## KEPALA SEKOLAH SEBAGAI PENENTU KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI SEKOLAH DASAR
1) Ninik Hidayati, email : ninikhidayati@stitmatuban.ac.id 2) Dian Rustyawati, email : dianrustyowati@stitmatuban.ac.id

## ABSTRACT
Head Master of school / madrasah as a leader in an educational institution which is the most  important  element  in  the  course  of  the  organization  of  educational  institutions.  As educational  leaders,  head  master/madrasah  has  a  number  of  tasks  and  responsibilities  that difficult  to  regulate  and  set  policy  and  determine  the  attitude  and  the  purpose  of  educational institutions. To be able to do his responsibilities optimally, the head master of school / madrasah need to apply the appropriate leadership style to perform the task and responsibilities as leader of school / madrasah. In order that, the style of a person lead will greatly affect the organization that  he  leads,  whether  the  influence  is  positive  or  negative,  on  the  organization.  The  some reasons of the success of a leader are experienced, courage, initiative, assertive, thoughtful, fair, have tenacity, have a great spirit, able and willing to undertake full responsibility, can guarantee his teamwork and control of the issue and has deep sympathy and understanding.
Key Word : Headmaster,  in school education policy

## Pendahuluan
Kebijakan  desentralisasi  pendidikan  telah  memberi  peluang  besar  kepada  daerah  untuk mengoptimalkan potensinya bagi pembangunan pendidikan sesuai dengan kekhasan daerah, yang keberhasilannya  antara  lain  dapat  dilihat  dari  peningkatan  mutu  hasil  pendidikan  tersebut. Ukuran  kebermutuan  sekolah  di  Indonesia  harus  dilihat  secara  menyeluruh  (holistik),  jangan dimaknai  secara  parsial.  Keleluasaan  pengelolaan  pendidikan  tersebut  tidak  hanya  dimiliki  di tingkat pemerintahan daerah, tetapi juga berimbas kepada kepala sekolah dengan adanya konsep Manajemen Berbasis Sekolah (School Based Management).
Sekolah  adalah  lembaga  yang  bersifat  kompleks  dan  unik,  bersifat  kompleks  karena sekolah  sebagai  organisasi  yang  didalamnya  terdapat  berbagai  dimensi  yang  satu  sama  lain saling  berkaitan  dan  saling  menentukan.  Sedang  sifatnya  uniknya  adalah  menunjukkan  bahwa sekolah  sebagai  organisasi  memiliki  ciri-ciri  tertentu  yang  tidak  dimiliki  oleh  organisasi  lain.
Ciri-ciri  yang  menempatkan  sekolah  memiliki  karakter  tersendiri  yakni  dimana  terjadi  proses belajar mengajar dan tempat terselenggaranya pembudayaan kehidupan manusia. Karena sifatnya yang kompleks dan unik itulah, sekolah sebagai organisasi memerlukan tingkat organisasi  yang tinggi.  Keberhasilan  sekolah  adalah  keberhasilan  kepala  sekolah,  karena  itu  kedudukan pemimpin dalam suatu organisasi atau lembaga pendidikan sangat menentukan berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mewujudkan suatu tujuan.
Melihat  perkembangan  sekolah  yang  semakin  kompleks  tersebut,  maka  peran  kepala sekolah  hendaknya  tidak  hanya  sebagai  pemimpin  pembelajaran  ( Instructional  leadership ), namun  harus  berupaya  untuk  mengelola  sekolah  dalam  konteks  yang  lebih  luas,  yakni  sekolah sebagai  proses  pendidikan  yang  melibatkan  banyak  elemen  masyarakat  yang  berkepentingan didalamnya.  Sekolah  hendaknya  mempunyai  sistem  yang  baik  untuk  menunjang  keberhasilan dan berlangsungnya proses tersebut dengan kondisi lingkungan dlaam hal ini lingkungan sekolah yang menjamin pencapaian kualitas yang diharapkan. 1

## Pembahasan

## Pengertian Kebijakan Kepala Sekolah
Kebijakan  kepala  sekolah  terdiri  dari  dua  kata  yakni  kebijakan  dan  kepala  sekolah. Sebelum  kita  mengetahui  makna  dari  kebijakan  kepala  sekolah  terlebih  dahulu  kita  harus mengetahui  makna  dari  kebijakan  itu  sendiri.  Menurut  Indrafachrudi  sebagai  penulis  buku kebijaksanaan pendidikan di Indonesia mengatakan bahwa kebijakan adalah wisdom . Sedangkan kebijaksanaan  adalah policy. Kebijakan  adalah  suatu  ketentuan  dari  pimpinan  yang  berbeda dengan aturan  yang ada, yang dikenakan kepada seseorang karena adanya alasan  yang dapat di terima  untuk  tidak  memberlakukan  aturan  yang  berlaku.  Sedangkan  kebijaksanaan  (policy) adalah  aturan-aturan  yang  semestinya  dan  harus  diikuti  tanpa  pandang  bulu,  mengikat  kepada siapapun yang dimaksud untuk diikat oleh kebijaksanaan tersebut.
Sedangkan  menurut  Gamage  dan  Pang  menjelaskan  kebijakan  adalah  terdiri  dari pernyataan  tentang  sasaran  dan  satu  atau  lebih  pedoman  yang  luas  untuk  mencapai  sasaran tersebut sehingga dapat dicapai yang dilaksanakan bersama dan memberikan kerangka kerja bagi
1 Burhanuddin dkk. Supervisi Pendidikan dan Pengajaran . Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.2007, hal 30
pelaksanaan  program.  Pendapat  lain  yang  dikemukakan  oleh  Klein  dan  Murphy  mengatakan bahwa  kebijakan  adalah  “seperangkat  tujuan-tujuan,  prinsip-prinsip  serta  peraturan-peraturan yang  membimbing  sesuatu  organisasi,  kebijakan  dengan  demikian  mencakup  keseluruhan petunjuk organisasi“.
Kebijakan  adalah  suatu  kearifan  pimpinan  kepada  bawahan  atau  masyarakatnya. Pimpinan yang arif dapat saja mengecualikan aturan yang baku, kepada seseorang/ sekelompok orang,  jika  seseorang/sekelompok  orang  tersebut  tidak  dapat  dan  tidak  mungkin  memenuhi aturan  yang  umum  tadi.  Dengan  kata  lain  ia  dapat  diperkecualikan.  Berdasarkan  penjelasan  di atas telah menunjukkan kebijakan adalah hasil keputusan-keputusan yang dibuat secara arif dan bijaksana  untuk  seseorang  /  sekelompok  orang  guna  untuk  mencapai  tujuan  yang  diinginkan dengan melangkah lebih maju ke masa depan. Dan kata kepala sekolah terdiri dari “kepala“ dan “sekolah“. Kata “kepala“ dapat diartikan “Ketua“ atau “Pemimpin“ dalam suatu organisasi atau suatu lembaga. Sedangkan “Sekolah“ adalah sebuah lembaga dimana menjadi tempat menerima dan  memberi  pelajaran.  Kata  “Pemimpin“  atau  “Kepala“  itu  didefinisikan  sebagai:  “Suatu kemampuan dan kesiapan seseorang untuk mempengaruhi, membimbing dan menggerakkan atau mengelola orang lain agar mereka mau berbuat sesuatu demi tercapainya tujuan bersama“.
