## PELAYANAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

## Kaja
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Univesitas Kapuas Sintang, Jl. Y.C. Oevang Oeray No. 92, Sintang, Indonesia, email: kajaunka@gmail.com
Abstak: Pelayanan sebagai urutan peristiwa interaksi dan komunikasi pemberi pelayanan dan  penerima  manfaat  pelayanan  dalam  usaha  meningkatkan  harkat  dan  martabat kemanusiaan dibidang kesehatan, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36  tahun  2009  menjelaskan    bahwa  kesehatan  adalah  keadaan  sehat,  baik  secara  fisik, mental,  spiritual  maupun  sosial  yang  memungkinkan  setiap  orang  untuk  hidup produktif  secara  sosial  dan  ekonomis.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  dan menganalis  kinerja  pelayanan  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  di  Rumah  Sakit  Umum Daerah.  Jenis  penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis  kualitatif.  Hasil  penelitian  ini menjelaskan  bahwa secara  resmi  Pemerintah  telah  memberlakukan  BPJS  tersebut  pada tanggal  1  Januari  2014  berdasarkan  pasal  60  ayat  1  UU  Nomor  24  Tahun  2011  tentang BPJS.  Melalui  BPJS  pemerintah  memberikan  pelayanan  sosial,  terutama  di  bidang asuransi  kesehatan.  BPJS  merupakan  badan  hukum  untuk  menyelenggarakan  jaminan sosial  untuk  meningkatkan  derajat  kesehatan  masyarakat  untuk  memenuhi  standar hidup  layak.  Pelayanan  BPJS  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  memberikan  pelayanan bekerja sama dengan Rumah Sakit untuk memberikan jasa pelayanan terutama dibidang kesehatan  untuk  meningkatkan  derajat  kesehatan  masyarakat.  Saran  yang  dapat diajukan  sebaiknya  dalam  memberikan  pelayanan  bekerja  sama  dengan  Rumah  Sakit agar dipertahankan bahkan ditingkatkan.
Kata Kunci : Kinerja; Pelayanan; Kesehatan

## PENDAHULUAN
Kesehatan masyarakat merupakan salah  satu  tolok  ukur  keberhasilan pembangunan kesehatan. Bahkan dalam skala  luas  derajat  kesehatan  dapat dipergunakan  pula  sebagai  ukuran tingkat kemajuan suatu bangsa. Pelayanan  kesehatan  yang  diberikan oleh  pemerintah  baik  itu  pusat  maupun kabupaten/kota  masih  perlu  dilakukan peningkatan, oleh karena itu pemerintah terus  berusaha  untuk  memberikan
pelayanan  kesehatan  yang  baik  dengan kebijakan-kebijakan  dan  kerja  sama dengan  BPJS  Kesehatan  sebagai  wujud perbaikan  sistem  jaminan  kesehatan yang  ada  di  Indonesia.  Kebijakan tersebut  dilakukan  karena  besarnya biaya  berobat  sehingga  pemerintah mensubsidi
untuk membantu masyarakat  miskin  dan  kurang  mampu demi
kesinambungan pelayanan kesehatan  baik  biaya  yang  menyangkut fisik,  alat-alat  dan  biaya  operasional
seperti obat-obatan dan biaya pelayanan kesehatan  pegawai  negeri  sipil  maupun lembaga-lembaga  swasta  wajib  menjadi peserta  (BPJS)  sesuai  dengan  Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2004  tentang Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  hal  ini menunjukan bahwa perhatian pemerintah  pada    masyarakat  dalam rangka  meningkat pelayanan kesehatan. Pada  sisi  lain  mengingat  keterbatasan kemampuan  pemerintah  Daerah,  dana yang  dialokasikan  untuk  pembiayaan kesehatan  belum  dapat  memenuhi kebutuhan  biaya  operasional  yang memadai, mengingat keterbatasan sarana  prasarana,  tenaga  dan  dana operasional  serta  mekanisme  pelayanan kesehatan  melalui  BPJS  masih  belum maksimal.  Penyelenggara  pelayanan publik    dituntut  memiliki  kinerja pelayanan  yang  baik  pada  masyarakat, oleh karena itu kinerja merupakan suatu situasi  yang  harus  di  informasikan kepada  masyarakat  mengenai  tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang di emban oleh suatu organisasi.  Pelayanan Publik di  Indonesia  di  rumuskan  dalam Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009 Tentang  Pelayanan  Publik,  dalam Undang-undang  tersebut,  pelayanan public didefinisikan berdasarkan pembiayaan dan sifat pembiayaan.
Dwiyanto (2002 : 18)  menyatakan bahwa,  “Pelayanan  Publik  harus  dilihat dari karakteristik dan sifat pelayanan itu sendiri, bukan dari karakteristik lemabaga  penyelenggara  atau  sumber pembiayaan semata contohnya
pelayanan  kesehatan  di  rumah  sakit milik  pemerintah  sangat  penting  dan
harus  di  sediakan  oleh  Negara.”Dengan demikian untuk mengakomodir kepentingan  masyarakat  pemerintah melakukan  pelayanan  publik  dengan memberdayakan masyarakat, maka pelayanan  melibatkan  antara  dua  pihak yang  melayani  dan  yang  dilayani sehingga  terjadi  kegiatan  penyedia barang maupun jasa dalam pelayanan. Pemerintah berupaya memberikan pelayanan semaksimal mungkin walaupun  dengan  keterbatasan  baik sumber daya modal maupun sumberdaya manusia, dalam memberikan pelayanan kesehatan
pemerintah  bekerja  sama  dengan  BPJS dengan konsep pemikiran agar masyarakat  saling  membantu  satu dengan  lainnya  dengan  istilah  yang sehat  membantu  yang  sakit.  Selanjutnya konsep  pelayanan  publik  di  Indonesia dirumuskan  dalam  Undang-Undang, demikian  juga  pelayanan  kesehatan merupakan  salah  satu  tujuan  dari  misi Negara  yang  diatur  dalam  UUD  1945 pasal  28h,  dengan  demikian  pelayanan publik  berorientasi  kepada  rakyat. Nurdin  dan  Yeti,  S.  (2001:42)  bahwa dalam  menuju  tingkat  produktivitas penyelenggaraan pelayanan publik, harus di administrasikan dengan berpegang  pada  prinsip-prinsip  sebagai berikut  :  (a)  Menerapkan  kembali prosedur dan tehnik yang dilandasi oleh pengetahuan  terorganisir  (b)  Mencapai keharmonisan tindakan kelompok,
bukan  sebaliknya.  (c)  Mencapai  suasana kerja sama manusia bukan individualisasi  yang  semrawut.  (d) Bekerja  untuk  memperoleh  out-put semaksimal
mungkin.
(e)
Mengembangkan para bawahan semaksimal  mungkin  sesuai  dengan segala  kemampuan  yang  ada  pada  diri dan  kemakmuran  persatuan  mereka sendiri.
Sesuai  dengan    prinsip  di  atas bahwa pelayanan harus dapat menciptakan    kenyamanan,  kemudahan sesuai  dengan  prosedur  yang  telah ditetapkan  sebagai  pedoman  yang dijadikan pegangan dalam setiap langkah-langkah memberikan pelayanan semaksimal  mungkin,  Pelayanan  Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS) merupakan  pelayanan  yang  berorientasi pada  kepentingan  masyarakat  yang memiliki kerja sama dengan rumah sakit maupun  Puskesmas  bahkan  tempat praktek  dokter.  Dengan  demikian, peranan  BPJS  dalam  memberikan pelayanan  yang  baik  menjadi  tumpuan dan  harapan  masyarakat  yang  pada gilirannya  menimbulkan  kepuasan  bagi masyarakat,  oleh  karena  itu  pelayanan BPJS, pelayanan rumah sakit, Puskesmas bahkan  dokter  praktek  yang  bekerja sama  dengan  BPJS  saling  keterkaitan satu dengan lainnya.
Anggara  (2014  :  50)  menjelaskan bahwa,”kebijakan public dan kepercayaan  publik  merupakan  dimensi yang  saling  berkaitan.  Keterkaitan diantara  keduanya  akan  mempengaruhi efektifitas  kebijakan  dan  kondusivitas publiknya,  efektifitas  kebijakan  publik akan  terwujud  dalam  bentuk  lancarnya pelaksanaan  tugas-tugas  pelayanan.” Sejalan  dengan  hal  tersebut  maka pelayanan  BPJS  di  rumah  sakit seharusnya  juga  memberikan  kepuasan bagi masyarakat, oleh karena itu, rumah
sakit  memiliki  standar  pelayanan minimal
(SPM) sesuai dengan Keputusan  Menteri  Kesehatan  Nomor 228/MENKES/SK/III/2002. Dalam
Keputusan  Menteri  ini  sebagaimana dikutip  oleh  Ratminto  dan  Atik  Septi Winarsih  (2015  :  272)    bahwa  :  (a) Standar  Pelayanan  Rumah  Sakit  Daerah adalah penyelenggaraan pelayanan manajemen  rumah  sakit,  pelayanan medi, pelayanan penunjang dan pelayanan  keperawatan  baik rawat  inap maupun  rawat  jalan  yang  minimal harus di selenggarakan oleh rumah sakit (b) Indikator. Indikator adalah merupakan  variabel  ukuran  atau  tolok ukur yang dapat menunjukkan indikasi- indikasi  terjadinya  perubahan  tertentu (c) Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai patokan dalam melakukan kegiatan.
BPJS  sebagai  salah  satu  lembaga yang  melayani  masyarakat  dalam bidang  kesehatan  harus  memiliki standar  pelayanan  minimal  bidang kesehatan  nasional  yang  tergabung dalam  Jaminan  Kesehatan  Nasional (JKN)  sehingga  Standar  Pelayanan Minimal  (SPM)  bidang  kesehatan  untuk tingkat nasional diatur dengan
Keputusan  Menteri  Kesehatan  Nomor 1457/MENKES/SK/2003 Tentang
Standar  Pelayanan  Minimal  bidang kesehatan  di  Kabupaten/Kota.  Standar pelayanan khususnya di bidang kesehatan  bekerja  sama  dengan  BPJS dilakukan  dengan  sebaik  mungkin, dalam  memberikan  pelayanan  prima bagi masyarakat.
Pelayanan prima merupakan pelayanan  yang  memenuhi  standar
pelayanan  terhadap  keinginan  maupun harapan masyarakat yang dapat memberikan keadilan dan kepuasan bagi masyarakat,  oleh  karena  itu  pelayanan prima  menjadi  dambaan  masyarakat yang  menginginkan  pelayanan  dari pemberi  layanan,  oleh  karena  itu  untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, metode yang dipergunakan adalah  berorientasi  pada  kepentingan masyarakat sehingga dalam
memberikan  pelayanan  tidak  rumit  dan tidak berbelit-belit, keadaan ini merupakan  salah  satu  faktor  yang mendukung  pelaksanaan  pelayanan kesehatan  masyarakat  baik  di  rumah sakit maupun Puskesmas.
Berdasarkan  Perpres  Nomor  12 tahun  2013,  jaminan  kesehatan  adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar  peserta  memperoleh  manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan  kepada  setiap  orang  yang telah  membayar  iuran  atau  iurannya dibayar oleh pemerintah. Mengacu pada pengertian  tersebut,  jaminan  kesehatan ini  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah sebagai  penyedia  layanan  publik  atau pelayanan sosial kepada masyarakatnya.
Dalam  penerapan  kebijakan  JKN, ada tiga lembaga yang juga berpengaruh didalamnya yaitu BPJS Kesehatan selaku lembaga yang ditugaskan untuk menjalankan JKN, Kementrian
Kesehatan  Pusat  serta  Dinas  Kesehatan kabupaten/kota. Sistem mutu pelayanan kesehatan.Keharusan
perusahaan BUMN  dan  swasta  nasional,  menengah dan  kecil  masuk  menjadi  peserta  BPJS
Kesehatan  belum  terealisasi  mengingat manfaat tambahan yang diterima pekerja BUMN  atau  swasta  lainnya  melalui regulasi  turunan  belum  selesai  dibuat. Hal  ini  belum  sesuai  dengan  amanat Perpres Nomor 111 Tahun 2013 (pasal 24 dan  27)  mengenai  keharusan  pekerja BUMN dan swasta menjadi peserta BPJS Kesehatan  paling  lambat  1 Januari  2015. Regulasi tambahan ini harus dikomunikasikan secara transparan dengan asuransi kesehatan swasta. Semua warga masyarakat
menerima  dan  menggunakan  fasilitas BPJS tanpa terkecuali, sehingga pelayanan  kesehatan  bekerja  sama dengan  JKN-BPJS,  lembaga  ini  tidak hanya  melayani  pegawai  negeri  atau kaum  pemilik  modal  melainkan  semua warga negara di subsidi oleh Pemerintah.
BPJS  adalah  badan  hukum memiliki  tujuan  yaitu  mewujudkan terselenggaranya  pemberian  jaminan untuk  terpenuhinya  kebutuhan  dasar hidup  yang  layak  bagi  setiap  peserta dan/atau anggota keluarganya. Penyelenggaraan  BPJS  ini  terbagi menjadi dua yaitu BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan. Penyelenggaraan  BPJS  sebagai  upaya yang  dilakukan  pemerintah  dalam menolong masyarakat baik perorangan  maupun  secara  kelompok seluruh  warga  masyarakat.  Fasilitas rumah  sakit  perlu  ditunjang  dengan pelayanan  sarana  dan  prasarana kefarmasian  maupun  fasilitas  lain sebagai  pendukung  yang bermutu, bermutu di rumah sakit.
Undang-Undang
Nomor
40
Tahun  2004  tentang  Sistem    Jaminan Sosial  Nasional  dan  Undang-Undang Nomor  24  Tahun  2011  tentang  Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial.  BPJS
Kesehatan melayani masyarakat
langsung  di  rumah  sakit  bahkan disediakan ruang khusus untuk melayani masyarakat
yang menggunakan  jasa  BPJS  kesehatan. Berkaitan  dengan  pelayanan  yang diberikan  oleh  pemerintah  sebagai penyedia  layanan  maka    Keputusan MENPAN  Nomor  63  Tahun  2004 sebagaimana dikutif  Ratminto dan Atik. S.W.  (2010  :  23)  standar  pelayanan, meliputi  :  (a)  Prosedur  pelayanan. Prosedur pelayanan yang dilakukan bagi pemberi  dan  penerima  pelayanan termasuk pengaduan. (b) Waktu penyelesaian.  Waktu  penyelesaian  yang ditetapkan  sejak  saat  pengajuan  sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.
(c) Biaya
pelayanan.  Biaya  pelayanan  termasuk rinciannya  yang  ditetapkan  dalam proses pemberian pelayanan. (d) Produk pelayanan. Hasil pelayanan yang akan  diterima  sesuai  dengan  ketentuan yang  telah  di  tetapkan.  (e)  Sarana  dan prasarana.  Penyediaan  sarana  dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara  pelayanan  public.  (f) Kompetensi Petugas Pemberi pelayanan. Harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan  pengetahuan,  keahlian, sikap,  dan  perilaku  yang  dibutuhkan. Tujuan dan sasaran standar pelayanan didasarkan  pada  Permenpan  dan  RB Nomor  15  Tahun  2014  Tentang Pedoman
standar pelayanan.
Sebagaimana  dikutip  oleh  Mulyadi dkk (2016 : 195) bahwa  tujuan standar pelayanan adalah,” untuk memberikan  kepastian,  meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan spesifikasi  teknis  atau  sesuatu  yang dibakukan  sebagai  patokan  dalam melakukan kegiatan, sedangkan standar  pelayanan  publik  adalah spesifikasi tersebut merupakan ukuran  atau  persyaratan  baku  yang harus dipenuhi
dalam penyelenggaraan  pelayanan  publik dan  wajib  di  taati  oleh  pemberi pelayanan dan atau pengguna pelayanan  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan  penyelenggara  sehingga mendapatkan kepercayaan
masyarakat.”
Sementara pelayanan yang berkualitas  adalah  pelayanan  yang cepat,  tepat  serta  mengikuti  proses dan  prosedur  yang  telah  ditetapkan. Jadi  singkatnya  bahwa  pelayanan yang berkualitas tidak hanya ditentukan  oleh  pihak  yang  melayani, tetapi  oleh  pihak  yang  ingin  dipenuhi kebutuhannya.  Selanjutnya  Sinambela, dkk  (2008  :  129)  dalam  pelaksanaannya, standar  pelayanan  umum  menganut beberapa  prinsip,  yakni:  (a)  Standar pelayanan  umum  merupakan  standar yang  dikenakan  pada  urusan  wajib, sedangkan untuk urusan lainnya pemerintah  daerah  boleh  menetapkan standar  sendiri  sesuai  dengan  kondisi daerah  masing-masing.  (b)  Standar pelayanan umum berlaku secara nasional, yang berarti harus
diberlakukan di seluruh daerah Provinsi,
Kabupaten  dan  Kota  di  seluruh Indonesia.  (c)  Standar  pelayanan  umum harus dapat menjamin akses masyarakat terhadap  pelayanan  tertentu  yang  harus disediakan  oleh  pemerintah  daerah dalam  rangka  penyelenggaraan  urusan wajibnya.  (d)  Standar  pelayanan  umum bersifat  dinamis  dan  perlu  dikaji  ulang dan diperbaiki sesuai dengan perubahan kebutuhan  nasional  dan  perkembangan kapasitas  daerah  secara  merata.  (e) Standar  pelayanan  umum  ditetapkan pada tingkat minimal diharapkan secara nasional  untuk  pelayanan  jenis  tertentu dianggap  minimal  dapat  merupakan rata-rata kondisi daerah-daerah, merupakan  konsensus  nasional,  dan lain-lain.  (f)  Standar  pelayanan  umum harus  diacu  dalam  perencanaan  daerah, penganggaran  daerah,  pengawasan, pelaporan,  dan  merupakan  salah  satu alat untuk menilai Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kepala
Daerah serta menilai kapasitas daerah.
Sesuai  dengan  pendapat  ahli  di atas,  dan  pasal  1 ayat  1  Permenpan  dan RB Nomor 15 Tahun 2014 bahwa  Setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan  dan  menerapkan  standar pelayanan  publik  untuk  setiap  jenis pelayanan.  Hal  ini  berarti  bahwa pemberi layanan publik juga membuat kebijakan sekaligus pelaksanaan kebijakan.
Indikator  cakupan  pelayanan  perlu dipertimbangkan apabila terdapat kebijakan  atau  peraturan  perundangan yang  mensyaratkan  untuk  memberikan pelayanan  dengan  tingkat  pelayanan minimal yang telah di tetapkan. Adapun pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat
menurut  Moenir  (2000  :  41-44)  adalah sebagai  berikut:    (a)  Adanya  kemudahan dalam  pengurusan  kepentingan  dengan pelayanan  yang  cepat  dalam  arti  tanpa hambatan  yang  kadangkala  dibuat-buat  (b) Memperoleh  pelayanan  secara  wajar  tanpa gerutu,  sindiran  atau  hal-hal  yang  bersifat tidak  wajar  (c)  Mendapatkan  perlakuan yang  sama  dalam  pelayanan  terhadap kepentingan  yang  sama,  tertib,  dan  tidak pandang bulu (d) Pelayanan yang jujur dan terus terang, artinya apabila ada   hambatan karena  suatu  masalah  yang  tidak  dapat dielakkan hendaknhya diberitahukan, sehingga  orang  tidak  menunggu-nunggu sesuatu yang tidak jelas. Dalam pelayanan publik, kepuasan masyarakat merupakan  faktor  penentu  kualitas, maka setiap organisasi penyedia layanan publik  diharapkan  mampu  memberikan kepuasan kepada pelanggannya. Dengan tingginya
kepuasan masyarakat  terhadap  pelayanan  maka pelayanan  tersebut  dapat  dikatakan berkualitas.  Mahsun  (2016  :  73) menjelaskan,”Indikator  kualitas  dan standar pelayanan merupakan indikator  yang  sulit  diukur,  karena menyangkut  pertimbangan  subjektif, karena  kalau  terlalu  menekankan indikator ini justru dapat menyebabkan kontraproduktif.” Kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan  sangat  relatif  sehingga kepuasan  masyarakat  hanya  dapat diukur  apabila  pelayanan  yang  baik dapat  di  rasakan  oleh  seluruh masyarakat,  sehingga  jika  pelayanan kurang  baik  masyarakat  menuntut adanya  perubahan  baik  dari  segi kualitas  pelayanan  maupun  pola-pola yang  yang  diterapkan  sesuai  dengan prinsip  pelayanan  yang  baik  yaitu
memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi warganya.
Mukarom  dkk  (2015  :  5)
menjelaskan bahwa,” Pelayanan sepatutnya dapat memenuhi kepuasan objek  yang  dilayani,  karena  tingkat kepuasan objek yang dilayani menjadi salah  salah  satu  tolok  ukur  bahwa pelayanan  yang  di  berikan  telah memenuhi  standar  normatif  yang  di harapkan masyarakat.
Vincent  Gespersz  (2002  :  123) menjelaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan  meliputi  : (a)  Ketepatan waktu  pelayanan  berkaitan  dengan waktu  tunggu  dan  proses.  (b)  Akurasi atau ketepatan pelayanan (c) Kesopanan dan  keramahan  pelaku  bisnis  (d) Tanggungjawab  dalam  penanganan keluhan pelanggan (e) Sedikit
banyaknya  petugas  yang  melayani  dan fasilitas pendukung lainnya (f) Berkaitan dengan
lokasi, ruangan tempat pelayanan,  tempat  parkir,  ketersediaan informasi,  dan  petunjuk/  panduan lainnya.  (g)  Berhubungan  dengan kondisi  lingkungan,  kebersihan,ruang tunggu,  fasilitas,  AC,  alat  komunikasi, dan lain-lain.
Berdasarkan buku panduan layanan  bagi  peserta  JKN-KIS  Badan Penyelenggara  jaminan  sosial  (BPJS) kesehatan (2014 : 41) menjelaskan bahwa kenaikan  rawat  inap  atas  permintaan sendiri  prosedurnya  adalah  sebagai berikut  :  (1)  Peserta  wajib  mengikuti prosedur  sesuai  ketentuan  yang  berlaku (2)  Kenaikan  rawat  kelas    inap  atas permintaan  sendiri  dikecualikan  untuk peserta  penerima  bantuan  iuran  (PIB) dan  peserta  yang  didaftarkan  dan
dibiayai oleh pemerintah Daerah. Prinsip pelayanan  mengarah  pada  kualitas pelayanan  yang  di  berikan,  serta meningkatkan rasa kepercayaan pelanggan  untuk  pemberi  pelayanan yang  lebih  baik  sesuai  dengan  SOP sehingga memerlukan
standar pelayanan yang jelas. Pedoman Penyusunan  dan  Penerapan  Standar Pelayanan  Minimal.  yang  diterapkan, akan  dijabarkan  oleh  masing-masing kementrian/lembaga terkait untuk menyusun  standar  pelayanan  umum masing-masing.  Berdasarkan  pendapat ahli  di  atas,  maka  untuk  melayani masyarakat  dengan  baik  diperlukan strategi  sehingga  dapat  memberikan kepuasan bagi masyarakat.
Bertolak  dari  pernyataan  di  atas bahwa  proses  pelayanan  yang  baik sangat  tergantung  pada  aparat  pemberi pelayanan,  dalam  hal  ini  adalah  BPJS kesehatan  bekerja  sama  dengan  Rumah Sakit Umum Daerah dalam memberikan pelayanan  pada  masyarakat,  sesuai dengan  prinnsip-prinsip  pelayanan. Prosedur  pelayanan  bertujuan  agar pelaksanaan layanan dapat dilaksanakan  dengan  tertib  dan  teratur sehingga  diperlukan  adanya  standar operasional prosedur (SOP)
Atmoko  (2012  :  234),  menjelaskan bahwa,”Standar  Operasional  Prosedur (SOP)  merupakan  suatu  pedoman  atau acuan  untuk  melaksanakan  tugas pekerjaan  sesuai dengan fungsi  dan  alat penilaian  kinerja  instansi  pemerintah berdasarkan  indikator-indikator  teknis, administratif  dan  prosedural  sesuai  tata kerja,  prosedur  kerja  dan  sistem  kerja pada unit kerja yang bersangkutan.”
Standar  operasional  prosedur  adalah dokumen  yang  berisi  serangkaian instruksi  tertulis  yang  dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi
perkantoran yang berisi cara melakukan pekerjaan,  waktu  pelaksanaan,  tempat penyelenggaraan dan aktor yang berperan dalam kegiatan.
Moekijat  (2008  :  58),  Standar Operasional  Prosedur  (SOP)  adalah urutan langkah-langkah (atau pelaksanaan-pelaksanaan  pekerjaan),  di mana  pekerjaan  tersebut  dilakukan, berhubungan dengan apa yang dilakukan,  bagaimana  melakukannya, bilamana  melakukannya,  di  mana melakukannya, dan siapa yang melakukannya. Dalam
rangka memberikan  pelayanan  yang  terbaik bagi  masyarakat    prosedur  pelayanan yang  sederhana  dan  tidak  berbelit-belit tidak membingungkan masyarakat. Semua  persyaratan,  alur  pelayanan, rincian  biaya,  waktu  yang  dibutuhkan tertuang  dalam  prosedur  pelayanan dalam  memberikan  Pelayanan  kepada Publik.
Prosedur  pelayanan  BPJS  di sesuaikan  dengan  ketentuan  yang berlaku  dalam  memberikan  pelayanan pada  masyarakat  sesuai  Peraturan Presiden  Nomor  111  Tahun  2013 Tentang  Perubahan  atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2013 menjelaskan  bahwa  :  1.  Peserta  BPJS- Kesehatan  adalah  semua  warga  negara Indonesia  dengan  menggunakan  sistem asuransi. Bagi penduduk kurang mampu (miskin)  atau  peserta  bantuan  iuran (PBI) jangan khawatir karna ditanggung
langsung  pemerintah.  2.  Berapa  iuran untuk  Karyawan,  PNS,  TNI/POLRI, pedagang,  investor,  pemilik  usaha  atau perusahaan  atau  pihak  yang  bukan Penerima Bantuan Iuran?
Fitzsimmons  dalam  Syafii  (2011  : 116)  “ Customer  satisfaction  with  service quality can be defined perception of received with expection of service desired” (rasa puas orang  yang  memerlukan  pelayanan bisa di  artikan  dengan  memperbandingkan bagaimana pandangan antara pelayanan yang diterima dengan harapan pelayanan yang diharapkan. Adisasmita (2009 : 35) menjelaskan bahwa, “Prosedur
pelayanan  merupakan  salah  satu  dari standar  pelayanan  publik.  Prosedur pelayanan harus dibakukan bagi pemberi  dan  penerima  pelayanan publik,  termasuk  pengaduan  sehingga tidak  terjadi  permasalahan  dikemudian hari. Prosedur pelayanan harus ditetapkan  melalui  standar  pelayanan minimal,  sehingga  pihak  penerima pelayanan dapat memahami
mekanismenya.”
Pelayanan
sangat penting  bagi  masyarakat  sehingga kebutuhan  masyarakat  menjadi  lancar, oleh  karena  itu  mutu  proses  dan  hasil pelayanan  umum  harus  diupayakan memberi keamanan, kenyamanan, kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan,  maka  waktu pelayanan  ditetapkan  harus  sederhana, jelas kapan selesainya, aman pengerjaannya,  tepat  waktu  dan  lancar prosesnya,  untuk  itu  pemerintah  harus tanggap
terhadap pengaduan masyarakat  tentang  pelayanan  dari aparat birokrasi.
Pelayanan dapat dilakukan dengan  baik  dan  cepat  tergantung kecakapan  yang  dimiliki  oleh  tenaga perawat, serta kuantitas pemberi pelayanan,  oleh  karena  itu,  perlu peningkatan kualitas, produktivitas, ide- ide baru,  penyatuan,  pelaporan, disiplin dan  profesionalisme  sehingga  program perlu di wujudkan
secara berkesinambungan sehingga usaha
pembangunan  di  bidang  kesehatan dapat mendorong perkembangan dibidang pelayanan
masyarakat khususnya dibidang kesehatan.
Kualitas  pelayanan  ini  dapat diartikan  sebagai  tingkat  kepuasan publik, kepuasan tersebut dapat diperoleh  dari  perbandingan  atas  jenis pelayanan  yang  nyata  diterima  publik dengan jenis pelayanan yang diharapkan.  Pelayanan  yang  sesuai dengan  harapan  masyarakat,  serta melampaui  harapan  publik,  dapat dikategorikan  sebagai  pelayanan  yang sangat berkualitas atau sangat memuaskan. Sebaliknya pelayanan yang buruk  adalah  jenis  pelayanan  yang berada jauh di bawah standar atau tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, dapat dikategorikan pelayanan  yang  tidak  memuaskan,  oleh karena  itu  kualitas  pelayanan  ini menjadi penting karena akan berdampak langsung  pada  citra  lembaga  atau pemberi pelayanan.
Kepuasan publik terhadap pelayanan  juga  ditentukan  oleh  dimensi reliability,  yaitu  dimensi  yang  mengukur kehandalan dari institusi dalam memberikan  pelayanan  kepada  publik sebagai  pelanggan. Responsiveness adalah
dimesi  kualitas  pelayanan  yang  paling dinamis.
Harapan publik terhadap kecepatan  pelayanan  hampir  dapat dipastikan akan berubah dengan kecenderunanga naik dari waktu ke waktu. Hal  ini  menentukan  kepuasan  masyarakat yang  berhubungan  dengan  kemampuan pemberi layanan dalam menanamkan rasa percaya dan keyakinan kepada masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Metode
penelitian yang digunakan  adalah  metode  deskriptif kualitatif dalam arti bahwa penelitian ini menggambarkan apa adanya dilapangan.  Penelitian  ini  memberikan gambaran  atau  melukiskan  secara faktual dan akurat mengenai objek yang diteliti.  Oleh  karena  itu  rancangan penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif, menggambarkan  dan  mendeskripsikan keadaan subjek/objek penelitian
(seseorang),  lembaga,  masyarakat  dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan  fakta-fakta  yang  nampak atau  sebagaimana  adanya.  Menurut Danim (2002  :  41)  penelitian  deskriptif adalah  untuk  mendekskripsikan  suatu situasi  atau  area  populasi  tertentu  yang bersifat  faktual  secara  sistematis  dan akurat.  Penggunaan  metode  deskriptif dalam penelitian ini tidak hanya sekedar terbatas pada penemuan fakta seadanya, tetapi  diiringi  dengan  analisis  data secara kualitatif dengan menginteprestasikan  terhadap  fakta- fakta  atau  data-data  yang  ditemukan, oleh  karena  itu,  salah  satu  ciri-ciri penelitian  kualitatif  mempunyai  setting alami  sebagai  sumber  data  langsung sebagai instrumen pengumpul data lebih
dominan.  Subjek  penelitian  dalam penelitian  ini  adalah  :  Pimpinan  BPJS Cabang Kabupaten Sintang, Kepala Tata Usaha    RSUD  Kabupeten  Sintang, Karyawan  BPJS  yang  bertugas  di  RSUD Kabupaten Sintang, Unsur Masyarakat.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Standar  pelayanan  memberikan kepastian,
mengenai kinerja
pelayanan  yang  telah  di  tetapkan  dan menjadi standar baku sehingga menjadi  pedoman  dalam  memberikan pelayanan pada masyarakat pengguna BPJS.
Standar  ini  harus  dipenuhi  oleh pemberi  pelayanan  dan  wajib  di  taati pemberi pelayanan dalam hal ini BPJS bekerja  sama  dengan  Rumah  Sakit, oleh  karena  itu,  pelayanan  harus sesuai dengan
kemampuan penyelenggara. Kemampuan
penyelenggara  maksudnya  adalah pelayanan  yang  diberikan  hanya sebatas standar  yang telah  di tetapkan. Pihak Rumah
Sakit memberikan  obat  pada  pasien  sesuai dengan  standar  BPJS  dalam  arti bahwa  obat  yang  diberikan  pada pengguna  BPJS  sesuai  dengan  subsidi dari pemerintah.
Pasien yang tidak memiliki Kartu BPJS  tidak  dapat  dilayani  dengan menggunakan  fasilitas  BPJS,  tetapi  di layani  sebagai  pasien  umum  sehingga pasien  tersebut  termasuk  pasien  umum yang  wajib  membayar  biaya  berobat secara  pribadi.  Pelayanan  di  Rumah Sakit  tidak  membeda-bedakan  pasien umum dan pasien pengguna BPJS hanya
perbedaannya  pasien  umum  bebas memilih rawat inap diruangan mana saja sesuai dengan permintaan yang bersangkutan  selama  ruangan  yang diinginkan  masih  tersedia.  Sementara pasien  BPJS  menempati  ruangan  atau fasilitas sesuai ketentuan yang tertulis di kartu  BPJS,  tetapi  jika  pasien BPJS ingin pindah  kelas  misalnya  kelas  satu  ingin pindah  ke  ruangan  VIP  maka  pasien yang bersangkutan membayar kekurangannya  sesuai  standar  VIP. Standar  pelayanan  mengacu  pada Standar Operasional prosedur yang telah di  tetapkan,  tentu  standar  ini  berlaku bagi  penerima  layanan  dan  pemberi pelayanan  sehingga  pelayanan  tidak menyimpang  dari  ketentuan  yang berlaku.  Namun  demikian  pelayanan terhadap  pasien  BPJS  sudah  maksimal dilayani  sesuai  ketentuan,  selanjutnya bahwa  mekanisme  pelayanan  dan pendaftaran  pasien  wajib  dilakukan, tujuannya  adalah  mendata  identitas pasien.  Pelayanan  yang  diberikan bersifat  menyeluruh  berupa  pelayanan pengobatan  yang  dilakukan  di  unit rawat  jalan  maupun  rawat  inap,  baik di dalam  maupun  di  luar  Rumah  Sakit misalnya  ruangan  penuh  maka  pasien yang  bersangkutan  dapat  saja  di  rawat di rumah pribadi pasien.
Standar pelayanan memiliki tujuan yang sangat baik demi kenyamanan sehingga pelayanan menjadi teratur, yang menjadi persoalan bagi  pasien  BPJS  adalah  bahwa  pasien BPJS  dapat  dilayani  kalau  ada  rujukan dari  Puskesmas  atau  rujukan  dokter dimana  pasien  tersebut  mendapat fasilitas  kesehatan  (faskes)  yang  bekerja
sama  dengan  pihak  Rumah  Sakit, sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah  terlebih  dahulu  dokter  di Puskesmas berkomunikasi dengan pihak Rumah  Sakit  karena  jika  tidak  ada komunikasi  dikuatirkan  ruangan  tidak ada  yang  kosong  maka  dicek  terlebih dulu.    Dengan  keterbatasan  ruangan tersebut  bahwa  prosedur  pelayanan pasien  BPJS  seolah-olah  berbelit-belit, sehingga  dirasakan  terdapat  birokrasi yang kurang berpihak pada masyarakat, sementara  dipihak  lain  pelayanan  yang mengutamakan  masyarakat,  dengan alasan  bahwa  pelayanan  yang  tidak sesuai  dengan  standar  berarti  di dalamnya  terdapat  penyimpangan  dari tujuan yang telah di tentukan. Pelayanan yang  dilakukan  harus  memenuhi  unsur standar  walaupun  di  rasakan  sedikit kaku  karena  pelayanan  itu  bersifat formal, sementara bagi pasien pelayanan yang kaku tidak menyenangkan. Selanjutnya  pasien  merasa  terlayani dengan  baik  segala  yang  diperlukan dapat  tersedia  dan  terpenuhi,  oleh karena itu, dalam pelaksanaan pelayanan  ada  beberapa  hal  yang menghambat pelayanan terhadap pasien yaitu  tidak  lengkap  atau  kurangnya persyaratan  pasien  terutama  pasien pengguna  BPJS  misalnya  iuran  tidak  di bayar  sesuai  dengan  ketentuan  khusus pasien  peserta  BPJS  mandiri,  artinya pasien  tersebut  menjadi  peserta  BPJS dibayar  secara  mandiri  oleh  yang bersangkutan  tidak  melalui  perusahaan swasta,  maupun  Aparatur  Sipil  Negara atau  lembaga  lain  yang  bekerja  sama dengan BPJS.
Standar  pelayanan  sebagai  alat untuk  mengukur  kinerja  pemberi pelayanan  baik  pelayanan  kesehatan maupun  pelayanan  lainnya  tergantung pada  kebijakan  para  pemberi  pelayanan khususnya  pelayanan  yang  disediakan oleh  pemerintah  bekerja  sama  dengan badan  penyelenggara  jaminan  sosial kesehatan.  Standar  pelayanan  berkaitan dengan  target  penyelesaian  pekerjaan sehingga  waktu  penyelesaian  pekerjaan ditetapkan  sejak  saat  perencanaan sampai pada pelaksanaan pekerjaan dan waktu  yang  sudah  di  tentukan penyelesaian pekerjaan sehingga pelayanan yang diberikan harus mampu sesuai  dengan  target  yang  sudah  di tentukan, demikian dana yang digunakan sudah dirinci dengan matang sehingga tidak ada dana yang menyimpang  dari  ketentuan  yang berlaku,  oleh  karena  itu  hasil  dari pelayanan  dapat  di  rasakan  manfaatnya oleh pasien khususnya pasien BPJS.
Pemberian  pelayanan  sifatnya sama,  hanya  ruang  perawatannya  yang berbeda sesuai dengan faskes BPJS yang ada  pada  pasien  dalam  arti  dibedakan oleh kelas  ruangan perawatan misalnya pasien BPJS kelas tiga ruang perawatannya sempit karena terdiri dari beberapa  orang  pasien  dalam  satu ruangan.  Sementara  ruangan  kelas  satu rata-rata  dihuni  oleh  dua  orang  pasien jadi  tempatnya  sedikit  lebih  nyaman dibandingkan  kelas  tiga.  Masyarakat tidak  mengetahui  apakah  memang karena  perbedaan  kelas  menyebabkan pelayanan  sedikit  berbeda  bahkan pelayanan  pasien  BPJS  juga  berbeda dengan pasien umum.
Pelayanan  di  Rumah  Sakit  tidak membeda-bedakan  antara  pasien  umum dan pasien BPJS tetapi perbedaan hanya karena  kelas  faskes  BPJS  yang  dimiliki pasien.  Pelayanan yang baik tetap tidak membedakan  jenis  kelamin,  asal  dan suku  serta  kelas  seseorang  dalam masyarakat, sehingga melalui pelayanan yang  baik  masyarakat  merasa  puas  atas jasa  pelayanan  yang  diberikan  oleh pemberi  pelayanan.  Usaha  dalam  hal pelayanan  tidak  ada  perbedaan  yang berbeda  hanya  fasilitas  kamar  saja  yang sedikit berbeda, setiap pasien membawa rujukan  layanan  faskes  tingkat  pertama, kecuali  pasien  dalam  keadaan  gawat darurat (emergensi).
Pelayanan  yang  diberikan  pada masyarakat  (pasien)  tidak  dilakukan dengan  terburu-buru  tetapi  dengan pertimbangan sesuai dengan mekanisme yang  berlaku  sebab  pelayanan  yang diberikan harus dipertanggungjawabkan kepada  masyarakat  dengan  sebaik- baiknya, tanpa bermaksud memperlambat pelayanan
pada masyarakat  yang  membutuhkannya, sebab  bagaimanapun  juga  tugas  BPJS sebagai  mitra  Pemerintah  memberikan pelayanan  yang  baik  pada  masyarakat. Pelayanan  yang  diberikan  melalui mekanisme  dan  prosedur  yang  jelas sehingga  tidak  menyalahi  aturan  yang telah  ditentukan.  Pemberi  pelayanan melakukan  pengecekan  paling  tidak apakah  yang  bersangkutan  benar-benar pasien  pengguna  BPJS  serta  mengecek data-data  lainnya  yang  diperlukan sesuai dengan yang dipersyaratkan.
Pemberi pelayanan berusaha memahami kondisi
masyarakat
penerima  pelayanan  dilakukan  secara tepat,  cepat  dan  terarah,  namun  apa yang  diinginkan  tersebut  mengalami kendala  misalnya  terbatasnya  sarana penunjang  pelayanan  seperti  pasien harus mendapat rujukan ke Rumah Sakit yang  lebih  lengkap  fasilitasnya,  Rumah Sakit  dituntut  untuk  menyediakan ambulance sementara ketersediaan ambulance  sangat  terbatas,  sementara dipihak  lain  masyarakat  mengharapkan pelayanan  yang  diberikan  tersedia secara  lengkap  tanpa  ada  persoalan, dengan  demikian  pemberi  pelayanan dapat menjelaskan sebaik mungkin pada masyarakat.
Pemberi pelayanan dituntut dengan kesabaran serta mampu memahami kondisi masyarakat sehingga kesalahpahaman  tidak  terjadi  di  antara pemberi dan penerima pelayanan, sesuai dengan kondisi tersebut pemberi pelayanan harus terbuka, sederhana dan memberikan  penjelasan  yang  dapat dengan  mudah  di  pahami  oleh pengguna  BPJS  maupun  masyarakat secara  keseluruhan  yang  menerima pelayanan.
Pelayanan  di  Rumah  Sakit  sudah baik  hanya  ketersediaan  fasilitas  seperti obat-obatan yang masih belum mencukupi  sehingga  pasien  harus membeli obat diluar apotek Rumah Sakit yang  tidak  ditanggung  oleh  BPJS,  sebab BPJS  memiliki  mitra  dengan  Rumah Sakit dan tidak bermitra dengan apotek, hal  ini  dirasakan  berat  oleh  masyarakat (pasien  BPJS)  sementara  obat  diluar Rumah  Sakit  mahal  bahkan  sulit  di jangkau  oleh  pasien,  oleh  karena  itu, kondisi  yang  demikian  berpengaruh
terhadap  pelayanan  pada  masyarakat. Bagi penerima BPJS cukup meringankan beban  sebab  semua  obat  ditanggung oleh  BPJS  yang  merupakan  mitra pemerintah,  namun  kekurangan  obat  di Rumah  Sakit  tetap  membeli  obat  di apotek diluar Rumah Sakit.
Prinsip dalam memberikan pelayanan  koordinasi  antara  BPJS dengan Rumah Sakit tetap dilaksanakan untuk memastikan pasien yang bersangkutan  masih  aktif  atau  tidak menjadi peserta BPJS, walaupun saat ini memang kepesertaan masyarakat sebagai  peserta  BPJS  dapat  di  akses karena menggunakan sistem online, oleh karena itu, peserta aktif dan tidak dapat di  ketahui  dengan  jelas  oleh  pihak Rumah  Sakit  maupun  BPJS  sebagai lembaga  mitra  kerja  sama  dalam memberikan
pelayanan pada
masyarakat.
Pelayanan pada masyarakat
melalui  penyediaan  fasilitas  sesuai dengan kemampuan penyediaan pemberian  layanan,  tentu  dalam  hal  ini adalah fungsi pemerintah dalam menjamin  kesehatan  dan  kesejahteraan masyarakat
terutama dibidang kesehatan,  oleh  karena  itu,  pemerintah wajib  melakukan  perbaikan-perbaikan peningkatan  pelayanan  melalui  sistem yang terorganisir dengan baik. Peningkatan penyediaan
sarana pelayanan masyarakat di anggarkan oleh pemerintah  khusus  untuk  bidang kesehatan,  selain  itu  peningkatan sumber  daya  manusia  perawat  dan dokter  baik  secara  kualitas  maupun kuantitas,  pada  masyarakat  semakin baik dan lebih cepat.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  uraian  dari  hasil penelitian  dan  pembahasan  diperoleh kesimpulan  bahwa  Standar  pelayanan khusus  pasien  BPJS  di  Rumah  Sakit Umum  Daerah  tidak  membeda- bedakan  pasien  umum  dan  pasien BPJS  hanya  dibedakan  oleh  ruang perawatan sesuai fasilitas kelas standar  BPJS  dipilih  oleh  yang bersangkutan.
Pelayanan  yang  diberikan  pada masyarakat  (pasien)  sesuai  dengan mekanisme  atau  SOP  yang  berlaku sebab pelayanan yang diberikan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat  dengan  sebaik-baiknya. Prosedur  pelayanan  dan  mekanisme pelayanan pasien BPJS harus memiliki rujukan  dari  dokter  penyedia  layanan BPJS  atau  mendapat  rujukan  dari Puskesmas.
Standar  Pelayanan  di  Rumah Sakit  Umum  Daerah  mengacu  pada aturan  yang  telah  ditentukan  sebaiknya dipertahankan.  Pelayanan  tidak  rumit dan tidak Berbelit-belit sesuai mekanisme  yang  telah  di  tetapkan namun fasilitas belum lengkap sebaiknya ditingkatkan
dalam mendukung    pelayanan  yang  lebih  baik lagi.  Prosedur  pelayanan  pasien  BPJS sebaiknya  tidak  harus  ada  rujukan  dari puskesmas maupun dokter hanya cukup dipastikan  bahwa  pasien  tersebut  dapat menunjukan kartu peserta BPJS.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita,  Raharjo.  2009. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Makasar : PPKED. Anggara,  Sahaya.  2014. Kebijakan  Publik . Bandung : Pustaka Setia Anggara,  Sahaya.  2015. Metode Penelitian
Administrasi . Bandung : Pustaka Setia Atmoko, Tjipto. 2011. SOP dan
Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah . Jakarta : UNPAD. Danim,  Sudarwan.  2002. Menjadi  Peneliti Kualitatif .  Bandung  :  Pustaka Setia.
Dwiyanto, Agus. 2002. Reformasi Birokrasi Publik  di Indonesia .  Yogyakarta :
UGM. Gespersz,  Vincent.  2002. Total  Quality management .  Jakarta  :  Gramedia Pustaka Utama.
Moekijat.  2008. Administrasi  Perkantoran . Bandung : Mandar Maju. Moenir H.A.S, 2000. Manajemen Pelayanan  Umum ,  Bumi  Aksara : Jakarta.
Mahsun,  Mohamad.  2016. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta : BPFE.
Mulyadi,  Deddy.  2016. Administrasi Publik  Untuk  Pelayanan  Publik . Bandung : Alfabeta.
Mukarom,  Zaenal  dkk.  2015. Manajemen Pelayanan  Publik .  Bandung  :
Pustaka Setia. Ratminto dan Atik SW. 2015. Manajemen Pelayanan,  Pengembangan  Model Konseptual,  Penerapan  Citizen’s Charter  dan  SPM .  Yogyakarta  : Pustaka Pelajar.
Syafiie,  Inu  Kencana.2011. Manajemen Pemerintahan. Bandung :
Pustaka Reka Cipta Sinambela,  Poltak  Lijan,  dkk,  2006. Reformasi Pelayana Publik, Bumi Aksara : Jakarta.

## Peraturan Perundang-Undangan  :
Keputusan  Menteri  Pendayagunaan Aparatur  Negara  Nomor  63 Tahun  2003  Tentang     Pelayanan Publik.
Keputusan  Menteri  Kesehatan  Nomor
1457/MENKES/X/SK/2003 Tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan. Peraturan  Presiden  Nomor  111  Tahun 2012  Tentang  Perubahan  atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  12 Tahun  2013  Tentang  Jaminan Kesehatan.
Permenpan  RB  Nomor  15  Tahun  2014 Tentang Standar Pelayanan Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2004
tentang  Sistem    Jaminan  Sosial Nasional Undang-Undang
Nomor  24  Tahun  2011  tentang Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial.