## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 10 Nomor 1, Februari 2024 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## ANALISIS YURIDIS PENGATURAN SYARAT PELAKSANAAN DIVERSI PADA  TINGKAT  PEMERIKSAAN  DI  PENGADILAN  DALAM  SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

## Wayan Agus Singid Adnyana, Ni Luh Gede Astariyani, I Nyoman Bagiastra
Fakultas Hukum, Universitas Udayana Denpasar e-mail : agusingid.adnyana18@gmail.com , niluhgedeastariyani@gmail.com , nyoman_bagiastra@unud.ac.id
Info Artikel Abstract
Masuk: 1 Desember 2023 Diterima: 15 Januari 2024 Terbit: 1 Februari 2024
Keywords: Juvenile Criminal Justice
System, Criminal Justice
System, Diversion. In  juvenile  criminal  justice  system,  there  is  the diversion policy as the transfer of  juvenile cases from judicial  process  to  outside  of  judicial  process.  The requirement regulation for diversion implementation are  regulated  in  SPPA  Law.  However,  about  the implementation of diversion at Court, there is PERMA Number 4 of 2014 which regulates the requirement for  implementing  diversion  as  contrary  with  SPPA Law.  This  research  aims  to  do  analysis  about disharmonization  of  norms  related  to  regulation  of requirement  for  implementing  diversion  between SPPA  Law  and  PERMA  Number  4  of  2014,  and analysis about implementation of PERMA Number 4 of  2014  against  SPPA  Law.  This  research  used normative  legal  research  methods  with  legislative regulations approach and conceptual approach. The legal  materials  used  is  primary,  secondary  and tertiary legal materials obtained through document study  techniques,  and  analyzed  using  deductive methods.  The  results  of  this  research  show  that disharmonization  of  norms  between  SPPA  Law  and PERMA Number 4 of 2014, is because PERMA position is  below  the  Legislative  Regulations  based  on hierarchy  of  Legislative  Regulations,  but  in  case examination  process  at  the  District  Court,    PERMA Number  4  of  2014  still  enforced  and  ignoring  the SPPA Law with referring to the Supreme Court Law.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276 26

## Abstrak
Kata kunci: Sistem Peradilan Pidana Anak, Peradilan Pidana, Diversi.
Corresponding Author: Wayan
Agus Singid Adnyana; agusingid.adnyana18@gma il.com Dalam  sistem  peradilan  pidana  anak,  terdapat kebijakan  diversi  yang  merupakan  pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana, dimana pengaturan mengenai  syarat  untuk  dapat  dilaksanakannya diversi  tersebut  diatur  dalam  UU  SPPA.  Namun, terkait pelaksanaan diversi pada tahap pemeriksaan di Pengadilan, terdapat PERMA No. 4 Tahun  2014  yang  mengatur  syarat  pelaksanaan diversi  yang  bertentangan  dengan  UU  SPPA. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melakukan  analisis mengenai disharmonisasi norma terkait pengaturan  syarat  pelaksanaan  diversi  antara  UU SPPA dan PERMA No. 4 Tahun 2014, berikut dengan analisis terkait dengan pemberlakuan PERMA No. 4 Tahun  2014  atas  UU  SPPA.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif dengan  jenis  pendekatan  yaitu  pendekatan Peraturan  Perundang-undangan  dan  pendekatan konseptual.  Bahan  hukum  yang  digunakan diantaranya  bahan  hukum  primer,sekunder,  dan tersier  yang  diperoleh  melalui  teknik  studi dokumen, yang kemudian dianalisis menggunakan metode  deduktif.  Hasil  dari  penelitian  ini menunjukan  bahwa  disharmonisasi  norma  antara UU SPPA dengan PERMA No. 4 Tahun 2014 terjadi karena  kedudukan  PERMA  yang  berada  di  bawah Peraturan Perundang-undangan berdasarkan hierarki  Peraturan  Perundang-undangan,  namun dalam  proses  pemeriksaan  perkara  di  Pengadilan Negeri  PERMA  No.  4  Tahun  2014    tetap diberlakukan  dan  mengesampingkan  UU  SPPA dengan mengacu pada UU Mahkamah Agung.
@Copyright 2024.

