Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Antara PT. Bhakti Idola Tama Dengan Pekerja Di Kota Jambi
Novia Andini nviaandini9@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Jambi
Article History: Submitted : 08 Maret 2021; Accepted: 09 Mei 2022; Published: 09 Mei 2022

## Abstract
This  study  aims  1)  to  find  out  and  analyze  the  implementation  of  a  certain  time  work agreement  between  PT.Bhakti  Idola  Tama  with  workers  in  Jambi  City;  2)  to  know  and analyze  the  obstacles  faced  in  the  implementation  of  PKWT  employee  agreements  at PT.Bhakti  Idola  Tama.The  research  method  used  in  this  study  is  juridical  empirical.  The formulation of the problem raised in this study is 1) How to implement a certain time work agreement between PT.Bhakti Idola Tama with workers in Jambi City regarding overtime wages  and  work  accidents.2)  What  are  the  obstacles  faced  in  the  implementation  of  the work  of  PKWT  employees  at  PT.Bhakti  Idola  Tama.Based  on  the  results  of  research  and discussion  obtained  the  results  that  1)  the  implementation  of  overtime  wages  in  the employment agreement between PT.Bhakti Idola Tama with workers has not been carried out in accordance with the applicable Law, and workers are not registered social security protection, namely BPJS Employment, so that workers do not get guaranteed in the event of a work accident, 2) as for the date that becomes an obstacle when the wages of overtime work in a Certain Time Work Agreement between PT.Bhakti Idola Tama with workers due to the company's unstable financial condition, lack of knowledge of workers about overtime wages, and lack of awareness of workers to the importance of the use of personal protective equipment used while working.
Keywords: Employment Agreements, Salary, Work Accidents.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  1)  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  pelaksanaan  perjanjian kerja waktu tertentu antara PT. Bhakti Idola Tama dengan pekerja di Kota Jambi; 2) untuk mengetahui  dan  menganalisis  kendala  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  perjanjian karyawan  PKWT  pada  PT.  Bhakti  Idola  Tama.Metode  Penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah yuridis empiris.Rumusan masalah yang di angkat dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu antara PT. Bhakti Idola Tama dengan pekerja di Kota Jambi mengenai upah kerja lembur dan kecelakaan kerja. 2) Apakah Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kerja karyawan PKWT pada PT. Bhakti Idola  Tama.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  didapatkan  hasil  bahwa  1) pelaksanaan pengupahan kerja lembur dalam perjanjian kerja antara PT. Bhakti Idola Tama
Volume 2 Nomor 3 Oktober 2021   Halaman 368 - 391
Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia. zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaakenC
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759
dengan  pekerja  belum  terlaksana  sesuai  dengan  Undang-Undang  yang  berlaku,  serta pekerja  tidak  didaftarkan  perlindungan  jaminan  sosial  yaitu  BPJS  Ketenagakerjaan, sehingga  pekerja  tidak  mendapat  jaminan  apabila  terjadi  kecelakaan  kerja,  2) adapunkendala yang menjadi penghambat saat pengupahan kerja lembur dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara PT. Bhakti Idola Tama dengan pekerja dikarenakan kondisi keuangan perusahaan yang kurang stabil,kurangnya pengetahuan para pekerja mengenai upah  kerja  lembur,  serta  kurangnya  kesadaran  pekerja  terhadap  arti  pentingnya penggunaan alat pelindung diri yang digunakan saat bekerja.
Kata Kunci: Perjanjian Kerja, Upah, Kecelakaan Kerja.

## A. Pendahuluan
Dalam hidup manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam, untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut manusia harus bekerja. Baik bekerja yang diusahakan sendiri  maupun  bekerja  dengan  orang  lain.  ”Hubungan  kerja  dimana  pekerjaan dilakukan di bawah pimpinan tetapi meliputi pula pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang melakukan pekerjaan atas tanggung jawab dan resiko sendiri”. 1
Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan adalah dari segi  tenaga  kerja.berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  angka  2  Undang-undang  Nomor  13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, “Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”. Hal ini serupa juga terdapat dalam Pasal 27  ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Bahwa setiap warga negara mempunyai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
Hubungan  kerja  antara  pekerja  dan  pengusaha  timbul  karena  adanya  suatu perjanjian.  Perjanjian  menurut  ketentuan  Pasal  1313  Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata  adalah  “Suatu  perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan dirinya  terhadap  satu  orang  lain  atau  lebih”.  Sedangkan  menurut  Subekti,  perjanjian adalah  “Suatu  peristiwa  dimana  seseorang  berjanji  kepada  seorang  lain  atau  dimana dua orang saling berjanjian untuk melaksanakan suatu hal”. 2
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  angka  15  Undang-Undang  Ketenagakerjaan, hubungan  kerja  adalah  hubungan  antara  pengusaha  dengan  pekerja/buruh berdasarkan  perjanjian  kerja,  yang  mempunyai  unsur  pekerjaan,  upah  dan  perintah. Jadi,  hubungan  kerja  adalah  hubungan  (hukum)  antara  pengusaha  dengan pekerja/buruh (karyawan) berdasarkan perjanjian kerja. Dengan demikian, hubungan
1 H. Zainal Asikin, Dasar-Dasar Hukum Pemburuhan , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.3.
2 Subekti, Hukum Perjanjian , PT Intermasa, Jakarta, 2003, hlm 1.
kerja tersebut adalah sesuatu yang abstrak, sedangkan perjanjian kerja adalah sesuatu yang  konkret  atau  nyata,  dengan  adanya  perjanjian  kerja,  akan  ada  ikatan  antara pengusaha dan pekerja.
Berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 secara materil perjanjian kerja dibuat atas dasar 3 :
1. Kesepakatan kedua belah pihak;
2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
4. Pekerjaan  yang  diperjanjikan  tidak  bertentangan  dengan  ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jenis  perjanjian  kerja  berdasarkan  ketentuan  Pasal  56  Undang-Undang Ketenagakerjaan dibedakan dalam perjanjian kerja dibuat untuk waktu tidak tertentu atau untuk waktu tertentu.
Hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha  terdiri atas hubungan kerja  tetap  dan  hubungan  kerja  tidak  tetap.  Dalam  hubungan  kerja  tetap,  perjanjian kerja  antara  pekerja/buruh  dengan  pengusaha  berdasarkan  perjanjian  kerja  untuk waktu  tidak  tertentu  (PKWTT),  sedangkan  dalam  hubungan  kerja  tidak  tetap  antara pekerja/buruh  dengan  pengusaha  didasarkan  pada  perjanjian  kerja  untuk  waktu tertentu (PKWT).
Hubungan  kerja  PKWT  dilaksanakan  berdasarkan  suatu  perjanjian  yang  dibuat secara  tertulis.  Sesuai  dengan  syarat-syarat  perjanjian  kerja  yang  tertuang  dalam Undang-Undang  Ketenagakerjaan  yaitu  pada  Pasal  51  sampai  54  terdapat  ketentuan bahwa dalam membuat surat perjanjian haruslah ada itikad baik yang melandasi setiap perjanjian sehingga isi perjanjian kerja tersebut mencerminkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) terkadang melanggar akan pemenuhan  hak-hak  pekerja  yang  biasa  disebut  dengan  pekerja  kontrak.  Hal  ini disebabkan  karena  pekerja  kontrak  ada  pada  pihak  yang  lemah.  Dalam  praktik pelaksanaan pendaya gunaan pekerja berdasar Perjanjian Kerja Waktu Tertentu lebih merugikan pihak pekerja, seperti pengajuan target-target yang sulit untuk dicapai oleh pekerja, tidak adanya pesangon, upah yang kurang dari UMK, tidak dapatnya pekerja untuk ikut serta dalam serikat pekerja dikarenakan status pekerjanya sebagai pekerja tidak tetap.
3 Abdul khakim, Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia , Cet. Keempat Edisi Revisi, Pt. Citra Aditya, Bandung, 2014,hlm. 99.
