Putusan Pengadilan Agama Tentang Izin Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil
Indah Permata Puteri indahbae308@gmail.com
Windarto mas_wiend@unja.ac.id

## Fakultas Hukum Universitas Jambi

## Abstract
This study aims to analyze the judges' considerations at the Muara Bulian Religious Court in granting case Number 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl regarding applications for polygamy permits. The application for a polygamy permit was made by a Civil Servant (PNS) on the grounds that his  wife  was  suffering  from  Polycystic  Ovarium  Syndrome  which  makes  it  dif icult  to  add offspring.  The  type  of  research  used  in  this  thesis  is  normative  juridical.  Using  a  statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. In this study, the authors used primary legal materials consisting of laws and regulations and judge's decisions. The author also uses secondary legal materials in the form of doctrines in books, legal journals, theses, and tertiary legal materials sourced from the internet. The results of the study were that the Panel of Judges gave permission for polygamy based on Q.S An-Nisa verse 3, the Sunnah of the Prophet to have many offspring, the provisions of Article 4 paragraph (2) letter b, the provisions of Article 5 paragraph (1) UUP, and preventing harm from occurring.
Keywords: Polygamy; Civil Servants; Legal Consequences

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pertimbangan  Hakim  di  Pengadilan  Agama Muara  Bulian  dalam  mengabulkan  perkara  Nomor  363/Pdt.G/2022/PA.Mbl  tentang permohonan izin poligami. Permohonan izin poligami ini dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri  Sipil  (PNS)  dengan  alasan  isteri  Pemohon  menderita  penyakit  Polikistik  Ovarium yang menyebabkannya sulit untuk menambah keturunan. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa doktrin-doktrin di dalam buku, jurnal hukum, skripsi, serta bahan hukum tersier bersumber dari internet. Hasil penelitian adalah Majelis Hakim memberikan izin poligami berdasarkan Q.S An-Nisa ayat 3, Sunnah Nabi untuk memiliki banyak keturunan, ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b, ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUP, serta mencegah terjadinya kemudharatan.
Kata Kunci : Poligami; Pegawai Negeri Sipil; Akibat Hukum

## A. Pendahuluan
Manusia  sebagai  makhluk  sosial  yang  sejak  dilahirkan  tidak  akan  pernah  bisa terlepas  dari  orang  lain,  karena  hal  tersebut  adalah  untuk  memenuhi  kebutuhan hidupnya,  baik  kebutuhan yang  bersifat  jasmani  maupun yang bersifat rohani.  Allah SWT  menciptakan  manusia  secara  berpasangan-pasangan  dengan  tujuan  untuk
Volume 4 Nomor 2 Juni 2023 Halaman 347 – 359
Editorial Of ice : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia. zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721 - 8759
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 1
Satu-satunya cara yang benar dan sah yang ditetapkan Allah untuk mendapatkan keturunan  yakni  dengan  jalan  perkawinan.  Manusia  dianugerahi  oleh  Allah  naluri untuk berkeinginan mendapatkan jodoh dan anak. Kehidupan di muka bumi berlanjut melalui keturunan yang kerupakan hasil dari sebuah perkawinan. Akan tetapi, di dalam Islam  perkawinan  tidak  hanya  sebagai  sarana  untuk  menyatukan  seorang  pria  dan seorang  wanita,  untuk  mendapatkan  keturunan,  serta  bukan  sekedar  sarana menyalurkan  nafsu-nafsu  yang  bergejolak.  Tujuan  perkawinan  memiliki  pengertian jauh lebih dalam dari pada itu. 2
Menurut Undang-Undang Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab I Dasar Perkawinan Pasal 1 disebutkan, bahwa; “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sementara itu dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Bab II Dasar Perkawinan  Pasal  2  disebutkan,  bahwa;  “Perkawinan  menurut  hukum  Islam  adalah pernikahan,  yaitu  akad  yang  sangat  kuat  atau  mitsaqan  ghalidzan  untuk  mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah
Dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang kita mendengar istilah “SAMAWA” yakni Sakinah , Mawaddah , Wa rahmah . Ungkapan yang mengandung harapan ini senantiasa didengungkan  ketika  seseorang  memasuki  jenjang  pernikahan,  dan  disampaikan kepada pasangan yang sudah lama menikah. Karena keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah adalah impian setiap orang.
