Ramli, R., Afni, & Muhtarom. (2024). Kinerja Organisasi Publik Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Gayo Lues. Syntax Literate. (9)1. http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i1 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 9, No. 1, Januari 2024

## KINERJA  ORGANISASI  PUBLIK  SATUAN  POLISI  PAMONG  PRAJA  DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN GAYO LUES
Rabudin Ramli¹, Afni², Muhtarom³ Universita Terbuka, Indonesia 1,3
Universitas Malikussaleh, Indonesia 2
Email:  rabudin.ramli@gmail.com¹, nurafni.ian@unimal.ac.id², muhtarom@ecampus.ut.ac.id³

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Satpol PP dan WH Kabupaten Gayo Lues dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut. Penelitian  ini  menggunakan  metode  fact  finding,  yang  mengembangkan  konsep  dan menghimpun  fakta  tetapi  tidak  melakukan  pengujian  hipotesis.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  kinerja  Dinas  Satpol  PP  dan  WH  Kabupaten  Gayo  Lues  belum optimal,  terlihat  dari  beberapa  aspek  seperti  akuntabilitas,  responsibilitas,  dan responsivitas.  Kinerja  Satpol  PP  dan  WH  Kabupaten  Gayo  Lues  yang  dilihat  dari  tiga indikator tersebut, dipengaruhi oleh variabel internal organisasi, yaitu struktur organisasi, sumber  daya  manusia,  dan  finansial.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  disarankan  untuk melakukan  rekomendasi  kebijakan  untuk  meningkatkan  kinerja  Satpol  PP  dan  WH Kabupaten Gayo Lues, seperti menata perangkat peraturan dan penegakan hukum dalam rangka  ketertiban  dan  ketentraman  serta  penegakkan  Syariat  Islam,  mengubah  struktur organisasi  Satpol  PP  dan  WH  menjadi  Dinas  Satpol  PP  dan  WH,  serta  memperbaiki manajemen,  dan  membentuk  lembaga  ditingkat  desa  yang  berfungsi  untuk  penegakkan Syariat  Islam  guna  memudahkan  pengawasan,  pembinaan,  dan  pengendalian  terhadap pelanggaran seperti khalwat, jinayat, mesum, khamar, busana muslim/muslimah, dan judi.
Kata Kunci: Pengukuran Kinerja, Akuntabilitas, Responsibilitas, Responsivitas

## Abstract
This study aims to analyze the performance carried out by the Satpol PP and WH Office of Gayo Lues Regency and the factors that affect this performance. This research uses the fact finding method, which develops concepts and gathers facts but does not test hypotheses. The results showed that the performance of the Satpol PP and WH Office of Gayo Lues Regency  was  not  optimal,  as  seen  from  several  aspects  such  as  accountability, responsibility,  and  responsiveness.  The  performance  of  Satpol  PP  and  WH  Gayo  Lues Regency, which is seen from these three indicators, is influenced by internal organizational variables, namely organizational structure, human resources, and finance. Based on the results of the study, it is recommended to make policy recommendations to improve the performance of Satpol PP and WH Gayo Lues Regency, such as organizing regulatory and law enforcement tools in the context of order and peace and enforcement of Islamic Sharia, changing the organizational structure of Satpol PP and WH to Satpol PP and WH Offices, as well as improving management, and forming institutions at the village level that function for the enforcement of Islamic Sharia to facilitate supervision,  Coaching, and controlling
violations such as khalwat, jinayat, perverts, khamar, Muslim / Muslimah clothing, and gambling.
Keywords: Performance Measurement, Accountability, Responsiveness, Responsiveness

## Pendahuluan
Kinerja  organisasi  publik  harus  dilihat  secara  luas  dengan  mengidentifikasi keberhasilan organisasi tersebut dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan melakukan perbaikan-perbaikan maupun peningkatan pelayanan kepada masyarakat karena kinerja pemerintah  telah  mengarah  ke good  governance (Suwarno  &  Bramantyo,  2019). Organisasi yang berhasil merupakan organisasi yang memiliki visi dan misi yang jelas, terukur dan dapat teraktualisai dalam kinerja organisasi. Pengukuran  kinerja  mencakup berbagai  aspek  sehingga  dapat  memberikan  informasi  yang  efisien  dan  efektif  dalam pencapaian  kinerja  tersebut (Agusti, 2012) (Kurniawan, 2013).
Menurut  pendapat Drucker dalam buku “Mewirausakan Birokrasi : Reinventing Government ” karya David Osborne (2000), bahwa dalam suatu organisasi perlu adanya pemisahan  antara  manajemen  puncak  dan  operasional,  sehingga  memungkinkan manajemen  puncak  mengfokuskan  konsentrasi  pada  pengambilan  keputusan  dan pengarahan.  Sedangkan  kegiatan  operasional  sebaiknya  dijalankan  oleh  staf  sendiri, dimana masing-masing memiliki misi, sasaran, ruang lingkup, tindakan serta otonominya sendiri.Upaya mengarahkan, membutuhkan orang yang mampu melihat seluruh visi dan peluang  serta  mampu  menyeimbangkan  antar  berbagai  tuntutan  yang  saling  bersaing untuk mendapatkan sumber daya. Hal tersebut membutuhkan persoinil yang bersungguh- sungguh fokus pada visi , misi dan melaksanakannya dengan baik (Gultom et al., 2023; Nahrisah & Imelda, 2019).
Pemerintah Kabupaten Gayo Lues turut mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Kabupaten Gayo Lues Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kantor Wilayah Kabupaten Gayo Lues serta Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor  6  Tahun  2016  tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Kabupaten  Gayo Lues.  Salah  satu  instansi  yang  dibentuk  antara  lain  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dan Wilayatul  Hisbah  yang  struktur  organisasi  dan  tata  kerjanya  diatur  dengan  Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor  6  Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta  Tata  Kerja  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Dan  Wilayatul  Hisbah  Kabupaten  Gayo Lues.  Hal  ini  Sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang Pemerintahan Aceh, gubernur, bupati/walikota dapat membentuk Satuan Satpol PP dan Wilayatul  Hisbah  (WH)  untuk  penyelenggaraan  ketentraman,  ketertiban,  penegakan kebijakan daerah dan syariat Islam serta perlindungan masyarakat (Wargadinata, 2017).
Banyak program yang belum mencapai target sebagaimana yang sudah ditetapkan, hal ini tergambar dari masih tingginya terlihat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan  sehingga  hal  ini  memberikan  dampak  negative  terhadap  pelayanan  kepada masyarakat  secara  umum  Setiawan,  (2021),  informasi  dan  data  ini  berdasarkan pengumpulan  atau  observasi  awal  yang  peneliti  dilakukan  dibeberapa  tempat  di Kabupaten  Gayo  Lues  baik  secara  langsung  maupun  melalui  konfirmasi  media  sosial seperti  1)  Keluhan  masyarakat  terhadap  masih  banyaknya  ternak  yang  berkeliaran  di wilayah  kota  Blangkejeren  dan  zonasi  bebas  ternak,  sehingga  hal  ini  menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan masyarakat selaku pengguna fasilitas umum karena hal ini dapat menimbulkan dan mengganggu keindahan perkotaan serta memberikan kesan
buruk  kepada  warga  yang  dating  berkunjung  ke  wilayah  Gayo  Lues.  2)  Masih  ada Pedagang kaki lima yang membuka lapak dagangannya di fasilitas umum (dibadan jalan) sehingga mengganggu ketertiban dan akses jalan bagi masyarakat lainnya seperti terlihat dalam ilustrasi gambar di bawah ini dimana para pedagang menggelar lapak dagangannya di badan jalan provinsi di Pajak / Pekan Pantan Cuaca kabupaten Gayo Lues. 3) Masih ada para ASN dan pelajar yang berkeliaran atau nongkrong di warung-warung disaat jam kerja atau jam sekolah. 4) Masih adanya pelanggar qanun syariat islam seperti judi online (peredaran  chip  domino),  peredaran  miras  (tuak),  khalwat  (mesum)  dan  persolan- persoalan lain yang menyangkut dengan tugas dan fungsi Satpol PP dan WH Kabupaten Gayo Lues .
Hal ini didukung juga berdasarkan data yang peneliti ambil dari realisasi capaian tugas dan fungsi Satpol PP dan Wh Kabupaten Gayo Lues seperti yang termuat dalam table di bawah ini :
Tabel 1. Laporan LPPD Satpol PP dan WH Kab. Gayo Lues
No  Program Target Realisasi Ket 1 Penertiban Ternak 4 kali patrol / hari 1 x Patroli Tidak tercapai 2 Penertiban  Pedagang  Kaki Lima/Asongan 4 kali 1 kali Tidak tercapai 3 Penertiban ASN 4 Kali - Tidak tercapai 4 Penertiban pelajar 4 Kali - Tidak tercapai 5 Razia Qanun Syariat islam 4 kali 1 x Patroli Tidak tercapai 6 Sosialisasi perda 11 kecamatan Tidak tercapai 7 Diksar Anggota 1 kali - Tidak tercapai 8 Peningkatan Kompetensi Aparatur 20 orang - Tidak tercapai
Sumber: Satpol PP dan WH Kab. Gayo Lues, 2022
Tentunya dari beberapa permasalahan yang muncul di publik tersebut diperlukan suatu system untuk menggali  informasi lebih jauh terkait dengan kinerja Satpol PP dan WH Kabupaten Gayo Lues serta kendala-kendala yang dihadapi terhadap permasalahan ini. Berdarkan permasalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja yang dilaksanakan  oleh  Dinas  Satpol  PP  dan  WH  Kabupaten  Gayo  Lues  dan  faktor-faktor  yang mempengaruhi kinerja tersebut.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif pada hakekatnya  ialah  mengamati  orang  dalam  lingkungan  hidupnya,  berinteraksi  dengan mereka,  berusaha  memahami  bahasa  dan  tafsiran  mereka  tentang  dunia  sekitarnya (Sugiyono, 2013)
Sedangkan  pendekatan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif kualitatif.  Pendekatan  ini merupakan  suatu  usaha  pemecahan  masalah  dengan  cara membandingkan  gejala-gejala  yang  ditemukan,  mengadakan  klasifikasi  gejala-gejala, dan  menetapkan  pengaruh  antara  gejala-gejala  yang  ditemukan  (Singarimbun,  1989; Sugiyono, 2020).
Pendekatan metode penelitian ini digunakan untuk mengetahui fenomena kinerja organisasi  publik  studi  kasus  pada  satuan  polisi  pamong  praja  dan  wilayatul  hisbah Kabupaten Gayo Lues.

## Hasil dan Pembahasan
Keberhasilan atau kegagalan kerja suatu organisasi dapat diukur dengan mengukur dan  melaporkan  kinerja  peralatan,  yang  dilakukan  secara  formal  (Sulaksono,  2015). Lebih  lanjut  Keban  menjelaskan  bahwa  ketepatan  pengukuran,  seperti  metode  atau metode pengumpulan data untuk mengukur kinerja, juga sangat menentukan peinilaian akhir kinerja.Whittaker (1993) menyatakan bahwa pengukuran kinerja merupakan alat manajemen  untuk  meiningkatkan  pengambilan  keputusan  dan  akuntabilitas  (Silvia, 2013).
Pengukuran  kinerja  atau  hasil  karya  merupakan  alat  manajemen  untuk  menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang bersangkutan.

## Kinerja  Organisasi Satpol PP dan WH
Untuk mengetahui tentang kinerja organisasi Satpol PP dan WH Kabupaten Gayo Lues,  dalam  melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsinya  serta  kewenangan  dalam menciptakan ketertiban, keamanan dan penegakkan syariat Islam sesuai dengan misi dan tujuan  organisasi  (Gaussyah,  2010),    maka  dalam  pembahasan  ini  akan  mencoba menganalisis pencapaian kinerja Satpol PP dan WH Kabupaten Gayo Lues yang dilihat dari indikator:

## Akuntabilitas
Akuntabilitas disini mengacu pada kemampuan organisasi untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menyusun tujuan dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program  pelayanan  publik  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  keinginan  masyarakat. Akuntabilitas publik mengacu pada sejauh mana kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada  pejabat politik yang dipilih secara populer (pejabat terpilih).
Masyarakat Kabupaten Gayo Lues selalu ingin mentaati peraturan, tetapi disisi lain keberadaan Satpol PP dan WH itu sendiri sebagai dinas/satuan yang baru belum diketahui oleh masyarakat karena merupakan institusi yang baru dibentuk. Untuk itu maka perlu upaya mensosialisasikan kembali tentang tugas-tugas dan fungsi Satpol PP dan WH, agar semua  masyarakat  mengetahui  serta  peduli  dan  turut  serta  menciptakan  ketentraman, ketertiban serta perlindungan masyarakat dan menegakkan syariat Islam.
Penegakan  yang  dilakukan  oleh  Satpol  PP  dan  WH  Kabupaten  Gayo  Lues  yang dihadapi  dalam  menciptakan  ketentraman  dan  ketertiban  umum  serta  perlindungan masyarakat dan penegakan pelaksanaan syari’at islam, masih belum optimal.

## Responsibilitas
Levine  dalam  Dwiyanto  dalam  Indarti  &  Patrisia,  (2020)  mengemukakan responsibility  atau  responsibilitas  atau  tanggungjawab  adalah  suatu  ukuran  yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan administrasi dan organisasi yang benar dan telah ditetapkan. Responsibilitas menjelaskan  apakah  pelaksanaan  kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip  administrasi  yang  benar  atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit  maupun  implisit.
Pelaksanakan  misi  dan  tujuan  organisasi  dalam  menghadapi  perubahan, berdasarkan  pengamatan  di  lapangan,  Satpol  PP  dan  WH  Kabupaten  Gayo  Lues melakukan  berbagai  upaya  baik  melalui  pembuatan  perangkat  hukum  maupun mengadakan sosialisasi, kerjasama lintas sektoral  dan melaksanakan razia di jalan-jalan dan  ditempat-tempat  baik  yang  menjual  minuman  keras  maupun  café-café  remang- remang

## Responsivitas
Responsivitas  sebagai  salah  satu  indikator  untuk  mengukur  kinerja  pelayanan publik, secara sederhana dapat diartikan mau mendengarkan saran Jhon M. Echols dan Hasan  Shadely  dalam  (Mirnasari,  2013).  Menurut  pengertian  ini  terlihat  adanya komunikasi dalam bentuk aspirasi atau kehendak dari satu pihak kepada pihak lain serta memperhatikan apa yang disampaikan oleh komunikan.
Kinerja  organisasi  Satpol  PP  dan  WH  Kabupaten  Gayo  Lues  tidak  dapat dipisahkan, juga membuktikan bahwa masing-masing aspek mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi kinerja organisasi Satpol PP dan WH Kabupaten Gayo Lues dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan misi organisasi.

## Kendala Satpol PP dan WH dalam melaksanakan  kinerja organisasi  Kabupaten Gayo Lues
Penelitian ini memfokuskan pada tiga variabel internal di dalam organisasi yang diduga kuat mempengaruhi kinerja organisasi Satpol PP dan WH Kabupaten Gayo Lues, yakni struktur organisasi, sumber daya manusia, dan finansial, yang akan dibahas secara berurutan berikut ini:

## Struktur Organisasi
Dalam  rangka  melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsi  organisasi  untuk  mencapai misi dan tujuan organisasi, Satpol PP dan WH mutlak harus dapat mengkoordinasikan program-program yang ada demi tercapainya misi dan tujuan organisasi. Apabila melihat struktur  organisasi  yang  ada,  maka  belum  terlihat  peran  dari  Satpol  PP  dan  WH seutuhnya, dan terkesan seolah-olah hanya menangani masalah ketertiban, ketentraman masyarakat  dan  penegakan  syariat  islam  semata  sedangkan  peran  lainnya  yang  harus dilaksanakan belum nampak di dalam struktur organisasi.

## Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia dilihat dari tingkat kemampuan teknis yang dimiliki pegawai, maka pegawai yang ada di Satpol PP dan WH Kabupaten Gayo Lues, dari sejumlah 32 orang tersebut, mereka pada umumnya sudah berpengalaman dan telah bekerja dengan masa  kerja  yang  bervariasi.  Dan  sementara  itu  dalam  rangka  menunjang  pelaksanaan tugas dan fungsi, para pegawai diikutkan dalam pendidikan teknis baik yang diadakan di tingkat kabupaten maupun di tingkat Propinsi Aceh

## Finansial/ Anggaran
Anggaran rutin yang ada kurang menunjang terhadap pelaksaan tugas pokok dan fungsi,  tetapi  kekurangan  tersebut  dapat  dibantu  oleh  adanya  anggaran  pembangunan, dimana untuk tahun anggaran 2022 ada kebijakan dari Bupati yang menambah jumlah kegiatan serta menambah besarnya alokasi anggaran serta adanya biaya operasional yang memadai.

## Pembahasan
Keterkaitan  antara  variabel  struktur  organisasi,  Sumber  Daya  Manusia  dan Finansial/anggaran  dengan  Kinerja  Satpol  PP  dan  WH  Kabupaten  Gayo  Lues, sebagaimana  telah  diuraikan  dimuka,  dapatlah  diinterpretasikan  bahwa  faktor  struktur organisasi  dapat  mempengaruhi  terhadap  kinerja  Satpol  PP  dan  WH  Kabupaten  Gayo Lues. Berkenaan dengan hal tersebut dari hasil wawancara dan observasi di dapat bahwa dari variabel struktur organisasi masih mengalami kelemahan, antara lain: struktur yang ada belum menampung seluruh tugas dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh dinas, sebagaimana telah dijelaskan di dalam struktur organisasi tidak nampak adanya sub dinas
maupun seksi yang khusus menangani masalah hukum/perundang-undangan, selain itu jabatan  fungsional  yang  ada  belum  terisi.  Keadaan  tersebut  jelas  dapat  berpengaruh terhadap kinerja organisasi Satpol PP dan WH Kabupaten Gayo Lues.

## Kesimpulan
Kinerja Satpol PP dan WH belum optimal, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama , akuntabilitas yang memperlihatkan bahwa tingkat konsistensi kebijakan dan kegiatan dinas belum sesuai dengan aspirasi masyarakat, hal ini terlihat dari masih terjadi  pelanggaran  terhadap  penegakkan  syariat  Islam,  implikasinya  adalah  belum maksimalnya  ketertiban  dan  ketentraman  masyarakat. Kedua ,  responsibilitas  yang memperlihatkan  bahwa  masih  tingginya  tingkat  pelanggaran  masyarakat  terhadap penegakkan  Syariat  Islam  seperti  khalwat,  jinayat,  mesum,  khamar,  busana muslim/muslimah  dan  judi.  Masih  rendahnya  tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam mewujudkan  ketertiban  dan  ketentraman  dan  penegakkan  Syariat  Islam,  hal  ini disebabkan  masih  kurangnya  sosialisasi  kepada  masyarakat  tentang  qanun-qanun penegakkan  syariat  Islam. Ketiga, responsivitas  memperlihatkan  bahwa  masih  adanya keluhan  dari  masyarakat  tentang  adanya  pelanggaran  syariat  Islam  seperti  khalwat, jinayat, mesum, khamar, busana muslim/muslimah dan judi.
Kendala-kendala yang dihadapi Satpol PP dan WH Kabupaten Gayo Lues dilihat dari tiga indikator, Pertama , variabel struktur organisasi, yakni struktur organisasi yang ada belum menampung seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan sehingga berpengaruh terhadap  tingkat  pendelegasian  wewenang,  belum  sesuainya  penempatan  pegawai menurut  spesialisasi  yang  diketahui  dengan  belum  terisinya  jabatan  fungsional  dan tingkat  pendelegasian  pegawai  dalam  pelaksanaan  tugas  yang  diketahui  dengan  tidak adanya sub dinas yang menangani masalah penegakkan dan pembinaan bagi pelanggar Qanun syariat Islam seperti khalwat, jinayat, mesum, khamar, busana muslim/muslimah dan judi. Kedua, variabel sumber daya manusia, yakni kurangnya sumber daya manusia baik kuantitas maupun kualitas, tingkat pendidikan pegawai yang belum sesuai dengan tugas  yang  harus  dilaksanakan  yang  diketahui  dari  belum  adanya  pegawai  yang mempunyai latar belakang pendidikan Psikologi, Sosiologi, Hukum Syariah dan Agama, serta  kurangnya  kemampuan  teknis  yang  dimiliki  pegawai. Ketiga ,  variabel  finansial, yakni angaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi belum memadai dan kecilnya  biaya  operasional  untuk  menunjang  pencapaian  misi  dan  tujuan  organisasi. Ketiga  variabel  internal  organisasi  tersebut  mempengaruhi  kinerja  Satpol  PP  dan  WH Kabupaten Gayo Lues.

## BIBLIOGRAFI
Agusti, R. (2012). Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah  daerah  dengan  dimoderasi  oleh  variabel  desentralisasi  dan  budaya organisasi (Studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis). Jurnal Ekonomi , 20 (03).
Gaussyah, M. G. M. (2010). Peranan dan Fungsi Polda NAD di Bidang Kamtibmas dalam Kerangka Otonomi Khusus di Provinsi Aceh. Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 12 (2), 367–394.
Gultom, S. L., Siregar, R. T., Damanik, S. E., & Silalahi, M. (2023). Kinerja Organisasi Kantor  Kecamatan  Jorlang  Hataran  Kabupaten  Simalungun. Jurnal  Regional Planning , 5 (1), 54–67.
Indarti, S., & Patrisia, N. E. (2020). Penerapan Responsibilitas Dan Transparansi Layanan Publik (Sebuah Kajian Ilmu Administrasi). Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik , 7 (1), 43–48.
Kurniawan, M. (2013). Pengaruh komitmen organisasi, budaya organisasi, dan kepuasan kerja  terhadap  kinerja  organisasi  publik  (studi  empiris  pada  skpd  pemerintah kabupaten kerinci). Jurnal Akuntansi , 1 (3).
Mirnasari,  R.  M.  (2013).  Inovasi  Pelayanan  Publik  UPTD  Terminal  Purabaya- Bungurasih. Kebijakan Dan Manajemen Publik , 1 (1), 71–84. Nahrisah, E., & Imelda, S. (2019). Dimensi organizational citizenship behavior (OCB) dalam kinerja organisasi. Jurnal Ilmiah Kohesi , 3 (3). Setiawan, H. R. (2021). Manajemen Peserta Didik:(Upaya Peningkatan Kualitas Lulusan (Vol. 1). Umsu Press.
Silvia, S. (2013). Pengaruh Keterbatasan Sistem Informasi, Komitmen Manajemen, Dan Otoritas  Pengambilan  Keputusan  Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah  (Studi  Empiris  pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  di  Kota Payakumbuh). Jurnal Akuntansi , 1 (1).
Singarimbun, M. (1989). Rumah Adat Karo dan Perubahan Sosial. Humaniora , 1 . Sugiyono.  (2013). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D .  Bandung:  CV. Alfabeta. Sugiyono, P. D. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mix Methods)(DI Sutopo (ed.) . ALFABETA, CV.
Sulaksono, H. (2015). Budaya organisasi dan kinerja . Deepublish.
Suwarno, S., & Bramantyo, R. Y. (2019). Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja organisasi. Transparansi Hukum , 2 (1).
Wargadinata,  E.  L.  (2017).  Kualitas  Pengukuran  Kinerja  Organisasi  Publik. Sosiohumaniora , 19 (2), 86–94.

## Copyright holder:
Rabudin Ramli, Afni, Muhtarom (2024)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: