ISSN: 0215-837X (p); 2460-7606 (e), Vol. 17 (2), 2019, pp. 209-226 DOI: 10.18592/khazanah.v17i2.3215 Submit : 15/08/2019 Review : 24/09/2019 Publish : 31/12/2019
ULAMA-DIFABEL: MENARASIKAN EKSPRESI KULTURAL MASYARAKAT BANJAR DALAM LENSA

## STUDI DISABILITAS

## Barkatullah Amin
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. barkatullah.amin93@gmail.com
Abstract: Ulama in Banjar society take place as religious elite whose roles are very important. They used to be treated  specially  in  practice,  like  being  honored  and  respected. However, what  if  there  is Ulama  who  is physically and mentally different (difabel). Do people treat differently? How do people then perceive it? This paper  aims  to  see  how  the  attitudes  and  views  of  people  in  the  Banjar  community  towards  the  “Ulama- Difabel” – Islamic scholars with disabilities who participate in religious and community activities. This is a qualitative  research  with  ethnography  approach.  It  uses social model  of disability  theory. the  results of this study  explain  that  although  the  government  has ratified  the  Law  of the  Republic  of Indonesia  No. 19  of 2011  concerning  the  Ratification  of  the  CRPD,  however,  it  cannot  be  called  as  the  sole  reason  for  the establishment of an inclusive paradigm that develops in society in a dominant way. In spite of that, the Banjar people  interpret  the  existence  of  diffable  scholars  as  a  transcendent  phenomenon  because  of  the  normative influence, metaphysical, and theological (Islam Banjar) views which both encourage each other to form social constructs  with  a  paradigm  of  the  Social  Model  of  Disability  in  Banjar  society.  This  phenomenon  is  also affected  by  some  factors  like  people’s  understanding  toward  diffabled  condition,  culture,  education,  and religious doctrine accepted.
Keyword: Ulama-Difabel; Culture; Banjar Society; Disability Studies
Abstrak:  Ulama  dalam  masyarakat  Banjar  menempati  posisi  sebagai  elit  keagamaan  yang  perannya sangat penting. Sehingga pada praktiknya ulama sering mendapatkan perlakuan spesial, seperti dimuliakan dan  dihormati.  Namun,  bagaimana  jika  ada  ulama  yang  memiliki  perbedaan  pada  fisik  ataupun mentalnya  (difabel), apakah  perlakuan  masyarakat  menjadi  berbeda? Bagaimana  kemudian  masyarakat mempersepsikannya?  Paper  ini  bertujuan  untuk  melihat  bagaimana  sikap  dan  pandangan  masyarakat Banjar  terhadap  Ulama-Difabel  yang  turut  serta  dalam  kegiatan  keagamaan  maupun  kemasyarakatan. Kajian  ini  bersifat  kualitatif  dengan  pendekatan  etnografi.  Pisau  analisisnya  menggunakan  teori  Social Model  of  Disability.  Hasil  kajian  ini  menunjukkan  bahwa  meskipun  pemerintah  telah  meratifikasi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD, tetapi hal itu tidak bisa disebut sebagai satu-satunya alasan terbentuknya paradigma inklusif yang berkembang dalam masyarakat, yang kemudian mempengaruhi cara pandang masyarakat secara dominan, tetapi lebih dari itu, masyarakat Banjar memaknai keberadaan Ulama-Difabel sebagai fenomena transenden, karena dipengaruhi  oleh  pandangan-pandangan  normatif,  metafisik  dan  teologis  (Islam  Banjar)  yang  kemudian keduanya saling mendorong terbangunnya konstruksi sosial berparadigma  Social Model of Disability pada masyarakat  Banjar. Fenomena  ini  juga  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  seperti;  pemahaman  masyarakat terhadap kondisi difabel itu sendiri, budaya, pendidikan, dan doktrin keagamaan yang diterima.
Kata kunci: Ulama-Difabel; Kultur; Masyarakat Banjar; Studi Disabilitas

## Pendahuluan
Sejak  beberapa  dekade  yang  lalu,  disability  studies  telah  menjadi  diskursus menarik  yang  terus  diperbincangkan  di  dunia  akademik  oleh  para  sarjana  maupun peneliti  yang  fokus  pada  kajian  minoritas  terbesar  dengan  keberagaman  jenis, pengalaman  individu,  komunitas,  maupun  kelembagaannya  tersebut. 1 Dalam  kajian ini,  telah  banyak  diskusi  yang  membahas  tentang  pelbagai  hal,  seperti;  ragam teori/model  disabilitas,  dinamika,  gerakan,  kontestasi  politik  dan  ideologi,  hingga ragam  perspektif  yang  mengikutinya.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  Ro’fah berargumen bahwa setiap fase peradaban telah melahirkan sebuah cara pandang yang beragam  tentang  fenomena  disabilitas.  Pada  masa  lampau,  sebelum  manusia mengenal ilmu pengetahuan modern, disabilitas kerap dimaknai dengan sesuatu yang jahat,  dosa,  atau  sebaliknya,  fenomena  yang  luar  biasa.  Setelah  mengenal pengetahuan, maka muncul penjelasan yang lebih rasional tentang konsepsi disabilitas dari berbagai sudut pandang, baik medis, sosial, politik hingga agama. Pun demikian persepsi berkenaan tentang disabilitas tidak hanya membicarakan isu “the body” yang berorientasi  kepada  individu,  tetapi  juga  lebih  luas  dari  itu,  yakni  dari  budaya  ke budaya. 2 Hingga  kini,  diskusi  tentang  konstruksi  disabilitas  yang  mengkristal  dalam masyarakat  masih  dianggap  sebagai  kajian  yang  seksi  untuk  dikaji  dan  diangkat  ke permukaan, apalagi yang berkenaan tentang kepercayaan atau bagaimana penyandang disabilitas  dipersepsikan,  baik  dalam  kacamata  masyarakat,  budaya  maupun  yang berhubungan dengan agama. Jika kemudian disabilitas dihubungkan dengan dimensi keagamaan, agama dalam berbagai manifestasinya, memainkan peran penting dalam menentukan  bagaimana  fenomena  disabilitas  dipahami  dan  bagaimana  penyandang disabilitas diperlakukan secara historis dalam konteks budaya. 3
Sejalan  dengan  paparan  di  atas,  telah  banyak  penelitian  yang  membahas tentang  agama  dan  disabilitas.  Baik  dalam  tradisi  Islam,  Kristen  dan  agama-agama lainnya.  Meskipun  demikian,  faktanya,  riset  yang  ada  tidak  berimbang  sama  sekali. Dari  sependek  penelusuran  penulis,  riset-riset  yang  muncul  (tentang  agama  dan disabilitas)  masih  berkutat  pada  wacana;  sikap  dan  perlakuan  masyarakat  terhadap difabel,  pengikutsertaan  difabel  dalam  komunitas  iman,  perspektif  lintas  agama, perspektif dari pemuka-pemuka agama dan semacamnya. Akan tetapi kajian disability studies masih kekeringan dengan literatur yang membahas peran pemuka agama atau bagaimana masyarakat mempersepsikan pemuka agama yang memiliki disabilitas, atau yang penulis istilahkan dengan Ulama-Difabel.
Berkaitain dengan paparan di atas, penelitian tentang ulama Banjar misalnya, hanya terbatas pada kajian-kajian normatif dan antropologi atau kajian sosial lainnya yang secara spesifik belum ada yang terkait dengan studi disabilitas.
1 Ishak Salim, “Perspektif Difabilitas Dalam Politik Indonesia” SIGAB: Jurnal Difabel 2, no. 2 (2015): 246.
2 Ro’fah, “Teori Disabilitas: Sebuah Review Literatur”  SIGAB: Jurnal Difabel 2, no. 2 (2015):
138.
3 Darla Schumm and Michael Stoltzfus, Disability and Religious Diversity: Cross-Cultural and Inter- Religious Perspectives (United State: Palgrave Macmillan, 2011).
Misalnya  penelitian  Ahdi  Makmur  yang  berjudul  “Peranan  Ulama  Dalam Membina  Masyarakat  Banjar  di  Kalimantan  Selatan.”  Riset  ini  membahas  tentang bagaimana ulama sebagai seseorang yang memiliki otoritas dalam urusan agama Islam sangat  terkait  dengan  faktor  pembentukan  religiusitas  masyarakat  Banjar.  Selain  itu dalam  tulisannya  Makmur  juga  menjelaskan  bahwa  ualama  menempati  kedudukan yang  strategis  karena  dipandang  memiliki  keilmuan  agama  yang  tinggi,  akhlak  yang terpuji,  kesalehan  dan  yang  paling  signifikan  adalah  karena  mereka  berperan  dalam pembinaan religiusitas masyarakat Banjar. 4
Selain  itu  peneliti  yang  membahas  tentang  riset  keulamaan  adalah  Mirhan AM.  Ia  meneliti  tentang  “Karisma  K.H.  Muhammad  Zaini  Abdul  Ghani  Dan  Peran Sosialnya  (1942-2005).”  Dalam  riset  tersebut  Mirhan  mengangkat  tentang  salah  satu sosok  ulama  karismatik  di  Kalimantan  Selatan,  yaitu  KH.  Muhammad  Zaini  bin Abdul  Ghani,  atau  yang  dikenal  dengan  sebutan  abah  guru  Sekumpul,  dalam  riset terebut Mirhan mengaitkan kekarismaan sosok guru Sekumpul tersebut dengan teori karismatiknya Weber dan selain itu Mirhan juga fokus pada peran sosialnya. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  meskipun  guru  Sekumpul  sudah wafat  tetapi  tidak  dengan  karismanya,  Mirhan  menemukan  bahwa  hingga  saat  ini makam  guru  Sekumpul  tidak  pernah  sepi  dari  penziarah  setiap  harinya.  Ia  juga mengaitkan  hal  tersebut  dengan  makam  Syekh  Muhammad  Arsyad  al-Banjari  atau yang  dikenal  dengan Datuk  Kalampayan,  atau  makam  Syekh  Yusuf  di  Makassar  atau makam  Wali  Songo  di  Jawa  yang  selalu  didatangi  para  peziarah  hampir  setiap  saat. Dari fenomena tersebut Mirhan berargumen bahwa sebuah karisma tidak akan hilang ketika seseorang meninggal dunia, ia juga sekaligus membantah teorinya Weber yang menyebutkan bahwa karisma akan sirna seiring dengan wafatnya sang tokoh. 5
Riset selanjutnya yang berhubungan dengan keulamaan adalah “Ulama Banjar Kharismatik  Masa  Kini  di  Kalimantan  Selatan:  Studi  terhadap  Figur  Guru  Bachiet,  Guru Danau, dan Guru Zuhdi,” yang ditulis oleh Mujiburrahman dkk, Riset ini sebenarnya secara implisit terhubung dengan riset Mirhan yang telah dibahas sebelumnya. Riset ini membahas tentang tiga figur ulama kharismatik masa kini yang ada di Kalimantan Selatan,  yaitu  K.  H.  Muhammad  Bachieth  (Guru  Bachieth),  K.  H.  Asmuni  (Guru Danau)  dan  K.  H.  Ahmad  Zuhdiannor  (Guru  Zuhdi).  Ketiga  ulama  Banjar  yang dibahas menunjukkan ciri-ciri seorang tokoh kharismatik berdasarkan teori kharisma dalam sosiologi. Mereka adalah tokoh-tokoh yang memiliki keistimewaan, dan tampil di  saat  krisis,  baik  krisis  sosial  yang  tengah  terjadi,  ataupun  krisis  kepemimpinan ulama  setelah  wafatnya  ulama  kharismatik  terkemuka  di  Kalimantan  Selatan,  Guru Zaini bin Abdul Ghani, yang dikenal dengan Guru Sekumpul. Hasil dari riset tersebut menjelaskan  bahwa  masing-masing  tokoh memiliki  pesona,  yang  mampu  memukau ribuan khalayak yang setia mendengarkan ceramah-ceramahnya.
4 Ahdi Makmur, “Peranan Ulama dalam Membina Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan,” MIQOT Vol. XXXVI, no. 1 (June 2012): 174–91, http://dx.doi.org/10.30821/miqot.v36i1.114.
5 Mirhan Mirhan, “Karisma KH Muhammad Zaini Abdul Ghani dan Peran Sosialnya (1942- 2005),” Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin 12, no. 1 (2016): 142.
Meskipun  sama-sama  memiliki  kharisma,  masing-masing  tokoh  memiliki keunikannya  sendiri-sendiri.  Di  sisi  lain,  tiga  tokoh  ini  tampaknya  menunjukkan pergeseran  pusat  kharisma,  dari  Martapura  di  mana  Guru  Sekumpul  menetap, menyebar ke tiga wilayah: Banjarmasin, Barabai, Tanjung. 6
Berdasarkan  dari  sedikit  penelusuran  literatur  review  yang  penulis  lakukan, secara  spesifik  belum  ada  peneliti  yang  mengangkat  penelitian  tentang  ulama  dan disabilitas  pada  masyarakat  Banjar.  Sementara,  pada  beberapa  kesempatan  penulis sering  melihat  difabel  yang  menjadi  ulama,  yang  berperan  sebagai  penceramah, pemimpin  majelis  ta’lim,  ataupun  ketua  rombongan  ziarah.  Oleh  karenanya, berangkat  dari  fenomena  tersebut  penulis  tertarik  untuk  menelusuri  lebih  jauh  dan mendiskusikannya  pada  paper  ini,  dengan  menantang  “tradisi”  mainstream  yang  ada, dan  mencoba  memberikan  pertanyaan-pertanyaan  kritis  dan  mendasar  tentang bagaimana  respon  masyarakat  Banjar  ketika  seorang  ulama  yang  menempati  posisi penting dan vital dalam masyarakat hadir dengan kondisi fisik yang berbeda, atau apa yang penulis sebut dengan  Ulama-Difabel. Bagaimana pandangan masyarakat  tentang hal  ini,  kemudian,  apakah  perlakuan  masyarakat  menjadi  berbeda,  dan  bagaimana kemudian masyarakat mempersepsikannya.
Metode Berdasarkan  fenomena  di  atas,  paper  ini  akan  mendiskusikan  tentang bagaimana  Ulama-Difabel  dipersepsikan  dan  diperlakukan  dalam  masyarakat  Banjar. Serta  pada  paper  ini,  penulis  mencoba  menguraikan  makna  Ulama-Difabel  sebagai tawaran  istilah  baru  pada  wacana  studi  disabilitas  dalam  konteks  keindonesiaan. Seperti  penelitian-penelitian  tentang  budaya  yang  telah  ada,  ini  adalah  penelitian lapangan (field research) dengan jenisnya deskriptif-kualitatif dan pendekatannya adalah Etnografi.  Dalam  pemilihan  subyek,  penulis  menggunakan  teknik  purposive  sampling yang  berarti  proses  pemilihan  subyek  penelitian  dilakukan  secara  sengaja,  sesuai dengan  kategori  dan  karakteristik  yang  diinginkan.  Kemudian  untuk  mengupasnya lebih  dalam,  penulis  mengggunakan  teori  Social  Model  of  Disability  sebagai  pisau analisisnya.

## Pembahasan Ulama-Difabel dalam Perspektif Masyarakat Banjar Pengertian Ulama: Sebuah Penjelasan Singkat
Sebelum  Nabi  Muhammad  Saw  wafat,  Ia  adalah  pemegang  otoritas  tunggal urusan  agama  Islam.  Ia  bertugas  untuk  menyebarkan,  mengajarkan  dan  mengawal ajaran Islam. Setelah wafat tugas dan tanggung jawab tersebut kemudian diteruskan oleh para sahabat, tabi’in dan hingga kemudian dilanjutkan oleh para ulama. Karena itu,  ulama  bertugas  dan  bertanggung  jawab  menyampaikan  (pendakwah), mengajarkan  (pendidik)  dan  memelihara  ajaran  Islam  (pengawal).  Ulama  juga
6 Mujiburrahman, M Zainal Abidin, and Rahmadi, “Ulama Banjar Kharismatik Masa Kini di Kalimantan  Selatan:  Studi  Terhadap  Figur  Guru  Bachiet,  Guru  Danau,  Dan  Guru  Zuhdi,”  AL- BANJARI 11, no. 2 (July 2012).
disebutkan sebagai waratsat al-anbiyâ yaitu pewaris para Nabi. Seperti halnya warisan pada umumnya, ulama dimaksudkan dapat menjalankan peranan dan tugas yang telah dilakukan  oleh  Nabi  sebagai  penerusnya.  Dengan  demikian,  tugas  pokok  ulama adalah  berdakwah  dan  mendidik  ummat  sesuai  ajaran  Islam  yang  diwariskan  oleh Nabi Muhammad. 7 Jika didefinisikan secara bahasa, ulama menurut al-Isfahani dalam Nata adalah bentuk  jamak  dari  kata  ‘âlim  (bahasa  Arab),  yang  mengacu  kepada  seseorang  yang memiliki  ilmu  atau  pengetahuan  agama  di  atas  rata-rata  kemampuan  yang  dimiliki orang lain, yang mana keilmuan tersebut dapat menjadikan seorang hamba takut dan tunduk kepada Allah. 8 Secara lebih spesifik, Sayyid Quttub dalam Bakar dan Hanafi mengartikan ulama dengan merujuk kepada orang-orang yang senantiasa memikirkan dan memahami al-Qur’an. Demikian juga, ulama diberikan tugas dan tanggung jawab sebagai  orang-orang  yang  harus  menjaga  dan  mempertahankan  hadis-hadis  yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. 9 Rahardjo merumuskan beberapa indikator tentang seseorang yang bisa disebut ulama. Pertama, sebagai pengemban tradisi agama. Kedua, orang  yang  paham  tentang  hukum  Islam.  Ketiga,  sebagai  pelaksana  hukum  fiqih. 10 Selain itu Hasan al-Bashri dalam kitab Tafsir Al-Maraghi Jilid VIII yang dikutip oleh Bakar  dan  Hanafi  menyatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  ulama  adalah  orang yang  takut  kepada  Allah,  senang  kepada  sesuatu  yang  disenangi  Allah,  serta meninggalkan apa-apa yang dibenci oleh Allah. 11
Dalam  kalangan  tokoh  agama  Islam,  banyak  interpretasi  berkenaan  dengan makna  ulama  itu  sendiri,  tetapi  menurut  Nata  bagaimanapun  bentuk  perbedaan dalam masyarakat berkenaan tentang perspektif mereka tentang ulama, beberapa ahli dalam  kajian  Islam  cenderung  menganggap  ulama  adalah  orang  yang  ahli  dalam bidang al-Qur’an, sebagian yang lain menganggap ulama adalah orang yang fokus dan menjaga orisinalitas hadis, sebagian yang lain menganggap ulama adalah orang yang memiliki  ilmu  fikih  yang  tinggi.  Tetapi  menurut  Nata,  jika  dipahami  secara  umum ulama  dipandang  sebagai  orang  yang  memiliki  ciri  khas  dengan    pengetahuan  dan wawasan  yang  luas  tentang  agama  Islam,  juga  memiliki  rasa  khasyyah  dalam  rangka takut kepada Allah. 12 Di Indonesia sendiri terdapat ragam penyebutan berkait dengan istilah ulama, misalnya teungku untuk daerah Aceh, di daerah sumatera dikenal dengan
7 Makmur, “Peranan Ulama Dalam Membina Masyarakat Banjar Di Kalimantan Selatan,” 174.
8 Abuddin  Nata,  Pendidikan  Dalam  Perspektif  Al-Qur’an,  pertama  (Jakarta:  Prenadamedia Group, 2016), 103.
9 Muhammad Hasan Said Iderus, Latifah Abdul Majid, and Ahamad Asmadi Sakat, “Peranan Ulama  Banjar  Abad  Ke-20  Dalam  Tradisi  Penulisan  Hadis  Arba’ ī n  Di  Banjar  Dan  Malaysia,”  Al- Banjari Vol 15, no. 2 (December 2016): 146.
10 Muhammad Dawam Rahardjo, Ensiklopedi Al-Qur ‟ an (Jakarta: Paramadina, 1996), 684.
11 Abu Bakar and Imam Hanafi, “Berebut Paling Shaleh: Penguatan Identitas Ulama Di Era Milenial,” Kontekstualita 32, no. 02 (2018): 76.
12 Abuddin  Nata,  Pendidikan  Dalam  Perspektif  Al-Qur’an,  Pertama  (Jakarta:  Prenadamedia Group, 2016), 176.
214                                                                                                 Khazanah, Vol. 17 (2), 2019
sebutan  tuanku  atau  buya. 13 Di  pulau  Jawa  secara  umum,  ulama  paling  dikenal  dan dekat  dengan  sebutan  Kyai.  Selain  itu  di  Kalimantan  Selatan  ulama  dikenal  dengan sebutan guru, urang alim, tuan guru, abah guru, guru tuha, mu’allim dan sebagainya. 14

## Mendefinisikan Ulama-Difabel
Untuk  memfilter  luasnya  pemahaman  tentang  apa  yang  penulis  maksud dengan Ulama-Difabel, maka dari itu pada sub-bahasan ini penulis ingin mempertegas dan membatasi pemahaman berkait dengan makna istilah tersebut. Namun sebelum masuk  kepada  pembahasan  tersebut  penulis  mencoba  mendefinisikan  kembali tentang apa yang dimaksud dengan difabel atau penyandang disabilitas.
Banyak sudah kontestasi yang hadir berkenaan dengan istilah difabel ataupun penyandang  disabilitas.  Dulu  istilah  yang  sering  dipakai  adalah  orang  cacat,  orang dengan  ketunaan,  dan  lain  sebagainya.  “Setiap  orang  berpotensi  menjadi  penyandang disabilitas”. Begitu narasi realistis yang sering penulis lihat pada beberapa paper  yang mengangkat  isu  tentang  disabilitas,  karena  menurut  beberapa  ahli  dalam  studi  ini, seseorang dapat menjadi penyandang disabilitas bukan hanya pada masa kehamilan, tetapi  juga  pasca  kehamilan,  dari  anak-anak,  remaja  hingga  dewasa.  Potensi  ini disebabkan oleh banyak faktor, misalnya tragedi seperti kecelakaan, perkelahian atau bencana alam dan sebagainya. 15
Jika  mengacu  kepada  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  Tentang Penyandang  Disabilitas  maka  yang  dimaksud  dengan  penyandang  disabilitas  adalah “setiap  orang  yang  mengalami  keterbatasan  fisik,  intelektual,  mental,  dan/atau  sensorik  dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”. 16 Difabel  sendiri  adalah  kata  eufemis 17 yang  dipilih  oleh  sekelompok  teman- teman  aktivis  gerakan  yang  fokus  pada  isu-isu  disabilitas.  Menurut  Maftuhin  (sejak artikelnya dibuat)  kelompok yang paling banyak menggunakan istilah difabel adalah LSM-LSM  di  wilayah  DIY  dan  Jateng,  tetapi  istilah  tersebut  sekarang  ini  sudah dikenal  dan  digunakan  di  berbagai  daerah  karena  gencarnya  advokasi  maupun pemberitaan  di  media  yang  sudah  banyak  menggunakan  istilah  difabel  (walaupun
13 Muhammad Zainal Abidin, “Ulama in Indonesian Urban Society: A View of Their Role and Position in the Change of Age,” Jurnal THEOLOGIA 28, no. 2 (February 20, 2018): 235–54, https://doi.org/10.21580/teo.2017.28.2.1863.
14 Makmur, “Peranan Ulama dalam Membina Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan,” 176. 15 Jazim  Hamidi,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Disabilitas  dalam  Memenuhi  Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 23, no. 4 (October 2016): 653.
16 “Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2016  Tentang  Penyandang Disabilitas,” 2.
17 Eufemis  atau  eufemisme  adalah  ungkapan  yang  lebih  halus  sebagai  pengganti  ungkapan yang  dirasakan  kasar,  yang  dianggap  merugikan  atau  tidak  menyenangkan,  misalnya meninggal dunia untuk istilah  mati.  Lihat  “Eufemisme,”  in  KBBI  Online,  18  November  2018, https://kbbi.web.id/eufemisme.
masih  inkonsisten). 18 Istilah  "difabel"  sendiri  berasal  dari  Bahasa  Inggris  "differently abled”  atau  disingkat diffabled. 19 Menurut  Maftuhin  istilah  yang  muncul  di  Amerika Utara  pada  tahun  1990-an  ini  kemudian  diadposi  oleh  para  aktifis  di  Indonesia menjadi "difabel". 20 Berdasarkan penjelasan tersebut secara singkat dapat disimpulkan bahwa istilah difabel dan penyandang disabilitas merujuk kepada makna yang sama. Kemudian  setelah  memahami  makna  dari  ulama  dan  difabel  pada  sub- bahasan  sebelumnya,  penulis  mencoba  mengikat  makna  dari  Ulama-Difabel  sebagai tawaran  istilah  baru  dari  penulis  pada  wacana  studi  disabilitas  dalam  konteks keindonesiaan dan kemudian memberikan batasan mengenai istilah tersebut dengan sependek pemahaman yang bisa penulis simpulkan.
Ulama-Difabel  yang  penulis  maksudkan  di  sini  adalah  seorang  ulama  yang memiliki disabilitas (dengan ragam disabilitas yang ada) yang memiliki wawasan dan pemahaman yang baik perihal agama Islam, ditandai dengan peranannya sebagai guru agama, penceramah atau pemimpin majelis atau orang yang memiliki keahlian spritual lainnya,  yang  eksistensi  dan  keilmuan  agamanya  diakui  oleh  masyarakat  sekitar  dan turut berperan aktif dalam kegiatan keagamaan maupun kemasyarakatan.

## Kontestasi Teori Disabilitas
Dalam  diskursus  disability  studies,  ada  sejumlah  teori  atau  model  disabilitas yang biasanya digunakan untuk menganalisis isu-isu disabilitas. Setiap model memiliki pandangan yang khas dan pemaknaan berbeda terhadap disabilitas. Pertama Traditional Model of Disability atau apa yang disebut Ro’fah dengan istilah model moral. Model ini tidak  dapat  dipisahkan  dengan  historisitas  disabilitas  itu  sendiri,  model  ini memandang  disabilitas  sebagai  fenomena  magis,  diasosiasikan  kepada  pelanggaran pantangan,  hukuman  atau  hadiah  dari  Tuhan  dan  hubungan  kausalitas  lainnya. 21 Selain  itu  Maftuhin  menggunakan  istilah  berbeda  namun  memiliki pemaknaan  yang hampir  sama,  yaitu  pendekatan  kultural.  Pendekatan  ini  berusaha  memberikan pemahaman  positif  kepada  individu  difabel  untuk  menerima  keadaannya,  dan menyadari  bahwa  kondisi  tersebut  adalah  bagian  dari  rencana  Tuhan.  Sebaliknya kepada  non-difabel,  pendekatan  ini  menurut  Maftuhin  menghendaki  masyarakat untuk  ‘mengasihani’  difabel  dan  menjadikan  hidup  mereka  sebagai  cerminan  diri untuk bersyukur. 22
Kedua,  Individual/Medical  Model  of  Disability.  Model  individu  atau  medis  ini menurut  Oliver  dapat  dijelaskan  dengan  dua  hal.  Pertama,  model  ini  menempatkan problem disabilitas pada diri individu yang memiliki disabilitas  dan kedua, model ini
18 Arif  Maftuhin,  “Difabel  Dan  Penyandang  Disabilitas,”  accessed  November  17,  2018, http://pld.uin-suka.ac.id/2014/09/difabel-dan-penyandang-disabilitas.html.
19 Urban Dictionary, “Diffabled,” accessed November 17, 2018,
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=diffabled.
20 Maftuhin, “Difabel Dan Penyandang Disabilitas.”
21 Ro’fah,  “Teori  Disabilitas:  Sebuah  Review  Literatur,”  SIGAB:  Jurnal  Difabel  Vol  2,  no.  2 (2015): 138.
22 Arif Maftuhin, “Mendefinisikan Kota Inklusif: Asal-Usul, Teori dan Indikator,” Tata Loka: Biro Penerbit Planologi Undip, 19, no. 2 (2017): 99.
juga  melihat  penyebab  masalah  berasal  dari  keterbatasan  fungsional  atau  kerugian psikologis yang diasumsikan timbul dari individu.  Kedua poin ini didukung oleh apa yang  disebut  dengan  'the  personal  tragedy  theory  of  disability'  yang  menunjukkan  bahwa disabilitas adalah kejadian kebetulan, yang mengerikan, yang terjadi secara acak pada individu yang tidak beruntung. 23
Dalam  pandangan  model  ini  normalisasi  adalah  tujuan  utama,  difabel dianggap  perlu  untuk  diperbaiki  dan  dikembalikan  “normal”  seperti  sedia  kala. 24 Sehingga  model  ini  semata-mata  hanya  melahirkan  kebijakan  yang  sifatnya rehabilitatif,  karena  difabel  dikategorikan  “sakit”  atau  “cacat”,  maka  kebijakannya adalah  ‘menormalkan’  atau  ‘menyembuhkan’  si  individu  dari  disabilitasnya. 25 Perspektif  ini  juga  mengasumsikan  bahwa fungsi  intervensi  atau  pengobatan  adalah untuk  memulihkan  disabilitas  sehingga  individu  akan  lebih  mampu  berfungsi  dan bermanfaat  dalam  masyarakat. 26 Menurut  Maftuhin  kebijakan-kebijakan  pemerintah, melalui  kementerian  dan  dinas  sosial,  masih  banyak  dipengaruhi  oleh  model  ini. 27 karena  bentuk  intervensi  biasanya  mencakup  rehabilitasi  medis  dan  penyediaan bantuan sosial. 28
Ketiga,  Social  Model  of  Disability.  Model  ini  mencoba  mengalihkan  fokus masalah dari yang sifatnya individualistis kepada problem sosial. 29 Dengan kata lain, persoalan disabilitas terletak pada faktor yang lebih luas dan bersifat eksternal yakni lingkungan  sosial,  dan  bukan  konsekuensi  dari  kekurangan  fisik  ataupun  mental individu. 30 Kaplan  dalam  Stone-MacDonald  dan  Butera  berargumen  bahwa  Social Model menganggap disabilitas sebagai aspek normal kehidupan dan bukan dipandang sebagai  penyimpangan,  ia  juga  menolak  anggapan  tentang  sifat  “kecacatan”  yang dilekatkan kepada para penyandang disabilitas. 31
Secara singkat, ide besar Social Model adalah, bahwa jika lingkungan dirancang untuk  keseluruhan  fungsi  manusia  dan  menggabungkan  akomodasi  dan  dukungan yang sesuai, maka orang-orang dengan keterbatasan fungsional tidak akan mengalami "disabilitas" dalam artian mereka dapat sepenuhnya berpartisipasi dalam masyarakat. 32 Walaupun  pengaruh  Social  Model  masih  signifikan  hingga  saat  ini,  terutama  pada
23 Michael Oliver, Understanding Disability: From Theory to Practice (New York: S.t Martin’s Press, 1996), 32.
24 Kristjana  Kristiansen,  Simo  Vehmas,  and  Tom  Shakespeare,  eds.,  Arguing  about  Disability: Philosophical Perspectives (London, New York, NY: Routledge, 2009), 2.
25 Maftuhin, “Mendefinisikan Kota Inklusif: Asal-Usul, Teori Dan Indikator,” 99.
26 Angi  Stone-MacDonald  and  Gretchen  Digman  Butera,  “Cultural  Beliefs  and  Attitudes about Disability in East Africa,” Review of Disability Studies: An International Journal 8, no. 1 (2014): 3.
27 Maftuhin, “Mendefinisikan Kota Inklusif: Asal-Usul, Teori Dan Indikator,” 99.
28 Daniel  Mont,  Measuring  Disability  Prevalence,  SP  Discussion  Paper,  No.  0706  (Washington, DC: World Bank, 2007), 2–3.
29 Michael  Oliver,  Bob  Sapey,  and  Pam  Thomas,  Social  Work  with  Disabled  People,  4th  ed, Practical Social Work Series (New York: Palgrave Macmillan, 2012), 23.
30 Ro’fah, “Teori Disabilitas: Sebuah Review Literatur,” 2015, 147.
31 Stone-MacDonald  and  Butera,  “Cultural  Beliefs  and  Attitudes  about  Disability  in  East Africa,” 3.
32 Mont, Measuring Disability Prevalence, 3.
wilayah  kebijakan  dan  politik,  namun  faktanya  pendekatan  ini  bukan  tanpa  kritik. Kritikan  terhadap  pendekatan  ini  banyak  dikemukakan  terutama  oleh  para  aktivis maupun akademisi difabel yang menganut mazhab post-stukturalis dan juga feminis, 33 mereka  menganggap  bahwa  Social  Model  mencoba  menghilangkan  subyektifitas individu difabel yang disebut sebagai “the pain of impairment”, baik yang bersifat fisik maupun  psikologis  dengan  menegasikan  pengalaman  yang  dirasakan  oleh  para individu difabel. 34
Walaupun demikian, Social Model telah memberikan kontribusi besar terhadap kehidupan difabel. karena menurut Ro’fah selain berkontestasi dengan Medical Model, Social  Model  juga  turut  andil  dalam  memberikan  hak-hak  bagi  difabel,  karena  peran utamanya  juga  mempolitisasikan  isu  disabilitas  yang  memberi  ruang  bagi  difabel untuk bicara dalam konteks atau wacana hak asasi dan kewarganegaraan  (citizenship). Di sinilah terlihat jelas peran Social Model dalam memunculkan pendekatan hak (right based approach) yang kini bisa dikatakan sebagai hegemoni dominan dalam penyusunan kebijakan  (policy  making)  dan  program  pelayanan  disabilitas,  baik  dalam  skala  lokal maupun  internasional, 35 yang  mana  gagasannya  telah  merubah  pandangan  tentang disabilitas yang awalnya menganggap penyandang disabilitas sebagai obyek kebijakan menjadi subyek politik. Pandangan model ini berhubungan dengan temuan yang ada pada paper ini, yang mana masyarakat memberikan peluang dan ruang kepada difabel untuk menjadi apa yang mereka inginkan, salah satunya menjadi ulama. Hal ini sesuai dengan  Undang-Undang  nomor  8  tahun  2016  yang  sudah  mengatur  hak-hak penyandang  disabilitas  sebagai  bagian  dari  warga  negara  secara  integral. 36 Oleh karenanya  penyandang  disabilitas  berhak  menjadi  apapun  yang  mereka  inginkan, karena  mereka  memiliki  hak  yang  dijamin  oleh  pemerintah  berdasarkan  landasan yuridis yang jelas.

## Gambaran Umum Disabilitas Pada Masyarakat Banjar
Banjar  dalam  cakupan  wilayah  Kalimantan  Selatan,  adalah  salah  satu  daerah yang  kaya  akan  ragam  adat,  budaya,  kesenian,  dan  khazanah  lokal  lainnya.  Berkait dengan disabilitas, jika ditinjau menggunakan sudut pandang budaya dan kebahasaan, dalam lagu daerah Kalimantan Selatan, Ampar-Ampar Pisang 37 , yang terkenal di seluruh
33 Ro’fah, “Teori Disabilitas: Sebuah Review Literatur,” 2015, 152.
34 Oliver, Understanding Disability: From Theory to Practice, 38.
35 Ro’fah, “Teori Disabilitas: Sebuah Review Literatur,” 2015, 150.
36 Lihat  “Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2016  Tentang  Penyandang Disabilitas.” menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap  warga  negara,  termasuk  para  penyandang  disabilitas  yang  mempunyai  kedudukan  hukum  dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat.
37 Pada  umumnya,  isi  dari  lagu  Ampar-Ampar  Pisang  menceritakan  tentang  pisang  (yang dijadikan  pisang  rimpi)  yang  diampar (disusun)  dan  diburu  oleh binatang  kecil.  Binatang  ini  dikenal masyarakat  Kalimantan  dengan  nama  bari-bari.  Pada  akhir  lagu  juga  menceritakan  tentang  binatang yang  ditakuti  anak  kecil  zaman  dulu  (lihat  kata  "dikitip  bidawang").  Konon,  kata  dikitip  bidawang  itu digunakan untuk menakuti anak anak yang suka mencuri pisang/kue rimpi yang masih dalam proses
daerah  di  Indonesia  ini,  ternyata  memuat  sebuah  istilah  lokal  tentang  penyebutan disabilitas  pada  bait-bait  lagunya,  yaitu  kutung.  lengkapnya,  “siapa  batis  kutung  dikitip bidawang”. Dalam kamus Banjar-Indonesia sendiri, kutung  sendiri diartikan sama dengan buntung. 38 Senafas  dengan  makna  diatas,  kamus  KKBI  Online  juga  menyebutkan istilah  kutung  dengan  arti  buntung,  selain  itu  definisikan  dengan  istilah  terpotong. 39 Dalam  masyarakat  Banjar  sendiri,  kata  kutung  digunakan  untuk  merujuk  kepada seseorang  yang  tidak  memiliki  tangan  ataupun  kaki,  biasanya  sebagian  masyarakat Banjar  menyebutnya  dengan  sebutan  kutung.  Sebagian  masyarakat  juga  sering memberikannya  label  ataupun  gelar  si  kutung  atau  si  utung.  Atau  menyebut  nama orang seperti Anang kutung, Amat kutung dan lain sebagainya. 40
Selain istilah kutung, masih banyak istilah-istilah lokal lain yang berkait dengan disabilitas,  ini  juga  dikarenakan  masyarakat  Banjar  kaya  akan  tradisi  lisannya. Kemudian istilah yang  paling umum dan paling sering digunakan dalam masyarakat Banjar  adalah  urang  nang  kurang,  atau  kada  purna  yaitu  merujuk  kepada  kondisi seseorang  yang  memiliki  kekurangan,  atau  diartikan  sebagai  “ketidaksempurnaan” baik  secara  fisik  maupun  secara  mental.  Kedua  istilah  ini  adalah  pandangan  yang paling  mendasar  dari  sebagian  masyarakat  untuk  menjelaskan  bagaimana  difabel dianggap sebagai seseorang yang “kurang”, “kekurangan” dan “tidak sempurna.”
Beberapa  masyarakat  juga  masih  meyakini  bahwa  penyebab  dari  disabilitas yang dimiliki oleh difabel disebabkan oleh perlakuan buruk orang tua pada saat dan sebelum  kehamilan,  bagampiran,  katulahan,  atau  akibat  dari  pamali. 41 Oleh  karenanya difabel di beberapa tempat dianggap sebagai aib oleh keluarga yang pada praktiknya pandangan-pandangan ini berdampak pada perlakuan dan sikap masyarakat terhadap difabel  yang  menganggap  mereka  adalah  orang  yang  hina,  atau  dianggap  sebagai makhluk yang lemah dan perlu dikasihani.
Tetapi  walaupun  dianggap  merepresentasikan  citra  yang  negatif  terhadap difabel,  namun  perlu  diberi  catatan  bahwa  fenomena  ini  tidak  tunggal,  ada  banyak temuan  yang  juga  menunjukkan  bahwa  difabel  dianggap  orang  yang  istimewa, memiliki kelebihan dan dipandang sebagai sebuah fenomena yang positif, yang mana hal tersebut akan kita diskusikan pada bahasan dibawah ini.
penjemuran.  Nusaidah  Mufidah,  “Ampar-Ampar  Pisang,”  Perpustakaan  Digital  Budaya  Indonesia, accessed  November  18,  2018,  https://budaya-indonesia.org/Ampar-ampar-Pisang.  Selain  itu  lagu Ampar-Ampar Pisang juga dipraktikan dalam permainan tradisional yang mana pada praktiknya siapa yang akhirnya kakinya disentuh pada saat si pemimpin permainan menyebut kata “dikitip Bidawang” maka kakinya harus disembunyikan seakan-akan kakinya tersebut buntung.
38 Abdul Djebar Hapip, Kamus Banjar-Indonesia (Jakarta: Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1977), 109.
39 “Kutung”  in  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  accessed  November  18,  2018, https://kbbi.web.id/kutung.
40 Barkatullah Amin, “Konstruksi Disabilitas Pada Budaya Masyarakat Banjar” (Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2018), 89.
41 Arni  Daily,  "Kekerabatan  dan  Interaksi  Simbolik  Bidan  Kampung  dengan  Urang  Halus dalam Masyarakat Banjar." Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora 16, no. 2 (2018): 227-248.

## Perspektif Masyarakat Banjar tentang Ulama-Difabel Sikap dan Perlakuan Masyarakat
Dari kajian yang telah dilakukan, penulis mendapatkan beberapa temuan yang menarik berdasarkan sikap dan perlakuan masyarakat Banjar terhadap  Ulama-Difabel. Pada  umumnya  kebanyakan  dari  masyarakat  memandang  difabel  masih  berbasis charity,  namun  seperti  apa  yang  penulis  sampaikan  sebelumnya,  fenomena  ini  tidak tunggal,  ada  keragaman  perspektif  yang  sebenarnya  juga  patut  untuk  dieksplorasi lebih  jauh  berkait  dengan  nuansa  positif  yang  dipahami  oleh  sebagian  masyarakat Banjar tentang difabel.  Khususnya sikap dan pandangan masyarakat tentang  Ulama- Difabel  yang  mendapatkan  ruang  dan  bargaining  position  yang  menarik  dalam masyarakat Banjar yang berparadigma Social Model of Disability.

## Penghormatan Atas Ilmu Agama Yang Dimiliki
Menurut  observasi  penulis  dan  menghadiri  pengajian-pengajian  agama,  para penceramah  sering  mengutip  ayat-ayat  dalam  al-Qur’an  dan  mengembangkannya kepada sebuah narasi-narasi yang mengajak jamaah pada ketakwaan, misalnya, “jangan pernah melihat seseorang dengan fisiknya, atau menghina seseorang karena fisiknya berbeda, atau tidak  lebih  baik  dari  kita,  karena  yang  dilihat  Allah  bukan  fisik  ataupun  pakaian  kita, melainkan ketakwaan dan keimanan kita”.
Narasi  ini  kemudian  pada  praktiknya  memberikan  angin  segar  kepada masyarakat  yang  secara  penampilan  maupun  fisiknya  memiliki  perbedaan  dengan orang-orang  pada  umumnya,  termasuk  para  difabel  yang  narasi  tersebut  dapat menjadi  bentuk  legitimasi  diri  dalam  masyarakat  beragama.  Dari  narasi  ini  juga  kita bisa melihat bagaimana relasi Islam atas kondisi difabel memiliki power sendiri dalam masyarakat Banjar, yang kemudian memberikan nilai-nilai positif terhadap difabel itu sendiri,  juga  masyarakat  yang  memandang  mereka,  ini  juga  berkaitan  dengan pandangan  masyarakat  Banjar  terhadap  Ulama-Difabel,  yang  mana  kemudian  banyak masyarakat  Banjar  yang  beranggapan  bahwa  bagaimanapun  fisiknya  seorang  ulama, jikalau  memiliki  pemahaman  dan  wawasan  agama  Islam  yang  baik,  maka  harus dihormati.  Sebagai penguat  bahasan  bisa  dilihat  pada  hasil  wawancara  dengan  salah satu informan dibawah ini:
“Bagaimanapun  fisiknya,  kalau  orang  tersebut  mengkaji  ilmu  agama  mesti  dihormati  orang, bukan hanya guru A, saya juga mengenal guru B, beliau buta, tapi beliau hapal qur’an, maulid habsyi juga hapal, maka harus dihormati, bagaimanapun fisiknya kalau dia orang ‘alim maka harus dihormati ”. 42
Dari hasil wawancara ini kita bisa melihat bagaimana tolok-ukur dinamika ini berangkat dari dimensi religiusitas masyarakat yang dipengaruhi oleh lingkungan dan budaya Islam yang masih kuat sebagai identitas Banjar.
42 Informan 1, Pandangan Masyarakat Banjar terhadap Ulama-Difabel, March 12, 2018, 1.

## Tidak Dibedakan Tetapi Dispesialkan
Sebagian  masyarakat  juga  memiliki  pandangan  yang  unik  tentang  sikap mereka  terhadap  Ulama-Difabel,  sebagian  masyarakat  berusaha  tidak  membeda- bedakan  antara  ulama  yang  difabel  dengan  ulama  yang  non-difabel,  dan  derajat mereka  setara  sebagai  ulama  orang  yang  memiliki  status  yang  lebih  tinggi  dalam masyarakat daripada orang biasa pada umumnya, yang memiliki pemahaman  agama yang biasa-biasa saja. Ini bisa dilihat dari salah satu hasil wawancara dengan informan dibawah ini:
“Tidak  dibedakan  tetapi  dispesialkan,  sama  derajatnya,  jadi  sama  dengan  ulama  yang  biasa, tetapi  dispesialkan  karena  kedisabilitasannya.  Jikalau  beliau  melakukan  kesalahan,  jangan disalahkan  tapi  dispesialkan,  jadi  masyarakat  yang  mesti  memakluminya  misalnya  tidak  ada kaki, maka angkat ke atas” . 43
Dari  hasil  wawancara  di  atas  kita  dapat  memahami  bagaimana  pergeseran paradigma dari yang berbasis charity sesuai apa yang dipahami oleh model tradisional, kultural maupun medis, mencuat menjadi sebuah paradigma yang inklusif, yang mana konsep  tentang  disabilitas  yang  dipahami  sebagai  personal  problem  oleh  model  medis menjadi social problem, yang mana disabilitas menjadi tanggung jawab bersama. 44
Menurut  observasi  dan  dari  beberapa  data  yang  didapat  melalui  wawancara, penulis memahami bahwa ada dua pemaknaan tentang istilah spesial yang dipahami. Pertama, spesial yang dimaksud adalah perlakuan dan pemahaman yang lebih inklusif dari  masyarakat  terhadap  kondisi  yang  dimiliki  oleh  Ulama-Difabel.  Misalnya menggendong  ulama  ketika  kesusahan  dalam  mengakses  jalan  yang  ada,  atau  dalam arti masyarakat bisa memfasilitasi kebutuhan mereka. Kemudian makna spesial yang kedua  adalah  dimaksudkan  untuk  mengistimewakan  seorang  Ulama-Difabel  karena ilmu agama yang dimilikinya (ini juga berkaitan dengan paparan sebelumnya). Banyak anggapan bahwa ketika seorang difabel tidak memiliki ilmu agama, maka sikap yang diberikan  oleh  masyarakat  biasa-biasa  saja,  namun  ketika  ada  difabel  yang  memiliki ilmu agama maka ia akan dianggap dan diperlakukan istimewa oleh masyarakat.

## Suci dan Bersih dari Perbuatan Dosa
Disamping perihal yang dijelaskan sebelumnya, masyarakat Banjar juga masih memiliki  pandangan  yang  magis  perihal  difabel,  ini  juga  dipengaruhi  oleh  kejadian- kejadian  yang  dianggap  masyarakat  Banjar  sebagai  sesuatu  yang  sakral.  Misalnya  di sebuah  daerah  di  Kalimantan  Selatan  ada  seseorang  lelaki  yang  matanya  buta  dan menurut  masyarakat  sekitar  lelaki  tersebut  mendapatkan  Lailatul  Qadr  pada  malam Nuzulul  Qur’an.  Kebanyakan  dari  mereka  mempercayai  ini  karena  masyarakat beranggapan seseorang yang buta tidak dapat melihat, tentu pandangannya suci dan terjaga  dari  hal-hal  buruk,  maksiat  dan  perbuatan  dosa  lainnya.  Oleh  karenanya banyak yang datang tidak hanya dari daerah tersebut, akan tetapi dari penjuru daerah lokal Kalimantan Selatan bahkan dari luar daerah pun datang untuk meminta doa dan
43 Informan 2, Pandangan Masyarakat Banjar terhadap Ulama-Difabel, October 29, 2018.
44 Oliver, Understanding Disability: From Theory to Practice, 34.
meminta  air  dari  seorang  yang  diyakini  masyarakat  mendapatkan  Lailatul  Qadr tersebut. Hasil wawancara lengkapnya bisa dilihat dibawah ini:
“Aku pernah mendengar, orangnya buta di daerah Tanjung, dia bukan ulama tapi seperti ulama, banyak  orang  yang  meminta  air  kepadanya  karena  pada  saat  malam  Nuzulul  Qur’an  beliau menerima  anugerah  sinar  Lailatul  Qadr,  banyak  orang  yang  datang  meminta  air,  minta  doa, minta  sembuhkan  sakit  panas,  minta  rezeki,  dll.  Menurutku  beliau  lebih  dari  ulama  karena tidak semua ulama dapat lailatul qadar, kalau dia itu buta matanya tapi memang suci orangnya, kita yang khawas ini kalah dengan yang “picak” itu. 45

## Sakti: Ulama-Difabel sebagai Konsultan Spritual
Selain  dianggap  sebagai  orang  yang  bersih  dari  dosa,  sebagian  masyarakat Banjar  juga  beranggapan  Ulama-Difabel  (disabilitas  sensorik:  Tunanetra)  memilliki kesaktian. Salah satu informan  menceritakan pengalamannya tentang seorang ulama yang  buta  (yang  sudah  meninggal  puluhan  tahun  yang  lalu)  akan  tetapi,  meskipun dianggap memiliki kekurangan bagi sebagian orang, ulama  tersebut  diminati banyak orang karena kelebihan yang dimilikinya. Informan menceritakan bahwa ketika ulama tersebut  masih  hidup,  beliau  memiliki pandangan  batin  yang  sangat  tajam  dan  ilmu kebatinan yang kuat, atau yang dikenal dengan istilah kasyaf. Walaupun secara fisik Ia memiliki  kebutaan  pada  matanya,  akan  tetapi  para  pengikutnya  percaya  bahwa  ia adalah orang yang khawas secara batin. Sehingga banyak pengikutnya yang sepaham dengannya datang untuk meminta nasihat, meminta air, minta bantu melihat barang yang  hilang  dan  segala  macamnya.  Sehingga  banyak  orang  yang  menganggap  ulama tersebut  sebagai  konsultan  spritual.  Kemudian  informan  juga  meyakini  bahwa meskipun seseorang itu memiliki kekurangan akan tetapi ketika ia memiliki kelebihan maka posisinya istimewa dalam masyarakat. 46

## Disabilitas Sebagai Bentuk Natural Dari Keragaman Manusia
Selain hal-hal diatas, sebagian masyarakat juga beranggapan bahwa disabilitas dianggap  sebagai  sebuah  bentuk  natural  dari  keragaman  manusia,  jadi  ketika  ada ulama yang memiliki fisik ataupun kondisi lainnya yang berbeda dari umumnya, maka hal  tersebut  dianggap  sebagai  bagian  dari  bentuk  keragaman  manusia.  Statemen  ini bisa kita lihat dari salah satu hasil wawancara dibawah ini:
“Secara  umum  di  martapura  masih  banyak  aja  guru-guru  di  Pondok  atau  ulama  yang  cadel, lidahnya kaku dan apapun itu, tidak mengecualikan mereka, artinya hal tersebut masuk dalam keragaman manusia, sifatnya natural” . 47
Menarik untuk diperhatikan bahwa seorang informan menyatakan disabilitas adalah bentuk natural dari keragaman manusia, dan dapat dipahami bahwa informan mencoba mengaitkan disabilitas dengan problem-problem umum yang sering dimiliki oleh  manusia  pada  umumya,  seperti  cadel,  ataupun  lidah  kaku.  Sejalan  dengan  ini, Anastasiou  dkk  berpendapat  bahwa  disabilitas  merupakan  bagian  khusus  dari
45 Informan 3, Pandangan Masyarakat Banjar terhadap Ulama-Difabel, March 21, 2018.
46 Informan 4, Pandangan Masyarakat Banjar terhadap Ulama-Difabel, March 29, 2018.
47 Informan 5, Pandangan Masyarakat Banjar terhadap Ulama-Difabel, October 29, 2019.
keragaman  manusia  yang  tidak  cukup  dipahami  oleh  konsep  keragaman  budaya dalam akal sehatnya. Menurut Anastasiou dkk dalam beberapa kasus, kemajuan dalam sains  dan  teknologi  telah  mengubah  ketidakmampuan  menjadi  sebuah  ukuran normalitas. 48 Ketika  orang  tidak  mampu  menggunakan  teknologi  dan  apapun  yang berkaitan  dengan  sesuatu  yang  menitikberatkan  pada  kemampuan  individu  maka orang dianggap tidak normal. Padahal keragaman manusia adalah gagasan yang lebih luas daripada keragaman budaya, karena jika ketika berbicara tentang manusia, maka pembahasannya akan komplek sekali, karena karakter manusia dengan manusia yang lain  saja  sudah  berbeda.  Inilah  mengapa  disabilitas  tidak  hanya  dipandang  dengan kacamata keragaman budaya tetapi juga sebagai bentuk keragaman manusia.
Analisis Peran dan Posisi Ulama-Difabel dalam Masyarakat Banjar Berkaitan  dengan  peran  dan  posisi  dalam  masyarakat,  ulama  dalam masyarakat  Banjar  memiliki  kedudukan  yang  sangat  strategis  baik  dalam  urusan pemerintahan,  kemasyarakatan  ataupun  keagamaan.  Masyarakat  Banjar  berkenaan dengan  hal  ini  menititikberatkan  ulama  pada  keahlian  agama  yang  dimiliki,  oleh karena  itu  banyak  masyarakat  yang  mengesampingkan  perihal  fisik  pada  diskusi mereka tentang ulama, tentunya dengan beberapa alasan.
Pertama, karena mayoritas masyarakat Banjar beragama Islam maka sebagian masyarakat, orientasi berpikirnya seringkali menyentuh pada tataran normatif, karena menurut  Daud,  Islam  sudah  menjadi  khas  dan  corak  Banjar  sejak  dulu  dengan pengaruh  raja-raja  Banjar  yang  menganut  Islam 49 ,  yang  kemudian  pada  praktiknya Islam  telah  menjadi  basis  hukum  kerajaan  Banjar,  yang  mana  Islam  tidak  hanya dipahami  sebagai  landasan  normatif,  melainkan  juga  sebagai  identitas  sosio-kultural masyarakat  Banjar. 50 Sehingga  mempengaruhi  cara  pandang  masyarakat  Banjar tentang ulama. Kedua, sebagian masyarakat Banjar juga memiliki rasa segan dan takut katulahan  (terkena  tulah),  terutama  bagi  masyarakat  yang  memiliki  pandangan traditional  model,  yang  pandangannya  masih  berorientasi  pada  norma-norma  baik- buruk, yang kemudian beranggapan bahwa ulama sebagai wali Allah, atau orang yang memiliki kelebihan dari Allah, oleh karenanya masyarakat Banjar tidak terlalu berani berkomentar perihal kondisi fisik para ulama.
Ketiga,  Selain  itu,  doktrin  agama  dan  pengaruh  agen  juga  memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan konstruksi yang ada pada masyarakat. Agen- agen  ini  termasuk  penceramah  maupun  ulama  yang  sering  memberikan  penjelasan tentang  betapa  pentingnya  sebuah  ketakwaan  daripada  bentuk  dan  tampilan  fisik, sehingga secara signifikan tidak ada perbedaan perlakuan antara Ulama-Difabel dengan ulama non-difabel.
48 Dimitris Anastasiou, James M. Kauffman, and Domna Michail, “Disability in Multicultural Theory: Conceptual and Social Justice Issues,” Journal of Disability Policy Studies 27, no. 1 (June 2016): 3, https://doi.org/10.1177/1044207314558595.
49 Alfani Daud, Islam Dan Masyarakat Banjar (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 5.
50 Sumasno Hadi, “Studi Etika Tentang Ajaran-Ajaran Moral Masyarakat Banjar,”,” Tashwir, 3, no. 6 (June 2015): 214.
Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat kesesuaian dengan apa yang penulis dapatkan pada observasi dan proses wawancara, bahwa masyarakat  memperlakukan dan  memposisikan  Ulama-Difabel  sama  seperti  ulama  pada  umumnya.  Mereka beranggapan siapapun boleh menjadi ulama, asal dengan catatan memiliki keilmuan yang mumpuni tentang agama Islam. Masyarakat beranggapan bahwa perbedaan fisik tidak  menjadikan  seseorang  dikecualikan  dalam  masyarakat,  selama  ulama  tersebut memiliki wawasan dan kompetensi yang mumpuni dalam perihal agama maka harus didukung  dan  dihormati.  Perihal  perbedaan,  yang  paling  umum  adalah  perbedaan yang  hanya  mengacu  kepada  keahlian  masing-masing  yang  dimiliki,  atau  keilmuan agama yang lebih dikuasai
Sebagian besar masyarakat berargumen bahwa difabel adalah seseorang yang tidak  terpisahkan  dengan  hak-haknya  sebagai  bagian  warga  negara,  oleh  karena  itu mereka  juga  memiliki  kesempatan  untuk  menjadi  ulama. 51 Pandangan  masyarakat Banjar seperti ini berkesesuaian dengan paham Social Model yang memunculkan rights based  approach  yaitu  pendekatan  yang  mencoba  memberi  ruang  bagi  difabel  untuk muncul  dipermukaan  masyarakat  mainstream  sebagai  bagian  penuh  dari  masyarakat yang utuh haknya. 52 Pandangan ini dikuatkan dengan adanya Konvensi tentang Hak- Hak Penyandang Disabilitas (The Convention on the Rights of Persons with Disabilities) atau yang disingkat CRPD, yang diadopsi pada 2006 dan mulai berlaku pada tahun 2008, menandai  “perubahan  paradigma”  dari  pendekatan  yang  basisnya  medis  dan tradisional  yang  berorientasi  pada  individu  penyandang  disabilitas  menjadi  isu  yang berbasis  pada  hak  asasi  manusia.  Itu  membuat  jelas  bahwa  difabel  berhak  hidup mandiri di masyarakat, untuk membuat pilihan mereka sendiri dan untuk memainkan peran aktif dalam masyarakat. 53 Kemudian pada tahun 2011 kebijakan ini diratifikasi di  Indonesia  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia Nomor  19  Tahun  2011  tentang  Pengesahan  CRPD  yang  bertujuan  untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi  semua  penyandang  disabilitas,  serta  penghormatan  terhadap  martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyararakat secara integral. 54 Termasuk  menjadi  ulama  bagi  difabel  walaupun  penjelasannya  tidak tertuang pada Undang-Undang secara langsung.
Meskipun pemerintah telah meratifikasi konvensi tersebut, tetapi hal tersebut tidak  bisa  disebut  sebagai  atau  menjadi  satu-satunya  alasan  terbentuknya  paradigma inklusif  yang  berkembang  dalam  masyarakat,  yang    kemudian  mempengaruhi pandangan  masyarakat  secara  dominan,  tetapi  lebih  dari  itu,  masyarakat  Banjar
51 Pandangan  Masyarakat  Banjar  terhadap  Ulama-Difabel,  Informan  1,  March  12,  2018; Informan  2,  October  29,  2018;  Informan  3,  March  21,  2018;  Informan  4,    March  29,  2018,  4; Informan 5, October 29, 2019.
52 Ro’fah, “Teori Disabilitas: Sebuah Review Literatur,” 2015, 150.
53 United Nations Human Rights Office the High Commisioner, “Human Rights of Persons with Disabilities,” accessed November 20, 2018, https://www.ohchr.org/en/issues/disability.
54 Rahayu  Repindowaty  Harahap  and  Bustanuddin,  “Perlindungan  Hukum  terhadap Penyandang  Disabilitas  menurut  Convention  on  the  Rights  of  Persons  with  Disabilities  (CRPD),” Jurnal Inovatif VIII, no. 1 (January 2015): 19, https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2191.
memaknai fenomena tersebut sebagai fenomena transenden, karena dipengaruhi oleh pandangan-pandangan normatif, metafisik dan teologis (Islam Banjar) yang akhirnya keduanya saling mendorong terbangunnya konstruksi sosial berparadigma Social Model of Disability pada sebagian masyarakat Banjar saat ini.

## Simpulan
Argumen-argumen  yang  muncul  pada  penelitian  ini  telah  berusaha menggambarkan  tentang  bagaimana  Ulama-Difabel  dipersepsikan  dalam  masyarakat Banjar.    Pada  umumnya  persepsi  masyarakat  tentang  Ulama-Difabel  terlihat berparadigma  inklusif,  yakni  berbasis  kepada  hak-hak  individu  sebagai  bagian  dari masyarakat,  tentu  dengan  mempertimbangkan  kompetensi  keilmuan  dan  wawasan keislaman  yang  dimiliki.  Tetapi  jika  membicarakan  disabilitas  secara  umum,  maka sikap  dan  perlakuan  masyarakat  tidak  semua  sama,  tergantung  kepada  subyek  yang ditanyakan,  tidak  dapat  digeneralisasi,  karena  fenomenanya  tidak  tunggal,  ada keragaman  perspektif  berkenaan  dengan  sikap  dan  perlakuan  masyarakat  Banjar secara umum.
Tetapi, ketika kita mendiskusikan difabel yang berperan sebagai ulama tentu akan berbeda dengan difabel yang tidak memiliki pencapaian apa-apa, tetapi jika kita mencoba  mendiskusikan  perbedaan  ulama  yang  difabel  dengan  ulama  yang  non- difabel  maka  responnya  tidak  terlalu  berbeda  bahkan  terkesan  sama.  Distingsi  ini menjadi  menarik  karena  pencapaian  individu  seorang  difabel  ternyata  memiliki pengaruh  besar  dalam  kehidupan  mereka,  sehingga  tidak  hanya  ulama  difabel  yang dihormati,  namun  begitu  pula  perlakuan  terhadap  difabel  lainnya  yang  dihargai eksistensinya  di  masyarakat  karena  mampu  menunjukkan  pencapaian  di  luar hambatan  yang  mereka  miliki.  Berkenaan  dengan  temuan  ini  penulis  menyadari bahwa argumen-argumen tersebut sebagian besar sudah mengacu kepada teori Social Model  yang  berusaha  memberikan  ruang  kepada  difabel  untuk  mendapatkan  hak penuh sebagai warga negara secara integral. Namun, walaupun paradigma ini tumbuh dan  mulai  berkembang  dalam  masyarakat,  akan  tetapi  hal  tersebut  juga  tidak  bisa dipisahkan  dari  pengaruh  nilai-nilai  budaya  dan  agama  Islam  yang  disebut  telah menjadi identitas budaya dalam masyarakat Banjar.

## Daftar Pustaka
Abidin, Muhammad Zainal. “Ulama in Indonesian Urban Society: A View of Their Role  and  Position  in  the  Change  of  Age.”  Jurnal  THEOLOGIA  28,  no.  2 (February 20, 2018): 235–54. https://doi.org/10.21580/teo.2017.28.2.1863.
Amin,  Barkatullah.  “Konstruksi  Disabilitas  Pada  Budaya  Masyarakat  Banjar.” Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2018.
Anastasiou,  Dimitris,  James  M.  Kauffman,  and  Domna  Michail.  “Disability  in
Multicultural  Theory:  Conceptual  and  Social  Justice  Issues.”  Journal  of Disability Policy Studies 27, no. 1 (June 2016): 3–12.
https://doi.org/10.1177/1044207314558595.
Bakar, Abu,  and Imam Hanafi. “Berebut  Paling Shaleh: Penguatan Identitas Ulama Di Era Milenial.” Kontekstualita 32, no. 02 (2018).
Daily,  Arni.  "Kekerabatan  dan  Interaksi  Simbolik  Bidan  Kampung  dengan  Urang Halus  dalam  Masyarakat  Banjar." Khazanah:  Jurnal  Studi  Islam  dan  Humaniora 16, no. 2 (2018).
Daud, Alfani. Islam Dan Masyarakat Banjar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
“Eufemisme.”
In KBBI Online. Vol. 17 November 2018, n.d. https://kbbi.web.id/eufemisme.
Hadi,  Sumasno.  “Studi  Etika  Tentang  Ajaran-Ajaran  Moral  Masyarakat  Banjar,”.” Tashwir Vol. 3, no. 6 (June 2015).
Hamidi,  Jazim.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Disabilitas  Dalam  Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan Dan Pekerjaan.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 23, no. 4 (October 2016).
Hapip,  Abdul  Djebar.  Kamus  Banjar-Indonesia.  Jakarta:  Pusat  Pembinaan  Dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1977.
Harahap,  Rahayu  Repindowaty,  and  Bustanuddin.  “Perlindungan Hukum  Terhadap Penyandang  Disabilitas  Menurut  Convention  On  The  Rights  Of  Persons With  Disabilities  (CRPD).”  Jurnal  Inovatif  Vol.  VIII,  no.  1  (January  2015). https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2191.
Iderus,  Muhammad  Hasan  Said,  Latifah  Abdul  Majid,  and  Ahamad  Asmadi  Sakat. “Peranan Ulama Banjar Abad Ke-20 Dalam Tradisi Penulisan Hadis Arba’īn Di  Banjar  Dan  Malaysia.”  Al-Banjari  Vol  15,  no.  2  (December  2016):  127– 232.
Kristiansen,  Kristjana,  Simo  Vehmas,  and  Tom  Shakespeare,  eds.  Arguing  about Disability: Philosophical Perspectives. London ; New York, NY: Routledge, 2009.
“Kutung.”  In  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  November  18,  2018. https://kbbi.web.id/kutung.
Maftuhin,  Arif.  “Difabel  Dan  Penyandang  Disabilitas.”  Accessed  November  17, 2018. http://pld.uin-suka.ac.id/2014/09/difabel-dan-penyandang- disabilitas.html.
———. “Mendefinisikan Kota Inklusif: Asal-Usul, Teori Dan Indikator.” Tata Loka: Biro Penerbit Planologi Undip Vol. 19, no. 2 (2017).
Makmur, Ahdi. “Peranan Ulama Dalam Membina Masyarakat Banjar Di Kalimantan Selatan.”  MIQOT  Vol.  XXXVI,  no.  1  (June  2012):  174–91. http://dx.doi.org/10.30821/miqot.v36i1.114.
Mirhan, Mirhan. “Karisma KH Muhammad Zaini Abdul Ghani dan Peran Sosialnya (1942-2005).” Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin 12, no. 1 (2016): 59–86.
Mont,  Daniel.  Measuring  Disability  Prevalence.  SP  Discussion  Paper,  No.  0706. Washington, DC: World Bank, 2007.
Mufidah,  Nusaidah.  “Ampar-Ampar  Pisang.”  Perpustakaan  Digital  Budaya  Indonesia. Accessed November 18, 2018. https://budaya-indonesia.org/Ampar-ampar- Pisang.
Mujiburrahman,  M  Zainal  Abidin,  and  Rahmadi.  “Ulama  Banjar  Kharismatik  Masa Kini  di  Kalimantan  Selatan:  Studi  Terhadap  Figur  Guru  Bachiet,  Guru Danau, Dan Guru Zuhdi.” AL-BANJARI 11, no. 2 (July 2012).
Nata, Abuddin. Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur’an. Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
———.  Pendidikan  Dalam  Perspektif  Al-Qur’an.  Pertama.  Jakarta:  Prenadamedia Group, 2016.
Oliver, Michael. Understanding Disability: From Theory to Practice. New York: S.t Martin’s Press, 1996.
Oliver, Michael, Bob Sapey, and Pam Thomas. Social Work with Disabled People. 4th ed. Practical Social Work Series. New York: Palgrave Macmillan, 2012.
rahardjo, Muhammad Dawam. Ensiklopedi Al-Qur ‟ an. Jakarta: Paramadina, 1996.
Ro’fah. “Teori Disabilitas: Sebuah Review Literatur” 2, no. 2 (2015): 137–60.
———.  “Teori  Disabilitas:  Sebuah Review  Literatur.”  SIGAB:  Jurnal  Difabel  Vol  2, no. 2 (2015): 137–60.
Salim, Ishak. “Perspektif Difabilitas Dalam Politik Indonesia” 2, no. 2 (2015): 227– 58.
Schumm, Darla, and Michael Stoltzfus.  Disability  and Religious Diversity: Cross-Cultural and Inter-Religious Perspectives. United State: Palgrave Macmillan, 2011.
Stone-MacDonald,  Angi,  and  Gretchen  Digman  Butera.  “Cultural  Beliefs  and Attitudes  about  Disability  in  East  Africa.”  Review  of  Disability  Studies:  An International Journal Vol. 8, no. 1 (2014).
“Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2016  Tentang  Penyandang Disabilitas,” n.d.
United  Nations  Human  Rights  Office  the  High  Commisioner.  “Human  Rights  of
Persons with Disabilities.” Accessed November 20, 2018. https://www.ohchr.org/en/issues/disability/pages/disabilityindex.aspx. Urban Dictionary. “Diffabled.” Accessed November 17, 2018. https://www.urbandictionary.com/define.php?term=diffabled.