Sugeng Haryanto,  adalah Dosen Program D3 Keuangan dan Perbankan Universitas Merdeka Malang

## POTENSI DAN PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) DALAM UPAYA PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MIKRO

## Sugeng Haryanto
Abstraks : Usaha  kecil  dan  mikro  merupakan  sektor  usaha  yang  telah membuktikan  mampu  bertahan  dalam  kondisi  krisis.  Hal  ini disebabkan  antara  lain  kemampuan  beradaptasi  dengan  perubahan lingkungan yang terjadi  yang relatif tinggi selain itu juga disebabkan oleh  tingginya  kandungan  lokal  pada  faktor  produksinya.  Namun dalam  pengembangan  usahanya  seringkali  banyak  mengalami hambatan,  salah  satunya  adalah  permodalan  yang  jumlahnya  terbatas atau  kecil.  Usaha  kecil  dan  mikro  umumnya  nyaris  tidak  tersentuh (undeserved) lembaga  keuangan  formal. Usaha ini  dinilai  tidak layak bank  (not  bankable).  LKM  mempunyai  peran  yang  sangat  penting untuk  menopang  kebutuhan  dana  bagi  industri  kecil  dan  mikro. Lembaga keuangan mikro mempunyai tingkat fleksibilitas yang tinggi, sehingga  dapat  diakses  oleh  industri  kecil  dan  mikro.  Tulisan  ini bertujuan  1)  untuk  mengkaji  peran  LKM  dalam  mendorong pertumbuhan  dan  perkembangan  usaha  kecil  dan  mikro,  2)  untuk mengkaji  prospek  dan  hambatan  pengembangan  LKM.  LKM    telah mampu  mengambil  peran  yang  signifikan  terhadap  perkembangan usaha  kecil  dan  mikro.  LKM    mampu  menyediakan  kredit  dengan persyaratan yang lebih longgar yang memungkinkan usaha mikro dan kecil mampu mengakses permodalan. LKM mempunyai prospek yang baik karena jumlah usaha kecil dan mikro yang banyak, dimana usaha tersebut belum banyak tersentuk permodalannya. Untuk mengembangkan  LKM  secara  berkelanjutan  harus  dikembangkan secara komersial.sehingga LKM mampu membiayai kegiatannya serta memobilisasi  dana  masyarakat  yang  merupakan  sumber  utama  untuk pendanaan  kredit  mikro.  Hambatan  yang  dihadapi  dalam  upaya pengembangan  LKM  berasal  dari  eksternal:  berkaitan  dengan kelembagaan  dan  pembinaannya.  internal:  aspek  operasional  dan SDMnya.
Kata kunci: LKM, Usaha kecil dan Mikro

## PENDAHULUAN
Salah  satu  faktor  yang  menyebabkan  suatu  usaha  mampu  bertahan  bukan masalah  besar  atau  kecilnya  suatu  usaha,  tetapi  yang  lebih  penting  adalah kemampuannya  untuk  beradaptasi  dengan  perubahan  lingkungan  yang  terjadi. Dalam  kondisi  lingkungan  usaha  yang  mengalami  perubahan  dengan  cepat,  maka
MODERNISASI, Volume 7, Nomor 3, Oktober 2011 230
fleksibilitas suatu usaha untuk menyesuaikan dengan lingkungan merupakan faktor mutlak agar tetap bertahan.
Usaha  kecil  dan  mikro  merupakan  sektor  usaha  yang  telah  membuktikan mampu  bertahan  dalam  kondisi  krisis.  Usaha  kecil  dan  mikro  mempunyai kemampuan    untuk  bertahan  yang  cukup  tinggi  dalam  krisis  ekonomi.  Hal  ini disebabkan antara lain kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang terjadi   yang  relatif tinggi. Selain itu  kemampuan bertahan  usaha  kecil dan  mikro disebabkan juga oleh tingginya kandungan lokal pada faktor produksi mereka, baik pada penggunaan bahan baku maupun  permodalan. Selain itu, usaha mereka pada umumnya  berbasis  pada  kebutuhan  dasar  masyarakat  luas  (Riskayanto  dan Sulistiowati, 2008)
Industri kecil dan mikro dalam pengembangan usahanya seringkali banyak mengalami  hambatan.  Industri  kecil  dan  mikro  yang  ada  saat  ini  sebagian  besar tidak  mampu  berkembang  dengan  baik.  Usahanya    relatif  tidak  mengalami perkembangan  yang  berarti  dari  tahun  ke  tahun. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  ada beberapa kendala  yang menghambat pengembangan usaha kecil dan mikro. Mulai dari sisi sumber data manusia, permodalan, pemasaran serta manajerial.
