## PENERAPAN PRINSIP BERKELANJUTAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DIBIDANG PERTAMBANGAN DITINJAU DARI U-U NOMOR 4 TAHUN 2009

## Karel Wowor

## ABSTRACT
This  literature  study  aims  to  determine  the  application  of  the  principle  of  sustainable  development  as  an  effort  to  prevent environmental damage in the field of mining in terms of Law No. 4 of 2009. Data collection methods used in this literature study, as the material for analysising, using the following methods: (1 ) Research specifications. The type of legal research conducted in answering the  problems  is  normative  legal  research  with  the  consideration  that  the  starting  point  of  analysis  research  on  the  application  of sustainable development principles to the laws and regulations of the field of mineral and coal mining. Normative legal research is a literature assessment, so the research used secondary data. (2) Research Data. Materials in this research are taken from secondary data consisting  of:  (a)  Primary  legal  materials,  namely  binding  legal  materials  and  consist  of:  (i)  the  Constitution  of  the  Republic  of Indonesia Year 1945; (ii) Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Additions and (iii) Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management. (b) Secondary legal substances, ie legal materials that provide explanations of primary legal materials, such as the Draft Law, the opinions of legal experts. (c) Tertiary legal substances, which provide guidance as well  as explanations of the primary and  secondary  legal  materials  which  include  such  as  the  Law  Dictionary,  Indonesian  Dictionary,  and  English  Dictionary.  (3)  Data collection techniques. Collecting data from the writing of this research is done through literature research, a series of efforts to obtain data  and  facts  by  way  of  reading,  reviewing,  clarifying,  identifying  and  understanding  about  legal  materials  in  the  form  of  laws  and regulations as well as books, literature books, articles, journals, and other sources of relevance to the research problem. The research results show that the company's responsibility in the management of natural resources and the environment is linked to the principle of sustainable development differentiated between social responsibility and absolute responsibility. Social responsibility includes corporate social  responsibility  programs  (CSR).  While  the  absolute  responsibility  emphasizes  that  the  company  should  manage  the  natural resources  properly  and  can  be  absolutely  required  accountability  in  case  of  damage  to  the  environment.  In  such  a  management, coordination  and partnership  with  related  parties  should  be  carried out  in  order  to  achieve  integration  and  synchronization b etween economic, social, and environmental. Corporate social and environmental responsibilities should apply some principles of sustainable development,  namely:  Principles  of  intergenerational  justice,  principles  of  intragenerational  justice,  principles  of  early  prevention, principles of biodiversity protection, Principles of internalization of environmental costs. Principle, sustainable development as an effort to prevent environmental damage in the field of mining in view of Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining has been implied in several articles in this law. Sustainability in mining does not mean that the activity can be done continuously. In Article 2 and 3 of the Constitution  Act  of  Minerba,  it  states  that  there  are  alignments  to  the  national  interest  and  the  principles  of  sustainability  and environmental insight (eco-vision).
Keywords: sustainability, environment, mining, law number 4 of 2009

## ABSTRAK
Studi  Pustaka  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penerapan  prinsip  pembangunan  berkelanjutan  sebagai  upaya  pencegahan kerusakan  lingkungan  hidup  di  bidang  Pertambangan  ditinjau  dari  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2009.  Metode  pengumpulan  data yang  digunakan  pada  studi  pustaka  ini,  sebagai  bahan  analisis,  menggunakan  metode  sebagai  berikut:  (1)  Spesifikasi  penelitian.  Tipe penelitian hukum yang dilakukan dalam menjawab permasalahan-permasalahan adalah penelitian hukum normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan pada peraturan perundang-undangan bidang pertambangan  mineral  dan  batubara.  Penelitian  hukum  normatif  merupakan  penilaian  kepustakaan,  yaitu  disini  peneliti  melakukan penelitian terhadap data sekunder. (2) Data Penelitian. Materi dalam Jurnal ini diambil dari data sekunder yang terdiri dari : (a) Bahan hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan hukum  yang  mengikat  dan  terdiri dari  :  UUD  NKRI  Tahun  1945;  Undang-undang  Nomor  4  Tahun 2009  tentang  Pertambahan  Mineral  dan  Batubara  dan  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup. (b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-undang, pendapat para pakar hukum. (c) Bahan hukum tersier, yaitu yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang mana mencakup seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, dan Kamus Bahasa Inggris.    (3)  Teknik  pengumpulan  data. Pengumpulan  data  dari penulisan  jurnal  ini  dilakukan  melalui  teknik  studi  pustaka (literature research) serangkaian usaha untuk memperoleh data dan fakta dengan cara jalan membaca, menelaah, mengklarifikasi, mengidentifikasi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur, artikel, jurnal, serta sumber- sumber lain yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab perusahaan dalam pengelolaan SDA dan lingkungan hidup dikaitkan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dibedakan antara tanggung  jawab  sosial  dan  tanggung  jawab  mutlak.  Tanggung  jawab  sosial  meliputi  program  tanggung  jawab  sosial  perusahaan ( Corporate  Social  Responsibilty atau CSR ). Sedangkan tanggung jawab mutlak menekankan bahwa seharusnya perusahaan melakukan pengelolaan  SDA  dengan  baik  dan  dapat  dengan  mutlak  diminta  pertanggungjawabannya  jika  terjadi  kerusakan  terhadap  lingkungan hidup.  Dalam  pengelolaan  tersebut  haruslah  dilakukan  koordinasi  dan  kemitraan  dengan  pihak-pihak  yang  terkait  untuk  mewujudkan integrasi dan sinkronisasi antara ekonomi, sosial, lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan baiknya menerapkan beberapa  prinsip-prinsip  pembangunan  berkelanjutan,  yaitu:  Prinsip  keadilan  antar  generasi,  Prinsip  keadilan  intragenerasi,  Prinsip pencegahan  dini,  Prinsip  perlindungan  keragaman  hayati,  Prinsip  internalisasi  biaya  lingkungan.  Prinsip,  pembangunan  perkelanjutan sebagai  upaya  pencegahan  kerusakan  lingkungan  hidup  di  bidang  pertambangan  ditinjau  dari  UU  Nomor  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sudah tersirat pada beberapa pasal dalam undang-undang ini. Berkelanjutan dalam pertambangan tidak berarti bahwa kegiatan tersebut dapat dilakukan terus menerus.  Pada Pasal 2 dan 3 UU Minerba menyatakan keberpihakan pada kepentingan nasional dan prinsip keberlanjutan dan berwawasan lingkungan.
Kata kunci: berkelanjutan, lingkungan hidup, pertambangan, undang-undang nomor 4 tahun 2009

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara dengan  tingkat  kekayaan  Sumber  Daya  Alam (selanjutnya  disebut  SDA)  yang  tinggi.  Untuk mewujudkan  kesejahteraan  rakyat,  pengelolaan SDA  merupakan  salah  satu  alternatif  negara dalam mendapatkan pemasukan bagi negaranya selain  dari  sektor  perdagangan  dan  lain-lain. Mengingat  cukup  besarnya  potensi  SDA  di Indonesia pemerintah diharapkan dapat melakukan  pengelolaan  SDA  Indonesia  dengan baik  untuk  kemakmuran  rakyat  yang  sebesar-- besarnya.Salah  satu  cita-cita  hukum  nasional dalam pembukaan Undang-Undang  Dasar 1945 (selanjutnya  disebut  UUD  1945)  terdapat kalimat  berbunyi  "Negara  hendak  mewujudkan keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia". Dengan  demikian  penggunaan  bumi,  air,  dan ruang angkasa serta kekayaan alam didalamnya harus dapat diselaraskan untuk mencapai tujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  Tercermin  juga  dalam  ketentuan UUD  1945  yang  menyatakan  bahwa  bumi  dan air  dan  kekayaan  alum  yang  terkandung  di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran rakyat. Selanjutnya dalam penjelasannya dinyatakan  bahwa  bumi  dan  air  dan  kekayaan alum  yang  terkandung  dalam  bumi  adalah pokok-pokok  kemakmuran  rakyat,  sebab  itu harus  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penguasaan  tersebut  harus  diimbangi  dengan bentuk pengelolaan yang baik, maka pengelolaan  SDA  harus  berorientasi  kepada konservasi  SDA (natural  resource  oriented) untuk  menjamin  kelestarian  dan  keberlanjutan fungsi  SDA,  dengan  menggunakan  pendekatan yang bercorak komprehensif dan terpadu.
Hukum pertambangan mempunyai hubungan  yang  sangat  erat  dengan  hukum lingkungan  karena  setiap  usaha  pertambangan, apakah  itu  berkaitan  dengan  pertambangan umum  maupun  pertambangan  minyak  dan  gas bumi diwajibkan untuk memelihara kelangsungan  daya  dukung  dan  daya  tampung lingkungan hidup. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap  usaha  pertambangan  pasti  menimbulkan
dampak  penting  terhadap  lingkungan  hidup, baik  lingkungan  fisik  maupun  lingkungan sosial.  Kelestarian  lingkungan  hidup  sangat berdampak  pada  kehidupan  manusia  saat  ini maupun masa yang akan datang, bahkan sampai beberapa generasi selanjutnya. Hukum lingkungan  juga  telah  berkembang  mengikuti perkembangan,  bukan  saja  dengan  fungsi hukum sebagai perlindungan, pengendalian dan kepastian  bagi  masyarakat (sosial  control) dengan  peran agent  of  stability, tetapi  terlebih menonjol  lagi  sebagai  sarana  pembangunan (a tool of sosial engineering) dengan peran sebagai agent  of  development atau agent  of  change. Hukum lingkungan juga menyangkut penetapan nilai-nilai, yaitu nilai-nilai yang sedang berlaku dan  nilai-nilai  yang  diharapkan  di  masa mendatang  serta  dapat  disebut  hukum  yang mengatur tatanan lingkungan hidup.
Pengelolaan  lingkungan  hidup  untuk kemajuan  pembangunan  dan  perekopomian suatu  negara berkaitan  erat  hubungannya dengan  prinsip  pembangunan  berkelanjutan, melihat  bagaimana  pemenuhan  kebutuhan masa  kini  tanpa  mengorbankan  pemenuhan hak generasi yang akan datang. Menurut Otto Soemarwoto,  pembangunan  ini  tidak  bersifat serakah  untuk  kepentingan  diri  sendiri, melainkan  memperhatikan  juga  kepentingan anak  cucu  dengan  berusaha  meninggalkan sumber daya yang cukup dan lingkungan hidup yang  sehat  serta  dapat  mendukung  kehidupan mereka dengan sejahtera. Pembangunan berkelanjutan dibutuhkan sebagai bentuk konkret  komitmen  dunia  untuk  pembangunan berkelanjutan  yang  dapat  diukur  dan  dievaluasi secara  berkala.  Ada  beberapa  prinsip  penting yang digariskan oleh pembangunan berkelanjutan  dan  kemudian  menjadi  dasar penting  bagi  pembentukan  hukum  lingkungan. Prinsip-prinsip  tersebut  adalah  prinsip  keadilan antargenerasi,  prinsip  keadilan  intragenerasi, prinsip pencegahan dini, perlindungan keanekaan hayati,  dan  internalisasi  biaya lingkungan.  Prinsip  keadilan  antargenerasi, didasari pada gagasan bahwa generasi sekarang menguasai SDA  yang ada di bumi ini adalah  titipan  untuk  dipergunakan  generasi yang akan datang.

## Perumusan Masalah
Permasalahan  yang  akan  dibahas adalah bagaimana penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pencegahan  kerusakan  lingkungan  hidup  di bidang  pertambangan  ditinjau  dari  Undang-- Undang Nomor 4 Tahun 2009?

## Tujuan Penelitian
Untuk  mengetahui  penerapan  prinsip pembangunan  berkelanjutan  sebagai  upaya pencegahan  kerusakan  lingkungan  hidup  di bidang  Pertambangan  ditinjau  dari  Undang- undang Nomor 4 Tahun 2009.

## Manfaat penelitian
1. Manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan  dapat  memberikan  pemahaman dan  pengetahuan  kepada pembaca mengenai pengaturan yang telah dikeluarkan pemerintah sebagai upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup dan pengelolaan lingkungan hidup, tanggung jawab perusahaan  dalam  mengelola  SDA  dan lingkungan  hidup  berkaitan  dengan  adanya prinsip  pembangunan  berkelanjutan,  serta bagaimana
penerapannya prinsip pembangunan berkelanjutan di bidang pertambangan di Indonesia.
2. Manfaat  praktis.  Dengan  penelitian  ini diharapkan  dapat  memberikan  pengetahuan dan masukan bagi masyarakat hugs dan para pihak  yang  ingin  mengetahui  lebih  jauh mengenai prinsip pembangunan
berkelanjutan  dan  pencegahan  kerusakan lingkungan  hidup  khususnya  di  bidang pertambangan.

## METODE PENELITIAN
Melengkapi penulisan ini dan membahas
permasalahannya sangat membutuhkan  data  dan  keterangan  yang  dapat dijadikan  bahan  analisis.  Untuk  mendapatkan data  dan  mengumpulkan  data  dan  keterangan tersebut  penulis  menggunakan  metode  sebagai berikut:
1. Spesifikasi penelitian. Tipe penelitian hukum yang dilakukan dalam menjawab permasalahan-permasalahan adalah penelitian hukum normatif dengan pertimbangan  bahwa  titik  tolak  penelitian analisis terhadap penerapan prinsip pembangunan  berkelanjutan  pada  peraturan perundang-undangan  bidang  pertambangan mineral  dan  batubara.  Penelitian  hukum normatif  merupakan  penilaian  kepustakaan, yaitu  disini  peneliti  melakukan  penelitian terhadap data sekunder.
2. Data  Penelitian.  Materi  dalam  Jurnal  ini diambil dari data sekunder yang terdiri dari :
a. Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
1) UUD NKRI Tahun 1945 2) Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2009 tentang Pertambahan Mineral dan Batubara
3) Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup.
b. Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan  hukum yang  memberikan  penjelasan  mengenai bahan  hukum  primer,  seperti  Rancangan Undang-undang, pendapat para pakar hukum.
c. Bahan hukum tersier, yaitu yang memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder yang  mana  mencakup  seperti  Kamus Hukum,  Kamus  Bahasa  Indonesia,  dan Kamus Bahasa Inggris.
3. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data  dari  penulisan  jurnal  ini  dilakukan melalui  teknik  studi  pustaka (literature research) serangkaian usaha untuk memperoleh  data  dan  fakta  dengan  cara jalan membaca, menelaah, mengklarifikasi, mengidentifikasi, dan dilakukan
pemahaman  terhadap  bahan-bahan  hukum yang berupa peraturan perundang- undangan serta buku-buku literatur, artikel, jurnal, serta sumber- sumber lain yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengertian Prinsip Pembangunan Berkelanjutan
Pembangunan  berkelanjutan  atau  dalam bahasa  Inggris  dikenal  dengan sustainable development pertama  kali  diperkenalkan  pada tahun 1972 pada Konferensi Persatuan Bangsa- Bangsa  (PBB)  tentang  Lingkungan  Hidup Manusia  di  Stockholm,  Swedia  .Kesadaran lingkungan  mulia  disadari  setelah  terjadinya berbagai kerusakan lingkungan dan keterbatasan SDA yang merupakan dampak dari perbuatan  manusia  itu  sendiri.  Konferensi  di Stockholm  ini  membicarakan  isu-isu  penting mengenai  lingkungan  hidup,  konferensi  ini lazim disebut dengan United Nations Conference on Human Environment (UNCHE).
Hasil  dari  keputusan  sidang  umum  PPB  pada Desember  1983  Nomor  38/161  dibentuklah suatu  komisi  dunia  yang  bernama World Commission  on  Environment  and  Development (selanjutnya disebut WCED). WCED merumuskan defenisi pembangunan
berkelanjutan  sebagai  "pembangunan  yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk  memenuhi  kebutuhan  mereka  sendiri" (development  which  meets  the  needs  of  the present  without  compromising  the  ability  of future  generations  to  meet  their  own  needs). Melalui  laporan  ini  juga,  ditegaskan  bahwa lingkungan  dan  pembangunan  adalah  dua  hal yang  tidak  dapat  dipisahkan  satu  sama  lain: lingkungan  adalah  tempat  di  mana  kita  semua hidup;  dan  pembangunan  adalah  apa  yang  kita semua lakukan dalam upaya untuk memperbaiki nasib  kita  di  dalam  tempat  tinggal  kita  itu. Tindak  lanjut  dari  diadakannya  Konferensi Stockholm 20 tahun setelahnya, PBB menyelenggarakan  kembali  KTT  di  Rio  de Jeneiro pada tanggal 3-4 Juni 1992. Konferensi ini  dinamakan United  Nations  Conference  on environment  and  Development (UNCED)  yang biasa  dikenal  sebagai Earth  Summit atau  KTT Rio.  Deklarasi  ini  secara  tegas  mengakui  hak setiap  bangsa  untuk  mengejar  kemajuan  sosial dan  ekonomi  dan  memberi  tanggung  jawab kepada negara-negara untuk mengadopsi model pembangunan berkelanjutan.

## Pengertian Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia
Sumber  utama  kebijakan  utama  dari pembangunan di Indonesia semuanya bersumber  kepada  UUD  1945.  Hingga  saat  ini, UUD  1945  telah  empat  kali  di  amandemen, dimana konsep mengenai pembangunan berkelanjutan  atau sustainable  development baru  dimasukkan  dalam  amandemen  yang keempat  yang  ditetapkan  pada  tanggal  10 Agustus  2002.  Dengan  adanya  pengaturan mengenai hak atas lingkungan sebagai hak asasi manusia  dan  dengan  di  adopsinya  prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dan  berwawasan  lingkungan dalam  UUD  1945  menjadikan  konstitusi  kita sudah  bernuansa  hijau (green  constitution). Istilah Green  Constitution ini  dapat  kita  lihat dalam  Pasal  28  huruf  A  UUD  1945  yang menyatakan  bahwa  setiap  orang  berhak  untuk hidup  serta  berhak  mempertahankan  hidup  dan kehidupannya  dan  Pasal  33  ayat  (4)  UUD  1945 yang  menyatakan  bahwa  perekonomian  nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,  kemandirian,  serta  dengan  menjaga keseimbangan  kemajuan  dan  kesatuan  ekonomi nasional.  Kata  berkelanjutan  juga  dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, bahwa kata berkelanjutan  tersebut  terkait  dengan  konsep sustainable  development atau  pembangunan berkelanjutan.  Prinsip  pembangunan  yang berkelanjutan  juga  harus  diterapkan  dalam kebijakan  pembangunan  yang  berwawasan lingkungan, sebagaimana dinyatakan oleh Jimly Asshiddiqie yaitu bahwa tidak ada pembangunan  berkelanjutan  tanpa  lingkungan hidup  sebagai  unsur  utamanya,  dan  tidak wawasan  lingkungan  tanpa  pembangunan berkelanjutan. Pengaruh dari konsep sustainable  development juga  berlanjut  pada tahun  1982,  yaitu  dengan  diberlakukannya Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1982  tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UULH) dan dilanjutkan dengan diberlakukannya Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1997
Tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPLH).

## Pengertian Usaha Pertambangan
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009 tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara Pasal  1  angka  (1)  menyebutkan  pertambangan adalah  sebagian  atau  seluruh  tahapan  kegiatan dalam  rangka  penelitian,  pengelolaan,  dan pengusahaan  mineral  atau  batubara  yang meliputi  penyelidikan  umum,  eksplorasi,  studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan  dan  pemurnian,  pengangkutan  dan penjualan,  serta  kegiatan  pasta  tambang.  Hak penguasaan  negara  atas  tambang  di  Indonesia sangat  terkait  dengan  wilayah  penguasaan negara,  maka  wilayah  hukum  pertambangan adalah  wilayah  hukum  penguasaan  negara  atas pertambangan.  Wilayah  hukum  pertambangan Indonesia  ialah  wilayah  atau  daerah  di  mana, dapat dilakukan usaha pertambangan berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan peraturan kebijaksanaan Pemerintah  Indonesia.  Usaha  pertambangan merupakan  kegiatan  untuk  mengoptimalkan pemanfaatan SDA tambang (bahan galian) yang terdapat dalam bumi Indonesia.

## PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM PENCEGAHAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN RIDUP AKIBAT PERTAM113ANGAN DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 Tanggung Jawab Perusahaan Dalam
Mengelola SDA Dan Lingkungan Hidup Dikaitkan Dengan Pembangunan Berkelanjutan

## Perkembangan Hukum dalam Penerapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan
Pembangunan  berkelanjutan  merupakan pembangunan yang paling ideal dan diharapkan oleh  semua  pihak.  Hal  ini  disebabkan pembangunan  berkelanjutan  akan  memenuhi masa  kini  tanpa  mengurangi  kemampuan generasi  mendatang,  dengan  prinsip  yang ditekankan  kepada  keadilan  dan  kesetaraan antar  generasi.  Kondisi  tersebut  dapat  tercapai
mengingat  pembangunan  berkelanjutan  ini bukan hanya memerhatikan keuntungan ekonomi semata. Menurut Munasinghe, pembangunan  berkelanjutan  mempunyai  tiga tujuan  utama,  yaitu  tujuan  ekonomi (economic objective), tujuan ekologi (ecological objective) dan  tujuan  sosial (social  objective). Adanya perhatian terhadap, aspek ekologi ini mengindikasikan  bahwa  perlindungan  terhadap fungsi lingkungan merupakan bagian yang tidak dapat  dipisahkan  dengan  pembangunan  suatu sistem.  Konferensi  PBB  tentang  Pembangunan dan Lingkungan (United Nations Conference on Environment  and  Development)  yang  diadakan di  Rio  de  Janeiro  pada  tahun  1992  merupakan kritik  terhadap  konsep,  pembangunan  yang berwawasan lingkungan (ecodevelopment) yang dianggap gagal karena tidak membawa perubahan  signifikan.  Berkat  pekerjaan  yang serius  dari  komisi  dunia  pembangunan  dan lingkungan  atau  dikenal  sebagai The  World Commission on Environment and Development, dikenal pula sebagai The Brundtland Commission dalam  laporannya  yang  berjudul our  common  future mengembangkan  konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development).
a. Peran hukum dalam pembangunan berkelanjutan
Hukum  adalah  himpunan  petunjuk hidup  perintah  dan  larangan  yang  mengatur tatatertib  dalam  sesuatu  masyarakat,  dan seharusnya  ditaati  oleh  anggota  masyarakat yang  bersangkutan,  oleh  karena  pelanggaran petunjuk  hidup  tersebut  dapat  menimbulkan tindakan  oleh  pemerintah  atau  penguasa masyarakat itu. Hukum sebagai kaidah bermaksud  mengatur  tatatertib  masyarakat,  di situlah tampak apa yang  menjadi tanda hukum, yaitu  perintah  atau  larangan  yang  setiap  orang seharusnya  mentaatinya.  Hukum  terdiri  atas kaidah-kaidah  yang  seharusnya  ditaati  oleh anggota  masyarakat.  Hukum  sebagai  kaidah memuat  suatu  penilaian  yang  memaksa,  yaitu suatu pendapat yang memaksa tentang apa yang layak  dan  yang  tidak  layak,  menurut  apa  yang diterima umum, yang seharusnya ditaati. Aturan atau  norma  sudah  jelas  dibutuhkan  dalam dimensi interaksi  manusia dengan alam
lingkungannya.  Maka  dari  itu,  langkah-langkah konkret  oleh  hukum  untuk  menciptakan keserasian  lingkungan  harus  kelihatan  melalui fungsinya sebagai berikut:
1) sebagai  landasan  interaksional  terhadap lingkungan
2) sebagai  sarana  kontrol  atas  setiap  interaksi terhadap lingkungan
3) sebagai  sarana  ketertiban  interaksional manusia  dengan  manusia  lain,  dalam kaitannya dengan kehidupan lingkungan
4) sebagai sarana pembaharuan menuju
lingkungan  yang  serasi,  menurut  arah  yang dicita-citakan.
b. Perkembangan hukum pembangunan berkelanjutan di Indonesia
Pembangunan adalah upaya-upaya yang diarahkan untuk memperoleh kesejahteraan atau taraf  hidup  yang  lebih  baik.  Khususnya  di negara  berkembang,  pembangunan  merupakan pilihan  penting  dilakukan  guns  terciptanya kesejahteraan  penduduknya.  Dengan  demikian pembangunan merupakan sarana bagi pencapaian taraf kesejahteraan manusia.
Pertimbangan untuk meningkatkan pembangunan  dengan  tingkat  risiko  tinggi  bagi lingkungan  dan  kekayaan  alamnya  masih menjadi pilihan utama bagi negara berkembang. Namur  yang  ditakutkan  dalam  pembangunan, risiko  yang  terjadi  akan  lebih  besar  pula dibanding dengan keadaan membangun. Pembangunan dan pertumbuhan harus diseleraskan  demi  menekan  berbagai  dampak yang  mungkin  terjadi  akibat  dari  pembangunan dan  bagaimana  agar  sumber-sumber  alam tersebut  tidak  rusak  dan  habis  di  masa mendatang.  Untuk  itu  diperlukan  suatu  solusi dalam  menciptakan  iklim  pembangunan  yang berwawasan  lingkungan,  terutama  bagi  negara- negara berkembang.

## Pemahaman Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dalam Peraturan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup
Sumber  utama  kebijakan  utama  dari pembangunan di Indonesia semuanya bersumber  kepada  UUD  1945.  Kebijakan pembangunan  di  Indonesia  menganut  konsep
pembangunan  berkelanjutan,  konsep  ini  baru dimasukkan  dalam  amandemen  yang  keempat yang ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Menurut  Jimly  Asshiddiqie,  dengan  adanya pengaturan  mengenai  hak  atas  lingkungan sebagai  hak  asasi  manusia  dan  dengan  di adopsinya  prinsip  pembangunan  berkelanjutan (sustainable  development) dan  berwawasan lingkungan  dalam  UUD  1945  menjadikan konstitusi  kita  sudah  bernuansa  hijau (green constitution).
a. Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengaruh dari konsep sustainable development setelah  dimulai  pada  Repelita  II kemudian  berlanjut  pada  tahun  1982,  yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor  4  Tahun  1982  tentang  Ketentuan-- Ketentuan  Pokok  Pengelolaan  Lingkungan Hidup.  Pada  tahun  1982  telah  di  undangkan UULH  secara  terpadu  dengan  mengamanatkan keharusan  untuk  mengkaitkan  pelaksanaan pembangunan  dengan  pengelolaan  lingkungan hidup melalui apa yang dinamakan pembangunan berwawasan lingkungan , undang- undang  ini  mempunyai  arti  penting  tersendiri. Menurut Sundari Rangkuti UULH mengandung berbagai  konsepsi  dari  pernikiran  inovatif dibidang  hukum  lingkungan  baik  nasional maupun internasional yang mempunyai implikasi terhadap pembinaan hukum lingkungan  Indonesia,  sehingga  perlu  dikaji penyelesaiannya perundang-undangan lingkungan modem sebagai sistem keterpaduan.
b. Undang-undang  Nomor  23  Tahun  1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Dalam  perkembangan  selanjutnya  UULH dicabut  dan  digantikan  dengan  UUPLH.  Dalam undang-undang  ini  digunakan  sebuah  istilah  baru yaitu pembangunan berkelanjutan yang berwawasan  lingkungan  hidup,  yang  tidak  lagi membedakan antara pembangunan
berkelanjutan  dan  pembangun  berwawasan lingkungan seperti pada undang-undang sebelumnya.  Konsideran  UUPLH  antara  lain menjelaskan tentang mengapa kita harus melaksanakan  pembangunan  berkelanjutan yang
berwawasan  lingkungan  hidup  seperti  pada pertimbangan  huruf  b,  bahwa  dalam  rangka mendayagunakan  sumber  daya  alam  untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan  dalam  UUD  1945  dan  untuk mencapai  kebahagiaan  hidup  berdasarkan pancasila,  perlu  dilaksanakan  pembangunan berkelanjutan  yang  berwawasan  lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan.
c. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.
Landasan filosofi tentang konsep pembangunan  berkelanjutan  dan  berwawasan lingkungan dalam rangka pembangunan ekonomi  juga  diterapkan  dalam  UUPPLH.  Hal ini  penting  dalam  pembangunan  ekonomi nasional  karma  persoalan  lingkungan  kedepan semakin  komplek  dan  syarat  dengan  kepentingan investasi. Karenanya persoalan lingkungan adalah persoalan  kita  semua,  baik  pemerintah,  dunia investasi  maupun  masyarakat  pada  umumnya. Strategi pembangunan  memadukan  beberapa aspek  untuk  menjamin  keutuhan  lingkungan hidup  seperti  aspek  lingkungan  hidup,  sosial, dan  ekonomi  ke  dalamnya.  Hal  ini  dituangkan dalam  pengertian  pembangunan  berkelanjutan dalam  Pasal  1  angka  (3).  Tujuan  dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam undang-undang ini adalah:
1. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
2. menjamin  keselamatan,  kesehatan,  dan kehidupan manusia;
3. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
4. menjaga  kelestarian  fungsi  lingkungan hidup;
5. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
6. menjamin  terpenuhinya  keadilan  generasi masa kini dan generasi masa depan;
7. menjamin  pemenuhan  dan  perlindungan  hak atas  lingkungan  hidup  sebagai  bagian  dari hak asasi manusia;
8. mengendalikan  pemanfaatan  SDA  secara bijaksana;
9. mewujudkan  pembangunan  berkelanjutan; dan
10. mengantisipasi isu lingkungan global.
d. Produk hukum perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup diluar UUPPLH.
Pembangunan  berkelanjutan  sudah seharusnya  diterapkan  dalam  setiap  produk hukum  yang  ada,  termasuk  juga  seperti peraturan pemerintah, keputusan menteri/presiden  dan  juga  pada  peraturan- peraturan daerah. Adapun beberapa peraturan perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup  lain  diluar  UUPPLH  yang  dilihat pemahaman prinsip pembangunan berkelanjutan  adalah  seperti  pada  Peraturan Menteri  Lingkungan  Hidup  Nomor  6  Tahun 2014  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Adipura. Pelaksanaan adipura ditujukan untuk membangun kepemimpinan pemerintah daerah  dan  mendorong  masyarakat  ikut berpartisipatif  melestarikan  dan  mengelola lingkungan  hidup  untuk  mewujudkan  kota- kota yang berkelanjutan, baik secara ekologis, sosial  dan  ekonomi  melalui  penerapan  tata pemerintahan yang baik.

## Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pembangunan berkelanjutan telah diwacanakan  dalam  beberapa  pertemuan  dan konfrensi  internasional,  pada  hakikatnya semuanya  itu  merupakan  upaya  untuk memberikan  perlindungan  terhadap  SDA  dan lingkungan  hidup  sebagai  salah  satu  dimensi persoalan fundamental yang mendasari pembangunan  berkelanjutan.  Indonesia  dan negara-negara peserta konfrensi-konfrensi dan pertemuan tersebut berbeda pendekatan dalam menerapkan konsep berkelanjutan di negaranya. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang disepakati itu diterima dan menjadi  referensi  negara-negara.  Beberapa prinsip  pembangunan  berkelanjutan  tersebut, adalah sebagai berikut:
a. Prinsip keadilan antargenerasi (intergenerational equity) Negara dalam hal ini harus melestraikan  dan  menggunakan  lingkungan serta  SDA  bagi  kemanfaatan  generasi sekarang  dan  mendatang.  Prinsip  keadilan antargenerasi ini didasari pada gagasan bahwa generasi  sekarang  menguasai  SDA  yang  ada di bumi adalah sebagai titipan (in trust) untuk dipergunakan  generasi  yang  akan  datang. Setiap  generasi  merupakan  penjaga  dari planet  bumi  ini  untuk  kemanfaatan generasi berikutnya  dan  sekaligus  sebagai  penerima manfaat  dari  generasi  sebelumnya.  Elemen kunci  yang  melandasi  prinsip intergenerational equity menurut Fenner Conference 1994, antara lain:
1) Masyarakat  di  seluruh  dunia  antara  satu generasi dengan generasi lainnya merupakan mitra.
2) Generasi  sekarang  tidak  memberikan  beban eksemalistis  pembangunan  kepada  generasi selanjutnya.
3) Setiap  generasi  mewarisi  kekayaan  SDA serta kualitas habitat dan harus
meneruskannya  kepada  generasi  berikutnya yang  memiliki  peluang  ekivalen  baik  secara fisik, ekologis, sosial maupun ekonomi.
4) Generasi sekarang tidak dibenarkan meneruskan  kepada  generasi  berikutnya
SDA yang tidak dapat diperbarui (nonrenewable) secara pasti. Memperhatikan prinsip keadilan antar generasi dan beberapa elemen  kuncinya  tersebut,  menjadi  cukup urgensial  dan  beralasan  karma  dimensi penekanan prinsip tersebut berupaya menciptakan  harmoni  keadilan  yang  tidak hanya  dinikmati  oleh  suatu  generasi,  tetapi generasi  berikutnya  memiliki  peluang  yang sama  besarnya  untuk  memperoleh  keadilan. Prinsip  keadilan  intragenerasi . Prinsip  ini menurut Ben Boer, pakar hukum lingkungan dari  Universitas  Sydney,  menunjuk  kepada gagasan  bahwa  masyarakat  dan  tuntutan kehidupan lain dalam satu generasi memiliki hak  untuk  memanfaatkan  sumber  alam  dan menikmati  lingkungan  yang  bersih  serta sehat. Keadilan antargenerasi dapat diartikan baik secara nasional maupun internasional.
b. Prinsip  pencegahan  dini (precautionary principle)
Prinsip  ini  menyatakan  bahwa  tidak adanya  temuan  atau  pernbuktian  ilmiah  yang konklusif dan pasti, tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya mencegah kerusakan lingkungan. Penerapan prinsip pencegahan  dini  di  atas,  setidaknya  dilandasi oleh beberapa hal berikut :
1) Evaluasi  yang  sungguh-sungguh  untuk mencegah  seoptimal  mungkin  kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan.
2) Penilaian (assessment) dengan  melakukan analisis risiko dengan menggunakan berbagai opsi (options).

## c. Prinsip  perlindungan  keragaman  hayati (biodeversity conservation)
Prinsip  perlindungan  keragaman  hayati (biodiversity
conservation) merupakan
prasyarat  dari  berhasil  tidaknya  pelaksanaan prinsip keadilan antargenerasi
(intergenerational equity principle).
Perlindungan  keragaman  hayati  juga  terkait dengan  masalah  pencegahan,  sebab  mencegah kepunahan jenis dari keragaman hayati diperlukan pencegahan dini.

## Peranan Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Mengelola SDA dan Lingkungan Hidup
Tanggung  jawab  adalah  kesadaran manusia  akan  tingkah  laku  atau  perbuatannya yang  disengaja  maupun  yang  tidak  disengaja. Tanggung  jawab  juga  berarti  berbuat  sebagai perwujudan kesadarannya. Dalam teori mengenai  tanggung  jawab,  terdapat  tanggung jawab  terhadap  masyarakat  yang  biasanya disebut  tanggung  jawab  sosial.  Sebagai  upaya penegakan  hukum  terhadap  pencemaran  dan perusakan  lingkungan,  UUPPLH  menegaskan prinsip tanggung jawab yang perlu diperhatikan dalam hal seseorang atau perusahaan melakukan pencemaran atau pelanggaran lingkungan  hidup.  Tanggung  jawab  sosial seperti  dalam  UUD  1945,  Pasal  28H  ayat  (1) dinyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak yang sama juga diatur dalam Pasal 9  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999
tentang  Hak  Asasi  Manusia.  Selain  tanggung jawab  sosial  juga  terdapat  tanggung  jawab mutlak (strict liability) yakni unsure kesalahan  tidak  perlu  dibuktikan  oleh  pihak penggugat sebagai  dasar  pembayaran  ganti kerugian.  Berdasarkan  tanggung  jawab  mutlak maka  besarnya  nilai  ganti  rugi  yang  dapat dibebankan  terhadap  pencemar  atau  perusak lingkungan hidup dapat ditetapkan sampai batas tertentu.  Mengenai  tanggung  jawab  mutlak dapat  dilihat  dalam  Pasal  88  UUPPLH  bahwa setiap orang yang menggunakan atau menghasilkan limbah B3 dan/atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup  bertanggung  jawab  mutlak atas  kerugian  yang  terjadi  tanpa  perlu pembuktian unsure kesalahan.
a. Kaitan SDA dengan lingkungan hidup
Sumber  daya  alam  adalah  segala sesuatu  yang  berasal  dari  alam  yang  dapat digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup manusia.    SDA  sering  juga  disebut  sebagai sesuatu  yang  dihasilkan  oleh  alam  yang penggunaannya  dapat  membantu  kebutuhan hidup  manusia  sehari-harinya.  Dapat  juga dikatakan bahwa sumber daya adalah komponen  dari  ekosistem  yang  menyediakan barang  dan  jasa  yang  bermanfaat  bagi kebutuhan  manusia.  Grimy  dan  Berkes mendefinisikan  sumber  daya  sebagai  aset untuk  pemenuhan  kepuasan  dan  utilitas manusia.  Rees  mengatakan  bahwa  sesuatu untuk  dapat  dikatakan  sebagai  sumber  daya harus memiliki dua kriteria, yakni:
1) Harus  ada  pengetahuan,  teknologi,  atau
keterampilan (skill) untuk memanfaatkannya. 2) Harus  ada  permintaan (demand) terhadap sumber  daya  tersebut.  Lingkungan  hidup dalam  UPPLH  didefenisikan  sebagai kesatuan'  ruang  dengan  semua  bendy, daya,  keadaan,  dan  makhluk  hidup, termasuk  manusia  dan  perilakunya,  yang mempengaruhi alam itu sendiri,
kelangsungan perkehidupan,
dan kesejahteraan  manusia  serta  makhluk hidup lain.
b. Peranan  dan  tanggung  jawab  pelaku  usaha dalam mengelola SDA dan lingkungan hidup
Pembangunan  berkelanjutan  memberi tekanan  bahwa  pembangunan  tersebut  harus dapat  menggambarkan  adanya  keselarasan dan  keserasian  didalam  penggunaan  SDA, sumber  daya  manusia  maupun  sumber  daya artificial yang  memperhatikan  usaha-usaha konservasi berkesinarnbungant Berkaitan dengan  hal  tersebut,  maka  bukan  hanya orang-perorang  yang  mempunyai  hak  dan kewajiban  untuk  berperan  serta  dalam pengelolan lingkungan, tetapi juga sekelompok  orang  atau  badan  usaha/hukum yang  terlibat  di  dalam  pemanfaatan  sumber daya  hayati  maupun  non-hayati.  Sebagai subjek hukum, setiap orang harus menjalankan  hak-nya  diimbangi  dengan dijalankannya kewajibannya.
Dalam UUPPLH juga dinyatakan bahwa setiap orang berkewajiban  memelihara  kelestarian  fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran  dan/atau  kerusakan lingkungan hidup  (Pasal  67).  Sedangkan  bagi  setiap orang  yang  melakukan usaha  dan/atau kegiatan berkewajiban:
1) memberikan  informasi  yang  terkait  dengan perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
2) menjaga  keberlanjutan  fungsi  lingkungan hidup; dan
3) menaati  ketentuan  tentang  bake  mute lingkungan hidup dan/atau kriteria kerusakan lingkungan hidup.
c. Mewujudkan  pembangunan  berkelanjutan melalui CSR
Paradigms  dari  sebagian  perusahaan memang telah bergeser dari
single  line  (profit) menjadi triple  bottom  line (profit,  people,  planet). Pemahaman  akan pembangunan  berkelanjutan  memegang  peran penting  dalam  perubahan  paradigms  tersebut. Tidak hanya pemerintah, tetapi perusahaan juga harus  turut  menyadari  pentingnya  penerapan pembangunan  berkelanjutan.  Seperti  spa  yang diungkapkan oleh Ismail
Serageldin pembangunan berkelanjutan mengajarkan
bahwa  kekayaan  slam  hari  ini  bukanlah  berkah yang  diwariskan  generasi  lalu  hanya  untuk generasi  sekarang,  tapi  merupakan  pinjaman yang asalnya dari generasi mendatang.

## Penerapan Prinsip Pembangunan
Berkelanjutan Di Bidang Pertambangan Ditinjau Dari UU Nomor 4 Tahun 2009
Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Konstribusi Sektor Pertambangan Bagi Pembangunan Aktivitas pertambangan seringkali menjadi  sorotan  masyarakat,  seringnya  hal  ini menjadi  bahan  perdebatan  sengit  ketika pertambangan  dapat  memberikan  kontribusi dalam  pembangunan  nasional  tetapi  aktivitas pertambangan juga dapat, menimbulkan dampak  negatif  berupa  kerusakan  lingkungan. Kontribusi pertambangan diantaranya penerimaan negara tahun 2009 tidak kurang dari Rp  51  triliun  yang  disumbangkan  sebagai penerimaan  langsung  subsektor  pertambangan umum  yang  terdiri  dari  penerimaan  negara bukan  pajak  sekitar  Rp  15  triliun  dan  sisanya dari  penerimaan  pajak;  Sektor  investasi  tahun 2009  sekitar  US$  1,8  miliar  terutama  dari perusahan  kontrak  karya,  perjanjian  kerja pengusahaan pertambangan batubara dan badan usaha  milik  negara;  penyerapan  tenaga  kerja langsung dari perusahaan pertambangan; neraca perdagangan  melalui  ekspor  komoditi  mineral dan batubara; serta kontribusi bagi pembangunan daerah yang bersumber dari dana bagi  hasil  royalti  pertambangan  dan  dana pengembangan masyarakat (community development) dari  perusahaan  kontrak  karya, perjanjian  kerja  pengusahaan  pertambangan batubara dan badan usaha milik negara.

## Pengelolaan Berkelanjutan Usaha Pertambangan
Usaha pertambangan merupakan kegiatan  untuk  mengoptimalkan  pemanfaatan SDA  tambang  (bahan  galian)  yang  terdapat  di dalam bumi Indonesia. Pengertian bahan galian adalah  setiap  unsur-unsur  kimia  mineral- mineral,  bijih-bijih  dan  segala  macam  batuan termasuk,  batu-batu  mulia  yang  merupakan
endapan-endapan  alam.  Usaha  pertambangan adalah  kegiatan  dalam  rangka  pengusahaan mineral  atau  batubara  yang  meliputi  tahapan kegiatan  penyelidikan  umum,  eksplorasi,  studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan  dan  pemurnian,  pengangkutan  dan penjualan, serta pasta tambang.

## Penerapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
Upaya-upaya  yang  telah  dilakukan  di bidang  pertambangan  tersebut  pada  dasarnya harus  didasari  dengan  pemikiran  bagaimana agar  usaha  pertambangan  ini  tetap  dapat berlanjut  dan  dapat  memberikan  konstribusi bagi  negara  dan  masyarakat  terkhususnya  bagi wilayah  dan  masyarakat  sekitar  tambang.  Pada pelaksanaannya  adalah  melalui  transformasi potensi  sumber  daya  mineral  yang  menjadi modal  rill  ekonomi  serta  menjadi  modal  sosial dalam  rangka  untuk  mencapai  kesejahteraan masyarakat. Di dalam Pasal 33 UUD 1945, juga ditekankan  bahwa  pembangunan  ekonomi nasional  harus  selaras  dengan  masalah  sosial dan  lingkungan.  Namur  tidak  dapat  dipungkiri bahwa  sumber  daya  galian  merupakan  sumber daya  yang  tidak  dapat  diperbaharui,  sehingga susah dilaksanakan secara keberlanjutan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah diuraikan  pada  bagian  sebelumnya  maka dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  tanggung jawab  perusahaan  dalam  pengelolaan  SDA dan  lingkungan  hidup  dikaitkan  dengan prinsip  pembangunan  berkelanjutan  dibagi menjadi  dua  yaitu  tanggung  jawab  sosial  dan tanggung  jawab  mutlak.  Tanggung  jawab sosial  meliputi  program  tanggung  jawab sosial  perusahaan  atau  CSR.  Sedangkan tanggung  jawab  mutlak  menekankan  bahwa seharusnya perusahaan melakukan pengelolaan  SDA  dengan  baik  dan dapat dengan mutlak diminta pertanggungjawabannya jika  terjadi  kerusakan  terhadap  lingkungan
hidup.  Dalam  pengelolaan  tersebut  haruslah dilakukan  koordinasi  dan  kemitraan  dengan pihak-pihak  yang  terkait  untuk  mewujudkan integrasi  dan  sinkronisasi  antara  ekonomi, sosial,  lingkungan.  Tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan  perusahaan  baiknya  menerapkan beberapa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan,  yaitu:  Prinsip  keadilan  antar generasi, Prinsip keadilan intragenerasi, Prinsip pencegahan dini, Prinsip perlindungan keragaman  hayati,  Prinsip  internalisasi  biaya lingkungan. Prinsip, pembangunan perkelanjutan sebagai upaya pencegahan
kerusakan lingkungan hidup di bidang pertambangan ditinjau dari UU Nomor 4 Tahun 2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batubara  sudah  tersirat  pada  beberapa  pasal dalam  undang-undang  ini.  Berkelanjutan  dalam pertambangan  tidak  berarti  bahwa  kegiatan tersebut  dapat  dilakukan  terus  menerus.  Pada Pasal  2  dan  3  UU  Minerba  menyatakan keberpihakan  pada  kepentingan  nasional  dan prinsip keberlanjutan dan berwawasan lingkungan.
Saran
Saran  yang  dapat  diberikan  terkait permasalahan dalam jurnal ini, yakni:
Pemantauan  dan  operasional  lingkungan  hidup dapat  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat  dan daerah  agar  pengusaha  tambang  sebagai investor  dapat  membuat  konsep  berkelanjutan dapat  memaksimalkan  manfaat  pertambangan dan dapat memperbaiki ekosisten yang berguna bagi kesejahteraan rakyat dan negara.
Pemerintah  dapat  menjamin  usaha  dari  infestor untuk  dapat  mengeksploitasi  alam  sebaiknya sesuai  prosedur  dan  tata  cara  yang  telah  diatur oleh  pemerintah  seusai  dengan  peraturan dengan  izin  daerah  dan  pusat  yang  tidak tumpang tindi. Harus ada peraturan  dan standar nasional  yang  seragam  mengenai  wewenang, kriteria,  dan  prosedur  dan  pemberian  izin, pembebasan lahan, reklamasi. Prosedur- prosedur  ini  harus  disesuaikan  dengan  UU mineral, batu bara yang perlu di revisi dari UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan  batu  bara  yang  tidak  sesuai  dengan kebutuhan  untuk  kesejahteraan  rakyat  yang dapat  memberikan  dukungan  pada  lingkungan
hidup  mensukseskan  program  pemerintah  ini suatu  saran  dari  penulis  mohon  koreksi  dari pembaca.

## DAFTAR PUSTAKA
Aca  Sugandhy  dan  Rustam  Hakim, Prinsip
Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan (Jakarta:  Bumi  Aksara, 2009). Adrian Sutedi, Hukum Pertambangan (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). Akhmad Fauzi, Ekonomi SDA dan Lingkungan (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010). Albert  Napitupulu, Kebijakan  Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan: Suatu
Tinjauan Teoritis  dan Praktis (Bogor: IPB Press, 2013).
Bambang  Dwiyanto,  "Prospek  dan  Kendala Pengembangan sumber Daya Kelautan Dalam  PJPT  II  (Forum  Pendapat)", Majalah Pertambangan  dan  Energi, Edisi Desember 1997, Jakarta.
Syaiful  Watni,  et.  al., Analisis  dan  Evaluasi Hukum Tentang Pengembangan Masyarakat (Community Development) Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen  Hukum  dan  HAM  RI, 2007). F.X  Adji  Samekto,  "Keterkaitan  Kapitalisme dengan Konsep Pembangunan Berkelanjutan dan Implementasi
Konvensi  Keanekaragaman  Hayati dalam  kajian  Studi  Hukum  Kritis (Critical  Legal  Studies)",  Disertasi, Ilmu  Hukum,  pasca  sarjana  Undip, Semarang, 2004.
H. Abdurrahman, "Pembangunan Berkelanjutan dalam Pengelolaan
SDA  Indonesia", Makalah  Seminar Pembangunan  Hukum  Nasional  VIII
Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional Departemen  Kehakiman  dan  HAMRI,
14-18 Juni 2011.
H. Salim HS, Hukum Pertambangan Indonesia (Jakarta:  Rajawali  Pers,
2008).
H.k  Salim  HS, Hukum  Pertambangan Mineral  dan  Batubara (Jakarta:  Sinar Grafika, 2012).
H. Syamsul Arifin, Hukum Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  di Indonesia (Jakarta: Sofmedia, 2014).
Iwan J. Azis, et al., Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Konstribusi Emil  Salim (Jakarta:  Kepustakaan
Populer Gramedia, 2010).
Mas  Achmad  Santosa.  "Aktualisasi  Prinsip- Prinsip  Pembangunan  Berkelanjutan Dalam  Sistem  dan  Praktik  Hukum Nasional", Jurnal Hukum Lingkungan, Tahun III. 1996.
Mohamad  Anis.  Menjamin  Pembangunan
Yang  Berkelanjutan", Buletin  Warta Minerba. Edisi XII, 2012.