ISSN Print: XXXX-XXXX     ISSN Online: XXXX-XXXX Volume 1 Nomor 3
Oktober 2020  Halaman 149-169

## KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
Ismanto
Mahasiswa Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi Ismantomuhammadjais@gmail.com
Fauzi Syam
Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi fauzisyam@unja.ac.id

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  the  policy  and  management  authority  before  the  existence  of Regional  Regulation  on  Waste  Management  in  Muaro  Jambi  Regency.  This  research  is  a normative juridical research with descriptive qualitative data type, using primary, secondary, and tertiary legal materials which are analyzed by interpreting, assessing, and evaluating legal materials  by  relying  on  relevant  legal  theories,  to  then  draw  conclusions  in  the  form  of statements (qualitative analysis). The results showed that Muaro Jambi District's Government policy  in  the  form  of  Regent  Regulation  Number  43  of  2016,  as  a  form  of  discretion  in  the absence of Regional Regulation on Waste Management in accordance with Law Number 18 of 2008 . Authority for organizing Waste Management in Muaro Jambi Regency was implemented by  the  PERKIM  service  (Housing  and  Settlement  Areas)  along  with  KSM  (Non-Governmental Organization,  NGO)  and  BUMDES  (Village-  Owned  Business  Entity).  Therefore,  it  is recommended that Waste Management is carried out by the Office of the Environment, because Law Number 23 Year 2014 has clearly regulated waste management matters carried out by the Government  in  the  field  of  Environment  and  Government  in  the  field  of  Public  Works  and Spatial Planning.
Keywords; Policy, Waste Management, Local Government.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan kewenangan pengelolaan sebelum adanya  Peraturan  Daerah  Pengelolaan  Sampah  di  Kabupaten  Muaro  Jambi.  Penelitian  ini adalah  penelitian  yuridis  normatif  dengan  jenis  deskriptif  kualitatif,  menggunakan  bahan hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier  yang  di  analisis  dengan  cara  menginterpretasikan, menilai,  dan  mengevaluasi  bahan-bahan  hukum  dengan  bersandarkan  pada  teori-teori hukum yang relevan, untuk kemudian di tarik kesimpulan dalam bentuk pernyataan (analisis kualitatif).  Hasil  penelitian  memperlihatkan  bahwa  bentuk  kebijakan  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Muaro  Jambi  berupa  Peraturan  Bupati  Nomor  43  Tahun  2016,  sebagai  bentuk diskresi  ketiadaan  Peraturan  Daerah  tentang  Pengelolaan  Sampah  sesuai  Undang-Undang Nomor  18  Tahun  2008.  Kewenangan  penyelenggaraan  Pengelolaan  Sampah  di  Kabupaten Muaro  Jambi  dilaksanakan  oleh  dinas  PERKIM  (Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman) beserta KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa). Oleh karena  itu  disarankan  Pengelolaan  Sampah  dilaksanakan  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup,
Jurnal  Office: Bagian  Hukum  Administrasi  Negara,
Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi 36361
karena  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  telah  mengatur  secara  jelas  urusan pengelolaan  sampah  dilaksanakan  oleh  Pemerintahan  bidang  Lingkungan  Hidup  dan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Kata Kunci; Kebijakan, Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah.

## A. Pendahuluan
Urusan  pengelolaan  sampah  adalah urusan wajib yang diatur dalam Pasal 28 H ayat  (1)  UUD  RI  1945,  memberikan  hak kepada  setiap  orang  untuk  mendapatkan lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat. Pasal  tersebut  memberikan  konsekuensi bahwa  pemerintah  wajib  memberikan pelayanan  publik  dalam  hal  pengelolaan sampah.  Hal  ini  pula  diperkuat  dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur mengenai pemerintah daerah  isi  lampiran  urusan  pemerintahan bidang  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan Ruang  Daerah  kabupaten/kota  sub  urusan persampahan  ialah  Pengembangan  Sistem dan  Pengelolaan  Persampahan,  kemudian dalam  lampiran  urusan  Pemerintahan Bidang  Lingkungan  Hidup  kabupaten/kota pula  menjelaskan  Daerah  kabupaten/kota mengurusi urusan yang pertama
pengelolaan sampah.
Kedua  penerbitan  izin  pendaurulagan sampah/pengelolaan  sampah,  pengang- kutan  sampah  dan  pemrosesan  akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta,
dan yang ketiga pembinaan dan
pengawasan  pengelolaan  sampah  yang diselenggarakan  oleh  pihak  swasta.  Untuk melaksanakan  peraturan  tersebut  perlu adanya  Peraturan  Daerah,  hal  ini  termuat
dalam  Pasal  9  ayat  (1)  huruf  a  Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2008  tentang
Pengelolaan  Sampah  yang  menyatakan pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan  sampah,  kemudian  diperkuat pula  dengan  ketentuan  Pasal  44  ayat  (1) dan  (2)  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  33  Tahun  2010  tentang  Pedoman Pengelolaan  Sampah  (selanjutnya  disebut dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  33 Tahun 2010):
1. Bupati/Walikota  menetapkan  peratu- ran  daerah  tentang  pengelolaan sampah  dengan  berpedoman  pada Peraturan  Menteri  ini  paling  lambat  2
(dua) tahun sejak ditetapkan.
2. Peraturan daerah sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  paling  sedikit memuat:
a. Pengurangan dan penanganan;
b. Lembaga pengelola;
c. Hak dan kewajiban;
d. Perizinan;
e. Insentif dan disinsentif
f. Kerja sama dan kemitraan;
g. Retribusi;
h. Pembiayaan dan kompensasi;
i. Peran masyarakat;
j. Mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa; k. Pengawasan dan pengendalian; dan
l. Larangan dan sanksi.
Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan  Sampah  Rumah  Tangga  dan Sampah  Sejenis  Sampah  Rumah  Tangga,
Pemerintah  Kabupaten/kota  menyusun dan  menetapkan  kebijakan  dan  strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah,  kemudiam  pada  Pasal  8  ayat  (1) menyatakan Kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan
sampah  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  4  ayat  (3)  ditetapkan  dengan peraturan bupati/walikota.
Hal ini merupakan perintah yang wajib dilaksanakan,  namun  sampai  saat  ini pemerintah kabupaten Muaro Jambi belum memiliki Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah, dibandingkan dengan kabupaten/kota  lain  di  wilayah  Provinsi Jambi  sudah  ada  yang  memiliki  Peraturan Daerah  kabupaten/kota  contoh  ialah Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sarolangun Nomor  05  Tahun  2010,  Peraturan  Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 07 Tahun  2013,  Peraturan  Daerah  Kota  Jambi Nomor  08  Tahun  2013,  Peraturan  Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 09 Tahun 2013, Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kerinci Nomor  09  Tahun  2013,  Peraturan  Daerah Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  Nomor 20  Tahun  2013,  Peraturan  Daerah
Kabupaten  Merangin  Nomor  02  Tahun 2014,  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bungo Nomor  06  Tahun  2015,  dan  Peraturan Daerah  Kabupaten  Batanghari  Nomor  16 Tahun  2016.  Hal  ini  menunjukan  urgensi bahwa Peraturan Daerah itu sudah menjadi kebutuhan  yang  sangat  penting/urgent
/mendesak di Kabupaten Muaro Jambi.
Pada dasarnya setiap manusia
membutuhkan  pelayanan,  bahkan  secara ekstrem dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak  dapat  dipisahkan  dengan  kehidupan manusia.  Masyarakat  setiap  waktu  akan selalu menuntut pelayanan publik berkualitas  dari birokrat, meskipun
tuntutan itu seringkali tidak sesuai dengan apa  yang  diharapkan,  karena  secara empiris  pelayanan  publik  yang  terjadi selama  ini  masih  menampilkan  ciri-ciri yakni  berbelit-belit,  lambat,  mahal,  dan melelahkan.  Kecendrungan  seperti  itu terjadi  karena  masyarakat  masih  di posisikan  sebagai  pihak  yang  “melayani” bukan yang “dilayani”. 1
Oleh  karena  itu  pada  dasarnya dibutuhkan suatu perubahan dalam bidang pelayanan  publik  dengan  mengembalikan dan  mendudukan  pelayan  yang  dilayani pada pengertian yang sesungguhnya, dalam hal pengelolaan sampah seperti menyediakan tong sampah semi permanen, tempat sampah permanen, gerobak dorong,
1 Juniarso  Ridwan  dan  Achmad  Sodik  Sudrajat, Hukum  Administrasi  Negara  dan  Kebijakan Pelayanan  Publik ,  Nuansa,  Bandung,  2019, Hlm. 17
mobil  truk  angkutan  sampah,  tempat pembuangan  sementara  (TPS)  hingga tempat pembuangan akhir (TPA). 2
Berdasarkan  Pasal  5  Undang-  Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah,  Pemerintah  dan  Pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik  dan  berwawasan  lingkungan  sesuai dengan  tujuan  sebagaimana  dimaksud dalam  Undang-Undang  ini,  kemudian  pada Pasal  6  menyebutkan  Tugas  Pemerintah dan  Pemerintahan  daerah  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas :
a. Menumbuh kembangkan dan meningkatkan  kesadaran  masyarakat dalam pengelolaan sampah; b. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah; c. Memfasilitasi,  mengembangkan,  dan melaksanakan upaya penanggulangan,  penanganan,  dan pemanfaatan sampah; d. Melaksanakan  pengelolaan  sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana  dan  sarana  pengelolaan sampah; e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah;
2 Sudiro,  Arief  setyawan  dan  Lukman Nulhakim,  “Model  Pengelolaan  Sampah Permukiman  di  Kelurahan  Tanjung  Sekar Kota  Malang,” Jurnal  Teknik  Lingkungan , Volume 7, Nomor 1, 2018, Hlm. 109.
f. Memfasilitasi  penerapan  teknologi spesifik  lokal  yang  berkembang pada  masyarakat  setempat  untuk mengurangi dan menangani sampah; dan g. Melakukan koordinasi antar lembaga  pemerintah,  masyarakat, dan  dunia  usaha  agar  terdapat keterpaduan  dalam  pengelolaan sampah.
Bahwa  ini  menjadi  tanggung  jawab Pemerintah  Pusat  maupun  Pemerintah Daerah,  hal  ini  penting  kejelasan  tanggung jawab Pemerintah Daerah kabupaten Muaro Jambi  dalam  membuat  aturan  mengingat pertambahan  penduduk  dan  perubahan pola  konsumsi  masyarakat  menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin
beragam  sehingga  pengelolaannya  perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman  bagi  lingkungan,  serta  dapat mengubah perilaku masyarakat.
Berdasarkan  informasi  data  awal  yang di  dapat  penulis  dari  Badan  Pusat  Statistik Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2018 jumlah pertumbuhan  penduduk  khususnya  di Kecamatan  Jambi  Luar  Kota  sangat signifikan:
Tabel 1.1. Jumlah Penduduk & Perumahan Tahun 2010 s/d 2017 Di Kecamatan Jambi Luar Kota Tahun Jumlah Penduduk Perumahan: 19.953 Rumah/4 jiwa (%) Milik Sendiri Kontrak/ Sewa Bebas sewa Dinas/lainnya 2010 58.380 73 3 5 1 2016 67.807 91 4 4 1 2017 68.984 84,3 4,88 4,66 6,43
Berdasarkan  table  di  atas  menunjukan bahwa  pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan  yang  signifikan  yaitu  pada tahun  2017  sebanyak  68.984  (enam  puluh delapan  ribu  sembilan  ratus  delapan  puluh empat)  jiwa,  sehingga  kebutuhan  akan pengelolaan  sampah  yang  dikeluarkan regulasinya  oleh  Pemerintah  Daerah menjadi  sebuah  kebutuhan  yang  sangat mendesak  terutama  di  desa  Mendalo  Darat yang  jumlah  pertumbuhan  penduduk  dan perumahan yang begitu pesat.
Berdasarkan  Pasal  24  ayat  (2) Peraturan  Daerah  Kabupaten  Muaro  Jambi Nomor  02  Tahun  2014  tentang  Rencana Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Muaro Jambi  Tahun  2014-2034  sistem  jaringan prasarana  wilayah  lainnya  ialah  sistem persampahan meliputi:
1. Tempat  Pemrosesan  Akhir  (TPA) sampah  regional  di  Kecamatan  Sungai Gelam;
2. Tempat  Pemrosesan  Akhir  (TPA) sampah Kabupaten di desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan;
3. Tempat  Pemrosesan  Akhir  (TPA) sampah  Kabupaten  di  desa  Danau
Sarang  Elang  Kecamatan  Jambi  Luar
Kota;
4. Tempat  Pemrosesan  Akhir  (TPA) sampah  Kabupaten  di  desa  Mekar  Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar;
5. Tempat  Pengelolaan  Sampah  Terpadu (TPST), meliputi:
a) Desa  Mudung  Darat  Kecamatan Muaro Sebo;
b) Desa Baru Kecamatan Mestong;
c) Desan Mekar Jaya Kecamatan Bahar Selatan;
d) Desa Kedemangan Kecamatan Jambi Luar Kota;
e) Desa  Pudak  Kecamatan  Kumpeh Ulu;
f) Desa  Tarikan  Kecamatan  Kumpeh Ulu;
g) Desa  Rantau  Panjang  Kecamatan Kumpeh;
h) Desa Betung Kecamatan Kumpeh;
i) Desa  Matra  Manunggal  Kecamatan Bahar Utara;
j) Desa  Kemingking  Dalam Kecamatan Taman Rajo; dan
k) Desa  Rukam  Kecamatan  Taman Rajo.
Ini merupakan rencana yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Muaro Jambi, namun  faktanya  hingga  saat  ini  tempat pemerosesan  akhir  dan  pengelolaannya belum  dilaksanakan.  Akibat  belum  adanya
Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan  sampah  di  Kabupaten  Muaro Jambi  menyebabkan  masyarakat  banyak
yang tidak tertib seperti membuang sampah sembarangan  di  tepi  jalan  karena  tidak tersedianya tempat pembuangan sementara (TPS) maupun penyedia angkutan sampah.
Sosialisasi pemerintah daerah
kabupaten  terkait  pengelolaan  sampah sangat kurang sehingga masyarakat banyak yang  tidak  tertib  dan  pemahaman masyarakat  menjadi  sangat  kecil  dalam  hal persampahan,  ini  juga  menyebabkan kebingungan  masyarakat  mengenai  kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi mengenai  pelayanan  persampahan,  yang ada  saat  ini  justru  inisiatif dari  masyarakat itu  sendiri  dengan  membuat  sebuah  KSM
(Kelompok Swadaya-Masyarakat) dan itupun terbatas hanya ada 2 KSM yaitu KSM Mendalo Darat dan KSM IX, Sungai Gelam. 3 Menariknya  lagi  Peraturan  Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang pengelolaan  sampahnya  tidak  ada,  yang diatur justru retribusi mengenai persampahan yang tertuang dalam
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Muaro  Jambi Nomor 09 Tahun 2012 dan itu bagi penulis menjadi  suatu  hal  anomali.  Berdasarkan pada  hal  diatas  maka  yang  akan  di  bahas didalam  artikel  ilmiah  ini  adalah  mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan  pengelolaan  sampah  di
Kabupaten  Muaro  Jambi  dan  serta
3 https://jambi.tribunnews.com/2018/08/05 /tak-punya-tpa-sampah-di-muarojambi dikelola-dua-ksm-ini  (diakses  pada  12
September 2019, pukul 23.35 wib).
bagaimana  kewenangan  penyelenggaraan pengelolaan  sampah  di  Kabupaten  Muaro Jambi.

## B. Metode Penelitian
Penelitian yang digunakan dalam
penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis normatif, yakni suatu penelitian yang mengkaji adanya  kekosongan  hukum,  konflik  hukum, dan/atau  ketidak  jelasan/kekaburan  suatu norma  hukum.  Isu  hukum  atas  penelitian  ini adalah kekosongan hukum tentang pembentukan  Peraturan  Daerah  Pengelolaan Sampah,  padahal  dilihat  dari  teori  kebijakan peraturan perundang-undangan, setiap kabupaten/kota  wajib  membentuk  peraturan daerah  tentang  pengelolaan  sampah  dan konflik hukum sebagaimana disebutkan bahwa norma yang berada pada jenjang lebih rendah harus tidak bertentangan dengan norma yang berada pada jenjang yang lebih tinggi.
C. Kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi Pentingnya pengaturan/regulasi
pengelolaan  sampah  di  kabupaten  Muaro Jambi  tidak  hanya  menjadi  permasalahan masyarakat di kabupaten Muaro Jambi saja, namun  saat  ini  juga  menjadi  isu  nasional sejak tahun 2016 hingga 2018 kementerian sangat  sibuk  membahas  pengelolaan sampah  bahkan  hal  ini  menjadi  isu  kabinet Presiden  Joko  Widodo  dan  Wakil  Presiden
Jusuf kala menjadikan sebuah agenda rapat kabinet terbatas. 4
Kementerian  yang  masuk    dan mengurusi  perihal  urusan  sampah  ini adalah  Kementrian  LHK,  Kementerian
Dalam Negeri, Kementerian PUPera, Kementerian  Perindustrian,  Kementerian ESDM,  Kementerian  Koordinator  Bidang Ekonomi,  Kementerian  Koordinator  Bidang Kemaritiman,  Kementerian  Koperasi/UKM, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Polhukam, Kementerian Pertanian, dan Kementerian BUMN. Kemudian Lembaga Negara Lainnya seperti BPPT, Perguruan Tinggi, Badan Penanaman
Modal,  TNI  Angkatan Laut  dan  BPKN,  serta lembaga  Non  Pemerintah/Perusahaan/ Perorangan. 5
Presiden RI sudah sangat gerah dengan kondisi  persampahan  di  Indonesia,  karena telah  paham  dengan  kabinetnya  serta pemerintah  daerah  kabupaten  dan  kota yang tidak mampu dalam hal mengelola dan mengatasi  sampah  ataupun  limbah  plastik, rapat  yang  diselenggarakan  Presiden  RI sudah  mencapai  14  kali  pertemuan.  dan bahkan  direktur  utama  Green  Indonesia Fondation  pernah  mengirimkan  Surat Permintaan  Penerbitan  PERMENDAGRI
4 Asrul Hoesein. “Ketika Isu "Sampah" Mendadak Seksi di Kabinet Jokowi.” https://www.kompasiana.com/hasrulhoesein /5a609834dd0fa810f95a1662/sampah- menjadi-urusan-sexy-kabinet-jokowi?page=all
(Diakses Pada 23 November 2019 pukul 21:22 WIB)
5 Ibid.
Nomor 33 Tahun 2010 dengan Surat Nomor 21/GIF-Jkt/XII/2018 Tertanggal 16 Desember 2018 tentang himbauan presiden jokowi  diminta  untuk  mencabut  kebijakan larangan  kantong  plastik  dan  Sedotan Plastik  karena  sampah  plastik  seharusnya dikendalikan  atau  dikelola  pada  sumber timbulannya  atau  melalui  aplikasi  Pasal  13 dan  Pasal  45  UU  Nomor  18  Tahun  2008 tentang Pengelolaan Sampah bukan
larangan  sebab  kantong  plastik  diketahui sebagai  alat  dari  pihak  penjual  yang disediakan  secara  gratis  namun  faktanya tidak  gratis  karena  jelas  nilai  kantong plastik  kemasan  itu  diakumulasi dari  harga barang dagangan atau jualan.
Pelaksanakan pengelolaan sampah yang berwawasan  lingkungan,  maka  Bupati kabupaten  Muaro  Jambi  bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya  disebut  dengan  DPRD)  wajib membentuk  sebuah  regulasi  tentang pengelolaan  sampah  karena  Kewenangan pembentukan  Peraturan  Daerah  berada pada  Kepala  Daerah  dan  DPRD.  Peraturan Daerah  ditetapkan  oleh  Kepala  Daerah setelah  mendapat  persetujuan  bersama DPRD. Mengenai dasar kewenangan pembentukan  Peraturan  Daerah  diatur dalam:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang  menyatakan  bahwa  Pemerintah Daerah  berhak  menetapkan  Peraturan Daerah  dan  peraturan-peraturan  lain
untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 2. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan: a) Kepala  Daerah  mempunyai  tugas
dan  wewenang  menetapkan  Perda yang  telah  mendapat  persetujuan
bersama  DPRD  (Pasal  65  ayat  (2) huruf b). b) DPRD mempunyai tugas dan wewenang  membentuk  Perda  yang dibahas  dengan  Kepala  Daerah untuk mendapat persetujuan bersama (Pasal 154 ayat (1) huruf a) c) PERDA dibentuk oleh DPRD dengan
persetujuan bersama Kepala Daerah (Pasal 236 ayat (2)
d) Rancangan  PERDA  Yang  telah disetujui  bersama  oleh  DPRD  dan Kepala Daerah disampaikan  oleh  pimpinan
DPRD  kepada  Kepala  Daerah  untuk ditetapkan  menjadi  PERDA  (Pasal  242  ayat (1) Berdasarkan wawancara penulis kepada Kepala  bagian  Perundang-undangan kantor DPRD, “Kabupaten Muaro Jambi sampai saat ini  belum  memliki  PERDA  tentang pengelolaan  sampah  dikarenakan  saat  ini DPRD  belum  membahasnya,  namun  pada tahun 2014 DPRD pernah untuk membahasnya  saat  sampah  dikelola  oleh
dinas  tata  kota  namun  terkendala  dengan anggaran  untuk  pelepasan  lahan  TPA (Tempat Pemerosesan Akhir) di Talang Gulo
memiliki  nilai  yang  cukup  tinggi.  Untuk membuat  sebuah  RAPERDA  Pengelolaan Sampah  di  Kabupaten  Muaro  Jambi setidaknya kabupaten harus memiliki lahan seluas  5  hektar,  namun  kabupaten  hanya memiliki  lahan  sekitar  1  hektar  dan  itu lokasinya berada di bukit baling. 6
Pernyataan  di  atas  merupakan  suatu alasan  yang  tidak  bisa  dipertahankan, karena  terkait  pembebasan  lahan  tidak harus  berlokasi  di  talang  gulo  yang  dekat dengan permukiman penduduk, seharusnya DPRD dapat menentukan lokasi lain dengan mengacu  pada  Pasal  24  ayat  (2)  Peraturan Daerah  Kabupaten  Muaro  Jambi  Nomor  02 Tahun  2014  tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  Kabupaten  Muaro  Jambi  Tahun 2014-2034  sistem  jaringan  prasarana wilayah  lainnya  ialah  sistem  persampahan meliputi:
1. Tempat  Pemrosesan  Akhir  (TPA) sampah  regional  di  Kecamatan  Sungai Gelam;
2. Tempat  Pemrosesan  Akhir  (TPA) sampah Kabupaten di desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan;
3. Tempat  Pemrosesan  Akhir  (TPA) sampah  Kabupaten  di  desa  Danau Sarang  Elang  Kecamatan  Jambi  Luar Kota;
6 Nawawi,  Kepala  Bagian  Perundang-undangan kantor  DPRD  Kabupaten Muaro  Jambi,
Wawancara tanggal 09 Desember 2019.
4. Tempat  Pemrosesan  Akhir  (TPA) sampah  Kabupaten  di  desa  Mekar  Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar; Empat  lokasi  diatas  setidaknya  dapat diberikan anggaran untuk pembanguan TPA yang lebih luas sekitar 5 hektar tanah yang anggarannya  bisa  lebih  murah  untuk pembangunan  TPA,  karena  pengelolaan sampah  merupakan  perintah  wajib  bagi pemerintah daerah kabupaten/kota.
Infromasi  wawancara  penulis  bersama Kepala Bagian Hukum Kantor Bupati Muaro Jambi,  “Kabupaten    Muaro    Jambi    sampai saat    ini  memang  belum    memiliki  PERDA tentang    pengelolaan    Sampah    dan Peraturan  Bupati  tentang  Kebijakan    dan Strategi    Daerah    Pengelolaan    Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah  Tangga  dikarenakan  pertama anggaran  yang  tidak  terpenuhi,  kedua  dari segi  teoritis  aturan  pusat  memperketat dalam proses penyelenggaraan pengelolaan sampah,  pembentukan  PERDA  Pengelolaan Sampah  yang  seharusnya  dibuat  fleksibel ketika  PERDA  tersebut  dapat dimanfaatkan dan  pelaksanaan  PERDA  tersebut  tetap berlaku di setiap kabupaten/kota”.
Laporan dari kepala bagian hukum yang menyatakan  Pemerintah  pusat  tidak memberatkan  pemerintah  daerah  dalam pembentukan  PERDA  pengelolaan  sampah yang memberi syarat begitu berat. Harapan yang diinginkan PEMDA ialah pembentukan PERDA  seharusnya  dapat  dilaksanakan ketika  syarat  untuk  membentuk    PERDA
tersebut    tidak    berat    seperti    PEMDA diwajibkan    untuk  membuat  minimal dimulai dari kantor kemudian pengelolaannya  limbah  TPA  yang  luasnya tidak  banyak  dapat  diangsur  dikemudian hari, penguraian sampah dll. Padahal  dalam aturannya    sendiri  pemerintah  pusat  tidak memberatkan pemerintah daerah, justru ini program  yang  sangat  didukung  oleh pemerintah pusat.
Pelaksanaan  PERDA  yang  telah  dibuat Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum  dalam  hal  pelayanan  persampahan/ kebersihan yang diterima Kabupaten Muaro Jambi  dalam  wawancara  bersama  Kepala Bagian Hukum Kantor Bupati Muaro Jambi, “Pembentukan PERDA nomor 9 tahun  2012 tentang  retribusi  jasa  umum  (pengelolaan sampah) tentunya dibentuk untuk meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  kabupaten  Muaro  Jambi,  terkait teknis  dalam  pelaksanaan  bagian  hukum tidak  mempunyai  kewenangan  dalam memberikan informasi tentang pengelolaan sampah. 7
Hal  ini  berlawanan  dengan  informasi dari  Kepala  Bagian  Perundang-undangan Kantor  DPRD  Kabupaten  Muaro  Jambi, “penerimaan  retribusi  pengelolaan  sampah di kabupaten muaro jambi tidak mengalami peningkatan,
pemasukan dengan
7 Ahmad  Ridwan,  Kepala  Bagian  Hukum  Kantor Bupati  Muaro  Jambi, Wawancara tanggal  12 Desember 2019.
pengeluaran tidak seimbang karena Kabupaten seharusnya menerima
pemasukan  yang  lebih  besar  agar  dapat membeli  lahan  yang  cukup.  Di  waktu  itu (tahun  2014)  DPRD  memikirkan  dampak setelah  di  bangunnya  TPA  diwilayah  talang gulo,  karena  DPRD  beranggapan  sampah merupakan  sebuah  barang  yang  tidak berguna  atau  kotor,  hal  ini  dapat menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan masyarakat  seperti  penyakit,  pencemaran lingkungan dan lain-lain karena TPA berada dekat dengan permukiman rumah
penduduk.
Pernyataan  diatas  merupakan  laporan penerimaan  hasil  retribusi  yang  belum maksimal  dikarenakan  pelaksanaan    dalam penyelenggaraannya masih hanya
mengandalkan  PERDA  tentang    retribusi padahal  undang-undang  dan  peraturan pelaksana  memberikan  kewenangan  yang lebih  luas  untuk  membuat  Peraturan Daerah  tentang pengelolaan sampah hal ini ketika  pelayanan  persampahan  dengan tidak  diberikannya  fasilitas  umum  yang memadai menyebabkan masyarakat /perusahaan  besar  tidak  mau  membayar retribusi. Pembiayaan  pengelolaan  sampah  yang diinformasikan oleh Kepala bagian perundang-undangan  selain  permasalahan anggaran dalam pembangunan TPA
(Tempat  Pemrosesan  Akhir)  seharusnya tidak  harus  bersumber  dengan  retribusi saja  DPRD  Kabupaten  Muaro  Jambi  bisa
mendapatkannya  dari  APBD/APBN  hal  ini sesuai    dengan    Pasal    24    ayat    (2)    UU Nomor    18    Tahun    2008    mengenai pembiayaan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan  pengelolaan  sampah  yang bersumber  dari  anggaran  pendapatan  dan belanja  negara  serta  anggaran  pendapatan dan belanja daerah.
Informasi  dari Kepala bagian
Perundang-undangan  DPRD  terkait  infor- masi  pembentukan  peraturan  Bupati, “peraturan  bupati  tentang  kebijakan  dan strategi  daerah  pengelolaan  sampah  rumah tangga  dan  sampah  sejenis  sampah  rumah tangga  di  kabupaten  Muaro  Jambi  hingga saat  ini  belum  dibentuk,  yang  berwenang dan  mengetahui  pembentukannya  ialah bagian  hukum  kantor  bupati  karena  yang membentuk  peraturan  bupati  ialah  bupati sendiri  tidak  bersama  dengan  DPRD kabupaten Muaro Jambi.
Kabupaten  saat  ini  belum  memilikinya padahal perintah tersebut wajib berdasarkan  pasal  16  Peraturan  Presiden Nomor  97  Tahun  2017  tentang  Kebijakan dan  Strategi  Nasional  Pengelolaan  Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah  Tangga  dalam  penetapan  Jakstrada tersebut bupati/walikota
diwajibkan menyusun  dan  menetapkan  Jakstrada kabupaten/kota  paling  lama  1  tahun  sejak peraturan  presiden  ini  berlaku,  artinya kabupaten/kota  di  wajibkan  menetapkan peraturan  bupati/walikota  paling  lama  24
Oktober 2018. Namun hingga saat ini belum dilaksanakan.
Pernyataan  diatas  sangat  disayangkan karena  perintah  tersebut  adalah  perintah wajib,  ketika  perintah  tersebut  tidak dijalankan  maka  sesuai  dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan dan dasar dalam menetapkan  keputusan  (Pasal  9  UU  Nomor 30  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan)  maka  pemerintah  daerah kabupaten  dapat  dikenakan  sanksi  oleh gubernur berupa sanksi administrasi ringan seperti  teguran  lisan,  teguran  tertulis,  dan penundaan hak-hak jabatan.
Pasal  9  ayat  (1)  PP  Nomor  81  Tahun 2012  tentang  Pengelolaan  Sampah  Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga  ialah  Tugas  pemerintah  daerah sebagai  regulator  selain  menyusun  dan menetapkan Kebijakan dan Strategi Kabupaten/kota  juga  menyusun  dokumen rencana  induk  atau  studi  kelayakan pengelolaan sampah, berdasarkan wawancara dengan Kepala Bagian Perundang-undangan  DPRD  Kabupaten
Muaro  Jambi,  “rencana    induk    studi kelayakan    pengelolaan  sampah  rumah tangga  dan   sampah sejenis  sampah  rumah tangga  di  Kabupaten  Muaro Jambi.
Saat ini DPRD    belum    mengetahuinya
karena itu
kemungkinan adalah kewenangan  dari  dinas  PERKIM  ataupun bagian  hukum  kantor  Bupati.  Dan  adanya PERDA  Retribusi  09  Tahun  2012  itu  bukan
kewenangan  DPRD  Muaro  Jambi,  DPRD hanya membahas dan mengesahkan PERDA. Untuk  penyusunan  nasakah  akademik  pun ialah  bagian  hukum  kantor  bupati  dan instansi  terkait  seperti  dinas  lingkungan hidup.
Pernyataan  diatas  merupakan  suatu alasan  yang  anomali  ketika  produk  hukum PERDA  yang  DPRD  buat  mereka  tidak mengetahuinya padahal dalam Pasal  236 ayat (2) UU 23 Tahun 2014, ”Perda dibentuk oleh  DPRD  dengan  persetujuan  bersama Kepala  Daerah.  dan  ini  seharusnya kewenangan  mereka.  Anggapan  Kepala bagian  Perundang-undangan  kantor  DPRD kabupaten Muaro Jambi terkait pelaksanaan Pengelolaan  Sampah,  “pengelolaan  Sampah di  kabupaten  Muaro  Jambi  seharusnya dikelola  oleh  pihak  ke  tiga  seperti Perusahaan,  seperti  contohnya  ialah  kota jambi,  yang  menangani  persoalan  sampah ialah  perusahaan  seperti  CV  dan  lain-lain, Pemerintah  Daerah  hanya  melaksanakan kewajban administrasi yang mengelolaanya dijadikan  pihak  ketiga.  Namun  ketika pengelolaan  sampah  dilaksanakan  oleh dinas  PERKIM  hal  tersebut  tentunya  tidak menjadi sebuah permasalahan.”
Masukan  dari  dinas  PERKIM  untuk penambahan armada ialah sebuah masukan yang  dapat  diterima  oleh  DPRD,  lebih tepatnya  lagi  permasalahan  armada  dan anggaran  dapat  di  diskusikan  dengan anggota  dewan,  “dalam  pembahasan anggaran  pendapatan  belanja  daerah
dibulan  November  2019  seharusnya  dapat ditidaklanjuti melalui Tim anggaran Pemerintah Daerah namun tidak terkoordinirnya  masukan  tersebut  maka tidak  dapat  diproses,  justru  yang  telah ditindaklanjuti  ialah  dari  dinas  pemadam kabakaran  ialah  penambahan  unit  mobil damkar.  Karena  disaat  itu  memang kebakaran  hutan  dijambi  sangat  parah kondisinya.
Penyelenggaraan  pemerintahan  daerah persampahan  merupakan  sub  urusan  dari urusan  pemerintahan  bidang  pekerjaan umum dan penataan ruang. Urusan tersebut termasuk  urusan  wajib  yang  berkaitan dengan  pelayanan  dasar  sebagaimana ditetapkan dalam  Pasal  12  ayat  (1)  huruf  c Undang-Undang  (UU)  No.  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah,  maka  wajib diselenggarakan  semua  daerah.  Dalam wawancara  bersama  Kepala  Bagian  Hukum Kantor  Bupati  Muaro  Jambi,  “batasan minimal  luas  tanah  berdasarkan  Peraturan Menteri,  untuk  teknis  pendalaman  luas tanah pembentukan TPA kewenangannya di dinas  PERKIM,  RAPERDA  pengelolaan sampah  seharusnya  dapat  diajukan  oleh OPD  (Organisasi  Perangkat  Daerah)  yang menangani  Pengelolaan  Sampah,  Proses anggaran OPD dapat mengajukan anggarannya ketika di tahun berjalan belum teralisasi  maka  dapat  mengajukan  di  tahun berikutnya.  Ketika  anggaran  APBD  belum maksimal  maka  dapat  meminta  bantuan melalui  DAK  (Dana  Alokasi  Khusus)  yang
sumbernya  dari  APBN.  Yang  menjadi permasalahannya ialah apakah OPD mampu memenuhi  kriteria  DAK?  Hal  itulah  yang dapat diselesiakan permasalahannya.”
Penyelenggaraan  pengelolaan  persam- pahan tidak hanya  menjadi tugas,
wewenang,  dan  tanggung  jawab  daerah kabupaten/kota  melainkan  juga  menjadi tugas,  wewenang,  dan  tanggung  jawab daerah  provinsi  dan  pemerintah  pusat. Sejalan  dengan  hal  tersebut,  Pemerintah Pusat  melalui  Kementerian  Pekerjaan Umum  dan  Perumahan  Rakyat  telah menetapkan kebijakan dan strategi nasional melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor  21/PRT/M/2006  tentang  Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP).
Pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan sebagai berikut: 1. Menetapkan  kebijakan  dan  strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi; 2. Menyelenggarakan  pengelolaan  sampah skala  kabupaten/kota,  antara  lain, berupa penyediaan tempat penampungan  sampah,  alat  angkut sampah, tempat penampungan
sementara,  tempat  pengolahan  sampah terpadu,  dan/  atau  tempat  pemrosesan akhir  sampah  sesuai  norma,  standar, prosedur,  dan  kriteria  yang  ditetapkan oleh Pemerintah;
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja  pengelolaan  sampah  yang dilaksanakan oleh pihak lain; 4. Menetapkan lokasi tempat penampungan  sementara  (TPS),  tempat pengolahan  sampah  terpadu  (TPST) dan/atau  tempat  pemrosesan  akhir (TPA)  sampah  merupakan  bagian  dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Melakukan  pemantauan  dan  evaluasi secara  berkala  setiap  6  (enam)  bulan selama  20  (dua  puluh)  tahun  terhadap tempat  pemrosesan  akhir  sampah dengan  sistem  pembuangan  terbuka yang telah ditutup;
6. Menyusun dan menyelenggarakan sistem  tanggap  darurat  pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya. Tugas  dan  wewenang  tersebut  di  atas, pemerintahan  kabupaten/kota  mendapat- kan  wewenang  atribusi  yaitu  pemberian wewenang  oleh  pembuat  undang-undang atau pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  oleh
Undang-Undang sebagaimana termuat dalam  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.  Tidak  ada  wewenang  tanpa tanggung  jawab,  karena  itu  pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab pemerintahan kabupaten/kota untuk melaksanakan tugas yang diberikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008.
Tugas dan wewenang penyelengga-raan pengelolaan  sampah  diberikan  kepada pemerintah  kabupaten/  kota,  yaitu  Kepala Daerah  (Bupati/Walikota)  dan  perangkat daerah selaku unsur penyelenggara pemerintahan  daerah.  Sehubungan  itu, pemerintah kabupaten/kota dalam
penyelenggaraan pengelolaan sampah harus ada  perangkat  daerah  untuk  melaksanakan tugas  dan  wewenang  yang  diberikan  oleh UU  No.  18  Tahun  2008  dalam  hal  ini  ialah Pemerintahan bidang lingkungan hidup dan Pemerintahan  bidang  pekerjaan  umum dan penataan ruang.
Masyarakat  di  kabupaten  Muaro  Jambi hingga  saat  ini  banyak  yang  tidak  tahu terkait  pengelolaan  sampah  yang  ada  di kabupaten Muaro Jambi, Menurut informasi dari  Kepala  Bagian  Hukum  Kantor  Bupati, “pengelolaan  sampah  di  Kabupaten  Muaro Jambi  memang  diselenggarakan  oleh  Dinas Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman karena  pengelolaan  sampah  dahulunya diserahkan  oleh  Gubernur  kepada  Bupati dalam  pembentukan  OPD  (Organisasi Perangkat  Daerah)  yang  dulunya  bernama Dinas  Tata  Kota  dan  sekarang  diubah menjadi Dinas PERKIM.”
Bentuk  kebijakan  yang  dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi ialah dengan menetapkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungso Serta Tata  Kerja  Dinas  Perumahan  dan  Kawasan Permukiman  Kabupaten  Muaro  Jambi,
dimana  urusan  persampaham  dan  layanan kebersihan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman  hal ini  berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  4 Peraturan  Daerah  Kabupaten  Muaro  Jambi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisasi, Tugas  dan  Fungsi  serta  Tata  Kerja  Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Pernyataan  diatas  seharusnya  yang melaksanakan  urusan  persampahan  ini adalah  dinas  lingkungan  hidup  (DLH)  dan pemerintahan  dibidang  pekerjaan  umum dan  tata  ruang  (PUPR)  karena  dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  telah  jelas  mengatur  tentang  siapa melaksanakan  pengelolaan  sampah,  ketika urusan  persampahan  dikaitkan  dengan kewenangan  gubernur  dalam  menetapkan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang di delegasikan kepada dinas PERKIM justru hal ini  bertentangan  dengan  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  karena  dinas PERKIM tidak mempunyai urusan di bidang Pengelolaan Sampah.
Uraian  di  atas  dalam  hal  pembentukan Rancangan  Peraturan  Daerah  tentang Pengelolaan  Sampah  diperlukan  dalam rangka:
1. Kepastian  hukum  bagi  masyarakat mendapatkan  pelayanan  pengelolaan
sampah  yang  baik  dan  berwawasan lingkungan; 2. Ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah; 3. Kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota  dalam  pengelolaan sampah; 4. Kejelasan hak dan kewajiban masyarakat  dan  pelaku  usaha  dalam pengelolaan sampah.

## D. Kewenangan  Penyelenggaraan  Pen- gelolaan  Sampah  di  Kabupaten Muaro Jambi
Teori  Kewenangan  Negara  dari  Van Vollenhoven  yang  dikutip  oleh  Notonegoro mengatakan,  negara  sebagai  organisasi kekuasaan  yang  tertinggi  untuk  mengatur berdasarkan kedudukannya memiliki kewenangan  untuk  membuat  peraturan hukum  yang  mana  artinya  negara  memiliki kewenangan  untuk  mengatur  penyediaan, peruntukan, dan penggunaan sumber  daya alam  untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.
Kekuasaan  hanya  mengemban  hak untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat.  Dalam hukum,  wewenang  sekaligius  berarti  hak dan  kewajiba  ( rechtenen  plichten ),  hak mengandung  pengertian  kekuasaaan  untuk mengatur  sendiri  dan  mengelola  sendiri sedangkan  kewajiban  secara  horizontal berarti  kekuasaan  untuk  menjalankan pemerintahan  dalam  satu  tertib  ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.
Pasal  1  angka  5  undang-undang  Nomor 30  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan,  yang  dimaksud  dengan wewenang  adalah  hak  yang  dimiliki  oleh badan/pejabat  pemerintahan  atau  penyele- nggara  negara  lainnya  untuk  mengambil keputusan  dan/atau  tindakan  dalam menyelenggarakan  pemerintahan.  Sedang- kan  menurut  Pasal  1  angka  6  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang administrasi  Pemerintahan,  menyatakan bahwa,  kewenangan  pemerintahan  yang selanjutnya  disebut  kewenangan  adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan  atau  penyelenggara  negara lainnya  untuk  bertindak  dalam  ranah hukum publik. Kewenangan  diperoleh  oleh  seseorang melalui  dua  cara,  yaitu  atribusi  dan pelimpahan wewenang. Pelimpahan wewenang  meliputi  delegasi  dan  mandat”. Secara teoretis, kewenangan yang
bersumber  dari  peraturan  perundang- undangan diperoleh dari tiga cara, yaitu:
1. Atribusi,  yaitu  pemberian  wewenang pemerintah  oleh  pembuat  undang- undang.
2. Delegasi,  yaitu  pelimpahan  wewenang pemerintah  dari  satu  organ  pemerin- tahan  kepada  organ  pemerintahan lainnya.
3. Mandat,  yaitu  terjadi  ketika  organ pemerintahan  mengizinkan  kewenan- gannya  dijalankan  oleh  organ  lain  atas namanya.
Tindakan  hukum  oleh  pemerintah,  baik dalam  menjalankan  fungsi  pengaturan maupun pelayanan, harus berdasarkan pada wewenang  yang  diberikan  oleh  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sehingga  tanpa  keputusan  yang  jelas  tidak akan  pernah  dapat  dibuat  keputusan konkret  secara  yuridis.  Kewenangan Pemerintah  daerah  dalam  pengelolaan sampah merupakan hal yang sangat penting dimana itu pengaturannya sudah ada dalam lampiran UU Nomor 23 tahun 2014 tentang sub urusan bidang Lingkungan Hidup.
Dinas PERKIM (Perumahan dan Kawasan Permukiman) dahulunya bernama dinas  tata  kota  bekerjasama  dengan  dinas DAMKAR  (dinas  pemadam  kebakaran), kemudian  sejak  tahun  2016  PERKIM dibentuk dan damkar memisahkan diri dari dinas  PERKIM  dan  bergabung  dengan  POL PP (polisi pamong praja).
PERDA pengelolaan sampah dikabupaten  Muaro  Jambi  sampai  saat  ini belum  ada,  untuk  mempertanyakan  hal tersebut lebih kewenangan DPRD kabupaten Muaro Jambi dan bagian Hukum kantor  bupati  Muaro  Jambi.  Untuk  saat  ini dinas  PERKIM  (Perumahan  dan  Kawasan Permukiman) muaro jambi hanya melaksanakan  PERDA  Nomor  09  Tahun 2012  tentang  Retribusi  Jasa  Umum  Bab  IV mengenai Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Alasan dibentuk- nya PERDA tersebut ialah untuk meningkatkan  PAD  (Pendapatan  Asli
Daerah)  kabupaten  Muaro  Jambi.  Menurut informasi dari  Kepala Bidang  Persampahan dan Pertamanan, “pelaksanaan pemungutan retribusi kabupaten Muaro Jambi dilaksanakan  setiap bulan, dengan
pembuatan nota retribusi untuk dikirimkan ke  dinas-dinas,  perkantoran  pmerintah/ swasta  sesuai  dengan  jenis  tarif  retribusi pelayanan  persampahan/kebersihan  yang terdapat  dalam  PERDA  kabupaten  Muaro Jambi,  kemudian  disetorkan  ke  bagian DISPENDA (Dinas Pendapatan Daerah).”
Pengiriman  nota  retribusi  dilaksanakan oleh petugas lapangan pengangkut sampah. Prosesnya  ialah  dinas  PERKIM  melakukan kewajiban  pemberian  pelayanan  angkutan sampah,  kemudian  perusahaan/dinas-dinas pemerintah/swasta memberikan  kewajiban berupa  pembayaran  retribusi,  “pelayanan pengelolaan  sampah  di  kabupaten  Muaro Jambi  selama  ini  terdiri  dari  proses pemilahan,  pengumpulan,  pengangkutan, pengolahan  dan  pemerosesan  akhir.  Proses pemilahan  dan  pengumpulan  dilaksanakan oleh KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat), pengangkutan,  dan  pemerosesan  akhir dilaksanakan  oleh  dinas  PERKIM,  untuk pengolahan  dilakukan  oleh  KSM  dan  dinas PERKIM.”
Pelayanan yang diberikan dinas PERKIM ialah  pemberikan  fasilitas  jasa  armada angkutan  sampah  yang  cukup  memadai untuk  dinas  PERKIM  meng-cover  11 kecamatan  dan  150  desa  walaupun  belum sepenuhnya  terlayani  oleh  dinas,  saat  ini
yang baru dilaksanakan pelayanan persampahan diantaranya mencakup kecamatan/kelurahan  Sengti,  Jaluko,  desa
Mendalo  Darat,  Mendalo  Indah,  dan  Sungai Gelam.
Untuk pelayanan  di  Sungai  Bahar  Utara dan  Selatan,  sampai  saat  ini  pemerintah sedang  memperoses  untuk  membuat  TPS (Tempat  Penampungan  Sementara)  dan sedang berkoordinasi dengan pemerintahan desa,  salah  satu  TPS  yang  telah  di  proses ialah  desa  Kayu  Aro,  nantinya  akan dibuatkan  IMB  dari  PTSP.  Beberapa perusahaan saat ini beberapa telah menjalin kerjasama dengan dinas
PERKIM diantaranya  ialah  PT.  Perindo,  PTPN  (PT. Pekebunan  Nusantara).  Selain  itu  dinas PERKIM  memerikan  pelayanan  infromasi mengenai  Pengelolaan  Sampah.  Salah satunya LP wanita.
Pelayanan  yang  terakhir  dari  dinas PERKIM  adalah  penyediaan  tong  sampah portable  yang  berupa  bak  sampah fiberglass.  Digunakan  ketika  ada  acara pemerintahan  ataupun  dinas-dinas  terkait, untuk desa dinas PERKIM juga memberikan peminjaman  pelayanan  bak  sampah  ketika ada laporan masuk maka petugas akan siap untuk langsung terjun ke lapangan.
Sosialisasi yang diberikan dinas PERKIM berupa  tata  cara  mengelola sampah  seperti pemilahan  sampah  kering,  dan  sampah basah.  Adapun  sampah  kering  akan dijadikan pupuk kompos dan sampah basah dikelola  menjadi  barang  yang  bernilai
ekonomis, dalam penanganan sampah perlu adanya  peran  masyarakat  dikarenakan ketika  sampah  masih  sedikit  pemerintah akan  dengan  mudah  untuk  mengelolaanya, ketika  sampah  sudah  sangat  banyak  maka akan  sangat  berdampak  pada  lingkungan dan  ketentraman  masyarakat  seperti sampah  yang  bertaburan  di  tepi  jalan membuat masyarakat tidak nyaman.
Maka dari itu dinas PERKIM akan selalu memberikan  pelayanan  yang  berkualitas dan  terbaik  dalam  hal  persampahan. Harapan  kedepannya  dinas  PERKIM  akan menjangkau seluruh kecamatan yang ada di kabupaten  Muaro  Jambi  tentunya  dengan tambahan  armada  dan  sumber  daya manusia serta anggaran. Pemberian
bantuan  terhadap  KSM  oleh  dinas  PERKIM dilaksanakan  koordinasi  dengan  anggota DPRD  kabupaten  Muaro  Jambi  hal  ini berhubungan  dengan  anggaran  pemerintah daerah,  tergantung  dengan  seberapa pentingkah bantuan tersebut, karena dalam menjalankan  tugas  dinas  PERKIM  bidang Persampahan  dan  pertamanan  memiliki  3 bagian  yaitu  pertama  penerangan,  kedua pertamanan dan yang ketiga persampahan.
Dari  ketiga  tugas  tersebut  tentunya memiliki  permasalahan  masing-masing  dan membutuhkan  bantuan,  dinas  PERKIM melaksanakannya  berdasarkan  permasala- han  yang  lebih  urgen/mendesak.  Karena selama  ini  dinas  PERKIM  memiliki  dana yang  terbatas dari  APBD daerah  kabupaten Muaro  Jambi.  Sehingga  dinas  PERKIM
memaksimalkan dana yang telah ada untuk pembangunan dan permaslahan yang ada di kabupaten  Muaro  Jambi  sesuai  dengan TUPOKSI nya.
Jumlah  armada  angkutan  sampah  dinas PERKIM setelah adanya penambahan tahun 2018  berjumlah  9  armada  truk  angkutan sampah,  untuk  TPA(Tempat  Pembuangan Akhir)  dinas  PERKIM  mengelolanya  di  KM 35  bukit  baling  atas  sewa  pemerintah daerah luasnya lebih kurang 1 hektar, untuk jumlah  TPS  dikabupaten  Muaro  Jambi berjumlah  Ratusan  TPS  dan  saat  ini beberapa  ada  penambahan  pembangunan. Proses pengangutan sampah yang dilaksanakan  dinas  PERKIM  dilakukan setiap  hari  kecuali  di  hari  minggu,  untuk pengerjaannya  dinas  perkim  laksanakan setiap  pukul  06.00  WIB  sampai  dengan pukul  12.00  WIB.  Total  sampah  yang diangkut  dinas  PERKIM  dalam  satu  bulan sebesar  65  sampai  dengan  70  Ton  di kabupaten  Muaro  Jambi  dan  ini  belum seluruhnya ter-cover diseluruh kecamatan.
Pengawasan  pengelolaan  sampah  di kabupaten  Muaro  Jambi  selama  ini dilaksanakan  oleh  dinas  PERKIM  bidang persampahan  dan  pertamanan,  setiap  2x dalam seminggu selalu diadakan pengawasan  terhadap  KSM  dan  TPS,  untuk
TPA  dilaksanakan  2  sampai  dengan  3x dalam  sebulan.  Diutamakan  pengawasan dan  jenis  pengangkutan  sampah  ialah sampah rumah tangga. “Untuk pengangkutan  sampah  kayu  dan  pohon
ranting  biasanya  ada  permintaan  khusus. Pengawasan dinas PERKIM terhadap teknis lapangan  (sopir  truk  angkutan  sampah) telah dilaksanakan. Ketika terdapat permintaan  khusus,  maka  dinas  PERKIM akan melaksanakannya.
Dinas  PERKIM  saat  ini  akan  menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kota Jambi  yaitu  telah  mengadakan  rapat  dan musyawarah untuk TPA (Tempat
Pembuangan  Akhir)  yang  berada  di  Talang Gulo,  agar  dapat  memperirit  biaya operasional  dinas  PERKIM  dan  armada dinas  PERKIM  dapat  menjangkau  proses pengangkutan sampah dari Jambi Luar Kota, Sungai  gelam  menuju  TPA  Kota  Jambi,  saat ini prosesnya sedang ditahap pematangan.
Pemeliharaan  yang  dilaksanakan  dinas PERKIM bidang persampahan dan
pertamanan  dilaksanakan  setiap  1  tahun sekali  tergantung  dengan  anggaran  yang diberikan  pemerintah  daerah,  dalam pemeliharaan  selain  memiliki  jumlah armada  truk  sampah  yang  banyak  juga melaksanakan pemeliharaan terhadap peralatan alat potong rumput, pemeliharaan alat-alat  kebersihan  sapu  jalan,  dan  alat bakul/keranjang  sampah.  Terkadang  juga hal  yang  sifatnya  mendesak  seperti  ban mobil pecah, kerusakan mobil mendadak itu akan  langsung  di  koordinir  oleh  dinas PERKIM.  Sehingga  dengan  mempunyai anggaran  yang  sedikit  dinas  PERKIM memberikan  pelayananan  pemeliharaan
yang  sebesar  besarnya  dan  seefisien mungkin.
Sistem  informasi  yang  dijalankan  dinas PERKIM  kepada  masyarakat  dalam  hal informasi kemudahan akses berupa website resmi dinas yang hingga saat ini belum ada padahal  dalam  Pasal  34  Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun  2012 tentang Pengelolaan  Sampah  Rumah  Tangga  dan Sampah Sejenis Rumah tangga “pemerintah kabupaten/kota  menyediakan  informasi mengenai  pengelolaan  sampah  rumah tangga  dan  sampah  sejenis  rumah  tangga yang harus dapat diakses oleh setiap orang” artinya  hal  ini  ada  kata-kata  harus  berarti pemerintah  daerah  dalam  hal  disini  ialah dinas  PERKIM  wajib  membuat  sistem informasi  yang  dapat  dengan  mudah diakses  oleh  masyarakat,  tentunya  melalui koordinasi oleh menteri yang menyelenggarakan  urusan  pemerintahan bidang  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup,  dalam  hal  pemerintahan daerah  kabupaten  disini  ialah  Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Muaro Jambi.
Sistem  informasi  yang  dijalankan  dinas PERKIM  saat  ini  ialah  langsung  melalui Kepala  Desa  yang  ada  di  kabupaten  Muaro Jambi,  namun  untuk  Informasi  Publik  ke masyarakat belum sama sekali dilaksanakan,  harapan  kedepannya  dinas PERKIM adalah akan mensegerakan membuat infromasi publik agar masyarakat dapat  mengakses  infromasi  dengan  mudah melalui media sosial.
Dinas  PERKIM  saat  ini  akan  menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kota Jambi  yaitu  telah  mengadakan  rapat  dan musyawarah untuk TPA (Tempat
Pembuangan  Akhir)  yang  berada  di  Talang Gulo,  agar  armada  dinas  PERKIM  dapat menjangkau  proses  pengngkutan  sampah dari  JALUKO,  Sungai  gelam  menuju  TPA Kota  Jambi,  saat  ini  prosesnya  sedang ditahap pematangan.
Hambatan  yang  dialami  oleh  dinas PERKIM  saat  ini  adalah  pemeliharaan/ perbaikan  yang  bersifat  mendesak  seperti meletusnya  ban  mobil  truk  angkutan sampah,  dan  minimnya  truk  angkutan sampah  membuat  dinas  PERKIM  sedikit bekerja  ekstra,  harapan  kedepanya  saat  ini dinas  PERKIM  sedang  mengajukan  CSR ( corporate  social  responsibility )/tanggung jawab  sosial  perusahaan  dalam  hal pemberian  bantuan  dana  terhadap  dinas PERKIM dengan cara mengajukan proposal- proposal  bantuan  dana  ke  perusahaan besar, agar dinas PERKIM tidak bergantung lagi kepada APBD kabupaten Muaro Jambi.
Harapan  kedepannya  dari  Kepala Bidang Persampahan dan Pertamanan dinas PERKIM kepada masyarakat adalah
pengelolaan  sampah  sejak  dini  diharapkan tidak  dianggap  remeh,  karena  manfaat sampah ketika seseorang bisa mengelolanya maka  akan  memberikan  nilai  ekonomis yang  tinggi  seperti  dapat  dijadikan  pupuk kompos, pupuk cair, kain, dsb. Karena tidak semua desa dapat di cover seluruhnya oleh
dinas  PERKIM  karena  keterbatasan  tenaga dan  armada  yang  butuh  untuk  ditambah lagi.  Kedepannya  Bidang  Persampahan  dan Pertamanan  tahun  depan  akan  bergabung dengan  Dinas  lingkungan  hidup  sesuai dengan  tupoksi  yang  diberikan  oleh pemerintah  provinsi  Jambi  sesuai  dengan Peraturan Daerah yang ada.

## E. Kesimpulan
Adapun kesimpulan dalam artikel ilmiah ini adalah sebagai berikut:
1. Bentuk  kebijakan  Pemerintah  Daerah Kabupaten Muaro Jambi terkait pengelolaan  sampah  sebelum  adanya
PERDA dilakukan dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 yang  didasarkan  kepada  Peraturan Daerah  Nomor  17  Tahun  2016. Ketiadaan  PERDA  tersebut  didasarkan pada  alasan  anggaran  yang  terbatas, kemudian  adanya  aturan  pusat  yang memperketat  proses  penyelenggaraan pengelolaan  sampah  serta  terkait dengan lokasi TPA itu sendiri.
2. Kewenangan  Pengelolaan  Sampah  di Kabupaten  Muaro  Jambi  dilaksanakan oleh  Dinas  PERKIM  beserta  KSM (Kelompok  Swadaya  Masyarakat)  dan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) yang didasarkan  kepada  PERBUP  Nomor  43 Tahun  2016  yang  pada  prinsipnya ternyata kewenangan tersebut bertentangan dengan pengaturan kewenangan  di  dalam  Undang-Undang
Nomor  23  Tahun  2014  dan  PERDA Nomor  17  Tahun  2016  tentang Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat Daerah.

## F. Saran
Terdapat  dua  saran  yang  peneliti berikan  pada  artikel  ini,  yaitu  sebagai berikut:
1. Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Muaro
Jambi  dan  DPRD  seharusnya  segera membentuk PERDA tentang Pengelolaan Sampah  dengan  melakukan  kerjasama membentuk PERDA Pengelolaan Sampah  dengan  melakukan  koordinasi dengan  Kementerian  PUPR  terkait masalah  pembebasan  lahan  lokasi  TPA, dimana  salah  satu  muatan  substansi PERDA tersebut adalah tentang penerapan sanksi dan Bupati membentuk  PERBUP  tentang  Kebijakan dan  Strategi  Daerah  Pengelolaan Sampah  Rumah  Tangga  dan  Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berdasarkan PERPRES Nomor 97 Tahun 2017. 2. Kewenangan pengelolaan sampah untuk selanjutnya diberikan/diserahkan kepada Dinas LH sesuai dengan Undang-
Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Artikel/Buku/Laporan Ahmad  Ridwan.  Kepala  Bagian  Hukum Kantor Bupati Muaro Jambi. Wawancara tanggal 12 Desember 2019. Asrul  Hoesein.  “Ketika  Isu  "Sampah" Mendadak  Seksi  di  Kabinet  Jokowi.”
https://www.kompasiana.com/hasrulh oesein/5a609834dd0fa810f95a1662/s ampah-menjadi-urusan-sexy-kabinet- jokowi?page=all.
https://jambi.tribunnews.com/2018/08/05 /tak-punya-tpa-sampah-di-muarojambi dikelola-dua-ksm-ini
Juniarso  Ridwan  dan  Achmad  Sodik Sudrajat.  2019. Hukum  Administrasi
Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik . Nuansa. Bandung. Nawawi. Kepala Bagian Perundang-
undangan  kantor  DPRD  Kabupaten Muaro  Jambi.  Wawancara  tanggal  09 Desember 2019.
Sudiro,  Arief  setyawan  dan  Lukman Nulhakim.  “Model  Pengelolaan  Sampah Permukiman  di  Kelurahan  Tanjung Sekar  Kota  Malang.” Jurnal  Teknik Lingkungan . Volume 7. Nomor 1. 2018.

## Peraturan Hukum
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014
tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Peraturan  Pemerintah  Nomor  81  Tahun
2012  tentang  Pengelolaan  Sampah
Rumah  Tangga  dan  Sampah  Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan  Presiden  Nomor  97  Tahun  2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional  Pengelolaan  Sampah  Rumah Tangga  dan  Sampah  Sejenis  Rumah Tangga. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.
Peraturan  Menteri  Negara  Lingkungan
Hidup  Nomor  16  Tahun  2011  Tentang Pedoman  Materi  Muatan  Rancangan Peraturan  Daerah  tentang  Pengelolaan
Sampah  Rumah  Tangga  dan  Sampah Sejenis Rumah Tangga.
Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  (PU)
Nomor  3  Tahun  2013  Tentang
Penyelenggaraan Prasarana  Persampa- han dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga  dan  Sampah  Sejenis  Sampah Rumah Tangga.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Muaro  Jambi Nomor  02  Tahun  2014  tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten  Muaro  Jambi  Tahun  2014- 2034.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Muaro  Jambi
Nomor  17  Tahun  2016  tentang Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat
Daerah.  Tambahan  Lembaran  Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016.
Peraturan  Bupati  Nomor  43  Tahun  2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisai, Tugas  dan  Fungsi  Serta  Tata  Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  Kabupaten  Muaro  Jambi. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016.