Perspektif Akuntansi
Volume 2 Nomor 1 (Februari 2019), hal. 39-51 ISSN: 2623-0194(Print), 2623-0186(Online) Copyright© The Authors(s). All Rights Reserved
Fakultas Ekonomika dan Bisnis,
Universitas Kristen Satya Wacana DOI: https://doi.org/10.24246/persi.v2i1.p39-51 http://ejournal.uksw.edu/persi

## Dampak Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB Terhadap PDRB dan Belanja Modal
Dirgayany Pala’biran Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana
Meyjerd Rombebunga 1

## Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana
Received 20/12/2018 Accepted 01/02/2019 Abstract. This research aims to evaluate the impact of the diversion of  PBB-P2  (Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Pedesaan  dan  Perkotaan) and  BPHTB  (Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan)  into regional tax on PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) and Capital Expenditure in Regencies/Cities of Central Java Province. Secondary data  is  used  and  collected  from  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  of Central  Java  Province  and  Direktorat  Jenderal  Perimbangan Keuangan  (DJPK)  of  Indonesia.  Based  on  35  Regencies/Cities  in Central Java. This study uses data four  years before and four  years after the diversion to regional taxes in Regencies/Cities of Central Java Province, the result show that the PDRB and capital expenditure before  the  diversion  is  significantly  different  with  the  PDRB  and capital  expenditure  after  the  diversion.  It  that  the  diversion improves regional economic and development.
Keywords: Capital expenditure, BPHTB, PBB, PDRB
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  dampak pengalihan  Pajak Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan (PBB-P2)  dan  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan (BPHTB)  menjadi  pajak  daerah  terhadap  Produk  Domestik
Regional  Bruto  (PDRB)  dan  Belanja  Modal  di  Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah dan Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan  (DJPK)  Indonesia. Dengan  menggunakan  35  Kabupaten/Kota  di  Jawa  Tengah. Periode  yang  diambil  adalah  empat  tahun  sebelum  dan  empat tahun  sesudah  pengalihan  menjadi  pajak  daerah  pada  setiap
1 232015250@student.uksw.edu
Kota/Kabupaten  di  Jawa  Tengah.  Penelitian  ini  menunjukkan bahwa terdapat perbedaan PDRB dan belanja modal sebelum dan sesudah  pengalihan  PBB  dan  BPHTB  menjadi  pajak  daerah.  Hal tersebut  bermakna  bahwa  pengalihan  PBB  dan  BPHTB  menjadi pajak  daerah  bermanfaat  untuk  meningkatkan  perekonomian daerah dan menunjang pembangunan daerah.
Kata kunci: Belanja modal, BPHTB, PBB, PDRB

## Pendahuluan
Indonesia menganut asas desentralisasi, di mana diberikan kesempatan kepada pemerintah  daerah  untuk  mengatur  otonomi  daerahnya  masing-masing (Prathiwi,  Herawati,  &  Sulindawati,  2015).  Sebelum  adanya  pelimpahan otonomi  daerah,  pemerintah  pusat  bertanggung  jawab  mengurus  semua kepentingan  setiap  daerah,  sehingga  terkadang  ada  beberapa  daerah  yang luput  dari  perhatian  pemerintah  pusat  terkait  dengan  pendanaan  (Antong, Duriani, & Ramadhan, 2015). Konsekuensi yang diterima pemerintah daerah dari pelaksaan otonomi daerah ini adalah pemerintah berkewajiban menggali potensi-potensi  yang  merupakan  sumber  pendapatan,  sehingga  dapat meningkatkan  pendapatan  suatu  daerah  (Jaya  &  Dwirandra,  2014). Selanjutnya,  Machmud,  Kawung,  &  Rompas  (2014)  mengungkapkan  bahwa prinsip otonomi yang nyata adalah sebuah prinsip yang menekankan mengenai urusan  pemerintahan  yang  dilaksanakan,  memliki  potensi  untuk  terus berkembang dan bertumbuh sesuai dengan khas daerah masing-masing. Oleh karena  itu,  salah  satu  tindakan  yang  diambil  pemerintah  dalam  rangka melaksanakan  otonomi  daerah  adalah  dengan  mengeluarkan  desentralisasi fiskal dalam bidang perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun  2009  mengenai  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah.  Kebijakan  ini diharapkan mampu meningkatkan PAD agar pendanaan daerah menjadi lebih baik (Soewardi & Ananda, 2014).
Sebelum diterbitkannya UU No 28 Tahun  2009  mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah hanya menerima tujuh jenis pajak yakni pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak  reklame  dan  pajak  pengambilan  bahan  galian  Go.C.  Namun,  setelah adanya  UU  tersebut  maka  pemerintah  daerah  menerima  empat  jenis  pajak tambahan yaitu pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, PBB Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan   (Lestari, 2014).
Dalam  pelaksanaannya  PPB  mencakup  lima  sektor  yakni  pertambangan, kehutanan, pertambangan, perkotaan dan perdesaan. Namun, berdasarkan UU No.28 Tahun 2009, hanya PBB Perdesaan dan Perkotaan saja yang dialihkan menjadi  pajak  daerah,  selebihnya  masuk  ke  dalam  pendapatan  pemerintah
pusat.  Setelah  diterbitkannya  Undang-Undang  tersebut,  maka  seluruh kewenangan pemungutan PBB-P2 dan BPHTB diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Artinya, pemerintah daerah akan memperoleh penghasilan tambahan  yang  bersumber  dari  pajak  (Lestari,  2014).  Berdasarkan  data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pemerintah Kabupaten/Kota hanya menerima 64,8  persen  dari  seluruh  total  penerimaan  PBB-P2  saat  dikelola  oleh pemerintah  pusat.  Demikian  pula  dengan  BPHTB,  setiap  daerah  hanya memperoleh 64 persen. Namun, setelah adanya pengalihan, maka sepenuhnya akan  masuk  ke  penerimaan  Kabupaten/Kota,  sehingga  dapat  meningkatkan PAD.  Pengalihan  Pengelolaan  PBB-P2  pada  prinsipnya  dilaksanakan  secara bertahap untuk seluruh wilayah Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia, namun dengan  berbagai  pertimbangan,  yang  mana  salah  satunya  adalah  kesiapan daerah tersebut menerima pengalihan yang dimaksud (Fitri, 2014).
Peningkatan PAD semestinya berdampak terhadap perekonomian daerah. Hal ini sejalan dengan Nasution (2010) yang menyatakan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan PDRB yaitu PAD. Artinya, peningkatan PAD yang diakibatkan oleh adanya pemasukan baru dari pajak daerah terkait pengalihan PBB-P2  dan  BPHTB  yang  semula  merupakan  pajak  yang  dipungut  oleh pemerintah pusat kemudian dialihkan menjadi pajak daerah dapat menambah jumlah  uang  yang  masuk  ke  kas  daerah.  Dengan  demikian,  harapan terwujudnya  daerah  yang  mandiri  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhannya terkait  kegiatan  produksi  untuk  menghasilkan  output  tanpa  melibatkan pemerintah pusat dapat memajukan perekonomiannya.
Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Untung, Widyastuti, dan Suyanto, (2017) membuktikan secara empiris bahwa PAD memiliki pengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan. Selanjutnya, Prathiwi et al. (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pemungutan pajak tentu akan mengurangi kekayaan wajib pajak, namun dengan adanya kewajiban tersebut, digunakan pemerintah untuk membiayai belanja-belanja negara di seluruh sektor dalam rangka untuk melaksanakan fungsi budgetairnya. Dengan adanya pengalihan PBB-P2  dan  BPHTB  yang  semula  adalah  pajak  pusat  menjadi  pajak  daerah dapat meningkatkan PAD, sehingga  diharapkan belanja modal ikut meningkat. Belanja  modal  merupakan  belanja  yang  digunakan  untuk  pelayanan  kepada masyarakat,  seperti  pelayanan  kesehatan,  pendidikan,  transportasi  dan kesejahteraan masyarakat (Mutiara, 2015). Dengan demikian, di kemudian hari tujuan  dari  kemandirian  daerah  akan  tercapai  dalam  bidang  pendanaan khususnya  belanja  modal.  Salah  satu  provinsi  yang  menerapkan  pengalihan PBB-P2 dan BPHTB menjadi pajak daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Tengah, terbukti bahwa PAD Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012 (sebelum pengalihan) hanya mencapai 5,79 Triliun,
sedangkan  pada  tahun  2013  (setelah  pengalihan)  naik  menjadi  6,62  Triliun ( https://jateng.bps.go.id). Hal  ini  ditopang  melalui  kenaikan  pajak  daerah sebelum dan sesudah pengalihan PBB-P2 dan BPHTB masing-masing sebesar 4,87  Triliun  dan  5,48  Triliun.  Peningkatan  PAD  yang  ditopang  melalui  pajak daerah berarti Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat menggunakannya untuk membiayai  belanja  daerah  khususnya  untuk  belanja  modal  dalam  rangka meningkatkan perekonomian maupun pembangunan daerah.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Lucky  (2013)  serta  Juniawan  dan  Suryantini (2018) membuktikan bahwa PAD dan belanja modal memiliki hubungan yang positif. Temuan ini berarti belanja modal yang direalisasikan oleh pemerintah semakin  tinggi  karena  PAD  suatu  daerah  yang  semakin  tinggi.  Selanjutnya, Adelina (2013) menemukan bahwa tingkat efektivitas penerimaan dari sektor PBB  di  Kabupaten  Gresik  sangat  efektif  dengan  persentase  lebih  dari  100 persen.  Artinya,  pengalihan  PBB-P2  yang  menjadi  salah  satu  bagian  yang mampu  menambah  PAD  berpengaruh  terhadap  peningkatan  alokasi  belanja modal pemerintah daerah. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Sunarto dan  Sunyoto  (2016)  menunjukkan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  daerah dipengaruhi  positif  dan  signifikan  oleh  pajak  daerah.  Hasil  tersebut  berarti, peningkatan  pajak  yang  masuk  sebagai  kas  daerah  dapat  digunakan  oleh pemerintah  daerah  untuk  memajukan  perekonomiannya.  Di  Jawa  Tengah, pertumbuhan  ekonomi  pada  tahun  2012  (sebelum  pengalihan)  sebesar  6,3 persen,  sedangkan  tahun  2013  (setelah  pengalihan)  mengalami  penurunan menjadi  5,9  persen  ( https://jateng.bps.go.id). Namun,  tingkat  pertumbuhan ekonomi  Jawa  Tengah  masih  lebih  baik  dibandingkan  secara  nasional  yaitu pada tahun 2013 hanya mencapai 5,6 persen saja. Hasil tersebut menunjukkan adanya pengalihan PBB-P2 dan BPHTB menjadi pajak daerah yang diharapkan dapat  menopang  pertumbuhan  ekonomi  suatu  daerah.  Oleh  karena  itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak dari pengalihan PBB-P2 dan BPHTB dari pajak pusat menjadi pajak daerah terhadap PDRB dan belanja modal di Provinsi Jawa Tengah.

## Telaah Pustaka

## Pendapatan Daerah
Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam rangka  melaksanakan  kegiatan  pemerintahan,  daerah-daerah  yang  ada  di Indonesia memiliki kewenangan untuk mengelola kegiatan pemerintahannya dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan  dan  pelayanan  kepada  publik.  Dalam  mewujudkan  cita-cita
tersebut,  setiap  daerah  membutuhkan  berbagai  sumber  penerimaan (pendapatan)  untuk  menunjang  segala  kegiatan  operasionalnya.  Menurut Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang termasuk sebagai sumber-sumber pendapatan daerah adalah Pendaptan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Penerimaan yang Sah.
PAD  merupakan  penerimaan  yang  diperoleh  daerah  dari  sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Machmud et al. (2014) juga mengatakan bahwa pendapatan daerah berasal dari dua sumber yakni dana pusat dan pendapatan asli daerah itu sendiri. Berdasarkan Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2008  sumber-sumber  PAD  yaitu  hasil  retribusi daerah yang secara sah, pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

## Pajak Daerah
Pajak  merupakan  sumber  pendapatan  yang  paling  utama  bagi  suatu  negara karena  digunakan  untuk  membiayai  belanja  negara  dan  memakmurkan masyarakat (Adelina, 2013). Penerimaan negara dari sektor pajak memegang peranan yang sangat penting untuk kelangsungan sistem pemerintahan suatu negara. Berdasarkan pemungutannya, pajak di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,  hasil  pajak  daerah  adalah  pungutan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan melalui peraturan daerah.

## PBB-P2 dan BPHTB
PBB-P2 adalah pajak atas kawasan  pemanfaatan bumi dan/atau bangunan oleh orang  pribadi  atau  Badan.  Sedangkan  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan Bangunan  diartikan  sebagai  pajak  atas  perolehan  hak  atas  tanah  dan/atau bangunan.
Dalam  rangka  meningkatkan  peneriman  dari  sektor  perpajakan,  maka pemerintah pusat melakukan amandemen Undang-Undang dalam perpajakan dan  retribusi  daerah  (Widiastuti  &  Laksito,  2014).  Amandemen  yang dikeluarkan  pemerintah  untuk  membantu  menopang  PAD  adalah  Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam kebijakan tersebut PBB-P2 serta BPHTB dialihkan menjadi pajak daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, hanya PBB-P2 saja yang dialihkan  menjadi  pajak  daerah,  selebihnya  masuk  ke  dalam  pendapatan pemerintah pusat.

## Pertumbuhan Ekonomi
Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  adalah  indikator  penting  untuk mengetahui tingkat Pertumbuhan Ekonomi di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu untuk mencapai kesejahteraan rakyat. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan  nilai  tambah  barang  dan  jasa  yang  dihitung  menggunakan harga  pada  tahun  berjalan  (BPS,  2017).  PDRB  menurut  harga  berlaku  dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah.

## Belanja Modal
Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (2010), belanja modal merupakan pengeluaran  dalam  rangka  menambah  nilai  aset  tetap,  termasuk  biaya pemeliharaan  yang  sifatnya  menambah  nilai.  Selain  itu,  belanja  modal  dapat dikategorikan dalam lima kategori utama: belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja modal fisik lainnya.

## Pengembangan Hipotesis

## Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB terhadap PDRB
Pertumbuhan ekonomi biasanya ditunjukan melalui produksi atas barang dan jasa yang diukur dengan PDRB atas dasar harga berlaku. Salah satu faktor yang dapat  mempengaruhi  PDRB  suatu  daerah  adalah  pajak  daerah  (Juniawan  & Suryantini, 2018).
Adanya  objek  pajak  baru  berupa  PBB-P2  dan  BPHTB  maka  tentu  saja  dapat meningkatkan  penerimaan  daerah.  Kemudian,  penerimaan  daerah  salah satunya  dapat  dimanfaatkan  untuk  melakukan  proses  produksi  sehingga menghasilkan  output  berupa  barang  dan  jasa  dalam  rangka  meningkatkan pertumbuhan  ekonomi.  Hal  ini  sejalan  dengan  Soewardi  &  Ananda  (2014), Nasution (2010), serta Mutiara (2015) menemukan pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya, pajak daerah memiliki  peranan  penting  karena  dapat  digunakan  sebagai  modal  untuk merangsang kegiatan ekonomi dan akan menghasilkan output, sehingga PDRB mengalami peningkatan. Demikian pula Sunarto & Sunyoto (2016) menyatakan bahwa  diterapkannya  kebijakan  ini  diharapkan  dapat  meningkatkan perekonomian suatu daerah. Dengan demikian hipotesis dirumuskan sebagai berikut:
H 1 : Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB berpengaruh positif terhadap PDRB.

## Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB terhadap Belanja Modal
Pembangunan suatu daerah merupakan tujuan utama dari sebuah daerah. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah daerah membutuhkan dana yang tidak sedikit (Octovido, Sudjana, & Azizah, 2014). Menurut Wenny (2012) pemerintah daerah harus terus dipantau pertumbuhannya untuk terus menggali  kekayaan  daerah  dalam  meningkatkan  pendapatan  asli  daerahnya. Proses tersebut berarti pembangunan infrastruktur daerah akan memudahkan masyarakat  untuk  melakukan  aktivitas  sehari-hari  dengan  nyaman  dalam rangka meningkatkan  kesejahteraannya.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  daerah melakukan  belanja  modal  dalam  rangka  pengalokasian  dana  yang  diperoleh dari  pendapatan  daerah  dengan  membiayai  kebutuhan  masing-masing daerahnya.
Salah  satu  sumber  utama  yang  dapat  digunakan  adalah  pajak  daerah.  Imon, Sabijono, & Mawikere (2017) mengatakan bahwa tujuan dari pengalihan PBB- P2  dan  BPHTB  adalah  untuk  meningkatkan  akuntabilitas  dan  kualitas pelayanan  pemerintah  daerah  kepada  wajib  pajak.  Dengan  demikian, pengalihan tersebut dapat menambah PAD sehingga dapat menambah belanja pemerintah daerah khususnya belanja modal.
Hasil  penelitian  Sugiarthi  &  Supadmi  (2014)  menemukan  bahwa  terdapat pengaruh antara PAD terhadap belanja modal. Temuan tersebut menunjukkan apabila PAD meningkat maka keuangan daerah juga akan meningkat, sehingga pemerintah  daerah  akan  berinisiatif  untuk  terus  menggali  potensi-potensi daerah  yang  dimiliki.  Selain  itu,  pemerintah  daerah  juga  akan  memberikan proporsi belanja modal yang besar untuk pembangunan. Hal ini sejalan dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Juniawan  &  Suryantini,  (2018)  yang menyatakan  bahwa  untuk  setiap  belanja  modal  pemerintah  daerah  harus dipergunakan  untuk  membiayai  kepentingan  masyarakatnya  dan  untuk pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, hipotesis dirumuskan sebagai berikut:
H 2 : Pengalihan  PBB-P2  dan  BPHTB  berpengaruh  positif  terhadap  belanja modal.

## Metoda
Desain  penelitian  yang  digunakan  adalah  menggunakan archival  research dengan belanja modal diukur menggunakan realisasi belanja modal, sedangkan pertumbuhan ekonomi diukur menggunakan PDRB atas dasar harga berlaku pada 35 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Tengah. Sumber data diperoleh dari website resmi BPS Provinsi Jawa Tengah dan DJPK.
Pengujian dalam penelitian ini menggunakan analisis uji beda. Analisis uji beda terhadap  PDRB  dan  belanja  modal  didasarkan  pada  pengalihan  PBB-P2  dan BPHTB  empat  tahun  sebelum  dan  sesudah  dari  pajak  pusat  menjadi  pajak daerah.  Berlakunya  pengalihan  PBB-P2 pada  35 Kabupaten/Kota  di  Provinsi Jawa  Tengah  berbeda-beda,  seperti  Pati  dan  Jepara  masing-masing  dimulai pada tahun 2011 dan 2012.
Sedangkan Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen, Purworejo, Wonosobo,  Magelang,  Boyolali,  Klaten,  Sukoharjo,  Karanganyar,  Grobogan, Blora, Rembang, Kudus, Demak, Semarang, Temanggung, Batang, Pekalongan, Pemalang, Kota Brebes, Magelang, Surakarta, Salatiga, Semarang, Pekalongan, dan  Tegal  dimulai  sejak  tahun  2013.  Kemudian,  Kabupaten  Banjarnegara, Wonogiri,  Sragen,  Kendal  dimulai  sejak  tahun  2014.  Sedangkan  pengalihan BPHTB  pada  35  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah  dimulai  serentak pada tahun 2011.
Teknik  analisis  data  menggunakan  uji paired  sample  t-test .  Uji  beda paired sample t-test dilakukan untuk menemukan dampak setelah pengalihan PBB-P2 dan  BPHTB  menjadi  pajak  daerah.  Selain  itu  hasil  uji  juga  digunakan  untuk melihat perbedaan sebelum dan sesudah pengalihan.

## Hasil dan Pembahasan

## Hasil
Pengujian  statistik  deskriptif  perlu  dilakukan  terlebih  dahulu  untuk memberikan gambaran data dalam sebuah penelitian.

## Tabel 1. Statistik Deskriptif
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Panel A - PDRB PBB 35 9552 2017 4021 3455 BPHTB 35 2352 7301 3283 1751 Panel B- Belanja Modal PBB 35 -1964 2564 6542 4810 BPHTB 35 -3027 1189 3659 2520 Sumber: Data sekunder diolah
Pada  Tabel  1  telah  ditunjukkan  bahwa  jumlah  Kabupaten/Kota  yang  diteliti adalah sebanyak 35, yaitu seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah.  Melihat  dampak  pengalihan  PBB  terhadap  PDRB  baik  empat  tahun sebelum  maupun  setelah  pengalihan  berada  pada mean 4021  dengan  nilai minimum  9552  dan  nilai  maksimum 2017 serta standar deviasi 3455. Tidak hanya  PBB,  namun  BPHTB  juga  menunjukkan  nilai mean sebesar  32835 dengan nilai minimum 2352 dan nilai maksimum 7301, serta standar deviasi
1751. Untuk belanja modal, mean PBB menunjukkan nilai sebesar 6542 dengan nilai minimum -1964 dan maksimum 2564 serta standar deviasi 4810. Selain itu,  BPHTB  juga  menunjukkan  nilai  minimum sebesar  -3027  dan  nilai maksimum adalah 1189, dengan mean 3659 , serta standar deviasi 2520.
Selanjutnya penelitian ini akan melihat apakah dengan adanya pengalihan PBB- P2 dan BPHTB menjadi pajak daerah, dapat memberikan dampak bagi PDRB dan  belanja  modal  pada  Kabupaten/Kota  yang  ada  di  Provinsi  Jawa  Tengah. Oleh karena itu akan dilakukan pengujian dengan menggunakan uji beda yaitu paired  sample  t-test .  Berikut  merupakan  hasil  pengujian  dan  pembahasan dengan analisis uji beda pada 35 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

## Pengujian dengan Uji Beda
Pada  Tabel  2  berdasarkan  uji  beda  yang  dilakukan,  hasil  pengujian menunjukkan perbedaan nilai rata-rata untuk PDRB dan Belanja Modal empat tahun  sebelum  dan  empat  tahun  sesudah  pengalihan  PBB-P2  dan  BPHTB menjadi pajak daerah. Nilai rata-rata empat tahun setelah adanya pengalihan PBB-P2  dan  BPHTB  menjadi  pajak  daerah  lebih  tinggi  dibandingkan  empat tahun sebelum pengalihan. Kemudian, berdasarkan Tabel 2, diketahui bahwa nilai  untuk  hasil  pengujian paired  samples test  menunjukkan  nilai  -6,883 dengan  nilai  signifikansi  0,000  yang  lebih  kecil  dari  0,05,    sehingga  terbukti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara PDRB empat tahun sebelum pengalihan PBB-2 dengan PDRB sesudah pengalihan PBB-P2.

## Tabel 2. Hasil Uji Paired Sample T-Test
Paired Samples Test Mean t Sig (2-tailed) Panel A - PDRB 4 Tahun sebelum pengalihan PBB 6961 -6.883 0.000 4 Tahun setelah pengalihan PBB 1098 4 Tahun sebelum pengalihan BPHTB 4558 -6.689 0.000 4 Tahun setelah pengalihan BPHTB 9110 Panel B – Belanja Modal 4 Tahun sebelum pengalihan PBB 5353 -8.045 0.000 4 Tahun setelah pengalihan PBB 1189 4 Tahun sebelum pengalihan BPHTB 4247 -8.589 0.000 4 Tahun setelah pengalihan BPHTB 7906 Sumber: Data sekunder diolah
Artinya, adanya pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah memliki pengaruh terhadap tingkat PDRB di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian, apabila dilihat dari
nilai mean, jumlah PDRB empat tahun sesudah pengalihan PBB-P2 juga lebih besar dari pada sebelum pengalihan.
Hasil pengujian paired sample test data PDRB menunjukkan nilai -6.689 dengan nilai signifikansinya sebesar 0,000 dan nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Hal ini kembali menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara PDRB empat tahun sebelum  pengalihan  BPHTB  dengan  PDRB  sesudah  pengalihan  BPHTB.  Hasil tersebut  menunjukkan  dengan  adanya  pengalihan  BPHTB  menjadi  pajak daerah, juga memliki dampak terhadap tingkat PDRB di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian,  dapat  pula  dilihat  dari  nilai  mean,  jumlah  PDRB  empat  tahun sesudah  pengalihan  BPHTB  lebih  besar  dibandingkan  sebelum  pengalihan BPHTB.
Dari  hasil  pengujian  data belanja  modal,  menunjukkan  nilai  t  sebesar  -8.045 dengan  nilai  signifikansi  0,000  yang  lebih  kecil  dari  0,05,  sehingga  terbukti bahwa  terdapat  perbedaan  antara  belanja  modal  empat  tahun  sebelum pengalihan PBB-2 dengan belanja modal sesudah pengalihan PBB-P2. Adanya pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah memiliki dampak terhadap belanja modal  pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah.  Apabila  dilihat  dari  nilai  mean, belanja  modal  empat  tahun  sesudah  pengalihan  PBB-P2  juga  menunjukkan jumlah lebih besar dibandingkan sebelum pengalihan PBB-P2.
Belanja modal empat tahun sebelum dan sesudah pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah juga terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut dapat ditunjukkan dari hasil pengujian paired sample test dengan nilai -8.589 dan nilai signifikansi 0,000  yang  lebih  kecil  dari  0,05.  Hal  ini  berarti  bahwa  adanya  pengalihan BPHTB menjadi  pajak  daerah,  juga memliki  dampak terhadap  belanja  modal pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kemudian berdasarkan nilai mean, belanja modal  empat  tahun  sesudah  pengalihan  BPHTB  menjadi  pajak  daerah  juga kembali  menunjukkan  jumlah  lebih  besar  dari  pada  empat  tahun  sebelum pengalihan BPHTB.

## Pembahasan
Hasil penelitian dapat dilihat dari hasil uji beda terhadap data PDRB dan belanja modal  di  35  Kabupaten/Kota  di  Jawa  Tengah  dengan  menggunakan paired samples  t-test .  Berdasarkan  pengujian  yang  dilakukan  dapat  disimpulkan bahwa PDRB empat tahun setelah adanya pengalihan PBB-P2 dan BPHTB dari pajak  pusat  menjadi  pajak  daerah  lebih  tinggi  daripada  sebelum  adanya pengalihan. Hal serupa juga terjadi pada data belanja modal, yakni pendanaan setelah adanya pengalihan lebih besar dibandingkan dengan sebelum adanya pengalihan.
Berdasarkan  hasil  yang  didapatkan,  pengalihan  PBB-P2  dan  BPHTB  menjadi pajak  daerah  memiliki  dampak  yang  signifikan  dalam  meningkatkan
pertumbuhan ekonomi dan menunjang pembangunan daerah Kabupaten/Kota di  Provinsi  Jawa  Tengah.  Pengalihan  tersebut  mampu  meningkatkan pendapatan  asli  suatu  daerah  dari  sektor  pajak  daerah,  sehingga  dapat digunakan  untuk  produksi  dalam  rangka  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi.
Hasil  tersebut  sejalan  dengan  penelitian  yang  dikemukakan  oleh  Sunarto  & Sunyoto (2016), dan Nasution (2010) serta  Soewardi & Ananda (2014) yang mengatakan bahwa adanya pendapatan tambahan yang diperoleh dari sektor pajak  daerah  terkait  pengalihan  PBB-P2  dan  BPHTB,  mampu  meningkatkan pendapatan  suatu  daerah  sehingga  akan  digunakan  untuk  memajukan pertumbuhan  ekonomi  dan  pembangunan  daerah.  Penelitian  ini  juga mendukung penelitian Mawarni, Sari,  &  Abdullah (2013) yang menunjukkan bahwa dengan meningkatnya PAD suatu daerah, maka akan memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonominya.
Demikian pula dengan belanja modal, pengalihan PBB-P2 dan BPHTB memiliki dampak yang signifikan untuk menunjang pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan  Jaya  &  Dwirandra  (2014)  mengatakan  bahwa  dengan  adanya pengalihan  PBB-P2  dan  BPHTB  dapat  meningkatkan  pendapatan  daerah, sehingga  akan  meningkatkan  belanja  modal  yang  pada  akhirnya  digunakan untuk pembangunan infrastruktur daerah. Selain itu, penelitian ini juga sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sugiarthi  &  Supadmi  (2014)  yang menemukan  bahwa  meningkatnya  PAD  akan  digunakan  untuk  membiayai belanja modal daerah tersebut.

## Simpulan
Sesuai  dengan  hasil  yang  diperoleh,  adanya  pengalihan  PBB-P2  dan  BPHTB menjadi  pajak  daerah  memiliki  dampak  yang  signifikan  terhadap  PDRB  dan belanja  modal  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah.  Dengan  demikian, penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pengalihan  PBB-P2  dan  BPHTB  menjadi pajak daerah memiliki dampak positif bagi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Dalam penelitian ini, memiliki keterbatasan data yakni mengabaikan faktor lain yang dapat mempengaruhi PDRB dan belanja modal yaitu pajak Air Tanah  dan  Pajak  Sarang  Burung  Wallet  yang  juga  dialihkan  menjadi  pajak daerah.

## Daftar Pustaka
Adelina,  R.  (2013).  Analisis  Efektifitas  dan  Kontribusi  Penerimaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  (PBB)  Terhadap  Pendapatan  Daerah  Di  Kabupaten  Gresik. Jurnal Akuntansi Unesa , 1(2), 1–19.
Antong,  Duriani,  &  Ramadhan,  A.  (2015).  Pengaruh  Pengelolaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  Tahun  2014  Terhadap  Perencanaan Anggaran Penerimaan Pada DPPKAD Kota Palopo. Jurnal Akuntansi , 2(1), 10–
15.
Fitri, K. (2014). Dampak Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 Terhadap Penerimaan PBB Di Kelurahan  Cinta  Raja  Kecamatan  Sail  Kota  Pekanbaru. Jurnal  Ekonomi Universitas Riau , 22(1), 1–10.
Imon, A. I., Sabijono, H., & Mawikere, L. M. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Prosedur Pencatatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kota Manado. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern , 12(2), 44–51. Indonesia,  P.  R.  (2004).  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Otonomi Daerah.
Indonesia, P. R. (2008). Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008  Tentang  Pemerintah Daerah.
Indonesia,  P.  R.  (2009).  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2009  Tentang  Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
Indonesia, P. R. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar
Akuntansi Pemerintah.
Jaya, I. P. N. P. K., & Dwirandra, A. A. N. B. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada  Belanja  Modal  Dengan  Pertumbuhan  Ekonomi  Sebagai  Variabel Pemoderasi. E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 7(1), 79–92.
Juniawan, M. A., & Suryantini, N. P. S. (2018). Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten Di Provinsi Bali. E-Jurnal Manajemen Unud , 7(3), 1255–1281.
Lestari, V. (2014). Analisis Pengaruh Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan  Perkotaan  (PBB  P2)  Terhadap  Penerimaan  Pendapatan  Daerah  Kota Kediri Tahun 2012 dan 2013. Jurnal Akuntansi Unesa , 3(1), 1–21.
Lucky, D. (2013). Analysis Of The Effect of Regional Financial Performance to Economic Growth  and  Poverty  Through  Capital  Expenditure  (Case  Study  of  38 Regencies/Cities In East Java Province). Journal of Economics and Sustainable Development , 4(19), 7–17.
Machmud, M., Kawung, G., & Rompas, W. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di
Provinsi  Sulawesi  Utara  Tahun  2007-2012. Jurnal  Berkala  Ilmiah  Efisiensi ,
14(2), 1–13.
Mawarni, A. S., Sari, D., & Abdullah, S. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana  Alokasi  Umum  Terhadap  Belanja  Modal  serta  Dampaknya  Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  Daerah  (Studi  Pada  Kabupaten  dan  Kota  Di  Aceh). Jurnal Akuntansi , 2(2), 80–90.
Mutiara,  D.  J.  (2015).  Pajak  Daerah  dan  Pengaruhnya  terhadap  PDRB  di  Propinsi Kalimantan Timur. Signifikan , 4(1), 95–99. Nasution,  H.  S.  (2010).  Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Era Desentralisasi Fiskal Di Propinsi Banten Periode 2001:1-2009:4. Media Ekonomi , 18(2), 29–48.
Octovido, I., Sudjana, N., & Azizah, D. F. (2014). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013). Administrasi Bisnis , 15(1),
1–7.
Prathiwi, I. A. M. A., Herawati, N. T., & Sulindawati, N. L. G. E. (2015). Analisis Strategi Penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Pedesaan  dan  Perkotaan  (PBB-P2)
Serta Efektivitas Penerimaannya Di Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2013-
2014. E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha , 3(1), 1–12.
Soewardi, T. J., & Ananda, C. F. (2014). Dinamika Pengelolaan BPHTB Setelah Dialihkan Menjadi Pajak Daerah. Jurnal Ilmiah Mahasiswa , 2(2), 1–14.
Statistika, B. P. (2017). Produk domestik regional bruto. Sugiarthi, N. P. D. E. R., & Supadmi, N. L. (2014). Pengaruh PAD, DAU, dan Silpa Pada Belanja  Modal  Dengan  Pertumbuhan  Ekonomi  Sebagai  Pemoderasi. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 7(2), 477–497.
Sunarto, & Sunyoto, Y. (2016). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian  Daerah  yang  Berdampak  Pada  Pertumbuhan  Ekonomi  Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota Di Jawa Tengah). Dharma Ekonomi ,
23(43), 13–22.
Untung, J., Widyastuti, T., & Suyanto. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Terhadap Belanja Daerah dan Dana Bagi Hasil Sebagai Pemoderasi Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2010-2014. Jurnal Ilmiah Widya Ekonomika , 1(2), 1–7. Wenny,  C.  D.  (2012).  Analisis  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Propinsi Sumatera Selatan. Forum Bisnis Dan Kewirausahaan Jurnal Ilmiah STIE MD , 2(1), 39–51. Widiastuti, R., & Laksito, H. (2014). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi  Dan  Bangunan  (P-2)  (Studi  Pada  WPOP  Di  Kabupaten  Klaten).
Diponegoro Journal of Accounting , 3(2), 1–14.