## MIMBAR

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DALAM MENUNJANG
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN
DI DESA SUMBER MAKMUR TAHUN 2016-2018
Robi Wardoni
Program Studi Magister Administrai Publik Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka, Indonesia
*Email Koresnpondensi: robiscramble@gmail.com

## Abstract
The  research  method  used  is  qualitative  with  two  types  of  data  sources,  namely:  primary  data sources obtained from key informants consisting of 7 people, this number is considered sufficient to  represent  the  Sumber  Makmur  community,  secondary  data  obtained  by  the  second  source, namely: literature study of supporting or related literature with research. The research instrument was  an  interview  guide  to  several  informants  with  a  prepared  question  format  using  an  android mobile  recorder  application.  Data  analysis  was  performed  by  data  reduction,  data  display,  and conclusion  drawing.  The  research  refers  to  six  aspects  of  the  van  Meter  and  van  Horn  (1975) model. It is known that the implementation of Village Fund policies in supporting development in Sumber Makmur village, Mukomuko Regency in 2016-2018 can be categorized as good, from the aspects of policy standards and targets, characteristics of implementing agents, social, economic and  political  conditions  and  Implementor  Disposition.  From  the  aspect  of  resources, communication between organizations and strengthening activities is categorized as quite good. It is known that the implementation of Village Fund policies in supporting empowerment in Sumber Makmur village, Mukomuko Regency in 2016-2018 can be categorized as good,  from the aspects of  policy  standards  and  targets,  communication  between  organizations  and  strengthening activities,  social,  economic  and  political  conditions.  From  the  aspect  of  resources,  the characteristics  of  the  implementing  agency,  Implementor  Disposition  are  categorized  as  quite good .
Keywords: Implementation, Policy, Development, Empowerment, Village Funds

## Abstrak
Penelitian  bertujuan  mendiskripsikan  implementasi  Kebijakan  Dana  Desa  dalam  Menunjang Pembangunan dan Pemberdayaan pada tahun 2016–2018.Penelitian dilaksanakandidesa Sumber Makmur  Kabupaten  Mukomuko.  Metode  penelitian  yang  digunakan  kualitatif  dengan  dua  jenis sumber  data  yaitu:  sumber  data  primer  yang  di  peroleh  dari  key  informan  terdiri  dari  7  orang, jumlah ini dianggap cukup mewakili masyarakat Sumber Makmur dan sumber kedua adalah data sekunder  di  dapat  daristudi  pustaka  dari  literatur  yang  menunjang  atau  berkaitan  dengan penelitian.Instrumen  penelitian  berupa  pedoman  wawancara  kepada  beberapa  informan  dengan format  pertanyaan  yang  telah  disiapkan  menggunakan  aplikasi  recorder  Handphone android.Analisis  data  dilakukan  dengan  langkah  reduksi  data,  display  data,  dan  penarikan kesimpulan.  Penelitian  merujuk  pada  enam  aspek  model  van  Meter  dan  van  Horn  (1975). Diketahui  bahwa  Implementasi  kebijakan  Dana  Desa  dalam  menunjang  pembangunan  didesa Sumber  Makmur  Kabupaten  Mukomuko  pada  tahun  2016-2018  dapat  dikategorikan  baik,  dari aspek  standar  dan  sasaran  kebijakan,  karakteristik  agen  pelaksana,  kondisi  sosial,  ekonomi  dan politik  dan  Disposisi  Implementor.  sementara  aspek  sumber  daya,  komunikasi  antar  organisasi dan penguatan aktivitas dikategorikan cukup baik. diketahui bahwa Implementasi kebijakan Dana Desa dalam menunjang pemberdayaan didesa Sumber Makmur Kabupaten Mukomuko pada tahun 2016  –  2018  dapat  dikategorikan  baik,  dari  aspek  standar  dan  sasaran  kebijakan,  komunikasi antar  organisasi  dan  penguatan  aktivitas,  kondisi  sosial,  ekonomi  dan  politik.  Sementara  aspek sumber daya, karakteristik agen pelaksana, Disposisi Implementor dikategorikan cukup baik
Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pembangunan, Pemberdayaan, Dana Desa

## MIMBAR

## A. Pendahuluan
Pembangunan suatu Negara pada hakikatnya bertujuan untuk mensejahterakan  masyarakat,  hal  ini sesuai  dengan  Pembukaan  Undang- Undang  Dasar  1945  yang  menyatakan bahwa  tujuan  Pembangunan  Nasional
Bangsa  Indonesia  adalah  melindungi segenap  bangsa  dan  seluruh  tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dengan  demikian  untuk  mencapai tujuan  yang  ada  pada  Pembukaan Undang-Undang  Dasar  1945  tersebut dapat diwujudkan melalui pembangunan wilayah dengan merubah system  top-down menjadi bottom-up pada perencanaan pembangunan nasional. Bottom-up merupakan pembangunan yang usulan aspirasi dan ide  yang  berasal  dari  rakyat  agar pembangunan  tersebut  dapat  tepat sasaran,  bermanfaat,  dan  berdaya  guna bagi  masyarakat.  Hal  ini  ditandai dengan dikeluarkannya Undang- Undang    Nomor  22  Tahun  1999 mengenai  Pemerintahan  Daerah  yang berisi  “Bahwa  dalam  penyelenggaraan
Otonomi  Daerah,  dipandang  perlu untuk  lebih  menekankan  pada  prinsip- prinsip demokrasi, peran serta masyarakat,  pemerataan  dan  keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah”.
Adanya  undang-undang  tersebut Nomor  22  Tahun 1999  tentang Pemerintahan  Daerah  dianggap  tidak sesuai  lagi  dengan  perkembangan keadaan,  ketatanegaraan,  dan  tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga  digantikan  dengan  Undang  –
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan  Daerah.  Beberapa  kali perubahan  pada  Undang  –  Undang Nomor  32  Tahun 2004  tentang
Pemerintahan Daerah dilakukan, terakhir kali dengan Undang – Undang Nomor  23  Tahun 2014  tentang Perubahan  Kedua  atas  Undang  – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini menyebabkan peran wilayah dalam hal ini  yaitu  Desa  menjadi  sangat  penting dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pengertian Desa berdasarkan Undang  –  Undang  Nomor  6  Tahun 2014 pasal 1 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,  kepentingan  masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, hak tradisional  yang  diakui  dan  dihormati dalam  sistem  pemerintahan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Untuk mewujudkan  Desa  mandiri  diperlukan peningkatkan perekonomian dan kemampuan  Sumber  Daya  Manusia (SDM)  yang  mumpuni  untuk  bersaing dengan  melaksanakan  implementasi pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan  masyarakat  yang  tepat sasaran,  maka  Pemerintah  melalui Kementerian Keuangan
mengalokasikan  sejumlah  dana  untuk Desa  dalam  bentuk  transfer  ke  daerah, yang  disebut  Dana  Desa.  Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN Pasal  1  ayat  2  menjelaskan  bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber  dari  anggaran  pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi  Desa  yang  ditransfer  melalui anggaran  pendapatan  dan  belanja daerah  Kabupaten/Kota  dan  digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,  dan  pemberdayaan

