JURNAL  LEGALITAS  VOLUME 2 NO,], FEB 2OOg
Peran APBD  Terhadap Pertumbuh* UUoromi  Daerah

## Oleh: FRAHMAWATI BLMULO

## Pendahuluan
Konsekwensi pelaksanaan otonomi daerah adalah bahwa  daerah harus mampu mengernbangkan otonomi dasrah  secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyaraka! lembaga ekonomi,  lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keuangan,  lembaga adat  dan lembaga swadaya masyarakat serta seluruh potensi masyarakat dalam  wadah negara kesatuanRepublik  indonesia.  Kebija-
kan otonomi daerah dan desen- tralisasi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah merupakan  langkah yang sangat strategis yang dilaksanakan dalam dua hal, yaitu: Pertam4 Otonomi daerah dan desentralisasi  merupakan jawaban atas permasalahan  lokal bangsa  Indonesia yang menjadi ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pem- bangunan, rendahnya  kualitas  hidup masyarakat dan pembangunan sumber daya manusia (SDM).
Abstract
The isue of law act no 32 of the year 2004  has  caused tack of qnergt between regional  council and  the executive bodies. rhe rack of syierg is caused by the more power ti the executive  comparea n  init oi the legislative.
This orticle in addressing to see the role of AZBD to growrh of economics Desentralisasi fiscal has influence  which are positive to growth of economics region,  raising  inflation  rate  region,  causi  of the happening of development difference between sub-provinces  and town qnd iould be more enjoyed by group of elite  regton, repair invesment climate in regency/town and province  a real  influential to growth o/ area economics for the purpose the role of APBD to growth of very important  area economics.
Kata Kunci: Peran, PAD,  Desentralisosi  Fiskal,  pertumbuhqn  Ekonomi

## JURNAL  LEGAUTAS  VOLUME 2 NO.I. FEB 2OO9
Kedua Otonomi daerah dan
desentralisasi fiscol merupakan langkah  strategis  bangsa Indonesia unhrk menyongsong era globalisasi ekonomi  dengan  memperkuat basis perekonomian daerah. (Machfud,
2001) Otonomi yang diberikan kepada daerah  kabupaten dan kota
dilaksanakan dengan memberikan
kewenangan yang luas, nyata dan
bertanggungjawab kepada peme- rintah daerah  secara profesional dimana  pelimpahan tanggungjawab akan diikuti  oleh pengaturan
pembagian dan ponanfaatan sumber daya nasional yang adil antara perimbangan  keuangan pusat dan daerah.
Polidk  hukum ekonomi
lndonesia  pada umumnya dan politik huk-um  ekeonomi di daerah khususnya haruslah  mengacu pada nrmusan Pasal 33 UUD 1945 di mana dijelaskan bahwa per- ekonomian di susrur berdasarkan asas kekeluargaan, dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan masyarakat dikuasai oleh negar4 serta semua kekayaan alam dipergunakan  sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat banyak. Secara teoritis, negara lndonesia  dan setiap daerah yang  ada di wilayah negara kesatauan Republik Indonesia
memainkan peranan yang instrumental.  Rumusan Pasal 33 UUD 1945 tersebut condong kepada tafsir sosiafislls atau paling tidak dapat disebut sebagai negara
kesejaileraan (welfure state). Dengan kata lain, sistem  ekonomi liberal  bukanlah  sistem yang dianut. Kesan yang dapat kita tangkap adalah penerapan sistem ekonomi Pancasila yang lebih mengedepankan kepentingan  masyarakat  banyak.
Hal-hal  yang sangat  mendasar adaiah kuafrrya upaya untuk mendorong pemberdayaan masya- rakat pengembangan prakarsa dan kreatifitas, peningkatan peran serta masyarakat  dan  pengembangan  peran dan fungsi  DPRD. Lru ini memberikan otonomi secara penuh kepada daerah  kabupaten dan kota unhrk membentuk dan melaksana- kar kebijakan  menurut  prakarsa dan aspirasi masyarakatnya.
Dengan  semakin besarnya partisipasi masyarakat ini desenftalisasi kemudian mem- pengaruhi  komponen kualitas peme- rintahan  lainnya. Salah satunya berkaitan dengan pergeseran orientasi pemerintall da.l-i command and contol menjadi berorientasi pada tuntutan dan kebutuhan publik dimana  orientasi yang seperti ini kemudian menjadi  dasar bagi pe- laksanaan peran  pemerintah sebagai stimulator, fosilitator, coordinator dan entrepreneur  (wraasaha) dalam proses pembangunan (Tunggal, 2002).
Implementasi desentralisasi fiscal di lndonesia ditandai dengan proses pengalihan  sumber keuangan bagi daerah dalam ju"rlah yang
JURNAL LEGAUTAS  YOLUME 2 NO.], FEB 2OO9
sangat  signifikan. Dibandingkan dengan era sebelum desentralisasi, transfer dari pusat  kepada daerah dalam  bentuk Dana Perimbangan (Nurlan,  2006). Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi HAsil (DBH)  dan Dana Alokasi Kusus (DAK) yang  berkontribusi lebih  dari 8Ao/o rata-rata penerimaan daerah provinsi.  (8ah1,2001)
Mengingat berbagai layanan dasar kepada  masyarakat terkait dengan  urusan atau  fungsi yang sudah menjadi  urusan wajib daerah dan sangat penting bagi daerah memprioritaskan pen-danaannya dalam APBD.
Hasil observasi selama bertahun-tahun pelaksanaan desentralisas, ini menangkap indikasi yang kuat bahwa isu pokok bukan lagi bagaimana  menciptakan system transfer yang sedemikian sehingga sumber  dana untuk daerah (terutama  daerah miskin) relatiye cukup memadai  arttata  daerah satu dengan  daerah lainnya. Ketergantuagan yang amat sangat terhadap ftansfer dari pemerintah pusat diiringi dengan besarnya fungsi atau kewenangandi era  desentralisasi justru memunculkan  dampak yang kurang bagus bagi perekonomian. Sebagian daerah berkeinginan  unhrk meningkatkan peran PAD -nya sebagai refleksi otonomi fiscal nulmun  karena kurangnya
pemahaman prinsip-prinsip per-
d- pajakan yang baik maka banyak upaya yang  dilakukan justru distortif terhadap aktifitas perekonomian daerah  tersebut dan terhadap perekonomian kawasan secara keseluruhan.
Desentralisasi Fiskal
Pembangunan Ekonomi  Daerah Secara  etimologis, istilah desentralisasl berasal dari bahasa latin yaitu "de" artiffiya "lepas", dan "centrum" artinya pusat. Dengan demikian desentrali sa.ri dapat berarti penyerahan wew€nang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus  urusan  pemerintah dalarn sistem negara  kesatuan republik lndonesia (LIIJ No 32 tahwr2004).
Menurut pandangan beberapa ahli sepe'rti Amrah Muslimin (1986), mengartikan desenhalisasi dengan mernbaginya 3 (tiga)  macam, sebagai berikut; Pertoma, desentralisasi politik  yakni pelimpahan ke- wenangan dari pemerintah pusat, yang  menimbulkan hak mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah- daerah yang dipilih oleh ral{yat dalam  daerah-daerah tertentu.  Kedua, desenffalisasi firngsional adalah pemberian  hak  dan  kewenangan  pada golongan-golongan yang mengurus suatu macam atau golongan kepentingan  dalam masyarakat  baik terikat  maupun tidak terikat pada suatu daerah tertentu. Ketiga,
,IURNAL  LEGALITAS  VOL(IME 2 NO.I, FEB 2OO9
desentralisasi  kebudayaan adalah memberikan hak pada golongan- golongan kecil dalam masYarakat
(minoritas) menyelenggarakan kebuda-yaannya  sendiri.
Sementara menurut B.C. Smith
desentralisasi  adalah lawannya dari pemusatan  kekuasaan di satu  tangan dan menyerahkan kekuasaan itu kepada daerah-daer ah.  (Dev oluti on of power from central government to
I o c al gov ernm en t (Pla1r'taw aty, (2003 : 76-77).
Dapat dikatakan bahwa
defurisi desentralisasi tidak ada  yang
tunggal. Hal ini didasari berbagai macam  penafsiran yang berbeda- beda dad para ahli. TaPi Pada dasarnya kita menYePakati
desentralisasi  dapat dimaknai sebagai pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat  kepada  pernerintah lokal.
Dari uraian  tersebu! konseP desentralisasi  secara umum daPat dikategorikan ke dalam dua prespektif  utama yakni prespektif
desentralisasi politik dan desen- tralisasi administrasi. Prespektif
desentralisasi politik mendefinisikan desentralisasi sebagai devolusi
kekuasaan dari  pemerintah  pusat ke pemerintah daerah. Sementara
prespektif desentralisasi  administrasi mendefinisikan desentralisasi  sebagai delegasi  wewenang administratif dari
pemerintah  pusat ke daerah.
Menurut B.C. Smith tujuan dari desentralisasi adalah sebagai
Ue.it ot-it'r, tama, pendidikan politik. Kedua, latihan kepemimPinan politik. Keti ga, memelihara stabilitas.
Keempot  mencegah konsentrasi kekuasaan di pusat. Kelima, memperkuat  akuntabilitas publik.
Keenam,  meningkatkan kepekaan elite terhadap kebutuhan  masyarakat.
Perimbangan  keuangan antara pusat dan daerah  adalah  suatu  sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara  kesatuan, Yang mencakup  pembagian ksuangan antara pemerintah  pusat  dan daerah serta  pemerataan  antar  daerah  secara proporsional,  demokratis, adil dan Eansparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, sejalan  dengan kewajiban dan pembagian  kewenangan  serta tat cara penyelenggaraan kewenangan terrnasuk pengelolaan dan pengawasan  keuangan.
Pada dasaranya dalarn  praktik ketatanegaraan dan pengelolaan daerah Desentaralisai Fiskal mempunyai tujuan  untuk sebagai berikut: 1. Transfer  Dana ke Daerah
2. Pemungutan Pajak/Retribusi
{Tax Assigment)
3.  Bagi  hasil
Penerimaan
(Revenue Sharing)
Selanjutnya Pelayanan dasar
Desentaralisasi Fiskal dapat meliputi sebagai berikut:
JURNAL  LEGAUTAS  VOLUME 2 NO.T, FEB 2OOg ekonomi Desentralisasi fiscal harus mempertimbangkan  kebijakan fiscal
kususnya untuk mendukung kebijakan makro  ekonomi antara lain yang berkaitan dengan fiscal sustainability dur tetap  memberikan ruang bagi pemerintah pusat untuk mengadakan koreksi atas ketimpangan antar daerah sehingga tlxing power  yang diberikan kepada daerah  tetap tidak terlalu besar. Desentalisasi Fiskal bertujuan untuk Pernbangunan Ekonomi Daerah, yaitu:
d- 1. Perubahan kewenangan daerah dalam pemanfaatan dana perimbangan  keuangan 2. Perubahan prinsip pengelolaan
anggaran 3. Perubahan prinsip penggun{u}n dana pinjaman

## 4. Perubahan  strategi  pembiayaan

## Problematika  Keuangan Daerah
Gambaran  mengenai kualitas rencana  berbagai sektor pembangunan suatu  daerah dapat dilihat dalam Anggaran pendapaian dan Belanja  Daerah (APBD). Dengan melihat dan mencermati APBD akan terlihat apakah suatu sektor pembangunan mendapatkan skala prioritas. Melihat  APBD dari satu tahun ke tahun  berikutnya juga akan  terlihat apakah ."tt* pertumbuhan ekonomi sernakin ditingkatkan kepe-duli  annya. Dalam  praktik di lapangan kesulitan yang dihadapi oleh  r"tiup daerah lebih dari seribu satu macam. Pada umurnnya  kesulitan atau problematika yang dihadapi oleh
-daerah umunmya terdiri dari sebagai berikut:
1. Kemampuan  pendapatan Asli
Daerah ( pAD )
2. Keterlambatan penetapan
Peraturan Daerah APBD
Daya serap APBD Kapasitas kemampuan Sumber Daya Manusia Realitas keberhasilan dalam berkualitas
Penciptaan lapangan kerja baru
Pada intinya pembangunan ekonomi daerah memerlukan suatu perubahan yang mendesak.
Perubahan atau biasanya kita kenal juga dengan reformasi diharapkan dapat  menjawab berbagai permasalahan ekonomi di daerah. Tennasuk juga reformasi keuangan.
Reformasi keuangan daerah berhubungan  erat dengan  perubahan sumber-sumber pembiayaan pemerintahan  daerah yang meliputi perubahan sumber-sumber pe- nerimaan keuangan daerah. Dimensi reformasi  keuangan  daerah tersebut adalah:
J.
4.
bidang fiskal  dan moneter
JURNAL  LEGALITAS VOLUME 2 NO.], FEB 2OO9
disebabkan juga oleh pembaharuan
paradimga hukum keuangan negara.
Legal framework  bidang keuangan negara menjadi  dasar yang teramat
penting bagi pemerintah untuk menata kembali sistem pengelolaan keuangan nega-ra. Demikian juga terhadap  keuangan  daerah  khususnya melalui  APBD.