## PENDAHULUAN
Penjelasan  Umum  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  pada  alinea  pertama  telah  menjelaskan bahwa  anak  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  kelangsungan  hidup manusia, bangsa dan negara, yang oleh karena itu agar anak mampu bertanggung jawab  dalam  keberlangsungan  bangsa  dan  negara  maka  diperlukan  upaya memberikan kesempatan pada anak untuk tumbuh dan berkembang dengan seluas-
luasnya,  yang  melindungi  anak  dan  mewujudkan  kesejahteraan  anak  dengan memberikan  jaminan  terhadap  pemenuhan  hak-haknya  tanpa  perlakuan  yang sifatnya diskriminatif.
Di  Indonesia,  perlindungan  terhadap  anak  merupakan  salah  satu  hal  yang mendapat  perhatian  serius  dari  Pemerintah,  dimana  hal  tersebut  terlihat  dari ditetapkannya  Peraturan  Perundang-undangan  materiil  dan  formil  yang  khusus mengatur terkait dengan perlindungan anak, beserta dengan lembaga khusus yang berperan dalam memberikan perlindungan terhadap anak, termasuk bagi anak yang melakukan  suatu  tindak  pidana.  Terdapat  banyak  tindak  pidana  yang  berpotensi dilakukan oleh anak yang bahkan dapat dikatakan sama dengan tindak pidana yang umumnya dilakukan oleh orang dewasa, seperti misalnya tindak pidana pencurian, perampokan,  pemerkosan,  penganiayaan,  pembunuhan,  penggunaan  dan/atau pengedaran obat-obatan terlarang, dan lain sebagainya (Prasetyo, 2020, Vol. 9, No. 1: 51).
Terkait  dengan  pelaksanaan  proses  peradilan  pidana  terhadap  anak  yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, Indonesia memiliki Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut sebagai UU SPPA). UU SPPA merupakan Peraturan Perundang- undangan  yang  secara  khusus  memuat  aturan  formil  terkait  dengan  proses pelaksanaan  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (selanjutnya  disebut  sebagai  SPPA). Tujuan dari penyelenggaraan SPPA tidak hanya untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada pertanggungjawaban pelaku  terhadap  korban  tindak  pidana,  demi  kesejahteraan  anak  yang bersangkutan, serta tanpa mengurangi perhatian terhadap kepentingan masyarakat (Ananda, 2018, Vol. 1, No. 1: 78).
Dalam  UU  SPPA,  dikenal  istilah  diversi  yang  diatur  dalam  ketentuan  dari Pasal 1 butir 7, yang merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Tujuan dari diversi secara garis besar sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 6 UU SPPA, yang diantaranya adalah :
a. Untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak sebagai pelaku tindak pidana.
b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan.
c. Menghindarkan anak yang merupakan pelaku dari suatu tindak pidana, dari perampasan  kemerdekaan  sebagai  akibat  dijatuhkannya  suatu  sanksi pidana terhadap anak tersebut.
d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.
e. Sebagai upaya menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.
Pelaksanaan  diversi  dilatarbelakangi  oleh  adanya  keinginan  untuk menghindari efek negatif, khususnya terhadap jiwa dan perkembangan anak yang berpotensi terjadi apabila penyelesaian proses pidananya dilakukan melalui sistem peradilan pidana (Ningtias, Sampara dan Djanggih, 2020, Vol. 1, No. 5: 20).
Dalam  ketentuan  dari  Pasal  7  ayat  (1)  UU  SPPA,  secara  garis  besar  telah diatur bahwa diversi wajib diupayakan untuk dilakukan bagi perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan  negeri,  dimana  diversi  tersebut  dilaksanakan  dengan  beberapa ketentuan atau syarat yang kemudian diatur dalam ketentuan dari Pasal 7 ayat (2), yang diantaranya yaitu :
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276 28
1. Tindak pidana yang diduga dilakukan oleh anak tersebut, merupakan tindak pidana  yang  diancam  dengan  pidana  penjara  di  bawah  7  (tujuh)  tahun, dengan mengacu pada hukum pidana.
2. Bukan merupakan suatu pengulangan tindak pidana, atau dengan kata lain diversi  hanya  dapat  dilaksanakan  kepada  anak  yang  baru  pertama  kali melakukan tindak pidana.
Disamping  telah  diatur  dalam  UU  SPPA,  terkait  dengan  diversi  juga diatur dalam Peraturan  yang  dikeluarkan  oleh masing-masing  lembaga  penegak hukum yang  terkait  dengan  proses  peradilan  pidana,  dimana  salah  satunya  adalah Mahkamah Agung.
Mahkamah  Agung  telah  mengeluarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (selanjutnya  disebut  sebagai  PERMA  No.  4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam SPPA). Dalam ketentuan dari Pasal 3 PERMA No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam SPPA,  diatur  bahwa  hakim  wajib  untuk  melaksanakan  diversi  dalam  hal  anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7  (tujuh)  tahun,  dan  didakwa  pula  dengan  tindak  pidana  yang  diancam  dengan pidana  penjara  7  (tujuh)  tahun  atau  lebih  dalam  bentuk  surat  dakwaan subsidiatiritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).
Berdasarkan  dengan  penjelasan  di  atas,  maka  dapat  diketahui  terdapat disharmonisasi norma berupa konflik norma antara ketentuan dari Pasal 7 ayat (2) UU SPPA dengan ketentuan dari Pasal 3 PERMA No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam SPPA. Konflik norma tersebut terkait dengan batasan ancaman sanksi pidana yang dilakukan oleh anak, yang menjadi syarat untuk dapat dilaksanakannya upaya diversi terkait dengan upaya penyelesaian perkaranya.
Dalam  ketentuan  dari  Pasal  7  ayat  (2)  UU  SPPA,  mengatur  secara  tegas bahwa salah satu syarat diversi dapat dilaksanakan adalah apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, sedangkan dalam ketentuan dari Pasal 3 PERMA No.  4  Tahun  2014  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  Dalam  SPPA,  juga mengatur secara tegas bahwa selain untuk anak sebagai pelaku tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, diversi juga dapat dilaksanakan  apabila  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  diancam  dengan ancaman  sanksi  pidana  penjara  7  (tujuh)  tahun  atau  lebih  dalam  bentuk  surat dakwaan subsidiatiritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).
Perlu  ditegaskan  terlebih  dahulu  bahwa  disharmonisasi  norma  dalam penelitian ini adalah berupa konflik norma yang terjadi antara ketentuan dari Pasal 7 ayat (2) UU SPPA dan Pasal 3 UU No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi  Dalam  SPPA,  sehingga  konlik  norma  yang  dianalisis  dalam  peneitian  ini adalah  terkait  dengan  pengaturan  syarat  pelaksanaan  diversi  pada  tahap pemeriksanaan perkara di Pengadilan Negeri.
Perlu ditegaskan juga bahwa terkait dengan pelaksanaan diversi pada proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri merupakan proses musyawarah yang difasilitasi oleh  hakim  mediator  yang  ditunjuk  oleh  ketua  pengadilan  negeri,  dimana pelaksanaan musyawrah tersebut dilakukan diluar proses peradilan pidana. Selain
itu,  apabila  dipandang  perlu  maka  hakim  yang  menjadi  fasilitator  diversi  dapat memanggil  perwakilan  masyarakat  maupun  pihak  lain  untuk  memberikan informasi  yang  dapat  digunakan  untuk  mendukung  pelaksanaan  penyelesaian perkara tindak pidana oleh anak yang diberikan upaya diversi tersebut (Satriani, 2017, https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif- sebagai-tujua n-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak ). Disharmonisasi  norma  secara  umum  dapat  didefinisikan  sebagai  adanya suatu  ketidakselarasan  yang  salah  satunya  berupa  konflik  antara  suatu  norma, dengan  norma  lain  dalam  lingkup  Peraturan  Perundang-undangan  baik  yang memiliki  kedudukan  setara  maupun  kedudukan  berbeda  berdasarkan  dengan hierarki  Peraturan  Perundang-undangan.  Disharmonisasi  norma  terkait  dengan aturan mengenai syarat pelaksanaan diversi dalam UU SPPA dengan PERMA No. 4 Tahun  2014  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  Dalam  SPPA,  timbul  karena adanya  aturan  yang  berbeda  terkait  dengan  syarat  ancaman  hukuman  terhadap tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak,  yang  menjadi  syarat  untuk  dapat dilaksanakannya upaya diversi, dimana kedua aturan tersebut juga dimuat dalam 2 (dua)  jenis  Peraturan  Perundang-undangan  yang  kedudukannya  berbeda berdasarkan dengan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
Adanya suatu konflik norma dapat menimbulkan tidak tercapainya kepastian hukum  sebagai  salah  satu  tujuan  dari  hukum.  Tugas  dan  tujuan  hukum  adalah menjaga dan menjamin adanya kepastian hukum di dalam lingkungan masyarakat, serta mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim sendiri atas suatu kesalahan yang  diperbuat  orang  lain  dan  menyelesaikan  tiap  perkara  yang  ada  melalui pengadilan berdasarkan hukum yang ada dan berlaku (Soeroso, 2013: 59).
Berdasarkan dengan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan analisis dan kajian mengenai bagaimana disharmonisasi norma terkait  pengaturan  syarat  pelaksanaan  diversi  dalam UU  SPPA  dan  PERMA  No.  4 Tahun  2014  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  Dalam  SPPA,  seta  terkait dengan  bagaimana  pemberlakuan  PERMA  No.  4  Tahun  2014  Tentang  Pedoman Pelaksanaan  SPPA  atas  UU  SPPA,  yang  ditulis  dalam  bentuk  jurnal  dengan  judul “Analisis  Yuridis  Pengaturan  Syarat  Pelaksanaan  Diversi  Pada  Tingkat Pemeriksaan di Pengadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  dengan  latar belakang  yang  telah dipaparkan  di  atas,  penulis merumusakan 2 (dua) rumusan masalah yang akan dijadikan pokok pembahasan dalam penelitian ini, diantaranya :
1. Bagaimana  disharmonisasi  norma  terkait  pengaturan  syarat  pelaksanaan diversi  dalam  UU  SPPA  dan  PERMA  No.  4  Tahun  2014  Tentang  Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam SPPA  ?
2. Bagaimana  Pemberlakuan  PERMA  No.  4  Tahun  2014  Tentang  Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam SPPA atas UU SPPA ?

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  hukum  normatif atau  dikenal  juga  sebagai penelitian  hukum  kepustakaan  merupakan  penelitian  hukum  yang  dilakukan
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
30
dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  belaka  (Soekanto  dan Mamudji,  2015:  13-14).  jenis  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  Pendekatan  Peraturan  Perundang-undangan  ( statute  approach )  dan Pendekatan Konseptual ( conceptual approach ), dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui teknik studi dokumen. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode deduktif dengan tujuan untuk dapat memberikan jawaban dan kesimpulan terkait dengan permasalahan yang diangkat sebagai judul penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Disharmonisasi Norma Terkait Pengaturan Syarat Pelaksanaan Diversi Dalam UU SPPA dan PERMA No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam SPPA
Seperti  yang  telah  disinggung  dalam  pemaparan  latar  belakang  di  atas, konflik norma mengenai syarat pelaksanaan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA dan dalam Pasal 3 PERMA No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam SPPA secara garis besar merupakan konflik norma yang terjadi karena adanya perbedaan pengaturan mengenai  syarat  pelaksanaan  diversi  bagi  anak  yang  merupakan  pelaku  tindak pidana, yang diatur dalam 2 (dua) Peraturan Perundang-undangan berbeda, serta memiliki kedudukan berbeda berdasarkan dengan hierarki Peraturan Perundang- undangan.
Konflik  norma  tersebut  terjadi  karena  UU  SPPA  sebagai  peraturan  formil yang  secara  khusus  mengatur  terkait  dengan  proses  peradilan  pidana  terhadap anak yang melakukan tindak pidana, mengatur dalam ketentuan dari Pasal 7 ayat (2) bahwa diversi hanya bisa dilaksanakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana,  yang  diancam  dengan  sanksi  pidana  penjara  di  bawah  7  (tujuh)  tahun. Sedangkan  dalam  ketentuan  dari  Pasal  3  PERMA  No.  4  Tahun  2014  Tentang Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  Dalam  SPPA,  mengatur  bahwa  selain  bagi  anak sebagai pelaku tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana penjara di bawah 7  (tujuh)  tahun,  diversi  juga  dapat  diupayakan  bagi  anak  sebagai  pelaku  tindak pidana yang didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).
Ketentuan mengenai syarat pelaksanaan diversi pada tingkat pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri yang diatur dalam Pasal 3 PERMA No. 4 Tahun 2014 Tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  Dalam  SPPA,  secara  garis  besar  dapat dikatakan memberikan peluang yang lebih besar untuk dapat dilakukannya upaya diversi  bagi  anak  yang  melakukan  tindak  pidana,  baik  anak  tersebut  didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tahun), maupun  didakwa  telah  melakukan  tindak  pidana  yang  diancam  dengan  sanksi pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun dalam beberapa bentuk surat dakwaan, yang diantaranya yaitu dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).