## MIMBAR
masyarakat.  Selanjutnya  dalam  pasal  6 disebutkan  bahwa  Dana  Desa  tersebut ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDes. Prioritas  penggunaan  Dana  Desa adalah  untuk  membiayai  pelaksanaan program  dan  kegiatan  berskala  lokal dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.Pengalokasian  Dana  Desa kepada  Kabupaten/Kota  berdasarkan jumlah  Desa  dengan  memperhatikan jumlah  penduduk,  angka  kemiskinan, luas  wilayah,  dan  tingkat  kesulitan geografis.
Kebijakan-kebijakan  pengelolaan Dana  Desa  yang  digunakan  oleh Pemdes di Indonesia umumnya banyak terdapat  beberapa  permasalahan  dalam hal  pengalokasian  penggunaan  Dana Desa  dalam  menunjang  kebutuhan infrastruktur pembangunan dan kesejahteraan  masyarakat.  Menurut Jaksa Agung, Prasetyo (dalam kontan.co.id oleh: Agus Triyono, Senin 11 September 2017) ada enam masalah Dana  Desa,  yakni:Dana  Desa  yang diterima  tidak  sesuai  alokasi  yang seharusnya  diterima,  Proyek  fiktif, Pengelembungan  proyek,  rendahnya kemampuan  manajerial  dari  aparatur Desa,  Penggunaan  rekening  pribadi sebagai  tempat  penampungan  dana, Penyaluran  Dana  Desa  dilakukan  dari rekening umum kas Negara ke rekening  umum  kas  daerah  baru  ke rekening  kas  Desa.Senada  dengan artikel tersebut, Ombudsman RI (dalam artikel-Rabu, 09 Oktober 2019, oleh:Ilyas Isti) menerangkan banyaknya laporan masyarakat menyangkut masalah pengelolaan Dana Desa diantaranya: Dugaan tidak transfaran,  Mark-up,  Fiktif,  Proyek tidak  sesuai  kebutuhan,  Tidak  sesuai
aturan  dalam  pengelolaan  Dana  Desa oleh oknum-oknum Kades.
Dari  penjelasan  artikel  diatas, Peneliti memahami bahwa untuk mengaktualkan  kegiatan  –  kegiatan pembangunan  dan  pemberdayaan  yang telah direncanakan, diperlukan kebutuhan  pembangunan  infrastruktur Desa  dengan  pengelolaan  Dana  Desa yang secara terstruktur dan peningkatan kapasitas  sumber  daya  manusia  yang kompoten.Dana  Desa  perlu  dikelola sesuai  dengan  asas-asas  transparan, akuntabel,  partisipatif,  serta  dilakukan dengan  tertib  dan  disiplin  anggaran serta  dikelola  berdasarkan  peraturan perundang-undangan.
Permasalahan-permasalahan
Dana  Desa  pada  umumnya  terletak pada kebijakan implementasinya,
Purwanto  dan  Sulyastuti  (2012:18) secara  ontologis, subject  matter study implementasi  adalah  untuk  memahami fenomena  kebijakan  public,  seperti:  1) mengapa kebijakan public di implementasi disuatu daerah, 2) mengapa  suatu  kebijakan  public  yang sama, yang dirumuskan oleh pemerintah memiliki tingkat keberhasilan  yang  berbeda-beda  ketika di  implementasikan  oleh  pemerintah daerah,  3)  mengapa  suatu jenis kebijakan  lebih  mudah  dibandingkan dengan jenis kebijakan lain, 4) mengapa  perbedaan  kelompok  sasaran kebijakan  mempengaruhi  keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Wahab (Tahir, 2014 dalam Rahmatullah, 2017) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya  dalam  bentuk  Undang  - Undang,  namun  dapat  pula  berbentuk perintah-perintah atau keputusan- keputusan  eksekutif  yang  penting  atau keputusan  badan  peradilan  lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan

## MIMBAR
masalah  yang  diatasi,  menyebutkan secara  tegas  tujuan/sasaran  yang  ingin dicapai,  dan  berbagai  cara  untuk menstruktur/mengatur
proses implementasinya.  Menurut  (Rohman, 2013)  Berhasil  tidaknya  implementasi kebijakan  tidak  hanya  disebabkan  oleh faktor yang berasal dari organisasi atau badan penyelenggara.Kelompok sasaran  juga  menjadi  faktor  yang menentukan berhasil tidaknya implementasi  dari  suatu  kebijakan, yaitu  tergantung  dari  dukungan  yang diberikan  oleh  objek  kebijakan,  dari penelitian  ini  disebutkan  bahwa  faktor pendukungnya kebanyakan ialah faktor dari dalam internal sendiri. Selanjutnya Menurut  Edwards  dalam  Wahyuni, (2013:112)  implementasi  kebijakan adalah  tahap  pembuatan  kebijakan antara  pembentukkan  kebijakan  dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi. Jika suatu  kebijakan  tidak  tepat  atau  tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan  sasaran  dari  kebijakan, maka  kebijakan  itu  mungkin  akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan  itu  di  implementasikan dengan  sangat  baik.  Sementara  itu, suatu kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan  jika  kebijakan  tersebut kurang  di  implementasikan  dengan baik oleh para pelaksanaan kebijakan.
Sejalan  dengan  hal  tersebut dalam  jurnal  Ponto,  dkk  (2016) menjelaskan  bahwa  berdasarkan  teori Charles  O.  Jones  dalam  implementasi kebijakan  publik  terdapat  tiga  aktivitas utama  yang  sangat  penting.  Aktivitas yang pertama adalah organisasi pelaksana  kebijakan,  yang  mencakup pembentukan  atau  penataan  kembali sumber  daya,  unit-unit  serta  metode untuk menjadikan program
berjalan.Kemudian aktivitas yang
kedua adalah interpretasi para pelaksana  kebijakan,  yaitu  aktivitas pelaksana  kebijakan  yang  menafsirkan agar  program  (seringkali  dalam  hal status) menjadi rencana dan pengarahan  yang  tepat  dan  dapat diterima  serta  dilaksanakan.Terakhir, aktivitas  yang  ketiga  adalah  aplikasi atau  penerapan  oleh  para  pelaksana kebijakan  yang  mencakup  ketentuan rutin  dari  pelayanan,  pembayaran,  atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan dan  perekapan  program  dari  kebijakan publik yang telah ditentukan.
Dengan  luasnya  wilayah  Desa Sumber Makmur, menjadikan pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat belum dapat terlaksana  secara  maksimal  sesuai dengan keinginan masyarakat, keterbatasan  anggaran  Dana  Desa menjadi  faktor  yang  mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan implementasi kebijakan-kebijakan yang direncanakan.Menurut Sabastier (Purwanto, 2012:19) menerangkan bahwa  ada  enam  variable  utama  yang dianggap memberi kontribusi keberhasilan dan kegagalan implementasi, yakni: tujuan atau sasaran  kebijakan  yang  jelas  dan konsisten,  dukungan  teori  yang  kuat dalam  merumuskan  kebijakan,  proses implementasi  memiliki  dasar  hukum yang  jelas  sehingga  menjamin  terjadi kepatuhan para petugas dilapangan dan kelompok  sasaran,  komitmen  dan keahlian  para  pelaksana  kebijakan, dukungan  para  stakeholder,  stabilitas kondisi social, ekonomi, dan politik.
Desa  Sumber  Makmur  memiliki wilayah terdiri dari pemukiman, hamparan  pertanian,  dan  perkebunan yang  cukup  luas  dengan  jumlah penduduk  mencapai  lebih  3.100  jiwa dengan  luas  wilayah  lebih  dari  2.000 Ha.  Berdasarkan  geografis  dan  padat

## MIMBAR
penduduknya,  DesaSumber  Makmur menjadi  Desa  terluas  di  Kecamatan
Lubuk  Pinang  yang  mana  terdapat  29 RT, dengan hamparan sawah terbentang  luas  yang  cukup  berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Untuk memperlancar dan meningkatkan akses distribusi  perekonomian  masyarakat sekitar serta memberdayakan masyarakat  setempat  melalui  berbagai kegiatan  yang  telah  di  programkan
Pemerintah  Desa  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  pendapatan  asli  Desa, maka  segala  infrastruktur  publik  yang ada harus dibangun dan diperbaiki serta meningkatkan  potensi  sumber  daya manusia  yang  kompoten  dan  mampu bersaing. Muslihah, dkk (2019) menerangkan bahwa pembangunan Desa  memiliki  peran  penting  dalam pembangunan  nasional,  Pembangunan Desa tidak hanya mencakup pembangunan fisik, tapi juga pembangunan non fisik, oleh karena itu sumber  daya  manusia  yang  menjadi pelaksana  pembangunan  Desa  harus diperhatikan dan dikembangkan
dengan  baik  pula.  Berikut  rencana realisasi  implementasi  kebijakan  Dana
Desa  dalam  bidang  pembangunan  di Desa Sumber Makmur, yakni:
Tabel  1.  Rencana  Realisasi  Bidang Pembangunan Tahun 2016-2018
Rencana Realisasi Kegiatan Pagu Anggaran Pengoralan Dan Rehap Lantai Jembatan Rp. 600.000.000 Rabat Beton Rp.520.000.000 JUT Rp. 300.000.000 Jembatan JUT Rp. 150.000.000 Total Rp. 1.570.000.000 Sumber : RKPDes Tahun 2016 Rencana Realisasi Kegiatan Pagu Anggaran Pembangunan Rp. 340.000.000
Jembatan Pengoralan jalan Desa Rp. 425.000.000 Tembok penahan abrasi Rp. 115.000.000 Peningkatan Jalan Desa Rp. 450.000.000 Pembangunan badan JUT Rp. 95.000.000 Peningkatan jalan Penghubung antar dusun Rp. 450.000.000 Total Rp. 1.875.000.000 Sumber : RKPDes Tahun 2017 Rencana Realisasi Kegiatan Pagu Anggaran Pembangunan Jembatan dan Plat deker Rp. 340.000.000 Pengoralan Jalan Desa Rp. 800.000.000 Tembok penahan abrasi Rp. 350.000.000 Pembangunan Badan JUT Rp. 150.000.000 Pembangunan Gedung Paud Rp. 500.000.000 Pelapis Tebing Rp. 50.000.000 Total Rp. 2.190.000.000 Sumber : RKPDes Tahun 2018
Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Pemdes Sumber Makmur dalam perencanaan realisasi Dana Desa bidang pembangunan pada tahun 2016- 2018  berupaya  meningkatkan  akses jalan pemukiman dan akses jalan usaha tani,  hal  tersebut  dilihat  dari  besaran Dana  Desa  yang  direncanakan  untuk direalisasikan.  Putra,  dkk,  (2013) menyebutkan bahwa pembangunan Desa  mempunyai  peranan  yang  sangat penting  dan  strategis  dalam  rangka pembangunan nasional dan pembangunan daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan  pembangunan  dan  hasil  - hasilnya serta menyentuh secara langsung  kepentingan  sebagian  besar masyarakat yang bermukim di pedesaan dalam rangka upaya

## MIMBAR
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara dalam Permendes PDTT RI Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan  Dana  Desa  pasal  1, pemberdayaan masyarakat Desa merupakan  upaya  mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku,  kemampuan,  kesadaran,  serta memanfaatkan  sumber  daya  melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan,  dan  pendampingan  yang sesuai  dengan  esensi  masalah  dan prioritas kebutuhan masyarakat. Berikut rencana realisasi implementasi  kebijakan  Dana  Desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat  di  Desa  Sumber  Makmur, yakni:
Tabel 2. Rencana Realisasi Bidang

## Pemberdayaan Masyarakat Tahun
2016-2018 Rencana Realisasi Kegiatan Pagu Anggaran Pelatihan Aparatur PEMDES dan BPD Rp.30.000.000 Perpustakaan Desa Rp.20.000.000 Penyertaan Modal Bumdes  Rp.45.000.000 Total Rp.95.000.000 Sumber : RKPDes Tahun 2016 Rencana Realisasi Kegiatan Pagu Anggaran Penguatan Modal Bumdes  Rp.50.000.000 Pelatihan KP2A Rp.7.500.000 Bantuan Insentif Guru ngaji TPA Rp.6.000.000 Bantuan insentif Satlinmas  Rp.10.200.000 Bantuan Insentif Guru Paud Rp.3.600.000 Pelatihan/Ketrampilan UMKM Rp.25.000.000 Pelatihan Bumdes Rp.10.000.000 Total Rp. 112.433.00 0 Sumber : RKPDes Tahun 2017 Rencana Realisasi Kegiatan Pagu Anggaran Pelatihan Kelompok Tani Rp.7.500.000 Bantuan Insentif Guru ngaji TPA Rp.6.000.000 Bantuan insentif Satlinmas Rp.10.200.00 0 Bantuan Insentif Guru Paud Rp.3.600.000 Pelatihan/Ketrampilan UMKM Rp.25.000.00 0 Penyertaan Modal Bumdes Rp.100.000.00 0 Total Rp.152.300.00 0 Sumber : RKPDes Tahun 2018
Dari  tabel  di  atas  dapat  dijelaskan bahwa Pemdes Sumber Makmur dalam perencanaan realisasi Dana Desa bidang  pemberdayaan  pada  tahun 2016-2018 memiliki tujuan dan konsistensi yang kuat untuk meningkatkan  dan  menyiapkan  potensi kemampuan masyarakat
mengembangkan  diri  secara  mandiri dan  mampu  bersaing  dalam  berbagai bidang,  hal  itu  terlihat  dari  besaran alokasi  Dana  Desa  yang  direncanakan selalu  meningkat  setiap  tahunnya.
Menurut Mubarak (2010) pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan  harkat  dan martabat  mereka dalam  melaksanakan  hak-hak  dan tanggung  jawabnya  selaku  anggota masyarakat.
Dengan adanya Dana Desa
menjadikan  Pemdes  memiliki  harapan yang  besar  untuk  memanfaatkan  Dana Desa dengan sebaik mungkin.Dari data diatas  dapat  dijelaskan  bahwa  Pemdes Sumber  Makmur  dalam  perencanaan realisasi Dana Desa pada tahun 2016  – 2018, pada bidang pembangunan berupaya  meningkatkan  akses  jalan

