## PERAN PARTISIPASI MASYARAKAT  DALAM PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM  SERENTAK ANGGOTA LEGISLATIF DAN PILRES   TAHUN 2019
Nurkinan, Drs.,M.M.
Nourkinan _ckp@yahoo.com

## ABSTRAK
SESUAI amanat konstitusi, Pemilu  Legislatitf, Pilpres dan Pilkada   merupakan  sarana perwujudan kedaulatan rakyat,  sekaligus  sarana  aktualisasi  partisipasi  masyarakat  sebagai  pemegang  kedaulatan  dalam  penentuan jabatan  publik.  Sebagai  pemegang  kedaulatan,  posisi  masyarakat  dalam  Pemilu  bukanlah  obyek  untuk diekploitasi    dukungannya,  melainkan  ditempatkan  sebagai  subyek,  termasuk  dalam  mengawal  integritas Pemilu,  salah  satunya  melalui  pengawasan.  Bawaslu  sebagai  lembaga  yang  mempunyai  mandat  untuk mengawasi proses Pemilu membutuhkan dukungan banyak pihak untuk aktivitas pengawasannya. Salah satunya adalah  dengan  mengajak  segenap,  kelompok  masyarakat  sipil  untuk  terlibat  dalam  partisipasi  pengawasan. Keterlibatan  masyarakat  dalam  Pemilu  tidak  hanya  sekedar  datang  dan  memilih,  tetapi  juga  turut  melakukan pengawasan atas potensi adanya kecurangan yang terjadi serta melaporkan kecurangan tersebut kepada Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses Pemilu.
Kata Kunci  : Pemilu, Bawaslu, Partisipasi Masyarakat.

## PENDAHULUAN
Pemilihan  Umum  (Pemilu)  adalah  sarana  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  yang dilaksanakan  secara  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur  &  adil  dalam  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  berdasarkan  Pancasila  &  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Konstitusi  menegaskan  bahwa  Pemilu  dilaksanakan  secara  efektif  dan  efesien  berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Pemilu  pertama  di  Indonesia  diselenggarakan  pada  Tahun  1955  dan  dilaksanakan setiap  lima  tahun  sekali  untuk  memilih  calon  anggota  DPR,  DPD,  DPRD  Provinsi,  DPRD Kabupaten /  Kota dan  untuk memilih Gubernur, Bupati  / Walikota serta memilih Presiden dan  Wakil  Presiden.  Saat  itu  pelaksanaan  pemilihannya  masih  dipilih  oleh  anggota  DPR (Parlemen).
Kemudian mulai Tahun 2004, tepatnya 5 April 2004, Pemilu di Indonesia dilakukan secara serentak. Masyarakat memilih secara langsung 550 calon angggota DPR dan 128 calon anggota DPD serta calon anggota DPRD Provinsi dan calon anggota DPRD Kabupaten/kota se  Indonesia  periode  2004  -2009.    Dilanjutkan  Pemilu  serentak  memilih  Pilres/Cawapres, untuk periode 2004 – 2009, pada 5 Juli 2004 (putaran ke 1) dan 20 September 2004 (putaran ke 2).
Pada  Pemilu  ke  11  di  Indonesia,  yang  diselenggarakan    27  Juni  2018  lalu,  juga dilaksanakan  Pemilu Serentak  digelar di 171 daerah, untuk memilih 17 calon Gubernur dan Wakil  Gubernur,  memilih  115    calon  Bupati  dan  Wakil  Bupati  serta  memilih  39  calon Walikota.  Kemudian  pada  Pemilu  ke  12  kalinya  di  Indonesia  yang  akan  diselenggarakan Pemilu  serentak  pada  27  April  2019,  untuk  memilih  calon  anggota  DPR,  DPD,  DPRD
Provinsi,  DPRD  Kabupaten/Kota    serta  memilih  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  RI periode  2019  –  2024.  Masyarakat  Indonesia  yang  tersebar  di  sekitar  2500  lebih  daerah pemilihan  (Dapil)  akan  memilih  belasan  ribu  calon  anggota  Legislatif  (Caleg)  serta  akan memilih  calon  Presiden  (Capres)  dan  Wakil  Presiden  (Cawapres)  RI  periode  2019  sampai 2024.
Pada  penyelenggaraan  Pemilu  di  Indonesia  ada  lembaga  -  lembaga  inti  yang  terlibat  dalam proses Pemilu yaitu :
1. Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU),    KPU  Proviinsi,  KPU  Kabupaten/Kota,  Panitia Pemilihan  Kecamatan  (PPK),  Panitia  Pemungutan  Suara  (PPS),  Panitia  Pemilihan Luar  Negeri  (PPLN),  Kelompok  Penyelenggara  Pemungutan  Suara  (KPPS)  dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN).
KPU  adalah  lembaga  penyelenggara  pemilihan  umum    yang  bersifat  Nasional,  tetap dan  mandiri  yang  bertugas  melaksanakan  Pemilu,  di  tingkat  pusat,  tingkat  provinsi, tingkat kabupaten dan kota.
2. Badan  Pengawan  Pemilu  (Bawaslu),  Bawaslu  Provinsi,  Bawaslu  Kabupaten/Kota, Pantia  Pengawas  Kecamatan  (PPK),  Pengawas  Pemilu  Lapangan  (PPL),  Pengawas Pemilu Luar Negeri (PPLN), Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) Bawaslu adalah lembaga penyelenggara  pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh Indonesia.
.
3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). DKPP  adalah  lembaga  yang  bertugas  menangani  pelanggaran  kode  etik penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu.

## Tahapan – Tahapan Pelaksanaan Pemilu di Indonesia Secara Umum
1. Pendaftaran Pemilih
Untuk dapat ikut memberikan suara, para calon pemilih Pemilu harus terdaftar. Waktu pendaftaran paling lambat, enam bulan sebelum pelaksanaan Pemilu.
2. Kampanye
Menurut  UU  No.  23  Tahun  2003  tentang  Pemilu,  kampanye  dilakukan  selama  3 minggu  dan  berakhir  3  hari  sebelum  hari  pemungutan  suara.  Kampanye  merupakan ajakan dari para peserta Pemilu. Kampanye dilakukan untuk meyakinkan para (calon) pemilih serta untuk   menjelaskan kepada para (calon) pemilih tentang program,  visi, serta misi.
3.   Pemungutan Suara
Pemungutan  suara  merupakan  inti  dari  penyelenggaraan  Pemilu.  Dalam  kegiatan ini para
pemilih  memberikan  suaranya  melalui  kartu  suara  di  TPS  (Tempat  Pemungutan Suara) yang sudah disediakan.
4.   Penghitungan Suara
Setelah pemungutan suara selesai, proses berikutnya adalah penghitungan suara. Penghitungan suara dilakukan oleh tiap TPS secara terbuka dihadapan saksi dan masyarakat.
5.   Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Penetapan atau pengumuman hasil Pemilu dilakukan secara nasional oleh KPU. Batas
waktu  dari  penetapan  atau  pengumuman  tersebut  selambat-lambatnya  30  hari  setelah pemungutan suara.

## PENGAWAS PEMILU
Pengawas  Pemilu  adalah  suatu  lembaga  yang  dibentuk  sebelum  tahapan  pertama pemilu  (pendaftaran  pemilih).  Pengawas  Pemilu  dibentuk  untuk  mengawasi  pelaksanaan tahapan  Pemilu,  menerima  pengaduan  serta  menangani  kasus  –  kasus  pelanggaran administrasi dan pelanggaran Pidana Pemilu.
Proses  pelaksanaan  Pemilu  pertama  1955,  sama  sekali  tidak  mengenal  lembaga Pengawas Pemilu.  Lembaga Pengawas  Pemilu baru muncul pada Pemilu 1982, dilatari oleh banyaknya  protes    karena  banyak  pelanggaran  dan  manipulasi  penghitungan  suara  yang dilakukan  oleh  para  petugas  penyelenggara  Pemilu  1971.  Karena    pelanggaran  dan kecurangan pada Pemilu 1977 jauh lebih masif, maka protes – protes itu direspon Pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncul gagasan untuk memperbaiki UU yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas.
Dengan  dilibatkannya  stakeholder  dan  masyarakat  secara  independen  dalam mengawasi  penyelenggaraan  pemilu,  diharapkan  proses  pemilu  yang  demokratis  akan terwujud. Kehadiran pengawasan masyarakat yang massif secara psikologis akan  mengawal dan  mengingatkan  mereka  untuk  senantiasa  berhati-hati,  jujur  dan  adil  dalam menyelenggarakan  Pemilu.  Penyelenggaraan  Pemilu  serentak  27  April  2019,  yang  menjadi ajang demokrasi, layak dijadikan sebagai pesta rakyat.
Proses  seleksi  kepemimpinan  melalui  perolehan  suara  membutuhkan  peran  aktif seluruh  warga  negara,  baik  rakyat  maupun  pemerintah  yang  merupakan  penerima  amanah rakyat  untuk  mengelola  negara.  Tentu  merupakan  kewajiban  moral  bagi  masyarakat  sipil untuk aktif mengawasi jalannya suksesi kepemimpinan di tingkat lokal maupun nasional.
Kritis  yang  obyektif  dan  penghimpunan  data  lapangan,  yang  terkadang  tidak terjangkau  oleh  Bawaslu  Kabupaten,  Panwaslu  Tingkat  Kecamatan    dan  Pengawas  Pemilu Lapangan (PPL) dibutuhkan partisipasi masyarakat. Pada momen Pemilu tidak hanya dilihat dari  tingginya  angka  pemilih  yang  hadir  menggunakan  hak  suara  di  tempat  pemungutan suara.  Namun,  diukur  dari  tingkat  kesadaran  masyarakat  serta  keterlibatan  aktif  dalam seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu.
Partisipasi  bertujuan  mendorong  aktif  kegiatan  demokrasi  untuk  semua  proses kepemiluan. Kepentingan fokus partisipasi menjadi indikator peningkatan kualitas demokrasi dan kehidupan politik bangsa. Partisipasi politik masyarakat,  dibutuhkan baik dalam bentuk formal  maupun  ekstra  formal  dalam  ikut  serta  mengawasi  atau  memantau  jalannya penyelenggaraan Pemilu.
Dalam  mengawasi  pemilu  serentak  2019,  mendatang,    Bawaslu  bersama  seluruh rakyat  Indonesia  harus  ikut  bersama-sama  memastikan  bahwa  Pemilu  harus  berjalan berdasarkan  asas  jujur,  adil,  langsung,  umum,  bebas  dan  rahasia,  serta  memenuhi  prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proposional, profesional, akuntabel, efektif dan efesien.
Mewujudkannya, tentu dengan cara melakukan pengawasan bersama antara Bawaslu disemua  tingkatan  dari  mulai  Bawaslu  RI,  Bawaslu  Provinsi,  Bawaslu  Kabupaten/kota, Panwaslu  Kecamatan,  Pengawas  Pemilu  Lapangan  (PPL)  tingkat  desa/kelurahan  serta pengawas TPS.

## Proses Pengawasan Pemilu
Tujuan  Pemilihan  Umum  (Pemilu)  adalah  untuk  memilih  Bupati  dan  wakil  bupati, Gubernur  dan  wakil  gubernur,  DPR,  DPD    dan  Capres    yang  akan    memperoleh  dukungan sebesar-besarnya (legitimate) dari rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.  Dalam  rangka  mencapai  tujuan  yang  diharapkan,  penyelenggaraan  Pemilu  harus dilakukan  secara  lebih  berkualitas  agar  lebih  menjamin  derajat  kompetisi  yang  sehat, partisipatif,  derajat  keterwakilan  yang  lebih  tinggi  dan  memiliki  mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
Kualitas  penyelenggaraan  Pemilu,  selain  dapat  diukur  dari  terlaksananya  setiap tahapan Pemilu secara tepat waktu, pun pemilu berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia  (luber),  jujur  dan  adil  (JURDIL),  serta  dengan  dipatuhinya  seluruh  peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu.
Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota adalah mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, yang meliputi :
(1).  Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan  dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap; (2) . Penetapan peserta Pemilu;
(3).  Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
(4).   Pelaksanaan kampanye;
(5).   Perlengkapan Pemilu dan pendistribusiannya;
(6).   Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
(8).   Pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
(9).   Proses rekapitulasi suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
(10).  Pelaksanaan penghitungan  dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
(11).  Proses penetapan hasil Pemilu.
Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota  berikutnya adalah :
(1). Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang- undangan mengenai Pemilu;
(2).  Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU untuk ditindaklanjuti;
(3). Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
(4). Menetapkan standar pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagai pedoman kerja bagi pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
(5). Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung; (6). Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu;
Bawaslu    Kabupaten  /  Kota  ,  melaksanakan  tugas  dan  wewenang  lain  yang  ditetapkan oleh  undang-undang.  Dalam  menjalankan  tugasnya,  selain  berwenang  untuk  memberikan rekomendasi  kepada  KPU  untuk  menonaktifkan  sementara  dan/atau  mengenakan  sanksi administratif  atas  pelanggaran,  Bawaslu  juga  berwenang  untuk  memberikan  rekomendasi
kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu. Adapun kewajiban Bawaslu Kabupaten / Kota adalah:
1. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
3. Menerima  dan  menindaklanjuti  laporan  yang  berkaitan  dengan   dugaan  adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
4. Menyampaikan  laporan  hasil  pengawasan  kepada  Bawaslu  Provinsi  sesuai  dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
5. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

## Ruang Lingkup Pengawasan Untuk Bawaslu Kabupaten/Kota, Melakukan Pengawasan Secara Aktif Terhadap :
1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data Kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap.
2. Pencalonan  yang  berkaitan  dengan  persyaratan  dan  tata  cara  pencalonan  anggota legislatif.
3. Pengawasan terhadap Daftar Pemilihan tambahan
4.   Pelaksanaan kampanye
5.   Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta pendistribusiannya.
6.   Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil  pemilu.
7.   Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara
8.   Pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK
9.   Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan.
10.  Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang, pemilu kada susulan. 11. Proses penetapan hasil pemilu Kabupaten/Kota
Tahapan pengawasan yang dilakukan Panwaslu Kecamatan secara aktif meliputi :
1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data Kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap.
2.   Verifikasi factual dukungan calon .
3.   Pelaksanaan kampanye di wilayah kerjanya
4    Perlengkapan pemungutan suara dan pendistribusiannya
5.   Pelaksanaan pemungutan dan penghiungan suara
6.   Pergerakan surat suara dari TPS sampai PPK
7.   Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS
8.   Pelaksanaan Penghitungan dan pemungutan suara ulang dan susulan .
Tahapan  pengawasan  yang  dilakukan  secara  aktif  Panwaslu  Kelurahan/  desa berkewajiban melakukan pengawasan  meliputi :
1. Pelaksanaan pemutahiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap
2. Proses pencalonan yang berkaitan dengan verifikasi factual calon
3.   Pelaksanaan kampanye di wilayah kerjanya
4.   Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta pendistribusiannya

## 5.   Pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS
6.   Pengumuman hasil penghitungan suara disetiap TPS
7.   Pengumuman hasil perhitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS 8.   Pergerakan surat suara dari TPS ke PPS
9.   Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara.
10 . Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas pengwas TPS.

## KAMPANYE PEMILU
Kampanye  Pemilu  adalah  kegiatan  dalam  rangka  meyakinkan  para  pemilih  dengan menawarkan    visi,  misi  dan  program  pasangan  calon.  Untuk  mewujudkan  pelaksanaan kampanye  yang  berkualitas,  tertib,  damai  dan  berkeadilan,  maka  perlu  dilakukan “PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM”. .
Pengawasan  kampanye  adalah  kegiatan  mengamati,  mengkaji,  memeriksa  dan meneliti  proses  kampanye  Pemilu  kabupaten/kota  sesuai  ketentuan  peraturan  perundangan- undangan. Tim Pelaksana kampanye pemilu disebut tim kampanye adalah tim yang dibentuk Caleg  bersama  dengan  parpol  yang  mengusung  calon  untuk  membantu  penyelenggaraan kampanye    serta  bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan  teknis  penyelenggaraan  kampanye. Pengawas  Pemilu  dalam  mengawasi  pelaksanaan  kampanye  berpedoman  pada  azas  : Mandiri,  jujur,  adil,  kepastian  hukum,  tertib  penyelenggara  pemilu,  kepentingan  umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, effesiensi dan efektivitas.

## Tujuan Pengawasan kampanye  pada Pemilu Caleg  :
a. Integritas penyelenggaraan Pemilu sehingga berlangsung secara aman, tertib,damai berkualitas dan menjungjung tinggi etika berdemokrasi. Adanya perlakuan yang sama oleh  penyelenggara  Pemilu,  Pemerintah  dan  pihak  terkait  lainnya  terhadap  semua Caleg dalam mempersiapkan dan  menyelenggarakan kampanye.
b. Terselenggaranya  kampanye  Pemilu  Caleg  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang – undangan.

## Pengawasan Pemilu dilaksanakan oleh :
a. Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi,  Bawaslu  Kabupaten/Kota,  Panwaslu  kecamatan,  PPL dan Pengawas TPSi.
b. Bawaslu  Kabupaten  /  Kota  melakukan  pengawasan  penyelenggaraan  kampanye pemilu   untuk wilayah kabupaten/kota.
c. Panwaslu  Kecamatan  melakukan  pengawasan  penyelenggaraan  kampanye  untuk wilayah kecamatan.
d. Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) adalah petugas yang dibentuk  oleh Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilukada di  desa dan kelurahan
e. Pengawas Pemilu di TPS mengawasi penyelenggaraan Pemilu di lokasi TPS.

## BENTUK KAMPANYE
Pengawas Pemilu tugasnya mengawasi kepatuhan Caleg dan  tim Kampanye terhadap ketentuan mengenai bentuk kampanye yang meliputi :
a.  Pertemuan terbatas
b. Tatap muka dan dialog
c.. Penyebaran melalui media cetak dan media eletronik
d.  Rapat umum e.  Penyebaran bahan kampanye kepada umum
f.  Pemasangan alat peraga ditempat kampanye dan tempat yang ditentukan oleh KPU kabupaten.
g.  Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang – undangan

## LARANGAN DALAM KAMPANYE
a. Mempersoalkan dasar Negara Pancasila dan pembukaan UU Dasar 1945 dan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia.
b.  Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI
c.   Menghina seseorang, agama, suku, golongan, calon dan atau pasangan calon lain.
d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat penyebaran bahan kampanye kepada umum.
e. Mengganggu ketertiban umum.
f.    Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasaan kepada seseorang, sekelompok atau anggota masyarakat dan atau pasangan calon yang lain.
g.    Merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain.
h.  Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah  dan  tempat  pendidikan i.   Membawa atau menggunakan gambar dan atau atribut Caleg.
y.   Menjanjikan atau memberikan uang (money Politik) atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

## STRATEGI PENGAWASAN
Pengawasan  pemutakhiran  data  pemilih  dan  penetapan  daftar  pemilih  dilaksanakan dengan  menggunakan  strategi  pencegahan  terhadap  potensi  pelanggaran  dan  penindakan terhadap    dugaan  pelanggaran.  Dengan  melakukan  sosialisasi  kepada  para  pemangku kepentingan  tentang  peraturan  perundang-undangan  Pemilu  mengenai  tahapan  Pemilu  serta sangksi terhadap pelanggarannya.
Strategi pencegahan yaitu, melakukan tindakan, langkah – langkah dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan atau indikasi awal pelanggaran. Strategi penindakan yakni melakukan tindakan penanganan secara cepat dan tepat terhadap temuan dan atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu Kada.
Pada    Waktu    Kampanye  ,  Caleg  tidak  boleh  melibatkan  :  Hakim  pada  semua peradilan  Pejabat  BUMN/BUMD  Pejabat  structural  dan  fungsional  dalam  jabatan  negeri Kepala  desa,    Pegawai  Negri  Sipil,  Anggota  TNI  dan  Kepolisian  RI,    Bawaslu  memastikan pejabat  negara,  pejabat  structural  dan  fungsional  jabatan  negeri  dan  kepala  desa  tidak membuat  keputusan  dan  tindakan  yang  menguntungkan  atau  merugikan  calon  selama  masa kampanye.
Panwaslu    harus  memperhatikan  kepatuhan  peserta  kampanye  terhadap  ketentuan larangan  berkampanye  menggunakan  pasilitas  Negara,    harus  memperhatikan  kepatuhan peserta kampanye yang  dilarang melakukan kampanye pada waktu  masa tenang.

## Pengawasan Pada Masa Kampanye Pemilu
Berdasarkan  keterntuan  di  Undang  –  Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilu, kampanye  untuk  Calon  Anggota  DPR,  DPD  dan  DPRD  serta  pasangan  calon  Presiden  dan
Wakil Presiden akan dimulai pada 23 September 2018 dan   kampanye berakhir 3 (tiga) hari menjelang pemungutan suara (Hari H).
1. Peserta kampanye hanya menawarkan visi dan misi serta program dalam bentuk tertulis atau lisan.
2. Peserta kampanye dilarang memberikan materi kampanye yang sifatnya menyerang, menghina, melecehkan calon lain.
3. Peserta kampanye dipastikan tidak melanggar jadwal waktu  kampanye dan tempat kampanye yang telah ditetapkan oleh KPUD
Peserta kampanye dilarang memasang alat peraga kampanye :
1. Tempat ibadah
2. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan.
3. Gedung milik pemerintah.
4. Gedung lembaga pendidikan  / sekolah.
5. Jalan – jalan protokol atau jalan negara (Jalur Pantura) dan jalan tol
6. Tempat milik perseorangan atau badan swasta tanpa se izin pemiliknya.
7. Pemasangannya alat peraga harus mematuhi etika dan estetika, kebersihan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan daerah.

## Tugas Pengawasan lainnya untuk Panwascam dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL).
Pengawasan  atau  pemantauan  pengadaan  dan  pendistribusian  perlengkapan pemungutan  suara  dan  penghitungan  suara  untuk  kecamatan  melakukan  pengawasan  di wilayah  kecamatan  (PPK)  dan  untuk  PPL  melakukan  pengawasan  di  wilayah  desa  atau kelurahan.Menggunakan  strategi  pencegahan  pelanggaran  dan  penindakan  pelanggaran (menangani  secara  cepat  dan  tepat  terhadap    temuan  atau  laporan  pelanggaran  sesuai peraturan perundang-undangan. Segera melaporkan hasil pengawasan  untuk PPL laporannya ke Panwascam dan untuk Panwascam ke Panwaskab.
Program  Sosialisasi  Model  Pengawasan  Partisipatif  untuk  peningkatan  partisipasi masyarakat  dalam  pengawasan  Pemilu   pertemuan  dengan  tokoh  masyarakat,tokoh  agama dan pimpinan Ormas dengan target  meningkatnya kepedulian tokoh masyarakat, agama dan pimpinan  ormas  terhadap  pengawasan  Pemilu.  Panwaslu  Kabupaten/  Kota/Panwascam  dan PPL  akan  bisa  bekerja  secara  efektif  untuk  meningkatkan  kemampuan  jajaran  pengawas dalam  menjalankan  tugas  dan  kewajibannya  nanti.  Dengan  cara  ini  pula,  Pengawas  Pemilu meretas  jalan  untuk  mendorong  pelibatan  masyarakat  luas  dalam  kegiatan  pengawasan Pemilu.
Bawaslu menetapkan tujuan pengawasan yang ingin dicapai yaitu :
a.Terbangunnya strategi dan sistem pengawasan yang efektif;
b.Tersusunnya kode etik bersama KPU, code of conduct serta compliance mechanism;
c.Tersusunnya standar pengawasan;
d.Tersusunnya Pedoman Operasional (mencakup juklak dan juknis);
e.Teridentifikasinya potensi pelanggaran Pemilu;
Masalah yang terjadi selama Penyelenggaraan tahapan Pemilu:
1. Pelanggarana administrasi.
2. Pelanggaran Pidana Pemilu
Tugas  khusus  dari  lembaga  pengawas  Pemilu  adalah  mengawasi  pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilu agar Pemilu berjalan sesuai dengan peraturan dan jadwal. Lebih dari itu,  pengawasan  harus  difungsikan  sebagai  salah  satu  faktor  penting  untuk  meningkatkan kualitas  Pemilu agar  asas  Pemilu  yang  luber  dan  jurdil  bisa  dijalankan  secara taat asas  atau konsisten.  Dengan  demikian,  lembaga  pengawas  Pemilu  memiliki  peran  strategis,  karena lembaga ini bertugas menjamin Pemilu agar dijalankan secara demokratis.
Melihat  tugas,  wewenang,  kewajiban,  serta  tanggungjawabnya  yang  demikian  berat, maka  keterlibatan  masyarakat  dalam  pengawasan  Pemilu  menjadi  sangat  diperlukan. Mengingat  hilangnya  unsur  kepolisian  dan  kejaksaan  dari  anggota  pengawas  Pemilu  maka koordinasi  dengan  lembaga  kepolisian  dan  kejaksaan  mutlak  diperlukan  dalam  rangka menindaklanjuti proses penegakan  hukum.
Secara  khusus  pengawas  Pemilu  harus  menjalin  kerja  sama  dengan  para  pemantau, karena  mereka  juga  mempunyai  kepentingan  yang  sama,  yakni  menjaga  agar  Pemilu berlangsung  secara  luber  dan  jurdil.  Selain  itu,  pengawas  Pemilu  memerlukan  dukungan tokoh masyarakat dari berbagai kalangan untuk meyakinkan masyarakat agar peduli dan mau terlibat  secara  aktif  dalam  aktivitas  pengawasan  Pemilu.  Sementara  itu,  semua  pihak  mesti menyadari, bahwa pengawas mempunyai jaminan dan hak untuk dapat mengakses informasi di  dalam  menjalankan  tugasnya.  Dalam  hal  ini  sikap  terbuka  dan  akomodatif  terutama  dari KPU  bersama  jajarannya  serta  pula  peserta  Pemilu  amat  penting  demi  optimalisasi  fungsi- fungsi pengawasan Pemilu dimaksud.

## Pengertian Pengawasan dan Tujuan Pengawasan
Pengertian Pengawasan menurut Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sampai dimana pelaksanaan tugas  yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.
Menurut  Sondang  P.  Siagian,  Pengertian  Pengawasan adalah  proses  pengamatan  dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
Djamaluddin  Tanjung  dan  Supardan  mengemukakan  Pengertian  Pengawasan  yaitu salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar  yang  telah  ditetapkan  dalam  perencanaan.  Dengan  pengawasan  dapat  diketahui sampai  dimana  penyimpangan,  penyalahgunaan,  kebocoran,  pemborosan,  penyelewengan, dan  lain-lain  kendala  di  masa  yang  akan  datang.  Jadi  keseluruhan  dari  pengawasan  adalah kegiatan  membandingkan  apa  yang  sedang  atau  sudah  dikerjakan  dengan  apa  yang direncanakan sebelumnya, karena itu perlu kriteria, norma, standar dan ukuran tentang hasil yang ingin dicapai.
Dari pengertian pengawasan di atas, terdapat hubungan yang erat antara pengawasan dan  perencanaan,  karena  pengawasan  dianggap  sebagai  aktivitas  untuk  menemukan, mengoreksi  penyimpangan-penyimpangan  dalam  pelaksanaan  dan  hasil  yang  dicapai  dari aktivitas-aktivitas  yang  direncanakan.  Dalam  hubungan  ini,  Harold  Koontz  dan  Cyriel  P. Donel berpendapat bahwa perencanaan dan pengawasan merupakan dua sisi mata uang yang sama.
Dengan demikian jelas bahwa tanpa rencana, maka pengawasan tidak mungkin dapat dilaksanakan,  karena  tidak  ada  pedoman  atau  petunjuk  untuk  melakukan  pengawasan  itu. Rencana  tanpa  pengawasan  akan  cenderung  memberi  peluang  timbulnya  penyimpangan-
penyimpangan,  penyelewengan  dan  kebocoran  tanpa  ada  alat  untuk  mencegah,  oleh  karena itu diperlukan adanya pengawasan.
Pengawasan  merupakan  salah  satu  fungsi  manajemen  yang  sangat  penting,  sehingga berbagai  ahli  manajemen  dalam  memberikan  pendapatnya  tentang  fungsi  manajemen  selalu menempatkan  unsur  pengawasan  sebagai  fungsi  yang  penting.  Kasus-kasus  yang  terjadi dalam  banyak  organisasi  adalah  tidak  diselesaikannya  suatu  penugasan,  tidak  ditepatinya waktu  dalam  penyelesaian  suatu  anggaran  yang  berlebihan  dan  kegiatan-kegiatan  lain  yang menyimpang dari rencana.
Begitu  pentingnya  pengawasan  dalam  suatu  organisasi  sehingga  keberhasilan  atau kinerja  suatu  organisasi  menjadi  ukuran,  sampai  dimana  pelaksanaan  pengawasan  terhadap organisasi  tersebut.  Bahkan  dalam  praktek  manajemen modern  pengawasan  tidak dapat  lagi dipisahkan dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya.

## Pentingnya Pengawasan Pemilu
Sesuai  dan  sejalan  dengan  amanat  reformasi  bahwa  penyelenggaraan  Pemilu  harus dilaksanakan  secara  lebih  berkualitas  agar  lebih  menjamin  derajat  kompetisi  yang  sehat, partisipasi,  mempunyai  derajat  ketewakilan  yang  lebih  tinggi  dan  memiliki  mekanisme pertanggung jawaban yang lebih jelas. Karena itu selain selain diperlukan perangkat undang- undang  yang  jelas,  juga  diperlukan  pengawasan  dalam  pelaksanaan  dari  undang-undang pemilu tersebut.
Kedudukan  fungsi  pengawasan  menjadi  sangat  penting  dalam  rangka  pencapaian suatu  tujuan.  Dalam  kaitannya  dengan  Pemilu  Legislatif  2019  mendatang  tentu  saja pengawasan  mutlak  diperlukan  agar  dapat  diketahui  pelaksanaannya,  hambatan  yang dihadapi,  seberapa  jauh  perkembangan  yang  telah  dicapai  serta  kemungkinan  terjadinya penyimpangan  –  penyimpangan  sehingga  dengan  demikian  akan  segera  dapat  diambil langkah-langkah yang diperlukan.  Untuk itulah maka dibentuk Badan Pengawas Pemilu baik dari pusat sampai ke daerah dengan menjalankan perannya sesuai ketentuan berlaku,
Pengawasan  pemilihan  umum  dilakukan  dalam  rangka  mewujudkan  terselenggara Pemilu  secara  demokratis,  langsung,  umum,  bekas,  rahasia,jujur,adil  dan  berkualitas  serta dilaksanakan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum secara menyeluruh. Adanya  pengawasan  juga  untuk  menegakan  integritas  penyelenggara,  tranparansi penyelenggara dan akuntabilitas hasil pemilihan umum.
Disinilah  pentingnya  Bawaslu  sebagai  penjamin  nilai-nilai  demokrasi,  sehingga demokrasi prosedur yang dijalankan selaras dengan demokrasi substantive yang menjadi cita- cita  bersama  seluruh  rakyat  dan  bangsa  Indonesia.  Bawaslu  memiliki  makna  pentinga  bagi penjamin  terlaksananya  demokrasi  di  ruang  publik.  Demokrasi  mensyaratkan  adanya  peran serta  rakyat  (  anggota  ruang  publik)  dalam  menentukan  tata  kehidupan  bersama  dan menjadikan negara layak huni, manusiawi dan baik.

## Pengawasan Diperlukan
Mengapa  pengawasan  diperlukan,  alasan  mendasarnya  terutama  karena  Politik memiliki  dimensi  pelanggaran  (violatif)  .  Artinya  politik  rentan  terhadap  kekerasan, manipulasi,  intrik-intrik,  strategi  kotor,  ketidakadilan  sistematis,  kerancuan  dan  kekacauan. Kecenderungan ini mungkin saja terjadi dan kerap terjadi, karena itu diperlukan mekanisme pengawasan yang memastikan proses politik berlangsung simpatik dan meminimalisir aspek violatif dari pesta demokrasi.
Dengan  adanya  pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  Pemilu  dari  dalan  dan  dari luar  lembaga  penyelenggara,  diharapkan  pemilu  dapat  terlaksana  dengan  demokratis  dan
memenuhi azas Pemilu. Pada tahapan pelaksanaan Pemilu, Bawaslu pusat maupun di daerah, berhak  melakukan  pengawasan  terhadap  peserta  Pemilu  dan  juga  terhadap  penyelenggara Pemilu. Apabila dalam tahapan Pemilu ditemukan adanya pelanggaran maka Panwaslu akan melakukan tindakan dengan kewenangannya.
Jika  dari  data  dan  fakta  yang  ditemukan,  Bawaslu  menganggap  telah  terjadi pelanggaran  administrasi,  maka  persoalan  tersebut  dapat  dilimpahkan  kepada  KPU,  Jika Panwaslu  menemukan  adanya  pelanggaran  pidana,  maka  perkara  tersebut  akan  dilanjutkan kepada pihak kepolisian selaku penyidik. Tugas dan wewenang Bawaslu juga menjadi lebih kuat,  karena  memiliki  wewenang  menyelesaikan  sengketa tata  usaha  pemilihan  umum  serta sengketa daftar pemilih.

## Pengawasan Partisipasi Pemilu
Keterlibatan  masyarakat    sipil  dalam melakukan  pengawasan  tidak  saja  memperkuat kapasitas  pengawasan  Pemilu.  Namun  juga  mendorong  perluasan  wilayah  pengawasan. Bahkan  akan  memperkuat  posisi  pengawasan  Pemilu  sebagai  lembaga  pengawasan  yang berkembang  dengan  anchor  yang  kuat  karena  ada  representasi  dari  lembaga  Negara  dan masyarakat  sipil.  Adanya  partisipasi  dari  masyarakat  dalam  melakukan  pengawasan  Pemilu ini  adalah  bentuk  dari  penggunaan  hak  warga  negara  untuk  mengawal  hak  pilihnya. Kemudian kegiatan pemantauan ini juga merupakan upaya control dari publik untuk menjaga suara dan kedaulatan rakyat di dalam penyelenggaraan negara.
Fungsi  control  diperankan  oleh  Bawaslu  yang  oleh  undang-undang  diberikan  tugas mengawasi segala hal terkait proses Pemilu. Fungsi kontrol juga tetap diperankan oleh warga negara  melalui  apa  yang  disebut  pemantau  Pemilu  agar  terus  menerus  diusahakan  agar menjalankan fungsi kontrol terhadap Pemilu yang jujur dan adil.
Masyarakat sipil menjadi salah satu pilar penting dalam pengawasan Pemilu, Kualitas Pemilu dapat diukur dari lima aspek yakni :
a. Penyelenggara  adil  dalam  aturan  main  dan  memberi  kesempatan  yang  sama kepada semua pihak terlibat.
b. Adanya  partisipasi  pemilih    yang  tinggi  disertai  kesadaran  dan  kejujuran  dalam menentukan pilihannya dangan rasa tanggung jawab tanpa paksaan.
c. Peserta  Pemilu  melakukan  penjaringan  bakal-bakal  calon  secara  demokratis  dan tidak menggunakan politik uang dalam semua tahapan Pemilu.
d. Terpilihnya legislatif dan eksekutif yang memiliki legitimasi kuat dan berkualitas.
e. Pemerintah dan jajaran birokrasinya berlaku independen.
Dari  kelima  ukuran  tersebut,  salah  satu  kunci  penting  pelaksanaan  Pemilu  Jurdil adalah  tingginya    keterlibatan  masyarakat  untuk  lebih  aktif,  kritis  dan  rasional  dalam menyuarakan  kepentingan  politiknya.  Partisipasi  bermakna  turut  berperan  serta  dalam kegiatan dengan mengikutsertakan pihak lain untuk terlibat  secara sadar  ke dalam interaksi sosial  dalam  situasi  tertentu.  Sehingga  partisipasi  masyarakat  sebagai  bagian  dari  Pemilu adalah  keterlibatan  aktif  dalam  proses  penyelenggaraan  Pemilu.  Tingkat  partisipasi masyarakat  sangat  berhubungan  dengan  tingkat  kepercayaan  masyarakat  (public  trust), legilimasi  (legitimacy),  tanggung  gugat  (accountability),  kualitas  layanan  pablik  (public aervis quality) dan mencegah gerakan pembangkangan public (public disobedience).

## Bentuk Partisipasi
Menurut  Miriam  Budiardjo,  partisipasi  politik  adalah  kegiatan  seseorang  atau  sekelompok orang  untuk  ikut  secara  aktif  dalam  kehidupan  politik,  antara  lain  dengan  jalan  memilih pimpinan  negara  dan  secara  langsung  atau  tidak  langsung  memengaruhi  kebijakan pemerintah (public policy).
Kegiatan  itu  mencakup  tindakan  seperti  memberikan  suara  dalam  pemilihan  umum, menghadiri  rapat  umum,  mengadakan  hubungan  (contacting)  atau  lobbying  dengan  pejabat pemerintah  atau  anggota  parlemen,  menjadi  anggota  partai  atau  salah  satu  gerakan  sosial dengan  direct  action-nya,  dan  sebagainya  (Miriam  Budiardjo:  Dasar-dasar  Ilmu  Politik, Gramedia, 2008).

## Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi
Ada  beberapa  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  partisipasi  masyarakat  dalam  suatu program,  sifat  faktor-faktor  tersebut  dapat  mendukung  suatu  keberhasilan  program  namun ada  juga  yang  sifatnya  dapat  menghambat  keberhasilan  program.  Misalnya  saja  faktor  usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan.
Angell  (dalam  Ross,  1967:  130)  mengatakan  partisipasi  yang  tumbuh  dalam masyarakat  dipengaruhi  oleh  banyak  faktor.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:

## 1. Usia
Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan- kegiatan  kemasyarakatan  yang  ada.  Mereka  dari  kelompok  usia  menengah  ke  atas  dengan keterikatan  moral  kepada  nilai  dan  norma  masyarakat  yang  lebih  mantap,  cenderung  lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.
2. Jenis kelamin
Nilai  yang  cukup  lama  dominan  dalam  kultur  berbagai  bangsa  mengatakan  bahwa pada  dasarnya  tempat  perempuan  adalah  “di  dapur”  yang  berarti  bahwa  dalam  banyak masyarakat  peranan  perempuan  yang  terutama  adalah  mengurus  rumah  tangga,  akan  tetapi semakin  lama  nilai  peran  perempuan  tersebut  telah  bergeser  dengan  adanya  gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.
3.  Pendidikan
Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat  mempengaruhi  sikap  hidup  seseorang  terhadap  lingkungannya,  suatu  sikap  yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.
4.  Pekerjaan dan penghasilan
Hal  ini  tidak  dapat  dipisahkan  satu  sama  lain  karena  pekerjaan  seseorang  akan menentukan  berapa  penghasilan  yang  akan  diperolehnya.  Pekerjaan  dan  penghasilan  yang baik  dan  mencukupi  kebutuhan  sehari-hari  dapat  mendorong  seseorang  untuk  berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian.
5.  Lamanya tinggal
Lamanya  seseorang  tinggal  dalam  lingkungan  tertentu  dan  pengalamannya berinteraksi  dengan  lingkungan  tersebut  akan  berpengaruh  pada  partisipasi  seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung  lebih  terlihat  dalam  partisipasinya  yang  besar  dalam  setiap  kegiatan  lingkungan tersebut.  Sedangkan  menurut  Holil  (1980:  9-10),  unsur-unsur  dasar  partisipasi  sosial  yang juga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah:
a. Kepercayaan diri masyarakat;
b. Solidaritas dan integritas sosial masyarakat;
c. Tanggungjawab sosial dan komitmen masyarakat;
d. Kemauan  dan  kemampuan  untuk  mengubah  atau  memperbaiki  keadaan  dan membangun atas kekuatan sendiri;
e. Prakarsa  masyarakat  atau  prakarsa  perseorangan  yang  diterima  dan  diakui sebagai/menjadi milik masyarakat;
f. Kepentingan umum murni, setidak-tidaknya umum dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan, dalam pengertian bukan kepentingan umum yang semu karena penunggangan  oleh  kepentingan  perseorangan  atau  sebagian  kecil  dari masyarakat;
g. Organisasi, keputusan rasional dan efisiensi usaha;
h. Musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan;
i. Kepekaan  dan  ketanggapan  masyarakat  terhadap  masalah,  kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingan umum masyarakat.
Faktor  yang  mempengaruhi  partisipasi  masyarakat  dalam  suatu  program  juga  dapat berasal  dari  unsur  luar/lingkungan.  Menurut  Holil  (1980:  10)  ada  4  poin  yang  dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat yang berasal dari luar/lingkungan, yaitu:
1. Komunikasi yang intensif antara sesama warga masyarakat, antara warga masyarakat dengan pimpinannya serta antara sistem sosial di dalam masyarakat dengan sistem di luarnya;
2. Iklim sosial, ekonomi, politik dan budaya, baik dalam kehidupan keluarga, pergaulan, permainan,  sekolah maupun masyarakat dan  bangsa  yang  menguntungkan  bagi  serta mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat;
3. Kesempatan  untuk  berpartisipasi.  Keadaan  lingkungan  serta  proses  dan  struktur sosial, sistem nilai dan norma-norma yang memungkinkan dan mendorong terjadinya partisipasi sosial;
4. Kebebasan  untuk  berprakarsa  dan  berkreasi.  Lingkungan  di  dalam  keluarga masyarakat  atau  lingkungan  politik,  sosial,  budaya  yang  memungkinkan  dan mendorong  timbul  dan  berkembangnya  prakarsa,  gagasan,  perseorangan  atau kelompok.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kerlibatan atau partisipasi rakyat adalah hal yang sangat mendasar dalam demokrasi karena demokrasi tidak hanya berkaitan dengan tujuan sebuah ketetapan yang dihasilkan oleh suatu  pemerintahan,  tetapi  juga  berkaitan  dengan  seluruh  proses  dalam  membuat  ketetapan itu sendiri.
Demokrasi memberikan peluang  yang luas kepada rakyat untuk berpartisipasi secara efektif  dalam  proses  pengambilan  keputusan  yang  menyangkut  kebijakan  publik  serta persamaan bagi seluruh warga negara dewasa untuk ikut menentukan agenda dan melakukan kontrol terhadap pelaksanaan agenda yang telah diputuskan secara bersama. Dalam  konteks  konstestasi  demokrasi,  partisipasi  politik  masyarakat  dalam pemantauan atau pengawasan Pemilu, dapat terwujud dalam dua bentuk. Pertama, partisipasi formal  yang  dijalankan  melalui  organisasi-organisasi  pemantau  Pemilu  yang  concern terhadap  isu-isu  Pemilu  atau  memantau  jalannya  Pemilu.  Kedua,  partisipasi  politik masyarakat  yang  ekstra  formal  dengan  memantau  dan  mengawasi  pelanggaran-pelanggaran dan  kecurangan-kecurangan.  Dua  bentuk  partisipasi  masyarakat  dalam  konteks  pemantauan
proses pemilu tersebut, baik partisipasi formal maupun ekstra formal, merupakan wujud dari kekuatan masyarakat sipil.
Ada  tiga  hal  tujuan  pelibatan  dan  keterlibatan  partisipasi  masyarakat  dalam melakukan pemantauan proses penyelenggaraan pemilu, yakni:
(1) Usaha partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pemilu yang dapat berlangsung secara  demokratis,  sehingga  hasilnya  dapat  diterima  dan  dihormati  oleh  semua  pihak,  baik yang menang maupun  yang kalah, terlebih oleh mayoritas warga negara  yang memiliki hak pilih;
(2) Pemantauan juga termasuk usaha untuk menghindari terjadinya proses pemilu dari kecurangan, manipulasi, permainan serta rekayasa yang dapat menguntungkan pihak - pihak tertentu dan merugikan kepentingan rakyat banyak;
(3)  Usaha  untuk  menghormati  serta  meningkatkan  kepercayaan  terhadap  hak  -  hak asasi manusia, khususnya hak-hak sipil dan politik dari warga negara.
Diharapkan  dalam  menghadapi  Pemilu  di  Karawang  masyarakat  dihimbau  untuk berpartisipasi  aktif  terhadap  hak  politiknya,  terutama  dalam  Pemilihan  Pileg  dan  Pilres secara  langsung  dan  serentak  di  Jawa  Barat.  Pengawasan  Partisipatif  masyarakat  perlu digerakan  dalam  pemilu  khususnya  pengawasan  hak  pilihnya.  Ini  menjadi  point  penting partisipatif masyarakat dari mulai terdaftarnya masyarakat dalam daftar pemilih tetap (DPT) sampai saat pemberian suara. Panwas Pemilu harus berpacu dengan waktu untuk menyiapkan jajarannya, oleh karena itu, dukungan dan bantuan semua pihak sangat diharapkan demi terlaksananya program- program yang tercantum dalam rencana tersebut..
Selain  itu,  agar  semua  pihak  yang  ikut  memperhatikan  pentingnya  kegiatan pengawasan  Pemilu  dalam  rangka  menuju  penyelenggaraan  Pemilu  yang  berkualitas,  dapat mengetahui dan memahami langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Panwas Pemilu. Dari sana  diharapkan  muncul  inisiatif  untuk  mendukung,  membantu  dan  melibatkan  diri  dalam menyukseskan program-program yang telah digariskan.
Agar  masyarakat  dalam  pengawasan  partisipatifnya  ketika  mendapati  pelanggaran bisa  langsung  melaporkan  ke  Panitia  Pengawas  Pemilu.  Begitupun  kepada  Pihak  Panwaslu agar  ketika  unsur  masyarakat  melakukan  pelaporan  harus  ditindaklanjuti.    “  Pentingnya pengawasan kolektif  yang partisipatif ini diperlukan dalam menghadapi pemilihan langsung serentak di Kabupaten Karawang mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA :
Bawaslu  Provinsi  Jawa  Barat  (  Pengawasan  Pemilu  Presiden  &  Wakil  Presiden  di  Provinsi Jawa Barat Tahun 2014) , Desember 2014.
Bawaslu  Provinsi  Jawa  Barat  (Pengawasan  Pemilu  DPR-DPD-DPRD  di  Provinsi  Jawa Barat), Desember 2014.
Bawaslu  Provinsi  Jawa  Barat  (Profil  Panwaslu  Kabupaten/Kota  se  Jawa  Barat),  Desember 2013.
Bawaslu  Provinsi  Jawa  Barat  (Provil  &  Panduan  Panitia  Pengawas  Pemilu  Kecamatan Pemilu Legisklatif 2014), Desember 2013.
Bawaslu  Provinsi  Jawa  Barat  (“Seminar  Pengawasan  Partisipatif  dalam  Pemilihan  Bupati Langsung Serentak), Desember 2013.
Bawaslu RI (Pedoman pengawasan Pemilu 2009). Februari 2009.
(https://nasional.sindonews.  com/  read/1235166/12/kpu-tetapkan-pemilih-300-  orang-di-tiap- tps-1504070517)
http://nasional.republika. co.id/ 29 Agustus 2017. http:// krjogja.com 15 Oktober 2017 https:// www.kabar-banten.com 4 Februari 2018 https:// faktualnews.co 9 Maret 2018 http://ppid. bawaslu.go.id/sites/default/files/
Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum,  yang  membuat  terobosan baru dalam hal pemantauan Pemilu
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan anggota Legislatif (pileg) pasal 234 ayat 1.
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden (Pilpres) pasal 174 ayat 1.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) pasal 123 ayat 3,
http://nasional. republika.co.id. 9 Maret 2018. http://www.  rumahpemilu.com/laporan/RumahPemilu-2014-di-Indonesia-Laporan  Akhir-
April-2015.pdf.15 Oktober 2017.
Simanjuntak, R.A. (2018). Pengabaian Verifikasi Faktual Dinilai Perilaku Inkonstitusional. https://nasional.indonews.com/read/1274814/12/pengabaianverifikasi-faktual-dinilai- perilakuinkonstitusional-1516 280702. 19 Februari 2018 http:// Sindonews.com. (2017, 30 Agustus). KPU Tetapkan Pemilih 300 Orang di Tiap TPS. https://nasional. sindonews. com. 9 Maret 2018. http://  manadopost.online.com.    Suak,J.A.(2017).  Pengawasan  Partisipatif  dan  Pemantauan Pemilu.
Website:  www.kemitraan.or.id  vii  Kemitraan  bagi  Pembaruan  Tata  Pemerintahan  Indonesia Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu
Rahardjo Adisasmita, 2011. Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah . Penerbit Graha Ilmu : Yogyakarta, Pengertian Pengawasan dan Tujuan Pengawasan.
https://nasional.kompas.com/read/2018/02/23/17152991/partisipasi-politik-masyarakat-dalam-
pemantauan-pemilu.
Ramadhanil, 2015: 36-37.