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa definisi kepala sekolah adalah “Seorang tenaga  fungsional  guru  yang  diberi  tugas  untuk  memimpin  suatu  sekolah  dimana diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat dimana terjadi interaksi  antara  guru  yang memberi  pelajaran  dan  murid  yang  menerima  pelajaran“.  Yang  dimaksud  dengan  memimpin pada  pengertian  diatas  yaitu  kemampuan  untuk  menggerakkan  segala  sumber  yang  ada  pada suatu sekolah sehingga dapat didayagunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  Dan  kata  memimpin  mengandung  konotasi  menggerakkan,  mengarahkan, membimbing,  melindungi,  membina,  memberikan  teladan,  memberikan  dorongan,  dan memberikan  bantuan.  Jadi,  kebijakan  kepala  sekolah  adalah  hasil  keputusan-keputusan  yang dibuat  secara  arif  dan  bijaksana  oleh  kepala  sekolah  untuk  seseorang/sekelompok  orang  guna untuk  mencapai  tujuan  yang  diinginkan  dengan  melangkah  lebih  maju  ke  masa  depan. Keberadaan  sekolah  adalah  sebagai  lembaga  formal  dalam  penyelenggaraan  kebijakan pendidikan  nasional  atau  kebijakan  dinas  pendidikan  kabupaten/kota  dalam  kekuasaan  dan kewenangan  kepala  sekolah.  Seorang  kepala  sekolah  bertanggung  jawab  dalam  melaksanakan kebijakan  pendidikan  nasional  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah.  Dan  kepala  sekolah
bertanggung  jawab  penuh  akan  sekolah  tersebut.  Sehubungan  dengan  hal  itu  seorang  kepala sekolah  merupakan  kunci  keberhasilan  suatu  lembaga.  Karena  kepala  sekolah  adalah  seorang pemimpin di lembaganya dan ia yang membawa lembaganya ke arah tujuan yang ingin dicapai oleh  lembaga  tersebut.    Kepala  sekolah  dikatakan  berhasil  apabila  mereka  memahami keberadaan  sekolah  sebagai  organisasi  yang  kompleks  dan  unik,  serta  mampu  melaksanakan peranan  kepala  sekolah  sebagai  orang  yang  diberi  tanggung  jawab  untuk  memimpin  sekolah. Keberhasilan  sekolah  adalah  merupakan  salah  satu  usaha  dari  kepala  sekolah.  Dimana  kepala sekolah tersebut menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
Berawal  dari  UUD  1945,  undang-undang,  peraturan  pemerintah,  keputusan  presiden, instruksi  presiden,  keputusan  menteri,  sampai  kepada  peraturan  daerah  provinsi,  peraturan daerah kabupaten dan kota, kemudian diterjemahkan dan dilaksanakan oleh kepala sekolah untuk menyentuh  langsung  keperluan stakeholders pendidikan,  khususnya  anak  didik.  Jadi,  setiap kebijakan  harus  selalu  berhubungan  dengan  kesejahteraan  dan  pencerdasan  masyarakat.  Untuk mencapai  peningkatan mutu sekolah, maka seorang kepala sekolah sebagai  petugas profesional dituntut untuk memformasikan, mengimplementasikan dan mengevaluasi kebijakan pendidikan. Kebijakan  sekolah  merupakan  suatu  turunan  dari  kebijakan  pemerintah  dalam  bidang pendidikan. 2
jenis kebijakan pendidikan yang mencakup:
1. Penataan/penyusunan tujuan dan sasaran lembaga pendidikan.
2. Mengalokasikan sumber daya untuk dan pelayanan pendidikan.
3. Menentukan tujuan pemberian pelayanan pendidikan.
4. Menentukan pelayanan pendidikan yang hendak diberikan.
5. Menentukan  tingkat  investasi  dalam  mutu  pendidikan  untuk  memajukan  pertumbuhan ekonomi.
Dari  hal  tersebut  diatas  bahwa  peran  seorang  kepala  sekolah  sangat  dibutuhkan  dalam lembaga tersebut. Dengan menjalankan fungsi kepala sekolah sebagai leader (pemimpin) dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan dalam semua aspek.
2 Syafaruddin. Efektivitas Kebijakan Pendidikan . Jakarta: Rineka Cipta, 2008. Hal. 75

## Tahapan-tahapan Kebijakan Kepala Sekolah
Dalam suatu kebijakan pendidikan ini terdapat tiga tahap kebijakan yaitu: formulasi, implementasi dan evaluasi. Kepala sekolah sebagai petugas yang profesional dituntut untuk memformulasikan,  mengimplementasikan  dan  mengevaluasi  dari  kebijakan  pendidikan tersebut ada tiga tahapan kebijakan sebagai berikut:

## a. Formulasi Kebijakan
Formulasi  adalah  perumusan  atau  pembuatan.  Jadi,  formulasi  kebijakan  adalah pembuatan/perumusan  suatu  kebijakan  dalam  pendidikan.  Berikut  adalah  tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan pendidikan:
1. Penyusunan agenda, yakni disini menempatkan masalah pada agenda pendidikan.
2. Formulasi  kebijakan,  yakni  merumuskan  alternatif  kebijakan  untuk  mengatasi masalah.
3. Adopsi  kebijakan,  yakni  kebijakan  alternatif  tersebut  diadopsi/diambil  untuk  solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut.
4. Implementasi  kebijakan,  yakni  kebijakan  yang  telah  diambil  dilaksanakan  dalam pendidikan.
5. Penilaian  kebijakan,  yakni  tahap  ini  tahap  penilaian  dalam  pembuatan  kebijakan  dan pencapaian tujuan dalam kebijakan pendidikan.
Dalam  pembuatan  kebijakan  mengandung  beberapa  isi  penting  yang  dijadikan sebagai pedoman tindakan sesuai yang direncanakan. Adapun isi kebijakan mencakup:
1. Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan.
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
3. Derajat perubahan yang diinginkan.
4. Kedudukan pembuat kebijakan.
5. Siapa pelaksana program.
6. Sumber daya yang dikerahkan
b. Implementasi Kebijakan
Implementasi  kebijakan  pada  prinsipnya  adalah  cara  yang  dilaksanakan  agar sebuah  kebijakan  tersebut  dapat  mencapai  tujuan.  Implementasi  kebijakan  adalah
serangkaian  aktifitas  dan  keputusan  yang  memudahkan  pernyataan  kebijakan  dalam pembuatan kebijakan terwujud ke dalam prakteknya/realisasinya.
Terdapat  4  faktor  penting  dalam  mengimplementasikan  kebijakan  yaitu: komunikasi,  sumber  daya,  sikap  pelaksana  kebijakan  dan  struktur  birokrasi.  Dan  untuk mengimplementasikan kebijakan pendidikan ada 2 pilihan langkah yaitu: Yang pertama , secara langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program pendidikan. Yang kedua , dapat melalui kebijakan turunan dari kebijakan pendidikan nasional tersebut.

## c. Evaluasi Kebijakan
Setelah adanya pelaksanaan kebijakan kemudian diadakan pengevaluasian dalam kebijakan  pendidikan  tersebut.  Karena  dapat  mengetahui  sejauh  mana  pelaksanaan tersebut  telah  tercapai.  Menurut  Putt  dan  Springer  bahwa  evaluasi  adalah  langkah menerima umpan balik yang utama dari proses kebijakan.
Evaluasi  kebijakan akan memberikan informasi  yang membolehkan stakeholders (kebutuhan  masyarakat)  dapat  mengetahui  apa  yang  terjadi  dari  maksud  kebijakan tersebut.  Evaluasi  yang  dimaksudkan  disini  adalah  untuk  mengidentifikasikan  tingkat keberhasilan  pelaksanaan  yang  dicapai  sesuai  dengan  sasaran.  Dan  tujuan  dari  evaluasi kebijakan adalah mempelajari pencapaian sasaran dari pengalaman terdahulu.

## Kepemimpinan Kepala Sekolah Yang efektif dalam Penentuan Kebijakan
Kebijakan  pendidikan  dapat  dikelompokkan  menjadi  4  yaitu: Yang  pertama, kebijakan  yang  berkenaan  dengan  fungsi  esensial  seperti  kurikulum,  penetapan  tujuan, rekruitmen, penerimaan peserta didik. Yang kedua , kebijakan mengenai lembaga individual dan  keseluruhan  sistem  kependidikan. Yang  ketiga ,  kebijakan  yang  berkaitan  dengan penerimaan,  dan  penarikan  tenaga  kerja,  promosi,  pengawasan,  dan  penggantian keseluruhan  staf. Yang  keempat ,  kebijakan  yang  berkaitan  dengan  pengalokasian  sumber daya non manusia seperti sumber finansial, gedung dan perlengkapan. Kepala sekolah harus mengetahui problem apa yang terdapat di sekolah tersebut agar dapat ditemukan solusi yang efektif dan efisien dalam penyelesaian masalah tersebut.
