King Faisal Sulaiman
Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate kingfaisalsulaiman@gmail.com
Abstract : This research aims to find out and explain juridical issues about the model used in the formation of regional laws based on Law Number 23 of 2014 and the inhibiting factors of public participation.  The  ideal  alternative  model  for  the  preparation  of  future  Regional Regulations. The research method is in the form of normative legal research (legal research) which originates from primary legal materials, secondary legal materials  and tertiary legal materials . Statute  approach  dan conceptual  approach.  In  this  study  using  descriptive- qualitative  analysis.  Research  comes  to  the  conclusion  that  the  2014  Law  Number  23  Year has guaranteed the space for public participation, but the participation model has not been comprehensively regulated. There are various factors inhibiting public participation, such as the political will of policy makers (DPRD and Regional Government), and the attitudes of the public and the media. Finally, a low regulatory factor and a bureaucratic culture that does not provide sufficient space for public participation in the formation of regional regulations. In the future there must be ideal participation models in regional regulations that are clearly regulated  in  formal  regulations,  including:  First,  the  public must  be  actively  involved  in every  stage  of  the  formation  of  regional  regulations.  Second,  establish  permanent cooperation  with  the  formation  of  regional  regulations  (DPRD  and  local  government)  in providing input on material that will be regulated in the regulations.
Keywords : Public Participation, Formation of Regional Regulations.
Abstrak: Riset  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  problematika  yuridis  tentang  model partisipasi masyarakat berdasarkan perspektif UU No. 23 Tahun 2014 dan faktor penghambat partisipasi masyarakat. Riset juga diarahkan untuk memberikan solusi alternatif  model ideal partisipasi  masyarakat  dalam  pembentukan Peraturan  Daerah  dimasa  mendatang. Metodepenelitian hukum  normatif (legal  research) yang  bersumber  pada  bahan  hukum primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Pendekatan  perundang-undangan (statute aproach ) dan pendekatan konseptual (conceptual aproach) digunakan dalam riset ini dengan metode analisis deskriptif-kualitatif. Riset sampai pada kesimpulan bahwa UU No. 23 Tahun  2014 sebetulnya  sudah  menjamin  ruang  partisipasi  masyarakat, namun  model partisipasinya belum diatur secara komprehensif. Ada sejumlah faktor penghambat partisipasi masyarakat, seperti political will para pemangku kebijakan (DPRD dan Pemerintah Daerah), dan  sikap  kurang  peduli  masyarakat  serta media.  Terakhir,  faktor  regulasi  yang  minim  dan kultur  birokrasi  yang  tidak  memberikan  ruang  memadai  bagi  partisipasi  masyarakat  dalam pembentukan Peraturan daerah.  Kedepan harus ada model ideal partisipasi Peraturan daerah yang  diatur  secara  jelas  dalam  regulasi  formal  diantaranya : Pertam a, masyarakat harus terlibat  secara  aktif  dan  berlanjut dalam  setiap  tahapan  pembentukan  Perda. Kedua, membangun  kerjasama  permanen  dengan  pembentuk  Perda  (DPRD  dan  pemerintah  daerah) dalam memberikan masukan mengenai materi yang akan diatur dalam Perda tersebut.
Kata  Kunci : Partsipasi Masyarakat, Pembentukan Perda.

## Pendahuluan
Partisipasi  masyarakat  atau  publik dalam setiap kebijakan terutama pembentukan  Peraturan  Daerah  (Perda) merupakan hal yang sangat strategis dalam menentukan kualitas sebuah produk hukum  seperti  Peraturan  Daerah  yang lazim disebut Perda.
Partisipasi masyarakat    dalam    pembentukan    Perda harus terlihat pada proses pembentukannya    yang    partisipatif dengan mengundang sebanyak- banyaknya    partisipasi    semua    elemen masyarakat,    baik    dari    segi    individu ataupun    kelompok    masyarakat.    Selain itu    juga    harus    bersifat    aspiratif    yang bersumber    dari    keinginan  atau  kehendak dari  masyarakat 1 .  Berbicara  mengenai eksistensi Perda, maka konsistensi pemahaman  kita  harus  tetap  dalam  ranah ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014).
Pentingnya  partisipasi  masyarakat dalam  Perda  telah  dijamin  dalam  UU  No. 23  Tahun  2014  sebagai  payung  hukum utama  yang  mengurai  hal  ikhwal  tentang Peraturan  Daerah  dimksud.  Hal  yang
1 Baca  Nonet    dan    Selznick, Law    and Society  in  Transition:  Toward  Rensponsive  Law, sebagaiaman  diintrodusir  A.    Ahsin    Thohari, Reorientasi  Fungsi  legslasi  Dewan  Perwakilan: Upaya  Menuju  Undang-Undang  Responsif, Jurnal Legislasi    Indonesia,    Vol.    8    No.    4,    Jakarta: Direktorat    Jenderal    Peraturan    Perundang- Undangan,  2011, hlm. 569
kurang  lebih  sama  juga  ditegaskan  dalam Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 (UP3)    tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan. Implisitnya. UU No. 23  Tahun  2014  telah  memberikan  ruang adanya  relasi  atau    hubungan  antara masyarakat  dengan  pihak  legislatif    dan Pemerintah  dalam  proses  pembentukan Perda. Keterbukan akses terhadap masyarakat,  diharapkan    dapat  melahirkan produk  Perda  yang  partisipatif,  artinya responsif  terhadap  persoalan  riil  dan kebutuhan utama masyarakat atau setidak- tidaknya mencerminkan kepentingan umum.
Partisipasi masyarakat menggambarkan    hubungan    antara masyarakat   dengan  pihak  legislatif  dan Pemerintah    dalam    proses  pembentukan peraturan  perundang-undangan.  Tentunya hubungan tersebut diharapkan dapat memberikan    manfaat    bagi    penciptaan peraturan    perundang  -  undangan    yang responsif.    Partisipasi    masyarakat    harus ada    pada    setiap    tahapan    pembentukan peraturan    perundang  -  undangan,    bukan hanya    berupa    hak    yang    diformalkan dalam bentuk aturan, namun penyampaian    aspirasi    masyarakat tersebut    secara    nyata    harus  dapat dilaksanakan    dan    direspon    oleh pembentuk  undang - undang.
Dalam  konteks  ini,  sulit  untuk menafikan bahwa minimnya tingkat
partisipasi masyarakat ketika pembentukan sebuah  Perda  turut  berkontribusi  pada buruknya  kualitas  atau  substansi  sebuah Perda. Oleh karena itu, tidak jarang Perda- Perda  tersebut  bertahan  lama  karena berujung pada pembatalan oleh Pemerintah yang kini telah bergeser menjadi kewenangan  Mahakamah  Agung.  Inilah beberapa  argumentasi  mendasar  mengapa penelitian  ini  menjadi  penting  untuk dilakukan.  Oleh  karena  itu,  perlu  dibahas tentang problematika yuridis terkait model partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda,  faktor  penghambat  partisipasi masyarakat  dalam  membuat  perda  dan model ideal partisipasi masyarakat.

## Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum  normatif (legal  research) 2 .  Baik Soerjono  Soekanto,  Sri  Mamudji,  maupun Bahder  Johan,  semuanya  menegaskan bahwa  penelitian  hukum  normatif  pada dasarnya  dilakukan  dengan  cara  meneliti data  pustaka  atau  data  sekunder  belaka yang  mencakup  diantaranya  penelitian terhadap  asas-asas  hukum,  penelitian terhadap  sistematika  hukum,  penelitian
2 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan  Ketiga,  (Jakarta:  UI-Press,1984), hlm.51.  L.  Cohen  mengatakan  bahwa “Legal research  is  the  process  of  finding  the  law  that governs  activities  in  human  society.  It  involves locating  both  the  rules  which  are  enforced  by  the states  and  commentaries  which  explain  or  analyze these  rules .  Baca  Morris  L.  Cohen  dalam  Peter Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum, Kencana, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm.29
terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian  sejarah  hukum,  dan  penelitian perbandingan  hukum 3 .  Penelitian  hukum ini,  menggunakan  pendekatan  perundang- undangan (statute aproach) , dan pendekatan konseptual (conceptual
aproach) .  Kedua  pendekatan  ini  sengaja dipilih untuk mengkaji sekaligus menjelaskan  problematika  yuridis  dibalik model partisipasi masyarakat dalam pembentukan  Perda  perspektif  UU  No.  23 Tahun  2014.  Tidak  hanya  itu,  sejumlah produk  hukum  yang  relevan  atau  produk hukum  derivasi  yang  berkaitan  dengan pengaturan  model  partisipasi  masyarakat dimaksud akan dikaji dan dijelaskan secara tuntas. Dari hasil pengkajian  problematika yuridis dibalik model partisipasi masyarakat tersebut, diharapkan melahirkan sebuah tawaran solusi alternatif  mengenai  konsep  ideal  model partisipasi masyarakat dalam pembentukan perda dimasa mendatang.
3 Untuk lebih jelas baca Soerjono Soekanto, Lo,cit.,., bandingkan pula dengan Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian Hukum  Normatif, (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 1995),  hlm.29.  Bandingkan  dengan  Bahder  Johan, Metode Penelitian............Op.,Cit., hlm.84.

## King Faisal Sulaiman, Model Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah
Menurut  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Hasil Penelitian Dan Pembahasan

## Problematika Yuridis Partasipasi
Masyarakat
1) Model  Partisipasi  Belum  Diatur Secara Komprehensif
Prosedur  partisipasi  masyarakat dalam  persperktif  UU  No.  23  Tahun  2014 tentang pemerintah daerah, tidak dirumuskan  secara  komprehensif.  UU  No. 23 Tahun 2014, hanya menegaskan bahwa, partisipasi  masyarakat  adalah  peran  serta warga  masyarakat  untuk  menyalurkan aspirasi,  pemikiran  dan  kepentingannya dalam  penyelenggaraan  pemerintahan 4 .
Perspektif  partisipasi  masyarakat  dalam pembentukan Perda, sebenarnya Pasal 354 ayat  (2)  UU  No.  23  Tahun  2014  secara tersirat  mengandung  perintah  berupa kewajiban  kepada  pemerintah  daerah untuk  melakukan  empat  tindakan  utama, yakni :
1. Menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
2. Mendorong  kelompok  dan  organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat;
3. Mengembangkan  pelembagaan  dan mekanisme  pengambilan  keputusan yang  memungkinkan  kelompok  dan
4 Lihat Pasal 1 UU No.23 Tahun 2014.
organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif; dan/atau.
4. Melakukan  kegiatan  lainnya  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam  praktek  yang  lazim  dikenal selama  ini,  pilihan  aktualisasi  partisipasi masyarakat dalam perumusan atau pembentukan sebuah Perda yang dilakukan oleh  pemerintah  daerah  maupun  pihak legislator  daerah  (DPRD)  cukup  beragam, namun pada dasarnya relatif sama, baik di tingkat Propinsi, Kabupaten ataupun Kota. Secara  ekspilisit,  prinsip-prinsip  model partisipasi  yang ditegaskan dalam  UU No. 23 Tahun 2014 ini bisa dalam bentuk:
1. Pemerintah Daerah atau DPRD memfasilitasi masyarakat untuk melakukan  konsultasi  publik  terkait Perda yang akan dibentuk.
2. Pemerintah Daerah atau DPRD memfasilitasi masyarakat untuk menyelengarakan  musyawarah  apakah dalam  konteks  sosialisasi  ataukah untuk  menyerap  aspriasi  masyarkat terkait pemantapan materi-materi sebuah Perda yang akan dibentuk.
3. Pemerintah Daerah atau DPRD membangun  pola  kerjasama  atau kemitraan dengan kelompok masyarakat  atau stakeholder terkait untuk  memberikan  masukan  mengenai
materi  yang  akan  diatur  dalam  Perda tersebut 5 .
Secara  implisit  dapat  ditafsirkan bahwa,  pilihan  atau  model  partisipasi masyarkat  sebagaimana  di  atas,  termasuk yang  bersifat  formal  karena  diprogramkan secara  gradual  dan  sistematis  terlebih dahulu  oleh  pemerintah  daerah  (bagian hukum  atau  SKPD  terkait)  atau  DPRD. Ironisnya,  UU  No.  23  Tahun  2014  sendiri tidak merincikan lebih jauh pilihan bentuk- bentuk  lain partisipasi  masyarakat. Hal  ini dikarenkan  regulasi  Peraturan  Pemerintah sebagai aturan pelaksana terkait partisipasi masyarakat  dalam  pembentukan  Perda hingga sekarang, tak kunjung direalisasikan oleh pemerintah. UU No. 23 Tahun  2014  hanya  menekankan  bahwa, Peraturan  Pemerintah  (PP)  sebagai  aturan derivatif dimaksud paling sedikit mengatur:
a. Tata  cara  akses  masyarakat  terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
b. Kelembagaan dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
c. Bentuk-bentuk  partisipasi  masyarakat dalam  penyelenggaran  Pemerintahan Daerah ; dan
d. Dukungan penguatan kapasitas terhadap kelompok danorganisasi
5 Lihat Pasal  354 UU No.23 Tahun 2014.
kemasyarakatan
agar dapat
berpartisipasi  secara  efektif  dalam penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah. 6

## 2) Belum  Ada  PP  Selaku  Aturan Pelaksana
Hingga  saat  ini,  bentuk  payung hukum  yang  digunakan  masih  berpijak pada  Permendagri    No.  80  Tahun  2015 yang  notabene  merupakan  aturan  derivasi dari  UU  lama,  yakni  UU  No.  32  Tahun 2004  terkait  produk  hukum  daerah  secara luas.  Padahal  dalam  praktek  cara-cara formal  di  atas  seringkali  dicurigai  sarat manipulasi dan kepentingan politis segelintir  orang,  asalkan  telah  memenuhi unsur  prosedural  yang  disyaratkan  oleh Undang-Undang. Apakah Perda yang akan dibentuk tersebut sesuai dengan kebutuhan pembangunan  atau  mencerminkan  aspirasi masyarakat bukanlah titik persoalan mendasar.  Fenomena  demikian  acapkali terjadi,  ketika  pemberlakukan  sebuah Perda  justru  mendapat  otokritik  atau dikeluhkan  oleh  masyarakat  karena  tidak memberikan  rasa  keadilan  dan  kepastian hukum dalam mengatasi sebuah persoalan.
Sekalipun  tidak  dijelaskan  dalam UU No.  23 Tahun 2014, pilihan lain  yang sering  pula  dipraktekkan  dalam  partisipasi masyarakat  terkait  pembentukan  sebuah Perda  adalah  dalam  bentuk  penyampaian
6 Ibid.
aspirasi oleh masyarakat melalui jalur non formal seperti dengan melakukan demonstrasi  secara  terbuka,  menggelar rapat  atau  mimbar-mimbar  bebas  untuk menyuarakan  aspirasi.  Mestinya  UU  No. 23  Tahun  2014  memberikan  defenisi dan/atau  mengkonstruksikan  secara  jelas lingkup  “pengawasan  masyarakat”  yang dimaksud  sehingga  tidak  menimbulkan polemik hukum pada tataran implementatif.
Jika berpijak pada PP No. 68 tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta  Masyarakat  Dalam  Penyelenggaraan Negara, maka kaidah normatif yang diatur dalam  PP  tersebut  masih  relevan  untuk diterapkan. PP ini mengisyaratkan terdapat beberapa unsur yang semestinya diperhatikan antara lain: 7
1. Aspek  Tata  Cara,  yakni  hak  untuk mencari  atau  memperoleh  informasi sebagaimana  dapat  dilakukansecara langsung  maupun  tidak  langsung. Pemberian  informasi  sebagai  hak masyarakat  dapat  disampaikan  secara tertulis  kepada  instansi  terkaitatau komisi pemeriksa.
2. Aspek  Kelembagaan,  yakni  dalam  hal masyarakat  bermaksud  mencari  atau memperoleh informasi tentang penyelenggaraan  negara  maka,  yang
7 Periksa  PP  No.  68  tahun  1999  tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Negara.
berkepentingan  berhak  menanyakan kepada  atau  memperoleh  dari  instansi atau  lembaga  yang  terkait.  Informasi dimaksud  harus  disampaikan  kepada Komisi  Pemeriksa  atau  instansi  terkait dengan tembusan kepada:
a. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah  Kabupaten/Kota, jika  perbuatan  tersebut  dilakukan oleh  Anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. b. Bupati,  atau  Walikota;  Pimpinan pejabat  tertentu,  jika  perbuatan tersebut  dilakukan  oleh  pejabat yang  mempunyai  fungsi  strategis atau  pejabat  negara  yang  lain sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang ‐ undangan yang berlaku.
3.  Aspek  Bentuk  mencakup  peran  serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara untuk mewujudkan penyelenggaraan negara  yang  bersih  dilaksanakan  dalam bentuk:
a. hak  mencari,  memperoleh,  dan memberikan  informasi  mengenai penyelenggaraan negara.
b. hak  untuk  memperoleh  pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara.
c. hak  menyampaikan  saran  dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap  kebijakan  penyelenggara negara.
d. hak memperoleh perlindungan hukum.
Hak  memperoleh  informasi  publik merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan  informasi  merupakan  salah satu  ciri  penting  suatu  negara  demokratis yang  menjunjung  tinggi  kedaulatan  rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara  yang  baik.  Secara  prinsipil, keterbukaan  informasi  publik  merupakan sarana pengawasan publik terhadap penyelenggaraan  negara.  Hal  penting diketahui  ialah,  implementasi  peran  serta masyarakat  dalam  proses  pembentukan suatu Perda tidak boleh mengesampingkan prinsip  akses  atas  informasi. 8 Hak-hak sebagaimana pada tiga point di atas, harus dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang ‐ undangan yang berlaku dengan menaati  norma agama dan norma sosial lainnya.
Selain  itu,  ketentuan  Pasal  96  UU No.  12  Tahun  2011 9 juga  ditegaskan bahwa,  masyarakat  berhak  memberikan masukan  secara  lisan  maupun  secara tertulis  dalam  Pembentukan  Peraturan
8 Lihat  pula  ketentuan  dalam  Pasal  96 Undang ‐ Undang  No.  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang ‐ Undangan.
Baca  Panduan  Praktis  Memahami  Perancangan
Peraturan Daerah,
Jakarta:
Dirjen
Perundang ‐ Undangan.  Departemen  Hukum  dan Hak Asasi Manusia RI, 2009.hlm 16.
9 Periksa
bagian konsideran Undang ‐ Undang  No.  14  Tahun  2008  tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lihat pula ketentuan  dalam  Pasal  96  Undang ‐ Undang  No.  12 Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang ‐ Undangan.
Perundang ‐ undangan.  Wujud  partisipasai masyarakat  secara  lisan  atau  tertulis tersebut  pada  prinsipnya  dapat  dilakukan melalui:
a) Rapat dengar pendapat umum;
b) Kunjungan kerja;
c) Sosialisasi; dan/atau
d) Seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
Partisipasi masyarakat sebagaimana dikonstruksi oleh UU No. 12 Tahun  2011  di  atas  sebenarnya  memiliki kesamana dengan instruksi dalam Permendagri  No.  80  Tahun  2015  tentang Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah, dikarenakan  PP  selaku  aturan  pelaksana UU  No.  23  Tahun  2014  terkait  tata  cara atau  model  partisipasi  masyarakat  dalam pembentukan produk hukum daerah termasuk  Perda  belum  diterbitkan,  maka otomatis  Permendagri No. 80 Tahun 2015 masih  relevan  menjadi  acuan  payung hukum. Substansi pengaturan dalam Permendagri  No.  80  Tahun  2015  juga menyinggung perihal sosialisasi (penyebarluasan) Perda dan aspek partisipasi masyarakat dalam pembentukan sebuah  Perda,  dimana  pihak  DPRD  dan Pemerintah Daerah tetap memiliki tanggungjawab untuk melakukan penyebarluasan  atau  membuka  akses
informasi atas  rencana  pembentukan sebuah Perda 10 .
Mengacu  pada  ketentuan  UU  No. 23 Tahun 2014 Jo UU No. 12 Tahun 2011 beserta  beberapa  aturan lex  specialis di atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa pemerintah  daerah  dan  DPRD  baik  di tingkat  Propinsi,  Kabupaten  maupun  Kota berkewajiban untuk membuka akses informasi  dan  ruang  partisipasi  publik yang  sebesar-besarnya  bagi  kelompok masyarakat,  LSM,  Ormas,  dan  para pemangku kepentingan (stkeholder) lainnya.  Ruang  partisipasi  masyarakat dimulai  sejak  tahap  awal  penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, fase pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga fase pengundangan suatu Peraturan Daerah.
Faktor Penghambat Partisipisai

## Masyarakat
Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk menghasilkan Perda yang berkualits  dan  pro  pada  kepentingan masyarakat secara luas. Partisipasi masyarakat  bertujuan  untuk  melahirkan prinsip  kecermatan  dan  kehati-hatian  dari pejabat publik dalam membuat kebijaksanaan  publik.  Partisipasi  juga membawa  konsekuensi  munculnya  suatu kontrol  sosial  yang  konstruktif  dan
10 Lihat  UU  No.23  Tahun  2014  Jo  UU No.  12 Tahun  2011 Jo Permendagri  No.  80 Tahun 2015.
kesiapan sosial masyarakat terhadap setiap bentuk  dampak  akibat  suatu  kegiatan pembangunan. 11 Akan  tetapi  harus  diakui pula  bahwa  hambatan  kultural  maupun struktural acapkali menjadi alasan pembenar  dibalik  sikap  apatis  dan apriori masyarakat untuk berperan aktif untuk ikut terlibat  dalam  partisipasi  pembentukan suatu  Perda.  Faktor-faktor  penghambat  itu bisa  disebabkan  oleh  sikap  internal kelompok  masyarakat  itu  sendiri  atau disebabkan oleh  sikap dan kebijakan  yang diambil oleh para pembentuk Perda (pihak legislatif dan eksekutif) tersebut.
Minimnya  kesadaran  partisipasi dari  masyarakat  acapkali  menimbulkan konflik  antara  kelompok  masyarakat, LSM,  ormas  tertentu  dan  pemerintah daerah, terkait dengan kebijakan dari suatu peraturan  daerah  yang  dianggap  kurang memberikan keadilan bagi masyarakat dan justru menyengsarakan masyarakat.
Diskursus  partisipasi  masyarakat  bisa  jadi dikarenakan  faktor  masyarakat  itu  sendiri atau faktor peraturan  perundang ‐ undangan dan  sokongan  media  masa  yang  lemah. Faktor lain bisa disebabkan oleh kesadaran dan  kemauan  Politik  ( political  will )  atau watak birokrasi yang tidak demokratis dan responsif.  Jika  dipetakan  maka  ada  empat faktor  yang  melatarbelakangi  munculnya
11 Riawan  Tjandra  dan  Kresno  Budi Sudarsono Op. cit. hlm. 46.
problematika partisipasi masyarakat, yakni:
1) Faktor  kesadaran  dan  kemauan Politik (political  will) Pembentuk Perda :
a. Belum terbangunnya kesadaran politik  yang  baik  di  kalangan pemangku kebijakan (anggota DPRD dan Kepala Daerah), mereka
dipilih oleh rakyat untuk
memperjuangkan hak-hak dan kepentingan rakayat sebagai pemilik kedaulatan yang sebenarnya.
b. Pembentuk Perda (DPRD dan pihak eksekutif)  belum  menyadari  bahwa membangun kemitraaan atau partisipasi  dengan  masyarakat  dan stakeholder terkait amat dibutuhkan
demi melahirakn Perda yang akomodatif  dan  aspiratif  sesuai kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah.
c. Belum  ada  kemauan  politik  yang kuat  oleh  pembentuk  Perda  (DPRD dan pihak eksekutif) untuk membuka akses
informasi,
komunikasi,  dan  partisipasi  aktif masyarakat bisa menghasilkan Perda  yang  partisipatif,  dan  pro kepentingan umum sekalipun minim payung hukum dan fasilitas pendukung.
2) Faktor  Masyarakat  dan  Media yakni :
a. Hilangnya  sikap  kritis  masyarakat apalagi  respon  pasif,  dan  apriori masyarakat  terhadap  pembentukan sebuah Perda.
b. Minimnya  sumber  daya  terutama kapasitas intelektual-pengetahuan masyarakat.
c. Masih  kuatnya  kultur  dan  orientasi- orientasi pragmatis dikalangan kelompok masyarakat.
d. Belum  terbangun  kesadaran  politik, betapa pentingnya partispasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik terutama pembuatan Perda.
e. Tidak adanya mekanisme dan bentuk partispasi masyarakat yang disediakan  oleh  pemerintah  daerah maupun DPRD.
f. Minimnya  akses  informasi  dan sosialisasi  oleh  pemerintah  daerah maupun  DPRD  terkait  pembentukan sebuah Perda.
g. Minimnya dukungan media terhadap masyarakat terkait penyajian informasi, pengetahuan, dan dinamika pembahasan dalam pembentukan suatu Perda .
3) Faktor Birokrasi yakni :
a. Kultur  dan  prilaku  birokrat  masih sarat  dengan  praktek  KKN  dan perlakuan diskriminatif.
b. Sistem  pelayanan  publik  masih menutup  diri  dari  ruang  publik terutama  kemudahan  masyarakat untuk  memperloleh  akses  informasi dan  akses  data  sangat  terbatas  dan cenderung  dipersulit  dengan  alasan yang tidak jelas.
c. Prinsip-prinsip good governance dalam  konteks  pelayanan  prima birokrasi  belum  terinternalisasi  dan dipraktekkan secara baik.
d. Birokrasi  menutup  diri  dari  ruang partisipasi  publik  dan  alergi  kritik dari kelompok masyarakat dan pihak yang berkepentingan ( stakeholder ).
4) Faktor Regulasi yakni :
a. Banyak  produk  hukum  yang  belum berpihak kepada kepentingan masyarakat.
b. Aturan  yang  ada  sudah  tidak  sesuai dengan  tuntutan  dan  kebutuhan pembangunan  serta  kondisi  sosial- kemasyarakatan.
c. Terlambatnya penerbitan aturan- aturan  pelaksana  seperti  PP  dan Perpres  padahal  sifatnya  sangat urgen  karena  dibutuhkan  payung hukum yang kuat dan jelas.
d. Lambatnya  proses  sosialisasi  suatu peraturan oleh pihak otoritas (DPRD dan pemerintah).
e. DPRD  dan  pemerintah  daerah  tidak peka  dan  responsif  untuk  segera menerbitkan  produk  hukum  daerah sebagai  tindaklanjut  aturan  yang lebih tinggi.
Di  dalam  pembentukan  Perda sangat  diperlukan  prinsip  keterbukaan dalam  hal  akses  publik  atas  produk legislatif  bukan  menjadi  rahasia  negara tersebut. Dengan adanya prinsip keterbukaan, memungkinkan berpartisipasi masyarkat, sejak aspek pengusulan, pembahasan  hingga  implementasi  suatu Perda. Pentingnya akses masyarakat dalam pembentukan  Perda  ini  sebetulnya  telah mendapat  legitimasi  dalam  Pasal  354  UU No. 23 Tahun 2014. Hal  yang serupa juga ditegakakan  dalam  Pasal  96  UU.  No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan.  Kedua UU ini pada dasarnya menegaskan bahwa, masyarakat  berhak  memberikan  masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukaan peraturan perundang- undangan.  Masukan  secara  lisan  dan/atau tertulis  sebagaimana  dimaksud  tersebut dapat  dilakukan  melalui  rapat  dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi  dan/atau,  seminar,  lokakarya dan/atau diskusi.

## Model Ideal Partisipisai  Masyarakat
Kontruksi partisipasi
yang dibangun  oleh  UU  No.  23  Tahun  2014 masih bersifat prinsip-prinsip umum apalagi belum dijabarkan dalam PP, karena PP  sendiri  sebagai  regulasi  derivatif hingga  penelitian  ini  dilakukan  belum diterbitkan  oleh  pemerintah.  Karena  itu, model  ideal  partisipasi  masyarakat  dalam pembentukan  Perda  dimasa  mendatang perlu  dikaji  secara  komprehensif.  Model implementasi partisipasi masyarakat sangat  tergantung  pada  banyak  faktor determian  yang  menyertainya  terutama dinamika sosial kemasyarkat, kultur birokrasi, ragam payung hukum, kesadaran dan  komitmen  politik  para  pemangku kepentingan (DPRD  dan  Pemerintah Daerah).  Tak  kalah  penting  adalah dukungan media massa dan kultur birokrasi  lembaga  perwakilan  rakyat  dan pemerintah  daerah  sebagaimana  telah diuraikan  di  atas.  Masyarakat  berhak menentukan  cara  yang  digunakan  untuk berpartisipasi  dalam  proses  penyusunan Perda.  Partisipasi  dapat  dilakukan  secara langsung,  yaitu  dengan  ikut  serta  dalam seluruh tahapan proses pembentukan Perda hak  inisiatif  Kepala  Daerah  maupun Raperda  yang  diajukan  oleh  DPRD  itu sendiri.
Dalam  kerangka  ini,  maka  model ideal partisipasi masyarakat dalam
pembentukan suatu Perda di masa mendatang ialah :
1. Terlibat  secara  aktif  dan  kontinyu dalam  setiap  tahapan  pembentukan Perda mulai  dari tahapan perencanaan, perumusan,  pembahasan  tingkat  I  dan II,  fase  persetujuan  dan  pengesahan hingga promulgasi.
2. Membangun kerjasama permanen dengan  pembentuk  Perda  sebagai partner  tetap  DPRD  dan  pemerintah daerah  dalam  memberikan  masukan mengenai  materi  yang  akan  diatur dalam Perda tersebut.
3. Aktif  terlibat  dalam  agenda  konsultasi publik, dengar pendapat (public hearing), kegiatan  seminar,  lokakarya, forum  FGD,  dan  forum-forum  ilmiah lainnyayang digelar DPRD dan pemerintah daerah dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat.
4. Aktif  memberikan  masukan  melalui media cetak dalam bentuk menyampaikan  opini  di  media  atas suatu  materi  Raperda  yang  tengah dibahas  oleh  DPRD  atau  pemerintah daerah.  Opini  masyarakat  ini  bisa berbentuk penulisan artikel, konferensi pers,  pendapat-pendapat  ilmiah-ahli yang argumentatif dan konstitusional.
5. Melakukan  studi  kelayakan,  riset ilmiah,  menyiapkan,  dan  mengajukan naskah  akademik  pembanding,  dan usulan inisiatif draft Raperda
pembanding kepada DPRD atau Pemerintah Daerah.
6. Pro-aktif  memonitoring  dan  mengikuti tahapan-tahapan persidangan
pembahasan Raperda di DPRD maupun lingkungan Pemerintah Daerah agar materi-materi pembahasan Raperda dapat terkaver secara komprehensif.
7. Memberikan  sanksi  moral  kepada wakil  rakyat  (DPRD)  dan  Kepala Daerah  yang  tidak  aspiratif  dan  tidak pro  publik  dalam  penyusunan  Perda dengan  tidak  lagi  memberikan  hak suara dalam Pemilu.
8. Dalam momentum tertentu, menyuarakan aspirasi dengan menggelar demontrasi damai, teatrikal- pentas  seni  budaya,  pawai,  panggung demokrasi-mimbar  bebas,  atau  rapat umum dengan aman dan tidak anarkhis 12 .
9. Aktif mengajukan uji materiil (judicial review) kepada Mahkamah Agung atas
pemberlakuan  sebuah  Perda  yang dianggap bertentangan dengan
12 Undang-Undang  No.  9  Tahun  1998 tentang  Kemerdekaan  Menyampaikan  Pendapat  di Muka Umum menegaskan bahwa, bentuk mengeluarkan  pendapat  di  muka  umum  adalah unjuk rasa, pawai, mimbar bebas, atau rapat umum. Dengan  begitu,  masyarakat  dapat  berpartisipasi meneriakkan  keinginan  dan  sikapnya  mengenai materi  yang  sedang  dibahas  dalam  sidang pembentukan  peraturan  perundang-undangan.  Cara ini tidak jarang digunakan karena kurangnya ruang partisipasi  secara  langsung  kepada  para  pengambil kebijakan (DPRD dan Pemerintah Daerah).
kepentingan umum atau peraturan yang lebih tinggi.
Partisipasi  tidak  cukup  hanya dilakukan  oleh  sekelompok  orang  yang duduk  di  lembaga  perwakilan  (DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota),  karena  institusi dan  orang-orang  yang  duduk  dalam lembaga perwakilan seringkali menggunakan politik atas nama kepentingan rakyat untuk memperjuangkan kepentingan pribadi atau kelompok mereka sendiri. Manfaat partisipasi  rakyat  secara  langsung  bisa berdampak  pada  terhindar  dari  peluang terjadinya  manipulasi  keterlibatan  rakyat dan  memperjelas  apa  yang  dikehendaki masyarakat. Di sisi lain dapat memberikan nilai  tambah  pada  legitimasi  rumusan perencanaan,  karena  semakin  banyak jumlah  pihak  yang  terlibat  semakin  baik. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda  pada  akhirnya  dapat  meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat 13 .

## Kesimpulan
1. Secara  yuridis,  model  ideal  partisipasi masyarakat  dalam  pembentukan  Perda belum  diatur  secara  komprehensif dalam  UU  No.  23  Tahun  2014. Walaupun secara teoritis dimungkinkan  dan  terdapat  beberapa
13 Alexander  Abe,  2005, Perencanaan Daerah  Partisipatif, Pembaruan,  Yogyakarta,  hlm. 90-91.
regulasi  sektoral  yang  selama  ini mendorong dibukanya ruang partsipasi masyarakat terutama hak akses publik,dan  hak  memperoleh  informasi akan  tetapi  sifatnya  masih  parsialtik. Hal ini dikarenakan, PP sebagai aturan pelaksana penjabaran model partisipasi masyarakat  dimaksud  dalam  UU  No. 23 Tahun 2014, belum diterbitkan oleh pemerintah  hingga  saat  ini.  Secara teknis,  praktek  partisipasi  masyarakat dalam  proses  pembentukan  Perda  di Propinsi/Kabupaten/Kota,  selama  ini masih  mengacu  pada  UU  No.  12 Tahun  2011  Jo  PP  69  Tahun  1999  Jo Permendagri  No.  80  Tahun  2015  dan mengandalkan kesadaran dan kemuaan politik Kepala Daerah dan DPRD yang diwujudkan  dalam  Peraturan  Kepala Daerah dan Tata Tertib DPRD. Hal ini berdampak pada atau belum tersedianya payung hukum lex specialis bagi masyarakat secara maksimal melekukan pengawasan secara tuntas yakni turut terlibat secara aktif dalam pembahasan Peda, mengkritisi  dan  mengevaluasi  setiap pemberlakuan  Perda  sebagai  produk hukum  daerah  yang  dibuat  oleh  para pemangku kebijakan selama ini
(DPRD dan Kepala Daerah).
2. Terdapat  sejumlah  faktor  penghambat partisipasi masyarakat dalam pembentukan  Perda. Pertama, faktor
kesadaran dan kemauan Politik ( political  will ).  Lemahnya  tingkat partisipasi masyarakat bisa jadi dikarenakan  faktor  kesadaran  dan kemauan  politik  ( political  will )  oleh para  pembentuk  Perda  (DPRD  dan Pemerintah  Daerah)  yang  tidak  pro pada  kepentingan rakyat. Kedua, Faktor  masyarakat  dan  media . Faktor prilaku  masyarakat  itu  sendiri,  dan sokongan  media  masa  yang  lemah turut berkontribusi menghambat partisipasi  masyarakat. Ketiga, faktor Birokrasi.  Watak  dan  kultur  birokrasi yang  tidak  demokratis  dan  responsif juga menjadi faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pembentukan  Perda. Terakhir ,  faktor Regulasi.  Kekosongan  aspek  regulasi sebagai  payung  hukum,  juga  menjadi faktor determinan yang sangat berpengaruh  pada  tingkat  partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda.
3. Model  ideal  partisipasi  masyarakat dalam  pembentukan  suatu  Perda  di masa mendatang ialah :
a. Terlibat  secara  aktif  dan  kontinyu dalam  tahapan  pembentukan  Perda mulai  dari  tahapan  perencanaan, perumusan,  pembahasan  tingkat  I dan  II,  fase  persetujuan  dan pengesahan hingga promulgasi.
b. Membangun  kerjasama  permanen dengan  pembentuk  Perda  sebagai
partner tetap DPRD dan pemerintah daerah dalam
memberikan  masukan  mengenai materi  yang  akan  diatur  dalam Perda tersebut.
c. Aktif terlibat dalam agenda konsultasi  publik,  dengar  pendapat (public hearing), kegiatan seminar, lokakarya, forum FGD, dan forum- forum  ilmiah  lainnyayang  digelar DPRD dan pemerintah  daerah dalam  rangka  penyerapan  aspirasi masyarakat.
d. Aktif memberikan masukan melalui  media  cetak  dalam  bentuk menyampaikan  opini  di  media  atas suatu  materi  Raperda  yang  tengah dibahas oleh DPRD atau
pemerintah daerah. Opini masyarakat  ini  bisa  berbentuk penulisan  artikel,  konferensi  pers, pendapat-pendapat ilmiah ahli yang argumentatif dan konstitusional.
e. Melakukan  studi  kelayakan-riset ilmiah, menyiapkan, dan mengajukan naskah akademik pembanding,  dan  usulan  inisiatif draft  Raperda  pembanding  kepada DPRD atau Pemerintah Daerah.
f. Pro aktif memonitoring dan mengikuti tahapan-tahapan persidangan  pembahasan  Raperda di  DPRD  maupun  lingkungan Pemerintah  Daerah  agar  materi-
materi  pembahasan  Raperda  dapat terkaver secara komprehensif.
g. Memberikan  sanksi  moral  kepada wakil  rakyat  (DPRD)  dan  Kepala Daerah  yang  tidak  aspiratif  dan tidak pro publik dalam penyusunan Perda dengan tidak lagi memberikan  hak  suara  dalam Pemilu.
h. Dalam momentum tertentu, menyuarakan aspirasi dengan menggelar demontrasi damai, teatrikal-pentas seni budaya, pawai, panggung demokrasi-mimbar bebas,  atau  rapat  umum  dengan aman dan tidak anarkis 14 .
i. Aktif  mengajukan  uji  materiil (judicial review) kepada Mahkamah Agung atas
pemberlakuan  sebuah  Perda  yang dianggap bertentangan dengan kepentingan  umum  atau  peraturan yang lebih tinggi.

## B. Saran
1. Eksistensi  PP  No.  69  Tahun  1999  tata cara pelaksanaan peran serta
14 Undang-Undang  No.  9  Tahun  1998 tentang  Kemerdekaan  Menyampaikan  Pendapat  di Muka Umum menegaskan bahwa, bentuk mengeluarkan  pendapat  di  muka  umum  adalah unjuk rasa, pawai, mimbar bebas, atau rapat umum. Dengan  begitu,  masyarakat  dapat  berpartisipasi meneriakkan  keinginan  dan  sikapnya  mengenai materi  yang  sedang  dibahas  dalam  sidang pembentukan  peraturan  perundang-undangan.  Cara ini tidak jarang digunakan karena kurangnya ruang partisipasi  secara  langsung  kepada  para  pengambil kebijakan (DPRD dan Pemerintah Daerah).
masyarakat  dalam  penyelenggaraan Negara  tidak  bisa  diandalkan  lagi karena  sudah  tidak  sesuai  dengan kebutuhan  dan  perkembangan  regulasi apalagi pasca implementasi UU No. 23 Tahun  2014  yang  menginstruksikan harus ada semacam lex specialis terkait pengaturan model partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah  harus  segera  menerbitkan Peraturan  Pemerintah  tentang  tata  cara atau model ideal partisipasi masyarakat dalam  pembentukan  Perda  sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014.
2. Sejumlah  faktor  penghambat  dan model  ideal  partisipasi  masyarakat dalam pembentukan
Perda
sebagaimana  temuan  dalam  penelitian ini harus menjadi perhatian serius para pembentuk UU jika akan merevisi  UU
No.  23  Tahun  2014  atau  referensi utama  materi  pembentukan  PP  terkait partisipasi masyarakat dalam pembentukan  Perda  sebagai  amanat UU No. 23 Tahun 2014
3. Pada  tataran  praksis,  idealnya  setiap Pemerintah  Daerah  dan  DPRD  juga membuat  regulasi  setingkat  Perda terkait  mekanisme  atau  tata  partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda. Minimnya kesadaran partisipasi masyarakat acapkali menimbulkan konflik  kepentingan  antara  kelompok masyarakat,  LSM,  ormas  tertentu  dan pemerintah  daerah,  terkait  kebijakan pembentukan  Perda  yang  dianggap kurang  memberikan  keadilan  bagi masyarakat dan justru menyengsarakan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku
Atmosudirdjo,  Prajudi,  1994, Hukum
Administrasi N e gara , Ghalia Indonesia, Jakarta.
Asikin,  Zainal  dan  Amirudin,  2004,
Pengantar Metode
Penelitian
Hukum, Raja  Grafindo  Persada, Jakarta.
Jimly  Ashiddiqie,  2005, Model-Model
Pengujian
Konstitusional di Berbagai  Negara, Edisi  Revisi,
Konstitusi Press, Jakarta.
,  2006, Perihal  Undang- Undang, Cetakan Pertama. Jakarta: Konstitusi Press, Jakarta,.
Alexander Abe, 2005, Perencanaan Daerah  Partisipatif, Pembaruan, Yogyakarta.
Bahder  Johan,  2008, Metode  Penelitian Hukum, Mandar Maju, Bandung.
Bambang Waluyo, 2000, Penelitian
Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.
Edi  Soeharto,  2005, Analisis  Kebijakan Publik  Panduan  Praktis  Mengkaji
Masalah  dan  Kebijakan  Sosial ,
Alfa Beta, Bandung.
Hestu  Cipto  B.  Handoyo,  2009, Hukum
Tata  Negara  Indonesia;  Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi Indonesia, Universitas Atmaja Jaya, Yogyakarta.
Irfan Fachruddin, 2004, Pengawsan Peradilan  Admnistrasi  Terhaap
Tindakan  Pemerintahan, Alumni, Bandung.
Jazim  Hamidi,  2006, Revolusi  Hukum Indonesia  (Makna,  kedudukan  dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi  Indonesia  17  Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI) ,  Kerjasama  Konstitusi  Press Jakarta dan Citra Media, Yogyakarta. King  Faisal  Sulaiman,  2014, Dialektika
Pengujian Peraturan Daerah Pasca  Otonomi  Daerah ,  Pustaka
Pelajar, Yogyakarta.
, 2015, Menggugat
Produk Hukum MPR Pasca Amandemen UUD 1945, UII Press,
Yogyakarta.
, 2017, Ketika
Hukum Tak Lagi Panglima; Sengkarut  Problematika  Wajah Hukum  Indonesia ,  Kaukaba  Press,
Yogyakarta.
,  2017, Teori  dan Hukum  Konstitusi, Nusa  Media,
Bandung.
, 2017, Politik Hukum  Indonesia, Thafa  Media, Yogyakarta.
, 2017, Politik
Hukum Kekuasaan
Kehakiman Indonesia, UII Press, Yogyakarta.
, 2017, Teori Peraturan Perundang-undangan dan  Aspek  Pengujiannya, Thafa Media, Yogyakarta.
Lawrance  M.  Friedman,  1975, The  Legal System: Social Science Perspective ,
Russel Sage, New York.
Maria Farida Soeprapto Indrati, 2007, Ilmu
Perundang-undangan  1. Kanisius, Yogyakarta.
,  1998, Ilmu Perundang-undangan, Kanisius,
Yogyakarta. Muchsan, 1992, Sistem  Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah  dan  Peradilan  Tata Usaha Negara di Indonesia, Liberty, Yogyakrta.
Muhammad Syaifuddin, dkk, 2009, Demokratisasi Produk Hukum Ekonomi  Daerah ,  Tunggal  Mandir Publishing, Malang.
Na'a  Suprina,  I  Gde  Pantja  Astawa , 2008, Dinamika Hukum dan Ilmu
Perundang-undangan di Indonesia, Alumni, Bandung.
Reny  Rawasita,  et.al.,  2009, Menilai Tanggung  Jawab  Sosial  Peraturan
Daerah ,  Pusat  Studi  Hukum  dan
Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta.
Peter  Mahmud  Marzuki,  2011, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.
Paulus Effendie Lotulung, 1986, Beberapa
Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah, Bhuana Pancakarsa, Jakarta.
Rival  G.  Ahmad,  dkk,  2003, Dari Parlemen  ke  Ruang  Publik  : Menggagas  Penyusunan  Kebijakan Partisipatif  dalam  Jurnal  Hukum
Jentera  Edisi  ke  2  Tahun  2003, PSHK, Jakarta.
Soerjono  Soekanto,  1984, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta. , 1986, Pengantar
Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,
1999, Penelitian  Hukum  Normatif,
Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Sj,  Adolf,  Heiken,  1992, Kamus  Jerman- Indonesia. Gramedia Pustaka
Utama, Jakarta. Sirajudin, dkk, 2003, Legislative Drafting; Pelembagaan  Metode  Partisipasi masyarakat Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah ,
Corruption  Watch dan  YAPPIKA,
Malang.
Yuliandri,  2009, Asas-asas  Pembentukan
Peraturan    Perundang-undangan yang baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan, Raja Grafindo Persada, Jakarta. W.  Riawan  Tjandra  dan  Kresno  Budi Sudarsono, 2009, Legislative Drafting: Teori dan Teknik
Pembuatan Peraturan Daerah, Penerbit Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
Wojowasito,  S.,  1985, Kamus  Umum Belanda-Indonesia, Ichtiar  Baru Van Hoeve, Jakarta.

## Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  Tahun  1945 perubahan ke II.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  Tahun  1945 perubahan ke III.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  Tahun  1945 perubahan ke IV. Ketetapan  MPR  Nomor  III/MPR/2000 tentang  Sumber  Hukum  dan  Tata Urutan Peraturan Perundang- undangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  23  Tahun  2014  tentang tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor  3  Tahun  2009  tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  1985
tentang Mahkamah Agung
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  12  Tahun  2008  tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004
tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  10  Tahun  2004  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  5  Tahun  2004  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  14  Tahun  1985  tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor  5 Tahun  2004  tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  14
Tahun 1985.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  4  Tahun  2004  tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  5  Tahun  2004  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  9  Tahun  1998  tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  14  Tahun  1985  tentang Mahkamah Agung. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  Nomor  80  Tahun  2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun  2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  Nomor  53  Tahun  2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  Nomor  44  Tahun  2008
tentang Kebijakan Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Tahun 2009. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  Nomor  53  Tahun  2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah  dan  Peraturan  Kepala Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  Nomor  23  Tahun  2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Terhadap Pemerintahan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  Nomor  53  Tahun  2007 tentang Pengawasan Peraturan
Daerah  dan  Peraturan  Kepala Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  Nomor  15  Tahun  2006 tentang  Jenis  dan  Bentuk  Produk Hukum Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  Nomor  16  Tahun  2006
tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  79  Tahun  2005  tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pembinaan  dan  Pengawasan  atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 68 tahun 1999 tentang Tata Cara  Pelaksanaan  Peran  serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara.

## Jurnal,  Surat  Kabar  dan  Publikasi Ilmiah
Achmad  Mulyanto,  2013, Problematika Pengujian  Peraturan  Perundang- undangan  (Judicial  Review)  Pada Mahkamah  Agung  dan  Mahkamah Konstitusi, Jurnal Yustisia 85, Edisi Januari-April.
Aris Diyanto, Tesis, 2016, Model Penyusunan  Rancangan  Peraturan Daerah Berbasis Partisipatif, Magister  Ilmu  Hukum,  Universitas Muhammadiyah Surakarta. Iza  Rumesten  RS, Relevansi  Partisipasi Masyarakat  Dalam  Perancangan
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Responsif ,  No.  44  Tahun  XVI Januari 2011, Jurnal Simbur Cahaya.
, Model Ideal Partisipasi Masyarakat  Dalam  Pembentukan Peraturan  Daerah,  tulisan  ilmiah, tanpa  tahun,  diakses  di  google tertanggal 21 November 2017.
Jutta  Limbach, The  Concept  of  the Supremacy  of  the  Constitution, dalam “The Modern Law Review”,
Vol. 64, No. 1, Januari 2001.