Lazimny4  faktor-faktor Yang diperhitungkan dalam penerimaan
dan pengeluaran APBN  kurang lebih seperti yang dipergunakan sebagai
dasar perhitungan  sebelumnya yakni: a. penerimaan  dalam negeri
b. penerimaan negara bukan
pajak
Dalam konteks otonomi daerah,  setiap daerah  dipacu  untuk meningkat-kan pendapatan asli
daerahnya  mengingat hal itulah yang
dalam  banyak sisi menjadi ukuran utama kesejahteraan kehiduPan daerah. Dampak yang timbul bahwa kegiatan-kegratan ekonomi Yang secara largsung maupun berkait dengan sumbsr daYa alam
mengakibatkan kerusakan baik secara kualitas  maupun kuantitas yang semakin pmah.
Peta Kemampuan Keuangan
Daerah
c. Kinerja pengelolaan keunagan
Daerah
penyerapan anggaran
Transparansi  dan
Akuntabilitas.
Kapasitas  Fiskal
d.
Kebutuhan dan Kelayakan
program pemerintah daerah (terkait  RPJMD) e. Indikator  MaLno Ekonomi
Daerah.

## Inovasi Dalam Pengelolaan
Keuangan Daerah Dengan  lahirnya Undang-undang No  32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang- undang No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara  Pusat dan Daeratr, telah membawa perubahan yang fundamental dalam hubungan  pemerintahari sekaligus membawa  perubahan penting dalam pengelolaan  keuangan  Daerah.
Gubernur/BupatiAMalikota selaku wakil pemerintah pusat di daerah mempunyai kewenangan dalam mengatu pengelolaan keuangannya dengan tetap mengacu  pada aturan- aturan yang  berlaku.  Oleh sebab itu, dengan kewenangan tersebut makamasing-masing provinsi
melakukan inovasi-inovasi yang berkaitan pengelolaan keuangan daerahyang menjadi perhatian pemerintah pusat untuk menjadi contoh  nasional.
Selain reformasi kelem- bagaar dan reformasi manajemen
sektor publik, seperti yang telah diuraikan di atas dan untuk mendukung  terciptanya good
JURNAL  LEGALITAS VOLI]ME 2 NO.I, FEB 2OOg
Daftar Pustaka
BahI, Roy.w, 2001. Implementotion  Rures For Fiscal Decentralization.
Published of the world Bank. New york.
Darise, Nurlan, 2006. Pengelolaan  Keuangan Daerah.
Ratnawaty, T'j, 2003, Des entralis as i Dalam Kons ep Dan Implementas inya. sidik, Machfud, 200r.  studi Empiris Desentralisasi Fiskat: prinsip, Pelaksanaan di Berbagai  negara serta evaruasi perarrsanaan penyerahan P3D (Personil,  peralatan, pembioyaan  dan Dokumentasi) sebagai Konsekwensi  Kebijatran pemerintah.  Sidang pleno  ISEI ke- X,pada 13-14 April200l. Batam.
Tunggal, Amin widjaja 2002,  Memahami Konsep  Baranced scorecord Harvarindo.
UU Nomor  25 Tahun  2004  tentang perencanaon Nasional
UU Nomor  32 Tahun  2004 Tentan g pemerintahan  Daerah
PP Nomor 105 tahun  2000  tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban
Keuangan Daerah.
JURNAL  IEGALITAS  I/OLUME 2 NO.I,  FEB 2OO9
Daftar Pustaka
Bahl, Roy.W, 200I. Implementation Rules For Fiscal Decentralization.
Published of the world Bank. New York.
Darise, Nurlan, 2006. Pengelolaqn Keuangan Daerah.
Ratnawaty, Tri, 2003, Desentrqlisasi Dalam Konsep Dan Implementasinya.
Sidik, Machfird, 2001. Studi  Empiris Desentralisasi Fiskal: Prinsip,
Pelalxanaan di Berbagai  negara serta evaluasi pelaksanaan penyerahan P3D (Personil,  peralolan,  pembiayaan  dnn  Dohtmentasi) sebagoi Konseh,sensi Kebijakan  Pemerintah, Sidang  Pleno ISEI ke- )tpada 13-14 April2001. Batam.
Tunggal, Amin Widjaja 2002,  Memahami  Konsep Bolanced Scorecard
Harvarindo.
IJU  Nomor 25 Tahun  2004  tentang PerenconaanNasional
UU Nomor 32 Tahun  2004  Tentang Pemerintahan Daerah
PP Nomor 105 tahun 2000  tentang Pengelolaan dan Pertanggungiawaban
Keuangan Daerah.
JURNAL LEGALITAS T/OLUME  2 NO.], FEB 2OOg

## BIODATA  PENULIS
Fenfy Puluhulawa Umim Kango Radia Hafid Rosma Kadir Moh.  Rusdyanto  P Nirwan Yunus Dosen Pidana / Hak Asasi Manusia Universitas
Negeri  Gorontalo.  Pendidikan : Sarjana Hukum Universitas Muslim lndonesia Makasar. Magister Hukum  Universitas Hasanudin  Makasar. Sementara mengikuti pendidikan  Doktor  Hukum di Universitas Hasanudin  Makasar.
Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas NegeriGorontalo. Pendidikan  Sarjana pendidikan Ekonomi Institut Keguruan Dan Ihnu pendidikan Gorontalo. Sementara mengikuti pendidikan
Magister Manajemen perusahaan Universitas
Sam Ratulangi Manado.
Dosen Ekonomi dan Manajernen Universitas  Negeil Gorobntalo.Pendidikan Sarjana pendidikan Ekonomi STKIP  Gorontalo. Sementara mengikuti  pendidikan Magister Manajemen  Perusahaan di Universitas Sam Ratulangi Manado
Dosen  Fakultas Sastra dan Buday4 pendidikan: Sarjana  Bahasa Inggns Universitas Negeri Gorontalo, Sementara mengikuti  Magister fajian Amerika  di Universitas Gadjah Mad4 yogyakarta.
Pekerjaan: Dosen Hukum  pidana dan Hukum Lingkungan Universitas Negeri  Gorontalo. Jabatan, Pembantu Dekan Bidang Keuangan.  pendidikan: Sarjana Huk-um  Universitas Muslim Indonesia Makasar, Magister  Hukum  Universitas  Gadjah Mada Yogyakarta.
Pekerjaan:  Dosen Hukum Agraria  Universitas  Negeri Gorontalo. Pendidikan: Sarjana Hukum Universitas Samratulangi  Manado, Magister Hukum Universitas Hasanudin  Makasm.
JURNAL  LEGALITAS  YOLUME 2 NO.], FEB 2OO9 Faried Th Musa Abubakar S. Katili F'adliah Dian E.Ismail Zulfia Abdussamad Nur Kasim Mahyudin Biga Dosen Sosiologi  rui"ottu. Ilmu Sosial  Universitas Negeri Gorontalo.  Pendidikan:  Sarjana Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi Manado. Magister
S o siolo gi Universitas Gadj ah Mada Yo gyakarta.
Dosen Biologi Dan  Lingkungan.  Pendidikan Sarjana Biologi
Universitas Negeri Gorontalo.
Sementaramengikuti  Pendidikan Magister  Biologi
Universitas Gadjah  Mada  Yogyakarta.
Doktor Ilmu Lingkungan. Pekerjaan; Dosen di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Dosen Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.  Pendidikan: Sarjana
Pendidikan dari Universitas Negeri Makasar. Magister ILnu Lingkungan di Universitas  Negeri Jakarta Doktor llmu Lingkungan dari Universitas Negeri Jakarta.
Dosen Pidana Universitas Negeri Gorontalo. Pendidikan: Sarjana Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado. Magister  Hukum Universitas
Hasanudin  Makassar
Dosen Ekonomi dan Manajernen UNG. Pendidikan:Sarjana Ekonomi  Universitas Sam Ratulangi  Manado. Sementara mengikuti pendidikan Magister  Program Studi Manajemen Perusahaan
Universitas Sam Ratulangi Manado.
Dosen Hukum  Islam Universitas  Negeri  Gorontalo. Pendidikan: Sarjana Agama Islam Universitas Muslim Indonesia Makasar.  Magister Hukum Universitas Muslim Indonesia Makasar.
Pekerjaan  Pegawai Negeri Sipil Bone Bolango.
Pendidikan  Sarjana.Pemerintahan FISIP UNSRAT
Manado. Sementara mengikuti  Pendidikan  Magister
di UIN  Kalijaga  Yogyakarta

## JURNAL LEGALITAS VOLUME 2 NO,I, FEB 2OO9
Frahmawati Bumulo : Dosen Ekonomi dan Manajemen uNG. pendidikan: Sarjana Ekonomi Universitas Sam Ratulangi
Manado. Sementara mengikuti pendidikan  Magister Program ILmu Perencanaan dan Pembangunan Wilayah.  Universitas Sam Ratulangi Manado. 1. Persyaratan  dan Petunjuk  Penulisan Artikel Jurnal  Hukum Legalitas
Tulisan  dapat  berupa Artkel Hasil Penelitian  maupun Arfikel Konseptual (Lepas) di bidang: Hukum. Artikel dapat difirlis dalam bahasa Indonesia atau  bahasa Ingris sepanjang 16 - 20 halaman. Artikel diketik di atas kertas kwto (tipe huruf Times New Roman, font 2 spasi rangknp). Artikel harus disertai dengan abshak (abstract) dalam  bahasa Indonesia (abstract bahasa Inggris) atau  bahasa lnggrrs (abstrak  bahasa lndonesia) (150 - 200 knta) dan kata kunci dalam  bahasa  Indonesia  (3 - 5 kata). Sistematika artikel hasil penelitian  harus memuat: judul, nama  penulis, abstrak, kata kunci, latar belakang  masalatr, perumusan  masalalq rnetode penelitiarq hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan, daftar  pustaka. Sistematika artikel konseptual  (lepas)  harus  memuat judul, narna penulis, absfrak, kata kunci, pendahuluan, pembahasan (longsung dibuat menjadi sub-sub judul sesuai dengan kebutuhan),penutup, daftar  pustaka. Penulisan daftar pustaka disusun secara alfabeths  dengan ketentuan sebagai berikut:
- Buku. penulisan dimulai dengan  nama pengarang (dimulai dengon nama belalcang pengarang dnn tanpa gelar) tahun penerbitan, judul bukn (dicetak miring) penerbit,  tempat penerbitan
- Makalah. penulisan dimulai dengan nama  pengaran (dimulai dengan nama belakang pengarang  tanpd  gelar), judul makalah (diawali dan diakhiri dengan  tandn petik), natra forumnya/serninar,  tempat, tanggal dan tahun.
- Artikel safu jurnal. penulisan dimulai dengan  nama penulis artikel (dimuloi dengan nama belakang don tanpa gelar), judul artikel (dimutai dan diakhiri dengan tandn petik), nama jurnal (dicetak miring),  volume, nomor, bulan dan  tahun.
- Karangan/Essai dalam  suatu buku kumpulan karangan/essai. Penulisan dimulai dengan nama  pengarung (dimulai dengan namct
2.
J. 4.
5. 6.
J(IRNAL LEGALITASVOLUME 2 NO,I, FEB 2OO9
belakang  dan  tanpa getar)judul karanfrrV"r.ui (dimutai -dan diakhiri dengan-tanda petik), narna editor (dimulai  dengan nama  belakong dan nnf,a gelar), tu6* penerbitan, judul buku (dicetak miring) penerbit,
tempat  penerbitan. - Internet Penulisan dimulai dengna  nama penulis (dimulai dengan nama belaknng dan tanpa  gelar), judul tulisan (dimulai dan  diakhiri dengan tanda petik). tempat tulisan  dimuat  (dicetak  miring),  web site, tanggal  diakses.
Daftar Fustaka. Hendaknya dirujuk  dari edisi mutakhir dan sangat disarankan  dari buku yang  bisa dipertanggungjawabkan
Penulisan kutipan menggunakan model catatan tenga},/cacatan perut (Inside Note).
Artikel dalam bentuk printout dan/tas disc yangdisertai dengan Curicculum l/itae (Cy) dapat dikirim atau  diserahkan secara langsung paling lanrbat  satu bulan se6elum bulan penerbitan kepada: JURNAL HUKLIM LEGALITAS
Alamat: Jetis Pasiraman JT. II No. 587 (0274) 560413 Atau
E-Mail: amir dako@vahoo.com  atau  masekol2@yahoo'co'id fence. wantu @J-ahoo. co. id d.katili@Yahoo.co.id
Tim Penyurting  berhak menyeleksi dan mengedit artikel yang masuk. kepastian pemuatan atau penolakan artikel akan diberitahukan secara tertulis.  penulis  yang  artikelnya  dimuat wajib memberi  konstribusi  biaya cetak sebesar Rp. I1O.OOO.OO- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang dibayarkan pada saat menyerahkan artikel.  Artikel yang tidak dimut akan dikembalikaru dengan koniekwensi uang yang sudah terlanjur dibayar akan dikembalikan juga. l\[Fp"'N" 7. 8.