POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 1 (2) (2021), 53-68

## Penggunaan Media Sosial sebagai Sarana Advokasi: Studi Kasus Kelompok Disabilitas Kabupaten Jember
Sukron Makmun, Rohim dan Fadillah Endah Sunarsiyani

## STIA Pembangunan Jember
Corespondence Email: smakmun037@gmail.com

## Abstract
This study aims to reveal the efforts of disability groups in Jember Regency to show their existence through social media. This type of research is descriptive qualitative with data sources from observations, interviews, and literature studies. The results of the study indicate that the subordination of people with disabilities as persons with special needs is integrated with the culture of the community. Social media is a choice of space where the existence of disabilities is connected to each other.  Social  media  offers  values,  new  paradigms  to  raise  various  issues  of  lifestyle,  joint  effort,  personal  creativity  and conditions  related  to  the  public  sphere.  The  selection  of  candidates  for  district  heads  from  persons  with  disabilities  has shown the existence of disability groups present in a practical political framework as well as changing societal stereotypes.
Keywords: disa bility; po licy a dvo ca cy; so cia l media

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengungkapkan  upaya  kelompok  disabilitas  di  Kabupaten  Jember  untuk menunjukkan eksistensi melalui media sosial. Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif dengan sumber data hasil observasi, wawancara, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa subordinasi disabilitas sebagai penyandang  berkebutuhan khusus  menyatu dengan  budaya masyarakat. Media sosial menjadi  pilihan ruang dimana eksistensi disabilitas saling terhubung satu sama lain. Media sosial menawarkan nilai-nilai, paradigma baru  untuk  mengangkat  ragam  isu  gaya  hidup,  usaha  bersama,  kreatifitas  pribadi  dan  kondisi  yang berhubungan dengan ranah publik. Penjaringan calon bupati dari penyandang disabilitas telah menunjukkan eksistensi  kelompok  disabilitas  hadir  dalam  kerangka  politik  praktis  sekaligus  mengubah  stereotip masyarakat.
Kata Kunci: disabilitas; advokasi kebijakan; media sosial
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
How to Cite : Makmun, S., Rohim., & Sunarsiyani, F. E. (2021).  Penggunaan Media Sosial sebagai Sarana Advokasi: Studi Kasus  Kelompok  Disabilitas  Kabupaten  Jember .  POLITICOS:  Jurnal  Politik   dan  Pemerintahan,  1  (2):  53-68. Doi:  https:// doi.org/10.22225/politicos.1.2.2021.53-68
Penggunaan Media Sosial sebagai Sarana Advokasi: Studi Kasus Kelompok Disabilitas Kabupaten Jember

## I.  PENDAHULUAN
Kebijakan  publik  sering  memuat banyak  persoalan  dalam  implementasinya. Terdapat  banyak  bentuk  kebijakan  publik yang  selesai  pada  tataran  perumusan, karena  tingkat  kematangan  pelaksanaan belum  sesuai  dengan  konteks  lingkungan. Biasanya  faktor  yang  melatar  belakangi kebijakan demikian adalah masalah komunikasi.  Hal  ini  diungkapkan  Parsons dalam  bukunya,  komunikasi  merupakan darah  yang  menyebabkan  semua  kebijakan berjalan  sesuai  dengan  tujuan  yang  telah dirumuskan (Parsons, 2005).
Sesuai  siklusnya,  kebijakan  publik dalam  konfigurasi  agenda  memuat  isu-isu yang menjadi persoalan masyarakat. Penting diketahui, dalam perumusan kebijakan,  diantara  sekian  isu  saling bersaing untuk masuk dalam ranah agenda kebijakan.  Sehingga  perumusan  kebijakan menjadi  arena  pertaruhan  antar  isu. Berbagai strategi dikerahkan untuk menembus  kerangka  politis  dan  berpijak pada  argumen  para  pelaku  di  dalamnya. Struktur  masyarakat  tidak  terdiri  dari struktur  tunggal.  Sebaliknya,  masyarakat tersusun  dari  meta  struktur  baik  budaya, sosial  maupun  ekonom.  Gabriel  Almond menjelaskan bahwa, kelompok massa sebagai salah satu aktor yang memengaruhi input  dalam  kerangka  kebijakan  publik. Setelah otonomi daerah diimplementasikan, kelompok  massa  memiliki  peluang  setara dengan  birokrasi  pemerintahan  dalam menentukan arah kebijakan publik.
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
Sehubungan dengan distribusi desakan,  kelompok  massa  memanfaatkan media  untuk  menjalankan  penyaluran informasi.  Perkembangan  media  informasi pada  gilirannya  melahirkan  media  sosial dan internet web. Sekarang ini media sosial dan  jaringan  internet  telah  menjadi  ruang baru  sebagaimana  Habermas  mengatakan bahwa  ranah  dialog  baik  masalah  sosial sampai  politis  saat  ini  berada  pada  dua ruang berbeda tapi saling terhubung, yakni realitas  sosial  dan  ruang  raksasa  virtual (Maryani & Adiprasetio, 2017).
Banyaknya pilihan penyaluran desakan  dan  tuntutan  publik  menunjukkan bahwa media virtual menawarkan terjadinya  advokasi  untuk  memengaruhi kebijakan publik. Fenomena lain menunjukkan  bahwa  media  sosial  menjadi lahan  subur  kampanye  politis  seperti  yang terjadi  pada  pemilihan  gubernur  dan  wakil gubernur  di  Daerah  Ibukota  Jakarta beberapa  tahun  lalu  (Maliki  Riri,  2013). Maraknya penggunaan media sosial seperti facebook dan twitter dianggap para relawan kandidat  sebagai  kesempatan  emas  untuk menggerakkan  pilihan  politik  masyarakat dengan tipikal yang variatif, baik kampanye negatif  maupun  kampanye  yang  bersih. Proses kampanye menuju pemilihan umum bukan  sesuatu  yang  mudah  dilakukan. Kampanye memegang peran penting pertarungan politis kontestasi para kandidat,  sekaligus  idealitas  pendidikan politik  masyarakat.  Media  meruangkan konfirmasi  yang  menunjang  kampanye yang ideal sebagaimana semangat pendidikan  politik  (Kurniawan,  2009). Penelitian  lain  menunjukkan  bahwa  media

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 1 (2) (2021)
Penggunaan Media Sosial sebagai Sarana Advokasi: Studi Kasus Kelompok Disabilitas Kabupaten Jember
melatarbelakangi munculnya fenomena pencitraan  atau  lazim  disebut  marketing politik  yang  menegaskan  pembingkaian kandidat  pasangan  sebagaimana  pada  dua kandidat  pemilihan  presiden  pada  tahun 2014 lalu (Juditha, 2015).
Migrasi  media  sosial  sebagai  sarana kampanye telah membuktikan bahwa ruang virtual dilirik jadi ruang kompleks segmentasi menjaring dukungan. Suksesnya kampanye  dilihat  dari  bagaimana  perilaku pengguna  media  sosial  dan  memberikan perhatian  pada  satu  isu  tertentu  seperti kampanye  penghentian  illegal  fishing (Moriansyah, 2004). Penelitian lain memperlihatkan bahwa, media sosial mampu meningkatkan peran serta masyarakat  dengan  memaparkan  isu  yang jarang sekali diangkat dalam realitas sosial. Hal  ini  sebagaimana  kelompok  pemerhati lingkungan  memanfaatkan  media  sosial twitter untuk mengkampanyekan pelestarian  mangrove  serta  memberikan edukasi  mengenai  mangrove  dengan  akun @KaSEMat (Kapriani & Lubis, 2014).
Kampanye  politis  pemilihan  umum yang  terkadang  negatif  memberi  gambaran pendidikan  politis  demikian  destruktif. Fenomena kampanye hitam kerap menggunakan  bahasa-bahasa  tekstual  yang keluar  dari  koridor  moralitas  dan  etis. Komunikasi politis dengan demikian memberi  pesan-pesan  kepentingan  politik yang  memperburuk  citra  lawan  politik dalam  arena  pemilihan,  (Budiyono,  2015). Komunikasi  destruktif  tidak  hanya  terjadi pada interaksi sosial secara fisik, tetapi juga pada  ruang  media  sosial  dengan  bahasa
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
yang  sulit  untuk  dikendalikan.  Fenomena lebih mengejutkan ditunjukkan oleh adanya media sosial yang berbasis audio visual.
Pada  penelitian  lain  memperlihatkan dengan  jelas  adanya  sentimen  politik  yang menggunakan media sosial seperti youtube. Sebagaimana diketahui, media yang sifatnya  visual  lebih  cepat  memengaruhi pola  pikir  pengguna  karena  dapat  dilihat secara  jelas.  Tidak  hanya  berupa  gambar, tetapi  melalui  gerak  dalam  bentuk  video. Pencitraan  dalam  bingkai  media  sosial seperti  youtube  telah  memainkan  peran penting melalui adanya fitur komentar serta angka  pembagian  video  kepada  pengguna lain  secara  masif.  kampanye  melalui  media sosial youtube dianggap lebih efektif karena komunikasi bersifat langsung dan tersimpan  dalam  jangka  waktu  lama (Wirga, 2016).
Efektifitas  media  sosial  sebagai  sarana kampanye juga dimanfaatkan untuk kampanye kesehatan sebagaimana pelarangan  rokok  pada  usia  yang  belum dewasa. Media sosial sangat berguna untuk penyebaran komunikasi ini sehingga keterlibatan  orang  tua  dapat  lebih  jauh melindungi  anaknya  dari  konsumsi  rokok (Perdana, 2014). Pergeseran fungsi kampanye  politik  untuk  memengaruhi pembuat kebijakan tidak sekadar dilakukan secara  langsung.  Kelompok  pemerhati kebijakan  juga  memanfaatkan  koridor kampanye melalui media sosial.
Sebagaimana  dalam  penelitian  Hariyani (2016) menemukan bahwa kampanye melalui  media  sosial  sangat  efektif  untuk menjaring  keterlibatan  masyarakat  dalam

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 1 (2) (2021)
Penggunaan Media Sosial sebagai Sarana Advokasi: Studi Kasus Kelompok Disabilitas Kabupaten Jember
persoalan lingkungan, tetapi hal yang lebih penting lagi adalah jaringan antar kelompok untuk mendukung kegiatan tertentu (Hariyani, 2016).
Perkembangan  media  sosial  yang pesat  dilihat  sebagai  sebuah  potensi  oleh pelbagai  kelompok.  Salah  satu  kelompok yang mengkampanyekan perubahan kebijakan publik adalah kelompok disabilitas.  Selama  ini  kelompok  disabilitas dianggap  sebagai  objek  politik.  Dengan stigma  ini,  posisi  disabilitas  dilemahkan dalam kehidupan politik dan bermasyarakat (Fikri, 2016). Sehingga hal ini memerlukan  perubahan  paradigma,  dari perspektif  objektifikasi  politik  menuju demokrasi  inklusif.  Dengan  demokrasi inklusif,  disabilitas  memiliki  posisi  tawar yang jelas karena diposisikan sebagai subjek atau  pelaku  kebijakan.  Pada  penelitian  lain menemukan  bahwa  ada  banyak  bentuk pelayanan  pemerintah  yang  tidak  selaras dengan  hak  dan  kewajiban  disabilitas. Banyak ditemui bahwa unit pelayanan yang diberikan oleh pemerintah tidak mendukung akses pelayanan kaum disabilitas (Mumpuni & Zainudin, 2018).
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan  peran  penting  disabilitas dalam  kebijakan  publik  di  Kabupaten Jember  yang  memanfaatkan  media  sosial sebagai  salah  satu  sarana  kampanye. Perbedaan  dengan  penelitian  sebelumnya terletak  pada  peran  strategis  kelompok disabilitas  dalam  memperjuangkan  haknya tidak  hanya  berhenti  pada  tataran  media sosial.  Fungsi  media  sosial  dalam  hal  ini meluas  jadi  alat  kampanye  perjuangan
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
meraih  hak  asasi  secara  terorganisir  serta afinitas jaringan sosial.

## II.METODE
Jenis  penelitian  ini  adalah  deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan menekankan  pada  observasi  partisipatoris dan  wawancara  mendalam.  Sumber  data primer  berasal  dari  wawancara  informan kunci yakni penggerak kelompok disabilitas di  Kabupaten  Jember.  Data  sekunder berasal  dari  literatur-literatur  dan  sumber pustaka  relevan  dengan  tema  penelitian (Hamzah,  2020).  Data  dianalisis  selama penelitian  melalui  reduksi  pada  data  yang dikumpulkan  kemudian  disajikan  lalu menarik  kesimpulan.  Uji  validitas  data dilakukan dengan triangulasi, yakni membandingkan  antar  data  baik  hasil wawancara  dengan  observasi  maupun dokumen, (Moleong, 2006).

## III.HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan pengertiannya, disabilitas disebabkan  oleh  banyak  penyebab  yang seringkali  dihubungkan  dengan  kondisi kesehatan. Melalui Resolusi Nomor A/61/106 yang membahas tentang Konvensi yang  menjadi  Hak  Penyandang  Disabilitas yang  disahkan  pada  13  Desember  2006 menjadi penanda penting perlindungan hak kelompok  disabilitas  dan  menemukan alternatif  untuk  menjamin  realisasi  amanat konvensi  tersebut  pada  semua  negara (Kementrian Kesehatan RI, 2019).
Sehubungan  dengan  itu,  Indonesia salah  satu  negara  yang  menandatangani
konvensi  tersebut  menindak  lanjuti  dengan pengesahan  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun  2011  yang  memuat  konvensi  serupa sebagai wujud tanggung jawab pengalokasian  hak  disabilitas.  Kemudian pada  tahun  2016,  pemerintah  mengesahkan UU  No.  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang Disabilitas  sebagai  revisi  UU  tahun  1997 yang dianggap mengandung muatan stigma negaatif  dan  bertentangan  dengan  aspek hak  azasi  manusia  (Kementrian  Kesehatan RI, 2019). Disabilitas tidak selalu berhubungan  dengan  keterbatasan  fisik namun  lingkungan  dan  fasilitas  tersedia sesuai  kebutuhan  penyandang  disabilitas agar  potensi  penyandang  disabilitas  bisa tersalurkan  dalam  posisi  yang  setara (Indonesia, 2018).
Dalam  UU  No.  8  Tahun  2016 disabilitas  diklasifikasi  menjadi  empat aspek.  Pertama,  disabilitas  secara  fisik  atau disfungsi  gerakan  karena  pengamputasian, kelumpuhan  dan  gangguan  aspek  fisik lainnya.  Kedua,  disabilitas  mental  yang menunjuk  pada  disfungsi  pikiran  dan gangguan  psikis  lainnya.  Ketiga  Disabilitas Intelektual dengan ciri-ciri gangguan
kecerdasan seperti lambatnya perkembangan  intelektual  pada  seseorang.
Keempat, Disabilitas Sensorik atau disfungsi  pada  salah  satu  panca  indera (Kementrian Kesehatan RI, 2019).
berdasarkan hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang
dilaksanakan  Biro  Pusat  Statistik  (BPS) tahun  2012,  jumlah  penyandang  disabilitas di  Indonesia  sebanyak  6.008.661  orang (Tula, 2015).
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan

## Disabilitas di Kabupaten Jember
Hari  Disabilitas  Internsional  (HDI) yang diperingati setiap tanggal 3 Desember menjadi  salah  satu  acara  tahunan  yang diselenggarakan  Pemerintah  Kabupaten Jember  sebagai  salah  satu  bentuk  apresiasi terhadap  keberadaan  kelompok  disabilitas di Jember. Fasilitas yang diberikan pemerintah  kepada  kelompok  disabilitas berupa  kursus-kursus  seperti  kursus  jahit maupun  bidang  kerajinan  lain  yang bermanfaat  untuk  mengembangkan  usaha ekonominya  secara  mandiri.  Sementara pada bidang pendidikan, kelompok disabilitas memperoleh bantuan belajar atau beasiswa  pendidikan.  fasilitas  serupa  juga berlaku  pada  aspek  sarana  dan  prasarana publik yang disesuaikan dengan kebutuhan kelompok disabilitas.
Kegiatan ini dirancang dengan melibatkan secara langsung sehingga selaras dengan kebutuhan  kelompok  disabilitas.  Hal  ini dilakukan  pemerintah  kabupaten  Jember sesuai  dengan  tujuannya  yakni  menjadikan kabupaten  jember  sebagai  kabupaten  yang ramah terhadap disabilitas (Izza, 2019).
Sementara  pada  aspek  partisipasi politik,  disabilitas  memiliki  peran  penting dalam memberi masukan terhadap penyelenggara  pemilihan  umum  guna mengembangkan  aspek  peningkatan  akses pemilu bagi kelompok disabilitas. Sebaliknya, pemerintah melalui penyelenggara pemilu
membangun komunikasi  intensif  guna  mengakomodasi kebutuhan  kelompok  disabilitas  Kabupaten Jember dalam suksesi pemilu dari kelompok disabilitas (Mais & Yaum, 2019).

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 1 (2) (2021)
Penggunaan Media Sosial sebagai Sarana Advokasi: Studi Kasus Kelompok Disabilitas Kabupaten Jember
Hal  ini  selaras  dengan  penelitian serupa  yang  dilakukan  pada  pemilihan  di Yogyakarta  pada  tahun  2017  menunjukkan bahwa,  partisipasi  politik  penyandang disabilitas  dipengaruhi  oleh  edukasi  politik yang masif berupa sosialisasi penyelenggara
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
pemilu serta melibatkan penyandang disabilitas  dalam  forum  dialog  serta penokohan  orang-orang  tertentu  dalam kelompok disabilitas (Febriantanto, 2019).
Media Sosial Penetapan Isu Strategis Memengaruhi Pendapat Afiliasi (LSM, Tokoh Agama, Media Pengumpulan dan Kajian Data Perubahan Ke- bijakan Ke- Kampanye/ Siaran Pers Konsep Tandingan/Even Advokasi
Gambar 1. Kerangka Kampanye Kelompok Disabilitas Kabupaten Jember
Pada sektor pendidikan, sesuai amanat
UUD 1945 yang mengatur tentang kesetaraan  hak  dalam  akses  pendidikan, penyandang disabilitas memerlukan keistimewaan  dalam  institusi  pendidikan. sehingga  memunculkah  sekolah  segregasi. seiring  perkembangannya,  akses  sekolah bagi  penyandang  disabiltas  tidak  lagi terpisah  sebagaimana  dalam  pendidikan segregasi. penyandang disabilitas memperoleh hak untuk studi pada pendidikan  reguler  yang  lazim  dikenal pendidikan inklusif (Triutari, 2014). Kelompok  disabilitas  di  Kabupaten  Jember saat  ini  mendapatkan  hak  yang  setara dalam pendidikan tanpa dipisahkan sebagaimana  alur  pendidikan  segregasi, bahkan  sebagian  penyandang  disabilitas telah menyelesaikan studi magister. Meskipun pada beberapa aspek masih perlu dibenahi.
Penyandang  disabilitas  mengalami diskriminasi pada bidang kesehatan. Program  Bupati  Jember  telah  memfasilitasi semua  disabilitas  dengan  BPJS  Kesehatan. Pada  kenyataannya,  BPJS  Kesehatan  tidak menanggung biaya kesehatan untuk penyakit  tertentu  yang  sifatnya  spesifik. Sebagaimana dijelaskan narasumber,
“ Contoh  seorang  penyandang  polio sering  mengalami  tremor  itu  didalam list  beberapa  penyakit  yang  bisa ditangani oleh BPJS itu tidak ada. BPJS kan  mempunyai  daftar  penyakit  yang bisa dicover itu tidak ada. ”
Keterangan  tersebut  menunjukkan bahwa  BPJS  Kesehatan  menanggung  biaya pengobatan  pada  penyakit  yang  bersifat umum.  Kegagalan  implementasi  kebijakan perlindungan  ini  juga  terjadi  pada  skema Jaminan
Kesehatan
Masyarakat

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 1 (2) (2021)
Penggunaan Media Sosial sebagai Sarana Advokasi: Studi Kasus Kelompok Disabilitas Kabupaten Jember
(Jamkesmas)  sehingga  justru  memberatkan penyandang  disabilitas  untuk  memperoleh haknya dalam bidang kesehatan.
Kemudian  dibidang  ketenagakerjaan menurut  narasumber  belum  terlaksana sebagaimana  rancangan  kebijakan.  Serapan tenaga  kerja  perusahaan  yang  berasal  dari penyandang  disabilitas  belum  terlihat sampai  sekarang.  Sebagaimana  pernyataan narasumber,
“ BUMD  nya  maupun  di  lembaga- lembaga  swasta  di  Jember  belum pernah  menerapkan  kuota  1  persen untuk  swasta,  dua  persen  untuk pemerintah. Artinya keterserapan tenaga  kerja  disabilitas  belum  ada  di Jember  baik  itu  dilakukan  dengan sengaja maupun tidak sengaja ”
Kabupaten  Jember  setiap  tahunnya mengadakan  acara  tahunan,  peringatan Hari  Disabilitas  Internasional  (HDI).  Acara tahunan ini dihelat dengan iringan kegiatan pasar kerja khusus untuk kalangan disabilitas. Namun, narasumber memandang  dalam  pasar  kerja  ini  hampir tidak  ada  satupun  kalangan  disabilitas terserap  dalam  lowongan  kerja.  Sepinya pelamar  dipengaruhi  oleh  rumitnya  syarat yang diberikan pemberi kerja.
“ Harusnya ini dijembatani oleh
PEMDA  bahwa  sebelum  mereka membuka  job  market  itu  harus  ada duduk  antara  pemerintah  dan  tenaga kerja
dari organisasi-organisasi kedisabilitasan dengan pemberi kerja ”

