Hal:  71-82

## DAMPAK SOSIOEKONOMI MORATORIUM IZIN PENANGKAPAN IKAN DAN LARANGAN TRANSSHIPMENT DI KOTA BITUNG
Socioeconomic Impacts of Moratorium on Issuance Fishing Permits and Transshipment Prohibition in Bitung City
Oleh:
Niki Stenly Kondo 1,2* , Yeremias Torontuan Keban 3 , Raden Rijanta 4 , Jangkung Handoyo Mulyo 5
1 Program Studi Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan, UGM 2 Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bitung, nikistenly@gmail.com
3 Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, Fakultas ISIPOL, UGM, kebanjeremy@gmail.com
4 Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah, Fakultas Geografi, UGM, rijanta@ugm.ac.id 5 Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, UGM, JHandoyoM@gmail.com
* Korespondensi: nikistenly@gmail.com
Diterima: 23 Agustus 2018;  Disetujui: 12 Juli 2019

## ABSTRACT
The implementation of  moratorium on fishing permits and transshipment prohibition caused the cessation of large-scale fishing vessels operation in Bitung City. This condition has an impact on the decline in production of the fishing sector, which was affecting the supply of raw materials for the processing industry. This negative trend indicates a trade off in fisheries management, especially in socioeconomic  dimensions.  This  research  aims  to  analyze  the  impact  of  that  policies  on  the socioeconomic dimensions of the fishing industry. This research was conducted in Bitung City from October to December 2017. Descriptive-explanatory case study approach was used in this study. Data was collected through document studies, FGDs, interviews and observations. Informant was selected  by  purposive  sampling  technique.  The  indicators  refers  to  the  Sustainable  Fisheries Development  Indicator  System  (Liu  et  al.  2011),  and  the  compilation  of  fisheries  industry  cluster sustainability indicator (Purwaningsih and Santosa, 2015). Furthermore, to describe the relationship between policy’s program operations and impacts, a policy monitoring analysis is used. The results showed that the socioeconomic dimensions of fishing industry in Bitung City from 2015 to 2017 had experienced negative growth. Economically, it is indicated by a decrease in total catch production, production  per  fisherman,  export  volume,  and  fisheries  contribution  to  Gross  Regional  Domestic Product (GDRP). On the social dimension, there was a decrease of number of workers, both fishing and processing sector. However, there are two indicators that have increased, namely the average of fishermen exchange rate and the ratio of local fishermen/crew to foreign crew members.
Keywords: fisheries management, policy monitoring, socioeconomic dimensions

## ABSTRAK
Penerapan  moratorium  izin  penangkapan  dan  larangan transshipment menyebabkan terhentinya  operasional  kapal-kapal ikan  skala  besar  di  Kota  Bitung.  Kondisi ini  berdampak  pada penurunan  produksi  sektor  penangkapan,  yang  memengaruhi  pasokan  bahan  baku  industri pengolahan. Tren negatif tersebut menandakan trade off dalam pengelolaan perikanan, khususnya pada dimensi sosioekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan terhadap
dimensi  sosioekonomi  industri  perikanan.  Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  bulan  Oktober – Desember 2017 berlokasi di Kota Bitung. Pendekatan studi kasus deskriptif-eksplanatoris digunakan dalam penelitian ini. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, FGD, wawancara serta observasi. Penentuan  informan  dilakukan  dengan  teknik purposive  sampling .  Indikator  yang  digunakan mengacu pada Sustainable Fisheries Development Indicator System (Liu et al. 2011), dan kompilasi indikator keberlanjutan klaster industri perikanan  (Purwaningsih dan Santosa, 2015). Selanjutnya, untuk  mendeskripsikan  hubungan  antara  operasi  program  kebijakan  dan  hasilnya  (dampak), digunakan  analisis  monitoring  kebijakan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dimensi  sosial ekonomi  industri  perikanan  di  Kota  Bitung  dari  2015  hingga  2017  telah  mengalami  pertumbuhan negatif.  Secara  ekonomi  ditunjukkan  dengan  penurunan  total  produksi  tangkapan,  produksi  per nelayan,  volume  ekspor,  dan  kontribusi  perikanan  terhadap  PDRB.  Pada  dimensi  sosial,  terjadi penurunan  jumlah  pekerja,  baik  di  sektor  penangkapan  maupun  sektor  pengolahan.  Namun,  ada dua indikator yang mengalami peningkatan, yaitu, rata-rata nilai tukar nelayan dan rasio nelayan/kru lokal terhadap ABK/kru asing.
Kata kunci: pengelolaan perikanan, monitoring kebijakan, dimensi sosioekonomi

## PENDAHULUAN
Secara ekonomi sektor perikanan berkon- tribusi positif, namun tekanan terhadap sumber daya  perikanan  akibat  eksploitasi  berlebihan dan praktek ilegal berpotensi menyebabkan per- ikanan tidak berkelanjutan. Aktifitas IUU fishing merupakan  salah  satu  faktor  terpenting  yang berkontribusi  terhadap  eksploitasi  perikanan yang berlebihan. Secara global, nilai total kerugi- an  akibat IUU  fishing di  seluruh  dunia  diperki- rakan  antara  US$  10  miliar  sampai  US$  23,5 miliar  setiap  tahun  (Agnew et  al. 2009).  Bagi Indonesia, IUU  fishing telah  mengakibatkan kerugian  ekonomi  yang  besar  (Sodik  2009b), diperkirakan minimal US$ 2 milyar setiap tahun (West et al. 2012). IUU fishing dianggap sebagai ancaman  utama  terhadap  stok  ikan  Indonesia, sehingga pemerintah menetapkan upaya meme- rangi IUU fishing sebagai prioritas utama dalam agenda  manajemen  perikanan  nasional  (Sodik 2009a).  Upaya  signifikan  telah  dilakukan  oleh pemerintah  Indonesia  untuk  memberantas IUU fishing , seperti penerapan serangkaian peratur- an  perundang-undangan  tentang registrasi  dan lisensi  kapal  penangkap  ikan  (Sodik  2009b). Meski demikian, IUU fishing masih terjadi karena tidak  efektifnya  peraturan-peraturan  tersebut, adanya  korupsi,  juga  ketidakpatuhan  secara sengaja  terhadap  aturan  hukum  yang  berlaku (Sodik 2009b).
Perikanan berkelanjutan ditandai dengan usaha penangkapan yang jauh lebih sedikit (Cla- ro et  al. 2009),  tingkat  eksploitasi  yang  rendah (Hilborn  2007b),  penurunan  drastis  hasil  tang- kap sampingan (Cox et al. 2007), berkurangnya kekhawatiran  terhadap  eksploitasi  ekosistem laut secara berlebihan (Hilborn et al. 2003; Clark dan  Dickson  2003),  penghapusan  praktek penangkapan ikan yang merusak (Norse 2005) dan manajemen keruangan dalam perencanaan
perikanan  (Claudet et  al. 2006).  Sehubungan dengan  itu,  paradigma  pengelolaan  perikanan tangkap  sejak  2014  terarah  pada  penegakan kedaulatan  di  wilayah  laut  dan  keberlanjutan perikanan . Paradigma  tersebut diimplementasi- kan melalui kebijakan pemberantasan IUU fish- ing di  wilayah  perairan  NKRI,  yaitu  moratorium perizinan  dan  larangan transshipment usaha perikanan tangkap.
Sebagaimana  penelitian  Ewell et  al. (2017), transshipment kemungkinan  memfasili- tasi  perdagangan  manusia,  kerja  paksa,  dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya karena memungkinkan  kapal  penangkap  ikan  untuk tetap berada di laut dan menghindari penegakan hukum dan masyarakat sipil. Kerja paksa adalah cara lain untuk mengurangi biaya penangkapan ikan (Brashares et al. 2014; Simmons & Stringer, 2014). Lebih lanjut Ewell et al. (2017) mengemu- kakan bahwa larangan total terhadap transship- ment di  laut  adalah  cara  utama  untuk  memas- tikan bahwa perdagangan manusia dapat dipe- rangi bersama pencegahan praktek “pencucian” hasil IUU fishing . Selaras dengan itu, kebijakan moratorium  dan  larangan transshipment yang diberlakukan di Indonesia telah mampu menca- pai sasaran peningkatan ketaatan pelaku usaha perikanan  tangkap  serta  menurunnya  kegiatan perikanan liar di wilayah perairan Indonesia.
Di sisi lain, kebijakan tersebut justru  me- nurunkan produksi industri perikanan di Kota Bi- tung yang merupakan salah satu sentra industri perikanan  di  Indonesia.  Ditinjau  dari  proses eksploitasi  dan  mobilitas  sumberdayanya  (Co- pes dalam Fauzi  2010)  karakteristik  perikanan yang berkembang di Kota Bitung adalah kegiat- an  berburu (hunting) yaitu  perikanan  tangkap yang  sebagian  besar  diperuntukkan  untuk  me- menuhi  kebutuhan  komersial.  Aspek  pengolah- an  dan  perdagangan  juga  merupakan  struktur
komponen  perikanan  di  Kota  Bitung.  Terdapat 54  unit  pengolahan  ikan  (UPI)  di  Kota  Bitung dengan total kapasitas produksi terpasang sebe- sar  1.447  ton/hari.  Dari  total  14  pabrik  penga- lengan ikan skala besar yang ada di Indonesia, 7 diantaranya berada di Kota Bitung.
Data  DJPT-KKP  (2017)  menunjukkan bahwa sebelum moratorium dan larangan trans- shipment diberlakukan,  pada  tahun  2014  pro- duksi  perikanan  tangkap  Kota  Bitung berkontri- busi  sebesar  48,31%  terhadap  total  produksi perikanan tangkap Provinsi Sulawesi Utara. Pa- da  tahun  2015,  perikanan  tangkap  Kota  Bitung hanya  berkontribusi  sebesar  24,01%  terhadap total produksi perikanan tangkap Provinsi Sula- wesi  Utara.  Pada  tahun  2016,  secara  agregat produksi  perikanan  tangkap  Provinsi  Sulawesi Utara meningkat yakni 302.862 ton, namun kon- tribusi  perikanan  tangkap  Kota  Bitung  hanya 18,54% terhadap total produksi perikanan terse- but. Sehubungan dengan itu, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan moratorium  perizinan  dan  larangan transship- ment usaha  perikanan  tangkap  terhadap  per- kembangan dimensi sosioekonomi industri peri- kanan di Kota Bitung.

## METODE
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bitung Provinsi  Sulawesi  Utara  pada  bulan  Oktober – Desember 2017. Penelitian ini merupakan pene- litian  kualitatif  dengan  menggunakan  metode studi kasus deskriptif-eksplanatoris. Data primer dikumpulkan melalui FGD, wawancara, dan ob- servasi.  Sementara  data  sekunder,  diperoleh dengan  cara  studi  dokumen.  Penentuan  infor- man  menggunakan  teknik purposive  sampling. Berdasarkan Patton (1990), peneliti memilih in- forman menurut apa yang peneliti ingin ketahui, apa maksud penelitian, apa yang berguna, apa yang  memiliki  kredibilitas,  dan  apa  yang  dapat dilakukan dengan waktu dan sumberdaya yang
tersedia.  Daftar  informan  yang  terlibat  dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1.
Pengumpulan  data  dilakukan  berdasar- kan  indikator-indikator  yang  ditetapkan  sesuai variabel penelitian. Untuk memantau hasil kebi- jakan,  maka  variabel  yang  digunakan  adalah keluaran (outputs) dan  dampak  kebijakan (im- pacts) . Menurut Dunn (2003), indikator yang da- pat digunakan untuk meneliti keluaran dan dam- pak  kebijakan  adalah  tindakan  kebijakan  yang telah  diimplementasikan.  Dampak  kebijakan yang menjadi fokus penelitian yaitu pada dimen- si sosial dan ekonomi. Indikator sosial ekonomi yang  digunakan  mengacu  pada Sustainable Fisheries Development Indicator System (Liu et al. 2011), dan kompilasi indikator keberlanjutan klaster  industri  perikanan  yang  dikembangkan Purwaningsih dan Santosa (2015), seperti yang disajikan pada Tabel 2.
Data  dianalisis  secara  deskriptif-ekspla- natoris  dengan  menggunakan  metode  analisis monitoring  kebijakan.  Analisis  monitoring  kebi- jakan memungkinkan peneliti untuk mendeskrip- sikan  hubungan  antara  operasi  program  kebi- jakan dan hasilnya. Lebih lanjut, alat analisis ini berfungsi  untuk  mengungkap  tindakan  yang di- laksanakan,  memeriksa  kesesuaian  maksud kebijakan dengan target sasarannya, mengukur perubahan  sosial  dan  ekonomi  yang  terjadi pasca  kebijakan,  serta  menjelaskan  mengapa hasil  atau  dampak  kebijakan  tidak  sesuai dengan yang diharapkan (Dunn 2003).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Implementasi moratorium dan larangan transshipment
Pada triwulan IV tahun 2014, Kementeri- an Kelautan dan Perikanan (KKP) selaku otori- tas  perikanan  di  Indonesia  mengeluarkan  Per- men-KP  No.  56/2014  tentang  Penghentian  Se- mentara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikan- an Tangkap, juga Permen-KP No. 57/2014  me-
Tabel 1 Daftar informan Karakteristik Alasan dipilih Jumlah Eksekutif daerah Pemangku kepentingan 3 Pejabat PPSDKP KKP Pelaksana kebijakan 1 Pejabat PPS Pelaksana kebijakan 1 Asosiasi pengusaha kapal tangkap Pelaku usaha terdampak/ Pemangku kepentingan 1 Asosiasi UPI Pelaku usaha terdampak/ Pemangku kepentingan 1 Asosiasi nelayan Pelaku terdampak/ Pemangku kepentingan 1 Pelaku usaha pendukung/lainnya Pelaku usaha terdampak/ Pemangku kepentingan 1
Tabel 2 Variabel, indikator, dan data penelitian
Variabel Indikator Data Keterangan Keluaran - Tindakan-tindakan kebijakan Peraturan perundang- undangan Program pengelolaan perikanan Pelaksanaan kebijakan Data penindakan IUU fishing Data kapal Kebutuhan stakeholder Data sekunder Data Sekunder Data primer Data sekunder Data sekunder Data primer Dampak Sosial - Jumlah tenaga kerja - Rasio nelayan/ABK lokal - Rasio pendapatan nelayan Data makro sosial ekonomi Data nelayan dan tenaga kerja sektor perikanan Data Nilai Tukar Nelayan Kebutuhan stakeholder Data sekunder Data Sekunder Data sekunder Data primer Ekonomi - Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB - Produksi - Produksi per nelayan Data makro sosial-ekonomi Data produksi perikanan Data pemasaran dan ekspor perikanan Kebutuhan stakeholder Data sekunder Data Sekunder Data sekunder Data primer
Sumber: Liu et al. (2011), Purwaningsih dan Santosa (2015) diolah
ngenai Perubahan Kedua Atas Permen-KP No. 30/2012  tentang  Usaha  Perikanan  Tangkap  di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik  Indonesia.  Substansi  Permen-KP  No. 56/2014  adalah  menghentikan  sementara  peri- zinan usaha perikanan tangkap kapal yang pem- bangunannya  di  luar  negeri  dan  beroperasi  di Wilayah  Pengelolaan  Perikanan  Negara  Repu- blik  Indonesia  (WPPNRI),  sampai  tanggal  30 April 2015. Sementara itu, berdasarkan Permen- KP No. 57/2014, alih muatan ikan hasil tangkap- an  dari  kapal  penangkap  ikan  ke  kapal  peng- angkut ikan tidak lagi diperbolehkan.
Berdasarkan Permen-KP No.10/2015 ten- tang Perubahan Atas Permen-KP No. 56/2014, moratorium  diperpanjang  sampai  31  Oktober 2015 untuk melakukan verifikasi terhadap selu- ruh  kapal  eks  asing.  Dalam  FGD,  wawancara, dan  studi  dokumen  diketahui  bahwa  hasil  dari proses  verifikasi  ulang  izin  kapal  menunjukkan banyak  kapal  ukuran  di  atas  100  GT  adalah kapal  eks  asing  atau  kapal  yang  dibangun  di Indonesia  tetapi  bersumber  dari  penanaman
modal  asing  (PMA).  Kapal-kapal  tersebut  tidak lagi diperpanjang atau dicabut izinnya, dan tidak diterbitkan  izin  baru.  Data  PPS  Bitung  menun- jukkan  jumlah  kapal  eks  asing  di  Kota  Bitung yang tidak lagi beroperasi adalah 87 unit. Dalam kurun 2014 sampai 2017, kapal penangkap ikan berkurang sebanyak 701 unit.
Otoritas  perikanan  tidak  memandang  ke- beradaan kapal-kapal eks asing baik penangkap dan  penampung  sebagai  bagian  dari  apa  yang disebut Hamdan (2007), yaitu upaya penangan- an pasca panen dan modernisasi armada besar dan pengurangan armada kecil yang tidak efisi- en dan tidak ramah lingkungan.  Selain itu, terda- pat alternatif kebijakan lain yang dapat diterap- kan seperti sistem insentif untuk mencegah upa- ya  berlebih  dan  membuat  perikanan  mengun- tungkan,  menstimulus  pengayaan  stok,  dan mengurangi illegal  fishing sebagaimana  yang dikemukakan Hilborn (2007a).
Tindak lanjut dari moratorium dan larang- an transshipment adalah operasi penanggulang-
Tabel 3 Perkembangan jumlah kapal penangkap ikan dan nelayan di Kota Bitung tahun 2013-2017
Tahun Jumlah kapal Jumlah nelayan/ABK 2013 1.175 14.957 2014 1.435 11.303 2015 1.040 9.723 2016 957 6.806 2017 734 6.884
Sumber: Hasil olahan data sekunder
an tindak pidana IUU fishing. Jumlah trip operasi kapal  pengawas  meningkat  dari  sebelumnya 100-180  hari/tahun  pada  tahun  2014,  menjadi 280 hari/tahun pada tahun 2015-2016 (Hasil wa- wancara  dengan  pejabat  PPSDKP,  22  Desem- ber  2017).  Data  penindakan  pelanggaran IUU fishing oleh PPSDKP Bitung menunjukkan ben- tuk  pelanggaran  yang  umum  dilakukan  adalah kegiatan  penangkapan  ikan  tanpa  dokumen, menggunakan dokumen yang sudah habis masa berlaku  atau  palsu,  serta  mempekerjakan  ABK asing tanpa dokumen keimigrasian atau dengan KTP  palsu.  Hasil  wawancara  dengan  pejabat PPSDKP  (22  Desember  2017),  menunjukkan jumlah kapal pelaku IUU fishing yang ditangkap sebelum dikeluarkannya aturan moratorium dan larangan transshipment adalah  2  unit (bulan Agustus  2014). Pada  tahun  2015  (Januari-No- vember),  tercatat  37  kapal  pelaku  tindak IUU fishing yang ditangkap. Pada tahun 2016 (Janu- ari-Oktober), tercatat 36 kapal pelaku tindak IUU fishing yang  ditangkap.  Tercatat,  18  kasus  tin- dak  pidana IUU  fishing yang  ditangkap  dan disidik oleh petugas PPSDKP Bitung pada tahun 2017.  Para  pelaku,  yaitu  nakhoda  yang  diadili masing-masing  dijatuhi  hukuman  pidana  4-18 bulan penjara, dan denda Rp 5.000.000 sampai Rp  15.000.000.000  atau  subsider  1-12  bulan pidana kurungan.
Kapal dan seluruh peralatan disita/diram- pas untuk dimusnahkan setelah proses peradil- an  selesai  atau  yang  sudah  memiliki  putusan yang berkekuatan hukum tetap. Para ABK asing diproses sesuai ketentuan keimigrasian. Sampai
akhir tahun 2017, sudah 671 orang ABK Warga Negara  Asing  yang  dideportasi  setelah  proses hukum,  16  orang  masih  menjalani  hukuman,  1 orang masih ditahan di Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung. Selain itu juga terdapat fenomena warga  Filipina-Sangir  di  Kota  Bitung,  yakni warga tanpa dokumen (non-justitia). Dari 1.492 orang yang terdata, baru 54 orang yang sudah dinaturalisasi  (Pejabat  PPSDKP  Bitung,  22 Desember 2017).
Terdapat tiga hal utama yang menjadi fo- kus pelaksanaan aturan di sektor perikanan, yai- tu  sistem  penangkapan,  klasifikasi  dan  ukuran kapal, serta penggunaan tenaga kerja, sebagai- mana terangkum pada Tabel 4. Sebelum mora- torium dan larangan transshipment diberlakukan (1985-2014),  sistem  kapal  berkelompok  diizin- kan, alih muatan kapal ikan di laut tidak dilarang, dapat menggunakan kapal produksi luar negeri (eks asing), dan atau terdapat ABK dengan sta- tus warga negara asing (WNA) tanpa dokumen. Sesudah  moratorium  dan  larangan transship- ment (2014-2016), sistem kapal berkelompok ti- dak diizinkan, alih muatan di laut  dilarang, kapal eks asing maupun kapal nasional dengan sum- ber  PMA    atau  yang  berukuran  >  30  GT  tidak diberikan  atau  tidak  diperpanjang  izin  operasi- nya,  WNA  tanpa  dokumen  tidak  boleh  bekerja baik  di  kapal  maupun  di  pabrik  pengolahan. Setelah relaksasi larangan transshipment (2016- sekarang), penangkapan ikan dalam satu kesa- tuan operasi (kelompok penangkapan) diizinkan dengan skema 3 kapal penangkap dan 1 kapal penyangga.
Tabel 4 Perkembangan implementasi aturan di sektor perikanan tangkap
Deskripsi Periode waktu Sebelum moratorium (1985- Oktober 2014) Setelah moratorium dan larangan transshipment (November 2014-Maret 2016) Relaksasi larangan transshipment (April 2016-sekarang) Sistem penangkapan yang dizinkan -  Penangkapan ikan menggunakan sistem kapal berkelompok (sekitar 12 kapal yang terdiri dari kapal penangkap, kapal penampung, kapal lampu, dan lainnya) -  Sistem kapal berkelompok tidak diizinkan -  Larangan alih muatan kapal (ikan) di laut -  Kapal berkelompok diizinkan dengan skema 3:1 (3 kapal penangkap, 1 kapal penyanggah) Kapal yang dapat beroperasi -  Beberapa kapal yang dioperasikan pelaku usaha di Bitung berasal dari luar negeri (eks asing) -  Kapal eks asing maupun kapal nasional yang dimiliki PMA atau yang berukuran >30 GT tidak bisa beroperasi, karena moratorium. -  Kapal-kapal wajib memasang/ menggunakan VMS
dan CCTV yang biaya investasinya  sekitar Rp 100-200 juta Tenaga kerja -  Sebagian ABK merupakan WNA (Filipina) - Seluruh WNA ilegal tidak bisa lagi bekerja pada sektor penangkapan dan pengolahan ikan. - Seluruh WNA ilegal tidak bisa lagi bekerja pada sektor penangkapan dan pengolahan ikan.
Sumber: Bank Indonesia (2017) diolah
Perubahan kebijakan menunjukkan terjadi pengetatan  terhadap  sistem  penangkapan  ber- kelompok  dan  penggunaan  kapal  eks  asing yang  terindikasi  sebagai  modus  praktek IUU fishing .  Model  kebijakan  yang  diterapkan  otori- tas perikanan ini hanya terfokus pada penegak- an  hukum  terhadap  tindak  pidana IUU  fishing. Penangkapan Ikan dalam Satu Kesatuan Opera- si  yang  mengatur  penerapan  skema  kapal  pe-- nangkap ikan dan kapal penyangga/pengangkut juga belum efektif dan efisien. Skema yang dise- tujui  oleh  otoritas  perikanan  adalah  satu  kapal penyangga bermitra dengan tiga kapal penang- kap. Idealnya, satu kapal penangkap ikan dapat bermitra  dengan  tiga  sampai  lima  kapal  pe- nyangga  agar  efisien.  Di  sisi  lain,  terbatasnya jumlah kapal penyangga yang berfungsi sebagai kapal  penampung  dapat  mendorong  timbulnya bentuk pelanggaran baru, yaitu alih fungsi kapal penangkap  ikan  menjadi  kapal  penampung  di laut tanpa mengubah izin kapal penangkap ikan menjadi  kapal  pengangkut,  sebagaimana  hasil temuan  Purnama et  al. (2016)  di  PPS  Nizam Zachman Jakarta.
Berdasarkan  data  PPS  Bitung,  pada  ta- hun 2016 hanya 14 dari 60 unit kapal penyangga yang dapat beroperasi di Kota Bitung. Pada ta- hun  2017,  kapal  penyangga  yang  dapat  bero- perasi  berjumlah  21  unit.  Dalam FGD dan  wa- wancara dengan para informan dari unsur pela- ku  usaha  diketahui  bahwa  proses  pengurusan izin  memakan  waktu  cukup  lama.  Para  pelaku usaha mengeluhkan berkas persyaratan perizin- an kapal penangkap ikan dan kapal penyangga yang sudah lama diajukan ke otoritas perikanan belum selesai diproses. Oleh karena itu, diperlu- kan fasilitasi perizinan oleh Kementerian Kelaut- an dan Perikanan agar 39 (tiga puluh sembilan) kapal penyangga nasional dapat segera berope- rasi untuk memenuhi kebutuhan bahan baku unit pengolahan ikan.
Kebijakan moratorium dan larangan trans- shipment tidak diikuti dengan kebijakan alokatif sebagaimana  yang  dikemukakan  para  peneliti sebelumnya.  Menurut  Patlis  (2007),  selain  pe- nguatan  kelembagaan  dan  penegakan  hukum terhadap  praktek  perikanan  ilegal,  dibutuhkan juga bantuan teknis dan keuangan bagi nelayan kecil, peningkatan pemantauan pendaratan dan tingkat  tangkapan  serta  upaya  penangkapan ikan  dalam  rangka  mewujudkan  perikanan  ber- kelanjutan.  Kumaat et  al. (2013)  menyarankan pengembangan  teknologi  alat  tangkap,  infra- stuktur  pendukung,  dan  fasilitas  pengawasan menjadi  prioritas  utama  di  dalam  manajemen dan industri perikanan berkelanjutan. Di sisi lain, pengelola  juga  harus  benar-benar  memahami bagaimana stakeholder perikanan  merespon
segala  peraturan  yang  dibuat  (Branch et  al. 2006).
Respon terhadap program pemerintah ti- dak bisa diacuhkan begitu saja, tetapi harus die- valuasi  sehingga  ditemukan  cara  pendekatan yang  tepat  (Nababan et  al. 2017).  Penerapan model perjanjian atau covenants untuk mening- katkan tanggung jawab industri (Van Hoof  2012) juga  dapat  dikembangkan  sebagai  alat  peme- cahan masalah, serta ko-manajemen untuk me- ngurangi  konflik  perikanan  (Muawanah et  al. 2012). Kunci keberhasilan manajemen perikan- an  yang  berkesinambungan  terletak  pada  du- kungan dari masyarakat sebagai pelaku utama, sebagaimana  yang  dikemukakan  Mussadun et al. (2011).
Dampak moratorium dan larangan transshipment

## Dimensi sosial
Terdapat  penurunan  jumlah  kapal  sebe- lum dan sesudah moratorium sebagaimana pa- da Tabel 3. Hal tersebut berdampak pada penu- runan  penyerapan  tenaga  kerja  di  sektor  pe- nangkapan.  Berdasarkan  data  dan  keterangan informan, sebelum diberlakukan moratorium dan larangan transshipment ,  buruh  nelayan  yang bekerja  pada  kapal  penangkap  ikan  dan  peng- angkut  hampir  15.000  orang.  Merujuk  pada Tabel 3, tingkat penyerapan tenaga kerja (nela- yan tradisional dan ABK) pada sektor perikanan tangkap  dalam  kurun  tahun  2014-2017  berku- rang sebanyak 8.073 orang atau sekitar 54%.
Pengurangan  tenaga  kerja,  bukan  saja terjadi karena banyak kapal yang tidak lagi ber- operasi.  Pada  tingkat  operasional  usaha  pe- nangkapan  yang  hanya  mengandalkan  kapal- kapal dengan ukuran ≤30 GT, para pengusaha terpaksa  harus  mengurangi  tenaga  kerja  untuk meningkatkan produktivitasnya. Alasan tersebut sangat logis sebagaimana hasil penelitian Hufia- di dan Nurdin (2013), Pratama et al. (2016), dan Wiyono (2012) yang menunjukkan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas ada- lah dengan melakukan pengurangan jumlah bu- ruh nelayan, disamping pengurangan BBM dan es  pendingin  serta  perbekalan.  Fakta  bahwa usaha penangkapan hanya dapat mengoperasi- kan kapal-kapal yang berukuran di bawah 30 GT mengindikasikan penurunan penyerapan tenaga kerja dan produktivitas sektor penangkapan ikan pasca  implementasi  moratorium  dan  larangan transshipment pada akhir tahun 2014.
Pengurangan  tenaga  kerja  juga  terjadi pada industri pengolahan. Terhitung sejak tahun 2015  sampai  tahun  2016  perusahaan  telah
memberhentikan  85%  pekerja  dari  total  12.848 orang  pada  tahun  2014.  Kondisi  tersebut  juga diikuti  dengan  pemberlakuan  sistem  kerja shift atau rolling pegawai  yang  menurunkan  jumlah jam  kerja  sekitar  65%  dari  60-70  jam  kerja  per minggu  menjadi  hanya  12-24  jam  per  minggu (Hikmayani et al. 2015). Hal tersebut mendorong terjadinya  gelombang  protes  karyawan  dan timbul  banyak  permasalahan  hubungan  indus- trial  yang  harus  ditangani  oleh  Dinas  Tenaga Kerja.  Pabrik  pengolahan  kembali  menyerap tenaga  kerja  sekitar  3.713  dalam  kurun  2016- 2017 atau setelah otoritas perikanan mengeluar- kan relaksasi terhadap larangan transshipment.
Di sisi lain, terdapat kenaikan pendapatan nelayan secara agregat di Sulawesi Utara yang dapat  dilihat  dari  indeks  nilai  tukar  nelayan (NTN)  yang  terus  meningkat  dari  109,39  pada tahun  2014  menjadi  111,03  pada  tahun  2017. Kondisi  tersebut  didorong  oleh  meningkatnya hasil  tangkapan  dari  nelayan  non  industri  atau nelayan kecil di luar Kota Bitung. Temuan pene- litian ini selaras dengan yang dikemukakan Nur- laili et al. (2016) bahwa kebijakan ini berdampak positif pada usaha perikanan tangkap skala kecil yaitu  peningkatan  produksi,  makin  seringnya melaut, makin dekatnya fishing ground , pening- katan harga ikan, mudahnya akses memperoleh BBM  dan  peningkatan  pendapatan.  Selain  itu, pelarangan WNA illegal untuk bekerja di sector penangkapan  dan  pengolahan  ikan  juga  ber- dampak  positif  pada  rasio  nelayan/ABK  lokal terhadap ABK asing, yang awalnya 83% menjadi 100%.
Dengan  kata  lain,  kebijakan  ini  hanya efektif  untuk  meningkatkan  kinerja  usaha  pe- nangkapan  ikan  skala  kecil  (Hikmayani et  al. 2015). Sayangnya, tidak semua hasil tangkapan dari nelayan skala kecil merupakan target komo- ditas  yang  menjadi  kebutuhan  industri  di  Kota Bitung. Hal tersebut dikarenakan perikanan ska- la kecil memiliki variasi pada target spesies, alat tangkap  dan  teknik  penangkapan  yang  sangat dinamis, berubah tergantung musim dan ruang, dan  variasi  yang  tinggi  pada  hasil  tangkapan (Sudarmo et al. 2013).

## Dimensi ekonomi
Volume produksi yang didaratkan di PPS bitung dalam kurun waktu tahun 2011-2014 me- ningkat dengan cukup signifikan sampai diberla- kukannya  moratorium  dan  larangan transship- ment pada akhir tahun 2014. Dari hasil FGD dan wawancara diketahui bahwa sebelum kebijakan moratorium dan larangan transshipment diberla- kukan, total muatan kapal-kapal eks asing men- capai  70-80%  dari  total  hasil  tangkapan  yang
didaratkan  di  Kota  Bitung.  Produksi  perikanan tangkap  mulai  menurun  drastis  pada  tahun 2015, dengan volume hanya mencapai 49.441,3 ton atau 39,71% dari total volume produksi tahun 2014 yakni 124.501,5 ton. Hal tersebut disebab- kan  karena  sejak  tahun  2016,  usaha  penang- kapan  lebih  banyak  mengoperasikan  kapal-ka- pal yang berukuran ≤30 GT. Pegurangan jumlah kapal juga berbanding lurus dengan penurunan produksi  per  nelayan.  Produksi  per  nelayan  di tahun  2014  mencapai  15,4  ton/orang,  sedang- kan pada tahun 2016 hanya 6,92 ton/orang atau turun 55,1%. Produk hasil tangkapan yang siap dipasok untuk pabrik Unit Pengolahan Ikan (UPI) berkurang  sebanyak  578,34  ton/hari  menjadi 137,16 ton atau turun sekitar 78% dari rata-rata 716 ton/hari di tahun 2014.
Pendapatan pengusaha  yang  bersumber dari  pendapatan  kapal  menurun  apabila  hanya mengandalkan operasional armada kapal kecil. Meskipun harga ikan mengalami kenaikan sam- pai  Rp  15.000/kg,  tetapi  hasil  tangkapan  yang berkurang  karena  terbatasnya  kapasitas  kapal menyebabkan  pendapatan  pengusaha  menu- run. Pendapatan kapal sangat fluktuatif bergan- tung  pada  hasil  tangkapan  dan  harga  ikan  di pasar  (Muhammad et al. 2018). Diperkirakan ni- lai transaksi penjualanan ikan yang hilang sela- ma  tahun  2015-2016  dari  sektor  penangkapan sebesar  Rp  3.166.411.500.000  (asumsi  rata- rata harga ikan terendah Rp 15.000/kg). Berku- rangnya jumlah hari/trip kapal karena kapasitas kecil  dan  tidak  adanya  kapal  penampung  yang besar  menyebabkan  rasio  antara  pendapatan dan biaya operasional semakin kecil. Satria et al. (2018)  mengemukakan  bahwa  praktek trans- shipment didorong oleh upaya untuk meningkat- kan efisiensi penangkapan dan mengurangi bia- ya sehingga memaksimalkan keuntungan.  Arti- nya,  larangan transshipment menyebabkan inefisiensi  dan  penurunan  produktivitas  usaha perikanan tangkap.
Produktivitas  penangkapan  adalah  ke- mampuan  suatu  alat  tangkap  untuk  mendapat- kan sejumlah hasil tangkapan (sumberdaya ikan yang menjadi tujuan penangkapan) dalam setiap satuan  upaya  penangkapan  (Nelwan et  al. 2015).  Upaya  penangkapan  berkaitan  dengan teknis  penangkapan,  yang  dapat  diukur  berda- sarkan trip penangkapan, frekuensi penangkap- an, kekuatan mesin kapal yang digunakan atau lama  waktu  suatu  alat  tangkap  beroperasi (McCluskey  dan  Lewison  2008;  Rijndrorp et al. 2000;  Brill et  al. 2005).  Terkait  dengan  trip penangkapan,  hasil  penelitian  Neliyana et  al. (2014),  menyebut  sistem  pengoperasian  kapal per  hari  memiliki  tingkat  keuntungan  dan pengembalian  investasi  yang  lebih  rendah dibandingkan sistem operasi mingguan.
Sumber: Hasil olahan data sekunder
Gambar 1 Volume produksi perikanan tangkap tahun 2012-2016
Dari  sisi output usaha  penangkapan, Gambar  1  menunjukkan  bahwa  secara  umum, volume  produksi  perikanan    Provinsi  Sulawesi Utara  pada  tahun  2012-2016  mengalami  tren peningkatan,  sedangkan  untuk  Kota  Bitung mengalami  penurunan.  Pada  tahun  2014,  pro- duksi  perikanan  tangkap  Kota  Bitung berkontri- busi sebesar 48,31% dari total 295.203 ton pro- duksi perikanan tangkap Provinsi Sulawesi Uta- ra.  Sementara  itu,  pada  tahun  2015,  kontribu- sinya  menurun  menjadi  24,01%  dari  total 257.774 ton produksi perikanan tangkap di ting- kat  provinsi.  Pada  tahun  2016,  produksi  peri- kanan  tangkap  di  tingkat  provinsi  mengalami kenaikan, namun di Kota Bitung justru mengala- mi penurunan.  Artinya, kenaikan tersebut bukan berasal  dari  sentra  perikanan  tangkap  di  Kota Bitung  melainkan  dari  pertumbuhan  aktivitas penangkapan  skala  non  industri  atau  artisanal pada  kabupaten/kota  lain  yang  ada  di  Provinsi Sulawesi Utara.
Meskipun  secara  agregat  produksi  peri- kanan tangkap Provinsi Sulawesi Utara mening- kat pada tahun 2016 yakni 302.862 ton, kontribu- si perikanan tangkap Kota Bitung hanya sebesar 56.169  ton  atau  sekitar  18,54%.  Kebutuhan industri  pengolahan  adalah  pelagis  besar  yaitu dari  jenis  Tuna,  Tongkol,  dan  Cakalang  (TTC). Menurut  data  DJPT-KKP  (2017),  produksi  TTC Kota Bitung di tahun 2015 hanya sebesar 51,252 ton  atau  27,9%  dari  total  183,896  ton  produksi TTC Provinsi Sulawesi Utara. Terjadi penurunan dibandingkan  pada  tahun  2014  yang  mencapai 127,591  ton  atau  86,1%  dari  total  148,189  ton produksi TTC Sulawesi Utara. Tahun 2016 kon- tribusi produksi TTC Kota Bitung hanya 45,545 ton atau sekitar 20% dari total 227,447 ton pro- duksi TTC  Sulawesi  Utara.  Hal  tersebut  meng- akibatkan  industri  pengolahan  harus  menda- tangkan  bahan  baku  dari  luar  Bitung.  Biaya faktor  input  produksi  meningkat  lebih  dari  50% karena  60%  bahan  baku  harus  dibeli  dari  luar
daerah  bahkan  luar  pulau  untuk  mencukupi kebutuhan produksi.
Ditinjau dari segi manajemen rantai pasok antara sektor penangkapan dan pengolahan, ja- rak sumber bahan baku dari nelayan di luar dae- rah menyebabkan kualitas ikan turun, sehingga harga yang ditawarkan perusahaan tidak sesuai yang  diharapkan  nelayan.  Hal  tersebut  dapat merusak  hubungan  kemitraan  antara  kedua belah  pihak.  Dalam  kondisi  ideal,  perusahaan memberikan dukungan berupa pengarahan pe- nanganan  pasca  penangkapan  selama  melaut, penyediaan es dan plastik dan memberikan har- ga yang memuaskan bagi mitra nelayan, untuk menjamin  kinerja  rantai  pasok.  Lokasi  perusa- haan  juga  sebaiknya  dekat  dengan  area  pusat pendaratan ikan sehingga bahan baku ikan da- pat dipasok ke perusahaan dalam waktu singkat (Batubara et al. 2017).
Berdasarkan  hasil  FGD,  wawancara  dan pengamatan di lapangan, pasokan bahan baku ikan  tidak  stabil  karena  hanya  mengandalkan hasil  tangkapan  kapal-kapal  kecil lokal  dan im- por  dari  luar  daerah.  Tingkat  produksi  hanya diupayakan bertahan pada level paling minimal, yang  dapat  menutup  biaya  variabel  produksi, dan  agar  perusahaan  tidak  tutup.  Sejak  bulan Maret  2017  pabrik-pabrik  UPI  hanya  mampu berproduksi pada level 4,84% sampai 6,2% atau sekitar 70 – 90 ton/hari dari total kapasitas pro- duksi  terpasang  1.447  ton/hari.  Dibandingkan dengan  tahun  2013,  tingkat  produksi  berada pada level 750 ton/hari atau 51,83% dari kapa- sitas produksi terpasang. Dalam kurun waktu 3 tahun,  produksi  UPI  turun  sampai  90,7%  dari tingkat  produksi  sebelum  moratorium  dan larangan transshipment.
Kondisi tersebut berdampak pada  menu- runnya  volume  ekspor  hasil  perikanan.  Berda- sarkan data Balai Sertifikasi Mutu Hasil Perikan- an  (BSMHP)  dan   Balai   Karantina  Ikan  dan
0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 2012 2013 2014 2015 2016 Produk s i (t on) Prov. Sulut Kota Bitung
Tabel  5  Perkembangan  kontribusi  sektor  perikanan  (%)  terhadap  PDRB  Kota  Bitung  atas  dasar harga konstan (Juta Rupiah) 2013-2017
Uraian Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 PDRB sektor perikanan 1.258.250,63 1.274.752,88 1.311.911,41 1.337.716,47 1.394.766,24 Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB (%) 15,29 14,55 14,47 14,02 13,77 Total PDRB 8.229.152,25 8.755.304,69 9.064.842,35 9.537.844,85 10.128.304,46 Pertumbuhan PDRB (%) 6,66 6,39 3,54 5,22 6,19 Sumber: Hasil olahan data sekunder
Pengendalian  Mutu  (BKIPM)  Manado,  volume ekspor  tahun  2017  hanya  12.022,01  ton,  turun 63,1% jika dibandingkan pada tahun 2014 sebe- sar 32.579,9 ton. Secara ekonomi, hal tersebut menyebabkan  hilangnya  sebagian  pendapatan pelaku usaha dan masyarakat yang terlibat da- lam industri pengolahan ikan. Keseluruhan akti- vitas  perikanan  turut  berkontribusi  pada  sektor pertanian sebagai penyumbang nomor dua bagi PDRB Kota Bitung sebagaimana tercantum da- lam Tabel 5. Menurut data dan keterangan infor- man,  perekonomian  Kota  Bitung  sejak  tahun 2011  sampai  dengan  tahun  2013  mengalami pertumbuhan  yang  sangat  baik  dengan  angka pertumbuhan  di  atas  6%.  Namun  pada  tahun 2014  mulai  melambat,  dan  puncaknya  pada tahun  2015  pertumbuhan  ekonomi  Kota  Bitung mengalami  penurunan  yang  sangat  drastis menjadi 3,54%.
Pertumbuhan sub sektor perikanan meng- alami pelambatan,  meskipun masih merupakan kontributor terbesar pada kategori pertanian, ke- hutanan, perikanan.  Kelesuan aktivitas  pereko- nomian  tidak  hanya  dialami  oleh  pelaku  lang- sung usaha industri perikanan, tetapi juga pada sektor usaha lain yang berada dalam rantai pa- sok industri perikanan. Menurut informan, sektor usaha pendukung antara lain jasa angkutan ba- han baku, jasa bongkar muat/ekspedisi pelayar- an,  penyedia  perbekalan,  perbengkelan, dock- ing, toko  suku  cadang,  toko  alat  pancing,  dan rumah makan juga mengalami penurunan omzet dan  profit  antara  60-75%.  Hasil  pengamatan  di lapangan  menunjukkan  warung-warung  makan di sekitar pelabuhan perikanan dan pabrik peng- olahan  ikan  menjadi  sepi  pengunjung  karena berkurangnya orang yang bekerja.  Para pelaku usaha  dan  semua stakeholders berpendapat bahwa  kebijakan  moratorium  dan  larangan transshipment belum efektif.
Berdasarkan  hasil  FGD  dan  wawancara dengan para stakeholder, mereka berharap agar pemerintah pusat memformulasikan kembali ke- bijakan perikanan yang lebih sesuai dengan ka- rakteristik serta kebutuhan stakeholder perikan- an  di  Kota  Bitung.  Paradigma  pembangunan perikanan berkelanjutan melalui kebijakan mora-
torium dan larangan transshipment tidak menca- pai tujuannya pada dimensi ekonomi dan sosial karena menurunkan kinerja usaha penangkapan dan  pengolahan  ikan  di  Bitung.  Sementara, Hamdan  (2007)  mengemukakan  bahwa  salah satu model kebijakan yang dapat dijadikan alat pemecahan  masalah  menuju  perikanan  berke- lanjutan  adalah  dengan  melakukan  pengem- bangan industri pengolahan ikan.

## KESIMPULAN
Dimensi  ekonomi  industri  perikanan  di Kota Bitung tiga tahun pasca kebijakan morato- rium  dan  larangan transshipment masih  belum mengalami  perkembangan  positif.  Hal  tersebut ditandai  dengan  penurunan  produksi  usaha penangkapan  untuk  bahan  baku  UPI  sebesar 78%,  produksi  per  nelayan  turun  55,1%,  dan produksi UPI turun 90,7%. Ekspor hasil perikan- an turun 63,1%. Kontribusi lapangan usaha sub kategori perikanan terhadap PDRB juga turun.
Perkembangan  dimensi  sosial  industri perikanan di Kota Bitung pasca moratorium dan larangan transshipment tidak sepenuhnya nega- tif. Rata-rata indeks NTN secara agregat menga- lami peningkatan, yakni dari 109,39 pada tahun 2014,  menjadi  111,03  pada  tahun  2017.  Rasio nelayan/ABK lokal terhadap ABK asing menjadi 100%  dari  sebelumnya  83%.  Meskipun demiki- an,  jika  ditinjau  dari  indikator  jumlah  tenaga kerja, tingkat penyerapan tenaga kerja (nelayan/ ABK)  pada  sektor  penangkapan  turun  sebesar 54%.  Pada  sektor  pengolahan,  penyerapan  te- naga kerja berkurang sampai 85% .

## SARAN
Kebijakan pengelolaan perikanan di Indo- nesia  hendaknya  tidak  digeneralisir  pada  selu- ruh wilayah. Perlu mempertimbangkan karakte- ristik  dan  struktur  komponen  perikanan  di  ma- sing-masing daerah agar dapat mencapai kondi- si  ideal  pada  seluruh  dimensi  perikanan.  Alter- natif kebijakan yang relevan antara lain penerap- an  model  perjanjian,  kerjasama  lokal  dengan
kontrol  pemerintah  (ko-manajemen),  sistem  in- sentif, penguatan kelembagaan berupa kerang- ka aturan dan pengawasan yang eksplisit, pene- gakan hukum terhadap praktek perikanan ilegal, bantuan teknis dan keuangan bagi nelayan kecil, peningkatan  pemantauan  pendaratan,  tingkat tangkapan dan upaya penangkapan ikan, serta bantuan alih profesi bagi nelayan.
Penelitian ini  terbatas  pada  analisis  des- kriptif  dampak  kebijakan  pada  dimensi  sosial dan  ekonomi.  Dengan  demikian,  perlu  diteliti keberlanjutan  klaster industri  perikanan  di  Kota Bitung  yang  meliputi  dimensi  ekologi,  ekonomi, sosial, teknologi, etika, dan kelembagaan. Keku- rangan penelitian ini antara lain hanya menggu- nakan  beberapa  indikator  dari  variabel  sosial dan ekonomi, sehingga pada penelitian berikut- nya  dapat  ditambahkan  indikator-indikator lainnya.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  hendak  berterima  kasih  kepada jajaran PPSDKP Bitung, PPS Bitung, Dinas Per- ikanan,  Dinas  Perhubungan,  dan  Dinas  Perin- dag  Kota  Bitung,  Asosiasi  Pengusaha  Kapal Tangkap,  Asosiasi  UPI  dan  HNSI  Kota  Bitung yang  telah  memberikan  dukungan  data,  serta kepada  semua  informan  yang  telah  bersedia memberikan  informasi  penting  dan  bermanfaat bagi penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

## [BI] Bank Indonesia. 2017. Kajian Ekonomi dan
Keuangan  Regional  Provinsi  Sulawesi Utara,  Fungsi  Asesmen  Ekonomi  dan Survelains Perwakilan BI Sulawesi Utara. Manado.
[DJPT-KKP]  Direktorat  Jenderal  Perikanan Tangkap  KKP.  2017. Handout Perkem- bangan  Kebijakan  Sektor  Perikanan  di Kota  Bitung  Provinsi  Sulawesi  Utara. Jakarta.
Agnew DJ, Pearce J, Pramod G, Peatma T, Wat- son  R,  Beddington  JR,  Pitcher  TJ.  2009. Estimating the Worldwide Extent of Illegal Fishing, PloS One 4, e4570.
Batubara  SC,  Maarif  MS,  Marimin,  Irianto  HE.
2017.  Model  Manajemen  Rantai  Pasok Industri Perikanan Tangkap Berkelanjutan di  Propinsi  Maluku. Jurnal  Marine Fisheries. 8(2):137-148.
Branch TA, Hilborn R, Haynie AC, Fay G, Flynn G,  Griffiths  J,  Marshall  KN,  Kandall  JK, Scheuerell MJ, Ward EJ, Young M. 2006 .
Fleet Dynamics and Fishermen Behavior: Lessons For Fisheries Managers . Can. J. Fish. Aquat. Sci. 63:1647 –1668.
Brashares  JS,  Abrahams  B,  Fiorella  KJ,  Golde CD, Hojnowski CE, Marsh RA, McCauley DJ,  Nunez  TA,  Seto  K,  Withey  L.  2014. Wildlife  Decline  and  Social  Conflict. Science . 345: 376 –378.
Brill RW, Keith AB, Michael KM, Kerstin AF, Eric JW. 2005. Bigeye Tuna ( Thunnus obesus ) Behavior and Physiology and Their Rele- vance to Stock Assessments and Fishery Biology. Col. Vol. Sci. Pap. ICCAT. 57(2):
142-161.
Clark  WC,  Dickson  NM.  2003.  Sustainability Science:  The  Emerging  Research  Prog- ram. PNAS Journal 100: 8059-8061.
Claro R, Sadovy de Mitcheson Y, Lindeman KC, García-Cagide  AR . 2009.  Historical  Ana- lysis of Cuban Commercial Fishing Effort and the Effects of Management Interven- tions on Important Reef Fishes from 1960- 2005. Fisheries Research Journal. 99: 7- 16.
Claudet J, Roussel S, Pelletier D, Rey-Valette H.
2006.  Spatial  Management  of  Nearshore Coastal Areas: The use of Marine Protec- ted Areas (MPAs) in A Fisheries Manage- ment  Context. Vie  et  milieulife  and  envi- ronment. 56(4): 301-305.
Cox  TM,  Lewison  RL,  Zydelis  R,  Crowder  LB,
Safina C. 2007. Comparing Effectiveness of  Experimental  and  Implemented  By- catch Reduction Measures: The Ideal and the Real. Conservation Biology. 21: 1155 –
1164.
Dunn WN.  2003.  Pengantar  Analisis  Kebijakan Publik,  Edisi  Kedua,  Gadjah  Mada Press, Yogyakarta.
Ewell Ch, Cullis-Suzuki S, Ediger M, Hocevar J,
Miller D, Jacquet J. 2017. Potential Ecolo- gical and Social Benefits of A Moratorium on Transshipment on the High Seas. Ma- rine Policy. 81: 293-300.
Fauzi A. 2010. Ekonomi Perikanan: Teori, Kebi- jakan, dan Pengelolaan . Jakarta: Grame- dia Pustaka Utama.
Hamdan. 2007. Analisis Kebijakan Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan di Kabupaten In- dramayu (Disertasi). Bogor: Institut Perta- nian Bogor.
Hikmayani  Y,  Rahadian  R,  Nurlaili,  Muhartono R. 2015. Efektivitas Pemberlakuan Kebija- kan  Moratorium  Kapal  Eks  Asing  dan Transshipment Terhadap  Kinerja  Usaha
Penangkapan  Ikan. Jurnal  Kebijakan  So- sial  Ekonomi  Kelautan  dan  Perikanan.
5(2):101-112.
Hilborn  R,  Branch  TA,  Ernst  B,  Magnusson  A, Minte-Vera CV, Scheuerell MD, Valero JL . 2003. State of the World’s Fisheries. Envi- ronmental Resources. 28: 1 –40.
Hilborn R. 2007a. Managing Fisheries Is Manag- ing People: What Has Been Learned? Fish and Fisheries. 8: 285-296.
---------.  2007b.  Moving  to  Sustainability  By Learning  from  Successful  Fisheries. AMBIO:  A  Journal  of  The  Human Environment. 36: 296-303.
Hufiadi, Nurdin E. 2013. Efisiensi Penangkapan Pukat  Cincin  di  Beberapa  Daerah  Pe- nangkapan Watampone. Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia. 19(1): 39-45.
Kumaat  J,  Haluan  J, Wiryawan  B, Wisudo  SH,
Monintja  DR.  2013.  Potensi  Lestari  Peri- kanan Tangkap  di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Jurnal  Marine  Fisheries. 4(1):  41- 50.
Liu WH,  Lin  KL,  Jhan  HT,  Lin TL,  Ding  DL, Ho CH.  2011.  Application  of  A  Sustainable Fisheries  Development  Indicator  System (SFDIS)  for  Better  Management  Out- comes  in  Taiwan  Offshore  and  Coastal Fishery. Coastal  Management .  39:  515 – 535.
McCluskey  S,  Lewison  RL.  2008.  Quantifying Effort:  A  Synthesis  of  Current  Methods and  Their  Applications. Fish  and  Fishe- ries. 9: 188-200.
Muawanah U, Pomeroy RS,  Marlessy C, 2012, Revisiting  Fish Wars:  Conflict  and  Colla- boration  Over  Fisheries  in  Indonesia.
Coastal Management . 40(3): 279-288.
Muhammad  AH,  Paroka  D,  Rahman  S,  Sya- rifuddin. 2018. Tingkat Kelayakan Opera- sional Kapal Perikanan 30 GT pada Pera- iran Sulawesi (Studi Kasus KM Inka Mina 957). Jurnal Marine Fisheries . 9(1): 1-9.
Mussadun  AF,  Kusumastanto  T,  Kamal  MM.
2011.  Analisis  Persepsi  Nelayan  dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Ber- kelanjutan  di  Taman  Nasional  Karimun- jawa. Jurnal Tata Loka. 13(2):70-81.
Nababan  B,  Wiyono  EW,  Mustaruddin.  2017.
Persepsi  dan  Kepatuhan  Nelayan  Tan- jungbalai  Asahan  Sumatera  Utara  dalam Mendukung  Perikanan  Tangkap  yang Berkelanjutan. Jurnal  Marine  Fisheries. 8(2): 163-174.
Neliyana, Wiyawan  B,  Wiyono  ES,  Nurani  TW.
2014. Analisis Kelayakan Usaha Perikan- an  Pukat  Cincin di  Pelabuhan  Perikanan Pantai  (PPP)  Lampulo  Banda  Aceh  Pro- pinsi Aceh. Jurnal Marine Fisheries. 5(2): 163-169.
Nelwan AFP, Sudirman, Zainuddin M, Kurnia M.
2015.  Produktivitas  Penangkapan  Ikan Pelagis  Besar  Menggunakan  Pancing Ulur  yang  Berpangkalan  di  Kabupaten Majene. Jurnal  Marine  Fisheries. 6(2): 129-142.
Norse  EA.  2005.  Destructive  Fishing  Practices and  Evolution  of  the  Marine  Ecosystem Based Management Paradigm. American Fisheries  Society  Symposium. 41:  101- 114.
Nurlaili,  Muhartono  R,  Hikmayani  Y.  2016. Dampak  Kebijakan  Moratorium  terhadap Sektor Usaha Perikanan Tangkap di Kota Bitung. Jurnal Kebijakan Sosek KP. 6(2):
145 - 152
Patlis  J.  2007.  Indonesia's  New  Fisheries  Law:
Will  it  Encourage  Sustainable  Manage- ment  or  Exacerbate  Over-exploitation? Bulletin of Indonesian Economic Studies . 43(2): 201-226.
Patton, M. 1990. Qualitative Evaluation and Re- search Methods. Beverly Hills, CA: Sage. pp. 169-186.
Pratama MAD, Hapsari TD, Trarso I. 2016. Fak- tor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Hasil Produksi  Unit  Penangkapan Purse Seine (Gardan)  di Fishing  Base PPP Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur. Jur- nal Saintek Perikanan. 11(2): 120-128.
Purnama RH, Diniah, Wahju RI. 2016. Estimasi Kegiatan  Alih  Muat  pada  Kapal  Rawai Tuna  Berdasarkan  Data  VMS  dan  Kom- posisi  Hasil  Tangkapan. Jurnal  Marine Fisheries . 7(2): 179-189.
Purwaningsih  R,  Santosa  H.  2015.  Pengem- bangan  Metode  Penilaian  Berkelanjutan
(Sustainability Assessment) Klaster Industri  Perikanan.  Prosiding  SNST  ke-6 Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim.
Rijndsdorp  AD,  Dol W,  Hoyer  M,  Pastoors  MA. 2000. Effects of Fishing Power and Com- petitive  Interactions  Among  Vessels  on the  Effort  Allocation  on  the  Trip  Level  of the  Dutch  Beam  Trawl Fleet. ICES  Jour- nal of Marine Science . 57: 927-937.
Satria F, Sadiyah L, Widodo AA, Wilcox Ch, Ford JH,  Hardesty  BD.  2018.  Characterizing
Transhipment  at  Sea  Activities  By Longline  and  Purse  Seine  Fisheries  in Response to Recent Policy Changes in Indonesia. Marine Policy . 95: 8-13.
Simmons  G,  Stringer  C.  2014.  New  Zealand's Fisheries  Management  System:  Forced
Labor  an  Ignored  or  Overlooked  Dimen- sion? Marine Policy. 50: 74-80.
Sodik, DM. 2009a. Analysis of IUU Fishing in In- donesia and the Indonesian Legal Frame- work  Reform  for  Monitoring,  Control  and Surveillance  of  Fishing  Vessels. Interna- tional Journal of Marine and Coastal Law. 24(1): 67-100
---------.  2009b.  IUU  Fishing  and  Indonesia's Legal Framework for Vessel Registration and  Fishing  Vessel  Licensing. Ocean Development  and  International  Law . 40(3): 249-267.
Sudarmo AP,  Baskoro MS, Wiryawan B, Wiyono
ES,  Monintja DR. 2013. Perikanan Skala Kecil:  Proses  Pengambilan  Keputusan Nelayan dalam Kaitannya dengan Faktor- Faktor  yang  Mempengaruhi  Penangkap-
an  Ikan. Jurnal  Marine  Fisheries. 4(3): 195-200.
Van Hoof L. 2012. If You Can’t Beat Them: Joint Problem  Solving  in  Dutch  Fisheries Management. Maritime  Studies  Journal. 11(1): 1-16.
West RJ,  Palma-Robes MA, Satria F, Purwanto, Wudianto, Sadiyah L,  Prasetyo AP, Fai- zah  R,  Setyanto  A.  2012.  The  Control and  Management  of  Illegal,  Unreported and Unregulated (IUU) Fishing in Fishe- ries Management Area 573. Report Pre- pared  for  ACIAR  Project  FIS/2006/142, Developing New Assessment and Policy Frameworks  for  Indonesia ’s  Marine Fisheries,  Including  the  Control  and Management of Illegal, Unregulated and Unreported  (IUU)  Fishing.  Australian National  Centre  for  Ocean  Resources and  Security  (ANCORS).  University  of Wollongong. Australia.
Wiyono  ES.  2012.  Analisis  Efisiensi  Teknis Penangkapan  Ikan  Menggunakan  Alat Tangkap  Purse  Seine  di  Muncar,  Jawa Timur. Jurnal  Teknologi  Industri  Perta- nian . 22(3): 164-172.