Vol. 12 No. 5 September-Oktober 2023

## TAHAPAN IMPLEMENTASI GCG PADA PRUSAHAN PDAM TIRTA REMU SORONG

## Dewiyanti Sangkek
Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Email: dewisangkek28@gmail.com

## Abstrak
Identifikasi  faktor-faktor  risiko  dominan  dalam  investasi  pada  PDAM  Tirta  Remu Sorong dilakukan melalui survey responden dengan metode kuisioner yang sampel penelitiannya  meliputi  unsur  PDAM  Tirta  Remu  Sorong,  pemerintah,  dan  swasta. Sedangkan dalam penentuan risiko-risiko dominan tersebut didasarkan pada ranking nilai total masing-masing faktor menggunakan metode kecenderungan maksimum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat lima faktor risiko yang dipersepsikan oleh responden sebagai faktor risiko yang paling berpengaruh dalam investasi pada PDAM  Tirta  Remu  Sorong,  yaitu  a)  air  tidak  terbayar/  kehilangan  air,  b) pembengkakan biaya konstruksi, c) tingkat pelayanan air minum, d) gangguan teknis dalam  kegiatan  operasi  dan  e)  tingkat  suku  bunga.  Hambatan  yang  dihadapi  oleh PDAM Tirta Remu Kota Sorong adalah: a) Hambatan Sumber Daya yang terdiri dari Sumber Daya Manusia dan Fasilitas, b) Hambatan Disposisi (Sikap Pelaksana), c) Hambatan Struktur Birokrasi (Fragmentasi), dan d) Hambatan Lingkungan Politik. Adapun  upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh  para  pemangku  kepentingan  dalam memitigasi  risiko  adalah  a)  Upaya  Sumber  Daya  yang  terdiri  dari  Sumber  Daya Manusia dan Fasilitas. b) Upaya Disposisi (Sikap Pelaksana) dan c) Upaya Struktur Birokrasi (Fragmentasi).
Kata kunci : Good Corporate Governance, Faktor Risiko, Investasi

## Abstract
The identification of dominant risk factors in investing in PDAM Tirta Remu Sorong was  carried  out  through  a  survey  of  respondents  using  the  questionnaire  method whose  research  samples  included  elements  of  PDAM  Tirta  Remu  Sorong,  the government, and the private sector. Meanwhile, the determination of dominant risks is based on the ranking of the total value of each factor using the maximum tendency method. The results of this study show that there are five risk factors perceived by respondents  as  the  most  influential  risk  factors  in  investing  in  PDAM  Tirta  Remu Sorong,  namely  a)  unpaid  water  /  water  loss,  b)  construction  cost  overruns,  c) drinking water service levels, d) technical disruptions in operating activities and e) interest  rates.  The  obstacles  faced  by  PDAM  Tirta  Remu  Kota  Sorong  are:  a) Resource  Barriers  consisting  of  Human  Resources  and  Facilities,  b)  Disposition
Barriers (Implementing Attitudes), c) Bureaucratic Structure Barriers (Fragmentation),  and  d)  Political  Environment  Barriers.  The  efforts  that  can  be made by stakeholders in mitigating risks are a) Resource Efforts consisting of Human Resources  and  Facilities.  b)  Disposition  Efforts  (Implementing  Attitudes)  and  c) Bureaucratic Structure Efforts (Fragmentation).

## Keywords: Good Corporate Governance, Risk Factors, Investment

## Tahapan Implementasi GCG pada Prusahan PDAM Tirta Remu Sorong

## Pendahuluan
Keberadaan  Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD)  sebagai  lembaga  bisnis  yang dimiliki  dan  dikelola  oleh  pemerintah  daerah  memiliki  peran  strategis  dalam pembangunan  ekonomi  daerah  (Nurhasanah  &  Tanjung,  2023).  Keberadaan  BUMD diyakini  dapat  memberikan multiplier  effect yang  sangat  besar  bagi  perekonomian masyarakat khususnya di daerah. Pendirian BUMD diharapkan dapat membuka lapangan kerja  baru,  menggerakkan  sektor-sektor  ekonomi  produktif,  serta  dapat  meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Tobing, 2021) (Afifi & Yuniawan, 2017).
Layaknya  sebuah  perusahaan,  BUMD  memiliki  tugas  untuk  mengelola  suatu bisnis yang memiliki prospek keuntungan, di mana dengan adanya keuntungan tersebut akan  menjadi  pemasukan  bagi  daerah  untuk  membiayai  pembangunan  daerahnya (Asriyani & Darmawansya, 2023). Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan salah  satu  Badan  Usaha  Milik  Daerah  yang  terdapat  di  setiap  propinsi,  kabupaten  dan kota di seluruh Indonesia. PDAM merupakan perusahaan daerah sebagai sarana penyedia air  bersih  yang  diawasi  dan  dimonitor  oleh  pemerintah  daerah  (Astuti,  2014).  PDAM sebagai perusahaan daerah diberi tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengelola sistem  penyediaan  air  bersih  serta  melayani  semua  kelompok  konsumen  dengan  harga yang  terjangkau.  Selain  itu,  PDAM  bertanggung  jawab  pada  operasional  sehari-hari, perencanaan  aktivitas,  persiapan  dan  implementasi  proyek,  serta  bernegosiasi  dengan pihak swasta untuk mengembangkan layanan kepada masyarakat. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) berbeda dengan perusahaan swasta murni yang selalu berorientasi pada keuntungan  ( profit  oriented ).  Salah  satu  tujuan  PDAM  adalah  turut  serta  dalam melaksanakan  pembangunan  daerah  khususnya,  dan  pembangunan  ekonomi  nasional pada umumnya, dengan cara menyediakan air minum yang bersih, sehat, dan memenuhi persyaratan kesehatan bagi masyarakat di suatu daerah, yang sekaligus merupakan wujud pelayanan yang diberikan oleh pemerintah terhadap Masyarakat (Saleh et al., 2017).
Apabila merujuk pada keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja PDAM dinyatakan bahwa tujuan pendirian PDAM adalah  untuk  memenuhi  pelayanan  dan  kebutuhan  akan  air  bersih  bagi  Masyarakat (Adriani, 2018). Untuk mencapai tujuan di atas, maka penyelenggaraan dan pengelolaan terhadap PDAM harus berdasarkan kepada prinsip-prinsip dan azas ekonomi perusahaan yang sehat. Untuk itu dalam perspektif ke depan manajemen pengelolaan Badan Usaha Milik  Daerah  termasuk  di  dalamnya  adalah  PDAM  diharapkan  mampu  mengadopsi prinsip-prinsip  tata  kelola  perusahaan  yang  baik  ( Good  Corporate  Governance )  dalam penyelenggaraannya. Good Corporate Governance (GCG) lebih ditujukan untuk sistem pengendalian  dan  pengaturan  perusahaan,  GCG  lebih  ditujukan  pada  tindakan  yang dilakukan  eksekutif  perusahaan  agar  tidak  merugikan  para  stakeholder  karena  GCG menyangkut  moralitas,  etika  kerja,  dan  prinsip-prinsip  kerja  yang  baik  (Isfandayani, 2018) (Darma, 2019).
Menurut Forum  for  Corporate  Governance  in  Indonesia (FCGI)  seperti  yang dikutip  oleh  (Endiana,  2019)  (Murtini  &  Mansyur,  2012)  (Meiriasari,  2017) mendefinisikan Good  Corporate  Governance adalah:  Seperangkat  peraturan  yang

## Tahapan Implementasi GCG pada Prusahan PDAM Tirta Remu Sorong
mengatur  hubungan  antara  pemegang  saham,  pengurus  (pengelola)  perusahaan,  pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem  yang  mengendalikan  perusahaan.  Tujuan  corporate  governance  ialah  untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan ( stakeholders ).
Dari definisi di atas GCG pada dasarnya merupakan suatu sistem dan seperangkat peraturan  yang  mengatur  hubungan  antara  berbagai  pihak  yang  berkepentingan ( stakeholders )  terutama  dalam  arti  sempit  hubungan  antara  pemegang  saham,  dewan komisaris dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan (Njatrijani et al., 2019). Dengan  demikian,  penerapan  GCG  bertujuan  untuk  meningkatkan  kinerja  perusahaan. Dengan  tata  kelola  perusahaan  yang  baik,  maka  pihak  manajemen  akan  meningkatkan efisiensi,  produktivitas,  serta  meminimalisasi  risiko  dan  kesalahan  dalam  menjalankan usahanya.  Dari  hasil  penilaian  terhadap  kinerja  335  PDAM  di  seluruh  Kota  dan Kabupaten,  sebanyak  145  PDAM  berada  dalam  kondisi  yang  sehat,  sedangkan  103 perusahaan  berada  dalam  kondisi  kurang  sehat  dan  sisanya  sebanyak  87  perusahaan berada  dalam  kategori  yang  sakit.  Hasil  tersebut  berdasarkan  penilaian  pada  kinerja keuangan,  pelayanan,  operasional,  dan  sumber  daya  manusia.  Kategori  sehat,  adalah PDAM yang mampu berkembang dan dapat memperbaiki kas dan kewajiban pinjaman, dan  melakukan  mengoperasikan  instalasi  secara  efisien  dalam  pelayanannya  kepada pelanggan. PDAM dengan kategori kurang sehat adalah PDAM yang menanggung risiko atas keadaan kas.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menginvestigasi  beberapa  aspek  di  PDAM  Tirta Remu Sorong, yaitu penerapan prinsip GCG, informasi kinerja keuangan, faktor-faktor yang  mempengaruhi  kinerja  finansial  PDAM  yang  sehat  namun  tidak  mendapatkan keuntungan,  serta  pengaruh  penerapan  GCG  terhadap  informasi  kinerja  keuangan  di lembaga  tersebut.  Hasil  penelitian  ini  diharapkan  akan  memberikan  wawasan  yang berharga bagi pihak-pihak terkait dan dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan kinerja dan pengelolaan PDAM Tirta Remu Sorong secara lebih efektif dan efisien. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang tata kelola perusahaan dan keuangan.

## Metode
Berdasarkan  latar  belakang  penelitian  dan  perumusan  masalah  penelitian  serta berdasarkan  teori  yang  digunakan,  maka  penelitian  ini  tergolong  ke  dalam  penelitian kausal.  Penelitian  kausal  bertujuan  untuk  menyelidiki  kemungkinan  hubungan  sebab akibat  berdasarkan  pengamatan  terhadap  akibat  yang  ada,  mencari  kembali  fakta  yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu (Narbuko & Achmadi, 2018).
Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:
a. Data primer diperoleh dengan melakukan studi lapangan ( field research ), yaitu suatu Teknik pengumpulan data dengan melakukan penyelidikan langsung pada perusahaan.
Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu:

## Tahapan Implementasi GCG pada Prusahan PDAM Tirta Remu Sorong
1. Observasi dan Pengamatan Yaitu suatu teknik pengumpulan data dan informasi dengan  melakukan  pengamatan  terhadap  suatu  hal  atau  kejadian,  untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya.
2. Wawancara yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan pihak-pihak yang bersangkutan dalam perusahaan untuk memberikan penjelasan mengenai masalah objek penelitian yang dibahas.
3. Kuesioner  yaitu  suatu  teknik  pengumpulan  data  dengan  cara  mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara tertulis kepada para responden yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.
b. Data sekunder diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan ( library research ), yaitu penelitian dilakukan dengan cara penelaahan terhadap literatur-literatur baik dari buku-buku  ekonomi  maupun  majalahmajalah  ilmiah  yang  dimaksudkan  untuk mendukung kebenaran data primer.
Dengan  telah  dipahaminya  penerapan  prinsip  good  governance  pada  sektor publik, maka untuk mengkaitkannya dengan penerapan good governance di sektor swasta berikut  ini  perlu  dipahami  tentang Good  Corporate  Governance .  Berdasarkan  Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP117/M-MBU/2002 tentang penerapan  praktik Good  Corporate  Governance pada  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN),  maka  ditetapkan  bahwa: Corporate  Governance adalah  suatu  proses  yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan  kepentingan  stakeholder  lainnya,  berlandaskan  peraturan  perundangan dan  nilainilai  etika. Good  Corporate  Governance (GCG)  dapat  diartikan  sebagai  tata kelola  perusahaan  yang  dapat  memberikan  jaminan  untuk  berlangsungnya  sistem  dan proses  pengambilan  keputusan  organ  perusahaan  berlandaskan  pada  prinsip  keadilan, transparansi, bertanggungjawab, kemandirian dan akuntabilitas.
Dalam usulan penelitian ini, penerapan prinsip GCG lebih ditekankan pada Badan Usaha Milik Negara, karena dianggap kurang memperhatikan dalam hal penerapan GCG tersebut. Sedangkan definisi dari Komite Nasional GCG Indonesia: GCG merupakan pola hubungan,  sistem  serta  yang  digunakan  organ  perusahaan  (direksi,  komisaris)  guna memberi  nilai  tambah  kepada  pemegang  saham  serta  berkesinambungan  dalam  jangka panjang,  berlandaskan  peraturan  perundangan  dan  norma  yang  berlaku,  dengan  tetap memperhatikan  kepentingan-kepentingan stakeholders lainnya.  Pola  hubungan,  sistem, serta  prose  situ  sendiri,  berjalan  berdasarkan  empat  prinsip,  yakni:  transparansi, kewajaran, akuntabilitas, dan responsibilitas. Sedangkan menurut Indra Surya (2006:24) Good  Corporate  Governance (GCG)  dapat  diartikan  sebagai  tata  cara  pengelolaan perusahaan yang baik  sebagaimana mestinya. Pengelolaan perusahaan yang baik  dapat dilihat dari kinerja perusahaan itu sendiri. Ikatan Akuntan Indonesia (1996:5) memeberi penjelasan tentang kinerja sebagai berikut: Informasi kinerja perusahaan terutama apabila dilihat dari probabilitas diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumberdaya yang ada.

## Tahapan Implementasi GCG pada Prusahan PDAM Tirta Remu Sorong
Disamping  itu,  informasi  kinerja  juga  berguna  dalam  perumusan  pertimbangan tentang efektivitas  perusahaan dalam  memanfaatkan tambahan sumberdaya. Hubungan penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dengan kinerja keuangan sangat erat sekali karena GCG bukan semata-mata hanya slogan belaka tetapi merupakan sesuatu yang menjiwai kinerja perusahaan khususnya kinerja keuangan perusahaan, yang harus benar-benar diterapkan secara konsisten dan konsekuen. Penerapan prinsip-prinsip GCG yang  terdiri  dari  transparansi,  kemandirian,  akuntabilitas,  pertanggungjawaban,  dan kewajaran mendukung bagi terlaksananya informasi kinerja keuangan suatu perusahaan yang  dibutuhkan  oleh  stakeholder.  Menurut  Pamuntjak  (2003),  penerapan  GCG mengharuskan perusahaan untuk memperhatikan seluruh stakeholders yang diwujudkan dalam bentuk pengungkapan informasi atas kondisi perusahaan baik dalam betuk laporan keuangan  maupun  laporan  lainnya.  Sehingga  hal  ini  mendorong  perusahan  untuk melaksanakan akuntabilitas publik.

## Hasil dan Pembahasan

## Gambar 1. Grafik Persentase Jumlah Kuesioner

## Analisa Data Kuesioner
Persentase jumlah kuesioner dalam penelitian ini dapat dilhat pada gambar berikut ini.  Dari  gambar  diagram  diatas  dapat  disimpulkan  5  (lima)  risiko  yang  menurut responden berpengaruh cukup signifikan/dominan dalam kerangka investasi pada PDAM Tirta Remu Sorong adalah sebagai berikut:
1. Air tidak terbayar
2. Pembengkakan biaya konstruksi
3. Tingkat/kualitas pelayanan air minum
4. Gangguan teknis dalam kegiatan operasi (R8)
5. Tingkat suku bunga (R16)
Pembahasan Setelah data kuesioner yang digunakan dalam pengolahan data telah didapat dan diuji validitas dan reabilitasnya, maka data tersebut kemudian dianalisis atau diolah kembali untuk mengetahui risiko mana yang signifikan (dominan) mempengaruhi
1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr

## Tahapan Implementasi GCG pada Prusahan PDAM Tirta Remu Sorong
kerangka investasi pada PDAM Tirta Remu Sorong.  Pembahasan Faktor-faktor Risiko Dominan Adapun penjelasan dari kelima faktor risiko dominan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
1) Risiko Air Tidak Terbayar Risiko air tidak terbayar ( non-revenue water ) dapat juga disebut  risiko  kehilangan  air.  Jumlah  Titik  Kebocoran  PDAM  Tirta  Remu  Sorong. PDAM Tirta Remu Sorong mengasumsikan total kehilangan air per tahunnya masih di atas 40 % (sekitar 25% merupakan selisih total produksi dan konsumsi, sedangkan 15%  sisanya  adalah  NRW  teknis  dan  non  teknis  sesuai  definisi  NRW  sebelumnya) merupakan besaran yang realistis untuk membuat usulan investasi pada PDAM Tirta Remu Sorong layak untuk swasta. Rata-rata kehilangan air secara nasional pada tahun 2002  mencapai  32,18%,  sementara  NRW  eksisting  PDAM  Tirta  Remu  Sorong mencapai 43,67% pada tahun 2007.
2) Risiko  Pembengkakan  Biaya  Konstruksi  (R2).  Biaya  konstruksi  adalah  biaya  yang dikeluarkan  untuk  membangun  konstruksi  penunjang  kegiatan  atau  operasi  suatu perusahaan.  Dalam  hal  ini,  PDAM  Tirta  Remu  Sorong  mengeluarkan  biaya  untuk membangun fasilitas-fasilitas yang berperan dalam operasional pelayanan air minum bagi masyarakat Kota Sorong
3) Risiko  Tingkat  Pelayanan  Air  Minum.  Risiko  tingkat  pelayanan  air  minum  ini biasanya  berkaitan  dengan  kualitas  pelayanan  PDAM  Tirta  Remu  Sorong  dalam menyediakan air minum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Risiko ini dapat disebabkan oleh ketidaktersediaan air di sumber air karena kegagalan pada  struktur  sumber  air,  kekeliruan  dalam  mengestimasi  hasil/kapasitas penyimpanan. Kualitas sumber air yang tidak memenuhi syarat, Kegiatan operasional yang  tidak  tepat  atau  kegagalan  operator,  rendahnya  kualitas  sumber  daya  manusia atau  kurangnya  tenaga  ahli,  timbulnya  kerusakan  pada  infrastruktur  pelayanan  air minum  dan  terhambatnya  pelayanan  karena  adanya  pemadaman  listrik  oleh  PLN akibat krisis energi.
4) Risiko Gangguan Teknis dalam Kegiatan Operasi
Karena  bersifat  teknis,  risiko  gangguan  teknis  dalam  kegiatan  operasi pelayanan  air  minum  pada  PDAM  Tirta  Remu  Sorong  umumnya  disebabkan  oleh kerusakan  peralatan  operasi  dan  instalasi  secara  tiba-tiba  dan  tidak  adanya  jaminan kontinuitas  suplai  listrik  atau  energi  untuk  beroperasinya  instalasi  (terjadinya pemadaman aliran listrik oleh PLN).
5) Risiko Tingkat Suku Bunga
Risiko tingkat suku bunga ( interest rate risk ) adalah risiko yang timbul akibat perubahan  tingkat  suku  bunga  yang  berlaku  di  pasar  dan  kondisi  perekonomian nasional yang tidak baik. Tingkat suku bunga merupakan landasan atau ukuran bagi layak atau tidak layaknya suatu usaha/investasi.

## Pelaksanaan GCG pada PDAM Tirta Remu Kota Sorong

## Tahapan Implementasi GCG pada Prusahan PDAM Tirta Remu Sorong
Sesuai dengan penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat ditemukan beberapa hal pelaksanaan GCG pada PDAM Tirta Remu Kota Sorong sudah sesuai dengan asas- asas GCG ditemukan 5 (lima) tema yaitu:
1. Transparansi,
2. Akuntabilitas,
3. Responsibilitas,
4. Independensi, serta
5. Kewajaran dan Kesetaraan.

## Hambatan yang dihadapi oleh PDAM Tirta Remu Kota Sorong
Selanjutnya, setelah dilakukan penelitian tentang permasalahan tentang apa yang menjadi  hambatan  yang  dihadapi  oleh  PDAM  Tirta  Remu  Kota  Sorong  dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (GCG)? ditemukan 5 (lima) tema yaitu: 1. Hambatan Sumber Daya yang terdiri dari Sumber Daya Manusia dan Fasilitas,
2. Hambatan Disposisi (Sikap Pelaksana),
3. Hambatan Struktur Birokrasi (Fragmentasi), dan
4. Hambatan Lingkungan Politik.

## Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Para Pemangku Kepentingan
Selanjutnya, masalah ketiga yaitu: apa yang menjadi upaya yang dapat dilakukan oleh  para  pemangku  kepentingan  (dewan  direksi,  pimpinan  maupun  karyawan/staf) dalam  mengatasi  hambatan-hambatan  yang  ada  dalam  melaksanakan  tata  kelola perusahaan yang baik (GCG) pada PDAM Tirta Remu Sorong ditemukan 5 (lima) bentuk mitigasi risiko yaitu:
1. Upaya Sumber Daya yang terdiri dari Sumber Daya Manusia dan Fasilitas.
2. Upaya Disposisi (Sikap Pelaksana) dan
3. Upaya Struktur Birokrasi (Fragmentasi).
Selain  dari  hasil  diatas,  penulis  juga  menemukan  bahwa  analisis  kesesuaian pelaksanaan  GCG  pada  PDAM  Tirta  Remu  Sorong  dengan  Asas-Asas  GCG  yang dikeluarkan oleh KNKG Transparansi. Pada dasarnya PDAM Tirta Remu Sorong sudah sesuai  dalam  hal  transparansi.  Namun  untuk  hal  transparansi  terhadap  seluruh stakeholders belum secara merata. Dalam Code of Corporate Governance PDAM Tirta Remu Sorong telah mengatur hubungan PDAM sebagai berikut:
1. hubungan dengan pegawai,
2. hubungan dengan pelanggan,
3. hubungan dengan penyedia barang dan jasa,
4. hubungan dengan masyarakat,
5. hubungan dengan pemerintah,
6. BUMD lain,
7. dengan kreditur, serta hubungan PDAM dengan pemangku kepentingan lainnya.

## Kesimpulan

## Tahapan Implementasi GCG pada Prusahan PDAM Tirta Remu Sorong
Dari hasil perhitungan nilai  kemungkinan (possibility) dan nilai kerugian (loss) data kuisioner berdasarkan penilaian responden, didapat nilai risiko tertinggi yaitu nilai risiko air tidak terbayar/kehilangan air sebesar 9,3628. Sedangkan nilai risiko terendah yaitu nilai risiko konvertibilitas mata uang sebesar 3,375. Ini menandakan bahwa risiko air tidak terbayar merupakan risiko yang paling berpengaruh dalam investasi pada PDAM Tirta Remu Sorong dan risiko konvertibilitas mata uang merupakan risiko yang  paling kecil pengaruhnya atau hampir tidak berpengaruh terhadap investasi pada PDAM Tirta Remu Sorong.
Hasil  pengolahan  data  kuisioner  menunjukkan  sebagian  besar  responden berpendapat  bahwa  terdapat  lima  faktor  risiko  yang  dominan  atau  paling  berpengaruh dalam investasi infrastruktur air minum pada PDAM Tirta Remu Sorong, dan merupakan risiko  yang  paling  mungkin  ditanggung  atau  diterima  pihak  swasta,  yaitu  air  tidak terbayar,  pembengkakan  biaya  konstruksi,  tingkat/kualitas  pelayanan  air  minum, gangguan teknis dalam kegiatan operasi dan tingkat suku bunga.

## DAFTAR PUSTAKA
Adriani, A. (2018). Evaluasi Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bantimurung Kabupaten Maros. Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi Dan Bisnis , 3 (1), 26–33.
Afifi, M. L., & Yuniawan, A. (2017). Analisis Pengaruh Keadilan Organisasional Dan Komitmen  Organisasional  Terhadap  Kinerja  Karyawan  (Studi  Pada  PDAM” TIRTHA DHARMA” di Kabupaten Rembang) . Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
Asriyani,  A.,  &  Darmawansya,  A.  (2023).  Tuntutan  Tindak  Pidana  Korupsi  Terhadap Penyalahgunaan  Keuangan  Perusahaan  Daerah  Kota  Makassar  (Kajian  Putusan Nomor 42/Pid. Sus-TPK/2020/PN Mks). Vifada Assumption Journal of Law , 1 (1), 13–19.
Astuti, N. (2014). Penyediaan Air Bersih Oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Sangatta Kabupaten Kutai Timur. Journal Administrasi Negra , 3 (2), 678–689.
Darma,  T.  S.  (2019). Pengaruh  Penerapan  Prinsip  GCG  pada  Persepsi  Kualitas Informasi Keuangan PERUMDA Air Minum Tirta Sewaka Darma Gede Rudi Harta Pratama Giri1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia .
Endiana,  I.  D.  M.  (2019).  Implementasi  Corporate  Governance  Pada  Corporate  Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan. Juara: Jurnal Riset Akuntansi , 9 (1).
Isfandayani, I. (2018). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG)  di  Bank  BRI  Syariah  Pusat. MASLAHAH  (Jurnal  Hukum  Islam  Dan Perbankan Syariah) , 9 (1), 41–60.
Meiriasari,  V.  (2017).  Pengaruh  corporate  governance,  kepemilikan  keluarga, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan (Firm Size) terhadap biaya utang. Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini , 8 (1), 28–34.
Murtini,  U.,  &  Mansyur,  R.  (2012).  Pengaruh  Corporate  Governance  Terhadap Manajemen Laba Perusahaan di Indonesia. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan , 8 (1), 69–78.
Narbuko, C., & Achmadi, A. (2018). Metodologi Penelitian: Jakarta: Bumi Aksara .
Njatrijani, R., Rahmanda, B., & Saputra, R. D. (2019). Hubungan Hukum dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Perusahaan. Gema Keadilan , 6 (3), 242– 267.
Nurhasanah, N., & Tanjung, R. J. (2023). Implementasi Fatwa DSN–MUI terhadap Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah. Jurnal Impresi Indonesia , 2 (2), 198–205.
Saleh,  M.,  Nasrudin,  N.,  &  Syafrudin,  R.  (2017).  Analisis  Hasil  Kinerja  Pdam  Dalam Upaya Meningkatkan Pad Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Di Kalimantan
Selatan. At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi , 8 (1), 55–64.
Tobing, M.  (2021). Pengaruh Jumlah Obyek Wisata, Tingkat  Penghunian Kamar, Dan Jumlah  Kunjungan  Wisatawan  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten Simalungun. Jurnal Ekuilnomi , 3 (2), 127–139.