Terkait  dengan  pemberlakuan  kedua  Peraturan  Perundang-undangan
tersebut, apabila ditinjau berdasarkan dengan hierarki dari Peraturan Perundang- undangan  dan  berdasarkan  persamaan  fungsinya  sebagai  Peraturan  Perundang- undangan, PERMA sebagai produk wewenang legislatif dari Mahkamah Agung yang sebagai  badan  judisial  memiliki  kedudukan  di  bawah  undang-undang  tetapi sederajat dengan Peraturan Pemerintah (Satory dan Sibuea, 2020, Vol. 6, No. 1: 14). Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam ketentuan dari Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  (selanjutnya disingkat  sebagai  UU  Pembentukan  PUU),  yang  secara  garis  besar  menjabarkan hierarki  atau  kedudukan  Peraturan  Perundang-undangan  di  Indonesia,  yang diantaranya:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah.
5. Peraturan Presiden.
6. Peraturan Daerah Provinsi.
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Berdasarkan  dengan  hierarki  Peraturan  Perundang-undangan  yang  diatur dalam  Pasal  7  ayat  (1)  UU  Pembentukan  PUU  tersebut,  dapat  diketahui  bahwa kedudukan PERMA No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam SPPA berada di bawah UU SPPA. Namun, pengaturan mengenai syarat pelaksanaan diversi yang diatur  dalam UU SPPA dan UU No. 4 Tahun 2014  Tentang Pedoman Pelaksanaan  Diversi  Dalam  SPPA  mengalami  konflik  norma  dan  saling  tumpang tindih.  Pengaturan  syarat  pelaksanaan  diversi  yang  diatur  dalam  PERMA  No.  4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam SPPA telah bertentangan dengan pengaturan syarat pelaksanaan diversi dalam UU SPPA, yang berdasarkan dengan  hierarki  Peraturan  Perundang-undangan  memiliki  kedudukan  yang  lebih tinggi.
Terjadinya  konflik  norma  atau  tumpang  tindih  diantara  peraturan  dalam Peraturan Perundang-undangan satu dengan Peraturan Perundang-undangan yang lainnya  dapat  menyebabkan  terjadinya  ketidakpastian  hukum  dalam  penerapan dari Peraturan Perundang-undangan tersebut (Febriani dan Wasti, 2023, Vol. 7, No. 1:  41).  Ketentuan  dari  Pasal  7  ayat  (2)  UU  Pembentukan  PUU  mengatur  bahwa kekuatan  hukum  Peraturan  Perundang-undangan  yang  ada  dan  berlaku  di Indonesia,  sesuai  dengan  hierarki  Peraturan  Perundang-undangan  yang  diatur dalam Pasal 7 ayat (1). Penjelasan mengenai makna hierarki dalam ketentuan dari Pasal  7  ayat  (2)  UU  Pembentukan  PUU  tersebut  dapat  ditafsirkan  sebagai penjenjangan  dari  setiap  jenis  Peraturan  Perundang-undangan  yang  didasarkan pada  asas  bahwa  Peraturan  Perundang-undangan  yang  lebih  rendah  tidak  boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (Astariyani dan Hermanto, 2019, Vol. 16, No. 4: 436).
Berdasarkan  dengan  hal  tersebut,  dapat  diketahui  bahwa  ketentuan  dari Pasal 7 ayat (2) UU Pembentukan PUU tersebut secara garis besar mengatur bahwa Peraturan  Perundang-undangan  yang  lebih  rendah  kedudukannya  berdasarkan hierarki Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat (1), memiliki kekuatan hukum  yang  lebih  rendah    dibandingkan  Peraturan  Perundang-undangan  yang
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
32
kedudukannya lebih tinggi. Berdasarkan dengan hal tersebut juga dapat ditafsirkan bahwa  Peraturan  Perundang-undangan  yang  kedudukannya  lebih  rendah  tidak boleh  bertentangan  dengan  Peraturan  Perundang-undangan  yang  kedudukannya lebih tinggi, sesuai dengan asas lex superior derogat legi inferior.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  maka  dapat  diketahui  bahwa  pada hakikatnya pengaturan syarat pelaksanaan diversi dalam PERMA No. 4 Tahun 2014 Tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  Dalam  SPPA  tidak  dapat  diberlakukan karena terdapat perbedaan atau bertentangan dengan syarat pelaksanaan diversi yang diatur dalam UU SPPA, sebagai Peraturan Perundang-undangan yang secara khusus mengatur terkait dengan SPPA di  Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, maka  perlu  dilakukan  analisis  kembali  terkait  dengan  bagaimana  pemberlakuan pengaturan mengenai syarat pelaksanaan diversi terhadap perkara tindak pidana anak pada tahap pemerikasaan di Pengadilan Negeri, yang diatur dalam  PERMA No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam SPPA terhadap syarat pelaksanaan diversi yang diatur dalam UU SPPA.

## Pemberlakuan  PERMA  No.  4  Tahun  2014  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan Diversi Dalam SPPA atas UU SPPA
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  ditinjau  dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan PPU, PERMA No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam SPPA memiiki kedudukan di bawah UU SPPA. Berdasarkan hal tersebut, maka pada hakikatnya PERMA No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam SPPA tidak dapat mengesampingkan UU SPPA dalam penerapan diversi, termasuk pada tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri. Namun, Mahkamah Agung telah memiliki Peraturan Perundang-undangan khusus yang didalamnya secara garis besar mengatur terkait dengan kedudukan, susunan,  kekuasaan,  dan  hukum  acara  Mahkamah  Agung.  Peraturan  Perundang- undangan  tersebut  adalah  Undang-undang  Repubik  Indonesia  Nomor  14  Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, yang hingga saat ini telah mengalami 2 (dua) kali perubahan yaitu dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 (selanjutnya disebut sebagai UU Mahkamah Agung).
Berdasarkan dengan ketentuan dari Pasal 7 ayat (2) UU Pembentukan PPU dapat diketahui bahwa Peraturan Perundang-undangan yang kedudukannya lebih rendah  tidak  boleh  bertentangan  dengan  Peraturan  Perundang-undangan  yang memiliki kedudukan lebih tinggi, dimana hal tersebut juga sejalan dengan asas lex superior derogat legi inferior . Asas lex superior derogat legi inferior merupakan asas yang  secara  garis  besar  memiliki  makna  bahwa  Peraturan  Perundang-undangan yang  lebih  tinggi  meniadakan  dan/atau  mengesampingkan  pemberlakuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah (Irfani, 2020, Vol. 16, No. 3: 311).
Namun,  terdapat  beberapa  Pasal  dalam  UU  Mahkamah  Agung  yang  dapat menjadi dasar bahwa PERMA dapat diberlakukan selama dalam batas atau lingkup seluruh  lembaga  peradilan  yang  berada  di  bawah  Mahkamah  Agung.  Ketentuan tersebut  salah  satunya  diatur  dalam  Pasal  79  UU  Mahkamah  Agung,  yang  secara garis  besar  mengatur  bahwa  Mahkamah  Agung  dapat  mengatur  lebih  lanjut mengenai  hal-hal  yang  diperlukan  bagi  kelancaran  penyelenggaraan  peradilan apabila  terdapat  hal-hal  yang  belum  cukup  diatur  dalam  Undang-undang  ini.
Ketentuan  tersebut  dapat  diketahui  direalisasikan  melalui  ditetapkan  dan diberlakukannya  produk-produk  hukum  oleh  Mahkamah  Agung  yang  beberapa diantaranya seperti PERMA dan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung).
Ketentuan  dari  Pasal  79  UU  Mahkamah  Agung  tersebut  dapat  dikaitkan dengan  ketentuan  dari  Pasal  32  ayat  (4)  UU  Mahkamah  Agung  yang  mengatur bahwa Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada Pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya. Petunjuk dalam  ketentuan  tersebut  dapat  ditafsirkan  salah  satunya  direalisasikan  melalui dikeluarkan  dan  ditetapkannya  PERMA  yang  mengatur  terkait  dengan  hal-hal mengenai proses peradilan yang belum diatur dan/atau perlu untuk diperjelas atau dipertegas kembali terkait dengan pengaturan yang telah ada, dan ditujukan kepada lembaga peradilan yang berada di bawah Mahakamah Agung, dimana Pengadilan Negeri adalah salah satunya.
Berdasarkan  dengan  hal  tersebut,  maka  dapat  diketahui  bahwa pemberlakuan PERMA yang dalam penelitian ini adalah PERMA No. 4 Tahun 2014 Tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  Dalam  SPPA,  meskipun  menyebabkan terjadinya konflik norma terkait dengan pengaturan syarat ancaman sanksi pidana yang menjadi tolak ukur untuk dapat atau tidaknya dilaksanakan upaya diversi bagi anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  dengan  syarat  yang  diatur  dalam  UU  SPPA, namun  dalam  upaya  pelaksanaan  diversi  pada  perkara  tindak  pidana  anak  pada tahap  pemeriksaan  di  Pengadilan  Negeri,  syarat  pelaksanaan  diversi  yang  diatur dalam  PERMA  No.  4  Tahun  2014  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  Dalam SPPA  dapat  untuk  tetap  diberlakukan  sebagai  suatu  perluasan  dan  juga mengesampingkan syarat yang diatur dalam UU SPPA.
Dengan  adanya  pengaturan  terkait  syarat  pelaksanaan  diversi  yang  diatur dalam  PERMA  No.  4  Tahun  2014  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  Dalam SPPA, memberikan ruang yang lebih luas bagi anak sebagai pelaku tindak pidana untuk  memperoleh  upaya  pelaksanaan  diversi,  baik  anak  sebagai  pelaku  tindak pidana  tersebut  didakwa  melakukan  tindak  pidana  yang  diancam  dengan  sanksi pidana  penjara  di  bawah  7  (tujuh)  tahun,  maupun  didakwa  melakukan  tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana penjara di atas (7) tahun, yang dalam hal ini berlaku terhadap ancaman sanksi pidana yang dimuat dalam bentuk surat dakwaan  subsidiaritas,  alternatif,  kumulatif  maupun  kombinasi  (gabungan), meskipun  ketentuan  ini  dapat  diketahui  hanya  berlaku  terkait  dengan  upaya pelaksanaan  diversi  pada  tingkat  pemeriksaan  perkara  di  Pengadilan  Negeri mengingat hal tersebut diatur dalam PERMA.
Selain itu, apabila ditinjau dari perspektif keadilan restoratif dapat diketahui terkait dengan adanya  PERMA No. 4 Tahun 2014  Tentang Pedoman  Pelaksanaan Diversi  Dalam  SPPA  dapat  dikatakan  merupakan  upaya  pemenuhan  terkait implementasi dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU SPPA yang mengatur bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaiannya.  Keadilan  restoratif  bertujuan  untuk  memberdayakan  para korban,  pelaku,  keluarga  dan  masyarakat  untuk  memperbaiki  suatu  perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat (Flora, 2018, Vol. 3, No. 2: 145).
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276 34

## PENUTUP Kesimpulan
Disharmonisasi berupa konflik norma antara UU SPPA dengan PERMA No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam SPPA secara garis besar terjadi  karena  PERMA  No.  4  Tahun  2014  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi Dalam  SPPA  yang  berdasarkan  dengan  hierarki  Peraturan  Perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan PUU memiliki kedudukan yang lebih  rendah  dari  UU  SPPA,  mengatur  mengenai  syarat  untuk  dapat dilaksanakannya  upaya  diversi  yang  bertentangan  dengan  yang  diatur  dalam  UU SPPA,  yang  dalam  hierarki  Peraturan  Perundang-undangan  memilki  kedudukan yang lebih tinggi, dimana berdasarkan dengan ketentuan dari Pasal 7 ayat (2) UU Pembentukan PUU yang secara garis besar mengatur bahwa Peraturan Perundang- undangan  yang  lebih  rendah  kedudukannya  berdasarkan  hierarki  Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) memiliki kekuatan hukum yang  lebih  rendah  dibandingkan  Peraturan  Perundang-undangan  yang kedudukannya  lebih  tinggi,  dapat  diketahui  bahwa  pada  hakikatnya  ketentuan mengenai  syarat  untuk  dapat  dilaksanakannya  upaya  diversi  yang  diatur  dalam PERMA No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam SPPA tidak boleh  bertentangan  dan  tidak  dapat  mengesampingkan  pengaturan  mengenai syarat  untuk  dapat  dilaksanakannya  upaya  diversi  yang  diatur  dalam  UU  SPPA sebagai Peraturan Perundang-undang yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan.
Namun,  terkait  dengan  pemberlakuan  PERMA  No.  4  Tahun  2014  Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam SPPA atas UU SPPA, pada tahap pemeriksaan di  Pengadilan  Negeri  PERMA  No.  4  Tahun  2014  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan Diversi  Dalam  SPPA  tetap  dapat  diberlakukan  dan  mengesampingkan  syarat mengenai  batasan  ancaman  sanksi  pidana  untuk  dapat  dilaksanakannya  upaya diversi yang diatur dalam UU SPPA walaupun terdapat adanya konflik norma antara batas maksimal ancaman sanksi pidana untuk dapat dilaksanakannya upaya diversi yang diatur dalam PERMA No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam SPPA dan dalam UU SPPA. Dasar hukum dari hal tersebut adalah ketentuan dari Pasal 79 UU Mahkamah Agung yang mengatur bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur  lebih  lanjut  mengenai  hal-hal  yang  diperlukan  bagi  kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini, dimana ketentuan pasal tersebut kemudian dikaitkan dengan ketentuan  dari  Pasal  32  ayat  (4)  UU  Mahkamah  Agung    yang  mengatur  bahwa Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya, dimana salah satu wujud  dari  implementasi  ketentuan  tersebut  adalah  dengan  dikeluarkan  dan ditetapkannya  PERMA  yang  berlaku  terhadap  seluruh  badan  peradilan  di  bawah Mahkamah Agung.

## Saran
Diversi  merupakan  salah  satu  upaya  hukum  terkait  penyelesaian  perkara pidana yang dilakukan oleh anak yang sangat penting untuk diatur dan diterapkan
dalam  sistem  peradilan  pidana  anak  di  Indonesia,  karena  dengan  diatur  dan diterapkannya  diversi  dapat  menjadi  salah  satu  wujud  nyata  dari  upaya perlindungan terhadap anak, sekalipun anak tersebut merupakan pelaku dari suatu tindak pidana. Namun, dalam pengaturannya diversi tetap harus dibatasi khususnya mengenai  jenis  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak.  Meskipun  pelaksanaan diversi  pada  tahap  pemeriksaan  di  Pengadilan  Negeri  diatur  untuk  dapat diupayakan  walaupun  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  diancam  dengan sanksi  pidana  di  atas  7  (tujuh)  tahun  dalam  bentuk  dakwaan  subsidiaritas, alternatif,  kumulatif  maupun  kombinasi  (gabungan)  melalui  dikeluarkan  dan ditetapkannya  PERMA  No.  4  Tahun  2014  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi Dalam SPPA, namun upaya pemberlakuan diversi hendaknya hanya diperbolehkan dengan batasan bahwa keseluruhan dari tindak pidana yang didakwakan dilakukan oleh anak merupakan tindak pidana yang tidak termasuk dalam kategori kejahatan luar  biasa (extraordinary  crime) ,  seperti  misalnya  tindak  pidana  terorisme  dan kejahatan terhadap keamanan negara .

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2015. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat. Rajawali Pers, Jakarta. Soeroso, R. 2013. Pengantar Ilmu Hukum. Sinar Grafika, Jakarta.
Peraturan Perundang-Undangan Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  1985  Tentang  Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73).
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  1985  Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9).
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2009  Tentang  Perubahan Kedua  Atas  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3).
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82).
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2012 Nomor 153).
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan Atas  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

## Jurnal dan Publikasi Ilmiah
Ananda,  F.  (2018).  Penerapan  Diversi  Sebagai  Upaya  Perlindungan  Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. Jurnal Daulat Hukum , 1 (1).
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276 36
Astariyani,  N.  L.  G.,  &  Hermanto,  B.  (2019).  Paradigma  Keilmuan  Dalam  Menyoal Eksistensi  Peraturan  Kebijakan  Dan  Peraturan  Perundang-Undangan:  Tafsir Putusan Mahkamah Agung. Jurnal Legislasi Indonesia , 16 (4), 433-447.
Febriani,  N.  A.,  &  Wasti,  R.  M.  (2023).  Politik  Hukum  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan  Pasca  Perubahan  Kedua  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 2011. Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum , 7 (1), 35-58.
Flora,  H.  S.  (2018).  Keadilan  Restoratif  Sebagai  Alternatif  Dalam  Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. University Of Bengkulu Law Journal , 3 (2), 142-158.
Irfani, N. (2020). Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum. Jurnal Legislasi Indonesia , 16 (3), 305-325.
Ningtias,  D.  R.,  Sampara,  S.,  &  Djanggih,  H.  (2020).  Diversi  Sebagai  Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak. Journal of Lex Generalis (JLG) , 1 (5), 633- 651.
Prasetyo, A. (2020). Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum , 9 (1), 51-60. Satory, A., & Sibuea, H. P. (2020). Problematika Kedudukan Dan Pengujian Peraturan Mahkamah  Agung  Secara  Materiil  Sebagai  Peraturan  Perundang-Undangan. Pakuan Law Review , 6 (1), 1-27.
Internet/Website Riska Vidya Satriani, Keadilan Restiratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada
Sistem Peradilan Pidana Anak, Kamis 27 Juni 2017, URL:
https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif- sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak