## KEPEMIMPINAN PEREMPUAN: Pergulatan Wacana Di Nahdlatul Ulama (NU)

## Jamal Ma’mur Asmani
Fiqh Sosial Institute STAIMAFA Pati, Jawa Tengah, Indonesia. jamalasmani@gmail.com

## Abstrak
Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji legalitas kepemimpinan perempuan dari perspektif  Nahdlatul Ulama (NU). Kajian ini termasuk dalam kajian  sosiologi  hukum  disebabkan  adanya  perubahan  hukum  dan perubahan  sosio-kultural  yang  mengubah  paradigma  praktisi  hukum dalam  menentukan  hukum.  Kerangka  konsepnya  berawal  dari  teori maslahah.  Sumber  data  primer  terdiri  dari  hasil  keputusan  resmi organisasi, sedangkan data sekunder berupa referensi yang berhubungan dengan tema sedangkan analisis data menggunakan analisis isi (content analysis).  Hasilnya  menunjukkan  bahwa  sebelum  Munas  NU  di Lampung  tahun  1992,  NU  selalu  konsisten  melarang  perempuan menjadi pemimpin, namun setelah NU mengeluarkan metodologi ijtihad baru, ada pergeseran paradigma NU dalam menyikapi kepemimpinan perempuan. Lewat Munas NU di Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 1997 dan Muktamar ke-30 di Lirboyo tahun 1999, NU meneguhkan kebolehan perempuan menjadi pemimpin dengan syarat ada kapabilitas, integritas, dan tetap menjaga keseimbangan dengan peran domestiknya.
Kata Kunci: Kepemimpinan, Perempuan, Aswaja, Moderasi.
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015

## Abstract
WOMEN LEADERSHIP: THE VIEWS OF NAHDLATUL UAMA  (NU).  This  paper  aims  to  assess  the  legality  of   women’s leadership from the perspective of  Nahdlatul Ulama (NU). This study was included in the study of  sociology of  law due to changes in the legal and socio-cultural changes that alter the paradigm of  legal practitioners in  determining  the  law.  Framework  concept  originated  from  the  theory maslahah. The primary data source consists of  the results of  the official decision of  the organization, while secondary data in the form of  reference related  to  the  theme,  while the  analysis  of   data  using  content  analysis (content analysis). The results showed that before the General Assembly in  Lampung  1992  NU,  NU  always  consistent  prohibit  women  from being leaders, but after NU issued a new methodology of  ijtihad, there is a paradigm shift in addressing women’s leadership NU. Through NU National Conference in Nusa Tenggara Barat (NTB) in 1997 and the 30th  Congress  in  Lirboyo  1999,  NU  confirmed  the  permissibility  of women become leaders on the condition that there is capability, integrity, and maintain a balance with their domestic role.
Keywords: Leadership, Women, Aswaja, Moderation.

## Pendahuluan
A. Domestikasi dan marginalisasi perempuan di ruang publik sudah berjalan dalam waktu yang sangat panjang. Budaya patriakhi, teks-teks  keagamaan  yang  dipahami  secara  diskriminatif,  dan kebijakan  negara  yang  tidak  sensitif  gender  melanggengkan realitas perempuan yang marginal. 1 Seiring dengan berjalannya waktu, tuntutan kesetaraan dan keadilan gender bergema dengan massif, baik dari kalangan perempuan yang mengalami pencerahan maupun  laki-laki  yang  aktif  memperjuangkan  kesetaraan  dan keadilan gender.
Dalam konteks Indonesia, gerakan keadilan gender mulai berlangsung pada tahun 1980-an dan merambah isu-isu agama
1 Mufidah, Pengarusutamaan  Gender  pada  Basis  Keagamaan:  Pendekatan Islam, Struktural, dan Konstruksi Sosial (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 9-10.
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
pada tahun 1990-an. Sejak tahun 1990-an itulah diskusi-diskusi gender marak di wilayah agama dan kaum agamawan. Nahdlatul Ulama (NU) termasuk organisasi sosial keagamaan yang menjadi sasaran  ekspansi  gerakan  kesetaraan  dan  keadilan  gender. Dalam NU, gerakan keadilan gender tidak dimulai dari wilayah strukturalnya,  tapi  dari  wilayah  kulturalnya,  khususnya  kader- kader mudanya yang sedang gandrung dengan wacana-wacana kritis  yang  dibangun  oleh  K.H.  Abdurrahman  Wahid  sebagai mentor dan pelindungnya.
Tema-tema demokrasi, hak asasi manusia, dan pluralisme mengisi  diskusi-diskusi  kalangan  anak  muda  NU.  Mereka menyebar  di  berbagai  organisasi  kajian  dan  pemberdayaan masyarakat, seperti Lakpesdam Jakarta, FK2P, Desantara, P3M, Rahima,  Fahmina,  LKiS,  eLSAD,  dan  lain-lain.  Tokoh-tokoh mudanya adalah Masdar Farid Mas’udi, Husein Muhammad, Ulil Abshar Abdalla, Syafiq Hasyim, Abdul Moqsith Ghazali, Sinta Nuriyah Wahid, Maria Ulfa, Badriyah Fayumi, dan lain-lain. 2
Lambat  laun  namun  pasti,  isu-isu  perempuan  akhirnya masuk menjadi salah satu isu strategis dan sensitif karena menusuk ke jantung tradisi NU, yaitu pesantren yang secara tidak langsung masih mempertahankan budaya patriakhis dan teks-teks agama yang  dipahami  secara  diskriminatif.  Akhirnya,  pertentangan wacana  dalam  tubuh  NU  tidak  bisa  dihindari,  antara  mereka yang mengusung wacana kritis, khususnya tentang keadilan dan kesetaraan  perempuan  di  ruang  publik  dengan  mereka  yang mempertahankan konservatisme pemikiran sebagaimana mereka warisi dari generasi terdahulu.
Kitab kuning sebagai salah satu ruh pemikiran pesantren dan NU ikut menjadi tertuduh karena melanggengkan pemahaman agama  yang  diskrimatif  dan  patriakhis.  Kalangan  pesantren secara  umum  tidak  menerima  tuduhan  bahwa  kitab  kuning sudah out  of   date,  karena  sudah  terbukti  dalam  sejarah  bahwa kitab kuning mampu merespons seluruh persoalan sosial dengan
2 Rumadi, Post  Tradisionalisme  Islam:  Wacana  Intelektualilsme  dalam Komunitas NU (Cirebon: Fahmina Institut, 2008), hlm. 296-297.
rumusan  jawaban  yang  sudah  ditulis  para  ulama  yang  menulis kitab  tersebut.  Namun,  kalangan  yang  mengusung  perubahan mengkritik  cara  pembacaan  kalangan  konservatif  terhadap kitab kuning yang mengedepankan teks apa adanya (qauli), tanpa mempertimbangkan landasan etiknya, yaitu tujuan teks tersebut yang seharusnya untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat dan kemaslahatan tersebut terus mengalami transformasi dan dinamika sepanjang sejarah peradaban manusia, sehingga teks-teks yang ada dalam kitab kuning harus dimaknai secara kritis, dinamis, dan kontekstual, sehingga mampu menjadi solusi bagi persoalan-persoalan sosial. 3
Pergulatan wacana gender terus meningkat levelnya, tidak hanya sekadar di pesantren-pesantren tertentu, tetapi merambah ke forum tertinggi para kiai, yaitu Munas, Konbes, dan Muktamar NU.  Fatayat,  IPPNU,  akademisi,  dan  aktivis  pejuang  keadilan gender  berkolaborasi  untuk  memenangkan  wacana  keadilan gender  dalam  komunitas  NU  dalam  forum-forum  resmi organisasi supaya sosialisasi  nilai-nilai keadilan berjalan dengan efektif  dan  massif.  Akhirnya,  lahirlah  keputusan-keputusan yang  memihak  kepada  keadilan  gender,  khususnya  dalam konteks kepemimpinan perempuan. Kepemimpinan perempuan merupakan isu yang sangat sensitif sebagai ending dari isu-isu gender  yang  lain.  Kepemimpinan  perempuan  mengisyaratkan perempuan yang mampu menjadi pemimpin, tidak hanya bagi kaumnya  saja,  tetapi  juga  bagi  kalangan  laki-laki.  Tentu,  isu kepemimpinan perempuan ini mendapat pertentangan keras dari kalangan  konservatif  dengan  dasar  teks-teks  keagamaan  yang sudah melembaga dalam waktu yang sangat panjang. Perjuangan panjang yang dilakukan secara konsisten dan pantang menyerah dari  seluruh  aktivis  pejuang  gender  membuahkan  hasil  yang luar  biasa  yang  patut  diapresiasi  oleh  seluruh  elemen  bangsa, karena keputusan resmi NU mempunyai implikasi luas terhadap transformasi sosial budaya di negara Indonesia.
3 Ahmad  Arifi, Pergulatan  Pemikiran  Fiqih  Tradisi  Pola  Mazhab (Yogyakarta: Elsaq, 2010), cet. ke-2, hlm. 263-264.
Pergulatan wacana ini sebuah keniscayaan dalam dinamika hukum  Islam.  Menurut  M.  Amin  Abdullah,  pemikiran keislaman  yang  berkembang  ada  yang  bercorak taqlidy-dogmatis yang  tidak  mengakomodir  dinamika  ilmu  pengetahuan  tanpa kritik  epistemologis.  Mempertahankan  tradisi  keilmuan  Islam secara  apa  adanya,  tanpa  mengkaji  aspek  normativitas  dan aspek historisitas adalah karakter kelompok ini. Adapun corak kedua adalah pemikiran kritis yang dipengaruhi oleh pemikiran kritis-filosofis  terhadap  seluruh  pemikiran  manusia,  termasuk pemikiran  keagamaan.  Menurut  kelompok  kritis  ini,  khazanah intelektual  Islam  adalah  produk  sejarah  yang  selalu  menerima perubahan. Pemikiran kedua ini mengakomodir perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang apapun dan mengambil manfaat darinya  untuk  membangun  tradisi  keagamaan  yang  responsif terhadap tantangan dan perubahan zaman. 4 Dua corak pemikiran ini  justru  memperkaya  komunitas  Nahdlatul  Ulama  untuk memilih corak pemikiran yang diyakini kebenarannya. Jika corak pemikiran pertama mendominasi, justru dikhawatirkan NU akan ditinggalkan  oleh  generasi  mudanya  yang  gandrung  terhadap kajian-kajian  kritis  filosofis  dalam  mengembangkan  keilmuan yang relevan dengan dinamika zaman.
Studi  ini  termasuk  dalam  studi  sosiologi  hukum  karena adanya  transformasi  hukum  disebabkan  adanya  transformasi sosial. Hukum mempunyai dua dimensi. Pertama, sebagai regulasi kehidupan  sosial  yang  diketahui  dari  berbagai  macam  institusi dan praktik. Kedua, sebagai kumpulan doktrin atau gagasan yang ditafsirkan  secara  logis  dan  dogmatis. 5 Penelitian  ini  termasuk yang kedua, yaitu doktrin yang dipahami secara logis, sehingga terbuka terhadap perubahan, tidak eksklusif, kecuali dalam hal- hal yang sifatnya pasti (qat } ’i). Adapun persoalan gender adalah persoalan yang dikaitkan dengan konstruksi sosial budaya yang berjalan secara dinamis.
4 M. Amin Abdullah, Islamic Studies di Perguruan Tinggi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 297-299
5 Roger Contterrell, Sosiologi Hukum, terj. Narulita Yusron (Bandung: Nusa Media, 2012), cet. ke-2, hlm. v.
Aspek  sosial  selalu  berjalan  secara  dinamis,  sehingga menuntut  hukum  berjalan  secara  dinamis  dan  responsif  agar relevan dengan dinamika zaman. Faktor yang mendorong proses perubahan  adalah  sebagai  berikut: Pertama,  kontak  dengan kebudayaan  lain. Kedua,  pendidikan  formal  yang  maju.  Ketiga, sikap  menghargai  hasil  karya  seseorang  dan  keinginan  maju. Keempat, toleransi terhadap tindakan yang menyimpang yang tidak merupakan  delik. Kelima,  lapisan  masyarakat  yang  mempunyai sistem terbuka yang memberi peluang luas kepada setiap individu untuk bergerak maju berdasarkan kemampuan sendiri. Keenam, penduduk heterogen yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial yang  mempunyai  latar  belakang  kebudayaan  ras  ideologi  yang berbeda. Ketujuh,  masyarakat  yang  tidak  puas  terhadap  aspek kehidupan tertentu. Kedelapan, orientasi masa depan. Kesembilan, nilai bahwa manusia harus selalu berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya. 6
Data  dalam  studi  ini  terdiri  atas  dari  data  primer  dan sekunder.  Data  primer  diambil  dari  hasil  keputusan  Munas, Konbes,  dan  Muktamar  NU  yang  dikumpulkan  dalam  buku Ahkamul Fuqaha. Sementara data sekunder adalah semua referensi yang berhubungan dengan NU dan perempuan. Kerangka teori yang digunakan adalah mas } lah } ah } . Analisis yang digunakan adalah analisis  isi (content  analysis),  yaitu  teknik  analisis  yang  bertujuan untuk mengetahui pesan dan konteks komunikasi. 7
Pembahasan B. Mas 1. } lah } ah }
Islam lahir untuk mewujukan kemaslahatan manusia di dunia dan  akhirat.  Elan  vital  al-Qur’an  adalah  mewujudkan  keadilan ekonomi  dan  sosial. 8 Fikih  sebagai  derivikasi  dari  al-Qur’an dan hadis harus mencerminkan cita keadilan dan kemaslahatan
6 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Press, 2012), cet. ke-44, hlm. 283-286.
7 M.  Burhan  Bungin, Penelitian  Kualitatif  (Jakarta:  Kencana  Prenada Media, 2008), cet. ke-2, hlm. 155.
8 Fazlur Rahman, Islam (Chicago, 1979), hlm. 33.
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
substansial.  Dalam  terminologi  ushul  fikih,  cita  kemaslahatan dan  keadilan  tersebut  tercover  dalam  maslahah. Mas } lah } ah } adalah  mendatangkan  kemanfaatan  dan  mencegah  kerusakan. Menurut  Imam  Ghazali,  maslahah  adalah  menjaga  lima  hak dasar manusia, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan atau harga diri. 9 Setiap sesuatu yang melestarikan lima hak ini adalah kemaslahatan,  dan  setiap  sesuatu  yang  mengganggu  lima  hak dasar ini adalah kerusakan. Syariat Islam datang dalam rangka menjaga lima hak dasar manusia sebagai hak asasi manusia yang dijamin dalam Islam. Dalam Islam dilarang melakukan hal yang menjerumuskan  diri  pada  perbuatan  murtad  karena  menjaga agama, dilarang melakukan pembunuhan dalam rangka menjaga hak jiwa, dilarang minum khamer, narkoba, dan sejenisnya dalam rangka menjaga akal, dilarang mencuri dalam rangka menjaga harta,  dan  dilarang  berzina  dalam  rangka  menjaga  keturunan atau harga diri.
Mas } lah } ah } ini dibagi tiga. Pertama, d } aruriyyah (primer), yaitu kemaslahatan  yang  menjadi  pondasi  kehidupan  agama  dan dunia.  Jika  kemaslahatn  ini  tidak  ada,  maka  kehidupan  dunia akan cacat dan kehidupan akhirat akan sia-sia dan banyak siksa. Kemaslahatan  primer  diwujudkan  dengan  menjaga  lima  hak dasar, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kedua, h } ajiyyah (sekunder), yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan, seperti jual beli, dan lain-lain. Ketiga,  tah } siniyyah  (tersier),  yaitu  kemaslahatan  yang  bertujuan untuk  memperoleh  keindahan  tradisi  dan  kemuliaan  akhlak, seperti berhias dalam pakaian dan berbuat baik. 10 Menjaga tiga maslahah ini dalam rangka mengantarkan manusia menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat secara sempurna yang sangat dianjurkan dalam Islam.  Menjaga segala hal yang merusak tiga  kemaslahatan  tadi  menjadi  kewajiban  umat  Islam  secara
9 Al-Ghazali, al-Mustasfa (Mesir: Mathbaah Mustafa Muhammad, 1356 H), juz 2, hlm. 481-482. 10 Wahbah az-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), juz 2, cet. ke-14, hlm. 35-36.
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
keseluruhan karena berkaitan dengan kunci kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat yang menjadi tujuan lahirnya agama Islam.

## Metode Istinbat Hukum NU
2. Setiap produk hukum yang dihasilkan oleh NU, khususnya dalam  forum Bahtsul  Masail,  selalu  mengacu  kepada  metode istinbath hukum. Istinbat berasal dari kata nabatha-yanbuthu-nabthan yang artinya air yang pertama kali muncul pada saat seseorang menggali sumur. Al-Jurjani mengartikan dengan mengeluarkan air  dari  mata  air  (dalam  tanah).  Secara  terminologis,  istinbath adalah mengeluarkan kandungan hukum dari nash-nash dengan ketajaman nalar dan kemampuan yang optimal. Metode istinbath ada tiga: Pertama, bayani, yaitu metode yang bertumpu kepada kaidah-kaidah  kebahasaan,  seperti  kajian amr,  nahy,  muthlaq, muqayyad, dan lain-lain. Kedua, ta’lili, yaitu metode yang bertumpu pada ‘illat disyariatkannya hukum. Menurut Muhammad Salam Madkur,  ada  dua  corak  metode ta’lily,  yaitu  qiyas  dan  istihsan. Ketiga, istishlahi , yaitu metode  penetapan  hukum  berdasarkan kaidah istislah atau maslahah mursalah. 11
Istinbat } sama  dengan  ijtihad.  Dalam  konteks  NU, istinbat } hukumnya  tidak  langsung  dari  al-Qur’an  dan  hadis,  tetapi melalui  kajian  serius  terhadap  produk  hukum  yang  dihasilkan oleh  para  ulama  mujtahid  dan  para  pengikutnya  atau  kaidah- kaidah  metodologis  yang  dihasilkan  untuk  menghasilkan hukum.  Metode  yang  pertama  dikenal  dengan istinbat } qauli karena  menggunakan  pendapat-pendapat (aqwal)  ulama  yang termaktub dalam kitab kuning untuk merespons persoalan sosial yang terjadi. Adapun metode yang kedua dikenal dengan istinbat }
manhaji karena menggunakan metodologi (manhaj) yang ada dalam kaidah fiqhiyyah dan kaidah us } uliyyah untuk merespons persoalan yang ada. Istinbat } atau dalam terminologi NU bermazhab secara manhaji adalah pengembangan dari bermazhab secara qauli yang diputuskan dalam Munas NU di Lampung pada tahun 1992. 12
11 Sutrisno  RS, Nalar  Fiqh  Gus  Mus  (Yogyakarta:  Mitra  Pustaka  & STAIN Jember, 2012), hlm. 55-104
12 Sumanto al-Qurtubi, Nahdlatul Ulama Dari Politik Kekuasaan sampai Pemikiran Keagamaan (Semarang: eLSA, 2014), hlm. 130-148
Persoalan-persoalan  baru  yang  muncul  di  semua  aspek kehidupan, baik ekonomi, teknologi, politik, sosial, dan budaya mengharuskan perangkat epistemologis yang efektif dan dinamis. Pendapat-pendapat ulama yang ada dalam kitab kuning sangat mungkin  menjangkau  persoalan-persoalan  kontemporer,  tapi konteksnya sudah berbeda, sehingga ada yang relevan dan ada yang tidak relevan. Namun, banyak sekali pendapat ulama yang belum  menjangkau  persoalan-persoalan  kontemporer  karena belum terjadi pada masa hidup para ulama. Di sinilah pentingnya memanfaatkan instrumen metodologis yang ada dalam kaidah us } uliyyah dan kaidah fiqhiyyah untuk merespons persoalan-persoalan kontemporer.
Dalam  merespons  persoalan  gender, mazhab  qauli  dan manhaji diaplikasikan. Khusus dalam persoalan kepemimpinan, NU  lebih  menggunakan  mazhab  manhaji,  sehingga  hasilnya mencengangkan,  tidak  seperti  dugaan  banyak  kalangan  yang menganggap NU sebagai organisasi kaum tradisional. Dengan mazhab manhaji, NU memperlihatkan watak yang dinamis dan kontekstual dalam merespons wacana kepemimpinan perempuan. Namun, aplikasi mazhab manhaji ini baru dimulai setelah Munas di Lampung pada tahun 1992.

## Wacana Gender di NU
3.
Banyak sekali contoh produk hukum NU yang berkaitan dengan partisipasi perempuan di ruang publik, khususnya dalam hal-hal yang berhubungan dengan kekuasaan. Dalam tulisan ini ada empat keputusan NU yang akan dikaji, yaitu:
Perempuan Menjadi Anggota DPR/DPRD a.
Perempuan boleh menjadi anggota DPR/DPRD sebagai lembaga permusyawaratan untuk menentukan hukum (s \ ubu > tu amrin li amrin), bukan sebagai lembaga yang menentukan qad } a (lizamil hikmi). Kebolehan ini disertai dengan berbagai syarat, yaitu, ‘ afifah (menjaga diri), mempunyai kapabilitas, menutup aurat,  mendapat  izin  dari  yang  berhak  memberi  izin,  aman dari fitnah, dan tidak menjadi sebab timbulnya kemungkaran
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
menurut syara’ ( Mughni al-Muhtaj, jilid 4, hlm. 371). Keputusan ini diambil dalam Konferensi Besar Syuriyah NU di Surabaya tanggal 19 Maret 1957. 13

## Perempuan Menjadi Kepala Desa
b.
Perempuan  mencalonkan  diri  menjadi  Kepala  Desa tidak boleh, kecuali dalam keadaan terpaksa, karena hukumnya disamakan  dengan  larangan  perempuan  menjadi  hakim. Pendapat  ini  menurut  Mazhab  Syafi’i,  Maliki,  Hanbali,  dan para ulama salaf dan khalaf . Namun, menurut Mazhab Hanafi, perempuan  boleh  menjadi  pemimpin  dalam  urusan  harta benda,  dan  menurut  Imam  Ibn  Jarir  diperbolehkan  dalam segala urusan. Dasar keputusan ini dari kitab Bidayatul Mujtahid karya Ibn Rusyd, juz 2, hlm. 707, dan al-Mizan al-Kubra karya Abdul  Wahhab  asy-Sya’rani,  juz  2,  hlm.  189.  Keputusan ini diambil dalam Rapat Dewan Partai NU di Salatiga pada tanggal 25 Oktober 1961 M. 14

## Kedudukan Perempuan dalam Islam
c. Perempuan mendapat tempat mulia dalam Islam. Islam tidak menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dalam kehidupan masyarakat. Peran domestik dan publik perempuan bisa  berjalan  secara  seimbang.  Sebagai  warga  negara, perempuan mempunyai hak untuk berpolitik dan melakukan peran  sosialnya  secara  tegas,  transparan,  dan  terlindungi. Peran-peran publik bagi perempuan diperbolehkan sepanjang perempuan  tersebut  mempunyai  kemampuan  dengan tidak  melupakan  peran  domestik.  Partisipasi  perempuan  di sektor  publik  merupakan  wujud  tanggungjawab  NU  dalam mendorong proses transformasi kultur yang mampu menjadi dinamisator pembangunan nasional di era globalisasi. Hal ini diputuskan dalam Munas NTB 1997. 15
13 Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Muktamar,  Munas,  dan  Konbes  Nahdlatul  Ulama  (Surabaya:  Khalista  dan LTNPBNU, 2011), hlm. 296.
14 Ibid,, hlm. 338-339.
15 Ibid,, hlm. 781-784.
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015

## Islam dan Kesetaraan Gender d.
Islam  adalah  agama  yang  menekankan  keadilan dan  keseimbangan.  Relasi  gender  yang  kurang  adil  dalam masyarakat  adalah  kenyataan  yang  menyimpang  dari  spirit Islam yang menekankan keadilan. Ada tiga penghalang yang harus dihilangkan untuk mewujudkan hubungan gender yang adil, yaitu teologi, budaya, dan politik. Dalam bidang politik, sistem sosial dan politik harus dibangun secara demokratis dan lepas dari diskriminasi gender dengan mengedepankan prinsip persamaan,  keadilan,  kebebasan,  menghindari  penggunaan kekerasan,  dan  mempunyai  keahlian.  Selain  itu,  harus  ada tindakan  afirmasi (affirmative  action)  dan  menghilangkan praktek  kekerasan  dalam  politik.  Keputusan  ini  diambil dari Muktamar ke-30 di Lirboyo Jawa Timur tanggal 21-27 Nopember 1999. 16

## Pergulatan antar Faksi di NU
4.
Produk  hukum  NU  yang  bersifat  inklusif  dan  sensitif gender tidak lepas dari perjuangan para pembaru dalam tubuh NU yang gigih memperjuangkan keadilan gender dalam forum Bahtsul Masail NU. Mereka siap berhadapan dengan para kiai yang  mayoritas  masih  eksklusif  dan  eternal  dalam  memahami teks-teks  fikih.  Namun,  dengan  semangat  dan  cita-cita  besar untuk  menegakkan  keadilan  gender,  para  pembaru  di  tubuh NU akhirnya berhasil menggolkan keputusan yang spektakuler, seperti dalam Munas NTB tahun 1997 dan Muktamar ke-30 di Lirboyo tahun 1999. Para pembaru tersebut adalah K.H. Masdar Farid Mas’udi, K.H. Said Aqil Siradj, K.H. Said Agil Munawar, K.H.  Ahmad  Machasin,  K.H.  Afifuddin  Muhajir,  Najihah Muhtaram, Machrusah Taufik, Dr. Zaitunah Subhan, dan lain- lain. Mereka tidak mengedepankan argumentasi teks yang biasa digunakan para ulama fiqh, tetapi pendekatan personal, sosiologis, antropologis,  historis,  dan  nasionalis  dikedepankan,  sehingga para ulama memahami argumentasi mereka.
Kaum  konservatif  berusaha  mempertahankan  nalar
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
argumentasi tekstualnya sesuai dengan paradigma berpikir yang menempatkan teks pada posisi yang tidak tertandingi. Teks-teks yang ada dalam kitab kuning dipahami secara taken for granteed tanpa  mengkaji  secara  mendalam  dimensi  kemaslahatan  dan tujuan aplikasi hukum. Meskipun jumlah kaum pembaru sedikit dan kaum konservatif dominan, namun pendekatan personal yang dilakukan secara simpatik dan penyampaian argumentasi secara tidak frontal membuat para kaum konservatif dapat menerima dengan  baik  rumusan  kaum  pembaru  yang  mengedepankan moderasi. Lebih dari itu, faktor pemimpin karismatik juga sangat besar. Dalam konteks ini, K.H. Abdurrahman Wahid, berperan besar dalam melindungi progresivitas pemikiran kaum pembaru sehingga diterima oleh para ulama dengan baik. 17

## Perempuan Menjadi Pemimpin
5.
Laki-laki dan perempuan mempunyai tanggung jawab yang sama dalam membangun masyarakat, bangsa, dan dunia dengan hal-hal yang bermanfaat demi kemajuan kehidupan umat manusia dalam  semua  aspek.  Namun,  dalam  konteks  kepemimpinan, ada  kontroversi  dari  aspek  keagamaan.  Teks-teks  keagamaan yang  diinterpretasi  oleh  para  pakar  di  bidangnya  menegaskan ketidakbolehan  perempuan  menjadi  pemimpin,  karena  dilihat dari  sisi  moral  dan  kapabilitas.  Di  sisi  moral,  perempuan  jika menjadi pemimpin akan mendorongnya untuk berinteraksi secara lebih intens dengan lawan jenis yang berpotensi menimbulkan fitnah.  Sementara  dari  sisi  kapabilitas,  laki-laki  lebih  kuat  dan unggul dari perempuan. Kelompok mayoritas umat Islam yang melarang  perempuan  tampil  sebagai  pemimpin  karena  alasan moral dan kapabilitas ini disebabkan oleh pemahaman terhadap teks-teks  keagamaan  yang  dipahami  secara  tekstual  dan  rigid. Namun,  fakta-fakta  sejarah  yang  menunjukkan  kesuksesan perempuan  menjadi  pemimpin  mematahkan  argumen  teologis ini. Salah satunya adalah Ratu Bilqis, penguasa negeri Saba, yang kepemimpinannya  dikenal  sukses  secara  gemilang,  keamanan negara  terjamin  dengan  baik,  dan  ekonominya  makmur  dan
17 Wawancara dengan Maria Ulfah Anshar, tahun 2013.
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
sentosa. Dalam konteks dunia modern, ada Indira Gandi, Margaret Tacher,  Srimavo  Bandahanaeke,  Benazir  Butho,  dan  Syekh Hasina Zia yang dikenal sebagai pemimpin perempuan sukses. Dan fakta membuktikan, banyak pemimpin laki-laki yang gagal. Jadi, kesuksesan dan kegagalan menjadi seorang bukan karena jenis kelamin, tetapi karena integritas dan kapabilitasnya. 18
Dalam konteks Nahdlatul Ulama, terobosan besar dilakukan pada Munas NU di NTB pada tahun 1997 dengan tokoh perempuan, Ketua  Umum  IPPNU  ketika  itu,  yaitu  Machrusah  Taufiq  dan dibantu  Najihah  Muhtarom.  Mereka  menggunakan  analisis historis, sosiologis, dan nasionalis untuk memberikan pencerahan kepada para ulama NU yang masih konservatif. Secara historis, Machrusah  Taufiq  menyebutkan  sejarah  pemimpin  perempuan di Indonesia yang sukses memimpin. Secara sosiologis, banyak sekali pemimpin perempuan sekarang ini di wilayahnya masing- masing yang sukses memimpin institusi. Dan secara nasionalis, perempuan  dituntut  untuk  bersama-sama  laki-laki  membangun bangsa  dengan  potensi  yang  dimiliki,  sehingga  pembatasan di  sektor  publik  hanya  mengerdilkan  potensi  perempuan  dan membuat NU setback dan kontradiksi dalam konteks visi besar pembangunan Indonesia. Alasan inilah yang diterima oleh para ulama,  sehingga  mereka  menerima  argumentasi  sosiologis, historis, dan nasionalis. 19 Adapun Zaitunah Subhan sebagai aktor penting di balik rumusan gender di Muktamar Lirboyo tahun 1999 menyatakan  bahwa  pertentangan  keras  dari  ulama  konservatif sangat kuat, sehingga dibutuhkan kecerdikan untuk menggolkan keputusan  yang  berkeadilan  gender  dan  mengawalnya  sampai proses  akhir  perumusan.  Dalil-dalil  al-Qur’an  dan  hadis  yang mengedepankan  keadilan  dan  kesetaraan  gender  dikedepankan dari  pada  teks-teks  parsial  fiqh  yang  bias  gender. 20 Di  sinilah pentingnya strategi yang baik untuk melahirkan produk hukum yang berkeadilan gender yang tetap mendapat legitimasi agama di tengah dominasi kaum konservatif.
18 Husein Muhammad, Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender (Yogyakarta: LKiS, 2012), cet. ke-6, hlm. 195-203.
19 Wawancara dengan Hj. Machrusah Taufiq, tahun 2013. 20 Wawancara dengan Dr. Zaitunah Subhan, tahun 2013.
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015

## Menegakkan Keseimbangan Domestik dan Publik
6.
Dalam  konteks  NU,  peran  domestik  perempuan,  yaitu menjaga keutuhan rumah tangga, adalah tugas utama yang tidak bisa ditinggalkan dalam situasi apapun. Peran publik tidak boleh dilakukan  dengan  memarginalkan  peran  domestik.  Keluarga bahagia yang dipenuhi dengan unsur mawaddah wa rahmah dipenuhi dengan keharmonisan kehidupan keluarga yang terdiri dari suami, istri,  dan  anak  dengan  hak  dan  kewajiban  masing-masing.  NU sangat  menentang  pemikiran  yang  mengecilkan  arti  keluarga sebagai  tempat  tumbuh  berkembangnya  generasi  masa  depan bangsa.  Jika  keluarga  mengalami  masalah (broken  home),  maka masa depan generasi masa depan bangsa terancam secara serius, sehingga  keluarga  sebagai  pondasi  utama  kehidupan  manusia harus  diperkuat  dan  dikembangkan  sehingga  tidak  mengalami perpecahan.
Keseimbangan  peran  domestik  dan  publik  akan meneguhkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis dan sinergis. Perempuan menjadi tenang berkarir di sektor publik karena kondisi keluarganya harmonis. Suami dan anak-anak bisa menerima keputusan perempuan karir karena hak mereka tetap terpenuhi dengan baik. Komunikasi dan pengaturan waktu secara efektif  sangat  penting  bagi  perempuan  karir  supaya  keutuhan rumah tangga tetap bisa dipertahankan dengan baik. Intensitas dan ekstensitas berkumpul dengan keluarga sangat penting supaya tidak terjadi perasaan curiga dan pikiran negatif (negative thinking) terhadap aktivitas yang dilakukan. Keterbukaan dan kebersamaan menjadi  kata  kunci  untuk  membangun  keseimbangan  peran domestik dan publik.
Dibutuhkan perjuangan keras bagi para aktivitis perempuan untuk  menegakkan  keseimbangan  dalam  keluarganya.  Jangan sampai terlalu larut dalam kegiatan publiknya yang membuatnya lupa  terhadap  tanggungjawab  keluarga.  Keduanya  sama-sama penting  dan  membutuhkan  perhatian  yang  besar.  Kekuatan spiritual sangat membantu untuk melakukan kerja domestik dan publik secara seimbang demi kemaslahatan keluarga dan bangsa secara keseluruhan.
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015

## Kepemimpinan Perempuan Sebagai Lompatan Budaya 7.
Dukungan NU kepada perempuan untuk menjadi pemimpin publik secara tidak langsung mendorong kaum perempuan untuk meningkatkan  kualitas  secara  komfrehensif.  Kapabilitas  dan integritas adalah dua unsur yang menjadi syarat bagi perempuan untuk  menjadi  pemimpin.  Tanpa  kapabilitas  dan  integritas, kepemimpinan perempuan hanya akan menjadi preseden buruk bagi kepemimpinan perempuan. Kepemimpinan Tri Rismaharini sebagai  Wali  Kota  Surabaya  yang  mampu  menutup  lokalisasi Dolly  di  Surabaya  tanpa  ada  pertumpahan  darah  adalah  bukti riil kapabilitas dan integritas moral pemimpin perempuan yang membawa angin segar bagi perubahan bangsa di seluruh aspek kehidupan.
Akses pendidikan menjadi starting point para perempuan untuk meningkatkan  kompetensi  dan  kapabilitas.  Tanpa  pendidikan yang berkualitas, sangat sulit bagi perempuan untuk mengimbangi kapabilitas  laki-laki  sebagai  syarat  menjadi  pemimpin.  Selain pendidikan,  perempuan  juga  harus  berlatih  mengembangkan potensi relasi dan negosiasi, dengan aktif berorganisasi sebagai wahana aktualisasi potensi dan dedikasi bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
Dengan  kemampuan  yang  memadai,  baik  di  bidang intelektualitas,  sosial,  emosional,  maupun  skills  profesional, diharapkan perempuan mampu memberikan kontribusi maksimal dalam  membangun  peradaban  bangsa  di  masa  depan.  Dengan kontribusi  itulah  secara  bertahap  perempuan  akan  mendapat kepercayaan publik dan peluang menjadi pemimpin akan datang dengan  sendiri.  Peningkatan  kapabilitas  dan  integritas  moral perempuan adalah sebuah lompatan budaya bagi kaum perempuan Indonesia untuk menunjukkan eksistensi dan aktualisasi dirinya di tengah era globalisasi yang kompetitif di era sekarang dan masa yang akan datang.

## Simpulan
C. Nahdlatul  Ulama  adalah  organisasi  para  ulama  yang menjadikan Aswaja sebagai ideologi organisasi yang mengarahkan
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015
cara  berpikir,  bertindak,  dan  mengambil  keputusan.  Aswaja menuntut para ulama untuk konsisten mengikuti konsep Imam al-Asy’ari dan Imam Maturidi dalam akidah, Imam Hanafi, Imam Maliki,  Imam  Syafi’i,  dan  Imam  Hanbali  dalam  syariat  (fikih), dan  Imam  al-Ghazali  atau  Imam  Junaidi  al-Baghdadi  dalam tasawuf. Para imam utama ini menekankan moderasi, toleransi, keseimbangan, dan tegak lurus dalam melakukan amar ma’ruf nahyi munkar.
Dari perspektif di atas, para ulama melihat kepemimpinan perempuan  sebagai  diskursus  yang  menyeberang  dari  ideologi Aswaja  yang  mayoritas  menempatkan  kepemimpinan  pada kaum laki-laki. Namun, dengan prinsip moderasi, keseimbangan dan  toleransi  di  atas,  NU  membolehkan  perempuan  menjadi pemimpin  dengan  merujuk  pada  prinsip  utama  Islam  yang tidak  membedakan  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Selain  itu, kebolehan  perempuan  menjadi  pemimpin  menurut  NU  tidak lepas  dari  upaya  menegakkan  kemaslahatan  yang  berubah dengan  perubahan  masa.  Tuntutan  publik,  khususnya  dari kalangan perempuan, untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai aspek  kehidupan  di  ruang  publik,  mengharuskan  NU  untuk menyikapinya secara arif dan bijaksana.
Peran domestik perempuan tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Seorang perempuan yang aktif di ruang publik harus tetap menempatkan peran domestik sebagai peran utama yang harus diprioritaskan. Peran domestik adalah pondasi peran publik perempuan, karena keluarga adalah sumber kebahagiaan lahir  dan  batin.  Jika  keluarga  berjalan  secara  harmonis,  maka aktivitas di ruang publik akan berjalan dengan tenang dan sukses. Namun, jika keluarga mengalami masalah serius, maka kiprah di ruang publik  akan terganggu, dan perempuan tidak merasakan kebahagiaan  hakiki.  Oleh  sebab  itu,  konsep  kepemimpinan perempuan dalam NU selalu berpegang para prinsip tawassuth, yaitu  moderasi  peran  domestik  dan  publik  yang  diharapkan mampu mewujudkan kemaslahatan hakiki di dunia dan akhirat.
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, M. Amin, Islamic Studies di Perguruan Tinggi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
Arifi,  Ahmad, Pergulatan  Pemikiran  Fiqih  Tradisi  Pola  Mazhab, Yogyakarta: Elsaq, 2010, cet. ke-2 . Bungin, M. Burhan, Penelitian Kualitatif, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008, cet. ke-2.
Contterrell,  Roger, Sosiologi  Hukum,  terj.  Narulita  Yusron, Bandung: Nusa Media, cet. ke-2, 2012. Fuqaha,  Ahkamul, Solusi  Problematika  Aktual  Hukum  Islam, Keputusan  Muktamar,  Munas,  dan  Konbes  Nahdlatul  Ulama, Surabaya: Khalista dan LTNPBNU, 2011.
Al-Ghazali, al-Mustasfa, Mesir: Mathbaah Mustafa Muhammad, 1356 H., juz 2. Mufidah, Pengarusutamaan Gender pada Basis Keagamaan: Pendekatan Islam, Struktural, dan Konstruksi Sosial, Malang: UIN Malang Press, 2009.
Muhammad,  Husein, Fiqh  Perempuan:  Refleksi  Kiai  atas  Wacana Agama dan Gender, Yogyakarta: LKiS, 2012, cet. ke-6. al-Qurtubi,  Sumanto, Nahdlatul  Ulama:  dari  Politik  Kekuasaan sampai Pemikiran Keagamaan, Semarang: eLSA, 2014.
Rahman, Fazlur, Islam, Chicago: t.p, 1979.
RS, Sutrisno, Nalar Fiqh Gus Mus, Yogyakarta: Mitra Pustaka & STAIN Jember, 2012.
Rumadi, Post  Tradisionalisme  Islam:  Wacana  Intelektualilsme  dalam Komunitas NU, Cirebon: Fahmina Institut, 2008.
Soekanto,  Soerjono, Sosiologi  Suatu  Pengantar,  Jakarta:  Rajawali Press, cet. 44. 2012,
Zuhaili, Wahbah, Ushul al-Fiqh al-Islami, Damaskus: Dar al-Fikri, 2006, juz 2, cet. ke-14.
Wawancara dengan Hj. Machrusah Taufiq, tahun 2013.
ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015

## Wawancara dengan Maria Ulfah Anshar, tahun 2013.
Wawancara dengan Dr. Zaitunah Subhan, tahun 2013.