## POLARISASI VAKSIN COVID-19 STUDI TENTANG BERITA HOAX DAN POPULISME DI KOTA PADANG
Diego 1 , Yayuk Lestari ²
Departemen Ilmu Komunikasi, Universitas Andalas 12 Email Korespondensi : diego@soc.unand.ac.id
Naskah diterima tanggal 11-30-2022, direvisi tanggal 31-03-2023, disetujui tanggal 30-05-2023
Abstrak. Tujuan  dari  penelitian  ini  diantaranya  untuk  mengetahui  fenomena  polarisasi,  narasi hoax  lewat  sosial  media  dan  populisme  terutama  kaitannya  dengan  kepercayaan  kepada pemerintah.  Peneliti  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif  dengan  teknik pengumpulan  data  melalui  wawancara  dan  dokumentasi  terutama  dari  sosial  media. Pengetahuan  dan  keyakinan  awal  tentang  vaksin  Covid-19  merupakan  faktor  utama  dari informan. Faktor yang mempengaruhi anti vaksin yakni influencer di media sosial serta adanya ketidakpercayaan  kepada  pemerintah  dalam  menangani  krisis.  Adanya  kesimpangsiuran informasi  mengenai  Covid-19  dan  vaksinasi  Covid-19  menjadi  celah  awal  ketidak  percayaan masyarakat.  Pesan  di  sosial  media  merupakan  peneguh  dari  keyakinan  awal  bahwa  vaksin berbahaya dan merupakan bentuk konspirasi.
Kata kunci : Covid-19, Hoax, Polarisasi, Populisme, Vaksin
Abstract.  This  research  aims  to  discover  the  phenomenon  of  polarisation,  hoax  narratives through  social  media  and  populism,  especially  concerning  trust  in  the  government.  The researcher used a qualitative descriptive research method and conducted in-depth interviews with ten informants from various backgrounds in the city of Padang. Initial knowledge and beliefs about the Covid-19 vaccine were the main factors in the informants. Factors that influence anti-vaccine are  influencers  on  social  media  and  distrust  of  the  government  in  dealing  with  crises.  The existence of confusion about information about Covid-19 and Covid-19 vaccination is the initial gap  in  public  distrust.  Messages  on  social  media  confirm  the  initial  belief  that  vaccines  are dangerous and are a form of conspiracy.
Keywords : Covid-19, Hoax, Polarisation, Populism, Vaccination

## PENDAHULUAN
Maraknya perkembangan teknologi komunikasi, membuat kita dapat mengakses internet dengan mudah. Popularitas media sosial dimulai sekitar 2009 ketika Blackberry memperkenalkan smartphone di Indonesia. Data dari APJII menunjukkan penetrasi internet Indonesia meningkat setiap  tahunnya,  pada  tahun  2022  ada  210  juta  pengguna  internet  di  Indonesia(APJII,  2022). Budaya Indonesia cenderung memiliki banyak teman tak heran sosial media sangat popular di Indonesia. Menurut (Tapsell, 2019) media sosial mencerminkan kondisi masyarakat. Indonesia lebih terbuka untuk berbagi informasi di Asia Tenggara- apakah informasinya akurat atau tidak. Tapsell  juga  menekankan  bahwa  budaya  ini  tercermin  dalam  perilaku  media  online,  dimana banyak  informasi  pribadi  dibagikan  di media  sosial,  yang  lebih  terbuka.  Tidak  heran  beberapa penelitian menempatkan Indonesia sebagai lima negara pengguna terbesar di Facebook, Twitter, dan Instagram.
Di awal kemunculan media sosial (Barber, 2003; Dahlgren, 2005) percaya bahwa dengan adanya  internet  akan  meningkatkan  kualitas  demokrasi  dan  partisipasi  publik.  Penggunaan internet  sebagai  alat  kampanye  menunjukkan  perubahan  dalam  masyarakat  informasi. Transformasi  tersebut  adalah  bukan  suatu  bentuk  disrupsi  atau  gerakan  revolusioner  seperti yang  telah  ditegaskan  sebelumnya,  tetapi  itu  adalah  hasil  banyak  pengamatan  tentang munculnya  internet  (Breindl,  2010).  Individu  dan  masyarakat  umum  secara  terorganisir  telah meningkatkan penggunaan media sosial sebagai alat kampanye.
Popularitas media sosial di Indonesia menunjukkan peningkatan pengguna media sosial saat  ini  dan  tren  terbaru  menunjukkan  bahwa  penggunaan  sosial  mengacu  pada  publikasi
berbagai  hal  yang  berkontribusi  pada  perkembangan  berita  dan  informasi  di  kalangan masyarakat.  Mayoritas  sosial  pengguna  media  memanfaatkan  jejaring  sosial  mereka  untuk memenuhi  kebutuhan  mereka  akan  berita  yang  bahkan  tidak  dapat  diverifikasi  secara  akurat. Masyarakat  telah  memperoleh  manfaat  dari  penggunaan  media  untuk  kepentingan  politik  dan sosial  minat;  hal  ini  juga  sejalan  dengan  upaya  untuk  mendukung  sesama  pengguna  jejaring sosial lainnya untuk secara politis menekan pemerintah untuk mengabulkan permintaan mereka (Ambardi et al., 2014).
Sementara  (Sunstein,  2001)  memandang  demokrasi  digital  secara  moderat,  dalam bukunya,  ia menganggap  demokrasi  digital  baik atau  buruk.  Sunstein tidak  mengabaikan  efek positif dari digital demokrasi; masyarakat dapat berbagi informasi yang beragam dan beragam serta  kebebasan  berpendapat.  Namun,  demokrasi  digital  mengharuskan  orang  untuk mengeksplorasi  keragaman,  mengekspos  sudut  pandang  yang  berbeda  dalam  melihat,  dan memiliki pengalaman yang sama. Seorang warga yang hanya mengkonsumsi informasi satu sisi akan  berpotensi  membahayakan  demokrasi.  Perilaku  ini  adalah  pintu  masuk  untuk  polarisasi. Dalam  arti  demokrasi  digital,  Hindman  (2008)  menyebutkan  internet  mendistribusikan  kembali pengaruh politik dan meningkatkan partisipasi politik. Tapi Hindman melihat kesenjangan digital (infrastruktur dan politik pengaruh) akan menjadi penghambat demokrasi digital.
Pada  saat  bersamaan  platform  digital  seperti  Facebook,  Whatsapp  atau  Instagram digunakan  oleh  individu  yang  mempunyai  kemampuan  terbatas  tentang  digital  literacy.  Media massa seringkali meletakkan judul yang bombastis yang seringkali content yang disajikan tidak relevan  dengan  judul  (clickbait),  seringkali  masyarakat  hanya  membaca  judul  saja  tanpa membaca dan memahami content berita yang ditulis. Di Indonesia, provider komunikasi membagi layanan  informasinya  berdasarkan  spesifikasi  platform.  Telkomsel  sebagai  jasa  provider komunikasi terbesar di Indonesia membagi paket-paket internet berdasarkan platform digitalnya, misalnya  paket  20  GB  dan  dipecah  5GB  untuk  Whatsapp,  10  GB  untuk  Instagram  dan  5GB sisanya untuk Facebook. Dengan kondisi ini kemudian muncul istilah fakir kuota yang merujuk kepada  ketidakmampuannya  untuk  mengakses  full  link  berita  yang  dikirimkan  sehingga menyimpulkan informasi hanya berdasarkan judul berita dari berita yang mereka dapat.
Berbagai  hoax  setiap  hari  dikonsumsi  dan  disebar  lewat  berbagai  platform,  hal  ini menimbulkan  pertanyaan  mengapa  masyarakat  mudah  mempercayai  hoax  di  media  sosial? Penelitian ini ingin mengetahui faktor apa yang membuat masyarakat lebih mempercayai pesan- pesan  yang  dikirim  lewat  berbagai  platform  dengan  content  yang  tidak  mendasar  dan  penulis yang  anonim,  dibandingkan  mengandalkan  sumber  informasi  dari  pihak  yang  reliabel  seperti ilmuwan dan pemerintah. Apakah gejala ini bisa dikaitkan dengan ketidak percayaan masyarakat terhadap pemerintah dan bagaimana populisme dan polarisasi mempengaruhi cara masyarakat dalam memahami informasi yang mereka terima? Salah satu yang menjadi sorotan adalah pada masa wabah Covid-19, mengapa masyarakat mempercayai informasi hoax tentang Covid-19?
Hoax  banyak  beredar  terutama  di  kanal  grup  chat  seperti  Whatsapp  Group,  mulai  dari teori  konspirasi,  Covid-19  hanyalah  flu  biasa  dan  Covid-19  adalah  tentara  Allah  SWT. Kemunculan  wabah  Covid-19  di  era  internet  merupakan  hal  yang  baru  di  dunia  modern. Keberadaan  internet  menjadi  dua  sisi,  memunculkan  kesadaran  individu  atau  sebaliknya memunculkan misinformasi dengan berita-berita hoax. Banyaknya narasi hoax yang muncul di masyarakat  semakin  memperburuk  usaha  untuk  menangani  wabah  dan  juga  membuat masyarakat tidak melakukan tindakan preventif. Hoax lainnya bahwa vaksin sudah ditanam chip untuk  melacak  aktivitas  kita,  hoax  lainnya  yang  berdasarkan  agama  bahwa  vaksin  dibuat  dari darah babi sehingga haram. Kontroversi seputar vaksin diantaranya bahwa vaksin masih pada tahap uji klinis, vaksin mengandung bahan pengawet dan vero cell (Shalihah & Nugroho, 2021), Kompas (2021) juga mencatat hoax lainnya tentang vaksin, yakni: ada chip yang sudah ditanam di dalam vaksin dan juga jatuhnya korban akibat suntikan vaksin.
Wabah  Covid-19  menimbulkan  perubahan  besar  bukan  hanya  dari  bidang  kesehatan, namun memunculkan masalah-masalah sosial, mulai dari lemahnya sistem jaminan sosial dan buruknya  komunikasi  pemerintah.  Buruknya  komunikasi  pemerintah  dimulai  dengan  pejabat- pejabat yang meremehkan bahaya Covid-19 dan masyarakat tidak perlu panik. Tak heran banyak masyarakat  yang  menganggap  enteng,  remeh  dan  menolak  untuk  bekerja  sama  melakukan
pencegahan  penyebaran  virus.  Di  media  sosial  juga  banyak  berita  hoax  yang  semakin meneguhkan  kepercayaan  bahwa  virus  ini  tidak  berbahaya  dan  merupakan  konspirasi  yang menguntungkan China, Bill Gates dan Barat. Ditambah lagi pernyataan yang membawa agama dan dalil-dalil bahwa virus ini adalah tentara Allah SWT sehingga masyarakat tidak perlu takut dengan  Covid-19.  Fenomena  ini  juga  memperlihatkan  menajamnya  polaritas  di  kalangan masyarakat. Polaritas ini menguat ketika pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012 berlanjut kepada pemilihan Presiden 2014 dan semakin menguat pada tahun 2019. Agama dan wacana sektarian mendominasi  wacana  media  sosial  di  Indonesia.  Di  media  sosial,  orang  bisa  berbagi  dan memposting  pendapat  mereka  yang  mengarah  pada  keragaman  ide  (Yardi  &  Boyd,  2010). Berdasarkan (Grover et al., 2019) bahwa media sosial memiliki potensi mengekspos pemilih ke kedua  sisi  argumen  (dalam  konteks  ini  Prabowo  dan  Jokowi),  yang  dapat  mengarah  pada polarisasi  pandangan  di  antara  publik,  menghasilkan  amplifikasi  perpecahan  antara  kelompok sosial yang memiliki pandangan berbeda (E.-J. Lee, 2007).
Sejarah  membuktikan  masyarakat  banyak  yang  beralih  kepada  penjelasan  teori konspirasi  ketika  menghadapi  situasi  krisis  (van  Prooijen  &  Douglas,  2017),  dan  bagi  populist tuduhan diarahkan kepada penyalah gunaan kekuasaan oleh elite (Castanho Silva et al., 2017). Meningkatnya misinformasi di kanal sosial media dan aplikasi chatting merupakan konsekuensi dari audiens yang terhubung dengan ketidaktertarikan pada urusan publik ( Lee & Xenos, 2019) namun di saat bersamaan ketidaktertarikan ini dialihkan mencari pembenaran atas krisis yang sedang  mereka  hadapi.  Hal  ini  menjadikannya  sasaran  misinformasi  (Bennett  &  Livingston, 2018), polarisasi (Neudert et al., 2019). Hoax juga dimanfaatkan populis yang ingin mendapatkan dukungan dari masyarakat. Populisme selain anti-elitis dan anti-pluralistik, adalah alat strategis untuk mencapai kekuasaan politik dan menjalankannya, yang belakangan ini, telah menemukan alat yang benar-benar berharga di jejaring sosial, karena mereka memberikan informasi kepada individu  dan  massa  dan  sumber  daya  dengan  cara  yang  cepat,  mengejutkan  dan  persuasif, dilapisi dengan lingkaran kebenaran yang tidak selalu nyata.
Tujuan  dari  artikel  ini  untuk  mengetahui  faktor  yang  membuat  masyarakat  lebih mempercayai  hoax  dibandingkan  informasi  yang  reliable,  aspek  yang  dilihat  yakni  tentang peranan  media  dan  influencer  media,  polarisasi  yang  terbentuk  di  masyarakat  dan  terakhir tentang  bagaimana  kepercayaan  masyarakat  kepada  pemerintah  mempengaruhi  keyakinan tentang  suatu  isu.  Banyak  peneliti  berfokus  pada  media  itu  sendiri,  sedikit  perhatian  pada bagaimana audience menggunakan media untuk mendapatkan informasi tentang isu-isu publik, menggunakan  informasi  itu  dalam  keputusan  politik  mereka.  Penelitian  oleh  (Nugroho  et  al., 2012,  Lim,  2013)(Tapsell,  2015)  mengambil  tema  teknologi  komunikasi  dan  media  yang  lebih banyak  dibahas  dalam  hal  struktur  dan  kapabilitas  media  tanpa  menunjukkan  pengalaman, budaya  dan  interaksi  dalam  kehidupan  sehari-hari  untuk  mempengaruhi  tahap  pengambilan keputusan pilihan politik.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data  dalam  penelitian  ini  dikumpulkan  dengan  melakukan  wawancara  tatap  muka  dan  online, dokumentasi  dikumpulkan  terutama  dari  media  massa  cetak,  online  dan  juga  media  sosial. Pengambilan  informan  dilakukan  dengan  metode  purposive  sampling,  peneliti  menetapkan kriteria  informan  dan  juga  memperhatikan  keterwakilan  gender,  pendidikan,  pekerjaan  dan agama informan. Informan yang dipilih dalam penelitian ini memiliki kriteria yang spesifik dengan berbagai  perspektif.  Pendidikan  formal  dari  informan  juga  menentukan  sehingga  strata pendidikan informan minimal D3 sehingga informan tersebut memiliki kemampuan literasi media yang  baik.  Pekerjaan  dari  informan  juga  dipilih  dengan  varian  yang  beragam,  mulai  dari pensiunan, PNS dan pekerja lepas dan terakhir agama informan yang dipilih adalah agama Islam karena Islam adalah agama mayoritas di Kota Padang. Peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat  di  Kota  Padang  untuk  mendapatkan  data  tentang  hoax  dan  vaksinasi.  Penulis mewawancarai  sepuluh  orang  informan  di  Kota  Padang  yang  berasal  dari  latar  belakang berbeda-beda. Di dalam pembahasan, peneliti hanya memberi kutipan pada narasumber.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Polarisasi Informasi di Sosial Media
Ketika di era sosial media baru digunakan, akademisi seperti (Barber, 2003); Dahlgren, (2005)  percaya  bahwa  internet  akan  meningkatkan  kualitas  demokrasi  dan  partisipasi  publik. Individu dan masyarakat umum secara terorganisir telah meningkatkan penggunaan media sosial sebagai alat kampanye. Sayangnya seiring berjalannya waktu ditemukan banyak efek negatif dari penggunaan  sosial  media.  Salah  satunya  masyarakat  menjadi  semakin  terpolarisasi.  Merujuk pada  (Sunstein,  2001)  polarisasi  merupakan  salah  satu  efek  samping  buruk  dari  demokrasi digital.
Pada  awal  kemunculan  internet,  banyak  akademisi  merayakan  bagaimana  internet kemungkinan  akan  meningkatkan  demokrasi.  Segera  setelah  kegembiraan,  banyak  penelitian telah menunjukkan efek samping buruk demokrasi digital. (Adamic & Glance, 2005) memberikan bukti  perilaku  korelasi  antara  blog  politik  dalam  pemilihan  Presiden  AS  2004.  Hasilnya menunjukkan  blog  konservatif  dan  liberal  terkait  dengan  orientasi  politik  yang  sama.  Bentuk penelitian  lain  (Lawrence  et  al.,  2010),  menemukan  orang  kemungkinan  akan  membaca  blog yang  memiliki  perspektif  yang  sama  ketimbang  blog  dengan  cara  pandang  yang  berbeda perspektif.
Polarisasi  di blogsphere politik  dapat  ditemukan  dalam  pekerjaan  di  blog  pembaca (Lawrence  et  al.,  2010)  yang  menunjukkan  bahwa  orang  cenderung  membaca  blog  yang memperkuat, bukan dari tantangan, keyakinan politik mereka. Bukti lebih lanjut dari (Schulz-Hardt et  al.,  2000)  memberikan  bukti  bahwa  kelompok  homogen  cenderung  mencari  dukungan argumen daripada menemukan informasi keragaman.
Penggunaan  media  oleh  masyarakat  memiliki  keyakinan  atau  pendapat  yang  sama mereka  cenderung  mencari  sumber  untuk  memperkuat  kecenderungan  masing-masing. Pengguna  media  juga  semakin  terfragmentasi.  Sebagai  hasil  dari  fragmentasi  ini,  media pengguna  cenderung mencari  informasi  yang  sesuai  dengan  kecenderungan  yang  dimilikinya, akibatnya  potensi  untuk  memperoleh  informasi  di  luar  keyakinannya  semakin  besar  ditutup (Tewksbury,  2005).  Karena  mesin  pencari  seperti  Google  mencoba  mengarahkan  pencarian pengguna ke hal-hal yang sering menjadi perhatian mereka atau personalisasi informasi (Pariser, 2011).  Seperti  halnya  Amazon  website  yang  merekomendasikan  barangnya  sesuai  dengan pribadi dan minat (hobi) yang dimiliki oleh setiap calon pembeli.
Di  Indonesia,  kampanye  penggunaan  media  sosial  mulai  muncul  pada  Pilkada  Jakarta 2012  kompilasi,  Joko  Widodo  dan  Basuki  Tjahaya  Purnama,  yang  bergabung  dengan  media sosial. Kemudian pada pemilihan Presiden 2014, dua calon presiden Jokowi dan Prabowo secara masif  menggunakan  media  sosial  untuk  mensosialisasikan  program  tersebut.  Media  sosial menjadi  tempat  perang antara  pendukung  bahkan  buzzer  yang terjadi membuat  pasangannya masing-masing. Polarisasi ini semakin menguat pada pemilihan Presiden 2019 dengan adanya calon  Presiden  yang  sama.  Dalam  pemilihan  Presiden  pasca  Soeharto  berkuasa,  atas  nama kebebasan pers, buzzer menyebar pesan emosional, sektarian dan ujaran kebencian (Lim, 2013) Polarisasi politik ini telah melahirkan sikap kawan dan lawan dalam kehidupan social selama ini.
Lim juga mencatat polarisasi identitas sebagai ancaman utama bagi demokrasi Indonesia (2002).  Penulis  sepakat  dengan  argumen  (Lim,  2013)  yang  menyatakan  bahwa  media  sosial digunakan  untuk  komunikasi  politik  lebih  lanjut  polarisasi  Indonesia.  Ujaran  kebencian, intoleransi, dan penyebaran hoax. Konten hoax dan ujaran kebencian banyak beredar di platform seperti Facebook, Instagram dan Twitter, juga berkembang dalam grup tertutup seperti di grup WhatsApp.  Hal  serupa  juga  ditekankan  oleh  Ismail  Fahmi,  pendiri  Drone  Emprit,  menurutnya penyebaran hoax di group WA ini sangat cepat viralnya dan tidak bisa dimonitor, khususnya dari kalangan yang tidak bisa melakukan verifikasi. Polarisasi politik ini berlanjut ke polarisasi bidang lain,  salah  satunya  kampanye  anti  vaksinasi  dan  konspirasi  Covid.  Gambar  di  bawah  ini merupakan  data  yang  ditangkap  oleh  Drone  Emprit  lewat  penelitiannya  (2021)  menunjukkan adanya irisan antara polarisasi politik dan narasi Covid.

## Sumber: Drone Emprit (2021)

## Gambar 1. Irisan Polarisasi Politik dan Narasi Covid
Penggunaan  media  oleh  masyarakat  memiliki  keyakinan  atau  pendapat  yang  sama mereka  cenderung  mencari  sumber  untuk  memperkuat  kecenderungan  masing-masing.  Dari hasil  data  wawancara  yang  kami  lakukan  memperlihatkan  bahwa  media  hanya  memperkuat keyakinan informan yang sudah mereka percayai, alih-alih mempengaruhi audience,  audience sudah  teguh  dengan  informasi  yang  mereka  punya,  informasi  tersebut  biasanya  didapat  dari orang  terdekat  atau  keyakinan  yang  terbentuk  dari  awal.  Polarisasi  yang  terbentuk  tentang kegunaan vaksin hanyalah penerus dari polarisasi identitas sebelumnya. Audience yang percaya bahwa  Covid-19  adalah  hoax  atau  konspirasi  selanjutnya  cenderung  tidak  mau  melakukan vaksinasi.

## Hoax Efek Samping Vaksinasi Covid dan Influencer Social Media
Menurut  MacDougall  (1958)  hoax  merupakan  ketidakbenaran  yang  dibuat  dengan sengaja,  untuk  menutupi  kebenaran.  Baginya  kejujuran  menjadi  elemen  penting  untuk menentukan  apakah  sebuah  informasi  disebut  hoax.  Definisi  ini  tepat  digunakan  untuk mengetahui  kejujuran  media  konvensional,  dimana  pemimpin  redaksi  dan  jurnalis  mempunyai kemampuan untuk memilah informasi. Sejalan dengan pesatnya informasi di media online aspek niatan untuk menutupi kebenaran terlalu sempit untuk menentukan definisi hoax, apalagi dengan kondisi masyarakat Indonesia yang mudah untuk menyerap dan menyebarkan informasi tanpa melalui verifikasi informasi.
Derasnya  informasi  membuat  masyarakat  bingung  untuk  menentukan  kebenaran  dari informasi yang mereka terima, tak heran menurut (Justito et al., 2017) masing-masing kelompok merasa bahwa  informasi  yang disampaikannya adalah informasi yang benar. Kondisi ini menjadi salah  satu  penyebab  polarisasi  dan  echo  chamber,  yakni  kecenderungan  untuk  mendapatkan dan mendengarkan informasi yang sesuai dengan keinginan mereka. Algoritma di media sosial terutama Instagram dan Facebook membuat kecenderungan polarisasi semakin kuat.  Semakin tinggi pendidikan ternyata tidak membuat seseorang kebal terhadap hoax. Survei yang dilakukan oleh  (Nadzir  et  al.,  2019)  terhadap  sembilan  provinsi  di  Indonesia  memperlihatkan  frekuensi internet  yang  tinggi  memiliki  kecenderungan  untuk  terpapar  berita  hoax.  Penelitian  ini  juga
memperlihatkan bahwa semakin tinggi exposure dari audience yang mempunyai lebih baik akses informasi belum tentu akan mempunyai kemampuan literasi media yang memadai.
Salah satu dampak polarisasi adalah masyarakat memiliki keyakinan atau pendapat yang sama  mereka  cenderung  mencari  sumber  untuk  memperkuat  kecenderungan  masing-masing. Polarisasi  pengguna  media  juga  semakin  terfragmentasi.  Sebagai  hasil  dari  fragmentasi  ini, media  pengguna  cenderung  mencari  informasi  yang  sesuai  dengan  kecenderungan  yang dimilikinya, akibatnya potensi untuk memperoleh informasi di luar keyakinannya semakin besar ditutup  (Tewksbury,  2005).  Karena  mesin  pencari  seperti  Google  mencoba  mengarahkan pencarian pengguna ke hal-hal yang sering menjadi perhatian mereka (personalisasi informasi) (Pariser,  2011).  Seperti  portal  Amazon  yang  merekomendasikan  barangnya  sesuai  dengan pribadi dan minat (hobi) yang dimiliki oleh setiap calon pembeli. Hal ini sejalan dengan pendapat (Lawrence et al., 2010) dan (Schulz-Hardt et al., 2000) kecenderungan orang mencari informasi bukan untuk memperluas informasi namun untuk menemukan dukungan atas argumentasi yang sudah dia yakini.
Narasi-narasi dari influencer media sosial menjadi arus utama informasi pendukung anti vaksin dan percaya bahwa Covid-19 adalah sebuah konspirasi. Influencer utama anggota band Superman is Dead seperti Jerinx @jrxsid menulis ketidakpercayaan terhadap bahaya Covid-19 dan bersedia disuntik dengan virus Corona. Influencer Instagram lainnya @teluuur dengan lebih dari 67 ribu pengikut, seringkali membagi hoax tentang Covid-19 dan vaksinasi. Akun anonim ini bahkan berani menuding Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) bersandiwara ketika melakukan vaksinasi sebagai relawan uji coba vaksin (Kompas, 2020).
Akun  @teluuur  yang  menulis  scientist  di  bio  Instagram-nya  sering  menulis  unggahan pseudo  scientist.  Misalnya  saja  unggahan  pada  tanggal  22  Juli  2022  tentang  meninggalnya seorang  pilot  Citilink  yang  kemudian  @teluuur  membuat  narasi  tentang  ada  hubungan  antara kematian pilot dengan angka vaksinasi yang tinggi pada pegawai Garuda dan Citilink. Informasi tanpa  dasar  dan  menggiring  kepada  framing  bahwa  vaksinasi  itu  berbahaya  dan  bisa menyebabkan  sudden  death  (kematian  tiba-tiba)  yang  kemudian  diamini  oleh  para  follower @teluuur,  yang sedari  awal  memang  meyakini  bahwa  vaksin  bisa membawa  dampak-dampak buruk yang membahayakan.
Sumber: Instagram (2022)
Salah  satu  informan  Rio  Nawa (31 tahun) mengakui  ia  banyak mendapatkan  informasi tentang vaksinasi Covid- 19 melalui influencer Instagram. “Kebetulan saya mengikuti salah satu akun di Instagram yang sering menyuarakan tentang vaksinasi COVID-19 yaitu @viki.fathun2 di mana saya sepemikiran dengan akun tersebut. Beliau juga menggunakan akun media sosial lain untuk menyebarkan informasi tentang pandemi ini meskipun akunnya selalu di-banned karena postingan yang beliau unggah.” Informasi yang ia terima bahwa efek samping dari vaksin bisa menyebabkan  kelumpuhan,  menjadi  stimulus  munculnya  penyakit  baru  melalui  influencer Instagram  menjadi  penguat  dari  keyakinan  bahwa  vaksin  Covid-19  berbahaya,  selain  itu lingkungan lewat teman yang ia kenal memperteguh pendapatnya. Bagi Rio informasi media yang hanya  menampilkan  sisi  positif  vaksinasi  patut  dicurigai  merupakan  bentuk  konspirasi.  Rio percaya bahwa Covid-19 merupakan alat politik orang-orang berkuasa di dunia dengan tujuan utamanya  untuk  mengurangi  populasi  dunia.  Ia  bahkan  sempat  melarang  anggota  keluarga lainnya untuk melakukan vaksinasi, namun ia akhirnya membolehkan karena banyak syarat untuk beraktivitas yang membutuhkan bukti vaksinasi. Pandangan Rio ini sejalan dengan temuan data Drone  Emprit  yang melihat  ada  irisan  antara  pengguna  sosial  media  yang  percaya  influencer, anti  vaksin  dan  percaya  bahwa  Covid-19  adalah  bentuk  konspirasi.  Ketidak  percayaannya terhadap pemerintah ditunjukkan dengan keyakinan bahwa Corona merupakan alat bagi politisi untuk  mengurangi  populasi  dimana  pemerintah  turut  serta  berperan.  Narasi  yang  kuat  dari influencer  media  sosial  merupakan  salah  satu  konsekuensi  kebebasan  berpendapat  di  sosial media, karenanya menurut pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi (2021) pemerintah perlu bertindak tegas  untuk  bisa  menghalau  informasi  hoax  dari  influencer  sosial  media.  Sebaliknya  menurut (Putera et al., 2021) pengaruh influencer dan tokoh penting masyarakat merupakan bentuk role model perilaku bagi masyarakat. Dan sejalan dengan itu, menurut (Indrawan et al., 2023) media sosial bagi para pelaku politik dapat memberikan basis informasi yang ideal untuk mengetahui opini publik yang sedang trending.   Sayangnya  informasi  yang  berasal  dari  pemerintah  masih dianggap  membingungkan,  sikap  pemerintah  ini  memunculkan  adanya  distrust  terhadap keputusan  dan  kebijakan  pemerintah,  menurut  (Aziz  &  Wicaksono,  2020)  blunder  oleh pemerintah ditunjukkan dengan pernyataan yang kontraproduktif dan kontroversial.

## Populisme dan Kepercayaan Kepada Pemerintah
Seiring dengan berbagai jenis isu yang melingkupinya, populisme telah menjadi trend di banyak  negara  akhir-akhir  ini  dengan  ciri  demarkasi  rakyat  (populis)  dengan  elit  penguasa. Populisme lahir karena kritik terhadap demokrasi perwakilan yang dianggap kurang bermanfaat bagi  masyarakat  (Hadiz  &  Robinson,  2017).  Dalam  penelitiannya,  Hadiz  (2018)  melihat bagaimana  politisi  menggunakan  identitas  agama  untuk  mendapatkan  komunitas  mendukung. Hadiz menjadikan Turki dan Mesir sebagai contoh sukses dalam hal ini. Dalam penelitian Imrani R. A., Nathania J. S. & Moh F. J. (2023) pelaksanaan demokrasi di negara Indonesia sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan bermacam-macam kepentingan warga negara telah berjalan  selama  bertahun-tahun.  Demokrasi  memberikan  ruang  untuk  menerima  perbedaan berbagai  pendapat  di  tengah  masyarakat  serta  memberikan  ruang  untuk  menyelesaikan bermacam permasalahan secara rasional berdasarkan keadilan serta perdamaian. Sedangkan di Indonesia, kasus karena pertumbuhan populisme kanan belum terlihat meluas, tetapi gejalanya terlihat  dalam  ego  sektarian  yang  meningkat,  dikotomi  mayoritas-minoritas,  dan  merebaknya perilaku  intoleran.  Selama  ini  isu-isu  yang  diangkat  oleh  populisme  belum  berhasil  karena kurangnya  dukungan  oligarki.  Hadiz  juga  membutuhkan  dukungan  oligarki  agar  gagasan populisme bisa berhasil.
Di negara lain,  seperti di India (Raj et al., 2020) pada waktu merebaknya virus Corona polarisasi yang sudah mencuat karena perbedaan agama membuat konten misinformasi beredar luas, di Amerika menurut Germani & Biller-Andorno (2021) kelompok anti vaksin identik sebagai pendukung presiden Trump. Fenomena yang terjadi di negara tersebut menunjukkan polaritas tentang vaksinasi juga berawal dari masyarakat yang pada awalnya sudah terpolarisasi terutama karena pilihan politik dan juga perbedaan identitas.
Media massa terutama sosial media memberikan peran besar terhadap penyebaran hoax, sebaliknya media juga dianggap berlebihan dalam menyebarkan berita tentang Covid. Penelitian
Zempi C. N., Ana K., Siti M.,(2023) menerangkan bahwa media sosial memiliki potensi terhadap informasi dan pengetahuan politik bersifat multifaset. Media yang terlalu melebih-lebihkan berita tentang  Covid  inilah  yang  menurut  Indah  (29  tahun)  membuat  dia  lebih  mawas  diri.  Indah mengakui bahwa berita tentang Covid yang paling ia ingat yakni tentang bagaimana seramnya kematian  akibat  Covid,  ia  menerima  informasi  ditemukannya  orang  meninggal  di  jalan  raya karena  Covid.  Walaupun  informan  menganggap  informasi  di  media  massa  terlalu  berlebihan peneliti  mencatat  faktor  ketakutan  melihat  informasi  kematian  di  media  massa  menjadi  aspek penting bagi informan untuk menjaga protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi.
Data  yang  dikumpulkan  oleh  Drone  Emprit  (2021)  menunjukkan  adanya  irisan  antara ketidakpercayaan  pemerintah  dengan  kecenderungan  kelompok  ini  mempercayai  Covid merupakan  konspirasi  elit  politik.  Adanya  irisan  antara  distrust  dengan  pemerintah  dan  tidak percaya  corona/  anti  vaksinasi  menunjukkan  bahwa  permasalah  Covid  bukan  hanya  masalah kesehatan  namun  juga  merupakan  sebuah  pernyataan  politik.  Ketidakpercayaan  kepada pemerintah merupakan wujud kepada ketidakpercayaan sistem di Indonesia, karenanya mereka yang tidak mempercayai corona berusaha mencari figur yang dianggap bisa menjadi rujukan dan memperkuat keyakinan mereka. Ketidakpercayaan dengan sistem juga ditunjukkan oleh Barita Sihombing  (51  tahun)  yang  menilai  kinerja  pemerintah  menangani  Covid  tidak  memuaskan, angka kemat ian tinggi dan juga pengelolaan informasi membingungkan”.
Polarisasi  yang  memang  terlihat  ketika  pemilihan  Presiden  2014  dan  2019  tampaknya masih  belum  selesai  dan merembet  kepada sektor  lain.  Menurut (Castanho  Silva  et  al.,  2017) bukti  menunjukkan  bahwa  populis  mungkin  sangat  rentan  terhadap  teori  konspirasi  yang dibangun  di  atas  tuduhan  penyalahgunaan  kekuasaan  oleh  elit,  karenanya  populis  cenderung tidak  mempercayai  pemerintah,  karena  dianggap  sebagai  bagian  dari  elite  politik  yang  turut berperan dalam konspirasi. Namun data dari Drone Emprit (2021) juga menunjukkan bahwa tidak semua  masyarakat  yang  anti  pemerintah  tidak  menjalankan  ketentuan  pemerintah  dalam menangani bahaya Covid. Salah satu “dampak positif “corona yakni mengekspos sistem yang bobrok.
Politisi populis juga memanfaatkan momentum corona untuk kepentingan politik mereka atas nama melindungi rakyat. Pada tanggal 25 Maret 2020 Walikota Tegal Wali Kota Tegal, Jawa Tengah,  Dedy  Yon  Supriyono  (Wardhani,  2020)(Tribunnews,  2020)  memutuskan  untuk mengambil kebijakan local lockdown dengan menutup akses keluar masuk kota selama empat bulan ke depan. Keputusan ini diambil menyusul kasus Corona di wilayahnya. Namun keputusan ini akhirnya batal setelah Jokowi menyoroti persoalan ini, karena Indonesia menerapkan prinsip pembatasan sosial berskala besar (PSBP) bukan lockdown. Ironisnya sebulan setelahnya, yakni pada  tanggal  22  Mei  2020,  pemerintah  Kota  Tegal  berniat  mengadakan  acara  kembang  api sebagai penutupan PSPB, namun lagi-lagi keputusan ini dibatalkan karena tidak mendapatkan dukungan  dari  pusat.  Pemimpin  populis  akan  selalu  mencari  celah  dimana  mereka  bisa mendapatkan  dukungan  rakyat  karena  dianggap  program  mereka  pro-rakyat.  Karenanya program  yang  mereka  buat  hanya  untuk  mendapatkan  popularitas  dibandingkan  untuk menyelesaikan permasalahan walaupun harus menempuh jalan yang tidak populer.
Kebijakan  yang  lebih  mengedepankan  popularitas  dibandingkan  untuk  melindungi masyarakat (walaupun tidak populer) pada akhirnya menjadi tarikan antara pemerintah  daerah dan pusat. Kendali informasi yang tidak jelas, literasi yang rendah ditambah dengan kebijakan pemerintah yang berubah-ubah membuat bingung masyarakat. Di saat krisis pesan yang didapat oleh masyarakat harusnya berasal dari sumber informasi valid, jelas dan melalui satu pintu.

## SIMPULAN
Kondisi  kritis  seperti  pandemi  Covid-19,  peran  pemerintah  sangat  penting.  Pemerintah harus memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat, jelas, dan terpercaya kepada  masyarakat.  Sayangnya,  jika  pemerintah  awalnya  meremehkan  atau  menyangkal keberadaan Covid-19, hal ini dapat mengakibatkan kebingungan di kalangan masyarakat. Ketika informasi yang diberikan oleh pemerintah tidak konsisten atau tidak jelas, masyarakat cenderung mencari informasi dari sumber lain, termasuk media sosial. Sayangnya, di era digital ini, informasi yang  tidak  valid  atau  hoaks  dapat  dengan  mudah  menyebar  di  media  sosial.  Hal  ini  bisa
memperparah  kebingungan  dan  meragukan  mudahnya  penyebaran  virus  serta  efektivitas vaksinasi.
Dalam  situasi  seperti  ini,  penting  bagi  pemerintah  untuk  memperbaiki  komunikasi  dan mengelola  pesan  informasi  yang  jelas.  Pemerintah  sebaiknya  berkomunikasi  secara  terbuka dengan menyediakan data dan informasi yang dapat dipercaya. Transparansi mengenai langkah- langkah  pencegahan,  penanganan,  dan  vaksinasi  Covid-19  dapat  membantu  membangun kepercayaan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan upaya untuk mengedukasi masyarakat  tentang  Covid-19,  cara  penyebarannya,  pentingnya  vaksinasi,  dan  tindakan pencegahan lainnya. Kampanye yang efektif dan terarah dapat membantu mengurangi polarisasi di  masyarakat  dan  memperkuat  pemahaman  yang  benar  mengenai  pandemi  ini.  Penting  bagi pemerintah untuk bekerja sama dengan ahli kesehatan, organisasi internasional, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam mengelola krisis ini. Kolaborasi dan koordinasi yang baik akan membantu memastikan penyebaran informasi yang akurat dan konsisten kepada masyarakat.
Pemerintah  juga  harus  terbuka  terhadap  umpan  balik  dan  kritik  dari  masyarakat. Menerima masukan dari masyarakat dapat membantu pemerintah untuk memperbaiki kebijakan dan penanganan Covid-19, serta membangun kepercayaan yang lebih besar dari masyarakat. Secara keseluruhan, penting bagi pemerintah untuk mengakui pentingnya peran mereka dalam penanganan krisis seperti pandemi Covid-19. Dengan menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan terpercaya, serta dengan berkomunikasi secara terbuka dan transparan, pemerintah dapat membantu masyarakat menghadapi pandemi dengan lebih baik dan mengurangi polarisasi yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA
Adamic, L. A., & Glance, N. (2005). The political blogosphere and the 2004 U.S. election: divided they  blog. Proceedings  of  the  3rd  International  Workshop  on  Link  Discovery ,  36 –43. https://doi.org/https://doi.org/10.1145/1134271.1134277
Ambardi,  K.,  Parahita,  G.,  Lindawati,  L.,  Sukarno,  A.,  &  Aprilia,  N.  (2014). Indonesia  Mapping Digital Media : Mapping Digital Media : Indonesia . Open Society Foundation.
APJII. (2022). Profil Internet Indonesia 2022. Apji.or.Od , June , 10. apji.or.id Aziz,  M.  S.,  &  Wicaksono,  M.  A.  (2020).  Komunikasi  Krisis  Pemerintah  Indonesia  dalam
Penanganan Covid-19. Masyarakat Indonesia , 46 (2), 194 –207.
https://doi.org/10.14203/jmi.v46i2.898
Barber,  B.  (2003). Strong  Democracy:  Partisipatory  Politics  For  a  New  Age .  University  of California Press.
Bennett, W. L., & Livingston, S. (2018). The disinformation order: Disruptive communication and the decline of democratic institutions. European Journal of Communication , 33 (2), 122 –139. https://doi.org/10.1177/0267323118760317
Breindl,  Y.  (2010).  Internet-based  Protest  in  European  policy-making:  The  Case  of  Digital Activism. International Journal of E-Politics , 1 (1), 57 –72.
Castanho,  S.  B.,  Vegetti,  F.,  &  Littvay,  L.  (2017).  The  Elite  Is  Up  to  Something:  Exploring  the Relation  Between  Populism  and  Belief  in  Conspiracy  Theories. Swiss  Political  Science Review , 23 (4), 423 –443. https://doi.org/10.1111/spsr.12270
Dahlgren, P. (2005). The internet, public spheres, and political communication: Dispersion and deliberation.
Political Communication , 22 (2), 147 –162. https://doi.org/10.1080/10584600590933160 Fahmi, I. (2021). Kampanye Stop Berita Covid . Drone Emprit.
https://pers.droneemprit.id/kampanye-stop-berita-covid/
Germani,  F.,  &  Biller-Andorno,  N.  (2021).  The  anti-vaccination  infodemic  on  social  media:  A behavioral analysis. PLoS ONE , 16 (3 March), 1 –14. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0247642
Grover, P., Kar, A. K., Dwivedi, Y. K., & Janssen, M. (2019). Polarization and acculturation in US Election  2016  outcomes –  Can  twitter  analytics  predict  changes  in  voting  preferences.
Technological Forecasting and Social Change , 145 , 438 –460.
https://doi.org/10.1016/j.techfore.2018.09.009
Hadiz,  V.,&  Robinson,  R.  (2017).  Competing  Poulisms  in  Post-authoritarian  Indonesia.
International Political Science Review , 38 (4), 488 –502.
https://doi.org/10.1177/0192512117697475
Hadiz, V. R. (2018). Imagine All the People? Mobilising Islamic Populism for Right-Wing Politics in Indonesia.
Journal of
Contemporary Asia , 48 (1), 1 –18.
http://dx.doi.org/10.1080/00472336.2018.1433225 Hindman, M. (2008). The Myth of Digital Democracy . Princeton University Press. Imrani, R. A., Suteja, N. J., & Juddi, M. F. (2023). Literasi Politik Berbasis Media ( Studi Kasus Program Desa Peduli Pemilu Dan Pemilihan Kota Surabaya ) . 6 (1), 195 –204. Indrawan,  J.,  Barzah,  R.  E.,  &  Simanihuruk,  H.  (2023). Instagram  sebagai  Media  Komunikasi Politik bagi Generasi Milenial . 6 (1), 170 –179.
Justito,  A., Gumgum,  G.,  Hartoyo,  &  Maharani, N.  (2017).  Hoax,  Reproduksi  dan  Persebaran:
Suatu Penelusuran Literatur. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 1 (4), 271 –278. Kompas. (2021). [HOAKS] Vaksin Sinovac di Indonesia Dipasangi Chip untuk Memantau Rakyat . https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/20/100500165/hoaks-vaksin-sinovac-di- indonesia-dipasangi-chip-untuk-memantau-rakyat?page=all
Lawrence, E., Sides, J., & Farrell, H. (2010). Self-segregation or deliberation? blog readership, participation, and polarization in american politics. Perspectives on Politics , 8 (1), 141 –157. https://doi.org/10.1017/S1537592709992714
Lee,  E.-J.  (2007).  Deindividuation  Effects  on  Group  Polarization  in  Computer-Mediated Communication:  The  Role  of  Group  Identification,  Public-Self-Awareness,  and  Perceived Argument Quality. Journal of
Communication , 57 (2), 385 –403. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2007.00348.x
Lee, S., & Xenos, M. A. (2019). Social Distraction? Social Media Use and Political Knowledge in Two  U.S.  Presidential  Elections. Computers  in  Human  Behavior , 90 ,  18 –25. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2018.08.006
Lim,  M.  (2013).  Many  Clicks  but  Little  Sticks:  Social  Media  Activism  in  Indonesia. Journal  of Contemporary Asia , 43 (4), 636 –657. https://doi.org/10.1080/00472336.2013.769386 MacDougall, C. D. (1958). Hoaxes . Dover Publication.
Nadzir, I., Seftiani, S., & Permana, Y. S. (2019). Hoax and Misinformation in Indonesia: Insights from a Nationwide Survey. Iseas , 5 (2), 1 –12.
Neudert, L. M., Howard, P., & Kollanyi, B. (2019). Sourcing and Automation of Political News and Information  During  Three  European  Elections. Social  Media  and  Society , 5 (3). https://doi.org/10.1177/2056305119863147
Nugroho, Y., Nugraha, L. K., Laksmi, S., Amalia, M., Putri, D. A., & Amalia, D. (2012). Media and the vulnerable in Indonesia : Accounts from the margins . November , 0 –135. Pariser, E. (2011). The Filter Bubble: What The Internet Is Hiding From You . The Penguin Press. Putera,  V.  S.,  Sirodj,  D.  A.  N.,  &  Permana,  R.  H.  (2021).  Vaksinasi  Covid-19  di  Media  Sosial Twitter;  Tinjauan  Content  dan  Social  Network  Analysis. Komunikologi:  Jurnal Pengembangan Ilmu Komunikasi Dan Sosial , 5 (2), 109.
https://doi.org/10.30829/komunikologi.v5i2.9771
Raj,  R.,  Koyalada,  S.,  Kumar,  A.,  Kumari,  S.,  Pani,  P.,  Nishant,  &  Singh,  K.  K.  (2020).
Psychological  impact  of  the  COVID-19  pandemic  on  healthcare  workers  in  India:  An observational  study. Journal  of  Family  Medicine  and  Primary  Care , 9 (12),  5921 –5926. https://doi.org/10.4103/jfmpc.jfmpc
Schulz-Hardt, S., Frey, D., Lüthgens, C., & Moscovici, S. (2000). Biased information search in group  decision  making. Journal  of  Personality  and  Social  Psychology , 78 (4),  655 –669. https://doi.org/10.1037/0022-3514.78.4.655
Shalihah,  N.  F.,  &  Nugroho,  R.  S.  (2021). Vaksinasi  Covid-19  Dimulai  13  Januari, Waspada  5 Hoaks Soal Vaksin Ini . Kompas.Com.
https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/06/140000165/vaksinasi-covid-19-dimulai-13- januari-waspada-5-hoaks-soal-vaksin-ini?page=all Sunstein, C. R. (2001). Republic.com . Princeton University Press. Tapsell, R. (2015). Indonesia’s Media Oligarchy and the “Jokowi Phenomenon.” Indonesia , 99 (1),
29 –50. https://doi.org/10.1353/ind.2015.0004
Tapsell,  R.  (2019).  Indonesia’s  Policing  of  Hoax  News  Increasingly  Politicised. ISEAS Perspective , 75 , 1 –10.
https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2019_75.pdf Tewksbury, D. (2005). The seeds of audience fragmentation: Specialization in the use of online news  sites. Journal  of  Broadcasting  and  Electronic  Media , 49 (3),  332 –348. https://doi.org/10.1207/s15506878jobem4903_5
Van Prooijen, J. W., & Douglas, K. M. (2017). Conspiracy theories as part of history: The role of societal crisis situations. Memory Studies , 10 (3), 323 –333.
https://doi.org/10.1177/1750698017701615
Wardhani,  A.K.,  (2020). Tegal  Bakal  Local  Lockdown,  Seperti  Apa  Mekanismenya?  Ini Penjelasan Wakil Walikota Pada Ganjar . Tribunnews.Com.
https://www.tribunnews.com/corona/2020/03/27/tegal-bakal-local-lockdown-seperti-apa- mekanismenya-ini-penjelasan-wakil-walikota-pada-ganjar
Yardi, S., & Boyd, D. (2010). Dynamic Debates: An Analysis of Group Polarization Over Time on Twitter. Bulletin of Science, Technology & Society , 30 (5), 316 –327. https://doi.org/10.1177/0270467610380011
Zempi,  C.  N.,  Kuswanti,  A.,  &  Maryam,  S.  (2023).  Analisis  Peran  Media  Sosial  dalam Pembentukan  Pengetahuan  Politik  Masyarakat. Ekspr esi  Dan  Persepsi :  Jurnal  Ilmu Komunikasi , 6 (1), 116 –123.