M.  Quraish  Shihab  memaparkan Sakinah sebagai  ketenangan  yang  dinamis  dan aktif. 3 Yakni ketenangan dalam sebuah keluarga yang diperoleh setelah adanya gejolak yang  terjadi. 4 Berdasarkan  teori  keluarga  dalam  pendekatan  sistem,  bahwa  kunci kelanggengan keluarga adalah keberhasilan pasangan dalam melakukan penyesuaian yang  bersifat  dinamis,  penyesuaian  ini  ditandai  dengan  kebermampuan  pasangan dalam melakukan resolusi kon lik dengan sikap dan cara konstruktif. Menurut Islam,
1 Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia , (Jakarta: Sinar Gra ika, 2006), hlm. 7.
2 Jamilah Jones dan Abu Aminah Bilal Philips, Monogami dan Poligami dalam Islam , (Jakarta: Raja Gra indo Persada, 1996), hlm. 11.
3 M.Quraish  Shihab, Wawasan  Al-Qur’an;  Tafsir  Tematik  atas  Pelbagai  Persoalan  Umat , (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 254.
4 M.Quraish  Shihab, Pengantin  Al-Qur’an;  Kalung  Permata  Buat  Anak-anakku ,  (Jakarta: Lentera Hati, 2010), hlm.80.
keluarga Sakinah adalah  keluarga  tenang  dan  penuh  kasih  sayang  untuk  dapat melahirkan Mawaddah dan Rahmah .
Mawaddah merupakan bentuk kelapangan dada dan kekosongan hati dari  ikiran buruk kepada satu sama lain (suami isteri), sehingga sikap yang harus dilakukan oleh pasangan  ialah  mensyukuri  kelebihan,  memaklumi  kekurangan  serta  memaa kan kesalahan. Dengan hal tersebutlah mawaddah dapat terbangun.
Kata Rahmah diartikan  sebagai  kondisi  psikologis  yang  muncul  setelah menyaksikan  ketidakberdayaan,  sehingga  mendorong  seseorang  untuk  melakukan pemberdayaan. Oleh karena itu, dalam kehidupan berkeluarga setiap pasangan akan bersungguh-sungguh  menerapkan  kebaikan  bagi  pasangannya  dan  juga  Allah  pasti akan memudahkan hal tersebut dengan niat baiknya tersebut. 5
Ikatan dalam perkawinan walaupun dikatakan kokoh, namun tentu ada batasnya. Terkadang  ikatan  itu  terlepas  bahkan  terurai,  baik  karena  kehendak  masing-masing pihak dari suami dan isteri atau disebabkan karena di luar kehendak mereka. Salah satu masalah  perkawinan  yang  dapat  menimbulkan  pro  dan  kontra  yang  terjadi  dalam masyarakat  adalah  perkawinan  poligami,  yang  merupakan  suatu  realita  hukum  di bidang perkawinan. 6
Perkawinan poligami menjadi pembahasan yang terus berkembang seiring dengan pemahaman terhadap ajaran dokmatis agama dan aturan Perundang-Undangan yang berlaku  disuatu  negara.  Di  Indonesia,  Undang-Undang  Perkawinan  menganut  asas perkawinan monogami. Namun, karena dalam ajaran agama Islam terdapat kebolehan untuk  melakukan  poligami,  Undang-Undang  tersebut  memberikan  pengecualian. Dalam  perkembangan  aturan  Perundang-Undangan,  ketentuan  lebih  lanjut  perihal poligami juga diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam atau KHI. Realitas normatif di atas juga berbanding lurus dengan realitas sosial.  Praktik  poligami  juga  masih  banyak  dilakukan  masyarakat  Indonesia  dengan berbagai  macam  alasan.  Dalam  realitas  sosial  juga  dikenal  dengan  istilah  nikah  siri, yakni pernikahan yang dilakukan secara agama dan tidak didaftarkan pada pencatatan nikah  di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA).  Bahkan  nikah  siri  banyak  terjadi  pada pernikahan poligami karena tidak mendapat izin dari isteri pertama. 7
5 Shihab, Pengantin Al-Qur’an, hlm. 91
6 Esther Masri, “Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)”, Jurnal  Krtha  Bhayangkara ,  Vol  13  No  2,  2019, hlm.225 . 7 Zulfan Efendi, “Izin Poligami dari Isteri di Pengadilan dalam Perspektif Maslahah Mursalah”, Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu , Vol 1 No 1, 2018, hlm. 75.
Poligami  dapat  diartikan  sebagai  seorang  suami  yang  memiliki  isteri  lebih  dari satu,  yang  awalnya  seorang  pria  menikah  dengan  seorang  wanita  namun  ditengah- tengah  perjalanan  perkawinannya  ia  menikah  lagi  dengan  perempuan  lain  tanpa menceraikan  isteri  pertamanya. 8 Dalam  keadaan  tertentu  poligami  harus  dilakukan dalam sebuah perkawinan. 9 Namun tak jarang seseorang suami melakukan hal tersebut dilatar belakangi  dengan berbagai  alasan,  yang  pastinya  alasan tersebut sangat  sulit diterima oleh isteri pertama dan bahkan sangat menyakitkan baginya.
Berkaitan  dengan  poligami,  secara  implisit  regulasi  mengenai  poligami  di Indonesia  termaktub  dalam  berbagai  Peraturan  Perundang-Undangan  Perkawinan. Regulasi  tersebut  terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 9 Tahun 1975 tentang  Pelaksanaan Undang- Undang  Nomor 1  Tahun 1974 tentang Perkawinan,  dan  Instruksi  Presiden  Nomor 1 Tahun  1991 tentang  Kompilasi  Hukum Islam  (KHI).  Selanjutnya,  ketentuan  beristeri lebih dari satu bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) selain berlaku ketentuan umum sebagaimana  telah  disebutkan  di  atas  juga  diatur  secara  khusus  dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dan disempurnakan beberapa Pasalnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Kedua Peraturan Pemerintah ini berisi  tentang  aturan-aturan  bagi  PNS  yang  hendak  melaksanakan  perkawinan  dan perceraian.
Perizinan  untuk  melakukan  poligami  bagi  PNS  hendaknya  harus  diperhatikan, bahwa PNS adalah unsur aparatur negara dan abdi masyarakat yang menjadi teladan yang  baik  bagi  masyarakat  dalam  bertingkah  laku,  tindakan,  dan  ketaatan  pada peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  termasuk  dalam  menjalankan kehidupan  berumah  tangga. 10 Untuk  dapat  menjalankan  kewajiban  yang  demikian, maka  kehidupan  PNS  harus  ditunjang  oleh  kehidupan  yang  serasi,  sejahtera,  dan bahagia.  Sehingga  dalam  menjalankan  tugasnya  seorang  PNS  tidak  akan  banyak terganggu oleh permasalahan dalam keluarganya.
Namun,  pada  kenyataannya  di  lingkungan  PNS  tidak  sedikit  dari  mereka  yang melakukan poligami dengan berbagai alasan. Salah satunya adalah yang terjadi pada bulan  September  2022  di  Pengadilan  Agama  Muara  Bulian  sebagaimana  telah
8 Bibit Suprapto, Lika-Liku Poligami , (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990), hlm. 11.
9 Refo  Afdhal,  Umar  Hasan  dan  M.  Amin  Qodri,  “Perbandingan  Pengaturan  Poligami  di Indonesia dan Malaysia,” Journal of Civil and Business Law, Vol 2 No 3, Oktober 2021, Hlm. 412.
10 Yuli Yana. “Analisis Alasan Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil”. Jurnal Tana Mana , Vol 3 No 1, 2022, hlm. 15.
diputuskan dengan Putusan Pengadian Agama Muara Bulian dengan Nomor Perkara 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl.  Dalam  pokok  permohonannya,  Pemohon  hendak  menikah lagi dengan alasan isteri Pemohon (Termohon) menderita penyakit Polikistik Ovarium yang menyebabkannya sulit untuk menambah keturunan lagi. Seperti yang kita ketahui dalam  ketentuan  Pasal  4  ayat  (2)  Undang-Undang  Perkawinan,  seorang  suami  yang akan beristeri lebih dari satu orang hanya diberi izin apabila;
a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
Maka dari itu, penulis merasa penting untuk dilakukannya sebuah analisis untuk mengetahui  apakah  alasan  tersebut  sudah  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku ataukah sebaliknya dan apa yang menjadi akibat hukum dari pemberian izin poligami ini.
B. Analisis  Putusan  Nomor  363/Pdt.G/2022/PA.Mbl  tentang  Izin  Poligami  Bagi Pegawai Negeri Sipil
1. Pertimbangan Hakim
Majelis  Hakim  dalam  memutus  perkara  izin  poligami  di  Pengadilan  Agama, tentunya terlebih dahulu memeriksa alasan-alasan yang diajukan para pemohon, baik yang meliputi syarat alternatif maupun syarat komulatif. Adapun pertimbangan Hakim memberikan izin poligami kepada Pemohon dalam putusan Pengadilan Agama Muara Bulian  Nomor  363/Pdt.G/2022/PA.Mbl  terlebih  dahulu  yakni  mengutip  Q.S  An-Nisa ayat 3. Ayat ini menjelaskan, bahwa Allah memperbolehkan seorang suami melakukan poligami sebenarnya sebagai pintu darurat dan bukan memperuntukkan hawa nafsu, karena  syarat  yang  wajib  dipenuhi  oleh  seorang  suami  adalah  adanya  perilaku  adil terhadap isteri maupun anak-anak mereka. Jika seorang suami tidak mampu berlaku adil  baik terhadap isteri-isteri maupun  anak-anaknya,  maka di dalam surah An-Nisa ayat 3 disebutkan lebih baik beristeri seorang saja karena yang demikian itu lebih dekat dengan tindakan berbuat aniaya.
Majelis  Hakim  berpendapat  yang  terjadi  dalam  perkara  a  quo  adalah  Pemohon yang  ingin  menambah  keturunan  sedangkan  Termohon  sulit  untuk  menambah keturunan lagi, sehingga sebagai bentuk mengikuti sunnah Nabi SAW yang menyukai jika umat beliau mempunyai keturunan yang banyak dan berjumlah besar ketika dihari kiamat kelak.
Kemudian Hakim berpendapat, bahwa persyaratan alternatif yang terpenuhi oleh Pemohon  dalam  perkawa  a  quo  adalah  ketentuan  Pasal  4  ayat  (2)  huruf  b  Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
Selain  persyaratan  a  quo,  Pemohon  telah  terbukti  pula  memenuhi  persyaratan kumulatif (semua persyaratan harus terpenuhi) sebagaimana kehendak Pasal 5 ayat (1) UUP, yaitu:
a. Adanya Persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak- anak mereka.
Dan yang terakhir, Majelis Hakim berpendapat secara sosiologis poligami merupakan solusi  untuk  mencegah  terjadinya  mudharat  yang  lebih  besar  dan  menghindari perbuatan-perbuatan sosial yang kotor dan akhlak  rendah yang mendegredasi nilai- nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat seperti perbuatan perzinahan, pelacuran, mencegah  anak-anak  yang  lahir  tanpa  ayah  yang  jelas,  dan  mencegah  penyebaran penyakit seksual menular.
Dari  uraian  di  atas  penulis  mencoba  untuk  menganalisis  pendapat  tentang pemberian izin poligami pada perkara Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl. Dalam kasus ini  sudah  dijelaskan,  bahwa  alasan  diajukannya  permohonan  izin  poligami  ini dikarenakan Termohon menderita penyakit Polikistik Ovarium yang menyebabkannya sulit  untuk  menambah  keturunan  lagi.  Pertimbangan  Majelis  Hakim  dalam memberikan izin poligami terhadap Pemohon ini yakni berdasarkan Q.S An-Nisa ayat 3, Sunnah Nabi untuk memiliki banyak keturunan, ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b, ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUP, serta mencegah terjadinya kemudharatan.
Menurut  penulis  jika  Hakim  berpedoman  pada  Q.S.  An-Nisa  ayat  3  dan  Sunnah Nabi untuk memiliki banyak keturunan, hal itu dapat dibenarkan selagi Pemohon dapat berlaku  adil  terhadap  isteri-isteri  dan  anak-anaknya.  Kemudian,  jika  ditinjau  dari ketentuan  Pasal  5  ayat  (1)  UUP  sebagai  syarat  kumulatif,  maka  perkara  Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl juga telah memenuhi syarat yaitu telah mendapatkan izin dari isteri pertama diperkuat dengan adanya surat Surat Pernyataan Isteri Memberikan Izin Suami Menikah Lagi dan Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu. Selain itu untuk  memenuhi  syarat  kumulatif  yang  tertuang  dalam  ketentuan  Pasal  5  ayat  (1) tentang kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-
isteri dan anak-anaknya yang dibuktikab dengan Pemohon membuat surat keterangan berpenghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 10.034.457,00,- dan Pemohon telah memberikan pernyataan jaminan berlaku adil, yang diakui oleh Termohon, calon isteri, dan diperkuat dengan keterangan dua orang saksi.
Kemudian yang menjadi permasalahannya adalah apakah seorang isteri yang sulit hamil itu dapat dikategorikan ke dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b UUP, serta kondisi seperti apa seorang isteri dapat dikatakan mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Maka dari itu penulis menemukan sebuah artikel yang ditulis  oleh  Herliany  yang  berjudul  “Kekaburan  Norma  Syarat  Untuk  Melakukan Poligami dalam Pasal 4 ayat (2) Huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan”  yang  termasuk  kriteria  “isteri  mendapat  cacat  badan  atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan” yakni sebagai berikut;
a. Isteri mengidap penyakit yang berbahaya dan/atau menular
b. Isteri  mengidap  penyakit  yang  berakibat  terganggunya  hubungan  biologis antara pasangan suami isteri
c. Isteri mengidap penyakit yang berakibat kurang atau tidak berfungsinya bagian anggota tubuh
d. Penyakit  yang  diderita  sulit  dan/atau  tidak  dapat  sembuh  walaupun  telah diobat secara medis
e. Penyakit yang diderita dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter. 11
Maka  dari  itu  dapat  disimpulkan,  bahwa  seorang  isteri  yang  memiliki  penyakit seperti  yang  dialami  Termohon,  sehingga  menyebabkan  seorang  isteri  sulit  untuk menambah keturunan dapat dikategorikan “isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan” sebagaimana bunyi Pasal 4 ayat (2) huruf b UPP.

## 2. Akibat Hukum Pemberian Izin Poligami
Undang-Undang  Perkawinan  (UUP)  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  sudah mengatur sedemikian rupa alasan dan persyaratan yang cukup ketat tentang poligami di Indonesia, namun realitanya tidak menutup kemungkinan masih ada bahkan banyak masyarakat yang nelum mengindahkan peraturan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pelaksanaan poligami yang terjadi di masyarakat tanpa memenuhi syarat yang  telah  ditetapkan,  seperti  poligami  yang  dilaksanakan  secara  diam-diam  tanpa
11 Herliany, Suhariningsih, Sucipto, “Kekaburan Norma Syarat Untuk Melakukan Poligami dalam Pasal 4 ayat (2) Huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, Fakultas Hukum Brawijaya, hlm. 8-12
meminta  persetujuan  isteri  serta  poligami  dilakukan  tanpa  izin  pengadilan.  Praktik poligami  yang  tidak  sesuai  dengan  konsep  aturan-aturan  dan  syarat-syarat  serta prosedur pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam UUP dan KHI, maka poligami yang dilakukan tersebut tidak sah menurut hukum.
Setelah suami sudah mendapat izin dari pihak yang bersangkutan atau pengadilan untuk  berpoligami,  Undang-Undang  tidak  mengatur  secara  khusus  tentang  akibat hukum  suami-isteri  dalam  rumah  tangga  yang  berpoligami.  Maka  penulis menyimpulkan, bahwa akibat hukum menikah poligami dan monogami adalah sama, mempunyai hak-hak dan kewajiban suami isteri dan juga anak-anak sama. Maka dalam hal ini penulis akan menguraikan beberapa akibat hukum dari pernikahan monogami ataupun poligami.
a. Hak dan Kewajiban Suami Isteri
Hak dan kewajiban suami isteri diatur dalam Pasal 30-34 UUP sebagai berikut;
Pasal 30
Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
Pasal 31
1) Hak  dan  kedudukan  isteri  adalah  seimbang  dengan  hak  dan  kedudukan suami  dalam  kehidupan  rumah  tangga  dan  pergaulan  hidup  bersama dalam masyarakat;
2) Masih-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum;
3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
Pasal 32
1) Suami isteri harus mempunyai tempat tinggal kediaman yang tetap;
2) Rumah tempat tinggal yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

## Pasal 33
Suami-isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
Pasal 34
1) Suami  wajib  melindungi  isterinya  dan  memberikan  segala  sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;
3) Jika  suami  isteri  melalaikan  kewajibannya  masing-masing  dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.
Sesuai  dengan  prinsip  perkawinan  yang  terkandung  dalam  Pasal  31  UPP sangat jelas, bahwa kedudukan suami-isteri adalah sama dan seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Prinsip calon suami isteri harus telah masuk jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir  pada  perceraian  dan  mendapat  keturunan  yang  sehat.  Karena  tujuan sejahtera,  maka  Undang-Undang  ini  menganut  prinsip  mempersukar  terjadinya perceraian.  Hak  dan  kedudukan  suami  isteri  adalah  seimbang  dengan  hak  dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatunya dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan oleh suami isteri.
b. Hak dan Kewajiban Antara Orangtua dan Anak
Hak  dan  kewajiban  antara  orangtua  dan  anak  diatur  dalam  Pasal  45-49  UUP sebagai berikut;
Pasal 45
1) Kedua  orangtua  wajib  memelihara  dan  mendidik  anak-anak  mereka sebaik-baiknya;
2) Kewajiban  orangtua  yang  dimaksud  dalam  ayat  (1)  Pasal  ini  berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus
Pasal 46
1) Anak wajib menghormati orangtua dan mentaati kehendak mereka yang baik;
2) Jika  anak  telah  dewasa,  ia  wajib  memelihara  menurut  kemampuannya, orangtua  dan  keluarga  dalam  garis  lurus  ke  atas,  bila  mereka  itu memerlukan bantuannya.
Pasal 47
1) anak  yang  belum  mencapai  umur  18  tahun  atau  belum  pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
2) orangtua  mewakili  anak  tersebut  mengenai  perbuatan  hukum  di  dalam dan di luar Pengadilan.
Pasal 48
Orangtua  tidak  diperbolehkan  memindahkan  hak  tau  menggadaikan  barang- barang  tetap  yang  dimiliki  anaknya  yang  belum  berumur  18  tahun  atau  belum melangsungkan  perkawinan,  kecuali  apabila  kepentingan  anak  itu menghendakinya.
Pasal 49
1) Salah seorang atau kedua orangtua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang  anak  atau  lebih  untuk  waktu  yang  tertentu  atas  permintaan orangtua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung  yang  telah  dewasa  atau  pejabat  yang  berwenang,  dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal;
a. ia sangat melalikan kewajibannya terhadap anak;
b. ia berkelakuan buruk.
2) Meskipun  orangtua  dicabut  kekuasaannya,  mereka  masih  tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.
Selanjutnya,  persoalan  terpenting  dalam  perkawinan  poligami  adalah menyangkut harta benda perkawinan. Berdasarkan UUP, harta perkawinan dibagi menjadi dua bagian, yaitu harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan tanpa mempersoalkan asal usulnya, baik yang berasal dari istri maupun suami, yang semuanya merupakan harta bersama suami  istri.  Sedangkan  harta  bawaan  adalah  harta  yang  dibawa  masing-masing suami  dan  istri  dalam  perkawinannya.  Harta  individu  yang  diperoleh  masing- masing sebagai hadiah atau warisan juga termasuk harta bawaan.
Dalam Pasal 35 UUP dijelaskan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah  di  bawah  penguasaan  masing-masing  sepanjang  para  pihak  tidak menentukanlain.  Kemudian  Pasal  65  UUP  ini  menjelaskan,  bahwa  dalam  hal seorang suami beristeri lebih dari seorang, maka suami wajib memberi jaminan hidup  yang  sama  kepada  isteri-isteri  dan  anak-anaknya.  Isteri  yang  kedua  dan seterusnya  tidak  mempunyai  hak  atas  harta  bersama  yang  telah  ada  sebelum perkawinan  dengan  isteri  kedua  atau  berikutnya  itu  terjadi.  Semua  isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing terjadi.
Pada dasarnya KHI tidak mengakui adanya pencampuran antara harta suami dan  harta  isteri  karena  perkawinan.  Harta  isteri  tetap  menjadi  hak  isteri  dan dikuasai penuh olehnya, begitupun harta suami tetap menjadi hak suami. Di dalam Pasal 94 ayat (1) KHI disebutkan, bahwa “harta bersama dari perkawinan seorang suami  yang  mempunyai  isteri  lebih  dari  seorang,  masing-masing  terpisah  dan berdiri  sendiri.”  Berdasarkan  ketentuan  ini  dapat  dapat  dipahami  bahwa  harta bersama  dalam  perkawinan  poligami  tetap  ada,  akan  tetapi  dipisahkan  antara milik isteri pertama,  kedua, ketiga atau keempat. Selanjutnya di dalam Pasal 94 ayat  (2)  KHI  disebutkan,  bahwa  “pemilikan  harta  bersama  dari  perkawinan seorang  suami  yang  beristeri  lebih  dari  seorang  dihitung  pada  saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat”.
Harta  bersama  bila  seorang  laki-laki  beristri  lebih  dari  satu diatur dalam Pasal 94 KHI, tetapi pasal tersebut tidak adil karena dapat merugikan isteri yang dinikahi pertama kali. Oleh karena itu, pasal tersebut harus dipahami bahwa harta yang  diperoleh  suami  selama  perkawinan  istri  pertama  adalah  harta  bersama suami dan istri pertama. Jika harta itu diperoleh suami selama perkawinan dengan istri kedua dan selama laki-laki itu masih beristri dengan istri pertama, maka harta itu  menjadi  milik  bersama antara  suami dan  istri  istri  pertama  dan  istri  kedua. Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan isteri ketiga dan keempat. Ketentuan harta bersama tersebut tidak  berlaku  atas  harta  yang  diperuntukkan  terhadap  isteri  kedua,  ketiga,  dan keempat  (seperti  rumah,  perabotan  rumah  dan  pakaian).  Sepanjang  harta yang diperuntukkan isteri kedua, ketiga, keempat tidak melebihi 1/3 dari harta bersama yang diperoleh dengan isteri kedua, ketiga dan keempat.
Dalam Putusan Perkara Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl selain mengajukan izin  poligami,  Pemohon  juga  menetapkan  harta  bersama  antara  Pemohon  dan Termohon yang berupa;
 Sebidang  tanah  dengan  luas  tanah  1.217  M  dan  luas  bangunan  165  M2 dengan Nomor Serti ikat: xxxxxx atas nama Fatimah terletak di Jl. Kol. Abun Jani no.45 RT.10 RW.03
 Sebidang tanah perkebunan dengan luas tanah 16.310 M2 dengan Nomor
Serti ikat:  xxxxxx  atas  nama  Ahmad  Fathan  terletak  di  Jln  Lintas  Sungai
Bujang RT. 33 RW.07
 Sebidang dan bangunan dengan luas tanah 284 M2, luas bangunan 58 M2 dengan Nomor Serti ikat: xxxxxxx atas nama Ahmad Fathan terletak di Jln. Lintas Sungai Bujang RT. 33 RW.07
 Sebidang  tanah  dengan  luas  tanah  598  M2  dengan  Nomor  Serti ikat: xxxxxxx  atas  nama  Ahmad  Fathan  terletak  di  Jln.  Bakik  tembus  Nibung Putih Kelurahan Nibung Putih Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon. Sehingga, isteri kedua atau seterusnya  tidak  berhak  atas  harta  bersama  antara  Pemohon  dan  Termohon tersebut.

## C. Kesimpulan
Pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan izin poligami terhadap Pemohon ini,  yakni  berdasarkan  Q.S  An-Nisa  ayat  3,  Sunnah  Nabi  untuk  memiliki  banyak keturunan, ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b, ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUP, serta mencegah terjadinya kemudharatan. Izin poligami yang didasarkan karena Termohon menderita penyakit Polikistik Ovarium yang menyebabkannya sulit untuk menambah keturunan dapat dibenarkan dan termasuk dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b UUP, yaitu isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
Adapun  akibat  hukum  menikah  poligami  dan  monogami  adalah  sama,  yakni mempunyai  hak-hak  dan  kewajiban  suami  isteri  dan  juga  anak-anak  sama. Sebagaimana hak dan kewajiban suami isteri telah diatur dalam Pasal 30-34 UUP, serta hak dan kewajiban antara orangtua dan anak diatur dalam Pasal 45-49 UUP. Sedangkan akibat hukum poligami terhadap harta benda adalah bahwa harta yang diperoleh suami selama  perkawinan  dengan  istri  pertama  adalah  harta  bersama  suami  dan  istri pertama.  jika  harta  itu  diperoleh  suami  selama  perkawinan  dengan  istri  kedua  dan selama laki-laki itu masih beristri dengan istri pertama, maka harta itu menjadi milik bersama antara suami dan istri istri pertama dan istri kedua.

## Daftar Pustaka

## Artikel/Buku/Jurnal
Bibit Suprapto, Lika-Liku Poligami, Al-Kautsar, Yogyakarta, 1990.
Esther Masri, “Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, Jurnal Krtha Bhayangkara , Vol 13 No 2, 2019.
Herliany,  Suhariningsih,  Sucipto,  “Kekaburan  Norma  Syarat  Untuk  Melakukan  Poligami dalam Pasal 4 ayat (2) Huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, Fakultas Hukum Brawijaya.
Jamilah  Jones  dan  Abu  Aminah  Bilal  Philips,  Monogami  dan  Poligami  dalam  Islam,  Raja Gra indo  Persada, Jakarta, 1996.
M.Quraish Shihab, Pengantin Al-Qur’an; Kalung Permata Buat Anak-anakku, Lentera Hati, Jakarta,   2010
M.Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an; Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat, Mizan, Bandung, 1996.
Refo  Afdhal,  Umar  Hasan  dan  M.  Amin  Qodri,  “Perbandingan  Pengaturan  Poligami  di Indonesia dan   Malaysia,” Journal of Civil and Business Law , Vol 2 No 3, Oktober 2021.
Yuli Yana. “Analisis Alasan Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil”. Jurnal Tana Mana , Vol 3 No 1, 2022.
Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Sinar Gra ika, Jakarta, 2006.
Zulfan Efendi, “Izin Poligami dari Isteri di Pengadilan dalam Perspektif Maslahah Mursalah”, Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu , Vol 1 No 1, 2018.

## Peraturan Perundang-Undangan

## Kompilasi Hukum Islam
Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1990  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan   Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan Undang-  Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan