## HAK AKSES ATAS ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU SEBAGAI BENTUK PEMENUHAN HAK ATAS TEMPAT TINGGAL YANG LAYAK
Erna Dyah Kusumawati Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta email: erna.d.kusumawati@staff.uns.ac.id
Sasmini
Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta email: sasmini_fh@staff.uns.ac.id disampaikan 09/09/2022 – di -review 23/09/2022 – diterima 20/06/2023
DOI: 10.25123/vej.v9i1.6111

## Abstract
Access to clean and affordable energy has become a persistent problem faced by countries worldwide. The peak increase in oil prices experienced in a few decades has made it difficult for the low incomes to access clean energy. At present, many people in rural areas still use wood as fuel for cooking. Indoor wood-burning  activities  might  cause  air  pollution  and  triggers  respiratory  problems.  Employing  a conceptual approach, this article examines the debate on the concept of moral and legal right of the right to clean and affordable energy under international law. Moreover, it analyses the correlation and the importance of such right for the fulfilment of the right to adequate housing and how states adhere to it. The research finds that there is yet any legal instruments directly recognising the right to clean and affordable energy. Nevertheless, there is plenty recognition of the importance of energy as vital element for fulfilling other human rights, such as the right to adequate housing. It is found that states have  recognised  the  utmost  influence  of  energy  on  achieving  economic  and  social  goals.  However, current state practices heavily depend on soft law and show their commitment to facilitate and fulfil the  moral  right  to  clean  and  affordable  energy.  Integrating  human  rights  principles,  norms,  and standards  into  legal  rights  and  policies  on  energy  development  plan  are  indeed  crucial.  Such integration  will  enable  the  recognition  of  energy  as  an  entitlement,  which  will  place  energy  as  a precondition that must be provided as essential services to enable adequate life of inhabitants.
Keywords: access to clean energy; human rights; right to adequate housing;

## Abstrak
Akses  energi  bersih  dan  terjangkau  masih  menjadi  permasalahan  di  berbagai  belahan  dunia. Kenaikan harga minyak dalam beberapa dekade ini menyebabkan masyarakat miskin semakin tidak bisa mengakses energi bersih. Masyarakat, terutama di pedesaan, masih menggunakan kayu bakar sebagai  bahan  bakar  memasak  di  dalam  rumah. Penggunaan  kayu  bakar  di  dalam  rumah  dapat menyebabkan polusi udara yang memicu penyakit infeksi saluran pernafasan dan radang paru paru. Dengan menggunakan pendekatan konseptual, artikel ini menguji diskursus konsep hak moral dan hak legal dari hak atas akses energi bersih dan terjangkau dalam hukum internasional. Selanjutnya artikel  ini  menganalisis  korelasi  dan  pentingnya  hak  atas  energi  bersih  dan  terjangkau  bagi pemenuhan  hak  atas  tempat  tinggal  yang  layak.  Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  belum  ada instrumen  hukum  internasional  yang  secara  langsung  mengakui  dan  menjamin  hak  atas  energi bersih  dan  terjangkau.  Namun  demikian,  telah  banyak  praktek  negara  yang  menunjukkan pengakuan bahwa energi merupakan salah satu unsur penentu pemenuhan atas beberapa hak asasi manusia, misalnya hak atas tempat tinggal yang layak. Negara-negara telah mengakui bahwa energi mempunyai  pengaruh  besar  terhadap  perwujudan  tujuan  sosial  dan  ekonomi.  Namun,  praktek
negara-negara  pada  saat  ini  masih  bergantung  kepada  instrumen  yang  tidak  mengikat  secara hukum, namun telah menunjukkan komitmen negara-negara dalam memfasilitasi dan memenuhi hak moral atas akses energi bersih dan terjangkau. Mengintegrasikan norma, standard dan prinsip HAM dalam hukum positif dan dituangkan dalam kebijakan program pengembangan energi sangat diperlukan.  Tujuannya  agar  energi  dapat  diakui  sebagai  hak  legal  dan  dapat  dianggap  sebagai persyaratan  dalam  memberikan  akses  pelayanan  dasar  kepada  masyarakat  untuk  menjamin kehidupan yang layak.
Kata Kunci:
akses atas energi bersih; hak asasi manusia; hak atas tempat tinggal;

## Pendahuluan
Pembangunan  Berkelanjutan  atau Sustainable  Development  Goals (SDGs) yang  dicetuskan  oleh  Perserikatan  Bangsa  Bangsa  (PBB)  pada  tahun  2015 meletakkan  tahapan  yang  penting  bagi  para  anggota  PBB  untuk  menjawab tantangan dalam mewujudkan 17 cita-cita bersama. Tujuan dari SDGs antara lain adalah adalah untuk menjadikan dunia yang bebas dari kemiskinan dan kelaparan; memberikan  pendidikan  dan  kesehatan  kepada  semua  penduduk  bumi; mengurangi kesenjangan antar gender; penggunaan energi bersih, terjangkau serta berkelanjutan,  serta  mewujudkan  kota  yang  aman  dan  berkelanjutan. 1 Masing masing tujuan tersebut kemudian dipecah menjadi beberapa target yang dijadikan tuntunan  kebijakan  pemerintah  dan  pendanaan  untuk  15  tahun  berikutnya  dan diharapkan dapat tercapai seluruhnya pada tahun 2030. Tujuan dan target tersebut meliputi  tiga  dimensi  pembangunan  berkelanjutan,  yaitu  dimensi  lingkungan, sosial, dan ekonomi. Target dari masing-masing tujuan berkaitan satu dengan yang lain dan selalu berhubungan dengan ketiga dimensi pembangunan berkelanjutan. Sebagai contoh adalah SDGs 7 pada bidang energi terbarukan yaitu mewujudkan energi bersih dan terjangkau bagi semua orang. 2
Akses  atas  energi  perlu dijadikan  skala  prioritas  oleh  pemerintah negara- negara  karena  bidang  energi  merupakan  inti  dari  hampir  semua  permasalahan yang  dihadapi  dunia  pada  saat  ini. 3 Energi  sangat  berkorelasi  dengan  tujuan
1 United Nations General Assembly (UNGA) Resolution, Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, No A/RES/70/1, 21 October 2015 .
2 Id.
3 Frauke Urban, Energy and Development, Taylor & Francis Groups, 2019, bab I; Marlies Hesselman, Anaïs Varo, Senja Laakso, The Right to Energy in the European Union, 2 Policy Brief. 2019 , hlm. 1- 6.
pembangunan berkelanjutan yang lain, misalnya perubahan iklim, produksi pangan sampai  pada  penghapusan  kemiskinan.  Sektor  energi  perlu  untuk  dibenahi  agar bisa lebih terjangkau, bersih, dan mendukung mitigasi bencana sebagai respon dari perubahan iklim. 4
Fokus  dari  tujuan  nomor  tujuh  dari  SDGs  adalah  mewujudkan  akses  atas energi  secara  universal,  meningkatkan  efisiensi  energi  dan  meningkatkan penggunaan energi terbarukan melalui ekonomi baru dan kesempatan pekerjaan yang lebih banyak. Fokus ini dianggap penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Namun demikian, pada tahun 2014 masih sekitar tiga milyar orang di seluruh dunia yang kekurangan akses atas energi bersih dengan bergantung pada energi biomas untuk memasak dan pemanas. 5 Kemiskinan energi terkonsentrasi di Asia dan Sub-Saharan Afrika. Di Asia, lebih dari 1.8 milyar orang tidak mempunyai akses atas fasilitas energi bersih untuk memasak. 6 Sampai pada tahun 2020, sejumlah 1, 1 milyar orang di dunia mengalami  kemiskinan  energi. 7 Kondisi seperti ini dikategorikan sebagai kemiskinan energi ( energy poverty ), 8 yaitu ketidakmampuan sebuah rumah tangga untuk menjangkau pelayanan energi dasar modern  yang  digunakan  untuk  rumah  tangga,  seperti  memasak,  pemanas,  atau pendingin,  penerangan. 9 Akses  energi  dasar  modern  ini  diartikan  sebagai akses pelayanan energi yang layak, terjangkau, dapat diandalkan, berkualitas, aman dan
4 Anita Rønne, Smart Cities and Smart Regulation: Accelerating Innovative Renewable Technologies in Energy Systems to Mitigate Climate Change, dalam Donald Zillman and others (eds), Innovation in Energy Law and Technology: Dynamic Solutions for Energy Transitions, Oxford University Press, Oxford, 2018 , hlm. 55-73.
5 Fatih Birol, Achieving Energy for All Will Not Cos t the Earth, dalam Antoine Halff, Benjamin K. Sovacool dan Jon Rozhon (eds), Energy Poverty: Global Challenges and Local Solutions, Oxford University Press, Oxford, 2014 , hlm. 11-20.
6 Id.
7 Bethel  Tarekegne,  Just  electrification:  Imagining  the  Justice  Dimensions  of  Energy  Assess  and Addressing  Energy  Poverty,  70  Energy  Research  and  Social  Science.  101639,  2020;  Elena Rostislavovna Schislyaeva dan Olga Anatolievna Saychenko, Evaluation of Post Covid-19 Energy Poverty and Global Trading Impact on Energy Affordability, 10 Front. Energy Res. 971122, 2022 .
8 Fatih Birol, supra note 5
9 Ioanna Kyprianou and Despina Serghides, Dealing with Energy Poverty in Cyprus – an Overview, 39 International Journal of Sustainable Energy. 4, 308-320, 2020; Amie Gaye, Access to Energy and Human  Development,  2007,  http://hdr.undp.org/sites/default/files/gaye_amie.pdf ,  diakses  17 April 2020.
ramah  lingkungan  dalam  mendukung  pembangunan  ekonomi  dan  sumber  daya manusia. 10
Akses  atas  energi  bersih  dan  terjangkau  masih  menjadi  permasalahan  di berbagai  belahan  dunia. 11 Ketidakmampuan  untuk  mengakses  energi,  membuat keluarga  miskin  mengandalkan  bahan  bakar  kayu  atau  minyak  tanah  untuk memasak. Asap yang dihasilkan dari bahan bakar kayu menyebabkan polusi udara di  dalam  rumah  dan  berdampak  pada  anggota  keluarga  yang  tinggal  di  dalam rumah  tersebut.  Banyak  ditemukan  masyarakat  miskin  yang  terjangkit  penyakit infeksi  saluran  pernafasan  dan  radang  paru  paru  adalah  karena  ventilasi  dapur dan/atau rumah, serta adanya polusi udara. 12 Penyakit ini sering ditemukan pada orang yang memiliki rumah dengan ventilasi  rumah yang tidak layak. 13 Menurut data World Health Organizatio n, angka kematian yang disebabkan oleh polusi udara di  dalam  rumah  mencapai  3,2  juta  orang  pada  tahun  2020,  termasuk  237,000 kematian anak di bawah usia 5 tahun. 14
Selain  kemiskinan  dan  tingkat  ekonomi,  ketidaklayakan  tempat  tinggal dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya desain tempat tinggal yang bervariasi antara wilayah desa dan kota, termasuk tempat tinggal masyarakat adat. 15 Rumah di desa cenderung memiliki ventilasi dan pencahayaan yang kurang sesuai dengan standar kesehatan. Demikian pula rumah masyarakat adat, yang dibangun sesuai
10 Jamil  Masud,  Diwesh  Sharan  and  Bindu  N  Lohani,  Energy  for  All:  Addressing  the  Energy, Environment,  and  Poverty  Nexus  in  Asia,  Asian  Development  Bank  2017, https://www.adb.org/sites/default/files/publication/29137/energy-all.pdf,  diakses  17  April 2020.
11 Fatih Birol, supra note 5.
12 Fabby Tumiwa and Henriette Imelda, Kemiskinan Energi: Fakta-Fakta Yang Ada Di Masyarakat Indonesia,  2011,  hlm.  11-12,  http://iesr.or.id/wp-content/uploads/2011/06/small- Poverty.pdf, diakses 29 April 2022.
13 Wuri Virgayanti, Pengakuan Akses Terhadap Jasa Energi Khususnya Listrik Sebagai Hak Asasi Manusia, 14 Legislasi Indonesia. 2. 185-198, 2017; Fabby Tumiwa and Henriette Imelda, id.
14 World  Health  Organization,  Household  Air  Pollution,  https://www.who.int/news-room/fact- sheets/detail/household-air-pollution-and-health, diakses 9 Juni 2023.
15 Erna Dyah Kusumawati, Realising the Human Right to Adequate Housing in Indonesia through Accountability as a Process. University of Groningen, 2020; Daniela M. Behr et al, Introducing the Adequate Housing Index (AHI): A New Approach to Estimate the Adequate Housing Deficit within and across Emerging Economies, 9830 Policy Research Working Paper.  International Finance Corporation, 2021,
https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/e3820a80-1028-5393- 9500-c5e5ccf3976d/content, diakses 9 Juni 2023.
dengan  kebiasaan  dan  budaya  masing-masing,  sehingga  mungkin  ditemukan rumah  yang  tidak  sesuai  dengan  standar  kesehatan  modern.  Pemerintah  selaku pemangku  kewajiban  dalam  hak  asasi  manusia  (HAM)  diharuskan  untuk memfasilitasi  berbagai  perbedaan  tersebut  untuk  dapat  memenuhi  standar kelayakan tempat tinggal bagi semua individu tanpa terkecuali. 16
Hak atas tempat tinggal yang layak (selanjutnya disebut HTTL) telah diakui sebagai salah satu hak dasar dalam instrumen hak asasi manusia internasional 17 dan  memberikan  kewajiban  HAM  bagi  negara  untuk  memenuhinya.  Salah  satu elemen agar tempat tinggal dikatakan layak adalah adanya ketersediaan layanan fasilitas  dan  infrastruktur,  termasuk  diantaranya  adalah  akses  atas  energi berkelanjutan. 18 Hal ini juga kemudian memunculkan isu, apakah akses atas energi dapat dikatakan sebagai HAM yang dapat memberikan kewajiban hukum kepada negara?  Hal  ini  didasarkan  pada  keterkaitan  akses  energi  dengan  berbagai  jenis HAM yang telah diakui dan dijamin dalam instrumen hukum HAM internasional.
Dalam  berbagai  literatur  dan  diskursus  terkait  dengan  HAM,  lingkungan hidup, dikatakan bahwa akses atas energi bersih dan terjangkau merupakan salah satu  HAM  yang  mendasar  yang  perlu  untuk  dipenuhi  oleh  negara. 19 Namun demikian,  dengan  masih  tingginya  kemiskinan  energi  di  berbagai  negara, memperlihatkan  bahwa  pengakuan  tersebut  belum  merupakan  jaminan  secara hukum, sehingga negara yang merupakan pihak duty bearer belum dapat dituntut jika dianggap gagal memberikan akses atas energi bagi penduduknya. Sementara itu  akses  atas  energi  juga  diklaim  sebagai  salah  satu  elemen  dasar  yang  dapat
16 Id.
17 International Covenant on Economic Social and Cultural  Rights (ICESCR), 16 December 1966, pasal 11(1).
18 Committee  on  Economic  and  Cultural  Rights  (CESCR),  General  Comment  No.  4  The  Right  to Adequate Housing (Art. 11 (1)  of the  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights , para 8 (b).
19 Mike Hughes, Why Access to Energy Should be a Basic Human Right, Forbes,  10 December 2018, https://www.forbes.com/sites/mikehughes1/2018/12/10/why-access-to-energy-should-be- a-basic-human-right/?sh=4283b25845f2,  diakses  tanggal  20  Mei  2023;  Prachilekha  Sahoo, Energy:  Is  It  a  Part  of  Human  Rights,  2021,  https://blog.ipleaders.in/energy-is-it-a-part-of- human-rights/, diakses 21 Mei 2023.
digunakan sebagai indikasi dalam pemenuhan HAM lainnya, 20 misalnya HAM atas tempat  tinggal  yang  layak  dan  juga  hak  atas  kesehatan  termasuk  hak  atas pembangunan.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, artikel ini akan menganalisa diskursus konsep moral rights dan legal human rights dari hak akses atas energi bersih dan terjangkau,  dalam  hukum  HAM  internasional.  Selain  itu,  artikel  ini  akan menginvestigasi  korelasi  antara  hak  atas  energi  bersih  dan  terjangkau  dengan HTTL,  serta  bagaimana  praktek  komitmen  negara-negara  atas  hak  atas  energi bersih dan terjangkau.

## Pembahasan

## Hak atas Akses Energi Bersih dan Terjangkau dalam Diskursus Hukum HAM Internasional
Akses  atas  energi  telah  menjadi  bagian  dari  kerangka  perlindungan  HAM internasional. Hak akses atas energi secara implisit dapat diartikan sebagai bagian dari beberapa norma HAM. Akses atas energi terkait dengan misalnya hak untuk bekerja,  hak  atas  standar  kehidupan  yang  layak,  kesehatan,  makanan,  rumah, bahkan termasuk dalam hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat  pemerintah.  Akses  atas  energi  juga  terkait  dengan  isu  diskriminasi  bagi kelomprok  rentan,  termasuk  perempuan,  terkhusus  perempuan  yang  tinggal  di pedesaan. 21
Namun  demikian  instrumen  mengenai  norma  HAM  di  atas  belum  secara khusus  menyebutkan  asal  dari  energi  yang  digunakan.  Sementara  dalam
20 Margaretha  Wewerinke-Singh,  A  Human  Rights  Approach  to  Energy:  Realizing  the  Rights  of Billions  within  Ecological  Limits,  31  Review  of  European,  Comparative  &  International Environmental Law . 1, 16-26, 2021.
21 Gunnar Köhlin, Erin O. Sills, Subhrendu K. Pattanayak, and Christopher Wilfong, Energy, Gender and Development: What are the Linkages? Where is the Evidence?, World Bank Policy Research Working Paper No. 5800, 2011;  United Nations Development Programme (UNDP), Gender and Energy,  2013,  https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/PB4-AP-
Gender-and-Energy.pdf, diakses 21 Mei 2023; UNDP, Accelerating Sdg 7 Achievement Policy
Brief 12, Global Progress of Sdg 7: Energy and Gender, 2018, https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/17489PB12.pdf,  diakses  21  Mei 2021;  Praveen    Kumar,  Energy  access  and  women's  empowerment, 7  Nat  Energy.  684 – 685, 2022.
perkembangannya terkait dengan isu pemanasan global, sumber dari energi yang digunakan oleh umat manusia lebih diutamakan yang bersifat bersih, terbarukan dan  berkelanjutan.  Perdebatan  mengenai  hak  akses  energi  bersih  lebih  banyak terdapat  pada  diskusi  yang  berkaitan  dengan  HAM  dalam  hubungannya  dengan pembangunan  berkelanjutan  dan  penghapusan  kemiskinan. 22 Di  bawah  ini  akan dibahas bagaimana akses atas energi berkembang dan didiskusikan dalam hukum internasional  serta  merupakan  salah  satu  aspek  penting  bagi  pembangunan berkelanjutan.
Bab  7 Brundtland  Report 1986 23 menyebutkan  bahwa  energi  haruslah menjadi pioneer utama bagi kebijakan nasional dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. 24 Dokumen  ini  bertujuan  untuk  mempromosikan  pentingnya pengembangan  sumber  energi  terbarukan,  meningkatkan  energi  efisiensi,  dan konservasi energi pada seluruh sektor ekonomi. 25 Pada United Nations Conference on  Environment  and  Development ( UNCED)  Conference di  Rio  de  Janeiro  1992, negara  negara  anggota  Perserikatan  Bangsa-bangsa  (PBB)  mengadopsi  Konvensi Kerangka Kerja mengenai Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on  Climate  Change-UNFCCC) 26 dan  selanjutnya  pada  tahun  1997,  Protokol  Kyoto (Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change) 27 juga diadopsi.
Konvensi Perubahan Iklim dan Protokol Kyoto merupakan instrumen yang memberikan  kewajiban  internasional  bagi  negara  negara  anggota,  untuk  secara bertahap  mengurangi  laju  pemanasan  global.  Dua  instrumen  ini  merupakan instrumen  generasi  pertama  yang  membahas  mengenai  perubahan  iklim  yang
22 Lihat misalnya Adrian J Bradbrook dan Judith G Gardam, Placing Access to Energy Services within a Human Rights Framework, 28 Human Rights Quarterly. 2, 389-415, 2006; Fatih Birol, Energy Economics: A Place for Energy Poverty in the Agenda? 28 The Energy Jurnal. 3, 1-6, 2007; Stephen Karekezi, et al, Energy, Poverty, and Development, dalam Global Energy Assessment Writing Team (Authors), Global Energy Assessment: Toward a Sustainable Future, Cambridge, University Press, Cambridge, 2012 , hlm. 151-190.
23 Commission on Environment and Development, Our Common Future 8, 1987 (Brundtland Report).
24 Id, 168-169.
25 Id, 240-245.
26 United Nations Framework Convention on Climate Change , 9 May 1992.
27 Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change , 11 December, 1997.
menekankan pentingnya memperhatikan permasalahan mengenai efisiensi energi dan energi terbarukan. Namun demikian kedua instrumen ini tidak secara langsung menyebutkan akses atas energi untuk pembangunan berkelanjutan. 28
Selanjutnya pada tahun 2000, terdapat perubahan mendasar mengenai ide akses  atas  energi.    Laporan  Pengujian  Energi  Dunia (World  Energy  Assessment Report) yang  menyebutkan  sesi  ke  9  dari  Komisi  PBB  untuk  Pembangunan Berkelanjutan    tahun  2001 lebih  fokus  membahas  tema  tema  sektoral  mengenai energi,  atmosfer  dan  transportasi. 29 Komisi  Pembangunan  Berkelanjutan  juga mempertimbangkan  laporan  dari  Grup  Ad  Hoc  Antar-Pemerintah  yang beranggotakan para ahli bidang energi dan pembangunan berkelanjutan (Ad Hoc Open-Ended  Intergovernmental  Group  of  Experts  on  Energy  and  Sustainable Development selanjutnya  disebut GEESD) .  GEESD  menggarisbawahi  bahwa  akses atas energi merupakan hal yang sangat penting bagi perkembangan sosial ekonomi dan penghapusan kemiskinan.  Meningkatkan aksesibilitas energi berarti “mencari jalan dan cara bagaimana agar pendistribusian pelayanan energi dapat diandalkan, terjangkau, dan dapat berjalan kontinyu secara ekonomi, diterima secara sosial dan lingkungan.” 30
Selanjutnya GEESD merekomendasikan kepada pemerintah negara-negara untuk, antara lain: 31
1. Membentuk  atau  memperkuat  pengaturan  regional  dan  nasional  untuk mempromosikan aksesibilitas energi di tingkat lokal.
2. Mengembangkan  diversifikasi  sumber  energi  terbarukan  yang  secara  lokal tersedia,  sehingga  secara  lingkungan  akan  lebih  ramah  dan  dapat  diterima secara sosial dan lebih hemat biaya.
28 Adrian J Bradbrook dan Judith G Gardam, supra note 22.
29 United Nations Development Programme, Energy and the Challenge of Sustainability (UNDP 2000) https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/World  Energy  Assessment- 2000.pdf, diakses 20 Maret 2020.
30 IISD, Summary of the Second Session of the Ad Hoc Intergovernmental Group of Experts on Energy and  Susttainable  Development:  26  February  -  2  March  2001,  5  the  International  Institute  for Sustainable Development. 1, 2001.
31 Id.
3. Mendukung  pelayanan  listrik  berdasarkan  desentralisasi  teknologi  energi, terutama bagi area pedalaman.
Dokumen  laporan  tersebut,  merupakan  dokumen  pertama  secara internasional  yang  mengakui  bahwa  penggunaan  energi  pada  masa  itu  sudah sangat  berlebihan  dan  tidak  berkelanjutan,  karena  ketergantungan  pada  minyak bumi dan gas alam. 32 Dokumen ini menggarisbawahi hal-hal yang perlu dilakukan oleh komunitas internasional yaitu peningkatan: efisiensi energi dan penggunaan teknologi  untuk  energi  terbarukan;  kerjasama  internasional  dan  regional  untuk bidang  energi  untuk  pembangunan  berkelanjutan;  perhatian  untuk  akses  energi pada daerah terpencil; kebijakan bantuan dana pembangunan diprioritaskan untuk bidang energi.  Dalam rangka persiapan World Summit on Sustainable Development 2002 , Sekretaris Jenderal PBB, Koffi Annan menekankan adanya lima bidang area yang  perlu  ditekankan,  yaitu water,  energy,  health,  agriculture  and  biodiversity (WEHAB Framework ). Beberapa working group (WG) dibentuk di bawah framework ini,  salah  satunya  adalah  WG bidang  energi.  Dalam  laporannya,  WG  ini menggarisbawahi  adanya  hubungan  yang  erat  antara  kemiskinan  di  negara berkembang  dengan  akses  atas  energi. 33 Beberapa  aksi  ini  menjadi  awal  dari lahirnya forum bahwa isu mengenai energi harus menjadi perhatian utama dalam agenda pembangunan berkelanjutan.
Di  atas  telah  dijelaskan  inisiasi  awal  mengenai  permasalahan  akses  atas energi yang semula belum diperhatikan oleh komunitas internasional. Paragraf di bawah ini akan mengkaji bagaimana norma hukum internasional yang ada dapat mengakomodasi  perkembangan  terkait  dengan  akses  energi  dan  pembangunan berkelanjutan.
Seperti telah diketahui bahwa salah sumber hukum dari norma norma HAM internasional  adalah  perjanjian  multilateral  yang  disepakati  oleh  negara-negara. Selain  itu,  praktek  kebiasan  internasional  negara-negara  juga  dapat  dijadikan patokan sebagai norma yang berlaku. Perjanjian utama bidang HAM ( International
32 UNDP, UNDESA and WEC, World Energy Assessment: Overview, World Energy Council, 2000.
33 WEHAB Working Group, A Framework for Action on Energ y,  2002.
Bill  of  Human  Rights )  yang  terdiri  dari Universal  Declaration  of  Human  Rights (UDHR), International  Covenant  on  Civil  and  Political  Rights (ICCPR),  dan International  Covenant  on  Economic,  Social  and  Cultural  Rights (ICESCR)  tidak mengatur secara spesifik mengenai hak atas energi bersih dan terjangkau. Namun demikian  oleh  karena  akses  atas  energi  dianggap  sebagai  elemen  atas  standar kehidupan  yang  layak,  maka  pembahasan  mengenai  norma  HAM  terkait  energi dapat diawali dengan aturan dalam Pasal 11 ICESCR, yang mengakui “… hak setiap orang akan suatu standar penghidupan yang layak bagi dirinya dan keluarganya, termasuk  makanan,  pakaian  dan  perumahan  yang  cukup  dan  perbaikan  kondisi penghidupan yang terus- menerus…” 34
Artikel tersebut berisikan beberapa hak-hak penunjang yang penting untuk mewujudkan hak atas standar hidup yang layak, antara lain hak atas makanan yang layak,  pakaian,  tempat  tinggal,  dan  peningkatan  peningkatan  kondisi  kehidupan. Energi adalah salah satu unsur yang diperlukan untuk pemenuhan hak hak yang terkandung di dalam Pasal 11 tersebut. Tanpa akses atas energi, sulit kemungkinan Pasal 11 bisa terpenuhi.
Akses  atas  energi  diartikan  sebagai  akses  atas  energi  modern.  Salah  satu kriteria energi modern adalah  berasal dari  sumber energi  yang lebih sustainable (efek negatif pada manusia lebih kecil), contohnya adalah listrik. 35 Akses atas energi sangat  diperlukan  untuk  memasak,  pencahayaan,  dan  pemanas  atau  pendingin. Demikian juga mengenai keterkaitan atas hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) yang lain yang sangat erat dengan akses atas energi bersih, misalnya saja hak atas kesehatan (Pasal 12), hak atas pekerjaan (Pasal 6 dan 7), dan hak atas pendidikan. Pemenuhan  hak  atas  kesehatan  bergantung  institusi  pelayanan  kesehatan, misalnya  rumah  sakit,  yang  memerlukan  cukup  energi  untuk  menjamin beroperasinya  alat-alat  kesehatan.  Dalam  hubungannya  dengan  pekerjaan,
34 ICESCR, supra note 17, versi Bahasa Indonesia, https://referensi.elsam.or.id/wp- content/uploads/2014/09/Kovenan-Internasional-Hak-Ekonomi-Sosial-dan-Budaya.pdf, diakses 18 September 2020.
35 International  Energy  Academy,  Defining  Energy  Access:  2020  Methodology,  2020, https://www.iea.org/articles/defining-energy-access-2020-methodology,  diakses  20  Mei 2023.
perusahaan dan industri bergantung pada energi yang merupakan kebutuhan dasar untuk  berjalannya  mesin  perusahaan.  Akses  atas  energi  diperlukan  untuk pemenuhan  hak  atas  pendidikan,  terutama  untuk  pencahayaan  ruang  kelas  dan mengoperasikan alat peraga. Selain itu, anak-anak yang tinggal di daerah terpencil juga memerlukan penerangan untuk belajar ketika hari sudah gelap. Jika tidak ada akses terhadap energi, maka saja akan mempengaruhi pemenuhan hak-hak anak. 36
Hubungan  antara  energi  dengan  hak  ekosob,  juga  dapat  dilihat  pada Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, 37 yang mana menjamin bahwa  perempuan  dapat  menikmati  kondisi  penghidupan  yang  layak,  terutama yang berkaitan dengan tempat tinggal, sanitasi, listrik dan pasokan air, transportasi dan komunikasi. 38 Dalam instrumen ini terdapat kalimat yang merujuk langsung kepada  perlunya  akses  terhadap  (energi)  listrik bagi  perempuan,  terutama  yang tinggal di area pedesaan.
U.N. Committee on Economic, Social and Cultural Rights (selanjutnya disebut CESCR)  menyatakan  bahwa  terdapat  hubungan  antara  akses  atas  energi, penghapusan  kemiskinan  dan  HAM. 39 Hubungan  ini  terlihat  pada  kehidupan kelompok  rentan,  terutama  perempuan  dan  anak  anak  yang  tinggal  di  pedesaan atau  di  area  yang  miskin/kumuh. 40 Perempuan  yang  tinggal  di  area  yang  tidak memiliki akses (energi) listrik mempunyai kemungkinan yang lebih tinggi terkena permasalahan  kesehatan  seperti  penyakit  pernapasan  yang  dikarenakan  polusi udara yang diakibatkan dari pembakaran kayu yang digunakan untuk memasak. 41
36 UNDESA, Electricity and Education : The Benefits , Barriers , and Recommendations for Achieving the Electrification of Primary and Secondary Schools , 2014, https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1608Electricity and Education.pdf, diakses 18 September 2020 .
37 UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women , 18 December, 1979.
38 Id, Pasal 14 (2) huruf (h).
39 CESCR, Poverty and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, U.N. Doc. E/C.12/2001/10, 10 May, 2001, para 5.
40 Heike  Mainhardt-Gibbs  &  Elizabeth  Bath,  Oil  Change  International,  Wolrd  Bank  Group  Energy Financing: Energy for the Poor? (Oct. 2010), http://priceofoil.org/educate/resources/energy-for- the-poor , akses tanggal 18 September 2020.
41 Stephen R. Tully, The Contribution of Human Rights to Universal Energy Access, 4 Northwestern Journal of International Human Rights . 3, 518-548, 2006.
Selain instrumen HAM yang bersifat mengikat secara hukum (konvensi), ada dokumen internasional yang bersifat tidak mengikat secara hukum ( soft law) yang juga berisikan mengenai pentingnya akses atas energi bersih, yaitu dokumen SDGs. Tujuan untuk mencapai energi bersih dan terjangkau merupakan tujuan ke tujuh (7) SDGs. Tujuan ini adalah untuk menjamin akses untuk energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua orang pada tahun 2030. Tujuan tujuh mempunyai target-target khusus, yaitu: 42
1. Memastikan  akses  universal  bagi  semua  orang  atas  layanan  energi  yang terjangkau, dapat diandalkan dan modern.
2. Secara  substantif  meningkatkan  proporsi  energi  terbarukan  dalam  energi campuran global.
3. Menggandakan laju perbaikan efisiensi energi.
4. Memperbanyak kerjasama internasional untuk memfasilitasi akses untuk riset dan teknologi energi bersih, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi dan teknologi  bahan  bakar  fosil  yang  lebih  maju  dan  bersih,  serta  mendorong investasi infrastruktur energi dan teknologi energi bersih.
5. Menambah  infrastruktur  dan  meningkatkan  mutu  teknologi  untuk  pasokan layanan  energi  modern  dan  berkelanjutan  untuk  semua  negara  berkembang, khususnya di negara kurang berkembang, negara berkembang kepulauan kecil, dan negara berkembang terkungkung daratan, sesuai dengan bantuan program masing-masing.
Menurut hukum Internasional, meskipun diadopsi melalui Resolusi Majelis Umum (RMU) PBB No A/RES/70/1 pada tanggal 21 Oktober 2015, dokumen SDGs bukan  merupakan  suatu  perjanjian  internasional  yang  mempunyai  kekuatan mengikat.  Secara  hukum,  RMU  mempunyai  peran  penting  untuk  memberikan rekomendasi  dan  kodifikasi  atas  perkembangan  hukum  internasional. 43 Dalam praktek  PBB,  sifat  RMU  dapat  diintepretasikan  menjadi  dua  jenis,  yaitu
42 Lihat di https://sdgs.un.org/goals/goal7, atau lihat di https://www.sdg2030indonesia.org/page/15-tujuan-tujuh, diakses 18 Oktober 2020.
43 Obed Asamoah, The Legal Effect of Resolutions of the General Assembly , 3 Colum. J. Transnat'l L. 210, 1963-1964.
“ r ecommendations” dan “ d ecisions” tergantung  pada  efek  hukum  yang ditimbulkan. 44 Secara  umum  RMU  bersifat  rekomendasi  dan  bersifat  tidak mengikat  secara  hukum,  kecuali  yang  bersifat  prosedural  dan  terkait  dengan keuangan  lembaga  (PBB). 45 Namun  demikian  dalam  perkembangannya,  RMU banyak diadopsi untuk hal hal yang bersifat genting dan terkait dengan perdamaian serta  keamanan  internasional. 46 Resolusi  dengan  muatan  tersebut  dianggap memiliki  nilai  normatif  dalam  pembentukan  norma  hukum  internasional  dan dianggap sebagai “binding resolution ” atau sering dikategorikan sebagai “decisions” karena membebankan kewajiban kepada negara anggota. 47
RMU  mengenai  SDGs,  tidak  secara  langsung  membebankan  kewajiban kepada negara anggota, melainkan berisi “declaration” bersama dalam meletakkan tujuan bersama komunitas internasional, serta action plan selama 15 tahun. Selain itu, Resolusi ini juga tidak diadopsi dalam kerangka ada kondisi yang mengancam perdamaian  dan  keamanan  dunia.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa berdasarkan  isi  dan  efek  dari  RMU,  maka  dapat  kategorikan  RMU  tentang  SDGs bukanlah  sebuah  instrumen  yang  mempunyai  kekuatan  mengikat  bagi  negara anggota.
Dengan demikian sampai saat ini belum ada instrumen hukum yang dapat membebankan kewajiban negara untuk memenuhi komitmen dalam SDGs. Walau demikian  dalam  prakteknya,  negara-negara  mematuhi  komitmen  tersebut  dan secara kooperatif berusaha bersama-sama memenuhinya. Hal ini terbukti, bahwa SDGs membawa dampak baik dalam perubahan perubahan peraturan, kebijakan, dan  politik  negara-negara  demi  tujuan  bersama  tersebut. 48 Meskipun  demikian,
44 Marko  Divac  Öberg,  The  Legal  Effects  of  Resolutions  of  the  UN  Security  Council  and  General Assembly in the Jurisprudence of the ICJ, 16 European Journal of International Law. No. 5, hlm. 879 – 906, 2005.
45 Stephen  M.  Schwebel,  The  Effect  of  Resolutions  of  the  U.N.  General  Assembly  on  Customary International Law, 37 Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law). hlm. 301-309, April 26 - 28, 1979.
46 Lihat misalnya UN General Assembly, Question of Territories under Portuguese administration, 12  December  1966,  A/RES/2184,  dimana  MU  mendesak  negara  negara  anggota  untuk memboikot perdagangan, hubungan diplomatik dan konsuler dengan Portugal.
47 Marko Divac Öberg, supra note 44.
48 Frank Biermann, et. Al., Scientific evidence on the political impact of the Sustainable Development Goals, 5 Nature Sustainability. 795 – 800, 2022.
praktek ini masih bervariasi dan banyak negara yang tertinggal dalam pemenuhan SDGs. 49 Praktek ini membuktikan bahwa RMU tentang SDGs, meskipun bersifat soft law dan tidak mengikat, namun dapat menghasilkan norma-norma yang berfungsi sebagai  hukum  dan  negara  menanggapi  aspek  positif  dalam  RMU  dan mematuhinya, sehingga seolah-olah RMU tersebut mengikat negara.
Trend  negara-negara  untuk  juga  menghormati  dan  memenuhi  komitmen dalam “ soft international law ” memperlihatkan terobosan baru dalam pembuatan hukum  internasional.  Terobosan  ini  lebih  menekankan  penerimaan  negara  dan dukungan  yang  luas  atas  suatu  norma/prinsip  baru.  Jika  dibandingkan  dengan metode  konvensional  pembentukan hard  international  law yang  memerlukan birokrasi kompleks dan berlapis-lapis, 50 pembentukan soft law menjadi lebih cepat. Hal  ini  terutama  diperlukan  untuk  hal-hal  yang  bersifat  genting,  seperti  yang berkaitan dengan lingkungan hidup-perubahan iklim, 51 dan HAM. 52 Perkembangan ini  menunjukkan  bahwa  sistim  hukum  HAM  internasional  dibangun  melalui prinsip-prinsip umum, tujuan aspirasional masyarakat internasional serta praktek dari masyarakat internasional. 53 Dengan demikian, hukum internasional modern, terutama  hukum  HAM  internasional,  terdiri  dari  pencampuran  yang  komplek antara hukum kebiasaan internasional , hukum positif, dan norma yang bersifat “ soft law ”. 54 Dengan  berbagai  macam  sumber  hukum  dari  hukum  HAM  internasional,
49 Id.
50 Christine Chinkin, Normative Development in the International Legal System, dalam Dinah Shelton (ed), Commitment  and  Compliance:  The  Role  of  Non-binding  Norms  in  the  International  Legal System, Oxford University Press, Oxford, 2002 , Bab I, hlm. 21-42.
51 David  B  Hunter,  The  Hard  Choice  for  Soft  Commitments  in  the  Climate  Change  Regime  dalam Daniel  Dradlow  dan  David  Hunter,  Advocating  Social  Change  through  International  Law: Exploring the Choice between Hard and Soft International Law, Brill Publishers, Leiden, 2019 , bab 7, hlm. 138-168.
52 Michele Olivier, The Relevance of 'Soft Law' as a Source of International Human Rights, 35 The Comparative  and  International  Law  Journal  of  Southern  Africa.  3,  289-307,  2002;  Charlotte Piveteau, Between law and Values: Why Soft Law Reinforces the Hybrid Nature of International Human Rights Law, 2022,
https://www.implications-philosophiques.org/between-law-and-values-why-soft-law- reinforces-the-hybrid-nature-of-international-human-rights-law/, diakses 23 Mei 2023.
53 Michael da Silva, Legal doctrine as human rights ‘practice’, 12 Global Constitutionalism . 1, 106 – 132, 2023.
54 Harold Koh, A World Transformed, 20 Yale Journal of International Law. ix-xiii, 1995, Michele Olivier, Id; Charlotte Pivateau, Id.
maka kepatuhan negara-negara dalam memenuhi HAM tidak hanya bersandar pada norma yang bersifat hard law tetapi juga soft law .
Kepatuhan  negara  terhadap soft  law dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor, antara  lain  dukungan  yang  luas  akan  isu  tertentu  dan  adanya  kesadaran  dari negara-negara  bahwa  kewajiban  atau  komitmen  yang  terdapat  dalam soft  law tersebut  merupakan  hal  yang  pantas/layak/adil (equitable) untuk  dicapai. 55
Dengan  demikian,  meskipun  tidak  atau  belum  ada  aturan  hukum  internasional positif yang mengikat dan menyebutkan secara langsung mengenai hak akses atas energi  bersih  dan  terjangkau,  di  dalam  beberapa soft  law  instrument s  termasuk SDGs  sudah  menyebutkan  mengenai  pentingnya  hak  tersebut.  Berdasarkan pertimbangan yang “ equitable ” maka negara -negara tetap melaksanakan komitmen ( soft  obligation )  yang  ada  di  dalam soft  law tersebut  untuk  mencapai  tujuan bersama masyarakat dunia.
Dengan belum adanya instrumen hukum internasional positif, maka negara- negara  juga  tidak  mempunyai  kewajiban  (yang  mengikat)  terkait  dengan pemenuhan  akses  atas  energi.  Walaupun  telah  ada  pengakuan  bahwa  energi merupakan  salah  satu  unsur  penentu  pemenuhan  atas  beberapa  HAM,  seperti HTTL, hak atas kesejahteraan, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan dan juga hak atas  lingkungan  yang  sehat,  kewajiban  negara  untuk  memenuhi  secara  bertahap masih sangat abu-abu dan tidak jelas.
Praktek  negara-negara  dalam  menyediakan  energi  bersih  masih  sangat tergantung  pada soft  law. Dengan  tidak  adanya  panduan  norma  secara internasional,  maka  praktek  negarapun  sangat  beragam  dan  tergantung  pada kemampuan ekonomi masing-masing. Walau demikian diakui pengaruh preseden atas  praktek  negara  maupun  badan-badan  HAM  internasional  dan  regional  yang terus  menerus,  akan  memungkinkan  pengembangan  norma  HAM  ini  di  masa
55 Edith  Brown  Weiss  and  Dinah  Selton,  Conclusions:  Understanding  Compliance  with  Soft  Law, dalam Dinah Shelton (ed), Commitment and Compliance: The Role of Non-binding Norms in the International  Legal  System,  Oxford  University  Press,  Oxford,  2002,  hlm.  535-556;  Harold  K. Jacobson,  dan  Edith  Brown  Weiss,  Assessing  the  Record  and  Designing  Strategies  to  Engage Countries,  dalam  Edith  Brown  Weiss  and  Harold  K.  Jacobson  (ed),  Engaging  Countries: Strengthening  Compliance  with  International  Environmental  Accords,  The  MIT  Press, Massachusetts, 1998 , hlm. 511-554.
mendatang.  Untuk  mengakui  akses  untuk  energi  bersih  dan  terjangkau  menjadi suatu norma mengikat dalam hukum internasional dan nasional masih diperlukan upaya  berkelanjutan  negara-negara  untuk  menyetujui  suatu  perjanjian internasional.  Selanjutnya  juga  perlu  dikembangkan  isi  dari  hak  itu  sendiri, termasuk dalam menentukan bagaimana kewajiban negara dalam hal pemenuhan hak akses atas energi bersih dan terjangkau.

## Korelasi antara Hak atas Energi Bersih dengan Hak atas Tempat Tinggal yang Layak
Sebagaimana telah didiskusikan dalam sub bab sebelumnya bahwa hak atas akses  terhadap  energi  memberikan  harapan  untuk  secara  lebih  jauh mengintegrasikan HAM dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Mengintegrasikan  norma,  standard  dan  prinsip  HAM  ke  dalam  rencana pengembangan  energi  dan  program  sangat  diperlukan  dan  beralasan.  HAM merupakan jaminan atas hak-hak dasar, sementara energi diterima dan dipandang sebagaimana  air,  makanan  dan  rumah,  yang  kemudian  menjadi  salah  satu persyaratan  atau  prekondisi  untuk  akses  pelayanan  dasar  seperti  sanitasi, pelayanan kesehatan dan pendidikan. 56
Berkaitan dengan hak atas tempat tinggal, hal tersebut diakui dalam ICESCR Pasal 11 yang kurang lebih berisi mengakui “… the right of everyone to an adequate standard  of  living.  .  .including  adequate  food,  clothing  and  housing,  and  to  the continuous improvement of living conditions. ” 57 Formulasi yang hampir sama juga telah muncul sebelumnya dalam UDHR. 58 CESCR yang bertanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan Kovenan oleh negara negara juga mengharapkan negara- negara  untuk  memasukkan  informasi  mengenai  pemenuhan  keperluan  rumah tangga seperti pemanas dan listrik. 59
56 Stephen R Tully, supra note 41.
57 ICESCR, supra note 17, Pasal 11.
58 Universal Declaration of Human Rights , 10 December 1948.
59 CESCR, Revised General Guidelines Regarding the Form and Contents of Reports to be Submitted by States Parties under Articles 16 and 17 of the ICESCR, 3, U.N. Doc. E/C.12/1991/1, 17 June 1991.
Energi dalam bentuk listrik juga berkaitan dengan pemenuhan HTTL. CESCR pada  tahun  1991  mengeluarkan  Komentar  Umum  4  ( General  Comment -GC  4) mengenai  HTTL. CESCR kemudian  melanjutkan  bahwa  untuk  mengidentifikasi aspek-aspek  tertentu  dari  unsur  kelayakan  tempat  tinggal  yang  harus diperhitungkan oleh negara peserta. 60 Salah satunya adalah adanya akses terhadap jasa energi yang berkelanjutan yang digunakan untuk memasak, sistem pemanas dan pencahayaan. 61
CESCR ,  secara  konsisten  juga  menyebutkan  akses  terhadap  energi, khususnya listrik dalam Concluding Observations atas laporan dari negara-negara peserta. Sebagai contoh, CESCR menyebutkan  bahwa jika  suatu pemerintah akan menghancurkan  suatu  bangunan,  maka  pemerintah  yang  bersangkutan  harus memindahkan  penghuni  bangunan  tersebut  pada  lokasi  di  mana  mereka  bisa mendapatkan dan menikmati akses atas listrik. 62 Selain CESCR , Pelapor Khusus Hak atas  Tempat  Tinggal  yang  layak  juga  berpendapat  bahwa  akses  atas  HTTL  juga termasuk  akses  pelayanan  dasar  seperti  akses  listrik  dan  energi. 63 Program perumahan  PBB  juga  menggunakan  kriteria  akses  pelayanan  atas  infrastruktur dasar  seperti  akses  listrik  dan  penerangan  jalan,  sebagai  salah  satu  syarat kelayakan sebuah rumah. 64 Dengan demikian, pada dasarnya akses atas jasa energi telah diakui secara implisit di dalam elemen HTTL.
Namun demikian, meskipun energi diakui sebagai komponen yang berkaitan dan  mungkin  menjadi  prasyarat  atas  pemenuhan  HAM,  khususnya  HTTL,  untuk mewujudkannya menjadi hak yang berdiri sendiri masih memerlukan waktu yang lama. Hal ini termasuk untuk diakui menjadi hak konstitusional yang diintegrasikan di  dalam  konstitusi  suatu  negara.  Jika  pemerintah  nasional  negara-negara
60 CESCR, supra note 18, para 8.
61 Id, para 8 (b).
62 CESCR,  Conclusions  and  Recommendations,  Dominican  Republic,  U.N.  Doc.  E/C.12/1994/15,  19 December 1994, paragraf 11 .
63 U.N. Commission on Human Rights, Report of the Special Rapporteur on Adequate Housing as a Component of the Right to an Adequate Standard of Living, , U.N. Doc. E/CN.4/2002/59, paragraf 35, 46(b), 2002.
64 U.N. Housing Rights  Programme, Monitoring Housing Rights: Developing a Set of  Indicators to Monitor the Full and Progressive Realisation of the Human Right to Adequate Housing, Working Paper No. 1, 13, 18, 2003.
menjamin hak tersebut dalam konstitusi, maka mereka secara penuh mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak tersebut. Dengan demikian  negara-negara  akan  sangat  berhati  hati  dalam  menghitung  kesediaan energi di negaranya termasuk juga membangun fasilitas pembangkit listrik sesuai dengan sumber daya yang dimiliki negara masing-masing.
GC 4 dapat dikatakan sebagai janin yang cukup meyakinkan untuk lahirnya hak  atas  energi  bersih  dan  terjangkau  dengan  memberikan  penekanan  atas pentingnya akses atas energi. Meskipun tidak mengikat, GC merupakan bentuk dari penafsiran authoritative atas  norma  dan  standar  yang  ada  dari  instrumen  HAM internasional,  termasuk  ICESCR.  Jadi  meskipun  tidak  mengikat,  faktanya interpretasi CESCR dalam GC sering ikuti dan dijadikan referensi oleh badan HAM yang lain ataupun pengadilan internasional, regional dan negara-negara. Untuk itu GC  dari  CESCR  merupakan  mesin  yang  tepat  untuk  menuju  kristalisasi  hak  atas akses energi baik pada tingkat nasional maupun internasional. Selain GC, praktek negara-negara dalam kepatuhan terhadap SDGs, merupakan bukti nyata mengenai adanya perkembangan dan penerimaan negara-negara atas hak atas akses energi bagi masyarakat.
Hak  Akses  Atas  Energi  Bersih  dan  Terjangkau  bagi  Pemenuhan  Hak  atas Tempat Tinggal yang Layak: Legal atau Moral Human Rights ?
Berdasarkan  pembahasan  sebelumnya  diketahui  bahwa  hak  atas  energi bersih  dan  terjangkau  sebagai  bagian  dari  kerangka  perlindungan  HAM internasional  sampai  sekarang  belum  diatur  dalam  norma  hukum  internasional yang  bersifat hard  law atau  mengikat  secara  hukum.  Hak  atas  energi  bersih  dan terjangkau  masih  menjadi  norma soft  law dalam  hukum  HAM  Internasional sebagaimana  tercantum  pada  Dokumen  SDGs,  khususnya  tujuan  ketujuh  SDGs untuk mewujudkan energi yang bersih. Implikasi hukumnya, oleh karena hak atas energi bersih dan terjangkau masih merupakan norma soft law dalam hukum HAM Internasional,  maka  negara-negara  tidak  memiliki  kewajiban  hukum  untuk menjamin  pemenuhan  dan  perlindungan  hak  tersebut  dan  lebih  pada  komitmen politik dan  moral  untuk  melaksanakannya.  Oleh  karenanya,  muncul  perdebatan,
apakah hak atas energi bersih dan terjangkau merupakan hak moral ( moral rights ) atau hak hukum ( legal rights ) dalam sistem hukum HAM internasional?
Diskusi  tentang  hak  moral  dan  hak  hukum  selalu  berhubungan  dengan perdebatan konseptual hubungan antara moral dan hukum, demikian juga dalam konteks  hukum  HAM,  yaitu  antara  HAM  moral  ( moral human  rights )  dan  HAM hukum  internasional  ( International  Human  Rights  Law-IHRL ).  HAM  moral bersumber pada moralitas sedangkan hak hukum memiliki dasar dalam hukum. 65 HAM  moral  merupakan  hak  moral  yang  dimiliki  secara  universal  oleh  semua manusia karena hanya karena menjadi manusia. 66 Pandangan ini bersandar pada teori  ortodok  HAM  (disebut  juga  konvensional,  naturalistik,  humanis,  kuno, tradisional, filosofis) dimana HAM adalah hak alamiah ( natural rights ), hak moral, yang  dimiliki  manusia  hanya  karena  dia  manusia. 67 Dengan  demikian  HAM merupakan hak moral yang dimiliki oleh semua manusia. 68 Sedangkan IHRL adalah hak hukum yang pada praktek masyarakat internasional diartikulasikan dalam The International  Bill  of  Human  Rights dan  instrumen  hukum  HAM  internasional lainnya. 69 Perbedaan  mendasar  antara  hak  moral  dan  hak  hukum  umumnya terletak pada penegakannya, dimana hak hukum dapat ditegakkan secara hukum dalam sistem hukum internasional maupun nasional negara, sedangkan hak moral tidak demikian. 70
Mendasarkan  pada  konsep  hak  moral  dan  hak  hukum  HAM,  penulis berargumen  bahwa  hak  atas  energi  bersih  dan  terjangkau  sekarang  ini  masih merupakan hak moral. Perwujudan hak atas  energi bersih dan terjangkau  masih merupakan  kewajiban  moral  dan  membutuhkan  komitmen  politik  bagi  negara- negara untuk mewujudkan pemenuhan hak hukum HAM lainnya, seperti HTTL, hak
65 Peter Jones,  Moral Rights, Human Rights and Social Recognition, 61 Political Studies. 267 – 281,
2013.
66 Jesse Tomalty, Justifying International Legal Human Rights, 30 Ethics & International Affairs. 4, 483-490, 2016.
67 Adam Etinson, Human Rights: Moral or Political?, Oxford University Press, Oxford, hlm. 1, 2018.
68 John Tasioulas, Human Rights, Legitimacy, and  International Law, 58  The American Journal of Jurisprudence. 1, 1 – 25.
69 Jesse Tomalty, supra note 66.
70 Michael J. Perry, The Morality of Human Rights, 50 San Diego Law Review .  775-812, 2013.
atas  kesejahteraan,  hak  atas  kesehatan,  hak  atas  pendidikan  dan  juga  hak  atas lingkungan yang sehat.
Namun demikian, penulis juga percaya di masa depan hak atas energi bersih dan terjangkau dapat menjadi hak hukum yang dapat dituntut oleh setiap individu dalam  penegakkannya.  Mengingat  pentingnya  hak  atas  energi  bersih  dan terjangkau  untuk  perwujudan  HAM  lainnya  yang  telah  diatur  dalam  instrumen hukum  HAM  Internasional,  sangat  memungkinkan  bagi  negara-negara  untuk menerima,  melaksanakan  dan  bahkan  menginternalisaskannya  dalam  kebijakan dan  hukum  nasionalnya.  Penerimaan  dan  praktek  secara  konsisten  oleh  negara dalam  pemenuhan  hak  tersebut  dapat  berkembang  menjadi  hukum  kebiasaan internasional.  Diakui  secara  umum  bahwa  pembentukan  norma  hukum internasional,  termasuk  hukum  HAM  Internasional,  pada  dasarnya  merupakan kodifikasi  hukum  kebiasaan  internasional  disamping  pengembangan  progresif hukum  internasional  oleh International  Law  Commission .  Pembentukan  aturan hukum  internasional  yang  mengikat  secara  hukum  umumnya  juga  merupakan kegiatan  diskursif  yang  berdasarkan  praktek  negara-negara,  preseden  hukum maupun pendapat ahli hukum terkemuka. Melalui praktek negara, maka preseden hukum  yang  timbul  atas  hak  energi  serta  berdasar  pendapat-pendapat  ahli terkemuka  atas  pentingnya  pemenuhan  hak  atas  energi  bersih  dan  terjangkau, maka niscaya hak ini menjadi hak hukum.

## Penutup
Sampai  sekarang  belum  ada  instrumen  hukum  internasional  maupun nasional yang secara langsung mengakui dan menjamin hak atas energi bersih dan terjangkau.  Namun  demikian,  praktek  negara  menunjukkan  kepatuhan  terhadap norma yang berdasar pada tujuan operasional dalam bentuk soft  law . Untuk hak akses energi terdapat dalam dokumen SDGs yang juga bersifat aspirational dan non- binding .    Kepatuhan  ini  berwujud  dalam  melaksanakan  perubahan  kebijakan domestik  negara,  baik  secara  politik  dan  hukum  dan  disesuaikan  dengan  tujuan aspirasional tersebut.  Walaupun belum ada binding instrumen t, pengakuan bahwa energi merupakan salah satu unsur penentu pemenuhan atas beberapa HAM yang
telah diakui dalam instrumen HAM telah ada. Misalnya saja pengaruh energi dalam pemenuhan  HTTL,  yang  juga  telah  secara authoritative di  interpretasikan  oleh badan PBB.
Pada tahap sekarang hak akses atas energi masih dapat dikatakan sebagai moral  rights  yang  dipercaya  oleh  negara-negara  untuk  bisa  diwujudkan  dalam rangka pemenuhan HAM yang sudah diakui secara positif. Walau demikian diakui pengaruh preseden atas praktek negara maupun badan-badan HAM internasional akan memungkinkan pengembangan norma hukum positif tentang hak akses atas energi bersih dan terjangkau di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Adam  Etinson,  Human  Rights:  Moral  or  Political?,  Oxford  University  Press,  Oxford, 2018
Anita Rønne, Smart Cities and Smart Regulation: Accelerating Innovative Renewable Technologies  in  Energy  Systems  to  Mitigate  Climate  Change,  dalam  Donald Zillman and others (eds), Innovation in Energy Law and Technology: Dynamic Solutions for Energy Transitions, Oxford University Press, Oxford, 2018
Christine Chinkin, Normative Development in the International Legal System, dalam Dinah Shemton (ed), Commitment and Compliance: The Role of Non-binding Norms in the International Legal System, Oxford University Press, Oxford, 2002 David B Hunter, The Hard Choice for Soft Commitments in the Climate Change Regime dalam  Daniel  Dradlow  dan  David  Hunter  (eds),  Advocating  Social  Change through  International  Law:  Exploring  the  Choice  between  Hard  and  Soft International Law, Brill Publishers, Leiden, 2019
Edith Brown Weiss and Dinah Shelton, Conclusions: Understanding Compliance with Soft Law, dalam Dinah Shelton (ed), Commitment and Compliance: The Role of Non-binding Norms in the International Legal System, Oxford University Press, Oxford, 2002
Fatih  Birol,  Achieving Energy for  All  W ill  Not  Cost  the  Earth,  dalam  Antoine Halff, Benjamin K. Sovacool and Jon Rozhon (eds), Energy Poverty: Global Challenges and Local Solutions, Oxford University Press, Oxford, 2014 Frauke Urban, Energy and Development, Routledge, New York, 2020 H.K. Jacobson, dan E. Brown Weiss, Assessing the Record and Designing Strategies to Engage  Countries,  dalam  E.  Brown  Weiss  and  H.K.  Jacobson  (ed),  Engaging Countries:  Strengthening  Compliance  with  International  Environmental Accords, The MIT Press, Massachussets, 1998
Stephen  Karekezi,  et.  al.,  Energy,  Poverty,  and  Development,  dalam  Global  Energy Assessment  Writing  Team  (Authors),  Global  Energy  Assessment:  Toward  a Sustainable Future, Cambridge University Press, Cambridge, 2012

## Jurnal dan Publikasi:
Adrian J Bradbrook and Judith G Gardam, Placing Access to Energy Services within a Human Rights Framework, Human Rights Quarterly, Vol. 28, No. 2, 2006 Bethel  Tarekegne,  Just  Electrification:  Imagining  the  Justice  Dimensions  of  Energy Assess and Addressing Energy Poverty, 70 Energy Research and Social Science, Vol. 70, No. 101639, 2020
Elena Rostislavovna Schislyaeva and Olga Anatolievna Saychenko, Evaluation of Post Covid-19 Energy Poverty and Global Trading Impact on Energy Affordability, Front. Energy Res, Vol. 10, No.  971122, 2022
Fatih  Birol,  Energy  Economics:  A  Place  for  Energy  Poverty  in  the  Agenda?  28  The Energy Jurnal, Vol. 28, No. 3, 2007
Frank Biermann, et. al., Scientific Evidence on the Political Impact of the Sustainable Development Goals, Nature Sustainability, Vol. 5, 2022
IISD,  Summary  of  the  Second  Session  of  the  Ad  Hoc  Intergovernmental  Group  of Experts on Energy and Sustainable Development: 26 February- 2 March 2001, Earth Negotiations Bulletin, Vol. 5, No. 163, 2001
Ioanna Kyprianou and Despina Serghides, Dealing with Energy Poverty in Cyprus – an Overview, International Journal of Sustainable Energy, Vol. 39 No. 4, 2020 Harold Koh, A World Transformed, Yale Journal of International Law, Vol. 20, 1995. Jesse Tomalty, Justifying International Legal Human Rights, 30 Ethics & International Affairs, Vol. 30, No. 4, 2016.
John  Tasioulas,  Human  Rights,  Legitimacy,  and  International  Law,  The  American Journal of Jurisprudence, Vol. 58, No. 1, 2013
Marko Divac Öberg, The Legal Effects of Resolutions of the UN Security Council and General  Assembly  in  the  Jurisprudence  of  the  ICJ,  16  European  Journal  of International Law, Vol. 16, No. 5, 2005
Margaretha  Wewerinke-Singh,  a  Human  Rights  Approach  to  Energy:  Realizing  the Rights of Billions within Ecological Limits, Review of European, Comparative & International Environmental Law, Vol. 31, No. 1, 2021
Marlies Hesselman, Anaïs Varo, Senja Laakso, The Right to Energy in the European Union, ENGAGER COST: European Energy Poverty, Policy Brief, No. 2, 2019
Michael da Silva, Legal Doctrine as Human Rights ‘Practice’, Global Constitutionalism, Vol. 12, No. 1, 2023
Michael J. Perry, The Morality of Human Rights, San Diego Law Review, Vol. 50, 2013 Obed  Asamoah,  The  Legal  Effect  of  Resolutions  of  the  General  Assembly,  Colum.  J. Transnat'l L., Vol 3, 1963-1964.
Peter Jones, Moral Rights, Human Rights and Social Recognition, Political Studies, Vol. 61. 2013
Praveen Kumar, Energy Access and Women's Empowerment, Nat Energy, Vol.7, 2022 Stephen  M.  Schwebel,  The  Effect  of  Resolutions  of  the  U.N.  General  Assembly  on Customary International Law, Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law), Vol. 37, April 26 - 28, 1979
Stephen  R.  Tully,  The Contribution  of  Human  Rights  to  Universal  Energy  Access’  4 (2006)  Northwestern  Journal  of  International  Human  Rights,  Vol.  4,  No.  3, 2006
Wuri Virgayanti, Pengakuan Akses Terhadap Jasa Energi Khususnya Listrik sebagai Hak Asasi Manusia, Legislasi Indonesia, Vol.14, No. 2, 2017

## Instrumen Hukum Internasional dan Dokumen PBB:
Commission on Environment and Development, Our Common Future 8 (1987) Committee  on  Economic,  Social  and  Cultural  Rights  (CESCR),  Conclusions  and Recommendations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Dominican Republic, U.N. Doc. E/C.12/1994/15, 19 December, 1994
CESCR, Revised General Guidelines Regarding the Form and Contents of Reports to be Submitted by States Parties under Articles 16 and 17 of the ICESCR, 3, U.N. Doc.
E/C.12/1991/1, 17 June, 1991
CESCR, Poverty and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, U.N. Doc. E/C.12/2001/10, 10 May, 2001
International  Covenant  on  Economic  Social  and  Cultural  Rights  (ICESCR),  16 December, 1966
Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change, 11 December, 1997
U.N.  Commission  on  Human  Rights,  Report  of  the  Special  Rapporteur  on  adequate housing as a component of the right to an adequate standard of living, U.N. Doc. E/CN.4/2002/59, 1 March, 2002
CESCR, Poverty  and the International U.N. Housing Rights Programme, Monitoring Housing  Rights:  Developing  a  Set  of  Indicators  to  Monitor  the  Full  and Progressive  Realisation  of  the  Human  Right  to  Adequate  Housing,  Working Paper No. 1, 13, 18, 2003
UNDESA, Electricity and Education : The Benefits, Barriers, and Recommendations for Achieving  the  Electrification  of  Primary  and  Secondary  Schools,  2014, https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1608Electricity and Education.pdf
UNDP, UNDESA and WEC, World Energy Assessment: Overview, World Energy Council 2000
CESCR,  General  Comment  No.  4  the  Right  to  Adequate  Housing  (Art.  11  (1)  of  the International  Covenant  on  Economic,  Social  and  Cultural  Rights),  UN  Doc, E/1992/23, 1991.
UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 18
December, 1979 UNDP, Energy and the Challenge of Sustainability, 2000, https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/World Energy Assessment-2000.pdf UNDP, Gender and Energy, https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/PB4-AP-
Gender-and-Energy.pdf, 2013
UNDP, Accelerating Sdg 7 Achievement Policy Brief 12, Global Progress of Sdg 7:
Energy and Gender,
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/17489PB12.pdf, 2018 United Nations Framework Convention on Climate Change, 9 May, 1992 United Nations General Asembly (UNGA), Resolution No A/RES/70/1, Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, 21 October, 2015 UN  General  Assembly,  Question  of  Territories  under  Portuguese  Administration, Resolution No. A/RES/2184, 12 December, 1966
Universal Declaration of Human Rights, G.A. Res. 217A (III), 10 December, 1948 WEHAB Working Group, a Framework for Action on Energy, 2002
Online References:
Amie Gaye, Access to Energy and Human Development, 2007, http://hdr.undp.org/sites/default/files/gaye_amie.pdf
Daniela M. Behr et al, Introducing the Adequate Housing Index (AHI): A New Approach to  Estimate  the  Adequate  Housing  Deficit  within  and  across  Emerging Economies,  Policy  Research  Working  Paper  9830,  International  Finance Corporation, 2021,
https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/e3820a 80-1028-5393-9500-c5e5ccf3976d/content
Erna Dyah Kusumawati, Realising the Human Right to Adequate Housing in Indonesia through  Accountability  as  a  Process,  University  of  Groningen,  2020, https://doi.org/10.33612/diss.112154260
Fabby Tumiwa and Henriette Imelda, Kemiskinan Energi: Fakta-Fakta Yang Ada Di
Masyarakat Indonesia, 2011, http://iesr.or.id/wp- content/uploads/2011/06/small-Poverty.pdf Heike  Mainhardt-Gibbs  &  Elizabeth  Bath,  Oil  Change  International,  World  Bank Group Energy Financing: Energy for the Poor?, 2010,
http://priceofoil.org/educate/resources/energy-for-the-poor
International  Energy  Academy,  Defining  Energy  Access:  2020  Methodology,  2020, https://www.iea.org/articles/defining-energy-access-2020-methodology Jamil  Masud,  Diwesh  Sharan  and  Bindu  N  Lohani,  Energy  for  All:  Addressing  the Energy, Environment, and Poverty Nexus in Asia,
2017 https://www.adb.org/sites/default/files/publication/29137/energy-all.pdf
Mike  Hughes,  why  Access  to  Energy Should  be a  Basic  Human Right,  Forbes,  2018,
https://www.forbes.com/sites/mikehughes1/2018/12/10/why-access-to- energy-should-be-a-basic-human-right/?sh=4283b25845f2
Prachilekha  Sahoo,  Energy:  Is  It  a  Part  of  Human  Rights,  2021, https://blog.ipleaders.in/energy-is-it-a-part-of-human-rights/
World Health Organization, Household Air Pollution, 2022, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/household-air- pollution-and-health.