Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008

## Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia
( Review on Criminal Law Pursuant to Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik of Indonesia )
IVAN ZAIRANI LISI Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur Telp. 0541-7095092 –  e-mail: ivanlisi_fhunmul@yahoo.co.id

## ABSTRACT
The  governmental  decision  to  validate  the  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  actually  provides  a  better  vision  and  mission. Taking  account  the  low  level  effort  of  improving  internet  penetration,  the  government attempts  to  protect  the  national  asset  (youth  generation)  from  the  effect  of  Internet-based pornography  content.  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  seems  judged  by  some  as  less  perfect  or  as  premature  to  be  prevailed  due  to  its weaknesses.  One  of  its  articles  shocking  the  virtual  world  will  be  Article  27.  The  article explains the prohibited conducts. More specific, Article 27 verse (1) considers the morality. Some disagree with this Act because Internet provides so much pornography content. Others feel  afraid  that  the  Act  becomes  a  way  of  such  opportunistic  person  to  blackmail  some Internet  shops.  Therefore,  it  needs  further  review  on  prohibited  conducts  in  pursuant  to  the criminal  law  aspects  as  written  in  Undang-undang  Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Key words: Tindak pidana ( crime ), perbuatan yang dilarang ( prohibited  conducts ), Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008.

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Keputusan  pemerintah  dalam  mengesahkan  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  sebenarnya  memiliki  visi  dan  misi  yang  baik.  Dengan  usaha meningkatkan penetrasi internet yang masih tergolong rendah, pemerintah bermaksud ingin melindungi asset  bangsa  (generasi  muda)  dari  pengaruh  konten  pornografi  internet.  Undang-undang  Nomor  11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  sendiri  dinilai  banyak  pihak  masih  belum sempurna dan belum saatnya disahkan karena masih banyak kelemahan. Salah satu pasal yang menjadi sumber  kehebohan  adalah  Pasal  27.  Di  dalam  pasal  ini  tercantum  berbagai  perbuatan  yang  dilarang untuk  dilakukan.  Lebih  spesifik  lagi  adalah  pasal  27  ayat  (1)  tentang  kesusilaan.  Banyak  pihak  yang merasa  tidak  setuju  dengan  UU  ini  karena  muatan  pornografi  di  internet.  Banyak  pihak  juga mengkhawatirkan bahwa UU ini bakal menjadi lahan baru para oknum untuk melakukan pemerasaan di beberapa warnet.
Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  (Menkominfo)  Prof  Ir  H  Mohammad  Nuh  DEA membantah bahwa Undang Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) akan mengancam bisnis  warung  internet  (warnet).  "UU    ITE    itu  bukan  ancaman  bagi  bisnis  warnet.  Pasal  27  memang menyebut  perbuatan  yang  dilarang,  diantaranya  informasi  atau  dokumen  elektronik  yang  melanggar kesusilaan, pihaknya juga sudah sepakat dengan polisi, jaksa, dan asosiasi penyelenggara jasa internet untuk  merumuskan  SOP  ( standard  operating  procedure )  agar  tidak  menimbulkan  kesan  mencari-cari kesalahan. Ada 3 hal yang disensor, yaitu: Pornografi,Kekerasan, dan Emosional berbasis SARA. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus dapat memberikan kepastian hukum dalam menggungkapan berbagai tindak kejahatan cyber seperti carding, hacking,  cracking,  phising,  viruses,  cybersquating ,  pornografi,  perjudian online,  transnational  crime yang memanfaatkan teknologi informasi. Pemerintah harus segera melaksanakannya mengingat dalam dua  tahun  terakhir,  transaksi  elektronik  dari  kartu  kredit  Indonesia  selalu  ditolak  dalam  komunitas e- commerce dunia sehingga mengakibatkan kehilangan potensi pendapatan miliaran dolar AS. Uni Eropa juga  telah  merekomendasikan  untuk  tidak  melakukan  transaksi  elektronik  ke  negara  yang  belum memiliki  perundangan  di  bidang  teknologi  informasi,  termasuk  Indonesia.  Selain  itu,  Indonesia  juga berpotensi mendapat sanksi pemblokiran jalur routing Internet dari komunitas internet global di tengah tingginya kejahatan dunia maya. Pemerintah berharap Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  mampu  meningkatkan  citra  positif  Indonesia  dalam  komunitas Internet  global.  Pelanggaran  hukum  di  dunia  maya  ini  merupakan  fenomena  yang  mengkhawatirkan, mengingat  berbagai  tindakan,  seperti carding,  hacking,  cracking,  phising,  viruses,  cybersquating, pornografi,  perjudian (online  gambling),  transnational crime yang  memanfaatkan  informasi  teknologi sebagai ' tool ' telah menjadi bagian dari aktivitas pelaku kejahatan internet.

