## Amanna Gappa
Amanna Gappa, Vol. 30 No. 1, 2022
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

## Perlindungan  Hukum  Hak  Desain  Industri  Batik Betawi: Sebuah Realitas Hukum dan Sosial
Imam Syahbana * , Hasbir Paserangi, Marwah
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Indonesia.
* E-mail: imamsyahbana01@gmail.com

## Abstract:
This study aims to examines the legal protection of Betawi Batik designers who work at Palbatu Batik House. This study uses an empirical legal approach, which is a method that uses primary data obtained from  the  community  to  describe  conditions  in  the  field.  The  data  collection  technique  was  done  by interview.  The  results  showed  that  Rumah  Batik  Palbatu  provides  legal  protection  for  Betawi  Batik Designers by allowing Designers to use the RBP Brand to protect Betawi Batik as ownership. In an effort to  protect  Betawi  Batik  Designers  who  work  at  RBP,  RBP  registers  with  the  Trademark  regime  with Registration Number IDM000680767. The role of the Directorate General of Intellectual Property is to realize legal protection for Betawi Batik in Industrial Design by conducting socialization and providing education  on  how  to  submit  applications,  and  assisting  in  complaints  in  the  event  of  a  violation  of Intellectual Property Rights.
Keywords: Batik; Betawi Batik; Intellectual Property Rights; Legal Protection

## Abstrak:
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menelaah  perlindungan  hukum  terhadap  desainer  Batik  Betawi  yang bekerja di Rumah Batik Palbatu. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris, yaitu metode yang  dilakukan  dengan  menggunakan  data  primer  yang  diperoleh  dari  masyarakat  dalam menggambarkan  kondisi  di  lapangan.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  wawancara.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rumah Batik Palbatu memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap desainer batik betawi dengan mengizinkan desainer menggunakan Merek RBP untuk melindungi Batik Betawi sebagai kepemilikan. Dalam upaya melindungi Desainer Batik Betawi yang bekerja di RBP, RBP mendaftarkan pada rezim Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000680767. Peran Direktorat Jenderal Kekayaan  Intelektual  untuk  mewujudkan  perlindungan  hukum  terhadap  Batik  Betawi  dalam  Desain Industri  dengan  melakukan  sosialisasi  dan  memberikan  edukasi  bagaimana  cara  melakukan  pengajuan permohonan serta membantu dalam pengaduan apabila terjadi pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.
Kata Kunci: Batik; Batik Betawi; Hak Kekayaan Intelektual; Perlindungan Hukum

## 1. Pendahuluan
Salah  satu  ragam  budaya  Indonesia  yang  dikenal  sebagai  persatuan  bangsa  ialah warisan budaya berupa Batik. Indonesia mempunyai beragam motif batik yang berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Setiap daerah mempunyai motif batik yang menjadi ciri khas dari suatu daerah. 1 Batik memiliki pengaruh dalam perkembangan di
1 Widyastutiningrum,  Dyah  Ayu.  (2019).  "Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Cipta  Batik  Motif Ceplok Segoro Amarto Di Kota Yogyakarta." JIPRO: Journal of Intellectual Property 2, no. 1.
masa kerajaan Majapahit. Batik telah ada sejak kerajaan Hindu dan Budha tersebar di Indonesia.  Dalam  melestarikan  hasil  dari  akulturasi  budaya  yang  telah  ada  di  ruang lingkup  masyarakat  sejak  zaman  perdagangan,  maka  perlu  adanya  bentuk perlindungan  oleh  Hak  Kekayaan  Intelektual  yang  terdiri  dari  Merek,  Paten,  Desain Industri,  Hak  Cipta,  Indikasi  Geografis,  Rahasia  Dagang,  Desain  Tata  Letak  Sirkuit Terpadu  (DTLST)  serta  Perlindungan  Varietas  Tanaman. 2 Hak  Kekayaan  Intelektual merupakan hak timbul karena hasil pola pikir yang dapat menghasilkan produk atau proses  yang  berguna  bagi  manusia  dan  dapat  dinikmati  secara  ekonomis  dari  hasil intelektual kreativitas. 3
Hak  Desain  Industri  merupakan  hak  istimewa  yang  diberikan  oleh  Negara  kepada pemilik  hak  berdasarkan  kepemilikan  Desain  atau  karya  seni.  Kepemilikan  Desain Industri  dapat  dimiliki  apabila  didaftarkan  atas  nama  Desainer.  Kepentingan  Desain Industri  bagi  perusahaan  ialah  melindungi  hasil  karya  seni  dari  berbagai  bentuk tindakan pelanggaran seperti menjiplak, menirukan maupun pembajakan. 4
Saat  ini,  masih  banyak  desainer  belum  memahami  pentingnya  untuk  mendaftarkan kepemilikan hak. Hal ini terkait erat dengan kurangnya pemahaman serta kesadaran tentang pentingnya pelindungan Desain Industri di kalangan masyarakat. Oleh sebab itu,  perlu  suatu  perlindungan  dan  mekanisme  di  dalam  lembaga  hukum  untuk menciptakan  rasa  aman  yang  diberikan  oleh  Hak  Kekayaan  Intelektual  melalui kegiatan-kegiatan  yang  mendukung  program  diseminasi  informasi  terkait  KI  secara umum dan Desain Industri secara khusus. 5
Salah satu contoh terkait hal ini terjadi di salah satu perusahaan Rumah Batik Palbatu (Selanjutnya  disebut  RBP).  Dalam  sudut  pandang  perlindungan  merek,  RBP  telah memiliki  perlindungan  hukum  sebab  RBP  telah  mendaftarkan  merek  kepada  Hak Kekayaan  Intelektual  dengan  Kode  Kelas  41  atau  dengan  Nomor  Pendaftaran IDM000680767. 6 RBP  sebagai  pemilik  sebuah  merek  penjualan  Batik  Betawi bekerjasama  dengan  Desainer  dalam  memproduksi  produk  kerajinan  tangan  dua dimensi dan tiga dimensi. RBP menjadikan hasil karya Desainer sebagai produk milik RBP setelah membayar Upah Nominal. Adapun sistem kerja sama antara RBP sebagai pemilik merek dengan Desainer ialah sistem Upah Nominal.
Desainer  RBP  dikenal  sebagai  pencipta  motif  dan  pengrajin  Batik,  namun  pada faktanya  tidak  semua  Desainer  telah  mendaftarkan  hasil  karya  mereka  (Gambar  1). Keahlian  sebagai  pembatik  merupakan  suatu  keahlian  yang  telah  dipelajari  untuk tujuan memanfaatkan warisan budaya sebagai kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh  setiap  generasi.  Dalam  perspektif  perlindungan  Desain  Industri,  belum  adanya kepastian hukum disebabkan kurangnya pengetahuan dan dukungan edukasi dalam memahami pentingnya sebuah perlindungan hasil karya atau desain.
2 OK. Saidin, (2015), Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 19.
3 Sitorus,  Winner  dan  Ahmadi  Miru.  (2020).  "Intellectual  Property  Rights  Protection  On  Dance  And Song  As  An  Traditional  Cultural  Expression  In  South  Sulawesi  Under  National  And  International Law." Intellectual Property Rights Review 3, no. 1: 185-202. 4 Ibrahim  Ahmad  dan  Hasbir  Paserangi.  (2018).  "Initiating  the  Community  Economic  Improvement through  Intellectual  Property  Registration  of  “Robusta  Pinogu  Coffee”." Hasanuddin  Law  Review 4,  no.  1: 103-112.
5 Freddy Harris, (2019), Modul Kekayaan Intelektual Bidang Desain Industri , DJKI Kemenkuham, hlm. 3.
6 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual: Pangkalan Data Kekayaan Intelektual. DIkutip pada laman: https://pdki-indonesia.dgip.go.id  diakses pada 31 Juli 2021.
Gambar 1. Hasil Karya Desainer yang dipasarkan
Sumber: Data Sekunder, 2021 (diolah)
Sejak  berdiri  di  tahun  2016,  RBP  telah  memiliki  perjanjian  kerja  antara  RBP  dengan Desainer.  RBP  selaku  penyedia  alat  dan  bahan  serta  Desainer  selaku  orang  yang mendesain.  Namun,  perjanjian  antara  RBP  dan  Desainer  tidak  dibuat  secara  tertulis sehingga tidak jelas mengatur mengenai kepemilikan hak atas desain tersebut secara tertulis.  Oleh  karena  itu,  pentingnya  perlindungan  hukum  dalam  suatu  kerjasama. Beberapa permasalahan yang menjadi fokus dalam Rumah Batik Palbatu dan Desainer Betawi adalah bentuk perlindungan hukum terhadap Desainer Batik Betawi dan peran Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  untuk  mewujudkan  perlindungan  hukum terhadap Batik Betawi dalam Desain Industri. Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap Desainer Batik Betawi dan peran Direktorat Jenderal  Kekayaan  Intelektual  untuk  mewujudkan  perlindungan  hukum  terhadap Batik Betawi dalam Desain Industri.

## 2. Metode
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  hukum  empiris,  yaitu  pendekatan  yang dilakukan dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari masyarakat dalam menggambarkan  kondisi  di  lapangan. 7 Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini dilakukan  dengan  wawancara.  Wawancara  merupakan  teknik  pengumpulan  data secara langsung melalui tanya jawab kepada informan terpilih yang memiliki relevansi dengan  objek  kajian  penelitian  pada  pendekatan  empiris. 8 Analisis  bahan  hukum dilakukan dengan pengumpulan dan pengolahan bahan-bahan hukum yang disusun secara  sistematis  untuk  mencari  pemecahan  atas  isu  hukum  dengan  menggunakan analisis konten.
7 Irwansyah,  (2021), Penelitian  Hukum  Pilihan  Metode  &  Praktik  Penulisan  Artikel ,  Mirra  Buana  Media, Yogyakarta, hlm. 43.
8 Benuf,  Kornelius,  dan  Muhamad  Azhar.  (2020).  "Metodologi  penelitian  hukum  sebagai  instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." Gema Keadilan 7, no. 1: 20-33.

## 3. Deskripsi Singkat Rumah Batik Palbatu
Rumah Batik Palbatu beralamatkan Jl. Palbatu IV No.17, RT.9/RW.4, Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Rumah Batik Palbatu merupakan  salah  satu  tempat  edukasi  membatik  di  kota  Jakarta  dibidang  seni  dan budaya.  Bermula  dari  keinginan  untuk  melestarikan  Batik  sebagai  warisan  budaya bangsa  dan  ingin  meningkatkan  produktifitas  serta  perekonomian  masyarakat.  Budi Dwi  Harryanto  dan  Budi  Darmawan  memiliki  ide  dengan  membuat  sebuah Kampoeng  Batik  sebagai  tempat  edukasi  dan  wisata  di  tengah  kota  dengan memberdayakan  warga  sekitar  dan  warga  diluar  daerah  melalui  kegiatan  membatik sebagai upaya pelestarian batik yang telah diakui sebagai warisan tak benda. Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh warga kampung diawali dengan perbaikan lingkungan melalui  kegiatan  menghiasi  dinding-dinding  rumah  warga  dengan  Desain  batik melalui event Jakarta Batik Carnival (JBC) pada tahun 5-6 Mei 2012. 9
Pada  peringatan  Hari  Batik  Nasional  tanggal  2  Oktober  2013  digelar event Ngebatik Sekampung.  Kegiatan  tersebut  bertujuan  untuk  memperkenalkan  Kampoeng  Batik Palbatu, dan meresmikan Rumah Batik Palbatu. Rumah Batik Palbatu sebagai tempat membatik  untuk  memberikan  pelatihan  dan  menjadi  motivator  bagi  masyarakat pemula  yang  ingin  belajar  Membatik.  Rumah  Batik  Palbatu  lebih  fokus memberdayakan warga sekitar maupun diluar masyarakat palbatu, supaya mengenal proses  membuat  batik.  Selama  ini,  masyarakat  khususnya  di  Jakarta,  banyak  yang belum memahami definisi Batik, proses membatik, dan material Batik. 10
Di tahun 2015, Rumah Batik Palbatu bekerjasama dengan beberapa gerai batik seperti gerai  Nona,  Prasadi,  Euis  dan  Renny  untuk  memperkenalkan  Rumah  Batik  Palbatu secara luas dan lebih dikenal masyarakat. Pada tahun 2016 dan hingga saat ini, Rumah Batik Palbatu telah mengembangkan program-program untuk meningkatkan ekonomi warga sekitar melalui kegiatan menciptakan pola, menggambar pola di atas kain dan menghasilkan  kain  Desain  Batik.  Rumah  Batik  Palbatu  secara  resmi  dimanfaatkan sebagai  sarana  bagi  desainer  muda  untuk  belajar  mengajar  dan  memproduksi  Batik sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kelompok Industri Batik dengan keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  314 tahun  2013. 11 Fungsi  lain  dari  RBP  ialah  sebagai  tempat  untuk  memamerkan  serta memasarkan hasil karya Batik Betawi (Gambar 2).
