## TINJUAN HUKUM ISLAM TENTANG MARITAL RAPE DALAM RUMAH TANGGA TERKAIT RANCANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
Muh. Irham, Hartini Tahir, Istiqamah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: Muhirham111@gmail.com

## Abstrak
Perkawinan  merupakan  ikatan  yang  paling  sakral  dengan  adanya  akad  sebagai pengikatnya.  Namun  tidak  bisa  kita  pungkiri  bahwa  dalam  rumah  tangga  sering terjadi kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga pun sangat banyak macamnya, seperti penganiayaan, kejahatan asusila, perkosaan, perampasan hak asasi manusia dan  kekerasan  seksual  lainnya.  Pada  kasus  yang  sering  terjadi  adalah  kekerasan seksual  dalam  hal  ini Marital  Rape (perkosaan  dalam  ikatan  perkawinan).  Pada kesempatan ini penulis  mencoba meniti kasus Marital Rape yang akan dianalisis melalui  hukum  islam  dan  Rancangan  Undang-Undang  Hukum  Pidana.  Namun penulis  disini  hanya  berfokus  pada  bagaimana  kategori Marital  Rape yang  ada dalam  pandangan  Rancangan  Undang-Undang  Hukum  Pidana.  Selain  itu, deskripsi  penilian  yang  digunakan  merupakan  penelitian  kepustakaan  ( Library Research) dengan  merujuk  pada  hasil  penelitian  yang  ada  sebelumnya,  buku, jurnal  dan  artikel  yang  apat  diakses  melalui  online . Pada  dasarnya,  kekerasan seksual  dalam  hal  ini Marital  Rape ilah  suatu  perilaku  memaksakan  kehendak suami  untuk  melakukan  hubungan  seksualitas.  Untuk  kategori Marital  Rape dalam  prespektif  Rancangan  Undang-Undang  Hukum  Pidana  apabila  adanya unsur pemaksaan dan terjadi dalam rumah tangga. Jika di bedah lebih dalam maka Marital  Rape dapat  ikategorikan  sebagai  pemerkosaan.  Walaupun  penelitian  ini masih memiliki kekurangan namun semoga dengan adanya penelitian ini mampu menjadi rujukan untuk penelitian yang akan mendatang.
Kata Kunci: Marital Rape, Hukum Islam, dan RUU Hukum Pidana.

## Absract
Marriage  is  the  most  sacred  bond  with  a  contract  as  a  binder.  However,  we cannot  deny  that  domestic  violence  often  occurs.  There  are  many  kinds  of domestic  violence,  such  as  persecution,  immoral  crimes,  rape,  deprivation  of human  rights  and  other  sexual  violence.  In  cases  that  often  occur  is  sexual violence in this case Marital Rape (rape in marriage). On this occasion the author tries to explore the Marital Rape case which will be analyzed through Islamic law and  the  Draft  Criminal  Law.  However,  the  author  here  only  focuses  on  the Marital  Rape  category  in  the  view  of  the  Draft  Criminal  Law.  In  addition,  the description of the research used is library research by referring to the results of previous  research,  books,  journals  and  articles  that  can  be  accessed  online. Basically,  sexual  violence  in  this  case  Marital  Rape  is  an  act  of  forcing  the husband's  will  to  have  sexual  relations.  For  the  Marital  Rape  category  in  the perspective  of  the  Draft  Criminal  Code  if  there  is  an  element  of  coercion  and occurs in the household. If the surgery is deeper, Marital Rape can be categorized
Tinjauan Hukum Islam Tentang Marital Rape Dalam Rumah Tangga Terkait Rancangan Undang- Undang Hukum Pidana
Muh. Irham, Hartini Thahir, Istiqamah
as  rape.  Although  this  research  still  has  shortcomings,  it  is  hoped  that  this research can be a reference for future research.
Keywords: Marital Rape, Islamic Law, and Criminal Law Bill.

## A. Pendahuluan
Perkawinan  memiliki  arti  dan  kedudukan  yang  sangat  penting  dalam  tata kehidupan  manusia.  Karena  dengan  perkawinan  mampu  membentuk  ikatan hubungan  pergaulan  antara  dua  insan  yang  berlainan  jenis  secara  resmi  dalam suatu  ikatan  suami  istri  menjadi  sebuah  keluarga.  Selnjutnya  keluarga  dapat menjadi kelompok masyrakat,  tujuan yang ingin  dicapai  perkawian adalah untuk mencapi kebahagaiaan hidup di dunia dan akhirat. 1 Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan tujuannya yaitu:
Dasar perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.
Pasal tersebut menunjukkan bahwa tujuan sebuah pernikahan adalah untuk membentuk  keluarga  yang  selalu  bahagia  dan  tentram.  Rumah  tangga  sebaiknya dijadikan sebagai tempt aman bagi setiap anggotakeluarga, karena suatu keluarga dibangun  dengan  jalinan  ikatan  lahir  batin  oleh  suami  berserta  istri.  Perilaku saling  menngungkapkan  rasa  cinta  serta  menghormati  satu  sama  lain,  setia  dan saling membri diantara keduanya.
Menyeimbangkan  antara  hak  dan  kewaajiban  bagi  seorang  suami  dengan istri  serta  memiliki  hidup  yang  damai  dalam  rumah  tangga  merupakan  sesuatu yang  pasti  sangat  di  idam-idamkan  bagi  setiap  pasangan  suami  istri.  Namun semua  impian  itu  akan  menjadi  nyata  dan  menyakitkan  apabila  di  dalamnya terdapat adanya pemaksaan kehendak untuk memenuhi hak dan kewajiban antara suami  istri,  terlebih  jika  adanya  perlakuan  kekerasan  di  dalamnya.  Kekerasan dalam  rumah  tangga  kerap  terjadi  karena  tidak  adanya  jalinan  kerjasama  antara suami  dan  istri.  jalinan  kerja  sama  ini  berupa  pemahaman  antara  hak  dan kewajibannya  masing-masing,  persamaan  derajat,  terciptanya  sikap  dan  perilaku saling menghargai, menghormati, dan saling membantu dalam berbagai bidang. 2 Kasus  pemaksaan  dalam  hubungan  seksual  yang  terjadi  pada  seorang perempuan  tidak  hanya  ada  di  luar  perkawinan.  Dalam  ikatan  perkawinan  pun masih  sering  terjadi  pemaksaan  dalam  hubungan  intim,  terutama  pemerkosaan atau  pemaksaan  untuk  berhubungan  seksualitas  yang  sering  dilkuakn  terhadap seorang  istri.  kekerasan  yang  terjai  di  dalam  rumah  tangga  salah  satunya  adalah kekerasan seksual yang dikenal dengan istilah Marital Rape dalam kajian hukum atau  pemaksaan  melakukan  hubungan  intim . 3 Dalam  pasal  1  ayat  (1)  Undang-
1 Muhammad  Saleh  Ridwan, Perkawinan  Dibawah  Umur  (Dini), Jurnal  Al-Qadāu, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015.
2 M. Tahir Maloko, Dinamika Hukum Perkawinan, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 203.
3 ElliNurhayati, Panduan  Untuk  Pendamping  Korban  Kekerasan, (Yogyakarta:  Rifka Anisa, 2000), h. 28
Muh. Irham, Hartini Thahir, Istiqamah
Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah  tangga  adalah  setiap  perbuatan  terhadap  seseorang  terutama  perempuan, yang  berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik,  seksual, psikologis,  dan  atau  perampasan  kemerdekaan  secara  melawan  hukum  dalam lingkup rumah tangga.
Seks  merupakan  suatu  kebutuhan  dalam  diri  setiap  manusia,  sebab  seks telah  menjadi  bagian  integral  dalam  kehidupan  manusia.  Selain  itu,  ajaran  agam Islam  menempatkan  seksualitas  sebagai  bentuk  ibadah,  apabila  dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan termanifestasikan dalam ikatan perkawinan yang sah.  Oleh  sebab  itu,  pernikahan  dan  perkawinan  menjadi  salah  satu  yang dutamakan  dalam  ajaran  Islam,  karena  hubungan  seksualitas  yang  berdasar  pada tidak adanya ikatan perkawinan tidak mendapat dukungan dari ajaran islam sebab potensinya sangat besar untuk menimblkan kerusakan. 4
Prinsip  suatu  hubungan  badan  antara  suami  dengan  istri  mempunyai  hak dan kewajiban yang sama serta seimbang. Idealnya dalam hubungan adalah kedua pihak  menikmati  dengan  suatu  keupasan  nafsu  dan  masing-masing  mendapatkan keadilan  sebagai  seorang  manusia.  Dalam  aritian  suami  harus  memberikan berdasarkan  haknya  istri,  begitu  pula  sebaliknya. 5 Bukan  melakukan  hubngan badan yang dilalui dengan cara paksa oleh salah satu pasangannya yang dalam hal ini  adalahsuami.  Sementara  itu  istri  dalam  keadaan  yang  tidak  memungkinak untuk melakukan hbungan badan misalnya: lelah, sakit, tidak ada selera seks, dan jika sedang dalam keadaan haid.
Dalam  UU  No.  23  Tahun  2004  pasal  1  ayat  (1)  tentang  Penghapusan KDRT  sudah  dijelaskan  bahwa  pemerkosaan  merupakan  bentuk  kekerasn  yang paling berat yang dirasakan perempuan yang tdak hanya berdmpak pada rusaknya organ  fisik  tapi  juga  berdampak  pada  psikis.  Pemaksaan  hubungan  seksualitas dalam  rumah  tangga  jelas  telah  melanggar  hak  istri,  sebab  seks  juga  merupakan haknya.  Aktivitas  hubungan  seksual  yang  didasri  dengan  paksaan  menyebabkan suami  saja  yang  mendapatkan  kenikmatan  seks,  sedangkan  istri  tidak  merasakan hal yang sama. Jika tidak adanya kehendak ataupun kmunikasi yang bagus antara suami  dengan  istri,  pasti  tidak  akan  terjadi  kesamaan  dalam  akses  kepuasan. Hubungan  badan  yang  dilakukan  dengan  dasar  tekanan  ataupun  paksaan  sama halanya dengan menindas sesorang.
Dengan demikian mampu diberikan pandangan bahwa Marital Rape ialah tindakan  yang  memaksakan  kehendak  yang  dilakukan  oleh  suami  terhadap  istri untuk  melakukan  aktivtas  hubungan  badan  tanpa  adanya  pertimbangan  dari  istri sebab  kondisinya  yang  tidak  mampu  lagi  melakukan  hubungan  dengn  suaminya. Agama dan kemanusiaan merupakan dua konsep yang tidak lagi bisa dipisahkan dengan  mengunakan  apapun.  Sebab  agama  khususnya  agama  Islam  diturunkan
4 Abdurahman  Thalib  Al-Jazairi, Bercinta  Seperti  Rasulullah, (Kalasan  Sleman:  Cahaya Hati, 2009), h. 84.
5 Marilang, Hukum  dan  Keadilan, Jurnal  Konstitusi  (PKK  UIN  Alauddin  Makassar), Volume III No. 1, Juni 2011, h. 68.
Tinjauan Hukum Islam Tentang Marital Rape Dalam Rumah Tangga Terkait Rancangan Undang- Undang Hukum Pidana
Muh. Irham, Hartini Thahir, Istiqamah
oleh Allah hanya bertujuan untuk  mengatur sirkulasi seluruh kehidupan  manusia di alam semesta.
