## Volume 05 Nomor 01 Tahun 2024
(Online) 2723-813X | (Print) 2723-8121
https://journal.cattleyadf.org/index.php/Jasmien/index

## MENGHINDARI DAMPAK SISTEMIK DENGAN PEMENUHAN NET STABLE FUNDING RATIO  BANK CIMB NIAGA
Muhammad Zuhri 1 , Lamhot 2 , Tonggo Sangap Timbul Girsang 3
Politeknik Mandiri Bina Prestasi
A R T I C L E  I N F O
ABSTRACT Article history: Received : 20 Juni 2024
Revised   : 12 Juli 2024 Accepted : 28 Juli 2024
The experience of the global financial crisis that occurred in 2008 shows that even though the Bank's capitalization is  adequate,  if  the  Bank  does  not  manage  its  liquidity carefully,  it  can  disrupt  the  Bank's  business  continuity. The  difficulties  faced  by  most  banks  at  that  time  were caused by their inability to meet the standards related to the  basic  principles  of  measuring  and  implementing liquidity  risk  management.  This  caused  the  Bank  to  be exposed to systemic impacts when the Bank failed to take into account the impact arising from a large funding gap. High interconnectedness between financial systems tends to exacerbate the systemic impact.
Keywords:
Net stable funding ratio, liquidity coverage ratio, liquidity risk, systemic impact
This  work  is  licensed  under  a Creative  Commons Attribution 4.0 International License . Corresponding Author:
Muhammad Zuhri Politeknik Mandiri Bina Prestasi Email: zuhrim81@gmail.com

## Pendahuluan
Pengalaman krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008 menunjukkan bahwa meskipun permodalan Bank memadai namun apabila Bank tidak mengelola likuiditasnya secara berhati -hati maka  dapat  mengganggu  kelangsungan  usaha  Bank.  Kesulitan  yang  dihadapi  sebagian  besar Bank  pada  saat  itu  disebabkan  antara  lain  oleh  ketidakmampuan  Bank  dalam  memenuhi  standar terkait prinsip dasar pengukuran dan penerapan manajemen risiko likuiditas.
Selain  itu,  aktivitas  Bank  berupa  penerimaan  pendanaan  dengan  jangka  waktu  tertentu  dan penempatan  pada  aset  dengan  jangka  waktu  yang  berbeda  ( maturity  transformation )  juga merupakan  bagian  penting  dari  kesinam-bungan  proses  intermediasi.  Ketika  Bank  memiliki motivasi yang rendah dalam membatasi ketergantungan pada pendanaan yang tidak stabil,   Bank cenderung  bergantung  pada  sumber  dana  jangka  pendek  yang  berasal  dari  nasabah  korporasi yang murah dan berlimpah untuk meningkatkan pertum-buhan neraca Bank secara cepat.
Basel Committee on Banking Supervision pada tahun 2008 menerbitkan Principles for Sound Liquidity  Risk  Management  and  Supervision serta  memperkuat  kerangka  penilaian  likuiditas dengan  mengembangkan  dua  standar  pengukuran  risiko  likuiditas  dengan  tujuan  yang  berbeda, namun saling melengkapi.
Standar pertama , yaitu Liquidity Coverage Ratio (LCR) yang telah diimplementasikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas ( Liquidity Coverage Ratio ) selanjutnya disebut POJK LCR, bertujuan untuk meningkatkan  ketahanan  jangka  pendek  Bank  dengan  memastikan  Bank  memiliki  kecukupan persediaan High  Quality  Liquid  Asset (HQLA)  yang  bebas  dari  segala  klaim  ( unencumbered ). HQLA terdiri dari kas dan/atau aset yang dapat dengan mudah dan seg era dikonversi menjadi kas dengan  sedikit  atau  tanpa  pengurangan  nilai  untuk  memenuhi  kebutuhan  likuiditas  Bank  dalam periode 30 (tiga  puluh) hari skenario stres.
doi.org/10.54209/jasmien. v5i01.565
Adapun standar kedua , yaitu Net Stable  Funding Ratio (NSFR) yang bertujuan mengurangi risiko  likuiditas  terkait  sumber  pendanaan  untuk  jangka  waktu  yang  lebih  panjang  dengan mensyaratkan  Bank  mendanai  aktivitas  dengan  sumber  dana  stabil  yang  memadai  dalam  rangka memitigasi risiko kesulitan pendanaan pada masa depan.
NSFR  juga  bertujuan  untuk  membatasi  ketergantungan  pada  pendanaan  korporasi  jangka pendek,  mendorong  penilaian  risiko  likuiditas  terkait  pendanaan  yang  lebih  baik  untuk  seluruh posisi  neraca  dan  rekening  administratif,  dan  mendorong  pendanaan  yang  stabil.  Struktur pendanaan  yang  stabil  bertujuan  untuk  mengurangi  masalah  pada  sumber  pendanaan  Bank  yang dapat  mengganggu  posisi  likuiditas  Bank  dan  berpotensi  menyebabkan  terjadinya  stres  sistemik yang lebih luas. Penerapan kedua standar tersebut secara bersama-sama akan dapat meningkatkan ketahanan  Bank  terhadap  stres  likuiditas,  mendukung  profil  pendanaan  yang  lebih  stabil,  dan secara keseluruhan meningkatkan penerapan manajemen risiko likuiditas.

## Metode
Dalam rangka perhitungan nilai RSF, klasifikasi aset akan mempengaruhi faktor RSF yang ditetapkan pada aset tersebut. Bank mengklasifikasikan aset sebagai berikut: 1.   Aset Likuid Berkualitas Tinggi ( High Quality Liquid Asset )
a. Dalam  rangka  menghitung  nilai  RSF,  Bank  mengidentifikasi  aset  tertentu  sebagai  aset  likuid berkualitas  tinggi  atau  HQLA.  Komponen  HQLA  yang  diperhitungkan  dalam  pemenuhan  NSFR sebagaimana dimaksud dalam angka II.2 terdiri atas:
1)   HQLA Level 1
2)   HQLA Level 2 yang meliputi:
a. HQLA Level 2A.
b.   HQLA Level 2B.
b.   HQLA yang diperhitungkan dalam NSFR adalah:
1) aset yang dimiliki oleh Bank pada saat perhitungan NSFR tanpa memperhatikan sisa jangka waktu aset yang diperhitungkan;
2) memenuhi persyaratan HQLA sebagaimana dimaksud dalam POJK LCR namun tidak termasuk persyaratan operasional yang dikecualikan dari perhitungan HQLA dalam pemenuhan NSFR;
3) HQLA Level 2 dan HQLA Level 2B yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan NSFR tidak dibatasi jumlahnya;
4) surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia dalam valuta asing yang dapat diperhitungkan sebagai HQLA Level 1 tidak dibatasi jumlahnya, yaitu tidak dibatasi sebesar kebutuhan arus kas keluar bersih ( net cash outflow ) dalam valuta asing tersebut; dan
5) surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah dan bank sentral negara lain dengan bobot risiko lebih  dari  0%  (nol  persen)  dalam  valuta  asing  dapat  diperhitungkan  sebagai  HQLA  Level  1 sepanjang:
a) Bank memiliki perusahaan anak atau cabang di negara lain.
b) Tidak dibatasi sebesar kebutuhan arus kas keluar ( outflow ) pada mata uang di negara yang menerbitkan surat berharga valuta asing.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Kesinambungan Proses Intermediasi
Aktivitas Bank berupa penerimaan pendanaan dengan jangka waktu tertentu dan  penempatan pada  aset  dengan  jangka  waktu  yang  berbeda  ( maturity  transformation )  juga  merupakan  bagian penting  dari  kesinam-bungan  proses  intermediasi.  Ketika  Bank  memiliki  motivasi  yang  rendah dalam membatasi ketergantungan pada pendanaan yang tidak stabil,  Bank  cenderung  bergantung pada  sumber  dana  jangka  pendek yang berasal dari nasabah korporasi yang murah dan berlimpah untuk meningkatkan pertum-buhan neraca Bank secara cepat.
Neraca Bank yang tumbuh secara cepat dan ketergantungan Bank pada sumber dana yang tidak stabil  dapat  mengakibatkan  Bank  tidak  mampu  memenuhi  kewajiban  ( insolvensi )  dan  dapat menurunkan  kemampuan  Bank  dalam  menghadapi  kesulitan  likuiditas.  Hal  tersebut  dapat menyebabkan Bank terkena dampak sistemik ketika Bank gagal memperhitungkan dampak yang timbul  akibat  terdapat  rentang  (gap)  pendanaan  yang  besar.  Keterkaitan  ya ng tinggi  antar  sistem keuangan cenderung dapat memperburuk dampak sistemik tersebut.
doi.org/10.54209/jasmien. v5i01.565
Hal. 156-163
NSFR bertujuan untuk membatasi ketergantungan pada pendanaan korporasi jangka pendek, mendorong penilaian risiko  likuiditas terkait pendanaan yang lebih baik untuk seluruh posisi neraca dan rekening administratif, dan mendorong pendanaan yang stabil. Struktur pendanaan yang stabil bertujuan untuk mengurangi masalah  pada sumber pendanaan Bank yang dapat mengganggu posisi likuiditas Bank dan berpotensi menyebabkan terjadinya stres sistemik yang lebih luas.

## B. Pengelolaan Usaha Bank Umum.
Dalam pengelolaan usaha perbankan ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan, yaitu :
1. Untuk  menciptakan  sistem  perbankan  yang  sehat  dan  mampu  berkembang  serta  bersaing  secara  nasional maupun internasional, bank perlu mengelola likuiditas sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
2. Untuk mengelola likuiditas bank, diperlukan pemeliharaan profil  pendanaan stabil berdasarkan komposisi aset dan transaksi rekening administratif sesuai dengan standar internasional.
3. Bank wajib memelihara pendanaan stabil yang memadai, dan pemenuhan pendanaan stabil dihitung dengan menggunakan Net Stable Funding Ratio (NSFR).
4. NSFR adalah perbandingan antara pendanaan stabil yang tersedia ( Available Stable Funding/ ASF ) dengan pendanaan stabil yang diperlukan ( Required Stable Funding / RSF). Nilai NSFR dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut ini:
5. Available  Stable  Funding (ASF)  adalah  jumlah  liabilitas  dan  ekuitas  yang  stabil  selama  periode  1  (satu) tahun untuk mendanai aktivitas Bank.
6. Required Stable Funding (RSF) adalah jumlah aset dan transaksi rekening administratif yang perlu didanai oleh pendanaan stabil.
7. Laporan NSFR adalah laporan yang menyajikan informasi kuantitatif berupa perhi-tungan dan nilai NSFR, serta informasi kualitatif berupa analisis perkembangan NSFR.
8. Kertas Kerja NSFR adalah laporan yang memuat perhitungan NSFR secara rinci sebagai sumber data dalam menyusun Laporan NSFR.
9. Rencana  Tindak  Pemenuhan  NSFR adalah  laporan  yang  paling  sedikit  memuat  rencana  perbaikan  untuk pemenuhan kecukupan NSFR disertai jangka waktu penyelesaian.
C. Pendanaan Stabil Yang Tersedia (Available Stable Funding/ASF).
1. Available Stable Funding adalah jumlah liabilitas dan ekuitas yang stabil selama periode 1 (satu) tahun untuk mendanai aktivitas Bank.
2. Tingkat stabilitas nilai ASF, ditentukan oleh 2 faktor, yaitu :
a. Jangka  waktu  liabilitas  diasumsikan  dalam  jangka  panjang,  sehingga  lebih  stabil.  Dimana, pengelompokan jangka waktu yang digunakan, yaitu :
i. Kurang dari 6 bulan.
ii. Antara 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun.
iii. Lebih dari 1 (satu) tahun.
b. Jenis pendanaan dan pihak lawan transaksi, yaitu diasumsikan bahwa simpanan jangka pendek dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yang berasal dari nasabah perorangan serta nasabah usaha mikro dan usaha kecil dinilai lebih stabil dibandingkan pendanaan dari korporasi dengan jangka waktu yang sama.
3. Perhitungan nilai ASF untuk menghitung NSFR merupakan penjumlahan dari :
a. Seluruh hasil perkalian antara seluruh nilai tercatat ( carrying value ) liabilitas dan faktor ASF.
b. Seluruh hasil perkalian antara seluruh nilai tercatat ( carrying value ) ekuitas dan faktor ASF.
4. Nilai tercatat ( carrying value ) liabilitas dan ekuitas ( 3a & 3b ) tidak termasuk faktor pengurang berdasarkan pengaturan ( regulatory deductions ), dan penyesuaian lain.
5. Bank  memastikan  bahwa  jumlah  seluruh  nilai tercatat  ( carrying  value ) liabilitas dan  ekuitas sebelum mendapatkan faktor ASF yang dilaporkan pada Laponran NSFR sama dengan jumlah yang dilaporkan pada laporan neraca per kantor pada Laporan Bulanan Bank Umum (LBU). Untuk menjaga keakuratan, Bank dapat mengidentifikasi dan menjelaskan selisih yang terjadi.
doi.org/10.54209/jasmien. v5i01.565

## D. Pemantauan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio).
Setiap Bank wajib melakukan pemantauan terkait dengan pemenuhan NSFR secara bulanan. Pemantauan  yang  dilakukan  Bank    dengan  menyusun  Kertas  Kerja  NSFR  dan  Laporan  NSFR berdasarkan posisi akhir bulan laporan. Laporan NSFR paling sedikit memuat informasi perhitungan NSFR dan analisis perkembangan NSFR.
Pada  analisis  perkembangan  NSFR  tersebut  dijelaskan  tentang  faktor  utama  yang  mempengaruhi perhitungan NSFR, faktor atau kondisi yang menyebabkan penurunan atau peningkatan NSFR, serta komposisi aset dan liabilitas yang saling bergantung ( interdependent ) serta keterkaitan transaksi antara aset dan liabilitas. Bank wajib mendokumentasikan Kertas Kerja NSFR dan Laporan NSFR.
Kewajiban  pemantauan  pemenuhan  NSFR  bulanan  dilakukan  untuk  setiap  posisi  laporan  akhir  bulan. Kewajiban pemantauan pemenuhan NSFR dilakukan secara bulanan. Dalam hal Bank tidak mampu memenuhi NSFR  sampai  dengan  100%  (seratus  persen)  berdasarkan  hasil  pemantauan,  Bank  wajib  menyusun  Rencana Tindak Pemenuhan NSFR baik secara individu maupun konsolidasi.

## E. Pelaporan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio).
Bank  wajib  menyampaikan  Kertas  Kerja  NSFR  dan  Laporan  NSFR  berdasarkan  posisi  akhir  triwulan laporan kepada OJK. Posisi akhir triwulan laporan merupakan laporan untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember.
Dalam hal terdapat kondisi, dimana bank tidak mampu memenuhi NSFR sampai dengan 100%, maka Bank wajib menyampaikan kepada OJK :
1. Kertas Kerja NSFR dan Laporan NSFR posisi akhir bulan laporan.
2. Rencana Tindak Pemenuhan NSFR (secara individu dan konsolidasi).
OJK berwenang meminta Bank untuk melakukan penyesuaian terhadap Rencana Tindak Pemenuhan NSFR. Bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Tindak Pemenuhan NSFR kepada OJK paling lama 10 hari kerja setelah target waktu penyelesaian Rencana Tindak Pemenuhan NSFR.
Laporan pelaksanaan Rencana Tindak Pemenuhan NSFR dimaksud memuat paling sedikit :
a. Tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh Bank.
b. Kendala dalam melaksanakan tindakan perbaikan.
c. Waktu pelaksanaan perbaikan.
Bank wajib menyampaikan Kertas Kerja NSFR dan Laporan NSFR paling lambat :
a. Tanggal 15 setelah akhir bulan laporan, untuk Kertas Kerja NSFR dan Laporan NSFR secara individu.
b. Akhir  bulan  setelah  akhir  bulan  laporan,  untuk  Kertas  Kerja  NSFR  dan  Laporan  NSFR  secara konsolidasi.
Bank wajib menyampaikan Rencana Tindak Pemenuhan NSFR, secara individu maupun konsolidasi yang paling lambat akhir bulan berikutnya sejak Bank menghadapi kondisi tidak mampu memenuhi NSFR. Bank wajib menyampaikan  Kertas  Kerja  NSFR,  Laporan  NSFR,  dan  Rencana  Tindak  Pemenuhan  NSFR  secara  daring (online) melalui sistem pelaporan OJK. Apabila batas waktu penyampaian Kertas Kerja NSFR, Laporan NSFR, dan  Rencana  Tindak  Pemenuhan  NSFR  jatuh  pada  hari  Sabtu,  hari  Minggu,  dan/atau  hari  libur,  laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.

## F. Publikasi Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio).
Bank wajib mempublikasikan dan mengungkapkan Laporan NSFR berdasarkan posisi akhir triwulan laporan untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember.
Publikasi dan pengungkapan Laporan NSFR posisi akhir triwulan laporan tersebut wajib dilakukan melalui:
1. Situs web Bank untuk Laporan NSFR posisi akhir triwulan laporan; dan
2. Paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian cetak berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas, situs web Bank,  dan  secara  daring  ( online )  untuk  nilai  persentase  NSFR  posisi  akhir  triwulan  laporan  yang dicantumkan pada laporan publikasi triwulanan.
Kewajiban publikasi Laporan NSFR posisi akhir triwulan dilakukan paling lambat:
1. tanggal 15 bulan kedua setelah berakhirnya bulan laporan untuk laporan posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, dan bulan September; dan
2. akhir bulan Maret tahun berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan, untuk laporan akhir bulan Desember.
Tata cara, format, dan jangka waktu penyampaian laporan publikasi triwulanan untuk nilai persentase NSFR triwulanan dilakukan sesuai tata cara, format, dan jangka waktu publikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas  Jasa  Keuangan  yang  mengatur  mengenai  transparansi  dan  publikasi  laporan  Bank.  Bank  wajib
doi.org/10.54209/jasmien. v5i01.565
memelihara pengumuman Laporan NSFR posisi akhir triwulan laporan pada situs web Bank paling sedikit untuk 5 (lima) tahun buku terakhir.
G. Faktor Pendanaan Stabil yang Tersedia ( Available Stable Funding).
Dalam rangka menentukan nilai ASF untuk menghitung pemenuhan NSFR, Bank menggolongkan seluruh Liabilitas dan Ekuitas dalam kategori yang penetapannya didasarkan pada faktor ASF, sebagai berikut : 1. Liabilitas dan Ekuitas yang mendapatkan faktor ASF 100% :
a. Liabilitas yang mendapatkan faktor ASF 100% , terdiri dari :
1) Seluruh pinjaman yang diterima ( borrowing ) dan liabilitas dengan agunan ( secured ) maupun tanpa agunan ( secured ) dengan sisa jangka waktu 1 tahun atau lebih. Untuk liabilitas dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun, namun terdapat porsi arus kas dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun, maka porsi  arus  kas  tersebut  tidak  memenuhi  kualifikasi  untuk  mendapatkan  faktor  ASF  100%  (seratus persen). Contoh : Deposito, surat berharga yang diterbitkan.
2) Liabilitas  pajak  tangguhan  dengan  sisa  jangka  waktu  1  (satu)  tahun  atau  lebih.  Penentuan  jangka waktu liabilitas pajak tangguhan adalah berdasarkan kemungkinan waktu terdekat saat liabilitas pajak tangguhan diharapkan diselesaikan.
b. Ekuitas yang mendapatkan faktor ASF 100% (seratus persen), terdiri dari :
1) Modal, yaitu :
a) Modal bagi Bank yang berkantor pusat di Indonesia yang terdiri dari modal inti (Tier 1) dan modal pelengkap (Tier 2), atau
b) Modal bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
Dalam rangka pemenuhan NSFR. Modal sebagaimana dimaksud diatas, harus memenuhi persyaratan :
i. Tidak termasuk instrumen modal pelengkap (Tier 2) dengan sisa jangka waktu kurang dari 1 tahun.
ii. Tidak memperhitungkan faktor-faktor yang menjadi pengurang modal.
iii. Instrumen  modal  yang  telah  diakui  dalam  perhitungan  KPMM,  namun  tidak  lagi  memenuhi kriteria komponen modal sesuai ketentuan OJK, tidak dapat diakui sebagai komponen modal dalam perhitungn ASF.
2) Instrumen modal yang tidak termasuk dalam angka 1 dapat diperhitungkan dalam perhitungan NSFR, apabila memenuhi persyaratan :
a. Memiliki sisa jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih, dan
b. Instrumen modal tidak disertai dengan fitur opsi yang eksplisit atau melekat ( embedded options ) yang jika dieksekusi akan mengurangi jangka waktu menjadi kurang dari 1 tahun.
Contoh :  Instrumen  modal  yang  memiliki  sisa  jangka  waktu  1  tahun  atau  lebih  yang  telah  diakui  dalam perhitungan KPMM.
2. Liabilitas yang mendapatkan faktor ASF 95% :
a. Liabilitas yang mendapatkan faktor ASF 95% terdiri atas :
i. Simpanan stabil yang berasal dari nasabah perorangan.
ii. Pendanaan stabil yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil.
b. Simpanan  dan  Pendanaan  stabil  tersebut  diatas  adalah  Simpanan  dan  Pendanaan  yang  memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam POJK LCR.
c. Pendanaan  yang berasal  dari nasabah usaha  mikro  dan  usaha  kecil  yang diperhitungkan dalam  NSFR wajib memenuhi kriteria :
i. Nasabah tergolong sebagai usaha mikro dan usaha kecil.
ii. Total Pendanaan dari setiap nasabah paling tinggi Rp.5.000.000.000,-.
iii. Dalam  hal  nasabah  tidak  tergolong  sebagai  usaha  mikro  dan  usaha  kecil,  namun  jumlah  total Pendanaan nasabah sampai dengan Rp.5.000.000.000,- dan diperlakukan seperti nasabah perorangan, dapat dikategorikan sebagai nasabah usaha mikro dan usaha kecil.
d. Apabila Bank tidak dapat mengidentifikasi Simpanan nasabah perorangan atau Pendanaan nasabah usaha mikro  dan  usaha  kecil  yang  termasuk  dalam  kriteria  stabil,  maka  Simpanan  nasabah  perorangan  atau Pendanaan  nasabah  usaha  mikro  dan  usaha  kecil  tersebut  seluruhnya  harus  diklasifikasikan  sebagai Simpanan atau Pendanaan kurang stabil.
e. Contoh liabilitas yang mendapat faktor ASF 95%, antara lain :
i. Giro  atau  Tabungan  milik  nasabah  perorangan  atau  nasabah  usaha  mikro  dan  usaha  kecil  yang
doi.org/10.54209/jasmien. v5i01.565
memenuhi persyaratan Simpanan atau Pendanaan stabil, dan
ii. Deposito  milik  nasabah  perorangan  atau  nasabah  usaha  mikro  dan  usaha  kecil  yang  memenuhi persyaratan Simpanan atau Pendanaan stabil, dengan sisa jangka waktu kurang dari 1 tahun.
3. Liabilitas yang mendapatkan faktor ASF 90%.
a. Liabilitas yang mendapatkan faktor ASF 90%, terdiri atas :
1) Simpanan kurang stabil yang berasal dari nasabah perorangan, dan
2) Pendanaan kurang stabil yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil. dengan sisa jangka waktu kurang dari 1 tahun.
b. Simpanan dan Pendanaan kurang stabil adalah Simpanan dan Pendanaan yang memenuhi persyaratan kurang stabil (sesuai ketentuan POJK LCR). Contoh :
1) Simpanan yang tidak memenuhi kriteria penjaminan oleh LPS.
2) Simpanan yang memenuhi kriteria penjaminan oleh LPS, namun :
i. Giro atau Tabungan milik nasabah perorangan atau nasabah usaha mikro dan usaha kecil yang memenuhi persyaratan Simpanan atau Pendanaan kurang stabil, dan
ii. Deposito milik nasabah perorangan atau nasabah usaha mikro dan usaha kecil yang memenuhi persyaratan Simpanan atau Pendanaan kurang stabil, dengan sisa jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun. ......

## H. Pendanaan Stabil Yang Diperlukan (Required Stable Funding).
Pendanaan  Stabil  Bersih  adalah  jumlah  aset  dan  transaksi  rekening  administratif  yang  perlu  didanai oleh pendanaan stabil.
Dalam menentukan nilai RSF, kriteria yang dipertimbangkan untuk mencerminkan tingkat likuiditas suatu aset adalah sebagai berikut:
1. kesinambungan proses intermediasi, yaitu pinjaman yang dimiliki Bank wajib didanai oleh sumber dana stabil sebesar eksposur pinjaman.
2. perilaku  Bank,  yaitu dalam  hal  suatu  aset  akan  jatuh  tempo,  Bank  diasumsikan  akan  memperpanjang ( roll-over ) sebagian besar fasilitas pinjaman dalam rangka menjaga hubungan bisnis dengan nasabah.
3. jangka waktu aset, yaitu aset dengan sisa jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun memerlukan jumlah dana stabil yang lebih sedikit karena terdapat kemungkinan bahwa sebagian dari aset tersebut jatuh tempo dan tidak diperpanjang ( roll-over ).
4. kualitas aset dan nilai likuidasi, yaitu aset yang bebas dari segala klaim ( unencumbered ) dan berkualitas tinggi,  yang  dapat  disekuritisasi  atau  diperdagangkan  sehingga  dapat  dijaminkan  untuk  mendapatkan tambahan Pendanaan, tidak harus didanai seluruhnya dari dana stabil.
5. Seluruh  bentuk  aset  produktif  yang  memiliki  kualitas  Kurang  Lancar,  Diragukan,  atau  Macet  ( Non- Performing Loan ) mendapat faktor RSF tertinggi, yaitu 100% (seratus persen).
6. Dalam rangka menghitung nilai RSF, instrumen yang juga diperhitungkan adalah :
a. dalam hal pesanan pembelian ( purchase order ) telah dieksekusi, aset keuangan, mata uang asing, atau komoditas yang timbul dari transaksi pembelian dimasukkan dalam perhitungan nilai RSF.
b. dalam hal pesanan penjualan ( sales order ) telah dieksekusi, aset keuangan, mata uang asing, atau komoditas yang dijual harus dikeluarkan dari perhitungan nilai RSF meskipun aset tersebut masih tercatat pada neraca karena penerapan metode akuntansi yang digunakan adalah berdasarkan tanggal penyelesaian ( settlement date ), sepanjang memenuhi persyaratan :
1) transaksi dimaksud tidak termasuk dalam transaksi derivatif atau secured financing transactions dalam laporan posisi keuangan (neraca) Bank.
2) transaksi dimaksud akan tercatat pada laporan posisi keuangan (neraca) Bank pada saat telah dilunasi ( settled ).
I. Analisis  Perhitungan  Kewajiban  Pemenuhan  Rasio  Pendanaan  Stabil  Bersih  (Net  Stable  Funding Ratio)
Bank  CIMB  Niaga  selalu  menjaga  angka  NSFR  dalam  batasan  yang  ditetapkan  oleh  OJK  dan  mengacu kepada  ketentuan  yang  ditetapkan  oleh  regulator.  Angka  NSFR  posisi  Desember  2023  yang  berada  di  angka 114,61% atau berada diatas batasan yang ditetapkan regulator.
Angka NSFR pada bulan Desember 2023 turun sebesar 4,68% dibandingkan posisi bulan September 2023 yang sebesar 119,30%. Faktor utama yang mempengaruhi kondisi penurunan NSFR pada bulan Desember 2023 adalah karena adanya kenaikan nilai RSF setelah bobot, .sementara disisi lain terjadi penurunan nilai ASF setelah bobot.
doi.org/10.54209/jasmien. v5i01.565
Catatan :Data dikutip dari Laporan NSFR PT. CIMB Niaga.,Tbk.

## Kesimpulan.
Berdasarkan  data-data  pemenuhan  Rasio  Pendanaan  Stabil  Bersih  ( Net  Stable  Funding  Ratio )  selama  25  (dua puluh lima) Triwulan, yaitu sejak periode Triwulan 1 tahun 2018 sampai dengan periode Triwulan 1 tahun 2024, PT CIMB Niaga tetap mampu memenuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio) yang rata-rata berada diatas 100%, yaitu berkisar antara 114,51% pada Tw.1 tahun 2018 sampai 120,55% (Tw 1 tahun 2024).

## Daftar Pustaka
1. BCBS,2008 : Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision.
2. Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  50/POJK.03/2017  Tentang Kewajiban  Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih ( Net Stable Funding Ratio ) Bagi Bank Umum.
3. Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  42/POJK.03/2015  Tentang  Kewajiban  Pemenuhan  Rasio Kecukupan Likuiditas  ( Liquidity Coverage Ratio ) Bagi Bank Umum.
4. Rasio Pengungkit Bagi Bank Umum Rasio Pengungkit (Leverage Ratio) POJK Nomor 31/POJK.03/2019.
5. Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  43  /POJK.03/2017  Tentang  Tindak  Lanjut  Pelaksanaan

## DAFTAR POSISI NSFR  PT. CIMB NIAGA, TBK
(Periode Triwulan 1 s/d 4,  Tahun 2018 s/d 2024)
Tahun Tw NSFR Keterangan 2018 1 114,51% Memenuhi 2018 2 102,58% Memenuhi 2018 3 105,56% Memenuhi 2018 4 105,75% Memenuhi 2019 1 114,98% Memenuhi 2019 2 106,67% Memenuhi 2019 3 107.37% Memenuhi 2019 4 108,61% Memenuhi 2020 1 108,14% Memenuhi 2020 2 107,83% Memenuhi 2020 3 112,78% Memenuhi 2020 4 119,60% Memenuhi 2021 1 116,55% Memenuhi 2021 2 119,14% Memenuhi 2021 3 134,77% Memenuhi 2021 4 126,27% Memenuhi 2022 1 128,43% Memenuhi 2022 2 121,84% Memenuhi 2022 3 116,00% Memenuhi 2022 4 120,10% Memenuhi 2023 1 117,09% Memenuhi 2023 2 119,73% Memenuhi 2023 3 119,30% Memenuhi 2023 4 114,67% Memenuhi 2024 1 120,55% Memenuhi
doi.org/10.54209/jasmien. v5i01.565
Pengawasan Bank.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2017 Tentang Penetapan Status Dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum.
7. Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  5  Tahun  2024  Tentang  Penetapan  Status  Pengawasan  Dan Penanganan Permasalahan Bank Umum.
8. Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2023  Tentang  Penerapan  Tata Kelola Bagi Bank Umum.
9. Surat  Edaran  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  9/SEOJK.03/2020  Tentang  Transparansi  Dan  Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.
10. Surat  Edaran  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  27/SEOJK.03/2016  Tentang  Kegiatan  Usaha  Bank  Umum Berdasarkan Modal Inti.
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.03/2021 Tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum.
12. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/SEOJK.03/2020 Tentang Transparansi Dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.
13. Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2024  Tentang  Penetapan  Status Pengawasan Dan Penanganan Permasalahan Bank Umum.