Model Manajemen Sekolah Berbasis Partisipasi Masyarakat untuk Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sarana dan Prasarana di SMP Hidayatullah Kota Bengkulu
Oleh Ahmad Gawdy Prananosa 1
(Email: smaypasra_noman@yahoo.co.id)

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  model  manajemen  sekolah  berbasis  partisipasi  masyarakat dalam  memenuhi  layanan  minimal  sarana  dan  prasarana  sekolah.  Penelitian  ini  terdiri  dari  tiga siklus.  Setiap  siklus  meliputi  kegitana,  merencanakan,  melakukan  tindakan,  pengawasan  dan refleksi. Hasil penelitian ini  menunjukkan bahwasanya  model manajemen sekolah berbasis potensi (ide,  tenaga,  dan  pemikiran)  masyarakat  dapat  meningkatkan  keterpenuhan  standar  pelayanan minimal sarana dan prasarana hal ini dapat dilihat dari persentase rata-rata pada penerapan siklus III, menunjukkan  hasil  yang  maksimal  yaitu  83%  sarana  dan  prasarana  telah  terpenuhi  dan  sudah mencapai indikator yang telah ditetapkan
Kata kunci : partisipasi masyarakat, standar minimal sarana dan prasarana.

## A. Pendahuluan
Dewasa  ini  masih  sering  ditemukan banyak sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki  oleh  sekolah  sebagai  bantuan,  dari pemerintah  maupun  masyarakat  yang  tidak digunakan  secara  optimal  dan  bahkan  tidak dapat lagi digunakan sesuai dengan fungsinya. Hal itu disebabkan antara lain oleh kelemahan manajemen pengelolaan sarana dan prasarana yang  dimiliki  serta  tidak  adanya  pengelolaan yang memadai.
Menurut  Rohiat  (2008:29),  sedikitnya ada tiga faktor yang menyebabkan keberhasilan  pendidikan  tidak  mengalami peningkatan secara merata. Pertama , kebijakan  dan  penyelenggaraan  pendidikan nasional  yang  menggunakan  pendekatan education  production  function atau input- output-analysis tidak  dilaksanakan  secara konsekuen. Kedua , penyelenggaraan pendidikan  nasional  dilaksanakan    secara birokratik  sentralistik  sehingga  penempatan sekolah  sebagai  penyelenggaraan  pendidikan sangat  bergantung  pada  keputusan  birokrasi
yang  mempunyai  jalur  yang  sangat  panjang dan  terkadang  kebijakan  yang  dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat. Ketiga ,  peranserta  warga  sekolah,  khususnya guru  dan  peranserta  masyarakat,  khususnya orang  tua  dalam  penyelenggaraan  pendidikan selama ini sangat minim, partisipasi masyarakat  pada  umunya  terbatas  pada dukungan dana, sedangkan dukungan- dukungan  lain  seperti  pemikiran,  moral  dan material kurang diperhatikan.
Peranserta  masyarakat  hanya  sebatas pemberian  dana  yang  berwujud  materi,  tetapi memikirkan  ataupun  memberikan  masukan yang  cemerlang  dan  juga  gagasan  untuk perubahan  demi  kemajuan  sekolah  sangat minim  sekali,  padahal  prinsip  Manajamen Berbasis Sekolah (MBS) yang menitikberatkan  kepada  otonomi  sekolah dalam menentukan kebijakan-kebijakan sekolah  tidak  dapat  terlepas  dari  peran  serta masyarakat.
Hasil dari identifikasi masalah pada SMP
Hidayatullah Kota
Bengkulu, melalui
1 Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP PGRI Lubuklinggau
wawancara  dengan  kepala  sekolah  dan beberapa  orang  guru,  terlihat  bahwa  peran serta  masyarakat  pada  sekolah  sangat  minim sekali.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  tidak terbentuknya  komite  sekolah,  dengan  alasan segala  urusan  dikonsultasikan  dengan  pihak Yayasan  Hidayatullah  dan  orang  tua  santri sangat  jauh  berdomisili  dari  sekolah.  Pihak yayasan  belum  menerima  santriwati  dengan alasan asrama yang tidak memungkinkan dan setiap  santri  dan  santriwati  mesti  tinggal dilingkungan  sekolah  SMP  Hidayatullah  atau kita  kenal  dengan Boarding  School atau sekolah  berasrama.  Kemudian,  sarana  dan prasarana  yang  sangat  kurang  sekali,  tidak adanya  laboratorium  baik  IPA  maupun komputer  sebagai  penunjang  kegiatan  belajar mengajar, sehingga SMP Hidayatullah mandapat  nilai  akriditasi  (C),  maka  perlu partisipasi  masyarakat  baik  secara  materil maupun  non  materil  terhadap  kemajuan sekolah.
Yayasan  Pondok  Pesantren  Hidayatullah pendidikannya  dimulai  dari    TK,  Sekolah Dasar  (SD),  Sekolah  Menengah  Pertama (SMP)  dan  Sekolah  Menengah  Atas  (SMA), khusunya  pada  Sekolah  Dasar  mengalami kemajuan,  dimana  SD  menerapkan  sistem fullday tetapi  tidak boarding  school .  Jika dianalisis  bahwa  potensi  siswa  untuk  masuk ke  SMP  seharusnya  banyak,  karena  SD siswanya cukup banyak dan ditambah dengan siswa  dari  SD  yang  lain,  namun  dalam realitasnya jumlah siswa alumni SD Hidayatullah  yang  mmelanjutkan  ke  SMP
Hidayatullah sedikit. Diasumsikan
manajemen SMP belum terkelola dengan baik
yang dibuktikan dengan kurangnya kerjasama dengan masyarakat dalam pemberian sumbagsi  baik  materi  ataupun  non  materi. Perlu  dilakukan  langkah-langkah  perbaikan manajemen  dari  berpusat  pada  yayasan kepada manjemen sekolah berbasis partisipasi masyarakat.

## B. Landasan Teori
1. Pengertian Manajemen Sekolah Berbasis Partisipasi Masyarakat
Manajemen  berasal  dari  kata to  manage yang  berarti  mengelola.  Pengelolaan  yang dimaksud  adalah  pengelolaan  yang  melalui proses  berdasarkan  urutan  dan  fungsi-fungsi manajemen  itu  sendiri.  Menurut  Rohiat (2008:14)  mengemukakan  bahwa  manajemen adalah  melakukan  pengelolaan  sumber  daya yang  dimiliki  oleh  sekolah  atau  organisasi yang  diantaranya  adalah  manusia,  uang, metode,  materil,  mesin  dan  pemasaran  yang dilakukan  dengan  sistematis  dalam  suatu proses.
Secara  konseptual,  pendidikan  berbasis masyarakat  adalah  model  penyelenggaraan pendidikan yang bertumpu pada prinsip “dari masyarakat  oleh  masyarakat  dan  untuk masyarakat”.  Pendidikan  dari  masyarakat artinya  pendidikan  memberikan  jawaban  atas kebutuhan  masyarakat.  Pendidikan  oleh masyarakat  artinya  masyarakat  ditempatkan sebagai subyek atau pelaku pendidikan, bukan obyek pendidikan. Pada konteks ini masyarakat  dituntut  peran  dan  partisipasi aktifnya dalam setiap program pendidikan.
Pendidikan  untuk  masyarakat  artinya masyarakat  diikutsertakan  dalam  semua
program  yang  dirancang  untuk  menjawab kebutuhan mereka. Secara singkat masyarakat perlu  diberdayakan,  diberi  peluang  dan kebebasan  untuk  mendesain,  merencanakan, membiayai,  mengelola  dan  menilai  sendiri apa yang diperlukan secara spesifik di dalam, untuk dan oleh masyarakat sendiri.
Pendidikan berbasis masyarakat merupakan pendidikan yang dirancang, dilaksanakan,  dinilai  dan  dikembangkan  oleh masyarakat  yang  mengarah  pada  usaha menjawab tantangan dan peluang yang ada di lingkungan masyarakat tertentu dengan berorientasi  pada  masa  depan.  Dengan  kata lain,  pendidikan  berbasis  masyarakat  adalah konsep  pendidikan  dari  masyarakat  oleh masyarakat dan untuk masyarakat 2. Fungsi-fungsi Manajemen Sekolah
Fungsi  manajemen  perlu  dipelajari  dan dipraktekan  oleh  personil  sekolah  dalam memberdayakan  potensi-potensi  yang  ada  di sekolah,  terutama  kepala  sekolah  sebagai pimpinan di sekolah yang membuat kebijakan keputusan  di  sekolah,  kepemimpinan  tidak terlepas dari manajemen, kepemimpinan tidak akan  berhasil  tanpa  manajemen  yang  baik, dengan  demikian  antara  prilaku  manajemen dan  perilaku  kepemimpinan  harus  bersinergi agar  organisasi  berkembang  dan  tujuan dicapai dengan optimal.
Manajer  adalah  seorang  yang  memiliki keahlian  menjalankan  tugas-tugas  manajerial. Tugas-tugas  manajerial  mencakup  fungsi organik dan fungsi substantif. Fungsi organik manjemen mencakup perencanaan, pengorganisasian,  pelaksanaan,  pengawasan dan  pengendalian  serta  evaluasi.  Fungsi
substantif manajemen berkaitan dengan pengelolaan personalia, keuangan, sarana dan prasarana,  kehumasan  lembaga  dan  layanan khusus.

