## PERLINDUNGAN HUKUM PASAR TRADISIONAL DI SURAKARTA

## Handoyo

## Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta
Abstract
T his article is the result of research that answers the problems factors occurring between traditional and modern markets in Surakarta and the formulation of a model settlement of the problem. This study is exploratory research with the Juridical Sociological Approach. Legally, this study refers to the legislation on the protection of WUDGLWLRQDOPDUNHWVZKLOHVRFLRORJLFDOO\WKLVVWXG\UHIHUVWRWKHHৼHFWLYHQHVVRIWKHDSSOLFDWLRQ and the problems that occur at the sites. This study uses literature study and interviews ZLWK R৽FLDOV RI WKH 'HSDUWPHQW RI 0DUNHW 0DQDJHPHQW DQG 7UDGLWLRQDO 0DUNHW 7UDGHUV were selected through purposive sampling in the city of Surakarta. The research location in Surakarta is by selecting 17 (seventeen) common market as a sample representing other PDUNHWV7KHFRQFOXVLRQRIWKLVUHVHDUFKLVWKHUHDUHWZRIDFWRUVWKDWFDXVHFRQÀLFWLQWKH traditional market Surakarta. First, the existence of violations of the rules in the Regulation No. 5/2011 on the structuring and development of shopping centers and modern stores which UHVXOWHGLQFRQÀLFWVEHWZHHQWUDGLWLRQDOPDUNHWWUDGHUVDVZHOODVZLWKWKHSHRSOHDURXQG
Second, the superior and inferior elements generate a gap (the gap) between traditional DQGPRGHUQPDUNHWDQGOHDGWRFRQÀLFW$SUHYHQWLYHPHWKRGLVXVHGWRUHVROYHWKHFRQÀLFW between the traditional and modern markets is a modern market must comply with applicable UHJXODWLRQVVHOOLQJPHUFKDQGLVHZLWKGLৼHUHQWW\SHVLQWKHWUDGLWLRQDOPDUNHWVKDYHDJRRG working relationship with traditional traders and small traders around, and limiting the hours of operation , While repressive ie closing places of business when it has not been complied with in the establishment of the modern market.
Keywords: Legal protection, the traditional market, modern market

## Abstrak
A rtikel  ini  merupakan  hasil  dari  penelitian  yang  menjawab  faktor-faktor  terjadinya permasalahan antar pasar tradisional dan pasar modern di Surakarta dan perumusan model penyelesaian masalah tersebut. Penelitian ini adalah penelitian eksploratori dengan Pendekatan Yuridis Sosiologis. Secara yuridis, penelitian ini mengacu pada peraturan perundang-undangan  tentang  perlindungan  pasar  tradisional,  sementara  secara  sosiologis SHQHOLWLDQLQLPHQJDFXSDGDHIHNWL¿WDVSHQHUDSDQGDQSHUPDVDODKDQ\DQJWHUMDGLGLORNDVL penelitian. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan  wawancara kepada pejabat Dinas  Pengelolaan  Pasar  dan  Pedagang  Pasar  Tradisional  yang  dipilih  melalui  purposive sampling di wilayah Kota Surakarta.  Lokasi penelitian di kota Surakarta dengan memilih 17  (tujuh  belas)  pasar  umum  sebagai  sample  yang  mewakili  pasar  yang  lain.  Dari  hasil SHQHOLWLDQ GLGDSDW NHVLPSXODQ GLGDSDW GXD IDNWRU \DQJ PHQ\HEDENDQ NRQÀLN GL SDVDU tradisional Surakarta. Pertama,  adanya pelanggaran aturan-aturan dalam Perda No 5/2011 tentang penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko modern yang mengakibatkan WHUMDGLQ\DNRQÀLNDQWDUSHGDJDQJSDVDUWUDGLVLRQDOPDXSXQGHQJDQZDUJDPDV\DUDNDWVHNLWDU Kedua,  adanya unsure superior dan inferior yang menimbulkan gap (kesenjangan) antara SDVDU PRGHUQ GDQ SDVDU WUDGLVLRQDO GDQ PHQJDNLEDWNDQ WHUMDGLQ\D NRQÀLN &DUD SUHYHQWLI \DQJ GLJXQDNDQ XQWXN PHQ\HOHVDLNDQ NRQÀLN DQWDUD SDVDU WUDGLVLRQDO GDQ SDVDU PRGHUQ adalah pasar modern  harus mematuhi peraturan yang berlaku,  menjual barang dagangan dengan  jenis  berbeda  di  pasar  tradisonal,  memiliki  hubungan  kerja  yang  baik  dengan pedagang pasar tradisional dan pedagang kecil disekitarnya, dan membatasi jam operasional.
Sedangkan secara represif yaitu menutup tempat usaha ketika belum memenuhi ketentuan dalam pendirian pasar modern.

## Kata kunci: Perlindungan hukum, pasar tradisional, pasar modern

## Pendahuluan
Pasar merupakan sebuah tempat berkumpulnya para penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli. Pada jaman dahulu, pasar tradisional merupakan satu-satunya tempat dimana masyarakat  dari  berbagai  kalangan  bertransaksi  dan  berbelanja  keperluan  sehari-hari.  Hal tersebut menjadikan pasar tradisional sebagai ikon perekonomian masyarakat, karena dinilai mampu meleburkan tingkat kesenjangan sosial antar masyarakat, baik kalangan atas, menengah maupun  bawah  yang  memiliki  kepentingan  dan  tujuan  yang  sama.  Selain  itu,  keberadaan pasar tradisional dinilai lebih merakyat dibandingkan pasar modern, karena pasar tradisional akan lebih banyak menyerap dan memberdayakan sumber daya manusia masyarakat sekitar, sehingga secara tidak langsung hal tersebut akan menunjang perekonomian masyarakat sekitar.
Akan tetapi, apabila diamati secara terperinci saat ini keberadaan pasar tradisional sedang dalam keadaan yang mengkhawatirkan dengan berbagai persoalan yang ada di dalamnya baik secara  internal  maupun  eksternal.  Permasalahan  internal  yang  sering  dijumpai  yaitu  kondisi bangunan pasar yang cenderung terlihat mengkhawatirkan dengan minimnya fasilitas umum seperti  jumlah  toilet  dan  WC,  kurangnya  sistem  keamanan  yang  mengakibatkan  banyaknya pencopet  atau  pencuri  kendaraan,  jumlah  penerangan  yang  sangat  kurang,  dan  akses  jalan yang kurang teratur. Di samping itu, pola pemikiran para pedagang dan manajemen pasar yang masih tradisional mengakibatkan pasar tradisional tertinggal dari pasar modern. Sementara itu, persoalan eksternal yang terjadi yaitu pesatnya pertumbuhan pasar modern menjadikan pasar tradisional semakin terpinggir. Keberadaan pasar modern seperti mal, supermarket dan pusat perbelanjaan lainnya akan mengalahkan eksistensi pasar tradisional tersebut.
Secara rasional, konsumen akan lebih memilih tempat belanja yang bersih, besar, aman, bangunan yang megah serta fasilitas yang lebih modern dan canggih. Menurut Usman Hidayat salah  satu  hal  yang  menyebabkan  terus  berkembangnya  pasar  modern  sekaligus  mematikan pasar tradisional adalah preferensi konsumen. Faktor  preferensi konsumen dalam mengalihkan tempat belanja dari pasar tradisional ke pasar modern memang dipandu oleh pilihan rasional, yaitu harga yang lebih rendah, lebih terjaminnya kualitas atas barang yang dibeli, dan tempat yang lebih nyaman. 1
Saat ini, keberadaan pasar tradisional semakin mengalami penurunan dengan banyaknya jumlah pasar modern. Berdasarkan data dari Kementerian Perindusrian (Kemenpeerin) pada tahun 2007 dan Kementrian Perdagangan (Kemendag) pada tahun 2011 jumlah pasar tradisional di Indonesia mengalami penurunan cukup drastis dari tahun 2007-2011. Pada tahun 2007, jumlah pasar tradisional di Indonesia mencapai 13.450. Namun, pada tahun 2011, jumlahnya tinggal 9.950 “Jumlah Pasar tradisional berkurang lebih dari 3 ribu selama periode 2007-2011. Pada waktu yang bersamaan, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) juga merilis kenaikan MXPODKUHWDLOPRGHUQ\DQJFXNXSVLJQL¿NDQWDKXQ.HQDLNDQQ\DKDPSLUULEXUHWDLO modern. Lambat laut pasar tradisional makin terpuruk dan dilibas oleh pasar modern demikian dinyatakan oleh  Tino Rahardian (Sekjen IKAPPI). 2 Sementara itu, jumlah pasar tradisional di 6XUDNDUWDMXJDWHODKPHQJDODPLSHQXUXQDQ\DQJVLJQL¿NDQPHQXUXW)DX]L6XNUL-RJORVHPDU 19 November 2015)  Data pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kota Surakarta (BPMPT)  sejak tahun 2006 sampai dengan 2012 jumlah minimarket di Surakarta telah mencapai
1 Usman Hidayat, Preferensi Konsumen: Strategi Pengembangan Pasar Tradisional, Institute for Develop- ment of Economics and Finance (INDEF), Jakarta-IndonesiaISSN: 1410-2625, Volume 9 Nomor 2, April 2008
2 http://www.neraca.co.id/article/38397/ikappi-uu-perdagangan-lemahkan-pasar-tradisional
48. Sementara itu, dari tahun 2012 sampai 2015 telah  mencapai 70 minimarket.  Pada saat ini terdapat  19  minimarket  yang  sedang  mengantre  untuk  mengajukan  perizinan. 3 Hal  tersebut berbanding terbalik dengan minimnya jumlah pasar tradisional di Surakarta yakni jumlah total sebanyak 44 (empat puluh empat) pasar tradisional.
Untuk menjaga eksistensi pasar tradisional agar tetap eksis dan tidak kalah saing dengan pasar  modern  diperlukan  sebuah  instrument  yang  dapat  mengurus  dan  mengelola  tatanan pasar tradisional yaitu instrument hukum. Dalam instrument ini, diperlukan suatu komitmen, kemauan, tanggung jawab dan political will pemerintah dan Negara. Menurut Jimly Asshiddiqie bahwa dalam konsep negara hukum kesejahteraan, negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi oleh rakyat banyak. Pemikiran demikianlah yang menjadikan legalisasi bagi penganut negara intervensionis pada abad  20. Dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dan masyarakat kehadiran negara perlu dan bahkan harus melakukan intervensi. 4
Pada  hakekatnya  penciptaan  hukum  adalah  sebagai  suatu  sarana  atau  instrumen  untuk mengatur hak-hak serta kewajiban-kewajiban subyek hukum. Namun pada perkembangannya hukum  juga  mempunyai  yang  lebih  yaitu  fungsi  perlindungan.  Hukum  berfungsi  sebagai perlindungan  kepentingan  manusia.  Hukum  berfungsi  sebagai  perlindungan  kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan menurut Sudikno Mertokusumo. 5
Dengan perkembangan zaman, hukum memiliki fungsi yang lebih luas dalam masyarakat. Keberadaan hukum  tidak hanya mengatur hak-hak dan kewajiban manusia, namun juga mampu menjadi pelindung yang berperan untuk melindungi segala kepentingan manusia.

## Rumusan Masalah
1.  Apa sajakah alasan terjadinya permasalahan antar pasar tradisional dan pas ar modern di Surakarta?
2.  Bagaimanakah model penyelesaian kasus hukum tersebut?

## Metode Penelitian
Penelitian  dalam  penulisan  ini  merupakan  jenis  penelitian  eksploratori  yaitu  untuk mengungkap dan memperoleh pandangan baru tentang gejala atau permasalahan yang terjadi di suatu tempat yang nantinya dapat digunakan untuk merumuskan hipotesis dalam penelitian. Pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu berfungsi untuk mengkaji masalah yang terjadi dimasyarakat atau penerapannya dalam kenyataan kemudian mengkaitkannya dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Dapat dijadikan arahan untuk menganalisa gejala hukum yang timbul dan kemudian hasil pembahasan yuridis tersebut akan diarahkan pada aspek sosiologis. 6 Secara yuridis, penelitian ini mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang perlindungan pasar WUDGLVLRQDOVHPHQWDUDVHFDUDVRVLRORJLVSHQHOLWLDQLQLPHQJDFXSDGDHIHNWL¿WDVSHQHUDSDQGDQ permasalahan yang terjadi di lokasi penelitian.
Penelitian ini menggunakan metode: a) interview (wawancara) yaitu dengan mewawancara langsung pihak-pihak yang terkait dalam persoalan ini, yaitu pejabat Dinas Pengelolaan Pasar dan  Pedagang  Pasar  Tradisional  yang  dipilih  melalui purposive sampling di  wilayah  Kota Surakarta. b) Study pustaka yaitu dengan melihat dan mengkaji data-data kepustakaan dengan tujuan untuk membandingkan dan melengkapi data-data yang ada dalam jurnal, artikel, buku, dan dokumen ilmiah terkait dengan penelitian yang dibahas.
3 M Fauzi Sukri, Pasar Minimarket,Joglosemar,19 November 2015
4 Jimly Assiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia, , Ja- karta , PT Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 223
5 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar,Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm 140
6 %DPEDQJ:DOX\R3HQHOLWLDQ+XNXP'DODP3UDNWHN6LQDU*UD¿ND-DNDUWDKDO
Penelitian  ini  mengambil  sampel  di  kota  Surakarta  dengan  memilih  17  (tujuh  belas) pasar umum sebagai sample yang mewakili pasar yang lain. Hal ini dikarena pasar tradisional merupakan  icon  perekonomian  masyarakat  di  Surakarta  dan  sebagian  besar  masyarakatnya memperoleh  penghasilan  dari  pasar  tradisional.    Selain  itu,  Surakarta  merupakan  kota  yang strategis  dan  dinamis  yang  mana  banyak  ilmuan  maupun  praktisi  yang  berani  mengajukan kritikan secara tegas mengenai kebijakan pemerintah terhadap peraturan hukum pasar tradisional.

## Hasil dan Pembahasan

## 1.  Perlindungan Hukum
Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang mayoritas penduduknya adalah pedagang. Berdasarkan data terdapat 44 (empat puluh empat) pasar tradisional yang saat ini masih aktif EHURSHUDVLGL6XUDNDUWD0DVLQJPDVLQJSDVDUPHPLOLNLNODVL¿NDVLWHUVHQGLUL\DNQLEHUGDVDUNDQ jenis  dagangannya,  pasar  tradisional  dibedakan  menjadi  dua  yaitu  pasar  umum  dan  pasar NKXVXV3DVDUWUDGLVLRQDOGLNODVL¿NDVLNDQPHQMDGLJRORQJDQ\DLWXNHODV,NHODV,,GDQNHODV III. Masing-masing bentuk pasar tradisional yaitu sebagai berikut:
Tabel 4.1. Nama Pasar,Kelas dan Lokasi
No. PASAR KELAS ALAMAT PASAR (1) (2) (3) (3) 1 Legi I A Jl. Jend S Parman, Banjarsari (0271 669560) 2 Klewer I A Jl. Dr. Rajiman, Pasar Kliwon (0271 635933) 3 Singosaren I A Jl. Gatot Subroto, Serengan (0271 631770) 4 Gede I A Jl. Jend Urip Sumoharjo, Jebres (0271 635058) 5 Nusukan I A Jl. Kapten P Tendean, Banjarsari 6 Nongko I A Jl. RM Said, Banjarsari 7 Harjodaksino I B Jl. Kom. Yos Sudarso, Serengan 8 Jongke I B Jl. Dr. Rajiman, Laweyan 9 Notoharjo I B Jl. Serang, Semanggi, Pasar Kliwon 10 Taman  Pasar  Burung  dan Ikan Hias Depok I B Jl. Balekambang Lor, Banjarsari 11 Ngudi Rejeki Gilingan I B Jl. A.Yani Banjarsari 12 Gading II A Jl. Veteran, Pasar Kliwon 13 Rejosari II A Jl. Sindunatan, Jebres 14 Pucangsawit II A Jl. Ir. Juanda Pucangsawit Jebres 15 Purwosari II A Jl. Brigjend Slamet Riyadi, Laweyan 16 Panggungrejo II A Jl. Panggungrejo Jebres 17 Ngarsopuro II A Jl. Ronggowarsito 18 Sidodadi II A Jl. Brigjend Slamet Riyadi, Kleco, Laweyan 19 Cinderamata II A Barat Alun - Alun Utara 20 Ayu Balapan II A Jl. Monginsidi, Banjarsari 21 Mojosongo II A Jl. Brigjend Katamso, Jebres 22 Ledoksari II A Jl. Jend. Urip Sumoharjo. Jebres 23 Kadipolo II A Jl. Dr. Rajiman, Laweyan 24 Tanggul II B Jl. RE Martadinata, Jebres 25 Kabangan II B Jl. Dr. Rajiman, Laweyan
No. PASAR KELAS ALAMAT PASAR (1) (2) (3) (3) 26 Penumping II B Jl. Sutowijoyo, Laweyan 27 Ayam II B Jl. Serang, Semanggi, Pasar Kliwon 28 Kliwon II B Jl. Kapten Mulyadi, Pasar Kliwon 29 Jebres II B Jl. Prof W.Z. Yohanes, Jebres 30 Kembang II B Jl. Dr Rajiman, Laweyan 31 Mebel II B Jl. A. Yani, Jebres 32 Triwindu II B Jl. Diponegoro, Keprabon, Pasar Kliwon 33 Ngemplak III A Jl. A. Yani, Jebres 34 Bangunharjo III A Jl. K.S. Tubun, Banjarsari 35 Sidomulyo III A Jl. S. Parman, Banjarsari 36 Elpabes III A Jl. R Saleh Banjarsari 37 Sangkrah III A Barat Stasiun KA Sangkrah, Pasar Kliwon 38 Tunggulsari III A Jl. Untung Suropati, Pasar Kliwon 39 Jurug III A Jl. KH Maskur, Jebres 40 Mojosongo P III B Jl. Sibela, Mojosongo, Jebres 41 Ngumbul III B Jl. RM Said, Banjarsari 42 Bambu III B Jl. Tentara Genie Pelajar Nusukan Banjarsari 43 Besi III B Jl. Serang, Semanggi, Pasar Kliwon 44 Joglo III B Jl. Kol Sugiyono Kadipiro Banjarsari
Segala  bentuk  peraturan  perundang-undangan  akan  ditetapkan  oleh  pemerintah  daerah. Maka dari itu, segala bentuk kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah haruslah sesuai dengan kebutuhan  dan  kepentingan  masyarakat.  Dengan  demikian,  keberadaan  pasar  tradisional membutuhkan  perlindungan  hukum  dari  pemerintah.  Segala  bentuk  perlindungan  hukum  di pasar tradisional di Surakarta yaitu sebagai berikut:

## 2.  Perlindungan Hukum Preventif a.  Produk Perlindungan
Penetapan  perlindungan  hukum  preventif  bertujuan  untuk  melindungi  keberadaan pasar  tradisional  di  Surakarta.  Aturan-aturan  Hukum  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah Pusat yaitu meliputi: UU No. 14 Tahun 2014, Perpres RI No. 112 Tahun 2007, Permendag RI 56/M-DAG/PER/9/2014,Permendagneg No. 70/M-DAG/PER/12/2013, dan Permendagneg RI No 20 Tahun 2012. Sedangkan aturan-aturan hukum yang ditetapkan di kota Surakarta yaitu mencakup Perda  Kota Surakarta No 5 Tahun  2011, Perda Kota Surakarta No 1 Tahun 2010, Peraturan Walikota Surakarta No 3 Tahun 2013, Peraturan Walikota  Surakarta  No  17-A  Tahun  2012,  Surat  Edaran  (SE)  Walikota  Surakarta  No 510/1519.
Berdasarkan data penelitian di lapangan, terdapat beberapa perlindungan hukum yang diperoleh pasar tradisional di Surakarta yaitu antara lain:
1)  Meningkatkan kualitas bangunan dan pengelompokan masyarakat;
2)  Memberikan kemudahan akses perijinan dan perlindungan standarisasi pelayanan.
3)  Memberikan kepastian hukum bagi pelaku pasar;
4) Memberikan  hak  dan  kebebasan  yang  sama  bagi  semua  pedagang  untuk memanfaatkan pasar dan mengembangkan usaha.
Bentuk  perlindungan  hukum  tersebut  berupaya  untuk  memberdayakan  pasar tradisional sebagai ikon perekonomian bagi masyarakat dan juga untuk mempertahankan akuntabilitas pasar tradisional di kota Surakarta.

## b. Implementasi Perlindungan Hukum Preventif
Untuk  menerapkan  aturan-aturan  perlindungan  hukum  preventif,  pemerintah mencanangkan  beberapa  program  guna  menunjang  keberhasilan  perlindungan  hukum preventif tersebut, yaitu:
1) Revitalisasi dan Rehabilitasi Pasar Tradisional
Program  revitalisasi  pasar  tradisional  di  kota  Surakarta  bertujuan  untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomian rakyat. Hal ini dikarenakan pasar tradisional  merupakan  ujung  tombak  penghasilan  masyarakat  Surakarta,  sehingga segala sesuatu dapat berubah apabila pasar tradisioanl mengalami penurunan.
Program-program  di  Pemerintah  Kota  Surakarta  yang  sudah  diprogramkan NKXVXVQ\D XQWXN SHUOLQGXQJDQ SDVDU WUDGLVLRQDO PHOLSXWL SURJUDPSURJUDP ¿VLN PDXSXQ QRQ ¿VLN 8QWXN SURJUDP ¿VLN EHUNDLWDQ GHQJDQ SHPEHUGD\DDQQ\D GDQ pengelolaanya,  terdapat  program  revitaliasi  dan  rehabilitasi  pasar  dalam  rangka SHQJHPEDQJDQ¿VLNSDVDUDJDUPHQMDGLUHSUHVHQWDWLI
Berdasarkan  data  yang  diperoleh,  DPP  telah  melakukan  revitalisasi  pada  17 (tujuh belas)  bangunan pasar  tradisional untuk  meningkatkan daya saing  pedagang kecil pada akhir tahun 2015. Berikut data revitalisasi pasar tradisional pada periode tahun 2006-2015
Tabel. 4.2. Revitalisasi Pasar Tradisional Kota Surakarta Tahun 2006-2015 No Tahun Nama Pasar 1 2006 Nusukan, Klithikan Notoharjo, Mojosongo, Kembang 2 2007 Sidodadi 3 2008 Gading, Ngarsopuro 4 2009 Triwindu, Pucangsawit, Panggungrejo 5 2010 Ayu tahap I, Legi 6 2011 Ayu tahap II 7 2012 Taman Pasar Burung dan Ikan Depok, Turisari (Nongko) 8 2013 Gilingan, Kliwon, Elpabes 9 2014 Pasar Tanggul Tahap I 10 2015 Pasar Tanggul Sumber : Dinas Pengelolaan Pasar 2015
2) Pembinaan dan pelatihan
Pembinaan dan pelatihan kepada para pedagang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pedagang dalam manajemen pemasaran, penataan barang dagangan dan cara melayani konsumen secara ramah.
3HPELQDDQGDQSHODWLKDQPHUXSDNDQSURJUDPQRQ¿VLN3HPELQDDQGDQSHODWLKDQ kepada  pedagang  sehingga  pelaku  pasar  lebih  ahli  dan  memiliki  keahlian  dalam bidang kewirausahaan. 7
7 Erni, Susiatun, Ka Si Evaluasi , Pelaporan dan Pengendalian DPP Kota Surakarta.
Program ini berlangsung sekali dalam setahun yang diselenggarakan oleh Dinas Pengelolaan Pasar. Akan tetapi,  jumlah yang ikut dalam kegiatan ini masih sedikit karena  anggaran  dana  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  belum  mencukupi  untuk pelatihan  semua  pedagang  pasar.  Berdasarkan  data  yang  diperoleh,  anggaran  yang ditetapkan oleh pemerintah setiap tahunnya hanya mencakup untuk 100 pedagang saja, hal itumasih sangat jauh dengan jumlah keseluruhan pedagang di pasar tradisional.

## b.  Legalisasi Usaha dan Tempat
Lokasi dagang di pasar tradisional di bedakan menjadi 3 yaitu kios, los dan oprokan. Masing-masing penetapan dilakukan sesuai perda dalam UU dengan syarat-syarat tertentu. Bagi pemilik kios dan los maka wajib memiliki SHP (Surat Hak Penetapan). Penerbitan SHP  dan  KTTP  (Kartu  Tanda  Pengenal  Pedagang)  ini  merupakan beschikking dari pemerintah Surakarta yang isinya mencakup hak dan kewajiban pedagang.
Penerbitan  SHP  dan  KTTP  hanya  ada  di  kota  Surakarta,  sementara  berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2012 Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional bahwa pedagang yang memanfaatkan tempat usaha harus memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
8QWXN3URJUDPQRQ¿VLNODLQQ\D\DLWXVHEXDKSURJUDPWHQWDQJNHSDVWLDQDWDXOHJDOLWDV usaha  pedagang  dalam  bentuk  pemberian  SHP  dan  KTTP  kepada  seluruh  pedagang  di pasar. 8

## c.  Kebijakan Pendirian Pasar Modern
Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta mengenai pendirian pasar modern yaitu sesuai dengan  Perda  No  1 Tahun  2011  yang  mengatur  tentang  pendirian  pasar  modern  terkait dengan jarak, zonasi dan jenis dagangan.
Sesuai dengan perda No 5/2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, di antaranya minimarket wajib berjarak minimal 500 meter dari pasar tradisional.  Perizinan  pembangunan  minimarket  baru  wajib  dilengkapi  izin  usaha  toko modern (IUTM).

## 3.  Perlindungan Hukum Represif
Segala bentuk perlindungan para pedagang di pasar tradisional telah ada dalam Perda. Hal tersebut  tidak  terkecuali  untuk  izin  pencabutan  surat  hak  yang mana  akan  diberikan  kepada pihak yang menggunakan kios/ took dan / los di pasar. Berdasarkan penelitian bahwa surat hak tersebut berupa Surat Hak Penempatan (SHP) yang telah disusun dalam Perda No 1 Tahun 2010 Pasal 27 mengenai   tentang Pencabutan dan Penarikan SHP pada pasal 1.
Apabila Hak Penempatan tempat pedagang dicabut, maka mereka tidak memiliki hak untuk melawan atau keberatan atas tindakan Dinas Pengelolaan Pasar. Sementara bentuk sanksi yang akan diterima yaitu berupa teguran tertulis dan lisan selama tiga kali, kemudian pencabutan SHP dan/atau KTPP dan terakhir pengosongan tempat berdagang.

## 4.  Perlindungan Fungsional
Bentuk  perlindungan  pasar  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Pengelolaan  Pasar  yaitu  sebagai berikut:
a.  Kebersihan Pasar
Aturan menjaga kebersihan pasar telah diatur dalam pasal 34 Perda No 1 Tahun 2010 yang  menyatakan  bahwa  Dinas  bertanggung-jawab  untuk  menciptakan  kebersihan  dan keindahan  lingkungan  pasar.  Selain  itu,  untuk  menjaga  keamanan  dan  ketertiban  maka
8 Erni, Susiatun, Ka Si Evaluasi , Pelaporan dan Pengendalian DPP Kota Surakarta.
diterbitkanlah SOP (Standar Operasional Pelayanan) mengenai keamanan dan ketertiban oleh Walikota.
b. Keamanan Dan Ketertiban Pasar
Menjaga keamanan dan ketertiban pasar merupakan komponen penting dikarenakan untuk  menjaga  kestabilan  dan  kenyamanan  bagi  para  pedagang  dan  pembeli  dalam bertransaksi di pasar. Hal ini telah diatur dalam pasal 34 Perda No 1 Tahun 2010. Selain itu, hal tersebut juga tercantum dalam SOP mengenai keamanan dan ketertiban.
c. Penyelenggaraan Air Bersih Dan Penerangan
Dinas  perlu  memberikan  penyediaan  air  bersih  dan  penerangan  untuk  memelihara infrastruktur pasar tradisional. Bentuk fasilitas yang menunjang program ini  yaitu seperti pengadaan lampu dan alat-alat listrik lainnya.

## .RQÀLN3DVDU7UDGLVLRQDOGDQ3DVDU0RGHUQ
1. .RQÀLN3HQGLULDQ3DVDU0RGHUQ
%DQ\DNQ\DSDVDUPRGHUQ\DQJWHODKEHUGLULGLNRWD6XUDNDUWDPHPXQFXONDQNRQÀLNDQWDU pasar  tradisional  dan  pasar  modern.  Hal  tersebut  dikarenakan  pendirian  pasar  modern  yaitu minimarket tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku yaitu seperti ijin operasional GDQMDUDNGHQJDQSDVDUWUDGLVLRQDO6DODKVDWXNRQÀLN\DQJWHODKWHUMDGL\DLWXDQWDUDPLQLPDUNHW di daerah Stasiun Balapan dengan pedagang pasar Ayu Balapan seperti yang telah diberitakan dibeberapa media selama ini.
)DNWRUIDNWRU3HQ\HEDE.RQÀLN
a. Yuridis Normatif
%HQWXN\XULGLVQRUPDWLYH\DQJPHQ\HEDENDQNRQÀLNDQWDUSDVDUWUDGLVLRQDOGDQSDVDU modern yaitu tidak ditaatinya ketentuan Perda No 5/2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Bahwa sesuai dengan ketentuan Perda No 5/2011 mensyaratkan semua ritel modern termasuk minimarket, harus berjarak minimal 500 meter dari  pasar  tradisional.  Namun  kenyataannya  masih  banyak  ditemukan  minimarket  yang jaraknya kurang dari 500 meter.
Bagi minimarket yang hendak beroperasi 24 jam, maka posisinya harus terletak di jalan nasional dan jalan provinsi. Selain itu, minimarket yang beroperasi selama 24 jam juga harus terletak di lingkup Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan berada di  kawasan  Rumah  Sakit.  Sehingga  ketika  aturan-aturan  tersebut di  langgar  maka  akan PHQLPEXONDQNRQÀLNDQWDUNHGXDEHODKSLKDN\DNQLSDVDUWUDGLVLRQDOGDQSDVDUPRGHUQ
b. Sosiologis
.RQÀLNVRVLDOWLPEXONDUHQDPDV\DUDNDWWHUGLULDWDVVHMXQODKNHORPSRNVRVLDO\DQJ mempunyai  karakteristik  yang  berbeda  satu  sama  lain.  Masyarakat  tersusun  dalam kelompok dan strata sosial yang berbeda-beda. 9
Apabila diamati secara mendalam jelas terlihat bahwa keberadaan pasar tradisional terlihat  lebih  lemah  ketika  dihadapkan  langsung  ( head to head) dengan  pasar  modern. 7LPEXOQ\D NRQÀLN DQWDU SDVDU WUDGLVLRQDO GDQ SDVDU PRGHUQ GLNDUHQDNDQ DGDQ\D pertentangan kepentingan. Adanya kesenjangan antara superior dan inferior yang lama- kelamaan nantinya akan memperbesar gap (kesenjangan) antara pasar modern dan pasar WUDGLVLRQDO6HKLQJJDKDOLWXDNDQPHPSHUEHVDUSRWHQVLWLPEXOQ\DNRQÀLN
9 :LUDZDQ.RQÀLNGDQ0DQDMHPHQ.RQÀLNWHRUL$SOLNDVLGDQ3HQHOLWLDQ6DOHPED+XPDQLNDKOP

## 3HQ\HOHVDLDQ.RQÀLN3DVDU7UDGLVLRQDOGDQ3DVDU0RGHU
1. 0RGHO3HQ\HOHVDLDQ.RQÀLN
&DUDSHQ\HOHVDLDQNRQÀLNDQWDUDSDVDUWUDGLVLRQDOGDQSDVDUPRGHUQGLNODVL¿NDVLNDQPHQMDGL dua bagian yaitu secara preventif dan persuasive. Secara preventif masyarakat diarahkan untuk menaati semua peraturan dan tidak melakukan pelanggaran.
%HUGDVDUNDQ SHQHOLWLDQ EHEHUDSD NRQÀLN \DQJ PXQFXO GDSDW GLVHOHVDLNDQ GHQJDQ FDUD pendirian  pasar  modern  yang  tidak  menyalahi  peraturan  yang  telah  ditetapkan,  jenis  barang yang dijual di pasar modern harus sesuai dengan pasar tradisional, memiliki hubungan yang baik dengan pasar tradisional dan pedagag kecil di sekitarnya dan membatasi jam operasional.
Sedangkan  secara  represif yaitu  cara-cara  yang  dilakukan  setelah  pelanggaran  terjadi. Tindakan represif yang dapat dilakukan yaitu menutup tempat usaha ketika belum memenuhi persyaratan dalam pendirian pasar modern.

## 2.  Upaya Pencegahan
8SD\D\DQJGDSDWGLODNXNDQDJDUWLGDNWHUMDGLNRQÀLNDQWDUDSDVDUWUDGLVLRQDOGDQSDVDU modern yaitu sebagai berikut:
a.  Upaya dari aspek regulasi
8QWXNPHQFHJDKWHUMDGLQ\DNRQÀLNDQWDUDSDVDUWUDGLVLRQDOGDQSDVDUPRGHUQ\DLWX dengan  cara  pengembangan  dan  peningkatan  pemberdayaan (empowering) pedagang EDLNVHFDUD¿VLNPDXSXQQRQ¿VLN3HUOXDGDQ\DUHJXODVL\DQJMHODVGDQWHJDVPHQJHQDL pendirian pasar modern.
Perlu  adanya  pembatasan  jumlah  pendirian  pasar  modern  agar  tidak  mematikan keberadaan pasar tradisional. Selain itu, lokasi atau jarak antara pasar tradisional dan pasar modern harus diatur secara jelas untuk menghindari persaingan usaha yang terlalu frontal. b .  Upaya dari aspek pelaksanaan
Penegakan hukum merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk menegakkan norma- norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan- hubungan  hukum  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara.  Penegakan  hukum untuk melindungi keberadaan  pasar tradisional dapat dilakukan baik dari sisi peningkatan SHPEHUGD\DDQ SDVDU WUDGLVLRDQDO EDLN VHFDUD ¿VLN GDQ QRQ ¿VLN PDXSXQ UHJXODVL SDVDU modern seperti masalah zonasi, jarak dan jam operasional.

## Penutup
Pemerintah  kota  Surakarta  telah  mengupayakan  bentuk  perlindungan  Hukum  kepada pasar tradisional yaitu berupa perlindungan hukum preventif, represif dan fungsional. Bentuk perlindungan hukum preventif yaitu dengan adanya penetapan peraturan tentang pasar tradisional oleh  pemerintah  pusat.  Penerapan  yang  dilakukan  yaitu  dengan  dilaksanakannya  program revitalisasi  /  rehabilitasi  pasar  tradisonal,    legalisasi  usaha  pasar  tradisional,  dan  kebijakan pedirian pasar modern. Sementara itu, bentuk penerapan hukum represif belum menunjukkan adanya hak bagi pedagang untuk mempertahankan dan membela diri atas perlakuan dari Dinas Pengelolaan Pasar dalam  tindakan pencabutan SHP dan/atau KTPP dan pengosongan tempat berdagang.
%HUGDVDUNDQSHQHOLWLDQWHUGDSDWIDNWRU\DQJPHQ\HEDENDQNRQÀLNGLSDVDUWUDGLVLRQDO Surakarta yaitu faktor juridis normatif dan sosiologis. Bentuk juridis normative yaitu dengan adanya  pelanggaran  aturan-aturan  dalam  Perda  No  5/2011  tentang  penataan  dan  pembinaan SXVDWSHUEHODQMDDQGDQWRNRPRGHUQ\DQJPHQJDNLEDWNDQWHUMDGLQ\DNRQÀLNDQWDUSHGDJDQJ pasar  tradisional  maupun  dengan  warga  masyarakat  sekitar.  Sementara  itu,  adanya  unsure superior  dan  inferior  merupakan  bentuk  faktor  sosiologis  yang  mengakibatkan  terjadinya NRQÀLN .RQÀLN WHUVHEXW GLVLQ\DOLU NDUHQD DGDQ\D NHVHQMDQJDQ DQWDUD VXSHULRU GDQ LQIHULRU yang  akhirnya  menimbulkan gap (kesenjangan)  antara  pasar  modern  dan  pasar  tradisional.
Dalam  hal  ini,  peran  pemerintah  sangat  diperlukan  untuk  memperkecil gap dengan  tujuan untuk mengangkat pasar tradisional supaya tidak semakin jauh tertinggal dengan pasar modern.
&DUD \DQJ GLJXQDNDQ XQWXN PHQ\HOHVDLNDQ NRQÀLN DQWDUD SDVDU WUDGLVLRQDO GDQ SDVDU modern yaitu secara preventif dan persuasif.  Model penyelesaian yang  dapat dilakukan dalam PHQ\HOHVDLNDQNRQÀLNWHUVHEXW\DLWXSHQGLULDQSDVDUPRGHUQGHQJDQPHPDWXKLSHUDWXUDQ\DQJ berlaku,  menjual barang dagangan dengan jenis di pasar tradisonal, memiliki hubungan kerja yang baik dengan pedagang pasar tradisional dan pedagang kecil disekitarnya, dan membatasi jam operasional. Sedangkan secara represif yaitu menutup tempat usaha ketika belum memenuhi ketentuan dalam pendirian pasar modern.

## Daftar Pustaka
Arikunto,  Suharsimi.  2006. Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik) .  Jakarta:  PT Rineka Cipta.
Arsyad,  Lincolin.  2010. Ekonomi Pembangunan (Edisi Ke Lima ) .  Yogyakarta  :  STIE YKPN.
Assiddiqie , Jimly. 1994. Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia . Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
Bungin, Burhan. 2003. Analisis Data Kualitatif -DNDUWD5DMD*UD¿QGR3HUVDGD
Dinas Pengelolaan Pasar. 2012. Kumandangnya Pasar Tradisional . Surakarta
Echols,  John  M  dan  Hassan  Shadily.  2003. Kamus Bahasa Inggris Indonesia  (Cet. XXV) . Jakarta: PT Gramedia.
Hadjon,  Philipus M. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studi tetang prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara . Surabaya : Bina Ilmu.
Harun., 2002. “Perlindungan Hukum Bagi Pedagang Di Pasar Tradisional Kartasura”, Jurnal Penelitian Hukum UMS , ISSN 1411-4256, Vol 4, No 2, hal 109-120.
Hidayat,  Usman  Hidayat.,  2008.  “Preferensi  Konsumen:  Strategi  Pengembangan  Pasar Tradisiona”l, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) ,  Jakarta- IndonesiaISSN: 1410-2625, Vol 9 No 2.
Itagaki,  Yoichi.,  1960.  “Some  Notes  On  The  Controversy  Concerning  Boeke  “  Dualistic Theory” :Implicationas For The Theory Of Economic Development In Underdeveloped Countries”, Hitotsubashi Journal of Economic , Vol 1, No 1.
Kamus Besar Bahasa Indonesia . 2005. Jakarta: Balai Pustaka.
Kumilausari, Sinta Tri.  2009. Strategi DPP Kota Surakarta Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Restribusi Pasar Tahun 2008 Melalui Pemberdayaan Pasar Tradisional . Surakarta Kusnadi. 2002. 0DVDODK.HUMD6DPD.RQÀLNGDQ.LQHUMD . Malang: Taroda.
Lauer, Robert H.,. 2001. Perspektif Tentang Perubahan Sosial . Jakarta : PT. Rineka Cipta.
Lawang,Robert.  1994. Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi . Jakarta: Universitas Terbuka.
0ROHRQJ /H[\ -  0HWRGH 3HQHOLWLDQ .XDOLWDWLI (GLVL 5HYLVL %DQGXQJ 5HPDMD Rosdakarya.
Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto. 2006. Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Prabowo, Fajar S A; Raden Aswin Rahadi; David vs Goliath. 2015. Uncovering The Future
of Traditional Market in Indonesia, Mediterranean Journal of Social Sciences MCSER Publishing , Vo 6, N0 5
3UXLWW'HDQ*GDQ-H൵UH\=5XELQ 7HRUL.RQÀLN6RVLDO .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Ridwan HR. 2002. Hukum Administrasi Negara . Yogyakarta: UII Press.
Ridwan. 2002. Hukum  Administrasi Negara . Yogyakarta: UII Pres.
Sanderson, Stephen K. 2000. Makro Sosiologi Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial . -DNDUWD375DMD*UD¿QGR3HUVDGD
Setiadi, Elly M. dan Usman Kolip. 2011. Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya .  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group.
Soehartono, Irawan. 2011. Metode Penelitian Sosial . Bandung: PT Remaja Rosdakarya .
Soekanto ,Soerjono. 1992. Sosiologi Suatu Pengantar . Jakarta: Rajawali Pers.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2003. Penelitian Hukum Normatif .  Jakarta: Rajawali Press.
Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press.
Soekanto, Soerjono. 1990. Sosiologi Suatu Pengantar -DNDUWD375DMD*UD¿QGR Persada .
Soetomo. 1995. Masalah Sosial dan Pembangunan . Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya.
Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R & D . Bandung: Alfabeta .
Sukri, M Fauzi. 2015. Pasar Minimarket . Surakarta: Joglosemar
Sun’an,  Muammil. 2015. Ekonomi Pembangunan .  Jakarta:  Mitra Wacana Media.
Sunanto, Sandra., 2012. “Modern Retail Impact on Store Preference and  Traditional Retailer in West Java”, Asian Journal of Business Research ISSN 1178-8933 , Vol 2, No 2.
Sunanto,Sandra., 2012. “Modern Retail Impact on Store Preference and Traditional Retailers in West Java”, Asian Journal of Business Research , ISSN 1178-8933, Vol 2, No 2.
Susan,  Novri.  2011. 1HJDUD *DJDO 0HQJHOROD .RQÀLN 7DWD .HOROD .RQÀLN GL ,QGRQHVLD . Yogyakarta: Pustaka Peajar.
Susilowati,  Kartika  Dewi  Sri.,  2014.  “Dampak  Pasar  Modern  Untuk  Pedagang  Tradisional (Kasus Di Kota Malang - Indonesia )”, International Journal of Technical Research dan Aplikasi e-ISSN: 2320-8163, Vol-2, Edisi Khusus 8, PP. 38-4438.
Sutopo,H.B.,.  2006. Metode Penelitian Kualitatif:Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian . Surakarta : Sebelas Maret University Press.
Utama, Yos Johan. 1995. Upaya Perlindungan hukum Bagi Masyarakat yang dilakukan oleh Peradilan Tata Usaha Negara . Semarang: Bahan Diskusi untuk Forum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
Waluyo, Bambang. 1991. Penelitian Hukum Dalam Praktek -DNDUWD6LQDU*UD¿ND
Wirawan.  2010. .RQÀLN GDQ 0DQDMHPHQ .RQÀLN WHRUL$SOLNDVL GDQ 3HQHOLWLDQ .  Jakarta: Salemba Humanika.
Sumber Internet :
https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar#Pasar_tradisionald  (diakses    pada  14  Maret  2016  pukul
18.30 WIB)
http://www.neraca.co.id/article/38397/ikappi-uu-perdagangan-lemahkan-pasar-tradisional
(diakses pada diakses  pada 14 Maret 2016 pukul 18.50 WIB )
http://news.analisadaily.com/read/menyoal-revitalisasi-pasar-tradisional/154409/2015/07/25 (diakses 14 Maret 2016 pukul 19.15 WIB)
https://elitasuratmi.wordpress.com/2012/05/02/pengaruh-perkembangan-pasar-modern/ (diakses 14 Maret 2016 pukul 19:45 WIB)
http://kbbi.web.id/hak  (diakses pada 7 Juni 2016 pukul 22.30 WIB)
http://www.koran-sindo.com/news.php?r=5&n=65&date=2016-03-19  (diakses  10  Juni  2016 pukul 15.00 WIB)