Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi (EMT) Indonesian Journal for the Economics, Management and Technology .
Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi, 7(3), 2023, 728-736 Available online at http://journal.lembagakita.org
Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah dan Fiscal Stress Terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Lampung
Risa Novianti 1* , Khairudin 2 1*,2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia.
Abstrak. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji pengaruh dari dua variabel, yaitu Ukuran Pemerintah Daerah dan Fiscal stress, terhadap Alokasi Belanja Modal di kabupaten/kota di Provinsi Lampung selama tiga tahun terakhir, yaitu 2019-2021. Kabupaten/kota di Provinsi Lampung menjadi populasi studi dengan jumlah sebanyak 48 wilayah, dan untuk mendapatkan hasil yang representatif, penelitian ini menggunakan metode sampel jenuh. Pendekatan yang digunakan dalam  analisis  data  dan  pembahasan  adalah  metode  kuantitatif,  dengan  mengaplikasikan  analisis  statistik  deskriptif, analisis regresi data panel, dan uji hipotesis. Metode-metode tersebut memungkinkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam tentang pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah dan Fiscal stress terhadap Alokasi Belanja Modal. Temuan penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  secara  parsial  maupun  simultan,  Ukuran  Pemerintah  Daerah  (UPD)  memiliki dampak  positif  yang  signifikan  terhadap  Alokasi  Belanja  Modal  di  kabupaten/kota  di  Provinsi  Lampung.  Meskipun demikian, penelitian ini tidak menemukan adanya dampak yang signifikan dari  Fiscal stress (FIST) terhadap Alokasi Belanja  Modal.  Hasil  ini  dapat  memberikan  wawasan  dan  rekomendasi  kebijakan  yang  berharga  bagi  pengambilan keputusan di tingkat pemerintah daerah untuk meningkatkan alokasi belanja modal dengan lebih efektif dan efisien.
Kata kunci: Ukuran Pemerintah Daerah (UPD); Fiscal Stress (FIST).
Abstract. This study aims to examine the effects of two variables, namely regional government size and financial pressures, on  the  distribution  of  investment  spending  in  the  districts/cities  of  Lampung  province  over  the  three  last  year,  specifically 2019-2021. The districts/cities of Lampung province became the study population with a total of 48 regions and to obtain representative  results  this  study  used  saturation  sampling  method.  The  methods  used  in  data  analysis  and  discussion  are quantitative  methods,  applying  descriptive  statistical  analysis,  panel  data  regression  analysis  and  hypothesis  testing.  These methods provide a more detailed picture of the impact of local government size and budgetary constraints on the allocation of investment  spending.  The  results  of  this  study  indicate  that  partly  or  simultaneously,  the  size  of  the  regional  government (UPD) has a significant positive effect on the allocation of investment spending in the districts/cities of Lampung province. However, this study did not find any significant effect of budgetary stress (FIST) on investment expenditure allocation. These results  can  provide  valuable  information  and  policy  recommendations  for  decision-making  at  the  local  government  level  to promote more efficient allocation of investment spending.
Keywords: Regional Government Size (UPD); Fiscal Stress (FIST).
* Author. Email: risanovianti26@gmail.com 1* , khairudin@ubl.ac.id 2 .
DOI: https://doi.org/10.35870/emt.v7i3.1265 Received: 9 June 2023, Revision: 27 June 2023, Accepted: 10 July 2023, Available Online : 30 July 2023. Print ISSN: 2579-7972; Online ISSN: 2549-6204. Copyright @ 2023. Published by Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

## Pendahuluan
Menurut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014, semua tingkat provinsi dan kabupaten/kota  diizinkan  untuk  melaksanakan otonomi  daerah.  Otonomi  Daerah  adalah semacam penyerahan kekuasaan dan kewajibam dari  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah daerah  atas  pengelolaan  dan  pengaturan keuangan dan non keuangan daerahnya masing- masing.  Otonomi  daerah  ini  memiliki  tujuan demi  mempercepat  peningkatan  kesejahteraan penduduk daerah otonom dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik serta menumbuhkembangkan daya saing daerah.
Belanja  Modal  ialah  kesatuan  dari  anggaran belanja langsung pemerintah yang menghasilkan produksi aset tetap. Penambahan aset  tetap/persediaan  yang  menghasilkan keuntungan  lebih  dari  satu  periode  akuntansi, serta  biaya  perawatan  untuk  mempertahankan atau memperlama masa keuntungan, mengoptimalkan kemampuan dan kualitas aset (Indarti  &  Sugiarto,  2012).  Umumnya,  belanja modal  digunakan  untuk  membangun  dan meningkatkan  sektor  pendidikan,  kesehatan, dan  transportasi  yang  bermanfaat  bagi masyarakat  (Simanjuntak  &  Ginting,  2019). Oleh karena itu, Anggaran Belanja Modal harus benar-benar disalurkan oleh pemerintah daerah, sebab  Belanja  Modal  ialah  satu  dari  berbagai kegiatan pemerintah daerah demi memfasilitasi pelayanan public (Hamid & Yusuf, 2023; Putri, 2023; Sufriadi, 2023).
Tabel 1. Realisasi Belanja Modal Provinsi Lampung  Tahun 2019-2021
Tahun  Realisasi Belanja Modal Kenaikan/Penurunan (Rp) Kenaikan/ Penurunan (%) 2019 Rp 4.528,49 M -Rp 1.638,77 M -0,26% 2020 Rp 3.513,00 M -Rp 1.015,49 M -0,22% 2021 Rp 3.812,11 M Rp 299,11 M 0,08% Sumber: djpk.kemenkeu.go.id.
Berdasarkan data yang terdapat dalam Tabel 1, terlihat  bahwa  realisasi  Belanja  Modal  di
Provinsi  Lampung  mengalami  penurunan  dari tahun  2019  hingga  tahun  2021.  Pada  tahun 2019,  realisasi  Belanja  Modal  mencapai  Rp 4.528,49 M, sedangkan pada tahun sebelumnya, yaitu  2018,  mencapai  Rp  6.167,26  M, menunjukkan  penurunan  sebesar  -0,26%. Selanjutnya, pada tahun 2020, terjadi penurunan lebih  lanjut  dalam  realisasi  Belanja  Modal menjadi Rp 3.513,00 M, yang berarti mengalami penurunan  sebesar  -0,22%.  Meskipun  terjadi sedikit  peningkatan  pada  tahun  2021,  dengan realisasi  Belanja  Modal  mencapai  Rp  3.812,11 M,  namun  tetap  terjadi  penurunan  sebesar 0,08%  jika  dibandingkan  dengan  tahun sebelumnya.  Data  ini  mengindikasikan  bahwa penyerapan Belanja Modal di Provinsi Lampung cenderung  rendah  selama  tiga  tahun  terakhir. Tingkat  penyerapan  belanja  modal  merupakan indikator  penting  yang  dapat  mencerminkan tingkat kemajuan dan kesejahteraan daerah.
Dalam  konteks  pembangunan  daerah,  Belanja Modal  memiliki  peran  krusial  sebagai  sumber investasi untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas  publik  yang  berdampak  langsung  pada kesejahteraan  masyarakat.  Investasi  dalam  aset tetap  seperti  pendidikan,  kesehatan,  dan transportasi  telah  terbukti  berkontribusi  secara positif  pada  peningkatan  kualitas  hidup penduduk. Oleh karena itu, peningkatan alokasi Belanja  Modal  menjadi  prioritas  penting  dalam anggaran pemerintah daerah. Namun, realitas di Provinsi  Lampung  menunjukkan  penurunan yang  konsisten  dalam  penyerapan  Belanja Modal  selama  tiga  tahun  terakhir.  Situasi  ini menjadi  perhatian  serius  karena  tingkat penyerapan  yang  rendah  dapat  berdampak negatif pada pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.
Penelitian  ini  akan  menggali  faktor-faktor  yang mempengaruhi  alokasi  Belanja  Modal  di berbagai  wilayah  di  Provinsi  Lampung, termasuk kabupaten/kota. Dengan pemahaman mendalam  tentang  faktor-faktor  tersebut, diharapkan  dapat  diidentifikasi  kendala-kendala yang  menghambat  penyerapan  Belanja  Modal dan  mencari  solusi  yang  tepat  untuk meningkatkannya.  Hasil  dari  penelitian  ini diharapkan  dapat  memberikan  rekomendasi kebijakan  yang  akurat  dan  tepat  sasaran  untuk mengoptimalkan alokasi Belanja Modal sehingga  dapat  secara  efektif  mendorong

## Risa Novianti, Khairudin / Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah dan Fiscal Stress Terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Lampung.
pertumbuhan  ekonomi  dan  meningkatkan kesejahteraan  penduduk  di  Provinsi  Lampung. Dengan  adanya  rekomendasi  yang  didukung oleh  data  dan  analisis  yang  kuat,  diharapkan pemerintah  daerah  dapat  mengambil  langkah- langkah  strategis  untuk  mencapai  tujuan pembangunan  yang  lebih  berkelanjutan  dan inklusif bagi seluruh masyarakat.

## Tinjauan Literatur

## Agency Theory
Jensen & Meckling (2019) mengTabelkan relasi keagenan  sebagai  pengaturan  kontraktual  di mana  satu  atau  lebih  pihak  ( principal ) menyertakan  pihak  lain  ( agent )  untuk melaksanakan layanan tertentu demi keuntungannya sambil mendelegasikan kekuasaan  pengambilan  ketetapan  tertentu kepada  agen  tersebut  (Alchian,  1965;  Vafeas, 1999).  Akan  ada  konflik  kepentingan  dan pendelegasian  tanggung  jawab  kepada  agen yang  kepentingannya  tidak  selaras  dengan kepentingan  prinsipal,  melainkan  kepentingan mereka  sendiri,  dengan  mengorbankan  barang publik.  Kontrak  pemerintah  daerah  yang sebenarnya  antara  agen  dan  prinsipal  ialah APBD  (Fattimah,  Hanifah,  &  Kurniawati, 2023).  Eksekutif  (agen)  membuat  APBD sejalan dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas  Anggaran,  yang  ditinjau  dan  dibahas oleh legislatif (kepala sekolah) sebelum menjadi peraturan  daerah  (Perda).  APBD  dapat memantau  anggaran  eksekutif  (agen)  untuk anggaran primer (legislatif). Sebagai perwakilan publik,  legislatif  dapat  memantau  dan mengevaluasi  kinerja  keuangan  pemerintah daerah dalam situasi ini.

## Belanja Modal
Belanja  Modal  merupakan  bagian  dari pengeluaran  anggaran  yang  difokuskan  pada perolehan  aset  tetap  dan  aset  lainnya  yang memberikan  manfaat  lebih  dari  satu  periode akuntansi (Fitri & Putri, 2019; Hamid & Yusuf, 2023). Aset-aset ini memiliki sifat berwujud dan bertujuan  untuk  meningkatkan  portofolio  aset pemerintahan (Dahlia, 2018). Dalam pemerintahan, Belanja Modal berperan penting dalam  pembangunan  infrastruktur  dan  fasilitas publik  yang  memiliki  dampak  jangka  panjang.
Aset-aset  tetap seperti  gedung,  jalan,  jembatan, dan peralatan penting lainnya memiliki manfaat yang berkelanjutan selama masa penggunaannya.  Selain  itu,  pengeluaran Belanja Modal  juga  mencakup  investasi  pada  aset-aset lainnya  yang  memiliki  nilai  ekonomi  dan strategis  bagi  pemerintahan,  seperti  investasi pada  teknologi  informasi  dan  sumber  daya manusia. Dalam merencanakan dan mengalokasikan  Belanja  Modal,  pemerintah perlu mempertimbangkan tujuan jangka panjang pembangunan  dan  kebutuhan  masyarakat. Pengeluaran  yang  tepat  dalam  Belanja  Modal dapat  memberikan  manfaat  besar  bagi peningkatan  kualitas  hidup  masyarakat  dan kemajuan  daerah  secara  keseluruhan.  Oleh karena  itu,  penting  bagi  pemerintah  untuk mengelola  Belanja  Modal  secara  efisien  dan transparan, serta memastikan bahwa penggunaan  anggaran  ini  mendukung  prioritas pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi seluruh warga negara.

## Pemerintah Daerah
Pemerintah  daerah  merupakan  entitas  kepala daerah  yang  memiliki  tanggung  jawab  untuk mengawasi  dan  mengelola  penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan hak dari daerah otonom (Rahayu, 2022; Abdullah, 2016). Sebagai pemimpin di tingkat daerah, pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam menyelenggarakan pelayanan publik, mengimplementasikan program-program
pembangunan,  serta  mengawasi  kebijakan- kebijakan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  dan karakteristik  daerah  otonom  tersebut.  Tugas- tugas  pemerintah  daerah  mencakup  berbagai aspek,  seperti  pengelolaan  keuangan  daerah, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta berbagai layanan publik lainnya. Mereka  juga  bertugas  untuk  mendorong partisipasi  masyarakat  dalam  pengambilan keputusan,  serta  menjalin  kerjasama  dengan berbagai  pihak,  termasuk  pihak  swasta  dan organisasi  masyarakat,  untuk  mencapai  tujuan pembangunan yang lebih baik.
Sebagai  wakil  dari  pemerintah  pusat  di  tingkat lokal,  pemerintah  daerah  juga  memiliki  peran dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan nasional  dan  mendukung  upaya  pemerintah pusat  dalam  mencapai  tujuan  pembangunan
nasional. Namun, dalam menjalankan tugasnya, pemerintah  daerah  juga  harus  memperhatikan dan  memahami  kondisi  serta  kebutuhan  unik dari  daerah  otonom  yang  mereka  pimpin. Dengan  demikian,  kepala  daerah  dan pemerintah daerah secara keseluruhan memainkan  peran  sentral  dalam  mewujudkan pemerintahan  yang  efektif,  transparan,  dan berorientasi  pada  pelayanan  publik  yang berkualitas  bagi  masyarakat  setempat.  Oleh karena  itu,  penting  bagi  pemerintah  daerah untuk  bekerja  dengan  penuh  integritas, berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan,  serta  senantiasa  berupaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di daerah yang mereka layani.
Fiscal stress Fiscal stress atau tekanan keuangan terjadi ketika pendapatan pemerintah daerah menurun tanpa disertai penurunan permintaan layanan pemerintah  daerah  (Lhutfi,  Ritchi  dan Yudianto,  2019;  Rossy,  2013).  Hal  ini  dapat terjadi  ketika  berbagai  faktor  ekonomi  atau keuangan mempengaruhi pendapatan anggaran pemerintah daerah, seperti perubahan ekonomi nasional  atau  lokal,  fluktuasi  harga  barang,  dll atau  perubahan  kebijakan  pajak.  Selain  itu, tekanan  fiskal  juga  terjadi  ketika  permintaan masyarakat terhadap layanan publik meningkat tetapi  pendapatan  daerah  tidak  dapat meningkat seiring dengan peningkatan permintaan  (Syaliha,  2021;  Armini,  2019).
Pertambahan penduduk, perubahan demografi, dan  kebutuhan  sosial  yang  semakin  kompleks dapat menjadi faktor pendorong meningkatnya permintaan akan layanan pemerintah.
Ketegangan  keuangan  ini  dapat  menimbulkan tantangan serius bagi pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan layanan publik yang efektif. Dalam situasi ini, pemerintah daerah dihadapkan pada dilema pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien  untuk  menghadapi  tekanan  fiskal, dengan  tetap  mengutamakan  pelayanan  publik yang  berkualitas.  Upaya  mengatasi  tekanan anggaran  dilakukan  dengan  berbagai  strategi, seperti  meningkatkan  efisiensi  pengelolaan keuangan daerah, mengoptimalkan penggunaan sumber  daya  yang  ada,  mencari  alternatif sumber pendapatan lain, dan upaya
meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam perencanaan  dan  pelaksanaan  anggaran.  Selain itu,  kerjasama  dengan  pihak  swasta  dan pemerintah  pusat  juga  dapat  menjadi  langkah penting  dalam  mengatasi  tekanan  fiskal  dan mencapai keseimbangan fiskal yang berkelanjutan. Hipotesis
Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Belanja Modal Agency Theory yang diperkenalkan oleh (Jensen & Meckling,  1976)  menjelaskan  jika  masalah keagenan  yang  terjadi  pada  organisasi  dapat meminimalisir  oleh  Tindakan  pengawasan  oleh principal  kepada  agent.  Tindakan  pengawasan oleh  principal  kepada  agen  sangat  diperlukan sebagai  upaya  agar  perilaku  agen  sesuai kepentingan  principal  dan  tidak  menyimpang. Tindakan  pengawasan  oleh  principal  kepada agen  dapat  dilakukan  dengan  pengawasan Legislatif  atas  Pertanggungjawaban  Anggaran. Pemerintah  Daerah  memiliki  ukuran  untuk memfasilitasi  masyarakat  dengan  servis  yang sebesar-besarnya. Wilayah yang lebih besar akan memerlukan  lebih  banyak  fasilitas  dan infrastruktur.  Jika  suatu  wilayah  memiliki wilayah  yang  lebih  lebar  dan  banyaknya penduduk  yang  lebih  besar,  dan  pemerintah harus  menyeimbangkan  kebutuhan  masyarakat di  wilayah  tersebut,  sehingga  harus  tersedia fasilitas yang cukup.
Studi  sebelumnya  tentang  Pengaruh  Ukuran Pemerintah  Daerah  terhadap  Alokasi  Belanja Modal  belum  ditemukan.  Hipotesis  yang diajukan  pada  bagian  ini  didasarkan  pada Agency Theory dan penjelasan logis keterkaitan antara variabel Ukuran Pemerintah Daerah dan Variabel  Alokasi  Belanja  Modal.  Rumusan hipotesis yang dibangun berdasarkan penjelasan teori dan penjelasan logis diatas adalah: H1  :  Ukuran  Pemerintah  Daerah  berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Modal.
Pengaruh Fiscal stress terhadap Alokasi Belanja Modal
Fiscal  stress ialah  tekanan  anggaran  (keuangan) yang  disebabkan  oleh  pendapatan  daerah  yang tidak  memadai,  yang  mungkin  berdampak signifikan  pada  penyediaan  layanan  publik (Arnet,  2012).  Dimana  tekanan  keuangan

## Risa Novianti, Khairudin / Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah dan Fiscal Stress Terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Lampung.
berkembang  sebagai  akibat  dari  permintaan untuk lebih mandiri dengan maksud memperluas pendapatan sendiri untuk membayar  berbagai  biaya  saat  ini.  Menurut studi  Kusumaningrum  (2021)  dan  Bungin (2022),  tekanan  fiskal  tidak  berdampak menguntungkan pada belanja modal. H2  : Fiscal  stress berpengaruh  Positif  terhadap Alokasi Belanja Modal.

## Metodologi Penelitian
Studi ini merupakan penelitian kuantitatif, yang merupakan  suatu  teknik  penelitian  yang berbasis pada fakta-fakta nyata (konkret). Data dalam  penelitian  ini  berupa  angka-angka  yang akan dievaluasi menggunakan statistika sebagai alat  uji  aritmatika,  dengan  tujuan  untuk menyusun  suatu  deduksi  (Sugiyono,  2018). Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh kabupaten  dan  kota  di  Provinsi  Lampung  dari tahun  2019  hingga  2020.  Untuk  pengambilan sampel,  digunakan  teknik  sampel  jenuh,  di mana jumlah sampel yang diambil sama dengan jumlah  populasi.  Sampel  penelitian  ini  adalah Pemerintah  Provinsi  Lampung  yang  telah menyajikan  Laporan  Realisasi  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  secara menyeluruh,  jelas,  dan  komprehensif,  serta telah  dievaluasi  oleh  Badan  Pemeriksa Keuangan  (BPK)  dalam  periode  tiga  tahun, yaitu 2019-2021.
Sumber  data  yang  digunakan  dalam  studi  ini adalah  sumber  data  sekunder.  Menurut pendapat  Umar  (2013),  data  sekunder merupakan  informasi  yang  dikumpulkan  dari sumber lain, seperti buku, laporan perusahaan, jurnal, internet, dan sebagainya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari laporan anggaran dan pelaksanaan APBD yang dikumpulkan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Dalam pengumpulan data, digunakan pendekatan  dokumentasi  untuk  mendapatkan data  sekunder  dari  BPKAD.  Metode  analisis yang  digunakan  adalah  regresi  data  panel,  dan pengolahan  data  dilakukan  menggunakan Microsoft  Excel  2021  sebagai  alat  pengolahan data  serta  perangkat  lunak  komputer  Eviews9.
Pendekatan dan metode analisis ini memungkinkan peneliti untuk menguji dampak variabel  Ukuran  Pemerintah  Daerah  dan Fiscal stress terhadap  Alokasi  Belanja  Modal  di kabupaten/kota  di  Provinsi  Lampung  selama periode 2019-2021.

## Hasil dan Pembahasan
Statistik Deskriptif Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif
BM UPD FIST Mean 244227.8   2569866. 3640108. Median 207640.0   2427339.  -1905950. Maximum 868900.0   5097744.  -1060750. Minimum 101404.0   593994.0  -9538200. Std. Dev. 168352.1   1068115. 3090823. Skewness 2.610598   0.771514  -0.855185 Kurtosis 9.676141   3.456573 1.962068 Jarque-Bera 143.6635   5.178785 8.005332 Probability 0.000000   0.075066 0.018267 Sum 11722934   1.23E+08  -1.75E+08 Sum Sq. Dev. 1.33E+12   5.36E+13   4.49E+14 Observations 48 48 48
Nilai mean BM pada 16 kabupaten/kota selama 3  tahun  adalah  244.227,8  dimana  lebih  tinggi dari angka standar deviasi sebesar 168.352,1 hal ini  menperlihatkan  bahwa  data  bersifat homogen  Sedangkan  nilai  maximum  dari  BM adalah  Rp  868.900  terdapat  pada  Provinsi Lampung pada tahun 2021. hal ini menunjukan banyaknya  fasilitas  yang  dibangun  oleh pemerintah  daerah  tersebut.  Sedangkan  nilai terendah  sebesar  Rp  101.404  terdapat  pada Kabupaten  Lampung  Utara  pada  tahun  2020 hal  ini  menunjukan  pemerintah  di  daerah tersebut  lebih  mengalokasikan  dana  nya  untuk belanja  daerah  nya.  Nilai mean BM  pada penelitian ini Rp 224.227,8. Hal ini menandakan bahwa  Belanja  Modal  kabupaten  di  provinsi Lampung masih tergolong rendah, dikarenakan Pendapatan  Daerah  dari  kabupaten  tersebut juga rendah.
Nilai mean UPD  pada  16  kabupaten/kota selama  3  tahun  adalah  2.569.866.  dimana  lebih tinggi  dari  angka  standar  deviasi  sebesar 1.068.115. Sedangkan nilai maximum dari UPD adalah Rp 5.097.744 terdapat pada Kota Metro
pada  tahun  2021  hal  ini  menunjukan pemerintah  bekerja  secara  maksimal  karena semakin  tinggi  ukuran  pemerintah  daerahnya secara  tidak  langsung  pendapatan  asli  daerah nya  pun  ikut  meningkat.  Sedangkan  nilai minimum  sebesar  Rp  593.994  terdapat  pada Provinsi  Lampung  pada  tahun  2020.  Hal  ini menunjukan  pemerintah  tidak  bekerja  secara maksimal dan pendapatan dari daerah tersebut kurang  mencukupi.  Nilai mean UPD  pada penelitian  ini  Rp  2.569.866.  Hal  ini menandakan  bahwa  Ukuran  Pemerintah Daerah  kabupaten  di  provinsi  Lampung tergolong  cukup  baik,  artinya  penghasilan  per penduduk  di  daerah  tersebut  cukup  tinggi, dilihat  dari  pendapatan  total  dibagi  dengan jumlah penduduk totalnya.
Nilai mean FIST  pada  16  kabupaten/kota selama  3  tahun  adalah  3.640.108  dimana  lebih tinggi  dari  angka  standar  deviasi  sebesar 3.090.823.  hal  ini  memperlihatkan  jika  data bersifat  homogen.  Sedangkan  nilai  maximum dari  FIST  adalah  -Rp  1.060.750  terdapat  pada Kota  Metro  pada  tahun  2021.  Hal  ini menunjukan  daerah  ini  tidak  mengalami fiscal stress karena  pemerintah  daerah  tersebut  bisa menggali  potensi-potensi  sumberdaya  yang dimiliki  dapat  dilihat  pada  pendapatan daerahnya  yang  meningkat.  Sedangkan  nilai minimum sebesar -Rp 9.538.200 terdapat pada Provinsi  Lampung  pada  tahun  2020.  Hal  ini menunjukan  pemerintah  daerah  tidak  mampu untuk  mengelola  sumberdaya  yang  ada  pada daerah  tersebut.  Nilai mean FIST  pada penelitian  ini  Rp  3.640.108.  Hal  ini menandakan  bahwa Fiscal  stress kabupaten  di provinsi  Lampung  tergolong  cukup  baik, dikarenakan  pendapatan  total  daerah  tersebut lebih besar dibanding belanja daerahnya.

## Uji Pemilihan Model
Uji Chow
Tabel 3. Hasil Uji Chow
Berdasarkan  pada  tabel  sebelumnya,  nilai probabilitas cross  section F  adalah  0,5980,  dan
peneliti  menggunakan  tingkat  signifikansi  yaitu 5% (0,05). Maka bisa diambil kesimpulan bahwa hasil  dari  pengujian  chow  pada  penelitian  ini menetapkan Common  Effect  Model, dikarenakan probability dari cross-section F > 0,05.
Uji Hausman Tabel 4. Hasil Uji Hausman
Berdasarkan tabel sebelumnya, nilai probabilitas random  cross  section adalah  0,2785,  dan  peneliti menggunakan  ambang  signifikansi  5%  (0,05). Maka bisa diambil kesimpulan bahwa hasil dari pengujian  Hausman  pada  penelitian  ini menetapkan Random  Effect  Model, dikarenakan probability dari cross-section F > 0,05.

## Uji Lagrange Multiplier
Tabel 5. Uji Lagrange Multiplier
Nilai probabilitas multiplier lagrange cross section adalah  0,4009,  dan  peneliti  menggunakan ambang  batas  signifikansi  5%,  seperti  yang ditampilkan  pada  Tabel  di  atas  (0,05).  Karena nilai probabilitas cross section LM lebih besar dari ambang batas signifikansi 0,05, dapat dikatakan bahwa uji Hausman lebih condong pada model efek Cammon daripada model efek acak.

## Risa Novianti, Khairudin / Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah dan Fiscal Stress Terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Lampung.
Karena  uji  Chow  dan  uji  pengali  Lagrange memberikan  temuan  yang  identik,  yang memperlihatkan  jika  model  yang  paling  cocok adalah  CEM,  maka  studi  ini  memakai  model common effect .
Model Regresi Common Effect Model Tabel 6. Common Effect Model (CEM)
Persamaan  regresi  data  panel  untuk  dampak Ukuran  Pemerintahan  Daerah  (UPD)  dan Stress  Fiskal  (FIST)  terhadap  Alokasi  Belanja Modal  di  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Lampung  tahun  2019-2021  dapat  diturunkan dengan  menggunakan  Tabel model  common  effect sebelumnya.
Alokasi Belanja Modal = 406915.3 - 0.077387 - 0.009941 + e
Koefisien  regresi  yang  positif  memperlihatkan adanya transformasi yang searah antara variabel bebas  dan  variabel  terikat,  lain  halnya  dengan koefisien  regresi  negatif  memperlihatkan adanya  transformasi  yang  berlawanan  arah. Koefisien  UPD  bernilai  positif  sebesar 0,077387  yang  memperlihatkan  jika  setiap kenaikan  UPD  akan  mengakibatkan  kenaikan nilai  alokasi  belanja  modal  sebesar  0,077387. Koefisien FIST bernilai negatif -0,009941, yang berarti bahwa kenaikan FIST akan menurunkan nilai  alokasi  belanja  modal  sebesar  0,009941 untuk setiap satuan kenaikan FIST.
Uji Kelayakan Model (Uji F) Nilai  F-statistic  adalah  4.740715  dan  Prob(F- statistic)  adalah  0.013472,  memperlihatkan  jika uji signifikansi F < 0.05. Dapat dinyatakan jika model estimasi yang dipakai cukup menjelaskan dampak faktor-faktor independen pada variabel dependen.

## Pengujian Hipotesis
Uji Parsial (Uji t) Tabel 7. Hasil Pengujian Hipotesis X1, X2 terhadap Y dengan α =5% (0.05)
Dari  tabel  7  terlihat  jika  hipotesis  penelitian (H1) dapat didukung dan diterima. Karena nilai UPD sebesar 0,0043 < 0,05 dan nilai koefisien regresi sebesar 0,077387, sehingga dapat ditarik kesimpulan  bahwa  variabel  independen  UPD memberikan  dampak  positif  pada  variabel dependen  Alokasi  Belanja  Modal.  Hipotesis penelitian  (H2)  tidak  dapat  dibuktikan  dan dengan  demikian  ditolak.  Dikarenakan  nilai FIST sebesar 0,2698 >  0,05 dan nilai koefisien regresi  sebesar  -0,009941  maka  hipotesis  nol ditolak  yang  memperlihatkan  jika  variabel independen  FIST  tidak  memberikan  dampak pada  variabel  dependen  Capital  Expenditure Allocation.
Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) Berdasarkan Tabel Common Effect Model, nilai R Square adalah 0,174 atau 17,4%. Hal tersebut memperlihatkan  jika  variabel  bebas  dapat menerangkan  variabel  terikat  sebesar  17,4%, sedangkan  sisanya  sebesar  82,6%  didapatkan dari variabel lain diluar variabel bebas.

## Pembahasan Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh
Positif terhadap Alokasi Belanja Modal Tabel  7  menunjukkan,  berdasarkan  temuan studi,  bahwa  ukuran  pemerintah  daerah mempunyai  dampak  yang  menguntungkan terhadap  distribusi  belanja  modal.  Hal  ini ditampilkan  dengan  uji  t,  Koefisien  yang bertanda positif memperlihatkan jika pendapatan  daerah  bertambah  sehingga  alokasi belanja  modal  bertambah,  kebalikannya  jika pemasukan  daerah  menurun  maka  alokasi belanja modal menurun.
Sebab, semakin besar UPD, semakin besar pula pengeluaran  yang  harus  dibayarkan  untuk daerah dan pendapatan per warga negara. Oleh
karena itu, pemerintah harus menyeimbangkan kebutuhan infrastruktur penduduk setempat.

## Fiscal stress tidak berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal
Tabel  7  memperlihatkan,  berdasarkan  temuan studi,  bahwa fiscal  stress tidak  memberikan dampak  pada  alokasi  Belanja  Modal.  Hal  ini diperlihatkan  melalui  uji  t,  Koefisien  bertanda negatif  berarti  alokasi  belanja  modal  menurun seiring dengan peningkatan pendapatan daerah, demikian  sebaliknya  jika  alokasi  belanja  modal meningkat maka pendapatan daerah menurun. Hal  ini  karena  tekanan  anggaran  yang  dialami pemerintah  daerah  akibat  memburuknya keadaan  ekonomi  dan  biaya  operasional  yang tinggi  tidak  terkait  dengan  belanja  modal  yang merupakan  pelayanan  publik.  Artinya,  setiap daerah  berhak  memperoleh  fasilitas  umum berupa  prasarana  dan  sarana.  Menurut  kajian Bungin  tahun  2022,  budgetary  stress berdampak  buruk  terhadap  belanja  modal pemerintah  kabupaten/kota  di  Provinsi Sulawesi Tenggara.

## Kesimpulan
Berdasarkan  temuan  studi  dan  pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa Ukuran  Pemerintah  Daerah  (UPD)  memiliki dampak  yang  positif  terhadap  Alokasi  Belanja Modal  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di Provinsi  Lampung,  sementara Fiscal  stress (FIST) tidak berpengaruh. Dalam upaya untuk mengoptimalkan  pemasukan  asli  daerah  dan memanfaatkan potensi daerah secara maksimal, Pemerintah Daerah (PEMDA) dapat melakukan evaluasi terhadap komposisi belanja.
Fokus  utama  dari  evaluasi  ini  adalah meningkatkan  investasi  dalam  infrastruktur, sehingga  dapat  mempercepat  pembangunan dan  pertumbuhan  ekonomi  daerah.  Melalui peningkatan kualitas infrastruktur dalam jangka panjang,  wilayah  tersebut  akan  mendapatkan manfaat  ekonomi  yang  lebih  baik.  Dengan demikian, kesimpulan dari studi ini memberikan  arahan  kepada  PEMDA  untuk mengarahkan  alokasi  belanja  pada  bidang infrastruktur  yang  dapat  menjadi  pendorong pertumbuhan  dan  kemajuan  daerah.  Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan wilayah
tersebut dapat mengoptimalkan potensinya dan meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  secara keseluruhan.

## Daftar Pustaka
Abdullah,  D.  (2016).  Hubungan  pemerintah pusat  dengan  pemerintah  daerah. Jurnal Hukum Positum , 1 (1), 83-103.
Alchian, A. A. (1965). The basis of some recent advances in the theory of management of the firm. The Journal of Industrial Economics , 30-41.
Armaini, Y. D. N. R. (2019). Determinan Fiscal Stress  Pemerintah  Daerah  Di  Provinsi Sumatera  Selatan. Jurnal  Riset  Terapan Akuntansi , 3 (1), 68-78.
Bungin, V. S. (2022). Pengaruh Silpa dan Fiscal Stress  Terhadap  Belanja  Modal  Pada Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Sulawesi Tenggara. JIAR:  Journal  Of  International Accounting Research , 1 (01 Mei), 48-57.
Dahlia,  D.  (2018).  Analisis  Efektifitas  dan Kontribusi  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  Kota  Banda  Aceh. Jurnal  EMT KITA , 2 (2), 82-88.
Fattimah, F. A., Hanifah, W., & Kurniawati, R.
(2023).  Pengembangan  Sistem  Informasi Keuangan  dalam  Pengeluaran  Anggaran di  Dinas  Pariwisata  dan  Budaya  Provinsi Jawa  Barat. Jurnal  JTIK  (Jurnal  Teknologi Informasi dan Komunikasi) , 7 (1), 140-148.
Fitri,  N.,  &  Putri,  S.  (2019).  Pengaruh  Belanja Modal  dan  Belanja  Pegawai  Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  Daerah  di Kawasan  Barat  Indonesia. Jurnal  Ekonomi dan Manajemen Teknologi Vol , 3 (1).
Hamid,  A.,  &  Yusuf,  Z.  (2023).  Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Alokasi Anggaran  Belanja  Modal  Terhadap Indeks  Pembangunan  Manusia  di  Kota Banda  Aceh. Jurnal  EMT  KITA , 7 (3), 676-683.

## Risa Novianti, Khairudin / Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah dan Fiscal Stress Terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Lampung.
Indarti,  I.  (2012).  Pengaruh  Pertumbuhan Ekonomi  (PDRB),  Pendapatan  Asli
Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi  Umum (DAU) Terhadap Pengalokasian Anggaran  Belanja  Modal  Di  Kota Semarang Periode Tahun 2005- 2009. Fokus  Ekonomi:  Jurnal  Ilmiah Ekonomi , 7 (2).
Jensen,  M.  C.,  &  Meckling,  W.  H.  (2019). Theory of the firm: Managerial behavior, agency  costs  and  ownership  structure. In Corporate governance (pp. 77-132). Gower. DOI: https://doi.org/10.1016/0304- 405X(76)90026-X. Kusumaningrum,  E.  B.,  &  Sugiyanto,  H. (2021). PENGARUH KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH, PERTUMBUHAN EKONOMI,  FISCAL  STRESS,  DAN KEPADATAN PENDUDUK TERHADAP  ALOKASI  BELANJA MODAL. EKONOMI BISNIS , 27 (2), 630-643.
Lhutfi,  I.,  Ritchi,  H.,  &  Yudianto,  I.  (2019). Bagaimana Pemerintah daerah merespon Fiscal  Stress?. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi Global Masa Kini , 10 (2), 76-81.
Putri,  O.  H.  (2023).  Peta  Perbandingan Kemampuan  Keuangan  Daerah  pada Pemerintahan  Kabupaten  Kerinci  dan
Kota Sungai Penuh. Jurnal EMT
KITA , 7 (1), 191-197.
Rahayu,  A.  S.  (2022). Pengantar  Pemerintahan Daerah:  Kajian  Teori,  Hukum  dan Aplikasinya . Sinar Grafika.
Rossy,  A.  E.  (2013). PENGARUH  FISCAL STRESS TERHADAP PERTUMBUHAN PENDAPATAN DAERAH  DAN  BELANJA  MODAL (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Se Jawa
Barat) (Doctoral  dissertation,  Universitas Widyatama).
Simanjuntak,  A.,  &  Ginting,  M.  C.  (2019). Pengaruh  Pajak  Daerah,  Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah. Jurnal manajemen , 5 (2), 183-194.
Sufriadi,  D.  (2023).  Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi Kunjungan Wisatawan ke Kota  Sabang. Jurnal  EMT  KITA , 7 (2),
557-562.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan R&D. Bandung : Alfabeta.
Syaliha,  R.  (2021). Pengaruh  Fiscal  Stress, Rebudgeting  In  Time  Over  Budget  Calculation (P-SiLPA)  dan  Legislature  Size  Terhadap Expenditure Change pada kabupaten dan kota di  Jawa  Barat  Tahun  2015-2019 (Doctoral dissertation,  Fakultas  Ekonomi  Dan Bisnis Universitas Pakuan).
Umar,  H.  (2013).  Metode  penelitian  untuk skripsi dan tesis. Jakarta: Rajawali , 42 .
Vafeas, N. (1999). Board meeting frequency and firm  performance. Journal  of  financial economics , 53 (1), 113-142.