## TINDAKAN KORUPSI SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN PANCASILA

## Aulya Octaviani, Amelia Hanifah & Dhela Apriliya
Progam Studi Psikologi, Fakultas Ekonomi Sosial Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta,Indonesia
Email: hanifahamelia2@gmail.com
RINGKASAN- Kata “korupsi” suatu kata yang sering didengar pada telinga kita. Banyak  kasus  korupsi  yang  pelakunya  adalah  para  pemegang  jabatan  sendiri bahkan para penegak hukum. Berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch (ICW)  terdapat  444  kasus  korupsi  yang  ada  di  Indonesia  yang  sudah  ditindak lanjuti  oleh  penegak  hukum  sejauh  tahun  2020.  Akibat  korupsi  ini,  negara mempunyai kerugian sebanyak Rp. 18,6 Triliun. Padahal di Indonesia sendiri ini sudah dilakukan berbagai cara untuk memberantas kasus korupsi ini namun masih ada lembaga yang melakukannya diluar sana. Beberapa bahaya akibat dari korupsi antara  lain:  bahaya  pada  masyarakat  serta  individu,  generasi  muda,  politik, ekonomi  bangsa,  dan  birokrasi.  Korupsi  dikategorikan  pada  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  dalam  bentuk  menuai  kerugian  keuangan  negara,  suap- menyuap,  pemerasan,  penggelapan  dalam  jabatan,  suatu  perbuatan  curang, benturan  dalam  pengadaan,  dan  gratifikasi.  Penelitian  ini  memiliki  tujuan  yaitu untuk menjelaskan nilai-nilai pada kerugian negara dalam kategori memperkaya atau  menguntungkan  dalam  tindak  pidana  korupsi  serta  mencari  tahu  penyebab korupsi  yang  terjadi  di  Indonesia.  Korupsi  di  Indonesia  diatur  pada  Undang Undang  No.  20/2001  yaitu  berisi  tentang  perbuatan    memperkaya  diri  yang melawan  hukum,  yang  dapat  mengakibatkan  kerugian  negara,  namun  dalam keadaan tertentu. Korupsi dapat menyebabkan beberapa dampak di Indonesia ini.
Pada penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur (library research).

## Kata Kunci: Korupsi, Pancasila, Pelanggaran Pancasila

## PENDAHULUAN
Korupsi merupakan suatu masalah utama bagi bangsa Indonesia yang harus dibersihkan saat ini, bentuk dari korupsi ini telah menyebar secara luas di berbagai lapisan elemen pada kehidupan masyarakat. Korupsi secara harfiah berarti sebagai suatu sikap ketidak jujuran, entah itu berbentuk suap menyuap yang tentunya sangat tidak bermoral dan menyimpang dari kesucian sebagai manusia yang berpedoman dengan  norma-norma  dan  pancasila  sebagai  dasar  negara,  dengan  tujuan  korupsi sendiri yaitu hanya untuk memperkaya diri sendiri.
Salah  satu  faktor  yang  menyebabkan  meningkatnya  korupsi  di  beberapa  negara adalah  transformasi  politik  yang  sistematis  yang  dapat  merusak  maupun mengacaukan tidak hanya sistem sosial ketatanegaraan ataupun pemerintah tetapi sistem hukum juga.
Korupsi di  Indonesia sudah dilakukan sejak dahulu  berbagai  upaya untuk mencegah yaitu dengan memberikan sanksi kepada pelaku. Korupsi ini merupakan salah satu tindakan pelanggaran hukum dengan mengambil hak orang banyak untuk memperkaya  diri  sendiri  agar  terlihat  kaya  dan  menjadikan  dirinya  kaya  dengan sebuah paksaan.
Naik  turunnya  Indeks  Persepsi  Korupsi  (IPK)  merupakan  gambaran  dari adanya  suatu  perkembangan  yang  memperlihatkan  bahwa  berhasil  atau  tidaknya penegak  hukum  tindakan  korupsi  di  indonsia.  Pemberian  remisi  pada  pidana korupsi adalah satu kebijakan pemberantasan korupsi yang sifatnya luar biasa tapi dengan syarat khusus. Dimana kebijakan tersebut termasuk di peraturan pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang masuk dalam perihal perubahan.
Korupsi merupakan suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas resmi sebuah  jabatan  negara  karena  keuntungan  dari  uang  yang  menyangkut  pribadi (perorangan,  keluarga  dekat,  kelompok  sendiri),  dapat  melanggar  aturan-aturan pelaksanaan dari beberapa tingkah laku pribadi. (Robert Klitgaard)
Korupsi dimasukkan sebagai suatu kejahatan luarbiasa atau sering disebut (extra ordinary crime). Hal tersebut dikarenakan korupsi tersebut berpengaruh pada kerugian  dalam  ekonomi,demokrasi,dan  hak-hak  sosial.  Pada  perkembangan tersebut,  korupsi  yang  ada  di  Indonesia  terjadi  secara  sistematis  dan  sudah berkembang pesat kemudian terjadi dimana saja baik di dalam pemerintah maupun di  luar  pemerintah.  Di  lembaga  pemerintahan  korupsi  dapat  mengakibatkan kerugian dalam keuangan negara dan dapat menyusahkan rakyat sekitar.
Korupsi  di  Indonesia  diatur  oleh  Undang  Undang  No.  20/2001  yaitu perbuatan  memperkaya  diri  yang  melawan  hukum,  yang  dapat  mengakibatkan kerugian di negara, namun dalam keadaan tertentu.
Korupsi  memiliki  dampak  yang  buruk  dalam  unsur  kehidupan,    politik, ekonomi, dan sosial. Selain itu korupsi juga dapat bertentangan dengan Pancasila
karena sebagai dasar negara, yaitu pada sila ke 5 yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
KPK (komisi pemberantasan korupsi)juga berperan penting dalam hal ini, dimana dijelaskan dalam UU RI No 30 tahun 2002, pada bab (1) pasal (3) tentang KPK  (komisi  pemberantasan  korupsi)  merupakan  lembaga  negara  yang  dalam melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  bersifat  independent  dan  bebas  dari pengaruh kuasa manapun.
Serta tugas, wewenang dan kewajiban dari komisi pemberantasan korupsi sendiri tercatat dalam pasal (6), pasal (7), dan pasal (8) dalam UU RI No 30 tahun 2002  bab 2.
Pancasila yaitu pedoman yang dicetuskan oleh bebrapa pendiri bangsa ini yang sangat memperhatikan nilai,norma,serta moral yang ada di bangsa Indonesia. Yang telah dijelaskan bahwasanya etika pada Pancasila bersumber dari beberapa nilai-nilai  budaya  dan  nilai  religius  masyarakat  Indonesia  yang  tujuannya  untuk mengatur  perilaku  masyarakat  dalam  kehidupan  sehari-hari,akan  tetapi  dalam kehidupan bermasyarakat banyak yang belum mengamalkan etika Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa,serta bernegara.

## KAJIAN TEORI
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19 5 alinea  keempat  menyatakan  Pancasila  sebagai  dasar  negara  Indonesia.  Rumusan Pancasila  yang  terkandung  dalam  hukum  positif  Indonesia  adalah  yang  secara yuridis  konstitusional,  sah  dan  mengikat  semua  lembaga  negara,  organisasi kemasyarakatan  dan  seluruh  warga  negara,  tanpa  kecuali  (Ramadhani,  2016:12). Pancasila  memiliki  fungsi  ideologi  negara  yang  meliputi  unsur-unsur  sebagai berikut:
1. Sarana  pemersatu  masyarakat.  Pancasila  memiliki  peran  penting  dalam membimbing  terwujudnya  visi  dan  misi  negara,  terutama  sebagai  sarana pemersatu  masyarakat.  Untuk  mengatasi  setiap  permasalahan  yang  muncul, nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  Pancasila  dijadikan  sebagai  standar  atau pedoman bagi para pendiri bangsa Indonesia.
2. Pengingat visi dan misi dalam setiap pelaksanaan tugas.
Fungsi  dan  tujuan  negara  itu  sendiri  adalah  karena  adanya  Pancasila  sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi mengandung nilai-nilai  yang harus dijunjung  tinggi  dalam  perwujudan  visi  dan  misi  pemerintah  Indonesia. Pancasila dapat menjadi dasar pengambilan keputusan
Menurut  Teori  Jack  Bologna,  faktor  penyebab  terjadinya  korupsi  adalah keserakahan,  kesempatan,  kebutuhan  dan  terakhir  keberadaan  pelaku  korupsi  itu sendiri.  Dari  Gerald  E.  Caiden  yang  bukunya  "Menuju  Teori  Umum  Korupsi Formal" menjelaskan secara rinci berbagai bentuk korupsi, antara lain:
a. Pengkhianatan, Subversi, Perdagangan Luar Negeri Ilegal Ilegal, Penyelundupan.
b. Penggelapan  aset  lembaga  negara,  privatisasi  dana  publik,  penipuan  dan pencurian.
c. Menggunakan  uang  untuk  tujuan  yang  salah,  memalsukan  dokumen  dan penggelapan,  mentransfer  uang  organisasi  ke  rekening  pribadi,  penggelapan pajak, penggelapan.
Dan menurut  Caplin 2002 dalam Chabulah  (2011:  2627) membahas  faktor penyebab korupsi, ada dua faktor yang bisa mendorong terjadinya korupsi. Faktor tersebut adalah faktor internal dan faktor eksternal. Motivasi intrinsik yaitu sesuatu yang  terdapat  dari  dalam  diri  setiap  orang,  bukan  dari  dorongan  eksternal. Sedangkan  faktor  ekstrinsik  yaitu  yang  datang  dari  luar  individu  dan  bukan  dari dorongan  individu,  misalnya  ajakan  atau  paksaan.dikemukakan  oleh  Benveniste (Suyatno,2005: 17) :
Korupsi didefinisikan sebagai berikut:
1) Korupsi  sewenang-wenang,  yaitu  korupsi  yang  dilakukan  demi  kebebasan pengambilan keputusan kebijakan.
2) Penyuapan  ilegal  adalah  jenis  tindakan  yang  dimaksudkan  untuk  menghindari bahasa atau undang-undang, peraturan, dan tata cara tertentu.
3) Korupsi  serakah  adalah  kejahatan  korupsi  yang  dilakukan  untuk  keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan posisi dan wewenang.
4) Korupsi ideologis, yaitu korupsi ilegal untuk mengejar tujuan suatu kelompok.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian pada jurnal ini penulisan yang digunakan adalah metode tinjauan  literatur  dan  juga  studi  pustaka  ( library  research )  dimana  kami mengumpulkan data-data yang relevan dari berbagai jurnal,buku,dan kamus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Melalui  pembahasan  di  atas,  perlu  kita  ketahui  apa  itu  korupsi?  Dalam KBBI  (2007),  korupsi  adalah  penggelapan  atau  penyalahgunaan  dana  publik (bisnis, dll.) untuk tujuan pribadi atau lainnya.
Di  Indonesia, korupsi  diawasi  oleh KPK .Komisi Pemberantasan Korupsi adalah  badan  publik  yang  dalam  menjalankan  fungsi  dan  wewenangnya  bersifat independen dan tidak tunduk pada otoritas apa pun. Di bentuknya KPK yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas upaya pemberantasan korupsi.
Penerapan  KPK  oleh  pemerintah  memainkan  peran  penting  dalam  upaya pemberantasan  korupsi.Tetapi  setiap  orang  dan  pemerintah  membutuhkan  untuk menghentikan korupsi. Karena korupsi bisa dilakukan oleh setiap manusia. Jadi hal yang harus dilakukan untuk mencegah korupsi terjadi adalah :
1. Terapkan hukum dengan jelas dan tegas. Hukum sebagai dasar yang mengatur perilaku kehidupan, penerapannya harus jelas dan pasti. Hukum dan peraturan harus tegas dan tegas untuk menciptakan makna ambigu yang dapat dimanipulasi dan  terdistorsi.  Penegakan  hukum  juga  harus  memutuskan  dengan  tegas  dan tegas  kebenaran atau jenis  pelanggaran. Dengan demikian, selain kepercayaan masyarakat  terhadap  hukum  dan  aparat  penegak  hukum,  masyarakat  juga menghormati  hukum.  Dengan  adanya  undang-undang  dan  aparat  penegaknya yang  jelas  dan  kokoh,  korupsi  atau  segala  bentuk  perbuatan  dapat  diatur berdasarkan UU yang diawasi oleh aparat penegaknya. Jika ada ketidaksesuaian, itu bisa menjadi pertanda adanya pelanggaran, yang bisa berujung pada tindakan hukum.  Situasi  di  Indonesia  saat  ini  adalah  lemahnya  aparat  penegak  hukum dalam memutus suatu pelanggaran. Hal ini tidak terlepas dari hukum yang masih memiliki  makna  ganda,  sehingga  dianggap  sebagai  pelanggaran  untuk  keluar dari jerat hukum.
2. Keterbukaan  Seperti  prinsip  KPK  dalam  upaya  pemberantasan  korupsi, khususnya  keterbukaan,  setiap  proyek  atau  pekerjaan  harus  terbuka.  Hal  ini dimaksudkan  untuk  memudahkan  pelaksanaan  pengawasan  terhadap  suatu proyek  atau  pekerjaan.  Setiap  penanggung  jawab  wajib  melaporkan  kemajuan dan  laporan  keuangan  proyek  atau  pekerjaan  proyek  secara  luas,  jelas  dan terbuka.  Dengan  demikian,  kontrol  ini  dilakukan  tidak  hanya  oleh  otoritas pengawasan  tetapi  oleh  semua  lapisan  masyarakat.  Dengan  berkembangnya teknologi,  hal  ini  sebenarnya  dapat  dimanfaatkan  oleh  pemerintah  dengan membuat platform pelaporan online yang dapat diakses oleh semua masyarakat. Dengan cara ini, pemantauan dapat dilakukan secara tepat waktu dan ekstensif. Komunitas dan organisasi juga dapat berpartisipasi dengan mengomentari atau melaporkan pelanggaran korupsi. Semakin banyak pengawasan, semakin ketat kerja antikorupsi.
Implemntasi  Nilai  Pancasila  Sebagai  Upaya  Mengenai  Kasus  korupsi  Di Indonesia Pancasila adalah cerminan karakter masyarakat negara kita. Karena nilai sempurna inilah yang sudah sepatutnya dituntut oleh para penguasa negara. Selama pelaksanaan  resep  dasar  negara  kita  yang  disebut  Pancasila,  beberapa  masalah muncul yang mengarah pada bagaimana perusahaan akan menjadi perusahaan yang baik di Indonesia di masa depan. Melalui diskusi mendalam dan debat intelektual, hasilnya adalah lahirnya desain khas Pancasila dan cita-cita  yang luhur. Menurut Saputra  (2017),  Bapak  percaya  bahwa  penyimpangan  yang  terjadi  di  lingkungan masyarakat  di  negara  kita  adalah  hasil  dari  pengetahuan  dan  pengalaman masyarakat yang ketinggalan zaman tentang Pancasila.
Seseorang yang berjiwa Pancasilais ketika ia dapat menyadari bahwa negara kita adalah Negara dengan undang-undang dan juga biasa disebut negara hukum, mengacu  pada  negara  Indonesia  ini.    Dalam  UUD  1945  dalam  Pasal  1  ayat  3, penting untuk menghormati hukum dengan cara yang kita sebagai masyarakat atau rakyat  Indonesia  tidak  melakukan  tindakan  yang  kita  tahu  betul  bahwa  adalah pelanggaran  terhadap  undang-undang.  Kita  sebagai  manusia  yang  religius  harus bisa menghargai kepentingan orang lain karena pasti semua agama ada tidak ada agama  yang  membenarkan  bahwa  kita  'manusia'  boleh  melakukan  aktivitas  yang dapat meningkatkan keinginan atau kebutuhan orang lain.
Sebagai  warga  negara  Indonesia,  kita  membagi  negara  dengan  cara  yang berbeda, salah satunya adalah menjaga Pancasila, yang berarti kita juga melindungi negara  kita.  Artinya  wujud  kita  sebagai  warga  negara  Indonesia  harus  menolak segala bentuk kegiatan yang mengarah pada perilaku koruptif, karena merupakan perbuatan  yang  dapat  merugikan  masa  depan  bangsa  sehingga  kita  dapat melakukannya,  kita  dapat  memberantas  korupsi  di  negara  kita.  Tren  Penegakan Kasus  Korupsi  Lima  Semester  ICW  membandingkan  penanganan  kasus  korupsi oleh  penegak  hukum  Semester  pertama  adalah  5  (lima)  tahun.  Perbandingan tersebut akan dilakukan mulai semester I 2016. Pengikut membandingkan hasil.
Seperti  terlihat  pada  gambar  di  atas,  penanganan  kasus  korupsi  di  negara saya  Lembaga  penegak  hukum  mengalami  banyak  fluktuasi  dari  paruh  pertama 2016  hingga  paruh  pertama  2020.  Namun,  pihak-pihak  tersebut  telah  ditetapkan sebagai tersangka. Namun, total nilai kerugian pemerintah yang diperkirakan hilang atau  diperhitungkan  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  dan/atau  Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan meningkat. kasus korupsi
semester-1 2017 semester-1 2018 semester-1 2019 semester-1 2020 jumlah kasus 266 139 122 169 jumlah tersangka 587 351 250 372 587 351 250 372 0 100 200 300 400 500 600 700 Penanganan Perkara Korupsi jumlah kasus jumlah tersangka
dapat diselidiki oleh penegak hukum rata-rata pada semester pertama setiap tahun Total  181  kasus.  Juga,  rata-rata  orang  yang  ditetapkan  sebagai  tersangka  adalah semester  yang  masuk  ke  saya  12  per  tahun.  Sejak  semester  pertama  tahun  2018, kinerja aparat penegak hukum mengalami penurunan dan peningkatan. Pada paruh pertama  tahun  depan,  jumlah  ini  dapat  diabaikan.  Sementara  itu,  dari  sisi  nilai kerugian  negara,  dari  semester  I-2018  hingga  semester  I-2020  meningkat signifikan.

## SIMPULAN
Berdasarkan dari uraian dan pembahasan yang di kemukakan sebelumnya, dapat  ditarik  kesimpulan  yaitu,  sebanyak  444  kasus  korupsi  di  Indonesia menyebabkan negara mengalami kerugian material sebesar Rp 18.6 triliun. Adapun faktor  penyebab  seseorang  melakukan  korupsi  sendiri  terjadi  akibat  timbulnya motif intrinsik dalam diri pelaku yang bukan pengaruh atau ajakan dari orang lain, dan adanya motif ekstrinsik dimana dulunya faktor ini berasal dari luar diri sendiri yang  artinya  bukan  dari  dorongan  atau  kemauan  diri  sendiri,  misalnya  berupa ajakan  atau paksaan. Dapat  kita lihat  dari data kasus  korupsi  tahun 2018 hingga 2020 mengalami volatilitas dari 2017 hingga 2020 dengan rata-rata kasus sebanyak 181 kasus, dan orang yang ditetapkan sebagai tersangka sebanyak 412 orang setiap tahunnya. Dilihat dari data tersebut, uaya yang dapat kita lakukan untuk mencegak tindak  pidana  korupsi  ini  adalah  menegakan  hukum  secara  jelas  dan  tegas, menghilangkan  kebiasaan  suap  menyuap  dilingkungan  masyarakat,  keterbukaan dalam setiap proyek dan anggara negara yang menjadi prinsip dari KPK sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Sarkol,  T.,  &  Pengawasan,  S.  (2020).  Jurnal  Belo. Strategi  Pengawasan Pelanggaran Pidana Pemilu Pada Daerah Kepulauan Maluku , 6 (c), 32–47.
Alamsyah,  W.  (2020).  Laporan  Pemantauan  Tren  Penindakan  Kasus  Korupsi Semester I 2020. Indonesia Corruption Watch , 1–40. Nur, S. M., & Ningsih, R. (2019). Korupsi Mendegradasikan Nilai Etika Pancasila.
Forum Ilmiah Jurnal Bunga Rampai , 16 (3), 242–252. https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Formil/article/download/2974/2509
(Sutrisno & Murdiono, 2017)Sutrisno, S., & Murdiono, M. (2017). Pengembangan
modul pendidikan anti korupsi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  untuk  kelas  x  sekolah  menengah  atas. Harmoni  Sosial: Jurnal Pendidikan IPS , 4 (1), 55–66. https://doi.org/10.21831/hsjpi.v4i1.9789 Anjari, W. (2018). Hak Remisi Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Pemidanaan Integratif  Berdasarkan  Pancasila. E-Journal  Widya  Yustisia , 1 .  https://e- journal.jurwidyakop3.com/index.php/yustisia/article/view/356
Nur, S. M., & Ningsih, R. (2019). Korupsi Mendegradasikan Nilai Etika Pancasila. Forum Ilmiah Jurnal
Bunga Rampai , 16 (3), 242–252. https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Formil/article/download/2974/2509
Wulandari,  D.,  Pendidikan,  D.  D.-E.  J.,  &  2021,  U.  (2021).  Implementasi  Nilai Pancasila:  KPK  sebagai  Upaya  mengatasi  Kasus  Korupsi  di  Indonesia. EDUMASPUL:  Jurnal  Pendidikan , 5 (1),  565–579.  https://ummaspul.e- journal.id/maspuljr/article/view/1284
Penelitian,  L.,  Pancasila,  I.  N.,  Tinggi,  D.  I.  P.,  &  Widiastuti,  A.  (2018). Judul Penelitian  Pengembangan  Model  Penanaman  Nilai-Nilai  Pancasila  Pada Mata Kuliah Pendidikan Anti Universitas Negeri Yogyakarta . 1–48.
Hafizuddin, M., & Che, B. (2016). undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . 25 (3), 1–
23.
Alwafi Ridho Subarkah. (2018). KORUPSI DI INDONESIA (penyebab,bahaya,hambatan,dan upaya pemberantasan,serta regulasi). Nhk 技 研 , 151 (2), 10–17.
Astuti,  S.  I.,  Arso,  S.  P.,  &  Wigati,  P.  A.  (2015).  kajian  teori. Analisis  Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang , 3 , 103–111.
Jeklin, A. (2016). tinjauan pustaka dan landasan teori . July , 1–23. YUSUF,  H.,  &  ISQIYARTA,  J.  (2019).  Analisis  Praktik  Penghindaran  Pajak  Di Bidang  Impor  Pada  Kepailitan  Perusahaan  Ekspor  Impor. Jurnal  BPPK : Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan , 12 (1), 20–30. https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v12i1.361
Sosiawan,  U.  M.  (2019).  Peran  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 19 (4), 517. https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.517-538
(Korupsi & Korupsi, n.d.)Korupsi, A. G. U., & Korupsi, D. (n.d.). BAB II KAJIAN TEORI A. Gambaran Umum Korupsi 1. 23–70.