## PENCANTUMAN KLAUSULA KUASA MENJUAL OBJEK HAK TANGGUNGAN PADA PERJANJIAN KREDIT PEMBELIAN SATUAN RUMAH SUSUN
Fernando a, Firman Muntaqo a
a Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Email: nandodempo@gmail.com
Naskah diterima: 18 Februari; revisi: 16 April; disetujui: 30 Mei 2023
DOI: 10.28946/rpt.v12i1.2866

## Abstrak:
Notaris  memiliki  peran  penting  dalam  proses  pembuatan  akta  perjanjian  kredit  di  sektor  perbankan Dengan adanya Pencantuman Klausula kuasa menjual objek hak tanggungan pembelian pada perjanjian kredit pembelian satuan rumah susun pentingnya untuk ditinjau dari sudut asas keseimbangan terutama bagi notaris yang memiliki kewajiban untuk seimbang atas akta otentik yang dibuatnya Dalam tulisan ini  akan  membahas  mengenai  Bagaimana  Dasar  Hukum,  Kedudukan,  Peran  Notaris  dan  pengaturan Hukum    dimasa  yang  akan  datang  terkait  Pencantuman  Klausula  Kuasa  Menjual  Objek  Hak Tanggungan  Pada  Perjanjian  Kredit  Pembelian  Satuan  Rumah  Susun  Ditinjau  Dari  Sudut  Asas Keseimbangan, Penelitian ini sendiri dilakukan secara normatif. Hasil peneltiain tesisi ini berbentuk Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum dari Pencantuman Klausula Kuasa Menjual Objek Hak  Tanggungan  Pada  Perjanjian  Kredit  Pembelian  Satuan  Rumah  Susun  diselenggarakan  atas pertimbangan prinsip kehati-hatian perbankan dan UUHT, Penjualan secara dibawah tangan yang diatur oleh  UU ialah  ditetapkan oleh  pemilik angunan/debitur  terkait  dengan  Pencantuman  Klausula  kuasa menjual objek hak tanggungan pembelian pada perjanjian kredit pembelian satuan rumah susun harus memuat  frasa  “itu  akan  dapat  diperoleh  harga  tertinggi  yang  menguntungkan  semua  pihak.”,  Peran Notaris dalam memberikan Penyuluhan hukum dan kewajibannya untuk seimbang atas Akta Otentik yang dibuat, dibutuhkan pembaharuan hukum dan modernisasi dibagian pelelangan umum serta peran aktif  dari  pihak  otoritas  jasa  keuangan  dalam  menerbitkan  aturan  yang  sifat  tegas  dan  imperatif. Diharapkan  nantinya  kepada  pihak  bank  dapat  memberikan  pengaturan  yang  jelas  dan  lebih memberikan perlindungan hukum yang diwujudkan pada keseimbangan dalam perjanjian kredit, bagi pihak  pemerintah  hendaknya  memberikan  sosialiasai  penjelasan  lebih  jelas  terkait  dengan Pencantuman  Klausula  Kuasa  Menjual  Objek  Hak  Tanggungan  Pada  Perjanjian  Kredit  Pembelian Satuan Rumah Susun termasuk meningkatkan fungsi pengaturan dan pengawasan melalui Otoritas Jasa Keuangan dalam menerbitkan aturan yang sifatnya tegas dan imperatif sehingga dapat dipatuhi bagi pihak kreditur/perbankan.
Kata Kunci: Perjanjian Kredit; Klausula Kuasa Menjual; Hak Tanggungan

## Abstract:
Notaries have an important role in the process of making credit agreement deeds in the banking sector With the inclusion of the clause of the power to sell the object of the purchase of the right to purchase in the credit agreement for the purchase of apartment units, it is important to be viewed from the point of balance principle, especially for notaries who have the obligation to balance the authentic deed they make. In this paper will discuss about How the Legal Basis, Position, Role of Notaries and future legal
arrangements related to the Inclusion of the  Power of Attorney Clause to Sell Objects of Liability in the Credit Agreement for the Purchase of Flats Unit Viewed from the Principle of Balance, this research itself was carried out normatively.  The results of this research  are in the form of The results of the study show that  the legal basis for  the Inclusion of the Power of Attorney to Sell Objects of Liability Clause in the Credit Agreement for the Purchase of Flats Unit is  carried out in consideration of the principle of banking prudence   and the UUHT, Underhand sales regulated by Law are determined by the collateral owner / debtor related to the Inclusion of the Power of Attorney to Sell Objects Clause The  purchase  liability  in  the  credit  agreement for  the  purchase  of  apartment  units  must  contain the phrase "it will be able to obtain  the highest price that benefits all parties.", the role of Notaries in providing legal counseling and their obligations to be balanced on the Authentic Deeds  made, legal reform and modernization are needed in the  public auction section and the active role of the Financial Services Authority in issuing rules that are firm and imperative.  It is hoped that later the bank can provide clear arrangements  and provide more legal protection which is manifested in the balance in the credit agreement, for the government should provide a clearer  explanation socialization related to the Inclusion of the Power of Attorney to Sell Dependent Objects Clause in the Credit Agreement for the Purchase of Flats  including improving regulatory and supervisory functions through the Financial Services Authority in issuing rules that are firm and imperative so that they can be complied with by creditors/banks.
Keywords: Credit Agreemen; Power of Attorney to Sell Clause; Liability

## LATAR BELAKANG
Jaminan  merupakan  Aspek  yang  harus  diperhatikan  dalam  penyaluran  dan  pelaksanaan pemberian kredit atas dasar pertimbangan keyakinan atas kesanggupan serta kemampuan dari debitur dalam hal melunasi hutangnya sesuai dengan jumlah dan besaran angsuran yang telah diperjanjikan sebelumnya.
Kedudukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1960  Nomor  104  Dan  Tambahan LembaranNegara  Republik  Indonesia  Nomor  2043,  (Selanjutnya  disingkat  UUPA) 1 sebagai muara terhadap pengaturan lingkup agraria atau pertanahan Indonesia secara tegas menjelaskan bahwa  macam-macam  hak  atas  tanah  yang  dapat  menjadi  objek  hak  tanggungan  yang prinsipnya hak yang harus didaftarkan hak tersebut dan hak yang dapat dipindah tangankan.
Kemudian  dijelaskan  kembali  secara  tegas  pada  ketentuan  Pasal  4  Ayat  (1)  dan  (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 42 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632, (Selanjutnya disingkat UUHT), bahwa hak atas tanah yang dapat dijadikan objek hak tanggungan ialah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan serta hak pakai atas tanah negara yang juga harus didaftarkan dan dapat  dipindah  tangankan  secara  prinsip  atau  asas publisitas hak  tanggungan  diatur  dalam ketentuan pasal 13 UUHT.
Selanjutnya Pengaturan lainnya yang berkaitan dengan penjaminan yang berkaitan dengan kepemilikan  Satuan  Rumah  Susun  Sebagaimana  yang  diatur  dalam  pengaturan  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252, (Selanjutnya  disingkat  UURUSUN)  yang  dijelaskan  dalam  Pasal  47  Ayat  (5)  bahwa  SHM sarusun  dapat  dijadikan  jaminan  utang  dengan  dibebani  hak  tanggungan  sesuai  dengan
1 Kadek  Mery  Herawati,  Fakultas  Hukum,  and  Universitas  Mahendradatta,  “Dalam  Tatanan  Hukum Pertanahan” 15, no. 2 (2021): 45–58.
ketentuan  peraturan  perundangan-undangan. 2 Dengan  demikian  pengaturan  tersebut memberikan  lingkup  Kepemilikan  Satuan  Rumah  Susun  untuk  dapat  dijaminkan  pada  Hak Tanggungan. 3
Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1 Angka (1) 4 J.o 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491, (Selanjutnya disingkat UUJN). 5
Secara  Filosofis  Yuridis  peran  dan  Kewenangan  Jabatan  Notaris  Jabatan  umum  ialah berkaitan dengan pembuatan semua perjanjian yang telah diatur dalam Undang-Undang atau Undang-Undang Tidak Mengatur terkait dengan Kewenangan dalam pembuatan Akta Otentik tersebut, Dalam Hal Ini Notaris Tidak mempunyai Kewenangan untuk Membuat Akta Jaminan Hak  Tanggungan  Untuk  Tanah-Tanah  yang  Terdaftar. 6 ,  Oleh  karena  itu  Jabatan  Notaris diartikan sebagai pejabat umum yang mempunyai kewenangan dalam pembuatan akta otentik, dengan  demikian  hal  ini  secara  terang  menjelaskan  bahwa  notaris  mempunyai  peran  dan kewenangannya dalam hal pembuatan akta otentik.
Selanjutnya  terkait  pengertian  dari  akta  otentik  sendiri  secara  garis  besar  diatur  dalam ketentuan  Pasal  1868  KUHPerdata  ialah  akta  otentik  merupakan  akta  yang  mengenai bentuknya  telah  ditentukan  oleh  peraturan  perundang-undang  dan  dikeluarkan  pejabat berwenang yang diberikan kewenangan oleh undang-undang. 7
Pada  Praktik  Pelaksanaannya  penyaluran  kredit  dimana  mengharuskan  untuk disepakatinya  perjanjian  kredit  sebagai  perjanjian  pokok  atau  awal  yang  memuat  klausula kuasa  menjual  terhadap  objek  hak  tanggungan  yang  dibuat  Notaris  dan  diwajibkan  untuk disepakati dengan ditandatanganinya oleh pihak debitur.
Secara  prinsip  perbankan  harus  dilakukan  untuk  menyelenggarakan  sistem  perbankan yang baik dan berkeadilan bagi pihak debitur maupun kreditur/perbankan dalam mewujudkan kepastian  dan  perlindungan  hukum  dalam  menunjang  pelaksanaan  pembangunan  ekonomi yang berkesejahteraan yang berasaskan demokrasi  ekonomi diantara para pihak (Pasal  2 J.o Pasal 4 Undang- Undang Perbankan). 8
Tugas  dan  peran  notaris  yang  juga  telah  diatur  dalam  pasal  15  Ayat  (2)  UUJN  yang menjelaskan bahwa notaris mempunyai kewajiban dalam hal memberikan penyuluhan hukum terhadap  para  pihak  dalam  hal  membuat  kesepakatan/perjanjian  agar  dapat  mewujudkan
2 Pasal 47 Ayat (5) bahwa SHM sarusun dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, Menjelaskan “SHM sarusun dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.”
3 Purbandari, “Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Sebagai Jaminan Kredit,” Lex Jurnalica 10, no. 3 (2013): 189–203, http://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/366.
4 Dewi  Rachmayani  and  Agus  Suwandono,  “Covernote  Notaris  Dalam  Perjanjian  Kredit  Dalam Perspektif Hukum Jaminan,” Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An 1, no. 1 (2017): 73, https://doi.org/10.24198/acta.v1i1.67.
5 Beatrix Hutasoit et al., “E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum ( Volume 4 No 2 Tahun 2021 ) EKSISTENSI NOTARIS  SEBAGAI MEDIATOR SENGKETA KENOTARIATAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG ( STUDI KASUS KANTOR NOTARIS DI KOTA SINGARAJA ) Progra” 4, no. 2 (2021): 405–15.
6 Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
7 Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
8 Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
kepastian hukum dan perlindungan hukum diantara para pihak dalam hal ini pihak debitur dan kreditur (pihak bank).
Sebagaimana telah diatur dalam UUJN Peranan Notaris dalam hal membuat Akta Otentik, Notaris Dilarang Memihak atau mementingkan kepentingan salah satu pihak artinya Notaris juga  dilarang  untuk  memihak  diantara  salah  satu  pihak.  Dalam  hal  menjalankan  jabatannya harus  bersesuaian  dengan  prinsip  asas  keseimbangan  notaris  dalam  menjalankan  jabatannya sebagai Notaris sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 16 Ayat (1) UUJN. 9
Selain dari itu apabila mengkajinya dengan pemahaman dan pengaturanya dalam Undang- Undang  Nomor  Hak  Tanggungan  Sendiri  tidak  mengatur  mengenai  eksekusi  pada  Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam pasal 20 UUHT tidak menjelaskan dan mengatur terkait dengan  adanya  alternatif  penyelesaian  sengketa  yang  dapat  digunakan  dalam  hal  ini  kuasa menjual dalam proses Hak Tanggungan. 10
Adapun  yang  menjadi  permasalahannya  yaitu  apakah  pengaturan  secara  hukum diperkenankan dalam mencantumkan kuasa menjual objek hak tanggungan dalam perjanjian kredit dan apakah praktik pencantuman klausula kuasa menjual objek hak tanggungan tersebut tidak bertentangan dengan asas keseimbangan dalam pembuatan kontrak, dalam hal ini yang menjadi salah satu kewajiban dari Notaris dalam menjalankan jabatan dan tugasnya, Terutama dalam Pencantuman Klausula Kuasa Menjual Objek Hak Tanggungan  Pada Perjanjian Kredit Pembelian Satuan Rumah Susun. Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk membahas  mengenai  permasalahan  sebagai  berikut  bagaimana  dasar  hukum  pencantuman klausula kuasa menjual objek Hak Tanggungan pada perjanjian kredit pembelian satuan rumah susun ditinjau dari sudut Asas Keseimbangan. Bagaimana kedudukan pencantuman klausula kuasa menjual objek Hak Tanggungan pada perjanjian kredit pembelian satuan rumah susun ditinjau dari sudut Asas Keseimbangan. Bagaimana peran notaris dalam pencantuman klausula kuasa menjual objek Hak Tanggungan pada perjanjian kredit pembelian satuan rumah susun ditinjau dari sudut Asas Keseimbangan. Terakhir bagaimana pengaturan hukum dimasa yang akan  datang  terkait  pencantuman  klausula  kuasa  menjual  objek  Hak  Tanggungan  pada perjanjian kredit pembelian satuan rumah susun ditinjau dari sudut Asas Keseimbangan?

## METODE
Dalam penelitian ini penulis menggunakan Jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif  adalah  penelitian  hukum  kepustakaan. 11 Penelitian  hukum  normatif  disebut  juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, Yang mana hukum dikonsepkan sebagai  apa  yang  tertulis  dalam  peraturan  perundang-undangan  atau  hukum  dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan dalam berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, pertama sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder. Yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder atau data tersier.

## ANALISIS DAN DISKUSI
9 Pasal  16  Ayat  1  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
10 Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda- Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
11 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.93.

## Dasar  Hukum  Pencantuman  Klausula  Kuasa  Menjual  Objek  Hak  Tanggungan  Pada Perjanjian Kredit Pembelian Satuan Rumah Susun
Dalam  ketentuan  Pasal  20  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  Tentang  Hak Tanggungan  bahwa  Atas  kesepakatan  pemberi  dan  pemegang  Hak  Tanggungan,  penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak. 12
Menurut  Pihak  Direktorat  Pengembangan  Sektor  Jasa  Keuangan  Bahwa  Dasar Pencatuman  Klausula  Kuasa  Menjual  Objek  Hak  Tanggungan  Pada  Perjanjian  Kredit Pembelian Satuan Rumah Susun bank harus menyesuaikannya dengan pengaturan terkini ihwal kuasa menjual diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU 4/2023) yang mengubah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 13 Pasal 12A dalam Pasal 14 angka 7 UU 4/2023 menguraikan bahwa:
1) Bank  Umum  dapat  membeli  sebagian  atau  seluruh  Agunan,  baik  melalui  pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik Agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar pelelangan dari pemilik Agunan dalam hal Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajiban kepada Bank, dengan ketentuan Agunan yang dibeli wajib dicairkan secepatnya.
2) Dalam hal Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  dalam  jangka  waktu  tertentu,  dan  tidak  terdapat  permasalahan  terhadap kepemilikan  Agunan,  Bank  Umum  dapat  membeli  sebagian  atau  seluruh  Agunan,  baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan.
3) Bank  Umum  harus  memperhitungkan  harga  pembelian  Agunan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kewajiban Nasabah Bank Umum yang bersangkutan.
4) Dalam hal harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melebihi jumlah kewajiban  Nasabah  kepada  Bank  Umum,  selisih  kelebihan  jumlah  tersebut  harus dikembalikan kepada Nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang langsung terkait dengan proses pembelian Agunan.
5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelian Agunansebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. 14
Menurut  Pihak  Direktorat  Pengembangan  Sektor  Jasa  Keuangan  Bahwa  Mendasarkan pada  ketentuan  di  atas,  terdapat  frasa  “kuasa  untuk  menjual  di  luar  pelelangan”.  Menjadi pertanyaan  berikutnya,  bilamana  dalam  suatu  perjanjian  kredit  yang  dibuat  notaris mencantumkan klausula “kuasa menjual terhadap objek hak tanggungan”, apakah dibenarkan secara  yuridis,  kami  dapat  tuturkan  tidak  dibenarkan.  Mengingat,  klausula  tersebut  terdapat dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh notaris yang menyimbolkan bahwa ditetapkan secara sepihak oleh kreditur (bank).15
Jelas kiranya bahwa Pasal 12A ayat (1) dalam Pasal 14 angka 7 UU 4/2023 mengatur tegas ihwal “kuasa untuk menjual di luar pelelangan dari pemilik Agunan dalam hal Nasabah Debitur
12 Wawancara  Dengan  Notaris  Kemas  Abdullah  Hamid.  Notaris  Wilayah  Jabatan  Palembang, Palembang. Jumat, 17 Maret 2023, Pukul 14.15.
13 Wawancara dengan Pihak Direktorat Pengembangan Sektor Jasa Keuangan yang berada di wilayah Jakarta Selatan. Rabu, 5 April 2023, Pukul 11.08.
14 Wawancara dengan Pihak Direktorat Pengembangan Sektor Jasa Keuangan yang berada di wilayah Jakarta Selatan. Rabu, 5 April 2023, Pukul 11.08.
15 Wawancara dengan Pihak Direktorat Pengembangan Sektor Jasa Keuangan yang berada di wilayah Jakarta Selatan. Rabu, 5 April 2023, Pukul 11.08.
tidak memenuhi kewajiban kepada Bank…”. Artinya, kuasa untuk menjual diluar pelelangan ialah bersumber dari pemilik agunan bukan dari bank. 16
Karena itu, menjawab pertanyaan di atas, ternilai klir kiranya bahwa pencantuman klausula kuasa  menjual  objek  hak  tanggungan  pada  perjanjian  kredit  pembelian  satuan  rumah  susun tidak dibenarkan dan mestinya kuasa menjual objek hak tanggungan ditetapkan oleh pemilik agunan sebagaimana termaktub dalam undang-undang.
Semestinya kuasa menjual objek hak tanggungan ditetapkan oleh pemilik agunan bukan oleh  kreditur  (bank).  Sebagai  informasi,  dalam  pengawasan  yang  kami  lakukan,  kami  telah menyergap  dan  mendudukkan  persoalan  tersebut  karena  tidak  sebangun  dengan  ketentuan Pasal  22  ayat  (1)  Peraturan  OJK  Nomor:  1/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan  Konsumen Sektor  Jasa  Keuangan  yang  menguraikan  “Dalam  hal  Pelaku  Usaha  Jasa  Keuangan menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Artinya, ihwal  kuasa menjual  di  luar lelang menjadi  wilayah/pranata dari pemilik agunan bukan bank. 17
Maka dari itu yang menjadi dasar secara yuridis memberikan norma hukum yang bersifat fakultatif yang artinya membolehkan dilakukan dan diselenggarakan penjualan secara di bawah tangan  jika  dengan  demikian  dan  catatan  bahwa  penjualan  dibawah  tangan  itu  akan diselenggarakan  dengan  tujuan  untuk  dapat  diperoleh  harga  tertinggi  yang  menguntungkan semua pihak.
