Anisa  Fithrotuningrum  (2023) Ketidaksesuaian  Promosi  Instagram  Richeese  Factory  Ditinjau  melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen, (8) 8 http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 8, Agustus 2023

## KETIDAKSESUAIAN  PROMOSI  INSTAGRAM  RICHEESE  FACTORY DITINJAU MELALUI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

## Anisa Fithrotuningrum
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia E-mail: anisafithro@gmail.com

## Abstrak
Promosi  merupakan  cara  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  untuk  berkomunikasi kepada konsumen dengan tujuan menyampaikan informasi mengenai produk yang dijual  oleh  perusahaan  tersebut  agar  dapat  menarik  konsumen  untuk  membeli produknya,  hal  tersebut  dilakukan  pula  oleh  Richeese  Factory  pada  media  sosial instagram, dengan membuat akun instagram yang diberi nama @richeese_factory. Namun,  tingginya  antusias  konsumen  akan  produk  yang  di  promosikan  oleh Richeese Factory pada Instagram, nyatanya tidak sejalan dengan fakta yang terjadi ketika  konsumen  mengunjungi  outlet  restoran  cepat  saji  tersebut.  Penelitian  ini berfokus  untuk  menganalisis  bagaimana  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan konsumen (UUPK) memberikan perlindungan hukum apabila pelaku  usaha  melakukan  promosi  yang  tidak  sesuai  dan/atau  tidak  benar  dan bagaimana bentuk tanggungjawab Richeese Factory terhadap promosi yang tidak sesuai  yang  dilakukan.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  normatif  dengan melakukan analisis menggunakan studi kepustakaan berupa Undang-Undang No 8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  serta  sumber lainnya  yang  relevan. Dalam  UUPK  telah  diatur  mengenai  larangan  melakukan  promosi/iklan  yang memuat informasi tidak tepat dan tidak benar, serta larangan melakukan promosi seolah-olah produk yang diperdagangkan memiliki potongan harga dan/atau harga khusus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa UUPK dapat memberikan perlindungan hukum  kepada  konsumen  serta  meminta  pelaku  usaha  untuk  melaksanakan kewajibannya  dalam  memenuhi  promosi  yang  dilakukan  guna  melindungi  hak konsumen  yang  dirugikan  atas  promosi  tidak  sesuai,  dan  pelaku  usaha  dapat dikenakan  sanksi  administratif  apabila  terbukti  dengan  sengaja  melakukan pelanggaran terhadap UUPK.
Kata Kunci: Promosi Instagram; Promosi Tidak Sesuai; Perlindungan Hukum.

## Abstract
Promotion  is  a  way  companies  use  to  communicate  with  consumers  to  convey information about the products they sell to attract consumers to buy their products; Richeese Factory also does this on Instagram social media by creating an Instagram account named @ richeese_factory. However, the high enthusiasm of consumers for the products promoted by Richeese Factory on Instagram is, in fact, not in line with
the  points  that  occur  when  consumers  visit  these  fastfood  restaurant  outlets.  This research  analyzes  how  Law  Number  8  of  1999  concerning  Consumer  Protection (UUPK)  provides  legal  protection  if  business  actors  carry  out  inappropriate  and incorrect  promotions  and  what  Richeese  Factory's  responsibility  for  wrong promotions is. This study uses a normative method by analyzing a literature study in Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and other relevant sources. The UUPK  has  regulated  the  prohibition  of  carrying  out  promotions/advertisements containing inaccurate information and the prohibition of carrying out promotions as if the products being traded have discounted and special prices. So in this research can  be  concluded  that  UUPK  can  provide  legal  protection  to  consumers  and  ask business actors to carry out their obligations in fulfilling promotions carried out to protect the rights of consumers who are harmed by inappropriate promotions, and business  actors  can  be  subject  to  administrative  sanctions  if  proven  to  have deliberately violated UUPK.
Keywords: Instagram Promotion; Inappropriate Promotion; Legal Protection.

## Pendahuluan
Restoran  cepat  saji  mulai  muncul  pada  zaman  romawi  kuno seiring  dengan perkembangan zaman restoran cepat saji semakin popular dikalangan masyarakat, pada saat ini ada beberapa restoran cepat saji yang berdiri di Indonesia seperti Kentucky Fried Chicken (KFC), Mcdonald’s, A&W, Hoka-Hoka Bento (yang sekarang sudah berganti nama menjadi Hokben), dan Richeese Factory.
Richeese  Factory  merupaka  yang  termasuk  ke  dalam  restoran  cepat  saji  yang banyak disukai oleh para remaja, hal tersebut dikarenakan Richeese memiliki ciri khas yaitu menyajikan ayam goreng dengan saus keju yang khas dan saus pedas yang memiliki level  kepedasan.  Selain  itu,  Richeese  Factory  juga  banyak  diminati  karena  sering mengadakan promosi yang menggiurkan, seperti gratis item makanan, potongan harga, harga khusus untuk paket makanan, dan ada pula gratis mainan khusus untuk anak-anak.
Bentuk promosi dari Richeese Factory dapat ditemukan pada iklan yang ada di media sosial seperti twitter, facebook dan instagram, serta ada juga pada papan reklame. Promosi merupakan cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk berkomunikasi kepada konsumen  dengan  tujuan  menyampaikan  informasi  mengenai  produk  yang  dijual  oleh perusahaan  tersebut  agar  dapat  menarik  konsumen  untuk  membeli  produknya (Kotler, 2016).
Menurut dharmnesta dan irawan tujuan utama dari dilakukannya promosi adalah menginformasikan,  memberitahukan,  mengpengaruhi  konsumen  tentang  pemasaran, dengan  kata  lain  dibutuhkan  persiapan  dan  sarana  promosi  yang  matang  agar  tujuan perusahaan  mengadakan  promosi  tersebut  sesuai  dengan  sasaran  dan  berjalan  efisien (Indriasari, 2017).
Richeese Factory dalam usahanya untuk menarik perhatian konsumen melakukan promosi  yang  disebarkan  melalui  media  sosial,  salah  satunya  instagram.  Melalui postingan  di  Instagram  dengan  nama  akun  @richeese_factory,  Richeese  Factory
memberikan  promosi  berupa  memberikan  harga  khusus  terhadap  paket  menu makanannya seperti yang tertera pada gambar 1.
Gambar 1 Promosi Richeese Factory pada Media Sosial Instagram Sumber: Tangkapan Layar dari akun instagram Richeese Factory dengan username @richeese_factory
Promosi di media sosial instagram memiliki pengaruh yang positif dan signifikan untuk menarik pelanggan (Jamalong et al., 2022). Promosi yang dilakukan di instagram selain dapat menimbulkan “Awareness (kesadaran)” terhadap produk yang dijual kepada konsumen  juga  sangat  mempengaruhi  terhadap  keputusan  konsumen  untuk  membeli produk tersebut.
Hal itulah yang menjadi tujuan utama dilakukannya promosi. Namun, tingginya antusias  konsumen  akan  produk  yang  di  promosikan  oleh  Richeese  Factory  pada Instagram,  nyatanya  tidak  sejalan  dengan  fakta  yang  terjadi  ketika  konsumen mengunjungi outlet restoran cepat saji tersebut. Tidak dapat dibenarkan jika pelaku usaha melakukan promosi tanpa adanya kejelasan dengan tujuan hanya ingin menarik perhatian konsumen saja dan tidak ingin memenuhi promosi yang diberitahukan.
Pelaku  usaha  juga  perlu  untuk  menaati  aturan  hukum  yang  berlaku,  dimana konsumen  juga  memiliki  hak  untuk  mendapatkan  informasi  mengenai  promosi  yang diberikan. Oleh karena hal tersebut, penulis tertarik untuk melihat bagaimana Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen memberikan perlindungan hukum  apabila  pelaku  usaha  dalam  hal  ini  Richeese  Factory  melakukan  promosi yang tidak sesuai dan/atau tidak benar dan bagaimana bentuk tanggungjawab Richeese Factory terhadap promosi yang tidak sesuai yang dilakukan.

## Metode Penelitian
Dalam melakukan penulisan karya ilmiah/penelitian terdapat 3 jenis metode yang dapat  digunakan  yaitu:  penelitian  hukum  normatif,  penelitian  empiris  dan  gabungan keduanya (Soekanto, 2006). Pada penulisan ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif,  yang  memiliki  arti  penelitian  yang  dilakukan  dengan  melihat  bahan kepustakaan  berupa  peraturan  perundang-undangan,  dalam  hal  ini  Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen serta sumber-sumber lainnya yang relevan dengan pembahasan pada penelitian ini.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan atas ketidak sesuaian  promosi  pada  platform  instagram  yang  dilakukan  oleh  Richeese Factory
Hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen juga hak dan  kewajiban  pelaku  usaha,  hak  konsumen  merupakan  kewajiban  pelaku  usaha sedangkan  hak  pelaku  usaha  merupakan  kewajiban  konsumen  (Maharani  &  Dzikra, 2021). Sebagaimana telah UUPK telah mengatur mengenai hak konsumen pada pasal 4, kewajiban konsumen pada pasal 5, hak pelaku usaha pada pasal 6 dan kewajiban pelaku usaha pada pasal 7. Dari tujuan UUPK ini sendiri sudah disebutkan bahwa perlindungan konsumen  bertujuan  untuk  meningkatkan  pemberayaan  konsumen  dalam  memilih  dan mnentukan produk yang akan dibeli dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Serta bagi  pelaku  usaha  dihimbau  untuk  jujur  dan  bertanggung  jawab  dalam  melakukan usahanya.
Pada era ini, untuk mengambangkan usaha dibutuhkan promosi atau periklanan guna  menimbulkan  awareness  bagi  para  konsumen.  Menurut  W.J  Santon,  promosi merupakan usaha yang dilakukan dalam meningkatkan kegiatan usaha bertujuan untuk merencanakan, menentukan harga, serta mendistribusikan barang dan/atau jasa yang akan memenuhi keinginan serta kebutuhan para konsumen, baik yang nyata maupun sekedar berpotensial”.
Adapun  cara  promosi  dapat  tarik  garis  besar  menjadi  4,  yaitu:  1)  Periklanan (advertising): Aktivitas yang menghasilkan iklan untuk produk atau layanan komersial. 2) Personal Selling: Penjualan yang dilakukan dengan melibatkan komunikasi langsung antara  penjual  dan  pelanggan  yang  dapat  dilakukan  secara  langsung  maupun  melalui email,  telepon  atau  video. 3)  Publisitas  (publicity):  Metode  penjualan  yang  bertujuan memberikan  pesan  kepada  publik  untu  menggunakan  atau  membeli  produk  serta kmeningkatkan  pengeahuan  publik  atas  produk  atau  layanan  yang  dijual. 4)  Sales Promotion:  Metode  penjualan  yang  digunakan  untuk  memperkenalkan  produk  baru, menghabiskan  produk  lama  serta  menaikkan  angka  penjualan,  metode  ini  berlangsung sementara dengan tujuan untuk menaikkan minat pembeli terhadap produk/layanan yang dijual . Sehingga dalam melakuka promosi para pelaku usaha harus memberikaninformasi yang jujur, benar dan jelas mengenai produk atau layaynan yang dijual,  mengikuti  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dalam  hal  ini  yaitu
Undang-Undang Perlindungan konsumen (Sharon, 2018). Seiring berkembangnya jaman, kegiatan  promosi  tidak  hanya  dilakukan  melalui  media  massa,  seperti  koran,  televisi, radio ataupun baliho. Pada saat ini kegiatan promosi juga dapat dilakukan pada media sosial, seperti: instagram, facebook, twitter, tiktok, dan lain sebagainya.
Richeese  Factory  pun  memanfaatkan  kesempatan  tersebut  untuk  turut  serta melakukan  promosi  pada  media  sosial  instagram.  Richeese  factory  menggunakan instagram  untuk  meng-unggah  promosi  dengan  tujuann  agar  para  pengikut  akun instagram  dengan  nama akun  @richeese_factory mengetahui  bahwa  Richeese  Factoryi sedang mengadakan promosi dan konsumen dapat menikmati promosi tersebut. Namun, ternyata pada kenyataannya ketika konsumen mengunjungi outlet Richeese Factory kerap kali  mendapatkan  kekecawaan  karena  promo  yang  diunggah  pada  instagram  tersebut tidak sesuai.
Pada Gambar 2 menunjukkan komentar-komentar yang bermunculan pada akun instagram  Richeese  Factory  di  setiap  unggahan  promosi.  Komentar-komentar  tersebut berisikan  keluhan  mengenai  ketidak  sesuaian  promosi,  keluhan  yang  disampaikan menyebutkan  bahwa  pegawai  pada  outlet-outlet  yang  dimiliki  oleh  Richeese  Factory mengatakan  promosi  tersebut  kosong  dan/atau  habis  dan/atau  telah  selesai,  yang  pada intinya  konsumen  tidak  dapat  membeli  produk  yang  terdapat  dalam  promosi  tersebut, Selain itu, konsumen lain juga menyebutkan ketika sampai di outlet dan ingin membeli produk  yang  dipromosikan  ternyata  harga  yang  dibayarkan  tidak  sesuai  dengan  harga yang ada pada promosi, sehingga  konsumen membayar dengan harga normal.
Gambar 2 Komentar-komentar pada unggahan promosi di instagram Richeese Factor Sumber: Tangkapan Layar dari akun instagram Richeese Factory dengan username @richeese_factory
Berdasarkan gambar diatas dapat dikatakan bahwa promosi yang dilakukan oleh Richeese Factory tidak sejalan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 9 ayat (1a), yang menyatakan: “Pelaku Usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak  benar,  dan/atau  seolah-olah  barang  tersebut  telah  memenuhi  dan/atau  memiliki
potongan  harga,  harga  khusus,  standar  mutu  tertentu,  gaya  atau  mode  tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu”
Richeese  Factory  didapati  melanggar  peraturan  UUPK  tersebut  dengan  unsur menawarkan,  mempromosikan  dan  mengiklankan  barang  secara  tidak  benar  dengan seolah-olah barang tersebut memiliki potongan harga dan/atau harga khusus. Hal tersebut dipandang  perlu adanya  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  terhadap  perilaku  pelaku usaha yang melakukan promosi yang tidak sesuai.
Perlindungan  hukum  merupakan  upaya  yang  dilakukan  untuk  melindungan masyarakat  dari  tindakan  yang  tidak  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangannya yang  berlaku  atau  tindakan  melawan  hukum  guna  mewujudkan  tujuan  negara sebagaimana  yang  dimaksud  pada  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  agar  masyarakat  dapat  menjalani  kehidupan  dengan  mertabatnya  sebagai manusia (Setiono, 2004). Adapun jenis perlindungan hukum dibedakan menjadi 2, yaitu (Isnaeni, 2016):
1. Perlindungan hukum Internal
Moch Isnaeni berpendapat terjadinya perlindungan hukum berawal dari perjanjian yang  dibuat  oleh  para  pihak  pada  saat  mengemas  klausul  kontrak,  yang  artinya  kedua belah  pihak  setuju  mengenai  adanya  kepentingan  yang  dapat  ditampung  atas  dasar kesepakatan, maka kedua belah pihak akan memperoleh perlindungan hukum yang sama, perlindungan  hukum  internal  dapat  terwujud  apabila  kedua  belah  pihak  memiliki kedudukan hukum yang sama sehingga pada perjanjian masing-masing pihak memiliki keleluasaan dalam menyampaikan keinginan sesuai kepentingan masing-masing.
Namun  pada  umumnya  pelaku  usaha  dalam  sebuah  perjanjian  menetapkan klausula secara sepihak tanpa kesepakatan antara konsumen dan pelaku usaha, dimana secara  tidak  langsung  konsumen  dipaksa  untuk  menyetujui  perjanjian  yang  telah ditentukan oleh pelaku usaha.

## 2. Perlindungan Hukum Eksternal
Pendapat yang dikemukakan oleh Moch Isnaeni mengenai perlindungan hukum eksternal,  dimana  perlindungan  hukum  eksternal  ialah  regulasi  yang  dibentuk  oleh pemerintah  untuk  mengangkat  kepentingan  pihak  yang  lemah  dengan  didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang tidah boleh berpihak kepada salah satu pihak baik konsumen  maupun  pelaku  usaha.  Menurutnya,  UUPK  dan  UU-ITE  dapat  menjadi peraturan yang tujuannya dapat melindungi pihak yang berkedudukan lemah dalam hal ini ialah konsumen. Penetapan promosi yang dilakukan Richeese Factory dapat dianggap tidak seimbang kedudukannya antara Rhiceese Factory dengan konsumen, karena pada promosi tersebut (Sharon, 2018).
Selain dari itu, ada unsur lain yang telah terbentur atara promosi yang dilakukan Richeese  Factory  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai perlindungan konsumen. Padahal mengenai hak-hak konsumen telah diatur dalam UUPK, dalam konteks ini tindakan yang dilakukan oleh Richeese Factory selain melanggar pasal 6  UUPK  juga  melanggar  pasal  12  yaitu  “pelaku  usaha  dilarang  menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus  dalam  waktu  tertentu  dan  jumlah  tertentu,  jika  pelaku  usaha  tersebut  tidak bermaksud  untuk  melaksanakan  sesuai  waktu  dan  jumlah  yang  ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan”.
Oleh  karena  hal  itu,  diperlukannya  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen Richeese  Factory  yang  telah  dirugikan  karena  mendapati  promosi  yang  tidak  sesuai
seperti  yang  diunggah  pada  instagram  Richeese  Factory  (Rianti,  2017).  Bentuk perlindungan hukum dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen  mengenai  promosi  tidak  sesuai  yang  dilakukan  oleh  Richeese  Factory pada akun  instagramnya  ialah  berupa  konsumen  yang  dirugikan  dapat  melaporkan  perilaku pelaku usaha tersebut ke instansi yang telah diatur oleh UUPK pada pasal 46. Dimana instasi  tersebut  yang  akan  meninjau  mengenai  promosi  yang  dilakukan  oleh  Richeese Factory.  Dan  bagi  Richeese  Factory  selaku  pelaku  usaha  berdasarkan  pasal  62  UUPK dapat  dikenakan  hukuman  berupa  sanksi  pidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 Miliar Rupiah.

## B. Bentuk  Tanggungjawab  Pelaku  Usaha  Atas  Ketidaksesuaian  Promosi  Yang Dilakukan
Untuk  menetapkan  siapa  yang  harus  bertanggung  jawab  atau  bagaimana tanggungjawab yang harus dilakukan perlu untuk dianalisis terlebih dahulu permasalahan yang  terjadi,  sehingga  tanggungjawab  tersebut  dapat  dibebankan  kepada  pihak  yang seharusnya (dalam  Shidarta,  2000).  Sehingga  mengenai  tanggungjawab  ini  diberikan batasan-batasan,  yang  secara  umum  dibedakan  atas  prinsip-prinsip,  sebagai  berikut (Kristiyanti,  2022):  1)  Liability  based  on  fault  (tanggung  jawab  yang  didasari  dengan kesalahan). 2) Presumption of liability (tanggung jawab yang dibebankan kepada terduga pelaku). 3) Presumption of nonliability (tidak adanya tanggung jawab yang dibebankan kepada  terduga  pelaku).  4)  Strict  liability  (tanggung  jawab  mutlak).  5)  Imitation  of liability (pembatasan tanggung jawab).
Dalam  UUPK  sendiri  pelaku  usaha  sudah  diberi  tanggung  jawab  dalam menjalankan  usahanya  yang  tertuang  dalam  Pasal  7  UUPK,  yang menyebutkan  bahwa pelaku  usaha  wajib  memiliki  itikad  baik  dalam  menjalankan  usahanya,  memberi kebenaran  informasi  mengenai  kondisi  dan  memberikan  penjelasan  mengenai  cara penggunaan, cara perbaikan serta cara pemeliharaan, selain itu pelaku usaha juga perlu memperlakukan  konsumen  secara  baik  dengan  tidak  diskriminatif,  menjamin  mutu barang dan/atau jasa yang diperjualbelikan dengan berdasar pada ketentuan yang berlaku, memberi  kesempatan  bagi  konsumen  untuk  menguji  dan mencoba  barang  yang  dibeli, memberi jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, memberi ganti  rugi/kopensasi/penggantian  kerugian  yang  diakibatkan  dari  penggunaan  dan pemakaian  barang  dan/atau  jasa  yang  diperdagangkan,  dan  memberi  kompensasi/ganti rugi/  penggantian  kerugian  apabila  barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai dengan perjanjian.
Selaras dengan pendapat Erman yang menyebutkan dalam bukunya jika seorang pelaku usaha tidak menaruh perhatian lebih dan tanggung jawab terhadap barang yang di perdagangkannya  maka  akan  mengakibatkan  risiko  yang  fatal  bagi  kelangsungan  dan kredibilitas  usahanya (Rajagukguk,  2002).  Dilihat  dari  ketentuan  yang  berlaku  dalam UUPK  pelaku  usaha  dapat  dikatakan  bersalah  jika  dalam  perkara  ganti  rugi menganut prinsip  praduga  bersalah  yang  mengakibatkan  pelaku  usaha  harus  bertanggung  jawab memberi ganti rugi secara langsung kepada konsumen (Nugroho, 2008).
Terdapat 3 (tiga) substansi hukum mengenai tanggung jawab produk yang dapat menjadi dasar untuk menuntut ganti kerugian yang diajukan oleh konsumen, yaitu ganti rugi  yang  dikarenakan  kelalaian  (Negligence),  ganti  rugi  yang  dikarenakan ingkarjanji dan/atau wanprestasi (Breach of Warranty), dang anti rugi karena adanya tanggungjawab mutlak  (Strict Product Liability)i. inosentius samsul dalam bukunya menyebutkan bahwa perlindungan konsumen terus mengalami perubahan dari jaman ke jaman, berawal dari
hukum yang memiliki karakteristik represif dimana tanggung jawabnya didasarkan atas kesalahan  (Fault  based    liability),  hinggan  ke  hukum  yang  memiliki  karakteristik responsive  atau  berpihak  kepada  kepentingan  konsumen  dalam  bentuk  Strict  liability (Soedjono, 2014).
Sebagaimana  yang  terjadi  pada  Richeese  Factory  sebagai  pelaku  usaha  yang mengiklankan produknya dalam media sosial instagram, namun ketika konsumen ingin membeli  produk  yang  diiklankan  ternyata  pegawai  dari  restoran  tersebut  mengatakan bahwa  promosi  tersebut  tidak  ada  dan/atau  sudah  habis.  Promosi/iklan  tersebut  tidak sesuai dengan yang di unggah pada instagram Richeese Factory dan tidak memberikan informasi yang benar dan jelas terhadap promosi yang diberikan. Hal tersebut tentunya sudah melanggar hak-hak konsumen yang terdapat pada UUPK dimana konsumen harus mendapatkan  informasi  yang  benar,  jujur  dan  jelas.  Dasar  hukum  dari  pelanggaran tersebut diatur dalam pasal 20 UUPK yang menyebutkan pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas segala akibat yang muncul dari iklan tersebut.
Rhicheese  Factory  dalam  melakukan  promosi  di  instagram  dinilai  tidak  jujur dengan mengatakan bahwa promosi yang dilakukan sudah tidak berlaku dan/atau habis. Padahal dalam UUPK telah menuliskan bahwa pelaku usaha dilarang untuk menetapkan klausula baku yang pengungkapannya sulit dimengerti atau peletakannya tidak bentuknya tidak dapat dilihat secara jelas.  Maka konsumen yang merasa dirugikan dapat melaporkan perilaku pelaku usaha tersebut kepada instansi yang bertanggung jawab untuk mengatasi sengketa  yang  terjadi  antara  konsumen  dan  pelau  usaha,  yaitu  Badan  Penyelesaian Sengketa Konsumen.
Tertulis dalam UUPK pasal 60, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat memberikan  sanksi  administratif  bagi  pelaku  usaha  yang  melakukan  pelanggaran terhadap  pasal  20,  yang  mana  dalam  hal  ini  tentu  Richeese  Factory  dapat  dikenakan sanski  administratif  berupa  ganti  rugi  paling  banyak  sebesar  Rp  200.000.000,00  (dua ratus  juta  rupiah)  dan  pembuktian  atas  “perilaku”  pelaku  usaha  terhadap ada  tidaknya unsur kesalahan menjadi beban dan tanggung jawab dari pelaku usaha (Usman, 2000). Sehingga  Richeese  Factory  harus  bertanggung  jawab  dan  harus  menanggung  resiko apabila  terbukti  sengaja  melakukan  promosi  dinstagram  yang  seolah-olah  memiliki potongan  harga  dan/atau  harga  khusus  hanya  untuk  menarik  konsumen  tetapi  tidak berniat untuk memberikannya secara benar dan jujur.

## Kesimpulan
Bentuk  perlindungan  hukum  yang  dapat  UU  8/1999  tentang  Perlindungan konsumen berikan kepada konsumen apabila pelaku usaha dalam hal ini Richeese Factory melakukan  promosi  yang  tidak  sesuai  dan/atau  tidak  benar  ialah  perlindungan  hukum eksternal  melalui  UUPK  dengan  regulasi  yang  terdapat  pada  pasal-pasal  di  dalamnya yang mengatur mengenai hak konsumen serta kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi promosi yang dilakukan guna melindungi konsumen yang dirugikan atas promosi tidak sesuai yang dilakukan oleh Richeese Factory.
Richeese  factory  dapat  dimintai  pertanggung  jawaban  atas  ketidaksesuaian promosi  yang  dilakukannya  melalui  instagram  apabila  terbukti  dengan  sengaja  hanya untuk menarik konsumen dengan memposting promosi instagram seolah-olah produknya memiliki potongan harga dan/atau harga khusus dan sebagaimana tertulis pada UUPK,
Richeese  Factory  dapat  dikenakan  sanksi  administratif  paling  banyak  dua  ratus  juta rupiah.

## BIBLIOGRAPHY
dalam  Shidarta,  A.  Z.  N.  (2000).  Hukum  Perlindungan  Konsumen  Indonesia. Jakarta: PT. Grasindo .
Indriasari,  D.  P.  (2017).  Pengaruh  harga,  promosi  dan  produk  terhadap  keputusan pembelian konsumen pada restoran cepat saji. Jurnal Ekonomi , 19 (3), 290–298.
Isnaeni,  M.  (2016).  Pengantar  Hukum  Jaminan  Kebendaan. Surabaya:  Revka  Petra Media .
Jamalong,  S.  A.  S.,  Yulianti,  Y.,  &  Dahlia,  M.  (2022).  Pengaruh  Media  Promosi Instagram  Terhadap  Kepuasan  Konsumen  pada  Toko  Dessert  Box  Vanila  Sweet. Syntax Idea , 4 (9), 1371–1385.
Kotler,  P.  (2016). Keller,  2007,  Manajemen  Pemasaran,  Jilid  I,  Edisi  Kedua  belas, Jakarta: PT . Indeks.
Kristiyanti, C. T. S. (2022). Hukum perlindungan konsumen . Sinar Grafika.
Maharani,  A.,  &  Dzikra,  A.  D.  (2021).  Fungsi  Perlindungan  Konsumen  Dan  Peran Lembaga  Perlindungan  Konsumen  Di  Indonesia:  Perlindungan,  Konsumen  Dan Pelaku  Usaha  (Literature  Review). Jurnal  Ekonomi  Manajemen  Sistem  Informasi , 2 (6), 659–666.
Nugroho,  S.  A.  (2008). Proses  penyelesaian  sengketa  konsumen  ditinjau  dari  hukum acara serta kendala implementasinya .
Rajagukguk, E. (2002). Hukum perlindungan konsumen .
Rianti, N. K. A. N. R. (2017). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Hal Terjadinya Hortweighting Ditinjau Dari Undang-Undang RI No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jurnal Magister Hukum Udayana , 6 (4), 521–537.
Setiono, J. H. (2004). Rule of law (supremasi hukum). Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta .
Sharon, G. (2018). Ganti Rugi Dalam Metode Promosi yang Menyesatkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Binamulia Hukum , 7 (1), 50–70.
Soedjono, S. B. (2014). Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Konsumen Di Dunia Maya Tentang Tanggungjawab Produk. RATU ADIL , 3 (2).
Soekanto, S. (2006). Pengantar penelitian hukum. (No Title) .
Usman, R. (2000). Hukum Ekonomi dalam dinamika .

## Copyright holder:
Anisa Fithrotuningrum (2023)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: