Asy-Syar’iyyah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Perbankan Islam – ISSN 2089-7227 (p) Vol. 2, No. 1 (2017), pp. 60 - 79

## REPOSISI KEDUDUKAN SAUDARA DALAM HUKUM WARIS ISLAM

## Juandi STIH Pertiba Pangkalpinang

## Abstract
Islamic  inheritance  law  makes  three  categories  of  siblings  with  different  parts.  This difference shows that the position of siblings, siblings of one father and siblings of one mother  is  not  the  same.  This  is  understood  from  the  explanation  of  the  different inheritance of the brother in the Qur'an, namely verse 12 and verse 176 surah an-Nisa '. This reading leaves a problem because in reality there is no significant importance in the  distinction  except  the  attempt  to  reconcile  the  two  verses.  By  using  a  systematic reading  of  the  theme  of  kalalah  followed  by  the  theory  of  the  primary  and  secondary heirs,  it  is  found  that  the  difference  in  the  brother's  part as  the  heir  is  more  to  the difference of his position as the primary or secondary heir, not the difference as a sibling, siblings of one father and siblings of one mother. Therefore the repositioning of sibling position in Islamic law of inheritance should be applied.

## Keyword: heirs, sibling, Islamic inheritance

## A. Pendahuluan
Saudara  merupakan  salah  satu  ahli  waris  yang  diperhitungkan dalam  hukum  waris  Islam  dan  dijelaskan  dalam  al-Qur’an.  Kedudukan saudara  menajadi  signifikan  ketika  ahli  waris  dari  golongan  anak  dan orang  tua  sudah  tidak  ada.  Dalam  kajian  hukum  waris,  ulama  fikih membuat  perbedaan-perbedaan  anatar  saudara  yang  menjadi  ahli  waris, yaitu  saudara  sekandung,  saudara  seayah  dan  saudara  seibu.  Pembedaan ini nampaknya untuk menyelesaikan persoalan yang dinyatakan dalam al- Qur’an  suat  an-Nisa’  ayat  12  dan  suarat  an-Nisa’  ayat  176.  Al-Qur’an menyebutkan  bagian-bagain  saudara  pada  dua  ayat  tersebut  sebagai  ahli waris, namun membuat penjelsan yang berbeda tentang bagian-bagiannya.
Usaha mengkompromikan dua ketentuan hukum yang berbeda dilakukan ulama  dengan  metode al-jam’u ,  yaitu  mengumpulkan  kedua  aturan tersebut kemudian memberikan penjelasan apakah keduanya berentangan atau  masih  dapat  dikompromikan. 1 Ketentuan  ahli  waris  dari  golongan saudara  ini  menghasilakan  kesimpulan  bahwa  kedua  ayat  tersebut  dapat dikompromikan.  Hasilnya  adalah  adanya  pembedaan  katagori  saudara dalam hukum waris Islam.
Apa  yang  disimpulkan  dan  kemudian  diterima  oleh  masyarakat muslim  dalam  kaitan  dengan  kedudukan  saudara  dalam  hukum  waris Islam,  kenyataanya  menyisakan  permaslahan.  Bagi  masyarakat  tertentu, semisal  Indonesia,  tidak  terlalu  signifikan  membedakan  antara  saudara sekandung, seayah atau seibu. Keluarga bilateral hanya mengenal saudara baik  itu  sekandung,  seayah  atau  seibu.  Diluar  itu  yang  dikenal  adalah saudara tiri. Oleh karena itu, perlu melakukan kajian ulang tentang reposisi saudara  dalam  hukum  waris  Islam  dengan  perspektif  yang  tidak diskriminatif.
Kajian ini dilakukan dengan pendekatan normatif-sosiologis dengan model pembacaan sistematis. Pembacaan sistematis yang dimaksud adalah menghubungkan antar dengan ayat untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif.  Dalam  kajian  studi  al-Qur’an  disebut  dengan  munasabah ayat.

## B. Saudara sebagai Ahli Waris
Persoalan  kewarisan  saudara  yang  termuat  dalam  ayat  al-Qur’an adalah  pembicaraan  tentang kalalah .  Makna kalalah mengandung  banyak perdebatan  di  kalangan  umat  Islam,  diantaranya  ada  yang  berpendapat
1 Jika  terdapat  dua  nash  yang  kontradiktif  menurut  arti  lahirnya,  maka  harus  diadakan pembahasan  untuk  memadukan  keduanya  dengan  cara-cara  memadukan  yang  sahih.  Abdul  Wahab Kholaf, Ilmu Ushul Fikih: Kaidah Hukum Islam (terj. Faiz al Muttaqin), (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm.336
kalalah adalah ahli waris, ada juga yang berpendapat kalalah itu pewaris itu sendiri  (orang  yang  meninggal),  dan  pendapat  yang  meyakini  kedua makna  tersebut. 2 Diluar  itu  ada  juga  yang  berpendapat kalalah sebagai menantu perempuan. 3 Namun, sejauh ini makan kalalah yang lebih sesuai dengan  konteks  ayat-ayat  al-Qur’an  yang  berbicara  tentangnya  adalah saudara  laki-laki,  baik  ia  berkedudukan  sebagai  pewaris  maupun  sebagai ahli waris. 4
Makna  tersebut  sesungguhnya  telah  Allah  jelaskan  dalam  ayat  176 surat an-Nisa’. Pertanyaan yang signifikan adalah kapan saudara memiliki hak  untuk  mewarisi?  Dalam  hubungan  dengan  hukum  waris  yang  telah Allah jelaskan, saudara tidak dapat mewarisi ketika pewaris memiliki anak ( walad ). Al-Qur’an tidak membedakan antara anak lak-laki dan perempuan. Hal  ini  didasari  bahwa  kata walad mencakup  pengertian maskulin (anak laki-laki)  maupun feminim (anak  perempuan),  karana  dalam  bahasa  Arab tidak  dijumpai  bentuk feminim pada  kata al-awlad . 5 Hazairin menghubungkan  pengertian walad ini  dengan  dengan  arti mawali dalam surat  an-Nisa’  ayat  33,  sehingga  menghasilkan  pemahaman  yang  luas tentang walad , yaitu keturunan. Dalam analisanya tentang sistem kewarisan bilateral  yang  dicanangkan  al-Qur’an,  keturunan  tidak  dibedakan  antara garis laki-laki dan perempuan. 6 Dengan demikian, saudara hanya mewarisi ketika pewaris tidak memiliki keturunan sama sekali.
2 Lihat:  Abu  Ja’far Muhammad  Ibn  Jarir at- Ṭ abari, Jami’  al-Bayan  an  Ta’wil  ay  al-Qur’ān (Bairut: Dār al-Fikr, t.t) , IV:  191-3
3 David  S.  Power, Studies  in  Qur’an  and  Hadis:  The  Formation  of  the  Islamic  Law  of  inheritance (Barkeley:  University  of  California  Press,  1986),  hlm.  40;  idem,  “The  Islamic  Law  of  Inheritance Reconsidered:  a  New  Reading  of  Q.  4:12B”,  dalam Studia  Islamica No.  1-70  thn.  1953-1989  (Paris:  G.P Maisonneuve-Larose, 1982), XXVIII: 83
4 Juandi, “Pemahaman dan Pemaknaan Kalalah dalam Historisitas Hukum Kewarisan Islam” dalam Asy-Syari’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Perbankan Islam , Vol.1, no.1 Desember 2013 STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik, hlm. 64
5 Muḥammad  Syaḥrūr, Naḥw  Uṣul  Jadidah  lil  Fiqh  al-Islāmī  Fiqh  al-Mar’ah  (al-Waṣiyah,  al- Irṡ, al-Qawāmah, at-Ta’addadiyah, al-Libās) , ( Damaskus: Al-Ahali lil-Tiba'ah Wa an-Naṣr wa at-Tauzi, 2000), hlm. 234
6 Hazairin, Hukum  Kewarisan  Bilateral  Menurut  al-Qur’an  dan  Hadis (Jakarta:  Tintamas, 1982), hlm. 50
Saudara-saudara  yang  mewarisi  saudaranya,  dalam  pandangan ulama sepanjang sejarah hukum kewarisan Islam, dibedakan menjadi tiga katagori,  yaitu  saudara  sekandung,  saudara  sebapak,  dan  saudara  seibu. 7 Pembedaan ini tidak lain merupakan implikasi dari pemahaman dua ayat kalalah yang  membedakan  bagian  warisan.  Ulama  berkepentingan  untuk menjalaskan  saudara  yang  seperti  apa  yang  mendapat  bagian  waris berimbang  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Oleh  karena  itu, kalalah pertama  yang  berbicara  tentang  kewarisan  saudara  ditafsirkan  sebagai saudara seibu, 8 sedangkan kalalah kedua membicarakan kewarisan saudara sekandung  atau  sebapak. 9 Pembedaan  ini  sebagaimana  yang  sudah disebutkan  sebelumnya,  lebih  merupakan  solusi  penyelesaian  terhadap persoalan dua nass yang bertentangan. Metode ini disebut dengan al-Jam’u wa at-Taufiq . 10
Tafsir-tafsir  belakangan  menganut  pendapat  di  atas.  Misalnya Sayyid  Qu ṭ b  dengan  tegas  meyakini  penafsiran  ini  dan  kemudian memberikan  argumentasi  mengapa  saudara  seibu  berbeda  dalam pengaturan warisannya. Setidaknya ada tiga alasan. Pertama , mereka ---baik laki-laki  maupun  perempuan---  sama  bagiannya  dalam  warisan. Kedua , mereka  tidak  mewarisi  kecuali  bila  si  mati  dalam  keadaan kalalah ‘tidak mempunyai orang tua dan anak’. Dengan demikian, mereka tiak mewarisi bersama  dengan  ayah,  kakek,  anak,  atau  cucu  dari  anak  laki-laki. Ketiga ,
7 Dalam kitab-kitab khusus membahas waris selalau ditemukan adanya sub bab yang membahas topic tersendiri tentang kewarisan saudara seibu dan saudara sekandung. Lihat: Muhammad Abu Zahrah, Ahkām at-Tirkāt wa al-Mawāris (al-Qāhirah: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1963), hlm. 115-22
8 Misalnya  aṭ-Ṭabari  mencatat  setidaknya  ada  tujuh  riwayat  yang  menyebutkan  bahwa  dalam qira’at Sa’ad  ibn  Abi  waqās, kalālah pertama  menyebutkan akhun  au  ukhtun  li  al-umm. Berdasarkan riwayat inilah penafsiran tentang saudara seibu terus dikembangkan. Lihat: Jami’ al-Bayan an Ta’wil ay al-Qur’an (Bairut:  Dar  al-Fikr,  t.t),  VI:  194.  dalam  catatan  lain  dikatakan  bahwa qira’at Ubay  dengan menambah “ min al-umm” sedangkan qira’at Sa’ad berbunyi min umm . Muḥammad Rasyid Riḍa, Tafsīr al-Qur’an al-Hakīm al-Masyhūr bi Tafsīr al-Manār (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1999),  IV: 346
9 Misalnya lihat: Ṣadiq Hasan Khān, Fatḥ al-Bayān fii Maqāṣid al-Qur’ān (ttp.: tnp., t.t), II: 422
10 Salah satu cara melakukan jam’u wa at-taufiq adalah dengan cara menentukan jalur masing- masing dari dua hal yang berlain. Lihat: Kamal Muchtar, dkk, Ushul Fikih Jilid 1, (Jakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 180
bagian mereka tidak lebih dari sepertiga, meskipun jumlah mereka banyak, baik  laki-laki  maupun  perempuan. 11 Pendapat  lain  dikemukakan  Abu Ḥ ayyān. Sekalipun ia menegaskan bahwa lafaz al-akh dalam ayat kewarisan tidak  dibedakan  kepada  saudara  sekandung,  seayah  atau  seibu  karena lafaznya mutlaq ,  tetap  menganggap  ke- mutlaq -an  lafaz  tersebut  tidak  bisa digunakan karena ada hadis yang menyebutkan bahwa al-akh pada ayat 12 surat  an-Nisa’  adalah  saudara  seibu. 12 Pendapat  ini  juga  dipegang  oleh Rasyid  Ri ḍ a.  Sekalipun  ia  mengakui  bahwa  ayat  12  ini  mengatur pembagian  warisan  saudara  seibu,  tetapi qira’at yang  menunjukannya merupakan al-qira’at asy-syazah sehingga ia bukanlah qira’at tetapi hanyalah tafsir. 13
Pendapat  Rasyid  Ri ḍ a  tersebut  dapat  dijadikan  pegangan  untuk mengatakan bahwa penyebutan akhun atau ukhtun dalam ayat 12 hanyalah penafsiran  sahabat.  Al-Qur’an  tidak  memberikan  suatu  perincian  tentang hubungan  persaudaraan  ini.  Dengan  tidak  adanya  perincian  tersebut sesungguhnya  selaras  dengan  sistem  kekeluargaan  bilateral  menurut  al- Qur’an, sehingga tidak ada pembedaan antara saudara sekandung, saudara sebapak  atau  saudara  seibu.  Semua  jenis  saudara  tersebut  wajib  ikut diperhitungkan tanpa membeda-bedakan hubungan persaudaraan. 14
Secara  historis  penafsiran  yang  membedakan  antara  saudara kandung dan saudara seibu sangat janggal. Ayat 176 yang dijelaskan Nabi sebagai  ayat  yang  turun  pada  musim  panas 15 diturunkan  belakangan setelah  diturunkan  ayat  12. 16 Ayat kalālah 176,  menurut  satu  pendapat,
11 Sayyid Quṭub, Fi Zhilal al-Qur’an (Beirut: Dār Ihya’, 1971) IV: 268
12 Muhammad Yusuf Abu Ḥayyān al-Andalusī, Al-Baḥr al-Muḥit , cet.ke.2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1978), III: 185
13 Rasyid Riḍa, Tafsīr al-Qur’an..., IV: 346
14 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral…, hlm. 50
15 Muhammad  bin  Ahmad  Abi  Abdullah al-Anshori al- Qurṭubi,  A l-Jāmi’ li ahkām al-Qur’ān , cet. ke-2, (ttp: Dār al-Kitāb al-‘Arabi, 1967), III: 2025
16 Surat an-Nisa’ ayat 12  tersebut berbunyi:
merupakan  ayat  yang  akhir  turun  sebagaimana  surat  yang  akhir  turun adalah  surat  al-Bara’ah. 17 Sekalipun  tidak  ada  data  yang  pasti  tentang seberapa lama jarak turunnya antara ayat 12 dan ayat 176, ayat 12 diyakini turun lebih dahulu. Pertanyaan yang penting adalah mengapa pengaturan terhadap  kewarisan  saudara  seibu  lebih  dulu  dari  pengaturan  kewarisan saudara sekandung dan saudara sebapak. Kondisi ini cukup janggal karena di  tanah  Arab  yang  patrilinial  justru  lebih  banyak  menghasilkan  orang yang  bersaudara  sekandung  atau  sebapak  bila  dibandingkan  dengan saudara seibu. 18 Perbedaan bagian warisan antara saudara yang disebutkan dalam  ayat  12  dan  176  bukan  terletak  pada  perbedaan  jenis  saudara  ini tetapi karena adanya keadaan lain.
Keadaan  lain  yang  menyebabkan  terjadinya  perbedaan  dalam pembagaian  warisan  saudara  ini  terletak  pada  adanya  ahli  waris  lain disamping  saudara. Kalalah pertama  mengindikasikan  bahwa  disamping saudara  masih  terdapat  pasangan  dari  pewaris,  dan  mungkin  juga  kedua orang  tua.  Korelasi  pertama  dengan  pasangan  pewaris  diindikasikan dengan  redaksi  ayat  yang  menyatu.  Tidak  ada  pemisahan  antara  satu redaksi  dengan  redaksi  sebelumnya,  bahkan  menggunakan  penghubung “dan”.  Sedangkan  hubungan  saudara  dengan  orang  tua  langsung dijelaskan  al-Qur’an  dengan  menentukan  bagian  Ibu  secara  eksplisit  jika tidak  ada  anak  dan  hanya  ada  saudara,  sedangkan  bagian  bapak  tidak
َٰٓ   ي ا هُّ ي أ َٰٓٱ َٰٓ ُّسا  نل َٰٓٱ َٰٓ اوُّق  ت َٰٓ َُّٰٓمُّك  ب ر َٰٓٱ يِذ ل َٰٓ مُّك ق ل خ َٰٓ نِ م َٰٓ َٰٓ ف  ن َٰٓ  س ََٰٰٓٓ  و َٰٓ ة دِح َٰٓ َٰٓ ق ل خ و َٰٓ َٰٓ نِم ا ه َٰٓ َٰٓ و ز ا ه ج َٰٓ َٰٓ  ث ب و َٰٓ َٰٓ نِم ا مُّه َٰٓ َٰٓ لا جِر آَٰ َٰٓ ريِث ك آَٰ َٰٓ ا  سِن و َٰٓ  ءَٰٓ َٰٓ وٱ َٰٓ اوُّق  ت َٰٓٱ َٰٓ   لل َٰٓٱ يِذ ل َٰٓ َٰٓ ا  س ت َٰٓ نوُّل ء َٰٓ ِهِب ۦَٰٓ َٰٓ وٱ َٰٓ ل َٰٓ ر أ َٰٓ  ما ح َٰٓ َٰٓ  نِإ َٰٓٱ َٰٓ   لل َٰٓ َٰٓ نا ك َٰٓ َٰٓ ي ل ع َٰٓ مُّك َٰٓ َٰٓ بيِق ر آَٰ١ َٰٓ َٰٓ An-Nisa’ ayat 176 berbunyi: َٰٓ   ي ا هُّ ي أ َٰٓٱ َٰٓ ُّسا  نل َٰٓٱ َٰٓ اوُّق  ت َٰٓ َُّٰٓمُّك  ب ر َٰٓٱ يِذ ل َٰٓ مُّك ق ل خ َٰٓ نِ م َٰٓ َٰٓ ف  ن َٰٓ  س ََٰٰٓٓ  و َٰٓ ة دِح َٰٓ َٰٓ ق ل خ و َٰٓ َٰٓ نِم ا ه َٰٓ َٰٓ و ز ا ه ج َٰٓ َٰٓ  ث ب و َٰٓ َٰٓ نِم ا مُّه َٰٓ َٰٓ لا جِر آَٰ َٰٓ ريِث ك آَٰ َٰٓ ا  سِن و َٰٓ  ءَٰٓ َٰٓ وٱ َٰٓ اوُّق  ت َٰٓٱ َٰٓ   لل َٰٓٱ يِذ ل َٰٓ َٰٓ ا  س ت َٰٓ نوُّل ء َٰٓ ِهِب ۦَٰٓ َٰٓ وٱ َٰٓ ل َٰٓ ر أ َٰٓ  ما ح َٰٓ َٰٓ  نِإ َٰٓٱ َٰٓ   لل َٰٓ َٰٓ نا ك َٰٓ َٰٓ ي ل ع َٰٓ مُّك َٰٓ َٰٓ بيِق ر آَٰ١ َٰٓ َٰٓ 17 Abī Bakr Muhammad bin Abdullah Ibn  Arabi, Ahkām al-Qur’ān , tahqiq:  Ali Muhammad al- Bajawī, (ttp.: tnp., 1967), I: 519
18 Sajuti  Thalib, Hukum  Kewarian  Islam  di  Indonesia ,  cet.ke-8  (Jakarta:  Sinar  Grafika,  2004), hlm. 146-7
disebutkan. Dalam pendapat lain disebutkan bahwa “perbedaan keadaan” yang  menyebabkan  perbedaan  saham  dalam  kasus kalālah pertama  dan kalālah kedua  terletak  pada  keadaan  kedua  orang  tua.  Dalam kalālah pertama, saudara-saudara (baik laki-laki maupun perempuan) menjadi żawi al- furū ḍ . Dengan demikian tidak ada halangan bagi saudara tersebut untuk berkonkurensi  dengan  ibu  yang  menjadi żawi  al-  furū ḍ dan  ayah  yang menjadi żawi  al-qārabah (karena  tidak  ada  anak).  Dalam kalālah kedua, saudara laki-laki ditetapkan sebagai żawi al-qārabah. Keadaan mana setelah tidak  ada  ayah.  Saudara  laki-laki  tidak  mungkin  bersama  ayah  menjadi żawi  al-qārabah karena  kelompok  keutamaan  ayah  lebih  tinggi  dari saudara. 19
Saudara-saudara,  menurut  berbagai  penafsiran,  tidak  mendapat warisan  bila  terdapat  Ayah.  Karena  Ayah  dapat  menghijab  saudara.  Dari keyakinan  inilah,  dipahami  bahwa kalālah adalah  orang  yang  tidak mempunyai  anak  dan  ayah.  Sementara  Ibu  tidak  menghalangi  saudara untuk  mewarisi.  Pendapat  ini  nampaknya  bisa  dimaklumi  mengingat sistem  kekeluargaan  yang  masih  mendominasi  adalah  sistem  kebapakan. Namun  pendapat  ini  tidak  harus  kita  ikuti.  Karena  bagaimanapun,  hasil pemikiran,  atau  dengan  kata  lain  peradaban  Islam,  yang  ada  selama  ini hanyalah sebuah upaya memahami wahyu secara metodis dan intelektual dalam  periode  sejarah tertentu,  dan di  bawa  sosiokultural  tertentu  pula. 20
Sehingga  kita  akan  selalu  menemukan  berbagai  pendapat  yang  berbeda dalam  satu  persoalan  sesuai  dengan  kapasitas  intelektual  seseorang  dan latar belakang sosiokulturalnya. Karena masyarakat Arab masih memegang sistem  kekeluargaan  yang  patriarkhal,  wajar  pendapat-pendapat  seputar
19 Al Yasa Abubakar, Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab, (Jakarta: INIS, 1998) , hlm. 48
20 Issa J. Boulata, Dekonstruksi Tradisi: Gelar Pemikiran Arab Islam , alih bahasa: Imam Khoiri, cet.1  (Yogyakarta:  Lkis,  2001),  hlm.  58.  pernyataan  ini  adalah  pandangan  Hasan  Hanafi  ketika membongkar  Tradisi  Islam  dalam  sketsa  proyek  pemikirannya  di  bawah  judul At-Turaṡ  wa  Tajdīd: Mauqifunā min at-Turaṡ al-Qadīm .
persoalan  hukum  keluarga,  termauk  waris,  sarat  dengan  pendapat- pendapat  yang  mengarahkan  pada  pengalaman  sosial  mereka,  walaupun ada perbedaan pendapat di sana-sini.

## C. Teori Tingkatan Kelas Ahli Waris
Pendapat berbeda, dalam persoalan di atas, yang ditemukan adalah dikemukakan a ṭ - Ṭ āba ṭ abā’ī. Menurut beliau saudara tidak dapat mewarisi selama ada keturunan (secara mutlak) dan orang tua (bapak maupun ibu). Karena anak dan orang tua sama hubungan kedekatannya, maka orang tua pun  diberi  hak  menghijab  kerabat  garis  sisi  ---sama  seperti  anak. 21
Pendapat ini, sebagaimana pendapat kalangan Syi’ah yang membagai ahli waris  dalam  tiga  tingkatan  yang  antara  tingkatan  saling  menghijab, 22 menempatkan posisi orang tua termasuk ibu lehih tinggi dari saudara.
Posisi  saudara  sebagai  ahli  waris nasabiyyah berada  pada  tingkatan kelas  ke  II  bersama  dengan  eyang.  Kelompok  II  ini  termasuk  juga  di dalamnya  keturunan  saudara.  Pada  kelas  I  terdapat  orang  tua  (ibu  dan bapak), anak atau keturunan langsung. Sedangkan kelas III terdapat paman dan bibi pihak ayah, paman dan bibi dari pihak ibu orang yang meninggal, dan  dari  orang  tuanya  atau  eyangnya,  dan  seterusnya.  Dengan  prinsip kelas ini, ahli waris pada kelas I menutupi ahli waris kelas II, demikian pula ahli waris kelas II menutupi ahli waris kelas III. Ahli waris pada kelompok I yang  terdiri  dari  orang  tua  dan  anak  mewarisi  secara  bersama-sama  dan tidak  saling  menutupi. 23 Dengan  keyakinan  seperti  inilah,  saudara  tidak
21 Muhammad Husein aṭ-Ṭābaṭabā’ī, Al-Mīzān fi Tafsīr al-Qur’ān (Beirut: Mu’assasat al-‘Alami, 1978), 212-3
22 Bandingkan dengan sistem kewarisan Sunni. Kalangan Sunni membagai kelompok ahli waris secara prinsip menjadi tiga bagian juga, tetapi berdasarkan garis keutamaan, yaitu qur’anic heirs (zau al- furud,), agnate heirs (‘Ashabah), dan Uterine Heirs (zau al-arham) . Penjelasan ketiganya banyak tersebar dalam tulisan-tulisan hukum waris. Misalnya, A. D. Ajijola, The Concept of Family in Islam (New Delhi: Adam Publishers and Distributors, 2006), hlm. 159-89
23 A.A.A.  Fyzee, Outlines  of  Muhammadan  Law ,  cet.  ke4  (London:  Oxford  University  Press, 1974), hlm. 442; J N D Anderson, Islamic Law in the Moderen World (New York: New York University Press, 1959), hlm. 67-8; Di sinila secara umum terjadi perbedaan penting antara konsep kewarisan Syi’ah
dapat  mewarisi  selama  pewaris  memiliki  anak  ataupun  orang  tua  baik bapak maupun ibu (kelas I).

## D. Sistem Kekeluargaan
Untuk meninjau hukum kewarisan ini kita harus mengamati bentuk- bentuk  kemasyarakatan  dan  sistem-sistem  kekeluargaan.  Menurut  ilmu antropologi sosial, pada garis besar ada 3 macam cara orang menentukan garis  keturunan, yaitu pertama , orang menarik garis keturunannya ke atas hanya  melalui  bapaknya;  bapak  itu  menarik  garis  keturunannya  melalui bapaknya  lagi  dan  begitulah  seterusnya  sampai  kepada  bapak  asal,  yang dipercayai  sebagai  asal  yang  menurunkan  mereka;  cara  ini  menurunkan sistem patrilineal. Kedua , orang menarik garis keturunannya ke atas hanya melalui  ibunya;  ibu  itu  menarik  garis  keturunannya  melalui  ibunya  lagi dan begitulah seterusnya sampai kepada ibu asal yang dianggap asal yang menurunkan mereka; cara ini melahirkan sistem kekeluargaan matrilinial. Cara  pertama  dan  kedua  ini  disebut  sistem  unilateral  karena  hanya menarik  garis  keturnan  pada  salah  satu  pihak  saja. Ketiga ,  orang  menarik garis  keturunannya  ke  atas  melalui  bapaknya  atau  ibunya,  demikian  juga yang  dilakukan  bapak  dan  ibunya,  dan  demikianlah  seterusnya;  cara  ini melahirkan  sistem  kekeluargaan  bilateral. 24 Jika  di  kroscekkan  pada masyarakat  Arab,  dalam  banyak  tulisan,  maka  mereka  menganut  model sistem  patrilinial  asli  yang  banyak  berpengaruh  terhadap  perkembangan sejarah patriarki sesudahnya di kawasan ini. 25 Dengan demikian, bukanlah
dan Sunni, yaitu dalam dataran pendekatan yang digunakan. Sunni menggunakan ketentuan khusus dalam al-Qur’an yang dapat diaplikasikan dan mempengaruhi individu-individu yang disebut di dalamnya tanpa merubah  hukum  adat  pra  Islam  dan  penggunaan-penggunaannya.  Sedangkan  kewarisan  Syi’ah menggunakan  aturan  khusus  al-Qur’an  hanya  sebagai  ilustri  prinsip  umum  yang  pokok  di  dalamnya. Mohammad  Mustafa  Ali  Khan, Islamic  Law  of  Inheritance:  A  New  Approach (New  Delhi:  Kitab Bhavana, 1989), hlm. 173-4
24 Anwar  Harjono, Hukum  Islam  Keluasan  dan  Keadilannya (Jakarta:  Bulan  Bintang,  1968), hlm. 243-4
25 Nasruddin  Umar, Argumen  Kesetaraab  Jender  Perspektif  al-Qur’an (Jakarta:  Paramadina, 1999), hlm. 129
hal yang mengejutkan ketika pendapat seperti mengutamakan pembagian Ayah  dari  pada  saudara;  mempertimbangkan  penafsiran  saudara  pada kalālah pertama  sebagai  saudara  seibu  dan kalālah kedua  sebagai  saudara sekandung  atau  sebapak;  mengutamakan  hak  waris  kakek  dari  pada  hak waris saudara, kita temukan.
Persoalan pertama di atas didasari oleh garis keutamaan antara ayah dan  saudara.  Persoalan  kedua  untuk  menunjukan  bahwa  saudara  seibu memiliki  kedudukan  lebih  rendah  dari  saudara  sekandung  atau  seayah dengan  bukti  bahwa  saudara  seibu  menerima  bagian  warisan  yang  sama antara  laki-laki  dan  perempuan,  sedangkan  saudara  seayah  atau sekandung  memiliki  bagian  yang  tidak  berimbang  antara  pihak  laki-laki dan  perempuan.  Persoalan  ketiga  adalah  yang  paling  banyak diperbincangkan.  Setidaknya  kalangan  Sunni  lebih  bersemangat mempertahankan kewarisan yang patrilinial dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:
1. selalu  memberikan  kedudukan  yang  lebih  baik  dalam  perolehan  harta peninggalan kepada pihak laki-laki. Dalam hubungan ini termasuk juga perbandingan  perolehan  antara  ibu  dan  bapak  atas  harta  peninggalan anak.
2. urutan  keutamaan  berdasarkan  ‘ a ṣ abah dan  laki-laki.  ‘ A ṣ abah adalah anggota  keluarga  yang  mempunyai  hubungan  darah  sesamanya berdasarkan hubungan garis keturnan laki-laki.
3. istilah-istilah  khusus  mengenai  kewarisan  dalam  al-Qur’an  mungkin disamakan  dengan  istilah  biasa  dalam  bahasa  sehari-hari  atau  istilah hukum adat dalam masyarakat Arab. 26
Namun,  dalam  kewarisan  yang  dikembangkan  al-Qur’an,  pada dasarnya, menurut Hazairin, bukanlah sistem patrilinial. Alasan kalangan
26 Sajuti Thalib, Hukum Kewarian Islam…, hlm. 112
Sunni  masih  mempertahankan  sistem  kekerabatan  patrilinial  dalam hukum  waris    karena  “garis-garis  hukum  kekeluargaan,  termasuk  garis- garis  hukum  kewarisan  dalam  al-Qur’an,  dipahami ahl  as-sunnah  wa  al- jama’ah hanya sebagai suatu penyimpangan dari hukum adat masyarakat Arab;  suatu  penyimpangan  yang  membawa  perobahan-perobahan  besar dalam hukum adat ini tidak disadari, bahwa garis-garis hukum al-Qur’an itu merombak sistem masyarakat Arab....pengertian ‘ a ṣ abah yang berurut kepada  susunan  masyarakat  yang  patrilinial  tetap  dipertahankannya, karena tidak menginsafi, bahwa al-Qur’an merombak masyarakat tersebut menjadi masyarakat bilateral.” 27

## E. Kakek dan Saudara Sebagai Ahli Waris
Selanjutnya,  perbincangan  tentang  posisi  saudara  dalam  hukum waris  adalah  ketika  ia  bersama  dengan  kakek.  Apakah  saudara  terhijab oleh kakek atau tetap mendapatkan bagian waris. Ada dua pendapat yang berkembang  tentang  posisi  saudara  dalam  kasus  ini. Pertama ,  saudara tidak  mendapatkan  harta  warisan  ketika  ada  kakek  karena  kakek menutup  hak  saudara  baik  laki-laki  maupun  perempuan  dalam  ketiga hubungannya  (saudara  seayah,  saudara  sekandung,  dan  saudara  seibu). Pendapat  ini  dipegang  oleh  Ibn  Abbas,  Abdullah  bin  Zubeir,  Usman, Aisyah,  Ubay  bin  Ka’ab,  Mu’ad  bin  Jabal,  Abu  Musa  dan  lainnya  yang kemudian  diikuti  oleh  Abu  Hanifah, al-Muzzani,  Daud  dan  Ibn  Munzir. Kedua ,  pendapat  sebaliknya  yang  menyatakan  bahwa  kakek  tidak menghijab  saudara  untuk  mewarisi.  Menurut  pendapat  yang  kedua  ini saudara hanya terhijab oleh anak laki-laki atau cucu laki-laki dan ayah. 28
Pendapat  ini  dipegang  oleh  Ali,  Zaid  bin Ṫ abit,  Ibn  Mas’ud  yang kemudian  diikuti  oleh  imam  asy-Syafi’i,  imam  Ahmad,  Abu  Yusuf  dan
27 Hazairin, Hukum Waris Bilateral….. , hlm. 75
28 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Prenada Media, 205), hlm. 116
Muhammad al-Syaibani dari kalangan Hanafiyyah, dan al-Auza’i. Di luar dua  pendapat  di  atas,  satu  pendapat  lain  yang  dipegang  oleh  mazhan Maliki  adalah  bahwa  kakek  hanya  menghalangi  saudara  atau  saudari seibu  untuk  mewarisi  tetapi  tidak  untuk  saudara  sekandung  atau seayah. 29 Namun,  pendapat  terakhir  ini  tidak  kita  eksplorasi  lebih  jauh mengingat  keyakinan  kita  bahwa  al-Qur’an  tidak  membedakan  antara jenis-jenis  saudara  dan  saudari.  Sedangkan  kedua  pendapat  sebelumnya dapat dijelaskan lebih lanjut.
Pendapat yang pertama didasari pada hadis yang memerintahkan agar  memberikan furu ḍ kepada  yang  berhak  menerima  dan  selebihnya diberikan kepada pihak keluarga terdekat dari laki-laki dalam garis laki- laki. Dalam urutan kekerabatan kakek berada di atas saudara. Alasan lain dikemukan  Ibn  Qudamah.  Ia  memperluas  pengertain  “ayah”  dalam  al- Qur’an,  yaitu  mencakup  pengertian  “kakek”. 30 Dengan  demikin,  ia mengganti  kedudukan  Ayah.  Pendapat  yang  kedua  didasari  pada argumentasi  bahwa  hak  mewarisi  saudara  ditetapkan  berdasarkan na ṣṣ yang ṣ arih dan tidak mungkin ia terhijab kecuali bila dinyatakan oleh na ṣṣ atau  ijma’.  Argumentasi  lainnya  adalah  bahwa  saudara  memiliki kedudukan  yang  sama  dalam  faktor  yang  menyebabkan  mereka mendapatkan  warisan,  yaitu  dihubungkan  dengan  pewaris  melalui perantara  bapak  sebagaimana  kakek.  Nampaknya,  pendapat  kedua  ini dapat  dijadikan  pegangan  sekalipun  dalam  perkembangannya  pendapat ini justru mengalami pembahasan-pembahsan yang rumit. Jika memakai model kewarisan yang dipegang mazhab Syi’ah maka kakek akan terhijab jika ada salah satu orang tua pewaris.
29 Ajijola, The Concept of Family in Islam..., hlm. 171
30 Ibn  Qudamah, al-Muqhnī (Kairo:  Maktab  al-Qahiriyah,  1970),  VI:  307-8;  Di  sisi  lain, pendapat seperti ini juga ditemukan dalam pemikiran imam asy-Syafi’i. Bahkan baginya kakek menutupi saudara seibu untuk mendapatkan warisan. Lihat: Ringkasan Kitab al-Umm (2) , edisi revisi, alih bahasa: Muhammad Yasir Abd. Muthalib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 182-3

## F. Ahli Waris Primer dan Ahli Waris Sekunder 31
Posisi kewarisan saudara yang penting dibahas, selanjutnya, adalah kemungkinan  saudara  dapat  mewarisi  ketika  ada  anak  perempuan. Jumhur  ulama  berpendapat  bahwa  saudara  dapat  mewarisi  jika  pewaris hanya memiliki anak perempuan. Hal ini didasari pada keyakinan bahwa anak perempuan tidak dapat menghijab saudara-saudari untuk mewarisi. Khusus  untuk  saudari,  ia  memiliki  bagian ‘a ṣ abah  ma’al  ghair bila bersamaan dengan anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki. Pendapat  ini  di  tolak  oleh  Ibn  Abbas 32 dan  kita  lebih  sepakat  untuk memegang pendapat Ibn Abbas yang tidak membedakan antara anak laki- laki  dan  perempuan  dalam  hal  menghijab  saudara.  Tidak  hanya  itu berdasarkan kewarisan primer dan sekunder nampak jelas bahwa hanya saudara  yang  menduduki  posisi  ahli  waris  sekunderlah  yang  memiliki bagian yang sudah ditentukan, yaitu 1/6 atau 1/3.
Posisi  saudara  pada  ayat kalālah pertama,  sebagaiman  telah disinggung dalam bagian sebelumnya, adalah sebagai ahli waris sekunder dimana  ia  menerima  warisan  bersamaan  dengan  ibu  dan  bapak. Sedangkan kalālah kedua  menempatkan  saudara  pada  posisi  ahli  waris primer  dimana  ahli  waris  sekunder  tidak  ada.  Istilah  ahli  waris  primer dan  sekunder  hanya  berlaku  pada  ahli  waris nasabiyyah ,  sedangkan  ahli waris sababiyah dalam kondisi apapun tetap mewarisi.
Dalam  penerapan  teori  ahli  waris  primer  dan  sekunder  ini menghasilkan banyak perbedaan dalam penyelesaian kasus waris. Dalam kasus  diatas,  saudara  mendapat  bagian  1/6  jika  ia  sendirian  dan mendapatkan  1/3  jika  berjumlah  dua  orang  atau  lebih. 33 Tidak  ada
31 Terminologi ahli waris primer dan ahli sekunder diambil dari penjelasan David S.Power dalam Studies in Qur’an and Hadis..., hlm.95-102
32 Fatchur Rahman, Ilmu Waris (Bandung: al-Ma’arif, 1971), hlm. 302-3
33 Dalam ketentuan hukum waris yang berjalan, bagain 1/6 dan 1/3  ini untuk saudara seibu bila tidak bersama far’u dan ashu waris. Jika bersamaan, maka keduanya menghijab saudara tersebut. Bagain
pembedaan antara laki-laki dan perempuan, termasuk jika keduanya laki- laki,  keduanya  perempuan  atau  satu  orang  laki-laki  dan  satu  orang perempuan.  Misalnya,  seoarang  laki-laki  meninggal  dunia  dan  ia meninggalkan istri, ibu, ayah, satu orang saudara laki-laki dan satu orang saudara  perempuan  (baik  seibu  maupun  sekandung)  sebagai  ahli  waris, maka istri akan mendapatkan ¼ karena tidak ada anak, ibu mendapat 1/6 karena ada saudara sebagai ahli waris lainnya, saudara laki-laki mendapat 1/6, saudara perempuan mendapat 1/6, atau keduanya bersekutu dalam 1/3, sedangkan bagian ayah tidak ditentukan. Dengan demikian kita akan membagi bagian-bagian yang sudah ditentukan al-Qur’an dan selanjutnya menentukan  bagian  ayah.  Untuk  mempermudah  pembagiannya  kita mengunakan asal masalah 24, sehingga istri mendapat ¼ x 24= 6 bagian, ibu  mendapat  1/6  x  24=  4  bagian,  saudara  laki-laki  dan  saudara perempuan mendapatkan 1/3 x 24=8 bagian. Total semua harta yang telah terbagi  adalah  18/24  atau  senilai  75  %.  Dengan  demikian  bagian  ayah adalah 24-18= 6 bagian atau senilai ¼. Dari kasus ini ahli waris nasabiyyah sebagai  ahli  waris  primer  adalah  bapak  dan  ibu.  Keduanya  memiliki bagian  yang  tidak  sama,  sedangkan  saudara  adalah  ahli  waris  sekunder dengan bagian yang sama besar.
Berikut  ini  akan  kita  selesaikan  kasus  yang  pada  masa  sahabat menjadi  perdebatan,  yaitu  kausus  Akdariyah.  Pewaris  meninggalkan harta  dengan  ahli  warisnya  suami,  ibu,  saudari  kandung/tunggal  ayah dan  kakek.  Terjadi  silang  pendapat  dalam  pembagiannya  dan  beberapa pendapat mengusulkan adanya ‘ aul , 34 kecuali Abu Bakar yang menghijab saudari. 35 Namun,  kita  akan  menyelesaikan  pembagian  ini  dengan
ini  juga  ditentukan  bagi  saudari  seayah  yang  bersamaan  dengan  saudari  sekandung.  Sedangkan  bila terdapat saudara sekandung atau saudara seayah, maka kedudukannya menjadi ashoba ma’al ghoirihi.
34 Aul dan Radd adalah adanya kelebihan dan kekurangan dalam saham-saham para ahli waris. Lihat: Fatchur Rahman, Ilmu Waris..., hlm. 409-29
35 Berbagai penyelesaian yang sudah dilakukan dapat dilihat dalam: Ibid ., hlm. 526-8
memberikan  bagian  suami  ½,  ibu  1/6  karena  ada  saudara  perempuan, satu orang saudara perempuan bagiannya 1/6 dan kakek bagianya tidak ditentukan. Dengan demikian, suami mendapatkan ½ x 6= 3 bagian atau 50  %,  ibu  mendapatkan  1/6  x  6=  1  bagian,  saudari  perempuan mendapatkan  1/6  x  6=  1  bagian,  total  harta  yang  dibagikan  adalah  5 bagian.  Maka  sisa  harta  adalah  1  bagian  menjadi  bagian  kakek.  Dalam kondisi ini kakek tidak bisa ditempatkan sebagai ahli waris primer karena ada ibu. Ibulah yang menjadi ahli waris primer. Sedangkan saudara dan kakek  menjadi  ahli  waris  sekunder  yang  bagiannya  sama.  Seandainya harta  yang  ditinggalkan  berupa  uang  senilai  1.500.000,  maka  suami mendapatkan 750.000, ibu mendapatkan 150.000, dan saudari perempuan mendapat  150.000  dan  kakek  mendapatkan  150.000.  Dengan  pembagian ini kita tidak mengenal adanya rad atau ‘ aul .
Selanjutnya, pada kasus kalālah kedua pembagain waris ditetapkan berdasarkan ketentuan ahli waris primer. Apabila ahli  waris itu  saudara perempuan  satu  orang  maka  bagian  warisnya  adalah  ½,  bila  berjumlah dua  orang  atau  lebih  maka  bagian  warisnya  adalah  2/3,  dan  apabila mereka berupa laki-laki dan perempuan dalam jumlah yang banyak maka untuk  satu  orang  saudara  laki-laki  semisal  bagian  dua  saudara perempuan.  Model  pendistribusian  ini  sama  seperti  pembagian  harta kepada anak-anak.
Bagian-bagian  pembagian  harta  pada  anak-anak  pewaris  yang Allah  tentukan  adalah  bagian  perempuan,  sedangkan  bagian  laki-laki tidak  ditentukan  secara  jelas.  Ketentuan  yang  ada  dalam  al-Qur’an meliputi ketentuan jika anak perempuan berjumlah lebih dari dua orang maka  ia  mendapatkan  bagian  2/3,  jika  anak  perempuan  itu  satu  orang maka  ia  mendapatkan  ½,  dan  jika  anak  perempuan  itu  berjumlah  dua orang  maka  ia  mendapatkan  bagian  semisal  satu  orang  anak  laki-laki. Analisa  menarik  dilakukan  oleh  Sya ḥ rūr  tentang  pembacaan  ayat  ini.
Menurutnya    keadilan  pembagaian  sama  rata  tidak  mungkin  tercapai kecuali  dalam  dua  kasus  saja,  yaitu  jumlah  anak  laki-laki  sama  dengan jumlah anak perempuan atau himpunan laki-laki sama dengan himpunan perempuan (1 laki-laki + 1 perempuan, 2 laki-laki + 2 perempuan, 3 laki- laki + 3  perempuan, dan seterusnya, dalam hal ini jumlah anak laki-laki dan  perempuan  berimbang),  dan  keseluruhan  anak  terdiri  dari  laki-laki tanpa  perempuan  atau  keseluruhan  perempuan  tanpa  laki-laki.  Dalam ayat-ayat  waris,  terutama  kasus li  aż-żakari  mi ṡ lu  ha ẓẓ i  al-un ṡ ayain menunjukan  bahwa  penyebutan  variabel  laki-laki  didahulukan  karena berfungsi  sebagai  pengikut  dan  variabel  perempuan  disebutkan  dengan jumlah  satu  dan  seterusnya  karena  posisinya  sebagai  pe-ubah. 36 Dengan demikian,  kemungkinan  logis  untuk  ayat  tersebut  adalah  bahwa perempuan  merupakan  dasar  dalam  pembagian  waris,  sedangkan  laki- laki  mengikuti  ketentuan  yang  dihasilaknnya.  Dari  pembacaan  ini, kemudian ditentukanlah batasan-batasan Allah.
Relevansi dari pembacaan di atas ketika Allah menyebutkan bagian anak perempuan, maka secara otomatis disampingnya ada anak laki-laki dalam jumlah berapapaun. Jika jumlah anak tersbut hanya satu baik laki- laki  maupun  perempuan,  harta  tersebut  akan  diambil  semua  setelah pembagaian  kepada  ahli  waris  yang  disebutkan  al-Qur’an  semisal  istri atau  suami,  ibu  dan  bapak.  Batasan  yang  tidak  seimbang  pada  bagian anak  hanya  berlaku  ketika  jumlah  anak  tersebut  tiga  orang,  yaitu  satu anak  laki-laki  dan  dua  anak  perempuan,  sehingga  anak  laki-laki mendaptkan setangah dan dua anak perempuan mendapatkan setengah.
Kembali  pada kalālah kedua,  dalam  kasus  saudara  sebagai  ahli waris primer, saudara laki-laki hanya disebutkan dalam kasus berjumlah banyak  sedangkan  dalam  kondisi  satu  orang  atau  dua tidak  disebutkan.
36 Syaḥrūr, Nahw Uṣul Jadidah…, hlm. 240
Sama  halnya  dengan  ketetapan  pada  anak,  ketetapan  pada  saudara ditekankan pada pembagaian waris untuk perempuan. Perbedaannya jika aturan pada anak perempuan disebutkan sejak semula perbandingannya dengan  anak  laki-laki,  sedangkan  ketentuan  saudara  perempuan disebutkan  perbandingannya  jika  brjumlah  banyak  saja.  Contoh  kasus untuk kalālah kedua,  misalnya  seseorang  meninggal  dunia  dengan meninggalkan  ahli  warisnya,  yaitu  istri,  dua  orang  saudara  perempuan, dan  satu  saudara  laki-laki.  Dalam  kasus  ini  istri  mengambil  bagian  ¼ karena tidak ada anak, dan dua orang sauadara beserta satu saudara laki- laki mendapatkan asbobah bil ghairihi.
Istri  mendapatkan  25%,  dua  saudara-saudara  mengambil  sisanya dengan  ketentuan  mengikuti  rumusah  ahli  waris  primer  dengan  bagian yang  tidak  sama  antara  laki-laki  dan  perempuan..  Jika  harta  yang ditinggalkan  tersebut  berupa  uang  tunai  senilai  Rp.1000.000.000,-  maka istri  akan  mendapatkan  Rp.  25.000.000,-  dan  saudara-saudara  tersebut mendapatkan  Rp.75.000.000,-  dengan  bagian  dua  saudara  perempuan masing-masing  mendapat  Rp.  18.750.000,-  dan  satu  saudara  laki-laki mendapatkan Rp. 37.500.000,-.
Asy-Syafi’i  ketika  mengemukakan  cara  pembagain  warisan  untuk satu orang saudara perempuan yang mana ia mewariskan harta tanpa ada ahli  waris  lainnya  adalah  dengan  memberikan  ½  sebagai  bagain  yang Allah  tetapkan.  Sisa  hartanya  dikembalikan  kepada  saudara  perempuan tersebut juga berdasarkan perhubungan sekandung ( zawi al-arham ). 37
Berdasarkan  penjelasan-penjelasan  di  atas,  relevansi  pemahaman kalālah terhadap hukum kewarisan Islam adalah menghilangkan dikotomi antara saudara-saudara dalam menerima harta warisan, karena perbedaan dua ayat kalālah dalam al-Qur’an bukan menunjukan adanya dikotomi itu
37 Muhammad  Idris  asy-Syafi’i, Ar-Risalah  li  al-Imam  al-Muṭalibi  Muhammad  ibn  Idris  asy- Syafi’I (ttp.: Dār al-Fikr, t.t), hlm. 586-7
tetapi  lebih  pada  pembedaan  kedudukan  saudara-saudara  sebagai  ahli waris di samping ahli waris lainnya (Ahli Waris Primer atau Sekunder)

## G. Kesimpulan
Kedudukan  saudara  sebagai  ahli  waris  harus  diposisikan  ulang sesuai  dengan  realitas  yang  ada.  Tidak  ada  kebutuhan  signifikan  dalam membedakan  saudara  sekandung,  seayah  atau  seibu  melainkan  hanya persoalan  konstruk  sosial  atau  budaya an  sich .  Saudara  sejatinya  harus dalam  kedudukan  sejajar  sebagai  ahli  waris  tanpa  membuat  dikotomi, kecuali  saudara  tiri  yang  memang  tidak  masuk  dalam  golongan  ahli waris.  Oleh  karena  itu  pembacaan  ulang  terhadap  ayat  kalalah menghasilkan  cara  pemahaman  baru  dalam  hukum  waris  Islam,  yaitu menepatkan  saudara  sebagai  ahli  waris  sekunder  jika  terdapat  ahi  waris kelas  1  dan  menjadikan  ahli  waris  primer  dalam  kondisi  tidak  ada  ahli waris kecuali golongan saudara.

## DAFTAR PUSTAKA
Abubakar,  Al  Yasa, Ahli  Waris  Sepertalian  Darah:  Kajian  Perbandingan  Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab, Jakarta: INIS, 1998.
Ajijola, A. D., The Concept of Family in Islam, New Delhi: Adam Publishers and Distributors, 2006.
Andalusī, Muhammad Yusuf Abu Ḥ ayyān al-, Al-Ba ḥ r al-Mu ḥ it , cet.ke.2, Beirut: Dār al-Fikr, 1978.
Anderson,  J  N  D, Islamic  Law  in  the  Moderen  World, New  York:  New  York University Press, 1959.
Arabi,  Abī  Bakr  Muhammad  bin  Abdullah  Ibn, Ahkām  al-Qur’ān ,  tahqiq:  Ali Muhammad al-Bajawī, ttp.: tnp., 1967.
Boulata,  Issa  J., Dekonstruksi  Tradisi:  Gelar  Pemikiran  Arab  Islam ,  alih  bahasa: Imam Khoiri, cet.1, Yogyakarta: Lkis, 2001.
Fyzee,  A.A.A., Outlines  of  Muhammadan  Law ,  cet.  ke4,  London:  Oxford University Press, 1974.
Harjono, Anwar, Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
Hazairin, Hukum  Kewarisan  Bilateral  Menurut  al-Qur’an  dan  Hadis, Jakarta: Tintamas, 1982.
Juandi,  “Pemahaman  dan  Pemaknaan  Kalalah  dalam  Historisitas  Hukum Kewarisan  Islam”  dalam Asy-Syari’ah:  Jurnal  Ilmu  Syari’ah  dan  Perbankan Islam , Vol.1, no.1 Desember 2013 STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik.
Khan, Mohammad Mustafa Ali, Islamic Law of Inheritance: A New Approach, New Delhi: Kitab Bhavana, 1989.
Khān, Ṣ adiq Hasan, Fat ḥ al-Bayān fii Maqā ṣ id al-Qur’ān, ttp.: tnp., t.t.
Kholaf,  Abdul Wahab, Ilmu Ushul Fikih: Kaidah Hukum Islam (terj. Faiz al Muttaqin), Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
Muchtar, Kamal, dkk, Ushul Fikih Jilid 1, Jakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1995
Power, David S., Studies in Qur’an and Hadis: The Formation of the Islamic Law of inheritance, Barkeley: University of California Press, 1986.
Power, David S.“The Islamic Law of Inheritance Reconsidered: a New Reading of  Q.  4:12B”,  dalam Studia  Islamica No.  1-70  thn.  1953-1989  (Paris:  G.P Maisonneuve-Larose, 1982), XXVIII.
Qudamah, Ibn, al-Muqhnī , Kairo: Maktab al-Qahiriyah, 1970
Qur ṭ ubi, Muhammad bin Ahmad Abi Abdullah al-Anshori al-, A l-Jāmi’ li ahkām al-Qur’ān , cet. ke-2, ttp: Dār al-Kitāb al-‘Arabi, 1967.
Qu ṭ ub, Sayyid, Fi Zhilal al-Qur’an, Beirut: Dār Ihya’, 1971.
Rahman, Fatchur, Ilmu Waris, Bandung: al-Ma’arif, 1971.
Ri ḍ a,  Mu ḥ ammad  Rasyid, Tafsīr  al-Qur’an  al-Hakīm  al-Masyhūr  bi  Tafsīr  al- Manār, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1999.
Syafi’i,  Muhammad  Idris  asy-, Ar-Risalah  li  al-Imam  al-Mu ṭ alibi  Muhammad  ibn Idris asy-Syafi’I , ttp.: Dār al-Fikr, t.t.
Sya ḥ rūr,  Mu ḥ ammad, Na ḥ w  U ṣ ul  Jadidah  lil  Fiqh  al-Islāmī  Fiqh  al-Mar’ah  (al- Wa ṣ iyah, al-Ir ṡ , al-Qawāmah, at-Ta’addadiyah, al-Libās) , Damaskus: Al-Ahali lil-Tiba'ah Wa an-Na ṣ r wa at-Tauzi, 2000.
Syarifuddin, Amir, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Prenada Media, 2005.
Ṭ abari, Abu Ja’far Muhammad Ibn Jarir at-, Jami’ al-Bayan an Ta’wil ay al-Qur’ān, Bairut: Dār al-Fikr, t.t.
Ṭ āba ṭ abā’ī,  Muhammad  Husein  a ṭ -, Al-Mīzān  fi  Tafsīr  al-Qur’ān, Beirut: Mu’assasat al-‘Alami, 1978.
Thalib, Sajuti, Hukum Kewarian Islam di Indonesia , cet.ke-8, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
Umar,  Nasruddin, Argumen  Kesetaraab  Jender  Perspektif  al-Qur’an, Jakarta: Paramadina, 1999.
Zahrah,  Muhammad  Abu, Ahkām  at-Tirkāt  wa  al-Mawāris, al-Qāhirah:  Dār  al- Fikr al-‘Arabī, 1963.