DOI: https://doi.org/10.52049/gemakampus.v19i1.378

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI
PENCALONAN (SILON) PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2018

## DI KABUPATEN BIAK NUMFOR
Allen Ardian Pongoh 1) , Djamil Hasim 2) dan Sri Handayani 3)*
1) Pascasarjana IISIP Yapis Biak, Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Yapis Biak
2,3) Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, IISIP YAPIS Biak shandaycici@gmail.com * Received: 01 – 04 – 2024 Accepted: 16 – 04 – 2024 Published: 29 – 04 – 2024

## Abstrak
Pemilihan  Umum  secara  langsung  oleh  rakyat  merupakan  sarana  perwujudan  kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang  Dasar  1945.  Pilkada  menggunakan  sistem  langsung  mempunyai  pengaruh yang signifikan terhadap karakter dan watak persaingan calon Kepala Daerah. Tujuan dari penelitian  ini  adalah  mendeskripsikan  dan  menganalisis  kebijakan  Sistem  Informasi Pencalonan  Pilkada  di  Biak  Numfor  dan  Untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  faktor pendukung  dan  faktor  penghambat  dalam  kebijakan  Sistem  Informasi  Pencalonan  dalam Pilkada  di  Biak  Numfor.  Pada  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  teknik  (instrument) pengumpulan  data  dengan  cara  observasi,  dokumentasi,  dan  wawancara.  Adapun  teknikn analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  reduksi  data,  display  data,  dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan  sistem  informasi  pencalonan  dalam  pilkada  serentak  Tahun  2018  ditentukan Komunikasi dan Sumber daya. Serta Disposisi. Adapun Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi  Kebijakan  Sistem  Informasi  Pencalonan  Dalam  Pilkada  serentak  Tahun  2018 adalah Kurangnya Sumber daya manusia (aparatur sipil negara) yang mempunyai keahlian di bidang Informasi teknologi (IT) dan Adanya masalah teknis. Yaitu masalah jaringan internet yang  tidak  terkoneksi  dengan  baik  sehingga  menggangu  proses  pengunggahan  dokumen pencalonan.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Sistem Informasi Pencalonan, Pemilihan Serentak

## IMPLEMENTATION OF THE POLICY FOR USING THE CANDIDACY INFORMATION SYSTEM (SILON) IN THE 2018 SIMULTANEOUS ELECTIONS IN BIAK NUMFOR REGENCY

## Abstract
Direct general elections by the people are a means of realizing people's sovereignty in order to produce  a  democratic  state  government  based  on  Pancasila  and  the  1945  Constitution. Regional  elections  using  a  direct  system  have  a  significant  influence  on  the  character  and nature of the competition for Regional Head candidates. The aim of this research is to describe and analyze the Regional Election Candidacy Information System policy in Biak Numfor and to  describe  and  analyze  the  supporting  and  inhibiting  factors  in  the  Regional  Election
DOI: https://doi.org/10.52049/gemakampus.v19i1.378
Candidacy  Information  System  policy  in  Biak  Numfor.  In  this  study,  researchers  used  data collection  techniques  (instruments)  by  means  of  observation,  documentation  and  interviews. The  data  analysis  techniques  used  in  this  research  are  data  reduction,  data  display,  and drawing conclusions/verification. The results of this research show that the implementation of the  candidacy  information  system  policy  in  the  2018  simultaneous  regional  elections  is determined  by  Communication  and  Resources.  As  well  as  Disposition.  The  Inhibiting  and Supporting  Factors  for  Implementing  the  Candidacy  Information  System  Policy  in  the  2018 Simultaneous  Regional  Elections  are  the  lack  of  human  resources  (state  civil  servants)  who have  expertise  in  the  field  of  information  technology  (IT)  and  the  existence  of  technical problems.  This  is  a  problem  with  the  internet  network  not  being  connected  properly,  thus disrupting the process of uploading candidacy documents.
Kata Kunci: Policy Implementation, Nomination Information System, Simultaneous Elections

## PENDAHULUAN
Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan sebuah negara kesatuan  yang  berbentuk  republik  dan menjalankan  pemerintahan  dalam  bentuk demokrasi.  Pengertian  demokrasi  secara normatif  yaitu  pemerintahan  dari  rakyat, oleh  rakyat  dan  untuk  rakyat.  Sama  halnya dengan yang tercantum di dalam UUD 1945 (setelah  amandemen)  pada  Pasal  1  ayat  (2) yang  berbunyi:  “Kedaulatan  berada  di tangan  rakyat  dan  dilaksanakan  menurut Undang-Undang  Dasar”  (dalam  Fahmi, 2016).  Dalam  pasal  tersebut  dinyatakan bahwa  kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat yang  artinya  rakyatlah  yang  memiliki kekuasaan tertinggi dalam negara.
Kedaulatan  rakyat  dalam  negara  dijalankan melalui  sistem  perwakilan  yaitu  demokrasi dengan perwakilan ( representatif democracy ) ataupun demokrasi tidak langsung ( indirect democracy ).
Berdasarkan hal tersebut bahwasannya  rakyat  mempunyai  peranan yang  sangat  penting  dalam  urusan  negara. Selain  itu  partisipasi  atau  keterlibatan masyarakat  dalam  berpolitik  merupakan ukuran  demokrasi  pada  suatu  negara. Keterlibatan  masyarakat  dalam  kehidupan
politik  merupakan  salah  satu  prasyarat mutlak atas pelaksanaan asas-asas mendasar demokrasi  dalam  suatu  sistem  politik negara.
Di Indonesia demokrasi dan pemilihan  umum  (PEMILU)  merupakan salah satu instrumen demokarasi itu sendiri. pemilihan  umum  adalah  bagian  dari perwujudan hak – hak asasi yaitu kebebasan berbicara  dan  berpendapat,  juga  kebebasan berserikat (Kusuma, 2023).
Melalui  pemilihan  ini  pula  rakyat membatasi  kekuasaan  pemerintah,  sebab setiap  pemilih  dapat  menikmati  kebebasan yang  dimilikinya  tanpa  intimidasi  dan kecurangan  yang  membuat  kebebasan pemilih  terganggu.  Sama  halnya  dengan penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  juga diterapkan demokrasi.
Pemilhan kepala daerah yang selanjutnya  disebut  Pilkada  tidak  jauh berbeda  dengan  pemilihan  umum.  Pilkada pada  umumnya  dilakukan  dengan  secara langsung  oleh  masyarakat  untuk  memilih kepala daerahnya.
Selanjutnya  Harapan  2005  dalam (Bahanan, 2020) mengatakan bahwa pemilihan  langsung  dianggap  sebagai  cara
DOI: https://doi.org/10.52049/gemakampus.v19i1.378
yang  lebih  baik  dibandingkan  mekanisme atau cara-cara lain yang memberikan mandat kepada  seseorang  yang  mampu  dan  layak mewakili kehendak dan aspirasi masyarakat.
Dengan  lahirnya  UU  No.  23  tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  ini berarti  bahwa  penyelenggaraan  urusan pemerintahan  oleh  pemerintah  daerah  dan dewan  perwakilan  rakyat  daerah  menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 (Mahmuzar, 2020).
Pemilihan  Umum  secara  langsung oleh  rakyat  merupakan  sarana  perwujudan kedaulatan  rakyat  guna  menghasilkan pemerintahan  negara  yang  demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar  1945.  Pilkada  menggunakan  sistem langsung mempunyai pengaruh yang signifikan  terhadap  karakter  dan  watak persaingan  calon  Kepala  Daerah.  Seorang calon  kepala  daerah  dalam  merebut  suara pemilih  diharuskan  lebih  menonjolkan karakter  dan  watak,  hal  tersebut  guna menghadapi  kompetisi  dalam  pilkada. Pilkada  selalu  di  dominasi  oleh  calon  yang berasal dari partai.
Hal ini juga tertuang dalam UU No. 7 Tahun 2017 yaitu Pemilihan Umum yang selanjutnya  disebut  pemilu  adalah  sarana kedaulatan  rakyat  untuk  memilih  anggota Dewan perwakilan Rakyat,  anggota Dewan perwakilan  Daerah,  Presiden  dan  Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan  siara  langsung,  umum,  bebas, rahasia,  jujur,  dan  adil  dalam  Negara
Kesatuan  Republik  Indonesia  berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 (Hevriansyah, 2021).
Pemilihan umum yang
diselenggarakan memiliki keterbukaan informasi  publik  sehingga  meminimalkan kecurangan dalam pemilihan umum tersebut. Menurut Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola,  dikirim  ,  dan/  atau  diterima  oleh suatu  Badan  Publik  yang  berkaitan  dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai  dengan  Undang-Undang  ini  serta informasi  lain  yang  berkaitan  dengan kepentingan  publik  Calon  perseorangan membutuhkan  dukungan  yang  diperoleh melalui banyak cara.
Kinerja  antara  partai  politik  dan calon perseorangan untuk meraih kesuksesan  secara  nyata,  bahwa  dalam pemilihan  kepala  daerah  merupakan  suatu kepentingan publik yang perlu dipertaruhkan  oleh  partai  politik  dan  calon perseorangan (Adiluhung, dkk, 2017:4).
Pada  era  globalisasi  saat  ini  dengan semakin berkembangnya teknologi informasi menjadikan salah satu inovasi dan terobasan  baru  dalam  pencalonan  kepala daerah.  Perkembangan  teknologi  informasi yang  semakin  pesat  telah  membantu pemerintah  dalam  membangun  komunikasi personal  dan  interaktif  dengan  publik. Kemajuan  di  bidang  teknologi  informasi mempunyai banyak potensi sehingga menginspirasi pemerintah untuk
memanfaatkan  lebih  jauh.  Hal  ini  sesuai
DOI: https://doi.org/10.52049/gemakampus.v19i1.378
dengan Instruksi Presiden No. 3 tahun 2003 tentang  Kebijakan  dan  Strategi  Nasional
Pengembangan E-government,
yang berbunyi:
“Untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik  (good governance) dan  meningkatkan  layanan  publik  yang efektif  dan  efisien  diperlukan  adanya kebijakan  dan  strategi  pengembangan  e- government”.
Penggunaan  teknologi  informasi beserta  aplikasi  yang  menyertainya  dikenal dengan  electronic  government  atau  biasa dikenal dengan E-government. E-goverment merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pemerintahan.  Salah  satu  definisi  E- government  berdasarkan  kamus  komputer dan  teknologi  informasi  yaitu  kegiatan pemerintahan  yang  dibantu  melalui  media teknologi informasi dan komunikasi. Dalam mewujudkan  good  governance  tentunya harus  didukung  oleh  berbagai  pihak  dan semua pihak, termasuk pemerintah yang ada dibawahnya.
Di  Indonesia,  terdapat  beberapa hambatan dan tantangan dalam implementasi e-government yaitu hambatan di bidang regulasi dan pedoman penyelenggaran  situs  web  pemerintah daerah,  kekurangan  sumber  daya  manusia, keterbatasan  sarana  dan  prasarana,  dan belum  meratanya  pemahaman  masyarakat tentang penggunaan E-government (Sosiawan  dalam  Sipahutar  dan  Sutaryo, 2017:18),
Terbitnya  Instruksi  Presiden  No.  3 tahun  2003  tentang  Kebijakan  dan  Strategi Nasional Pengembangan E-government bertujuan  untuk  membuka  peluang  bagi
pendayagunaan  informasi  dalam  volume yang  besar  secara  akurat  dan  cepat. Sedangkan  menurut  Chun  et  al.,  (dalam Sipahutad  dan  Sutaryo,  2017:18)  tujuan penting  dalam  implementasi  E-government adalah mewujudkan transparansi dan akuntabilitas  publik  yang  lebih  baik  dari sebelumnya.  Hal  ini  dapat  dicapai  dengan adanya  fasilitas  teknologi  informasi  yang memadai  dan  tenaga  yang  ahli  dalam mengerjakannya.  Pengadopsian  teknologi informasi  dan  komunikasi  mengubah  cara berinteraksi  antara  sebuah  lembaga  dengan lembaga  lainnya.  Faktanya,  penggunaan teknologi  informasi  dan  komunikasi  pada pemerintahan  mengubah  cara  masyarakat berinteraksi  dengan  pemerintah  dan  cara pemerintah mengelola tugas dan pekerjaannya  sehari-hari.  Implementasi  E- government diharapkan oleh masyarakat dan pemerintah sebagai cara untuk meningkatkan  transparansi,  akuntabilitas dan efisiensi kinerja.
Namun dalam impelementasi kebijakan  merupakan  suatu  tahapan  yang sangat  penting  dalam  keseluruhan  proses kebijakan.  Hal  ini  dikarenakan  tahap tersebut akan menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar berlaku, apabila diterapkan di lapangan dan berhasil menghasilkan output dan outcomes yang  ditetapkan.  Oleh  karena  itu  suatu kebijakan publik perlu untuk diimplementasikan, karena tanpa mengimplementasikan maka kebijkan tersebut hanya akan menjadi sebuah catatan- catatan elit.
Pemerintah  dalam  semua  lembaga negara  berkewajiban  untuk  menggunakan teknologi  informasi  dalam  setiap  geraknya. Salah satu lembaga yang saat ini
DOI: https://doi.org/10.52049/gemakampus.v19i1.378
mengembangkan  teknologi  informasi  yaitu Komisi  Pemilihan  Umum  yang  selanjutnya disebut “KPU” Republik Indonesia. Sistem Informasi  ini  disebut  dengan  Sistem Informasi Pencalonan (Silon) dimana sistem ini  berlaku  di  KPU  dari  Pusat,  Provinsi hingga Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia yang  akan  menyelenggarakan  Pilkada Serentak  Pada  tanggal  27  Juni  2018  yang lalu.  Pada  dasarnya  KPU  adalah  lembaga yang  bersifat  nasional,  tetap  dan  mandiri. Hal  ini  tercantum  dalam  UUD  Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 22E . Komisi Pemilihan  Umum  (KPU)  memiliki  tugas tidak ringan yaitu mengembangkan citra dan perkembangan  KPU  sebagai lembaga penyelenggara pemilu.
Sistem  Informasi  Pencalonan  atau yang selanjutnya di singkat “Silon” ini diatur dalam  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum (PKPU)  Nomor:  3  Tahun  2017  Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati, dan/atau  Walikota  dan  Wakil  Walikota. Diatur  pula  dalam  Peraturan  Komisi Pemilihan  Umum  Nomor:  15  Tahun  2017 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Komisi Pemilihan  Umum  Nomor  3  Tahun  2017 Tentang  Pencalonan  Pemilihan  Gubernur dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  wakil Bupati,  dan  /  atau  Walikota  dan  Wakil Walikota.  Silon  digunakan  oleh  KPU Kabupaten  Biak  Numfor  dalam  pilkada serentak tahun 2018. Silon merupakan suatu aplikasi  yang  dibuat  untuk  memudahkan proses  tahapan  pencalonan  bagi  kepala daerah.  Silon  ini  menjadi  pintu  untuk membuka ke publik soal data-data calon dan ini  merupakan  bentuk  transparansi  dan upaya  KPU  dalam  membangun  integritas dan  kualitas  proses  pemilu,  sebagaimana
diatur dalam Pasal 3 huruf f dan huruf l pada Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 tentang Pemilihan Umum. Begitu juga KPU Kabupaten  Biak  Numfor  yang  mewajibkan bagi  para  calon  kepala  daerah  untuk mengakses Silon sebelum mendaftar. Selain itu aplikasi silon ini wajib diisi karena dapat dijadikan  sebagai  bukti  otentik  selama tahapan dalam proses pilkada berlangsung.
Sistem  informasi  pencalonan  ini dibagi  menjadi  dua  (2)  yaitu  sistem informasi  pencalonan  untuk  tipe  KPU  dan sistem  pencalonan  untuk  tipe  Pasangan Calon.  Untuk  tipe  Pasangan  Calon,  sistem informasi  pencalonan  digunakan  untuk pengunggahan persyaratan pencalonan berupa  jumlah  dukungan  bagi  calon perseorangan (independent). Dari data KPU Kabupaten Biak Numfor, jumlah dukungan minimal  calon  perseorangan  adalah  9.297 dukungan.  Dalam  PKPU  Nomor  3  Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan Wakil  Bupati,  Dan  /Atau  Walikota  dan Wakil  Walikota.  Pasal  10  menyebutkan bahwa  Jumlah  dukungan  minimal  ini  di peroleh dari Jumlah Penduduk yang termuat dalam  Daftar  Pemilih  Tetap  (DPT)  pemilu atau  pemilihan  terakhir  dalam  hal  ini Pemilihan  Umum  2014  sampai  dengan 250.000  (dua  ratus  lima  puluh  ribu)  jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen). Jumlah Pemilih Tetap di Kabupaten Biak Numfor sebesar 92.968 Pemilih (DPT Pemilu  Presiden  &  Wakil  Presiden  2014) sehingga  dapat  diperoleh  jumlah  dukungan minimal sebesar 9.297 dukungan.
Sistem  Informasi  Pencalonan  tipe KPU  digunakan  pada  saat  melakukan verifikasi  jumlah  dukungan  minimal,  yaitu dengan  mencocokkan  hardcopy  yang  telah
DOI: https://doi.org/10.52049/gemakampus.v19i1.378
diserahkan ke KPU dan softcopy yang telah diunggah  di  Sistem  Informasi  Pencalonan. Dari  sistem  informasi  pencalonan  ini  bisa ditarik  jumlah  dukungan  yang  ganda  baik ganda  internal  atau  eksternal,  jumlah dukungan  yang  pemilihnya  belum  cukup usia.  Ganda  internal  ini  merupakan  ganda dalam  satu  pasangan  calon,  ini  bisa  terjadi karena kesalahan penginputan data sedangkan  ganda  eksternal  ini  merupakan ganda antar pasangan calon. Ganda eksternal ini  diidentifikasi  bahwa  syarat  dukungan terdapat  di  2  (dua)  pasangan  calon  atau lebih. Jika ganda eksternal terjadi maka akan dilakukan  verifikasi  faktual,  yaitu  dengan cara  menemui  orang  yang  teridentifikasi untuk  dilakukan  klarifikasi,  orang  tersebut memilih  untuk  mendukung  pasangan  calon yang mana.
Dalam  penerapan  kebijakan  sistem informasi  pencalonan  ini,  tak  luput  dari berbagai kendala. Proses pencalonan sering terekendala  oleh  ketidaksiapan  para  bakal pasangan  calon  dalam  mempersiapkan syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi,  tidak  jarang  pula  para  bakal pasangan calon sengaja memberikan syarat- syarat  kelengkapan  administrasi  mepet dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan, sehingga mempersulit KPU untuk memverifikasinya.  Dengan  adanya  silon maka  memaksa  pasangan  calon  untuk menyiapkan  berkas  pencalonan  dari  jauh- jauh hari.
Kendala ini memunculkan permasalahan baru
dalam proses
pencalonan.  Permasalahan  ini  dikarenakan pasangan calon belum menyiapkan apa saja yang menjadi syarat pencalonan.
Dalam tahapan nasional pendaftaran calon  dilakukan tanggal  8-10 Januari 2018, namun  adanya  aksi  ini  maka  KPU Kabupaten Biak Numfor membuka kembali pendaftaran bagai bakal  calon pada tanggal 19-21  Januari  2018  setelah  berkoordinasi dengan  KPU  Pusat.  Sebelum  dibuka pendaftaran, KPU Kabupaten Biak Numfor terlebih dahulu melakukan sosialisasi selama  tiga  (3)  hari  yakni  tanggal  13-15 Januari  2018.  Pembukaan  pendaftaran kembali  ini  mengacu  pada  Surat  Edaran KPU  RI  Nomor.  38  Tahun  2018  tentang tahapan  pencalonan  dengan  satu  pasangan calon  yang  mendaftar  (sumber:  detik.com tanggal  15  Januari  2018).  Seperti  yang diketahui  bahwa,  pilkada  serentak  akan  di laksanakan pada 27 Juni 2018 diikuti oleh 17 Provinsi,  39  Kota  dan  115  Kabupaten,  dan salah  satu  kabupaten  itu  adalah  Kabupaten Biak Numfor.
KPU  Kabupaten  Biak  Numfor sebagai  penyelenggaran  pemilu  di  tingkat kabupaten  membutuhkan  dukungan  dan kepercayaan  publik.  Selain  itu,  KPU Kabupaten  Biak  Numfor  juga  harus memberikan respons terhadap perkembangan  teknologi  informasi  dalam rangka  memberikan  pelayanan  informasi pemilu  kepada  publik  sebagaimana  diatur dalam  Undang-undang  No.14  Tahun  2008 tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik. Pemanfaatan  teknologi  informasi  yang digunakan  KPU  Kabupaten  Biak  Numfor harus  memiliki  manfaat  dalam  proses penyelenggaraan pilkada.

## Kebijakan Publik
Sebagai  suatu  konsep,  kebijakan memiliki makna yang sangat luas dan multi interpretasi.  Lembaga  pembuat  kebijakan
DOI: https://doi.org/10.52049/gemakampus.v19i1.378
adalah yang memiliki kewenangan menentukan bentuk kebijakan yang diperlukan.  Lembaga  pembuat  kebijakan tersebut meliputi: lembaga legislatif, lembaga eksekutif, para administrator publik dan  kehakiman  walaupun  masing-masing mewujudkan  tugas  pembuatan  kebijakan saling berbeda tugas dan fungsinya masing- masing.
Beberapa  definisi  kebijakan  publik sebagai  konsep  kunci  yang  termuat  dalam kebijakan publik, sebagaimana disampaikan oleh  Suharto  dalam  bukunya  Young  dan Quinn (2002: 5-6), bahwa kebijakan publik merupakan : (1) Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh  badan  pemerintah  yang  memiliki kewenangan  hukum,  politik  dan  sosial;  (2) Sebuah  reaksi  terhadap  kebutuhan  dan masalah  dunia  nyata.  Kebijakan  publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan konkrit yang berkembang dimasyarakat; (3) Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuannya.  Kebijakan  publik  biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan  terdiri  dari  beberapa  pilihan tindakan  atau  strategi  yang  dibuat  untuk mencapai  tujuan  tertentu  demi  kepentingan orang  banyak;  (4)  Sebuah  keputusan  untuk melakukan  atau  tidak  melakukan  sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan  masalah.  Namun  kebijakan publik juga dirumuskan berdasarkan keyakinan  bahwa  masalah  tersebut  akan dapat  dipecahkan  oleh  perangkat  kebijakan yang  sudah  ada  dan  karenanya  tidak memerlukan  tindakan  tertentu;  (5)  Sebuah justifikasi  yang  dibuat  oleh  seorang  atau beberapa  orang  ocum.  Kebijakan  publik
berisi  sebuah  pernyataan  atau  justifikasi terhadap  langkah-langkah  atau  rencana tindakan yang telah dirumuskan. Keputusan yang  telah  dirumuskan  dalam  kebijakan publik  bisa  dibuat  oleh  badan  pemerintah maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah.
Menurut
Wahab (2001:3)
mengutarakan  pendapatnya  yaitu  bahwa kebijakan  itu  merupakan  tindakan  berpola yang  mengarah  pada  tujuan  tertentu  dan bukan  sekedar  keputusan  untuk  melakukan sesuatu. Sedangkan Dunn (2001) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian  pilihan  yang  kurang  lebih berhubungan  (termasuk  keputusan  untuk tidak berbuat) yang dibuat oleh badan-badan atu kantor pemerintah.
Kebijakan  publik  adalah  semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan upaya  memecahkan,  mengurangi,  dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi  penganjur,  inovasi  dan  pemula terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan  terarah  (Gobel  dan  Koton, 2016:20).
Kebijakan  Publik  adalah  sebagai berikut:  kebijakan  adalah  suatu  tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh  seseorang,  kelompok  atau  pemerintah dalam  lingkungan  tertentu  sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya  memberi  peluang-peluang  untuk mencapai  tujuan, atau mewujudkan sasaran yang  diinginkan  (Friedrich  dalam  Solichin, 2005:3).
Kebijakan  Publik  menurut  Easton dalam Thoha (2003:62) merumuskan sebagai berikut :
DOI: https://doi.org/10.52049/gemakampus.v19i1.378
“the authoritative allocation of value for the whole society-but it turns out that only  the  government  can  authoritatively act on the ‘whole’ society, and everything the government choosed to do or not to do results in the allocation of values”.
(Alokasi  nilai  yang  otoritatif  untuk seluruh  masyarakat  akan  tetapi  hanya pemerintahlah  yang  dapat  berbuat  secara otoritatif  untuk  seluruh  masyarakat,  dan semuanya  yang  dipilih  oleh  pemerintah untuk dikerjakan atau untuk tidak dikerjakan adalah  hasil-hasil  dari  alokasi  nilai-nilai tersebut).
Dari  beberapa  pengertian  tersebut menunjukan bahwa kebijakan harus memiliki tujuan guna memecahkan masalah, mengandung nilai-nilai yang diharapkan dan dipahami  dalam  masyarakat  tertentu  dan dilaksanakan  secara  terarah,  siapa  yang membuat  kebijakan,  atau  menentukan apakah  kebijakan  publik  atau  bukan. Artinya,  jika  kebijakan  itu  dibuat  oleh lembaga-lembaga pemerintah maka kebijakan  itu  adalah  merupakan  kebijakan publik,  jika  bukan  dari  lembaga-lembaga pemerintah  maka  itu  bukanlah  kebijakan publik.
Dengan  demikian  kebijakan  publik adalah  produk  dari  pemerintah  maupun aparatur  pemerintah  berupa  pilihan-pilihan yang dianggap paling baik, untuk mengatasi persoalan-persoalan  yang  dihadapi  publik dengan  tujuan  untuk  dicarikan  solusi pemecahannya  secara  cepat,  tepat  dan akurat.

## Implementasi Kebijakan
Implementasi  merupakan  tindakan- tindakan  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah digariskan  dalam  keputusan  kebijakan.
Tindakan  tersebut  dilakukan  baik  oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta.
Dunn
mengistilahkannya implementasi secara lebih khusus, menyebutnya  dengan  istilah  implementasi kebijakan. Menurutnya implementasi kebijakan  (Policy  Implementation)  adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan  di  dalam  kurun  waktu  tertentu (Dunn, 2003:132).
Sedangkan menurut Usman (2002:70)  Implementasi  adalah  bermuara pada  aktivitas,  aksi,  tindakan,  atau  adanya mekanisme  suatu  sistem.  Implementasi bukan  sekedar  aktivitas,  tetapi  suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.
Dalam kamus Webster yang dikutip Wahab (2008:187) pengertian implementasi dirumuskan  secara  pendek,  dimana  “to implementation”  (mengimplementasikan) berarti  “to  provide  means  for  carrying  out (menyediakan  sarana  untuk  melakukan sesuatu);  to  give  practical  effect  to” (menimbulkan  dampak/  akibat  terhadap sesuatu). Berpijak dari rumusan implementasi  tersebut  dapat diperoleh gambaran  bahwa  “to implementation (mengimplementasikan)  berkaitan  dengan suatu  aktifitas  yang  terlaksana  melalui penyediaan  sarana  (misalnya:  undang- undang,  peraturan  pemerintah,  pedoman pelaksanaan,  sumber  daya  dan  lain-lain) sehingga  dari  aktifitas  tersebuat  akan menimbulka  dampak/  akibat  terhadap sesuatu.
Proses implementasi sangat komples karena  dipengaruhi  oleh  berbagai  aspek, para  ahli  kebijakan  publik  mengajukan beberapa model untuk
DOI: https://doi.org/10.52049/gemakampus.v19i1.378
menyederhanakannya.  Berkaitan  dengan model implementasi, Farie Ali dan Syamsu Alam  (2012:95) menyatakan bahwa, model dapat diartikan sebagai teori, proses berfikir yang dapat digunakan memecahkan masalah.  Model  kebijakan  adalah  teori kebijakan,  dengan  demikian  model  dapat digunakan  untuk  memecahkan  masalah kebijakan.
Sementara  itu,  Winarno  (2012:43) menyatakan  bahwa  model  sebenarnya merupakan  representasi  teori  yang  di sederhanakan,  lebih  merujuk  pada  sebuah konsep atau bagan untuk menyederhanakan realitas.  Menurutnya  penggunaan  model untuk  mengkaji  kebijakan  publik  akan sangat  besar  manfaatnya  karena  kebijakan publik  merupakan  proses  kompleks  karena itu model dibutuhkan untuk menyederhanakannya, dengan adanya model-model  analisis  kebijakan  publik seperti  misaalnya  model  implementasi kebijakan,  maka  akan  lebih  mudah  untuk memilah-milah  proses-proses  implementasi kebijakan kedalan elemen-elemen implementasi yang lebih sederhana.
Berikut ini beberapa model implementasi kebijakan yang akan dijadikan dasar  dalam  membangun  teori  dalam penelitian ini, sebagai berikut:
a) Model Implementasi Van Meter dan Van Horn
Menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn (dalam  Subarsono,  2005:99)  ada  lima  (5) variable yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni: 1) standard dan sasaran kebijakan;  2)  sumberdaya;  3)  komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; 4)
karakteristik agen pelaksana; dan 5) kondisi sosial, ekonomi dan politik.
Proses implementasi Van Meter dan Van  Horn  yaitu  abstraksi  suatu  kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk mencapai kinerja implementasi  kebijakan  kebijakan  yang tinggi  yang  berlangsung  dalam  hubungan berbagai variabel.
b) Model Implementasi Grindle
Menurut  Grindle  (1980),  dalam
Subarsono (2005:93) keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variable besar yakni, isi kebijakan (content of policy) dan  lingkungan  implementasi  (context  of implementation).  Variabel  isi  kebijakan mencakup  (1)  sejauhmana  kepentingan kelompok  sasaran  (target  groups)  termuat dalam isi kebijakan; (2) jenis manfaat yang diterima  oleh  target  group;  (3)  sejauhmana perubahan  yang  diinginkan  dari  sebuah kebijakan; (4) apakah letak sebuah program sudah  tepat;  (5)  apakah  sebuah  kebijakan telah menyebut implementornya; (6) apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai. Sedangkan variable lingkungan kebijakan mencakup, (1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; (2)
karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa;  (3)  tingkat  kepatuhan  dan responsivitas kelompok sasaran.
c) Model Implementasi Daniel A Mazmanian dan Paul A Sabatier
Menurut  Daniel  A  Mazmanian  dan Paul A Sabatier (Subarsono, 2010:94) dalam implementasi  kebijakan  publik  dipengaruhi adanya  tiga  kelompok  variable  yang
DOI: https://doi.org/10.52049/gemakampus.v19i1.378
mempengaruhi  keberhasilan  implementasi yaitu  :  (1)  karakteristik  masalah.  Masalah publik  dalam  Subarsono  (2010:  95) memiliki beberapa karakteristik yaitu tingkat  kesulitan  teknis  dari  masalah  yang bersangkutan,  tingkat  kemajemukan  dari kelompok  sasaran,  proporsi  kelompok sasaran terhadap total populasi, dan cakupan perubahan  perilaku  yang  diharapkan;  (2) karakteristik  kebijakan.  Kebijakan  publik dalam Subarsono (2010:97) memiliki beberapa  karakteristik  yaitu  kejelasan  isi kebijakan, sejauh mana  kebijakan memiliki dukungan  teoritis,  besarnya  alokasi  sumber daya finanssial terhadap kebijakan tersebut, seberapa besar adanya keterpautan dukungan antar berbagai institusi pelaksana, tingkat  komitmen  aparat  terhadap  tujuan kebijakan, dan seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam
implementasi kebijakan; (3) variable lingkungan. Lingkungan kebijakan publik dalam Subarsono  (2010:98)  memiliki  beberapa karakteristik  yaitu  kondisi  sosial  ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi, dukungan  publik  terhadap  suatu  kebijakan, sikap dari kelompok pemilik, dan tingkatan komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementator.
d) Model Implementasi George Edward III
Menurut  George  Edward  III,  dalam Subarsono (2005:90-92), implementasi kebijakan  dipengaruhi  oleh  empat  variabel, yakni:  1)  komunikasi;  2)  sumberdaya;  3) disposisi; 4) struktur birokrasi.
Berdasarkan  atas  beberapa  uraian tentang  model  implementasi  kebijakan tersebut, maka diperkirakan dan diharapkan implementasi  kebijakan  sistem  informasi
pencalonan  dapat  di  analisa  menggunakan model-model tersebut, terutama pada penggunaan  model  implementasi  yang dikembangkan oleh Edward III.
Dari  teori  Edward  III  ini,  penulis hanya  mengambil  tiga  (3)  variabel  untuk menjawab permasalahan yang telah disebutkan.  Variabel  tersebut  adalah  :  a) variabel  komunikasi,  komunikasi  dapat dipahami  sebagai  proses  penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan, sedangkan komunikasi kebujakan  dapat  dipahami  sebagai  proses penyampaian  informasi  kebijakan  dari pembuat  kebijakan  (policy  maker)  kepada pelaksana  kebijakan  (  policy  implementor) (widodo,  2011:97).  Keterkaitannya  dengan kebijakan silon ini bahwa komunikasi masih menjadi persoalan tersendiri. Dimana belum maksimalnya komunikasi antara implementor  dengan  kelompok  target dikarenakan kurangnya bimbingan teknis. b) variabel  Sumber  daya,  sumber  daya  ini mempunyai  peranan  yang  cukup  penting. Sumber  daya  berkaitan  dengan  segala sumber  yang  dapat  digunakan  untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan  silon  ini.  Sumber  daya  ini mencakup  sumberdaya  manusia,  anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan. Secara umum variabel ini sangat dibutuhkan dalam implementasi  kebijakan  silon.  Karena variabel  ini  diharapkan  dapat  menjawab permasalahan mengenai kuraangnya sumber daya  tersebut.  c)  variabel  disposisi  (sikap), variabel ini dapat dimaknai dengan karakteristik pelaksana kebijakan. Karakteristik  ini  sangat  berperan  dalam mewujudkan implementasi silon ini. Dimana  dengan  adanya  variabel  ini, diharapkan  bisa  menjawab  permasalahan
DOI: https://doi.org/10.52049/gemakampus.v19i1.378
dari  adanya  kepentingan  suatu  kelompok. Jika  karakter  dari  pelaksana  kebijakan  ini tidak  memiliki  kejujuran  dan  komitmen yang  tinggi  maka  implementasi  ini  tidak akan berjalan sesuai tujuan.
Dari  pemaparan  ketiga  variabel diatas, maka kerangka analisis implementasi kebijakan silon sangat jelas dan diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan  dalam  penelitian  ini,  juga memungkinkan  analisis  tersebut  dapat mendeskripsikan hubungan antara pelaksanaan  kebijakan  dan  hasilnya.  Yaitu untuk  menganalisis  proses  implementasi kebijakan  sistem  informasi  pencalonan dalam  pilkada  serentak  2018  di  Kabupaten Biak Numfor dan menganalisis faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan ini.
Pemilihan  umum  adalah  cara  untuk menentukan siapakah yang akan menjalankan  kekuasaan  eksekutif  dan kekuasaan  legislatif,  sehingga  Pemilahan Umum  adalah  cara  untuk  menemukan bagaimana  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat dilaksanakan.  Sangat  diharapkan  dengan perpindahan  kekuasaan,  situasi  dan  kondisi negara akan bertambah baik sehingga sistem demokrasi dapat berjalan (Bastian, 2005:382).
Sedangkan menurut Gea, dkk (2002:95-96)  Pemilihan  umum  adalah  cara memilih  wakil-wakil  rakyat  yang  duduk  di lembaga  perwakilan  rakyat  (DPR,  DPD, DPRD  Provinsi,  DPRD  Kabupaten/Kota) serta Presiden dan Wakil Presiden di sebuah negara  demokrasi,  yang  diselenggarakan secara berkala dan terus menurus
Menurut Peraturan Pemerintah Republik  Nomor  6  Tahun  2005  Tentang Pemilihan,  Pengesahan  Pengangkatan,  dan
Pemberhentian  Kepala  Daerah  dan  Wakil Kepala Daerah, pengertian pilkada yaitu:
“Pemilihan  Kepala  Daerah  dan Wakil  Kepala  Daerah  yang  selanjutnya disebut pemilhan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan  rakyat  di  wilayah  provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 untuk  memilih  Kepala  Daerah  dan  Wakil Daerah.”
Sedangkan menurut Arbas (2012:31) Pemilihan Umum Kepala Daerah atau yang biasa  disingkat  dengan  Pemilukada  atau Pilkada,  adalah  Pemilihan  Umum  untuk memilih  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala Daerah  secara  langsung  di  Indonesia  oleh penduduk  daerah  setempat  yang  memenuhi syarat.

## Sistem Informasi Pencalonan / SILON
Agus M (2001:8) mengatakan secara sederhana  sistem  dapat  diartikan  sebagai berikut:  “Suatu  kumpulan  atau  himpunan dari unsur, komponen, atau variabel-variabel yang  terkoordinasi,  saling  berinteraksi, saling  tergantung  satu  sama  lain.” Sedangkan  pengertian  informasi  menurut Winarno  (2006:16)  informasi  adalah  data yang  sudah  diolah  sehingga  berguna  untuk pembuatan keputusan.
Menurut  Lucas  (Fauzi,  2017:18) suatu sistem informasi adalah suatu kegiatan dari prosedur-prosedur yang diorganisasikan,  bilamana  dieksekusi,  akan menyediakan  informasi  untuk  mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian di dalam  organisasi.  Sedangkan  menurut Jogiyanto  (1997),  suatu  sistem  informasi adalah  suatu  kegiatan  prosedur-prosedur yang  diorganisasikan,  bilamana  dieksekusi
DOI: https://doi.org/10.52049/gemakampus.v19i1.378
akan menyediakan informasi untuk mendukung  pengambilan  keputusan  dan pengendalian di dalam organisasi.
Sistem informasi adalah suatu virtual yang
memungkinkan manajemen mengendalikan operasi sistem fisik perusahaan (McLeod dan P.Schell, 2008:10).  Sedangkan  menurut  Nash  dan Roberts suatu sistem informasi adalah suatu kombinasi  dari  orang,  fasilitas,  teknologi, media, prosedur-prosedur dan pengendalian yang  ditujukan  untuk  mendapatkan  jalur komunikasi penting, memproses tipe transaksi  rutin  tertentu,  memberi  sinyal kepada  manajemen  dan  yang  lainnya terhadap  kejadian-kejadian  internal  dan eksternal  yang  penting  dan  menyediakan sesuatu dasar untuk pengambilan keputusan (dalam Fauzi, 2017:18).
Sistem  informasi  menurut  Oetomo (2002)  didefinisikan  sebagai  kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain  yang  membentuk  satu  kesatuan  untuk mengintegrasikan  data,  memproses  dan menyimpan serta mendistribusikan informasi yang akan mendukung pembuatan keputusan  dan  melakukan  kontrol  terhadap jalannya perusahaan.
Menurut  Undang-undang  nomor  14 tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi Publik,  dalam  Pasal  1  Informasi  publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola,  dikirim  ,  dan/  atau  diterima  oleh suatu  Badan  Publik  yang  berkaitan  dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan
penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai  dengan  Undang-Undang  ini  serta informasi  lain  yang  berkaitan  dengan kepentingan publik

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  menggunakan metode  kualitatif.  Penelitian  kualitatif adalah  pendekatan  studi  kasus  dengan menggunakan  desain  deskriptif  yaitu  yang mengungkapkan berbagai fakta atau permasalahan  sesuai  dengan  apa  yang  ada, atau  berdasarkan  kenyataan  yang  ada dilapangan.  Istilah  deskriptif  berasal  dari bahasa  Inggris  to  describe  yang  berarti memaparkan  atau  menggambarkan  sesuatu hal (Arikunto, 2010:3).
Penelitian  ini  dilakukan  di  Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor, tempat  dimana  penulis  dapat  memperoleh informasi: melihat keadaan dan mendapatkan data yang akurat sesuai dengan kondisi yang terjadi dilapangan sebagaimana topik penelitian tentang implementasi  kebijakan  sisten  informasi pencalonan  dalam  pemilihan  kepala  daerah serentak  2018  (studi  kasus  di  Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor). Penulis  memilih  lokasi  di  Kabupaten  Biak Numfor  karena  penulis  bekerja  pada  KPU Kabupaten Biak Numfor.
Pada penelitian ini peneliti menggunakan
teknik (instrument) pengumpulan  data  dengan  cara  observasi, dokumentasi,  dan  wawancara.  Adapun teknikn analisis data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  reduksi  data,  display data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Implementasi
Kebijakan
Sistem
Informasi  Pencalonan  dalam  Pilkada Serentak Tahun 2018
DOI: https://doi.org/10.52049/gemakampus.v19i1.378
Secara  teori  kata  “implementasi” biasanya dianggap sebagai pelaksanaan dari apa  yang  telah  diputuskan  oleh  DPRD sebagai  lembaga  “legislative”  atau  para pengambil keputusan. Namun pada kenyataannya  bahwa  tahapan  implementasi menjadi  penting  karena  sebuah  kebijakan tidak akan bermakna jika tidak dilaksanakan dengan baik. Implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Pada penelitian ini penulis merujuk dari Teori George Edward III untuk menguk  implementasi  kebijakan  sistem informasi  pencalonan  dalam  pemilihan kepala  daerah  serentak  tahun  2018  di Kabupaten Biak Numfor.
Sistem  informasi  pencalonan  ini dibagi  menjadi  dua  (2)  yaitu  sistem informasi  pencalonan  untuk  tipe  KPU  dan sistem  pencalonan  untuk  tipe  Pasangan Calon.  Untuk  tipe  Pasangan  Calon,  sistem informasi  pencalonan  digunakan  untuk pengunggahan persyaratan pencalonan berupa  jumlah  dukungan  bagi  calon perseorangan (independent). Dari data KPU Kabupaten Biak Numfor, jumlah dukungan minimal  calon  perseorangan  adalah  9.297 dukungan.  Dalam  PKPU  Nomor  3  Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan Wakil  Bupati,  Dan  /Atau  Walikota  dan Wakil  Walikota.  Pasal  10  menyebutkan bahwa  Jumlah  dukungan  minimal  ini  di peroleh dari Jumlah Penduduk yang termuat dalam  Daftar  Pemilih  Tetap  (DPT)  pemilu atau  pemilihan  terakhir  dalam  hal  ini Pemilihan  Umum  2014  sampai  dengan 250.000  (dua  ratus  lima  puluh  ribu)  jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen). Jumlah Pemilih Tetap di Kabupaten Biak  Numfor  Pemiliu  Presiden  dan  Wakil
Presiden  Tahun  2014  sebesar  92.968  jiwa sehingga  dapat  diperoleh  jumlah  dukungan minimal sebesar 9.297 dukungan.
Dalam  pasal  14  PKPU  Nomor  3 Tahun  2017  tentang  Pencalonan  Pemilihan Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan Wakil  Bupati,  Dan  /Atau  Walikota  dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa Dokumen  dukungan  minimal  berupa  surat pernyataan  dukungan  dengan  dilampiri  a) fotokopi KTP-el atau surat keterangan yang diterbitkan  oleh  dinas  kependudukan  dan catatan  sipil  yang  menerangkan  bahwa penduduk  tersebut  berdomisili  di  wilayah administrasi yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1  (satu)  tahun;  b)  rekapitulasi  jumlah dukungan. Syarat dukungan dan rekapitulasi jumlah  dukungan  dibuat  dalam  bentuk hardcopy dan softcopy. Softcopy inilah yang nantiya  diunggah  melalui  Sistem  Informasi Pencalonan.
Sistem  informasi  pencalonan  tipe KPU  digunakan  pada  saat  melakukan verifikasi  jumlah  dukungan  minimal,  yaitu dengan  mencocokkan  hardcopy  yang  telah diserahkan ke KPU dan softcopy yang telah diunggah  di  Sistem  Informasi  Pencalonan. Dari  sistem  informasi  pencalonan  ini  bisa ditarik  jumlah  dukungan  yang  ganda  baik ganda  internal  atau  eksternal,  jumlah dukungan  yang  pemilihnya  belum  cukup usia.  Ganda  internal  ini  merupakan  ganda dalam  satu  pasangan  calon,  ini  bisa  terjadi karena kesalahan penginputan data sedangkan  ganda  eksternal  ini  merupakan ganda antar pasangan calon. Ganda eksternal ini  diidentifikasi  bahwa  syarat  dukungan terdapat  di  2  (dua)  pasangan  calon  atau lebih. Jika ganda eksternal terjadi maka akan dilakukan  verifikasi  faktual,  yaitu  dengan
DOI: https://doi.org/10.52049/gemakampus.v19i1.378
cara  menemui  orang  yang  teridentifikasi untuk  dilakukan  klarifikasi,  orang  tersebut memilih  untuk  mendukung  pasangan  calon yang mana.
Hal ini terbukti dari hasil wawancara informan,  dimana  salah  satu  informan mengatakan secara yuridis-formal pihaknya melakukan  kebijakan  sistem  informasi pencalonan  dengan  mengedepankan  aturan dan  ketentuan  lain,  hanya  saja  dalam pelaksanaanya  masih  ada  beberapa  faktor seperti  masih  kurangnya  sosialisasi,  dan bimbingan  teknis  yang  diberikan  KPU Kabupaten  Jawawijaya  kepada  kelompok sasaran terutama mengenai aturan yang telah diubah  sehingga  operator  tidak  mengetahui apa  isi  dari  aturan  yang  diubah  tersebut. perubahan aturan ini menyebabkan mepetnya waktu antara sosialisasi mengenai syarat-syarat pencalonan sehingga kelompok  sasaran  tidak  dapat  melengkapi syarat-syarat tersebut.
Faktor  penghambat  dan  pendukung Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pencalonan . Dalam penelitian ini penulis berhasil
melakukan wawancara terhadap para
informan terkait faktor-faktor yang menjadfi penghambat Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pencalonan dalam
Pemilihan  Kepala  Daerah  Serentak  Tahun 2018  pada  Komisi  Pemilihan  Umum Kabupaten  Biak  Numfor  adalah  sebagai berikut:
1. Masih kurangnya Sumber daya manusia
Berdasarkan hasil wawancara informan  dapat  dimaknai  bahwa  sumber daya manusia (staf sekretariat) khususnya di bagian  teknis  pencalonan  dan  operator sistem  informasi  pencalonan  ini  masih
kurang  memadai  terutama  staf  sekretariat yang mempunyai keahlian dalam pengoperasikan komputer. Artinya, operator silon  harus  mempunyai  kemampuan  lebih dalam  mengoperasikan  komputer  guna mempercepat  penginputan  data  dari  bakal pasangan  calon  sehingga  tidar  terjadi pergeseran  dalam  tahapan  pencalonan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kurangnya  sumber  daya  manusia  memjadi faktor  penghambat  implementasi  kebijakan sistem  informasi  pencalonan  dalam  pilkada serentak  tahun  2018  (studi  kasus  di  KPU Kabupaten Biak Numfor).

## 2. Masalah Teknis
Masalah teknis merupakan salah satu faktor  yang  penulis  anggap  menjadi  faktor penghambat  lainnya  dalam  implementasi kebijakan  silon  dapat  diketahui  bahwa masalah  teknis  yaitu  jaringan  internet menjadi salah satu faktor penghambat dalam implementasi  kebijakan  sistem  informasi pencalonan  dalam  pilkada  serentak  tahun 2018  (studi  kasus  di  KPU  Kabupaten  Biak Numfor).

## Pembahasan
Implementasi
Kebijakan Sistem Informasi  Pencalonan  Dalam  Pilkada Serentak Tahun 2018
Pada  bagian  ini  akan  dibahas mengenai  hasil  penelitian,  yang  terkait dengan  Implementasi  Kebijakan  Sistem Informasi  Pencalonan  dalam  Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 ( studi kasus di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  Biak  Numfor).  Dimana  pada penelitian  ini,  penulis  menggunakan  Teori George  Edward  III  sebagai  dasar  dalam menganalisa fenomena dan masalah- masalah yang ditemui pada saat melakukan
DOI: https://doi.org/10.52049/gemakampus.v19i1.378
penelitian.  Dalam  implementasi  kebijakan sistem  informasi  pencalonan  dalam  pilkada serentak tahun 2018, penulis hanya menggunakan  tiga  (3)  variabel  saja  yang berkaitan. Untuk itu penulis akan kemukakan secara sistematis dan beruntun : Komunikasi
Secara teori, komunikasi dapat dipahami  sebagai  proses  penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sedangkan komunikasi kebijakan  dapat  dipahami  sebagai  proses penyampaian  informasi  kebijakan  dari pembuat  kebijakan  (policy  Makers)  kepada pelaksana  kebijakan  (policy  Implementors) (widodo, 2011:97).
Widodo menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan  agar  pelaku  kebijakan  dapat memahami  apa  yang  menjadi  isi,  tujuan, arah,  kelompok  sasaran  (target  group) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan  hal-hal  apa  saja  yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar  proses  implementasi  kebijakan  bisa berjalan  dengan  efektif  serta  sesuai  dengan tujuan  kebijakan  itu  sendiri.  Pada  sisi  lain, komunikasi  dalam  implementasi  kebijakan mencakup  beberapa  dimensi  penting  yaitu transformasi informasi (transmisi), kejelasan informasi (clarity), dan konsistensi informasi (consistency).
Dimensi  transformasi  menghendaki agar  informasi  tidak  hanya  disampaikan pada  pelaksanan  kebijakan  tetapi  pada kelompok  sasaran  dan  pihak  yang  terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi  yang  jelas  dan  mudah  dipahami, selain  itu  untuk  menghindari  kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan. Sedangkan
dimensi
konsistensi menghendaki agar informasi yang
disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yanag terkakit.
Dari pemahaman ini setidaknya dapat dimengerti bahwa keberhasilan implementasi  kebijakan  mensyaratkan  agar implementor  mengetahui  apa  yang  harus dilakukan.  Apa  yang  menjadi  tujuan  dan sasaran  kebijakan  harus  dikomunikasikan kepada  kelompok  sasaran,  sehingga  akan mengurangi  distorsi  implementasi.  Apabila tujuan  dan  sasaran  suatu  kebijakan  tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.
Dalam  konteks  penelitian  ini,  sudut pandang  Teori  George  Edward  III  bahwa implementasi kebijakan diukur salah satunya  adalah  faktor  komunikasi,  penulis menemukan  bahwa  dalam  hal  komunikasi belum  terbangun  dengan  baik  seperti  yang dimaksudkan  pada  Teori  Edward  III. Dimana  dapat  terlihat  dalam  proses komunikasi  terdapat  tiga  aspek  yaitu transformasi informasi (transmisi), kejelasan informasi (clarity), dan konsistensi informasi (consistency).
Aspek transformasi informasi, sumbernya berasal dari implementor. Implementor  menyampaikan  pesan-pesan kepada  kelompok  sasaran.  Dalam  hal implementasi  kebijakan  sistem  informasi pencalonan  dalam  pilkada  serentak  2018, transformasi  informasi  ini  telah  dilakukan dengan baik oleh implementor yaitu dengan cara  melakukan  sosialisasi  dan  bimbingan teknis kepada operator sehingga tidak terjadi distorsi namun masih ada kelompok sasaran yang belum bisa memaksimalkan informasi yang  ada  sehingga  masih  dibutuhkan
DOI: https://doi.org/10.52049/gemakampus.v19i1.378
pendalaman  informasi  mengenai  silon tersebut.
Aspek  kejelasan  informasi.  Dalam konteks ini dapat dipastikan bahwa informasi telah disampaikan oleh implementor. Dalam implementasi kebijakan sistem informasi ini, implementor telah  menyampaikan  secara  baik  dan menjelaskan apa saja syarat-syarat pencalonan  yang  harus  dipenuhi.  Aspek konsistensi,  dari  sudut  pandang  Teori Edward  III  sesungguhnya  telah  memberi penegasan  bahwa  dalam  hal  komunikasi telah terjadi inkonsistensi informasi oleh
Komisi Pemilihan umum Kabupaten Biak  Numfor.  Dari  ketiga  dimensi  ini diketahui bahwa konsistensi informasi tidak berjalan  dengan  baik.  Ini  bisa  dilihat  dari adanya perubahan aturan, Peratutan Komisi Pemilihan  Umum  Nomor  3  Tahun  2017 Tentang  Pencalonan  Pemilihan  Gubernur dan  wakil  Gubernur,  Bupati  dan  wakil Bupati,  dan/atau  Walikota  dan  Wakil Walikota. Diubah dengan Peratutan Komisi Pemilihan  Umum  Nomor  15  Tahun  2017 Tentang  Perubahan  Atas  Peratutan  Komisi Pemilihan  Umum  Nomor  3  Tahun  2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil  Gubernur,  Bupati  dan  wakil  Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
Hal ini terbukti dari hasil wawancara informan,  dimana  salah  satu  informan mengatakan secara yuridis-formal pihaknya melakukan  kebijakan  sistem  informasi pencalonan  dengan  mengedepankan  aturan dan  ketentuan  lain,  hanya  saja  dalam pelaksanaanya  masih  ada  beberapa  faktor seperti  masih  kurangnya  sosialisasi,  dan bimbingan  teknis  yang  diberikan  KPU Kabupaten  Jawawijaya  kepada  kelompok sasaran  yaitu  operator  tim  bakal  pasangan calon  yang  ingin  mendaftar,  mepetnya
waktu  antara  sosialisasi  mengenai  syarat- syarat  pencalonan  sehingga  kelompok sasaran tidak dapat melengkapi syarat-syarat tersebut.
Dengan  demikian  secara  teori  dan berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis yang  tergambar  dalam  pembahasan  ini, maka  dapat  penulis  simpulkan  bahwa komunikasi  dalam  implementasi  kebijakan sistem  informasi  pencalonan  dalam  pilkada serentak  tahun  2018  (studi  kasus  di  KPU Kabupaten  Biak  Numfor),  sudah  berjalan dengan  baik  namun  aspek  konsistensi informasi  belum  menunjukan  keadaan seperti yang dimaksud dalam Teori Edward III.

## Sumber Daya
Dalam implementasi kebijakan sistem  informasi  pencalonan,  sumber  daya memiliki peranan yang cukup penting. Teori Edward III seperti dikutib Widodo (2011:98) mengemukakan  bahwa  bagaimanapun  jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan  tersebut,  jika  para  pelaksana kebijakan  yang  bertanggung  jawab  untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut  tidak  efektif.  Sumber  daya  disini berkaitan  dengan  sumber  daya  yang  dapat digunakan  untuk  mendukung  keberhasilan implementasi  kebijakan.  Sumber  daya  ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas,  informasi  dan  kewenangan  yang dijelaskan sebagai berikut : 1) sumber Daya Manusia. Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang berkualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya menusia berkaitan  dengan  keterampilan,  dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi dibidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan
DOI: https://doi.org/10.52049/gemakampus.v19i1.378
dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah  cukup  untuk  melingkupi  seluruh kelompok  sasaran.  Sumber  daya  manusia sangat  berpengaruh  terhadap  keberhasilan implementasi,  sebab  tanpa  sumber  daya manusia yang handal, implementasi kebijakan akan berjalan lambat. 2) anggaran .  dalam  implementasi  kebijakan,  anggaran berkaitan  dengan  kecukupan  modal  atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk  menjamin  terlaksananya  kebijakan, sebab  tanpa  dukungan  anggaran  yang memadai,  kebijakan  tidak  akan  berjalan dengan  efektif  dalam  mencapai  tujuan  dan sasaran.  3)  Fasilitas.  Fasilitas  atau  sarana dan  prasarana  merupakan  salah  satu  faktor yang  berpengaruh  dalam  implementasi kebijakan.  Pengadaan  fasilitas  yang  layak seperti  gedung,  tanah  dan  peralatan  kantor akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program aau kebijakan. 4)  Informasi  dan  Kewenangan.  Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang  relevan  dan  cukup  terkait  bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan.
Sementara  wewenang  berperan  penting terutama  untuk  meyakinkan  dan  menjamin bahwa  kebijakan  dapat  dilaksanakan  sesuai dengan  yang  dikehendaki.  Terkait  dalam penelitian  ini  penulis  memandang  bahwa sumber  daya  menjadi  salah  satu  penunjang keefektifan  implementasi  kebijakan  sistem informasi pencalaonan dalam pilkasa serantak  tahun  2018.  Untuk  aspek  sumber daya  sesungguhnya  terdapat  empat  sub- aspek yaitu: sumber daya manusia, anggaran,  fasilitas,  dan  informasi  dan wewenang. Hanya saja penulis menggunakan  dua  sub-aspek  yang  menjadi alat  ukur  untuk  melihat  keberhasilan implementasi  kebijakan  sistem  informasi
pencalonan  dalam  pilkada  serentak  tahun 2018,  yakni  : Pertama ,  Sumber  Daya Manusia.  Berdasarkan  hasil  penelitian seperti  yang  telah  ddijelaskan  diatas,  aspek sumber daya memberikan gambaran bahwa pada bagian ini sedang mengalami persoalan.  Dimana  ketersediaan  sumber daya manusia (staf sekretariat) yang mampu mengoperasikan komputer terutama IT tidak mencukupi. Dari hasil wawancara diketahui hanya  ada  satu  operator  sistem  informasi pencalonan di kantor KPU Kabupaten Biak Numfor.  Ini  cukup  memberatkan  karena diketahui  bahwa  untuk  tahapan  pencalonan jalur  perseorangan  di  Kabupaten  Biak Numfor  di  dibutuhkan  syarat  dukungan sebesar  9.297  dukungan.  Berdasarkan ketentuan PKPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Pasal 10 ayat 1  huruf  a  bahwa  Kabupaten/kota  dengan jumlah penduduk yang temuat dalam daftar pemilih  tetap  pada  Pemilu  atau  Pemilihan terakhir  sampai  dengan  250.000  (dua  ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10 %.
Pada  Pasal  14  PKPU  No.  3  Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan Wakil  Bupati,  Dan/Atau  Walikota  dan Wakil, Dokumen dukungan ini berupa surat pernyataan  dukungana  dengan  lampiran fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat  keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerangkan  bahwa  penduduk  tersebut berdomisili  di  wilayah  administrasi  yang sedag  menyelenggarakan  Pemilihan  paling singkat  satu  (1)  tahun.  Surat  pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan tersebut dibuat dalam bentuk HardCopy dan
DOI: https://doi.org/10.52049/gemakampus.v19i1.378
Softcopy.  Softcopy  inilah  yang  merupakan dokumen dukungan yang disusun menggunakan format yang telah disediakan dan  diunggah  pada  Sistem  Informasi Pencalonan.
Dalam  pandangan  penulis,  dengan banyaknya  dokumen  dukungan  yang  harus diverifikasi dan hanya ada satu operator saja, maka keadaan ini sebenarnya tidak menunjukan keefektifan Implementasi Kebijakan  sistem  informasi  pencalonan seperti yang dikehendaki oleh Teori Edward III.
Kedua, adalah informasi dan kewenangan.  Informasi  biasanya  menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi  yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan.
Sementara  wewenang  mempunyai  peran penting  terutama  untuk  meyakinkan  dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini terkait  aspek  informasi  dalam  syarat pencalonan bahwa implementor telah melakukan  sosialisasi dan  melakukan bimbingan  teknis,  namun  masih  kurang disamping itu, Implementor juga memberitahukan  informasi  melalui  media massa  dan  memasang  baliho  di  tempat- tempat strategis di Kabupaten Biak Numfor guna  diketahui  khalayak  ramai.  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implementasi  kebijakan  sistem  informasi pencalonan masih mengalami kendala dalam hal informasi dan kewenangan.
Faktor  Penghambat  dan  Pendukung Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pencalonan
Faktor-faktor penghambat implementasi  sejatinya  merupakan  hal-hal yang  menjadi  penyebab  kegagalan  atau kurang  efektifnya  Implementasi  Kebijkan sistem  informasi  pencalonan  dalam  pilkada serentak  tahun  2018  (studi  kasus  di  Kantor KPU Kabupaten Biak Numfor). Berdasarkan hasil penelitian penulis berpendapat  bahwa  hal-hal  yang  menjadi penghambat  implementasi  kebijakan  silon antara  lain:  2)  Kurangnya  Sumber  daya Manusia.  Berdasarkan  uraian-uraian  diatas setidaknya  dapat  dimaknai  bahwa  sumber daya  manusia  di  Kantor  KPU  Kabupaten Biak  Numfor  masih  sangat  kurang.  Ini terlihat dari hasil wawancara informan, yang hanya  ada  satu  operator  silon  yang  ada dikantor KPU Kabupaten Biak Numfor.
Dengan  hanya  satu  operator  silon yang  ada  maka  kegiatan  pencalonan  akan terhambat, dimana operator harus melakukan penginputan, dan memverifikasi data-data  yang  ada  di  silon  tersebut.  Untuk itu  dapat  dijadikan  perhatian  bahwa dibutuhkan  operator  lebih  dari  satu  untuk dapat  bekerja  dengan  maksimal  dan  tepat waktu.
Dengan  demikian  dapat  dikatakan bahwa  kurangnya  sumber  daya  manusia menjadi  salah  satu  faktor  penghambat implementasi  kebijakan  sistem  informasi pencalonan  dalam  pilkada  serentak  tahun 2018 Kantor KPU Kabupaten Biak Numfor).
2)  Adanya  masalah  teknis.  Faktor penghambat  kedua  adalah  karena  adanya masalah teknis. Berdasarkan temuan dilapangan  bahwa  pengunggahan  dokumen syarat  pencalonan  dan  syarat  calon  harus dilakukan melalui sistem informasi pencalonan, dimana sistem informasi pencalonan  ini  langsung  terkoneksi  dengan KPU Republik Indonesia dan dapat langsung
DOI: https://doi.org/10.52049/gemakampus.v19i1.378
dilihat  oleh  masyarakat  luas.  Sistem informasi pencalonan ini merupakan terobosan  dari  Komisi  Pemilihan  Umum untuk  membuktikan  kepada  masyarakat bahwa  KPU  bekerja  secara  Transparan. Untuk  itu  jika  jaringan  internet  mengalami kendala  dan  tidak  terkoneksi  dengan  baik maka secara otomatis pengunggahan dokumen  akan  mengalami  terhambat.  Oleh sebab  itu,  masalah  teknis  ini  menjadi  salah satu alasan yang menghambat implementasi kebijakan  sistem  informasi  pencalonan dalam pilkada serentak tahun 2018 di Kantor KPU Kabupaten Biak Numfor.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  yang  telah dijelaskan  dalam  bab  sebelumnya  penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut ini:
1) Implementasi kebijakan sistem informasi  pencalonan  dalam  pilkada serentak  Tahun  2018  ditentukan  oleh hal-hal sebagai berikut : a) Komunikasi
Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten Biak Numfor telah melakukan komunikasi secara terbuka dalam kaitan dengan  kebijakan  sitem  informasi pencalonan  dalam  pilkada  serentak Tahun  2018,  namun  ada  satu  aspek komunikasi  berjalan  dengan  baik  yaitu aspek  konsistensi  informasi.  Sehingga berdasarkan hasil penelitian ini penulis berkesimpulam  bahwa  implementasi kebijakan  dalam  hal  ini  dilakukan secara  konsisten  seperti  yang  di kehendaki  teori  Edward  III. b) Sumber daya. Dalam hal sumber daya sesungguhnya  KPU  Kabupaten  Biak Numfor  memiliki  sumber  daya  yang cukup,  hanya  saja  fakta  dilapangan membuktikan  bahwa  hanya  ada  satu operator silon yang mempunyai
kemampuan  menggunakan  komputer dengan  baik.  Artinya  bahwa  sumber daya  manusia  yang  lain  belum  mampu kemampuan khususnya dalam Informasi  Teknologi  (IT).  Sehingga dalam implementasi kebijakan ini masih menimbulkan persoalan tersendiri yang sebenarnya  membutuhkan  penanganan yang  lebih  arif  dan  bijak.  c)  Disposisi. Disposisi  menjadi  salah  satu  faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan  sistem  informasi  pencalonan dalam  pilkada  serentak  tahun  2018.. Oleh  sebab  itu  berdasarkan  hasil penelitian  ini,  penulis  menyimpulkan bahwa disposisi telah dilakukan dengan baik.  Dimana  para  komisioner  KPU Kabupaten  Biak  Numfor  menjalankan tugas  dan  fungsinya  sesuai  dengan aturan  yang  berlaku.  Dengan  demikian dapat  dikatakan  bahwa  disposisi  telah sepenuhnya  dilakukan  sesuai  teori Edward III.
2) Faktor  Penghambat  dan  Pendukung Implementasi Kebijakan Sistem
Informasi  Pencalonan  Dalam  Pilkada serentak  Tahun  2018    a)  Faktor penghambat  Kurangnya  Sumber  daya manusia  (aparatur  sipil  negara)  yang mempunyai keahlian di bidang Informasi  teknologi  (IT)  serta  Adanya masalah teknis. Yaitu masalah jaringan internet  yang  tidak  terkoneksi  dengan baik sehingga  menggangu  proses pengunggahan dokumen pencalonan. b) Faktor  pendukung  dan  Penerapan sistem  informasi  pencalonan  dalam pilkada  serentak  tahun  2018  masih memperhatikan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Dimana,
Kabupaten Biak Numfor telah melakukan  sosialisai  dan  bimbingan
DOI: https://doi.org/10.52049/gemakampus.v19i1.378
teknis  kepada  operator  dan  tim  dari bakal  pasangan  calon  yang  ingin mendaftar.  Kepemimpinan  Komisioner masih merujuk pada aturan. Ini terlihat dari  tidak  adanya  intervensi  dari komisioner  KPU  Kabupaten  Biak Numfor kepada operator yang menjalankan sistem informasi pencalonan dalam penggunggahan dokumen-dokumen pencalonan.
Kelompok  sasaran  dalam  hal  ini operator mampu pengoperasikan sistem informasi pencalonan..

## UCAPAN TERIMA KASIH
Pada  kesempatan  ini  penulis  tidak lupa  menyampaikan  terimakasih  kepada berbagai  pihak  yang  telah  membantu  dan memberikan  sumbangsih  pemikiran  kepada penulis  sehingga  tesis  dan  artikrl  ini  bisa diselesaikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiluhung,  Sacra  Insan  Sin.,  Herawati,
Ratna., Saraswati, Retno. 2017. Kajian Normatif Terhadap Calon Perseorangan Dalam  Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Pekalongan. Diponegoro  Law  Journal.  Volume  6, Nomor 2.
Abdul    Wahab,    Solichin . 2008.  Analisis Kebijaksaan        dari        formulasi        ke implementasi  kebijaksanaan  negara.
Bumi  Aksara, Jakarta.
Adiluhung,  Sacra  Insan  Sin.,  Herawati,
Ratna., Saraswati, Retno. 2017. Kajian Normatif Terhadap Calon Perseorangan Dalam  Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Pekalongan.
Diponegoro  Law  Journal.  Volume  6,
Nomor 2.
Agus, M.2001. Manajemen Database dengan  Microsoft  Visual  Basic  Versi
6.0.  PT.  Elex  Media  Komputindo,
Jakarta
Agustino, Leo. 2008. Dasar- Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta, Bandung
Al-Fairi,  Leli  Salman.  2011.  Pemilihan Umum  Kepala  Daerah  (Pemilukada) Secara  Langsung  Sebuah  Pilihan Model Pemerintahan Daerah Demokratis.  Jurnal  Aspirasi.  Vol.1 No.2.
Arbas,  Cakra.  2012.  Jalan  Terjal  Calon
Independen pada Pemilukada di
Provinsi Aceh. Sofmedia, Jakarta Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian:  Suatu  Pendekatan  Praktik. Rineka Cipta, Jakarta
Budiarjo,  Miriam.  2006,  Dasar-dasar  Ilmu Politik,  Gramedia  Pustaka  Utama,
Jakarta
Bahanan, U. F. (2020). Campaign Team and
Media  Agenda  in  The  News  Of Simultaneous Regional Elections
During The Pandemic In 2020. Journal of Social Political Sciences , 1 (4).
Fahmi,  K.  (2016).  Prinsip  Kedaulatan Rakyat  Dalam  Penentuan  Sistem Pemilihan  Umum  Anggota  Legislatif.
Jurnal Konstitusi , 7 (3). https://doi.org/10.31078/jk735
Hevriansyah,  A.  (2021).  Hak  Politik
Keterwakilan Perempuan dalam Sistem Proporsional
Representatif pada
Pemilu  Legislatif. Awasia:  Jurnal
Pemilu dan Demokrasi , 1 (1).
Kusuma, E. (2023). Kebebasan Berpendapat dan  Kaitannya  Dengan  Hak  Asasi Manusia (HAM). Sanskara Hukum dan HAM , 1 (03). https://doi.org/10.58812/shh.v1i03.63
Mahmuzar,  -.  (2020).  MODEL  NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA  DI  ERA  REFORMASI.
Jurnal Hukum & Pembangunan , 50 (2).
DOI: https://doi.org/10.52049/gemakampus.v19i1.378
https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2 .2590
Chun  et  al,  2012.  Collaborative  E- government. Transforming
Government:  People,  Process  and Policy. 6(1) pp.5-12.
Dunn, William N. 2003. Analisis Kebijakan Publik. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
Dunn,  William.  2001.  Publik  Policy Analysis:  an  Intruduction. Terjemahan Muhajir  Darwin.  Hanindia  Graha Widya, Yogyakarta
Dunn, William.1990. Publik Policy Analysis: An Introduction. Englewood
Cliffs, Prentice Hall Inc., United States of America
Fauzi, Rizki Ahmad. 2017. Sistem Informasi Akuntansi (Berbasis Akuntansi).
Deepublish, Yogyakarta
Gea, Antonius Atosokhi., Wulandari, Antonina Panca Yuni., Babari, Yohanes. 2002. Relasi Dengan Sesama. PT Elex Komputindio, Jakarta
Harahap,  Asri.  2005.  Manajemen  dan Resolusi  Konflik  Pilkada. PT.  Pustaka Cidesindo, Jakarta
Indrajit, Richardus Eko. 2002. Membangun Aplikasi  E-Government.  PT  Elek Media Komputindo, Jakarta
Jimly Assidiqie. 2008. Hukum Tata Negara dan  Pilar-Pilar  Demokrasi,  Konstitusi Press
Kasemin, Kasiyanto. 2015. Agresi Perkembangan  Teknologi  Informasi. Prenadamedia Group, Jakarta
McLeod, Raymond., P Schell, George. 2008. Sistem  Informasi  Manajemen  (ed.10). Penerbit Salemba Empat, Jakarta
Miles,  Matthew  B;  Huberman,  A  Michael.
2009.  Analisis  Data  Kualitatif:  Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru.
UI Press, Jakarta
Moleong,  J  Lexy,  Prof.  Dr.  2009,  Metode Penelitian  Kualitatif.  PT.  Remaja Rosdakaya, Bandung
Oetomo,    Budi    Sutedjo    Dharma.    2002.
Perencanaan    dan    Pengembangan Sistem  Informasi.  Edisi  I.  Andi, Yogyakarta
Peraturan    Pemerintah    Nomor    6    Tahun 2005        tentang        Pemilihan, Pengesahan,          Pengangkatan  dan Pemberhentian  Kepala  Daerah  dan Wakil Kepala Daerah.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
1  Tahun  2017  tentang  Tahapan,
Program  dan  Jadwal  Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3  Tahun  2017  tentang  Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum Nomor  3  Tahun  2017  Tentang Pencalonan  Pemilihan  Gubernur  dan Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil Bupati,  dan/atau  Walikota  dan  Wakil Walikota
Purwanto,  Erwan  Agus,  Dyah  Ratih
Sulistyastuti. 2015. Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan
Aplikasinya Di Indonesia. Gava Media., Yogyakarta
Solichin,  Abdul  Wahab.  2005.  Analisis Kebijakasanaan  dari  Formulasi  ke Implementasi  Kebijaksanaan  Negara. Bumi Aksara, Jakarta
Subagyo,  P  Joko.  1997.  Metode  Penelitian dalam  Teori  dan  Praktek,  Jakarta:  . Rineka Cipta
DOI: https://doi.org/10.52049/gemakampus.v19i1.378
Sugiyono.  2009.  Metode  Penelitian  Bisnis
(Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan
R&D). Alfabeta, Bandung
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif & RND. Alfabeta, Bandung
Sunggono,  Bambang.  1994.  Hukum  dan Kebijakan  Publik.  Sinar  Grafika, Jakarta
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016 Tentang  entang  perubahan  kedua  atas
UU  Nomor  1  Tahun  2015  tentang penetapan peraturan pemerintah
pengganti  UU  Nomor  1  Tahun  2014 tentang  pemilihan  gubernur,  bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 Tentang Pemilihan Umum
Wahab,  SA.  2001.  Analisis  Kebijaksanaan,
dari Formulasi ke Implementasi
Kebijakasanaan  Negara,  Edisi  Kedua. Bumi Aksara, Jakarta
Winarno,  Wing  Wahyu.  2006.  Sistem Informasi  Akuntansi.  UPP  STIM YKPN Yogyakarta, Yogyakarta.