Gambar 2. Rumah Batik Palbatu
9 https://www.fimela.com/fashion/read/3710593/indahnya-warna-dan-corak-batik-kampung-batik- palbatu , diakses pada 13 April 2022 Pukul 09.26 WIB.
10 Budi Dwi Harryanto, (Pemilik dan Desainer Batik) Wawancara tanggal 5 Juli 2021.
11 Ibid .
Selain menjual produk  di sanggar RBP, RBP bersama Desainer sering kali mengikuti kegiatan  pameran  menjual  hasil  karyanya,  seperti  Pameran  yang  diselenggarakan  di Universitas Indonesia, Jakarta Multicultural School dan acara-acara khusus. Salah satu kegiatan kunjungan Sera (Serasi Autoraya) dan memesan Batik Betawi di RBP untuk kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Sera. Dari hasil wawancara dengan Farida, diketahui  bahwa  Batik  Betawi  yang  telah  ia  dan  Desainer  lainnya  hasilkan  banyak diminati  dan  dibeli  oleh  masyarakat  lokal  maupun  mancanegara  untuk  dijadikan cinderamata khas Betawi. Maka perlu diketahui bahwa membatik dapat memberikan keuntungan  bagi  Desainer  ketika  dikelola  secara  mandiri  dan  dikembangkan  dan didukung oleh berbagai sektor termasuk pemerintah.

## 4. Perlindungan  Hukum  terhadap  Desainer  Batik  Betawi  dan  Peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Perlindungan  hukum  bertujuan  untuk  mengintegrasikan  serta  mengkoordinasikan berbagai  kepentingan  yang  ada  dalam  masyarakat  karena  memiliki  bentuk  lintas kepentingan.  Kepentingan  hukum  adalah  mengurusi  hak  dan  kepentingan  manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang  perlu  diatur  dan  dilindungi. 12 Perlindungan  hukum  harus  dilandaskan  dengan perjanjian  kerja  hal  ini  dikarenakan  untuk  mendapatkan  sebuah  perlindungan diperlukan bukti secara sah menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan. 13
Apabila produk kain Batik didaftarkan atas nama badan usaha, maka harus memiliki Pengalihan  Hak  Atas  Desain  Industri  berupa  perjanjian  yang  telah  di  sepakati  oleh kedua belah pihak. Perjanjian tersebut dilampirkan ketika pendaftaran desain industri. Pendesain  sebagai  orang  yang  mendesain  dan  pemegang  Hak  Atas  Desain  Industri sebagai lembaga atau perusahaan yang bekerjasama dengan desainer.
Setiap  Desainer  yang  bekerja  di  RBP  masih  menggunakan  Merek  RBP  untuk melindungi  kain  Batik  Betawi  sebagai  kepemilikan,  padahal  RBP  mendaftarkan kepada  DJKI  untuk  rezim  Merek  bukan  pada  rezim  Desain  Industri.  RBP  dapat mendaftarkan kain Batik Betawi ke dalam rezim Desain  Industri meskipun RBP telah mendaftarkan  pada  rezim  Merek,  hal  ini  dikarenakan  Merek  hanya  sebagai  tanda pengenal  atau  pembeda  antara  satu  Merek  produk  dengan  Merek  produk  lainnya, sedangkan  kain  Batik  Betawi  termasuk  ke  dalam  produk  berwujud,  serta  dari perlindungan  pun  berbeda.  Berbagai  faktor  menjadi  alasan  untuk  Desainer  belum mendaftarkan  kepemilikan  Desain  masing-masing  seperti  masalah  biaya  yang dikeluarkan dan dokumen yang harus di kumpulkan.
Fenomena inilah yang menjadi kendala untuk RBP, Desainer dan DJKI. Sebab dampak yang  terjadi  ialah  apabila  pihak  lain  mendaftarkan  Desain  tersebut  terlebih  dahulu, maka Desainer yang telah mendesainnya tidak dapat mengajukan pengaduan, hal ini dikarenakan  Desainer  yang  mendaftar  telah  memiliki  sertifikat  secara  sah.  Dampak untuk  DJKI  ialah  apabila  banyaknya  kasus  pengaduan  maka  sosialisasi  yang
12 Satjipto Raharjo , (2000) , Ilmu Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.
13 Dewi, Anak Agung Mirah Satria. (2017). "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube." Jurnal Magister Hukum Udayana 6, no. 4: 508-520.
dilakukan oleh DJKI belum maksimal, hal ini diukur dari pencapaian jumlah pemohon yang masih sedikit dalam mendaftarkan hasil Desain Industri.
Secara khusus, perlindungan hukum terhadap Desainer Batik Betawi yang bekerja di RBP haruslah berdasarkan Desain Industri. Perlindungan dalam Desain Industri lebih mengarah  berdasarkan  kepemilikan  desain,  sehingga  apabila  dilindungi  maka  akan lebih  terakomodir  secara  menyeluruh. 14 Sebab  Batik  Betawi  merupakan  produk budaya  yang  memiliki  nilai  ekonomi.  Batik  Betawi  telah  dikenal  baik  dalam  skala Nasional  maupun  Internasional,  sehingga  apabila  Batik  Betawi  diberi  perlindungan dalam  rezim  Desain  Industri,  maka  Desainer  dapat  mengembangkan  kemandirian secara potensial dan ekonomi.
Dalam  menjalankan  kegiatan  usaha  secara  bersama-sama,  Pemerintah  diberi wewenang untuk mengatur dan melindungi kegiatan usaha, yang sepenuhnya diatur dalam Undang-Undang Dasar. Pada Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, menyatakan bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama yang di dasari atas asas kekeluargaan. Pernyataan  tersebut  diperkuat  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  7 Tahun  2021  tentang  Kemudahan,  perlindungan  dan  Pemberdayaan  Koperasi,  dan Usaha Mikro, kecil dan Menengah (Selanjutnya Disebut PP 7 Tahun 2021).
Pada  Pasal  79  ayat  1  PP  7  Tahun  2021,  menyatakan  bahwa  Kementerian  yang menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  hukum  dan  hak  asasi  manusia memberikan  kemudahan  dalam  memperoleh  hak  kekayaan  intelektual  secara  cepat, tepat,  murah,  dan  tidak  diskriminatif  dalam  pelayanan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan. 15 Kewenangan  dalam  mewujudkan  perlindungan hukum  terhadap  Batik  Betawi,  telah  diatur  ke  dalam  Undang-Undang  Peraturan Daerah  Nomor  4  Tahun  2015  Tentang  Pelestarian  Kebudayaan  Betawi  pada  ayat  10 dan  ayat  25  dinyatakan  bahwa  Pemerintah  Daerah  menjalankan  wewenang  dalam melindungi kebudayaan Betawi.
Bentuk  perlindungan  Desain  Industri  yang  dibentuk  oleh  Menteri  yang membawahkan  departemen  yang  salah  satu  lingkup  tugas  dan  tanggung  jawabnya melalui Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  (Selanjutnya  Disebut  DJKI).  Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Pasal 10, Hak Desain Industri diberikan atas dasar  permohonan. 16 Maksud  daripada  Pasal  10  ialah  apabila  untuk  mendapatkan perlindungan  secara  hukum  terhadap  suatu  Desain  yang  telah  diciptakan  dalam bidang  Desain  Industri,  maka  dapat  diajukan  permohonan  pendaftaran  Desain Industri kepada DJKI.
DJKI  memiliki  tata  cara  dalam  mengajukan  permohonan  untuk  pendaftaran  Desain Industri.  Permohonan  diajukan  secara  tertulis  dalam  bahasa  Indonesia  ke  Direktorat Jenderal  dengan  membayar  biaya  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-undang. 17 Pemohon  yang  telah  mengajukan  pendaftaran  terhadap  Desain  Industri,  akan terlindungi  secara  hukum  selama  kurang  lebih  10  tahun  terhitung  sejak  tanggal penerimaan permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif serta tercatat
14 Devi Rahayu,  (2011).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Cipta  Motif  Batik  Tanjungbumi Madura. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , 23 (1), pp.115-131.
15 Pasal 79 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 16 Pasal 10 Undang-Undang Desain Industri No. 31 Tahun 2000 17 Nadeak, Natalia Arinasari, dan Indirani Wauran. (2019). "Tumpang-Tindih Pengaturan Bentuk Tiga Dimensi  Dalam  Undang-Undang  Merek  Dan  Undang-Undang  Desain  Industri." Jurnal  Hukum  Ius  Quia Iustum 26, no. 1 (2019): 21-43.
dalam  daftar  umum  Desain  Industri  dan  diumumkan  dalam  Berita  Resmi  Desain Industri.
Peran  DJKI  terwujud  apabila  pemohon  telah  mendaftarkan  hasil  karyanya  kedalam Desain  Industri.  Apabila  pemohon  atau  pemilik  Desain  merasa  dirugikan  atau  ada pihak lain yang mengakui hasil desainnya, pemilik dapat membuat pengaduan kepada DJKI  melalui  pelayanan  hukum.  Pemilik  Desain  dapat  datang  kepada  DJKI  bagian pelayanan  hukum  untuk  membuat  laporan  mengenai  keluhan  yang  ingin disampaikan,  kemudian  pelapor  dan  terlapor  akan  dipanggil  untuk  dimintai keterangan agar dapat disesuaikan dengan hasil laporan. Pada tahap selanjutnya akan dilakukan mediasi antar kedua belah pihak untuk dicarikan solusi dengan syarat harus memiliki  sertifikat  yang  telah  diterbitkan  oleh  DJKI  kurang  dari  waktu  yang  telah ditentukan, hal ini dikarenakan DJKI menganut delik aduan.

## 5. Penutup
Perlindungan hukum harus dilandaskan dengan perjanjian kerja. Rumah Batik Palbatu belum  memiliki  perjanjian  kerja  secara  tertulis  dengan  Desainer.  Produk  kain  Batik yang didaftarkan atas nama badan usaha, maka harus memiliki Pengalihan Hak Atas Desain Industri berupa perjanjian yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak. Setiap Desainer yang bekerja di Rumah Batik Palbatu masih menggunakan merek RBP untuk melindungi  kain  Batik  Betawi  sebagai  kepemilikan.  Peran  DJKI  terwujud  apabila pemohon  telah  mendaftarkan  hasil  karyanya  kedalam  Desain  Industri.  Apabila pemohon  atau  pemilik  Desain  merasa  dirugikan  atau  ada  pihak  lain  yang  mengakui hasil desainnya, pemilik dapat membuat pengaduan kepada DJKI melalui pelayanan hukum.  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  DJKI  kepada  masyarakat  agar  masyarakat mengetahui  dan  mendaftarkan  produk  yang  dimiliki  masyarakat  ialah  berupa sosialisasi, edukasi dan pelayanan konsultasi.

## Referensi
Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. (2020). "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." Gema Keadilan 7, no. 1: 20-33.
Devi Rahayu,  (2011).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Cipta  Motif  Batik Tanjungbumi  Madura. Mimbar  Hukum-Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah Mada , 23 (1): 115-131.
Dewi, Anak Agung Mirah Satria. (2017). "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover  Version  Lagu  Di  Youtube." Jurnal  Magister  Hukum  Udayana 6,  no.  4:  508- 520.
Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual:  Pangkalan  Data  Kekayaan  Intelektual. DIkutip  pada  laman:  https://pdki-indonesia.dgip.go.id    diakses  pada  31  Juli 2021.
Freddy  Harris,  (2019), Modul  Kekayaan  Intelektual  Bidang  Desain  Industri ,  DJKI Kemenkuham.
Ibrahim  Ahmad  dan  Hasbir  Paserangi.  (2018).  "Initiating  the  Community  Economic Improvement  through  Intellectual  Property  Registration  of  “Robusta  Pinogu Coffee”." Hasanuddin Law Review 4, no. 1: 103-112.
Irwansyah,  (2021), Penelitian  Hukum  Pilihan  Metode  &  Praktik  Penulisan  Artikel ,  Mirra Buana Media, Yogyakarta.
Nadeak, Natalia Arinasari, dan Indirani Wauran. (2019). "Tumpang-Tindih Pengaturan Bentuk  Tiga  Dimensi  Dalam  Undang-Undang  Merek  Dan  Undang-Undang Desain Industri." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 26, no. 1 (2019): 21-43.
Saidin,  OK.  (2015), Aspek  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  (Intellectual  Property  Rights), Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 19.
Satjipto Raharjo , (2000) , Ilmu Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung.
Sitorus, Winner dan Ahmadi Miru. (2020). "Intellectual Property Rights Protection On Dance  And  Song  As  An  Traditional  Cultural  Expression  In  South  Sulawesi Under National And International Law." Intellectual Property Rights Review 3, no. 1: 185-202.
Widyastutiningrum,  Dyah  Ayu.  (2019).  "Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Cipta Batik  Motif  Ceplok  Segoro  Amarto  Di  Kota  Yogyakarta." JIPRO:  Journal  of Intellectual Property 2, no. 1.