## Komunikasi  antar  pihak,  Pemerintah
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
Daerah,  Pemberi  Kerja  dan  Organisasi Disabilitas  diyakini  sebagai  metode  efektif untuk  mengoptimalkan  serapan  tenaga kerja  dari  kalangan  disabilitas.  Syarat pemberi  kerja  dianggap  terlalu  berat  bagi kalangan  disabilitas.  Misalnya  lowongan untuk  office  boy  dengan  syarat  minimal pendidikan Sekolah Menengah Atas, sementara sebagian besar kalangan disabilitas  di  Kabupaten  Jember  minim yang  lulus  SMA.  Narasumber  menganggap antara syarat dan kebutuhan pada lowongan  tersebut  tidak  memiliki  korelasi. Pemerintah  Kabupaten  Jember  mestinya memiliki aturan yang jelas mengenai hal ini. Salah  satu  cara  yang  dipandang  efektif adalah Pemda mewajibkan seluruh perusahaan  untuk  menyerap  tenaga  kerja dari kalangan disabilitas.

## Media Sosial
Stigma yang selama ini melekat dalam pemikiran masyarakat adalah dalam menjalani perannya, penyandang disabilitas dianggap  membutuhkan  peran  keluarga untuk  mendukung  potensi  yang  dimiliki. Sokongan  semangat  dari  keluarga  menjadi salah satu sumber motivasi bagi penyandang  disabilitas  untuk  berkembang dan  berkreasi  di  tengah  masyarakat.  Pada sisi lain juga penting melibatkan panti sosial dan  lembaga  swadaya  untuk  mendukung penyandang  disabilitas  (Cahyono  &  ..., 2020).
Berkaitan  dengan  penetapan  isu, kelompok  disabilitas  Kabupaten  Jember sejak  tahun  2003  telah  bergerak  untuk memperjuangkan  hak  disabilitas  dengan
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 1 (2) (2021)
Penggunaan Media Sosial sebagai Sarana Advokasi: Studi Kasus Kelompok Disabilitas Kabupaten Jember
tujuan utama mengubah pola pikir masyarakat tentang disabilitas. Stigma yang melekat  pada  disabilitas  selama  ini  dilihat sebagai  objek  rasa  kasihan.  Perubahan stereotipe  ini  tidak  lepas  dari  tuntutan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas  melalui  regulasi  atau  payung hukum.
Ruang  publik  menjadi  arena  yang menyekarkan  banyak  lateral.  Kompleksitas ini berdampak pada perubahan pada istilah disabilitas. Setidaknya telah terjadi perubahan  sebanyak  tiga  kali  dalam lintasan  sejarah.  Istilah  penyandang  cacat merujuk  pada  UU  tahun  1997,  kemudian istilah  difabilitas  dan  disabilitas  merujuk pada UU tahun 2016. Istilah-istilah tersebut, meski  melekat  pada  satu  hal  yang  sama, memuat  makna  yang  bervariasi.  Maftuhin (2016)  menemukan  bahwa,  istilah  difabel dan  disabilitas  dianggap  populer  di  media internet  dari  penyandang  cacat.  Ironisnya, dalam  penelitian  ini  menemukan  bahwa penyandang  cacat  justru  populer  pada kerangka  akademik,  (Maftuhin,  2016). Sehingga  media  sosial  menjadi  salah  satu ruang sekaligus alternatif yang menjembatani penyandang disabilitas untuk  merebut  makna  serta  memberi peluang  mengaktualisasikan  potensi  yang dimiliki secara mandiri.
Setidaknya ada dua landasan penyandang disabilitas menggunakan media  internet  sebagai  pilihan  komunikasi. Pertama,  untuk  menghibur  diri  di  tengah keterbatasan.  Kedua,  untuk  menunjukkan identitas  personal.  Kedua  latar  tersebut diwujudkan  melalui  media  sosial  seperti
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
facebook (Ladipa & Aristi, 2019).
Penyandang  disabilitas  di  Kabupaten Jember  memiliki  motif  berbeda  dalam menggunakan  media  sosial.  Penyandang disabilitas di Kabupaten Jember menggunakan  media  bukan  semata  sarana hiburan dan eksistensi diri untuk kebutuhan  imaterial  personal.  Penyandang disabilitas  menggunakan  media  sosial sebagai  jembatan  untuk  memengaruhi pemangku  kebijakan  pemerintahan  agar lebih ramah disabilitas. Proses ini mengalami  perjalanan  panjang  dan  tidak mudah. Semenjak 2003 kelompok disabilitas Kabupaten  Jember  berupaya  membangun kontak untuk memperbaiki pemenuhan hak -hak  disabilitas.  Dengan  memanfaatkan media  pemberitaan  hingga  media  sosial. Media  dianggap  relevan  dan  efektif  untuk mendapatkan  dukungan  publik  sebanyak- banyaknya.  Pada  penelitian  di  tempat  lain menunjukkan  hal  berbeda,  faktor  teknis terkait jarangnya berita mengangkat disabilitas  disebabkan  oleh  minimnya komunikasi  baik  dari  publik  maupun kelompok disabilitas terhadap media (Hafiar & Setianti, 2016).
Media  Sosial  sebagai  Ruang  Analisis  dan Penetapan Isu Strategis
Perhatian  kelompok  disabilitas  di Kabupaten Jember membidik tiga isu besar. Tiga  bidang  tersebut  yakni  isu  kesehatan, tenaga  kerja,  dan  pendidikan.  Kendati memang  bingkai  besar  ketiga  isu  telah difasilitasi pemerintah kabupaten, termasuk isu  sekunder  yang  meliputi  dua  bidang yaitu  aksesabilitas  dan  konsensus.  Namun,

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 1 (2) (2021)
Penggunaan Media Sosial sebagai Sarana Advokasi: Studi Kasus Kelompok Disabilitas Kabupaten Jember
sebagaimana pernyataan narasumber, pelayanan pemerintah
terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Jember  belum  terlaksana  sebagaimana mestinya.  Muatan  yang  terkandung  dalam UU  No.  8  Tahun  2016  menyiratkan  bahwa minimal  dalam  satu  Kecamatan  terdapat dua  sekolah  inklusi  yang  mencakup  tiga jenjang  pendidikan,  dari  pendidikan  dasar hingga sekolah atas.
“ Dua  sampai  tiga  sekolah  inklusi  itu yang  mengkover  SD  SMP  SMA kemudian  adanya  semua  sekolah wajib menerima disabilitas dan sebagainya  itu  di  Jember  tingkat partisipasi disabilitas dalam pendidikan itu masih cukup rendah ”
Berdasarkan pernyataan tersebut, implementasi  UU  No.  8  Tahun  2016  belum terimplementasikan  dengan  baik.  Pada kenyataannya,  beberapa  kecamatan  hanya memiliki  pendidikan  inklusi  pada  Sekolah Dasar  (SD).  Sedangkan  Sekolah  Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) belum sampai pada inklusi. Sehingga  perlu  dilakukan  kembali  evaluasi lebih lanjut terkait pelaksanaan amanat UU No. 8 tahun 2016.
Dalam  lingkungan  kerja,  penyandang disabilitas  kerap  mengalami  diskriminasi. Latar  belakang  inilah  yang  membuat sebagian besar mengambil keputusan untuk mengembangkan  keterampilan  personal daripada bekerja pada perusahaan. Pengalaman  diskriminasi  tersebut  secara langsung  menjadi  kendala  adaptasi  sosial penyandang  disabilitas.  Sehingga  hal  ini
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
menjadi  tanggung  jawab  besar  bagi  para pekerja  sosial  untuk  mengatasi  masalah- masalah  yang  terjadi  di  masyarakat  (A  et al., 2019).

## Media Sosial sebagai Arena Kampanye
Media  sosial  memberi  peluang  bagi para  pengguna  untuk  mengakumulasi kepedulian publik terhadap suatu fenomena,  kendati  pada  kenyataannya penggunaan  media  ini  tetap  memerlukan pengawasan agar tidak melampaui kebebasan  yang  tersedia  di  dalamnya (Junaidi  et  al.,  2015).  Media  tidak  ubahnya pabrik citra, membangun dan mereproduksi citra  secara  dinamis.  Media  mampu mengekskalasi  sensitifitas  pada  manusia dan  meneguhkan  label  pada  kelompok sosial  tertentu  (Parsons,  2005).  Fungsi  ini yang dilihat sebagai potensi oleh penyandang disabilitas untuk mengekspresikan identitasnya.
Sebagaimana pernyataan narasumber,
facebook, blog maupun media sosial sejenis dioptimalkan untuk tujuan advokasi. Fenomena-fenomena  diskriminasi  dapat ditransmisikan  melalui  media  sosial  seperti facebook  untuk  menggugah  kesadaran publik  mengenai  diskriminasi  terhadap penyandang disabilitas.
“ Kita  tunjukkan  apa  yang  sudah  kita lakukan  termasuk  apa  ya ng  terjadi seperti diskriminasi di Jember
comtohnya beberapa sekolah di Jember  menolak  siswa  disabilitas, termasuk  UNEJ  pernah  melakukan seperti itu pada kementrian pak Nu itu juga  kita  blow  up,  bagaima  kebijakan

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 1 (2) (2021)
Penggunaan Media Sosial sebagai Sarana Advokasi: Studi Kasus Kelompok Disabilitas Kabupaten Jember
dulu melarang disabilitas untuk kuliah, itu juga kita angkat menjadi isu -  isu  yang  awalnya  masyarakat mengira  tidak  ada  masalah  dengan disabilitas,  justru  masalahnya  banyak yang  tidak  terungkap  dan  banyak yang tidak tahu. Tugas inilah yang kita ingin angkat melalui media sosial ”
Kampanye  tersebut  menitikberatkan pada  aspek  pemenuhan  hak-hak  inklusif disabilitas seperti akses pendidikan. diskriminasi  yang  menimpa  penyandang disabilitas  selama  ini  dianggap  sebagai sesuatu  yang  biasa.  Beberapa  institusi pendidikan  pernah  secara  elegan  menolak penerimaan peserta didik dengan disabilitas. Pelbagai  bentuk diskriminasi  ini sebenarnya  meresap  dan  di  luar  jangkauan publik. Melalui media, penyandang disabilitas mulai mengunggah isu-isu diskriminasi yang terjadi di tengah masyarakat.  Strategi  ini  memungkinkan adanya  simpul  jaringan  yang  mendukung isu  yang  diusung  para  penyandang disabilitas melalui akun media sosial.

## Afiliasi
Kurangnya bergaining kelompok disabilitas menyebabkan perusahaan media seringkali mengkonstruksi disabilitas sebagai  objek  simpatik.  Media  secara  tidak langsung  membuat  penyandang  disabilitas dalam  posisi  inferior,  terutama  media televisi.  Sebagaimana  dalam  penelitian Khusrotin  dan  Dewi  (2019)  dengan  jelas memaparkan  bahwa  kesan  masyarakat terhadap  penyandang  disabilitas  seakan sebagai  kelompok  yang  lemah.  Kesan  ini
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
tidak  terberikan  begitu  saja,  tetapi  akibat tayangan  media  televisi  kerap  mengemas acara reality shownya dengan menampilkan para  penyandang  disabilitas.  Tayangan  ini tentu menggubah representasi serta pemaknaan  penyandang  disabilitas  sebagai golongan  yang  inferior  (Khusrotin  &  Dewi, 2019).  Dengan  demikian,  media  bukan arena  yang  lepas  dari  kepentingan.  Media seperti  televisi  berperan  besar  dalam mengaransemen  pola  pikir  masyarakat mengenai disabilitas. Sehingga, penyandang disabilitas Jember
menganggap  media  televisi  umumnya memvisualisasi penyandang disabilitas dengan romantisasi berlebihan.
Kelompok disabilitas Kabupaten Jember  memandang  perlunya  menghalau media  dengan  visual  demikian.  Sehingga pada  awal  perjuangannya  di  Tahun  2003, kelompok disabilitas menjalin afiliasi dengan  media  lokal  seperti  Radar  Jember dan  TV  lokal  untuk  meliput  gerakan penyandang  disabilitas  secara  intensif. Konter  visualisasi  memuat  konten  yang selaras  dengan  produktifitas  dan  potensi individu  maupun  kelompok  disabilitas. Afiliasi  dengan  media  lokal  dianggap penting  untuk  mengedukasi  masyarakat mengenai disabilitas serta gejala diskriminasi yang seringkali diabaikan.
“ Jadi kita jelaskan seperti apa disabilitas  saat  ini,  hak  disabilitas  ini tidak  terpenuhi  dan  sebagainya  itu sering  kita  angkat  di  media  bahkan kita  bandingkan  negara  Indonesia dengan negara lain. ”

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 1 (2) (2021)
Penggunaan Media Sosial sebagai Sarana Advokasi: Studi Kasus Kelompok Disabilitas Kabupaten Jember
Selain  bekerjasama  dengan  media berita,  kelompok  disabilitas  menjalin  relasi dengan tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh luas di tengah masyarakat seperti tokoh  agama  dan  tokoh  lain  yang  memiliki pengaruh  besar  di  tengah  masyarakat. Kelompok  disabilitas  juga  tetap  menjalin komunikasi intensif dengan beberapa Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM) seperti  Sabda,  yakni  LSM  yang  aktif  di bidang  disabilitas,  LSM  Peduli  Perempuan, LSM  Transparansi  Indonesia,  dan  kalangan agamawan.

## Advokasi  Kebijakan  Disabilitas  dalam Perjuangan Hak
Formulasi  kebijakan  bagi  penyandang disabilitas  mengalami  perubahan  seiring perjalanan  waktu. Pertama ,  paradigma model  tradisional  yang  berpijak  pada kerelaan.  Hal  ini  termuat  pada  UU  tahun 1997  tentang  Penyandang  Cacat.  Pasca reformasi  perubahan  kebijakan  mengganti model sebelumnya. Ked ua , pelayanan pasca reformasi beralih menjadi individual model yang  bertolak  dari  segi  rehabilitasi  atau lebih tepatnya melayani penyandang disabilitas dari perspektif medis. Kemudian Paradigma  ketiga  yakni  Social  Model  yang menyorot perubahan pola pikir masyarakat mengenai penyandang disabilitas. Pendekatan  ketiga  ini  mengubah  sektor- sektor  baik  pendidikan  hingga  pelayanan publik  bagi  penyandang  disabilitas  berada dalam  posisi  setara  di  tengah  masyarakat, tetapi mengedepankan inklusifitas, (Santoso &  Apsari,  2017).  Sehubungan  dengan konsep  Social  Model  yang  terangkum dalam UU No. 8/2016 narasumber
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
memparkan bahwa,
“ Social  model  ini  bedanya  adalah disabilitas  dilihat  seperti  manusia pada  umumnya  dan  mereka  menjadi bagian  social  pada  umumnya  maka segala apapun mereka harus disamakan dengan yang lain, kalau di UU  tahun  1997  jika  saya  disuruh mengakses gedung karena saya berkursi roda itu dimaklumi karena itu kesalahan  saya  berkursi  roda,  tapi kalau  di  UU  no  8  2016  jika  saya  tidak bisa  mengakses  gedung  yang  salah bukan saya melainkan gedungnya. ”
Pendekatan  model  sosial  dianggap lebih  manusiawi  daripada  pendekatan medis maupun pendekatan yang cenderung mengobjektifikasi  penyandang  disabilitas. Hak  konstitusional  penyandang  disabilitas dipandang  perlu  mendapat  jaminan  secara konstitusi  untuk  pemenuhan  hak  dan kebutuhannya. Aturan atau undang- undang  menjadi  acuan  bagi  pemerintah untuk  menyediakan  fasilitas  pendukung dan  mengatur  pentingnya  kepedulian masyarakat  dalam  melindungi  harkat  dan kehormatan penyandang disabilitas (Organization, 2017).
Penyandang  disabilitas  mengalami banyak  kendala  dalam  pemenuhan  hak sebagai  warga  negara.  Tidak  sampainya pemenuhan  hak  ini  menunjukkan  bahwa penyandang  disabilitas  terinklusi  dari kehidupan  masyarakat,  bahkan  terjadi diskriminasi. Dalam catatan mulai dari 2003 -  2016  itu  kita  hampir  7  kali  dengan  DPRD jember dari masa ke masa tapi waktu hanya

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 1 (2) (2021)
Penggunaan Media Sosial sebagai Sarana Advokasi: Studi Kasus Kelompok Disabilitas Kabupaten Jember
dijanjikan  terus-menerus.  Jember  punya perda terkait disabilitas no 7 tahun 2016 dan punya  perbup  juga  no  69  tahun  2017.,  jadi memang  perda  2016  ini  memang  perda setelah  undang-undang  no  8  2016  terkait disabilitas. yang membedakan UU no 4 1997 dengan  UU  no  8  2016  adalah  mindset  cara berpikir  memperilakukan  disabilitas.  Kalau dulu  UU  no  4  sebagai  medical  model, implikasinya jadi diposisikan menjadi suatu subjek  yang  dilihat  dari  suatu  medis sehingga  pendekatannya  selalu  medis  tapi di undang-undang no 8 2016 pendekatannya  sudah  social  model,  social model ini bedanya adalah disabilitas dilihat seperti  manusia  pada  umumnya  dan mereka menjadi bagian social pada umumnya  maka  segala  apapun  mereka harus disamakan dengan yang lain, kalau di UU tahun 1997 jika saya disuruh mengakses gedung  karena  saya  berkursi  roda  itu dimaklumi  karena  itu  kesalahan  saya berkursi  roda,  tapi  kalau  di  UU  no  8  2016 jika saya tidak bisa mengakses gedung yang salah  bukan  saya  melainkan  gedungnya. Proses  perjuangan  kita  di  Jember  ini  mulai 2003  jadi  jember  harus  mempunyai  payung hokum.  Tidak  terpenuhinya  hak  disabilitas terjadi  pada  sektor  pendidikan,  lapangan kerja dan ketersediaan sarana dan prasarana publik yang tidak mencerminkan kebutuhan  disabilitas  (Eta  Yuni  Lestari, 2017).  Padahal  penyandang  disabilitas memiliki kontribusi penting dalam memberi masukan terhadap organisasi publik. Sebagaimana kontribusi penyandang disabilitas terhadap Badan Penanggulangan Bencana  Daerah  (BPBD).  Kontribusi  ini berkaitan  dengan  komunikasi  dan  respon
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
penyandang  disabilitas  terhadap  informasi yang diberikan BPBD telah memberi timbal balik  positif  untuk  optimalisasi  kinerjanya (Juneza, 2016).

## Pilot Project
Perjuangan  penyandang  disabilitas Kabupaten Jember secara konsisten menyuarakan  hak  dan  mengusung  fakta- fakta  terjadinya  diskriminasi  terhadap penyandang  disabilitas  melalui  media sosial.  Kampanye  media  sosial  dianggap relevan  selama  bertujuan  memengaruhi pendapat  umum.  Media  sosial  belum sampai perubahan yang substansial. Namun,  advokasi  kebijakan  sulit  mencapai tujuan  apabila  sekadar  mengandalkan  satu saluran saja seperti media sosial. Perjuangan sporadis melalui saluran berbeda  dilakukan  penyandang  disabilitas. Salah  satunya  dengan  membangun  konsep tandingan atau pilot project. Fungsi konsep tandingan  dimaknai  positif  untuk  memberi edukasi  secara  luas-luasnya.    Penyandang disabilitas  menjalin  kerjasama  dengan Sabda,  yakni  LSM  yang  berbasis  di yogyakarta  yang  konsen  pada  bidang disabilitas.
“ Kita  mempunyai  pilot  project  di  2 kecamatan  yaitu  di  Arjasa  dan  di Ambulu yaitu membangun suatu desa yang  inklusif.  Disaat  itu  pendekatan kita  ingin  menyadarkan    bahwa inklusif ini ada ditengah-tengah masyarakat    bahwa  isu  disabilitas  ini adalah  isu  yang  realistis  yang  ada ditengah-tengah  siapapun,  makanya dari 2 pilot project tersebut kita sukses

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 1 (2) (2021)
Penggunaan Media Sosial sebagai Sarana Advokasi: Studi Kasus Kelompok Disabilitas Kabupaten Jember
membuat  proyek  percontohan  desa inklusi.  Implikasinya  misalnya  yang awalnya  masjid  lokal  dibangun  tanpa memikirkan  disabilitas  dan  sekarang sudah ada aksesnya. ”
Desain  proyek  percontohan  ini  untuk mengedarkan gagasan bahwa gejala diskriminasi
terhadap penyandang disabilitas  adalah  situasi  yang  selama  ini dianggap lazim. Pernyataan tersebut menegaskan  bahwa  proses  kampanye terhadap  isu  disabilitas  hadir  di  tengah masyarakat.  Bentuk  kegiatan  pada  jalur bawah  (tataran  masyarakat)  cenderung beragam, karena sasaran yang dituju bukan membentuk kesadaran publik semata, tetapi juga  mencakup  kampanye  penggalangan dukungan dan pendidikan politik (Topatimasang et al., 2016).

## Acara Tahunan
Aliansi  dalam  kegiatan  advokasi adalah  seseorang,  kelompok  yang  memilki aset,  baik  keterampilan,  sarana  maupun dana  dalam  mendukung  isu  strategis (Topatimasang et al., 2016). Untuk mencapai tujuan  advokasi,  perlu  adanya  pendekatan kepada  orang  maupun  kelompok  tersebut untuk terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung.
Bagi penyandang
disabilitas, acara tahunan
yang dilaksanakan  setiap  tahun,  yang  dimulai pada  tahun  2016  ditargetkan  sebagai rekontruksi  stigma  masyarakat  terhadap penyandang disabilitas.
“ Kita  ada  acara  jalan  sehat  dan sebagainya  minimal  masyarakat  tahu,
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
mereka  bisa  ternyata  mereka  tidak gengsi,tampil  apa  adanya,  minimal membangun  citra  kepada  masyarakat bahwa  disabilitas  tidak  negatif  seperti apa yang mereka pikirkan. ”
Acara  HDI  merupakan  acara  tahunan yang  digelar  Kabupaten  Jember  dalam rangka mengkampanyekan disabilitas sebagai  bagian  utuh  masyarakat  dan  tidak terpisahkan. Masyarakat selama ini menganggap penyandang disabilitas identik  dengan  rasa  kasihan.  Jalan  sehat yang  diikuti  penyandang  disabilitas  pada HDI  menjadi  momen  penting  untuk mengubah citra yang berkembang di tengah masyarakat.
Pada  acara  ini  sasaran  yang  dibidik penyandang disabilitas adalah transmisi isu strategis  melalui  tokoh-tokoh  yang  punya pengaruh besar. Rangkaian acara HDI tidak berhenti  sampai  kegiatan  jalan  sehat.  Ada pula  kegiatan  dialog  publik,  tokoh  yang berasal dari agamawan dengan massa yang banyak biasanya diajak untuk menyuarakan tema terkait disabilitas. Sebagaimana pernyataan narasumber,
“ Kita  kan  mengundang  tokoh-tokoh sebenarnya untuk kita jadikan pembicara,  itu  juga  ada  dialog  publik dan sebagainya dalam acara-acara. kita kemas  seperti  itu  tujuannya  untuk membuka paradigma baik itu pemerintah, masyarakat, maupun disabilitas  sendiri    bahwa  mereka  bisa mendatangkan pimpinan ini,pimpinan itu. ”

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 1 (2) (2021)
Tokoh besar seperti agamawan maupun  perusahaan  memiliki  pengaruh yang  luas  baik  pada  kalangan  pemerintah selaku pembuat kebijakan, maupun kalangan masyarakat. Sehingga tema disabilitas dipandang efektif apabila dikampanyekan  oleh  tokoh-tokoh  tersebut. Pada  penyandang  disabilitas,  hal  ini  akan berdampak positif secara psikis. Narasumber berpendapat bahwa,
“ Mereka  timbul  kepercayaan  diri secara internal, secara eksternal isu ini menjadi  tersampaikan  yang  awalnya mereka  menganggap  diam-diam  saja tidak  ada  masalah,tentram  ternyata dengan  HDI  mengangkat  tema  ini memang  belum  ada  solusinya  dan  itu memang akhirnya itu ada tindak lanjut dari  proses  itu  seperti  contoh  kita waktu  itu  mengundang  BI  sebagai pembicara,  ternyata  BI  menindak lanjuti  membuka  peluang  pameran hasil usaha. ”
Dengan pernyataan tersebut, terlibatnya  tokoh-tokoh  dalam  acara  HDI membawa hasil positif. Penyandang disabilitas  dengan  segala  kreasi  yang ditunjukkan  dalam  HDI  membuka  nuansa baru  bahwa  penyandang  disabilitas  dapat berkarya  secara  otonom,  tidak  semata meminta tolong kepada orang lain. Meskipun  berskala  kecil  dan  tidak  terlalu luas, kemenangan kecil yang ajeg dilakukan dapat  membawa  pada  kemenangan  besar (Topatimasang et al., 2016).

## IV.SIMPULAN
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
Berdasarkan
hasil penelitian, kelompok penyandang disabilitas di Kabupaten  Jember  menggunakan  media bukan semata sarana hiburan dan eksistensi diri  untuk  kebutuhan  imaterial  personal tetapi juga menjembatani intervensi pemangku  kebijakan  agar  lebih  ramah disabilitas. Proses ini mengalami perjalanan panjang  dan  tidak  mudah.  Semenjak  2003 kelompok  disabilitas  Kabupaten  Jember berupaya membangun kontak untuk memperbaiki pemenuhan hak-hak disabilitas.  Dengan  memanfaatkan  media pemberitaan  hingga  media  sosial.  Media dianggap  relevan dan  efektif  untuk mendapatkan  dukungan  publik  sebanyak- banyaknya.  Ada  tiga  isu  yang  dibidik kelompok  disabilitas  di  Kabupaten  Jember, yakni  isu  kesehatan,  tenaga  kerja,  dan pendidikan. Melalui media sosial, kelompok penyandang disabilitas membangun aliansi, mengedukasi  masyarakat  tentang  hak-hak disabilitas  yang  mestinya  dipenuhi  dalam ketiga isu tersebut. Penelitian ini memerlukan  penelitian  lanjutan  untuk menginvestigasi kerangka advokasi kelompok  penyandang  disabilitas  dengan skup dan lokus lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA
A,  G.  P.,  Apsari,  N.  C.,  &  Mulyana,  N.  (2019).
Penyandang  Disabilitas  Dalam  Dunia  Kerja. Focus :  Jurnal  Pekerjaan  Sosial.  https:// doi.org/10.24198/focus.v1i3.20499
Budiyono.  (2015).  Fenomena  Komunikasi  Politik dalam  Media  Sosial  Political  Communication Phenomenon  in  Social  Media. Feno mena Komunikasi  Politik  Dalam  Media  Sosial  Political Communication Phenomenon in Social Media .
Cahyono, S. A. T., & ... (2020). Hak-Hak Disabel yang

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 1 (2) (2021)
Penggunaan Media Sosial sebagai Sarana Advokasi: Studi Kasus Kelompok Disabilitas Kabupaten Jember
Terabaikan  Kajian  Pemenuhan  Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Keluarga
Miskin. Media Info rmasi Penelitian
Eta  Yuni  Lestari,  S.  S.  dan  N.  I.  (2017).  Pemenuhan
Hak Bagi Penyandang Disabilitas Di
Kabupaten  Semarang  Melalui  Implementasi Convention  on  the  Rights  of  Persons  With Disabillities (Cprd) Dalam Bidang Pendidikan. Integralistik .
Febriantanto,  P.  (2019).  Analisis  Faktor  Determinan Peningkatan  Partisipasi  Politik  Penyandang Disabilitas  pada  Pilkada  Kota  Yogyakarta 2017. Jurnal  PolGov .  https://doi.org/10.22146/ polgov.v1i1.48859
Fikri,  A.  (2016).  Konseptualisasi  dan  Internalisasi Nilai Profetik: Upaya Membangun  Demokrasi Inklusif  bagi  Kaum  Difabel  di  Indonesia. INKLUSI . https://doi.org/10.14421/ijds.030107
Hafiar,  H.,  &  Setianti,  Y.  (2016).  Optimalisasi Pemberitaan Aktivitas Penyandang Disabilitas di  Media. MIMBAR,  Jurnal  So sial  Dan
Pembangunan . https://doi.org/10.29313/ mimbar.v32i1.1768
Hamzah,  A.  (2020).  Metode  Penelitian  Kepustakaan, Kajian Filosofis, Teoritis, Aplikasi, Proses, dan Hasil  Penelitian  (Edisi  Revisi).  In Literasi Nusantara Abadi . Literasi Nusantara.
Hariyani,  I.  (2016).  PERAN  JARINGAN  SOSIAL
PADA  KAMPANYE  LINGKUNGAN  DI MEDIA SOSIAL: KASUS KAMPANYE
MELAWAN  ASAP. INFORMASI .  https:// doi.org/10.21831/informasi.v46i1.9652
Indonesia,  K.  S.  R.  (2018).  Kementerian  Sosial
Republik Indonesia. Https:// Www.Kemsos.Go.Id/Content/Indikator- Kemiskinan .
Izza.  (2019). Difabel  Jem ber  Banyak   Mem bantu Pemerintah .
Jemberkab.Go.Id.
http://
www.jemberkab.go.id/difabel-jember-banyak- membantu-pemerintah/
Juditha,  C.  (2015).  Political  Marketing  dan  Media Sosial. Jurnal Stud i Ko munik asi Dan Med ia .
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
Junaidi,  J.,  Alfiah,  F.,  Susanti,  E.,  Kristinna,  J., Ardiansyah,  O.  R.,  &  Pradipta,  D.  (2015). Manfaat  Menganalisis  Pengaruh  Sosial  Media Facebook  Terhadap  Kampanye  Politik  Di Indonesia. Seminar
NasionalTeknologiInformasidan Multimedia .
Juneza,  R.  R.  D.  (2016).  Respon  Para  Disabilitas terhadap  Komunikasi  Krisis  BPBD  (Badan Penanggulangan  Bencana  Daerah)  dan  Tim SAR  Klaten  Tahun  2016. Pro fetik :  Jurnal Komunikasi . https://doi.org/10.14421/ pjk.v9i1.1192
Kapriani,  D.  R.,  &  Lubis,  D.  P.  (2014).  Efektifitas Media Sosial untuk Gerakan Sosial Pelestarian Lingkungan. So d ality: Jurnal So siolo gi Pedesaan .
Kementrian  Kesehatan  RI.  (2019).  Situasi  Disabilitas.
Pusat  Data  Dan  Informasi  Kementrian  Kesehatan RI , 1 – 10.
Khusrotin, H. F., & Dewi, P. A. R. (2019). Eksploitasi Penyandang  Diabilitas  dalam  Perspektif Hukum Etika Media. Co m m ercium .
Kurniawan,  R.  C.  (2009).  Kampanye  Politik : Idealitas  dan  Tantangan. Jurnal  Ilmu  So sial Dan Ilmu Politik .
Ladipa, C., & Aristi, N. (2019). MOTIF PENGGUNAAN  MEDIA  SOSIAL  BAGI PENYANDANG DISABILITAS NETRA (STUDI KASUS MENGENAI MOTIF PENGGUNAAN FACEBOOK BAGI PENYANDANG DISABILITAS NETRA PADA  TERAPIS  PIJAT). Med iak o m :  Jurnal Ilmu Komunikasi . https://doi.org/10.35760/
mkm.2019.v3i2.2341
Maftuhin,  A.  (2016).  Mengikat  Makna  Diskriminasi:
Penyandang  Cacat,  Difabel,  dan  Penyandang Disabilitas. INKLUSI .  https://doi.org/10.14421/ ijds.030201
Mais,  A.,  &  Yaum,  L.  A.  (2019).  Aksesibiltas  dan
Partisipasi  Politik  Penyandang  Disabilitas  di Kabupaten Jember. Kaganga:Jurnal
Pendidikan  Sejarah  Dan  Riset  Sosial-Humaniora .

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 1 (2) (2021)
Penggunaan Media Sosial sebagai Sarana Advokasi: Studi Kasus Kelompok Disabilitas Kabupaten Jember
https://doi.org/10.31539/kaganga.v2i2.830
Maliki  Riri,  I.  S.  (2013).  Pengaruh  Kampanye  Politik Di  Media  Sosial  Terhadap  Opini  Yang Terbentuk: Studi Kasus PILKADA DKI Jakarta 2012. Jurnal  Informatika  Dan  Komputasi  STMIK Indonesia Jakarta .
Maryani,  E.,  &  Adiprasetio,  J.  (2017).  Magdalene.co sebagai  Media  Advokasi  Perempuan. Jurnal Ilmu Komunikasi , 14 (1), 111 – 124.
Moleong,  L.  (2006). Meto do lo gi Penelitian Kualitatif . PT Remaja Rosdakarya.
Moriansyah,  L.  (2004).  Motivasi,  Sikap,  Dan  Intensi Pengguna  Media  Sosial  Pada  Kampanye  Stop Illegal Fishing. Jurnal  Manajeme n  Dan Agribisnis . https://doi.org/10.17358/jma.13.3.192
Mumpuni, S. D., & Zainudin, A. (2018). Aksesbilitas
Penyandang  Disabilitas  Dalam  Pelayanan Publik Di
Kabupaten
Tegal. Jurnal
Komunikasi  Pendidikan .  https://doi.org/10.32585/
jkp.v1i2.24
Organization, I. L. (ILO). (2017). Inklusi Penyandang Disabilitas  di  Indonesia. Jurnal  Reflek si Hukum .
Parsons,  W.  (2005). Public  Po licy:  Pengantar  Teo ri dan Analisis  Kebijakan Publik (T.  W.  B.  Santoso
(ed.);  terjemahan).  Kencana  Prenada  Media Group.
Perdana,  D.  A.  (2014).  Kampanye  Pencegahan
Perokok  Pasif  Pada  Anak-Anak. Kamp anye Pencegahan Perokok Pasif Pada Anak-Anak .
Santoso,  M.  B.,  &  Apsari,  N.  C.  (2017).  Pergeseran Paradigma  dalam  Disabilitas. Intermestic:
Journal of International Studies . https://
doi.org/10.24198/intermestic.v1n2.6
Topatimasang,  R.,  Fakih,  M.,  &  Rahardjo,  T.  (2016).
Mengubah  Kebijakan  Publik:  Panduan  Pelatihan Advokasi . Insist Press.
Triutari,  I.  (2014).  Persepsi  Mahasiswa  Penyandang
Disabilitas Tentang Sistem Pendidikan
Segregasi  Dan  Pendidikan  Inklusi. Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus .
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
Tula,  J.  J.  (2015). Pelayanan Pe nyand ang Disabilitas Dalam Menggunakan Berbagai Sarana Aksebilitas .
Kementrian Sosial Republik Indonesia.
Wirga,  E.  W.  (2016).  Analisis  Konten  Pada  Media Sosial  Youtube  untuk  Mendukung  Strategi Kampanye  Politik. Jurnal  Ilm iah  Info rm atik a Dan Komputer .

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 1 (2) (2021)
Penggunaan Media Sosial sebagai Sarana Advokasi: Studi Kasus Kelompok Disabilitas Kabupaten Jember