## Mekanisme pemberian dan pengelolaan paket
bantuan perikanan…

## Mekanisme pemberian dan Sistem Pengelolaan Paket Bantuan Perikanan bagi Pemberdayaan Nelayan Kota Ambon.
Lolita  Tuhumena 1* ,  Sara  Umbekna 1 ,  Lalu  P.  I.  Agamawan 1 ,  Eygner  Talakua 2 ,  Leopold  A.  Tomasila 3 ,  Yofreds Tanamal 4 , Winda A. F. B 5 ., Nicea R. Paranoan 6 ,
1 Program Studi Ilmu Perikanan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Cenderawasih. Jln. Camp Wolker, Yabansai, Kota Jayapura, Papua 99224 2 Program Studi Agrobisnis Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Pattimura. Jln. Ir. M. Putuhena, Poka, Kota Ambon, Maluku 97233 3 Program Studi Perikanan Tangkap, Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku. Waiheru, Kec. Baguala, Kota Ambon, Maluku 97233 4 Program Studi Budidaya Ikan, Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku. Waiheru, Kec. Baguala, Kota Ambon, Maluku 97233
5 Program Studi Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Cenderawasih. Jln. Camp Wolker, Yabansai, Kota Jayapura, Papua 99224
6 Program  Studi  Statistik  Fakultas  Matematika  dan  Ilmu  Pengetahuan  Alam,  Universitas  Cenderawasih.  Jln.  Camp Wolker, Yabansai, Kota Jayapura, Papua 99224
*E-mail korespondensi: lolituhumena@gmail.com
INFORMASI ARTIKEL

## A B S T R A C T
Diterima Disetujui Terbit Online : 24 November 2022 : 01 Desember 2022 : 30 Desember 2022 Maluku  as  an  archipelago  province  with  the  highest  potential  for  fishery  in Indonesia, where people occupy more than 75 percent of coastal areas and islands which still live below the poverty line. The government has made various efforts to  alleviate  poverty  of  coastal  communities  by  providing  aid  packages  through policy to provide capture fishery assistance package, but the results obtained have not been maximized. In addition, there has not been an in-depth evaluation of the impact of providing aid package to fisherman in Ambon City.This study aims to analyze the characteristics of recipients of aid packages and analyze the impact of policies on fishery assistance packages. This study was conducted in May  - June 2019. The data of this study consists of primary and secondary data. Sampling was done by total sampling, which amounted to 44 respondents and method used is Descriptive  Statistic  and  Editing,  Scoring,  Tabulating,  Processing  and  Cleaning. Based  on  the  results  of  the  study  there  were  12  characteristics  of  respondents which  are  divided  into  4  social  characteristics  and  8  economics  that  receive  of assistance package in Ambon City and then the mechanism of giving and managing fishery assistance package in the form of tonda fishing rod (1.5 GT) was not good. Key Words : Mechanism
Management System
Assitance Package Fisherment Empowerment

## PENDAHULN
Pembangunan Kelautan dan Perikanan secara umum  merupakan  bagian  dari  pembangunan nasional  dan  posisinya  secara  khusus  di  provinsi Maluku  sebagai  sektor  unggulan  dalam  rangka menggerakan roda perekonomian daerah. Posisinya  sebagai  sektor  unggulan  diharapkan memberikan  konstribusi  yang  cukup  besar terhadap  pencapaian  kesejahteraan  masyarakat yang eksistensinya menempati lebih dari 75 persen wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  di  Maluku. Dalam  perencanaan  pembangunan  Maluku  yang telah  memasuki  tahap  pemantapan,  kondisi marjinal pada masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil  harus  dapat  direduksi  melalui  konstribusi pembangunan  di  sektor  kelautan  dan  perikanan (DKP Provinsi Maluku, 2017).
Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  sebagai penyangga  utama  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah yang  mengurusi  langsung  bidang  kelautan  dan perikanan di provinsi Maluku sudah cukup banyak
berkonstribusi  dalam  program  pengentasan  dan penanggulangan kemiskinan masyarakat pesisir di Maluku.    Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  oleh pemerintah  daerah  dalam  rangka  menjawab kondisi  ini  adalah  dengan  memberikan  paket bantuan  pemberdayaan  kepada  masyarakat nelayan.  Upaya  ini  sesuai  dengan  yang diamanatkan  dalam  Rencana  Strategis  Dinas Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi  Maluku  Tahun 2014-2019  bahwa  salah  satu  kewenangan  wajib dinas adalah pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan  kecil  dengan  tolak  ukurnya  adalah pemberian  paket  bantuan  sarana  penangkapan ikan.
Sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi  Maluku telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 199.660.703.401,-  yang  bersumber  dari  dana APBN  dan  APBD  berupa  pengadaan    sarana prasarana  budidaya,  pengolahan  dan  bantuan perikanan  tangkap  kepada  pebudidaya  ikan  dan
P-ISSN: 2622-5476 E-ISSN: 2685-1865 DOI: 10.31957/ acr.v5i2.2561 http://ejournal.uncen.ac.id/index.php/ACR

## Mekanisme pemberian dan pengelolaan paket
bantuan perikanan…
Tuhumena et al., 2022
nelayan di sebelas kabupaten/kota termasuk kota Ambon,  dengan  tujuan  meningkatkan  taraf  hidup masyarakat pesisir.
Untuk  Kota  Ambon  total  bantuan  perikanan tangkap  dari  tahun  2013  sampai  dengan  tahun 2016 sebesar Rp. 32.984.000.000,- yang bersumber dari dana APBD, berupa sarana penangkapan ikan pancing  tonda  ukuran  1,5  GT  sebanyak  44  unit, kapal purse seine 15 GT sebanyak 6 unit, dan kapal purse  seine ukuran  30  GT  sebanyak  3  unit.  Paket bantuan  tersebut  terdistribusi  kepada  nelayan  di Kota Ambon di lima kecamatan, yang terdiri dari : Kecamatan  Nusaniwe  sebanyak  35  paket, Kecamatan  Teluk  Ambon  sebanyak  9  paket, Kecamatan  Leitimur  Selatan  sebanyak  5  paket, Kecamatan  Sirimau  dan  Kecamatan  Baguala masing-masing sebanyak 2 paket.
Setiap  tahunnya  Dinas  Kelautan  dan Perikanan Provinsi Maluku melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir melalui kebijakan  pemberian  paket  bantuan  perikanan tangkap  di  Kota  Ambon  dengan  harapan  dapat meningkatkan hasil tangkapan sekaligus meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  pesisir. Namun  sayangnya  berbagai  usaha  yang  telah dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  belum  mampu menekan  angka  kemiskinan  di  Provinsi  Maluku. Atas  dasar  tersebut  maka  dindikasikan  bahwa terdapat  permasalahan  dalam  proses  pemberian paket  bantuan  perikanan  tangkap  kepada masyarakat.  Salah  satu  asumsi  dari  permasalah
tersebut  yaitu  belum  banyaknya  pengevaluasian terhadap  kesesuaian  bentuk  bantuan  dengan karakteristik  penerima  paket  bantuan  serta mekanisme  pemberian  dan  sistem  pengelolaan dalam pemberdayaan nelayannya.
Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi Maluku  masih  kekurangan  data  terkait  tingkat keberhasilan  dari  kebijakan  pemberian  paket bantuan  perikanan  tangkap  yang  telah  diberikan kepada masyarakat nelayan di pesisir Kota Ambon. Saat ini belum adanya evaluasi mendalam terhadap dampak pemberian paket bantuan kepada nelayan di  Kota  Ambon  sebagai  barometer  keberhasilan implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat  pesisir  di  Kota  Ambon.  Kondisi  inilah yang melatarbelakangi untuk melakukan penelitian tentang  karakteristik  nelayan  yang  menerima Paket Bantuan Perikanan Tangkap di Kota Ambon, hal  dikarenakan  Kota  Ambon  termasuk  dalam Wilayah  Pengelolaan  Perikanan  Negara  Republik Indonesia  (WPP-NRI  714)  dengan  potensi perikanan  sebesar  431.069  ton/tahun.WPP-NRI 714 (Laut Banda) merupakan wilayah yang sangat potensial  untuk  pengembangan  usaha  perikanan tangkap.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kota  Ambon  selama bulan  Mei  sampai  dengan  Juni  2019.  Lokasi penelitian ditunjukkan pada Gambar 1.
Gambar 1. Lokasi Penelitian mekanisme pemberian dan system pengelolaan Paket bantuan perikanan bagi Nelayan kota Ambon

## Mekanisme pemberian dan pengelolaan paket
bantuan perikanan…
Tuhumena et al., 2022
Menurut Sujarweni  (2015) ,  teknik  sampel  bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel adalah  sampel  jenuh  atau  menurut Sugiyono (2017) disebut  dengan sampling  total .  Metode penelitian  untuk  mengumpulkan  data  primer  dan data  sekunder  melalui  Pemberian  Paket  Bantuan Perikanan Tangkap di Kota Ambon akan dilakukan ini adalah dengan cara :
1. TeknikWawancara ( interview )
2. Teknik Pengamatan ( observasi )
3. Teknik Dokumentasi Untuk  mengetahui  hubungan  karakteristik sosial  dan  ekonomi  penerima  paket  bantuan perikanan tangkap di Kota Ambon akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis statistik deskriptif  yang  lebih  berpusat  pada  penjelasan mengenai karakteristik data dan biasanya disajikan dalam  ukuran-ukuran  statistik  sederhana  melalui tabel dan diagram pie .
Selain  itu  untuk  mekanisme  pemberian bantuan  dianalisis  dengan  cara Editing,  Scoring, Tabulating, Processing dan Cleaning.
1. Editing dilakukan  dengan  cara  mengecek kembali  kelengkapan  dan  kejelasan  jawaban dan data dari responden.
2. Scoring melakukan  penilaian  data  dengan memberikan  skor  pada  pertanyaan  yang berkaitan dengan pengetahuan responden
3. Coding dilakukan  dengan  memberikan  kode langsung  pada  lembar  kuisioner  data  untuk mempermudah mengolah data jawaban
4. Tabulating dilakukan dengan mengelompokan data  dalam  bentuk  tabel  menurut  sifat-sifat yang  dimilikinya  sesuai  dengan  tujuan penelitian agar selanjutnya mudah dianalisa
5. Processing, menerjemahkan  jawaban  dari responden  ke  dalam  bentuk  angka  yang bertujuan  untuk  mempermudah  proses analisis
6. Cleaning, melakukan  pemeriksaan  kembali terhadap semua data yang sudah dientri pada proses  sebelumnya  meliputi Coding dan Scoring. Bertujuan  untuk  meminimalisir tingkat  kesalahan  dalam  proses  pengentrian data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Karaktristik Penerima Paket Bantuan
Karakteristik penerima paket bantuan sarana penangkapan ikan pancing tonda (1,5 GT) di Kota Ambon terwakili dan tergambar oleh karakteristik responden  penerima  paket  bantuan  sarana penangkapan  ikan  pancing  tonda  (1,5  GT)  pada Gambar  2.  Terdapat  12  karakteristik  responden yang  terbagi  atas  4  karakteristik  sosial  dan  8 karakteristik ekonomi dengan penjabaran sebagai berikut:
1. Karakteristik sosial
a. Karakteristik responden berdasarkan umur Umur responden didekati dengan pembagian umur  berdasarkan  produktifitas  kerja.  Gambar  5 menunjukkan  sebagian  besar  (42  atau  95,45%) responden  berumur  produktif,  dan  hanya  1 responden yang tidak produktif.
b. Karakteristik  responden  berdasarkan  status perkawinan Status  perkawinan  responden  didekati dengan kategori kawin dan belum kawin. Gambar 5 menunjukkan  sebagian  besar  (43  atau  97,73%) responden  dalam  status  kawin,  dan  hanya  1 responden yang belum kawin.
c. Karakteristik  responden  berdasarkan  jenjang pendidikan
Jenjang  pendidikan  responden  didekati dengan  jenjang  pendidikan  formal  sekolah  dasar hingga perguruan tinggi. Gambar 2. menunjukkan sebagian  besar  (22  atau  50,00%)  responden lulusan sekolah  menangah atas (SMA), sedangkan sebagian  kecil  terbagi  atas  lulusan  sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah dasar (SD).
d. Karakteristik  responden  berdasarkan  jumlah anggota keluarga
Jumlah  anggota  keluarga  responden  didekati dengan  kategori  keluarga  berencana  (KB),  yakni keluarga kecil (4 orang anggota keluarga) dengan jumlah  tanggungan  3  orang,  dan  keluarga  besar (keluarga  tidak  berencana,  lebih  dari  4  orang anggota keluarga) dengan jumlah tanggungan lebih dari  3  orang.  Gambar  2  menunjukkan  sebagian besar  (26  atau  59,09%)  responden  yang merupakan  kepala  keluarga  memiliki  keluarga kecil,  dan  9  responden  lainnya  memiliki  keluarga besar.

## Mekanisme pemberian dan pengelolaan paket
bantuan perikanan…
Gambar 2. Karakteristik Responden Penerima Paket Bantuan Perikanan Nelayan Kota Ambon
Karakteristik  sosial  menunjukkan  bahwa responden  masih  tergolong  umur  produktif,  telah menikah,  berpendidikan  terakhir  SMA,  dan berkeluarga kecil. Dalam umur produktif (15 – 64 tahun)  secara  fisik  responden  mampu  melakukan aktivitas penangkapan ataupun mengelola usahanya dengan baik. Menurut Halim (2013) , usia produktif  diyakini  sebagai  pengalaman  melaut yang  optimal  karena  ketahanan  fisik  nelayan mampu menghadapi kondisi alam yang buruk.
Pada usia lebih dari 55 tahun nelayan memiliki keterbatasan kemampuan secara fisik dikarenakan daya  tahan  tubuh  yang  menurun.  Dominasi responden berjenjang pendidikan SMA menunjang keterampilan yang dimiliki sebagai nelayan dalam menjalankan  usaha  penangkapan  ikan.  Menurut Agunggunanto  (2011) ,  pendidikan  berpengaruh positif  terhadap  pendapatan  nelayan.  Ini disebabkan  karena  semakin  tinggi  pendidikan nelayan maka kemampuan ( skill ) yang dimiliki juga tinggi,  bukan  hanya  pada skill melaut  tetapi  juga pada  penguasaan  teknologi/pengetahun  dan manajemen  usaha.  Salah  satu  hal  pendorong responden berusaha adalah status perkawinan dan jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Menurut Rahim  (2011) ,  jumlah  tanggungan keluarga  berpengaruh  nyata  positif  terhadap pendapatan usaha tangkap nelayan, artinya dengan adanya  peningkatan  jumlah  tanggungan  nelayan, maka semakin meningkat pendapatan nelayan dari usaha  tangkapnya,  bertambahnya  tanggungan
keluarga akan memotivasi nelayan dalam mencari nafkah sebagai tulang punggung keluarga.
Sesuai  dengan  karakteristik  sosial  ini, teridentifikasi  bahwa  fokus  kebijakan  pemberian paket  bantuan  sarana  penangkapan  ikan  pancing tonda (1,5 GT) di Kota Ambon terkonsetrtrasi pada nelayan  berumur  produktif,  telah  menikah, berpendidikan terakhir SMA, dan berkeluarga kecil. Konsentrasi pada karakteristik sosial menggambarkan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki nelayan yang telah baik sebagai salah satu modal sosial. Menurut Kusnadi (2009) modal sosial sebagai  sesuatu  yang  merujuk  pada  dimensi institusional,  hubungan-hubungan  yang  tercipta, serta norma-norma yang membentuk kualitas dan kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat. 2. Karakteristik ekonomi
a. Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan sambilan Pekerjaan  sambilan/tambahan  responden didekati  kategori  ada  dan  tidak  ada,  dan  jika  ada termasuk sambilan utama atau sambilan tambahan. Pada (Gambar 2) terdapat perbandingan yang sama (masing-masing 22 atau 50,00%) responden yang memiliki  pekerjaan  sambilan  (ada)  dan  tidak memiliki memiliki pekerjaan sambilan.
b. Karakteristik responden berdasarkan pendapatan Pendapatan yang dimaksud adalah pendapatan sebelum  menjadi  nelayan,  diukur  melalui pendekatan  lebih  dari  atau  kurang  dari/sama dengan upah minimum Kota Ambon (UMK) sebesar Rp  2.250.000,-/bulan.  Gambar  5  menunjukkan

## Mekanisme pemberian dan pengelolaan paket
bantuan perikanan…
Tuhumena et al., 2022
sebelum  menjadi  nelayan  sebagian  besar responden  (42  atau  95,45%)  berpendapatan kurang dari atau  sama dengan (≤) UMK dan hanya hanya 2 responden dengan pendapatan lebih  dari (>) UMK.
c. Karakteristik responden berdasarkan kepemilikan rumah Kepemilikan  rumah  responden  didekati dengan kategori rumah milik keluarga atau rumah milik  sendiri.  Gambar  2  menunjukkan  sebagian besar (38 atau 86,36%) responden memiliki rumah sendiri,  dan  hanya  6  responden  dengan  rumah milik keluarga (tinggal bersama keluarga besar).
d. Karakteristik responden berdasarkan layanan kesehatan yang digunakan.
Layanan kesehatan yang digunakan
responden  didekati  dengan  kategori  layanan kesehatan yang digunakan responden atau anggota keluarga untuk tujuan berobat yakni mantri/suster/bidan  desa,  pusat  kesehatan masyarakat (PUSKESMAS) kecamatan, rumah sakit umum  daerah  (RSUD),  rumsah  sakit  swasta,  dan dokter  praktek.  Gambar  2  menunjukkan  sebagian besar  (22  atau  50,00%)  responden  meggunakan layanan  PUSKESMAS  kecamatan  untuk  berobat, kemudian  14  responden  menggunakan  layanan dokter  pektek  dan  8  responden  menggunakan RSUD.
e. Karakteristik  responden  berdasarkan  status penerima bantuan Status  penerima  bantuan  oleh  responden didekati  dengan  kategori  perorangan  atau kelompok.  Gambar  2  menunjukkan  sebagian  (24 atau  54,55%)  responden  berstatus  nelayan perorangan,  dan  20  responden  atau  45,55% lainnya tergabung dalam kelompok nelayan.
