## Kewenangan Khusus Majelis Rakyat Papua Terhadap Pembentukan Perdasus

## A. Sakti R.S. Rakia
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong
Email : Ramdhansyah44@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  the  regulation  of  special  powers  and  the  position  of  the  Papuan People's Assembly (MRP) in the formation of the Special Regional Regulations (Perdasus). The method  used in  this  research  is juridical normative  research  with  a  statute  approach,  which  is analyzed  qualitatively.  The  results  of  this  study  indicate  that  based  on  the  Papua  Special Autonomy Law, the MRP institution only has certain powers in the framework of protecting the rights of indigenous Papuans based on respect for customs and culture, empowering women, and strengthening religious harmony. In other words, the MRP does not have pure authority in the field of legislation, because based on Article 20 paragraph (1) letter c, the MRP only provides consideration and approval of the Draft Perdasus submitted by the DPRP and the Governor.
Keywords: Papuan People's Council, Special Regional Regulations, Special Autonomy Perdasus Papua.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  mengenai  pengaturan  tentang  kewenangan  khusus serta  kedudukan  Majelis  Rakyat  Papua  (MRP)  dalam  pembentukan  Peraturan  Daerah  Khusus (Perdasus).  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  normatif  yuridis dengan  pendekatan statute  approach ,  yang  dianalisis  secara  kualitatif.  Hasil  penelitian  ini menunjukan  bahwa  berdasarkan  UU  Otsus  Papua,  lembaga  MRP  hanya  memiliki  kewenangan tertentu  dalam  rangka  perlindungan  hak-hak  orang  asli  Papua  dengan  berlandaskan  pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama. Dengan kata lain, MRP tidak memiliki kewenangan murni di bidang legislasi, sebab  berdasarkan  Pasal  20  ayat  (1)  huruf  c,  MRP  hanya  memberikan  pertimbangan  dan persetujuan terhadap Rancangan Perdasus yang diajukan oleh DPRP dan Gubernur.
Kata  Kunci :  Majelis  Rakyat  Papua,  Peraturan  Daerah  Khusus,  Perdasus  Otonomi  Khusus Papua.

## PENDAHULUAN
Keberadaan  Peraturan  Daerah  Khusus  (selanjutnya  disebut  Perdasus)  pada  prinsipnya memiliki  peran  krusial  sebagai  salah  satu  wujud  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  Papua (dan  Papua  Barat)  berdasarkan  kewenangan  otonomi  khusus.    Fungsi  dari  Perdasus  sendiri sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 jo. Perpu No. 1 tahun 2008 jo.  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2008  (selanjutnya  disebut  UU  Otsus),  adalah  untuk melaksanakan Pasal-Pasal tertentu dalam UU Otsus. Berdasarkan Pasal 29 UU Otsus,  Perdasus dibuat  dan  ditetapkan  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Papua  (DPRP)  bersama-sama  Gubernur dengan pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP). Berbeda dengan Perdasus, Peraturan  Daerah  Provinsi  (Perdasi)  dibuat  dan  ditetapkan  oleh  DPRP  dan  Gubernur,  tanpa persetujuan MRP.
Kedudukan  MRP  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dengan  kewenangan khusus  berdasarkan  Pasal  1  huruf  g  UU  Otsus,  adalah  sebagai  representasi  kultural  orang  asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam  rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
Selain dari pada itu,  Salah satu bentuk kewenangan khusus yang dimiliki oleh MRP yakni memberi  pertimbangan  dan  persetujuan  terhadap  rancangan  Perdasus  hasil  pembahasan  antara Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Gubernur. Tata cara pemberian pertimbangan dan persetujuan  MRP  terhadap  Perdasus  dituangkan  dalam  Pasal  38  PP  Nomor  54  tahun  2004 tentang  Majelis  Rakyat  Papua,  jo.  Pasal  8-13  Perdasus  Nomor  4  Tahun  2008  tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Majelis Rakyat Papua.
Sekalipun demikian, kewenangan dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan yang dimiliki  MRP  tidak  dapat  disebut  sebagai  kewenangan  legislasi,  sebab,  sebagaimana  tertuang dalam  Pasal  6  ayat  (1),  kekuasaan  legislasi  dilaksanakan  oleh  DPRP.  Keberadaan  kewenangan khusus  MRP  dalam  memberikan  pertimbangan  dan  persetujuan  terhadap  Perdasus,  tidak
dilengkapi dengan hak untuk meminta peninjauan kembali atas Perdasus. Hal ini berbeda dengan Pasal  21  ayat  (1)  huruf  b  menyebutkan  bahwa  MRP  berhak  meminta  peninjauan  kembali  atas Perdasi atau Keputusan Gubernur yang dinilai bertentangan dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua.
Beberapa  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  MRP  sebagaimana  tertuang  dalam  sejumlah Peraturan  Perundang-Undangan  apabila  dicermati  dari  segi  kedudukannya,  mencerminkan  inti dari urgensi dan tujuan dibentuknya UU Otsus. Sebagai lembaga representatif kultural orang asli Papua  di  beberapa  bidang  dan  dengan  sejumlah  hak,  tugas  dan  wewenang,  menempatkan kedudukan  MPR  sebagai  sebuah  lembaga  yang  istimewa  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan daerah  berdasarkan  kewenangan  otonomi  khusus.  Akan  tetapi,  sebagaimana  diuraikan  diatas, tidak  adanya  kewenangan  MRP  dalam  melakukan  peninjauan  terhadap  Perdasus  merupakan masalah yang unik sehingga menarik untuk diteliti.

## PEMBAHASAN

## Tinjauan Umum Mengenai Otonomi Khusus Papua
Dasar  konstitusional  pelaksanaan  otonomi  daerah  di  Indonesia  merujuk  pada  Pasal  18 UUD  NRI  1945  yang  dilaksanakan  berdasarkan  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan.  Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  9  tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  (selanjutnya  disebut  UU  Pemda), disebutkan  bahwa  otonomi  daerah  Otonomi  Daerah  adalah  hak,  wewenang,  dan  kewajiban daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  Urusan  Pemerintahan  dan  kepentingan masyarakat  setempat  dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Sedangkan  Tugas Pembantuan  adalah  penugasan  dari  Pemerintah  Pusat  kepada  daerah  otonom  untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari  Pemerintah  Daerah  provinsi  kepada  Daerah  kabupaten/kota  untuk  melaksanakan  sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
Provinsi  Papua  sebagai  salah  satu  daerah  otonom  di  Indonesia  memiliki  kekhasan tersendiri  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerahnya.  Berdasarkan  UU  Otsus,  disebutkan
bahwa Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  yakni  kewenangan  khusus  yang  diakui  dan  diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.
Dalam  Penjelasan  UU  Otsus,  hal-hal  mendasar  yang  diatur  dalam  otonomi  khusus  Papua menyangkut beberapa aspek, yaitu, Pertama , pengaturan kewenangan antara Pemerintah dengan Pemerintah  Provinsi  Papua  serta  penerapan  kewenangan  tersebut  di  Provinsi  Papua  yang dilakukan  dengan  kekhususan. Kedua ,  pengakuan  dan  penghormatan  hak-hak  dasar  orang  asli Papua  serta  pemberdayaannya  secara  strategis  dan  mendasar. Ketiga ,  mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang berciri :
a. partisipasi  rakyat  sebesar-besarnya  dalam  perencanaan,  pelaksanaan  dan  pengawasan dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  serta  pelaksanaan  pembangunan  melalui keikutsertaan para wakil adat, agama, dan kaum perempuan;
b. pelaksanaan  pembangunan  yang  diarahkan  sebesar-besarnya  untuk  memenuhi kebutuhan  dasar  penduduk  asli  Papua  pada  khususnya  dan  penduduk  Provinsi  Papua pada  umumnya  dengan  berpegang  teguh  pada  prinsip-prinsip  pelestarian  lingkungan, pembangunan  berkelanjutan,  berkeadilan  dan  bermanfaat  langsung  bagi  masyarakat; dan
c. penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pelaksanaan  pembangunan  yang  transparan  dan bertanggungjawab kepada masyarakat.
Keempat ,  pembagian  wewenang,  tugas,  dan  tanggung  jawab  yang  tegas  dan  jelas  antara  badan legislatif,  eksekutif,  dan  yudikatif,  serta  Majelis  Rakyat  Papua  sebagai  representasi  kultural penduduk asli Papua yang diberikan kewenangan tertentu.
Dalam perkembangannya daerah Papua berkembang menjadi 2 (dua), yakni Provinsi Papua dan  Papua  Barat  yang  terbentuk  berdasarkan  Perpu  Nomor  1  tahun  2008,  sebagaimana  telah ditetapkan  menjadi  Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2008.  Disebutkan  dalam  konsideran  UU Nomor  35  Tahun  2008,  pemberlakuan  otonomi  khusus  bagi  Provinsi  Papua  Barat  memerlukan kepastian  hukum  yang  sifatnya  mendesak  dan  segera  agar  tidak  menimbulkan  hambatan percepatan  pembangunan  khususnya  bidang  sosial,  ekonomi,  dan  politik  serta  infrastruktur  di
Provinsi Papua Barat. Peraturan inilah yang dijadikan sebagai dasar pelaksanaan otonomi khusus baik di provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat.
Pengaturan  kewenangan  antara  Pemerintah  dengan  Pemerintah  Provinsi  Papua  serta penerapan  kewenangan tersebut  di  Provinsi  Papua  yang  dilakukan  dengan  kekhususan  tertuang dalam Pasal 4 UU Otsus. Disebutkan dalam Pasal tersebut bahwa Kewenangan Provinsi Papua mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar  negeri,  pertahanan  keamanan,  moneter  dan  fiskal,  agama,  dan  peradilan  serta  kewenangan tertentu di bidang lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu dalam  JUSTISI  2019  27  rangka  pelaksanaan  Otonomi  Khusus,  Provinsi  Papua  diberikan kewenangan khusus berdasarkan UU Otsus yang diatur lebh lanjut dengan Perdasus dan Perdasi. Daerah Kabupaten/Kota mencakup pula kewenangan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan,  disamping  juga  kewenangan  khusus  berdasarkan  UU  Otsus  yang  diatur pula dalam Perdasus dan Perdasi.

## Majelis Rakyat Papua
Salah  satu  bentuk  kekhususan  Provinsi  Papua  yakni  keberadaan  Majelis  Rakyat  Papua. Dalam  UU  Otsus,  disebutkan  bahwa  MRP  adalah  representasi  kultural  orang  asli  Papua,  yang memiliki  wewenang  tertentu  dalam  rangka  perlindungan  hak-hak  orang  asli  Papua  dengan berlandaskan  pada  penghormatan  terhadap  adat  dan  budaya,  pemberdayaan  perempuan,  dan pemantapan kerukunan hidup beragama sebagaimana diatur dalam UU Otsus. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UU Otsus, MRP mempunyai tugas dan wewenang untuk :
a. memberikan  pertimbangan  dan  persetujuan  terhadap  bakal  calon  Gubernur  dan  Wakil Gubernur yang diusulkan oleh DPRP;
b. memberikan  pertimbangan  dan  persetujuan  terhadap  calon  anggota  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia  utusan  daerah  Provinsi  Papua  yang diusulkan oleh DPRP;
c. memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Rancangan Perdasus yang diajukan oleh DPRP bersama-sama dengan Gubernur;
d. memberikan  saran,  pertimbangan  dan  persetujuan  terhadap  rencana  perjanjian kerjasama  yang  dibuat  oleh  Pemerintah  maupun  Pemerintah  Provinsi  dengan  pihak
ketiga yang berlaku di Provinsi Papua  khusus yang menyangkut perlindungan hak-hak orang asli Papua;
e. memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, pengaduan masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan dan masyarakat pada umumnya yang menyangkut hak-hak orang asli Papua, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya; dan
f. memberikan  pertimbangan  kepada  DPRP,  Gubernur,  DPRD  Kabupaten/Kota  serta Bupati/Walikota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua.
Pelaksanaan  tugas  dan  wewenang  MRP  secara  lebih  rinci  selanjutnya  diatur  dalam  Peraturan Daerah khusus (Perdasus). MRP juga memiliki hak-hak yang terdiri dari hak secara kelembagaan dan hak keanggotaan. Hak lembaga MRP meliputi :
a. meminta  keterangan  kepada  Pemerintah  Provinsi,  Kabupaten/Kota  mengenai  hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua;
b. meminta  peninjauan  kembali  Perdasi  atau  Keputusan  Gubernur  yang  dinilai bertentangan dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua;
c. mengajukan  rencana  Anggaran  Belanja  MRP  kepada  DPRP  sebagai  satu  kesatuan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua; dan
d. menetapkan Peraturan Tata Tertib MRP.
Sementara itu, hak anggota MRP terdiri dari :
a. mengajukan pertanyaan;
b. menyampaikan usul dan pendapat;
c. imunitas;
d. protokoler; dan
e. keuangan/administrasi.
Berkaitan  dengan  hak-hak  MRP  baik  hak  kelembagaan  maupun  hak  keanggotaan apabila diperhatikan  pada  dasarnya  memiliki  kesamaan  dengan  hak-hak  lembaga  legislatif  pada umumnya.  Hanya  saja  dalam  UU  Otsus  belum  diatur  secara  tegas  mengenai  hak  MRP  dalam melakukan  angket  terhadap  pemerintah.  Kalau  diperhatikan  secara  lebih  teliti,  pada  dasarnya
tidak  ada  ketentuan  yang  secara  tegas  menjelaskan  apakah  MRP  merupakan  lembaga  legislatif daerah, ataukah hanya sebuah lembaga representasi kultural OAP. Secara umum, peraturan yang dapat dibentuk oleh MRP yang bersifat mengikat ke luar belum tegas sebagai cerminan lembaga legislatif daerah pada umumnya.

## Peraturan Daerah Khusus (Perdasus)
Dasar konstitusionalitas pembentukan peraturan-peraturan di daerah merujuk pada Pasal 18 ayat  (6)  UUD  NRI  1945,  yakni  “ Pemerintahan  daerah  berhak  menetapkan  peraturan  daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan ”. Frasa “ dan peraturan-peraturan lainnya ” dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 ini memberikan atribusi kewenangan  kepada  pemerintahan  daerah  untuk  membentuk  peraturan  lainnya  selain  Peraturan Daerah (Perda), yang jenis dan bentuknya disesuaikan dengan istilah-istilah beragam di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Berdasarkan  Pasal  1  huruf  I  UU  Otsus,  Peraturan  Daerah  Khusus  (Perdasus)  Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam UU Otsus. Hal ini juga  tertuang  dalam  Permendagri  Pasal  Nomor  120  Tahun  2018,  disebutkan  bahwa  Perda Khusus yang disingkat Perdasus, adalah Perda Provinsi Papua dan Provinsi  Papua Barat dalam rangka  pelaksanaan  pasal  tertentu  dalam  Undang-Undang  Otonomi  Khusus  bagi  Papua  dan Papua Barat. Sedikitnya terdapat 14 (empat belas) ketentuan dalam UU Otsus yang secara tegas memerintahkan agar beberapa hal dalam UU Otsus. Pasal-Pasal tersebut terdiri dari, Pasal 2 ayat (3); Pasal 4 ayat (3); Pasal 4 ayat (5); Pasal 4 ayat (9); Pasal 11 ayat (3); Pasal 19 ayat (3); Pasal 20 ayat (2); Pasal 21 ayat ayat (2); Pasal 23 ayat (2); Pasal 34 ayat (3) huruf c; Pasal 38 ayat (2); Pasal 66 ayat (2); Pasal 67 ayat (2); dan Pasal 71 ayat (2).
Mekanisme  pembentukan  peraturan  di  daerah  pada  dasarnya  tunduk  pada  ketentuan Undang-Undang  Nomor  12  tahun  2011,  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Namun pelaksanaan teknis pembentukan Perdasus maupun Perdasi diatur dalam Peraturan DPRP Nomor 1  tahun  2014  tentang  Tata  Tertib.  Adapun  mekanisme  pembentukan  Perdasus  maupun  Perdasi dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :
Gambar 2.1 : Mekanisme Pembentukan Raperdasi/Raperdasus Inisiatif DPR Papua
Adapun  mekanisme  pembahasan  Raperdasus  maupun  Raperdasi  berdasarkan  Pasal  109 Tatib  DPR  Papua,  dibagi  ke  dalam  mekanisme  usulan  DPR  Papua  dan  eksekutif.  Mekanisme pembahasan atas usulan DPR Papua diuraikan dalam alur bagan sebagai berikut :
Gambar 2.2 : Mekanisme Pembahasan Raperdasi/Raperdasus Inisiatif DPR Papua
Mekanisme pembahasan atas usulan eksekutif adalah sebagai berikut :
Gambar 2.3 : Mekanisme Pembahasan Raperdasi/Raperdasus Inisiatif DPR Papua

## Kewenangan Khusus Majelis Rakyat Papua dalam Pembentukan Perdasus
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Majelis  Rakyat  papua  (MRP)  dalam  kaitannya  dengan  pembentukan  Perdasus,  yakni memberikan  pertimbangan  dan  persetujuan  terhadap  Rancangan  Perdasus  yang  diajukan  oleh DPRP  bersama-sama  dengan  Gubernur.  Apabila  diperhatikan  ketentuan-ketentuan  dalam  UU Otsus  yang  memberikan  delegasi  kewenangan  kepada  pemerintahan  daerah  Papua,  merupakan inti  dari  pelaksanaan  otonomi  khusus  daerah  Papua,  sebagaimana  diuraikan  dalam  konsideran menimbang  dan  Penjelasan  UU  Otsus.  Keberadaan  ketentuan-ketentuan  dalam  UU  Otsus  yang selanjutnya diatur dengan Perdasus merupakan cerminan politik hukum pemerintah pusat dalam memberikan  kewenangan  pemerintah  daerah  Papua  yang  berbeda  dengan  sebagian  besar pemerintahan daerah pada umumnya di Indonesia.
Ketidakjelasan  norma  UU  Otsus  dalam  menjelaskan  kedudukan  MRP  berdampak  pada kedudukan dan tupoksi MRP sendiri sebagai lembaga representasi kultural OAP. Sebagai sebuah lembaga  representasi  OAP,  keberadaan  MRP  dinilai  lebih  mencerminkan  aspirasi-aspirasi masyarakat Papua pada umumnya. Hal ini dapat dilihat melalui komposisi pengaturan lembaga MRP  baik  dari  proses  rekruitment,  alat  kelengkapan,  serta  kewenangan-kewenangan  lainnya. Kedudukan  MRP  yang  tidak  dijelaskan  secara  tegas  dalam  fungsi  kerjanya  terutama  dalam
pembentukan  Perdasus  apabila  dipandang  dari  segi  pendekatan  teori  lembaga  legislatif  pada hakikatnya tidak tercermin secara maksimal sebagai sebuah lembaga legislatif.
Kalau  diperhatikan,  mekanisme  pembentukan  dan  pembahasan  Perdasus  dalam  Tatib DPRP,  peran  atau  kontribusi  serta  keterlibatan  MRP  sangat  minim  sebab  hanya  memberikan pertimbangan  dan  persetujuan  terhadap  Raperdasus.  Disisi  lain  sebagaimana  diketahui  bersama bahwa  proses  pembentukan  peraturan  merupakan  sebuah  proses  politik  yang  melibatkan sejumlah  kelompok-kelompok  politik  dengan  kepentingan  masing-masing.  Minimnya keterlibatan  MRP  dalam  pembentukan  Perdasus  sebagai  seperangkat  aturan  yang  menerima atribusi  dari  UU  Otsus,  berpotensi  mengecilkan  realitas  dan  aspirasi  politik  masyarakat  Papua yang direpresentasikan oleh MRP.
Dalam  kajian  pembentukan  peraturan  terdapat  pemikiran  bahwa  manakala  suatu  aturan dinilai  tidak  memadai,  atau  bahkan  tidak  mencerminkan  politik  hukum  tertentu  yang  menjadi dasar  pembentukan  peraturan,  maka  peraturan  tersebut  sewaktu-waktu  boleh  diubah,  dicabut, atau ditinjau kembali. Akan tetapi kewenangan ini tidak dimiliki oleh MRP, sebab dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Otsus, MRP hanya dapat meminta peninjauan kembali terhadap Perdasi, bukan  Perdasus.  Selain  itu,  MRP  hanya memiliki  kewenangan  yang  berkaitan  dengan  meminta keterangan  kepada  eksekutif,  namun  tidak  memiliki  wewenang  untuk  melakukan  penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan UU Otsus.
Minimnya keterlibatan MRP dalam pembentukan Perdasus memberikan pertanyaan hukum mengenai  kedudukan  lembaga  MRP,  apakah  harus  dilihat  sebagai  sebuah  lembaga  legislatif daerah, ataukah hanya merupakan lembaga representatsi kultural OAP. Apabila MRP dipandang sebagai  lembaga  legislatif,  maka  bentuk  dan  sifat  legislasi  yang  dimiliki  oleh  MRP  sangat terbatas,  dan  untuk  itu  dapat  disebut  dengan  lembaga  semi  legislatif.  Disebut  semi  legislatif karena  sebagai  sebuah  lembaga  representasi,  MRP  tidak  memiliki  kewenangan-kewenangan sebagai sebuah lembaga legislatif daerah pada umumnya.
Dalam  kajian  mengenai  parlemen,  dikenal  istilah upper  house dan lower  house .  Apabila terdapat  2  (dua)  lembaga  pembentuk  peraturan  yang  memiliki  kewenangan  yang  sama  kuat, maka  disebut  sebagai upper  house .  Hal  ini  tercermin  dalam  DPR  dan  Senat  di  Amerika  yang keduanya  memiliki  kedudukan  sama  kuat,  sehingga  apabila  rundingan  politik  antar  kedua
lembaga  tersebut deadlock ,  maka  akan  diteruskan  di  kongres.  Namun  apabila  terdapat  2  (dua) lembaga yang salah satunya memiliki kewenangan yang lebih kuat, maka disebut sebagai lower house .  Apabila  dibandingkan  antara  MRP  dan  DPRP  dalam  hal  pembentukan  Perdasus,  maka akan mencerminkan realitas lembaga lower house sebab kewenangan MRP dalam pembentukan Perdasus sebagaimana tertuang dalam UU Otsus maupun Tatib DPRP sangat terbatas.

## SIMPULAN
Berdasarkan  apa  yang  telah  diuraikan  sebelumnya maka  dapat  diketahui  bahwa, lembaga MRP hanya memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama. Dengan kata lain, MRP tidak memiliki kewenangan murni di bidang legislasi, sebab berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf c, MRP hanya memberikan pertimbangan  dan  persetujuan  terhadap  Rancangan  Perdasus  yang  diajukan  oleh  DPRP  dan Gubernur.  Tidak  ada  pasal  maupun  penjelasan  yang  secara  tegas  menguraikan  tentang kedudukan lembaga Majelis Rakyat Papua sebagai representasi kultural orang asli Papua (OAP), apakah lembaga MRP bersifat legislatif, semi legislatif, ataupun bukan lembaga legislatif

## REFERENSI
A. Sakti Ramdhon Syah R., 2019, Penerapan Pasal 1 Huruf B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008  Terhadap  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  Provinsi  Papua Barat, JUSTISI , Vol. 1, No. 3. DOI : https://doi.org/10.33506/js.v5i1.521
Bernarda Meteray, 2016,  Dinamika Orang Papua Dalam Nieuw Guinea Raad (NGR) 1961 Dan Majelis Rakyat Papua (MRP) 2005 Di Tanah Papua, Masyarakat Indonesia :  Jurnal  Ilmu-Ilmu  Sosial  Indonesia ,  Vol.  42,  No.1.  DOI  : https://doi.org/10.14203/jmi.v42i1.353
Haryanto,  Cornelis  Lay,  Bambang  Purwoko,  2018,  Asymmetrical  Decentralization,
Representation,  and  Legitimacy  in  Indonesia: A  Case  Study  of  the  Majelis Rakyat Papua, Asian Survey , Vol.8, No. 2, DOI : https://doi.org/10.1525/as.2018.58.2.365
Nelwan Ronsumbre, Dede Sri Kartini 2020, Perwakilan Masyarakat Adat Di Dewan Perwakilan
Rakyat  Papua:  Dinamika  Dan  Relevansi  Pembentukan  Dengan  Penguatan Demokrasi  Deliberatif,  Moderat:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Pemerintahan,  Vol  6, No.2. DOI : http://dx.doi.org/10.25157/moderat.v6i2.3400
Riris  Katharina,  2017,  Deliberative  Formulation  of  Papua  Special  Autonomy  Policy,
International  Journal  of  Administrative  Science  &  Organization,  Bisnis  &
Birokrasi:  Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi , Vol. 24, No. 2. DOI : https://10.20476/jbb.v24i2.9492
Ridwan HR, 2014, Hukum Administrasi Negara , cet. 11, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Rochendi S., Kausar Ali Saleh, 2017, Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Otonomi Khusus  Di  Provinsi  Papua  Barat, Jurnal  Kajian  Politik  Dan  Masalah Pembangunan , Vol. 13 No. 1.
Yamin  Rengen,  2017,  Kelembagaan  Majelis  Rakyat  Papua  Barat  (MRP-PB)  Dalam  Otonomi Khusus 2017, Journal of Governance And Public Policy , Vol. 4 No. 3.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Peraturan  Pemerintah  Nomor  1  tahun  2008  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor
21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
Undang-Undang  nomor  35  Tahun  2008  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  21 Tahun 2001  Tentang  Otonomi  Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang.
Peraturan Dewan Perwakilan rakyat Papua Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Papua.