Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TRANSAKSI PEMBAYARAN TERTUNDA MELALUI QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD (QRIS)
I Komang Krisma Bima Traa 1 , Benny Djaja 2
1,2 Universitas Tarumanegara Email Koresponden: Ikomang.217221030@stu.untar.ac.id

## Abstract
The use of QRIS as a digitized non-cash payment method found many obstacles, namely when making payments using QRIS the status on QRIS payments by consumers is "pending", but the balance in the account or other e- wallet as a source of funding has been deducted. In addition, there are also cases where QRIS payments have a payment status of ''Successful'', the balance as a source of funding has been deducted, but the balance of the payment has not yet been received by the merchant. Consumers who experience losses making payments using QRIS, can seek legal protection for consumers who use QRIS as a payment transaction by taking the District Court (PN) or through non-litigation to the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK). . Further attention is needed so that this regulation covers all layers of the poor who are facing legal problems.
Keywords: QRIS; Consumer Protection

## Abstrak
Penggunaan QRIS sebagai  metode pembayaran non tunai digitalisasi, banyak ditemukan kendala, yakni  saat melakukan  pembayaran  menggunakan  QRIS  status  pada  pembayaran  QRIS  oleh  konsumen  ‘’terpending’’, tetapi  saldo  pada  rekening  maupun e-wallet lainnya  sebagai  sumber  pendanaan  telah  terpotong.  Selain  itu terdapat pula kasus, pembayaran QRIS dengan status pembayaran ‘’Berhasil’’, saldo sebagai sumber pendanaan telah terpotong, tetapi saldo pembayaran tersebut belum masuk ke pihak merchant . Konsumen yang mengalami kerugian  melakukan  pembayaran  menggunakan  QRIS,  dapat  mengupayakan  perlindungan  hukum  terhadap konsumen yang menggunakan QRIS sebagai transaksi pembayaran dapat menempuh jalur Pengadilan Negeri (PN) atau melalui nonlitigasi ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). . Kata Kunci: QRIS, Perlindungan Konsumen
This is an open access article under the CC BY-SA license.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023

## PENDAHULUAN
Manusia  adalah  salah  satu  makhluk  yang  diciptakan  oleh  Allah Subhanahu  wata’ala yang diturunkan ke  muka  bumi untuk  membawa misi  besar  membangun peradaban yang berasaskan  pada nilai-nilai ketauhidan. Sebagai pembawa misi besar peradaban di muka bumi untuk seluruh makhluk, manusia tentu difasilitasi oleh Allah Swt  dengan berbagai anugrahNya. Salah satu anugrahNya yakni kodrat untuk hidup berpasang-pasangan melalui yang namanya perkawinan.
Rangkaian pesatnya perubahan pengetahuan teknologi kontemporer berimplikasi terhadap pola kerja manusia. Zaman globalisasi kini, internet merupakan cara dalam melakukan apapun yang efisien, salah satunya yakni transaksi keuangan digital. Teknologi internet memiliki dampak yang signifikan terhadap  perekonomian  melalui  keuangan  digital.  Dengan  digital  ekonomi  atau e - commerce melalui Internet,  pasar  ekonomi  menjadi  trend  dalam  penggunaan  transaksi  melalui  internet  sebagai  bentuk perekonomian  digital.  Dalam  menopang  ekonomi  digital,  sangat  memerlukan  sistem  transaski pembayaran berbasis internet sebagai bentuk beralih dalam pembayaran manual menjadi pembayaran online  atau  melalui  internet.  Pesatnya  kemajuan  teknologi  dibidang  ekonomi  dan  keuangan  dalam kerangka pembayaran non tunai, telah mengubah fungsi uang tunai. 1
Gaya pembayaran yang sedang banyak dilakukan sekarang pada beberapa marketplace yakni dengan  QR-Code.  Metode  pembayaran  tersebut  merupakan  salah  satu  cara  beralihnya  metode pembayaran  masyarakat  kearah  digital.  Akan  tetapi,  metode  pembayaran  digital  tersebut,  belum dilakukan oleh keseluruhan masyarakat Indonesia, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dalam penggunaan pembayaran digital. Implikasi dalam menerapkan pembayaran digital berbasis QR-Code dalam kajian perekonomian digital sangat efisien jika ditinjau dari berbagai aspek. 2
Bank Indonesia telah mengeluarkan produk inovasi dalam bidang jasa sebagai bentuk fasilitasi terhadap pembayaran digital atau pembayaran non tunai yang dikenal sebagai Quick Response Code Indonesian  Standard (QRIS)  yang  selanjutnya  dibaca  QRIS.  Seluruh  rangkaian  pembayaran  yang menggunakan  metode  QR  akan  dialihkan  menggunakan  QRIS  yang  telah  disediakan  oleh  BI  dalam melakukan transaksi pembayaran digital. 3 Strategi perubahan kearah digital yang dilakukan oleh Bank Indonesia  dalam  bentuk  QRIS,  diupayakan  ditujukan  secara  inklusif  dengan  memprioritaskan partisipasi  oleh  pelaku  usaha  kecil  untuk  ikut  andil  dalam  mensukseskan  transaksi  menggunakan digitalisasi. 4 Penggunaan  QRIS  didasari  melalui  Peraturan  Dewan  Gubernur  BI  No 21/2019/Implementasi Standar Nasional Quick Response Code . QRIS menyertakan berbagai informasi diantaranya alamat Uniform Resource Locator (URL), nomor telepon, QR Code selalu diposisikan pada produk untuk memberikan informasi tambahan terhadap produk tersebut. 5
1 Purnama  Ramadani,  Khairina  Tambunan,  Tryana  Ramadhany,  Dampak  Penggunaan  QRIS  terhadap kepuasan Konsumen sebagai alat transaksi, Jurnal Ulil Albab , Vol 1, No 2,2022, Hal 122
2 Pratama.. E-Commerce E-Business Dan Mobile Commerce. Bandung: Informatika, 2015, hal 22
3 Bank Indonesia, QR Code
Indonesian Standard (QRIS) Apa itu QRIS?, https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx (diakses pada 11 Mei 2023)
4 Gabriella Junita, Lastuti  Abubakar, Tri  Handayani, Analisis peraturan pengguna QRIS sebagai  kanal pembayaran  pada  praktik  UMKM  dalam  rangka  mendorong  perkembangan  ekonomi  digital,  Jurnal  ACTA COMITAS, Vol 06, No 03, 2021, hal 502
5 Nindi  Anindya  Putri,  Pelaksanaan  Penggunaan  Quick  Response  Code  (Kode  QR)  untuk  Sistem Pembayaran Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar  Nasional  Quick  Response  Code  untuk  Pembayaran  di  Kota  Semarang,  (Skripsi  Universitas  Negeri Semarang), Semarang, 2020, hlm. 3

## 598
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
Berbagai  keutamaan  yang  diberikan  dalam  pembayaran  QRIS,  yakni  dengan  melakukan pembayaran  tanpan  membawa  uang  fisik,  meminimalisir  terjadinya  kekurangan  uang  pada  saat pembayaran maupun kehilangan uang, dan pembayaran dilakukan tanpa memikirkan adanya kelebihan uang dengan menunggu diberikan sisa dari pembayaran yang berlebih. Pengelolaan metode pembayaran digital atau non tunai dalam bentuk QRIS yang telah disediakan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di  Indonesia.  Dalam  menggunakan  QRIS  sebagai  alat  pembayaran  digital  non  tunai,  harus mengutamakan entitas kelemahan-kelamahan dari QRIS tersebut yang berpotensi berimplikasi terhadap jaminan  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  pengguna  QRIS. 6 Indonesia  telah  melakukan  perilisan cara pembayaran tunai menjadi non tunai dengan menggunakan (QRIS). 7 Data yang terdapat di Bank Indonesia,  terdapat  5,8  juta merchant /pedagang  telah  menggunakan  QRIS  sebagai  metode  transaksi pembayaran pada tahun 2021, selanjutnya pada tahun 2022 pengguna QRIS naik menjadi 8,9 juta yang telah  menggunakan  QRIS  sebagai  metode  pembayaran.  Merchant  yang  menggunaka  QRIS  sebagai metode pembyaran didomonasi oleh UMKM. 8
QRIS  merupakan  salah  satu  dari  standar  QR  Code  dalam  melakukan  pembayaran  dengan metode non tunai atau digital, fasilitas jasa pembayaran digital ini dipelopor oleh Bank Indonesia dan Asosiasi  Sistem  Pembayaran  Indonesia.  QRIS  berperan  penting  terhadap  transaksi  pembayaran  non tunai  agar  efisiensi  dengan  inklusi  keuangan  agar  lebih  cepat  sehingga  mendongkrak  pertumbuhan ekonomi lebih pesat. 9
Perlindungan  hukum  bagi  konsumen  sangat  urgent  untuk  selalu  diperhatikan  dan  diberikan kepada  konsumen,  hal  ini  dengan  melihat  banyak  jenis  bentuk  jasa  maupun  produk  yang berinovasi baik  ilmu  pengetahuan  maupun  teknologi  untuk  mencapai  sasaran  konsumen  yang  lebih  produktif. Penggunaan  berbagai  macam  produk  jasa  maupun  produk  lainnya,  konsumenlah  yang  sangat berdampak atas terobosan jasa maupun produk tersebut. Sehingga sangat diperlukan usaha yang harus diberikan  kepada  konsumen  dalam  bentuk  perlindungan  konsumen  dalam  menghadapai  era perdagangan digitalisasi. 10
Konsumen  terdiri  atas  banyak  kalangan  kelompok  dengan  standar  perkeonomian  dan pendidikan, perlindungan terhadap konsumen tidak memilih dari strata ekonomi maupun pendidikan, dalam  memberikan  perlindungan  tersebut  untuk  meminimalisir  dari  cara-cara  perdagangan  seperti penipuan,  penggelapan,  barang  palsu,  pencurian  data,  dll. 11 Selain  itu,  adanya  konsep  pembayaran digitalisasi  berarti  harus  mendukung  dan  memberikan  fasilitas  yang  mumpuni  terhadap  konsumen dalam melaksnakan aktifitas pembayaran, agar dapat digunakan secara maksimal tanpa kendala.. 12
6 Budiarto, E-commerce Meningkatkan Efisiensi, Jurnal Hukum Bisnis, Volume XVIII, No. 18, Januari 2002
7 Rifqi  Alfalah,  Pinondang  Nainggolan,  Pawer  Darasa,  analisis  perbandingan  keberhasilan  UMKM sebelum dan saat menggunakan QRIS di Kota Pematang Siantar, Jurnal Ekuilnomi, Vol 3, No 2, 2021, Hal 94
8 Rifka  Al-falah,,  et  al,  Analisis  Perbandingan  Keberhasilan  UMKM  Sebelum  dan  Saat  menggunakan Quick  Response  Indonesian  Standard  di  Kota  Pematang  Siantar,  Jurnal  Ekonomi  Pembangunan, Vol  3,  No  2, 2021,hal 94
9 Sriekaningsih, A, QRIS dan Era Baru Transaksi Pembayaran 4.0.Jkaarta,  Penerbit Andi, 2020, hal 10
10 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal.1.
11 Sri  Redjeki  Hartono,  makalah  Aspek-aspek  Hukum  Perlindungan  Konsumen  dalam  buku  Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal.6.
12 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal.1.

## 599
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
Penggunaan  QRIS  sebagai  metode  pembayaran  non  tunai  digitalisasi,  hingga  kini  banyak ditemukan  kendala,  yakni  pada  saat  melakukan  pembayaran  menggunakan  QRIS  status  pada pembayaran  QRIS  oleh  konsumen  ‘’terpending’’,  akan  tetapi  saldo  pada  rekening  maupun e-wallet lainnya sebagai sumber pendanaan telah terpotong. Selain itu banyak terdapat pula kasus, pembayaran QRIS  dengan  stuatus  pembayaran  ‘’Berhasil’’,  dengan  keterangan  saldo  pada  rekening  maupun e– wallet sebagai sumber pendanaan telah terpotong, akan tetapi saldo pembayaran tersebut belum masuk ke pihak merchant . Kasus-kasus tersebut, banyak tidak selesai atas penggantian rugi dana konsumen.
Sehingga  perlu  dikaji  lebih  jauh,  bagaimana  perlindungan  konsumen  terhadap  transaksi pembayaran terpending melalui quick response code indonesian standar ?

## METODE
Metode  yang  digunakan  adalah  metode  yuridis  normatif  dengan  pendekatan  penelitian konseptual approach dan statute  approach .  Adapun  sumber  data  yang  akan  digunakan  yakni  data sekunder  berupa  data  yang  diperoleh  dari  kepustakaan,  dengan  mengkaji literature ,  referensi  yang berkaitan  dengan  permasalahan  yang  akan  dibahas.  Artikel  ini  menggunakan  analisis  deskriptif kualitatif dengan metode berfikir deduktif

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Transaksi  Pembayaran  Terpending  Melalui  Quick Response Code Indonesian Standar
Perkawinan  menurut  hukum  Islam  adalah  suatu  akad  atau  perikatan  untuk  menghalalkan hubungan lahir batin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang dipenuhi ketentraman serta kasih sayang dengan Cara yang diridhoi oleh Allah Swt 13 . Sedangkan pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahgia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Bank Indonesia merupakan salah satu lembaga Negara yang memiliki kewenanagan pada bidang  keunagan  dan  bertugas  pada  bidang  kebiakan  moneter,  kelancaran  sistem  pembayaran, mengawasi  perbankan.  Pembuatan  peraturan  BI  juga  berpedoman  pada  pembentukan  peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang No 11 tahun 2012 selain itu juga dalam penyusunanya harus  memperhatikan  AAUPB.  Terdapa  beberapa  jenis  regulasi  yang  dikeluarkan  oleh  Bank Indonesia  dengan  perbedaan  masing-masing  kekuatan  mengikatnya,  yakni  antara  lain    Peraturan Bank Indonesia, PBI ini merupakan ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh BI yang kemudian bersifat  mengikat  kepada  setiap  orang  maupun  badan/badan  hukum  dan  termuat  dalam  lembaran Negara,  sedangkan    Peraturan  Dewan  Gubernur  adalah  ketentuan  regulasi  yang  ditetepkan  oleh dewan gubernur BI dan memuat aturan internal BI, selanjutnya  Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG)  adalah  bentuk  regulasi  pelaksana  dari  PBI  yang  mengikat  setiap  orang  atau  badan, kemudian  Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern (PADG Intern) adalah peraturan pelaksana dari PBI maupun PDG.
13 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam ctk.10, UII Press, Yogyakarta, 2004, Hal. 14
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
Dalam  melakukan  pengaturan  terhadap  masalah-masalah  dalam  pelaksanan  QRIS,  Bank Indoensia  menetapkan  PADG  implementasi  QRIS,  sebagai  regulasi  pelaksana  dari  PBI  uang elektronik. Dalam pelaksanaan kebijakan QRIS telah diatur dalam PADG implementasi QRIS yang merupakan standar terhadap pengelolaan pembayaran dengan menggunakan uang non tunai berbasis kode-QR.  Regulasi  yang  telah  dikeluarkan  oleh  BI  sebagai  dasar  dalam  pelaksanaan  QRIS  di Indonesia dalam melakukan pembayaran berfungsi dalam memfasilitasi segala pembayaran dengan menggunaka kode-QR di Indonesia. Adanya QRIS merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi dalam segi pembayaran non tunai.
Standarisasi pembayaran dengan menggunakan kode-QR atau QRIS memperhatikan bahwa fasilitas  inovasi  teknologi pembayaran  tersebut  yang digunakan oleh pelaku  usaha, bank maupun konsumen  sangat  aman  dan  tidak  mengganggu  sistem  keuangan,  bahkan  implementasi  QRIS diusahakan  dapat  menstabilkan  perekonomian  di  era  digitalisasi.  Keberadaan  QRIS  sebagai pembayaran non tunai adalah merupakan fasilitasi jasa terhadap pembayaran dibidang ekonomi yang diciptakan dengan kemudahan, efeketif dan efisien dalam penggunaanya. 14
Keberadaan implementasi QRIS dan regulasi yang mengaturnya yakni PADG implementasi QRIS di Indonesia, bermula pada case Alipay dan Wechat sebagai alat pembayaran ilegal dengan menggunakan  kode-QR  sebagai  metode  pembayarannya.    Untuk  menanggapi case pembayaran ilegal yang dilakukan oleh Alipay maupun Wechat yang telah banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia,  Bank  Indonesia  mengeluarkan  inovasi  QRIS  sebagai  metode  pembayaran  non  tunai berbasis kode-QR yang didasari dengan regulasi yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
Inovasi  teknologi  QRIS  memiliki  harapan  terhadap  ekonomi  digital  yang  lemah  menjadi kuat  dalam  pengimplementasiannya  dimasyarakat  maupun  dalam  hal  regulasi  kebijakan.  QRIS merupakan standar kode-QR dalam melakukan pembayaran non tunai, hingga tahun 2022 tercatat 8,9  juta  yang  telah  menggunakan  QRIS,  dari  hasil  tersebut  BI  telah  mematok  sebagai  target pengguna QRIS yakni sebanyak 12 juta pelaku usaha/merchant. 15 Kemajuan cara dalam melakukan pembayaran  berbasis  digital,  sangat  berimplikasi  signifikan  terhadap  generasi  4.0  dalam menemukan  solusi  dalam  sistem  pembayaran  guna  memberikan  kemudahan  serta  kesederhanaan dalam  melakukan  proses  transaksi. 16 QRIS  sebagai  metode  transaksi  pembayaran  digital  di Indonesia telah mendapatkan jaminan oleh Otoritas  Jasa Keuangan (OJK) sebagai salah satu cara dalam  memberikan  rasa  percaya  kepada  masyarakat  serta  untuk  keefektivitas  dari  kinerja  QRIS dalam proses pembayaran secara digitalisasi.
Bank  Indonesia  yang  merupakan  lembaga  negara  yang  menetapkan  metode  pembayaran digital  melalui  QRIS,  selain  itu  pandangan  terhadap  kemudahan  dalam  menggunakan  QRIS merupakan salah satu cara untuk memberikan pengaruh terhadap masyarakat maupun pelaku usaha dalam  menggunakan  QRIS  sebagai  metode  pembayaran. 17 Bank  Indonesia  juga  melakukan
14 Wirabrata, A. (2016). Prospek Ekonomi Digital Bagi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Info Singkat Ekonomi Dan Kebijakan Publik, 8 (17), 13-16. h. 14
15 Indonesiabaik.id, QRIS!
Satu
QR Code untuk Seluruh Pembayaran, https://indonesiabaik.id/infografis/qris-satu-qr-code-untuk-seluruh-pembayaran
16 I Kadek Krisma, anak Agung Gede Agung, Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam trasnasksi elektronik dengan sistem pembayaran berbasis koed-QR, Jurnal Kertha Wicara, Vol 10, No 6, 2021, Hal 420
17 Luh Putu Mahyuni, I wayan Arta Setiawan, Bagaiamana QRIS menarik minat UMKM? Sebuah model untuk memahami intensi UMKM menggunakan QRIS, Jurnal Forum Ekonomi,Vol 23, No 4, 2021, Hal 742
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
pengelolaan transaski QRIS secara aman, hal ini diutamakan terhadap data pribadi pengguna QRIS baik  sebagai  konsumen  maupun  sebagai  pelaku  usaha.  Regulasi  yang  mengatur  penjaminan keamana transaksi melalaui QRIS terdapat pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang  Penyelenggaraan  Pemprosesan  Transaksi  Pembayaran.  Regulasi  tersebut  menempatkan PJSP untuk melakukan perlindungan data konsumen dengan baik.
Dengan  demikian  seluruh  kelelaian  dan  tindakan  yang  telah  dilarang  dapat dipertanggungjawabkan  pada  jalur  hukum.  Pengelolaan  keamanan  yang    baik  dapat  memberikan kepercayaan kepada pemegang QRIS oleh pelaku usaha maupun konsumen. Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen,  konsumen mendapatkan perlindungan dalam melakukan transaksi digital. Seluruh  PJSP  yang  melakukan  pembayaran  berbasis  kode-QR  baik  lokal  maupun  aisng,  wajib menggunakan  QRIS,  pelaksanaan  kewajiban  dalam  melakukan  transaski  melalui  QRIS  terdapat pada PADG No. 21/18/2019 terkait implementasi Standar Nasional QRIS. Dalam cara pembayaran melalui  QRIS,  seluruh  kode-QR  akan  terintegrasi  kepada  aplikasi  pembayaran  dan  hanya menggunakan satu kode-QR yakni QRIS terhadap merchant yang telah melakukan kerjasama dalam program pembayaran non tunai.
Terdapat manfaat bagi pengguna QRIS dalam melakukan pembayaran non tunai berbasis kode-QR,  yakni  bagi merchant adalah  dana  pembeli  langsung  masuk  keakun  pembeli,  praktis, mengurangi resiko terhadap peredaran uang palsu, tidak mempersiapkan uang nominal kecil sebagai bentuk  pengembalian  uang  konsumen  yang  lebih,  dan  transaski  tercatat  sehingga  memudahkan dalam melakukan pengecekan keuangan transaksi, adapun manfaat yang dirasakan oleh konsumen yakni, efektif dan efisien dalam melakukan pembayaran non tunai, tidak perlu membawa uang fisik dengan jumlah yang banyak, mengurangi potensi kehilangan uang.
Adapun  patokan  keamanan  atas  taransaski  penggunaan  QRIS  bagi  merchant  maupun konusman  telah  diatur  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  18/40/PBI/2016  tentang Penyelanggaran  Pemrosesan  Transaksi  Pembayaran.  Sehingga  dengan  adanya  regulasi  hukum tersebut,  pengguna  sebagai  konsumen  jasa  transaksi  digital  akan  dapat  terjamin  kepastian  hukum saat  menggunakan  QRIS  sebagai  metode  pembayaran  pada  merchant.  Akan  tetapi,  Keamanan mengacu  pada  bukti  kesiapan  Penyelenggara  Jasa  Sistem  Pembayaran  dalam  menyelenggarakan proses  transaksi  yang  aman  berupa  laporan  hasil  audit  dari  sistem  informasi  auditor  independen melalui  prosedur  pengendalian  pengamanan (security  control ).  Pendayagunaan  teknologi  inovasi membuthkan  langkah  preventif  dalam  menyiapkan  pencegahan  atas  potensi  penyalahgunaan penggunaan QRIS. 18 Seperti banyaknya case yang hingga kini belum terdapat penyelesaian secara kongkrit terhadap case-case pada saat melakukan pembayaran menggunakan QRIS.
Terdapat beberapa case yang hingga kini masih belum terselesaikan di konsumen pengguna QRIS, diantaranya pada saat melakukan pembayaran menggunakan QRIS, status pada pembayaran QRIS  oleh  konsumen  ‘’terpending’’,  akan  tetapi  saldo  pada  rekening  maupun  e-wallet  lainnya sebagai sumber pendanaan telah terpotong. Selain itu banyak terdapat pula kasus, pembayaran QRIS dengan stuatus pembayaran ‘’Berhasil’’, dengan keterangan saldo pada rekening maupun e–wallet sebagai sumber pendanaan telah terpotong, akan tetapi saldo pembayaran tersebut belum masuk ke pihak merchant. Kasus-kasus tersebut, banyak tidak selesai atas penggantian rugi dana konsumen.
18 Evelyn  Angelita,  Eka  AYu  Purnama,  Kajian  Perlindungan  E-Payment  berbasis  QR-Kode  dalam  E- Commerce, Jurnal penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora, Vol 4, No 1, 2020, Hal 31
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
Dan  tidak  terdapat  secara  rinci  penyelesaian  sengketa  dalam  kasus  yang  banyak  terdapat  dalam melakukan  pembayaran  melalaui  QRIS.  Sedangkan  pengguna  QRIS  yang  merupakan  konsumen memiliki hak yang telah dilindungi oleh Negara melalui Undang-Undang perlindungan Konsumen yang diantaranya telah lalai didapatkan oleh konsumen pengguna QRIS  adalah  :
1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonusmsi barang dan/atau jasa
2) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
3) Hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan,  dan  upaya  penyelesaian  sengketa perlindungan konsumen secara patut;
4) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
5) Hak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian,  apabila  barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
Shidarta  berpandangan  bahwa  sengketa  konsumen  merupakan  hal  yang  bersinggungan dengan pelanggaran hak-hak konsumen. 19 Menurut  Johanes  Gunawan,  perlindungan  hukum  yang diberikan  kepada  konsumen  dapat  digunakan  pada  saat  sebelum  berlangsung  suatu  kejadian  atau transaksi ( no conflict/pre purchase ) dan/atau dapat digunakan pada saat setelah berlangsung suatu kejadian  atau  transaksi  ( conflict/post  purchase ).  Perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  yang dapat dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi (no conflict/pre purchase ) dapat dilakukan dengan  cara legislation dan Voluntary  Self  Regulation . 20 Sedangkan  untuk  perlindungan  hukum terhadap konsumen pada saat setelah terjadinya transaksi ( conflict/post purchase ) dapat dilakukan melalui  jalur  Pengadilan  Negeri  (PN)  atau  diluar  Pengadilan  oleh  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen (BPSK) berdasarkan pilihan para pihak yang bersengketa. Perlindungan hukum terhadap konsumen  sangat  dibutuhkan,  dikarenakan  masyarakat  dengan  kedudukan  konsumen  mengalam perbedaan  kepentingan,  sehingga berada  pada  posisi  lemah.  Dengan  adanya  perlindungan  hukum bagi konsumen, diharapkan dapat memberikan kedudukan hukum yang seimbang antara konsumen dengan pelaku usaha maupun penyedia jasa.

## KESIMPULAN
Adapun kesimpulan yang dapt ditarik adalah konsumen yang telah mengalami kerugian dalam melakukan pembayaran menggunakan QRIS dalam hal ini pembayaran dengan status ‘’terpending’’, akan  tetapi  saldo  pada  sumber  pendanaan  pembayaran  QRIS  telah  terpotong.  Hingga  kini  belum terdapat solusi yang dapat diberikan bagi e-wallet, maupun bank terhadap transaksi demikian, sehingga kerugian yang dialami konsumen pengguna QRIS dapat mengupayakan perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan QRIS sebagai transaski pembayaran dapat menempuh jalur Pengadilan Negeri (PN) atau melalui nonlitigasi ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
19 Niru  Anita  Sinaga,  Nunuk  Sulisrudatin,  Pelaksanaan  perlindungan  konsumen  di  Indonesia,  Jurnal ilmiah Hukum Dirgantara, Vol 5, No 2, 2015,Hal 82
20 Johanes  Gunawan,  Hukum  Perlindungan  Konsumen,  Bandung:  Universitas  Katolik  Parahyangan, 1999, hal. 3
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023

## DAFTAR REFERENSI
Budiarto, E-commerce Meningkatkan Efisiensi, Jurnal Hukum Bisnis, Volume XVIII, No. 18, 2002 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, 2008 Evelyn  Angelita,  Eka  AYu  Purnama,  Kajian  Perlindungan  E-Payment  berbasis  QR-Kode  dalam  E- Commerce, Jurnal penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora, Vol 4, No 1, 2020 Gabriella Junita, Lastuti Abubakar, Tri Handayani, Analisis peraturan pengguna QRIS sebagai kanal pembayaran  pada  praktik UMKM  dalam  rangka  mendorong perkembangan  ekonomi digital, Jurnal ACTA COMITAS, Vol 06, No 03, 2021
I Kadek Krisma, anak Agung Gede Agung, Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam trasnasksi elektronik dengan sistem pembayaran berbasis koed-QR, Jurnal Kertha Wicara, Vol 10, No 6, 2021
Johanes Gunawan, Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 1999 Luh Putu Mahyuni, I wayan Arta Setiawan, Bagaiamana QRIS menarik minat UMKM? Sebuah model untuk memahami intensi UMKM menggunakan QRIS, Jurnal Forum Ekonomi,Vol 23, No 4, 2021
Nindi  Anindya  Putri,  Pelaksanaan  Penggunaan  Quick  Response  Code  (Kode  QR)  untuk  Sistem Pembayaran  Berdasarkan  Peraturan  Anggota  Dewan  Gubernur  Nomor  21/18/PADG/2019 tentang  Implementasi  Standar  Nasional  Quick  Response  Code  untuk  Pembayaran  di  Kota Semarang, (Skripsi Universitas Negeri Semarang), Semarang, 2020
Niru  Anita  Sinaga,  Nunuk  Sulisrudatin,  Pelaksanaan  perlindungan  konsumen  di  Indonesia,  Jurnal ilmiah Hukum Dirgantara, Vol 5, No 2, 2015
Pratama. E-Commerce E-Business Dan Mobile Commerce. Bandung: Informatika, 2015
Purnama  Ramadani,  Khairina  Tambunan,  Tryana  Ramadhany,  Dampak  Penggunaan  QRIS  terhadap kepuasan Konsumen sebagai alat transaksi, Jurnal Ulil Albab, Vol 1, No 2,2022
Rifka  Al-falah,  et  al,  Analisis  Perbandingan  Keberhasilan  UMKM  Sebelum  dan  Saat  menggunakan Quick  Response  Indonesian  Standard  di  Kota  Pematang  Siantar,  Jurnal  Ekonomi Pembangunan, Vol 3, No 2, 2021
Rifqi  Alfalah,  Pinondang  Nainggolan,  Pawer  Darasa,  analisis  perbandingan  keberhasilan  UMKM sebelum dan saat menggunakan QRIS di Kota Pematang Siantar, Jurnal Ekuilnomi, Vol 3, No 2, 2021
Sri  Redjeki  Hartono,  makalah  Aspek-aspek  Hukum  Perlindungan  Konsumen  dalam  buku  Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
Sriekaningsih, A, QRIS dan Era Baru Transaksi Pembayaran 4.0.Jkaarta,  Penerbit Andi, 2020 Wirabrata,  A.  Prospek  Ekonomi  Digital  Bagi  Peningkatan  Pertumbuhan  Ekonomi.  Info  Singkat Ekonomi Dan Kebijakan Publik, 8 (17), 2016.