## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 413-431 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## PUTUSNYA PERKAWINAN DAN AKIBATNYA DALAM FIKIH MUNAKAHAT (STUDI ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
1974 PASAL 38-41)
THE TERMINATION OF MARRIAGE AND ITS CONSEQUNCES IN FIKIH MUNAKAHAT (ANALYSIS STUDY OF LAW NO.1 OF 1974 ARTICLES 38-41)

## Kasman Bakry
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Email: kasman@stiba.ac.id

## Zulfiah Sam
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Email: zulfiahsam@stiba.ac.id

## Jihan Vivianti Usman
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Email: jihanvivianti@gmail.com Keywords : ABSTRACT Fikih Munakahat, Law, Marriage This research aims to find out and understand Fikih Munakahat and the analysis of  Law No. 1 of  1974 article 38-41 which discusses the breakup  of  marriage.  This  research  uses  a  type  of  qualitative descriptive  research, which focuses on the study  of  manuscripts and texts with a theological-normative approach and a juridical approach.
The results showed that: First, the urgency of marriage in Islam that lasted until now is the marriage of al-Wiladah, i.e. a man came to the girl's parents to propose to her. Then he married her with his dowry; Second,  the  basis  of  marriage  law  in  Indonesia  at  the  level  of application  is  contained  in  Law  No.  1  of  1974  on  Marriage  and Presidential Instruction No. 1 of 1991 on compilation of Islamic law
(KHI) applied in almost  all marital  problems, and the law is always used  as  the  basis  and  back  of  every  judge  in  providing  legal interpretations  and  solutions  to  various  problems  of  marriage  law today;  Third,  the  legal  consequences  due  to  the  termination  of marriage both in the perspective of Law No. 1 of 1974 in articles 38- 41 and in the perspective of Fikih Munakahat will have an impact on;
1) children; 2) innate property; and 3) a living. Kata kunci : ABSTRAK Fikih Munakahat, Undang- Undang, Perkawinan Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  memahami  Fikih Munakahat  dan  analisis  UU  No.  1  Tahun  1974  pasal  38-41  yang membahas  putusnya  perkawinan.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis penelitian deskriptif kualitatif, yang fokus pada studi naskah dan teks dengan  pendekatan  teologi-normatif  dan  pendekatan  yuridis.  Hasil penelitian menunjukkan  bahwa: Pertama, urgensi  perkawinan dalam Islam  yang  berlangsung  hingga  sekarang  adalah  pernikahan al- Wiladah , yakni seorang laki-laki datang kepada orang tua gadis untuk melamarnya.  Kemudian  ia  menikahinya  disertai  dengan  maharnya; Kedua, landasan  hukum  perkawinan  di  Indonesia  pada  tataran aplikasinya terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi  Presiden  No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi  Hukum

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 413-431 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Islam  (KHI)  yang  diterapkan  hampir  di  semua  permasalahan perkawinan,  dan  undang-undang  tersebut  senantiasa  dijadikan  dasar dan sandaran setiap hakim dalam memberikan interpretasi hukum dan solusi terhadap berbagai problem hukum perkawinan saat ini; Ketiga, konsekuensi hukum akibat putusnya perkawinan baik dalam perspektif UU  No.  1 Tahun 1974 pada pasal  38-41 maupun menurut  perspektif
Fikih Munakahat akan konsekuansi tersebut berdampak pada; 1) anak;
2) harta bawaan; dan 3) nafkah.
Diterima: 2 September  2021; Direvisi :  12  Oktober 2021; Disetujui :  10 November 2021; Tersedia online : 3 Desember 2021
How  to  cite: Kasman  Bakry,  Zulfiah  Sam,  Jihan  Vivianti  Usman,  “Putusnya Perkawinan  dan Akibatnya  dalam  Fikih  Munakahat  (Studi  Analisis  UU  RI  No.  1  Tahun  1974  Pasal  38-41)”, BUSTANUL  FUQAHA:  Jurnal  Bidang  Hukum  Islam Vol.  2, No.  3  (2021):  413-431.  doi: 10.36701/bustanul.v2i3.401.

## PENDAHULUAN
Manusia  merupakan  makhluk  sosial  yang  saling  membutuhkan  satu  sama  lain. Sebagaimana seorang pria membutuhkan seorang wanita, dan begitu juga sebaliknya wanita  membutuhkan  seorang  pria.  Semua  makhluk  ciptaan  Allah  swt.  di  dunia  ini, diciptakan berpasang-pasangan. Begitu  juga  manusia  diciptakan  secara  berpasangan yaitu pria dan wanita. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. al-Żariyat/51: 49,

## َنوُرَّكَذَت ْمُكَّلَعَل ِْيَْجْوَز اَنْقَلَخ ٍءْيَش ِ لُك ْنِمَو
Terjemahnya:
Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah 1 .
Seorang pria dan wanita yang sudah dewasa akan  memiliki keinginan untuk hidup bersama dengan yang berlainan jenis kelaminnya, hidup bersama antara pria dan wanita dalam suatu ikatan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu disebut perkawinan. Hidup bersama  dilakukan  untuk  membentuk  keluarga  dalam  ikatan  perkawinan  yang  sah sesuai dengan norma agama dan aturan yang berlaku di Indonesia.
Perkawinan  tidak  hanya  mengandung  unsur  hubungan  manusia  tetapi  juga menyangkut hubungan keperdataan, dan mengandung unsur sakralitas yaitu hubungan antara  manusia  dengan  Tuhannya 2 . Untuk  melakukan  sebuah  perkawinan  harus memenuhi  syarat  maupun  rukun  perkawinan,  bahwa  perkawinan  harus  diberitahukan dan dicatat serta dilakukan dihadapan pegawai pencatat perkawinan untuk mendapatkan kepastian hukum.
Menurut  Abū  A’lā  al-Maudūdī  sebagaimana  dikutip  oleh  Rahmat  Hakim  dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Islam bahwa, “Salah satu prinsip hukum perkawinan  Islam  adalah  perkawinan  itu  harus  dipertahankan  agar  tidak  terjadi
1 https://tafsirq.com/51-az-zariyat/ayat-49

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 413-431 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
perceraian” 2 . Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena berbagai hal 3 . Putusnya ikatan bisa berarti salah seorang di antara keduanya meninggal dunia, antara pria dengan wanita sudah bercerai, dan salah seorang di antara keduanya pergi ke tempat yang jauh kemudian  tidak  ada  beritanya  sehingga  pengadilan  menganggap  bahwa  yang bersangkutan telah meninggal. Berdasarkan semua itu, ikatan suami istri dapat berarti sudah putus dan atau bercerainya antara seorang pria dengan seorang wanita yang diikat oleh tali perkawinan 4 .
Secara sederhana, putus artinya tidak tersambung lagi atau tidak ada hubungan lagi dari yang sebelumnya tersambung atau terhubung. Dalam konteks perkawinan, maka putusnya  perkawinan  adalah  istilah  hukum  yang  digunakan  dalam  Undang-undang perkawinan  untuk  menjelaskan  “Perceraian”  atau  berakhirnya  hubungan  perkawinan antara  seorang  laki-laki  dengan  seorang  perempuan  yang  selama  ini  hidup  sebagai suami istri. Untuk maksud perceraian, maka dalam fikih digunakan istilah furqah 5 . Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  untuk  mempertahankan  suatu  keharmonisan  dalam perkawinan yang sesuai dengan tujuannya dan ketentuan pergaulan suami istri seperti yang diharapkan oleh agama Islam itu tidaklah mudah. Sebab, di dalam rumah tangga akan  banyak terjadi cobaan  dan  rintangan.  Begitu  pula  di  dalam ajaran  syariat  Islam bahwa  seorang  yang  hidup  tidak  terlepas  dari  cobaan  Allah  swt.  Salah  satu  bentuk cobaan terberat dalam sebuah perkawinan adalah dengan adanya kematian orang yang tercinta.
Putusnya  perkawinan  karena  kematian  terjadi  karena  salah  satu  pihak  dalam perkawinan meninggal dunia apakah itu suami atau istri. Putusnya perkawinan karena kematian merupakan kejadian yang berada diluar kehendak atau kuasa dari para pihak dalam perkawinan.Tidak terdapat campur tangan dari pasangan yang hidup lebih lama ataupun  campur  tangan  dari  pengadilan.  Putusnya  perkawinan  karena  kematian sepenuhnya  merupakan  kehendak  atau  kuasa  dari  Tuhan,  dan  putusnya  perkawinan karena kematian lazim disebut dalam masyarakat kita dengan istilah cerai mati.
Perceraian  merupakan  bagian  dari  perkawinan,  sebab  tidak  ada  perceraian  tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari bersama antara seorang  pria  dengan  wanita  yang  di  atur  dalam  hukum  agama  serta  peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. Sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan  bersama  suami  istri  tersebut.  Akan  tetapi,  setiap  orang  menghendaki  agar perkawinan  yang  dilaksanakannya  itu  tetap  utuh  sepanjang  hayatnya.  Namun, realitasnya tidak sedikit perkawinan yang dibina dengan susah payah itu harus berakhir dengan suatu perceraian.
Perceraian  dalam  hukum  Islam  pada  prinsipnya  dibolehkan,  akan  tetapi  hal  ini dibenci  oleh  Allah  swt.  Perceraian  menjadi  solusi  terakhir  yang  boleh  ditempuh manakala kehidupan rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi. Islam menganjurkan agar sebelum terjadi perceraian, maka ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua
2 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam (t. Cet; Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 145.
3 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (t. Cet; Jakarta: PT.Rajawali Pers,   2010),h. 229.
4 Zakiyuddin Sya’ban, Az Zawaj wa Ath Thalaq Fil Islam , (Riyadh:   Dar Al Maktabah, 2009). H. 74-75.
5 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (t. Cet; Jakarta: Kencana, 2007), h. 189

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 413-431 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
belah pihak, karena ikatan perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan kokoh 6 . Hal ini  sejalan  dengan  prinsip  perkawinan  bahwa  perceraian  itu  harus  dipersulit,  dan  ini sesuai  dengan  hadis  Rasulullah  saw.  yang  menyatakan  bahwa  talak  atau  perceraian adalah perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah swt., sebagaimana bunyi hadis  berikut  ini,  yang  berbunyi: 7 “ Mengabarkan  kepada kami  Kaṡīr  bin  „Ubaid  al- Ḣimṣiyyi berkata: mengabarkan kepada kami Muhammad bin Khālid, dari „Ubaidillah bin al- Walīd al-Waṣṣāfiyyi, dari Muḥārib bin Diṡāri, dari „Abdullah bin „Umar berkata: berkata  Rasulullah  saw.  “Perbuatan  halal  yang  paling  dibenci  Allah  ialah  cerai”. Hadis riwayat Abū Dāud, Ibnu Mājah, dan disahihkan oleh Ḥākim, dan dirajihkan oleh Abū Ḥātim secara mursāl. ”
Pada kalimat yang berbunyi, “Perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah talak”, maka  ini  merupakan  keringanan  dari  Allah  swt.  dan  merupakan  hukum  yang disyariatkan dalam kondisi darurat, yaitu ketika hubungan suami istri sudah tidak dapat dipertahankan  lagi,  dan  keduanya  sudah  tidak  lagi  saling  mencintai  dan  saling mengharapkan, maka jalan perceraian adalah jalan yang terbaik.
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka perlu dibuat rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana urgensi perkawinan dalam Islam?; (2) Bagaimana landasan hukum perkawinan di Indonesia?; dan (3) Bagaimana konsekuensi hukum  akibat  putusnya  perkawinan?.  Adapun  tujuan  penelitian  yang  akan  dicapai adalah: (a) Untuk mengetahui urgensi perkawinan dalam Islam; (b) Untuk mengetahui landasan  hukum  perkawinan  di  Indonesia;  dan  (c)  Untuk  mengetahui  konsekuensi hukum akibat putusnya perkawinan.
Sesuai  dengan  objek  peneletian  ini,  maka  jenis  penelitian  yang  akan  digunakan adalah penelitian kepustakaan ( library research ) yang bersifat kualitatif, yaitu dengan melakukan  penelitian  terhadap  sumber-sumber  tertulis,  baik  media  cetak  maupun elektronik.  Oleh  karena  itu,  pembahasan  putusnya  perkawinan  dan  akibatnya  dalam fikih  munakahat  sebagai  sesuatu  yang  telah  diketahui,  dapat  dipahami  dan dideskripsikan, untuk selanjutnya dianalisis dalam perspektif UU RI No 1 Tahun 1974, secara khusus pada pasal 38-41 dengan menggunakan pendekatan teologi, normatif dan yuridis.
Dalam  upaya  membandingkan  penelitian  ini,  maka  penting  bagi  penulis  untuk mengkaji penelitian-penelitian terdahulu. Berdasarkan hasil penelitian dalam berbagai literatur,  baik  perpustakaan  maupun  jurnal  berbasis online ,  penulis  menemukan beberapa penelitian yang serupa namun tidak sama dengan penelitian ini di antaranya:
1. Penelitian  yang  berjudul,  “ Kedudukan  Hukum  Putusnya  Perkawinan  dalam Putusan  Hakim  yang  Dijatuhkan  Pada  Saat  Istri  Hamil  (Studi  KasusPerkara
Pengadilan Agama Depok No. 532/Pdt.G/2008/PA.Bgr, No 19/Pdt.G/2008/PA.Ngr, dan no 1974/pdt.G/2009/PA.Jr) .” Penelitian ini membahas tentang  kedudukan  seorang  hakim  yang  memutuskan  sebuah  perkawinan  dalam keadaan istri tersebut sedang hamil. Penelitian ini lebih  difokuskan pada putusan
6 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo, 1995), h. 268.
7 Abī  Abdillah  Muhammad  bin  Yazīd  al-Qazwīnī, Sunan  Ibnu  Mājah, Juz  1.  (Cet.  II;  Riyāḍ: Syarikah al-Ṫibā‟ah al-„Arabiyyah al-Su‟ūdiyyah, 1404 H/ 1984 M), h. 373.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 413-431 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
seorang hakim dalam kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Depok 8 .
2. Penelitian yang berjudul, “ Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan .”  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  faktor  yang mengakibatkan terjadinya perceraian yang secara umum ataupun khusus terjadi di kalangan  masyarakat.  Penelitian  ini  secara  khusus  tertuju  pada  masyarakat  non muslim.  Titik  perbedaannya  adalah  pada  penelitian  ini  lebih  terfokus  pada pembahasan  yang  berkaitan  tentang  sebab  terjadinya  perceraian  secara  khusus dalam beberapa masalah 9 .
3. Penelitian yang berjudul, “ Fasakh Nikah Menurut Al Imam Al Syafi’i Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam .” Penelitian ini membahas pandangan al-Imam al-
Syafi’i tentang fasakh nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan bagaimana pendapat  al-Imam  al-Syafi’i tersebut  dengan  kompilasi  Hukum  Islam.  Penelitian ini lebih fokus pada pandangan al-Imam al-Syafi’i akan hukum fasakh serta fasakh dalam kompilasi Hukum Islam 10 .
Dari  ketiga  hasil  penelitian  di  atas  semuanya  relevan  dengan  pengkajian  seputar perkawinan dan perceraian. Namun, belum mengkaji perspektif UU RI No. 1 Tahun 1974, secara khusus pada pasal 38-41, terlebih dalam tinjauan analisis fikih munakahat. Dengan demikian, pada titik ini nilai kebaruan pengkajian penulis.

## PEMBAHASAN

## Perkawinan dalam Fikih Munakahat
Perkawinan atau yang dikenal dalam ilmu fikih dengan sebutan pernikahan, bemakna suatu akad atau perjajian mengikat antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk menghalalkan  hubungan  kelamin  antara  keduanya  dengan  suka  rela  dan  dengan kerelaan keduanya merupakan suatu kebahagian hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (sakinah) dengan cara-cara yang di ridhai Allah swt 11 . Secara etimologi, kata kawin menurut bahasa sama dengan kata nikah , atau  kata zawaj . Nikah  artinya al-Wath’u yang  berarti  bejalan  di  atas,  melalui, memijak, memasuki, menaiki, menggauli, dan bersetubuh atau bersenggama 12 .
Syekh Kamil Muhammad ‘Uwaidah mengungkapkan menurut bahasa bahwa nikah berarti penyatuan, diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan, selain itu, ada juga yang  mengartikannya  dengan  percampuran 13 . Al-Ṣan’āni  dalam kitabnya  memaparkan bahwa nikah menurut pengertian bahasa ialah penggabungan dan saling memasukkan serta percampuran. Kata nikah itu dalam pengertiannya adalah persetubuhan dan akad .
8 Noorish Zulfina , Kedudukan Hukum Putusnya Perkawinan dalam Putusan Hakim yang Dijatuhkan pada  saat  istri  Hamil  (Studi  Kasus  Perkara  Pengadilan  Agama  Depok  No.  532/Pdt.G/2008/PA.Bgr,  No 19/Pdt.G/2008/PA.Ngr, dan no 1974/pdt.G/2009/PA.Jr) . Skripsi , Universitas Indonesia 2012.
9 Armansyah  Matondang,  “Faktor-Faktor  yang  Mengakibatkan  Perceraian  dalam  Perkawinan” Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA 2, No. 2 (2014).
10 Aqmal, Fasakh Nikah Menurut Imam Asy Syafi’i Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam, Skripsi, Universitas Negeri Alauddin Makassar, 2012.
11 Sayyid Sabiq, Fiqh as Sunnah , (Daar Al Bayan: Kuwait, 1971), h. 175.
12 Ahmad  Warson  al-Munawwir, kamus      al-Munawwir      Arab-Indonesia  Terlengkap (t.Cet; Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), h. 1461
13 Syekh  kamil  Muhammad  Uwaidah, Fiqh  al-Nisā, terj.Muhammad  Abdul  Ghofar, Fikih  wanita (Cet. X; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002), h. 375.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 413-431 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Nikah merupakan hakekat bagi keduanya, dan kata nikah itu musytarak bagi keduanya. Sehingga, kata nikah banyak digunakan dalam akad karena besifat syar’i , oleh sebab itu kata  nikah  tidak  dimasukan  dalam  Al-Qur’an,  kecuali  dalam  hal  akad 14 . Dengan demikia,  kata  nikah  secara  bahasa  dapat  diartikulasikan  sebagai  penyatuan, penggabungan dan atau saling memasukan serta percampuran.
Secara  terminologi,  menurut  Sayuti  Ṭalib,  nikah  ialah  perjanjian  suci membentuk keluarga  antara  seorang  laki-laki  dengan  seorang  perempuan 15 . Sedangkan  Zahry Hamid merumuskan nikah menurut syara ialah akad  (ijab   kabul) antara  wali  calon istri dan  calon mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya 16 . Imam  al-Jurjani mengatakan  bahwa  nikah  diartikan  sebagai  sebuah  akad atas kepemilikan terhadap manfaat kemaluan yang dilakukan dengan sengaja 17 . Pernikahan adalah pondasi sebuah keluarga dan keluarga adalah dasar terbentuknya sebuah  masyarakat.  Masyarakat  yang  di  dalamnya  banyak  pernikahan,  penduduknya akan  bertambah  dan  pendapatannya  bertambah  pula.  Sebaliknya  masyarakat  yang  di dalamnya  sedikit  terjadi  pernikahan  maka  penduduknya  akan  berkurang  sehingga masyarakat  itupun  tidak  berkembang.  Oleh  sebab  itu,  pernikahan  merupakan  satu- satunya  upaya  dalam  menambah  populasi  umat  Nabi  Muhammad  saw.  Sebagaimana sebuah kisah yang terjadi pada zaman Rasulullah saw., dari Ma’qil bin Yasar ra. berkata, “ Datang seorang pria kepada Nabi saw. dan berkata, “Aku menemukan seorang wanita yang cantik dan memiliki martabat tinggi namun ia mandul apakah aku menikahinya? ”, Nabi saw. menjawab, “ Jangan ! ”, kemudian pria itu datang menemui Nabi saw. kedua kalinya dan Nabi saw. tetap melarangnya, kemudian ia menemui Nabi saw. yang ketiga kalinya maka Nabi saw. berkata, “ Nikahilah wanita yang sangat penyayang dan yang mudah beranak banyak (subur) karena aku akan berbangga dengan kalian dihadapan umat-umat yang lain ” 18 .
Adapun  di  antara  hikmah  disyariatkannya  pernikahan  yaitu  demi  menjaga kehormatan, sebagai sarana berkembang biak, dan penjagaan terhadap keberadaan dan eksistensi  manusia,  membentuk  keluarga  yang  dengannya  akan  mendatangkan kebahagiaan dan ketenangan. Selain itu pernikahan adalah suatu wadah bagi sifat alami manusia  untuk  saling membutuhkan  pasangan.  Dengan  demikian,  adanya  pernikahan merupakan  sesuatu  yang  tidak  bisa  dinafikan  dan  dipungkiri  keberadaannya  bagi manusia yang memiliki akal sehat dan fitrah yang terjaga.

## Hukum Disyariatkan Perkawinan dalam Islam
Pernikahan disyariatkan berdasarkan Al-Qur’an dan hadis-hadis. Dalil-dalil dari Al- Qur’an cukup banyak, di antaranya dalam Q.S. Al-Nur/24:32, yang berbunyi,
14 Sayyid  al-Imām  Muhammad  bin  Ismail  al-Ṣan’āni, Subul  al-Salam  fi  al-Syarh  Bulugu  al- Marāmmin Jāmī’ Adillati al-Ahkām, Juz 3 (t. Cet; Kairo: Dar Ikhya‟ al-Turas al-Islami,  1960), h. 350.
15 Sayuti Ṭalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia (Cet. V; Jakarta: UI Press, 1986), h.47.
16 Zahry Hamid, Pokok-Pokok Hukum Nikah Islam dan Undang-Undang Nikah di Indonesia (t. Cet; Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), h. 1.
17 Ali  bin  Sa’id  al-Ghamidi, Dalīl  al-Mar’ah  al-Muslimah, terj.  Ahmad  Syarif,  dkk, Fikih Wanita (Cet. IX; Solo: Aqwam, 1438 H/2017 M), h. 283.
18 HR Abu Dawud 2/220 no 2050 dan ini adalah lafalnya, Ibnu Hibban 9/363,364, An-Nasaai 6/65, berkata Syaikh Al-Albani , “Hasan Shahih”

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 413-431 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
َُّللّا ُمِهِنْغُ ي َءاَرَقُ ف اوُنوُكَي ْنِإ ۚ ْمُكِئاَمِإَو ْمُكِداَبِع ْنِم َينِِلِاَّصلاَو ْمُكْنِم ٰىَمَيََْلْا اوُحِكْنَأَو َُّللّاَو ۗ ِهِلْضَف ْنِم

## ٌميِلَع ٌعِساَو
Terjemahnya:
Dan  nikahkanlah  orang-orang  yang  sendirian  di  antara  kamu  dan  orang-  orang yang  patut  (nikah)  dari  hamba-hamba  sahayamu  yang  perempuan.  Jika  mereka miskin maka Allah akan membuat mereka kaya dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui 19 .
Selanjutnya dalam Q.S. Al-Nisa/4:3, yang berbunyi,
َعَبَُرَو َث َلَُثَو َٰنَْثَم ِءاَسِ نلا َنِم ْمُكَل َباَط اَم اوُحِكْناَف ٰىَماَتَ يْلا  ِفِ اوُطِسْقُ ت  َّلََّأ ْمُتْفِخ ْنِإَو اوُلِدْعَ ت  َّلََّأ ْمُتْفِخ ْنِإَف
َٰنْدَأ َكِلَٰذ ۚ ْمُكُناَْيَْأ ْتَكَلَم اَم ْوَأ ًةَدِحاَوَ ف

## اوُلوُعَ ت  َّلََّأ
Terjemahnya:
Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila  kamu  mengawininya)  maka  nikahilah  wanita-  wanita  (lain)  yang  kamu senangi: dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil  maka  (nikahilah)  seorang  saja,  atau  budak-budak  yang  kamu  miliki,  yang demikian itu lebih memungkinkan untuk tidak berbuat aniaya 20 .
Adapun  dalil  dari  hadis,  berbunyi,  Dari  Abdullah  bin  Mas’ud  ra.:  Rasulullah  saw. bersabda, “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu yang telah mampu maka menikahlah karena pernikahan akan lebih bisa menjaga mata dan kemaluan. Dan barang siapa  yang  belum  mampu  maka  berpuasalah  karena  puasa  merupakan  benteng penjagaan ” 21 .
Dalam hadis lain, Rasulullah saw. bersabda: “ Demi Allah, sungguh aku adalah orang yang  paling  bertakwa  dan  paling  takut  kepada  Allah.  Meski  demikian,  aku  tetap berpuasa dan  berbuka, tetap sholat malam dan tidur, serta tetap mengawini wanita. Barang siapa tidak suka terhadap sunnahku maka dia bukan termasuk umatku. ” Adapun hukum menikah bisa berbeda-beda tergantung pada situasi dan kondisi dari individu yang bersangkutan. Para ulama membagi hukum menikah menjadi beberapa macam, yaitu: 22
Wajib, menikah menjadi wajib bagi pelakunya, jika ia yakin tidak mampu menjaga kehormatannya  (bahkan  dengan  berpuasa),  serta  khawatir  akan  terjerumus  kepada
19 https://tafsirq.com/24-an-nur/ayat-32
20 https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-3
21 Hadits shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad (I/424, 425, 432), al-Bukhari (no. 1905, 5065, 5066), Muslim (no. 1400), at-Tirmidzi (no. 1081), an-Nasa-i (VI/56, 57), ad-Darimi (II/132) dan al-Baihaqi (VII/ 77), dari Shahabat ‘Abdullah bin Mas’ud radhiyallaahu ‘anhu
22 Imam Abī al-Walīd Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusydi al-Qurṭubī al-Andalusi, Bidāyah  al-Mujtahid  wa  Kifayāh  al-muqtaṣid, Juz  2  (Cet.  I;  al-Qāhirah: Dar ibn al-Jauzi, 2004), h. 2.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 413-431 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
perbuatan yang diharamkan jika ia tidak menikah. Dan ia juga mampu melakukannya , baik mampu menafkahi istrinya lahir batin, mampu membayar mahar, memberikan hak- hak  istri,  dan  lain  sebagainya.  Maka  bagi  orang  yang  seperti  ini,  hukum  menikah menjadi wajib demi terjaganya ia dari perbuatan yang diharamkan.
Haram, menikah menjadi haram bagi orang yang hendak melakukannya, jika ia yakin dirinya  akan  menzalimi  pasangannya  atau  bahkan  membahayakannya.  Seperti  seorang laki-laki yang memiliki penyakit kelamin, atau laki-laki yang yakin tidak akan mampu menunaikan  kewajibannya  sebagai  suami  setelah  menikah,  dan  sebagianya.  Termasuk yang diharamkan juga adalah seorang suami yang yakin tidak akan mampu berbuat adil jika ia menikah lagi (berpoligami).
Makruh, makhruh bagi seseorang untuk menikah ketika dirinya khawatir terjerumus kepada perbuatan dosa, namun masih mampu menahannya dan ia khawatir tidak mampu menunaikan hal-hak yang menjadi hak bagi pasangannya, seperti nafkah, pergaulan yang baik dan sebagainya.
Sunah, menurut  jumhur  ulama,  dianjurkan  menikah  bagi  seseorang  ketika  ia  tidak punya kekhawatiran akan terjerumus pada perbuatan haram (zina, dan yang lainnya), serta masih  mampu  menjaga  dirinya,  dan  ia  telah  memenuhi  kriteria  mampu  menikah. Sedangkan  menurut  mazhab  Syafi’i,  orang  yang  berada dalam  kondisi  ini  hukumnya mubah (boleh) melakukan pernikahan dan bukan sunah.
Para  ulama  menyatakan  bahwa  lebih  utama  bagi  orang  yang  telah  mampu  untuk menikah.  Kecuali  orang-orang  yang  disibukkan  dengan  amal-amal  ibadah atau belajar ilmu-ilmu syar’i .  Hal  ini  dikarena  dengan  menikah,  seseorang  akan  lebih  terjaga kehormatannya, dan menjauhkannya dari berbuat keji.

## Landasan Hukum Perkawinan di Indonesia

## Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Dasar-dasar  hukum  perkawinan  terdapat  di  dalam  pasal  28  B  ayat  (1)  Undang- Undang  Dasar  1945  yang  berbunyi  “Setiap  orang  berhak  membentuk  keluarga  dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. ”Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa tujuan dan cita-cita negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan  rakyatnya  dengan  memberikan  hak  kepada  setiap  rakyatnya  dengan memberikan  hak  untuk  mempertahankan  kehidupannya  yang  berarti  mempunyai  hak untuk  melanjutkan  keturunan,  dan  setiap  orang  mempunyai  hak  untuk  membentuk sebuah keluarga. Hal tersebut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat ditawar- tawar lagi. Selain itu, dasar hukum perkawinan juga terdapat di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diatur pada Bab I tentang Dasar Perkawinan yang terdiri dari lima pasal, yaitu dari pasal 1 sampai dengan pasal 5 23 .
Di dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai pengertian  perkawinan  yang  menyebutkan  bahwa:  “ Ikatan  lahir  batin  seorang  pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
23 Tim  Redaksi  Nuansa  Aulia, Kompilasi  Hukum  Islam (Cet.  VII;  Bandung:  CV.Nuansa  Aulia, 2017), h. 73-75.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 413-431 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa .” Kemudian, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinanan mengenai syarat sahnya suatu perkawinan yang menyebutkan bahwa: “ Perkawinan adalah  sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” dan  di  dalam  ayat  (2)  menyebutkan  bahwa:  “ Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku .” Dengan perumusan pada pasal 2 ayat (1)  ini,  tidak  ada  perkawinan  diluar  hukum  masing-masing  agamanya  dan kepercayaannya. Yang dimaksud hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya  itu  termasuk  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku  bagi golongan  agamanya  dan  kepercayaannya  itu  sepanjang  tidak  bertentangan  atau  tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.
Selanjutnya,  Pasal  3  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  menyebutkan bahwa: “ Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami .” Dalam ayat (2) menyebutkan  bahwa:  “ Pengadilan,  dapat  memberi  izin  kepada  seorang  suami  untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan .” Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa: “Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib megajukan permohonan kepada pengadilan di  daerah  tempat  tinggalnya.”  Dalam  ayat  (2)  menyebutkan  bahwa:  “Pengadilan  di maksud ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1  Tahun 1974 menyebutkan bahwa: “Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a) Adanya persetujuan  dari  istri/istri-istri;  b)  Adanya  kepastian  bahwa  suami  dapat  menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; c) Adanya jaminan bahwa suami  akan  berlaku  adil  terhadap  istri-istri  dan  anak-anak  mereka.”  Dalam  ayat  (2) menyebutkan bahwa: “Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan  bagi  seorang  suami  apabila  istri/istri-istrinya  tidak  mungkin  dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.”

## Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
Secara  harfiah,  kompilasi  berarti  suatu  kumpulan  atau  himpunan.  Dalam  bahasa Inggris ada istilah Compilation of Laws atau himpunan Undang-Undang 24 . Dalam istilah lain,  kompilasi  merupakan  suatu  koleksi,  bila  dikaitkan  dengan  hukum,  maka  dapat diartikan  sebagai  himpunan  materi  hukum  dalam  satu  buku.  Dengan  demikian Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  adalah  suatu  himpunan  bahan-bahan  Hukum  Islam
24 John.  M. Echols  dan  Hasan  Shaldy, English-Indonesia  Dictionary (t.  Cet;  Ithaca  dan  London: Cornel UniversityPress, 1975), h. 132.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 413-431 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
dalam  suatu  buku,  atau  lebih  tepat  lagi  himpunan  kaidah-kaidah  Hukum  Islam  yang disusun  secara  sistematis  selengkap  mungkin  dengan  berpedoman  pada  rumusan kalimat atau pasal-pasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan 25 . Pada tanggal 10 Juni 1991 Presiden RI telah mengeluarkan instruksi Presiden No. 1 Tahun  1991  kepada  Menteri  Agama  untuk: Pertama, menyebarluaskan  Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari 3 (tiga) buku: Buku I :  tentang  Hukum  Perkawinan; Buku  II  :  tentang  Hukum  Kewarisan;  Buku  III  :  tentang  Hukum  Perwakafan  Untuk digunakan oleh pemerintah dan masyarakat yang memerlukan. Kedua, melaksanakan instruksi itu dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.
Lahirnya  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yang  ditetapkan  dalam  bentuk  Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia (khususnya  masyarakat  Islam)  agar  di  dalam  bidang  Hukum  Perkawinan,  Kewarisan dan Perwakafan didapati ketentuan hukum yang lebih lengkap, pasti dan mantap sesuai dengan sasaran kemerdekaan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Selain  di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan, dasar hukum perkawinan juga terdapat di dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 10 Kompilasi Hukum  Islam.  Pasal  2  kompilasi  hukum  Islam  menyebutkan  bahwa:  “Perkawinan menurut  hukum  Islam adalah  pernikahan,  yaitu  akad  yang  sangat  kuat, atau miṡāqon goliẓo untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

## Konsekuensi Hukum Akibat Putusnya Perkawinan

## Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 38-41
Hubungan  suami  istri  yang  telah  dijalin  dengan  pejanjian  suci,  terkadang  tidak menutup  kemungkinan  akan  mengalami  pertikaian  yang  menghantarkan  pada perceraian  dalam  sebuah  rumah  tangga.  Apabila  mencermati  Pasal  48-41 26 di  mana pada setiap pasal akan menyebutkan putusnya perkawinan serta akibatnya, yakni Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa: “ Perkawinan dapat  putus  karena  kematian,  perceraian,  dan  atas  putusan  pengadilan .”  Perceraian adalah  salah  satu  bentuk  dari  sebab  putusnya  perkawinan.  Perceraian  tentunya  juga melahirkan  konsekuensi  tertentu  yaitu  harta,  hak  asuh  anak  ( hadhanah )  dan  status pernikahan 27 .
Berdasarkan  Pasal  39  Undang-Undang  Perkawinan,  perceraian  hanya  dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan  tidak  berhasil  mendamaikan  kedua  belah  pihak.  Sehubungan  dengannya,  untuk melakukan  perceraian,  maka  harus  dilandasi  dengan  alasan  yang  kuat  bahwa  sudah tidak  terdapat  lagi  kecocokan  dan  persamaan  tujuan  dalam  membina  rumah  tangga, artinya sudah tidak dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri.
Gugatan  perceraian  dapat  diajukan  dengan  alasan-alasan  yang  dijabarkan  dalam penjelasan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) sebagai berikut:
25 Tahir  Azhary, Kompilasi  Hukum  Islam  Sebagai  Alternatif:  Suatu  Analisis  Sumber-  Sumber Hukum Islam, Mimbar Hukum No.4 (1991), h. 16.
26 Tim Redaksi Nuansa Aulia. Kompilasi Hukum Islam , h. 89-97
27 Nunung Rodliyah, “Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan”, Keadilan Progresif 5, (1 Maret 2014): h. 125.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 413-431 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
1. Salah  satu  pihak  berbuat  zina  atau  menjadi  pemabuk,  pemadat,  penjudi  dan  lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua (2) tahun berturut-turut tanpa izin  pihak  yang  lain  dan  tanpa  alasan  yang  sah  atau  karena  hal  lain  di  luar kemauannya.
3. Salah  satu  pihak  mendapat  hukuman  penjara  lima  (5)  tahun atau  hukuman  yang lebih berat yang membahayakan pihak yang lain.
4. Salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman  atau  penganiayaan  berat  yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
5. Salah  satu  pihak  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  yang mengakibatkan  tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
Pasal  209  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata 28 menyebutkan  berbagai  alasan yang dapat mengakibatkan perceraian, terdiri atas:
1. Zina.
2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan iktikad jahat.
3. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan.
4. Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh si suami atau si istri terhadap istri atau suaminya, yang demikian, sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya, sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.
Dalam hal suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan  antara  orang  tua  (suami  dan  istri  yang  telah  bercerai)  dan  anak-anak  yang lahir  dari  perkawinan  tersebut  menjadi  putus  juga.Sebab  dengan  tegas  telah  diatur bahwa suami dan istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua  yaituuntuk  memelihara  dan  mendidik  anak-anaknya,  termasuk  dalam  hal pembiayaan  yang  timbul  dari  pemeliharaan  pendidikan  dari anak tersebut.Hanya hak asuh yang pindah ke salah satu pihak yaitu beralih ke ayah atau ibunya.
Pasal  41  Undang-Undang  No  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  disebutkan bahwa akibat dari putusnya perkawinan kaerena perceraian adalah:
1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak, pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak  yang  bertanggung  jawab  atas  semua  biaya  pemeliharaan  dan  pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan  dapat  mewajibkan  kepada  bekas  suami  untuk  memberikan  biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.
28 Tim  Redaksi  BIP, Himpunan  Peraturan  Undang-Undang  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata, (Cet.I; Jakarta: Bhuana Ilmu Populuer Kelompok Gramedia, 2018), h. 73.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 413-431 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Akibat  hukum  perceraian  menurut  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan antara lain dapat diuraikan sebagai berikut: 29

## 1. Terhadap Pemeliharaan Anak
Menurut  Undang-Undang  Perkawinan,  meskipun  telah  terjadi  perceraian  bukan berarti  kewajiban  suami  istri  sebagai  ayah  dan  ibu  terhadap  anak  di  bawah  umur berakhir. Suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu,  sesuai  dengan  kedudukan  suami.  Kewajiban  memberi  nafkah  anak  harus  terus menerus  dilakukan  sampai  anak-anak  tersebut  balig  dan  berakal  serta  mempunyai penghasilan  sendiri.  Baik  bekas  suami  maupun  bekas  istri  tetap  berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak. Suami dan istri bersama  bertanggung  jawab  atas  segala  biaya  pemeliharaan  dan  pendidikan  anak- anaknya. Apabila suami tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang memikul biaya anak-anaknya.
Sebagaimana  yang  dijelaskan  pada  pasal  45  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan bahwa: (1) Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya;  (2)  Kewajiban  orang  tua  yang  disebutkan  dalam  ayat  (1)  pasal  ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban terus berlaku meskipun perkawinan antara orang tua putus.
Berdasarkan pasal 105 dan 106 Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian: (1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau  belum  berumur  dua  belas  (12)  tahun  adalah  hak ibunya;  (2)  Pemeliharaan  anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak mau memilih di antara ayah dan ibunya sebagai  pemegang  hak  pemeliharaannya;  (3)  Biaya  pemeliharaan  ditanggung  oleh ayahnya. Sementara itu, pada Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anak-  anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya  kecuali  karena  keperluan  yang  mendesak  jika  kepentingan  dan kemaslahatan  anak  itu  menghendaki  atau  suatu  kenyataan  yang tidak  dapat  dihindari lagi; (2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban yang tersebut pada ayat (1).
Adapun  pasal  156  Kompilasi  Hukum  Islam,  mengatur  tentang  pemeliharaan  anak ketika  ibu  kandungnya  meninggal  dunia  dengan  memberikan  urutan  yang  berhak memelihara  anak,  antara  lain:  (1)  Anak  yang  belum mumayyiz berhak  mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya sudah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan  oleh:  (a)  Wanita-wanita  dalam  garis  lurus  ke  atas  dari ibu;  (b)  Ayah;  (c) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; (d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; dan (e) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
29 Indonesia, Republik. Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan . Up. Indonesia, 1975.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 413-431 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## 2. Terhadap Harta Bersama
Pasal 1 butir f Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan harta  kekayaan  dalam  perkawinan  atau  syarikah  adalah  harta  yang  diperoleh  baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan  selanjutunya  disebut  harta  bersama,  tanpa  mempersoalkan  terdaftar  atas  nama siapapun. Adapun mengenai peraturan tentang harta kekayaan dalam perkawinan secara tegas diatur dalam pasal 85 sampai pasal 97 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:
a) Pasal  85  Kompilasi  Hukum  Islam:  Adanya  harta  bersama  dalam  perkawinan  itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.
b) Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam: (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawianan; (2)  Harta istri tetap menjadi hak istri  dan  dikuasai  penuh  olehnya,  demikian  juga  harta  suami  tetap  menjadi  hak suami dan dikuasai penuh olehnya.
c) Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam: (1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam  perjanjian  perkawinan;  (2)  Suami  dan  istri  mempunyai  hak  sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah atau yang lainnya.
d) Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam: Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri tentang  harta  bersama,  maka  penyelesaian  perselisihan  itu  diajukan  kepada Pengadilan Agama.
e) Pasal  89  Kompilasi  Hukum  Islam:  Suami  bertanggung  jawab  menjaga  harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri.
f) Pasal  90  Kompilasi  Hukum  Islam:  Istri  turut  bertanggung  jawab  menjaga  harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.
g) Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam: (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal  85  di  atas  terdapat  berupa  benda  berwujud  atau  tidak  berwujud;  (2)  Harta bersama yang berwujud dapat meluputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat  berharga;  (3)  Harta  bersama  yang  tidak  berwujud  dapat  berupa  hak maupun kewajiban; (4) Harta bersama dapat dijadikan barang jaminan oleh salah satu pihak atas izin pihak lainnya.
h) Pasal  92  Kompilasi  Hukum  Islam:  Suami  atau  istri  tanpa  persetujuan  pihak  lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.
i) Pasal  93  Kompilasi  Hukum  Islam:  (1)  Bertanggung jawab terhadap  utang  suami atau  istri  dibebankan  pada  hartanya  masing-masing;  (2)  Pertanggungjawaban terhadap  utang  yang  dilakukan  untuk  kepentingan  keluarga,  dibebankan  harta bersama; (3) Bila harta bersama tidak mencukupi, maka dibebankan kepada harta suami;  (4)  Bila  harta  suami  tidak  ada  atau  tidak  mencukupi  maka  dibebankan kepada harta istri.
j) Pasal  94  Kompilasi  Hukum  Islam:  (1)  Harta  bersama  dari  perkawinan  seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri;  (2)  Pemilikan  harta  bersama  dari  perkawinan  seorang  suami  yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dihitung

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 413-431 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
pada saat akad perkwinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat.
k) Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam: (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c peraturan pemerintahan No. 9 Tahun 1975 dan pasal 136 ayat (2),  suami  atau  istri  dapat  meminta  Pengadilan  Agama  untuk  meletakkan  sita jaminan  atas  harta  bersama  tanpa  adanya  permohonan  gugat  cerai, apabila  salah satu  melakukan  perbuatan  yang  merugikan  dan  membahayakan  harta  bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya; (2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.
l) Pasal  96  Kompilasi  Hukum  Islam:  (1)  Apabila  terjadi  cerai  mati,  maka  seperuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama; (2) Pembagian harta bersama  bagi  seorang  suami  atau  istri  yang  istri  atau  suaminya  hilang  harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.
m) Pasal  97  Kompilasi  Hukum  Islam:  Janda  atau  duda  cerai  hidup  masing-masing berhak  seperdua  dari  harta  bersama  sepanjang  tidak  ditentukan  lain  dalam perjanjian perkawinan.
Akibat  lain  dari  perceraian  adalah  menyangkut  masalah  harta  benda  perkawinan khususnya  mengenai  harta  bersama  seperti  yang  ditentukan  dalam  pasal  37  Undang- Undang  Perkawinan,  bahwa  bila  perkawinan  putus  karena  perceraian,  maka  harta bersama  diatur  menurut  hukumnya  masing-masing.  Menurut  penjelasan  resmi  pasal tersebut,  yang  dimaksud  dengan  hukumnya  masing-masing  adalah  hukum  Agama, hukum  Adat  dan  hukum  lain-lainnya.  Memperhatikan  pada  pasal  37  dan  penjelasan resmi atas pasal tersebut Undang-Undang ini tidak memberikan keseragaman hukum positif tentang bagaimana harta bersama apabila terjadi perceraian.
Harta bawaan atau harta asal dari suami atau istri tetap berada ditangan pihak masing- masing. Apabila bekas suami atau bekas istri tidak melaksanakan hal tersebut diatas, maka mereka dapat digugat melalui pengadilan negri di tempat kediaman tergugat, agar hal  tersebut  dapat  dilaksanakan.Mengenai  penyelesaian  harta  bersama  karena perceraian,  suami-istri  yang  beragama  Islam  menurut  hukum  Islam,  sedangkan  bagi suami-istri non muslim menurut hukum perdata.

## 3. Terhadap Nafkah
Secara umum pendapat yang masyhur sampai sekarang adalah biaya istri yang telah ditalak  oleh  suaminya  tidak  menjadi  tanggungan  suaminya  lagi,  terutama  dalam perceraian itu menunjukkan bahwa istrinya yang bersalah. Namun, dalam hal istri yang tidak bersalah, maka paling tinggi yang diperolehnya mengenai biaya hidupnya adalah pembiayaan hidup selama ia masih dalam masa idah yang lebih kurang selama sembilan puluh  (90)  hari.  Tetapi  sesudah  masa  idah,  suami  tidak  perlu  lagi  membiayai bekas istrinya itu. Bahkan sesudah masa idah, bekas istri itu harus keluar dari rumah suaminya andaikata ia masih hidup di rumah yang disediakan oleh suaminya. Ketentuan ini bisa diterapkan  dengan  damai  atas  persetujuan  bekas  suami  begitupun  mengenai  jumlah biaya  hidupnya,  atau  dapat  pula  dengan  putusan  perdamaian  apabila  bekas  suami dengan tidak sukarela menyediakan diri untuk memberi biaya hidup tersebut. Ketentuan

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 413-431 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
kemungkinan  pembiayaan  sesudah  bercerai  itu  telah  diatur  dalam  Undang-Undang Perkawinan  dalam  Pasal  41  huruf  C,  yang  berbunyi  “Pengadilan  dapat  mewajibkan kepada  bekas  suami  untuk  memberikan  biaya  penghidupan  dan  atau  menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.”
Selanjutnya,  apabila  bekas  istri  tidak  mempunyai  mata  pencaharian  untuk  nafkah sehari-harinya maka bekas suami harus memberikan biaya hidup sampai bekas istrinya itu  menikah  lagi  dengan  pria  lain.  Kemudian  berdasarkan  uraian  tersebut  dapat dianalisis bahwa akibat hukum perceraian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dilihat akibat hukumnya: (1) Terhadap pemeliharaan anak, yaitu  kedua  orang  tua  wajib  memelihara  dan  mendidik  anak-anak  mereka  sebaik- baiknya  yang  berlaku  sampai  anak  itu  kawin  atau  dapat  berdiri  sendiri.  Kewajiban tersebut  berlaku  terus  meskipun  perkawinan  antara  kedua  orang  tua  putus.  Di  mana pemeliharaan  anak  yang  sudah mumayyiz diserahkan  kepada  anak  untuk  memilih  di antara  ayah  atau  ibunya  sebagai  pemegang  hak  pemeliharaannya  dan  biaya pemeliharaan  ditanggung  oleh  ayahnya;  (2)  Terhadap  harta  bersama,  pada  dasarnya tidak ada percampuran harta suami dan harta istri karena perkawinan di mana harta istri tetap menjadi  hak istri  dan  dikuasai  penuh  olehnya,  demikian  juga  harta  suami  tetap menjadi  hak  suami  dan  dikuasai  penuh  olehnya,  adapun    apabila  terjadi  perselisihan antara suami-istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama, kemudian pertanggungjawaban terhadap utang suami atau istri  dibebankan  pada  hartanya  masing-masing,  sedangkan  pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama dan bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami serta bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri.
Akibat  lain  dari  perceraian  adalah  menyangkut  masalah  harta  benda  perkawinan khusnya mengenai harta bersama bahwa bila perkawinan putus akibat perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-maasing yaitu menurut hukum Agama, hukum  adat  dan  hukum  lain-lainnya;  (3)  Terhadap  nafkah,  sebagaimana  yang  telah disinggung diawal sub bahasan ini.

## Perspektif Fikih Munakahat
Sama halnya pada pembahasan di atas bahwa konsekuensi hukum akibat putusnya perkawinan  perspektif  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  Pasal  38-41  yakni: berdampak pada anak, harta bawaan dan nafkah.

## Dampak terhadap Anak
Dalam  pandangan  Islam,  anak  adalah  titipan  Allah  swt.  kepada  orang  tua, masyarakat,  bangsa,  negara,  sebagai  pewaris  dari  ajaran  Islam.  Pengertian  ini memberikan hak atau melahirkan hak yang harus diakui, diyakini, dan diamankan. Oleh karena  itu,  anak  perlu  dididik  dan  diajari  dengan  kebaikan.  Apabila  perkawinan melahirkan  anak,  maka  kedudukan  anak  serta  bagaimana  hubungan  antara  orang  tua dengan  anaknya  itu  menimbulkan  persoalan,  maka  diperlukan  adanya  aturan-aturan hukum yang mengatur tentang hubungan mereka. Selain itu, mengenai hak anak setelah kedua orang taunya bercerai, maka dapat diketahui bahwa hak anak yaitu mendapatkan biaya  penghidupan  dan  pengasuhan  atau hadhanah.  Hadhanah (pemeliharaan  anak)

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 413-431 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
merupakan suatu kewenangan untuk memelihara dan mendidik anak yang masih kecil yang belum bisa memenuhi kebutuhan sendiri dan tentunya mengasuh anak orang yang sudah dewasa akan tetapi kehilangan akalnya atau idiot 30 .
Dalam  pembahasan  fikih,  pandangan  imam  mazhab  yakni  Imām  Hanāfi,  Imam Hambali, Imām Syāfi’I, dan Imām Malik perlu diperhatikan. Berdasarkan penelusuran Masalah hadhanah ,  maka  hal  ini paling  tidak  meliputi  dua  (2)  hal  yaitu,  urutan pemegang  hak hadhanah dan  syarat  mendapatkan  hak hadhanah . Pertama , urutan pemegang hak hadhanah , dalam mazhab Hanafiyah, hadhanah ditetapkan bagi kerabat laki-laki/perempuan dengan urutan, yang paling berhak adalah ibu, ibunya ibu, nenek dari ibu dan garis lurus ke atas, nenek dari garis ayah ke atas, saudara perempuan ibu, dan  saudara  perempuan  dari  ayah.  Sementara  mazhab  Malikiyah  berpendapat  yang paling berhak adalah ibunya, ibunya ibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas, bibi dari  ibu,  bibinya  ibu,  ibunya  ayah,  neneknya  ayah.  Adapun  menurut  Syafi’iyah,  hak hadhanah di  bagi  menjadi  tiga,  yaitu:  (1)  Berkumpulnya  kerabat  yang  laki-laki  dan perempuan, maka didahulukan pihak perempuan; (2) Berkumpulnya kerabat perempuan saja, maka didahulukan ibu kemudian ibunya ibu, nenek ibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas, nenek dari pihak ayah, saudara perempuan, bibi dari pihak ibu, anak bibi dan seterusnya; dan (3) Berkumpulnya kerabat laki-laki saja, maka ayah didahulukan, kemudian  kakek,  saudara  ayah,  saudara  ibu,  paman  dari  ayah,  paman  dari  ibudan seterusnya. Terakhir, menurut mazhab Hanbali, yang paling berhak adalah ibu, ibunya ibu,  neneknya  ibu,  ayah  dari  ibu,  ibu  dalam  garis  lurus  ke  atas,  kakek,  saudara  ibu, saudara ayah dan seterusnya.
Kedua , syarat mendapatkan hak hadhanah 31 , di mana syarat bagi laki-laki dan wanita, yaitu: (1) Balig; (2) Berakal; (3) Mampu mengasuh madhun, maksudnya adalah mampu menjaga akhlak dan kesehatan anak yang di asuh; (4) Memiliki sifat amanah; dan (5) Islam.  Sementara syarat  khusus  bagi  wanita,  yaitu:  (1) Tidak  berstatus  menikah  dengan laki-laki lain yang bukan mahram dari si kecil; (2) Memiliki hubungan darah dengan si kecil;  (3)  Tidak  terhalang  dari  kegiatan  mengasuh  si  kecil  karena  alas  an  tidak mendapatkan  bayaran;  dan  (4) Hadhanah tidak  di  aksanakan  di tempat  yang  dibenci oleh si kecil, karena itu bisa menyiksa dirinya. Adapun syarat khusus bagi laki-laki, yakni:
(1) Mahram  bagi  si  kecil;  dan  (2)  Orang  yang  mengasuh  baik  itu  ayah  atau  yang lainnyamasih memiliki anggota keluarga yang pantas melakukan kegiatan pengasuhan dari golongan wanita.

## Dampak terhadap Harta
Harta  merupakan  segala  sesuatu  yang  dimanfaatkan  dalam  sesuatu  yang  legal menurut hukum syara’ (hukum Islam) seperti jual beli, pinjaman, konsumsi dan hibah atau  pemberian.  Harta  dari  segi  bahasa  disebut  dengan al-Mal yang  berarti condong, cenderung dan miring. Nasrun Haroen dengan ungkapan yang berbeda mengungkapkan bahwa al-Mal berasal dari kata mal yang berarti condong atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi dan al-Mal diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia
30 Nur Rocman, “Batasan Cacat yang Memperbolehkan Putusnya Perkawinan”, Skripsi (Semarang: Fak. Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2017), h. 47.
31 Tim ulin Nuha Ma‟had Aly An-Nur, Fikih Munakahat. h. 242.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 413-431 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat 32 .

## Dampak terhadap Nafkah
Dalam masalah pernikahan, nafkah berarti kewajiban suami terhadap istri dan anak dalam bentuk materi. Berdasarkan pengertian tersebut maka seseorang perempuan yang sudah dinikahi secara sah oleh seorang laki-laki berhak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya itu 33 . Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2:233,
ْوَمْلا ىَلَعَو ۚ َةَعاَضَّرلا َّمِتُي ْنَأ َداَرَأ ْنَمِل   ِْيَْلِماَك ِْيَْلْوَح َّنُهَد َلَّْوَأ َنْعِضْرُ ي ُتاَدِلاَوْلاَو َّنُُتَُوْسِكَو َّنُهُ قْزِر ُهَل ِدوُل
ۚ  ِفوُرْعَمْلِبَ
Terjemahan:
“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut......” 34
Ayat di atas menunjukan bahwa seorang suami selain harus memberi nafkah kepada istrinya, maka seorang ayah pun harus memberi nafkah kepada anaknya yaitu dengan pemberian  air  susu,  nafkah,  pakaian  dan  pelayanan.  Dalam  hukum  Islam,  timbulnya kewajiban memberikan nafkah oleh orang tua laki-laki (ayah) terhadap anaknya setelah terjadi perceraian adalah disebabkan faktor sebagai keturunannya. Dalam hal ini, perlu pula dilihat mengenai prinsip hukum tentang tanggung jawab biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  ini,  dapat  disimpulkan  bahwa  perkawinan  merupakan ketetapan  Allah  swt.  yang  umum  dan  berlaku  pada  semua  makhluknya,  baik  pada manusia,  hewan,  dan  tumbuh-tumbuhan  dan  merupakan  salah  satu  cara  yang  dipilih oleh Allah swt. sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembangbiak dan melestarikan hidupnya.  Secara  umum  landasan  hukum  perkawinan  yang  berlaku  di  Indonesia dikembalikan  sesuai  dengan  hukum  atau  agama  yang  dianut  oleh  masing-masing pemeluknya,  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang  No  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  yang  mencantumkan  makna  dari  perkawinan  itu  sendiri  yakni, “Ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.”
Terjadinya perceraian akan berdampak pada anak, sehingga eksistensi seorang anak pun  dilupakan  bahwa  anak  adalah  titipan  Allah  swt.  kepada  orang  tua,  masyarakat, bangsa,  negara,  sebagai  pewaris  dari  ajaran  Islam.  Dengan  demikian  pengertian  ini memberikan hak atau melahirkan hak yang harus diakui, diyakini, dirawat, dan dijaga
32 Nasrun Hareon, Fikih Muamalah, (t.Cet; Jakarta: Rajawali, 2005), h. 73
33 Susi Army Yenti, “Nafkah Anak Akibat Cerai Fasakh Prespektif Hukum Islam”,
34 Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahnya, h. 37.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 413-431 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu Daud, Sunan Abu Daud , Cet. I; al-Riyāḍ: Dar Ibn Hazm, 1418H-1997M. Al-Baihaqī, Ahmad bin al-Husain bin ‘Ali. al-Sunan al-Kubrā , Cet. III; Beirut: Darul Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424H-2003M.
Al-Bukhārī , Muhammad Bin Islmail, Shahih Al-Bukhori Kitāb Al-Ahkām , Dar Al-Fikr. Al-Darimi,  Abu  Muhammad. Sunan  ad-Dārimī ,  Juz  II.  Beirut,  Libanon:  Dār  al-Fikr, 1995.
Al-Ghamidi,  Ali  bin  Sa’id. Dalīl  al-Mar’ah  al-Muslimah, terj.  Ahmad  Syarif,  dkk, FikihWanita . Cet. IX; Solo: Aqwam, 1438 H/2017 M.
Al-Hajjaj, Muslim bin. Ṣaḥῑḥ Muslim . Juz IV. t.t.: Dār Ihya al-Kutub al-„Arabiyyah, t.th. Al-Munawwir,  Ahmad  Warson. Kamus  al-Munawwir  Arab-Indonesia  Terlengkap. t.Cet; Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997. Al-Nasa’i, Al-Sunan  al-Nasa'i. ed.‘." Abd  al-Fatah  Abu  Ghudah.  Halab:  Maktab  al- Matbu ‘at al-Islamiyyah , 1986.
Al-Qazwīnī,  Abī  Abdillah  Muhammad  bin  Yazīd. Sunan Ibnu Mājah, Juz  1.  Cet.  II; Riyāḍ: Syarikah al-Ṫibā‟ah al-„Arabiyyah al-Su‟ūdiyyah, 1404 H/ 1984 M.
Al-Ṣan’āni, Sayyid al-Imām Muhammad bin Ismail. Subul al-Salam fi al- SyarhBulugu al-Marāmmin Jāmī’ Adillati al-Ahkām, Juz 3. t. Cet; Kairo: Dar Ikhya‟ al-Turas al-Islami, 1960.
Al-Tirmidzi, Muhammad bin ‘Īsā. Sunan al-Tirmidzi, Jilid III. Cet. II, T.tp.: Syarikah Maktabah wa Mathba’ah muṣṭafā al-Bābī, 1975 M.
Andalusi, Imam Abī al-Walīd Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad   bin Rusydi   al-Qurṭubī. al-Bidāyah al-Mujtahidwa Kifayāh al- muqtaṣid, Juz 2. Cet. I; al-Qāhirah: Dar ibn al-Jauzi, 2004.
Aqmal, Fasakh Nikah Menurut Imam Asy Syafi’i Relevansinya dengan Kompilasi Hukum
Islam, Skripsi, Universitas Negeri Alauddin Makassar, 2012. Azhary,  Tahir. Kompilasi  Hukum  Islam  Sebagai  Alternatif:  Suatu  Analisis  Sumber- Sumber Hukum Islam, Mimbar Hukum No.4, 1991.
Departemen Agama Republik Indonesia. Alquran dan Terjemahnya. Cet. I; Bandung: Syamil al-Qur‟an, 2012.
Echols,  John.  M,  &  Hasan  Shaldy, English-Indonesia  Dictionary. t.  Cet;  Ithaca  dan London: Cornel University Press, 1975.
Hakim, Rahmat. Hukum Perkawinan Islam. Bandung: Pustaka Setia, 2000. Hambal, Imam Ahmad Bin, Al-Musnad, jilid 4, Bairut, Al-Maktabah Al-Islami, Lebanon Hamid,  Zahry. Pokok-Pokok  Hukum  Nikah  Islam  danUndang-UndangNikah  di Indonesia .t. Cet; Yogyakarta: BinaCipta, 1978. Hareon, Nasrun. Fikih Muamalah. t.Cet; Jakarta: Rajawali, 2005. Indonesia,  Republik. Peraturan  pemerintah  nomor  9  tahun  1975  tentang  pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan . Up. Indonesia, 1975. Matondang,  Armansyah.  "Faktor-faktor  yang  mengakibatkan  perceraian  dalam perkawinan." JPPUMA:  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan  dan  Sosial  Politik  UMA (Journal of Governance and Political Social UMA) 2.2 (2014): 141-150.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 2 No. 3 (2021): Hal. 413-431 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Rocman,  Nur.  Batasan  Cacat  yang  Memperbolehkan  Putusnya  Perkawinan, Skripsi. Semarang: Fak. Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2017. Rodliyah,  Nunung.  “Akibat  Hukum  Perceraian  Berdasarkan  Undang-Undang  No  1 Tahun 1947 tentang Perkawinan”, Keadilan Progresif 5, 1 Maret 2014. Rofiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia. Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo, 1995. Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, Jilid 3 . Cet. IV. Beirut: Dār al-Fikr. 1983 M. Sya’ban, Zakiyuddin. Az Zawaj wa Ath Thalaq Fil Islam , (Riyadh:   Dar Al Maktabah, 2009).
Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2007. Ṭalib, Sayuti. Hukum Kekeluargaan Indonesia. Cet. V; Jakarta: UI Press, 1986. Tihami dan Sohari Sahrani. Fikih Munakahat. Jakarta: PT.Rajawali Pers,2010. Tim  Redaksi  BIP, Himpunan  Peraturan  Undang-Undang  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata. Cet.I;  Jakarta:  Bhuana  Ilmu  Populuer  Kelompok  Gramedia, 2018.
Tim Redaksi Nuansa Aulia. Kompilasi Hukum Islam. Cet.VII; Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2017.
Tim Ulin Nuha Ma’had ‘Aly An-Nur. Fiqih Munakahat. Cet. I; Solo: Kiswah Media, 2018.
Uwaidah,  Kamil  Muhammad. al-Jāmi'  Fi  al-Fiqhi  al-Nisā’. Cet.  I;  Lebanon:  Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1417 H/1996 M.
Yenti, Susi Army. Nafkah Anak Akibat Cerai Fasakh Prespektif Hukum Islam, Skripsi .
Batusangkar: Fak. Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Batusangkar, 2017. Zulfina, Noorish. Kedudukan Hukum Putusnya Perkawinan dalam Putusan Hakim yang
Dijatuhkan pada saat istri Hamil (Studi Kasus Perkara Pengadilan Agama Depok No. 532/Pdt.G/2008/PA.Bgr, No 19/Pdt.G/2008/PA.Ngr, dan no 1974/pdt.G/2009/PA.Jr), Skripsi . Universitas Indonesia 2012.
Sumber Online https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-3 https://tafsirq.com/51-az-zariyat/ayat-49 https://tafirq. scom/24-an-nur/ayat-32