## LONCENG KEMATIAN PENDIDIKAN HUKUM DI INDONESIA TINJAUAN FILOSOFIS

## THE DEATH BELL OF LEGAL EDUCATION IN INDONESIA BASED ON PHILOSOPHICAL PERSPECTIVES
Emi Puasa Handayani 1 , Zainal Arifin 2
1,2 Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri (Uniska), Kediri Email: zainal.fh@uniska-kediri.ac.id emipuasa.fh@uniska-kediri.ac.id/fakhukum100@gmail.com

## Abstract
The  paper  entitled  The  Death  alarm  in  Legal  Education  in  Indonesia  based  on Philosophical  perspective,  raises  two  points,  first,  what  is  the  nature  of  legal education?  Secondly,  what  is  the  future  formulation  of  legal  education  in Indonesia? Both problems will be answered using a philosophical, theoretical and juridical approach. The theory used to analyze the two problems is the abstraction theory of Aristotle and the psychoanalytic theory of Sigmund Freud. The first result is the essence of legal education is to mature students to be independent, objectively independent, have high character of noble character, intellectual, emotional, social and spiritual intelligence. Secondly, legal education in the future is designed to be able to create intelligent students in accordance with educational goals contained in  the  constitution,  by  emphasizing  religious  ethics,  as  well  as  incorporating integrated curriculum that emphasizes comprehensive and practical thinking. Keywords: Death alarm, legal education

## Intisari
Makalah  berjudul  Lonceng  Kematian  Pendidikan  Hukum  Di  Indonesia  Tinjauan Filosofis, mengangkat dua persolan yaitu pertama  apa hakekat pendidikan hukum? Kedua  bagaimana  formulasi  kedepan  pendidikan  hukum  di  Indonesia?.  Kedua problem itu akan dijawab menggunakan pendekatan filosofis, teoritis dan yuridis. Teori yang digunakan untuk menganalisis kedua persoalan itu adalah teori abstraksi dari  Aristoteles  dan  teori  psikoanalisis  dari  Sigmund  Freud.  Hasilnya  pertama hakekat pendidikan hukum adalah adalah mendewasakan anak didik untuk mandiri, obyektif  independen,  memilki  karakter  budi  pekerti  luhur,  berkecerdasan intelektual, emosional, sosial  dan spiritual  yang tinggi. Kedua, pendidikan hukum kedepan  dirancang  untuk    mampu  menciptakan  anak  didik  yang  cerdas  sesuai dengan tujuan pendidikan yang termuat dalam kosntitusi, dengan menekankan pada etika  religius,  serta  memasukan  kurikulum  terintegrsi  yang  menekankan  pada berfikir yang komprehensif praktis dan teoritis.
Kata Kunci: Lonceng kematian, pendidikan hukum

## A. Latar Belakang
Pendidikan  tinggi  hukum  di  Indonesia  saat  ini  mengalami  penurunan kualitas,  salah  seorang  pakar  pendidikan  Prof  Dr.  Muhtar  Buchori  tahun  1985 pernah  memperingatkan pada bangsa Indonesia terhadap matinya pendididkan di Indonesia. Muhtar menulis artikel dengan judul “Lonceng Kematian Pendidikan di Indonesia”. Artikel itu ditulis dalam sebuah halaman opini di harian umum yang terbit  di  Jakarta.  Kini  setelah  hampir  30  tahun  lonceng  kematian  itu  berbunyi mendering  ditelinga  kita  bangsa  Indonesia,  pendidikan  telah  berubah  arah  dari spiritualisme  menjadi  materialisme.  Pertanda  jiwa  ruh  telah  mati,  dan  lonceng berdering berkali kali.  Apa hakaket dari pendidikan sebenarnya yang akan diraih bangsa Indonesia terutama dalam pendidikan hukum, apakah hanya sekedar tahu dan menjadi tukang  hukum atau sebagai pemikir hukum saja, persolan inilah yang harus dirumuskan sejak awal mulai dari jenjang sarjana hingga doktor.
Bangsa  Indonesia  telah  merumuskan  tujuan  pendidikan  dalam  konstitusi sebagai  dasar  terkuat  dalam  menjalankan  pendidikan  tinggi  hukum.  Tujuan pendidikan yang dicantumkan dalam dasar negara  jarang ditemukan.    Indonesia merupakan  salah  satu  diantara  negara    di  dunia  yang  mencantumkan  tujuan pendidikan  tersebu  dalam  konstitusi.  Tujuan  pendidikan  di  Indonesia  tertuang dalam pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945, yaitu: Mencerdaskan kehidupan bangsa.
Tujuan  Pendidikan  Nasional  dalam  UUD  1945  (versi  Amandemen),  Pasal 31, ayat 3 menyebutkan, “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem  pendidikan  nasional,  yang  meningkatkan  keimanan  dan  ketakwaan  serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.”  Pasal 31, ayat 5 menyebutkan bahwa, “Pemerintah memajukan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dengan  menunjang  tinggi  nilai-nilai  agama  dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.” Sementara  tujuan  pendidikan  menurut  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun
2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  (Sisdiknas),  pasal  1  ayat  (1)  adalah: “Sebagai usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suatu proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya”.  Undang- undang  Nomor  20  Tahun  2003  Pasal  3,  menegaskan  adanya  fungsi  pendidikan yakni untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa  yang  bermartabat  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa. Tujuannnya agar  peserta didik  berkembang  menjadi manusia yang beriman dan bertakwa  kepada  Tuhan  yang  maha  Esa  dan  berakhlak  mulia,  berilmu,  sehat, kreatif, cakap, mandiri dan demokratis serta bertanggungjawab.
Tujuan  pendidikan  tinggi  juga  tertuang  dalam  UU  No.  12  Tahun  2012 tentang Pendidikan Tinggi yaitu pada pasal 5. Dalam UU No. 12 Tahun 2012 pasal 5 tersebut disebutkan 4 (empat) tujuan pendidikan tinggi, yaitu sebagai berikut: 1. Berkembangnya  potensi  Mahasiswa  agar  menjadi  manusia  yang  beriman  dan bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu, cakap,  kreatif,  mandiri,  terampil,  kompeten,  dan  berbudaya  untuk  kepentingan bangsa.  2.  Dihasilkannya  lulusan  yang  menguasai  cabang  Ilmu  Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa.3. Dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian
yang  memperhatikan  dan  menerapkan  nilai  Humaniora  agar  bermanfaat  bagi kemajuan bangsa, serta  kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. 4. Terwujudnya  Pengabdian  kepada  Masyarakat  berbasis  penalaran  dan  karya Penelitian  yang  bermanfaat  dalam  memajukan  kesejahteraan  umum  dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Akhir akhir ini bisa disaksikan pendidikan telah  kehilangan arah, pendidikan telah  tergerus,  pendidikan    tak  lagi  sebagai    usaha  sadar.  Tidak  lagi    untuk mengembangkan potensi peserta didik secara utuh, agar bisa menghidupi  dirinya sendiri,  masyarakat  dan  lingkungannya.  Tujuan  pendidikan  itu  telah  tergadaikan dan tercampak. Tak salah apabila kemudian ada yang menggugat  terhadap jalannya pendidikan  di  Indonesia.  Maklah  ini  salah  satunya  adalah  ingin  meluruskan  apa yang  seharusnya  dilakukan  perguruan  tinggi  untuk  mencetak  kader  bangsa  yang tetap menjunjung tinggi etika bernegara, menjadi sarjana yang mumpuni berkulitas dibidang  hukum.  Ada  dua  pertanyaan  yang  akan  dijawab  dalam  makalah  ini pertama,  apa  hakekat  pendidikan  hukum?  Kedua  bagaimana  formulasi  kedepan pendidikan hukum di Indonesia?. Kedua problem itu akan dijawab menggunakan pendekatan filosofis, teoritis dan yuridis. Harapannya dengan tiga pendekatan  itu permasalahan    dalam  makalah  ini    akan  terjawb  dengan  tuntas,  komplit  dan mendalam.

## B. Hakekat Pendidikan Hukum
Sebelum membahas hakekat pendidikan hukum, penulis akan memaparkan tentang makna pendidikan. Pendidikan   dalam  bahasa Inggris education, artinya pembelajaran  pengetahuan,  keterampilan,  dan  kebiasaan  sekelompok  orang  yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian.
Secara  umum  Pendidikan  berarti  usaha  sadar  dan  terencana  untuk mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses  pembelajaran  untuk  peserta  didik  agar secara  aktif  mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.
Pakar lain mengatakan Pendidikan  adalah usaha sadar dan sistematis untuk mencapai  taraf hidup  atau untuk  kemajuan  yang lebih baik,  sehingga diharapkan pendidikan  dapat  mengembangkan  karakter  melalui  berbagai  macam  kegiatan, misalkan    penanaman  nilai,  berkembangnya    budi  pekerti,  nilai  agama, pembelajaran  dan  pelatihan  nilai-nilal  moral,serta  lainnya  Sederhananya pendidikanitu  merupaka  proses  pembelajaran  anak    didik  untuk  dapat  mengerti, paham, dan membuat  anak didik kritis dalam berpikir. 1
Secara etimologi atau asal kata Pendidikan berasal dari bahasa Latin E dan Duco atau  educatum. Artinya  E berarti sebuah perkembangan dari dalam ke luar atau dari sedikit menju banyak, sedangkan Duco berarti perkembangan atau sedang berkembang. Secara etimologi pengertian pendidikan adalah proses mengembangkan kemampuan diri sendiri dan kekuatan individu. 2
1 https://www.zonareferensi.com/pengertian-pendidikan/, diakses Senin 29 Juli 2019 pukul 10.30
2 Ibid
Adapun  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  dicantumkan bahwa pendidkan dari kata ‘didik’ dan mendapat imbuhan ‘pe’ dan akhiran ‘an’, maka kata ini mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan mendidik. “Secara bahasa definisi pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau  kelompok  orang  dalam  usaha  mendewasakan  manusia  melalui  upaya pengajaran dan pelatihan”. 3
Menurut  John  Dewey, pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh orang  dewasa  kepada    anak  yang  belum  dewasa.  Pendidikan  merupakan  suatu proses pengalaman. Karena kehidupan merupakan pertumbuhan, maka pendidikan berarti  membantu  pertumbuhan  batin  manusia  tanpa  dibatasi  oleh  usia.  Proses pertumbuhan adalah proses penyesuaian pada setiap fase dan menambah kecakapan dalam perkembangan seseorang melalui pendidikan. 4
Adapun kalau ditelusuri lebih mendalam terkait dengan definisi pendidikan maka akan terkait dengan tujuan pendidikan. Paling tidak ada dua rumusan tujuan pendididikan.  Rumuasan  itu  terkait  dengan    usaha  peningkatan  kemampuan  dan keilmuan,  serta  upaya  untuk  meningkatkan  hubungan  positif  dengan  hidup  dan kehidupan manusia. 5 Adapun rumusan tujuan pendidikan itu pertama adalah  yang berorientasi  pada  kemasyarakatan  yang  cenderung  mengutamakan  peningkatan kualitas komunitas masyarakat  dan yang  kedua lenbih berorientasi  pada  individu yang lebih memfokuskan diri pada kebutuhan, daya tampung, dan minat pelajar. 6
Konsolidasi  kedua  pandangan  ini  akan  dapat  mewujudkan  suatu  bentuk system  pendidikan  yang  ideal  karena  mampu  mensinergikan  dua  eleman sekaligus  yaitu  elemen  individu  dan  kelompok.  Oleh  karena  itu  mengapa pemerintah di negara-negara maju sangat memperhatikan pendidikan yang terdapat upaya mensinergikan kedua elemen tersebut. Mereka beranggapan tentang  adanya  kekuatan  besar  dalam  pendidikan  untuk  meningkatkan kemampuan  individu  dan  juga  masyarakat  dalam  rangka  mencapai kehidupan yang lebih maju dan sejahtera. 7
Pendidikan juga diartikan sebagai bentuk usaha manusia dewasa yang telah sadar  akan  kemanusiaannya  dalam  membimbing,  melatih,  mengajar  dan menanamkan nilai-nilai serta dasar-dasar pandangan hidup kepada generasi muda untuk  mengubah  dan  meningkatkan  diri. 8 Sementara  M.  Ngalim  Purwanto mendefinisikan  pendidikan  sebagai  usaha  meningkatkan  kemampuan  individu khususnya anak yang berupa pimpinan yang diberikan dengan sengaja oleh orang
3 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
4 Op Cit, https://www.zonareferensi.com/pengertian-pendidikan/.
5 Prasetya, Fisafat Pendidikan Untuk IAIN, PTAIN, PTAIS, Cetakan ke-dua, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h. 13
6 Hasan  Langgulung, Pendidikan  Islam  Dalam  Abad  21 ,  Cetakan  ketiga,  (Jakarta;  PT. Pustaka Al-Husna Baru, 2003), h. 69.
7 Muhammad Attiyah Al-Abrasyii, Ruuhu At-Tarbiyah Wa At-Ta’liim , Cetakan Kesepuluh, (Al-Qoohirah; Daar Ihkyaau Al-Kutub Al-‘Arobiyah , Tanpa Tahun), h. 8.
8 Prasetya, op cit, hlm. 13.
dewasa  kepada  anak  dalam  pertumbuhannya  (jasmani  dan  rohani)  agar  berguna bagi diri sendiri dan bagi masyarakat. 9
Menurut para pakar pendidikan, bahwa pendidikan itu mengandung berbagai pengertian.  Pembahasan mengenai hakekat pendidikan hukum pernah di lakukan oleh  beberapa  pakar    daataranya  adalah  Sigmud  Freud,  ia  mengatakan  bahwa arakter  manusia  terbentuk  darai  kepribadiannya  yang  di  kenal  dengan  teori psikoanalisa  yang  mengatakan  bahwa:  Hakekat  Manusia  Terbentuk  dari kepribadian, kepribadian adalah semua corak perilaku dan kebiasaan individu yang terhimpun  dalam  diri  dan  digunakan  untuk  bereaksi  serta  menyesuaikan  diri terhadap segala rangsangan baik dari luar maupun dari dalam. Corak  perilaku dan kebiasaan  ini  merupakan  kesatuan  fungsional  yang  khas  pada  seseorang Perkembangan kepribadian tersebut tersirat dinamis, artinya selama individu masih bertambah  pengetahuannya  dan  mau  belajar  serta  menambah  pengalaman  dan keterampilan, mereka akan semakin matang dan mantap kepribadiannya.
