## Kabilah : Journal of Social Community
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                                                           Vol. 7 No.2 Desember 2022

## INKLUSIFISME PESANTREN DALAM MERESPON PERUBAHAN SOSIO- POLITIK DI KABUPATEN SAMPANG
Muqoffi, H. Ahmad Barizi, M. Mujab Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Email: muqoffimpd@gmail.com abarizi_mdr@uin-malang.ac.id Mujab66@gmail.com

## Abstrak:
Perbincangan pesantren Kabupaten Sampang tidak hanya mengenai operasionalisasinya dalam dunia  pendidikan  secara  kognitif  tapi  sekaligus  kearifan  merefleksikan  dalam  skala  sosial termasuk  eksistensinya  dalam  merespon  tranformasi  sosio-politik.  Karenanya,  penting dilakukan penelitian untuk memahami secara holistik. Peneliti menggunakan tiga fokus, yaitu 1. Bagaimana inklusifisme pesantren dalam menyikapi gerakan politisi di Kabupaten Sampang? 2. Bagaimana  inklusifisme pesantren dalam menyikapi perilaku pemilih di Kabupaten Sampang? 3. Bagaimana inklusifisme pesantren dalam menyikapi kinerja politisi pasca terpilih di Kabupaten Sampang?.  Metode  penelitian  yang  dipakai  adalah  deskriptif-kualitatif  dengan  pendekatan fenomenologi.  Hasil  penelitian  menjelaskan  bahwa  dalam  menyikapi  gerakan  politisi  di Kabupaten  Sampang  pesantren  memilih  sikap  inklusif  dalam  tiga  gerakan: nyabis, minta  do’a dan memberi bantuan asalkan tidak politisasi pesantren. Dalam inklusifisme menyikapi perilaku pemilih  di  Kabupaten  Sampang  pesantren  terbagi  dua. Pertama, inklusif  dengan  membuka kebebasan pemilih dalam menentukan hak pilihnya sendiri. Kedua, ekslusif dengan memobilisasi rakyat  untuk  memilih  sesuai  dengan  versi  pesantren.  Dalam  inklusifisme  menyikapi  kinerja politisi  pasca  terpilih  di  Kabupaten  Sampang  pesantren  sangat  inklusif  kecuali  bagian  kecil pesantren eks anggota Front Pembela Islam (FPI).
Kata kunci: Inklusifisme, Pesantren, Sosio-Politik, Sampang.

## Pendahuluan
Pesantren  adalah sebuah lembaga  pendidikan  tradisional  yang para  santrinya  tinggal bersama  dan  belajar  di  bawah  bimbingan  kiai  dan  mempunyai  asrama  sebagai  tempat menginap santri. Santri tersebut berada dalam komplek yang juga menyediakan masjid untuk beribadah,  ruang  untuk  belajar,  dan  kegiatan  keagamaan  lainnya.  Komplek  ini  biasanya dikelilingi  tembok  untuk  dapat  mengawasi  keluar  masuknya  para  santri  sesuai  dengan peraturan  yang  berlaku. 1 Selain  dalam  lingkup  formal,  pesantren  juga  bersentuhan  dengan persoalan informal dimana obyeknya adalah masyarakat luas, baik kaum elit maupun primitif.
1 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai, (Jakarta: LP3S, 1983), hlm. 18.

## Kabilah : Journal of Social Community
Kiai,  ustadz,  santri  dan  alumni  yang  tidak  lain  adalah  komponen  asasi  struktural  pesantren merupakan unit besar dari komunitas masyarakat. Karenanya, perbincangan pesantren tidak hanya  mengenai  operasionalisasinya  dalam  dunia  pendidikan  secara  kognitif  tapi  sekaligus kearifannya  merefleksikan  dalam  dunia  sosial  termasuk  eksistensinya  dalam  merespon tranformasi sosio-politik.
Banyak  peneliti  yang  tertarik  memilih  pesantren  sebagai  obyek  kajian  dan  riset menyangkut relasinya dengan problematika masyarakat, diantaranya adalah 1). Inklusivisme dan humanisme pesantren yang ditulis oleh Zulkifli Nelson dan Dardiri. Dalam penelitian ini ditemukan  bahwa  internalisasi  sikap  inklusivisme  dan  humanisme  pesantren  tertanam dengan  baik,  mengikis  isu  bahwa  hanya  pemahaman  agamanyalah  yang  paling  benar  yang implikasinya  memunculkan  teror  dan  pembunuhan  atas  nama  Tuhannya. 2 2).  Sinergi pendidikan pesantren dan kepemimpinan dalam pandangan KH. M. Hasyim Asy’ari. Penelitian konseptual dimana kajiannya hanya bermuara pada tataran teoretis. 3 3). Kekuasaan juragan dan kiai di Madura. Fokus meneliti gerakan politik juragan dengan kekuatan ekonominya dan kiai dengan keagamaannya untuk merebut kekuasaan.
Dengan  demikian,  judul  inklusifisme  pesantren  dalam  merespon  perubahan  sosio- politik di Kabupaten Sampang sengaja dipilih sebagai bahan penelitian untuk mengakomodir aspek  penting  yang  belum  digali  dan  dikaji  oleh  peneliti  lain  dan  praktisi  pendidikan, khususnya  diskursus  sosio-politik  di  Kabupaten  Sampang  yang  memberi  keunikan  dan kekhasan  tersendiri  sebagai  kabupaten  kota  penentu  kemenangan  dalam  kontestasi perpolitikan jawa timur pada tahun 2018.

## Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif-kualitatif  dengan pendekatan  fenomenologi  yang  berusaha  memahami  makna  di  balik  fenomena  sosio-politik yang muncul secara holistik. Teknik penggalian data menggunakan observasi partisipasi dan wawancara mendalam. Penelitian kualitatif adalah metodologi penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 4 Karena  itu,  peneliti  langung  melakukan  obsevasi  lapangan  untuk  menggambarkan, menjelaskan,  menjawab  persoalan-persoalan  tentang  fenomena  dan  peristiwa  yang  terjadi saat  ini,  sebagaimana  adanya  maupun  analisis  hubungan  antara  berbagai  variabel  dalam fenomena. 5

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 1. Inklusifisme Menyikapi Gerakan Politisi Di Kabupaten Sampang
Inklusif  adalah  sikap  berfikir  terbuka  dan  merhargai  perbedaan,  baik  perbedaan tersebut  dalam  bentuk  pendapat,  pemikiran,  etnis,  tradisi  berbudaya  hingga  perbedaan agama. Sikap terbuka kemudian menjadi prasyarat utama terjadianya dialog antar agama, tradisi atau dialog antar peradaban dengan tujuan tidak lagi ada pembenaran absholut dan ekstrim dalam berpendapat ataupun beragama, namun bukan hal ini yang dimaksud oleh
2 Zulkifli  Nelson  dan  Dardiri,  “Inklusivisme  dan  Humanisme  Pesantren,” TOLERANSI:  Media  Komunikasi  umat Beragama, (Vol. 8, No. 2, Juli – Desember 2016), hlm. 134.
3 Zaini  Tamin  AR,  “Pesantren  dan  Politik  (Sinergi  Pendidikan  Pesantren  dan  Kepemimpinan  dalam  Pandangan KH. M. Hasyim Asy’ari),” Jurnal Pendidikan Agama Islam , (Volume 3 Nomor 2 November 2015), hlm. 324.
4 Basrowi & Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 20.
5 Zainal  Arifin, Penelitian  dan  Pendidikan  Metode  dan  Paradigma  baru, (Bandung:  Remaja  Rosda  Karya,  2012), hlm. 41.

## Kabilah : Journal of Social Community
penulis  sebagai  paradigma  inklusif,  melainkan  sebuah  tujuan  untuk  menemukan kebenaran universal dalam setiap perbedaan atau sekedar tidak saling mencurigai. 6 Dalam  bidang  teologi,  inklusif  ialah  pandangan  keberagamaan  yang  menganggap bahwa  di  luar  agama  yang  dianutnya  terdapat  kebenaran-kebenaran  dari  Tuhan.  Secara substansial,  paham  keberagamaan  inklusif  artinya  percaya  bahwa  seluruh  kebenaran agama  lain  ada juga  dalam  agama  kita.  Teologi  inklusif dimaksudkan  untuk memberikan pemahaman  atau  wawasan  yang  terbuka,  luwes,  dan  toleran. 7 Dengan  teologi  ini  kita dituntut menyikapi segala bentuk perbedaan dengan baik, bijak, dan tulus sebagai sarana fastabiq  al-khairat .  Percaya  bahwa  menghargai  keberadaan  orang  lain  dan  segala perbedaannya tidak otomatis menghilangkan eksistensi diri (agama). 8
Teologi  inklusif,  dapat  disebut  sebagai  “teologi  perdamaian/teologi  kerukunan beragama”, baik di dalam satu agama tertentu maupun antara satu agama dengan agama lainnya. Inklusivisme beragama merupakan sikap keterbukaan dalam berpikir positif dan saling  menghargai  segala  perbedaan.  Sikap  tertutup  (eksklusivisme)  yang  berlebihan hanya  akan  menyuburkan  ketidaktentraman  dan  disharmonitas  masyarakat.  Sehingga diperlukan pembangunan  bersama sikap inklusif.  Agama tidak boleh dijadikan  pembatas interaksi  sesama  umat manusia.  Urgensi  kerukunan  adalah untuk mewujudkan  kesatuan pandangan yang membutuhkan kesatuan sikap, guna melahirkan kesatuan perbuatan dan tindakan. 9 Sikap inklusif diimpelementasikan agar makna Islam dalam masyarakat muslim tidak  berwujud  dalam  pemikiran  yang  tertutup.  Mewujudkan  sikap  muslim  yang mengakamodir  keberagaman  tetapi  tidak  menghilangkan  identitas  Islam  itu  sendiri. Berdasarkan tataran kehidupan sosial memiliki tujuan dan ideologi yang sama.
Berbicara  inklusifisme  dalam  merespon  gerakan  politisi,  peneliti  dapat memaparkan bahwa pesantren di Kabupaten Sampang masih menjunjung tinggi nilai-nilai agama yang fundamental dalam merespon gerakan masif yang gencar dilakukan oleh elit politik  yang  memproklamirkan  diri  sebagai  peserta  pemilihan  umum.  Opini  masyarakat yang  menempatkan  politisi  sebagai  kluster  yang  buruk  dan  kapitalis  tidak  memberi pengaruh inheren  kepada  pesantren  di Kabupaten  Sampang untuk menjustifikasi  negatif terhadap gerakan politik yang dilakukannya kepada kiai pesantren dalam sebagian bentuk dan polanya, yaitu:
1. Nyabis.  Nyabis merupakan  istilah  Madura  yang  familiar  di  kalangan  pesantren  untuk aktivitas  silaturahmi  yang  dilakukan  alumni  pesantren  dan  simpatisan  kepada  kiai. Kendati  aktivitas  ini  terjadi  menjelang  pesta  demokrasi  dan  diprakarsai  oleh  calon pemimpin, pesantren lebih memilih sikap inklusif menerima kunjungannya.
2. Mohon  do’a.  Tangan  yang  ditengadahkan  para  calon  untuk  mendapat  dukungan  do’a dari  kiai  pesantren  pada  lazimnya  diterima  dan  dilayani.  Do’a  kebaikan  atau  do’a kemenangan selama mampu amanah dipanjatkan oleh kiai dengan penuh khudhu’ dan khusyu’. Meskipun  spirit  para  calon  masih  dipertanyakan  antara  faktor  religiutas  do’a atau justru politisasi kiai untuk meningkatkan elektabilitasnya.
3. Memberi  bantuan.  Memberi  bantuan  kepada  pesantren  yang  dilakukan  elit  politik seringkali  dimaknai  sebagai  manuver  politik  oleh  khalayak,  bahkan  diklaim  sebagai
6 Zulkifli  Nelson  &  Dardiri,  “Inklusivisme  dan  Humanisme  Pesantren,” TOLERANSI:  Media  Komunikasi  umat Beragama, (Vol. 8, No. 2, Juli – Desember 2016), hlm. 157.
7 MK Ridwan, “Pemikiran Teologi Inklusif Nurcholish Madjid”, Akademia, Accelerating The World's Research , hlm.
9.
8 Ibid.
9 Ibid., hlm. 10.
Kabilah : Journal of Social Community
risywah untuk  mendapat  simpati  kiai.  Isu meney  politic yang  seringkali  menjadi propaganda  pihak  lawan  ini  tidak  merubah  pemikiran  pesantren  dalam  bersikap inklusif.
Sikap inklusifisme ini banyak ditunjukkan oleh kiai sepuh di Kabupaten Sampang, seperti KH. Zainal Abidin, pengasuh Pondok Pesantren Gedangan, dan KH. Syafiuddin Abd. Wahid,  pengasuh  Pondok  Pesantren  Darul  Ulum  Desa  Gersempal  Kecamatan  Omben Kabupaten Sampang, meskipun politisi yang datang memiliki latar belakang yang berbada, termasuk  kelompok  elit  yang  tidak  dikenali  rekam  jejaknya.  Merupakan  tindakan bijaksana yang mencerminkan pemahaman yang holistik seorang kiai perihal etika relasi pesantren  dengan  pemerintah,  khususnya  dalam  hal  mendo’akan.  Al-Qadli  ‘Iyadl sebagaimana dikutip bin Khalaf al-Barbahari menyebutkan:
ﺎَﺻ ُﮫﱠﻧأ  ْﻢَﻠْﻋﺎَﻓ  ، ِنﺎَﻄْﻠﱡﺴﻟا  ﻰﻠَﻋ  اﻮُﻋْﺪَﯾ  َﻞﺟ ﱠﺮﻟا  َﺖْﯾَأ َر  اَذإ
ُﮫﱠﻧأ  ْﻢَﻠْﻋﺎَﻓ  ،ِحَﻼﱠﺼﻟﺎِﺑ  ِنﺎَﻄْﻠﱡﺴِﻠﻟ ﻮُﻋْﺪَﯾ  َﻞُﺟﺮﻟا  َﺖْﯾَأ َر اَذإو  ،ى ًﻮَھ  ُﺐ ِﺣ
ٍﺔﱠﻨُﺳ  ُﺐ ِﺣﺎَﺻ
Artinya: Kalau  kamu melihat  seseorang mendo’akan  buruk kepada  pemerintah,  maka ketahuilah  bahwa  dia  mengikuti  hawa  nafsunya.  Kalau  kamu  melihat  seseorang mendo’akan  pemerintah  dengan  baik,  maka  ketahuilah  bahwa  dia  pengikuti  sunnah Nabi Muhammad Saw. 10
Tapi sikap inklusifisme pesantren tersebut tidak bebas nilai. Masih terikat dengan kode etik dan ketentuan normatif yang tidak boleh dilanggarnya, yaitu tidak mempolitisasi pesantren  bagi  pesantren  yang  dinahkodai  oleh  kiai  kultural:  kiai  yang  tidak memanfaatkan  kedigdayaannya  sebagai  pemimpin  ummat  untuk  kepentingan  politik praktis,  dimana  bagi  mereka  mengasuh  santri  di  pesantren  menjadi  tanggung  jawab utama. 11

## 2. Inklusifisme Menyikapi Perilaku Pemilih Di Kabupaten Sampang
Pesantren  di  Kabupaten  Sampang  terbagi  kepada  dua  kelompok  besar,  yaitu pertama: memilih  pasif  dalam  merespon  ufuria  masyarakat  dalam  memilih  calon pemimpin  daerah dan desa.  Pesta demokrasi  5  tahunan  menjadi  momentum  rakyat akar rumput  untuk  menentukan  pilihan  sesuai  versinya  tanpa  intervensi  dari  kiai  pesantren. Kendati kategorisasi lebih baik calon perspektif pesantren itu ada namun tidak melakukan eksposur  kepada  khalayak  agar  mengikuti  hasil  telaahnya.  Bagi  pemegang  kendali kekuasaan  pesantren,  sikap  inklusif  dengan  menerima  perbedaan  pandangan  dalam menentukan calon kelas daerah dan desa adalah lebih baik. Cara seperti ini sebagaimana pendapat  Gus  Amin  Syafiuddin  sangat  objektif  dalam  menjaga  stabilitas  rakyat  dan menghindari  gesekan  dan  disintegrasi  yang  notabene  menjadi  cikal  bakal  terjadinya kontak fisik antarmasyarakat. Sebagai wakil pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Desa Gersempal  Kecamatan  Omben  Kabupaten  Sampang,  Gus  Amin  Syafiuddin  seringkali memberi  wejangan  kepada  masyarakat  dibawah  garis  komandonya  untuk  tidak mengambil  hati  perhelatan  pesta  demokrasi  tersebut,  jika  hanya  skala  desa  dan  daerah, seperti Pilkades, pemilihan DPRD, Pilbup dan semacamnya.
10 Bin Khalaf al-Barbahari, Syarh al-Sunnah, (Riyadl: Maktabah Dar al-Minhaj, 1426 H.), hlm. 116.
11 Merlia Indah Prastiwi, “Politisasi Pesantren Dan Pergeseranfungsi Pesantren Di Madura,” KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman , (Vol. 23No. 2, Desember 2015), hlm. 215.

## Kabilah : Journal of Social Community
Tipologi  berpikir  yang  dikembangkan  ini  menurut  hasil  riset  M.  Imam  Zamroni sekaligus dapat menyelematkan seorang kiai dari memudarnya kharisma di mata rakyat. 12 Namun  sebenarnya  dampak  ini  terjadi  jika  intervensi  kiai  dalam  kancah  perpolitikan dilatari  dengan  motif  ekenomi  yang  dilakukan  oleh  kiai  yang  kesadaran  dan  visi keagamaannya  sudah  mengalami  profanisasi.  Sebagaimana  hasil  kajian  Abdur  Rozaki bahwa  kiai  dengan  tipe  seperti  itu  benar  adanya.  Dia  mengesampingkan  kesadaran keagamaan yang lebih mengutamakan dimensi bersifat Ilahiah dan dasar keimanan untuk memperkuat spiritualitas-transendental dalam realitas sosial kemasyarakatan. Sebaliknya lebih mengutamakan kepentingan dunia yang profan ( world profan ). 13 Pesantren kelompok kedua: memilih sikap aktif dalam memobilisasi pemilih untuk menentukan  calon  pemimpin  yang  diinginkan  pesantren.  Sikap  inklusifisme  dalam pesantren  tipe  ini  tidak  terjadi,  karena  di  bawah  kekuasaan  kiai,  para  pemilih  tidak mempunyai  kebebasan  untuk  menentukan  pilihan  yang  terbaik  menurut  penilaiannya. Sikap eksklusifisme ini menjadi pemandangan yang lazim dijumpai di pesantren besar dan menengah di Kabupaten Sampang, seperti 1. Pondok Pesantren Nazhatut Thullab Prajjan Camplong  Sampang  yang  diprakarsai  KH.  Muhammad  bin  Muafi,  2.  Pondok  Pesantren Nurul Jadid Garduak Lepelle Robatal Sampang atas pimpinan KH. Mudassir Sijo, 3. Pondok Pesantren  Al-Ihsan  Jrangoan  Omben  Sampang  yang  dipimpin  KH.  Mahrus  Malik  dan  4. Pondok  Pesantren  Gedangan  Daleman  Kedungdung  Sampang  yang  diprakarsai  KH.  Abd. Wahhab.
Keterlibatan  kiai  pesantren  kelompok  kedua  dalam  panggung  perpolitikan  tidak menjadi  faktor  determinan  dekradasinya  kharisma  dan  reputasi  kiai  sebagai  figur  yang disegani  dalam  sosial  masyarakat.  Bahkan  menjadi  nilai  surplus  akan  superioritas pesantren  dalam  kancah  sosial,  dimana  posisinya  tidak  hanya  sebagai  pemimpin  formal tapi  sekaligus  menjadi  pemimpin  informal  ( informal  leaders )  yang  bertugas  menata  pola hidup masyarakat bukan justru didekti untuk mengikuti hasrat rakyat yang tidak sejalan dengan koridor agama.
Menurut Tidjani Djauhari, Pondok Pesantren memiliki 2 misi sebagai berikut:
a. Pondok  Pesantren  sebagai  pendidikan  ummat  secara  umum.  Pada  bidang  ini,  tugas Pesantren  adalah  mendidik  dan  menyiapkan  pemuda-pemudi  Islam  untuk  menjadi ummat  berkualitas  dalam  berbagai  bidang  dan  bukan  saja  mampu  mengintaskan mereka dari jurang kebodohan dan keterbelakangan, tapi  juga mampu melaksanakan misi amar makruf nahi munkar.
b. Pondok Pesantren sebagai lembaga pendidikan pengkaderan ulama agent of excellence dan  pengembangan  ilmu  pengetahuan  khususnya  ilmu  agama.  Dalam  hal  ini,  tugas Pesantren  adalah  mendidik  dan  menyiapkan thâifah  mutafaqqihah  fî  al-dîn, yaitu kader-kader  ulama pengasuh  Pesantren  yang  mampu  mewarisi sifat  dan kepribadian para Nabi serta siap melaksanakan tugas indzâr al-Qaum. 14
Memang  benar  perbedaan  adalah  keniscayaan  dan sunnatullah yang  tidak  bisa disangkal eksistensinya. Secara implisit, Allah Swt berfirman:
َﻌَﺘِﻟ َﻞِﺋﺎَﺒَﻗ َو ﺎًﺑﻮُﻌُﺷ ْﻢُﻛﺎَﻨْﻠَﻌَﺟ َو ﻰَﺜﻧُأ َو  ٍﺮَﻛَذ ﻦ ِّﻣ ﻢُﻛﺎَﻨْﻘَﻠَﺧ ﺎﱠﻧِإ  ُسﺎﱠﻨﻟا ﺎَﮭﱡﯾَأ ﺎَﯾ اﻮُﻓ َرﺎ
12 M. Imam Zamroni, “Kekuasaan Juragan dan Kiai Di Madura,” Karsa, Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman, (Vol. XII No. 2 Oktober 2007), hlm. 175
13 Abdur Rozaki, Menabur Karisma, Menual Kuasa , (Yogyakarta: IRCISoD , 2021), hlm. 187.
14 Mohammad  Tidjani  Djauhari, Masa  Depan  Pesantren,  Agenda  yang  Belum  Terselesaikan, (Jakarta:  Taj Publishing, 2008), hlm. 86.

## Kabilah : Journal of Social Community
Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                                                           Vol. 7 No.2 Desember 2022
Artinya  :  Hai  manusia,  sesungguh  saya  menciptakan  kalian  dari  seorang  laki-laki dan  seorang  perempuan  dan  saya  menjadikan  kalian  berbangsa-bangsa  dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. 15
Namun bukan berarti menutup kebebasan santri dan alumni dalam menggunakan hak pilihnya merupakan tindakan yang salah, apalagi dikategorikan tindakan hirarkis dan vertikal  antarmanusia  yang  keliru.  Sebagaimana  digagas  oleh  Mohammad  Irfan  dan Mastuki  bahwa  hubungan  sesama  manusia  secara  hirarkis  dan  vertikal  itu  dilarang lantaran  bubungan  semacam  ini  akan  menimbulkan  ekses-ekses  negatif  bagi kemanusiaan,  akan  melahirkan  jiwa  yang  kerdil,  yakni  prilaku  robotisme  yang  hanya menuruti perintah dengan mengabaikan kepekaan nurani serta daya nalarnya. Hak asasi yang  telah  diamanatkan  Allah  Swt  dan  telah  menjadi  atribut  kemanusiaannya  yang membedakan  dengan  makhluk-makhluk  lain  untuk  diaktualisasikan  melalui  kerja-kerja kemanusiaan akhirnya dizalimi dan diingkarinya sendiri. 16
Gagasan  Mohammad  Irfan  dan  Mastuki  ini  tidak  relevan  menjadi  rujukan menghakimi  salah  terhadap  tindakan  eksklusivisme  pesantren.  Karena  pada  esensialnya kesalahan  tindakan  hirarkis  dan  vertikal  antarmanusia  itu  jika  muaranya  pada  praktik yang  amoral.  Sedangkan  eksklusivisme  pesantren  dalam  mengkondisikan  pilihan  rakyat adalah alternatif terakhir untuk menghindari pilihan yang salah dan penguasa yang tidak amanah. Bagi kiai pesantren itu adalah langkah taktis untuk melawan money politic yang dimainkan  oleh blater dan  pihak-pihak  yang  tidak  bertanggungjawab  dalam  kontestasi perpolitikan.
Perbedaan  memang  keniscayaan  tapi  praktik  implementasinya  harus  di majaj dengan  tepat.  Muhammad  Sayyid  Thanthawi  menjelaskan  bahwa  perbedaan  bangsa  dan suku  itu  untuk  saling  mengenal  garis  keturunan  antara  satu  dengan  yang  lain,  saling berkesinambungan,  saling  membantu  dalam  kebaikan  dan  ketakwaan,  bukan  saling membanggakan keturunan, nasab dan pangkatnya. 17

## 3. Inklusifisme Menyikapai Kinerja Politisi Pasca Terpilih Di Kabupaten Sampang
Banyak  masyarakat  yang  bersikap  skeptis  dalam  menyikapi  kinerja  pemimpin daerah.  Pembangunan  daerah  yang  dioperasikan  oleh  penentu  kebjikan  tidak  kemudian mendapat  apresiasi  dari  rakyat,  khususnya  mereka  yang  memposisikan  diri  sebagai oposisi  penguasa.  Tujuan  pragmatisme  politik  seringkali  dialamatkan  kepada  mereka meski hanya bersifat spekulatif bukan berdasarkan bukti autentik.
Namun itu tidak terjadi pada kiai pesantren. Bagi mereka, setiap pencapaian yang ditorehkan  oleh  pemimpin  daerah  harus  disyukuri  dan  diapresiasi.  Karena  otoritas manusia hanya bisa menilai berdasarkan dzahirnya bukan sesuatu yang bersifat abstrak. Niat dan tujuan yang notebene adalah olah hati, tidak benar divisualkan dengan nilai-nilai yang buruk. Manfaat berprasangka baik lebih berguna dari pada sebaliknya. Apalagi dalam konteks  pemerintahan  dimana  implikasi  buruknya  tidak  hanya  bersifat  pribadi  tapi menyangkut komunitas besar.
Inklusifisme  pesantren  dalam  aspek  ini  meluas  menjadi  mitra  pemerintah  dalam mensosialisasikan  program  kerja  serta  pelaksanaannya.  Harmonisasi  dan  sinergitas
15 Al-Qur’an, al-Hujurat: hlm. 19.
16 Mohamad Irfan dan Mastuki, Teologi Pendidikan, Tauhid Sebagai Pradigma Pendidikan Islam, (t.t.: Friska Agung Insani, 2008), hlm. 117.
17 Muhammad Sayyid Thanthawi, Tafsir Thanthawi, (t.t.: Mathba’ah al-Sa’adah, 1986), hlm. 196-197.

## Kabilah : Journal of Social Community
pemerintah  dan  pesantren  berjalan  dengan  baik  dalam  beberapa  kegiatan  meski pemerintah  setempat  bukan  kontestan  pemilu  yang  dijagokan  sebelumnya,  seperti upacara  hari  santri  nasional  yang  dapat  dilaksanakan  pemerintah  di  pesantren  dan pelayanan  vaksinasi  Covid-19  sekalipun  program  ini  sulit  diterima  oleh  masyarakat seiring dengan masifnya isu dan hoax yang berbedar namun melalui kerja sama pesantren dapat direalisasikan dengan baik dan capaian target dapat terpenuhi.
Bagi  pesantren  di  Kabupaten  Sampang,  pemerintah  adalah  mandat  yang  sakral dimana  kewajiban  mengikuti  undang-undangnya  harus  diperhatikan.  Boleh  beda pandangan  dalam  pesta  demokrasi  tapi  siapapun  pemanangnya  maka  dia  atasan  yang harus dihormati. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad Saw:
ُنﺎَﻄْﻠﱡﺴﻟا ﱡﻞ ِظ ِﷲ ﻲِﻓ ِض ْرﻷا ْﻦَﻤَﻓ ُﮫَﻣ َﺮْﻛأ ُﮫَﻣ َﺮْﻛأ ُﷲ ْﻦَﻣ َو ُﮫَﻧﺎَھَأ ُﮫَﻧﺎَھَأ ﷲ
Artinya:  Pemimpin  adalah  bayangan  Allah  di  bumi.  Barangsiapa  memuliakannya, berarti  memuliakan  Allah  dan  barangsiapa  yang  menghinanya  berarti  menghina Allah. 18
Kecuali  pesantren  eks  anggota  Front  Pembela  Islam  (FPI)  banyak  yang  lebih memilih  tidak  bekerja  sama  untuk  mensuksekan  program  pemerintah  khususnya pelayanan vaksinasi Covid di semua variannya.

## Penutup
Inklusif  adalah  sikap  berfikir  terbuka  dan  merhargai  perbedaan,  baik  perbedaan tersebut  dalam  bentuk  pendapat,  pemikiran,  etnis,  tradisi  berbudaya  hingga  perbedaan agama.  Dalam  penelitian  inklusifisme  pesantren  dalam  menyikapi  perubahan  sosio-politik, peneliti menelaah 3 komponen asasi, yaitu 1. Inklusifisme dalam menyikapi gerakan politisi di Kabupaten Sampang. Dalam hal ini pesantren memilih inklusif setidaknya dalam tiga gerakan: nyabis, minta  do’a  dan  memberi  bantuan  asalkan  tidak  politisasi  pesantren,  2.  Inklusifisme menyikapi  perilaku  pemilih  di  Kabupaten  Sampang.  Dalam  hal  ini  pesantren  terbagi  dua. Pertama, inklusif  dengan  membuka  kebebasan  pemilih  dalam  menentukan  hak  pilihnya sendiri. Kedua, ekslusif  dengan  memobilisasi  rakyat  untuk  memilih  sesuai  dengan  versi pesantren,  3.  Inklusifisme  menyikapi  kinerja  politisi  pasca  terpilih  di  Kabupaten  Sampang. Dalam  hal  ini  inklusifisme  pesantren  sangat  terlihat  kecuali  bagian  kecil  pesantren  eks anggota Front Pembela Islam (FPI).

## Daftar Pustaka
Abdur Rozaki. Menabur Karisma, Menual Kuasa . (Yogyakarta: IRCISoD , 2021).
Al-Barbahari, Bin Khalaf. Syarh al-Sunnah. (Riyadl: Maktabah Dar al-Minhaj, 1426 H.).
Al-Shan’ani,  Muhammad  bin  Ismail  al-Amir.  a l-Tanwῑr  Syarh  al-Jảmi’  al-Shaghῑr, Vol.  II, (Riyadh: Dar al-Salam, 2011).
Basrowi & Suwandi. Memahami Penelitian Kualitatif. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
Djauhari,  Mohammad  Tidjani. Masa  Depan  Pesantren,  Agenda  yang  Belum  Terselesaikan.
(Jakarta: Taj Publishing, 2008).
18 Muhammad bin Ismail al-Amir al-Shan’ani, a l-Tanwῑr Syarh al-Jảmi’ al-Shaghῑr, Vol. II, (Riyadh: Dar al-Salam, 2011), hlm. 71.

## Kabilah : Journal of Social Community
M. Imam Zamroni. “Kekuasaan Juragan dan Kiai Di Madura,” Karsa, Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman. (Vol. XII No. 2 Oktober 2007).
Merlia  Indah  Prastiwi.  “Politisasi  Pesantren  Dan  Pergeseranfungsi  Pesantren  Di  Madura,” KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman , (Vol. 23No. 2, Desember 2015).
MK  Ridwan.  “Pemikiran  Teologi  Inklusif  Nurcholish  Madjid”. Akademia,  Accelerating  The World's Research .
Mohamad Irfan dan Mastuki. Teologi Pendidikan, Tauhid Sebagai Pradigma Pendidikan Islam. (t.t.: Friska Agung Insani, 2008).
Thanthawi, Muhammad Sayyid. Tafsir Thanthawi. (t.t.: Mathba’ah al-Sa’adah, 1986).
Zainal Arifin. Penelitian dan Pendidikan Metode dan Paradigma baru. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012).
Zaini  Tamin  AR.  “Pesantren  dan  Politik  (Sinergi  Pendidikan  Pesantren  dan  Kepemimpinan dalam Pandangan KH. M. Hasyim Asy’ari),” Jurnal Pendidikan Agama Islam . (Volume 3 Nomor 2 November 2015).
Zamakhsyari Dhofier. Tradisi Pesantren  Studi tentang  Pandangan Hidup  Kyai .  (Jakarta: LP3S, 1983).
Zulkifli  Nelson  &  Dardiri.  “Inklusivisme  dan  Humanisme  Pesantren,” TOLERANSI:  Media Komunikasi umat Beragama. (Vol. 8, No. 2, Juli – Desember 2016).