Email: postgraduateprogramunes@gmai.com Online: http://fhum.ojs.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ
Volume 2, Issue 4, Januari 2019 E-ISSN : 2579-4914 P-ISSN : 2579-4701

## KOORDINASI FUNGSIONAL ANTARA POLRI DAN KEJAKSAAN PADA TAHAP PRAPENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Pada Polres Pasaman Barat dan Kejaksaan Negeri Pasaman Barat)

## Agus Syahputra
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti Email: agus_syahputra@gmail.com

## ABSTRACT
Article  14  letter  b  Act  no.  8  Year  1981  About  Criminal  Procedure  Code  (KUHAP) regulates  about  pre-prosecution.  Coordination  between  the  investigator  and  the  general practitioner  is  often  the  cause  of  delay  in  corruption  cases,  as  well  as  in  the  Western Occupation.  The  problem  is  the  form  of  functional  coordination  between  Police investigators and the Attorney Office in the current pre-crisis stages of corruption as well as the ideal form of functional coordination between Police investigators and the Attorney Office  in  the  preprosecution  stage  of  corruption.  The  research  method  is  analytical descriptive  with  empirical  juridical  approach.  Data  that  is  used  is  secondary  data  and primary  data,  while  data  collection  technique  with  field  study  through  interview  for primary  data  and  literature  study  for  secondary  data.  The  data  obtained  in the analysis is qualitative and presented in an analytical decriptive form. The result of the research shows the functional coordination between Police investigators and the Attorney at the pre-crisis stage of corruption is a continuous functional coordination. Delays in the process  of  completing  case  files  by  investigators  often  occur  because  of  the  difficulty  of collecting evidence on corruption. The ideal form of functional coordination between Polri and  Attorney  investigators  at  the  pre-crisis  stage  of  corruption  is  the  coordination  and functional consolidation.
Kata Kunci : Koordinasi, Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, Tindak Pidana Korupsi

## PENDAHULUAN
Pasal 14 huruf b Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)  mengatur  tentang  prapenuntutan  yaitu  mengadakan  prapenuntuan  apabila  ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4),  dengan  memberi  petunjuk  dalam  rangka  penyempurnaan  penyidikan  dari  penyidik. Koordinasi  adalah  perihal  mengatur  suatu  organisasi  dan  cabang-cabangnya  sehingga peraturan-peraturan  dan  tindakan-tindakan  yang  akan  dilaksanakan  tidak  saling
bertentangan  dan  simpang  siur.  Koordinasi  yang  di  maksud  yakni  bertujuan  dalam percepatan penanganan korupsi. Diantaranya yakni:
1. Koordinasi tahap penyelidikan
2. Koordinasi tahap penyidikan
3. Koordinasi penyerahan dan pengembalian berkas perkara
Berbagai bentuk ragam peradaban masyarakat, belum tentu hukum itu selalu ditaati atau dipatuhi oleh anggota masyarakat, sehingga mengakibatkan ada pelanggaran maupun kejahatan  (tindak  pidana- crime )  yang  dilakukan  secara  perorangan,  secara  berkelompok, secara  terorganisir  maupun  tidak  terorganisir,  yang  pada  perbuatan  pelanggaran  maupun kejahatan  tersebut  menghasilkan  beragam  jenis  tindak  pidana  (Syaiful  ahmad,  2012;1). Salah  satu  tindak  pidana  yang  dapat  dikatakan  cukup  fenomenal  saat  ini  adalah  masalah korupsi.  Kasuskasus  tindak  pidana  korupsi  sulit  diungkapkan,  karena  para  pelakunya menggunakan metoda yang semakin canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisasi (Evi Hartanti, 2008;1) .
