## MERAYAKAN KUASA AGAMA: ETNOGRAFI RAZIA PENEGAKAN SYARIAT ISLAM DI LANGSA, ACEH
Muhammad Ansor Institut Agama Islam Negeri Langsa Jalan Meurandeh, Kota Langsa, Aceh, 24354, Indonesia E-mail: ansor_riau@yahoo.co.id
Received: 14/03/2017 Revised: 22/06/2017 Approved: 22/06/2017

## Abstrak
Tulisan  ini  mempresentasikan  etnografi  razia  penegakan syariat  Islam  di  Langsa,  Aceh.  Studi  berargumen  bahwa razia  syariat  Islam merupakan salah satu bentuk perayaan kuasa  agama  oleh  negara  yang  berkontribusi  terhadap reproduksi  intoleransi  dan  kekerasan  dalam  beragama. Data  yang  digunakan  bersumber  dari  studi  etnografis  di Langsa  pada  semester  kedua  tahun  2012.  Pertama-tama saya akan menyajikan tinjauan umum tentang Dinas Syariat Islam  (DSI)  dan  Wilayatul  Hisbah  (WH)  serta  posisinya sebagai institusi  yang memiliki otoritas tidak hanya untuk mendefinisikan  moralitas  publik,  tetapi  terkadang  juga bertindak  represif  melalui  razia  syariat  Islam  di  Aceh. Pemaparan  menunjukkan  represi  tersebut  melalui  catatan etnografis  tentang  razia  khalwat  dan  pakaian  ketat  di Langsa.  Tulisan  pada  akhirnya  memperlihatkan  gosip sebagai salah satu bentuk resistensi kreatif terhadap represi yang  dilakukan  negara dan  elite  agama  di  Langsa  dengan mengatas-namakan penegakan syariat Islam.
Kata kunci : Razia Syariat Islam, Kuasa Agama, dan Aceh

## Abstract:
This paper presents the ethnography of Sharia’ enforcement raids in  Langsa,  Aceh.  It  presents  the  argument  that  Sharia’ enforcement  raids  is  one  of  religious  power  celebrations  by  the state  that  contribute  towards  intolerance  reproduction  and violence  in  religion.  Ethnographic  data  were  obtained  from  field reseach  in  Langsa  in  the  second  half  of  2012.  First  of  all,  I presented an overview on the State Shari’a Agency (Dinas Syariat Islam)  and  the  “Shari’a  Police”  (Wilayatul  Hisbah)  as  well  as their positions as institutions which had not only the authority in defining public morality, but also repressing Sharia’ enforcement raids in Aceh. Exposure of this study showed there was repression through  ethnographic  records  about the  roadside  WH inspection on khalwat and dress code as the enforcement of Shari’a norms of public  morality  in  Langsa.  Finally,  this  paper  highlighted  that gossip was a form of creative resistance against repression by the State  and  the  religious  elites  concerning  Sharia’  enforcement  in Langsa.
Keywords: Sharia’  Enforcement  Raids,  power  of  Religion,  and Aceh

## A. Pendahuluan
―Ayah…, maafin Putri ya yah, Putri udah malu-maluin ayah  sama  semua  orang.  Tapi  Putri  berani  sumpah  kalau Putri  gak  pernah  jual  diri  sama  orang.  Malam  itu  Putri cuma  mau  nonton  kibot  (keyboard-red)  di  Langsa,  terus Putri  duduk  di  lapangan  begadang  sama  kawan-kawan Putri.  Sekarang  Putri  gak  tau  harus  gimana  lagi,  biarlah
Putri  pigi  cari  hidup  sendiri,  Putri  gak  da  gunanya  lagi sekarang. […]. 1
Kalimat di atas ditulis oleh Putri Erlina, seorang gadis berumur  17  tahun,  beberapa  saat  sebelum  gantung  diri  di kamarnya pada 6 September 2012. Dua hari sebelumnya (4 September 2012), headline Koran Pro Haba, salah satu media cetak setempat, memberitakan Putri sebagai pelacur remaja yang  terjaring  razia  syariat  yang  dilakukan  Dinas  Syariat Islam  (DSI)  dan  Wilayatul  Hisbah  (WH)  Langsa. 2 Pada dinihari  3  September  2012  Putri  bersama  tiga  orang temannya  terjaring  razia  polisi  syariat  di  Lapangan Merdeka Langsa. Putri dianggap sebagai bukan perempuan baik-baik.  Dalam  sesi  interogasi  yang  dilakukan  DSI  dan WH,  putri  menolak  dituding  sebagai  perempuan  pelacur. Tapi tidak ada yang mendengarkan bantahan Putri.
1 Petikan  surat  di  atas  berasal  dari  tulisan  tangan  yang ditemukan  di  kamar  dimana  Putri  Erlina  bunuh  diri  dua  hari setelah terjaring razia syariat Islam di Langsa. Teks dan foto surat tersebut beredar luas di media. Saya mengutip surat Putri Erlina dari  Majalah  Tempo.  Jajang  Jamaluddin  dan  Imran,  ―Surat Terakhir Putri,‖ Majalah Tempo , 23 September 2012, 76–78. 2 ―Dua Pelacur ABG Dibeureukah WH,‖ Koran Pro Haba, 4 September  2012.  Dalam  Bahasa  Aceh,  kata  beureukah  berarti memberkas.  Kata  ini  biasa  diartikan  sebagai  ‗meringkus‘.  Koran Waspada  menulis  berita  berjudul  ‗WH  Amankan  Dua  Remaja Puteri‘ dengan  menyebutkan dua remaja yang dimaksud dirazia karena  melakukan  mesum.  Koran  Waspada,  4  September  2012. Berdasarkan  investigasi  AJI  Banda  Aceh,  kedua  koran  tidak melakukan  check  and  balance  terkait  pemberitaan  mereka. Karenanya,  AJI  Banda  Aceh  mendesak  agar  kedua  koran meminta  maaf  pada  pihak  keluarga  Putri  Erlina.  Taufik  Al Mubarak,  ‗Sikap  AJI  Banda  Aceh  terhadap  Kasus  Pemberitaan Bunuh  Diri  Remaja  di  Langsa,‘  Diakses  tanggal  23  Januari  2017. http://ajibanda.org/2012/09/sikap-aji-banda-aceh-terhadap- kasus-pemberitaan-bunuh-diri-remaja-di-langsa/#_ftn2.,‖ n.d.
Saya tidak melihat razia dan interogasi terhadap Putri dan kawan-kawannya. Saya hanya mendapatkan informasi dari sumber sekunder. 3 Tetapi pengamatan saya saat razia syariat Islam yang dilakukan DSI dan WH Langsa tiga hari sebelumnya  kiranya  membantu  memahami  prosesi  razia dan  pengadilan  terhadap  warga  yang  terjaring  razia syariat. Tiga hari sebelumnya, saya mengobservasi razia di Jalan  Lingkar  PTPN  1:  suatu  lokasi  oleh  remaja  setempat dikenal sebagai ―Jalan Cinta‖. Saya mengikuti proses razia dan  interogasi  terhadap  remaja  yang  terjaring  razia. Sebagaimana  R.  Michael  Feener,  razia  memperlihatkan dominasi aparatus syariat Islam dalam sistem syariat Islam Aceh. 4
Tulisan  berikut  merupakan  catatan etnografis  tentang razia  syariat  Islam  dengan  studi  kasus  di  Langsa,  Aceh. Tulisan  ini  bertujuan  menunjukkan  bahwa  razia  syariat Islam merupakan salah satu bentuk perayaan kuasa agama oleh  negara  yang  berkontribusi  terhadap  reproduksi intoleransi  dan  kekerasan  dalam  beragama.  Setelah memaparkan  protokol  penelitian  yang  digunakan,  saya menyajikan  tinjauan  umum  tentang  Dinas  Syariat  Islam (DSI)  dan  Wilayatul  Hisbah  (WH).  Pada  sesi  inisaya  juga memaparkan  posisi  keduanya  sebagai  institusi  yang mendapatkan  mandat  tidak  hanya  untuk  mendefinisikan moralitas  publik,  tetapi  terkadang  juga  bertindak  represif terhadap  warganya.  Saya  menunjukkan  represi  tersebut melalui  catatan  etnografis  tentang  razia  khalwat  dan pakaian  ketat  di  Langsa.  Selanjutnya  saya  menganalisa
3 Jajang Jamaluddin dan Imran, Surat Terakhir Putri , 2012, 76– 78. 4 R.  Michael  Feener, Shari’a  and  Social  Engineering:  The Implementation  of  Islamic  Law  in  Contemporary  Aceh,  Indonesia (Oxford: Oxford University Press, 2013), 228–33.
gosip sebagai ungkapan resistensi terhadap represi melalui razia syariat Islam.
Diskursus  tentang  razia  syariat  sudah  banyak mendapat  perhatian  peneliti.  Sebut  saja  misalnya penelitian  Davis  Kloos,  R.  Michael  Feener,  Benjamin  Otto dan  Jan  Michiel  Otto,  serta  Mahdi  Syihab.  David  Kloss membahas  aksi  vigilantisme  dalam  penegakan  syariat Islam yang seringkali dilakukan dengan kekerasan dengan studi  kasus  di  Banda  Aceh.  Beberapa  aktivis  lokal  dan kelompok  semi-militer  yang  melakukan  razia,  aksi kekerasan  dan  penghukuman  tersebut  pada  dasarnya bertujuan untuk membantu pemerintah Aceh menegakkan syariat Islam. Karenanya, sebagaimana ditunjukkan David Kloos,  tidak  jarang  elite  agama  dan  pemimpin  politik mendukung  aksi  kekerasan  tersebut,  sebagai  salah  satu cara untuk mengatasi kemerosotan moral dan melemahnya otoritas ulama dalam penegakan syariat Islam di Aceh. 5 Tulisan Benjamin Otto dan Jan Michiel Otto membahas peranan  WH  di  Banda  Aceh  dalam  menegakkan  syariat Islam  melalui  razia  khalwat  dan  busana  Islami.  Otto  dan Otto  memperlihatkan  bahwa  razia  khalwat  merupakan salah satu keunikan sistem syariat Islam Aceh. 6 Hal senada juga  ditunjukkan  R.  Michael  Feener  bahwa  implementasi syariat  Islam  sebagai  sebuah  rekayasa  sosial  untuk mewujudkan  Aceh  yang  lebih  baik  pasca  konflik  dan
5 David Kloos, ―In the Name of Syariah? Vigilante Violance, Territoriality, and Moral Authority in Aceh, Indonesia,‖ Indonesia 98 (Oktober 2014): 88–89. 6 Benjamin  Otto  et  al.,  ―Shari‘a  Police  in  Banda  Aceh: Enforcement  of  Islam-based  Regulations  and  People‘s Perceptions,‖ in Islam and the Limits of the State: Reconfigurations of Practice,  Community  and  Authority  in  Contemporary  Aceh (Leiden: Brill, 2016), 208–12.
bencana  tsunami. 7 Meski  razia  syariat  bukan  fokus penelitiannya,  Feener  memberi  perhatian  yangrinci terhadap  razia  sebagai  elemen  penting  implementasi syariat  Islam  Aceh. 8 Senada  dengan  Kloos,  Feneer berpandangan  razia  syariat  Islam  merupakan  aksi vigilantisme  yang  mengatas-namakan  syariat  Islam. 9 Demikian pula Mahdi Syihab melalui studinya tentang aksi razia  para  santri  Dayah  di  Aceh  Utara  menunjukkan  aksi vigilantisme pada dasarnya merupakan reaksi atas ketidak- puasan  mereka  terhadap  kinerja  DSI  dan  WH  dalam menangani pelanggaran syariat Islam. 10
Perlu  digaris-bawahi  bahwa  area  studi  penelitian  di atas Banda Aceh dan Aceh Utara. Lain kata, keempat studi di  atas  membahas  dinamika  razia  syariat  Islam  dari  ―titik episentrum  syariat  Islam‖.  Sejauh  yang  berhasil diidentifikasi,  studi  tentang  razia  syariat  Islam  di  daerah perbatasan  Aceh  masih  relatif  sedikit.  Salah  satunya penelitian  Yogi  Febriandi  yang  berfokus  pada  persepsi remaja  di  Langsa  terhadap  razia  busana  Islami. 11 Tulisan saya akan mengisi kekosongan ruang diskursus akademik tersebut.  Namun,  berbeda  dengan  tulisan  sebelumnya,
7 R.  Michael  Feener,  ―Social  Engineering  through  Shari‘a: Islamic  Law  and  State-Directed  Da‘wa  in  Contemporary  Aceh,‖ Islamic Law and Society 19, no. 3 (2012): 275–311. 8 R. Michael Feener, Shari’a and Social Engineering , n.d., 228–
33.
9 Ibid., 235–49. 10 Mahdi Syihab, Arskal Salim, dan Adlin Sila, ―Menegakkan Syariat Islam: Etnografi Aksi Razia Santri Dayah di Aceh Utara,‖ in Serambi Aceh yang Berubah: Views from Within (Jakarta: Alvabet, 2010), 57–92.
11 Yogi  Febriandi,  Muhammad  Ansor,  dan  Syamsul  Rizal, ―Razia  Busana  Muslim,  Syariat  Panopticon,  dan  Remaja Perempuan  Langsa,  Aceh,‖  in Islam  dan  Negosiasi  Relasi  Gender (Langsa: Zawiyah, 2015), 71–94.
penelitian  saya  selain  berfokus  pada  prosesi  razia,  juga memperlihatkan  resistensi  simbolik  masyarakat  terhadap monopoli tafsir agama melalui razia syariat Islam.

## B. Protokol Kerja Lapangan
Data etnografis dikumpulkan di Langsa pada semester kedua  2012.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui observasi  non-partisipatoris,  wawancara  semi  terstruktur maupun  pembicaraan  yang  tidak  terstruktur. 12 Saya sedikitnya  lima  kali  mengobservasi  razia  Syariat  Islam  di Langsa  selama  periode penelitian,  terutama  razia  khalwat dan  busana  Muslim.  Tetapi,  narasi  utama  tulisan  ini direkonstruksi  berdasarkan  razia  khalwat  dan  pakaian ketat  pada  1-2  September  2012  di  Jalan  Lingkar  PTPN  I Langsa.  Saya  mendokumentasikan  peristiwa  baik  dengan audio  recording maupun  gambar. 13 Saya  mengikuti  prosesi interogasi  warga  yang  terjaring  razia.  Saya  membuat catatan  lapangan  dan  selanjutnya  menyusun  detail  narasi mulai  satu  hari  setelah  peristiwa  tersebut.  Sebagai  mana anjuran  para  ahli agar  riset  etnografi  mengutamakan  self- refleksi (self-reflexivity) , 14 proses  koleksi  data  dilakukan sendiri tanpa pendampingan asisten penelitian.
Saya melakukan wawancara baik semi terstruktur dan tidak terstruktur terhadap Kepala DSI Langsa, empat staff WH  Langsa,  dan  empat  orang  perempuan  yang  memiliki pengalaman dirazia syariat Islam. Durasi wawancara semi terstruktur  sekitar  30  s/d  90  menit.  Saya  juga  berbicara
12 Mengenai  teknik  wawancara  dalam  penelitian  etnografis ini  saya  mengacu  pada  James  P.  Spradley, The  Ethnographic Interview (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1979).
13 H.  Russell  Bernard, Research  Methods  in  Anthropology: Qualitatif and Quantitative Approaches (New York: Altamira Press, 2006), 228–30. 14 Akhil  Gupta,  ―Authorship,  Research  Assistants  and  the Ethnographic Field,‖ Ethnography 15, no. 2 (2014): 394–400.
secara acak dengan informan yang relevan atau orang yang secara  kebetulan  berada  di  lokasi  razia,  baik  dalam kapasitas  mereka  sebagai  aparat  yang  melakukan  razia atau  yang  terjaring  razia.  Selain  itu  saya  juga  merekam sebagian  besar  dialog  yang  terjadi  selama  prosesi interogasi  yang  dilakukan  Kepala  DSI  Langsa  terhadap orang-orang  yang  terjaring  razia.  Prosesi  interogasi tersebut  didengarkan  secara  berulang-ulang,  ditranskip, dan dibaca berulang-ulang untuk memperdetail pemahaman atas peristiwa yang terjadi.
Selanjutnya  saya  mengklasifikasi  temuan  observasi maupun  wawancara  sesuai  dengan  tema-tema  tertentu. 15 Data  selanjutnya  disajikan  secara  deskriptif  maupun diskursif.
16 Analisis deskriptif digunakan untuk
mentranskripsi  peristiwa  razia  ke  dalam  paparan  yang naratif.  Analisis  diskursif  dilakukan  dengan  cara mendialogkan temuan lapangan dengan literatur lain yang relevan  sehingga  menghasilkan  interpretasi  peneliti  atas data yang didapatkan dari lapangan. 17
15 David  Silverman, Interpreting  Qualitative  Data:  Method  for Analyzing  Talk,  Text  and  Interaction (London:  Sage,  2006);  H. Bernard  Russell  dan  Gery  W.  Ryan, Analyzing  Qualitative  Data: Systematic Approaches (London: Sage, 2009); Christine Bold, Using Narrative  in  Research (London:  Sage,  2010);  Norman  K.  Denzim dan  Yvonna  S.  Lincoln, The  Sage  Handbook  of  Qualitative  Reserach (London: Sage, 2005). 16 Irwan  Abdullah,  ―‗Menulis  Itu  Gampang:  Kiat  Menulis Karya  Ilmiah  Berstandar  Nasional‘.  (Makalah  pada  Training
Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Berstandar
Nasional/Internasional,  Pascasarjana  UIN  Malang,  10  Juni 2013).,‖ n.d.
17 Mengenai  diskursus  analisis  yang  digunakan,  saya merujuk  pada  konseptualisasi  yang  dikemukakan  Marcus Moberg.  Menurutnya,  sedikitnya  terdapat  tiga  level  diskursus diskursus  analisis,  yakni  secara  berurutan  (1)  refleksi  meta-teori

## C. Ekologi Langsa dan Masyarakatnya
Lebih  kurang  tiga  jam  setelah  seseorang  menempuh perjalanan  darat  dari  Medan  menuju  Banda Aceh  melalui jalur  bagian  timur  Aceh,  maka  akan  menjumpai  pintu gerbang  bertuliskan  ucapan  ―Anda  Memasuki  Wilayah Propinsi  Aceh‖.  Pintu  gerbang  di  perbatasan  Kabupaten Aceh  Tamiang  dan  Kabupaten  Langkat  ini  merupakan penanda  batas  administratif  propinsi  Aceh  dan  Sumatera Utara.  Langsa  bersebelahan  dengan  Aceh  Tamiang.  Dari perbatasan  Aceh  Tamiang,  diperlukan  tambahan  waktu sekitar setengah jam untuk tiba di Langsa. Sementara dari lokasi  yang  sama  seseorang  masih  memerlukan  waktu tempuh sekitar delapan jam untuk sampai di Banda Aceh.
Langsa  awalnya  merupakan  bagian  dan  sekaligus pusat  pemerintahan  Kabupaten  Aceh  Timur.  Pasca reformasi,  bersama  dengan  Aceh  Tamiang,  Langsa mengusulkan  untuk  memekarkan  diri  dari  Kabupaten Aceh  Timur.  Usulan  ini  mendapat  respon  positif pemerintah  pusat  sekitar  tahun  2001.  Bedanya,  jika  status administratif  Aceh  Tamiang  adalah  kabupaten,  maka status  administratif  Langsa  merupakan  daerah kota.  Tapi, pengalaman  Langsa  hampir  setengah  abad  menjadi  pusat pemerintahan  Kabupaten  Aceh  Timur,  menjadikan fasilitas  infrastruktur  yang  dimiliki  Langsa  lebih  lengkap dibandingkan  kabupaten  induknya.  Karenanya,  tidak
(meta-theoritical  reflection);  (2)  diskursus  dan  teori  keilmuan pada  satu  bidang  tertentu  dalam  studi  agama  (discourse  and scholarly  theorizing  within  particular  su-field  in  the  study  of religion);  dan  (3)  diskursus  analisis  aktual  (actual  discourse analysis)  Marcus  Moberg,  ―First-,  second-,  and  third-level discourse  analytic  approaches  in  the  study  of  religion:  Moving from  mete-theoritical  reflection  to  implementation  in  practice,‖ Religion 43, no. 1 (2013): 4–25.
mengejutkan  apabila  hingga  saat  ini  Langsa  memiliki posisi strategis di bagian Timur Aceh.
Memiliki populasi sekitar 150 ribu jiwa, Langsa terdiri dari  lima  kecamatan,  yakni  Kecamatan  Langsa  Lama, Langsa Baro, Langsa Barat, Langsa Timur, dan Langa Kota. Beberapa  kawasan  tersebut  memiliki  karasteristk  yang berbeda  satu  sama  lain.  Karakter  geografis  kota  Langsa dapat  dibagi  menjadi  tiga:  yakni  daerah  perkebunan, daerah  perkotaan,  dan  daerah  pesisir. 18 Pertama ,  wilayah perkebunan.  Istilah  daerah  perkebunan  digunakan  karena kawasan  ini  secara  geografis  berada  di  areal  perkebunan sawit milik PTPN 1 Wilayah Langsa. Tidak semua desa di wilayah  perkebunan  dihuni  orang  yang  bekerja perkebunan,  melainkan  juga  warga  perkampungan  yang lebih  dahulu  muncul  sebelum  perkebunan  di  kawasan tersebut  dibuka  pada  masa  Hindia  Belanda. 19 Masyarakat di  daerah  perkebunan  mayoritas  beretnis  Jawa,  meski populasi  etnis  Aceh  atau  etnis  lainnya  juga  banyak. Beberapa  gampong  bahkan  lebih  dari  90  persen  kepala keluarganya beretnis Jawa, misalnya Gampong Bukit Rata, dan Gampong Pondok Kemuning.
Kedua ,  daerah Pesisir  Langsa.  Pesisir  artinya  kawasan yang  berdekatan  dengan  bagian  laut.  Daerahnya  meliputi Langsa  Barat  (sebagian  besar),  Langsa  Timur  (sebagian), dan Langsa Baro (sebagian). Ada beberapa gampong (desa) yang  penting  disebutkan  sebagai  representasi  daerah pesisir  Langsa  misalnya,  Telaga  Tujuh,  Sungai  Pauh, Matang  Seulimeng,  Lhok  Bani,  Simpang  Lhee  dan
18 Muhammad Ansor, ―‘Kita Kan Beda!‘: Persamaan Remaja Perempuan  Muslim  dan  Kristen  di  Langsa,‖ Harmoni 13,  no.  2 (2014): 40. 19 Untuk  bacaan  lebih  rinci  mengenai  awal  pembukaan perusahaan  Belanda  di  wilayah  ini  lihat  Mohammad  Said, Aceh Sepanjang Abad Jilid II (Medan: Harian Waspada, 1985), 231–45.
sejenisnya.  Populasi  orang  Aceh  di  daerah  ini,  sebagian merupakan  kalangan  pribumi  yang  sejak  sebelum kehadiran  kolonialisme  Belanda  sudah  secara  turun- temurun  tinggal  di  Langsa,  tetapi  sebagian  lainnya merupakan  hasil  migrasi  dari  Aceh  Timur,  Perlak,  Pidie, Bireun,  Aceh  Utara,  maupun  tempat  lainnya  di  Aceh. Konstruksi  identitas  ke-Acehan  orang  Langsa  secara signifikan  dibentuk  melalui  ekspresi  sosial  kebudayaan orang Langsa di bagian pesisir ini, dan tentu saja sebagian warga di daerah perkotaan Langsa.
Ketiga ,  wilayah  Kota.  Lokasi  daerah  ini  berada  di Kecamatan  Langsa  Kota,  pusat  pemerintahan  Langsa. 20 Berbeda  dengan  daerah  pesisir  Langsa  dan  kawasan perkebunan yang memiliki tingkat homogenitas etnis lebih tinggi,  daerah  kota  merupakan  daerah  percampuran etnisitasitas. Semua etnis yang ada di Langsa seperti etnis Aceh,  Jawa,  Batak,  Minangkabau,  dan  Cina  ditemukan  di daerah  kota,  meski  etnis  mayoritas  tetaplah  Aceh.  Etnis Cina  yang  menempati  daerah  Pecinan  yang  terletak  di pusat  kota.  Adapun  komunikasi  sehari-hari  warga  di daerah  perkotaan  menggunakan  bahasa  Aceh  dan  bahasa Indonesai.
Adapun di daerah pesisir Langsa, hanya sedikit pesta pernikahan yang menampilkan musik atau orgen tunggal. Bahkan  tarian  persembahan  yang  biasanya  dipakai  dalam adat  Aceh  dalam  acara  penyambutan  mempelai  laki-laki juga  sudah  mulai  ditinggalkan.  Alasannya  karena  ada tarian  anak-anak  yang  itu  tidak  sesuai  dengan  budaya Islam. Pada akhir 2012, saya menghadiri pesta pernikahan sebuah  keluarga  di  Kuala  Langsa  (daerah  pesisir).  Tidak
20 ―Jalan  protokol,  Kantor  Walikota,  Bappeda,  Lapangan Merdeka,  Polres  Langsa,  RSUD  (Rumah  Sakit  Umum  Daerah), Kantor DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kota), berada di daerah ini.,‖ n.d.
acara  musik  maupun  orgen  tunggal.  Meski  demikian,  di daerah  pesisir  Langsa  terkadang  ada  juga  keluarga  yang menyelenggarakan pesta
perkawinan dengan menampilkan  musik  Islami,  penyanyinya  berjilbab  dan kecenderungannya memakai rok. Seperti halnya di daerah kota, acara musik dihentikan sebelum pukul lima sore.
Selanjutnya  saya  akan  memaparkan  dinamika masyarakat  Langsa  dengan  mendeskripsikan  peranan sosial  ulama.  Tidak  diragukan  bahwa  ulama  memiliki peranan sangat menentukan dalam pembentukan identitas Islam Aceh. 21 Aktivisme anggota Persatuan Ulama Seluruh Aceh  (PUSA)  yang  dipimpin  Daud  Beureueh  pada  masa awal  kemerdekaan  menjadi  bukti  signifikansi  peranan sosial  politik  ulama  di  Aceh. 22 Pada  masa  konflik  GAM dengan pemerintah Indonesia, ulama juga memiliki tempat yang  istimewa  di  mayarakat  Aceh. 23 Demikian  pula  pada masa  reformasi,  penerapan  syariat  Islam  di  Aceh  tidak dapat  dilepaskan  dari  peranan  para  ulama. 24 Garis  besar
21 Arskal Salim, Challenging  the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia (Honohulu: University of Hawaii Press, 2009),  151–53  Untuk  kajian  lebih  rinci  tentang  peranan  ulama  di Aceh  lihat,  Ibrahim  Alfian,  Sastra  Perang:  Sebuah  Pembicaraan Mengenai  Hikayat  Perang  Sabil  (Jakarta:  Balai  Pustaka,  1992); Siok  Cheng  Yeoh,  ―Umara-Ulama  Relations  and  Pesantrens  in Aceh  Province,  Indonesia:  A  Study  of  the  Challenges  to  the Authority of Traditionalist Kyai,‖ (Dissertation Thesis University of Washington).
22 Anthony Reid, The Blood of the People: Revolution and the end of  Traditional  Rule  in  Nothern  Sumatra (Kuala  Lumpur:  Oxford University  Press,  1979),  45–47;  James  T.  Siegel, The  Rope  of  God (Berkeley dan Los Angeles: University of California Press, 1969).
23 Shane  Joshua  Barter,  ―Ulama,  the  State,  and  War: Community  Islamic  Leaders  in  the  Aceh  Conflict,‖ Contemporary Islam 5, no. 1 (2011): 19–36.
24 Arskal Salim, Challenging the Secular State , n.d., 154–62.
rumusan  Islam  yang  dipositivikasikan  melalui  qanun- qanun  tentang  syariat  Islam  didominasi  versi  penafsiran Islam sebagaimana dibayangkan para ulama di Aceh. Lain kata,  syariat  Islam  Aceh  pada  dasarnya  merupakan  Islam menurut  versi  yang  dipahami  dan  dibayangkan  para ulama di negeri Serambi Mekkah. 25
Akan  tetapi  Langsa  bukanlah  daerah  dengan  sumber daya  ulama  paling  berpengaruh  dalam  mewarnai  system syariat  Islam.  Letak  geografis  yang  relatif  berjauhan dengan  episentrum  kekuasaan  di  Aceh  membuat  Langsa selalu  berada  di  lapisan  kelas  dua  dalam  reproduksi diskursus  Islam  Aceh.  Secara  historis,  saya  tidak menemukan figur ulama Langsa yang dapat dikategorikan sebagai  ulama  paling  berpengaruh  di  Aceh.  Alih-alih menjadi  pusat  pembentukan  otoritas  keberagamaan, Langsa  justru  dikenal  sebagai  basis  aktivitas  Partai Komunis  Indonesia  (PKI)  di  Aceh,  sebelum  partai  ini dinyatakan  terlarang. 26 Bukannya  menjadi  pusat  gerakan DI/TII,  Langsa  justru  menjadi  markas  bagi  pasukan  TNI yang menumpas gerakan tersebut. 27
Pada masa Orde Baru dan era reformasi, Langsa tidak termasuk  salah  satu  basis  konflik  politik  berbasis  agama ataupun politik yang berlangsung antara Indonesia dengan
25 Mengenai  peranan  ulama  dalam  proses  legislasi  syariat Islam  secara  lebih  rinci  lihat  Barter, ―Ulama,  the  State,  and  War: Community Islamic Leaders in the Aceh Conflict,‖ 94–118.
26 Pak  Nurdin,  Saya  mendapatkan  informasi  tentang aktivisme  PKI  di  Langsa  dari  tokoh  agama  maupun  warga setempat.  Menurut  Pak  Imam  Nurdin,  tokoh  agama  di  desa Sidorejo,  Langsa,  di  lokasi  yang  saat  ini  menjadi  lokasi  kampus IAIN Langsa pada 1965 merupakan tempat eksekusi orang-orang yang diduga anggota PKI., Agustus 2012.
27 Mengenai  gerakan  DI/TII  secara  lebih  rinci  lihat Nazaruddin  Sjamsuddin, The  Republican  Revolt:  A  Study  of  the Acehnese Rebellion (Singapore: ISEAS, 1985).
Aceh,  sehingga  memungkinkan  gagasan  dan  aspirasi politik masyarakatnya perlu menjadi pertimbangan utama bagi  pemerintah  Indonesia.  Selama  masa  konflik  antara GAM  (Gerakan  Aceh  Merdeka)  dengan  pemerintahan Indonesia  misalnya,  Langsa  menjadi  kawasan  transit  bagi para pejuang kemerdekaan Aceh, sementara
pusatperlawanan  berada  di  sekitar  60  kilometer  dari  kota Langsa.
Berbeda  dengan  sebagian  besar  daerah  di  Aceh, dimana  para  ulama  memainkan  peranan  penting melampaui  aspek  sosial  keagamaaan  masyarakatnya; ulama  di  Langsa  belum  sepenuhnya  memiliki  peranan efektif termasuk dalam pembentukan perilaku keagamaan warganya  sekalipun.  Karenanya,  keberadaan  lembaga MPU  dan  Dinas  Syariat  Islam  menjadi  panggung  paling efektif  bagi  kelas  ulama  untuk  mengartikulasikan  otoritas keagamaan.  Ringkas  kata,  ketika  otoritas  tradisional  tidak cukup efektif untuk membentuk moralitas publik berbasis syariat  Islam,  pendekatan  politik-kekuasaan  menjadi alternatif.  Penerbitan  qanun-qanun  syariat  Islam, pembentukan DSI, Mahkamah Syariah, WH dan sejenisnya kiranya dapat dijelaskan sebagai manifestasi dari kerangka berpikir demikian.

## D. Gosip sebagai Resistensi Simbolik
Mengingat  posisinya  yang  berhadapan  langsung dengan  masyarakat  dalam  penegakan  syariat  Islam,  WH tidak  hanya  sering  mendapatkan  kritikdari  publik,  tetapi terkadang  juga  sasaran  kekerasan  dari  sejumlah  warga. 28 Kritik disampaikan baik melalui  riset, konferensi,  seminar, media  massa,  sosial  media,  hingga  bahkan  penyerangan
28 Mumtazul Fikri, ―Islam Persuasif dan Multikulturalisme di Aceh:  Upaya  Rekonstruksi  Penerapan  Syariat  Islam  Berbasis Pendidikan,‖ Akademika 20, no. 1 (2015): 28.
secara fisik. 29 Menurut Aceh Institute, WH merupakan salah satu  institusi  pemerintah  di  Aceh  yang  paling  sering mereproduksi  kekerasan,  baik  secara  psikologis  maupun verbal. 30 Pemberitaan  media  menyebutkan  perlawanan sejumlah  anggota  masyarakat  di  Aceh  terhadap  WH  pada saat melakukan razia. 31 Tapi bukan tempatnya di sini untuk membahas  semua  bentuk  kritikan  dan  perlawanan  publik terhadap WH tersebut. Dalam pembahasan bagian ini, saya hanya  membatasi  pada  penggunaan  gosip  sebagai
29 Untuk  tulisan  mengeni  penggunaan  media  massa  untuk mengungkapkan  kritik  [dan  dukungan]  terhadap  WH  maupun pelaksanaan syariat Islam  Aceh, lihat  R. Michael Feener, ―Hand, Heart,  and  Handphone:  State  Sharia  in  the  Age  of  SMS,‖ Contemporary Islam 7, no. 1 (2013): 15–32. 30 Dina Afriyanty, Women and Shari’a Law in Northen Indonesia: Local Women’s NGOs and the Reform of Islamic Law in Aceh (London and New York: Routledge, 2015), 68–70.
31 Berikut  beberapa  liputan  penyerangan  terhadap  WH  di Langsa.  ―Markas  WH  Diserang  Sekelompok  ABG  Mabuk,‖
Desember 2012, http://m.detik.com/news/berita/2432187/markas-wh-langsa- diserang-sekelompok-abg-mabuk;  ―Tim  WH  Langsa  Kembali Diserang Kelompok Pemuda,‖ 24 Februari 2014, http://aceh.tribunnews.com/2014/02/24/tim-wh-langsa- kembali-diserang-kelompok-pemuda;  ―Patroli  Rutin,  Mobil  WH Langsa Dilempari Batu,‖ Oktober 2014, http://www.ajnn.net/news/patroli-rutin-mobil-wh-langsa- dilempari-batu;  ―Gerebek  Warung,  WH  Diserang  ‗Preman‘ Peukan Eungkot,‖ 15 Juli 2015, http://www.prohaba.co/2015/07/16/gerebek-warung-wh-
diserang-preman-peukan-eungkot#.WI2302albMI;  ―WH  Kembali Diserang  Warga  Saat  Bubarkan  Keyboard,‖  Agustus  2015, http://medanbisnisdaily.com/m/news/read/2015/08/19/18135 9/wh-kembali-diserang-warga-saat-bubarkan-keyboard/.
ungkapan  resistensi  simbolik  terhadap  DSI  dan  WH Langsa. 32
James  C.  Scott  mengatakan  gosip  merupakan  kisah yang  diceritakan  tentang  pihak  ketiga  yang  tidak  hadir. Sekalipun gosip itu bukan cerita yang menghormati orang, gosip  jahat  sekalipun  (tetap)  menghormati  tatanan normatif  yang  lebih  luas  tempat  ia  beroperasi. 33 Di  balik setiap  potong  gosip  yang  tidak  hanya  sekedar  berita, terdapat  pernyataan  tersirat  tentang  suatu  peraturan  atau norma  yang  telah  dilanggar.  Sesungguhnya,  hanya pelanggaran tingkah laku yang menjadikan suatu peristiwa bernilai  dan  menarik  digosipkan. 34 Bagi  kelompok  yang didominasi,  gosip  merupakan  salah  satu  cara  untuk mengungkapkan  resistensi  secara  tersembunyi (hidden transcripts), apabila resistensi secara terbuka tidak mungkin dilakukan. 35 Niko  Besnier  mengatakan  gosip  sebagai instrumen  produksi  politik  dalam  kehidupan  keseharian masyarakat terdominasi. 36
Beberapa  contoh  perlu  dikemukakan  mengenai  gosip sebagai  ungkapan  resistensi  simbolik.  Sebagaimana
32 Uraian  versi  lebih  ringkas  mengenai  gosip  sebagai resistensi  perempuan  di  Langsa  terhadap  implementasi  syariat Islam  telah  diuraian  pada  tulisan  saya  yang  lain.  Lihat Muhammad Ansor, ―Being Women in the Land of Sharia: Politics of  the  Female  Body,  Piety  and  Resistance  in  Langsa,  Aceh,‖ Aljamiah: Journal of Islamic Studies 52, no. 1 (2014): 72–75. 33 James C. Scott, Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts (London:  Yale  University  Press  New  Haven  and London, 1990), 142.
34 James  C.  Scott, Weapons  of  the  Weak:  Everyday  Forms  of Resistance (London: Yale University, 1985), 182.
35 Lihat James C. Scott, Domination and the Arts of  Resistance , n.d., 17–44. 36 Niko Besnier, Gossip and the Everyday Production of  Politics (Honolulu: University of Hawai‘i Press, 2009).
dipaparkan  sebelumnya,  pada  1  September  2012  saya bertemu  Pak  Yanto,  di  kantor  DSI  Langsa.  Dia  datang kantor  DSI  karena  menjemput  anggota  keluarganya  yang terjaring  razia.  Ketika  saya  menanyakan  pendapatnya tentang  razia  yang  dilakukan  DSI  dan  WH,  dengan  sinis Pak  Yanto  mengatakan  bahwa  sekarang  ini  saatnya pembentukan  struktur  kepala  dinas  di  Langsa  setelah seminggu  sebelumnya  walikota  yang  terpilih  dilantik Gubernur  Aceh.  ―Pak  Latif  sedang  ―cari  muka‖  di  depan Walikota‖  katanya.  Komentar  Pak  Yanto  tersebut menggambarkan  bagaimana  bibit gosip direproduksi. Pak Kepala DSI dipastikan tidak akan membenarkan penilaian Pak  Yanto.  Tapi,  terlepas  benar  atau  tidaknya  motif  yang dituduhkan  tersebut,  penilaian  serupa  mengalir  dengan cepat dari mulut ke mulut warga.
Gosip  sebagai  perlawanan  simbolik  juga  muncul  di seputar  pemerkosaan  seorang  gadis  oleh  tiga  oknum WHpada  10  Januari  2010.  Ketika  pada  Oktober  2010  saya mewawancari  warga  di  30  desa  di  Langsa,  tidak  ada pertanyaan  yang  saya  kemukakan  terkait  dengan implementasi  syariat  Islam  kecuali  para  responden mengaitkan  dengan  peristiwa  pemerkosaan  oleh  oknum WH pada 10 Januari 2010. 37 Pertanyaan saya menjadi mesin pemicu  bagi  mereka  mengungkapkan  banyak  hal  yang sebenarnya sudah sering mereka daur ulang dalam setiap perbincangan  di  warung  kopi  atau  tempat  pergunjingan para  perempuan.  Aspek  personal  anggota  WH  dan  DSI menjadi  santapan  gosip  warga,  dikuliti  sampai  detailnya, tidak  hanya  pribadi-pribadi  atau  keluarga  oknum  WH yang  terlibat  dalam  pemerkosaan,  tapi  juga  personil lainnya.  Aida,  seorang  mahasiswi  yang  pernah  terjaring
37 Muhammad Ansor, ―Religiusitas, Islamisme dan Sikap atas Penerapan Syariat Islam di Langsa, Aceh,‖ Jurnal Hukum Islam 11, no. 2 (2011): 131–47.
razia  menilai ―orang-orang WH melarang orang ke PTPN 1,  sedangkan  mereka  sendiri bawa cewek  ke  sana.  Waktu pemerkosaan  oleh  oknum  WH  itu  bahkan  dilakukan  di kantor  sendiri.  Alasan  mau  razia,  tapi  malah  memerkosa orang.‖ 38
Di desa Seulalah Baru, kecamatan Langsa Lama, gosip tentang pemerkosaan beredar cepat di masyarakat. Wanda, nama  samaran  salah  satu  oknum  WH  yang  dimaksud, digosipkan  sebelumnya  sudah  pernah  tertangkap  warga sedang  mesum  bersama  seorang  perempuan,  tetapi kemudian diselesaikan secara adat. Dia dinikahkan dengan perempuan  bersangkutan.  Masyarakat  menggosipkan ketidak-tegasan  pimpinan  di  WH  karena  tetap memperkerjakan  Wanda  meskipun  sudah  mencemarkan nama  baik  institusi. 39 Seorang  perempuan  anggota  WH mengatakan  bahwa  salah  satu  tugas  rutin  anggota  WH adalah  melakukan  patroli  pada  hari  Jumat,  untuk memastikan  Muslim  di  Langsa  melakukan  shalat  Jumat. Tapi,  sejak  kasus  pemerkosaan  oleh  tiga  oknum  anggota WH, razia  shalat  Jumat sudah  tidak lagi dilakukan secara rutin.  Pernah  suatu  kali,  rombongan  perempuan  yang berpatroli  justru dihadang sejumlah perempuan, sehingga nyaris terjadi bentrokan. 40 Kasus  pemerkosaan  oleh  oknum  WH  merangsang masyarakat membincang semua aspek tentang WH. Proses rekruitmen  memang  menjadi  salah  satu  sub  tema  yang dipergosipkan.  Reta  Qadrina  (24),  seorang  anggota  WH, menceritakan  kepada  saya  bagaimana  masyarakat menggosipkan proses yang dapat menjelaskan alasan Leni (23  tahun)  seorang  penyanyi  dalam  group  musik  orgen
38 Wawancara Aida, Agustus 2012.
39 Wawancara Marhami, Agustus 2012.
40 Wawancara Reta Qadrina, Agustus 2012.
tunggal  dapat  diterima  sebagai  anggota  WH. 41 Beberapa diantara  mereka  berharap  Leni  merubah  penampilan  dan sikapnya  setelah  menjadi  anggota  WH.  Tetapi  tidak  ada perubahan yang ditemukan pada dirinya meskipun sudah lebih  dari  empat  tahun  menjadi  personil  WH.  Kisah tentang  Leni  menjadi  sumber  inpirasi  bagi  warga  untuk mereproduksi gasip-gosip susulan di sekitar WH. Menurut Marhami,  rekruitmen  anggota  WH  yang  dinilai  berada  di luar  normalitas  dan  kepatutan  ini  selalu  bermuara  pada siapa  di  belakang  orang  bersangkutan  dan  berapa  uang yang  dikeluarkan  untuk  diterima  menjadi  anggota  WH. 42 Lain  itu,  gosip  juga  ditujukan  untuk  menyerang  kualitas moral pimpinan WH dan DSI.
Mayoritas  gosip  atau  pun  rumor  tersebut  memang tidak dapat diklarifikasi kebenarannya. Tapi,
sesungguhnya  yang  dipentingkan  oleh  gosip  bukanlah nilai dan validitas dari sebuah kisah, melainkan bagaimana hal tersebut menjadi cara pengungkapan perlawanan tanpa harus meninggalkan jejak. Gosip memang diniatkan untuk tujuan  mengekspresikan  perlawanan  terhadap  otoritas penegak syariat Islam. Menurut James C. Scott kemunculan ―gosip  tak  pernah  tanpa  pamrih‖.  Suatu  nama  baik  bisa difitnah  dengan  gosip,  suatu  peraturan  yang  begitu diterima secara umum, segera dipastikan dan dipromosikan.  Sebaliknya,  sebuah  peraturan  yang  kurang dapat  diterima  menjadi  santapan  gosip  tanpa  mengenal ampun. 43 Gosip,  menurut  Scott  merupakan  upaya  gerilya untuk  memajukan  tuntutan  dan  kepentingannya  dan kepentingan  orang-orang  lain  juga.  Akan  tetapi, manipulasi  peraturan  ini  hanya  akan  berhasil  apabila diadakan  himbauan  akan  standar-standar  perilaku  yang
41 Ibid.
42 Wawancara Marhami, Agustus 2012.
43 James C. Scott, Weapons of the Weak , n.d., 182.
biasanya  diterima.  Maka  gosip  dengan  demikian merampungkan  tugas  sebagai  sanksi  sosial  yang  diakui sebagai  lemah,  namun  sedikit  banyak  tetap  tinggal  (di dalam  batas-batas)  kerangka  normatif  yang  telah  ada. Dalam segi ini gosip oleh kalangan kelas sub-ordinat juga memanifestasikan  kebijaksanaan  dan  rasa  hormat, sekalipun manipulatif dalam dirinya sendiri. 44
Bagi  orang Langsa, konstalasi informasi yang beredar dalam  rubrik  gosip  menempati  posisi  diperhitungkan, lantaran  yang  menjadi  tujuan  serangan  dari  gosip  adalah delegitimasi  status  sosial  pihak  yang  diserang.  Adalah kesepakatan  bahwa  siapapun  yang  digosipkan,  saat bersamaan  dia  sedang  berada  di  titik  terjauh  dari  garis normalitas  atau  paling  tidak  sedang  berada  di  ambang normalitas  yang  dibayangkan  publik.  Bagi  orang  di Langsa,  untuk  tetap  berada  dalam  di  garis  normalitas menempati  posisi  penting.  Hal  ini  tidak  lepas  dari kerasteristik  struktur  sosial  budaya  di  Aceh  yang menempatkan normalitas dalam praktik beragama menjadi bagian  sangat  penting.  Ketika  sebuah  nama  tertentu dimasukkan  dalam  daftar  rubrik  gosip  warga,  pada  saat bersamaan  yang  bersangkutan  dianggap  berada  di  luar zona normalitas. Kelas sub-ordinat menyadari bahwa gosip memiliki  kekuatan  yang  bahkan  dapat  menghilangkan status kelas superior sekalipun.
Rumor  juga  menempati  posisi  sama  signifikannya sebagai  medium  mengungkapkan  perlawanan.  Bedanya, apabila  gosip  memiliki  subyek  yang  jelas  mengenai  aktor yang  sedang  menjadi  sasaran,  rumor  tidak  selalu memberikan  informasi  cukup  jelas.  Terkadang  warga Langsa  menyodorkan  informasi  tentang  maraknya  para pejabat  di  Langsa  yang  memesan  wanita  pekerja  seks
44 James  C.  Scott, Weapons  of  the  Weak ,  n.d.,  182;  Scott, Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts , 142–43.
komersil di Medan atau di luar Langsa. 45 Namun, berbeda dengan gosip yang terkadang subyek
yang diperbincangkan secara lebih mendetail, rumor tidak selalu siap  dengan  informasi  semacam  ini.  Tapi,  hal  yang demikian  ini  dapat  dimengerti  mengingat  sasaran  rumor merupakan  serangan  simbolis  terhadap  elite  dominan, karenanya, aktor yang  dimaksudkan tidak penting untuk disebutkan.  Bagi  sebuah  rumor,  yang  penting  adalah deligitimasi  institusi,  bukan  hanya  nama  tertentu  dari pejabat  yang  sedang  dipergunjingkan.  Meminjam  analisis Reed  Taylor,  gossip  memberlihatkan  bahwa  warga memiliki  ruang  imajinasi  yang  terkadang  bertolak belakang  dengan  pejabat  dan  elite  agama  terkait  syariat Islam. 46
Gosip  dan  rumor  bukan  hanya  senjata  yang  khas orang-orang  yang  kalah.  Kelas  yang  mendominasi  juga cukup  canggih  mereproduksi  gosip  dan  rumor  untuk mengukuhkan  diri  atau  menjatuhkan  lawan.  Kasus seorang gadis bunuh diri pada minggu pertama September 2012, terjadi karena setelah ditangkap WH dan DSI Langsa, yag  bersangkutan  distigmakan  sebagai  perempuan pelacur.  Karena  sumber  daya  yang  dimiliki,  elite  lebih mampu  menggunakan  instrumen  yang  canggih  (seperti media  massa)  dalam  repoduksi  gosip  dan  rumor. Implikasinya,  Putri  Erlina  bunuh  diri,  bukannya  semata karena  razia,  tetapi  juga  dipicu  stigma  media  bahwa dirinya  bukan  perempuan  baik-baik.  Sikap  Putri  Erlina hemat  saya  merupakan  puncak  resistensi  simbolik perempuan  tidak  memiliki  ruang  untuk  melawan  stigma negatif yang dilekatkan kepadanya melalui razia syariat.
45 Wawancara Muhammad Nusi, 1 September 2012. 46 Reed  Taylor,  ―Syariah  as  Heterotopia:  Responses  from Muslim Women in Aceh, Indonesia,‖ Religions 6, no. 2 (2015): 566– 93.

## E. Simpulan
Seluruh uraian di atas menjelaskan bahwa  razia yang dilakukan  DSI  dan  WH  Langsa  bertujuan  memastikan syariat  Islam  dipraktikkan  warganya  secara kaffah .  Tetapi DSI  dan  WH  menghadapi  sejumlah  hambatan  dalam mewujudkan tugas tersebut. Tulisan memperlihatkan aksi razia  syariat  mengundang  sentimen  negatif  dari masyarakat.  Sentimen  negatif  tersebut  muncul  dalam bentuk  resistensi  kendati  terkadang  diungkapkan  secara anonim.  Gosip  merupakan  salah  satu  bentuk  perlawanan sehari-hari  yang  ungkap  warga  secara  anonim  agar  tidak teridentifikasi pihak yang memiliki otoritas agama.
Gosip  biasanya  mengambil  banyak  bentuk,  tetapi tujuannya  sama  yakni  melampiaskan  ketidak-puasan  atas dominasi  yang  dilakukan  aparat  syariat,  dengan  cara mengungkapkannya  kepada  pihak  lain.  Detail  kehidupan WH, personil Dinas Syariat Islam, pejabat publik maupun ulama  menjadi  santapan  gosip.  Para  pejabat  di  Langsa, kendati  namanya  tidak  pernah  disebutkan  secara  jelas, selalu  dirumorkan  melakukan  pelanggaran  batas-batas moralitas  ketika  berada  di  luar  Langsa.  Gosip  dan  rumor merupakan  perlawanan  yang  tidak  pernah  berharap menang. Kritikan terhadap razia syariat yang diungkapkan melalui  gossip,  pada  dasarnya  tidak  bertujuan  mengubah kebijakan syariat Islam, apalagi membatalkan pemberlakuan syariat Islam di Aceh.
Tulisan  di  atas  memperlihatkan  problematika legislasihukum  Islam  karena  agama  pada  dasarnya ditafsirkan
secara berbeda-beda oleh umatnya. Memaksakan salah satu jenis tafsir tertentu melalui politik- legislasi  merupakan  salah  satu  bentuk  perayaan  kuasa yang pada gilirannya mereproduksi intoleransioleh negera. Riset  ini  memperlihatkan  bahwa  pendisiplinan  moralitas publik  dengan  cara  yang  intoleran  dan  dominatif  tidak
hanya  memantik  citra  negatifterhadap  syariat  Islam,  tapi juga resistensi dari masyarakat[.]

## REFERENSI
Abdullah,  Irwan.  ―‗Menulis  Itu  Gampang:  Kiat  Menulis Karya  Ilmiah  Berstandar  Nasional‘.  (Makalah  pada Training  Penelitian  dan  Penulisan  Karya  Ilmiah Berstandar  Nasional/Internasional,  Pascasarjana  UIN Malang, 10 Juni 2013).,‖ n.d. Afriyanty, Dina. Women and Shari’a Law in Northen Indonesia:
Local  Women’s  NGOs  and  the  Reform  of  Islamic  Law  in Aceh . London and New York: Routledge, 2015. Aida, Agustus 2012. Ansor, Muhammad. ―Being Women in the Land of Sharia: Politics  of  the  Female  Body,  Piety  and  Resistance  in Langsa, Aceh.‖ Aljamiah: Journal of Islamic Studies 52, no. 1 (2014).
———.  ―‘Kita  Kan  Beda!‘:  Persamaan  Remaja  Perempuan Muslim  dan  Kristen  di  Langsa.‖ Harmoni 13,  no.  2
(2014).
———.  ―Religiusitas,  Islamisme  dan  Sikap  atas  Penerapan Syariat Islam di Langsa, Aceh.‖ Jurnal Hukum Islam 11, no. 2 (2011).
Barter,  Shane  Joshua.  ―Ulama,  the  State,  and  War: Community  Islamic  Leaders  in  the  Aceh  Conflict.‖ Contemporary Islam 5, no. 1 (2011). Bernard,  H.  Russell. Research  Methods  in  Anthropology: Qualitatif  and  Quantitative  Approaches .  New  York:
Altamira Press, 2006. Besnier, Niko. Gossip and the Everyday Production of Politics . Honolulu: University of Hawai‘i Press, 2009. Bold,  Christine. Using  Narrative  in  Research .  London:  Sage, 2010.
Denzim,  Norman  K.,  dan  Yvonna  S.  Lincoln. The  Sage Handbook of Qualitative Reserach . London: Sage, 2005. Febriandi,  Yogi,  Muhammad  Ansor,  dan  Syamsul  Rizal. ―Razia Busana Muslim, Syariat Panopticon, dan Remaja Perempuan Langsa, Aceh.‖ In Islam dan Negosiasi Relasi Gender . Langsa: Zawiyah, 2015.
Feener,  R.  Michael.  ―Hand,  Heart,  and  Handphone:  State Sharia in the Age of SMS.‖ Contemporary Islam 7, no. 1 (2013). ———. Shari’a and Social Engineering , n.d.
———. Shari’a  and  Social  Engineering:  The  Implementation  of Islamic  Law  in  Contemporary  Aceh,  Indonesia .  Oxford:
Oxford University Press, 2013.
———.  ―Social  Engineering  through  Shari‘a:  Islamic  Law and  State-Directed  Da‘wa  in  Contemporary  Aceh.‖ Islamic Law and Society 19, no. 3 (2012).
Fikri, Mumtazul. ―Islam Persuasif dan Multikulturalisme di Aceh:  Upaya  Rekonstruksi  Penerapan  Syariat  Islam Berbasis Pendidikan.‖ Akademika 20, no. 1 (2015). ―Gerebek  Warung,  WH  Diserang  ‗Preman‘  Peukan Eungkot,‖ 15 Juli 2015. http://www.prohaba.co/2015/07/16/gerebek- warung-wh-diserang-preman-peukan-
eungkot#.WI2302albMI.
Gupta,  Akhil.  ―Authorship,  Research  Assistants  and  the Ethnographic Field.‖ Ethnography 15, no. 2 (2014). Jamaluddin,  Jajang,  dan  Imran.  ―Surat  Terakhir  Putri.‖
Majalah Tempo , 23 September 2012. ———. Surat Terakhir Putri , 2012. Kloos, David. ―In the Name of Syariah? Vigilante Violance, Territoriality, and Moral Authority in Aceh, Indonesia.‖ Indonesia 98 (Oktober 2014). Marhami, Agustus 2012. ———, Agustus 2012.
―Markas  WH  Diserang  Sekelompok  ABG  Mabuk,‖
Desember 2012. http://m.detik.com/news/berita/2432187/markas-
wh-langsa-diserang-sekelompok-abg-mabuk. Moberg, Marcus. ―First-, second-, and third-level discourse analytic  approaches  in  the  study  of  religion:  Moving from  mete-theoritical  reflection  to  implementation  in practice.‖ Religion 43, no. 1 (2013). Muhammad Nusi, 1 September 2012. Otto, Benjamin, Jan Michiel Otto, R. Michael Feener, David Kloos,  dan  Annemarie  Samuels.  ―Shari‘a  Police  in Banda  Aceh:  Enforcement  of  Islam-based  Regulations and People‘s Perceptions.‖ In Islam and the Limits of the State:  Reconfigurations  of  Practice,  Community  and Authority in Contemporary Aceh . Leiden: Brill, 2016.
―Patroli  Rutin,  Mobil  WH  Langsa  Dilempari  Batu,‖ Oktober  2014.  http://www.ajnn.net/news/patroli- rutin-mobil-wh-langsa-dilempari-batu.
Reid, Anthony. The Blood of the People: Revolution and the end of  Traditional  Rule  in  Nothern  Sumatra .  Kuala  Lumpur: Oxford University Press, 1979. Reta Qadrina, Agustus 2012. Russell,  H.  Bernard,  dan  Gery  W.  Ryan. Analyzing Qualitative  Data:  Systematic  Approaches .  London:  Sage,
2009.
Said,  Mohammad. Aceh  Sepanjang  Abad  Jilid  II .  Medan:
Harian Waspada, 1985.
Salim, Arskal. Challenging the Secular State , n.d. ———. Challenging the  Secular State:  The Islamization of Law in  Modern  Indonesia .  Honohulu:  University  of  Hawaii
Press, 2009. Scott, James C. Domination and the Arts of Resistance , n.d.
———. Domination  and  the  Arts  of  Resistance:  Hidden Transcripts . London: Yale University Press New Haven and London, 1990.
———. Weapons of the Weak , n.d. ———. Weapons of the Weak , n.d. ———. Weapons  of  the  Weak:  Everyday  Forms  of  Resistance . London: Yale University, 1985. Siegel, James T. The Rope of God . Berkeley dan Los Angeles: University of California Press, 1969. Silverman,  David. Interpreting  Qualitative  Data:  Method  for Analyzing Talk, Text and Interaction . London: Sage, 2006. Sjamsuddin,  Nazaruddin. The  Republican  Revolt:  A  Study  of the Acehnese Rebellion . Singapore: ISEAS, 1985. Spradley,  James  P. The  Ethnographic  Interview .  New  York: Holt, Rinehart and Winston, 1979. Syihab, Mahdi, Arskal Salim, dan Adlin Sila. ―Menegakkan Syariat  Islam:  Etnografi  Aksi  Razia  Santri  Dayah  di Aceh Utara.‖ In Serambi Aceh  yang Berubah: Views  from Within . Jakarta: Alvabet, 2010.
Taylor,  Reed.  ―Syariah  as  Heterotopia:  Responses  from Muslim Women in Aceh, Indonesia.‖ Religions 6, no. 2
(2015). ―Tim  WH  Langsa  Kembali  Diserang  Kelompok  Pemuda,‖ 24 Februari 2014. http://aceh.tribunnews.com/2014/02/24/tim-wh- langsa-kembali-diserang-kelompok-pemuda. ―WH  Kembali  Diserang  Warga  Saat  Bubarkan  Keyboard,‖ Agustus 2015. http://medanbisnisdaily.com/m/news/read/2015/08
/19/181359/wh-kembali-diserang-warga-saat- bubarkan-keyboard/.