## PROBLEMATIK  PUTUSAN MAHKAMAH KONSTIUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

## Anies Prima Dewi
Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram Email: anieskardin@yahoo.co.id
Abstrak; Ada  kecendrungan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  menguji  konstitusional atau  tidaknya  suatu  undang-undang  terkadang  tidak  dilaksanakan  padahal  putusan  Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Itu artinya wajib untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu masalah hukum  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini  adalah apakah  problematika  putusan  Mahkamah Konsitusi dalam pengujian Undang-Undang. Adapun hasil penelitiannya adalah permasalahan yang justru  muncul  pasca  dibacakannya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  adalah 1) Adanya  kekosongan hukum  pasca  putusan.,  2)  Konsistensi  putusan  Mahkamah  Konstitusi.  3) Koherensi  antara pertimbangan  hukum  dengan  amar  putusan. 4) Tidak  adanya  sanksi  yang  dapat  diterapkan  untuk memastikan kepatuhan para pihak terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Pada kenyataannya, para pihak yang berkepentingan tidak selalu patuh pada putusan Mahkamah Konstitusi.
Kata Kunci : problematik, pengujian undang-undang

## PENDAHULUAN
Mahkamah  Konstitusi    diberi  mandat  oleh  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  (UUD  1945)  untuk  melaksanakan  lima  kewenangan  konstitusional,  yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara  yang  kewenangannya  diberikan  oleh  Undang-undang  Dasar,  memutus  pembubaran  partai politik  dan  memutus  perselisihan  hasil  pemilihan  umum,  dan  member  pendapat  kepada  Dewan Perwakilan
Rakyat terkait
dengan pemakzulan presiden dan wakil presiden.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  Kepaniteraan  dan  Sekretariat  Jenderal,  MK  telah menangani  532  perkara  pengujian  undang-undang  sejak  tahun  2003-2012.  Dari  jumlah  tersebut, MK  telah  menyelesaikan  460  perkara  yang  terdiri  dari  414  putusan  dan  46  perkara  melalui ketetapan.  Adapun  untuk  amar  putusanya  dengan  rincian,  putusan  dengan  amar  dikabulkan sebanyak  127  perkara,  154  perkara  ditolak,  133  perkara  tidak  dapat  diterima  dan  45  perkara dinyatakan  ditarik  kembali  dan  1  perkara  tidak  berwenang.  Jika  dihitung  dari  segi  frekuensi pengujian undang-undang, selama sembilan tahun terakhir ini, MK telah melakukan judicial review sebanyak  182  undang-undang.Banyaknya  pengujian  undangundang  yang  dikabulkan  oleh  MK tersebut
menujukkan bahwa produk hukum yang
dilahirkan oleh pembentuk undang-undang, masih cacat ideologis. Dengan kata lain, kualitas produk perundang-undangan sarat akan muatan yang berseberangan dengan  konstitusi,  tidak  partisipatif,  aspiratif,  dan  akuntabel.  Dalam  hal  ini,  terdapat inkonsistensi dalam penyusunan undang-undang baik dalam teks maupun isinya, bahkan dinilai undang-undang yang dibuat tersebut hanya diperuntukkan untuk kepentingan politik sesaat yang mengesampingkan aspek keadilan. 1
Bentuk  putusan-putusan  tersebut,  tentunya  masing-masing  memiliki  konsekuensi tersendiri.Misalkan  putusan  yang  amarnya  mengabulkan  permohonan,  berimbas  pada batalnya suatu norma dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan sendirinya,  putusan  tersebut  tidak  dapat  dilepaskan  dari  asas erga  omnes yang memiliki  kekuatan  mengikat  secara  hukum  terhadap  seluruh  komponen  bangsa,sehingga  semua pihak harus tunduk dan taat melaksanakan putusan tersebut. Namun  demikian  putusan  MK  terkadang  diragukan  efektivitasnya  karena  ada  kecederungan  tidak
1 Syukri  Asy’ari  dkk,  Model  dan  Implementasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Pengujian  Undang- Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012) Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 4, Desember 2013. Hal 678
dipatuhi  dan  diabaikan  oleh addressat putusan.  Padahal  menurut  Maruarar  Siahaan  efektifitas checks and balances dapat dilihat dari dilaksanakan atau tidaknya bunyi putusan MK oleh pembuat undang-undang. Kepatuhan dalam implementasi putusan MK itu dapat pula menjadi ukuran apakah UUD  1945  yang  menjadi  hukum  tertinggi  dalam  negara  sungguh-sungguh  menjadi  hukum  yang hidup.6  Harus  diakui  MK  tidak  memiliki  aparat  dan  kelengkapan  apapun  untuk  menjamin penegakan keputusannya meskipun secara alamiah kelembagaan,  akan  tetapi  MK  berkepentingan  untuk  melihat  putusannya  dihormati dan  dipatuhi.  Tidak  ada  polisi  atau  juru  sita  pengadilan  atau  instrumen  lain  untuk melaksanakan  apapun yang diputuskan MK atau yang menurut putusan tersebut harus  dilaksanakan.  Oleh  sebab  itulah  kekuasaan  kehakiman  khususnya  MK  dapat dipandang  sebagai  cabang  kekuasaan  negara  yang  paling  lemah  ( the  least  dangerous power,  with  no  purse  nor  sword ).  MK  bergantung  pada  cabang  kekuasaan  lain  atau organ-organ lain, apakah putusan-putusannya diterima dan apakah addressat putusan MK siap untuk mematuhinya. Alat kekuasaan MK yang sebenarnya sebagai instrumen pelaksanaan putusan-putusannya adalah konstitusi itu sendiri. 2
Putusan  Nomor  013-022/PUU-IV/2006  yang  membatalkan  pasal-pasal  tentang  penghinaan Presidendalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  yaitu  Pasal  134,  136  bis,  dan 137.Sejak  putusan  tersebut  diucapkan  dalam  sidang  pleno  terbuka  untuk  umum  pada  6  Desember 2006, maka tidak seorang
pun
dapat dipidana berdasarkan pasal-pasal itu. Kepolisian tidak dapat menjadikan pasal-pasal itu sebagai dasar penyelidikan dan penyidikan. Demikian pula penuntutan oleh kejaksaan. Putusan MK berlaku serta merta, meskipun belum ada perubahan terhadap KUHP. 3
Di  samping  soal  proses  pengambilan  keputusan  dan  dimensi  keadilan  di  dalamnya,  salah satu titik krusial dan problem serius dalam pembicaraan mengenai putusan pengadilan adalah terkait dengan  implikasi  dan  eksekusi  atau  implementasi  putusan  tersebut.  Pada  banyak  kesempatan, putusan  pengadilan  kerapkali  mendapatkan  tentangan,  baik  dari  adressat  putusan  maupun  aktor- aktor  non  yudisial  lainnya  ketika  hendak  diimplementasikan.  Hal  tersebut  dijumpai  di  banyak negara, termasuk dialami pula oleh putusan-putusan pengadilan di Indonesia Pun demikian, putusan MK  Indonesia  kerapkali  dihadang  oleh  kerumitan  problem  di tataran implementasi.  Padahal  jelas, sesuai
dengan
ketentuan
Pasal
24C  UUD  1945  dinyatakan  bahwa  putusan  MK  bersifat  final.  Bahkan,  lebih  tegas lagi,  sesuai  ketentuan  dalam  UU  No.  24  Tahun  2003  tentang  MK  sebagaimana telah  diubah  dengan  UU  No.  8  Tahun  2011  dan  Peraturan  Pemerintah  Penggnati Undang-Undang  No.  1  Tahun  2013,  putusan  MK  ditentukan  berlaku  sejak  putusan tersebut selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. 4
Putusan  MK  terkadang  tidak  dilaksanakan  secara  mutlak  seperti  misalnya  putusan  MK  no 003/PUU-IV/2006  yang  intinya  membatalkan  penjelasan  pasal  2  UU  TIPIKOR  yang  menyangkut penjelasan  perbuatan melawan hukum materil dalam UU tersebut.
Maka  dari  itu  rumusan  masalah  yang  di  angkat  dalam  penelitian  ini  adalah  apakah problematika putusan Mahkamah Konsitusi dalam pengujian Undang-Undang

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  Penelitian  Hukum  Normatif. Adapun  Penelitian  hukum  normatif  disebut  juga  dengan  penelitian doctrinal ,  dalam  penelitian  ini acap kali hukum dikonsepkan sebagai apa  yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan ( law in book ) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku
2 Ibid hal 679-680
3 Ibid hal  695
4 Fajar Laksono DKK, Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/Puu-X/2012 tentang SbI atau RsbI urnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 4, Desember 2013 HAL  733
bagi  manusia  yang  dianggap  pantas. 5 Untuk  memperkuat  hasil  penelitian  ini,  maka    pendekatan masalah yang digunakan yaitu:
1) Pendekatan Perundang-Undangan ( Statute Approach ),  yaitu suatu  pendekatan yang melakukan penelahaan semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut dengan isu hukum yang sedang ditangani”. 6
2) Pendekatan  Konsep  ( Conceptual  Approach ),  yaitu  suatu  pendekatan  beranjak  dari  pandangan- pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang  berkembang  di  dalam  ilmu  hukum.  Dengan  mempelajari pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  tersebut  merupakan  sandaran  bagi  peneliti  dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang diteliti.

## Hasil Penelitian dan Analisis
Pada  dasarnya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  atas  pengujian  undang-undang  memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan/dibacakan, sehingga pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi  dilaksanakan  sejak  selesai  dibacakan  putusan  yang  bersangkutan.  Meskipun  Putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak selesai dibacakan, namun tidak semua  putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  mengabulkan  permohonan  Pemohon  dapat  langsung dilaksanakan  ( implementing ),  karena  untuk  pelaksanaan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut masih  memerlukan  tindak  lanjut  dengan  pembentukan  undang-undang  baru  atau  undang-undang perubahan.  Inilh  yang  putusan  yang  disebut  dengan non-self  implementing .  Dikatakan  demikian karena putusan tersebut mempengaruhi norma-norma lain dan memerlukan revisi atau pembentukan undang-undang baru atau peraturan yang lebih operasional dalam pelaksanannya. Dengan kata lain, putusan  ini  tidak  bisa  serta  merta  dilaksanakan  (tidak selfimplementing )  tanpa  adanya  undang- undang baru karena menimbulkan kekosongan hukum. 7
Setelah  hampir  tiga  tahun  Mahkamah  Konstitusi  melaksanakan  tugasnya,  banyak permasalahan  yang  justru  muncul  pasca  dibacakannya  putusan  Mahkamah  Konstitusi. Beberapa masalah yang muncul tersebut antara lain adalah: 8
1. Adanya kekosongan hukum pasca putusan.  Hal ini dapat terjadi apabila Mahkamah  Konstitusi memutuskan  beberapa  ketentuan  dalam  suatu  undang-undang  dinyatakan  tidak  berlaku,  dan belum dibentuk norma yang baru untuk menggantikan ketentuan tersebut. Dari segi hukum tata negara, hal ini dapat diselesaikan dengan menggunakan ketentuan yang lama sebelum ketentuan tersebut  dirubah.  Namun  akan  menjadi  persoalan  apabila  ketentuan  yang  dibatalkan  tersebut merupakan  ketentuan  yang  baru,  yang  belum  pernah  diatur  sebelumnya.  Sebelum  dibentuk aturan yang baru, aturan manakah yang harus digunakan
2. Konsistensi putusan Mahkamah Konstitusi. Konsistensi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang  yang  lain,  yang  memuat  materi  yang  sama,  apakah  putusan  Mahkamah Konstitusi  ini  juga  berlaku  bagi  undang-undang  lain  yang  berkaitan  dengan  undang-undang yang  telah  dibatalkan  oleh  Mahkamah  Konstitusi,  namun  terhadap  undang-undang  tersebut tidak diajukan uji materi
3. Koherensi antara pertimbangan hukum dengan amar putusan. Seharusnya, dalam setiap putusan yang  diambil  oleh  Mahkamah  Konstitusi  harus  memuat  hal  yang  saling  terkait  antara pertimbangan  dan  amar  putusan.  Namun  Mahkamah  Konstitusi  pernah  memutuskan  hal  yang berbeda,  contohnya  dalam  kasus  uji  materiil  terhadap  UU  45  Tabun  1999.  Dalam pertimbangannya,  Mahkamah  Konstitusi  menolak  dalil-dalil  yang  diajukan  oleh  pemohon, tetapi  dalam  amar  putusannya  majelis  hakim  memutuskan  mengabulkan  permohonan  para pemohon.  Dalam  kasus  ini,  menurut  penulis  kalau  dirunut  dari  pertimbangan  hukum  yang diberikan oleh majelis hakim, seharusnya permohonan tersebut harus ditolak.
5 Amiruddin dan Zainal  Asikin, ” Pengantar Metode Penelitian Hukum ” Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2004. Hlm: 118.
6 Peter Mahmud Marzuki,” Penelitian Hukum ,” Penerbit Penada Media Group, Jakarta. 2009, Hlm: 35.
7 Risalah  Rapat  Panitia  Khusus  Rancangan  Undang-Undang  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan Dewan Perwakilan Rayat Republik Indonesia, Selasa, 01 Maret 2011, hlm 8
8 Tri Sulistyowati,putusan mahkamah konstitusi dalam judicial Review dan beberapa permasalahannya, JURNAL HUKUM PRIORIS, VOLUME 1, NOMOR , SEPTEMBER 2006 hal 22-23
4. Tidak  adanya  sanksi  yang  dapat  diterapkan  untuk  memastikan  kepatuhan  para  pihak  terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Pada kenyataannya, para pihak yang berkepentingan tidak selalu patuh  pada  putusan  Mahkamah  Konstitusi.  Sebagai  contoh  adalah  penerbitan  Perpres  No.55 Tahun  2005  tentang  Harga  Jual  Eceran  Bahan  Bakar  Minyak  Dalam  Negeri  yang  tidak memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan beberapa ketentuan dalam UU No.22  tahun  2001  tentang  Minyak  dan  Gas  Bumi.  Kasus  ini  sempat  menyebabkan  Ketua Mahkamah  Konstitusi  mengirimkan  surat  kepada  Presiden  RI  yang  mengingatkan  bahwa penerbitan Perpres tersebut seharusnya memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, pada kenyataannya Perpres tersebut sampai saat ini masih berlaku.
Dalam konteks ketatanegaraan, MK dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional ditengah masyarakat, MK bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan  dilaksanakan  oleh  semua  komponen  negara  secara  konsisten  dan  bertanggung jawab,  ditengah  kelemahan  sistem  konstitusi  yang  ada  MK  berperan  sebagai  penafsir  agar  spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat”.  Fungsi MK yaitu  sebagai  pengawal  konstitusi,  penafsir  konstitusi,  juga  adalah  pengawal  demokrasi (the guardian  and  the  sole  interpreter  of  the  constitution,  as  well  as  guardian  of  the  process  of democratization). Selain  itu,  keberadaan  MK  sekaligus  untuk  menjaga  terselenggaranya pemerintahan  negara  yang  stabil  dan  merupakan  koreksi  terhadap  pengalaman  kehidupan ketatanegaraan dimasa lalu yang ditimbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi. 9
Putusan  MK  bersifat  final  dan  mengikat dan  merupakan  suatu  negative  legislation,  artinya MK berwenang membatalkan ketentuan undang-undang yang bertentangan, dan tidak menciptakan norma  baru.  Itu  berarti,  putusan  MK  akan  ditindaklanjuti  oleh  DPR  dan  Pemerintah.  Dalam perspektif fungsi checks and balances , maka putusan MK yang merupakan bentuk koreksi terhadap produk  lembaga  legislatif  yang  dilaksanakan  oleh  Presiden  dan  DPR  mharus ditindaklanjuti oleh DPR dan Pemerintah melalui penyempurnaan terhadap UU yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945  atau  yang  inkonstitusional.  Namun,  dalam  prakteknya,  terdapat  beberapa  putusan  yang kontroversial,  yaitu  putusan  yang  masih  menyisahkan  keraguan  dan  menimbulkan  polemik  publik terhadap  isi  putusan  MK.  Faktor  ini  dapat  menjadi  pertimbangan  DPR  dalam  menindaklanjuti putusan MK. Faktor ini akan semakin kuat, karena secara de facto DPR dan Pemerintah yang sama- sama telah memberikan persetujuan terhadap lahirnya suatu UU menjadi pihak dalam persidangan menguji UU terhadap UUD 1945. Kehadiran DPR dan Pemerintah dalam memberikan keterangan dalam  sidang  di  MK  mengandung  substansi  pembelaan  terhadap  UU  yang  dibutnya  sendiri.  Oleh karena  itu,  pihak  DPR  secara  psiko  politik  masih  belum  siap  dalam  waktu  yang  cepat  untuk memproses  agenda  legislative  review  terhadap  UU  yang  dinyatakan  bertentangan  dengan  UUD 1945.
Permasalahan lain dari putusan MK itu adalah “Dalam melakukan pengujian undangundang terhadap  undang-undang  dasar (judicial  review) mahkamah  konstitusi  hanya  memberikan  amar putusan  mengabulkan,  menolak,  dan  menyatakan  bahwa  permohonan  tidak  dapat  diterima sebagaimana diatur  dalam  Pasal  56  UU  Nomor  8  Tahun  2011  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  24  Tahun  2003  Tentang  Mahkamah  Konstitusi.  Dalam  perkembangannya, Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan lain yang tidak diatur dalam Pasal 56 UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.  Terdapat  beberapa  jenis  putusan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  melakukan judicial review yang  amar  putusannya  menyatakan  suatu  norma  bersifat  konstitusional  bersyarat ( conditionally  constitutional )  dan  inkonstitusional  bersyarat  ( conditionally  unconstitutional ). Putusan  konstitusional  bersyarat  yang  dikeluarkan  mahkamah  konstitusi  terdapat  dalam  beberapa putusanya seperti Putusan Nomor 49/PUUVIII/2010, Putusan Nomor 92/PUU-X/2012, dan Putusan Nomor  115/PUU-VII/2009.  Putusan  konstitusional  bersyarat  memiliki  arti  bahwa  norma  dalam undang-undang  dianggap  konstitusional  atau  tidak  bertentangan  dengan  konstitusi  jika  dimaknai
9 Tanto Lailam , pro-kontra kewenangan Mahkamh Konstitusi dalam menguji Undang-undang yang mengatur eksistensinta Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015 hal 797
sesuai dengan yang ditentukan Mahkamah Konstitusi (Martitah, 2013: 134). Putusan konstitusional bersyarat  yang  dikeluarkan  oleh  mahkamah  konstitusi  biasanya  ditandai  dengan  katakata “ sepanjang dimaknai ”. 10
Pasal    57  ayat  (2a)  UU  Nomor  8  Tahun  2011  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  24  Tahun  2003  Tentang  Mahkamah  Konstitusi  menyatakan  bahwa  putusan  mahkamah konstitusi tidak memuat:
a. amar  selain  menyatakan  bahwa  materi  muatan  ayat,  pasal,  dan/atau  bagian  undang-undang bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;  dan  amar  putusannya  menyatakan  bahwa  pembentukan  undang-undang  dimaksud tidak  memenuhi  ketentuan  pembentukan  undangundang  berdasarkan  UndangUndang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  undangundang  tersebut  tidak  mempunyai  kekuatan hukum mengikat.
b. perintah kepada pembuat undangundang; dan
c. rumusan  norma  sebagai  pengganti  norma  dari  undang-undang  yang  dinyatakan  bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Mahkamah Konstitusi  berwenang  mengadili  pada  tingkat  pertama  dan  terakhir  yang putusannya bersifat final untuk:
a. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945;
b. Memutus  sengketa  kewenangan  lembaga  negara  yang  kewenangannya  diberikan  oleh  UUD 1945;
c. Memutus pembubaran partai politik; dan
d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Selain  memiliki  beberapa  kewenangan  tersebut,  Mahkamah  Konstitusi  juga  memiliki satu kewajiban  yaitu  memberikan  putusan  atas  pendapat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  mengenai dugaan  pelanggaran  oleh  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  menurut  Undang-Undang  Dasar.  Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945.
Besarnya dan signifikannya peranan MK  ini akan dirasakan menjadi timpang apabila tidak diimbangi  dengan  aspek  pengawasan  terhadap  MK  itu  sendiri.  Pengawasan  tersebut  setidaknya terhadap 3  (tiga)  hal,  yaitu:  (i)  pejabat  publiknya  yaitu  Hakim  MK,  perangkat  peradilan,  dan birokrasinya;  (ii)  akuntabilitas  dan  kualitas  dari  putusan-putusan  yang  dikeluarkan,  sebab  putusan MK  bersifat  final  dan  mengikat;  dan  (iii)  problematika  penafsiran  yang  dilakukan  MK  terhadap makna dari pasal-pasal dalam UUD 1945. 11

## SIMPULAN
Adapun  permasalahan  yang  justru  muncul  pasca  dibacakannya  putusan  Mahkamah  Konstitusi adalah
1. Adanya kekosongan hukum pasca putusan.
2. Konsistensi putusan Mahkamah Konstitusi.
3. Koherensi antara pertimbangan hukum dengan amar putusan.
4. Tidak  adanya  sanksi  yang  dapat  diterapkan  untuk  memastikan  kepatuhan  para  pihak  terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Pada kenyataannya, para pihak yang berkepentingan tidak selalu patuh pada putusan Mahkamah Konstitusi.

## DAFTAR PUSTAKA
Tanto  Lailam , pro-kontra kewenangan Mahkamh Konstitusi dalam menguji Undang-undang  yang mengatur eksistensinta Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015 Peter Mahmud Marzuki,” Penelitian Hukum ,” Penerbit Penada Media Group, Jakarta. 2009 Risalah  Rapat  Panitia  Khusus  Rancangan  Undang-Undang  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan Dewan Perwakilan Rayat Republik Indonesia, Selasa, 01 Maret 2011
10 Meirina  Fajarwati  Problematika  dalam  Putusan  Konstitusional  Bersyarat  Mahkamah  Konstitusi    Jurnal rechtvinding online
11 Dinoroy  M.  Aritonang,  peranan  dan  problematika  mahkamah  konstitusi  dalam  menjalankan  fungsi  dan kewenangannya
Tri  Sulistyowati,putusan  mahkamah  konstitusi  dalam judicial  Review dan  beberapa permasalahannya,  JURNAL  HUKUM  PRIORIS,  VOLUME  1,  NOMOR  ,  SEPTEMBER 2006
Fajar  Laksono  DKK, Implikasi  dan  Implementasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  5/Puu- X/2012 j urnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 4, Desember 2013 Amiruddin dan Zainal Asikin, ” Pengantar Metode Penelitian Hukum ” Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2004.
Dinoroy M. Aritonang, peranan dan problematika mahkamah konstitusi dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya Syukri  Asy’ari  dkk,  Model  dan  Implementasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Pengujian  Undang- Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012) Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 4, Desember 2013 Meirina  Fajarwati  Problematika  dalam  Putusan  Konstitusional  Bersyarat  Mahkamah  Konstitusi    Jurnal rechtvinding online