Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 2 – Agustus 2021, Hal. 308-314| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3432.308-314

## SANKSI HUKUM TERHADAP PEJABAT NEGARA YANG MELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN DI MASA PANDEMI COVID-19
I Kadek Arya Andika, I Nyoman Sugiartha, I Nyoman Sutama Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali ikadekaryaandika98@qmail.com, nyomansugiartha@gmail.com, sutamainyoman62@qmail.com

## Abstrak
Virus  corona  atau  yang  disebut  dengan  Covid-19merupakan  penyakit  menular  yang  disebabkan  oleh coronavirus jenis baru yang ditemukan pada akhir tahun 2019 di Kota Wuhan, China yang telah menyebar ke seluruh dunia, sudah memakan korban hingga ratusan orang meninggal dan puluhan ribu lainnya terinfeksi. Jika sebelumnya Indonesia menjadi salah satu negara yang belum terinfeksi, dan akhirnya pada bulan februari virus corona  masuk  ke  Indonesia.  Menjalarnya  virus  corona  menyebabkan  kepanikan  di  kalangan  masyarakat Indonesia.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengungkap  sanksi  hukum  terhadap  pejabat  negara  yang  melanggar protokol  kesehatan  di  masa  pandemi  covid-19.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian hukum  normatif  yang  mana  perujukannya  berdasarkan  pada  pendekatan  konseptual  hingga  perundang- undangan. Sumber bahan dan hukum yang digunakan berupa primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah dengan mengumpulkan referensi yang berhubungan dengan penelitian.  Selanjutnya data tersebut  akan  diolah  dan  dianalisis  dengan  menggunakan  metode  pengolahan  data  hukum  secara  sistematis. Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  kasus  penyebaran  dan  angka  kematian  yang  disebabkan  oleh  virus corona  kini  terus  bertambah  cukup  cepat,  sejumlah  negara  bahkan  sudah  melakukan  tindakan  dengan  cara melarang  setiap  warga  negaranya  untuk  bepergian  keluar  negeri  maupun  menerima  kunjungan  dari  warga negara asing {lockdown). Dalam rangka menangani keresahan yang dialami masyarakat Indonesia ini dan upaya untuk melakukan pencegahan penularan virus corana yang semakin hari semakin melonjak jumlah pasien yang positif,  maka  pemerintah  mengeluarkan  beberapa  peraturan  atau  kebijakan,  yaitu  Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020, tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (covid-19).
Kata kunci : Pejabat Negara, Protokol Kesehatan, Sanksi Hukum

## Abstract
The corona virus or what is known as Covid-19 is an infectious disease caused by a new type of coronavirus that was discovered at the end of 2019 in the city of Wuhan, China, which has spread throughout the world, has killed  hundreds  of  people  and  infected  tens  of  thousands  of  others.  Previously,  Indonesia  was  one  of  the countries that had not been infected, and finally in February the corona virus entered Indonesia. The spread of the corona virus causes panic among Indonesian people. The purpose of this study is to uncover legal sanctions against state officials who violate health protocols during the COVID-19 pandemic. The research method used is  a  normative  legal  research  method  where  the  reference  is  based  on  a  conceptual  approach  to  legislation. Sources of materials and laws used are primary and secondary. The data collection technique used is to collect references  related  to  research.  Furthermore,  the  data  will  be  processed  and  analyzed  using  legal  data processing methods systematically. The results of this study indicate that cases of spread and death rates caused by  the  corona  virus  are  now  increasing  quite  rapidly,  a  number  of  countries  have  even  taken  action  by prohibiting every citizen from traveling abroad or receiving visits from foreign nationals (lockdown). In order to  deal  with  the  unrest  experienced  by  the  Indonesian  people  and  efforts  to  prevent  the  transmission  of  the corona  virus  which  is  increasingly  increasing  the  number  of  positive  patients,  the  government  issued  several regulations  or  policies,  namely  Government  Regulation  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  21  of  2020, concerning  Large-Scale  Social  Restrictions.  (PSBB)  in  the  context  of  accelerating  the  handling  of  the  2019 coronavirus disease (covid-19).
Keywords : State Officials, Health Protocol, Legal Sanctions

## I. PENDAHULUAN
Semakin  merebaknya  virus yang  dinamakan  Virus corona atau COVID-19  yang  mana sebagai salah satu penyakit menular dan dikatakan pandemi saat ini di seluruh dunia, yang pertama kali merebak di tahun  2019  tepatnya  pada  akhir  tahun  tersebut  di  Kota  Wuhan,  China  hingga  saat  ini  telah  banyak
memakan  dan  menjangkiti  korbannya  di  dunia  tak  terkecuali.  Saat  ini  di  Indonesia  sendiri  korban terus  bertambah  karena  keberadaan  virus  yang  tak  kunjung  reda,  walau  sudah  terdapat  vaksinnya. Tepat  akhir  Februari  2019,  virus  ini  masuk  ke  Indonesia.  Keberadaan  virus  ini  menimbulkan kepanikan di kalangan masyarakat Indonesia. Kasus penyebaran dan angka kematian yang disebabkan oleh  virus  corona  kini  terus  bertambah  cukup  cepat,  sejumlah  negara  bahkan  sudah  melakukan tindakan  dengan  cara  melarang  setiap  warga  negaranya  untuk  bepergian  keluar  negeri  maupun menerima kunjungan dari warga negara asing (lockdown).
Salah  satu  upaya  dengan  ditetapkannya  pembatasan  sosial  atau  jaga  jarak  hingga  karantina mandiri  di  rumah  masing-masing,  untuk  menekan  meningkatnya  jumlah  korban  terjangkit.  Bahkan penutupan  fasilitas  umum,  sekolah,  kantor,  tempat  wisata,  dan  aktivitas  lainnya  khususnya  yang melibatkan  banyak  massa  juga  terpaksa  harus  ditutup.  Dengan  dikeluarkannya  peraturan  terkait pembatasan sosial berskala besar, tentunya masyarakat yang biasanya beraktivitas di luar rumah harus menjalankan rutinitas baru dengan prokes dan WFH atau bekerja dari rumah.
Penanggulangan  dalam  rangka  pengurangan  terhadap  penyebaran  virus  corona  ini  tentunya memberikan  dampak  yang  cukup  besar  bagi  beberapa  aspek  khususnya  lingkungan,  mulai  dari lingkungan  sosial,  ekonomi,  religi,  dan  lingkungan  sosial.  Dengan  diterapkannya  pembatasan  fisik (physical  distancing),  yang  mengharuskan  seseorang  menjaga  jarak  dengan  orang  lainnya  apabila berada di tempat umum  minimal  jarak 1-2  meter. Kebijakan  ini  dilakukan untuk  menghentikan atau memperlambat  penyebaran  virus  corona,  dari  hal  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  setiap  orang  wajib memperhatikan dan mematuhi protokol kesehatan, tidak terkecuali pejabat negara.
Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, senantiasa melibatkan  masyarakat  banyak,  serta  tidak  jarang  juga  mengabaikan  protokol  kesehatan  yang  telah ditetapkan  oleh  Pemerintah.  Selain  banyaknya  masyarakat  yang  melanggar  atau  mengabaikan protokol  kesehatan,  pejabat  negara  atau  pemerintah  daerah  nampaknya  melakukan  pelanggaran protokol  kesehatan  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  pusat  melalui  kementerian  kesehatan  dan gugus tugas penanggulangan covid-19, yakni pada saat acara persembahyangan yang dilakukan  oleh pejabat  negara  bersama  jajarannya,  pada acara  tersebut  terlihat  pada  foto  yang  dibagikan  pada  akun resmi  sosial  media  dimana  pejabat  negara  bersama  dengan  jajarannya  tidak  mematuhi  protokol kesehatan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  pusat  seperti  wajib  menggunakan  masker  dan  menjaga jarak atau social distancing.
Dari  peristiwa  itu  terjadinya  polemik  dikalangan  masyarakat,  kenapa  jika  masyarakat  yang melanggar  protokol  kesehatan  begitu  cepat  ditindak,  baik  dikenakan  denda  maupun  sanksi  hukum. Salah  satu  Kasus  dari  wakil  ketua  DPRD  Tegal  yang  sedang  ramai  karena  melakukan  pelanggaran protokol  kesehatan.  Singkatnya  terjadi  saat ada  kegiatan  yang  melibatkan  banyak  massa,  yang  tidak mengindahkan  dengan  protokol  kesehatan  yang  seharusnya  menjadi  prioritas  saat  ini.  Disini,  sanksi hukum yang ia peroleh karena perbuatannya itu terancam dengan pasal 93 Undang-u ndang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan jo Pasal 216 ayat (1) KUHPidana  jo Pasal 63 ayat (1) KUHPidana.  Selain  itu,  kurangnya  konsistensi  dalam  penerapan  sanksi  hukum  terkait  pelanggaran yang  terjadi  juga  menjadi  masalah.  Sebut  saja  sistem  penegakkan  yang  masih  saja  lemah  jika menyangkut  para  pejabat  yang  berkewenangan  tinggi  misalnya  yang  seakan  masih  kebal  hukum. Selain  pengaturan  kepastian  hukum  yang  kurang,  kesadaran  pun  masih  kurang  terlihat  disini  bagi seluruh komponen masyarakat, tak terkecuali para pejabat yang memiliki kedudukan tinggi.
Beberapa penelitian sebelumnya dengan objek yang serupa misalnya, Thorik (2020:118) yang mengkaji  terkait  Efektivitas  kebijakan  PSBB  di  Indonesia.  Ia  menilai  bahwa  PSBB  adalah  tindakan yang  tepat  dalam  mengurangi  kecepatan  penyebaran  wabah.  Kesimpulan  berbeda  didapat  dari penelitian  yang  dilakukan  oleh  Yunud  dan  Rezki  dalam  penelitiannya  yang  berjudul  Kebijakan Pemerintah  Lockdown  Sebagai  Antisipasi  Penyebaran  Corona  Virus  Covid-19menemukan  bahwa kebijakan PSBB tidak efektif dalam menekan penyebaran wabah ( Yunud dan Rezki, 2020:228 ). Tugas pemerintah  mengajak  masyarakat untuk  melakukan perubahan perilaku  masyarakat di masa  pandemi  COVID-19secara  integratif  dan  sistematis,  serta  terus  memantau  perkembangan penerapan protokol kesehatan di lingkungan masyarakat dari berbagai kalangan dan tempat selain itu perlu Satgas Percepatan Penanganan COVID-19, TNI, Polri, Satpol PP, hingga relawan untuk  dapat menjadi contoh  yang baik bagi  masyarakat dalam  menerapkan protokol  kesehatan. Sementara dalam memberikan  sanksi  terhadap  pelanggaran  protokol  kesehatan  harus  mempertimbangkan  kondisi psikologis  dan  sosiologis  bagi  pelanggar.  Agar  masyarakat  dapat  memahami  pentingnya  menjaga
kesehatan dengan mengimplementasikan protokol kesehatan 3M secara bersamaan dalam beraktivitas dan melakukan kegiatan sehari-hari, bukan hanya sekedar takut kepada pemberian sanksi semata dan perlu diketahui agar masyarakat lebih meningkatkan perhatian terhadap bahaya yang mengancam dari Covid-19, baik bagi diri sendiri maupun dari dan bagi orang-orang di sekitar. Sehingga penting untuk mengimplementasi 3M secara bersamaan  dan disiplin  ( I Gede & Surya Kharisma, 2021 ). Penerapan pemberian  sanksi  kepada  pelanggar  yang  tidak  memakai  masker  dan  tidak  melakukan  physical distancing  sudah  sesuai  dengan  kebijakan  yang  berlaku,  dan  penerapan  sanksi  pada  pelanggar protokol  kesehatan tidak  memiliki unsur berlebihan yang  merugikan pada pelanggar. Serta memiliki nilai  efektif  karena  menghasilkan  efek  jera  para  pelanggar  agar  tidak  mengulangi  perbuatannya  lagi (Erwin  Dwijaryantak,  2021).  Untuk  mencegah  penyebaran  yang  semakin  luas,  maka  pemerintah Indonesia  melakukan  banyak  perubahan  tatanan  bernegara,  yang  diikuti  oleh  pemerintah  daerah setempat.  Hal  ini  menindaklanjuti  Intruksi  Presiden  Nomor  6  Tahun  2020  tentang  Peningkatan Disiplin  dan  Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  dalam  Pencegahan  dan  Pengendalian  Corona Virus Disease 2020 ( Ida Bagus & Ngurah Oka, 2020 )
Berdasarkan paparan penjelasan  diatas, maka dirumuskan tujuan  dari penelitian yakni untuk mengetahui  sanksi  hukum  terhadap  pejabat  negara  yang  melanggar  protokol  kesehatan  di  masa pandemi covid-19.

## II. METODE PENELITIAN
Dalam  penyusunan  setiap  penelitian  ini  digunakan  metode  normatif,  yang  mana  perujukannya berdasarkan  pada  pendekatan  konseptual  hingga  perundang-undangan.  Ada  beberapa  bahan  hukum primer  yang  mana  diperoleh  dari  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Kekarantinaan Kesehatan, Undang-undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan hingga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020. Selain itu penggunaan bahan hukum sekunder lainnya seperti buku-buku literatur, jurnal- jurnal terkait juga membantu penelitian ini ( Beny Ahmad, 2008 13 ). Jenis pendekatan yang dilakukan dengan  menelaah dari semua peraturan perundang-undangan  yang berkaitan  dengan  isu hukum  yang sedang dihadapi sedangkan pendekatan konseptuan adalah pendekatan yang beranjak dari doktrin dan perundang-undangan  yang berkembang  diilmu  hukum  guna memperjelas ide-ide  dengan  membeikan pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan  referensi  dari  beberapa  jurnal,  buku,  atau  literature  yang  berkaitan  dengan  objek penelitian.  Selanjutnya  data  dianalisis  menggunakan  metode  pengolahan  data  hukum  secara sistematis.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Hukum Terhadap Pejabat Negara Dalam Mematuhi Protokol Kesehatan
Sri Soemantri berpendapat dalam bukunya bahwa lembaga Negara tidak hanya terbatas pada apa yang diatur dalam konstitusi. Mengingat pada pendapatnya, terdapat 2 sistem ketatanegaraan di Indonesia, yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Dimana jika hanya memandang lembaga Negara yang ada dalam Undang-Undang Dasar, itu merupakan sistem ketatanegaraan dalam arti sempit, sedangkan sebaliknya disebut sebagai sistem ketatanegaraan dalam arti luas ( Sri Soemantri Martosoewignjo, 1981 ).
Didefinisikannya  hukum  sebagai  suatu  himpunan  peraturan  yang  berisikan  petunjuk  hidup berupa  perintah  dan  larangan  disebut  oleh  E.Utterecht  yang  mana  menjabarkan  tujuannya  dalam mengatur  tata  laksana  dalam  masyarakat  yang  mana  para  pejabat  juga  masuk  didalamnya.  Menurut Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI),  hukum  merupakan  adat  atau  peraturan  yang  sifatnya mengikat  karena  keresmiannya,  dan  penguasa  atau  pejabatlah  yang  berwenang  untuk mengukuhkannya.  Salah  satu  bentuknya  adalah  Undang-undang  yang  dijadikan  pedoman  aturan untuk  melakukan  pengaturan  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Dan  apabila  tidak  dijalankan sebagaimana  diatur  di  dalamnya,  maka  pengenaan  sanksi  merupakan  konsekuensi  yang  dijadikan dasar penjatuhan hukuman terhadap mereka.
Dalam  menjaga  esensi  dari  hukum  diperlukan  kekuatan  dapat  berupa  dari  organisasi  yang dapat  digunakan  oleh  hukum  untuk  bersandar,  sehingga  nilai  dan  kekuatannya  dapat  dijaga  untuk dapat  dijadikan  sistem  untuk  menjalin  kepentingan  masyarakat  umum.  Maka  untuk  itu  diperlukan organ  dari  suatu  komunitas  contohnya  untuk  melakukan  penjagaan  terhadap  hukum  yang  ada kelegalan  suatu  norma  dapat  diperoleh  apabila  norma  tersebut  melekat  sanksi  di  dalamya,  tak
terkecuali  jika  norma  harus  berhubungan  dengan  yang  lainnya  atau  tidak  dapat  berdiri  sendiri. ( Antonius Cahyadi dan E & Fernando M. Manullang, 2007 ).
Penerapan  aturan  terkait  adanya  aturan  yang  tak  diindahkan  oleh  setiap  orang  dalam prakteknya,  yang  mana  dilakukan  baik  sengaja  ataupun  tidak  bahkan  bagi  mereka  yang berkewenangan  tinggi  sekalipun  tak  dapat  dikecualikan,  hal  ini  sedefinisi  dengan  persamaan  setiap orang di mata hukum. Hal tersebut dapat ditemukan perumusannya pada Peraturan terkait yaitu dalam Pasal 14 ayat (1) atau (2) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984.
Melalui  Keppres  Nomor  11  Tahun  2020  hingga  kebijakan  terkait  pembatasan  kegiatan masyarakat  dilakukan  sebagai  upaya  pemerintah  untuk  membuat  kebijakan  baru  untuk  melakukan pengaturan  yang  relevan  sifatnya  dengan  kondisi  saat  ini  terkait  keadaan  yang  disebut  Kedaruratan Kesehatan sehingga dapat dilakukan upaya untuk mencegah semakin meluasnya bahaya wabah yang terjadi  dengan  penerapan  protokol  kesehatan  yang  diatur  di  dalamnya.  Imbauan  protokol  kesehatan (prokes)  yang saat ini sering terdengar di telinga  kita adalah pelaksanaan 3M, sebut saja  melakukan cuci  tangan,  menjaga  jarak  dan  memakai  masker.  Inilah  kunci  penting  dalam  penerapan  protocol kesehatan yang dimaksud terkait kondisi Covid-19yang terjadi saat ini.
Mengingat  berbagai  kebijakan  baru  yang  terbit  sebagai  dampak  dari  terjadinya  kondisi Penyebaran  Covid-19saat  ini  menimbulkan  sanksi  juga  yang  nantinya  akan  dikenakan  bagi  para pelanggar.  Sebut  saja  kebijakan  terkait  pembatasan  kegiatan  masyarakat  hingga  penerapan  protocol kesehatan  misalnya,  jika  dilakukan  pelanggaran  maka  akan  menimbulkan  akibat  hukum  berupa penjatuhan  sanksi  yang  sesuai.  Hal  ini  berkaitan  dengan  Kebijakan  publik  yang  mana  menurut Thomas R. Dye sebagai suatu hal yang diterapkan untuk dilakukan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidaknya suatu hal tertentu. Jadi setiap tindakan yang dilakukan pemerintah termasuk dalam suatu kebijakan  publik  yang  peruntukannya  bagi  publik  tentunya  sehingga  tujuannya  pun  harus  jelas  juga ( Pasolong Harbani, 2011 ).
Kebijakan publik ada yang sifatnya memaksa terhadap tindakan privat suatu masyarakat luas, ada  pula  ciri  pokok  lainnya  yaitu  tentu  dalam  pembuatan  dan  pemrosesannya  menjadi  kewenangan suatu  lembaga  pemerintahan  sesuai  prosedur  yang  ditetapkan  juga.  Untuk  itu  sifat  memaksa  dan mengikat ini timbul karena tertuang dalam ketentuan aturan hukum yang ada.
Dari hal tersebut, kebijakan  yang  dibuat oleh pemerintah juga  merupakan  hukum  yang  dibuat untuk ditaati dengan tujuan mencapai tujuan hukum itu sendiri dan kepentingan masyarakat. Dari sini, setiap kebijakan  dalam  masa  Covid-19saat  ini  merupakan  hukum  yang  berlaku  bagi  masyarakat  tak terkecuali  para  pejabat.  Namun  dalam  perjalanan  prakteknya,  tak  sedikit,  contoh  buruk  malah diperlihatkan  para  pejabat  kepada  masyarakat  umum  dalam  menghadapi  kebijakan  yang  ada  dalam kondisi saat ini.
Sebut saja di Provinsi banten  misalnya, terjadi pelanggaran prokes  oleh oleh pejabat negara. Tidak mengindahkan social distancing atau jaga jarak dalam melakukan kegiatan yang mengerahkan banyak  massa  pada  kondisi  saat  ini.  Dari  situ  timbul  berbagai  reaksi  dari  perbuatan  tersebut  baik dikarenakan  ketidakteraturan  yang  terjadi  sebagai  akibat  kekacauan  yang  timbul  menjadi perbincangan  masyarakat.  Kurangnya  kesadaran  hukum  dalam  menerapkan  prokes  menjadi  momok dan musuh bagi kita semua, sehingga harus cepat untuk diatasi dalam situasi saat ini.
Penerapan protokol kesehatan dilakukan oleh seluruh setiap lapisan masyarakat tak terkecuali anggota  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN).  Pelanggaran  prokes  oleh  ASN  juga  berarti  pelanggaran terhadap  kedisiplinan  pegawai  negeri  sipil.  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  merupakan  kesanggupan para  PNS  dalam  menaati  setiap  kewajiban  hingga  larangan  yang  diatur  serta  telah  tertera  dalam ketentuan setiap peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang ada, dan untuk itu jika  tidak  ditaati,  pengenaan  sanksi  hukuman  disiplin  dapat  dijatuhi.  Berdisiplin  tinggi  bagi  pejabat negara  pada  hakekatnya  bermakna  ketaatan  pada  norma-norma  atau  kaidah-kaidah  yang  diyakini sebagai  panggilan  luhur  untuk  mengemban  amanah  serta  kepercayaan  masyarakat.  Disiplin  tinggi akan  mendorong  terbentuknya  pribadi  yang  tertib  di  dalam  melaksanakan  tugas,  ikhlas  dalam pengabdian, dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.
Penjaminan  kepastian  hukum  dengan  diperkuatnya  upaya  dalam  meningkatkan  efektivitas pencegahan  hingga  pengendalian  Coronavirus  Disease  2019  di  seluruh  daerah  provinsi  serta kabupaten/kota  di  Indonesia,  untuk  itu  melalui  aturan  seperti  melalui  Inpres  Nomor  6  Tahun  2020, diinstruksikan kepada setiap lembaga negara untuk dapat melakukan hal yang diperlukan terkait tugas
dan fungsi mereka masing-masing guna terjaminnya kepastian hukum dan nantinya diharapkan upaya pencegahan serta pengendalian dalam situasi saat ini dapat merata ke seluruh wilayah di Indonesia.
Sebut  saja  lembaga  Negara  terkait  dalam  instruksi  tersebut  adalah  para  Sekretaris  Kabinet, Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  Menteri  Kabinet  Indonesia  Maju,  Panglima  Tentara Nasional  Indonesia,  ,  Para  Kepala  Lembaga  Pemerintah  Non  Kementerian,  hingga  Kepala  Daerah Provinsi  maupun  Kabupaten/Kota.  Instruksi  terkait  untuk  meningkatkan  disiplin  prokes  ini  nantinya dapat menginisiasi munculnya peraturan daerah misalnya baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/ Kota  untuk  menindaklanjuti  kebijakan  tersebut,  sebut  saja  dengan  melakukan  penyuluhan  terkait pelaksanaan prokes kepada masyarakat agar tidak abai yang mana juga dapat didukung dari pihak lain seperti  aparat  penegak  hukum  sebut  saja  TNI/POLRI  misalnya  untuk  membantu  dalam pengawasannya. Untuk  itu sosialisasi ini  harus didukung  juga  dengan  keterlibatan berbagai berbagai elemen lapisan masyarakat seperti tokoh adat, pemuka agama, tokoh masyarakat dan lain sebagainya.

## 2. Sanksi Hukum Terhadap Pejabat Negara yang Melanggar
Semakin  banyaknya  korban  terdampak  Covid-19bahkan  hingga  korban  meninggal  dunia  semakin meluas dan terus meningkat seiring waktu, hal ini memberi pengaruh terhadap kondisi baik ekonomi, politik,  sosbud,  ketertiban  hingga  kesejahteraan  masyarakat.  Untuk  itu  kondisi  situasi  saat  ini dikatakan sebagai kedaruratan kesehatan. Hal ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020, sehingga tegas diatur di dalamnya. Kondisi ketika suatu keadaan dimana kesehatan masyarakat terancam secara luar biasa, bahkan hingga Pemerintah mendeklarasikan sebagai suatu ancaman yang besar dengan pengaruhnya ke dalam berbagai aspek kehidupan disebut sebagai kedaruratan kesehatan. Ini  dilihat  dari  seberapa  besar  efek  dari  masalah  yang  sedang  dihadapi,  begitu  juga  terkait  dengan jumlah hitung-hitungan dalam kondisi terburuk sekalipun. Maka dari itu, pemberlakuan karantina atau isolasi merupakan salah satu respon pemerintah akan bahaya dari kondisi yang terjadi saat ini ( Arasy Pradana, 2002:33 )
Terhambatnya  pelaksanaan  hukum  itu  sendiri  guna  mencapai  ketertiban  dan  keteraturan  di masyarakat dengan adanya pelanggaran akan apa yang tertuang dalam ketentuan perundng-undangan dapat disebut sebagai perbutaan pidana yang mana dapat merugikan masyarakat umum luas. Dari hal ini,  apabila  suatu  perbuatan  yang  dilarang  oleh  aturan  hukum  dilakukan  atau  pelanggaran  terjadi, maka Perbuatan seseorang tersebut dikatakan sebagai tindak pidana.
Virus  Corona  yang  mudah  menular  dan  menjangkiti  korbannya  cukup  berbahaya  termasuk dapat  mengancam  nyawa  sebagian  korbannya  jika  terdapat  penyakit  bawaan.  Maka  untuk  itu, kesadaran  dalam  menerapkan  protokol  kesehatan  dan  pola  hidup  sehat  dan  bersih  diperlukan, sebagaimana anjuran kebijakan yang ada pula. Karena segala hal terkait itu sebua dapat kita temukan pengaturannya dalam aturan hukum yang ada, sehingga sanksinya tak main-main pula.
Pada  dasarnya,  karena  telah  disumpah  jabatan,  maka  setiap  pejabat  negara  berkewajiban  memegang teguh hal itu, sehingga dapat menjunjung tinggi standar yang telah ada berkaitan dengan etika hingga moral  mereka. Dan menjaga reputasi serta berintegritas terhadap jabatannya wajib  dilakukan pejabat Negara, sebagaimana tertuang dalam kode etik mereka masing-masing berkaitan kedisiplinan. Presiden  sebagai  pemegang  kekuasaan  tertinggi  dalam  pemerintahan  dalam  hal  membuat  kebijakan hingga mengatur terkait manajemen aparatur negara. Diciptakannya peraturan terkait kebijakan yang akan  diterapkan  guna  mencapai  ketertiban  dan  upaya  perlindungan  kepada  masyarakat.  Selain  itu melakukan  penyuluhan  dan  pelatihan  kepada  aparatur  Negara  melalui  lembaga  Negara  untuk menyiapkan kompetensi yang telah memiliki standarnya.
Penetapan  kebijakan  dari  Presiden  terkait  pandemi  covid  19,  salah  satunya  memuat  mengenai peningkatan  disiplin  dan  penegakan  hukum  protokol  kesehatan  di  seluruh  wilayah  Indonesia. Kebijakan  tersebut  diinstruksikan  kepada  beberapa  pejabat  negara,  yaitu  para  Menteri,  sekretaris Kabinet,  Panglima  TNI,  Kapolri,  Kepala  Lembaga  Pemerintah  Non  Kementerian,  Para  Gubernur hingga  Para  Bupati/Walikota.  Atas  hadirnya  kebijakan  tersebut  terkait  untuk  meningkatkan kedisiplinan prokes khususnya, maka instruksi tersebut harus diindahkan tentunya.
Implementasi  dari  Instruksi  Presiden  mengenai  peningkatan  disiplin  protokol  kesehatan dilaksanakan  dari  oleh  Pemerintah  daerah  baik  ditingkat  provinsi  maupun  kabupaten/kota.  Dengan adanya peraturan di berbagai tingkat saat ini, diperlukan untuk menjembatani kebijakan dari pusat ke daerah sehingga terjadi pemerataan dan satu tujuan yang selaras dalam upaya penanganan kondisi saat ini.  Melalui  Peraturan  Gubernur,  kewenangan  diberikan  guna  melaksanakan  kuasa  yang  telah
diamanatkan  dari  aturan  diatasnya.  Adapun  subjek  dari  Peraturan  Gubernur  No.  46  Tahun  2020 adalah  setiap  orang,  baik  perorangan,  pengelola,  pelaku  usaha,  Penanggung  Jawab  Tempat  dan Fasilitas  Umum  maupun  penyelenggara  suatu  kegiatan  misalnya.  Sanksi  yang  dikenakan  berupa administratif  bagi  pelanggaran  perorangan  dengan  denda  mencapai  Rp.  100.000,00  (Seratus  ribu rupiah)  untuk  pelanggaran  pemakaian  masker  sebagaimana  tertuang  dalam  Peraturan  gubernur tersebut.  Selain  itu  berupa  penghambatan  dalam  pelayanan  administratif  juga  dapat  dikenakan  bagi para  pelanggar  ketentuan  dalam  kebijakan  ini.  Sedangkan  sanksi  administratif  berupa  denda  Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) hingga pempublikasian para pelanggar berlaku bagi setiap pengelola, penyelenggara, pelaku usaha hingga penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, yang terbukti tak mengindahkan protocol kesehatan sesuai amanat Peraturan Hukum yang berlaku salah satunya Pergub ini.  Tak  main-main,  rekomendasi  pembekuan  sementara  izin  usaha  kepada  pejabat/instansi  yang berwenang  juga dapat dilakukan. Melalui surat bukti  yang  dikeluarkan Satpol PP, sanksi atau denda administratif dapat dikenakan atas dasar hal itu. Pembayaran dilakukan melalui sistem tunai atau non tunai yang disetorkan ke Kas Daerah Provinsi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Untuk  sanksi  terkait  pempublikasian  ke  media  massa  akan  menjadi  tindak  lanjut  jika  tidak mengindahkan  metode  pertama  yaitu  pembayaran  denda.  Batas  waktunya  pun  diatur  yaitu  selama tujuh 7 hari kerja terhitung dari surat bukti diterima. Jika terjadi perlawanan dengan kekerasan, maka ancaman  pidana  dapat  dijatuhi  karena  sifatnya  sudah  menghambat  aparat  berwenang  dalam menjalankan  tugas  mereka.  Itu  juga  berlaku  bagi  mereka  yang  dengan  sengaja  menghalangi, menggagalkan hingga mencegah pejabat dalam melakukan tugasnya sebagaimana diperintahkan oleh aturan perundangan yang ada, maka pengenaan sanksi pidana dapat menjadi solusinya.
Selain  itu  ada  pula  Undang-undang  Kekarantinaan  Kesehatan  dengan  ancaman  pidananya, bagi  mereka  yang  terbukti  tak  mematuhi  dan  tak  bekerjasama  dalam  upaya  pengkarantinaan kesehatan,  termasuk  upaya  penghalangan  sehingga  terjadi  kedaruratan  kesehatan.  Pemberian  sanksi kepada  Pejabat  Negara  dan  Aparatur  Sipil  Negara  dilakukan  oleh  Presiden  selaku  pemegang kekuasaan  tertinggi  pembinaan  ASN,  Terhadap  keputusan  yang  ditetapkan  oleh  Pejabat  Pembina Kepegawaian.  Selain  presiden,  pemberian  sanksi  dapat  dilakukan  oleh  Menteri  terhadap  keputusan yang  ditetapkan  oleh  Pejabat  yang  Berwenang,  serta  terhadap  Pejabat  Pembina  Kepegawaian  di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Dari  pemaparan  hasil  penelitian  diatas  dapat  disimpulkan  Melalui  Keppres  Nomor  11  Tahun  2020 hingga kebijakan terkait pembatasan kegiatan masyarakat dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk membuat kebijakan baru untuk  melakukan pengaturan yang relevan sifatnya dengan  kondisi saat ini terkait keadaan yang disebut Kedaruratan Kesehatan sehingga dapat dilakukan upaya untuk mencegah semakin  meluasnya  bahaya  wabah  yang  terjadi  dengan  penerapan  protokol  kesehatan  yang  diatur  di dalamnya. Imbauan protokol  kesehatan (prokes)  yang  saat ini sering terdengar di telinga kita adalah pelaksanaan 3M, sebut saja melakukan cuci tangan , menjaga jarak dan memakai masker. Inilah kunci penting dalam penerapan protocol kesehatan yang dimaksud terkait kondisi Covid-19yang terjadi saat ini. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah juga merupakan hukum yang dibuat untuk ditaati dengan tujuan  mencapai  tujuan  hukum  itu  sendiri  dan  kepentingan  masyarakat.  Dari  sini,  setiap  kebijakan dalam  masa  Covid-19saat  ini  merupakan  hukum  yang  berlaku  bagi  masyarakat  tak  terkecuali  para pejabat.  Na  mun  da  lam  perjalanan  prakteknya,  tak  sedikit,  contoh  buruk  malah  diperlihatkan  para pejabat kepada masyarakat umum dalam menghadapi kebijakan yang ada dalam kondisi saat ini. Para pelanggar kebijakan terkait kondisi saat ini  dapat dikenakan sanksi baik administratif hingga pidana. Itu berlaku juga bagi pejabat negara hingga Aparatur Sipil Negara (ASN). Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi berwenang untuk itu, terkait dengan pembinaan terhadap ASN.

## 2. Saran
Saran  dari  penelitian  ini  bahwa  diharapkan  penerapan  aturan  terkait  adanya  aturan  yang  tak diindahkan  oleh  setiap  orang  dalam  prakteknya,  yang  mana  dilakukan  baik  sengaja  ataupun  tidak bahkan  bagi  mereka  yang  berkewenangan  tinggi  sekalipun  tak  dapat  dikecualikan,  hal  ini  sedefinisi dengan  persamaan  setiap  orang  di  mata  hukum.  Untuk  menghindari  system  penegakan  hukum  yang hanya memberatkan kalangan masyarakat bawah, diharapkan kesadaran hukum baik bagi masyarakat
umum  hingga pejabat Negara, karena pejabat Negara sebaiknya  memberikan contoh  yang  nyata dan baik adanya kepada masyarakat. Seperti dalam penerapan prokes misalnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, B. (2008). Metode Penelitian . Pustaka Setia. Bandung.
Brahmana,  I.  B.,  &  Ngurah  Oka  Yudistira  Darmadi.  (2020).  Penindakan  Terhadap Masyarakat  Yang  Tidak  Menggunakan  Masker  Sebagai  Pelaksanaan  Protokol Kesehatan Baru Di Provinsi Bali. Kertha Desa , Vol 8 (8). Cahyadi,  A.,  &  M,  E.  F.  (2007). Pengantar  Ke  Filsafat  Hukum .  Kencana  Prenada  Media Group, Jakarta.
Harbani, P. (2011). Teori Administrasi Publik, Bandung . Alfabeta. Bandung.
Kusuma,  E.  D.  (2021).  Physical  Distancing  Dan  Penggunaan  Masker  Berdasarkan  Perwali Batu Nomor 78 Tahun 2020. Dinamika: Jurnal Hukum , Vol 27 (26). Martosoewignjo,  S.  S.  (1981). Pengantar  Perbandingan  Antar  Hukum  Tata  Negara .  CV Rajawali, Jakarta.
M.K,I. G., & W.A, S. K. (2021). Sikap Tegas Pemerintah Dalam Upaya Memberikan Sanksi Pada Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19. Ganesha Civic Education , Vol. 3 (1).
Pradana,  A.  (2002). Hukum  Kesehatan-Penanganan  SARS  di  Indonesia .  Sinar  Grafika. Jakarta.
Thorik,  S.  H.  (2020).  Efektivitas  pembatasan  sosial  berskala  besar  di  Indonesia  dalam penanggulangan Pandemi Covid-19. Hukum Dan Keadilan , Vol 4 (1). Yunus,  N.  R.,  &  Rezki,  A.  (2020).  Kebijakan  Pemerintah  Lockdown  Sebagai  Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. Sosial & Budaya Syari , Vol 7 (3).