## 3. Hakikat Manajemen Sarana dan Prasarana
Depdiknas (2007:6) menguraikan kompetensi  yang  harus  dicapai  oleh  kepala sekolah dalam mengelola sarana dan prasarana meliputi: a) merencanakan kebutuhan  fasilitas,  b)  mengelola  pengadaan, c)  mengelola  pemeliharaan,  d)  mengelola kegiatan  inventaris,  dan  5)  mengelola kegiatan penghapusan.

## C. Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  dirancang  dengan  skema educational action research (penelitian tindakan  kependidikan)  (Burn,  2005:  293- 310).  Menurut  Carr  dan  Kemmis  dalam Mcniff (1992:2) penelitia tindakan
didefenisikan sebagai berikut:
Action  research  is  form  of  self-reflective enquiry undertaken by participants (teacher,  students  or  principles,  for example)  in  school  (including  educational situation in order to improve the rationality and  justice  of  a)  their  own  social  or educational practice, b) their
understanding  of  theseparcatices  and  the situation  (and  instution)  in  which  the practices are carried out.
Beberapa  ide  pokok  yang  tersirat  dari pengertian  di  atas  antara  lain:  1)  penelitian tindakan  merupakan  satu  bentuk  inkuiri  atau penyelidikan  yang  dilakukan  melalui  refleksi diri,  2)  penelitian  tindakan  dilakukan  oleh peserta  yang  terlibat  didalamnya  yaitu  situasi yang diteliti (guru, siswa atau kepala sekolah),
3) penelitian tindakan dilakukan dalam situasi
sosial termasuk pendidikan, 4) tujuan penelitian tindakan adalah memperbaiki dasar pemikiran  dan  kepantasan  dari  praktek- praktek, pemahaman terhadap praktek tersebut,  serta  situasi  atau  lembaga  tempat praktek  tersebut  dilaksanakan.  Penelitian tindakan  ini  direncanakan  dalam  tiga  siklus. Setiap  siklus  terdiri  dari  perencanaan, pelaksanaan,  monitoring  dan  evaluasi,  serta refleksi.
Kemudain,  subyek  penelitian  adalah benda,  hal  atau  orang  tempat  data  untuk variabel penelitian melekat dan yang dipermasalahkan.  Subyek  penelitian  tidak selalu  berupa  orang,  tetapi  dapat  benda, kegiatan  dan  tempat  (Arikunto,  2002:116). Mengacu  pada  pendapat  tersebut  yang menjadi  subyek  dalam  penelitian  ini  adalah segenap  orang  yang  dipandang  oleh  peneliti dapat  memberikan  data  tentang  model manajemen sekolah berbasis partisipasi masyarakat  dalam  mengatasi  permasalahan tentang kekuranglengkapan standar pelayanan minimal  mata  pelajaran  IPA  di  SMP
Hidayatullah Kota Bengkulu. Subyek penelitian adalah kepala sekolah, dewan guru, siswa, komite sekolah dan Pengurus Yayasan Hidayatullah.
Teknik  pengumpulan  data  menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.  Sedangkan  teknik  analisis  data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif.  Menurut  Bogdan  dan  Biklen (2008:41) analisis data kualitatif adalah upaya yang  dilakukan  dengan  jalan  bekerja  dengan data, mengorganisirkan data, memilah- milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola,
mensistesiskannya,  mencari  dan  menemukan pola,  menemukan  apa  yang  penting  dan  apa yang  dipelajari  dan  memutuskan  apa  yang dapat diceritakan kepada orang lain.
Pertanggungjawaban  peneliti  dilakukan melalui  empat  langkah  yakni:  1)  pengujian kredibilitas (nilai kebenaran) melalui memperpanjang  masa  pengumpulan  data, pengamatan  terus  menerus,  triangulasi, peer debriefing ,  analisis  kasus  negatif,  dan member-check , 2) pengujian transfermabilitas
(nilai  penerapan  atau  aplikasi)  dilakukan dengan  memberikan  deskripsi  hasil  secara rinci,  3)  pengujian dependabilitas (nilai konsistensi)  dilakukan  dengan  audit  trail  dan 4) pengujian konfirmabilitas (nilai obyektivitas)  dilakukan  dengan  mencatat  dan merekam  secara  jujur  (Burn,  2005:  301-303 dan Miles and Huberman, 2007: 3).

