## ADMINISTRAUS  -  JURNAL  ILMU  ADMINISTRASI  DAN  MANAJEMEN
Vol.  6  No.  1 – Januari  2022 E-ISSN  2580-9695
IMPLEMENTASI  PERATURAN  DAERAH  NOMOR  9 PASAL  31  TAHUN  2018  TENTANG  WARUNG  REMANG- REMANG    (  STUDI  KASUS  DI  DESA  PINANG  HABANG KECAMATAN  AMUNTAI  TENGAH  KABUPATENHULU SUNGAI UTARA )

## Arpandi
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, Indonesia Corresponding Author: Arpandi arpandimap@gmail.com

## ABSTRACT
This research aims to understand the implementation of Regional Regulation Number 9 Article 31 of 2018 concerning  Warung  Remang-Remang  (Case  Study  in  Pinang  Habang  Village,  Amuntai  Tengah  District, North Hulu Sungai Regency). The study uses a qualitative approach with a descriptive-qualitative type. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. Based on the research findings, the following conclusions can be drawn:Standards and Policy Targets: Not yet implemented, as evidenced by the lack  of  strict  sanctions  and  the  presence  of  non-compliant  warungs.Human  Resources:  There  are  2  TNI personnel,  5  police  officers,  and  10  Polpp  officers,  but  they  only  supervise  and  enforce  the regulations.Financial  Resources:  Insufficient,  with  no  target  timeframe  for  implementation,  leading  to suboptimal  regulation  enforcement.Organizational  Characteristics:  Ineffective,  as  no  monitoring  task  force has  been  appointed,  and  the  implementing  agents  do  not  impose  strict  sanctions  on  warung  owners. Implementers Attitude: Accept and agree with the Regional Regulation.Inter- OrganizationalCommunication:  Well-coordinated  with  Bhabinkamtibnas  to  maximize  regulation enforcement.Economic, Social, and Political Environment: Highly influential, especially economically, as the area is lower-middle class, leading to the employment of underage children inappropriately dressed. Socially, the  community  supports  the  regulation,  recognizing  its  negative  impacts,  such  as  frequent misunderstandings  among  warung  visitors  leading  to  fights  due  to  alcohol  influence.  Politically,  the regulation is formed by political actors.
Keywords: Implementation; Local Regulation

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  gambaran  dalam  Implementasi  Peraturan  Daerah Nomor  9  Pasal  31  Tahun  2018  Tentang  Warung  Remang-Remang  (Studi  Kasus  Di  Desa  Pinang Habang  Kecamatan  Amuntai  Tengah  Kabupatenhulu  Sungai  Utara).  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  kualitatif  dengan  tipe  deskriptif-  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan Observasi,  Wawancara,  dan  Dokumentasi.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dari  hasil  pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : Hal ini ditunjukkan dengan ukuran dan tujuan
yang  belum  terlaksana  yang  dapat  dilihat  dari  tidak  adanya  sangsi  tegas  dan  masih  adanya warung yang tidak menanggapi. Sedangkan sumber daya manusia untuk membantu pelaksanaan peraturan  ini  ada  dari  TNI  2  orang,  Kepolisian  5  orang  dan  dari  Polpp  10  orang  tetapi  mereka hanya  mengawasi  dan  menjalankan  peraturan.  Sumber  daya  finansial  yang  masih  kurang  dan waktu pelaksanaan yang tidak ada target sehingga tidak maksimalnya peraturan ini. Karakteristik organisasi pelaksana tidak berjalan baik karena tidak ditunjuknya satuan tugas pemantau dan sifat agen pelaksana kurang baik karena tidak memberikan sangsi tegas kepada pemilik warung. Sikap para  pelaksana  yang  menerima  dan  menyetujui  adanya  Peraturan  Daerah  ini.  Komunikasi  antar organisasi  sudah  dilakukan  dengan  baik  dengan  berkoordinasi  dengan  Bhabinkamtibnas  agar maksimal  untuk  melaksanakan  peraturan  tentang  perda  ini.  Lingkungan  ekonomi,  sosial,  politik sangat berpengaruh terutama dapat dilihat dari segi ekonomi, berpengaruh terhadap penghasilan karena daerah tersebut menengah ke bawah oleh kerana itu merika mempekerjakan anak di bawah umur  yang  berpakaian  kurang  pantas,  dan  untuk  lingkungan  sosial  sangat  mendukung, masyarakat  manyadari  akan  berdampak  nigatif  seperti  sering  terjadi  kesalah  pahaman  antar pengunjung  warung  hingga  mengakibatkan  perkelahian  karena  pengaruh  alkohol,  dan  dalam peraturan ini dibentuk oleh pelaku politik.
Kata Kunci: Implementasi; Peraturan Daerah

## A. PENDAHULUAN
Warung  remang-remang  menjadi  salah  satu  budaya  kegemaran  bagi masyarakat  di  Indonesia  khususnya  di  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara. Panorama-panorama  tentang  warung  remang-remang  di  Indonesia  memang sungguh  memprihatinkan.  Mulai  dari  anak  muda  hingga  orang  tua  sangat menggemari warung tersebut meski sudah tercantum larangan peraturan daerah tentang warung tersebut. Masalah warung remang - remang sepertinya memang menjadi masalah yang serius. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti  Di  desa  Pinang Habang Kec, Amuntai  Tengah  Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Warung remang-remang    terdapat beberapa permasalahan yaitu:
1.  Mempekerjakan anak di bawah umur    dan berpakaian kurang pantas
2.  Sering  terjadi  kesalah  pahaman  antara  pengunjung  warung  hingga mengakibatkan perkelahian kerena pengaruh alkohol.
3.  Belum  ada  sangsi  tegas  dari  pihak  pemerintah  daerah  tentang  warung remang-remang di Desa Pinang Habang Kec. Amuntai Tengah.
Pada  dasarnya  ada  perbedaan  antara  konsep  “kebijakan”  dan
“kebijaksanaan”  .  Kebijakan  merupakan  suatu  rangkaian  alternatif  yang  siap dipilih  berdasarkan  prinsip-prinsip  tertentu.  Kebijakan  merupakan  suatu  hasil analisis  yang  mendalam  terhadap  berbagai  alternatif  yang  bermuara  kepada keputusan  tentang  alternatif  terbaik.  Sedangkan  kebijaksanaan  selalu mengandung  makna  melanggar  segala  sesuatu  yang  pernah  ditetapkan  karena alasan tertentu. Warung Remang-Remang, di dalam masyarakat mencari nafkah adalah bagian yang sangat penting yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup  sehari-hari,  masyarakat  lebih  bayak  memilihmenjadipedagang  sektor informalyang  mudah  untuk  dijalani.  Menurut  Soen’an  (dikutip  Firdaus,  2010  : 33),  yang  menjadi  motivasi  seseorang  untuk  menjadi  pedagang  pada  sektor
informal  adalah  karena  kesulitan  mereka  untuk  mendapatkan  lapangan  kerja yang sesuai dengan skill yang dimiliki.
Peraturan  daerah  ini  mengatur  tentang  Ketertiban  Umum  dengan  isi singkat  sebagai  berikut:  TERTIB  TEMPAT  USAHA  DAN  USAHA  TERTENTU Pasal  31.  Setiap  kegiatan  penelitian  dan  penulisan  ilmiah,  perlu  dilandasi  oleh kerangka  pemikiran  agar  penelitian  dan  penulisan  laporan  penelitian  dapat tersusun  secara  sistematis.  Kerangka  pemikiran  yang  digunakan  sebagai landasan  penelitian  ini  adalah  bahwa  setiap  SKPD  perlu  melaksanakan  dan mengawasi jalannya suatu kebijakan agar tujuan dari kebijakan tersebut tercapai.

## B. METODE PENELITIAN
Tipe  Penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif kualitatif yang mana peneliti menggali informasi melalui wawancara, observasi atau dokumentasi terkait dengan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Pasal 31 Tahun 2018 Tentang Warung Remang-Remang (Studi Kasus Di Desa Pinang Habang  Kecamatan  Amuntai  Tengah  Kabupatenhulu  Sungai  Utara).  Data  yang digali dalam penelitian ini ada dua macam yaitu : a.Data Primer, yaitu data atau informasi  yang  diperoleh  secara  langsung  dilapangan  dengan  cara  observasi (pengamatan  langsung),  melalui  kuesioner  dan  atau  data  dari  hasil  wawancara peneliti  dengan  informan.  b.Data  Sekunder,  yaitu  data-data  pendukung  yang digunakan  untuk  melengkapi  informasi  yang  dibutuhkan,  data  tersebut  bisa didapatkan  dari  catatan,  buku,  artikel,  buku-buku  sebagai  teori,  dan  dokumen- dokumen yang berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti. Desain Operasional Penelitian  diperlukan  untuk  menjabarkan  peenelitian  menjadi  konsep,  dimensi, indikator dan ukuran yang diarahkan untuk memperoleh nilai variabel lainnya. Disamping  itu,  tujuannya  adalah  untuk  memudahkan  pengertian  dan menghindari  perbedaan-perbedaan  persepsi  dalam  penelitian  mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Pasal 31 Tahun 2018 Tentang Warung Remang-Remang  (Studi  Kasus  Di  Desa  Pinang  Habang  Kecamatan  Amuntai Tengah  Kabupatenhulu  Sungai  Utara),  maka  dirancanglah  suatu  desain operasional  penelitian  untuk  mengukur  baik  buruknya  suatu  konsep.  Adapun teknik  pengumpulan  data    yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai  berikut  :  Observasi  (Pengamatan),  Wawancara,  Dokumentasi.    Teknik analisa  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  interaktif. Analisis model ini memungkinkan analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya penuh.  Proses  pelaksanaan  analisis  datanya  dilaksanakan  melalui  beberapa tahap,  Miles  dan  Huberman  dalam  Sugiyono  (2014:246)  antara  lain  sebagai berikut  :  Reduksi  Data  Data  yang  diperoleh  dari  lapangan  cukup  banyak jumlahnya,  oleh  karena  itu  perlu  dicatat  secara  teliti  dan  rinci.  Mereduksi  data
berarti  merangkum,  memilih  hal-hal  yang  pokok,  memfokuskan  pada  hal-hal yang  penting.  Penyajian  Data,  Penyajian  data  merupakan  upaya  penyusunan sekumpulan  informasi  kedalam  suatu  matriks  atau  bentuk  yang  mudah dipahami  yang  disajikan  dalam  bentuk  teks  yang  bersifat  naratif.  Pengambilan kesimpulan, Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada  tahap  pengumpulan  data  berikutnya.  Tetapi  apabila  kesimpulan  yang ditemukan  pada  awal  didukung  bukti  yang  valid  dan  konsisten  pada  saat  di lapangan  untuk  mengumpulkan  data,  maka  kesimpulan  yang  dikeluarkan merupakan  kesimpulan  yang  kredibel  sehingga  dengan  kesimpulan  ini diharapkan dapat menemukan temuan baru yang sebelumnya belum ada.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 pasal  31  tahun  2018    tentang  Warung  Remang-Remang    studi  kasus  di  Desa Pinang Habang Kec. Amuntai Tengah.
1. Standar dan Sasaran Kebijakan
a. Ukuran Kebijakan
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  penulis  menyimpulkan bahwa sudah terpenuhinya standar dalam pelaksanaan peraturan seperti adanya Himbauan,  tentang  larangan  warung  remang-remang  namun  masih  ada sebagian  pemilik  warung  yang  tidak  menanggapi.  Hal  ini  menunjukan  bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 pasal 31 tahun  2018    tentang  warung  remang-remang    belum  terealisasi  dengan sepenuhnya.
b.Tujuan Kebijakan
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  penulis  menyimpulkan bahwa tujuan dari perda nomor 9 pasal 31 tahun 2018 Untuk ketertiban umum demi  menghindari  hal-hal  yang  tidak  di  inginkan  seperti  keributan, kesalahpahaman  antar  pengunjung  warung,  namun  masih  belum  terialisasi sepenuhnya  di  karnakan  tidak  ada  sangsi  tegas  hanya  mendapat  teguran  dan himbauan.
2. Sumber Daya a. Petugas
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  obsevasi  dari  data  kepegawaian jumlah tabel pegawai pada Satpolpp yaitu 97 termasuk pns dan honorer namun tidak  semuanya  sebagai  implemintator  dari  perda  tersebut  adapun imlpemintator perda ini dapat di lihat pada, ( halaman 58-61 ). observasi penulis menyimpulkan  bahwa  tersedianya  sumber  daya  manusia  untuk  menjalankan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang warung remang-remang Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara ada 15 orang, dari Satpol PP tidak semua menjadi implemintator  namun  ada  juga  dari  aparat  Desa  setempat  membantu  5  orang tetapi belum memedai.
b. Finansial (Dana)
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  penulis  menyimpulkan bahwa  Peraturan  Daerah  Nomor  9  Tahun  2019  tentang  tentang  warungg remang-remang pelaksanaan belum memdai dan belum terlaksana dengan baik untuk  implemintasi  perda  warung  tersebut  karena  dana  yang  pelaksaan  masih kurang.
c. Waktu
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  penulis  menyimpulkan bahwa  Peraturan  Daerah  Nomor  9  Tahun  2019  tentang  tentang  warungg remang-remang  sudah  mulai  diterapkan  semenjak  keluar  peraturan  daerah tersebut sedangkan untuk pelaksanaannya belum ada target kapan pelaksanaan ini  maksimal.  Semakin  lama  pelaksanaan  maka  semakin  lama  juga  tercapainya suatu tujuan yang diharapkan.
3. Karakteristik Agen Pelaksana
a. Karakteristik Organisasi Pelaksana
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  penulis  menyimpulkan bahwa  belum  ditunjuk  nya  satuan  tugas    untuk  memimpin  pelaksanaan peraturan  daerah  ini  meskipun  satuan  tugas  pembantu  sudah  ada  namun peraturan ini tidak dapat berjalan dengan baik karena ketidak jelasan kordinasi pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  Nomor  9  tahun 2018  tentang  warung  remang-remang  desa  pinang  habang  Kabupaten  Hulu Sungai Utara.
b. Sifat Agen Pelaksana
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  penulis  menyimpulkan bahwa  sifat  agen  pelaksana  dalam  pengimplementasian  Peraturan  Daerah Nomor 9 tahun 2018 tentang warung remang-remang    Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara belum baik karena agen pelaksana tidak memberikan sangsi tegas yang menandakan bahwa mereka tidak menjalankan peraturan dengan baik. 4. Sikap/ Kecenderungan (disposition) Para Pelaksana
a. Menerima
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tentang
sikap/kecenderungan  agen  pelaksana  sangat  menyetujui  Peraturan  Daerah Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  Nomor  9  Tahun  2018  tentang  warung  remang- remang.
b. Penolakan
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tentang
sikap/kecenderungan  agen  pelaksana  cenderung  tidak  ada  penolakan  terhadap
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  Nomor  9  Tahun  2018  tentang warung-remang.
5. Lingkungan a. Ekonomi
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  tentang  Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2018 tentang warung remang-remang Daerah Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  terhadap  ekonomi  sangat  berdampak  pada pemilik  warung  kurangnya  penghasilan  yang  mereka  biasa  dapatkan  dan  juga para pemilik warung ada yang mempekerjakan anak di bawah umur, untuk itu para  pelaksana  memberikan  himbauan  agar  tidak  mempekerjakan  anak  di bawah umur karena bisa di kenakan pasal ketenagakerjaan.
b. Sosial
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  penulis  menyimpulkan bahwa  lingkungan  sosial  sangat  mendukung  adanya  pelaksanaan  tentang Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2018 tentang Warung Remang-remang Daerah Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  demi  menghindari  keributan  yang  sering terjadinya  kesalah  pahaman  di  antara  pengunjung  warung  hingga mengakibatkan perkelahian karena pengaruh alcohol.
c. Politik
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  penulis  menyimpulkan bahwa  kedudukan  politik  sangat  berpengaruh  terhadap  penerapan  Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang warung remang. 6. Komunikasi
a. Koordinasi Antar Organisasi
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  pada  kordinasi  antar organisasi  dalam  implementasi  Peraturan  Daerah  Nomor  9  tahun  2018  tentang warung remang-remang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara berjalan dengan baik karena sudah ada koordinasi dengan Bhabinkamtibnas untuk memberikan himbauan kepada pemilik warung.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dari  hasil  pembahasan,  maka  dapat  diambil kesimpulan sebagai berikut    : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai  Utara  Nomor  9  pasal  31  tahun  2018    tentang  warung  remang-remang Studi  Kasus  di  Desa  Pinang  Habang  Kec.  Amuntai  Tengah  belum  berjalan dengan  baik.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  ukuran  dan  tujuan  yang  belum terlaksana yang dapat dilihat dari tidak adanya sangsi tegas dan masih adanya warung  yang  tidak  menanggapi.  Sedangkan  sumber  daya  manusia  untuk membantu pelaksanaan peraturan ini ada dari TNI 2 orang, Kepolisian 5 orang dan  dari  Polpp  10  orang  tetapi  mereka  hanya  mengawasi  dan  menjalankan peraturan.  Sumber  daya  finansial  yang  masih  kurang  dan  waktu  pelaksanaan yang  tidak  ada  target  sehingga  tidak  maksimalnya  peraturan  ini.  Karakteristik
organisasi  pelaksana  tidak  berjalan  baik  karena  tidak  ditunjuknya  satuan  tugas pemantau dan sifat agen pelaksana kurang baik karena tidak memberikan sangsi tegas  kepada  pemilik  warung.  Sikap  para  pelaksana  yang  menerima  dan menyetujui  adanya  Peraturan  Daerah  ini.  Komunikasi  antar  organisasi  sudah dilakukan  dengan  baik  dengan  berkoordinasi  dengan  Bhabinkamtibnas  agar maksimal  untuk  melaksanakan  peraturan  tentang  perda  ini.  Lingkungan ekonomi,  sosial,  politik  sangat  berpengaruh  terutama  dapat  dilihat  dari  segi ekonomi,  berpengaruh  terhadap  penghasilan  karena  daerah  tersebut  menengah ke  bawah  oleh  kerana  itu  merika  mempekerjakan  anak  di  bawah  umur  yang berpakaian  kurang  pantas,  dan  untuk  lingkungan  sosial  sangat  mendukung, masyarakat  manyadari  akan  berdampak  nigatif  seperti  sering  terjadi  kesalah pahaman  antar  pengunjung  warung  hingga  mengakibatkan  perkelahian  karena pengaruh alkohol, dan dalam peraturan ini    dibentuk oleh pelaku politik.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino  Leo,  Ph.D,  2016.  Dasar-dasar  Kebijakan  Publik.  Bandung:
Alfabeta 2012. Dasar-Dasar kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta
Anggara  Sahya,  2016.  Ilmu  Administrasi  Negara.  Bandung:  Cv.Pustaka Setya Hamdi M. 2014. Kebijakan Publik. Bogor: Ghalia Indonesia
Anonim, 2019 Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Sarjana Strata 1 (S1), Amuntai: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai,
Anonim, 2018 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun  2018  Tentang  Ketertiban  Umum  dan  Ketentraman Masyarakat
Mutiarin Dyah, Arif Zainudin, 2014. Manajemen Birokrasi Dan Kebijakan.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Pasolong Harbani, 2011. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta
Solichin  Abdul  Wahab,  2005.  Analisis  Kebijaksanaan.  Jakarta:  Bumi Aksara
Sugiyono, 2015. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta Subarsono,  2006.  Analisa  Kebijakan  Publik:  Konsep,  teori,  dan  Aplikasi.,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Wahab  Solichin  Abdul,  2008.  Analisis  Kebijaksanaan  dari  Formulasi  ke implementasi Kebijakan Negara, Jakarta: Bumi Aksara
Winarno  Budi,  2014.  Kebijakan  Publik  (Teori,  Proses,  dan  Studi  Kasus). Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service)
Sumber Lain. http://abdiprojo.blogspot.com Anonim. 2010/04/model-model- implementasi-kebijakan_05.html?m=1.      Diakses tanggal 8 oktober 2018. Heru Gernandes. 2014 http://heru2273.blogspot.com/2014/04/implementasi- kebijakan-
merilee-s-grindle.html?m=1.      Diakses tanggal 8 oktober 2018.