## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v5i1.253
Efektivitas Kewenangan Pemerintah Kota Tanjungpinang Di Bidang Kelautan Dan Perikanan Pasca Lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Daerah
Ampuan Situmeang, Rufinus H. Hutauruk, Winsherly Tan*, Dian Fransisca Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam *Correspondence email: winsherly@uib.ac.id
Abstrak. Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu pertama, menganalisis  kewenangan  Dinas  Pertanian  Pangan  dan  Perikanan  Kota Tanjungpinang  dalam  melakukan  pembinaan  nelayan  dan  pengawasan  kelautan  pesisir  setelah  berlakunya  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua, mengidentifikasi tentang hambatan yang dihadapi Dinas Pertanian Pangan  dan  Perikanan  Kota  Tanjungpinang  dalam  melakukan  pembinaan  nelayan  dan  pengawasan  kelautan  pesisir  setelah berlakunya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014. Ketiga, mencari  Solusi  yang  tepat  untuk  Dinas  Pertanian  Pangan  dan Perikanan Kota Tanjungpinang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dan data yang digunakan  adalah  data  sekunder.  Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan,  diperoleh  hasil  bahwa  untuk  menjamin  terselenggaranya perlindungan  terhadap  nelayan  secara  optimal,  sebaiknya  pemerintah  pusat  tetap  memberikan  sedikit  porsi  bagi  pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan di bidang kelautan, karena sebagian besar masyarakat nelayan masih menganggap bahwa  Dinas  Pertanian  Pangan  dan  Perikanan  Kota  Tanjungpinang  memiliki  kewenangan  untuk  menyelesaikan  permasalahan- permasalahan yang pada umumnya dihadapi para nelayan ketika melakukan kegiatan melaut.
Kata Kunci : Kelautan, Perikanan, Kota Tanjungpinang
Abstract. The purpose of this study is first, analyzing the authority of the Tanjungpinang City Food and Fisheries Department in conducting fishery development and coastal marine supervision after the enacting of Law No. 23 of 2014 on Local Government. Second,  identify  about  the  obstacles  faced  by  the  Food  and  Fisheries  Department  of  Tanjungpinang  City  in  conducting fishery development  and  coastal  marine  supervision  after  the  enacting  of  Law  No.  23  of  2014.  Third,  find  the  right  solution  for Tanjungpinang City Food and Fisheries Department. This study uses empirical juridical methods with a qualitative approach and the data used is secondary data From the results of the research conducted, it was obtained that in order to  ensure the optimal protection of fishermen, the central government should still provide a small portion for the regency / city government to conduct surveillance in the marine sector, because most of the fishing community still considers that the Department of Agriculture, Food and Fisheries Tanjungpinang City has the authority to solve problems that are generally faced by fishermen when they go fishing.

## Keywords: Maritime Affairs and Fisheries, Tanjung Pinang City

## PENDAHULUAN
Perikanan 1 dan  kelautan  adalah  satu  dari  sekian  banyak  bidang  yang  memegang  peran  strategis  dalam pembangunan perekonomian nasional. Peran tersebut meliputi penyediaan lapangan pekerjaan terutama bagi nelayan, pembudi  daya  ikan,  para  pelaku  usaha  perikanan  dan  penyediaan  kebutuhan  konsumsi  ikan  bagi  seluruh  lapisan masyarakat  yang  berada  di  pelosok  tanah  air  serta  masih  banyak  lagi  beragam  manfaat  lainnya.  Dengan  demikian, sudah  semestinya  pemanfaatan  sumber  daya  perikanan  harus  dilakukan  menggunakan  cara  serta  peralatan  tangkap yang  ramah  lingkungan.  Pada  dasarnya,  pemanfaatan  tersebut  bertujuan  untuk  menjaga  kelestarian  sumber  daya kelautan yang pada akhirnya juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat khususnya nelayan dan  pembudi daya ikan kecil, peningkatan daya saing hasil perikanan dengan negara asing yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan  Negara.  Keseluruhan  upaya  tersebut  tentu  saja  hanya  akan  berjalan  apabila  didukung  oleh  peran pemerintah dan dilaksanakan secara bersama-sama, baik di tingkat pusat hingga ke daerah secara sinergis. 2 Dengan  luas  wilayah  lautan  yang  mencapai  hampir  dua  per  tiga  (2/3)  dari  wilayah  Indonesia,  yaitu  6,32  km2 dan terdiri dari 17.504 pulau, sejak lama Indonesia memiliki mimpi besar menjadi poros maritim dan pusat perikanan dunia.    Berbagai  program  telah  dilakukan  dalam  menunjang  cita-cita  tersebut,  salah  satunya  menjadi  produsen  ikan terbesar  di  dunia  dengan  cara    memproduksi  lebih  dari  16  juta  ton  ikan  dalam  setiap  tahunnya.  Namun  faktanya, produksi perikanan Indonesia saat ini hanya mencapai 10,83 juta ton per tahun. Artinya, untuk dapat disebut sebagai “pusat  perikanan”,  masih  harus  mengejar  ketinggalan  sekitar  6  juta  ton.  Berdasarkan  data  yang  peneliti  peroleh melalui  laman  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  (KKP),  ditemukan  bahwa  seharusnya  potensi  lestari  perikanan
1 Berdasarkan Pasal 1 angka 20 UU No.7 Tahun 2016, adapun yang dimaksud dengan Perikanan adalah “semua kegiatan yang berhubungan dengan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan”.
2 www.setkab.go.id,diakses tanggal 17 Februari 2019.
Ampuan  Situmeang,  Rufinus  H.  Hutauruk,  Winsherly  Tan  dan  Dian  Fransisca,  Efektivitas  Kewenangan  Pemerintah  Kota Tanjungpinang Di Bidang Kelautan Dan Perikanan Pasca Lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Daerah
laut  Indonesia  terhitung  sebesar  6,4  juta  ton  per  tahun,  sementara  jumlah  tangkapan  yang  diperbolehkan  hanya  5,12 juta ton per tahun.
Sampai dengan tahun 2019, pemanfaatan potensi perikanan masih berada pada level 83,98% (delapan puluh tiga persen)  dari  total  tangkapan  ikan  yang  diizinkan.  Akan  tetapi,  berdasarkan  hasil  pengawasan  yang  dilakukan  masih ditemui  adanya  potensi  penangkapan  secara  ilegal  yang  dilakukan  oleh  nelayan  asing  serta  penangkapan  yang  tidak dilaporkan kepada lembaga yang berwenang sebesar 1,5 juta ton per tahunnya, sehingga jika diakumulasi, perikanan laut Indonesia dapat dikatogerikan “kelebihan penangkapan”.
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  setiap  Nelayan  memiliki  andil  yang  sangat  penting  terhadap  perkembangan perekonomian di wilayah pesisir, khususnya yang bekerja di tengah laut. Sehingga sebagai Negara yang berlandaskan hukum,  berbagai  kebijakan  telah  diciptakan  untuk  mewujudkan  regulasi  yang  berpihak  pada  seluruh  kalangan masyarakat termasuk Nelayan kecil. Dalam hal jaminan penyelenggaraan perikanan dan kelautan. Komitmen tersebut ditetapkan  dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya  Ikan,  dan  Petambak  Garam.  Jika  dilihat  dari  landasan  filosofis  yang  mendasari  lahirnya  aturan  ini,  bahwa undang-undang tersebut telah disejalankan dengan landasan Negara yaitu Pancasila dan  UUDNRI Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa:
“negara  memiliki  tanggung  jawab  untuk  melindungi  segenap  bangsa    Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  serta  mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Dengan  adanya  payung  hukum  ini,  diharapkan  mampu  memberikan  kepastian  serta  perlindungan  hukum terhadap  berbagai  permasalahan  yang  dihadapi  para  nelayan  kecil  maupun  nelayan  tradisional  serta  pengusaha perikanan dalam kesehariannya melakukan penangkapan ikan di perairan  Indonesia, karena selama ini masih adanya anggapan  bahwa  pemerintah  kurang  memperhatikan  serta  cenderung  mengabaikan  kondisi  kehidupan  nelayan  kecil, buruh nelayan dan keluarganya. Dalam konteks yang lebih sempit, sebagai satu dari sekian banyak wilayah kepulauan di  Indonesia  yang  juga  memiliki  potensi  perkembangan  usaha  perikanan  adalah  Kota  Tanjungpinang,  yaitu  ibukota dari  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Mengingat  posisi  letak  wilayahnya  yang  strategis  karena  terletak  pada  jalur perdagangan internasional dan berbatasan langsung dengan Negara Singapura, Malaysia dan Thailand, sehingga tidak heran jika produksi  hasil perikanan tangkap  yang diperoleh nelayan dari kota ini kerap  kali di ekspor ke luar  negeri dengan  harga  yang  tidak  terlalu  mahal.  Disamping  itu,  nelayan  kecil  dan  tradisional  juga  berisiko  mengalami kecelakaan kerja di laut dan mengalami masalah hukum lainnya karena memasuki batas wilayah perairan laut Negara seberang tanpa izin. 3
Dilihat  dari  sisi  perolehan  hasil  perikanan  tangkapnya,  Menurut  pendataan  yang  ada  pada  Dinas  Pertanian Pangan  dan  Perikanan  Kota  Tanjungpinang,  dalam  4  (empat)  tahun  terakhir  terdapat  peningkatan  jumlah  perikanan tangkap, maupun baik budidaya. Hal ini terbukti pada tahun 2016,  hasil tangkapan hanya mencapai angka 35.242.130 ton, akan tetapi mengalami peningkatan menjadi sebesar 50,527,682 ton pada tahun 2017. Selanjutnya capaian tahun 2018 juga tidak kalah jika dibanding dengan tahun sebelumnya, yakni sebesar 51.636.453 ton. Pada akhir 2019, sektor perikanan kembali memperoleh capaian yang luar biasa fantastis yaitu pada angka 65.711.261.400 ton. Data indikator perikanan  di  Kota  Tanjungpinang  yang  peneliti  peroleh  juga  menunjukkan  hasil  yang  cukup  membanggakan  yaitu sebagaimana tercantum dalam tabel 1 sampai dengan tabel 3 berikut ini :
Tabel 1 . Perkembangan Luas Areal Budidaya di Kota Tanjungpinang Tahun 2016 s.d Tahun 2019 (dalam ha)
No Jenis  Budidaya Tahun 2016 (ha) Tahun 2017 (ha) Tahun 2018 (ha) Tahun 2019 (ha) 1. Budidaya Air Tawar 10.5 10.5 8.5 49.67 2. Budidaya Air Laut 9.5 9.5 9 18.05 Jumlah 20.0 20.0 17.5 67.72 Sumber: Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang Tabel 2 . Perkembangan Rumah Tangga Perikanan di Kota Tanjungpinang Tahun 2016 s.d Tahun 2019 (dalam ton)
No Rumah Tangga Perikanan Tahun  2016 Tahun 2017 Tahun  2018 Tahun 2019 1. Penangkapan 1531 1540 1571 1595 2. Budidaya Air Laut 210 206 190 190 3. Budidaya Air Tawar 285 263 230 230 4. Pengolahan 122 125 129 255 Jumlah 2148 2009 2120 2270
Sumber: Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang
3 Kusnadi. Konflik  Sosial  Nelayan:  Kemiskinan  Perebutan  Sumber  Daya  Perikanan .  Jakarta:  PT  LKiS  Pelangi  Aksara, 2002.
Ampuan  Situmeang,  Rufinus  H.  Hutauruk,  Winsherly  Tan  dan  Dian  Fransisca,  Efektivitas  Kewenangan  Pemerintah  Kota Tanjungpinang Di Bidang Kelautan Dan Perikanan Pasca Lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Daerah
Tabel 3. Perkembangan Alat Penangkapan Ikan di Kota Tanjungpinang Tahun 2016 s.d Tahun 2018 No Jenis Alat Tangkap Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 1. Jaring Apolo / Udang 3112 3212 3382 2. Jaring Insang Hanyut / Gillnet 2520 2567 2637 3. Jaring Insang Tetap 670 673 650 4. Bubu Ikan 1286 1389 900 5. Bubu Ketam 9660 9889 8541 6. Sondong 168 150 169 7. Suluh / Tombak 198 200 185 8. Tangkul 152 160 162 9. Kelong Pantai 23 25 21 10. Pukat Ikan - - - 11. Pursesein 2 6 9 12. Rawai 60 67 70 13. Kelong Bilis 37 40 42 14. Injap 143 150 100 15. Cari Gonggong 155 150 161 16. Pukat Teripang 32 30 30 17. Pukat Dua 22 17 17 18. Empang 17 12 10 19. Pancing 161 170 200 20. Jala 38 17 18 21. Boukeami 3 3 0 Jumlah 18459 18927 17304
Sumber: Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang
Adanya  perkembangan  sektor  perikanan  di  Kota  Tanjungpinang  tidak  terlepas  dari  peran  pemerintah  daerah yang  dilaksanakan  melalui  Perangkat  Daerah  terkait,  yaitu  Dinas  Pertanian  Pangan  dan  Pertanian  (DP3).  Sistem penyelenggaraan pemda yang dilaksanakan berdasarkan konteks otonomi daerah juga membagi sebagian porsi kepada pemerintah  kabupaten/kota  untuk  dapat  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  kelautan  dan  perikanan (KP).  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  11  ayat  (3)  UU  No.23  Tahun  2014,  bidang  ini  merupakan  urusan  pemerintahan konkuren yang bersifat pilihan.  Penegasan terkait kewenangan ini juga telah diatur dalam Pasal 9 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (atau yang juga sering disebut dengan UU Pemda) yang menyatakan bahwa “Urusan  pemerintahan  konkuren  yang  diserahkan  ke  Daerah  menjadi  dasar  pelaksanaan  Otonomi  Daerah”.  Adanya pendelegasian kewenangan tersebut pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara  peningkatan  pelayanan,  peran  serta  masyarakat,  pemberdayaan,  dan  adanya  peningkatan  daya  saing  daerah. Namun  dengan  tetap  memperhatikan  prinsip  keadilan,  demokrasi,  serta  pemerataan  dan  yang  tidak  kalah  penting adalah  mengutamakan  kearifan  lokal  suatu  daerah  dalam  konteks  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Disamping itu,  konsep  otonomi  daerah  diharapkan  dapat  menjadikan  penyelenggaraan  lebih  efisien  dan  efektif  dengan  tetap memperhatikan  setiap  aspek  hubungan  antara  Pemerintah,  baik  tingkat  pusat,  tingkat  daerah  maupun  antar  daerah, potensi  serta  keberagaman  setiap  daerah,  serta  berbagai  peluang  serta  tantangan  terhadap  persaingan  global  dalam konteks kesatuan penyelenggaraan sistem pemerintahan Negara.
Akan  tetapi,  lahirnya  uu  Pemda  tersebut  ternyata  kian  mempersempit  kewenangan  pemerintah  kabupaten/kota di  sektor  kelautan  dan  perikanan,  apabila  dibandingkan  dengan  undang-undang  sebelumnya  Nomor  32  Tahun  2004. Jika  dilihat  dari  lampiran  undang-undang  tersebut  khususnya  terkait  pembagian  urusan  kewenangan  sub  urusan Kelautan dan Perikanan, dari 5 (lima) sub urusan yang ada, Pemerintah Kabupaten/Kota hanya dapat melaksanakan 3 (tiga) kewenangan saja, yaitu sebagai berikut:
a. Perikanan Tangkap  ,  meliputi  Pemberdayaan  Nelayan  Kecil,  Pengelolaan  dan    penyelenggaraan  tempat pelelangan ikan; dan
b. Perikanan  Budidaya,  meliputi  Penerbitan  izin  usaha  perikanan  (IUP)    di  bidang  pembudidayaan  ikan  yang usahanya  dalam  1  (satu)  daerah  kab/kota,  Pemberdayaan  usaha  kecil  pembudidayaan  ikan  dan  Pengelolaan pembudidaya ikan.
Padahal  jika  dilihat  kondisi  di  lapangan,  pasca  berlakunya  undang-undang  Pemda  tersebut,  Pemerintah  Kota Tanjungpinang  melalui  perangkat  daerah  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  perikanan  justru mengalami  berbagai  kendala  dalam  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  kepada  nelayan  kecil  dan  nelayan tradisional  yang  ada  di  wilayahnya.  Kendala  tersebut  tidak  lain  disebabkan  karena  telah  dihapuskannya  sebagian kewenangan pemda kabupaten/kota antara lain pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, kelautan pesisir dan pulau-pulau  kecil  serta    pengolahan  dan  pemasaran  hasil  perikanan  sebagaimana  telah  peneliti  cantumkan  di  atas.
Ampuan  Situmeang,  Rufinus  H.  Hutauruk,  Winsherly  Tan  dan  Dian  Fransisca,  Efektivitas  Kewenangan  Pemerintah  Kota Tanjungpinang Di Bidang Kelautan Dan Perikanan Pasca Lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Daerah
Dengan  berlakunya  UU  Pemda  yang  baru,  kini  kewenangan  tersebut  telah  beralih  ke  pemerintah  provinsi  dan pemerintah  pusat.  Secara  yuridis,  Pemerintah  telah  mengatur  adanya  kewajiban  bagi  Pemerintah  Daerah  untuk melakukan pengawasan dalam rangka mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan bagi Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang diamanatkan dalam Pasal 70 UU No.7 Tahun 2016 yang berbunyi:
(1) Untuk  menjamin  tercapainya  tujuan  Perlindungan  dan  Pemberdayaan  Nelayan,  Pembudi  Daya  Ikan,  dan Petambak Garam, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan,pelaporan, dan evaluasi.
(3) Pengawasan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya”.
Hal  ini  tentu  saja  membatasi  ruangan  gerak  pemda  kabupaten/kota  dalam  menangani  masalah  yang  dihadapi nelayan  di  daerahnya  seperti  Hampir  setiap  tahun  terjadi  penangkapan  ikan  tanpa  izin  ( illegal  fishing ),    kematian nelayan  yang  diakibatnya  kecelakan  pada  saat  melaut,  minimnya  upah  buruh  nelayan  serta  masih  adanya  praktik pinjaman  bagi  nelayan  yang  dilakukan  oleh  pengusaha  perikanan  dan  belum  terdaftarnya  sebagian  besar  nelayan dalam  program  asuransi  nelayan.  Terbatasnya  wilayah  perairan  laut  yang  menjadi  kewenangan  pemerintah kabupaten/kota juga menjadi alasan sulitnya koordinasi yang cepat dalam penanganan permasalahan tersebut. Dengan ditariknya kewenangan pemerintah Kota Tanjungpinang dalam bidang kelautan, otomatis membuat pemda tidak dapat berbuat  banyak  terhadap  para  nelayan  kecil  maupun  buruh  nelayan  yang  melaporkan  masalahnya  kepada  Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan. Sebagaimana kita ketahui, bahwa sebelumnya pada UU No.32 Tahun 2004 memang terdapat  pembagian  kewenangan  pengelolaan  dan  pengawasan  laut,  di  mana  untuk  jarak  0  –  4  mil  merupakan kewenangan  kabupaten/kota,  sementara  untuk  jarak  4-12  mil  dikelola  oleh  provinsi,  dan  12  mil  ke  atas  merupakan kewenangan pemerintah pusat. Kebijakan ini secara otomatis telah menghapus kewenangan kabupaten/kota. Sehingga nomenklatur  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  akhirnya  berubah  menjadi  Dinas  Perikanan  saja.    Politik  hukum  terkait kebijakan  di  sektor  kelautan  dalam  UU  23/2014  pada  dasarnya  juga  memiliki  kelemahan,  dimana  pengalihan kewenangan  Kewenangan  Perikanan  terhadap  pemerintah  Kabupaten/Kota  tidak  ditopang  dengan  anggaran  yang cukup  memadai.  Selain  itu,  dengan  ditariknya  sebagian  pegawai  yang  berada  di  bidang  kelautan  juga  kian  semakin memperlambat proses pembinaan dan pemberdayaan nelayan yang ada di wilayah kota Tanjungpinang. Kendala lain yang dihadapi Pemda sendiri adalah seringkali antar sesama pemerintah Kota Tanjungpinang dan Pemerintah Provinsi saling lempar bola dalam menindaklanjuti laporan atau pengaduan dari nelayan yang mengalami kecelakaan kerja. Hal ini  sangat  disayangkan  dan  seharusnya  tidak  boleh  terjadi  agar  tidak  merugikan  nelayan  yang  ada  di  Kota Tanjungpinang dan juga wilayah pesisir.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Efektivitas  Pelaksanaan  Kewenangan  Dinas  Pertanian  Pangan  dan  Perikanan  Kota  Tanjungpinang  dalam melakukan pembinaan nelayan dan pengawasan kelautan pesisir pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Nelayan  merupakan  salah  satu  dari  jenis  profesi  masyarakat  di  daerah  maritim,  Kota  Tanjungpinang  yang memiliki  peran  dan  pengaruh  strategis  pada  bidang  kelautan  dan  perikanan.  Peran  tersebut  meliputi  penyediaan ketahanan  pangan  yang  berasal  dari  sumberdaya  perikanan/kelautan,  menyediakan  lapangan  kerja  bagi  pengusaha perikanan, nelayan itu  sendiri bahkan buruh  nelayan,  keberlanjutan hasil sumber daya, geopolitik, serta peran dalam upaya  peningkatan  devisa.  Profesi  nelayan  bukan  lagi  hal  yang  baru  di  Negara  kita,  bahkan  sudah  sejak  lama  kita mengenal  penggalan  lagu  “nenek  moyangku  seorang  pelaut,gemar  mengarung  luas  samudera,  menempuh  badai, menerjang musuh”. Sehingga sudah sewajarnya pemerintah lebih memperhatikan lagi setiap kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas para nelayan yang rentan dengan risiko berupa kecelakaan di perairan laut, bahkan kehilangan nyawa karena terbawa arus, dan sebagainya.
Bentuk  perhatian  tersebut  semakin  hari  terus  ditingkatkan  melalui  berbagai  regulasi  yang  mengatur  tentang perlindungan  dan  pemberdayaan  nelayan  sebagaimana  diatur  dalam  UU  No.  7  Tahun  2016.  Dalam  aturan  tersebut, telah ditetapkan wewenang dan tanggungjawab stakeholder untuk memberikan pembinaan serta pengawasan terhadap para nelayan. Ketentuan pasal tersebut diatur dalam Pasal 70 UU No.7 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa:
(1) Untuk  menjamin  tercapainya  tujuan  Perlindungan  dan  Pemberdayaan  Nelayan,  Pembudi  Daya  Ikan,  dan Petambak Garam, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
(2) Pengawasan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya”.
Ampuan  Situmeang,  Rufinus  H.  Hutauruk,  Winsherly  Tan  dan  Dian  Fransisca,  Efektivitas  Kewenangan  Pemerintah  Kota Tanjungpinang Di Bidang Kelautan Dan Perikanan Pasca Lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Daerah
Pengawasan yang dimaksudkan dalam rumusan di atas memiliki beragam pengertian. Dalam KBBI , pengawasan merupakan  suatu  kata  benda  yang  berasal  dari  kata  dasar  “awas”.  Sedangkan  menurut  ensiklopedia,  pengawasan berarti “penilaian” atau “penjagaan”.  Pada umumnya, pengawasan dapat terbagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu: a.  Preventif,  contohnya  yaitu  kegiatan  pengawasan  yang  dilakukan  terhadap  perda  dan  perkada  terkait  hal  tertentu yang akan berlaku setelah adanya pengarahan dari pejabat yang berwenang; dan
b.  Represif,  contohnya  yaitu  pengawasan  yang  dilakukan  dalam  bentuk  pembatalan    atau  penangguhan  perda  atau perkada yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
Selain  definisi  tersebut  di  atas,  beberapa  ahli  juga  telah  memberikan  berbagai  pengertian  dari  pengawasan. Mengutip pendapat Victor Situmorang dan Jusuf Juhir yang menyatakan bahwa Pengawasan adalah:
“Bentuk upaya dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang ingin dicapai.”
Selanjutnya ada pula pengertian yang dikemukakan oleh Fayol, yang menyebutkan bahwa Pengawasan adalah Pengujian terhadap suatu aktivias pekerjaan, apakah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan berdasarkan instruksi  yang  sudah  digariskan.  Sedikit  berbeda  dari  pengertian  yang  ada  di  atas,  Dale  membatasi  bahwa sesungguhnya  pengawasan  tidak  hanya  melihat  sesuatu  secara  seksama  dan  setiap  hal  yang  diawasi  disampaikan dalam bentuk laporan, akan tetapi juga dapat diartikan sebagai upaya meluruskan serta memperbaiki sesuatu hal agar dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.
Dalam  kaitannya  dengan  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  nelayan,  pemerintah  telah  membagi  porsi kewenangan  antara  pemerintah  tingkat  pusat,  pemprov  serta  pemerintah  daerah  kabupaten    atau  kota.  Hal  ini dimaksudkan  karena  sejak  adanya  desentralisasi  (otonomi  daerah),  pemerintah  daerah  juga  berhak  untuk  mengurus rumah  tangganya  sendiri.  Kelautan  dan  Perikanan  merupakan  salah  satu  urusan  pemerintahan  pilihan  yang  dapat dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota. Namun pasca berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan  Daerah,  urusan  yang  terkait  dengan  kelautan  tidak  lagi  menjadi  ranahnya  pemerintah kabupaten/kota.  Namun  sebagian  beralih  kepada  pemprov  dan  juga  pemerintah  pusat.  Penjelasan  ini  juga  diperkuat oleh  wawancara  yang  peneliti  lakukan  kepada  Kepala  Bidang  Kelautan  dan  Pengawasan  yang  mana  dari  hasil penjelasannya diperoleh informasi bahwa terhadap sektor kelautan dan perikanan di daerah memang didominasi oleh pemerintah  provinsi  kepri,  dimana  sebagai  daerah  kepulauan  yang  memiliki  7  (tujuh)  kabupaten  maupun  kota  yang meliputi  Kota  Tg.Pinang,  Kota  Batam,  Kab.Natuna,  Kab.  Lingga,  Kab.Karimun  serta  Kab.Kepulauan  Anambas. Setelah  berlakunya  UU  No.  23  Tahun  2014,  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Prov.Kepri  memiliki  tugas  tambahan dalam melakukan pengawasan terhadap nelayan dan wilayah kelautan pesisir.
Dalam  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  tersebut,  narasumber  juga  menjelaskan  bahwa  masih  terdapat  banyak kendala  di  lapangan.  Hal  ini  salah  satunya  karena  kewenangan  pemprov  terlalu  luas  sementara  SDM  yang  dimiliki oleh  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi  Kepri  juga  sangat  terbatas  untuk  menangani  permasalahan  yang menyangkut kelautan dan nelayan. Namun karena memang sudah diperintahkan oleh undang-undang, Pemprov tetap berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mendukung hal tersebut.
Istilah  kewenangan  atau  yang  dalam  bahasa  Inggris  dikenal  dengan  kata  “ authority” dan sering  diidentikkan dengan  istilah  kekuasaan.  Menurut  KBBI online ,  kata  kewenangan  dipersamakan  dengan  asal  katanya,  yaitu “wewenang”. Kewenangan dapat pula didefinisikan sebagai “hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan,  memerintah  dan  melimpahkan  tanggung  jawab  kepada  orang/badan  lain”.    Berbeda  dengan  definisi sebagaimana telah dijabarkan dalam KBBI, kamus hukum ( Black Law Dictionary ) memberikan arti kewenangan yang lebih  luas  lagi,  dimana  kewenangan  tidak  hanya  bicara  tentang  kekuasaan,  akan  tetapi  dapat  pula  diartikan  sebagai dasar  untuk  melaksanakan  serta  menegakkan  aturan  hukum  yang  mengandung  perintah,  dasdar  untuk  memutuskan, serta pelaksanaan untuk melakukan pengawasan sesuai yuridiksinya.
Dalam konteks  HTN dan hukum administrasi Negara (HAN), wewenang merupakan hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan wewenang mengandung “hak dan kewajiban”. Selain itu, wewenang juga dideskripsikan sebagai kekuasaan  hukum  ( rechtskracht ).  Menurut  pandangan  Nurcholis,  suatu  kewenangan  juga  dapat  berupa  pelaksanan (implementasi)  dari  kebijakan  umum,  yang  umumnya  dilaksanakan  melalui  petunjuk  pelaksanaan  maupun  petunjuk teknis. Sehingga, dapat dimaknai bahwa pada setiap kebijakan terdapat pelaksanaannya masing-masing. 4 Sebagai  unsur  yang  membantu  Wali  Kota  dalam  menjalankan  roda  pemerintahan  di  Kota  Tanjungpinang, terkait urusan perikanan dilaksanakan oleh salah satu perangkat Daerah, yaitu Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan.
4 Maria  Farida  Indrati  Soeprapto, Ilmu  Perundang‐undangan,  Dasar‐dasar  dan  Pembentukannya ,  Cet  ke‐5.Yogyakarta: Kanisius IKAPI, 2002. Hlm. 167.
Ampuan  Situmeang,  Rufinus  H.  Hutauruk,  Winsherly  Tan  dan  Dian  Fransisca,  Efektivitas  Kewenangan  Pemerintah  Kota Tanjungpinang Di Bidang Kelautan Dan Perikanan Pasca Lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Daerah
Sebagaimana kita ketahui, bahwa dengan adanya penataan dan penyederhaan SOTK, maka nomenklatur dinas tersebut telah beberapakali mengalami perubahan nomenklatur, dimana sebelumnya masih bergabung dengan Dinas Kelautan. Namun  karena  UU  No.32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  telah  dicabut  dengan  UU  No.23  Tahun  2014, maka nomenklatur kelautan telah dihapuskan. Hal ini juga sejalan dengan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan  para  narasumber  yaitu  Kepala  Bidang  Kelautan  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi  Kepulauan  Riau, Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan serta Kepala Bidang Organisasi dan Tata Laksana Kota Tanjungpinang yang  menyebutkan  bahwa  perubahan  nomenklatur  tersebut  dapat  dilihat  dalam  Perda  No.  11  Tahun  2016  tentang pembentukan  dan  susunan  perangkat  daerah.  Data  ini  peneliti  peroleh  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala Bagian  organisasi  dan  Tata  Laksana  Pemko  Tanjungpinang  yang  pada  intinya  menyatakan  bahwa  setiap  perangkat daerah yang ada di Tanjungpinang telah dibentuk berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan, khususnya PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dimana sebelum dilakukan penetapan melalui peraturan daerah, bagian organisasi melakukan analisis dan kajian beban tugas terlebih dahulu untuk selanjutnya menetapkan tipologi dari tiap- tiap  dinas  maupun  badan  daerah.  Khusus  untuk  dinas  pertanian  pangan  dan  perikanan  Kota  Tg.Pinang  merupakan gabungan dari 2 (dua) dinas yaitu dinas Pertanian Pangan dan juga Dinas Perikanan, karena sejak berlakunya UU No. 23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  kewenangan  pemerintah  Kota  Tanjungpinang  telah  dialihkan  kepada pemerintah  provinsi  Kepri,  sehingga  Dinas  Kelautan  telah  dihapus.  DP3  juga  telah  ditetapkan  sebagai  dinas  dengan Tipologi A dalam Perda  No. 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 5
Untuk  dapat  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  dengan  baik,  tentunya  Dinas  Pertanian  Pangan  dan  Perikanan wajib  memahami  sejauh  mana  kewenangan  yang  dimiliki  dalam  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap nelayan.  Wewenang  adalah  sesuatu  yang  sangat  penting  dalam  kajian  HAN,  karena  berkaitan  dengan  pertanggung jawaban hukum dan penggunaan kewenangan tertentu. Prajudi Atmosudirdjo berpendapat bahwa Kewenangan adalah “ Kekuasaan  formal,  kekuasaan  yang  berasal  dari  Kekuasaan  Legislatif  (diberikan  oleh  Undang-Undang)  atau  dari Kekuasaan Eksekutif/Administratif.”
Jika dilihat dari pembagian urusan kewenangan pemerintah daerah kabupaten maupun kota sebagaimana diatur dalam lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tentunya sangat terbatas dan sedikit sekali, yaitu hanya memiliki kewenangan dalam  bidang  perikanan  tangkap  dan  perikanan  budidaya.  Adapun  bentuk  kewenangan  perikanan  tangkap  juga terbatas  hanya  2  (dua)  saja,  yaitu  pemberdaayaan  nelayan  kecil  dan  Pengelolaan  dan  penyelenggaraan  tempat pelelangan ikan. Sementara itu, dari bidang budidaya  juga terbatas pada 3 (tiga) hal saja yang meliputi Penerbitan izin usaha perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya berada dalam 1 (satu) wilayah daerah kabupaten atau kota, Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, dan Pengelolaan pembudidaya ikan.
Pelaksanaan  kewenangan  tersebut  telah  diperkuat  dengan  hasil  wawancara  yang  peneliti  lakukan  pada  Dinas Pertanian  Pangan  dan  Perikanan,  terutama  melalui  Kepala  Bidang  Perikanan  yaitu  Bapak  Catri  Jintar  yang menjelaskan bahwa Bidang Perikanan yang ada pada DP3 membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:
a. Kepala Seksi yaitu Kasi Perikanan Tangkap yang dijabat oleh Ibu Siti Marhamah;
b. Kasi Perikanan Budi Daya, dijabat oleh Bapak Jefri Raimono; dan
c. Kasi Pemberdayaan Usaha Kecil Perikanan,  yang dijabat oleh Ibu Yuli Poliana
Hal  ini  tentu  saja  membatasi  ruangan  gerak  pemda  kabupaten/kota  dalam  menangani  masalah  yang  dihadapi nelayan  di  daerahnya  seperti  Hampir  setiap  tahun  terjadi  penangkapan  ikan  tanpa  izin  ( illegal  fishing ),  kematian nelayan  yang  diakibatnya  kecelakan  pada  saat  melaut,  minimnya  upah  buruh  nelayan  serta  masih  adanya  praktik pinjaman  bagi  nelayan  yang  dilakukan  oleh  pengusaha  perikanan  dan  belum  terdaftarnya  sebagian  besar  nelayan dalam program asuransi nelayan.
Dari hasil observasi yang peneliti lakukan ke beberapa daerah pesisir tempat tinggal nelayan, buruh nelayan dan keluarga  nelayan.  Meskipun  kewenangan  yang  dimiliki  Dinas  Pertanian  Pangan  dan  Perikanan  lebih  sedikit,  namun upaya  perlindungan  dan  pembinaan  yang  dilakukan  oleh  dinas  terkait  sedapat  mungkin  dilakukan  secara  maksimal setiap  tahun.  Sebagi  contoh,  hasil  observasi  yang  peneliti  peroleh  bentuk  kegiatan  yang  dilakukan  petugas  meliputi pembinaan  dan  pemberdayaan  usaha  perikanan,  pengolahan  kerupuk,  penyediaan  sarana  dan  prasarana  perikanan, penyediaan  sarana/prasarana  peralatan  tangkap  dan  pengembangan  SDM  teknologi  perikanan.  Kegiatan  tersebut dilakukan secara rutin setiap tahunnya, namun tetap berbasis anggaran dan ketersediaan dana dari APBD.
Selain  itu,  sejak  berlakunya  UU  No.23  Tahun  2014  yang  mengatur  tentang    pembagian  urusan  kewenangan pemerintahan,  baik  pusat  provinsi  maupun  daerah  kabupaten  maupun  kota.  Narasumber  Ahadi  juga  menguraikan bahwa dengan adanya uu tersebut sebenarnya kewenangan yang dimiliki Pemko Tanjungpinang dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap nelayan sangat  terbatas dan  sebagian besar telah ditarik  ke pusat dan provinsi. Namun, pemko tidak bisa melangkahi kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
5 Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Pemko Tanjungpinang, pada tanggal 16 Maret 2020.
Ampuan  Situmeang,  Rufinus  H.  Hutauruk,  Winsherly  Tan  dan  Dian  Fransisca,  Efektivitas  Kewenangan  Pemerintah  Kota Tanjungpinang Di Bidang Kelautan Dan Perikanan Pasca Lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Daerah
Menurut  hasil  analisis  peneliti,  jika  dikaitkan  dengan  teori  kewenangan  yang  dikemukakan  oleh Steenbeek bahwa terdapat 2 (dua) cara organ pemerintah memperoleh atau mendapatkan kewenangan, yaitu melalui: 1. “atribusi”; dan
2. “delegasi”.
Atribusi  umumnya  berkaitan  dengan  penyerahan  kewenangan  yang  baru,  sementara  delegasi  terkait  dengan pelimpahan  terhadap  wewenang  yang  telah  diperoleh  sebelumnya  oleh  organ  yang  telah  memperoleh  wewenang secara  atributif  kepada  organ  lain.  Sehingga  adanya  kewenangan  delegasi  tentu  harus  didahului  oleh  kewenangan atribusi. Menurut Steenbeek, kedua dasar kewenangan tersebut di atas lah yang dapat digunakan sebagai teori / dasar dalam  melakukan  analisis  terhadap  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  aparatur  negara  dalam  menjalankan  atau melaksanakan  kewenangannya.  Lebih  lanjut,  Steenberk  berpendapat  bahwa  kewenangan  Atribusi  adalah  wewenang yang diperoleh untuk membuat suatu keputusan / besluit ,  yang bersumber langsung dari undang-undang atau undang- undang  dasar.  Atribusi  juga  dapat  dipahami  sebagai  suatu  cara  sah/legal  untuk  memperoleh  atau  mendapatkan wewenang pemerintahan.
Lebih  lanjut,  kewenangan  delegasi  berarti  “penyerahan  wewenang  untuk  membuat besluit oleh  pejabat pemerintahan  atau  yang  dikenal  dengan  pejabat  Tata  Usaha  Negara  kepada  pihak  lain  tersebut”.  Kata  penyerahan dimaknai  sebagai  perpindahan  tanggungjawab  dari  orang  yang  memberikan  delegasi  ( delegans )  kepada  orang  yang menerima delegasi tersebut ( delegetaris) .
Pada prinsipnya, suatu delegasi harus memenuhi beberapa persyaratan yang meliputi: 1. Harus Definitive.
Maksudnya  adalah  orang  yang  memberikan  delegasi  ( delegans )  tidak  dapat  menggunakan  lagi  wewenang  yang telah dilimpahkan kepada penerima delegasi ( delegataris ).
2. Dilaksanakan sesuai dengan undang-undang.
Hal ini berarti, delegasi hanya dapat dilakukan apabila diperintahkan dalam suatu peraturan perundang-undangan.
3. Tidak dapat diberikan kepada bawahan.
Maksudnya  adalah,  dalam  konteks  yang  berkaitan  dengan  hierarki  yang  terkait  dengan  kepegawaian,  tidak diperbolehkan adanya delegasi.
4. Wajib memberi Penjelasan atau keterangan.
Maksudnya adalah, delegasi memiliki kewenangan untuk meminta keterangan atau penjelasan terkait peiaksanaan dari wewenang tersebut.
5. Merupakan peraturan kebijakan ( beleidsregel ).
Artinya adalah “delegasi memberikan petunjuk atau instruksi terhadap penggunaan atas wewenang tersebut”. 6
Berkenaan dengan hal tersebut, maka dapat diperoleh simpulan bahwa kewenangan yang  dimiliki oleh Pemko Tanjung  Pinang  melalui  Dinas  Pertanian  Pangan  dan  Perikanan  dalam  melakukan  pembinaan  terhadap  nelayan  dan kelautan  pesisir  di  wilayah  Kota  Tanjungpinang,  dari  7  (tujuh)  suburusan  pemerintahan  di  bidang  kelautan  dan perikanan  yang  dapat  dilaksanakan  oleh  pemerintah  pusat,  provinsi  dan  pemerintah  daerah  kabupaten  maupun  kota yang telah ditetapkan dalam Lampiran UU tentang Pemda yang meliputi:
a. Kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil;
b. Perikanan Tangkap;
c. Perikanan Budidaya;
d. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
e. Pengolahan dan Pemasaran;
f. Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; dan
g. Pengembangan SDM Masyarakat Kelautan dan Perikanan.
Dinas  Pertanian  Pangan  dan  Perikanan  Kota  Tanjungpinang  hanya  memiliki  2  (dua)  kewenangan  saja,  yaitu pada  suburusan  Perikanan  Tangkap  dan  Perikanan  Budidaya  karena  telah  ditetapkan  dalam  UU  No.  23  Tahun  2014 Tentang Pemda. Hal ini juga telah sesuai dengan teori kewenangan sebagaimana dikemukakan oleh Steenbeek, bahwa kewenangan tersebut diperoleh berdasarkan atribusi dari UU Pemda tersebut.
6 Sawit dan Sumiono dalam Rachmad Safa’at, 1998, “Perlindungan Hukum Hak Adat Kelautan dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan: Studi Kasus Nelayan Masangan di Kedung Cowek – Surabaya,” Tesis Magister Program Studi Ilmu Lingkungan, Pascasarjana Universitas Indonesia, Depok
Ampuan  Situmeang,  Rufinus  H.  Hutauruk,  Winsherly  Tan  dan  Dian  Fransisca,  Efektivitas  Kewenangan  Pemerintah  Kota Tanjungpinang Di Bidang Kelautan Dan Perikanan Pasca Lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Daerah
Hambatan  Yang  Dihadapi  Dinas  Pertanian  Pangan  Dan  Perikanan  Kota  Tanjungpinang  Dalam  Melakukan Pembinaan  Nelayan  Dan  Pengawasan  Kelautan  Pesisir  Pasca  Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014
Meskipun  dalam  pelaksanaan  tugas  dan  kewenangannya  telah  diatur  dan  dijamin  dalam  peraturan  perundang- undangan, khususnya UU Pemda, pada prakteknya Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang (DP3) juga  mengalami  beberapa  hambatan.  Dalam  kamus  besar  bahasa  Indonesia  (KBBI),  hambatan  memiliki  kesamaan pengertian dengan kata “kendala”,  yaitu segala sesuatu yang bertujuan untuk melemahkan serta menghalangi tujuan yang hendak dicapai. 7 Dari hasil observasi, wawancara serta studi dokumen yang peneliti lakukan di lapangan, bahwa peneliti  diperoleh  hasil  bahwa  pembagian  urusan  kewenangan  pemerintahan  dalam  bidang  perikanan  yang  telah dibatasi  untuk  dapat  dilaksanakan  oleh    pemerintah  kabupaten/kota  belum  sepenuhnya  efektif  dilaksanakan.  Hal  ini juga  didukung  oleh  hasil  tanya  jawab  dengan  narasumber.  Setiap  hambatan  yang  mengakibatnya  tidak  efektifnya aturan  tersebut  dapat  dianalisis  berdasarkan  teori  Efektivitas  Hukum  yang  dikemukakan  oleh  Soerjono  Soekanto. Adapun faktor-faktor tersebut meliputi faktor hukumnya (undang-undang), faktor penegak hukum yang menjalankan uu tersebut, faktor pendukung berupa sarana maupun prasana, faktor masyarakatnya dan juga faktor kebudayaan.

## Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
Menurut  pendapat  Soerjono  Soekanto,  undang-undang  merupakan  faktor  utama  yang  sangat  mempengaruhi suatu  penegakan  hukum.  Adapun  yang  dimaksudkan  sebagai  undang-undang  (dalam  arti  materiil)  merupakan  suatu peraturan berbentuk tertulis yang berlaku secara umum dan dibuat oleh pejabat yang berwenang baik di tingkat pusat maupun pejabat daerah secara sah. Dengan demikian, undang-undang tersebut meliputi setiap peraturan tingkat pusat yang  berlaku  untuk  seluruh  warga  negara  maupun  kelompok  atau  golongan  tertentu  saja,  serta  aturan  yang  berlaku umum  pada  sebagian  wilayah  NKRI.  Selain  itu  juga  termasuk  peraturan  setempat  yang  hanya  berlaku  pada  daerah tertentu saja. 8
Adapun yang dimaksud dengan faktor hukum yang dapat dikaji sebagai indicator keberhasilan Dinas P3 dalam melaksanakan  Pembinaan  serta  Pengawasan  terhadap  nelayan  di  wilayah  Kota  Tanjungpinang  pasca  lahirnya  UU No.23/2014  merupakan  perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  kewenangan  Dinas  Pertanian  Pangan  dan Perikanan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perikanan yang diatur dalam UU No.23 Tahun 2014 Tentang  Pemda,  khususnya  dapat  dilihat  pada  bagian  lampiran.  Bagian  penjelasan  umum  UU  Pemda  telah menguraikan  bahwa  tujuan  dari    penyelenggaraan    sistem  pemerintahan  daerah  adalah  untuk  melakukan  percepatan perwujudan tingkat kesejahteraan masyarakat melalui upaya peningkatan dalam hal pelayanan, peran serta masyarakat dan pemberdayaan serta untuk meningkatkan potensi daya saing daerah. Namun tetap memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi,  keadilan,  kearifan  lokal  suatu  daerah  dan    keadilan  dalam  konteks  NKRI.  Dengan  lahirnya  UU  23/1024 idealnya diharapkan dapat mendukung efektivitas serta efisiensi penyelenggaraan pemda perlu dengan tetap mengacu pada  batasan  dan  aspek  hubungan  antara  pusat  dengan  daerah,  hubungan  antar  daerah  serta  potensi  dan  tantangan persaingan global.
Akan tetapi, tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana diharapkan oleh UU No.23 Tahun 2014 tidak selalu mencapai tujuan yang ideal. Dengan dicabutnya UU No.32 Tahun 2004, maka kewenangan pemerintah daerah kabupaten  atau  kota  di  bidang  kelautan  semakin  terbatas.  Telah  terjadi  perubahan  yang  sangat  drastic  pada  sektor kelautan,  di  mana  UU  Pemda  tidak  menyisakan  satupun  kewenangan  kepada  kabupaten  ataupun  kota  untuk pengelolaan  sumber  daya  laut.  Dari  salah  satu  narasumber  yang  peneliti  wawancarai,  yaitu  Kepala  DP3  Kota Tanjungpinang  diperoleh  hasil  bahwa  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  DP3  mengacu  pada    lampiran    UU No.23 Tahun 2014 yang mengatur tentang  pembagian urusan kewenangan pemerintahan, baik pusat provinsi maupun daerah  kabupaten  maupun  kota.  Kewenangan  yang  dimiliki  Pemko  Tanjungpinang  dalam  melaksanakan  pembinaan dan pengawasan terhadap nelayan sangat terbatas dan sebagian besar telah ditarik ke pusat dan provinsi. 9
Hal inilah yang menjadikan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan sulit untuk melaksanakan pengawasan serta pembinaan terhadap nelayan-nelayan yang ada di Kota Tanjungpinang, terutama yang mengalami permasalahan dalam memperoleh  asuransi nelayan dan  kartu  nelayan.  UU 23/2014 hanya memberikan  kewenangan bagi dinas pertanian pangan dan perikanan untuk melakukan pemberdayaan nelayan kecil serta pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan. Sementara dalam UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang, khususnya dalam Pasal 54 disebutkan bahwa:
(1) Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  sesuai  dengan  kewenangannya  melakukan  pembinaan  untuk pengembangan Kelembagaan yang telah terbentuk.
7 Lihat KBBI dalam jaringan.
8 https://nasional.sindonews.com/berita/1357500/18/menantikan-pp-kewenangan-laut,  diakses  pada    tanggal  17  Februari 2019.
9 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahadi, Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang.
Ampuan  Situmeang,  Rufinus  H.  Hutauruk,  Winsherly  Tan  dan  Dian  Fransisca,  Efektivitas  Kewenangan  Pemerintah  Kota Tanjungpinang Di Bidang Kelautan Dan Perikanan Pasca Lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Daerah
(2) Dalam  hal  Kelembagaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  belum  terbentuk,  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah  Daerah  sesuai  dengan  kewenangannya  berkewajiban  mendorong  dan  memfasilitasi  terbentuknya Kelembagaan.
Selanjutnya,  adapun  bentuk  kewenangan  terhadap  pembinaan  nelayan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  54 tersebut di atas, dijabarkan dalam Pasal 55 UU 7/2016, yaitu dapat berupa pembentukan “pranata sosial berdasarkan budaya kelompok nelayan setempat, kelompok Nelayan, kelompok usaha bersama, kelompok Pembudidaya Ikan, dan kelompok  pengolahan  dan  pemasaran  hasil  Perikanan”.  Sementara,  berdasarkan  hasil  wawancara  yang  peneliti lakukan  terhadap  masyarakat  nelayan,  isteri  atau  kelurga  nelayan  dan  juga  Dinas  Pertanian  Pangan  dan  Perikanan Kota  Tg.Pinang  bahwa  yang  dibutuhkan  masyarakat  nelayan  Kota  Tanjungpinang  tidak  hanya  berupa  kelompok nelayan  yang  bergabung  dalam  usaha  bersama,  kelompok  budidaya  ikan  maupun  pengolahan.  Namun  nelayan  lebih membutuhkan  pendampingan  dari  Dinas  Pertanian  Pangan  dan  Perikanan  untuk  diberikan  pelatihan  terkait pengelolaan  hasil  perikanan  dan  strategi  pemasaran  ikan  yang  masih  jauh  di  bawah  harga  ekspor. 10 Berdasarkan penjelasan  dari  Kepala  Bidang  Perikanan,  meskipun  Pemko  Tanjungpinang  melalui  Dinas  P3  ingin  melakukan pembinaan terhadap masyarakat nelayan dan kelautan pesisir namun tidak didukung oleh perangkat aturan yang baik, maka  tidak  akan  maksimal.Hal  ini  disebabkan  karena  Pemerintah  Kota  Tanjungpinang  juga  belum  memiliki  produk hukum  daerah  yang  mengatur  mengenai  bentuk  pembinaan  terhadap  nelayan  maupun  kelautan  pesisir.  Sehingga sampai  saat  ini  Dinas  P3  hanya  mengacu  pada  UU  No.23  Tahun  2014,  UU  No.  31  Tahun  2004  tentang  Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No.45 tahun 2009 dan juga UU No. 7 Tahun 2016. 11
Sementara  terkait  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  kegiatan  Nelayan  yang  ada  di  wilayah  Kota Tanjungpinang, juga tidak dapat lagi dilaksanakan oleh Dinas P3. Adapun yang melatarbelakangi hal tersebut karena suburusan  pengawasan  terhadap  sumberdaya  kelautan  serta  perikanan  merupakan  urusan  kewenangan  yang  hanya dapat dilakukan oleh Pem.Pusat dan Pemprov dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Pemerintah Pusat melakukan Pengawasan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan di atas 12 (dua belas) mil dan strategis nasional dan ruang laut tertentu.
b. Pemerintah Provinsi melakukan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil. 12
Bagaimanapun  juga,  meskipun  kewenangan  pemerintah  Kota  Tanjungpinang  tidak  ada  sama  sekali  dalam  hal pengawasan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa wilayah laut berada di daerah kabupaten/kota. Sehingga pemerintah pusat  seharusnya  juga  memberikan  kewenangan  kepada  pemerintah  daerah  kabupaten  atau  kota  untuk  dapat melakukan pengawasan terhadap nelayan maupun masyarakat pesisir yang ada di wilayahnya.

## Faktor Penegak Hukumnya
Soerjono  Soekanto  menyatakan  bahwa    penegak  hukum  disini  merupakan  para  pihak  yang  mempunyai kewenangan untuk membentuk serta menerapkan suatu aturan hukum. Adapun para penegak hukum tersebut meliputi: lembaga  di  bidang  Dilkumjakpol  (Pengadilan,  Kementerian  Hukum  dan  HAM,  Kejaksaan  dan  Kepolisian).  Lebih lanjut, dalam pendapatnya Soekanto berpandangan bahwa peran penegak hukum sama pentingnya dengan masyarakat. Sehingga,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  apalagi  penegak  hukum  tidak  optimal  dalam  melaksanakan  perannya, seringkali  menimbulkan  konflik  kepentingan  ( status  conflict  dan  conflict  of  roles ).  Apabila  dalam  kenyataan  para pihak tidak memahami peranannya, maka akan timbul suatu kesenjangan peranan ( role-distance ). 13
Adapun  faktor  penegak  hukum  yang  dimaksudkan  disini  adalah  Pejabat  PPNS  yang  bertugas  melakukan penyidikan terhadap pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan. Berdasarkan hasil wawancara serta observasi yang peneliti  lakukan  di  lapangan  dengan  Kepala  Bidang  Perikanan,  bahwa  sampai  dengan  saat  ini  Pemerintah  Kota Tanjungpinang,  terutama  Dinas  Pertanian  dan  Perikanan    (DP3)  belum  memiliki  pejabat  Penyidik  Pegawai  Negeri Sipil.  Sehingga  ketika ada pelanggaran yang  dilakukan oleh Nelayan kecil, nelayan  tradisional, nelayan modern dan nelayan  buruh  dalam  bidang  perikanan,  belum  ada  pejabat  berwenang  yang  dapat  menindak  pelanggar  tersebut.  Hal ini juga yang kemudian menjadi satu dari beberapa hambatan yang mempengaruhi kinerja Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan  dalam  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  Nelayan  di  wilayahnya.  Tidak  adanya  PPNS
10 Berdasarkan hasil wawancara dengan Isteri Nelayan di Kecamatan Tanjungpinang Kota.
11 Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan    Kepala  Bidang  Perikanan  Dinas  Pertanian  Pangan  dan  Perikanan  Kota Tanjungpinang.
12 Yelli  Meivi  Dapu.  Implikasi  UU  No.  23 Tahun  2014  Terhadap  Kewenangan  Urusan  Pemerintahan  Daerah  Di  Bidang Kelautan dan Perikanan. Lex Et Soeciatis Vol.IV.No.8. Tahun 2016.
13 Achmad    Ali. Menguak    Teori    Hukum    (Legal    Theory)    dan    Teori    Peradilan    (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi  Undang-Undang  (Legisprudence).  Jakarta : Kencana. 2009.
Ampuan  Situmeang,  Rufinus  H.  Hutauruk,  Winsherly  Tan  dan  Dian  Fransisca,  Efektivitas  Kewenangan  Pemerintah  Kota Tanjungpinang Di Bidang Kelautan Dan Perikanan Pasca Lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Daerah
tersebut  juga  diakibatkan  dari  ditariknya  kewenangan  Pemerintah  Kabupaten/Kota  dalam  hal  pengawasan  terhadap nelayan dan kelautan pesisir. Sehingga hal ini merupakan salah satu implikasi dari keberadaan UU No. 23 Tahun 2014 pada  Dinas  Pertanian  Pangan  dan  Perikanan.  Selain  faktor  PPNS,  meskipun  dalam  ketentuan  peraturan  perundang- undangan telah diatur apa saja yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang dalam melakukan pembinaan  serta  pemberdayaan  terhadap  Nelayan,  namun  apabila  kewenangan  tersebut  tidak  dilaksanakan sepenuhnya juga tidak dikenai suatu sanksi administratif. Hal ini menjadi alasan kuat sebagian penegak hukum dalam bidang perikanan di Tanjungpinang.

## Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung
Efektifnya  peran  penegak  hukum  juga  sangat  dipengaruhi  oleh  sarana  maupun  prasana  pendukungnya.  Tanpa didukung oleh sarana maupun fasilitas tertentu, tentu saja proses penegakan hukum tidak dapat dilaksanakan dengan baik  sesuai  dengan  harapan  pembentukan  suatu  aturan  (undang-undang).  Adapun  bentuk  sarana  maupun  fasilitas pendukung tersebut meliputi  SDM berlatar belakang pendidikan  serta keterampilan  yang  baik, organisasi  yang baik, peralatan yang memadai, sumber pendanaan yang cukup, dan lain sebagainya. Apabila keseluruhan hal tersebut tidak terpenuhi,  penegakan  aturan  hukum  yang  ingin  dicapai  sesuai  dengan  tujuannya  akan  mustahil  dilakukan.  Faktor sarana  maupun  fasilitas  pendukung  juga  merupakan  salah  satu  hal  yang  menjadi  hambatan  bagi  Dinas  Pertanian Pangan  dan  Perikanan  Kota  Tanjungpinang  dalam  melaksanakan  kewenangan  pembinaan  terhadap  nelayan  dan masyarakat  pesisir.  Hal  ini  pun  dibuktikan  dari  hasil  wawancara  dengan  narasumber,  yaitu  Kepala  Dinas  P3  bahwa bahwa  selama  ini  kegiatan  pembinaan  kepada  Nelayan  baik  tradisional,  kecil  maupun  modern  sudah  berjalan  cukup baik. Akan tetapi masih terdapat kendala dan hambatan berupa sarana serta prasarana yang sangat terbatas serta tidak adanya  lagi  kewenangan  pemerintah  kota  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  nelayan  yang  mengalami  kendala melaut karena sejak 0-12 mil laut merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi. Sehingga  kadang pegawai  yang menerima  laporan  dari  nelayan  tidak  dapat  langsung  menindaklajuti  laporan  yang  masuk  ke  dinas.  Meskipun kewenangan  pemko  sudah  dibatasi  oleh  UU  Pemda,  dalam  hal  terjadi  permasalahan  di  lapangan  Dinas  Pertanian Pangan  dan  Perikanan  akan  tetap  menyampaikan  kepada  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi  melalui  surat  dan koordinasi langsung.   Selain itu, hambatan dari segi sarana prasana juga meliputi:
a. Kurangnya sumber daya manusia, terutama kelompok jabatan fungsional penyuluh perikanan.
Hal  ini  sejalan  dengan  hasil  wawancara  peneliti  dengan  Kepala  Bidang  Dinas  Pertanian  Pangan  dan  Perikanan Kota Tg.Pinang, Menurutnya, saat ini DP3 belum memiliki tenaga fungsional, baik fungsional di bidang pertanian pangan maupun fungsional perikanan. Dari bagan struktrur organisasi Dinas P3, juga yang peneliti ketahui belum ada  tampak  struktur  dari  tenaga  fungsional  tersebut.  Padahal  menurut  Catri  Jintar,  peran  fungsional  perikanan seharusnya  sangat  penting  untuk  menunjang  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  DP3  untuk  dapat  turun  langsung  ke lapangan sesuai dengan jobdesk nya. Sebelum kewenangan pengawasan di bidang kelautan di tarik ke pemprov dan pusat, DP3 memiliki tenaga fungsional. Namun, sejak berlakunya UU No.23/2014 fungsional tersebut telah ditarik ke pemprov dan pusat, karena dalam struktur organisasi DP3 tidak ada lagi bidang yang membawahi Kelautan.
b. Terbatasnya  Kewenangan  Pelaksanaan  Bimbingan  Teknis  Kepada  Nelayan  Oleh  Dinas  Pertanian  Pangan  dan Pertanian.
Pasca  peralihan  sebagian  kewenangan  di  bidang  kelautan  dan  perikanan,  juga  berpengaruh  pada  program  kerja maupun  kegiatan  rutin  yang  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota,  termasuk  Dinas  Pertanian Pangan dan Perikanan Tg.Pinang. Dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan dengan Kepala Seksi Perikanan Tangkap Dinas P3 yaitu Ibu Siti Marhamah, bahwa sejak tahun 2016, kegiatan rutin yang dilakukan oleh Bidang Perikanan adalah pengadaan sarana maupun fasilitas penangkapan ikan serta pengadaan sarana prasaranan perikanan saja. Sedangkan untuk kegiatan berupa pembinaan dan pengawasan yang dilakukan melalui Bimbingan pengawasan hampir tidak pernah dilakukan oleh DP3. Hal ini seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Pusat, sesuai dengan  lampiran  UU  Pemda  yang  mengatur  tentang  pembagian  urusan  kewenangan  antara  pemerintah  pusat, pemerintah provinsi serta pemerintah kab/kota. Dengan demikian, sangat tidak bisa dipungkiri bahwa DP3 semakin terbatas dalam memberikan pembinaan pengawasan bagi masyarakat nelayan.

## Faktor Masyarakat
Tempat berlakunya atau diterapkannya suatu aturan maupun Penegakan hukum adalah berasal dari masyarakat. Karena  salah  satu  fungsi  hukum  adalah  untuk  mewujudkan  ketentraman,  keadilan  dan  ketertiban  dalam  suatu masyarakat.  Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  masyarakat  sangat  mempengaruhi  penegakan  hukum. Adapun beberapa contoh masalah yang sering mempengaruhi perilaku penegakan hukum yang tertib atau sebaliknya adalah sebagai berikut:
a. masyarakat tidak menyadari atau mengetahui sepenuhnya bahwa hak mereka telah dilanggar;
Ampuan  Situmeang,  Rufinus  H.  Hutauruk,  Winsherly  Tan  dan  Dian  Fransisca,  Efektivitas  Kewenangan  Pemerintah  Kota Tanjungpinang Di Bidang Kelautan Dan Perikanan Pasca Lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Daerah
b. masyarakat  tidak  menyadari  atau  mendapat  informasi  bahwa  ada  tindakan  maupun  beberapa  upaya  hukum  yang dilakukan oleh penegak hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat tersebut; dan/atau
c. masyarakat  tidak  memiliki  kemampuan  atau  kesanggupan  dalam  memanfaatkan  upaya  hukum  yang  diakibatkan oleh faktor tertentu seperti faktor ekonomi, sosial, politik atau psikologis. 14
Terhadap  hambatan  yang  dihadapi  oleh  Dinas  Pertanian  Pangan  dan  Perikanan  Kota  Tanjungpinang  dalam melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  nelayan  di  wilayah  kerjanya,  hambatan  tersebut  salah  satunya  juga berasal  dari  masyarakat  nelayan  itu  sendiri.  Mengapa  demikian?  Dari  hasil  pengumpulan  data  serta  informasi  yang peneliti  lakukan  kepada  perwakilan  masyarakat  nelayan  yang  peneliti  anggap  paling  komprehensif,  yaitu  Buruh Nelayan  dan  Nelayan  Kecil  hampir  rata-rata  menguraikan  bahwa  terhadap  hak  apa  saja  yang  seharusnya  dapat diperoleh  oleh  nelayan  dalam  hal  melakukan  aktivitas  melaut  tidak  selalu  diketahui  oleh  para  Nelayan,  khususnya yang  berada  di  daerah  Kecamatan  Tanjungpinang  Kota,  dan  Kecamatan  Tanjungpinang  Barat.  Hal  ini  sering  kali terjadi,  dimana  nelayan  lebih  bersifat  pasif.  Kecuali  apabila  ada  petugas  yang  turun  ke  lapangan  untuk  melakukan kegiatan  pengawasan  dan  pemberdayaan  yang  sifatnya  tidak  menentu,  barulah  nelayan  akan  menyampaikan  keluh kesahnya  kepada  petugas.  Secara  tidak  langsung,  hal  ini  juga  mempengaruhi  Dinas  P3  untuk  bergerak  dalam memberikan perlindungan dalam bentuk pembinaan kepada Nelayan.
Selain  daripada  kondisi  tersebut,  dari  hasil  penjelasan  Kepala  Seksi  perikanan  tangkap  dan  kasi  perikanan budidaya, bahwa bisa  saja hal ini disebabkan  karena memang masyarakat  nelayan  sudah terbiasa dengan pola hanya pada  saat  mengalami  masalah  saja  baru  melapor  ke  Pemerintah  Daerah.  Contohnya  saja,  ketika  mengalami  kendala BBM,  kendala  dalam  pengurusan  identitas  kartu  nelayan  maupun  dalam  mengurus  asuransi  kematian  atau  bantuan dari pemerintah ketika ada nelayan maupun keluarganya yang mengalami kecelakaan kerja. 15

## Faktor Kebudayaan
Faktor yang menjadi indicator dalam mengetahui hambatan yang terjadi dalam penegakan suatu hukum adalah Faktor  Kebudayaan.  Budaya  hukum  pada  dasarnya  meliputi  seluruh  nilai  yang  mendasari  berlakunya  suatu  hukum, nilai  yang  berhubungan  dengan  konsep  apa  yang  dinilai  baik  maupun  yang  bernilai  tidak  baik.  Dari  hasil  penelitian yang  peneliti  lakukan,  bahwa  terdapat  faktor  kebudayaan  masyarakat  nelayan  yang  mempengaruhinya.  Meskipun sesungguhnya  pemerintah  daerah  tidak  lagi  memiliki  kewenangan  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  nelayan dan juga masyarakat pesisir, namun Dinas P3 masih memiliki kewajiban untuk pembinaan kelembagaan nelayan serta melakukan  pemberdayaan  nelayan  kecil.    Akan  tetapi,  dari  hasil  wawancara  dan  observasi  dengan  kepala  Seksi Perikanan  Tangkap  dan  Kepala  Seksi  Perikanan  Budidaya  serta  Kasi  Pemberdayaan  Nelayan,  bahwa  adanya  pola kebudayaan  masyarakat  nelayan  yang  masih  mengharapkan  pelatihan  yang  dapat  membantu  nelayan  dalam memperoleh pendapatan secara instan atau lebih cepat tanpa membutuhkan waktu yang panjang. Hal ini dikarenakan sebagian  besar  nelayan  pada  umumnya  bisa  dengan  cepat  memperoleh  penghasilan  ketika  sudah  turun  ke  laut  dan menjual  hasilnya  ke  Tekong  maupun  dijual  secara  langsung  ke  pasar.Selain  itu,  dari  Dinas  P3  sendiri  juga  terdapat hambatan  atau  tantangan  tersendiri  dalam  melaksanakan  tugas  dan  kewajibannya  dalam  melakukan  pengawasan kepada Nelayan di wilayah Kota Tanjungpinang.
Dimana  pasca  lahirnya  UU  No. 23  Tahun  2014, memang  kewenangan  dalam  hal  pengawasan  sektor  kelautan dan  pesisir  sudah  beralih  ke  Pemprov  maupun  pemerintah  pusat.  Sehingga,  apabila  ada  laporan  maupun  pengaduan dari  nelayan  terkait  kendala  dalam  kegiatan  penangkapan  ikan  maupun  terdapat  permasalahan  yang  membutuhkan penanganan dari pemerintah daerah, Dinas P3 tidak berani  untuk mengambil alih  kewenangan pengawasan tersebut. Karena  dari  segi  kewenangan  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  memang  harus  dilakukan  oleh Pemprov. Budaya ini pada akhirnya juga mengakibatkan saling tunggu menunggu untuk menindaklanjuti keluhan dari masyarakat nelayan dan sedikit memperlambat pelayanan yang ada.

## Solusi Yang Dapat Diberikan Kepada Dinas Pertanian Pangan Dan Perikanan Kota Tanjungpinang Terhadap Hambatan Yang Dihadapi Dalam Melakukan Pembinaan Nelayan Dan Pengawasan Kelautan Pesisir Dimasa Yang Akan Datang
Terhadap setiap hambatan, kendala maupun tantangan hendaknya diberikan penyelesaian maupun solusi. Dalam KBBI, dimaknai sebagai “penyelesaian, jalan keluar, atau pun pemecahan masalah”. Dengan adanya solusi diharapkan mampu mempermudah jalannya pelaksanaan dari suatu tugas maupun hal yang ingin dicapai. Terkait hambatan yang dialami  atau  dihadapi  oleh  Dinas  Pertanian  Pangan  dan  Pertanian  Kota  Tanjungpinang,  peneliti  memberikan  solusi sebagai berikut:
14 Ibid , Hlm.8.
15 Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Seksi  Perikanan  Tangkap  Dinas  Pertanian  Pangan  dan  Perikanan  Kota Tanjungpinang
Ampuan  Situmeang,  Rufinus  H.  Hutauruk,  Winsherly  Tan  dan  Dian  Fransisca,  Efektivitas  Kewenangan  Pemerintah  Kota Tanjungpinang Di Bidang Kelautan Dan Perikanan Pasca Lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Daerah

## Faktor Hukumnya (Undang-Undang)
Pemerintah  tingkat  pusat  maupun  pemerintah  tingkat  Daerah  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam mendukung  dan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakatnya  tanpa  terkecuali  termasuk  nelayan  dan  masyarakat pesisir. Dengan adanya pembagian urusan kewenangan, tentunya diharapkan dapat memperdekat jangkauan pelayanan kepada masyarakat, karena selama ini konsep sentralisasi dianggap tidak mampu menjawab seutuhnya permasalahan yang  ada  di  berbagai  daerah  di  Indonesia.  Untuk  memberikan  dasar  kewenangan  dalam  hal  pembinaan  dan pengawasan nelayan, Negara telah menjamin dan melegalisasi melalui UU No.  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  Sebagai  konsekuensi  dari  adanya  otonomi  daerah  otomasit  berdampak  pada  sistem  pemerintahan  yang bersifat  desentralisasi,  Pada  prinsipnya,  desentralisasi  juga  bertujuan  untuk  mempermudah  adnya  koordinasi  terkait kekuasaan serta penyelanggaraan pemerintahan yang dapat mengakomodir kepentingan bangsa Indonesia yang terbagi dalam beberapa wilayah yang terpisah-pisah. Salah satunya adalah dengan adanya daerah kepulauan yang luas seperti halnya  Kota  Tg.Pinang,  sangat  dibutuhkan  adanya  peran  Pemda  Kab/Kota  dalam  hal  pembinaan  dan  pengawasan terhadap nelayan yang ada di wilayahnya. Berdasarkan Pasal 12 ayat (3) UU No.23 Tahun 2014, Kelautan Perikanan merupakan  urusan  pemerintahan  yang  bersifat  pilihan  yang  dapat  dilaksanakan  oleh  pemerintah  Kabupaten/Kota. Namun,  jika dibandingkan dengan kewenangan pemkab/pemkot sebagaimana diatur sebelum berlakunya UU Pemda, yaitu  dalam  lampiran  huruf  cc  PP  No.  38  Tahun  2007  tentang  Pembagian  Urusan  Pemerintahan  Antar  Pemerintah  , Pemerintah  Daerah  Provinsi  dan  Pemerintah  Kabupaten/Kota,  kewenangan  di  sektor  kelautan  dan  perikanan  bisa dikatakan sangat luas, yaitu memiliki 7 (tujuh) bidang yang meliputi:
a. bidang kelautan;
b. bidang umum;
c. perikanan tangkap;
d. perikanan budidaya;
e. bid. pengawasan dan pengendalian;
f. bid.pengolahan dan pemasaran; dan
g. serta bidang penyuluhan dan pendidikan.
Jika  pelaksanaan  kewenangan  Dinas  Pertanian  Pangan  dan  Perikanan  masih  mengacu  pada  UU  No.32  Tahun 2004  dan  PP  No.  38  Tahun  2007  tentu  saja  peran  pemerintah  daerah  kota  Tanjungpinang  jauh  lebih  maksimal  dan optimal  dalam  memberikan  pelayanan  terhadap  nelayan  yang  ada.  Sehingga  menurut  peneliti,  dari  segi  hukumnya, sebaiknya  pemerintah  pusat  dapat  mengevaluasi  keterbatasan  kewenangan  pemda  kab/kota  di  bidang  kelautan  dan memberikan  porsi  kepada  daerah,  meskipun  sangat  kecil    atau  hanya  dibatasi  beberapa  mil  saja,  misalnya  0  (nol) sampai  dengan  4  (empat)  mil  saja.  Bentuk  evaluasi  tersebut  bisa  dilakukan  dengan  cara  melakukan  revisi  terhadap pembagian urusan kewenangan pemerintah pusat, pemprov maupun pemkab/pemko. Terutama dalam hal pengawasan dan  pengendalian  kelautan  dan  juga  penyuluhan  dan  pendidikan.  Dengan  adanya  pemberian  kewenangan  tersebut, peneliti sangat yakin bahwa hal ini akan akan membantu pelayanan kepada masyarakat dalam rangka otonomi daerah. Hal  ini  tentunya  juga  didasari  dari  hasil  interview  yang  dilakukan  terhadap  narasumber  dari  Dinas  Kelautan  dan Perikanan  Provinsi  Kepulauan  Riau  (DKP  Provinsi)  dan  juga  Kadis  DP3  yang  turut  mempertegas  bahwa  antara pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota  hanya melaksanakan kewenangan sebatas diatur dalam lampiran UU No. 23 Tahun 2014.

## Faktor Penegak Hukumnya
Adapun  solusi  yang  dapat  peneliti  berikan  terkait  terbatasnya  jumlah  penegak  hukum  yang  bertugas  dalam melakukan  pembinaan  terhadap  nelayan  yang  ada  di  Kota  Tanjungpinang  khususnya  yang  berasal  dari  Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan adalah Pemerintah Provinsi maupun pemerintah pusat dapat menambah jumlah unit pelaksana  teknis  dari  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  maupun  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  di  wilayah  Kota Tanjungpinang.  Selain  itu,  belum  adanya  pejabat  penyidik  pegawai  negeri  sipil  (PPNS)  di  bidang  kelautan  dan perikanan di provinsi Kepulauan Riau juga harus menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama Dinas Kelautan dan Perikanan  Provinsi  untuk  dapat  mengikutsertakan  pegawai  yang  memiliki  pengalaman  dan  kompetensi  yang  cukup untuk  mengikuti  diklat  PPNS  agar  dapat  melaksanakan  kewenangan  pengawasan  terhadap  setiap  orang  yang melanggar  kebijakan  terhadap  perlindungan  nelayan  dan  masyarakat  pesisir,  seperti  adanya  penggunaan  peralatan tangkap  perikanan  yang  berbeda  dengan  jenis  peralatan  yang  diamanatkan  oleh  ketentuan  peraturan  perundang- undangan,  upaya  pencurian  ikan,  bahkan  perbuatan  perkelahian  antar  nelayan  yang  masih  ditemukan  oleh  sering dilaporkan oleh nelayan yang ada di Kota Tanjungpinang.
Ampuan  Situmeang,  Rufinus  H.  Hutauruk,  Winsherly  Tan  dan  Dian  Fransisca,  Efektivitas  Kewenangan  Pemerintah  Kota Tanjungpinang Di Bidang Kelautan Dan Perikanan Pasca Lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Daerah

## Faktor Sarana maupun Fasilitas Pendukung
Terbatasnya jumlah sarana maupun prasarana sebagai fasilitas pendukung yang digunakan oleh Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan (DP3) Kota Tanjungpinang dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap nelayan perlu  diberikan  jalan  keluar  atau  solusi.  Jika  tidak,  hambatan  tersebut  akan  mengakibatkan  tidak  berjalan  aturan hukum  yang  ditujukan  untuk  setiap  nelayan,  baik  nelayan  kecil,  buruh,  pengusaha  perikanan  maupun  keluargnya. Salah satu hambatan dari faktor sarana/prasana  yang dihadapi adalah tidak  adanya  tenaga fungsional Penyuluh pada DP3.  Dari  penjelasan  Kepala  Bidang  Perikanan  Bapak  Catri  Jintar,  memang  sebelumnya  fungsional  penyuluh perikanan pernah ada di Kota Tanjungpinang, namun kini sudah ditarik ke pusat dan provinsi setelah berlakunya UU No.23 Tahun 2014. Pengalihan pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tanjungpinang pada waktu iitu dilakukan sekitar  tahun  2016,  sejak  UU  Pemda  mulai  diberlakukan  secara  efektif.  Sesungguhnya,  keberadaan  fungsional penyuluh  perikanan  tentunya  akan  dapat  mendukung  pelaksanaan  pembinaan  bagi  nelayan  maupun  keluarganya secara  berkala  tanpa  harus  menunggu  adanya  arahan  dari  pemerintah  pusat  maupun  provinsi.  Ini  merupakan  solusi yang  harus  segera  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah.  Jika  dilihat  dari  PP  38/2007,  bidang  Penyuluh  dan  kegiatan pelatihan memiliki beberapa fungsi yang menonjol, yaitu:
1. Melaksanakan  kebijakan  terkait  pembinaan  dan  penyelenggaraan  diklat  fungsional,  teknis,  keahlian,  manajemen dan kepemimpinan bidang kelautan dan perikanan;
2. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kelautan dan perikanan; dan
3. Melaksanakan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang kelautan dan perikanan.
Solusi ini juga merupakan salah satu masukan dari narasumber dari Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan, yaitu Bapak  Jefri  Raimano  selaku  Kasi  Perikanan  Budidaya.  Dimana  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Jefri diperoleh hasil bahwa pada satu satu tugas dan fungsinya, seksi perikanan budidaya berharap agar pemerintah daerah dan  pemerintah  pusat  dapat  mendukung  dan  menambah  sumber  daya  manusia  yang  menguasai  perikanan  terutama tenaga  fungsional  yang  sudah  mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan  dengan  keahlian  yang  cukup  agar  dapat memberikan pembekalan-pembekalan melalui kegiatan penyuluhan, sosialisasi, bimbingan teknis dan juga kunjungan langsung  kepada  nelayan  melalui  kerjasama  dengan  RT,  Lurah,  Camat  serta  bantuan  ketua  Himpunan  Nelayan Nasional Indonesia Cabang Tanjungpinang. Disamping itu, dari hasil wawancara dengan perwakilan nelayan peneliti juga  memperoleh  informasi  bahwa  masyarakat  nelayan  sangat  berharap  besar  agar  Pemerintah  Daerah  dapat memberikan kegiatan penyuluhan yang tidak hanya bersifat formalitas dan hanya sekedar berupa penyampaian materi- materi  terkait  perikanan  saja,  namun  para  nelayan  juga  menginginkan  agar  penyuluhan  tersebut  juga  disertai pendampingan secara berkala terhadap praktek ilmu yang disampaikan melalui pelatihan, dan waktu pelaksanaannya juga sebaiknya tidak hanya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, namun secara berkesinambungan sampai nelayan benar- benar  mandiri.Sehingga  target  peningkatan  sektor  usaha  perikanan  baik  tangkap  maupun  budidaya  yang  diharapkan oleh pemerintah dapat terealisasi, begitu juga dengan harapan nelayan dan komunitasnya. 16
Selain  perlu  adanya  penambahan  dan  tersedianya  penyuluh  perikanan,  hambatan  dari  segi  prasarana  berupa terbatasnya  kegiatan  pembinaan  dan  pendidikan  bagi  nelayan  dan  terbatasnya  penyediaan  sarana  maupun  fasilitas perikanan  tangkap,  sarana  prasarana  perikan  budidaya  dan  pengembangan  sumber  daya  manusia  yang  dilaksanakan oleh Dinas P3 juga seharusnya diberikan solusi dengan cara menambahkan alokasi anggaraan pendapatan dan belanja daerah  bagi  Dinas  P3,  agar  setiap  program  kerja  yang  dilakukan  juga  bisa  lebih  maksimal  dan  tidak  terbatas  hanya sekali  saja  dilaksanakan.  Paling  tidak  pengadaaan  sarana  maupun  prasarana  perikanan  juga  sebaiknya  dilakukan bersinergi  dengan  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  provinsi,  sehingga  dapat  menjangkau  semua  nelayan  terutama yang memiliki kondisi ekonomi lemah dan tergolong tidak mampu.

## Faktor Masyarakat
Permasalahan  maupun  kendala  (hambatan)  yang  dihadapi  oleh  Dinas  Pertanian  Pangan  dan  Perikanan  dalam melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  nelayanyang  juga  diakibatkan  oleh  faktor  masyarakat,  harus dituntaskan secara cepat dan tepat,  khususnya terhadap nelayan kecil. Hal tersebut bertujuan agar dimaksudkan agar setiap  nelayan  kecil  memperoleh  haknya,  terutama  dalam  hal  perlindungan  hukum  dari  pemerintah  daerah  setempat maupun pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya berdasarkan amanat dari Pasal 27 ayat (2) UUDNRI Tahun 1945, yang berbunyi:
“tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”
16 Berdasarkan hasil wawancara dengan Himpunan Nelayan Indonesia Cabang Tanjungpinang
Ampuan  Situmeang,  Rufinus  H.  Hutauruk,  Winsherly  Tan  dan  Dian  Fransisca,  Efektivitas  Kewenangan  Pemerintah  Kota Tanjungpinang Di Bidang Kelautan Dan Perikanan Pasca Lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Daerah
Berbicara  mengenai  nelayan  yang  ada  di  Kota  Tg.Pinang,  minimnya  peran  serta  nelayan  serta  keaktifan masyarakat  nelayan  dalam  mendaftarkan  diri  dalam  kepesertaan  asuransi  nelayan  atau  asuransi  perikanan  yang diberikan  oleh  pemerintah  pusat  juga  menghambat  pelaksanaan  tugas  Dinas  P3  dalam  membina  nelayan.  Hal  ini dikarenakan, meskipun penganggaran terhadap program perlindungan nelayan dalam bentuk asuransi dibebankan pada APBN,  namun  pemerintah  daerah  Kota  Tanjungpinang  juga  diberi  tanggungjawab  untuk  melakukan  pendataan terhadap  nelayan  kecil  maupun  nelayan  tradisional  yang  akan  didaftarkan  pada  asuransi  tersebut.  Berdasarkan  hasil wawancara  dengan  nelayan  dan  petugas  dari  UPT  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  Cabang  Tanjungpinang, bahwa  nelayan  sulit  sekali  melengkapi  administrasi  terkait  data  dukung  yang  diperlukan  untuk  kepentingan  mereka sendiri.  Padahal  petugas  dari  Dinas  P3  juga  sudah  menginformasikan  beberapa  hak  nelayan  yang  meliputi  : “pemberian  Asuransi  nelayan,  litigasi  terhadap  kecelakaan  nelayan  dilaut,  pemberitahuan  keadaan  cuaca  secara simultan  kepada  nelayan,  serta  informasi  terkait  keanggotaan  nelayan  dalam  kelompok  maupun  jaringan  Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HSNI)”. 17
Untuk  mengatasi  rendahnya  kesadaran  masyarakat  nelayan  tersebut,  Pemerintah  Daerah,  khususnya  Dinas  P3 maupun UPT Kementerian Kelautan dan Perikanan  yang  ada di Tanjungpinang  harus melakukan sosialisasi maupun gerakan penyadaran kepada nelayan dengan intensitas yang lebih tinggi. Bentuk penyadaran tersebut berkaitan dengan pentingnya  partisipasi  nelayan  untuk  memiliki  kartu  identitas,  kartu  tanda  nelayan,  dan  terdaftar  sebagai  peserta asuransi nelayan. Upaya tersebut jika bisa dilakukan melalui pendekatan dengan nelayan senior yang cukup dituakan di  perkampungan  nelayan  yang  ada,  sekaligus    memberi  contoh  serta  perbandingan  terkait  dampak  positif  atau keuntungan  yang diperoleh nelayan dengan  menjadi peserta asuransi nelayan (asnel).  Sebagai  contoh, jika ada salah satu nelayan yang mengalami kecelakaan saat menangkap ikan di laut atau bahkan meninggal dunia sekalipun, dengan memiliki  asuransi  nelayan,  maka  pemerintah  akan  memberikan  kompensasi  berupa  uang  yang  tidak  hanya  dapat digunakan  untuk  berobat  namun  dapat  digunakan  sebagai  bekal  hidup  dan  modal  usaha  bagi  keluarga  nelayan  yang ditinggalkan.  Bentuk  Perlindungan  yang  wajib  dilakukan  terhadap  nelayan  kecil  dalam  kegiatan  usaha  penangkapan ikan  tentunya  sangat  berpengaruh  terhadap  kelangsungan  kehidupan  para  nelayan  di  Kota  Tg.Pinang.  Selain  solusi sebagaimana tersebut di atas, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan juga perlu melakukan kemudahan terhadap akses nelayan  dalam  memperoleh  bantuan  dari  pusat  maupun  pemda.  Solusi  ini  juga  merupakan  salah  satu  usulan  yang dikemukakan oleh oleh narasumber yang berasal dari Asuransi Jasindo Kota Tanjungpinang, yang pada intinya dalam proses  pemberian  asuransi  nelayan  dilaksanakan  oleh  perusahaan  asuransi  ini  merupakan  BUMN  yang  ditunjuk sebagai pihak penyelenggara asuransi nelayan di Kota Tanjungpinang.
Kendala  dari  segi  keterbatasan  informasi  yang  diperoleh  nelayan  terhadap  askses  informasi  maupun penggunaan  teknologi  perikanan  juga  seharusnya  lebih  diperhatikan  oleh  pemerintah  daerah,  meskipun  berdasarkan hasil wawancara yang  peneliti lakukan dengan Kasi Pemberdaayaan Usaha Kecil Perikanan, yaitu  Ibu Yuli Polianan bahwa  Dinas  P3  telah  melakukan  beberapa  program  kegiatan,  salah  satunya  adalah  melalui  kegiatan  pengembangan sumber  daya  manusia  serta  penguasaan  teknologi.  Kegiatan  tersebut  dilaksanakan  pada  tahun  2013 dan  tahun  2018. Artinya, sepanjang tahun 2013 sampai dengan saat ini tahun 2020, kegiatan tersebut baru dilakukan sebanyak 2 (dua) kali.  Pelaksanan  kegiatan  tersebut  seharusnya  bisa  dilakukan  minimal  1  (satu)  kali  dalam  setahun,  karena  teknologi idealnya selalu diperbaharui dan berkembang setiap tahunnya. Sehingga para nelayan yang ada di Kota Tanjungpinang lebih up to date dalam penguasaan tekhnologi di bidang perikanan dan memudahkan dalam mendukung aktivitasnya sehari-hari, khususnya apabila dilakukan pada musim hujan atau saat terjadi badai atau gelombang yang cukup tinggi dan berbahaya.

## Faktor Kebudayaan
Budaya saling tunggu menunggu untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap nelayan oleh Dinas P3 sejatinya berpotensi untuk menghambat pelaksanaan perlindungan nelayan di wilayah Kota Tanjungpinang. Hal ini wajib  diatasi  dengan  membangun  budaya  kerja  yang  professional,  aukuntabel  dan  sinergis  antara  pengambil keputusan, khususnya antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, UPT Kementerian Kelautan dan Perikanan  serta  DP3  Kota  Tg,Pinang.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Dinas  P3,  bahwa  dengan beralihnya kewenangan kewenangan Pemda kabupaten maupun kota dalam hal kelautan sejak berlakunya UU No.23 Tahun 2014, seharusnya antara pemerintah pusat, provinsi maupun Dinas P3 sudah mengetahui sejauh mana batasan kewenangan  masing-masing.  Sehingga  setiap  pengaduan  atau  laporan  yang  diberikan  oleh  masyarakat  nelayat  yang menyangkut dengan aktivitas nelayan harus segera ditindaklanjuti tanpa harus “saling tunggu”.
Selain itu, sebaiknya para stakeholder tersebut dapat duduk bersama untuk mengatasi ritme budaya kerja yang berpotensi untuk memperlambat salah satu bentuk pelayanan masyarakat tersebut, karena sejatinya itulah tujuan dari lahirnya desentralisasi atau otonomi daerah.  Sehingga meskipun Dinas P3 memiliki kewenangan yang sangat terbatas,
17 Berdasarkan hasil wawancara dengan UPT Kementerian Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri,
Ampuan  Situmeang,  Rufinus  H.  Hutauruk,  Winsherly  Tan  dan  Dian  Fransisca,  Efektivitas  Kewenangan  Pemerintah  Kota Tanjungpinang Di Bidang Kelautan Dan Perikanan Pasca Lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Daerah
namun  juga  dapat  pro  aktif  untuk  berkoordinasi  sesering  mungkin  secara  berjenjang,  melalui  Dinas  Kelautan  dan Perikanan Provinsi Kepri selanjutnya kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

## SIMPULAN
Mengacu  pada  rumusan  masalah  dan  hasil  yang  dikaji  dalam  penelitian  ini,  diperoleh  kesimpulan  sebagai berikut:
1. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pelaksanaan  kewenangan pembinaan dan pengawasan Nelayan  dan  kelautan  pesisir  oleh  Dinas  Pertanian  Pangan  dan  Perikanan  Kota  Tanjungpinang  berjalan  tidak efektif, hal ini dikarenakan undang-undang tersebut telah membatasi kewenangan pengawasan pada 2 (dua) bidang saja. Yaitu Perikanan  Tangkap dan Perikanan Budidaya sedangkan  kewenangan di bidang kelautan  telah dihapus dan ditarik ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
2. Hambatan  yang  dihadapi  Dinas  Pertanian  Pangan  dan  Perikanan  Kota  Tg.Pinang  dalam  melakukan  pembinaan nelayan dan pengawasan kelautan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi:
a. Terbatasnya  kewenangan  pengawasan,  pendampingan  dan  pelatihan  terhadap  nelayan    di  pesisir  Kota Tanjungpinang.
b. Sulitnya  koordinasi  antara  Dinas  Pertanian  Pangan  dan  Perikanan  Kota  Tanjungpinang  dengan  Pemerintah Provinsi  Kepulauan  Riau  untuk  menangani  permasalahan  hukum  yang  dihadapi  oleh  Nelayan  yang  ada  di wilayah Kota Tanjungpinang.
c. Adanya keterbatasan anggaran dalam melaksanakan bimbingan teknis setiap tahun kepada Nelayan, kelompok nelayan maupun keluarganya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Achmad  Ali. Menguak    Teori    Hukum    (Legal    Theory)    dan    Teori    Peradilan    (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi  Undang-Undang  (Legisprudence).  Jakarta : Kencana. 2009.
Kusnadi. Konflik Sosial Nelayan: Kemiskinan Perebutan Sumber Daya Perikanan . Jakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2002.
Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004. Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang‐undangan, Dasar‐dasar dan Pembentukannya , Cet ke‐5.Yogyakarta: Kanisius IKAPI, 2002. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum ,  Jakarta: UI Press. 1983. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D , Bandung: Alfabeta, 2008. Syafiie, Inu Kencana. Ilmu Administrasi Publik . Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2006.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Usaha Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2016  tentang  Perlindungan  dan  Pemberdayaan  Nelayan,  Pembudi  Daya  Ikan,  dan Petambak Garam.
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Republik  Indonesia  Nomor  26/PERMEN-KP/2016  tentang  Pedoman Nomenklatur  Perangkat  Daerah  dan  Unit  Kerja  Pada  Perangkat  Daerah  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kelautan dan Perikanan

## Jurnal Penelitian
Yelli Meivi Dapu. Implikasi UU No. 23 Tahun 2014 Terhadap Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Kelautan dan Perikanan . Lex Et Soeciatis Vol.IV.No.8. Tahun 2016. Sawit  dan  Sumiono  dalam  Rachmad  Safa’at,  1998, “Perlindungan  Hukum  Hak  Adat  Kelautan  dalam  Pengelolaan Sumberdaya  Perikanan:  Studi  Kasus  Nelayan  Masangan  di  Kedung  Cowek  –  Surabaya,” Tesis  Magister Program Studi Ilmu Lingkungan, Pascasarjana Universitas Indonesia, Depok.

## Internet
https://setkab.go.id/potensi-besar-perikanan-tangkap-indonesia/ diakses tanggal 17 Februari 2019.
Ampuan  Situmeang,  Rufinus  H.  Hutauruk,  Winsherly  Tan  dan  Dian  Fransisca,  Efektivitas  Kewenangan  Pemerintah  Kota Tanjungpinang Di Bidang Kelautan Dan Perikanan Pasca Lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Daerah
https://nasional.sindonews.com/berita/1357500/18/menantikan-pp-kewenangan-laut, diakses pada  tanggal 17 Februari 2019.

## Hasil Wawancara
Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Perikanan dan Pengawasan pada tanggal 13 Maret 2019. Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang, pada tanggal 12 Januari 2020.
Hasil Wawancara dengan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Kota Tanjungpinang, pada tanggal 16 Maret 2019.
Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Perikana DP3 Kota Tanjungpinang, pada tanggal 18 April 2019.
Hasil  Wawancara  dengan  Kepala  Seksi  Perikanan  Tangkap  Dinas  Pertanian  Pangan  dan  Perikanan,  pada  tanggal  20 Mei 2019.
Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Perikanan Budidaya DP3, pada tanggal 17 Mei 2019.
Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Perikanan Pemberdayaan Usaha Kecil Perikanan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang.