## KONTRADIKSI ANTARA KEWAJIBAN ANAK KEPADA ORANGTUA DENGAN ANAK MENGGUGAT ORANGTUA

## Riska Andista Indriyani
andistaindriyaniriska@gmail.com Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni anugrah@gmail.com Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

## Abstract
This article explains the problem, firstly about the causal factors cause of the child sues the parent. Secondly, regarding law enforcement efforts against Article 46 of Law Number 1 Year 1974 on Mariage to prevent children from suing parents. This research is normative legal research is descriptive. The type of data used is secondary data, data collection techniques used is literature study, further technical analysis used is the nature of descriptive data analysis. The results of the research indicate that the factors causing the child to sue the parent is the existence of problems in the family and the provisions of the Article related to the obligation of the child to the parents has not provided assertiveness that the child who sues the parent is a violation of these provisions. The law enforcement effort against Article 46 of Law Number 1 Year 1974 regarding Marriage to prevent children from suing parents is done by settling family problems through deliberation  or through mediation and formulation of continued legal policy as the elaboration of such provisions.
Keywords: Sues Paren; Child Obligation; Law Enforcement.

## Abstrak
Artikel ini menjelaskan permasalahan, pertama tentang faktor penyebab anak menggugat orangtua. Kedua, tentang upaya penegakan hukum terhadap Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mencegah anak menggugat orangtua. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah sifat analisis data deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab anak menggugat orangtua adalah adanya permasalahan dalam keluarga dan ketentuan pasal terkait kewajiban anak  kepada orangtua belum memberikan ketegasan bahwa anak yang menggugat orangtua merupakan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Upaya penegakan hukum terhadap Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mencegah anak menggugat orangtua dilakukan dengan penyelesaian permasalahan keluarga melalui musyawarah atau melalui mediasi dan perumusan kebijakan hukum lanjutan sebagai penjabaran ketentuan tersebut.
Kata kunci: Menggugat Orangtua; Kewajiban Anak; Penegakan Hukum.

## A. Pendahuluan
Negara memberi perlindungan terhadap anak dan orangtua melalui undang-undang. Salah satunya undang-undang mengatur mengenai hak dan kewajiban antara orangtua dan anak dalam Pasal  45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur tentang kewajiban orangtua kepada anak dan dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur tentang kewajiban anak kepada orangtua. Negara telah memberikan perlindungan terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sedangkan untuk perlindungan terhadap orangtua dalam realitas yang ada belum terdapat aturan tentang perlindungan orangtua.
Dewasa ini banyak ditemui kasus anak yang menggugat orangtua, antara lain:
1.  Princess Gusti Santang Amin, anak dari tergugat bernama Titin Suhartini (48) memperkarakan sang ibu atas kasus perebutan rumah tinggal di Perumahan Taman Cibalagung, Kelurahan Pasir Jaya, Kota Bogor.
2.  Kasus yang dialami oleh Nenek Fatimah, berumur 90 tahun yang digugat secara perdata oleh anak keempatnya bernama Nurhana dan suaminya yang bernama Nurhakim dengan gugatan Rp 1 miliar lantaran sengketa status kepemilikan tanah.
3.  Siti Rokayah (83) warga Kecamatan Garut Kota digugat oleh anaknya sendiri, Yani Suryani beserta suaminya Handoyo Adianto. Nenek Siti digugat Rp 1,8 miliar dalam kasus utang piutang. (https://www.brilio.net/duh/5-kasus-anak-gugat-ibu-kandung-ini-bikin-ngelus-dada-kok-tega- ya-1703260.html).
Anak yang dimaksud dalam artikel ini adalah seseorang anak yang telah dewasa dan cakap hukum. Pada prinsipnya semua anak yang sudah dewasa adalah subjek hukum yang bebas melakukan perbuatan hukum dengan siapa pun, termasuk orangtuanya. Namun berdasarkan nilai moral hal ini dianggap tidaklah patut bagi seorang anak menggugat orangtua mengingat adanya hubungan timbal  balik antara  orangtua dan anak berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi baik oleh orangtua kepada anak maupun anak kepada orangtua. Kewajiban anak kepada orangtua dengan anak menggugat orangtua merupakan suatu kontradiksi, namun apabila dikaji lebih lanjut berdasarkan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat maka keduanya memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan.
Telah ada beberapa pengkaji yang melakukan kajian tentang kewajiban anak kepada orangtua, yaitu:
1.  Jurnal berjudul: “Hak Alimentasi Bagi Orangtua Lanjut Usia Terlantar (Studi Kasus di Panti Werdha Majapahit Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto)” oleh Nadia Nurhardanti mahasiswa dari Fakultas Hukum Malang pada tahun 2015 (Nadia Nurhardanti, 2015: 7).
2.  Jurnal berjudul: “Kewajiban Anak Memberi Nafkah Kepada Orangtua Menurut Hukum Islam” oleh Ernawati mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta 11510 pada tahun 2015 (Ernawati, 2015: 17).
3.  Jurnal berjudul: “Nafkah Anak Kepada Orangtua Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kajian Hadits Tamlik)” oleh Syamsul Bahri mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh pada tahun 2016 (Syamsul Bahri, 2016: 159).
Perbedaan artikel  ini dengan  penulisan-penulisan hukum terdahulu diatas adalah artikel ini menjelaskan tentang faktor penyebab anak menggugat orangtua dan menjelaskan upaya penegakan hukum terhadap Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mencegah anak menggugat orangtua. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka dalam artikel ini dibahas tentang kontradiksi antara kewajiban anak kepada orangtua dengan anak menggugat orangtua berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## B.  Metode Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif (Soerjono Soekanto, 2010: 10). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, selanjutnya teknik analisis yang digunakan adalah sifat analisis data deskriptif. Sifat analisis data deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya. Di sini peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitiannya tersebut (Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, 2010: 183).

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 1.  Faktor Penyebab Anak Menggugat Orangtua
Salah satu kasus yang kini ada di  masyarakat adalah adanya kasus anak yang menggugat orangtuanya, antara lain:
Kasus yang terjadi pada seorang ibu bernama Siti rokayah berumur 83 tahun yang digugat oleh Yani Suryani (Anak Kandungnya), beserta Handoyo Adianto (menantunya). Alasan anak menggugat orangtua dalam kasus ini adalah adanya permasalahan dalam keluarga berupa hutang piutang antara Asep Suhendi dengan Yani Suryani dan Handoyo Adianto. Siti Rokayah menjadi tergugat karena objek  yang dijadikan jaminan dalam hutang piutang tersebut adalah sertikat hak milik atas namanya. Upaya damai telah diberlakukan dalam proses persidangan, namun upaya damai tersebut belum dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi sehingga kasus ini tetap berlanjut sampai proses persidangan.
Majelis Hakim yang menangani kasus ini memberikan Pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor: 01/PDT.G/2017/PN.GRT yang didasarkan atas pendapat seorang saksi ahli bernama Prof. Dr. H. Mashudi, SH.,MH. yang diajukan oleh Para Tergugat, bahwa tidak patut seorang anak membuat perjanjian hutang piutang dengan Ibunya disebabkan jasa Ibu yang tidak dapat dibalas oleh anak, sehingga hal ini bertentangan dengan kepatutan. Selain bertentangan dengan kepatutan, anak yang menggugat orangtua juga bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun Ketentuan tersebut belum dapat memberikan perlindungan terhadap orangtua secara khusus atas itikad tidak baik dari anaknya, sehingga seorang anak dapat menggugat orangtuanya sendiri.
Kasus yang selanjutnya yaitu terjadi pada seorang ibu bernama Cicih, berusia 78 Tahun yang digugat oleh keempat anaknya dengan gugatan senilai Rp. 1,6 Miliar rupiah. Alasan anak menggugat orangtua dalam kasus ini adalah adanya permasalahan dalam keluarga berupa pembagian warisan. Tanah yang menjadi objek gugatan merupakan tanah yang telah diberikan oleh Almarhum Udin kepada Istrinya Cicih semasa hidupnya, namun menurut anak-anak dari Cicih tanah tersebut merupakan warisan dari ayahnya Almarhum Udin.
Pada kasus Cicih terdapat fakta bahwa Cicih menjual tanah tersebut dikarenakan merasa kekurangan uang untuk menutupi kebutuhan hidupnya sehari-hari, jika dikaitkan dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka terdapat fakta hukum bahwa Para Penggugat juga tidak melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat selaku ibu kandungnya. Berdasarkan hal tersebut maka Para Penggugat telah melakukan penelantaran terhadap Tergugat, dimana penelantaran orangtua oleh anak merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena anak tidak memenuhi kewajibannya serta melanggar hak-hak orangtua. Penelantaran terhadap orangtua merupakan suatu bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Oleh karena itu Tergugat juga bisa melakukan gugatan atas dasar ketentuan tersebut dan Para Tergugat dapat dikenai sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Selanjutnya kasus yang terjadi pada seorang nenek bernama Hajjah Fatimah yang berusia 90 tahun yang digugat oleh Nurhana anak kandungnya (50 tahun) dan Nurhakim menantunya (70 tahun) senilai Rp 1 miliar di Pengadilan Negeri Tangerang. Alasan anak menggugat orangtua dalam kasus ini adalah adanya permasalahan dalam keluarga berupa jual beli tanah. Transaksi jual beli tanah yang dilakukan secara lisan dan berdasarkan oleh rasa saling percaya biasanya dilakukan oleh para pihak yang telah mengenal baik satu sama lain dalam suatu kekerabatan. Sehingga jual beli yang dilakukan lebih menonjolkan rasa kekeluargaan antar para pihak (Galuh Listyorini, 2011: 2). Hal inilah yang terjadi dalam kasus ini dimana meskipun telah terjadi hubungan timbal balik antara H. Abdurrahman sebagai pembeli dan Nurhakim sebagai penjual, namun sertifikat tanah tersebut masih atas nama Nurhakim.
Seharusnya meskipun jual beli tanah terjadi antar anggota keluarga proses pemindahan hak milik atas tanah tersebut tetap dilakukan dan sebagai seorang anak ataupun menantu yang telah mendapatkan kepercayaan penuh dari orangtuannya, tidaklah patut jika melakukan perbuatan tersebut yaitu menggugat orangtuanya sendiri tanpa dasar dan bukti yang jelas, karena berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, memberikan penjelasan bahwa kewajiban anak kepada orangtua tidak selalu berupa penafkahan atau pemberian bantuan kepada orangtua berupa harta kekayaan tetapi juga termasuk kewajiban untuk menghormati dan berbakti kepada orangtuannya sehingga dalam menyelesaikan kasus
ini juga tidak terlepas dari adanya ketentuan terkait kewajiban anak kepada orangtua, bahwa dengan menurut norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia baik norma yang karena sumbernya seperti norma agama, kesopanan, kesusilaan dan hukum maupun norma yang berdasarkan daya mengikatnya antara lain cara, kebiasaan, tata kelakukan dan adat istiadat bahwa seorang anak harus menghormati dan berbakti kepada orangtuanya, maka Penggugat dalam kasus Hajjah Fatimah ini juga dapat dikatakan telah bertentangan dengan kepatutan.
Kisah Miris nenek Fatimah juga dialami oleh seorang ibu di Bogor, Jawa Barat yaitu Titin Suhartini (48 Tahun) yang digugat oleh anak kandungnya yaitu His Royal Highness Princess Santang Heroeningrat sebagai kuasa hukum dari Penggugat yaitu mantan suami Titin Suhartini yang bernama His  Royal Highness Prince Gusti Pangeran Hadipati Moehammad Arif Martakoesoemah Heroeningrat. Alasan anak menggugat orangtua dalam kasus ini adalah adanya permasalahan dalam keluarga berupa pembagian harta gono-gini setelah perceraian antara Titin Suhartini dengan suaminya.
Dalam Kasus Titin Suhartini meskipun yang menjadi Pengugat adalah mantan suaminya, namun yang menjadi masalah dalam kasus ini adalah dikarenakan yang menjadi kuasa hukum dari pihak Pergugat merupakan anak kandung dari Penggugat dan juga Tergugat, meskipun pada dasarnya hal tersebut diperbolehkan menurut hukum namun jika melihat kepada norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia baik norma yang karena sumbernya seperti norma agama, kesopanan, kesusilaan dan hukum maupun norma yang berdasarkan daya mengikatnya antara lain cara, kebiasaan, tata kelakukan dan adat istiadat bahwa seorang anak harus menghormati dan berbakti kepada orangtuanya, maka Penggugat dalam kasus Hajjah Fatimah ini juga dapat dikatakan telah bertentangan dengan kepatutan.
Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka sudah menjadi kewajiban bagi seorang anak untuk menghormati, memelihara, melindungi, mengurus orangtuanya dan tidaklah patut anak menggugat orangtua termasuk menjadi kuasa hukum dari salah satu orangtua, karena sudah kewajiban anak untuk menghormati kedua orangtuanya tidak hanya salah satu pihak saja.
Berdasarkan beberapa kasus yang telah diuraikan diatas, maka faktor penyebab anak menggugat orangtua adalah adanya permasalahan dalam keluarga yang menjadi alasan bagi anak menggugat orangtua, permasalahan dalam keluarga ini timbul karena ketentuan hukum yang telah ada dan berlaku secara nasional belum mampu menyelesaikan berbagai persoalan keluarga yang terjadi secari komprehensif dalam rangka memenuhi asas kemanfaatan dan keadilan, serta kepastian hukum sebagai tujuan dari hukum itu sendiri. Selain permasalahan dalam keluarga,  faktor penyebab anak menggugat orangtua adalah karena ketentuan terkait kewajiban anak kepada orangtua yang termuat dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum memberikan ketegasan yang menyatakan bahwa anak yang menggugat orangtua termasuk pelanggaran terhadap ketentuan tersebut sehingga memungkinkan seorang anak dapat menggugat orangtuanya sendiri .

## 2.  Upaya Penegakan Hukum terhadap Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk Mencegah Anak Menggugat Orangtua
Upaya penegakan hukum terhadap Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini penting untuk menjaga  kelangsungan hidup orangtua dan mencegah terjadinya kerugian, resiko, dan pelanggaran terhadap hak orangtua salah satunya adalah mencegah anak menggugat orangtua. Kata hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan melainkan juga kehendak yang diakui oleh hukum. Konsep hak menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban.
Dalam proses penegakan hukum, ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut cukup mempunyai arti sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor-faktor tersebut ada lima, yaitu (Rien G. Kartspoetra, 1998:245):
1. Hukumnya sendiri;
2. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut siterapkan;
5. Kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Upaya penegakan hukum terhadap Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mencegah anak menggugat orangtua dapat dilakukan dengan menyelesaikan suatu permasalahan dalam keluarga melalui musyawarah untuk mufakat atau dengan melalui jalur non litigasi, salah satunya yaitu mediasi. Secara bahasa, kata mediasi berasal dari bahasa latin mediare yang berarti berada ditengah. Dari kata tersebut dapat diketahui bahwa mediasi adalah menjadikan seseorang untuk berada ditengah atau menengahi antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan berbeda atau tidak memiliki satu alur pemikiran dan kesepakatan, sehingga diharapkan mapu membantu menemukan jalan keluar dari proses penyelesaian masalah sehingga dapat mencapai suatu kesepakatan bersama diantara para pihak yang terlibat (Inayatul Makhfiroh, 2017: 30).
Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparsial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau dikalahkan (win-win solution) . Dalam mediasi para pihak yang bersengketa proaktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka (Inayatul Makhfiroh, 2017: 57).
Suatu permasalahan keluarga yang terjadi dilingkup masyarakat merupakan suatu konflik yang harus ditangani, karena konflik tidak akan selesai dengan sendirinya tanpa ada usaha dan itikad untuk menyelesaikannya. Pemecahan masalah yang digunakan oleh mediator dalam memediasi para pihak yang berselisih, dari kasus yang mereka hadapi. Dengan penyelesaian permasalahan dalam keluarga dengan cara mediasi diharapkan tidak akan ada anak yang menggugat orangtua dengan jalur litigasi, dengan demikian maka ketentuan Pasal 46 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat berjalan dengan efektif.
Upaya Penegakan Hukum terhadap Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk mencegah anak menggugat orangtua juga dapat dilakukan dengan merumuskan kebijakan hukum lanjutan sebagai penjabaran ketentuan Pasal tersebut, sehingga diperoleh suatu ketegasan agar hak-hak orangtua terlindungi. Misalnya tentang masalah nafkah yang merupakan suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari, oleh karena itu, dalam ketentuan Pasal tersebut seharusnya ditambahkan wajib memberi nafkah untuk orangtua demi kepastian hukum dan perlu ada saksi kalau perlu hukuman pidana, apabila anak tersebut tidak mau memberi nafkah untuk orangtuanya (Ernawati, 2015:19).

## D. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1.  Faktor penyebab anak menggugat orangtua yang pertama adalah adanya permasalahan dalam keluarga yang menjadi alasan bagi anak menggugat orangtua. Permasalahan dalam keluarga ini timbul dikarenakan ketentuan hukum yang telah ada dan berlaku secara nasional belum mampu menyelesaikan berbagai persoalan keluarga yang terjadi secara komprehensif dalam rangka memenuhi asas kemanfaatan dan keadilan, serta kepastian hukum sebagai tujuan dari ketentuan hukum itu sendiri. Kedua, faktor penyebab anak menggugat orangtua adalah karena ketentuan terkait kewajiban anak kepada orangtua yang termuat dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum memberikan ketegasan yang menyatakan bahwa anak yang menggugat orangtua merupakan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut.
2.  Upaya penegakan hukum terhadap Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mencegah anak menggugat orangtua yang pertama adalah dengan penyelesaian permasalahan dalam keluarga melalui musyawarah untuk mufakat atau dengan melalui jalur non litigasi, salah satunya yaitu mediasi. Kedua, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan merumuskan kebijakan hukum lanjutan sebagai penjabaran Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

## E. Saran
Adapun yang menjadi saran dalam artikel ini yaitu:
1.  Kepada aparat penegak hukum cq Hakim agar memberikan perlindungan terhadap orangtua dengan cara merekonstruksi kembali pengaturan terkait hukum keluarga khususnya ketentuan tentang kewajiban anak kepada orangtua dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga meminimalisir adanya permasalahan dalam keluarga khususnya anak yang menggugat orangtua, agar hukum positif di Indonesia menjadi tegas, jelas dan terperinci mengatur mengenai masalah kewajiban anak kepada orangtua serta tercipta hukum berdasarkan keadilan.
2.  Kepada setiap keluarga agar menjaga komunikasi dan hubungan yang baik antar anggota keluarga terutama hubungan antara orangtua dan anak sehingga apabila terjadi permasalahan dalam keluarga dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Kepada lembaga legislatif untuk merumuskan kebijakan hukum lanjutan terhadap  Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai upaya penegakan hukum terhadap ketentuan Pasal tersebut untuk mencegah anak menggugat orangtua.

## Buku
Mukti Fajar Nur Dewata  dan Yulianto Ahmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris . Pustaka Pelajar: Yogyakarta
Rien G. Kartasapoetra. 1998. Pengantar Ilmu Hukum Lengkap . Jakarta: Bina Aksara Soerjono Soekanto. 2010. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)

## Jurnal
Ernawati. 2015. “Kewajiban Anak Memberi Nafkah Kepada Orangtua Menurut Hukum Islam”. Forum Ilmiah , Volume 12 Nomor 1. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul
Marcelia Oktavia Gosal. 2017. “Perlindungan Hukum Terhadap Lanjut Usia Yang Mengalami Kekerasan Psikologis Dan Finansial”. Era Hukum , Volume 2 Nomor 2. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara
Nadia Nurhardanti. 2015. “Hak Alimentasi Bagi Orangtua Lanjut Usia Terlantar (Studi Kasus Di Panti Werdha Majapahit Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto)”. Jurnal Hukum , Edisi April 2015. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Syamsul Bahri. 2016. “Nafkah Anak Kepada Orangtua Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kajian Hadits Tamlik)”. Jurnal Hukum Samudera Keadilan , Volume 11 Nomor 2. Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

## Skripsi
Galuh Listyorini. 2011. “Akibat Hukum Penundaan Proses Balik Nama Sertifikat Dalam Perjanjian Jual Beli Atas Tanah”. Skripsi. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi
Inayatul Makhfiroh. 2017. “Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dalam Penelesaian Permasalahan Keluarga (Studi Peran Kyai dan Tokoh Adat di Kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan” . Skripsi. Lampung: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan (IAIN) Internet
https:kbbi.web.id/kontradiksi.html (akses tanggal 28 Mei 2018 Pukul 13.15 WIB)
https://www.brilio.net/duh/5-kasus-anak-gugat-ibu-kandung-ini-bikin-ngelus-dada-kok-tega-ya-1703260. html (akses tanggal 2 Desember 2017 Pukul 15.00 WIB)

## F. Daftar Pustaka