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  tersebut,  penulis  hanya  mengkaji  permasalahan  yang berhubungan  dengan  perbuatan  yang  dilarang  ditinjau  dari  aspek  hukum  pidana  Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?

## PEMBAHASAN

## A. Pengertian Perbuatan Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia adalah turunan dari Wvs Belanda, sehubungan dengan  perbuatan  pidana,  dipergunakan  istilah  dalam  bahasa  Belanda  yaitu “  Het  Strafbaar  Feit  “. Para  sarjana  hukum  barat  memberikan  pengertian-pengertian  atau  batasan-batasan Het  Strafbaar  Feit sebagai berikut :
Menurut  pendapat  Simon  yang  dikutip  oleh  AT.Hamid  mengenai Het  Strafbaar  Feit yang mengatakan  bahwa  “ Het  Strafbaar  Feit adalah  suatu  handeling  (tindakan/perbuatan)  yang  diancam dengan  pidana  oleh  undang-undang,  bertentangan  dengan  hukum  dilakukan  dengan  kesalahan  oleh seseorang  yang  mampu  bertanggung  jawab,  dimana Het  Strafbaar  Feit dibagi  dalam  dua  golongan unsur yaitu unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang, diharuskan, kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari petindak”. 1
Sedangkan  pendapat  Vos  yang  dikutip  oleh  S.R.Sianturi  mengenai Het  Strafbaar  Feit yang mengatakan  bahwa  “ Het  Strafbaar  Feit adalah  suatu  kelakuan  manusia  dilarang  dan  oleh  Undang- Undang diancam Pidana”. 2
Pendapat  Pompe  sebagaimana  dikutip  oleh  Moeljatno,  mengenai Het  Strafbaar  Feit yang mengatakan  bahwa  “ Het  Strafbaar  Feit adalah  suatu  pelanggaran  kaidah  (penggangguan  ketertiban umum),  terhadap  mana  pelaku  mempunyai  kesalahan  untuk  mana  pemindahan  adalah  wajar  untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum”. 3
Dari  pendapat  yang  dikemukakan  oleh  para  sarjana  hukum  barat  tersebut  mengenai  perbuatan pidana  ( Het  Strafbaar  Feit )  yang  berbeda-beda  yang  menyebabkan  pengertiannya  pun  berbeda  pula, hal ini tentunya tidak bisa dijadikan patokan, apalagi diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia.
Beberapa pendapat sarjana hukum Indonesia mengenai  terjemahan Het  Strafbaar  Feit antara lain : 1.   Satochid Mengajurkan  pemakaian  istilah  tindak  pidana,  karena  istilah  tindak  pidana,  mencakup pengertian  perbuatan  atau  melakukan  dan  atau  pengertian  tidak  melakukan,  tidak  berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan.
2.   Utrecht Memakai istilah peristiwa pidana, karena peristiwa itu meliputi perbuatan atau pun kelalaian maupun akibatnya.
3.   Moeljatno dan Ruslan Saleh. Setelah  membahas  uraian  beberapa  istilah  yang  telah  digunakan  untuk  terjemahan Het Strafbaar  Feit ;  pilihan  beliau  jatuh  pada  istilah  “  Perbuatan  Pidana  ”  dengan  alasan  dan pertimbangan sebagai berikut :
a. Kalau  untuk recht ;  sudah  lazim dipakai istilah ; hukum, maka dihukum lalu berarti, berecht,  diadili  yang  sama  sekali  tidak  mesti  berhubungan  dengan Straaf ,  Pidana  : karena  perkara-perkara  perdatapun  diberecht,  diadili.  Maka  beliau  memilih  untuk diterjemahkan Straafbaar adalah  istilah  pidana  sebagai  singkatan  dari  yang  dapat dipidana.
b. Perkataan  perbuatan  sudah  lazim  dipergunakan  dalam  percakapan  sehari-hari  seperti perbuatan  tak  senonoh,  perbuatan  jahat  dan  sebagainya  dan  juga  istilah  teknis  seperti perbuatan  melawan  hukum.  Perkataan  perbuatan  berarti  dibuat  oleh  seseorang  dan menunjuk,  baik  pada  yang  melakukan  maupun  pada  akibatnya.  Sedangkan  perkataan peristiwa  tidak  menunjukkan,  bahwa  yang  menimbulkannya  adalah handeling atau
1 AT.Hamid, Praktek Peradilan Perkara Pidana, Penerbit Al Ihsan, Surabaya, 1982, hlm. 38.
2 Amin.S.T, Hukum Acara Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta, Tahun 1971, hlm 94.
3 Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, cet.III, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 8.
gedraging seseorang, mungkin juga hewan atau alam. Perkataan tindak berarti langkah dan baru dalam bentuk tindak tanduk atau tingkah laku 4 . Istilah  perbuatan  berarti  melakukan,  berbuat,  tidak  mencakup  pengertian  mengakibatkan/tidak melakukan.  Istilah  peristiwa,  tidak  menunjukkan  kepada  hanya  tindakan  manusia.  Sedangkan terjemahan pidana untuk Straafbaar adalah sudah tepat. Dalam  kepustakaan  ilmu  hukum  pidana  dikenal  istilah strafbaarfeit atau delict yang  lazimnya diberi  pengertian  peristiwa  pidana,  perbuatan  yang  dapat  dihukum  dan  tindak  pidana.  Adanya perbedaan  istilah  dalam  memberikan  pengertian  peristiwa  pidana.  Adanya  perbedaan  istilah  dalam memberikan pengertian pada strafbaarfeit ini tentunya pada ahli hukum kita mempunyai alasan-alasan tertentu.  Purnadi  Purbacaraka,  misalnya  menggunakan  istilah  peristiwa  pidana  dengan  alasan  bahwa suatu  delik  itu  disamping  berwujud  sebagai  suatu  perbuatan  dapat  juga  berwujud  suatu  kejadian  atau peristiwa  yang  harus  dipertanggungjawabkan  karena  merugikan  pihak  lain.  Satochid  menggunakan istilah tindak pidana, sedangkan Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana.
Moeljatno  mengunakan  istilah  perbuatan  pidana  dengan  alasan  sebagai  berikut  :  Perbuatan pidana  adalah  perbuatan  yang  dilarang  oleh  suatu  aturan  hukum  larangan  mana  disertai  ancaman (sanksi)  yang  berupa  pidana  tertentu,  bagi  siapa  yang  melanggar  larangan  tersebut.  Dapat  juga dikatakan  bahwa  perbuatan  pidana  adalah  perbuatan  yang  oleh  suatu  aturan  pidana  dilarang  dan diancam pidana, asal saja dalam hal tersebut diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu  keadaan  atau  kejadian  yang  ditimbulkan  oleh  kelakuan  orang),  sedangkan  ancaman  pidananya ditujukan  kepada  orang  yang  menimbulkan  kejadian  itu.  Antara  larangan  dan  ancaman  pidana  ada hubungan  yang  erat,  oleh  karena  antara  kejadian  dan  orang  yang  menimbulkan  kejadian  itu,  ada hubungan  yang  erat  pula.  Yang  satu  tidak  dapat  dipisahkan  dari  yang  lain.  Kejadian  tidak  dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu ; maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan kongkrit ; pertama,  adanya  kejadian  yang  tertentu  dan  kedua,  adanya  orang  yang  berbuat,  yang  menimbulkan kejadian itu. 5
Dengan mengemukakan pendapat beberapa ahli hukum pidana tentang terjemahan strafbaarfeit, maka  dalam  penulisan  ini  penulis  mempergunakan  istilah  perbuatan  pidana.  Dari  Uraian  yang sebagaimana  dikemukakan,  maka  perbuatan  pidana  adalah  perbuatan  yang  dilakukan  bertentangan dengan Undang-Undang, yang dimana apabila dilanggar maka diancam dengan hukum pidana.

## B. Tindak Pidana
Dalam  mempelajari  hukum  pidana  Indonesia  banyak  rumusan  yang  kita  temukan  untuk memberikan  arti  pada  tindak  pidana,  misalnya  K.  Wantjik  Saleh  mengemukakan  istilah-istilah  yang sering  dipergunakan  yaitu  perbuatan  yang  dapat  dihukum,  perbuatan  yang  boleh  dihukum,  peristiwa pidana, pelanggaran pidana dan perbuatan pidana. Jadi dengan tindakan pidana ada enam istilah  yang tercipta dalam bahasa kita untuk memperterjemahkan istilah Strafbaarfeit atau delict . 6
Akan tetapi untuk merumuskan pengertian tindakan pidana sebagai suatu istilah hukum tidaklah mudah seperti juga untuk merumuskan definisi tentang hukum. Di dalam ilmu hukum pidana masalah tindak  pidana  merupakan  bagian  yang  sangat  penting.  Berbagai  persoalan  di  dalam  hukum  pidana selalu terpaut dan berkaitan dengan persoalan tindak pidana.
Dari berbagai rumusan tindak pidana  yang  telah  dikemukakan,  maka  dapatlah  diperinci  bahwa tindak pidana itu mengandung unsur sebagi berikut :
a. Harus ada perbuatan manusia
b. Perbuatan itu harus bertentangan dengan hukum
c. Perbuatan itu harus dilarang undang-undang
d. Perbuatan itu diancam dengan hukuman
e. Perbuatan itu dapat dipersalahkan kepada pelakunya
f. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan
Dalam  mengetahui  unsur  tersebut  di  atas  dengan  pasti  apakah  suatu  perbuatan  itu diklasifikasikan sebagai  tindak  pidana atau tidak termuat sebagai tindak  pidana,  maka  harus  kita  lihat pada ketentuan-ketentuan pidana yang ada dan berlaku saat ini. Umumnya ketentuan pidana itu termuat dalam  KUHP  dan  peraturan-peraturan  lainnya  yang  menyatakan  dirinya  sebagai  undang-undang pidana.
Dalam  sistem  perundang-undangan  hukum  pidana  yang  berlaku  sekarang  ini  ternyata  sifat melawan hukum dari suatu tindakan tidak selalu dicampurkan sebagai  salah satu unsur tindak pidana.
4 Ibid, hlm 209.
5 Ibid, hlm. 84.
6 K. Wantjik Saleh, Tindak Pidana Korupsi , Ghalia Indonesia, 1977, hlm. 99.
Akibatnya timbul persoalan apakah sifat melawan hukum itu harus selalu dianggap sebagai salah satu unsur tindak  pidana  walaupun  tidak  dirumuskan  secara tegas, atau  baru  dipandang  sebagai  unsur  dari suatu tindak pidana jika dengan tegas dirumuskan dalam KUHP.
Ditinjau  dari  segi  perumusan  tindak  pidana  menurut  peraturan  pidana,  suatu  tindakan  adalah melawan hukum bila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang. Jadi semua tindakan yang bertentangan  dengan  undang-undang  atau  suatu  tindakan  yang  telah  memenuhi  perumusan  tindak pidana  dalam  undang-undang  baik  sifat  melawan  hukum  itu  dirumuskan  atau  tidak  adalah  tindakan- tindakan  yang melawan hukum. Sifat melawan hukum itu hanya akan hilang atau ditiadakan,  jika ada dasar-dasar peniadaannya ditentukan dalam undang-undang.
Bagian  lain  yang  sangat  penting  yang  mempelajari  hukum  pidana  adalah  persoalan  kesalahan, karena  dalam  penentuan  ada  atau  tidaknya  macamnya  kesalahan  akan  menentukan  pula  dapat  atau tidaknya  pelaku  dipidana.  Dalam  hal  dapat  dipidana  menentukan  pula  berat  ringannya  pidana  yang dijatuhkan.  Dengan  mengemukakan  istilah  kesalahan  yang  sebenarnya  banyak  arti  yang  dapat diberikan,  misalnya  menyatakan  yang  tidak  benar,  menyatakan  suatu  celaan,  melakukan  suatu perbuatan  tetapi  tidak  dengan  suatu  kehendak  mengenai  kelanjutan  perbuatan  itu  atau  akibatnya, melakukan  suatu  perbuatan  terlarang  sesuai  dengan  kehendaknya  atau  akibatnya  itu  dikehendaki. Dimasukkannya  kesalahan  dalam  hukum  pidana  terutama  dalam  hubungannya  dengan  pemidanaan karena dalam hukum pidana dianut suatu adagium yang menyatakan tindak pidana tanpa ada kesalahan. Dengan demikian ternyata untuk adanya kesalahan, terdakwa harus : 7 a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
b. Di atas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab
c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan
d. Tidak adanya alasan pemaaf
Kesengajaan  merupakan  bagian  dari  kesalahan,  kesengajaan  pelaku  tindak  pidana  mempunyai hubungan  kejiwaan  yang  lebih  erat  terhadap  suatu  tindakan  baik  yang  terlarang  atau  merupakan keharusan dibandingkan dengan kealpaan, karena ancaman pidana pada suatu tindak pidana jauh lebih berat bila dilakukan dengan sengaja dibandingkan dengan apabila dilakukan dengan kealpaan. Bahkan ada  beberapa  tindakan  tertentu  jika  dilakukan  dengan  kealpaan  tidak  merupakan  suatu  tindak  pidana. Padahal jika dilakukan dengan sengaja merupakan suatu kejahatan, misalnya penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP. Kesengajaan dapat berarti pula menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu  tindakan  beserta  akibatnya,  artinya  seseorang  yang  melakukan  suatu  tindakan  dengan  sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut serta akibatnya. Dari seseorang yang melakukan suatu  tindakan  karena  ia  dipaksa  tidak  dapat  dikatakan  bahwa  ia  melakukan  perbuatan  karena kehendaknya sendiri.
Bila  kita  teliti  pasal-pasal  dalam  KUHP,  kita  tidak  menemukan  suatu  ketentuan  bahkan mengenai istilah kesengajaan. Penafsiran kesengajaan kelihatannya lebih banyak dipercayakan kepada perkembangan  kesadaran  hukum  masyarakat.  Adapun  istilah  yang  digunakan  dalam  KUHP  adalah kesengajaan dengan sengaja, sengaja terdapat dalam pasal 187 KUHP yaitu mengenai pembakaran dan 338 KUHP merampas jiwa orang sedangkan pasal 354 KUHP mengenai penganiayaan berat dan yang terdapat pada pasal 372 KUHP mengenai penggelapan barang.
Istilah-istilah  tersebut  juga  terdapat  dari  berbagai  pasal  KUHP,  misalnya  pasal  204  KUHP (menjual  barang  yang  merusak  kesehatan.  Dengan  demikian  unsur  kesengajaan  itu  ada  dalam  hal pelakunya mempunyai harapan tertentu yang maksudnya seharusnya dapat mengetahui.
Dalam teorinya bentuk sengaja opzet (dolus) itu ada tiga macam, ialah : 8
1. Sengaja sebagai maksud, misalnya A hendak membunuh musuhnya, tujuan atau maksudnya ialah membunuh  itu,  bukan  orang  lain,  apabila  ia  jadi  membunuh,  maka  pembunuhan  itu  telah  ia lakukan dengan sengaja sebagai maksud.
2. Sengaja  dengan  kesadaran  pasti  akan  terjadi,  misalnya  A  bermaksud  akan  membunuh  B,  di belakang B berdiri C, A tahu atau sadar bahwa  jika ia menembak  B pasti  juga akan mengenai C, tapi tembakan itu tetap dilepaskannya. Dalam hal ini A telah berbuat pembunuhan terhadap B yang dilakukan  dengan  sengaja  sebagai  maksud,  sedangkan  terhadap  C  ia  telah  berbuat  pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dengan kesadaran pasti akan terjadi.
3. Sengaja  dengan  kesadaran  mungkin  akan  terjadi  yang  juga  bisa  disebut  sengaja  bersyarat ( voorwaarselik opzet ) atau dolus eventualis , umpamanya A bermaksud membunuh B yang berdiri di tempat dimana banyak orang berjalan mondar mandir sehingga apabila tembakan itu dilepaskan, besar  kemungkinan  (tidak  pasti)  akan  mengenai  salah  seorang  yang  mondar-mondir  itu.  Jika  A tetap  memaksakan  maksudnya  akan  membunuh  B  dan  melepaskan  tembakan  tersebut  dan
7 Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Cet. III, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 164.
8 R. Soesilo, Op. Cit, hlm. 29-30.
mengenai  salah  seorang  yang  berjalan  mondar-mandir  disitu,  maka  A  telah  membunuh  orang  itu dengan sengaja dengan kesadaran mungkin akan terjadi.
Demikian  pula  di  dalam  undang-undang  tidak  ditentukan  arti  dari  kealpaan.  Dalam  ilmu pengetahuan  hukum  pidana  dapat  diketahui  bahwa  ciri-ciri  pokok  dari  suatu  kealpaan  adalah melakukan  suatu  tindakan  baik  aktif  maupun  pasif  dengan  kurangnya  kewaspadaan  yang  diperlukan pelaku  dapat  memperkirakan  akibat  yang  akan  terjadi,  tetapi  merasa  dapat  mencegahnya.  Sekiranya akibat  itu  pasti  akan  terjadi,  ia  lebih  suka  untuk  tidak  melakukan  tindakan  yang  akan  menimbulkan akibat  itu.  Istilah  yang  dipergunakan  dalam  KUHP  yang  menunjukkan  kealpaan  misalnya  pasal  188 KUHP (kebakaran) peletusan atau banjir,  kealpaan pasal 231 ayat (4) harus dapat menduga pasal 287 KUHP dan pasal 282 ayat (2) tentang alasan kuat baginya untuk menduga.

## C. Perbuatan yang Dilarang Dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Dalam  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik masih  terdapat  pasal  yang  kurang  definitive  seperti  poin  penghinaan  dan  kesusilaan.  Padahal  jika diamati,point tersebut (penghinaan dan kesusilaan) hanya ada di pasal 27 Perbuatan Yang Dilarang.
1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki muatan perjudian.
3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
4. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.
Pasal  27  tidak  hanya  ditentang  para  pengguna  dan blogger ,  namun  pengusaha  warnet  juga khawatir dengan pasal ini warnet bisa dianggap sebagai tersangka karena dianggap sebagai pihak yang membuat  dapat  diasesnya  informasi  elektronik  yang  memiliki  muatan  yang  melanggar  kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasaan dan/atau pengancaman.  Pasal ini dianggap sebagai pasal karet karena kurang definitive dan kurang jelas. Ada istilah hukum Unus Testis Nula  Testis yang  artinya  satu  saksi  adalah  bukan  saksi.  Kalau  mencari  satu  saksi  saja  sudah  susah, bagaimana mencari dua saksi di dunia maya? Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan  Transaksi  Elektronik  harusnya  memberikan  jaminan  kepastian  hukum  bagi  masyarakat  yang melakukan  transaksi  elektronik,  mendorong  petumbuhan  ekonomi,  mencegah  terjadinya  kejahatan berbasis  teknologi  informasi  dan  melindungi  masyarakat  pengguna  jasa  dengan  memanfaatkan teknologi informasi.
Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  ini dimaksudkan  untuk  menjawab  permasalahan  hukum  yang  seringkali  dihadapi  adalah  ketika  terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Namun  pada  saat  yang  sama  pula,  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  ini  telah  menunjukkan  watak  aslinya  yang  anti  terhadap  hak  asasi  manusia khususnya terhadap kemerdekaan menyatakan pendapat dan kebebasan berekspresi yang justru dijamin dalam UUD 1945.
Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  ini  jelas merupakan  ancaman  serius  bagi bloger Indonesia,  setidaknya  ada  3  ancaman  potensial  yang  akan menimpa bloger Indonesia,  yaitu  ancaman  pelanggaran  kesusilaan  (pasal  27  ayat  1),  penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (pasal 27 ayat 3), dan penyebaran kebencian berdasarkan SARA (Pasal 28 ayat 2). Ancaman pidana untuk ketiganya penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 milyar rupiah.
Dalam  konteks  pidana,  ketiga  delik  ini  masuk  dalam  kategori  delik  formil,  artinya  tidak  perlu dibuktikan akan adanya akibat dianggap sudah sempurna perbuatan pidananya. Ketentuan delik formil ini, di masa lalu sering digunakan untuk menjerat pernyataan-pernyataan yang bersifat kritik.
Untuk lebih jelasnya substansi dari ketentuan pidana sebagai berikut :
No Pasal Keterangan Pasal Ancaman Pidana 1 27 (1) Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  45 (1) Setiap Orang yang
tanpa hak mendistribusikan dan/atau  mentransmisikan  dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  27  ayat  (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4)  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00  (satu miliar rupiah). 2 27 (3) Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau  mentransmisikan  dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. 3 28 (2) Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan tanpa  hak  menyebarkan  informasi yang  ditujukan  untuk  menimbulkan rasa  kebencian  atau  permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan  atas  suku,  agama,  ras, dan antargolongan (SARA). 45 (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  28  ayat  (1) atau  ayat  (2)  dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00  (satu miliar rupiah).
Pasal 27  ayat (1)  dan ayat (3) memiliki  tiga  unsur  yang  sama  yaitu  (1)  unsur setiap  orang,  (2) unsur  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak,  dan  (3)  unsur  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik.
Sementara  Pasal  28  ayat  (2)  memiliki  tiga  unsur  yang  patut  dicermati  yaitu  (1)  unsur  setiap orang, (2) unsur dengan sengaja dan tanpa hak, dan (3) unsur menyebarkan informasi.
Untuk bloger dari ketiga ketentuan ini unsur  ketigalah  yang paling menentukan,  karena bloger sudah  dapat  dipastikan  melakukan  perbuatan  pidana  yang  sangat  sempurna  yaitu  (sudah  pasti  dengan sengaja) menyebarkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diakses. Unsur ketiga inilah  yang  paling  “karet”,  tidak  hanya  menampilkan  saja  sebuah  informasi,  tetapi  juga  termasuk memberikan taut ke sebuah situs, merupakan ranah yang dapat dijamah oleh unsur ketiga ini.
Ketiga  ketentuan  dalam  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik ini jelas bertentangan dengan Pasal 28 E ayat (2), ayat (3), dan Pasal 28 F UUD 1945 yang mensyaratkan adanya perlindungan bagi kemerdekaan menyatakan pendapat dan kebebasan berekspresi  di  Indonesia.  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik ini jauh dari keinginan pemerintah membatasi akses pornografi akan tetapi secara lebih jauh berusaha  untuk  membatasi  kegiatan  masyarakat  untuk  melakukan  5  M  yaitu  mencari,  menerima mengolah, mengelola, dan menyalurkan informasi.

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Pada  bagian  akhir  uraian  ini,  penulis  menyimpulkan  beberapa  hal  sehubungan  dengan mengkaji rumusan perbuatan yang  dilarang  ditinjau  dari aspek  hukum  pidana  Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008  Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu sebagai berikut :
1. Ada  3  ancaman  potensial  yang  akan  menimpa bloger Indonesia,  yaitu  ancaman  pelanggaran kesusilaan  (pasal  27  ayat  1),  penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama  baik  (pasal  27  ayat  3),  dan penyebaran kebencian berdasarkan SARA (Pasal 28 ayat 2). Dalam konteks pidana, ketiga delik ini masuk  dalam  kategori  delik  formil,  artinya  tidak  perlu  dibuktikan  akan  adanya  akibat  dianggap sudah sempurna perbuatan pidananya.
2. Pada Pasal 27 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008  Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) memiliki tiga unsur yang sama yaitu (1) unsur setiap orang, (2) unsur dengan sengaja dan tanpa hak, dan (3) unsur mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi Elektronik  dan  atau  Dokumen  Elektronik.  Sedangkan  pada  Pasal  28  ayat  (2)  memiliki  tiga  unsur yang patut  dicermati  yaitu (1) unsur setiap orang, (2) unsur dengan sengaja dan tanpa  hak, dan (3) unsur menyebarkan informasi. Sehingga Untuk bloger dari ketiga ketentuan ini unsur ketigalah yang
paling menentukan, karena bloger sudah dapat dipastikan melakukan perbuatan pidana yang sangat sempurna yaitu (sudah pasti dengan sengaja) menyebarkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diakses.
3. Ketiga  ketentuan  dalam  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  ini  jelas  bertentangan  dengan  Pasal  28  E  ayat  (2),  ayat  (3),  dan  Pasal  28  F  UUD  1945 yang  mensyaratkan  adanya  perlindungan  bagi  kemerdekaan  menyatakan  pendapat  dan  kebebasan berekspresi di Indonesia.

## B.  Saran
Saran-saran yang bisa diberikan antara lain :
1. Setidaknya  perlu  ditetapkan  mengenai  persyaratan  minimum  untuk  keamanan  sistem  elektronik. Persyaratan ini perlu karena pemahaman tentang ‘aman’ atau ‘pengamanan’ bersifat luas dan dapat berbeda tiap orang atau penyelenggara sistem elektronik.
2. Perlu  diadakan  lembaga  sertifikasi  atau  lembaga  standarisasi  keamanan  penyelenggaraan  sistem elektronik. Lembaga ini memiliki peranan penting dalam menilai kelayakan penyelenggaraan sistem elektronik  oleh Pemerintah atau Swasta.  Lembaga  ini  juga  bertugas  untuk  memberi  bantuan  teknis kepada  instansi  Pemerintah  atau  Swasta  dalam  penyediaaan  sistem  elektronik  yang  memenuhi persyaratan  minimum  keamanan,  melakukan  pengawasan,  memberikan  penyuluhan,  dan  tugas lainnya.
3.  Tindak  kejahatan  di  bidang  elektronik  tidak  hanya  melibatkan  orang-orang  yang  mengakses komputer  atau  sistem  elektronik  secara  langsung.  Tapi  lebih  dari  itu,  melibatkan  beberapa  orang atau  organisasi  dalam  upaya turut  membantu  mungkin  berupa  dana atau fasilitas  untuk  melakukan kejahatan,  turut  memberi  peluang  terjadinya  kejahatan  elektronik,  dan  turut  memanfaatkan  hasil kejahatan itu.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Literatur AT.Hamid , 1982, Praktek Peradilan Perkara Pidana, Penerbit Al Ihsan, Surabaya. Amin.S.T , 1971, Hukum Acara Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta. Moeljatno , 1985, Azas-azas Hukum Pidana, cet.III, Bina Aksara, Jakarta. Saleh K. Wantjik , 1977, Tindak Pidana Korupsi, Ghalia Indonesia.

## B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik