Kajian dan Catatan Hukum Atas Putusan Pra-peradilan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel Tertanggal 16 Februari 2015 Pada Kasus Budi Gunawan: Sebuah Analisis Kri s
Komariah Emong Sapardjaja*

## Abstrak
Ar kel  ini  membahas  per mbangan  putusan  hukum  pra-peradilan  Pengadilan Negeri  Jakarta  Selatan  Nomor  04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel  yang  dimohonkan Pemohon  Komisaris  Jenderal  Budi  Gunawan.  Dalam  putusan  tersebut,  hakim tunggal  Sarpin  Rizaldi  mengabulkan  permohonan  pemohon  dengan  dalil  utama melakukan  penemuan  hukum.  Ar kel  ini  akan  menguraikan  kri k  terhadap per mbangan hukum dari putusan, yakni mengenai esensi Pasal 77 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana dan asas legalitas dalam hukum acara pidana. Dalam hal metode penemuan hukum oleh hakim, tulisan ini juga membahas penafsiran hukum oleh hakim mengenai upaya paksa; kewenangan hakim dalam menetapkan hukum  yang  semula  dak  ada;  penggunaan  bahasa  Belanda  serta  penyingkatan uraian  putusan;  dan  lain-lain.  Di  akhir  tulisan,  Penulis  menyimpulkan  bahwa putusan tersebut telah menunjukkan keberpihakan karena  dak melihat pada fakta konkret persidangan dan  dak disertai alasan hukum sesuai hukum acara pidana.
Kata Kunci: putusan pra-peradilan, Budi Gunawan, hakim tunggal, Hakim Sarpin, penemuan hukum, hukum acara pidana.
Legal Annota on and Review of Pre-Trial Verdict Number 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel Dated February 16th of 2015 on the Budi Gunawan Case: A Cri cal Analysis

## Abstract
This  ar cle  discusses  the  dictum  on  the  pre-trial  verdict  number 04/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel ﬁled by Commissioner General Budi Gunawan to the South Jakarta District Court. In this verdict, the Court represented by Judge Sarpin Rizaldi granted the applicant's request with legal ﬁnding as the main proposi on. This  ar cle  cri cises  the  considera on  of  the  judge  in  issuing  the  judgement  by covering  the  ques ons  of:  the  substance  of  Ar cle  77  of  Indonesian  Criminal Procedural Code and principle of legality in criminal procedural law. In the context of legal  ﬁnding  method,  this  ar cle  reviews  the  judge's  authority  in  ﬁnding  and
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
* G u r u   B e s a r   H u k u m   P i d a n a   U n i v e r s i t a s   Pa d j a d j a ra n ,   J a l a n   D i p a u k u r   N o . 3 5   B a n d u n g , komariah_emong@yahoo.com, S.H., M.H., Dr. (Universitas Padjadjaran).
interpre ng the law as well as establishing a rule of law that does not exist before; the using of dutch language in the verdict; the permissibility in condensing a  ﬁnal judgement; and etc. In conclusion, the writer ﬁnds the verdict is not independent, seeing that all of its considera ons are not in accordance with the facts brought before  the  court,  and  also  does  not  contain  any  legal  basis  pursuant  to  the Indonesian Criminal Procedural Code.
Keywords :  pre-trial  judgment,  Budi  Gunawan,  single  judge,  Judge  Sarpin,  legal ﬁnding, criminal procedural law.

## A.  Pendahuluan
Calon Kepala Kepolisian Indonesia Komisaris Jenderal Budi Gunawan mengajukan permohonan  perkara  pra-peradilan  atas  penetapan  status  tersangka  terhadap dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Budi Gunawan merasa ada kejanggalan dalam proses penetapan statusnya sebagai tersangka pelaku korupsi. Putusan pra- peradilan¹ yang dibacakan oleh hakim tunggal Sarpin Rizaldi (selanjutnya disebut hakim tunggal) pada 16 Februari 2015 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah menumbuhkan  banyak  permasalahan,  tanggapan,  dan  analisis  dari  berbagai kalangan.
Beberapa  hal  menjadi  per mbangan  hakim  tunggal  dalam  putusan, diantaranya mengenai: esensi Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); asas legalitas dalam hukum acara pidana; metode penemuan hukum oleh hakim; penafsiran hukum oleh hakim mengenai upaya paksa; kewenangan hakim dalam  menetapkan  hukum  yang  semula  dak  ada;  dan  lain-lain.  Demikian  pula dengan penggunaan bahasa Belanda serta penyingkatan uraian putusan. Penulis memberikan opini yang objek f dengan mengetengahkan beberapa pendapat guru besar hukum pidana ternama yang pendapatnya selalu menjadi rujukan mahasiswa maupun sarjana hukum, kalangan prak si hukum, serta pendapat pribadi.

## B.  Esensi Pasal 77 KUHAP
Bab  X KUHAP mengenai Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili, Bagian Kesatu tentang Pra-peradilan, Pasal 77 berbunyi:
“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:
a.  sah  atau  daknya  penangkapan,  penahanan,  penghen an penyidikan atau penghen an penuntutan;
b.  gan  kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara
¹   Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 16 Februari 2015 (Putusan).
pidananya dihen kan pada  ngkat penyidikan atau penuntutan.” Pasal  ini  menerangkan  secara  limita f  apa  saja  yang  dapat  menjadi  objek  dari perkara pra-peradilan.
Pada  putusan  perkara  pra-peradilan  Budi  Gunawan  (Pemohon),  terdapat per mbangan  hukum  yang  berbunyi,  “Menimbang,  bahwa  dari  rumusan penger an Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) tersebut dapat diketahui dengan jelas (cetak tebal oleh Penulis) bahwa sah atau  daknya penetapan  Pemohon  dak  termasuk  objek  pra-peradilan,  karena  hal  itu  dak diatur”.²  Selanjutnya,  bersambung  ke  per mbangan  putusan  halaman  223  yang berbunyi,  “Menimbang,  bahwa  demikian  pula  halnya  dengan  segala  ketentuan peraturan perundang-undangan pidana khusus yang berlaku sebagai hukum posi f di Indonesia juga  dak ditemukan aturan yang mengatur jika pengujian tentang sah atau  daknya Penetapan Pemohon menjadi objek pra-peradilan”.
Hakim  tunggal  sebagai  hakim  senior  seharusnya  dapat  menghen kan per mbangan  hukum  di  situ  saja  dan  menolak  permohonan  pra-peradilan  yang diajukan Pemohon, dengan per mbangan bahwa, “ dak ditemukan atau jelasnya dak ada aturan tentang sah atau  daknya penetapan Pemohon dan karenanya dak termasuk objek pra-peradilan seper  diatur dalam Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP”.
Per mbangan  hukum  yang  dilanjutkan  dengan  dalil-dalil  seper   yang dikemukakan  dalam  per mbangan  selanjutnya  mengisyaratkan  hakim  tunggal memaksakan diri untuk mencari dalil yang seolah-olah sengaja direncanakankan terlebih  dahulu  untuk  sampai  pada  amar  putusan  mengabulkan  permohonan Pemohon. Seharusnya seorang hakim berha -ha  membuat per mbangan hukum dalam suatu putusan, sebab hakim  dak boleh menunjukan keberpihakan. ‘Tidak berpihak’ adalah landasan pen ng bagi hakim dalam menjalankan proses peradilan pidana, disamping tetap selalu berada dalam koridor hukum acara yang benar.³

## C.  Asas Legalitas dalam Hukum Acara Pidana
Pada halaman 226 per mbangan putusan berbunyi, “Menimbang, bahwa tentang penerapan asas legalitas dalam hukum acara pidana salah satu dasar dan alasan dalam  mengajukan  eksepsi  ini  dak  dapat  dibenarkan, karena  asas  legalitas sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  KUHP  hanya  berlaku  dalam penerapan  hukum  pidana  materil (cetak  tebal  oleh  Penulis), bahkan  dalam p e r ke m b a n ga n nya   d i m u n g k i n ka n   p e n a fs i ra n   d e n ga n   p e m b ata s a n sebagaimana.....”.
² Ibid. , hlm. 222.
³   G.J.M Corstens. Net Nederlandse Srafprocesrecht, Arnhem: Gouda Quint/D.Brouwer en Zoon, 1993, hlm. 13.
Sesungguhnya sejak KUHAP sendiri diundangkan, asas legalitas dalam hukum acara pidana telah dinyatakan secara tegas, yang disebut dalam konsiderans KUHAP huruf a, yang berbunyi, “Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945  (UUD  1945)  yang menjunjung  nggi  hak  asasi  manusia  serta  yang  menjamin  segala  warga  negara bersamaan  kedudukannya  di  dalam  hukum  dan  pemerintahan  dan  wajib menjunjung  nggi  hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan  dak  ada  kecualinya”.⁴ Berdasarkan  konsiderans  ini,  pelaksanaan  penerapan  KUHAP  harus  bersumber pada k  tolak the  rule  of  law, semua  ndakan  penegakan  hukum  harus berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang. Maka jelaslah bahwa KUHAP sebagai  hukum  acara  pidana  adalah  undang-undang  yang  asas  hukumnya berlandaskan asas legalitas.
Selain itu, KUHAP juga mencantumkan perlunya asas legalitas dalam Bab II Pasal 2  dan  Bab  III  Pasal  3.  Khususnya  dalam  Pasal  3  ditetapkan,  “Peradilan  dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Menurut  Prof. Andi Hamzah, meskipun  padanan  ketentuan  Pasal  3  ini  salah  susun,  tetap  saja  ketentuan  ini merupakan padanan dari Pasal 1 Strafvordering Belanda, yang mengatur mengenai asas legalitas dalam hukum acara pidana, sebagaimana berbunyi, “ strafvordering hee  alleen plaats op de wijze bij wet voorzien” atau hukum acara pidana dijalankan hanya berdasarkan cara yang ditentukan oleh undang-undang.⁵ Dengan demikan adalah  dak benar hukum acara pidana  dak mengenal asas legalitas.
Prof. G.J.M. Corstens (sekarang Ketua Mahkamah Agung Belanda/ Hoge Raad der  Nederlands) menegaskan  dalam  bukunya Het  Nederlandse  Strafprocesrecht bahwa asas legalitas dalam hukum acara pidana sebagai nullum iudicium sine lege . Ia berbeda dengan asas legalitas dalam hukum pidana materil dan juga menandakan bahwa hukum acara pidana mempunyai ruang lingkup nasional yang  dak dapat diundangkan  dalam  peraturan  perundang-undangan  di  bawah  derajat  undang- undang. Hukum acara pidana hanya dapat diubah dengan undang-undang pula.
Hukum  acara  pidana  memberikan  kepas an  hukum  kepada  individu  dalam masyarakat,  karena  sesungguhnya  hukum  acara  pidana  menjamin  keberlakuan hukum pidana secara ter b melalui suatu undang-undang. Oleh karenanya,  dak dapat  pula  pembentuk  atau  pembuat  undang-undang  menciptakan  suatu peraturan yang ragu-ragu,  dak jelas, atau memberikan peluang penafsiran yang terlampau luas. Terlebih lagi bagi seorang hakim, walaupun di negara modern ini dak lagi menjadi corong undang-undang, tetapi hukum acara pidana membatasi secara ketat keinginan-keinginan hakim untuk memperluas dan memaksakan diri
⁴   Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta: Sinar Graﬁka, 2014, hlm. 36.
⁵   Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia , Jakarta: Sinar Graﬁka, 2008. hlm. 11.
melawan undang-undang hukum acara pidana dengan dalih apapun. Oleh karena itu, penemuan hukum di bidang hukum acara pidana menjadi amat sangat terbatas, jauh lebih terbatas dibandingkan dengan hukum pidana itu sendiri.

## D.  Metode Penemuan Hukum oleh Hakim
Alasan-alasan  hakim  tunggal  untuk  melakukan  penemuan  hukum  sebagaimana disebutkan dalam per mbangan hukum adalah:
1.  Dalam  putusan  halaman  223  disebutkan,  “Menimbang  bahwa  masalahnya sekarang  adalah:  karena  hukumnya  dak  mengatur,  apakah  hakim  boleh menolak  suatu  perkara  dengan  alasan  per mbangan  bahwa ‘hukum  dak mengatur ’ atau ‘hukumnya  dak ada ’?;”
2.  Hakim tunggal juga mengu p Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3.  Selanjutnya  pada  halaman  yang  sama,  “Menimbang,  bahwa  larangan  bagi hakim  menolak  untuk  memeriksa,  mengadili  dan  memutus  suatu  perkara dengan  dalih  atau  alasan  bahwa  hukumnya  dak  ada,  tentunya  melahirkan kewenangan  yang  diberikan  kepada  hakim  untuk  menetapkan  hukum  yang semula  dak ada menjadi ada atau yang semula  dak jelas menjadi jelas”;
4.  Kemudian  pada  halaman  224,  per mbangan  berbunyi,  “Menimbang  bahwa kewenangan hakim untuk menetapkan hukum yang semula hukumnya  dak ada menjadi ada, dilakukan dengan menggunakan metode penemuan hukum
( rechts  vinding ) (cetak  tebal  oleh  Penulis)  yang  jika  dikaji  secara  ilmiah
(kelimuan) dan secara yuridis harus dapat dipertanggungjawabkan”;
5.  Selanjutnya  di  halaman  yang  sama  disebutkan,  “Menimbang  bahwa kewenangan hakim untuk menetapkan hukum yang semula hukumnya  dak jelas menjadi jelas (cetak tebal oleh penulis) dilakukan dengan menggunakan dan menerapkan metode penafsiran (interpretasi)”. Seper  yang dikemukakan sebelumnya, hakim tunggal telah mengakui bahwa sangat  jelas  tentang  penetapan  Pemohon  dak  diatur  dalam  pasal  yang  dirujuk (Pasal 77) maupun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau hukum posi f  di  Indonesia. Usaha  untuk  menemukan  hukum  yang  semula  dak  ada menjadi  ada  adalah  usaha  yang  berlebihan  atau  dipaksakan (cetak  tebal  oleh Penulis)  untuk  suatu  tujuan  tertentu . Pada  kenyataannya,  di  bagian  lain  dalam per mbangan putusan a quo , penetapan Pemohon sudah jelas  dak diatur dalam Pasal 77 KUHAP, karena Pasal 77 tersebut sangat membatasi objek pra-peradilan.
Demikian  pula  melakukan  penafsiran  hukum  terhadap  suatu  ketentuan undang-undang  yang  sudah  sangat  jelas  merupakan  perbuatan  yang  dilarang apalagi bagi seorang hakim, karena pada waktu menafsirkan suatu ketentuan yang sudah cukup jelas itu, “orang  dak boleh menyimpang dari penger an seper  yang
telah dimaksud oleh pembentuk undang-undang”.⁶ Pada putusan tersebut, hakim tunggal  menyatakan  bahwa  metode  penafsiran  yang  digunakannya  adalah penerapan penafsiran penghalusan hukum dan penafsiran secara luas.⁷ Tampaknya hakim tunggal telah mengingkari asas-asas hukum pidana dan hukum acara pidana bahwa penafsiran secara luas yang  dak ada bedanya dengan penafsiran analogi adalah dilarang sama sekali, sama halnya dengan asas legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1).
Sebagaimana dikatakan Lamintang, “yang dimaksud dengan penafsiran secara ekstensif  atau ekstensieve  interpretasi adalah  suatu  penafsiran  undang-undang yang dilakukan dengan cara memperluas ar  atau maksud suatu ketentuan undang- undang, sehingga keluar dari atau maksud yang sebenarnya dari ketentuan undang- undang“.⁸ Lamintang mengu p pendapat guru besar kenamaan, yang pendapatnya oleh hampir semua sarjana hukum sering diku p, yaitu Paul Scholten, mengenai penafsiran  secara  analogis  dengan  penafsiran  ekstensif  dak  terdapat  suatu perbedaan. Menurutnya juga, “dengan dua metode penafsiran undang-undang itu, orang membuat suatu hubungan antara ketentuan undang-undang dengan suatu peris wa  yang  dak  diatur  dalam  undang-undang,  dan  dengan  dua  metode penafsiran itu penerapan suatu ketentuan undang-undang bagi peris wa tersebut, dak  sesuai  dengan  rumusan  ketentuan  undang-undang  itu  sendiri,  melainkan mencari hubungannya...”.⁹
Hakim  tunggal  telah  melanggar  asas-asas  hukum  pidana  dan  hukum  acara pidana, yang sepatutnya  dak dilakukan oleh seorang hakim. Penaﬁran ekstensif atau  analogi  adalah  metode  penafsiran  yang  dilarang  dalam  asas-asas  hukum pidana, karena bertentangan dengan asas legalitas seper  yang telah dikemukakan di atas.

## E.  Penafsiran Hukum oleh Hakim Mengenai Upaya Paksa
Telah  menjadi  pengetahuan  umum  bahwa  persoalan  metode  dan  penerapan penemuan hukum, melalui penafsiran hukum atau konstruksi hukum, merupakan persoalan yang semakin menjadi pen ng bila hendak dikaitkan dengan ak vitas penegakan  hukum  di  Indonesia  dewasa  ini.  Bagian  ini  mencoba  memahami per mbangan hukum hakim tunggal ini.
Pada halaman 224 alinea ke-5, per mbangan hukum berbunyi: “ Menimbang, bahwa dari rumusan penger an pra-peradilan pada Pasal 1 angka 10 KUHAP dan norma pengaturan kewenangan pra-peradilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 77 KUHAP dapat disimpulkan keberadaan lembaga pra-peradilan adalah sarana
⁶   P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, Pembahasan KUHAP, Jakarta: Sinar Graﬁka, 2010, hlm. 13.
⁷   Putusan, Op.cit ., hlm. 229. ⁸   Lamintang, Op.cit ., hlm. 19. ⁹ Ibid .
atau  tempat  menguji  ndakan  upaya  paksa (cetak  tebal  oleh  Penulis)  yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam  ngkat penyidikan dan penuntutan, apakah  ndakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum sudah  dilakukan  menurut  ketentuan  dan  tata  cara  yang  diatur  dalam  undang- undang atau  dak”.
Selanjutnya  pada  halaman  225  di  alinea  terakhir,  per mbangan  hukum berbunyi:  “Menimbang  bahwa  dalam  kaitannya  dengan  permohonan  dari Pemohon pra-peradilan ini, maka  mbul pertanyaan, “ apakah penetapan Pemohon terhadap diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon dapat dikwaliﬁsir sebagai ndakan upaya paksa?” . Hakim tunggal pun menjawab di halaman 225 alinea ke-2, “...harus  dipahami  ar   dan  makna  ' ndakan  upaya  paksa' secara  benar,  bahwa segala  ndakan Penyidik dalam proses penyidikan dan segala  ndakan Penuntut Umum dalam proses penuntutan adalah merupakan  ndakan upaya paksa, karena telah menempatkan atau menggunakan label ‘Pro Jus a ’ pada se ap  ndakan”. Sebutan 'upaya paksa'  mbul dari prak k dan  dak terdapat dalam undang- undang. 'Upaya paksa' dalam bahasa sehari-hari dikenal sebagai ungkapan bahwa penyidik  melakukan  perbuatan  tertentu,  semacam  paksaan  agar  seseorang mematuhi  kehendak  penyidik,  misalnya  hadir  dalam  pemeriksaan  yang  telah dijadwalkan,  atau  dalam  hal  tertentu  jaksa  ingin  agar  terpidana  secara  sukarela melaksanakan  putusan  pengadilan.  Mengenai  hal  ini,  mungkin  hakim  tunggal mencoba  melakukan  konstruksi  ‘logika  hukum’  atau  ‘penalaran  hukum’  dengan melihat (membayangkan) suatu penyelesaian hukum yang  dak bertumpu pada aturan yang sederhana seper  terdapat dalam Pasal 77 KUHAP tersebut. Hakim memang  dapat  saja  melihat  kejadian-kejadian  yang  dak  diatur  dalam  undang- undang  tersebut  sebagai  ‘kekosongan  hukum’,  tetapi  dalam  logika  atau penalarannya tetap saja harus didasarkan pada fakta konkret yang ada.
Fakta konkret yang terdapat dalam kasus a quo adalah bahwa kepada Pemohon belum  pernah  dilakukan  penangkapan  atau  penahanan.  Penetapan  Pemohon sebagai bagian dari upaya paksa adalah hal yang  dak benar, selain karena norma yuridisnya  dak  diatur,  logika  hukum  dan  penalaran  hakim  dalam  membuat kostruksi hukum untuk sampai pada kesimpulan (yang dipaksakan dan dirancang sebelumnya) adalah perbuatan yang  dak dapat dibenarkan. Jika seorang hakim meletakkan k  berat  pada  unsur-unsur  yang  sama  dan  dari  dalamnya menyimpulkan  bahwa  akibat-akibat  dari  aturan  hukum  harus  terjadi  dalam kejadian  yang  terhadapnya  harus  diberikan  putusan,  maka  orang  mengatakan hakim  itu  melakukan  penerapan  analogikal  ( argumentum  per  analogiam )  atas aturan tersebut.¹⁰ J.J.M Van Veen pun telah memperingatkan bahaya penggunaan
¹⁰  J.A. Pon er, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Penemuan Hukum, Bandung: Jendela Mas Pustaka, 2008, hlm. 57.

## logika secara berlebihan dalam upaya menerangkan perundang-undangan.¹¹

## F.  Kewenangan Hakim dalam Menetapkan Hukum yang Semula Tidak Ada
Kalimat yang sangat menarik dalam per mbangan hukum a quo adalah di halaman 223, yaitu, “... melahirkan   kewenangan kepada hakim untuk menetapkan hukum yang semula  dak ada menjadi ada...”. Kalimat yang sama diulang kembali pada halaman 224, “untuk menetapkan hukum yang semula  dak ada menjadi ada...”. Menetapkan hukum, yang kemudian menjadi hukum posi f dan berlaku sebagai undang-undang,  bukanlah  pekerjaan  seorang  hakim.  Sebagaimana  diatur  dalam UUD 1945 menetapkan suatu perbuatan atau keadaan menjadi perbuatan hukum, hanyalah  kewenangan  badan  pembuat  undang-undang,  yang  dalam  sistem ketatanegaraan  di  Indonesia  dilakukan  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR) bersama-sama dengan Presiden.
Pembagian kekuasaan dalam suatu negara hukum seper  yang diamanatkan dalam  UUD  1945  dengan  sangat  jelas  merinci  kekuasaan  legisla f,  kekuasaan yudika f dan kekuasaan ekseku f. Kewenangan  ap- ap lembaga yang memegang kekuasaan tersebut juga sangat jelas. Montesqieu, melahirkan prinsip Trias Poli ca yang telah mengakhiri kekuasaan mutlak raja-raja Perancis. Hampir semua negara modern yang ada di dunia saat ini memegang prinsip Trias Poli ca karena  dak ada suatu  negara  pun  yang  masih  menghendaki  kekuasaan  rani  dalam pemerintahannya.
Jika seorang hakim diberikan kekuasaan untuk menetapkan “suatu hukum yang dak ada menjadi ada” maka kemungkinan melakukan  rani hukum amat sangat dimungkinkan  dan  karena  menerapkan  kewenangan  yang  terlampau  luas  maka keadilan serta kepas an hukum semakin menjauh. Hakim yang demikian adalah hakim yang berpihak,  dak objek f, dan menumbuhkan  rani. Kembali kepada asas hukum  pidana  dan  hukum  acara  pidana,  maka  asas  legalitas  harus  menjadi pegangan teguh para hakim agar  dak menjalankan kekuasaan dengan  rani.

## G.  Putusan yang Baik dan Per mbangan Hakim Lain dalam Perkara Serupa
Sebaiknya dalam se ap putusan hakim menggunakan bahasa Indonesia di bidang hukum yang sudah baku saja. Penggunaan bahasa Belanda sebaiknya dihindarkan untuk mengurangi risiko salah penulisan seper  di dalam putusan ini, misalnya: rechtsvinding yang  ditulis rechtsvinding ¹²  atau recht  vefeining yang  seharusnya ditulis rechtsvervijning. ¹³
Kemudian pada  halaman 220 per mbangan hukum berbunyi, “Menimbang,

## 21 PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015
¹¹   Jan Remmelink, Hukum Pidana, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 47. ¹²  Putusan, Op.cit., hlm. 224. ¹³ Ibid ., hlm.  226.
bahwa  untuk  menyingkat  uraian  putusan,  segala  sesuatu  yang  telah  diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini, harus dianggap telah termuat dalam putusan dan menjadi bagian yang  dak terpisahkan dengan putusan ini”. Hal ini menunjukkan bahwa hakim sependapat dengan Berita Acara Pemeriksaan Perkara tersebut  yang  memuat  pula  keterangan  saksi  atau  ahli.  Perlu  ditegaskan  bahwa keterangan  ahli  adalah  keterangan  yang  seharusnya  diberikan  setelah  pokok perkara. Empat orang ahli yang diajukan oleh Pemohon menerangkan tentang hal- hal yang  dak ada kaitan langsung dengan objek pra-peradilan. Seharusnya, para ahli  tersebut  mengemukakan  pendapatnya  nan   apabila  perkaranya  mulai diperiksa.
Dalam  membuat  suatu  putusan  yang  baik,  seharusnya  seorang  hakim memper mbangkan segala fakta konkret yang ditemukan dalam persidangan dan memilah fakta mana yang menjadi dasar atau kesimpulan sehingga hakim sampai kepada bunyi amar putusannya. Hal yang harus diper mbangkan dalam perkara pra-peradilan ini adalah hal-hal yang relevan dengan permohonan pra-peradilan yang sesungguhnya hanya memeriksa persoalan yang bersifat administra f tentang sah atau  dak sahnya penangkapan, penahanan, dan seterusnya.
Selain  itu,  dari  per mbangan  hukum  yang  merujuk  pada  Surat  Keterangan Nomor Sket/2/1/2015 tahun 2015 tentang Jabatan Kepala Biro Pembinaan Karier Kepala  Staf  Depu   Sumber  Daya  Manusia  Kepolisian  Republik  Indonesia,  hakim tunggal  telah  membuat  kekeliruan  dengan  menyatakan  status  Pemohon  bukan seorang penegak hukum.¹⁴ Alangkah naif apabila dilakukan adanya pengecualian bahwa seorang anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang ak f bukanlah penegak hukum.
Akhir kata, apa yang hendak dibangun oleh hakim tunggal dengan penemuan hukum, telah dikandaskan oleh putusan-putusan hakim lain, yakni sebagai berikut: 1.  Putusan Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, Kristanto Sahat H.S., S.H., M.H. dalam Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2015/PN.Pwt tanggal 10 Maret 2015. Dalam putusan  yang  diajukan  oleh  Pemohon  Pra-peradilan  Muk   Ali  S   bin  H. Mudjamil Yusuf, melawan Kepala Kepolisian Banyumas, Hakim Kristanto dalam amar putusannya telah menolak permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya , (cetak tebal oleh Penulis) dengan alasan:
a)  Tindakan penyidikan yang dilakukan penyidik sudah sesuai dan sah secara hukum;
b)  Tentang penetapan sebagai tersangka:
-  “Bahwa pra-peradilan adalah peradilan yang cepat dan sederhana dan dak  boleh  ada  objek  pra-peradilan  di  luar  Pasal  77  KUHAP.  KUHAP sudah mengatur pra-peradilan secara limita f, yakni hanya menetapkan
sah  atau  daknya  penangkapan  dan  penahanan,  penghen an penyidikan  atau  penghen an  penuntutan,  serta  gan   rugi  dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihen kan di  ngkat penyidikan atau penuntutan.”¹⁵
-  "Bahwa di dalam Pasal 77 KUHAP ada menyebutkan bahwa penetapan Tersangka  merupakan  objek  pra-peradilan.  Hakim  memang  memiliki independensi, tetapi bukan berar  bisa semaunya sendiri menafsirkan undang-undang  karena  menurut  hakim  tunggal,  ketentuan  Pasal  77 KUHAP  yang  adalah  hukum  formal  yang  sudah  jelas  sehingga  dak membutuhkan lagi penafsiran sebagaimana ketentuan hukum materil, oleh karena itu Penetapan Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon berada di luar wewenang pra-peradilan.”
2.  Putusan  yang  sama  diucapkan  oleh  Hakim  Pengadilan  Negeri  Pon anak tertanggal 16 Maret 2015, Sugeng Warmanto, yang dalam amar putusannya,
“menolak permohonan pra-peradilan Tersangka”. Permohonan pra-peradilan atas penetapan sebagai Tersangka terhadap Djudju Tanuwidjaja oleh Kepolisian Daerah  (Polda)  Kalimantan  Barat  adalah  sah.  Perkara  a quo berasal  dari ditangkapnya Tuki, warga Kota Pon anak, seorang penampung dan penambang emas tanpa izin di berbagai daerah di Kalimantan Barat.
3.  Hakim  tunggal  di  Pengadilan  Negeri  Sumedang,  Vivi  M.  Tampi,  menolak permohonan  pra-peradilan  Pemohon  pada  tanggal  23  Maret  2015  yang diajukan oleh Cecep bin Omon. Pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh Satuan  Reserse  Kriminal  Polres  Sumedang,  sehingga  pengkapan  dan penahanan  yang  dilakukan  oleh  penyidik  sudah  sesuai  dengan  perundang- undangan.
4.  Hakim  Pengadilan  Negeri  Cibinong,  Ernest  sebagai  hakim  tunggal,  dalam permohonan  pra-peradilan  yang  diajukan  oleh  Ade  Su sna  yang  ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Bogor, menolak permohonan tersebut. Dalam per mbangan  hukumnya,  hakim  tunggal  ini  menyatakan  bahwa,  "Pasal  77 KUHAP  dak dapat diperluas dan penetapan sebagai Tersangka yang dilakukan Penyidik  dak  dapat  ditafsirkan  ke  dalam  Pasal  77  karena  berdasarkan penafsiran oten k Pasal 77 hanya bisa ditafsirkan oleh pembuat UU”.
5.  Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berturut-turut menolak permohonan pra- peradilan  atas  penetapan  sebagai  tersangka  oleh  penyidik  Komisi Pemberantasaan Korupsi (KPK):
a)  Hakim tunggal Ta k Hadiyan , yang memeriksa dan memutus perkara pra- peradilan yang dimohon oleh Suryadharma Ali (SdA), menolak permohonan
¹⁵  Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2015/PN.Pwt, Pengadilan Negeri Purwakarta, 10 Maret 2015, hlm. 35.
tersebut  dengan  per mbangan  “bahwa  sah  atau  daknya  penetapan tersangka  bukan  ranah  pra-peradilan  sehingga  permohonan  Pemohon ditolak seluruhnya...”.
b)  Terkait  dengan  penetapan  SdA  sebagai  tersangka  yang  dinilai  pihak  SdA sebagai upaya paksa, Ta k berpendapat bahwa penetapan tersangka bukan merupakan upaya paksa. Lebih menarik lagi, putusan tersebut menyatakan bahwa “ada  daknya buk  permulaan se dak- daknya dua alat buk  yang sah,  telah  memasuki  substansi  pokok  perkara  yang  bukan  kewenangan kewenangan lembaga pra-peradilan”.
c)  Putusan hakim tunggal Asiadi Sembiring atas permohonan pra-peradilan Sutan  Bhatoegana  menyatakan  menolak  permohonan  tersebut  karena perkara pokoknya telah disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sehingga  permohonan  pra-peradilan  dinyatakan  gugur.  Penetapan tersangka  yang  ditetapkan  oleh  KPK  terhadap  Pemohon  pra-peradilan adalah sah.
d)  Putusan  berikutnya  yang  diucapkan  oleh  hakim  tunggal  Riyadi  Sunindyo juga  menolak  seluruh  permohonan  pra-peradilan  berkenaan  dengan penetapan  sebagai  tersangka  yang  diajukan  oleh  Suroso  Atmo  Martoyo, mantan Direktur Pengelolaan PT. Pertamina, dengan per mbangan hukum, “bahwa  penetapan  tersangka  dan  sah  atau  daknya  penyidikan  bukan merupakan objek pra-peradilan". Selanjutnya, “ dak diaturnya penetapan tersangka atau  dak sahnya penyidikan bukan kekosongan hukum. KUHAP sudah jelas menetapkan objek pra-peradilan. KUHAP harus dibaca tekstual. Prinsip  ini  menutup  kewenangan  hakim  untuk  bebas  melakukan penafsiran".
Oleh karena itu putusan Hakim Sarpin oleh De knews pada 10 Maret 2015, dan media online lainnya disebut, “Penafsiran (Sarpin) Sesat, Keliru Sekali". Demikian juga ditolaknya “gugatan pra-peradilan sejumlah tersangka korupsi” yang dimuat dalam  koran  Pikiran  Rakyat,  Bandung  pada  15  April  2015,  disebut  sebagai “Kekeliruan Sarpin Makin Kentara".
Dr. Hariﬁn Andi Tumpa (Ketua Mahkamah Agung periode tahun 2009 hingga 2012)  dalam  “Diskusi  KPK  dan  Masa  Depan  Pemberantasan  Korupsi”  yang diselenggarakan  oleh  Redaksi  Kompas  pada  27  Februari  2015,  menyatakan, “menurut Pasal 77 KUHAP, penetapan sebagai tersangka bukan sebagai objek pra- peradilan. Oleh karena itu, Sarpin telah menerobos KUHAP". Selanjutnya menurut beliau,  “ dak  sependapat  jika  putusan  Sarpin  dikategorikan  sebagai  sebuah penemuan hukum. Pasalnya, penemuan hukum dilakukan jika undang-undang  dak mengatur  dengan  jelas  persoalan  yang  dihadapi  hakim  serta  dilakukan  untuk menafsirkan substansi hukum dan bukan masalah kewenangan”.

## H.  Penutup
Dari  catatan-catatan  yang  telah  diuraikan  di  atas,  jelaslah  bahwa  hakim  tunggal dalam perkara pra-peradilan Budi Gunawan ini memang telah sejak semula akan mengabulkan  permohonan  pra-peradilan  yang  diajukan  Pemohon.  Hal  ini seharusnya  dak dilakukan oleh seorang hakim, karena hakim harus selalu berada dalam posisi yang objek f dan  dak berpihak dengan melihat kepada fakta konkret yang  terbuk   di  muka  persidangan,  disertai  dengan  dasar  hukum,  dalam  hal  ini KUHAP, yang menjadi dasar pemeriksaan. Hal ini dibuk kan dengan memaksakan melakukan  penafsiran  ekstensif  analogi  terhadap  undang-undang  yang  sudah sangat jelas bahwa penetapan sebagai Pemohon  dak termasuk sebagai obyek pra- peradilan.
Usaha  keras  seorang  hakim  dalam  memutus  suatu  perkara  harus  bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan dan objek f, dengan pedoman pada rambu-rambu asas-asas hukum pidana dan hukum acara pidana sebagai sumber utama. Di tengah kepercayaan publik terhadap perilaku kebanyakan penegak hukum sudah sampai k  nadir  (termasuk  di  dalamnya  terhadap  anggota  POLRI),  hakim  seharusnya berada dalam posisi  dak berpihak. Penemuan hukum yang menjadi dalil utama dalam putusan a quo telah menyesatkannya kedalam putusan yang keliru. Betapapun hakim tunggal telah berusaha keras dalam mengambil keputusan yang dipandangnya adil dan objek f, tetapi sesuai dengan kemampuannya sebagai seorang hakim, tentu ia harus mengetahui bahwa apa yang dilakukannya sedang disorot  oleh  kalangan  yang  sangat  luas.  Kiranya  hakim  tunggal  juga  mengetahui kondisi kebencian masyarakat terhadap prak k buruknya penegakan hukum saat ini ataupun perilaku korup dari penyelenggara negara khususnya kebanyakan penegak hukum. Perlu diketahui bahwa bagi seorang hakim, yang segera setelah putusannya diucapkan,  akan  menjadi  milik  publik,  sedangkan  amar  putusannya  merupakan tanggungjawabnya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan keadilan. Hakim harus selalu mewaspadai bahwa putusannya dinilai oleh publik yang pada gilirannya publik pula akan menilai kualitas dari pribadi hakim yang bersangkutan.

## Da ar Pustaka
Buku Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia , Sinar Graﬁka, Jakarta, 2008. Corstens,  G.J.M., Net  Nederlandse  Srafprocesrecht, Gouda/Quint-D.  Brouwer  en Zoon, Arnhem, 1993.
P.A.F. Lamintang. dan Theo Lamintang, Pembahasan KUHAP, Sinar Graﬁka, Jakarta,
2010.
Pon er, J.A., diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Penemuan Hukum, Jendela Mas Pustaka, Bandung, 2008.
Remmelink, Jan, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Graﬁka, Jakarta, 2014.

## Dokumen Lainnya
Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 16 Februari 2015.
Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2015/PN Pwt, Pengadilan Negeri Purwakarta, 10 Maret
2015.

## Dokumen Hukum
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946  tentang  Peraturan  Hukum  Pidana  Untuk Seluruh  Wilayah  Republik  Indonesia  dan  Mengubah  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Surat Keterangan Nomor Sket/2/1/2015 tahun 2015 tentang Jabatan Kepala Biro Pembinaan  Karier  Kepala  Staf  Depu   Sumber  Daya  Manusia  Kepolisian Republik Indonesia.

## Kajian dan Catatan Hukum Atas Putusan Pra-peradilan