Korupsi telah ada sejak adanya peradaban masyarakat dari ribuan tahun yang lalu, baik  di  negara  maju  maupun  di  negara  yang  sedang  berkembang  termasuk  Indonesia. Bahkan  perkembangan  korupsi  di  Indonesia  saat  ini  sudah  sangat  membahayakan pembangunan  dan  menghambat  kemakmuran  dalam  mencapai  tingkat  kesejahteraan masyarakat  Indonesia.  Sebab,  perlakuan  korupsi  sangat  luar  biasa  sudah  menjangkit  dan menyebar keseluruh lapisan masyarakat (Edi Yunara, 2012;1).
Korupsi juga menjadi kendala investasi dengan meningkatkan berbagai resiko bagi investor  yang  berasal  dari  dalam  maupun  luar  negeri,  karena  pelaku  bisnis  bekerja  dan berurusan  dalam  lingkungan  masyarakat  yang  korup.  Bukan  hanya  berkaitan  pada banyaknnya waktu yang terbuang tetapi juga pada besarnya uang yang harus di keluarkan dalam  proses  investasi,  khususnya  saat  berhubungan  dengan  aparatur  pemerintah  yang berwenang dalam hal tersebut (Juni Sjafrein Jahja , 2012;1).
Profesionalisme  atau  tidak  profesionalismenya  penanganan  permasalahan penegakan hukum pidana di Indonesia biasanya dapat diukur dari apakah berkas itu sering dinyatakan P.18 atau tidak P.18 oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun demikian, secara jujur harus kita akui pula bahwa bukan berarti kalau berkas perkara itu bolak-balik kepenyidik dengan  alasan  P.18  atau  P.19,  yaitu  karena  berkas  perkaranya  memang  kurang  lengkap atau kurang memenuhi syarat. Akan tetapi, kadang pula ada kepentingan oleh oknum Jaksa
yang sengaja membuat situasi demikian untuk alasan yang tidak terpuji. Atau juga dapat di sebabkan  kurang  nya  pengetahuan  atau  sumber  daya  manusia  dari  jaksa  itu  sendiri. Kemudian ukuran lainnya adalah sering munculnya gugatan praperadilan atas perkara yang sedang ditanganinya.
Fenomena  ini  lah  yang  terjadi  pada  penyidik  tipikor  di  Kabupaten  Pasaman  Barat dan  hal  ini  yang  selalu  membuat  penegakan  hukum  dalam  pemberantasan  tindak  pidana korupsi  selalu  terhambat  dan  lambat.  Sedangkan  tindak  pidana  korupsi  termasuk  dalam extra  ordinary  Crime yang  juga  memerlukan  tindakan  yang  besar  pula  dalam pemberantasannya.  Bagaimana  melakukan  penegakan  hukum  atau  pemberantasan  kalau masing  masing  aparat  penegak  hukumnya  tidak  mempunyai  konsep  yang  sama.  Penulis meyakini  memang  dalam  praktiknya  terkadang  di  temukan  suatu  hal  yang  menjadi  dasar lahirnya  perbedaan  penyidik  polri  dengan  jaksa  penuntut  umum  seperti  halnya  menilai suatu  perbuatan  korupsi  yang  terjadi  karena  kelalaian  si  penyelenggara,  namun  secara nyata  membuat  adanya  potensi  kerugian  negara  dan  menguntungkan  orang  lain,  hal  ini selalu  menjadi  potensi  perselisihan  atau  perdebatan  antara  penyidik  polri  dengan  jaksa penuntut umum dalam memandang pertanggung jawaban pidananya.
Disatu  sisi  penyidik  polri  berpendapat  tidak  adanya mens  rea akan  tetapi  jaksa penuntut  umum  menganggap  perbuatan  di  maksud  sudah  memenuhi  unsur  perbuatan korupsi  yang  sebagaimana  di  atur  dalam  Pasal  2  dan  Pasal  3  Undang-undang  Nomor  31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut penulis hal tersebut tidak  akan  berbuntut  panjang  kalau  seandainya  antara  penyidik  polri  dan  jaksa  penuntut umum  sama  sama  mempunyai  konsep  berfikir  tentang  batasan  kewenangannya  masing masing dan sadar selanjutnya masih ada hakim yang akan menilai untuk perbuatan masing masing  yang  terlibat  tersebut.  Faktanya  di  sanalah  salah  satu  komunikasi  penyidik  dan jaksa penuntut umum dalam hal penegakan hukum tindak pidana korupsi selalu lambat.
Terkadang  hanya  persoalan  atau  perbedaan  pemahaman  yang  terjadi  antara penyidik  Polri  dan  Jaksa  Penuntut  Umum  karena  persoalan  yang  bersifat  formil  atau administrasi  yang  terkadang  Jaksa  Penuntut  Umum  mengganggap  penyidik  Polri  sengaja membatasi,  padahal  memang  hal  tersebut  lah  batasan  penyidik  polri  untuk  melakukan tindakan di maksud. Kemudian juga Jaksa Penuntut Umum sering memandang pembuktian yang  telah  di  dapatkan  atau  di  gambarkan  penyidik  Polri  belum  sempurna  atau  masih
dangkal.  Maksudnya  Jaksa  Penuntut  Umum  tidak  jelas  memberikan  batasan  kelengkapan pembuktian  yang  akan  di  sepakati  bersama.  Karena  menurut  penulis  dalam  hukum  acara pidana di Indonesia sebagaimana yang di maksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981  tentang  KUHAP  tidak  memberikan  batasan  maksimal  untuk  membuat  pembuktian asalkan terpenuhi Pasal 184 KUHAP maka hal tersebut sudah menjadi alat bukti yang sah.
Namun  walaupun  beberapa  alasan  tersebut  bukan  menjadi  tolak  ukuran sesungguhnya,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  sering  terjadi interest personal  yang berpengaruh  negatif  terhadap  jalannya  proses  perkara  penegakan  hukum  itu  sendiri  oleh perbutan  yang  kurang  terpuji.  Kedua  alasan  inilah  yang  sering  terjadi  dan  dapat  menjadi tolok  ukur  permasalahan  penyidikan  perkara  pidana  di  Indoesia,  di  samping  masalah- masalah lain yang sering juga terjadi.
Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas  adalah pertama, Bagaimana  bentuk  koordinasi  fungsional  antara  penyidik  Polri dan  Kejaksaan  pada  tahap  prapenuntutan  tindak  pidana  korupsi  saat  sekarang . kedua, Bagaimana  bentuk  ideal  koordinasi  fungsional  antara  penyidik  Polri  dan  Kejaksaan  pada tahap prapenuntutan tindak pidana korupsi.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analisis, dengan metode pendekatan yuridis empiris.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  dan  data  primer.  Data  sekunder diperoleh dari studi dokumen dan studi kepustakaan sedangkan data primer diperoleh dari studi  lapangan  di  Polres  Pasaman  Barat  dan  Kejaksaan  Negeri  Pasaman  Barat.  Teknik pengumpulan data pada data primer dilakukan dengan wawancara secara semi terstruktur. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif .

## HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
A. Bentuk Koordinasi Antara Penyidik Polri dan Kejaksaan Dalam Prapenuntutan Tindak Pidana Korupsi di Pasaman Barat
Dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi tidak dapat dihindari tugas-tugas Kepolisian  sebagai  penyidik,  dan  tugas  Kejaksaan  sebagai  penuntut  umum  dalam penanganan  kasus  tindak  pidana  korupsi  yang  dapat  bertindak  sebagai  penyidik maupun  penuntut  umum.  Hubungan  antar  sub  sistem  peradilan  pidana  ini  sebagai
bentuk  kerjasama  yang  bertujuan  supaya  tercipta  keharmonisan  diantara  para  aparat hukum  tersebut  sebagai  suatu  langkah  konkrit  dalam  rangka  pemberantasan  tindak pidana korupsi.
Demikian  pula  Pasal  138  Ayat  (1)  KUHAP  menentukan  bahwa  Penuntut Umum.  setelah  menerima  hasil  penyidikan  dari  Penyidik  segera  mempelajari  dan menelitinya  dan  dalam  waktu  tujuh  hari  wajib  memberitahukan  kepada  Penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum”.
Adanya  pemeriksaan  tambahan  itu  disebutkan  pula  dalam  Pasal  30  ayat  (1) huruf  c  Undang-Undang  No.  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan,  bahwa  tugas  dan wewenang  kejaksaan  adalah  “Melengkapi  berkas  perkara  pemeriksaan  tambahan sebelum  dilimpahkan  ke  pengadilan  yang  dalam  pelaksanaannya  dikoordinasikan dengan  Penyidik”.  Apabila  Penuntut  Umum  memberitahukan  berkas  perkara  yang sudah  dipelajari  dan  diteliti  kepada  Penyidik  melampaui  batas  waktu  (7  hari)  yang ditentukan  KUHAP  pada  dasarnya  Penuntut  Umum  melanggar  ketentuan  Pasal  138 Ayat (1) KUHAP.
Pengembalian  berkas  perkara  dilakukan  Penuntut  Umum  kepada  penyidik menggunakan  formulir  model  P-19  yang  sebelumnya  didahului  dengan  pengiriman formulir P-18 perihal  pemberitahuan bahwa hasil penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk  Penuntut  Umum  sebagaimana  tercantum  dalam  formulir  model  P-19  dan harus  diselesaikan  dalam  jangka  waktu  14  hari  oleh  Penyidik  dan  menyampaikan kembali berkas perkara tersebut.
Kemudian  Pasal  138  Ayat  (2)  KUHAP  menentukan  bahwa,  dalam  hal  hasil penyidikan  ternyata  belum  lengkap,  Penuntut  Umum  mengembalikan  berkas  perkara kepada  Penyidik  disertai  petunjuk  tentang  hal  yang  harus  dilakukan  untuk  dilengkapi dan  dalam  waktu  empat  belas  hari  sejak  tanggal  penerimaan  berkas,  Penyidik  harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Penuntut Umum. Di Pasaman Barat  terhadap  perkara  tindak  pidana  korupsi,  prapenuntutan  dapat  terjadi  selama  3 tahun. Terjadi  bolak balik  perkara paling banyak 6 (enam) kali. Penyampaian ketidak lengkapan  berkas  perkara  kepada  penyidik  telah  dilakukan  dengan  secara  jelas melengkapi  dengan  petunjuk.  Ketidak  lengkapan  berkas  dibagi  atas  2  (dua)  yaitu kelengkapan materiil dan kelengkapan formil.
Adanya  berkas  perkara  yang  kemudian  tidak  jelas  kelanjutannya,  maksudnya berkas  perkara  yang  dikembalikan  oleh  Penuntut  Umum  setelah  diberikan  petunjuk kemudian  tidak  dilimpahkannya  kembali  kepada  Penuntut  Umum.  Kasus-kasus tersebut  tidak  secara  resmi  dinyatakan  dihentikan  penyidikannya,  misalnya  dengan dikeluarkannya  SP3  (Surat  Perintah  Penghentian  Penyidikan)  oleh  pihak  Penyidik. Banyaknya  kasus  yang  tidak  jelas  kelanjutannya,  tentu  menyulitkan  mekanisme “penilaian yuridis” apabila mengacu pada hukum yang ada, yaitu KUHAP, khususnya ketentuan mengenai Praperadilan. Karena untuk mempraperadilankan diperlukan bukti adanya SP3 yang dikeluarkan pihak penyidik. Ketidakjelasan kelanjutan berkas perkara yang  disidik  oleh  Penyidik  dapat  merugikan  pihak-tertentu  dan  membuat  terjadinya ketidak pastian hukum.
Pada  bidang  manajemen  dan  administrasi  penyelesaian  perkara,  ketidakjelasan penanganan  perkara  ini  menghambat  arus  penyelesaian  perkara  sehingga  terjadi penumpukan  perkara.  Selain  itu  pula  ada  berkas  perkara  bolak-balik  dari  Penuntut Umum  kepada  Penyidik,  kemudian  dari  Penyidik  kepada  Penuntut  Umum berulangkali,  pada  akhirnya  kasus  tersebut  tidak  jelas.  Ketidakjelasan  dari  pihak Kepolisian  dalam  masih  berlanjut  atau  tidaknya  proses  penyidikan  atau  malah  sudah dilakukan penghentian terhadap penyidikan itu baik secara tegas maupun secara diam- diam  adalah  membawa  kerugian  bagi  pihak  korban  dan  menimbulkan  ketidak  pastian hukum. Proses prapenuntutan dibatasi hanya 14 hari pengembalian kelengkapan berkas perkara  dari  penyidik  kembali  ke  penuntut  umum,  membuat  penyidik  kesulitan  untuk melengkapi  berkas  seperti  yang  diminta  oleh  penuntut  umum.  Apalagi  pada  perkara tindak  pidana  korupsi  yang  tergolong  kejahatan  luar  biasa  yang  cukup  sulit  dalam pembuktiannya.
Proses  penyidikan  yang  berlangsung,  berlarut-larut  adalah  merupakan penyimpangan terhadap asas peradilan cepat, dalam undangundang tentang Kekuasaan Kehakiman  yang  menyatakan  bahwa  peradilan  dilakukan  dengan  sederhana,  cepat, tidak  berlarut-larut,  dimana  hal  ini  harus  diterapkan  dalam  semua  proses  Peradilan, baik  dimulai  dalam  tahap  Penyelidikan,  Penyidikan,  Penuntutan  hingga  dalam  Proses Persidangan.
Berdasarkan  hal  di  atas,  seharusnya  pihak  Penyidik  mempunyai  ketegasan
untuk  melakukan  penghentian  penyidikan  berdasarkan  alasanalasan  yang  telah ditentukan  dalam  Pasal  109  ayat  (92)  KUHAP  sehingga  terdapat  kepastian  hukum mengenai status suatu perkara. Begitu pula dengan Penuntut Umum apabila dari hasil pemeriksaan  tambahan  tersebut  ternyata  masih  tetap  dinilai  belum  lengkap,  maka Penuntut  Umum  segera  menerbitkan  Surat  Ketetapan  Penghentian  Penuntutan (SKPP/Formulir  model  P-26)  berdasarkan  Pasal  140  ayat  (2)  huruf  a  KUHAP  bahwa “Dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat  cukup  bukti  atau  peristiwa  tersebut  ternyata  bukan  merupakan  tidak  pidana atau  perkara  ditutup  demi  hukum,  Penuntut  Umum  menuangkan  hal  tersebut  dalam surat ketetapan.
Hubungan  kerjasama  antara  Kepolisian  dan  Kejaksaan,  pada  dasarnya  dapat dibedakan  menjadi  dua  hal  yaitu  hubungan  fungsional  dan  hubungan  institusional. Hubungan fungsional merupakan hubungan kerjasama antara kepolisian dan kejaksaan, menurut fungsi dan wewenang masing-masing dalam menangani perkara tindak pidana korupsi.  Dalam  hubungan  fungsional,  masing-masing  institusi  mempunyai  pola hubungan  yang  telah  dirumuskan  dalam  peraturan-peraturan  yang  melingkupinya seperti, KUHAP, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Republik Indonesia. Proses prapenuntutan yang lama hanya disebabkan oleh pembuktian tindak pidana korupsi yang relative sulit.
B. Bentuk  Ideal  Koordinasi  Fungsional  Antara  Penyidik  Polri  Dan Kejaksaan Dalam Prapenuntutan Tindak Pidana Korupsi
Titik  singgung  antara  tugas  penyidik  dan  penuntut  umum  terletak  pada  proses prapenuntutan.  Diperlukan  adanya  keserasian  hubungan  kerja  dan  koordinasi  antara aparat  penegak  hukum,  yang  dikenal  dengan  istilah  Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu ( Integrated Criminal Justice System ).
Namun dalam prakteknya, seringkali ditemukan “benturan penafsiran” tentang ketentuan  di  dalam  KUHAP,  dan  tentunya  sangat  merugikan  para  pencari  keadilan. Dari sejumlah masalah  yang sudah menjadi  wacana dan dalam  praktek prapenuntutan dan berdasarkan hasil pengamatan penulis, terdapat berbagai anggapan sebagai berikut:
1. Dari  rangkaian  tugas  penegakan  hukum  dapat  diketahui  bahwa  tugas  Kepolisian bukan  merupakan  tugas  yang  ringan.  Dengan  segala  keterbatasan,  keterampilan
dalam  melakukan  penyidikan  masih  tetap  harus  ditingkatkan  guna  “mengejar” modus  kejahatan  yang  semakin  kompleks.  Sering  terjadi  keluhan  dalam masyarakat, bahwa tugas yang dilakukan oleh Kepolisian dalam rangka penegakan hukum, acap kali melanggar aturan-aturan yang telah ditentukan. Aparat Kepolisian dianggap  tidak  menghormati  hak-hak  yang  dimiliki  tersangka  serta  sering melakukan  kekerasan  dalam  memeriksa  tersangka.  Kekuasaan  yang  dimiliki  oleh Penyidik,  masih  menjadi  faktor  penentu  dalam  melakukan  penegakan  hukum, sehingga  terdapat  kecenderungan  ketidakpercayaan  pada  lembaga  Kepolisian.  Hal ini  tentunya  sangat  merugikan  pihak  Kepolisian  serta  proses  peradilan  pidana secara keseluruhan.
2. Masih  kurangnya  kesungguhan  aparat  penegak  hukum  yang  terkait  dengan profesionalitas, integritas kepribadian, disiplin yang tinggi, serta kurangnya fasilitas sarana  dan  prasarana  yang  dibutuhkan,  sehingga  relatif  banyak  kasus  kejahatan yang  tidak  terjangkau  oleh  proses  peradilan  pidana,  dan  bahkan  penyelesaian perkara pun relatif lambat.
3. Masih terdapat kesan tumpang tindih kewenangan antara Kepolisian dan Kejaksaan dalam mengemban fungsi penyidikan, yang menjadi salah satu sebab terhambatnya penyelesaian proses peradilan pidana.
Belum  maksimalnya  koordinasi  dan  konsolidasi  fungsional  maupun instansional  yang  disebabkan  oleh  penafsiran  yang  masih  dilandasi  solidaritas  korps. Berhasil tidaknya tugas penuntutan dari Jaksa Penuntut Umum adalah penguasaannya atas  kasus  yang  ditangani.  Hai  ini  secara  teoretis  hanya  dapat  dicapai  jika  jaksa  telah ikut  serta  dalam  proses  pemeriksaan  pendahuluan  (penyidikan).  Apabila  ia  tidak diikutsertakan dalam proses penyidikan tidak akan mampu melakukan Penuntutan yang efektif.  Dengan  kondisi  demikian,  Jaksa  Penuntut  Umum  ditempatkan  dalam  posisi lemah  atau  tidak  berkeyakinan  dalam  sidang  pengadilan.  Persoalan  lain  yang  hingga kini  masih  menjadi  masalah  adalah  efektivitas  Penyidikan  Tindak  Pidana  Korupsi. Untuk  berhasilnya  penuntutan  maka  diperlukan  penyidikan  yang  berhasil  pula. Sebaliknya,  kegagalan  dalam  penyidikan  akan  berakibat  lemahnya  berkas  yang  akan digunakan sebagai  bahan pembuatan surat dakwaan.  Lemahnya berkas dakwaan  yang mengakibatkan  gagalnya  jaksa  dalam  proses  penuntutan  di  pengadilan.  Dengan demikian, hukum acara pidana harus merumuskan ketentuan sedemikian rupa sehingga terdapat  koordinasi  dan  hubungan  fungsional  yang  erat  antar  dua  lembaga  penegak hukum yang bertanggung jawab pada masalah ini, yaitu Polisi dan Jaksa.
KUHAP tidak mengatur mengenai sanksi atau akibat Hukum apabila ketentuan yang  diatur  dalam  Pasal  138  Ayat  (2)  KUHAP  dilanggar  atau  tidak  dapat  dipenuhi sebagaimana  mestinya  oleh  Penyidik.  Selain  itu  pula  KUHAP  tidak  mengatur
mengenai beberapa kali Penuntut Umum dapat mengembalikan Berkas Perkara kepada Penyidik  karena  yang  menjadi  kriterianya  kelengkapan  atau  kesempurnaan  Berkas Perkara secara formal dan materiil berdasarkan penilaian dari Penuntut Umum. Sebagai solusi  Prapenuntutan  untuk  menghindari  bolak-balik  berkas  perkara,  diperlukan  pola pengawasan terhadap kinerja Penyidik dan Penuntut Umum. Pola pengawasan terhadap kinerja Penyidik dapat dilakukan secara:
1. Pengawasan Internal
Pengawasan  internal  di  dalam  tubuh  kepolisian  dilakukan  melalui  pengawasan melekat yang dilakukan oleh atasannya langsung dengan mengacu. pada Kode Etik Kepolisian.
2. Pengawasan External
Pengawasan eksternal atas tugas lembaga kepolisian dalam sistem peradilan pidana dilakukan melalui mekanisme praperadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan bahwa pengadilan berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam  undang-undang  ini  tentang  sah  atau tidaknya  Penangkapan,  Penahanan,  Penghentian  Penyidikan  atau  Penghentian Penuntutan.
3. Pengawasan Horizontal
Hubungan  kepolisian  dengan  kejaksaan  dalam  rangka  penegakan  hukum  dimulai dengan  tahap  prapenuntutan.  Tahap  ini  dimulai  saat  Penuntut  Umum  menerima berkas  perkara  dari  Penyidik.  Dalam  waktu  tujuh  hari  Jaksa  harus  menentukan apakah berkas perkara tersebut sudah lengkap.
Apabila  hal  tersebut  tidak  dapat  diselesaikan  dalam  forum  konsultasi,  maka penyelesaian  atas  kasus  tersebut  dilakukan  melalui  mekanisme  praperadilan. Praperadilan  merupakan  sarana  yang  diberikan  undang-undang  kepada  Penyidik maupun Penuntut Umum untuk melakukan pengawasan secara horizontal. Pengawasan horizontal yang dimaksud adalah melakukan pengawasan atas Penghentian Penyidikan atau  Penuntutan.  Hal  tersebut  diatur  dalam  Pasal  80  KUHAP.  Pola  pengawasan terhadap  kinerja  Penuntut  Umum  dapat  dilakukan  secara:  a)  Pengawasan  internal  b) Pengawasan external c) Peningkatan kualitas penuntut umum.
Dalam  kerangka  pengawasan  di  lingkup  kejaksaan,  perihal  lembaga  yang mengawasi  diatur  dalam  Keputusan  Presiden  (Keppres)  No.86  tahun  1999  tentang Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kejaksaan  Republik  Indonesia,  di  mana  dalam Keppres  tersebut  disebutkan  tentang  Jaksa  Agung  Muda  Pengawasan.  Hal  ini sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  23  Keppres  86  tahun  1999,  yang  berbunyi sebagai berikut:
“Jaksa Agung Muda Pengawasan mempunyai tugas dan wewenang melakukan pengawasan  atas  pelaksanaan  tugas  rutin  dan  pembangunan  semua  unsur Kejaksaan agar berjalan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan, rencana dan  program  kerja  Kejaksaan  serta  kebijaksanaan  yang  ditetapkan  oleh  Jaksa Agung”.
Apabila ditemukan penyimpangan dalam penanganan suatu perkara pidana akan dilakukan eksaminasi untuk mengetahui apakah benar telah terjadi penyimpangan atau tidak. Bila ternyata benar telah terjadi penyimpangan maka akan diteliti apakah karena kurang  mampunya  seorang  jaksa/Penuntut  Umum  dalam  menangani  suatu  perkara pidana  atau  karena  telah  melakukan  perbuatan  yang  tercela.  Kalau  yang  terjadi penyimpangan (diskrepansi) tersebut karena Jaksa / Penuntut Umum dalam menangani perkara maka diberikan petunjuk, bimbingan atau arahan, tetapi bila karena perbuatan tercela  misalnya  menerima  suap,  maka  kepada  yang  bersangkutan  dilakukan pemeriksaan  oleh  pejabat  pengawasan  fungsional  berdasarkan  ketentuan  Peraturan Pemerintah  (PP)  Nomor  30  Tahun  1980  ataupun  diserahkan  kepada  Penyidik  untuk dilakukan  Penyidikan.  Penjatuhan  hukuman  berdasarkan  ketentuan  PP  No.  30  tahun 1980 dilakukan secara fair berdasarkan kesalahannya.

## PENUTUP
Prapenuntutan tindak pidana korupsi oleh penyidik Polres Pasaman Barat, telah ada dilakukan  koordinasi  dengan  Kejaksaan  Negeri  Pasaman  Barat.  Koordinasi  ini  dilakukan bertujuan  agar  proses  penanganan  tindak  pidana  korupsi  berjalan  sesuai  dengan  yang diharapkan.  Keterkaitan  antara  Penyidik  dan  Jaksa  Penuntut  Umum  tersebut,  bukan  saja dititik  beratkan  untuk  menjernihkan  tugas  wewenang  dan  efesiensi  kerja,  akan  tetapi diarahkan  untuk  terbinanya  aparat  penegak  hukum  yang  dibebani  tugas  tanggungjawab saling koordinasi. Bentuk koordinasi fungsional antara penyidik Polri dan Kejaksaan pada tahap prapenuntutan tindak pidana korupsi adalah koordinasi fungsional yang kontinyu.
Optimalisasi  kinerja  Penyidik  dan  Penuntut  Umum  dalam  melaksanakan prapenuntutan, yang perlu dilakukan, salah satunya adalah peningkatan kuantitas Penyidik dan Penuntut Umum, mengingat sumber daya manusia Penyidik dan Penuntut Umum dari segi  kualitas  masih  terbatas  sehingga  mempengaruhi  proses  pelaksanaan  Prapenuntutan. Pengoptimalan juga dapat dilakukan dengan perubahan pertanggung jawaban kinerja pada sistem  peradilan  pidana,  dimana  antara  penyidik  dan  penuntut  umum  bukan  bertanggung
jawab pada instansi masing masing namun ada sistem pertanggung jawaban secara sentral atau terpusat.

## DAFTAR PUSTAKA
Syaiful Ahmad Dinar, KPK dan Korupsi (Dalam Studi Kasus) , Cintya Press, Jakarta, 2012
Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi , Sinar Grafika, Jakarta, 2008
Edi  Yunara, Korupsi  dan  Pertanggung  jawaban  Pidana  Korupsi ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2012
Juni Sjafrein Jahja, Say No To coruptio , Visimedia, Jakarta, 2012
Eddy  Rifai, Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Korupsi , Justice  Publisher ,  Bandar Lampung, 2014