Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 2, No. 2 – Juli 2021, Hal. 260-264| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3319.260-264

## PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT (PB) PADA WARGA BINAAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B GIANYAR PADA MASA PANDEMI COVID-19
I Made Irvan Ariansyah Putra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma irvanarnsyah@gmail.com, laksmidewi29@gmail.com, madesukaryatikarma@gmail.com Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Indonesia  adalah  Negara  Hukum,  maka  Pemberian  sanksi  berupa  penahanan  merupakan  cara  untuk  memberi efek jera atas perbuatan yang dilakukan yaitu dengan cara memberikan pembinaan, pemberian Hak Pembebasan Bersyarat  merupakan  salah  satu  pembinaan  yang  bertujuan  agar  narapidana  dapat  berinteraksi  secara  sehat dengan  masyarakat.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  menganalisa  Pengaturan  hukum  tentang  sistem  pembinaan narapidana melalui upaya pemberian  hak pembebasan bersyarat di Rumah Tahanan Negara Kelas ll B Gianyar dan  Hambatan-hambatan  dalam  pelaksanaan  pemberian  Pembebasan  Bersyarat  di  Rumah  Tahanan  Negara Kelas II B Gianyar pada masa Pandemi Covid-19. Metode penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris dengan sumber  data  hukum  berupa  sekunder  dan  primer  dengan  teknik  pengumpulan  data  yaitu  melalui  wawancara, setelah itu data disusun secara sistematis dan dikaitkan dari satu data ke data lainnya kemudian akan dijelaskan secara  jelas  dan  terperinci.  Hasil  penelitian  mengungkapkan  bahwa  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Nomor  3  tahun  2018  tentang  syarat  dan  tata  cara  pemberian  pembebasan  bersyarat  yang  dipakai sebagai  dasar  hukum  namun  dalam  pelaksanaannya  ada  beberapa  hambatan  diantaranya  narapidana  yang melanggar aturan disiplin serta masyarakat khawatir terpapar Covid-19dari narapidana.
Kata kunci : Pandemi Covid-19, Pembebasan Bersyarat, Rumah Tahanan Negara.

## Abstract
Indonesia is a country of law, therefore the imposition of sanctions in the form of detention is a way to provide a deterrent effect on the actions committed, namely by providing guidance, granting the right to parole is a form of guidance aimed at enabling prisoners to interact healthily with the community. The purpose of this research is to analyze the legal arrangements regarding the system of guiding prisoners through efforts to grant parole rights at the Gianyar Class II B State Prison and the obstacles in the implementation of the provision of parole in the Gianyar Class II B State Prison during the Covid-19Pandemic. The method used is empirical  with legal data sources in the form of secondary and primary with data collection techniques, namely through interviews, after the data is systematically compiled and linked from one data to another then will be explained clearly and in  detail.  The  result  of  the  research  reveals  that  the  Regulation  of  the  Minister  of  Law  and  Human  Rights Number 3 of 2018 concerning the terms and procedures for granting parole which is used as a legal basis, but in  its  implementation  there  are  several  obstacles  including  prisoners  who  violate  disciplinary  rules  and  the public is worried about being exposed to Covid-19from prisoners.
Keywords: Covid-19Pandemic, Parole, State Detention Center.

## I. PENDAHULUAN
Indonesia adalah Negara yang berlandaskan pada Hukum, maka setiap warga negara harus mematuhi peraturan  yang  berlaku  agar  terciptanya  suatu  keamanan  dalam  berkehidupan  bernegara.  Hakim sangat berperan penting dalam penegakan hukum yaitu bertugas mengadili  dan menyelesaikan setiap perkara yang dimajukan kepadanya (Natabaya, 2005) .
Setiap  vonis  hakim  memiliki  suatu  kekuatan  hukum  kemudian  tugas  jaksa  adalah mengeksekusi  dari  hasil  vonis  tersebut  setelah  itu  diteruskan  oleh  Pihak  Pengadilan  Negeri  ke lembaga  pemasyarakatan,  kemudian  Lembaga  Pemasyarakatan  menetapkan  dan  menghitung  masa hukuman setiap warga binaan yang berada di dalam Rumah Tahanan Negara. Rumah Tahanan adalah tempat  dimana  terdakwa  atau  narapidana  menjalani  masa  kurungan  atau  dibina  sampai  masa hukumannya berakhir.
Pemasyarakatan  di  Indonesia  berdasarkan  Pancasila  sebagai  dasar  negara  dan  dasar  untuk berkedihupan  di  masyarakat  yang  lebih  mengutamakan  keserasian,  keselarasan,  dan  keseimbangan, bagi  setiap  insan (Arief,  2008) ,  Atas  dasar  tersebut  pemasyarakatan  tidak  membuat  narapidana  yang melakukan  tindak  kejahatan  mendapatkan  balasan  atas  perbuatannya  melainkan  memberikan pembinaan, pendidikan serta bimbingan terdahap narapidana tersebut selain iru pembinaan yang lain juga diberikan diantaranya melalui Upaya pemberian hak pembebasan bersyarat bertujuan agar warga binaan  dapat  berinteraksi  kembali  dengan  warga  sekitar  lingkungannya  serta  menjadi  orang  yang benar-benar baik dan taat pada Hukum, dilihat dari Teori Kepenjaraan, konsep pemasyarakatan yang berarti  membaur  Kembali  ke  kehidupan  bermasyarakat  sebagai  orang  yang  taat  pada  Hukum  serta tidak merugikan lingkungan sekitar (Atmasasmita, 1982) .
Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Gianyar pada  masa  pandemic  Covid-19  dilatarbelakangi  adanya  wabah  Covid-19  dan  dalam  pelaksanaan pembebasan bersyarat banyak ditemukan berbagai hambatan diantaranya dari hambatan internal yaitu narapidana yang melanggar aturan disiplin selama menjalani hukuman di dalam Rumah Tahanan dan hambatan  Ekstemal  yaitu  Masyarakat  yang  takut  terpapar  Covid-19  dari  Narapidana.  Maka  untuk mengantisipasi  penularan  Covid-19,  Kementerian  Hukum  mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Dalam  Rangka  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Penyebaran  Covid-19.  Peraturan  ini  diharapkan dapat  mengantisipasi  berbagai  dampak  akibat  Covid-19  yang  bisa  saja  terjadi  di  Rumah  tahanan (Siagiana,  2020) .  Disisi  lain,  menurut Amrullah  &  Wibowo  (2021) salah  satu  yang  tindakan  yang dilakukan  oleh  Menteri  Hukum  dan  HAM  dalam  menanggulangi  penyebaran  virus  Covid-19  yaitu dibebaskannya narapidana dengan pemberian asimilasi dan hak integrasi untuk memperkecil peluang penyebaran Covid-19 di dalam lembaga pemasyarakatan. Dalam hal ini, narapidana tidak serta merta dibebaskan,  mereka  masih  tetap  dalam  pengawasan  negara  oleh  Balai  Pemasyarakatan  dan  juga Pembimbing Kemasyarakatan sebagai penanggung jawabnya serta diberikan program bimbingan serta wajib  lapor (Syahrizal,  2020) .  Namun  kebijakan  ini  tidak  berlaku  bagi  Narapidana  dan  Anak  yang kategori tindak pidana yang terdapat dalam PP 99 yang berupa terorisme, pengguna narkoba, korupsi, kejahatan terhadap negara, kejahatan HAM yang terbilang berat, kejahatan transnasional terorganisasi dan narapinda WNA (Marthaningtiyas, 2020) .
Berdasarkan uraian diatas, tujuan penelitian ini untuk menganalisa Pengaturan hukum tentang sistem pembinaan narapidana melalui upaya pemberian hak pembebasan bersyarat di Rumah Tahanan Negara  Kelas  ll  B  Gianyar  dan  Hambatan-hambatan  dalam  pelaksanaan  pemberian  Pembebasan Bersyarat di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Gianyar pada masa Pandemi Covid-19.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian hukum secara empiris, yang dimana melihat hukum dalam bentuk yang  sesungguhnya  serta  meneliti  bagaimana  hukum  itu  bekerja  sesuai  dengan  peraturan  yang  ada. Sumber  data  yang  digunakan  adalah  data  Primer  yang  didapatkan  secara  langsung  dari  keterangan inforrnan dan responden dan data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang berasal dari data yang  sudah  didokumentasi  baik  berupa  putusan  atau  bahan  hukum  yang  lainnya,  setelah  itu  data tersebut  disusun  secara  sistematis,  klasifikasikan,  serta  dikaitkan  dari  satu  data  ke  data  lainnya kemudian  akan  dijelaskan  secara  jelas  dan  terperinci.  Teknik  pengumpulan  data  dengan  cara melakukan sebuah wawancara dengan mengajukan daftar pertanyaan yang diajukan secara sistematis dengan  Teknik  Studi  Dokumen  serta  dengan  melakukan  teknik  observasi/pengamatan  yaitu  meneliti secara  langsung  terhadap  subjek  yang  diteliti  dari  keadaan  yang  sesungguhnya  maupun  dalam keadaan buatan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan  Hukum  Tentang  Sistem  Pembinaan  Narapidana  Melalui  Upaya  Pemberian  Hak Pembebasan Bersyarat di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Gianyar
Narapidana  dimana  merupakan  seseorang  yang  dalam  menjalani  suatu  hukuman  hal  tersebut  karena dia  melakukan  tindakan  yang  berupa  tindak  pidana.  Jika  dilihat  menurut  para  ahli-ahli  hukum menyatakan  dimana  narapidana  seorang  yang  dalam  kondisi  sedang  pada  keadaan  buian  dan  atau hukuman (Al  Barry,  2003) .  Jika  ditelaah  secara  seksama  dalam  UU  No.  12  Tahun  1995  yang merupakan  tentang  pemasyarakatan  yang  memberi  penjelasan  dimana  narapidana  adalah  seseorang
yang  dimana  terpidana  sedang  mengikuti  dan  atau  menjalani  suatu  hilang  pidana  kemerdekaan  di Lembaga Pemasyarakatan. Hal tersebut yang dimana adalah hal perbuatan yang amat sangat dilarang oleh  hukum  indonesia  yang  mana  jika  ada  yang  berani  melanggar  akan  dikenakan  denda  dan  atau sanksi (Prodjodikoro, 2003) .
Pada  dasarnya  tujuan  dari  hal  pemidanaan  tersebut  adalah  dengan  tujuan  baik  dimana  tidak bermaksud  membalas  suatu  hal  perbuatan  yang  di  lakukannya  tetapi  dibina  agar  orang  yang melakukan perbuatan yang melanggar aturan tersebut tidak berkeinginan lagi rnelakukan hat tersebut. Adanya  pembebasan  bersyarat  yang  mana  contoh-contoh  proses  pemidanaan  bagi  pelaku  setelah melakukan beberapa tahapan sekurangnya 2-3 dengan masa 9 bulan. Dimana hal dari tujuan tersebut adalah  agar  narapidana  bisa  menerapkan  dan  atau  melakukan  hal  sebagaimana  mestinya  hal  yang harus kita lakukan di masyarakat dan akan menjadi proses agar mereka mau bertindak sesuai norma. Sehingga dengan proses tersebutlah mereka  bisa sadar dan mau mengikuti proses  yang  sudah dibuat di Lembaga Pemasyarakatan (Hasan, 2003) .
Pembebasan yang mana ada syarat pada pasal 14 huruf K UV No. 12 Tahun 1995 mengenai hal  pemasyarakatan  yang  menyatakan  :  mendapatkan  kebebasan  bersyarat,  yang  mana  diatur  pada PERMENKUMHAM  No.  3  tahun  2018  Mengenai  persyaratan  dan  tata  cara  untuk  melakukan Pembebasan  Bersyarat.  Yang  mana  Pembebasan  Bersyarat  merupakan  suatu  binaan  agar  dimana narapidana bisa dan mau mematuhi hal yang sudah dibuat dan harus diterapkannya agar nantinya pasti akan diharap narapidana bisa bersifat dan bertindak yang baik sesuai dengan semua persyaratan yang sudah ditetapkan dan ditentukan. Dan supaya narapidana bisa membaur Kembali dengan masyarakat sebagaimana mestinya.
Hasil  yang  didapatkan  terhadap  pihak  informan  berpendapat  dimana  halnya  dalam  memberi kebebasan  bersyarat  adapun  beberapa  tata  cara  dan  syarat-syaratnya  dalam  pelaksanaannya  terdiri berbagai  suatu  pemenuhan  syarat  administratif  dan  substantif.  Substantif  yang  diantaranya menunjukan suatu kesadaran dan menyelesaikan atas perilaku yang pernah dibuatnya, telah memberi dan  atau  menunjukan  suatu  moral  yang  sangat  positif  dan  berbudi  pekerti  yang  bagus  selama menjalani  hukuman  dan  mau  bertindak  yang  amat  sangat  disiplin  yang  mana  tindakan  yang  bisa dibilang merugikan pada saat di rumah tahanan sekurangnya dengan kurun waktu 9 bulan lamanya.
Syarat  administratif  dimana  pertama  meliputi-rneliputi  suaru  salinan  keputusan  dari  pihak pengadilan,maupun  dari  pihak  kejaksaan  dimana  menyatakan  bahwa  yang  bersangkutan  tidak rnerniliki suatu perkara yang pernah dibuatnya, hasil tes kesehatan dari pihak dokter yang menyatakan dimana  narapidana  sehatjiwanya  dan  sehat  jasmani,  serta  suatu  surat  kesanggupan  oleh  pihak  yang dimana  menerima  narapidana  seperti  halnya  adalah  pihak  keluarga,  instansi  pemerintah  atau  swasta dengan disaksikan dan diketahui oleh kepala desa dan pihak lurah.
Pada  ketentuan  ini  dimana  dijelaskan  didalam  PERMENKUMHAM  nomor  3  tahun  2018 menyatakan  berkenaan  dengan  cara  suatu  pelaksanaan  pembebasan  syarat-syarat  yang  terdiri  dari  : petugas-petugas  dengan  harus  mendata  narapidana  yang  akan  diberikan  sebuah  surat  yang  nanti diusulkan  untuk  mendapatkan  suatu  pembebasan  bersyarat  yang  mana  suatu  penataan  dilakukan dengan  harus  melengkapi  kelengkapan  dokumen-dokumen,  selanjutnya  tim-tim  pengamat pemasyarakatan yang berada dalam suatu rumah tahanan memberi usulan dan rekomendasinya untuk dimana  nantinya  memberikan  suatu  pemyataan  bebas  kepada  kepala  lapas  yang  kemudian  nantinya kepala  lapas  akan  selanjutnya  menyampaikan  hal  tersebut  kepada  direktur  jenderal  dengan  suatu tembusan  yang  mana  nantinya  kepala  kantor  di  wilayah  tersebut  akan  melakukan  pengecekan  dan verifikasi  dari  surat  usulan  yang  telah  diberi  yang  nantinya  akan  dilakukan  paling  lama  3  hari  yang mana  terhitung  tanggal  dari  awal  susulan  pemberian  suatu  pembebasan  yang  diterima  oleh  pihak kepala lapas.

## 2. Hambatan-Hambatan  Dalam  Pelaksanaan  Pemberian  Pembebasan  Bersyarat  di  Rumah Tahanan Negara Kelas II B Gianyar Pada Masa Pandemi Covid-19
Wabah  penyakit  dari  virus  ini  menyebabkan  banyak  orang  mengalami  kerugian  seperti  salah  satu contohnya  yakni  kehilangan  nyawa,  maka  dengan  ini  perlu  diberlakukan  beberapa  tindakan  yang serius  dikarenakan  agar  penyelamatan  kepada  narapidana  yang  terletak  pada  rumah  tahanan  negara melalui  dengan  memberi  pembebasan  yang  dilakukan  dengan  bersyarat  sebagaimana  selaras  pada peraturan  yang  dibuat  oleh  pemerintah.  Melakukan  pelaksanaan  dan  pemberian  pembebasan  yang
bersyarat bagi warga binaan di Dalam Rumah Tahanan Negara kelas II B Gianyar pada masa pandemi Covid-19 ini banyak ditemui berbagai hambatan. Hambatan yang dimaksud itu terdiri dari Hambatan internal yang pertama meliputi narapidana yang terkadang melanggar aturan disiplin serta melakukan keributan  pada  rutan  kelas  II  B  Gianyar  sehingga  kesempatan  untuk  mendapatkan  Pembebasan Bersyarat  menjadi  hilang  upaya  yang  ditempuh  dalam  menanganinya  adalah  perlu  ditingkatkan pembinaan  tersebut  agar  tidak  terjadi  pelanggaran  disiplin  serta  Narapidana  dapat  memperhatikan serta dengan sungguh-sungguh pada segala peraturan yang telah dibuat sehingga proses Pembebasan Bersyarat  dapat  berjalann  dengan  cepat,  yang  kedua  persyaratan  substantif  dan  Administratif  tidak memenuhi  secara  keseluruhan  upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasinya  adalah  perlu  adanya  kerja sama  serta  komunikasi  dengan  lancar  serta  baik  pada  narapidana  dan  perugas  dilaksanakan  dengan cara  memberi  penyuluhan  mengenasi  Pembebasan  Bersyarat  sehingga  dapat  berjalan  dengan  baik sehingga keberhasilan yang diperoleh membuat menjadi berjalan lancar serta terjamin dan aman pada pelaksanaanya.
Kemudian  pada  Hambatan  eksternal  yaitu  antara  lain  pertama  Pada  wabah  masa  pandemi Covid-19  ini  yang  membuat  hal  ini  masalah  serius  dalam  hambatan  ini  selain  masyarakat  khawatir terpapar  akibat  penyebaran  Covid-19  yang  disebabkan  oleh  narapidana  itu  sendiri  selain  itu  pihak keluarga merasa malu menerima kembali narapidana tersebut dan masyarakat takut akan terulangnya Kernbali tindak kejahatan yang dilakukan narapidana tersebut apalagi pada masa pandemic Covid-19 lapangan pekerjaan sangat minim untuk didapatkan sehingga masyarakat khawatir menerima Kembali Narapidana tersebut di kehidupan masyarakat upaya mengatasinya perlu adanya sosialisasi dari pihak Rutan  dengan  masyarakat  karena  di  dalam  rumah  tahanan  narapidana  sudah  termasuk  dikarantina dalam  artian  tidak  diperbolehkan  bertemu  dengan  siapapun  baik  itu  keluarga  ataupun  individu  yang lain  dan  sebelum  Kembali  ke  masyarakat  narapidana  sudah  diperiksa  terlebih  dahulu  kesehatannya jadi narapidana yang sudah mendapat pembebasan bersyarat tersebut sudah sehat jasmani dan rohani serta diharapkan kepada pihak keluarga dan  masyarakat agar menerima Kembali narapidana tersebut serta  memberikan  bimbingan  dan  memberikan  pekerjaan  supaya  menjadi  bermanfaat  dan  menjadi manusia yang baik.
Hambatan yang kedua mengenai masalah lzin dari Kelian hingga Kepala Desa tempat tinggal narapidana  upaya  mengatasinya  perlu  adanya  penjelasan  terhadap  pemerintah  setempat  serta memberikan  sosialisasi  bahwa  program  pembebasan  bersyarat  adalah  bertujuan  supaya  narapidana tersebut  menjadi  individu  yang  benar-benar  baik  serta  lebih  cepat  membaur  Kembali  ke  lingkungan masyarakat.  Yang  ketiga  Pihak  Balai  Pemasyarakatan  menjadi  lambat  dalam  hal  membuat  Litmas tentunya  akan  menjadikan  hambatan  proses  dalam  pembuatan  serta  atau  penerbitan  dengan  SK Pembebasan Bersyarat upaya mengatasinya perlu adanya komunikasi yang baik antara pihak BAPAS dengan Pihak Rutan  sehingga proses Pembebasan Bersyarat dapat berjalan dengan cepat.  Serta yang terakhir  dalam  proses  pembebasan  bersyarat  ini  waktu  untuk  menunggu  sangat  cukup  Jama  upaya dalam  mengatasi  pelaksanaan  proses  pada  administrasi  ini  agar  mempermudah  dilakukannya narapidana agar tidak lebih lama pada dalam melewati terjadinya pembebasan dengan bersyarat ini.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Undang-undang  Nomor  12  tahun  1995  yaitu  mengenai  Pemasyarakatan.  serta  Peraturan  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 tahun 2018 Tentang persyaratan dan Tata Cara Pemberian Pembebasan Bersyarat, yang digunakan sebagai acuan dalarn proses pembebasan yang bersyarat yang dilaksanakan  di  RUTAN  Kelas  II  B  Gianyar  Adapun  persyaratan  yang  harus  terpenuhi  terdiri  dari persyaratan administratif dan substantif serta dalam tata cara pelaksanaannya petugas-petugas dengan harus  mendata  narapidana  diberikan  sebuah  surat  yang  nantinya  diusulkan  untuk  mendapat  suatu pembebasan  bersyarat  dengan  harus  dilengkapi  dokumen-dokumen,  selanjutnya  tim  pengamat pemasyarakatan  yang  memberi  rekomendasi  untuk  memberikan  suatu  pernyataan  bebas  kepada kepala lapas dan kemudian kepala lapas menyampaikan hak tersebut kepada Direktur Jenderal dengan suatu  tebusan  yang  mana  nantinya  kepala  kantor  wilayah  tersebut  akan  melakukan  pengecekan  dan verifikasi dari surat usulan yang telah diberi,  nantinya akan dilakukan paling lama 3 hari yang mana terhitung tanggal dari awal usulan pemberian suatu pembebasan yang akan diterima oleh pihak Rutan. Adapun Hambatan yang terjadi selama dilakukannya pelaksanaan dalam memberi pembebasan ini di
RUTAN  Gianyar  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19  diantaranya  hambatan  lnternal  meliputi  Narapidana yang terkadang melanggar aturan disiplin di dalam Rumah Tahanan serta syarat Substantif dan syarat Administratif  yang  tidak  memenuhi  pelaksanaan  mengatasinya  perlu  ditingkatkan  lagi  kedisiplinan antar  Narapidana  dan  perlu  memberi  edukasi  dan  informasi  pembebasan  bersyarat  ini  dimulai  dari awal hingga akhir. Sedangkan Hambatan  ekstrnal adalah pada masa pandemi Covid-19 ini termasuk masalah  utama  dalam  hambatan  ini  adalah  pihak  keluarga  dan  masyarakat  di  satu  sisi  adanya  rasa malu  dan  khawatir  terulangnya  Kembali  tindak  kejahatan  narapidana  tersebut  disamping  itu, masyarakat  khawatir  narapidana  terpapar  Covid-19  selama  menjalani  penahanan,  serta  dalam Pembebasan  Bersyarat  membutuhkan  waktu  yang  cukup  lama  karena  pihak  BAPAS  yang  terlambat membuat  Litmas  atau  SK  Pembebasan  Bersyarat,  Upaya  mengatasinya  perlu  adanya  sosialisasi  dan komunikasi  antara  pihak  Rutan,  Masyarakat,  dan  Bapas  agar  terjalin  hubungan  yang  harmonis  dan kooperatif  sehingga  mempermudah  proses  pemberian  pembebasan  Bersyarat  serta  diharapkan masyarakat  dapat  menerima  dan  membimbing  narapidana  supaya  menjadi  manusia  yang  lebih  dari sebelumnya.

## 2. Saran
Perlunya  memberikan  informasi  secara  langsung  atau  mendatangi  narapidana  ke  dalam  Rumah Tahanan guna memberi tahu kepada semua  Narapidana supaya mengetahui Tahapan-tahapan dengan benar  dari  tahap  awal  sampai  tahap  akhir  dalam  proses  pengajuan  Pembebasan  Bersyarat  tersebut sehingga Bagi Narapidana yang sudah memenuhi syarat substantif dan administratif agar bisa segera diproses sehingga pelaksanaan pembebasan Bersyarat dapat dengan mudah ditempuh dan lebih cepat Perlunya  menginformasikan  kepada  pihak  keluarga  sebagai  penjamin  agar  selama  narapidana  sudah diberi  kebebasan  diharapkan  pihak  keluarga  ikut  menjaga  dan  membina  Kembali  serta  memberikan pencerahan  agar  tidak  mengulangi  perbuatannya  dan  diharapkan  pihak  keluarga  tidak  merasa  malu serta pihak keluarga bisa menerima kembali narapidana yang sudah mendapat pembebasan bersyarat, karena peran keluarga sangat penting untuk psikologi narapidana tersebut.
Diharapkan  adanya  rasa  peduli  dari  masyarakat  disamping  itu  dapat  menerirna  kembali  dan ikut  dalam  membina  dan  mengawasi  disamping  itu  juga  narapidana  bagian  dari  masyarakat  yang harus diperlakukan sama rata dan tidak ada pengucilan narapidana yang dilakukan oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Al Barry, M. D. (2003). Kamus Induk Istilah llmiah Seri Intelektual . Target Press. Surabaya
Amrullah,  I.,  &  Wibowo,  P.  (2021).  Kontroversi  Pengeluaran  Narapidana  Berdasarkan Permenkumham  Nomor  10  Tahun  2020  Dalam  Menanggulangi  Covid-19. Jurnal  Ilmiah Muqoddimah , 5 (1). Arief, B. N. (2008). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana . Kencana Media Group. Jakarta Atmasasmita, R. (1982). Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia . PT Alumni. Bandung Hasan, A. (2003). Kamus Besar Bahasa Indonesia . Balai Pustaka. Jakarta Marthaningtiyas,  S.  (2020).  Implementasi  Kebijakan  Asimilasi  Narapidana  di  Tengah  Pandemi Covid-19. Supremasi Jurnal Hukum , 3 (2).
Natabaya, H. (2005). Penegakan Supremasi Hukum . Departemen kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta
Prodjodikoro, W. (2003). Asas- asas Hukum Pidana di Indonesia . Refika Aditama. Bandung
Siagiana,  R.  J.  (2020).  Implikasi  Kebijakan  Pembebasan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  di  Masa Pandemi Covid-19.
Syahrizal,  R.  (2020).  Strategi  Peningkatan  Pengawasan  dan  Bimbingan  Bagi  Klien  Pemasyarakatan Program Asimilasi dan Integrasi Covid-19. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum , 9 (2).