## BELANJA MODAL KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG: AMATAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN
Sania Adelina Wardhana 1)
Shinta Permata Sari 2)
1), 2) Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta
Email: saniawardhana212@gmail.com 1) , sps274@ums.ac.id 2)*
* corresponding author
Received  :  Oct 23 th 2023 Revised : Nov 23 th 2023 Accepted  :  Jan 30 th 2024

## ABSTRACT
Lampung  is  a  province  in  Indonesia  with  the  highest  percentage  of  regional budget  realization  for  the  2022  fiscal  year.  However,  the  Lampung  Provincial Budget's allocation for capital expenditure remains inadequate when compared to the  realization  of  operational  expenditure.  When  regional  expenditure  is  viewed in  terms  of  benefits,  allocating the budget  to  the capital  sector  is  very beneficial and  productive  for  growth  and  service  provision  to  the  community.  This  study aims  to  analyze  the  effect  of  Regional  Original  Revenue,  General  Allocation Fund, Special Allocation Fund and Profit  Sharing Fund on District/City Capital Expenditure in Lampung Province for 2019-2022. This study determined a sample of  15  administrative  regions  in  Lampung  Province  covering  13  districts  and  2 cities using a quantitative approach. The data used is secondary data in the form of time series data for the 2019-2022 fiscal year period sourced from the website of  the  Central  Statistics  Agency  of  Lampung  Province  and  the  Directorate General  of  Financial  Balance  of  the  Ministry  of  Finance  of  the  Republic  of Indonesia in the form of a Report on the Realization of the District/City Budget of Lampung  Province.  Multiple  Linear  Regression  Analysis  is  used  to  test hypotheses  in  data  analysis  techniques  that  prove  Local  Original  Revenue  and Special  Allocation  Fund  have  an  effect  on  Capital  Expenditure.  Meanwhile,  the General  Allocation  Fund  and  Profit  Sharing  Fund  have  no  effect  on  capital expenditure.
Keywords:  local  original  revenue,  general  allocation  fund,  special  allocation fund, profit sharing fund, capital expenditure

## PENDAHULUAN
Pertumbuhan ekonomi suatu daerah  seringkali  dikaitkan  dengan akses  terhadap  infrastruktur  yang mendukung  aktivitas  ekonomi  di daerah tersebut. Infrastruktur merupakan  faktor  penting  dalam mencapai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Infrastruktur berpengaruh terhadap berbagai sektor  ekonomi  dan  kegiatan  sosial (Kementerian PUPR, 2012). Penyediaan  infrastruktur  pendukung berpotensi meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  melalui peningkatan nilai konsumsi, produktivitas tenaga kerja dan kesempatan kerja. Pembangunan
infrastruktur  jalan  merupakan  salah
satu  prioritas  utama  Pemerintah Provinsi Lampung (Dinas Kominfotik, 2023). Salah satu sarana yang paling mendasar untuk menunjang kelancaran distribusi komoditas  di  tingkat  daerah  adalah melalui  pembangunan  infrastruktur jalan.  Potensi  sumber  daya  alam Provinsi Lampung yang cukup melimpah belum dimanfaatkan secara optimal karena adanya kendala konektivitas. Selain komoditas pertanian, perkebunan dan peternakan  yang  menjadi  produk unggulan di tingkat nasional,
keindahan alam baik berupa pegunungan maupun hamparan pantai  terutama  di  kawasan  Teluk Lampung  cukup  berpotensi  menjadi salah  satu  destinasi  wisata  unggulan di  Indonesia (Dinas  Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2023). Oleh karena itu, hal  ini  perlu  didukung  dengan infrastruktur  jalan  yang  memadai. Namun terdapat berbagai permasalahan  dalam  pembangunan infrastruktur,  salah  satunya  adalah alokasi  belanja  modal  (Kementerian PUPR, 2012).
Provinsi  Lampung  memiliki presentase  realisasi  APBD  belanja daerah  tertinggi  nasional  tahun anggaran 2022 yakni sebesar 97,25% diikuti  Kepulauan  Riau,  Jawa  Barat, Kalimantan  Barat  dan  Jawa  Tengah. (PPID  Provinsi  Lampung,  2023). Realisasi  APBD  Provinsi  Lampung untuk belanja modal berkisar Rp1,46 triliun.  Angka  ini  lebih  rendah dibandingkan  belanja  operasional yang  direalisasikan  sebesar  Rp4,2 triliun  (CNBC  Indonesia,  2023). Apabila  belanja  daerah  dilihat  dari segi manfaat, pengalokasian anggaran  ke  sektor  modal  sangat bermanfaat  serta  produktif  bagi pertumbuhan dan
penyediaan
layanan kepada masyarakat.
peningkatan  belanja  modal  akan berdampak  pada  periode  berikutnya, khususnya peningkatan produksi masyarakat  dan  berpeluang  menarik investor  baru,  yang  keduanya  akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Wiyono et al., 2017).
Belanja  modal  merupakan salah  satu  aspek  kunci  utama  dalam pertumbuhan  ekonomi  daerah  guna mencapai  pembangunan  ekonomi yang  berkelanjutan  di  berbagai sektor.  Alokasi  belanja  modal  yang dianggarkan  pada  APBD  merupakan wujud  komitmen  daerah  dalam mengembangkan
perekonomian daerah  dan  mendorong  kemandirian daerah (Widodo, 2023). Belanja modal memiliki peranan penting untuk pembangunan infrastruktur, kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi  daerah.  Pemerintah  daerah seringkali menggunakan belanja modal  untuk  membiayai  belanja pembangunan  infrastruktur  seperti jalan, jembatan, gedung, dan fasilitas umum lainnya yang akan memperlancar mobilitas antar wilayah dan meningkatkan aksesibilitas  masyarakat  terhadap pelayanan  publik  (Widodo,  2023).
Selain  itu,  belanja  modal  dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan produktivitas  masyarakat.  Belanja modal diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan  kesempatan  kerja  serta peningkatan  belanja  modal  dapat mengoptimalkan dan mendorong aktivitas di sektor-sektor yang terkait dengan  Produk  Domestik  Regional
Bruto (PDRB) seperti sektor industri dan  perdagangan,  sektor  jasa  dan lain-lain. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dapat
mendukung  proses  pembangunan daerah  yang  akan  berdampak  pada penurunan  jumlah  penduduk  miskin (Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI, 2022). Salah  satu  sumber  belanja modal yaitu pendapatan  daerah yang meliputi  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD),  dana  perimbangan  dan  lain- lain  pendapatan  daerah  yang  sah. Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) bersumber  dari  kegiatan  ekonomi  di daerah,  seperti pajak,  retribusi, keuntungan  perusahaan  daerah  dan lain-lain.  Menurut  Undang-Undang
Nomor  23  Tahun  2014  tentang
Pemerintahan  Daerah,  Pendapatan Asli  Daerah  adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD)  setiap  daerah  berbeda-beda, daerah  yang  memiliki  kemajuan dalam  sektor  industri  dan  kekayaan alam  yang  melimpah  cenderung memiliki PAD yang jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lain (Saudale et al., 2016). Hal inilah yang menimbulkan  ketimpangan  PAD. Untuk mengatasi kesenjangan daerah, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan melalui Undang-Undang  Nomor  33  Tahun 2004  yang  menjelaskan  tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan Daerah  serta  mempunyai  pengaruh yang  luas  terhadap  penyelenggara otonomi  daerah.  Dalam  penerapan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah  pusat  akan  mentransfer dana. Bentuk dana transfer ke daerah tersebut dalam bentuk Dana Perimbangan (Suharlina, 2018). Pemerintah pusat memberikan pendanaan kepada
pemerintah  daerah  untuk  menunjang pembangunan  dan  pelayanan  publik melalui  dana  perimbangan.  Dana Perimbangan bersumber dari pendapatan  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Negara  (APBN)  yang dialokasikan ke daerah untuk memenuhi  kebutuhan  daerah  dalam rangka  pelaksanaan  Desentralisasi. Tujuan pengalokasian Dana Perimbangan adalah untuk mengurangi  ketimpangan  pendanaan antara  pusat  dan  daerah  ( vertical imbalance )  dan  ketimpangan  antar daerah  ( horizontal  imbalance ),  serta mengurangi  kesenjangan  layanan publik antar daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi  Khusus  (DAK)  dan  Dana Bagi  Hasil (DBH) (Nurkhayat et  al., 2018). Dana Alokasi Umum (DAU)  adalah  dana  yang  bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan  kemampuan  keuangan antar daerah untuk menunjang kebutuhan  daerah  dalam  rangka pelaksanaan  Desentralisasi.  Dana Alokasi Umum mempengaruhi anggaran  belanja  modal  hal  ini disebabkan  karena  dengan  adanya transfer  Dana  Alokasi  Umum  dari
Pemerintah  Pusat  maka  pemerintah daerah dapat mengalokasikan pendapatannya untuk membiayai belanja modal. Dengan mengalokasikan DAU sebagai alokasi  belanja  modal,  pemerintah daerah  dapat  menggunakan  DAU untuk melaksanakan fungsi pelayanan publik di daerah (Salsabillah, 2018). Dana Alokasi Khusus (DAK)  adalah  dana  yang  bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan  kepada  daerah  tertentu
dalam rangka membantu mendukung pendanaan  atau  mengurangi  beban keuangan  kegiatan  khusus  daerah yang sesuai dengan prioritas nasional (Ferdiansyah et  al., 2018).  Dana
Bagi  Hasil  (DBH)  adalah  dana pendapatan  APBN  yang  diberikan kepada  daerah  berdasarkan  angka persentase untuk memenuhi kebutuhan  daerah  dalam  rangka pelaksanaan Desentralisasi (Hutagalung, 2016). Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan berperan penting dalam meningkatkan  ketersediaan  modal  di Provinsi  Lampung.  PAD  merupakan salah  satu  sumber  pendapatan  utama pemerintah daerah, dan Dana Perimbangan  dari  pemerintah  pusat merupakan sumber pendukung pendapatan daerah yang dapat
mempengaruhi  ketersediaan  modal (Azizah, 2021).

## TINJAUAN PUSTAKA
Teori Stakeholders Teori  yang  dikembangkan oleh Freeman (1984) menggambarkan sifat hubungan yang terjalin antara organisasi dan individu,  maupun  kelompok  dan pemangku  kepentingan  lainnya  yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi  keputusannya.  Pada teori Stakeholders terdapat  dua pendekatan  berbeda  yaitu  organisasi yang  berfokus  pada  para  pemangku kepentingan untuk menyarankan praktik  pengelolaan  yang  sesuai teknik manajerial dan cara pemangku kepentingan  mendekati  klaim  hak organisasi. Teori ini dapat menggambarkan sifat hubungan yang terjalin antara pemerintah daerah dan pemangku  kepentingan,  khususnya masyarakat, yang memiliki kemampuan  untuk  mempengaruhi
pengambilan  keputusan  pemerintah (Manghayu dan Nurdin, 2018).
Teori Stakeholders dapat menjelaskan  terkait  dampak  secara langsung baik positif maupun dampak  negatif  dari  suatu  rencana atau  keputusan  pemerintah  terkait alokasi  Pendapatan  Asli  Daerah, Dana  Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi Khusus  dan  Dana  Bagi  Hasil  serta mempunyai kaitan kepentingan langsung  dengan  kegiatan  yang bersumber dari belanja modal (Manghayu dan Nurdin, 2018).
Teori Stewardship Menurut  teori Stewardship , manajemen lebih mementingkan pencapaian tujuan utama demi kebaikan  perusahaan  dibandingkan mengejar  tujuan  pribadi  (Donaldson dan Davis, 1991). Teori ini berasumsi  bahwa  terdapat  hubungan antara organisasi atau lembaga pemerintah dengan tujuan yang akan dicapai yaitu menyejahterakan
masyarakat  dan  bertanggungjawab terhadap  kinerja  yang  dilakukan kepada  masyarakat  dengan  membuat laporan  pertanggungjawaban  yang telah dijalankan selama periode yang telah  ditentukan  secara  benar  sesuai dengan  aturan  yang  berlaku  serta meningkatkan efektivitas kerja dalam organisasi  yang  akan  menghasilkan sebuah  laporan  informasi  keuangan yang  baik.  Organisasi  pemerintah merupakan  suatu  lembaga  yang dipercaya masyarakat untuk melaksanakan  tugas  dan  fungsinya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan  dan  ketentuan yang berlaku (Kanwil Kemenkumham, 2022). Oleh karena itu, teori Stewardship merupakan  teori  yang sesuai  dengan  penelitian  ini  yang dapat menjelaskan eksistensi
pemerintah  daerah  sebagai  suatu lembaga  yang  dapat  dipercaya  oleh masyarakat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan bertindak  sesuai  dengan  kepentingan publik, termasuk melaksanakan tanggungjawabnya  sesuai  dengan ketentuan  yang  berlaku.  Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut  maka  teori  ini  mengarahkan semua  kemampuan  untuk  dapat menghasilkan kinerja yang akuntabilitas  yang  baik  (Pamungkas, 2018). Belanja Modal Dalam Peraturan Menteri Keuangan  Republik  Indonesia  No. 214/PMK.05/2013  tentang  Bagan Akun  Standar,  menjelaskan  bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh  atau  menambah  aset tetap  dan/atau  aset  lainnya  yang memberi  manfaat  ekonomis  lebih dari  satu  periode  akuntansi  (12 bulan)  serta  melebihi  batas  nilai minimum kapitaliasi pemerintah atas aset  tetap  atau  aset  lainnya.  Aset tetap tersebut digunakan untuk operasional  kegiatan  suatu  satuan kerja  atau  digunakan  masyarakat umum serta akan tercatat pada neraca satuan kerja kementerian negara/lembaga. Belanja  modal  termasuk belanja  yang  bersifat  langsung  yang berdampak pada kepentingan masyarakat.  Belanja  modal  yang dialokasikan  pemerintah  bertujuan untuk  pembangunan  infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi  daerah.  Melalui  belanja modal,  pemerintah  daerah  dapat membiayai pembangunan
infrastruktur, seperti  jalan, jembatan, gedung,  dan  fasilitas  umum  lainnya yang akan meningkatkan konektivitas antarwilayah dan memudahkan akses masyarakat terhadap  layanan  publik.  Belanja modal  umumnya  digunakan  untuk mendanai pengeluaran seperti belanja  tanah,  belanja  peralatan, belanja gedung dan bangunan, belanja  jalan,  irigasi  dan  jaringan serta  belanja  aset  lainnya.  (Widodo dan  Zakiah,  2022).  Belanja  modal dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor salah satunya Pendapatan Asli Daerah dimana semakin tinggi Pendapatan  Asli  Daerah  biasanya akan  diikuti  dengan  meningkatknya belanja  modal,  tetapi  menyesuaikan dengan  kondisi  daerah  pada  satu tahun anggaran (Anggraeni, 2022).
Pendapatan  Asli  Daerah, Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  belanja  modal  (Septriani, 2023). Selain itu berdasarkan penelitian  yang  dilakukan  (Purnasari et  al., 2022)  menyatakan  bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh secara  signifikan  terhadap  belanja modal,  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  DBH  yang  besar  cenderung memiliki  belanja  daerah  yang  besar pula.  Hal  ini  karena  DBH  ikut berpengaruh  meningkatkan  anggaran belanja  daerah  salah  satunya  belanja modal (Purnasari et al. , 2022).
Pendapatan Asli Daerah
Berdasarkan Undang-Undang
Nomor  25  Tahun  2009,  Pendapatan
Asli  Daerah  adalah pendapatan yang diperoleh  suatu  daerah  dari  sumber- sumber dalam daerahnya sendiri dan dipungut sesuai peraturan
perundang-undangan  yang  berlaku. Di  era  otonomi  daerah,  sumber- sumber  penerimaan  PAD  harus digali  secara  berkala  agar  dapat digunakan  untuk  membayar  belanja
rutin  dan  belanja  pembangunan daerah. Peningkatan kontribusi Pendapatan  Asli  Daerah  sangat penting  dalam  rencana  kemandirian pemerintah  daerah  yang  tidak  selalu hanya  bergantung  pada  pemerintah pusat. Menurut Undang-Undang Nomor  33  Tahun  2004,  Daerah dilarang menetapkan peraturan pendapatan daerah yang menimbulkan  biaya  ekonomi  dalam jumlah  besar,  serta  menetapkan peraturan  pendapatan  daerah  yang menghambat  mobilitas  penduduk, lalu  lintas  barang  dan  jasa  antar daerah,  dan  kegiatan  ekspor/impor, dalam rangka mendorong PAD. Undang-Undang Nomor 33 Tahun  2004  menyatakan  bahwa Pendapatan  Asli  Daerah  bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada  daerah  dalam  menggali pendanaan guna pelaksanaan otonomi  daerah  sebagai  perwujudan dari  asas  Desentralisasi.  Semakin tinggi  kontribusi  PAD  terhadap APBD, maka ketergantungan terhadap  bantuan  pemerintah  pusat semakin  berkurang.  Sebab,  PAD dapat  dimanfaatkan  sesuai  dengan kehendak  dan  inisiatif  pemerintah daerah guna kelancaran penyelenggaraan  urusan  daerahnya (Budianto dan Alexander, 2016). Pendapatan  Asli  Daerah  terdiri atas empat jenis pendapatan, diantaranya:  pajak  daerah  (terdiri dari  pajak  provinsi  dan  pajak kabupaten/kota), retribusi daerah (digolongkan  menjadi  tiga  macam yaitu  retribusi  jasa  umum,  retribusi jasa  usaha  dan  retribusi  perizinan tertentu), Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan  Asli  Daerah  yang  Sah (Halim, 2014).
Dana Perimbangan Dana  perimbangan  merupakan salah  satu  sumber  dana  pembiayaan pemerintah  daerah  yang  berasal  dari alokasi  pemerintah  dalam  rangka pelaksanaan  Desentralisasi.  Dalam mengalokasikan pembiayaan ini, agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan  di  daerah,  pemerintah pusat harus mempertimbangkan kondisi  keuangan  masing-masing daerah  agar  alokasi  pembiayaan  ini dapat  sesuai  dengan  kebutuhan pembangunan daerah (BPK, 2019).
Dana  perimbangan  bertujuan untuk menciptakan perimbangan keuangan  antara  pemerintah  pusat dan  daerah  maupun  antar  daerah, serta mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam  mencapai  tujuan  pemberian otonomi  kepala  daerah,  khususnya dalam  hal  peningkatan  pelayanan dan kesejahteraan
masyarakat
(Nurkhayat et  al., 2018).  Selain  itu, pelimpahan kewenangan dari pemerintah  pusat  ke  daerah  juga akan  berpengaruh  terhadap  alokasi sumber  daya  untuk  pembangunan daerah. Komponen dana perimbangan  terdiri  dari  beberapa dana berikut: 1. Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari Pendapatan APBN dialokasikan  dengan  tujuan pemerataan kemampuan keuangan  antar  daerah  untuk memenuhi  kebutuhan  daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Berdasarkan
Undang-Undang      No.  33
Tahun  2004,  besarnya  DAU ditetapkan  sekurang-kurangnya 26%  dari  pendapatan  dalam negeri  neto  yang  ditetapkan
dalam  APBN.  Proporsi  DAU antara  daerah  provinsi  dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan imbangan dari
kewenangan  antara  provinsi dan kabupaten/kota. 2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk  daerah  tertentu  dengan tujuan  membantu  pembiayaan kegiatan  khusus  urusan  daerah dan  sesuai  dengan  prioritas nasional, khususnya untuk membiayai  kebutuhan  sarana dan  prasarana  pelayanan  dasar masyarakat yang belum mencapai  standar  tertentu  atau untuk  mendorong  percepatan pembangunan daerah (Direktorat  Jenderal  Anggaran, 2022).
3. Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil merupakan dana  yang  bersumber  dari pendapatan APBN dan dialokasikan ke daerah berdasarkan  angka  persentase dengan mempertimbangkan potensi daerah penghasil. DBH terbagi  menjadi  dua  macam yaitu  DBH  Pajak  dan  DBH
Sumber  Daya  Alam  (SDA).
Penyaluran  DBH,  termasuk pajak  dan  sumber  daya  alam, didasarkan pada konsep Berdasarkan  prinsip Based  on Actual Revenue , artinya penyaluran  DBH  didasarkan pada realisasi penerimaan pada tahun  anggaran  berjalan  (Pasal
23,  Undang-Undang  No.  33 Tahun 2004).
Pengembangan Hipotesis 1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Terdapat  keterkaitan  yang sangat erat antara PAD dengan alokasi belanja modal. Pemerintah daerah mengalokasikan  belanja  modal dari berbagai sumber. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan  salah  satu  sumber pendanaan  yang  dialokasikan untuk  belanja  modal.  PAD meliputi  pajak  dan  retribusi daerah,  serta  pendapatan  lain yang  didapatkan  dari  hasil potensi daerah tersebut (Zulkarnain dan Haryati, 2023).
H1  =  Pendapatan  Asli  Daerah
(PAD)  berpengaruh  terhadap Belanja Modal 2. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal DAU  merupakan  dana  yang bersumber dari pendapatan APBN  yang  dialokasikan  oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah guna  membiayai  kebutuhan pelayanan  publik  daerah.  Dana alokasi umum diharapkan dapat  mempengaruhi  seluruh kebutuhan  belanja,  termasuk belanja  modal  (Widodo  dan Zakiah, 2022). H2  =  Dana  Alokasi  Umum (DAU)  berpengaruh  terhadap Belanja Modal
3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal
DAK  merupakan  salah  satu dana  pendapatan  transfer  yang diterima  pemerintah  daerah. DAK  digunakan  setiap  daerah untuk  mendukung  pembiayaan daerah  untuk  keperluan  atau kegiatan tertentu yang melibatkan program pemerintah  daerah,  khususnya dalam  penyediaan  sarana  dan prasarana  fisik  dan  non  fisik (Trisnani dan Isthika, 2022). H3  =  Dana  Alokasi  Khusus (DAK)  berpengaruh  terhadap Belanja Modal
4. Pengaruh  Dana  Bagi  Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal
DBH  termasuk  salah  satu pendapatan daerah yang digunakan dalam alokasi belanja  modal.  DBH  diterima berdasarkan  angka  persentase daerah.  Jika  alokasi  DBH semakin  besar,  maka  belanja modal yang dialokasikan pemerintah daerah juga semakin besar. Sebaliknya, jika alokasi  DBH  semakin  kecil maka  alokasi  belanja  modal pemerintah  daerah  juga  akan semakin  kecil  (Hermawan et al., 2021).
H4  =  Dana  Bagi  Hasil  (DBH) berpengaruh  terhadap  Belanja Modal Kerangka Pemikiran Penelitian Berdasarkan pengembangan hipotesis  di  atas,  maka  penelitian  ini mengembangkan kerangka konseptual sebagai berikut:
Kebijakan Keuangan Negara dan Daerah Kebijakan Otonomi Daerah Kebijakan Desentralisasi Fiskal Transfer ke Daerah Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi
Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Daerah APBD Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belanja Modal H 4 H 3 H 2 H 1

## Gambar 1. Kerangka Konseptual

## METODE PENELITIAN
Populasi dan Sampel Populasi  yang  digunakan  dalam
penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran APBD kabupaten/kota di Provinsi Lampung,  sedangkan  sampel  yang digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  15  wilayah  administratif  di Provinsi  Lampung  yang  meliputi  13 kabupaten  dan  2  kota,  diantaranya Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten  Tangggamus,  Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung  Utara,  Kabupaten  Way Kanan,  Kabupaten  Tulang  Bawang, Kabupaten  Pesawaran,  Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji, Kabupaten  Tulang  Bawang  Barat,
Kabupaten Pesisir Barat, Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Teknik Pengumpulan Data Teknik  pengumpulan  sampel yang  digunakan  dalam  penelitian  ini dengan menggunakan metode sampling  jenuh.  Menurut  Sugiyono (2018) Teknik sampling jenuh merupakan teknik pengambilan
sampel yang seluruh anggota populasi  dijadikan  sampel.      Oleh karena  itu,  penelitian  ini  memilih sampel  dengan  menggunakan  teknik sampling jenuh karena jumlah populasinya relatif kecil.
Data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder berupa data time-series periode tahun anggaran 2019-2022. Menurut Sugiyono  (2018:456)  data  sekunder merupakan  sumber  data  yang  tidak secara  langsung  memberikan  data kepada pengumpul data. Data sekunder akan diolah lebih lanjut dan disajikan  dalam  bentuk  tabel  atau diagram,  baik  oleh pihak pengumpul data  primer  atau  diolah  pihak  lain. Sumber  data  sekunder  penelitian  ini adalah website Badan  Pusat  Statistik (BPS) Provinsi Lampung dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia berupa  Laporan  Realisasi  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD)  kabupaten/kota  Provinsi
Lampung.

## HASIL
Deskriptif Statistik Data Penelitian Tabel 1. Deskriptif Statistik Data Penelitian (Dalam Ribuan Rupiah) N Minimum Maximum Mean Std. Deviation PAD 60 27813379.28 645965433.70 146568475.23 142244566.00 DAU 60 400696921.21 1378175214.00 707524492.16 266327089.93 DAK 60 85688689.76 620352212.44 233571830.36 102925300.33 DBH 60 12952744.25 133553538.00 36849065.69 22930967.02 BML 60 86891172.45 424750976.27 208260351.82 83499207.81
Valid N (listwise) 60 Descriptive Statistics
Sumber: data diolah, 2023
Tabel  1.  menjelaskan  mengenai deskripsi dari masing-masing variabel  penelitian.  Diketahui  bahwa jumlah  populasi  Belanja  Modal (BML),  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diteliti sebanyak 60 (enam puluh).
Variabel belanja modal mempunyai  nilai  minimal  sebesar Rp86.891.172,45 yang diperoleh dari Kabupaten  Lampung  Utara  pada
tahun  2020.  Nilai  maksimal  variabel belanja modal adalah sebesar
Rp424.750.976,27  yang  diperoleh dari  Kota  Bandar  Lampung  pada tahun  2022.  Nilai  rata-rata  ( mean ) variabel belanja modal sebesar Rp208.260.351,82,  sedangkan  nilai standar  deviasi  variabel  belanja modal sebesar Rp83.499.207,81.
Variabel  PAD  mempunyai  nilai minimal  sebesar  Rp27.813.379,28 yang  diperoleh  dari  Kabupaten Pesisir  Barat  pada  tahun  2020.  Nilai
maksimal  variabel  PAD  adalah sebesar Rp645.965.433,70 yang diperoleh dari Kota Bandar Lampung pada  tahun  2022.  Nilai  rata-rata ( mean ) variabel PAD sebesar Rp146.568.475,23,  sedangkan  nilai standar deviasi variabel PAD sebesar
Rp142.244.566,00.
Variabel  DAU  mempunyai  nilai minimal  sebesar  Rp400.696.921,21 yang  diperoleh  dari  Kabupaten Pesisir  Barat  pada  tahun  2022.  Nilai maksimal  variabel  DAU  adalah sebesar  Rp1.378.175.214,00  yang diperoleh  dari  Kabupaten  Lampung Tengah  pada  tahun  2019.  Nilai  rata- rata  ( mean )  variabel  DAU  sebesar
Rp707.524.492,16  sedangkan  nilai standar deviasi variabel DAU sebesar Rp266.327.089,93. Variabel  DAK  mempunyai  nilai minimal  sebesar  Rp85.688.689,76
yang  diperoleh  dari  Kab.  Pesawaran pada  tahun  2022.  Nilai  maksimal variabel DAK adalah sebesar Rp620.352.212,44  yang  diperoleh dari  Kabupaten  Lampung  Tengah pada  tahun  2022.  Nilai  rata-rata ( mean ) variabel DAK sebesar Rp233.571.830,36,  sedangkan  nilai standar deviasi variabel DAK
sebesar Rp102.925.300,33.
Variabel  DBH  mempunyai  nilai minimal  sebesar  Rp12.952.744,25 yang  diperoleh  dari  Kabupaten Pringsewu  pada  tahun  2019.  Nilai maksimal  variabel  DBH  adalah sebesar Rp133.553.538,00 yang diperoleh dari Kabupaten Tanggamus  pada  tahun  2022.  Nilai rata-rata ( mean ) variabel DBH sebesar  Rp36.849.065,69,  sedangkan nilai  standar  deviasi  variabel  DBH sebesar Rp22.930.967,02.
Hail Uji Asumsi Klasik Hasil Uji Normalitas
Tabel 2. Hasil Normalitas dengan Uji Kolmogorov-Smirnov Asymp. Sig. (2-tailed) Keterangan 0.200 Data terdistribusi secara normal One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Sumber: data diolah, 2023 Berdasarkan  hasil  normalitas dengan uji Kolmogorov-Smirnov
menunjukkan  nilai Asymp.  Sig.  (2- tailed) yaitu  0,200  >  0,05  (taraf signifikansi).  Hal  ini  menunjukkan data  terdistribusi  secara  normal, sehingga model regresi ini memenuhi asumsi normalitas, karena data  terdistribusi normal.
HasilUji Multikolinearitas
Tabel 3. Hasil Multikolinearitas dengan Uji Toleransi dan VIF
Variabel Tolerance VIF Keterangan PAD 0.592 1.689 Tidak terjadi multikolinearitas DAU 0.274 3.651 Tidak terjadi multikolinearitas DAK 0.300 3.330 Tidak terjadi multikolinearitas DBH 0.622 1.607 Tidak terjadi multikolinearitas Sumber: data diolah, 2023 Berdasarkan dari hasil uji multikolinearitas dengan uji Toleransi  dan  VIF  menunjukkan nilai Tolerance dan  nilai  VIF  semua variabel independen (bebas) menunjukkan  nilai  VIF  ≤  10  dan nilai tolerance ≥  0,10.  Jadi  dapat disimpulkan  bahwa  tidak  terdapat multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.
Dapat  dijelaskan  pada  Tabel  3,
hasil  uji  Toleransi  dan  VIF  terlihat bahwa  nilai Tolerance PAD  0,592  ≥ 0,10  dan  nilai  VIF  1,689  ≤  10 sehingga tidak terjadi multikolinearitas.  Nilai Tolerance
DAU  0,274  ≥  0,10  dan  nilai  VIF 3,651  ≤  10  sehingga  tidak  terjadi multikolinearitas.  Nilai Tolerance DAK  0,300  ≥  0,10  dan  nilai  VIF 3,330  ≤  10  sehingga  tidak  terjadi multikolinearitas.  Nilai Tolerance
DBH  0,622  ≥  0,10  dan  nilai  VIF 1,607  ≤  10  sehingga  tidak  terjadi multikolinearitas.

## Hasil Uji Autokorelasi
Tabel 4. Hasil Autokorelasi dengan Uji Run (Run Test) Variabel Run Test Keterangan Unstandardized Residual 0.795 Tidak terjadi autokorelasi Sumber: data diolah, 2023 Berdasarkan  hasil  autokorelasi dengan uji Run (Run Test)
menunjukkan  nilai Asymp.  Sig.  (2- tailed) sebesar  0,795.  Hal  ini  berarti
nilai Asymp.  Sig.  (2-tailed) >  0,05 (taraf  signifikansi)  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  tidak  terdapat masalah autokorelasi.
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Tabel 5. Hasil Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser Variabel Signifikansi Keterangan PAD 0.882 Tidak terjadi heteroskedastisitas DAU 0.558 Tidak terjadi heteroskedastisitas DAK 0.946 Tidak terjadi heteroskedastisitas DBH 0.771 Tidak terjadi heteroskedastisitas Sumber: data diolah, 2023
Berdasarkan Tabel 5 untuk hasil uji  heteroskedastisitas  dengan  uji Glejser  menunjukkan  hasil  analisis nilai  signifikansi  PAD  0,882  >  0,05; DAU  0,558  >  0,05;  DAK  0,946  > 0,05;  DBH  0,771  >  0,05  sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  dalam model  regresi  dalam  penelitian  ini tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Tabel 6. Hasil Uji Persamaan Regresi Berganda Variabel B Std. Error Beta (Constant) 85449757.908 23201854.008 PAD 0.250 0.072 0.426 DAU 0.001 0.057 0.003 DAK 0.370 0.140 0.456 DBH -0.030 0.438 -0.008 Sumber: data diolah, 2023
BML = 85.449.757,908 + 0,250PAD + 0,001DAU + 0,370DAK – 0,030DBH + e
Model regresi menunjukkan constant sebesar 85.449.757,908 artinya  jika  variabel  independen diasumsikan constant rata-rata nilainya sama dengan 0 maka tingkat Belanja  Modal  (BML)  akan  tetap sebesar Rp85.449.757.908. Koesifien regresi PAD sebesar 0,250 menunjukkan  nilai  positif  artinya jika nilai variabel PAD naik Rp1.000, maka belanja modal meningkat  sebesar  Rp250.  Koefisien regresi DAU sebesar 0,001
menunjukkan  nilai  positif  artinya
jika nilai variabel DAU naik Rp1.000, maka belanja modal meningkat  sebesar  Rp1.  Koefisien regresi DAK sebesar 0,370 menunjukkan  nilai  positif  artinya jika nilai variabel DAK naik Rp1.000, maka belanja modal meningkat  sebesar  Rp370.  Koefisien regresi DBH sebesar -0,030 menunjukkan  nilai  negatif  artinya jika  nilai  variabel  DBH  turun Rp1.000,  maka  belanja  modal  naik sebesar Rp30. Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F) Tabel 7. Hasil Uji F F Hitung Sig. Keterangan 14.063 0.000 Model Fit Sumber: data diolah, 2023 Uji  F  dilakukan  untuk  menguji apakah  model  regresi  dapat  layak digunakan  dalam  penelitian  ini  atau tidak. Jika hasil dari nilai signifikansi
uji F < 0,05 maka model regresi lolos uji kelayakan model (uji F).
Berdasarkan hasil uji F pada Tabel 7. menunjukkan nilai signifikansi
sebesar  0,000  <  0,05  maka  dapat disimpulkan  nilai  signifikansi  uji kelayakan  model  pada  penelitian  ini lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu,
menunjukkan  bahwa  model  regresi layak  digunakan  untuk  melakukan pengujian hipotesis.
Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate .711 a 0.506 0.470 60806912.93 Sumber: data diolah, 2023 Uji  Koefisien  Determinasi  (R 2 ) digunakan untuk menunjukkan seberapa  besar  kemampuan  variabel independen  menjelaskan  variabel dependen.  Berdasarkan  hasil  analisis tabel diatas menunjukkan nilai Adjusted  R  Square sebesar  0,470.
Hal  ini  berarti  bahwa  variabel  PAD,
DAU,  DAK  dan  DBH  mampu menjelaskan  variabel  Belanja  Modal sebesar 47% sedangkan sisanya 53%
(100%  -  47%)  dipengaruhi  oleh variabel  lain  di  luar  persamaan regresi.
Hasil Pengujian Hipotesis
Tabel 9. Hasil Uji Hipotesis dengan Uji t Variabel B T Sig. Keterangan PAD 0.250 3.462 0.001 H1 diterima DAU 0.001 0.019 0.985 H2 ditolak DAK 0.370 2.638 0.011 H3 diterima DBH -0.030 -0.069 0.945 H4 ditolak Sumber: data diolah, 2023 1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh  terhadap  belanja modal,  yang  berarti  hipotesis pertama  (H1)  diterima.  Hal  ini dapat diketahui dari  nilai signifikansi variabel PAD
0,001  lebih  kecil  dari  0,05. Pemerintah  daerah  berhak  atas pengelolaan  Pendapatan  Asli Daerah, termasuk meningkatkannya dengan mengakui  potensi sumber daya keuangan  daerahnya  sendiri.
Peningkatan  kontribusi  PAD sangat  penting  dalam  rencana kemandirian pemerintah daerah yang  tidak  hanya  bergantung pada  Alokasi  Transfer  ke
Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Penelitian ini menunjukkan  bahwa  semakin meningkat  Pendapatan  Asli Daerah  maka  belanja  modal
juga  akan  semakin  tinggi,  dan sebaliknya  jika  PAD  semakin rendah  maka  belanja  modal akan semakin rendah.
Hasil  penelitian  ini  sejalan dengan  penelitian  sebelumnya yang  dilakukan  oleh  Aditya dan  Maryono  (2018),  Mutiara dan  Astuti  (2020),  Romadhon dan  Aji  (2021),  Twinki  dan
Widiyanti  (2022),  Pekambani et  al. (2023)  dan  Ningrum et al. (2023)  yang  menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh  secara  signifikan terhadap Belanja Modal.
2. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan  hipotesis  kedua (H2)  ditolak  dikarenakan  nilai signifikansi DAU 0,985 > 0,05 yang artinya DAU tidak berpengaruh  terhadap  Belanja Modal.  Dana  Alokasi  Umum merupakan  salah  satu  sumber penerimaan daerah yang bersumber dari APBN dialokasikan  pemerintah  pusat dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah cenderung tidak menggunakan DAU yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk alokasi kepentingan  belanja  modal. Dana  Alokasi  Umum  tersebut dimungkinkan digunakan untuk pengeluaran belanja operasional seperti belanja pegawai,  belanja  barang  dan jasa,  belanja  bunga,  belanja hibah,  serta  belanja  bantuan sosial.
Hasil  penelitian  ini  sejalan dengan  penelitian  sebelumnya yang dilakukan oleh Wijayantri dan  Jaelani  (2022),  Pramudya dan  Abdullah  (2021)  dan  Putri et al. (2021) yang menjelaskan bahwa  Dana  Alokasi  Umum tidak berpengaruh secara signifikan  terhadap  Belanja
Modal.  Akan  tetapi,  hasil penelitian  ini  berbeda  dengan penelitan  yang  dilakukan  oleh Twinki  dan  Widiyanti  (2022) yang menyatakan Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh  signifikan  terhadap Belanja Modal. 3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal Berdasarkan hasil penelitian pada  Tabel  9,  menunjukkan bahwa  Dana  Alokasi  Khusus berpengaruh  terhadap  belanja modal,  yang  berarti  hipotesis etiga  (H3)  diterima.  Hal  ini dapat diketahui dari  nilai signifikansi variabel DAK adalah  0,011  lebih  kecil  dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan  DAK  memiliki peranan penting untuk membiayai  kebutuhan  belanja modal terkait sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai  standar  tertentu  atau untuk  mendorong  percepatan pembangunan  daerah.  DAK bersumber dari APBN dialokasikan untuk daerah tertentu dengan tujuan membantu pembiayaan kegiatan  khusus  urusan  daerah dan  sesuai  dengan  prioritas nasional.
Hasil  penelitian  ini  sejalan dengan  penelitian  sebelumnya yang  dilakukan  oleh  Mutiara dan  Astuti  (2020),  Romadhon dan  Aji  (2021),  Yusuf  dan Galuh  (2023) serta Ningrum et al. (2023)  yang  menjelaskan bahwa  Dana  Alokasi  Khusus berpengaruh  positif  terhadap Belanja Modal.
4.   Pengaruh  Dana  Bagi  Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan  hipotesis  keepat (H4)  ditolak  dikarenakan  nilai signifikansi DBH 0,945 > 0,05 yang artinya bahwa DBH tidak berpengaruh  terhadap  belanja modal.  Hal  ini  berarti  DBH yang  terdiri  dari  Dana  Bagi Hasil  Pajak  dan  Dana  Bagi Hasil  SDA  apabila  mengalami kenaikan tidak diikuti kenaikan belanja modal. Hubungan negatif antara Dana Bagi Hasil dengan belanja modal dimungkinkan karena nilai kontribusi  DBH  cukup  rendah dibandingkan dengan pendapatan atau transfer daerah yang lain. Hasil penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  sebelumnya  yang dilakukan  oleh  Twinki  dan Widiyanti  (2022)  serta  May et al. (2022)  yang  menyatakan DBH berpengaruh negatif signifikan  terhadap  Belanja Modal.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis data dan pembahasan pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja
Modal,  yang  berarti  PAD  maupun DAK  yang  semakin  meningkat  akan mempengaruhi  peningkatan  Belanja Modal.  PAD  memiliki  peranan penting  diantara  variabel  lainnya dalam mempengaruhi Belanja Modal. Dana Alokasi Umum (DAU)  dan  Dana  Bagi  Hasil  (DBH) tidak  berpengaruh  terhadap  Belanja Modal  yang  berarti  peningkatannya tidak  diikuti  dengan  meningkatnya Belanja Modal. DAU tersebut dimungkinkan digunakan untuk pengeluaran belanja operasional sehingga  tidak  berpengaruh  terhadap Belanja  Modal,  sedangkan  Dana Bagi  Hasil  (DBH)  tidak  memiliki pengaruh  terhadap  Belanja  Modal karena  nilai  kontribusi  DBH  cukup rendah dibandingkan dengan pendapatan atau transfer daerah yang lain.

## SARAN
1. Dengan adanya pengaruh Pendapatan Asli Daerah, pemerintah  daerah  diharapkan dapat  memaksimalkan  dalam meningkatkan pemerimaan daerah  sehingga  alokasi  PAD terhadap Belanja Modal semakin meningkat.
2. Dengan  adanya  pengaruh  yang negatif  antara  Dana  Alokasi Umum  (DAU)  dan  Dana  Bagi Hasil (DBH), pemerintah daerah sebaiknya lebih memperhatikan proporsi alokasi  DAU  dan  DBH  untuk anggaran Belanja Modal. 3. Diharapkan  pemerintah  daerah dapat mempertahankan pemanfaatan Dana Alokasi
Khusus  (DAK)  yang  diterima dengan  menggunakan  sesuai
kebutuhan khususnya pada alokasi Belanja Modal.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraeni, R.  2022. Pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  Dan  Dana  Alokasi Khusus  (DAK)  Terhadap Belanja  Modal  Pemerintah Di Kabupaten Bogor. Skripsi  Universitas  Pakuan Bogor . Azizah,  D.  S.  2021. Pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  Dan  Dana  Alokasi Umum  (DAU)  Terhadap Belanja  Daerah  Provinsi Lampung Menurut Perspektif    Ekonomi  Islam . Thesis,  Universitas  Islam Negeri Raden Intan Lampung . BKAD        Kulon  Progo.  2019.
Klasifikasi  Belanja  Daerah, dari https://bkad.kulonprogokab. go.id/detil/1246/klasifikasi- belanja-daerah
Budianto dan Alexander, S. W. 2016. Pengaruh  PAD  Dan  Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah  Kabupaten/Kota Di  Provinsi  Sulawesi  Utara. Jurnal EMBA , pp. 844–851. Dinas    Ketahanan  Pangan,  Tanaman Pangan  dan  Holtikultura. 2023. Pembangunan Infrastruktur Jalan Merupakan Salah Satu Program Prioritas Pemerintah Provinsi Lampung , dari
https://dinastph.lampungpro v.go.id/detail- post/pembangunan-
infrastruktur-jalan- merupakan-salah-satu- program-prioritas- pemerintah-provinsi-
lampung Donaldson,  L.  dan  Davis,  J.  1991 Stewardship Theory or Agency  Theory. Australian Journal  of  Management ,
Vol. 16, pp. 49-64. Ferdiansyah, I., Deviyanti, D.R., dan Pattisahusiwa, S. 2018. Pengaruh  Pendapatan  Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja  Daerah. INOVASI: Jurnal  Ekonomi,  Keuangan dan  Manajemen, Vol.  14, No. 1, pp. 44-52.
Freeman,  R.  E.  1984. Strategic
Management: a Stakeholder Approach . Massachusetts: Pitman Publishing. Halim, A. 2014. Manajemen Keuangan  Sektor  Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah. Jakarta: Salemba Empat. Hermawan,  P.  Y.,  Tiawon,  H.,  dan Sunaryo, N. 2021. Pengaruh
Pendapatan  Asli  Daerah, Dana  Bagi  Hasil,  Dana
Alokasi  Umum  dan  Dana Alokasi  Khusus  terhadap Alokasi  Belanja  Modal  di Provinsi Kalimantan Tengah . Journal of Environment and Management , Vol. 2, No. 3, pp. 242–248.
Kanwil  Kemenkumham  DIY,  2022.
Organisasi Pemerintah , dari https://jogja.kemenkumham. go.id/pusat- informasi/artikel/optimalisa si-kinerja-organisasi- pemerintah-melalui- mekanisme-rekrutmen- pegawai-berbasis- kompetensi-fungsional Kementerian PUPR. 2012. Pembangunan  Infrastruktur Dorong Pertumbuhan Ekonomi, dari https://pu.go.id/berita/pemb angunan-infrastruktur- dorong-pertumbuhan- ekonomi Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor 104  Tahun  2000  Tentang Dana Perimbangan. Manghayu, A., dan Nurdin, A. H. M. 2018. Manajemen Pemangku Kepentingan Dalam  Ranah  Pengambilan Keputusan Pemerintah Daerah. Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan) ,  Vol.  5,  No. 2, pp. 109-123. May,  A.,  Amyulianthy,  R.,  dan Chasbiandani, T. 2022. Pengaruh  Pendapatan  Asli
Daerah,  DBH,  DAU,  DAK
Terhadap  Belanja  Modal.
Jurnal  Ilmiah  Akuntansi Pancasila  (JIAP), Vol.  2,
No. 1, pp. 1–18. Mutiara,  A.,  dan  Astuti,  Y.  P.  2020. Pengaruh  Pendapatan  Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus  dan  Dana  Bagi Hasil terhadap Belanja Modal. JABKO: Jurnal
Akuntansi Dan Bisnis Kontemporer, Vol. 1, No. 1, pp. 12–24. Ningrum,  W.,  Akhyar,  C.,  Nurlela, dan Bahri, H. 2023. Determination  of  Genuine Own Income, Profit-Sharing Funds,  General  Allocation Funds,  Special  Allocation Funds and SILPA on Capital Expenditures in      5 Cities  in  Aceh  Provincial Government  in  2012-2021. Journal of Accounting Research,  Utility  Finance and Digital Assets (JARUDA), Vol.  1,  No.  4, pp. 359–369. Nomor  29  Tahun  2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah  Serta  Tata  Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan  Tata  Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhiitungan APBD. Nurkhayat,  A.,  Firdaus,  M.,  dan Mulatsih,  S.  2018.  Strategi Optimalisasi Pengelolaan Dana Perimbangan di Indonesia. Jurnal Manajemen  Pembangunan Daerah Vol. 10, Issue 1, pp. 1-17.
Pekambani,  M.  A.,  Perseveranda,
M.E.,  dan  Bibiana,  R.  P. 2023. Effect of Local Ownsource Revenue, General  Allocation  Funds, Special  Allocation  Funds, and Profit-Sharing Funds on Capital Expenditures. Jurnal  Mantik ,  Vol.  7,  No. 2, pp. 1198–1203.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 214/PMK.05/2013  Tentang Bagan Akun Standar . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  71  Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. PPID  Provinsi  Lampung.  2023. Presentase  Realisasi  APBD Belanja  Daerah  Tertinggi Nasional  Tahun  Anggaran 2022, dari https://www.ppid.lampungp rov.go.id/detail-
post/Realisasi-APBD- Tertinggi-se-Indonesia- Tahun-2022-Gubernur- Arinal-Djunaidi-Peroleh- Penghargaan-dari- Kementerian-Dalam- Negeri-Republik-Indonesia Pramudya,  F.  K.,  dan  Abdullah,  M. F.  2021.  Analisis  Pengaruh
PAD, DAU, DAK Terhadap Belanja  Modal. INOVASI: Jurnal  Ekonomi,  Keuangan dan  Manajemen, Vol.  17, No. 4, pp. 653–660.
Purnasari,  N.,  Sitompul,  E.,  dan Laowo, D. K. 2022. Pengaruh PAD, DBH, DAU dan  DAK  Terhadap  Belanja Modal  Daerah  Sumatera Utara  Tahun  2017  2019. Owner:  Riset  & Jurnal Akuntansi, Vol. 6, No. 2, pp.
1412–1425. Putri,  A.  S.,  Muchtolifah,  dan Sishadiyati.  2021.  Analisis Pengaruh  Pendapatan  Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,  dan  Dana  Alokasi
Khusus  Terhadap  Belanja
Modal. Jambura  Economic Education  Journal, Vol.  3, No. 2, pp. 85–93.
Salsabillah, A. 2018 Analisis Pengaruh  Pendapatan  Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Pada Alokasi Belanja  Modal  Terhadap Produk  Domestik  Regional Bruto (Studi Pada 38 Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2016) . Skripsi, Universitas Brawijaya. Saudale,  N.,  Sunarya,  H.,  dan Amalo,  F.  2016.  Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap  Alokasi  Belanja Daerah. Jurnal  Akuntansi
(JA) , Vol. 3, No. 1, pp.  45–
58. Septriani, S. 2023. Analisis Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap  Belanja  Daerah Kabupaten/Kota  di  Provinsi
Bengkulu. JEMSI  (Jurnal Ekonomi,  Manajemen,  Dan Akuntansi), Vol.  9,  No.  3,
pp. 884–894. Sugiyono.  2018. Metode  Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung:  CV Alfabeta. Suharlina,  H.  2018.  Flypaper  Effect Pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi  Kalimantan  Barat. Prosiding  SATIESP  FEB Universitas Tanjungpura. Trisnani, S. A., dan Isthika, W. 2022. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi  Khusus  dan  Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal. Jurnal  Akuntansi
Indonesia ,  Vol.  11,  No.  1,
pp. 26–36. Twinki,  B.  S.,  dan  Widiyanti,  D.  R. 2022. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD,  DAU,  DAK,  dan DBH Terhadap Belanja Modal  Di  Kabupaten/Kota Jawa  Barat. Journal  of Development  Economic  and
Social  Studies ,  Vol.  2,  No. 3, pp. 489–504.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014  Tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2009  Tentang Pelayanan Publik.
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun 2004  Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Widodo, S. 2023. Pengaruh Pendapatan  Transfer  Pusat, Pendapatan Asli Daerah Dan  Pembiayaan  Daerah Terhadap  Belanja  Modal Daerah  Pada  Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia. Jurnal  Budget: Isu  dan  Masalah  Keuangan
Negara, Vol.  8,  No.  1,  pp.
71–84. Widodo,  S.,  dan  Zakiah,  K.  2022. Pengaruh Dana Perimbangan  Dan  Belanja Modal  Daerah  Terhadap IPM,  TPT,  TPAK  dan Presentase Penduduk Miskin. Jurnal Budget , Vol.
7, No. 2, pp. 276-287.
Wiyono,  R.  H.,  Militina,  T.,  dan
Suharto, R. B. 2017. Pengaruh Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan
Pendapatan  Asli  Daerah. Jurnal Ekonomi Mulawarman , Vol. 2, No. 4, pp. 1-14. Yusuf,  M.,  dan  Galuh,  A.  K.  2023. Pengaruh Pajak Daerah, DAU  dan  DAK  Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Jawa  Barat  Tahun  2016- 2021. Journal of Development  Economic  and Social  Studies, Vol.  2,  No.
3, pp. 645–657.
Zulkarnain,  Z.  I.,  dan  Haryati,  T. 2023.  Pengaruh  Pendapatan Asli  Daerah  dan  Dana Perimbangan Terhadap Belanja  Modal  Pemerintah Daerah. Jurnal Riset Akuntansi Aksioma , Vol. 22, No. 1, pp. 204-215.