Sebelum lebih jauh menjelaskan tentang kepemimpinan kepala sekolah  yang efektif dalam  penentuan  kebijakan,  maka  kita  harus  mengetahui  beberapa  pihak  yang  dapat mengambil keputusan yaitu:
1. Kebijakan mengenai standar kurikulum menjadi kewenangan menteri pendidikan.
2. Kebijakan  mengenai  alokasi  anggaran  menjadi  tanggungjawab  pemerintah  daerah provinsi dan kabupaten / kota yang didalamnya termasuk legislatif, dan
3. Kebijakan  pembelajaran  ada  pada  sekolah  yang  dikendalikan  oleh  kepala  sekolah.
Kebijakan  pembelajaran  ini  seperti:  mengelaborasi  kurikulum  menjadi  bahan  ajar  pada setiap  mata  pelajaran,  menyediakan  kelengkapan  pengajaran,  menyiapkan  ruang  kelas yang  layak  dan  nyaman  dipakai,  melakukan  supervisi  kepada  guru  dan  membina pertumbuhan jabatan melalui pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan. 3
Oleh karena itu, sekolah diperlukan seorang pemimpin yang efektif dalam penentuan kebijakan  dalam  pendidikan.  Kepemimpinan  yang  efektif  adalah  kepemimpinan  yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan usaha kerjasama serta memelihara iklim yang kondusif  dalam  kehidupan  organisasi.  Setiap  orang  sebagai  anggota  suatu  kelompok  dapat memberikan sumbangannya untuk kesuksesan kelompoknya.
Kepemimpinan  kepala  sekolah  yang  efektif  mampu  merumuskan  program  dan melaksanakan  kegiatan  mengutamakan  partisipasi  seluruh  anggotanya.  Seorang  kepala sekolah  harus  mampu  memotivasi,  mendorong,  menggalang,  mengarahkan,  membimbing, mensupervisi  seluruh  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  sehingga  dapat  melaksanakan kebijakan  dengan  benar.  Seorang  pemimpin  juga  harus  arif/bijaksana  dalam  mengambil kebijakan  dan  keputusan  dalam  tugas-tugas  administratif  serta  dapat  bertanggung  jawab apabila tujuan belum tercapai.
Tugas  utama  pemimpin  adalah  pengambilan  keputusan.yang  dilakukan  secara rasional  (efektif  dan  efisien)  oleh  kepala  sekolah.  Dan  pertimbangan  keputusan  tersebut harus dilihat dari: tujuan organisasi, sumber daya yang ada, informasi yang lengkap tentang fungsi  sistem  kerja,  pengalokasian  sumber  dana  didasarkan  pada  prioritas  dan  harus memahami pengelolaan dana.
3 Sagala, Syaiful. Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan . Bandung: Alfabeta. 2009, hal. 102

## Implementasi Kebijakan Kepala Sekolah
Implementasi  kebijakan  merupakan  tahap  kedua  setelah  pembuatan/pengembangan kebijakan. Tolak ukur keberhasilan kebijakan pendidikan adalah terdapat pada implementasi kebijakan  itu  sendiri.  Istilah  implementasi  adalah  dapat  diartikan  sebagai  “penerapan, pelaksanaan  hingga  menjadi  terwujud“.  Jadi,  Implementasi  kebijakan  adalah  pelaksanaan/ penerapan suatu kebijakan.
Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah hal yang menentukan dalam kebijakan publik.  Dan  kebijakan  pendidikan  ini  merupakan  turunan  dari  kebijakan  publik.  Pada desentralisasi  pendidikan  sekarang  ini  memberikan  peluang  bagi  kebijakan  sekolah  di daerah.  Kebijakan  pendidikan  di  daerah  di  dapat  dari  Dewan  Pendidikan  Kabupaten  dan Kota.  Yang  selanjutnya  kebijakan  tersebut  diberikan  oleh  kepala  sekolah  untuk  membuat kebijakan sekolah bersama dengan staf, pengawas, dan komite sekolah.
Seorang kepala sekolah memiliki kewenangan dalam membuat dan mengimplementasikan  kebijakan  yang  didapat  dari  pimpinan  yang  lebih  tinggi  sesuai dengan  visi,  misi,  dan  sasaran  sekolah  dengan  mengacu  kepada  sumber  daya  yang  ada  di dalam  dan  di  luar  sekolah.  Suatu  kebijakan  sekolah  merupakan  suatu  hal  yang  sangat penting  bagi  siswa  dan  para  guru  karena  sangat  berkaitan  dengan  pembelajaran  dalam rangka peningkatan efektifitas sekolah.
Manfaat  dari  kebijakan  adalah  untuk  meraih  kepuasan  harapan  masyarakat  sebagai bagian  penting stakeholders pendidikan.  Kepala  sekolah  sebagai  pemimpin  mempunyai peranan  yang  sangat  penting  dalam  melaksanakan  kebijakan  pimpinan  puncak  untuk mengelola seluruh sumber daya yang dapat mendukung pencapian keunggulan sekolah.
Untuk melaksanakan suatu  kebijakan dengan baik maka diperlukan pemimpin  yang efektif. Dan pemimpin yang efektif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
1. Mempunyai rasa tanggung jawab.
2. Peduli akan penyelesaian tugas
3. Energik
4. Tekun
5. Mau memikul resiko
6. Percaya diri
7. Mempunyai kemampuan mengkoordinasi usaha orang lain dalam mencapai tujuan.
Kepala  sekolah  dalam  membuat  kebijakan  baru  adalah  menciptakan  keadaan  baru dengan  melibatkan  personel  sekolah  didalamnya.  Dan  kepala  sekolah  bertanggung  jawab penuh akan hal itu karena kebijakan baru yang dibuat tersebut harus membawa visi dan misi perubahan ke arah yang lebih berkualitas/inovatif. Adapun kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh kepala sekolah sebagai berikut:

## a. Mengadakan Pembinaan Profesional
Kebijakan  kepala  sekolah  yang  diambil  salah  satunya  dengan  cara  mengadakan Pembinaan  profesional  adalah  usaha  memberi  bantuan  kepada  guru  guna  memperluas pengetahuan,  meningkatkan  keterampilan  mengajar  dan  menumbuhkan  sikap  profesional mereka  sehingga  menjadi  lebih  profesional  dalam  mengelola  kegiatan  pembelajaran  dalam rangka  pencapaian  tujuan  pendidikan. Kegiatan  pembinaan  profesional  ini  meliputi:  adanya program  penataran  seperti  adanya  seminar,  diskusi,  pelatihan,  pembinaan  teknis  / pembimbingan oleh tutor / tutorial dalam kelas maupun dalam kelompok kerja guru (KKG).
Pembinaan profesional para guru dalam rangka meningkatkan kemampuan  mengajar dapat dilakukan oleh kepala sekolah dengan melalui teknik-teknik sebagai berikut:
1. Kunjungan  kelas  yang  dilaksanakan  oleh  kepala  sekolah  untuk  mengetahui  kualitas pelaksanaan proses belajar mengajar.
2. Pertemuan  pribadi  untuk  berdialog/bertukar  pikiran  antara  kepala  sekolah  dengan  guru dan pertemuan itu bersifat informal.
3. Rapat dewan guru yang didalamnya pertemuan semua guru dan kepala sekolah.
4. Kunjungan antar kelas.
5. Kunjungan antar sekolah yang dilakukan guru-guru dari sekolah tertentu ke sekolah lain.
b. Pembentukan  Adanya  Asosiasi  Guru  Untuk  Peningkatan  Mutu  Pendidikan (AGPMP)
Selain dari hal yang telah disebutkan diatas kebijakan yang dilakukan oleh kepala sekolah  adalah  dengan  mengadakan  AGPMP.  Atau  sering  kita  sebut  dengan  MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran).
MGMP ini adalah forum/wadah kegiatan profesional guru mata pelajaran sejenis di  sanggar.  Musyawarah  ini  mencerminkan  kegiatan  dari,  oleh  dan  untuk  guru. MGMP/AGPMP  ini  beranggotakan  guru-guru  sebidang/antar  bidang,  dimana  mereka
merencanakan,  melaksanakan,  dan  mengawasi  program-program  yang  berkaitan  dengan upaya  peningkatan  mutu  pendidikan  bagi  peningkatan  efektifitas  mutu  sekolah.  Tujuan AGPMP. 4 adalah:
1. Untuk  menumbuhkan  kegairahan  guru  untuk  meningkatkan  kemampuan  dan keterampilan  dalam  mempersiapkan,  melaksanakan,  dan  mengevaluasi  program kegiatan  belajar  mengajar  (KBM)  dalam  rangka  meningkatkan  sikap  percaya  diri sebagai guru.
2. Untuk  menyetarakan  kemampuan  dan  kemahiran  guru  dalam  melaksanakan  kegiatan belajar mengajar sehingga dapat  menunjang usaha peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan.
3. Untuk  mendiskusikan  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  guru  dan  mencari penyelesaian  yang  sesuai  dengan  karakteristik  mata  pelajaran,  guru,  kondisi  dan lingkungan sekolah.
4. Membantu guru untuk memperoleh informasi teknis edukatif.
5. Saling berbagi informasi dan pengalaman dalam rangka menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## c. Mengadakan Rapat Guru
Kebijakan  yang  dilakukan  kepala  sekolah  dalam  meningkatkan  kompetensi  guru dapat  dilakukan  dengan  cara  mengadakan  rapat  guru.  Adapun  rapat  guru  banyak  sekali jenisnya (dalam Sehertian, 1981) diantaranya:
1. Menurut Tingkatannya
 Staff meeting yaitu rapat guru-guru dalam satu sekolah tersebut.
 Rapat guru bersama dengan orang tua murid dan murid-murid.
 Rapat guru dari beberapa sekolah yang bertetangga
2. Menurut Waktunya
 Rapat permulaan dan akhir tahun
 Rapat periodik (dalam beberapa periode tertentu)
3. Menurut Bentuknya
4 Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan. Pedoman  Penyelenggaraan  Musyawarah  Guru  Mata  Pelajaran .  Jakarta:  Direktorat  Pendidikan Menengah Umum.1998. hal. 46
 Diskusi
 Seminar
 Workshop

## d. Adanya Studi Kelompok Antar Guru
Yakni guru-guru dalam mata pelajaran sejenis berkumpul bersama untuk mempelajari suatu masalah/sejumlah bahan pelajaran. Pokok bahasan telah ditentukan dan diperinci dalam garis-garis  besar/dalam  bentuk  pertanyaan-pertanyaan  pokok  yang  telah  disusun  secara teratur.
Mengikuti  workshop  (Lokakarya).  Workshop  adalah  suatu  device  dalam  in-service education,  cara  belajar  sesuatu  dengan  menggunakan sharing  of  ideas,  prosedure  give  and take , suatu sistem kerja yang selaras dengan jiwa gotong-royong.
Kepala sekolah sebagai seorang pemimpin harus mampu:
1. Mendorong timbulnya kemauan yang kuat dengan penuh semangat dan percaya diri para guru/staf dan siswa dalam melaksanakan.
2. Memberikan  bimbingan  dan  pengarahan  para  guru,  staf  dan  para  siswa  serat memberikan  dorongan  memacu  dan  berdiri  di  depan  demi  kemajuan  dan  memberikan inspirasi sekolah dalam mencapai tujuan.
Kepala  sekolah  dalam  mengambil  keputusan  berupa  kebijakan  itu  terkandung  nilai- nilai manusia yang secara psikologis dan pedagogis, dapat membawa pada kehidupan sosial yang  tentram  dan  damai  dengan  rasa  solidaritas  sosial  yang  semakin  kokoh.  Pada hakekatnya  pengambilan  keputusan  menurut  Siagian  (1985)  adalah  suatu  pendekatan sistematis  terhadap  suatu  masalah  yang  dihadapi.  Pendekatan  yang  sistematis  itu menyangkut  pengetahuan  hakekat  daripada  masalah  yang  dihadapi  itu,  pengumpulan  fakta dan  data  yang  relevan  dengan  masalah  yang  dihadapi,  analisis  masalah  dengan menggunakan fakta dan data bukan keinginan subyektif dari pemimpin. 5
5 Wahjosumidjo. Kepemimpinan Kepala Sekolah. Jakarta: Grafindo Persada.2002.hal. 80

## Kesimpulan
Pendidikan  sangat  penting  keberadaanya  bagi  kelangsungan  hidup  sebuah  negara bangsa.  Untuk  memperoleh  sumber  daya  manusia  yang  unggul  dibutuhkan  satu  proses pendidikan  yang  baik.  Proses  pendidikan  yang  baik  bukan  hanya  menjadi  tanggung  jawab lembaga  penyelenggara  pendidikan  semata,  tetapi  juga  harus  didukung  perannya  oleh masyarakat  dan  pemerintah  yang  dalam  hal  ini  bertindak  sebagai  pemegang  amanah  tertinggi dari UUD 1945 untuk mencerdaskan bangsa Indonesia.
Seiring bergulirnya reformasi di negara Indonesia yang menuntut otonomi daerah maka secara  bertahap  pun  kewenangan  penyelenggaraan  pendidikan  diserahkan  kepada  tiap-tiap pemerintah  daerah.  Dengan  diserahkannya  kewenangan  tersebut  kepada  pemerintah  daerah berarti telah ada keleluasaan kepada daerah untuk menjalankan aktivitas pelayanan publik tanpa harus banyak terpaku pada aturan-aturan yang telah di buat oleh pemerintah pusat.
Implementasi  kebijakan  merupakan  tahap  kedua  setelah  pembuatan/pengembangan kebijakan.  Tolak  ukur  keberhasilan  kebijakan  pendidikan  adalah  terdapat  pada  implementasi kebijakan  itu  sendiri.  Istilah  implementasi  adalah  dapat  diartikan  sebagai  “penerapan, pelaksanaan  hingga  menjadi  terwujud“.  Jadi,  Implementasi  kebijakan  adalah  pelaksanaan/ penerapan suatu kebijakan.
Seorang kepala sekolah memiliki kewenangan dalam membuat dan mengimplementasikan  kebijakan  yang  didapat  dari  pimpinan  yang  lebih  tinggi  sesuai  dengan visi, misi, dan sasaran sekolah dengan mengacu kepada sumber daya  yang ada di dalam dan di luar sekolah. Suatu kebijakan sekolah merupakan suatu hal  yang sangat penting bagi siswa dan para  guru  karena  sangat  berkaitan  dengan  pembelajaran  dalam  rangka  peningkatan  efektifitas sekolah.
Implementasi  kebijakan  kepala  sekolah  sangat  berperan  penting  dalam  membantu meningkatkan  kualitas  pendidikan.  Dengan  cara  mengadakan  Pembinaan  Profesional, pembentukan  adanya  Asosiasi  Guru  untuk  Peningkatan  Mutu  Pendidikan  (AGPMP), mengadakan  Rapat  Guru,  Adanya  Studi  Kelompok  Antar  Guru  dan  Mengikuti  workshop (Lokakarya).

## Referensi
Abdurrahman.  (1987). Beberapa  Pemikiran  Tentang  Otonomi  Daerah .  Jakarta:  Media  Sarana Press
Burhanuddin  dkk.  2007. Supervisi  Pendidikan  dan  Pengajaran .  Malang:  Fakultas  Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.
Danuredjo.  (1977). Otonomi  Indonesia  Ditinjau  dalam  Rangka  Kedaulatan .  Jakarta:  Penerbit Laras
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1988. Pedoman Penyelenggaraan Musyawarah Guru Mata Pelajaran . Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Umum.
Koesoemahatmadja.  (1979). Pengantar  ke  Arah  Sistem  Pemerintahan  di  Daerah  di  Indonesia . Bandung: Binacipta
Muhdi, Ali. (2007). Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional . Yogyakarta. Pustaka Fahima.
Nugroho,  D.  Riant.  (2000). Otonomi  Daerah,  Desentralisasi  Tanpa  Revolusi .  Jakarta:  PT  Elex Media Computindo
Sagala,  Syaiful.  2009. Kemampuan  Profesional  Guru  dan  Tenaga  Kependidikan .  Bandung: Alfabeta.
Sahertian, . Piet A. 1981. Prinsip dan Teknik Supervisi Pendidikan . Surabaya: Usaha Nasional.
Saleh, Syarif. (1963). Otonomi dan Daerah Otonom . Jakarta: Penerbit Endang
Suryono, Yoyon. (2000). Arah Kebijakan Otonomi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah . Yogyakarta: FIP UNY
Syafaruddin. (2008). Efektivitas Kebijakan Pendidikan . Jakarta: Rineka Cipta
Wahjosumidjo. 2002. Kepemimpinan Kepala Sekolah. Jakarta: Grafindo Persada.
Wayong J. (1979). Asas dan Tujuan Pemerintahan Daerah . Jakarta: Penerbit Djambatan