## MIMBAR
pemukiman  dan  akses  jalan  usaha tani.Sementara pada bidang pemberdayaan Pemdes bertujuan dengan  konsistensi  yang  kuat  untuk meningkatkan  dan  menyiapkan  potensi kemampuan masyarakat mengembangkan  diri  secara  mandiri dan  mampu  bersaing  dalam  berbagai bidang.
Penelitian  ini  memakai  pendekatan model implementasi yang dipopulerkan Van  Meter  dan  Van  Horn  (1975)  yang mengemukakan  bahwa  enam  aspek yang mempengaruhi kinerja implementasi yakni: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan  aktivitas,  karakteristik  agen pelaksana, kondisi  sosial,  ekonomi dan politik, Disposisi Implementor .

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian  kualitatif.Menurut  Kirk  dan Miller (Moleong, 2011:4) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif  adalah  tradisi  tertentu  dalam ilmu  pengetahuan  sosial  yang  secara fundamental bergantung dari pengamatan  pada  manusia  baik  dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.Dengan demikian, penelitian  yang  dilakukan  berdasarkan metode kualitatif untuk dapat mengetahui  Implementasi  Kebijakan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat  di  Desa  Sumber  Makmur Kecamatan  Lubuk  Pinang  Kabupaten Mukomuko  Pada  Tahun  2016-2018. Penelitian  dilaksanakan  didesa  Sumber
Makmur  Kecamatan  Lubuk  Pinang.
Alasan dipilihnya Desa Sumber Makmur tersebut didasari oleh beberapa  pertimbangan,  diantaranya sebagai berikut:
1. Desa  Sumber  Makmur  Kecamatan Lubuk Pinang yang menerima Dana Desa yang cukup besar dibandingkan Desa lainnya di Kecamatan Lubuk Pinang. 2. Desa  Sumber  Makmur  merupakan wilayah pertanian yang cukup potensial dalam peningkatan perekonomian  di  Kecamatan  Lubuk Pinang. 3. Desa Sumber Makmurmemiliki wilayah  yang  luas  dibandingkan Desa  lain  di  Kecamatan  Lubuk Pinang 4. Kecamatan Lubuk Pinang merupakan  bagian  dari  Pemerintah Daerah Yang melaksanakan Verifikasi dan Evaluasi serta melakukan Pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa. 5. Pembangunan  fisik  Desa  Sumber Makmur  Kecamatan  Lubuk  Pinang yang masih dalam proses pemerataan pembangunan dikarenakan  luas  wilayah  yang sedikit disentuh pembangunan Pemerintah Daerah.
6. Pemerintah  Desa  Sumber  Makmur yang  masih  kurang  memahami penerapan Dana Desa dalam pemberdayaan  masyarakat  secara efisien. Metode penelitian yang digunakan  adalah  penelitian  kualitatif dengan  dua  jenis  sumber  data  yaitu: sumber  data  primer  yang  peroleh  dari key  informan ,  data  sekunder  di  dapat dari sumber kedua yakni: studi pustaka dari literatur yang menunjang berkaitan dengan  penelitian,  yang  digunakan untuk  membantu  menganalisis  data primer yang didapatkan di lapangan.
Instrumen penelitian yang digunakan berupa pedoman wawancara kepada  beberapa informan dengan format pertanyaan yang telah disiapkan dan  menggunakan  alat  berupa  aplikasi

## MIMBAR
recorder yang terdapat dalam Handphone.Wawancara dilakukan pada
7  (tujuh)  key  informan  yang  terdiri dari:  Camat,  Kepala  Desa,  Sekretaris Desa,  Bendahara  Desa,  Pendamping Desa,  Tokoh  Masyarakat,  Ketua  BPD. Informan ini diberikan pertanyaan yang telah disiapkan, setiap pertanyaan yang kemudian dikumpulkan dengan berbentuk tulisan dan dijadikan kutipan-kutipan  kalimat.  Pertanyaan yang  disajikan  mengenai  enam  aspek, yakni: Standar dan Sasaran Kebijakan,Sumber  Daya,  Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas, Karakteristik Agen Pelaksana,  Kondisi  Sosial,  Ekonomi dan Politik, Disposisi Implementor . C. Hasil Penelitian dan Pembahasan . Berdasarkan    uraian  sebelumnya,
maka pada  sub  bab  ini  disajikan  data realisasi  implementasi  kebijakan  Dana Desa  Dalam  Menunjang  Pembangunan dan  Pemberdayaan  masyarakat  Desa Sumber  Makmur  Kecamatan  Lubuk Pinang  Kabupaten  Mukomuko  Pada Tahun 2016-2018 yang dituangkan dan dijelaskan dibawah ini:
1. Realisasi  Bidang  Pembangunan Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko tahun 2016-2018 Pembangunan Desa dilihat berdasarkan  Peraturan  Menteri  Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor  21  Tahun  2015  Tentang Penetapan  Prioritas  Penggunaan  Dana Desa pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat  Desa  dan  kualitas  hidup manusia serta penanggulangan
kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa  diarahkan  untuk  pelaksanaan
program  dan  kegiatan  Pembangunan Desa, meliputi:
a. Pembangunan,  pengembangan,  dan pemeliharaan infrasruktur atau sarana  dan  prasarana  fisik  untuk penghidupan,  termasuk  ketahanan pangan dan permukiman.
b. Pembangunan,  pengembangan  dan pemeliharaan  sarana  dan  prasarana kesehatan masyarakat.
c. Pembangunan,  pengembangan  dan pemeliharaan  sarana  dan  prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan.
d. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat,  meliputi  pembangunan dan  pemeliharaan  sarana  prasarana produksi dan distribusi. e. Pembangunan  dan  pengembangan sarana – prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup. Berikut  ini  peneliti  menyajikan secara lengkap data realiasasi pembangunan  yang  dilaksanakan  oleh Desa  Sumber  Makmur  Kecamatan Lubuk  Pinang  Kabupaten  Mukomuko tahun 2016 – 2018. Adapun informasinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: a. Realisasi Bidang Pembangunan Desa Sumber Makmur Tahun 2016: Realisasi Kegiatan Pagu Anggaran Pengoralan Dan Rehap Lantai Jembatan Rp. 45.000.000 Rabat Beton Rp.270.000.000 JUT Rp. 74.857.500 Jembatan JUT Rp. 45.180.000 Sumber : APBDes Tahun 2016 Berdasarkan  tabel  yang  ada  di atas  dapat  diketahui  bahwa  pada  tahun anggaran 2016 Pemdes Sumber Makmur  Kecamatan  Lubuk  Pinang Kabupaten  Mukomuko  telah  memiliki

## MIMBAR
rencana dan realisasi untuk pembangunan  pengoralan  dan  rehap lantai  jembatan,  rabat  beton,  JUT  dan jembatan  JUT  yang  seluruh  dananya bersumber dari APBDes.
b. Realisasi Bidang Pembangunan Desa Sumber Makmur Tahun 2017: Realisasi Kegiatan Pagu Anggaran JUT Rp.86.597.000 Pelapis Tebing Rp.105.478.000 Pengoralan Jalan Desa Rp.130.410.000 Pengoralan Jalan Desa Rp.94.390.000 Pengoralan Jalan Desa Rp.158.240.000 Jembatan Rp.58.123.000 Jembatan Rp. 88.203.000 Sumber : APBDes Tahun 2017 Berdasarkan  tabel  yang  ada  di atas  dapat  diketahui  bahwa  pada  tahun anggaran 2017 Pemdes Sumber Makmur  Kecamatan  Lubuk  Pinang Kabupaten  Mukomuko  telah  memiliki rencana  dan  realisasi  untuk  JUT, pelapis  tebing,  pengoralan  jalan  desa sebanyak 3 (tiga) wilayah dan pembangunan  2  (dua)  jembatan  yang seluruh dananya bersumber dari APBDes.
c. Realisasi Bidang Pembangunan Desa Sumber Makmur Tahun 2018: Realisasi Kegiatan Pagu Anggaran Pembangunan dan Pemeliharaan JUT Rp.71.307.000 Jembatan Rp.56.320.000 Plat Deker Rp.15.652.000
Pengoralan Rp.184.300.000 Pembangunan Gedung Paud Rp.312.814.500 Sumber : APBDes Tahun 2018 Berdasarkan tabel yang ada di atas dapat  diketahui  bahwa  pada  tahun anggaran 2018 Pemdes Sumber Makmur  Kecamatan  Lubuk  Pinang Kabupaten  Mukomuko  telah  memiliki rencana dan realisasi untuk pembangunan  dan  pemeliharaan  JUT, jembatan,  plat  deker,  pengoralan  dan pembangunan  gedung  PAUD  yang seluruh dananya bersumber dari
APBDES. 2. Realisasi  Bidang  Pemberdayaan Desa Sumber Makmur Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko tahun 2016 – 2018 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor  21  Tahun  2015  Tentang Penetapan  Prioritas  Penggunaan  Dana
Desa  tahun  pasal  1,  menyebutkan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya  mengembangkan  kemandirian dan  kesejahteraan  masyarakat  dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan,  perilaku,  kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya  melalui  penetapan  kebijakan, program,  kegiatan,  dan  pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas  kebutuhan  masyarakat  Desa. Lebih  lanjut,  Peraturan  Menteri  Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  Dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor  21  Tahun  2015  Tentang Penetapan  Prioritas  Penggunaan  Dana Desa  pasal  8  juga  disebutkan  bahwa prioritas  penggunaan  Dana  Desa  untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa,

## MIMBAR
dialokasikan  untuk  mendanai  kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga  atau  masyarakat  Desa  dalam pengembangan  wirausaha,  peningkatan pendapatan,  serta  perluasan  skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan Desa, antara lain: a. Peningkatan investasi ekonomi Desa melalui  pengadaan,  pengembangan atau  bantuan  alat-alat  produksi, permodalan, dan
peningkatan
kapasitas  melalui  pelatihan  dan pemagangan.
b. Dukungan  kegiatan  ekonomi  baik yang  dikembangkan  oleh  bumdes atau  bumdes  bersama,  maupun  oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.
c. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa.
d. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan  hukum  masyarakat  desa, termasuk pembentukan kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas  ruang  belajar  masyarakat di desa ( Community Centre ).
e. Promosi  dan  edukasi  kesehatan masyarakat  serta  gerakan  hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan  kapasitas  pengelolaan
Posyandu, Poskesdes, Polindes.
Berikut  ini  peneliti  menyajikan secara  lengkap  data  realiasasi  program pemberdayaan  yang  dilakukan  oleh Desa  Sumber  Makmur  Kecamatan Lubuk  Pinang  Kabupaten  Mukomuko tahun 2016-2018. Adapun informasinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
a. Realisasi Bidang Pemberdayaan
Desa Sumber Makmur Tahun 2016: Realisasi Kegiatan Pagu Anggaran Pelatihan Aparatur PEMDES dan BPD Rp. 30.000.000 Perpustakaan Desa Rp.20.000.000 Sumber : APBDes Tahun 2016 Berdasarkan  tabel  yang  ada  di atas  dapat  diketahui  bahwa  pada  tahun anggaran 2016 Pemdes Sumber Makmur  Kecamatan  Lubuk  Pinang Kabupaten  Mukomuko  telah  memiliki rencana  dan  realisasi  untuk  program pemberdayaan meliputi Pelatihan Aparatur  PEMDES  dan  BPD  dan perpustakaan desa yang seluruh dananya bersumber dari APBDes.
b. Realisasi Bidang Pemberdayaan Desa Sumber Makmur Tahun 2017: Realisasi Kegiatan Pagu Anggaran Posyandu,UP2K dan BKB Rp.9.000.000 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Rp.4.500.000 Pelatihan Kelompok Tani Rp.7.500.000 Sarana Informasi dan Komunikasi Desa Rp.10.360.000 Pemberdayaan SDM Rp.9.500.000 Pemberdayaan Tenaga Kependidikan Rp.3.600.000 Pemberdayaan Pendidikan Keagamaan Rp.6.000.000 Sumber : APBDes Tahun 2017

## MIMBAR
Berdasarkan  tabel  yang  ada  di atas  dapat  diketahui  bahwa  pada  tahun anggaran 2017 Pemdes Sumber Makmur  Kecamatan  Lubuk  Pinang Kabupaten  Mukomuko  telah  memiliki rencana  dan  realisasi  untuk  program pemberdayaan meliputi Posyandu, UP2K dan BKB, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Pelatihan Kelompok  Tani,  Sarana  Informasi  dan Komunikasi Desa, Pemberdayaan SDM, Pemberdayaan Tenaga Kependidikan dan Pemberdayaan Pendidikan  Keagamaan  yang  seluruh dananya bersumber dari APBDes.
c. Realisasi Bidang Pemberdayaan Desa Sumber Makmur Tahun 2018: Realisasi Kegiatan Pagu Anggaran Peningkatan KPM  Rp.8.278.750 Pelatihan Kelompok Tani Rp.8.278.750 Wawasan Kebangsaan Rp.2.500.000 Insentif Guru TPA Rp.18.00.000 Insentif Guru Paud Rp.12.000.000 Insentif Kader Posyandu Rp.12.000.000 Sumber : APBDes Tahun 2018 Dari tabel  yang  ada di  atas dapat diketahui  bahwa  pada  tahun  anggaran 2018 Pemdes Sumber Makmur Kecamatan  Lubuk  Pinang  Kabupaten Mukomuko telah memiliki rencana dan realisasi  untuk  program  pemberdayaan meliputi Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat, Pelatihan Kelompok Tani, Peningkatan Wawasan Kebangsaan, Insentif Guru TPA, Insentif  Guru  Paud  dan  Insentif  Kader
Posyandu yang seluruh dananya bersumber dari APBDes. Berdasarkan pembahasan 6 aspek model  Van  Matter  dan  Van  Horn tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Dana Desa dalam menunjang pembangunan  pada  tahun  2016  –  2018 di Desa Sumber Makmur, yakni dilihat dari:
a. Standar dan Sasaran Kebijakan Dapat  disimpulkan  bahwa  realisasi bidang  pembangunan  telah  sesuai dengan standard dan sasaran kebijakan  dapat  dikategorikan  baik, hal  itu  bisa  diperhatikan  pada  data perencanaan  realisasi  dengan  data realisasi  dari  tahun  2016-2018  telah tepat pada peruntukan yang direncanakan  dapat  dilihat  pada tabel-tabel  tersebut  diatas  yang berdasarkan  dokumen  RPJMDes, RKPDes  dan  APBDes.  Pemdes Sumber  Makmur  memprioritaskan standar dan sasaran bidang pembangunan pada sector peningkatan perekonomian masyarakat,  hal  itu  terlihat  alokasi anggaran  tahun  2016-2018  yang diarahkan  pada:  pembangunan  JUT, jembatan penghubung
akses pertanian  dan  pemukiman,  rabat beton  serta  pelapis  tebing,  dan lainnya.  hanya  saja  dalam  jumlah yang  dialokasikan  cukup  berbeda dari  data  perencanaan  realisasi  dan realisasinya,  hal  itu  disebabkan alokasi  anggaran  Dana  Desa  yang terbatas.
b. Sumber Daya
Dapat disimpulkan bahwa sumber  daya  yang  digunakan  dan dimanfaatkan Pemdes Sumber Makmur  dan  masyarakat  Desa cukup baik. Dimana prioritas pembangunan  sector  pemukiman

## MIMBAR
dan pertanian menjadi sentral peningkatan  perekonomian  yang potensial,  hal  itu  bisa  terlihat  dari alokasi anggaran pembangunan Dana  Desa  yang  direalisasikan tahun 2016-2018 diprioritaskan untuk  jalan pemukiman, jalan usaha tani,  pembangunan  jembatan  dan lain  sebagainya  yang  berhubungan dengan peningkatan perekonomian. Pendamping desa sebagai fasilitator  pemerintahan  desa  untuk pembangunan  sumberdaya  baik  itu sumberdaya manusia maupun pembangunan  sumber  daya  pada sarana dan prasarana desa,
petingnya  peran  pendamping  desa dalam  implementasi  kebijakan  dana desa tersebut (Triyanto, 2018).
c. Komunikasi  Antar  Organisasi  dan Penguatan Aktivitas Dapat disimpulkan bahwa Komunikasi  antar  organisasi  dan penguatan  aktivitas  implementasi kebijakan  Dana  Desa  di  Desa Sumber Makmur cukup baik, dilihat dari berbagai kegiatan pembangunan yang  dilaksanakan  selalu  dilakukan dengan cara
bermusyawarah,
koordinasi dengan pihak Kecamatan dan  pendamping  Desa  yang  selalu mendapatkan  penguatan  kebijakan, hal  itu  terlihat  pada  anggaran pembangunan  yang  direncanakan realisasinya tahun 2016-2018 dengan  keterbatasan  anggaran  yang terealisasi  tahun  2016-2018  mampu terlaksana dengan antusias dukungan masyarakat. d. Karakteristik Agen Pelaksana Dapat disimpulkan bahwa karakteristik pelaksana implementasi  kebijakan  Dana  Desa dalam bidang pembangunan berjalan dengan  baik,  dengan  terwujudnya sinergiritas pelaksana kebijakan
menghasilkan manfaat bagi
perekonomian masyarakat Desa Sumber  Makmur.dilihat  dari  hasil pencapaian pembangunan pada tahun 2016-2018 yang sudah terealisasi sesuai dengan peruntukannya yang berazaskan dokumen  RPJMDes,  RKPDes  dan APBDes.
e. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik Dapat  disimpulkan  bahwa  Kondisi social, ekonomi dan politik
implementasi  kebijakan  Dana  Desa dalam  menunjang  pembangunan pada  tahun  2016  –  2018  berjalan dengan  baik  dan  transfaran,  hal  ini diperhatikan dari harmonisasi masyarakat  Desa  Sumber  Makmur yang  selalu  menyelesaikan  kendala pembangunan yang akan dilaksanakan dengan bermusyawarah serta antusias masyarakat  melaksanakan  gotong royong karena mengetahui keterbatasan  anggaran  Dana  Desa yang  ada,  terwujudnya  hubungan eksternal  yang  baik  menciptakan manfaat bagi perekonomian masyarakat  sekitar  meskipun  dalam pelaksanaan pembangunan di selesaikan melalui tahap demi tahap pembangunan. f. Disposisi Implementor Dapat disimpulkan bahwa Disposisi implementor implementasi kebijakan Dana Desa dalam menunjang pembangunan tahun 2016  –  2018  dapat  dikatakan  baik dan  responsif,  dimana  konsistensi Pemdes dalam melaksanakan kebijakan  yang  telah  dirumuskan bersama masyarakat terlaksana dengan baik, sesuai dengan standard dan sasarannya. Hal ini dapat dilihat pada  kebijakan  pembangunan  yang tercantum dalam dokumen RPJMDes yang tertuang pada RKPDes  dan  tidak  berubah  setalah

## MIMBAR
dijadikan APBDes. Pelaksanaan kebijakan  yang  dilaksanakan  sangat bermanfaat bagi perekonomian masyarakat  Desa  Sumber  Makmur dengan  adanya  Dana  Desa,  hampir semua  akses transportasi yang sebelumnya  belum  bisa  dilewati sudah bisa terlewati untuk mengangkut hasil pertanian.
Sedangkan  pembahasan  6  aspek model  Van  Matter  dan  Van  Horn dalam  menunjang  pemberdayaan dapat disimpulkan bahwa :
a. Standar dan Sasaran Kebijakan Dapat  disimpulkan  bahwa  realisasi bidang  pemberdayaan  masyarakat berjalan  dengan  baik  sesuai  dengan standard dan sasaran kebijakan yang telah  dirumuskan  dalam  APBDes 2016  –  2018.  Dapat  dilihat  pada alokasi  kegiatan  yang  terlaksana pada  tahun  2016:  pelatihan  aparatur Pemdes  dan  BPD,  serta  adanya perpustakaan  Desa.  kegiatan  yang terlaksana pada tahun 2017: kegiatan  posyandu,  UP2K,  dan BKB, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelatihan  kelompok
tani, sarana informasi dan komunikasi  Desa,  pemberdayaan SDM, pemberdayaan tenaga kependidikan, pemberdayaan pendidikan  keagamaan,  dan  pada tahun  2018:  kegiatan  peningkatan kapasitas lembaga masyarakat, pelatihan kelompok tani, peningkatan  wawasan  kebangsaan, insentif  guru  TPA,  insentif  guru Paud,  dan  insentif  kader  posyandu. alokasi Dana Desa tersebut merupakan  keseriusan  Pemdes  yang berusaha memperbaiki kesejahteraan masyarakat Desa Sumber Makmur.
b. Sumber Daya
Dapat  disimpulkan  bahwa  Pemdes Sumber  Makmur  memiliki  sumber daya  manusia  yang  cukup  baik  dan mumpuni  hal  ini  tidak  terlepas  dari peran Pemdes yang mengalokasikan anggaran  Dana  Desa  tahun  2016- 2018 untuk kegiatan bidang pemberdayaan yang meliputi: pelatihan  aparatur  Desa,  pelatihan KP2A, pelatihan ketrampilan UMKM.  Dapat  diartikan  sumber daya  manusia  yang  memadai  akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan yang lebih optimal. c. Komunikasi  Antar  Organisasi  dan Penguatan Aktivitas Dapat disimpulkan bahwa Komunikasi  antar  organisasi  dan penguatan  aktivitas  implementasi kebijakan  Dana  Desa  pada  bidang pemberdayaan berjalan dengan baik, terlihat  dari  koordinasi  Pemdes Sumber  Makmur  dengan  BPD, pendamping Desa, dan Pihak Kecamatan yang cukup baik. Hal itu dapat  dilhat  dari  alokasi  anggaran yang  direalisasikan  pada  kegiatan: pemberdayaan SDM, kegiatan sarana  informasi  dan  komunikasi Desa, kegiatan peningkatan wawasan  kebangsaan  dan  kegiatan peningkatan kapasitas lembaga masyarakat. d. Karakteristik Agen Pelaksana Dapat disimpulkan bahwa karakteristik pelaksana implementasi  kebijakan  Dana  Desa dalam bidang pemberdayaan berjalan cukup baik, dengan terwujudnya kapasitas aparatur Desa yang mumpuni, inisiatif dan bertanggung  jawab  serta  kapasitas lembaga masyarakat yang berwawasan.hasil pencapaian tersebut  tidak  terlepas  dari  realisasi anggaran bidang pemberdayaan yang dialokasikan pada tahun 2016-

## MIMBAR
2018  untuk:  kegiatan  pelatihan aparatur Pemdes dan BPD, kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas lembaga  masyarakat  serta  kegiatan pelatihan peningkatan wawasan kebangsaan.
e. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik Dapat  disimpulkan  bahwa  Kondisi social, ekonomi dan politik
implementasi  kebijakan  Dana  Desa dalam  menunjang  pemberdayaan pada  tahun  2016-2018  berjalan dengan  baik,  hal  ini  diperhatikan dari  kegiatan-kegiatan  yang  telah dilaksanakan  seperti:  pemberdayaan ekonomi masyarakat, kegiatan pemberdayaan SDM, pelatihan- pelatihan kelompok tani, pemberdayaan  tenaga  kependidikan dan pemberdayaan pendidikan keagamaan,  hal  tersebut  merupakan wujud atau keinginan yang kuat dari
Pemdes  Sumber  Makmur  untuk memperbaiki  kondisi  social  dan ekonomi  masyarakat.  Terwujudnya kondisi, sosial, dan politik yang baik akan  menciptakan  manfaat  bagi perkembangan perekonomian masyarakat, namun penurunan kemiskinan tidak berkorelasi dengan pemberian dana desa pada Kabupaten  di  Provinsi  Bengkulu (Harmiati, Mulyadi, Suri, &
Triyanto, 2019)
f. Disposisi Implementor Dapat  disimpulkan  bahwa  Disposisi implementor implementasi kebijakan Dana Desa dalam menunjang  pemberdayaan  tahun 2016-2018  berjalan  cukup  baik dengan  konsistensi  Pemdes  yang mengalokasikan anggaran Dana Desa untuk peningkatan kemampuan aparatur Desa, lembaga masyarakat  Desa,  serta  pelaksanaan pelatihan-pelatihan untuk kelompok-kelompok masyarakat
yang  bertujuan  untuk  meningkatkan kemampuan masyarakat untuk bersaing dalam meningkatkan perekonomian.
Berdasarkan  analisis  tersebut  dan  hasil capaian  realisasi  Dana  Desa,  maka dapat  dikatakan  bahwa  implementasi kebijakan  Dana  Desa  di  Desa  Sumber Makmur  Kecamatan  Lubuk  Pinang Kabupaten  Mukomuko  tahun  2016- 2018 dikategorikan baik.

## D. Kesimpulan dan Saran Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan penelitian  yang  telah  dijelaskan  pada bab  sebelumnya,  penelitian  dengan model Van Meter dan Van Horn (1975) enam aspek yang mempengaruhi kinerja  implementasi  yakni,  standar dan  sasaran  kebijakan,  sumber  daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan  aktivitas,  karakteristik  agen pelaksana, kondisi  sosial,  ekonomi dan politik,  Disposisi  Implementor,  dapat ditarik kesimpulan bahwa:
a. Implementasi  kebijakan  Dana  Desa dalam  menunjang  pembangunan  di
Desa  Sumber  Makmur  Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko  pada  tahun  2016-2018 dapat dikategorikan baik, dari aspek standar  dan  sasaran  kebijakan,
karakteristik agen pelaksana, kondisi  sosial,  ekonomi  dan  politik, Disposisi  Implementor.  Sementara dari aspek sumber daya, komunikasi antar  organisasi  dan  penguatan aktivitas dikategorikan cukup baik.
b. Implementasi  kebijakan  Dana  Desa dalam  menunjang  pemberdayaan masyarakat di Desa Sumber
Makmur  Kecamatan  Lubuk  Pinang Kabupaten  Mukomuko  pada  tahun

## MIMBAR
2016-2018 dapat dikategorikan baik,
dari  aspek  standar  dan  sasaran kebijakan, komunikasi antar organisasi  dan  penguatan  aktivitas, kondisi  sosial,  ekonomi  dan  politik. Sementara  dari  aspek  sumber  daya, karakteristik agen pelaksana, Disposisi Implementor dikategorikan cukup baik. Penjelasan informan-informan kedalam enam aspek tersebut mengatakan baik dan informan-
informan  tersebut  juga  menyatakan tetap  ada  kendala,  dimana  Desa Sumber  Makmur  ini  cukup  luas  secara geografis  dan  padat  penduduknya secara  stastitik  sehingga  pelaksanaan kebijakan  memerlukan  waktu  yang cukup  panjang  untuk  menyelesaikan semua  kebijakan  tersebut,  dengan Keterbatasan  anggaran  yang  diterima dan  cakupan  luasnya  wilayah,  Pemdes Sumber Makmur mampu mengimplementasikan  kebijakan  Dana Desa  secara  maksimal  dan  terlaksana dengan optimal. Implementasi kebijakan Dana Desa tersebut terealisasi  sesuai  peruntukannya  yang berdasarkan  hasil  Musdes.  Hal  ini dapat  dilihat  dari  anggaran  yang ditetapkan dalam Musdes (Musyawarah  Desa)  pada  awal  tahun 2016-2018, yakni: a. Pada bidang Pembangunan diketahui  bahwa  Pemdes  Sumber Makmur telah memiliki rencana dan terealisasikan  untuk  pembangunan dan pemeliharaan pembangunan
pengoralan dan rehap lantai jembatan,  rabat  beton,  JUT  dan jembatan, plat deker, pelapis tebing,
dan  pembangunan  gedung  PAUD yang  seluruh  dananya  bersumber dari APBDes.
b. Pada  bidang  pemberdayaan  dapat diketahui  bahwa  Pemdes  Sumber Makmur telah memiliki rencana dan
terealisasikan program pemberdayaan  meliputi  Pelatihan
Aparatur  Pemdes  dan  BPD  dan Perpustakaan Desa, Posyandu,UP2K dan  BKB,  Pemberdayaan  Ekonomi Masyarakat,  Pelatihan  Kelompok Tani, Sarana Informasi dan Komunikasi  Desa,  Pemberdayaan SDM, Pemberdayaan Tenaga Kependidikan  dan  Pemberdayaan Pendidikan Keagamaan, Peningkatan  Kapasitas  Lembaga Masyarakat,  Peningkatan  Wawasan Kebangsaan,  Insentif  Guru  TPA,
Insentif  Guru  Paud  dan  Insentif Kader Posyandu yang seluruh dananya bersumber dari APBDes.
Rekomendasi/Saran Hendaknya Pemerintah Desa Sumber Makmur dapat segera membentuk Lembaga Paralegal sejenis, agar anggaran yang
ditetapkan  untuk  organisasi  yang dijalankan  dalam  lingkup  Desa Sumber  Makmur  dapat  terserap secara  maksimal  dan  jauh  dari masalah penyimpangan oknum- oknum. Selanjutnya perlu memberikan pemahaman- pemahaman kepada masyarakat tentang  realisasi  penggunaan  Dana Desa  di  Desa  Sumber  Makmur masih  memerlukan  waktu  yang cukup  lama,  hal  ini  karenakan keterbatasan  anggaran  Dana  Desa yang diterima belum mampu menyelesaikan program-program yang  telah  direncanakan  bersama masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku dan Jurnal : Harmiati, H., Mulyadi, M., Suri, E. W.,
& Triyanto, D. (2019). ANALISIS
PEMBERIAN DANA DESA

## MIMBAR

## DALAM PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN  DI  PROVINSI BENGKULU. Mimbar :  Jurnal
Penelitian  Sosial  Dan  Politik , 8 (1), 23–30. https://doi.org/https://doi.org/10.3 2663/jpsp.v8i1.833 Moleong,  L.J.  (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya. Mubarak, Z. 2010. Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau Dari Proses Pengembangan  Kapasitas  Pada Program PNPM Mandiri Perkotaan  Di  Desa  Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan. Tesis .Program  Studi Magister  Teknik  Pemberdayaan Wilayah Dan Kota. Undip. Semarang.
Muslihah, Dkk. (2019). Dampak Alokasi  Dana  Desa  Terhadap Pembangunan Dan Kesejahteraan  Masyarakat  Desa Di  Kabupaten  Bantul  Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen  Bisnis  Vol.  7  No.  1, July 2019, 85 – 93. https://doi.org/10.30871/jaemb.v 7i1.1027. Ponto,  Dkk.  (2016). Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Berbasis Lingkungan Membangun Prasarana  Fisik,  Sosial  Dan Ekonomi Di Kelurahan Karombasan  Selatan  Kecamatan Wanea Kota Manado. Jurnal Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumberdaya  Pembangunan  Edisi Xx (Januari-Februari 2016) Volume 3.https://media.neliti.com/media/ publications/98445-ID-
implementasi-kebijakan-
program-pembangun.pdf. Purwanto, A, E dan Sulistyastuti, R, D.
(2012). Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media. Putra, K. C., Dkk. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan  Masyarakat  Desa (Studi  pada  Desa  Wonorejo Kecamatan  Singosari  Kabupaten Malang). Jurnal  Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6, Hal. 1203 – 1212. http://administrasipublik.studentj ournal.ub.ac.id/index.php/jap/issu e/view/7 Rahmatullah.(2017). Implementasi Peraturan  Daerah  Nomor  10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan  Tanggung  Jawab Sosial  Perusahaan  Di  Kota Cilegon. Journal  Of  Indonesian Public Administration And Governance Studies (Jipags), Volume  01  Nomor  01  Januari Tahun 2017, 35 – 50. https://docplayer.info/storage/69/ 60667023/1591676480/laiwVNf VQR4EBhB9X- eH_g/60667023.pdf. Rohman, Didik Fatkhur. (2013). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan  Terpadu  (Studi Pada  Dinas  Kependudukan  Dan Catatan Sipilkota Malang). Jurnal  Administrasi  Publik  (Jap), Vol. 1, No. 5, Hal. 969.https://media.neliti.com/medi a/publications/75289-ID- implementasi-kebijakan-
pelayanan-adminis.pdf.
Triyanto, D. (2018). Analisis Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa.
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial
Dan Politik , 7 (2), 56–62. https://doi.org/https://doi.org/10.3

## MIMBAR
2663/jpsp.v7i2.669 Van  Meter,  D.  S.,  &  Van  Horn,  C.  E. (1975). “The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework”. Administration and Society, 6(4). Pp: 445-488. Wahyuni, Dwi Sari. (2013). Implementasi  Peraturan  Daerah Nomor  12  Tahun  2002  Tentang Rencana Tata Ruang Kota Samarinda. Ejournal Administrasi Negara 2013, 1 (1) : 109 – 12. https://ejournal.an.fisip- unmul.ac.id/site/wp-
content/uploads/2013/02/bentuk %20PDF%20(02-25-13-07-07- 51).pdf.
Media Massa dan Media Sosial https://www.google.com/amp/amp.kont an.co.id.  Prasetyo,  Agus.  (2017, 11 September). Kejaksaan Agung Temukan  Enam  Masalah  Dana Desa.  Dalam  Kontan,  Artikel oleh:  Triyono,  Agus  Senin  11 September 2017. https://ombudsman.go.id/artikel. Taqwaddin.(2019,  09  Oktober).
Banyak  Masalah  Terkait  Dana Desa. Dalam Ombudsman:
Artikel.  oleh:  Isti  Ilyas,  Rabu  09 Oktober 2019. Dokumen dan Undang-Undang Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 1999 Perubahan pertama Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, perubahan  terakhir  Undang  – Undang  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang Pemerintah Daerah.
Undang  –  Undang  Republik  Indonesia Nomor  6  Tahun  2014  Tentang Desa. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN. Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi  Republik  Indonesia Nomor  21  Tahun  2015  Tentang
Penetapan  Prioritas  Penggunaan Dana Desa.
Rencana  Kegiatan  Pembangunan  Desa Sumber Makmur 2016 Rencana  Kegiatan  Pembangunan  Desa Sumber Makmur 2017 Rencana  Kegiatan  Pembangunan  Desa Sumber Makmur 2018 Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Desa Sumber Makmur 2016 Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Desa Sumber Makmur 2017 Anggaran  Pendapatan  da n  Belanja  Desa
Sumber Makmur 2018