Supremasi Hukum Dalam Kepemimpinan Berbasis Hindu
I Made Dwija Suastana
Fakultas Hukum, Universitas Hindu Indonesia Denpasar Bali, Indonesia suastana@unhi.ac.id

## Abstract
Leadership can be defined as the ability to coordinate and mobilize people or groups of people to achieve desired goals. Leadership is an activity to influence the behavior of others or the art of influencing human behavior, both individuals  and  groups.  Discussions  about  leaders  and  leadership  in  general  explain  how  to  become  a  good leader, styles and traits that are in accordance with leadership and the requirements that an ideal leader needs to have. To measure the compliance of leaders or technocrats to the law, it can be seen from the real actions that have been taken. Especially those related to the substance of the law or legal products, both written and unwritten, as well as decisions from the judiciary. Comparative references can be obtained from written sources in the form of  sacred  literature,  lontars  about  Hindu-based  law  and  leadership  and  local  wisdom,  especially  in  Bali.  The implementation of leadership that refers to Hindu law and literature has been carried out by Hindu technocrats who are involved in various sectors of life. Comparison of the experiences of these technocrats has an important role in enriching and renewing perspectives and leadership strategies that complement each other. It is hoped that a  new  paradigm  can  be  formed  that  remains  guided  by  positive  law,  Hindu  literary  sources  and  Balinese  local wisdom.

## Keywords: law; local wisdom; hindu leadership

## Abstrak
Kepemimpinan  dapat  diartikan  sebagai  kemampuan  untuk  mengkoordinasikan  dan  menggerakkan  orang  atau kelompok  orang  untuk  mencapai  tujuan  yang  diinginkan.  Kepemimpinan  adalah  suatu  kegiatan  untuk mempengaruhi  perilaku  orang  lain  atau  seni  mempengaruhi  perilaku  manusia,  baik  individu  maupun  kelompok. Pembahasan  tentang  pemimpin  dan  kepemimpinan  secara  umum  menjelaskan  bagaimana  menjadi  seorang pemimpin yang baik, gaya dan sifat yang sesuai dengan kepemimpinan serta syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang ideal. Untuk mengukur kepatuhan para pemimpin atau teknokrat terhadap hukum, dapat dilihat dari tindakan nyata  yang telah dilakukan. Terutama yang berkaitan dengan substansi undang-undang atau produk hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, serta putusan dari lembaga peradilan. Referensi perbandingan dapat  diperoleh  dari  sumber  tertulis  berupa  literatur  suci,  lontar  tentang  hukum  dan  kepemimpinan  Hindu  dan kearifan lokal khususnya di Bali. Pelaksanaan kepemimpinan yang mengacu pada hukum dan sastra Hindu telah dilakukan  oleh  para  teknokrat  Hindu  yang  berkecimpung  dalam  berbagai  sektor  kehidupan.  Perbandingan pengalaman para teknokrat ini memiliki peran penting dalam memperkaya dan memperbaharui cara pandang dan strategi  kepemimpinan  yang  saling  melengkapi.  Diharapkan  dapat  terbentuk  paradigma  baru  yang  tetap berpedoman pada hukum positif, sumber-sumber sastra Hindu dan kearifan lokal Bali.

## Kata Kunci: hokum; kearifan local; kepemimpinan hindu
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 80
Published: 25/07/2022
How To Cite:
Suastana, I, M, D. ( 2022). Supremasi Hukum Dalam Kepemimpinan Berbasis Hindu . KERTHA  WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa . 16 (2). Pp 80 - 90. https://doi.org/10.22225/kw.16.2.2022.80-90

## I.  PENDAHULUAN
Kepemimpinan memiliki makna sama dengan kata leadership di dalam Bahasa Inggris. Kata ini berasal dari kata dasar “ lead ” yang dalam Oxford Leaner’s  Pocket  Dictionary (Manser,  et all.,1995 : 236) diartikan sebagai “ show the way, especially  by  going  in  front ”. Sementara itu kata “ leadership” diartikannya sebagai “ qualities of a leader ”.
Secara  umum,  kepemimpinan  dapat  diartikan sebagai  kemampuan  untuk  mengkoordinir  dan mengerahkan  orang-orang/golongan-  golongan/ masyarakat  untuk  tujuan  yang  diinginkan. Kepemimpinan  tidak  lain  merupakan  kegiatan untuk memengaruhi perilaku orang lain atau seni memengaruhi  perilaku  manusia  baik  perorangan maupun kelompok. Bahasan mengenai pemimpin dan
kepemimpinan  pada  umumnya  menjelaskan bagaimana  untuk  cara  menjadi  pemimpin  yang baik,  gaya  dan  sifat  yang  sesuai  dengan kepemimpinan  serta  syarat-syarat  yang  perlu dimiliki oleh seorang pemimpin yang ideal/baik.
Bila  dikaji  lebih  dalam  mengenai  istilah kepemimpinan maka terdapat beberapa komponen di dalamnya seperti: a) pemimpin dan orang  yang  dipimpin;  b)  metode/cara-cara memimpin; c) kepemimpinan merupakan kemampuan menggunakan bentuk-bentuk kekuatan untuk memengaruhi perilaku orang lain; d)  kepemimpinan  adalah  suatu  nilai  ( values ), suatu proses kejiwaan yang sulit diukur.
Kepemimpinan  dalam  agama  Hindu  adalah kepemimpinan
yang beretika. Etika kepemimpinan  yang  dimaksudkan  adalah, moralitas  atau  kesantunan  pemimpin  dalam menjalankan;  a) Dharma  Negara ,  yaitu  suatu kewajibannya  menjalankan  pemerintahan;  b) Dharma  Sesana ,  suatu  aturan  etika  yang  wajib dilakukan  oleh  pemimpin.  Seorang  pemimpin seyogyanya  memperhatikan  etika  dan  aturan kepemimpinan.  Etika  kepemimpinan  bersumber pada  paham-paham  dasar  mengenai  pemimpin. Seorang pemimpin dalam menjalankan swadarmanya sebagai pemimpin harus berpegangteguh pada etika atau moralitas. Tanpa itu  pastilah  akan  bertindak  diluar  batas kemanusiaan.  Jadi  ada  rambu-rambu  berupa Dharma  Sesana  yang  tidak  boleh  dilanggar seorang pemimpin. Seorang pemimpin seyogyanya  memperhatikan  etika  dan  aturan kepemimpinan.  Etika  kepemimpinan  bersumber
pada  paham-paham  dasar  mengenai  pemimpin.
Seorang pemimpin dalam menjalankan swadarmanya sebagai pemimpin harus berpegangteguh pada etika atau moralitas. Tanpa itu  pastilah  akan  bertindak  diluar  batas kemanusiaan.  Jadi  ada  rambu-rambu  berupa Dharma  Sesana  yang  tidak  boleh  dilanggar seorang pemimpin.
Dasar-dasar  etika  kepemimpinan  dalam pandangan  agama  Hindu  tertuang  di  dalam  teks- teks  yang  berupa  manuscript,  lontar,  buku-buku seperti:  Weda,  Purana,  sastra  kakawin,  sastra parwa/tatwa/tutur,  sastra  kidung,  serta  sastra geguritan .  Menjadi  seorang  pemimpin  dituntut memiliki kemampuan yang lebih.
Law  is  a  command  of  the  Lawgiver (hukum adalah  perintah  dari  penguasa),  dalam  arti perintah  dari  mereka  yang  memiliki  kekuasaan tertinggi  atau  yang  memegang  kedaulatan. Perdebatan  mengenai  hubungan  hukum  dan politik memiliki akar sejarah panjang dalam ilmu hukum.
Bagi  kalangan  penganut  aliran positivisme hukum  seperti  John  Austin,  hukum  adalah  tidak lain dari produk politik atau kekuasaan. Pada sisi lain,  pandangan  berbeda  datang  dari  kalangan aliran  sejarah  dalam  ilmu  hukum,  yang  melihat hukum tidak dari dogmatika hukum dan undang- undang  semata,  akan  tetapi  dari  kenyataan- kenyataan sosial yang ada dalam masyarakat dan berpandangan  bahwa  hukum  itu  tergantung  pada penerimaan  umum  dalam  masyarakat  dan  setiap kelompok  menciptakan  hukum  yang  hidup. (Rasyidi, Lili dan Rasyidi, Ira, 2001:34)
Keadilan  dapat  terwujud  apabila  aktifitas politik  yang  melahirkan  produk-produk  hukum memang  berpihak  pada  nilai-nilai  keadilan  itu sendiri.  Terlepas  bahwa  dalam  proses  kerjanya lembaga-lembaga  hukum  harus  bekerja  secara independen  untuk  dapat  memberikan  kepastian dan perlindungan hukum, dasar dari pembentukan hukum  itu  sendiri  yang  dilakukan  oleh  lembaga- lembaga  politik  juga  harus  mengandung  prinsip- prinsip  membangun  supremasi  hukum  yang berkeadilan (Salman, 2004).
Relasi  antara  hukum  dan  politik  adalah bagaimana  hukum  bekerja  dalam  sebuah  situasi politik  tertentu.  Dalam  hal  ini  yang  dimaksud adalah hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai yang  berkembang  dan  nilai-nilai  yang  dimaksud adalah keadilan.
Hukum  adalah  seperangkat  aturan  yang Halaman 81
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License

## Supremasi Hukum Dalam Kepemimpinan Berbasis Hindu
mengikat  dan  memaksa  masyarakat.  Proses pelaksanaannya  harus  dipaksakan  dengan  jalan menjatuhkan  sanksi  agar  tujuan  daripada  hukum dapat  tercapai.  Dalam  masyarakat  ada  suatu keinginan  yang  ingin  dicapai,  kemudian  hukum dijadikan  sebagai  alat  untuk  merubah  tingkah laku masyarakat agar terbawa kearah tujuan yang dikehendaki (Effendi, Rusli, 2010).
Kepemimpinan  yang  baik  memerlukan keteladanan dari pemimpinnya. Keteladanan yang dimaksud  adalah  bersumber  dari  tingkah  laku, perkataan dan pemikiran dari pemimpin tersebut. Sekelompok  orang  atau  masyarakat  yang dipimpinnya tentu akan menjadikan pemimpinnya sebagai  cermin.  Sehingga  dalam  agama  Hindu serta  kearifan  lokal  di  Bali  khususnya,  banyak ditemui  karya-karya  sastra  maupun  kitab  suci yang  dijadikan  panduan  oleh  para  pemimpin melaksanakan swadharma-nya dalam memimpin.
Para  pemimpin  atau  teknokrat  hendaknya memiliki ketaatan terhadap hukum.  Tunduk pada hukum  mengandung  pengertian  pembatasan kekuasaan  seperti  halnya  ajaran  pemisahan  dan pembagian  kekuasaan.  Oleh  sebab  itu,  negara berlandaskan  hukum  memuat  unsur  pemisahan atau pembagian kekuasaan (Rani, 2008).
Pentingnya menjunjung supremasi hukum bagi seorang  pemimpin  merupakan  hal  yang  mutlak. Supremasi  hukum  berupaya  untuk  menegakkan dan memosisikan hukum pada tingkatan tertinggi. Hal tersebut sejalan dengan arti supremasi hukum secara  etimologis,  yakni  supremasi  (berada  pada tingkatan  tertinggi)  dan  hukum  (peraturan perundang-undangan  dan  norma).  Supremasi hukum  berfungsi  untuk  melindungi  setiap  warga negara  tanpa  adanya  intervensi  dari  pihak  mana pun, termasuk penyelenggara negara.
Dalam  sebuah  negara  hukum,  dibutuhkan sebuah  alat  kelengkapan  negara  yang  bergerak berdasarkan  aturan  hukum,  sehingga  tidak menimbulkan  paradigma  machtstaat  atau  negara dengan  kekuasaan.  Alat  kelengkapan  negara berdasarkan  teori  klasik  hukum  negara  meliputi, kekuasaan  eksekutif,  dalam  hal  ini  bisa  Presiden atau  Perdana  Menteri  atau  Raja;  kekuasaan legislative,  dalam  hal  ini  disebut  parlemen  atau dengan  frasa  lain  seperti  Dewan  Perwakilan Rakyat;  dan  kekuasaan  yudikatif  seperti Mahkamah  Agung  atau  Supreme  Court.  Setiap alat  kelengkapan  negara  tersebut  bisa  memiliki organ-organ  lain  untuk  membantu  melaksanakan fungsinya (Asshiddiqie, 2006)
Secara  praktis,  berbagai  pengetahuan  tentang kenegaraan,hukum  dan  politik,  sudut  pandang para  praktisi  dibidang  tersebut  sangat  penting untuk didengar dan dijadikan landasan, kerangka pikir  dan  tindakan  dari  individu,  maupun kelompok  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  ajaran- ajaran  kepemimpinan  yang  telah  dipraktekan langsung oleh para teknokrat memiliki experience based  method yang  akan  melengkapi  satu  sama lainnya.
Telah  digariskan  dalam  suatu  negara  yang menjunjungi  supremasi  hukum  agar  para pemimpinnya  taat  dan  tunduk  kepada  hukum  itu sendiri.  Ajaran  negara  berdasarkan  atas  hukum ( de rechts staat dan the rule of law ) mengandung pengertian  bahwa  hukum  adalah  supreme  dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintah untuk tunduk pada hukum ( subject to the law ).
Sebagai  bentuk  keterhubungan  lembaga  – lembaga  negara  dengan  aturan  hukumnya  maka negara  harus  membentuk  suatu  kesatuan  proses yang  satu  dengan  yang  lain  saling  berhubungan dalam rangka penyelenggaraan fungsi negara
Meskipun  dalam  praktiknya  tipe  lembaga- lembaga negara yang diadopsi setiap negara bisa berbeda,  secara  konsep,  lembaga-lembaga tersebut  harus  bekerja  dan  memiliki  relasi sedemikian  rupa  sehingga  membentuk  suatu kesatuan  untuk  merealisasikan  secara  praktis fungsi  negara  dan  ideologis  mewujudkan  tujuan negara jangka Panjang (Soemantri, 1992).
Pedoman kepemimpinan berbasis Hindu yang terdapat  banyak  dalam  kesusastraan  Hindu  kuno seperti Niti  Sastra,  Artha  Sastra,  Bhagavad  Gita dan  lain-lain  telah  banyak  memberikan  inspirasi bagi para pemimpin dunia. Ir. Soekarno, Presiden pertama  republik  Indonesia  mengaku  banyak terinspirasi dari keagungan ajaran Bhagavad Gita. Tokoh-tokoh  lain  seperti  Nelson  Mandela, Mahatma  Gandhi  pun  banyak  terinspirasi  ajaran Bhagavad Gita .
Keteladanan yang bersumber dari sastra-sastra suci  agama  Hindu  telah  mampu  menjadi  sebuah perspektif  yang  membangun  spirit  bahwa  ilmu pengetahuan  senantiasa  mampu  memberikan pencerahan  bagi  yang  mau  mendekatinya. Termasuk  para  tokoh  yang  disebutkan  diatas. Sehingga untuk mengetahui sejauh mana dampak keteladanan  yang  bersumber  pada  karya  sastra maupun  kearifan  lokal  terhadap  pola  pikir, tingkah  laku  para  teknokrat  dalam  menjalankan

## Supremasi Hukum Dalam Kepemimpinan Berbasis Hindu
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 82
tugas  dan  tanggung  jawab  kepemimpinannnya, maka  dalam  penelitian  ini  dipandang  perlu mewawancarai mereka secara langsung.

## II.  METODE
Penelitian  ini  menggunakan  model  penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal  menurut  pandangan  manusia  yang  diteliti. Penelitian  kualitatif  berhubungan  dengan  ide, persepsi,  pendapat,  atau  kepercayaan  orang  yang diteliti;  kesemuanya  tidak  dapat  diukur  dengan angka (Sulistiyo, 2006).
Menurut  Putu  Laksman  Pendit,  penelitian kualitatif  pada  umumnya  dirancang  untuk memberikan pengalaman senyatanya dan menangkap  makna  sebagaimana  yang  tercipta  di lapangan  penelitian  melalui  interaksi  langsung antara peneliti dan yang diteliti (Pendit, 2003).
Dari  pendapat  di  atas,  maka  dapat  diketahui bahwa  penelitian  kualitatif  merupakan  penelitian yang  digunakan  apabila  faktor  penelitian  tidak dapat dikuantifikasikan  atau  tidak  dapat  dihitung sehingga  variabel  tidak  dapat  diungkapkan dengan  angka  seperti  persepsi,  pendapat, anggapan  dan  sebagainya.  Menurut  teori penelitian  kualitatif,  agar  penelitiannya  dapat benar-benar  berkualitas  maka  data  yang dikumpulkan  harus  lengkap,  yaitu  data  primer dan data sekunder.
Penelitian  ini  adalah  penelitian  yang  bersifat komparatif.  Kata  ‘komparasi’  dalam  bahasa Inggris comparation yaitu  perbandingan.  Makna dari  kata  tersebut  menunjukan  bahwa  dalam penelitian  ini  peneliti  bermaksud  mengadakan perbandingan  kondisi  yang  berbeda  yang  ada  di satu  tempat,  apakah  kondisi  di  tempat  tersebut sama  atau  ada  perbedaan,  dan  kalau  ada perbedaan, kondisi mana yang lebih baik.
Menurut  (Silalahi,  2009)  menyatakan  bahwa penelitian  komparatif  adalah  penelitian  yang membandingkan dua gejala atau lebih. Penelitian komparatif  dapat  berupa  komparatif  deskriptif ( descriptive-comparative )  maupun  komparatif korelasional ( correlation-comparative ). Komparatif  deskriptif  membandingkan  variable yang sama untuk sampel yang berbeda.
Komparatif  deskriptif  juga  dapat  digunakan untuk  membandingkan  variabel    yang  berbeda untuk  sampel  yang  sama.  Perbandingan korelasional  juga  bisa  dengan  variabel  yang berbeda  dalam  hubungan  dengan  variabel  yang
sama (Silalahi, 2009).
Selain  itu,  perbandingan  korasional  pun  bisa dengan  membandingkan  korelasi  variabel  yang sama untuk sampel yang berbeda.
Menurut  Sulistyo-Basuki (Sulistiyo,  2006) kajian  kausal-komparatif,  khusus  disusun  untuk menentukan  hubungan  yang  ada  antara  beberapa faktor,  variabel  atau  dimensi  dengan  tujuan menjelaskan hubungan atau saling ketergantungan (Sulistiyo, 2006).
Dari  beberapa  pendapat  di  atas,  maka  dapat diketahui  bahwa  penelitian  komparatif  adalah penelitian  yang  membandingkan  tentang  benda, orang, dan hal-hal lain dengan cara menganalisis persamaan  dan  perbedaan  yang  ada  dari  objek/ subjek yang diteliti.

## III.HASIL DAN PEMBAHASAN
Supremasi  Hukum  Dalam  Kepemimpinan  Berbasis Hindu
Berdasarkan  pengumpulan  data  di  lapangan, baik  dengan  menggunakan  metode  wawancara langsung  maupun  dengan  kuesioner  yang diberikan secara online, didapatkan 31 responden yang  berasal  dari  kalangan  teknokrat  yang memiliki latar belakang yang beragam. Ada yang aktif  di  bidang  hukum,  politik  dan  sebagai pemimpin  kelembagaan  baik  instansi  pemerintah maupun  professional.  Mereka  sebagian  besar tokoh-tokoh  beragama  Hindu  asal  Bali  yang bertugas baik di Bali maupun di luar Bali. Dari 31 orang  tokoh  teknokrat  tersebut,  peneliti menyaring 5 orang tokoh teknokrat yang ide-ide, gagasan  maupun  tingkah  laku-nya  yang  akan digali  lebih  dalam  pada  penelitian  ini.    Adapun tokoh-tokoh  tersebut  diantaranya:  1.  Dr.  Made Mangku  Pastika,  MM,  2.  Dr.  Tri  Handoko  Seto, S.Si.,M.Sc.  3.  Dr.  Dewa  Gede  Palguna, S.H.,M.Hum.  4.  Prof.  Dr.I  Nyoman  Nurjaya, S.H.,M.S.  5.  I  Dewa  Kade  Wiarsa  Raka  Sandi, ST.,SH.,M.Si.  Kelima orang tokoh teknokrat ini berdasarkan pendalaman wawancara yang peneliti lakukan memiliki kemiripan dalam landasan olah pikir,  perilaku  dalam  melaksanakan  tugas  dan tanggungjawabnya  sebagai  pemimpin.  Kelima tokoh  ini  mewakili  31  tokoh  lainnya  yang menjadi responden penelitian ini.
Dr. Made Mangku Pastika, MM.
Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Dr.Drs.Made Mangku  Pastika,  M.M.  (lahir  di  Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali, 22 Juni 1951; umur 70 tahun)  adalah  Gubernur  Bali  dari  2008  hingga
Halaman 83 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License

## Supremasi Hukum Dalam Kepemimpinan Berbasis Hindu
2018.  Ia  juga  merupakan  seorang  tokoh kepolisian  dan  politikus  Indonesia.  Putra  kedua dari  enam  bersaudara  (lima  laki-laki  dan  satu perempuan).  Bapaknya  seorang  pendidik,  guru tari,  dan  juga  guru  silat.  Ia  menguasai  enam bahasa  asing  dan  merupakan  lulusan  Akabri Kepolisian  pada  tahun  1974  atau  yang  dikenal dengan nama Praja Gupta. Saat ini Made Mangku Pastika  adalah  salah  satu  anggota  Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI perwakilan Provinsi Bali.  Beliau  duduk  di  Komite  II  yang  memiliki lingkup kerja diantaranya dibidang: pertanian dan perkebunan, perhubungan, kelautan dan perikanan,  energy  dan  sumber  daya  mineral, pemberdayaan  ekonomi  kerakyatan,  kehutanan dan  lingkungan  hidup,  penanaman  modal  dan pekerjaan umum .

## Pandangan Terhadap Hukum dan Kepemimpinan
Dalam  hal  penegakan  hukum,  hal  fenomenal mendunia yang Made Mangku Pastika dharmakan untuk Bali ketika beliau memimpin pengungkapan  dalang  bom  Bali  yang  pertama. Ketika  peneliti  melakukan  wawancara  dengan beliau,  menurutnya,  keberhasilan  pengungkapan dan  penangkapan  kasus  Bom  Bali  tidak  terlepas dari  unsur niskala .  Beliau  mengaku  banyak dibantu  oleh Ida  Sesuhunan (Tuhan  dalam berbagai  manifestasiNya)  yang  ber- sthana di pulau  Dewata  Bali,  disamping  kecakapan  dan strategi  secara  kepolisian  yang  diterapkan  ketika beliau memimpin lembaga kepolisian daerah Bali waktu itu. (Wawancara tanggal 30 Juni 2021)
Menurut Made Mangku Pastika yang mengaku banyak  terinspirasi  oleh  ajaran Bhagawad  Gita, Weda,  Tri  Hita  Karana ini,  negara  saat  ini  dan kedepannya  terus  melakukan  upaya  untuk memberikan  kenyamanan,  rasa  aman,  memenuhi rasa  keadilan  dan  kemanfaatan  dibidang  hukum kepada  masyarakat.  Namun  demikian  diakuinya, karena  sifatnya  dinamis  maka  keadilan  hukum tersebut harus terus diperjuangkan tidak saja oleh negara  namun  oleh  semua  komponen  bangsa, sesuai norma-norma hukum formal dan kebiasaan -kebiasaan  yang  dianggap  baik  dan  positif  untuk kemajuan masyarakat, bangsa dan negara sejalan dengan  cita-cita  pendirian  bangsa.(Pembukaan UUD 1945).
Seorang  pemimpin  bagi  Mangku  Pastika yang  juga  pernah  menjabat  sebagai  Kepala Pelaksana  Harian  (Kalakhar)  Badan  Narkotika Nasional ini, dalam menjalankan tugas, termasuk dalam  mengelola  konflik  kepentingan  wajib menggunakan norna-norma hukun positif
sehingga apa yang hendak dilakukan tetap berada pada koridor hukum yang benar. Pada bagian lain hal-hal  yang  bersifat  pendekatan,  baik  persuasif dan  antisipatif  tidak  dapat  diabaikan.  Dengan kalimat lain, segala upaya konstruktif dan positif wajib dikedepankan.
Menurut  Made  Mangku  Pastika,  penegakan hukum  dan  keberanian  mengambil  resiko  mesti dipedomani  oleh  siapa  pun  termasuk  sebagai seorang  pemimpin.  Dia  mencontohkan  ketika pengalaman pahit bila tidak menyelesaikan tugas- tugas  yang  menjadi  kewajiban.  Apakah  ketika bertugas  pada  1979-an  di  Timor  Timur  (Timor Leste  sekarang)  dimana  desingan  mesiu  dan senjata  nyaris  merenggut  nyawa,  sebagai pemimpin  dia  harus  melakukan  prosedur  operasi sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.
Ketika  sebagai  Kapolda  di  Provinsi  Papua karena  ada  tokoh  yang  menjadi  korban pembunuhan  dan  berupaya  untuk  menyelesaikan dan karena jaraknya tidak dapat ditempuh melalui darat,  maka  salah  satu  cara  ketika  itu  adalah dengan  naik  pesawat  baling-baling.  Dengan kondisi  dan  keadaan  seperti  itu  siapa  dapat menjamin  pesawat  yang  ditumpangi  tidak ditembak  atau  jatuh,  Singkatnya  menurut Presiden W orld  Hindu  Parisad ini,  semua  ada berkah dan hikmahnya dalam.menjalankan tugas- tugas negara.
Mantan Kapolda Bali ini mempunyai harapan akan pemimpin dan calon pemimpin kedepannya, Pemimpin  yang  ideal  adalah  pemimpin  yang melaksanakan  nilai-nilai Tri  Kaya  Parisuda : antara  pikiran,  bicara  dan  tindakan  menjadi  satu kesatuan.Selain  itu  menurutnya  pemimpin tersebut  harus  mampu  menggerakan  umat  Hindu sesuai  ajaran  Hindu  sehingga  tidak  saja bermanfaat bagi umat Hindu juga masyarakat luas baik tingkat lokal, nasional dan internasional.
Dalam konteks ini para pemimpin atau calon- calon  pemimpin  Hindu  harus  berani  tampil  dan mewarnai sehingga kehadiran dan keberadaannya bermanfaat tidak saja bagi umat Hindu melainkan juga untuk kepentingan nasional dan kemanusiaan.
Dr. Tri Handoko Seto, S.Si.M.Sc.
Dr.  Tri  Handoko  Seto,  S.Si.,M.Sc  lahir  di Banyuwangi,  12  Desember  1971.  Beliau menamatkan  pendidikan  S3  di  Kyoto  University Jepang.  Berbagai  jabatan  pernah  diemban diantaranya  Kabid  Pengkajian  dan  Penetapan Teknologi  Pembuatan  Hujan  BPPT  (10  Januari

## Supremasi Hukum Dalam Kepemimpinan Berbasis Hindu
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 84
2012  –  7  Januari  2016),  Kabid  Pengkajian  dan Penetapan Teknologi Modifikasi Cuaca (7 Januari 2016  -  25  Januari  2016).  Karirnya  kian  melesat ketika  dipercaya  menjadi  Kepala  Balai  Besar Teknologi  Modifikasi  Cuaca  (25  Januari  2016  – 10  Agustus  2020).  Beliau  berperan  sangat strategis  ketika  terjadi  kebakaran  hutan  di Indonesia  khususnya  di  pulau  Kalimantan, Sumatera  dan  Riau.  Saat  ini,  jabatan  strategis yang  beliau  emban  adalah  sebagai  Dirjen  Bimas Hindu Kementerian Agama RI (10 Agustus 2020 – Sekarang).

## Pandangan Terhadap Hukum dan Kepemimpinan
Dalam  berbagai  kesempatan,  Bapak  Tri Handoko  Seto  sering  menekankan  betapa pentingnya penguatan kelembagaan Hindu dalam berbagai  tingkatan.  Dalam  kapasitas  beliau sebagai  Dirjen  Bimas  Hindu  seperti  dikutip  dari laman  https://atnews.id/portal/news/7740  tentang moderasi beragama, beliau menekankan pentingnya  membangun  kesamaan  pandangan tentang moderasi beragama baik dengan kalangan eksternal,  maupun  internal  antar  umat  Hindu sendiri.
Menurutnya  setidaknya  ada  empat  indikator keberhasilan moderasi beragama yang harus terus diupayakan  seluruh  stakeholder  Kementerian Agama  dan  masyarakat  yaitu  komitmen kebangsaaan,  anti  kekerasan,  toleransi  dan penerimaan terhadap tradisi.
Menurut  Seto,  Menteri  Agama  terus menggelorakan  semangat  moderasi  beragama karena sehebat apapun program-program pemerintah, jika tidak dijiwai moderasi beragama akan  menimbulkan  kerusakan-kerusakan  yang kerusakannya bisa melebihi kecepatan pembangunannya sendiri.Jadi, yang dapat peneliti simak  disini  betapa  moderasi  beragama  akan menjadi pilar penyangga penguatan kelembagaan baik secara internal maupun eksternal.
Ketika  beliau  menjadi keynote  speaker dalam acara Widya  Sabha secara  daring  (orientasi anggota  baru Y owana  Brahma  V idya )  Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Universitas Pendidikan  Ganesha  Singaraja  dimana  peneliti menjadi  salah  satu  narasumber-nya  tanggal  18 Mei 2020, Bapak Tri Handoko Seto menyampaikan  arti  penting  penguatan  SDM Hindu khususnya di kalangan generasi muda agar nantinya  bisa  bersaing  baik  secara  nasional maupun global. Pada kesempatan tersebut, beliau juga  menegaskan  agar  lembaga-lembaga  umat
Hindu  yang  bertumbuh  di  kalangan  masyarakat akademis  untuk  terus  melakukan  penguatan secara internal dan eksternal.
Pria  yang  sebelumnya  menjabat  sebagai Kepala  Balai  Besar  Teknologi  Modifikasi  Cuaca BPPT ini berpendapat bahwa hukum di negara ini sudah  cukup  adil,  walaupun  demikian  patut ditingkatkan  lagi.  Sebagai  seorang  pemimpin, menurutnya harus mampu memilih dan memilah, mana  kepentingan  pribadi,  mana  kepentingan negara.  Seorang  pemimpin  menurutnya,  harus mampu  menegakkan  aturan.  Apabila  aturan ditegakkan maka disana akan tercipta keadilan.
Menurut  pria  yang  berasal  dari  Banyuwangi, Jawa  Timur  ini,  tidak  ada  pemimpin  yang  ideal. Tapi pemimpin perlu mendekati ideal. Stakeholder tentu  permintaannya  bermacam- macam  bahkan  berlawanan.  Pemimpin  yang mendekati ideal menurut dia adalah yang mampu membaca  secara  jernih  apa  yang  sebenarnya dibutuhkan oleh stakeholder -nya, oleh masyarakatnya.
Teknokrat  Hindu  kedepannya  menurut  Tri Handoko  Seto,  haruslah  pemimpin  yang  dapat mencurahkan waktu dan semua sumberdaya yang dimiliki untuk melayani umat atau masyarakatnya.  Pria  yang  menganut  filosofi melayani dengan rendah hati ini mengaku selama menjalankan  tugasnya  selain  berpedoman  pada aturan-aturan, buku-buku kepemimpinan, dia juga meyakini  dan  berpedoman  pada  pitutur-pitutur ajaran leluhurnya.
Dalam  kapasitasnya  sebagai  Dirjen  Bimas Hindu Kementerian Agama RI, Tri Handoko Seto mempunyai  sebuah  ungkapan  yang  menarik, “Jangan pernah merasa ada di persimpangan jalan antara beragama  dan ber-Indonesia,  karena beragama dan ber-Indonesia sesungguhnya adalah satu tarikan nafas dan satu hentakan langkah
Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H.,M.Hum.
Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H.,M.Hum. Lahir di  Bangli,  Bali,  24  Desember  1961;  umur  59 tahun)  adalah  Hakim  Konstitusi  MK  sejak  tahun 2015.Ia  dipilih  sebagai  Hakim  Konstitusi  dari unsur  pemerintah.  Sebelumnya  ia  adalah  dosen hukum  tata  negara  Fakultas  Hukum  Universitas Udayana  dan  Hakim  Konstitusi  RI  generasi pertama dari unsur Dewan Perwakilan Rakyat dan menjabat  selama  lima  tahun  pada  periode  2003- 2008.  Pada  5  Januari  2015,  beliau  dipilih  oleh Presiden  Joko  Widodo  dari  dua  nama  yang diajukan  oleh  Panitia  Seleksi  (Pansel)  Hakim
Halaman 85 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License

## Supremasi Hukum Dalam Kepemimpinan Berbasis Hindu
MK,  yaitu:  Dr.  I  Dewa  Gede  Palguna, S.H.,M.Hum dan Prof. Dr. Yuliandri. Pengangkatan hakimnya berdasarkan Keppres No 1-P/2015 tentang pengangkatan dan
pemberhentian  hakim  konstitusi  dari  unsur presiden.
Pandangan Terhadap Hukum dan Kepemimpinan
Dalam buku, “Negarawan dari Pulau Dewata” yang merupakan bunga rampai tulisan kolega dan sahabat  I  Dewa  Gede  Palguna,  Negarawan Paripurna. Gelar yang layak disematkan kepada I Dewa  Gede  Palguna.  Bukan  semata  karena menyandang  amanah  sebagai  Hakim  Konstitusi untuk  dua  periode,  2003-2008  dan  2015-2020, namun  juga  karena  dedikasi,  integritas,  dan keteladanan beliau.
Berbagai  pandangan  dan  kisah  dari  mereka yang berinteraksi langsung setiap harinya dengan Hakim Palguna, baik pada saat menjalankan tugas dan  kewenangannya  sebagai  Hakim  Konstitusi maupun  dalam  menjalani  kehidupan  sehari-hari, menjadi kesaksian atas wujud pengabdian Hakim Palguna.  Implementasi  atas  jiwa  yang  terbentuk dari  lingkungan  religius  dan  berseni  budaya  di Pulau  Dewata  telah  terpancarkan  dalam  tiap langkahnya.
Buku  ini  sangat  menarik  dibaca  untuk memahami pribadi Sang Negarawan I Dewa Gede Palguna, menelusuri jejak kiprah dan pemikirannya  selama  menjadi  Hakim  Konstitusi, juga sisi lain beliau yang jarang diketahui publik. Kisah  dan  kesaksian  dalam  buku  ini  sungguh sarat menginspirasi.
Menurut  pandangan  I  Dewa  Gede  Palguna, terbentuknya  negara  tidak  boleh  mengurangi  arti dan  makna  kebebasan  dasar  dan  hak  asasi manusia.  Dengan  kata  lain,  jika  di  suatu  negara HAM  (Hak  asasi  manusia)  terabaikan  atau pelanggaran terhadapnya tidak bisa teratasi secara adil  maka  negara  tersebut  tidak  dapat  disebut sebagai  negara  hukum  yang  sesungguhnya. (Seminar  “Keberadaan  Hukum  Acara  pada Sistem  Peradilan  di  Indonesia  Dalam  Rangka Pembangunan Hukum Nasional”, pada tanggal 26 Mei 2017.
Berkaitan  dengan  jabatan  sebagai  hakim Makhamah  Konstitusi  yang  pernah  diembannya, dalam  sebuah  pandangannya  yang  dikutip  oleh media  massa  nasional,  I  Dewa  Gede  Palguna menyatakan bahwa putusan Makhamah Konstitusi  (MK)  sederajat  dengan  Undang- Undang  hal  ini  menurut  dia  sejalan  dengan
prinsip supremasi pengadilan menegakkan prinsip supremasi  konstitusi.  Pernyataan  ini  menyikapi adanya  pengurus  Parpol  yang  membangkang nekat  daftar  menjadi  anggota  DPD  RI,  meski sudah dilarang oleh MK.
Sisi  lain  seorang  Dewa  Palguna,  bahwa  dia merasa bahwa banyak hal yang telah membentuk karakternya selama ini. Bukan kitab suci ataupun karya  sastra  tentang  kepemimpinan.  Namun Seorang  Dewa  Palguna  mengakui  yang membentuk  karakternya  dia  saaat  ini  adalah dongeng  sebelum  tidur  dan  kesenian  Bali, khususnya Wayang Kulit, yang menjadi tontonan favoritnya. Menurut dia, wayang kulit merupakan tontonan  yang  sarat  akan  makna  filosofis, mengandung  banyak  nilai-nilai  sosiologis, termasuk  uger-uger,  pedoman  atau  aturan  dalam kehidupan.
Menurut  Dewa  Palguna,  Pemimpin  dalam "definisi"-nya  adalah  ia  yang  memberi  teladan. Maka,  kalau  seseorang  yang  secara  formal disebut  pemimpin  tetapi  tidak  menegakkan aturan,  bagi  saya,  ia  dengan  sendirinya  bukan pemimpin. Orang macam ini tak berhak meminta (apalagi  menerima)  rasa  hormat  sedikit  pun  dari orang-orang  yang  secara  formal  di  bawah kepemimpinannya.  Kalaupun  ada  orang  yang memberi  hormat  kepada "pemimpin"  macam  ini, hanya  ada  dua  kemungkinan  bagi  si  pemberi hormat  itu:  ia  munafik  atau  ia  (sedang)  menjilat alias oportunis.
Pemimpin  yang  ideal  menurut  Dewa  Palguna yaitu  seseorang  yang  mengerjakan  apa  yang menjadi  tugas  dan  tanggung  jawabnya  dengan tulus  tanpa  ada  maksud  untuk  menyenangkan siapapun,  bahkan  juga  dirinya  sendiri,  kecuali demi  memenuhi  tuntutan  tugas  dan  tanggung jawab itu sendiri. Orang macam ini adalah orang yang  telah  bebas  dari  "penghambaan"  kepada popularitas  dan  bebas  juga  dari  ketakutan  akan tidak populer.
Pemimpin  yang  ideal  menurut  Dosen Universitas  Udayana  ini  adalah  pemimpin  yang konsisten, berani dan tidak munafik.
Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H.,M.H.
Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H.,M.H lahir di Jembrana  Bali  pada  tanggal  25  September  1954. Guru  Besar  Fakultas  Hukum  Universitas Brawijaya  Malang,  Jawa  Timur  ini  dikenal memiliki  perhatian  yang  besar  terhadap masyarakat  hukum  adat  di  Indonesia.  Tak terhitung  sudah  berapa  suku  di  Indonesia  yang

## Supremasi Hukum Dalam Kepemimpinan Berbasis Hindu
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 86
mendapat  perhatiannya.  Baik  dalam  konteks penelitian  hingga  bantuan  pelayanan  hukum. Mulai dari warga Suku Sakai Anak Dalam (Riau), Suku Baduy (Banten), Suku Tengger, Suku Biak (Numfor),  Suku  Dayak,  dan  kaum-kaum minoritas lainnya.
Nama Nyoman Nurjaya juga bahkan sudah tak asing lagi di isu-isu seputar kasus HAM, konflik agraria,  hingga  lingkungan  yang  menyangkut masyarakat adat di Indonesia selama ini.
Nyoman juga kerap dirujuk menjadi saksi ahli di Pengadilan kasus kriminalisasi masyarakat adat hingga  saksi  ahli  di  Mahkamah  Konstitusi  untuk uji  materiil  dalam  perancangan  UU  Kehutanan, UU  Minerba,  UU  Sumber  Daya  Air,  dan  UU Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau  Kecil, hingga  perancangan  UU  yang  fokus  pada pengabaian  hak-hak  masyarakat  hukum  adat. Menurut  dia,  keberpihakan  terhadap  masyarakat adat menjadi pilihan sadar baginya. Bahwa dalam realitasnya, mereka adalah kaum yang disisihkan.
Pria kelahiran
Negara, Bali ini mengungkapkan bahwa rata-rata masyarakat adat semakin  tersisih  karena  negara  itu  sendiri. Dicontohkan  seperti  Suku  Anak  Dalam,  Suku Sakai, Suku Dayak kini semakin tersisihkan.
Perlahan eksistensi mereka diberangus hingga bahkan digusur hak wilayahnya hanya berorientasi  kekonomi.  Artinya,  pembangunan negara  hanya  memandang  kehidupan  dengan kepentingan  nilai  ekonomi  semata  tanpa memperhatikan nilai sosial dan budaya masyarakat adat.
Menurut dia, keberpihakan terhadap masyarakat  adat  menjadi  pilihan  sadar  baginya, bahwa  dalam  realitasnya  mereka  adalah  kaum yang disisihkan.
Dia  merupakan  guru  besar  paling  progresif sepanjang berdirinya Universitas Brawijaya.
Pandangan Terhadap Hukum dan Kepemimpinan Prof.  Dr.  I  Nyoman  Nurjaya,  S.H.,M.H, berpendapat  bahwa  hukum  belum  memberi keadilan  dan  kemanfaatan  yang  hakiki/genuine bagi masyarakat terutama masyarakat hukum adat karena  orientasi  hukum  negara  lebih  untuk kepentingan  mengejar  target-target  pertumbuhan ekonomi dengan mengabaikan proses pmbangunan  nasional.  Sehingga  lebih  memihak pada investor domestik dan asing terutama dalam pengelolaan  sumber  daya  alam.  Hukum  negara dibentuk  dengan  mengabaikan,  menggusur,
memarjinalisasi  hak-hak  masyarakat,  kearifan lokal, pranata hukum adat masyarakat di daerah.
Potensi  konflik  kepentingan  yang  terjadi dalam masyarakat menurut Prof.Nurjaya hendaknya dikelola dengan menggunakan pendekatan pribadi, dialog, kearifan lokal sebagai budaya hukum/legal culture masyarakat Indonesia.  Hukum  dibuat  untuk  menciptakan keteraturan  sosial,  menjaga  ketertiban  dalam kehidupan bersama agar tercipta kehidupan yang damai  dan  harmoni.  Hukum  harus  ditegakkan kalau terjadi pelanggaran atas hak orang lain atau perbuatan seseorang tercela menimbulkan keresahan dalam masyarakat.
Dalam  menyikapi  hukum  adat,  Prof  Nurjaya ketika  memberikan  kuliah  umum  di  Universitas Cendana  Nusa  Tenggara  Timur  16  Nopember 2011  mengatakan  Pemerintah  pusat  maupun daerah  harus  memiliki  kebijakan  khusus  untuk menghargai  dan  menghormati  hukum  adat  atau hukum masyarakat.
Tema  kuliah  umum  tersebut  yakni  'Menuju Pengakuan  Kearifan  Masyarakat  Hukum  Adat Dalam  Pengelolaan  SDA  perspektif  Antropologi Hukum.
Bagaimana  hukum  negara  melalui  peraturan perundang-undangan  bisa  mengakomodir  hukum adat  dalam  pelaksanaan  dan  pengelolaan  sumber daya  alam  yang  ada  bagi  kesejahteraan masyarakat  setempat.  Nyoman  mengatakan,  dari perspektif  antropologi  hukum  bagaimana  semua elemen  memaknai  fakta  kehidupan  hukum  di negara Indonesia.
Faktanya  menurut  dia  ada  hukum  negara (peraturan  perundang-undangan)  dan  ada  hukum masyarakat (hukum adat) dan hukum agama oleh komunitas agama masing-masing.
Dalam  konteks  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  hukum  negara  tetap  dihormati  namun juga bagaimana hukum ada diakomodir sehingga tidak terjadi konflik di masyarakat.
Yang  terjadi  selama  ini  hukum  adat  sering diabaikan  sehingga  menimbulkan  konflik  di masyarakat.
Dalam  menciptakan  keteraturan  hukum tersebut  dibutuhkan  sosok  pemimpin  yang mampu  menjadi  teladan  dan  secara  ideal  telah terlebih  dahulu  mengimplementasikan  teori-teori kepemimpinan  dalam  praktek  nyata.  Pemimpin yang  ideal  adalah  orang  atau  sistem  yang  dapat memimpin  dengan  hati  nurani,  berempati,  bijak
Halaman 87 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License

## Supremasi Hukum Dalam Kepemimpinan Berbasis Hindu
dan  tulus  ber-yadnya  untuk  kepentingan masyarakat yang dipimpinnya. Tapi harus dimulai dari  bisa  memimpin  dirinya  sendiri  dan memimpin  keluarganya.  Seorang  pemimpin  itu baik  dan  sukses  dan  ideal  menjadi  pemimpin dimulai  dari  melihat  yang  bersangkutan  dari dalam rumah tangga dan keluarganya.
Secara  khusus,  Prof.  Nurjaya  memiliki harapan  terhadap  calon  pemimpin  atau  teknokrat Hindu kedepannya agar calon teknokrat Hindu ini memahami  makna  yadnya  dalam  kehidupan  ber- dharma  agama  dan  ber-dharma  negara  atas landasan  ajaran  Tri  Kaya  Parisuda,  Tat  Twam Asi, dan Tri Hita Karana. Mereka juga harus tulus dalam  pelayanan  untuk  kepentingan  dan kesejahteraan masyarakat khususnya umat Hindu Nusantara.  Karena  tujuan  akhir  hidup  yang dituntut  ajaran  Hindu  adalah moksartham jagadhita ya ca iti dharma.
I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, ST, SH, M.Si.
I  Dewa  Kade  Wiarsa  Raka  Sandi,  ST,  SH, M.Si.saat  ini  tercatat      sebagai  anggota  Komisi Pemilihan  Umum  (KPU)  Republik  Indonesia. Pria  yang  lahir  di  Desa  Yeh  Sumbul,  Jembrana Bali pada tanggal 21 Nopember 1970 merupakan pengganti antar waktu (PAW) anggota KPU RI.
Sebelumnya, Dewa Wiarsa Raka Sandi adalah anggota  Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu) Provinsi  Bali.  Karirnya  dibidang  kepemiluan dirintis dari menjabat anggota KPU Provinsi Bali dari  tahun  2008  sampai  dengan  2013.  Periode berikutnya  yakni  2013  –  2018,  dia  terpilih menjadi  Ketua  KPU  Provinsi  Bali.  Seharusnya Dewa  Wiarsa  Raka  Sandi  menjadi  anggota Bawaslu  Provinsi  Bali  untuk  periode  2018  – 2022,  namun  dia  yang  juga  mengikuti  seleksi menjadi  komisioner  KPU  pusat  gagal  ketika proses  akhir  5  besar.  Dewa  Wiarsa  Raka  Sandi sah naik menjadi Komisioner KPU RI 2017-2022 dengan  status  pengganti  antar  waktu  (PAW) untuk  menggantikan  Wahyu  Setiawan,  yang ditangkap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) atas dugaan tindak pidana korupsi.

## Pandangan Terhadap Hukum dan Kepemimpinan
Sejak  kecil  Dewa  Wiarsa  Raka  Sandi diajarkan  tentang  kepemimpinan  oleh  orang  tua dan  lingkungan  di  mana  dia  dibesarkan. Almarhum  Bapaknya  di  masa  mudanya  adalah seorang  pemimpin  yang  sangat  sederhana  serta teguh dalam memegang prinsip-prinsip hidupnya. Julukannya adalah "Dewa Leser". "Leser" artinya "lurus". Setelah dia ikuti dan jalani, Dewa Wiarsa
Raka Sandi menyadari kepemimpinan itu ternyata sangat  penting.  Dia  mengaku  terinspirasi  dan termotivasi untuk meneruskan cita-cita perjuangannya.  Ajaran-ajaran  kepemimpinan  itu, selalu  dia  sampaikan  dengan  caranya  sendiri, melalui  tutur  kata  dan  praktik  keseharian.  Saya kemudian  membaca  dan  aktif  dalam  berbagai kegiatan  dan  organisasi  sejak  Sekolah  Dasar sampai sekarang.
Pria  yang  mengidolakan  tokoh-tokoh  seperti Mahatma  Gandhi,  Soekarno-Hatta,  dan  juga almahum  bapaknya  I  Dewa  Ketut  Gandra memiliki pandangan bahwa hukum negara selain diharapkan memberikan kepastian, juga keadilan, dan  kemanfaatan  bagi  seluruh  masyarakat  tanpa terkecuali.
Konstitusi (UUD 1945) telah mengatur hal-hal pokok  dalam  ketatanegaraan  Indonesia.  Secara normatif hak-hak dasar warga negara telah diatur dengan sangat baik. Namun demikian, mewujudkan keadilan dan kemanfaatan hukum di tengah-tengah  masyarakat  bukanlah  hal  yang mudah.
Mengapa? Karena persepsi, rasa, dan konsepsi tentang  keadilan  dan  kemanfaatan  hukum  itu sangat  dinamis  dan  kompleks.  Oleh  karena  itu, yang  perlu  diperjuangkan  adalah  keadilan  dan kemanfaatan  hukum  yang  sesuai  dengan  hakikat dan  porsinya  secara  seimbang  serta  bermanfaat bagi masyarakat dalam arti luas.
Dewa  Wiarsa  Raka  Sandi  melihat  dalam banyak  hal,  penegakkan  keadilan  hukum  telah mengalami kemajuan yang dirasakan manfaatnya oleh  masyakarat.  Akan  tetapi  fakta  juga menunjukkan  masih  banyak  terjadi  ketidakadilan dalam berbagai sektor kehidupan. Hal ini menjadi tanggung jawab bersama untuk memperbaikinya. Diperlukan  komitmen  dan  tindakan  nyata  di lapangan.  Setiap  orang  harus  berpartisipasi  dan berkontribusi  sesuai  dengan  swadharmanya masing-masing.
Menurut  pandangannya  pemimpin  itu  tidak bisa  menghindarkan  dirinya  dari  konflik.  Dia meyakini  bahwa  konflik  adalah  bagian  tak terpisahkan  dari  kehidupan  manusia.  Konflik adalah  ciri  yang  melekat  pada  kehidupan  itu sendiri. Tiada manusia yang hidup tanpa konflik. Konflik  bisa  muncul  akibat  pikiran,  ucapan,  dan juga karena perbuatan manusia.
Dalam  ajaran  Hindu  dikenal  konsep  "Rwa Bhineda":  suka-duka,  hitam-putih,  baik-buruk, siang-malam, sekala-niskala dan lain sebagainya.

## Supremasi Hukum Dalam Kepemimpinan Berbasis Hindu
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 88
Konsep  ini  mengajarkan  perlunya  keseimbangan dan  keselarasan  dalam  menjalani  kehidupan. Dualitas  itu  tidak  untuk  dipertentangkan,  tetapi saling  melengkapi  sesuai  peran  dan  maknanya masing-masing.
Berdasarkan  hal  itu,  tokoh  ini  berusaha meletakkan  dan  mengelola  konflik  itu  dengan baik.  Memilah  dan  memilih  mana  yang  prinsip dan tidak prinsip, mana hak dan kewajiban, serta mana  yang  harus  didahulukan  dan  mana  yang bisa dikerjakan belakangan.
Dalam  praktiknya,  sebagai  manusia  biasa mengelola konflik itu tidak mudah. Namun semua itu  harus  dihadapi  dan  dijalani.  Pada  titik demikian,  keberadaan  ajaran  moral,  spiritual, agama,  serta  kearifan-kearifan  lokal  yang  telah dicontohkan  oleh  para  leluhur  terdahulu  bisa menjadi  pegangan  dalam  mengambil  keputusan atau  pilihan  hidup.  Dengan  melakukan  cara seperti  itu,  semuanya  akan  berjalan  dan  berlalu dengan baik.
Berdasarkan  pengalamannya,  suka  duka menjadi  pemimpin  tentu  ada,  beragam  jenis  dan bentuknya.  Suka-duka  dalam  tugas  tidak  dapat dihindari.  Seorang  pemimpin  harus  berani mengambil  keputusan  dan  memikul  tanggung jawab  atas  yang  telah  diputuskannya  itu.  Itulah risiko bagi seorang pemimpin. Namun demikian, kita  dapat  banyak  belajar  dari  pengalaman sebelumnya untuk perbaikan ke depan. Sepanjang diniatkan  untuk  kebaikan  dan  dilakukan  dengan tulus, maka selalu ada jalan keluarnya.
Dewa Wiarsa Raka Sandi dalam menjalankan tugas-tugasnya memiliki filosofi yang sederhana. Menurutnya hidup adalah perjuangan. Karma dan budi baik adalah bekal abadi di dunia dan akhirat (sekala dan niskala).
Penegakkan  aturan  atau  hukum  oleh  seorang pemimpin  itu  sangat  penting.  Namun  perlu diingat bahwa aturan atau hukum itu, bukan saja hukum  tertulis  tetapi  juga  hukum  tidak  tertulis. Termasuk  hukum  adat  (yang  sebagian  besar belum  tertulis)  dan  kearifan  lokal  yang  tumbuh dan hidup di tengah-tengah masyarakat.
Penegakkan  aturan  atau  hukum  yang berkeadilan  sangat  penting  bagi  terwujudnya ketertiban  dan  ketenteraman  masyakarat.  Tanpa penegakkan  hukum,  maka  hukum  itu  kehilangan efektvitas  dan  wibawanya.  Hukum  tidak  akan dihormati dan dilecehkan.
Menurut mantan ketua KPU Provinsi Bali ini,
pemimpin yang ideal khususnya bagi umat Hindu kedepannya  adalah  yang  mampu  menginspirasi, mencerdaskan,  mendengar, adil, mempersatukan, serta melindungi dan mensejahterakan kehidupan rakyatnya. Pemimpin yang mampu merevitalisasi dan mereaktualisasikan kembali ajaran kepemimpinan Asta  Brata dan Asta  Dasa Pramiteng  Prabu dalam  pikiran,  perkataan,  dan perbuatannya.
Ditengah kondisi bangsa saat ini Dewa Wiarsa Raka  Sandi  mempunyai  harapan  bahwa  akan terlahir  pemimpin  Hindu  yang  mencintai  rakyat dan  dicintai  oleh  rakyatnya.  Pemimpin  yang berpegang  teguh  pada  Dharma  Agama  dan Dharma  Negara,  serta  mampu  mengangkat harkat,  martabat,  kehormatan,  dan  kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya itu.

## IV. SIMPULAN
Penelitian  komparatif  mengenai  pemikiran teknokrat  hindu  bidang  Hukum,  Politik  dan Kelembagaan  saat  ini  sangat  penting  dilakukan dikarenakan dengan melakukan penelitian ini kita menjadi mengetahui siapa saja yang layak disebut sebagai teknokrat hindu bidang hukum,politik dan kelembagaan  bagaimana  rekam  jejak  dari teknokrat  Hindu  tersebut  serta  bagaimana pandangan  mereka  terhadap  hukum,  politik  dan kelembagaan yang ada saat ini.
Berdasarkan  hasil  diatas,  terdapat  31  orang yang  dijadikan  sebagai  responden  sebagai teknokrat  Hindu  Bidang  Hukum,  Politik  dan Kelembagaan  dikarenakan  mereka  beragama Hindu,  dari  latar  belakang  kehidupan  memang ada yang mempraktekkan hukum, menjadi politisi dan  terlibat  dalam  berbagai  sektor  kelembagaan. Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  konsep hukum,  politik  dan  kelembagaan  tidak  bisa dilepaskan  dari  adat  dan  agama  darimana  para teknokrat  hukum,  politik  dan  pimpinan  lembaga tersebut berasal.
Secara  umum,  landasan  ilmu  kepemimpinan dan  pedoman  hukum  yang  diyakini  dan diimplementasikan  oleh  para  teknokrat  dalam penelitian ini banyak bersumber dari ajaran-ajaran kitab  suci Weda,  Bhagawad  Gita ,  Ajaran kepemimpinan  yang  bersumber  pada Niti  Sastra, Arthasastra,  Manawadharma  sastra,  Asta  Brata, Asta  Dasa  Pramiteng  Prabhu , Tri  Hita  Karana, Tri  Kaya  Parisuda ,  dan pitutur-pitutur leluhur yang  sangat  mulia  seperti  prinsip eda  ngaden awak bise , Nandurin Karang Awak .
Pedoman-pedoman luhur diatas sangat penting
Halaman 89 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License

## Supremasi Hukum Dalam Kepemimpinan Berbasis Hindu
dipahami dalam tindakan oleh para pemimpin dan calon  pemimpin  khususnya  pemimpin  Hindu sekarang  dan  yang  akan  datang.  Penelitian tentang teknokrat Hindu ini sangat penting untuk mendapatkan  gambaran  dan  sekaligus  referensi, apa  yang  sedang  dan  telah  dilakukan  oleh  para pemimpin  saat  ini,  apa  landasan  pikir  dan tindakan mereka.
Kompilasi  referensi  ini  sekaligus  dapat menjadi  pedoman  bagi  para  stakeholder kedepannya. Stakeholder yang dimaksud diantaranya mulai dari pihak lembaga pendidikan ditingkat dasar sampai dengan tingkat pendidikan tinggi  dan  tak  kalah  pentingnya  bagi  lembaga- lembaga pemerintah sebagai sumber acuan bahwa pedoman  dan  sumber  kaderisasi  kepemimpinan dapat  digali  dari  kearifan  lokal  budaya  bangsa dan menjadi titik tolak kebanggaan atas kekayaan intelektual dari dalam negeri sendiri.
Kepatuhan  para  teknokrat  terhadap  aturan- aturan ketika melaksanakan tugas dan tanggungjawab  kepemimpinannya,  dapat  dilihat sebagai  salah  satu  upaya  mereka  dalam menegakkan  supremasi  hukum  di  negeri ini.  Hal ini sesungguhnya merupakan cerminan implementasi nyata  para  pemimpin  menerapakan prinsip  keteladanan,seperti  filosofi  Jawa  yang diajarkan  oleh  Ki  Hajar  Dewantara  yakni Ing Ngarso  Sung  Tulodo ,  di  depan  memberikan teladan.
Peneliti sangat meyakini bahwa masih banyak tokoh-tokoh  Hindu  diluar  sepengetahuan  peneliti yang  layak  dijadikan  sebagai  teknokrat.  Oleh karena  secara  kuantitas  dan  kualitas  para  tokoh tersebut tidak dapat diragukan lagi kompetensinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie,  J.  (2006). Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata Negara (Jilid II). Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Effendi,  Rusli,  D.  (2010). Teori  Hukum .  Makasar: Hasanuddin University Press.
Pendit, P. L. (2003). Penelitian Ilmu Perpustakaan dan Informasi . Jakarta: Universitas Indonesia. Rani,  A.  F.  (2008). Konsep  Negara  Hukum .  Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala. Salman,  O.  (2004). Teori  Hukum,  Mengingat Mengumpulkan  dan  Membuka  Kembali . Bandung: PT. Refika Aditama.
Silalahi,  U.  (2009). Metode  Penelitian  Sosial . Bandung: PT Refika Aditama.
Soemantri,  S.  (1992). Bunga  Rampai  Hukum  Tata Negara Indonesia . Bandung: Alumni.
Sulistiyo,  B.  (2006). Metode  Penelitian .  Jakarta: Wedatama Widya Sastra.

## Supremasi Hukum Dalam Kepemimpinan Berbasis Hindu
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2 2022 — CC-BY-SA 4.0 License