……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6535 (Online)

## MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK DALAM MENGATASI KENAIKAN HARGA BERAS DI INDONESIA
Oleh Nofindy Citra Danisma 1 , Amanda Ayu Febriana 2
1,2 Fakultas Ilmu Administrasi, Prodi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Islam Malang E-mail: 1 nofindycitra@gmail.com , 2 amandaayu200418@gmail.com

## Abstract
The social problems faced by society today are related to the drastic increase in rice prices from previous prices. The increase in rice prices certainly affects the pattern of food consumption in the community. Grouping people based on income (low, medium and high) is done because income levels affect people's consumption patterns. This shows that the impact of rising rice prices will be addressed differently according to income level. The government still has not found a solution to the current rice price reduction. The purpose of the study was to determine the increase in rice prices in Indonesia.The study used secondary data.the process of searching for this data through internet media to obtain information based on journals and articles.the results showed that low- income groups are still more dependent on rice as a staple food than other community groups. The lower  the income, the  proportion  of  rice consumption  will  tend to  increase  and  vice  versa,  the higher the income, the proportion of rice consumption will tend to decrease . Keywords: Rice Price Increase, Government, Society

## PENDAHULUAN
Pangan  merupakan  kebutuhan  dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia.Pangan  juga  sebagai  kebutuhan dasar dan  hak  asasi  manusia,  pangan  mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan.Ketersediaan  pangan  yang  lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan  ketidakstabilan ekonomi.  Pangan merupakan  kebutuhan  dasar  yang  paling esensial bagi manusianuntuk mempertahankan hidup  dan  kehidupan.  Pangan  sebagai  sumber zat  gizi  (karbohidrat,  lemak,  protein,  vitamin, mineral  dan  air)  menjadi  landasan  utama manusia  untuk  mencapai  kesehatan  dan kesejahteraan sepanjang siklus kehidupan. Bagi Indonesia,  pangan  diidentikkan  dengan  beras karena  jenis  pangan  ini  merupakan  makanan pokok utama.
Beras merupakan salah satu kebutuhan utama  bagi  masyarakat  Indonesia  yang digunakan  sebagai  bahan  makanan  pokok
utama  yang  dikonsumsi  setiap  harinya.  Tidak hanya  itu,  kebutuhan  beras  juga  dialami  oleh pelaku penjual makanan seperti pemelik warteg dan  juga  pemilik  resto  yang  mengeluhkan kenaikan harga beras yang melonjak. Kesimpulan  dalam  berbagai  pendapat  yang disampaikan  oleh  masyarakat  bahwa  beras masuk dalam kebutuhan primer karena hampir setiap  hari  digunakan  untuk  memenuhi kebutuhan hidup.Namun, kebutuhan masyarakat terkait dengan naiknya harga beras secara drastis tersebut banyak masyarakat yang mengeluh  karena  beras  semakin  mahal  dan tentunya  akan  memberikan  dampak  negatif pada masyarakat khususnya bagi mereka yang masuk dalam level menengah ke bawah.Pemerintah  memberi  Solusi  terhadap kenaikan harga yang dikeluhkan oleh masyarakat menengah kebawah dengan pemberian beras bansos sebesar 5kg beras.Pemerintah juga masih belum
menemukan  solusi  untuk  menurunkan  harga beras.
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak) ISSN 2798-6535 (Online)
Informasi  terkait  dengan  kenaikan harga  beras  yang  mudah  didapatkan  oleh masyarakat  berasal  dari  media  online.Harga beras yang awalnya stabil namun  dari 2 bulan terakhir  di  tahun  2024  ini  menjadi  melonjak drastis.  Berita  yang  diterima  oleh  masyarakat membuat  mereka  semakin  bingung  karena mahalnya  beras  saat  ini,sehingga  ada  mampu membeli dan sebaliknya ada yang tidak mampu untuk  membeli.Oleh  karena  itu,  berdasarkan masalah  terkait  dengan  kenaikan  harga  beras yang dimuat dalam sebuah informasi, diharapkan pemerintah bisa memberikan solusi yang  terbaik  terkait  dengan  kenaikan  harga beras tersebut.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  pada  kajian  ini adalah  yaitu  dengan  menggunakan  kajian literatur review adalah metode yang sistematis, eksplisit  dan  reprodusibel  untuk  melakukan identifikasi,  evaluasi  dan  sintesis  terhadap karya-karya hasil  penelitian dan hasil pemikiran  yang  sudah  dihasilkan  oleh  para peneliti  dan  praktisi.Pada  literature  review tersebut kita mencari adat tersebut dari mencari artikel-artikel,  buku-buku  dan  sumber-sumber lain  seperti  tesis,  disertasi,  prosiding,  yang relevan  pada  suatu  isu  tertentu  atau  teori  atau riset yang menjadi interest kita.

## LITERATURE REVIEW Ruang  Lingkup  Manajemen  Pelayanan Publik
Pelayanan  publik  adalah  rangkaian kegiatan  dalam  rangka  untuk  pemenuhan kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan  penduduk  atas  barang,  jasa,  dan/atau pelayanan  administratif  yang  disediakan  oleh penyelenggara  pelayanan  publik.  Kegitan tersebut  dilaksanakan  oleh  pejabat,  pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan  tindakan  atau  serangkaian tindakan pelayanan publik.
Menurut  Lewis  dan  Gilman  (2005), bahwa  pelayanan  publik  adalah  kepercayaan publik.  Pelayanan  publik  dilaksanakan  secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan  dan  peraturan  yang  ada.  Nilai akuntabilitas  pelayanan  yang  diberikan  dapat memberikan  kepercayaan  kepada  masyarakat tentang pelayanan yang diberikan. Pertanggungjawaban  terhadap  aspek  yang dilayani  adalah  bagian  dari  pemenuhan terhadap  pelayanan  publik  untuk  menjunjung tinggi  kepercayaannya  kepada  masyarakat. Kepercayaan  masyarakat  yang  adalah  sebagai dasar untuk mewujudkan tercapainya pemerintahan  yang  baik.Jika  dianalisis  secara spesifik,  bahwa  pelayanan  adalah  pemberian hak dasar kepada warga negara atau masyarakat sesuai  dengan  kebutuhan  dan  kepentingannya yang  diatur  oleh  peraturan  perundang- undangan.  Pelayanan  mempunyai  makna melayani  orang  yang  dilayani.  Jika  melayani, maka sejatinya adalah memberikan pelayanan/pengabdian  secara  profesional  dan proporsional.  Bentuk  dan  cara  pelayanan  juga merupakan  bagian  dari  makna  yang  tidak terpisahkan dari pelayanan  itu sendiri. Pelayanan  berarti  melayani  dengan  sungguh- sungguh  kepada  orang  yang  dilayani  untuk memenuhi  kebutuhan  dan  kepentingannya dalam  rangka  memberikan  kepuasan  dan kemanfaatan.
Dalam  pelaksanaan  pelayanan  publik harus  berdasarkan  standar  pelayanan  sebagai tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan  janji  penyelenggara  kepada  masyarakat dalam  rangka  pelayanan  yang  berkualitas, cepat,  mudah,  terjangkau,  dan  terukur. Pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, pengaturan ini dimaksudan untuk memberikan kepastian  hukum  dalam  hubungan  antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik.
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6535 (Online)
Pasal 5 UU No. 25/2009 menyebutkan, bahwa ruang lingkup pelayanan publik adalah meliputi pelayanan  barang  publik  dan  jasa  serta pelayanan  administratif  yang  diatur  sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Pemberian pelayanan  dalam  ruang  lingkup  tersebut harus dipenuhi oleh pemerintah secara baik, akuntabel  dan  maksimal,  sehingga  kepuasan masyarakat dalam penerimaan pelayanan dapat terpenuhi. Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan  pelayanan  publik  diperlukan Pembina  dan  penanggung  jawab.  Pembina tersebut terdiri atas pimpinan lembaga Negara, pimpinan  kementerian,  pimpinan  lembaga pemerintah non kementerian, pimpinan lembaga komisi Negara atau yang sejenis, dan pimpinan  lembaga  lainnya Pelayanan  publik tidak  hanya  memberikan  pelayanan  secara fisik, tetapi sikap, perilaku dan penerimaan dari aparatur pemberi layanan menjadi titik penting dalam  pelayanan  publik.Dalam  UU  tersebut juga  menjelaskan  bahwa  standar  pelayanan adalah  tolok  ukur  yang  dipergunakan  sebagai pedoman  penyelenggaraan  pelayanan  dan acuan  penilaian  kualitas  pelayanan  sebagai kewajiban dan janji pelayanan kepada masyarakat  dalam  rangka  pelayanan  yang berkualitas,  cepat,  mudah  terjangkau,  dan terukur. Dalam  penyelenggaraan  pelayanan publik,  standar  pelayanan  wajib  disusun  oleh penyelenggara dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Dasar Hukum Manajemen Pelayanan Publik
Pengaturan  hubungan  pemerintah  dengan masyarakat dapat suatu proses pelayanan diatur melalui  hukum  pelayanan  publik  yang  diatur dalam  Undang-Undang  No.  25  Tahun  2009 tentang  Pelayanan  Publik.  Sebagai  sebuah peraturan  berbentuk  undang-undang,  hukum pelayanan publik mengatur hak dan kewajiban penyelenggara  pelayanan  publik  dan  terdapat sanksi  bagi  pelanggarnya.  Karena  itu  Hukum Pelayanan  Publik  memiliki  sifat  memaksa, mengikat  dan  mengatur  hubungan  masyarakat
sebagai  penerima  manfaat  pelayanan  publik dengan pelaksana dan penyelenggara pelayanan  publik.  Hal  ini  sejalan  dengan pendapat  Lawrence  M.  Friedman  (dalam Soepiadhy,  2012)  melihat  hukum  sebagai sistem  hukum  dikaitkan  dengan  penegakan hukum  yang  terdiri  atas  tiga  unsur  (three elements of legal system) yaitu yaitu komponen struktur,  komponen  substansi  dan  komponen kultur  atau  budaya  hukum.  Ketiga  komponen tersebut  membentuk  satu  kesatuan  yang  bulat dan  utuh,  serta  saling  berhubungan  atau  biasa disebut  dengan  sistem.Tujuan  dibentuknya Hukum  Pelayanan  Publik  sama  dengan pembentukan  hukum  pada  umumnya  yaitu untuk menciptakan kebaikan, menjamin keadilan  dan  ketertiban  dalam  kehidupan bermasyarakat.
Pelayanan  publik  diatur  dalam  Undang- Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik,  pengaturan  ini  dimaksudan  untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara  masyarakat  dan  penyelenggara  dalam pelayanan  publik.  Selain  itu,  pengaturan mengenai pelayanan publik bertujuan untuk :
• mewujudkan  batasan  dan  hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban,  dan  kewenangan  seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.
• mewujudkan  sistem  penyelenggaraan pelayanan  publik  yang  layak  sesuai dengan  asas-asas  umum  pemerintahan dan korporasi yang baik.
• terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
• mewujudkan perlindungan dan kepastian  hukum  bagi  masyarakat dalam penyelengaaran pelayanan publik. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  NOMOR  25  TAHUN  2009
Undang  –  Undang  Republik  Indonesia Nomor  25  tahun  2009  tentang  pelayan
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak)
ISSN 2798-6535 (Online)
publik, Presiden Republik Indonesia menimbang : a. bahwa negara berkewajiban melayani  setiap  warga  negara  dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan  publik  yang  merupakan amanat Undang-Undang Dasar
Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945. b. bahwa  membangun  kepercayaan masyarakat  atas  pelayanan  publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan  yang  harus  dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik.
c. bahwa sebagai upaya untuk mempertegas  hak  dan  kewajiban setiap  warga  negara  dan  penduduk serta  terwujudnya  tanggung  jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan  pelayanan  publik, diperlukan  norma  hukum  yang memberi pengaturan secara jelas.
d. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin  penyediaan  pelayanan publik  sesuai  dengan  asas-asas umum  pemerintahan  dan  korporasi yang  baik  serta  untuk  memberi perlindungan  bagi  setiap  warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam  penyelenggaraan  pelayanan publik, diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya.
Alasan  Terjadinya  Kenaikan  Harga
Beras
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan penjelasan penyebab naiknya harga beras di awal tahun 2024. Menurut  Jokowi,  pemicu  utamanya yaitu  menurunya    intensitas  produksi
beras  sendiri  dipicu  oleh  perubahan iklim ekstrem yang menimpa Indonesia sejak pertengahan tahun 2023 kemarin.Secara tidak langsung,
akhirnya proses panen beras kerap gagal karena  iklim  yang  bisa  berubah  secara mendadak  dalam  beberapa  waktu terakhir  ini.Krisis  produksi  beras  ini akhirnya  berdampak  pada  kelangkaan dan  memicu  adanya  kenaikan  harga yang melejit di pasaran.
Selaras  dengan  pernyataan  Jokowi, Menteri  Perdagangan  Zulkifli  Hasan  juga menjelaskan  bahwa  harga  beras  saat  ini  naik akibat  para  petani  belum  panen  karena  siklus cuaca  El  Nino  yang  melanda  Indonesia  pada pertengahan  2023  kemarin.Menurut  laporan Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga beras medium saat ini tercatat berada pada level
Rp14.070 per kilogram.Harga  ini  bervariatif  di  sejumlah daerah  dan  ada  yang  mencatatkan  harga perkilonya  mencapai  Rp20  ribu  untuk  jenis medium.Sementara untuk harga beras premium saat  ini  rata-rata  menyentuh  harga  Rp16.110 per kilogram di pasaran. Harga beras premium juga  bervariatif,  ada  yang  mencapai  level Rp26.670 per kilogram.
Presiden  Joko  Widodo  mengklaim bahwa stok cadangan beras tetap aman. Tetapi di  sisi  lain  bahwa  petani  masih  mengalami masalah  akses  pupuk.  Ditambah  terdapat persoalan  pelarangan  ekspor  beras  oleh beberapa  negara  yang  berdampak  pada sentimen  pasar.  Jokowi  mengatakan  harga dapat  dipertahankan  stabil  karena  stok cadangan beras nasional cukup aman pada 1,4 juta ton. Pasokan tersebut juga akan diperkuat lagi,  termasuk  lewat  impor  beras  yang direncanakan sebanyak 5 juta ton tahun ini.
Namun  adanya  kesulitan  mendapatkan sumber  impor  beras  karena  22  negara pengekspor  beras  telah  menghentikan  atau mengurangi  ekspor  mereka  agar  dapat memenuhi  permintaan  dalam  negeri  mereka sendiri.Kementerian Pertanian sendiri
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6535 (Online)
menargetkan produksi beras sebesar 35 juta ton, naik  10,2  persen  dari  31,75  juta  ton  di  tahun 2023.  Untuk  meningkatkan  produksi  perlu upaya  meningkatkan  jumlah  panen  dalam setahun yang kini reratanya masih jauh dari dua kali dalam setahun. Termasuk dengan memperbaiki  varietas  padi  yang  ditanam  dan intensifikasi  dengan  penggunaan  teknologi serta tata kelola air yang lebih baik.
Pemerintah  dalam  Menangani  Kenaikan Harga Beras
Pemerintah  melalui  Badan  Pangan Nasional  (Bapanas),  kata  Mendagri,  juga menggencarkan  gerakan  pangan  murah  yang didukung  dengan  Bantuan  Sosial  (Bansos) berupa  bantuan  pangan  kepada  21,5  juta keluarga  penerima  manfaat  pada  periode September  hingga  November  yang  masing- masing  mendapatkan  sebanyak  10  Kilogram. beras SPHP adalah solusi atas ketidakmampuan mereka  membeli  beras  yang  harganya  tengah melejit.  Harapan  mereka  itu  sejalan  dengan klaim Presiden Joko Widodo, antara lain pada 15 Januari lalu, bahwa beras SPHP digelontorkan oleh Bulog agar beras “berkualitas”  tetap  tersedia  di  pasar  dan pertokoan dengan harga terjangkau.
Bulog  mewajibkan  mitra  mereka  di  pasar  dan ritel  menjual  beras  SPHP  dengan  harga  yang sesuai  Harga  Eceran  Tertinggi  (HET)  yang ditentukan pemerintah. Penjualan dengan batas HET  ini  diklaim  untuk  membuat  harga  beras turun  dan  menjadi  stabil.Namun  beras  SPHP merupakan solusi yang bersifat sementara dan tidak menyelesaikan akar persoalan beras, kata Henry  Saragih,  Ketua  Umum  Serikat  Petani Indonesia. Kenaikan  harga  beras  di  beberapa daerah  di  Indonesia  belakangan  ini  telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Per  17  September  2023,  rerata harga  beras,  baik  premium  maupun  medium, sudah  di  atas  harga  eceran  tertinggi  (HET). Kenaikan  harga  beras  ini  tidak  terjadi  di Indonesia  saja  tetapi  juga  ini  negara  lain  juga mengalami kenaikan dan ikut mengerek harga
beras  dalam  negeri.Berdasarkan  permasalahan di atas dapat memberikan solusi.
Solusi yang Disarankan:
1. Pengaturan  Impor:  Pemerintah  telah mencoba melakukan impor beras untuk memenuhi kebutuhan pasar, namun hal ini  juga  memiliki  risiko  tersendiri karena dapat
meningkatkan ketersediaan  beras  yang  berlebihan  di pasaran.  Ketika  ketersediaan-nya  besar pasti juga akan berpengaruh pada harga, sehingga  petani-petani  yang  kemarin menikmati  harga  baik,  mungkin  tidak akan bisa menikmati harga yang cukup baik  di  kemudian  hari.  Kolaborasi antara  pemerintah  pusat,  daerah,  dan desa diperlukan untuk mengintegrasikan  ketersediaan  pangan dan  mengidentifikasi  daerah-daerah yang  mengalami  kekurangan  atau surplus.
2. Kolaborasi  Antar  Pihak:  Kolaborasi antara  pemerintah  pusat,  daerah,  dan desa sangat penting dalam
mengembangkan lumbung-lumbung pangan  dan  memastikan  distribusi pangan yang merata.
3. Pemantauan dan Pengawasan: Dalam menyambut Ramadan, pemantauan dan pengawasan terhadap operasi pasar menjadi kunci untuk mencegah kelangkaan pangan dan mengoptimalkan pasokan selama bulan suci tersebut.
Melalui  upaya  penyelesaian  masalah kenaikan harga beras, berbagai aspek pembangunan  berkelanjutan  dapat  terdampak secara  positif.  Misalnya,  dengan  memperbaiki ketersediaan  pangan  dan  distribusi  yang merata, kita dapat berkontribusi pada pemberantasan kelaparan. Selain itu, kolaborasi antarpihak untuk memecahkan masalah ini juga sejalan dengan semangat membangun kemitraan  untuk  mencapai  tujuan  bersama. Dengan  upaya  bersama  dan  implementasi solusi  yang  tepat,  diharapkan  kenaikan  harga
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak) ISSN 2798-6535 (Online)
beras  dapat  diatasi  dan  dampaknya  terhadap sosial  ekonomi  petani  dan  masyarakat  dapat teratasi  dengan  baik.Dalam  jangka  panjang pemerintah  dapat  melakukan  tindakan  yang lebih fundamental pada sisi penawaran dan juga permintaan  beras  guna  mencapai  kestabilan harga  beras  yaitu  yang  pertama  dengan mendorong diservikasi pangan dan yang kedua memperkuat kelembagaan Bulo,dengan adanya diversifikasi pangan menjadi pilihan konsumen lebih luas.

## PENUTUP Kesimpulan
Kenaikan harga beras pada awal tahun ini disebabkan oleh cuaca perubahan iklim ekstrem yang  menimpa  Indonesia  sejak  pertengahan tahun  2023  kemarin  yang  membuat  intensitas produksi beras menurun akhirnya proses panen beras  kerap  gagal  karena  iklim  yang  bisa berubah  secara  mendadak  dalam  beberapa waktu  terakhir  ini.Krisis  produksi  beras  ini akhirnya  berdampak  pada  kelangkaan  dan memicu adanya kenaikan harga yang melejit di pasaran.Tetapi  untuk  stok  beras  masih  aman disisi  lain  juga  petani  mengeluhkan  untuk mengaksekan pupuk selain permasalah tersebut kenaikan  harga  beras pelarangan  ekspor  beras oleh  beberapa  negara  yang  berdampak  pada sentimen pasar. Untuk meningkatkan produksi perlu upaya meningkatkan jumlah panen dalam setahun yang kini reratanya masih jauh dari dua kali dalam setahun. Termasuk dengan memperbaiki  varietas  padi  yang  ditanam  dan intensifikasi  dengan  penggunaan  teknologi serta tata kelola air yang lebih baik.
Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional  (Bapanas),  kata  Mendagri,  juga menggencarkan  gerakan  pangan  murah  yang didukung  dengan  Bantuan  Sosial  (Bansos) berupa  bantuan  pangan  kepada  21,5  juta keluarga  penerima  manfaat  pada  periode September  hingga  November  yang  masing- masing  mendapatkan  sebanyak  10  Kilogram. beras SPHP adalah solusi atas ketidakmampuan mereka  membeli  beras  yang  harganya  tengah
melejit.  Harapan  mereka  itu  sejalan  dengan klaim Presiden Joko Widodo, antara lain pada 15 Januari lalu, bahwa beras SPHP digelontorkan oleh Bulog agar beras “berkualitas”  tetap  tersedia  di  pasar  dan pertokoan dengan harga terjangkau.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Abdurrohman,  I.  (2024,  Februari  20). Penyebab  beras  mahal .  Retrieved  from Tirto.id: https://tirto.id/penyebab-harga- beras-naik-dan-harga-terbaru-februari- 2024-gV7b
[2] Damayanti,  A.  (2024,  mei  6). Alasan pemerintah  menaikkan  harga  beras  pshp . Retrieved from Detik finance: https://finance.detik.com/berita-ekonomi- bisnis/d-7326858/ini-alasan-pemerintah- naikkan-harga-beras- sphp#:~:text=Kepala%20Badan%20Panga n%20Nasional%20Arief%20Prasetyo%20 Adi%20mengungkap,input%20beras%20d i%20petani%20juga%20sudah%20semaki
n%20mahal
[3] Mada, D. S. (2023, oktober 10). Kenaikan Harga Beras. Analisis dan Solusi menyeluruh , p. 1. [4] Moh.Taufiqurrohman.  (2023).  Kenaikan Harga Beras Analisis dan Solusi
Menyeluruh. Departemen  Sosial  Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada , 1.
[5] Pelayanan  Publik .  (n.d.).  Retrieved  from Mahamah  Agung  Republik  Indonesia: https://pn- karanganyar.go.id/main/index.php/berita/a rtikel/973-pelayanan- publik#:~:text=Ruang%20lingkup%20pel ayanan%20publik%20meliputi,diperlukan %20Pembina%20dan%20penanggung%2 0jawab