## RINGKASAN HASIL PENELITIAN
MIGRASI TRANSNASIONAL DAN IDENTITAS DIASPORA DI KOTA- KOTA PERBATASAN DI ASIA TENGGARA STUDI KASUS THAILAND DENGAN MYANMAR DAN LAOS
RESEARCH SUMMARY TRANSNATIONAL MIGRATION AND DIASPORA IDENTITY IN BORDER CITIES IN SOUTHEAST ASIA: CASE STUDY OF THAILAND WITH MYANMAR AND LAO PDR

## Amorisa Wiratri, Betty Rosita Sari, Yekti Maunati, Lamijo
Pusat Penelitian Sumber Daya Regional – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Email: sevencupid7@gmail.com
Diterima: 6-4-2017 Direvisi: 2-5-2017 Disetujui: 5-5-2017

## ABSTRACT
This research has done in the border cities in Southeast Asia, namely Thailand, Lao PDR and Myanmar that straight bordered with China. Border cities are strategic locations for transnational migration, including the mobility of human, goods, information and transfer of ideas, where at the same time also contributed as bridge that linked between two or three different countries in Southeast Asia. China’s economic expansion and people migration from neighbouring countries has influenced the dynamic of economic, social and culture for people who live in border areas, especially in North Thailand. This research focus on the process of transnational migration, the identity of diaspora, and small scale economic activity among diaspora groups in border areas between north Thailand and Myanmar and also Lao PDR.
Keywords: transnational migration, diaspora identity, border cities

## ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan di kota-kota perbatasan Asia Tenggara, yaitu Thailand, Laos, dan Myanmar yang berbatasan langsung dengan China. Kota perbatasan merupakan lokasi strategis bagi pergerakan transnasional baik manusia, barang,  informasi,  dan  ide-ide,  sekaligus  sebagai  wilayah  yang  menghubungkan  antara  dua  atau  tiga  negara yang berbeda di Asia Tenggara. Ekspansi ekonomi China dan pergerakan manusia dari negara-negara tetangga mempengaruhi dinamika ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat di perbatasan. Fokus penelitian ini adalah menggali proses migrasi transnasional, identitas budaya diaspora, dan aktivitas ekonomi skala kecil kelompok diaspora di wilayah perbatasan Thailand utara dengan Myanmar dan Laos.
Kata Kunci: migrasi transnasional, identitas budaya diaspora, kota perbatasan

## PENDAHULUAN
Persoalan  migrasi  transnasional  di Asia Tenggara  merupakan  masalah  yang  signifikan dalam beberapa dekade terakhir serta mengemuka
begitu intens. Ihwal ini bukan saja bersumber dari persoalan  perbatasan  di Asia  Tenggara  yang tidak  bisa  dilepaskan  dari  konstruksi  kolonial, namun  juga  berkaitan  dengan  globalisasi.
Dalam perkembangan era pasar global, sumber daya manusia merupakan salah satu komoditas transnasional yang jumlahnya cukup besar dan karena itu memicu naiknya angka perpindahan penduduk  antar  negara.  Kota-kota  perbatasan di Asia Tenggara sering dijadikan lokasi transit bagi migran (antara lain pengungsi, pedagang, dan pelajar) ataupun menjadi terminal akhir bagi para migran untuk tinggal menetap dan mencari nafkah di sana. Penelitian ini mengambil fokus pada  perkembangan  kota-kota  perbatasan  di Asia Tenggara yang secara langsung atau tidak langsung berbatasan dengan negara China. Isu- isu perbatasan yang dikaji dalam penelitian ini antara  lain  migrasi  transnasional,  perdagangan lintas  batas,  dan  kehidupan  sosial  ekonomi dan budaya masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan tersebut.
Perkembangan  kota-kota  perbatasan di Asia  Tenggara  juga  didukung  oleh  China yang  sangat  agresif  melakukan  ekspansi  di kawasan  perbatasan  di  negara-negara  Sungai Mekong  ( Greater  Mekong  Subregion -GMS), seperti  Myanmar,  Thailand,  Laos,  Kamboja, dan  Vietnam.  China  dengan  dukungan  Bank Pembangunan Asia membangun jalan raya trans- internasional  yang  menghubungkan  Bangkok dan  provinsi Yunan.  China  juga  membangun jalan darat sepanjang 1.800 km dari Kunming- China  menuju  Bangkok,  Thailand.  Selain faktor kedekatan wilayah, keenam negara juga memiliki ikatan sejarah, emosional, kekerabatan, dan  persamaan  bahasa  serta  kultural.  Faktor pendorong  lainnya  yakni  rata-rata  provinsi bagian  selatan  sebelah  barat  China,  seperti provinsi Yunan belum merasakan pembangunan yang  setara  dengan  provinsi  di  bagian  utara. Potret ini sama halnya dengan masyarakat yang ada  di  perbatasan  Myanmar,  Thailand,  Laos, Kamboja,  dan  Vietnam.  Selain  faktor  di  atas, dalam hal energi dan sumber daya alam China memiliki keterbatasan sehingga China memilih menyimpan mineralnya sebagai cadangan energi nasional  dan  melakukan  eksplorasi  di  negara- negara sekitar kawasan.
Infrastruktur  yang  dibangun  oleh  China yang  menghubungkan  Provinsi Yunan  dengan negara-negara  di Asia  Tenggara  tidak  hanya meningkatkan arus keluar masuk barang, tetapi
juga  pergerakan  manusia  secara  transnasional. Dengan  semakin  banyaknya  migrasi  orang China  dan  juga  pendatang  dari  negara  sekitar di kawasan perbatasan tersebut akan membuat interaksi  dengan  masyarakat  lokal  menjadi berbeda.  Perubahan  sosial  budaya  masyarakat perbatasan  menjadi  menarik  untuk  diteliti karena  wilayah  perbatasan  yang  sebelumnya memiliki  masyarakat  yang  homogen  berubah menjadi  daerah  di  mana  masyarakat  yang terdiri dari berbagai negara saling berhubungan dan berinteraksi atau bisa juga disebut dengan masyarakat  multikultur.  Menilik  dari  berbagai persoalan di atas, penelitian ini akan menjawab beberapa pertanyaan, yang meliputi bagaimana dinamika  migrasi  transnasional  di  perbatasan Thailand-Myanmar  dan  Thailand-Laos? Apa saja  kegiatan  ekonomi  di  wilayah  perbatasan dan  siapa  pelaku  kegiatan  ekonomi  tersebut? Bagaimana dinamika isu identitas dan etnisitas, status  kewarganegaraan,  dan  proses  adaptasi masyarakat  di  wilayah  perbatasan?  Sejauh mana  kebijakan  pemerintah  Thailand  untuk wilayah perbatasan dalam menghadapi ekspansi dari  China,  terutama  kebijakan  imigrasi  dan permasalahan sosial ekonomi dan budaya yang muncul sebagai akibat dari masuknya pendatang dari China dan negara sekitarnya?

## SEJARAH DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH THAILAND DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN
Secara  formal,  Thailand  tidak  pernah mengalami  penjajahan  sebagaimana  negara- negara Asia Tenggara lainnya. Pada saat bangsa Barat menjajah kawasan Asia Tenggara, Thailand, yang sampai 11 Mei 1949 masih bernama Siam, menjadi  wilayah  “pemisah”  antara  wilayah kekuasaan Perancis yang menguasai Indochina dan Inggris yang menguasai Myanmar. Sebagai sebuah  negara  yang  memiliki  sejarah  berbeda dari negara Asia Tenggara lainnya, sudah tentu Thailand memiliki cara dan kebijakan tersendiri dalam pengelolaan perbatasannya. Pembangunan dan  pengelolaan  perbatasan  menjadi  semakin penting terutama setelah munculnya kesadaran akan arti pentingnya perbatasan bagi negara, tidak hanya sebagai simbol kedaulatan wilayah, tetapi
juga  sebagai  salah  satu  indikasi  keberhasilan pembangunan sebuah negara.
Mengingat  perbatasan  memiliki  fungsi yang  sangat  strategis  sebagai  ujung  tombak hubungan  antarnegara  berbatasan,  tidak mengherankan  sejak  dekade  1990an  banyak negara Asia Tenggara memberikan perhatian lebih dan memposisikan perbatasan sebagai beranda depan negara ( front yard of the country ), tidak lagi menganggapnya sebagai beranda belakang ( backyard of the country ). Oleh karena itu, tidak mengherankan jika perbatasan, dalam beberapa hal, menjadi alasan dan locus utama penerapan kebijakan pembangunan beberapa negara di Asia Tenggara (Chuthatip Maneepon dan Chung-Tong Wu, 2004, 135). Hal ini terutama ditandai dengan munculnya  kesadaran  dan  keinginan  di  antara negara-negara Asia Tenggara untuk membangun perbatasan tidak hanya dalam konteks resolusi konflik, tetapi juga penegakan hukum, penguatan hubungan sosial budaya, serta pembangunan dan kerja sama ekonomi di perbatasan.
Membicarakan tentang kewarganegaraan ( citizenship) di Thailand  tidak  bisa  dilepaskan dari  sejarah  gagasan  “ Thainess” yang  telah digaungkan sejak masa Raja Rama VI. Definisi warganegara yang dimaksud Raja Rama VI itu adalah setiap orang yang berbicara bahasa Thai, menghormati  Budha,  dan  menghormati  raja. Dalam Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1913 disebutkan bahwa warga negara Thailand (Siam)  adalah  mereka  yang  pada  dasarnya memiliki  garis  keturuan  ayah  orang  Thai  dan turun-tenurun. Dalam konteks  undang-undang ini, orang-orang dari suku minoritas yang tinggal di  hutan  dan  bukit  ( hill  tribes )  tidak  dianggap sebagai warga negara Thailand.
Ketika  persoalan  perbatasan  terutama terkait  dengan  kewarganegaraan  menjadi isu  yang  mengemuka  pada  tahun  1995, pemerintah  Thailand  mengubah  kebijakan tentang  kewarganegaraan, Thai  policy  of national  integration ,  dengan  memberikan kewargenegaraan  Thailand  kepada hill  tribe yang tinggal di perbatasan Thailand utara dengan mengelompokkan mereka ke dalam tiga kelompok utama  berdasarkan  periode  masuk  mereka  ke Thailand, yaitu: 1) Orang-orang yang telah lama
berimigrasi ke wilayah Thailand; 2) Orang-orang yang datang ke Thailand sebelum Oktober 1985, dan 3) Orang-orang yang datang setelah tahun 1985. Mereka yang termasuk ke dalam kelompok yang pertama secara otomoatis dianggap sebagai warganegara  Thailand.  Mereka  yang  masuk kategori kedua dianggap sebagai imigran legal ( legal  immogrants ).  Sedangkan  mereka  yang termasuk kategori ketiga, berdasarkan Alien Act, dicatat sebagai kelompok “orang asing” dengan tujuan memperoleh status legal sebelum mereka bisa melakukan naturalisasi untuk menjadi warga negara Thailand lima tahun kemudian.

## DINAMIKA MIGRASI TRANSNATIONAL DI KOTA PERBATASAN THAILAND
Berdasarkan pengamatan di lapangan dan penjelasan  dari  masyarakat  setempat,  migrasi transnasional terkini di Mae Sai didominasi oleh warga Burma. Sebagai pendukung, Wille (2001, 19) menyatakan bahwa orang Burma bermigrasi ke  Thailand  karena  mereka  ingin  mencari kehidupan  yang  lebih  baik  dan  minimnya lapangan  pekerjaan  di  negara  mereka  sendiri. Mereka  percaya  bahwa  kehidupan  di Thailand lebih  baik  dan  kesempatan  kerja  pun  banyak tersedia.  Pandangan  ini  diperoleh  dari  media- media di Burma dan ajakan dari saudara-ataupun kenalan mereka yang telah bekerja dan menetap di Thailand.
Selain itu, banyak pula para pelintas batas yang ulang-alik dari Thailand ke Myanmar dan sebaliknya setiap hari. Banyak di antara mereka datang ke Mae Sai pada pagi hari dan pulang ke Tachilek pada sore hari. Mereka ini kebanyakan bekerja  di  sekitar  pasar  Mae  Sai.  Para  pelaku komuter  ini  memiliki  pas  batas  sementara  dan kartu kontrol imigrasi untuk melintas batas setiap hari. Kartu kontrol dari imigrasi tersebut berlaku untuk satu tahun, sementara pas batas sementara berlaku untuk satu minggu.
Jaringan  menjadi  salah  satu  faktor pendukung  utama  dalam  migrasi  transnasional di  Mae  sai.  Banyak  pendatang  dari  Yunnan, China yang masih menjaga relasi dengan saudara mereka di China. Sebelumnya, para pendatang Yunnan yang beragama muslim banyak mengirim
uang  kepada  sanak  saudara  mereka  di Yunnan untuk  membantu  pembangunan  daerah  dan pembangunan  masjid  di  sana.  Namun,  seiring dengan  semakin  membaiknya  perekonomian di  China,  kondisi  berbalik  di  mana  muslim  di Mae Sai banyak mendapat bantuan dari saudara mereka di Yunnan untuk membangun masjid dan membangun sekolah muslim.
Selain  itu,  peningkatan  ekonomi  yang pesat  di  China  juga  mendorong  laju  investasi mereka  di  Thailand,  salah  satunya  Mae  Sai. Mereka  menggunakan  jaringan  kekerabatan untuk membangun bisnis di Thailand. Investor dari Yunnan mengirim modal ke sanak saudara mereka  di  Mae  sai  untuk  membuka  restoran, hotel, travel agen dan sebagainya. Kemudahan akses dengan makin banyaknya rute penerbangan dari  Chiang  Mai  ke  Yunann  dan  sebaliknya semakin  mendorong  masuknya  investasi  di Mae Sai. Temuan lain yang tak kalah menarik yaitu  kemudahan  akses  transportasi  ini  juga mendorong masyarakat muslim di Yunnan untuk melakukan  ibadah  haji  dari Thailand,  di  mana pada  masa  lampau,  mereka  kesulitan  untuk melakukannya dari Yunnan.
Kondisi  perbatasan  di  Chiang  Khong yang berada di antara Thailand dan Laos sedikit berbeda dengan di Mae Sai. Sebelum dibangun jembatan  antara  Laos  dan  Thailand,  Chiang Khong merupakan kota transit yang ramai oleh para  wisatawan.  Hotel  dan  restoran  banyak ditemukan  di  sepanjang  jalan  di  sisi  sungai Mekong.  Pada  saat  itu,  Pasar  Chiang  Khong juga  sangat  ramai  oleh  pembeli  dan  pedagang dari  Laos  karena  barang-barang  dari  Laos dikenal lebih murah dari Thailand (Wawancara dengan  penjual  souvenir  di  Pelabuhan  Sungai Chiang  Khong  pada  16  Mei  2016).  Kondisi berubah  ketika  jembatan  persahabatan  yang menghubungkan  Chiang  Rai  di  Thailand  dan Huay Xay di Laos mulai dibangun pada tahun 2013 atas bantuan dana dari Pemerintah China. Jembatan persahabatan tersebut menghubungkan tiga  negara,  yaitu  Thailand,  Laos  dan  China. Sementara  itu,  Chiang  Khong  adalah  salah satu  dari  tiga  spesial economic  zone yang dipromosikan di Chiang Rai (Chiang Rai Times, 2016).  Jembatan  ini  sangat  memudahkan  alur perdagangan  dan  mobilitas  warga  yang  sering
melakukan  lintas  batas.  Dari  Chiang  Rai  ke jembatan  persahabatan  hanya  membutuhkan waktu tempuh 3 jam sehingga banyak wisatawan yang datang langsung dari Chiang Rai dan tidak lagi  transit  dan  menginap  di  Chiang  Khong. Para  wisatawan  dapat  langsung  menuju  pusat kota Huay Xay atau langsung menuju terminal bus  Bokeo  atau  terminal  bis  Luang  Namta untuk melanjutkan perjalanan ke Yunnan yang membutuhkan 3-4 jam waktu tempuh.
Pembangunan  jembatan  persahabatan tersebut  juga  membawa  dampak  baik  dari Thailand,  khususnya  provinsi  Chiang  Rai. Semenjak  jembatan  dioperasikan,  arus perdagangan  dan  wisatawan  dari  China meningkat drastis. Banyak truk-truk yang datang dari  China  maupun  Laos  membawa  sayuran, buah-buahan,  bunga,  mesin-mesin,  dan  lain sebagainya untuk diperdagangkan di Thailand. Vixay Homsombath, supervisor Boten Dankham Special  Economic  Zone  (SEZ)  menyatakan bahwa volume eksport ke Laos meningkat tiga kali lipat semenjak dibukanya jembatan. Selain itu,  peningkatan  juga  terjadi  pada  masyarakat Thailand  yang  berkunjung  ke  Laos  maupun China  sekitar  30%  ( Chiang  Rai  Times ,  2014). Menteri Perdagangan menyatakan bahwa berkat pembangunan  jembatan,  perdagangan  bilateral antara Thailand dan Laos meningkat lebih dari 13 % pada tahun 2014 ( Chiang Rai Times , 2015).
Sayangnya  peningkatan  jumlah  eksport, perdagangan,  wisatawan  ini  lebih  banyak dinikmati  oleh  provinsi  Chiang  Rai  dibanding kota  Chiang  Khong  itu  sendiri.  Kota  Chiang Khong  sekarang  ini  sering  disebut  sebagai kota  hantu  karena  rendahnya  pengunjung. Para  wisatawan  tidak  lagi  transit  dan  memilih melanjutkan perjalanan ke Chiang Mai ataupun Bangkok.  Terlebih  pada  musim  kemarau,  di mana  tinggi  air  sungai  Mekong  mengalami penyusutan  sehingga  kapal  besar  tidak  dapat lewati maka hampir tidak ada wisatawan yang datang menginap ke daerah tersebut (wawancara T  pada  tanggal  16  Mei  2016).  Sekarang  ini, pendatang tetap di Chiang Khong adalah warga Laos yang menyeberang pada akhir pekan untuk mengunjungi supermarket terbesar  di  Chiang Khong  dan  berbelanja  di  sana  serta  supir  truk
yang menunggu muatan mereka diangkut ke Laos melalui sungai.

## DIASPORA DAN IDENTITAS ETNIK DI PERBATASAN THAILAND- MYANMAR DAN THAILAND-LAOS
Perbatasan  merupakan  tempat  yang strategis  baik  sebagai  tempat  transit  bagi pergerakan  manusia  maupun  sebagai  tempat untuk  menetap  meskipun  tujuan  sebelumnya hanya sekedar transit. Kita sudah menyaksikan pergerakan manusia secara transnasional yakni dari berbagai negara yang melewati perbatasan Thailand-Myanmar dan Thailand-Laos ini dari waktu ke waktu baik yang resmi maupun tidak resmi.  Sejak  dulu  kelompok  minoritas  dari Myanmar (dulunya Birma) sering bergerak dari Myanmar  ke Thailand  dan  bahkan  bolak-balik dalam  jangka  waktu  yang  lama,  seperti  orang Akha,  Padaung,  Shan,  dan  lain  sebagainya. Persoalan  politik  di  Myanmar  menjadi  alasan yang kuat mengapa terjadi pergerakan kelompok minoritas dari Myanmar ke Thailand ini.
Seperti  kelompok  etnik  lainnya,  Hmong juga  memiliki  hubungan  sosial  secara  adat. Komunitas  tradisional  Hmong  merupakan keluarga patriarkal yang menyembah roh leluhur (Quang,  2004,  325).  Pada  dasarnya  orang Hmong  memiliki  keunikan  tersendiri.  Tidak mengherankan jika di berbagai negara Hmong menjadi  kelompok  etnik  yang  dipromosikan untuk  pariwisata  budaya/etnik.  Di  perbatasan Thailand-Laos, orang Hmong yang kita kunjungi berada di perbukitan dan dijadikan desa wisata. Orang Thai sendiri masih menganggap mereka banyak terlibat di dunia opium.
Berbeda  dengan  orang  Hmong  di  desa itu, orang Thai Lue memiliki imaji yang tidak ada  kaitannya  dengan  opium  meskipun  kedua kelompok sama-sama kelompok minoritas dan dijadikan  daerah  tujuan  wisata  di  perbatasan Thailand-Laos.  Seperti  orang  Hmong,  orang Thai Lue juga berada di berbagai negara, seperti Tingkok, Laos, dan Thailand (lihat Kang, 2015 untuk  orang  Lue).  Kondisi  di  desa  Thai  Lue memang  jauh  lebih  terbuka  seperti  desa-desa Thailand lainnya yang berada di pinggir sungai. Ketika masuk ke desa, kita bisa melihat beberapa
warung yang menyediakan makanan khas Thai Lue, seperti mie yang khas dengan sambal. Selain itu  juga  bisa  kita  temukan  warung  yang  lebih lengkap di seberang jalan yang juga menyediakan makanan khas Thai Lue.
Berdasarkan  observasi  dan  wawancara di  desa  perbatasan  Thailand-Laos,  orang  Thai Lue  mempertahankan  budaya  materinya,  yaitu kain tenun Thai Lue yang menjadi bagian utama sebagai penanda identitasnya yaitu pemilik kain tenun tradisional. Kain tenun Thai Lue ini sangat dikenal dan memiliki warna warni yang sangat memikat  dan  indah.  Berdasarkan  wawancara dengan para perempuan Thai Lue yang mengelola perkumpulan penenun, semacam koperasi di desa Thai Lue ini, aslinya mereka menggunakan warna natural  karena  memang  bahannya  dari  bahan natural untuk pewarnaan, yaitu warna kecoklatan. Tetapi  bantuan  dari  pemerintah  adalah  dengan pemberian  warna-warni  yang  cerah  sehingga para wisatawan lebih tertarik karena keindahan warna  tersebut.  Selain  itu,  mereka  tetap  juga membuat  tenun  dengan  warna  natural  hanya untuk kepentingan tertentu, seperti upacara.
Di Thailand, berkenaan dengan identitas nasional,  tidak  semua  kelompok  memiliki status  yang  sama.  Bagi  orang  Hmong  yang masih  memiliki  status  sebagai  “ hill  tribe ” mereka  memiliki  status  yang  berbeda  dengan orang  Thai.  Toyota  (2004)  juga  menemukan isu  yang  serupa  minoritas  yang  berstatus  “ hill tribe ”  memiliki  berbagai  keterbatasan.  Seperti dikemukan  oleh  Sakboon  (2013)  kelompok minoritas,  terutama  yang  dapat  label  sebagai hill tribe , memang masih belum memiliki status kewarganegaraan yang penuh. Dombroski (2014) lebih  lanjut  menjelaskan  bahwa  ketidaktahuan akan  hak  mereka  untuk  mendapatkan  hak kewarganegaraan,  juga  karena  mereka  tinggal terpisah dari masyarakat Thai, serta kurang bisa berbahasa Thai menyebabkan orang-orang dari etnik  minoritas  tidak  melakukan  upaya  untuk mendaftar sebagai warga negara penuh.

## DINAMIKA EKONOMI DAN PERDAGANGAN LINTAS BATAS DI PERBATASAN THAILAND- MYANMAR DAN THAILAND-LAOS
Sejarah  perbatasan  lintas  batas  di perbatasan  Chiang  Khong  dan  Huay  Xai  juga tidak  lepas  dari  peranan  Sungai  Mekong  di mana banyak pedagang yang menggunakan jalur sungai  Mekong  sebagai  jalur  perdagangannya ( long  distance  traders  in  the  Mekong  River ). Perdagangan jarak jauh ini dimulai dari daerah hulu sungai Mekong, yaitu pedagang dari etnis China di Yunnan kemudian turun ke bawah ke Chiang  Saen  dan  Chiang  Khong  di  Thailand, dan berakhir di Luang Prabang di Laos (Walker, 1999). Namun, perdagangan tradisional melalui jalur sungai Mekong ini sangat jauh berkurang sejak  dibukanya  Jembatan  (Friendship  Bridge IV) yang menghubungkan kota Chiang Khong dan Huay Xai pada tahun 2013.
Perdagangan  sungai  Mekong  yang biasanya dilakukan secara formal dan informal sekarang  beralih  menjadi  perdagangan  formal karena  barang-barang  yang  diperdagangkan tidak bisa dibawa melalui jalur Sungai Mekong, tetapi harus melalui custom house yang berada di  jembatan  tersebut. Long  distance  trading activities di  Sungai  Mekong  yang  melibatkan berbagai  aktor  dengan  berbagai  jaringan  dan multi etnis sekarang menjadi perdagangan dalam volume  besar  dengan  menggunakan  truk  dan melibatkan pedagang besar. Penjelasan mengenai pola perdagangan lintas batas ini akan dipaparkan lebih lanjut dalam paragrap selanjutnya.
Melalui  kerjasama  GMS,  pembangunan i n f r a s t r u k t u r   y a n g   m e n g h u b u n g k a n keempat  negara  terus  digenjot  dalam  rangka peningkatan  arus  perdagangan  dan  akselerasi pembangunan ekonomi. North-South Economic Corridor (NSEC)  sepanjang  1.855  km  yang menghubungkan  Bangkok  dan  Kunming dibangun.  Dua  bagian  dari  NSEC,  yaitu  R3A dan R3B berperan penting dalam perdagangan lintas  batas  dan  jalur  transportasi  cargo  di wilayah GMS. R3 dibagi menjadi R3A dan R3B di  Xiamengyang,  di  Xishuanbanna,  di  China yang langsung menuju Propinsi Chiang Rai di Thailand melalui Laos, yaitu ke Chiang Khong
dengan  R3A  dan  melalui  Myanmar  ke  Mae Sai dengan R3B (Supatn, 2012). Keberadaan 2 jalan tol ini semakin mempermudah transportasi barang  sehingga  perdagangan  lintas  batas  dan volume  export-import  meningkat  signifikan. Pada akhirnya perdagangan lintas batas menjadi semakin  penting  sejalan  dengan  membaiknya hubungan  politik  dan  infrastruktur  di  antara negara GMS (He Shengda, 2005).

## KESIMPULAN
Daerah  perbatasan  di  Thailand  dikenal sebagai jalur perdagangan di masa lampau. Banyak warga yang hilir mudik untuk mempertukarkan barang dari daerah asalnya ke Thailand. Thailand menjadi destinasi utama, selain secara ekonomi lebih  stabil,  kondisi  politiknya  pun  dianggap paling stabil dibandingkan dengan China pada masa lampau, serta negara tetangga lain seperti Laos  dan  Myanmar.  Pendatang  dari  China  di Mae  Sai  menggunakan  identitas  agama  dan dualitas  nama  sebagai  strategi  untuk  menjaga identitas  komunitas  dan  agar  dapat  berbaur dengan  masyarakat  Thailand.  Sementara  itu, pendatang  dari  China  di  Chiang  Khong  yang juga menggunakan dualitas nama, terlihat belum dapat  berbaur  sempurna  dengan  masyarakat Thailand karena mereka hidup berkelompok dan masih  menggunakan  bahasa  Mandarin  dalam percakapan di antara mereka.
Sekarang ini Mae Sai sangat berkembang dengan  ditetapkannya  Zona  Ekonomi  Khusus, sementara  Chiang  Khong  justru  mengalami kemunduran  dengan  dibukanya  Jembatan Persahabatan yang menghubungkan kota Chiang Khong dengan Huay Xay di Laos. Di satu sisi, jembatan  telah  berdampak  kenaikan  eksport import serta naiknya jumlah wisatawan, namun jarak  tempuh  yang  pendek  justru  menjadikan mereka  tidak  lagi  transit  dan  menginap  di Chiang Khong tapi lebih memilih meneruskan ke  Kota  Chiang  Mai.  Selain  itu,  banyak  pula wisatawan  China  yang  membawa  caravan  dan mobil  sendiri  untuk  berkunjung  ke  Thailand sehingga  mereka  tidak  menginap  di  hotel  dan tidak  berkontribusi  pada  sektor  pariwisata  di Chiang Khong. Hal ini sedang menjadi perhatian
bagi  Pemerintah  Thailand,  khususnya  terkait pengelolaan perbatasan di Chiang Khong.
Kota perbatasan di Asia Tenggara seperti Mae Sai dan Chiang Khong jelas memiliki peran yang  sangat  strategis,  terutama  bagi  Thailand karena  di  sanalah  letak  lokasi  pertama  yang menjadi  penentu  dari  berbagai  kebijakan  yang terkait hubungan ekonomi dengan negara lain. Di sana pulalah kompleksitas persoalan masyarakat yang multikultural memerlukan pengelolaan yang bijak karena menyangkut berbagai kepentingan, baik  pemerintah,  swasta,  maupun  masyarakat sendiri. Penelitian tentang perbatasan ini masih perlu digali lebih lanjut mengingat derasnya arus globalisasi yang menuntut berbagai strategi untuk berkolaborasi dengan negara tetangga.

## PUSTAKA ACUAN
Chiang Rai Times. (2014). “Chiang Rai a Gateway for  Trade  and  Tourism  in  the  Greater Mekong Subregion”, available at http://www. chiangraitimes.com/chaing-rai-a-gateway- for-trade-and-tourism-in-the-greater-mekong- subregion.html, accessed on October 2016.
Chiang Rai Times. (2015). “Customs Officials Open Newly Renovated Facility in Chiang Khong”, available  at  http://www.chiangraitimes.com/ customs-officials-open-newly-renovated- facility-in-chiang-khong.html,  accessed  on October 2016.
Chiang  Rai Times.  (2016.)”Chiang  Rai  Businesses Await Surge in Visitors from China and Laos” in Chiang Rai Times, available at http://www. chiangraitimes.com/chiang-rai-businesses- await-surge-in-visitors-from-china-and-laos. html, accessed on October 2016.
Culas,  Christian  and  Jean  Michaud.  (2004)  “A contribution  to  the  study  of  Hmong  (Miao) migrations  and  history”,  in  Nicholas  Tapp, Jean Michaud, Christian Culas and Gary Yia Lee (eds.). Hmong/Miao in Asia. Chiang Mai: Silkworm Books.
Dombroski,  Katja.  21-8-2014,  Minorities:  Stateless and without righs.   https://www.dandc.eu/en/ article/many-ethnic-minorities-thailand-are- stateless-and-thereby-without-rights
He  Shengda.  (2003).  “Sino-Myanmar  Economic Relation  after  1988:  Development,  Problems and  Prospects”,  paper  presented  at  the Asian Dialogue  Society  Workshop,  Kunming,  28-
30 April.
Kang,  Nanshan.  (2015).  ”Tai  Lue  Traditions  in Transnational  World:  a  Study  of  Tai  Lue Communities in the United States of America”. In Wasan Panyagaew and Bai Zhihong (eds.), Uncertain  Lives:  Changing  Boders  and Mobility  in  the  Borderlnds  of  the  Upper Mekong . Chiang Mai, Thailand: The Regional Center  for  Social  Science  and  Sustainable Development  (RCSD),  Faculty  of  Social Sciences, Chiang Mai University.
Quang,  VuongDuy.  (2004).  ‘The  Hmong  and forest  management  in  Northern  Vietnam’s mountainous  areas’,  in  Nicholas  Tapp,  Jean Michaud,  Christian  Culas  and  Gary Yia  Lee (eds.), Hmong/Miao  in  Asia .  Chiang  Mai: Silkworm Books.
Sakboon,  Mukdawan.  (2013).  “Controlling  Bad Drugs,  Creating  Good  Citizens:  Citizanship and Social Immobility for Thailand’s Highland Ethnic  Minorities”.  In  Coeli  Barry  (ed.) Rights  to  Culture:  Heritage,  Language,  and Community in Thailand . Ching Mai: Silkworm Books.
Supatn,  Nucharee.  (2012).  “Regional  Development of  the  Golder  and  Emerald  Triangle Areas: Thai  Perspective.  “In  Five  Triangle Areas in  the  Greater  Mekong  Subregion,  edited  by Masami Ishida, BRC Research Report No 11, Bangkok Research Center. Bangkok, Thailand: IDE-JETRO.
Toyota, Mika. (2004). ‘Who are the “illegal migrants” at the Thai-Myanmar Border?’ in 2 nd SEASREP Workshop  on  ‘Borders  and  Borderlands  in Southeast Asia’ , Research Center for Regional Resources, The Indonesian Institute of Sciences in  cooperation  with  Southeast Asian  Studies Regional Exchange Program (SEASREP) and the Toyota Foundation, 25-26 March.
Walker.  A.  (1999). The  legend  of  the  Golden Boat:  Regulation,  Trade  and  Traders  in  the Borderlands  of  Laos,  Thailand,  China  and Burma . Hawaii: University of Hawaii Press Wille,  Christina.  (2001). Trafficking  in  Children into  the  Worst  Forms  of  Child  Labor:  A Rapid Assessment. Geneva: ILO International Programme on the Elimination of Child Labor,
International Labor Office.
------------,  (2014).  Chiang  Rai  Provincial  Land Transport  Service,  available  at  http:// chiangraidlt.go.th/index.php?option=com_co ntent&task=view&id=101&Itemid=1, accessed on 16 May 2016.