## Fin-Tech UMKM untuk Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia

## Alfiatul Maulida Universitas Sarjanawiayata Tamansiswa Yogyakarta

## Abstract
MSMEs  contributed  quite  a  large  contribution  to  Indonesia's  GDP  (Gross  Domestic Product)  at 36.82%.  When  compared  with  the  indicators  in  the  assessment  that  support Indonesia's economic growth, this figure is very large. In addition to this, as many as 98.7% of Indonesian businesses are Micro businesses. Thus, with this amount, MSMEs can absorb 89.17% of the domestic  workforce according to the Deputy Chairperson of the National Economy and Industry Committee. In 2017, MSMEs that had been online as much as 7.7% and in 2019 targeted at 8% in the previous year, MSMEs had contributed significantly to Indonesia's economic growth. The nature of the research which is based on the philosophy of post positivity is used for the evaluation of natural tourist objects with researchers as a key  instrument.  Qualitative  research  is  a  method  of  data  collection  conducted  by triangulation, data analysis is inductive, and the results of qualitative research emphasize the  meaning  of  generalization.  Analysis  results  prove  the  use  of  Fintech  MSME  is  very effective and efficient will be able to support the Indonesian Financial System with various indicators that support Indonesia's economic growth.
Keyword: MSMEs, Financial Technology, Stabilization Financial System.

## 1.Pendahuluan
Semenjak beberapa tahun yang lalu, perkembangan teknologi di Indonesia sudah semakin pesat dari tahun ketahun. Perkembangan teknologi informasi sangat diterima  oleh  masyarakat  Indonesia  terutaman  dari  segi  pengguna  internet  dari smartphone. Lebih dari 50% atau sekitar 143 juta orang telah terhubung jaringan internet sepanjang 2017 (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2017).
Tahun  2019,  pengguna  internet  di  Indonesia  meningkat  sekitar  260.000 pengguna  maka  dapat  di  estimasikan  bahwa  pada  tahun  2019  total  penggunan internet sudah mencapai 143.260.000 pengguna dari estimasi populasi pada tahun 2019  sebanyak  269.536.482  (Versi Internet  World  Stats ,  2019).  Banyaknya masyarakat  Indonesia  yang  sudah  mengenal  internet  membuat  teknologi  dan reveolusi  digital  secara  dramatis  telah  merubah  lingkungan  bisnis,  khususnya industri  jasa  keuangan.  Kemajuan  teknologi  dianggap  mempermudah  dan menyederhakan  berbagai  proses  bisnis  jika  dilihat  dari  sudut  pandang  strategik.
Pada tahun 2017, total transaksi Fintech Indonesia mencapai USD 15,02 Miliar.
Hal ini menunjukkan bahwa pengguna staetup lokal maupun asing sudang mulai  tertarik  dengan  adanya  revolusi  pelayanan financial (Angraini  dan  Paolo, 2019).    dimana  pada  tahun  2019  Negera  Indonesia  menduduki  peringkat  ke-5 pengguna internet di dunia. Hal tersebut membuktikan bahwa bukan hanya kaum milenial yang sudah mulai mengakses dan memanfaatkan internet tapi mayoritas masyarakat  Indonesia  dari  berbagai  kalangan  dan  status  sosial.  Berikut  Top  20 negara yang menggunakan internet pada tahun 2019 versi Internet World Stats :

## Gambar. Top 20 Internet Countries 2019
Acting  Head  of  Financial  Technology  Bank  Indonesia membagi Fintech yang ada di Indonesia menjadi 4 jenis:
1. Crowdfinding dan Peer to Peer Lending
2. Market Aggregator
3. Risk and Investment Managemant
4. Payment, settlement, and Clearing
Layanan  keuangan  digital  Indonesia  dilaksanakan  dengan  payung  hukum Indonesia oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK01/2016,
tentang  Layanan  Pinjam  Meninjam  Uang  Berbasis  Tekonologi  Informasi (LPMUMBTI). OJK mengatur berbagai hal yang harus ditaati oleh penyelenggara bisnis pinjaman dari pengguna ke pengguna, atau yang disebut peer to peer lending . Sehingga pada akhirnya akan melindungi kepentingan konsumen terkait keamanan dana dan data, serta kepentingan nasional terkait pencegahan pencucian uang dan pendanaan  terorisme,  serta  stabilitas  sistem  keuangan.  Per  tanggal  31  Mei  2019, perusahaan Fintech Lending yang berizin dan terdaftar di OJK sudah mencapai 115. Seperti,  Danamas,  Investree,  Amartha,  Dompet  Kilat,  KIMO,  Tokomodal,  dan UangTeman. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang berizin dan terdaftar di OJK.
Adanya Fintech ,  memberikan  dampak  yang  cukup  besar  bagi  kalangan Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  dimana  sektor  UMKM  merupakan sektor  tulang  punggung  riil  bagi  perekonomian  Indonesia  dan  masih  belum terlayani  dengan  baik  untuk  memenuhi  kebutuhan  UMKM  untuk  memperoleh tambahan  pinjaman  modal  usaha.  Berkembangnya Fintech di  Indonesia memberikan  harapan  besar  pagi  pelaku  UMKM  yang  tersebar  di  17000  pulau wilayah Indonesia.
Indonesia merupakan salah satu negera  yang memiliki UMKM terbanyak dibandingkan  beberapa  negara  tetangga  lain  di  Asia  Tenggara.  Menurut  data kementrian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah  pada  tahun  2015  terdapat  59,2 juta UMKM yang berada di Indonesiadan terus meningkat pesat pada tahun 2017. Dari  banyaknya  jumlah  UMKM  tersebut,  11  juta  UMKM  yang  bisa  menikmati layanan  kredit  perbankan  (Imam,  2016).  Pada  tahun  2019,  UMKM  di  Indonesia sudah mencapai 59.2 juta pelaku UMKM (Kemenkop UKM, 2019) dan 3.79 juta UMKM  sudah Go  Online .  Hal  ini  membuktikan  bahwa  peluang  UMKM  untuk meningkatkan  pertumbuhan  perekonomian  Indonesia  sangat  berperan  penting untuk  menstabilkan  sistem  keuangan  negara.  Angka  59.2  juta  pelaku  UMKM merupakan angka yang sangat besar untuk negara berkembang seperti ibu pertiwi. Indonesia merupakan negara dengan tingkat UMKM terbersar dibandingkan negara ASEAN lainnya.
UMKM  turut  serta  memberikan  kontribusi  yang  lumayan  besar  terhadap
PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia yaitu 36.82%. jika dibandingkan dengan indikator yang lain dalam penentuan pemberian kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian  Indonesia  maka  angka  tersebut  sangat  besar.  Selain  hal  tersebut, sebanyak  98.7%  usaha  warga  Indonesia  merupakan  usaha  Mikro.  Maka,  dengan jumlah  tersebut  UMKM  dapat  menyerap  89.17%  tenaga  kerja  domestik menurut Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (Arif Budimanta, 2019). Pada tahun  2017,  UMKM  yang  sudah go  online sebanyak  7.7%  dan  pada  2019 ditargetkan 8% pada tahun sebelumnya UMKM sudah memberikan kontribusi yang cukup  besar  bagi  pertumbuhan  perekonomian  Indonesia.  maka  tidak  dapat  di pungkiri  tahun  selanjutnya  kontribusi  dari  UMKM  juga  akan  meningkat  seiring dengan  meningkatnya  pelaku  UMKM  yang go  online dimana  pendapatan  akan meningkat  bahkan  sampai  80%  (Delloite,  2015).  UMKM  dapat  menjadi  tulang punggung  perekonomia  Indonesia  serta  dapat  meringankan  tugas  negara  untuk mengentaskan  kemiskinan  dan  meningkatkan  nilai  pendapatan  perkapita  daerah hingga  personal.  Maka  pada  akhirnya  akan  menstabilkan  sistem  keuangan Indonesia.
Stabilitas sistem keuangan merupakan suatu kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasional berfungsi secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap guncangan internal dan eksternal sehingga alokasi suberdana pendanaan atau  pembiayaan  dapat  berkontribusi  pada  pertumbuhan  dan  stabilitas perekonomian nasional (PBI 16/11/PBI/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial).  Pentingnya  menjaga  stabilitas  sistem  keuangan  negara, dibutuhkan  sebuat  kebijakan  untuk  memeliharanya.  Kebijakan  tersebut  disebut kebijakan  makroprudensial.  Kebijakan  makroprudential  mempunyai  fokus  pada risiko dalam sistem keuangan secara keseluruhan, tidak hanya berfokus pada risiko masing-masing individu pelaku keuangan (Bank Indonesia).
Pengalaman  krisis  ekonomi  tahun  1998,  Bank  Indonesia  selaku  otoritas pengelola  moneter  menempuh  upaya  preventif  dengan  memberlakukan  prinsip kehati-hatian  pada  sistem  keuangan  untuk  menjaga  keseimbangan  antara  tujuan makroekonomi  dan  mikroekonomi  (Kebiajakan  Makro  Preudensial).  Demi mewujudkan  tujuan macro-prudential dibutuhkan  keseimbangan  dalam  sistem
keungan  yang  berarti  pelaku ekonomi  di sistem  keuangan  harus  stabil  dan  tahan terhadap krisis, maka disinilah pelaku usaha sangat dibutuhkan terutaman pelaku UMKM. Hal ini disebabkan UMKM merupakan usaha yang apling dekat dengan masyarakat  umum.  Adanya  peran  UMKM  akan  mengurangi  risiko  sistemik  dan risiko  konsentrasi  karena  modal  usaha  UMKM  lebih  kecil  sehingga  risiko konsentrasi tidak terlalu berdampak pada saat krisis.
Pelaku usaha 59.2 Juta dari ±265 juta jiwa, mempunyai pangsa pasar dan keuntungan  usaha  yang  menjanjikan  maka  dapat  merekrutnya  calon  pekerja. Membukan  lapangan  pekerjaan  bagi  masyarakat  umum,  akan  membuat  pelaku usaha dan masyarakat akan lebih sejahtera sehingga akan memiliki daya beli untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, menyimpan di bank, bahkan membeli saham atau  produk  investasi  dari  lembaga  keuangan.  Srtuktur  sistem  keuangan  akan seimbang  antara  pelaku  dengan  modal  besar  dan  pengusaha  dengan  skala  kecil. Latar  belakang  diatas  memberikan  penulis  inspirasi  untuk  menganalisis  peran “Financial Technology UMKM Untuk Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia” . Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  peran Financial  Technology UMKM untuk Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia.
2. Tinjauan Pustaka
Definisi Fintech
Fintech berasal  dari  istilah  financial  technology  atau  teknologi  finansial. Menurut The  National  Digital  Research  Centre  (NDRC), di  dublin  Rlandia, mendifinisikan Fintech sebgaai “Inovation in Financial Service” yang merupakan suatu  inovasi  pada  sktor  finansial  yang  mendapan  sentuhan  teknologi  moderen. Menurut Oxford Dictionary dalam buku The Future of Fintech memberikan difinisi bahwa Fintech adalah (Nicoletti, 2017):
“ Fintech  is  computer  program  and  others  technology  used  to  support  or enable   banking and financial service ”.
Financial technology merupakan sebuah inovasi dari sektor financial yang melibatkan  model  bisnis  yang  telah  terintegrasi  dengan  teknologi  yang  dapat memberikan fasilitas peniadaan perartara, dapat megnubah cra perusaan yang sudah ada  dalam  membuat  dan  menyediakan  produk  dab  layanan,  dapat  menaganni
masalah  privasi,  regilasi,  dan  tantanga    hukum,  memberikan  peluang  untuk pertumbukan  inklusif.  Phillipon  (2017)  menggambarkan Fintech sebagai  sebuah industri  yang  meliputi  inovasi-inovasi  digital  dan  inovasi  model  bisnis  berbasis teknologi (Technology-enables business model) di sektor keuangan. Bank Sentral Amerika Serikat (2016), mendefinisikan fintench sebagai industri yang terdiri dari perusahaan  dngan  menggunakan  tehnologi  untuk  membuat  sistem  keuangan  dan layanan keuangan lebih efisien.

## Definisi Usahan Menengah Kecil dan Menengah(UMKM)
UMKM berdasarkan asset dan omset per tahun, bahwa Usaha Mikro adalah usaha  yang  memiliki  asset  maksimal  Rp  50.000.000,00  dan  omset  maksimal  Rp 300.000.000,00. Usaha  Kecil  memiliki asset lebih dari Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00 dan omset lebih dari Rp 300.000.000,00 sampai dengan Rp  2.500.000.000,00.  Sedangkan  Usaha  Menengah  memiliki  asset  lebih  dari  Rp 500.000.000,00  sampai  dengan  Rp  10.000.000.000,00  dan  omset  lebih  dari  Rp 2.500.000.000,00 sampai dengan Rp 50.000.000.000,00. (Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah).
Pada UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah atau yang biasa disingkat UMKM mempunyai definisi sebagai berikut:
a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam  UndangUndang  yaitu  memiliki  kekayaan  bersih  paling  banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat  usaha;  atau  memiliki  hasil  penjualan  tahunan  paling  banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
b. Usaha  Kecil  adalah  usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang dilakukan  oleh  orang  perorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan  merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau  Usaha  Besar  yang  memenuhi  kriteria  Usaha  Kecil  sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah)  sampai  dengan  paling  banyak Rp500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah)  tidak  termasuk  tanah  dan
bangunan  tempat  usaha;  atau  memiliki  hasil  penjualan  tahunan  lebih  dari Rp300.000.000,00  (tiga  ratus  juta  rupiah)  sampai  dengan  paling  banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
Usaha  Menengah  adalah  usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau  cabang  perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai,  atau  menjadi  bagian  baik  langsung maupun  tidak  langsung  dengan  Usaha  Kecil  atau  Usaha  Besar  dengan  jumlah  kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

## Definisi Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia
Stabilitas sistem keuangan merupakan suatu kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasional berfungsi secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap guncangan internal dan eksternal sehingga alokasi suberdana pendanaan atau  pembiayaan  dapat  berkontribusi  pada  pertumbuhan  dan  stabilitas perekonomian nasional (PBI 16/11/PBI/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial).  Pentingnya  menjaga  stabilitas  sistem  keuangan  negara, dibutuhkan  sebuat  kebijakan  untuk  memeliharanya.  Kebijakan  tersebut  disebut kebijakan  makroprudensial.  Kebijakan  makroprudential  mempunyai  fokus  pada risiko dalam sistem keuangan secara keseluruhan, tidak hanya berfokus pada risiko masing-masing individu pelaku keuangan (Bank Indonesia).

## 3. Metode Penelitian

## Sifat Penelitian
Penelitian  yang  berlandasan  filsafat  postpositivme,  digunakan  untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dengan peneliti sebagai instrument kunci, teknik Sifat penelitian ini menggunakan pendekatan kulitatif. Penelitian kualitatif adalah metode pengumpulan datanya dilakukan secara triangulasi, analisis datanya bersifat induktif, dan hasil peneltian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiono, 2008).

## Definisi Operasional
Varibael independen dalam penelitian ini Stabilitas Sistem Keuangan dan Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Fintech UMKM.

## Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah semua UMKM yang ada di Indonesia sedangkan  sampel  dari  peneltian  ini  adalah  UMKM  yang  ada  di  wilayah Yogyakarta.

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis  kualitatif.  Langkah- langkah dalam analisis data kualitatif melalui empat proses  yaitu mengumpulkan data,  menyortir  data  yang  tidak  diperlukan,  menyajikan  dan  menganalisis  data wawancara maupun sekunder (literature review, study case, dan informasi media masa yang akurat), dan terakhir menyimpulkan data.
4. Hasil Dan Pembahasan
1. Pengguna Fintech UMKM di daerah Yogyakarta
Sebanyak 100.000 akses ke UangTeman dimana 60% dari Yogyakarta dan 40% dari Jawa tengan dan 30% digunakan untuk kebutuhan modal usaha UMKM (Arifin,  2017).  Pada  tahun  2018,  UMKM  yang  berada  di  DIY  285  ribu  pelaku usaha.  Jika  pada  setiap  tahunnya  terus  meningkat  UMKM  yang go public  maka tidak  dapat  dipungkiri  pendapatan  masyarakat  akan  meningkat  dan  semakin sejahtera dimana hal ini disebabkan oleh semakin terbukanya peluang perekrutan tenaga  kerja  sehingga  masyarakat  akan  memperoleh  pendapatan  untuk  emenuhi kebutuhan rumah tangga mereka, keinginan untuk menabing dibank akan semakin meningkat, begitupula bagi pemilik usaha, usaha mereka akan semakin meningkat, dapat bersaing dengan pelaku usaha tingkat lokal maupun internasional sehingga owner mampu berinvestasi di pasar modal, dan menabung uangnya di bank.
Benyaknya pelaku usaha di Yogyakarta yang sudah go public membuktikan tingginya  antusias  pelaku  usaha  UMKM  Yogyakarta  untuk  beralih  ke  layanan financial ( Financial  Service )  dimana  lebih  efektif  dan  efisien  sehingga  mampu mengurangi  biaya  yang  harus  dikeluarkan  untuk  transportasi  dan  tidak  menyita waktu  untuk  mengantri  tanpa  harus  menutup  usaha/toko  yang  ada  sehingga pendapatan mereka akan terus mengalir untuk memenuhi target yang direncanakan. OJK  juga  telah  melakukan  sosialisasi  bahwa  alternatif  bagi  UMKM  untuk menambah modalnya adalah dengan menggunakan peer to peer lending.
Layanan  keuangan  digital  Indonesia  dilaksanakan  dengan  payung  hukum Indonesia oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK01/2016, tentang  Layanan  Pinjam  Meninjam  Uang  Berbasis  Tekonologi  Informasi (LPMUMBTI). OJK mengatur berbagai hal yang harus ditaati oleh penyelenggara bisnis pinjaman dari pengguna ke pengguna, atau yang disebut peer to peer lending . Sehingga pada akhirnya akan melindungi kepentingan konsumen terkait keamanan dana dan data, serta kepentingan nasional terkait pencegahan pencucian uang dan pendanaan  terorisme,  serta  stabilitas  sistem  keuangan.  Per  tanggal  31  Mei  2019, perusahaan Fintech Lending yang berizin dan terdaftar di OJK sudah mencapai 115. Seperti,  Danamas,  Investree,  Amartha,  Dompet  Kilat,  KIMO,  Tokomodal,  dan UangTeman. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang berizin dan terdaftar di OJK.
Adanya Fintech ,  memberikan  dampak  yang  cukup  besar  bagi  kalangan Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  dimana  sektor  UMKM  merupakan sektor  tulang  punggung  riil  bagi  perekonomian  Indonesia  dan  masih  belum terlayani  dengan  baik  untuk  memenuhi  kebutuhan  UMKM  untuk  memperoleh tambahan  pinjaman  modal  usaha.  Berkembangnya Fintech di  Indonesia memberikan  harapan  besar  pagi  pelaku  UMKM  yang  tersebar  di  17000  pulau wilayah Indonesia.
2. Korelasi Fintech UMKM untuk Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia
UMKM  turut  serta  memberikan  kontribusi  yang  lumayan  besar terhadap  PDB  (Produk  Domestik  Bruto)  Indonesia  yaitu  36.82%.  jika dibandingkan  dengan  indikator  yang  lain  dalam  penentuan  pemberian kontribusi  terhadap  pertumbuhan  perekonomian  Indonesia  maka  angka tersebut  sangat  besar.  Selain  hal  tersebut,  sebanyak  98.7%  usaha  warga Indonesia merupakan usaha Mikro. Maka, dengan jumlah tersebut UMKM  dapat  menyerap  89.17%  tenaga  kerja  domestik  menurut  Wakil Ketua  Komite  Ekonomi  dan  Industri  Nasional  (Arif  Budimanta,  2019). Pada  tahun  2017,  UMKM  yang  sudah go  online sebanyak  7.7%  dan  pada 2019  ditargetkan  8%  pada  tahun  sebelumnya  UMKM  sudah  memberikan kontribusi  yang  cukup  besar  bagi  pertumbuhan  perekonomian  Indonesia.
maka  tidak  dapat  di  pungkiri  tahun  selanjutnya  kontribusi  dari  UMKM juga  akan  meningkat  seiring  dengan  meningkatnya  pelaku  UMKM  yang go  online dimana  pendapatan  akan  meningkat  bahkan  sampai  80% (Delloite,  2015).    UMKM  dapat  menjadi  tulang  punggung  perekonomia Indonesia  serta  dapat  meringankan  tugas  negara  untuk  mengentaskan kemiskinan  dan  meningkatkan  nilai  pendapatan  perkapita  daerah  hingga personal.  Maka  pada akhirnya  akan menstabilkan  sistem keuangan Indonesia.
Stabilitas sistem keuangan merupakan suatu kondisi yang memungkinkan  sistem  keuangan  nasional  berfungsi  secara  efektif  dan efisien  serta  mampu  bertahan  terhadap  guncangan  internal  dan  eksternal sehingga alokasi suberdana pendanaan atau pembiayaan dapat berkontribusi  pada  pertumbuhan  dan  stabilitas  perekonomian  nasional (PBI 16/11/PBI/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan
Makroprudensial).  Pentingnya  menjaga  stabilitas  sistem  keuangan  negara, dibutuhkan  sebuat  kebijakan  untuk  memeliharanya.  Kebijakan  tersebut disebut kebijakan makroprudensial. Kebijakan makroprudential mempunyai  fokus  pada  risiko  dalam  sistem  keuangan  secara  keseluruhan, tidak hanya berfokus pada risiko masing-masing individu pelaku keuangan (Bank Indonesia).
Pengalaman  krisis  ekonomi  tahun  1998,  Bank  Indonesia  selaku otoritas pengelola moneter menempuh upaya preventif dengan memberlakukan prinsip kehati-hatian pada sistem keuangan untuk menjaga  keseimbangan  antara  tujuan  makroekonomi  dan  mikroekonomi (Kebiajakan Makro Preudensial). Demi mewujudkan tujuan macro- prudential dibutuhkan  keseimbangan  dalam  sistem  keungan  yang  berarti pelaku  ekonomi  di  sistem  keuangan  harus  stabil  dan  tahan  terhadap  krisis, maka  disinilah  pelaku  usaha  sangat  dibutuhkan  terutaman  pelaku  UMKM. Hal  ini  disebabkan  UMKM  merupakan  usaha  yang  apling  dekat  dengan masyarakat umum. Adanya peran UMKM akan mengurangi risiko sistemik  dan  risiko  konsentrasi  karena  modal  usaha  UMKM  lebih  kecil
sehingga risiko konsentrasi tidak terlalu berdampak pada saat krisis.
Pelaku  usaha  59.2  Juta  dari  ±265  juta  jiwa,  mempunyai  pangsa pasar  dan  keuntungan  usaha  yang  menjanjikan  maka  jika  1  UMKM  saja mampu  merekrutnya  calon  pekerja  1  orang,  maka  tidak  bisa  dibayangkan betapa  majunya  negara  indonesia,  seberapa  besarnya  kontribusi  pelaku usaha untuk menstabilakn sistem keungan indonesia. Membukan lapangan  pekerjaan  bagi  masyarakat  umum,  akan  membuat  pelaku  usaha dan  masyarakat  akan  lebih  sejahtera  sehingga  akan  memiliki  daya  beli untuk  memenuhi  kebutuhan  rumah  tangga,  menyimpan  di  bank,  bahkan membeli  saham  atau  produk  investasi  dari  lembaga  keuangan.  Srtuktur sistem  keuangan  akan  seimbang  antara  pelaku  dengan  modal  besar  dan pengusaha dengan skala kecil.

## 3. Gap/Masalah yang dihadapi oleh pelaku UMKM
Adapun  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  pelaku  UMKM  sebagai berikut:
1. Service bank konvensional belum maksimal sehingga dibutuhkan pelayanan yang lebih optimal.
2. Peer  to  Peer  Lending yang  belum  pasti  kerahasiaannya  dan sanki bagi pelanggar.
3. Sosialisasi pinjaman online yang belum sampai kepada masyarakat  secara  menyeluruh,  sehingga  masyarakat  masih ragu  dan  bingung  untuk  meminjam  kepada  entitas  yang  seperti apa,  jaminan  apa  yang  akan  diperoleh  nasabah Fintech ,  serta keamanan identitas pribadi aman ataukah tidak.
4. Regulasi Fintech belum jelas dan belum pasti adanya.

## 5.Kesimpulan
Penggunaan Fintech  UMKM akan  sangat  membantu  negara  untuk meningkatkan  pertumbuhan  perekonomian  Indonesia  sehingga  akan  mampu menstabilkan  sistem  keuangan  Indonesia.  Akan  tetapi,  perlindungan  terhadap penggguna Fintech belum  maksimal  sehingga  dibutuhkan  kebijakan-kebijakan yang  sesuai  dan  ketat  untuk  melindungi  perusahaan Fintech dan  pelaku  usaha
UMKM sebagai nasabah.

## DAFTAR PUSTAKA
Dhar, V., Stein, R. M, Fintech platforms and strategy. Communication of the ACM: 2017, 32-35. (1392-4376-1-PB)
Nicolleti,  Bernardo.  2017.  The  Future  of Fintech .  Spinger  International  Publishing  AG. Switzerland.
PBI 16/11/PBI/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK01/2016
Philippon, T. 2016. The Fintech Opportunity. NBER working paper 22476.
Undang-  Undang  Nomor  20  Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah