seiring dengan lahirnya informasi yang terkait dan mulai berfungsi dalam kegiatan perekonomian.
3.2. Kajian dengan Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 332/K/PID.SUS/2013 Kaitan  dengan  permasalahan  tentang  rahasia  dagang  diatas  perlu  dikaji lebih lanjut dengan  studi  kasus  dibawah  ini  yaitu  antara  CV.  Bintang  Harapan  dan  CV  Tiga  Putra Berlian  Putusan  Mahkamah  Agung  No.  332/K/PID.SUS/2013.  Dimana  bisnis  industri makanan  dan  minuman  saat  ini  berkembang  pesat  selama  beberapa  tahun  terakhir  yang digemari  oleh  kalangan  muda/i.  Dalam  persaingannya  industri  ini  memiliki  unsur-unsur rahasia dagang yang amat kompleks mulai dari bahan, proses pembuatan, cita rasa, desain produk/kemasan,  hingga  pemasaran.  Oleh  sebab  itu  dalam  kontrak  perjanjian  terkait klausul  rahasia  dagang  seharusnya  lebih  diperhatikan  karena  mempengaruhi  jalannya aktivitas  usaha  dan  persaingan  usaha.  Pelaku  Usaha  wajib  memberikan  penjelasan terperinci  kepada  pegawainya  tentang  pentingnya  rahasia  dagang  tempat  ia  bekerja  dan saat ia sudah tidak bekerja lagi di usaha sejenis.
Dalam  kasus  didapat  sebagai  berikut  seorang  terdakwa  bernama  Hi  Pin  (HP) merupakan  pegawai  Pabrik  Kopi  CV.  Bintang  harapan  ingin  mencari  karyawan  Pabrik Kopi  Bintang  Harapan.  Beberapa  hari  kemudian  Terdakwa  mendatangi  mess  karyawan pabrik  kopi  bintang  harapan  untuk  menemui  Noldy  Lagindawa  (NL)  seorang  karyawan bagian  produksi  dan  pemasaran  pabrik  kopi  bintang  harapan  dan  membujuknya  untuk berhenti bekerja pada pabrik kopi bintang harapan dan, terdakwa juga meminta pada NL untuk  merekrut  teman  kerjanya  di  pabrik  kopi  bintang  harapan.  NL  kemudian  berhenti bekerja  pada  pabrik  kopi  bintang  harapan  lalu  membujuk  teman  kerjanya  pada  pabrik bintang  harapan  yaitu  Parian  yang  bekerja  pada  bagian  produksi,  Arsend  pada  bagian produksi,  Markum  pada  bagian  penggorengan  dan  packing,  dan  Jumaidi  pada  bagian produksi dan pemasaran untuk berhenti bekerja di CV. Bintang Harapan dan pindah kerja di Perusahaan Terdakwa CV. Tiga Putra Berlin karena gajinya 2 kali lipat dari CV. Bintang Harapan.
Setelah saksi NL sama temanya berhenti kerja pada CV. Bintang Harapan dan pindah pada CV. Tiga Berlin milik terdakwa yang juga pabrik kopi yang baru didirikan, terdakwa memerintahkan  pada  saksi  NL  sama  teman-temannya  untuk  membuat  tempat penggorengan dan penggilingan kopi sesuai dengan pengalaman mereka pada saat bekerja di  CV.  Bintang  Harapan.  Terdakwa  juga  memerintahkan  pada  saksi  NLa  mengambil contoh kopi mentah, dokumentasi dan mesin-mesin penggorengan dan produksi, pada saksi Parian mengambil saringan kopi bubuk pada penggilingan dan saksi Markum mengambil plastik packing pada pabrik kopi CV. Bintang Harapan dengan maksud agar kopi bubuk hasil  produksi  CV.  Tiga  Berlin  milik  terdakwa  sama  dengan  kopi  bubuk  produksi  CV. bintang Harapan.
Bahwa tempat penggorengan, penggilingan dan saringan kopi bubuk adalah sesuatu yang sifatnya spesifik dan Rahasia Dagang karena berkaitan erat dengan aroma dan cita rasa  kopi  bubuk  bintang  harapan.  Terdakwa  juga  bersama  saksi  NL  menggunakan distribusi  pemasaran  dengan  mendatangi  langganan  dan  distributor  kopi  bubuk  Bintang Harapan dan menawarkan kopi bubuk Tiga  Berlian milik terdakwa.  Perbuatan terdakwa tersebut adalah tanpa seizin sepengetahuan dengan saksi korban Johan Satria Salim pemilik CV.  Bintang  Harapan  dan  mengakibatkan  kerugian  berupa  terhambatnya  produksi  kopi bubuk  Bintang  harapan  karena  5  orang  karyawannya  telah  direkrut  oleh  terdakwa  dan beralihnya  beberapa  langganan/  distributor  dari  kopi  bubuk  Bintang  harapan  beralih menjadi kopi bubuk Tiga Putra Berlin
Bentuk  pelanggaran  dalam  kasus  dimaksud  menurut  Undang-Undang  Rahasia Dagang, apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang  yang  bersangkutan.    Sedangkan  perbuatan  yang  bukan  merupakan  pelanggaran Rahasia  Dagang  adalah  apabila  pengungkapannya  didasarkan  pada  kepentingan pertahanan  keamanan,  kesehatan  atau  keselamatan  masyarakat.  Selain  itu,  tindakan memodifikasi/rekayasa  ulang  (reverse  engineering)  atas  produk  yang  dihasilkan  dari penggunaan  Rahasia  Dagang  milik  orang  lain  yang  dilakukan  semata-mata  untuk kepentingan  pengembangan  lebih  lanjut  produk  yang  bersangkutan  adalah  juga  bukan merupakan  pelanggaran  Rahasia  Dagang.  Permasalahan  hukum  dalam  rahasia  dagang dapat dilakukan melalui beberapa upaya hukum yaitu:
3.2.1. Upaya hukum perdata
Upaya  hukum  sebagaimana  diatur  di  dalam  Pasal  11,  adalah  menjelaskan  bahwa apabila terjadi sengketa terkait penggunaan rahasia dagang tanpa izin, maka upaya untuk  mengajukan  ganti  rugi  diperkenankan  diajukan  pemilik  rahasia  dagang melalui pengadilan niaga;
3.2.2. Upaya Hukum Pidana
Upaya hukum pidana diatur di dalam pasal 17 yang menjelaskan bahwa pelanggaran dalam  bentuk  seseorang  yang  dengan  sengaja  mengungkapkan  rahasia  dagang, mengingkari  kesepakatan  atau  mengingkari  kewajiban  tertulis  atau  tidak  tertulis untuk  menjaga  rahasia  dagang  dan  memperoleh  atau  menguasai  rahasia  dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka dapat dilakukan upaya hukum pidana;
3.2.3. Arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa, ketentuan ini diatur di dalam Pasal 12 Undang-Undang Rahasia Dagang.
Nilai  inventif  dibalik  proses  yang  rumit  industri  kopi  yang  tinggi  atas  karya  buah tangan  manusia  dalam  meracik  kopi  sebagai  informasi  rahasia  dagang.  dengan  beberapa faktor-faktor penentu seperti bahan baku, desain produk/kemasan, dan teknis pengetahuan dasar  meracik  kopi  yang  berbeda-beda.  Dari  bahan  baku  yang  mudah  didapatkan  walau memiliki kualitas yang berbeda-beda sehingga dapat menghasilkan komposisi antara bahan- bahan baku untuk memperoleh kualitas yang terbaik membuat industri kopi bagi UMKM memerlukan perlindungan rahasia dagang antar industri. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-
Undang  Nomor  30  Tahun  2000  tentang  Rahasia  Dagang.  Berdasarkan  atas  kasus  diatas dinyatakan  bahwa  pengertian  “mempunyai  nilai  ekonomi:  atas  suatu  informasi  yang dirahasiakan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 lebih sempit bila dibandingkan dengan TRIPs. Dalam hal ini kesesuaian prinsip kebebasan pengaturan hukum TRIPs akan bertentangan dengan prinsip standar minimal TRIPs bahwa tidak boleh mengatur ketentuan domestik  minimal  yang  posisinya  lebih  rendah  dari  TRIPs.  Sehingga  definisi  dalam Undang-Undang tersebut dapat bias dengan posisi lebih rendah dari TRIPs.
Dari masalah tersebut terdapat 2 masalah yakni definisi penerapan Undang-Undang Nomor  30  tahun  2000  dan  TRIPs  berbeda  pandang  dan  pengenaan  perlindungan  rahasia dagang  selalu  di  tarik  dari  hukum  positif  yang  ditetapkan.  Dalam  perlindungan  rahasia dagang  terdapat  2  (dua)  upaya  yakni  upaya  hukum  preventif  dan  represif.  Perlindungan hukum secara preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa yang dilakukan oleh  kedua  belah  pihak  dari  pelaku  usaha  dan  pegawai/pekerja,  sedangkan  perlindungan hukum  represif  bertujuan  untuk  menyelesaikan  suatu  sengketa  para  pihak  pelaku  usaha. Kedua  hal  ini  nampaknya  kurang  dimanfaatkan  dengan  baik  oleh  pelaku  usaha  sebagai pemilik rahasia dagang dan para pekerja yang sering kali tidak menahu dengan apa yang mereka lakukan atau dihadapi. Dalam hal Industri mengatur strategi lain sebagaimana yang disebut  dalam  TRIPS  sebagi  upaya  pelaku  usaha  untuk  menjaga  rahasia  dagang  dan mengelola sumber daya (pegawai) seperti
3.2.1. Sumber bahan baku Dalam  hal  ini  dimungkinkan  bahwa  tidak  semua  orang  atau  pekerja  dalam  suatu perusahaan  ditunjuk  untuk  menjadi  kepala  laboratorium,  sekaligus  sebagai pengawas  dan  tidak  semua  orang  memiliki  informasi  tersebut,  seperti  asal  bahan didatangkan, kualitas yang dapat memenuhi standar produksi, dan harga bahan baku.
3.2.2. Proses Pembuatan Dalam  lini  pembuatan  atau  racikan  kopi,  dimungkinkan  juga  ditunjuk  seseorang yang bertanggung jawab untuk dapat dipercaya sebagai kepala teknis dalam proses produksi  seperti  metode  pengolahan,  metode  pembakaran  (roasting),  dan  metode peracikan.
3.2.3. Desain kemasan Dalam hal ini dimungkinkan bahwa suatu pengrajin memiliki desain kemasan atau packaging  sebagai  ciri  khas  dari  perusahaan  kopinya  yang  sangat  rahasia  seperti desain/corak, atau
Atas kasus tersebut diatas para pelaku usaha harus lebih ketat dalam memilih strategi usahanya, sehingga resiko pembocoran informasi dari pekerja ataupun risiko lainnya dapat dianulir seminimal mungkin. Kemungkinan dari kasus diatas adalah contoh sebagian kecil pada pelaku usaha besar dan menjadi pembelajaran bagi pelaku usaha UMKM dalam hal memilih  strategi  usahanya.  Apabila  Rahasia  dagang  yang  tidak  dilindungi,  maka  akan berdampak  negatif  bagi  berlangsungnya  suatu  usaha  mengingat  suatu  perusahaan  dapat bertahan dalam dunia usaha adalah dengan memenangkan persaingan yang ada. Oleh karena itu  terbuka  kesempatan  untuk  pemanfaatan  tanpa  hak,  pencurian  maupun  pembocoran informasi bisnis guna mendapatkan rahasia dagang dari lawan bisnisnya, sehingga terjadi persaingan  curang.  Pemilik  rahasia  dagang  adalah  yang  paling  berhak  atas  suatu kepemilikan, tidak terkecuali rahasia dagang  yang termasuk ke dalam kategori aset  yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis yang sangat berharga bagi pemiliknya karena berguna bagi pelaksanaan kegiatan usaha industri maupun perdagangan

## 4. KESIMPULAN
Peraturan  perundang-undangan  yang  berkait  dengan  perlindungan  Rahasia  Dagang  di Indonesia belum dapat mendukung perlindungan usaha UMKM dengan baik karena di samping belum  terdapatnya  aturan  lampiran  rincian  bentuk-bentuk  informasi  yang  merupakan  Rahasia Dagang dan penegakan hukum hanya dilakukan dengan praktek hukum di lapangan saja, yang
tidak dapat mendorong perlindungan rahasia dagang tersebut dilaksanakan. Aturan mengenai hal- hal yang bersifat konfidensial di beberapa pasal dalam Undang-Undang Rahasia Dagang belum dapat  mengakomodir  terkait  masalah  yang  terjadi  di  lapangan.  Disamping  itu  tidak  terdapat payung  hukum  yang  dapat  mengarahkan  penanganan  atau  penindakan  pelanggaran  rahasia dagang agar dapat berjalan lintas sektoral.
Pemerintah sebagai regulator dan pengampu kebijakan harus lebih komprehensif mengatur strategi  yang  tepat  untuk  mengembangkan  pengaturan  Undang-Undang  Nomor  30  tahun  2000 tentang Rahasia Dagang, yang kemudian diharmonisasikan dengan praktik hukum yang berjalan dan  mensosialisasikan  kepada  UMKM  mengenai  upaya  perlindungan  produk  UMKM  di Indonesia dalam menjaga produk-produk inovasinya sehingga dapat bersaing baik dalam dan luar negeri, selain itu penguatan dan perlindungan UMKM dapat dilakukan melalui kemudahan akses informasi  Undang-Undang  Rahasia  Dagang,  melakukan  pembaharuan  pasal-pasal  yang  lebih relevan dalam penegakan hukum Rahasia Dagang dan rincian-rincian pasal perlindungan rahasia dagang  agar  dapat  dicantumkan  lebih  lanjut  dalam  pasal  Undang-Undang  Rahasia  Dagang. Penerapan Teori Peran Negara sebagai Regulator pada akhirnya belum tercapai, sehingga dengan demikian  Teori  Perlindungan  Hukum  mengenai  terpenuhinya  perlindungan  hak-hak  pemilik rahasia  dagang  tidak  tercapai.  Peran  Negara  dalam  perlindungan  rahasia  dagang  masih  sangat lemah baik dalam melahirkan peraturan perundang-undangan untuk memenuhi peran regulasinya maupun dalam penegakan hukumnya.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2000  tentang  Rahasia  Dagang,  Lembar  Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2000 Nomor 242, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4044.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 332/K/PID.SUS/2013, Kasus Rahasia Dagang.
World Trade Organization, Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS).
Agus Brotosusilo, Rahasia Dagang (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000), "Tim Analisa dan Evaluasi (Ae) dibawah Pimpinan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tahun 2010”, 2010.
Anis  Mashdurohatun,  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI),  (Semarang:  Madina  Semarang,  2013), hal 121.
Khoirul Hidayah, “Hukum Hak Kekayaan Intelektual”, (Malang: Setara Press, 2017) Hal. 121 Subekti “Aneka Perjanjian” (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Buku Kedua.
Ahmad M. Ramli, 2000, H.A.K.I: Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang, Bandung: Mandar Maju.
Tommi  Ricky  Rosandy,  2011,  Perlindungan  Hukum  Rahasia  Dagang,  Jurnal  Hukum  Online, Edisi November 2011.