Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 2, No. 2 – Juli 2020, Hal. 300-305| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3325.300-305

## INTERVENSI DALAM PEMERIKSAAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA
Mario Viano Rasi Wangge, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia yodiwangge0l@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com, madesukaryatikarma@gmail.com

## Abstrak
Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah  Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan  yang berada di bawahnya termasuk peradilan tata usaha Negara dengan subjek atau pihak-pihak yang berperkara di PTUN ada dua yakni pihak tergugat dan penggugat. Tujuan penelitian ini untuk mengungkap sistem pemeriksaan intervensi dalam  tata  usaha  negara  serta  pengaturan  tentang  intervensi  pada  sengketa  tata  usaha  negara.  tipe  penelitian yang  dipergunakan  adalah  hukum  normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach)  dan pendekatan  kasus  (case  approach).  Sumber  hukum  yang  digunakan  yaitu  sumber  hukum  primer.  Teknik pengumpulan  bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  dengan  cara  membaca  dan  mengutip  dengan  menganalisa perundang-undangan  yang  bersangkutan  kemudian  pengumpulan  dan  juga  pengambilan  bahan-bahan kepustakaan  tersebut  diolah  secara  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat  beberapa kemungkinan masuknya pihak ketiga dalam proses peradilan, yaitu atas prakarsa sendiri, permintaan hakim, dan atas permintaan salah satu pihak (penggugat/tergugat) dan peradilan tata usaha negara mengatur cara masuk dan motivasi masuknya pihak intervensi dalam proses pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara.
Kata Kunci : lntervensi, Proses Penyelesaian, Sengketa Tata Usaha.

## Abstract
Judicial power is done by a Supreme Court and judicial bodies under it, including the State administrative court with two subjects or parties who are litigating in the PTUN, namely the defendant and the plaintiff. The purpose of this study is to reveal the system for examining interventions in state administration as well as arrangements for  interventions  in  state  administrative  disputes.  the  type  of  research  used  is  normative  law  with  a  statute approach. The source of data used is the secondary data. The technique of collecting legal materials used is by reading  and  quoting  by  analyzing  the  relevant  laws  and  then  the  collection  and  collection  of  the  literature materials are processed qualitatively. The result shows that there are several possible motivations for the entry of  third  parties  in  the  judicial  process,  namely  on  their  own  initiative,  at  the  request  of  the  judge,  and  at  the request  of  one  of  the  parties  (the  presecutor/defendant)  and  the  state  administrative  court  regulate  the  entry method  and motivation for the intervention of  the party to enter the examination process. State Administrative Disputes.
Keywords: Intervention, Resolution Process, Administrative Disputes.

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  negara  hukurn  (Rechtstaat),  yang  memiliki  dasar  norma  (grundnorm)  UUD  NRI 1945 sebagai segala sumber dari norma dan  kaedah hukum yang ada di lndonesia. Negara lndonesia yang  sebagai  suatu  Negara  yang  dalam  kehidupan  kesehariannya  memiliki  kesejahteraan,  dengan demikian  keseluruhan  aspek  dari  kehidupan  untuk  warga  Negara  dan  masyarakatnya  memiliki keterkaitan  hubungan  terhadap  pemerintah,  baik  itu  keterkaitan  hubungan  untuk  daerah,  pusat  dan sejenisnya. Beberapa bentuk dari kehidupan bermasyarakat yang mencangkup pemikahan, lingkungan hidup, pekerjaan, perekonomian, kesehatan, pendidikan, dan juga mencangkup kehidupan pribadinya, sebagai  contohnya  adalah  urusan  yang  berkaitan  dengan  agama  dan  juga  keyakinan  ini  memiliki keterkaitan  hubungan  langsung  dengan  unsur  dari  pemerintahan,  baik  itu  secara  tidak  langsung maupun  langsung.  Peranan  dari  pemerintah  secara  praktis  memiliki  berbagai  aspek  dari  kehidupan untuk masyarakatnya, baik itu sifatnya layanan masyarakat (public service bestuurzorgy), yang mana dalam unsur tersebut terdapat kerangka guna menghasilkan kesejahteraan untuk masyarakat tersebut. Kewenangan  dan  juga  otoritas  yang  disediakan  pada  pihak  pemerintah  ini  umumnya  tidak  memiliki banyak  perbedaan  terhadap  kewenangan  dan  juga  otoritas  dari  negara  pada  saat  berada  pada  zaman absolutism. Dari kedua unsur-unsur tersebut yang memberikan perbedaan adalah bahwa kewenangan
dan  juga  otoritas  tersebut  ialah  terdapat  pembatasan  yang  berkenaan  dengan  peraturan  permainan yang  terdapat  pada  beberapa  jenis  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  memiliki  kesesuaian terhadap konsep Negara hukum yang diimplementasikan di negara Indonesia.
Merujuk  pada  penjelasan  yang  dinyatakan (Indroharto,  1999) menjelaskan  bahwa  Negara Indonesia  yang  sebagai  negara  yang  memiliki  sistem  pemerintahan  demokrasi  mempunyai  atau menganut  sistem  dari  ketatanegaraan  yang  mempunyai  lembaga  yudikatif,  eksekutif  dan  juga legislative. Berdasarkan pada tiga lembaga ini, lembaga eksekutif mempunyai tingkatan kewenangan dan  juga  peranaan  yang  paling  tinggi  bilamana  diperbandingkan  pada  lembaga  yudikatif  dan  juga legislatif,  oleh  sebab  itu  memerlukan  terdapatnya  pengendalian  pada  pihak  pemerintah  guna melaksanakan pengecekan dan penyeimbangan. Guna melaksanakan pengontrolan terhadap kekuasan yang  dipegang  oleh  lembaga  eksekutif  ini,  oleh  karena  itu  memerlukan  lembaga  kehakiman  atau yudikatif.
Hukum  Tata  Usaha  Negara  merupakan  aturan-aturan  yang  mengelola  bagian  tertentu  dalam kegiatan  hukum  administrasi  Negara (Djamali,  2011) .  Pada  dasarnya  tata  usaha  Negara  sebagai pelaksana  segala  usaha  Negara  (perundang-undangan,  pemerintahan  dan  peradilan)  menurut  prinsip- prinsip  yang  telah  ditetapkan  oleh  alat-alat  perlengkapan  Negara  tertinggi  (badan  legislatif,  badan eksekutif, dan badan yudikatif (Jurdi, 2019) . Adapun  subyek  hukum  yang  ada pada Pengadilan  Tata Usaha  Negara  ini  terdapat  dua  pihak,  diantaranya  ialah  pihak  Penggugat  dan  juga  Pihak  yang Tergugat. Untuk proses dari pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan persengketaan dari tata usaha  Negara  yang  disebut  dengan  istilah  dengan  Pihak  Ketiga  ini  memiliki  potensi  atau kemungkinan  guna  berpartisipasi  untuk  melaksanakan  pemeriksaan  terhadap  persengketaan  yang berlangsung  tersebut,  yang  melibatkan  pihak  tergugat  dengan  pihak  yang  penggugat  dengan  metode melaksanakan  pengajuan  gugatan  intervensi.  Di  dalam  proses  dari  Peradilan  Tata  Usaha  Negara, intervensi didefinisikan sebagai pihak yang ketiga sebagai badan hukum perdata ataupun perorangan yang  tidak  terlibat  di  dalam  suatu  perkara  yang  berkenaan  dengan  proses  dari  pemeriksaan  suatu perkara.  Intervensi  ini  dilaksanakan  sebelum  berlangsungnya  acara  untuk  membuktikan  atau pembuktian  (setidaknya  paling  lambat  pada  saat  duplik).  Intervensi  ini  dilaksanakan  pengajuan sesudah  pelaksanaan  duplik,  dengan  demikian  intervensi  ini  dinyatakan  batal.  Potensi  terlibatnya pihak  yang  ketiga  ini  dilaksanakan  pengaturan  berdasarkan  pada  pasal  83  UU  No.  5  tahun  1986. Keterlibatan  dari  pihak  ketiga  yang  terdapat  pada  proses  untuk  menyelesaikan  perkara  perdata  yang terjadi  tanpa  mempertimbangkan  bahwa  pada  sengketa  usaha  Negara  yang  mampu  memainkan tindakan sebagai pihak penggugat yang telah ditetapkan, yakni hanya badan hukurn perdata dan juga orang, sementara itu yang mampu memainkan tindakan sebagai seorang tergugat adalah pihak pejabat tata usaha Negara dan juga badan Negara.
Di  lain  pihak  didalam  sengketa  tata  usaha  negara  pengaturan  intervensi  ini  menyebabkan suatu  persoalan  dalam  mencermati  mengenai  posisi  pihak-pihak  dalam  sengketa,  disamping  untuk melindungi  kepentingan  pihak  ketiga  yang  tidak  terlibat  dalam  pokok  perkara  dan  adanya  prinsip dasar  asas  Erga  Omnes  semestinya  pihak  ketiga  tidak  perlu  diikut  sertakan  dalam  perkara  karena kepentingan yang dirniliki tersebut telah terlindungi di dalam amar putusan (Suparto, 2007) . Adanya pihak  Intervensi dapat terjadi dikarenakan keinginannya  sendiri, bergabung dengan pihak  Penggugat ataupun  dengan  pihak  Tergugat,  maupun  atas  inisiatif  hakim,  dengan  mengajukan  permohonan Intervensi.  Dalam  perkara  No.23/G/2015/PTUN.Dps  pihak  Intervensi  didudukkan  sebagai  pihak Tergugat  II  Intervensi  karena  kepentingan  yang  dimilikinya  sama  dengan  pihak  Tergugat,  maka kewajiban  dan  hak  yang  dimilikinya  sama  dengan  pihak  Tergugat (Fitriyanti  et  al.,  2019) . (Mahardini&Parwata,  2018) berpendapat  bahwa  masuknya  Pihak  Tergugat  II  Intervensi  dalam sengketa  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  telah  ada  dalam  Pasal  83  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1986 Peradilan  Tata Usaha Negara dan Kedudukan  Tergugat  II  Intervensi dalam Sengketa Peradilan Tata  Usaha  Negara  yang  apabila  dikaitkan  dengan  asas  Erga  Omnes  adalah  tidak  tepat  apabila seseorang  yang  bukan  berkedudukan  sebagai “bestuursorganen” atau  organ  pemerintah  didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi dalam sengketa yang sedang berjalan. Lebih lanjut (Maria & Harjono, 2020) berpendapat  bahwa  proses  pemeriksaan  perkara  gugatan  intervensi  di  Indonesia  dimulai  dari dijatuhkannya  putusan  oleh  hakim  memutuskan  boleh  atau  tidaknya  pihak  ketiga  untuk  ikut berperkara  dalam  persidangan  tersebut.  Majelis  hakim  dapat  menerima  gugatan  intervensi dikarenakan  subjek  dan  objek  perkara  yang  digugat  sesuai  dengan  perkara  dalam  persidangan  dan tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata serta perundang-undangan yang berlaku.
Maka  berdasarkan  penjelasan  diatas,  tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengungkap  sistem pemeriksaan intervensi dalam tata usaha negara serta pengaturan tentang intervensi pada sengketa tata usaha Negara.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini,  merupakan  tipe  penelitian  yang  dipergunakan  ialah  hukum  normatif,  sehingga  dalam penelitian  ini  lebih  lanjut  lagi  mengkaji  dari  isi  peraturan  perundang-undangan.  Pengkajian  hukum kepustakaan  ataupun  normative  ini  meliputi  penelitian  yang  berkenaan  dengan  asas-asas  hukum. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adanya kekaburan norrna dalam penentuan masuknya dan kedudukan intervensi berdasarkan pada pasal 83 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dalam perkara tata  usaha  negara  sehingga  dapat  dipergunakannya  metode  penelitian  normatif.  Dalam berlangsungnya  penelitian  ini,  pengkajian  yang  dilaksanakan  ialah  dengan  meninjau  beberapa  jenis dari  peraruran  yang  berkenaan  dengan  perundang-undangan,  untuk  pembahasan  ini  adalah  Undang- Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan juga peraturan-peraturan lainnya yang memiliki keterkaitan hubungan.  Pendekatan  perundang-undangan  didefinisikan  sebagai  suatu  jenis  dari  pendekatan penelitian  yang  dilaksanakan  dengan  melaksanakan  penelaahan  berkenaan  dengan  peraturan  dari perundang-undangan  yang  memiliki  keterkaitan  hubungan  terhadap  suatu  pendekatan  permasalahan (statute  approach)  yang  di  mana  pendekatan  semacam  ini  digunakan  untuk  mengetahui  keseluruhan pengaturan  hukum  khususnya  hukum  peradilan  tata  usaha  Negara  dan  pendekatan  kasus  (case approach)  bertujuan  untuk  mengkaji  permasalahan  dalam  penelitian  apa  yang  sedang  dihadapi. Sumber  hukum  yang  digunakan  yaitu  sumber  hukum  primer.  Teknik  untuk  melaksanakan penganalisisan  dan  juga  pengolahan  berkenaan  dnegan  baham  hukum  di  dalam  melangsungkan penelitian  ini  ialah  dengan  melaksanakan  pengumpulan  dan  juga  pengambilan  bahan-bahan kepustakaan,  yang  lalu  dilaksanakan  pengolahan  dengan  cara  kualitatif.  Analisis  Bahan  Kualitatif didefinisikan  sebagai  serangkaian  usaha-usaha  yang  dilaksanakan  dengan  cara  melaksanakan pengorganisasian  bahan,  pemilihan  menjadi  kegunaan  dalam  memungkinkan  untuk  dilaksanakan pengolahan, sintesis, pencarian dan juga penemuan pola, mengidentifikasikan apa yang dipelajari dan dirasa penting serta melaksanakan pemutusan apa yang bisa dijelaskan pada pihak yang lainnya.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Sistem Pemeriksaan Intervensi dalam Tata Usaha Negara
Peradilan  Administrasi  yang  mengawasi  perilaku  pejabat  pemerintah  di  Indonesia  disebut  sebagai Peradilan  Tata  Usaha  Negara.  maka  sengketa  yang  bisa  diselesaikan  pada  Pengadilan  Tata  Usaha Negara  hanyalah  sengketa  yang  terjadi  dikarenakan  pejabat  Tata  Usaha  Negara  menerbitkan  suatu Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  mana  keputusan  tersebut  telah  merugikan  orang  atau  Badan Hukum Perdata. Peradilan administrasi dianggap sebagai suatu jenis dari peradilan yang khusus, yang mana  bahwa  artinya  adalah  peradilan  yang  diberikan  kewenangan  atau  otoritas  guna  memecahkan sengketa yang timbul dalam bidang kepegawaian dan juga administrasi yang sebagai konsekuensi atas tidak diputuskan suatu keputusan hukum tertentu.
Dalam  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  terdapat  batasan  terhadap  para  pihak  yang  berperkara, dimana yang dapat bertindak sebagai Penggugat atau yang bisa melaksanakan pengajuan diantaranya ialah  orang  atau  Badan  Hukum  Perdata  yang  merasakan  bahwa  kepentingan  yang  dipunyai  tersebut telah dirugikan atau dicurangi akibat dikeluarkannya Kepurusan Tata Usaha Negara. Sedangkan yang bisa  digugat  dalam  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  ialah  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  yang merniliki kewenangan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara.
Masuknya  pihak  di  luar  sengketa  atau  yang  disebut  dengan  pihak  ketiga  dalam  proses penyelesaian  Sengketa  Tata  Usaha  Negara  pihak  lain  yang  sedang  diperiksa,  adalah  untuk  membela dan  mempertahankan  hak-haknya  didasarkan  atas  kemauannya  sendiri,  atau  masuknya  pihak  ketiga disebabkan oleh permintaan dari salah satu pihak yang bersengketa untuk membela kepentingan dan memperkuat  alasan-alasan  dari  pihak  tersebut  atau  hal  ini  dapat  terjadi  atas  prakarsa  hakim  dimana hakim melihat adanya kepentingan dari pihak ketiga ini. Selama pemeriksaan berlangsung umumnya dimungkinkan adanya intervensi.
Sedangkan  Pihak  berkepentingan  atau  pihak  ketiga  (intervensi)  yang  dimaksud  yaitu  badan hukum atau orang perdata yang memiliki berbagai kepentingan yang berkenaan dengan persengketaan
terhadap pihak-pihak yang Jainnya yang sedang dilaksanakan pemeriksaan oleh pengadilan yang ada sebagai  pihak  tertentu,  baik  itu  prakarsa  sendiri  dengan  cara  melaksanakan  prakarsa  hakim  dan  juga permohonan (HR,  2009) .  Adapun  Bentuk-bentuk  lntervensi,  yakni  pihak  lain  selain  dari  tergugat danjuga  penggugat.  Namun  demikian  adakalanya  suatu  perkara  dalam  suatu  pemeriksaan  dimasuki oleh pihak ketiga yang ditempatkan oleh hakim sebagai Tergugat juga yang kemudian dikenal dengan istilah Tergugat intervensi.
Pihak  intervensi  terhadap  prakarsa  sendiri,  pihak  yang  memiliki  kepentingan  tersebut  wajib melaksanakan  pengajuan  permohonan  guna  bisa  merasuk  ke  dalam  proses  dari  persengketaan  Tata Usaha  Negara  yang  dibarengi  dengan  alasan-alasan  yang  mendasarinya.  Mengenai  waktu  pengajuan permohonan penggabungan pihak intervensi atas permintaan salah satu pihak menurut (Setiadi, 1994) , pihak tersebut tidak terikat tenggang waktu. lntervensi atas prakarsa hakim, merujuk pada SEMA RI No.224  (fd.TUN/X/1993)  semestinya  pihak  Hakim  sebelum  melaksana  kan  pengeluaran  atau penerbitan  yang  berkenaan  dengan  penetapan  yang  terdapat  pada  putusan  yang  bertujuan  guna melaksanakna  penarikan  pihak  yang  ketiga  dengan  inisiatif  dari  pihak  Hakim  yang  memiliki keterkaitan  hukuman  berkenaan  dengan  pemberian  penjelasan  terlebih  dulu  apakah  pihak  tersebut merniliki  kesediaan  guna  memasuki  perkara  yang  sedang  di  laksanakan  pemeriksaan.  Wakru  dalam mengajukan  gugatan  yang  berkenaan  dengan  Tata  Usaha  Negara  relative  tersebut  tidak  lama,  yakni sekitar  90  hari  semenjak  diumumkan  dan  diterima  oleh  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  dan  juga Keputusan  Badan.  Dengan  tidak  tunduknya  pihak  intervensi  terhadap  ketentuan  ini,  maka  peluang pihak  yang  berkepentingan  terhadap  Keputusan  Tata  Usaha  untuk  memperoleh  keadilan  semakin besar berkenaan dengan waktu pengajuan gugatan (Harahap, 2007) .

## 2. Pengaturan Tentang Intervensi Pada Sengketa Tata Usaha Negara
Guna  melaksana  kan  penjarninan  yang  berkenaan  dengan  penyelesaian  atau  pemecatan  yang  adil untuk  yang  berkenaan  dengan  benturan  yang  memperlibatkan  antara  kepentingan  dari  perseorangan ataupun suatu badan hukum dari perdata dengan badan usaha tata usaha Negara ataupun pejabat yang dijadikan  persengketaan  dan  juga  penyaluran  hukum  sebagai  suatu  cara  yang  paling  baik,  dengan demikian  peranan  dari  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  ini  begitu  memainkan  peranan  yang  penting seperti yang termaktub pada TAP MPR-RI No. IV/MPR/1978 jo TAP MPRI-RI No. WMPR/1983.
Intervensi dalam proses Peradilan Tata Usaha Negara didefinisikan sebagai keikutsertaan atau pelibatan dari pihak ketiga, yang berbentuk badan hukum perdata dan juga perorangan ada di luar dari pihak yang sedang memiliki perkara. Menurut Pasal 83 Undang-undang Nomor 5 tahun 1989 Tentang Peradilan  tata  usaha  negara  mengatur  cara  masuk  dan  motivasi  masuknya  pihak  intervensi  dalam proses pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara. Intervensi dimaksudkan unruk kepentingan terhadap salah satu pihak dengan mekanisme seperti telah diuraikan diatas.
Adapun Keterkaitan Intervensi dalam Sengketa Tata Usaha Negara dengan Asas Erga Omnes. Asas dari putusan ini secara erga omnes mengikat sebagaimana termaktub dalam putusan Mahkamah Konstitusional  pada  UU  yang  merniliki  kekuatan  hukum  yang  sifatnya  mengikat.  Definisi  dari  Erga omnes ini ialah berupa bahasa latin  yang memiliki makna berlaku pada semua pihak.  Asas dari erga omnes  (perbuatan  hukurn)  ini  didefinisikan  sebagai  suatu  asas  yang  berlaku  untuk  semua  orang, individu maupun Negara yang tidak membeda-bedakan. Kewajiban atau hak yang memiliki sifat dari erga omnes ini bisa ditegakkan dan juga dilaksanakan pada semua lembaga ataupun pihak, bilarnana berlangsung suatu pelanggaran berkenaan dengan hak dan juga kewajiban tersebut.
Bilamana pihak Mahkamah Agung dan juga Kejaksaan yang tidak melaksanakan putusan dari pihak  Mahkarnah  Konstitusi  ini  memperlihatkan  bahwa  di  dalam  putusan  tersebut  terdapat permasalahan  yang  berkenaan  dengan  implernentasi  dari  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut. Keadaan semacam ini memperlihatkan terdapatnya perbedaan yang terdapat antara norma dan kaidah dalam  pengimplementasian  putusan  yang  diberikan  oleh  pihak  Mahkamah  Konstitusi  yang menjalankan  asas  dari  Erga  Omnes  ini.  Sementara  itu,  terdapat  secara  faktual  bahwa  perbedaan- perbedaan sudut pandang dari institusi iru sendiri, diantaranya ialah pihak Mahkarnah Agung dan juga Kejaksaan  dalam  menjalankan  ketentuan-ketentuan  yang  berkenaan  dengan  peninjauan  ulang  pada putusan yang diberikan pihak Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan Peninjauan ulang tersebut.
Salah  satu  yang  menjadi  Karakteristik  dalam  peradilan  tata  usaha  Negara  adalah  sifat  erga omnes. Dalam hal adanya pihak pihak yang berkepentingan, hakim tidak harus memasukkan sebagai pihak  dalam  perkara.  Hakim  dapat  hanya  meminta  keterangan  pihak  yang  berkepentingan  sebagai
saksi  yang  angat  berkepentingan.  Asas  erga  omnes  mempunyai  dua  konsekuensi  yaitu  Tidak  perlu adanya  diktum  putusan  hakim  yang  menyatakan  bahwa  supaya  pihak-pihak  yang  tertentu,  baik  itu yang  dilibatkan  ataupun  tidak  tersebut  bersedia  taat  terhadap  putusan  pengadilan,  dan  sedangkan intervensi  yang  tidak  mutlak  berlangsung  disebabkan  bahwa  putusan  dari  peradilan  adrninistrasi  ini juga  berlaku  untuk  keseluruhan  50  orang.  Pihak  ketiga  yang  memi  liki  kepentingan  ini  juga  hanya didengar pendapatnya sebagai pihak suatu pihak saksi yang memiliki kepentingan (Suparto, 2007) .

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Sistem pemeriksaan intervensi dalam sengketa tata usaha negara yakni dengan perrnintaan dari salah saru  pihak  yang  bersengketa  unruk  membela  kepentingan  dan  memperkuat  alasan-alasan  dari  pihak tersebut atau ha! ini dapat terjadi atas prakarsa hakim dimana hakim melihat adanya kepentingan dari pihak  ketiga  ini.  Selama  pemeriksaan  berlangsung  umumnya  dimungkinkan  adanya  intervensi(pihak ketiga),  Ada  beberapa  kemungkinan  motivasi  masuknya  pihak  ketiga  dalam  proses  peradilan,yaitu atas  prakarsa  sendiri,  permintaan  hakim,  dan  atas  permintaan  salah  satu  pihak  (penggugat/tergugat). Merujuk pada SEMA No.222ffd.TUN/X/l 994 yang melaksanakan penentuan bahwa permohonan dari intervensi  tersebut  paling  lambat  ialah  sebel  um  melaksanakan  tindakan  pemeriksaan  terhadap persiapan  yang  dilaksanakan  pengulangan  kembali.  Permohonan  semacam  ini  dilaksanakan pemutusan  berdasarkan  putusan  sela  yang  disisipkan  ke  dalam  berita  acara  dari  berlangsungnya persidangan.  Adapun  pengaturan  tentang  intervensi  pada  sengketa  tata  usaha  negara  yakni  Menurut Pasal  83  Undang-undang  Nomor  5  tahun  1989  Tentang  Peradilan  tata  usaha  negara  mengatur  cara masuk  dan  motivasi  masuknya  pihak  intervensi  dalam  proses  pemeriksaan  sengketa  Tata  Usaha Negara, bahwa setiap peradilan beranjak dari asas dan paradigma yang berbeda. Dapat kita lihat pada Purusan  PTUN  Jakarta  No.  224/K/TVN/LH/2019/Mahkamah  Agung  tanggal  9  Januari  2019,  dalam perkara antara I kerut mangku wijana Sebagai Pemohon melawan para pemohon kasasi Gubernur bali dan PT. PLTU Celukan Bawang Sebagai Termohon I dan I Gede Sandia Sebagai Termohon ll. Objek sengketa  Surat keputusan Gubernur Bali Nomor 660.3/3985/IY-NDISPMPT tentang  izin  lingkungan hidup  pembangunan  pembangkit  listrik  tenaga  uap  di  desa  Celukan  Bawang  Kecamatan  Gerokgak kabupaten Buleleng Tertanggal 28 April 2017 Peradilan Tata Usaha Negara memiliki asas-asas yang merupakankarakteristik  dari  peradilan  tata  usaha  Negara  itu  sendiri.  Salah  satu  yang  menjadi Karakteristik  dalam  peradilan  tata  usaha  Negara  adalah  sifat  erga  omnes.  Dalam  hal  adanya  pihak pihak yang berkepentingan, hakim tidak harus memasukkan sebagai pihak dalam perkara.

## 2. Saran
Seharusnya  dalam  sistem  pemeriksaan  intervensi  dalam  sengketa  tata  usaha  negara  harus menerangkan  secara  tegas  berkaitan  dengan  pihak-pihak  intervensi  yang  diman  bukan  pejabat  atau pejabat  tata  usaha  negara  yang  bergabung  dengan  pihak  tergugat  agar  disesuaikan  dengan  asas kedudukan  para  pihak  tidak  berubah  dan  asas  erga  omnes  agar  tetap  sesuai  dengan  karakteristik peradilan  tata  usaha  negara.  Dan  hakim  seyogyanya  memperhatikan  karakteristik  tersebut  dalam menentukan  pihak  yang  berkepentingan  yang  ingin  masuk  dalam  proses  pemeriksaan  yang  sedang berjalan rnemperhatikan ketentuan pasal 1 ayat (12) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan  Kedua  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  dan  Pasal  53  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1986.  Kepada  Masyarakat,  kurangnya  pemahaman  dan  sosialisasi  perundang undangan  yang  berlaku  menyebabkan  banyak  penafsiran  yang  salah  terhadap  suaru  masalah  atau sengketa  di  lingkungan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,dan  agar  masyarakat  umum  berperan aktifterhadap  pemahaman  serta  pelaksanaan  apa-apa  saja  yang  terjadi  di  lingkungan  mengenai permasalahan-permasaJahan  di  masyarakat  demi  menegakkan  peraturan  perundang-undangan  yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Djamali, R. A. (2011). Pengantar Hukum Indonesia . Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Fitriyanti, K. D., Widiati, I. A. P., & Widyantara, I. M. M. (2019). Kedudukan Pihak Ketiga Dalam  Proses  Penyelesaian  Sengketa  Di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  (Studi  Kasus Perkara Nomor: 23/G/2015/PTUN.DPS). Jurnal Analogi Hukum , 1 (2), 254–258.
Harahap, Z. (2007). Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara . Rajawali Pers, Jakarta. Indroharto. (1999). Peradilan Tata Usaha Negara . Sinar Harapan, Jakarta.
HR,  R.  (2009). Tiga  Dimensi  Hukum  Administrasi  dan  Peradilan  Administrasi,  Cet.l .  Ull Press, Yogyakarta.
Jurdi, F. (2019). Hukum tata negara Indonesia . Kencana, Jakarta.
Mahardini, N.  L. M., & Parwata,  A.  A.  G. O. (2018).  Kajian Teoritis Terhadap Kedudukan Tergugat  II  Intervensi  dalam  Sengketa  Peradilan  Tata  Usaha  Negara. Jurnal  Kertha Wicaksana , 7 (5), 1–16.
Maria,  C.,  &  Harjono.  (2020).  Studi  Kajian  Tentang  Gugatan  Intervensi  dalam  Perkara Perdata. Jurnal VerstekJurnal Verstek , 8 (1), 55–61.
Setiadi, W. (1994). Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan . Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Suparto,  W.  (2007). Karakteristik  Hukum  Acara  Peradilan  Administrasi .  Airlangga  Press, Surabaya.