POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 1 (1) (2021), 32-42
Politik Aksi Humaniter Organisasi Kemanusiaan Dalam Menangani Imigran Ilegal Tahun 2016 (Studi Kasus IOM dan UNHCR di Surabaya)

## Made Selly Dwi Suryanti
Universitas Cenderawasih, Jayapura-Indonesia
Corepondence Email: sellydwisuryanti@gmail.com

## Abstract
This paper aims to observe the principles of humanitarianism in the current era. The principle of humanitarianism which consists of humanity, neutrality, impartiality and independence tends to be ignored. The neglect is based on the interests carried by each humanitarian organization. Therefore, the principle tends to be mixed with political affairs. This practice can be seen from the two humanitarian organizations IOM and UNHCR in carrying out their role in dealing with illegal immigrants,  especially  at  the  Immigration  Detention  Center,  Surabaya.  In  practice  the  element  of  importance  is  given priority, giving rise to a dilemma for both organizations in  carrying  out their mandate as a humanitarian  organization. These  dilemmas  include  limited  resources,  internal  work  relations  patterns  of  personnel,  humanitarian  worker’s motivation. Because of the dilemma, it is almost difficult for both organizations to adopt the principle of humanitarianism. In  the  end,  combining  elements  of  interest  becomes  a  new  term  in  humanitarian  action.  The  term  is  known  as  new humanitarianism. This writing uses qualitative research methods with primary and secondary data sources. Primary data taken  through  interviews,  observations  and  secondary  data  sources  taken  through  books,  journals,  online  news, government  regulations.  The  discussion  of  this  paper  will  use  several  concepts,  namely  humanitarianism  and  new humanitarianism.
Keywords : Illegal Immigrants, Humanitarianisme, New Humanitarianism

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengamati prinsip - prinsip kemanusiaan di era saat ini. Prinsip kemanusiaan yang terdiri dari kemanusiaan,  netralitas,  imparsialitas  dan  kemerdekaan  cenderung  diabaikan.  Pengabaian  tersebut  didasarkan  pada kepentingan yang diemban oleh masing - masing organisasi kemanusiaan. Sebab, prinsipnya cenderung bercampur dengan urusan politik. Praktik ini terlihat dari dua organisasi kemanusiaan IOM dan UNHCR dalam menjalankan perannya dalam menangani  imigran  gelap,  khususnya  di  Rumah  Detensi  Imigrasi,  Surabaya.  Dalam  prakteknya  unsur  kepentingan diutamakan  sehingga  menimbulkan  dilema  bagi  kedua  organisasi  tersebut  dalam  menjalankan  amanahnya  sebagai organisasi kemanusiaan. Dilema ini meliputi sumber daya yang terbatas, pola hubungan kerja internal personel, motivasi pekerja  kemanusiaan.  Karena  dilema  tersebut,  hampir  sulit  bagi  kedua  organisasi  tersebut  untuk  mengadopsi  prinsip kemanusiaan. Penggabungan unsur - unsur kepentingan pada akhirnya menjadi istilah baru dalam aksi kemanusiaan. Istilah tersebut  dikenal  dengan  istilah  humanitarianisme  baru.  Penulisan  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan sumber data primer dan sekunder. Data primer diambil melalui wawancara, observasi dan sumber data sekunder diambil melalui  buku,  jurnal, berita online, peraturan pemerintah. Pembahasan  makalah  ini  akan  menggunakan  beberapa konsep yaitu humanitarianisme dan new humanitarianism.
Kata kunci : Imigran Ilegal, Humanitarianisme, Humanitarianisme Baru
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
Politik Aksi Humaniter Organisasi Kemanusiaan Dalam Menangani Imigran Ilegal Tahun 2016 (Studi Kasus IOM dan UNHCR di Surabaya)
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
How  to  Cite : Suryanti, M. S. D. (2021). Politik Aksi Humaniter Organisasi Kemanusiaan Dalam Menangani Imigran Ilegal Tahun 2016 (Studi Kasus IOM dan UNHCR di Surabaya) . POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 1 (1) : pp. 32-42

## 1.  PENDAHULUAN
Tulisan  ini  akan  berbicara  tentang  aksi  humaniter  yang  dilakukan  oleh  dua  organisasi internasional  dalam  menangani  imigran  ilegal  di  Indonesia.  Tulisan  ini  ingin  melihat  bahwa  dalam menjalankan aksi kemanusiaan tidaklah mudah karena ada beberapa kendala seperti dana, komitmen aktivis  kemanusiaan,  birokrasi  dan  kondisi  lapangan  lainnya.  Namun,  yang  akan  difokuskan  dalam tulisan  ini  adalah  aksi  humaniter  yang  dilakukan  oleh  organisasi  kemanusiaan  internasional  selalu mengalami  dilema.  Seperti  dilema  yang  dihadapi  oleh  organisasi  ini  di  lingkup  internal  yaitu, keterbatasan  sumber  dana,  pola  dan  hubungan  kerja internal  dan  motivasi  kerja  personil  itu  sendiri. Semua  kendala  tersebut  juga  berkaitan  dengan  prinsip - prinsip  humanitarianisme  yang  akan  penulis bahas  dalam  paper  ini.  Secara  umum  prinsip  humanitarianisme  ada  empat  yaitu  humanitas, independensi, netral dan imparsial.
Tulisan ini akan melihat bahwa prinsip humanitarianisme yang seharusnya dibawa oleh setiap organisasi kemanusiaan sangat sulit untuk diterapkan lagi dan membawa kita menuju ke arah prinsip new  humanitarianism .  Prinsip new  humanitarianism yang  lebih  menekankan  pada  bentuk profesionalisme  dan  melupakan  payung  besar  ideologi  humanitarianisme  yakni  semangat  aktivisme yang dibangun oleh aktivis kemanusiaan untuk menolong korban.
Berangkat  dari  pengantar  tersebut,  Tulisan  ini  kemudian  akan  membahas  satu  persatu  dilema organisasi  kemanusiaan  yang  dibawa  oleh  UNHCR  dan  IOM  dalam  menangani “ imigran  ilegal ” di Indonesia.  Dalam  pembahasannya  penulis  akan  menggunakan  konsep  humanitarianisme,  kritikan terhadap humanitarianisme yang melahirkan prinsip humanitarianisme baru.