Berdasarkan  beberapa  penelitian  pada  klien  yang  mengalami  masalah kejiwaan  Freud  menyimpulkan  bahwa  diri  manusia  dalam  membentuk kepribadianya terdiri atas  komponen utama yaitu das es, das ich, das uber Ich , istilah lainnya id, ego, super ego . Untuk memudahkan pemahaman, i d artinya nafsu atau dorongan-dorongan kenikmatan yang harus dipuaskan, bersifat alamiah pada manusia,  ego  dapat  dianalogikan  selagai  kemampuan  otak  atau  akal  yang membimbing  manusia  untuk  menarik    jalan  keluar  terhadap  masalah  melalui penalarannya. Sedangkan super ego sebagai norma, aturan, agama, norma sosial. 10 Sedangkan para ahli lainnya mengemukakan bahwa pengertian pendidikan “ education is now engaged is preparinment for a tipe society which does not yet exist “, atau pendidikan sekarang ini sibuk mempersiapkan manusia bagi suatu tipe masyarakat  yang  belum  ada. 11 Menurut  Garten.  V.  Good  dalam dictionary  of education mengemukakan  bahwa  pendidikan  mengandung  pengertian  sebagai suatu  proses  perkembangan  kecakapan  seorang  dalam  bentuk  sikap  dan  prilaku yang berlaku dalam masyarakat dan profesional dimana seorang dipengaruhi oleh suatu yang terpimpin 12 .
Terkait dengan  teori psiko analisa yang dikemukakan Freud, jika di kaitkan dengan pendidikan maka, bisa dikatakan bahwa Pendidikan dalam hal psikoanalisis memiliki    pengertian    yang  sangat  luas,  menunjuk  kepada  semua  tindakan  yang diterapkan oleh orang dewasa, ahli atau  non-pakar,  guru  dan orang tua,  untuk membentuk    dan  mempengaruhi    perilaku  anak    (peserta    didik)    yang    sedang tumbuh  dengan  cara  yang  diinginkan.
Pendidikan juga berarti tindakan perlindungan terhadap sikap peserta didik. Berdsarkan  teori  psikoanalisi  ini  menurut  penulis  maka  seharusnya  pendidikan tidak  membiarkan anak didik untuk  mengumbar nafsu, harus ada rem atau yang
9 M.  Ngalim  Purwanto ,  Ilmu  Pendidikan  Teoritis  Dan  Praktis ,  Edisi  Kedua, CetakanKelimabelas, (Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 11.
10 Rhara Irawan, Konseling Psikoanalisis, Sejarah Hidup Sigmund Freud, ttps://www.academia. edu/30268490
11 M. Djumransjah, Pengantar Filsafat Pendidikan , Cetakan Pertama, (Malang; Bayu Media Publishing, 2004), h. 23.
12 Ibid, hlm. 13
dapat  mencegah  nafsu  bertindak  dibawah  kendali  otak  manusia,  dan  tentu  harus dikendalikan dengan pengetahuan religi.  Menurut Freud tujuan-tujuan pendidikan yang dinyatakan berdasarkan analisis psikoanalisis adalah memberi tuntunan bagi pendidik dan anak didik tentang apa yang hendak dicapai, kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, dan tentang kemajuan yang dicapai oleh anak didik. 13
Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh orang dewasa secara sadar  yang  telah  memiliki  dasar  pengetahuan  hidup  yang  lebih  dari  cukup  untuk menanamkan  nilai-nilai  kehidupan  serta  pengetahuan  tentang  kehidupan  kepada generasi muda dalam rangka memberikan dan meningkatkan kemampuan (inside competence dan outside competence) generasi muda dalam segala segi kehidupan baik  secara  jasmani  maupun  rohani  dengan  berbagai  sarana  agar  generasi  muda selanjutnya lebih berguna bagi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa dan negaranya. 14 Pendidikan jika dikaitkan dengan hukum, maka secara jelas menurut penulis, adalah mengandung maksud  yang luas, sebab hukum sendiri maknanya juga sangat luas, bisa berarti aturan yang tertulis, bisa berarti undang-undang bisa berarti adat yang  sudah  berlangsung  secara  turun  menurun  meski  tidak  tertulis.  Pertanyaan tentang  apa  itu  hukum,  sangat  sulit  untuk  dijawab,  mengungat  aspek  hukum  itu sangat  las  dan  bervariasi.  Menurut  penulis,  definisi  hukum  tidak  akan  mampu mencakup  keseluruhan  makna  hukum  yang  sesungguhnya,  sebab  definisi  hukum pada  dasarnya  hanyalah  kata-kata  yang  sempit  dan  terbatas.  Pakar  hukum  Van Apeldoorn,  sangat menyadari adanya keterbatasan manusia, yang tidak mungkin bisa  memberikan  definisi  yang  mampu  mencakup  semua  makna  yang  dimaksud hukum sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya dari hukum tersebut. Lemaire dalam  karyanya    yang  berjudul  hukum  di  Indonesia  juga  tidak  sanggup mendefinisikan karena   seginya sangat banyak lapisannya sangat banyak. ”Hukum yang banyak seginya serta meliputi  segala lapisan itu menyebabkan tidak mungkin membuat definisi  apa hukum itu sebenarnya.”. 15
Sulitnya mendefinisikan hukum itu juga di akui oleh Mr. Dr. Kisch, karena hukum itu tidak bisa dilihat dan ditangkap oleh panca indra, sehingga manusia sulit untuk  mendefinisikan.  Meski  demikian    penulis  mencoba  untuk  mencari  definisi hukum yang sesuai dengan judul makalah ini, diantaranya definisi yang dirumuskan dalam Kamus Besar  Bahasa Indonesia (KBBI), hukum diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi  dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.
Untuk  memperluas  definisi  hukum  sebagai  perbandingan  maka  penulis memilih  beberapa  pakar  yaitu  Plato,  yang  mengatakan  bahwa  hukum  adalah: merupakan  sebuah  peraturan  yang  teratur  dan  tersusun  dengan  baik.  Serta  dapat mengikat terhadap masyarakat ataupun pemerintah. Pemikir lainnya yaitu Utrecht berpendapat bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup berupa perintah dan larangan yang mengatur tata tertib masyarakat. Tata tertib tersebut harus dipatuhi masyarakat.  Jika  melanggar  maka  akan  menimbulkan  tindakan  dari  pemerintah.
13 Halelaluddin   Syawal, Psikoanalisis Sigmund Freud dan  Implikasinya dalam Pendidikan , www.researchgate.net/publication/323535054
14 Alif Cahya Setiyadi, Konsep Demokrasi Pendidikan Menurut John Dewey , At-Ta’dib Vol. 5. No. 1 Shafar 1430, hlm. 80
15 Sri Warjiyati, Memahami dsar Ilmu Hukum , Prenadamedia, Jakarta , 2018, hlm. 27
Berbeda  dengan  Utrech  yaitu  Imanuel  Kant,  menurutnya,  hukum  adalah keseluruhan peraturan yang dibatasi oleh hak orang lain. Maka dari itu, setiap orang harus menghargai hak maupun kewajiban orang lain selama tidak merugikan pihak- pihak terkait.
Seteleh diketahui hakekat pendidikan dan hakekat hukum, penulis mencoba merumuskan inti sari dari pendidikan hukum yang sesungguhnya, meski demikian, penulis tetap bersandarkan pada pemikir pendidikan yang lain yaitu Freud sebagai pisau analisa dalam menjawab persolan pertama dalam makalah ini. Berdasarkan pemikiran Sigmund Freud secara tegas pendidikan berdasarkan dan bertujuan untuk menekan id atau emosional anak didik sehingga menjadi dewasa. Emosi anak didik menjadi  terkontrol dan terkendali. Sehingga   kalau dikaitkan dengan kasus advokat yang memukuli hakim, jelas bahwa Id atau pemuasan nafsu dari advokat itu lebih dominan dibandingkan dengan ratio akal atau super ego nya. Karena itulah maka sudah sangat  tepat  jika Indonesia merumuskan tujuan pendidikan bertumpu pada mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan    mengembangkan  manusia  Indonesia seutuhnya,  yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki  pengetahuan  dan  keterampilan,  kesehatan jasmani  dan  rohani,  kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan  dan  kebangsaan.
Dengan  adanya  pendidikan,  maka  akan  timbul   dalam  diri   seseorang untuk  berlomba-lomba  dan  memotivasi  diri  kita  untuk  lebih  baik  dalam    segala aspek    kehidupan.    Pendidikan    merupakan    salah    satu    syarat    untuk    lebih memajukan  pemerintah. Pada intinya pendidikan itu bertujuan  untuk membentuk karakter seseorang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan   Yang Maha  Esa. Pendidikan  yang  dimaksud  bukan    hanya  menekankan    pada    intelektual    saja, dengan  tolok ukur nilai nilai berujud angka. Namun harus bergeser pada  proses pembentukan  karakter  dan  budi   pekerti anak. Pendidikan  harus menghasilkan anak  didik  yang  berkecerdasan  intelektual  ( IQ )    tinggi  serta  berkecerdasan emosional ( EQ ) dan berkecerdasan  spiritual ( SQ ) yang tinggi. Sebab menurut penelitian kecerdasan intelektual ( IQ ) hanya memberi  hanya bekontribusi 20 persen terhadap  kesuksesan hidup seseorang.  Sisanya, 80 persen bergantung    pada    kecerdasan    emosi,    kecerdasan    sosial,    dan    kecerdasan spiritualnya. Kecerdasan emosional mampu melatih kemampuan untuk mengelola perasaannya,  kemampuan  untuk  memotivasi  dirinya,  kesanggupan  untuk  tegar dalam menghadapi frustasi, kesanggupan mengendalikan dorongan, dan menunda kepuasan sesaat, mengatur suasana hati yang reaktif, serta mampu berempati dan bekerja sama dengan orang lain.   Jadi  tujuan-tujuan pendidikan yang dinyatakan berdasarkan  analisis  psikoanalisis    adalah  memberi  tuntunan  bagi  pendidik  dan anak  didik  tentang  apa  yang  hendak    dicapai,    kegiatan-kegiatan    yang    mereka lakukan,  dan  tentang  kemajuan  yang  dicapai oleh anak didik.
Bagaimana  dengan  proses  pembelajaran  menurut  Freud,  agar  tujuan pendidikan yang mendewasakan itu bisa diwujudkan sebab belajar adalah  kegiatan yang  berproses    dan  merupakan  unsur  yang    sangat  fundamental    dalam
penyelenggaraan setiap   jenis dan jenjang pendidikan. 16 Artinya     berhasil  atau gagalnya    pencapaian    tujuan  pendidikan  bergantung  pada    proses  belajar    yang dialami peserta  didik,   ketika berada di  sekolah maupun lingkungan rumah atau keluarganya sendiri.  Pemahaman  yang  benar  mengenai  arti  belajar dengan segala aspek,    bentuk,    dan    manifestasinya    mutlak    diperlukan    oleh    para    pendidik khususnya    para    Dosen.    Kekeliruan    atau    ketidaklengkapan    persepsi    Dosen terhadap  proses  belajar  dan  hal-hal  yang  berkaitan  dengan belajar,  mungkin akan    mengakibatkan    kurang    bermutunya    hasil    pembelajaran    yang    dicapai peserta  didik. Berhubungan dengan kendala-kendala dalam kegiatan belajar anak didik,    seorang  dosen  dapat  mengukur  dari  tiga  aspek,  yaitu:  pertama, perkembangan motor  ( motor  development ),  yakni  proses  perkembangan  yang progresif  dan berhubungan dengan perolehan aneka ragam keterampilan fisik anak ( motor skills ).   Kedua,  perkembangan  kognitif ( cognitive  development ),  yakni perkembangan  fungsi    intelektual atau    proses perkembangan kemampuan/kecerdasan  otak. Ketiga,  perkembangan sosial dan moral ( social and moral    development ),    yakni    proses  perkembangan  mental  yang  berhubungan dengan  perubahan-perubahan  cara    anak  berkomunikasi  dengan  orang  lain,  baik sebagai individu maupun sebagai  kelompok. Ketiga aspek tersebut harus  dipegang teguh  oleh  seorang  pendidik.  Karena  para  dosen  sekarang  sudah  terfasilitasi lembaga pendidikan untuk menekuni berbagai bidang ilmu pengetahuan.
Pendidikan hukum pada hakekatnya adalah proses mendewasakan anak didik yang dilakukan oleh orang dewasa secara intelektual,  dewasa secara spiritual, dan dewasa  secara    etika,  kepada  peserta  didik  untuk  meraih  jenjang  kecerdasan intelektual yakni memahami hukum, kecerdasan tingkah laku yakni bersikap santun sopan yang berpedoman pada etika profesi, dan kecerdasan spiritual, yakni mampu menerapkan ajaran religi pada situasi dan sikap sekarang dan terkini.

## C.       Formulasi  Pendidikan Hukum di Indonesia di Masa Yang Akan Datang
Bagaimana  formulasi  kedepan  pendidikan  hukum  di  Indonesia?  Persoalan kedua ini pernah dijawab oleh pakar hukum Prof. Dr. Bagir Manan dalam makalah yang dimuat di Hukum Online. Menurut Profesor  Bagir Manan, pendidikan tinggi hukum  di  Indonesia  belum  terintegrasi  antara  lembaga  pendidikan  dengan kepolisian,  pengadilan  maupun  kejaksaan  dan  tentu  advokat  sebagai  penegak hukum di Indonesia. Akibatnya lulusan perguruan tinggi hukum ketika memasuki dunia praktisi tidak bisa mengikuti  atau ngeklic langsung. Karena tidak ter integrasi dalam  sistem  hukum  di  Indonesia,  maka  masing-masing  intitusi  kemudian membuat  pelatihan  atau  workshop  untuk  meningkatkan  pengetahuan  praktis dibidangnya  masing-masing.  Seperti  bagi  calon  hakim    sebagai  penegak  hukum, sebelum masuk ke cakim, harus melalui pendidikan khusus hakim. Demikian juga dengan  Polisi,  Jaksa  dan  Advokat,  masing-masing  punya  model  pendidikan  dan pelatihan menurut versinya masing masing.
16 Muhibbin  Syah.2010. Psikologi  Pendidikan  dengan  Pendekatan  Baru ,  Bandung:  PT. Remaja RosdaKarya. hlm. 87
Dengan  struktur  dan  isi  kurikulum  yang  terkotak-kotak  seperti  sistim penjurusan  atau  program  studi  yang  ketat-  menyebabkan  mahasiswa  dan lulusan hanya berpikir dalam kotak-kotak tersebut. Tidak jarang, mahasiswa atau sarjana hukum begitu bangga kalau berada dalam lingkungan program studi tertentu seperti progran studi hukum-internasional atau hukum bisnis dan tidak ada perasaan kurang karena tidak menguasai bidang hukum lain seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi atau hukum tata negara.  Meskipun  cabang-cabang  atau  disiplin  iimu  hukum  yang  disebut terakhir  merupakan hal  yang wajib, tetapi  tetap  menganggap hal  tersebut sebagai sesuatu yang kurang penting dibandingkan dengan program studi utamanya. 17
Formulasi  yang  saat  ini  digunakan  dalam  model  pendidikan  yang menyebabkan  tidak  terintrgrasinya  pendidikan  hukum,  yang  menyebabkan  anak didik  tidak  dewasa  dalam  tanda  kutip,  harus  segera  ditinggalkan  dan  sudah seharusnya pendidikan tinggi  mengganti dengan formulasi baru yakni menjadikan pendidikan  hukum di perguruan tinggi yang terpadu.
Meletakkan  dan  menyadari  dengan  sungguh-sungguh  pendidikan  hukum sebagai  subsistim  dari  sistim  hukum  sangat  penting  dan  mendasar. Pendekatan  ini  akan  memungkinkan  pendidikan  hukum  tersusun  secara terpadu dan fungsional, baik secara teoritis maupun praktis dengan semua komponen  sistim  hukum  (aturan  hukum,  penyelenggara  hukum,  profesi hukum, pendidikan hukum, pembentuk hukum, dan pendidikan hukum) 18 .
.
Kondisi  pendidikan  hukum  saat  ini  untuk  kurikulum  pendidikan  tinggi hukum  yang  merumuskan  tujuan  pendidikan  hukum    sudah  ada    pembaharuan kurikulum, yakni  dirumuskan tujuan pendidikan yang baru, antara lain menyiapkan sarjana hukum yang siap pakai. Sesuai dengan tujuan tersebut, penyesuaian isi mata kuliah yang sudah ada supaya lebih bermakna siap pakai. Selain itu, diadakan pula berbagai pendidikan keterampilan (legal drafting, contract drafting), dan berbagai pecahan  atas  mata  kuliah  yang  sudah  ada  agar  lebih  spesifik.  Tetapi  berbagai pembaharuan itu tidak mengurangi keluhan mengenai produk pendidikan hukum. Keluhan lama seperti "tidak siap pakai" tetap  saja muncul ke permukaan.
Menurut  Bagir    dengan  pendekatan  pragmatik  masih  timbul  keluhan  baru antara  lain  para  lulusan  tidak  mempunyai  dasar  legal  reasoning  yang  memadai, rendahnya  penguasaan  teoritik  sebagai  dasar  berpikir  rasional  dan  sistimatik. Akibatnya, tidak diseleksi mengenai siapa yang sesungguhnya memerlukan jenjang struktural  tersebut,  sehingga  lebih  banyak  tampil  sebagai  pajangan  dari  pada subtansinya.  Bagir  menambahkan  masih    terjadi  penyalahgunaan,  baik  dari penyelenggara pendidikan maupun para peminat. Dari penyelenggara pendidikan, jenjang  struktural  ini  lebih  dilihat  sebagai  sumber  pendapatan  baru.  Dari  para
17 Bagir  Manan, Peranan  Pendidikan  Hukum  dalam  Pembangunan  dan  Penegakkan Hukum untuk Masa Depan Indonesia , Makalah disampaikan pada peresmian digital campus Univ. Pelita Harapan, Jumat, 20 Pebruari 2004
18 Ibid
peminat,  kesempatan  ini  bukan  untuk  menghasilkan  mutu  tetapi  sekedar mengumpulkan  berbagai  gelar  baru.  Bahkan,  pendidikan  lanjutan  profesi  seperti notariat  diubah  menjadi  pendidikan  gelar  lanjutan.  Selain  untuk  memperluas peminat  juga  dirasa  lebih  bermakna  dengan  situasi  pendidikan  gelar  daripada pendidikan profesi.
Kelemahan tersebut menurut penulis harus segera dirubah dan dirumuskan dengan  model  pendidikan  baru,    mengenai  tujuan  pendidikan  tinggi  hukum, kurikulum  juga  harus  segera  dirubah  sesuai  dengan  kebutuhan  saat  ini,  dalam rangka  menuju  pada  tujuan  utama  pendidikan  yakni  mencerdaskan  kehidupan bangsa.
Secara  praktis  penulis  setuju  dengan  ide  dari  Profesor  Bagir  Manan  yakni memasukan mata kuliah dengan pendekatan lintas sejarah pemikiran yang bersifat tematis. Seperti tema masyarakat dan hukum, yang meliputi sub tema hukum dan kesadaran hukum, hukum dan pembangunan, hukum dalam perspektif perubahan sosial. Tema lain seperti tujuan hukum dan fungsi hukum yang mencakup bahasan hukum  sebagai  tujuan,  hukum  sebagai  instrumen  dan  lain-lain.  Menurut  Bagir, selain lebih kongkrit, pendekatan teoritis ini akan melatih mahasiswa berpikir lintas teori  atau  pemikiran  yang  terkotak-kotak  untuk  menuju  cara  berpikir  yang komprehensif dan integral.
Dalam pendidikan integral ini dapat pula ditunjang dengan mengembangkan sistim hukum sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri termasuk kajian mengenai pendidikan  hukum.  Latihan  berpikir  komprehensif  rasional  tidak  identik  dengan menyajikan sebanyak-banyaknya aneka ragam disiplin ilmu. Sebaran mata kuliah yang terlalu banyak dengan sistim pendidikan dalam semester yang singkat tanpa ditunjang  oleh  sistim  penyajian  dan  fasilitas  yang  memadai,  menjadi  salah  satu faktor  lemahnya  sarjana  hukum  untuk  menjalankan  peran  yang  diharapkan,  baik dalam memenuhi tuntutan pembangunan maupun penegakkan hukum. Kelemahan lain  dari  pendidikan  tinggi  ilmu  hukum  adalah    pengajaran  etika  hukum  dalam profesi  hukum  belum  menjadi  komponen  utama  pendidikan  hukum.  Sehingga dalam kurikulum harus masuk etika hukum  yang berlandaskan pada etika religius.

## D.      Penutup Kesimpulan
1. Hakekat  pendidikan  hukum  adalah    mendewasakan  anak  didik  untuk mandiri,  obyektif  independen,  memilki  karakter  budi  pekerti  luhur, berkecerdasan intelektual, emosional, sosial  dan spiritual  yang tinggi.
2. Pendidikan  hukum  kedepan  dirancang  untuk    mampu  menciptakan  anak didik  yang  cerdas  sesuai  dengan  tujuan  pendidikan  yang  termuat  dalam kosntitusi,  dengan  menekankan  pada  etika  religius,  serta  memasukan kurikulum  terintegrsi  yang  menekankan  pada  berfikir  yang  komprehensif praktis dan teoritis.

## Saran
1. Pada penentu kebijakan untuk secara sungguh sungguh merancang kurkulum yang  sesuai  dengan  konstitusi,  yang  berisikan  muatan  spiritual  dan menhilangkan muatan materialistis.
2. Universitas  penyelenggara  pendidikan  tinggi  hukum  harus  benar  benar bersungguh-sungguh  dalam  mengelola  pendidikan  tinggi  yang  outputnya sesuai  dengan  kebutuhan  pasar  serta  menciptakan  sarjana  yang  memiliki integritas.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Hasan Langgulung, 2003, Pendidikan Islam Dalam Abad 21 , Cetakan ketiga, PT. Pustaka Al-Husna Baru, Jakarta.
M.  Djumransjah,  2004, Pengantar  Filsafat  Pendidikan ,  Cetakan  Pertama,  Bayu Media Publishing, Malang.
M. Ngalim Purwanto , 2003, Ilmu Pendidikan Teoritis Dan Praktis , Edisi Kedua, Cetakan Kelima Belas, PT. Remaja Rosdakarya,  Bandung.
Muhammad Attiyah Al-Abrasyii, Tanpa Tahun, Ruuhu At-Tarbiyah Wa At-Ta’liim , Cetakan  Kesepuluh,  (Al-Qoohirah;  Daar  Ihkyaau  Al-Kutub  Al- ‘Arobiyah).
Muhibbin  Syah,  2010, Psikologi  Pendidikan  Dengan  Pendekatan  Baru ,:PT. Remaja Rosdakarya Bandung.
Prasetya, 2000, Fisafat Pendidikan Untuk IAIN, PTAIN, PTAIS , Cetakan ke-dua, CV. Pustaka Setia, Bandung.
Sri Warjiyati, 2018, Memahami dasar Ilmu Hukum , Prenada Media, Jakarta. Jurnal:
Alif  Cahya  Setiyadi,  Konsep  Demokrasi  Pendidikan  Menurut  John  Dewey,  At- Ta’dib Vol. 5. No. 1 Shafar 1430
Undang-Undang dan Peraturan: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesai Tahun 1945 Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional (Sisdiknas),
Undang-Undang Nomor  12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

## Kamus
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Internet: https://www.zonareferensi.com/ pengertian-pendidikan /, diakses Senin 29 Juli 2019 pukul 10.30.
Rhara  Irawan,  Konseling  Psikoanalisis,  Sejarah  Hidup  Sigmund  Freud, ttps://www.academia. edu/30268490
Halelaluddin      Syawal, Psikoanalisis  Sigmund  Freud  dan    Implikasinya  dalam Pendidikan , www.researchgate.net/publication/323535054
Makalah:
Bagir Manan, Peranan Pendidikan Hukum dalam Pembangunan dan Penegakkan Hukum  untuk  Masa  Depan  Indonesia ,  Makalah  disampaikan  pada peresmian digital campus Univ. Pelita Harapan, Jumat, 20 Pebruari 2004