## Jurnal de Facto
Volume 10 No. 2 Januari 2024 ISSN (Print): 2356-1913; ISSN (Online): 2655-8408

## Peradilan Khusus Sengketa Hasil Pilkada di Indonesia: Dialektika Hukum Progressif dan Demokrasi Substantif
Specialised Courts for Regional Election Result Disputes in Indonesia: Dialectics of Progressive Law and Substantive
Democracy

## Muhammad Haris Makarim
Organisasi Paham Hukum, Indonesia mharismakarim@gmail.com

## Sapto Hadi Pamungkas
Fakultas Hukum Universitas Balikpapan saptoadipamungkas@uniba-bpn.ac.id

## Enggar Wijayanto
Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 22203011021@student.uin-suka.ac.id

## Abstrak
Tulisan ini mengkaji tentang mengapa Indonesia membutuhkan lembaga peradilan khusus Pilkada, bagaimana konsep peradilan khusus pemilu di negara lain dibandingkan dengan Indonesia,  dan  konsep  ideal  pengadilan  khusus  penyelesaian  hasil  Pilkada  di  Indonesia. Berdasarkan  undang-undang  mengenai  pembentukan  Pengadilan  Khusus  sengketa  hasil Pemilu  Kepala  Daerah  yang  dinyatakan  inkonstitusional  oleh  Mahkamah  Konstitusi, membuat kewenangan memutus penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah  tersebut  menjadi  milik  Mahkamah  Konstitusi  secara  permanen.  Hal  ini menimbulkan  asumsi  terhadap  Mahkamah  Konstitusi  menjadi  kurang  efektif  dalam menjalankan  kewenangan  aslinya  yakni constitutional  review. Penelitian  ini  merupakan penelitian  yuridis-normatif  yang  mengkaji  undang-undang  dengan  pendekatan statute approach,  conceptual  approach dan comparative  approach .  Hasil  dari  kajian  ini menunjukkan  bahwa  kewenangan  menyelesaikan  hasil  Pemilu  Kepala  Daerah  memiliki beberapa kekurangan sehingga membutuhkan adanya lembaga Pengadilan Khusus untuk menangani  permasalahan  tersebut  dan  konsep  dari  negara  lain  yang  memiliki  peradilan pemilu  cukup  berbeda  sehingga  Indonesia  memerlukan  lembaga  peradilan  khusus  yang sesuai dengan konsep keindonesiaan. Pendekatan hukum progresif menunjukan penguatan secara  teoritik  dimana  pembentukan  peradilan  khusus  sengketa  pilkada  harus  dipahami sebagau representasi nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam praktik demokrasi yang substantif.
Kata kunci: Demokrasi Substantif; Hukum Progresif; Pilkada; Pengadilan Khusus;

## Abstract
This  paper  examines  why  Indonesia  needs  a  special  election  court,  how  the  concept  of special election courts in other countries compares with Indonesia, and the ideal concept
of  a  special  court  for  resolving  election  results  in  Indonesia.  Based  on  the  law  on  the establishment  of  a  Special  Court  for  disputes  over  the  results  of  the  Regional  Head Elections which was declared unconstitutional by the Constitutional Court, the authority to  decide  on  the  resolution  of  disputes  over  the  results  of  the  Regional  Head  Elections belongs  to  the  Constitutional  Court  permanently.  This  raises  assumptions  about  the Constitutional  Court  being  less  effective  in  exercising  its  original  authority,  namely constitutional  review.  This  research  is  a  juridical-normative  research  that  examines  the law with a statute approach, conceptual approach and comparative approach. The results of this study show that the authority to resolve the results of the Regional Head Elections has  several  shortcomings  so  that  it  requires  a  Special  Court  institution  to  handle  these problems and the concept of other countries that have election courts is quite different so that Indonesia needs a special judicial institution that is in accordance with the concept of Indonesia.  The  progressive  legal  approach  shows  theoretical  strengthening  where  the establishment of a special election dispute court must be understood as a representation of the values of certainty, justice, and expediency in substantive democratic practices.
Keywords:Progressive Law; Regional Election; Special Court; Substantive Democracy

## PENDAHULUAN
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  nomor  97/PUU-XI/2013  menunjukkan bahwa  Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada)  adalah  bagian  dari  rezim  pemilihan kepala  daerah.  Maka,  Pilkada  bukan  bagian  dari  rezim  Pemilu  dan  penambahan kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  mengadili  sengketa  hasil  Pilkada dinyatakan  inkonstitusional.  Akhirnya,  muncul  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  tahun  2014  yang  menunjukkan  bahwa  kewenangan menyelesaikan  sengketa  hasil  Pilkada  diberikan  kepada  Pengadilan  Tinggi  di bawah  Mahkamah  Agung.  Setelah  diundangkannya  Perppu  tersebut,  terdapat beberapa  revisi  dimana  salah  satunya  yakni  mencabut  kewenangan  penyelesaian sengketa  Pemilihan  Kepala  Daerah  oleh  Mahkamah  Agung  dan  memberikan kewenangan tersebut kepada sebuah badan Peradilan Khusus sengketa Pemilihan Kepala  Daerah.  Selain  itu,  selama  belum  dibentuk  lembaga  Peradilan  Khusus sengketa hasil Pilkada, maka kewenangan menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada diberikan kepada Mahkamah Konstitusi.
Dengan ditetapkannya Perppu No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Umum sebagai Undang-Undang oleh DPR, Undang-Undang tersebut membuat pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mendirikan sebuah lembaga peradilan khusus yang akan menangani kasus perselisihan hasil Pilkada di Indonesia. Akan tetapi, dalam perkembangannya, pasal yang mengatur tentang lembaga peradilan khusus tersebut dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi karena terdapat penafsiran baru  bahwasannya  tidak  ada  perbedaan  antara  rezim  Pemilu  dan  Pilkada.  Hal tersebut  membuat  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  menyelesaikan  sengketa hasil Pilkada yang semula bersifat sementara menjadi kewenangan tetap. Semenjak

## Jurnal de Facto 10(2) : 193-210
kewenangan ini diberikan kepada Mahkamah Konstitusi sudah terdapat sekitar 582 perkara yang diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. 1
Kewenangan  memutus  sengketa  hasil  Pilkada  tersebut  pada  dasarnya bukanlah tujuan dari dibentuknya lembaga ini. Jika kita melihat dari sisi sejarahnya, niat  awal  pembentukan  Mahkamah  Konstitusi  ini  karena  Indonesia  merupakan negara  hukum,  maka  perlu  adanya  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  lembaga  yang mengawasi dan melaksanakan fungsi constitutional review, bukannya terlalu sibuk mengatasi  permasalahan  hasil  pemilu  Kepala  Daerah.  Terlebih  lagi,  Putusan Mahkamah  Konstitusi  menjadikan  kewenangan  menyelesaikan  sengketa  Pemilu Kepala Daerah adalah untuk efisiensi. Sebagaimana putusan berikut:
“Pilihan atau alternatif yang lebih mungkin dilaksanakan secara normatif, dan  lebih  efisien,  bukanlah  membentuk  lembaga  peradilan  khusus  untuk kemudian  menempatkannya  di  bawah  Mahkamah  Konstitusi,  melainkan langsung  menjadikan  kewenangan  badan  peradilan  khusus  pemilihan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.” 2
Alasan  normatif  dan  efisiensi  tersebut  pada  dasarnya  dirasa  kurang  tepat dikarenakan banyaknya jumlah kasus yang berada di tangan Mahkamah Konstitusi akan  disibukkan  oleh  agenda  penyelesaian  sengketa  hasil  Pilkada  dan  membuat fokus  Mahkamah  Konstitusi  terganggu  dalam  menangani  kasus judicial  review lainnya. 3 Akan  tetapi,  formulasi  terhadap  pembentukan  badan  khusus  yang menangani  sengketa  hasil  pilkada  dianggap  tidak  relevan  dengan  pertimbangan adanya  progresifitas  yang  dilakukan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  dalam memutuskan  sengketa  yang  terjadi  dengan  mempertimbangkan  aspek  keadilan substantif, tidak hanya berpaku pada sisi formil. 4 Aspek yuiridis berdasarkan UU No.  10  Tahun  2016  mendorong  untuk  pembentukan  peradilan  khusus  mengenai sengketa  pilkada  sebagai  kebutuhan  praktis  untuk  mewujudkan electoral  justice , konsepnya  dapat  dibagi  ke  pada  Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara,  dengan model status hakim secara ad-hoc, yaitu hakim karir dan non karir . 5 Di lain sisi, jika ditelaah dari hasil pengujian pasal tentang pembentukan peradilan khusus yang
1 I Gede Palguna, Bisariyadi, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah” , Jurnal Konstitusi , vol. 20, No. 1, 2023, hlm. 5.
2 Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 85/PUU/XX/2022 , hlm. 41.
3 Hamdan Zoelva, “Problematika  Penyelesaian  Sengketa Hasil  Pilkada  olehMahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Vol 10, No. 3, 2013, hlm. 4.
4 Violla  Reinenda,  “Menakar  Relevansi  Pembentukan  Badan  Peradilan  Khusus Penyelesaian  Sengketa  Hasil  Pemilihan  Kepala  Daerah  Tahun  2024,” Jurnal  Bawaslu  Provinsi Kepulauan Riau 3, no. 2 (31 Desember 2021): 1–21, https://doi.org/10.55108/jbk.v3i2.254.
5 Surya  Mukti  Pratama,  Ela  Nurlela,  dan  Hendry  Gian  Dynantheo  Sitepu,  “Gagasan Pembentukan  Peradilan  Khusus  Pilkada  Dalam  Mewujudkan  Electoral  Justice,” Jurnal  Yustika: Media Hukum Dan Keadilan 24, no. 01 (24 November 2021): 14–24,
https://doi.org/10.24123/yustika.v24i01.4451.
tidak kunjuk dilaksanakan telah diputus dengan tetap mengukuhkan kewenangan MK  sebagai lembaga negara yang berhak memutus sengketa hasil pilkada. 6
Selain  hal  tersebut,  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  yang  memutus sengketa hasil Pilkada membuat para penggugat tidak memiliki upaya hukum atas putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Maka, dengan dibentuknya pengadilan  khusus  penyelesaian  sengketa  hasil  Pilkada  tentunya  membuat penggugat memiliki kesempatan untuk melakukan banding apabila dirasa putusan Hakim  kurang  memuaskan.  Sebagai  tambahan,  dengan  desain  peradilan  khusus hasil  Pilkada  tersebut  berada  di  tiap  provinsi,  tentunya  akan  membuat  peradilan tersebut lebih merefleksikan asas peradilan efisien, cepat, sederhana dan ringan.
Dari  latar  belakang  yang  telah  dipaparkan  diatas,  maka  signifikansi penelitian  ini  akan  mengkaji  bagaimana    konsep  dan  urgensi  peradilan  khusus terhadap penyelesaian sengketa hasil pilkada dalam rangka mewujudkan electoral justice .    Tujuan  utama  dari  penelitian  ini  adalah  memperdalam  kajian  terdahulu tentang konsep peradilan khusus penyelesaian sengketa hasil pilkada terlepas dari pro  dan  kontra,  namun  memfokuskan  pada  kajian  komprehensif  menggunakan kerangka teoritik hukum progresif mengingat keadilan dalam pemilu adalah pilar dasar negara demokrasi konstitusional sekaligus penguatan prinsip negara hukum yang jelas diatur di Konstitusi Republik Indonesia.

## RUMUSAN MASALAH
Bagaimana  konsep dan urgensi peradilan khusus terhadap penyelesaian sengketa hasil pilkada dalam rangka mewujudkan electoral justice?

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  pustaka  dengan pendekatan  yuridis  normatif  suatu  penelitian  melalui  proses  menelaah  peraturan- peraturan,  kaidah-kaidah  dan  aturan-aturan  yang  berhubungan  dengan  masalah yang  akan  dibahas.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah statute  approach, conceptual  approach dan comparative  approach . 7 Sumber  data  yang  digunakan yakni  data  sekunder  dengan  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder. Bahan  hukum  primer  seperti  UUD  1945,  undang-undang  nomor  48  tahun  2009, undang-undang  Nomor  1  tahun  2014,  undang-undang  nomor  10  tahun  2016, Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97/PUU-XI/2013 dan Nomor 85/PUU/XX/2022 . Bahan hukum sekunder seperti yang terdapat dalam  buku-buku hukum, artikel dan jurnal hukum. 8 Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif
6 Baharuddin  Riqiey,  “Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Memutus  Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022,” JAPHTN- HAN 2, no. 1 (31 Januari 2023), https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.59.
7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 35.
8 Nur Solikin, Pengantar Metodologi…, hlm. 61.

## Jurnal de Facto 10(2) : 193-210
untuk  dapat  menggambarkan  hasil  secara  utuh  perihal  gagasan  perundangan- undangan dan keadaan sebenarnya dari hukum sebagaimana kenyataannya.
TINJAUAN PUSTAKA
1. Tinjauan umum tentang Hukum progresif
Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Istilah hukum progresif, diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi filosofi hukum yang sebenarnya, adalah “Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”.
Hukum  bertugas  melayani,  bukan  sebaliknya.  Satjipto  Rahardjo  merasa prihatin  dengan  rendahnya  kontribusi  ilmu  hukum  dalam  mencerahkan bangsa  Indonesia,  dalam  mengatasi  krisis,  termasuk  krisis  dalam  bidang hukum itu sendiri.
Adapun  pengertian  hukum  progresif,  adalah  mengubah  secara  cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan  berbagai  terobosan.  Pembebasan  tersebut  di  dasarkan  pada prinsip  bahwa  hukum  adalah  untuk  manusia  dan  bukan  sebaliknya  dan hukum  itu  tidak ada  untuk  dirinya  sendiri,  melainkan  untuk  sesuatu  yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia. 9
2. Tinjauan umum tentang Pemilihan Kepala Daerah
Pemilihan  kepala  daerah  (Pemilukada)  sebagai  instrumen  demokrasi  bagi kehidupan  politik  suatu  daerah.  Sistem  pemilukada  langsung  juga merupakan sebuah pembaharuan yang mempunyai arti cukup penting dalam proses  konsolidasi  demokrasi  di  arus  lokal.  Secara  normatif,  pelaksanaan Pemilukada langsung menawarkan sejumlah manfaat dan sekaligus harapan bagi  pertumbuhan,  pendalaman  dan  perluasan  demokrasi  lokal.  Setelah lebih  dari  32  tahun  kebebasan  dalam  menyampaikan  pendapat  dibatasi, munculnya peraturan pemerintah mengenai pemelihan kepala daerah secara langsung  ini  merupakan  angin  segar  dalam  proses  bernegara.  Dipihnya sistem  pilkada  secara  langsung  mendatangkan  optimisme  dan  pesimisme tersendiri. Pilkada langsung dinilai sebagai perwujudan pengembalian “hak- hak dasar” masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan yanng utuh  dalam  rangka  rekrutmen  pimpinan  daerah  sehingga  mendimanisir kehidupan demokrasi di tingkat lokal. Keberhasilan pilkada langsung untuk melahirkan  kepemimpinan  daerah  yang  demokratis,  sesuai  kehendak  dan
9 Satjipto Rahardjo, 2008, Membedah Hukum Progresif, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, hal. 154

## Jurnal de Facto 10(2) : 193-210
tuntutan  rakyat  sangat  tergantung  pada  kritisisme  dan  rasionalitas  rakyat sendiri. 10
pemilihan      kepala      daerah      secara      langsung  merupakan    bentuk pengejawantahan  partisipasi  politik  rakyat  daerah  yang  akan menentukan sendiri bagaimana figur pemimpin daerah sesuai dengan harapan rakyat di daerah. Mengingat salah satu alasan penting perlunya pemilihan langsung kepala  daerah  adalah  bahwa  pemilu  lebih  membuka  peluang  tampilnya calon pemimpin yang sesuai  dengan  kehendak  mayoritas  rakyat. 11
3. Demokrasi Substantif
Demokrasi substantif dianggap sebagai pengawal dari adanya keadilan dan kebebasan  kehidupan  bernegara.  dalam  konteks  pemilihan  umum, demokrasi substantif menjadi penting karena: 1. Partisipasi yang luas dan otonom: Demokrasi pertama-tama mensyaratkan dan membutuhkan adanya keleluasan  partisipasi  bagi  siapapun,  baik  individu  maupun  kelompok secara  otonom.  Dalam  pemilihan  umum,  partisipasi  yanguas  dan  otonom dari  masyarakat  menjadi  kunci  untuk  menciptakan  demokrasi  yang substantif;  2.  Keadilan  dalam  kompetisi  politik:  Terwujudnya  kompetisi politik  yang  sehat  dan  adil  merupakan  salah  ciri  penting  dari  demokrasi substantif.  Dalam  konteks  pemilu,  hal  ini  berarti  semua  kekuatan  politik atau  kekuatan  sosial  kemasyarakatan  diakui  hak  hidupnya  dan  diberi kebebasan  untuk  saling  berkompetisi  secara  adil  sebagai  sarana  penyalur aspirasi  masyarakat;  3.  Pengawalan  demokrasi  oleh  lembaga  peradilan: Mahkamah  Konstitusi  memiliki  fungsi  sebagai  pengawal  konstitusi sehingga berhubungan erat dengan terwujudnya suatu demokrasi substantif. MK sebagai lembaga peradilan yang independen bertugas menguji undang- undang terhadap UUD NRI 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara,  dan  menyelesaikan  perselisihan  hasil  pemilu  atau  PHPU  dengan memutus dan menghasilkan suatu keputusan yang adil. Penyelesaian hasil sengketa sebagai pilar penting dalam menjaga integritas dan keberlanjutan sistem  demokrasi.  ini  berperan  dalam  memastikan  bahwa  perbedaan pendapat dan perselisihan dalam masyarakat dan dalam proses perbedaan pendapat  dan  perselisihan  dalam  masyarakat  dan  dalam  proses  politik
10 Marno Wance, Bakri La Suhu, Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Menentukan Pilihan Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Maluku Utara, JURNAL OF GOVERNMENT - JOG (Kajian Manajemen Pemerintahan & Otonomi Daerah) , Vol. 4 No. 2, 2019, hlm. 98
11 Mahfud  MD,  2007, Perdebatan  Hukum  Tata  Negara  Pasca  Amandemen Konstitusi, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, hlm.133-135.
diatasi  dengan  cara  damai,  adil,  dan  transparan  melalui  peradilan  khusus penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum. 12

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kewenangan Memutus Hasil Pemilihan Kepala Daerah
Sistem  pemilihan  kepala  daerah  di  Indonesia  sejak  masa  reformasi  telah mengalami  2  sistem  pemilihan,  yakni  penunjukan  langsung  oleh  pemerintah  dan pemilihan umum yang demokratis. Awalnya, undang-undang tentang Pemerintahan Daerah  tahun  1999  menegaskan  bahwa  pemilihan  Kepala  Daerah  dipilih  secara tidak langsung, yakni dipilih oleh DPRD. Namun, ternyata sistem tersebut dianggap tidak  efektif  dan  menutup  pintu  bagi  orang-orang  terbaik  di  daerah  dan  justru menimbulkan budaya korup di berbagai daerah. 13
Lahirlah  sebuah  undang-undang  baru  yang  menyatakan  bahwa  Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Pemilihan Umum  Kepala  Daerah  secara  langsung  merupakan  kesempatan  rakyat  guna memilih pemimpin daerahnya secara langsung dengan mengikuti pilihan hati nurani dan  kebebasan  penuh  terhadap  pilihannya  dan  dengan  adanya  pemilihan  secara langsung oleh rakyat diharapkan dapat lebih mengenal para calon pemimpin yang cocok untuk menjadi kepala daerahnya. 14
Meskipun Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan dengan prinsip langsung, umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil,  akan  tetapi  dalam  pelaksanaannya  tetap memiliki  potensi  untuk  lahirnya  sebuah  permasalahan  atau  sengketa,  salah  satu permasalahan  yang  dapat muncul  ialah  perselisihan  hasil  Pilkada.  Pada  dasarnya sengketa  hasil  Pilkada  ini  hanya  bersifat  kuantitatif  terkait  dengan  kekeliruan perhitungan  atas  Pilkada  langsung,  namun  dalam  perkembangannya  perselisihan hasil Pilkada juga terkait dengan kualitatif, yakni jalannya proses Pilkada langsung yang  dapat  mempengaruhi  hasil  akhir  Pilkada.  Karena  Indonesia  sebagai  sebuah negara hukum, maka penyelesaian perselisihan tersebut harus diselesaikan melalui tata cara yang telah ditentukan oleh hukum. 15
12 Dewi Rastikasari, Hanny Hilmia Fairuza, PERAN VITAL PERADILAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN UMUM DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI SUBSTANTIF GUNA MENCARI ARAH PEMILU 2024, Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2, November 2023, hlm. 151-152
13 M.  Lutfi  Chakim, “Perubahan  Sistem  Pemilihan  Kepala  Daerah  Dalam  Dinamika Pelaksanaan Demokrasi”, Jurnal Rechts Vinding, Vol. 3 No. 1, 2014, hlm. 119.
14 Romadlon,  S.  G., Penegak  Hukum  Progresif  Dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Tentang Calon Perorangan Pilkada . Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.
15 Slamet  Suhartono,  “Konstitutsionalitas  Badan  Peradilan  Khusus  dan  MK  dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung”, Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 3, 2015, hlm. 508.

## Jurnal de Facto 10(2) : 193-210
Dinamika  ketatanegaraan  di  Indonesia  menunjukan,  penyelesaian perselisihan  hasil  Pilkada  ini  mengalami  berbagai  perubahan  mengenai  lembaga mana yang berwenang untuk menangani kasus hasil Pemilu Kepala Daerah, hal ini tentu  menimbulkan  keresahan  karena  tidak  adanya  asas  kepastian  hukum  dalam menangani sengketa hasil Pilkada. Pada akhirnya kewenangan tersebut bermuara ke Mahkamah Konstitusi yang justru menimbulkan berbagai problematika, seperti terganggunya fokus Mahkamah Konstitusi dalam menangani kasus judicial review karena  padatnya  tugas  memutus  sengketa  hasil  pemilu  kepala  daerah  tersebut  di tahun-tahun pemilu serentak.
Pada dasarnya kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan UUD 1945 ialah pertama ,  menguji  UU  terhadap  UUD  1945. Kedua ,  menyelesaikan perselisihan antara lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam UUD 1945. Ketiga , memutus pembubaran partai politik. Keempat , memutus perselisihan hasil pemilu.  Pada  poin  keempat  inilah  muncul  persoalan  dimana  pemilu  dan  Pilkada merupakan dua hal yang berbeda, pemilu menurut undang-undang meliputi DPR, DPD,  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  dan  DPRD,  sedangkan  Pilkada  mencakup Gubernur, Bupati, dan Walikota. Perbedaan rezim pemilu dan Pilkada ini pernah dikemukakan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2013 dan menyatakan bahwa  kewenangan  tambahan  Mahkamah  Konstitusi  untuk  menyelesaikan perselisihan  hasil  Pilkada  adalah  inkonstitusional. 16 Berdasarkan  putusan Mahkamah  Konstitusi  inilah  kemudian  dalam  undang-undang  Nomor  10  tahun 2016 yang mengamanatkan kepada pemerintah untuk membentuk badan peradilan khusus  penyelesaian  perselisihan  hasil  Pilkada  dan  kewenangan  memutus perselisihan  hasil  Pilkada  tetap  berada  di  tangan  Mahkamah  Konstitusi  sampai dibentuknya  badan  peradilan  khusus.  Pemberian  kewenangan  sementara  kepada Mahkamah  Konstitusi  ini  hanya  didasarkan  oleh  undang-undang  sedangkan seharusnya  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  harus  didasarkan  kepada  UUD 1945. 17
Namun dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi justru menyatakan bahwa  tidak  ada  lagi  perbedaan  antara  rezim  Pemilu  dan  Pilkada  sehingga pembentukan peradilan khusus dalam pasal undang-undang nomor 10 tahun 2016 dinyatakan inkonstitusional dan menjadikan kewenangan menyelesaikan sengketa hasil pemilu kepala daerah serentak tahun 2024 kembali menjadi milik Mahkamah Konstitusional secara permanen. 18 Kembalinya kewenangan memutus perselisihan
16 Satrio  Alif  Febriyanto,  Muhammad  Firman,  “Napak  Tilas  Pemilihan  Kepala  Daerah Indonesia: Korelasi Negara Hukum Yang Demokrastis dan Amandemen UUD 1945”, Jurnal APTN- HAN, Vol. 2, No. 1, hlm. 136.
17 Ni`matul Huda, “Pengujian Perppu oleh Mahkamah Konstitusi,” Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 5, 2010, hlm. 73–91.
18 I Gede Palguna, Bisariyadi, Kewenangan Mahkamah Konstitusi., hlm. 8.
hasil  pemilu  membuat  sebagian  masyarakat  khawatir  akan  optimalisasi  kerja Mahkamah  Konstitusi  dalam  menjaga  konstitusi.  Tenggat  waktu  beracara  di Mahkamah  Konstitusi  yang  sangat  pendek  membuat  Mahkamah  Konstitusi  tidak bisa terlalu masuk didalam memeriksa secara substantif dan lebih berpegang dalam keadilan proseduralnya saja. Seperti halnya pada Pilkada serentak 2017, Mahkamah Konstitusi hanya mengabulkan sebagian 3 permohonan, dengan rincian 2 perintah pemungutan suara ulang dan 1 rekapitulasi penghitungan suara ulang, sedangkan sisanya ditolak dan tidak dapat diterima. 19
Secara proporsional, dapat dikemukakan bahwa kewenangan menyelesaikan  perselisihan  hasil  Pilkada  yang  dilaksanakan  oleh  Mahkamah Konstitusi  memiliki  beberapa  permasalahan  yang  sangat  urgent: Pertama , Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara hasil Pilkada bukanlah tujuan  awal  dibentuknya  lembaga  ini,  oleh  karena  itu  ditakutkan    akan mengakibatkan kurang efektifnya Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi utamanya  yakni  dalam  menjaga  konstitusi. Kedua ,  Kewenangan  Mahkamah Konstitusi  yang  mengadili  pada  tingkat  pertama  dan  terakhir  membuat  hasil putusan  Mahkamah  Konstitusi  bersifat  final  dan  mengikat,  serta  tidak ada  upaya hukum yang dapat dilakukan. 20 Maka, diperlukan adanya lembaga peradilan khusus penyelesaian sengketa hasil Pilkada di bawah Mahkamah Agung yang masih bisa memberikan  peluang  adanya  upaya  hukum  yang  bisa  diajukan  oleh  penggugat. Ketiga ,  dengan  pembentukan  lembaga  peradilan  khusus  penyelesaian  sengketa hasil pemilu di beberapa daerah akan lebih merefleksikan asas pengadilan efisien, cepat, sederhana, dan biaya ringan.

## Peradilan Sengketa Hasil Pilkada Dalam Kajian Perbandingan Antar Negara
Penyelesaian  sengketa  hasil  pilkada  di  Indonesia  saat  ini  merupakan kewenangan  dari  Mahkamah  Konstitusi,  hal  ini  didasari  oleh  pernyataan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya yang menyatakan bahwa dalam undang- undang terkait Pemilu tidak ada lagi perbedaan rezim diantara Pemilihan umum dan pemilihan  kepala  daerah.  Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  ini  juga  sudah ditetapkan  secara  permanen  sehingga  sudah  tidak  ada  lagi  transisi  untuk kedepannya.  Namun,  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  lembaga  tertinggi  yang seharusnya berfokus menjaga konstitusi dianggap terlalu turun kebawah jika harus menangani  perkara  sengketa  hasil  pemilu.  Terlebih  lagi  dengan  jumlah  perkara yang  cukup  banyak  dan  tenggat  waktu  penyelesaian  yang  sangat  singkat,  hal  ini menimbulkan adanya dilema dalam pengaturan dan penegasan mengenai lembaga
19 Surya  Mukti  Pratama,  Ela  Nurlela,  Hendry  Gian,  “Gagasan  Pembentukan  Peradilan Khusus Pilkada Dalam Mewujudkan Electoral Justice”, Jurnal Yustika 24. No. 1, 2021, hlm. 19.
20 Budi  Suhariyanto,  “Masalah  Eksekutabilitas  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  oleh Mahkamah Agung”, Jurnal Konstitusi 13, No. 1, 2016. hlm. 177.
yang  berwenang  menangani  sengketa  hasil  pilkada.  Dilema  dengan  adanya kewenangan  penyelesaian  sengketa  hasil  pilkada  ini  bagi  Mahkamah  Konstitusi membuat munculnya gagasan untuk kembali memfokuskan kepada pembentukan lembaga  peradilan  khusus  penyelesaian  hasil  pilkada.  Oleh  karena  itu,  untuk memberikan  gambaran  yang  lebih  luas  mengenai  konsep  pengadilan  khusus sengketa  pilkada,  penulis  akan  memberikan  beberapa  perbandingan  lembaga Peradilan Pemilihan Umum di negara Uruguay, Meksiko dan Bolivia.
Uruguay  sebagai  negara  pertama  yang  diteliti  merupakan  negara  dengan bentuk  pemerintahan  demokrasi  republik  yang  telah  memiliki  peradilan  khusus pemilu sejak tahun 1924. Uruguay juga mengadopsi sistem multi-partai dan Pemilu di Uruguay juga menggunakan mekanisme pemilihan daerah yang bernama general election in department level sehingga relevan untuk dijadikan contoh oleh bangsa Indonesia untuk mendirikan Lembaga peradilan khusus penyelesaian sengketa hasil Pilkada. 21 Peradilan khusus di Uruguay berdiri secara permanen dan memiliki dua tingkatan peradilan khusus yakni electoral court and electoral boards . Keduanya dibentuk oleh secretariat office yang mana mengurusi bidang administrative seperti keanggotaan  dan  keuangan  dari  peradilan  khusus .  Electoral  boards ini  nantinya bertanggung jawab langsung kepada Electoral Court. Jika dilihat pada tatanan ini, electoral  boards  ini  memiliki  kesamaan  dengan  di  Indonesia  yakni  adanya kedudukan di setiap daerah.
Lembaga  ini  Terdiri  dari  9  hakim  berasal  dari  dua  kamar  parlemen,  5 diantaranya berasal dari profesional dan 4 sisanya melalui pemilihan dari para partai di parlemen. 22 Kekuasaan electoral court yang cukup luas ini membuatnya menjadi cabang  kekuasaan  keempat  karena  mampu  membuat  UU  sendiri,  memiliki kewenangan  eksekutif  menjalankan  pemilu,  dan  fungsi judicial dalam  memutus sengketa  pemilu. Electoral  court ini  juga  memiliki  kewenangan  untuk  membuat peraturan undang-undangnya Pemilu sendiri. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 322 Konstitusi Uruguay yang pada intinya bertanggung jawab membuat peraturan pemilu dan mengawasi pelaksanaannya, menjadi pusat koordinasi segala hal yang berurusan  dengan  pemilu  dan  kewenangan  untuk  mengatasi  sengketa  pemilu dengan putusan final.
Jika  melihat  kedudukan Electoral  Court di  Uruguay,  hal  tersebut kemungkinan  akan  sulit  dilaksanakan  di  Indonesia  karena  Indonesia  masih menganut Trias  Politica secara  ketat.  Adanya  eksistensi  lembaga  penyelenggara
21 Dodi Jaya Wardana, Sukardi, Radian Salman, “The Concept Of Special Courts In The Settlement Of Regional Head Election Cases In Indonesia” , Justitia Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 2, 2021. hlm. 241.
22 Philip B. Taylor, “The electoral system in Uruguay”, The Journal of Politics, Vol. 17, No. 1, 1955, hlm. 27

## Jurnal de Facto 10(2) : 193-210
Pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP serta badan peradilan perselisihan hasil Pilkada membuat adaptasi pembentukan cabang kekuasaan keempat seperti ini akan mendapat  banyak  tantangan.      Negara  kedua  yakni  Meksiko  yang  memiliki  dua level  sistem  pemilu,  yang  pertama  ialah  dengan  sistem  pemilu  federal  untuk memilih  presiden,  senator  dan  DPR  dan yang  kedua  dengan  sistem  pemilu lokal untuk memilih gubernur, perwakilan negara bagian dan pemerintah lokal. Meksiko sudah memiliki peradilan khusus sengketa Pemilu sejak tahun 1987 dengan nama Court of Electoral Litigation ( Tribunalde lo Contencioso Electoral/TRICOEL) yang kemudian  berubah  menjadi  semakin  kuat  dengan  nama Tribunal  Electoral  del Poder Judicial de la Federacion /TEPJF.
Untuk hakim dari Superior Courtroom terdiri dari 7 hakim yang diajukan oleh Mahkamah Agung dan dipilih oleh dua pertiga anggota senat yang hadir dan memiliki  masa  jabatan  9  tahun  dan  tidak  dapat  diperpanjang,  sedangkan  ketua hakim  memiliki  masa  4  tahun.  Untuk Regional  Courtroom terdiri  dari  3  orang hakim  dengan  prosedur  dan  masa  jabatan  yang  sama. 23 TEPJF  diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan pemilu. Kewenangan TEPJF ialah menyelesaikan sengketa pemilihan umum secara final  dan  tidak  dapat  dibantah,  menyelesaikan  sengketa  administratif  pemilu, melindungi  hak-hak  politik  warga  negara,    melaksanakan  keadilan  pemilu  dan penyelenggaraan  pemilu  dan  kewenangan  untuk  membatalkan  undang-undang pemilu  yang  bertentangan  dengan  konstitusi . Hal  ini  membuat  peradilan  pemilu menjadi kekuasaan tertinggi atas permasalahan pemilu. 24
Berdasarkan  kedudukannya  TEPJF  merupakan  lembaga  penyelenggara Pemilu  sekaligus  menjadi  lembaga  peradilan  penyelesaian  sengketa  pemilu.  Jika dilihat di Indonesia saat ini, kewenangan tersebut mirip dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang mengawasi jalannya pemilu dan memiliki kamar atas dan kamar  bawah,  seperti  halnya  Bawaslu  Pusat  dan  Bawaslu  Kabupaten/kota. Sedangkan  dalam  hal  penyelesaian  Pemilu  mirip  dengan  lembaga  Mahkamah Konstitusi  di  Indonesia,  namun  karena  memiliki  kedudukan  yang  berbeda  maka ruang lingkup tugas dan kewenangannya juga berbeda.
Negara  yang  terakhir  yakni  Bolivia  yang  memiliki  badan  penyelenggara pemilu dengan nama The Plurinational Electoral Organ yang dipimpin oleh The Supreme Electoral Court atau Mahkamah Agung Pemilu. Dilihat dari sudut trias politica,  kedudukan The  Supreme  Electoral  Court berada  di  luar  tiga  cabang
23 Electoral Tribunal Di Meksiko, http://perludem.org/wp- content/uploads/2017/04/ELECTORAL-TRIBUNAL-DI-MEKSIKO.pdf , diakses tanggal 11 Agustus 2023.
24 Tribunal  Electoral  del  Poder  Judicial  de  la  Federación  (TEPJF),  ‘About  Tribunal Electoral’, https://www.te.gob.mx/ , diakses 31 Juli 2023.

## Jurnal de Facto 10(2) : 193-210
kekuasaan  tersebut.  Bolivia  mengadaptasi  cabang  kekuasaan  baru  khusus  untuk lembaga  pemilihan. The  Plurinational  Electoral  Organ terdiri  dari    Mahkamah Agung  Pemilu,  Departemen  Pengadilan  Pemilu,  Hakim  Pemilu,  Juri  di  lokasi pemungutan suara, dan Notaris Pemilu. 25
The  Plurinational  Electoral  Organ memiliki  tujuh  anggota  hakim  yang menjabat selama enam tahun dan tidak dapat dipilih kembali, dan minimal terdapat dua  anggota  yang  berasal  dari  asli  pedesaan.  Kewenangan The  Plurinational Electoral  Organ yang  tercantum  dalam  konstitusi  Bolivia  yakni  mengatur  dan menyelenggarakan proses pemilu sekaligus mengumumkan hasil pemilu, menjamin jalannya pemilu agar dilakukan secara efektif dan mengatur serta mengurus catatan sipil  dan  daftar  pemilih. 26 Dalam  konteks  keindonesiaan,  kewenangan  tersebut terbagi  menjadi  beberapa  lembaga,  yakni  KPU,  Bawaslu  dan  DKPP.  Adanya perbedaan  kedudukan  dan  struktur  lembaga  membuat  lembaga  ini  memiliki perbedaan dengan indonesia yang memiliki berbagai pintu peradilan untuk sengketa Pemilu.
Tabel 1: Kewenangan Pengadilan khusus Pemilu di luar negeri
NO. Nama Negara Kedudukan Kewenangan 1. Uruguay - Berada di luar trias politica. - Terdiri dari 9 hakim, 5 dari profesional  dan  4 dari pemilihan parlemen. - Membuat  peraturan  pemilu dan mengawasinya
- Pusat koordinasi pemilu
- Mengatasi sengketa pemilu 2. Meksiko - Berada  di  bawah kekuasaan kehakiman (penyelenggara sekaligus peradilan) - Terdiri dari 7 hakim di pusat dan 3  hakim  di  tiap wilayah. - Menyelesaikan perselisihan pemilihan
- Melindungi hak politik masyarakat
- Menyelenggarakan pemilu
25 Bolivia (Plurinational State of) 2009, https://www.constituteproject.org/constitution/Bolivia_2009 ,    diakses 15 Agustus 2023.
26 Nur Muhammad Fikri, Rizky Argama, Fajri Nursyamsi, Konsep Kelembagaan …,hlm. 50.
3 Bolivia - Berada di luar trias politica - Terdiri dari 7 hakim dan minimal 2  hakim  berasal dari pedesaan. - Mengatur dan menyelenggarakan Pemilu - Mengawasi Pemilu - Sengketa Kepegawaian

## Peradilan Khusus Sengketa Hasil Pilkada Dan Electoral Justice Dalam Kajian Hukum Progressif
Pelaksanaan pemilu harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang- undangan  dan  juga  harus  memiliki  mekanisme  pengaduan  demi  menjunjung kesetaraan warga negara dan persaingan yang bebas dan adil. 27 Dari makna tersebut maka,  peradilan  khusus  penyelesaian  sengketa  hasil  pemilu  merupakan  lembaga yang  harus  diadakan  sebagaimana  yang  diperintahkan  oleh  undang-undang. Pengadilan  khusus  diatur  dalam  Undang-Undang  nomor  48  tahun  2009  tentang kekuasaan kehakiman pasal (1) ayat 8, berdasarkan undang-undang tersebut terlihat jelas bahwa peradilan khusus hanya dapat dibentuk di bawah wilayah Mahkamah Agung  diantaranya  adalah  wilayah  lingkungan  peradilan  umum,  lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan agama, atau lingkungan peradilan tata usaha negara. Sebagaimana pengadilan khusus Tipikor, pengadilan khusus penyelesaian sengketa  hasil  Pilkada  tidak  berdiri  sendiri  di  bawah  Mahkamah  Agung,  namun pengadilan khusus tersebut berada pada wilayah peradilan umum. 28
Pembentukan  Peradilan  khusus  harus  didirikan  berdasarkan  undang- undang,  sebagaimana  pasal  27  undang-undang  kekuasaan  kehakiman,  yang berbunyi  “ketentuan  mengenai  pembentukan  pengadilan  khusus….diatur  dalam undang-undang”. Frasa tersebut merupakan kaidah bij de wet gargled yang berarti bahwa proses mendirikan pengadilan khusus harus dibentuk berdasarkan undang- undang.  Namun,  undang-undang  tersebut  tidak  harus  secara  spesifik  mengatur tentang  pembentukan  Pengadilan  Khusus  tersebut.  Pembentukan  dan  pengaturan Pengadilan  Khusus  juga  dapat  dimasukkan  dalam  ketentuan  undang-undang pemilihan umum. 29
Kemudian  untuk  menentukan  bagaimana  sifat  peradilan  khusus  tersebut apakah  sebagai  peradilan  permanen  atau  peradilan ad  hoc .  Jika  dilihat  dari pelaksanaan  pemilihan  langsung  di  Indonesia  saat  ini  yang  bersifat  serentak  tiap
27 Mohammad Syaiful Aris, “Penataan Sistem Pemilihan Umum Yang Berkeadilan Untuk Penguatan Sistem Presidensiil Di Indonesia” Jurnal Yuridika, Vol. 33, No. 2, 2018, hlm. 297.
28 Nurdin,  “Eksistensi  Hakim ad  hoc Pada  pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  Dalam SIstem Kekuasaan Kehakiman”, Meraja Jurnal, Vol. 2, No. 2, hlm. 169.
29 Dodi  Jaya  Wardana,  Sukardi,  Radian  Salman, The Concept  Of Special Courts…, hal. 243.
lima tahun sekali, maka opsi peradilan ad hoc merupakan pilihan yang sangat tepat. Pengertian ad  hoc sendiri  adalah  suatu  pembentukan  untuk  tujuan  khusus. 30 Sedangkan  dalam  istilah  peradilan  khusus ad  hoc tercantum  dalam  Peradilan Khusus Hak Asasi Manusia (HAM) dalam undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang pada intinya menyimpulkan bahwa pengadilan ad hoc adalah suatu pengadilan yang bersifat tidak permanen dan sejak didirikannya hanya untuk sementara waktu atau dikhususkan untuk menangani perkara tertentu.
Dalam pengadilan khusus, terdiri dari hakim karier dan hakim ad hoc untuk bersama  mengadili  perkara  yang  merupakan  wewenangnya,  perbedaan  keduanya hanya pada sumber rekrutmen saja. 31 Dalam pasal 1 ayat (9) UU nomor 48 tahun 2009  tentang  kekuasaan  kehakiman  yang  menunjukkan  bahwa  hakim ad  hoc merupakan  hakim  yang  sudah  memiliki  keahlian  dan  pengalaman  dalam  suatu bidang tertentu, yang direkrut secara khusus untuk tujuan tertentu dan menangani perkara  tertentu.  Berkenaan  dengan  pembentukan  lembaga  peradilan  khusus penyelesaian  sengketa  pemilu,  maka  diperlukan  hakim-hakim  yang  sudah berpengalaman menyelesaikan sengketa hasil pemilu di Indonesia dengan minimal 3 orang hakim yang terdiri dari hakim karier dan hakim ad hoc. 32
Berkenaan dengan kedudukan lembaga peradilan khusus perselisihan  hasil Pilkada  dapat  diletakkan  pada  Peradilan  Tinggi  di  setiap  daerah  untuk menyelesaikan  permasalahan  hasil  Pemilu  Kepala  Daerah  di  wilayah  provinsi tersebut. Sebagaimana lembaga peradilan di beberapa Negara yang telah dijelaskan seperti  Uruguay  dan  Meksiko  yang  memiliki  dua  tingkatan,  yakni  di  pusat  dan beberapa daerah di bawahnya. Kedudukan lembaga peradilan khusus sengketa hasil Pemilu  Kepala  Daerah  di  lingkungan  Pengadilan  Tinggi  memiliki  keserupaan dengan Peradilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan pertimbangan efisiensi dan pengelolaan lembaga peradilan khusus agar tidak terlalu mahal.
Peradilan khusus sengketa hasil pemilu hanya akan dibentuk tiap 5 tahun sekali menjelang pelaksanaan pemilu kepala daerah, paling lambat 6 bulan sebelum pelaksanaan  tahap  pertama  pemilu  serentak  dan  ditutup  kembali  paling lambat 1 tahun setelah seluruh rangkaian pemilu selesai. 33 Dibentuknya lembaga Peradilan khusus penyelenggara Pemilu Kepala Daerah, diharapkan dapat mengurangi beban Mahkamah  Konstitusi  sebagai  lembaga  tertinggi  yang  mengawasi  konstitusi  di Indonesia dan dapat memberikan hak kepada masyarakat untuk dapat memiliki hak
30 Nurdin, “Eksistensi Hakim Ad hoc…, hlm. 171.
31 Luhut M.P Pangaribuan, Lay Judges dan Hakim ad hoc, Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 278.
32 Luhut M.P Pangaribuan, Lay Judges…, hlm. 275.
33 Muhammad Syaiful Aris, “Pembentukan Peradilan Khusus Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional”, Jurnal Media Iuris, 5, No. 3, 2022, hlm. 501.
upaya banding apabila dalam keputusannya dianggap kurang memuaskan. Selain itu,  diharapkan  dapat  menciptakan  pelaksanaan  pemilu  yang  berintegritas  dan menjunjung tinggi prinsip jujur, bebas dan adil serta dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas tanpa adanya manipulasi atau kecurangan. 34
Konseptual  di  atas  tentang  peradilan  khusus  mengenai  sengketa  hasil pilkada ditinjau dari teoritik tentang hukum progressif menunjukan adanya ihwal atau  alasan  penting  bagaimana  perhatian  segenap  penyelenggaraa  negara khususnya dalam merespon kebutuhan tersebut dengan di dasarkan pada beragam pertimbangan  seperti  aspek  sosial  dan  geografis,  dimana  persoalan  Pilkada  yang letaknya  sangat  spesifik  pada  daerah  tertentu  membutuhkan  proses  penyelesaian hukum  apabil  terjadi  sengketa  secara  cepat  dan  efektif.  Satjipto  Raharjo menegaskan  bahwa  hukum  tidak  dapat  dilepaskan  dari  faktor  sosial,  dimana terdapat  dinamika  hukum  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  itu  sendiri. Hukum  tidak  hanya  diartikan  sebagai  institusi  steriil,  namun  demikian  hukum kehadirannya selalu teruji di masyarakat bagaimana dampak yang dihasilkan bagi perkembangan ke depannya. 35
Di  sisi  lain,  hukum  progressif  yang  juga  digagas  oleh  Satjipto  telah menegaskan bagaimana penegak hukum tidak terkurung pada kerangka prosedural secara  kaku,  namun  melupakan  aspek  substantif    dari  hukum  yang  mampu memberikan kesejahteraan bagi warga negara. 36 Oleh karena itu, kebutuhan akan pembentukan  peradilan  khusus  dalam  menangani  sengketa  hasil  pilkada  harus dilihat  sebagai  respon  aktual  yang  timbul  di  masyarakat  tentang  bagaimana pelaksanaan pemilu tersebut apakah mampu memberikan dampak yang baik bagi kehiduan masyarakat khususnya mencapai tujuan demokrasi secara substantif yang memperhatikan asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

## KESIMPULAN
Kewenangan  memutus  sengketa  hasil  pemilu  yang  dibebankan  kepada Mahkamah  Konstitusi  saat  ini  memiliki  beberapa  kelemahan. Pertama , mengakibatkan kurang efektifnya Mahkamah Konstitusi karena beban perkara yang cukup  banyak. Kedua ,  tidak  adanya  upaya  hukum  yang  bisa  dilakukan  karena putusan  Mahkamah  Konstitusi  memiliki  sifat  final  dan  mengikat. Ketiga , pembentukan  lembaga  peradilan  khusus  di  beberapa  daerah  akan  lebih mencerminkan  asas  peradilan  yang  efektif,  cepat  dan  sederhana.  Studi
34 Mohammad Syaiful Aris, Hukum Pemilu: Filosofis dan Prinsip Pemilihan Umum Dalam UUD NRI 1945 (Setara Press, Yogyakarta, 2021). hlm. 53.
35 Satjipto  Raharjo, Sosiologi  Hukum  Perkembangan  Metode  dan  Pilihan  Masalah (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010). h 92-93.
36 Satjipto Raharjo, Membedah Hukum Progresif (Jakarta: Kompas, 2006). h 11.
perbandingan  peradilan  khusus  pemilu  di  Uruguay  dan  Bolivia  bersifat  cabang kekuasaan  keempat,  sebagai  sebuah  lembaga  tersendiri  yang  menjalankan pemilihan  jabatan  pemerintahan  sekaligus  menyelesaikan  persengketaan  di dalamnya. Sedangkan lembaga peradilan khusus di Meksiko, berdampingan dengan Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman dengan sifat putusan final.
Konsep yang paling sesuai untuk Pengadilan Khusus penyelesaian sengketa hasil pemilu di Indonesia adalah bersifat ad hoc dengan hakim yang bersifat ad hoc juga. Berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung di wilayah Pengadilan Umum dan  memiliki  berkedudukan  di  Pengadilan  Tinggi  tiap  daerah  agar  lebih  efisien, ringan  dan  sederhana.  Dilihat  dari  pendekatan  hukum  progressif,  eksistensi  dari pengadilan  khusus  tersebut  harus  dilihat  sebagai  kebutuhan  yang  nyata  bagi pelaksanaan demokrasi di Indonesia untuk mewujudkan tujuan pemilu yang baik, sehingga  pelaksanaan  demokrasi  berjalan  secara  substantif  yaitu  mampu merepresentasikan  asas  seperti  kepastian,  keadilan,  dan  kemanfaatan.  Penegak hukum  tidak  dapat  terpaku  pada  kerangka  prosedural  secara  kaku,  sehingga terkesan tidak adaptif terhadap perubahan yang terjadi di lapangan, meskipun tidak dapat  dipungkiri  bahwasannya  proses  pembentukan  pengadilan  khusus  tersebut memerlukan waktu serta biaya yang tidak sedikit.

## REFERENSI

## Aris, Mohammad Syaiful, “Penataan Sistem Pemilihan Umum Yang Berkeadilan
Untuk Penguatan  Sistem  Presidensiil  Di  Indonesia” Jurnal  Yuridika, 33,  no.  2, 2018.
Aris, Mohammad Syaiful, Hukum Pemilu: Filosofis dan Prinsip Pemilihan Umum Dalam UUD NRI 1945. Yogyakarta: Setara Pers 2021.
Aris,  Muhammad  Syaiful,  “Pembentukan  Peradilan  Khusus  Penyelesaian  Hasil Pemilihan Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional”,
Jurnal Media Iuris, 5, no. 3, 2022.
Baharuddin  Riqiey.  “Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Memutus Perselisihan  Hasil  Sengketa  Pilkada  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  85/PUU-XX/2022.” JAPHTN-HAN 2,  no.  1  (31  Januari  2023). https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.59.
Bolivia (Plurinational State of) 2009, https://www.constituteproject.org/constitution/Bolivia_2009,        diakses  15 Agustus 2023.
Chakim, M. Lutfi, “Perubahan Sistem Pemilihan Kepala Daerah Dalam Dinamika Pelaksanaan Demokrasi”, Jurnal Rechts Vinding 3 no. 1, 2014.
Cohen,  Morris  L. Metode  Penelitian  Hukum .  Universitas  Sembilan  Belas November: Kolaka, 2015.
Electoral Tribunal Di Meksiko, http://perludem.org/wp-
content/uploads/2017/04/ELECTORAL-TRIBUNAL-DI-MEKSIKO.pdf, diakses tanggal 11 Agustus 2023.
Febriyanto,  Satrio  Alif,  Muhammad  Firman,  “Napak  Tilas  Pemilihan  Kepala Daerah  Indonesia:  Korelasi  Negara  Hukum  Yang  Demokrastis  dan Amandemen UUD 1945”, Jurnal APTN-HAN, Vol. 2, No. 1.
Fikri,  Nur  Muhammad,  Rizky  Argama,  Fajri  Nursyamsi,  Konsep  Kelembagaan Peradilan  Khusus  Pemilu  di  Indonesia  (Studi  Kasus:  Lembaga  Peradilan Khusus Pemilu di Bolivia, Meksiko, dan Nikaragua), Skripsi , Sekolah tinggi Hukum Indonesia jentera, Jakarta, 2021.
Huda, Ni`matul “Pengujian Perppu oleh Mahkamah Konstitusi,” Jurnal Konstitusi 7 no. 5, 2010.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007.
Nurdin, “Eksistensi Hakim ad hoc Pada pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam SIstem Kekuasaan Kehakiman”, Meraja Jurnal 2, no. 2.
Palguna,  I  Gede,  Bisariyadi,  “Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah” , Jurnal Konstitusi 20, no. 1, 2023.
Pangaribuan,  Luhut  M.P, Lay  Judges  dan  Hakim  Ad  hoc, Universitas  Indonesia, Jakarta, 2009.
Pratama, Surya Mukti, Ela Nurlela, dan Hendry Gian Dynantheo Sitepu. “Gagasan Pembentukan  Peradilan  Khusus  Pilkada  Dalam  Mewujudkan  Electoral Justice.” Jurnal  Yustika:  Media  Hukum  Dan  Keadilan 24,  no.  01  (24 November 2021): 14–24. https://doi.org/10.24123/yustika.v24i01.4451.
Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 85/PUU/XX/2022 .
Raharjo, Satjipto. Membedah Hukum Progresif . Jakarta: Kompas, 2006.
———. Sosiologi  Hukum  Perkembangan  Metode  dan  Pilihan  Masalah . Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
Reinenda,  Violla.  “Menakar  Relevansi  Pembentukan  Badan  Peradilan  Khusus Penyelesaian  Sengketa  Hasil  Pemilihan  Kepala  Daerah  Tahun  2024.”
Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau 3, no. 2 (31 Desember 2021): 1– 21. https://doi.org/10.55108/jbk.v3i2.254.
Romadlon, S. G., Penegak Hukum Progresif Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Calon Perorangan Pilkada . Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.
Suhariyanto, Budi, “Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung”, Jurnal Konstitusi, Vol. 13, No. 1, 2016.
Suhartono,  Slamet,  “Konstitutsionalitas Badan  Peradilan  Khusus  dan  MK  dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung”, Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 3, 2015.
Taylor, Philip B., “The electoral system in Uruguay”, The Journal of Politics, Vol. 17, No. 1, 1955.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ‘About Tribunal Electoral’, https://www.te.gob.mx/, diakses 31 Juli 2023.
Wardana, Dodi Jaya, Sukardi, Radian Salman, “The Concept Of Special Courts In The  Settlement  Of  Regional  Head  Election  Cases  In  Indonesia” ,  Justitia Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 2, 2021.
Zoelva,  Hamdan,  “Problematika  Penyelesaian  Sengketa  Hasil  Pilkada olehMahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Vol 10, No. 3, 2013.