## Inspirasi Ekonomi : Jurnal Ekonomi Manajemen

## TAXPAYER AWARENESS AND COMPLIANCE IN SMALL AND MEDIUM BUSINESS UNITS (LITERATURE REVIEW)

## KESADARAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA UNIT USAHA KECIL DAN MENENGAH (STUDI PUSTAKA)
1 Triana Murtiningtyas
triana@stie-mce.ac.id 2 Aldino Reza Baehaqi
aldinoreza@gmail.com 3 Lidia Andiani lidia@stie-mce.ac.id 1,2,3 STIE Malangkucecwara Malang

## Abstract
Taxes  have  an  important  role  in  state  life,  especially  in  the  implementation  of  development.  One  form  of  tax revenue from the MSME sector which now also dominates the Indonesian economy. In line with the increase in MSMEs,  awareness  and  compliance  in  paying  taxes  is  still  relatively  low.  There  are  still  many  causes  of  low awareness, such as public dissatisfaction with public services, unequal infrastructure development, and cases of corruption by high-ranking officials. The government currently provides easy facilities for paying taxes via the website,  but  some  business  actors  lack  understanding  of  technology.  Therefore,  it  is  necessary  to  carry  out strategies  that  can  increase  the  awareness  of  business  actors  in  paying  taxes,  including  socializing  about taxation, updating the tax service system and creating policies or sanctions for MSMEs who do not comply with tax payments.
Keywords: Awareness, Compliance, Taxpayers, Tax Sanctions

## Abstrak
Pajak memiliki peranan penting dalam kehidupan bernegara khususnya dalam pelaksanaan pembangunan. Salah satu bentuk penerimaan pajak dari sektor UMKM yang kini juga mendominasi  dalam perekonomian Indonesia. Sejalan dengan meningkatnya UMKM, namun kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak masih tergolong rendah.  Penyebab  rendahnya  kesadaran  seperti  rasa  ketidakpuasan  masyarakat  terhadap  pelayanan  publik, ketidakmerataan  pembangunan  infrastruktur,  dan  kasus  korupsi  oleh  pejabat  tinggi  yang  masih  dikatakan banyak.  Pemerintah  saat  ini  telah  memberikan  fasilitas  kemudahan  membayar  pajaka  melalui  website,  namun sebagian  pelaku  usaha  kurang  pemahaman  terhadap  teknologi.  Maka  dari  itu  perlu  dilakukannya  strategi  yang dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha dalam  membayar pajak diantaranya sosialisasi tentang perpajakan memperbarui  sistem  pelayanan  pajak  dan  membuat  kebijakan  atau  sanksi  bagi  pelaku  UMKM  yang  tidak mentaati pembayaran pajak.
Kata Kunci: Kesadaran, Kepatuhan, Wajib Pajak, Sanksi Pajak

## PENDAHULUAN
Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  atau  UMKM  telah  menguasai  perekonomian Indonesia.  Menurut  data Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah (Kemenkopukm) mencatat, jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2021 sebanyak 64,2 juta. Usaha mikro, dengan kriteria omzet maksimal Rp2 miliar pertahunnya, menjadi yang paling dominan  dalam  struktur  UMKM. Usaha  mikro  mencapai  63.955.369  unit  pada  2021  atau berkontribusi  99,62%  dari  total  unit  usaha  di  Indonesia.  Proporsinya  tidak  banyak  berubah dalam  10  tahun  terakhir  (Nabilah,  2023). Banyaknya  pelaku  UMKM  menjadi  target Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  untuk  dapat  ikut  berkontribusi  dalam  penerimaan  pajak negara.  Salah  satu  upaya  DJP  dalam  merangkul  UMKM  untuk  berperan  dalam  penerimaan pajak adalah dengan menetapkan tarif bagi wajib pajak pelaku usaha dengan peredaran bruto tertentu.  Upaya  tersebut  adalah  dengan  menerbitkan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  46 Tahun  2013  yang  kemudian  disempurnakan  dengan  PP  23  Tahun  2018  tentang  Pajak

## Inspirasi Ekonomi : Jurnal Ekonomi Manajemen
Penghasilan  atas  Penghasilan  Dari  Usaha  Yang  Diterima  atau  Diperoleh  Wajib  Pajak  Yang Memiliki  Peredaran  Bruto  Tertentu.  Direktur  Jenderal  Pajak  (2020)  menyatakan  bahwa jumlah pelaku UMKM  yang terdaftar dan telah memenuhi kewajiban perpajakan pada tahun 2019  mencapai  dua  juta  pelaku  UMKM  yang  mana mengalami  peningkatan  rata-rata  39,2% tiap  tahun  sejak  tahun  2014.  Namun,  jika  disandingkan  dengan  jumlah  unit  UMKM,  hanya 3% pelaku UMKM yang telah terdaftar dan memenuhi kewajiban perpajakan.
Tabel 1. Perkembangan Jumlah UMKM di Kota Malang Kecamatan di Kota Malang 2021 2022 Kedungkandang 855 1.069 Sukun 1462 1.478 Klojen 868 875 Blimbing 1.459 1.479 Lowokwaru 2.339 3.019 Jumlah 6.883 7.920
Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, 2023
Dalam melakukan  suatu  usaha,  perkembangan  usaha  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor internal  yang  sangat  mempengaruhi  perkembangan  UMKM  adalah  modal  untuk  investasi maupun untuk modal kerja, dikarenakan modal merupakan faktor kendala utama yang selalu menjadi  masalah  klasik  dalam membangun  usaha  khususnya  UMKM.  Tidak  sedikit  pemilik usaha  kecil  dan  menengah  yang  belum  sadar  dan  belum  mematuhi  dalam  melakukan pembayaran  pajak,  khususnya  pendaftaran  untuk  mempunyai  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak (NPWP)  sampai  ke  dalam  pembayaran  pajak  terhutang.  Ada  beberapa  faktor  yang mempengaruhi  rendahnya  kesadaran  kewajiban  perpajakan  oleh  pemilik  usaha  kecil  dan menengah diantaranya adalah rendahnya pendidikan para pemilik usaha kecil dan menengah, kurangnya  sosialisasi  peraturan  oleh  pihak  aparatur  pajak  dan  tingkat  kesadaran  yang  masih rendah dalam melakukan pemabayaran pajak.
Kepatuhan  wajib  pajak  merupakan  salah  satu  persoalan  yang  terjadi  dalam  dunia perpajakan.  Adapun  fenomena  saat  ini  adalah  masih  banyaknya  wajib  pajak  yang  belum terlalu  memahami  aturan  perpajakan  padahal  pajak  dari  sektor  UMKM  hanya  menyumbang 5%  dari  total  penerimaan  pajak  dan  di  satu  sisi  jumlah  UMKM  terus  bertambah  dan berkembang  (Hendri,  2016).  Hal  ini  tentu  saja  dapat  terjadi  karena  tingkat  kesadaran  dari masyarakatnya  sendiri  terhadap  kegunaan  pajak  masih  cukup  rendah.  Oleh  karenanya, pengetahuan  terkait  pajak  menjadi  sangat  penting  bagi  masyarakat  agar  membayar  pajak sesuai dengan ketentuan yang telah diberlakukan oleh Pemerintah.

## Pajak dan Fungsinya
Pajak  memiliki  peranan  penting  dalam  kehidupan  bernegara  khususnya  dalam pelaksanaan pembangunan. Adapun fungsi pajak, antara lain adalah sebagai fungsi anggaran yaitu  membiaya  pengeluaran  negara,  kemudian  sebagai  fungsi  mengatur  yang  mengatur pertumbuhan  ekonomi  di  dalam  negara,  juga  sebagai  fungsi  stabilitas  dimana  pemerintah memiliki dana dalam melaksanakan kebijakan yang berhubungan dengan inflasi serta fungsi redistribusi  pendapatan  yang  digunakan  untuk  membiaya  kepentingan  umum  (Mustaqiem, 2014).

## Kesadaran Wajib Pajak
Kesadaran  dalam  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesi  merupakan  keadaan  dimana  pelaku mengetahui,  mengerti  dan  merasa.  Dalam  wajib  pajak,  kesadaran  merupakan  kondisi  yang membuat wajib pajak merasa sadar dalam membayar, melaporkan, mengetahui fungsi pajak,

## Inspirasi Ekonomi : Jurnal Ekonomi Manajemen
dan  memahami  kewajiban  akan  pajak  yang  harus  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan seperti menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara benar (Hapsari & Kholis, 2020).

## Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan  wajib  pajak  ( tax  compliance )  merupakan  wajib  pajak  yang  mempunyai kesediaan  untuk  mematuhi  kewajiban  pajaknya  sesuai  aturan  yang  berlaku  tanpa  perlu diadakannya  pemeriksaan,  investigasi  seksama,  peringatan  ataupun  penerapan  ancaman  dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Marchori, 2018).

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  kerangka  konseptual studi  kasus.  Menurut  Sugiarto  (2015),  penelitian  kualitatif  adalah  jenis  penelitian  yang temuan-temuannya  tidak  diperoleh  melalui  prosedur  statistik  atau  bentuk  hitungan  lainnya dan  bertujuan  mengungkapkan  gejala  secara  holistik-kontekstual  melalui  pengumpulan  data dari  latar  alami  dengan  memanfaatkan  diri  peneliti  sebagai  instrumen  kunci.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  yang  bersifat  eksplanatori  dengan  paradigma  interpretatif.  Neuman (2014)  menjelaskan  bahwa  penelitian  eksplanatori  digunakan  untuk  menjelaskan  mengapa suatu peristiwa terjadi dan untuk membangun, menguraikan, memperluas, atau menguji suatu teori.  Strategi  penelitian  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan kerangka  konseptual  studi  kasus.  Yin  (2018)  menjelaskan  bahwa  penelitian  yang menggunakan studi kasus harus mengikuti serangkaian prosedur penelitian yang tepat. Dalam penelitian ini, sumber data diperoleh dari dokumen atau arsip dan wawancara yang dilakukan kepada  narasumber.  Dokumen  atau  arsip  diperoleh  melalui  situs  resmi  DJP  (Dikrektorat Jendral Pajak) yang dapat diakses oleh masyarakat umum.

## HASIL Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau yang lebih dikenal dengan UMKM merupakan jenis  usaha  yang  mendominasi  perekonomian  Indonesia.  Dengan  banyaknya  pelaku  UMKM dan  cukup  besarnya  tenaga  kerja  yang  terserap  di  sektor  ini,  keberadaan  UMKM  telah menjadi  penopang  kehidupan  ekonomi  rakyat.  Pemerintah  mengatur  secara  khusus  Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008.
a. Usaha Mikro
Pengertian  usaha  mikro  diartikan  sebagai  usaha  ekonomi  produktif  yang  dimiliki perorangan  maupun  badan  usaha  sesuai  dengan  kriteria  usaha  mikro.Usaha  yang termasuk kriteria usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai Rp 50.000.000,- dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnnya paling banyak Rp 300.000.000,-
b. Usaha Kecil
Usaha  kecil  merupakan  suatu  usaha  ekonomi  produktif  yang  independen  atau  berdiri sendiri  baik  yang  dimiliki  perorangan  atau  kelompok  dan  bukan  sebagai  badan  usaha cabang dari perusahaan utama. Dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik langsung maupun  tidak  langsung  dari  usaha  menengah.  Usaha  yang  masuk  kriteria  usaha  kecil adalah  usaha  yang  memiliki  kekayaan  bersih  Rp  50.000.000,-  dengan  maksimal  yang dibutuhkannya mencapai Rp 500.000.000,-. Hasil penjualan bisnis setiap tahunnya antara Rp 300.000.000,- sampai paling banyak Rp 2,5.000.000.000,-.
c. Usaha Menengah
Pengertian  usaha  menengah  adalah  usaha  dalam  ekonomi  produktif  dan  bukan merupakan  cabang  atau  anak  usaha  dari  perusahaan  pusat  serta  menjadi  bagian  secara langsung  maupun  tak  langsung  terhadap  usaha  kecil  atau  usaha  besar  dengan  total

## Inspirasi Ekonomi : Jurnal Ekonomi Manajemen
kekayan  bersihnya  sesuai  yang  sudah  diatur  dengan  peraturan  perundang-undangan. Usaha  menengah  sering  dikategorikan  sebagai  bisnis  besar  dengan  kriteria  kekayaan bersih  yang  dimiliki  pemilik  usaha  mencapai  lebih  dari  Rp500.000.000,-  hingga Rp10.000.000.000,-  dan  tidak  termasuk  bangunan  dan  tanah  tempat  usaha.  Hasil penjualan tahunannya mencapai Rp2,5 .000.000,- milyar sampai Rp50.000.000.000,-.

## Kesadaran Wajib Pajak
Seiring  dengan  berkembangnya  UMKM  menjadikan  kemajuan  bagi  perkenomian  di Indonesia,  namun  hal  tersebut  juga  menjadi  tantangan  bagi  pengelola  pajak  (Riyadi  et  al., 2021).  Sebagian  besar  pelaku  UMKM  belum  menyadari  pentingnya  membayar  pajak  bagi negara.  Dari  kesimpulan  penelitian  terdahulu  rendahnya  kesadaran  pelaku  UMKM  dalam membayar  pajak  disebabkan  oleh  beberapa  faktor.  Maka  dari  itu  penting  untuk  menyusun sebuah  strategi  agar  wajib  pajak  mempunyai  kesadaran  yang  tinggi  terhadap  pajak.  Strategi yang  disusun  dapat  berupa  sosialisasi  tentang  perpajakan  kepada  pelaku  UMKM  yang  baru maupun  yang  sudah  lama  berdiri,  memperbarui  serta  membari  kemudahan  dalam  sistem pelayanan  pajak,  transparansi  pengelolaan  dan  pemanfaatan  dana  pajak,  dan  membuat kebijakan bagi pelaku UMKM yang tidak mentaati pembayaran pajak. Strategi tersebut harus diimplementasikan oleh petugas pajak maupun orang  yang peduli akan pajak kepada pelaku UMKM  yang  masih  rendah  kesadarannya  dalam  perpajakan  agar  wajib  pajak  dapat  patuh dalam membayarkan pajak penghasilan final usahanya.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan  pajak  dapat  dinilai  dengan  kriteria  yaitu  pengukuhan  menjadi  wajibpajak ditandai  dengan  kepemilikan  NPWP,  ketepatan  pembayaran/penyetoranpajak,  dan  ketepatan pelaporan SPT.  Tingkat kepatuhan pajak yang buruk seperti tidak membuat dan melaporkan kegiatan  usahanya  secara  periodik  laporan  bulanan,  maupun  tahunannya  merupakan permasalahan  yang  umum  terjadi  tentang  kepatuhan  wajib  pajak.  Berdasarkan  penelitian Wicaksono  (2016)  kebanyakan  wajib  pajak  dari  sektor  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah (UMKM)  memiliki  tingkat  kepatuhan  yang  rendah  dengan  tidak  melakukan  pelaporan kegiatan  usahanya.  Faktor-faktor  penyebab  rendahnya  kepatuhan  wajib  pajak,  diantaranya adalah  rasa  ketidakpuasan  masyarakat  terhadap  pelayanan  publik,  ketidakmerataan pembangunan  infrastruktur,  dan  kasus  korupsi  oleh  pejabat  tinggi  yang  masih  dikatakan banyak.  Menurut  penelitian  dari  Kusufi  dan  Aini  (2020)  yang  berjudul  “Faktor-faktor  yang Memotivasi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor  yang  dapat  memotivasi  wajib  pajak  UMKM  untuk  patuh  yaitu  ;  (1)  peraturan  dan sanksi  pajak  (2)  patriotisme  dan  nasionalisme,  (3)  kesadaran  wajib  pajak,  (4) Keberlangsungan usaha, (5) sistem perpajakan, dan (6) sosialisasi dan pelayanan prima.

## Kebijakan Pembayaran Pajak Bagi UMKM
Sanksi  perpajakan  merupakan  salah  satu  bentuk  konsekuensi  ketidakpatuhan  warga dalam  kerangka  evaluasi  diri,  hal  ini  sangat  berarti  untuk  meningkatkan  konsistensi  warga. Masyarakat  akan  lebih  mungkin  untuk  menerima  dan  mematuhi  hukum  yang  ada  jika kebijakan  keadilan  dilaksanakan.  Sanksi  bagi  yang  melanggar  kebijakan  akan  adil  dalam kebijakan, sehingga jika digunakan untuk memungut pajak dari wajib pajak, termasuk pelaku UMKM,  menjadi  komponen  yang  krusial.  Oleh  karenanya,  sanksi  pajak  dapat  menjadi  alat yang  digunakan  agar  wajib  pajak  membayar  pajak  dan  mengurangi  keinginan  untuk menghindari pembayaran dan pelaporan pajak. Apabila semakin tegas sanksi  yang diberikan kepada  pelanggar,  tentu  akan  menimbulkan  efek  jera  serta  membuat  semakin  banyak  wajib pajak untuk mematuhi dan memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

## Inspirasi Ekonomi : Jurnal Ekonomi Manajemen
Sanksi bagi UMKM yang tidak taat pajak diatur dalam UU No. 11 Tahun 2020 yang membahas mengenai Cipta Kerja. Dalam hal ini berlaku tarif bunga administrasi pajak yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang perhitungannya disebutkan bahwa berpatokan dengan  suku  bunga  dalam  bank  sentral  Indonesia.  Sanksi  administrasi  bagi  pelaku  UMKM yang tidak taat dengan pajak berupa pembayaran kerugian dengan negara yang dibagi menjadi tiga  meliputi  (1)  sanksi  denda  (2)  sanksi  bunga  dan  (3)  sanksi  kenaikan.  Sedangkan  sanksi pidana  ditujukan  bagi  pelaku  UMKM  yang  dengan  sengaja  tidak  menyampaikan  Surat Pemberitahuan  Tahunan  (SPT)  ataupun  melaporkan  SPT  tidak  sesuai  dengan  sebenarnya, sanksi pidana ini dapat berupa pidana denda, pidana kurungan dan pidana penjara. Penelitian dari  Arini    (2021)  yang  berjudul  “Pengaruh  Sanksi  Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak Orang Pribadi” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  dalam  penelitian  ini  faktor  utama  yang mempengaruhi  sanksi  perpajakan  terhadap  kepatuhan  pajak  adalah  sistem  perpajakan  yang dianut  yaitu self  Assesment  system .  Dimana  sistem  yang  memberikan  kepercayaan  kepada wajib  pajak  untuk  menghitung,  menyetor  dan  melaporkan  sendiri  atas  kewajiban perpajakannya,  sehingga  untuk  keberhasilan  kepatuhan  wajib  pajak  adalah  kesadaran  wajib pajak sendiri.

## SIMPULAN
Pajak  memiliki  peranan  penting  dalam  kehidupan  bernegara  khususnya  dalam  pelaksanaan pembangunan.  Salah  satu  bentuk  penerimaan  pajak  dari  sektor  UMKM  yang  kini  juga mendominasi dalam perekonomian Indonesia. Sejalan dengan meningkatnya UMKM, namun kesadaran  dan  kepatuhan  dalam  membayar  pajak  masih  tergolong  rendah.  Penyebab rendahnya  kesadaran  seperti  rasa  ketidakpuasan  masyarakat  terhadap  pelayanan  publik, ketidakmerataan  pembangunan  infrastruktur,  dan  kasus  korupsi  oleh  pejabat  tinggi  yang masih  dikatakan  banyak.  Pemerintah  saat  ini  telah  memberikan  fasilitas  kemudahan membayar  pajaka  melalui  website,  namun  sebagian  pelaku  usaha  kurang  pemahaman terhadap  teknologi.  Maka  dari  itu  perlu  dilakukannya  strategi  yang  dapat  meningkatkan kesadaran  pelaku  usaha  dalam  membayar  pajak  diantaranya  sosialisasi  tentang  perpajakan memperbarui sistem pelayanan pajak dan membuat kebijakan atau sanksi bagi pelaku UMKM yang tidak mentaati pembayaran pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Arini,  C.  D.,  Rahman,  A.,  &  Mahsina,  M.  (2021).  Pengaruh  Religiusitas,  Motivasi, Pengetahuan  dan  Pemahaman  Perpajakan  terhadap  Perilaku  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang  Pribadi  (Studi  Empiris  pada  KPP  Pratama  Surabaya  Genteng).  EkoBis:  Jurnal Ekonomi & Bisnis, 2(1), 12–23.
Dawu, L. M. T., & Redikson Manane, D. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Daerah  Air  Minum  (Pdam)  Tirta  Lontar  Kabupaten  Kupang  Analysis  of  Financial Performance in Tirta Lontar Regional Water Company (Pdam) Kupang District. Jurnal Inspirasi Ekonomi, 2(3), 2503–3123.
Direktorat  Jenderal  Pajak.  (2020).  Laporan  Kinerja  Direktorat  Jenderal  Pajak  Tahun  2020. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak, 1– 164. Retrieved from https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019- 05/LAKIN DJP 2018.pdf
Hapsari, A., & Kholis, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP  Pratama  Karanganyar.  Review  Akuntansi  Dan  Bisnis  Indonesia,  4(1),  56–67. https://doi.org/10.18196/rab.040153

## Inspirasi Ekonomi : Jurnal Ekonomi Manajemen
Hendri,  N.  (2016).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam Membayar Pajak Pada Umkm Di Kota Metro. Akuisisi: Jurnal Akuntansi, 12(1), 1–15. https://doi.org/10.24127/akuisisi.v12i1.88
Kusufi,  M.Syam  dan  Ida  Ni’matul  Aini.  2020.  Faktor-Faktor  yang  Memotivasi  Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jurnal Eeco-Entrepreneurship, 6(1), 108-115.
Luan,  O.  B.,  &  Manane,  D.  R.  (2021).  ANALISIS  KINERJA  KEUANGAN  DITINJAU DARI  RASIO  AKTIVITAS  DAN  RASIO  PROFITABILITAS  (STUDI  KASUS PADA  PT  GUDANG  GARAM  Tbk).  Inspirasi  Ekonomi :  Jurnal  Ekonomi Manajemen, 2(4), 37–45. https://doi.org/10.32938/jie.v2i4.923
Manane,  D.  R.,  Duli,  D.  K.,  &  Taolin,  M.  L.  (2022).  Analisis  kinerja  keuangan  perusahaan umum  daerah  air  minum  sedaratan  timor.  JPPI  (Jurnal  Penelitian  Pendidikan Indonesia), 8(3), 668. https://doi.org/10.29210/020221515
Manane, Desmon Redikson; Taolin, Maximus  L. ;Babulu, N.  L. (2022). THE  INFLUENCE OF  LABOR  ,  CAPITAL  ,  AND  MANAGEMENT  ON  THE  PRODUCTIVITY  OF IMKM ASSISTED BY THE DINAS PERINDUSTRIAN. 11(03), 686–691.
Manane,  D.  R.  (2021).  ANALISIS  KINERJA  PAJAK  DAERAH  DARI  ASPEK  RASIO EFEKTIVITAS DAN RASIO PERTUMBUHAN DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA. Inspirasi  Ekonomi :  Jurnal  Ekonomi  Manajemen , 3 (1), 24–30. https://doi.org/https://doi.org/10.32938/ie.v3i1
Marchori,  Fitri.  "Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Pelayanan  Fiskus,  Dan  Sanksi  Pajak Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Yang  Melakukan  Usaha  Kecil Menengah  (Studi  Empiris  pada  Kantor  Pelayanan  Penyuluhan  dan  Konsultasi Perpajakan Kota Sungai Penuh)." Jurnal Akuntansi 6.3 (2018).
Mustaqiem. (2014). Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia. Jakarta: Buku Litera Yogyakarta.
Neuman, W.  L. (2014). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. In  Teaching  Sociology  (Seventh  Ed,  Vol.  30,  Issue  3).  Pearson  Education  Limited. https://doi.org/10.2307/3211488
Riyadi,  S.  P.,  Setiawan,  B.,  &  Alfarago,  D.  (2021).  Pengaruh  Kepatuhan  Wajib  Pajak, Pemeriksaan  Pajak,  dan  Pemungutan  Pajak  terhadap  Penerimaan  Pajak  Penghasilan Badan. Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP), 8(02), 57–67. https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.16
Sugiarto, E. (2015). Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis. Penelitian.
Wicaksono,  R.  (2016).  FAKTOR-FAKTOR  YANG  MEMPENGARUHI  KEPATUHAN WAJIB  PAJAK  USAHA  MIKRO  KECIL  DAN  MENENGAH  (UMKM)  DALAM MEMBAYAR  PAJAK  SESUAI  PP  No.46  TAHUN  2013  PADA  UMKM  DI KABUPATEN BANTUL. Jurnal Fokus Bisnis, 15(02)
Yin, R. (2018). Case Study Research and Applications Sixth Edition. In SAGE Publications