## D. Hasil penelitian dan Pembahasan

## 1. Hasil Penelitian
Berdasarkan  data  di  atas  dapat  dilihat bahwa  masih  banyaknya  kekurang  standaran persentase komponen sarana dan prasarana di SMP  Hidayatullah  Kota  Bengkulu,  seperti komponen  sarana  ruangan  kelas  hanya terpenuhi  73  %  artinya  kurang  27  %  untuk mencapai  standar,  ruang  perpustakaan  hanya terpenuhi  28  %  artinnya  kurang  72  %  untuk mencapai  standar,  ruang  laboratorium  IPA hanya terpenuhi 7 % artinya kurag 93% untuk mencapai  standar,  ruang  pimpinan  hanya terpenuhi  50  %  artinya  kurang  50%  untuk mencapai standar, ruang guru hanya terpenuhi 11%  artinya  kurang  89  %  untuk  mencapai standar, ruang tata usaha hanya terpenuhi 8 %
artinya kurang 92 % untuk mencapai standar, tempat  beribadah  sudah  memenuhi  standar, ruang konseling hanya terpenuhi 22% artinya kurang  78  %  untuk  mencapai  standar,  ruang UKS hanya terpenuhi 13 % artinya kurang 87 %  untuk  mencapai  standar,  ruang  organisasi kesiswaan  hanya  terpenuhi  40  %  artinya kurang  60%  untuk  mencapai  standar,  jamban hanya  terpenuhi  80%  artinya  kurang  20% untuk  mencapai  standar,  gudang  hanya terpenuhi  50  %  artinya  kurang  50%  untuk mencapai  standar  dan  tempat  bermain  atau berolahraga  hanya  terpenuhi  18  %  artinya kurang  82  %  untuk  mencapai  standar.  Untuk lebih  jelasnya  mengenai  komponen  sarana dan prasarana di SMP Hidayatullah dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 1. Persentase Sarana dan Prasarana
No. Komponen Sarana dan Prasarana Persentase Terpenuhi 1 Ruangan kelas 73% 2 Ruangan Perpustakaan 28% 3 Ruangan Laboratorium IPA 7% 4 Ruang Pimpinan 50% 5 Ruang Guru 11% 6 Ruang Tata Usaha 8% 7 Tempat Beribadah 100% 8 Ruang Konseling 22% 9 Ruang UKS 13% 10 Ruang Organisasi Kesiswaan 40% 11 Jamban 80% 12 Gudang 50% 13 Tempat Bermain atau Berolahraga 18% Jumlah rata-rata persentase terpenuhi 38%
Jadi,  rata-rata  keterpenuhan  standar sarana dan prasana di SMP Hidayatullah Kota Bengkulu  hanya  38  %  artinya  kurang  62  % untuk  memenuhi  standar  pelayanan  minimal, maka  dari itu  partisipasi  masyarakat terhadap sekolah  terutama  sumbagsi  terhadap  sarana dan  prasarana  sekolah  sangat  diharapkan.
Tanggungjawab  sekolah  bukan  hanya  pada pemerintah dan sekolah saja tetapi masyarakat juga bertanggungjawab terhadap perkembangan sekolah (sarana dan prasarana). Dengan model manajemen sekolah berbasis partisipasi masyarakat diharapkan  mampu  memotivasi  masyarakat untuk berpartisipasi terhadap kemajuan sekolah.

