## PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat
Volume 6, Issue 4, Page 382 – 390 June 2021 e-ISSN: 2654-4385 p-ISSN: 2502-6828 http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/pengabdianmu/article/view/1849 DOI: https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v6i4.1849

## PENDAHULUAN
Kebijakan  berbasis  bukti  ( Evidence-based  Policy ,  EBP) mendorong pemerintah dan para pengambil kebijakan untuk  menggabungkan  bukti  berupa  bukti-bukti
obyektif  sebagai  pertimbangan  dalam  perumusan kebijakan ( Gallego & Font, 2020 ; Head, 2008 ). Evidence- based  Policy dengan  kata  lain  adalah  suatu  kebijakan public yang berlandasarkan bukti-bukti obyektif. Tujuan
Indeks Ketahanan Lingkungan sebagai Bukti Pembuatan Kebijakan: Sebuah Sosialisasi Evidence-based Policy di Desa Lorok, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir
Environmental Resilience Index as Evidence of Policy Making: An Evidence-based Policy Outreach in Lorok Village, North Indralaya District, Ogan Ilir Regency
Faisal Nomaini Muhammad Husni Thamrin
Oemar Madri Bafadhal * Department of Communication Sciences,  Universitas  Sriwijaya,  Ogan Ilir Regency, South Sumatera, Indonesia
email: madribafadhal@fisip.unsri.ac.id

## Kata Kunci
Desa Evidence-based policy Indeks desa membangun Indeks ketahanan lingkungan
Keywords : Village Evidence-based policy Village developing index Environmental resilience index Received : November 2020 Accepted : May 2021
Published : June 2021

## Abstrak
Para  praktisi  dan  akademisi  dihadapkan  pada  kebingungan  tentang mengapa kebijakan publik gagal mencapai tujuannya dan mendapatkan resistensi dari masyarakat. Hal ini kemudian mendorong lahirnya konsep kebijakan berbasis bukti ( evidence-based policy ) yang dipercaya dan telah terbukti  mampu  meningkatkan  keberhasilan  kebijakan.  Sayangnya, konsep ini belum menyentuh pada level pemerintah desa dan oleh karena itu, pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mensosialisasikan  konsep  tersebut  dan  mempraktikkannya  dengan mengambil studi kasus pada indeks ketahanan lingkungan sebagai salah satu penyususn indeks desa membangun (IDM). Kami mengambil studi kasusu di Desa Lorok, Kecamatan Indralaya Utara, Kabuupaten Ogan Ilir karena  beberapa  alasan  seperti  tata  kelola  pemerintahan  dan  kesiapan mereka  dalam  menerima  konsep  baru  ini.  Hasil  dari  pengabdian masyarakat  ini  adalah  berupa  model  pelaksanaan  EBP  yang  sesuai dengan  kebutuhan  dan karakteristik  masyarakat  karena ia dirumuskan bersama-sama  antara  kami  sebagai  akademisi  dan  masyarakat.  Hasil lainnya  adalah  rekomendasi  kebijakan  untuk  peningkatan  ketahanan lingkungan dengan berfokus pada kriteria penyusun indeks.

## Abstract
Practitioners and academics  are  faced with  problems about  why  public policy fails to achieve its goals and is met with resistance from the public. This then led to the birth of an evidence-based policy (EBP) concept that is trusted and has been proven to increase policy success. Unfortunately, this concept has not yet reached the village government level. Therefore, this  community  service  aims  to  socialize  this  concept  and  put  it  into practice by taking a case study on the environmental resilience index as one of the compilations of the village developing index (IDM). We took a case study in Desa Lorok, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir for several reasons, such as governance and their readiness to accept this new concept. This community service is a model for implementing EBP  by  the  needs  and  characteristics  of  the  community  because  it  is formulated jointly between us as academics and the community. Another result is policy recommendations for increasing environmental resilience by focusing on the criteria composing the index.
© 2021 Faisal Nomaini, Muhammad Husni Thamrin, Oemar Madri Bafadhal. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya . This is Open Access article under the CC- BY-SA License ( http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ). DOI:
https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v6i4.1 849
utama  dari  aktivitas  semacam  itu  adalah  untuk meningkatkan  reliabilitas  dari  berbagai  pertmbangan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan dan  program  ( Craft  &  Howlett,  2012 ; Pawson,  2002a ).
Evidence-based Policy juga muncul sebagai upaya untuk mengurangi pengaruh ideologi dan kepentingan politik dalam proses pengambilan kebijakan. Bukti yang dapat diintegrasikan  dalam  proses  pembuatan  kebijakan bervariasi dari riset, pengetahuan dan informasi, ide dan kepentingan,  pertimbangan  politik  sampai  dengan bukti-bukti ekonomi ( Head, 2008 ).
Secara  umum,  pemerintah  sebenarnya  telah menggunakan  bukti  sebagai  bahan  pembuatan kebijakan.  Sebagai  contoh  dalam  pembuatan  RPJMD terdapat  berbagai  macam  data time  series yang  telah digunakan  untuk  melihat  kinerja  pemerintah  selama lima tahun terakhir dan oleh karena itu, RPJMD dapat dikatakan sebagai salah satu produk kebijakan berbasis bukti  ( Febrian  &  Handrisal,  2018 ).  Secara  lebih  detail, berbagai data baik yang sumbernya dari BPS ataupun data  yang  diproduksi  oleh  pemerintah  sendiri  telah mewarnai  RPJMD.  Sayangnya,  dimensi  politik  dari RPJMD mungkin memainkan peranan yang lebih besar. Ini terlihat dari adanya visi dan misi kepala daerah yang menjadi landasan dalam perumusan strategi, kebijakan dan program ( Mustain & Djaja, 2017 ).
Tantangan  lain  adalah  bahwa  bukti  tidak  serta  merta dapat dijadikan landasan dalam pembuatan kebijakan. Ini  selain  dari  kemauan  dari  para  pembuat  kebijakan juga  karena  sifat  bukti  ilmiah  yang  terkadang  tidak mudah untuk diterjemahkan ke dalam bahasa kebijakan yang sifatnya teknis ( Kusnanto, 2008 ). Beberapa limitasi dari bukti ilmiah dalam pembuatan kebijakan antara lain kecepatan (penelitian/penyediaan bukti membutuhkan waktu  yang  tidak  singkat),  pembalikan  (keinginan publik  terkadang  berkebalikan  dengan  kebutuhan mereka), kedangkalan (masalah publik yang bervariasi
dan  dinamis  membuat  hasil  penelitian  mungkin  saja cepat  berubah),  kerahasiaan  (beberapa  bukti  bersifat rahasia)  dan  ketidakpedulian  pada  bukti  ilmiah  (acuh tak acuh dari para pemangku kepentingan) ( Asmara & Handoyo, 2015 ).
Dari kelima kendala tersebut, salah satu kendala yang mendesak  untuk  segera  diselesaikan  adalah ketidakpedulian  pada  bukti  ilmiah  atau  seringkali disebut  dengan scientific  ignorance .  Para  politisi, pemerintah dan pembuat kebijakan, untuk mengurangi, hal  tersebut  harus  diberikan  pemahaman  mengenai pentingnya  dan  urgensi  bukti  dalam  pembuatan kebijakan.  Berlarut-larut  dan  bertahun-tahun  terjebak dalam  masalah  publik  dapat  dihindari  dengan mengintegrasikan  bukti  dalam  perumusan  kebijakan. Dengan adanya kepedulian terhadap bukti ilmiah para pemangku kepentingan, sebenarnya, dapat memperoleh berbagai macam ide-ide yang lebih konkrit terarah  dan  membumi  dan  peka  terhadap  masalah publik.
Berbagai  macam  tingkatan  pemerintah  memerlukan pemahaman  tetang  konsep  baru  tersebut.  Pemerintah pusat  telah  memulai  dengan  mengadakan  berbagai macam  kegiatan  dan  terdapat  kemauan  besar  untuk memberikan  anggaran  penelitian  baik  kepada  mitra ataupun  lembaga  non  kementerian  seperti  LIPI  dan BNPT  ( Syawie  &  Sumarno,  2015 ).  Sementara  itu, pemerintah daerah telah memiliki agensi penelitian dan pengembangan  yang  berdiri  sendiri  ataupun  melekat pada agensi perencanaan pembangunan. Sementara itu, level  pemerintah  yang  paling  rendah  yaitu pemerintahan desa masih asing dengan konsep tersebut dan  tentunya  menghadapi  kendala  yang  lebih  besar dalam menerapkan konsep semacam ini.
Sementara  perhatian  pemerintah  terhadap  desa meningkat  yang  dilihat  dari  alokasi  anggaran  besar- besaran  melalui  dana  desa  dan  alokasi  dana  desa,
ketidaktepatan sasaran kebijakan dan program menjadi masalah  yang  menanti  ( Astuti et  al .,  2020 ).  Ini dikhawatirkan  akan  menjadi  suatu  fenomena pemborosan  anggaran  besar-besaran  karena  kebijakan dan program yang direncanakan ternyata gagal bertemu dengan masalah-masalah publik di desa ( Damayanti & Syarifuddin, 2020 ; Purwaningrum & Short, 2018 ).
Oleh  karena  itu  para  pemangku  kepentingan  di  desa perlu diberikan pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya EBP dalam menjembatani masalah publik di desa dan kebiajkan serta program yang tertuang dalam APBDes  dan  pada  akhirnya  cita-cita  peningkatan kesejahteraan  masyarakat  desa  dapat  dengan  mudah diraih. Pentingnya hal tersebut mendorong kami untuk mengadakan  kegiatan  pengabdian  masyarakat  yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan tentang kebijakan berbasis bukti dengan  mengambil  kasus  pada  indeks  ketahanan lingkungan di Desa Lorok, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir.

## METODOLOGI
Kegiatan  ini  diawali  dengan  melakukan  survei  pra- kegiatan  ke  Desa  Lorok,  Kecamatan  Indralaya  Utara, Kabupaten  Ogan  Ilir.  Pra-survei  ditujukan  untuk mendalami persoalan kualitas lingkungan dan EBP di desa  ini  sekaligus  untuk  dilakukan  untuk  menjaring aspirasi  masyarakat  dan  perangkat  desa  mengenai kebutuhan  dan  minat  mereka  untuk  mendapatkan penguatan  pemahaman  yang  menyeluruh  mengenai topik Indeks Ketahanan Lingkungan dan EBP. Kegiatan ini  diawali  dengan  melakukan  survei  pra-kegiatan  ke Desa  Lorok  Kecamatan  Indralaya  Utara  Kabupaten Ogan Ilir.
Pelaksanaan kegiatan menggunakan konsep sosialisasi dengan  materi  utama  dari  Peraturan  Menteri  Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi
Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2016  Tentang Indeks  Desa Membangun.  Secara  khusus  materi  yang dambil  dari  peraturan  ini  adalah  mengenai  Indeks Ketahanan Lingkungan (Ekologi) yang secara jelas telah diuraikan di peraturan ini. Selain itu kami juga secara khusus menggelar focus group discussion untuk menjaring aspirasi  masyarakat  dan  perangkat  desa  tentang  EBP dan  Indeks  Ketahanan  Lingkungan.  Sehubungan dengan  kondisi  Pandemi  COVID-19  yang  masih melingkupi aspek kehidupan masyarakat maka skema sosialisasi yang dilakukan akan menggunakan protokol kesehatan  yang  sesuai  dengan  standar  yang diberlakukan secara umum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Desa Lorok, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir Desa  Lorok  adalah  salah  satu  desa  yang  berada  di Kecamatan  Indralaya  Utara,  Kabupaten  Ogan  Ilir, Sumatra Selatan, Indonesia. Desa yang berjarak sekitar 41 km  dari  pusat  Kota  Palembang.  Desa  Lorok  terpilih menjadi pemenang Lomba Desa tingkat Provinsi tahun 2013. Desa Lorok Juga memiliki cerita legenda seorang Raden  Kuning  yang  memiliki  bukti  peningggalan berupa makam yang terletak di desa Lorok ini.
Di Desa ini telah tersedia berbagai macam sarana dan prasarana  seperti  tempat  ibadah  dan  sarana  olahraga, dan  sarana  kesehatan.  Ditinjau  dari  tata  kelola  desa, terdapat  beberapa  permasalahan  yang  menjadikan pentingnya kegiatan sosialisasi EBP ini. Pertama adalah berkaitan  dengan  fungsi  dari  berbagai  lembaga  yang dibawah  naungan  Pemerintah  Desa  seperti  Karang Taruna, PKK dan lain sebagainya. Masalah lain adalah minimnya  program  pemberdayaan  masyarakat  desa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Masalah lain adalah  masalah  koordinasi  dan  kapabilitas  serta kapasitas desa. Persoalan-persoalan tersebut meskipun telah  diintervensi  dari  berbagai  macam  program  dan
kebijakan  dari  pemerintah  desa  namun  tetap  muncul setiap  tahunnya.  Ini  mengindikasikan  adanya kebutuhan untuk melaksanakan kebijakan yang berbasis bukti  untuk  menghubungkan  masalah  publik  dengan kebijakan publik ( Agustina et al ., 2018 ).

## Indeks Ketahanan Lingkungan Desa
Indeks ketahanan lingkungan desa merupakan bagian dari  indek  desa  membangun  (IDM).  Indeks  Desa membangun berperan sebagai evaluator dalam berbagai aspek untuk menentukan kemajuan dan kualitas suatu desa. Dimensi dari IDM sendiri terdiri dari tiga indeks yaitu  Indeks  Ketahanan  Sosial;  Indeks  Ketahanan Ekonomi;  dan  Indeks  Ketahanan  Lingkungan ( Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal dan Transmigrasi, 2020 ). Ketiga indeks ini dirumuskan secara detil untuk merumuskan kompleksitas yang ada pada  suatu  desa  ke  dalam  status  kemajuan  desa sehingga fokus dan lokus untuk memajukan suatu desa lebih  terarah  dan  terpusat.  Selain  itu,  alasan  lain  dari perumusan  IDM  adalah  menghindari moral  hazard dalam  mencapai  sasaran-sasaran  pembangunan  desa sehingga tidak mengulangi praktek-praktek pembangunan  yang  serba  bias  dan  merugikan kehidupan desa. Dari ketiga dimensi tersebut, salah satu indeks  yang  harus  dipenuhi  oleh  suatu  desa  adalah Indeks  Ketahanan  Lingkungan  (IKL)  ( Kementerian Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi,  2019 ).  Indeks  ini  erat  kaitannya  dengan kualitas  kehidupan  lingkungan  dalam  arti  yang menyeluruh  dan  tidak  terbatas  hanya  pada  persoalan lingkungan rumah masyarakat desa saja.
Dalam konteks desa maka lingkungan dapat diartikan sebagai keseluruhan kondisi ekologi yang berada pada desa  tersebut  meliputi  kehidupan  manusia,  kualitas tanah,  kualitas  air,  dan  kualitas  udara  dan  termasuk kualitas  keberadaan  hayati  yang  berfungsi  sebagai penopang  kehidupan  masyarakat  desa.  Tabel  I
menunjukkan  komponen  dari  penyusun  indeks ketahanan lingkungan.
Tabel I. Dimensi  dan  Indikator  dalam  Indeks  Ketahanan Lingkungan Dimensi Indikator Kualitas lingkungan 1. Ada  atau  tidak  adanya  pencemaran  air, tanah dan udara; dan 2. Terdapat sungai yang terkena limbah. Potensi Rawa Bencana dan Tanggap Bencana 1. Kejadian  bencana  alam  (banjir,  tanah longsor, kebakaran hutan); dan 2. Upaya  atau  tindakan  terhadap  potensi bencana  alam  (tanggap  bencana,  jalur evakuasi, peringatan dini dan ketersediaan peralatan penanganan bencana).
Sumber: Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016
Adapun  tujuan  dari  penyusunan  indeks  ini  adalah untuk  mendukung  upaya  pemerintah  terutama pemrintag  desa  dalam  mengatasi  pengentasan  desa tertinggal dan peningkatan desa mandiri. Sementara itu secara lebih spesifik terdapat amanat dari indeks ini yang sejalan dengan tujuan dari EBP yaitu Untuk menjamin penyediaan data dan informasi yang akurat, tepat dan akuntabel,  perlu  dilakukan  pengelolaan  Indeks  Desa Membangun;  Indeks  Desa  Membangun  dikelola  oleh Direktorat  Jenderal  Pembangunan  dan  Pemberdayaan Masyarakat  Desa  melalui  Direktorat  Pelayanan  Sosial Dasar pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal  dan  Transmigrasi;  Pendayagunaan  Indeks Desa Membangun lebih lanjut dapat dilakukan dengan:
1. Memperkuat  hasil  analisis  pembangunan  dan pemberdayaan masyarakat Desa dengan jenis indeks yang lainnya, seperti indeks keadilan gender, indeks demokrasi,  indeks  kapasitas  dan  tata  kelola pemerintahan yang secara tegas dengan lokus Desa;
2. Penentuan  peringkat  Desa  dalam  keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
3. Bahan  advokasi  di  tingkat  Pemerintah  Pusat, Provinsi,  Kabupaten/Kota  maupun  Desa  dalam mendorong  keberpihakan  kebijakan  dan  anggaran yang dapat meningkatkan kemandirian Desa;
4. Digunakan  sebagai  alat  evaluasi  terhadap  proses
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa;
5. Merumuskan fokus dan lokus pembangunan desa dengan  pendekatan  dan  pemenuhan  kebutuhan pembangunan Desa bersifat spesifik sesuai dengan indikator yang ada dalam Indeks Desa Membangun ( Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi, 2019 ).

## Materi Sosialisasi: Kebijakan berbasis bukti
Kebijakan  publik  sangat  penting  bagi  organisasi pemerintahan  karena  ia  berhubungan  dengan  hajat hidup masyarakat yang merupakan kelompok sasaran dari  berbagai  kebijakan.  Oleh  karena  itu,  kebijakan publik yang dirumuskan harus menggambarkan secara obyektif  masalah  yang  dihadapi  agar  intervensi  yang dilakukan  tidak  melenceng  dari  masalah  itu  sendiri. Selain itu EBP juga penting untuk merumuskan desain kebijakan agar sesuai dengan karakteristik masalah dan keinginan  masyarakat  sebagai  sasaran  dari  kebijakan publik.  Bukti  dalam  dunia  akademis  adalah  lambang dari  imparsialitas  yang  merupakan  syarat  dalam menghasilkan  produk  yang  berkualitas,  kebijakan sebagai salah satunya ( Pawson, 2002b ; Young et al ., 2002 ).
Pengertian  lain  dari  bukti  adalah  pendekatan  model rasional  yang  dimaksudkan  untuk  memecahkan masalah  dengan  berfokus  pada  penggalian  penyebab masalah  dan  pengetahuan  ilmiah  tentang  hubungan sebab akibat yang terjadi dalam masalah.
Dalam perjalanannya untuk menjadi bahan pembuatan kebijakan,  bukti  yang  tersedia  harus  diterjemahkan menjadi  bahasa-bahasa  kebijakan.  Terdapat  beberapa alternatif  langkah  untuk  melaksanakan  hal  tersebut. Pertaa  adalah  dengan  mengidentifikasi  kebutuhan pemerintah  dalam  hal  ini  adalah  pemerintah  desa terutama  untuk  mengetahui  kapasitas  pemanfaatan produk penelitian untuk kebijakan publik. Kedua adalah dengan  merumuskan  rancangan  dan  melakukan penelitian  dengan  strategi  yang  tepat  sesuai  dengan
kebutuhan  dari  pemerintah  dan  masyarakat  desa. Terakhir  adalah  dengan  melakukan  penyebaran informasi  hasil  riset  yang  bermanfaat  bagi  para pemangku kepntingan ( Head, 2010 ; Young et al ., 2002 ).
Beberapa  manfaat  dari  adanya  pengintegrasian  bukti obyektif ke dalam kebijakan antara lain: Pertama adalah membantu  pemerintah  desa  dalam  mengidentifikasi masalah  publik  dan  penyebab  utama  dari  masalah- masalah  publik  tersebut.  Selanjutnya,  EBP  dapat  pula membantu  pemangku  kepentingan  untuk  mendesain kebijakan  dan  alternatif-alternatifnya  berdasarkan kapasitas  organisasi  pelaksana  kebijakan.  Manfaat lainnya  adalah  untuk  menyusun  serangkaian instrument untuk menyelidiki dampak dan merupakan input dari program kedepannya. Keempat adalah untuk memantau  pelaksanaan  program  dan  kebijakan, mengukur  biaya,  manfaat  dan  kinerja  kebijakan  serta kepekaan  kebijakan  untuk  diterapkan  dalam  situasi yang  berbeda.  Terakhir adalah,  dalam  jangka  panjang dapat digunakan untuk menilai biaya dan kinerja yang dihasilkan  oleh  program-program  yang  berbasis  bukti ( Asmara & Handoyo, 2015 ).
Berkaitan dengan pemanfaatan bukti untuk pembuatan kebijakan,  kami  mengidentifikasi  beberapa  alternatif bukti  yang  dapat  dijadikan  sebagai  bahan  pembuatan kebijakan yang dapat mengarahkan desain serta alokasi sumber daya baik manusia teknologi maupun anggaran. Tabel  II  berisi  berbagai  macam  produk  yang  dapat dimanfaatkan  untuk  urusan  ini  dan  tentunya  masih dapat  dikembangkan  lagi  sesuai  dengan  kebutuhan pemerintah desa. Selain itu, pemerintah desa juga dapat mengembangkan instrument sendiri yang berlandaskan pada kebutuhannya.
Secara  umum,  bukti-bulti  ilmiah  dapat  diakses  oleh Pemerintah Desa Lorok dari BPS Kabupaten Ogan Ilir, selain  itu  beberapa  data  dari  Pemerintah  Kabupaten Ogan  Ilir  juga  dapat  diakses  untuk  menjadi  bukti.
Beberapa kementerian juga bahkan memiliki data yang basisnya adalah desa. Ini juga dapat mereka manfaatkan untuk menjadi landasan dalam membuat kebijakan agar lebih tepat sasaran.
Tabel II. Bukti yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan Desa Lorok Jenis Bukti Sumber Masalah publik Indeks Desa Membangun Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Pembangunan desa Jarak Desa ke Ibukota Kecamatan BPS  Kabupaten Ogan Ilir Transportasi penduduk Banyaknya  Korban Jiwa  akibat  Bencana Alam Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Bencana Alam BPS  Kabupaten Ogan Ilir Bencana Banyaknya  Kejadian Bencana Alam Menurut Desa/Kelurahan dan  Jenis  Bencana Alam BPS  Kabupaten Ogan Ilir Bencana Keberadaan Fasilitas/Upaya Antisipasi/Mitigasi Bencana Alam BPS  Kabupaten Ogan Ilir Bencana Jumlah dan Kepadatan Penduduk BPS  Kabupaten Ogan Ilir Pendendaliaan penduduk  dan keluarga berencana Jumlah penduduk miskin BPS  Kabupaten Ogan Ilir Pengentasan kemiskinan Kelahiran Dan Kematian Anak BPS  Kabupaten Ogan Ilir Kesehatan  Ibu dan anak

## Kebijakan berbasis Bukti Desa Lorok
Sebelum  jauh  berbicara  mengenai  arah  pembangunan ketahanan  lingkungan  di  Desa  Lorok,  kami  tersebih dahulu  melakukan focus  group  discussion yang  berisi tentang bagaimana meanfaatkan data untuk kebijakan. Kami  mengajak  para  pemangku  kepentingan  di  Desa Lorok  untuk  bersama-sama  membuat  bagan  tentang bagaimana aktivitas ini dimulai dan berkontribusi pada pembuatan  kebijakan  dan  program  yang  lebih  tepat sasaran.
Gambar 1 berisi alur pembuatan kebijakan berbasis bukti sebagai  hasil  dari  FGD  antara  tim  pengabdian masyarakat  dengan  pemangku  kepentingan  di  Desa Lorok.  Secara  umum,  terdapat  delapan  tahapan  yang
harus  dilalui  untuk  mencipatakn  kebijakan  berbasis bukti. Langkah ini dimulai dengan melakukan inisiasi kebijakan  atau  program.  Inisiasi  program  mewajibkan adanya  evaluasi  dan  peninjauan  dari  program sebelumnya  dan  program  lain  yang  sama  namun diterapkan di daerah lain untuk belajar kekurangan dan kesuksesan dari program tersebut.
Gambar 1. Alur pembuatan kebijakan berbasis bukti
Inisiasi kebijakan juga mengharuskan adanya pelibatan masyarakat yang salah satunya dapat dilakukan dengan mengumpulkan  bukti  melalui  penelitian.  Masyarakat juga dapat memberikan umpan balik terhadapkebijakan yang  diinisiasi.  Keduanya  menghasilkan  perencanaan kebijakan. Sumbangsih penelitian dan masyarakat juga dapat  dilakukan  untuk  bersama-sama  menyusun kriteria  evaluasi  kebijakan.  Kriteria  ini  bersama  sama dengan  perencanaan  kebijakan  kemudian  dibuat menjadi  suatu  kebijakan.  Masyarakat  juga  dapat menyampaikan  usualnnya  terkait  dengan  proses  ini. Kebijakan tersebut tentunya harus diseminasikan untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat.
Setelah  kebijakan  diimplementasikan,  kebijakan kemudian  dilakukan  upaya  untuk  menerjemahkan hasilnya berdasarkan pada kriteria yang disusun pada saat  proses  penilaian  keberhasilan  kebijakan.  Hasil  ini kemudian amsuk dalam proses evaluasi dan peninjauan yang  juga  melibatkan  masyarakat  dan  penelitian.  Ini kemudian kembali ke fase awal yaitu inisiasi kebijakan. hasil  dari  evaluasi  dan  peninjauan  akan  menjadi landasan dalam kebijakan selanjutnya.
Start Inisiasi Kebiakan Pelibatan masyarakat dan pengumpulan bukti melalui penelitian Keputusan dan presentasi Evaluasi dan peninjauan Penerjemahan Perencanaan kebijakan Penilaian keberhasilan

## Studi Kasus: Indeks Ketahanan Lingkungan Desa Lorok
Sebagaimana indeks ketahanan lingkungan merupakan bagian  dari  Indeks  Desa  Membangun  (IDM).  Secara umum, Tabel III berisi data IDM dari tahun 2019-2020. Dalam dua tahun terakhir, Desa Lorok berstatus sebagai desa  berkembang.  Jika  dilihat  lebih  detail,  ia  bergerak turun dari 0,6552 di tahun 2019 menjadi 0,6232 di tahun 2020, turun 5,13%.
Tabel III. Bukti yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan Desa Lorok Status IDM Tahun Skor Peningkatan (+) / Penurunan (-) Desa Berkembang 2019 0,6552 - Desa Berkembang 2020 0,6232 -5.13%
Sumber:  Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi, 2020
Berasarkan hasil studi dengan mempertimbangkan nilai IDM, termasuk di dalamnya adalah Indeks Ketahanan Lingkungan.  Beberapa  rekomendasi  yang  dapat diberikan adalah sebagaimana terdapat dalam Tabel IV. Secara  umum,  rekomendasi  kebijakan  dibuat berdasarkan  dimensi  dan  indikator  penilaian  dalam Indeks Ketahanan Lingkungan yang langsung menyasar pada  pokok  permasalahan  dan  rekomendasi  dibuat untuk memecahkan masalah.
Dimensi kualitas lingkungan hidup, kami merekomendasikan  Desa  Lorok  untuk  mengurangi Pengurangan  pencemaran  air  di  Desa,  pencemaran tanah di Desa, pencemaran udara di Desa, sungai yang terkena  pembuangan  limbah.  Sebagai  contoh, masyaralat  dapat  melakukan  gerakan  3R  yaitu reduce, reuse , dan recyle . Kemudian untuk dimensi kedua yaitu Potensi  Rawan  Bencana  dan  Tanggap  Bencana, rekomendasinya adalah untu membangun masyarakat tangguh  bencana  dan  membuat  Fasilitas  Mitigasi Bencana Alam di Desa Berupa Peringatan Dini Bencana, Fasilitas  Mitigasi  Bencana  Alam  di  Desa  Berupa Perlengkapan  Keselamatan,  dan  Fasilitas  Mitigasi Bencana Alam di Desa Berupa Jalur Evakuasi.
Tabel IV. Rekomendasi  kebijakan  pembangunan  ketahanan lingkungan Dimensi / Indikator Rekomendasi Kualitas lingkungan 1. Ada  atau  tidak  adanya pencemaran  air,  tanah dan udara; dan 2. Terdapat  sungai  yang terkena limbah. Pengurangan pencemaran air di Desa, pencemaran tanah di Desa,  pencemaran  udara  di Desa,  sungai  yang  terkena pembuangan limbah
Potensi  Rawan  Bencana  dan Tanggap Bencana
1. Kejadian  bencana  alam (banjir,  tanah  longsor, kebakaran hutan); dan 2. Upaya  atau  tindakan terhadap potensi bencana  alam  (tanggap bencana,  jalur  evakuasi,
peringatan  dini  dan ketersediaan  peralatan penanganan bencana). 1. Pembangunan masyarakat tangguh bencana 2. Pembuatan Fasilitas Mitigasi  Bencana  Alam  di Desa  Berupa  Peringatan Dini  Bencana,  Fasilitas
Mitigasi  Bencana  Alam  di Desa Berupa Perlengkapan Keselamatan, dan Fasilitas Mitigasi  Bencana  Alam  di Desa Berupa Jalur Evakuasi

## KESIMPULAN
Kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  bertujuan  untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pembuatan kebijakan berbasis bukti, dengan mengambil studi kasus pada Indeks Ketahanan Lingkungan  sebagai  bahan  dari  EBP.  Dalam  kegiatan pengabdian  masyarakat  ini  kami  memperkerjakan metode  sosialisasi  dan  FGD. Sosisalisasi  dimaksudkan untuk  menjelaskan  EBP  dan  Indeks  Ketahanan Lingkungan sementara dalam FGD kami bersama-sama menyusun  langkah-langkah  pengintegrasian  bukti dalam pembuatan kebijakan dan pencarian rekomendasi kebijakan dalam kasusu indeks ketahanan lingkungan.  Hasil  dari  pengabdian  masyarakat  ini adalah  berupa  model  pelaksanaan  EBP  yang  sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat karena ia  dirumuskan  bersama-sama  antara  kami  sebagai akademisi  dan  masyarakat.  Hasil  lainnya  adalah rekomendasi  kebijakan  untuk  peningkatan  ketahanan lingkungan  dengan  berfokus  pada  kriteria  penyusun indeks.  Beberapa  hal  yang  kami  rekomendasikan berkaitan  dengan  hal  ini  antara  lain:Pembangunan masyarakat tangguh bencana, dan Pembuatan Fasilitas Mitigasi Bencana Alam di Desa Berupa Peringatan Dini
Bencana, Fasilitas Mitigasi Bencana Alam di Desa Berupa Perlengkapan  Keselamatan,  dan  Fasilitas  Mitigasi Bencana Alam di Desa Berupa Jalur Evakuasi.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  LPPM Universitas  Sriwijaya  yang  telah  memberi  dukungan finansial terhadap pengabdian ini.

## REFERENSI
Agustina, S., Yusuf, S., Fajarica, S.D. 2018. Penyuluhan Peningkatan Kapasitas Unsur Pimpinan Desa Dalam  Pengelolaan  Pemerintahan  Desa  Di Desa  Lorok  Kabupaten  Ogan  Ilir. Jurnal Pengabdian Sriwijaya . 6 (3):644-652. https://doi.org/10.37061/jps.v6i3.7014
Asmara, A.Y., Handoyo, S. 2015. Pembuatan Kebijakan Berbasis Bukti: Studi Pada Proses Pembuatan Kebijakan  Standardisasi  Alat  dan  Mesin Pertanian  di  Indonesia. STI  Policy  and Management Journal . 13 (1):38-57. http://dx.doi.org/10.14203/STIPM.2015.38
Astuti,  E.,  Murwani,  J.,  Sugiharto.  2020.  Pelatihan Akuntansi  Pemerintahan  dan  Pengelolaan Dana Desa Pada MGMP Kabupaten Madiun.
Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat .
4 (2):214-221. https://doi.org/10.31849/dinamisia.v4i2.359 3
Craft,  J.,  Howlett,  M.  2012.  Policy  formulation, governance  shifts  and  policy  influence: location  and  content  in  policy  advisory systems. Journal  of  Public  Policy . 32 (2):79-98. https://doi.org/10.1017/S0143814X12000049
Damayanti, R.A., Syarifuddin, S. 2020. The inclusiveness of  community  participation  in  village development planning in Indonesia.
Development in Practice . 30 (5):624-634. https://doi.org/10.1080/09614524.2020.17521 51
Febrian,  R.A.,  Handrisal,  H.  2018.  Akuntabilitas Pencapaian  Visi,  Misi,  Dan  Program  Kepala Daerah  Dan  Wakil  Kepala  Daerah  Terpilih (Studi Bidang Kehutanan Pada RPJMD 2014-
2019  Provinsi  Riau). Kemudi:  Jurnal  Imu Pemerintahan . 3 (1):1-35.
Gallego,  I.,  Font,  X.  2020.  Changes  in  air  passenger demand  as  a  result  of  the  COVID-19  crisis: using  Big  Data  to  inform  tourism  policy. Journal of Sustainable Tourism . 29 (9):1470-1489. https://doi.org/10.1080/09669582.2020.17734
76
Head, B.W. 2010. Evidence-based policy: Principles and requirements. In  Strengthening  evidence-based policy  in  the  Australian  Federation . 1 (2):13-26.
Melbourne: Productivity Commission.
Head, B.W. 2008. Three Lenses of Evidence-Based Policy. Australian  Journal  of  Public  Administration . 67 (1):1-11. https://doi.org/10.1111/j.1467- 8500.2007.00564.x
Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal dan Transmigrasi. 2020. Peringkat Status Indeks Desa  Membangun  (IDM):  Provinsi  Kabupaten Kecamatan .  Jakarta:  Kementerian  Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi
Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal dan  Transmigrasi.  2019. Status  Indeks  Desa Membangun  (IDM):  Provinsi  Kabupaten Kecamatan  Tahun  2019 .  Jakarta:  Kementerian Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi
Kusnanto,  H.  2008.  Kebijakan  Kesehatan  Masyarakat Berbasis  Bukti. Jurnal  Manajemen  Pelayanan Kesehatan . 11 (1):2-4
Mustain, L.H.B., Djaja, K. 2017. The burden of regional development  planning  in  indonesia:  A  case study of discrepancies between land use and spatial planning document in banten province. WIT  Transactions  on  Ecology  and  The Environment . 226 (1):253-261.
http://doi.org/10.2495/SDP170221
Pawson, R. 2002a. Evidence-based Policy: In Search of a Method. Evaluation . 8 (2):157-181.
https://doi.org/10.1177/13589020020080025 12
Pawson, R. 2002b. Evidence-based Policy: The Promise of `Realist  Synthesis'. Evaluation . 8 (3):340-358. https://doi.org/10.1177/13563890240146244 8
Purwaningrum, F., Short, S.D. 2018. Epistemic layers in development  planning:  A  case  study  of  the health  sector  in  the  Gunungkidul  District, Indonesia. International  Journal  of  Health Planning  and  Management . 33 (4):1200-1210. https://doi.org/10.1002/hpm.2607
Syawie, M., Sumarno, S. 2015. Kebijakan Berbasis Ilmu Pengetahuan. Sosio  Informa . 1 (1):79-90. https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.92
Young, K., Ashby, D., Boaz, A., Grayson, L. 2002. Social Science  and  the  Evidence-based  Policy Movement. Social  Policy  and  Society . 1 (3):215- 224. http://doi.org/10.1017/s1474746402003068