## STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DALAM UPAYA
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

## KOTA PALEMBANG

## SUSI LAWATI
Program Pascasarjana UNISTI Email: uchi_f12n@yahoo.com

## ABSTRAK
Judul  penelitian  ini  adalah  strategi  peningkatan  penerimaan  pajak  hiburan  dalam  upaya  meningkatkan pendapatan (PAD) kota Palembang. Bertujuan untuk 1) Menentukan strategi  implementasi untuk meningkatkan Pendapatan  Pajak  Hiburan  dalam  upaya  meningkatkan  pendapatan  daerah  Palembang,  2)  Mengetahui  faktor- faktor  pendukung  dan  hambatan  yang  dapat  mempengaruhi  peningkatan  pendapatan  pajak  hiburan  di  kota Palembang.
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif  deskriptif.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dan analisis  yang  telah  dilakukan  dapat  disimpulkan  sebagai  berikut:  pertama,  implementasi  strategi  Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dalam peningkatan penerimaan pajak hiburan dengan: 1) Memprioritaskan intensifikasi  penerimaan  pajak  yang  belum  mencapai  target.  .  2)  Mengembangkan  Pendapatan  potensial  yang diarahkan ke jenis objek pajak daerah baru. 3) Prioritaskan pengembangan layanan pajak infrastruktur on-line. 4)  Memberikan  Hadiah  dan  Hukuman  kepada  aparat,  faktor  kedua  dan  pendukung  yang  mempengaruhi peningkatan  pajak  hiburan  di  kota  meliputi:  jumlah  karyawan,  pemantauan  penggunaan  tiket  hiburan, pemeriksaan  pajak  daerah,  ketersediaan  fasilitas  dan  kegiatan  infrastruktur  ,  potensi  peningkatan  objek  pajak hiburan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan faktor penghambat meningkatkan pajak hiburan di kota Palembang  meliputi:  dukungan  keuangan  untuk  pekerja  lapangan  masih  rendah,  struktur  birokrasi  yang terkadang berbelit-belit dibuat oleh pejabat, sikap  mental dalam wajah pembayar pajak  beragam  masih  lemah, pejabat setempat selingkuh, jumlah tempat hiburan yang tidak memiliki izin resmi
Saran dapat diberikan,  Kantor Pendapatan Daerah Palembang  harus  lebih  berhati-hati dan  bekerja  lebih keras untuk  menemukan  wajib  pajak-wajib  pajak  baru  yang  merupakan  sumber  pendapatan  agar  pajak  hiburan ditingkatkan.  Telah  menerapkan  sanksi  terhadap  perusahaan,  sehingga  masyarakat  dapat  diharapkan  untuk mematuhi pajak  yang dibayarkan tepat waktu sesuai dengan ketentuan. Kantor Pendapatan Daerah Palembang harus  lebih  meningkatkan  pemantauan  izin  hiburan  dan  juga  peningkatan  kualitas  personel  yang  memiliki loyalitas, bersih, dan sangat disiplin.
Kata Kunci: Penerimaan Pajak, Hiburan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Palembang

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Desentralisasi, sesuai dengan Undang-Undang  RI  No.32  Tahun  2004
tentang Pemerintahan Daerah dan
Undang – Undang  RI  No.33  Tahun  2004 tentang  Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan Daerah berintikan pemberdayaan masayarakat,  penumbuhan  prakarsa  dan kreativitas  dan  pengembangan  peran  dan fungsi  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah. Dengan  demikian  daerah-daerah  tersebut mempunyai  kewenangan  dan  keleluasaan yang lebih besar untuk melaksanakan
kebijaksanaan  sesuai  dengan  prakarsa  dan aspirasi masyarakat.
Salah  satu  ukuran  kemampuan daerah  untuk  melaksanakan  otonomi adalah  dengan  melihat  besarnya  nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dicapai oleh daerah tersebut. Dengan PAD yang  relatif  kecil  akan  sulit  bagi  daerah tersebut untuk melaksanakan proses penyelenggaraan
pemerintahan  dan  pembangunan  secara mandiri,  tanpa  didukung  oleh  pihak  lain pelaksanaan  otonomi  ini,  daerah  dituntut untuk mampu membiayai dirinya  sendiri
(dalam  hal  ini  Pemerintah  Pusat  dan Provinsi).
Isyarat  bahwa  PAD  harus  menjadi bagian  sumber  keuangan  terbesar  bagi pelaksanaan otonomi daerah  menunjukkan bahwa  PAD  merupakan  tolok  ukur terpenting  bagi  kemampuan  daerah  dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi  daerah.  Disamping  itu  PAD  juga mencerminkan kemandirian suatu daerah.
Dalam pelaksanaan ekonomi daerah  Kota  Palembang,  secara  umum masih  banyak  tergantung  dari  pemerintah provinsi  dan  pemerintah  pusat,  Upaya mengoptimalkan  PAD  sektor  pajak  daerah merupakan  sektor  yang  potensial  untuk digali  untuk  diperluas  pengelolaannya. Pajak  daerah  di  Kota  Palembang  menjadi sumber  penerimaan  yang  cukup  berarti, dan  dapat  memberikan  kontribusi  yang besar  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah Kota Palembang.
Penerimaan pajak daerah dari tahun ke  tahun  terus  mengalami  peningkatan yaitu  dari  Rp.  51.486.867.607  pada  tahun 2007,  hingga  Rp.  207.746.349.410  pada tahun 2011. Ini berarti sektor pajak di Kota Palembang  mengalami  pertumbuhan  yang positif  terhadap  penerimaan  daerah  Kota Palembang. kontribusi Pajak Daerah terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  dalam tahun  pengamatan  memiliki  kontribusi yang  cukup  besar,  terutama  pada  tahun 2011,  kontribusi  Pajak  Daerah  terhadap Pendapatan Asli Daerah mencapai 55,70%. Ini  menunjukkan  sektor  pajak  di  Kota Palembang  memiliki  potensi  yang  cukup besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
Peningkatan pajak merupakan
pogram  yang  sangat  strategis  untuk  tetap dilaksanakan  agar  dapat  memberi  manfaat dan kontribusi bagi peningkatan penerimaan PAD. Pajak akan dapat
merubah  perekonomian  daerah  dengan positif  mengingat  potensi  pajak  yang dimiliki  begitu  besar  dan  variatif  yang dapat  diandalkan  sebagai  komoditi  yang kondusif.  Dengan  demikian  perlu  digali lagi  sumber – sumber  pajak  daerah  yang potensial  demi  peningkatan  pendapatan asli daerah.
Pajak  Hiburan  di  Kota  Palembang dari  tahun  ke  tahun  terus  mengalami pertumbuhan  yang  positif,  yaitu  Rp. 2.642.997.097  pada  tahun  2007,  dan  terus meningkat hingga Rp. 5.967.246.597 pada tahun  2011.  Tetapi  jika  dilihat  dari kontribusinya  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah, Pajak Hiburan memiliki kontribusi yang  sangat  kecil,  berkisar  dari  1,60% sampai dengan 2,56%.
Rendahnya kontribusi Pajak Hiburan, menimbulkan
pemikiran
Pemerintah Kota palembang untuk mencari strategi dalam upaya meningkatkan  penerimaan  Pajak  Hiburan sehingga  mampu  memberikan  kontribusi yang  lebih  baik  dan  maksimal  bagi Pendapatan Asli Daerah
Guna  mengatur  strategi  demi mencapai target penerimaan pajak hiburan yang diharapkan dalam upaya peningkatan PAD  Kota  Palembang,  maka  penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul: “Strategi Peningkatan
Penerimaan  Pajak  Hiburan  dalam Upaya  Peningkatan  Pendapatan  Asli Daerah Kota Palembang”.

## Identifikasi Masalah
Berdasarkan  uraian  pada  latar belakang di atas, maka dapat di identifikasikan masalah – masalah:
1. Permasalahan dalam era otonomi daerah  saat  ini  adalah  rendahnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah
sebagai sumber pembiayaan
pembangunan di Kota Palembang.
2. Rendahnya  penerimaan  Pajak  Hiburan dilihat  dari  perhitungan  kontribusinya yang masuk dalam pos Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang.
3. Belum Optimalnya usaha yang
dilakukan  pemerintah  Kota  Palembang dalam dalam meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan di Kota Palembang.

## Perumusan Masalah
Perumusan Masalah dalam
penelitian ini adalah:
1. Bagaimanakah Pelaksanaan strategi
Dispenda untuk meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan dalam upaya peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah Kota Palembang?
2. Faktor – faktor pendukung
dan penghambat  apa  saja  yang  dapat mempengaruhi peningkatan penerimaan Pajak Hiburan di Kota Palembang?

## Pembatasan Masalah
Berdasarkan  identifikasi  masalah, terdapat  permasalahan  yang  sangat  luas dalam  penelitian  ini.  Agar  penelitian  ini lebih  fokus  pada  pokok  masalah  untuk mendapatkan  hasil  yang  meyakinkan dalam  penelitian  ini  sengaja  dibatasi  pada variabel  yang  menjadi  tujuan  penelitian serta terbatas pada ruang lingkup pembahasan yakni meliputi pada peningkatan  Pajak  Hiburan  pada  Dinas Pendapatan Kota Palembang.

## Maksud Penelitian
Setiap  penelitian  yang  dilakukan, tentunya memiliki maksud – maksud tertentu,  penelitian  ini  dilakukan  dengan maksud:
1. Untuk  memenuhi  syarat  akhir  dalam memperoleh gelar kesarjaaan  dalam
Program Pascasarjana Magister
Administrasi  Publik  pada  Universitas Sjakhyakirti Palembang.
2. Untuk  mengetahui  strategi  peningkatan penerimaan Pajak Hiburan dalam upaya peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah Kota Palembang.

## Tujuan Penelitian
Bersadarkan  rumusan    masalah pada  penelitian  ini,  maka  tujuan  yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah:
1. Untuk  mengetahui  Pelaksanaan  strategi Dispenda untuk meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan dalam upaya peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah Kota Palembang?
2. Untuk mengetahui faktor – faktor pendukung dan penghambat yang dapat mempengaruhi peningkatan penerimaan Pajak Hiburan di Kota Palembang?

## Kegunaan Penelitian
Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan  dapat  memiliki  kegunaan  baik teoritis maupun praktis, yaitu:
1. Kegunaan teoritis, diharapkan memberikan  sumbangan  akademis  bagi perkembangan Ilmu Administrasi Publik  dan  sebagai  bahan  informasi bagi  peneliti  berikutnya  mengenai upaya  peningkatan  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  khususnya  di  Kota Palembang.
2. Kegunaan  praktis,  diharapkan  dapat memberikan sumbangan pemikiran atau masukan bagi pemerintah Kota Palembang  dalam  upaya  peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang khususnya pajak hiburan.

## KAJIAN PUSTAKA

## Manajemen Strategis
Menurut  Mary  Parker    Follet (dalam  Keban,  2008:91)  “manajemen sebagai  suatu  proses  pencapaian  hasil melaui  orang  lain  ( getting  things  done through  other  people)”. Menurut  Robbin (dalam  Purwanto,  2008:17)  “istilah manajemen mengacu pada proses mengoordinasi dan mengintegrasi kegiatan-kegiatan  kerja  agar  terselesaikan secara  efisien  dan  efektif  dengan  dan melalui orang lain”.
Pengertian manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan  dan  pengawasan  terhadap upaya-upaya  yang  dilakukan  anggota organisasi  dan  penggunaan  segala  macam sumber  daya  organisasi  untuk  mencapai tujuan  yang  telah  ditetapkan  organisasi (Stoner, 1992:8)
Manajemen strategis menurut Hunger  dan  Wheelen  (2003:4)  adalah Serangkaian  keputusan  dan  tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang”. Pada dasarnya ”manajemen
strategis  sama  saja  dengan  manajemen lainnya. Ia berfungsi untuk merencanakan, mengorganisasikan,  melaksanakan,  dan mengendalikan  hal- hal  strategis”  (Husein Umar,  2002:13).  Menurut  Fred  R.  David (2006:5) manajemen strategis dapat didefinisikan  sebagai  seni  dan  ilmu memformulasikan,  mengimplementasikan, dan  mengevaluasi  keputusan  lintas  fungsi dan  memungkinkan  organisasi  dapat mencapai tujuannya.
Proses manajemen startegis menurut  Bryson  and  Roring  (1987:10) meliputi delapan langkah, yaitu:
1. Memprakarsai  dan  menyepakati  suatu proses perencanaan strategis.  Tujuan
langkah pertama adalah menegosiasikan kesepakatan dengan orang-orang penting  pembuat  keputusan  (decision maker)  atau  pembentuk  opini  (opinion leader) internal (dan mungkin eksternal) tentang  seluruh  upaya  perencanaan strategis dan langkah perencanaan yang terpenting.
2. Mengidentifikasi  mandat  organisasi. Mandat  formal  dan  informal  yang ditempatkan  pada  organisasi  adalah “keharusan” yang dihadapi organisasi.
3. Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi. Misi organisasi yang berkaitan  erat  dengan  mandatnya,
menyediakan raison de^etre-nya, pembenaran sosial bagi keberadaannya.
4. Menilai  lingkungan  eksternal:  peluang dan ancaman. Mengeksplorasi lingkungan  di  luar  organisasi  untuk mengidentifikasi  peluang  dan  ancaman yang dihadapi organisasi.
5. Menilai  lingkungan  internal:  kekuatan dan kelemahan. Untuk  mengenali kekuasaan  dan  kelemahan  internal, organisasi  dapat  memantau  sumber daya (inputs), strategi sekarang (process), dan kinerja (outputs).
6. Mengidentifikasi  isu  strategis  yang dihadapi organisasi. Isu strategis meliputi  konflik  satu  jenis  dan  lainnya. Konflik dapat menyangkut tujuan (apa), cara  (bagaimana),  filsafat  (mengapa), tempat  (dimana),  waktu  (kapan),  dan kelompok  yang  mungkin  diuntungkan atau  tidak  diuntungkan  oleh  cara-cara yang  berbeda  dalam  pemecahan  isu (siapa).
7. Merumuskan  strategi  untuk  mengelola isu-isu.  Strategi  didefinisikan  sebagai pola tujuan, kebijakan, program, tindakan, keputusan, atau alokasi sumber daya yang menegaskan bagaimana organisasi, apa  yang
dikerjakan
organisasi, mengapa
organisasi harus melakukan hal tersebut.
8. Menciptakan visi organisasi yang efektif  bagi  masa  depan.  Langkah terakhir dari proses manajemen
strategis adalah mengembangkan
deskripsi mengenai bagaimana seharusnya  organisasi  itu  sehingga berhasil mengemplementasikan strateginya dan mencapai seluruh potensinya.

## Manajemen  Strategis  Meningkatkan Pajak Hiburan
Logika  dasar  dari  manajemen adalah  bahwa  dalam  lingkungan  dunia yang  berubah  secara  pesat  dan  tak menentu,  suatu  organisasi  memerlukan kemampuan untuk mengadakan perubahan pada  perencanaan  maupun  manajemen secara  tepat.  Maka  kemampuan  untuk senantiasa melakukan penelaahan kemampuan dan kelemahan internal menjadi  prasarat  bagi  organisasi  untuk tetap strategis (Bryson,
1995:3).
Sedangkan  Blakely (1989:44) berpendapat bahwa  ”Kebijakan  perpajakan  selalu menjadi  komponen  utama  dari  kebijakan pembangunan ekonomi”. Dalam prakteknya  di  Indonesia,  sektor  utama yang  memberikan  kontribusi  paling  besar terhadap  kemampuan  keuangan  daerah secara  umum  adalah  sektor  pajak  daerah dan retribusi daerah.
Dengan  berdasar  pada  pendapat  di atas,  instansi  Dinas  Pendapatan  Daerah sebagai  suatu  organisasi  yang  merupakan koordinator  pengelolaan  keuangan  daerah secara  umum,  dan  pajak  serta  retribusi daerah secara khusus juga perlu menetapkan  suatu  manajemen  strategis untuk  menghadapi  perubahan  yang  terjadi secara terus-menerus. Melalui manajemen
strategis  dapat  diidentifikasi  faktor-faktor internal  maupun  eksternal  yang  dimiliki oleh  Dispenda  Kota  palembang  dalam mengelola  serta  meningkatkan  pendapatan dari  sektor  pajak  dan  retribusi  daerah. Setelah dikaitkan dengan misi dan mandat Dispenda  Kota  Palembang,  maka  akan tersusun  isu-isu  strategis.  Bila  isu-isu tersebut  telah  teridentifikasi,  maka  isu-isu harus diurutkan berdasarkan urutan prioritas logis atau urutan temporal sebagai pendahuluan  bagi  pengembangan  strategi dalam langkah berikutnya.
Secara  umum  konsep  peningkatan pajak dan retribusi daerah dapat digolongkan  menjadi  dua  bagian,  yaitu upaya ekstensifikasi dan intensifikasi.
1) Upaya Ekstensifikasi
Ekstensifikasi  merupakan  suatu  kondisi yang menekankan pada upaya penjangkauan  sesuatu  secara  lebih  luas daripada  yang  telah  ada.  Sedangkan ekstensifikasi pajak/retribusi menurut
Soemitro (1988:384) adalah:
a) Penambahan pajak/retribusi baru dengan  menemukan  wajib  obyek pajak/retribusi baru,
b) Menciptakan pajak-pajak/retribusi baru,  atau  memperluas  ruang  lingkup pajak yang ada.
2) Upaya Intensifikasi
Intensifikasi  memiliki  makna  penekanan dalam pencapaian tujuan dengan memanfaatkan  sumber-sumber  yang  ada. Ada  pun  langkah-langkah  intensifikasi, berdasarkan  Sari  Kajian  dan  Moneter (1996:39) ”dimaksudkan untuk
mengefektifkan pemungutan pajak terhadap  subyek  dan  obyek  pajak/retribusi yang sudah dikenakan sebelumnya dengan memberikan kegiatan penerangan, penyuluhan  dan  sosialisasi  pajak/retribusi lainnya”.  Selanjutnya  menurut  Soemitro
(1988:77), sistem intesifikasi
pajak/retribusi maksudnya untuk
meningkatkan pajak/retribusi dengan mengintensifkan segi-segi:
a) Intensifikasi perundang-undangannya
b) Meningkatkan kepastian hukum
c) Mengintensifkan peraturan pelaksanaan
d) Meningkatkan mutu aparatur
e) Meningkatkan fungsi dan menyesuaikan organ/struktur perpajakan/retribusi  sehingga  sesuai dengan  kebutuhan  dan  perkembangan teknologi
f) Memberantas pemalsuan pajak/retribusi
g) Meningkatkan  pengawasan  terhadap pelaksanaan  dan  pematuhan  peraturan perpajakan/retribusi dan melakukan pengawasan melekat.

## Kebijakan Publik
Menurut Graycar, bahwa kebijakan diartikan  sebagai  serangkaian  kesimpulan atau  rekomendasi;  sebagai  suatu  “proses” kebijakan  menunjuk  pada  cara  dimana melalui  cara  tersebut  suatu  organisasi dapat  mengetahui  apa  yang  diharapkan darinya  yaitu  program  atau  mekanisme dalam  mencapai  produknya;  dan  sebagai suatu “kerangka kerja”, kebijakan merupakan  suatu  proses  tawar  menawar dan  negosiasi  untuk  merumuskan  isu – isu dan  metode  implementasinya  (Keban, 2008:59).
Edward  C.George  III  (1980:2) menyatakan bahwa tidak ada definisi yang tunggal dari kebijakan publik sebagaimana yang dimaksudkan adalah “what government  say  and  do,  or  not  to  do ”.
Bahkan David Easton (1953:129) mengemukakan bahwa “ Policy is theauthoritative allocation of value for the whole  society" (pengalokasian  nilai-nilai secara  paksa/sah  pada  seluruh  anggota masyarakat).
Dari  definisi  ini,  maka  kebijakan publik  meliputi  segala  sesuatu  yang dinyatakan  dan  dilakukan  atau  tidak dilakukan  oleh  pemerintah.  Disamping  itu kebijakan  publik  adalah  juga  kebijakan- kebijakan  yang  dikembangkan/dibuat  oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.

## Pelayanan Publik
Fungsi instansi pemerintahan sektor  publik,  adalah  untuk  memberikan pelayanan kepada publik. Sebelum sampai pada apa yang dimaksud dengan pelayanan publik,  maka  perlu  dipahami  terlebih dahulu  makna  dari  pelayanan  itu  sendiri. Terdapat  tiga  makna  dalam  kosa  kata pelayanan,  yaitu  :  perbuatan,  pemenuhan kebutuhan, dan kemudahan. Dengan demikian,  pada  makna  pelayanan  ada kandungan  unsur  keaktifan  dari  sebuah perbuatan, yang artinya bukan suatu gerak aktivitas  aktif.  Keaktifan  dapat  berwujud kemampuan  mencari  tahu  akan  kebutuhan yang akan dilayani (Noor, 2001)
Pengertian pelayanan menurut Moenir  (1998)  adalah  sebagai  berikut, bahwa pelayanan merupakan proses pemenuhan  kebutuhan  melalui  aktivitas orang  lain  secara  langsung  yang  pada hakekatnya merupakan serangkaian
kegiatan. Karena itu, pelayanan merupakan proses  dan  sebagai  proses,  pelayanan  itu berlangsung secara rutin dan
berkesinambungan yang meliputi kehidupan orang dalam masyarakat.

## METODE PENELITIAN Pendekatan Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif.
Peneliti  mengembangkan  konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak
melakukan  pengujian  hipotesis.  Penelitian ini  menganalisis  besarnya  potensi  daerah, kemudian  mencatat  target  dan  realisasi penerimaan pajak daerah serta pemungutan yang  terkait  dengan  pajak  daerah  selama tahun pengamatan. Menganalisis
permasalahan-permasalahan yang ada, baik  yang  positif  maupun  negatif  dan faktor  mendukung  maupun  menghambat penerimaan  pajak  hiburan  dari  segi internal dan eksternal.

## Fokus Penelitian
Adapun fokus penelitian ini adalah: 1. Strategic  Management atau  manajemen strategi  yaitu  analisis,  perumusan  dan pelaksanaan  strategi  peningkatan  pajak hiburan.
2. Faktor – faktor pendukung dan penghambat  peningkatan  penerimaan pajak hiburan di Kota Palembang.

## Sumber Data
Data  dan  Informasi  yan  berkaitan dengan  penelitian  ini  diperoleh  dengan cara;
1. Data  primer ,  Dalam  penelitian  in  data primer  diperoleh  dengan  Penelitian lapangan  ( field  research )  yang  itu dengan  melakukan  pengamatan  di lapangan  dan  wawancara  dengan  para pegawai yang terkait dengan pemungutan pajak daerah.
2. Data  sekunder ,  Data  Sekunder  dalam penelitian  ini  diperoleh  dengan  studi kepustakaan  ( library  research ),  yaitu dengan  buku-buku,  karangan  ilmiah, jurnal,  serta  dokumen  yang  berkaitan dengan judul penelitian.

## Teknik Pengumpulan Data
Dalam  penelitian  ini,  cara  yang digunakan  peneliti  untuk  mengumpulkan data yaitu sebagai berikut:
1. teknik wawancara.
Wawancara mendalam ini dilakukan terhadap narasumber  yang  dianggap  memiliki pengetahuan  yang  memadai  tentang suatu persoalan.
2. Observasi
3. Dokumentasi

## Lokasi Penelitian
Dalam  melakukan  penelitan  ilmiah tentu  membutuhkan  obyek  yang  diteliti sebagai  sumber  data.  Dalam  penelitian  ini yang  menjadi  objek  penelitian  adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

## Informan
Key
Person/Informan dalam penelitian  ini  adalah  Kepala  Dinas Pendapatan  Daerah  Kota  Palembang, sedangkan  informan  pendukung  adalah sekretaris,  kepala  bidang,  serta  wajib pajak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Kota  Palembang  memiliki  luas wilayah  400,  61  km 2 dengan  penduduk lebih kurang 1,5 juta jiwa yang tersebar di 14 kecamatan. Berdasarkan pasal 4 PP No. 23  Tahun  1988  tanggal  6  Desember  1988 tentang  perubahan  batas  wilayah  Kota Palembang,  Kabupaten  Musi  Banyu  Asin dan  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir dinyatakan bahwa batas kota Palembang.
Kota Palembang merupakan Ibukota  Provinsi  Sumatera  Selatan,  selain merupakan  pusat  kegiatan  pemerintahan, pendidikan dan kebudayaan juga merupakan  pusat  kegiatan  perekonomian. Secara  geografis  wilayah  Kota  Palembang berada  pada  posisi  2 o 52’– 3 o 5’  Lintang Selatan dan 104 o 37’ – 140 o 52’ Bujur
Timur  dengan  ketinggian  rata-rata  4 – 12 meter dari permukaan laut.
Jumlah  penduduk  di  wilayah  Kota Palembang  berdasarkan  data  tahun  2009 sebanyak  1.369.239  jiwa,  dengan  luas wilayah 400,61 Km 2
Gambaran Umum Organisasi .
Dinas  Pendapatan  Daerah  Kota Palembang  adalah  salah  satu  Satuan Perangkat  Kerja  Daerah  yaang  dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Palembang No.9  Tahun  2008  tentang  pembentukan, Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Dinas Daerah  Kota  Palembang,  dengan  tugas pokok  melaksanakan  sebagian  urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi  dan  tugas  pembantuan  dibidang pendapatan daerah.
Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang mempunyai fungsi sebagai berikut:
a) Perumusan  kebijakan  teknis  dibidang pendapatan daerah
b) Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah daerah dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah c) Pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah d) Pengaturan, Pengawasan, dan Pengendalian  dan  pemberian  perizinan di bidang pendapatan daerah
e) Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas f) Penyelenggaraan monitoring dan Evaluasi
g) Pelaksanaan  tugas  yang  diberikan  oleh walikota  sesuai  dengan  fungsi  dan tugasnya
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota  Palembang  Nomor  9  Tahun  2008 maka kelembagaan dijajaran Dinas Pendapatan  Darah  Kota  Palembang  terdiri dari:
a) Kepala Dinas
b) Sekretaria, membawahi:
1. Sub Bagian Umum
2. Sub Bagian Kepegawaian
3. Sub Bagian Keuangan
c) Bidang Program, membawahi:
1. Seksi Penyusunan Program
2. Seksi Pemantauan, Pengembangan dan Penyuluhan
3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan
d) Bidang  Pendataan  dan  Penetapan, membawahi:
1. Seksi Pengolahan data
2. Seksi Penetapan
3. Seksi Pemeriksaan
e) Bidang  Penagihan  dan  Pembukuan, membawahi:
1. Seksi Penagihan dan Perhitungan
2. Seksi Pertimbangan dan Keberatan
3. Seksi Pembukuan dan Verifikasi
f) Bidang Bagi Hasill dan Penerimaan lain-lain, membawahi:
1. Seksi Bagi Hasil PBB dan BPHTB 2. Seksi Bagi Hasil PPh dan
Penerimaan lain-lain
3. Seksi Retribusi dan Legeslisasi
g) Unit Pelaksana Teknis Dinas
1) Visi : Pendapatan Daerah yang maksimal  untuk  pembangunan  Kota Palembang
2) Misi : 1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam membayar pajak
2. Moderenisasi Pajak
3) Tujuan:
Dinas  Pendapatan  Daerah  Kota Palembang  menetapkan  tujuan  untuk setiap misi, yaitu:
Misi  pertama ”Meningkatkan  peran  serta masyarakat dalam membayar pajak: dijabarkan dalam tujuan:
1.1  Terwujudnya  pendapatan  daerah  yang maksimal
Misi kedua ”Modernisasi
Pajak” dijabarkan dalam tujuan:
2.2 Terwujudnya pelayanan publik yang
berkualitas di bidang pajak.

## Pelaksanaan Strategi Dinas Pendapatan Daerah  untuk  meningkatkan  Pajak Hiburan
Rencanan  Strategik  Dispenda  Kota Palembang disusun sebagai tolak ukur dan alat  kendali  bagi  manajemen  dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan  5  (lima)  tahun  dan  tahunan serta  untuk  menilai  keberhasilan  pada setiap tahunnya.
Sebagai  tolak  ukur  dan  kendali bagi  manajemen  hal  ini  dikaitkan  dengan pelaksanaan  program  kegiatan  dalam upaya  pencapaian  visi,  misi,  tujuan,  dan sasaran  strategik.  Dalam  penelitian  ini Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang sebagai  pemungut  dari  pajak  hiburan melaksanakan  tupoksinya  sebagaimana tertuang  dalam  Peraturan  Daerah  Kota Palembang  No.13  Tahun  2010  tentang Pajak hiburan Kota Palembang.
Dalam  mewujudkan  visi  dan  Misi yang  telah  ditetapkan  Dinas  Pendapatan daerah  Kota  Palembang  memiliki  strategi, yaitu:
- Meningkatkan
usaha-usaha intensifikasi Pendapatan Daerah - Meningkatkan usaha-usaha
ekstenfikasi Pendapatan Daerah
- Meningkatkan  kualitas  sarana  dan prasarana pelayanan pajak
- Meningkatkan kinerja aparatur Untuk melaksanaan strategi tersebut  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kota Palembang  menetapkan  kebijakan  sebagai arah  dan  pedoman  dalam  pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjangnya. Pelaksanaan strategi tersebut yaitu:
Mengutamakan intensifikasi pada penerimaan pajak yang belum mencapai target
Dari  Tabel  di  bawah  ini  dapat dilihat perkembangan target realisasi pajak hiburan  di  Kota  Palembang.  Dalam  tahun pengamatan,  target  dan  realisasi  pajak hiburan  mengalami  peningkatan  setiap tahunnya.  Realisasi  pajak  hiburan  di  Kota Palembang  selama  tahun  pengamatan setiap  tahun  selalu  mengalami  pencapaian target  dan  cenderung  melebihi  target  yang telah  tetapkan,  yaitu  95,06  sampai  133,52 ini  dapat  diartikan  Dinas  Pendapatan daerah  Kota  Palembang  memiliki  kinerja yang sangat baik dalam pemungutan pajak hiburan.

## Tabel Persentase Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kota Palembang
No Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Persen tase (%,) 1 2007 2.400.000.0 2.642.997.0 109,37 00 97 2 2008 2.850.000.0 3.748.434.2 131,52 00 90 3 2009 3.270.000.0 4.366.158.5 133,52 00 04 4 2010 3.900.000.0 5.113.107.7 131,11 00 93 5 2011 6.277.130.7 5.967.246.5 95,06 90 97
Sumber  :  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kota palembang
Walaupun  setiap  tahunnya  Pajak hiburan  di  Kota  Palembang  cenderung selalu  meningkat  dan  melampaui  target, Dinas Pendapatan daerah Kota  Palembang terus berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak hiburan dengan intensifikasi pajak hiburan, yaitu:
1. Peningkatan sadar pajak
a. Pembinaan/Penyuluhan  pajak  daerah  ke wajib pajak
Metode untuk meningkatkan sadar  pajak  telah  dilakukan  dengan beberapa  metode  penyuluhan  yakni metode langsung (direct communication/ face to face communication).  Metode  langsung  ini dilakukan  dengan  cara  tatap  muka langsung  dengan  wajib  pajak,  baik secara  perorangan  maupun  kelompok. Selanjutnya  metode  tidak  langsung (indirect communication) yang dilakukan  melalui  perantaraan  media cetak  maupun  elektronika  termasuk melalui  brosur,  leaflet,  spanduk,  stiker, baliho  dan  sejenisnya.  Disebutkan bahwa  sudah  banyak  kegiatan  yang dilaksanakan
UPT Penyuluhan
Pendapatan  Daerah  Dispenda  Kota Palembang  antara  lain  penyuluhan langsung.  Peserta  penyuluhan  juga  dari berbagai  aspek  seperti  badan  usaha, direksi/pengurus yang berhubungan dengan  pajak  Daerah.  Juga  telah dilakukan  penyuluhan  secara  tidak langsung meliputi antara lain
pemasangan papan pemberitahuan pada lokasi-lokasi strategis, pemasangan neon box, pemberian brosur, pemberian kalender dan lainnya. Tujuan penyuluhan dimaksud antara lain
menginformasikan kebijakan dan peraturan  perundang-undangan  terbaru di  bidang  pemungutan  pajak,  membuka kesadaran masyarakat dalam hal kewajibannya  untuk  membayar  pajak, membangun  kepercayaan  masyarakat bahwa  pajak  yang  dibayar  sepenuhnya akan dikembalikan dalam bentuk pembangunan  optimalisasi  pendapatan daerah
b. Monitoring  penggunaan  karcis  pajak hiburan
Monitoring dilakukan dengan cara berkunjung langsung ke  tempat
hiburan,  tujuannya  untuk  memeriksa tiket  atau  tagihan  apakah  sudah mendapat  perporasi  dari  Dispenda  atau tidak,  dan  kunjungan  tersebut  dibuat berita acara yang langsung ditandatangi oleh  objek  pajak.  Selain  monitoring, Dispenda juga memanfaakan momentum  tersebut  untuk  memberikan sosialisasi  atau  pemberitahuan  kepada pelaku  usaha  pengusaha  hiburan  untuk segera  melaporkan  pendapatan  mereka dari perporasi kepada Dispenda sebagai bagian  dari  sumber  pendapatan  asli daerah (PAD).
2. Peningkatan data objek pajak
a. Pemutakhiran  data  perhitungan  potensi pajak hiburan
Dinas  Pendapatan  Daerah  Kota Palembang selalu melakukan pemutakhiran/pembaharuan data potensi Pajak pada umumnya,
pemutakhiran  ini  dilakukan  dengan koordinasi  Dispenda  dan  UPTD  setiap Kecamatan sehingga Dispenda memiliki  data  potensi  yang  pajak  yang lengkap  dari  setiap  kecamatan  di  Kota Palembang.
b. Penyempurnaan  prosedur  administrasi dalam pembayaran pajak
Kemudahan  pembayaran  pajak sangat  berpengaruh  karena  pelayanan atau  prosedur  yang  berbelit-belit  akan menyebabkan  masyarakat  malas  untuk membayar  pajak.  Melalui  prosedur pelaksanaan  pajak  hiburan  yang  efisien dapat berdampak pada wajib pajak yang lebih  tepat  waktu  dalam  membayar pajak karena didukung dengan prosedur yang  mudah  dan  tidak  berbelit-belit. Efisiensi  administrasi  pajak  tersebut sangat  penting  bagi  manajemen  pajak daerah dalam upaya pemenuhan prinsip umum perpajakan yang baik. Pembayaran pajak hiburan di Kota
Palembang dilakukan di Dinas Pendapatan  Daerah  Kota  Palembang. Lokasi  pembayaran  adalah  di  kantor Dispenda.  Dispenda  telah  memberikan pelayanan  terbaik  kepada  wajib  pajak agar  prinsip  kemudahan  administrasi dapat tercapai dengan baik. Wajib pajak yang  akan  menyelenggarakan  hiburan mendatangi  kantor  Dinas  Pendapatan daerah Kota Palembang untuk melakukan  porporasi  karcis.  Kemudian setelah itu wajib pajak membayar  pajak sesuai  dengan  karcis  yang  akan  dijual pada  saat  pelaksanaan  tontonan  atau hiburan.  Prosedur  yang  mudah,  tidak rumit  dan  berbelit-belit  membantu Dispenda  dalam  memberikan  layanan terhadap  masyarakat  agar  masyarakat tidak  merasa  malas  untuk  membayar pajak.  Adanya  efisiensi  administrasi diharapkan  bisa  membuat  masyarakat tidak  malas  atau  enggan  membayar pajak  sehingga  dapat  meningkatkan pendapatan daerah.
c. Pengelolaan  sistem  teknologi  informasi pajak
Mengefektifkan  pelaksanaan  dan pengefesiensi  waktu  yaitu  dengan adanya  sistem  informasi  pajak  yang dimana pendaftaran, pendataan,
penetapan, pembukuan dan pembayaran yang  sebelumnya  dilakukan  secara manual  sekarang  di  proses  dan  di  data di  sistem  informasi  pajak.  Ketepatan waktu  dengan  adanya  sistem  informasi pajak  akan  lebih  cepat  sehingga meningkatkan efektif dan efisien dalam hal  pelayanan  terhadap  masyarakat. Ketepatan waktu yang dipastikan dalam pembayaran  pajak  kurang  lebih  satu hari  pembayaran  pajak.  Waktu  yang  di tetapkan  Dispenda  Kota  Palembang sudah  cukup  cepat,  itu  terlihat  sudah adanya sistem komputerisasi yang ada
di  kantor  Dispenda  Kota  Palembang. Sistem  informasi  pajak  Dispenda  Kota
Palembang sangatlah membantu masyarakat  dalam  kecepatan  waktu. Ketapan waktu pelayanan dalam pencetakan  cukup  cepat.  Ketersediaan aparatur  yang  memadai  yang  ada  di kantor  Dispenda  Kota  Palembang sehingga  masyarakat  dalam  di  layani dengan  cepat  tidak  menunggu  lama. Berdasarkan  keterangan  di  atas  bahwa waktu pelayanan yang di selenggarakan Dispenda Kota Palembang sudah cukup cepat  karena  sudah  menerapkan  sistem komputerisasi sehingga palayanan lebih cepat. Ketersediaan sumber daya aparatur  dalam  melayani  masyarakat sehingga  masyarakat  di  layani  dengan baik,  efektif,  dan  cepat  sesuai  dengan harapan masyarakat.
3. Meningkatkan penerimaan pajak
hiburan
a. Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Penagihan pro aktif Penyampaian langsung Surat Ketetapan Pajak daerah (SKPD) kepada Wajib pajak dengan yang besarnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan- perundan-undangan  perpajakan  daerah. Dispenda juga secara  pro aktif melakukan penagihan terhadap  wajib pajak sesuai dengan ketetapan  pajak daerah yang diterimanya
b. Penagihan  secara  aktif  tunggakan Dispenda juga  melakukan koordinasi  dengan  instansi  terkait dalam  penyelesaian  penunggakan  pajak serta  memberikan  apresiasi  terhadap wajib  pajak  yang  taat  dan  tepat  waktu membayar  pajak,  hal  tersebut  memacu wajib  pajak  untuk  taat  dan  tepat  waktu dalam  membayar  pajak,  dengan adanya strategi  tersebut  diatas  akan  berdampak terhadap peningkatan penerimaan pajak
c. Pemeriksaan pajak daerah
Pemerintah  daerah  melakukan pengawasan  dan  pengendalian  yang memadai untuk mengoptimalkan perolehan pendapatan. Dinas Pendapatan, Kota palembang melakukan  audit  secara  rutin  untuk menghindari  terjadinya  kebocoran  kas dalam  penerimaan  pendapatan  daerah khususnya  dari  sektor  pajak  daerah. Setiap  minggunya  dilaksanakan  rapat mengenai  perkembangan  PAD,  serta setiap bulannya yaitu dilakukan evaluasi.  Dengan  hal  tersebut  juga berarti terdapat pengawasan secara rutin terhadap  pengelolaan  keuangan  daerah, sehingga  diharapkan  dapat  melakukan pengendalian  kebocoran  pendapatan daerah. Adanya audit terhadap keuangan  daerah  sangat  penting  untuk menciptakan  laporan  keuangan  daerah yang  baik  agar  membantu  mewujudkan pemerintahan yang bersih.
Pegembangan Potensi Pendapatan
Daerah  diarahkan  ke  jenis  objek  pajak daerah yang baru 1. Pengembangan  objek  pajak  hiburan Perluasan basis penerimaan diperlukan untuk menambah penerimaan  pajak  hiburan  di  samping adanya pelarangan terhadap jenis hiburan tertentu. Upaya mengidentifikasi  wajib  pajak  baru tersebut  melalui  adanya  Unit  Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). UPTD menangani  wilayah  kecamatan  masing- masing  yang  merupakan  ruang  lingkup kerja  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kota Palembang. Adanya UPTD yang melakukan  identifikasi  di  kecamatan- kecamatan yang ada di Kota Palembang dapat  berfungsi  untuk  menemukan wajib pajak baru yang ada di
kecamatan.  Tarif  pajak  juga  perlu dievaluasi  agar  dapat  diketahui  apakah tarif pemungutan pajaknya sudah sesuai atau  tidak.  Tarif  pajak  tersebut  harus sesuai  dengan  peraturan  yang  telah ditetapkan.
Dalam  memungut  pajak  hiburan Kota  Palembang  berpedoman  pada Peraturan  Daerah  Kota  Palembang No.13  Tahun  2010  Tentang  Pajak Hiburan menyebutkan bahwa tarif pajak hiburan untuk Tontonan film sebesar 10 %  (sepuluh  persen);  Pameran  sebesar 10%  (sepuluh  persen);  Pasar  malam, sirkus,  akrobat,  sulap  dan  sejenisnya sebesar  10%  (sepuluh  persen);  Pusat kebugaran  ( fitness  center ),  binaraga sebesar  20%  (dua  puluh  persen); Permainan  bilyard,  golf,  bolling,  futsal dan  sejenisnya  sebesar  20%  (dua  puluh persen); Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau  busana  sebesar  20%  (dua puluh  persen);  Pertandingan  olahraga yang  bersifat  komersil  sebesar  sebesar 20%  (dua  puluh  persen);  Kontes kecantikan  dan  sejenisnya  sebesar  25% (dua  puluh  lima  persen);  Perawatan kecantikan/Salon,  Panti  pijat,  refleksi, mandi  uap/spa  sebesar  25%  (dua  puluh lima  persen);  Diskotik,  karaoke,  klub malam  dan  sejenisnya  sebesar  30% (tiga  puluh  persen);  Pacuan  kuda, kendaraan  bermotor  dan  permainan ketangkasan  (untuk  alat – alat  permainan banchinco,  ritmint,  hiper,  pinball  dan sejenisnya)  sebesar  35  %  (tiga  puluh lima persen); Perluasan basis penerimaan  sangat  penting  dilakukan untuk  menambah  wajib  pajak  yang dapat  juga  memberikan  peningkatan terhadap penerimaan pendapatan daerah.
2. Pelatihan  di  bidang  perpajakan  dan peraturan-peraturan baru
Pegawai  dan  aparatur  Dinas Pendapatan  Daerah  Kota  Palembang secara  berkala  diikutsertakan  dalam pelatihan  dan  pembelajaran  dibidang perpajakan dan peraturan-peraturan baru perpajakan serta pendapatan daerah,  sehingga  dapat  meningkatkan kualitas pegawai dan aparatur Dinspenda  demi  tercipatanya  kinerja yang baik di Dispenda Kota Palembang.
Mengutamakan  pembangunan  sarana prasarana  pelayanan  pajak  secara  on- line
1. Peningkatan  Sarana  prasarana  aparatur dan Administrasi Perkantoran
Pembangunan  dan  Rehabilitasi gedung kantor Dispenda Kota
Palembang, dengan sarana dan prasarana  yang  memadai,  memfasilitasi kendaraan  dinas  untuk  menunjang kelancaran  operasional  di  lapangan, penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan  jasa  komunikasi,  sumber daya telkom, air dan listrik, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, perizinan  kendaraan  dinas,  penyediaan alat  tulis  kantor,  dan  bahan  logistik kantor,  serta  pemeliharaannya  secara berkala.
2. Pelayanan Pajak secara Online Sejak awal Oktober 2012,
pembayaran pajak bisa dilakukan secara online 24 jam melalui jaringan anjungan  tunai  mandiri  (ATM).  Selain Pajak  Bumi  dan  Bangunan,  pajak  lain seperti  BPHTB  pun  bisa  dibayar  lewat ATM. pembayaran secara online tersebut  memudahkan  wajib  pajak untuk  menyetorkan  pajaknya.  Selama ini pembayaran via ATM hanya dibatasi hingga pukul 15.00 setiap hari, padahal kondisinya  jam  tersebut  wajib  pajak banyak yang belum pulang  kantor.
Namun  untuk  layanan  pembayaran pajak melalui ATM baru bisa dilakukan lewat  ATM  Bank  SumselBabel,  belum merambah  ke  bank  lain.  Untuk  Bank lain  sedang  diproses  administrasinya  di keuangan  Pemkot  palembang,  kalau sudah  rampung,  layanananya  bisa segera dibuka, Bank Mandiri juga telah menyiapkan  perangkat  dan  sistemnya. Sementara  cara  pembayaranya  pun sangat  mudah.  Konsumen  atau  wajib pajak  tinggal  mengikuti  prosedur  yang tertera  di  mesin,  tapi  memang  harus mencantumkan  nomor  wajib  pajak.
"Enambelas  digit  wajib  pajak  harus ditulis  dalam  pengisian  aplikasi,  ini yang  harus  teliti  dan  wajib  dihapalkan. Karena bila salah berakibat fatal. Meski telah  dipermudah,  namun  pembayaran pajak via ATM masih rendah. Kebanyakan  masih  mendatangi  bank atau ke Sekretariat Dispenda. 3. Peningkatan pelayan Salah satu faktor yang berpengaruh agar terselenggaranya kualitas pelayanan, yaitu dengan adanya strategi  dari  tempat  penyelenggara pelayanan  terhadap  masyarakat  dalam memberikan pelayanan. Strategi
Dispenda Kota Palembang dalam melayani  masyarakat  dengan  prosedur dan  peraturan  yang  berlaku.  Artinya bahwa penyelenggaraan pelayanan yang di  berikan  apartur  Dispenda  Kota Palembang  selalu  melayanai  dengan keperluan  dan  keinginan  masyarakat yang  datang  ke  Kantor  Dispenda  Kota Palembang.  Aparatur  Dispenda  Kota Palembang senantiasa mengajak masyarakat khususnya masyarakat yang wajib pajak untuk taat membayar pajak. Aparatur  Dispenda  Kota  Palembang dalam melayanai masyarakat yang akan membayar pajak selalu dengan rasa
kesopanan  dalam  melayanai.  Citra
Dispenda Kota Palembang dalam melayani masyarakat yang akan membayar  pajak  selalu  memberikan citra  yang  baik  terhadap  masyarakat. Pencitraan  yang  baik  meliputi  sikap, prilaku, dll yang diberikan para aparatur Dispenda Kota Palembang dalam melayani masyarakat. Aparatur
Dispenda  Kota  Palembang  berharap dengan  memberikan  layanan  kepada masyarakat  dengan  baik  maka  hasil perolehan  pajak  di  Kota  Palembang dapat meningkat.

## Memberikan  Reward  dan  Punishment kepada aparatur
Dalam Usaha Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah, Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, terus berusaha  untuk  memberikan  pelayanan terbaik bagi wajib pajak. Dengan peningkatkan  kualitas  aparatur,  Disiplin, dan  SDM  yang  ada  di  dalamnya,  melalui diklat struktural, diklat  teknis, dan kursus/seminar  secara  berkala  terhadap aparatur  guna  meningkatkan  kemampuan dan  kualitas  aparatur,  serta  memiliki pemahaman yang baik mengenai pendapatan  daerah,  serta  meningkatkan kualitas  pelayanan  terhadap  wajib  pajak. Pegawai juga merupakan komponen penting, untuk itu perlu dimiliki kedisiplinan  dan  moral  yang  baik  dari setiap  pegawai.  Rendahnya  moralitas pegawai  dapat  menyebabkan  pegawai dapat  berbuat  curang  atau  melakukan tindakan yang melanggar aturan yang pada akhirnya  dapat  mengakibatkan  kebocoran pendapatan.  kebocoran  pendapatan  bisa disebabkan karena penghindaran pajak (tax avoidance), penggelapan pajak (tax evasion),  pungutan  liar,  atau  korupsi petugas. Untuk meningkatkan  kedisiplinan
dan  moral  maka  dengan  cara  pemberian reward  and  punishment  dilakukan  kepada pegawai.  Adanya  reward  and  punishment diharapkan  dapat  meningkatkan  disiplin dan moralitas pegawai di dalam melaksanakan  kewajibannya  agar  dapat menghindarkan kebocoran pendapatan daerah.  Pengendalian  atas  kebocoran pendapatan perlu dilakukan untuk mengoptimalkan  perolehan  pendapatan yang  digunakan  untuk  kepentingan  rumah tangga daerah.
Faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi peningkatkan  pajak  hiburan  di  Kota Palembang
Faktor  internal  merupakan  faktor yang  dikontrol  oleh  organisasi,  sedangkan faktor  eksternal  adalah  faktor  yang  tidak dikontrol  oleh  organisasi.  Faktor  internal meliputi kekuatan ( strenghts ) dan kelemahan ( Weakness ) dan faktor eksternal merupalam peluang ( Opportunity )  dan  ancaman  ( threats ). Untuk mengenali kekuatan dan kelamahan intenal, organisasi dapat memantau sumber daya ( resources ), strategi sekarang ( present strategy/process ), kinerja ( perfomance ),  sedangkan  untuk  mengenali peluang dan ancaman eksternal, organisasi dapat memantau forces/trends, key recources  controllers dan competitor . Berdasarkan  pengamatan,  ada  beberapa faktor  pendukung  dan  penghambat  dalam peningkatan  penerimaan  pajak  hiburab  di Kota  Palembang  sebagaiman  tertuang dalam tabel berikut:
Tabel
Faktor Pendukung dan Penghambat dalam peningkatan Pajak Hiburan
Di Kota Palembang
1. Faktor Internal Strategik a. Recources (input) b. Present Strategy (Proces) c. Performa nces K E K U A T A N  Perda No.13 tahun 2010 tentang pajak Hiburan di Kota Palemban g
 Kuantitas Pegawai
 Monitoring penggunaa n karcis hiburan  Pemeriksa an pajak daerah  Tersediany a sarana dan prasarana penunjang kegiatan K E L E
M
A
H A N  Kurangny a  petugas lapangan  Dukungan dana untuk petugas lapangan masih rendah  Struktur birokrasi yang kadang dibuat berbelit- belit oleh petugas  Kurangnya pengeceka n SKPD untuk wajib pajak  Sikap mental dalam menghadap
i wajib pajak yang beraneka ragam masih lemah
 Kecuranga n oknum petugas pajak hiburan K E L E M A H A N  Banyak nya tempat hiburan yang belum memilik i izin resmi  Kesadar an wajib pajak masih rendah  Omset pajak yang tdak menent u (khusus nya bagi tempat hiburan yang tergolo ng kecil)  Watak dan karakter manusia yang beragam  Masih banyak penungga kan pajak

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Pelaksanaan strategi Dinas Pendapatan
Daerah Kota Palembang dalam meningkatkan penerimaan pajak hiburan dengan cara:
1. Mengutamakan intensifikasi  pada penerimaan pajak yang belum mencapai target
2. Pegembangan Potensi Pendapatan Daerah diarahkan ke jenis objek pajak daerah yang baru
3. Mengutamakan pembangunan sarana prasarana pelayanan pajak secara on- line
4. Memberikan Reward dan Punishment kepada aparatur 2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi peningkatkan pajak hiburan di Kota Palembang
a. Faktor Pendukung peningkatan pajak hiburan di Kota Palembang diantaranya:
1. Kuantitas Pegawai
2. Monitoring  penggunaan  karcis hiburan 2. Faktor Eksternal Strategik a.  Recources (input) b. Present Strategy (Proces) c. Perf orm ance s K E
K U A T A N  Jumlah pendudu k  yang besar  Otonom i daerah  Potensi bertamb ahnya objek  Kemaju an ilmu dan teknolo gi  Tersediany a pihak yang dapat diajak kerjasama misalnya
dalam pembayara n on-line
3. Pemeriksaan pajak daerah
4. Tersedianya  sarana  dan  prasarana penunjang kegiatan
5. Potensi bertambahnya objek pajak hiburan
6. Kemajuan ilmu dan teknologi
b. Faktor Penghambat peningkatan pajak  hiburan  di  Kota  Palembang diantaranya:
1. Dukungan  dana  untuk  petugas lapangan masih rendah
2. Struktur  birokrasi  yang  kadang dibuat berbelit-belit oleh petugas
3. Sikap  mental  dalam  menghadapi wajib pajak  yang beraneka ragam masih lemah
4. Kecurangan oknum petugas
5. Banyaknya  tempat  hiburan  yang belum memiliki izin resmi

## Saran
Saran yang dapat diberikan yaitu:
1. Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang harus lebih jeli dan berupaya lebih keras untuk menemukan wajib  pajak-wajib  pajak  baru  yang merupakan  sumber  pendapatan  untuk pajak  hiburan  agar  lebih  meningkat. Pemberian sanksi terhadap harus dilaksanakan dengan tegas, agar diharapkan  masyarakat  dapat  menaati membayar  pajak  dengan  tepat  waktu sesuai dengan ketentuan.
2. Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang  harus  lebih  meningkatkan lagi  monitoring  terhadap  izin  tempat hiburan  dan  juga  peningkatan  terhadap kualitas aparatur yang memiliki loyalitas, bersih dan disiplin tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA
Blakely,  Edward  J.,  1989, Planning  Local Economic  Development  (Theory  and Practice), Sage  Publication,  Inc, Newburry Park, California
Bryson, John M., 1995, Strategic Planning for Public and Nonprofit Organization : A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational  Achievment ,  Jossey
Bass Publishers, San Fransisco
Bryson,  J.M.,  and  Roering,  W.D.,  1987,
Applying  Private  Sector  Strategic Planning  to  the  Public  Sector ,
Journal  of  the  American  Planning Association
Davey, 1988, Pembiayaan Pemerintahan
Daerah, UI-Press, Jakarta
Islamy, Irfan, 2004, Materi Pokok Kebijakan  Publik ,  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Universitas terbuka, Jakarta
Kaho, 1997, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia , Gramedia, Jakarta
Keban,  Yeremias  T,  2008, Enam  Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu ,  Gava Media,
Jogjakarta
Kuncoro, Mudrajad, 2006, Strategi
(Bagaimana meraih keunggulan kompetitif), Penerbit Gramedia, Jakarta Mamesah, D.J., 1995, “Sistem Administrasi Keuangan Daerah” ,
Gramedia, Jakarta
Moleong, Lexy J., 2002, Metodologi Penelitian Kuaitatif , PT.Remaja
Rosdakarya, Bandung
Nasution,  S,  1988, Metode  Penelitian Naturaistik-Kualitatif , Tarsito, Bandung
Nazir,  Mohammad,  1988, “Metode Penelitian ”, Ghalia Indonesia,
Jakarta
Purwanto, Iwan, 2008, Manajemen Strategi (Cetakan II), Yrama Widya. Bandung
Siahaan,  Marihot  P,  2005, Pajak  Daerah
& Retribusi Daerah , PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta
Suparmoko,  2001, Ekonomi  Publik  Untuk Keuangan  &  Perimbangan  daerah Edisi  Pertama ,  Andi  Yogyakarta, Yogyakarta.
Soemitro,  Rochmat,  1988, Pajak  dan Pembangunan , PT. Eresco, Bandung
Umar, Husein, 2002, Strategic Management  In  Action ,  Gramedia,
Jakarta
, 2011, Undang-Undang Otonomi
Daerah , Fokusmedia, Bandung.