## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 9 Nomor 1, Februari 2023 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## REKONSTRUKSI  PEMIKIRAN-PEMIKIRAN  SUKARNO  TENTANG TOLERANSI  TAHUN  1926-1966  DAN  RELEVANSINYA  PADA MASYARAKAT INDONESIA DI ERA ABAD XXI
I  Wayan  Pardi 1) ,  I  Wayan  Lasmawan 2) ,  I  Wayan  Suastra 3) Anantawikrama Tungga Atmadja 4)
Universitas Pendidikan Ganesha E-mail : wayan.pardi@undiksha.ac.id , wayan.lasmawan@undiksha.ac.id , wayan.suastra@undiksha.ac.id , anantawikrama_t_atmadja@undiksha.ac.id .
Info Artikel Abstract
Masuk: 1 Desember 2022 Diterima: 15 Januari 2023
Terbit: 1 Februari 2023 Keywords: Soekarno, Tolerance, and Indonesian Society The  aim  of  writing  this  article  is  to  reconstruct  or rebuild Sukarno's thoughts about tolerance in 1926- 1966 to be applied to Indonesian society in the 21st century. Meanwhile, the specific aim is to formulate Sukarno's  thoughts  on  tolerance,  and  analyze  the relevance  of  Sukarno's  thoughts  on  tolerance  to Indonesian  society  in  the  21st  century.  The  method used is the historical writing method. The results of the  discussion  show  that  Sukarno's  thoughts  about tolerance  and  his  efforts  to  realize  an  attitude  of tolerance took the form of: Initiating the unification of the ideologies of Nationalism, Islamism, Marxism, and putting them into practice to become Nasakom in  1960;  Initiating  the  ideology  of  Marhaenism; Establishing PNI; Establishing PPPKI; Striving for the unification  of  PNI-Baru  and  Partindo;  Embracing Ahmadiyya; Conceptualizing Pancasila; Revising the preamble  to  the  1945  Constitution  and  the  Jakarta Charter version of Pancasila; Establishing the motto Bhinneka Tunggal Ika; Initiating Guided Democracy; and Rejecting the dissolution of the Nasakom concept after  G30S.  What's  even  more  interesting  is  that Sukarno consistently fought for the idea of tolerance from the time of the national movement until the end of  his  life.  If we  observe  the  vertical  and  horizontal conflicts  that  often  occur  in  Indonesia,  Sukarno's thoughts  about  tolerance  are  still  very  relevant  to apply to Indonesian society in the 21st century.

## Abstrak
Kata kunci: Soekarno, Toleransi, dan Masyarakat Indonesia
Corresponding Author : I Wayan Pardi , e-mail :
wayan.pardi@undiksha.ac.id Penulisan artikel ini bertujuan untuk merekonstruksi atau membangun kembali pemikiran-pemikiran  Sukarno  tentang  toleransi tahun  1926-1966  untuk  diterapkan  pada masyarakat  Indonesia  di  era  abad  XXI.  Sementara itu,  tujuan  khususnya  adalah  untuk  merumuskan pemikiran-pemikiran  Sukarno  tentang  toleransi, dan  menganalisis  relevansi  pemikiran  Sukarno tentang toleransi pada masyarakat Indonesia di era abad  XXI.  Metode  yang  digunakan  adalah  metode penulisan sejarah. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa  pemikiran  Sukarno  tentang  toleransi  dan upayanya  dalam  mewujudkan  sikap  toleransi berupa: Menggagas penyatuan ideologi Nasionalisme, Islamisme, Marxisme, dan dipraktikkan  menjadi  Nasakom  tahun  1960; Menggagas ideologi Marhaenisme; Mendirikan PNI; Mendirikan PPPKI; Mengupayakan penyatuan PNI- Baru  dan  Partindo;  Merangkul  Ahmadiyah; Mengkonsepsikan  Pancasila;  Merevisi  pembukaan UUD  1945  dan  Pancasila  versi  Piagam  Jakarta; Menetapkan  semboyan  Bhineka  Tunggal  Ika; Menggagas  Demokrasi  Terpimpin;  dan  Menolak pembubaran konsep Nasakom pasca G30S. Bahkan yang  menarik,  secara  konsisten  Sukarno  juga memperjuangkan  gagasan  toleransinya  mulai  dari zaman pergerakan nasional hingga akhir hayatnya. Jika  mengamati  konflik-konflik  vertikal  dan horizontal  yang  sering  terjadi  di  Indonesia,  maka pemikiran Sukarno tentang toleransi masih sangat relevan  untuk  diterapkan  pada  masyarakat Indonesia di era abad XXI.
@Copyright 2023.

## PENDAHULUAN
Ir.  Soekarno  atau  yang  lebih  dikenal  oleh  bangsa  Indonesia  dengan  nama Bung Karno adalah presiden pertama Republik Indonesia. Tanpa bermaksud untuk meminggirkan peran tokoh-tokoh bangsa lainnya, Sukarno juga menyandang gelar agung sebagai Bapak Proklamasi karena beliau bersama Moh. Hatta adalah orang yang membacakan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus  1945.  Selain  itu,  beliau  juga  dikenal  sebagai  Bapak  Bangsa  yang  banyak berperan  dalam  membangkitkan,  menyatukan,  memberikan  jati  diri  bangsa  dan kemudian  meletakkan  dasar  Negara  Republik  Indonesia,  yaitu  Pancasila  yang disampaikan dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPKI.
Sukarno dilahirkan di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Ayahnya adalah seorang guru bernama Raden Soekemi Sosrodihardjo, sedangkan ibunya, Ida Ayu Nyoman  Rai  adalah  seorang  putri  salah  satu  keluarga  Bali  dari  kelas Brahmana/kelas Pendeta di Singaraja (Bali). Perkawinan kedua orang tua Sukarno, sekaligus  juga  merupakan  perkawinan  antarsuku  dan  juga  antaragama.  Pada tanggal  21  Juni  1970,  Sukarno  akhirnya  meninggal  dunia  dengan  meninggalkan tumpukan  harta  karun  yang  tidak  ternilai  harganya.  Harta  karun  yang  paling berharga  yang  diwariskan  kepada  bangsa  Indonesia  adalah  pemikiran- pemikirannya  tentang  bagaimana  menjadi  “ sebuah  bangsa  yang  bersatu  dalam perbedaan ” . Pulau-pulau Indonesia yang tersebar di sepanjang khatulistiwa dan didiami oleh suku bangsa yang berbeda, budaya yang berbeda, agama yang berbeda, bahkan ras yang berbeda, bukanlah merupakan calon-calon alamiah bagi negara Indonesia yang  bersatu.  Tetapi,  Sukarno  lebih  dari  pemimpin  manapun  telah  berhasil meciptakan rasa persatuan dan harmoni dalam perbedaan di kalangan masyarakat Indonesia  adalah  satu  gambaran  mengenai  sumbangan  terbesar  Sukarno.  Lewat kata-katanya  Sukarno  menjembatani  perbedaan-perbedaan,  membawa  bersama- sama  berbagai  eleman  yang  berbeda  antarsuku-suku  bangsa  di  Indonesia  dan memberikan  pandangan  tentang  identitas  bersama  (Legge,  1972:  16).  Sukarno (dalam  Cindy  Adam,  2015:  106)  menekankan  “kita  harus  mengatasi  prasangka kesukuan dan kedaerahan dengan menempa suatu keyakinan bahwa suatu bangsa itu  tidak  ditentukan  oleh  kesamaan  warna  kulit  ataupun  agama”. Oleh  karena Sukarno sangat gandrung terhadap persatuan dan keinginannya menciptakan suatu bangsa  yang  multikultur  telah  membuatnya  hidup  dalam  penderitaan  kolonial, ditangkap, dipenjarakan, dan dibuang.
Sukarno  mengajarkan  kepada  masyarakat  Indonesia  tentang  arti  bersatu dalam  perbedaan  dan  bagaimana  caranya  hidup  dalam  perbedaan  itu.  Dalam berbagai  kesempatan,  Sukarno  seringkali  menekankan  tidak  hanya  persatuan, tetapi juga bagaimana caranya hidup “toleran” antarsesama di atas perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia toleransi adalah sifat  atau  sikap  toleran,  yaitu  bersifat  atau  bersikap  menenggang  (menghargai, membiarkan,  membolehkan)  pendirian  (pendapat,  pandangan,  kepercayaan, kebiasaan,  kelakuan)  yang  berbeda  atau  bertentangan  dengan  pendirian  sendiri (Tim Penyusun, 2008: 1722). Cara hidup toleransi dalam perbedaan agama adalah salah  satu  yang  diajarkan  oleh  Sukarno  kepada  bangsa  Indonesia ,  “Marilah  kita menyusun  Indonesia  merdeka  dengan  bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,” tetapi  “biark an  masing-masing  orang  Indonesia  bertuhan  Tuhannya  sendiri. Hendaknya  tiap-tiap  orang  menjalankan  ibadahnya  sesuai  cara  yang  dipilihnya. Marilah kita percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan hormat-menghormati satu sama lain ” tutur Sukarno (dalam Adam, 2014: 241).
Dalam  panggung  sejarah  bangsa  Indonesia,  kekuatan  dari  pemikiran- pemikiran Sukarno tentang toleransi telah terbukti dan teruji mampu menjadi obat pemersatu bangsa dengan segala keniscayaan perbedaannya. Pemikiran yang paling utama  dapat  ditemui  dari  konsep  agung  Pancasila,  yang  kedudukannya  sampai sekarang  tidak  pernah  tergantikan  sebagai  dasar  dan  ideologi  bangsa  Indonesia. Namun, ketika Bung Karno dilengserkan dari kepemimpinannya sebagai Presiden Republik  Indonesia,  pemikiran-pemikirannya  juga  ikut  tenggelam  di  dalam
kubangan  lumpur  rezim  Orde  Soeharto,  sehingga  dewasa  ini  pemikiran- pemikirannya tentang toleransi sudah tidak lagi menjadi lentera terang bagi bangsa Indonesia  dalam  mengelola  kemajemukan  bangsa.  Basarah  (2017:  xxxii-xxxiii), bahka n  menyebut  selama  32  tahun  pemerintahan  Soeharto  terjadi  upaya  “De - Soekarnoisasi”,  berbagai  langkah  politik  yang  terstruktur,  sistematis  dan  massif dilakukan  untuk  menghapus  memori  kolektif  bangsa  Indonesia  tentang  sosok, peran, sumbangsih dan pemikiran-pemikiran Bung Karno. De-Soekarnoisasi cepat sekali  merebak  seperti endemic yang  menyerang  ke  mana-mana.  Semua  ajaram Bung  Karno  dinyatakan  dilarang.  Sampai- sampai  dasar  Negara  “Pancasila”  yang dirumuskan oleh Bung Karno dalam pidato 1 Juni 1945 harus diperlakukan sebagai bukan hasil pemikirannya (Sophiaan, 2008: 160).
Pasca  lengsernya  Sukarno  sebagai  nahkoda  kapal  Republik  Indonesia berbagai konflik-konflik yang menyeret wacana primordial dan etnosentrisme telah beberapa kali terjadi di Indonesia, diantaranya konflik di Kalimantan (antara etnis Madura,  Melayu,  dan  Dayak),  di  Ambon,  Poso,  dan  Halmahera  (kaum  migran, pribumi, Muslim, Nasrani, klien-klien elit politik), kerusuhan sosial dan etnis Mei 1998 di Jakarta, dan konflik Aceh (Sukardi, 2016: 72). Oleh karena itu, ada kesan yang timbul bahwasanya sikap toleransi di Indonesia tenggelam bersamaan dengan kepergian  Sukarno.  Dalam  situasi  yang  menghawatirkan  ini,  bangsa  Indonesia seperti  kaca  yang  pecah (Kasenda,  2014:  83).  Jika  meminjam  perumpamaan  dari Setiadi  (2014:  11) “andai  Bung  Karno  masih  hidup  atau  terbangun  dari  tidurnya tentu  beliau  akan  menangis  sekaligus  marah”. Berdasarkan  penjelasan  di  atas, tidaklah  berlebihan  jika  melalui  artikel  ini,  penulis  ingin  memberikan  tawaran untuk  kembali  menjadikan  pemikiran-pemikiran  Bung  Karno  tentang  toleransi sebagai leistar (bintang pembimbing) kembali bagi bangsa Indonesia di era abad ke XXI dalam mengelola kemajemukan bangsa.

## METODE PENULISAN
Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian sejarah, yang meliputi langkah-langkah, yaitu sebagai berikut.
1. Metode pengumpulan data ( heuristik ), teknik pengumpulan data yang penulis gunakan  dalam  penulisan  artikel  ini  adalah  melalui  studi  dokumen,  berupa tulisan artikel, buku, dan dokumen-dokumen terkait.
2. Metode  kritik  sumber,  yaitu  a) kritik  ekstern yaitu  usaha  untuk  menentukan otentisitas atau keaslian sebuah sumber, dan b) kritik intern yaitu usaha untuk menentukan kredebilitas atau dapat tidak dipercayai data yang terkumpul.
3. Interpretasi, yaitu berupa menafsirkan fakta-fakta yang telah didapat dan masih lepas-lepas  itu  untuk  bisa  dihubungkan  atau  dirangkai-rangkaikan  satu  sama lain sehingga menjadi sesuatu kesatuan yang jelas relevansinya dan masuk akal.
4. Penulisan  sejarah  (historiografi)  merupakan  langkah  terakhir  yang  ditempuh setelah  fakta  yang  sudah  dirangkai  dan  sudah  dilengkapi  dengan  interpretasi yang  melahirkan  kontruksi  sejarah  yang  utuh  dan  bermakna  yang  kemudian ditulis dalam penulisan cerita sejarah (historiografi).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1.1 PEMIKIRAN SOEKARNO TENTANG TOLERANSI
Sejak  usia  muda,  Bung  Karno  sentiasa  memikirkan  suatu  formula  untuk menyatukan  dan  menciptakan  keharmonisan  berbagai  macam  perbedaan  yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Legge (1972: 63) bahkan menyatakan tugas utama Sukarno  muda  adalah  “… menggulati  perpecahan-perpecahan,  mencoba mempersatukan  tradisi-tradisi  yang  berbeda-beda  dan  mengejar  cita-cita penyatuan ideologi dalam gerakan kebangsaan, menempatkan kepentingan masing- masing  pihak  ke  bawah  tujuan  tertinggi  perlawanan  terhadap  Belanda  dan menciptakan  suatu  bangsa  Indonesia ” .  Pemikiran  Sukarno  tentang  toleransi pertama kali ditulis tahun 1926 dalam Suluh Indonesia Muda mengenai persatuan antara golongan Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme dalam menghadapi musuh bersama. Sukarno dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi Jilid I mengatakan:
“… mempelajari antara ketiga sifat itu, membuktikan bahwa tiga haluan ini dalam suatu negeri jajahan tak guna berseteru satu sama lain, membuktikan pula bahwa ketiga gelombang ini bisa bekerja bersama-sama menjadi satu gelombang yang mahabesar dan mahakuat, satu ombak topan yang tak dapat ditahan terjangnya…” (Sukarno, 2015: 2).
Tulisan tersebut memiliki makna bahwa jika bangsa Indonesia ingin lepas dari  belenggu  penjajah  maka  antara  masyarakat  yang  menggunakan  ideologi Nasionalisme,  Islamisme,  dan  Marxisme  harus  bersahabat  dan  bekerja  bersama- sama untuk mencapai tujuan Indonesia merdeka (Ricklefs, 2001: 378). Perseteruan dan  permusuhan  yang  berlarut-larut  antara  ketiga  ideologi  tersebut  tidak  akan membawa  bangsa  Indonesia  keluar  dari  belenggu  penjajah,  sehingga  perjuangan yang  tidak  didasari  oleh  persatuan  dan  persahabatan  hanya  akan  menjadikan bangsa  Indonesia  tidak  berdaya  terendam  di  dalam  liang  penjajahan.  Sukarno berusaha untuk mempertemukan kenyataan obyektif dan keharusan historis bagi bersatunya tiga aliran politik dalam perjuangan antikolonial di Indonesia.
“Bukannya kita mengharap, yang nasi onalis itu berubah paham jadi Islamis atau Marxis, bukannya maksud kita menyuruh Marxis dan Islami itu untuk berbalik  menjadi  Nasionalis,  akan  tetapi  impian  kita  ialah  kerukunan, persatuan antara ketiga golongan itu” (Sukarno, 2015: 6).
Legge (1972: 97) menjelaskan bahwa pada tahun 1926 “ia (baca: Sukarno) melihat gerakan kemerdekaan terpecah- pecah di sekitarnya”. Bentrokan antara PKI dan Sarekat Islam adalah salah satu contoh dari sifat perpecahan itu. Di luar Sarekat Islam  masih  ada  kelompok-kelompok  yang  lebih  kecil  dan  didasarkan  pada kesatuan  suku,  Jong  Java,  Pasundan,  Jong  Sumatra,  dan  terbelah-belahnya organisasi-organisasi  keagamaan  seperti  Muhammadiyah  (Legge,  1972:  97).  Hal tersebut dipertegas oleh Situmorang (2015: 68) yang menyatakan risalah tersebut ditulis  akibat  keprihatinan  perseteruan  Serikat  Islam  Putih  pimpinan  Agus  Salim dengan Sarekat Islam Merah pimpinan Semaun dan akhirnya Sarekat Islam Merah berubah menjadi PKI (Partai Komunis Indonesia), kemudian PKI dengan sejumlah basis  kaum  proletar  di  Jawa  dan  Madura  melancarkan  pemberontakan  namun dengan mudah  dapat ditumpas oleh pemerintah kolonial Belanda.  Sukarno sadar
bahwa jika perpecahan itu tidak diatasi sekarang, maka hal itu bisa berakibat fatal bagi perjuangan kemerdekaan selanjutnya (Wardaya, 2006: 64).
Pada  masa  Demokrasi  Terpimpin  (1959-1966),  konsepsi  tersebut dihidupkan  kembali  dengan  konsep  Nasakom.  Akronim  dari  Nasakom  adalah persatuan  antara  Nasionalis,  Agama  dan  Komunis.  Persatuan  antara  golongan Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme serta konsep Nasakom harus juga dipahami sebagai doktrin Sukarno untuk menciptakan persatuan, kebersamaan, harmoni, dan toleransi antarideologi yang ada di Indonesia. Lebih tegas Bung Karno (dalam Cindy Adams, 2014: 35 5) menyatakan “N asakom adalah sebutan yang mencakup ketiga kekuatan,  di  atas  mana  negeri  kami  didirikan”. Menurut  Kasenda  (2014:  62-63) munculnya  pemikiran  Sukarno  tentang  persatuan  golongan  Nasionalisme, Islamisme,  dan  Marxisme  ataupun  konsep  Nasakom  dimungkinkan  karena  dasar pemikiran  Sukarno  adalah  dasar  tradisional  Indonesia  yang  tidak  menerima keharusan  untuk  mengadakan  pilihan  ( entweder  order ),  melainkan  melihat  serta mencari persatuan dan kesatuan yang lebih dalam dan lebih tinggi antar-unsur yang seolah-olah bertentangan dan tidak dapat disintesiskan. Dasar pemikiran ini selalu mengusahakan harmoni atau keserasian dalam diri sendiri dan dalam masyarakat sebagai cermin dari keserasian atau harmonis kosmos. Akan tetapi, konsep tersebut mandapatkan  penolakan  berbagai  pihak  karena  dirangkulnya  komunisme.  Untuk menjelaskan alasan konsepsinya itu , Sukarno memberikan tanggapan “Tapi adalah kenyataan,  bahwa  banyak  orang  komunis,  yang  tulang-belulangnya  berserakan dalam  kuburan-kuburan  tanpa  nama  di  Digul,  adalah  pejuang-pejuang  besar kemerdekaan” (Adam, 2014: 355).
Jiwa muda Sukarno membawa dirinya pada dunia politik sudah terlihat sejak dia  bersekolah  di  Surabaya  dengan  membentuk  perkumpulan  anak  muda,  yang disebut Jong Java. Hal itu berlanjut terus hingga beliau kuliah di Bandung. Dalam menggali dan menemukan idealismenya, terkadang ia berbaur dengan masyarakat. Salah satunya adalah penemuannya mengenai ideologi marhaenisme. Marhaenisme berasal  dari  sebuah  nama  seorang  petani  yang  pernah  ditemuinya  ketika  ia berkunjung  ke  persawahan  pada  masa  ia  kuliah  di  Bandung  (Situmorang,  2015: 406). Dari pertemuan itu, “aku akan memakai nama itu untuk menamai semua orang Indonesia  yang  bernasib  malang  seperti  dia!  Semenjak  itu  kunamakan  rakyatku Marhaen” tutur  Sukarno  dalam  Cindy  Adams  (2014:  75).  Marhaenisme  adalah lambang  dari  penemuan  kembali  kepribadian  nasonal  bangsa  Indonesia (Situmorang,  2015:  407).  John  D.  Legge  (1972)  memberikan  analisis  mengenai petani marhaen, “…si Marhaen mungkin tidak merupakan suatu sumbangan besar yang  khas  dalam  dunia  pemikiran  politik,  tetapi  sesungguhnya  konsep  itu  telah menampilkan suatu penilaian yang jujur tentang sifat masyarakat Indonesia”.
Pada  perspektif  yang  lain,  konsep  Marhaen  juga  dapat  dimaknai  sebagai salah satu usaha dari Sukarno untuk mensintesiskan berbagai macam identitas khas yang  dimiliki  oleh  golongan-golongan  yang  hidup  dalam  kemiskinan  dan kemelaratan yang selama ini saling bermusuhan. Kaum petani kecil adalah Marhaen, kaum proletar ala PKI adalah Marhaen, kaum Muslim yang hidup dalam penindasan kolonialisme  dan  imperialisme  adalah  juga  Marhaen,  rakyat  jelata  yang  bukan petani  pun  adalah  Marhaen,  kaum  pergerakan  juga  adalah  Marhaen.  Seorang Marhaen adalah orang yang memiliki alat-alat yang sedikit, orang kecil dengan milik kecil,  dengan  alat-alat  kecil,  sekedar  cukup  untuk  dirinya  sendiri  yang  telah
dimelaratkan  oleh  kolonialisme  dan  imperialisme  (Adams,  2015:  75).  Kasenda (2014: 153) berpendapat bahwa Marhaen menjadi lambang dari berjuta-juta petani, pedagang,  dan  perajin  kecil  Indonesia  yang  berwirasuasta,  yang  tidak  menjadi pegawai,  dan  yang  ingin  hidup  damai  dengan  harta  miliknya  yang  kecil  itu.  Jadi, rakyat kecil yang menjadi korban penjajah yang hampir meliputi seluruh penduduk Indonesia adalah Marhaen (Adams, 2015: 75). Sementara itu, Marhaenisme adalah sebuah  pemikiran  ideologi  yang  membela  kaum  Marhaen  atau  kaum  yang dimiskinkan  oleh  sistem  (Susilo,  2008:  85).  Oleh  karena  itu,  rakyat  Marhaen (mayoritas masyarakat Indonesia) harus bersatu untuk berjuang melawan sistem yang diciptakan oleh penjajah.
Pada tanggal 4 Juli 1927, Sukarno bersama Iskaq Tjokrohadisurjo, dr. Tjipto Mangunkusumo,  Budiarto  dan  Sunarjo  membentuk  Perserikatan  Nasional Indonesia  (PNI)  dan  pada  tahun  1928  berganti  nama  menjadi  Partai  Nasional Indonesia  (Legge,  1972:  110).  Tujuan  dari  PNI  adalah  kemerdekaan  sepenuhnya (Adams, 2014: 95), kemerdekaan politik bagi bangsa Indonesia dan dalam prinsip ini  juga  terkandung  gagasan  tentang  suatu  bangsa  Indonesia  yang  akan dipersatukan  oleh  perjuangan  bersama  untuk  mencapai  kemerdekaan  (Legge, 1972: 110). Terpilihnya Sukarno sebagai ketua PNI juga memiliki posisi politik yang sangat  penting  untuk  menciptakan  toleransi,  kerukunan  dan  persatuan antargolongan, seperti yang dijelaskan oleh John D. Legge (1972: 112) di bawah ini: “Juga penting pada tahap perkembangan organisasi nasionalis ini,  sifat yang main lama makin terbina menjadi bagian integral dari gaya politiknya yaitu usahanya  untuk  mengatasi  pendapat  yang  berbeda-beda,  menekankan kerukunan dan keselarasan, serta untuk mempersatukan berbagai orang dan berbagai  gagasan  yang  saling  silang.  Pada  bulan-bulan  setelah  berdirinya PNI, tugasnya adalah mengumpulkan kembali pecahan-pecahan dari gerakan anti-kolonial yang telah berantakan itu ” .
Pada  akhir  tahun  1927,  Sukarno  akhirnya  berhasil  merealisasikan  suatu front  persatuan  dari  organisasi-organisasi  politik  yang  ada  di  Indonesia.  Partai Sarekat  Islam,  Budi  Utomo,  Study  Club  Surabaya,  serta  organisasi-organisasi kedaerahan dan Kristen yang penting bergabung bersama PNI dalam suatu wadah yang  dikenal  sebagai  PPPKI  (Pemufakatan  Perhimpunan  Politik  Kebangsaan Indonesia)  (Ricklefs,  2001:  379).  Kemudian,  tahun  1928  dalam Suluh  Indonesia Muda , Bung Karno menulis rasa syukurnya karena berbagai ideologi dan organisasi pergerakan mampu bersatu dalam PPPKI, “…s emangat Persatuan Indonesia, ialah menyebabkan kini tiada lagi perselisihan antara pihak kanan dan pihak kiri, tiada lagi pertengkaran antara kaum “sabar” dan kaum “keras”, tiad a lagi perceraiberaian antara kita dengan kita…” (Sukarno, 2015: 117). Keinginan Bung Karno agar seluruh perbedaan yang ada di Indonesia mampu hidup berdampingan dengan harmonis dan pada gilirannya harus bersatu padu dalam melawan berbagai macam ancaman dari imperialisme dan kolonialisme akhirnya menjadi kenyataan dengan masuknya organisasi-organisasi pergerakan ke dalam PPPKI.
“… di  dalam  wadah  PPPKI  ia  (Baca:  Sukarno)  dapat  menunjukkan kemampuannya  untuk  merukunkan  satu  golongan  dengan  yang  lain  dan meyakinkan  berbagai  macam  golongan  itu  untuk  menggalang  kerjasama untuk mewujudkan cita- cita bersama” tulis Legge (1972: 113-114).
Pada tahun 1928, Perserikatan Nasional Indonesia berganti nama menjadi Partai Nasional Indonesia. Setahun kemudian, pemerintah kolonial Belanda menilai PNI  sebagai  organisasi  yang  membahayakan,  karena  menyebarkan  ajaran-ajaran pergerakan  kemerdekaan  (Susilo,  2008:  19).  Pada  tanggal  29  Desember  1929, pemerintah  Belanda  menangkap  tokoh-tokoh  PNI  di  Yogyakarta  di  antaranya Sukarno,  Gatot  Mangkupraja,  Soepriadinata,  dan  Maskun  Sumadiredja.  Sukarno kemudian diadili di Landraad, Bandung, bersama ketiga tokoh PNI lainnya. Sidang pengadilan  kepada  para  tokoh  yang  ditangkap  ini  dilakukan  pada  tanggal  18 Agustus  1930.  Dalam  masa  pengadilan  inilah  Sukarno  menulis  pidato Indonesia Menggugat dan membacakannya di depan pengadilan sebagai pleidoi. Pleidoi  Sukarno  tersebut  tetap  saja  membuat  Sukarno  masuk  penjara. Setelah diadili di pengadilan Belanda, dia dan para tokoh PNI lainnya dimasukkan ke  dalam  penjara  Sukamiskin,  Bandung.  Pada  tahun  1931,  kepemimpinan  PNI berubah  dari  Ir.  Sukarno  ke  Sartono.  Sartono  kemudian  membubarkan  PNI  dan membentuk Partindo pada tanggal 25 April 1931. Moh. Hatta yang tidak menyetujui pembentukan  Partindo  akhirnya  membentuk  PNI  Baru.  Ketika  masih  di  dalam penjara  Sukarno  telah  mengamati  perpecahan  yang  terjadi  pada  tubuh  PNI  dan setelah dilepaskan pada bulan 31 Desember 1931 hal pertama yang Sukarno soroti adalah  pergerakan  nasional  yang  dalam  keadaan  terpecah-pecah  dan  salah  satu tugas  utamanya  adalah  merancang  lagi  Anggaran  Dasar  PPPKI  sebagai  arah menghidupkan kembali koalisi yang kini berada dalam keadaan sekarat itu (Legge, 1972:  153).  Selain  itu,  dengan  terpecahnya  PNI  menjadi  Partindo  dan  PNI  Baru, Sukarno  sedang  dihadapkan  pada  dilema  politik  apakah  akan  bergabung  dengan Partindo ataukah bergabung dengan PNI Baru. “Tidak ada pikiranku ke salah satu pihak,  aku  lebih  condong  untuk  menempat  keduanya  kembali  menjadi  satu.  Dua partai  adalah  be rtentangan  dengan  keyakinanku  mengenai  persatuan”  tutur Sukarno dalam Cindy Adams (2015: 140). Akan tetapi, Sukarno memilih jalan yang bebeda  dengan  memutuskan  sikap  untuk  tetap  berusaha  menyatukan  dan mendamaikan  semua  pecahan-pecahan  partai  pada  masa-masa  awal  setelah kebebasannya.
“Para pemimpin Partindo yang datang kepadanya untuk membujuknya agar ia bergabung dengan mereka. Mereka mengajukan dalih bahwa Partindolah yang sesungguhnya adalah PNI Lama. Ia menolak. Untuk sementara ia tidak dapat menggabungkan dirinya ke dalam salah satu pihak. Karena bertindak demikian  hanya  akan  mengukuhkan  dan  memperpanjang  perpecahan. Apabila  ia  hendak  mempersatukan  mereka,  ia  harus  tetap  memegang kebebasannya” (Legge, 1972: 154).
Namun, tujuan mulia Sukarno yang ingin menyatukan kembali Partindo dan PNI  Baru mengalami  kegagalan,  walaupun  sudah  berusaha  semaksimal  mungkin. Akhirnya,  Sukarno  memutuskan  untuk  masuk  ke  dalam  kubu  Partindo  yang dianggapnya  sesuai  dengan  dengan  selera  maupun  ideologinya  (Kasenda,  2015: 151). Meskipun Sukarno gagal di satu pihak untuk menyatukan Partindo dan PNI Baru, tetapi di pihak lain ia berhasil menjadikan konsep Marhaenisme agar diterima oleh  partai  sebagai  dasar-dasar  politik  Partindo  dalam  kongres  Juli  1933.  Sikap Sukarno yang ingin menggabungkan kembali Partindo dan PNI Baru juga memiliki
makna  mendalam  untuk  mengharmoniskan  dan  merukunkan  kembali  anggota- anggota PNI yang sebelumnya terpecah-pecah sebagai akibat ditahannya beberapa petinggi partai tersebut.
Hal  menarik  lainnya  terkait  dengan  pandangan  Sukarno  tentang  toleransi adalah  ketika  Sukarno  secara  terbuka  mengatakan  bahwa  ia  bukanlah  seorang Ahmadiyah,  namun  Sukarno  tetap  menghargai  mereka.  Pada  tahun  1936,  publik digegerkan  dengan  sebuah  pemberitaan  bahwa  Sukarno  merupakan  bagian  dari aliran  Ahmadiyah,  bahkan  Sukarno  juga  dikatakakan  telah  mendirikan  cabang Ahmadiyah  dan  menjadi  propaganda  Ahmadiyah  bagian  Celebes.  Pemberitaan tersebut langsung ditanggapi oleh Sukarno, “Saya bukan Ahmadiyah. Jadi mustahil saya mendirikan cabang Ahmadiyah atau menjadi propagandisnya” tulis Sukarno (2015:  387).  Bukan  hanya  Sukarno  menolak  dikatakan  sebagai  bagian  dari Ahmadiyah, tetapi beliau juga mengatakan pula bahwa dirinya bertentangan dengan apa  yang  diyakini  oleh  golongan  A hmadiyah,  “Saya  tidak  percaya  bahwa  Mirza Gulam  Ahmad  seorang  nabi  dan  belum  percaya  pula  ia  seorang Mujaddin ”  tegas Sukarno (2015: 388). Namun, walaupun secara terbuka Sukarno menolak bagian dari Ahmadiyah dan apa yang diyakini oleh pengikut golongan Ahmadiyah, Sukarno tetap  menghargai  mereka.  Tidak  hanya  itu,  Presiden  Sukarno  pun  sampai mengapresiasi  dan  berterima  kasih  pada  Ahmadiyah  yang  menurutnya memberikan  faedah  keilmuan.  Suatu  hal  yang  sudah  jarang  dilakukan  oleh pemimpin  saat  ini,  “m enolak  ide  suatu  kelompok,  namun  tetap  menghargai pendapat kelompok tersebut ” . Sikap Sukarno terhadap golongan Ahmadiyah adalah sebuah bentuk toleransi yang patut ditiru oleh masyarakat Indonesia.
Perjuangan  dan  konsistensi  Sukarno  dalam  mengutamakan  nilai-nilai toleransi,  kerukunan  serta  persatuan  Indonesia  dalam  setiap  langkah  politiknya juga  terlihat  dari  pemikirannya  yang  paling  penting  tentang  Pancasila.  Pancasila merupakan  inti  sari  dari  ajaran-ajaran  Sukarno  tentang  toleransi.  Pidato  yang diucapkan Su karno pada tanggal 1 Juni 1945 dengan judul “ Pancasila ” merupakan usaha  Sukarno  untuk  mewujudkan  sintesis  dari  persatuan  dengan  melihat kenyataan  yang  ada  pada  masyarakat  Indonesia  (Kasenda,  2014:  133).  Pidato Sukarno  1  Juni  145  menggariskan  lima  prinsip  dasar  Pancasila  yang  dirasa  akan membimbing dan memenuhi syarat sebagai dasar filsafat suatu Indonesia merdeka (Kasenda,  2014:  69).  Menurut  Sukarno  kelima  prinsip  dasar  tersebut  adalah kebangsaan  Indonesia,  internasionalisme  atau  perikemanusiaan,  mufakat  atau demokrasi, kesejahteraan sosial dan ketuhanan (Sukarno, 2006: 147).
Prinsip  pertama  yang  ditawarkan  oleh  Sukarno  sebagai  prinsip  negara Indonesia  merdeka  adalah  kebangsaan  Indonesia.  Basarah  (2017:  147) memberikan  pendapat  bahwa  prinsip  kebangsaan  Indonesia  adalah “… sarana paling penting dalam membentuk dan mempersatukan masyarakat Indonesia yang terdiri  dari  banyak  suku”.  Dengan  300  suku  bangsa  yang  mendiami  wilayah kepulauan  di  Indonesia,  adanya  bermacam-macam  agama,  seperti  agama  Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu, belum lagi yang disebut dengan kepercayaan “agama lokal” yang tumbuh subur di dalam pangkuan Ibu  Pertiwi  menyebabkan  tanpa  adanya  prinsip  kebangsaan  Indonesia  mustahil perbedaan-perbedaan  tersebut  akan  mampu  bersatu  dan  saling  melengkapi kekurangannya satu sama lain dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bung Karno (dalam Cindy Adams, 2014: 25) menuturkan:
“Warna kulit kami mungkin berbeda, bentuk hidup dan dahi kami mungkin berlainan:  orang  Irian  hitam,  orang  Sumatera  sawo  matang,  orang  jawa pendek-pendek,  penduduk  Maluku  lebih  tinggi,  orang  Lampung  memiliki ciri-ciri sendiri, mereka yang dari Pasundan juga memiliki ciri-ciri sendiri, tetapi kami tidak lagi merupakan penduduk asli atau orang asing. Sekarang kami sudah menjadi orang Indonesia. Semboyan negeri kami adalah Bhineka Tunggal Ika (Berbeda- beda tetapi tetap satu)”.
Dalam  pidatonya  di  sidang  BPUPKI  tanggal  1  Juni  1945,  Sukarno  juga menjelaskan makna Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia, yaitu:
“…bangsa Indonesia, natie Indonesia , bukanlah sekedar satu golongan orang yang  hidup  dengan  “ le  desire  d’etre  ensemble ”  daerah  yang  kecil  seperti Minangkabau, atau Madura, atau Yogya, atau Sunda, atau Bugis, tetapi Bangsa Indonesia  ialah  seluruh  manusia-manusia  yang  menurut  geopolitik  yang telah ditentukan oleh Allah Saw. tinggal dikesatuannya semua pulau-pulau Indonesia dari ujung Utara Sumatera sampai ke Irian! Seluruhnya! Karena antara manusia 70.000.000 ini sudah ada “ le des ire d’etre ensemble ”, sudah terjadi  “ character  gemeinschaft ” Natie Indonesia,  bangsa  Indonesia,  umat Indonesia  dengan  jumlah  orangnya  adalah  70.000.000,  tetapi  70.000.000 telah menjadi satu, satu, sekali lagi satu” (Sukarno, 2006: 136).
Inilah pemikiran Sukarno tentang toleransi yaitu “Kebangsaan yang bulat!” , bukan  sebuah  bangsa  yang  terpecah-pecah  atas  dasar  ego  keagamaan,  kesukuan maupun kedaerahan. Nasiona lisme “dalam artian yang sebenarnya” berarti “bukan kebangsaan Jawa, bukan kebangsaan Sumatra, bukan kebangsaan Borneo, Sulawesi, Bali  atau  lain-lain,  tetapi  kebangsaan  Indonesia,  yang  bersama-sama  menjadi menjadi satu nationale staat ” (Legge, 1972: 213). Kasenda (2014: 117) memberikan penjelasan mengenai alasan Sukarno menetapkan “Prinsip Kebangsaan Indonesia” sebagai  prinsip  pertama  dalam  Pancasila  yaitu,  pilihan  Sukarno  tersebut  dapat diartikan aspirasi tentang perlunya dasar negara Islam telah dikesampingkan dan ia  menganggap  cita-cita  semacam  itu  sulit  menampung  aspirasi  masyarakat Indonesia  yang  m ajemuk.  Menurut  Sukarno  (dalam  Kasenda  2014:  117),  “ istilah Negara  Islam  hanyalah  merupakan  rumusan  ulama  dan  intelektual  Islam  belaka, tanpa  dasar  yang  tegas  dari  sumber  ajaran  Islam.  Oleh  karena  itu,  tidak  ada keharusan negara Islam, yang dituntut dari umat Islam adalah yang diterapkan etika Islam dalam negara yang didirikan ” .
Namun,  Bung  Karno  menggarisbawahi  bahwa  kebangsaan  yang  beliau tawarkan  kepada  bangsa  Indonesia  bukanlah  kebangsaan  yang chauvinisme , kebangsaan yang sempit, melainkan kebangsaan yang menuju kepada kekeluargaan bangsa-bangsa. Legge (1972: 215) juga menyatakan nasionalisme atau kebangsaan Indonesia yang ditawarkan oleh Sukarno harus dipahami tidak dalam artinya yang sempit  bebas  dari  kekuatan  asing,  tetapi  dalam  arti  yang  positif  membangkitkan kesadaran  dari  rakyat.  Dalam  pidatonya  di  sidang  BPUPKI  tanggal  1  Juni  1945, Sukarno memaparkan mengenai bahaya nasionalisme sempit, yaitu:
“Saudara - saudara.  Tetapi…  tetapi…  memang  prinsip  kebangsaan  ini  ada bahayanya!  Bahayanya  ialah  mungkin  orang  meruncingkan  nasionalisme menjadi  chauvinisme ,  sehingga  berpaham  “ Indonesia  uber  Alles ” .  Inilah
bahayanya! Kita cinta tanah air satu, merasa berbangsa yang satu, mampu mempunyai  bahasa  yang  satu.  Tetapi  tanah  air  kita  Indonesia  hanya  satu kecil saja daripada dunia! Ingatlah akan hal ini ” (Sukarno, 2006: 139).
Prinsip nasionalisme akan berbahaya jika menjadi patriotisme sempit dan perlu  diimbangi  dengan  rasa  hormat  kepada  bangsa-bangsa  lain,  yaitu internasionalisme.  “Saya  seorang nasionalis,  tetapi  kebangsaan  saya  adalah perikemanusiaan, “ My Nasionalism is humanity ” dengan mengutip perkataan Gandhi (Sukarno, 139-140). Inilah prinsip kedua yang ditawarkan oleh Sukarno, yang beliau namakan “internasionalisme”. Tetapi Sukarno menekankan bahwa internasionalisme yang dimaksud, bukanlah kosmopolitisme, yang tidak mau akan adanya kebangsaan, yang mengatakan tidak ada Indonesia, tidak ada Nippon, tidak ada Birma, tidak ada Inggris, tidak ada Amerika dan lain-lainnya.
“Internasional isme  yang  sejati  adalah  pernyataan  dari  nasionalisme  yang sejati.  Di  mana  setiap  bangsa  menghargai  dan  menjaga  hak-hak  semua bangsa, baik yang besar maupun yang kecil, yang lama maupun yang baru. Internasionalisme  yang  sejati  adalah  tanda  bahwa  suatu  bangsa  telah menjadi  dewasa  dan  bertanggungjawab,  telah  meninggalkan  sifat-sifat kekanak-kanakan  mengenai  rasa  keunggulan  nasional  atau  rasial,  telah meninggalkan rasa kekanak-kanakan tentang cauvinisme dan kosmopolitisme” tutur Sukarno (dalam Basarah 2017: 145).
Kemudian,  prinsip  ketiga  yang  Sukarno  tawarkan  sebagai  dasar  Pancasila adalah  mufakat  atau  demokrasi. Sukarno  (2006:  141)  menyatakan  “negara Indonesia  bukan  satu  negara  untuk  satu  orang,  bukan  satu  negara  untuk  satu golongan  walaupun  golongan  karya.  Te tapi  kita  mendirikan  negara  “semua  buat semua”, “satu buat semua, semua buat satu”. Demokrasi (pemerintahan perwakilan, atau  musyawarah-mufakat)  akan  memungkinkan  berlakunya  keadilan  bagi berbagai  kekuatan  untuk  dengan  jujur  bersaing  satu  sama  lain  dalam  kerangka perwakilan pemerintahan (Legge, 1972: 215-216). Menurut Kasenda (2014: 118) perlunya mufakat dapat dikaitkan dengan seruan yang penuh gairah oleh Sukarno pada golongan Islam agar tidak bersikeras menuntut pembentukan sebuah Negara Islam,  yang  tidak  memungkinkan  mendapat  dukungan  maupun  kerja  sama  yang aktif  dari  golongan  agama  lainnya. Sukarno  menolak pikiran  suatu  Negara  Islam, tetapi ia menawarkan suatu jalan untuk memperoleh dukungan sebanyak mungkin di dalam sidang perwakilan, berikut penjelasan Sukarno (2006: 142):
“Badan  Perwakilan,  inilah  tepat  kita  untuk  mengemukakan  tuntutan - tuntutan  Islam.  Di  sinilah  kita  usulkan  kepada  pemimpin-pemimpinnya rakyat,  apa-apa  yang  kita  rasa  perlu  bagi  perbaikan.  Jikalau  memang  kita rakyat Islam, marilah kita berkeja sehebat-hebatnya, agar supaya sebagaian yang  terbesar  daripada  kursi-kursi  Badan  Perwakilan  Rakyat  yang  kita adakan,  diduduki  oleh  utusan- utusan  Islam  …  Dengan  sendirinya  hukum - hukum yang keluar dari Badan Perwakilan Rakyat itu, hukum Islam pula ” .
Begitu  juga  sebaliknya,  Sukarno  juga  menekankan  jika  golongan-golongan agama  lainnya  ingin  hukum-hukum  yang  keluar  dari  dalam  Badan  Perwakilan Rakyat  adalah  hukum-hukum  yang  mereka  kehendaki,  maka  mereka  juga  harus
bekerja sekuat-kuatnya agar kursi-kursi di dalam Badan Perwakilan Rakyat di sisi oleh  golongan- golongannya.  “Itu  adil - fair  play !  Tidak  ada  satu  negara  boleh dikatakan  negara  hidup,  kalau  tidak  ada  perjuangan  di  dalamnya”  tutur  Sukarno (2006: 143-144). Melalui mufakat ini, Sukarno mengharapkan agar semua golongan dapat berpartisipasi dalam kehidupan bernegara dan berbangsa secara adil.
Selanjutnya, Prinsip yang keempat adalah Kesejahteraan  Sosial. Prinsip ini menekankan “…tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka” (Sukarn o, 2006: 144). Sukarno mensistematisasikan sila mufakat atau demokrasi dengan sila kesejateraan  sosial,  artinya  penyelenggaraan  demokrasi  haruslah  bertanggung jawab  kepada  kesejahteraan  sosial  (Basarah,  2017:  155).  Berikut  ini  penggalan pidato Sukarno pada tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPKI:
“ Apakah  kita  mau  Indonesia  merdeka,  yang  kaum  kapitalnya  merajalela ataukah yang semua rakyatnya sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup  pakaian,  hidup  dalam  kesejahteraan,  merasa  dipangku  oleh  ibu pertiwi yang cukup memberi sandang pangan kepadanya? ” .
Selain  memiliki  tujuan  mulia  untuk  mempersatukan  berbagai  macam ideologi  dan  organisasi  pergerakan  yang  ada  di  Indonesia  dalam  menghadapi musuh bersama, Bung Karno juga menyadari bahwa bangsa Indonesia merupakan suatu  bangsa  yang  multireligius.  Oleh  karenanya,  diperlukan  pula  prinsip “Ketuhanan” sebagai pedoman dasar oleh seluruh masyarakat Indonesia serta dapat dijadikan  pula  untuk  menciptakan  suasana  yang  hermonis  dan  toleran antarpemeluk  agama  di  Indonesia.  Inilah  prinsip  kelima  yang  Sukarno  tawarkan kepada  bangsa  Indonesia,  yaitu  prinsip  Ketuhanan.  Sukarno  dalam  pidatonya tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan bahwa:
“ Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan tetapi masing- masing  orang  Indonesia  hendaknya  bertuhan.  Tuhannya  sendiri.  Yang Kristen  menyembah  Tuhan  menurut  petunjuk  Isa  Al  Masih.  Yang  Islam bertuhan  menurut  petunjuk  Nabi  Muhammad  S.A.W.,  orang  Buddha menjalankan  ibadahnya  menurut  kitab-kitab  yang  ada  padanya.  Tetapi marilah  kita  semuanya  ber-Tuhan.  Hendaknya  negara  Indonesia  ialah Negara  yang  tiap-tiap  orangnya  dapat  menyembah  Tuhan  dengan  cara leluasa. Segenap rakyat bertuhan secara kebudayaan, yakni tidak “ egoisme agama ” ( Sukarno, 2006: 147-148).
John D. Legge (1972: 216) menjelaskan akhirnya Sukarno meminta dengan tegas supaya negara yang akan berdiri itu berdasarkan kepercayaan kepada ke-Esa- an  Tuhan,  dan  prinsip  ini  harus  terbuka  bagi  pelaksanaan  sikap  tenggang- menenggang (toleransi) dan saling hormat-menghormati. Oleh karena itu, prinsip Ketuhanan menjadi penting kedudukannya mengingat kehidupan beragama dalam diri bangsa Indonesia sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Bahkan, lebih jauh  lagi  bangsa  Indonesia  merasakan  kehidupan  beragama  tersebut  harus diperjuangkan  untuk  terus  berkembang  secara  baik.  Oleh  karena,  agama-agama yang  dipercayai  oleh  bangsa  Indonesia  tidak  satu,  maka  prinsip  Ketuhanan memberikan bimbingan kepada seluruh masyarakatnya untuk menata kehidupan secara beradab dan toleran antarumat bergama (Basarah, 2017: 142).
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  Sukarno  sangat menekankan untuk saling hormat-menghormati antarpemeluk agama di Indonesia, “marilah  kita  amalkan,  jalankan  agama,  baik  Islam  maupun Kristen,  dengan  cara berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah hormat-menghormati satu sama  lain”  tegas  Sukarno  (2006:  148) .  Lebih  lanjut  penjelasan  Sukarno  tentang prinsip toleransi dalam kehidupan beragama, yaitu sebagai berikut:
“ Marilah kita di dalam Indonesia Merdeka yang kita susun ini, sesuai dengan itu, menyatakan bahwa prinsip kelima daripada negara kita ialah Ketuhanan yang  berkebudayaan,  Ketuhanan  yang  berbudi  pekerti  luhur,  Ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain ” (Sukarno, 2008: 148).
Hal  yang  lebih  membanggakan  lagi  dari  sosok  kharismatik  Bung  Karno adalah ketika beliau berpidato di muka Sidang Umum PBB ke-XV tanggal 30 Oktober 1960 dengan membawa  pesan-pesan toleransi antarumat beragama  di Indonesia kepada seluruh dunia. Di bawah ini adalah petikan pidato Sukarno, yaitu sebagai berikut:
“Bangsa saya meliputi orang -orang yang menganut berbagai macam agama. Ada  yang  islam,  ada  yang  Kristen,  ada  yang  Buddha  dan  ada  yang  tidak menganut  sesuatu  agama.  Meskipun  demikian  untuk  delapan  puluh  lima persen dari sembilan puluh dua juta rakyat kami, bangsa Indonesia terdiri dari para pengikut Islam. Berpangkal dari kenyataan ini, dan mengingat akan berbeda-beda  tetapi  bersatunya  bangsa  kami,  kami  menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai yang paling utama dalam filsafah hidup kami.  Bahkan  mereka  yang  tidak  percaya  pada  Tuhan  pun,  karena toleransinya  yang  menjadi  pembawaan,  mengakui  bahwa  kepercayaan kepada Yang Maha Kuasa merupakan karakteristik dari bangsanya, sehingga mereka menerima sila yang pertama ini” ( Soemohadiwidjojo, 2017: 299).
Tidak sampai di sana, Sukarno juga memaparkan bahwa dua prinsip yang pertama,  “kebangsaan”  dan  “internasionalisme  atau  perikemanusiaan”  dapat diperas  menjadi  satu  prinsip,  yaitu  “sosio - nasionalisme”. Kemudian,  prinsip “mufakat atau demokrasi” dan “kesejahteraan sosial” dapat diperas pula menjadi “sosio - demokrasi”.  Jadi  tiga  prinsip  yang  ada  adalah  sosio -nasionalisme,  sosio- demokrasi  dan  ketuhanan  (Tri  Sila).  Namun, ketiga  prinsip  tersebut  masih  dapat d iperas kembali menjadi satu prinsip, yaitu “gotong - royong” (Eka Sila) (Sukarno, 2006: 150-151).
“ Gotong-royong adalah membantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama,  perjuangan  bantu-membantu  bersama.  Amal  buat  kepantingan bersama.  Prinsip  gotong-royong  di  antara  yang  kaya  dan  yang  tidak  kaya, antara yang Islam dan  yang Kristen, antara yang Indonesia dan yang  non- Indonesia ” seperti  yang  dituturkan  Sukarno  (dalam  Cindy  Adams,  2014: 242).
Rumusan  Pancasila  Sukarno  dapat  dikatakan  sebagai  usahanya  untuk memberikan  kepada  berbagai  aliran  politik  yang  terdapat  di  Indonesia,  suatu landasan  bersama  di  dalam  negara  Indonesia  merdeka  yang  hendak  didirikan (Kasenda, 2014: 121). Berbicara tentang Pancasila rumusan Sukarno, kekuatannya
terletak  pada  keberhasilannya  mencerminkan  pelbagai  aspirasi  yang  terdapat  di dalam  masyarakat  Indonesia.  Hal  tersebut  akan  sulit  ditolak  oleh  kelompok manapun  dalam  bangsanya  selama  mereka  benar-benar  menghendaki pembentukan  suatu  negara  merdeka  yang  luas  wilayahnya  membentang  dari Sabang sampai Merauke. Di sinilah Sukarno berkedudukan penting sebagai politisi ulung yang  bertindak sebagai  “arsitek  bangsa  Indonesia”  jika  meminjam  gagasan Kasenda (2014: 122).
Setelah  sidang  BPUPKI  pertama  berakhir  dan  menghasilkan  lima  prinsip dasar  negara  Indonesia  merdeka,  yaitu  Pancasila.  Panitia  meneruskan  kerjanya dengan mengadakan pembicaraan secara panjang lebar dan meminta saran-saran dari  semua  kalangan  mengenai  perlunya  suatu  konstitusi  Indonesia.  Panitia tersebut dikenal dengan nama Panitia Sembilan. Panitia kecil ini melahirkan sebuah dokumen, yang dikenal sebagai Djakarta Charter (Piagam Jakarta) yang merupakan hasil kompromi antara golongan nasionalis dengan golongan Islam. Menurut Legge (1972: 219) terdapa t pasal yang gawat di dalam Piagam Jakarta, yaitu “…mengenai ketentuan  bahwa  Indonesia  akan  menjadi  sebuah  republik  yang  bukan  saja berdasarkan  persatuan,  demokrasi  dan  keadilan  sosial,  tetapi  juga  berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan YME dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penganutnya” . Kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945 kesepakatan yang terdapat di  dalam  Piagam  Jakarta  tersebut  diubah  pada  bagian  akhirnya  oleh  Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang diketuai oleh Sukarno. Hal penting yang  diubah  oleh  panitia  ini  adalah  tujuh  kata  setelah  Ketuhanan,  yang  semula berbunyi  “ Ketuhanan  dengan  kewajiban  menjalankan  syariat  Islam  bagi  pemeluk- pemeluknya ”, diubah menjadi “ Ketuhanan yang Maha Esa ”. Selain itu, juga diu bah klausul  pasal  pada  batang  tubuh  UUD  1945  Pasal  6  ayat  (1)  mengenai  syarat presiden. Semula ayat tersebut mensyaratkan presiden harus orang Indonesia asli dan beragama Islam, tetapi kemudian diubah menjadi hanya “orang Indonesia asli”.
Pasca  Proklamasi  Kemerdekaan  Republik  Indonesia  tanggal  17  Agustus 1945, perdebatan mengenai ideologi bangsa masih berlangsung, bahkan mengarah ke  penggantian  ideologi  Pancasila.  Presiden  Soekarno  menganggap  bahwa demokrasi  liberal  dapat  mengancam  keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia, sehingga demokrasi terpimpin ditawarkan sebagai sebuah gagasan baru. Selain  itu,  partai-partai  Islam  di  dalam  Majelis  Konstituante  yang  bertugas merumuskan  UUDS  1950  menginginkan  isi  dari  Pancasila  digantikan  dengan Piagam  Jakarta  serta  dicantumkan  dalam  undang-undang  dasar  yang  baru. Akhirnya, hari minggu tanggal 5 Juli 1959 jam 17.00, dalam suatu upacara resmi di Istana  Merdeka,  Presiden  Soekarno  mengeluarkan  Dekrit  Presiden,  subtansinya pembubaran konstituante, berlakunya kembali UUD 1945, dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dekrit Presiden itu dikatakan pula tentang pembentukan  Majelis  Permusyawaratan  Sementara  dan  pembentukan  Dewan Pertimbangan  Agung  Sementara,  yang  akan  diselenggarakan  dalam  waktu sesingkat-singkatnya (Poesponegoro dan Notosusanto, 2009: 283).
Dekrit 5 Juli 1959 dapat dipahami sebagai suatu usaha untuk mencari jalan keluar  dari  kemacetan  politik  melalui  pembentukan  kepemimpinan  yang  kuat (Budiarjo,  2004:  71).  Selain  itu,  Presiden  Soekarno  mengeluarkan  dekrit  sebagai langkah  untuk  menjaga  persatuan  dan  kesatuan  bangsa  dan  juga  merupakan merupakan  tonggak  sejarah  Indonesia,  karena  telah  berhasil  menyelamatkan
bangsa  dan  negara,  menyelamatkan  Pancasila  dan  UUD  1945  dari  segala  macam gangguan  di  berbagai  bidang.  Dekrit  yang  dilaksanakan  oleh  Presiden  Soekarno pada  tanggal  5  Juli  1959  mendapatkan  sambutan  dari  masyarakat  Republik Indonesia yang pada waktu itu sangat menantikan kehidupan negara yang stabil. Namun kekuatan dekrit tersebut bukan hanya berasal dari sambutan yang hangat dari  sebagian  besar  rakyat  Indonesia,  tetapi  terletak  dalam  dukungan  yang diberikan oleh unsur-unsur penting negara lainnya, seperti Mahkamah Agung (MA) dan Kepala Satuan Angkatan Darat (KSAD) (Poesponegoro dan Notosusanto, 2009: 311).
Sikap Sukarno dalam mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa juga tercermin  dari  sikap  politiknya  yang  menolak  untuk  membubarkan  konsep Nasakom  (Baca:  pembubaran  PKI)  pasca  terjadinya  peristiwa  Gerakan  30 September 1965. Pasca terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965 ratusan ribu,  bahkan  jutaan  anggota  PKI  diburu,  dibunuh  dan  dibantai  di  daerah-daerah karena  dituduh  telah  terlibat  dalam  Gerakan  30  September  1965.  Kendati  ada desakan  untuk  membubarkan  PKI,  Presiden  Sukarno  tidak  bergeming.  Menurut penuturan  Roeslan  Abdulgani  (dalam  Kasenda,  2014:  130),  Presiden  Sukarno memiliki  alasan  tersendiri  mengapa  tidak  membubarkan  PKI,  menurutnya  “saya belum bubarkan saja sudah ada ratusan ribu rakyat yang mati dibunuh. Saya tidak mau kepemimpinan saya berlumuran darah. Cinta saya bukan kepada kedudukan, tetapi  kepada  rakyat,  bangsa  dan  nearaku”.  Di  samping  itu,  membubarkan  PKI bertentangan  dengan  prinsip  Sukarno  yang  gandrung  pada  persatuan  dan hormonisasi dalam kehidupan masyarakat. Dalam wawancaranya dengan penulis biografinya,  Bernhard  Dahm,  Presiden  Sukarno  menyatakan  bahwa  dirinya  tidak bisa  membubarkan  suatu  partai  secara  keseluruhan  hanya  karena  kesalahan beberapa orang. Presiden Sukarno masih merasa yakin bahwa konsep-konsepnya mengenai  Nasakom  (persatuan  golongan  nasionalis,  agama  dan  komunis)  pada dasarnya benar (Kasenda, 2014: 131).
Apapun latar belakang dan bentuk-bentuk pemikiran Sukarno muda, yang jelas  ia  tetap  konsisten  dengan  pemikiran-pemikirannya  tersebut  sampai  hari tuanya. Hal itu misalnya tampak ketika pada tanggal 17 Mei 1956, Presiden Sukarno mendapatkan  kehormatan  untuk  menyampaikan  pidato  di  depan  Kongres Gabungan Amerika Serikat dalam rangka kunjungan resminya ke Negara tersebut. Sebagaimana dilaporkan dalam halaman pertama surat kabar New York Times pada hari  berikutnya,  dalam pidato  itu dengan  gigih Sukarno  menyerang  Kolonialisme (Wardaya,  2008:  67).  Bahkan,  ketika  seorang  penulis biografi  Sukarno,  Bernhard Dahm, bertemu dengannya tahun 1966, Dahm mendapat kesan bahwa pada pecan- pekan  terakhir  menjelang  turunnya  dari  dunia  perpolitikan  Indonesia,  Sukarno tetap  konsisten  dengan  apa  yang  dia  perjuangkan  pada  era  1920-an.  Dia  tetap mengharapkan  bahwa  di  tengah  pluralitas  yang  ada,  bangsa  Indonesia  mampu membina persatuan dan ia tetap teguh pada perlawanannya terhadap kolonialisme dan imperialisme. Oleh karena itu, menurut Dahm pesan pokok Sukarno tetap sama yaitu di satu pihak melawan imperialisme sampai ke akar-akarnya, dan di pihak lain tetap  mengupayakan  membangun  tatanan  baru  dengan  jalan  mempersatukan berbagai ideologi yang berbeda ke dalam suatu kesatuan yang harmonis.
Kegigihan Sukarno dalam mempertahankan PKI sebagai bagian integral dari sistem politik yang menjadi dasar pemikiran dan pemerintahannya mengakibatkan
sang  presiden  dituduh  terlibat  dalam  peristiwa  berdarah  dan  menyerahkan kekuasaannya  pada  sang  pembunuh  orang-orang  komunis  (Kasenda,  2014:  32). Bukan rahasia lagi jika Sukarno dijatuhkan oleh sebuah creeping coup d’etat (kudeta merangkak),  kudeta  merangkak  sangat  sistematis.  Pada  hari-hari  terakhirnya, Sukarno  harus  menjalani  kesengsaraan  di  sebuah  karantina  politik,  sendiri  dan kesepian. Sukarno tetap menjadi bapak yang mencintai semua rakyatnya, meskipun orang-orang di sekelilingnya telah menghianatinya. Saat itu, di tengah-tengah badai fitnah busuk dan ancaman perang saudara, ibu pertiwi laksana harimau lapar yang hendak  memangsa  anaknya  sendiri,  dan  Sukarno  justru  menyerahkan  dirinya sendiri, mengorbankan dirinya sendiri, dan rela tenggelam demi keutuhan bangsa dan negaranya.

## 1.2 RELEVANSI PEMIKIRAN-PEMIKIRAN BUNG KARNO DI ERA ABAD XXI
Secara  geokultural,  wilayah  negara  Indonesia  merdeka  terdiri  dari  ribuan pulau  yang  dihuni  oleh  penduduk  dengan  latar  belakang  berbagai  suku  bangsa, budaya,  bahasa,  dan  agama/kepercayaan  yang  berbeda-beda.  Berdasarkan  data sensus pendudukan tahun 2000  diketahui bahwa jumlah etik dan sub etnik yang terdapat di Indonesia adalah 1.340 suku bangsa. Bangsa Indonesia juga merupakan bangsa  multi-religius  yang  terdiri  dari  agama  Islam,  Kristen  Katolik,  Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dalam kelompok penganut agama besar masih  terdapat  berbagai  aliran  maupun  sekte,  belum  lagi  yang  disebut  dengan kepercayaan  “agama  lokal”  atau  ada  yang  menyebut  sebagai  “agama  Nusantara” (Wirutomo, 2012: 52-53).
Kegagalan  dalam  mengelola  potensi  kemajemukan  dan  pluralitas  di Indonesia dapat menyebabkan berbagai ketegangan, permusuhan dan konflik yang tidak  berujung  pangkal,  bahkan  bukan  tidak  mungkin  teradi  segregasi  dan disintegrasi  (Handoyo,  dkk,  2015:  23).  Jika  ditinjau  dari  aspek  sejarah,  potensi konflik  tersebut  sudah  tergambarkan  sejak  jaman  Hindia  Belanda,  seperti  yang dikemukan  oleh  Samuel  (2010:  41), yaitu  “masyarakat  Hindia  sudah  dipecah melalui rekayasa identitas primordial para penduduknya”. Hal tersebut ditekankan kembali dengan penjelasan dari Greertz, seperti yang dikutip Samuel (2010: 41-42), yakni:
“Sejumlah kelompok di Indonesia membedakan d iri mereka dari kelompok lain dengan mengangkat hubungan darah, perbedan ras, perbedaan bahasa, perbedaan  wilayah  tinggal,  agama,  ataupun  adat  kebiasaa.  Keragaman cultural ini  telah  menciptakan  jarak  di  antara  kelompok-kelompok  dalam masyarakat  sehingga  ketegangan  dan  konflik  menjadi  sesuatu  yang  tak terhindarkan ”.
Pendiri-pendiri  bangsa  telah  memahami  hal  tersebut  dari  sejarah  bangsa yang menunjukkan bahwa berbagai suku bangsa di Nusantara ini amat mudah diadu domba oleh pemerintah Kolonial Belanda”. Perbedaan etnis dan agama di Indonesia memang dengan segaja dipupuk melalui strategi klasik bernama “ devide et impera”, or “devide and conquer” atau politik adu domba (Samuel, 2010: 43). Pendapat di atas juga  didukung  oleh  Sukarno  (dalam  Cindy  Adam,  2015:  106)  yang  menuturkan, yaitu sebagai berikut:
“Senjata  imperialisme  yang  paling  jahat  adalah  politik divide  et  impera . Belanda  telah  berusaha  memecah-belah  kita  menjadi  kelompok  yang terpisah-pisah  yang  masing-masing  membenci  satu  sama  lain.  Kita  harus mengatasi  prasangka  kesukuan  dan  kedaerahan  dengan  menempa  suatu keyakinan bahwa suatu bangsa itu tidak ditentukan oleh kesamaan warna kulit ataupun agama”.
Namun,  berkat  sumbangan  pemikiran  dan  usaha-usaha  tanpa  lelah  dari Sukarno,  keterpecahan  bangsa  Indonesia  dapat  dipersatukan  kembali  dalam bingkai  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  kemerdekaannya diproklamasikan  tanggal  17  Agustus  1945.  Dalam  pandangan  Sukarno,  bangsa merdeka adalah bangsa yang komposisinya multietnis dan multirasial tetapi terikat pada  kesetiaan  terhadap  tanah  airnya  dan  bersedia  berjuang  demi  kemerdekaan (Kasenda,  2014:  81).  Penanganan  berbagai  macam  perbedaan,  pertentangan  dan bahkan permusuhan yang terjadi pada era Sukarno, bukanlah melalui tangan besi melainkan  melalui  upaya  menumbuhkan  kesadaran  mengenai  pentingnya  hidup harnomis, toleran, dan hormat-menghormati antarsesama demi tercipta persatuan dan kesatuan bangsa lewat tulisan, pidato dan sikap politiknya antara tahun 1926- 1966.
Pasca lengsernya Sukarno sebagai presiden Republik Indonesia, pemikiran- pemikiran  Sukarno  sudah  tidak  lagi  menjadi  lentera  terang  dalam  menghadapi potensi  konflik  yang  dimiliki  oleh  bangsa  Indonesia.  Pada  jaman  Orde  Baru penangan  konflik  lebih  banyak  bersifat  hegomoni  dan  dominasi  negara  dan kekuasaan,  sehingga  tidak  dapat  memuaskan  pihak  yang  berkonflik.  Pada  masa Orde Reformasi akhirnya potensi konflik tersebut bagaikan “tumpukan gunung es yang  baru  mencair”,  yang  mengakibatkan  “banjir  bandang” di  seluruh  Indonesia. Fakta menunjukkan pada masa Orde Reformasi sudah terjadi banyak konflik-konflik horizontal  yang  menyeret  isu  primodialisme  dan  etnosentrisme,  seperti  konflik Sampit  di  Kalimantan  antara  suku  Dayak  dan  Madura  yang  mengakibatkan  500 korban  jiwa  dan  sekitar  100.000  warga  Madura  kehilangan  tempat  tinggal  pada 2001  (Suratman,  2017:  47).  Konflik  Ambon,  Poso,  dan  Halmahera  antara  kaum migran, pribumi, Muslim, Nasrani, klien-klien elit politik, dan kerusuhan sosial dan etnis Mei 1998 di Jakarta (Sukardi, 2016: 72).
Selain itu, pada 2014 lalu, konflik suku Dani dan suku Moni di Papua yang disebabkan karena permasalahan lahan. Kemudian tidak berselang lama pada 2015 terjadi  konflik  Tolikara  di  Papua,  yang  ditandai  dengan  penyerangan  pada  umat Islam setelah menunaikan Sholat. Akhirnya masyarakat Indonesia juga tidak dapat menutup mata dengan panasnya tensi Pilkada DKI karena isu SARA membayanginya berpotensi memicu konflik berskala nasional. Selain itu, gesekan antar ormas yang ada  di  ranah  publik  merupakan  isu  yang  harus  diperhatikan.  Contoh  konflik  FPI (Front Pembela Islam) dan GMBI (Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia) pada 20 Januari 2017, merupakan contoh konflik antar ormas di Indonesia (Suratman, 2017: 47). Upaya-upaya pemisahan diri yang dilakukan beberapa wilayah, seperti Timor Timur (yang sudah lepas), Aceh (yang berbaikan), Maluku Selatan, dan Papua juga merupakan  contoh  konflik  yang  berusaha  untuk  memisahkan  diri  dengan  NKRI (Kasenda,  2014:  82).  Bahkan,  tahun  1998  konflik  yang  bernuansa  mistis  pernah
terjadi di Banyuwangi, yaitu antara masyarakat dengan orang yang dituduh sebagai dukun santet.
Dalam situasi yang serba menghawatirkan ini, sering kali intervensi negara tidak memiliki kekuatan memaksa untuk menyelesaikan masalah. Tak pelak bangsa Indonesia seperti kaca yang retak.  Di era abad XXI yang  rentan terhadap potensi konflik inilah, perjalanan hidup Sukarno dan pemikirannya dapat dijadikan sebagai pegangan  kembali  untuk  mempererat  persatuan  bangsa  dan  pengelolaan kemultikulturan  bangsa.  Sukarno  melambangkan  suatu  generasi  pendiri  negara yang merasakan secara nyata bagaimana pentingnya arti Indonesia. Identitas baru sebagai  bangsa  Indonesia  mungkin  merupakan  sesuatu  yang  sudah  wajar,  bagi generasi post- kolonial  Indonesia.  Tetapi,  mereka  yang  mengalami  periode  zaman kolonial tentunya dapat bercerita banyak betapa sulitnya upaya untuk memperoleh pred ikat “menjadi seorang Indonesia” tersebu (Kasenda, 2014: 84). Pemikiran dan upaya Sukarno dalam mempersatukan berbagai perbedaan yang ada di Indonesia, mulai dari perbedaan ideologis, suku, agama, budaya, golongan dan lain sebagainya, merupakan  hal  yang  patut  selalu  dijadikan  pelajaran  oleh  bangsa  yang  sedang terjangkiti perpecahan. Beliau mau menyelami, memahami dan merangkul suatu hal yang  dianggapnya  berbeda  dan  bertentangan  (ideologi,  agama,  suku  bangsa,  ras, dan organisasi pergerakan), bukan malah melontarkan tuduhan dan menyuarakan kebencian yang justru memperkeruh suasana.

## PENUTUP Kesimpulan
Pemikiran dan upaya Sukarno dalam mewujudkan sifat dan sikap toleransi pada masyarakat multikultur di Indonesia dapat diketahui dari tulisan, pidato dan sikap politiknya antara tahun 1926-1966. Pada tahun 1926 dalam Suluh Indonesia Muda Sukarno  menulis  mengenai  persatuan  antara  golongan  Nasionalisme, Islamisme,  dan  Marxisme  dalam  menghadapi  musuh  bersama,  dan  dipraktikkan menjadi  Nasakom  tahun  1960.  Tulisan  ini  berisikan  saran  dan  ajakan  agar  tiga golongan besar yang ada di Indonesia pada saat itu, mampu bersahabat dan bekerja bersama-sama  untuk  mencapai  tujuan  Indonesia  merdeka.  Pada  tahun-tahun pergerakan nasional, Sukarno juga berhasil menggagas ideologi Marhaenisme, yaitu sebuah pemikiran ideologi perjuangan dari Sukarno yang bertujuan untuk membela kaum Marhaen atau kaum yang dimiskinkan oleh sistem kolonial.
Pada  tanggal  4  Juli  1927,  Sukarno  berhasil  membentuk  Perserikatan Nasional  Indonesia  (PNI)  dan  pada  tahun  1928  berganti  nama  menjadi  Partai Nasional  Indonesia.  Kemudian  pada  akhir  tahun  1927,  Sukarno  berhasil merealisasikan suatu front persatuan dari organisasi-organisasi politik yang ada di Indonesia,  yaitu  dengan  mendirikan  PPPKI  (Pemufakatan  Perhimpunan  Politik Kebangsaan Indonesia). Ketika Sukarno duduk sebagai pimpinan PNI dan menjadi tokoh  kunci  di  PPPKI,  ia  memanfaatkan  posisinya  untuk  senantiasa  mengatasi pendapat yang berbeda-beda, menekankan kerukunan dan keselarasan, serta untuk mempersatukan  berbagai  orang  dan  berbagai  gagasan  yang  saling  silang  di Indonesia, dan yang lebih utama adalah meyakinkan berbagai macam golongan itu untuk  menggalang  kerjasama  untuk  mewujudkan  cita-cita  bersama.  Pada  tahun 1931,  ketika  Sukarno  bebas  dari  penjara,  ia  mengupayakan  penyatuan  kembali
Partindo dan PNI Baru. Namun, tujuan Sukarno mengalami kegagalan dan akhirnya Sukarno bergabung dengan Partindo.
Hal  menarik  lainnya  terkait  dengan  pandangan  Sukarno  tentang  toleransi adalah  ketika  Sukarno  secara  terbuka  mengatakan  bahwa  ia  bukanlah  seorang Ahmadiyah,  namun  Sukarno  tetap  menghargai  mereka.  Kemudian,  pemikiran Sukarno tentang toleransi juga tercermin di dalam Pancasila. Pidato yang diucapkan Sukarno pada tanggal 1 Juni 1945 merupakan usaha Sukarno untuk mewujudkan persatuan bangsa dengan melihat kenyataan yang ada pada masyarakat Indonesia yang  multikultur.  Di  dalam  Pancasila,  Sukarno  menekankan  sebagai  bangsa  yang memiliki  tingkat  keragaman,  kemultikulturan,  dan  pluralitas  yang  tinggi  sudah seyogyanya  setiap  masyarakat  Indonesia  harus  senantiasa  berusaha  menjaga kerukunan dan toleransi antarmasyarakat dan bangsa yang berbeda. Oleh karena itu, bangsa Indonesia memiliki semboyan Bhineka Tunggal Ika (Berbeda-beda tetapi tetap satu). Kemudian, ketika Sukarno menjabat sebagai ketua PPKI, pada tanggal 18 Agustus 1945 Sukarno berhasil menengahi perbedaan yang terdapat di dalam anggota PPKI antara golongan Islam dan Nasionalis dan menghasilkan kesepakatan mengenai isi Piagam Jakarta, yaitu perubahan tujuh kata setelah Ketuhanan, yang semula  berbunyi  “ Ketuhanan  dengan  kewajiban  menjalankan  syariat  Islam  bagi pemeluk-pemeluknya ”, diubah menjadi “ Ketuhanan yang Maha Esa ”.
Sumbangan  lainnya  dari  usaha  Sukarno  dalam  menjaga  persatuan  dan kesatuan bangsa serta menjaga nilai-nilai toleransi di dalam tubuh Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ketika Sukarno mengeluarka Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Presiden Sukarno mengeluarkan dekrit sebagai langkah untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan juga menyelamatkan Pancasila dan UUD 1945 dari sikap partai-partai Islam di dalam tubuh Majelis Konstituante yang menginginkan isi dari Pancasila  digantikan  dengan  Piagam  Jakarta  serta  dicantumkan  dalam  undang- undang dasar yang baru. Akhir cerita dari kegandrungan Sukarno akan persatuan terlihat  juga  dari  sikap  politiknya  yang  menolak  untuk  membubarkan  konsep Nasakom  (Baca:  pembubaran  PKI)  pasca  terjadinya  peristiwa  Gerakan  30 September  1965.  Pembubaran  PKI  merupakan  tuntutan  dari  angkatan  darat  dan masyarakat  Indonesia  karena  menganggap  PKI  terlibat  dalam  penculikan  dan pembunuhan  petinggi-petinggi  angkatan  darat,  namun  Sukarno  menganggap membubarkan  PKI  bertentangan  dengan  prinsip  Sukarno  (Nasakom).  Kegigihan Sukarno  dalam  mempertahankan  PKI  mengakibatkan  sang  presiden  dituduh terlibat dalam peristiwa berdarah tersebut dan di tengah-tengah badai fitnah dan ancaman  perang  saudara,  Sukarno  justru  menyerahkan  dirinya  sendiri, mengorbankan  dirinya  sendiri,  dan  rela  tenggelam  demi  keutuhan  bangsa  dan negaranya.
Jika mengamati konflik-konflik vertikal dan horizontal yang sering terjadi di Indonesia, maka pemikiran Sukarno tentang toleransi masih sangat relevan untuk diterapkan  pada  masyarakat  Indonesia  di  era  abad  XXI.  Pemikiran  dan  upaya Sukarno dalam mempersatukan berbagai perbedaan yang ada di Indonesia, mulai dari  perbedaan  ideologis,  suku,  agama,  budaya,  golongan  dan  lain  sebagainya, merupakan hal yang patut selalu  dijadikan pelajaran oleh bangsa Indonesia yang sedang  mengalami  kerawanan  konflik. Beliau  mau  menyelami,  memahami  dan merangkul suatu hal yang dianggapnya berbeda dan bertentangan (ideologi, agama, suku bangsa, ras, dan organisasi pergerakan), bukan malah menyuarakan kebencian
yang justru memperkeruh suasana. Sukarno beranggapan aneka macam keragaman pada masyarakat Indonesia tidak serta merta dapat dijadikan jurang pemisah antar masing-masing suku bangsa, agama, ataupun budaya di Indonesia, akan tetapi hal tersebut  harus  dengan  bijak  dimaknai  sebagai  kekayaan  dan  kebanggaan  bangsa Indonesia yang akan membedakannya dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia. Oleh karena  itu,  sikap  toleransi,  kerukunan  dan  hidup  harmonis  antarsemasa  harus senantiasa  diutamakan  demi  terciptanya  persatuan  dan  kesatuan  bangsa  yang kokoh.

## DAFTAR PUSTAKA
Adams,  Cindy.  2014. Bung  Karno  Penyambung  Lidah  Rakyat  Indonesia .  Judul  Asli “ Sukarno  an  Autobiography  as  Told  to  Cindy  Adams ”.  Penerjemah:  Syamsu Hadi. Yogyakarta: Media Pressindo dan yayasan Bung Karno Atmadja,  Nengah  Bawa.  2010. Genealogi  Keruntuhan  Majapahit:  Islamisasi, Toleransi,  dan  Pemertahanan  Agama  Hindu  di  Bali .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar
Basarah, Ahmad. 2017. Bung Karno, Islam, dan Pancasila . Ed. Rita Triana Budiarti.
Jakarta: Konstitusi Press (Konpress) Budiardjo, M. 2004. Dasar-Dasar Ilmu Politik . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama Handoyo, Eko., dkk. 2015. Studi Masyarakat Indonesia . Yogyakarta: Ombak Kasenda, Peter. 2014. Bung Karno Panglima Revolusi . Penyunting: Sigit Suryanto dan Uji Prastya. Yogyakarta: Galang Pustaka Kasenda, Peter. 2014. Sukarno, Marxisme & leninisme: Akar Pemikiran Kiri & Revolusi Indonesia . Penyunting: Danang Wahansa S. Depok: Komunitas Bambu Legge, John. D. 1972. Sukarno: Sebuah Biografi Politik . J udul asli “ Sukarno: A Political Biography ”. Penerjemah: TIM PSH. Jakarta: Sinar Agape Press
Nasikun. 2013. Sistem Sosial Indonesia . Yogyakarta: Ombak Poesponegoro  ,  M.  D.  Dan  Notosusanto,  N.  2009. Sejarah  Nasional  Indonesia  VI. Jakarta: Balai Pustaka Ricklefs, M. C. 2001. Sejarah Indonesia Modern . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Samuel, Hanneman. 2010. The Development of Sociology in Indonesia: The Production of  Knowledge,  State  Formation,  and  Economic  Change “Dari  Kolonialisme Belanda Hingga Modernisasi Amerika”. Penerjemah dan Penyunting: Geger Riyanto. Depok: Kepik Ungu
Setiadi, Andi. 2014. Bung Karno Marah: Kekecewaan Sang proklamato Pada Politikus Sekarang . Ed. Kaka Alvin Nasution. Jogjakarta: Palapa
Situmorang, Jonar T.H. 2015. Bung Karno: Biografi Putra Sang Fajar . Ed. Nur Hidaya.
Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Soemohadiwidjojo, Rhien. 2017. Bung Karno Sang Singa Podium . Ed. Redaksi Second Hope. Yogyakarta: Second Hope Sophiaan,  Manai.  2008. Kehormatan  bagi  yang  Berhak:  Bung  Karno  tidak  terlibat G30S/PKI . Jakarta: Transmedia Pustaka Sukarno.  2006. Lahirnya  Pancasila:  Kumpulan  Pidato  BPUPKI .  Penyunting:
Floriberta Aning. Yogyakarta: Media Pressindo Sukarno. 2015. Dibawah Bendera Revolusi Jilid I . Yogyakarta: Media Pressindo dan Yayasan Bung Karno
Suratman,  Yosua  Praditya.  2017. TAKSONOMI  KONFLIK-KONFLIK  INTERNAL  DI INDONESIA  SEBAGAI  POTENSI  PERANG  PROXY .  Jurnal  Pertahanan  &  Bela Negara Volume 7 Nomor 1. Halaman 39-52 Susilo,  Taufik  Adi.  2008. Soekarno:  Biografi  Singkat .  Ed.  Abdul  Qodir  Shaleh.
Jogjakarta: Garasi Tim Penyusun. 2008. Kamus Bahasa Indonesia . Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Wardaya, Baskara T. 2008. Bung Karno Menggugat! Dari Marhaen, CIA, Pembantaian Massal ’65 hingga G 30 S . Yogyakarta: Galangpress Wirutomo, P. 2012. Sistem Sosial Indonesia . Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)