## 2. Pembahasan
Model  manajemen  sekolah  berbasis potensi  (ide,  tenaga,  dan  dana)  masyarakat untuk memenuhi kekurangstandaran pelayanan  minimal  sarana  dan  prasarana .
Model  manajemen  sekolah  berbasis  potensi (ide,  tenaga,  dan  dana)  masyarakat  untuk memenuhi kekurangstandaran pelayanan minimal  sarana  dan  prasarana  sekolah  adalah model  manajemen  yang  memberdayakan  dan memotivasi  masyarakat  untuk  berpartisipasi terhadap  sekolah.  Model  manajemen  sekolah berbasis  potensi  (ide,  tenaga,  dan  dana) masyarakat tersebut merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan,  monitoring,  dan  evaluasi penyelenggaraan  sekolah  yang  didasarkan kepada  upaya  mengatasi  permasalahan  yang dihadapi  sekolah  (ketidakterpenuhan  SPM) sarana dan prasarana.
Dari  faktor-faktor  yang  perlu  disediakan agar  model  manajemen  sekolah  berbasis potensi masyarakat dapat memenuhi kekurangstandaran  pelayanan  minimal  sarana dan prasarana sekolah adalah faktor pembiayaan, faktor fasilitas, struktur organisasi, monitoring, dan evaluasi.
Kemudian,  rumusan  kebijakan  dalam
bidang manajemen pendidikan untuk meningkatkan  standar  pelayanan  minimal sarana dan prasarana sekolah adalah membuat peraturan  sekolah  seperti  peraturan  dalam penerapan model manajemen sekolah berbasis potensi masyarakat untuk memenuhi kekurangstandaran  pelayanan  minimal  sarana dan  prasarana  sekolah,  sehingga  seluruh personil  sekolah,  komite  dan  masyarakat mendukung dan mentaati peraturan yang telah disepakati dalam melaksanakan model manajemen sekolah tersebut.

## E. Kesimpulan
Kesimpulan  dalam  penelitian  ini  secara umum  adalah  model  manajemen  sekolah
berbasis
potensi masyarakat dapat meningkatkan
keterpenuhan standar pelayanan  minimal  sarana  dan  prasarana  di SMP  Hidayatullah  Kota  Bengkulu,  hal  ini dapat  dilihat  dari  persentase  rata-rata  pada penerapan siklus III, menunjukkan hasil yang maksimal  yaitu  83%  sarana  dan  prasarana  di SMP  Hidayatullah  Kota  Bengkulu  telah terpenuhi dan sudah mencapai indikator yang telah ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur
Penelitian  suatu  Pendekatan  Praktek . Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
Bogdan, Robert and Biklen 2008. Qualitative Research for Education: An
Introduction,  to  Theory  and  Methods :
Boston: Allyn and Bacon.
Burn,  Robert  B.  2005. Research  Methods: Action Research . Sidney: Longman
Depdiknas.  2007. Manajemen  Sarana  dan Prasarana .  Jakarta:  Direktorat  Tenaga
Kependidikan Dirjen PMPTK.
Mcniff,  Jeans.  1992. Action  Research
Principles and Practice . London. Routledge.
Miles,  MS  and  Huberman,  AM.  2007. Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Method . http://www.ed.gov/databased/qualidata.E
d54673534. Diakses 20 Mei 2014.
Rohiat. 2008. Manajemen Sekolah . Bandung: PT Refika Aditama.