## IMPLEMENTASI PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH
Oleh: DIPERJA PURBA & RIAMONA S. TULIS

## ABSTRAK
Fokus penelitian ini adalah Implementasi Program  Corporate Social Responsibility (CSR) di PT.  Bank  Pembangunan  Daerah  Kalimantan  Tengah.    Rumusan  masalah  adalah  bagaimana implementasi  program  Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  di  PT.  Bank  Pembangunan Daerah  Kalimantan  Tengah?  Serta  faktor-faktor  apa  saja  yang  menjadi  penghambat implementasi  program  Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  di  PT.  Bank  Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah?
Teori  yang digunakan peneliti yaitu teori  Implementasi Kebijakan dari Van Metter dan Van Horn  yang dipengaruhi  oleh enam variabel  yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik  agen  pelaksana,  sikap/kecenderungan  (disposition)  para  agen  pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  deskriptif.  Data  yang  diperoleh berdasarkan  informasi  dari  staff  bagian  CSR  PT.  Bank  Pembangunan  Daerah  Kalimantan Tengah  dan  masyarakat  penerima  bantuan  dana  program  CSR  itu  sendiri.  Teknik pengumpulan data berupa observasi,  wawancara  dan dokumentasi.  Selain itu teknik analisis datanya berupa tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. Hasil penelitian implementasi  program  CSR di  PT. Bank Pembangunan  Daerah Kalimantan Tengah  belum  terlaksana  dengan  optimal,  hal  ini  terjadi  karena  sumber  daya  manusia  yang mengelola  CSR  masih  kurang  mumpuni  serta  tidak  ada  divisi  khusus  yang  mengelola  CSR itu sendiri sehingga program CSR yang dilaksanakan Bank Kalteng selama ini tidak berjalan dengan baik.
Kata Kunci : Implementasi, Corporate Social Responsibility (CSR).

## PENDAHULUAN
Corporate  Social  Responsibility (CSR)  adalah  suatu  tindakan  atau  konsep  yang dilakukan  oleh  perusahaan  sebagai  bentuk  tanggung  jawab  perusahaan  terhadap  sosial  dan lingkungan sekitar dimana perusahaan tersebut berada. Contoh bentuk tanggung jawab sosial itu  dapat  diwujudkan  dalam  berbagai  bentuk  mulai  dari  melakukan  kegiatan  yang  dapat meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,    perbaikan  lingkungan,  pemberian  beasiswa  untuk anak  yang  kurang  mampu,  pemberian  dana  untuk  pemeliharaan  fasilitas  umum,  sumbangan untuk desa atau fasilitas masyarakat di sekitar perusahaan tersebut.
Seiring dengan adanya kewajiban praktik CSR, banyak perusahaan di Indonesia mulai mengimplementasikan  CSR  di  perusahaannya.  Meskipun  implementasinya    lebih  banyak dilakukan  oleh  perusahaan  tambang  dan  manufaktur,  industri  perbankan  juga  telah menuliskan  aspek  pertanggungjawaban  sosialnya  kedalam  laporan  tahunan  mereka.  Praktik CSR  perbankan  tidak  hanya  mendapatkan  keuntungan  ekonomi  berupa  profit  dan pertumbuhan  dalam  fundamental,  melainkan  juga  menambah  kepercayaan  dan  semakin mendekatkan perbankan dengan masyarakat untuk perubahan sosial yang lebih baik.
Salah  satu  bank  di  Indonesia  yang  telah  melaksanakan  program  CSR  khususnya  di daerah  Kalimantan  Tengah  adalah  PT.  Bank  Pembangunan  Daerah  Kalimantan  Tengah kantor  pusat  Palangka  Raya  yang  mewujudkan  kepeduliannya  dalam  aspek  pendidikan, kesehatan  dan  sosial.  Dimulai  dari  tahun  2013  Bank  Kalteng  terus  menyalurkan  dana program CSR untuk membantu masyarakat Kalimantan Tengah. Di tahun 2013 dana program CSR  yang  disalurkan  Bank  Kalteng  sebesar  Rp  817.547.975  dengan  realisasi  58  kegiatan diantaranya  berupa  bantuan  untuk  pembangunan  Rumah  Sakit  Katolik  Palangka  Raya, bantuan  bencana  alam  dan  bantuan  beasiswa  untuk  siswa  SD,  SMP  dan  SMA  (Laporan Tahunan  Bank  Kalteng  2013:62-64),  kemudian  ditahun  2014  mengalami  penurunan  dana yaitu  Rp  765.525.850  dan  hanya  merealisasikan  44  kegiatan  diantaranya  berupa  bantuan untuk  pembangunan  gereja,  pembangunan  dermaga  mini  dan  bantuan  hewan  qurban (Laporan Tahunan Bank Kalteng 2014:58-60), namun ditahun 2015 dana program CSR Bank Kalteng  mengalami  peningkatan  signifikan  yaitu  Rp  1.545.794.250  dan  merealisasikan  53 kegiatan seperti pembangunan halte tunggu kapal ferry, pengadaan kendaraan roda tiga untuk mengangkut sampah dan bantuan pembuatan sarana permainan anak (Laporan Tahunan Bank Kalteng 2015:191-194).
Namun dalam mengimplementasikan program CSR tersebut di Bank kalteng tidaklah terbuka  yang  artinya  keputusan  yang  diambil  untuk  membantu  masyarakat  sifatnya  tertutup dan  minimnya  publikasi  terhadap  program  CSR  baik  yang  akan  dilaksanakan  maupun  yag sudah dilaksanakan. Pengimplementasian program CSR Bank Kalteng juga hanya didasarkan kepada  sebuah  proposal  pengajuan  bantuan  dana  program  CSR  yang  notabene  tidak  dapat menjelaskan  secara  detail  tentang  suatu  permasalahan  yang  sedang  dihadapi  masyarakat. Selain  itu,  proposal  pengajuan  bantuan  dana  program  CSR  yang  masuk  ke  dalam  Bank Kalteng  pun  tidak  sepenuhnya  dibantu,  banyak  jenis  proposal  permohonan  dana  program CSR yang masuk dan kemudian ditolak oleh pihak perusahaan dengan alasan yang variatif.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  diatas  maka  peneliti  tertarik  untuk  menyusun proposal  penelitian  dengan  judul  :”  Implementasi  Program  Corporate  Social  Responsibility (CSR) di PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah”.

## Rumusan Masalah
1. Bagaimana  implementasi  program  Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  di  PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah ?
2. Apa  saja  faktor  yang  menghambat  implementasi  program  Corporate  Social Responsibility (CSR) di PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah ?

## Tujuan Penelitian
1. Implentasi  program  Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  di  PT.  Bank Pembangunan Kalimantan Tengah.
2. Faktor-faktor  apa  saja  yang  menghambat  implementasi  program  Corporate  Social Responsibility (CSR) di PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah.

## LANDASAN TEORI

## Konsep Kebijakan Publik
Thomas  R.  Dye  (1992)    dalam  Agustino  (2014:4)  mendefinisikan  “Public  policy  is whatever the government choose to do or not to do” (Kebijakan publik adalah apapun pilihan
pemerintah  untuk  melakukan  sesuatu  atau  tidak  melakukan  sesuatu).  Menurut  Dye,  apabila pemerintah  memilih  untuk  melakukan  sesuatu  tentu  ada  tujuannya  karena  kebijakan  publik merupakan  “tindakan”  pemerintah.  Apabila  pemerintah  memilih  untuk  tidak  melakukan sesuatu, juga merupakan kebijakan publik yang ada tujuannya.

## Konsep Implementasi
Implementasi  merupakan  suatu  terjemahan  dari  bahasa  inggris  yaitu  implement. Kamus besar Webster dalam Endang Soetari (2014:232), to implement (mengimplementasikan)  berarti  to  provide  the  means  for  carrying  out  (menyediakan  sarana untuk  melaksanakan  sesuatu),  dan  to  give  practical  effect  to  (untuk  menimbulkan dampak/akibat  terhadap  sesuatu).  Dalam  implementasi  kebijakan  menurut  metter  terdapat  6 variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut, adalah:
a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
b. Sumber daya
c. Karakteristik agen pelaksana
d. Sikap/Kecenderungan (Disposition) para pelaksana
e. Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana
f. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

## Konsep Corporate Social Responsibility (CSR)
Menurut  World  Business  Council  For  Sustainability  Development  (WBCSD)  dalam Rahmatullah  dan  Trianita  (2011:4)  “ corporate  social  responsibilty  is  the  continuing commitmen  by  business  to  behave  ethically  and  contribute  to  economic  development  while improving  the  quality  of  life  of  the  workforce  and  their  families  as  well  of  the  local community and society at large ”. Tulisan WBCSD ini mendefinisikan CSR adalah komitmen berkelanjutan  dari  para  pelaku  bisnis  untuk  berperilaku  secara  etis  dan  memberikan kontribusi    bagi  pembangunan  ekonomi.  Sementara  pada  saat  yang  sama  meningkatkan kualitas  hidup  dari  para  pekerja  dan  keluarganya,  demikian  pula  masyarakat  lokal  dan masyarakat secara luas.
Motif  perusahaan  dalam  melakukan  CSR  tetap  berujung  pada  motif  mencari keuntungan, perusahaan melakukan program CSR untuk menarik simpati masyarakat dengan membangun  citra  yang  baik  kepada  masyarakat  sehingga  tercapailah  suatu  tujuan  dalam menghasilkan  untung.  Perusahaan  melakukan  CSR  untuk  memenuhi  tanggung  jawab  sosial kepada masyarakat. Perusahaan dituntut agar berlaku etis terhadap masyarakat sekitarnya dan perusahaan  harus  ikut  serta  dalam  pemenuhan  kesejahteraan  masyarakat  dan  juga  menjaga lingkungan.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Penelitian yang dilaksanakan dengan metode kualitatif akan menghasilkan data yang bersifat  deskriptif  yang  berupa kata,  gambar dan bukan rumus-rumus maupun angka-angka. Penelitian  kualitatif  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  menggali  dan menggambarkan  berbagai  realitas  yang  ditemui  di  lapangan  untuk  mengetahui
pengimplementasian  Program  Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  di  PT.  Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

## Fokus Penelitian
Berdasarkan  perumusan  masalah  yang  telah  ditetapkan,  maka  menjadi  fokus  dalam penelitian  ini  adalah  implementasi  program Corporate  Social  Responsibility (CSR)  di  PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah berdasarkan Model Implementasi Kebijakan Publik Teori Model Van Metter & Van Horn dengan variabel;
a. Ukuran dan tujuan kebijakan
b. Sumber daya
c. Karakteristik agen pelaksana
d. Disposisi para pelaksana
e. Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana

## Sumber Data
a. Data  Primer:  Data  digali  dari  informasi-informasi  yang  ada  dimasyarakat,  seperti masyarakat  yang  menerima  CSR,  pejabat  yang  bekerja  di  PT.  Bank  Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah yang berhubungan dengan program CSR. Pada penelitian ini  informan/narasumber  yang  akan  diwawancarai  adalah:  Staff  CSR  Bank  Kalteng dan Masyarakat
b. Data  Sekunder:  Data  ini  diperoleh  dari  sumber-sumber  yang  ada  di  PT.  Bank Pembangunan  Daerah  Kalimantan  seperti  profil  perusahaan,  catatan  atau  arsip perusahaan  tersebut  khususnya  tentang  kebijakan  atau  program-program  PT.  Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah yang berkaitan dengan implementasi CSR.

## Teknik Pengumpulan Data
Dalam  penelitian  ini  agar  sesuai  dengan  data  yang  diinginkan,  maka  menggunakan beberapa  teknik,  yaitu:  1.  Pengamatan  (Observasi);  2.  Wawancara  (Interview);  3. Dokumentasi

## Teknik Analisis Data
a. Reduksi Data
b. Penyajian Data
c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

## PEMBAHASAN

## Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya- jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level  pelaksana  kebijakan.  Ketika    ukuran  kebijakan  atau  tujuan  kebijakan  terlalu  ideal
(bahkan  terlalu  utopis)  untuk  dilaksanakan  di  level  warga,  maka  agak  sulit  memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) di PT Bank  Pembangunan  Daerah  Kalimantan  Tengah  tidak  memiliki  ukuran  yang  baku  dalam melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR)-nya sehingga dalam memberi bantuan Bank  Kalteng  hanya  berpatokan  pada  proposal  pengajuan  dana  yang  diajukan  masyarakat, sedangkan untuk tujuan Bank Kalteng melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR) ini  adalah  sebagai  bentuk  kewajiban  Bank  Kalteng  melaksanakan  perintah  Undang-Undang dan  membantu  masyarakat  Kalimantan  Tengah  dalam  aspek  sosial,  pendidikan,  dan kesehatan.

## Sumber Daya
Keberhasilan  proses  implementasi  kebijakan  sangat  tergantung  dari  kemampuan memanfaatkan  sumberdaya  yang  tersedia.  Manusia    merupakan  sumber  daya  yang  paling penting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan  proses  implementasi  menuntut  adanya  sumberdaya  manusia  yang  berkualitas sesuai  dengan  pekerjaan  yang  diisyaratkan  oleh  kebijakan  yang  ditetapkan  secara  apolitik. Tetapi  ketika  kompetensi  dan  kapabilitas  dari  sumber-sumberdaya  itu  nihil  maka  kinerja kebijakan  publik  sangat  sulit  untuk  diharapkan.  Sumberdaya  manusia  yang  ada  di  Bank Kalteng  terutama  yang  menangani  CSR  masih  belum  memadai.  Hal  tersebut  terjadi  karena Bank  Kalteng  tidak  memiliki  divisi  khusus  yang  menangani  CSR  melainkan  penambahan beban  kerja  kepada  Divisi  Sumber  Daya  Manusia  dan  Umum  sehingga  program-program CSR selama ini tidak terkordinasi secara maksimal.  Sumberdaya finansial yang ada di Bank Kalteng  untuk  melaksanakan  CSR  diperoleh  dari  laba  berjalan  perusahaan  setiap  tahun. Kantor Pusat dan Kantor Cabang Bank Kalteng diberi batas maksimal realisasi anggaran CSR dalam  satu  tahun  realisasi  sehingga  dalam  memberikan  bantuan  Bank  Kalteng  harus memperhitungkan  dengan  benar  alokasi  dana  tersebut  agar  tidak  habis  sebelum  satu  tahun realisasi. Sumberdaya waktu yang ada di Bank Kalteng untuk melaksanakan CSR adalah satu tahun  realisasi.  Bank  Kalteng    melaksanakan  CSR  dimulai  dari  buka  tahun  buku  1  januari hingga  tutup  tahun  buku  31  desember.  Waktu  yang  relatif  singkat  tersebut  dapat  mereka gunakan  dengan  baik  sehingga  tidak  ada  proposal  permohonan  yang  ditunda  hingga  tahun berikutnya.

## Karakteristik Agen Pelaksana
Pusat  perhatian  pada  agen  pelaksana  meliputi  organisasi  formal  dan  organisasi informal  yang  akan  terlibat  pengimplementasian  kebijakan  publik.  Hal  ini  sangat  penting karena  kinerja  implementasi  kebijakan  publik  akan  sangat  dipengaruhi  oleh  ciri-ciri  yang tepat  serta  cocok  dengan  para  agen  pelaksananya.  Misalnya  implementasi  kebijakan  yang berusaha  untuk  merubah  perilaku  atau  tindak  laku  manusia  secara  radikal,  maka  agen pelaksana projek itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Sedangkan  bila  kebijakan  publik  ini  tidak  terlalu  merubah  perilaku  dasar  manusia,  maka dapat saja agen pelaksana yang diturunkan tidak keras dan tegas.
Dalam  mengimplementasikan  program  CSR  ini  Bank  Kalteng  tidak  melibatkan organisasi formal maupun organisasi informal yang ada diluar dari perusahaan. Program CSR ini  hanya  dilaksanakan  dan  diputuskan  oleh  internal  Bank  Kalteng  di  Kantor  Pusat  saja
karena  pelaksanaan  CSR  ini  tidaklah  dilakukan  untuk  merubah  perilaku  atau  tindak  laku manusia  melainkan  sebagai  perusahaan  yang  memiliki  kewajiban  untuk  memberi  bantuan kepada masyarakat melalui program CSR perusahaan, sehingga agen yang diturunkan hanya sebatas pegawai internal Bank Kalteng saja.
Bank Kalteng diwajibkan mematuhi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan  Terbatas  dan  Pasal  15  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  Tentang Penanaman  Modal  sebagai  dasar  untuk  melaksanakan  CSR  dan  apabila  tidak  dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Namun sanksi hukum ini hanya  berlaku  kepada  PT.  Bank  Pembangunan  Daerah  Kalimantan  Tengah  sebagai  agen pelaksana,  sedangkan  sanksi  kepada  masyarakat  yang  pernah  menerima  bantuan  dana  CSR dan  tidak  melampirkan  laporan  pertanggungjawaban  hanya  diberikan  sanksi  berupa penolakan proposal permohonan bantuan oleh Bank Kalteng dikemudian hari.

## Sikap/Kecenderungan/Disposition Para Pelaksana
Sikap  penerimaan  atau  penolakan  dari  agen  pelaksana  akan  sangat  banyak mempengaruhi  keberhasilan  atau  tidaknya  kinerja  implementasi  kebijakan  publik.  Hal  ini sangat  mungkin  terjadi  karena kebijakan  yang dilaksanakan bukanlah hasil  formulasi  warga setempat  yang mengenal betul persoalan dan permasalahan  yang mereka rasakan. Dari hasil penelitian  yang  diperoleh  peneliti  menemukan  bahwa  respon  para  agen  pelaksana  adalah menerima  dan  mendukung  untuk  melaksanakan  program  CSR  sesuai  amanat  Pasal  74  UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 15 UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang  Penanaman  Modal.  Hanya  saja  Bank  Kalteng  tidak  dapat  membantu  seluruh proposal  yang  masuk  karena  agen  pelaksana  harus  memperhatikan  kemampuan  bank  dan urgensi dari sebuah proposal permohonan dana.

## Komunikasi Antar organisasi dan Aktivitas Pelaksana
Koordinasi  merupakan  mekanisme  yang  ampuh  dalam  implementasi  kebijakan publik. Semakin baik  koordinasi  komunikasi diantara pihak-pihak  yang terlibat  dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi.
Sebuah  komunikasi  sangat  dibutuhkan  dalam  mengimplementasikan  program  CSR  ini. Komunikasi  yang  dilakukan  oleh  Bank  Kalteng  yaitu  kepada  Pemerintah  Provinsi, Pemerintah Daerah, Bank Kalteng se-Kalimantan Tengah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selama  ini  komunikasi  yang  dilakukan  berjalan  dengan  baik.  Komunikasi  antara  Bank Kalteng  dengan  Pemerintah  Provinsi  dan  Daerah  yaitu  untuk    melaksanakan  Rapat  Umum Pemegang  Saham  (RUPS)  sesuai  amanat  UU  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan Terbatas  dan  atau  Anggaran  Dasar  Bank  Kalteng  yang  bertugas  menyetujui  perubahan Anggaran  Dasar,  Menyetujui  Laporan  Tahunan,  menunjuk  akuntan  publik  dan  menentukan Kompensasi/  Remunerasi  yang  diterima  oleh  anggota  Dewan  Komisaris  dan  Direksi. Sedangkan  komunikasi  antara  Bank  Kalteng  dengan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  yaitu untuk mengkomunikasikan kegiatan keuangan Bank Kalteng dan sebagai lembaga pengawas keuangan. Dan komunikasi antara Bank Kalteng se- Kalimantan Tengah dengan Kantor Pusat terkait CSR ini yaitu untuk mengkomunikasikan tindak lanjut dari proposal bantuan dana dari masyarakat yang sudah dikirimkan oleh Kantor Cabang ke Kantor Pusat.

## Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik
Sejauh  mana  lingkungan  eksternal  turut  mendorong  keberhasilan  kebijakan  publik yang  telah  ditetapkan.  Lingkungan  sosial,  ekonomi  dan  politik  yang  tidak  kondusif  dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.
Lingkungan ekonomi yang ada di Bank Kalteng berasal dari masyarakat  Kalimantan Tengah  yang  menjadi  nasabah  dan  menabung  uangnya  di  Bank  Kalteng.  Lingkungan ekonomi ini juga dipengaruhi dari antusiasme masyarakat untuk menabung di Bank Kalteng sebagai  Bank  Daerah.  Lingkungan  sosial  yang  ada  di  bank  kalteng  adalah  keadaan  yang dipengaruhi  oleh  pertumbuhan  penduduk  Kalimantan  Tengah  dari  waktu  ke  waktu  yang mana pertumbuhan ini akan berimbas pada pertambahan jumlah nasabah bank kalteng. Para agen pelaksana meyakini bahwa pertumbuhan penduduk memberi sumbangsih besar terhadap pemasukan  Bank  Kalteng.  Lingkungan  Politik  tidak  ada  hubungannya  dalam  melaksanakan program  CSR  di  Bank  Kalteng  dan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS)  selama  ini berjalan  dengan lancar antara Bank Kalteng dengan Pemerintah Daerah/Provinsi.

## Faktor  Penghambat  Implementasi  Program  Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  di PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah
a. Kurangnya  sumberdaya  manusia  di  Bank  Kalteng  yang  memiliki  kemampuan  atau latar belakang pendidikan khusus untuk menangani program CSR Bank Kalteng.
b. Belum adanya divisi otonom yang tugas dan fungsinya menaungi program CSR Bank Kalteng sehingga program yang selama ini direalisasikan kurang terkordinasi dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Afrizal.  2015.  Metode  Penelitian  Kualitatif-Sebuah  Upaya  Mendukung  Penggunaan Penelitian  Kualitatif  Dalam  Berbagai  Disiplin  Ilmu.  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Agustino, Leo. 2014. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
Keputusan  Direksi  PT.  Bank  Pembangunan  Daerah  Kalimantan  Tengah  Nomor: DSDM.17/SK-0151/VII-16
Laporan Tahunan Bank Kalteng 2013
Laporan Tahunan Bank Kalteng 2014
Laporan Tahunan Bank Kalteng 2015
Nogi,  Hessel.  T.  2003.  Teori  dan  Konsep  Kebijakan  Publik-Dalam  Kebijakan  Publik  Yang Membumi. Yogyakarta: YPAPI.
Nugroho,  Riant.  2014.  Kebijakan  Publik  di  Negara-Negara  Berkembang.  Yogyakarta  : Pustaka Pelajar
Nurdizal,  Rachman,    Efendi  dan  Wicaksana,  Emir.  2011.  Panduan  Lengkap  Perencanaan CSR. Jakarta: Penebar Swadaya.
Parson,  Wayne.2014.  Public  Policy-Pengantar  Teori  dan  Praktik  Analisis  Kebijakan.  Ed.5. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
Rahmatullah & Trianita Kurniati. 2011. Panduan Praktis Pengelolaan CSR (Corporate Social Responsibility). Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru.
Rudito,  Bambang  dan  Famiola,  Melia.  2013.  CSR  (Corporate  Social  Responsibility). Bandung: Penerbit Rekayasa Sains
Soetari, Endang. 2014. Kebijakan Publik. Bandung: CV Pustaka Setia.
Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas