## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi pada SKPD Kabupaten Tegal)
Sukarman 1, Grace Tianna Solovida 2
1 Universitas Diponegoro
email: sukarmanse@gmail.com
2 STIE Bank BPD Jateng Email : dosen.idolaku@gmail.com

## ABSTRACT
The preparation of quality local government financial reports will require human resources involved in  the  preparation  of  local  government  financial  reports  that  have  competence  in  the  field  of government accounting as well as adequate financial management and regional property. Conditions that occur at this time, the number of financial administration officials-regional work units as well as accounting  officers  in  regional  work  units  who  have  accounting  competence  is  still  very  limited  so they  do  not  understand  or  master the  preparation  of local  government  financial  reports  adequately. The  population  studied  is  employees  who  carry  out  the  financial  and  regional  administration functions,  namely  financial  administration  officials-regional  apparatus  work  units,  accounting officers,  expenditure  treasurers,  revenue  treasurers,  goods  user  administration  officials,  user  goods management  and  user  goods  manager  assistants  in  all  units  Tegal  regional  work  unit  (48  regional work  unit),  with  a  sample  of  96  people.  The  data  in  this  study  were  analyzed  using  the  Structural Equation Modeling (SEM) method of the PLS software package. The software used is the SmartPLS software.  The  results  of  the  study  concluded  that  organizational  commitment,  human  resource capacity,  the  use  of  information  technology,  the  government's  internal  control  system,  and  the effectiveness  of  internal  auditors  had  a  positive  and  significant  effect  on  the  quality  of  local government  financial  statements  in  the  Tegal  Regency  government.  Another  result  is  the administration  of  regional  property  capable  of  being  a  moderating  variable  on  the  influence  of organizational  commitment  to  the  quality  of  the  financial  statements  of  the  local  government  in  the Tegal Regency Government, the government's internal control system and the effectiveness of auditors on the quality of local government financial statements in the Tegal Regency government.
Keywords: organizational  commitment,  human  resource  capacity,  utilization  of  information technology,  government  internal  control  systems,  effectiveness  of  internal  auditors,  quality  of  local government financial reports, financial and regional property administration.

## ABSTRAK
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  (LKPD) yang berkualitas maka diperlukan SDM yang  terlibat  dalam  penyusunan  LKPD  yang  mempunyai  kompetensi  dalam  bidang  akuntansi pemerintahan serta  pengelolaan  keuangan dan  Barang  Milik  Daerah (BMD) yang  memadai.  Kondisi yang  terjadi  pada  saat  ini,  jumlah  Pejabat  Penatausahaan  Keuangan  (PPK-SKPD)  maupun  petugas akuntansi  pada  SKPD  yang  memiliki  kompetensi  bidang  akuntansi  masih  sangat  terbatas  sehingga kurang  memahami  atau  menguasai  penyusunan  LKPD  secara  memadai.  Populasi  yang  diteliti  yaitu pegawai yang melaksanakan fungsi penatausahaan keuangan dan BMD, yaitu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), Petugas Akuntansi, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pejabat Penatausahaan  Pengguna  Barang,  Pengurus  Barang  Pengguna  dan  Pembantu  Pengurus  Barang Pengguna  di  seluruh  SKPD  Kabupaten  Tegal  (48  SKPD),  dengan  sampel  96  orang.  Data  pada penelitian  ini  dianalisis  memakai  metode  Structural  Equation  Modelling  (SEM)  dari  paket  software PLS. Software yang digunakan adalah software SmartPLS. Hasil penelitian menyimpulkan komitmen organisasi,  kapasitas  sumber  daya  manusia,  pemanfaatan  teknologi  informasi,  sistem  pengendalian internal  pemerintah,  dan  efektivitas  auditor  internal  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kualitas  LKPD  pada  pemerintah  Kabupaten  Tegal.  Hasil  lainnya  yaitu  penatausahaan  barang  milik
daerah  mampu  menjadi  variabel  moderasi  pada  pengaruh  komitmen  organisasi  terhadap  kualitas LKPD pada Pemerintah Kabupaten Tegal, untuk hasil moderasi lainnya ternyata penatausahaan barang milik daerah tidak mampu menjadi variabel moderasi pada pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan  teknologi  informasi,  sistem  pengendalian  internal  pemerintah  dan  efektivitas  auditor terhadap kualitas LKPD pada pemerintah Kabupaten Tegal.
