Volume 7 Number 2, November 2023, page 191-202
Meneropong  Tradisi:  Sanksi  Pelanggaran  Hukum  Adat  pada  Masyarakat Ulun Lampung
Nency Dela Oktora 1*
1 Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia
nencydelaoktora@metrouniv.ac.id *

## ARTICLE INFO
Article history:
Received November 08, 2023 Revised November 09, 2023 Accepted November 14, 2023

## Abstract
The  customary  law  of  the  people  of  Lampung  in  Sukadana  District  is guided by the Ketaro Adat Lappung which is a book used for the people of  Lampung  Pepadun.  The  Lampung  Adat  Ketaro  Manuscript  contains customary  rules,  regarding  rules  of  conduct,  marriage,  appointment  of counterweights,  and  fines  and  sanctions  (Cepalo  12  (severe  sanctions) and  Cepalo  80  (ordinary  sanctions))  for  those  who  violate  customary rules  in  indigenous  peoples.  This  research  is  qualitative  descriptive research (field research) with inductive thinking. The methods used were interviews,  documentation,  and  observation.  Respondents  were  obtained through  purposive  sampling  techniques.  Researchers  use  language translators in interviews.
The implementation of Lampung customary law in relation to customary sanctions  has  been  actualized.  If  someone  violates  customary  law,  he  is obliged to report the customary elder regarding his mistake and apologize and  repent,  then  the  customary  elders  consult  to  decide  on  a  sanction.
After  the  sanction  is  paid,  the  pepadun  will  be  upright  again.  Sanctions for violations, namely compensation for immaterial damages, payment of customary  money  to  those  affected,  shame  cover,  apologies,  various death  sentences,  exile  (non-active)  from  society  and  placing  the  person outside  the  legal  system.  Factors  influencing  the  implementation  of Lampung's  customary  law  are  its  customary  law,  customary  law enforcers,  means  and  facilities  to  support  the  implementation  of customary law, society (HR), and culture/culture.
Keywords :  Ketaro  Adat  Lampung,  Indigenous  Sanctions,  Lampung Pepadun, Indigenous People Published by Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah Website http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/tapis/index This is an open access article under the CC BY SA license
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Masyarakat dalam aktivitasnya akan memunculkan kebiasaan yang keberadaannya  statis  maupun  dinamis.  Statisnya  suatu  kebiasaan  karena  dianggap sebagai  sesuatu  yang  dianggap  wajar  bahkan  tepat  untuk  terus  dilakukan,  terlebih kebiasaan tersebut merupakan kebiasaan yang mengakar secara turun temurun sehingga dianggap  sebagai  sesuatu  yang  sakral  dan  pantang  untuk  ditinggalkan. Adat  kebiasaan yang  disertai  sanksi  disebut  hukum  adat.  Hukum  adat  merupakan  kebiasaan-kebiasaan tertentu  yang  nantinya  berkembang  menjadi  suatu  ketentuan  atau  merupakan  hukum yang  tidak  tertulis  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Setiap  hukum  adat  dikenal  sanksi-

## Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah
sanksi  adat  yang  berlaku  bagi  setiap  orang  yang  melakukan  kejahatan  atau  melanggar kaidah-kaidah  dan  norma-norma  yang  bertentangan  dengan  kepentingan  umum (Safrijal, 2013).
Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang masyarakatnya masih memegang teguh hukum adat yang diwarisi turun temurun.  Masyarakat adat Lampung mengatakan  hukum  adat  itu  bukan  saja  sekedar  kebiasaan-kebiasaan,  tetapi  cerminan pribadi  dari pandangan hidup  atau falsafah orang Lampung  yaitu yang dikenal  dengan sebutan Piil  Pesenggiri.  Piil  Pesenggiri meliputi  nilai-nilai  luhur  dan  hakiki  yang menunjukkan  kepribadian  serta  jati  diri  masyarakat  Lampung  (Minandar,  2018). Piil Pesenggiri . bermakna  berjiwa . besar,  terdapat   perasaan  malu, . harga  diri, . ramah, suka . bergaul, tolong-menolong . dan bernama besar.
Kabupaten  Lampung  Timur,  Kecamatan  Sukadana  merupakan  salah  satu  daerah yang penduduknya sebagian besar bersuku Lampung dan terikat norma, dimana hukum adatnya  serta  setiap  segala  sesuatu  yang  dilakukan  selalu  kembali  kepada  agama, hukum,  dan Piil. Kedudukan . adat  dalam  kehidupan  masyarakat  Kecamatan . Sukadana diyakini  dengan  sadar,  bahwa  setiap . manusia  terikat  secara  langsung  ataupun  tidak langsung  dalam  suatu  sistem . yang  mengatur  pola  kepemimpinan,  mengatur  interaksi sosial antara manusia, mengatur . tanggung jawab kepada masyarakat, mengatur . keadilan sosial  dalam  masyarakat,  membimbing . manusia  agar  tidak  goyah  kepercayaannya terhadap  kekuasaan  Tuhan  Yang  Maha  Kuasa,  dan . mengatur  sanksi  sosial  dan  sanksi adat . terhadap mereka yang melanggar adat . dan lain-lain (Yulia, 2018).
Masyarakat  Kecamatan  Sukadana,  jika  ada  yang  melakukan  pelanggaran . norma agama . dan  norma  adat  akan  ditindaklanjuti  melalui  hukum  adat  yang  penyelesaiannya melalui . musyawarah  ( merwatin )  para  tetua  adat  atau  punyimbang  adat  yang  mengacu pada Naskah Ketaro Adat Lappung. Naskah Ketaro Adat Lappung adalah naskah yang merupakan buku pedoman atau acuan adat bagi masyarakat Lampung Pepadun. Naskah ini  berisi  aturan-aturan  adat,  antara  lain  tentang  tata  perilaku  atau  tata  norma  hidup sehari-hari, perkawinan, pengangkatan penyimbang, dan denda serta sanksi-sanksi bagi yang melanggar aturan adat  dalam masyarakat  adat.  Hukuman atau sanksi adat  berupa membayar  ganti  rugi  ( nyukak ),  mengembalikan  yang  dicuri  ( ulang  ko  sai  di  maling ), membayar  denda  sejumlah  uang,  memotong  sejumlah  kerbau  ( mesol  kibau ),  serta hukuman  sosial  seperti  diasingkan  dari  keluarga  dan  masyarakat  adat  atau  di  non aktifkan dari hukum adat (Wawancara dengan tetua adat, gelar Sutan Paku, 29 Februari 2019).
Idealnya tergambar bahwa ulun Lappung di Kecamatan Sukadana jika memegang teguh  agamanya, Piil  Pesenggiri dan  hukum  adat  nya,  maka  akan  tercipta keseimbangan,  kerukunan  dan  keharmonisan  pada  masyarakatnya.   Namun,  di  zaman yang penuh serba serbi arus globalisasi, Kecamatan Sukadana pun tidak luput dari serba serbi  tersebut,  dimana  diduga  terdapat  kegelisahan-kegelisahan  yang  bersumber  dari renggangnya  atau  bergesernya  kontrol  masyarakat  hukum  adat  terhadap  sesuatu  yang sudah diyakini dan bahkan yang sudah diputuskan oleh hukum adat itu sendiri.
Contoh, pada dasarnya masyarakat Lampung sangat menjaga kehormatan diri dan keluarga  serta  nama  besar  sehingga  jika  salah  satu  anggota  keluarganya  melakukan sesuatu  yang  bertentangan  dengan  hukum  adat  maka  otomatis  dia  akan  merasa  turun harga dirinya (piil) dan  cacat  di  mata adat.   Misalnya hamil  diluar nikah atau anaknya ada yang bercerai maka satu keluarga besar atau kepenyimbangan akan mendapat malu dan  mendapat  sanksi  yaitu  berupa  denda  adat  serta  akan  dinonaktifkan  dalam  hal begawei  adat  atau  dianggap  kepenyimbangannya  roboh  ( pepadun  telungkep ).
Penyimbangnya akan kembali tegak lagi jika penyimbang rajonya menyelesaikan sanksi dan  denda  adat  serta  bertaubat  dan  meminta  maaf  atas  kesalahan  yang  dilakukan rakyatnya  atau  masyarakat  yang  dibawah  naungannya.   Sanksi  dan  denda  adat  serta pengakuan dan permohonan maaf yang dilakukan tujuannya adalah agar perbuatan yang melanggar  tersebut  tidak  terjadi  lagi  atau  menimbulkan  efek  jera  bagi  pelakunya.  Bila melihat  dari  panjangnya  proses  untuk  membalikkan  kembali  pepadun  atau  nama baiknya kepenyimbangannya, maka seharusnya tidak akan lagi ada pelanggaran hukum adat.  Akan tetapi pada kenyataannya sekarang hal itu tidaklah demikian, pelanggaran- pelanggaran tersebut masih tetap terjadi.

## Hukum Adat dan Sanksi Adat
Hukum adat atau disebut dengan adat recht oleh Van Dijk dan Van Vollen Hoven yang dikutip oleh Bushar Muhammad diartikan sebagai hukum yang tidak dikodifikasi yang merupakan hukumnya orang Indonesia asli serta orang Timur asing (Muhammad, 1976).  Hilman  Hadikusuma  mengartikan  hukum  adat  merupakan  pedoman  bagi kehidupan  bermasyarakat  memiliki  2  kata  yang  saling  menguatkan  dan  memiliki  arti sendiri  yakni  adat  dan  hukum  (Dijk,  2006).  Sanksi  sebagai  akibat  hukum  memberi dampak pada kuatnya aturan kehidupan masyarakat yang oleh Van Dijk disebut sebagai hukum  adat  sedangkan  bila  tak  bersanksi  maka  hanya  dikatakan  sebagai  Adat  saja (Muhammad  1976).  Demikian  pula  pendapat  Soeripto  yang  juga  menyatakan  bahwa hukum  adat  merupakan  hukum  tidak  tertulis  yang  dipatuhi  sebagai  bentuk  kesadaran hukum  serta  dipertahankan  oleh  masyarakatnya  serta  memiliki  daya  paksa  yang  kuat dalam bentuk sanksi. hukum oleh karena ada kesadaran keadilan (Rahman, 1984).
Pada hakikatnya hukum adat bersifat Pragmatisme – realisme yakni hukum yang mampu  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  yang  sangat  fungsional  religius,  sehingga dalam  upaya  memberikan  keadilan,  hukum  adat  akan  melindungi  kepentingan masyarakat  umum  dari  pada  kepentingan  pribadi (Commun) tanpa  harus  menunggu waktu lama untuk melakukannya (Contant) sehingga akibat yang muncul dari perilaku tersebut  akan  tampak  secara Concrete bentuk  perbuatan  hukumnya  (Soekanto,  1988). Dalam perjalanan sejarah, pengakuan terhadap hukum adat sebagai bagian dari hukum yang  hidup  dan  berkembang  serta  diakui,  mengalami  pergulatan  dan  tarik  menarik  di masa  hindia  belanda.  Sehingga,  pada  akhirnya  kini  keragaman  dan  keberagaman masyarakat  Indonesia  yang  digambarkan  dengan  Bhineka  Tunggal  Ika  justru  menjadi ciri  khas  yang  keberadaannya  diakui  sebagai  sumber  hukum  di  Indonesia  termasuk Ketaro adat Lampung yang ada di Masyarakat Adat Lampung.
Ketaro  adat  lampung  adalah  buku  yang  berisi  aturan  adat  masyarakat  Lampung Pepadun,  yaitu  mengenai  tata  cara . perkawinan,  hukuman  bagi  pelaku . pelanggaran, denda . adat, dan pengangkatan . penyimbang adat. Terdapat 3 bagian pokok dalam Ketaro Adat  Lampung  yaitu  petunjuk  tata  cara  adat  mengangkat . orang  diluar  suku . Lampung untuk . menjadi  orang  Lampung  ( angkenan) ,  Peraturan  hukum  adat  tertulis . (Cepalo  12 dan Cepalo 80) yang mencirikan kepribadian ulun Lampung ( Piil Pesenggiri), terakhir yaitu  tentang . asal  usul  keturunan.   Nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  Naskah  Ketaro Adat  Lampung  masih  banyak  yang  relevan  dengan  kehidupan  masyarakat  Lampung sekarang  (Kemendikbud,  2020).  Singkatnya  bahwa  Naskah  Ketaro  Adat  Lampung merupakan alat dalam mengontrol perilaku masyarakat adat Lampung.
Sanksi adat adalah suatu akibat dari perbuatan yang menyimpang atau melanggar di dalam masyarakat adat yang sifatnya memaksa orang tersebut menaati ketentuan adat di  dalam  masyarakat  tersebut.  Sanksi  adat  mempunyai  fungsi  dan  peranan  sebagai
stabilisator  untuk  mengembalikan  keseimbangan  dan  keharmonisan  dalam  tatanan sosial  masyarakat.   Jika  terjadi  pelanggaran  maka  si  pelanggar  diharuskan  untuk melakukan  suatu  upaya-upaya  tertentu  yang  bertujuan  untuk  mengembalikan keseimbangan dan keharmonisan kosmis tersebut yang dirasakan terganggu. Tujuannya adalah  untuk  mendatangkan  rasa  damai  antara  sesama  warga  masyarakat.  Pemidanaan harus  adil  baik  untuk  si  terhukum,  korban  maupun  masyarakat,  sehingga  gangguan, ketidakseimbangan dan konflik akan hilang.

## Living Law as Tool Of social Control
Living  Law dipahami  sebagai  hukum  yang  hidup  dan  berkembang  dalam masyarakat.   Salah  satu  bentuk living  law yang  sering  dijumpai  adalah  kebiasaan  dan adat  istiadat.  kebiasaan  merupakan  perilaku  yang  bersumber  dari  cara  pandang sekelompok  masyarakat  dan  dapat  berubah  serta  berbeda  dengan  kebiasaan  kelompok masyarakat  lainnya.  Kebiasaan  yang  menumbuhkan  kesadaran  dan  kepatuhan  serta sanksi  dapat  dikatakan  sebagai  hukum  kebiasaan  (Ali,  2015).  Menurut  Van  Vollen Hoven adat istiadat akan berubah menjadi hukum adat bila didalamnya melekat sanksi (Mudiana, 2015).
Tool  of  Social  Control merupakan  salah  Satu  fungsi  hukum yang  berupaya mempengaruhi  orang-orang  untuk  bertingkah  laku  yang  sesuai  dengan  harapan masyarakat  yang  dapat  dijalankan  dengan  berbagai  cara  (Rahardjo,  1979).  Hal  ini sejalan  dengan  apa  yang  dikatakan  oleh  Steven  Vago  bahwa” Sosial  Control  refers  to the process and method used by members of a society or a group maintain social order by  enforcing  approved  behavior” artinya  bahwa  sosial  kontrol  lebih  ditujukan  pada proses-proses  atau  cara-cara/mekanisme  yang  digunakan  oleh  masyarakat  untuk menjamin  penyesuaian  dirinya  terhadap  norma-norma  yang  ada,  dimana  mekanisme tersebut  disebut  sebagai  mekanisme  sosial  kontrol.  Bekerjanya  atau  berfungsinya hukum  dalam  mengontrol  perilaku  masyarakat  akan  ditentukan  oleh  dua  hal  yakni Subyek hukumnya dan aturan hukum itu sendiri (Ali, 2015).

## Pelanggaran Hukum Adat dan Peradilan Hukum Adat
Hukum  adat  tidak  mengadakan  pemisahan  antara  pelanggaran  hukum  yang mewajibkan  tuntutan  memperbaiki  kembali  hukum  di  dalam  lapangan  hukum  pidana dan pelanggaran hukum yang hanya dapat dituntut di lapangan hukum perdata. Apabila terjadi suatu  pelanggaran hukum,  maka petugas hukum  “kepala adat,  dan sebagainya” mengambil  tindakan  konkrit  guna  membetulkan  hukum  yang  dilanggar  itu.  Suatu perbuatan melanggar hukum akan memerlukan perbaikan kembali hukum, dalam hal ini hukum  dapat  dibetulkan  dengan  melakukan  penghukuman  orang  yang  melakukan pelanggaran.
Hukum  pelanggaran  (delik)  adat  bersifat  dinamis,  artinya  suatu  perbuatan  yang tadinya bukan delik, maka pada suatu waktu dapat dianggap delik oleh hakim “kepala adat”  karena  menentang  tata  tertib  masyarakat  sehingga  perlu  ada  reaksi  “upaya”  adat untuk  memulihkan  kembali.  Oleh  karena  itu,  hukum  delik  adat  akan  timbul,  seiring berkembang  dan  lenyap  dengan  menyesuaikan  diri  dengan  perasaan  keadilan masyarakat.   Namun,  delik . adat . akan  mendapat  sifat  yang  tetap,  apabila  setelah . ada putusan  pertama  dari  petugas  hukum  tersebut,  berturut-turut  terjadi  perbuatan yang . serupa  serta  perbuatan  -  perbuatan  itu . menyebabkan  diambilnya  putusan- putusan . yang serupa juga dari pihak petugas hukum . yang bersangkutan.
Setiap  perbuatan  atau  peristiwa  dalam  sistem  adat  dinilai  dan  dipertimbangkan berdasar atas tata susunan persekutuan yang berlaku pada saat terjadinya perbuatan atau peristiwa tersebut. Kits van Heijningen menggambarkan reaksi adat adalah yang semula merupakan  balas  dendam  semata-mata,  akhirnya  berkembang . menjadi  suatu . sistem “hukuman”  yang  dijatuhkan . oleh  para  petugas  hukum  adat.  Reaksi  adat  yang  ada  di Indonesia  lebih  mengarah  berlakunya  hukum  delik  adat  adalah  jauh  lebih  luas daripada . hukum kriminil barat.

## Masyarakat Hukum Adat Lampung
Secara . garis  besar . masyarakat  suku  Lampung  dibedakan  atau  digolongkan menjadi  2  jenis  yaitu  masyarakat  yang  beradat  Sai  batin  dan  masyarakat  Pepadun. Mayoritasnya  hukum  adat  yang  ada  pada  masyarakat  Lampung  sangat  banyak  karena adanya  dua  perbedaan  antara  dua  sub  suku  tersebut  maka  berbeda  pula  dalam pemakaian hukum adat serta penegakannya.
Pada  masyarakat  adat  Lampung  Pepadun  hukum  adat  tertulisnya  didasari  atas Naskah  Ketaro  Adat  Lampung,  dimana  secara  garis  besar  pengaturan  mengenai  pola perilaku kehidupan dan Hukum Adatnya diatur pada CEPALO 12 hingga CEPALO 80, dengan  penyelesaian  Perkara  Tepung  (sarana  perdamaian/tepung  tawar).  Sedangkan dalam  pola  perilaku  lainnya  secara  tidak  tertulis  dalam  kewajiban  adat  Lampung terutama  pada  kedudukan penyimbang atau  tetua  adatnya  adalah  dilarang  dalam meminta-minta. membohongi orang, maling, merampok, berzina dengan istri orang lain, masuk penjara, dan sebagainya.
Hukum  adat  Lampung  adalah  suatu  identitas  bagi  masyarakat  adat  Lampung dalam  upaya  melestarikan  adat  istiadat  dan  budaya  bagi  masyarakat  Lampung  itu sendiri.  Ketaro  Adat  Lampung  inilah  yang  di  dalamnya  mengatur  tentang  norma perilaku tata cara hidup orang Lampung, hal ini yang menjadi identitas maupun entitas masyarakat  Lampung  dalam  menjaga  tradisi  dan  budaya  orang  Lampung  hingga  saat ini.  Pola  perilaku  kehidupan  tersebut  baik  tata  krama,  pergaulan  maupun  hal-hal  yang dilarang  tertuang  khusus  di  dalam  sebuah  ketentuan  atau  hukum  adat  atau  lebih  tepat nya hukum pidana adat yakni yang dikenal orang dengan Cepalo.
Masyarakat  Lampung  beradat  pepadun  khususnya  Kecamatan  Sukadana Kabupaten  Lampung  Timur  adalah  persatuan  masyarakat  adat  pepadun  yang  dikenal dengan Abung Siwo Migo atau yang lebih dikenal dengan masyarakat Abung Sembilan Marga.   Kecamatan  Sukadana  Kabupaten  Lampung  Timur  termasuk  salah  satu  dari persatuan adat tersebut yang berpedoman Naskah Ketaro Adat Lampung yang memiliki ketentuan  hukum  pidana  adat  Lampung  Cepalo  (Sanksi  Hukuman  Adat)  80  (Waleu Ngepuluh),  maksudnya  adalah  Cepalo  atau  sanksi  hukuman  adat  yang  terdiri  dari  80 pasal.  Kita  tahu  bahwa  hukum . pidana  adat  adalah  hukum  yang  hidup  dan  akan . terus hidup  selama  ada  manusia  budaya,  ia  tidak . dapat  dihapus  dengan  perundang- undangan . apabila  undang-undang  yang  akan  menghapuskannya  justru  akan  membuat hukum pidana . perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya, oleh karena itu hukum pidana adat itu lebih dekat dengan antropologi dan sosiologi daripada hukum perundang-undangan.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kualitatif  ( field  Research) dengan berfikir  induktif.   Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan value  and  statute  approach dengan  menilik  nilai-nilai  yang  dipatuhi  oleh  masyarakat  Lampung  dalam Naskah
Ketaro  Adat  Lampung .   Metode  yang  digunakan  wawancara,  dokumentasi,  dan observasi,  responden  diperoleh  melalui  teknik purposive  sampling .  Peneliti menggunakan penerjemah bahasa dalam wawancara.
Data-data  primer  yang  telah  terkumpul  akan  dielaborasi  dengan  menggunakan pisau analisis dari sumber data sekunder terkait dengan fokus pembahasan seperti teori- teori tentang ketaatan dan kesadaran hukum, Hukum Adat, Living Law as Tool Of social Control serta jurnal-jurnal yang terkait dengan variabel penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Hasil
Masyarakat  Kecamatan  Sukadana  secara  garis  besar  pengaturan  mengenai  pola perilaku kehidupan dan hukum  adatnya diatur pada CEPALO 12 hingga CEPALO 80, dimana  hal  ini  terdapat  pada  Naskah  Ketaro  Adat  Lampung.   Naskah  Ketaro  Adat Lampung  inilah  yang  di  dalamnya  mengatur  tentang  norma  perilaku  tata  cara  hidup orang  Lampung,  hal  ini  yang  menjadi  identitas  maupun  entitas  masyarakat  Lampung dalam  menjaga  tradisi  dan  budaya  orang  Lampung  hingga  saat  ini.  Pola  perilaku kehidupan  tersebut  baik  tata  krama,  pergaulan  maupun  hal-hal  yang  dilarang  tertuang khusus  di  dalam  sebuah  ketentuan  atau  hukum  adat  yakni  yang  dikenal  orang  dengan Cepalo.  Cepalo adalah sanksi adat, Cepalo 80 adalah Sanksi adat yang terdiri 80 pasal dan Cepalo 12 adalah sanksi adat yang terdiri dari 12 pasal. Sanksi yang diberikan pada pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat berupa:
1. Pengganti  kerugian  immateriil  dalam  berbagai  rupa,  seperti  paksaan  menikahi gadis yang dicemarkan.
2. Bayaran  uang  adat  kepada  yang  terkena  berupa  benda  sakti  sebagai  pengganti kerugian rohani.
3. Penutup malu, permintaan maaf.
4. Pengasingan  (Non  aktif)  dari  masyarakat  serta  meletakkan  orang  itu  di  luar  tata hukum.
Masyarakat  adat  Lampung  memutuskan  perkara  adat  dengan  hasil  musyawarah atau yang lebih dikenal dengan sidang Merwatin yang dilaksanakan oleh para Perwatin atau penyimbang adat yang berhak dan memiliki kewenangan dalam melakukan sidang musyawarah  adat  tersebut.  Penyelesaian  perkara  pidana  adat  Lampung  lebih  dikenal dengan  Perkara  Tepung  dalam  sarana  perdamaian  atau  yang  dikenal  dengan  tepung tawar. (Buku Ketaro Adat Lampung, Anonim).
Dalam  bermasyarakat  agar  tercipta  keserasian  dan  keharmonisan  maka  hukum adat  ini  menjadi  tolok  ukur  bahwa  hukum  adat  seharusnya  dihidupkan  kembali  untuk mengendalikan penyimpangan- penyimpangan terhadap norma, etika, dan pola perilaku yang  dianggap  salah  dan  menyimpang  serta  yang  menyebabkan  keresahan  oleh masyarakat  lain.  Perkembangan  hukum  adat  Lampung,  saat  ini  masih  bisa  dirasakan ketika masyarakat Lampung masih menerapkannya dalam menyelesaikan permasalahan-  permasalahan  yang  timbul  di  masyarakat.  Pada  masyarakat  pepadun dikenal  sanksi  sosial  terhadap  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  penyimbang  maupun keluarganya, yaitu:
1. Orou Pepadun (Pepadun akan menjadi bahan perbincangan akibat satu kesalahan) jika:
a. Penyimbang  Marga  berbuat  salah  cacat  disebut  dengan  Karem  Pepadun Karam;
b. Penyimbang  Tiyuh  berbuat  salah  cacat  disebut  dengan  Tanyok  Pepadun Kanyut;
c. Penyimbang Suku berbuat salah cacat disebut dengan Curing Pepadun Coret.
2. Cacat Pepadun
a. Pepadun  Kamah,  yaitu  salah  satunya  istri  penyimbang  atau  sanak-saudara penyimbang diganggu dilecehkan dan sampai geger;
b. Pepadun  Miring,  yaitu  salah  satunya  anak  atau  adik  penyimbang  ketahuan mencuri;
c. Pepadun Telukkep, yaitu salah satunya anak atau adik penyimbang cerai.
Beberapa  hasil  wawancara  peneliti  dengan  tetua  adat,  tokoh  adat/  tokoh  agama, dan orang yang melakukan pelanggaran.
1. Saudara B dan statusnya sudah menjadi penyimbang, anaknya bercerai, sehingga untuk  beberapa  waktu  saat  upacara  adat  dia  tidak  dicuak/dipanggil.   Kemudian, karena  saudara  B  langsung  melaporkan  kepada  tetua  adat/tetua  perwatinnya bahwa  ia  mempunyai  kesalahan  dan  mengakuinya,  serta  memohon  bagaimana caranya  agar  pepadunnya  tegak  kembali.  Maka  tetua  perwatin  mengadakan merwatin  /musyawarah   dengan  para  tetua  adat/penyimbang  yang  ada  di  desa tersebut.   Hasil  dari  musyawarah  tersebut  menyebutkan  bahwa  si  B  harus membayar sanksi berupa pemotongan kerbau sebanyak 2 ekor atau terkena sanksi 48  dan  si  B  harus  meminta  maaf  serta  berjanji  bahwa  peristiwa  itu  tidak  akan terulang  lagi.  Namun,  pada  saat  musyawarah  tersebut  tetua  adat  mengatakan bahwa jika si B harus memotong 2 ekor kerbau maka akan sangat memberatkan si B,  sehingga  berdasarkan  kebijaksanaan  para  tetua  adat/perwatin  maka  si  B dikenakan sanksi sebesar Rp 4.800.000,00. Tetapi untuk penulisan di berita acara merwatin  tersebut  tetap  ditulis  bahwa  si  B  memotong  kerbau  2   ekor  (Zainal Abidin  (Sutan  Paku)  07  Maret  2020.   Setelah  saudara  B  membayar  sanksi  dan meminta  maaf  serta  berjanji  tidak  akan  terulang  lagi  peristiwa  tersebut,  maka pepadunnya kembali berdiri lagi dan ia diaktifkan kembali dalam upacara adat.
2. Saudara  Z  adalah  seorang  penyimbang,  dan  ada  satu  rakyatnya  (si  X)  itu melakukan penyimpangan atau selingkuh dengan istri orang lain,  lalu ada orang lain  yang  mengadu  atau  menyampaikan  kepada  tetua  adat  bahwa   si  X berselingkuh,  setelah  pengaduan  tersebut  maka  saudara  Z  dipanggil  untuk menemui  tetua  adat/ketua  merwatin  dan  menanyakan  kebenaran  berita  tersebut dan  saudara  Z  mengakui,  lalu  ketua  adat  melakukan  musyawarah/merwatin dengan para penyimbang di desa tersebut, setelah dimusyawarahkan maka saudara Z  harus  membayar  sanksi  yang  telah  dimusyawarahkan  oleh  para  perwatin  yaitu sanksinya  sebesar  Rp.4.800.000,00  dan  pelaku  perselingkuhan  tersebut  serta saudara  Z  harus  berjanji  bahwa  perbuatan  tersebut  tidak  akan  terulang  lagi  dan harus bertaubat, jika tidak maka akan ada sanksi yang lebih berat lagi yang akan diberikan (Baherman (Tuan Rajo Makkeu), wawancara tanggal 28 Maret 2020).

## B. Pembahasan
Pada  dasarnya  keseluruhan  jika  terjadi  pelanggaran-pelanggaran  maka  akan dimusyawarahkan oleh para perwatin di  daerah tersebut.   Selain itu, pada musyawarah adat (merwatin) sanksi yang diberikan juga merujuk pada kebijaksanaan-kebijaksanaan yang  diberlakukan.  Kebijaksanaan-kebijaksanaan  itu  diantaranya  untuk  memberikan
sanksi  hukum  adat  maka  para  perwatin  akan  melihat  dari  kepenyimbangannya, ekonomi,  dan  struktur  sosialnya.   Contoh  salah  satunya  yaitu  seorang  pejabat  yang melakukan  kesalahan  maka  sanksi  hukumnya  tidak  menutup  kemungkinan  akan berbeda dengan rakyat biasa.
Dari  gambaran  tersebut  dapat  kita  ketahui  bahwa  hukum  adat  pada  masyarakat Lampung  berfungsi sebagai  pembentuk dan penguat  identitas kesukuan, kearifan lokal adat Lampung juga bisa digunakan sebagai penyaring bagi nilai-nilai yang berasal dari luar,  dan  dapat  juga  dijadikan  pijakan  dalam  pengembangan  nilai-nilai  luhur  yang hendak diinternalisasikan dalam pembentukan  kehidupan yang aman, tentram, sejahtera dan harmonis.
Bila dinarasikan secara teoritik yaitu Living Law as Tool Of social Control maka hukum  adat  Lampung  telah  berfungsi  sebagai  alat  untuk  mengontrol  perilaku masyarakat  Lampung,  dimana  pada  awalnya  aturan-aturan  tersebut  merupakan kebiasaan-kebiasaan  lalu  agar  dapat  ditaati  oleh  masyarakatnya  maka  dibuatlah  sanksi hukumnya,  sehingga  yang  awalnya  merupakan  adat  kebiasaan  lalu  berubah  menjadi hukum  adat.  Berfungsinya  hukum  adat  sebagai  alat  Kontrol  yang  oleh  Steven  Vago disebut  bahwa  bekerjanya  hukum  sebagai Social  Control atau  Kontrol  sosial digambarkan  pada  suatu  proses  atau  mekanisme  yang  digunakan  masyarakat  untuk menyesuaikan perilaku dan sikapnya pada mekanisme itu sendiri, dan mekanisme itulah yang  disebut  dengan  aturan  hukum.  Kemudian  diperjelas  oleh  Achmad  ali  bahwa dengan  dilaksanakannya  hukum  oleh  subyek  hukum  maka  hal  tersebut  sudah  menjadi indikator bekerjanya aturan hukum.
Dalam  narasi  pelaksanaan  hukum  adat  pada  masyarakat  Lampung  bila  dikaitkan dengan fakta teoritis yang dikemukakan oleh yang Soerjono Soekanto mengenai corak dan  sifat  masyarakat  adat  Komunal  yang  kuat  dimana  manusia  menurut  hukum  adat merupakan  makhluk  yang  memiliki  ikatan  kemasyarakatan  yang  sangat  erat  dan  rasa saling memiliki yang kuat. Dimana kekuatannya terlihat secara Konkrit dan nyata yang mana  kekuatan  tersebut  muncul  karena  secara  Visual  ada  hubungan  hukum  yang muncul  karena  suatu  ikatan  kultural  masyarakat.  Sejalan  dengan  derajat  ketaatan Soerjono Soekanto yang peneliti kaitkan dengan ketaatan pelaksanaan hukum adat pada masyarakat  Lampung,  peneliti  mengambil  pengertian  bahwa  pelaksanaan  hukum  adat dalam  pemberian  sanksi  jika  melakukan  pelanggaran  pada  masyarakat  Lampung  yang terdapat pada Naskah Kentaro Adat sebagian besar telah teraktualisasikan.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan hukum adat  di  desa  Kecamatan  Sukadana  sudah  teraktualisasikan,  dalam  artian  jika  ada  yang melanggar perbuatan-perbuatan yang dilarang maka akan dikenakan denda atau sanksi berdasarkan musyawarah dan kebijaksanaan perwatinnya.

## Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Pelaksanaan  Hukum  Adat  pada  Masyarakat Ulun Lappung
Secara konsepsional, inti dan arti terlaksananya hukum adat terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau hukum adat tersebut dan mengejawantah sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap  akhir,  untuk  menciptakan,  memelihara,  dan  mempertahankan  kedamaian pergaulan  hidup.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  hukum  adat  pada masyarakat Lampung:
1. Faktor hukum adat nya sendiri.  Hukum yang baik itu adalah hukum yang berlaku secara keseluruhan, yang artinya baik untuk semuanya baik itu yang menetapkan
atau  yang  memutuskan  hukum  maupun  yang  melaksanakan  hukum  itu  sendiri. Hukum  adat  masyarakat  Lampung  merupakan  adat  kebiasaan  sehari-hari  yang dilakukan untuk keharmonisan, keteraturan, ketentraman, dan kesejahteraan serta agar keharmonisan itu tercipta maka dibuatlah suatu aturan hukum untuk ditaati.
2. Faktor  penegak  hukum  adatnya,  yakni  pihak-pihak  yang  membentuk  maupun menerapkan hukum.  Dalam hal ini pihak-pihaknya adalah Penyimbang adat atau tetua  adat  atau  tokoh  adat,  dan  tokoh  agama.   Hal  ini  dapat  dilihat  dari pengangkatan  seseorang  menjadi  penyimbang.   Sesungguhnya  untuk  menjadi penyimbang  itu  harus  memiliki  kriteria-kriteria  diantaranya:  taat  pada  agama, memegang erat piil pesenggiri , tegas,adil, amanah, jujur, berilmu, dan sifat –sifat baik  lainnya  serta  selain  memiliki  sifat-sifat  tersebut  juga  harus  mengikuti  alur atau  prosedur cakak  pepadun .   Jika,  tidak  memiliki  syarat-syarat  tersebut  maka tidak  bisa  untuk  diangkat  menjadi  penyimbang  meskipun  dari  segi  ekonomi  dia mampu.  Alasan  begitu  ketatnya  persyaratan  untuk  menjadi  seorang  penyimbang dikarenakan penyimbang adalah pemimpin atau raja atau penguasa atas rakyatnya, sehingga  segala  sesuatu  yang  terjadi  pada  rakyatnya  merupakan  tanggung  jawab dari  penyimbang.  Selain  itu,  seorang  penyimbang  harus  dapat  menjadi  panutan, pengayom,  dan  contoh  tauladan  yang  baik.   Seorang  penyimbang  harus  dapat mendidik  keluarga  dan  masyarakatnya  agar  memiliki  nilai-nilai  luhur  yang  telah diwariskan  turun  temurun,  harus  dapat  menjaga  kehormatan  diri,  keluarga,  dan masyarakatnya serta mempertahankan dan melestarikan adat budaya Lampung (A. Zulkifli, R. M, Desa Mataram Marga).
3. Faktor  sarana  atau  fasilitas  yang  mendukung  terlaksananya  hukum  adat. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin pelaksanaan hukum adat akan  berlangsung  dengan  lancar.  Sarana  atau  fasilitas  tersebut,  antara  lain mencakup  orang-orang  adat  yang  dapat  dijadikan  panutan,  organisasi  atau lembaga adat yang baik, peralatan yang memadai seperti mempunyai rumah untuk musyawarah adat yaitu rumah sesat (nuwo sesat), keuangan yang cukup, dan lain- lain.
4. Faktor  masyarakat,  yakni  lingkungan  dimana  hukum  adat  tersebut. Bagian  yang terpenting  dari  pelaksanaan  hukum  adat  yaitu  masyarakat  adatnya.  Karena masyarakat  adat  itulah  yang  menentukan  pelaksanaan  hukum  adat  yaitu  terkait dengan  kesadaran  masyarakatnya  akan  hukum  adat.  Semakin  tinggi  tingkat kesadaran  hukum  masyarakat,  maka  akan  semakin  memungkinkan  pelaksanaan hukum yang baik teraktualisasikan. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum  masyarakat,  maka  akan  semakin  sukar  untuk  melaksanakan  aktualisasi hukum  adat  yang  baik.   Kesadaran  hukum  antara  lain  meliputi  :  Pengetahuan masyarakat  adat  tentang  hukum  adatnya,  penghayatan  fungsi  hukum  adat,  dan ketaatan masyarakat  terhadap hukum adat tersebut.
5. Faktor  kebudayaan,  yakni  sebagai  hasil  karya  cipta,  dan  rasa  yang  didasarkan pada  karsa  manusia  di  dalam  pergaulan  hidup.  Artinya  bahwa  jika  hukum  adat tersebut  mendukung  adat  kebudayaan  yang  ada  pada  masyarakat  maka  langkah pelaksanaan dan penyelesaiannya pun akan mudah dan terealisasi.
Faktor-faktor  di  atas  terkait  dengan  Teori  ketaatan  dan  kesadaran  yaitu  hukum adat  masyarakat  Lampung  yang  dipegang  secara  turun  temurun  telah  disadari  menjadi kebutuhan berkehidupan bagi masyarakat Lampung, sehingga kesadaran yang mengarah pada  bentuk  ketaatan  terhadap  hukum  adat selalu  menjadi  pedoman  hidup,  kemudian menurut  dimensi  ilmu  hukum  bentuk  kesadaran  hukum  atau  ketaatan  terhadap  hukum
yang  berlaku  telah  dikenal  ada  beberapa  pandangan  tentang  bentuk  kesadaran  hukum. Salah satunya ada yang merumuskan bahwa kesadaran hukum merupakan satu-satunya sumber  dari  hukum  dan  kekuatan  mengikatnya  hukum,  kesadaran  hukum  individu adalah dasar atau pokok terpenting dari kesadaran hukum masyarakat.
Merujuk  pada  hal  yang  telah  dijelaskan  di  atas  bahwa  kesadaran  itu  akan membawa  pada  ketaatan  seseorang.  Hal  ini  sejalan  dengan  perkataan  informan  yang mengatakan bahwa terealisasikannya hukum adat pada naskah ketaro adat Lampung erat kaitannya  dengan  kesadaran  masing-masing  individunya  (Hasil  wawancara  dengan penyimbang adat Zainal Abidin (Sutan Paku), pada tanggal 07 maret 2020.
Kalimat  itu  pun,  sama  seperti  yang  dilontarkan  oleh  ketua  perwatin/ketua Lembaga  Adat  Lampung  desa  Mataram  Marga  A.  Zulkifli,  R.  M  yang  mengatakan bahwa  kesadaran  individu  merupakan  modal  utama  dari  pelaksanaan  hukum  adat tersebut, karena kesadaran individu akan mempengaruhi kesadaran masyarakat.  Beliau mengatakan  bahwa  untuk  menjadi  seorang  penyimbang  sangatlah  berat  selain  dari faktor keturunan yang harus dilihat hal  yang paling  penting adalah yang  melekat  pada diri individu tersebut.  Seorang penyimbang harus memiliki sifat adil, taat pada agama, amanah,  jujur,  dan  benar-benar  dapat  menjadi  contoh  bagi  masyarakatnya.  Beliau mengatakan bahwa “ Jika terjadi anak sendiri yang salah ya harus disalahkan, jika jari telunjuk  yang  salah  ya  harus  jari  telunjuk  yang  dipotong ”  jadi  seorang  penyimbang tidak boleh melihat sesuatu itu dari subjeknya.  Seorang penyimbang haruslah menjadi panutan  bagi  keluarga  dan  masyarakatnya.   Sehingga,  jika  seorang  penyimbang  telah memiliki  sifat-sifat  tersebut  maka  kesadaran  diri  akan  sesuatu  yang  harus  ditaati  dan dipatuhi  akan  dengan  sendirinya  dilaksanakan  tanpa  harus  ada  sanksi  dulu  baru mematuhi.
Peneliti  dalam  melakukan  penelitiannya  menyimpulkan  bahwa  secara  umum hukum adat yang tertera pada Naskah Ketaro Adat Lampung memang teraktualisasikan pada  masyarakat  Kecamatan  Sukadana,  namun  pelanggaran-pelanggaran  masih  tetap terjadi.  Faktor-faktor yang menyebabkannya adalah:
1. Kepemimpinan.  Berkaitan  dengan  kepemimpinan,  maka  pada  masyarakat  adat Lampung  pemimpin  adalah  penyimbang.  Seorang  penyimbang  harus  memegang teguh  tiga  pedoman  yaitu  agama,  Ketaro  Adat  Lampung,  dan  Piil  Pesenggiri. Penyimbang  harus  tegas  jika  sesuatu  yang  terjadi  tidak  sesuai  dengan  aturan, berani mengatakan tidak jika tidak sesuai dengan prosedur, serta adil dan amanah dalam  mengambil  suatu  keputusan.   Faktor  kepemimpinan  seorang  penyimbang akan terlihat pada ketaatan dan keharmonisan rakyat yang dipimpinnya.
Menurut  tetua  adat  A.  Zulkifli,  adat  Lampung  sekarang  ini  tidak  seperti  dulu tetapi  sudah  tergerus  oleh  arus  kemajuan  zaman.  Dahulu  untuk  menjadi  seorang penyimbang  haruslah  dilihat  dari  faktor  keturunan  dan  individu  seseorang,  jika tidak memenuhi kriteria maka tidak boleh menjadi penyimbang, namun sekarang hal  itu  tidaklah  demikian,  sehingga  akibatnya  meskipun  sanksi  adat  telah diberlakukan untuk yang melanggar hukum adat namun akan timbul kasus-kasus pelanggaran lainnya, hal ini dikarenakan selain faktor kepemimpinan juga adanya kelonggaran-kelonggaran yang diberlakukan.
2. Pendidikan.  Pendidikan  erat  kaitannya  dengan  pengetahuan  dan  intelektual  serta kecakapan. Seorang penyimbang haruslah mempunyai pengetahuan yang luas dan cakap  terutama  mengenai  aturan-aturan  hukum  adat  yang  harus  ditegakkan, sehingga  jika  sesuatu  terjadi  maka  ia  dapat  bermusyawarah  dan  mengambil keputusan  dengan  arif  dan  bijaksana  serta  sesuai  dengan  koridor  aturan  hukum
yang telah ditetapkan.  Seorang pemimpin yang berpengetahuan dan cakap, maka hal  itu  akan  berpengaruh  terhadap  rakyat  yang  dipimpinnya,  karena  jika pemimpinnya  cakap  maka  rakyatnya  pun  akan  cakap.   Pendidikan  ini  sangatlah penting  yaitu  seorang  penyimbang  harus  memberikan  pendidikan  terhadap anggota keluarganya karena pendidikan itu bermula dari keluarga  baru kemudian akan terasa berpengaruh terhadap masyarakatnya.
3. Sosial  masyarakat  atau  kultur  dan  perilaku  masyarakat.   Jika  suatu  masyarakat mempunyai  kesadaran  akan  kewajibannya  untuk  melestarikan  budaya  adat  maka dengan  sendirinya  ia  akan  memiliki  filter  untuk  menyaring  budaya  atau  kultur sosial.   Selain  itu,  kecintaan,  ketertarikan,  dan  kepedulian  untuk  tetap membudayakan serta melestarikan hukum adat haruslah terpatri dalam diri setiap individu.
Menurut  tetua  adat  Baherman,  mengatakan  bahwa  pada  saat  ini  masyarakat Lampung  sudah  sangat  berkurang  akan  ketertarikannya  dengan  hukum  adat  Lampung karena  sudah  termodernisasi  kan  oleh  kemajuan  zaman.   Bahkan  boleh  jadi  anak seorang  penyimbang  pun  enggan  untuk  belajar  lebih  dalam  mengenai  adat  Lampung. Contoh  kecilnya  yaitu  dalam  keluarga  seharusnya  dibiasakan  untuk  berbahasa Lampung,  namun  kenyataannya  tidaklah  demikian,  banyak  keluarga  ulun  Lampung yang  menggunakan  bahasa  Indonesia  dalam  berdialog  sehari-hari  dirumah  bersama anggota  keluarga.   Padahal  pendidikan  itu  dimulai  dari  keluarga  sebagai  unit  terkecil dalam  masyarakat.   Jika  dalam  keluarga  telah  ditanamkan  nilai-nilai  kebudayaan  adat Lampung untuk terus dilestarikan maka hal ini akan menyebar kedalam masyarakat.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan  hukum  adat  di  Kecamatan  Sukadana  secara  umum  sudah teraktualisasikan.    Hal  ini  dapat  dilihat  dari  diberlakukannya  sanksi  adat  bagi  yang melakukan  pelanggaran  aturan  hukum  adat  berdasarkan  kebijaksanaan-kebijaksanaan penyimbang  adat.  Keharmonisan,  keserasian,  keamanan,  dan  serta  kesejahteraan    akan tercipta  jika  seluruh  masyarakat  ulun  Lampung  terutama  para  penyimbang  sebagai pemimpin  memegah  teguh  tiga  pedoman  yaitu  agama,  ketaro  adat  Lampung,  dan  piil pesenggiri.  Ketiga  pedoman  tersebut  jika  dipegang  teguh  akan  ditransformasikan  pada kesadaran dan ketaatan individu serta perilaku masyarakat lampung sebagai bagian dari hukum  adat  masyarakat  Lampung  itu  sendiri,  serta  hukum  adat  benar-benar  dapat dijadikan  sebagai  kontrol  masyarakat  untuk  menegakkan  keadilan.  Faktor-faktor  yang mempengaruhi  teraktualisasikannya  pelaksanaan  hukum  adat  atas  sanksi  nya  yaitu faktor  hukum  adatnya,  penegak  hukum  adat,  sarana  dan  fasilitas,  masyarakat  hukum adat, dan kebudayaan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Ketua Perwatin/Ketua Lembaga Adat  Lampung,  Penyimbang  Adat  (Desa  Surabaya  udik,  Sukadana  Darat,  Mataram Marga,  dan  Terbanggi  Marga  yang  telah  mendukung  dan  membantu  memberikan informasi data pada penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak.

## PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS
Dalam  penelitian  ini,  NDO  selaku  ketua  peneliti  bertugas  mengumpulkan informasi  dan  data  penelitian  dari  narasumber  primer  yaitu  Perwatin  dan  Penyimbang
Adat,  kemudian  dibantu  oleh  MW  sebagai  anggota  peneliti  yang  berperan  dalam mengumpulkan  data  serta  informasi  dari  narasumber  lainnya  yaitu  tokoh  agama  dari keempat kecamatan di Sukadana.

## REFERENSI
Abdurrahman. (1984). Hukum adat  menurut perundang-undangan Republik Indonesia . Cendana Press.
Achmad Ali, S. H. (2015). Menguak Tabir Hukum: Ed. 2 . Kencana.
Elfa Murdiana, Hukum dan Perundang Undangan di Indonesia , 1 ed. (yogyakarta: idea press, 2015)
https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?newdetail&detailTetap=655 Muhammad, B. (1976). Asas asas hukum adat: suatu pengantar. (No Title) . Minandar, C. A. (2018). Aktualisasi Piil Pesenggiri sebagai Falsafah Hidup Mahasiswa Lampung di Tanah Rantau. Sosietas , 8 (2).
Rahardjo,  S.  (1979).  Hukum  dan  perubahan  sosial:  suatu  tinjauan  teoretis  serta pengalaman-pengalaman di Indonesia. (No Title) .
Safrijal,  A.  (2013).  Penerapan  Sanksi  Adat  dalam  Penyelesaian  Perkara  Pidana  di Kabupaten Nagan Raya. Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 15 (1), 145-162.
Soekanto,  S.,  Suyanto,  C.,  &  Widodo,  H.  (1988).  Pendekatan  Sosiologi  Terhadap Hukum. (No Title) .
Van Dijk, R. (2006). Pengantar hukum adat Indonesia. Yulia, D. (2018). Penerapan Sanksi Hukum Adat dalam Menanggulangi Perbuatan Zina di  Nagari  Gunung  Malintang  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota. Ranah  Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development , 1 (1), 67-75.
Copyright Holder :
© Nency Dela Oktora, (2023).
First Publication Right : © Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah
This article is under: CC BY SA