## TINDAK PIDANA MENGHALANG-HALANGI TUGAS PENGAWAS KETENAGAKERJAAN TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN
Ferry Setiawan 1 , Hotma P. Sibuea 2 , Dwi Atmoko 3
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Email: khusnul0406@gmail.com 1 , hotma.sibuea@dsn.ubharajaya.ac.id 2 ,
dwi.atmoko@dsn.ubharajaya.ac.id 3 ABSTRAK Kata kunci: Tindak Pidana, Pengawasan Ketenagakerjaan, Asas Keadilan Kebijakan  dasar  dalam  hukum  ketenagakerjaan  adalah  melindungi  pihak  yang lemah, dalam hal ini pekerja/buruh, dari kesewenang-wenangan majikan/pengusaha  yang  dapat  timbul  dalam  hubungan  kerja  dengan  tujuan memberikan  perlindungan  hukum  dan  mewujudkan  keadilan  sosial.  Keberadaan pengawasan ketenagakerjaan merupakan bentuk perlindungan pihak lemah, dalam melakukan  dalam  penegakan  khusus  pidana  selama  ini    belum  optimal  dalam perspektik keadilan. Sanksi pidana ringan sehingga masih saja bentuk pelanggaran- pelanggaran dari perusahaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini  adalah  bersifat  Yuridis  Normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan, konseptual dan kasus. Teknik pengumpulan data sekunder dan teknik analisa data dengan  deskriptif  analitis.  Hasil  penelitian  optimalisasi  tindak  pidana  di  bidang ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan  dibedakan  dalam  bentuk  kejahatan  dan  pelanggaran.  Subjek  yang diancam pidana terdiri atas pengawas ketenagakerjaan dan pengusaha. Hal ini tidak dimungkinkan  sanksi  tersebut  dijatuhkan  saksi  yang  bersifat  komulatif  dengan redaksi “pidana penjara dan/atau denda”, tetapi bersifat alternatif dengan redaksi “pidana  penjara  atau  denda”,  juga  tidak  menganut  sanksi  minimal  dan  sanksi maksimal  khusus.  Nominal  hukuman  kurungan  selama  -lamanya  3  bulan  atau denda yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) hanya sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) yang tidak relevan untuk digunakan masa sekarang. Putusan tindak pidana ringan  terhadap  perusahaan  dikhawatirkan  tidak  membuat  efek  jera  bagi perusahaan, karena sistem pengenaan saksi pidana kurang memenuhi rasa keadilan yang  bermartabat,  karena  memakai  sistem  alternatif  (atau),  yaitu  saksi  pidana ringan atau denda yang nominalnya sudah tidak relevan lagi untuk masa sekarang. Sehingga  sanksi  pidana  ketenagakerjaan  akan  lebih  bisa  mewujudkan  keadilan yang  bermartabat  apabila  memakai  sistem  pidana  penjara  1  tahun  dan  paling banyak 2 tahun dan nominal denda seperti nominal denda dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang besarnya paling sedikit Rp. 5.000.000,-  (lima  juta rupiah)  dan  paling  banyak sebesar  Rp.  500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

## ABSTRACT
Keywords: Criminal  Acts,  Labor Inspection,  Principles  of Justice The  basic  policy  in  labor  law  is  to  protect  the  weak,  in  this  case  the worker/laborer, from the arbitrariness of the employer/employer that can arise in a work relationship with the aim of providing legal protection and realizing social justice. The existence of labor inspection is a form of protection for the weak, in carrying  out  special  criminal  enforcement  so far  it  has not  been  optimal  in  the perspective  of  justice.  Mild  criminal  sanctions  so  that  there  are  still  forms  of violations from the company. The research method used in this paper is normative
juridical  with  statutory,  conceptual  and  case  approaches.  Secondary  data collection techniques and data analysis techniques with analytical descriptive.The results of research on optimizing criminal acts in the field of employment in Law Number 3 of 1951 concerning Labor Inspection are distinguished in the form of crimes  and  violations.  Subjects  subject  to  criminal  penalties  consist  of  labor inspectors and employers. It is not possible for the witness to impose cumulative sanctions  with  the  editorial  "imprisonment  and/or  fines", but  are  alternative in nature with the editorial "imprisonment or fines", nor do they adhere to specific minimum  and  maximum  sanctions.  The  nominal  penalty for imprisonment  for  a maximum of 3 months or the fine referred to in Article 6 paragraph (4) is only Rp. 500,-  (five  hundred  rupiah)  which is irrelevant  for  today's use. It  is feared  that decisions for misdemeanor crimes against companies will not create a deterrent effect  for  companies,  because  the  criminal  witness  imposition  system  does  not fulfill a dignified sense of justice, because it uses an alternative system (or), namely minor criminal witnesses or fines whose nominal value is no longer relevant today. So that labor criminal sanctions will be more able to realize dignified justice if they  use  a  prison  sentence  system  of  1  year  and  a  maximum  of  2  years  and  a nominal  fine  such  as  the  nominal  fine  in  Law  Number  13  of  2003  concerning Manpower, the amount of which is at least Rp. 5,000,000.- (five million rupiah) and a maximum of Rp. 500,000,000 (five hundred million rupiah) .

## PENDAHULUAN
Negara Indonesia adalah negara hukum, dan yang dimaksud negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Konsepsi Negara Hukum atau “ Rechtsstaat ” yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan undang-undang dasar 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, bahwa “Negara Indonesia  adalah  Negara  Hukum.”.  Ketentuan  mengenai  negara  hukum,  menjadikan  Indonesia sebagai negara yang menjalankan urusan pemerintahannya berdasarkan pada norma-norma atau ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Artinya  bahwa  konsekuensi  sebagai  negara  hukum,  Indonesia harus  membentuk  suatu  aturan  dalam  bentuk  Peraturan  Perundang-undangan  yang  dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan kenegaraannya. Aturan tersebut, dimaksudkan untuk menjadikan  negara  menjamin  perlindungan  hak  dan  kewajiban  segenap  rakyatnya  berdasarkan UUD  1945.  Sehingga  apabila  aturan  tentang  hak  dan  kewajiban  dapat  dipenuhi,  maka  tujuan negara hukum sebagai pemberi keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya akan tercapai.
Konsep negara hukum adalah bentuk kehidupan bernegara ideal zaman modern yang bersifat dinamis karena selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan umat manusia dalam berbagai aspek dan faset kehidupan bersama”. (Hotma & Wijanarko, 2020) Prinsip kesejahteraan umum;
1. Prinsip tanggung jawab sosial negara dan pemerintah yang aktif dalam penyelenggaraan negara;
2. Asas legalitas; dan
3. Asas diskresi.
Berdasarkan  pada  asas-asas  pokok  negara  hukum  diatas,  bahwa  kebutuhan  hukum  akan penjelasan hak dan kewajiban warga negara diatur melalui suatu peraturan  perundang-undangan yang dibentuk untuk melindungi hak-hak warga negara yang kemudian tujuannya untuk mencapai pada kesejahteraan rakyat. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke IV, berisi tujuan negara bahwa salah satu tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum, maka
Pemerintah  Indonesia  melakukan  pembangunan  nasional  di  segala  bidang  salah  satunya  yaitu pembangunan di bidang ketenagakerjaan.
Maka  diperlukan  proses  pembentukan  dan  pelaksanaan  hukum agar  sesuai  dengan  tujuan tersebut.  Akan  tetapi,  menurut  Sunaryati  Hartono,  hukum  bukan  merupakan  suatu  tujuan melainkan hanya merupakan jembatan yang akan membawa kepada ide yang dicita-citakan, ide yang di cita-citakan itu tidak lain merupakan tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam usaha untuk mewujudkan pembinaan hukum nasional, politik hukum menentukan hukum yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan dengan kehidupan bermasyarakat  dan  bernegara,  yang  sering  diistilahkan  dengan  kebijakan  hukum  ( legal  policy ). (Widyastuti, 2014)
Kekuasaan pengawas ketenagakerjaan di antaranya yaitu hak bebas memasuki setiap tempat kerja, Kekuasaan pertama pengawas adalah mengunjungi perusahaan. Pengawas ketenagakerjaan diberikan kekuasaan yang memadai: (Rianto, 2016) 1. Untuk secara bebas memasuki setiap tempat kerja yang wajib diawasi dan tanpa pemberitahuan sebelumnya pada setiap jam di siang dan malam hari;
2. Untuk memasuki pada siang hari setiap tempat di mana yang secara layak dipercaya sebagai tempat yang wajib diawasi.
Dalam  Undang-Undang  No.  23  Tahun  1948  Pasal  2  tentang  Pengawasan  Perburuhan terkandung  diktum-diktum  tentang  pengawasan  yang  dapat  dikemukakan  sebagai  berikut  : (Kartasapoetra et al., 1994) 1. Pegawai-pegawai tersebut dalam ayat (1) pasal ini,  beserta pegawai-pegawai pembantu yang mengikutinya dalam melakukan kewajiban-kewajiban tersebut dalam pasal 1 ayat (1) berhak memasuki semua tempat-tempat dimana dijalankan atau biasa dijalankan pekerjaan, atau dapat disangka,  bahwa  disitu  dijalankan  pekerjaan  dan  juga  segala  rumah  yang  disewakan  atau dipergunakan  oleh  majikan  atau  wakilnya  untuk  perumahan  atau  perawatan  buruh.  Yang dimaksudkan  dengan  pekerjaan  ialah  pekerjaan  yang  dijalankan  oleh  buruh  untuk  majikan dalam suatu hubungan kerja dengan menerima upah.
2. Jikalau  pegawai-pegawai  tersebut  dalam  ayat  (1)  ditolak  untuk  memasuki  tempat-tempat termaksud  dalam  ayat  (2),  maka  mereka  memasukinya,  jika  perlu  dengan  bantuan  Polisi Negara.
Hal-hal  tersebut  di  atas  juga  diadopsi  Undang-Undang  No.  23  tahun  1948  jo  Undang- Undang  No.  3  Tahun  1951  tentang  Pengawasan  Perburuhan  serta  dalam  Pasal  10  Peraturan Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  No.  33  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Pengawasan Ketenagakerjaan.  Pengaturan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  ketenagakerja mengalami  sebagian  perubahan  atas  terbitnya  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2023  tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.  Perubahan  tersebut  mempengaruhi  pelaksanaan  ketenagakerjaan.  Undang-Undang  Cipta Kerja  mengubah  beberapa  peraturan  perundang-undangan,  salah  satunya  Undang-Undang Ketenagakerjaan  (Karunia,  2020).  Undang-undang  Cipta  Kerja  membatasi  penetapan  upah minimum  oleh  kabupaten/kota  dan  memformulasikan  berdasarkan  inflasi  dan  pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  identifikasi  masalah  dalam  penelitian  ini,  bahwa kebijakan dasar dalam hukum ketenagakerjaan adalah melindungi pihak yang lemah, dalam hal ini pekerja/buruh, dari kesewenang-wenangan majikan/pengusaha yang dapat timbul dalam hubungan
kerja  dengan  tujuan  memberikan  perlindungan  hukum  dan  mewujudkan  keadilan  sosial. Berdasarkan  Pasal  176 Undang  -  Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan disebutkan  bahwa  “Pengawasan  ketenagakerjaan  dilakukan  oleh  pegawai  pengawas ketenagakerjaan  yang  mempunyai  kompetensi  dan  independen  guna  menjamin  pelaksanaan peraturan  perundang-undangan  ketenagakerjaan  disamping  itu  pengawasan  perburuhan terkandung diktum-diktum tentang pengawasan yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 1948 Pasal 2  jo Undang-Undang No. 3 Tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan serta dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.

## METODE
Tujuan  penelitian  ini  adalah  Untuk  mengetahui  dan  mengoptimalkan  sanksi  terhadap perusahaan  yang  menghalang-halangi  tugas  pengawas  ketenagakerjaan.  Untuk  mengetahui  dan mengalisasi pengenaan sanksi pidana menghalang-halangi tugas pengawas ketenagakerjaan dalam suatu putusan pengadilan. Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode yang digunakan  ialah  metode  pendekatan  yuridis  normatif,  yakni  penulisan  karya  ilmiah  yang didasarkan  pada  studi  kepustakaan  dan  mencari  konsep-konsep,  pendapat-pendapat  atau  pun penemuan yang berhubungan dengan permasalahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemikiran mengenai negara hukum sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia ilmu negara itu sendiri, gagasan itu merupakan gagasan modern yang multi perspektif dan selalu aktual. Apabila melihat sejarah, perkembangan pemikiran filsafat mengenai negara hukum dimulai sejak tahun 1800 S.M.(ARSALAN, 2017) Perkembangannya terjadi sekitar abad ke-19 sampai dengan abad ke-20. Menurut Jimly Ashiddiqie, gagasan pemikiran mengenai negara hukum berkembang dari  tradisi  Yunani  Kuno  (Asshiddiqie,  1994).  Aristoteles,  merumuskan  negara  hukum  adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. (PUTRI, 2019)  Keadilan  tersebut  memiliki  arti  bahwa  setiap  tindak  tanduk  negara  serta  penguasa  baik dalam rangka melakukan fungsi-fungsi kenegaraan ataupun menciptakan produk-produk hukum haruslah selalu memperhatikan kondisi masyrakat sekitar serta tidak boleh melenceng dari dimensi keadilan  itu  sendiri.  Senada  dengan  pendapat  Aristoteles , Negara  Hukum  menurut  Abdul  Aziz Hakim adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Artinya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum  atau  dengan  kata  lain  diatur  oleh  hukum  sehingga  dapat  mencerminkan  keadilan  bagi pergaulan hidup warganya (Zai, 2022).

## Tindak  Pidana  di  Bidang  Ketenagakerjaan  Menurut  UU  No.  1 Tahun  1970  Tentang Keselamatan Kerja
Semula ada paham bahwa segala risiko yang timbul yang membahayakan kesehatan maupun keselamatan  buruh  sepenuhnya  merupakan  tanggungan  buruh  sendiri.  Paham  seperti  ini  sudah lama ditinggalkan sejalan dengan semakin berkembangnya hukum perburuhan. (Asyhadie et al., 2019) UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1) yang digunakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, menjamin suatu proses produksi berjalan teratur dan sesuai rencana, dan mengatur agar proses produksi tidak merugikan  semua  pihak.  Undang-undang  ini  dibentuk  atas  beberapa  dasar pertimbangan, salah
satunya adalah bahwa setiap tenaga kerja  berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam  melakukan  pekerjaan  untuk  kesejahteraan  hidup  dan  meningkatkan  produksi  serta produktivitas1nasional.
Keselamatan  kerja  adalah  keselamatan  yang  bertalian  dengan  mesin,  pesawat,  alat  kerja, bahan  dan  proses  pengelolaannya,  landasan  tempat  kerja  dan  lingkungannya,  serta  cara-cara melakukan  pekerjaan.  Sedangkan  objek  UU  No.  1  Tahun  1970  tentang  Keselamatan  Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1) yang digunakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, menjamin suatu proses produksi berjalan teratur dan sesuai rencana, dan mengatur agar proses produksi tidak merugikan semua pihak. Undang-undang ini dibentuk atas  beberapa  dasar  pertimbangan,  salah  satunya  adalah  bahwa  setiap  tenaga  kerja  berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup  dan  meningkatkan  produksi  serta  produktivitas  nasional.  Keselamatan  kerja  adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengelolaannya, landasan  tempat  kerja  dan  lingkungannya,  serta  cara-cara  melakukan  pekerjaan.  Sedangkan objek1keselamatan kerja adalah segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara. (Khakim, 2009)
Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1970 diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan  dan dalam  peraturan  perundangan  pelaksana  tersebut  ditetapkan  ancaman  pidana  atas  pelanggaran peraturannya  dengan  hukuman  kurungan  selama-lamanya  3  (tiga)  bulan  atau  denda  setinggi- tingginya  Rp  100.000,- (seratus ribu rupiah). Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran. (Pasal 15  ayat  (1)  sampai  (3)  UU  No.  1  Tahun  1970  tentang  Keselamatan  Kerja).  Tindak  Pidana  di Bidang Ketenagakerjaan Menurut UU No. 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan
Pengawasan  merupakan  bagian  dari  seluruh  kegiatan  pemerintahan,  justru1untuk menjamin  tercapainya  tujuan  kebijaksanaan  yang  telah  digariskan  dan  sasaran  yang  telah ditetapkan. Karena itu pengawasan bukan ditujukan untuk mencari-cari kesalahan atau mencari siapa  yang  salah.  Tujuan  utama  pengawasan  ialah  untuk  memahami  apa  yang  salah,  demi perbaikan dimasa datang (Sururama & Amalia, 2020).  Pengawasan ketenagakerjaan merupakan kegiatan  mengawasi  dan  menegakan pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan  di  bidang ketenagakerjaan.  Tujuan  utamanya  adalah  meyakinkan  para  mitra  sosial  mengenai  perlunya meninjau aturan ketenagakerjaan ditempat kerja dan kepentingan mereka dalam hal ini, melalui pencegahan, pendidikan, dan apabila penting tindakan penegakan hukum. Di dalam dunia kerja, pengawasan ketenagakerjaan merupakan perangkat Negara terpenting dalam melakukan intervensi untuk  merancang, mendorong  dan  berkontribusi  pada1pengembangan  budaya  pencegahan  yang mencakup  semua  aspek  ketenagakerjaan  seperti  hubungan  industrial,  upah,  kondisi  kerja, keselamatan, dan kesehatan kerja serta permasalahan  yang terkait dengan ketenagakerjaaan dan jaminan sosial.
Penegakan  pidana  ketenagakerjaan  oleh  pegawai  pengawas  ketenagakerjaan  dirasakan kurang maksimal (Ariani, 2018). Ketenagakerjaan merupakan bidang hukum fungsional, artinya memiliki sisi bidang hukum perdata, pidana dan administrasi. (Wijayanti, 2012) Dibidang hukum pidana  ketenagakerjaan  melibatkan  pegawai  pengawas  ketenagakerjaan  untuk  melakukan pengawasan terhadap adanya pelanggaran aturan hukum ketenagakerjaan. (Suyandi & Wijayanti, 2020) Diperlukan bentuk dan upaya perlindungan atas adanya hak pekerja yang hilang dari segi hukum  pidana  ketenagakerjaan.  (Suyandi  &  Wijayanti,  2020)  Perlindungan  hukum  terhadap pekerja diatur dalam konstisusi yaitu Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang  dasar.  Ketentuan  tersebut  menegaskan  bahwa  hak  pekerja  dilindungi  oleh  Undang-
Undang  Dasar.  Untuk  ketentuan  lebih  lanjut  dijabarkan  dalam  Undang-Undang  No.  13  Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Pengawasan  ketenagakerjaan  adalah  fungsi  publik  dan  adminstrasi  ketenagakerjaan  di tempat kerja. Perannya adalah untuk menyakinkan mitra sosial atas kebutuhan untuk mematuhi undang-undang di tempat kerja dan kepentingan bersama, melalui langkah-langkah pencegahan dan  edukasi,  dan  jika  diperlukan  penegakan  hukum.  Dalam  dunia  kerja  pengawasan ketenagakerjaan adalah instrumen yang paling penting dari kehadiran Negara dan intervensi untuk merancang  dan  berkontribusi  kepada  pembangunan  budaya  pencegahan  yang mencakup  semua aspek  yang  secara  potensi  berada  di  bawah  pengawasannya.  Pidana  ketenagakerjaan  adalah perbuatan  pidana  yang  dilakukan  di  bidang  ketenagakerjaan.  Ketenagakerjaan  merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan buruh maupun pengusaha yang melanggar perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan undang-undang ketenagakerjaan yang ancaman sanksi pidananya hanya diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan.
Pegawai  Pengawas  Ketenagakerjaan  adalah  kegiatan  mengawasi  dan  menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Pengawas Ketenagakerjaan  ditunjuk  oleh  menteri  untuk  melakukan  pengujian  norma  ketenagakerjaan. Pengawas ketenagakerjaan selain bertugas melaksanakan pengawasan juga diberikan kewenangan sebagai  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan. Ketenagakerjaan  memiliki  sifat  hukum  fungsional,  artinya  di  bidang  ketenagakerjaan  memiliki unsur bidang hukum perdata, hukum pidana dan hukum administrasi. Di bidang hukum pidana, dapat terjadi apabila ada perbuatan yang dilakukan selama hubungan kerja yang memenuhi unsur dari  perbuatan  yang  di  larang  oleh  Undang-Undang  Ketenagakerjaan.  Pidana  ketenagakerjaan dapat dikaji dalam dua hal yaitu substansi dan prosedur pidana pidana ketenagakerjaan.
Untuk  pidana  ketenagakerjaan  dalam  pasal  174  undang-undang  ketenagakerjaan  bahwa dalam rangka pembina ketenagakerjaan , pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja buruh, dan organisasi profesi terkait dapat melakukan kerjasama internasional di bidang ketenagakerjaan sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Dengan  ikut  sertanya  pihak  dari  luar  yang  tidak memiliki hubungan kerja dengan perusahaan, maka kemungkinan akan terjadi perbuatan melawan hukum, baik itu yang dilakukan secara sendiri atau bersama seperti buruh bekerja sama dengan pihak luar melakukan mogok kerja, menjelek-jelekan atau merusak nama perusahaan, pengusaha bekerja  sama  dengan  pihak  luar  melakukan  pemalsuan  data-data  pekerja  untuk  mengurangi pembayaran iuran BPJS, hingga pengusaha tidak dapat mengembalikan ijazah asli pekerja karena rusak, terbakar atau hilang. Untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana ketenagakerjaan harus  memenuhi  unsur  perbuatan  pidana  yaitu  adanya  subyek  hukum,  ada  perbuatan  melawan hukum, ada kerugian materil/formil, diancam dengan hukuman pidana. Perbuatan kejahatan oleh hukum hukuman penjara “delik” yang ada di dalam system KUHP terbagi menjadi dua jenis yaitu, yang pertama Kejahatan yang disusun dalam Buku II KUHP, kejahatan adalah Criminal-onrech yang terdiri dari tuntutan yang bertentangan dengan norma-norma yang sesuai atau norma yang ditentukan  oleh  Tuhan  dan  sesuai  dengan  kepentingan  hukum.  Yang  kedua  ialah  pelanggaran, disusun di Buku III KUHP, pelanggaran adalah tindakan yang tidak menaati larangan atau diatur oleh Negara atau dengan kata lain yang terkait dengan perjanjian terbatas.
Hukum  pada  hakikatnya  ialah  perlindungan  kepentingan  manusia,  yang  merupakan  asas tentang  bagaimana layaknya  orang  harus berbuat.  Akan  tetapi  hukum  tidak  sekedar  merupakan asas belaka. Namun hukum harus ditaati, dilaksanakan, dipertahankan dan ditegakkan, karena itu ada sebagian orang yang mengatakan bahwa hukum tidak dapat lagi disebut hukum apabila tidak diterapkan (Tetehuka, 2019).

## Tinjauan Penegakan Tindak Pidana Pada Bidang Ketenagakerjaan
Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdapat jenis tindak pidana ketenagakerjaan, yang didalamnya memuat pelanggaran atas hak-hak buruh, tindak pidana ketenagakerjaan dibagi dalam dua kategori yaitu:
1. Tindak Pidana Kejahatan.
2. Tindak Pidana Pelanggaran.
Sesuai  dengan  UU  Ketenagakerjaan  Nomor  13  tahun  2003  harapan  buruh  untuk mendapatkan  keadilan  dan  kepastian  hukum  adalah  melalui  penegakan  Tindak  Pidana Ketenagakerjaan.  Dalam  UU  Ketenagakerjaan,  menerangkan  bahwa  institusi  yang  berwenang dalam  melakukan  penegakan  Tindak  Pidana  Ketenagakerjaan  (penyelidikan  dan  penyidikan) adalah  Pegawai  Pengawas  Ketenagakerjaan  (PPK)  dan  Penyidik  Pegawai  Negeri Sipil  (PPNS). Sesuai  Pasal  176  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan,  PPK/PPNS mempunyai kompetensi dan independensi dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Untuk menjaga kompetensi dan independensi inilah maka dalam  pasal  177  Undang-undang  No.13  Tahun  2003  menetapkan  bahwa  pengangkatan  PPK ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuknya.
Urutan  kegiatan  penyidikan  yang  dilakukan  oleh  PPNS  diatas  disesuaikan  dengan  situasi dan  kondisi  kasus  yang  sedang  disidik.  Dalam  proses  diatas  proses  penyidikan  tidak  boleh dilimpahkan  kepada  petugas  lain  diluar  yang  bukan  penyidik  dan  PPNS  lainnya  yang  tidak ditunjuk  dalam  perintah  penyidikan.  Sebelum  melakukan  kegitan  penyidikan,  PPNS  perlu menyusun  rencana  penyidikan  dengan  menentukan  sasaran  penyidikan,  sumberdaya  yang dilibatkan,  cara  bertindak,  waktu  yang  akan  digunakan  dan  pengendalian  penyidikan.  Dalam rencana tersebut, PPNS juga menetapkan orang yang diduga melakukan tindak pidana, perbuatan pidana (kejahatan atau pelanggaran), unsur- unsur pasal yang diterapkan, alat bukti serta barang bukti yang menjadi factor penting dalam penyidikan.
Pengetahuan hukum yang harus dikuasai hakim sesungguhnya harus haruslah multidisplin, yang  melintasi  hukum  acara,  hukum  materiil,  ilmu  hukum,  filsafat  hukum,  sosiologi  hukum, psikologi hukum, ilmu komunikasi, hukum adat, metodologi hukum dan lain – lain. Hakim selalu dihadapkan  pada  peristiwa  konkrit  dimana  hakim  harus  memberi-  kan  jalan  keluar  atau memberikan suatu pertimbangan yang dapat diterima secara nalar dalam suatu putusannya yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum dan menjadi suatu sumber hukum (yurisprudensi). Sistem hukum indonesia tidak menentukan jenis klasifikasi yurisprudensi tertentu untuk dijadikan sumber hukum, akan tetapi di dalam praktek peradilan dikenal adanya klasifikasi yurisprudensi biasa dan yurisprudensi tetap. Kedua klasifikasi yurisprudensi itu memerlukan kriteria sendiri agar dengan cara itu dapat ditelusuri sejauh mana hubungan kedua klasifikasi yurisprudensi itu dalam proses penegakan hukum.
Sudikno mertokusumo memberikan 2 (dua) kategori, sebagai yurisprudensi tetap, yakni : 1) Bahwa  dalam  putusan  hakim  ditemukan  adanya  kaidah  hukum  yang  dapat  dianggap  sebagai  – landmark decision karena putusan tersebut mengandung kaidah hukum yang diterima masyarakat luas sebagai teroboosan yang nyata atas suatu konflik hukum yang sudah berlangsung lama. 2) Kaidah hukum atau ketentuan dalam suatu putusan kemudian diikuti secara konstan dan tetap oleh para hakim lainnya dalam putusannya dan dapat dianggap menjadi bagian dari keyakinan hukum yang umum.
Dengan  uraian  tersebut  di  atas  dapat  dikatakan  bahwa  kriteria  yurisprudensi  tetap  adalah telah  mentranformasikan  secara  konstan  hukum  yang  hidup  dalam  suatu  masyarakat  dan  telah tertuang  dalam  sebuah  putusan  hakim  yang  kemudian  diikuti  oleh  berbagai  putusan  hakim sesudahnya,  sehingga  yurisprudensi  tetap  tersebut  telah  melakukan  penciptaan  hukum.  Sebagai hakim yang melakukan penemuan hukum dalam putusannya, harus menguasai metode yang dapat dipergunakan, yaitu melalui penerapan hukum penafsiran dan konstruksi hukum, penafsiran atau interpretasi adalah usaha memberi makna suatu atau sejumlah kaidah hukum agar dapat diterapkan secara wajar dalam memecahkan suatu persoalan hukum. Mengikuti sistematika J.A. Pontier yang dikutip  dari  Bagir  Manan,  didapatkan  bermacam-macam  metode  penafsiran-  penafsiran berdasarkan tata bahasa atau ilmu bahasa, penafsiran sistematik, penafsiran berdasarkan sejarah perundang  undangan  yang  bersangkutan,  penafsiran  berdasarkan  sejarah  hukum,  penafsiran teleologis, penafsiran antisipasif dan penafsiran dinamika-evolutif. Yang kedua adalah konstruksi hukum  yang  artinya  adalah  di  dalam  suatu  perkara  di  Pengadilan,  sekalipun  hakim  dapat menafsirkan,  namun  tidak  ada  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku  yang  dapat diterapkan,  juga  tidak  ada  ketentuan  dalam  hukum  kebiasaan  dan  hukum  adat  yang  dapat diterapkan, maka keadaan ini mulai menyangkut kepada keadaan kekosongan hukum dalam sistem formil hukum.
Hakim  bukanlah  mulutnya  undang-undang  atau  mulut  hukum  positif  pada  umumnya, demikian pula hakim tidak sekedar menerapkan bunyi suatu perjanjian yang merupakan undang- undang  bagi  pihak-pihak  yang  membuatnya,  hakim  sudah  seharusnya  menjadi  mulut  keadilan, kepatutan, kepentingan umum dan ketertiban umum.
Asas  ini  menunjukkan  bahwa  sebagai  hakim  tidak  boleh  semata-mata  mencari  dan menemukan kebenaran formil, termasuk dalam perkara-perkara keperdataan, hakim harus mencari dan menemukan kebenaran materiil. Walaupun demikian apabila hakim dihadapkan pada pilihan antara ketentuan hukum tertulis (hukum positif) dengan hukum tidak tertulis, maka hakim atau siapapun  juga  yang  menerapkan  hukum,  harus  mengutamakan  atau  mendahulukan  ketentuan hukum tertulis, akan tetapi penerapan hukum tertulis ini harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut yakni a) Mengutamakan atau mendahulukan hukum tertulis apabila diketahui atau secara wajar  dan  rasional  dipahami  bahwa  ketentuan  hukum  tertulis  (hukum  positif)  merupakan pembaharuan  terhadap  hukum  tidak  tertulis  atau  terjadi  transformasi  ketentuan  hukum  tidak tertulis  menjadi  hukum  tertulis  (hukum  positif);  b)  Mengutamakan  atau  mendahulukan  hukum tidak tertulis, apabila ketentuan hukum tidak tertulis merupakan suatu yang tumbuh dan kemudian menjadi suatu koreksi atau penafsiran terhadap suatu ketentuan aturan hukum tertulis. Koreksi ini merupakan  kenyataan  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  dan  dapat  terjadi  karena  hukum tertulis yang telah usang atau ada kekosong- an tertentu dalam ketentuan hukum tertulis, atau jika aturan  hukum  tertulis  (hukum  positif)  tersebut  memunculkan  ketidakadilan  dan  melanggar kepatutan.

## KESIMPULAN
Pada optimalisasi tindak pidana di bidang ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan dibedakan dalam bentuk kejahatan dan pelanggaran. Subjek yang diancam pidana terdiri atas pengawas dan ketenagakerjaan dan pengusaha. Penerapan sanksinya dilakukan secara alternatif, yaitu pelaku tindak pidana penjara saja, atau denda saja. Hal ini tidak dimungkinkan sanksi tersebut dijatuhkan saksi yang bersifat komulatif dengan redaksi “pidana  penjara  dan/atau  denda”,  tetapi  bersifat  alternatif  dengan  redaksi  “pidana  penjara  atau

## Tindak Pidana Menghalang-Halangi Tugas Pengawas Ketenagakerjaan Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Dalam Perspektif Keadilan
denda”,  juga  tidak  menganut  sanksi  minimal  dan  sanksi  maksimal  khusus.  Nominal  hukuman kurungan selama -lamanya 3 bulan atau denda yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) hanya sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) yang tidak relevan untuk digunakan masa sekarang. Putusan tindak pidana  ringan  terhadap  perusahaan  dikhawatirkan  tidak  membuat  efek  jera  bagi  perusahaan, karena sistem pengenaan saksi pidana kurang memenuhi rasa keadilan yang bermartabat, karena memakai  sistem  alternatif  (atau),  yaitu  saksi  pidana  ringan  atau  denda  yang  nominalnya  sudah tidak relevan lagi untuk masa sekarang,sehingga sanksi pidana ketenagakerjaan akan lebih bisa mewujudkan keadilan yang bermartabat apabila memakai sistem pidana penjara 1 tahun dan paling banyak 2 tahun dan nominal denda seperti nominal denda dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang besarnya paling sedikit Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

## DAFTAR PUSTAKA
Ariani, N. V. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal di Indonesia. Jurnal Penelitian Hukum p-ISSN , 1410 , 5632.
ARSALAN, H. (2017). Pengujian Terhadap Peraturan Kebijakan Di Indonesia . Untag Surabaya.
Asshiddiqie,  J.  (1994).  Gagasan  kedaulatan  rakyat  dalam  konstitusi  dan  pelaksanaannya  di Indonesia:  pergeseran  keseimbangan  antara  individualisme  dan  kolektivisme  dalam kebijakan  demokrasi  politik  dan  demokrasi  ekonomi  selama  tiga  masa  demokrasi,  1945- 1980-an. (No Title) .
Asyhadie,  H.  Z.,  Sh,  M.,  &  Rahmawati Kusuma,  S.  H.  (2019). Hukum  ketenagakerjaan  dalam teori dan praktik di Indonesia . Prenada Media.
Kartasapoetra,  G.,  Kartasaputra,  R.  G.,  &  Kartasaputra,  A.  G.  (1994).  Hukum  perburuhan  di Indonesia berlandaskan Pancasila. (No Title) .
Karunia, A. M. (2020). UMK Dihapuskan dalam UU Cipta Kerja? Menaker: Saya Tegaskan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tetap Dipertahankan! KOMPAS. com , 7 .
Khakim, A. (2009). Dasar-dasar hukum ketenagakerjaan Indonesia . Citra Aditya Bakti. PUTRI, S. Y. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Dalam Lingkungan Sekolah Di Kota Yogyakarta . UAJY.
Rianto,  T.  (2016).  Pengawasan  Ketenagakerjaan  Di  Perusahaan  Berdasarkan  Pasal  2  Ayat  (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 Tentang Pengawasan Perburuhan. PALAR (Pakuan Law review) , 2 (1).
Sururama, R., & Amalia, R. (2020). Pengawasan pemerintahan . CV. Cendekia Press.
Suyandi,  S.  A.,  &  Wijayanti,  A.  (2020).  Penegakan  Pidana  Ketenaagkerjaan  Oleh  Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan. Wijayakusuma Law Review , 2 (01).
Tetehuka, H. S. (2019). Tindak Pidana Kejahatan Di Bidang Ketenagakerjaan Menurut Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. LEX CRIMEN , 8 (6).
Widyastuti, V. M. E. (2014). Penerapan Pola Enclave Pada Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone) Di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau . UNS (Sebelas Maret University).
Wijayanti, A. (2012). Reformasi Pengaturan Outsourcing. Law Review , 12 (1), 39–53.
Zai, A. S. P. (2022). Analisis Prinsip Non Diskriminasi Pada Seleksi Penerimaan CPNS Dalam Perspektif HAM. Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia , 2 (Special Issue 2), 611– 615.

## This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License