PT.  Bhakti  Idola  Tama  merupakan  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang Service Center yang terdiri dari tiga produk, yaitu : Rinnai, Miyako, dan Shimizu. Yang terletak di  Kota  Jambi,  dengan jumlah  pekerja sebanyak  72  orang,  yang  terdiri  atas  20  orang pekerja  tetap  dan  52  orang  pekerja  kontrak  atau  karyawan  kontrak  dengan  sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
Perusahaan Service Center PT. Bhakti Idola Tama terbagi atas 7 bagian pekerja : Admin  (Service,  Penjualan,  Sparepart,  Pembelian,  Accouting,  Kasir),  Teknisi,  IT  (Web Developer,  Proggramer,  IT  Support)  Helper  (Pengangkut  Barang),  Driver  (Sopir), Kernet (Kenek Sopir), OB (Petugas Kebersihan). Melihat jenis pekerjaan yang terdapat di PT. Bhakti Idola Tama, memiliki resiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi karena berkaitan dengan mesin-mesin dan kelistrikan.
Berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu yang diadakan oleh para pihak, maka hak dan kewajiban masing-masing pihak, antara lain :
1. Hak dan kewajiban PT. Bhakti Idola Tama
Haknya adalah memerintahkan pekerjanya untuk bekerja  diluar jam kerja dan hari-hari  libur  resmi  atau  hari-hari  besar  lainnya  (pasal  3  PKWT), sedangkankewajibannyaadalah  memberikan  waktu  istirahat  kerja  serta membayarkan  upah  kerja  lembur  kepada  pekerja  (pasal  2  PKWT),  dan mendaftarkan para pekerja sebagai peserta JAMSOSTEK (pasal 6 PKWT).
2. Hak dan kewajiban Pekerja
Haknya adalah mendapatkan waktu istirahat kerja serta   menerima bayaran atau upah lembur yang telah bekerja diluar jam kerja  (pasal  2  PKWT),  dan terdaftar sebagai peserta JAMSOSTEK (pasal 6 PKWT), sedangkan kewajibannya adalah melakukan  pekerjaan diluar jam kerja dan hari-hari libur resmi atau hari- hari besar lainnya apabila diperlukan (pasal 3 PKWT).
Untuk  mewujudkan  penghasilan  yang  memenuhi  penghidupan  yang  layak  bagi kemanusiaan,  pemerintah  menetapkan  kebijaksanaan  pengupahan  yang  melindungi pekerja/buruh. Kebijaksanaan pengupahan  yang  melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan:
1. Upah minimum.
2. Upah kerja lembur.
3. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan.
4. Upah tidak masuk kerja karena tidak melakukan suatu kegiatan lain diluar pekerjaannya.
5. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya.
6. Bentuk dan cara pembayaran upah.
7. Denda dan potongan upah.
8. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah.
9. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional.
10. Upah untuk membayaran pesangon
11. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan
Menurut Abdul Khakim, upah adalah:
Hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan  dari  pengusaha  atau  pemberi  kerja  kepada  pekerja  atau  buruh  yang ditetapkan  dan  dibayarkan  menurut  suatu  perjanjian  kerja,  kesepakatan,  atau peraturan  perundang-undangan,  termasuk  tunjangan  bagi  pekerja/buruh  dan keluarganya  atas  suatu  pekerjaan  dan  atau  jasa  yang  telah  atau  akan dilakukannya. 4
Dalam  pelaksanaannya  pekerja/karyawan  pada  PT.  Bhakti  Idola  Tama  telah kehilangan  haknya  dalam  hal  waktu  kerja  serta  upah  kerja  lembur  para  pekerja sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  11  Kepmen  Nomor  102  Tahun  2004  tentang waktu  kerja  lembur  dan  upah  kerja  lembur.  Tetapi  di  dalam  Perjanjian  Kerja  Waktu Tertentu  PT.  Bhakti  Idola  Tama  kenyataannya  tidak  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku.
Semakin berkembangnya teknologi di berbagai sektor usaha semakin besar pula potensi  bahaya  yang  dapat  mengancam  keselamatan  karyawan  di  suatu  perusahaan, termasuk ancaman kecelakaan kerja. Dalam menjalankan pekerjaanya pekerja kontrak atau karyawan tidak luput dari ancaman kecelakaan kerja. Secara garis besar kejadian kecelakaan  kerja  disebabkan  oleh  dua  faktor,  yaitu  tindakan  manusia  yang  tidak memenuhi keselamatan kerja dan keadaan lingkungan yang tidak aman.
“Tujuan  perlindungan  tenaga  kerja  adalah  untuk  menjamin  berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah”. 5 Perlindungan terhadap tenaga kerja sangatlah penting, tak terkecuali bagi pekerja kontrak atau karyawan kontrak dengan sistem PKWT.
Para tenaga kerja sebagai model usaha dalam melaksanakan pembangunan harus didukung  juga  dengan  jaminan  hak  setiap  pekerja.  Dalam  pasal  86  ayat  (1)  Undang-
4 Abdul Khakim, Op. Cit , hal. 124.
5 Abdul khakim, Op. Cit ., hlm.  99.
Undang  Ketenagakerjaan  disebutkan  bahwa  setiap  pekerja/buruh  mempunyai  hak untuk memperoleh perlindungan atas :
1) Keselamatan dan kesehatan kerja ;
2) Moral dan kesusilaan; dan
3) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai- nilai agama.
Penggunaan  alat  pelindung  diri  dalam  ketenagakerjaan  sangat  menjadi  aspek utama yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Oleh sebab itu perusahaan diwajibkan memberikan perlindungan yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Dari segi perlindungan  terhadap  keselamatan  kerja  pihak  perusahaan  telah  memberikan  alat pelindung  diri  (APD)  yang  sesuai  dengan  Standar  Nasional  Indonesia  (SNI)  kepada seluruh  karyawannya  baik  itu  karyawan  tetap  maupun  karyawan  kontrak  dengan sistem PKWT.
Meskipun  program  keselamatan  dan  kesejahteraan  kerja  sudah  dilaksanakan namun  kemungkinan  timbulnya  kecelakaan  kerja  masih  dapat  terjadi,  oleh  sebab  itu perlu bagi pihak perusahaan untuk mendaftarkan seluruh pekerja/karyawan kedalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS
Ketenagakerjaan). “Pada hakikatnya program jaminan sosial tenaga kerja dimaksudkan untuk memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang”. 6
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (yang selanjutnya disebut BPJS) merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan sosial sebagai salah  satu  bentuk  perlindungan  sosial  untuk  menjamin  seluruh  rakyat  agar  dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
Berkaitan  dengan  kecelakaan  kerja  yang  dialami  karyawan  kontrak  PT.  Bhakti Idola  Tama,  masalah  yang  timbul  berikutnya  adalah  karyawan  kontrak  pada perusahaan ini tidak didaftarkan ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan padahal rata- rata  masa  kerjanya  diperusahaan  ini  sudah  lebih  dari  3  bulan.  Dimana  di  dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada perusahaan PT. Bhakti Idola Tama dalam Pasal 6 ayat  1  tentang  Jaminan  Sosial  &  Kesejahteraan  yang  berbunyi  “Pihak  Pertama  akan mendaftarkan  Pihak  Kedua  sebagai  peserta  jamsostek  sesuai  UU  No.  3  Tahun  1992”.
6 Asri  Wijayanti, Hukum  Ketenagakerjaan  Pasca  Reformasi ,  Cet.  Keempat,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2014. hlm. 122
Sedangkan dalam kenyataannya perusahaan tersebut tidak mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta jamsostek.
Menurut  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  Pasal  99  ayat  (1)  dikatakan  bahwa setiap  pekerja/karyawan  dan  keluarganya  berhak  untuk  memperoleh  jaminan  sosial tenaga kerja. Kemudian pada Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (yang  selanjutnya  disebut  UU  BPJS), menyebutkan  “Pemberi  kerja  secara  bertahap  wajib  mendaftarkan  dirinya  dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti”.
Berdasarkan  permasalahan  diatas  maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan penelitian  dengan  judul “Pelaksanaan  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  (PKWT) antara PT. Bhakti Idola Tama dengan Pekerja di Kota Jambi”.