Dogma  agama  yang  tertanam  dalam  pemikiran  masyarakat  terkait kegiatan seksualitas antara suami istri masih dalam kategori keliru. Bahwa ketika suami  ingin  melakukan  hubungan  seksual,  sang  istri  harus  menuruti  kemauan suami  dan  tidak  diwajibkan  untuk  menolak  walaupun  istri  tidak  ingin melakukannya  karena  adanya  beberapa  faktor  dan  takut  berdosa  dengan suaminya.  Sedangkan    penjelasan  terkait  dimensi  seks  antara  suami  istri  telah dijelaskan  secara  rinci  dalam  Al-Qur’an  surah  Al-  Baqarah/  2:223  sebagai berikut:
َلْعا َو َ ّٰاللّٰ اوُقَّتا َو ۗ ْمُكِسُفْنَ ِلِ ا ْوُمِ دَق َو ۖ ْمُتْئِش ىّٰنَا ْمُكَث ْرَح ا ْوُتْأَف ۖ ْمُكَّل  ٌث ْرَح ْمُكُؤۤاَسِن ۗ ُه ْوُقٰلُّم ْمُكَّنَا ا ْْٓوُم
َنْيِنِم ْؤُمْلا  ِرِ شَب َو ٢٢٣
Terjemahannya:
Istrimu  adalah  ladang  bagimu.  Maka,  datangilah  ladangmu  itu (bercampurlah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin. 6
Telah  jelas  bahwa  dalam  ayat  diatas  menganjurkan  kita  untuk  selalu mengedepnkan hak masing-masng pasangan. Tidak diharuskan untuk memberikan dorongan paksaan untuk mendapatkan apa yang di inginkan dalam hal seksualitas. Sebab  masing-masing  memiliki  hak  untuk  melakukan  hubungan  tersebut.  Selain itu  jika  kebenaran  serta  keadilan  mampu  ditegakkan  dengan  sebaik-baiknya dengan  berprinsip  pada  ajaran  islam,  maka  pasti  akan  tercipta  kedamaian  dan kesejahteraan dalam masyarakat terkhususnya itu bagi keluarga. 7

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  akan  penulis  gunakan  yaitu  penelitian  Kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menjawab permasalahan yang memerlukan pemahaman  secara  mendalam  dalam  konteks  waktu  dan  situasi  yang bersangkutan.  Jadi  penelitian  kualitatif  ini  guna  menjawab  permasalahan mengenai Marital Rape dengan menggunkan kacamata pandangan  hukum Islam.
Sedangkan  untuk  tempatnya,  penulis  menggunakan  jenis  penelitian  kepustakaan ( Library  Research ).  Kajian  pustaka  merupakan  momentum  bagi  calon  peneliti
6 Kementerian  Agama  RI, Al-Qur’an  dan  Terjemahannya, (Semarang:  Pt.  Karya  Toha Putra, 2002), h. 35.
7 Lomba Sultan, Penegakan Keadilan Hakim Dalam Prespektif Alquran , Jurnal Al-Qadāu, Volume 1 No. 2, tahun 2014.
Muh. Irham, Hartini Thahir, Istiqamah
untuk  mendemonstrasikan  hasil  bacaannya  yang  ekstensif  terhadap  literatur- literatur yang berkaitan. 8
Untuk teknik pengumpulan data menggunakan data primer , data sekunder dan  internet  Searching  seperti  hasil-hasil  penelitian  dari  website,  buku,  majalah dan hasil penelitian yang dapat  dikses secara online yang terkait dengan Marital Rape.
Jenis  pendekatan  yang  digunakan  penulis  ialah  pendekatan  yuridis normatif.  Pendekatan  yuridis  yaitu  perundang-undangan  sedangkan  pendekatan normatif melihat dari Al-Qur’an dan sunnah nabi.
C. Pembahasan
1. Pengkategorian  Marital  Rape  Dalam  Rancangan  Undang-Undang Hukum Pidana
Pada pembahasan sebelumnya telah ringkas menjelaskan tentang Marital Rape dalam  padangan  Rancangan  Undang-Undang  KUHP  (RUU  KUHP). Dengan  adanya  pembaharuan  terkait  dengan  pengertian  perkosaan  yang  secara meluas menandakan bahwa perilaku tersebut telah mencoreng tata nilai yang ada dalam  masyarakat.  Dengan  adanya  undang-undang  tersebut  semoga  mampu bermanfaat  dengan  mudahnya  diterapkan  dalam  masyarakat  sebab  untuk membuat Undang-undang perlunya kehatian-hatian. 9
Perbuatan Marital  Rape tersebut  tidak  hanya  dipandang  dari  segi perkosaan  namun  juga  bisa  dipandang  dalam  segi  kasus  asusila. Marital  Rape juga  mampu  dipandang  sebagai  adanya  perampasan  hak  atas  istri  sebab  adanya hak  istri  untuk  menolak  ajakan  suami  dalam  hal  melakukan  hubungan  seksual dikarenakan  beberapa  alasan  yang  membuat  sang  istri  tidak  bisa  melakukan hubungan  seksual  dengan  suaminya.  Dasar  dari  sudut  pandang  tersebut  mampu menjadi landasan bagi penegak hukum dalam menanggpi problem Marital Rape yang terjadi di lingkungan masyarakat.
Beberapa  bagian  yang  ada  di  dalam  bab  tentang  kesusilaan  dalam  RUU KUHP  terdapat  tindak pidana yang berkaitan dengan hak perempuan khususnya hak atas reproduksi dan seksual, yaitu tindak pidana di muka umum, pornografi dan  pornoaksi,  permufakatan  jahat,  zina  dan  perbuatan  cabul,  dan  pengobatan yang  menyebabkan  terjadinya  keguguran  kandungan.  Bagian  tersebut  mengatur tentang  delik  perkosaan,  perbuatan  cabul,  inses,  serta  perdagangan  perempuan dan anak untuk eksploitasi seksual ( seksual Violence). Artinya, bahwa perbuatan- perbuatan  tersebut  merupakan  tindak  kejahatan  terhadap  integritas  dan  kedirian tubuh  seseorang,  yakni  berkaitan  dengan  persoalan  seksual. 10 Dengan  demikian
8 Qadir  Gassing, Pedoman  Penulisan  Karya  Tulis  Ilmiah (Cet.  I;  Makassar:  Alauddin University Prss, 2013), h. 13
9 Muhammad  Jaml  Jamil, Subtansi  Hukum  Materil  perkawinan  di  Lingkungan  Peradilan Agama, Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1 tahun 2015.
10 Firgie Lumingkewas, Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP dan RUU KUHP Serta Persoalan  Keberpihakan  Terhadap  Perempuan, jurnal  Lex  crimen  Vol.  V    No.  1  Januari  Tahun 2016.
Tinjauan Hukum Islam Tentang Marital Rape Dalam Rumah Tangga Terkait Rancangan Undang- Undang Hukum Pidana
Muh. Irham, Hartini Thahir, Istiqamah
jika  dikaitkan  dengan  kasus Marital  Rape maka  iapun  ada  kaitannya  dengan tindak pidana kesusliaan yang kategorinya terkait dengan persoalan seksualitas.
Dalam  RUU  KUHP  untuk  memberikan  kategori  terkait  kasus Marital Rape tidak  jauh  beda  dari  kasus  perkosaan.  Sebab Marital  Rape dalam  RUU KUHP dipandang sebagai kasus perkosaan yang terjadi dalam rumah tangga. Hal ini menandakan jika suatu perbuatan seksualitas yang didalamnya memiliki unsur pemaksaan  atau  melakukan  hubungan  seksual  tanpa  adanya  persetujuan  dari pihak  perempuan  maka  dapat  dikategorikan  sebagai  perkosaan.  Namun pembedanya  hanya  terdapata  pada  konsep  perkosaan  yang  terjadi  di  luar  ikatan perkawinan dengan yang ada dalam ikatan perkawinan.
Perbedaan antara KUHP dengan RUU KUHP  yang fokusnya pada kasus perkosaan maka dalam RUU KUHP menambahakan pembahasan terkait Marital Rape (perkosaan  dalam  ikatan  perkawinan)  yang  notabenenya  tidak  ada  dalam KUHP yang tergolong dalam pasal perkosaan. Hanya itu yang menjadi penbeda diantara  keuduanya  dalam  hal  perkosaan.  Ini  mendakan  bahwa  ada  peningkatan bahasan serta fokus kajian kasus dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Beberapa  pasal  yang  ada  dalam  RUU  KUHP  yang  menitik  beratkan bahkan  memberikan  sanksi  untuk  pelaku  tindak  pidana Marital  Rape. Seperti yang  tertuang  dalam  RUU  KUHP  yang  membahas  tentang  ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai Marital Rape sesuai pasal 480 ayat (1) dan ayat (2) poin (a) RUU KUHP yang berbunyi:
1) Setiap orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa sesorang  bersetubuh  dengannya  dipidana  karena  melakukan  perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
2) Termasuk  tindak  pidana  perkosaan  dan  dipidana  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan:
a) Persetubuhan  dengan  sesorang  dengan  persetujuannya,  karena  orang tersebut  percaya  bahwa  orang  itu  merupakan  suami/istrinya  yang sah. 11
Dari  pasal  tersebut  diatas  telah  menunjukan  bahwa  suatu  perbuatan  bisa dikategorikan sebagai Marital Rape (Perkosaan dalam ikatan perkawinan) apabila perbuatan  tersebut  mengandung  unsur  perkosaan  seperti  adanya  pemaksaan  atau perilaku  kekerasan  untuk  mengikuti  keinginan  pelaku  melakukan  hubungan seksual  (antara  suami  dengan  istri).  Dengan  hadirnya  Rancangan  Undang- Undang, ini menandakan adanya perluasan dalam menetukan kategori perkosaan.
Selain  dari  itu,  untuk  memberikan  kategori  terkait  dengan  delik  tindak pidana  perkosaan  juga  dijelaskan  dalam  ayat  yang  lain  dalam  pasal  480  RUU KUHP,  namun  dkategorikan  dengan  tindakan  pencabulan.  Itu  dijelaskan  dalam pasal 480 ayat (3) RUU KUHP yang berbunyi:
Dianggap  juga  melakukan  tindak  pidana  perkosaan,  jika  dalam  keadaan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  dilakukan  perbuatan cabul berupa:
a. Memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain;
11 Alinasi Nasional Reformasi KHP, Buku Kedua RUU KUHPinda, diakses pada Rabu, 29 September  2021. http://reformasikhp.org/data/wp-content/uploads/2019/08/RUU-KUHP-BUKU- KEDUA-28-AGUSTUS-2019-FINAL.pdf
Muh. Irham, Hartini Thahir, Istiqamah
b. Memasukkan  alat  kelamin  orang  lain  kedalam  anus  atau  mulutnya sendiri; atau
c. Memasukkan  bagian  tubuhnya  yang  bukan  alat  kelamin  atau  suatu benda kedalam alat kelamin atau anus orang lain.
Walaupun pasal tersebut menafsirkan secara umum, namun jika ditafsirkan secara  khsus  dalam  suatu  ikatan  perkawinan  dalam  hal  ini  yang  melakukan  itu adalah  suami  terhadap  istrinya  maka  mampu  dikategorikan  sebagai  suatu  tindak pidana  perkosaan.  Dengan  pasal  tersebut,  jika  suami  melakukan  tindak pencabulan  kepada  istrinya  sesuai  dengan  pasal  480  ayat  (3)  RUU  KUHP  maka perbuatan  suami  dapat  dikategorikan  sebagai  tindakan  perkosaan.  Maka  perlu kiranya  suatu  badan  hukum  memperhatikan  kejadian-kejadian  yang  ada  dalam masyarakat,  terkhususnya  itu  yang  terjadi  dalam  rumah  tangga.  Sekiranya undang-undang ini menjadi landasan untuk memberikan perlindung hukum untuk perempuan terlebih lagi itu pihak istri dalam sebuah rumah tangga.
Pada  pasal  480  ayat  (3)  RUU  KUHP  juga  sebagai  pertanda  bahwa perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia  yang  berkaitan  dengan  tindak pidana  perkosaan  semakin  meluas  pembahasannya.  Tidak  lagi  terfokus  kepada perbuatan  yang  bisa  menimbulkan  kehamilan,  namun  ketika  memasukkan  alat kelamin  ke  mulut  maupun  anus  juga  merupakan  suatu  tindak  pidana  perkosaan. Sangat  erat  kaitannya  dengan  yang  dilakukan  suami  kepada  istrinya,  walaupun antara  suami  dan  istri  memiliki  ikatan  yang  sah  namun  ketika  diperhadapkan dengan  hukum  positif  yang  berlaku  di  Indonesia  maka  suami  pun  mampu dikategorikan  sebagai  pelaku  dengan  landasan  bahwa  suami  melakukan  tindak pidana dengan sesuai delik yang ada dalam undang-undang.
Bukan  hanya  dari  perundang-undangan  yang  khusus  membahas  tentang kekerasan  dalam  rumah  tangga  namun  di  dalam  RUU  KUHP  pun  telah ditambhakan formulasi yang berkaitan dengan kasus yang adadalam rumah tanga terkhuss  itu  perilaku  antara  suami  dan  istri.  selain  dari  RUU  KUHP,  adapun Rancangan Undan-Undang yang lain yang menjadi tambahan bahasan dari kasus Marital  Rape yaitu  Rancangan  Undang-undang  Penghapuan  Kekerasan  Seksual (RUU  PKS).  Hal  ini  menandakan  bahwa  kita  sebagai  masyarakat  hukum  harus mendukung  penuh  atas  diundangkannya  undang-undang  tersebut  sebagai  bentuk presentatif dalam mendukung hak perepmuan.
Penulis  menganggap  bahwa  kategori  dalam  RUU  KUHP  tidak  jauh  beda dengan  apa  yang  tertera  dalam  KUHP  sendiri.  Sebab  dalam  RUU  KUHP  hanya pembahasan  terkait MaritalRape yang  menjadi  tambahan  dalam  bagian  ketiga tentang  perkosaan.  Sebab  terkait  sanksi  yang  diberikan  kepada  tindak  pidana perkosaan masih sama dengan yang ada dalam KUHP yakni 12 (dua belas) tahun penjara. Unsur-unsur dalam tindak pidana perkosaan terkhusus yang terjadi dalam perkawinan  pun  masih  sama  dengan  yang  ada  sebelumnya,  yakni  ketika  adanya unsur paksaan atau ancaman serta kekerasan untuk melakukan hubungan seksual. Hal ini telah sangat jelas bahwa apabila suatu perbuatan yang memaksakan untuk melakukan  hubungan  seksual  dalam  artian  tidak  adanya  persetujuan  dari  pihak korban  itu  teha  menjadikategori  tindak  pidana  perkosaan.  Selain  dari  itu  apabila perilaku  menyimpang  itu  dilakukan  dalam  ruang  lingkup  rumah  tangga  atau
Tinjauan Hukum Islam Tentang Marital Rape Dalam Rumah Tangga Terkait Rancangan Undang- Undang Hukum Pidana
Muh. Irham, Hartini Thahir, Istiqamah
adanya  ikatan  perkawinan  maka  itu  dikategorikan  sebagai Marital  Rape (perkosaan dalam perkawinan).
2. Pengkategorian  Marital  Rape  Dalam  Rncangan  Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual
Beberapa  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  telah  dibuat  sebagai upaya  untuk  memberikan  perlindungan  kepada  siapapun.  Pembahasan marital Rape sebelumnya telah dijelaskan pada bahian bab  sebelumnya. Pada bagian ini, hanya  terfokus  pada  pandangan  dalam  RUU  Penghausan  Kekerasan  Seksual terkait Marital  Rape .  Namun  dalam  pembahasan  undang-undang  ini  masih  ada pro kontra di masyarakat dalam pembahasan hingga sampai pada pengesahannya yang  terkendala.  Sebab  terdapat  beberapa  kategori  sudut  pandang  dan  perspektif yang  berbeda-beda  yang  terbangun.    Perlu  kiranya  dipahami  bahwa  RUU Penghapusan  Kekersan  Seksual  lahir  dengan  tujuan  mencegah  terjadinya  segala bentuk kekerasan seksual, menangani dan melindungi korban, pemulihan korban, dan  penindakan  pelaku.  Singkat  kata  bahwa  permerintah  telah  mengambil  upaya unyuk  menegakkan  konstitusi  yang  menegskan  bahwasanya  setiap  warg  negara berhakmendapatkan  rasa  aman  adn  bebas  atas  segala  bentuk  diskriminasi  atas perbuatan kekerasan serta pelecehan seksual.
Deretan perjalanan panjang hingga sampai pembahasan RUU Penghapusan  Kekerasan  Seksual  yang  menuai  banyak  polemik.  Namun  terlepas dari  polemik  tersebut  RUU  Penghapusan  Kekerasan  Seksual  telah  menguraikan tujuan  yang  jelas  untuk  melindungi  orang  dalam  hal  diskriminasi.  RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini sebagai bentuk representatif dari UU No. 23 Tahun  2004  Tentang  PKDRT  yang  membahas  tentang  suatu  tindak  kekerasan yang  terjadi  dalam  rumah  tangga.  Sehingga  RUU  ini  lahir  untuk menyempurnakan  undang-undang  yang  telah  ada  sebelumnnya.  Sebab  banyak dari  masyarakat  yang  berpendapat  bahwa  ketika  ia  telah  memiliki  hubungan suami dan istri tidak ada istilah dalam melakukan perkosaan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan hubungan badan.
Seama  ini  jika  berbicara  tentang  perundang-undangan  yang  mengatur tentang    kekerasan  seksual  hanyalah  KUHP.  Namun  apa  yang  telah  disturdalam KUHP tidak sepenuhnya meluas, pada intinya hanya membahas 2 jenis kekerasan seksual yakni pemerkosaan dan pencabulan. Bahkan dalam KUHAP beum diatur terkait  prosedur  dalam  melindungi  hak-hak  korban  saat  melakukan  penanganan kasus  kekerasan  seksual.  Meskipun  seiringnya  waktu  dengan  adanya perkembangan  munculnya  undang-undang  seperti  UU  No.  26  Tahun  2000
Tentang Penagdian HAM, UU No. 23 tahun 2004 Tentang
PenghapusanKekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  UU  No.  23  Tahun  2002 Tentang  perlindungan  Anak  yang  juga  mengatur  terkait  jenis  kekerasan  seksual yang  lainnya.  Amun  cakupan  dari  undang-undang  tersebut  tidak  mampu digunakan dalam ruang lingkup yang terbatas. 12
12 Komnas  Perempuan, 15  Bentuk  KekerasanSeksual:  SebuahPengenalan, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2017).
Muh. Irham, Hartini Thahir, Istiqamah
Rancangan  Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  Seksual  merupakan sebuah  upaya  dalam  pembaharuan  hukum  untuk  mengatasi  bermacam  bentuk problema  terkait  kekerasan  seksual  yang  terjadi  di  masyarakat.  Pembaharuan dalam bentuk hukum ini menjadi hal yang ingin digapai pemerintah dan penegak hukum  untuk  menciptakan  lingkungan  yang  bebas  kekerasan  seksual.  Dengan beberapa  upaya  seperti  memberikan  pencegahan  terjadinya  kekerasan  seksual, melaksanakan  mekanisme  dalam  penanganan,  dan  memerikan  perlindingan kepada korban kekerasan seksual.
Jika  merujuk  pada  UU  No.  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  bahwa  segala  bentuk  perbuatan  terhadap sesorang  terutama  perempuan  yang  mengakibatkan  timbulnya  kesengsaraan  atau penderitaan  secara  fisik,  seksual,  psikologis  dan/atau  penelantaran  rumah  tangga termasuk  ancaman  untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasan kemerdekaan  secara  melawan  hukum  dalam  ruang  lingkup  rumah  tangga,  itu dikategorikan sebagai kekerasan yang ada dalam rumah tangga. Pada hakikatnya dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT ini hanya meberikan spesifikasi secara  umum  terkait  dengan  kejahatan-kejahatan  yang  melanggar  hukum  pada ruang  lingkup  rumah  tangga.  Berbeda  dengan  RUU  Penghapusan  Kekerasan Seksual  yang  terfokus  pada  suatu  tindakan  yang  berkaitan  dengan  seksualitas dalam  rumah  tangga.  Dalam  artian  RUU  Penghapusan  Kekeasan  Seksual  hanya menjadi  penjelasan  lebih  lanjut  dari  undang-undang  sebelumnya  seperti  UU  No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT.
Sedangkan  yang  ada  dalam  RUU  Penghapusan  Kekerasan  Seksual memuat  beberapa  kategori  tindakan  kekerasan  seksual  pada  perempan  baik  itu diluar  pernikahan  maupaun  yang  memliki  ikatan  perkawinan.  Jenis-jenis  kateori kekersana seksual dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual seperti pelecehan seksual,  eksploitiasi  seksual,  pemaksaan  kontrasepsi,  pemaksaan  aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual dan penyiksaan  seksul.  Jika  dibandingkan  dengan  undang-undang  sebelumnya  yang telah  mengatur  kekerasan  dalam  rumah  tangga  maka  dapat  dilihat  secara  cermat bahwa  dalam  RUU  Pengahaapusan  Kekerasan  Seksual  tlah  memberikan  banyak kategori terkait kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkungan masyarakat.
Perumusan  tentang  ruang  lingkup  perbuatan  dapat  digolongkan  sebagai tindak  kejahatan  kekerasan  seksaul  tidaklah  mudah  untuk  dirumuskan, karenaterbatasnya  pembahasan  tentang  kejahatan  kekerasan  seksual  yang  ada dalam  KUHP.  Begitu  pula  dalam  ruang  lingkup  masyarakat,  pengertian  terntang kekerasan  seksual  memiliki  nilidan  norma  yang  beragam  dan  berbeda-beda. Sehingga  apa  yang  dianggap  orang  lain  itu  benar  sedangkan  yang  lainnya mengatakan salah.
Ketentuan  pidana  yang  tertera  dalam  RUU  Penghapusan  Kekersan Sekusual  dijabarkan  sesuai  dengan  pasal  11  ayat  1  “setiap  orang  dilarang melakukan kekerasan seksual”. Dalam ketentuan umum pada RUU Penghapusan Kekerasan  Seksual  pada  pasal  1  menjelaskan  bahwa  yng  dimaksud  setiap  orang orang  perseorangnan  secara  individual,  orang  secara  kelompok  yang  terorganisir atau  tidak  terorganisir,  atau  korporasi.  Selain  dari  itu,  ada  beberapa  unsur-unsur
Tinjauan Hukum Islam Tentang Marital Rape Dalam Rumah Tangga Terkait Rancangan Undang- Undang Hukum Pidana
Muh. Irham, Hartini Thahir, Istiqamah
dalam  RUU  Penghapusan  Kekerasan  Seksual  yang  perlu  diperhatikan  sebagai berikut:
1. Menggunakan  cara  non-fisik  dan  fisik  seperti  menyentuh,  mencolek hingga  berujung  pada  serangan  dengan  tujuan  memaksa  melakukan hubungan  seksual  hingga  mengakibatkan  rusaknya  organ,  sistem  dan fungsi reproduksi.
2. Mengunakan alat untuk mengancam hingga menimbulkan kekerasan.
3. Ketika  orang  lain  merasa  terintimidasi,  terhina,  direndahkan  atau dipermalukan agar seseorang melakukan hubungan seksual dengan tujuan menguntungkan diri  sendiri sehingga orang lain  dapat  kehilangan kontrol terhadap  organ  reproduksi  yang  mengakibatkan  korban  tidak  dapat memiliki keturunan.
4. Pemaksaan  seksual,  pemaksaan  pelacuran  dan  eksploiasi  swksual memberikan  batasan  gerak  atau  mencabut  kebeasan  orang  yng  bertujuan menemptkan  orang  lainuntuk  melayani  kebutuhan  seksualdirinya  sendiri atau orang lain dengan waktu tertentu.
Beberapa  penjelasan  diatas  telah  menerangkan  berbagai  jenis  unsur kejahatan kekerasan seksual  dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.  Yang dikategorikan  dalam  berbagai  bentuk  tindak  pidana  dalam  seperti  pelecehan seksual,    dll.  Pengkategorian  tindak  kekerasan  seksul  dalam  RUU  Penghapusan Kekerasan  Seksual  melingkupi  kejahatan  yang  kerap  terjadi  dalam  masyarakat yang  sampai  saat  ini  belum  ada  penjelasan  secara  meluas  dari  undang-undang yang  telah  disahkan  oleh  pemerintah.  Kategori  tersebut  tertuang  dalam  pasal  11 RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yakni:
1. Pelecehan seksul
2. Eksploitai seksual
3. Pemaksaan kontrasepsi
4. Pemaksaan aborsi
5. Perkosaan
6. Pemaksaan perkawinan
7. Pemaksaan pelacuran
8. Perbudakan seksual, dan
9. Penyiksaan seksual.
Kategori tersebut merupakan bentuk tindakan yang tergolong dalam kasus kekerasan seksual. Selain itu, Marital Rape pun masuk dalam kategori dari tindak pidana  kekerasan  seksual  dalam  RUU  Penghapusan  Kekerasan  Seksual.  Pasal yang  lain  pun  yang  ada  di  dalam  RUU  Penghapusan  Kekerasan  Seksual memberikan  kategori  tindak  pidana  perkosaan  apabila  melakukan  ancaman, kekerasan serta tipu muslihat dengan tujuan untuk melakukan hubungan seksual. Seperti  yang  tertuang  dalam  Pasal  16  RUU  Penghapusan  Kekerasan  Seksual sebagai berikut:
Muh. Irham, Hartini Thahir, Istiqamah
Setiap  orang  dengan  kekerasan,ancaman  kekerasan,  atau  tipu  muslihat, atau  menggunakan  kondisi  seorang  yang  tidak  mampu  memberikan persetujuan  untuk  melakukan  hubungan  seksual,  diancam  pidana perkosaan.
Dari  penjelasan  yang  telah  terkemukakan  diatas  mampu  kita  tafsirkan bahwa Marital Rape juga menjadi salah satu bagian dari tindak pidana kekerasan seksual.  Yang  dalam  kategorinya  hanya  terfokus  pada  cara  mengncam  dan menggunakan  tipu  muslihat  supaya  mencapai  tujannya  untuk  melakukan hubungan seksual.
Dalam  kasus Marital  Rape yang  sering  dijumpai  menjadi  sangat  susah untuk diselesaikan sebab kurangnya aturan hukum yang berlaku membahas terkait dengan  kasus  tersebut.  Maka  lahirnya  RUU  Penghapusan  Kekerasan  Seksual menjadi  batu  loncatan  di  bidang  hukum  untuk  memberikan  bantuan  kepada korban Marital Rape . Sebab banyak yang menggunakan alasan perceraian dengan mengatas namakan tindakan Marital Rape.
Kategori tersebut dipaparkan dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual supaya  tidaklagi  adanya  tindakan  yang  dilakukan  oleh  suami  untuk  memaksa istrinya  melakukan  hubungan  seksual  tanpa  persetujuannya.  Sebab  istri  juga memiliki hak untuk menolak melakukan hubungan seksual karena adanya kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukannya.
Marital  Rape dalam  RUU  Penghapusan  Kekerasan  Seksual  jika  merujuk pada  kategori  yang  ada  dalam  pasal  11  RUU  Penghapusan  Kekerasan  Seksual merupakan  bagian  dari  perkosaan,  perbudakan  seksual,  dan  eksploitasi  seksual. Alasannya adalah sebab jika istri dipaksa untuk melakukan hubngan seksual tanpa adanya persetujuan bisa  dikatakan sebagai budak seks semata. Dalam  artian istri hanya  dianggap  sebagaialat  pemuas  nafsu  suami  semata.  Sama  halnya  dengan perkosaan dengan eksploitasi seksual, istri hanya dijadikan sebagai bahan pemuas nafsu  semata.  Dengan  adanya  ikatan  perkawinan  yang  menjadi  alasan  bahwa suami berhak melkukan apapun kepada istrinya. Paham yang seperti ini harusnya telah  diuah  dalam  sebuah  rumah  tangga.  Karena  dalam  setiap  ikatan  perkwina suami  dan  istri  memeilikihak  dan  kewajibannya  masing-masing.  Serta  tujuan diadakannya perkawinan pun adalah menciptakan keluarga yang daai, tentram dan penuhdengan  kashsayang.  Bukan  semata  karena  hanya  ingin  memuaskan  nafsu semata.
3. Perbandingan  RUU  KUHP  Dengan  RUU  Penghapusan  Kekerasan Seksual Dalam Menerapkan Kategori Marital Rape
Perlu  kiranya  dipahami  bahwa  RUU  KUHP  dengan  RUU  Penghapusan
Kekerasan  Seksual  memiliki  perbedaan  dalam  memberikan  kategori  terkait dengan Marital Rape. Kategori yang ada dalam RUU KUHP terkait Marital Rape hanya  masuk  dalam  bagian  perkosan  dan  asusila.  Sedangkan  untu  RUU Penghapusan  Kekearasan  Seksual  meliputi  perkosaan,  eksploitasi  seksual  dan perbudakan seksual.
Selain daripada itu, kedua RUU tersebut memiliki pendekatan yang berbda dalam  menetukan  perlindungan  kekerasan  seksual.  Formulasi  tentang
Tinjauan Hukum Islam Tentang Marital Rape Dalam Rumah Tangga Terkait Rancangan Undang- Undang Hukum Pidana
Muh. Irham, Hartini Thahir, Istiqamah
perkembangan  dalam  RUU  KUHP  berangkat  dari  rekontruksi  yang  mengacu pada:
1. Mengembangkan  aturan  pidana  dalam  undang-undang  diluar  KUHP dengan  secara  khusus  mengatur  tindak  pidana  yangbersifat  kejahatan  dan tindakpidana administrasi
2. Bersifat  adaptif  terhadap  perkembangan  kejahatan  internasional,  yang bersumber  dari  berbagai  konvensi  yang  sudah  diratifikasi  maupun  yang belum
3. Memperhatikan dasar pemikiran gender sensitive untuk melindungi harkat dan martabat perempuan. 13
Sedangkan  pendekatan  yang  digunakan  dalam  RUU  Penghapusan Kekerasan  Seksual  yang  berdasar  pada  hukum  yang  berprespektif  perempuan. Pendekatan  ini  sering  dikenal  sebagai feminist  jurinprudence. Teori  hukum berprespektif  perempuan  menggunakan  metode  menggali  terkait  apa  yang dibutuhkan perempuan, apa yang di inginkan perempuan, dan mempertimbangkan segala pengalaman konkret dan unik dari perempuan. 14
Kekerasan  seksual  yangterdapat  dalam  RUU  KUHP  merupakan  bagian dari tindak pidana khusus,yaitu tindak pida berat seperti hak asasi manusia. Yang meliputi  perkosaan,  perbudakan  seksual,  pelacuran  secara  paksa  pemaksaan kehamilan,  pemandulan  atau  sterilisasi  secara  paksa  atau  bentuk-bentuk keerasanseksual  lain.  Selain  itu  tidak  semua  tindak  pidana  tersebut  dijelaskan secara  rinci  dalam  RUU  KUHP.  Yang  dijelaskan  secara  rinci  hanyalah  tindak pidana  perkosaan.  Berdasarkan  pasal  512  ayat  (1)  dan  (2)  RUU  KUHP  2018, seseorang dapat dikatakan melakuakan tindakpidana perkosaan apabila:
1. Laki-laki  melakukan  persetubuhan  dengan  perempuan  diluar  perkawinan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut.
2. Laki-laki  melakukan  persetubuhan  dengan  perempuan  diluar  perkawinan, tanpa persetujuanperempuan tersebut.
3. Laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan dengan persetujuan perempuan  tersebut,  tetapi  persetujuan  tersebut  dicapai  dengan  melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai.
4. Laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan  tersebut  karean  perempuan  tersebut  percaya  bahwa  laki-laki tersebut adalah suaminya yang sah.
13 BPHN  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  RI, Draf  Naskah  Akademik Rancangan  Undang-Undang  Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP), (Jakarta: BPHN, 2015)
14 Tim  Penyusun  Nskah  Akademik  RUU  Penghapusan  Kekerasan  Seksual, Naskah Akademik  Rancangan  Undang-Undang  Tentang  Pengahpusan  Kekerasan  Seksual, (Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2017)
Muh. Irham, Hartini Thahir, Istiqamah
5. Laki-laki  yang  melakukan  persubuhan  sengan  perempuan  yang  beruia dibawah 18 tahun dengan persetujuannya.
6. Laki-laki  yang  melakukan  persetubuhan  dengn  perempuan,  padahal diketahui  bahwa  perempuan  tersebut  dalam  keadaan  pingsan  atau  tidak berdaya,  dan  dilakukan  dengan  cara  laki-laki  measukkan  alat  kelaminnya kedalam  anus  atau  mulut  perempuan  atau  measukkan  suatu  benda  yang bukan merpakan bagian tubuhnya kedalam vagina atau anus perempuan.
Sedangkan  jenis  kekerasan seksual  dalam RUU Penghapusan Kekerasan  Sekusal yang terdapat dalam pasal 11 RUU Penghapusan Kekerasan Seksual antara lain:
1. Pelecehan seksual.
2. Eksploitasi seksual.
3. Pemaksaan kontrasepsi.
4. Pemaksaan aborsi.
5. Perkosaan.
6. Pemaksaan perkawinan.
7. Pemaksaan pelacuran.
8. Perbudakan seksual, dan
9. Penyiksaan seksual. 15
Dari  beberapa  uraian  diatas, Marital  Rape dalam  RUU  KUHP  hanya terdapat  pada  tindak  pidana  perkosaan.  Sedangkan  untuk  RUU  Penghapusan Kekerasan  Seksual  memiliki  banyak  landasan  terkait  dengan Marital  Rape. Dariperbandingan  tersebut  maka  telah  mampu  disimpulkan  bahwa  RUU Penghapusan  Kekerasan  Seksual  telah  membahsa  laus  terkait  tindak  pidana kekerasan seksual terkhususnya pada kasus Marital Rape.
D. penutup
Marital  Rape merupakan  sebuah  kondisi  dimana  sang  istri  dipaksa  untuk melakukan  hubungan  seksual  tanpa  adanya  persetujuan  darinya.  Hukum  islam berpandangan  bahwa Marital Rape  tdak  boleh  dilakukan  karena  tidak  sesuai dengan  prinsip  ajaran  islam.  Dalam  islam  dianurkan  untuk  melangsungkan hubungan  suami  sitri  dengan  baik  dan  benar  yang  memperhtikan  hak  dan kewajiban  masing-masing  pasangan  untuk  menciptakan  keluarga  yang  sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sedangkan untuk beberapa pandangan dari hukum positif terkhususnya  pada  Rancangan  Undang-Undang  telah  memberikan  kategori Marital Rape sebagai tindak pidana perkosaan.
15 Agnes  Kusuma  Wardadi,  dkk, Analisis  Keberlakuan  RKUHP  dan  RUU-PKS  Dalam mengatur Tindak Kekersan Seksual, jurnal Lex Scientia Law Review, Vol. 2 No. 2 Mei 2019.
Tinjauan Hukum Islam Tentang Marital Rape Dalam Rumah Tangga Terkait Rancangan Undang- Undang Hukum Pidana
Muh. Irham, Hartini Thahir, Istiqamah
Walaupun tulisan ini masih dalam bentuk sebagai pandangan dari penulis namun  karya  ilimiah  ini  dibuat  untuk  dijadikan  sebagai  pertimbangan  serta menjadi  acuan kepada peneliti lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Al-Jazairi,  Abdurahman  Thalib. Bercinta  Seperti  Rasulullah, Kalasan  Sleman: Cahaya Hati, 2009.
BPHN Kementerian Hukum  dan Hak Asasi  Manusia RI, Draf Naskah Akademik Rancangan  Undang-Undang  Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana (KUHP), Jakarta: BPHN, 2015.
Kementerian  Agama  RI, Al-Qur’an  dan  Terjemahannya, Semarang:  Pt.  Karya Toha Putra, 2002.
Komnas  Perempuan, 15  Bentuk  KekerasanSeksual:  SebuahPengenalan, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2017).
Maloko, M. Tahir. Dinamika Hukum Perkawinan, Makassar: Alauddin University Press, 2012.
Nurhayati,  Elli. Panduan  Untuk  Pendamping  Korban  Kekerasan, Yogyakarta: Rifka Anisa, 2000.
Tim  Penyusun  Nskah  Akademik  RUU  Penghapusan  Kekerasan  Seksual, Naskah Akademik  Rancangan  Undang-Undang  Tentang  Pengahpusan  Kekerasan Seksual, Jakarta:  Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan  Terhadap  Perempuan, 2017.

## JURNAL
Firgie Lumingkewas, Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP dan RUU KUHP Serta  Persoalan  Keberpihakan  Terhadap  Perempuan, jurnal  Lex  crimen Vol. V  No. 1 Januari Tahun 2016.
Gassing,  Qadir. Pedoman  Penulisan  Karya  Tulis  Ilmiah, Cet.  I;  Makassar: Alauddin University Prss, 2013.
Jamil,  Muhammad  Jaml. Subtansi  Hukum  Materil  perkawinan  di  Lingkungan Peradilan Agama, Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1 tahun 2015.
Lomba Sultan, Penegakan Keadilan Hakim Dalam Prespektif Alquran , Jurnal Al- Qadāu, Volume 1 No. 2, tahun 2014.
Marilang, Hukum  dan  Keadilan, Jurnal  Konstitusi,  (PKK  UIN  Alauddin Makassar), Volume III No. 1, Juni 2011.
Muhammad Saleh Ridwan, Perkawinan Dibawah Umur (Dini), Jurnal Al-Qadāu, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015.
Muh. Irham, Hartini Thahir, Istiqamah
Wardadi,  Agnes  Kusuma,  dkk. Analisis  Keberlakuan  RKUHP  dan  RUU-PKS Dalam  mengatur  Tindak  Kekersan  Seksual, jurnal  Lex  Scientia  Law Review, Vol. 2 No. 2 Mei 2019.

## WEBSITE
Alinasi  Nasional  Reformasi  KHP, Buku  Kedua  RUU  KUHPinda, diakses  pada Rabu, 29 September 2021. http://reformasikhp.org/data/wp-
content/uploads/2019/08/RUU-KUHP-BUKU-KEDUA-28-AGUSTUS- 2019-FINAL.pdf

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan