## Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban
Vol. VIII No.2 Juli-Desember 2022 Page 328-340 jiap@uin-alauddin.ac.id

## PEMAKNAAN  SIMBOLIK  ATAS  PENGUKURAN  NILAI  ASET INFRASTRUKTUR
Syarif Syahrir Malle 1 , Veronika Sari Denka 2 , Muhammad Disyacita Tosa 3 1,3 UIN Alauddin Makassar 2 Politeknik Bosowa syarif71@gmail.com, veronika.denka@politeknikbosowa.ac.id, muhammaddisyacita@gmail.com

## INFO ARTIKEL      ABSTRAK
JIAP Volume VIII
Nomor 2
Halaman 328-340 Samata,
Juli-Desember 2022
ISSN 2441-3017 E-ISSN 2697-9116

## Tanggal Masuk:
11 Oktober 2022 Tanggal Revisi: 12 Desember 2020 Tanggal Diterima: 27 Desember 2022
Penelitian  ini  bertujuan  mengetahui  pemaknaan  interaksionisme  simbolik dalam  melakukan  penetapan  metode  penilaian  aset  infrastruktur  dalam mendukung  kewajaran  laporan  keuangan.  Penelitian  kualitatif  ini menggunakan pendekatan kritis dengan unit analisis Dinas Pekerjaan Umum kota  Makassar.  Metode  pengumpulan  data  dengan  teknik  wawancara  dan dukungan  data  sekunder  lainnya.  Teknik  analisis  data  mengacu  pada  model interaktif.  Hasil  penelitian  menemukan  instansi  telah  melakukan  metode penilaian dengan tepat dan benar. Penilaian aset infrastruktur menggunakan biaya perolehan, tetapi pada aset tanah penilaian dilakukan dengan nilai wajar. Penyimbolan  dilakukan  melalui  tiga  aspek  analisis  yaitu  sintaktik,  semantik dan pragmatik. Metode dengan penyimbolan ini memberikan manfaat bagi para pengguna  dan  mendukung  kewajaran  laporan  keuangan  sehingga  mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari BPK.
Kata  Kunci  :  aset  inrastruktur,  metode  penilaian,  penyimbolan,  semiotika akuntansi
This  study  aims  to  determine  the  meaning  of  symbolic  interactionism  in determining  the  method  of  evaluating  infrastructure  assets  in  supporting  the fairness  of  financial  statements.  This  qualitative  research  uses  a  critical approach to the analysis unit of the Makassar City Public Works Department. Methods of collecting data with interview techniques and other secondary data support. The data analysis technique refers to the interactive model. The results of  the  study  found  that  the  agency  had  carried  out  the  assessment  method correctly and correctly. The valuation of infrastructure assets uses cost, but the valuation  of  land  assets  is  carried  out  at  fair  value.  Symbolization  is  done through  three  aspects  of  analysis,  namely  syntax,  semantics  and  pragmatics.
This symbolizing method provides benefits for users and supports the fairness of financial statements so that they get an unqualified opinion from BPK. Keyword:  infrastructure  assets,  valuation  methods,  symbolization,  accounting semiotics
Copyright: Malle,  S.  Syahrir.  Veronika  Sari  Denka,  &  Muhammad  Disyacita  Tosa.  (2022). Pemaknaan Simbolik Atas Pengukuran Nilai Aset infrastruktur. Vol. VIII No. 2 (328-340). https://doi.org/10.24252/jiap.v8i1.32232
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)

## PENDAHULUAN
Perkembangan  pembangunan  di  era  millennium  ini  sangat  pesat, dimana  setiap  negara  bersaing  untuk  pembangunan  di  negaranya.  Tak banyak negara yang mengeluarkan dana yang sangat besar untuk membeli aset  untuk  mendukung  pembangunan  negaranya.  Aset  penghidupan merupakan  aset  yang  ternilai  maupun  yang  tidak  ternilai  berupa  materi maupun  sosial  yang  dipergunakan  manusia  untuk  menyelenggarakan penghidupan  (Krantz,  2001).  Dalam  menyelenggarakan  penghidupan,  aset yang  dibutuhkan  tidak  hanya  satu  macam.  Untuk  itu  akan  diperlukan kombinasi  aset-aset  yang  ada  supaya  dapat  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.  Jenis  aset  yang  lebih  bermanfaat  atau  mendukung  bagi penghidupan seseorang adalah berbeda-beda pada tiap individu.
Aset  penghidupan  dapat  digambarkan  dalam  bentuk  pentagon. Pentagon yang terbentuk dari aset tersebut menunjukkan variasi seseorang atau masyarakat dalam mengakses aset. (K. et al., 2005) mengindentifikasi aset dalam 3 skala, yaitu pada level keluarga, masyarakat dan negara. Pada level  keluarga  dipilih  indikator  untuk  menilai  bagaimana  suatu  produk berkontribusi  pada  aset  keluarga.  Pada  level  masyarakat  indikator  yang digunakan  adalah  bagaimana  pengaruhnya  terhadap  aset  masyarakat secara  umum.  Pada  level  nasional  indikator  yang  digunakan  misalnya pendapatan  dari  ekspor,  serapan  tenaga  kerja  maupun  pendapatan  dari pajak.  Aset  penghidupan  adalah  faktor  penting  yang  perlu  diungkap  dan dipahami  dengan  tepat  karena  setiap  sumberdaya  memiliki  karakteristik dan  daya  dukung  yang  berbeda  bagi  penghidupan  setiap  individu  dan masyarakat.  Dengan  mengetahui  level  akses  aset  yang  digunakan  maka akan  dapat  ditentukan  tindakan  selanjutnya  untuk  menyusun  strategi penghidupan sehingga tujuan penghidupan dapat tercapai.
Menurut  Hindrawan, dkk, (2006: 119) siklus hidup fisik dari suatu aset atau  kelompok  aset  memiliki  empat  fase,  yaitu  perencanaan,  pengadaan (acquisition), operasi dan pemeliharaan, serta penghapusan (disposal). Fase perencanaan  adalah  fase  identifikasi  kebutuhan  yaitu  ketika  ada permintaan  atas  aset.  Fase  pengadaan,  yaitu  ketika  aset  dibeli,  dibangun atau  dibuat.  Fase  pengoperasian  dan  pemeliharaan,  yaitu  ketika  aset digunakan  untuk  tujuan  yang  telah  ditentukan.  Fase  ini  diselingi  dengan pembaruan, pergantian atau perbaikan secara periodik atas aset yang rusak. Fase  penghapusan  (disposal)  dilakukan  ketika  umur  ekonomis  suatu  aset telah habis atau ketika kebutuhan atas pelayanan yang disediakan aset telah hilang.  Arti  kata  Manajemen  Aset  pada  dasarnya  adalah  suatu  tindakan pengelolaan aset, agar aset tersebut bisa memberikan manfaat yang sebesar- besarnya  dengan  biaya  yang  sekecil  mungkin  dan  aset  tersebut  jangan sampai  punah,  kecuali  memang  sebaiknya  harus  dimusnahkan  atau dihapuskan (Aryani Soemitro & Suprayitno, 2018).
Aset infrastruktur adalah kategori sektor publik yang penting. Aset ini meliputi jalan raya dan aset jaringan lainnya. Aset ini sering memiliki nilai
yang  sangat  tinggi,  dan  sering  menjadi  tanggung  jawab  pada  tingkat pemerintahan  yang  lebih  rendah  (pemerintah  daerah).  Isu-isu  utama  dari aset  infrastruktur  yang  dapat  diidentifikasi  dari  beberapa  literatur sebagaimana  uraian    Blondal  (2003)  adalah,  pertama,  bagaimana  dampak dari  umur  ekonomis  yang  sangat  panjang  dalam  menentukan  metode penyusutan yang sesuai. Dalam konteks ini, ada contoh kasus dimana aset tersebut  tidak  didepresiasikan,  melainkan  hanya  menyatakan  bahwa  aset tersebut  dipertahankan  sedemikian  rupa.  Kedua,  isu  berkaitan  dengan pengakuan aset infrastruktur yang dihubungkan dengan kebutuhan untuk belanja  pemeliharaan  atas  aset  tersebut,  di  mana  pengeluaran  ini  sering diabaikan  oleh  pihak  pemerintah.  Ketiga,  seringkali  sangat  sulit  untuk memperkirakan  biaya  akuisisi  asli  dari  aset  tersebut  jika  metode  biaya perolehan  digunakan.  Hal  ini  baik  karena  usia  tua  dan  kesulitan  dalam memisahkan investasi awal dan biaya pemeliharaan. Keempat, adalah isu berkaitan dengan pemilihan metode penilaian (biaya perolehan vs nilai saat ini) memiliki dampak yang sangat tinggi atas aktiva tersebut.
Dengan  melihat  pengertian  aset  infrastruktur  tersebut  maka  dapat disimpulkan  bahwa  aset  infrastruktur  tergolong  dalam  aset  tetap sebagaimana  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia Nomor  219/PMK.05/2013  Tentang  Kebijakan  Akuntansi  Pemerintah  Pusat yang  didalamnya  membahas  mengenai  aset  tetap  yang  diklasifikasikan sebagai berikut yaitu; tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan,  irigasi  dan  jaringan;  aset  tetap  lainnya;  dan  kontruksi  dalam pengerjaan.
Melihat golongan dari aset infrastruktur ini, maka aset bersejarah juga dapat  dimasukkan  kedalam  kategori  aset  infrastruktur  karena  termasuk dalam  ciri-ciri  aset  infrastruktur.  Seiring  dalam  perkembangannya,  masih banyak golongan yang termasuk dalam aset infrastruktur yang belum diukur sebagaimana mestinya dan belum dimasukkan kedalam laporan keuangan. Hal  ini  dikarenakan  masih  banyaknya  golongan  aset  infrastruktur  yang belum bisa diukur secara pasti. Ini dilihat dari pengukuran yang digunakan dalam pengukuran nilai aset infrastruktur yaitu biaya perolehan atau nilai saat ini. Adapun titik permasalahannya berada pada metode penilaian yang digunakan  dalam  pengukurannya.  Manajemen  Aset  diwujudkan  sebagai upaya  untuk  memaksimalkan  proses  pengelolaan  (Rahman  &  Widiasanti, 2019).
PSAK  No.  16  Tahun  2015,  mengatakan  bahwa  aset  tetap  diukur menggunakan biaya perolehan dan dapat diakui jika biaya perolehan dapat diukur  secara  andal  dan  kemungkinan  besar  entitas  akan  memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari asset tersebut. (Masipuang et al., 2015) mengutarakan  perolehan  aset  tetap  meliputi  agar  sejalan  dengan  prinsip akuntansi yang lazim, aset tetap harus dicatat sebesar harga perolehannya. Harga  perolehan  meliputi  semua  pengeluaran  yang  diperlukan  untuk mendapatkan  aset,  dan  pengeluaran-pengeluaran  lain  agar  siap  untuk
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
digunakan. (Kirana, n.d.) (2013) mengatakan biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan  untuk  memperoleh  suatu  aset  pada  saat  perolehan  atau konstruksi atau, jika dapat diterapkan, jumlah yang diatribusikan ke aset pada saat pertama kali diakui. Biaya perolehan ini mencakup seluruh jumlah yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset hingga siap untuk digunakan.
Menurut  Harahap  (1999:  25)  perolehan  aset  tetap  melalui  pembelian tunai  yaitu  aset  yang  dibeli  dengan  tunai  dicatat  sebesar  uang  yang dikeluarkan  untuk  pembelian  itu  ditambah  dengan  biaya-biaya  lain sehubungan dengan pembelian aktiva tetap itu, dikurangi potongan harga yang diberikan baik karena pembelian dalam partai besar maupun karena pembayaran yang dipercepat. Prinsip biaya mengharuskan aset tetap dicatat pada  harga  perolehannya.  Dimana  harga  perolehan  itu  mencakup  seluruh pengeluaran  yang  dibutuhkan  untuk  memperoleh  aktiva  sehingga  aktiva tersebut siap digunakan.
Depresiasi atau penyusutan adalah semua aktiva tetap, kecuali tanah akan  menyusut.  Ayat  jurnal  penyesuaian  diperlukan  untuk  mencatat pengalokasian  beban  penyusutan  yang  merupakan  pemindahan  dari  akun aktiva ke akun beban (Soemarso, 2005: 125). Menurut PSAK No. 16 Tahun 2009, penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aset yang dapat disusutkan sepanjang  masa  manfaat  yang  diestimasi.  Metode  penyusutan  aset  yang digunakan adalah Metode Garis Lurus. Dalam metode garis lurus (Straight Line Method) lebih melihat aspek waktu daripada aspek kegunaan. Metode ini  paling  banyak  diterapkan  oleh  perusahaan-perusahaan  karena  paling mudah  diaplikasikan  dalam  akuntansi.  Dalam  metode  penyusutan  garis lurus,  beban  penyusutan  untuk  tiap  tahun  nilainya  sama  besar  dan  tidak dipengaruhi dengan hasil atau output yang diproduksi (Mulyadi, 2001: 284).
Metode garis lurus mempertimbangkan penyusutan sebagai fungsi dari waktu,  bukan  fungsi  dari  penggunaan.  Metode  ini  telah  digunakan  secara luas  dalam  prakteknya  disebabkan  kemudahannya  dan  secara  koseptual merupakan prosedur yang paling sesuai untuk menghitung penyusutan aset. Pembangunan  infrastruktur  adalah  alat  untuk  mendukung  keberlanjutan tujuan  negara  dan  memiliki  peran  penting.  Namun  ada  kendala  untuk mencapai  tujuan  negara,  kendala  utamanya  adalah  kendala  anggaran pemerintah,  sehingga  perlu  dikolaborasikan  dengan  pihak  swasta.  Oleh karena itu, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan mampu untuk menjawab metode penilaian yang tepat untuk aset infrastruktur.
Teori  yang  menjelaskan  fenomena  perbedaan  penilaian  adalah  teori interaksionisme  simbolik.  Sebagai  pengantar  tentang  Teori  Interaksi Simbolik, maka harus didefinisikan terlebih dahulu arti dari kata “interaksi” dan  “simbolik”.  Menurut  kamus  komunikasi  (Effendy,  1989:  184)  definisi interaksi adalah proses saling mempengaruhi dalam bentuk perilaku atau kegiatan  di  antara  anggota-anggota  masyarakat,  dan  definisi  simbolik (Effendy,  1989:  352)  adalah  bersifat  melambangkan  sesuatu.  Simbolik
berasal dari bahasa Latin “Symbolic(us)” dan bahasa Yunani “symbolicos”. Dan  seperti  yang  dikatakan  oleh  Susanne  K.  Langer  dalam  Buku  Ilmu Komunikasi:  Suatu  Pengantar  (Mulyana,  2008:  92),  dimana  salah  satu kebutuhan pokok manusia adalah kebutuhan simbolisasi atau penggunaan lambang,  dimana  manusia  adalah  satu-satunya  hewan  yang  biasanya menggunakan dengan cara lambang. Ernst Cassirer dalam Mulyana (2008: 92)  mengatakan  bahwa  keunggulan  manusia  dari  mahluk  lain  adalah keistimewaan mereka sebagai animal symbolicum.
Sejarah  Teori  Interaksionisme  Simbolik  tidak  bisa  dilepaskan  dari pemikiran George Harbert Mead (1863-1931). Model analisis dengan teori ini merupakan salah satu model metodologi penelitian kualitatif berlandaskan pendekatan  phenomenologik.  Teori  ini  menjelaskan  bahwa  perbedaan pilihan  seperti  halnya  simbol  yang  dimaknai  berbeda  oleh  masing-masing individu  begitupun  mengenai  akuntan  publik.  Situasi  (simbol  berupa fenomena  perbedaan  pilihan)  tersebut  sebagai  sesuatu  yang  wajar  saja terjadi  jika  terdapat  kondisi  dimana  pengguna  laporan  keuangan  tidak memahami  fungsi  atau  peranan  dan  tanggung  jawab  akuntan  publik  dan juga  tergantung  bagaimana  akuntan  memahaminya.  Simbol  tergantung hasil kesepakatan yang disetujui meskipun kesepakatannya salah (Yuliati, 2015).  Mead  megambil  tiga  konsep  kritis  yang  diperlukan  dan  saling mempengaruhi  satu  sama  lain  untuk  menyusun  sebuah  teori interaksionisme simbolik. Tiga konsep itu dan hubungan di antara ketiganya merupakan inti pemikiran Mead, sekaligus key words dalam teori tersebut. Interaksionisme  simbolis  secara  khusus  menjelaskan  tentang  bahasa, interaksi sosial dan reflektivitas.
(Macintosh et al., 2000) berpendapat bahwa banyak simbol akuntansi yang  tidak  memiliki  rujukan  secara  jelas  pada  objek  dan  peristiwa  nyata, sehingga akuntansi tidak secara penuh menjalankan fungsinya sesuai logika representasi,  pertanggungjawaban,  atau  penyajian  informasi  ekonomik secara transparan. Berbeda dengan (Macintosh et al., 2000), tetapi dengan substansi yang sama, (Mattessich, 2003) menyatakan bahwa semua simbol akuntansi  –  kata  dan  angka  –  selalu  memiliki  relasi  dengan  realitas referensialnya, hanya saja realitas referensial dari simbol-simbol akuntansi tersebut mungkin berada pada tingkatan yang berbeda-beda.
Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut; (a) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan; (b) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya; (c) Tidak dapat dipindahpindahkan; dan (d) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.  Walaupun  kepemilikan  dari  aset  infrastruktur  tidak  hanya oleh  pemerintah,  aset  infrastruktur  secara  signifikan  sering  dijumpai sebagai  aset  pemerintah.  Aset  infrastruktur  memenuhi  definisi  aset  tetap dan  harus  diperlakukan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  yang  ada  dengan metode penilaian yang tepat. Dari uraian latar belakang diatas, penelitian
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
ini bertujuan ingin mengetahui pemaknaan interaksionisme simbolik dalam melakukan  penetapan  metode  penilaian  aset  infrastruktur  dalam mendukung  kewajaran  laporan  keuangan.  Kebaruan  penelitian  ini  pada pendekatan  penelitian  yang  dilakukan,  penelitian-penelitian  sebelumnya hanya mengkaji studi kasus pendekatan desktiptif misalnya Wilestari dan Afriani (2019); Mayangsari dan Nurjanah (2018); Punusingon, et.al (2018); Kurniati,  et.al  (2017);  dan  Andrei,  et.al  (2017),  sedangkan  penelitian  ini mencoba mengungkap realitas menggunakan paradigma kritis.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan paradigma kritis. Pendekatan kritis secara ontologi berpandangan bahwa realitas yang teramati  ( virtual reality) merupakan realitas “semu” yang telah terbentuk oleh  proses  sejarah  dan  kekuatan-kekuatan  sosial,  budaya  dan  ekonomi politik.  Sedangkan  secara  etimologis,  pendekatan  kritis  memahami hubungan  antara  peneliti  dengan  realitas  yang  diteliti  selalu  dijembatani oleh  nilai-nilai  tertentu.  Pemahaman  tentang  suatu  realitas  merupakan value mediated findings dan dalam pandangan axiologis, pendekatan kritis percaya  bahwa  nilai,  etika  dan  pilihan  moral  merupakan  bagian  tak terpisahkan  dari  suatu  penelitian.  Pendekatan  kritis  dalam  penelitian  ini menggunakan kajian kritis dari (Macintosh et al., 2000) yang berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rana empiris.
Lokasi  penelitian  pada  kantor  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kota Makassar.  Dasar  pemilihan  lokasi  dikarenakan  dinas  tersebut  memiliki tugas pokok dan fungsi menangani masalah aset infrastruktur pemerintah kota Makassar. Peneliti juga ingin mengetahui bagaimana metode penilaian aset  infrastruktur  pada  kantor  tersebut  dan  apa  yang  menjadi  alasan pengungkapan  menggunakan  metode  tersebut.  Pengumpulan  data penelitian  dilakukan  dengan  wawancara  dan  didukung  oleh  dokumen sekunder, diantaranya laporan keuangan Tahun 2021 dan dokumen lainnya terkait profil dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
PSAK  Nomor  16  mengatakan  bahwa  suatu  benda  berwujud  yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aktiva tetap pada awalnya harus diukur  berdasarkan  biaya  perolehan.  Aset  tetap  dinilai  dangan  biaya perolehan,  apabila  penilaian  aset  tetap  dengan  menggunakan  biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar  pada  saat  perolehan.  Biaya  perolehan  aset  tetap  yang  dibangun dengan  swakelola  meliputi  biaya  langsung  tenaga  kerja,  bahan  baku,  dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan biaya pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
Berdasarkan PSAP BA No. 7 Paragraf 20 PP No. 71 Tahun 2010, aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan  pada  nilai  wajar  pada  saat  perolehan.  Biaya  perolehan  adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang  diberikan  untuk  memperoleh  suatu  aset  pada  saat  perolehan  atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk  dipergunakan.  Biaya  perolehan  suatu  aset  tetap  terdiri  dari  harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan  secara  langsung  dalam  membawa  aset  tersebut  ke  kondisi yang  membuat  aset  tersebut  dapat  bekerja  untuk  penggunaan  yang dimaksudkan (PSAP BA No. 7 Paragraf 28 PP No. 71 Tahun 2010).  Dalam PSAK  No.  16  (IAI,  2008:16)  setelah  diakui  sebagai  aset,  suatu  aset  tetap dicatat  sebesar  biaya  perolehannya  dikurangi  akumulasi  penyusutan  dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Menurut (Rosiana & Tianna Solovida, 2012) dengan menggunakan model ini total nilai perolehan atas suatu aset tidak akan berubah selama tidak ada transaksi yang berkaitan dengan aset tetap tersebut.
Transaksi yang dapat mempengaruhi nilai perolehan aset tetap antara lain  pembelian,  penjualan,  penghapusan,  pertukaran  aset  tetap,  dan perbaikan  aset  tetap.  Jadi,  nilai  perolehan  aset  tetap  tidak  akan  berubah meskipun terjadi perubahan harga yang signifikan. Hasil wawancara dengan Ibu Rostati dari Subbagian Umum dan Kepegawaian, mengatakan bahwa:
“Nilai perolehan adalah nilai yang didapat dari biaya perencanaan, biaya  pengawasan,  biaya  umum,  dan  berapa  nilai  kontrak.  Itu semua  digabung  menjadi  satu,  lalu  dibagi  secara  professional untuk mendapatkan berapa nilai perolehan. Kalau misalnya ada satu  kegiatan,  itu  hanya  satu  biaya  perencanaan,  atau  biaya perencanaan hanya diperuntukkan untuk satu kegiatan itu maka tidak perlu dibagi secara profesional langsung diambil saja berapa nilainya”.
Menentukan  metode  penilaian  yang  ingin  digunakan  pada  asset infrastruktur  dapat  melihat  standar  akuntansi  yang  berterima  umum. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Pernyataan Standar Akuntansi  Pemerintahan  (PSAP)  menjelaskan  bahwa  aset  tetap  diukur menggunakan  metode  penilaian  biaya  perolehan.  Melihat  dari  standar tersebut,  secara  otomatis  asset  infrastruktur  juga  menggunakan  metode penilaian  biaya  perolehan.  Hal  ini  dikarenakan  asset  infrastruktur merupakan bagian dari aset tetap. Metode penilaian biaya perolehan pada aset infrastruktur semakin diperjelas dengan adanya pengakuan dari dinas yang  menjalakan  aset  infrastruktur  itu  sendiri,  dalam  hal  ini  Dinas Pekerjaan Umum. Penilaian aset infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum menggunakan metode biaya perolehan, pengakuan ini dibuktikan dari hasil
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
wawancara pada dinas tersebut. Hasil wawancara dengan Ibu Rostati dari Subbagian Umum dan Kepegawaian, mengatakan bahwa:
“Tanah  diukur  menggunakan  nilai  wajar.  Tapi  yang  mengukur nilai  wajar  itu  bukan  kami  ada  memang  KJPP  yang  akan melakukan  itu.  Kalo  untuk  konstruksi  jalan  yang  baru  kita menggunakan  nilai  perolehan  tapi  untuk  konstruksi  yang  tidak ditau  menggunakan  nilai  wajar  yang  dinilai  oleh  KJPP.  Jadi metode  penilaian  yang  dilakukan  untuk  jalan  itu  menggunakan biaya perolehan”.
Penjelasan  dari  hasil  wawancara  tersebut  dapat  diketahui  bahwa pengukuran nilai wajar dalam instansi tersebut dilakukan oleh Konsultan Jasa  Penilai  Pulik  (KJPP).  Penilaian  dapat  diukur  dengan  merujuk  pada suatu  teori,  oleh  karena  itu  teori  yang  digunakan  adalah  teori interaksionisme  simbolik.  Teori  Interaksionisme  Simbolik  tidak  bisa dilepaskan dari pemikiran George Harbert Mead (1863-1931). Model analisis dengan  teori  ini  merupakan  salah  satu  model  metodologi  penelitian kualitatif.  Teori  ini  menjelaskan  bahwa  perbedaan  pilihan  seperti  halnya simbol  yang  dimaknai  berbeda  oleh  masing-masing  individu  begitupun mengenai  akuntan  publik.  Situasi  (simbol  berupa  fenomena  perbedaan pilihan)  tersebut  sebagai  sesuatu  yang  wajar  saja  terjadi  jika  terdapat kondisi  dimana  pengguna  laporan  keuangan  tidak  memahami  fungsi  atau peranan  dan  tanggung  jawab  akuntan  publik  dan  juga  tergantung bagaimana  akuntan  memahaminya.  Simbol  tergantung  hasil  kesepakatan yang disetujui meskipun kesepakatannya salah (Yuliati, 2015).
Interaksi  simbolik  didasarkan  pada  ide-ide  tentang  individu  dan interaksinya  dengan  masyarakat.  Esensi  interaksi  simbolik  adalah  suatu aktivitas yang merupakan ciri manusia, yakni komunikasi atau pertukaran simbol  yang  diberi  makna.  Perspektif  ini  menyarankan  bahwa  perilaku manusia  harus  dilihat  sebagai  proses  yang  memungkinkan  manusia membentuk  dan  mengatur  perilaku  mereka  dengan  mempertimbangkan ekspektasi  orang  lain  yang  menjadi  mitra  interaksi  mereka.  Definisi  yang mereka  berikan  kepada  orang  lain,  situasi,  objek  dan  bahkan  diri  mereka sendiri  yang  menentukan  perilaku  manusia.  Dalam  konteks  ini,  makna dikonstruksikan dalam proses interaksi dan proses tersebut bukanlah suatu medium netral yang memungkinkan kekuatan-kekuatan sosial memainkan perannya,  melainkan  justru  merupakan  substansi  sebenarnya  dari organisasi sosial dan kekuatan social  (Mulyana, 2002).
Berdasarkan  pada  penjabaran  diatas,  dapat  dipahami  bahwa  simbol- simbol  yang  berkaitan  dengan  aset  infrastruktur  terdiri  dari  beberapa simbol.  Pertama  simbol  yang  berkaitan  dengan  asset  infrastruktur  itu sendiri yang berupa tanah, irigasi, jalan dan jaringan. Hal ini sebenarnya sudah  sesuai  dengan  teori  yang  dikemukakan  oleh  Sobur  (2004)  yang memasukkan  aspek  fisik  sebagai  bagian  dari  interaksi  simbolik.  Selain simbol  berupa  aspek  fisik,  aspek  angka  dan  kata  yang  tertuang  dalam
laporan keuangan pemerintah kota makassar juga merupakan bagian dari penyimbolan akuntansi. Penyimbolan akuntasi berupa angka dan kata yang dituangkan  dalam  laporan  keuangan  pemerintah  makassar  sudah  sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh (Mattessich, 2003) yang menyatakan bahwa  angka  dan  kata  merupakan  simbol  dalam  akuntansi.  Adapun penyimbolan yang berupa angka dan kata yang ada dalam laporan keuangan pemerintah  kota  makassar  didapatkan  dari  hasil  pengukuran  aset infrastruktur, baik pengukuran yang dilakukan melalui nilai wajar maupun harga perolehan.
Metode  penilaian  aset  tetap  pada  umumnya  menggunakan  metode biaya  perolehan,  apabila  penilaian  aset  tetap  dengan  menggunakan  biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar  pada  saat  perolehan.  Pada  aset  infrastruktur  menggunakan  metode penilaian  yang  sama  dengan  aset  tetep,  hal  ini  dikarenakan  aset infrastruktur  merupakan  bagian  dari  aset  tetap.  Dalam  Dinas  Pekerjaan Umum,  metode  penilaian  yang  digunakan  dengan  cara  biaya  perolehan. Namun,  pada  aset  tertentu  menggunakan  metode  penilaian  nilai  wajar dalam hal ini aset tanah. Penggunaan metode diatas dirasa tidak efisien jika harus  menilai  menggunakan  satu  metode  terdahulu  lalu  menggunakan metode penilaian lain jika tidak dapat dinilai.
Akuntansi  memiliki  kepentingan  untuk  menyampaikan  suatu informasi  terhadap  pengguna.  Informasi  bisa  tersampaikan  terhadap pengguna bila pesan yang ada disampaikan dengan menggunakan simbol- simbol  yang  diungkapkan  dalam  bentuk  bahasa  yang  tepat.  Sintaktik merupakan  bagian  dari  analisis  semiotik  dalam  akuntansi.  pada  tataran sintaktik  (konsep),  aset  infrastruktur  dipahami  sebagai  suatu  aset  yang dimiliki  oleh  pemerintah  yang  digunakan  untuk  keperluan  masyarakat umum dan mempunyai manfaat diatas 12 bulan. Fakta mengatakan bahwa konsep  aset  infrastruktur  pada  tataran  tataran  sintaktik  sudah  dipahami oleh informan, hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Tajuddin selaku  Pengelola  Bidang  Jalanan  Dan  Jembatan  Dinas  PU  mengatakan bahwa:
“Yah, kan kalau aset itu seperti jalanan dan irigasi dan lainnya itu dimasukkan  sebagai  aset  tetap,  karena  aset  itu  jangka  waktu pemanfaatannya lebih dari satu tahun. Kalau jalanan dan irigasi juga  kan  itu  digunakan  untuk  kepentingan  masyarakat  dan  itu semua sudah jelas dalam PSAP”.
Tahapan  selanjutnya  dari  analisis  semiotik  pada  tataran  sintaktik adalah  melalui  pengakuan,  pengukuran,  dan  penyajian  elemen-elemen dalam  statemen  keuangan.  Sebelum  melakukan  tahap  pengakuan  aset infrastruktur  terlebih  dahulu  diidentifikasi.  Pemerintah  Kota  Makassar mengidentifikasi  aset  infrastruktur  dengan  dua  cara,  sebagaimana  yang diungkapkan oleh Ibu Rostati dari Subbagian Umum dan Kepegawaian yang mengatakan bahwa:
ISSN: 2442-3017 (PRINT)

## ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
“Sebenarnya aset infrastruktur itu memang ada yang sudah ada sejak zaman dahulu bahkan sebelum dinas PU itu ada misalnya aset  warisan  atau  jalanan  yang  dibanguna  pada  saat  masa penjajahan  dulu.  Ada  juga  aset  infrastruktur  yang  baru didapatkan  oleh  pemerintah,  baik  melalui  pembelian  aset infrastruktur ataupun melalui pembuatan aset infrastruktur yang baru.”
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas  sudah  sangat  jelas  bagaimana pengidentifikasian  aset  infrastruktur  yang  dilakukan  oleh  dinas  PU  Kota Makassar.  Setelah  diidentifikasi,  Dinas  Pekerjaan  umum  kemudian melakukan klaim (pengakuan) terhadap aset tersebut. Tahapan selanjutnya setelah aset  tersebut diakui adalah melakukan pengukuran terhadap aset.
Pengukuran  aset  infrastruktur  yang  ada  di  Dinas  PU  ada  dua,  yaitu dengan nilai wajar dan biaya perolehan. Nilai wajar itu sendiri digunakan untuk  pengukuran  nilai  tanah  atau  aset  warisan.  Sedangkan,  biaya perolehan  digunakan  untuk  pengukuran  nilai  jalan,  irigasi  dan  jaringan. Setelah dilakukan pengukuran, aset infrastruktur kemudian dicatat dalam laporan keuangan.
Analisis semantik pada aset infrastruktur merupakan nilai dan akun pada  aset  yang  terdapat  dalam  laporan  keuangan.  Berdasarkan  hasil pengamatan  peneliti  di  Dinas  PU  Kota  Makassar  ditemukan  bahwa pemahaman  mereka  terkait  analisi  semantik  (Penyimbolan)  masih  sangat kurang.  Pemahaman  Dinas  PU  hanya  terbatas  pada  simbol  angka  dalam laporan keuangan saja, sedangkan dalam teori dijelaskan bahwa simbol itu terbagi atas simbol fisik, angka dan kata. Oleh karena itu, dibawah ini akan dijabarkan mengenai analisis semiotik pada tataran semantik di Dinas PU kota Makassar berdasarkan temuan di lapangan.
Penafsiran  informan  atas  aset  infrastruktur  pada  tataran  sintaktik maupun  semantik  merupakan  faktor  yang  melandasi  persepsi  informan tentang  manfaat  informasi  aset  infrastruktur  pada  tataran  pragmatik. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sebisa mungkin tidak bias dalam informasinya, artinya apa yang ingin disampaikan penyusun laporan keuangan tersampaikan kepada para pembaca laporan keuangan tersebut. Analisis  semiotika  pada  tataran  pragmatik  berdasarkan  fakta  dilapangan menunjukkan bahwa dalam praktiknya, penafsiran atas aset infrastruktur sudah  bermuara  pada  pemahaman  yang  sama,  kecuali  terjadi  perbedaan pada  tataran  semantik  terkait  bagaimana  metode  dalam  penentuan penilaian aset itu sendiri. Namun, adakalanya perbedaan terjadi pada aspek pragmatik  disebabkan  perbedaan  pemahaman  antara  seorang  akuntan dengan  non-akuntan.  Hal  ini  dikarenakan  adanya  perbedaan  pandangan dunia dari keduanya. Hal ini seperti dengan pernyataan Fiske (2006) yang menyatakan bahwa perbedaan dalam memahami objek tertentu disebabkan karena adanya perbedaan pengalaman dalam menilai suatu realitas objek.
Analisis pragmatik pada Dinas PU kota Makassar sudah menunjukkan bahwa  informasi  yang  disajikan  sangat  memberikan  manfaat  bagi  para pengguna.  Pemahaman  yang  sama  antara  akuntan  dan  auditor  dalam menilai setiap informasi dalam laporan keuangan pemerintah menjadi suatu indikator  berhasilnya  penyajian  laporan  keuangan.  Keberhasilan  tersebut juga  didukung  dengan  laporan  keuangan  kota  Makassar  yang  telah memperoleh  opini  audit  wajar  tanpa  pengecualian  oleh  BPK.  Adanya penilaian aset infrastruktur yang tepat dari dinas PU kota Makassar, juga memiliki  andil  dalam  opini  audit  tersebut.  Selai  itu,  sudah  adanya  simbol yang  tepat  dari  dinas  PU  juga  menjadi  pendukung  baiknya  pengelolaan laporan  keuangan  tersebut.  Interaksionisme  simbolis  yang  diterapkan tentunya akan mampu mendukung terciptanya laporan keuangan yang lebih akuntabel.

## KESIMPULAN
Metode  penilaian  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Pekerjaan  Umum menggunakan  metode  penilaian  biaya  perolehan  dan  nilai  wajar sebagaimana  diatur  dalam  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Pemerintah (PSAP) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Analisis aset infrastruktur pada tataran sintaktik di Dinas Pekerjaan Umum telah sesuai dengan teori penyimbolan semiotika. Hal ini dikarenakan aset infrastruktur telah melalui tahapan-tahapan pada analisis sintaktik, sebelum dimasukkan dalam laporan keuangan. Analisis semantik di Dinas Pekerjaan Umum telah sesuai  karena  telah  menyimbolkan  realitas  fisik  menjadi  simbol-simbol statemen  keuangan  yang  dibuktikan  dalam  laporan  keuangan.  Analisis pragmatik  juga  telah  sesuai  melihat  informasi  yang  disajikan  sangat memberikan  manfaat  bagi  para  pengguna  dan  mendukung  kewajaran laporan keuangan sehingga mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK.
Penelitian  ini  memberikan  satu  model  alternatif  dalam  menilai  aset infrastruktur dengan menggunakan metode biaya perolehan dan nilai wajar tanpa  melakukan  penilaian  terlebih  dahulu  sehingga  ketika  tidak memungkinkan  baru  menilai  kembali.  Penelitian  ini  masih  berada  pada tataran  yang  berfokus  pada  satu  kota  dalam  hal  ini  pada  Kota  Makassar, sehingga  masih  banyak  data  yang  kurang  untuk  menyempurnakan penelitian  ini.  Penelitian  ini  juga  hanya  mengambil  data  pada  Semester  I tahun  2022,  sehingga  penelitian  pada  tahun  yang  berbeda  tentu  akan menghasilkan data yang berbeda pula.
Peneliti berharap Dinas Pekerjaan Umum menginformasikan nilai-nilai yang  telah  dikeluarkan  pada  tahap  aset  sampai  pada  tahap  pelaporan keuangan. Kepada peneliti selanjutnya agar terus mengikuti perkembangan terkait asset infrastruktur karena regulasi terkait begitu dinamis. Selain itu, peneliti berharap agar peneliti selanjutnya berfokus pada beberapa kota atau
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
pada tingkat Provinsi, sehingga mendapatkan data yang lebih banyak lagi agar mendukung kesempurnaan penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Andrei, P., Baker, C. R., & Sargiacomo, M. (2017). Public Sector Accounting in Italy at the Beginning of the 20th Century: The Contributions of Fabio Besta.
Accounting Historians Journal, 44(1), 35-50. https://doi.org/10.2308/aahj-10521 Aryani  Soemitro,  R.  A.,  &  Suprayitno,  H.  (2018).  Pemikiran  Awal  tentang Konsep  Dasar  Manajemen  Aset  Fasilitas. Jurnal  Manejemen  Aset Infrastruktur & Fasilitas, 2(0), 1–14. https://doi.org/10.12962/j26151847.v2i0.4225
Fiske,  John  (penulis);  Yosal  Iriantara  (penerjemah);  Idi  Subandy  Ibrahim (penerjemah);  Idi  Subandy  Ibrahim  (editor).  (2018).  Cultural  and communication  studies:  sebuah  pengantar  paling  komprehensif/  John Fiske;  penerjemah,  Drs.  Yosal  Iriantara,  M.S.,  Idi  Subandy  Ibrahim; editor, Idi Subandy Ibrahim. Yogyakarta :: Jalasutra,.
Harahap, Sofyan Syafri. (1994). Akuntansi aktiva tetap : akuntansi, pajak, revaluasi,  leasing/  Sofyan  Syafri  Harahap.  Jakarta  ::  Raja  Grafindo Persada,.
Iwan Hindawan Dadi, 1953-; Arik Hariyono, 1969-; Murtaji, 1979-; Lembaga Pengkajian  Keuangan  Publik  dan  Akuntansi  Pemerintah.  (26  cm). Manajemen properti : tinjauan atas real properti dan aset publik / Iwan Hindawan Dadi, Arik Hariyono, Murtaji ; editor, Tim LPKPAP. Jakarta ::  Lembaga  Pengkajian  Keuangan  Publik  dan  Akuntansi  Pemerintah (LPKPAP), Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan,.
Jón  R.  Blöndal,  2003.  "Accrual  Accounting  and  Budgeting:  Key  Issues  and Recent Developments," OECD Journal on Budgeting, OECD Publishing, vol. 3(1), pages 43-59.
K., K., B., B., M., R. P., & R., A. (2005). A method to assess the outcomes of forest  product  trade  on  livelihoods  and  the  environment. A  Method  to Assess  the  Outcomes  of  Forest  Product  Trade  on  Livelihoods  and  the Environment. https://doi.org/10.17528/cifor/001937
Kirana, P. (n.d.). Putra-Kirana-090462201271-Akuntansi-2013. 16.
Krantz,  L.  (2001).  The  Sustainable  Livelihood  Approach  to  Poverty Reduction: Division for Policy and Socio-Economic Analysis. Division for Policy and Socio-Economic Analysis, February, 44.
Kurniati, Evy, Asmony, Dudi Santosa. (2017). Kemelut Penatausahaan Aset Tetap  (Dulu  hingga  Kini). Jurnal  Akuntansi  Multiparadigma,  Vol.  8 Nomor 3, 540-558, http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2017.12.7072
Macintosh,  N.  B.,  Shearer,  T.,  Thornton,  D.  B.,  &  Welker,  M.  (2000). Accounting as simulacrum and hyperreality: perspectives on income and capital. Accounting,  Organizations  and  Society,  25(1),  13–50.
https://doi.org/10.1016/S0361-3682(99)00010-0 Masipuang, Y., Ilat, V., & Pinatik, S. (2015). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Kepegawaian Dan Diklat (Bkd) Kota Manado.
Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi, 10(3), 45–55. https://doi.org/10.32400/gc.10.3.8444.2015
Mattessich,  R.  (2003).  Accounting  representation  and  the  onion  model  of reality:  a  comparison  with  Baudrillard’s  orders  of  simulacra  and  his hyperreality. Accounting,  Organizations  and  Society,  28(5),  443–470. https://doi.org/10.1016/S0361-3682(02)00024-7
Mayangsari,  Anisa  Putra  &  Yayuk  Nurjanah.  (2018).  Analisis  Penerapan PSAK No.16 Dalam Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Perusahaan Studi Kasus  Pada  CV.Bangun  Perkasa  Furniture. Jurnal  Ilmiah  Akuntansi Kesatuan. Vol. 6 Nomor 3, 195-204.
Punusingon,  Natalia  dan  Harijanto  Sabijono.  (2018).  Analisis  Penerapan PSAK No. 16 Tentang Aset Tetap pada PT. Bank Sulutgo. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, Vol. 13(4), 804-810. Rahman, M. H., & Widiasanti, I. (2019). Analisa Pelaksanaan Manajeman Aset  Infrastruktur  Gedung  Dewi  Sartika  Universitas  Negeri  Jakarta. Paduraksa: Jurnal Teknik Sipil Universitas Warmadewa, 8(2), 156–168. https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/paduraksa/article/view/140 1/1024
Rosiana,  E.,  &  Tianna  Solovida,  G.  T.  (2012).  Analisis  Pendekatan  Nilai Wajar  dan  Nilai  Historis  Dalam  Penilaian  Aset  Biologis  Pada Perusahaan Agrikultur. Universitas Lampung, 1, 1–28.
Wilestari,  Median  &  Wiwi  Afriani  (2019).  Penerapan  Nilai  Wajar  Untuk Penilaian  Aset  Perusahaan  Perbankan  Pada  Bank  Permata,  Tbk. AKRUAL: Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol. 1 No. 1, 1-14. Yuliati,  A.  M.  G.  I.  (2015).  Analisis  Fenomena  Expectation  Gap  Dan Tanggung  Jawab  Hukum  Auditor  (Studi  Pada  Kap  ”Mh  &  N”  Di Jakarta). Iqtishadia:  Jurnal  Kaji  Ekonomi  Dan  Bisnis  Islam  STAIN Kudus, 8(2), 329–354.