## Humanitarianisme
Konsep  humanitarianisme  diartikan  ke  dalam  dua  konteks  yakni  perang  dan  bencana  yang memiliki sifat lebih umum ( Vaux, 2006 ). Basis dari konsep ini adalah mengurangi jumlah penderitaan manusia  dan  membantu  orang - orang  yang  membutuhkan  bantuan  darurat  ( Vaux,  2006 ).  Dengan demikian,  istilah  humanitarianisme  dapat  dikatakan  terbentuk  atas  dasar  rasa  empati  dan memfokuskan untuk membantu orang - orang yang mengalami penderitaan baik orang tersebut menjadi korban  perang  atau  korban  bencana  alam  dengan  tujuan  mengurangi  penderitaan  manusia.  Segala bentuk kegiatan kemanusiaan kemudian dikenal dengan istilah aksi humaniter.
Aksi  humaniter  merupakan  sebuah  tindakan  kemanusiaan  yang  dilakukan  oleh  sekelompok orang  dengan  tujuan  menolong  korban  perang  atau  bencana  alam  untuk  mengurangi  penderitaan manusia. Konsep ini pertama dibawa oleh Henry Dunnant. Kelompok - kelompok yang melakukan aksi humaniter pertama seperti International Committee of the red Cross (ICRC), United Nations for High Commissioner  for  Refugees (UNHCR), International  Organization  for  Migrations (IOM)  serta lembaga  internasional  lainnya  yang  bergerak  pada  bidang  kemanusiaan.  Bentuk - bentuk  aksi kemanusiaan itu sendiri seperti memberikan pertolongan darurat berupa pertolongan kesehatan dalam bentuk  obat - obatan,  memberikan  tempat  penampungan  sementara  dan  memberikan  perlindungan internasional kepada para korban perang atau bencana alam agar nyawa tidak terancam. Hal tersebut sesuai  dengan  pengertian  aksi  humaniter  dari Good  humanitarian  Donorship ( Global  Humanitarian Assistance, 2013 ) yaitu:
“…  the  objectives  of  humanitarian  action  are  to  save  lives,  alleviate  suffering  and maintain  human  dignity  during  and  in  the  aftermath  of  man-made  crises  and  natural disaster,  as  well  as  to  prevent  and  strengthen  preparedness  for  the  occurrence  of  such situations…”
Politik Aksi Humaniter Organisasi Kemanusiaan Dalam Menangani Imigran Ilegal Tahun 2016 (Studi Kasus IOM dan UNHCR di Surabaya)
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
Aksi  kemanusiaan  juga  tidak  dijalankan  semata - mata  tanpa  prinsip.  Aksi  kemanusiaan dijalankan sesuai prinsip yang dikenal dengan prinsip - prinsip kemanusiaan. Prinsip humanitarianisme ini pertama kali dikemukakan oleh Henry Dunnant  yang merupakan seorang aktivis kemanusiaan di jaman  perang  dunia.  Prinsip  humanitarianisme  terdiri  dari  prinsip  humanitas,  prinsip  imparsialitas, prinsip  netral,  prinsip  independen  ( Mackintosh,  2000 ).  Prinsip  humanitas  berarti  aksi  kemanusiaan dijalan  sesuai  dengan  semangat  aktivis  yang  dibawa  oleh  kelompok  kemanusiaan  dengan  tujuan menolong  korban  bencana  perang  dana  lam  agar  penderitaan  manusia  berkurang.  Pada  dasarnya prinsip ini mengedepankan rasa empati yang dimiliki oleh setiap aktivis kemanusiaan. Prinsip netral berarti aksi kemanusiaan yang dijalankan harus bersifat netral dalam artian tidak membedakan suku, ras, agama, etnis tertentu dan tidak berpihak pada kelompok tertentu. Prinsip imparsialitas artinya aksi kemanusiaan dijalankan dengan tidak berdasar atas kepentingan tertentu, seperti kepentingan politik. Artinya prinsip imparsialitas ini harus bersifat bebas murni. Yang terakhir prinsip independensi berarti aksi  kemanusiaan  dijalankan  tanpa  ada  pengaruh  politik  atau  dukungan  politik  yang  terlibat didalamnya ( Hammond, 2015 ).
Dengan demikian, setiap aksi kemanusaiaan yang dilakukan oleh setiap organisasi kemanusiaan yang  bersifat  internasional  atau  lokal  idealnya  harus  berdasarkan  pada  prinsip - prinsip humanitarianisme.  Aksi  kemanusiaan  harus  senantiasa  berpegang  teguh  pada  prinsip humanitarianisme  tersebut.  Sebuah  contoh  yang  dapat  dijadikan  ukuran  untuk  menentukan  aksi kemanusiaan  berhasil  secara  prinsipel  adalah Medicine  Sans  Frontieres (MSF)  dan  ICRC.  Kedua organisasi  ini  dikenal  melakukan  aksi  kemanusiaan  dengan  berpegang  teguh  pada  empat  prinsip tersebut  sehingga  posisinya  akan  selalu  diterima  oleh  setiap  negara  yang  mengalami  konflik  dan terkena bencana. Penerapan prinsip tersebut akan berpengaruh terhadap kepercayaan suatu negara dan dampaknya  sangat  panjang.  Artinya,  ketika  sebuah  organisasi  kemanusiaan  menerapkan  prinsip tersebut, maka pihak  yang membutuhkan akan percaya dan proses penyaluran bencana akan mudah dilakukan sementara hubungan antara pihak organisasi dan negara yang membutuhkan bantuan akan langgeng.

## Humanitarianisme Baru
Konsep  dan  gagasan  tentang  humanitarianisme  ini  bukanlah  tanpa  kritik.  Seperti  yang dikembangkan  oleh  para  pemikir new  humanitarism prinsip - prinsip  kemanusiaan  tersebut mengabaikan  arti  penting  faktor  kepentingan  yang  bisa  menjadi  elemen  penting  yang  melahirkan beberapa aksi kemanusiaan kontemporer. Seperti yang dikemukakan Mark Duffield bahwa organisasi kemanusiaan  saat  ini  melupakan  payung  besar  humanitarianisme.  Artinya,  organisasi  kemanusiaan saat  ini  sudah  dicampur  dengan  urusan  politik.  Urusan  politik  dalam  artian  bahwa  kepentingan menjadi hal yang diutamakan oleh setiap organisasi kemanusiaan untuk menjalanan perannya dalam rangka menolong orang.  Kepentingan memiliki makna yang luas seperti misalnya  kepentingan dana yang didapat dari pihak ketiga seperti yang dialami oleh organisasi kemanusiaan saat ini. Kepentingan tersebut  bertolakbelakang  dengan  cita - cita  humanitarianisme  klasik  yang  menganggap  bahwa  setiap organisasi kemanusiaan dalam menjalankan perannya harus imparsial. Artinya, setiap kegiatan yang dilakukan didasarkan harus bebas murni.
Tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  organisasi  kemanusiaan  saat  ini  banyak  memerlukan  dana  dari bantuan  pihak  ketiga.  Tanpa  bantuan  donor  mereka  tidak  mampu  untuk  mengembangkan organisasinya.  Selain  itu,  dengan  adanya  donor  akan  membuat  pergeseran  makna  dari  organisasi kemanusiaan  saat  ini.  Karenanya  setiap  organisasi  harus  memberikan  pertanggungjawaban  kepada donor  dan  semakin  banyak  bantuan  dana  yang  diterima  akan  menggeser  sifat  organisasi  mereka  ke arah yang birokratif dan profesional. Hal tersebut dapat merusak prinsip tradisional yang telah penulis paparkan  pada  konsep  sebelumnya.  Sejalan  dengan  apa  yang  dikemukakan  oleh  ( Barnett,  2005 ) bahwa  organisasi  kemanusiaan  saat  ini  telah  bergeser  menjadi  lebih  institusionalis,  juga  banyak organisasi  kemanusiaan  saat  ini  yang  bekerjasama  dengan  negara - negara  maju  yang  tentunya  hal
Politik Aksi Humaniter Organisasi Kemanusiaan Dalam Menangani Imigran Ilegal Tahun 2016 (Studi Kasus IOM dan UNHCR di Surabaya)
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
tersebut  dapat  merusak  prinsip  netralitas  dan  independensi  mereka  ( Barnett  &  Weiss,  2008;  Mills, 2005;  Zachary,  2008 ).  Kaitannya  dengan  peran  UNHCR  dan  IOM  di  Indonesia,  penulis  dapat menjelaskan  beberapa  dilema  yang  mereka  hadapi  selama  menjalankan  perannya  sebagai  organisasi kemanusiaan.
Secara  umum,  terdapat  tiga  persoalan  mendasar.  Pertama,  semua  organisasi  kemanusiaan  dan aksi  kemanusiaan  selalu  beroperasi  dalam  lingkungan  yang  tidak  sepenuhnya  bisa  dikendalikannya. Lingkungan tersebut bisa berupa pemerintah setempat, sistem birokrasi yang ada, dan kondisi budaya lokal  atau  situasi  imigran  itu  sendiri.  Ketidakmampuan  mengendalikan  kendala  ini  berpotensi menyulitkan  kerja  organisasi  kemanusiaan  dalam  menjalankan  aksi  dan  memenuhi  prinsip - prinsip humanitarianisme.
Kedua, kendala yang muncul adalah soal tuntutan dana dari organiasi kemanusiaan itu sendiri. Tuntutan atas ketersediaan dana yang ada menjadi dilema besar bagi dua organisasi kemanusiaan ini. Terutama hampir seluruh organisasi kemanusiaan tidak memiliki dukungan dana secara mandiri.
Ketiga,  perkembangan  terakhir  tidak  hanya  soal  dana  namun,  kecendurungan  para  aktivis kemanusiaan yang bergeser menjadi pekerja profesional. Di satu sisi menjadi organisasi yang berbasis profesionalisme  adalah  hal  yang  tidak  buruk.  Tapi,  profesionalisme  ini  sering  diukur  berdasarkan ukuran  efisiensi  dan  efektivitas  sebuah  program  atau  aksi  yang  bertolak  bekakang  dengan  prinsip humanitarianisme.  Karenanya,  profesionalisme  ini  berpotensi  mendorong  sebuah  organisasi kemanusiaan bertindak lebih pragmatis dan melupakan idealisme dibalik sebuah aksi kemanusiaan.
Salah  satu  kritikan  yang  menghasilkan  perdebatan  yaitu  organisasi  kemanusiaan  saat  ini cenderung  melupakan  idealisme  mereka.  Dalam  kaitannya  dengan “ imigran  ilegal ”, organisasi kemanusiaan  seharusnya  melihat  posisi “ imigran  ilegal ” ini  dipandang  sebagai  subjek  bukan  objek. Tapi  pada  praktiknya  mereka  cenderung  mengabaikan  hal  tersebut.  Mereka  bekerja  hanya  terbatas pada aturan pekerjaan yang mereka terima, sehingga tidak memperhatikan aspek hak dari imigran itu sendiri.  Idealnya,  sebagai  aktivis  kemanusiaan,  pelaku  kemanusiaan  memberikan  bantuan  dengan memperhatikan  aspek  hak  bukan  kebutuhan “ imigran  ilegal ” (Owens  dalam  bukunya  ( Bett  & Loescher,  2011 )).  Pada  akhirnya  yang  menjadi  kritikan  dalam  humanitarianisme  ini  adalah  peran aktor - aktor  kemanusiaan.  Organisasi  kemanusiaan  saat  ini  lebih  mengedepankan  prinsip humanitarianisme  baru  yang  lebih  mengedepankan  kepentingan  dan  melupakan  payung  besar humanitarianisme yang berpegang teguh pada prinsip - prinsip humanitarianisme klasik.

## 2.  METODE PENELITIAN
Tulisan ini merupakan tulisan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang penulis gunakan  ialah  sumber  data  primer  yaitu  proses  pengumpulan  langsung  dari  lapangan  menggunakan teknik wawancara semi terstruktur dan menggunakan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku, berita online , peraturan pemerintah, dan sumber tertulis lainnya.

## 3.  HASIL DAN PEMBAHASAN

## UNHCR dan IOM di Indonesia
Keberadaan UNHCR dan IOM di Indonesia sudah ada sejak jaman manusia perahu tahun 1979. Hanya saja tugas dan fungsi IOM dan UNHCR saat itu tidak luas seperti saat ini. Penulis akan mulai menceritakan tentang keberadaan UNHCR kemudian IOM di Indonesia.
UNHCR merupakan lembaga internasional yang berdiri di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa. UNHCR  dibentuk  khusus  untuk  menangani  pengungsi  di  dunia.  Bertepatan  pada  peristiwa  perang Vietnam,  banyak  masyarakat  Vietnam  dengan  menggunakan  perahu  masuk  ke  wilayah  Indonesia untuk  mencari  perlindungan.  Sementara  Pemerintah  Indonesia  sampai  saat  ini  belum  meratifikasi konvensi internasional 1951 dan Protokol 1967 tentang status pengungsi. Maka dari itu, Pemerintah
Politik Aksi Humaniter Organisasi Kemanusiaan Dalam Menangani Imigran Ilegal Tahun 2016 (Studi Kasus IOM dan UNHCR di Surabaya)
Indonesia  mengajak  UNHCR  untuk  bergabung  membantu  pemerintah  dalam  melakukan  proses registrasi.
Keberadaan  UNHCR  di  Indonesia  masih  beroperasi  hingga  saat  ini  karena  permintaan Pemerintah  Indonesia  itu  sendiri.  Pemerintah  Indonesia  masih  belum  memiliki  kapasitas  untuk melakukan  proses  peregistrasian.  Di  samping  itu,  Pemerintah  Indonesia  mengetahui  jumlah  imigran yang  akan  datang  ke  Indonesia  akan  semakin  meningkat.  Maka  dari  itu,  Pemerintah  Indonesia memperpanjang kerjasama dengan UNHCR.
Secara  umum  mandat  utama  UNHCR  adalah  memberikan  perlindungan  internasional  dan mengatasi  masalah  yang  terkait  dengan  pengsungsi  ( United  Nations  High  Commissioner  for Refugees, 2013 ). Dalam kaitannya dengan “ imigran ilegal ” di Indonesia saat ini, bentuk perlindungan internasional  yang  diberikan  oleh  UNHCR  adalah  dengan  memproses  imigran  tersebut  melalui beberapa tahapan untuk mendapatkan status pengungsi dan kartu pengungsi. Tujuannya adalah agar pengungsi tersebut mendapat jaminan bahwa mereka telah memiliki identitas sebagai pengsungi dan terlindungi dari pemulangan paksa ke negara asal  yang dapat mengancam keselamatan jiwa mereka dan terbebas dari tindakan kriminal. “ Imigran ilegal ” yang berada di Indonesia akan melalui beberapa tahapan  dengan  UNHCR  untuk  mendapatkan  status  pengungsi.  Tahapan  tersebut  mulai  dari  proses peregistrasian, tahapan wawancara dan hasil wawancara yang menentukan status pengungsi mereka. Dalam  melakukan  proses  wawancara  pihak  UNHCR  memiliki  tim  khusus  bernama  tim Refugees Status Determination ( Suryanti, 2014 ).
Sama seperti UNHCR,  IOM merupakan sebuah lembaga internasional yang bergerak dibidang kemanusiaan.  Hanya  IOM  ini  bergerak  di  belakang  pemerintah  karena  organisasi  ini  merupakan organisasi  antar  pemerintah.  Artinya,  setiap  kegiatan  yang  mereka  lakukan  adalah  hasil  koordinasi dengan pemerintah di negara tempat mereka beroperasi dan mendukung pemerintah dalam menangani masalah pengungsi. IOM mulai masuk ke Indonesia ditahun yang sama dengan UNHCR yaitu 1979. Kemudian  pada  tahun  1991,  IOM  menunjuk  Indonesia  sebagai  pengawas  IOM.  Pada  tahun  1999, IOM  memiliki  kesepakatan  dengan  Indonesia  untuk  membantu  mengatasi  permasalahan  konflik  di Timor  Timur  (saat  ini  Timor  Leste).  Kemudian  pada  tahun  2000  IOM  membuat  kesepakatan  yang lebih  luas  dengan  Pemerintah  Indonesia  dalam  rangka  membantu  pemerintah  menghadapi  masalah migrasi  ilegal,  pengungsi  internal  dan  perbatasan  imigrasi.  Persetujuan  ini  yang  menjadi  basis keberadaan IOM di Indonesia hingga saat ini.
Lebih  spesifik  penulis  akan  menjelaskan  tentang  keberadaan  IOM  di  Indonesia  dalam menangani  pengungsi  dan “ imigran  ilegal ”. Secara  umum,  IOM  akan  memberikan  fasilitas  yang dibutuhkan oleh imigran atas persetujuan staf atau anggota rumah detensi imigrasi (rudenim). Dalam bidang kerjanya, salah satu divisi  yang  menjalankan tugas untuk membantu “ imigran ilegal ” adalah Migrant  Care  Assistance .  Divisi  ini  memiliki  beberapa  tugas  dan  fungsi  yang  berkaitan  dengan kejiwaan  atau  sikis  para “ imigran  ilegal ” yang  berada  di  rudenim.  Lebih  spesifik  divisi  ini memberikan kegiatan psychosocial yakni kelas bahasa inggris, kelas komputer, olah raga, konseling dan promosi kesehatan untuk para imigran. Selain kegiatan tersebut, IOM juga memfasilitasi segala kebutuhan sehari - hari para “ imigran ilegal ” selama berada di rudenim. Bentuk fasilitas tersebut berupa air minum, makan sehari - hari, weekly supply , perlengkapan tidur, perlengkapan mandi, pakaian dan sepatu.  Bentuk  fasilitas  terakhir  adalah  dana.  Dana  diberikan  kepada  pihak  IOM  untuk  membiayai proses  pemindahan  imigran  yang  telah  mendapat  status  pengungsi  ke  negara  tujuan,  biaya pemulangan  sukarela  dari  imigran  yang  kasusnya  telah  ditutup  oleh  UNHCR  dalam  artian  imigran tersebut  tidak  lolos  tahap  penentuan  status  pengungsi.  Segala  bentuk  bantuan  dan  fasilitas  yang diberikan oleh IOM adalah bentuk bantuan terhadap Pemerintah Indonesia dalam menangani “ imigran ilegal ”.
Peran  dua  organisasi  ini  sangat  penting  bagi  Pemerintah  Indonesia,  karena  sampai  saat  ini jumlah “ imigran  ilegal ” yang  masuk  ke  wilayah  Indonesia  semakin  bertambah.  Di  samping  itu,
Politik Aksi Humaniter Organisasi Kemanusiaan Dalam Menangani Imigran Ilegal Tahun 2016 (Studi Kasus IOM dan UNHCR di Surabaya)
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
Pemerintah Indonesia belum memiliki kapasitas yang cukup untuk menangani permasalahan “ imigran ilegal ” secara mandiri. Maka dari itu, peran dua organisasi internasional ini menjadi lebih luas namun bukan berarti Pemerintah Indonesia melepaskan tanggung jawab kepada dua organisasi ini dan tidak memiliki  peran.  Pemerintah  Indonesia  juga  memiliki  peran  penting  terhadap  penanganan “ imigran ilegal ”. Peran  Pemerintah  Indonesia  dapat  dilihat  dengan  menyediakan  tempat  sementara  selama “ imigran  ilegal ” berada  di  Indonesia  dan  menjalani  proses  penentuan  status.  Di  samping  itu, pemerintah juga membentuk sebuah forum regional yang bernama Bali Process untuk mencari solusi terhadap permasalahan “ imigran ilegal ” di Indonesia dengan mengajak negara asal dan negara tujuan dalam  hal  ini  seperti  Afghanistan  sebagai  negara  asal  dan  Australia  dengan  beberapa  negara  tujuan lain di Eropa.
“ Imigran Ilegal ” dan Kebijakan Pemerintah Indonesia
Jumlah “ imigran  ilegal ” yang  ada  di  Indonesia  semakin  tinggi.  Tahun  2015,  jumlah “ imigran ilegal ” yang  ada  di  Indonesia mencapai 13.188  imigran  yang  dikaterogikan  5.277  adalah  pengungsi dan  7.911  adalah  para  pencari  suaka  ( Wahyuni,  2015 ).  Pemerintah  Indonesia  kemudian  menyebut mereka  sebagai “ imigran  ilegal ” karena  menurut  peraturan  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  No.  IMI - 1489.UM.08.05 Tahun 2010, “ imigran ilegal ” sesuai dengan Pasal 1 adalah orang asing yang masuk atau berada di wilayah Indonesia tidak sesuai dengan peraturan perundang - undangan (Suryanti, 2014). Lain  halnya  dengan  UNHCR  dan  IOM.  Dua  organisasi  ini  menyebut  mereka  yang  tidak  memiliki status  sebagai  pencari  suaka.  Dua  organisasi  ini  tidak  menangani “ imigran  ilegal ” sehingga  mereka yang  masuk  ke  Indonesia  dan  telah  melakukan  tahapan  registrasi  langsung  diberikan  status  sebagai pencari suaka. Mereka kemudian membedakan dengan membagi definisi “ imigran ilegal ” menjadi dua yaitu pencari suaka dan pengungsi. Pencari suaka merupakan orang yang melarikan diri dari negara asalnya  karena  alasan  keselamatan  yang  membuatnya  tidak  dapat  kembali  ke  negara  asal.  Namun, mereka belum mendapatkan perlindungan internasional sebagaimana yang ada di ketentuan konvensi pengungsi 1951 sehingga keselamatan jiwanya masih rentan. Sedangkan pengungsi adalah orang yang melarikan diri dari negara asalnya dan tidak dapat kembali ke negara asal karena alasan keselamatan namun  keberadaan  mereka  telah  diakui  oleh  konvensi  1951  yang  mana  mereka  telah  mendapatkan perlindungan internasional berupa status pengungsi ( Phillips, 2015 ).
Kondisi “ imigran  ilegal ” yang  ada  di  Indonesia  bermacam - macam.  Beberapa  diantaranya  ada yang meninggal di tengah laut, ada yang selamat namun terluka. Tapi ada juga imigran yang datang dengan  selamat  namun  tidak  dalam  keadaan  gizi  yang  baik.  Usia  para  imigran  juga  berlainan, sebagian  besar  imigran  asal  Afghanistan  adalah  imigran  yang  berstatus single dengan  usia  16  – 30 tahun.  Sementara  ada  juga  yang  berkeluarga  berasal  dari  Somalia,  Afghanistan,  Pakistan.  Sebagian besar di antara mereka adalah imigran berjenis kelamin laki - laki.
Sebagian  besar “ imigran  ilegal ” yang  masuk  ke  Indonesia  ditemukan  terdampar  di  perairan. Mereka ditolong oleh warga lokal kemudian diserahkan kepada pihak polisi air. Kebanyakan imigran yang  masuk  ke  wilayah  Indonesia  adalah  mereka  yang  menjadi  korban  penyelundupan  dari  negara lain. Pada dasarnya mereka memang memiliki tujuan untuk pergi ke Australia karena rasa tidak aman yang  mereka  dapatkan  dari  negara  asal  mereka.  Sampai  saat  ini “ imigran  ilegal ” yang  masuk  ke Indonesia berasal dari Afghanistan, Iran, Irak, Pakistan. Selain itu ada juga yang berasal dari Somalia, Sri Lanka, Myanmar.
Kebijakan  pemerintah  Indonesia  dalam  menangani  kasus  ini  adalah  dengan  berpegang  teguh pada  prinsip  hak  asasi  manusia.  Walaupun  Pemerintah  belum  menandatangani  konvensi  pengungsi, namun Pemerintah berada di bawah payung hokum internasional yang mana salah satu kewajibannya adalah  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia.  Maka  dari  itu,  Pemerintah  Indonesia  tidak  akan mengabaikan “ imigran  Iegal ” yang  masuk  ke  Indonesia,  melainkan  Pemerintah  Indonesia  akan menerima  keberadaan  mereka.  Tiga  poin  penting  yang  dijalankan  oleh  Pemerintah  Indonesia  dalam menerima  mereka,  pertama  menerima  mereka  dan  tidak  menelantarkan  mereka,  tidak  melakukan
Politik Aksi Humaniter Organisasi Kemanusiaan Dalam Menangani Imigran Ilegal Tahun 2016 (Studi Kasus IOM dan UNHCR di Surabaya)
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
diskriminasi, yang terakhir tidak melakukan tindak kekerasan terhadap “ imigran ilegal ” yang masuk ke Indonesia.
Permasalahan  bagi  Pemerintah  Indonesia  adalah  tidak  adanya  tempat  permanen  yang  bisa disediakan  untuk  menampung  keberadaan  mereka  sementara.  Untuk  itu,  pemerintah  menggunakan rudenim  yang  berada  di  13  provinsi  untuk  menampung  keberadaan  mereka  sementara.  Pemerintah kemudian bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk membantu proses karantina selama mereka  berada  di  rudenim.  Selanjutnya “ imigran  ilegal ” yang  berada  di  rudenim  disebut  sebagai deteni. Selama “ imigran ilegal ” berada di rudenim, selanjutnya Pemerintah Indonesia yakni Direktorat Jenderal Imigrasi bekerjasama dengan UNHCR dan IOM untuk memproses dan memberikan bantuan kepada mereka.

## Dilema UNHCR dan IOM Dalam Menangani Imigran Ilegal di Indonesia
Pada bagian ini penulis akan memfokuskan kepada peran UNHCR dan IOM dalam menangani “ imigran ilegal ” di Indonesia. Penulis akan menjelaskan mengenai dilema yang dihadapi oleh kedua organisasi ini dalam menjalankan perannya yang tidak sesuai dengan prinsip dasar humanitarianisme. Penulis merujuk pada hasil riset tesis  yang penulis lakukan di dua tempat  yakni Rudenim Denpasar dan  Rudenim  Surabaya.  Penulis  melihat  ada  dilema  yang  menyebabkan  upaya  pengimplementasian prinsip - prinsip humanitarianisme sulit diterapkan. Pada bagian ini penulis membaginya ke dalam tiga dilema yang pertama terkait dengan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua organisasi ini, kedua  soal  pola  dan  hubungan  kerja  internal  UNHCR  dan  IOM,  yang  terakhir  soal  motivasi  kerja personil UNHCR dan IOM.

## Keterbatasan Sumber Daya yang dimiliki oleh UNHCR dan IOM
Umumnya organisasi yang bergerak di sektor kemanusiaan ketersediaan dana sumberdaya yang memadai  sangat  menentukan.  Sumberdaya  ini  bisa  meliputi  kekuatan  finansial,  pengetahuan  dan keterampilan, tipe dan kualitas personil dan juga hubungan baik dengan para stakeholder yang relevan dengan sektor kerja kemanusiaan yang sedang dilakukan. Dalam kasus UNHCR  dan IOM kekuatan finansial  sangat  berperan  penting.  Tipe  dan  kualitas  personil  juga  berpengaruh  dan  akan  dibahas secara terpisah.
Secara umum kedua organiasasi ini memiliki dana yang besar untuk menangani permasalahan imigran  dan  lainnya  yang  berkaitan  dengan  isu  kemanusiaan.  Namun,  sumber  dana  yang  diperoleh dari kedua organisasi ini tidak secara transparan ditampilkan ke publik. Apabila kita mengamati kerja dua  organisasi  ini  dan  mangamati  perkembangan  isu - isu  kemanusiaan  dalam  politik  dunia  bisa dipastikan  dua  hal.  Pertama,  keduanya  memerlukan  kekuatan  finansial  yang  sangat  besar  apabila melihat cakupan geografis dan tipe kerja kemanusiaan yang dijalankan. Padahal kedua organisasi ini tidak  memiliki  sumber  dana  mandiri  karenanya  akan  selalu  bergantung  pada  pihak  ketiga.  Kedua, disaat  yang  sama  dalam  beberapa  tahun  terjadi  peningkatan  besar - besaran  jumlah  dana  yang digunakan  untuk  aksi - aksi  kemanusiaan  di  seluruh  dunia  yakni  sebesar  22  Miliar  USD  pada  tahun 2013  yang  juga  menjadi  sumber  kekuatan  UNHCR  dan  IOM  ( International  humanitarian  responses 2008 – 2013, GHA Report: 2014).
Pada  bagian  ini  muncul  beberapa  persoalan  yang  jelas  dapat  menghambat  kerja  kedua organisasi.  Pertama,  kedua  organisasi  ini  akan  bergantung  pada  bantuan  dana  pihak  ketiga.  Aktor - aktor  yang  memberikan  bantuan  dana  pada  umumnya  berasal  dari  negara - negara  maju;  organisasi kemanusiaan  yang  bergerak  dibidang  kemanusiaan  seperti  salah  satunya  adalah  PBB;  organisasi internasional  non - pemerintah  termasuk  beberapa  organisasi  internasional  keagamaan  lintas  negara. Ketergantungan ini menimbulkan persoalan serius. Kerja kemanusiaan UNHCR dan IOM kemudian sangat  tergantung  pada  ada  atau  tidaknya  bantuan  tersebut.  Dalam  hal  ini,  ada  tidaknya  bantuan tersebut akan mempengaruhi apakah kegiatan akan tetap berlanjut atau berhenti ditengah jalan, atau akan ditunda sampai batas waktu tertentu.
Politik Aksi Humaniter Organisasi Kemanusiaan Dalam Menangani Imigran Ilegal Tahun 2016 (Studi Kasus IOM dan UNHCR di Surabaya)
Penulis melihat kasus ini terjadi pada UNHCR di Rudenim Denpasar dan Rudenim Surabaya. Beberapa  tahun  terakhir  perhatian  dunia  dialihkan  pada  isu  Suriah.  Sementara  alokasi  dana  yang diberikan  untuk  Asia  menjadi  berkurang.  Pihak  UNHCR  tidak  bisa  melakukan  banyak  kegiatan terutama  untuk melakukan  proses  wawancara  atau  registrasi imigran  di  rudenim. Proses  wawancara dan  registrasi  terpaksa  ditunda  selama  beberapa  bulan  bahkan  tahun  karena  berkaitan  dengan  dana perjalanan  dari  pihak  UNHCR  yang  jumlahnya  tidak  sedikit.  Keterbatasan  dana  yang  dimiliki  oleh UNHCR juga mempengaruhi pihak UNHCR dalam mencari anggota tim RSD.  Karena keterbatasan staf yang dimiliki juga menjadi salah satu penyebab penghambat proses wawancara “ imigran ilegal ”.
Sementara  IOM  yang  memberikan  bantuan  dana  untuk  kegiatan  sehari - hari “ imigran  ilegal ” selama berada di rudenim. Saat ini, Pemerintah Australia merupakan sumber dana terbesar untuk IOM dalam rangka membantu “ imigran ilegal ” yang ada di Indonesia. Seluruh kegiatan yang dikeluarkan oleh  IOM  sebagian  berasal  dari  bantuan  Australia.  Ini  cukup  jelas  dilihat  bagaimana  IOM  dapat ketergantungan  dengan  pihak  ketiga.  Kegiatan  yang  dikeluarkan  oleh  IOM  juga  tergantung  ada tidaknya dana yang mereka miliki. Kegiatan IOM di rudenim bisa saja berkurang apabila keterlibatan Australia sudah menurun.
Kedua  organisasi  ini  tegasnya  tidak  memiliki  kekuatan  finansial  yang  bersifat  mandiri. Ketergantungan ini di satu sisi dapat membuat kedua organisasi tetap menjalan program dan kegiatan terutama  karena  meningkatkan  perhatian  dunia  internasional  terhadap  isu  kemanusiaan;  tapi  di  sisi lain  menjadi  penghalang  utama  mewujudkan  prinsip - prinsip  kemanusiaan  secara  optimal.  Kedua organisasi  ini  bukan  saja  kehilangan  independensinya  tapi  juga  dari  waktu  ke  waktu  selalu menghadapi persoalan netralitas dan imparsialitas. Bisakah diberi contoh tentang persoalan netralitas dan imparsialitas?
Seperti  yang  diuraikan  secara  teoritik  pada  pembahasan new  humanitarianism ,  salah  satu persoalan  yang  dihadapi  organisasi  kemanusiaan  modern  adalah  keterbatasan  sumberdaya,  terutama sumber daya finansial. Keterbatasan tersebut secara serius menghambat kemampuan kedua organisasi untuk  menjalankan  prinsip  humanitarianisme  klasik.  Gagasan new  humanitarianism paling  baik dipahami  dalam  konteks  ini.  Gagasan  tersebut  merupakan  respon  terhadap  kenyataan  kian tergantungnya organisasi kemanusiaan seperti UNHCR dan IOM pada suntikan dana pihak ketiga.

## Pola dan Hubungan Kerja Internal UNHCR dan IOM
Salah  satu  persoalan  mendasar  secara  signifikan  menghambat  upaya  UNHCR  dan  IOM menjalankan  mandatnya  berdasarkan  prinsip - prinsip  humanitarianisme  adalah  pola  hubungan  kerja internal kedua organisasi itu sendiri. Dalam banyak hal program - program seperti contoh di Rudenim Denpasar  dan  Rudenim  Surabaya  dijalankan  berdasarkan  kondisi  dan  aturan  organisasi  ketimbang mengikuti tuntutan prinsip - prinsip humanitarian. Misalnya dalam pemenuhan kesejahteraan “ imigran ilegal ” di  rudenim.  Pihak  IOM  bisa  saja  membuat  daftar  kegiatan  atau  kebutuhan  yang  diperlukan dengan  memenuhi  standar  kesejahteraan  yang  memadai.  Tapi  pemenuhan  daftar  keperluan  ini ditentutan  oleh  persetujuan  IOM  pusat  yang  bisa  saja  menerapkan  cara  pandang  berbeda  atau memiliki prioritas yang lain.
Secara garis besar kedua organisasi ini memiliki kantor pusat yang berada di Jakarta untuk basis Indonesia. Hampir setiap kegiatan yang dibawa oleh UNHCR dan IOM mendapatkan keputusan akhir pada kantor pusat. Seperti halnya UNHCR dalam melakukan proses penentuan status. Beberapa kasus yang  telah  ditutup  dalam  artian “ imigran  ilegal ” tersebut  tidak  bisa  mendapatkan  status  pengungsi, dapat  dibuka  kembali  kasusnya  namun  harus  menunggu  keputusan  pusat.  Sementara  peristiwa  yang terjadi pada IOM ketika hendak merujuk pasien ke rumah sakit, harus menunggu keputusan dari pusat juga  ( Suryanti,  2014 ).  Tidak  jarang  keputusan  yang  dibuat  oleh  pelaksana  lapangan  dengan  yang berada  di  Kantor  pusat  tidak  sejalan  dan  membuat  operasi  peran  IOM  dan  UNHCR  menjadi  tidak lancar.
Politik Aksi Humaniter Organisasi Kemanusiaan Dalam Menangani Imigran Ilegal Tahun 2016 (Studi Kasus IOM dan UNHCR di Surabaya)
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
Dengan lain perkataan, dalam kasus program - program UNHCR dan IOM di Rudenim Denpasar dan  Rudenim  Surabaya,  kerja  kemanusiaan  kedua  organisasi  ini  sangat  dipengaruhi  oleh  birokrasi internalnya. Mendesaknya sebuah persoalan dari sudut pandang kemanusiaan tidak akan serta merta mendorong penanganan yang bersifat segera. Sebab proses birokrasi internal yang akan menentukan kapan masalah tersebut akan ditangani. Begitulah prinsip imparsialitas yang harus menjadi pegangan UNHCR  dan  IOM  dalam  menjalankan  peran  kemanusiaan  di  kedua  rudenim  sulit  terpenuhi  karena faktor internal itu sendiri yang memiliki prioritas yang berbeda. Dalam hal ini segala kegiatan yang dicanangkan  oleh  IOM  khususnya  di  Rudenim  Surabaya  dan  Denpasar  akan  ditentukan  oleh  pihak IOM Pusat soal mendesak atau tidak kegiatan yang diberikan.

## Motivasi Kerja Personil UNHCR dan IOM
Salah  satu  persoalan  pelik  yang  dihadapi  organisasi  kemanusiaan  modern  dalam mewujudkan prinsip - prinsip  humanitarianisme  klasik  adalah  tarik  menarik  antara  profesionalisme  dan  aktivisme. Semangat  aktivisme  mengandaikan  penanganan  masalah  kemanusiaan  dilandasi  oleh  semangat voluntarisme dan idealisme menolong sesama sebagai salah satu kebijakan paling mendasar. Pekerja kemanusiaan adalah para aktifis yang altruistik yang ingin menciptakan dunia lebih baik dari tindakan - tindakan tanpa pamrih.
Namun  persoalannya  jauh  lebih  rumit  dan  hal  ini  tidak  ada  kaitannya  dengan  kesulitan mewujudkan sebuah idealisme. Dalam perkembangannya aksi - aksi kemanusiaan berkembang menjadi semakin  kompleks  melibatkan  keahlian  dan  keterampilan  yang  spesifik,  memobilisasi  jumlah  dana yang  sangat  besar  dan  semakin  memerlukan  disiplin  organisasi  modern.  Seperti  UNHCR  dan  IOM yang  menjalankan  perannya  di  Rudenim  Denpasar  dan  Rudenim  Surabaya  membutuhkan  tenaga - tenaga kerja yang profesional yang lebih spesifik dan teruji. UNHCR dan IOM dalam hal ini semakin mengikuti  perkembangan  kontemporer  yang  ada,  kian  memerlukan  profesionalisme.  Akibatnya sekalipun  memiliki  label  kemanusiaan,  UNHCR  dan  IOM  perlahan - lahan  berkembang  menjadi organisasi profesional. Kemanusiaan masih terlihat dalam visi misi organisasi yang menjadi landasan ideal  mandat  organisasi  kemanusiaan.  Namun,  kerja  dan  aktifitas  konkrit  di  lapangan  semakin  kuat pada prinsip profesionalisme.
Sudah menjadi hal yang umum bahwa para personil yang terlibat dalam kegiatan dan aktifitas UNHCR  dan  IOM  adalah  para  aktivis.  Bahkan  tidak  jarang  mereka  disebut  dengan  istilah “ pekerja kemanusiaan ”. Istilah seperti ini sudah tentu untuk menolong sesama dan prinsip kemanusiaan lainnya sebagai  dasar  tindakan  yang  mereka  lakukan.  Beberapa  anggota  UNHCR  dan  IOM  masih menunjukkan  idealismenya.  Misalnya  salah  satu  staf  IOM  mengatakan  bahwa  IOM  merupakan organisasi  kemanusiaan  yang  harus  mengedepankan  kesejahteraan  imigran  selama  berada  di Indonesia. Kesejahteraan menjadi hal utama yang harus diperhatikan untuk mengurangi kemungkinan terburuk seperti stres, bunuh diri dan melarikan diri ( Suryanti, 2014 ). Namun, cerita sebaliknya juga didapat  bahwa  banyak  personil  kemanusiaan  yang  tidak  mengutamakan  sisi  aktivisme  itu  sendiri. Sebagian  besar  staf  IOM  dan  UNHCR  mengatakan  bahwa  bekerja  pada  organisasi  kemanusiaan ini hanya  untuk  mencari  lapangan  pekerjaan.  Beberapa  di  antara  mereka  tidak  memiliki  pengetahuan yang  kuat  tentang  organisasi  yang  mereka  tempati.  Dengan  demikian,  mereka  menjadi  bagian  dari organisasi  kemanusiaan  hanya  berdasar  kepada  kualifikasi  yang  dibutuhkan  saja  dan mengenyampingkan idealisme mereka sebagai aktifis. Bentuk seperti ini bertentangan dengan prinsip humanitarianisme  yang  pertama  yaitu  humanitas.  Pada  akhirnya  segala  kegiatan  atau  program  atau peran  yang  mereka  jalankan  hanya  berdasar  pada  alokasi  waktu  dan  alokasi  kerja  tertentu.  Tidak jarang performa mereka juga menjadi catatan sendiri bagi “ imigran ilegal ” yang berada di Rudenim Denpasar  dan  Rudenim  Surabaya.  Para  personil  kemanusiaan  ini  sering  dinilai  bekerja  hanya berdasarkan  jam  kerja  yaitu  delapan  jam.  Setelah  itu  mereka  tidak  memiliki  tanggungjawab  untuk memantau “ imigran  ilegal ” sebagai  gantinya,  pihak  Rudenim  sendiri  yang  harus  bertugas  24  jam memantau keadaan mereka. Kejadian seperti ini jelas menimbulkan persoalan baik hubungan dengan
Politik Aksi Humaniter Organisasi Kemanusiaan Dalam Menangani Imigran Ilegal Tahun 2016 (Studi Kasus IOM dan UNHCR di Surabaya)
imigran dan hubungan dengan pihak rudenim itu sendiri.
Dalam  konteks  ini  bisa  dimengerti  jika  para  personil  kedua  organisasi  ini  cenderung  bersikap pragmatis  terhadap  apa  yang  mereka  lakukan.  Pragmatisme  tersebut  tampil  dalam  berbagai  bentuk. Pertama,  para  pekerja  kemanusiaan  ini  hanya  akan  bekerja  berdasarkan  tugas  dan  perannya  sesuai dengan  kontrak  organisasi.  Kedua,  para  pekerja  kemanusiaan  ini  juga  cenderung  membangun hubungan  professional  dengan  para  imigran.  Tidak  ada  upaya  yang  cukup  memadai  yang  pernah mereka lakukan untuk mengenal para imigran secara lebih mendalam. Padalah mengenal secara lebih mendalam bisa membantu para personil untuk memahami persoalan yang dihadapi para imiran secara lebih tepat dan menyeluruh.
Dalam  konteks  ini  penulis  tidak  sedang  menegaskan  bahwa  profesionalisme  bagi  organisasi seperti UNHCR dan IOM tidak penting. Namun, penulis ingin menunjukkan bahwa profesionalisme tersebut  seperti  ketergantungan  pada  sumberdaya  finansial  dan  birokratisasi  sedang  mengikir aktivisme  dalam  diri  personilnya.  Sementara  aktivisme  berkaitan  erat  dengan  prinsip humanitarianisme. Dalam konteks kemanusiaan ini artinya tantangan terberat UNHCR da IOM adalah mengawinkan profesionalisme dan pragmatisme yang menjadi ciri organisasi modern dengan tuntutan idealisme humanitarianisme.

## 4.  SIMPULAN
Berdasarkan  pemaparan  di  atas  penulis  menyimpulkan,  pertama  sangat  sulit  menilai  tingkat efektivitas  kinerja  organisasi  kemanusiaan  seperti  UNHCR  dan  IOM.  Sebab,  efektivitas  tersebut dipengaruhi  oleh  banyak  faktor.  Menilai  kerja  organisasi  ini  hanya  dari  sisi  mandat  yang  sudah ditetapkan  dan  prinsip - prinsip  humanitarianisme  kurang  berguna  karena  penilaian  semacam  itu cenderung mengabaikan situasi konkrit di lapangan ketika organisasi kemanusiaan sedang beroperasi dan  melaksanakan  aksi - aksi  humaniternya.  Kedua,  prinsip - prinsip  humanitarianisme  klasik  adalah idealisme.  Dalam  praktek  lapangan  hampir  dipastikan  prinsip  tersebut  perlu  dinegosiasikan  lagi. Bahkan  dalam  rangka  mencapai  tujuan  dan  menghadapi  kendala  untuk  mencapai  tujuan  bisa  jadi prinsip  klasik  seperti  netralitas,  imparsialitas  dan  independensi  akan  diabaikan  atau  dilanggar. Pelanggaran  ini  bisa  jadi  masalah  dari  sisi  prinsip - prinsip  humanitarianisme  yang  seharusnya  bisa ditegakkan.  Ketiga,  dalam  konteks  kesimpulan  kedua  studi  ini  menunjukkan  sebuah  jenis pertentangan  yang  menarik  untuk  dipelajari  lebih  jauh  dalam  rangka  melihat  masa  depan  aksi humanitarianisme.  Pertentangan  tersebut  adalah  pertentangan  antara  cara  dan  tujuan.  Pertanyaannya adalah  apakah  humanitarianisme  ditentukan  dan  diukur  berdasarkan  cara  yang  ditempuh  sebuah organisasi  atau  tujuan  yang  dicapai.  Dalam  halnya  studi  humanitarianisme  terutama  yang  disebut dengan new  humanitarianism arti  penting  tujuan  lebih  ditekankan.  Apakah  ini  berarti  pengalaman UNHCR dan IOM dalam menangani “ imigran ilegal ” di Indonesia menegaskan bahwa studi tentang humanitarianisme harus beralih ke new humanitarianism ?. Yang terakhir, paper ini juga menujukkan sebuah  kecenderungan  lain  yang  bisa  mempertanyakan  prinsip - prinsip  humanitarianisme  klasik. Dalam  perkembangan  modern,  seperti  pada  contoh  kasus  UNHCR  dan  IOM,  aksi  humaniter memerlukan  keberadaan  organisasi  yang  bekerja  secara  professional  dan  mengikuti  logika  kerja organisasi modern. Profesionalisme dan organisasi modern dalam prakteknya bisa bertentangan atau tidak  sama  sekali  menyentuh  isu  humanitarianisme.  Tapi  profesionalisme  dan  bagaimana  organisai dikelola  secara  modern  bisa  membantu  organisasi  humanitarian  seperti  UNHCR  dan  IOM  bisa mencapai tujuannya. Apakah profesionalisme ini sedang memperkuat kesimpulan ketiga di atas ?.

## DAFTAR PUSTAKA
Barnett,  M.  (2005).  Humanitarianism  Transformed. American  Political  Science  Association , 3 (4),  723 – 740. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/3688176
Barnett,  M.,  &  Weiss,  T.  G.  (2008). Humanitarianism  in  Question:  Politics,  Power,  Ethics .  United  Stated  of
Politik Aksi Humaniter Organisasi Kemanusiaan Dalam Menangani Imigran Ilegal Tahun 2016 (Studi Kasus IOM dan UNHCR di Surabaya)
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
America: Cornell University Press. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/10.7591/j.ctt7v7ms Bett, A., & Loescher, G. (2011). Refugees in International Relations . Oxford: Oxford University Press.
Global Humanitarian Assistance. (2013). International Humanitarian Responses 2008 – 2013.
Hammond,  L.  (2015). The  Routledge  Companion  to  Humanitarian  A ction,  Chapter  7  Neutrality  and Impartiality . New York: Routledge Handbook Online.
Mackintosh,  K.  (2000).  The  Principles  of  Humanitarian  Action  in  International  Humanitarian  Law. Overseas Development  Institute ,  1 – 14. Retrieved  from  https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi - assets/ publications - opinion - files/305.pdf
Mills, K. (2005). Neo - Humanitarianism: The Role of International Humanitarian Norms and Organizations in Contemporary  Conflict. Global  Governance:  A  Review  of  Multilateralism  and  International Organizations , 11 (2), 161 – 183. Retrieved from https://doi.org/10.1163/19426720 - 01102004 Phillips,  J.  (2015). Asylum  seekers  and  refugees:  what  are  the  facts? Australia:  Parliament  of  Australia. Retrieved  from  https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/search/display/display.w3p;query=Id:%22library/ prspub/HGNW6%22
Suryanti, M. D. S. (2014). Implementasi Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Imigran Ilegal di Rudenim Bangil . Universitas Udayana.
United  Nations  High  Commissioner  for  Refugees.  (2013).  The  mandate  of  the  High  Commissioner  for Refugees and his Office. Retrieved from https://www.unhcr.org/526a22cb6.html
Vaux, T. (2006). Humanitarian trends  and dilemmas. Development in Practice , 16 (3&4), 240 – 354. Retrieved from https://doi.org/10.1080/09614520600694653
Wahyuni,  T.  (2015).  UNHCR:  Jumlah  Pengungsi  di  Indonesia  Meningkat.  Retrieved  from  https:// www.cnnindonesia.com/nasional/20150728204221 - 20 - 68699/unhcr - jumlah - pengungsi - di - indonesia - meningkat/
Zachary,  G.  P.  (2008).  Humanitarian  Dilemmas. W ww.W ilsonquarterly.Com .  Retrieved  from  https:// www.wilsonquarterly.com/quarterly/summer - 2008 - saving - the - world/humanitarian - dilemmas/