f. Karakteristik  responden  berdasarkan  status nelayan
Karakteristik  responden  berdasarkan  status nelayan  berhubungan  dengan  karakteristik pekerjaan  sambilan/  tambahan.  Kategori  status nelayan didekati dengan nelayan penuh (tidak ada pekerjaan sambilan/tambahan), nelayan sambilan utama, dan nelayan sambilan tambahan. Gambar 2 menunjukkan  sebagian  besar  (24  atau  54,55%) responden  merupakan  nelayan  penuh.  Terdapat salah satu nelayan memiliki pekerjaan sambilan/tambahan selain melakukan penangkapan  ikan  di  laut  juga  bekerja  sebagai nelayan  pembudidaya  ikan  air  tawar,  sehingga dikategorikan  sebagai  nelayan  penuh,  sedangkan status responden sebagai nelayan sembilan utama dan tambahan hanya berjumlah 12 dan 8 orang.
g. Karakteristik  responden  berdasarkan  tahun penerima bantuan Tahun  penerima  bantuan  adalah  tahun dimana  bantuan  diberikan  oleh  Dinas  Perikanan dan  Kelautan  Provinsi  Maluku  (DKP  Provinsi
Maluku).  Gambar  2  menunjukkan  tidak  ada responden yang dominan menerima bantuan pada tahun  tertentu,  namun  berturut-turut  terbanyak pada  tahun  2016,  tahun  2014,  tahun  2015,  tahun 2013, dan tahun 2017.
h. Karakteristik  responden  berdasarkan  asal kecamatan
Kota  Ambon  memiliki  5  kecamatan,  jumlah kecamatan tersebut digunakan dalam kategori asal kecamatan responden penerima bantuan. Gambar 5  menunjukkan  pemberian  bantuan  terbanyak kepada  responden  di  Kecamatan  Nusaniwe  (34 atau 72,73%), kemudian Kecamatan Teluk Ambon sebanyak  8  nelayan  dan  di  Kecamatan  Leitimur Selatan sebanyak 2 nelayan.
Karakteristik  ekonomi  menunjukkan  bahwa responden memiliki dan tidak memiliki pekerjaan sampingan/tambahan, pendapatan sebelum menjadi nelayan kurang dari UMK, memiliki rumah sendiri, memilih ke PUSKESMAS kecamatan untuk berobat,  terbanyak  berstatus  nelayan  perorangan dan  nelayan  penuh,  masing-masing  menerima bantuan  dari  tahun  2013  hingga  tahun  2017,  dan terbanyak berasal dari Kecamatan Nusaniwe.
Menurut Kusnadi (2009) , untuk bisa bertahan dan meningkatkan ekonomi rumah tangga, rumah tangga  nelayan  harus  mengembangkan  strategi- strategi  ekonomi  yang  beragam  di  luar  sektor penangkapan,  seperti  berdagang,  bertani  dan berternak.  Mengingat  kepemilikan  rumah  sendiri dan tujuan berobat di PUSKESMAS kecamatan oleh responden  menunjukkan  besarnya  pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan, disamping kebutuhan utama (pangan).
Kebijakan  pemberdayaan  masyarakat  pesisir melalui  pemberian  paket  bantuan  perikanan tangkap  (pancing  tonda  1,5  GT)  di  Kota  Ambon yang  berlangsung  dari  tahun  2013  hingga  tahun 2017  telah  membentuk  lebih  banyak  nelayan perseorangan  dan  menciptakan  lebih  banyak nelayan  berstatus  nelayan  penuh  dan  terbanyak berasal  dari  Kecamatan  Nusaniwe.  Sasaran  pada kecamatan  ini  dinilai  tepat.  karena  menurut Kurniasari  dan  Yuliati  (2014) ,  jika  dilihat  dari jumlah nelayan dan rumah tangga perikanan (RTP) di  Kota  Ambon  maka  Kecamatan  Nusaniwe merupakan kecamatan dengan jumlah nelayan dan RTP terbanyak di Kota Ambon.
Secara  keseluruhan  dari  karakteristik  sosial dan  karateristik  ekonomi  penerima  bantuan  yang terwakili oleh responden di atas, menggambarkan pentingnya  kebijakan  pemberdayaan  masyarakat pesisir  melalui  pemberian  paket  bantuan perikanan tangkap (pancing tonda 1,5 GT) di Kota

## Mekanisme pemberian dan pengelolaan paket
bantuan perikanan…
Tuhumena et al., 2022
Ambon  yang  tepat  sasaran  yakni  mesayarakat nelayan.  Pada perspektif ekonomi modal manusia dapat  diartikan  sebagai  salah  satu  aset  yang menentukan  aktifitas  ekonomi  khususnya  dalam menghasilkan barang dan jasa. Menurut Ramadhan, dkk (2017) , modal yang mempengaruhi pertumbuhan  ekonomi  tidak  hanya  berbentuk tangible dan material. Modal sosial yang berbentuk intangible mempengaruhi  bahkan  dianggap menentukan  dalam  pertumbuhan  ekonomi dibandingkan  modal  lainnya  (sumber  daya  alam, manusia  dan  fisik).  Hal  ini  dikarenakan  dalam modal  sosial,  aktor  mengatur  dirinya  untuk mencapai tujuan.
Mekanisme Pemberian
Bantuan dan Pengelolaan Paket Bantuan
Mekanisme  pemberian  bantuan  sarana penangkapan ikan pancing tonda (1,5 GT) di Kota Ambon dinilai dari 3 indikator yakni, proses seleksi, pihak  penentu  perolehan  bantuan,  dan  ada tidaknya dukungan pihak lain. Sistem pengelolaan paket  bantuan  dinilai  dari  2  indikator  yakni pendataan  awal  sebelum  paket  diberikan  dan kunjungan monitoring dan  evaluasi  (monev)  dari DKP  Provinsi  Maluku,  sehingga  terdapat  5 indikator dalam mekanisme dan pengelolaan paket bantuan  yang  dinilai  langsung  oleh  responden penerima paket bantuan sebagai salah satu ukuran keberhasilan  pemberdayaan  nelayan  pancing tonda (1,5 GT) di Kota Ambon.
1. Mekanisme pemberian bantuan a. Proses seleksi Penilaian  indikator  proses  seleksi  dalam mekanisme pemberian bantuan dikategorikan atas 3  yakni,  berdasarkan  mata  pencaharian  sebagai nelayan,  pembuatan  proposal  oleh  nelayan,  dan ditentukan oleh pemerintah desa/negeri. Gambar 6 menunjukkan  sebagian  besar  (38  atau  86,36%) responden  membuat  proposal,  dan  hanya  6 responden ditentukan oleh pemerintah desa/negeri. b. Pihak penentu perolehan bantuan Penilaian  indikator  pihak  penentu  perolehan bantuan  dalam  mekanisme  pemberian  bantuan dikategorikan  atas  3  yakni,  petugas  penyuluh lapangan  (PPL)  kecamatan,  bidang  tangkap  DKP Provinsi  Maluku,  dan  pemerintah  desa/negeri. Gambar  3  menunjukkan  sebagian  besar  (38  atau 86,36%) responden memperoleh bantuan ditentukan dari pihak bidang tangkap DKP Provinsi Maluku,  dan  hanya  3  responden  melalui  pihak pemerintah desa/negeri.
c. Dukungan pihak lain Penilaian  indikator  dukungan  pihak  lain dalam mekanisme pemberian bantuan dikategorikan  atas  4  yakni,  tidak  ada,  staf  DKP Provinsi  Maluku,  pegawai  kantor  gubernur, anggota DPRD Provinsi Maluku,  dan tokoh politik lainnya.  Gambar  3  menunjukkan  sebagian  besar (30 atau 68,18%) responden mendapat dukungan dari anggota DPRD Provinsi Maluku, 12 responden tidak  ada  dukungan,  dan  hanya  2  dukungan  dari staf DKP Provinsi Maluku.
Gambar 3 . Mekanisme Pemberian Bantuan Perikanan Nelayan Kota Ambon
2. Pengelolaan paket bantuan
a. Pendataan awal
Penilaian pengelolaan paket bantuan melalui indikator  pendataan  awal  pemberian  bantuan dikategorikan  atas  2  yakni,  ada  dan  tidak  ada. Gambar  4  menunjukkan  sebagian  besar  (26  atau 59,09%) responden didata awal oleh DKP Provinsi
Maluku sebelum paket bantuan diberikan, dan 18 responden tidak didata.
b. Kunjungan monev DKP Provinsi Maluku Penilaian  pengelolaan  paket  bantuan  melalui indikator  kunjungan  monev  dari  DKP  Provinsi Maluku pendataan dikategorikan atas 2 yakni, ada dan  tidak  ada.  Gambar  4  menunjukkan  sebagian (26 atau 59,09%) responden dikunjungi oleh DKP Provinsi Maluku untuk melakukan monev, dan 18 responden tidak dikunjungi.

## Mekanisme pemberian dan pengelolaan paket
bantuan perikanan…
Gambar 4 . Sistem Pengelolaan Paket Bantuan Perikanan Nelayan Kota Ambon
Berdasarkan penilaian atas 5 indikator tersebut di atas, maka sebagian besar (28 atau 63,64%)  responden  menilai  mekanisme pemberian  bantuan  dan  pengelolaan  paket bantuan  penangkapan  ikan  pancing  tonda  (1,5 GT)  di  Kota  Ambon  adalah  “belum  baik”. Sedangkan 16 atau  36,36% responden menilai mekanisme sudah  “baik’  (Gambar  5). Baiknya mekanisme pemberian bantuan dan pengelolaan  paket  bantuan  karena  sebagian besar  responden/nelayan  mampu  membuat proposal dan kunjungan monev yang dilakukan DKP Provinsi Maluku.
Menurut Makatita  (2013) ,  kemampuan nelayan  membuat  proposal  menunjukkan  inisiatif untuk  pemberdayaannya,  sedangkan  menurut aturan  DJPT  KKP  (2017)  syarat  bantuan  sarana penangkaan ikan dapat dalam bentuk perorangan/nelayan  dengan  kriteria  tertentu, pendataan  dapat  dilakukan  melalui  dinas  yang membidangi perikanan Kabupaten/Kota, kemudian  pemantauan/evaluasi  dan  pembinaan operasional  dilakukan  dinas  yang  membidangi kelautan dan perikanan provinsi.
Gambar  5. Penilaian  Mekanisme  Pengelolaan Paket Bantuan Perikanan Nelayan Kota Ambon
Belum  baiknya  mekanisme  pemberian bantuan  dan  pengelolaan  paket  bantuan  karena sebagian  besar  responden  (86,36%  dan  68,18%) masih  dibantu  oleh  pihak-pihak  tertentu/terkait yakni,  bidang  tangkap  DKP  Provinsi  Maluku  dan anggota  DPRD  Provinsi  Maluku  dalam  perolehan paket bantuan, dan belum maksimalnya pendataan awal  sebelum  pemberian  paket  bantuan  (26  atau 59,09% responden tidak didata).
Seharusnya  tidak  ada  campur  tangan  pihak penentu/pihak  lain  dalam  perolehan  paket bantuan.  Menurut  DJPT  KKP  (2017), penetapan penerima  dan  pemaketan  harus  melalui  alur pengadaan  paket  bantuan  sarana  penangkapan ikan,  yakni  melalui  tim  seleksi,  tim  teknis,  pokja pengadaan,  dan  tim  monitioring  dan  PPHP,  dan ditetapkan di PPK (pejabat pembuat komitment).
Dengan demikian dalam mekanisme pemberian dan pengelolaan paket bantuan sarana penangkapan ikan pancing tonda (1,5 GT) di Kota Ambon oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku “tidak” berpedoman dan “tidak” mengikuti alur pengadaan paket bantuan sarana penangkapan ikan dalam petunjuk teknis bantuan sarana  penangkapan  ikan  Direktorat  Jenderal Perikanan  Tangkap  Tahun  Anggaran  2017. Berdasarkan  wawancara  langsung  dengan  Bidang Perikanan  Tangkap  Provinsi  Maluku,  mekanisme pemberian bantuan dan pengelolaan paket bantuan hanya berpedoman pada urusan dan kewenangan wajib  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi Maluku,  khusus  untuk  bidang  perikanan  tangkap tentang  pelaksanaan  kebijakan  pemberdayaan nelayan  kecil  dalam  dokumen  rencana  strategis Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi  Maluku Tahun 2014-2019 ( DKP Provinsi Maluku, 2017 ). Tidak  maksimalnya  pendataan  awal  akan mengganggu  mekanisme  pemberian  paket  secara keseluruhan.  Menurut  DJPT  KKP  (2017),  dalam tahapan  usulan  mandiri  penerima  paket  bantuan terdapat  3  tahapan  seleksi,  dan  pada  tahap  ke  2 terdapat  proses  reviu  lapangan  dengan  form pendataan  yang  harus  diisi.  Sehingga  form pendataan  ini  akan  digunakan  pada  tahap review dan identifikasi melalui survei lapangan (kembali) untuk  memastikan  kesesuaian  usulan  dengan kelengkapan persyaratan administrasi dan kemampuan  teknis  calon  penerima.  Untuk  itu,  13 atau 59,09% responden yang tidak didata memiliki persyaratan  administrasi  dan  kemampuan  teknis merupakan  hal  yang  belum  lengkap  dalam  suatu mekanisme  pemberian  paket  bantuan  sarana penangkapan ikan pancing tonda (1,5 GT) di Kota
28; 64% 16; 36%
Belum baik Baik

## Mekanisme pemberian dan pengelolaan paket
bantuan perikanan… Tuhumena et al., 2022
Ambon oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku.
Makatita  (2013) ,  pemberian  paket  bantuan perikanan tangkap hendaknya mengikuti petunjuk teknis  yang  tersedia  dan  penerimaan  bantuan  di luar  nelayan  merupakan  penyimpangan  dalam pemberdayaan  masyarakat  nelayan.  Sehingga belum  baiknya  baiknya  mekanisme  pemberian bantuan  dan  pengelolaan  paket  bantuan  sarana penangkapan ikan pancing tonda (1,5 GT) di Kota Ambon  dibuktikan  oleh  tidak  adanya  petunjuk teknis  dan  adanya  penyimpangan  melalui intervensi pihak lain dalam mendukung pelolosan perimaan paket bantuan perikanan tangkap.

## KESIMPULAN
Karakteristik  sosial  penerima  paket  bantuan perikanan tangkap pancing tonda 1,5 GT di Kota Ambon  adalah  tergolong  umur  produktif,  telah menikah,  berpendidikan  SMA,  dan  berkeluarga kecil,  sedangkan  karakteristik  ekonomi  adalah sebagian memiliki dan tidak memiliki pekerjaan sampingan/tambahan,  pendapatan  sebelum menjadi  nelayan  kurang  dari  UMK,  memiliki rumah  sendiri,  memilih  ke  PUSKESMAS kecamatan  untuk  berobat,  terbanyak  berstatus nelayan perorangan dan nelayan penuh, masing- masing  menerima  bantuan  dari  tahun  2013 hingga  tahun  2017,  dan  terbanyak  dari Kecamatan  Nusaniwe.  Oleh  sebab  itu  sangat penting membuat kebijakan dalam pemberdayaan  masyarakat  pesisir  melalui pemberian  paket  bantuan  perikanan  tangkap (pancing  tonda  1,5  GT)  yang  tepat  sasaran  dan pemberian  bantuan    yang  belum  baik mekanismenya  dikarenakan  masih  ada  campur tangan  pihak  penentu/pihak  lain  dalam perolehan paket bantuan, dan belum maksimalnya pendataan awal sebelum pemberian paket bantuan.
Direkomendasikan  untuk  pembuatan  kebijakan terkait  pemberian  paket  bantuan  perikanan tangkap  pancing  tonda  1,5  GT  di  Kota  Ambon tersebut  diatas perlu ditindak lanjuti oleh Dinas Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi  Maluku  untuk perencanaan program/kegaitan selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Agunggunanto  E.  Y.  2011.  Analisis  Kemiskinan  dan Pendapatan  Keluarga  Nelayan  Kasus  di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Jawa Tengah Indonesia. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan Volume 1 Nomor 1 Juli 2011.
Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi  Maluku. 2017.  Revisi  Rencana  STrategis  Dinas Kelautan  dan  Perikanan  Prvinsi  Maluku tahun  2014-2019.  Dinas  Kelautan  dan Perikanan Provinsi Maluku, Ambon.
[DKP Provisi Maluku] Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi  Maluku.  2017.  Revisi  Rencana STrategis  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan Prvinsi  Maluku  tahun  2014-2019.  Dinas Kelautan  dan  Perikanan  Provinsi  Maluku, Ambon.
[DJPT KKP] Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2017. Peraturan  Direktur  Jenderal  Prikanan Tangkap  Nomor  3/PER-DJPT/2017  tetang
Petunjuk Teknis Bantuan Sarana
Penangkapan  Ikan  Direktorat  Jenderal Perikanan  Tangkap  Tahun  Anggaran  2017. Direktorat  Jenderal  Perikanan  Tangkap Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan, Jakarta.
Halim D.  2013.  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Pendapatan  Masyarakat  Nelayan  Pantai  di Kabupaten  bantul  Tahun  2012.  MODUS Volume 25 Nomor 2 tahun 2013, ISSN: 0852- 1875.
Kurniasari N.  dan  C.  Yuliati.  2014.  Tipologi  Sosial Budaya  Masyarakat  Nelayan  di  Negeri Latuhalat,  Ambon.  Buletin  Riset  Sosek Kelautan dan Perikanan Volume 9 Nomor 1 tahun2014, pp 9 – 15.
Kusnadi  ,2009. Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi  Pesisir .  Pusat  Penelitian  Wilayah Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  Lembaga Penelitian  Universitas  Jember  dan  Penerbit Ar-RuzzMedia, Yogyakarta.
Makatita  R.  2013.  Kebijakan  Pemberian  Paket
Bantuan
PerikananTangkap
Dalam Pemberdayaan  Masyarakat  Pesisir  (Studi Kasus  di  Kabupaten  Maluku  Tengah).  Tesis pada  Program  Pascasarjana  Prgram  Studi Ilmu  Kelautan,  Universitas  Pattimura, Ambon.
Rahim A. 2011. Analisis Pendapatan Usaha Tangkap
Nelayan Dan
Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhinya di Wilayah Pesisir Pantai Sulawesi Selatan. Jurnal Sosek Kelautan dan Perikanan Volume 6 Nomor 2 tahun 2011, pp 236 – 247.

## Mekanisme pemberian dan pengelolaan paket
Tuhumena et al., 2022
Ramadhan A, C. Yuliati, dan S. Koeshendrajana. 2017. Indeks  Sosial  Ekonomi  Rumah  Tangga Nelayan  Indonesia.  Jurnal  Sosek  Kelautan dan  Perikanan  Volume  12  Nomor  2 Desember tahun 2017, pp 235 – 253.
Sugiyono.  2017. Statistik  Untuk  Penelitian .  Penerbit Alfabeta, Bandung.
Sujarweni V. W. 2015. Metodologi Penelitian Bisnis dan  Ekonomi.  Pustaka  Baru  Press. Yogyakarta