Faktor  yang  sangat  penting  dalam  pengambangan  usaha  kecil  dan  mikro adalah  dari  sisi  permodalan  yang  jumlahnya  terbatas  atau  kecil.  Dalam pengembangan  usaha  kecil  dan  mikro  dibutuhkan  suntikan  permodalan,  selain pembinaan  dibidang  yang  lainnya.  Suntikan  permodalan  yang  berupa  kredit dipahami  sebagai  suatu  injeksi  sementara  yang  harus  mampu  menciptakan  modal bagi kegiatan ekonomi masyarakt kecil dalam meningkatkan produksi atau usaha. Kredit  dalam  putaran  ekonomi  suatu  saat  atau  secepatnya  harus  mampu menciptakan  akumulasi  modal,  meningkatkan  surplus  serta  kesejahteraan penerimaan kredit (Sumodiningrat, 1996).
Usaha  kecil  dan  mikro,  seperti  halnya  masyarakat  lapisan  bawah  pada umumnya nyaris tidak tersentuh ( undeserved ) dan tidak dianggap memiliki potensi dana  oleh  lembaga  keuangan  formal,  sehingga  menyebabkan  laju  perkembangan ekonominya  terhambat  pada  tingkat  subsistensi  saja.  Kelompok  masyarakat  ini dinilai  tidak  layak  bank  ( not  bankable )  karena  tidak  memiliki  agunan,  serta diasumsikan  kemampuan  mengembalikan  pinjamannya  rendah,  kebiasaan menabung  yang  rendah,  dan  mahalnya  biaya  transaksi.  Akibat  asumsi  tersebut, maka aksesibilitas dari pengusaha mikro terhadap sumber keuangan formal rendah, sehingga kebanyakan mereka mengandalkan modal apa adanya yang mereka miliki (Ismawan, 2003).
Keberadaan  LKM  tidak  terlepas  dari  kebutuhan  masyarakat,  terutama usaha  kecil  dan  mikro.  LKM  mempunyai  peran  yang  sangat  penting  untuk menopang  kebutuhan  dana bagi industri  kecil  dan  mikro.   Hal ini tidak lepas  dari ketidakmampun  industri  kecil  dan  mikro  untuk  mengakses  perbankan  formal. Lembaga  keunagan  mikro  mempunyai  tingkat  fleksibilitas  yang  tinggi,  sehingga dapat diakses oleh industri kecil dan mikro.
Terdapat  hubungan  yang  signifikan  antara  perkembangan  usaha  kecil  dan mikro  dengan  perkembangan  LKM.  LKM  perlu  tumbuh  dan  berkembangan  agar usaha  kecil  dan  mikro  berkembang.  Namun  demikian  untuk  mengembangkan LKM bukanlah hal yang mudah, banyak hambatan yang menghadang.
Tulisan  ini  bertujuan  1)  untuk  mengkaji  peran  LKM  dalam  mendorong pertumbuhan dan perkembangan usaha kecil dan mikro, 2) untuk mengkaji prospek dan hambatan pengembangan LKM.

## TINJAUAN PUSTAKA Problem Pengembangan UKM
Usaha  kecil  didefinisikan  menurut Undang-Undang  No.  9  tahun  1995 adalah  kegiatan  ekonomi  rakyat  yang  memiliki  hasil penjualan  tahunan  maksimal Rp  1  milyar  dan  memiliki  kekayaan  bersih,  tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan tempat usaha, paling banyak Rp 200 juta (Sudisman & Sari, 1996: 5). Sedangkan menurut Biro  Pusat  Statistik (BPS),  usaha  kecil  identik  dengan  industri  kecil  dan industri  rumah  tangga.  BPS  mengklasifikasikan  industri  berdasrakan  jumlah pekerjanya, yaitu: (1) industri rumah tangga dengan pekerja 1-4 orang; (2) industri kecil  dengan  pekerja  5-19  orang;  (3)  industri  menengah  dengan  pekerja  20-99 orang; (4) industri besar dengan pekerja 100 orang atau lebih (BPS, 1999:250).
Karakteristik  yang  melekat  pada  industri  kecil  adalah:  1)  tidak  adanya pembagian  tugas  yang  jelas  antara  bidang  administrasi  dan  operasi.  Kebanyakan industri kecil dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola  perusahaan, serta  memanfaatkan  tenaga  kerja  dari  keluarga  dan  kerabat dekatnya.  2)  rendahnya  akses  industri  kecil  terhadap  lembaga-lembaga  kredit formal  sehingga  mereka  cenderung  menggantungkan  pembiayaan  usahanya  dari modal  sendiri  atau  sumber-sumber  lain  seperti  keluarga,  kerabat,  pedagang perantara,  bahkan  rentenir.  3)  sebagian  besar  usaha  kecil  ditandai  dengan  belum dipunyainya  status  badan  hukum.  4)  dilihat  menurut  golongan  industri  tampak bahwa hampir sepertiga bagian dari seluruh industri kecil bergerak pada kelompok usaha industri makanan, minuman dan tembakau (Kuncoro: 2000)
Glendoh  (2001)  menyatakan  bahwa  ciri-ciri  industri  kecil  adalah:  1) Industri  kecil  adalah  industri  berskala  kecil,  baik  dalam  ukuran  modal,  jumlah produksi  maupun  tenaga  kerjanya.  2)  Perolehan  modal  umumnya  berasal  dari sumber tidak resmi seperti tabungan keluarga, pinjaman dari kerabat dan mungkin dari  “lintah  darat”.  3).  Karena  skala  kecil,  maka  sifat  pengelolaannya  terpusat, demikian  pula  pengambilan  keputusan  tanpa  atau  dengan  sedikit  pendelegasian fungsi  dalam  bidang-bidang  pemasaran,  keuangan,  produksi  dan  lain  sebagainya. 4).  Tenaga  kerja  yang  ada  umumnya  terdiri  dari  anggota  keluarga  atau  kerabat dekat, dengan sifat hubungan kerja yang “informal” dengan kualifikasi teknis yang apa adanya atau dikembangkan sambil bekerja. 5). Hubungan antara keterampilan teknis  dan keahlian dalam pengelolaan usaha industri kecil  ini dengan pendidikan formal  yang  dimiliki  para  pekerjanya  umumnya  lemah.  6).  Peralatan  yang digunakan adalah sederhana dengan kapasitas output yang rendah pula.
UKM  menghadapi  beberapa  kendala  dalam  upaya  mengembangkan usahanya.  Hambatan  yang  dihadapi    usaha  kecil  dan  mikro    antara  berupa: manajemen  usaha  yang  belum  baik,  pemasaran    yang  terbatas,  teknologi  yang masih  rendah,  kualitas  SDM  yang  masih  rendah  dan  kesulitan  akses  ke  lembaga keuangan formal.
MODERNISASI, Volume 7, Nomor 3, Oktober 2011 232

## Lembaga Keungan Mikro
Kredit  dalam  putaran  ekonomi  suatu  saat  atau  secepatnya  harus  mampu menciptakan  akumulasi  modal,  meningkatkan  surplus  serta  kesejahteraan penerimaan  kredit.  Sesuai  dengan  prinsip-prinsip  perkreditan  yang  sehat,  kredit mikro  memiliki  esensi  yang  sangat  berbeda  dengan  kredit  komersil,  yaitu  bahwa kredit mikro merupakan bagian dari suatu proses pemupukan dana jangka panjang yang disebut modal bagi peminjam. Kredit mikro merupakan program kredit dalam jumlah  kecil  ke  warga  paling  miskin  untuk  membiayai  proyek  yang  dia  kerjakan sendiri  agar  menghasilkan  pendapatan,  yang  memungkinkan  mereka  peduli terhadap  diri  sendiri  dan  keluarganya,  “ programmes  extend  small  loans  to  very poor for self-employment projects that generate income, allowing them to care for themselves and their families”(Microsummit dalam Wijono, 2005.
Sedangkan  pihak  atau  lembaga  yang  terlibat  dalam  penyaluran  kredit mikro umumnya disebut LKM (LKM). Menurut Asian Development Bank (ADB), LKM  ( microfinance )  adalah  lembaga  yang  menyediakan  jasa  penyimpanan ( deposits ),  kredit  ( loans ),  pembayaran  berbagai  transaksi  jasa  ( payment services ) serta money transfers yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil ( insurance  to  poor  and  low-income  households  and  their  microenterprises ). Sedangkan bentuk LKM dapat berupa: (1) lembaga formal misalnya bank desa dan koperasi,  (2)  lembaga  semiformal  misalnya  organisasi  non  pemerintah,  dan  (3) sumber-sumber informal misalnya pelepas uang (Wijono, 2005).
Secara  umum  terdapat  tiga  elemen  penting  terkait  dengan  LKM:  1) menyediakan  berbagai  jenis  pelayanan  keuangan.  Keuangan  mikro  dalam pengalaman masyarakat tradisional Indonesia seperti lumbung desa, lumbung pitih nagari  dan  sebagainya  menyediakan  pelayananan  keuangan  yang  beragam  seperti tabungan,  pinjaman,  pembayaran,  deposito  maupun  asuransi.  2)  melayani  rakyat miskin.  Keuangan  mikro    hidup  dan  berkembang  pada  awalnya  memang  untuk melayani  yang  terpinggirkan  oleh  sistem  keuangan  formal  yang  ada  sehingga memiliki  karakteristik  konstituen  yang  khas.  3)  menggunakan  prosedur    dan mekanisme  konstektual  dan  fleksibel.  Hal  ini  merupakan    konsekunsi  dari kelompok  masyarakat  yang  dilayani,  sehingga  prosedur  dan  mekanisme  yang dikembangkan  untuk  keuangan  mikro  akan  selelu  konstektual  dan  fleksibel (Kreshnamurti, 2005)

## PEMBAHASAN Peran LKM Dalam Mendorong Pertumbuhan dan Perkembangan UKM
Usaha  kecil  dan  mikro  telah  memegang  peran  yang  sangat  penting  bagi perekonomian Indonesia. Bank Indonesia (2001) mencatat beberapa peran strategis dari  usaha  kecil,  antara  lain:  1)  jumlahnya  yang  besar  dan  terdapat  daam  setiap sektor ekonomi, 2) Potensi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja karena setiap investasi pada sektor usaha kecil dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja dibandin  investasi  yang  sama  pada  usaha  menengah  dan  besar,  dan  3)  memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal dan menghasilkan  barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dengan harga yang terjangkau.
Berdasarkan  sensus    Ekonomi  yang  dilakukan  oleh  BPS  tahun  2006, jumlah UMKM mencapai 48,93 juta unit atau 99,9 persen dari jumlah pelaku usaha
nasional.  Kontribusi    UMKM  dalam  penyerapan  tenaga  kerja  mencapai  85  juta atau 96,18% dan kontribusi terhadap GDP mencapai 53,28% (Kompas, 29 Februari 2008).  Hal  ini  menunjukkan  begitu  pentingnya  peran  pelaku  ekonomi  kecil  dan menengah  dalam  menopang  perekonomian  Indonesia.  Berdasarkan  realitas  ini, keberadaan  dan  pengembangan  ekonomi  rakyat  terutama  pada  usaha  mikro merupakan hal yang sangat strategis untuk mewujudkan broad based development atau development through equity (Ismawan; 2003).
Namun  demikian  usaha  kecil  dan  mikro  menghadapi  beberapa  kendala dalam  pengembangan  usahanya.  Hambatan  yang  dihadapi  oleh  usaha  kecil  dan mikro antara lain terkait dengan: manajemen usaha, pemasaran, teknologi produksi dan permodalan. Untuk mendorong usaha mikro ini memang disadari bahwa modal bukan  satu-satunya  pemecahan,  tetapi  tetap  saja  bahwa  ketersediaan  permodalan yang  secara  mudah  dapat  dijangkau  mereka  sangat  vital,  karena  pada  dasarnya kelompok  inilah  yang  selalu  menjadi  korban eksploitasi  oleh  pelepas  uang.  Salah satu sebabnya adalah ketiadaan pasar keuangan yang sehat bagi masyarakat lapisan bawah  ini,  sehingga  setiap  upaya  untuk  mendorong  produktivitas  oleh  kelompok ini,  nilai  tambahnya  terbang  dan  dinikmati  para  pelepas  uang.  Adanya  pasar keuangan yang sehat tidak terlepas dari keberadaan Lembaga Keuangan yang hadir ditengah masyarakat.
LKM diyakini merupakan alat pembangunan yang efektif untuk membantu pengentasan  kemiskinan. Hal ini  karena  LKM  memungkinkan  orang  kecil, rumah tangga  berpenghasilan  kecil  untuk  memanfaatkan  perluang  ekonomi.  Sedangkan bagi usaha kecil dan mikro dapat digunakan untuk membantu permodalan usaha di mana para pengusaha kecil dan mikro sulit kesulitan untuk mengakses bank formal. Syukur (2006) menyatakan bahwa gaung peranan kredit mikro untuk menciptakan lapangan kerja mandiri guna mengurangi kemiskinan ini mulai berkembang luas di dunia sejak ikrar microcredit Summit di Washington DC tahun 1997.