B. Wanprestasi  Dalam  Perjanjian  Pembiayaan  Modal  Kerja  Pada  PT.  Sinar  Mitra Sepadan Finance Kota Jambi
1. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara PT. Bhakti Idola Tama dengan pekerja di Kota Jambi mengenai Upah kerja lembur dan Kecelakaan kerja
Berdasarkan  perjanjian  kerja dengan  pekerja  di  PT.  Bhakti idola Tama  terdapat kesenjangan  dalam  hal  upah  lembur  karena  tidak  sesuai  dengan  Keputusan  Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 102 Tahun 2004 Tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.
Pada  pasal  3  ayat  (2)  PKWT  PT.  Bhakti  Idola  Tama  menyatakan  bahwa  “Untuk kelebihan  jam  kerja  dihitung  sebagai  lembur,  dan  apabila  diperlukan  Pihak  Pertama dan/atau  Perusahaan  Pemberi  Kerja  dan  hari-hari  libur  resmi  atau  hari-hari  besar lainnya yang akan dibayar berdasarkan Hari Kerja dan bersifat tetap.”
Menurut  Pasal  78  ayat  (4)  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan,  bahwa  Ketentuan  mengenai  waktu  kerja  lembur  dan  upah  kerja lembur diatur dengan Keputusan Menteri. Cara perhitungan kerja lembur diatur dalam Pasal  8  dan  Pasal  11  Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Republik Indonesia Nomor KEP.102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.
Pada Pasal 8 :
a. Perhitungan upah lembur didasarkan pada upah bulanan
b. Cara menghitung upah sejam 1/173 kali upah sejam
Pada Pasal 11 :
a. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari kerja
a.1.  Untuk jam kerja lembur pertama harus dibayar upah sebesar 1,5
(satu setengah) kali upah sejam.
a.2.  Untuk setiap jam kerja lembur berikutnya harus dibayar   upah  sebesar 2 (dua) kali upah sejam.
b. Apabila  kerja  lembur  dilakukan  pada  hari  istirahat  mingguan  dan/atau  hari libur  resmi  untuk  waktu  kerja  6  (enam)  hari  kerja  40  (empat  puluh)  jam seminggu, maka:
b.1.  Perhitungan upah kerja lembur untuk 7 (tujuh) jam pertama dibayar 2 (dua)  kali  upah  sejam,  dan  jam  kedelapan  dibayar  3  (tiga)  kali  upah sejam  dan  jam  lembur  kesembilan  dan  kesepuluh  dibayar  4  (empat0 kali upah sejam.
b.2.  Apabila hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek  perhitungan upah kerja lembur 5 (lima) jam pertama   dibayar  2  (dua)  kali  upah sejam, jam keenam 3(tiga) kali upah sejam dan jam lembur ketujuh dan kedelapan 4   (empat) kali upah sejam.
c. Apabila  kerja  lembur  dilakukan  pada  hari  istirahat  mingguan  dan/atau  hari libur resmi untuk jangka waktu kerja 5 (lima) hari kerja dan 40 (empat puluh) jam  seminggu,  maka  perhitungan  upah  kerja  lemburuntuk  8  (delapan)  jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam, jam kesembilan dibayar 3(tiga) kali upah sejam dan jam kesepuluh dankesebelas 4 (empat) kali upah sejam.
Dalam  pasal  8  Kepmen  No.  102  Tahun  2004  tentang  Waktu  Kerja  Lembur  dan Upah Kerja Lembur, cara perhitungan Kerja Lembur adalah sebagai berikut :
a. Perhitungan upah lembur didasarkan pada upah bulanan
b. Cara menghitung upah sejam adalah 1/173 kali upah sebulan
Besaran UMP pada Tahun 2018 Provinsi Jambi sebesar Rp. 2.243.718,00.
Tabel 1
Perhitungan upah kerja PKWT PT. Bhakti Idola Tama Tahun 2018
PT. Bhakti Idola Tama UMP Provinsi Jambi 1. Upah Pokok                       :Rp. 1.730.500,- 2. Tunjangan Tetap (Profesi) : Rp.   519.500,-
Menurut Pasal 94 UU. No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, upah = upah pokok +
Rp. 2.243.718,-
tunjangan tetap. Maka: Rp. 1.730.500,- + Rp.
519.500 = Rp. 2.250.000,-
Upah Kerja Sejam 1/173 X Rp. 2.250.000,- = Rp. 13.005,- Dibayarkan Rp. 13.000,- perjam 1/173 X Rp. 2.243.718,- = Rp. 12.969,- perjam
Sumber : PT. Bhakti Idola Tama Tahun 2018
Dari  penjelasan  tabel  di  atas  terlihat  bahwa  perhitungan  upah  pada  PT.  Bhakti Idola Tama telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Kemudian dijelaskan lagi dalam Pasal 11 Kepmen. No. 102 Tahun 2004 Tentang Waktu  Kerja  Lembur  dan  Upah  Kerja  Lembur,  bahwa  cara  perhitungan  upah  kerja lembur adalah sebagai berikut:
1. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari kerja
a.    Untuk  jam  kerja  lembur  pertama  harus  dibayar  upah  sebesar  1,5  (satu setengah) kali upah sejam.
b.    Untuk  setiap  jam  kerja  lembur  berikutnya  harus  dibayar  upah  sebesar  2 (dua) kali upah sejam.
2. Apabila  kerja  lembur  dilakukan  pada  hari  istirahat  mingguan  dan/atau  hari libur  resmi  untuk  waktu    kerja  6  (enam)  hari  kerja  40  (empat  puluh)  jam seminggu, maka:
a.  Perhitungan upah kerja lembur untuk 7 (tujuh) jam pertama dibayar  2
(dua) kali upah sejam, dan jam kedelapan dibayar 3 (tiga) kali upah sejam dan    jam  lembur  kesembilan  dan  kesepuluh  dibayar  4  (empat)  kali  upah sejam.
b.  Apabila hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek perhitungan upah kerja lembur 5 (lima)  jam pertama dibayar 2  (dua)  kali  upah  sejam,jam keenam 3 (tiga) kali upah sejam, dan   jam lembur ketujuh dan kedelapan 8 (delapan) kali upah sejam.
3. Apabila  kerja  lembur  dilakukan  pada  hari  istirahat  mingguan  dan/atau  hari libur resmi untuk jangka waktu kerja 5 (lima) hari kerja dan 40 (empat puluh) jam  seminggu,  maka  perhitungan  upah  kerja  lembur  untuk  8  (delapan)  jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam, jam kesembilan dibayar 3 (tiga) kali upah  sejam  dan  jam  kesepuluh  dan  kesebelas  dibayar  4  (empat)  kali  upah sejam.
Menurut  penjelasan  diatas,  terlihat    jelas  bahwa  cara  perhitungan  upah  kerja lembur tidaklah tetap, melainkan berkelipatan yang mana perhitungan tersebut harus disesuaikan dengan jam kerja lembur serta waktu kerja lembur tersebut dilaksanakan. Disinilah letak kesenjangan yang terlihat antara perjanjian kerja PT. Bhakti Idola Tama dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan  Transmigrasi Republik Indonesia Nomor. 102 Tahun 2004 Tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur. Sebab didalam perjanjian  kerja  PT.  Bhakti  Idola  Tama  dengan  pekerja/buruh  yang  dipekerjakan menyatakan  bahwa  upah  kerja  lembur  bersifat  tetap,  sehingga  tidak  adanya penyesuaian  jam  dan  waktu  kerja  lembur  tersebut  dilaksanakan  sesuai  dengan  yang telah dijelaskan dalam Kepmen. No. 102 Tahun 2004.
Penjelasan bahwa  pelaksanaan  pengupahan  kerja dan upah  kerja lembur dalam perjanjian PT. Bhakti Idola Tama dengan pekerja/buruh yang dipekerjakan ini bersifat tetap, telah dijelaskan oleh manager perusahaan Antony :
Upah/gaji pekerja sudah diberikan sesuai dengan surat kontrak/perjanjian kerja yang diisi oleh para pekerja tentang pengupahan dan upah kerja lembur. Apabila diperlukannya pekerja untuk bekerja diluar jam kerja dan hari-hari libur resmi atau hari-hari besar lainnya yang akan dihitung sebagai lembur, pekerja bersedia lemburnya dibayar berdasarkan hari kerja dan bersifat tetap. Pembayaran upah lembur pekerja sebesar Rp. 13.000,- perjam/tetap. 7
Berdasarkan Pasal 11 Kepmen. No. 102 Tahun 2004 Tentang Waktu Kerja Lembur dan  Upah  Kerja  Lembur,  yang  menyebutkan  bahwa  perhitungan  upah  kerja  lembur berbeda  perhitungannya  setiap  jam  kerja  lembur  dilaksanakan  dan  berbeda  pula perhitungannya  apabila  lembur  dilakukan  pada  hari  kerja  biasa  dan  pada  hari  libur mingguan maupun hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah dirasakan cukup berat oleh PT. Bhakti Idola Tama.
Untuk melihat bagaimana pelaksanaan kerja lembur dan upah kerja lembur yang telah  diterima  oleh  pekerja  PT.  Bhakti  Idola  Tama,  berikut  adalah  nama-nama responden serta penjelasannya:
Tabel 2
Daftar nama-nama responden serta jenis pekerjaan PT. Bhakti Idola Tama
yang mendapat upah kerja lembur namun tidak sesuai perhitungannya No Nama Jenis Pekerjaan Senin – Jumat Sabtu – Minggu Tanggal Upah Kerja Lembur
7 Wawancara dengan Antony, Manager PT. Bhaki Idola Tama, Kota Jambi 22 Juli 2019.
/ Hari Libur Resmi (a) (b) Sopir Teknisi I II III VI Diterima Seharusnya a+b 1 Didi    10-Jul- 18 39.000 71.500+156.000= 227.500 2 Iwan    10-Jul- 18 39.000 71.500+156.000= 227.500 3 Fauzan    10-Jul- 18 13.000 19.500+156.000= 175.500
Sumber : PT. Bhakti Idola Tama 2018
Berdasarkan tabel di atas maka pelaksanaan pemberian upah kerja lembur di PT. Bhakti Idola Tama dilakukan sebulan sekali dihitung sesuai dengan jumlah jam lembur masing-masing  pekerja.  Jadi  besaran  jumlah  upah  kerja  lembur  yang  diterima  oleh masing-masing perkerja berbeda-beda sesuai dengan jumlah jam kerja lembur masing- masing.
Adapun perhitungan upah kerja lembur pekerjadi PT. Bhakti Idola Tama adalah Upah sejam pekerja PT. Bhakti Idola Tama sebesar Rp. 13.000,-. Upah kerja lembur yang dilakukannya  selama  1  (satu)  jam  di  hari  kerja  dibayarkan  sebesar  Rp.  13.000,- Sedangkan  menurut  Pasal  11  Kepmen.  No.  102  Tahun  2004  dikatakan  Apabila  kerja lembur dilakukan pada hari kerja, untuk jam kerja lembur pertama harus dibayar upah sebesar  1,5  (satu  setengah)  kali  upah  sejam.  Itu  berarti  upah  kerja  lembur  yang seharusnya diterima sebesar Rp. 19.500,-
Untuk setiap jam kerja lembur berikutnya harus dibayar upah sebesar 2 (dua) kali upah sejam. Itu berarti jika upah sejam pekerja sebesar Rp. 13.000,- maka jika pekerja melakukan  kerja  lembur  sebanyak  2  (dua)  jam  dalam  1  (satu)  hari,  upah  yang dibayarkan seharusnya adalah sebagai berikut:
1 (jam kerja lembur pertama) x 1,5 Rp. 13.000,- x 1,5 = Rp. 19.500,- 2 (jam kerja lembur pertama) x 2 Rp. 13.000,- x 2 = Rp. 26.000,-
Jadi,  upah  kerja  lembur  yang  diterima  pekerja  apabila  melakukan  kerja  lembur sebanyak  2  (dua) jam  dalam  1  (satu)  hari seharusnya  Rp.  19.500  + Rp.  26.000  =  Rp. 45.500,-. Sedangkan yang diterima hanya sebesar Rp. 26.000,-
Berbeda  pula  apabila  kerja  lembur  dilakukan  pada  hari  istirahat  mingguan dan/atau hari libur resmi, maka perhitungan upah kerja lembur untuk 8 (delapan) jam
pertama  dibayar  2  (dua)  kali  upah  sejam,  jam  kesembilan  dibayar  3  (tiga)  kali  upah sejam dan jam kesepuluh dan kesebelas 4 (empat) kali upah sejam, maka jika pekerja melakukan kerja lembur 6 (enam) jam dalam 1 (satu) hari di hari istirahat mingguan atau hari libur resmi, upah yang dibayarkan seharusnya adalah sebagai berikut:
2 x Rp. 13.000,- (upah sejam) = Rp. 26.000,- 6 (jam kerja lembur pertama) x Rp. 26.000,- =  Rp. 156.000,-
Jadi,  upah  kerja  lembur  yang  diterima  pekerja  apabila  melakukan  kerja  lembur sebanyak 6 (jam) di hari libur seharusnya Rp. 156.000 Sedangkan yang diterima hanya sebesar Rp. 78.000,-
Berikut  akan  dijabarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  responden  menurut jenis pekerjaannya:
1. Teknisi
a.  Didi : “1 (satu) jam kerja lembur dihitung Rp. 13.000,- begitu pula dengan jam-jam  seterusnya.  Dihari  kerja  biasa  ataupun  dihari  libur,  upah  kerja lembur tetap dibayarkan Rp.13.000,- perjam” 8
b. Iwan  :  “upah  kerja  lembur  yang  kami  terima  bersifat  tetap,  perjamnya dibayarkan Rp. 13.000,- Jadi jika kami dalam satu hari kerja lembur   selama tiga jam, maka upah kerja lembur diterima Rp. 39.000,- 9
c. Fauzan  :  “upah  kerja  lembur  yang  diterima  setiap  bulan  berbeda,  dihitung berdasarkan  banyaknya  jumlah  jam  kerja  lembur  yang  telah  dilaksanakan selama 1 (satu) bulan”. 10
Dapat  diketahui  bahwa  pekerja  pada  PT.  Bhakti  Idola  Tama  telah mendapatkan upah kerja lembur namun tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, menurut pihak PT. Bhakti Idola Tama, Antony :
Upah  lembur  yang  dibayarkan  telah  sesuai  dengan  surat  perjanjian  kerja dan ditandatangani oleh pekerja itu sendiri, yang mana didalam perjanjian tersebut telah dikatakan bahwa pembayaran upah lembur berdasarkan hari kerja dan bersifat tetap. Memang didalam perjanjian kerja tidak disebutkan berapa jumlah uang kerja lembur perjamnya, namun pihak perusahaan telah menjelaskan  berapa  uang  lembur  perjamnya  yang  akan  dibayar  apabila pekerja melakukan kerja lembur. Upah lembur yang bersifat tetap memang belum sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 102 Tahun 2004 yang dihitung berkelipatan sesuai dengan berapa banyak
8 Wawancara dengan Didi, pekerja (teknisi) PT. Bhakti Idola Tama Kota Jambi, 25 Juli 2019
9 Wawancara dengan Iwan, pekerja (teknisi) PT. Bhakti Idola Tama Kota Jambi, 25 Juli 2019
10 Wawancara dengan Fauzan, pekerja (teknisi) PT. Bhakti Idola Tama Kota Jambi, 25 Juli 2019
jumlah jam kerja lembur dilaksanakan dan berdasarkan hari libur istirahat atau libur resmi. 11
Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak dan berpasangan denga  pengertian  kewajiban.  Pendapat  yang  umum  mengatakan  bahwa  hak  pada seseorang senantiasa berkolerasi dengan kewajiban pada orang lain. 12
Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban adalah konsep tanggung jawab  (pertanggung  jawaban)  hukum.  Bahwa  seseorang  bertanggung  jawab  secara hukum  atas  perbuatan  tertentu  atau  bahwa  dia  memikul  tanggung  jawab  hukum, artinya  dia  bertanggung  jawab  atas  sesuatusanksi  bila  perbuatannya  bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawa secara hukum atas suatu perbuatan tertentu bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. 13
Sehubungan dengan adanya gangguan yang dapat menyebabkam kerugian pada pekerja maupun perusahaan tempat pekerja tersebut bekerja. Hal seperti ini tentunya tidak dapat dihindari oleh pihak PT. Bhakti Idola Tama, seperti gangguan kecelakaan kerja yang berhubungan dengan hubungan kerja. Hal ini wajar dan merupakan resiko yang  harus  dihadapi  oleh  setiap  pekerja  dan  perusahaan.  Akan  tetapi  resiko-resiko kerja  tersebut  dapat  diantisipasi  dan  ditanggulangidengan  cara  memberikan perlindungan kepada pekerja melalui program BPJS Ketenagakerjaan, sehingga pekerja dapat bekerja dengan rasa aman dan dapat meningkatkan produktivitas kerja. Namun bagi pekerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaantidak diketahui bagaimana perlindungan yang akan didapatkannya karena pekerja tidak mendapatkan jaminan seperti halnya jika mereka terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Berkaitan dengan perlindungan terhadap pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan tersebut, maka dengan mengikutsertakan pekerja kedalam kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan  berarti  pihak  pengusaha  telah  melaksanakan  kewajiban  dan tangguungjawabnya  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  pekerjanya.  Dengan demikian apabila pekerja dalam melakukan pekerjanya mengalami musibah kecelakaan
11 Wawancara dengan Antony, Manager PT. Bhakti Idola Tama Kota Jambi, 22 Juli 2019 12 Hans Kalsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, PT. Raja Grafindo Persada Bandung: 2006 hlm. 95 13 Ibid, hlm. 81
kerja  maka  hal  ini  dapat  menimbulkan  kewajiban  bagi  pihak  BPJS  Ketenagakerjaan untuk  meberikan  Jaminan  Kerja  (JKK)  berupa  santunan  kepada  pekerja  yang mengalami kecelakaan kerja.
