LEMAHNYA PENEGAKAN HUKUM DAN SOLUSI UNTUK MENUJU PENEGAKAN HUKUM YANG LEBIH BAIK DI INDONESIA

## WEAK LAW ENFORCEMENT AND SOLUTIONS TO TOWARD BETTER LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA
Ardiansyah Fakultas Hukum Universitas Balikpapan Jalan Pupuk Raya Kalurahan Damai, Balikpapan, Kalimantan Timur Email: ardi.ansyah@uniba-bpn.ac.id

## Abstrak
Melihat  lemahnya  penegakan  hukum  di  Indonesia  saat  ini  memang  merupakan  permasalahan menarik  untuk  direnungkan  dan  diamati,  sangat  mungkin  kita  akan  makin  tercengang,  dalam artian  mungkin  saja  saat  ini  kita  belum  ada  paradigma  yang  jelas  dalam  penegakan  hukum  di Indonesia,  atau  ada,  namun  tidak  mampu  menjadi  paradigma  hukum  yang  berjalan  secara efektif. Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan solusi untuk menuju penegakan hokum yang lebih baik dan dapat memberikan peningkatan pada rasa kepercayaan masyarakat terhadap hukum  di  Indonesia.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  Yuridis Normatif. Upaya penegakan hukum pun diarahkan pula pada kebijakan yang konsisten terhadap perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif, Harus ada konsep perubahan yang digunakan dalam penegakan hukum.
Kata Kunci : Paradigma Hukum, Penegakan Hukum, Struktur Hukum

## Abstract
Seeing the weakness of law enforcement in indonesia today is indeed an interesting problem to ponder and observe, it is very possible that we will be more astonished, in the sense that maybe at this time we have no clear paradigm in law enforcement in indonesia, or there is, but unable to become a paradigm effective law. The purpose of this paper is to provide solutions for better law  enforcement  and  can  provide  an  increase  in  the  sense  of  public  confidence  in  the  law  in indonesia.  The  research  method  used  in  this  paper  is  normative  juridical.  Law  enforcement efforts  are also directed towards policies that are consistent  with fair and non-discriminatory treatment. There must be a concept of change used in law enforcement.
Keywords: legal paradigm, law enforcement, legal structure

## I. Pendahuluan

## 1. Latar Belakang Masalah
Indonesia  merupakan  Negara  yang  berdasarkan  hukum  sebagaimana  secara  eksplisit sudah terkandung dalam pancasila dan UUD 1945, Negara Indonesia  ingin  menciptakan suatu masyarakat  dengan  konsep  civil  society  dengan  prinsip  demokrasi,  yaitu  kedaulatan  berada  di tangan  rakyat  dengan  hukum  ,melalui  mekanisme  dan  proses  demokrasi  indoensia  ingin mewujudkan  masyarakat  madani  yang  menghormati  hukum  dan  prinsip-prinsip  demokrasi, mengambangkan  semua  potensi  bangsa,  melindungi  kaum  lemah,  dan  menjamin  kebebasan warganya.
Masyarakat  madani  merupakan  model  masyakrakat  berkeadilan,  tatkala  keragaman menjadi sumebr dinamika bangsa. Para kritikus kreatif memenuhi parlemen, kaum professional mengisi  cabinet,  dan  orang-orang  bijak  yang  pemberani  menjaga  benteng  peradilan.  Para pengusaha  menjadi  berkah  bagi  Negara  dan  rakyat,  demikian  pula  para  ulama,  cendekiawan, dan  budayawan  serta  seniman  berdiri  di  garda  depan  peradaban  bangsa.  Prajurit  dan  perwira TNI  menjadi  militer  yang  professional,  sebuah  kekuatan  yang  menyebarkan  rasa  aman  dihati rakyat  tanpa  harus  kehilangan  hak-hak  politik  yang  wajar  sebagai  warga  Negara.  Kalangan perempuan  menjadi  saudara  kaum  laki-laki  yang  mempunyai  peran  strategis  sebagai  pelopor peradaban  untuk  perbaikan.  Pendelnya,  setiap  kelompok  mengembangkan  budaya  demokratis produktif,  berinteraksi  secara  positif  dengan  semangat  kebersamaan  dalam  persatuan  dan kesatuan. 1
Proses  menuju  masyarakat  madani  adalah  berliku  dan  panjang,  memakan  waktu  dan tenaga  yang  tidak  sedikit,  dan  hal  ini  harus  kita  anggap  sebagai  tantangan  untuk mewujudkannya.  Sama  halnya  dengan  hukum,  dalam  mejalankan  fungsinya  bukan  tanpa tantangan, dinamika bekerjanya hukumdimasyarakat akan selalu mengalami hambatan maupun
1 Megandaru W. Kawuryan, Kamus Politik Modern , Pura Pustaka, Yogyakarta, 2008, hlm. 390
tantangan.  Hal  demikian  terjadi  karena  hukum  bukanlah  makhluk  biologis  sebagaimana manusia, hukum hanyalah idealitas jika tidak dipraktekkan.
Keinginan  untuk  membentuk  masyarakat  sipil  yang  demokratis  yang  berdasarkan hukum  tidak  mudah,  banyak  yang  benturan  keras  diantara  ruang  dan  waktu.  Adanya ketidaksesuaian  antar  teks  dan  konteks,  hukum  hanya  menjadi  wacana  suatu  peraturan  tanpa melihat  kedalam  ranah  prakteknya  di  lapangan.  Tidak  ada  yang  bisa  dilakukan  para  penegak hukum, mereka hanya terjebak dalam postivisme yang terus “membodohi” masyarakat dengan dalil-dalil syahdunya. Harapan masyarakat terhadap hukum pun pupus lah sudah,setelah media- media  menyiarkan  buruknya  kinerja  para  penegak  hukum  kita  dati  polisi,  advokat,  jaksa,  dan hakim.  Semua  institusi  tersebut  tidak  pernah  lepas  dari  kasus-kasus  hukum,  padahal  mereka yang  seharusnya  menjadi  penegak  hukum  malah  menjadi  ”  perusak”  hukum.  Bagaimana  kita ingin  menciptakan  suatu  masyarakat  madani  jika  dari  segi  penegakan  hukum  saja  kita  masih bobrok? Sudah banyak peraturan-peraturan yang dibuat, sudah banyak orang-orang cerdas yang menduduki posisi yang stratergis di segala institusi-institusi hukum, sudah berkembang budaya- budaya  hukum  kita  yang  buruk  seperti  korupsi.  Hal  tersebutlah  yang  membuat  banyaknya masyarakat yang sekarang tidak percaya lagi terhadap penegakan hukum di Indonesia.
Cara pandang legisme inilah yang menjadi salah satu penyebab krisis penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena  itu, perlu upaya/alternatif  lain di dalam penegakan  hukum  sehingga hukum sesuai dengan konteks sosialnya. Salah satu upaya  yang  bisa di tempuh adalah dengan gagasan hukum progresif hingga dapat menganalisa penerapan gagasan tersebut dalam konteks penegakan hukum di indonesia.
Menurut Lawrence Friedmen, dalam teori system  hukum,  ada tiga  faktor yang  menjadi dasar penegakan hukum, yaitu :  factor structural, factor substansial, dan factor kultural. Ketiga factor  tersebut  merupakan  factor  yang  paling  mendasar  dalam  proses  penegakan  hukum terutama di Indonesia. Dari ketiga factor tesebut muncul sebuah pertanyaan, factor apakah yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia? 2
2 Mahmud Kusuma, menyelami semangat hukum progresif-terapi paradigmatic  bagi lemahnya hukum Indonesia , antonylib, Yogyakarta, 2009, hlm. 5
Melihat  lemahnya  penegakan  hukum  di  Indonesia  saat  ini  memang  merupakan permasalahan  menarik  untuk  direnungkan  dan  diamati,  setelah  mengajukan  beberapa pertanyaan diatas sangat mungkin kita akan makin tercengang, dalam artian mungkin saja saat ini kita belum ada paradigma yang jelas dalam penegakan hukum di Indonesia, atau ada, namun tidak mampu menjadi paradigma hukum yang berjalan secara efektif.
2. Rumusan masalah
a. Apakah yang menjadi factor lemahnya penegakan hukum di indoensia?
b. Adakah  upaya  yang  tepat  untuk  menanggulangi  krisis  penegakan  hukum  di indonesia agar masyarakat dapat percaya terhadap hukum?

## 3. Metode Penelitian
Dalam  pendekatan  penelitian,  penulis  akan  menggunakan  pendekatan  yang  bersifat yuridis-normatif,Yuridis-normatif,  digunakan  dalam  rangka  mengupas  segala permasalahan  yang  berkaitan  dengan  norma-norma  atau  aturan-aturan  hukum  serta kajian  yang  bersifat  yuridis  normatif  yang  berhubungan  dengan  permasalahan perluasan  kepesertaan  dan  peningkatan  kolektabilitas  iuran  bagi  pekerja  penerima upah  badan  usaha  swasta,  pendekatan  analisisnya  akan  menggunakan  kajian  yang bersifat  yuridis  normatif  yang  bertitik  tolak  pada  norma-norma  yang  berhubungan dengan pemasalahan yang hendak dipecahkan.
Pendekatan  yuridis  normatif  adalah  pendekatan  yang  dilakukan  berdasarkan bahan  hukum  utama  dengan  cara  menelaah  teori-teori,  konsep-konsep,  asas-asas hukum  serta  peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan  penelitian ini.

## II. Pembahasan

## A. Lemahnya penegakan hukum di indonesia
Indonesia merupakan Negara berdasarkan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat  3  UUD  1945,  Negara  berdasarkan  hukum  yang  memberikan  kepastian,keadilan,dan kemanfaatan bagi seluruh rakyatnya.  Negara hukum sudah merupakan tipe Negara yang umum
dimiliki  oleh  bangsa  di  dunia  dewasa  ini.  Negara  hukum  meninggalkan  tipe  Negara  yang absolute atau Negara yang memerintah atas kemauan penguasanya. Sejak suatu menjadi Negara hukum,  maka  Negara  diperintah  berdasarkan  hukum  yang  sudah  dibuat  dan  disediakan sebelumnya serta penguasa pun harus tunduk terhadap hukum tersebut.
Konsekuensi  dari  sebuah  Negara  hukum  adalah  adanya  suatu  peraturan  yang  harus ditaati,  peraturan  tersebut  adalah  peraturan  tertulis  yang  dibuat  oleh  penguasa  yang  biasa  kita sebut dengan peraturan perundang-perundangan,  dengan  mengatasnamakan perwakilan rakyat, mereka  membuat  suatu  peraturan  untuk  menciptakan  suatu  hukum  yang  mereka  anggap peraturan tersebut mampu  mewujudkan kepastian hukum. Negara  hukum  lebih  mementingkan bentuk daripada isidan tidak memperdulikan kandungan moral kemanusiaan yang harus terdapat di  dalam  suatu  peraturan  yang  di  buatnya.  Negara  hukum  yang  seperti  ini  merupakan  Negara hukum  formil,  dimana  kualiatasnya  hanya  ditentukan  oleh  ketundukannya  kepada  hukum  dan tidak  ada  patokan  watak  kemanusiaan  tertentu  sebagai  determinan.  Satu-satunya  determinan adalah kebijaksanaan yang dibuatnya dituangkan dalam hukum. Legalitas menjadi prinsip dasar tidak perlu mengutamakan legitimitas.
Negara  hukum  yang  ideal  adalah  Negara  hukum  yang  mampu  mensejahterakan rakyatnya  dan  mampu  membahagiakan  rakyatnya  dari  segala  aspek  kehidupan,  hukum  bukan menjadi  dasar  untuk  suatu  perubahan  social,  tapi  hukum  harus  mengikuti  perubahan  social  di dalam  masyarakat.  Negara  hukum  sebagaimana  menurut  Satjipto  Rahardjo  adalah  Negara hukum  yang  bukan  hanya  bangunan  yang  didalamnya  hanya  ada  hukum,  politik,  dan  social melainkan juga cultural, cultural yang dimaksud adalah suatu kultur pembahagiaan rakyat. 3
Berjalannya  suatu  Negara  hukum  tidak  pernah  luput  dari  dinamika  proses  penegakan hukumnya.  Penegakan  hukum  merupakan  pelaksanaan  hak,  kewajiban  serta  tanggung  jawab hubungan  antara  penguasa  dan  warga  negara  sebagaimana  yang  telah  dituangkan  di  dalam aturan  hukum,  baik  itu  di  dalam  aturan  hukum  tertulis  berupa  peraturan  perundang-undangan
3 Satjipto Rahardjo, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya , Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, Hlm. 66
( statutory  law )  maupun  di  dalam  aturan  hukum  yang  tidak  tertulis  ( non-statutory  law ). 4 Dari pengertian  tersebut  berarti  penegakan  hukum  itu  merupakan  adanya  suatu  peraturan  dimana yang  menjadi  subjeknya adalah pemerintah dengan  masyarakatnya untuk  mewujudkan tujuan- tujuan hukum.
Saat  ini  Indonesia  mengalami  degradasi  dalam  penanganan  penegakan  hukumnya, Indonesia pernah menduduki Negara terkorupsi keenam di dunia pada tahun 2005 sedangkan di kawasan  ASEAN  Indonesia  menduduki  peringkat  kedua  terkorup.( www.malra.org ).  masih banyaknya  kasus  hukum  yang  berjalan  tidak  sesuai  dengan  harapan  masyarakat  sehingga terjadinya  kekacauan  dan  kerusuhan  dimana-mana  karena  masyarakat  merasa  tidak mendapatkan  keadilan  dari  hukum.  Institusi  para  penegak  hukum  masih  banyak  memberikan citra buruk di mata masyarakat mulai dari kepolisian,kejaksaan, dan kehakiman.
Dari  beberapa  hal  diatas  terdapat  beberapa  factor  yang  menyebabkan  lemahnya penegakan hukum di Indonesia, faktor –faktor tersebut dibagi menjadi dua yaitu faktor internal system  hukum  dan  faktor  eksternal  system  hukum,  kedua  faktor  tersebut  dapat  dijelaskan sebagai berikut :
1. Faktor internal system hukum
Faktor ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Lawrence Friedman  yaitu :
a. Struktur hukum
Struktur  hukum  merupakan  pranata  hukum  yang  menopang  sistem  hukum  itu sendiri,  yang  terdiri  atas  pertama,  bentuk  hukum  yaitu  bentuk  dari  hukum  itu sendiri  misalnya  hukum  pidana,  hukum  perdata  dll.  Kedua,  lembaga-lembaga hukum  yaitu  institusi-institusi  yang  berkompeten  dalam  proses  penegakan hukum.  Misalnya  lembaga  kehakiman,  kejaksaan,  kepolisian  dll.  Ketiga perangkat  hukum  yaitu,  aparat-aparat  penegak  hukum,  misalnya  hakim,  jaksa, polisi, advokat dll.
Di mulai dari instansi kepolisian , dimana kita ketahui bersama UU No. 2 tahun 2002 tentang kepolisian dalam aktualisasinya belum bekerja dengan baik dalam
4 http://hanyasebuahpesan.blogspot.com/
jika  dilihat  dari  segi  empirisnya.  Hal  ini  terlihat  jelas  dari  beberapa  penelitian yang  menunjukkan  masih  buruknya citra dan kinerja polisi di  mata  masyarakat. Buruknya  penilaian  masyarakat terhadap  institusi  kepolisian  tidak  terlepas  juga dari kasus yang menim Komjen Susno Duaji yang terlibat kasus penyuapan dan terkenal  dengan  istilah  antara  “cicak  dan  buaya”.  Buruknya  citra  kepolisian dimata  masyarakat  pada  akhirya  menyuburkan  praktek-praktek  seperti penyuapan, enggan menempuh jalur hukum secara formal.
Dalam kejaksaan, menurut UU nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan pasasl 30  angka  3,  mengatur  bahwa  tugas  jaksa  dalam  bidang  ketertiban  dan ketentraman  umum  diantaranya  diatur  dalam  huruf  a,  adalah  peningkatan kesadaran  hukum  masyarakat,  dan  huruf  b,  pengamanan  kebijakan  penegakan hukum.  Menurut  UU  ini  jaksa  tidak  hanya  berfungsi  sebagai  penuntut  dalam perkara  pidana,  namun  mempunyai  tujuan  yang  lebih  luas  dalam  mendukung ketertiban  masyarakat. 5 Kondisi  riil  dilapangan  memang  tak  seindah  yang tercantum  dalam  UU  diatas,  hal  ini  tercantum  dari  citra  kejaksaan  di  mata masyarakat  pada  umumnya.  Kita  bisa  melihat  seorang  jaksa  Urip  Tri  Gunawan yang  di  penjara  karena  kasus  penyuapan  yang  dilakukan  oleh  artalita  suryani. Hal  ini  sangat  menegaskan  bahwa  jaksa  memegang  peranan  “penting”  dalam mafia  peradilan,  modus  kerja  yang  dipakainya  dalam  berkorupsi  diantaranya adalah dengan cara memperpanjang proses penyidikan sambil menunggu “uang pelican”  yang  harus  diberikan  oleh  tersangka,  atau  dengan  cara  tertentu menawarkan tuntutan yang lebih ringan apabila tersangka memberikan sejumlah uang. 6
Dalam  institusi  kehakiman,  bermuara  pada  Mahkamah  Agung,  yang  saat  ini diatur dalam UU No. 14 Tahun 1985 dan mengalami perubahan oleh UU No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah
5 Mahmud Kusuma, menyelami semangat …..Op.cit, hlm. 112
6 Ibid, hlm. 114
Agung.  Buruknya  citra  lembaga  kehakiman  memang  bukan  isaan  jempol belakan,  meskipun susah untuk di  buktikan,  meskipun sering kali  benar, hal  ini terlihat dari peranan hakim dalam  mafia peradilan. Modus  yang sering di temui adalah kekuatan hakim dalam menentukan diterima atau tidaknya suatu alat bukti tergantung dari jumlah uang yang diberikan oleh para pihak. Putusan juga tidak didasarkan  atas  dasar  hukum  dan  rasa  keadilan,  namun  berdasarkan  atas kedekatan dan  jumlah uang  yang dibayarkan.  Kita  juga  masih  ingat pada kasus hakim  muhtadi  asnun  yang  divinis  2  tahun  karena  terbukti  menerima  suap  dari gayus tambunan.
Advokat, UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun  di  luar  pengadilan  yang  memenuhi  persyaratan  berdasarkan  ketentuan Undang-undang  ini.  Maka  dapat  diketahui  dari  Undang-undang  di  atas,  bahwa tugas seorang advokat adalah memberikan jasa hukum bagi kliennya.
Citra buruk pengacara dimata masyarakat ada pada ungkapan “pengacara hitam”. Menurut  JJ  Amstrong  Sembiring,  yang  tergabung  dalam  Serikat  Pengacara Rakyat  (SPR),  istilah  pengacara  hitam  mengacu  pada  pengacara  yang  banyak “berinterplay”  dengan  berbagai  pihak  guna  mempraktekkan  hukum  formalitas pada  sebuah  isntitusi  hukum.  Mereka  bekerja  semata-mata  demi  uang ( http://vote.sparklit.com ).  Padahal  profesi  advokat  adalah  profesi  yang  mulia karena  melayani  rakyat,  bahkan  seorang  advokat  pada  asasnya  tidak  boleh menolak klien  hanya karena klien tidak  membpunyai  biaya untuk berperkara di pengadilan.  Kita  tentu  masih  ingat  bagaimana  pengacara  Probo  Sutedjo,  yaitu Harini Wiyoso, berusaha menyuap hakim pada tingkatan Mahkamah Agung. 7
b. Substansi hukum
7 Ibid, hlm. 123
Substansi  hukum  merupakan  isi  dari  hukum  itu  sendiri,  artinya  isi  hukum tersebut  harus  merupakan  sesuatu  yang  bertujuan  untuk  menciptakan  keadilan dan dapat diterapkan dalam masyarakat.
Sebagaimana  yang  dikatakan  oleh  Friedmann,  subtansi  hukum  adalah  segala produk  norma  yang  hidup  dan  dipatuhi  oleh  masyarakat,  baik  tertulis  maupun tidak tertulis.   Produk hukum  yang di  buat oleh  pemerintah  saat  ini  masih  jauh dari  harapan  masyarakat,  malah  masih  ada  peraturan  yang  menambah penderitaan  masyarakat.  Misalnya  kita  bisa  melihat  dalam  UU  tentang penanaman  modal  yang  dimana  mendapat  kritikan  dari  banyakan  kalangan bahwa  UU  tersebut  telah  terbukti  memihak  kepada  investor  asing  dan mengabaikan  kepentingan  masyarakat.  Produk  hukum  belum  bisa  mencapai keadilan  social,karena  adanya  pengaruh  kepentingan  politik  dalam  satiap pembuatan  peraturan  Per-UU-an.  peraturan  perundang-undangan  kerap  dibuat secara  tidak  realistis.  Ini  terjadi  terhadap  pembuatan  peraturan  perundang- undangan  yang  merupakan  pesanan  dari  elit  politik,  negara  asing  maupun lembaga keuangan internasional. Disini peraturan perundang-undangan dianggap sebagai komoditas. Sering terjadi ambiguity dan duplikasi pada substansi hukum berupa  produk  perundang-undangan,  dimana  rumusan  pasalnya  sering menimbulkan multitafsir. Konsekuensi logis dari perbedaan penafsiran ini, akan memunculkan  kegamangan  atau  keragu-raguan  dalam  penerapannya,  sehingga berimplikasi terhadap kepastian hukum.
c. Kultur hukum
Budaya  hukum  ini  terkait  dengan  profesionalisme  para  penegak  hukum  dalam menjalankan  tugasnya,  dan  tentunya  kesadaran  masyarakat  dalam  menaati hukum  itu  sendiri.  Gejala  timbulnya  degradasi  budaya  hukum  di  lingkungan masyarakat  ditandai  dengan  meningkatnya  sikap  apatisme  seiring  menurunnya tingkat  apresiasi  masyarakat  baik  kepada  substansi  hukum  maupun  kepada struktur  hukum.  Peristiwa-peristiwa  yang  terjadi  akhir-akhir  ini,  seperti  kasus
main  hakim  sendiri,  antara  lain  berupa  penganiayaan,  pembakaran  para  pelaku kriminal. Bahkan tidak jarang pula perilaku tersebut berujung kepada pelecehan terhadap aparat penegak hukum ketika melaksanakan tugasnya, baik diakibatkan karena  turunnya  kepercayaan  terhadap  kinerja  aparat  penegak  hukum,  maupun sebagai  usaha  untuk  menghalangi  penegakan  hukum  itu  sendiri,  mengingat tersangka/terdakwa berasal dari kelompok masyarakat tertentu.
2. Faktor di luar system hukum
pertama karena  modus  operandinya  canggih  ( sophisticated ),  artinya  cara  operasi atau cara melaksanakan atau melakukan tindakan dengan sangat berpengalaman dan rapi,  sehingga  sulit  dideteksi  secara  dini. Kedua ,  subyek  hukumnya  profesional, artinya pelakunya ahli dibidangnya, disiplin ilmu yang dimilikinya ada relevansinya dengan obyek kejahatan tersebut, seperti kejahatan di lingkungan perbankan, subyek hukumnya  ahli  tentang  seluk  beluk  perbankan,  kejahatan  tentang  ketenagalistrikan, subyek  hukumnya  menguasai  tentang  tehnis  ketenagalistrikan. Ketiga obyeknya rumit  ( complicated ),  artinya  baik  alat  bukti  maupun  barang  bukti  sulit  diperoleh, mungkin  dikarenakan  tenggang  waktu  kejadiannya  dengan  diketahuinya  kejahatan tersebut  berselang  cukup  lama,  seperti  dalam  kasus  korupsi,  sehingga  untuk mendapatkan  saksi,  dokumen-dokumen  dan  menarik  kembali  uang  hasil  kejahatan tersebut  menjadi  sulit  karena  telah  disembunyikan. Keempat sulitnya  melacak  para pelaku  tindak  pidana  yang  melarikan  diri  pada  saat  putusan  pengadilan  belum berkekuatan hukum tetap. Meskipun telah dilakukan pencekalan dengan segala daya dan upaya terpidana tersebut dapat melarikan diri ke luar negeri, menggunakan jalur- jalur  tradisional  atau  memalsukan  dokumen-dokumen  perjalanan,  sehingga  tidak terdeteksi oleh petugas Imigrasi. 8
B. Upaya menuju penegakan hukum yang lebih baik di Indonesia
8 http://www.setneg.go.id/index.php?Itemid=192&id=1663&option=com_content&task=view
Dari  segala  faktor  yang  dijelaskan  diatas  jelaslah  bahwa  penegakan  hukum  di  Negara kita  ini  masih  terlihat  lemah  dari  segala  faktor.  Berikut  upaya-upaya  untuk  meningkatkan penegakan hukum di Indonesia :
1. Pemberantasan Korupsi di institusi hukum di Indonesia
Harus ada pengawasan yang intens terhadap para penegak hukum, banyaknya kasus penyuapan  di  lingkungan  kepolisian,  kejaksaan,  dan  kehakiman  menjadi  bentuk keterpurukan tersendiri  dalam  buruknya  penegakan  hukum  di  Negara  kita.  Korupsi sekarang  telah  menjadi  budaya  yang  tidak  bisa  diberantas,  sehingga  harus  ada penegasan  hukuman  terhadap  para  penegak  hukum  yang  melakukan  korupsi. Penegasan ini harus member efek jera dan membuat para penegak hukum sadar akan pentingnya keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia.
2. Pendidikian hukum yang progresif
Menurut  Satjipto  Rahardjo,  Perlu  adanya  pendidikan  hukum  yang  progresif  guna menandingi  pendidikan  hukum  status  quo.  Di  antara  ciri  pendidikan  hukum  yang rogresif  adalah  kreatif,  responsive,  protagonist,  berwatak  pembebasan,  dan berorientasi kepada Indonesia dan kebutuhan Indonesia.  Tidak mengherankan saran satjipto  rahardjo  diatas  tentang  pendidikan  hukum  yang  progresif,  hal  ini dikarenakan  pendidikan  hukum  di  Indonesia  terlalu  menekankan  hukum  sebagai teknologi yang tanpa nurani, dimensi nurani inilah yang telah hilang dari pendidikan hukum  kita  saat  ini.  Dalam  konteks  peninjauan  kembali  arah  pendidikan  hukum  di Indonesia,  hendaknya  penjabarannya  dalam  kurikulum  harus  dilakukan  sebaik mungkin  guna  menghasilkan  lulusan-lulusan  hukum  yang  tidak  hanya  mengerti tentang logika peraturan, namun juga kreatif dalam merespon perubahan zaman. 9
3. Pengawasan yang intensif oleh masyarakat terhadap penegak hukum
Perlu  adanya  kerelaan  dari  para  penegak  hukum  untuk  selalu  diawasi  oleh masyarakat, hal ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat agar penegakan hukum berjalan dengan baik. Pengawasan oleh masyarakat ini semakin relevan sebagaimana
9 Mahmud Kusuma, menyelami semangat hukum progresif….,Op.Cit, hlm. 149
ketika rakyat memilih presiden, gubernur dan bupati secara langsung. Dalam konteks politik,  peranan  pengawasan  oleh  masyarakat  merupakan  unsur  yang  menentukan nasib “penguasa” baik di legislatif maupun pimpinan eksekutif pada saat pemilihan umum.  Dalam  konteks  negara,  peranan  pengawasan  oleh  masyarakat  merupakan perwakilan  suara  rakyat  yang  telah  terus  menerus  memiliki  komitmen  memenuhi kewajiban sebagai warga negara antara lain dalam membayar pajak. Oleh karena itu, untuk  mengurangi  kegagalan  penyelenggaraan  negara/pemerintahan  pelibatan masyarakat dalam pengawasan merupakan hal yang penting.
4. Upaya  penegakan  hukum  pun  diarahkan  pula  pada  kebijakan  yang  konsisten terhadap perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif dengan tujuan untuk melakukan tindakan preventif dan korektif terhadap penyimpangan kaidah hukum, norma sosial yang terjadi  di dalam proses penyelenggaraan kehidupan  bermasyarakat, berbangsa dan  bernegara.  Dengan  pelaksanaan  penegakan  hukum  yang  demikian,  diharapkan ke depan penegakan hukum dapat menjadi tumpuan dalam rangka merebut kembali kepercayaan  masyarakat  terhadap  hukum  dengan  mengutamakan  beberapa  agenda penegakan  hukum,  yaitu  pemberantasan  korupsi,  anti  terorisme,  pembalakan  hutan secara  liar,  pencucian  uang,  perdagangan  wanita  dan  anak-anak,  kejahatan perbankan, serta pembasmian penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya.
5. Harus ada konsep perubahan yang digunakan dalam penegakan hukum
Islam  mempunyai  konsep  yang  khas  dalam  memperbaiki  kerusakan  atau penyimpangan  yang  terjadi,  baik  pada  tataran,  individu,  institusi,  masyarakat,  atau negara.  Secara  garis  besar,  ada  dua  jenis  perubahan  dalam  Islam,  yaitu taghyir (perubahan  total),  dan ishlah (perubahan  parsial).  Taghyir  adalah  perubahan  yang bersifat total yang diawali dari asas (ide dasar/aqidah). Asas ini merupakan ide dasar yang  melahirkan  berbagai  ide  cabang. Dalam  individu seorang  muslim,  juga dalam masyarakat Islam, yang menjadi asas, adalah Aqidah Islamiyah. Perubahan total ini tertuju  pada  kerusakan  sesuatu  yang  bersifat  mendasar  dan  fatal,  sehingga  harus diadakan  perubahan  pada  asasnya,  yang  berlanjut  pada  cabang-cabangnya  Taghyir
adalah perubahan yang bersifat total yang diawali dari asas (ide dasar/aqidah). Asas ini  merupakan  ide  dasar  yang  melahirkan  berbagai  ide  cabang.  Dalam  individu seorang  muslim,  juga  dalam  masyarakat  Islam,  yang  menjadi  asas,  adalah  Aqidah Islamiyah. Perubahan total ini tertuju pada kerusakan sesuatu yang bersifat mendasar dan  fatal,  sehingga  harus  diadakan  perubahan  pada  asasnya,  yang  berlanjut  pada cabang-cabangnya.
Ishlah  adalah  perubahan  yang  bersifat  parsial.  Asumsinya,  asas  yang  ada  masih selamat/benar,  atau  hanya  terkotori  oleh  sesuatu  ide  asing.  Yang  mengalami kerusakan  bukan  pada  asasnya,  tetapi  cabang-cabangnya.  Maka,  perubahan  parsial ini hanya tertuju pada aspek cabang, bukan aspek asas.
Kegagalan  penegakan  hukum  di  Indonesia  dalam  perspektif  Islam  haruslah diperbaiki  dengan  jalan  taghyir  (perubahan  total),  bukan  dengan  jalan  ishlah (perubahan parsial).

## III. Kesimpulan
Dari  uraian  dapat  kita  tarik  beberapa  kesimpulan,  kesimpulan  tersebut  adalah  sebagai berikut  Lemahnya  penegakan  hukum  di  Indonesia  di  pengaruhi  oleh  dua  faktor  yaitu Faktor  internal  system  hukum  dan  faktor  eksternal  system  hukum.  Faktor  internal system  hukum  terdapat  pada  sturuktur  hukum,  substansi  hukum,  dan  cultural  hukum. Sedangkan  faktor  eksternal  system  hukum  terdapat  pada  Pertama  operandinya  canggih ( sophisticated ). Kedua ,  subyek  hukumnya  professional. Ketiga obyeknya  rumit ( complicated ). Keempat sulitnya melacak para pelaku tindak pidana yang melarikan diri pada  saat  putusan  pengadilan  belum  berkekuatan  hukum  tetap.  Solusi  dari  lemahnya penegakan  hukum  adalah  Pemberantasan  Korupsi  di  institusi  hukum  di  Indonesia, Pendidikian hukum yang progresif, Pengawasan yang intensif oleh masyarakat terhadap penegak  hukum,  Upaya  penegakan  hukum  pun  diarahkan  pula  pada  kebijakan  yang konsisten  terhadap  perlakuan  yang  adil  dan  tidak  diskriminatif,  Harus  ada  konsep perubahan yang digunakan dalam penegakan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Mahmud Kusuma, Menyelami Semangat Hukum Progresif-Terapi Paradigmatic  Bagi Lemahnya Hukum Indonesia , antonylib, Yogyakarta, 2009
Megandaru W. Kawuryan, Kamus Politik Modern , Pura Pustaka, Yogyakarta, 2008
Satjipto Rahardjo, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya , Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
INTERNET
http://hanyasebuahpesan.blogspot.com/
http://www.setneg.go.id/index.php?Itemid=192&id=1663&option=com_content&task=view www.malra.org
http://vote.sparklit.com