Kata kunci: komitmen  organisasi,  kapasitas  SDM,  pemanfaatan  TI,  SPIP,  efektivitas  auditor internal, kualitas LKPD, penatausahaan BMD.

## 1. Pendahuluan
Penilaian kewajaran laporan keuangan  berdasarkan  kriteria  umum seperti:  efektivitas  Sistem  Pengendalian Internal (SPI), ketaatan
terhadap perundang-undangan,
kecukupan pengungkapan , dan  kesesuaian  dengan SAP  (StandarAkuntansi  Pemerintahan). Opini  yang  akan  diberikan  oleh  BPK terhadap LKPD ditentukan oleh pemenuhan  keempat  kriteria  tersebut. Opini  WTP  diberikan  apabila  LKPD dianggap  bebas  dari  kesalahan  penyajian informasi  secara  material  dan  secara keseluruhan  laporan  keuangan  sudah disajikan  secara  wajar.  Opini  WDP diberikan apabila informasi  yang disajikan pada  LKPD  terdapat  salah  saji  secara material  pada  akun-akun  tertentu,  tetapi secara  keseluruhan  tidak  mempengaruhi kewajaran LKPD.
Permasalahan  yang  menjadi  kendala pada instansi pemerintah belum memperoleh  opini  WTP  dari  hasil  audit BPK  terhadap  LKPD  cukup  beragam. Fenomena yang terjadi saat ini lebih sering disebabkan  masalah  penatausahaan  aset tetap  atau  barang  milik  daerah  (BMD) yang tidak memadai sehingga auditor tidak dapat menyakini kewajaran nilai aset tetap yang  disajikan  di  neraca . Permasalahan penatausahaan  BMD  tersebut  antara  lain terdapat BMD yang belum dicatat, terdapat pencatatan  BMD  yang  tidak  ditemukan barangnya,  dan  terdapat  pencatatan  BMD yang  tidak  didukung  bukti  kepemilikan yang  sah.  Hal  ini  terjadi  dikarenakan  aset tetap/BMD yang jumlahnya terlalu banyak dan  belum  dilakukannya  pencatatan  BMD secara  tertib  sejak  diperolehnya  BMD tersebut.  Selain  itu,  kelemahan  dari  aset
tetap  juga  muncul  karena  pemerintahan daerah  kurang  memperhatikan  pentingnya pengelolaan BMD sehingga lebih mengutamakan  pengelolaan  keuangan  dan menyerahkan  permasalahan  pengelolaan BMD kepada Pengurus Barang SKPD.
Agar LKPD bermanfaat untuk pengguna  maka  penyajian  informasi  pada LKPD  harus  andal.  Aset  tetap  merupakan akun  pada  Neraca  dengan  nilai  cukup material, untuk itu agar dihasilkan informasi  yang  andal  dalam  LKPD  maka pengelolaan  BMD  harus  dilakukan  secara tertib,  antara  lain  dengan  penatausahaan BMD  secara  memadai.  Informasi  dalam laporan  keuangan  dikatakan  andal  apabila tidak  terdapat  kesalahan  material  dan pengertian  yang  menyesatkan,  disajikan secara jujur, dan dapat diverifikasi.
Berbagai  penelitian  tentang  faktor- faktor yang mempengaruhi  kualitas LKPD telah  dilakukan.  Penelitian  yang  dilakukan oleh  Kurnianto  (2017)  dengan  judul Pengaruh  Penatausahaan  BMD  Terhadap Kualitas LKPD pada Pemerintah Kabupaten  Magelang,  menunjukan  bahwa
Penatausahaan
BMD berpengaruh signifikan pada kualitas LKPD . Agar dihasilkan LKPD yang berkualitas  maka  diperlukan  SDM  yang terlibat  dalam  penyusunan  LKPD  yang mempunyai  kompetensi  dalam  bidang akuntansi  pemerintahan  serta  pengelolaan keuangan  dan  BMD  yang  memadai. Kondisi  yang  terjadi  pada  saat  ini,  jumlah Pejabat  Penatausahaan  Keuangan  (PPK- SKPD)  maupun  petugas  akuntansi  pada SKPD  yang  memiliki  kompetensi  bidang akuntansi  masih  sangat  terbatas  sehingga kurang memahami atau menguasai penyusunan LKPD secara memadai.
Melihat  fenomena  penatausahaan aset  tetap/BMD  selalu  menjadi  temuan BPK  sehingga  dapat  berpengaruh  pada kualitas  LKPD  maka  menarik  untuk dilakukan  kajian  lebih  lanjut  mengenai faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kualitas LKPD.  Berdasarkan  penjelasan  di  atas, penelitian  ini  akan  menguji  lebih  lanjut faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kualitas LKPD dengan penatausahaan BMD sebagai variabel moderating. Adapun yang diduga  mempengaruhi  kualitas  LKPD adalah  komitmen  organisasi,  kapasitas SDM, pemanfaatan TI, SPIP dan efektivitas auditor internal.

## 2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis
LKPD merupakan gabungan/konsolidasi  dari  seluruh  laporan keuangan  SKPD  dan  laporan  keuangan SKPKD (Satuan
Kerja Pengelola Keuangan  Daerah).  Entitas  pelaporan menyusun  LKPD  berdasarkan  laporan keuangan SKPD yang disusun  oleh kepala SKPD  selaku  Pengguna  Anggaran  dan laporan  keuangan  SKPKD.  Menurut  Sari (2016),  kualitas  LKPD  dipengaruhi  oleh kapasitas  SDM,  pemahaman  akuntansi, SPI,  dan  pemanfaatan  TI.  Menurut Fitrisyah  dan  Rasuli  (2017),  kualitas LKPD dipengaruhi oleh komitmen organisasi,  kompetensi,  sistem  akuntansi instansi.  Hasil  penelitian  Fitrisyah  dan Rasuli (2017) menyatakan bahwa komitmen  organisasi,  kompetensi,  sistem akuntansi  instansi  memiliki    pengaruh secara langsung yang signifikan dan positif pada kualitas LKPD. Etika dapat memoderasi
hubungan komitmen organisasi dan kompetensi dengan kualitas laporan keuangan.
Rachmawati (2009) mengartikan komitmen  organisasi  sebagai  sikap  yang menunjukkan  loyalitas  karyawan  dan merupakan proses berkelanjutan bagaimana  seorang  anggota  organisasi mengekspresikan perhatian mereka kepada kesuksesan  dan  kebaikan  organisasinya.
Komitmen organisasi bisa tumbuh disebabkan  karena  individu  memiliki ikatan  emosional  terhadap  organisasi  yang meliputi  dukungan  moral  dan  menerima nilai  yang  ada  serta  tekad  dari  dalam  diri undividu  untuk  berbuat  sesuatu  agar  dapat menunjang  keberhasilan  organisasi  sesuai dengan  tujuan  dan  lebih  mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingannya sendiri.
Menurut  Zuliarti  (2012),  pengertian kapasitas  SDM  adalah  sebagai  berikut: Kapasitas SDM adalah kemampuan seseorang, suatu organisasi (kelembagaan), atau  suatu  sistem  untuk  melaksanakan fungsi-fungsi  atau  kewenangannya  untuk mencapai  tujuannya  secara  efektif  dan efesien.
Menurut  Sutabri  (2014:3),  teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan,  memanipulasi  data  dalam berbagai cara untuk menghasilkan infomasi  yang  berkualitas,  yaitu  informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang digunakan untuk  keperluan pribadi,  bisnis, dan pemerintahan serta merupakan informasi yang strategis untuk
pengambilan keputusan.
Pendekatan terkini dari sistem pengendalian  intern  (SPI)  terkait  dengan sektor  pemerintahan  di  Indonesia  adalah Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah (SPIP). Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, pengertian Sistem Pengendalian  Intern  adalah  :“Proses  yang integral  pada  tindakan  dan  kegiatan  yang dilakukan  secara  terus  menerus  oleh pimpinan  dan  seluruh  pegawai  untuk memberikan  keyakinan  memadai  atas tercapainya  tujuan  organisasi  melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan  aset  negara,  dan  ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”
Peran  APIP  yang  efektif  diharapkan dapat  memberikan  keyakinan  memadai atas  ketaatan,  kehematan,  efisiensi  dan
efektivitas pencapaian tujuan
penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi  instansi pemerintah,  memberikan  peringatan  dini, memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola  penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi instansi  pemerintah.  Dalam  kaitannya dengan penyusunan LKPD, APIP mempunyai  tugas  untuk  melakukan  reviu LKPD  yang  bertujuan  untuk  memberikan keyakinan keandalan informasi pada LKPD sebelum
LKPD tersebut disampaikan  kepala  daerah  kepada  BPK. Reviu LKPD dilakukan dengan melakukan penelaahan penyajian
LKPD dan penyelenggaraan akuntansi untuk memberikan  keyakinan  terbatas  bahwa penyajian  LKPD  sudah  sesuai  SAP  dan akuntansi  sudah  diselenggarakan  sesuai SAPD.  Apabila  dalam  melakukan  reviu, APIP  menemukan  terdapat  kesalahan, kekurangan  maupun  penyimpangan  dari SAP dan peraturan lainnya, APIP memberitahukan  kondisi  tersebut  kepada entitas  yang  direviu.  Dengan  adanya  reviu dari Inspektorat diharapkan akan dihasilkan LKPD yang berkualitas.