Dengan  demikian  Secara  tegas  Pasal  20  Ayat  (2)  menjadi  dasar  bagi  Pencantuman Klausula  Kuasa  Menjual  Objek  Hak  Tanggungan  Pada  Perjanjian  Kredit  Pembelian  Satuan Rumah Susun akan tetapi perlu diperjelas mengenai perlindungan hukum dan kepastian hukum yang  diberikan  bagi  kedua  belah  pihak  sehingga  terdapat  rumusan  frasa  yang  menjelaskan bahwa Pencantuman Klausula Kuasa Menjual Objek Hak Tanggungan Pada Perjanjian Kredit Pembelian  Satuan  Rumah  Susun  tetap  berpedoman  pada  norma  yang  bersifat  proposal  dan keseimbangan antara pihak kreditur/perbankan dan debitur dalam hal ini untuk mengupayakan diselenggarakan  penjualan  secara  di  bawah  tangan  jika  dengan  demikian  itu  akan  dapat diperoleh  harga  tertinggi  yang  menguntungkan  semua  pihak.  Yang  mana  dengan dirumuskannya frasa  “itu akan dapat  diperoleh  harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.” 18

## Kedudukan  Pencantuman  Klausula  Kuasa  Menjual  Objek  Hak  Tanggungan  Pada Perjanjian Kredit Pembelian Satuan Rumah Susun
Terkait dengan perumusan pada pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan yang menjelaskan bahwa Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual  obyek  Hak  Tanggungan  atas  kekuasaan  sendiri  melalui  pelelangan  umum  serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Artinya perumusan dari pasal ini menjelaskan bahwa eksekusi terhadap hak menjual hak tanggungan dilakukan dengan cara pelelangan umum. Akan tetapi Pasal 20 Ayat (2) menjelaskan Atas kesepakatan pemberi dan
16 Wawancara dengan Pihak  Direktorat Pengembangan Sektor Jasa Keuangan yang berada di wilayah Jakarta Selatan. Rabu, 5 April 2023, Pukul 11.08
17 Wawancara dengan Pihak Direktorat Pengembangan Sektor Jasa Keuangan yang berada di wilayah Jakarta Selatan. Rabu, 5 April 2023, Pukul 11.08
18 Ni  Putu  Rai  Yuliartini  and Kadek  Desy  Pramita,  “Kepastian  Hukum  Pendaftaran  Hak Tanggungan Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  5  Tahun  2020 Tentang  Pelayanan  Hak  Tanggungan  Terintegrasi  Secara  Elektronik,” Jurnal  Komunikasi  Hukum,Volume  7 Nomor 1 Februari 2021 8, no. 1 (2022): 469–80, https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/issue/view/863.
pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan  jika  dengan  demikian  itu  akan  dapat  diperoleh  harga  tertinggi  yang  menguntungkan semua pihak. Sehingga dapat dipahami bahwa Undang-Undang Hak Tanggungan memberikan kebolehan dalam melakukan eksekusi dengan penjualan dibawah tangan dengan catatan bahwa penjualan  dibawah  tangan  tersebut  diselenggarakan  dalam  tujuan  untuk  “diperoleh  harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.
Terkait  dengan  permasalahan  pada  penulisan  tesis  ini  yang  mana  dalam  Pencantuman Klausula  Kuasa  Menjual  Objek  Hak  Tanggungan  Pada  Perjanjian  Kredit  Pembelian  Satuan Rumah Susun Ditinjau Dari Sudut Asas Keseimbangan.  didalam akta yang menjadi penemuan fakta hukum didalam praktik penyaluran kredit ini berupa perjanjian kredit yang dibuat oleh notaris  yang  memuat  Pencantuman  Klausula  Kuasa  Menjual  Objek  Hak  Tanggungan  Pada Perjanjian Kredit Pembelian Satuan Rumah Susun pada bagian Pasal 16 Mengenai Eksekusi Jaminan  bahwa  klausula  dirumuskan  dengan  “melaksanakan  penjualan  terhadap  angunan berdasarkan Kuasa Menjual yang dibuat dan ditandatangani oleh debitur”.
Dengan  demikian  hal  ini  bertentangan  dengan  pengaturan  yang  secara  tegas  diatur  dan dirumuskannya Pasal 20 Ayat (2) UU Hak Tanggungan yang dapat memberikan keadilan bagi kreditur/perbankan  dan  debitur  dalam  hal  mewujudkan  keseimbangan  dan  proposional terhadap kreditur/perbankan dan debitur terkait dengan eksekusi hak tanggungan menjadi jalan keluar atau solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak yang mana dijelaskan diselenggarakan penjualan secara di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak. Yang mana dengan dirumuskannya frasa “itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.” Maka dari itu perumusan dari pasal 20 Ayat (2) UU Hak Tanggungan ini berusaha mengejawantahkan  norma hukum sifat memberikan  kepastian  dan  perlindungan  hukum  bagi  masyarakat  termasuk  dalam  praktik penyaluran kredit terkait Eksekusi Hak Tanggungan.
Melihat permasalahan didalam akta yang menjadi penemuan fakta hukum didalam praktik penyaluran  kredit  ini  berupa  perjanjian  kredit  yang  dibuat  oleh  notaris  yang  memuat Pencantuman  Klausula  Kuasa  Menjual  Objek  Hak  Tanggungan  Pada  Perjanjian  Kredit Pembelian  Satuan  Rumah  Susun  pada  bagian  Pasal  16  Mengenai  Eksekusi  Jaminan  bahwa klausula dirumuskan dengan “melaksanakan penjualan terhadap angunan berdasarkan Kuasa Menjual yang dibuat dan ditandatangani oleh debitur”.
Dengan  demikian  terlihat  hal  yang  bertentangan  pada  Pencantuman  Klausula  Kuasa Menjual Objek Hak Tanggungan Pada Perjanjian Kredit Pembelian Satuan Rumah Susun pada bagian  Pasal  16  Mengenai  Eksekusi  Jaminan  bahwa  klausula  dirumuskan  dengan “melaksanakan  penjualan  terhadap  angunan  berdasarkan  Kuasa  Menjual  yang  dibuat  dan ditandatangani oleh debitur”.  Berdasarkan perumusan Pasal 20 Ayat (2) UU Hak Tanggungan.
Apabila kita mengkajinya secara lebih luas dalam teori perjanjian dalam hal ini mengenai syarat  sahnya  suatu  perjanjian  dan  asas  kebebasan  berkontrak  maka  kaitannya  erat  dengan ketentuan  pasal  1320  Mengenai  Syarat  Sahnya  suatu  perjanjian  J.o  Pasal  1338  mengenai kebebasan  berkontrak  maka  dapat  diambil  penjelasan  bahwa  akibat  pencantuman menimbulkan  kedudukan  dan  akibat  hukum  bahwa  perjanjian  yang  telah  dilakukan  antara pihak  perbankan/kreditur  dan  debitur  dapat  mengakibatkan  syarat  objektif  dari  sebuah perjanjian  tidak  dipenuhi  karena  telah  bertentangan  dengan  keseimbangan  dalam  perjanjian yang  mana  juga  telah  menyalahi  ketentuan  Pasal  20  Ayat  (2)  Undang-Undang  Hak Tanggungan J.o Pasal 1320 KUHPerdata berkaitan dengan Causa Yang Halal dalam perjanjian J.o  Pasal  1338  KUHPerdata  mengenai  kebebasan  berkontrak  perjanjian  mengikat  sebagai
undang-undang  bagi  para  pihak  apabila  tidak  bertentangan  dengan  Peraturan  perundang- undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Sebagamana Batal demi hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 1332-1336 KUHPerdata.
Menurut  Notaris  H.  Kemas  Abdullah  Hamid  Peran  dan  Brahmada  Dharmawangsa, keduanya sependapat bahwa akibat dari pencantuman Pencantuman Klausula Kuasa Menjual Objek  Hak  Tanggungan  Pada  Perjanjian  Kredit  Pembelian  Satuan  Rumah  Susun. Menimbulkan  kedudukan  serta  akibat  hukum  yang  akan  membuat  perjanjian  kredit  yang memuat  pencantuman  Pencantuman  Klausula  Kuasa  Menjual  Objek  Hak  Tanggungan  Pada Perjanjian  Kredit  Pembelian  Satuan  Rumah  Susun  batal  demi  hukum  dan  dianggap  tidak pernah ada sejak disepakati perjanjian kredit tersebut
Maka  dari  itu  pentingnya  untuk  memahami  dan  mengkajinya  secara  lebih  jelas  terkait dengan  pencantuman  klausula  tujuannya  agar  keabsahan  dan  keontentikan  dari  akta  yang dibuat  oleh  notaris  menjadi  mengikat  bagi  pihak  kreditur/perbankan  dan  debitur  sehingga didalam kedudukannya dapat membuat kedudukan yang seimbang dan proposional sehingga dapat tercapainya keadilan bagi para pihak yaitu kreditur/perbankan dan debitur maka dengan demikian  tentunya  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  yang  diselenggarakan  pada perjanjian  kredit  dapat  mengikat  dan  mempunyai  kekuatan  pembuktian  hubungan  hukum perjanjian kredit terutama dalam hal pada kemungkinan di kemudian hari yang apabila terjadi cidera  janji  dari  debitur  maka  terkait  dengan  eksekusi  dapat  diselenggarakan  dengan bersesuaikan dengan norma hukun yang mengikat yang telah diatur dalam Undang-Undang No 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.
Sehingga  mampu  mengejawantahkan  tujuan  dari  diterbitkan  dan  diberlakukanya  norma hukum dalam mencapai ketertiban, ketertiban dan kedamaian sehinga penyaluran kredit dapat memberikan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  antara  pihak  kreditur/perbankan  dan  pihak debitur.

## Peran  Notaris  dalam  Pencantuman  Klausula  Kuasa  Menjual  Objek  Hak  Tanggungan Pada Perjanjian Kredit Pembelian Satuan Rumah Susun
Peran  Notaris  dalam  Pencantuman  Klausula  Kuasa  Menjual  Objek  Hak  Tanggungan  Pada Perjanjian  Kredit  Pembelian  Satuan  Rumah Susun  Ditinjau  Dari  Sudut  Asas  Keseimbangan berkaitan dengan kewenangan Notaris dalam membuat Akta Otentik Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) UUJN yang menjelaskan bahwa Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam  Akta  autentik,  menjamin  kepastian  tanggal  pembuatan  Akta,  menyimpan  Akta, memberikan  grosse,  salinan  dan  kutipan  Akta,  semuanya  itu  sepanjang  pembuatan  Akta  itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.19
Menurut  Kemas  Abdullah  Hamid  berbicara  mengenai  peran  notaris  dalam  pembuatan Akta dalam hal ini Khususnya Akta Perjanjian Kredit maka Peran Notaris itu diwujudkan pada kewajiban dalam memberikan penyuluhan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) Point e UUJN yang menjelaskan bahwa dalam menjalankan jabatan dan membuat
19 Pasal 15 Ayat (1)  Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
akta otentik bagi para penghadap notaris wajib memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta.20
Menurut Notaris H. Kemas Abdullah Hamid Notaris memiliki Peran Dalam Penyuluhan hukum,  notaris  harus  aktif  dalam  memberikan  penjelasan  termasuk  penyuluhan  hukum berkaitan  kedudukan  dan  akibat  hukum  yang  akan  diperoleh  pada  saat  dimasukannya Pencantuman  Klausula  Kuasa  Menjual  Objek  Hak  Tanggungan  Pada  Perjanjian  Kredit Pembelian Satuan Rumah Susun berkaitan dengan keseimbangan kedudukan sampai dengan akibat hukum termasuk berkaitan dengan eksekusi yang diselenggarakan karena dimasukannya Pencantuman  Klausula  Kuasa  Menjual  Objek  Hak  Tanggungan  Pada  Perjanjian  Kredit Pembelian Satuan Rumah Susun.21
Menurut Notaris Kemas Abdullah Hamid Bahwasanya Peran Notaris dalam Menjalankan jabatannya  secara  filosofis  notaris  harus  mampu  hadir  dan  menjembatani  keseimbangannya bagi kedua belah pihak yaitu kreditur dan debitur sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 16  Ayat  (1)  point  a  UUJN  bahwa  Dalam  menjalankan  jabatannya,  Notaris  wajib  bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam  perbuatan  hukum  yang  mana  dikenal  dengan  asas  keseimbangan  notaris  dalam menjalankan jabatannya.22
Berdasarkan  hasil  analisis  yang  diperoleh  pada  peninjauan  secara  lapangan  dengan wawancara  bahwa  ternyata  peran  aktif  notaris  dalam  hal  pembuatan  akta  perjanjian  kredit pembelian atas satuan rumah susun khususnya dalam hal pencantuman klausula kuasa menjual objek hak tanggungan yang seharusnya pencantuman itu harus memuat frasa “itu akan dapat diperoleh  harga  tertinggi  yang  menguntungkan  semua  pihak.”  Sebagaimana  pencantuman klausula kuasa menjual objek hak tanggungan mencerminkan perumusan dari pasal 20 Ayat (2) UU Hak Tanggungan. Maka berdasarkan fakta dan peninjauan secara lapangan ini yang mana perjanjian kredit yang dibuat oleh notaris yang memuat Pencantuman Klausula Kuasa Menjual Objek Hak Tanggungan Pada Perjanjian Kredit Pembelian Satuan Rumah Susun pada bagian  Pasal  16  Mengenai  Eksekusi  Jaminan  bahwa  klausula  dirumuskan  dengan “melaksanakan  penjualan  terhadap  angunan  berdasarkan  Kuasa  Menjual  yang  dibuat  dan ditandatangani  oleh  debitur”.    ini  yang  menjelaskan  bahwa  belum  dapat  dilaksanakan sepenuhnya  atau  dengan  seyogyanya  yang  dikarenakan  keseimbangan  notaris  dalam melaksanakan kewajiban yang berkaitan langsungan dengan kewenangan dalam menjalankan jabatan notaris ialah untuk memberikan keseimbangan bagi para pihak yang menghadap dan memberikan penyuluhan hukum atas akta otentik yang dibuat dihadapannya sebagaimana yang diatur dalam pasal 15 Ayat (2) Point f terkait dengan kewajiban Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum  J.o Pasal 16 Ayat (1) Point a terkait dengan keseimbangan notaris atas akta otentik yang dibuat dihadapannya.
Dengan  demikian  ternyata  terdapat  Faktor  yang  mempengaruhi  Notaris  belum  dapat dilaksanakan  sepenuhnya  dan  juga  kesulitan  dalam  mengejawantahkan  terkait  dengan kewajiban  untuk  memposisikan  kedudukan  keseimbangan  bagi  para  pihak  yang  menghadap yaitu kreditur/pihak perbankan dan debitur adalah karena Notaris telah terikat sebagai Mitra
20 Wawancara  Dengan  Notaris  Kemas  Abdullah  Hamid.  Notaris  Wilayah  Jabatan  Palembang, Palembang. Jumat, 17 Maret 2023, Pukul 14.15.
21 Wawancara  Dengan  Notaris  Kemas  Abdullah  Hamid.  Notaris  Wilayah  Jabatan  Palembang, Palembang. Jumat, 17 Maret 2023, Pukul 14.15.
22 Wawancara  Dengan  Notaris  Kemas  Abdullah  Hamid.  Notaris  Wilayah  Jabatan  Palembang, Palembang. Jumat, 17 Maret 2023, Pukul 14.15.
atau  rekan  dari  kreditur/perbankan  yang  mana  secara  tidak  langsung  akan  mengutamakan kepentingan dari kreditur/perbankan sehingga keseimbangan itu sulit untuk diwujudkan selain itu  juga  kurangnya  pemahaman  dari  notaris  terkait  dengan  kewajiban  untuk  memberikan keseimbangan dan memberikan penyuluhan hukum  atas pembuatan  aktanya serta kesadaran secara  etika  dan  moral  dalam  menjalankan  jabatan  sedangkan  faktor  dari  masyarakat  atau debitur itu ternyata kurang memiliki pemahaman dan pengetahuan terkait akibat hukum yang timbul  sebagaimana  dengan  adanya  pencantuman  klausula  kuasa  menjual  tersebut,  dan Sebagian  diantaranya  memiliki  pemahaman  akan  tetapi  karena  kebutuhan  yang  sifatnya mendesak  maka  memilih  untuk  tetap  menandatanganinya  perjanjian  kredit  yang mencantumkan klausula kuasa menjual dengan pertimbangan kepentingan dan kebutuhan yang mendesak  sehingga  mengesampingkan  akibat  hukum  dan  ketidakkeseimbangan  dalam perjanjian kredit yang mencantumkan klausula kuasa menjual tersebut.

## Pengaturan  Hukum  dimasa  yang  akan  datang  terkait  Pencantuman  Klausula  Kuasa Menjual  Objek  Hak  Tanggungan  Pada  Perjanjian  Kredit  Pembelian  Satuan  Rumah Susun Ditinjau Dari Sudut Asas Keseimbangan
Dengan melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan yang aktif, OJK Kantor Regional 7 dapat  membantu  menjaga  keseimbangan  antara  kepentingan  kreditur  dan  debitur  dalam perjanjian  kredit  pembelian  satuan  rumah  susun.  Selain  itu,  OJK  juga  berperan  dalam mewujudkan industri jasa keuangan yang adil, transparan, dan inklusif, serta melindungi hak- hak konsumen dan menjaga kestabilan sistem keuangan di wilayahnya.23
Sedangkan  Menurut  Notaris  Brahmada  Dharmawangsa,  bahwa  berbicara  mengenai pengaturan hukum sendiri selain dari norma hukum dalam hal ini pengaturan yang telah secara tegas  diatur  dalam  Undang-Undang  Dalam  hal  ini  yang  dirumuskan  baik  dari  Lembaga legislatif atau eksekutif tentunya harus ada instrumen yang menunjang pelaksanaan hukum itu dapat berjalan sebagaimana norma hukum itu diatur tidak serta merta pengaturan yang sifatnya normatif  Ketika  diterbitkan  dan  dirumuskan  akan  berjalan  sebagaimana  ditujukan  dan diperuntukan  dalam  pengaturan  untuk  mencapai  ketertiban,  kedamaian  sehingga  keadilan ditengah masyarakat dalam diperoleh yang mana dapat mengimplementasikan menjadi sebuah kepastian  dan  perlindungan  hukum  bagi  masyarakat  atas  norma  hukum  tersebut  tentunya dibutuhkan  penunjang  berupa  instrumen  dari  sikap  aktif  dan  peduli  dari  pemerintah  dalam memberikan  jalan  keluar  atau  solusi  barulah  dapat  dikatakan  sebuah  norma  hukum  dapat berjalan  sebagaimana  yang  dianut  dalam  Teori  Penegakan  Hukum  dalam  hal  ini  berkaitan dengan Pencantuman Klausula Kuasa Menjual Objek Hak Tanggungan Pada Perjanjian Kredit Pembelian Satuan Rumah Susun.24
Dalam  hal  ini  dibutuhkan  pembentukan  hukum  dimasa  akan  datang  terbaik  dengan Lembaga  yang  dapat  menjamin  dan  menanggung  atas  kredit  yang  macet  atau  gagal  bayar sehingga dalam hal eksekusi bukan menjadi persoalan dan perdebatan sehingga dalam artinya
23 Wawancara dengan Pihak Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan yang berada di wilayah Palembang. Rabu, 5 April 2023, Pukul 13.09.
24 Wawancara  dengan  Notaris  Bramada  Dharmawangsa.  Notaris  Wilayah  Jabatan  Palembang, Palembang. Jumat 17, Maret 2023, Pukul 10.18.
akan menimbulkan disharmonisasi antara hukum yang diatur (Law In Book) Terhadap Hukum yang diterapkan/dilaksanakan dalam masyarakat (Law In Action).25
Dibutuhkan  pembaharuan  hukum  pada  Undang-Undang  dan  peraturan  pelaksana  yang dapat mendukung dan menunjang terkait dengan pelaksanaan eksekusi pelelangan umum yang sifatnya transparan, fleksibel, efisiensi waktu  dan administrasi  serta bebas dari praktik yang tidak dibenarkan menurut hukum termasuk punggutan liar/biaya diluar ketentuan hukum yang sebenarnya.
Menurut Notaris Kemas Abdullah Hamid, menjelaskan bahwa dibutuhkan pembaharuan hukum  dalam  yang  melibatkan  instrumen  atau  Lembaga  pemerintah  yang  bertugas  dalam bertugas  dalam  mengatur  dan  mengawasi  penyelenggaraan  sektor  keuangan  di  Indonesia Yakini  termasuk  juga  sektor  perbankan  Lembaga  itu  adalah  Otoritas  Jasa  Keuangan  yang mempunyai  Kewenangan  dalam  menerbitkan  Aturan-Aturan  sehingga  ketertiban  dalam penyelarasan keharmonisan antara das sein dan das sollen dapat saling menunjang satu sama lain dalam penyelenggaran praktik penyaluran kredit, terkait dengan pembaharuan hukum yang diterbitkan  otoritas  jasa  keuangan  dalam  hal  ini  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan(POJK) Sebagaiman seharusnya mencerminkan sifat hukum yang sifatnya imperatif memberikan ciri khas  dari  hukum  yang  sifatnya  mengikat  dan  tentunya  harus  ditaati  dalam  pelaksanaan penyaluran  kredit  itu  sendiri  termasuk  dalam  Pencantuman  Klausula  Kuasa  Menjual  Objek Hak Tanggungan Pada Perjanjian Kredit Pembelian Satuan Rumah Susun Ditinjau Dari Sudut Asas  Keseimbangan  yang  diatur  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam  hal  ini  harus memberikan  sifat  yang  imperatif  sehingga  dapat  menunjang  pelaksaaan  ketertiban  hukum dengan  memberikan  sifatnya  mengikat  berupa  ciri  khas  hukum  yang  memberikan sanksi/hukuman agar kedepannya dalam penyelenggaraan kredit dapat berjalan sebagaimana mestinya dan dapat mampu mewujudkan rasa keadilan dari masyarakat sehingga kepastian dan perlindungan  hukum  bagi  kreditur  dan  debitur  satu  sama  lain  memiliki  proposional  dan keseimbangan dalam penegakan hukum khususnya berkaitan dengan penyaluran kredit dalam hal ini  Pencantuman Klausula Kuasa Menjual Objek Hak Tanggungan Pada Perjanjian Kredit Pembelian Satuan Rumah Susun Ditinjau Dari Sudut Asas Keseimbangan.26
Berdasarkan  pengamatan  dan  analisis  dari  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK) sampai saat ini kurang mencerminkan sifat dan ciri khas dari hukum yang mampu memberikan bayangan  dan  rasa  sifatnya  imperatif  memaksa  untuk  dapat  diterapkan  karena  apabila  tidak dijalankan atau diikuti akan ada konsekuensi dan akibat hukum yang berakibat sampai dengan sanksi/hukum  baik  berupa  pidana(penjara),  Perdata(Ganti  Rugi)  dan  Administrasi  (Denda) karena POJK dinilai sebagai peraturan yang sifatnya hanya sekedar Himbauan-himbauan atau surat edaran saja.

## KESIMPULAN
Dasar  dari  Pencantuman  Klausula  Kuasa  Menjual  Objek  Hak  Tanggungan  Pada  Perjanjian Kredit  Pembelian  Satuan  Rumah  Susun  Ditinjau  Dari  Sudut  Asas  Keseimbangan  adalah berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian kredit diselenggarakan penjualan secara di bawah tangan  jika  dengan  demikian  itu  akan  dapat  diperoleh  harga  tertinggi  yang  menguntungkan semua pihak.
25 Wawancara  dengan  Notaris  Bramada  Dharmawangsa.  Notaris  Wilayah  Jabatan  Palembang, Palembang. Jumat 17, Maret 2023, Pukul 10.18.
26 Wawancara  Dengan  Notaris  Kemas  Abdullah  Hamid.  Notaris  Wilayah  Jabatan  Palembang, Palembang. Jumat, 17 Maret 2023, Pukul 14.15.
Kedudukan  dari  Pencantuman  Klausula  Kuasa  Menjual  Objek  Hak  Tanggungan  Pada Perjanjian  Kredit  Pembelian  Satuan  Rumah Susun  Ditinjau  Dari  Sudut  Asas  Keseimbangan adalah menimbulkan kedudukan dan akibat hukum yang mengakibatkan perjanjian kredit batal demi hukum apabila tidak dirumusankan secara jelas terkait dengan perumusan “itu akan dapat diperoleh  harga  tertinggi  yang  menguntungkan  semua  pihak.”dan  mestinya kuasa menjual objek hak tanggungan ditetapkan oleh pemilik  agunan sebagaimana termaktub dalam undang- undang.
Peran dari Notaris dari Pencantuman Klausula Kuasa Menjual Objek Hak Tanggungan Pada  Perjanjian  Kredit  Pembelian  Satuan  Rumah  Susun  Ditinjau  Dari  Sudut  Asas Keseimbangan adalah Peran Aktif dari Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum dalam membuat  akta  otentik  terhadap  para  penghadap  dan  kewajiban  notaris  dengan  memberikan keseimbangan dalam membuat akta otentik tidak memihak kepentingan salah satu pihak saja. Bahwa Ternyata Notaris Belum dapat melaksanakan dan kesulitan dalam mengejahwantahkan kewajibannya dalam memberikan keseimbangan dan penyuluhan hukum karena notaris terikat mitra atau rekan dengan kreditur/pihak perbankan.
Pengaturan Hukum di masa yang akan datang dari Pencantuman Klausula Kuasa Menjual Objek Hak Tanggungan Pada Perjanjian Kredit Pembelian Satuan Rumah Susun Ditinjau Dari Sudut Asas Keseimbangan adalah dibutuhkan pembaharuan hukum dengan modernisasi juga reformasi dibagian pelelangan umum selanjutnya  dibutuhkan pengaturan yang diterbitkan oleh Lembaga pemerintah Yaitu Otoritas Jasa Keuangan untuk menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang sifatnya imperatif dan memberikan sanksi/hukuman tidak hanya sebatas surat edaran dan surat himbauan bagi pihak perbankan.

## DAFTAR PUSTAKA
Herawati,  Kadek  Mery,  Fakultas  Hukum,  and  Universitas  Mahendradatta.  “Dalam  Tatanan Hukum Pertanahan” 15, no. 2 (2021): 45–58.
Hutasoit, Beatrix, Ni Ketut, Sari Adnyani, Komang Febrinayanti Dantes, Program Studi, Ilmu Hukum, and Universitas Pendidikan Ganesha. “E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan  Ganesha  Program  Studi  Ilmu  Hukum  (  Volume  4  No  2  Tahun  2021  ) EKSISTENSI  NOTARIS  SEBAGAI  MEDIATOR  SENGKETA  KENOTARIATAN DITINJAU  DARI  UNDANG-UNDANG  (  STUDI  KASUS  KANTOR  NOTARIS  DI KOTA SINGARAJA ) Progra” 4, no. 2 (2021): 405–15.
Kosanke,  Robert  M.  “PENYELESAIAN  SENGKETA  KREDIT  MACET  MENURUT UNDANG-UNDANG  NOMOR  30  TAHUN  1999  TENTANG  ARBITRAS”  VI,  no.  2 (2019): 84–93.
Purbandari. “Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Sebagai Jaminan Kredit.” Lex Jurnalica 10, no. 3 (2013): 189–203. http://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/366. PUSPASARI, NUR ISLAMIYAH, Novilia Safitri Dewik, Sinta Amipatul  Aisiyah, and Nur Putri  Hidayah.  “Penyelesaian  Sengketa  Pembiayaan  Dengan  Objek  Jaminan  Hak Tanggungan Pada Bank Syariah Di Kota Malang.” DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 1 (2020): 24–36. https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3371.
Rachmayani, Dewi, and Agus Suwandono. “Covernote Notaris Dalam Perjanjian Kredit Dalam Perspektif  Hukum  Jaminan.” Acta  Diurnal  Jurnal  Ilmu  Hukum  Kenotariatan  Dan  Ke- PPAT-An 1, no. 1 (2017): 73. https://doi.org/10.24198/acta.v1i1.67.
Ramadhani,  Tengku  Rahmah,  Andri  Brawijaya,  and  Imam  Abdul  Aziz.  “Peran  Lembaga Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Indonesia  (LAPSPI)  Dalam  Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Di Bank Syariah.” TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law 4, no. 1 (2021): 14. https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.8996.

## Yuliartini,  Ni  Putu  Rai,  and  Kadek  Desy  Pramita.  “Kepastian  Hukum  Pendaftaran  Hak
Tanggungan  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  5  Tahun  2020  Tentang  Pelayanan  Hak  Tanggungan  Terintegrasi Secara Elektronik.” Jurnal Komunikasi Hukum,Volume 7 Nomor 1 Februari 2021 8, no. 1 (2022): 469–80. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/issue/view/863.
Herawati,  Kadek  Mery,  Fakultas  Hukum,  and  Universitas  Mahendradatta.  “Dalam  Tatanan Hukum Pertanahan” 15, no. 2 (2021): 45–58.
Hutasoit, Beatrix, Ni Ketut, Sari Adnyani, Komang Febrinayanti Dantes, Program Studi, Ilmu Hukum, and Universitas Pendidikan Ganesha. “E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan  Ganesha  Program  Studi  Ilmu  Hukum  (  Volume  4  No  2  Tahun  2021  ) EKSISTENSI  NOTARIS  SEBAGAI  MEDIATOR  SENGKETA  KENOTARIATAN DITINJAU  DARI  UNDANG-UNDANG  (  STUDI  KASUS  KANTOR  NOTARIS  DI KOTA SINGARAJA ) Progra” 4, no. 2 (2021): 405–15.
Kosanke,  Robert  M.  “PENYELESAIAN  SENGKETA  KREDIT  MACET  MENURUT UNDANG-UNDANG  NOMOR  30  TAHUN  1999  TENTANG  ARBITRAS”  VI,  no.  2 (2019): 84–93.
Purbandari. “Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Sebagai Jaminan Kredit.” Lex Jurnalica 10, no. 3 (2013): 189–203. http://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/366. PUSPASARI, NUR ISLAMIYAH, Novilia Safitri Dewik, Sinta Amipatul  Aisiyah, and Nur Putri  Hidayah.  “Penyelesaian  Sengketa  Pembiayaan  Dengan  Objek  Jaminan  Hak Tanggungan Pada Bank Syariah Di Kota Malang.” DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 1 (2020): 24–36. https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3371.
Rachmayani, Dewi, and Agus Suwandono. “Covernote Notaris Dalam Perjanjian Kredit Dalam Perspektif  Hukum  Jaminan.” Acta  Diurnal  Jurnal  Ilmu  Hukum  Kenotariatan  Dan  Ke- PPAT-An 1, no. 1 (2017): 73. https://doi.org/10.24198/acta.v1i1.67.
Ramadhani,  Tengku  Rahmah,  Andri  Brawijaya,  and  Imam  Abdul  Aziz.  “Peran  Lembaga Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Indonesia  (LAPSPI)  Dalam  Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Di Bank Syariah.” TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law 4, no. 1 (2021): 14. https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.8996.
Yuliartini,  Ni  Putu  Rai,  and  Kadek  Desy  Pramita.  “Kepastian  Hukum  Pendaftaran  Hak Tanggungan  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  5  Tahun  2020  Tentang  Pelayanan  Hak  Tanggungan  Terintegrasi Secara Elektronik.” Jurnal Komunikasi Hukum,Volume 7 Nomor 1 Februari 2021 8, no. 1 (2022): 469–80. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/issue/view/863.