Syamil pISSN: 2339-1332, eISSN: 2477-0027 2014, Vol. 2 No. 2

## UJIAN NASIONAL SEBAGAI PANOPTIKON BANGSA
Gianto Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda, Indonesia giantanto06@gmail.com

## Abstract
National  Examination  is  the  assessment  of  learning  outcomes  by  the government  which  aims  to  assess  the  achievement  of  national competency on specific subjects in the group of subjects in science and technology.  The  results  are  used  as  one  of  the  considerations  for mapping  the  program  quality  or  the  educational  unit,  as  the  basic selection to  the next education level, determining  students'  graduation, and  giving  scholarship  for  improving  the  quality  of  education.
Panopticon was originally a concept of the prison building designed by English  philosopher  and  social  theorist  Jeremy  Bentham  in  1785.  The design  concept  was  allowing  a  guard  to  watch    prisoners  everywhere. Later,  Panopticon  not  merely  architectural  designs,  but  he  became  a model  of  community  supervision  and  discipline,  which  also  applied today.  National  Exam  as  State  Panoptikon  is  a  philosophical  concept where the values in National Examination is examined or analyzed using the concepts and values of Panoptikon
Keywords: National Examination, Panoptikon, State

## A. Pendahuluan
Pendidikan bagi umat manusia di dunia termasuk untuk Bangsa Indonesia merupakan  kebutuhan  mutlak  yang  harus  dipenuhi  sepanjang  hayat.  Tanpa pendidikan  sama  sekali  mustahil  suatu  bangsa  dapat  hidup  berkembang  untuk maju, sejahtera dan bahagia. Untuk memajukan kehidupan mereka itulah, maka pendidikan  menjadi  sarana  utama  yang  harus  dikelola  secara  sistematis  dan konsisten.  Pendidikan  bagi  bangsa  yang  sedang  berkembang  seperti  Bangsa Indonesia  saat  ini  merupakan  kebutuhan  mutlak  yang  harus  dikembangkan sejalan  dengan  tuntutan  pembangunan  setahap  demi  setahap.  Pendidikan  yang dikelola  dengan  tertib,  teratur,  efektif  dan  efisien  akan  mempercepat  jalannya proses penciptaan kesejahteraan umum dan pencerdasan kehidupan bangsa kita, sesuai  dengan  tujuan  nasional  seperti  tercantum  dalam  alinea  IV,  Pembukaan UUD  1945.  Untuk  mencapai  tujuan  pendidikan  tersebut  disusunlah  kurikulum pendidikan nasional.
Kurikulum merupakan salah satu komponen yang memiliki peran penting dalam  system  pendidikan,  sebab  dalam  kurikulum  bukan  hanya  dirumuskan tentang  tujuan  yang  harus  dicapai  sehingga  memperjelas  arah  pendidikan,  akan tetapi  juga  memberikan  pemahaman  tentang  pengalaman  belajar  yang  harus dimiliki setiap siswa. Istilah kurikulum pertama kali dipakai pada dunia olah raga pada zaman Yunani kuno yang berasal dari kata curir dan curere . Pada waktu itu kurikulum  diartikan  sebagai  jarak  yang  harus  ditempuh  oleh  seorang  pelari. Orang mengistilahkannya dengan tempat berpacu atau tempat berlari dari mulai start sampai finish .  Selanjutnya  istilah  kurikulum  digunakan  dalam  dunia pendidikan.  Para  ahli  pendidikan  memiliki  penafsiran  yang  berbeda  tentang kurikulum.  Namun  demikian,  dalam  penafsiran  yang  berbeda  itu  terdapat persamaan.  Persamaan  tersebut  adalah,  bahwa  kurikulum  berhubungan  erat dengan  usaha  mengembangkan  peserta  didik  sesuai  tujuan  yang  ingin  dicapai. Pengertian kurikulum sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik, merupakan konsep kurikulum yang sampai sekarang masih banyak mewarnai teori-teori dan praktik pendidikan.
Dalam konsep kurikulum sebagai mata pelajaran biasanya erat kaitannya dengan  usaha  untuk  memperoleh  ijazah.  Ijazah  sendiri  pada  dasarnya menggambarkan kemampuan. Artinya, apabila siswa telah berhasil mendapatkan ijazah berarti ia telah menguasai pelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Kemampuan  tersebut  tercermin  dalam  nilai  setiap  mata  pelajaran  yang terkandung dalam ijazah itu. Siswa yang belum memiliki kemampuan atau belum memperoleh nilai berdasarkan standart tertentu tidak akan mendapatkan ijazah, walaupun  mungkin  saja  mereka  telah  mempelajari  kurikulum  tersebut.  Dengan demikian,  dalam  pandangan  ini  kurikulum  berorientasi  kepada  isi  atau  materi pelajaran (content  oriented) .  Proses  pembelajaran  di  sekolah  yang  menggunakan konsep  kurikulum  demikian,  penguasaan  isi  pelajaran  merupakan  sasaran  akhir proses pendidikan. Dalam implementasinya pembelajaran akan dipengaruhi oleh isi pembelajaran (keluasan dan kedalaman materi serta jenis materi pembelajaran itu sendiri) dan berbagai instrumen pendukung yang kesemuanya itu tidak akan terlepas dari konteks sosial budaya masyarakat.
Sistem  pembelajaran  terbentuk  oleh  tiga  subsistem,  yaitu  subsistem perencanaan  pembelajaran,  subsistem  pelaksanaan  pembelajaran  dan  subsistem evaluasi pembelajaran.  Perencanaan pembelajaran adalah  proses yang  dilakukan untuk  mendesain  kegiatan  pembelajaran  sebagai  upaya  pencapaian  tujuan kurikulum.  Dengan  demikian,  perencanaan  pembelajaran  dilakukan  dalam berbagai tingkat satuan  waktu, yang meliputi  perencanaan  tahunan, semesteran, bulanan,  mingguan  dan  harian,  yakni  perencanaan  untuk  satu  kali  kegiatan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan upaya implementasi system kurikulum. Oleh karena itu penyusunan perencanaan harus sesuai dengan tujuan kurikulum.  Pelaksanaan  pembelajaran  tidak  lain  merupakan  implementasi  atau action dari  perencanaan  pembelajaran.  Pelaksanaan  pembelajaran  erat  kaitannya dengan  prosedur  yang  ditempuh  guru  dan  siswa  dalam  praktik  pembelajaran, oleh  karena  itu,  keberhasilan  kurikulum  sangat  tergantung  pada  pelaksanaan pembelajaran  ini.  Evaluasi  pembelajaran  berhubungan  dengan  kegiatan  untuk mengumpulkan  informasi  tentang  pencapaian  tujuan  pembelajaran  oleh  siswa. Dalam  sistem  pembelajaran  subsistem  evaluasi  memiliki  peran  dan  kedudukan yang sangat penting, oleh sebab hasil evaluasi  selain dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan  siswa  juga  dapat  dijadikan  sebagai  umpan  balik  untuk  perbaikan proses  pembelajaran  dan  perbaikan  system  pendidikan  secara  nasional.  Untuk mengecek  atau  melihat  siswa  telah  menguasai  materi  pelajaran  atau  belum biasanya dilaksanakan tes hasil belajar atau evaluasi.
Dengan  demikian  evaluasi  pendidikan  merupakan  salah  satu  komponen utama  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  rencana  pendidikan.  Kebijakan  Ujian Nasional berlaku untuk jenjang SD, SMP dan SMA. Ujian nasional pada jenjang pendidikan  dasar  dan  menengah.  Berdasarkan  Undang-Undang  Republik Indonesia  nomor  20  tahun  2003  yang  menyatakan  bahwa  dalam  rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional dilakukan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada  pihak-pihakyang  berkepentingan.  Lebih  lanjut  dinyatakan  bahwa evaluasi dilakukan oleh lembaga yang mandiri secara berkala,
menyeluruh, transparan dan sistematis untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan dan proses pemantauan evaluasi.
Sangat  dirasakan  bahwa  anak  bangsa  setiap  tahun  akan  merasakan kekuatiran Ujian Nasional, bukan saja siswa dan guru tetapi juga orang tua dan pengelola  sekolah  sendiri  bahkan kepala dinas  pendidikan, walikota atau bupati dan  juga  mungkin  gubernur  dari  suatu  daerah  tertentu  juga  akan  merasakan kekhawatiran  yang  sama  dengan  guru  dan  siswa.  Kekhawatiran  yang  dialami siswa sangat wajar karena dapat menentukan masa  depan siswa itu sendiri akan lebih baik atau lebih suram. Sementara untuk kepala dinas pendidikan, walikota atau bupati bahkan gubernur sangat terkait dengan gengsi daerah yang dipimpin, apakah termasuk daerah berkategori pandai atau tidak pandai.  Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 66 menyebutkan bahwa Ujian Nasional adalah salah satu bentuk penilaian hasil belajar  yang  dilakukan  oleh  pemerintah,  bertujuan  untuk  menilai  pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.
Hasil pengamatan peneliti (pelaksanaan ujian nasional yang sudah pernah dilaksanakan), dua minggu menjelang pelaksanaan Ujian Nasional, semua sekolah mengoptimalkan persiapan. Baik mengintensifkan pendalaman materi hingga doa bersama bahkan ada yang disiarkan dalam TV anak sekolah yang diajak berziarah ke  makam  wali  songo  untuk  berdo’a.  Semua  merupakan  persiapan  lahir-batin yang biasanya tidak hanya dilakukan oleh siswa, namun juga keluarga (orangtua). Terlepas dari plus-minus dan kontroversi, Ujian Nasional tetap dijadikan agenda pendidikan di  Indonesia. Mau tidak mau,  suka tidak suka Ujian Nasional harus ditempuh untuk mendapatkan kualifikasi kompetensi lulus SD, SMP dan  SMA. Ujian Nasional perlu diadakan dalam rangka untuk mengetahui daya pencapaian target dari standar nasional yang ditetapkan. Dengan demikian, pemerintah akan mengetahui  daerah  yang  telah  mampu  atau  belum  mampu  mencapai  target, sehingga  pemerintah  bisa  mengambil  tindakan  untuk  meningkatkan  pendidikan daerah tersebut.
Ujian  Nasional  merupakan  pengendalian  mutu  pendidikan  secara nasional.  Ujian  Nasional  telah  menyumbangkan  kontribusi  dalam  rangka menyamakan  mutu  pendidikan  terhadap  dunia  internasional.Peraturan pelaksanaan  Ujian  Nasional  membuat  siswa  semakin  rajin  belajar  dan  akan memacu  kreativitas  serta  daya  berfikir  siswa  sehingga  menjadikan  siswa  lebih maju. Guru pun semakin giat dan lebih hati-hati dalam mengajar anak didiknya.
Meskipun  demikian, kita tetap layak merenungkan apakah Ujian Nasional merupakan kebijakan yang adil? Hal ini mengingat kondisi kegiatan proses belajar mengajar  (KBM)  masing-masing  daerah  tidaklah  sama.  Kondisi  letak  geografis suatu  provinsi  di  Indonesia,  menjadikan  sumber  perbedaan  kultur  belajar. Sehingga penyerapan terhadap materi pendidikan pun berbeda, tanpa kita dapat menyalahkan  budaya  maupun  geografis  suatu  lokasi  tempat  peserta  didik mengikuti  sistem  dan  model  pendidikan  negeri  kita.  Hal  ini  menimbulkan antitesa:  Guru  di  daerah  yang  mengajar,  mengapa  dari  pusat  yang  menguji? Kontroversi  Ujian  Nasional  lain  yang  terus  mengganjal  adalah  akibat  sistem penilaian nominal yang sangat kognitif, menimbulkan stigma pandai atau bodoh. Mereka yang lulus dengan nilai tinggi, masuk kategori pandai. Sedang yang tidak lulus, atau memiliki nilai rendah dikategorikan sebagai bodoh. Sementara pandai dan/ atau bodoh, bukanlah menjadi hakikat dasar dari pendidikan. Kontroversi ini muncul dalam kerangka pendidikan berpikir ala Bapak Pendidikan Ki Hadjar Dewantara yang sangat pedagogis versus pendidikan masakini yang telah terjerat dalam  sistem  global  dan  cenderung western (kebarat-baratan).  Jurus  jitu  yang membuat  masyarakat  tersihir  adalah  jargon  bahwa  Ujian  Nasional  merupakan salah satu cara meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Hal inilah yang telah menyihir  semua  elemen  pendidikan  sehingga  konsentrasi  kita  khusus  pada agenda Ujian Nasional. Orangtua tak akan segan menambah budget pendidikan untuk  mengikutkan  anaknya  pada  lembaga  bimbingan  belajar.  Lembaga  ini konon  dipercaya  mampu  memberi  cara-cara  pintar,  agar  meraih  nilai  Ujian Nasional  tinggi.  Tentu  saja  ini  menjadi  ironi  tersendiri  bagi  dunia  pendidikan. Dengan  harapan  dapat  predikat  anak  pandai.  Kemudian  mudah  diterima  di sekolah  level  atasnya,  yang  juga  memilih  calon  siswa/mahasiswa  dengan  nilai tinggi. Sehingga orang tua yang punya modal berbondong-bondong memasukkan
anak-anaknya ikut les dengan biaya yang mahal. Sedangkan bagi orang tua yang tidak  mampu  maka  dengan  sendirinya  tidak  bisa  menambah  porsi  penddiikan bagi  anak-anaknya.  Sementara  di  pihak    lain,  sekolah  juga  terpacu  menjadikan sekolahnya terbaik, walaupun itu dengan jalan tujuan menghalalkan cara.
Pada  abad  ke-17  dan  18,  disiplin  adalah  sarana  untuk  mendidik  tubuh. Praktik  disiplin  diharapkan  melahirkan  tubuh-tubuh  yang  patuh.  Hal  ini  tidak hanya  terjadi  di  penjara,  tetapi  juga  dalam  bidang  pendidikan,  tempat  kerja, militer  dan  sebagainya.  Masyarakat  selanjutnya  berkembang  menurut  disiplin militer. Foucault beranggapan bahwa di era monarkial tiap proses penghukuman kriminal baru dianggap serius apabila telah melibatkan elemen penyikasaan tubuh dalam pelaksanaannya.
Pelaksanaan  disiplin  amat  berhubungan  dengan  kuasa  yang  mengontrol. Foucault menguraikan bahwa fenomena disiplin tubuh selalu dikontrol oleh dua instrumen  disiplin   yang  diterapkan  dari  disiplin  militer  dalam  masyarakat. Pertama , melalui observasi hirarkis atau kemampuan aparatus untuk mengawasi semua  yang  berada  di  bawahnya  dengan  satu  kriteria  tunggal.  Panoptikonyang terungkap dalam menara sebagai pusat penjara adalah bentuk fisik dari instrumen ini.  Dengan  adanya  panoptikonini  kekuasaan  sipir  menjadi  sangat  besar  sebab para  tawanan  berusaha  menahan  diri  mereka  sendiri.  Mereka  takut  dipantau. Kehadiran struktur itu sendiri sudah merupakan satu mekanisme kekuasaan dan disiplin yang luar biasa.
Instrumen kedua adalah menormalkan  penilaian moral  dan  menghukum para  pelanggar  moral.  Dalam  hal  ini  kekurangan  disamakan  dengan  kejahatan. Selain dipenjarakan, orang-orang yang menyimpang dipertontonkan. Maksudnya adalah  menunjukkan  kepada  masyarakat  betapa  dekatnya  manusia  dengan binatang, dan manusia lain akan diperlakukan secara sama apabila mereka keluar dari  batas-batas  yang  dipandang  waras  oleh  masyarakat.  Dalam  keseluruhan penanganan  atas  penyimpangan-penyimpangan  ini,  psikiater  atau  aparat sebenarnya  tidak  berperan  sebagai  ilmuwan,  tetapi  sebagai  kekuasaan  yang mengadili.
Foucault  membayangkan  menara  pengawas  dalam  panoptisme  selain dioperasikan  oleh  petugas,  dapat  dipergunakan  oleh  banyak  individu  dengan pelbagai  kepentingan.  Ia  dapat  menjadi  tempat  seorang  filsuf  yang  haus pengetahuan akan manusia menjadi museum manusia. Ia bahkan menjadi tempat bagi  mereka  yang  tergolong  mempunyai  sedikit  penyimpangan  seksual memperoleh  kenikmatan  dengan  mengintip  orang-orang.  Dalam  panoptisme inilah  Foucault  memperlihatkan  adanya  kekuasaan  yang  terselubung  dalam pelbagai institusi dan lembaga.
Dalam karya klasiknya, Panopticon; Or The Inspector House yang terbit tahun 1787,  Jeremy  Bentham  membuat  sebuah  proposal  tentang  sebuah  model  yang bisa  dipakai  untuk  membangun  sistem  penjara  dengan  seluruh  lingkungannya yang  secara  total  bisa  dikontrol.  Ide  awal  konsep  Panoptikon  ini  bermula  dari kunjungan  Bentham  kepada  adiknya  yang  seorang  insinyur,  Samuel.  Dalam mengerjakan  reservasi  kapal  yang  sangat  besar,  Samuel  membangun  semacam tower  yang  tinggi  di  tengah-tengah  kapal  untuk  mengawasi  para  pekerja.  Dari
tower  ini,  semua  pekerja  terlihat  dengan  jelas  oleh  para  pengawas.  Pada  tahun 1785, Bentham kemudian memulai proyek proposal penjara Panoptikon ini. Panoptikon, dalam proposal Bentham, merupakan penjara yang dibangun bertingkat  dan  melingkar.  Ditengah-tengah  penjara  kamar-kamar  sel  yang mengeliling  tersebut  dibangunlah  sebuah  menara  tower.  Dari  dalam  menara tersebut  penjaga  dapat  melihat  seluruh  gerak-gerik  tawanan.  Namun,  tahanan yang berada di dalam sel tidak pernah bisa melihat penjaga dalam menara. Hal ini dikarenakan cahaya yang masuk dari atap penjara bisa masuk sampai ke seluruh sel  tetapi  tidak  masuk  dalam  menara.  Akibatnya  tahanan  selalu  merasa  diawasi oleh  penjaga  walaupun  pengawasan  sudah  tidak  berlangsung.  Inilah  inti  dari konsep  penjara  Panoptikon,  yaitu  mekanisme  produksi  kekuasaan  melalui internalisasi pengawasan.
Model  yang  pada  awalnya  didesain  oleh  Bentham  tersebut  menurut Foucault berfungsi untuk membuat para tahanan dalam penjara menjadi disiplin dan  merasa  bertanggung-jawab  untuk  mematuhi  aturan  dan  kelakuannya  bisa didisiplinkan  sedemikian  rupa.  Asumsi  bahwa  dia  akan  mendapat  hukuman jikalau  tingkah  lakunya  selama  dalam  penjara  begitu  buruk,  maka  para  tahanan akan  bertingkah  laku  sesuai  peraturan  yang  telah  ditetapkan  karena  mereka merasa selalu diperhatikan. Diharapkan pola perilaku yang disiplin tersebut akan selalu dibawa hingga pada akhirnya mereka keluar dari penjara dan hidup bebas di masyarakat.
Panoptikon  adalah  perwujudan  puncak  dari  institusi  pendisiplinan modern.  Panoptikon  merupakan  struktur  yang  memungkinkan  aparatus melakukan  observasi  secara  menyeluruh  (terus  menerus)  mengenai  tawanan, artinya  panoptikon  memungkinkan  penerapan  sejenis  pandangan  tertentu  yang berdasarkan  ―pandangan/  tatapan  yang  tidak  setara‖ (unequal  gaze) .  Dengan panoptikon,  aparatus  (penjaga)  bisa  mengamati  secara  konstan  dan  mengenal dengan  cepat.  Sehingga,  konsep  panoptikon  dicirikan  adanya  kuasa  atas informasi  oleh  satu  pihak.  Di  dalam  penjara  Panoptikon,  penguasa  seluruh informasi  adalah  sang  penjaga  sedangkan  tawanan  tidak  pernah  mengetahui informasi.  Oleh  karena  itu,  tawanan  tidak  pernah  menjadi  subyek  komunikasi. Tawanan tidak pernah bisa merasa pasti, apakah ia sedang diawasi atau tidak. Bangsa  adalah  kumpulan  manusia  yang  biasa  terikat  karena  kesatuan bahasa  dan  wilayah  tertentu  di  muka  bumi.  Artinya  bangsa  adalah  suatu komunitas  social  yang  menempati  suatu  wiyah  tertentu  yang  terikat  karena kesamaan  bahasa,  budaya  dan  sejarah  sehingga  menyebabkan  rasa  kesamaan nasb. Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengertian bangsa adalah orang yang bersamaan  asal  keturunan,  adat,  bahasa  dan  sejarah  serta  pemerintahan  sendiri. Kekhususan  dari bangsa adalah ditandai oleh cirri-cirinya, yaitu diperoleh secara askriptif  atau  didapat  begitu  saja  bersama  dengan  kelahirannya,  muncul  dalam interaksi  berdasarkan  atas  adanya  pengakuan  oleh  warga  bangsa  yang bersangkutan dan diakui oleh bangsa lainnya. 1
1 PUSLIT IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pendidikan Kewargaan (Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani) (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), hal. 10
Ujian Nasional sebagai Panoptikon Bangsa adalah sebuah konsep filosofis dimana nilai-nilai yang ada pada Ujian Nasional ditelaah/ dianalisa menggunakan konsep dan nilai Panoptikon yang pertama kali dicetuskan oleh  Jeremy Bentham yang terinspirasi oleh Samuel dan dipopulerkan oleh seorang filosof strukturalis kenamaan Perancis Michel Foucault dalam bukunya Surveiller et punir: Naissance de la Prison (1975) terhadap kehidupan bangsa Indonesia.

## B. Pembahasan
1.  Ujian Nasional
a. Pengertian Ujian Nasional
Penilaian  ( assessment )  hasil  belajar  merupakan  komponen  penting  dalam kegiatan  pendidikan.  Upaya  peningkatan  kualitas  pendidikan  dapat  ditempuh melalui  peningkatan  kualitas  system  penilaiannya.  Menurut  Djemari  Mardapi yang dikutip oleh S. Eko Putro Widoyoko kualitas pendidikan dapat dilihat dari hasil penilaiannya. System penilaian yang baik akan mendorong pendidik untuk menentukan  strategi  mengajar  yang  baik  dan  memotivasi  peserta  didik  untuk belajar yang lebih baik. 2
Ujian  Nasional  merupakan  suatu  penilaian  untuk  mengetahui  apakah rumusan  tujuan  pendidikan  yang  diterjemahkan  ke  dalam  kurikulum  dapat dicapai  atau  tidak.  Guza  (2008:  8)  mengemukakan  bahwa  Ujian  Nasional  pada hakekatnya  berbasis  hasil  ( output-based )  dan  hasil  belajar  siswa  diukur  dengan menggunakan  standar  nasional  yang  mengacu  pada  kurikulum  nasional  pula sehingga  Ujian  Nasional  pada  hakikatnya  merupakan  bentuk  ujian  berdasarkan patokan  ( criterion  reference  test ).  Menurut  peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional Nomor  153  Tahun  2003  tujuan  Ujian  Nasional  adalah  untuk  mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik melalui pemberian tes pada sekolah dasar, sekolah  lanjutan  tingkat  pertama,  dan  sekolah  lanjutan  tingkat  atas.Selain  itu Ujian  Nasional  bertujuan  untuk  mengukur  mutu  pendidikan  dan mempertanggungjawabkan  penyelenggaraan  pendidikan  di  tingkat  nasional, provinsi, kabupaten, sampai tingkat sekolah (Subagiyo, 2008: 248)
Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. UN utama adalah ujian nasional yang diselenggarakan bagi seluruh  peserta  ujian  yang  terdaftar  sebagai  peserta  UN  tahun  pelajaran.  UN susulan adalah ujian nasional yang diselenggarakan bagi peserta didik yang tidak dapat  mengikuti  UN  utama  karena  alasan  tertentu  dan  disertai  bukti  yang  sah. Ujian Nasional (UN) merupakan istilah bagi penilaian kompetensi peserta didik secara nasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Biasanya istilah ini digunakan bagi  jenjang  SLTP dan SMA  sederajat, sedangkan bagi peserta didik dalam  jenjang  SD  sederajat  digunakan  istilah  Ujian  Akhir  sekolah  Berstandar Nasional (UASBN). Hal ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah No.19 tahun  2005  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan  dan  Undang-Undang  No.20 tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional.  Perlu  dipahami  oleh  semua
2 S. Eko Putro Widiyoko, Evaluasi Program Pembelajaran: Panduan Praktis Bagi Pendidik dan Calon Pendidik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 29
pihak bahwa Ujian Nasional adalah penilaian hasil belajar oleh pemerintah yang bertujuan  untuk  menilai  pencapaian  kompetensi  lulusan  secara  nasional  pada mata  pelajaran  tertentu  pada  kelompok  mata  pelajaran  ilmu  pengetahuan  dan teknologi.Hasil Ujian Nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk pemetaan  mutu  program  atau  satuan  pendidikan,  sebagai  dasar  seleksi  masuk jenjang pendidikan berikutnya, penentuan kelulusan siswa dari program dan atau satuan  pendidikan  tertentu  serta  sebagai  dasar  pemberian  bantuan  pada  satuan pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

## b. Tujuan dan Manfaat Ujian Nasional
Secara  umum,  tujuan  Ujian  Nasional  ada  dua.  Pertama  untuk menghimpun  berbagai  keterangan  yang  dijadikan  sebagai  bukti  perkembangan yang  dialami  oleh  para  peserta  didik  setelah  mereka  mengikuti  proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu.Adapun secara khusus Ujian Nasional bertujuan  untuk  merangsang  kegiatan  peserta  didik  dalam  menempuh  program pendidikan  dan  mencari  sekaligus  menemukan  berbagai  factor  penyebab keberhasilan  maupun  ketidakberhasilan  peserta  didik  dalam  mengikuti  program pendidikan, sehingga dapat menemukan jalan keluar. 3
Dalam  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  75  Tahun  2009 Pasal  2,  dijelaskan  bahwa  Ujian  Nasional  bertujuan  menilai  pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.Diadakannya ujian adalah untuk melihat apakah suatu gagasan telah diungkapkan dan difahami dengan jelas, dan apakah  metode  belajar  yang  digunakan  memang  sudah  digunakan  dengan baik.Dengan  adanya  ujian,  tingkat  pemahaman  siswa  dan  ketuntutasan pembelajaran  dalam  jenjang  pendidikan  dapat  diketahui,  salah  satunya  dengan menggunakan  Ujian  Nasional  (UN).Hasil  UN  digunakan  sebagai  pertimbangan untuk  Pemetaan  mutu  satuan  dan/atau  program  pendidikan,  seleksi  masuk jenjang  pendidikan  berikutnya,  penentuan  kelulusan  peserta  didik  dari  satuan pendidikan, akreditasi satuan pendidikan dan Pembinaan dan pemberian bantuan kepada  satuan  pendidikan  dalam  upaya  peningkatan  mutu  pendidikan.UN berfungsi  sebagai  alat  pengendali  mutu  pendidikan  secara  nasional,  pendorong peningkatan  mutu  pendidikan  secara  nasional,  bahkan  dalam  menentukan kelulusan  peserta  didik,  dan  sebagai  bahan  pertimbangan  dalam  seleksi penerimaan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. UN merupakan salah satu bentuk evaluasi belajar pada akhir tahun pelajaran yang diterapkan pada beberapa mata pelajaran yang dianggap penting, walaupun masih ada  perdebatan tentang mengapa mata pelajaran itu yang penting dan apakah itu berarti yang lain tidak penting.  Manfaat  dari  dilaksanakannya  Ujian  Nasional  adalah  untuk  (Peraturan Menteri  Pendidikan  Nasional  Indonesia  no.34  tahun  2007  pasal  3): pertama pemetaan  mutu  satuan  dan/  atau  program  pendidikan. Kedua Seleksi  masuk jenjang  pendidikan  berikutnya. Ketiga Penentuan  kelulusan  peserta  didik  dari
3 Sitiatava  Rizema  Putra,  Desain  Evaluasi  Belajar  Berbasis  Kinerja,  (Jogjakarta:  DIVA  Press, 2013), hal. 82
program  dan/  atau  satuan  pendidikan. Keempat Pembinaan  dan  pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. 4
c. Sejarah Ujian Nasional (UN) di Indonesia
Ujian Nasional atau yang sering disingkat dengan sebutan UN merupakan kebijakan  atau  usaha  pemerintah  di  dalam  meningkatkan  dan  mengembangkan kualitas pendidikan di Indonesisa untuk menciptakan generasi yang unggul dalam semua  bidang.  Menciptakan  siswa  yang  mempunyai  karakter  berbasis  Pancasila dan  UUD  1945.  Ujian  nasional  mulai  diberlakukan  di  Indonesia  tahun  1950. Sepanjang proses pelaksanaannya hingga sampai saat ini, perkembangan UN di Indonesisa  mengalami  banyak  metamorfosa.Telah  beberapa  kali  diganti formatnya, seperti yang akan dibahas berikut ini:

## 1. Periode 1950 – 1960an
Pada  periode  ini,  materi  ujian  dibuat  oleh  Departemen  Pendidikan, Pengajaran,  Dan  Kebudayaan  yang  mana  seluruh  soal  yang  harus  dikerjakan adalah  dalam  bentuk  essai.  Pada  periode  ini  ujian  disebut  dengan  Ujian Penghabisan.  Dan,  setelah  ujian  berakhir,  semua  soal  akan  di  periksa  di  pusat rayon.

## 2. Periode 1965 – 1971
Pada periode ini, pemerintah pusat memegang kendali untuk waktu ujian dan  bahan  ujian.  Seluruh  mata  pelajaran  dimasukkan  ke  dalam  materi  ujian, artinya semua mata pelajaran diujikan kepada para siswa. Pada masa itu, disebut dengan Ujian Negara.

## 3. Periode 1972 – 1979
Pada  periode  ini,  pemerintah  sedikit  mengendurkan  ketatnya  peraturan dengan  membebaskan  setiap  sekolah  atau  sekelompok  sekolah  untuk menyelenggarakan ujian sendiri. Pembuatan soal dan proses penilaian dilakukan masing-masing  sekolah  atau  kelompok.  Pemerintah  hanya  menyusun  pedoman dan panduan yang bersifat umum.
4. Periode 1980 – 2001
Pada  periode  ini,  kelulusan  ditentukan  oleh  kombinasi  nilai  dua  evaluasi yaitu  EBTANAS  dan  EBTA  yang  ditambah  nilai  ujian  harian  yang  tertera  di buku  rapor.  Dalam  Ebtanas  siswa  dinyatakan  lulus  jika  nilai  rata-rata  seluruh mata  pelajaran  yang  diujikan  dalam  Ebtanas  adalah  enam,  meski  terdapat  satu atau  beberapa  mata  pelajaran  bernilai  di  bawah  tiga.  Ebtanas  dikoordinasi  oleh pemerintah pusat, sementara Ebta oleh pemerintah daerah.

## 5. Periode 2002 – 2004
Pada  periode  ini  Ebtanas  diganti  dengan  nama  Ujian  Akhir  Nasional (UAN)  dan  standar  kelulusan  tiap  tahun  berbeda-beda.  Pada  UAN  2002 kelulusan ditentukan oleh nilai mata pelajaran secara individual. Pada UAN 2003 standar  kelulusan  adalah  3.01  pada  setiap  mata  pelajaran  dan  nilai  rata-rata minimal  6.00.  Soal  ujian  dibuat  oleh  Depdiknas  dan  pihak  sekolah  tidak  dapat mengatrol  nilai  UAN.  Para  siswa  yang  tidak/belum  lulus  masih  diberi
4 Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  75  Tahun  2009  Tentang  Ujian  Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah  SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB),  Sekolah  Menengah  Atas/Madrasah  Aliyah  (SMA/MA),  Sekolah  Menengah  Atas  Luar  Biasa (SMALB), Dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2009/2010
kesempatan  mengulang  selang  satu  minggu  sesudahnya.  Pada  UAN  2004, kelulusan siswa didapat berdasarkan nilai minimal pada setiap mata pelajaran 4.01 dan tidak ada nilai rata-rata minimal. Pada mulanya UAN 2004 ini tidak ada ujian ulang  bagi  yang  tidak/belum  lulus.  Namun  setelah  mendapat  masukan  dari berbagai lapisan masayarakat, akhirnya diadakan ujian ulang.
6. Periode 2005 – 2012
Pada periode ini UAN diganti namanya menjadi Ujian Nasional (UN) dan standar kelulusan  setiap tahun pun juga  berbeda-beda. Pada UN 2005 minimal nilai untuk setiap mata pelajaran adalah 4.25. Pada UN 2005 ini para siswa yang belum  lulus  pada  tahap  I  boleh  mengikuti  UN  tahap  II  hanya  untuk  mata pelajaran yang belum lulus. Pada UN 2006 standar kelulusan minimal adalah 4.25 untuk tiap mata pelajaran yang diujikan dan rata-rata nilai harus lebih dari 4.50 dan tidak ada ujian ulang. Pada UN 2007 ini tidak ada ujian ulang. Dan bagi yang tidak  lulus  disarankan  untuk  mengambil  paket  c  untuk  meneruskan  pendidikan atau mengulang UN tahun depan.  Pada UN 2008 mata pelajaran yang diujikan lebih banyak dari yang semula tiga, pada tahun ini menjadi enam. Pada UN 2009 standar  untuk  mencapai  kelulusan,  nilai  rata-rata  minimal  5.50  untuk  seluruh mata pelajaran yang di-UN-kan, dengan nilai minimal 4.00 untuk paling banyak dua  mata  pelajaran  dan  minimal  4.25  untuk  mata  pelajaran  lainnya.  Pada  UN 2010  standar  kelulusannya  adalah,  memiliki  nilai  rata-rata  minimal  5.50  untuk seluruh  mata  pelajaran  yang  diujikan,  dengan  nilai  minimal  4.0  untuk  paling banyak  dua  mata  pelajaran  dan  minimal  4.25  untuk  mata  pelajaran lainnya.Khusus untuk SMK, nilai mata pelajaran praktek kejuruan minimal 7.00 dan  digunakan  untuk  menghitung  rata-rata  UN.  Sementara  untuk  tahun  2011 dan 2012 Nilai kelulusan siswa masih tetap yaitu 5,5. Begitu juga soal tetap dibagi dalam enam macam paket, yakni lima soal utama dan satu cadangan bila ada soal tak lengkap atau rusak. 5

## 2. Panoptikon
Panopticon  pada  awalnya  adalah  konsep  bangunan  penjara  yang dirancang  oleh  filsuf  Inggris  dan  teoretisi  sosial  Jeremy  Bentham  pada  1785. Konsep desain penjara itu memungkinkan seorang pengawas untuk mengawasi (- opticon ) semua ( pan-) tahanan, tanpa tahanan itu bisa mengetahui apakah mereka sedang diamati. Karena itu, konsep Panopticon ini menyampaikan apa yang oleh seorang arsitek disebut ‖sentimen kemahatahuan yang tidak terlihat‖.
Bentham  memperoleh  ide  Panopticon  ini  dari  rencana  pembangunan sekolah  militer  di  Perancis,  yang  dirancang  untuk  memudahkan  pengawasan. Rancangan awal itu sendiri berasal dari kakak Bentham, Samuel, yang menjadikan Panopticon  sebagai  solusi  bagi  rumitnya  keterlibatan,  dalam  upaya  menangani sejumlah  besar  orang.Panopticon  oleh  Bentham  dimaksudkan  sebagai  model penjara yang lebih murah dibandingkan penjara lain pada masanya, karena hanya membutuhkan sedikit staf.
Pada  perkembangannya  kemudian,  Panopticon  bukan  lagi  sekadar  desain arsitektur,  namun  ia  menjadi  suatu  model  pengawasan  dan  pendisiplinan
5 Didi  Apriatna, http://jagoanbanten.blogspot.com/2014/05/makalah-analisis-tentang- pelaksanaan.html ...
masyarakat, yang juga diterapkan sampai zaman sekarang. Filsuf  yang mengulas masalah  pendisiplinan  masyarakat  dengan  model  Panopticon  ini  adalah  Michel Foucault.
Desain Panopticon ini disebut oleh Michel Foucault dalam bukunya Surveiller et  punir:  Naissance  de  la  Prison (1975)  yang  terbit  di  Perancis,  dan  lalu diterjemahkan ke bahasa Inggris dengan judul Discipline and Punish: The Birth of the Prison (1977). 6 Desain Panopticon ini menjadi metafora bagi masyarakat ―disiplin‖ modern  dan  kecenderungannya  yang  menyebar,  untuk  mengawasi  dan menormalisasi.
a. Panoptikon Bentham
Bangunan  panoptikon  merupakan  bangunan  besar,  berbentuk  melingkar dengan  banyak  kamar  di  sepanjang  tepi  lingkarannya  dan  di  tengah-tengahnya terdapat  menara  pengawas.  Setiap  kamar  yang  terdapat  di  sepanjang  lingkaran tepi  bangunan  memiliki  du  jendela,  satu  menghadap  ke  pusat  menara  yang memungkinkan adanya pemantauan langsung dari menara dan satu lagi berfungsi sebagai  penerus  cahaya  dari  sel  yang  satu  ke  sel  yang  lain.Berkebalikan  dari konsep penjara bawah tanah yang gelap dan tersembunyi, yang menyembunyikan individu yang dikurungnya, panoptikon justru menggunakan teknik pencahayaan dan menempatkan individu pada posisi yang dapat dilihat setiap saat dari menara pengawas. 7
Seluruh  pemantauan  yang  mau  dicapai  melalui  bangunan  panoptikon didasarkan  pada  teknik  pengaturan  cahaya  secara  geometris.Untuk  memantau setiap  individu  dipakai  teknik  sinar  balik  yang  berasal  dari  sel-sel  mereka  yang mengarah  ke  bangunan  pusat,  sehingga  dari  bayangan  yang  dibuat  oleh  sinar tersebut, pengawas dapat memantau individu. Jadi bangunan panoptikon seperti ini  dimaksudkan  untuk  menempatkan  pengawas  di  menara  pusat  dan  orang- orang  yang  diawasi  pada  sel  di  sepanjang  keliling  bangunan.Melalui  mekanisme panoptikon,  pengawas  dapat  terus-menerus  memantau  individu-individu  yang berada dalam sel tanpa pernah dapat dilihat oleh mereka yang diawasi. 8 Individu-individu penghuni sel-sel panoptikon senantiasa dipantau tanpa pernah dapat mengetahui siapa yang memantau.Mereka menjadi objek informasi dan  tidak  pernah  menjadi  subjek  komunikasi.Di  samping  itu,  karena  setiap individu ditempatkan pada masing-masing sel, mereka tidak dapat berkomunikasi satu  sama  lain.Mereka  hanya  dapat  berkomunikasi  dengan  para  pengawas  dan dengan  demikian  segala  bentuk  penyelewengan  dan  kekacauan  yang  mungkin timbul diantara individu-individu dapat dicegah.
Efek utama dari system panoptikon adalah bahwa kuasa berfungsi secara otomatis.Dalam mekanisme panoptikan, individu-individu yang tinggal di setiap sel  senantiasa  menjadi  sadar  bahwa  dirinya  terus-menerus diawasi.  Oleh karena itu  individu  menaruh  beban  pada  dirinya  sendiri.Di  lain  pihak,  tidak  menjadi masalah siapa yang melaksanakan kuasa, karena toh itu tidak akan mempengaruhi
6 Michel  Foucault, Discipline  &  Punish:  The  Birth  Of  The  Prison ,  Translated  by  Alan  Sheridan (America: Penguin Books, 1995), p. 195
7 Michel  Foucault, Didiplin  Tubuh:  Bengkel  Individu  Modern ,  Penyadur:  Petrus  Sunu Hardiyanta(Yogyakarta: L K iS, 1997), hal. 108 8 Michel Foucault, Didiplin…
individu sebab mereka tidak melihatnya.Setiap individu, siapa saja dapat duduk di menara  pusat,  dan  tidak  menjadi  masalah  juga  mengenai  motivasi  apa  yang mendorongnya  untuk  melaksanakan  kuasa  tersebut.Panoptikon  memiliki  baik prinsip “visible” , yakni bahwa individu senantiasa ditaruh dalam pemantauan tetap (permanen)  dan “unverifiable” ,  yakni  bahwa  individu  tidak  pernah  dapat mengetahui  kapan  saja  ia  diawasi,  kecuali  bahwa  ia  harus  yakin  bahwa  dirinya selalu diawasi. 9
Panoptikon  menjadi  mesin  yang  menjamin “disimetri” kuasa,  mesin  yang mengotomatiskan  dan  mengindividualisasikan  kuasa  bukan  melalui  ―pribadi‖ yang berkuasa (Raja), melainkan melalui penyebaran individu, penyebaran cahaya, pemantauan  dan  melalui  pengaturan  yang  memiliki  mekanisme  yang menghasilkan  relasi  yang  menguasai  individu.Panoptikon  tidak  memerlukan pemaksaan  fisik  untuk  membuat  orang  jahat  menjadi  baik,  orang  gila  menjadi tenang,  pemalas  menjadi  pekerja  keras.  Rantai  dan  gembok  yang  kuat  tidak diperlukan  lagi.  Panoptikon  hanya  membutuhkan  pengaturan  cahaya  secara geometris yang memungkinkan pemantauan yang terus-menerus, yang membuat setiap  individu  sadar  bahwa  dirinya  senantiasa  diawasi,  ditaklukkan  dalam lapangan pemantauan.Oleh karenanya individu mengambil tanggung-jawab bagi dirinya sendiri, memasukkan relasi kuasa tersebut ke dalam dirinya sendiri, dan dengan  demikian  dia  sendiri  menjadi  penakluk  dirinya  sendiri.  Panoptikon menjadi  penaklukan non-corporal dengan  akibat  yang  lebih  mendalam  dan permanen. 10
Panoptikon  pada  gilirannya  menjadi  laboratorium  yang  dapat  digunakan sebagai  mesin  untuk  melaksanakan  percobaan  tingkah  laku,  melatih  dan mengoreksi  individu-individu.Panoptikon  memungkinkan  penerapanhukuman, latihan,  koreksi  yang  berbeda-beda  terhadap  masing-masing  individu,  menjadi tempat yang privat bagi percobaan masing-masing individu dan untuk melakukan analisis  menyeluruh  tentang  perubahan  individu.Mekanisme  pemantauan panoptikon mampu menembus setiap tingkah-laku individu. Panoptikon dengan kurungan melingkar yang tembus pandang dan dengan menara yang tinggi yang penuh  kuasa  pemantauan  telah  menjadi  proyek  suatu  lembaga  disiplin  yang sempurna. 11
b. Dominasi yang Bersifat Alamiah
Panoptikon  adalah  perwujudan  puncak  dari  institusi  pendisiplinan modern.Panopticon memungkinkan observasi terus-menerus yang dicirikan oleh sebuah ―tatapan yang tidak setara‖ ( unequal gaze ), sebuah kemungkinan observasi yang  terus-menerus.  Mungkin  gambaran  yang  paling  penting  dari  Panoptikon adalah bahwa pengaturan itu secara spesifik dirancang sedemikian rupa, sehingga tahanan  tidak  pernah  bisa  merasa  pasti,  apakah  ia  sedang  diawasi  atau tidak.Panoptikon  menjadi  mekanisme  untuk  membentuk  ―tubuh  yang  patuh‖. Melalui serangkaian pengamatan, penerapan, normalisasi dan pengujian terhadap narapidana,  system  penjara  akan  menentukan  karakteristik  dan  kualitas  diri
9 Michel Foucault, Didiplin…
10 Michel Foucault, Didiplin… , hal. 110
11 Michel Foucault, Didiplin… , hal. 114
narapidana.Selain  menjadi  sarana  pendisiplinan,  penjara  menjadi  sarana  untuk menggembleng  narapidana  agar  memiliki  serangkaian  karakter  ―ideal‖  yang dituntut  masyarakat.  Penjara  juga  menjadi  system  ujian  bagi  para  narapidana. Kinerja  dan  perilaku  mereka  selama  di  penjara  menjadi  tolak-ukur  atau  bahan penilaian  bagi  ―nasib‖  mereka  selanjutnya. 12 Melalui  mekanisme  pengamatan, penerapan,  normalisasi  dan  pengujian  ini  menyebabkan  internalisasi individualitas  pendisiplinan  dan  kebutuhan  tubuh-tubuh  yang  mudah  diatur  itu akan  adanya  teman  setahanan.  Ini  berarti  seseorang  kecil  kemungkinan melanggar  peraturan  atau  hukum  jika  mereka  yakin  sedang  diawasi,  bahkan sekalipun mereka sebenarnya sedang tidak diawasi.
Jadi,  penjara,  dan  khususnya  penjara  yang  mengikuti  model  Panoptikon, menyediakan bentuk ideal  penghukuman modern.  Foucault menganggap, inilah sebabnya mengapa hukuman ―lembut‖  bersifat umum, yang berupa kelompok- kelompok  kerja  untuk  publik,  kalah  oleh  penjara.  Ini  adalah  modernisasi penghukuman yang ideal, karena dominasinya pada akhirnya bersifat alamiah.
Di  sini  Foucault  menantang  ide  yang  secara  umum  diterima,  bahwa penjara  menjadi  bentuk  penghukuman  yang  konsisten  berkat  keprihatinan kemanusiaan  dari  kaum  reformis,  walaupun  Foucault  tidak  membantah  hal  itu. Foucault melakukan hal ini dengan melacak secara cermat pergeseran-pergeseran dalam budaya, yang menjurus ke dominasi  penjara, dengan memfokuskan pada tubuh dan pertanyaan-pertanyaan tentang kuasa.
Penjara  adalah  bentuk  yang  digunakan  oleh  ―disiplin-disiplin‖  sebuah kekuatan  teknologis  baru,  yang  juga  bisa  ditemukan  –menurut  Foucault—pada sekolah, rumah sakit, barak militer, dan sebagainya.
Dalam  menguji  konstruksi  penjara  sebagai  sarana  sentral  penghukuman kriminal,  Foucault  membangun  kasus  bagi  gagasan  bahwa  penjara  menjadi bagian dari sistem yang lebih besar, yang telah menjadi sebuah lembaga berdaulat yang mencakup semuanya.
Penjara adalah satu bagian dari jejaring yang sangat besar, yang mencakup sekolah,  lembaga  militer,  rumah  sakit,  dan  pabrik-pabrik,  yang  membangun sebuah  masyarakat  Panoptik  bagi  anggota-anggotanya.Sistem  ini  menciptakan karir-karir pendisiplinan bagi mereka yang terkurung dalam koridor-koridornya. Sistem  ini  beroperasi  di  bawah  otoritas  ilmiah  kedokteran,  psikologi,  dan kriminologi.
Sistem ini juga beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang memastikan bahwa  ia  tidak  boleh  gagal  menghasilkan  penjahat-penjahat.  Kejahatan  itu diproduksi  ketika  kriminalitas  sosial  kecil-kecilan  tak  lagi  bisa  ditoleransi,  dan menciptakan  sebuah  kelas  ―pelaku  pelanggaran‖  yang  terspesialisasi,  yang bertindak  sebagai  proksi  (kepanjangan  tangan)  polisi  dalam  mengawasi masyarakat.
3. Bangsa Indonesia.
Bangsa adalah persekutuan hidup yang berdiri sendiri dan setiap anggota persekutuan  hidup  tesebut  merasa  satu  kesatuan,  ras,  bahasa,  agama  dan  adat- istiadat.  Persekutuan  hidup  artinya  perkumpulan  orang-orang  yang  saling
12 Nanang Martono, Sosiologi Pendidikan Michel Foucault (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 98
membutuhkan  dan  bekerja  sama  untuk  mencapai  tujuan  bersama  dalam  satu wilayah  tertentu.  Dalam  arti  inilah  muncul  paham  nasionalisme  atau  semangat kebangsaan.  Bangsa  Indonesia  adalah  sekelompok  manusia  yang  menempati kepulauan  nusantara,  memiliki  kesamaan  watak,  cita-cita  moral  dan  cita-cita hukum yang terikat menjadi satu karena keinginan dan pengalaman sejarah. Cir-ciri  bangsa  antara  lain:  a)  sekelompok  manusia  yang  memiliki  rasa kebersamaan (self  belonging  together) ,  b)  memiliki  wilayah  tertentu  tetapi  belum memiliki pemerintahan sendiri, c) ada kehendak bersama untuk membentuk atau berada dibawah pemerintahan yang dibuatnya sendiri, d) keanggotaan orangnya bersifat  kebangsaan/  nasionalis,  e)  tidak  dapat  ditentukan  secara  pasti  waktu kelahirannya,  f)  dapat  terjadi  karena  adanya  kesamaan  dalam  identitas  budaya, agama, bahasa sehingga dapat membedakan dengan bangsa lainnya.
Unsur-unsur  pembentuk  bangsa  menurut Friederch  Hertz antara  lain:a) adanya  keinginan  atau  hasrat  untuk  bersatu  secara  social,  ekonomi,  politik, budaya  dan  komunikasi  urusan  dalam  negeri,  b)  adanya  keinginan  dalam menunjukkan  karakteristik  sendiri  melalui  kemandirian,  keaslian,  kelebihan, bahasa dan lain-lain, c) adanya hasrat dalam menunjukkan keunggulan dari dalam kerja sama antarbangsa. 13
4. Ujian Nasional Sebagai Panoptikon Bangsa
Ujian  Nasional  merupakan  suatu  penilaian  untuk  mengetahui  apakah rumusan  tujuan  pendidikan  yang  diterjemahkan  ke  dalam  kurikulum  dapat dicapai atau tidak, ini sesuai dengan konsep panoptikon bahwa tujuan utamanya adalah  untuk  mengetahui  atau  pemantauan  langsung  sebuah  kejadian  yang dilaksanakan sebuah system , perbedaannya hanya pada lokasi jika ujian nasional dilaksanakan di sekolah yang meliputi seluruh kepulauan nusantara yang bernama Indonesia sementara panoptikon dilaksanakan di penjara. Selain itu tujuan ujian nasional  adalah  untuk  mengukur  pencapaian  hasil  belajar  atau  mengukur sekaligus alat pengendali  mutu pendidikan peserta didik secara nasional bahkan dalam  menentukan  kelulusan  peserta  didik,  dan  sebagai  bahan  pertimbangan dalam  seleksi  penerimaan  pada  jenjang  pendidikan  yang  lebih  tinggi,  ini  sangat sesuai dengan konsep panoptikon. Bahwa panoptikon atau dalam kasus ini ujian nasional  adalahperwujudan  puncak  dari  istitusi  pendisiplinan  modern. Panoptikon  atau  ujian  nasional  memungkinkan  observasi  terus-menerus  yang dicirikan  oleh  sebuah  ―tatapan  yang  tidak  setara‖  kepada  peserta  didik.  Melalui serangkaian pengamatan, penerapan, normalisasi dan pengujian terhadap peserta didik,  system  ujian  nasional  akan  menentukan  karakteristik  dan  kualitas  diri peserta  didik.  Selain  menjadi  sarana  pendisiplinan,  ujian  nasional  juga  menjadi sarana  penggembleng  peserta  didik  agar  memiliki  serangkaian  karakter  ―ideal‖ yang dituntut masyarakat.
Efek  utama  dari  system  ujian  nasional  dilihat  dari  sudut  pandang panoptikon  adalah  bahwa  kuasa  berfungsi  secara  otomatis.  Dalam  mekanisme ujian  nasional,  peserta  didik  yang  tinggal  di  sekolah  senantiasa  menjadi  sadar bahwa  dirinya  terus-menerus  diawasi.  Oleh  karena  itu  peserta  didik  menaruh
13 http://www.artikelsiana.com/2015/05/pengertian-bangsa-unsur-terbentuk-negara.html , diakses: Jumat, 20 Mei 2016, Waktu: 16.21 Wita
beban pada dirinya sendiri. Ujian nasional tidak memerlukan paksaan fisik untuk membuat  orang  pemalas  menjadi  pekerja  keras.  Rajam  dan  cambuk  yang  kuat tidak  diperlukan  lagi.  Ujian  nasional  hanya  memerlukan  sosialisasi  yang  masif dengan  dukungan  media  hingga  membuat  peserta  didik  sadar  bahwa  dirinya senantiasa diawasi, ditaklukkan dalam lapangan pemantauan. Ujian nasional pada gilirannya  menjadi  laboratorium  yang  dapat  digunakan  sebagai  mesin  untuk melaksanakan  percobaan  tingkah-laku,  melatih  dan  mengoreksi  individu- individu.  Ujian  nasional  memungkinkan  penghukuman,  latihan,  koreksi  yang berbeda-beda terhadap masing-masing individu, menjadi tempat yang privat bagi percobaan  masing-masing  individu  dan  untuk  melakukan  analisis  menyeluruh tentang perubahan individu.
Kinerja  dan  perilaku  mereka  selama  mengikuti  ujian  nasional  menjadi tolak-ukur  atau  bahan  penilaian  bagi  ―nasib‖  mereka  selanjutnya.  Melalui mekanisme pengamatan, penerapan, normalisasi dan pengujian ini menyebabkan internalisasi individualitas pendisiplinan dan kebutuhan tubuh-tubuh yang mudah diatur. Ini berarti seseorang kecil kemungkinan melanggar peraturan atau hukum jika  mereka  sedang  diawasi,  bahkan  sekalipun  mereka  sebenarnya  sedang  tidak diawasi.  Ujian  nasional  bisa  disebut  sebagai  modernisasi  penghukuman  yang ideal,  karena  dominasinya  pada  akhirnya  bersifat  alamiah,  bahwa  ia  menjadi bagian  dari  system  yang  lebih  besar,  yang  telah  menjadi  sebuah  lembaga berdaulat  yang  mencakup  semuanya.  System  ini  menciptakan  karir-karir pendisiplinan bagi mereka yang terkurung dalam koridor-koridornya. System ini beroperasi di bawah otoritas ilmiah kedokteran, psikologi dan kriminologi. Seleain itu ujian nasional

## C. Kesimpulan
Ujian  nasional  sebagai  solusi  bagi  rumitnya  keterlibatan,  dalam  upaya menangani  sejumlah  besar  orang  berfungsi  sebagai  alat  pengendali  mutu pendidikan  secara  nasional  yaitu  sekelompok  manusia  yang  menempati kepulauan  nusantara  mulai  dari  sabang  sampai  merauke  yang  bernama  bangsa Indonesia.  Bisa  dibayangkan  betapa  rumitnya  dan  susahnya  mekanisme pemantauan,  pengawasan  dan  pengamatan  dalam  system  pendidikan  di Indonesia  yang  terdiri  dari  ribuan  pulau,  besar  dan  kecil  berbagai  suku,  adat- istiadat  dan  kebiasaan  jika  tidak  ada  system  ujian  nasional.  Inilah  signifikansi ujian  nasional  sebagai  mekanisme  pendisiplinan  modern  yang  sangat  penting dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dengan individu yang berkarakter yang ideal sesuai kebutuhan masyarakat.

## BIBLIOGRAPHY
Fathur Rohman, Kecurangan Dalam Ujian Nasional di Sekolah Menengah Atas , Tesis, Jember: Universitas Jember, 2013
Didi  Apriatna,  http://jagoanbanten.blogspot.com/2014/05/makalah-analisis- tentang-pelaksanaan.html
Muhammad  Ilham,
Panoptik:  Sejarah  dan  Kuasa  Seks .    Alamat: http://ilhamfadli.blogspot.com/2009/03/panoptik-sejarah-dan-kuasa- seks.html
Tharrasita Carissa, Penjara Sebagai Institusi Koreksi: Kegagalan Penjara Ditinjau Dari Lingkungan Fisik dan Mental, Jakarta: Universitas Indonesia
Michel Foucault, Discipline & Punish: The Birth Of The Prison , Translated by Alan Sheridan, America: Penguin Books, 1995 Michel Foucault, Didiplin Tubuh: Bengkel Individu Modern , Penyadur: Petrus Sunu Hardiyanta,Yogyakarta: L K iS, 1997
Nanang Martono, Sosiologi Pendidikan Michel Foucault, Jakarta: Rajawali Pers,
2014
Sugiono, Metode  Penelitian  Pendidikan;  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  RD , Bandung: Alfabeta, 2006 Joni Yulianto, Pendidikan Inklusi: Antara Konsep, dan Praktek , Yogyakarata: Artikel yang disajikan di Aula PP Muhammadiyah, 29 Juni 2010 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial , Bandung: Mandar Maju, 1990
Imam Prayogo, Metodologi Penelitian Sosialdan Agama , Bandung: Rosda Karya, 2003 Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  75  Tahun  2009  Tentang  Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah  SMP/MTs), Sekolah  Menengah  Pertama  Luar  Biasa  (SMPLB),  Sekolah  Menengah Atas/Madrasah  Aliyah  (SMA/MA),  Sekolah  Menengah  Atas  Luar  Biasa (SMALB),  Dan  Sekolah  Menengah  Kejuruan  (SMK)  Tahun  Pelajaran 2009/2010
Sitiatava  Rizema  Putra,  Desain  Evaluasi  Belajar  Berbasis  Kinerja,  Jogjakarta: DIVA Press, 2013
S. Eko Putro Widiyoko, Evaluasi Program Pembelajaran: Panduan Praktis Bagi Pendidik dan Calon Pendidik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013