Kemudian apabila telah mengikutsertakan pekerja kedalam kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan, maka perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar iuran BPJS  kepada  BPJS  Ketenagakerjaan  setiap  bulannya.  Adapun  iuran  BPJS Ketenagakerjaan yang ditanggung sepenuhnya oleh pihak perusahaan meliputi : iuran Jaminan Kecelakaan (JKK), iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), dan Jaminan Kematian  (JK).  Sedangkan  iuran  Jaminan  Hari  Tua  (JHT)  ditanggung  oleh pengusaha/perusahaan  dan  pekerja  itu  sendiri  sebagai  peserta  program  BPJS Ketenagakerjaan. Iuran JHT yang ditanggung oleh pekerja diambil secara langsung oleh pihak  perusahaan  melalui  program  pemotongan  gaji  yaitu  sebesar  2%  dari  upah sebulan  yang  diterima  pekerja.  Kemudian  iuran  tersebut  disetorkan  kepada  BPJS Ketenagakerjaan  selaku  Badan  Penyelenggara  selambat-lambatnya  pada  tanggal  15 setiap bulannya. Keterlambatan pembayaran iuran akan dikenakan denda sebesar 2% perbulan  dari  iuran  akan  dikenakan  denda  sebesar  2%    perbulan  dari  iuran  yang seharunya dibayarkan. Khusus mengenai program JKK, besarnya iuran setiap bulannya adalah sekitar 0,24% dari upah seluruh pekerja setiap bulannya.
Dinas Ketenagakerjaan Kota Jambi sendiri mengatakan :
Melakukan  pembinanaan  bahwa  merupakan  kewajiban  perusahaan mendaftarkan  pekerjanya  ke  BPJS,  di  Undang-Undang  cipta  kerja  yang baru  ada  pidana  5  Tahun  untuk  perusahaan  yang  tidak  melaksanakan aturan  tersebut,  tetapi  dahulu  melakukan  pembinaan  terhadap perusahaan. 14
Berdasarkan penelitian penulisan pada PT. Bhakti Idola Tama. Pada tahun 2018 terdapat 4 orang pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Pada tahun 2018 di bulan november 2 pekerja yang mengalami luka berat, 1 pekerja mengalami luka ringan, pada bulan september ada 1 pekerja yang mengalami luka ringan.
Dari  hal  tersebut  di  atas,  yang  dijadikan  responden  dalam  penelitian  ini  yaitu pekerja yang mengalami luka berat yang menyebabkan semestara tidak mampu bekerja (STMB)  yang  akan  dijadikan  sebagai  responden.  Dengan  demikian  dari  72  orang populasi,  sampel  yang  dapat  ditemui  dan  dapat  di  wawancara  dalam  penelitian  ini adalah sebanyak 4 orang yang terdiri dari 2 orang pekerja yang mengalami kecelakaan
14 Wawancara dengan (Dessy), Badan Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan, 16 Februari 2021.
berat  dan2  orang  mengalami  kecelakaan  kerja  ringan.  Untuk  lebih  jelasnya  dapat penulis gambarkan dalam bentuk tabel berikut ini:
Tabel 3 Daftar Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja di PT. Bhakti Idola Tama Yang Menjadi Responden No. Tanggal Nama Jenis Kecelakaan Akibat Kecelakaan 1 17-Nov-18 Yadi Ledakan kompor gas Luka bakar di sekitar tangan 2 17-Nov-18 Lukman Ledakan kompor gas Luka bakar di bagian badan, dan kedua tangan 3 17-Nov-18 Sherly Terkena uap api Melepuhnya dibagian punggung kaki kanan 4 09-Sep-18 Saryono Kejatuhan barang dari atas Luka dibagian bahu kanan Sumber : PT. Bhakti Idola Tama 2018
Dari tabel ditas dapat diketahui jenis dan akibat kecelakaan kerja yang menimpa pekerja pada PT. Bhakti Idola Tama. Kecelakaan tersebut menyebabkan pekerja untuk sementara tidak mampu bekerja (STMB). Pekerja dalam keadaan STMB yang dimaksud disini  adalah  bahwa  kecelakaan  itu  menyebabkan  pekerja  yang  bersangkutan  tidak mampu  melaksanakan  pekerjaannya  karena  ia  harus  menjalani  perawatan  dan sehubungan  dengan  kecelakaan  kerja  yang  dialaminya  tersebut.  Kemudian  setelah sembuh maka ia dapat bekerja kembali.
Seperti  kasus  yang  dialami  oleh  pekerja  yang  bernama  Yadi,  pada  saat  bekerja mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan Luka bakar di sekitar tangan.
Waktu kejadian saya sedang berada diruang teknisi, dimana tempat segala perbaikan  dilakukan.  Pada  saat  itu  saya  sedang  memperbaiki  sebuah kompor gas. Seperti biasa, saat selesai diperbaiki, tentu harus dicoba. Tiba- tiba  saat  saya  ingin  mencobanya  tabung  gas  yang  saya  gunakan  meledak, sempat pingsan beberapa saat, mengetahui sekitar tangan terasa panas dan sakit.  Beberapa  teman  saya  juga  terkena  dampaknya  bahkan  lebih  parah dari  saya  karena  dy  lebih  dekat  dengan  tabung  gas  tersebut,  teman  saya tersebut bernama  lukman. Lukman menderita luka bakar diseluruh tubuh dan  mendapatkan  perawatan  yg  lebih  serius,  sedangkan  teman  satu  lagi bernama sherly yang menderita luka bakar di punggung kaki kanan. 15
15 Wawancara dengan Yadi, pekerja (teknisi) PT. Bhakti Idola Tama Kota Jambi, 25 Juli 2019
Begitu  pula  yang  dialami  oleh  pekerja  yang  bernama  Saryono  ketika  sedang bekerja tertimpa tabung gas lpg.
Ditempat kami bekerja, terdapat 2 lantai. Saya selalu bekerja dilantai bawah hingga pada akhirnya saya terkena jatuhan beberapa tabung lpg yg terjatuh dari lantai 2 hingga menimpa bahu kanan saya, yang mengakibatkan bahu saya  kesakitan  dan  tidak  dapat  digerakkan  selama  berminggu-minggu. Awalnya memang dibawah kerumah sakit, namun untuk selanjutnya hanya dibawa ke pengobatan tradisional, seperti di urut dan sebagainya. 16
Sebagaimana telah diuraikan pada bab  yang  terdahulu  bahwa salah satu sarana untuk  memperbaiki  nasib  pekerja  jika  terjadi  kecelakaan  kerja  dala  hubungan  kerja adalah dengan didaftarkan sebagai peserta program BPJS Ketenagakerjaan.
Namun  dalam  hal  ini  pihak  PT.  Bhakti  Idola  Tama  tidak  mendaftarkan  para pekerjanya pada program BPJS Ketenagakerjaan, sehingga pekerja tidak mendapatkan haknya sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa “Setiap pekerja, buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja”.
Saat pekerja mengalami kecelakaan kerja, pihak perusahaan memang bertanggung jawab penuh atas biaya pengobatan dan perawatan selama di Rumah Sakit meskipun dilakukan hanya saat kecelakaan kerja terjadi dan selanjutnya menjadi tanggungan dari pekerja itu sendiri.
Bertitik  tolak  dari  Jaminan  Kecelakaan  Kerja  yang  telah  diberikan  oleh  pihak perusahaan kepada pekerjanya yang tidak terdaftar dalam kepersertaan program BPJS Ketenagakerjaan di atas, maka apabila dibandingkan jika pekerja pada PT. Bhakti Idola Tama tersebut terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan apabila pekerja dalam melakukan  pekerjaanya  mengalami  musibah  kecelakaan  kerja  akan  menimbulkan kewajiban  bagi  pihak  BPJS  Ketenagakerjaan  untuk  memberikan  Jaminan  Kecelakaan Kerja  (JKK)  berupa  santunan  kepada  pekerja  yang  mengalami  kecelakaan  kerja. Mengenai  jumlah  santunan  yang  diterima  menurut  PP  No.  44  Tahun  2015Tentang Penyelenggaraan  Program  Jaminan  Kecelakaan  Kerja  dan  Jaminan  Kematian  Bagi Pekerja  Harian  Lepas,  Borongan,  dan  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  Pada  Sektor Usaha  Jasa  Konstruksi  adalah  didasarkan  pada  upah  pekerja  yang  bersangkutan kemudian dibagi 30 hari kerja lalu dikalikan dengan berapa lama pekerja tersebut tidak bekerja akibat kecelakaan kerja yang dialaminya.
16 Wawancara dengan Saryono, pekerja (teknisi) PT. Bhakti Idola Tama Kota Jambi, 25 Juli 2019
Banyak perusahaan di Kota Jambi yang masuk kategori Perusahaan Wajib Belun Daftar  (PWBD)  yang  belum  mengikutsertakan  pekerjanya  kedalam  program  BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya PT. Bhakti Idola Tama, kondisi seperti ini menimbulkan keprihatinan  banyak  pihak,  terutama  bagi  pekerja  itu  sendiri.  Karena  bagi  pekerja setiap  mereka  melakukan  rutinitas  pekerja  sewaktu-waktu  akan  berhadapan  dengan resiko  kerja  yang  akan  menimpa  dirinya  maupun  keluarganya  yang  dapat  berakibat berkurang atau hilangnya penghasilan mereka karena sakit, cacat dan meninggal dunia. Di  lain  sisi  BPJS  Ketenagakerjaan  sebagai  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  bagi tenaga  kerja  dan  Disnaker  sebagai  pelaksana  dilapangan  hendaknya  berperan  aktif guna tercapainya pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja tersebut. Program BPJS Ketenagakerjaan  bukan  hanya  tanggung  jawab  BPJS  Ketenagakerjaan  semata-mata sebagai  badan  penyelenggara,  namun  juga  merupakan  bagian  integral  dari  pihak Disnaker  yang  tidak  dapat  dipisahkan  di  dalam  tugas  dan  wewenangnya  sebagai operasional di lapangan.
Namun  pada  kenyataannya  PT.  Bhakti  Idola  Tama  tidak  mendaftarkan  tenaga kerjanya  kedalam  kepesertaan  program  BPJS  Ketenagakerjaan.  Padahal  badan  usaha tersebut  harus  wajib  ikut  kaerna  memperkerjakan  pekerja  lebih  dari  10  orang  atau lebih tenaga kerja.
Berikut  penjelasan  dari  Antony  Manager  di  PT.  Bhakti  Idola  Tama  tidak mengikutsertakan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan, yaitu:
Mengikuti  BPJS  Ketenagakerjaan  tidaklah  begitu  penting  karena  prosedurnya memakan waktu cukup lama. Karena jika pekerja mengalami kecelakaan dalam hubungan  kerja,  perusahaan  siap  menanggung  semua  biaya  pengobatan  serta perawatan  secara  langsung,  jadi  tidak  memakan  waktu  membuat  pengajuan kepada  BPJS  Ketenagakerjaan.  Jika  pekerja  sakit  perusahaan  siap  membayar biaya  berobat  ke  dokter  membayar  obat  yang  diperlukan  oleh  pekerja  yang sakit. 17
Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dipahami bahwa yang menjadi salah satu  kendala  kurang  bertanggung  jawab  PT.  Bhakti  idola  Tama  tidak  ikut  dalam program BPJS Ketenagakerjaan  adalah dengan mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan diasumsikan  oleh  pengusaha  sebagai hal yang tidak terlalu penting. Jelas  hal  ini  merupakan  suatu  kesalahan  karena  dengan  mengikuti  program  BPJS Ketenagakerjaan  justru  dapat  mengurangi  beban  pikiran  perusahaan  dalam menyelenggarakan jaminan sosial bagi tenaga kerjanya. Sehingga pengusaha bisa lebih
17 Wawancara dengan Antony. Manager PT. Bhakti Idola Tama. Tanggal  22 Juli 2019.
berkonsentrasi  pada  bisnisnya  dan  bagi  pekerjaakan  merasa  aman  dan  lebih berdedikasi  dalam  melakukan  pekerjaanya,  karena  mereka  telah  terlindung  dan terjamin  oleh  program  BPJS  Ketenagakerjaan,  sehingga  mereka  dapat  bekerja  lebih produktif dan dapat hidup sejahtera. Seperti yang dikatakan oleh pihak Disnaker Kota Jambi tentang keuntungan mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan bagi perusahaan adalah :
perusahaan  tidak  perlu  mengeluarkan  biaya  lagi  jika  terjadi  kecelakaan kerja  karena  semua  akan  ditanggung  oleh  BPJS  Ketenagakerjaan,  pekerja akan  merasa  bekerja  dengan  aman  sehingga  akan  meningkatkan produktivitas  kerja  yang  akan  menguntungkan  perusahaan  itu  sendiri. Sedangkan  untuk  kerugian  bisa  dikatakan  hampir  tidak  ada,  hanya perusahaan menanggung iuran yang dibebankan kepada pengusaha untuk membayarkannya kepada BPJS ketenagakerjaan setiap bulan tetapi biaya itu tidak  sepenuhnya  dibebankan  kepada  pengusaha  karena  pekerja  juga dikenakan  pungutan  setiap  bulannya  untuk  iuran  melalui  pemotongan upah. 18
Besarnya santunan STMB yang diterima oleh semua pekerja jika mereka terdaftar dalam  program  BPJS  Ketenagakerjaan  ini  belum  termasuk  penggantian  untuk  biaya pengobatan dan perawatan, biaya transportasi dan jasa dokter yang dikeluarkan oleh pekerja  dalam  masa  penyembuhan  dan  pemulihan.  Jika  termasuk  dengan  biaya tersebut,  maka  santunan  yang  didapatkan  oleh  pekerja  dapat  lebih  dari  perhitungan diatas.
Mengenai Jaminan Kecelakaan Kerja yang diterima oleh pekerja di PT. Bhakti Idola Tama jika didaftarkan ke dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Pihak perusahaan memang tidak menelantarkan pekerjaannya yang mengalami kecelakaan kerja, sebab masih  diberikannya  biaya  pengobatan  dan  perawatan  serta  biaya  pengobatan  dan perawatan serta biaya angkut ke Rumah Sakit, meskipun bentuk tanggung jawab yang diberikan perusahaan hanya saat terjadi kecelakaan pada diri pekerja itu sendiri. Belum lagi ketika pekerja tidak masuk kerja karena dalam keadaan Sementara Tidak Mampu Bekerja  (STMB)  upah  yang  diterima  dipotong  beberapa  persen  (%).  Hal  ini  bertolak belakang  jika  pekerja  terdaftar  dalam  program  BPJS  Ketenagakerjaan.  Pekerja  akan mendapatkan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) berupa santunan yang didasarkan pada upah pekerja kemudian dibagi 30 hari kerja lalu dikalikan dengan berapa lamapekerja tersebut tidak bekerja. Tidak itu saja, biaya pengobatan, perawatan, transportasi, dan
18 Wawancara dengan Bapak Zulpan, Kepala Seksi BPJS Ketenagakerjaan, Subdin Pengawasan Ketenagakerjaan Disnaker Kota Jambi, 16 Juli 2019
jasa dokter yang dikeluarkan akan digantikan sehingga ketenangan dan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya dapat tercapai.

## 2. Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Karyawan PKWT Pada PT. Bhakti Idola Tama
Upah kerja lembur yang diterima oleh pekerja di PT. Bhakti Idola Tama tidak sesuai  dengan  peraturan  yang  telah  diatur  dalam  Keputusan  Menteri  Tenaga  dan Transmigrasi Nomor 102 Tahun 2004 tentang kerja lembur. Dimana berdasarkan hasil penelitian dari penulis dengan mengambil 10% dari 72 (tujuh puluh dua) orang pekerja untuk diwawancarai, 3 orang menjawab upah kerja lembur yang mereka terima tidak sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Menurut  Pasal  78  ayat  (2)  Undang-Undang Ketenagakerjaan,  pengusaha  yang  memperkerjakan  pekerja/buruh  melebihi  waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan wajib membayar upah kerja lembur, karena upah kerja lembur adalah upah yang harus dibayarkan oleh pengusaha sebagai  imbalan kepada pekerja karena telah melakukan atas permintaan pengusaha yang melebihi dari jam kerja (delapan jam sehari dan empat puluh jam seminggu) atau pada hari istirahat mingguan, serta hari-hari besar atau hari libur resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Berdasarkan  penelitian,  PT.  Bhakti  Idola  Tama  telah  memberikan    upah  kerja lembur  terhadap  para  pekerjanya  yaitu  sebesar  Rp.  13.000,-  perjam,  perhitungan tersebut  telah  sesuai  dengan  Pasal  8  ayat  (2)  Kepmen  No.  102  Tahun  2004  yang menjelaskan  bahwa  cara  menghitung  upah  sejam  adalah  1/173  kali  upah  sebulan. Namun, apabila dikaitkan dengan Pasal 11 tentang cara perhitungan upah kerja lembur tersebut terbagiatas 2 bagian, yaitu: kerja lembur yang dilaksanakan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi. Cara perhitungannya berbeda pula serta ditambah lagi dengan jam kerja lemburnya. Dalam hal ini, terlihat bahwa PT. Bhakti Idola Tama telah memberikan upah kerja lembur kepada pekerjanya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. PT. Bhakti Idola Tama tidak menjalankan peraturan Perundang-udangan yang berlaku mengenai kerja lembur dan upah kerja lembur.
Berdasarkan hasil penelitian, penyebab upah kerja lembur yang dibayarkan oleh PT. Bhakti Idola Tama kepada pekerjanya yang dibayar tidak sesuai dengan Kepmen. No. 102 Tahun 2004 tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur yaitu:
a. Kondisi keuangan perusahaan yang kurang stabil
Dijelaskan oleh Manager PT. Bhakti Idola Tama, Antony:
Peraturan mengenai upah kerja lembur yang berkelipatan dirasakan   cukup berat untuk perusahaan, apalagi saat ini perusahaan sedang dalam kesuliatan perekonomiannya.  Oleh  karena  itu  perusahaan  menetapkan  upah  kerja lembur yang bersifat tetap untuk perjamnya. 19

## b. Kurangnya pengetahuan para pekerja mengenai upah kerja lembur
Para  pekerja  yang  rata-rata  hanya  berpendidikan  terakhir  SD  –  SMA,  tidak mengetahui  banyak  mengenai  hukum  yang    berlaku  saat  ini.  Terlebih  lagi tidak  aktif  mengikuti  sosialisasi  mengenai  upah  kerja  lembur.  Hal  tersebut diungkapkan oleh Didi, selaku pekerja yang bekerja sebagai teknisi:
Pada saat kami akan menandatangani perjanjian kerja, disebutkan bahwa jika melakukan kerja lembur, maka upah yang akan  diterima  sifatnya  tetap/jam. Memang tidak disebutkan dalam perjanjian, namun pihak perusahaan menyebutkan  berapa  perjamnya  upah  kerja  lembur  dibayarkan.  Kami  para pekerja  tidak  mengetahui  berapa  yang  seharusnya  kami  terima,  jadi  yang kami  tahu  upah  kerja  lembur  kami  tetap  dibayarkan.  Benar  atau  tidaknya kami tidak mengetahui hal tersebut. 20
Sedangkan menurut pekerja yang bernama Iwan yang bekerja sebagai teknisi :
Saya  tetap  menerima  upah  kerja  lembur  yang  diberikan  perusahaan  karena  saya merupakan tulang punggung keluarga, dan keahlian   saya  cuma  dibidang  teknisi. Zaman  sekarang  sulitnya untuk mencari pekerjaan. Walaupun upah  kerja lembur dibayarkan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. 21
Menurut pekerja yang bernama Fauzan yang bekerja sebagai teknisi :
Upah yang saya terima memang  bersifat tetap akan tetapi saya tidak  mengetahui bahwa yang saya terima ada yang tidak sesuai menurut peraturan yang berlaku. 22
c. Tidak adanya tuntutan dari pekerja mengenai upah kerja lembur yang diterima.
Menurut Antony selaku Manager PT. Bhakti Idola Tama :
Upah kerja lembur yang bersifat tetap sampai saat ini diberlakukan   oleh PT. Bhakti Idola Tama juga dikarenakan tidak adanya tuntutan dari pekerja mengenai upah kerja lembur yang diterima.   Oleh  karena  itu  PT.  Bhakti
19 Wawancara dengan Antony, Manager PT. Bhakti Idola Tama Kota Jambi, 22 Juli 2019. 20 Wawancara dengan Didi, pekerja di PT. Bhakti Idola Tama, Kota Jambi 22 Juli 2019. 21 Wawancara dengan Iwan, pekerja di PT. Bhakti Idola Tama,Kota Jambi 23 november 2020
22 Wawancara dengan Fauzan, pekerja di PT. Bhakti Idola Tama,Kota Jambi23 november 2020
Idola Tama tidak merasa upah keja lembur  yang  bersifat  tetap  tersebut tidak merugikan para   pekerjanya. 23
Dari semua responden pada saat diwawancarai penulis, maka ditemukan bahwa mereka  tidak  akan  menuntut  perusahaan  terhadap  upah  kerja  lembur  yang  mereka terima,  dikarenakan  sempitnya  lapangan  pekerjaan  saat  ini  serta  adanya  target pekerjaan atau waktu tunggu sehingga tidak penuh 8 jam bekerja dalam sehari.
Untuk  melindungi  keselamatan  tenaga  kerja  guna  mewujudkan  produktivitas kerja  yang  optimal  diselenggarakan  upaya  keselamatan  dan  kesehatan  kerja. Perlindungan  tersebut  dilaksanakan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku. Dalam lapangan perburuhan, kebijakan-kebijakan yang di jalankan oleh pemerintah  sesuai  dengan  kebijakan  ketenagakerjaan  adalah  untuk  meningkatkan kesejahteraan  pekerja/buruh  dengan  berbagai  upaya  diantaranya  perbaikan  upah, jaminan sosial, perbaikan kondisi kerja, dalam hal ini untuk meningkatkan kedudukan harkat dan martabat kerja.
Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan  kewajiban  Negara  dalam  memberikan  perlindungan  sosial  ekonomi  kepada masyarakat demi terciptanya kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Selain  diamanatkan  dalam  pancasila,  mengenai kewajiban Negara menyelenggarakan program jaminan sosial juga tersurat dalam Pasal 28  H dan  Pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan  Negara wajib memberikan  kepastian perlindungan  dan  kesejahteraan  sosial  terhadap  seluruh  rakyat  Indonesia.  Jaminan sosial  merupakan  bentuk  pelayanan  pemerintah  kepada  masyarakat  sesuai  dengan kemampuan Negara demi memberikan keringanan bagi masyarakat dari segi ekonomi serta tepat guna melalui badan atau organisasi. Sejalan dengan hal ini, maka pemerintah memandang  perlu  adanya  alat  yang  berbentuk  organisasi  atau  badan  khusus  yang menanganin jaminan sosial.
Dari  pertanyaan  diatas  dapat  diketahui  bahwa  kendala  kurang  bertanggung jawabnya  pihak  PT.  Bhakti  Idola  Tama  terhadap  perkerjanya  yang  mengalami kecelakaan kerja adalah karena kurangnya pengetahuan tentang BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga  pihak  PT.  Bhakti  Idola  Tama  tidak  mengikutsertakan  pekerjanya  ke  dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
23 Wawancara dengan Antony, Manager di PT. Bhakti Idola Tama Kota Jambi, 22 juli 2019.
BPJS  Ketenagakerjaan  merupakan  program  pemerintah  yang  bertujuan  untuk memberikan  kepastian  jumlah  perlindungan  kesehjateraan  sosial  agar  setiap tenagakerja dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, menuju terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat.
Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa program BPJS Ketenagakerjaan merupakan bentuk  perlindungan  sosial.  Dikatakan  demikian,  karena  program  ini  memberikan perlindungan  dalam  bentuk  pelayanan  perawatan/pengobatan  pada  saat  seorang pekerja tertimpa resiko-resiko tertentu. 24
Berdasarkan  kendala  yang  dikemukakan  oleh  PT.  Bhakti  Idola  Tama  tidak mendaftarkan pekerjaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dapat diketahui bahwa kurangnya kesadaran hukum pengusaha di bidang program BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini juga disebabkan sosialisasi dari pihak BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan dari pihak Disnaker  selaku  badan  pengawas  dalam  pelaksanaan  program  BPJS  Ketenagakerjaan belum melaksankan pengawasan sebagaimana mestinya.
Bertitik  tolak  kendala-kendala  tersebut,  tindakan  perusahaan  yang  tidak mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan adalah tindakan yang menyalahi aturan yang ada.  Alasan  yang  menyatakan  resiko  kecelakaan  kerja  yang  tidak  terlalu  besar,  serta pekerja  yang  berkerja  cenderung  dalam  jangka  waktu  berkerja  yang  pendek  akan singkat  merupakan  alasan  yang  terlalu  dilebih-lebihkan.  Karena  apapun  alasannya setiap pekerja mempunyai hak yang harus diberikan oleh pengusaha/perusahaan yaitu untuk mendaptkan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Apalagi jika dilihat dari jumlah pekerjanya yang lebih dari 10 orang yaitu 20 orang pekerja.

## C. Penutup
Berdasarkan  uraian-uraian  pada  bab  pembahasan  sebagai  jawaban  atas permasalahan  yang  timbul  dalam  bab  pendahuluan  skripsi  ini,  dapatlah  ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:
1. Pelaksanaan  perjanjian  antara  PT.  Bhakti  Idola  Tama  dengan  pekerja  sudah terlaksana  namun  tidak  secara  keseluruhan  yang  telah  diatur  dalam  Kepmen. Tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur. PT. Bhakti Idola Tama belum melaksanakan  kewajibannya  sebagai  pemberi  kerja  yang  mendaftarkan  para pekerjanya kedalam program jaminan sosial seperti yang telah ditetapkan pada UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS.
24 Abdul Hakim, Op. Cit. hlm.120.
2. Yang menjadi kendala PT. Bhakti Idola Tama Upah kerja lembur yang dibayarkan karna belum sepenuhnya terlaksana dalam peraturan Kepmen. Tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur, karena kondisi keuangan perusahaan yang kurang stabil,  kurangnya  pengetahuan  para  pekerja  mengenai  upah  kerja  lembur,  tidak adanya  tuntutan  dari  pekerja  mengenai  upah  kerja  lembur  yang  diterima. Berdasarkan  kendala  yang  dikemukakan  oleh  PT.  Bhakti  Idola  Tama  tidak mendaftarkan  pekerjaan  dalam  program  BPJS  Ketenagakerjaan  dapat  diketahui bahwa  kurangnya  kesadaran  hukum  pengusaha  di  bidang  program  BPJS Ketenagakerjaan.  Hal  ini  juga  disebabkan  sosialisasi  dari  pihak  BPJS Ketenagakerjaan,  sedangkan  dari  pihak  Disnaker  selaku  badan  pengawas  dalam pelaksanaan  program  BPJS  Ketenagakerjaan  belum  melaksanakan  pengawasan sebagaimana mestinya.

## Daftar Pustaka

## Buku
Abdul Khakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Cet. Ke-4 edisi revisi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2014
Abdul  Rachmat  Budiono, Penghantar  Hukum  Perburuhan  di  Indonesia ,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta,1995
Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan ,Cet. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
Aloysius  Uwiyono  et  al., Asas-asas  Hukum  Perburuhan ,  Cet.  Kedua,  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2014
Asri  Wijayanti, Hukum  Ketenagakerjaan  Pasca  Reformasi ,  Cet.  Keempat,  Sinar  Grafika,
Jakarta, 2014
Bahder  Johan  Nasution. Metode  Penelitian  Ilmu  Hukum. Cet.Kesatu.  CV.  Mandar  Maju.

## Bandung. 2008
Darwan  Prinst, Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia  (Buku  Pegangan  Bagi  Pekerja  Untuk Mempertahankan Hak-haknya), Cet. Kedua,PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000 Hans Kalsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, PT. Raja Grafindo Persada Bandung: 2006
Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan 2003 , Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004
H. Zainal Asikin, S.H., S.U., Dasar-dasar Hukum Pemburuhan , Divisi Buku Perguruan Tinggi,
PT Raja Grafindo Persada
Lalu  Husni, Pengantar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia  Edisi  Revisi ,  PT.  Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009
Sendjum  Manulang, Pokok-pokok  Hukum  Ketenagakerjaan  di  Indonesia ,  PT.  Rineka Cipta, Jakarta,1995
Subekti, Hukum Perjanjian , Cet. Kesebelas, PT. Intermasa, Jakarta 1987
H. Zainal Asikin, Dasar-Dasar Hukum Pemburuhan , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Peraturan Perundang-undangan
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. --------- ,  Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan. UU Nomor 13 Tahun 2003 --------- , Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. No. 24 Tahun 2011 --------- , KitabUndang-Undang Hukum Perdata.
--------- ,  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Tentang  Pengupahan.  PP  Nomor  78
Tahun 2015
--------- ,  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia  Tentang Syarat-syarat  Penyerahan  Sebagian  Pelaksanaan  Pekerjaan  Kepada  Perusahaan Lain. PERMENAKERTRANS Nomor 19 Tahun 2012.
--------- , Keputusan Menteri Tenaga Kerja  dan Transmigrasi Republik Indonesia Tentang Waktu  Kerja  Lembur  dan  Upah  Kerja  Lembur.  KEPMENAKERTRANS  Nomor  102 Tahun 2004