Kewenangan  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (Baznas)  dalam  mengelola Harta Warisan : Studi Surat Edaran (Sema) Nomor 1 Tahun 2022
Rofiqul Ulum 1* , Darmawanti 1 , Khojir 1 , Sirri Khairul Inayah 1 1 Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia
rofiq.murba@gmail.com*
ARTICLE INFO Article history: Received March 31, 2024 Revised May 01, 2024 Accepted May 07, 2024 Abstract There  have  never  been  any  implementing  regulations  regarding  procedures for  applying  for  an  order  in  court  for  assets  where  there  are  no  heirs.  The emergence of Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 1 of 2022 which stipulates  that  BAZNAS  and  Baitul  Mal  can  become  applicants  in  the management  of inheritance that has  no heirs, giving Baitul Mal and BAZNAS legal  standing  in  court.  For  this  reason,  it  is  important  to  carry  out  this research  with  the  main  problem  being  what  is  the  legality  of  granting authority  to  the  National  Zakat  Amil  Agency  in  managing  inherited  assets where there are no heirs through the Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number  1  of  2022?  and  What  is  the  ideal  concept  for  managing  inherited assets where there are no  heirs from the  perspective  of Islamic law? With a normative research  model, this research  is  a literature study  using statutory and conceptual approaches. Based on the results of this research, it shows that the legality of granting BAZNAS authority through SEMA Number 1 of 2022 is legally valid because it is in accordance with Article 79 of Law Number 14 of 1985 concerning the Supreme Court and Article 3 letter b of Law Number 30 of  2014  concerning  Government  Administration  namely  creating  legal certainty,  as  well  as  the  issuance  of  Supreme  Court  Circular  Letter  (SEMA) Number 1 of 2022, an effort by the Supreme Court to provide legal protection when there are cases of inherited property where there are no heirs and to fill legal gaps or unclear regulations when there are cases of inherited property. which  have  no  heirs  and  BAZNAS  needs  to  make  regulations  regarding procedures for managing inherited assets that have no heirs because currently inherited assets that have no heirs are still managed as one with votive assets, trust  or  entrusted  assets,  sacrifices,  kafarat,  fidyah,  grants,  and  confiscated assets  which  are  called  other  religious  social  funds.    Meanwhile,  in  terms  of allocation,  it  is  in  accordance  with  Islamic  Law  which  focuses  on  the benefit/welfare of the ummah. Keywords :  Badan  Amil  Zakat  Nasional,  Inheritance,  Managing  Inheritance Assets Published by CV. Creative Tugu Pena ISSN 2774-7077 Website https://attractivejournal.com/index.php/bce/ This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Sistem  hukum  waris  di  Indonesia  ada  3  (tiga),  yaitu  sistem  kewarisan  adat, sistem  kewarisan  perdata  (Barat/Eropa)  dan  sistem  kewarisan  islam.  sistem  kewarisan adat yang dikenal dengan hukum adat waris ada 3 (tiga) bentuknya yang disebabkan oleh perbedaan  kekerabatan  pada  setiap  daerah  lingkungan  hukum  adat,  yaitu  Sistem  adat kekerabatan  patrilineal  maka  hanya  anak  laki-laki  atau  keturunan  laki-laki  yang  berhak

## Bulletin of Community Engagement
menjadi ahli waris seperti terdapat pada daerah Batak, Gayo, Nias dan Bali. Sistem adat kekerabatan  matrilineal  hanya  wanita  atau  keturunan  wanita  yang  berhak  menjadi  ahli waris  seperti  yang  terjadi  pada  masyarakat  Enggano  dan  Timor.  Sistem  adat bilateral/parental  pada  prinsipnya  sistem  ini  menganggap  laki-laki  maupun  perempuan memiliki hak untuk menjadi ahli waris seperti di daerah Jawa.  (Eman Suparman, 2011) Sistem  hukum  kewarisan  perdata  (barat/Eropa)  tertuang  dalam  BW  ( Burgelijk Wetboek )  yang  diberlakukan  sejak  1848  dengan  asas  konkordansi.  Asas  tersebut bermakna apapun peraturan yang diberlakukan di Belanda, diberlakukan pula di daerah jajahannya,  termasuk  Hindia  Belanda  (Indonesia),  berdasarkan  Pasal  131 Indonesische Staatsregeling (IS) jo. Stbl 1917 no 125 jo. Stbl 1924 no 557 jo. Stbl 1971 no 12 tentang penundukan diri terhadap hukum Eropa yang berlaku bagi:  (Eman Suparman, 2011)
1. Warga  negara  Hindia  Belanda  keturunan  Eropa  dan  mereka  yang  dipersamakan dengan Eropa.
2. Warga negara Timur Asing Tionghoa.
3. Warga negara Timur Asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukkan diri kepada hukum Eropa. Sedangkan  sistem  hukum  kewarisan  Islam  bersumber  dari  wahyu  Allah  SWT dalam  Al-Quran  dan  Hadis  Rasullullah  SAW.  Dalam  teori  waris  ada  tiga  hal  yang  harus dipenuhi  untuk  terlaksananya  pembagian  waris  dalam  sistem  kewarisan  di  Indonesia, yaitu: pewaris, ahli waris, dan harta yang diwariskan.   (Eman Suparman, 2011). Apabila dalam  hal  kewarisan,  pewaris  tidak  memiliki  ahli  waris  maka  hukum  waris  Islam memposisikan  Rasulullah  SAW  sebagai  yang  berhak  menerima  harta  waris  dari  orang tersebut, hal ini didasarkan pada firman Allah SWT QS. Al-Ahzab ayat 6:
artinya: Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri  dan  istri-istrinya  adalah  ibu-ibu  mereka.  Orang-orang  yang  mempunyai  hubungan darah satu sama lain lebih berhak (saling mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang- orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Demikian itu telah tertulis dalam Kitab (Allah). (Kemenag RI, 2024) Hazairin  berpendapat  terhadap  ayat  tersebut  diatas  terkait  dengan  kewarisan islam, yaitu:  (Hazairin, 1982)
1. Menghapuskan  keputusan  Rasulullah  sebelumnya  yang  menyebutkan  bahwa orang-orang Anshar dan Muhajirin saling mewarisi;
2. Hak kewarisan antara Anshar dan Muhajirin diatur berdasarkan hubungan darah yang diatur menurut keutamaan sebagaimana diatur dalam Al-Quran;
3. jika  tidak  ada  lagi  yang  memiliki  hubungan  darah  maka  hak  mewaris  adalah Rasulullah,  dengan  akibat  setelah  Rasulullah  wafat  maka  haknya  berpindah kepada negara.
pendapat  Hazairin  tersebut  diperkuat  dengan  Hadis  Rasulullah  SAW,  yang berbunyi sebagai berikut:  (Hazairin, 1982) aku adalah  ahli waris bagi orang yang tidak memiliki  ahli  waris.  Aku  bebaskan  tanggungannya  dan  mewarisi  hartanya.  Paman  (dari pihak  ibu)  adalah  ahli  waris  bagi  orang  yang  tidak  memiliki  ahli  waris  yang  akan membebaskan tanggungannya dan mewarisi hartanya.
Penyebab  ketiadaan  ahli  waris  akibat  dari  pewaris  murtad,  ahli  waris  murtad, atau  pewaris  memang  tidak  memiliki  ahli  waris  mengalami  kepunahan.  Di  Indonesia pernah terjadi dimana suatu harta tidak diketahui keberadaan pemilik dan ahli warisnya,
contohnya harta milik peserta Jaminan Hari Tua (JHT) PT. Jamsostek yang tidak diketahui keberadaan  pemiliknya.  Berdasarkan  Kepala  Hubungan  Masyarakat  Jamsostek Muhammad  Sarjan  Lubis  di  Balikpapan  menerangkan  bahwa  PT  Jaminan  Sosial  Tenaga Kerja  (Jamsostek)  sedang  mengelola  Rp4,9  triliun  dana  Jaminan  Hari  Tua  (JHT)  "tak bertuan",  yang  tidak  pernah  diklaim  oleh  sekitar  tujuh juta  tenaga  kerja  anggotanya. (Antara News, 2020) Kemudian karena bencana alam tsunami pada tahun 2004 terdapat beberapa harta yang tidak diketahui pemilik dan ahli warisnya.
Pengelolaan harta yang tidak ada ahli warisnya pasca Rasulullah wafat dilakukan dengan  membentuk  lembaga  baitul  mal  (bendahara  negara),  dimana  lembaga  terebut mengelola  perbendaharaan  negara  termasuk  dalam  hal  pengelolaan  harta  waris  yang tidak ada ahli warisnya. Oleh karena itu, apabila ada orang yang meninggal namun tidak memiliki ahli  waris,  maka  harta  warisnya  menjadi  hak  baitul  mal.  Hal  itu  juga  tertuang pada suatu kaidah fikih  yang dikonsepsi oleh para  Ulama,  yaitu : “Baitul mal  adalah  ahli waris bagi orang yang tidak memiliki ahli waris.” (Wahbah Az-Zuhaili, 2011) Pengaturan tentang lembaga pengelola harta waris dalam kasus ahli waris tidak ada diatur pada pasal 191 Kompilasi Hukum Islam. Pada pasal tersebut, lembaga yang ditunjuk untuk mengelola harta  waris  di  Indonesia  dalam  kasus  ahli  waris  tidak  ada  adalah  lembaga  baitul  mal. Sementara  dalam  KUHPdt.  lembaga  yang  ditunjuk  untuk  mengelola  harta  waris  di Indonesia dalam kasus ahli waris non muslim yang tidak ada ahli warisnya adalah Balai Harta  Peninggalan  (BHP).  Kemudian  pada  tahun  2022  Mahkamah  Agung  menerbitkan Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)  Nomor  1  Tahun  2022  pada  Rumusan  Kamar Agama  tentang  Hukum  Kewarisan.  disebutkan  bahwa  apabila  seseorang  yang  telah meninggal  dunia  dan  memiliki  harta  peninggalan  tetapi  tidak  memiliki  ahli  waris  maka Badan  Amil  Zakat  Nasional  atau  Baitul  Mal  yang  ditunjuk  sesuai  Undang-Undang  dapat mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai pengelola warisan untuk kepentingan sosial.
Pemberian kewenangan kepada Badan Amil Zakat Nasional melalui Surat Edaran Mahkamah  Agung  (SEMA)  Nomor  1  Tahun  2022  yang  secara  hierarki  perundang- undangan bukan termasuk undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undnag  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan  sebagaimana  diubah  terakhir  kali  dengan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2022  tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan  menyebutkan  Jenis  dan  Hierarki  Perundang-Undangan terdiri atas a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, b. Ketetapan Majelis  Permusyawaratan  Rakyat;  c.  Undang-Undang/Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang;  d.  Peraturan  Pemerintah,  e.  Peraturan  Presiden;  f.  Peraturan  Derah Provinsi;  dan  Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota.sedangkan  Pasal  8  UU  tersebut menjelaskan Jenis Peraturan Perundang-Undangan selain dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup  pertuaran  yang  ditetapkan  oleh  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR), Dewan  Permusyawaratan  Rakyat  (DPR),  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD),  Mahkamah Agung  (MA),  Mahkamah  Konstitusi  (MK),  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK),  Komisi Yudisial  (KY), Bank Indonesia (BI),  Menteri, Badan Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah atas perintah Undang- Undang,  Dewan  Permusyawaratan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Provinsi,  Gubernur,  Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
Jimly  Asshidiqie  mengatakan  bahwa  Surat  Edaran  adalah quasi  legislation yang berisi norma-norma administratif yang berfungsi dan terkait juga dengan petunjuk teknis atau  pedoman  kerja.    (Jimly  Asshidiqie,  2014)  Hal  ini  sejalan  juga  dengan  pendapat Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung adalah bentuk edaran  Mahkamah  Agung  ke  seluruh  jajaran  peradilan  yang  berisi  bimbingan  dalam penyelenggaraan peradilan yang bersifat administratif. Pemberian Baznas dengan untuk
mengelola  harta  waris  yang  tidak  ada  ahli  warisnya  dalam  peraturan  kebijakan  seperti surat  edaran  Mahkamah  Agung membuat  Baznas  sebagai  pihak  yang  dapat  mengajukan perkara waris di pengadilan. Maka berdasarkan penjabaran diatas, penulis ingin mengkaji pemberian  kewenangan Lembaga Badan Amil Zakat Nasional. Serta melalui Surat Edaran Mahkamah  Agung  (SEMA)  Nomor  1  Tahun  2022  dalam  memberikan  untuk  mengelola harta  warisan  yang  tidak  ada  ahli  warisnya  dan  apakah  Lembaga  Badan  Amil  Zakat Nasional  (Baznas)  merupakan  lembaga  yang  berfungsi  sama  seperti  Baitul  Mal sebagaimana dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 1 tahun 2022 , maka peneliti tertarik untuk mengkaji “ Kewenangan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam mengelola Harta Warisan (Studi Surat Edaran (Sema) Nomor 1 Tahun 2022) ”.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif  yaitu  penelitian  hukum  tertulis  dari berbagai aspek yaitu aspek teori, sejarah, filosofis, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup  dan  materi,  konsistensi,  penjelasan  umum  dan  pasal  demi  pasal,  formalitas  dan kekuatan  hukum  mengikat  suatu  aturan  hukum  serta  bahasa  hukum  yang  digunakan.( Muhammad Abdulkadir, 2004).
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  berupa  menelaah semua  Undang-Undang  dan  Regulasi  yang  bersangkut  paut  dengan  isu  hukum,  dan Pendekatan  Konseptual  digunakan  untuk  melihat  konsep  Baitul  Mal  dan  hubungannya dengan  hukum  waris  dalam  perspektif  historis  dan  konsep  idealnya  dalam.  Dengan menggunakan  metode  ini,  penulis  akan  membandingkan  peraturan  perundang-undangan yang mengatur BAZNAS dan harta warisan yang tidak memiliki ahli waris.( Peter Mahmud Marzuki, 2010)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Legalitas  Pemberian  Kewenangan  Badan  Amil  Zakat  Nasional  dalam  Pengelolaan Harta Waris Yang Tidak Ada Ahli Warisnya melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022
Indonesia  sebagai  negara  hukum,  dalam  konstitusi  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  NKRI 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum ( rechsstatt ). Ketentuan negara hukum  selain  mengatur  tentang  tata  cara  pembentukan  UU  karena  segala  tindakan pemerintah maupun rakyat wajib didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang tertulis dan sah. Jimly Asshiddiqie, mengatakan bahwa konsep negara hukum ( rechtsstaat ) meliputi empat elemen penting, yang terdiri atas (1) perlindungan hak asasi manusia, (2) pembagian kekuasaan, (3) pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan (4) peradilan tata  usaha  negara.    (Jimly  Asshidiqie,  2006)    Prinsip  yang  meneguhkan  negara  hukum modern adalah prinsip supremasi hukum ( Supremacy of Law ). Supremasi hukum terletak pada  konstitusi  yang  materi  muatannya  mengandung  jaminan  terhadap  hak-hak  asasi manusia dan hak-hak warga negara. Selain itu adanya badan peradilan yang Independen untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman.  (Dahlan Thaib, 2012)
Kekuasaan  kehakiman  di  Indonesia  dilaksanakan  oleh  Mahkamah  Agung. Kewenangan  Mahkamah  Agung  dalam  menjalankan  fungsi  dan  tugasnya  sebagai kekuasaan kehakiman di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor  3 Tahun 2009 tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1985  tentang Mahkamah  Agung  dan  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman, yang akan dijabarkan sebagai berikut:  (Jimly Asshidiqie, 2006)
1) Pasal  29  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman  ini  mengatur  kewenangan  Mahkamah  Agung  yaitu  mengadili  pada tingkat  kasasi  terhadap  putusan  yang  diberikan  pada  tingkat  terakhir  oleh pengadilan  di  semua  lingkungan  peradilan  yang  berada  di  bawah  Mahkamah
Agung,  kecuali  undang-undang  menentukan  lain,  menguji  peraturan  perundang- undangan  di  bawah  undang-undang  terhadap  undang-undang  dan  kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.
2) Pasal  39  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman  ini  mengatur  kewenangan  pengawasan  terhadap  penyelenggaraan peradilan  pada  semua  badan  peradilan  yang  berada  di  bawah  Mahkamah  Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman.
3) Pasal 32 ayat 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menyatakan  keweanangan  Mahkamah  Agung  adalah  memberi  petunjuk,  teguran atau  peringatan  yang  dianggap  perlu  pada  semua  lingkungan  peradilan dibawahnya.
4) Pasal  36  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1985  Tentang  Mahkamah  Agung menyebutkan  Mahkamah  Agung  dan  Pemerintah  melakukan  pengawasan  atas Penasihat Hukum dan Notaris.
5) Pasal  37  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1985  Tentang  Mahkamah  Agung menyebutkan  Mahkamah  Agung  dapat  memberikan  pertimbangan-pertimbangan dalam  bidang  hukum  baik  diminta  maupun  tidak  kepada  lembaga  tinggi  negara yang lain.
6) Pasal  79  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1985  Tentang  Mahkamah  Agung menyatakan  bahwa  Mahkamah  Agung  dapat  mengatur  lebih  lanjut  hal-hal  yang diperlukan  bagi  kelancaran  penyelenggaraan  peradilan  apabila  terdapat  hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini.
7) Ketentuan  Penjelasan  Pasal  79  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1985  Tentang Mahkamah  Agung  Apabila  dalam  jalannya  peradilan  terdapat  kekurangan  atau kekosongan  hukum  dalam  suatu  hal,  Mahkamah  Agung  berwenang  membuat peraturan  sebagai  pelengkap  untuk  mengisi  kekurangan  atau  kekosongan  tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam undang- undang  ini.  Dalam  hal  ini  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  Mahkamah  Agung dibedakan  dengan  peraturan  yang  disusun  oleh  pembentuk  undang-undang. Penyelenggaraan  peradilan  yang  dimaksudkan  undang-undang  ini  hanya merupakan  bagian  dari  hukum  acara  secara  keseluruhan.  Dengan  demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan  kewajiban  warga  negara  pada  umumnya  dan  tidak  pula  mengatur  sifat, kekuatan,  alat  pembuktian  serta  penilaiannya  atau-  pun  pembagian  beban pembuktian.
Kedudukan SEMA berdasarkan tugas dan fungsi Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan  yang  telah  dijabarkan  sebelumnya  maka  sesuai  Pasal  79  Undang  Nomor  14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung,  Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) adalah prduk hukum Mahkamah Agung dalam menjalankan penyelenggaraan peradilan dibawah kekuasaannya.  Pembentukan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)  dibutuhkan  oleh Mahkamah Agung sebagai badan yudikatif dalam sistem peradilan, mengingat lambatnya pembuatan hukum secara nasional.  ( Henry P. Panggabean , 2001) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dari konsep pembagian jenis peraturan dalam ilmu perundang-undangan, yaitu  bentuk  SEMA  tidak  formal  seperti  peraturan  perundang-undangan,  lalu  dari  segi penamaan,  SEMA  merupakan  Surat  Edaran  digolongkan  dalam  bentuk  aturan  kebijakan atau  disebut  dengan quasi  legislation ,  (Jimly  Asshidiqie,  2014)  kemudian  dari  segi objeknya  SEMA  menunjukkan  bahwa  aturan  tersebut  ditujukan  kepada  lingkup  internal pengadilan.  Sehingga  mengacu  pada  konsep  pembagian  jenis  peraturan  dalam  ilmu perundang-undangan,  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)  Nomor  1  Tahun  2022 tentang  Pemberlakuan  Rumusan  Hasil  Pleno  Mahkamah  Agung  Tahun  2022  sebagai Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  bagi  Pengadilan  diklasifikasi  sebagai  peraturan  kebijakan
( beleidsregel ). Kesesuaian antara jenis, hierarki termasuk peraturan kebijakan dan bukan peraturan  perundang-undangan  artinya  ada  karena  diskresi  atau freis  emerson , kelembagaan  atau  pejabat  pembentuk  yang  tepat artinya  dibuat oleh  pejabat  tata usaha negara (pimpinan lembaga negara). (Jimly Asshidiqie, 2014) Produk-produk kebijakan pimpinan lembaga seperti ini disebut sebagai peraturan kebijakan ( beleidsregel ). Dasar pembuatan peraturan kebijakan ( beleidsregel ) tidak diatur dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  namun  diatur dengan  undang-undang  formal  yaitu  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang Administrasi  Pemerintahan.  Peraturan  kebijakan  tidak  lepas  dari  terminologi diskresi yakni pejabat atau lembaga tata usaha negara yang terkait merumuskan suatu kebijakan berupa bentuk “ juridische regels ” seperti contohnya pedoman, pengumuman, surat edaran serta  mengumumkan  kebijakan  tersebut.  ( Philipus  M.  Hadjon ,  2005) Diskresi merupakan salah satu sarana yang memebrikan badan atau pejabat administrasi untuk bergerak atau melakukan  tindakan  tanpa  sepenuhnya  terikat  pada  peraturan  perundang-undangan. ( Marcus  Lukman , 1996 )  Pemberian diskresi sejatinya  adalah  konsekuensi  dari  dianutnya konsepsi  negara  kesejahteraan  ( welfare  state ).  Unsur-unsur diskresi dalam  konsepsi negara hukum, yaitu: ( Sjachran Basah , 1985 )
1) Diskresi ditujukan untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan publik
2) Diskresi merupakan sikap tindak aktif dari pejabat administrasi negara
3) Diskresi sebagai sikap tindak tersebut diambil atas inisiatif sendiri
4) Diskresi  sebagai  sikap  tindak  bertujuan  untuk  menyelesaikan  permasalahan- permasalahan penting yang timbul secara tiba-tiba
Pasal angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan  diskresi  adalah  keputusan  dan/atau  tindakan  yang  dilakukan  ataupun ditetapkan  pejabat  pemerintahan  untuk  mengatasi  persoalan  konkret  yang  sedang dihadapi ketika penyelenggaraan pemerintahan baik secara undang-undang telah diatur, tidak  mengatur,  tidak  lengkap,  tidak  jelas  atau  adanya  stagnasi  penyelenggaraan pemerintahan.  Adapun  beberapa  ciri  dari  peraturan  kebijakan  menurut  Bagir  Manan adalah: ( Bagir Manan , 1994 )
a. Peraturan kebijakan bukan merupakan peraturan perundang-undangan
b. Asas  pembatasan  dan  pengujian  terhadap  perundang-undangan  tidak  dapat diberlakukan pada peraturan kebijakan
c. Peraturan  kebijakan  tidak  bisa  diuji  secara wetmatigheid (batu  uji  aturan perundang-undangan)
d. Peraturan kebijakan dibuat berdasarkan fungsi diskresi
e. Pengujian peraturan kebijakan menekankan pada doelmatigheid (batu uji AAUPB)
f. Pada praktiknya berbentuk instruksi, keputusan, surat edaran, pengumuman, dll. Menurut Indroharto, pembuatan peraturan kebijakan harus melihat unsur-unsur berikut ini: (Indroharto, 2003 )
1) Peraturan  kebijakan  tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan  dasar  yang dijabarkan itu
2) Peraturan kebijakan tidak boleh bertentangan dengan nalar akal sehat
3) Peraturan kebijakan harus dibuat dan dipersiapkan dengan cermat
4) Muatan  dari  peraturan  kebijakan  harus  memberikan  kejelasan  mengenai kewajiban dan juga hak dari warga yang menjadi objeknya
5) Dasar pertimbangan dan tujuan haruslah jelas
6) Harus memenuhi syarat kepastian hukum Sifat lain dari Peraturan kebijakan adalah tidak mengikat hukum secara langsung, namun  mempunyai  relevansi  hukum.  Peraturan-peraturan  kebijakan  memberi  peluang bagaimana  suatu  badan  tata  usaha  negara    menjalankan  kewenangan  pemerintahan ( beschiking  bevoegdheid ).  Hal  ini  sendiri  harus  dikaitkan  dengan  kewenangan
pemerintahan atas dasar penggunaan diskresi karena jika tidak demikian, maka tidak ada tempat bagi peraturan kebijakan. ( Hasri Wahyuni Manurung , 2020 ) Peraturan  kebijakan  karena  adanya  kekosongan  hukum  atau  belum  jelasnya pengaturan  seperti  penetapan  lembaga  pengelola  waris  yang  tidak  ada  ahli  warisnya, dapat  terjadi  karena  belum  ada  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang penyelesaian in  concreto terhadap  suatu  masalah,  padahal  masalah  tersebut  menuntut penyelesaan  yang  segera,  Peraturan  perundang-undangan  yang  menjadi  dasar  tindakan aparat  pemerintah  telah  memberikan  kebebasan  sepenuhnya,  Adanya  delegasi perundang-undangan,  yaitu  pemberian  kekuasaan  untuk  mengatur  sendiri  kepada pemerintah  yang  sebenarnya  kekuasaan  ini  dimiliki  oleh  aparat  yang  lebih  tinggi tingkatannya.  ( Krishna  Djaya  Darumurti , 2016 )  Hal  ini  sejalan  dengan  fungsi  dan  tugas Mahkamah Agung yaitu  memberi peringatan-peringatan, teguran dan petunjuk- petunjuk yang  dipandang  perlu  dan  berguna  kepada  pengadilan-pengadilan  dan  para  Hakim tersebut,  baik  dengan  surat  tersendiri  maupun  dengan  surat  edaran.  Namun  dalam perkembanganya  dikarenakan  pada  saat  itu  Undang-Undang  masih  sangat  sedikit sehingga  SEMA  sendiri  mengalami  sedikit  pergeseran  fungsi,  dimana  SEMA  tidak  lagi hanya  sebagai  alat  pengawasan  tetapi  mengalami  perluasan  fungsi  diantaranya pengaturan dan administrasi. ( Hotman P. Sibuea , 2010 )
Ketentuan  huruf  C  Angka  2  tentang  Hukum  Kewarisan  huruf  b  Surat  Edaran Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Pemberlakuan  Rumusan  Hasil  Pleno Mahkamah  Agung  Tahun  2022  sebagai  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  bagi  Pengadilan menjelaskan  bahwa  BAZNAS  sebagai  lembaga  pemohon  pengelola  harta  warisan  yang tidak  ada  ahli  waris  di  Pengadilan,  sebagai  bentuk  peraturan  hukum  acara  dalam permohonan  penetapan  perkara  waris  di  Pengadilan.  Pengaturan  ini  diterbitkan  oleh Mahkamah Agung karena adanya kekosongan hukum atau ketidakjelasan karena tumpang tindih  kewenangan  terkait  pengelolaan  harta  warisan  yang  tidak  ada  ahli  waris  di Indonesia  sehingga  menjadi  tugas  dan  fungsi  Mahkamah  Agung  untuk  memperjelas maupun mengisi kekosongan hukum akan adanya aturan yang belum jelas. ( Ni’matul Huda and R. Nazriyah, 2015)
Di  Indonesia  pengaturan  terkait  pengelolaan  harta  warisan  yang  tidak  ada  ahli waris untuk orang Islam diatur dalam 191 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum  Islam  dan  sampai  saat  ini  belum  ada  aturan  pelaksananya.  Sehingga mengakibatkan tunpang tindih kewenangan antara lembaga Balai Harta Peninggalan dan BAZNAS dalam pengelolaan harta warisan yang tidak ada ahli waris, hal ini akan penulis uraikan  berdasarkan  perundang-undangan  yang  mengatur  tugas  dan  fungsi  lembaga BAZNAS dan BHP sebagai berikut:
Tabel 3:  Penelusuran perundang-undangan lembaga yang berhak mengelola harta
waris Balai Harta Peninggalan Badan Amil Zakat Nasional 1) Pasal 1127 Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata  menyatakan Balai Harta Peninggalan, menurut hukum  wajib  mengurus  setiap harta  peninggalan  tak  terurus yang  terbuka  dalam  daerahnya, tanpa  memperhatikan  apakah harta  itu  cukup  atau  tidak  untuk melunasi utang pewarisnya. Balai itu, pada waktu mulai melaksanakan  pengurusan,  wajib memberitahukan  hal  itu  kepada 1) Pasal  28  ayat  1  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2011  tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa  Selain  menerima  zakat, BAZNAS  atau  LAZ  juga  dapat menerima  infak,  sedekah,  dan  dana sosial keagamaan lainnya 2) Pasal  28  ayat  2  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2011  tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa Pendistribusian dan pendayagunaan  infak,  sedekah,  dan
jawatan Kejaksaan pada Pengadilan Negeri. Dalam hal ada perselisihan tentang terurus tidaknya suatu harta peninggalan. Pengadilan  itu  atas  permohonan orang  yang  berkepentingan  atau atas  saran  jawatan  Kejaksaan, setelah minta nasihat, Balai Harta Peninggalan  akan  mengambil keputusan tanpa persidangan. 2) Pasal 1128 Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata  menyatakan Balai  Harta  Peninggalan  setelah mengadakan  penyegelan  yang dianggap  perlu,  wajib  untuk mengadakan  pemerincian  harta peninggalan itu, dan mengurusnya serta membereskannya.  Balai itu wajib untuk  melacak  para  ahli  waris, dengan cara memasang panggilan melalui  surat  kabar  resmi,  atau dengan cara lain yang lebih tepat.
Balai  itu  harus  bertindak  dalam Pengadilan  mengenai  tuntutan- tuntutan  hukum  yang  telah diajukan terhadap harta peninggalan itu, dan menjalankan serta  melanjutkan  hak-hak  dari orang  yang  telah  meninggal  itu, dan  memberikan  perhitungan mengenai pengurusannya kepada orang yang seharusnya melakukan perhitungan itu 3) Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  7 Tahun  2021  tentang  Organisasi Dan  Tata  Kerja  Balai  Harta Peninggalan  menyebutkan  BHP mempunyai  tugas  mewakili  dan melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka  menjalankan  putusan dan/atau  penetapan  pengadilan atau kepentingan demi hukum di bidang  harta  peninggalan  dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Nomor  7  Tahun  2021  tentang Organisasi  Dan  Tata  Kerja  Balai
dana  sosial  keagamaan  lainnya sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  dilakukan  sesuai  dengan  syariat Islam  dan  dilakukan  sesuai  dengan peruntukkan  yang  diikrarkan  oleh pemberi. 3) Pasal  1  angka  15  Peraturan  Badan Amil  Zakat  Nasional  Republik Indonesia  Nomor  4  Tahun  2018 tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat menjelaskan Dana Sosial Keagamaan lainnya yang selanjutnya  disingkat  DSKL  adalah adalah  dana  sosial  keagamaan lainnya  adalah  harta  nazar,  harta amanah  atau  titipan, harta  pusaka yang  tidak  memiliki  ahli  waris, kurban,  kafarat,  fidyah,  hibah,  dan harta sitaan serta biaya administrasi peradilan  di  pengadilan  agama.
Berdasarkan  pengetian  dana  sosial keagamaan  dalam  Islam  ada  harta pusaka, harta pusaka sendiri menurut  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia yaitu harta yang diwariskan dari pewaris kepada ahli waris untuk dipelihara.
Harta  Peninggalan  menyebutkan pengurusan  dan  penyelesaian masalah  perwalian, pengampuan, harta  kekayaan  yang  pemiliknya dinyatakan tidak hadir ( afwezigheid ), dan harta peninggalan  yang  tidak  terurus ( onbeheerde nalatenschap ).
5) Pasal 3 huruf c Peraturan Menteri
Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Nomor  7  Tahun  2021  tentang Organisasi  Dan  Tata  Kerja  Balai Harta  Peninggalan  menyebutkan pembuatan  surat  keterangan  hak waris

## Berdasarkan  hasil  penelusuran  perundang-undangan  lembaga  yang  berhak mengelola harta waris di Indonesia
Peraturan  Badan  Amil  Zakat  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2018 tentang  Pelaporan  Pelaksanaan  Pengelolaan  Zakat  tidak  mengatur  tata  cara  Baznas mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan padahal pengelolaan Baznas pada tahun 2021 terkait DSKL secara nasional sampai pada Rp 14,118,192,892,281. (BAZNAS, 2021) Belum  lagi  kasus  tsunami  Aceh  pada  tahun  2004  terdapat  beberapa  harta  yang  tidak diketahui  pemiliknya  dan  ahli  warisnya  kemudian  ada  juga  harta  milik  peserta  Jaminan Hari Tua (JHT) PT. Jamsostek yang tidak diketahui keberadaan pemiliknya. Berdasarkan Kepala  Hubungan  Masyarakat  Jamsostek  Muhammad  Sarjan  Lubis  di  Balikpapan menerangkan bahwa PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sedang mengelola Rp4,9 triliun dana Jaminan Hari Tua (JHT) "tak bertuan", yang tidak pernah diklaim oleh sekitar tujuh juta tenaga kerja anggotanya. Serta tumpang tindih kewenangan yang terjadi antara BAZNAS dan BHP mengakibatkan pengelolaan harta yang tidak diketahui pemiliknya dan ahli  warisnya  menjadi  terhambat  sehingga  dengan  munculnya  Surat  Edaran  Mahkamah Agung  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Pemberlakuan  Rumusan  Hasil  Pleno  Mahkamah Agung  Tahun  2022  sebagai  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  bagi  Pengadilan  membagi kewenangan  BAZNAS  dan  BHP  menjadi  jelas  secara  hukum  karena  SEMA  tersebut  juga memberikan  kewenangan  pada  BHP  pada  Ketentuan  huruf  C  Angka  2  tentang  Hukum Kewarisan  huruf  a  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2022  tentang Pemberlakuan  Rumusan  Hasil  Pleno  Mahkamah  Agung  Tahun  2022  sebagai  Pedoman Pelaksanaan  Tugas  bagi  Pengadilan  menjelaskan  Bagi  ahli  waris  yang  tidak  diketahui keberadaannya  ( ghaib )  dalam  pelaksanaan  eksekusi,  bagian  warisan  berupa  uang  dapat dititipkan  ke  pengadilan  agama  dan  dicatat  dalam  register  penitipan,  sedangkan  harta benda  lainnya  dititipkan  pada  Balai  Harta  Peninggalan  (BHP)  Baitul  Mal  khusus  untuk Aceh. Dimana kewenangan BHP adalah mengelola harta titipan di Pengadilan ketika ahli waris tidak diketahui keberadaannya ( ghaib ) dan bentuk hartanya bukan uang. Sedangkan untuk  harta  berupa  uang  yang  dititipkan  di  Pengadilan  Agama  berupa  uang  maka  akan dikelola Baitul Mal khusus untuk Aceh.
Implikasi hukum terbitnya Ketentuan huruf C Angka 2 tentang Hukum Kewarisan huruf  b  SEMA  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  pemberian  kewenangan  kepada  BAZNAS sebagai  lembaga  pemohon  pengelola  harta  warisan  yang  tidak  ada  ahli  waris  di Pengadilan,  adanya  kejelasan  dalam  pengellan  harta  waris  dan  mengisi  kekosongan hukum  serta  memberikan legal  standing kepada  Baznas  ketika  beracara  di  pengadilan. Legal standing adalah suatu konsep atau keadaan dimana seseorang mempunyai hak dan
memenuhi syarat untuk mengajukan  permohonan  ke  muka  pengadilan.  (Harjono,  2008) Kemudian menurut Achmad Roestandi menyatakan bahwa terdapat kriteria-kriteria yang harus  dipenuhi  agar  seseorang  atau  badan  hukum  mempunyai legal  standing yang merujuk  pada  Pasal  51  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah Konstitusi. (Achmad Roestandi, 2006)
Maka dengan adanya Ketentuan huruf C Angka 2 tentang Hukum Kewarisan huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil  Pleno  Mahkamah  Agung  Tahun  2022  sebagai  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  bagi Pengadilan  menjelaskan  bahwa  BAZNAS  sebagai  lembaga  pemohon  pengelola  harta warisan  yang  tidak  ada  ahli  waris  di  Pengadilan  telah  sesuai  dengan  fungsi  dan  tugas Mahkamah Agung sebagai pembuat produk hukum untuk memperjelas kedudukan hukum Baznas  dalam  hukum  acara  peradilan  sebagai  pihak  yang  mengelola  harta  waris  yang tidak  ada  ahli  warisnya  menjadi  upaya  Mahkamah  Agung  untuk  memberikan perlindungan hukum ketika terjadi kasus adanya harta waris yang tidak ada ahli warisnya dan  terbitnya  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2022  tentang Pemberlakuan  Rumusan  Hasil  Pleno  Mahkamah  Agung  Tahun  2022  sebagai  Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan untuk mengisi keksongan hukum atau ketidakjelasan undang-undang  ketika  pada  kasus  terjadi kejadian luar  biasa seperti  tsunami  Aceh  atau adanya  Pewaris  yang  memiliki  harta  tapi  tidak  mempunyai  ahli  waris,  hal  ini  sesuai dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung  dan Pasal  3  huruf  b  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan  yaitu  menciptakan  kepastian  hukum.  sehingga  secara  legalitas  Ketentuan huruf  C  Angka  2  tentang  Hukum  Kewarisan  huruf  b  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Pemberlakuan  Rumusan  Hasil  Pleno  Mahkamah  Agung Tahun  2022  sebagai  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  bagi  Pengadilan  adalah  sah  secara hukum.

## Konsep  Ideal  Pengelolaan  Harta  Waris  Yang  Tidak  Ada  Ahli  Warisnya  Dalam Prespektif Hukum Islam
Konsep  keuangan  publik Islam  salah  satunya mengenai  konsep  Baitul  Maal  yang tidak  hanya  merupakan  struktur  perbendaharaan  tetapi  juga  praktis  dari  keseluruhan sistem  fiskal  negara.  Hal  ini  dalam  gagasan  Al-Ghazali  bahwa  negara  berperan  dalam mewujudkan keadilan, stabilitas dan keamanan demi tercapainya Maqashid Syariah . (Arif Hoetoro,  2017)  Islam  datang  berupaya  mereformasinya  dengan  sejumlah  kegiatan ekonomi yang antara lain pelarangan riba dan penetapan kewajiban zakat. Larangan riba dan  penetapan  kewajiban  zakat  sangat  berkaitan  dengan  kesejahteraan  masyarakat. Semua bentuk pungutan dari rakyat (kaya) oleh  negara harus dikembalikan lagi kepada rakyat yang lemah. Kategorisasi distribusi zakat kepada 8 (delapan) ashnaf sebagaimana yang  ditunjukkan  dalam  al-Qur-an  surat  At-Taubah  ayat  60,  dan    sebenarnya  meliputi seluruh  upaya  peningkatan  kesejahteraan  sosial  masyarakat  lapisan  bawah  yang  harus dilakukan oleh  negara;  Membiayai  fakir miskin  di Indonesia  kini  dalam  bentuk  Bantuan Langsung Tunai, JamKesMas, Raskin, Gaskin, Taskin dan lain, yang kini diambil dari Kas Negara,  adalah  uang  zakat.  Pembagian  kepada  orang  terjerat  hutang,  kesejahteraan pegawai pemerintah (gaji PNS) sama dengan amilin dalam nash, pembangunan desa-desa tertinggal,  keperluan  administrasi  dan  diplomasi,  pendidikan  dan  pembangunan sarananya, sama dengan ibnu sabil, pertahanan dan sarana perlegkapannya sama dengan sabilillah,  sarana  kesehatan  masyarakat  dan  komunikasi  sedemikian  luasnya  sehingga distribusi tersebut mencakup seluruh aktifitas negara. Singkatnya distribusi zakat kepada 8 (delapan) ashnaf sebagaimana yang disebut dalam nash substansinya mencakup seluruh kepentingan negara.
Pasal  1  UUD  NKRI  1945,  Indonesia  adalah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI)  dan  dipimpin  oleh  seorang  Presiden  sebagai  kepala  pemerintahan  atau  negara yang  diangkat  melalui  sistem  demokrasi.  Presiden  akan  dibantu  oleh  Menteri-menteri
negara  sesuai  dengan  Peraturan  Presiden  Nomor  47  Tahun  2009  tentang  Pembentukan dan  Organisasi  Kementerian  Negara  dan  untuk  menjamin  terselenggaranya  tugas pemerintahan yang terdapat dalam Pasal 17. Oleh karena itu, maka pengaturan keuangan negara dan sektor publik.
Baitul  Maal  dalam  konteks  Indonesia  sebagai  negara  mayoritas  Muslim  dan berdasarkan  sistem  pemerintahan  demokrasi,  maka  peran  dan  fungsinya  mengalami perubahan dan pengaturan pengelolaannya berbeda dengan konsep Baitul Maal di masa Daulah  Islamiyah.  Saat  ini  Baitul  Maal  (rumah  harta)  di  Indonesia  termasuk  ke  dalam Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) atau Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang berfungsi hanya menerima dan mengelola titipan dana zakat, infak, dan sedekah saja serta mengoptimalkan pendistribusiannya sesuai dengan ketentuan Syariah dan peraturan yang berlaku. Pengelolaan Harta Baitul Mal terdiri atas sumber dana zakat dan non zakat, yaitu: (Nurul Huda dkk, 2012)
1) Zakat berasal dari bahasa Arab zakâh yang berarti tathhir (penyucian) atau al- namâ’ (pertumbuhan atau perkembangan). Adapun secara istilah zakat adalah kewajiban seorang  muslim  untuk  menyerahkan  pemilikan  tertentu  kepada  orang-orang tertentu yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.
2) Sumber  non  zakat  yaitu  Harta  milik  umum,  penerimaan  negara,  dari  harta  Ilegal Penguasa  dan  Para  Pejabat,  harta  Hasil  Usaha  Tidak  Sah,  dan  harta  Denda, Fay’ (harta yang dikuasai umat Islam dari tangan orang kafir tanpa pengerahan pasukan berkuda  maupun  unta,  juga  tanpa  kesulitan  serta  tanpa  melakukan  pertarungan atau  pertempuran),  harta Al-Shawâfiy  (kharâj)  atau harta  tanah  taklukan  dan ditetapkan  oleh  baitul  mal, Rikâz adalah  harta  terpendam  dalam  perut  bumi,  baik berupa  emas,  perak,  mutiara,  dan  permata  lainnya  berupa  perhiasan  atau  senjata. harta ini wajib diambil seperlimanya untuk dimasukkan ke baitul mal, tanah milik negara  yang  disewakan  atau  dijual,  dan  harta  waris  yang  tidak  ada  ahli  warisnya, ‘ushur berarti  pajak  yang  dikenakan  terhadap  barang  dagangan  yang  masuk  ke negara yaitu sepersepuluh, jizyah yaitu harta dari  penggantian (kompensasi), atau balasan  atas  suatu  perbuatan  baik  atau  jahat, Ghanîmah merupakan  pendapatan negara  yang  didapat dari  kemenangan  perang, hibah, wakaf, Nawâ’ib adalah pajak yang  dibebankan  kepada  orang-orang  kaya  dari  golongan  kaum  Muslimin dikareakan  negara  kekurangan  dana  akibat  perang  yang  berkepanjanga  sehingga menghabiskan  kas  negara. Amwâl  Fadlâ’ berasal  dari  harta  kaum  Muslimin  yang meninggal  tanpa  ahli  waris,  atau  berasal  dari  harta  seorang  muslim  yang  murtad dan  meninggalkan  negerinya.  Infak  dan  sedekah  merupakan  pemberian  sukarela dari rakyat demi kepentingan umat
Taqiyyuddin  an  Nabani  dalam  Achmad  Room  memberikan  uraian  terkait pengeluaran atau penggunaan harta Baitul Mal yang didasarkan enam kaidah, yaitu: (Achmad Room Fitrianto, 2014)
1) Harta  yang  mempunyai  kas  khusus  dalam  Baitul  Mal,  yaitu  harta  zakat.  Harta tersebut  adalah  hak  delapan  ashnaf  yang  akan  diberikan  kepada  mereka,  bila harta tersebut ada. Apabila harta dari bagian zakat tersebut ada pada Baitul Mal, maka pembagiannya diberikan pada delapan ashnaf yang disebutkan di dalam Al Qur'an  sebagai  pihak  yang  berhak  atas  zakat,  serta  wajib  diberikan  kepada mereka.
2) Harta  yang  diberikan  Baitul  Mal  untuk  menanggulangi  terjadinya  kekurangan, serta  untuk  melaksanakan  kewajiban  jihad.  Misalnya  nafkah  untuk  para  fakir miskin dan ibnu sabil
3) Harta  yang  diberikan  Baitul  Mal  sebagai  suatu  pengganti/kompensasi (badal/ujrah),  yaitu  harta  yang  menjadi  hak  orang-orang  yang  telah memberikan  jasa,  seperti  gaji  para  tentara,  pegawai  negeri,  hakim,  tenaga edukatif,  dan  sebagainya.  Hak  mendapatkan  pemberian  ini  tidak  ditentukan
berdasarkan  adanya  harta  tersebut.  Apabila  tidak  ada,  maka  negara  wajib mengusahakannya,  dengan  cara  memungut  harta  yang  diwajibkan  atas  kaum muslimin, dikecuaikan dengan harta zakat.
4) Harta  yang  dikelola  Baitul  Mal  yang  bukan  sebagai  pengganti/  kompensasi (badal/ujrah),  tetapi  yang  digunakan  untuk  kemaslahatan  dan  kemanfaatan secara umum.
5) Harta yang diberikan Baitul Mal karena adanya kemaslahatan dan kemanfaatan, bukan  sebagai  pengganti/kompensasi  (badal/ujrah).  Hanya  saja,  umat  tidak sampai  tertimpa  penderitaan/mudharat  karena  tidak  adanya  pemberian tersebut.
6) Harta  yang  disalurkan  Baitul  Mal  karena  adanya  unsur  kedaruratan,  semisal paceklik/kelaparan,  angin  taufan,  gempa  bumi,  atau  serangan  musuh.  Hak memperoleh  pemberian  tersebut  tidak  ditentukan  berdasarkan  adanya  harta tersebut.  Jadi  merupakan  hak  yang  tetap,  baik  pada  saat  harta  tersebut  ada maupun tidak.
Baitul mal memiliki dua pendekatan untuk konteks kekinian yaitu sebagai fungsi alat kepanjangtangannan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan ummat yang di dalamnya  terdapat  dua  yaitu  pemasukan  dan  pengeluaran  dimana  pengeluaran pemerintah terbagi menjadi dua  Belanja pemerintah yang terdiri dari belanja barang dan jasa  seperti,  belanja  militer,  gaji  pegawai  negeri,  pembangunan  infrastruktur,  Transfer payment  dari  pemerintah  yang  berupa    subsidi,  JPS  dan  sebagainya.  (Munandar  Harits Wicaksono,  2012)  Dengan  ini  Kebijakan  fiscal  adalah  upaya  dalam  menekan  fluktuasi siklus  bisnis,  dan  ikut  berperan  dalam  menjaga  pertumbuhan  ekonomi,  penggunaan tenaga kerja yang tinggi, bebas dari laju inflasi yang tinggi dan berubah-ubah. Fungsi Kas Negara yang ada dalam nation state sama dengan fungsi Baitil Mal yang pernah ada dalam sistem  pemerintahan  Islam.  Karena  segala  bentuk  pungutan  negara  kepada  rakyatnya, harus dengan tujuan penegakkan kesejahteraan sosila, keadilan ekonomi dan pemerataan. Baitul Mal mempunyai kewenangan dalam mengurus dan mengelola harta kekayaan yang pemilik dan ahli warisnya tidak di ketahui berdasarkan Undang- Undang. (Setio Prabowo, M Sudirman, dan Cicillia Julyani Tondy, 2023)
Berdasarkan keterangan sebelumnya ada tiga lembaga di Indonesia yang memiliki hak  pengelolaan  terhadap  harta  waris  di  Indonesia  dalam  kasus  ahli  waris  tidak  ada. Pertama adalah Baitul Mal Aceh yang hanya dapat mengelola harta waris dalam kasus ahli waris tidak ada jika orang yang meninggal adalah orang Islam di Aceh saja. Kedua BAZNAS memiliki hak pengelolaan terhadap harta waris di Indonesia dalam kasus ahli waris tidak ada, yang pengellaannya bagian dari pengellaan Dana Sosial Keagamaan lainnya Pasal 28 ayat  1  dan  ayat  2  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat. Ketiga  adalah  Balai  Harta  Peninggalan  yang  berhak  mengelola  harta  waris  dalam  kasus Ahli waris tidak ada bagi seluruh warga Indonesia yang beragama selain Islam. (Rohamzah Damanik,  2019)  Untuk  mengetahui  kesesuaian  lembaga-lembaga  tersebut dengan  baitul mal dalam konsep hukum Islam perlulah kiranya diketahui perbandingan antara lembaga- lembaga  tersebut  dengan  baitul  mal  dalam  konsep  hukum  Islam  dalam  beberapa  aspek sebagai berikut:
1. Aspek Mawaris Berbeda  dengan  hukum  Barat  dan  Hukum  Adat  yang  tidak  menjadikan perbedaan  agama  sebagai  penghalang  kewarisan,  Hukum  Islam  menjadikan perbedaan agama sebagai penghalang kewarisan. Hal ini didasarkan pada hadits Rasulullah SAW:
Telah  menceritakan  kepada  kami  Sulaiman  bin  Abdurrahman  Telah menceritakan  kepada  kami  Sa'dan  bin  Yahya  Telah  menceritakan  kepada  kami Muhammad  bin  Abu  Hafsah  dari  Azzuhri  dari  Ali  bin  Husain  dari  Amru  bin Utsman  dari  Usamah  bin  Zaid,  katanya;  "Sekarang  telah  tiba  penaklukan  ya Rasulullah,  dimana  engkau  singgah  esok?"  Nabi  shallallahu  'alaihi  wasallam bersabda:  Apakah  Aqil  meninggalkan  persinggahan  untuk  kita?  Lantas  beliau sabdakan  "Seorang  mukmin  tidak  mewarisi  orang  kafir,  dan orang kafir tidak mewarisi  orang  mukmin."  Ditanyakan  kepada  Az  Zuhri;  Lantas  siapa  yang mewarisi Abu Thalib? Nabi menjawab: "Yang mewarisinya 'Aqil dan Thalib." Kata Ma'mar dari Az Zuhri dengan redaksi; 'Dimana engkau singgah esok -maksudnya ketika  hajinya-?  sedang  Yunus  tidak  mengatakan  lafadz  "Dalam  hajinya"  tidak pula ada redaksi "Jaman penaklukan Makkah."
Dalam kasus di mana ada seorang muslim yang meninggal namun tidak memiliki harta  waris,  maka  harta  warisnya  menjadi  hak  kaum  muslimin.  Di  mana  yang paling berhak mengelolanya adalah orang yang paling utama di kalangan kaum muslimin  yatu  Rasulullah  SAW.  Lalu  setelah  Rasulullah  SAW  wafat  haknya berpindah kepada Negara Islam, yang dalam hal ini diserahkan kepada lembaga Baitul Mal.
Adapun harta non-muslim yang tak terurus karena pemiliknya meninggal dunia  dan  tidak  memiliki  ahli  waris  atau  ditinggal  pergi  begitu  saja  oleh pemiliknya,  menjadi  hak  kaum  muslimin  bukan  karena  jalur  waris,  akan  tetapi karena jalur kewilayahan. Dengan kata lain, karena harta tersebut berada pada wilayah  kekuasaan  negara  Islam,  maka  harta  tersebut  merupakan  hak  negara Islam.
2. Aspek Pengelolaan harta
Pada masa Rasulullah SAW pendapatan negara disimpan di Masjid dalam waktu singkat  untuk  kemudian  dibagi  habis.  Meski  demikian,  bukan  berarti  dalam mengurus  harta  waris  yang  tidak  ada  ahli  warisnya  kemudian  terburu-buru. Untuk  menentukan  seseorang  yang  meninggal  tidak  memiliki  ahli  waris  tentu telah melalui proses yang panjang dengan mencari berdasarkan silsilah keluarga orang yang meninggal tersebut. (Adiwarman  Azwar  Karim, 2010)
Pengelolaan harta waris dalam kasus tidak ada ahli waris oleh baitul mal, harta tersebut  dikategorikan  sebagai  dana  sosial,  dan  disalurkan  untuk  kepentingan umum. Adapun Baitul Mal Aceh berhak mengelola suatu harta peninggalan yang tidak ada ahli warisnya dengan ketentuan sebagai berikut:
Adapun  Balai  Harta  Peninggalan  mendapatkan  hak  pengelolaan  terhadap  harta tersebut dengan ketentuan sebagai berikut: (Balai  Harta  Peninggalan  Surabaya, 2013)
a. Apabila  kepentingan boedel menghendaki,  Balai  Harta  Peninggalan  dapat melakukan penjualan atas harta peninggalan tak terurus  tersebut setelah terlebih dahulu mendapat izin dari Pengadilan Negeri setempat dan Menteri Hukum dan HAM RI
b. Apabila dalam tenggang waktu 30 tahun tidak muncul orang yang mengaku berhak  atas  harta  peninggalan  tak  terurus  tersebut,  maka  hasil  penjualan harta  peninggalan  tak  terurus  tersebut  diserahkan  ke Kas Negara setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Badan Pemeriksa Keuangan.
Berdasarkan uraian diatas, ketigaa lembaga yang ditunjuk untuk mengelola harta waris  di Indonesia dalam  kasus  tidak  ada  ahli  waris sudah sesuai  dengan konsep Baitul Mal  pada  negara  Islam.  Harta  milik  seorang  muslim  yang  tidak  memiliki  ahli  waris diserahkan pada Badan Amil Zakat Nasional dan khusus di Aceh diserahkan pada Baitul Mal  Aceh sebagai wali dari kaum muslimin  dalam  hal  kepengurusan  harta  keagamaan. Sementara  Negara  berhak  mengelola  harta  waris  di  Indonesia  dalam  kasus  ahli  waris tidak ada  dalam hal orang yang meninggal  beragama selain Islam karena harta tersebut berada di dalam wilayah kekuasaan Negara, yang dalam hal ini diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan di bawah Kementerian Hukum dan HAM dan dalam batas waktu yang ditentukan  diserahkan  pada  Kementerian  Keuangan.  Namun  pada  BAZNAS  seyogyanya perlu merubah ataupun menambahkan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun  2014  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  Tentang Pengelolaan  Zakat  terkait  tata  cara  untuk  mengelola  harta  warisan  yang  tidak  ada  ahli warisnya karena saat ini harta warisan yang tidak ada ahli warisnya masih menjadi satu dengan  pengelolaannya  dengan  harta  nazar,  harta  amanah  atau  titipan,  kurban,  kafarat, fidyah,  hibah,  dan  harta  sitaan  yang  disebut  dengan  dana  sosial  keagamaan  lainnya. Sedangkan dari segi peruntukan sudah sesuai dengan Hukum Islam yang menitik beratkan pada kemaslahatan / kesejahteraan ummat.

## KESIMPULAN
Legalitas Pemberian Kewenangan Badan Amil Zakat Nasional Dalam Pengelolaan Harta  Waris  Yang  Tidak  Ada  Ahli  Warisnya  melalui  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung (SEMA)  Nomor  1  Tahun  2022,  sah  secara  hukum  karena  telah  sesuai  dengan  Pasal  79 Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1985  Tentang  Mahkamah  Agung  dan  Pasal  3  huruf  b Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan  yaitu menciptakan  kepastian  hukum,  serta  terbitnya  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 upaya Mahkamah Agung untuk memberikan perlindungan hukum ketika terjadi kasus adanya harta waris yang tidak ada ahli warisnya dan untuk mengisi kekosongan  hukum  atau ketidakjelasan  undang-undang  ketika  pada  kasus  adanya  harta waris yang tidak ada ahli warisnya. Dan Aspek hak kewarisan pemberian hak pengelolaan harta waris dalam kasus tidak adanya ahli waris kepada Badan Amil Zakat apabila yang meninggal  adalah  orang  Islam  di  Indonesia  kecuali  Aceh,  Baitul  Mal  Aceh  apabila  yang meninggal  adalah  orang  Islam  di  Aceh.  Sementara  jika  dilihat  dari  segi  pengelolaan, BAZNAS  seyogyanya  perlu  merubah  ataupun  menambahkan  ketentuan  pada  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat  dan  Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2011  Tentang  Pengelolaan  Zakat  terkait  tata  cara  untuk  mengelola  harta warisan  yang  tidak  ada  ahli  warisnya  karena  saat  ini  harta  warisan  yang  tidak  ada  ahli warisnya masih menjadi satu dengan pengelolaannya dengan  harta nazar, harta amanah atau  titipan,  kurban,  kafarat,  fidyah,  hibah,  dan  harta  sitaan  yang  disebut  dengan  dana sosial keagamaan lainnya.  Sedangkan dari segi peruntukan sudah sesuai dengan Hukum Islam yang menitik beratkan pada kemaslahatan / kesejahteraan ummat.

## REFERENSI
Abu Dawud Sulaiman bin al Asy’ats al Sajistaniy, Sunan Abi Dawud, (Beirut: Daar al Kitab al Arrabi), (83). Achmad Roestandi, (2006) Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab , Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta, 43-44 Achmad  Room  Fitrianto,  (2014), Baitul  Mal  dalam  Sistem  Ekonomi  (Kajian  Komparasi Fungsi dengan Bank Sentral dan Kementerian Keuangan) , Jurnal el-Qist, Vol 04 No
02  oktober,  ISSN  2252-7907,  Prodi  Ekonomi  Syariah  Fakultas  Syariah  UIN  Sunan Ampel, 814-817
Adiwarman  Azwar  Karim, “ Membangun  Baitul  Mal  di  Indonesia:  Problem  dan Solusinya”, http://reocities.com/kongresmujahidin/baitul.html?msg=thank%20you%20for%20tag ging%20this, diakses tanggal 21 Mei 2024, 53.
Arif  Hoetoro.  Ekonomi  Islam  Perspektif  Historis  dan  Metodologis.  Empatdua,  Malang: 2017, 64
Badan  Amil  Zakat  Nasi o nal,  (2022) Laporan  Pengelolaan  Zakat  Nasinal  Tahun  2021 , BAZNAS, Jakarta, (81) Bagir Manan, (1994), Peraturan Kebijaksanaan , (Makalah), Jakarta, (16-17) Balai  Harta  Peninggalan  Surabaya,  (2013), Balai  Harta  Peninggalan  Fungsi  Dan  Tugas Pokoknya, Balai Harta Peninggalan, Surabaya, 3 Dahlan Thaib, (2012), Teori dan Hukum Konstitusi, Rajawali Grafindo, Jakarta, 15. Eman Suparman,  (2011), Hukum  Waris  Indonesia  dalam  Perspektif  Islam,  Adat,  dan  BW, Refika Aditama, Bandung, 5-7
Harjono, (2008) Konstitusi sebagai Rumah Bangsa , Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 176
Hazairin, (1982), Hukum  Kewarisan  Bilateral  menurut Qur’an dan  Hadits .  PT.  Tintamas Indonesia, Jakarta, 158-159.
Henry P. Panggabean, (2001), Fungsi Mahkamah  Agung dalam Praktik  Sehari-Hari , Sinar Harapan, Jakarta, 144
Hotman  P.  Sibuea,  (2010),  Asas  Negara  Hukum,  Peraturan  Kebijakan,  Erlangga,  Jakarta,
101.
I  Made  Wiratha,  (2006), Pedoman  Penulisan  Usulan  Penelitian,  Skripsi  dan  Tesis , Yogyakarta, 20.
Indroharto,  (2003), Usaha  Memahami  Undang-Undang  Tentang  Peradilan  Tata  Usaha Negara , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 45-46.
Jimly Asshiddiqie, (2006), Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 50 Jimly  Asshiddiqie,  (2006), Perkembangan  dan  Konsolidasi  lembaga  Negara  Pasca Reformasi, Konstitusi Press, Jakarta, 45
Jimly Asshidiqie, (2014), Perihal Undang-Undang, Raja Grafika, Jakarta, 263 Krishna  Djaya  Darumurti,  (2016), Diskresi  Kajian  Teori  Hukum  dengan  Postscrip  dan Apendiks , Genta Publishing Yogjakarta,  12
Marcus  Lukman,  (1996), Eksistensi  Peraturan  Kebijaksanaan  dalam  Bidang  Perencanaan dan  Pelaksanaan  Rencana  Pembangunan  di  daerah  serta  Dampaknya  terhadap Pembangunan  Materi  Hukum  Tertulis  Nasional ,  Disertasi,  Universitas  Padjajaran, Bandung, 205.
Muhammad  Abdulkadir,  (2004), Hukum  dan  Penelitian  Hukum, Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 103.
Munandar  Harits  Wicaksono,  (2022), Pendayagunaan  Zakat  Aṣnaf  Fī  Sabīlillāh  Pada Alokasi  Program  Karanganyar  Sehat  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)  Kab. Karanganyar  Tahun  2021  Dalam  Perspektif  Maṣlaḥah  Mursalah, Thesis,  Program Studi  Hukum  Ekonomi Syariah  Pascasarjana, Universitas Islam Negeri  Raden  Mas Said, 111-114.
Ni’matul Huda and R. Nazriyah , 2015), Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan , Nusa Media, (Bandung,), 91. Nurul Huda dkk, (2012) Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoritis dan Sejarah, Jakarta: Kencana Prenda Media Group,  88.
Peter Mahmud Marzuki, (2010), Penelitian Hukum , Kencana, Jakarta, 93 Philipus  M.  Hadjon,  (2005), Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia ,  Penerbit  Gadjah mada University Pers, Yogyakarta, 130
Rohamzah  Damanik, Tinjauan  yuridis  terhadap  kewenangan  Balai  Harta  Peninggalan (BHP)  dalam  pengurusan  harta  waris  yang  tidak  memiliki  ahli  waris ,  Jurnal,  legal Studies, Universitas Muhammadiah Sumatera Utara, 67 Setio Prabowo, M Sudirman, dan Cicillia Julyani Tondy, (2023), Perlindungan Hukum Bagi Ahli  Waris  Terhadap  Harta  Warisan  Yang  Beralih  Tanpa  Persetujuan  Ahli  Waris, Jaksa:Jurnal Hukum dan Politik, Vol. 1 No. 3, Universitas Jayabaya, 63-70. Sjachran Basah , (1985), Eksistensi dan tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia . Alumni, Bandung, 151 Wahbah Az-Zuhaili, (2011), Fiqih Islam , Jilid 6, Gema Insani, Jakarta,  48
Copyright Holder: © Damayanti et al., (2024)
First Publication Right : © Bulletin of Community Engagement
This article is under:

## CC BY SA