Local Wisdom Community in Efforts to Conserve Indigenous Forests of Nenek Lino Hiang Tinggi and Nenek Empat Betung Kuning in Kerinci District.

## Dharma Ferry1*, Ramadani1
1 Jurusan Tadris Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Jambi *Email: dharmaferry@iainkerinci.ac.id
ABSTRACT: Indigenous  forests  are  state  forests  that  are  within  the  territory  of  indigenous  legal  communities. Indigenous peoples are responsible for managing indigenous forests to remain sustainable.    Local wisdom  owned by indigenous legal peoples has a positive influence on the sustainability of indigenous forests. The Traditional Forest of Nenek Lino Hiang Tinggi and Nenek Empat Betung Kuning is a traditional forest located in Kerinci Regency. This study describes local wisdom in conservation efforts of The Traditional Forest of Nenek Lino Hiang Tinggi and Nenek Empat Betung in Kerinci Regency. This research is field research using the qualitative method. Data collection were conducted with  interviews,  observations  and  documentation.  Data  and  information  were  obtained  from  field  observations  and interviews with several informants consisting of indigenous stakeholders, village devices and communities. The results of this study showed that the local wisdom in the conservation efforts of The Traditional Forest of Nenek Lino Hiang Tinggi and Nenek Empat Betung had been carried out well in the form of customary rules. Violations of customary rules are divided into three levels (light, medium and heavy). This research gives an overview of the local wisdom of the community in the efforts to conserve indigenous forests conducted independently by the indigenous peoples of Nenek Limo Hiang Tinggi and Nenek Empat Betung Kuning.
Keywords : Local wisdom, Conservation Indigenous Forest
DOI: 10.24259/jhm.v13i1.11163

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara multi kultural dengan berbagai kearifan lokal masyarakat yang ada di setiap  daerahnya  (Budirahayu  dkk.,  2018;  Kartika,  2016).    Perbedaan  tantangan  alam  dan kebutuhan  hidup  menjadi  salah  satu  faktor  krusial  pada  masyarakat  yang  menyebabkan keragaman  kearifan  lokal.  Secara  empiris,  pemenuhan  kebutuhan  hidup  akan  memunculkan berbagai sistematika pengetahuan yang berhubungan dengan lingkungan dan sosial (Ariyanto dkk., 2014).  Kewajiban  untuk  menjaga  dan  mengelola  kelestarian  alam  adalah  tantangan  bagi masyarakat, termasuk dalam mengelola hutan. Hutan adalah bagian dari alam yang kelestariannya harus  dijaga  dan  dikelola  dengan  baik.    Peran  masyarakat  lokal  yang  ada  di  sekitar  area  hutan menjadi  salah  satu  faktor  penting  dalam  menjaga  dan  mengelola  kelestarian  hutan  (Milunardi, 2014).
Hutan  merupakan  komponen  penting  bagi  kehidupan  manusia  harus  yang  dilestarikan  dan diperhatikan  pengelolannya  karena  sebagian  besar  kehidupan  manusia  bergantung  kepada eksistensi hutan (Ferry dkk., 2017; Raihan dkkl., 2018). Sebagian besar kehidupan manusia secara
langsung  maupun  tidak  langsung  digantungkan  terhadap  keberadaan  hutan.  Menurut  Moniaga (1998), terdapat tiga sistem pengelolaan hutan yang berkembang di Indonesia, diantaranya : sistem negara,  sistem  hutan  kerakyatan,  dan  sistem  pengelolaan  hut an  “campuran” yang  memiliki perbedaan  dalam  pelaksana  pengelolaan  dan  hukum  yang  berlaku  (Ferry  dkk.,  2017).  Hutan merupakan  sebuah  kesatuan  ekosistem  yang  tidak  terpisahkan.  Berdasarkan  undang-undang, status hutan ada dua yaitu hutan negara dan hutan hak. Hutan adat masuk ke dalam hutan negara. Hutan  adat  adalah  hutan  negara yang  berada  dalam  wilayah  masyarakat  hukum  Adat  (Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 41  Tahun 1999  Tentang Kehutanan, 1999). Hutan adat yang disebut  juga  dengan  hutan  ulayat  atau  sebutan  lainnya  adalah  hutan  dibawah  kepemilikan masyarakat hukum adat serta termasuk dalam hutan negara (Fisher dkk., 2017).
Di Kabupaten Kerinci, terdapat beberapa hutan adat, salah satunya adalah  Hutan Adat Nenek Limo Hiang Tinggi dan Nenek Empat Betung Kuning. Area Hutan Adat Nenek Limo Hiang Tinggi dan Nenek Empat Betung Kuning seluas ±645 hektar. Hutan adat ini berbatasan langsung dengan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), berfungsi sebagai sebagai penyangga TNKS dan  menjadi daerah tangkap air bagi beberapa sungai (Nugroho dkk., 2018).
Keraf  (2010)  mengatakan  bahwa  masyarakat  adat  memiliki  aturan  tersendiri  untuk  tetap menjaga  kelestarian  hutan  adat,  salah  satunya  kearifan  lokal  masyarakat  (Qordriyatun,  2015). United  Nations  Economic  and  Sosial  Council mendefinisikan  masyarakat  adat  atau  tradisional menjadi  suku-suku  dan  bangsa  yang  memiliki  kelanjutan  historis  dengan  masyarakat  sebelum masuknya  penjajah  ke  wilayahnya.  Masyarakat  ini  menganggap  bahwa  mereka  berbeda  dari kelompok masyarakat lain yang hidup di wilayah mereka (Yuliantoro, 2015). Kearifan lokal adalah kepandaian  dan  strategi-strategi  pengelolaan  alam  semesta  dalam  menjaga  keseimbangan ekologis  (Wahono  dkk.,  2001).  Ayatrohaedi  (1986)  menyebutkan  bahwa  istilah  kearifan  lokal diperkenalkan  pertama  kali  oleh  Quaritch  Wales  dengan  istilah local  genius dalam  bentuk pengetahuan  atau  ide,  norma  adat,  nilai  budaya,  aktivitas,  dan  peralatan  sebagai  hasil  abstraksi mengelola  lingkungan.  Para  antropolog  membahas  pengertian local  genius  ini dengan  Panjang lebar (Sartini, 2004). Kearifan lokal adalah warisan budaya Indonesia. Kearifan lokal identik dengan pengetahuan  tradisional  ( traditional  knowledge )  (Ferry,  2019;  Rosyadi,  2014).  Davis  (2006), mendefinisikan  pengetahuan  tradisional  sebagai  sebuah  sistem  epistemologi  yang  meliputi keterkaitan  yang  dekat    antara  pengetahuan,  tempat  tinggal  dan  spiritual  (Remmington,  2018).
Kearifan lokal menjadi suatu pedoman bagi masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya secara turun temurun dan melalui kearifan lokal ini masyarakat mampu bertahan dari krisis sumber daya alam. Oleh sebab itu, kearifan lokal masyarakat menjadi hal yang sangat penting untuk dikaji dan dilestarikan  guna untuk menjaga ekosistem lingkungan agar tetap seimbang (Suhartini, 2007).
Masyarakat adat memiliki peran penting dalam konservasi hutan adat (Subiakto dkk., 2015). Sebagai contoh, kearifan Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Hutan Di Desa Rano Kecamatan Balaesang  Tanjung  Kabupaten  Donggala  yang  menunjukkan  bahwa  masyarakat  Desa  Rano dengan kearifan lokalnya secara kuat memegang teguh tradisi, yang diperoleh dari nenek moyang, ini  terlihat  dalam  proses  pemilihan  lahan,  pembukaan  lahan,  dan  proses  perladangan  (Ariyanto dkk.,  2014). Penelitian  lain  dilakukan  di  Desa  Beji,  Kecamatan  Ngaewen.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Beji memiliki kearifan lokal untuk menjaga kelestarian hutan serta  pengelolaan  sumber  daya  air.  Bentuk  kearifan  lokal  ini  berupa  upacara  adat,  aturan  dan larangan lokal serta mitologi setempat. Efek positif didapatkan masyarakat Desa Beji dari eksistensi kearifan  lokal  ini.  Inilah  yang  mengawali  tumbuhnya  kesadaraan  masyarakat  dalam  menjaga kelestarian alam. Selain itu, melalui Sadranan dan Rasulan masyarakat melakukan gotong-royong membersihkan desa, mata air, dan menanam pohon. Dengan kearifan lokal, masyarakat berhasil menjaga  kelestarian  hutan  dan  mata  air,  mencegah  terjadinya  erosi  dan  pembalakan  liar,serta terhindar dari kelangkaan air (Astuty & Hizbaron, 2017). Masyarakat Desa Betung Kuning, Hiang Tinggi, Hiang Karya dan Hiang Sakti di Kabupaten Kerinci contohnya yang sampai saat ini tetap menjaga kelestarian hutan  adat. Yang membedakan penelitian ini dengan  penelitian sebelumnya adalah,  penelitian  ini  mengungkap  bahwa  dalam  menjaga  kelestarian  hutan  adat,  Lembaga kerapatan  adat  setempat  menunjuk  salah  seorang  dari  anggota  masyarakat  untuk  menjadi “ pelindung ” hutan adat yang diberi gelar “ Petinggi ” . Petinggi bertugas untuk untuk menjaga hutan adat agar terlindungi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Artikel  ini  mengkaji  tentang  kearifan  lokal  yang  ada  di  Desa  Betung  Kuning,  Hiang  Tinggi, dalam  pengelolaan  Hutan  Adat  Nenek  Limo  Hiang  Tinggi  dan  Nenek  Empat  Betung  Kuning. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  kearifan  lokal,  penerapan  kearifan  lokal,  kendala- kendala serta solusi yang dibutuhkan dalam konservasi hutan adat Hutan Adat Nenek Limo Hiang Tinggi dan Nenek Empat Betung Kuning.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1 Waktu dan Tempat
Penelitian dilaksanakan selama tiga bulan yang dimulai dari bulan Agustus hingga Oktober 2018 di  Desa  Hiang  Tinggi,  Hiang  Sakti,  Hiang  Karya  dan  Betung  Kuning  Hiang,  Kec.  Sitinjau  Laut Kabupaten Kerinci. Lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Peta lokasi penelitian di Desa Hiang Tinggi, Hiang Sakti, Hiang Karya dan Betung Kuning Hiang, Kec. Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci.

## 2.2 Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  terdiri  dari  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Teknik pengambilan  sampel  yang  digunakan  adalah purposive  sampling (Sugiyono,  2015).  Informan penelitian dibagi ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah para Pemangku Adat di desa Betung  Kuning,  Hiang  Tinggi,  Hiang  Karya,  Hiang  Sakti  yang  berwenang  dalam  membuat  aturan adat  terkait  Hutan  Adat  Nenek  Limo  Hiang  Tinggi  dan  Nenek  Empat  Betung  Kuning.  Kelompok informan kedua adalah pemerintah desa yang terdiri atas Kepala desa Betung Kuning Hiang.

## 2.3 Analisis Data
Penelitian ini adalah penelitian lapangan ( field research ) dengan analisis data secara kualitatif.
Analisis data diarahkan untuk mengetahui  ragam kearifan lokal, penerapan kearifan lokal, kendala- kendala,  dan  solusi  terhadap  konservasi  Hutan  Adat  Nenek  Limo  Hiang  Tinggi  dan  Nenek  Empat Betung Kuning Kabupaten Kerinci. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu
pada konsep Miles & Huberman yaitu interactive model yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi (Miles & Huberman, 1994).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Gambaran Lokasi dan Masyarakat
Kecamatan  Sitinjau  Laut  adalah  salah  satu  kecamatan  yang  ada  di  Kabupaten  Kerinci.  Luas daerah  Kecamatan  Sitinjau  Laut  adalah  5.828  Ha.  Pada  masa  lalu,  area  daratan  di  Kabupaten Kerinci  dikuasai  oleh  masyarakat  sebelum  dibentuk  pemangku  adat.  Setelah  pemangku  adat terbentuk,  pemangku  adat  mengatur  pembagian  tanah  untuk  di  kelola  menjadi  persawahan, perladangan dan pemukiman (Purnama, 2010).
Menurut Fahmi (2010)  Hiang Tinggi dan Betung Kuning memiliki wilayah tanah yang terdiri dari: a. Kawasan Hutan Adat
Hutan adat ini adalah hutan dibawah kekuasaan masyarakat adat dikelola oleh para pemangku adat Nenek Limo Hiang Tinggi dan Nenek Empat Betung Kuning.
b. Kawasan Pertanian
1) Tanah Basah
Pemangku  adat  membuat arah-ajun (pengaturan)  tanah  basah  untuk  dijadikan  lahan persawahan.
2) Tanah Kering
Tanah kering dapat dijadikan lahan perladangan masyarakat dengan status tanah hak milik dan hak pakai.
c. Kawasan Perkampungan
Kawasan  perkampungan  adalah  wilayah  yang  diatur  oleh  pemangku  adat.  Masyarakat mendapat izin hak pakai untuk mendirikan bangunan, tetapi status hak milik adalah hak milik adat. Apabila  masyarakat  ingin  mendirikan  bangunan,  maka  harus  melalui arah-ajun (pengaturan)  oleh pemangku adat (Purnama, 2010)
Hutan Adat Nenek Limo Hiang Tinggi dan Nenek Empat Betung Kuning berada dalam wilayah empat desa di Kecamatan Sitinjau Laut yaitu Desa Betung Kuning, Hiang Tinggi, Hiang Karya, dan Hiang Sakti. Pada awalnya luas area hutan adalah 1608,95 Ha. Setelah dikeluarkannya Keputusan Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor:  SK.4658/MENLHK-
PSKL/PSL.1/7/2018 ditetapkan bahwa luas Hutan Adat Nenek Limo Hiang Tinggi dan Nenek Empat Betung Kuning  menjadi ± 645 Ha,  ± 373 Ha berada di kawasan hutan produksi tetap dan ± 272 pada areal penggunaan lain (Nugroho dkk., 2018).
Hutan  Adat  Nenek  Limo  Hiang  Tinggi  dan  Nenek  Empat  Betung  Kuning    adalah  hutan  yang dikelola  oleh  masyarakat  hukum  adat.  Masyarakat  hukum  adat  bisa  diartikan  sebagai  komunitas yang  mendiami  suatu  daerah,    pengampu  dan  pemilik  kearifan  lokal  dan  pengetahuan  tradisional. Masyarakat  ini  memerlukan  proses  pengakuan  sendiri  a tau“self  identification”  dan  pen gakuan  dari piha k lain  atau  “identificationby others” at as  eksistensinya. Masyarakat hukum adat memiliki peran penting  terhadap  kelestarian  lingkungan,  seperti  menjaga  kelestarian  hutan  adat  (Niapele,  2014; Nugroho dkk., 2018).

## 3.2 Sejarah  Hutan  Adat  Nenek  Limo  Hiang  Tinggi  dan  Nenek  Empat  Betung  Kuning  Kecamatan Sitinjau Laut
Hutan  Adat  Nenek  Limo  Hiang  Tinggi  dan  Nenek  Empat  Betung  Kuning    adalah  hutan  yang memang telah ditetapkan sebagai hutan adat oleh para pemangku adat sejak sekitar tahun 1980-an. Pada  dasarnya,  hutan  ini  telah  ada  sejak  zaman  nenek  moyang  dahulu  namun  belum  terpelihara dengan  baik.  Masyarakat  boleh  mengakui  kepemilikan  hutan  tersebut.  Sebagai  bentuk  dari perkembangan  pola  pikir,  masyarakat  memanfaatkan  hutan  ini  untuk  kebutuhan  dalam melangsungkan kehidupan.
Hutan  Adat  Nenek  Limo  Hiang  Tinggi  dan  Nenek  Empat  Betung  Kuning  berada  di  daerah Hamparan Tuo Hiang dan Ambai yang terdiri dari empat desa yaitu Desa Koto Baru Hiang (sebelum pemekaran), Betung Kuning, Hiang Tinggi (sebelum pemekaran), dan Ambai (sebelum pemekaran). Hutan  Adat  Nenek  Limo  Hiang  Tinggi  dan  Nenek  Empat  Betung  Kuning  di  deklarasikan  sebagai hutan adat dengan alasan agar hutan tersebut terkelola dengan baik. Sebelumnya hutan ini dikuasai oleh  perseorangan  untuk  dijadikan  ladang,  tetapi  ada  beberapa  yang  ditinggal  dan  tidak  dikelola dengan  baik.  Sekitar  tahun  1980-an,  pemerintah  mengadakan  pertemuan  dengan  beberapa  tokoh adat yang ada di empat desa (Koto Baru Hiang, Betung Kuning, Hiang Tinggi dan Ambai). Tujuannya agar  hutan  menjadi  lestari,  terkelola  dengan  baik  sehingga  tidak  terjadi  perambahan  hutan  secara masif dan pengelolaan hutan yang tidak baik yang dapat merusak hutan tersebut.
Pada  tahun  1980-an  pemerintah  melakukan  pengukuran  terhadap  hutan  yang  ada  di  wilayah Hamparan  Tuo  Hiang  dan  Ambai  bekerja  sama  dengan  WWF.  Kemudian  pemerintah  berinisiatif untuk menetapkan area tersebut menjadi hutan adat. Desa Koto Baru Hiang dan Ambai pada saat itu menolak untuk ikut menetapkan area hutan yang diukur itu menjadi hutan adat. Pada tahun 1993, dikeluarkan  Keputusan  Bupati  Kepala  Daerah  Tingkat  II  Kerinci  Nomor  226  Tahun  1993  tentang Pengukuhan  Pengelolaan  Ruang  Hutan  Adat  Desa  Nenek  Limo  Hiang  Tinggi  dan  Nenek  Empat Betung  Kuning  dan  Muara  Air  Dua  Kecamatan  Sitinjau  Laut.  Sebelumnya,  Muara  Air  Dua  adalah sebuah desa tersendiri dan dikemudian hari dialihkan menjadi bagian dari desa Betung Kuning. Luas area  Hutan  Adat  Nenek  Limo  Hiang  Tinggi  dan  Nenek  Empat  Betung  Kuning    menurut  SK  Bupati tersebut adalah 858,95 Ha.
Masyarakat  menyebut  hutan  dengan  sebutan imbo  adiat (rimba  adat).  Artinya  adalah  hutan yang dikelola dibawah hukum adat. Hutan Adat Nenek Limo Hiang Tinggi dan Nenek Empat Betung Kuning adalah hutan adat yang dikelola oleh Lembaga Kerapatan Adat Nenek Empat Betung Kuning dan  Lembaga  Kerapatan  Adat  Nenek  Limo  Hiang  Tinggi.  Kelompok  Kerja  Pengelola  Hutan  Adat Nenek Limo Hiang Tinggi dan Nenek Empat Betung Kuning setelah dikeluarkan  Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kerinci Nomor 226 Tahun 1993. Secara resmi, Kelompok Kerja Pengelola Hutan Adat ini dimulai pada bulan desember 1993. Sebelum kelompok kerja ini dibentuk, hutan adat ini dikelola oleh para tokoh adat masing-masing desa atau masing-masing lembaga kerapatan adat. Pada  tahun  2005,  Hutan  Adat  Nenek  Limo  Hiang  Tinggi  dan  Nenek  Empat  Betung  Kuning mendapatkan penghargaan Kalpataru.
Pada tahun 2018, dikeluarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.4658/MENLHK-PSKL/PSL.1/7/2018 tertanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan dan Pencantuman Hutan Adat Nenek Limo Hiang Tinggi Nenek Empat Betung Kuning Muara Air Dua Kepada  Masyarakat  Hukum  Adat  Nenek  Limo  dan  Nenek  Empat  Seluas  645  (enam  ratus  empat puluh lima), berada di kawasan hutan produksi tetap seluas ± 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) Ha dan berada pada areal penggunaan lain seluas 272 (dua ratus tujuh puluh dua) Ha Di Desa Hiang Tinggi dan Desa Betung Kuning Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. Salah seorang pengelola  yang  juga  menjadi  pemangku  adat  (Gelar  Depati  Kedemang)  setempat  menerima penyerahannya di Jakarta. Luas hutan adat pada surat keputusan ini (645 Ha) lebih kecil dibanding
yang ada pada Keputusan Bupati No. 226 tahun 1993 (858,95 Ha). Luas area hutan diukur dengan menggunakan pencitraan satelit.

## 3.3 Kearifan Lokal Masyarakat dalam melestarikan Hutan Adat Nenek Limo Hiang Tinggi dan Nenek Empat Betung Kuning Kecamatan Sitinjau Laut
Eksistensi Hutan Adat Nenek Limo Hiang Tinggi dan Nenek Empat Betung Kuning memberikan pengaruh  positif  bagi  lingkungan  di  sekitar  area  hutan  adat.  Hutan  adat  berfungsi  sebagai  daerah resapan air dan juga penyangga. Hal ini memberikan efek positif bagi pertanian seperti ketersediaan sumber  air  yang  cukup  untuk  area  persawahan  serta  sumber  air  bersih  yang  dapat  dimanfaatkan warga.
Dari hasil wawancara dengan informan (Ketua Lembaga Kerapatan Adat) diketahui bahwa ada berbagai kearifan lokal terkait dengan konservasi Hutan Adat Nenek Limo Hiang Tinggi dan Nenek Empat Betung Kuning Kecamatan Sitinjau Laut agar frekuensi keanekaragaman hayati tetap terjaga. Kearifan  lokal  tersebut  bisa  berupa  larangan-larangan  mengeksploitasi  hutan,  apalagi  untuk kepentingan komersial baik dalam skala besar  maupun skala kecil. Misalnya, pencurian akar kayu dalam  skala  kecil  ataupun illegal  logging adalah  tindakan  yang  dilarang  keras.  Keanekaragaman tumbuhan yang ada di Hutan Adat Nenek Limo Hiang Tinggi dan Nenek Empat Betung Kuning hanya boleh  dimanfaatkan  untuk  kepentingan  bersama  masyarakat  desa  dan  itupun  bukan  dalam  skala besar yang berujung pada kerusakan ekosistem hutan adat tersebut, tetapi hanya boleh seperlunya seperti pemanfaatan kayu hutan untuk bahan bangunan rumah atau tempat ibadah, tetapi juga  itu harus menurut aturan dan tidak bisa diambil sembarangan.
Untuk menjalankan fungsi pengawasan hutan adat, dibentuk Lembaga Perwakilan Masyarakat Kelompok Kerja Hutan Adat Hiang Tinggi, Hiang Karya, Hiang Sakti dan Betung Kuning yang terdiri dari perwakilan kelompok masyarakat empat desa, petinggi beserta pembantu. Tugas dari lembaga ini  yang  ditetapkan  oleh  Depati  Atur  Bumi.  Struktur  Organisasi  Kelompok  Kerja  Hutan  Adat  terdiri atas:
a. Kepala Desa Nenek Limo Hiang Tinggi (Hiang Tiggi, Hiang Karya dan Hiang Sakti)
b. Kepala Desa Nenek Empat Betung Kuning
c. Koordinator
d. Anggota Lembaga Pemangku Adat

## e. Anggota Hulubalang
f. Petinggi beserta para pembantu yang terdiri  dari  sepuluh orang pegawai Lembaga Adat  Nenek Limo dan delapan orang pegawai Lembaga Adat Nenek Empat
g. Penasehat, Ninik Mamak , anggota syar a’, dan kelompok perempuan.
Tugas-tugas masing-masing anggota dalam kelompok kerja hutan adat adalah sebagai berikut:
a. Kepala  Desa  tugasnya  mengkoordinasi  seluruh  anggota  lembaga  untuk  masing-masing  desa, kontrol  untuk  pelaksanaan  teknis,  wewenang  mengajukan  usul  dan  saran  serta  peneguran apabila ada anggota yang dilaporkan berbuat kesalahan.
b. Koordinator memiliki tugas untuk mengkoordinasikan setiap kegiatan (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan).
c. Lembaga  Pemangku  Adat  bertugas  memberikan  penyuluhan,  teguran  serta  peringatan, mengawasi, menyelesaikan dan memutuskan setiap perkara yang terkait dengan Hutan Adat.
d. Hulubalang  bertugas  membantu  Lembaga  Adat  dan  Petinggi  untuk  mengawasi,  mengamankan dan melaksanakan putusan sanksi hukum adat.
e. Petinggi diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap Hutan Adat, penyuluhan, peringatan, menegakkan peraturan desa tentang Hutan Adat dan melaporkan adanya kerusakan dan pengerusakan serta pelanggaran kepada Lembaga Adat. Selain itu Petinggi melaksanakan sanksi hukuman yang telah diputuskan oleh Lembaga Adat terhadap anggota masyarakat yang berasal dari wilayah masyarakat hukum adat dan dari luar wilayah masyarakat hukum adat Nenek Limo Hiang Tinggi dan Nenek Empat Betung Kuning.
f. Penasehat, Ninik Mamak , anggota sy ara’ dan kelompok perempuan membantu kelancaran setiap kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemanfaatan hutan.
g. Masyarakat  berkewajiban  untuk  tetap  menjaga  dan  melestarikan  hutan  adat.  Masyarakat diperbolehkan memanfaatkan hutan adat untuk kepentingan bersama. Sumber daya hutan adat (misalnya  kayu  pohon)  dapat  dimanfaatkan  untuk  pembangunan  fasilitas-fasilitas  desa  seperti pembangunan tempat ibadah (masjid), rumah adat, dll. Selain itu juga dapat dimanfaatkan untuk renovasi  pemukiman  penduduk  yang  rusak  karena  bencana  (misalnya  gempa,  banjir  atau kebakaran) dengan meminta izin kepada Lembaga Adat.
Hal  yang  dilarang  oleh  aturan  adat  adalah  ketika  masyarakat  mengeksploitasi  hutan  untuk kepentingan  pribadi  dan  keuntungan  finansial  baik  skala  kecil  ataupun  skala  besar.  Pelanggaran
yang dilakukan baik oleh masyarakat yang berdomisili di wilayah masyarakat hukum adat setempat ataupun  diluarnya  akan  diberikan  sanksi  sesuai  dengan  bentuk  pelanggaran.  Berdasarkan  hasil wawancara dengan informan, bentuk pelanggaran dibagi menjadi:
a. Pelanggaran ringan
Pelanggaran  ini  contohnya  perbuatan  mencuri  tumbuh-tumbuhan  atau  hewan  untuk kepentingan pribadi (non-komersial) seperti kayu-kayu kecil atau berburu/menembak hewan-hewan liar tanpa seizin pemangku adat.
b. Pelanggaran sedang
Pelanggaran  ini  adalah  perbuatan  pencurian  terhadap  tumbuh-tumbuhan  ataupun  hewan  liar yang ada di area hutan adat untuk kepentingan komersial.
c. Pelanggaran berat
Pelanggaran ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengeksploitasi hutan adat dalam skala besar untuk kepentingan komersial. Misalnya perambahan hutan yang ilegal ( illegal logging )  dengan  menggunakan  peralatan  (misalnya chainsaw )  serta  alat  berat  untuk  melakukan penebangan demi kepentingan komersial pribadi ataupun kelompok.
Masyarakat  yang  melakukan  pelanggaran  akan  diberikan  sanksi  sesuai  dengan  bentuk pelanggarannya yaitu:
a. Sanksi ringan
Sanksi ringan diberikan untuk pelanggaran ringan. Sanksi ini dalam bentuk denda adat berupa nasi sepiring dan ayam seekor. Ini menyimbolkan permintaan maaf dari masyarakat yang melanggar dengan mengundang dua atau tiga orang pemangku adat untuk melaksanakan kenduri dalam rangka permintaaf  maaf  atas  perbuatan  pelaku  pelanggaran.  Permintaan    maaf  ini  disampaikan  langsung oleh pelaku pada pemangku adat yang datang.
b. Sanksi sedang
Sanksi  sedang  diberikan  untuk  pelanggaran  sedang.  Sanksi  ini  dalam  bentuk  denda  adat berupa kambing seekor dan beras dua puluh. Masyarakat yang melanggar akan mengundang para pemangku  adat, pegawai syara’, aparat  pemerintahan  desa  serta  tokoh  masyarakat  datang kerumahnya untuk melaksanakan kenduri dalam rangka penyampaian permintaan maaf.

## c. Sanksi berat
Sanksi  berat  diberikan  untuk  pelanggaran  berat.  Sanksi  ini  dalam  bentuk  denda  adat  berupa kerbau  seekor  dan  beras  seratus.  Masyarakat  yang  melanggar  mengundang  seluruh  pemangku adat, pegawai syara’ , aparat desa, tokoh masyarakat  dan seluruh warga masyarakat untuk datang kerumahnya dalam rangka kenduri minta maaf.

## 3.4 Penerapan kearifan lokal masyarakat dalam  konservasi Hutan Adat Nenek Limo Hiang Tinggi dan Nenek Empat Betung Kuning
Kearifan  lokal  masyarakat  menjadi  suatu  upaya  dalam  pengelolaan  lingkungan,  termasuk konservasi  hutan  adat.  Salah  satu  tradisi  dalam  upaya  konservasi  Hutan  Adat  Nenek  Limo  Hiang Tinggi  dan  Nenek  Empat  Betung  Kuning  yang  ada  dikalangan  masyarakat  adalah  pengawasan terhadap hutan dari proses eksplotasi baik ringan maupun berat. Masyarakat pemangku adat serta usulan Depati  Ninik  Mamak dan  tokoh  masyarakat  Nenek  Limo  Hiang  Tinggi  dan  Nenek  Empat Betung Kuning menunjuk salah seorang warga untuk menjadi Petinggai (Petinggi) yang disetujui oleh Depati Atur Bumi . Petinggai (Petinggi) ini adalah seorang warga desa yang bertugas mengamankan dan  mengawasi  hutan.  Tugas  dari Petinggi ini  tidak  ada  batasnya.  Apabila  petinggi  ini  melakukan pelanggaran aturan adat, misalnya pencurian, perjudian dan tindakan kriminal lainnya  maka  akan diberhentikan dan diangkat Petinggi yang baru.
Di daerah Betung Kuning dan Hiang Tinggi, kearifan lokal masyarakat yang dikuatkan menurut aturan  adat  yang  berlaku  turun  temurun  melarang  keras  masyarakat  untuk  mengeksploitasi  area hutan adat. Apabila terjadi eksploitasi, maka akan berujung pada kerusakan hutan adat itu sendiri. Sehingga pemuka adat mengemukakan aturan adat yang sebenarnya telah ada sejak zaman dahulu. Sebagian  masyarakat  memahami  tentang  kearifan  lokal  tentang  upaya  mengelola  lingkungan khususnya  hutan  adat.  Dari  hasil  pengamatan  peneliti,  mayoritas  masyarakat  yang  memahami  hal itu.
Berdasarkan  wawancara  dengan  informan  diketahui  bahwa  beberapa  waktu  sebelumnya pernah  terjadi  pengeksploitasian  sumber  daya  hutan  (kayu)  yang  dilakukan  oleh  salah  seorang warga  yang  berdomisili  diluar  wilayah  hukum  adat  Nenek  Limo  Hiang  Tinggi  dan  Nenek  Empat Betung  Kuning.  Pemangku  adat  dan  tokoh  masyarakat  beserta  pemuda  langsung  melakukan investigasi  dan  berusaha  untuk  menangkap  pelaku.  Di  lokasi  ditemukan  perkakas-perkakas  milik
pelaku yang digunakan untuk menebang kayu seperti gergaji dan peralatan lainnya. Karena pelaku berasal dari wilayah diluar wilayah hukum adat Nenek Limo Hiang Tinggi dan Nenek Empat Betung Kuning,  penyelesaian  perkara  diserahkan  kepada  pemangku  adat  di  daerah  asal  pelaku  serta membawa perkara ke pihak berwajib (kepolisian).
Mayoritas masyarakat memiliki self awareness bahwa Hutan Adat Nenek Limo Hiang Tinggi dan Nenek Empat Betung Kuning harus lestari. Masyarakat haruslah mematuhi larangan-larangan dalam melakukan eksploitasi hutan adat. Apabila ada pelanggaran, pelanggar diwajibkan membayar denda adat dan jika denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

## 3.5 Kendala dan solusi konservasi Hutan Adat Nenek Limo Hiang Tinggi dan Nenek Empat Betung Kuning
Pada  dasarnya,  hutan  adalah  suatu  kekayaan  alam  yang  di  Indonesia  untuk  landasan penguasaannya  diatur  oleh  konstitusional  yaitu  pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945  dan  juga  putusan Mahkamah  Konstitusi  No.  35/PUU-X/2012  yang  menyebutkan  jika  hutan  adat  bukanlah  hutan negara, tetapi hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat (Putusan Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  Nomor  35/PUU-X/2012,  2012).  Selain  itu,  berdasarkan Keputusan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor: SK.4658/MENLHK-PSKL/PSL.1/7/2018,  diputuskan  bahwa  ada  beberapa  hutan  yang  ditunjuk sebagai hutan adat.
Dalam  proses  pengelolaan  dan  konservasi  Hutan  Adat  Nenek  Limo  Hiang  Tinggi  dan  Nenek Empat  Betung  Kuning,  ditemukan  kendala-kendala.  Hasil  wawancara  dengan  informan  didapatkan jika bantuan dari pemerintah untuk pemeliharaan hutan adat belum pernah diterima. Misalnya pernah diusulkan  bantuan  ke  kementerian  Kehutanan,  tapi  tidak  ada  tindak  lanjut.  Hingga  sekarang  ini masyarakat adat setempat secara swadaya untuk menjaga kelestarian hutan adat.
Pemerintah  melakukan  apresiasi  terhadap  peran  masyarakat  adat  dalam  konservasi  hutan dengan  memberikan  penghargaan  Kalpataru.  Masyarakat  dihimbau  secara  persuasif  untuk  tetap menjaga kelestarian Hutan Adat Nenek Limo Hiang Tinggi dan Nenek Empat Betung Kuning. Akan tetapi  dari  informasi  yang  didapat  peneliti,  belum  ada  bantuan  yang  diberikan  pemerintah  kepada masyarakat  adat  setempat  dalam  menjaga  kelestarian  hutan  adat.  Salah  satu  tokoh  adat
mengatakan bahwa, bantuan yang di usulkan bukan berupa finansial, tetapi seperti bibit yang akan ditanam  di  hutan  adat  untuk  menambah  keanekaragaman  tumbuhan  di  Hutan  Adat  Nenek  Limo Hiang Tinggi dan Nenek Empat Betung Kuning.
Berdasarkan  wawancara  dengan  informan,  solusi  terkait  dengan  pengelolaan  hutan  adat, sebelumnya    WWF  Indonesia  telah  bekerja  sama  dengan  perangkat  desa  dan  pemangku  adat melakukan  suatu  pengukuran  dan  membuat  batas-batas  wilayah  hutan  adat  agar  nantinya  tidak menyatu dengan tanah pertanian atau pun pemukiman. Dari hasil observasi dan wawancara, agar Hutan  Adat  Nenek  Limo  Hiang  Tinggi  dan  Nenek  Empat  Betung  Kuning  tetap  lestari,  diharapkan adanya  peran  pemerintah  memberikan  penyuluhan  kepada  masyarakat  terkait  dengan  pentingnya menjaga kelestarian hutan. Selain itu, untuk menjaga kearifan lokal dalam upaya konservasi Hutan Adat  Nenek  Limo  Hiang  Tinggi  dan  Nenek  Empat  Betung  Kuning,  perlulah  dibuat  peraturan  desa tentang  penetapan  fungsi  dan  wilayah  Hutan  Adat  Nenek  Limo  Hiang  Tinggi  dan  Nenek  Empat Betung  Kuning  untuk  perlindungan  dan  pemanfaatan  sumber  daya  alam  secara  berkelanjutan  di daerah setempat.

## 3.6 Pembahasan
Di  sebagian  besar  wilayah  yang  tidak  terlindungi,  eksistensi  hutan  semakin  terancam  oleh eksploitasi  dan  pengerusakan  sehingga  mendorong  masyarakat  adat  untuk  menerapkan  kearifan lokal mereka dalam upaya pengelolaan dan konservasi  hutan (Mavhura & Mushure, 2019). Kearifan lokal telah diwariskan oleh nenek moyang kita yang dapat kita gunakan sebagai pedoman bersikap serta  berperilaku  dalam  menjaga  ekosistem  dan  berinteraksi  dengan  alam  (Siswadi  dkk.,  2011).. Faktanya    kearifan  lokal  berperan  dalam  pengelolaan  dan  konservasi  hutan  serta  mencegah terjadinya  deforestasi  dan  degradasi  hutan  yang  dapat  berdampak  pada  kerusakan  fungsi lingkungan, baik tanah/lahan, air, dan udara (Muttaqin dkk., 2019). Seperti halnya kebiasaan turun- temurun yang diwariskan dalam bentuk aturan adat di daerah Hiang Tinggi, Hiang Sakti, Hiang Karya dan  Betung  Kuning  agar  Hutan  Adat  Nenek  Limo  Hiang  Tinggi  dan  Nenek  Empat  Betung  Kuning tetap  terjaga  dengan  baik.  Di  tempat  lain,  Di  Desa  Menyabo  Kecamatan  Tayan  Hulu  Kabupaten Sanggau, masyarakat sekitar hutan memiliki peran penting untuk berpartisipasi dalam melestarikan hutan adat sebagai daerah penyangga sumber air (Milunardi, 2014).
Berdasarka  wawancara  dengan  beberapa  informan  diketahui  bahwa  sebelum  ditetapkan sebagai  hutan  adat,  hutan  adat  Nenek  Limo  Hiang  Tinggi  dan  Nenek  Empat  Betung  Kuning  telah ada.  Waktu  itu  masih  berupa  hutan  belantara.  Hutan  adat  itu  pada  masa  lampau  bukanlah  hutan yang sengaja di tanami oleh masyarakat dahulu tetapi hutan yang memang ditumbuhi secara alami. Hutan Adat Nenek Limo Hiang Tinggi dan Nenek Empat Betung Kuning adalah hutan yang dikelola oleh  masyarakat  hukum  adat.  Masyarakat,  khususnya  masyarakat  dibawah  hukum  adat  juga memiliki  peran  penting  terhadap  kelestarian  lingkungan,  seperti  menjaga  kelestarian  hutan  adat. Penelitian yang dilakukan oleh Wijana (2013) tentang pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal di desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hutan larangan adat Rumbio merupakan salah satu hutan adat yangmemiliki penerapan kearifan lokal oleh masyarakat  adatnya.  Hutan  larangan  adat  ini  memiliki  keanekaragaman  hayati  yang  tinggi  dan masyarakat yang sangat menghormati peraturan-peraturan adat (Wijana, 2013).
Dengan  adanya  peraturan  resmi  baik  dari  pemerintah  daerah  maupun  peraturan  desa, diharapkan  kearifan  lokal  dalam  menjaga  kelestarian  Hutan  Adat  Nenek  Limo  Hiang  Tinggi  dan Nenek Empat Betung Kuning tetap terjaga. Berbagai kearifan lokal tentang pengelolaan hutan adat juga  telah  diwariskan  secara  turun  temurun  seperti  larangan  mengeksploitasi  hutan  demi kepentingan komersial. Jenis eksploitasi yang dilarang bisa dikategorikan berat seperti penebangan hutan  yang  berujung  pada  kerusakan  ekosistem  hutan  adat  serta  kategori  sedang  seperti pengambilan  akar  kayu  liar  hutan  sebagai  cindera  mata  yang  bernilai  ekonomi  dan  yang  ringan seperti mengambil sumber daya hutan dalam skala kecil untuk kepentingan pribadi. Untuk menjaga hutan  adat  dari  eksploitasi  baik  skala  kecil  atau  skala  besar  ataupun  pelanggaran  aturan  adat tentang  konservasi  hutan,  dipilih  salah  satu  warga  untuk  menjadi Petinggi yang  bertugas  untuk mengamankan  dan  mengawasi  Hutan  Adat  Nenek  Limo  Hiang  Tinggi  dan  Nenek  Empat  Betung Kuning.
Pemanfaatan tumbuhan  dan sumber daya lainnya yang ada di Hutan Adat Nenek Limo Hiang Tinggi  dan  Nenek  Empat  Betung  Kuning  diperbolehkan  untuk  kepentingan  umum  namun  dalam batas kewajaran sesuai dengan aturan yang berlaku. Kebutuhan kayu untuk pembangunan sarana umum seperti tempat ibadah ataupun untuk bangunan rumah yang direnovasi karena bencana alam diperbolehkan oleh aturan adat. Kearifan lokal masyarakat Desa Betung Kuning, Hiang Tinggi, Hiang
Karya  dan  Hiang  Sakti  telah  ada  sejak  masa  lampau.  Larangan-larangan  dan  aturan-aturan  yang telah ada sejak masa lalu  masih dihormati dan di patuhi oleh masyarakat.
Komunikasi dan koordinasi antara lembaga menjadi hal yang sangat penting  untuk pencapaian tujuan  bersama,  termasuk  antara  pemerintah  dengan  pengelola  hutan  adat  (Faisal  dkk.,  2012). Peran  serta  bantuan  dari  pemerintah  sangat  dibutuhkan  untuk  memotivasi  masyarakat  lokal  untuk berpartisipasi dalam upaya konservasi hutan  adat (FAO dkk., 2004). Faktanya, peran dan bantuan dari pemerintah masih minim terhadap pengelolaan Hutan Adat Nenek Limo Hiang Tinggi dan Nenek Empat  Betung  Kuning.  Hal  ini  bisa  disebabkan  karena  peraturan  ataupun  undang-undang  terkait dengan hutan adat masih diperdebatkan oleh pemerintah. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35/PUU-X/2012  yang  menyebutkan  bahwa  hutan  adat  bukanlah  hutan  negara  telah  menjadi paradigma  baru  bagi  pengakuan  dan  penguasaan  hutan  adat  oleh  masyarakat  hukum  adat. pengakuan hutan adat ini memerlukan kebijakan lanjut dari  pemerintah secara komprenhensif dan konkret. Sebab masih ada celah hukum yang berpotensi menimbulkan konflik baru bagi masyarakat adat (Hermansyah, 2017; Myers dkk., 2017).
Hal yang sangat perlu kita ingat, pengelolaan Hutan Adat Nenek Limo Hiang Tinggi dan Nenek Empat Betung Kuning masih dilakukan secara swadaya oleh masyarakat setempat. Kepedulian yang tinggi  dari  masyarakat  baik  tua  maupun  generasi  muda  berdampak  positif  bagi  kelestarian  hutan adat.  Perlu  adanya  kontribusi  pemerintah  agar  Hutan  Adat  Nenek  Limo  Hiang  Tinggi  dan  Nenek Empat  Betung  Kuning  tetap  lestari.  Selain  itu,  perlu  diterbitkan  peraturan  desa  tentang  penetapan fungsi  dan  wilayah  Hutan  Adat  Nenek  Limo  Hiang  Tinggi  dan  Nenek  Empat  Betung  Kuning  untuk perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

## 4. KESIMPULAN
Hutan  Adat  Nenek  Limo  Hiang  Tinggi  dan  Nenek  Empat  Betung  Kuning    telah  ditetapkan sebagai hutan adat oleh para pemangku adat sejak sekitar tahun 1980-an.  Pada tahun 1993, Bupati Kerinci  mengukuhkan  pengelolaan  ruang  hutan  adat  ini  melalui  Keputusan  Bupati  Kepala  Daerah Tingkat II Kerinci Nomor 226 Tahun 1993.  Tahun 2018, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik  Indonesia  mengeluarkan  Keputusan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Republik Indonesia Nomor: SK.4658/MENLHK-PSKL/PSL.1/7/2018 tertanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan dan Pencantuman Hutan Adat Nenek Limo Hiang Tinggi Nenek Empat Betung Kuning Muara Air Dua
Kepada  Masyarakat  Hukum  Adat  Nenek  Limo  dan  Nenek  Empat  Seluas  645  (enam  ratus  empat puluh  lima),  berada  di  kawasan  hutan  produksi  tetap  seluas  ±  373  (tiga  ratus  tujuh  puluh  tiga) hektare dan berada pada areal penggunaan lain seluas 272 (dua ratus tujuh puluh dua) Ha di Desa Hiang Tinggi dan Desa Betung Kuning Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.
Eksistensi kearifan lokal terkait dalam upaya konservasi Hutan Adat Nenek Limo Hiang Tinggi dan  Nenek  Empat  Betung  Kuning  Kecamatan  Sitinjau  Laut  bertujuan  agar  frekuensi keanekaragaman  hayati  tetap  terjaga.  Kearifan  lokal  tersebut  bisa  berupa  larangan-larangan mengeksploitasi hutan, termasuk untuk kepentingan komersial baik dalam skala besar maupun skala kecil.  Keanekaragaman  tumbuhan  yang  ada  di  Hutan  Adat  Nenek  Limo  Hiang  Tinggi  dan  Nenek Empat Betung Kuning boleh dimanfaatkan untuk kepentingan bersama masyarakat desa dalam skala kecil, misalnya pemanfaatan kayu hutan untuk bahan bangunan rumah atau tempat ibadah sesuai dengan aturan berlaku.
Masyarakat  adat  Nenek  Empat  Betung  Kuning  dan  Nenek  Limo  Hiang  Tinggi  memiliki self awareness bahwa  Hutan  Adat  Nenek  Limo  Hiang  Tinggi  dan  Nenek  Empat  Betung  Kuning  harus lestari. Masyarakat haruslah  mematuhi larangan-larangan dalam melakukan eksploitasi hutan adat. Apabila  terjadi  pelanggaran  aturan  adat  tersebut,  pelanggar  akan  diberikan  sanksi  sesuai  dengan kategori bentuk pelanggaran (pelanggaran ringan, sedang dan berat).
Agar Hutan Adat Nenek Limo Hiang Tinggi dan Nenek Empat Betung Kuning tetap lestari, perlu adanya  kontribusi  pemerintah  untuk  menjaga  kearifan  lokal  dalam  upaya  konservasi  hutan.  Selain itu,  perlu  adanya  peraturan  desa  tentang  penetapan    fungsi  dan  wilayah  Hutan  Adat  Nenek  Limo Hiang Tinggi dan Nenek Empat Betung Kuning untuk perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ariyanto, Rachman, I., & Toknok, B. (2014). Kearifan Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Hutan di Desa  Rano  Kecamatan  Balaesang  Tanjung  Kabupaten  Donggala.  Warta  Rimba,  2(2),  84 – 91.
Astuty, T. I., & Hizbaron, D. R. (2017). Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Menjaga Kelestarian Hutan dan Mengelola Mataair di Desa Beji, Kecamatan Ngawen. Jurnal Bumi Indonesia, 6(1), 1 – 12.
Budirahayu,  T.,  Wijayanti,  M.  M.,  &  Baskoro,  K.  (2018).  Understanding  the  multiculturalism  values through social media among Indonesian youths. Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik, 31(4), 427. https://doi.org/10.20473/mkp.v31i42018.427-439
Faisal, Aksa, A. N., & Samad, M. A. (2012). Koordinasi Pemerintah Daerah Dengan Lembaga Adat Dalam Pelestarian Hutan Adat Di Kawasan Adat Ammatoa Kajang Kabupaten Bulukumba. Otoritas, II(2), 113 – 124. https://doi.org/10.26618/ojip.v2i2.46
FAO, FLD, & IPGRI. (2004).  Forest Genetic Resources Conservation and Management: Overview, concepts and some systematic approaches. International Plant Genetic Resources Institute, Rome, Italy.
Ferry,  D.  (2019).  Local  Wisdom  Based  Water  Resources  Conservation  for  Environmental Sustainability. Scientiae Educatia: Jurnal Pendidikan Sains, 8(2), 220 – 230. doi:http://dx.doi. 10.24235/sc.educatia.v8i2.2538
Ferry,  D.,  Hartono,  R.,  Seprianto,  Mudra,  H.,  &  Hermairi.  (2017).  Local  Wisdom  In  Conserving Vegetation  In  Temedak  Customary  Forest  In  Keluru  Village  Keliling  Danau  District  Kerinci Regency. Islamika, 17, 42 – 65.
Fisher, M. R., Workman, T., Mulyana, A., Moeliono, M., Yuliani, E. L., Pierce, C. J., El, U., & Bani, F.
(2017). Land Use Policy Striving for PAR excellence in land use planning : Multi-stakeholder collaboration  on  customary  forest  recognition  in  Bulukumba  ,  South  Sulawesi.  Land  Use Policy, July 2016, 0 – 1. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.09.057
Hermansyah,  A.  (2017).  Menindaklanjuti  Pengakuan  Hutan  Adat  Perlu  Kebijakan  Lanjutan. Geotimes. https://geotimes.co.id/opini/menindaklanjuti-pengakuan-hutan-adat/
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012, 37 (2012).
Kartika,  T.  (2016).  Verbal  Communication  Culture  and  Local  Wisdom:  The  Value  Civilization  of Indonesia Nation. Lingua Cultura, 10(2), 89. https://doi.org/10.21512/lc.v10i2.1424
Mavhura,  E.,  &  Mushure,  S.  (2019).  Forest  Policy  and  Economics  Forest  and  wildlife  resource- conservation e ff orts based  on indigenous knowledge : The case of Nharira community in Chikomba  district  ,  Zimbabwe.  Forest  Policy  and  Economics,  105(May),  83 – 90. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.05.019
Miles,  M.  B.,  &  Huberman,  M.  (1994).  Qualitative  Data  Analysis:  An  expanded  Sourcebook  (2nd Edition). In SAGE Publications.
Milunardi, F. dan I. (2014). Community Participation in Forest on Indigenous Preserve Forest as A Source of Water in Support of Menyabo Village in Tayan Hulu Subdistrict of Sanggau District. Jurnal Hutan Lestari, 2(2), 334 – 340.
Muttaqin,  M.  Z.,  Alviya,  I.,  Lugina,  M.,  Almuhayat,  F.,  &  Hamdani,  U.  (2019).  Forest  Policy  and Economics Developing  community-based  forest  ecosystem service  management  to  reduce emissions  from  deforestation  and  forest  degradation.  Forest  Policy  and  Economics, 108(May), 101938. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.05.024
Myers, R., Intarini, D., Thomas, M., & Maryudi, A. (2017). policies on customary forests.  Land Use Policy, 66(April), 205 – 213. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.04.039
Niapele, S. (2014). Bentuk pengelolaan hutan dengan kearifan lokal masyarakat adat tugutil. Jurnal Ilmiah Agribisnis Dan Perikanan (Agrikan UMMU-Ternate), 6(3), 62 – 72.
Nugroho,  Y.  P.,  Pambudi,  A., Harini,  A., Noveri,  N.  P.,  Nurhaeni,  R.,  Saputro,  A.,  Utami, N.  N.,  & Firdaus,  A.  (2018).  Hutan  Adat  Wujud  Rakyat  Berdaulat  Bangsa  Bermartabat.  In Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Purnama,  C.  (2010).  Pengelolaan  Hutan  Adat  Berdasarkan  Kearifan  Lokal  di  Kecamatan  Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci. Tesis. Padang: Universitas Bung Hatta.
Qordriyatun,  S.  N.  (2015).  Pengabaian  Negara  Atas  Hak  Hidup  Masyarakat  Adat.  Info  Singkat Kesejahteraan Sosial, VII(06).
Raihanah, S., Hafizianor, & Fauzi, H. (2018). Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Dibalai  Adat  Pipitak  Jaya  Kalimantan  Selatan  Local  Community  Wisdom  in  Forest Management at Balai Adat Pipitak Jaya, South Kalimantan. 01(2), 215 – 222.
Remmington, G. (2018). Transforming tradition: The aflaj and changing role of traditional knowledge systems for collective water management. Journal of Arid Environments, 151(March 2016),
134 – 140. https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2017.10.003
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  41  Tahun  1999  Tentang  Kehutanan,  1  (1999). https://jdih.esdm.go.id/storage/document/uu-41-1999.pdf
Rosyadi, R. (2014). Sistem Pengetahuan Lokal Masyarakat Cidaun – Cianjur Selatan Sebagai Wujud Adaptasi  Budaya.  Patanjala :  Jurnal  Penelitian  Sejarah  Dan  Budaya,  6(3),  431. https://doi.org/10.30959/ptj.v6i3.173
Sartini.  (2004).  Menggali  Kearifan  Lokal  Nusantara:  Sebuah  Kajian  Filsafati.  Jurnal  Filsafat,  37(2), 111 – 120. https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jf.33910
Siswadi,  Taruna,  T.,  &  Purnaweni,  H.  (2011).  Kearifan  Lokal  Dalam  Melestarikan  Mata  Air  (Studi Kasus di Desa Purwogondo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal). Jurnal Ilmu Lingkungan, 9(2), 63 – 68.
Subiakto,  Deki,  W.,  &  Bakrie,  I.  (2015).  Peranan  Hukum  Adat  Dalam  Menjaga  Dan  Melestarikan Hutan Di Desa Metulang Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten Malinau Propinsi Kalimantan Utara.  Jurnal  AGRIFOR  Volume  XIV  Nomor  2,  Oktober  2015,  XIV,  293 – 314. https://media.neliti.com/media/publications/30146-ID-peranan-hukum-adat-dalam-menjaga- dan-melestarikan-hutan-di-desa-metulang-kecamat.pdf
Suhartini.  (2007).  Kajian  Kearifan  Lokal  Masyarakat  Dalam  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  Dan Lingkungan.  Prosiding  Seminar  Nasional  Penelitian,  Pendidikan  Dan  Penerapan  MIPA, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Yogyakarta, 206 – 218.
Wahono,  F.  X.,  Widyanta,  A.  B.,  &  Kusumajati,  T.  O.  (2001).  Pangan,  kearifan  lokal  dan keanekaragaman  hayati:  pertaruhan  bangsa  yang  terlupakan.  Cindelaras  Pustaka  Rakyat Cerdas.
Wijana,  N.  (2013).  Pengelolaan  Hutan  Berbasis  Kearifan  Lokal  Di  Desa  Tigawasa,  Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Seminar Nasional FMIPA UNDIKSHA III T, 226 – 232.
Yuliantoro, T. (2015). Indigenous Constitution Dalam Perspektif Ketatanegaraan dan Fikih Minoritas. IN RIGHT Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia, 4(2), 457 – 512.