## 3. Model Penelitian
Model  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut :
Gambar 1 Model Penelitian

## 4. Metode Penelitian
Populasi yang diteliti yaitu pegawai yang melaksanakan fungsi penatausahaan  keuangan  dan  BMD,  yaitu Pejabat  Penatausahaan  Keuangan  (PPK- SKPD),  Petugas  Akuntansi,  Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan,
Pejabat  Penatausahaan  Pengguna  Barang, Pengurus  Barang  Pengguna  dan  Pembantu Pengurus  Barang  Pengguna  di  seluruh SKPD  Kabupaten  Tegal  (48  SKPD), dengan sampel 96 orang.
Untuk mengukur komitmen
organisasi pada penelitian ini menggunakan  indikator  sebagai  berikut :(1) Komitmen afektif(2) Komitmen berkelanjutan(3) Komitmen normatif. Indikator  yang  dipakai  dalam  mengukur kapasitas SDM pada penelitian ini mengadopsi dari penelitian Triyanto (2017)  antara  lain  :  (1)  Latar  belakang pendidikan  (2)  Pelatihan  (3)  Pengalaman (4) Tanggungjawab. Pemanfaatan
Teknologi  Informasi  bisa  dinilai  dengan penggunaan komponen berikut: (1)
Perangkat  Keras  Komputer  ( Hardware )
(2)  Perangkat  Lunak  Komputer  ( Software ) (3)  Jaringan  dan  Komunikasi.  Indikator yang  dipakai  dalam  mengukur  SPIP  yaitu menurut  PP  Nomor  60  tahun  2008 diantaranya : (1) Lingkungan pengendalian (2)  Penilaian  resiko  (3)    Kegiatan pengendalian (4) Informasi dan komunikasi  (5)  Pemantauan.  Indikator efektivitas  auditor  internal  yang  dipakai pada  penelitian  ini  mengadopsi  dari penelitian  Haryati  (2015)  yaitu  kualifikasi auditor internal, pelaksanaan audit internal, laporan  hasil  audit  internal  dan  tindak lanjut  hasil  audit  internal.  Indikator  yang dipakai  dalam  mengukur  penatausahaan BMD dalam penelitian ini mengadopsi dari penelitian Milanda (2018) yaitu pembukuan,  inventarisasi  dan  pelaporan BMD. Indikator kualitas LKPD
berdasarkan  PP  Nomor  71  Tahun  2010 yaitu:  relevan,  andal,  dapat  dibandingkan dan dapat dipahami.
Komitmen organisai Kapasitas SDM
Pemanfaatan TI SPI Pemerintah Efektivitas
Auditor Internal
Kualitas LKPD Penatausahaan BMD
Data  pada  penelitian  ini  dianalisis memakai  metode Structural  Equation Modelling (SEM) dari paket software PLS . Software yang  digunakan  adalah software SmartPLS .

## 5.Hasil dan Pembahasan
a.  Pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas LKPD pada pemerintah Kabupaten Tegal
Hasil penelitian membuktikan komitmen organisasi memberikan pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kualitas  LKPD.  Adanya  pengaruh  tersebut menunjukkan  semakin  tinggi  komitmen organisasi, semakin tinggi kualitas LKPD.Hasil penelitian
ini mampu
mendukung  kajian  sebelumnya  yang  telah dilakukan oleh Fitrisyah dan Rasuli (2017) serta Agung dan Gayatri (2018)
menyimpulkan
bahwa komitmen
organisasi  berpengaruh  signifikan  dan positif  pada  kualitas  laporan  keuangan. Pegawai  yang  mempunyai  komitmen tinggi terhadap organisasinya akan berusaha  meningkatkan  kinerjanya  dengan memaksimalkan kemampuan yang dimilikinya. Sebaliknya komitmen pegawai yang rendah cenderung mengakibatkan terjadinya penurunan kinerja.  Pada  posisi  inilah  pentingnya komitmen  pegawai  dalam  menjalankan tugas  dan  tanggung  jawabnya  untuk mencapai tujuan organisasi.
b.  Pengaruh  kapasitas  SDM  terhadap kualitas  LKPD  pada  pemerintah Kabupaten Tegal
Kajian  penelitian  ini  membuktikan kapasitas  SDM  memberikan  pengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas LKPD. Adanya pengaruh tersebut menunjukkan  semakin  baik  kapasitas SDM, semakin tinggi kualitas LKPD. Hasil penelitian  tersebut  memperkuat  hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan  oleh  Sari  (2016),  Artika  (2016) dan  Andrianto  (2017)  menyimpulkan bahwa Kapasitas SDM berpengaruh
signifikan dan positif pada kualitas laporan keuangan.  Agar  dihasilkan  LKPD  yang berkualitas  diperlukan  kapasitas  SDM yang  memadai,  karena  apabila  kapasitas SDM  yang  menyusun  LKPD  memadai maka dimungkinkan LKPD yang dihasilkan berkualitas. Jika kapasitas SDM dari  instansi  yang  menyusun    LKPD kurang/tidak  memadai  maka  LKPD  yang dihasilkan  kurang/tidak  berkualitas.  Oleh sebab  itu,  kapasitas  SDM  yang  memadai akan  mempengaruhi  kualitas  laporan keuangan.  Output  yang  diharapkan  akan terealisasi  dengan  baik  ketika  proses  kerja didukung  dengan  kapasitas  yang  memadai pula.
c.  Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi  terhadap  kualitas  LKPD pada pemerintah Kabupaten Tegal
Hasil penelitian membuktikan bahwa pemanfaatan TI memberikan pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kualitas  LKPD.  Adanya  pengaruh  tersebut menunjukkan  semakin  tinggi  pemanfaatan TI,  semakin  tinggi  kualitas  LKPD.  Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Sari (2016),  Artika  (2016),  Andrianto  (2017), Baturante  dkk  (2017),  Armel  (2017), menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan dan positif pada kualitas laporan keuangan.Semakin tinggi tingkat
pemanfaatan  terhadap  teknologi  informasi yang  diterapkan,  maka  akan  dihasilkan kualitas LKPD yang semakin baik sehingga  dapat  dikatakan  pemanfaatan teknologi  informasi  dapat  berpengaruh positif  pada  kualitas  LKPD.  Pemanfaatan teknologi  informasi  dapat  mendukung proses  kerja  ke  arah  yang  lebih  baik, terutama tingkat efektivitas dan efisiensi.
d.  Pengaruh  sistem  pengendalian  intern pemerintah  (SPIP)  terhadap  kualitas LKPD  pada  pemerintah  Kabupaten Tegal
Hasil penelitian membuktikan SPIP memberikan pengaruh positif dan signifikan    terhadap  kualitas  LKPD. Adanya  pengaruh  tersebut  menunjukkan semakin baik SPIP, semakin tinggi kualitas LKPD.Sistem  pengendalian  internal  dapat diukur melalui beberapa unsur, diantaranya adalah  unsur  lingkungan  pengendalian, penilaian  risiko,  kegiatan  pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Pengendalian intern
diterapkan  untuk  melakukan  pengendalian dan pengawasan khususnya dalam menyusun  LKPD  agar  dihasilkan  LKPD yang  berkualitas.  Hasil  penelitian  ini memperkuat  penelitian  sebelumnya  yang dilakukan oleh Faishol (2016), Kiranayanti dan Erawati (2016), Sari (2016), menyimpulkan bahwa sistem pengendalian intern  berpengaruh  signifikan  dan  positif pada kualitas laporan keuangan.
e.  Pengaruh efektivitas  auditor internal terhadap kualitas LKPD pada pemerintah Kabupaten Tegal Penelitian secara statistik
membuktikan  bahwa  efektivitas  auditor internal  memberikan  pengaruh  positif  dan signifikan terhadap kualitas LKPD. Adanya  pengaruh  tersebut  menunjukkan semakin  baik  efektivitas  auditor  internal, semakin  tinggi  kualitas  LKPD.  Hasil  ini tentu saja menjadi alat pembuktian ataupun memperkuat  hasil  penelitian  sebelumnya yang telah dilakukan Sari (2014), Lasmara dan  Rahayu  (2016),  menyimpulkan  bahwa peran auditor internal berpengaruh signifikan dan positif pada kualitas laporan keuangan.  Dengan  demikian  adanya  peran auditor internal yang efektif akan meningkatkan  kandungan  nilai  informasi dalam LKPD.
f.  Pengaruh penatausahaan BMD
mampu
memoderasi hubungan
antara komitmen
organisasi, kapasitas  SDM,  pemanfaatan  TI, SPIP  dan  efektivitas  auditor  internal
terhadap kualitas LKPD pada
pemerintah Kabupaten Tegal Hasil  penelitian  menyimpulkkan penatausahaan
BMD memoderasi pengaruh  komitmen  organsiasi  terhadap kualitas  LKPD.  Sementara  itu  untuk penatausahaan  BMD  tidak  memoderasi pengaruh kapasitas SDM, pemanfaatan TI, SPIP  dan  efektivitas  auditor  internal terhadap  kualitas  LKPD.  Penatausahaan BMD  yang  baik  harus  didukung  dengan adanya  komitmen  organisasi,  kapasitas SDM yang memadai, pemanfaatan teknologi  informasi,  peran  auditor  internal yang    efektif  serta  SPI  yang  memadai dalam menghasilkan laporan BMD. Dengan demikian adanya komitmen organisasi,  kapasitas  SDM  yang  memadai, pemanfaatan  teknologi  informasi,  peran auditor  internal  yang  efektif,  sistem pengendalian  intern  yang  memadai  serta diperkuat  dengan  penatausahaan  BMD yang  memadai  maka  akan  menghasilkan keluaran  berupa  informasi  LKPD  yang berkualitas  untuk  menjadi  masukan  bagi pihak  auditor  eksternal,  eksekutif  dan legilatif  dalam  memperbaiki  pengelolaan pertanggungjawaban keuangan negara pada  waktu  yang  akan  datang.  Namun dalam  penelitian  ini,  penatausahaan  BMD belum seluruhnya mampu menjadi variabel moderasi.

## 6.Kesimpulan
a. Komitmen organisasi berpengaruh positif  dan signifikan terhadap kualitas LKPD  pada  pemerintah  Kabupaten Tegal.
b. Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap kualitas LKPD pada pemerintah Kabupaten Tegal.
c. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap kualitas LKPD pada pemerintah Kabupaten Tegal.
d. SPIP berpengaruh positif dan signifikan  terhadap  kualitas  LKPD pada pemerintah Kabupaten Tegal.
e. Efektivitas auditor internal berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap kualitas LKPD pada pemerintah Kabupaten Tegal.
f. Penatausahaan  barang  milik  daerah mampu  menjadi  variabel  moderasi pada  pengaruh  komitmen  organisasi terhadap kualitas LKPD pada pemerintah Kabupaten Tegal.
g. Penatausahaan  barang  milik  daerah tidak mampu menjadivariabel moderasi pada  pengaruh  kapasitas  sumber  daya manusia  terhadap  kualitas  LKPD  pada pemerintah Kabupaten Tegal.
h. Penatausahaan  barang  milik  daerah tidak mampu menjadi variabel moderasi  pada  pengaruh  pemanfaatan teknologi  informasi  terhadap  kualitas LKPD  pada  pemerintah  Kabupaten Tegal.
i. Penatausahaan  barang  milik  daerah tidak mampu menjadi variabel moderasi pada pengaruh SPIP terhadap kualitas LKPD pada pemerintah
Kabupaten Tegal.
j. Penatausahaan  barang  milik  daerah tidak mampu menjadi variabel moderasi  pada  pengaruh  efektifitas auditor terhadap kualitas laporan keuangan  LKPD  pada  pemerintah Kabupaten Tegal.

## DAFTAR PUSTAKA
Agung,  Tut  Madiguna  &  Gayatri.,  (2018) “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  Kualitas  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten  Karangasem”.  E-Jurnal
Akuntansi  Universitas  Udayana. Vol. 23.2. Mei (2018); 1253-1276
Andrianto,  Elvin.,  (2017)  “Pengaruh
Kapasitas  Sumber  Daya  Manusia, Pemanfaatan  Teknologi  Informasi, dan  Sistem  Pengendalian  Intern
Pemerintah Terhadap Kualitas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi  (Studi  Empiris  Pada
Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  di Kabupaten Sleman)”. Jurnal Fakultas Ekonomi UNY. Armel,  Raja  Yoga  Gustika,.  (2017) “Pengaruh  Kompetensi  Sumber
Daya  Manusia,  Penerapan  Standar Akuntansi
Pemerintahan, Pemanfaatan  Teknologi  Informasi dan  Sistem  Pengendalian  Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangann Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah  Kota  Dumai)”. JOM
Fekom .  Vo.  1  (Februari),  hal.  105-
119. Artika, Yuli., (2016) “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan  Teknologi  Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten  Rokan  Hulu”.  JOM Fekon.  Vol.  3  No.  1  (Februari), hal.219-233.
Faishol, Ahmad., (2016) “Pengaruh Sistem
Pengendalian Intern Terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan  (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan”. Jurnal Penelitian Ekonomi  dan  Akuntansi.  Vol.  1 No. 3 (Oktober), hal. 205-212.
Fitrisyah,  Aidil  dan  M.  Rasuli,  (2017)  “ Pengaruh  Komitmen  Organisasi, Kompetensi  dan  Sistem  Akuntansi Instansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan  Dengan  Etika  Sebagai Variabel  Moderasi  (Studi  Empiris Pada Badan Pusat Statistik Provinsi Riau)”, Jurnal  Tepak  Manajemen Bisnis ,  Vol.  IX  No.  3,  September 2017, hal. 1-16
Ghozali, Imam. 2014. Structural Equation Modeling Metode Alternatif
Dengan  Partial  Least  Square (PLS). Edisi  4.  Semarang:  Badan Penerbit UNDIP.

## Haryati, Tri. (2015) “Pengaruh Komitmen
Manajemen,  Kompetensi  Sumber Daya  Manusia,  Efektivitas  Auditor Internal, Kualitas Sistem Akuntansi dan  Penyelesaian  Tindak  Lanjut Temuan  BPK  Terhadap  Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Semarang), Magister  Akuntansi  Universitas Diponegoro”. Tesis (tidak dipublikasikan).
Kiranayanti,  Ida  Ayu  Enny  dan  Ni  Made Adi  Erawati.,  (2016)  “Pengaruh Sumber  Daya  Manusia,  Sistem Pengendalian  Intern,  Pemahaman
Basis  Akrual  Terhadap  Kualitas
Laporan  Keuangan  Daerah”.  E-
Jurnal AKuntansi
Universitas
Udayana.  Vo.  16.2  (Agustus),  hal.
1290-1318. Lasmara, Freddie dan  Sri Rahayu., (2016) “Pengaruh  Kompetensi  Sumber Daya Manusia, Perangkat Pendukung  dan  Peran  Auditor Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci“. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah . Vo. 3 No. 4 (April-Juni), hal. 231-242.
Rachmawati.  S.  R  (2009)  “Pengaruh
Komitmen  Organisasi,  Motivasi kerja,  dan  Gaya  Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan Bidang
Keuangan  Pada  Pemda  Kabupaten Sukoharjo.”  Skripsi.  Universitas Muhammadiyah Surakarta. http://eprints.ums.ac.id/5394/1/B20 0050371.PDF Sari,  Nilam,.  (2016)  “Pengaruh  Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemahaman  Akuntansi,  Penerapan SAP, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah  Kabupaten  Bungo”.  JOM Fekom.  Vol.  3  No.  1  (Februari), hal. 1478-1490
Solihin,  Mahfud.,  Dwi  Ratmono.  2013. “ Analisis  SEM-PLS  dengan  WarpPLS
3.0 ”.. Penerbit Andi. Yogyakarta
Sutabri, Tata. (2014). Pengantar Teknologi
Informasi. Yogyakarta: ANDI.
Zuliarti. 2012. Pengaruh Kapasitas Sumber
Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi,  dan  Pengendalian  Intern Akuntansi  Terhadap  Nilai  Informasi
Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah :Studi pada Pemerintah
Kabupaten  Kudus.  Skripsi.  Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus.