El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index Vol. 2 No.1 Januari-Juni 2019 ISSN: 2549 – 3132 ║ E-ISSN: 2620-8083

## Pengabaian Nafkah dalam Proses Perceraian di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah
Jamhuri Ungel
Rispalman Taufiq Hidayat
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Email: ungeljamhuri@gmail.com rispalmanmj@gmail.com
taufiqhidayat.tkn@gmail.com Abstrak
Penelitian  ini  dilatar  belakangi  oleh  sebuah  permasalahan  rumah tangga dimana suami tidak menunaikan kewajibannya memberi nafkah  kepada  istri  selama  proses  perceraian  berlangsung  hingga istri  terhalang  untuk  mendapatkan  hak  yang  semestinya  diterimanya. Seharusnya  suami  harus  terus  memberikan  nafkah  kepada  istrinya hingga  resmi  putusnya  perceraian  di  depan  Pengadilan.  Penelitian ini  bertujuan  untuk  menjawab  dua  persoalan  pokok,  yaitu  apa  saja yang  menjadi  faktor  pengabaian  nafkah  dalam  proses  perceraian  dan bagaimana  pandangan  hukum  Islam  terhadap  pengabaian  nafkah dalam proeses perceraian. Untuk memperoleh jawaban dari persoalan tersebut, Peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (field research), dengan pendekatan kualitatif dan dianalisis  menggunakan  analisis  deskriftif.  Berdasarkan  kajian  dan penelaahan  yang  peneliti  lakukan,  setidaknya  ada  5  faktor  yang menjadi penyebab terjadinya pengabaian nafkah dalam proses perceraian, yaitu faktor kurangnnya pemahaman agama, faktor kurangnya  tanggung  jawab  suami  terhadap  istri,  faktor  ekonomi, faktor  tidak  ada  keserasian  antara  suami  istri  dan  faktor  kejenuhan antara  suami  istri.  Hukum  Islam  memandang  bahwa  semua  faktor yang  menjadi  alasan  pengabaian  nafkah  dalam  proses  perceraian tidaklah dibenarkan. Perihal ketidakmampuan
suami untuk memberikan nafkah karena faktor ekonomi menjadi sebuah pengecualian.  Karena  tidak  dibebankan  kepada  seseorang  sebuah kewajiban  melainkan  atas  kesanggupannya.  Kemudian,  nafkah  yang tidak  dibayarkan  suami  selama  masa  perceraian  dapat  menjadi hutang baginya dan harus dibayarkan. Namun, apabila istri merelakan  hutang  tidak  dibayarkan,  maka  suaminya  terbebas  dari hutang tersebut.
Keyword: Pengabaian Nafkah, Masa Perceraian

## Pendahuluan
Nafkah  dapat  dikatakan  sebagai  pengeluaran  berupa  kebutuhan  dan keperluan  yang  disesuaikan  dengan  kemampuan  suami  di  mana  suami  istri tinggal  seperti  pakaian,  makanan  dan  tempat  tinggal.  Banyaknya  nafkah yang  harus  diberikan,  yaitu  mencukupi  keperluan  dan  kebutuhan  serta bergantung  pada  keadaan  dan  kemampuan  orang  yang  berkewajiban menurut kebiasaan suatu tempat. 1
Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 233
َّنُُتَُوْسِكَو َّنُهُ قْزِر ُهَل ِدوُلْوَمْلا ىَلَعَو ِفوُرْعَمْلِبِ اَهَعْسُو َّلاِإ ٌسْفَ ن ُفَّلَكُت َلا  ِفوُرْعَمْلِبِ
Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya,” (Q.S Al-Baqarah: [2]: 233).
Pada  dasarnya  berapa  besar  jumlah  nafkah  yang  wajib  diberikan oleh  suami  kepada  istri  yaitu  dapat  mencukupi  keperluan  secara  wajar, meliputi  keperluan  makan,  pakaian,  perumahan  dan  sebagainya.  Kata makruf yang  dipergunakan  Al-Quran  dan  Hadis  untuk  memberi  ketentuan nafkah,  berarti  bahwa  nafkah  itu  diberikan  secara  wajar  (sedang,  tengah- tengah,  tidak  kurang  dari  kebutuhan  tetapi  tidak  kurang  dari  kebutuhan), sesuai  dengan  tingkat  hidup  dan  keadaan  istri  dan  kemampuan  suami. 2
Kemudian  pasal  80  ayat  (4)  KHI  yang  menjelasakan  bahwa “sesuai dengan  penghasilannyua,  suami  menanggung  nafkah  dan  tempat  kediaman bagi  istri,  biaya  rumah  tangga,  biaya  perawatan  dan  pengobatan  bagi  istri dan anak, biaya pendidikan pada anak,”
Dengan  demikian  nafkah  yang  diberikan  oleh  suami  adalah  dengan besaran yang tidak memberatkan dan harus menyesuaikan dengan pendapatan  dan  pengeluaran  suami.  Kewajiban  suami  dalam  memberi nafkah  tidak  hanya  ditunaikan  pada  saat  pernikahan  berlangsung,  akan tetapi tetap berlajut setelah perkawinan mereka putus (nafkah iddah).
Tujuan  perkawinan  berdasarkan  syariat  yang  dibawa  Rasulullah SAW,  adalah  penataan  hal  ihwal  manusia  dalam  kehidupan duniawi dan ukhrowi .  Dalam  fiqih  terdapat  istilah Rub’al-munakahat ,  yaitu  menata hubungan  manusia  dalam  lingkungan  keluarga.  Diantara  tujuan  pernikahan dalam  Islam  adalah  Membina  cinta  kasih  sayang  yang  penuh  romantika dan  kedamaian.  Sedangkan  tujuan  ideal  perkawinan  menurut  hukum keperdataan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana  ditegaskan  pasal  1  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan  yang  memuat  pengertian  Yuridis  perkawinan  ialah
1 Mustofa Hasan , Pengantar Hukum Keluarga , (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 172
2 A. Hamid Sarong, Hukum Perkawinan  Isalam di Indonesia , (Banda Aceh: PeNa, 2005), hlm.115
“Ikatan  lahir  bathin  antara  seorang  pria  dengan  wanita  sebagai  suami istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga),  yang  bahagia dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,” 3 Walau  demikian, perceraian  acapkali  menjadi  sesuatu  yang  tidak  dapat  dihindari  oleh pasangan suami istri.
Perceraian  adalah  bagian  dari  dinamika  rumah  tangga.  Adanya  perceraian karena adanya perkawinan, meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian. 4 Dalam berbagai situasi rumah tangga sering kali terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Hal ini dianggap sebagai sesuatu yang dapat memudharatkan bagi salah satu pihak atau bahkan  kedua  belah  pihak  sehingga  perceraian  merupakan  satu  jalan  yang  harus ditempuh  walaupun  dengan  perceraian  akan  berdampak  buruk  bagi  orang-orang yang terlibat dalam ikatan perkawinan.
Dalam  perspektif  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  dijelaskan bahwa  perceraian  yang  dilakukan  oleh  suami  istri  dapat  terjadi  karena alasan-alasan  yang  dibenarkan  oleh  pengadilan  melalui  persidangan.  Hal ini  menyatakan  bahwa  perceraian  yang  sah  adalah  perceraian  yang dilakukan  di  depan  persidangan  pengadilan.  Perceraian  dilakukan  setelah pengadilan  tidak  berhasil  mendamaikan  kedua  belah  pihak.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  sebelum  perceraian  kedua  belah  pihak  haruslah melalui  proses  perdamaian  yang  diusahakan  oleh  hakim.  Hal  ini  sesuai dengan pasal 39 UU No.1 Tahun 1974.
Kemudian,  berdasarkan  pasal  149  KHI  dijelaskan  bahwa  sebagai akibat atau konsekuensi dari perceraian, mantan suami wajib:
1. Memberikan  mut’ah  yang  layak  kepada  bekas  istrinya,  baik  berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;
2. Memberikan  nafkah,  maskan  dan  kiswan  kepada  bekas  istrinya selama  masa  iddah,  kecuali  bekas  istri  yang  telah  dijatuhi  talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
3. Melunasi  mahar  dengan  masih  terhutang  seluruhnya  dan  separuh apabila qobla al dukhul;
4. Memberikan  biaya  hadhanah  kepada  anak-anaknya  yang  belum mencapai umur 21 tahun.
Melihat  ketentuan-ketentuan  di  atas,  istri  yang  berpisah  dengan  suaminya karena perceraian masih berhak mendapatkan nafkah dalam jangka waktu tertentu. Hal  ini  menunukkan  bahwa  istri  harus  tetap  mendapatkan  nafkah  selama  proses perceraian. Hal ini juga berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 34:
3 Muhammad Syaifuddin dkk, Hukum Perceraian , (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 1-2
4 Boedi  Abdullah,  Ahmad  Saebani, Perkawinan  Perceraian  Keluarga  Muslim ,  (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 49
1. Suami wajib melindungi istrinya dan memeberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;
3. Jika  suami  atau  istri  melalaikan  kewajibannya  masing-masing  dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.
Suami  adalah  orang  yang  bertanggung  jawab  memberikan  nafkah  kepada istrinya  selama  mereka  masih  berada  dalam  ikatan  pernikahan,  bahkan  setelah putusnya  perceraiaan  pun  suami  masih  bertanggung  jawab  memberikan  nafkah terhadap istri dalam kurun waktu tertentu.  Jadi, selama dalam masa perceraian antara suami  dan  istri,  nafkah  harus  terus  diberikan  oleh  suami  sebagai  kepala  rumah tangga.  Namun dari survey yang Peneliti lakukan di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah terhadap pasangan yang sedang dalam proses perceraian ini berbeda dengan apa yang seharusnya. Suami tidak menunaikan tanggung jawab memberikan nafkah kepada istrinya selama proses perceraian berlangsung. Hal ini terjadi karena suami istri tidak lagi tinggal serumah dan diantara mereka telah terlibat perselisihan dan pertengakaran.
Sebelum  putusnya  perceraian,  suami  harus  tetap  memenuhi  kebutuan- kebutuhan  hidup  istri.  Tindakan  suami  mengabikan  tanggung  jawabnya  sebagai kepala  keluarga  menyebabkan  istri  terhalang  untuk  mendapatkan  hak  yang semestinya diterimanya. Seharusnya suami harus terus memberikan nafkah kepada istrinya  hingga  resmi  putusnya  perceraian  di  depan  Pengadilan.  Selain  itu, pengabaian  nafkah  yang  dilakukan  oleh  suami  selama  masa  perceraian  juga bertentangan  dengan  ketentuan  undang-undang  yang  berlaku.  Pelanggaran  yang dilakukan berulang-ulang akan mempengaruhi cara berpikir bahwa pelangaran yang dilakukan adalah sesuatu yang biasa saja. Penelitian ini menjadi penting untuk dikaji dan dipahami oleh setiap pasangan suami istri demi terjaganya hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

## Pengertian dan Landasan Hukum Nafkah
Secara  bahasa  nafkah  berasal  dari  kata an-nafkah dalam  bahasa Arab  yang  mengandung  arti “naqish  wa  qall” yang  berarti  berkurang.  Juga berarti “fana  wa  dzahaba” yang  artinya  hilang  atau  pergi. 5 Sedangkan secara  istilah  nafkah  yaitu  pengeluaran  atau  sesuatu  yang  dikeluarkan  oleh seorang untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. 6
Menurut  Sayyid  Sabiq  dalam  kitabnya  Fiqh  Sunnah  menyatakan bahwa  nafkah  adalah  penyediaan  kebutuhan  istri  seperti  makanan,  tempat tinggal,  pembantu  dan obat-obatan  meskipun  dia  kaya  dan  nafkah
5 Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia ,  (Jakarta:  Kencana, 2006), hlm. 165
6 Husein Muhammad, Fiqh Perempuan, (Yogyakarta: LKis, 2001), hlm.110
merupakan  sesuatu  yang  wajib. 7 Nafkah  juga  dapat  berarti  harta  yang berupa  makanan  dan  tempat  tinggal  yang  diberikan  kepada  orang  yang wajib diberinya. 8
Bila nafkah ini dihubungkan dengan perkawinan, maka mengandung  arti  yaitu  sesuatu  yang  dikeluarkan  dari  hartanya  untuk kepentingan  istrinya  berupa  makanan,  pakaian,  tempat  tinggal  dan  obat- obatan  sehinga  menyebabkan  hartanya  menjadi  berkurang  dan  pemberian ini  menjadi  kewajiban  yang  harus  ditunaikan  oleh  suami  terhadap  istrinya dalam masa perkawinan.
Adapun landasan hukum nafkah sebagai berikut:
1. Al-Quran
Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233
ْوَمْلا ىَلَعَو َةَعاَضَّرلا َّمِتُي نَأ َداَرَأ ْنَمِل ِْيَْلِماَك ِْيَْلْوَح َّنُهَدَلاْوَأ َنْعِضْرُ ي ُتاَدِلاَوْلاَو
َّنُُتَُوْسِكَو َّنُهُ قْزِر ُهَل ِدوُل اَهَعْسُو َّلاِإ ٌسْفَ ن ُفَّلَكُت َلا  ِفوُرْعَمْلِبِ
Artinya: Para  ibu  hendaklah  menyusukan  anak-anaknya  selama  dua tahun  penuh,  yaitu  bagi  yang  ingin  menyempurnakan  pernyusuan. Dan  kewajiban  ayah  memberi  Makan  dan  pakaian  kepada  Para  ibu dengan  cara  ma'ruf.  Seseorang  tidak  dibebani  melainkan  menurut kadar  kesanggupannya  dan  janganlah  kamu  menyusahkan  mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. (Q.S Al-Baqarah [2]: 233)
Dalam  tafsir  Ibnu  Katsir  dijelaskan  bahwa  ayat  ini  menerangkan tentang  seorang  bapak  yang  wajib  memberi  nafkah  dan  pakaian  kepada para  ibu  dengan  cara  yang makruf .  Dengan  cara  yang makruf adalah  sesuai kebasaan  wanita  lainnya  yang  berlaku  di  negerinya,  tanpa  berlebih-lebihan dan  terlalu  minim  pula.  Hal  ini  disesuaikan  dengan  kemampuannya. Karena  di  antara  mereka  ada  yang  sudah  kaya,  pertengahan  dan  ada  pula yang  miskin. 9 Tanggung  jawab  yang  ditunaikan  oleh  suami  maupun  istri menjadi  sebab  timbulnya  hak  yang  terus  berlanjut  hingga  putusnya perkawinan antara mereka.
Dijelaskan oleh Allah SWT dalam surat At-thalaq ayat 7:
7 Sayyid  Sabiq, Fiqih  Sunnah ,  terj.  Adz-Dzaki,  Ahmad  Rifa’i  dkk,  (Surakarta: Onsan Kamil, 2016), hlm. 694
8 Syaikh  Abu  Bakar  Jabir  AlJaza’iri ,  Minhajul  Muslim:  konsep  hidup  dalam Islam, cet.  Xx,  terj.  Musthofa  “Aini,  amir  Hamzah  Fakhruddin  dan  Kholif  Mutaqin,
(Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm. 807
9 Imam  Ibnu  Katsir, Tafsir  Ibnu  Katsir ,  terj.  Arif  Rahman,  Syahirul  Al-Adib, Muhammad Zaini, (Surakarta: Insan Kamil, 2015), hlm. 340
سْفَ ن ُالله ُفِ لَكُيَلا ُالله ُهَتَاَء آَِّمِ ْقِفنُيْلَ ف ُهُقْزِر ِهْيَلَع َرِدُق نَمَو ِهِتَعَس نِ م ٍةَعَس وُذ ْقِفنُيِل اَهَتَاَءآَم َّلاِإ ا ٍرْسُع َدْعَ ب ُالله ُلَعْجَيَس ا رْسُي Artinya: Hendaklah  orang  yang  mampu  memberi  nafkah  menurut kemampuannya.  Dan  orang  yang  disempitkan  rezkinya  hendaklah memberi  nafkah  dari  harta  yang  diberikan  Allah  kepadanya.  Allah tidak  memikulkan  beban  kepada  seseorang  melainkan  (sekedar)  apa yang  Allah  berikan  kepadanya.  Allah  kelak  akan  memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS.  At-thalaq [65]: 7).
M.  Quraish  Shihab  dalam  kitabnya  Tafsir  Al-Misbah  menjelaskan bahwa  tidak  ada  jumlah  tertentu  kadar  nafkah  bagi  keluarga.  Ini  kembali kepada  kondisi  masing-masing  dan  adat  kebiasaan  yang  berlaku  pada  suatu masyarakat  atau  apa  yang  diistilahkan  oleh  Al-quran  dan  Sunnah  dengan ‘urf yang  tentu  saja  dapat  berbeda  antara  satu  masyarakat  dengan masyarakat  lain  serta  waktu  dan  waktu  yang  lain. 10 Berdasarkan  pendapat ini,  jenis  dan  kadar  nafkah  yang  diberikan  mengacu  kepada  kebiasaan  di lingkungan tempat dimana pasangan suami istri tinggal.

## 2. Hadis
Adapun  hadis  yang  berkenaan  dengan  pembahasan  ini  adalah sebagai berikut:
ةيواعم نب ميكح نع و
:لاق ؟هيلع نادحأ ةجوز اقح ام !الله لوسر يا :تلق :لاق هيبأ نع ،ىيرشقلا
.ثيدلحا "...حبقت لا و ،هجولا برضت لا و ،تيستكا اذإ اهوسكت و ،تمعط اذإ اهمعطت نأ ءاسنلا ةرشع فى مدقتو
Artinya: Al-Hakim  bin  Muawwiyah  al-Qusyairy,  dari  ayahnya, berkata,  “Aku  bertanya,  Wahai  Rasulullah,  apakah  hak  istri  salah seorang  antara  kami?’  Beliau  menjawab,  “Engkau  memberinya makan  jika  engkau  makan  dan  memberinya  pakaian  juka  engkau berpakaian.”  Hadis  ini  telah  disebutkan  pada  bab  “Bergaul Dengan Istri” . 11
Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ra
10 M.  Quraish  Shihab, Tafsir  Al-Misbah:  Pesan,  Kesan  dan  Keserasian  Al- qur’an, Vol. 14, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), hlm. 146
11 Ibnu  Hajar  Al-  Asqalani, Bulughul  Maram ,  cet.  1,  terj.  Khalifaturrahman  dan Haer Haeruddin, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hal. 505
ةبتع تنب دنه تلخد :تلق اهنع الله يضر ةشئاع نع و
- نايفس بيأ ةأرما - ىلص الله لوسر ىلع و نييفكي ام ةقفنلا نم نييطعي لا خيش لجر نايفس بِأ نإ ،الله لوسر يا :تلاقف ملس و هيلع الله ملع يرغب هملع يرغب هلام نم تذخأ ام لاإ ،نيب يفكي يذخ :لاقف ؟حانج نم كلذ في يلع لهف ،ه هيلع قفتم .كبنب يفكي و كيفكي ام فورعلمبِ هلام نم
Artinya: dari  Aiysah,  ia  berkata  “Hindun  binti  Uthbah,  istri  Abu Sufyan,  masuk  menemui  Rasulullah  SAW.  Sungguh  Abu  Sufyan adalah  orang  yang  pelit.  Ia  tidak  memberiku  nafkah  yang  cukup untukku  dan  anak-anakku,  kecuali  aku  mengambil  dari  hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah yang demikian itu berdosa? Beliau  bersabda,  “Ambillah  dari  hartanya  yang  cukup  untukmu  dan anak-anakmu secara patut,” (Muttafaq Alaih). 12
Hadis  ini  menjelaskan  bahwa  apabila  suami  bersifat  bakhil  atau kikir  dan  tidak  memberikan  nafkah  wajib  kepada  istri  dan  anak-anaknya, maka  istri  boleh  mengambil  sendiri  tanpa  sepengetahuan  suaminya  sekedar kebutuhan untuk makan dan pakaian saja, bukan untuk disimpan. 13
Kemudian  hadis  ini  merupakan  dalil  yang  membolehkan  bagi seseorang  untuk  menyebutkan  aib  atau  kekurangan  orang  lain  demi  untuk menjelaskan  keadaannya  dan  meminta  fatwa  (solusi)  atas  permasalahan itu.  Hadis  ini  sekaligus  mewajibkan  suami  untuk  memberikan  nafkah kepada  istri  dan  anak-anaknya.  Inilah  pendapat  jumhur  ulama  seperti  Al- Hadi  dan  Asy-Syafi’i  berdasarkan  firman  Allah  Ta’ala  surat  Al-Baqarah ayat  233. 14 Menerangkan  juga  bahwa  ukuran  yang  wajib  dalam  hal memberikan  nafkah  adalah  secukupnya  tanpa  ditentukan  berapa  nilainya berdasarkan kebiasaan hidup disuatu tempat.

## 3. Undang-Undang Perkawinan
Adapun undang-undang perkawinan yang berkaitan dengan nafkah terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI (Kompilasi Hukum Islam).
Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 34:
12 Muhammad bin Ismail Al- Amir Ash-Shan’ani, Subulus Salam syarah bulughul  maram  (jilid  3) ,  terj.  Ai  Nur  Medan,  Darwis,  Ghana’im,  (Jakarrta:  Darus Sunnah, 2013), hlm. 168
13 Abu  Hafsah  Usamah  bin  Kamal  bin  ‘Abdir  Razzaq, Panduan  Nikah  Lengkap dari “A” sampai “Z” , terj. Ahmad Saikhu, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), hlm. 349
14 Muhammad bin Ismail Al- Amir Ash-Shan’ani, Subulus Salam syarah bulughul maram (jilid 3) …, hlm. 168
a) Suami wajib melindungi istrinya dan memeberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
b) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;
c) Jika  suami  atau  istri  melalaikan  kewajibannya  masing-masing  dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.
Ketentuan  tentang  nafkah  juga  dijelaskan  dalam  KHI  yang  terdapat dalam  Pasal  80  ayat  (4)  yang  berbunyi,  Sesuai  dengan  penghasilannya suami menanggung:
a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
b) biaya  rumah  tangga,biaya  perawatan  dan  biaya  pengobatan  bagi  istri dan anak;
c) biaya pendidikan bagi anak.

## Kewajiban Memberi Nafkah
Dalam  pembahasan  nafkah  terdapat  dua  istilah,  yaitu  nafkah kiswah dan maskan .  Nafkah kiswah ,  artinya  nafkah  yang  berupa  pakaian  atau sandang.  Pakaian  yang  dimaksud  adalah  semua  kebutuhan  yang  erat hubungannya  dengan  anggota  badan.  Suami  wajib  memberikan  nafkah kiswah  kepada  istrinya  berupa  pakaian  untuk  menutup  aurat  dan  berbagai kebutuhan  bathiniahnya.  Apabila  suami  telah  melaksanakan  kewajibannya memberi  nafkah kiswah ,  maka  dengan  itu  pula  istri  dituntut  untuk  menjaga auratnya,  menjaga  kemaluannya,  taat  dalam  beribadah  atau  menjalankan perintah  agama,  mendidik  anak-anknya  dengan  akhlak  dan  budi  pekerti yang baik. Allah berfirman dalam surat Al-baqarah ayat 233:
ِفوُرْعَمْلِبِ َّنُُتَُوْسِكَو َّنُهُ قْزِر ُهَل ِدوُلْوَمْلا ىَلَعَو اَهَعْسُو َّلاِإ ٌسْفَ ن ُفَّلَكُت َلا Artinya: Dan  kewajiban  bapak  memberi  makan  dan  pakaian  kepada para  ibu  dengan  cara  yang  ma’ruf.  Seseorang  tidak  dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. (Al-baqarah [2]: 233)
Sedangkan nafkah maskan adalah kewajiban suami memberi nafkah  tempat  tinggal,  meskipun  hanya  mengontrak  rumah.  Hal  yang terpenting  adalah  agar  anak  dan  istri  tidak  kepanasan,  tidak  kehujanan, terhindar  dari  ancaman  para  penjahat  dan  binatang  buas  dan  rumah  juga untuk  menjaga  harta  kekayaan  suami. 15 Mayoritas  ulama  menyatakan bahwa  yang  menjadi  pertimbangan  dalam  tempat  tinggal  syar’i  untuk  istri adalah  kelapangan  ekonomi  dan  status  istri.  Hal  ini  diqiyaskan  dengan nafkah, karena keduanya sama-sama memiliki hak dan kewajiban
15 Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga..., hlm.176-177
berdasarkan  akad  nikah  yang  sah. 16 Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  Allah berfirman dalam surat At-thalaq ayat 6
ْنِم َّنُهوُنِكْسَأ
اوُقِفنَأَف ٍلَْحَ  ِتَلاْوُأ َّنُك نِإَو َّنِهْيَلَع اوُقِ يَضُتِل َّنُهوُّرآَضُتَلاَو ْمُكِدْجُو نِ م مُتنَكَس ُثْيَح َّنُهَلَْحَ َنْعَضَي  َّتََّح َّنِهْيَلَع
Artinya: Tempatkanlah  mereka  (para  istri)  di  mana  kamu  bertempat tinggal  menurut  kemampuanmu  dan  janganlah  kamu  menyusahkan mereka  untuk  menyempitkan  (hati)  mereka.  Dan  jika  mereka  (istri- istri  yang  sudah  di  thalaq)  itu  sedang  hamil,  maka  berikanlah kepada  mereka  itu  nafkahnya  hingga  mereka  bersalin, (Q.S  At- thalaq [65]: 6)
Tentang  ayat  ini,  Buya  Hamka  dalam  tafsirnya  menjelaskan  bahwa kewajiban  bagi  seorang  suami  menyediakan  tempat  tinggal  bagi  istrinya adalah  di  mana  si  suami  bertempat  tinggal,  menurut  ukuran  hidup  si  suami sendiri.  Meskipun  si  istri  anak  orang  yang  kaya  raya  dan  si  suami  tidak sekaya  mertua  atau  istrinya,  diapun  hanya  berkewajiban  menyediakan kebutuhan  seukuran  hidupnya  juga. 17 Kemudian  Allah  memerintahkan kepada  suami  yang  memiliki  hak  untuk  menahan  atau  melepaskan  jika waktu  iddahnya  telah  habis  untuk  tidak  mengeluarkan  istrinya  dari  rumah. Dan  Allah  memerintahkan  suami  agar  memelihara  istri  untuk  tidak  keluar (tidak  diusir).  Ini  menunjukkan  bahwa  bolehnya  mengeluarkan  istri  bagi suami yang tidak lagi memiliki hak menahan sebab talaq. 18
Berdasarkan  pendapat  diatas  dapat  dikatakan  bahwa  kewajiban menafkahi  merupakan  hal  yang  sangat  pokok  dalam  pernikahan.  Status ekonomi  suami  yang  miskin  pun  tidaklah  menjadi  penghalang  untuknya memberikan  nafkah  kepada istrinya.  Nafkah  diberikan  selama  masa perkawinan  berlangsung.  Bahkan  nafkah  juga  harus  tetap  disalurkan kepada  wanita  yang  sedang  dalam  keadaan  beriddah  berupa  keperluan belanja dan tempat tinggal hingga iddahnya selesai.
Sayyid  Sabiq  berpendapat  nafkah  bagi  istri  atas  suami  adalah berdasarkan  akad  pernikahan  yang  sah,  istri  dibatasi  dan  ditahan  untuk suaminya  secara  terus-menerus.  Istri  wajib  menaati  suami,  tinggal  di rumahnya  dan  mendidik  anak-anaknya  secara  baik.  Sebagai  penyeimbang atas  itu,  suami  wajib  mencukupi  kebutuhan  istri  dan  menafkahinya,  selama
16 Abu  zahwa,  Ahmad  Haikal, Buku  Pintar  Keluarga  Sakinah ,  (Jakarta  Selatan: Qultum Media, 2010), hlm. 114
17 Hamka, Tafsir  Al-Azhar ,  (Malaysia:  Pustaka  Nasional  PTE  LTD  Singapura, 2007), hlm. 7474
18 Syaikh  Imad  Zaki  Al-Barudi, Tafsir  Wanita ,  cet.  1,  terj.  Samson  Rahman,
(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), hlm. 751
masih  ada  ikatan  suami  istri  antara  keduanya  dan  tidak  ada  kedurhakaan, 19 namun  yang  harus  dipahami  sebagai  penyeimbang  dalam  hal  ini  adalah bukan  sebagai  kompensasi  ataupun  harga  yang  harus  dibayarkan  oleh suami kepada istrinya karena kewajiban-kewajiban yang telah dilaksanakan  istri,  akan  tetapi  merupakan  pemberian  bedasarkan  tanggung jawab dan rasa kasih sayang.
Syaikh  Yusuf  Qardhawi  menyebutkan  dalam  kitabnya  bahwa  suami wajib  memberikan  nafkah  kepada  istrtinya  sekedar  untuk  mencukupi keperluannya  dengan makruf.  Makruf di  sini  maksudnya  sekedar  untuk kifayah  (kecukupan)  yang  merupakan  suatu  kewajiban  untuk  memenuhi kebutuhan.  Apabila  besarnya  nafkah  itu  bisa  ditetapkan  sendiri,  maka ukuran  nafkah  tersebut  diserahkan  kepada  hakim  (penghulu). 20 Penghulu sebagaimana  diketahui  adalah  seorang  yang  memiliki  wewenang  untuk menentukan kadar nafkah yang bisa diterima oleh istri.
Menurut Wahbah Az-Zuhaili, umumnya nafkah itu hanyalah makanan.  Termasuk  dalam  arti  makanan  adalah  roti,  lauk  dan  minuman. Sedangkan  dalamhal  pakaian  ketentuannya  bisa  dipakai  untuk  menutupi aurat.  Sedangkan  tempat  tinggal  termasuk  didalamnya  rumah,  perhiasan, minyak,  alat  pembersih,  perabot  rumah  tangga,  dan  lain-lain  sesuai  dengan adat dan kebiasaan umum. 21
Adapun  kadar  nafkah  yang  harus  diberikan,  Hanbali  berpendapat bahwa  yang  dapat  dijadikan  ukuran  dalam  menetapkan  nafkah  adalah status  sosial  ekonomi  suami  istri  secara  bersama-sama. 22 Adapun  yang menjadi  dasar  pertimbangan  ulama  ini  adalah  Qur’an  Surat:  Al-Baqarah ayat  233: 23 Hanafi  dan  Maliki  berpendapat  bahwa  nafkah  diukur  menurut keadaan  suami-istri.  Oleh  karena  itu,  wajib  hukumnya  bagi  suami  yang kaya  raya  memberi  nafkah  kepada  istri  yang  kaya,  yaitu  sebanyak  nafkah yang  biasa  diberikan  kepada  orang  kaya.  Sedangkan  suami  yang  miskin wajib memberi nafkah kepada istri yang miskin, yaitu sebesar
19 Sayyid  Sabiq, Fiqih  Sunnah ,  terj.  Abu  Sauqina  dan  Abu  Aulia  Rahma,  cet.  II, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 432
20 Yusuf  Qardhawi, Fatwa  Qardhawi:  Problematika  Islam  Masa  Kini ,  terj. Tarmana  Ahmad  Qasim  dan  sofyan  Endang  Suhida,  cet.  1,  (Bandung:  Triegenda  Karya, 1995), hlm. 590
21 Wahbah  Az-Zuhaili, Fiqih  Islam  wa  Adillatuhu ,  terj.  Abdul  Hayyie  Al- Kattani dkk, cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 94
22 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia…, hlm. 170
23 Yang  artinya  “Kewajiban  suami  istri  menanggung  biaya  hidup  dan  pakaian yang patut”
kecukupannya. 24 Imam  al-Syafi’i  dan  pengikutnya  berpendapat  bahwa yang  dijadiakan  standar  dalam  ukuran  nafkah  istri  adalah  status  sosial  dan kemampuan  ekonomi  suami. 25 Ibnu  Rusyd  dalam  kitabnya  Bidayatul Mujtahid  mengutip  pendapat  Syafi’i  yang  menyatakan  bahwa  nafkah terhadap  orang  kaya  adalah  sebanyak  2  mud,  atas  orang  yang  sedang  1,5 mud dan orang miskin 1 mud sehari. 26 1 Mud=1 kati atau 800 gram. 27
Dengan  demikian,  besarnya  nafkah  itu  tidak  ditentukan  berdasarkan ketentuan  syarak  walaupun  ada  ulama  yang  menentukan  besaran  nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya. Namun kondisi dan kemampuan suami tentu berbeda-beda. Jadi, besaran nafkah yang diberikan  suami  adalah  sesuai  dengan  kondisi  dan  tempat  dimana  mereka tinggal.

## Mulai dan Berkhirnya Kewajiban Nafkah
Islam  mewajibkan  hak  nafkah  terhadap  istri  atas  suaminya.  Suami berkewajiban  memenuhi  kebutuhannya  dan  memberi  belanja  kepadanya selama  ikatan  suami  istri  itu  masih  berjalan  dan  si  istri  tidak  durhaka.  Hal ini  sesuai  dengan  kaidah; “Seorang  orang  yang  menahan  hak  orang  lain atau  kemanfaatannya,  maka  ia  bertanggung  jawab  membelanjainya,” 28
Dalam  hal  ini  nafkah  diberikan  berdasarkan  tanggung  jawab  istri  kepada suaminya.
Menurut  Sayyid  Sabiq  ada  beberapa  persyaratan  agar  nafkah  dapat diberikan kepada istri. Diantaranya adalah sebagai berikut:
a) Akad pernikahan yang dilakukan adalah sah;
b) Istri menyerahkan diri kepada suaminya;
c) Istri memungkinkan suami untuk menikmatinya;
d) Istri  tidak  menolak  untuk  berpindah  ke  tempat  yang  dikendaki  oleh suami;
e) Keduanya  memiliki  kemampuan  untuk  menikmati  hubungan  suami istri. 29
24 Syaikh  Al-Allamah  Muhammad  bin  ‘abdurrahman  Ad-Dimasyqi,  Rahmah  Al- Ummah  fi  Ikhtilaf  Al-A’immah: Fiqih  Empat  Mazhab ,  terj.  Abdullah  Zaki  Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2017), hlm. 388
25 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia…, hlm. 171 26 Ibnu  Rusyd, Bidayatul  Mujtahid ,  terj.  Imam  Ghazali  Said  dan  Achmad  Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 519
27 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia…, hlm. 172 28 Dedi  Junaedi, Bimbingan  Perkawinan ,  (Jakarta:  Akademia  Persindo,  2010), hlm. 210
29 Sayyid  Sabiq, Fiqih  Sunnah ,  terj.  Mukhlisin  Adz-Dzaki,  Arif  Hidayat  dkk…, hlm. 696
Hampir  sama  dengan  pendapat  di  atas,  Dedi  Juandi  secara  jelas  dan rinci juga menyebutkan persyaratan istri menerima nafkah sebagi berikut:
a) Ikatan perkawinan yang sah.
b) Menyerahkan diri kepada suaminya (taat).
c) Suaminya dapat menikmati dirinya.
d) Tidak  menolak  apabila  diajak  pindah  tempat  ke  tempat  yang dikehendaki  oleh  suaminya  selama  tidak  bermaksud  merugikan istri.
e) Keduanya dapat saling menikmati (kehidupan rumah tangga). 30
Dan  apabila  syarat-syarat  terpenuhi  di  atas,  maka  suami  berhak memberikan  nafkah  terhadap  isterinya.    Di  mana  tidak  ada  perbedaan pendapat  mengenai  masalah  hak  istri  dalam  menerima  nafkah  dari suaminya  tersebut,  kecuali  hamba  sahaya.  Bahkan  Allah  SWT  telah mewajibkan  nafkah  dengan  firman-Nya  di  dalam  al-Qur‟an  dengan  surat Al-Nisa  ayat:  5:  “ berikanlah  mereka  belanja  dan  pakaian  dari  hasil  harta itu.” (Al-Nisa‟: ayat 5) 31
Pemberian  nafkah  dapat  terhenti  dengan  sebab  istri  berlaku nusyuz . Nusyuz yang  dipahami  dalam  pembahasan  ini  adalah  ketidakpatuhan  istri terhadap  suami  yang  menyebabkan  suami  kehilangan  hak  dari  istrinya. Seperti  istri  yang  membangkang/tidak  patuh  terhadap  perintah-perintah suami  dengan  alasan  yang  tidak  dapat  diterima  menurut  hukum  syara’  dan beberapa tindakan istri sebagaimana sudah tersebut pada poin-poin diatas.
Seorang  suami  wajib  memberi  nafkah  kepada  istrinya  pada  saat  dua kondisi: pertama ,  setelah  mereka  berhubungan  badan  atau  jimak. Kedua, pada  saat  mereka  tidak  berhubungan  badan  tetapi  dengan  alsan  suaminya yang  tidak  mau  melakukan  hubungan  badan  atau  istrinya  tidak  menolak ajakan  hubungan  badan  tapi  suaminya  yang  meninggalkan  istri  untuk berhubungan  badan.  Jika  istri  yang  menolak  ajakan  hubungan  badan,  maka pada  saat  itu  suami  tidak  wajib  menafkahi  istrinya.  Begitu  juga  jika  istri kabur  dari  suaminya. 32 Namun  jika  istri  menolak  untuk  melakukan hubungan  badan  karena  istri  dalam  keadaan  yang  tidak  memungkinkan semisal  sakit,  maka  tak  mengapa.  Demikian  juga  istri  yang  kabur  dari rumah  karena  mendapat  perlakuan  yang  tidak  baik  atau  bahkan  mendapat kekerasan  dari  suaminya,  maka  tidak  dikategorikan  dalam  tindakan nusyuz dan nafkah harus tetap diberikan oleh suami.
30 Dedi Junaedi, Bimbingan Perkawinan …, hlm. 210 31 Tarmizi M Jakfar, Fakhrurrazi, “Kewajiaban  Nafkah  Ushul  Dan  Furu’ Menurut  Mazhab  Syafi’i” ,  Samarah:  Jurnal  Hukum  Keluarga  dan  Hukum  Islam  Volume 1 No. 2. Juli-Desember 2017, hlm. 7
32 Muhammad  Ra’fat  ‘Utsman, Fikih  dan  Khitbah  dan  Nikah  (edisi  perempuan), terj.chmad Zaeni dachlan, cet. 1, (Jawa Barat: Fathan Media Prima, 2017), hlm. 150-151
Sementara  itu,  menurut  perspektif  undang-undang  bahwa  nafkah dapat  terhenti  apabila  istri  berlaku nusyuz .  Hal  ini  disebutkan  dalam  Pasal 84 KHI:
a) Istri dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud pasa 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;
b) Selama istri nusyuz , kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80  ayat  (4)  huruf  a  dan  b  tidak  berlaku  kecuali  hal-hal  untuk  kepentingan anak-anaknya;
c) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali sesudah istri nusyuz ;
d) Ketentuan tentang ada atau tidaknya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.
Meski  nafkah  menjadi  kewajiban  suami  kepada  istri,  namun  istri juga  dapat  membebaskan  suaminya  dari  kewajiban  menafkahinya.  Hal  ini sesuai dengan pasal 80 ayat (6) KHI.
Namun  demikian,  sebuah  hadis  yang  diriwayatkan  Aisyah  ra  yang peneliti  dapatkan  dalam  kitab  Shahih  Sunan  ibn  Majah  menjelaskan  bahwa istri  masih  berhak  mendapatkan  nafkah  setelah  perceraian  terjadi  (dengan ketentuan yang ada). Adapun hadis tersebut adalah sebagai berikut:
تذع دقل :لاقف هيلع تلخدأ يْح م ص الله لوسر نم تذوعت نولجا تنب ةرمع نأ ،ةشئاع نع
ار باوثأ ةثلاثب اهعتمف ،اسنأ وأ ةسمأ رمأ و اهقلطف .ذاعبم ةيقز .
Artinya: Dari  Aisyah,  bahwasanya  Amrah  binti  Al  Jaun  berlindung kepada Rasulullah SAW tatkala menemuinya, Beliau berkata
“Engkau  telah  memohon  perlindungan  kepada  Dzat  yang  Maha memberi  perlindungan”.  Maka  ia  mencerainya  dan  memerintahkan Usamah  dan  Anas,  kemudian  memberinya  3  helai  kain  (baju) raziq . 33
Pendapat  yang  ada  sampai  sekarang  dalam  lingkungan  ahli  fiqih bahwa  biaya  istri  yang  ditalak  oleh  suaminya  itu  tidak  lagi  ditanggung  oleh suaminya  lagi.  Pendapat  itulah  yang  terbanyak  pengikutnya  terutama dalam  perceraian  si  istri  yang  dianggap  salah.  Dalam  hal  ini  dianggap  istri tidak  bersalah,  maka  paling  tinggi  diperolehnya  mengenai  biaya  hidup ialah  pembiayaan  hidup  selama  masih  dalam  masa  iddah  yang  lebih  kurang 90  hari  itu. 34 Akan  tetapi  setelah  masa  iddah  itu,  suami  tidak  lagi berkewajiban  membelanjai  lagi  mantan  istrinya.  Setelah  masa  iddah  itu
33 Muhammad  Nashiruddin  Al  Albani, Shahih  Sunan  Ibnu  Majah ,  terj.  Ahmad Taufiq Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 251
34 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Cet. Pertama (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996), Hal. 113
selesai,  mantan  istri  boleh  dipersilahkan  atau  keluar  sendiri  dari  rumah mantan suaminya.
Faktor  Penyebab  Pengabaian  Tanggung  Jawab  Nafkah  dalam  Proses Perceraian di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah.
Dalam  penelitian  ini,  Peneliti  mengumpulkan  data  dari  4  desa  yang ada di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah.
Diantaranya  adalah  desa  Simpang  Lancang,  desa  alur  Gading,  desa  Singah Mulo  dan  desa  Musara  58.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  proses wawancara  dan  berhasil  mendapatkan  9  narasumber  sebagai  berikut:  1 Hakim  Mahkamah  Syar’iyah,  4  perangkat  desa  dan  4  orang  yang  terlibat perceraian. Peneliti meyakini bahwa keterangan-keterangan dari para narasumber  adalah  fakta  mayoritas  dari  realita  yang  terjadi  di  kalangan masyarakat dalam permasalahan ini. Keterangan Hakim Mahkamah Syar’iyah  yang  telah  menangani  banyak  kasus  perceraian  dapat  dijadikan sebagai  sebuah  tolak  ukur  tentang  realita  pengabaian  nafkah  yang  terjadi dalam masa proses perceraian.

## 1. Faktor Kurangnya Pemahaman Agama
Pemahaman  agama  merupakan  sesuatu  yang  sangat  penting  dalam kehidupan  berumah  tangga.  Harusnya  dengan  memahami  ketentuan  syariat tentang  keluarga,  pengabaian  nafkah  tidak  terjadi.  Agama  dapat  dijadikan sebagai  panduan  dalam  menjalankan  roda  kehidupan  dalam  berkeluarga. Kenyataan suami yang mengabaikan nafkah sering terjadi dalam masyarakat yang kurang pengetahuan mengenai ketentuan hak dan kewajiban sebagai suami istri.
Kelemahan  pemahaman  agama  oleh  suami  menjadi  salah  satu sebab  terabaikannya  nafkah  istri.  Walaupun  dalam  masa  perceraian  mereka pisah  rumah,  hal  tersebut  tidak  menjadi  penyebab  terputusnya  pemberian nafkah.  Pengabaian  nafkah  yang  dilakukan  oleh  suami  adalah  suatu tindakan dzalim terhadap istrinya. Seharusnya apabila suami ingin menceraikan  istrinya,  suami  harus  mempersiapkan  kebutuhan-kebutuhan istri paling kurang menyediakan tempat tinggal sampai putusnya perceraian  itu.  Jika  suami  memahami  tentang  ketentuan  hak  dan  kewajiban suami  istri  dalam  syariat,  maka  suami  akan  merasa  takut  untuk  melakukan pengabaian nafkah terhadap istrinya. 35
Pengabaian nafkah terhadap istri dapat terjadi karena suami menganggap  bahwa  perpisahan  selama  masa  proses  perceraian  dengan  istri
35 Wawancara  dengan  Bapak  Iskandar,  Kepala  Desa  Simpang  Lancang,  pada  tanggal  10 April 2020
menjadi  sebab  terlepasnya  kewajiban  sebagai  suami.  Hal  ini  menyebabkan istri  bekerja  sendiri  untuk  mencukupi  kebutuhannya  sehari-hari  dengan bekerja  sebagai  petani,  pedagang,  bahkan  sebagai  buruh  upah  harian. Seharusnya suami harus terus memberikan nafkah selama proses perceraian  berlangsung  dan  baru  terhenti  apabila  telah  resmi  putusnya perceraian berdasarkan putusan Mahkamah Syar’iyah. 36
Dapat disimpulkan bahwa pemahaman agama tentang nafkah
sangatlah penting. Dengan memahami kewajibannya sebagai suami berdasarkan ketentuan agama, suami mengetahui kapan mulai dan berakhirnya  keharusan  memberi  nafkah.  Jadi,  suami  dapat  menghindarkan dirinya dari mengabaikan tanggung jawab nafkah hingga putusnya perceraian di Mahkamah Syar’iyah.
2. Faktor kurangnya  tanggung jawab suami terhadap istri Dalam perkawinan jika salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya,  berarti  telah  menghalangi  pihak  lainnya  untuk  mendapatkan haknya.  Seperti  halnya  kewajiban  suami  memberi  nafkah  kepada  istrinya. Kewajiban  memberi  nafkah  merupakan  konsekuensi  yang  secara  otomatis timbul akibat akad perkawinan yang sah.
Dalam  Islam,  semua  hak  dan  tanggung  jawab  tersebut  telah ditetapkan  oleh  Allah  S.W.T  dengan  jelas  agar  tidak  lagi  menimbulkan kekeliruan  tentang  pembahagian  hak  dan  tanggung  jawab  ini.  Memimpin sebuah  rumah  tangga  merupakan  satu  tanggung  jawab  yang  berat  untuk dilaksanakan.  Suami  selaku  pemimpin  keluarga  perlu  memastikan  hak  ini terjaga  dengan  sebaik-baiknya  dan  wajib  melaksanakan  semua  hak  istri untuk menjamin asas kerukunan sebuah rumah tangga. 37
Perihal  nafkah  yang  diabaikan  oleh  suami  merupakan  permasalahan yang  sering  dijumpai  di  kalangan  masyarakat.  Jangankan  memberi  nafkah pada  saat  proses  perceraian  berlangsung,  nafkah  pada  masa  perkawinan pun  tidak  ditunaikan.  Tentu  hal  ini  menjadi  suatu  masalah  yang  sangat fatal  dan  mengakibatkan  istri  menjadi  pihak  yang  begitu  dirugikan.  Tidak heran  jika  kita  sering  melihat  banyak  istri  yang  banting  tulang  dengan berbagai  jenis  pekerjaan  untuk  mencukupi  kebutuhan  hidupnya,  hingga
36 Wawancara  dengan  Bapak  Hasanuddin,  Imam  Kampung  Alur  Gading,  pada tanggal 03 April 2020
37 Azhar  Muhammad  dan  Kamarul  Azmi  Jasmi, “Pengabaian  Tanggung  Jawab Suami  Terhadap  Hak  Istri  di  Kalangan  Orang-Orang  Melayu” ,  Pusat  Pengajian  Islam dan Pembangunan Sosial Universiti Teknologi Malaysia, 2004. hlm. 5
kepada  hal  yang  lebih  parah  lagi  adalah  istri  yang  terlantar  dan  anak  yang putus sekolah 38
Hampir  sama  halnya  dengan  apa  yang  sudah  dijelaskan  di  atas, salah  satu  narasumber  menuturkan  bahwa  selama  berjalannya  rumah tangga  pada  masa  awal-awal  menikah,  suami  memberi  nafkah  belanja kebutuhan sehari-hari sebagaimana mestinya. Namun setelah setahun berlalu  suami  berubah  dan  mulai  mengabaikan  tanggung  jawab  nafkah sebagai  kepala  rumah  tangga  dan  terkesan  bermalas-malasan  hingga akhirnya memutuskan untuk menggugat cerai suaminya. 39

## 3. Faktor Ekonomi
Tidak dapat dipungkiri bahwa ketidakmampuan suami dalam ekonomi  merupakan  salah  satu  indikator  yang  menjadi  penyebab  retaknya sebuah  rumah  tangga.  Kecukupan  sandang,  pangan  dan  papan  merupakan hal  yang  sangat  penting  untuk  keberlangsungan  hidup  pasangan  suami  istri dalam  perkawinan.  Oleh  karena  itu,  kesanggupan  suami  memberi  nafkah kepada  istrinya  dengan  cukup  dapat  menghindarkan  kehidupan  rumah tangga dari konflik.
Taraf  ekonomi  dan  kemampuan  setiap  suami  untuk  memberikan nafkah  tentu  berbeda-beda.  Pada  ketentuannya  seperti  yang  tersebut  dalam al-qur’an  surat  at-Thalak  ayat  7,  menyebutkan  bahwa  “ Hendaklah  orang yang  mempunyai  keleluasaan  memberi  nafkah  menurut  kemampuannya, dan  orang  yang  terbatas  rezekinya,  hendaklah  memberi  harta  dari  yang diberikan  Allah  kepadanya”. 40 Namun,  kenyataan  yang  ada  di  lapangan ada  suami  yang  tidak  mampu  lagi  memberikan  nafkah  karena  suami miskin,  suami  kehilangan  pekerjaan  ataupun  suami  yang  mengalami kebangkrutan dalam usahanya.
Keadaan  Ekonomi  seorang  suami  menjadi  salah  satu  penyebab pengabaian  nafkah  dalam  masa  perceraian.  Sering  terjadi  di  masyarakat suami  atau  istri  yang  mengajukan  perceraian  ke  Mahkamah  Syar’iyah, sebelumnya  telah  terlibat  pecekcokan  dan  pertengkaran  sehingga  memilih untuk  pisah  rumah.  Biasanya  istri  pulang  ke  rumah  orang  tuanya.  Dalam masa  ini  nafkah  tidak  diberikan  oleh  suami  kepada  istrinya.  Padahal  nafkah merupakan  kewajiban  yang  harus  ditunaikan  dari  awal  pernikahan  hingga terjadinya  perceraian.  Hal  ini  terjadi  karena  suami  dalam  keadaan  miskin
38 Wawancara  dengan  Bapak  Basyaruddin,  sekertaris  Desa  Musara  58  pada tanggal 15 Mei 2020
39 Wawancara dengan Ibu Rina (bukan nama sebenarnya), mantan tokoh masyarakat Singah Mulo, pada tanggal 17 april 2020
40 (Q.S at-Thalak [65]: 7)
sehingga  tidak  mampu  lagi  untuk  memberikan  biaya  hidup  sehari-hari istrinya  seperti  makanan,  pakaian,  biaya  kesehatan,  biaya  sekolah  anak  dan biaya lainnya. 41

## 4. Faktor tidak ada keserasian antara suami istri
Walaupun  suami  memiliki  pemahaman  tentang  agama  yang  baik dan  ekonomi  yang  mapan,  namun  apabila  ketidakserasian  terjadi  dapat menjadi penyebab terjadinya pengabaian tanggung jawab nafkah. Seyogianya  suami  istri  senantiasa  mendapatkan  ketenangan,  kasih  dan sayang  sehingga  antara  keduanya  saling  rela  dan  ikhlas  menjalankan  tugas masing-masing.
Ketidakserasian  yang  terjadi  antara  suami  dan  istri  menyebabkan suami  enggan  untuk  memberikan  nafkah  lahir  dan  nafkah  bathin  kepada istrinya.  Seorang  suami  tidak  memberikan  nafkah  terhadap  istrinya  jika diantara  mereka  sering  terlibat  perselisihan,  pertengkaran,  kekerasan  dan komunikasi  tidak  berjalan  semestinya  yang  secara  logika  suami  tidak  akan memberikan  nafkah  belanja.  Kemudian  kepada  hal  yang  lebih  sensitive, suami  juga  tidak  akan  memberikan  nafkah  bathinnya. 42 Secara  sikologis hal ini tentu bukan sesuatu baik bagi mental sehingga muncul kecenderungan  untuk  tidak  saling  peduli  antara  suami  istri  yang  berakibat pengabaian kewajiban nafkah lahir dan bathin.
Hilangnya  rasa  rasa  kasih  sayang  antara  suami  istri  menyebabkan suami  enggan  untuk  memberikan  nafkah  karena  selama  berjalannya kehidupan  rumah  tangga,  acap  kali  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran yang  perlahan  mengakibatkan  hilangnya  rasa  cinta  dan  kasih  sayang.  Hal ini secara langsung dan tidak langsung mengakibatkan pengabaian nafkah. 43
Kemudian keterangan salah seorang narasumber menjelaskan perihal  permasalahan yang  terjadi  dalam  rumah  tangganya  sehingga mengakibatkan  terabaikannya nafkah istri.  Selama berjalannya rumah tangga,  sering  kali  terjadi  ketidaksepahaman  akibat  ketidakpatuhan  istrinya terhadap nasehat-nasehat yang diberikan oleh suami. Pada saat memutuskan  untuk  menceraikan  istrinya,  istri  membawa  sejumlah  uang
41 Wawancara dengan Bapak Mahdi Amir Kepala Desa Singah Mulo, pada tanggal 10 April 2020
42 Wawancara  dengan  Bapak  Hasbullah  Wahyudi,  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Simpang Tiga Redelong, pada tanggal 17 April 2020.
43 Wawancara  dengan  Bapak  Rendy,  tokoh  masyarakat  Singah  Mulo  pada  01 Maret 2020
dari  hasil  kerja  bersama  sebagai  pedagang  kain.  Oleh  karena  itu,  suami tidak  lagi  memberikan  nafkah  istri  dan  anak-anaknya  selama  masa  4  bulan proses perceraian di Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong. 44
Kemudian,  sebuah  kasus  permasalahan  rumah  tangga  pasangan suami istri yang telah beberapa kali melalui perdamaian untuk memperbaiki  hubungan  antara  keduanya,  akhirnya  mereka  memilih  jalan cerai. Sebelumnya, selama masa perkawinan mereka sering terlibat keributan  hingga  si  istri  pulang  tanpa  sepengetahuan  suami  ke  rumah  orang tuanya  yang  berbebeda  kabupaten.  Dengan  demikian  suami  tidak  pernah lagi  memberikan  nafkah  kepada  istrinya  dan  mereka  kembali  bertemu  saat putusan cerai oleh Mahkamah Syar’iyah. 45
Dari penjelasan-penjelasan diatas menunjukkan
bahwa ketidakserasian  antara  suami  istri  menjadi  masalah  yang  sering  kali  timbul pada  saat  perkawinan  berlangsung.  Diantara  hal-hal  yang  menjadi  sebab ketidakserasian  antara  keduanya  adalah  istri  yang  tidak  patuh  kepada perintah  suami,  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengakaran  karena  tidak lagi  seirama  dalam  visi  misi  awal  pernikahan.  Walau  demikian,  kewajiban nafkah  selama  masa  proses  perceraian  harus  terus  ditunaikan  oleh  suami hingga resmi putusnya perkawinan oleh pengadilan.

## 5. Faktor kejenuhan antara suami istri
Perkawinan  yang  dibina  oleh  suami  istri  adakalanya  menemui banyak  permasalahan.  Seiring  berjalannya  waktu,  banyak  pasangan  suami istri  yang  mengalami  kejenuhan  sehingga  menimbulkan  konflik.  Dengan banyaknya  masalah  yang  terjadi  selama  perkawainan,  ada  kalanya  sebuah hubungan  yang  awalnya  saling  mencintai,  menjadi  tidak  lagi  saling mencintai.  Ketika  pasangan  suami  istri  merasa  jenuh  atau  bosan  dalam menjalani kehidupan rumah tangga, mereka senantiasa membukakan peluang  untuk  hal-hal  yang  negative  terjadi,  bahkan  hal  yang  lebih  parah adalah terjadinya perceraian.
Sebuah  rumah  tangga  akan  mencapai  kebahagiaan  apabila  suami istri  saling  bersinergi  dan  saling  bahu  membahu  menyelesaikan  segala permasalahan  yang  muncul  dalam  rumah  tangganya.  Adakalanya  memang setelah  sekian  lama  hidup  dalam  bingkai  rumah  tangga,  kejenuhan menghampiri  karena  beragam  masalah  yang  tak  diduga  sebelumnya.  Pada saat  itu  perasaan  cinta  sedikit  demi  sedikit  mulai  berkurang  dan  bahkan
44 Wawancara  dengan  Bapak  Dedi  (bukan  nama  sebenarnya),  tokoh  masyarakat Desa Singah Mulo, pada tanggal 17 Maret 2020
45 Wawancara  dengan  Bapak  Iskandar,  Kepala  Desa  Simpang  Lancang,  pada tanggal 10 April 2020
hilang.  Tak  heran  banyak  pasangan  suami  istri  yang  memilih  jalan  untuk bercerai  demi  menghindarkan  diri  dari  kemungkinan  buruk  yang  akan terjadi.  Kejenuhan  yang  melanda  pasangan  suami  istri  bisa  terjadi  pada hal-hal  penting  yang  seharusnya  baik-baik  saja,  seperti  jenuh  hingga  tidak ingin  berjumpa,  jenuh  dalam  komunikasi  bahkan  jenuh  hingga  tidak  ingin saling  melihat.  Kemudian  istri  memilih  untuk  pulang  ke  rumah  orang tuanya. Dengan demikian, kejenuhan yang terus menerus dirasakan menyebabkan  nafkah  selama  masa  proses  perceraian  tidak  lagi  diberikan karena hilangnya rasa respek terhadap istri. 46
Pandangan  hukum  Islam  terhadap  pengabaian  nafkah  dalam  proses perceraian di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah
Berikut adalah pandangan hukum Islam terhadap pengabaian nafkah  dalam  proses  perceraian  di  Kecamatan  Pintu  Rime  Gayo  Kabupaten Bener Meriah.
1. Kurangnya pemahaman agama
Allah berfirman dalam surat at-Tahrim ayat 6:
ِلْهَأَو ْمُكَسُفنَأ اوُق اوُنَماَء َنيِذَّلا اَهُّ يَأَيا ُةَراَجِْلحاَو ُساَّنلا اَهُدوُقَو ا رَنا ْمُكي
Artinya: Hai  orang-orang  yang  beriman,  peliharalah  dirimu  dan keluargamu  dari  api  neraka  yang  bahan  bakarnya  adalah  manusia dan batu. (Q.S [66]: 6)
Suami  memiliki  kedudukan  yang  begitu  penting  dalam  rumah tangga.  Dengan  kedudukannya  sebagai  pemimpin,  suami  harus  dapat membimbing  dan  memberikan  pengajaran  tentang  agama  kepada  istrinya. Oleh  karena  itu,  suami  dituntut  memiliki  pengetahuan  agama  tentang keluarga yang baik.
Behubungan dengan
nafkah,
Pengetahuan suami tentang kewajibannya  sebagai  penanggung  jawab  nafkah  istri  menjadi  sangat penting  karena  berkaitan  dengan  kelangsungan  hidup  istrinya.  Dengan memiliki  ilmu  tentang  nafkah,  suami  mengetahui  kapan  mulai  dan berakhirnya pemberian nafkah kepada istri dan harusnya tidak mengabaikan  nafkah  selama  perkawinan,  juga  pada  saat  masa  proses perceraian  berlangsung.  Karena  istri  masih  terikat  dengan  hubungan perkawinan yang sah.
46 Wawancara  dengan  pak  Anwar  (bukan  nama  sebenarnya),  tokoh  masyarakat Desa Simpang Lancang pada tanggal 12 April 2020
Setelah  putusnya  perceraian,  masih  terdapat  kewajiban  yang  harus ditunaikan suami. Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 228:
ْرَأ  ِفي ُالله َقَلَخاَم َنْمُتْكَي نَأ َّنَُلَ ُّلَِيََلاَو ٍءوُرُ ق َةَثَلاَث َّنِهِسُفْ نَِبِ َنْصَّبََتََي ُتاَقَّلَطُمْلاَو
َّنِمْؤُ ي َّنُك نِإ َّنِهِماَح ِرِخَلأْا ِمْوَ يْلاَو ِللهِبِ
Artinya: Wanita-wanita yang dithalak handaklah menahan diri (menunggu)  tiga  kali  quru´.  Tidak  boleh  mereka  menyembunyikan apa  yang  diciptakan  Allah  dalam  rahimnya,  jika  mereka  beriman kepada Allah dan hari akhirat”. (Al-Baqarah [2]: 228) Kemudian Al-Baqarah ayat 241:
ُعاَتَم  ِتاَقَّلَطُمْلِلَو
َيِْقَّتُمْلا ىَلَع اًّقَح  ِفوُرْعَمْلِبِ
Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah
diberikan  oleh  suaminya)  mut´ah  menurut  yang  ma´ruf,  sebagai suatu  kewajiban  bagi  orang-orang  yang  bertakwa.  (Al-Baqarah [2]:241)
Dari  2  dalil  diatas,  ada  hal  yang  harus  diketahui  juga  oleh  suami bahwa  dalam  hukum  Islam  apabila  hubungan  perkawinan  diputuskan, maka  akan  menimbulkan  kewajiban  baru  bagi  suami.  Istri  yang  yang diceraikan oleh suaminya haruslah diberikan nafkah iddah dan mut’ah.

## 2. Kurangnya rasa tanggung jawab suami terhadap istri
Dalam  Islam,  suami  memiliki  kedudukan  sebagai  kepala  keluarga dan  merupakan  orang  yang  paling  bertanggung  jawab  untuk  memberikan nafkah  terhadap  istrinya.  Baik  itu  pemenuhan  kebutuhan  istri  yang  bersifat materi maupun nonmateri. Berdasarkan kepemimpinannya, suami menetukan  kualitas  sebuah  rumah  tanngga  itu  baik  ataupun  buruk.  Hal  ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 34.
ِ نلا ىَلَع َنوُماَّوَ ق ُلاَجِ رلا ْمِِلَاَوْمَأ ْنِم اوُقَفنَأآَِبمَو ٍضْعَ ب ىَلَع ْمُهَضْعَ ب ُالله َلَّضَف اَِبم ِءآَس Artinya: Kaum  laki-laki  itu  adalah  pemimpin  bagi  kaum  wanita, oleh  karena  Allah  telah  melebihkan  sebahagian  mereka  (laki-laki) atas  sebahagian  yang  lain  (wanita),  dan  karena  mereka  (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka (Q.S [4]: 34)
Dalam  ayat  ini  disebutkan  bahwa  laki-laki  sebagai  pemimpin  bagi perempuan.  Hal  ini  dikarenakan  oleh  2  sebab: Pertama, pada  umumnya laki-laki  memiliki  kelebihan  watak  dari  perempuan. Kedua, oleh  karena laki-laki memiliki kewajiban untuk membelanjai
perempuan,
mengeluarkan  nafkah  untuk  istri  dan  anak-ankanya.  Itulah  yang  dikatakan hak  “mengatur”  atau  hak  “mengetuai”  yang  didalam  ayat  ini  disebut
Qawwam. 47 Kemudian  ayat  diatas  secara  jelas  bahwa  suami  memikul beban  sebagai  pelindung,  juga  sebagai  penanggung  jawab  nafkah  terhadap istrinya.  Ada  suatu  keadaan  dimana  suami  sebenarnya  mampu  untuk memberikan  nafkah  kepada  istri  tetapi  dia  tidak  mau  melaksanakan kewajibannya tersebut karena pelit.
Dari  penjelasan  diatas  dapat  dipahami  bahwa  laki-laki  bertugas mengemban  tanggung  jawab  sebagai  pemimpin  yang  berimplikasi  dengan pemberian  nafkah  kepada  istrinya  walau  pada  saat  terjadinya  proses perceraian antara suami dan istri.

## 3. Faktor ekonomi
Perihal  kewajiban  nafkah  lahiriah  yang  harus  diberikan  oleh  suami kepada istri terdapat dalam surat at-thalaq ayat 7:
ِ لَكُيَلا ُالله ُهَتَاَء آَِّمِ ْقِفنُيْلَ ف ُهُقْزِر ِهْيَلَع َرِدُق نَمَو ِهِتَعَس نِ م ٍةَعَس وُذ ْقِفنُيِل اَهَتَاَءآَم َّلاِإ ا سْفَ ن ُالله ُف ا رْسُي ٍرْسُع َدْعَ ب ُالله ُلَعْجَيَس
Artinya: Hendaklah  orang  yang  mampu  memberi  nafkah  menurut kemampuannya.  Dan  orang  yang  disempitkan  rezkinya  hendaklah memberi  nafkah  dari  harta  yang  diberikan  Allah  kepadanya.  Allah tidak  memikulkan  beban  kepada  seseorang  melainkan  (sekedar)  apa yang  Allah  berikan  kepadanya.  Allah  kelak  akan  memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. [65]:7) Kemudian  hadis  yang diriwayatkan  oleh Imam  Malik dalam kitabnya Al-Muwattha’:
و
هتأرما ىلع قفني ام لجرلا ديج لم اذإ :ولوقي ناك بيسلما نب ديعس نأ ،هغلب هنأ ،كلام نع نيثدح
امهنيب قرف .
Artinya: Ia  menceritakan  kepadaku,  dari  Malik,  telah  sampai kepadanya,  bahwa  Sa’id  bin  Musayyabah  mengatakan,  “Bila  laki- laki tidak mempunyai harta untuk menafkahi istrinya, maka keduanya dipisahkan/diceraikan . 48
47 Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, Tafsir Al-Ahkam, (Kencana, 2006), hlm. 261
48 Imam  Malik  bin  Anas,  Al  Muwaththa’,  terj.  Nur  Alim  Asep  Saefullah  dan Rahmat Hidayatullah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006). Hlm. 832
Dari  dalil-dalil  diatas  dapat  dilihat  betapa  suami  memikul  tanggung jawab  untuk  memberikan  nafkah  lahiriah.  Sebagai  kepala  rumah  tangga suami  harus  mampu  mencukupi  biaya  hidup  dan  belanja  sandang,  papan dan  pangan  istrinya.  Pengabaian  nafkah  yang  dilakukan  oleh  suami  pada istrinya  ini  merupakan  kelanjutan  masalah  yang  dihadapi  oleh  istri  sebelum proses  perceraian.  Kewajban  memberikan  nafkah  harus  tetap  ditunaikan oleh  suami  terhadap  istri  selama  masih  terikat  dalam  perkawinan  dan  baru terputus  kewajiban  nafkah  itu  pada  saat  selesai  masa  iddah  istri  akibat perceraian.  Kemudian  apabila  tidak  sanggup  untuk  menafkahi  istrinya,  ia boleh menceraikan istrinya demi kemaslahatan.

## 4. Ketidakserasian antara suami istri
Pada  kenyataannya,  ketidakserasian  antara  suami  istri  menjadi salah  satu  sebab  pengabaian  nafkah.  Agama  Islam  secara  spesifik  sangat perhatian  terhadap  kehidupan  keluarga,  bahkan  sejak  awal  ditekankan tentang  tujuan  pernikahan.  Hal  ini  dijelaskan  dalam  al-qur’an  surat  Ar- Rum ayat 21:
َْحََرَو  ةَّدَوَّم مُكَنْ يَ ب َلَعَجَو اَهْ يَلِإ اوُنُكْسَتِ ل ا جاَوْزَأ ْمُكِسُفنَأ ْنِ م مُكَل َقَلَخ ْنَأ ِهِتَيااَء ْنِمَو
َكِلَذ  ِفي َّنِإ  ة
َنوُرَّكَفَ تَ ي ٍمْوَقِ ل  ٍتَياَلأ
Artinya: Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia menciptakan  untukmu  istri-istri  dari  jenismu  sendiri,  supaya  kamu cenderung  dan  merasa  tenteram  kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian  itu  benar-benar  terdapat  tanda-tanda  bagi  kaum  yang berpikir . (QS. [30]:21)
Dijelaskan  bahwa  pernikahan  bertujuan  untuk  membentuk  keluarga yang sakinah,  mawaddah  warahmah . Sakinah, artinya  terbentuknya  rumah tangga  yang  tentram  dan  damai. Mawaddah, artinya  penuh  dengan  rasa cinta  yang  hakikatnya  merupakan  pelampiasan  nafsu  syahwat  sesuai dengan  syariat  Islam,  sedangkan rahmah artinya  kasih  sayang,  yang berfungsi  untuk  mengabadikan  rasa  cinta  kasih  dan  sayang  nilainya  bukan semata  syahwat,  melaikan  rasa  tanggung  jawab  dan  mengejar  target keridaan Allah SWT. 49
Namun  demikian,  ketidakserasian  yang  muncul  saat  perkawinan berlangsung tidaklah menjadi penyebab diabaikannya nafkah. Karena pernikahan  yang  terjadi  selalu  mengakibatkan  munculnya  tanggung  jawab
49 Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga…, hlm. 157
yang baru terhenti saat putusnya perkawinan. Suami masih harus memberikan  nafkah  kepada  istrinya  untuk  menjamin  kebutuhan  kehidupan istri selama masa proses perceraian berlangsung.
Dengan  demikian  pengabaian  nafkah  terhadap  istri  selama  masa perceraian merupakan suatu kedzaliman yang menimpa istri itu dikarenakan  istri  akan  menanggung  derita  dan  kesengsaraan  akibat  suami yang  tidak  menunaikan  tanggung  jawabnya  untuk  kebutuhan  istri  sehari- hari.  Baik  suami  itu  miskin,  terlebih-lebih  jika  suami  itu  kaya,  namun sengaja mengabaikan tanggung jawab nafkah.

## 5. Kejenuhan antara suami istri
Menikah berarti menyatukan pribadi, pikiran dan sifat yang berbeda.  Hal  itu  sangat  memungkinkan  untuk  memunculkan  konflik  dalam rumah  tangga.  Salah  satu  penyebab  timbulnya  kejenuhan  antara  suami  istri adalah  komunikasi  yang  tidak  berjalan  dengan  baik.  Allah  berfirman  dalam surat Al-Hujarat ayat 12:
ِ نَّظلا َضْعَ ب َّنِإ ِ نَّظلا َنِ م ا يرِثَك اوُبِنَتْجا اوُنَماَء َنيِذَّلا اَهُّ يَأَيا
Artinnya: Hai  orang-orang  yang  beriman,  jauhilah  kebanyakan  dari prasangka,  sesungguhnya  sebagian  prasangka  itu  adalah  dosa  dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. (QS. [49]: 12) Jika  dihubungkan  dengan  kehidupan  rumah  tangga,  suami  istri perlu  menjaga  komunikasi  untuk  menghindari  kecurigaan  dan  kejenuhan hingga kemudian dijadikan sebagai alasan untuk tidak menunaikan tanggung  jawab,  terkhusus  kepada  suami.  Kejenuhan  bukanlah  alasan  yang menjadikan sebab terputusnya kewajiban memberi nafkah karena kehidupan  suami  istri  semata-mata  terikat  oleh  sebuah  akad  yang  sangat kuat  yang  dengannya  melekat  tanggung  jawab.  Allah  berfirman  dalam surat An-nisa ayat 21:
ا ظيِلَغ ا قاَثيِ م مُكنِم َنْذَخَأَو ٍضْعَ ب  َلَِإ ْمُكُضْعَ ب ىَضْفَأ ْدَقَو ُهَنوُذُخَْتَ َفْيَكَو
Artinya: Bagaimana  kamu  akan  mengambilnya  kembali,  padahal sebagian  kamu  telah  bergaul  (bercampur)  dengan  yang  lain  sebagai suami-istri.  Dan  mereka  (istri-istrimu)  telah  mengambil  dari  kamu perjanjian yang kuat. (QS. [4]: 21)
Dalam  hal  istri  tidak  menjalankan  kewajibannya  disebut  dengan nusyuz ,  menurut  jumhur  ulama  suami  tidak  memberi  nafkah  dalam  masa nusyuz itu.  Alasan  bagi  jumhur  ulama  adalah  bahwa  nafkah  yang  diterima istri  itu  merupakan  imbalan  dari  ketaatan  yang  diberikannya  kepada  suami.
Istri  yang nusyuz hilang  ketaatannya  dalam  masa nusyuz itu,  oleh  karena itu  ia  tidak  berhak  menerima  nafkah  selama  masa nusyuz itu  dan  kewajiban itu kembali dilaksanakan setelah nusyuz itu berhenti. 50
Hal  senada  juga  disampaikan  oleh  Wahbah  Zuhaili  dalam  kitabnya Fiqih  Imam  Syafi’i  yang  menjelaskan  bahwa  istri  pembangkang  atau  tidak patuh  kepada  perintah  suami  setelah  menyerahkan  diri  dan  hilang  setelah membangkang  ( nusyuz ).  Menurut  pendapat  yang  ashah,  jika  istri  tidak menjalankan  perintah  suami  kemudian  menghilang  lalu  pulang  kembali  ke rumah  suaminya,  maka  suami  tidak  wajib  memberikan  nafkah  pada  saat istri telah kembali dan patuh. 51
Namun, terjadi silang pendapat ulama tentang wanita yang membangkang,  bahwa  sekolompok  ulama  lainnya  berpendapat  dengan pendapat  yang  ganjil,  mereka  mengatakan  dia  berhak  mendapatkan  nafkah. Sebab perbedaan pendapat mereka adalah keumuman dalil dengan pemahaman, yaitu bahwa keumuman sabda Nabi SAW:
فورعلمبِ نتُوسك و نهقزر مكيلع نلَ و
Artinya: Dan  atas  kalian  wajib  memberi  rezeki  kepada  para  istri dan pakaian mereka dengan cara yang baik.
Hadis  diatas  mengandung  makna  bahwa  istri  yang  membangkang dan tidak membangkang dalam hal ini adalah sama. 52
Ulama  Zhahiriyah  berpendapat  bahwa  istri  yang nusyuz itu  tidak gugur  haknya  dalam  menerima  nafkah.  Alasannya  ialah  nafkah  itu diwajibkan  atas  dasar  akad  nikah  bukan  atas  dasar  ketaatan.  Bila  suatu waktu  ia  tidak  taat  kepada  suaminya  atau nusyuz ,  ia  hanya  dapat  diberikan pengajaran,  pisah  tempat  tidur  atau  pukulan  yang  tidak  menyakiti,  sesuai dengan Firman Allah dalam surat an-Nisa (4) ayat 34. 53
ْ بَ تَلاَف ْمُكَنْعَطَأ ْنِإَف َّنُهوُبِرْضاَو ِعِجاَضَمْلا  ِفي َّنُهوُرُجْهاَو َّنُهوُظِعَف َّنُهَزوُشُن َنوُفاََتَ  ِتَِّلااَو َّنِهْيَلَع اوُغ َناَك َالله َّنِإ  لايِبَس ا يرِبَك اًّيِلَع Artinya: Wanita-wanita  yang  kamu  khawatirkan  nusyuznya,  maka nasehatilah  mereka  dan  pukullah  mereka.  Kemudian  jika  mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk
50 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia …, hlm. 173-174 51 Wahbah  Zuahili, Fiqih  Imam  Syafi’i  (mengulas  masalah  fiqhiyah  berdasarkan Al-qur’an  dan  Hadist) ,  terj.  Muhammad  Afifi  dan  Abdul  Hafiz,  (Jakarta:  PT.  Niaga Swadaya, 2012), hlm. 51
52 Ibnu  Rusyd, Bidayatul  Mujtahid,  jilid  2 ,  terj.  Abu  Usamah  Fakhtur,  (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 108-109
53 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia …, hlm. 174
menyusahkannya.  Sesungguhnya  Allah  Maha  Tinggi  lagi  Maha Besar. (QS. An-nisa [4]:34)
Dari  pendapat  diatas  dapat  dikatakan  bahwa nusyuznya seorang istri  bukanlah  menjadi  sebab  tidak  diberikannya  nafkah  oleh  suami  kepada istri.  Karena  opsi  yang  harus  diambil  untuk  menyikapi  istri  yang nusyuz adalah  dengan  memberikannya  nasehat,  memisahkannya  dari  tempat  tidur dan pukulan yang tidak menyakiti.
Jumhur  berpendapat  bahwa  istri  yang  tidak  mendapat  nafkah  dari suaminya,  berhak  tidak  memberikan  pelayanan  bagi  suaminya,  bahkan boleh  untuk  memilih  pembatalan  perkawinan  atau  fasakh.  Namun  berbeda dengan  pendapat  diatas,  menurut  ulama  Zhahiriyah,  istri  yang  tidak menerima  nafkah  dari  suaminya  tetap  menjalankan  kewajibannya  sebagai istri dan tidak boleh menolak permintaan suami untuk digauli. 54
Wahbah  Zuhaili  dari  kalangan  ulama  Syafi’iyah  berpendapat apabila  suami  tidak  mampu  memberikan  nafkah  maka  hal  itu  menjadi hutang  baginya,  walau  tanpa  ketetapan  hakim.  Aturan  ini  berlaku  jika  istri bersabar  dengan  ketiadaan  nafkah  dari  suaminya  dan  istri  menafkahkan dirinya  sendiri  dengan  menggunakan  hartanya  sendiri  atau  memberikan pinjaman kepada suaminya. 55
Namun,  bila  istri  tidak  bersabar,  maka  istri  boleh  mengajukan fasakh  nikah.  Hal  ini  berlaku  ketika  suami  tidak  mampu  memberikan  mas kawin  sebelum  terjadinya  hubungan  intim.  Imam  Malik  dan  Ahmad sepakat  dengan  pendapat  diatas.  Ketika  ditanya  perihal  suami  yang  tidak mampu  memberikan  nafkah  kepada  istrinya.  Ketika  suami  tidak  mampu menafkahi istrinya, maka istri boleh mencari nafkah sendiri. 56
Apabila  suami  lemah  dalam  memberikan  nafkah  kepada  istrinya, maka  tidak  dipaksakan  istri-istri  untuk  bertahan  dengan  suami.  Dengan demikian,  apabila  suami  itu  lemah  untuk  memberi  nafkah  kepada  istrinya, maka  boleh  digugat  cerai.  Apabila  istri  melaporkan  perihal  penelantaran nafkah  yang  terjadi  dan  terbukti  suami  tidak  memberikan  nafkah,  maka hakim  menghukumi  suami  membayar  nafkah  istrinya  pada  waktu-waktu yang  telah  berlalu.  Apabila  selama  masa  diabaikannya  nafkah  oleh  suami dan  istri  memiliki  hutang,  maka  hutang-hutang  itu  akan  dibebankan  kepada suami  karena  istri  masih  dalam  penguasaannya.  Karena  itu  adalah  hak
54 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia…, hlm. 174
55 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia…, hlm. 174
56 Wahbah  Zuahili, Fiqih  Imam  Syafi’i  (mengulas  masalah  fiqhiyah  berdasarkan Al-qur’an dan Hadist) , terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz…, hlm. 51
istri. 57 Istri  berhak  mengajukan  gugatan  nafkah  ke  pengadilan  untuk menetapkan besaran nafkah yang harus diberikan oleh suami.
Seorang suami yang
pergi meninggakan istrinya tidak menggugurkan  kewajibannya  memberi  nafkah.  Jika  ia  tidak  memberikan nafkah  dalam  waktu  tertentu,  maka  nafkah  itu  menjadi  utang  bagi  dirinya. Demikian  juga  dengan  kewajiban  memberikan  makanan  dan  pakaian.  Hal itu  merupakan  pandangan  Imam  Syafi’i.  Sedangkan  para  penganut  mazhab Hanafi  berpendapat  bahwa  nafkah  kepada  istri  itu  tidak  menjadi  utang selama  tidak  diwajibkan  oleh  hakim.  Dan  jika  pihak  istri  yang  pergi  tanpa seizin suaminya, maka kewajiban nafkahnya gugur. 58
Dengan  demikian,  suami  yang  tidak  memberikan  nafkah  selama masa  perceraian  dapat  menjadi  hutang  baginya  dan  harus  dibayarkan. Namun  apabila  istri  merelakan  hutang  tersebut  tidak  dibayarkan  oleh suaminya,  maka  suaminya  terbebas  dari  hutang  tersebut  karena  barangkali perpisahan  dari  suami  merupakan  suatu  jalan  keluar  yang  diusahakan  oleh istri.  Disamping  itu,  Hutang-hutang  istri  selama  masa  terbaikannya  nafkah juga  menjadi  hutang  suami  (hutang  istri  untuk  kebutuhan  hidup  sehari- hari).  Namun  demikian,  dalam  Islam  terdapat  aturan  yang  menjelaskan tidak dibebankan suatu hukum pada orang yang tidak mampu menjalankannya. Ketentuan ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 286:
ْتَبَسَتْكااَم اَهْ يَلَعَو ْتَبَسَكاَم اََلَ اَهَعْسُو َّلاِإ ا سْفَ ن ُالله ُف ِلَكُي َلا Artinya: Allah  tidak  membebani  seseorang  melainkan  sesuai  dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (QS. [2]:286)
Quraish  Shihab  menjelaskan  dalam  tafsirnya  bahwa  setiap  tugas yang  diberikan  kepada  seseorang  tidak  keluar  dari  tiga  kemungkinan; pertama, mampu  dan  mudah  dilaksnakan; kedua, sebaliknya,  tidak  mampu dia  laksanakan;  dan  kemungkinan ketiga, dia  mampu  melaksanaknnya  tapi dengan  susah  payah  dan  terasa  sangat  berat. 59 Kemudian  dalam  tafsir  lain, oleh  Hasbi  Ash-Shiddieqy,  bahwa  Allah  tidak  memberati  hamba-Nya  lebih dari kesanggupannya. Sebaliknya. Allah membebani mereka dibawah kemampuannya. Ayat ini menghilangkan beban yang dirasa berat sekali. 60
57 Imam  Syafi’i, Al-Umm  (kitab  induk) ,  jilid  7,  terj,  Ismail  Yakub,  (Kuala Lumpur: Victory Agency, 1982). Hlm. 443
58 Syaikh  Hasan  Ayyub, Fikih  Keluarga ,  terj.  Abdul  Ghofar  EM,  cet.1,  (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 446
59 M.  Quraish  shihab, Tafsir  Al-Misbah  (pesan,  kesan  dan  keserasaian  Al- Qur’an) …, hlm. 726-727 60 Tengku  Muhammad  Hasbi  Ash-Shiddieqy, Tafsir  Al-Qur’anul  Majid  (An- Nur) …, hlm. 512
Dari  penjelasan  diatas  dapat  dikatakan  bahwa  kewajiban  nafkah yang tidak ditunaikan suami selama proses perceraian karena ketidakmampuannya,  tidaklah  menjadikan  dirinya  berhutang  kepada  istri. Berbeda  halnya  jika  suami  enggan  memberikan  nafkah  kepada  istrinya padahal  ia  berkecukupan  secara  ekonomi,  maka  dalam  hal  ini  Hakim  di pengadilan  berhak  untuk  menetapkan  jumlah  biaya  yang  harus  dibayarkan suami selama masa pengabaian nafkah terjadi.
Secara  Hukum  acara  Perdata,  gugatan  atas  sikap  abai  dan  kelalaian suami  perihal  nafkah  istri  dapat  digabungkan  dalam  Perkara  Cerai  Gugat atau  dengan  kata  lain  gugatan  tentang  nafkah  tersebut  bersifat  komulatif seperti  halnya  gugatan  atas  pengasuhan  anak,  harta  bersama,  nafkah  harta anak  dan  nafkah  ‘iddah.  Namun  demikian,  selama  nafkah  tidak  diminta atau  tidak  ada  dalam  Gugatan,  maka  tidak  ada  wewenang  Pengadilan  untuk mengadili perihal nafkah. Dalam kebanyakan kasus, Gugatan yang diajukan  hanyalah  menuntut  untuk  cerai  dan  hak  asuh  anak.  Terkait  dengan masalah pengabaian nafkah terhadap istri ini, Mahkamah Syar’iyah memiliki  wewenang  untuk  memutuskan  secara ex  officio (hak  yang  ada pada  hakim  karena  jabatan)  tentang  perkara  nafkah  lampau  yang  diabaikan selama  masa  perceraian  berdasarkan  keterangan  dan  bukti-bukti  yang diajukan.  Pada  suami  istri  yang  mengajukan  perceraian  biasanya  sudah pisah  rumah,  bisa  jadi  selama  1,  2,  3  bulan  dan  seterusnya.  Kemungkinan suami  tidak  bertanggung  jawab  terhadap  nafkah  istrinnya.  Maka  nafkah lampau  itu  bisa  dibebankan  dan  menghukumi  suami  yang  tertera  dalam Putusan.  Pada  perkara  Cerai  Talak  yang  diajukan  oleh  suami,  istri  punya hak  untuk  menuntut  nafkah  yang  diabaikan  oleh  suami  selama  masa perceraian  dalam  Rekonvensinya.  Mahkamah  Syar’iyah  akan  memberi putusan  menghukumi  suami  untuk  membayarkan  nafkah  lampau  yang diabaikan  dengan  kadar  paling  minimal  yaitu  sejumlah  standar  biaya  hidup di suatu tempat dan kemampuan suami berdasarkan pembuktian. 61
Dalam  hukum  Islam,  seseorang  harus  bertanggung  jawab  terhadap segala  perbuatannya  yang  telah  mengakibatkan  mudharat  atas  diri  atau harta  orang  lain.  Salah  satu  dari  kaidah  pokok  fiqh  mengatakan  bahwa: “kemudharatan  itu  wajib  disingkirkan” 62 Maksudnya,  setiap  perbuatan yang  berpotensi  menimbulkan  kemudharatan  terhadap  diri  sendiri  atau terhadap  orang  lain,  wajib  dicegah  agar  tidak  terjadi.  Diantara  upaya  untuk mencegahnya  adalah  membebankan  kepada  pihak  yang  merugikan  orang
61 Wawancara  dengan  Pak  Hasbullah  Wahyudi,  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah Simpang Tiga Redelong, pada tanggal 17 April 2020
62 Satria  Effendi, Problematika  Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer  (analisis yurisprudensi dengan pendekatan ushuliyah) …, hlm. 144-145
lain  untuk  mengganti  rugi  kerugian  materi  maupun  non  materi  dan ancaman ta’zir.

## Penutup
Adapun  kesimpulan  berdasarkan  uraian  dan  pembahasan  di  atas adalah sebagai berikut:
1. Terdapat  5  faktor  yang  menjadi  penyebab  terjadinya  pengabaian nafkah  dalam  proses  perceraian.  Diantaranya  adalah  sebagai  berikut: (a)  Faktor  kurangnya  pemahaman  agama,  (b)  Faktor  kurangnya  rasa tanggung  jawab  suami,  (c)  faktor  ekonomi  (d)  faktor  tidak  ada keserasian  antara  suami  istri  dan  (e)  faktor  kejenuhan  antara  suami istri.
2. Adapun  pandangan  hukum  Islam  terhadap  pengabaian  nafkah  dalam proses  perceraian  di  Kecamatan  Pintu  Rime  Gayo  Kabupaten  Bener
Meriah  sebagai  berikut:  Hukum  Islam  memandang  bahwa  semua faktor  yang  menjadi alasan  pengabaian nafkah  dalam proses perceraian tidaklah dibenarkan. Perihal ketidakmampuan suami
untuk  memberikan  nafkah  karena  faktor  ekonomi  menjadi  sebuah pengecualian  karena  tidak  dibebankan  kepada  seseorang  sebuah kewajiban  melainkan  atas  kesanggupannya.  Kemudian,  suami  yang tidak  memberikan  nafkah  selama  masa  perceraian  dapat  menjadi hutang baginya dan harus dibayarkan. Namun apabila istri merelakan  hutang  tersebut  tidak  dibayarkan  oleh  suaminya,  maka suaminya terbebas dari hutang tersebut.

## Daftar Pustaka
‘Utsman,  Muhammad  Ra’fat.  2017. Fikih  dan  Khitbah  dan  Nikah  (edisi perempuan). Jawa Barat: Fathan Media Prima.
Abu  zahwa,  Ahmad  Haikal.  2011. Buku  Pintar  Keluarga  Sakinah. Jakarta  Selatan: Qultum Media.
Albani,  Muhammad  Nashiruddin  Al.  2007. Shahih  Sunan  Ibnu  Majah. Jakarta:
Pustaka Azzam.
Al-Barudi, Syaikh Imad Zaki. 2003. Tafsir Wanita. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
Al-Jaza’iri,  Syaikh  Abu  Bakar  Jabir.  2017. Minhajul  Muslim:  konsep  Hidup  dalam Islam. Jakarta: Darul Haq.
Anas,  Imam  Malik  bin.  2006. Al  Muwaththa’. Jakarta:  Pustaka  Azzam.Asqalani,
Ibnu Hajar Al-. 2013. Bulughul Maram. Jakarta: Gema Insani.
Ash-Shan’ani,  Muhammad  bin  Ismail  Al-  Amir.  2013. Subulus  Salam  syarah bulughul maram. Jakarrta: Darus Sunnah.
Ayyub, Syaikh Hasan. 2001. Fikih Keluarga. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Jakarta: Gema Insani.
Azhar  Muhammad  dan  Kamarul  Azmi  Jasmi.  2004. Pengabaian  Tanggung  Jawab Suami  Terhadap  Hak  Istri  di  Kalangan  Orang-Orang  Melayu, Pusat Pengajian Islam dan Pembangunan Sosial Universiti Teknologi Malaysia.
Binjai, Syekh H. Abdul Halim Hasan. 2006. Tafsir Al-Ahkam. Kencana.
Boedi Abdullah, Ahmad Saebani. 2013. Perkawinan Perceraian Keluarga
Muslim. Bandung: Pustaka Setia.
Dedi Junaedi. 2010. Bimbingan Perkawinan. Jakarta: Akademia Persindo.
Hamka. 2007. Tafsir Al-Azhar. Malaysia: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura.
Hasan, Mustofa. 2011. Pengantar Hukum Keluarga. Bandung: Pustaka Setia.
Katsir, Imam Ibnu. 2015. Tafsir Ibnu Katsir. Surakarta : Insan Kamil.
Muhammad, Husein. 2001. Fiqh Perempuan. Yogyakarta: LKis.
Ramulyo, Mohd. Idris. 1996. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Razzaq,  Abu  Hafsah  Usamah  bin  Kamal  bin  ‘Abdir.  2006. Panduan  Nikah Lengkap dari “A” sampai “Z”. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir.
Rusyd, Ibnu. 2007. Bidayatul Mujtahid. Jakarta: Pustaka Amani.
—. 2007. Bidayatul Mujtahid. Jakarta: Pustaka Azzam.
Sabiq, Sayyid. 2016. Fiqih Sunnah. Surakarta: Onsan Kamil.
—. 2013. Fiqih Sunnah. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang.
Sarong,  A.  Hamid.  2005. Hukum  Perkawinan  Isalam  di  Indonesia. Banda  Aceh: PeNa.
Syafi’i, Imam. 1982. Al-Umm (kitab induk). Kuala Lumpur: Victory Agency.
Syaifuddin, Muhammad. 2013. Hukum Perceraian. Jakarta: Sinar Grafika,.
Syarifuddin,  Amir.  2006. Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia. Jakarta: Kencana.
Syaikh  Al-Allamah  Muhammad  bin  ‘abdurrahman  Ad-Dimasyqi.  2017. Rahmah Al-Ummah fi Ikhtilaf Al-A’immah:Fiqih
Empat  Mazhab. Bandung:
Hasyimi.
Tarmizi  M  Jakfar,  Fakhrurrazi,  2017 ,  “Kewajiaban  Nafkah  Ushul  Dan  Furu’ Menurut  Mazhab  Syafi’i” ,  Samarah:  Jurnal  Hukum  Keluarga  dan  Hukum Islam Volume 1 No. 2.
Qardhawi,  Yusuf.  1995. Fatwa  Qardhawi:  Problematika  Islam  Masa  Kini. Bandung: Triegenda Karya.
Zuahili, Wahbah. 2012. Fiqih  Imam  Syafi’i  (mengulas  masalah  fiqhiyah berdasarkan Al-qur’an dan Hadist). Jakarta: PT. Niaga Swadaya.