Usaha  kecil  dan  mikro  rata-rata  terkendala  oleh  permodalan,  dimana mereka tidak  mempunyai kemampuan untuk mengakses  permodalan dari lembaga perbankan  formal.  Keterbatasan  akses  sumber-sumber  pembiayaan  yang  dihadapi oleh  Usaha  kecil  dan  mikro  terutama  dari  lembaga-lembaga  keuangan  formal seperti perbankan, menyebabkan mereka bergantung pada sumber-sumber informal. Bentuk dari sumber-sumber ini beraneka ragam mulai dari pelepas uang ( rentenir ) hingga  berkembang  dalam  bentuk  unit-unit  simpan  pinjam,  koperasi  dan  bentuk- bentuk yang lain
Usaha kecil dan mikro  tidak mempunyai cukup aset sebagai jaminan dan juga  tidak  mempunyai  catatan  pembukuan  usahanya  yang  merupakan  salah  satu yang  disyarat  perbankan,  selain  kebutuhan  dana  yang  biasanya  juga  tidak  terlalu besar. Kondisi demikian membuat mereka kesulitan untuk mengakses permodalan dari  bank  formal.  Problem  kesulitan  akses  usaha  kecil  dan  mikro  dapat  diatasi LKM  dengan  menyediakan  kredit  dengan  persyaratan  yang  lebih  longgar  yang memungkinkan usaha mikro dan kecil mampu mengakses permodalan.
LKM mempunyai fleksibilitas yang tinggi, biasanya sangat adaptif dengan kondisi  lingkungan  dimana  LKM  tersebut  beroperasi.  LKM  mampu  melayani melayani  masyarakat  kecil  (usaha  mikro  dan  kecil)  karena:  1)  Menyediakan beragam jenis pelayanan keuangan yang relevan atau sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat;  (2)  Melayani  kelompok  masyarakat  berpenghasilan  rendah;  (3)
MODERNISASI, Volume 7, Nomor 3, Oktober 2011

## 234
Menggunakan  prosedur  dan  mekanisme  yang  kontektual  dan  fleksibel  agar  lebih mudah dijangkau oleh masyarakat miskin yang membutuhkan.
Berdasarkan  kondisi  riil  usaha  mikro  dan  kecil  dan  kemampuan  yang dimiliki oleh LKM menunjukkan bahwa LKM mempunyai peran  sangat strategis. LKM  mampu  menyediakan  dana  bagi  usaha  kecil  dan  mikro  dengan  persyaratan administratif  yang  fleksibel  sesuai  dengan  kondisi  usaha  mikro  dan  kecil.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  lembag  akeuangan  mikro  mempunyai  peran  yang  sangat penting dalam upaya pengembangan usaha kecil dan mikro.

## Prospek dan Hambatan Pengembangan LKM
Krisis  moneter  yang  melanda  Indonesia  sejak  akhir  1997  telah mengakibatkan  jumlah  penduduk  miskin  meningkat.  Pada  tahun  2006  jumlah penduduk  miskin    berjumlah  39,30  juta,  angka  tersebut  merupakan  17,75  persen dari jumlah penduduk Indonesia (BPS, 2006). Fenomena kemiskinan di Indonesia merupakan  potret  kehidupan  masyarakat  desa,  karena  75  %  dari    masyarakat miskin berada di pedesaan  (Mega, 2004).
Pada  saat  krisis  pula  usaha  mikro  dan  kecil  telah  mampu  menunjukkan eksistensinya  untuk  bertahan.  Usaha  kecil  dan  mikro  tersebut  memegang  peran penting  sebagai salah satu pilar ekonomi Indonesia. Jumlah usaha mikro semakin bertambah.  Dua  peran  penting  usaha  kecil    yang  cukup  signifikan  adalah kontribusinya  dalam  investasi  dan  penyediaan  kesempatan  kerja  (Ikhsan,  2004). Situasi  kemiskinan  telah  membuat  tenaga  kerja  terserap  di  sektor  rumah  tangga. Jumlah  UMKM, termasuk didalamnya usaha mikro pada tahun 2006 sebesar 48,9 juta, dimana 46 persen dari seluruh pelaku  usaha kecil-mikro tersebut merupakan perempuan pengusaha kecil mikro (BPS, 2006).
Perkembangan LKM (LKM) terjadi seiring dengan perkembangan UKM. Dengan jumlah masyarakat miskin dan jumlah usaha mikro dan kecil dan begitu besar, dimana mereka masih menemui hambatan dalam mengakses sumber-sumber pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan formal. Pada gilirannya mereka akan mengakses sumber-sumber pendanaan dari LKM. Dengan jumlah orang miskin yang masih tinggi dan usaha kecil dan mikro yang begitu besar merupakan potensi pasar bagi LKM. Kondisi ini menunjukkan bahwa LKM mempunyai potensi pasar yang sangat besar. Dengan potensi pasar yang besar tersebut merupakan prospek yang cerah bagi perkembangan LKM.
Perkembangan  LKM  tidak  terlepas  dari  karakterisitik  LKM  itu  sendiri yang  memberikan  kemudahan  kepada  pelaku  usaha  kecil  dan  mikro  dalam mengakses  sumber-sumber  pembiayaan.  Walaupun  biaya  atas  dana  pinjaman  dari lembaga  keuagan  mikro  lebih  tinggi  sedikit  dari  tingkat  bunga  perbankan.  LKM mempunyai nilai lebih sendiri bagi masyarakat miskin dan usaha kecil dan mikro, nilai  lebih  tersebut  antara  lain  berupa  tiadanya  jaminan/agunan  seperti  yang dipersyaratkan oleh perbankan bahkan dalam beberapa jenis  LKM pinjaman  yang diberikan  didasarkan  pada  kepercayaan  karena  biasanya  peminjam  beserta aktivitasnya sudah dikenal oleh LKM, kemudahan  yang lain adalah pencairan dan pengembalian  pinjaman  yang  fleksibel  yang  juga  sering  disesuaikan  dengan cash flow peminjam.
Tabel 1

## Beberapa Indikator Perkembangan LKM Pada Oktober 2004
No Jenis LKM Jumlah (Unit) Simpanan (Rp Milyar) Penyimpanan (Juta rek) Pinjaman (Rp Milyar) Jumlah Peminjam (juta Rek) Rata-rata Pinjaman (Rp Juta) 1 BPR 2,148 9,254.00 5.61 9,431.00 2.4 3.93 2 BRI Unit 3,916 27,429.00 29.87 14,182.00 3.10 4.57 3 Badan Kredit Desa 5,345 0.38 0.48 0.20 0.40 0.00 4 KSP 1,097 85.00 n.a 531.00 0.67 0.79 5 USP 35,218 1,157.00 n.a 3,629.00 n.a n.a 6 LDKP 2,272 334.00 n.a 358.00 1.30 0.27 7 Pegadaian 264 - - 157.70 0.02 9.34 8 BMT 3,038 209.00 n.a 157.00 1.20 0.13 9 Credit  Union & NGO 1,146 188.01 0.29 505.73 0.40 1.27 54,444 38,656.39 36.25 28,951.00 9.48 3.05
Sumber: Ismawan dan Budiantoro, 2005.
Jumlah  peminjam  pada  LKM  pada  tahun  2004  masih  sebesar  9,48  juta, jika  dibandingkan  dengan  jumlah  usaha  mikro  dan  kecil  yang  mencapai  lebih  40 juta,  menunjukkan  bahwa  potensi  pasar  LKM  masih  sangat  besar.  Menjadi tantangan  tersendiri  bagi  LKM  untuk  mengembangkan  usaha  dan  jangkaunnya sehingga potensi pasar yang masih sangat luas tersebut dapat dioptimalkan.
Untuk  mengembangkan  LKM  secara  berkelanjutan  ( sustainable )  harus dikembangkan  secara  komersial  dan  ini  merupakan  suatu  proses    yang  tidak mungkin diputar balikkan. hanya dengan pendekatan secara komersial ini lembaga keuanga  mikro  akan  mampu  membiayai  kegiatannya  serta  mampu  memobilisasi dana  masyarakat  yang  merupakan  sumber  utama  untuk  pendanaan  kredit  mikro (Robinson,  2002).  Dengan  demikian,  selain  kredit  mikro  yang  bersifat  non- komersial  yang  tertuju  pada  golongan  masyarakat  miskin,  adanya  kredit  mikro komersial sangat dibutuhkan serta sangat prospektif untuk dikembangkan.
LKM  memang  mempunyai  prospek  yang  bagus  ke  depan  sebagai  salah satu  alternatif  sumber  pembiayaan  bagi  usaha  mikro  dan  kecil,  namun  demikian bukan  berarti  untuk  mengembangkan  LKM  bukannya  tanpa  hambatan.  Beberapa hambatan  yang  dihadapi  dalam  upaya  pengembangan  LKM  antara  lain  dapat diindetifikasi sebagai berikut (Wijono, 2005): 1) Masalah eksternal  yang dihadapi oleh  LKM  adalah  aspek  kelembagaan,  BRI  Unit  dan  BPR  sebagai  bagian  dari LKM  secara  kelembagaan  lebih  jelas  di  bawah  pembinaan  dari  Bank  Indonesia sedangkan LKM yang berbentuk koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam, ketentuan  operasional  dan  arah  pengembangannya  mengikuti  ketentuan  yang ditetapkan  oleh  Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah.  Bahkan,  bagi LKM  lainnya  yang  berbentuk  Bank  Kredit  Desa,  LDKP, credit  union maupun
MODERNISASI, Volume 7, Nomor 3, Oktober 2011 236
lembaga  non  pemerintah  lainnya  tidak  jelas  kelembagaan  dan  pembinaannya.  2) Masalah  internal  yang  menyangkut  aspek  operasional  dan  pemberdayaan  usaha. Masalah  pertama    menyangkut  kemampuan  LKM  dalam  menghimpun  dana, sebagian  besar  LKM  masih  terbatas  kemampuannya  karena  masih  bergantung sedikit  banyaknya  anggota  atau    besaran  modal  sendiri.  Kemampuan  SDM  LKM dalam  mengelola  usaha  sebagian  besar    masih  terbatas,  sehingga  dalam  jangka panjang  akan  mempengaruhi  perkembangan  usaha  LKM  bahkan  dapat menghambat. Ringkasan permasalahan LKM disajikan dalam Tabel 2.
Tabel 2 Potensi dan Permasalahan yang Dihadapi LKM Aspek BPR & BRI Unit Koperasi Lembaga uangan Mikr Lainnya Kemampuan menghimpun dana Mengandalkan tingkat suku bunga  >  rata-rata bank umum Mengandalkan jumlah anggota Mengandalkan modal  sendiri  dan anggota Kemampuan menyalurkan dana Rasio Loan to Deposit (LDR), namun kualitasnya  perlu diperhatikan Terbatas karena kemampuan  SDM dan pengalaman usaha Terbatas karena kemampuan  SDM dan pengalaman usaha Kemampuan manajemen operasional Tergantung  pada beberapa SDM kunci Tergantung  pada pengurus Tergantung  pada pengurus Kemampuan menghasilkan laba Relatif  lebih  baik dibandingkan bank umum (ROE dan ROA) Tergantung dari kemampuan  dan komitmen anggota Tergantung dari kemampuan  dan komitmen anggota Kemampuan jaringan dan akses pasar Fokus  pada  usaha perdagangan Masih terbatas Masih terbatas Kemampuan perencanaan dan pelaporan Masih beragam, khususnya BPR yang  mempunyai modal terbatas dan yang beroperasi  di  luar Jawa dan Bali Masih terbatas Masih terbatas
Sumber: Didin Wahyudin 2004 dalam Wijono 2005

## KESIMPULAN
Keberadaan  LKM  tidak  terlepas  dari  keberadaan  UMK.  Usaha  kecil  dan mikro    tidak  mempunyai  cukup  kemampuan  untuk  mengakses  bank  formal (unbankable).  Berdasarkan  kondisi  riil  usaha  mikro  dan  kecil  dan  kemampuan yang  dimiliki  oleh  LKM  menunjukkan  bahwa  LKM  mempunyai  peran    sangat strategis.  LKM  mampu  menyediakan  dana  bagi  usaha  kecil  dan  mikro  dengan persyaratan  administratif  yang  fleksibel  sesuai  dengan  kondisi  usaha  mikro  dan kecil.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  LKM  mempunyai  peran  yang  sangat  penting dalam upaya pengembangan usaha kecil dan mikro.
LKM  memang  mempunyai  prospek  yang  bagus  ke  depan  sebagai  salah satu alternatif sumber pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil. Prospek yang bagus ini  terlihat  dari  potensi  pasar  LKM  yaitu  jumlah  UMK  yang  besar.  Jumlah peminjam pada LKM pada tahun 2004 masih sebesar 9,48 juta, sedangkan jumlah usaha mikro dan kecil yang mencapai lebih 40 juta. Untuk mengembangkan LKM secara berkenjutan ( sustainable ) harus dikembangkan secara komersial. Hambatan yang dihadapi dalam upaya pengembangan LKM 1) Masalah eksternal, yaitu aspek kelembagaan dimana ada beberapa jenis LK yang tidak jelas kelembagaannya dan pembinaannya.  2)  Masalah  internal:  aspek  operasional    dan  pemberdayaan  usaha. Dimana  kemampuan  LKM  dalam  menghimpun  dana  masih  terbatas,  keterbatasan kemampuan SDM.

## DAFTAR PUSTAKA
BPS. (2006). Statistical Yearbook of Indonesia 2005 . Biro Pusat Statistik, Jakarta.
BPS. (1999). Statistical Yearbook of Indonesia 1998 . Biro Pusat Statistik, Jakarta.
Didin  Wahyudin  2004. Key  Succes  Factors  In  MicroFinancing,  paper  pada Diskusi  Panel  Microfinance  Revolution:  “Future  Perspective  for Indonesian Market ”, Jakarta, 7  Desember 2004
Glendoh,  Harman  Sentot.  2001.  Pembinaan  dan  Pengembangan  Usaha  Kecil. Jurnal Manajemen & Kewirausahaan Vol. 3, No. 1, Maret 2001: 1 – 13
Haryanto,  Sugeng.  2006.  Persepsi  dan  pemanfaatan  Kredit  Oleh  Sektor  Informal (Studi  Kasus  pada  Pedagang  Makanan  di  Dinoyo  dan  Seputar  Dieng Malang). Jurnal  Keuangan  dan  Perbankan Th.  X  Nomor  1  Januari  2006 Hal.: 1-15
Ikhsan,  M.  2004.  Mengembalikan  Laju  pertumbuhan  Ekonomi  Dalam  Jangka Menengah: Peran Usaha Kecil dan Menengah. Jurnal Analisis Sosial Vol. 9 No. 2 Agustus 2004.
Ismawan,  Bambang.  2003.  Merajut  Kebersamaan  dan  Kemandirian  Bangsa Melalui  Keuangan  Mikro,  Untuk  Menaggulangi  Kemiskinan  dan Menggerakkan Ekonomi rakyat. www.jurnal ekonomi rakyat TH. II No. 6 September 2003 diakses tanggal 10 Fabruari 2008.
MODERNISASI, Volume 7, Nomor 3, Oktober 2011 238
Kuncoro,  Mudradjad.  2000. Usaha  Kecil  di  Indonesia:  Profil,  Masalah  dan Strategi Pemberdayaan . Makalah yang disajikan dalam Studium Generale dengan topik “Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil di Indonesia”, di STIE Kerja Sama, Yogyakarta, 18 Nopember 2000.
Mega,  Fakhruksyah.  2004.  Melawan  Pemiskinan  dengan  Pilar  Ekonomi  Berbasis Keadilan  dan  Kedaulatan. Jurnal  Analisis  Sosial Vol.  9  No.  2  Agustus
2004
Riskayanto  dan  Sulistiowati,  Novita.  2008. Determinan  Penyaluran  Kredit  Pada usaha Mikro, Kecil dan Menegah (UMKM) Melalui BPR .Diakses melalui Robinson,  M.S.,  2002, The  Micro  Finance  Revolution:  Lesson  From  Indonesia, Washington DC, The World Bank and Open Society Institute
Sumodiningrat, Gunawan. 1996. Pelayanan Kredit  yang menjangkau Masyarakat Lapisan  Bawah .  Seri  Kajian  kebijakan  Fiskal  dan  Moneter  No.  6  Pusat Pengkajian Fiskal dan Moneter.
Sudisman,  U.,  &  Sari,  A.  (1996). Undang-Undang  Usaha  kecil  1995  dan Peraturan Perkoperasian . Jakarta: Mitrainfo.
Syukur, M. 2006. Membangun LKM (LKM) Pertanian yang Berkenajutan: Sebuah Pengalaman  Lapang. Warta  Prima  Tani .  Volume  1  Nomor  1  Balai  Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
Wijono, Wirjo Wiloejo, 2005. Pemberdayaan LKM Sebagai salah satu Pilar Sistem Keuangan  Nasional:  Upaya  Konkrit  memutus  Mata  rantai  Kemiskinan. Kajian Ekonomi dan Keuangan, Edisis Khusus November 2005.