KEDUDUKAN DESA ADAT DALAM MEKANISME PEMERINTAHAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
I Wayan Wisadnya Program Studi, Fakultas Hukum , Universitas Mahendradatta Jl. Ken arok No 12, Peguyangan Denpasar Utara, Bali 80115 (wayanwisadnya57@gmail.com)
Abtrak - Negara Indonesia adalah merupakan negara multicultural dengan berbagai ciri  atau  identitas  daerah  nya.  Adapun  ciri  ataupun  identitasnya  adalah  adanya Undang-Undang Negara Republik Indnesia Tahun 1945.Sebagai salah satu contoh daerah yang masih sangat kuat mempertahankan implementasi terhadap eksistensi adat  dan  budaya  nya  adalah  daerah  Bali.Melalui  desa  adatnya  yang  disebut  juga sebagai  Desa Pekraman  (Perda Provinsi  Bali tentang perubahan atas nama Perda Provinsi Bali No 3 Tahun 2001 tentang desa pekraman, Perda Provinsi Bali no 3 Tahun  2003). Kemudian sejak Indnesia merdeka telah ditetapkan beberapa Undang undang  yang  secara  eksklusif  maupun  mandiri  mengatur  tentang  desa.  Undang undang itu antara lain Undang undang no 22 tahun 1948 tentang undang un dang pokok pemerintahan daerah, Undang undang no 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan  daerah,  ;Undang-undang  no  19  tahun  1965  tentang  desa  praja, Undang-undang  no  5  tahun  1974  tentang  pokok  pokok  pemerintahan  di  daerah, Undang-undang no 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa, Undang-undang no 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah,  Undang-undang no 32 tahun 2004 dan terakhir  tentang  undang-undang  no  6  tahun  2014  tentang  pemerintahan  daerah menyangkut desa. Diberlakukan secara formal tanggal 15 Januari 2016 setelah ada peraturan  pelaksanaan  nya.  Kemudian  berdasarkan  latar  belakang  tersebut  dapat dirumuskan permasalahan nya yaitu bagaimana implementasi dari Undang undang no 6 tahun 2014 tentang desa?. Kajian ini menggunakan metode normatif melalui peraturan perundang undangan yang berlaku.
Kata Kunci : Implementasi UU RI No 6 Tahun 2014
Abtract -  Country  of  Indonesia  is  a  multicultural  country  with  various characteristics or its regional identity. The cirri or identity is the existence of the Law of the Republic of Indonesia 1945.Sebagai one example of the area that is still very strong to maintain the implementation of the existence of customs and culture is  the  area  of  Bali.Melalui  traditional  village  which  is  also  called  as  Pekraman Village (Perda Bali Province on change on behalf of Provincial Law No. 3 of 2001 on the village pekraman, Provincial Regulation Bali No. 3 Year 2003). Then since Indnesia  independence  has  been  established  several  laws  that  exclusively  or independently regulate about the village. The Law includes Law No. 22 of 1948 on
the Law on Regional Government, Law No. 1 of 1957 on the Principles of Regional Government, Law No. 19/1965 on Village Management, Law No. 5 Year 1974 on the  subject  matter  of  governance  in  the  region,  Law  no.  5  of  1979  on  village administration, Law no 22 of 1999 on regional government, Law no 32 year 2004 and lastly about law no 6 year 2014 on regional government concerning the village. Formally  applied  on  January  15,  2016  after  its  implementing  regulations.  Then based on the background can be formulated its problem is how the implementation of Law no 6 year 2014 about the village ?. This study uses the normative method through applicable legislation.
Keywords : Implementation of RI Law No. 6 Year 2014

## PENDAHULUAN Latar belakang
Sejarah  pengaturan  tentang Desa, telah ditetapkan dalam beberapa pengaturan  mengenai  Desa  yaitu Undang-undang  No.  22  Tahun  1948 tentang  pokok  Pemerintahan  Daerah,
Undang-undang  Republik  Indonesia No.  1  Tahun  1957  pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Undang- undang  No.  18  Tahun  1965  tentang Undang-undang pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Undang- undang  No.  19  Tahun  1965  tentang Desa  Praja  sebagai  bentuk  peralihan untuk mempercepat terwujudnya Daerah Tingkat III di seluruh wilayah Republik  Indonesia.  Undang-undang No.  5  Tahun  1974  Undang-undang pokok  Pemerintah  Daerah,  Undang- undang  No.  5  Tahun  1979  tentang pemerintah Desa, Undang-undang No. 22  Tahun  1999  tentang  Pemerintah Daerah,  dan  Undang-undang  No.  32 Tahun  2004  tentang  Pemerintah Daerah. Jo UU No 23 Tahun 2014.
Undang-undang Republik Indonesia  No.  6  Tahun  2014  tentang Desa, bahwa Desa atau disebut dengan nama  lain  telah  ada  sebelum  Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk, sebagai bukti keberadaannya,  penjelasan  Undang- undang Dasar 1945 sebelum perubahan  pasal  18  menyebutkan
bahwa  “  Dalam  Teritori  Negara Indonesia”.
Dalam  kaitan  susunan  dan penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah, setelah  perubahan  Undang-undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia 1945,  pengaturan  Desa  atau  disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada pasal 18  ayat  7  yang  menegaskan  bahwa  “ Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-undang. Hal  ini  berarti  bahwa  pasal  18  ayat  7 Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem Pemerintahan Indonesia.
Melalui  pembahasan  Undang- undang  Dasar  Republik  Indonesia 1945,  pengakuan  terhadap  kesatuan masyarakat  hukum  adat  dipertegas melalui  ketentuan  dalam  pasal  18  b ayat  2  yang  berbunyi  “Negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan  masyarakat  hukum  adat berserta hak-hak tradisional sepanjang masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia yang diatur dalam Undang-undang.
Konstruksi menggabungkan fungsi Self  Governeming  Community dengan  Local  Self  Governement ,
diharapkan
kesatuan masyarakat
hukum adat yang selama ini merupakan  bagian  dari  wilayah  desa, ditatap sedemikian rupa menjadi Desa dan  Desa  Adat.  Desa  dan  Desa  Adat pada  dasarnya  melakukan  tugas  yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya adalah dalam pelaksanaan  hak  asal-usul,  terutama menyangkut  pelestarian  sosial  desa adat,  pengaturan  dan  pengurusan wilayah  Desa  Adat.  Desa  Adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan  desa,  pembangunan  desa, serta mendapat fasilitas dan pembinaan dari pemerintah kabupaten atau kota.
Desa dan Desa Adat mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah dan pemerintah daerah. Oleh sebab itu dimasa  depan  Desa  dan  Desa  Adat dapat  melakukan  perubahan  wajah desa  dan  tata  kelola  penyelenggaraan pemerintah yang epektif, pelaksanaan pembangunan yang berdayaguna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Kondisi yang demikian terhadap  status  seperti  itu  Desa  dan Desa  Adat  diatur  secara  tersendiri dalam  undang-undang  ini.  Kemudian Menteri yang menangani desa saat ini adalah Menteri Dalam Negeri. Dalam kedudukan ini Menteri  Dalam Negeri menetapkan pengaturan umum petunjuk teknis dan fasilitasi mengenai penyelenggaraan  pemerintahan  desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan  kemasyarakat  desa  dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala Desa atau Desa Adat atau yang disebut  nama  lain  merupakan  kepala pemerintahan desa atau desa adat yang memimpin penyelenggaraan
pemerintahan desa.
Posisi  yang  demikian  itu prinsip pengaturan tentang kepala desa atau desa adalah : 1. Sebutan kepala desa atau desa adat disesuaikan dengan sebutan lokal
2. Kepala  desa  atau  desa  adat berkedudukan  sebagai  kepala pemerintahan  desa  atau  desa adat  dan  sebagai  pemimpin masyarakat
3. Kepala  desa  dipilih  secara demokratis  dan  langsung  oleh masyarakat  setempat,  kecuali bagi  desa  adat  menggunakan mekanisme lokal 4. Pencalonan kepala desa dalam pemilihan langsung tidak menggunakan basis partai politik  sehingga  kepala  desa dilarang  menjadi  pengurus partai politik Desa Pakraman di Bali merupakan lembaga (Desa) tradisional yang tumbuh dan berkembang sepanjang  sejarah  selama  berabad- abad. Keberadaannya telah
memberikan  sumbangan  yang  sangat berharga terhadap kelangsungan hidup masyarakat,  perjuangan  kemerdekaan dan pembangunan, disamping itu juga sangat  besar  dalam  bidang  agama, sosial, kultural, ekonomi dan pertahanan-keamanan.(Widnyana 1992:1) Mengingat peranan yang demikian  besar  itu  eksistensi  Desa Pakraman perlu dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan lagi. Dalam pembangunan ini pemerintah provinsi bali,  sangat  dapat  mengantisipasi situasi  dan kondisi  yang demikian itu dengan  baik  yaitu  dengan  telah ditetapkannya peraturan daerah
provinsi bali no 3 tahun 2001 tentang Desa Pakraman.
Menurut peraturan daerah provinsi  bali  no  3  tahun  2001  bab  1, pasal  11,  angka  (IV),  yang  dimaksud dengan Desa Pakraman adalah, kesatuan  masyarakat  hukum  adat diprovinsi  bali  yang  mempunyai  satu kesatuan  tradisi  dan  tata  karma pergaulan  hidup  masyarakat  umat hindu  secara  turun  temurun  dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa yang mempunyai wilayah tertentu  dan  harta  kekayaan  sendiri serta berhak mengurus rumah tanggannya  sendiri.Desa  Adat  yang dalam  hal  ini  adalah  Desa  Pakraman sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum adat di bali, merupakan suatu organisasi yang di dalam tata susunan pemerintahan dan system ketatanegaraan  masih  tetap  diakui keberadaannya  di  dalam  konstitusi Negara Republik Indonesia. Sistem ketatanegaraan Indonesia  yang  masih  mengakui eksistensi dan otonomi desa adat dapat ditemukan dalam pasal 18 B angka II Undang-Undang  Dasar  1945  yang menyebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan  masyarakat  hukum  adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip  Negara  kesatuan  republic Indonesia yang diatur dalam Undang- Undang.
Dengan  memperhatikan  bunyi ketentuan  pasal  18  B  UUD  1945 beserta  penjelasannya  dari  bab  IV tentang pemerintahan daerah, pasal 18 UUD  1945  angka  II  disebutkan sebagai  berikut  :  “Dalam  territorial Negara  Indonesia  terdapat  kurang lebih 250 zalfbesturende
landschappen dan
volkgemeenschappen seperti  desa  di Jawa dan Bali, nagari di minangkabau, dusun  dan  marga  di  Palembang  dan sebagainya.
Daerah-daerah  itu  mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.  Negara  republic  Indonesia menghormati kedudukan daerah- daerah  istimewa  tersebut  dan  segala peraturan  Negara  yang  mengenai daerah-daerah  itu  untuk  mengingat hak-hak asal-usul daerah tersebut.
Di  dalam  peraturan  undang- undang  nomor  6  tahu  2014  tentang desa memang tidak diatur secara tegas mengenai  pemerintahan  desa  adat, tetapi dalam penjelasan umum peraturan  undang-undang  nomor  6 tahun 2014 angka I, disebutkan bahwa peraturan pemerintah ini tetap mengakui adanya kesatuan masyarakat  hukum  yang  memiliki batas-batas  wilayah  yang  berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat  yang  diakui  dan  dihormati dalam  system  pemerintahan  Negara kesatuan republic Indonesia.
Berdasarkan apa yang disebutkan dalam pasal 18 UUD 1945, dalam  penjelasan  dan  berdasarkan peraturan UU no 6 tahun 2014 beserta penjelasan umumnya, maka eksistensi daripada  desa  adat  tetap  diakui sepanjang  menunjang  kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional dan tidak bertentangan dengan peraturan yang sudah ada. Usaha untuk memperkuat
eksistensi keberadaan desa adat di bali secara  jelas  Nampak  dalam  peraturan daerah tingkat  I bali no 6 tahun 1986 tentang kedudukan, fungsi dan
peranan  desa  adat  sebagai  kesatuan masyarakat hukum adat dalam provinsi  daerah  tingkat  I  bali  dan peraturan  provinsi  bali  no  3  tahun 2001 tentang desa pakraman.
Seperti  diketahui  antara  desa adat  dengan  desa  dinas  sama-sama berkembang  dimasyarakat  bali.  Desa dinas
menyelenggarakan
pemerintahan  administrasi  sebagai kepanjangan  pemerintahan  atasan,
sementara itu desa adat
Desa adat mempunyai peranan yang  sangat  besar  dalam  membantu penyelenggaraan  pemerintahan  desa dinas.  Desa  adat  mempunyai  peranan dan  fungsi  yang  meliputi  hal-hal memelihara  adat-istiadat,  melakukan pembinaan dan mengembangkan nilai- nilai agama hindu, memelihara ketertiban dan keamanan di masyarakat, serta menyelesaikan sengketa-sengketa  adat  yang  timbul.
Disamping  itu,  desa  adat  mempunyai fungsi  dalam  urusan  yang  datangnya dari  pemerintah  yang  penyalurannya melalui desa dinas (desa administratif)
sehingga  dalam  fungsi  ini  desa  adat mempunyai peranan membantu pemerintah untuk kelancaran pembangunan  segala  bidang  terutama bidang  kebudayaan-kemasyarakatan, ekonomi-teknologi, sehingga menunjang program pemerintah dalam pembangunan. Dengan dikenalnya dua pengertian  desa,  yaitu  desa  adat  dan desa dinas di bali, maka akan muncul beberapa  masalah  khususnya  yang berkaitan dengan hubungan pemerintah desa adat dengan pemerintah  desa  dinas.  Permasalahan ini muncul dilator belakangi oleh fakta bahwa tidak jarang wilayah desa adat adalah  juga  wilayah  desa  dinas, sehingga  warga  desa  adat  adalah warga  desa  dinas  juga.  Dengan
demikian maka tidak tertutup kemungkinan terjadinya tumpang tindih  dalam  pelaksanaan  tugas-tugas antara pemerintahan desa adat dengan pemerintahan  desa  dinas,  mengingat persoalan yang dihadapi kemungkinan adalah  termasuk  bidang  tugas  dan kewenangan  baik  desa  adat  maupun desa dinas.
Sehubungan  dengan  itu  perlu
ditelusuri lebih jauh mengenai kedudukan dan fungsi serta
mekanisme  kerja  antara  pemerintah desa  adat  dengan  desa  dinas,  baik secara  normative  maupun  empiris. Secara  normative  penting  dilihat mengenai hubungan antara
pemerintahan  desa  adat  dengan  desa dinas,  menurut  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Kemudian yang  bersifat  empiris  yakni  dengan melihat mengenai dengan pelaksanaan hubungan  antara  desa  adat  dengan desa dinas tersebut dalam kenyataan di masyarakat atau dalam praktek penyelengaraan pemerintahan desa. Rumusan Masalah 1. Bagaimanakah  implementasi Undang-undang Republik Indonesia  (UURI  no  6  Tahun 2014) tentang desa ?
2. Bagaimanakah kedudukan dan fungsi  daripada  pemerintahan desa  adat  di  dalam  undang- undang nomor 6 tahun 2014 ?
3. Bagaimana  mekanisme  kerja antara  lembaga  desa  adat dengan  pemerintahan  desa
menurut undang-undang
nomor 6 tahun 2014 ?

## PEMBAHASAN
Implementasi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Suatu UU mempunyai persyaratan untuk berlaku nya
mempunyai  kekuatan  berlaku  ada  3 (tiga)  macam kekuatan  berlaku, kekuatan  berlaku  yuridis  ,  sosiologis, dan filosofis, yaitu : (Sutikno
Mertokusumo,2005: 94) 1. kekuatan  berlaku  yuridis  atau Yuridis Geltung, UU mempunyai  kekuatan  berlaku yuridis  apabila  persyaratan formal terbentuknya UU terpenuhi.
2. kekuatan  berlaku  sosiologis atau Soziologische  Geltung dengan  Teori Machts  Theori apabila dipaksakan berlakunya oleh penguasa dan teori pengakuan  atau Anerkenung Theori apabila  diterima  dan diakui oleh warga masyarakat.
3. kekuatan berlaku filosofis atau
Felosofische  Geltung hukum mempunyai  kekuatan  berlaku filosofis apabila kaedah tersebut sesuai dengan cita cita hukum  ( Rechts  Ide )  sebagai suatu  nilai  positif  tertinggi yaitu Pancasila.
Selanjutnya  kekuatan  berlaku
secara  Yuridis  UU  no  6  tahun  2014 yaitu :
1. Bahwa  kesatuan  masyarakat hukum  adat  dalam  pasal  18B ayat  2  UUD  1945  adanya kesatuan  masyarakat  hukum adat. 2. Adanya pengakuan dan penghormatan Negara terhadap Desa dalam konstitusi Selanjutnya pergerakan urusan kewenangan dari kabupaten/kota kepada desa.Sebenarnya dikenal dalam teori desentralisasi jika UU desa disusun terpisah dari UU Pemda. Hal ini akan mempertegas amanat dan makna pasal 18 UU 1945, selanjutnya akan memperjelas posisi atau
kedudukan  kewenangan  desa  atau memperjelas  makna  otonomi  desa terhadap  implementasi  (pelaksanaan) pengakuan  terhadap  keanekaragaman otonomi desa antara lain :
1. pemerintah  desa  tidak  harus menggunakan nama desa, diperbolehkan  menggunakan menurut  adat  istiadat  seperti marga, nagari, maunasah, gampong, nagori, dan sebagainya. 2. pengakuan  terhadap  otonomi asli.  (Bagirman  2001:  12)
Selanjutnya Van Vollen Hoven berpendapat  bahwa  otonomi mencakup  aktivitas  aktivitas catur praja seperti pembentukan perundang- undangan sendiri ( Zelfwetgeving) , melaksanakan sendiri ( Zelffuitvoering ),  melakukan peradilan sendiri ( Zelfrechpraak ), dan melakukan  tugas  kepolisian sendiri ( ZelfPoliti ).(DPR RI,2009,Naskah akademik RUU  tentang  perlindungan masyarakat adat, DPRRI Jakarta H.60) Selanjutnya  dari  aspek  kekuatan berlkau  sosiologis  UU  no  6  Tahun 2014  dapat  didiskripsikan  sebagai berikut : 1. secara sosiologis untuk menciptakan  masyarakat  adil dan makmur yang diamanatkan dalam pembukaan  UU  dasar  1945, Bangsa Indonesia harus memulai paradigm pembangunan dari desa karena sebagian besar penduduk indnesia tinggal di desa
2. Pengaturan otonomi desa dimaksudkan untuk memperbaiki kerusak – kerusakan social, budaya, ekonomi, dan politik desa.Secara sosiologis, meskipun secara eksplisit desa hilang  dalam  UU  dasar  1945, Amandemen ke 2 tetapi klaosul  Negara  mengakui  dan menghormati kesatuan masyarakat  hukum  adat,  yang didalamnya  mencakup  desa,
negari,  mukim,  huta,  sosor, kampong  marga,    nagari, parangin,  pakraman,  lembang, dsb.
Dalam UU no 22 Tahun1999 dan UU no  32  Tahun  2004  telah  memberikan pengakuan itu secara nasional melakukan  penyebutan  desa  (atau dengan nama lainnya).Pengakuan diberikan kepada eksistensi desa ( atau nama lain) beserta hak-hak tradisionalnya.  (H.Ateng  Syafrudin dan Suprin No’a 2010:33) Kemudian dari aspek filosofis UU no
6 Tahun 2014
1. secara  filosofis  sebelum  tata pemerintahan  diatasnya  ada, desa itu lebih dahulu ada maka sebaiknya desa menjadi landasan  dari  tata  pengaturan pemerintah dan menjadi ujung tombak dalam setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan,  pembangunan dan kemasyarakatan.
2. bahwa  banguna  hukum  desa yang  merupakan  fundamen bagi  tata  Negara  Indonesia artinya  bahwa  bangsa  dan Negara  sebenarnya  terletak  di desa,  maka  pengaturan  desa dalam UU menjadi Urgent 3. UU pemerintahan desa merupakan  instrument  untuk membangun visi menuju kehidupan  baru  desa  yang mandiri, demokratis,dan sejahtera.  Oleh  karena  itu inisiatif local yang kuat merupakan  pondasi  local  bagi kemandirian desa. Semenjak reformasi 1998 bergulir terjadilah perubahan konstitusi  yang  berdampak  pada perubahan  ,  peraturan  yang  mengatur tentang pemerintahan daerah. Konstitusi  perubahan  tersebut  diberi nama  Undang  Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUDNRI  tahun  1945  melalui  pasal 18B  UUDNRI  tahun  1945,  Negara dengan tegas mengakui dan menghormati satuan satuan pemerintahan  daerah  yang  bersifat khusus  atau  bersifat  istimewa  serta mengakui menghormati kesatuan kesatuan  masyarakat  hukum  adat, beserta  hak  isitimewa  tradisional sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip  prinsip  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Hal  ini  berarti desa  desa  yang  dulu  sudah  ada sebelum  masuk  nya  penjajah  harus diakui dan dihormati oleh Negara.Mereka merupakan organisasi komunitas  local  yang  mempunyai batas  batas  wilayah,  dihuni  oelh sejumlah  enduduk  ,  dan  mempunyai adat isitiadat untuk mengelola diri nya sendiri ( Selfgoverning Community ).Sebutan  desa  sebagai kesatuan  masyarakat  hukum  baru dikenal  pada  masa  Kolonial  belanda. Desa  pada  umumnya  mempunyai pemerintahan  sendiri  yang  dikelola secara  otonom  tanpa  ikatan  Hirakhis structural  dengan  struktur  yang  lebih
tinggi di masyarakat. (naskah akademik RUU, 2007: 11) Guna  menjalan  amanat  pasal 18B UUD NRI tahun 1945 diberlakukan  UU  32  tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian melalui UU pemda ini, desa tidak termasuk dalam skema desentralisasi  territorial.UU  Pemda tidak mengenal otonomi desa melainkan otonomi daerah. Pengaturan tentang desa dimuat dalam Bab 11 pasal 200 – 216 UU Pemda dan Pengaturan Pemerintah no 72 tahun2005  tentang  pedoman  umum pengaturan  mengenai  desa  PP  No  2
Tahun  2005.  Menurut  UU  Pemda, Desa  adalah  kesatuan  masyarakat hukum  yang  memiliki  batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur  dan  mengurus  kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul  dan  adat  isitiadat  setempat  yang diakui  dan  dihormati  dalam  sistem pemerintahan  NKRI.  Selanjutnya  ada 4  (empat)  urusan  Pemerintahan  Desa (pasal 206 UU Pemda) yaitu :
1. Urusan  yang  ada  berdasarkan hak asal usul desa
2. Urusan yang menjadi kewenangan  Kabupaten/Kota yang  diserahkan  pengaturan nya kepada Desa 3. Tugas pembantuan dari pemerintah, provinsi, dan atau pemerintah Kabupaten/Kota 4. Urusan  lainnya  yang  oleh Peraturan perundang- undangan diserahkan oleh desa Selanjutnya  penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hukum adat dapat terlihat dari produk hukumnya.Beberapa  produk  hukum mengakomodir dan melegalkan hukum  adat  dalam  penyelenggaraan desa di Bali antara lain :
1. Berlakunya  UU  no  6  tahun
2014 tentang desa pasal 97.
2. Perda provinsi Bali no 6 tahun 1986 tentang kedudukan fungsi  dan  peranan  desa  adat sebagai  kesatuan  masyarakat hukum  adat  dalam  Provinsi daerah  Tk  I  Bali  atau  Perda desa adat
3. Peraturan daerah Provinsi Bali no 3 tentang desa pekraman.
4. Perda  Kota  Denpasar  no  1 tahun 2009 tentang pembangunan  jangka  panjang daerah 2005-2025. (Rechvinding, 2012: 416)
Dalam Perda no 3 tahun 2001 pasal  1  angka  4  menyebutkan  Desa Pekraman adalah kesatuan masyarakat
Hukum  adat  di  Provinsi  Bali,  yang mempunyai  satu  kesatuan  tradisi  dan tata karma pergaulan hidup masyarakat  umat  Hindu  secara  turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus  rumah  tangga  nya  sendiri.
Apabila kita hubungakan atau korelasi kan  dengan  UU  no  6  tahun  2014 tentang desa, Maka pengaturan tentang  desa  adat  akan  ditemukan dalam  pasal  97  UU  desa.Selanjutnya sebagaiman  ditentukan  dalam  perda provinsi Bali no 6 tahun 1986 tentang kedudukan,fungi  dan  peranan  desa adat  sebagai  kesatuan  masyarakat hukum adat daerah Provinsi Tk 1 Bali pasal 5 menentukan Desa adat provinsi daerah Tk 1 Bali merupakan kesatuan masyarakat  hukum  adat  yang  bersifat sosial keagamaan dan sosial kemasyarakatan.  Kemudian  pasal  6 Pemda  no  6  tahun  1986  Desa  adat sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum adat  mempunyai  fungsi  :  Membantu
pemerintah,  pemerintah  daerah,dan pemerintah  desa,  atau  pemerintah kelurahan  dalam  kelancaran  dan pelayanan  pembanguna  di  segala bidang terutama di bidang keagamaan,kebudayaan,dan kemasyarakatan. Melaksanakan hukum  adat  dan  adat  istiadat  dalam desa adatnya. Memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat hal yang berhubungan dengan kepentingan hubungan  social  keperdataan  dan keagamaan  mengembangkan  nilai nilai adat bali dalam rangka memperkaya melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada  umumnya  dan  kebudayaan  bali pada  khususnya  berdasar  paras  paros salunglung sabayantaka atau musyawarah  untuk  mufakat  menjaga memelihara dan memanfaatkan kekayaan desa adat untuk kesejahteraan desa adat.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa desa  pekraman  adalah  desa  sebagai wahana aktifitas umat hindu di daerah ini.  Desa  adat  atau  desa  pekraman utamanya  adalah  mengurus  urusan adat  keagamaan  karena  pada  urusan desa  adat  dan  desa  pekraman  sangat mennjol  perihal  kearifan  lokalnya. Masyarakat adat di Bali demikian kuat karena terikat fungsi social keagamaan sebagai  lanjutan  dari  desa  pekraman dan tindak lanjut dari Pemda Bali. Dan tindak lanjut dari Pemda bali tersebut, maka  didirikan  Majelis  Agung  Desa Pekraman  untuk  di  tingkat  Provinsi, dan Majelis Madya di Kabupaten/Kota dan di tingkat Kecamatan ada Majelis Alit  Desa  Pekraman.  Keberagaman hukum yang berlaku yang berasal dari hukum  Negara  ,  hukum  agama,dan hukum  adat  menggambarkan  secara nyata  keberagaman  hukum  yang berlaku di masyarakat Indonesia yang
didukung  oleh  kenyataan  luasnya wilayah NKRI dengan kondisi geografis  terdiri  dari  kepulauan  dan keanekaragaman social, agama budaya tradisi adat istiadat dalam menentukan dan membuat hukum seharusnya juga menjaring aspirasi dan mensosialisasikan seluru elemen
masyarakat  agar  peraturan  yang  telah ditetapkan  tidak  dianggap  sebagai scenario  politik  manipulative  dan untuk menguasai ruang politik Negara sehingga masyarakat mempunyai anggapan bahwa kepercayaan mereka digunakan  sebagai  bagian  dari  upaya preserpasi  agar  masyarakat  tidak memiliki  peluang  dan  kesempatan untuk mengklaim hak hak yang setara sebagai strategi
menundukkan masyarakat yang majemuk. Demikian hal  nya  dengan  UU  no  6  tahun  2014 tentang  Desa  karena  kurang  nya pemahaman  masyarakat  terhadap  UU dessa  yang  baru  ditetapkan  tersebut mengakibatkan munculnya multitafsir terhadap beberapa pasal didalamnya.
Di Bali pada khususnya multitafsir  terhadap  beberapa  pasal dalm UU desa tersebut mengakibatkan terjadi dilemma multicultural sehingga memunculkan  sebagai  pertentangan terhadap UU no 6 tahun 2014 terhadap masyarakat  Bali.  Di  wilayah  Provinsi Bali  sebelum  ditetapkan  UU  Desa, Desa  dinas  dan  desa  adat  tumbuh berdampingan  pada  wilayah  dan anggta  masyarakat  yang  sama  tetapi dengan fungsi yang berbeda, Sehingga tidak pernah menimbulkan pertentangan diantara keduanya. Desa dinas  bertugas  sebagai  perpanjangan tangan dari Negara untuk melaksanakan administrasi pemerintahan,  dan  desa  adat  hidup berdampingan  yang  melaksanakan tugas  adalam  bidang  pelestarian  adat
dan  budaya  yang  diwarnai  dengan pengaruh  pelaksanaan  upacara  agama nya yang menajdi salah satu daya tarik wisata. UU Desa no 6 tahun 2014 pasal 6  menyebutkan  desa  terdiri  atas  desa dan desa adat dan penjelasan nya yang mengakibatkan  masyarakat  adat  Bali harus  memilih  desa  dinas  atau  desa adat.  Dalam  konstilasi  ini  yang diperkirakan  menjadi  salah  satu penyebab  mengapa  masyarakat  bali mudah bereaksi melalukan penentangan  member  syarat  syarat tertentu kepada keberlangsungan desa adat  (Di  Bali  disebut  juga  Desa pekraman). Ketersinggungan masyarakat  terhadap  pasal  97  ayat  4
UU  no  6  Tahun  2014  tentang  desa yang  menyatakan  suatu  kesatuan masyarakat  hukum  adat  beserta  hak tradisionalnya sebagai dimaksud pada ayat  1  huruf  C  sesuai  dengan  Prinsip Negara  Kesatuan  republic  Indonesia apabila  kesatuan  masyarakat  tersebut mengganggu keberadaan NKRI sebagai  sebuah  kesatuan  politik  dan kesatuan hukum yang tidak mengganggu kedaulatan dan integritas Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia dan  substansi  norma  hukum  adat sesuai  dan  tidak  bertentangan  dengan ketentuan perundang-undangan.
Kedudukan  dan  Fungsi  Desa  Adat dalam Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014
Desa adat sebagai desa Dresta adalah  kesatuan  masyarakat  hukum adat  provinsi  bali  yang  mempunyai satu  kesatuan  tradisi  dan  tata  krama pergaulan  hidup  masyarakat  secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga (kahyangan desa) yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangga sendiri.
Seperti  diketahui  desa  adat mempunyai system pemerintahan tersendiri  dengan  perangkatnya  yang bervariasi  yang lazim disebut prajuru desa  (adat).  Susunan  prajuru  desa diatur  dalam  masing-masing  awig- awig desa adat yang bersangkutan.
Awig-awig  desa  adat  di  bali bersifat luwes karena dapat mengikuti perkembangan  masyarakat  dengan mengikuti  kepentingan  kehidupan masyarakat  ditiap-tiap  desa  yang terkenal  dengan  ungkapan,  Desa,
Kala, Patra (Tempat, Waktu, Keadaan). (Tjok Raka Dherana, 1982 : 21) Dalam  struktur  pemerintahan
desa  dinas  di  bali  terdapat  jabatan tertentu yaitu : Kepala Desa, Sekretaris
Desa, dan Kepala-Kepala urusan yang bertugas  melaksanakan  kegiatan  rutin di  desa  administrasi  (desa  Dinas) maupun sebagai pelaksana pembangunan desa. Adapun disebutkan  BAB  IV  pasal  11  dan  12 peraturan  Undang-Undang  RI  Nomor 6  Tahun  2014  yaitu  :  pasal  11 “Pemerintah desa terdiri dari pemerintah desa dan BPD”. Sedangkan pasal 12 “Pemerintah desa sebagaimana  maksud  dalam  pasal  11 terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Jadi  dalam  system  peraturan pemerintahan Negara republic Indonesia  dalam  pemerintahan  desa lembaga  yang  mendampingi  kepala desa  adalah  Badan  Perwakilan  Desa (selanjutnya  disebut  BPD).  Badan Perwakilan  Desa  merupakan  wadah yang  dibentuk  oleh  pemerintah  untuk menampung aspirasi masyarakat dalam menunjang program pemerintah.  Dalam  pasal  1  peraturan undang-undang  nomor  6  tahun  2014 secara  tegas  disebutkan  “Badan
Permusyawaratan  Desa  atau  yang disebut  dengan  nama  lain,  adalah lembaga  yang  melaksanakan  fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan perwakilan dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”.
BPD  berfungsi  menetapkan peraturan  desa  bersama  Kepala  Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat  dan  disamping  itu  BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan  peraturan  desa  dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintahan desa. Keanggotaan  BPD  terdiri  dari  wakil penduduk  desa  yang  bersangkutan yang  ditetapkan  dengan  musyawarah dan  mufakat.  Yang  dimaksud  wakil masyarakat dalam hal ini seperti ketua rukun  warga  (RW),  pemangku  adat, dan  tokoh  masyarakat.  Masa  jabatan BPD 6 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatannya.
Adapun hak dari Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dalam peraturan perundang-undangan nomor 6 tahun 2014 adalah sebagai berikut :
1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa 2. Menyatakan  pendapat  atas penyelengaraan  pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa 3. Mendapat  biaya  operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Selain wewenang tersebut diatas BPD juga mempunyai kewajiban di dalam membantu pemerintahan desa yaitu : 1. Memegang  teguh  dan  serta mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara  keutuhan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika 2. Melaksanakan kehidupan demokrasi  yang  berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa 3. Menyerap, menampung, menghimpun,  dan  menindak lanjuti  aspirasi  masyarakat desa
4. Memproses  pemilihan  kepala desa
5. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan. 6. Menghormati nilai sosial
budaya dan adat istiadat masyarakat setempat
7. Menjaga  norma  dan  etika dalam  hubungan  kerja  dengan lembaga kemasyarakatan desa. Dalam  hal  ini  BPD  juga
berfungsi  menetapkan  peraturan  desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan  aspirasi  masyarakat. Seperti  diketahui  desa  adat  juga memiliki struktur pemerintahan tersendiri  sebagaimana  diakui  dalam peraturan  daerah  provinsi  daerah tingkat  I  Bali  nomor  6  tahun  1986. Dalam  pasal  10  ayat  1  disebutkan bahwa  “desa  adat  dipimpin  oleh prajuru desa  adat”. Dalam  penjelasan pasal  10  ayat  2  peraturan  daerah tingkat  I  Bali  nomor  6  tahun  1986 disebutkan :
1. Bendesa adat, sebagai pimpinan  prajuru  desa  adat dipilih/diangkat  dari  krama desa adat
2. Petajuh  adalah  wakil  bendesa adat
3. Penyarikan  adalah  juru  tulis bendesa adat
4. Kasinoman adalah juru arah
5. Pemangku adalah yang membidangi  urusan  upacara agama di pura 6. Persedahan/petengen adalah pendahara Prajuru  desa  adat  tersebut dipilih  dan  diangkat  oleh  warga  desa adat dan sangat dihormati oleh krama desa  adat.  Mereka  dapat  dimasukkan dalam kriteria “pemuka-pemuka
masyarakat  dan  pimpinan  lembaga- lembaga  masyarakat”  seperti  yang dimaksud oleh pasal 30 dan penjelasan dari peraturan undang-undang Negara Republik Indonesia no 6 tahun 2014.
Dalam  system  pemerintahan desa  menurut  peraturan  undang- undang  nomor  6  tahun  2014,  ada kemungkinan peluang masuknya prajuru adat dalam pemerintahan desa melalui Badan Permusyawaratan Desa yang  dimana  anggota  dari  BPD  bias dari  tokoh  atau  pemuka  masyarakat. Karena  dalam  hal  ini  prajuru  adat dapat digolongkan sebagai tokoh atau pemuka  masyarakat  yang  memahami adat istiadat setempat dan tidak jarang pula ada prajuru ada yang memangku jabatan dalam pemerintahan desa. Mekanisme Kerja Antara Pemerintahan  Desa  Adat  dengan Pemerintahan Desa Menurut Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Menurut peraturan daerah provinsi  Bali  nomor  3  tahun  2001 tentang kedudukan, fungsi dan peranan  desa  adat  sebagai  kesatuan
masyarakat  hukum  adat  diatur  dan ditekankan mengenai adanya hubungan  kerja  antara  prajuru  desa adat  dengan  kepala  desa  adalah bersifat konsultatif dan koordinatif. Yang dimaksud dengan hubungan  kerja  antara  pemerintahan desa  adat  dengan  pemerintahan  desa dinas  yang  bersifat  konsultatif  dan koordinatif  adalah  segala  kebijakan atau rencana kerja yang akan dilakukan  oleh  kepala  desa  yang berhubungan  dengan  desa  adat  maka kepala  desa  harus  mengkonsultasikan dan  mengkoordinasikannya  terlebih dahulu  dengan  kepala  desa  adat  atau prajuru  desa  adat,  demikian  halnya dengan desa adat akan bantu membantu  dan  bekerjasama  di  dalam pembangunan desa. Prajuru desa adat akan  mengundang  kepala  desa  untuk memberikan saran-saran apabila diperlukan oleh prajuru desa adat.
Dalam  pelaksanaan  program pembangunan  yang  telah  diputuskan oleh desa, kepala desa tidak langsung menangani pelaksanaannya tetapi bertindak  sebagai  coordinator  dan penanggungjawab  dan  pelaksanaan lebih  lanjut  dapat  dibebankan  pada desa adat atau banjar. Untuk penyelenggaraannya  ini  dijalin  suatu hubungan  kerja  antar  kepala  desa dengan  prajuru  adat  atau  kelian  adat menurut  situasi  dan  kondisi  dari daerah desa setempat.
Mengenai  batas  kewenangan
antara desa dinas dan desa adat adalah sesuai dengan wilayah kewenangannya masing-masing
kepala  desa  tidak  boleh  ikut  campur dalam urusan pemerintahan desa adat kecuali diminta oleh prajuru desa adat dan itupun hanya sekedar memberikan saran-saran dan pertimbangan- pertimbangan  saja.  Demikian  juga
dengan  desa  adat  tidak  boleh  ikut campur  dalam  urusan  kedinasan  atau administrative, kecuali atas permintaan dari kepala desa. Kewenangan dari kepala desa ditentukan  dalam  pasal  26  ayat  2 peraturan  undang-undang  nomor  6 tahun 2014 disebutkan bahwa :
1. Memimpin  penyelenggaraan pemerintahan desa 2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa 3. Memegang kekuasaan pengelolaan  keuangan  dan asset desa 4. Menetapkan peraturan desa 5. Menetapkan
anggaran pendapatan dan belanja desa 6. Membina kehidupan masyarakat desa 7. Membina  ketentraman  dan ketertiban masyarakat desa
8. Membina  dan  meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai  perekonomian  skala produktif untuk sebesar- besarnya kemakmuran masyarakat desa 9. Mengembangkan sumber pendapat desa 10. Mengusulkan  dan  menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara  guna  meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa 11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna
13. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif 14. Mewakili  desa  di  dalam  dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum  untuk mewakilinya  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Melaksanakan  wewenang  lain yang  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang- undangan Kepala desa mempunyai kedudukan yang lebih dominan dalam kehidupan  desa.  Mengingat  statusnya sebagai  aparat  pemerintahan  yang paling rendah sehingga warga masyarakat  memberikan  penghargaan yang lebih besar kepadanya. Sehingga tanpa  hubungan  yang  harmonis, dimana  kepala  desa  sebagai  aparat pemerintah menempatkan dirinya secara  wajar,  sehingga  kewenangan- kewenangan  yang  ada  dalam  desa dapat  dikoordinasikan.  Dengan  kata lain,  kerjasama  yang  baik  terjalin secara  erat  antara  pemerintahan  desa dinas dengan desa adat.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Dari uraian diatas yang ada dan berdasarkan permasalahan yang dikemukakan  diatas,  dapat  ditarik suatu simpulan sebagai berikut : 1. Dengan diundangkanya undang  undang  no  6  tahun 2014  implikasi  nya  baik  desa maupun desa adat dapat perlakuan  yang  sama  dari pemerintah daerah oleh karena itu  di  masa  depan,  desa  dan desa  adat  dapat  melakukan suatu  perubahan  wajah  desa dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif pelaksanaan pembangunan yang  berdaya  guna  serta pembinaan  masyarakat  dan
pemberdayaan  masyarakat  di wilayahnya.
2. Kedudukan dari pada pemerintahan  desa  adat  tidak diatur secara tegas karena desa adat mempunyai struktur pemerintahan tersendiri namun mengakui  dan  menghormati peraturan  pemerintahan  desa dinas.  Desa  adat  mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Membantu  tugas  kepala desa  dinas  di  dalam menjalankan urusan pemerintahan  baik  dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan melaksanakan proram pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah desa. b. Membantu untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dalam wilayah  desanya,  serta merupakan  sarana  untuk berkomunikasi antara pemerintah  desa  dengan warga  desanya  di  dalam melaksanakan pembangunan desa. 3. Hubungan  kerja  antara  desa adat  dengan  desa  dinas  harus saling mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan dalam melaksanakan  program  atau rencana kerja yang berhubungan dengan desa adat dan  desa  dinas  agar  tidak menyimpang  dari  adat  istiadat yang berlaku.

## Saran
Pemerintah (pemerintah daerah)  perlu  membuat  peraturan
mengenai  mekanisme  kerja  antara pemerintahan desa adat dengan pemerintahan  desa  dinas  yang  jelas dan tegas dengan batas-batas kewenangannya  mengingat  dalam peraturan daerah provinsi Bali tersebut belum  secara  jelas  mengatur  batas- batas  kewenangan  serta  hubungan kerja yang bagaimana saja yang dapat bersifat  konsultatif  dan  koordinatif tersebut.
Mengingat  lembaga  desa  adat ini sangat berperan dalam
pembangunan  di  desa  diharapkan untuk meningkatkan kerjasama antara perangkat desa dinas dengan desa adat supaya  dipupuk  dan  ditingkatkan peranannya dalam mensukseskan pembangunan nasional.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Atmaja, Gede Marhaendra Wija, 2012,
Politik Pluralisme Hukum dalam  Pengakuan  Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan  Peraturan  Daerah , Disertasi, Program Dokter Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang. Bagirman  2001, Menyongsong  fajar otonomi  daerah ,  Pusat  studi hukum FH UI, Yogyakarta DPR RI,2009, Naskah akademik RUU tentang perlindungan masyarakat  adat ,  DPR  RI Jakarta Eksistensi hukum adat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Bali, Adhrinali dalam Jurnal Rechvinding  Volume  1  no  3 Tahun 2012.Jakarta H.Ateng  Syafrudin  dan  Suprin  No’a 2010, Republik desa, Pergulatan  hukum  tradisional
dan  hukum  modern  dalam desain otonomi desa , alumni,Bandung Sutikno Mertokusumo, 2005, Mengenai Hukum (Suatu Pengantar) Edisi kelima Cetakan kedua, Liberty Yogyakarta Naskah  akademik  RUU  tentang  desa (Jakarta)  Direktorat  Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Departemen Dalam Negeri 2007 Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun 1945 Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor.22 Tahun 1948 Undang-Undang tentang Pembentukan  Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat  dan  Nusa  Tenggara Timur., Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Undang-Undangtentang pemerintahan desa,  Undang-Undang  No.5 Tahun 1979 Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang  Nomor  22 Tahun 1999 Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Daerah tentang Kedudukan ,
Fungsi dan Peranan Desa Adat, Perda  Provinsi  Bali  Nomor  6 Tahun 1986 Peraturan Daerah Propinsi Bali
tentang Desa Pekraman, Perda
Propinsi  Bali  Nomor  3  Tahun 2001
Peraturan Daerah propinsi Bali tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Daerah propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001  Tentang  Desa  Pekraman,Perda Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003