JURNAL LEGALITAS VOLT]ME 2 NO.I, FEB 2OO9

## PENANGGULANGAN  TINDAK  PIDANA "A""*GAN HIDUP Oleh:  Dian  Ekawaty Ismail
Abstract
The enforcement of enviroment law according to the environment manqgement law can be implemented both in a preventive  and repressive  msnner.
The legal instrument  used is administrative law, in the formot an obligation imposed  upon each person  who intends  to run a business, to first obtain an ewironmental  impact assessment of the proposed business.  The  represive  enforcement of law oims to reduce and abate exising environmental  damage of pollution by using administrative  lqw civil law and criminal ldw. The protection of crime can be done with dragging  mutilation petpetrator  and or environmental contaminstion to court. Sdnction fallout of administration, compensatoty suing  and area recovery, and criminal  prosecution done to mutilotion  perpetrator and or environmental  contamination  in the  same  cdse is not ne bis in idem.
Kata Kunci: Penonggulangan,  Tindak  Pidano, Lingkungan Hidup

## A. Pendahuluan

## Didalam
Undang-Undang Dasar  1945 telah dengan jelas tercantum bahwa pengelolaan sumber  daya alam dan lingkungan hidup perlu diikuti tindakan berupa pelestarian sumber daya alam dalam  rangka  memajukan kesejah- teraan umum.Undang-undang  No. 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-
ketentuan pokok penge-lolaan lingkunan hidup sebagai-mana telah  diubah  dan diperbaharui  oleh UU No. 23 tahun  1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup (UUPLH) adalah  payung di bidang pengelolaan  lingkungan  hidup  yang dijadikan  dasar bagi pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dewasa ini. Dengan demikian, UUPLH merupakan  dasar keten-
JURNAL  LEGALITASVOLUME 2 NO.I' FEB 2OO9 tuan pelaksanaan dalam Pengelo- laan lingkungan  hidup serta  sabagai dasar penyesuaian terhadaP
perubahan atas peraturan  yang telah
ada  sebelumnya,  serta menjadikan- nya sebagai suatu kesatuan Yang bulat dan utuh didalam suatu sistem.
Lingkungan hiduP Yang tergganggu  keseimbangannya  perlu dikembalikan fungsinYa sebagai
kehidupan dan memberi manfaat
bagi kesejahteraan  masyarakat dan kelangsungan antara generasi
dengan cara meningkatkan Pem- binaan dan penegakan hukum.
Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemamPuan aparatur dan kePatrhan warga
masyarakat  terhadaP Peraturan yang berlaku,  yarrg meliPuti tiga bidang  hukum yaitu administratif, pidana dan Perdata. Dengan demikian, Penega-kan hukum lingkunan meruPakan  upaya  untuk mencapai ketaatan terhadap  pera- turan dan Persyaratan dalam ketentuan hukum Yang berlaku secara umum dan individual,
melalui pengawsan dan PeneraPan (atau ancaman)  sarana adminis- fiatif, kepidanaan dan keperdatan.
(Siti Sundari Rangkuti  dalam Erwin
: 2008)
Pendirian dalam suatu sebuah Pabrik ekosistem tertentu
akan mempunyai korban Pada
finffigan hidup sekitar. Pada awal pembuatan  bangunan  Paling tidak akan membawa Pengaruh pada perubahan lahan Yang mengakibatkan perataan Pohon- pohon  dan terganggunya  stnrktur tanah  sekeliling.  DamPak  Positif dari adanya pabrik misalnYa menambah  mata  pencaharian seba- gai tenaga kerja dan meningkatkan pen-dapatan perkapita Penduduk. Efek  negatif dari kegiatan  tersebut hendaknya ditekan seminimal mungkin agar industri tersebut memperhatikan  lingkungan.
Betapa luasnYa dimensi pengelolaan lingkungan hidup ini sehingga pendekatarurYa harus dilatcukan secara multi dan interdisipliner, serta lintas sektoral.
Pada saat melalatkan Pembangunan dengan  memperhatikan  pelestarian fungsi  lingkungan, kita dihadaPkan pada kasus-kasus Perusakan dan/atau pencemaran  lingkungan.
Hampir setiap hari media massa memberitakan berbagai kerusakan lingkungan  yang terjadi di berbagai daerah. Kasus-kasus lainnYa Yag tidak sempat diberitakan, tentu masih  lebih banyak  lagi.
B. Tindak Pidana Lingkungan Dalam merumuskan  tindak pidana lingkungan, hendal,crYa selalu diingat bahwa  kerugian  dan kerusakan lingkungan  hiduP tidak

## JURNAL LEGALITAS VOLUME 2 NO.I, FEB 2OO9
hanya yang bersifat tyata, tetapi juga yang bersifat ancaman kerusakan potensil, baik terhadap lingkungan hidup maupun kese- hatan  umum. Hal ini disebabkan karena kerusakan tersebut
seringkali tidak seketika timbul dan tidak mudah pula  untuk dikuan- tifikasi.
Yang menjadi  unsur tindak pidana  tersebut  dapat mencakup perbuatan yafig sengaja, sengaja dengan kemungkinan dan kealpaan. Dalam merumuskan tindak pidana lingkungan  hendaknya selalu dipertimbangkan adanya dua macam elemen, yaitu elemen material  dan elemen mental yang mencakup pengertian  bahwa ber- buat atau tidak berbuat dilahrkan dengan  sengaja atau kealpaan. Menurut Muladi, Elemen material mencakup: (1) adanya perbuatan atau tidak berbuat sesuatu  yang menyebabkan terjadinya tindak pidana atau (2) perbuatan  atu tidak berbuat yang melanggar tau bertentangan dengan standar lingkungan yang ada (Ir4uladi
dalam Erwin : 2008). Mentrut Muladi (1997), Pelaku tindak pidana lingkungan
hidup dapat juga bersifat perorargan  atau kolektif. Bahkan bentuknya dapat merupakan kejahatan korporasi (Corporote Crimes). Dalam hukum pidana
modern pJt utiun terhadap  korban kejahatn tidak hanya ditekankan terhadap proses kriminalisasi,  tetapi juga berkaitan erat dengan pedoman pemidanaan, pertang- gungjawaban pidana dan usaha untuk mencantumkan ganti rugi (restitution) sebagai  sanksi pidana. Dalam hal pertanggung-jawaban pidana antara lain muncul konsep shared  responsibility, apabila si korban juga berperan untuk terjadinya kejahatan tersebut Qtrovocative victim dan
precipitative victim). Konsep kor- ban dalam tindak pidana ling- kungan berkaitan erat dengan konsep  tentang kerugian dan kerusakan nyata  (actual harm) dan ancaman  kerusakan (thraetened harm), sebab harus dipahami  bahwa kerugian atau kerusakan dalam tindak pidana lingkungan sering sekali tidak terjadi seketika atau dapat dikuantifikasi dengan mudah.
Dengan demikian ada korban  yang bersifat konkrit dan  korban yang bersifat absffak.Disinilah pembi- caraan sering bersinggungan dengan tindak pidana formil dan tindak pidana  materil,  tindak pidana specific dan tindak  pidana  generic.
Dalam tindak pidana ling- kungan beberapa tujuan yang hendak  dicapai dalam pemidanan adalah:  Pertama, untuk mendidik masyarakat sehubungan dengan
JURNAL  LEGALITASVOLUME 2 NO.], FEB 2OO9
kesalahan moral yang berkaitan
dengan perilaku  Yang dilarang.
Kedua, mencegah atau meng- halangi  pelaku  potensial  agar tidak melalnrkan perilaku  Yang tidak bertanggung jawab terhadaP
lingkungan.
Atas dasar Pemikiran di atas,
menurut  Muladi konseP Rancangan Kitab Undang-undang
Hukum Pidana (KLIHP) sebagai berikut:  Pertama,  Jenis-jenis  pidana pokok tidak hanYa Pidana mati, pidana penjara, kurungan  dan den-
da, tetapi dikembangkana  menjadi pidana mati, pidana Penjara, Pdana futupan,pidana Pengawasan,  Pidana denda dan pidana kerja sosial.
Kedua,  Jenis-jenis  pidana  tambahan yang semula  hanYa terdiri dari
pencabutan hak-hak tertentu,
perampasan  barang-barang  tertentu dao pet gumuman  kePutusan hakim dikembangkan menjadi Pencabutan hak-hak  tertentu, Perampasan barang-barang tertentu dan atau tagihan, pengumuman kePutusan
hakim, pembaYaran ganti kerugian dan pemenuhan kewajiban adat'
Ketiga,  Apabila  dalam hukum positif (KU[P) tidak dimungknkan idatyu minimum khusus untuk penjara dan denda, maka KonseP
Rancangan KTIHP dimungkinkan penjatuhan Pidana minimum
khrrsus. Keempat,  Pidana kumulatif yang semula hanYa dikenal dalam
tindak-tindak  pidana di luar KUHP, dalam Rancangan KUHP diatw secara umum. Kelima, Dalam  kon- sep Rancangan KUI{P Pidana denda  dirimuskan dalam bentuk kategori-kategori.
UU No.23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup telah mengadoPsi  Pertang- gungjawaban korporasi Yang terdapat  pada  pasal  45, 46 dmt 47.
Pasal 45 menyebu&an  bahwa aPa- bila perbuatan pidana  atau tindak pidana pencemam  dan/atau  Peru- sakan lingkungan  dlalarkan oleh atau  atas nama suafu badan hukum, perseroan,  perserikatan, Yayasan, atau  organisasi lain ancaman  pida- na denda  diperberat  dengan seper- tiga. Pasal 47 menYatakan perbuatan  pidana atau tindak pida- na yang  dilakukan  badan hukum atat korporasi serta oleh Peng- urusnya sebagimana Yang diatus dalam Pasal 46, akan diberikan sanksi sebagai-mana ditur dalam KUHP dan undang-undang ini terhdap pelaku Perbuatan  Pidana atau  tindak pidana lingkungan hidup dapat Pula dikenakan tindakan tata tertib sebagai berikut:
Pertama, Pe-ramPasan  keunfungan yang diperoleh dari tindak Pidana danlatau; Kedua, PenutuPn  selu- nrhnya  atau sebagian Peru-sahaan dan/ataq  Ketiga, perbaikan  akibat tindakpidana  dan/atau; KeemPat
JURNAL LEGALITAS VOLUME 2 NO.I, FEB 2OO9
mewajibkan  mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak dan/atau; Kelima, meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak dan/atau; Keenam, menempatkan perusahaan di bahwah pengampuan paling lama  3 (tiga) tahun.
Namun sayangnya dalam beberapa ketentuan  pidana terhadap korporasi dalam LfU No. 23 tahun 1997 ni tidak mengatur  bagaimana cara pelaksanaan  putusan terhadap korporasi  apabila korporasi tidak mau melaksanakan pufusan tersebut.
Kendala lain dapat  timbul, apabila tindak  pidana lingkungan dilalclkan oleh perusahaan  yang dimiliki oleh  pemerintah,  misalnya perusahaan BUMN yang melaku- kan pencemaran, maka dengan sendirinya jaksa harus member- lal$kan perusahaan BUMN itu seperli  korporasi lainnya  agar tidak te{adi suatu hal yang berbeda didepan hukum.

## C.
Pertanggungiawaban Pidana Berdasarkan Kesalahan Dari berbagai perumusan tindak  pidana lingkungan hidup (TPLH) di dalam perundang- undangan lingkungan, hampir selalu tercantum  unsur  sengaja atau kealpaanlkelalaian.  Dikatakan  ham- pir selalu  karena  ada  yang tidak
*en"*tu*ki unsur tersebut misalnya undang-undang nomor 9 tahun  1985 tentang  perikanan  dan beberapa tindak pidana  lingkungan hidup  (TPLH) di dalam undang- undang nomor 5 tahun 1983 tentang Zona  Ekonomi Ekslusif lndonesia (ZEEI).
Dengan  tercanfumnya unsur sengaja atau kealpaan, maka dapat dikatakan bahwa pertanggung- jawaban  pidana dalam perundang- undangan lingkungan menganut prinsip Liability bosed on Fault (pertanggungjawaban kesalahan).(Barda Nawawi Arief ; 2001). Jadi pada prinsipnya menganut asas kesalahan  atau asas culpabilitas.
Menurut Barda Nawawi Arief, Bertolak dari asas kesalahan, maka didalam  pertanggungj awaban pidana seolah-oiah tidak dimungknkan  adanya  pertanggung- jawaban mutlak (sering dikenal dengan sebutan Strict Liability atau Absolute Liability, walaupun ada pendapat bahwa  strict liability  tidak selalu berarti sama dengan absolute liability. Secara teoroitis sebenar- nya  dimungkinkan  adanya  penyim- pangan terhadap asas kesa- lahan,dengan menggunakan  prin- sipiajaran Strict Liability atau Vicarious Liability. Terlebih me- mang tidak mudah membuktikan adanya kesalahan pada delik-delik
JURNAL  LEGALITAS  VOLUME 2 NO. ], FEB 2OO9
lingkungan dan kesalahan Pada orporasil  badan hukum. (Arief;2001).
D. Aspek Hukum
DamPak Lingkungan Transnasional
Kegiatan  dalam eksPlorasi
dan eksploitasi khususnya  migas di
perairan Indonesia meruPakan
perkembangan baru dalam hukum laut Indonesia,  dalam melalrukan kegiatan ini meliputi  pula daerah- daerah laut yang terletak diluar wilayah negara kita.  Hal ini terjadi menjelang akhir tahun 1969, Pada saat perjanjian bilateral tentang landas kontinen diadakan antara
Indonesia dengan negara-negara tetangga, yang  berimplikasi Pada dilahirkannya Undang-undang  No.
1 Tahun 19'73 tentang Landas
Kontinen dengan peraturan  Pelak- sanaannya. Kemudian Pada  tahtrn- tahun  berikutnya disusul dengan beberapa perundang-undangan tentang pencemaran laut dari kegiatan  perminyakan  lepas pantai juga termasuk  peraturan umum Pertamina tentang Pencemaran. Dari perkembangan  yang  terjadi ini menandakan bahwa era hukum
lingkungan  laut yang  bersifat  lintas batas kemudian menjadi bagian
yang tidak terpisahkan dari
perkembangan hukum lingkungan.
Perkembangan hukum lingkungan lndonesia  yang  bersifat menyeluruh
barulah teqadi setelah Peristiwa kandasnya kapal  tangki minYak
Showa Maru di Selat Malaka/
Singapura pada tahun1975.
Peristiwa  tersebut mendorong terbentuknya Rancangan  Undang- undang Lingkngan  Hidup  Indonesia pada tahun 1976. Dengan  terben- hrknya Kantor Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (sekarang Manteri KLFD  maka gerakan kesadaran  kesadaran lingkungan dan upaya menyusun Rancangan Undang-undang  Lingkungan  HiduP oleh kantor ini terbentuk tahun 1979.
UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi  Eksklusif memuat ketentuan hukun Yang bersifat lintas batas nasional berdasarkan Konvensi Hukum Laut baru,  yang juga telah diratifikasi lndonesia.  Pada perkembangannya datam hukum lingkungan  Indonesia maka pengaturan yang sifatnYa menjangkau lintas batas nasional diatur pada pasal 4 huruf f UU No. 23 tahun 1997, yang berbunYi : "Terlindunginya negara Kesatuan Republik Indonesia terhadaP dampak  usaha dan/atau kegiatan diluar wilayah negara Yang menyebabkan  pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup"
Sehubungan  dengan Per- kembangan  huk-um yang mengatur

## JURNAL  LEGALITAS VOLUME 2 NO.I, FEB 2OO9
dampak lingkungan lintas batas nasionan, maka ketentuan-keten- tuan hukum internasional yang mengatur hal yang sama dan telah diratifikasi Indonesia, seperti konvensi-konvensi IMCO dan persetujuan regional  harus  dilihta sebagai perkembangan yang menyeluruh  mengenai sistem hukum lingkungan nasional Indonesia.
Pada tingkat global  gerakan
lingkungan hidup (environmental movement) di dunia biasanya menarik Pasal 28 dalam deklarasi Universal Hak Asasi Manusia'
(DUHAM) sebagai  dasar justifftasi argumen bahwa hak atas ling- kungan  adalah hak asasi manusia.
Meski cukup banyak pengaturan lain menyangkut hak atas lingkungan dalam  hukum later- atas lingkungan
sebagai hak asasi  manusia barulah mendapatkan pengakuan dalam bentuk kesimpulan oleh Sidang
Komisi rrnli Hak Asasi Manusia pada bulan April 2001, bahwa "setiap orang memiliki hak hidup di dunia  yang bebas dari  polusi bahan- bahan  beracun dan degradasi lingkungan  hidup".
E. Penutup Penanggulangan tindak pidana  lingkungan hidup pada intinya dapat dilahrkan dengan cara preventif  dan refresif. Penang- gulangan  secara preventif dapat dilalcukan dengan mencegah perusakan lingkungan hidup. Hal ini dilalarkan dengan disertai pembentukan hukum pidana yang dapat  dijadikan instrumen men- cegah tindak  pidana lingkungan hidup. Penaggulangan tindak pidana secara represif berupa paksaan  pemerintahan antara  lain dapat dilakukan  dengan sanksi pisik atau membayar uang paksa bagr pelaku perusakan tindak pidana dan lain sebagainya.
JURNAL  LEGALITAS  VOLUME 2 NO.I, FEB 2OO9 Daftar Pustat i-
Asikin,Moharnm ad, 2003, P ene gakan  Hulatm Lingkungan dan P emb icaraon di
DPR RI, Yasrif WatarnPone, Jakarta'
Erwin,  Muhama4 2008, Huhtm Lingkungan Dalam Sistim  Kebiialuanaan
Pembangunan Linghtngan Hidup,  Refika Aditam4 Bandung,
Gurnbirq E, 1980, Pembangunon dan Pelestorian  Lingkungan Hidup,
PT.Media Sarana  Press, Jakarta"-
Muladi, 1997, Hak Asosi Manusia,  PolitiE dan sistim Peradilan  Pidana, Badan Penerbit Universitas  Diponegoro.
Nawawi Arief,  Barda, 2007,Mosalah Penegakan Hukum dnn Kebiiakan  Hulatm Pidana dalam Penanggulangan  keiahatan, Kerlc?Irla  Prenada Media
Group,Jakarta.
Rangkuti, siti Sundari, !996, Hukum  Linghtngan dan Kebiial<sanaan
Lingtatngan Nasional, Ak\angga University Press,  Surabayq