## HARTA BERSAMA PERKAWINAN
PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SAMBAS (Putusan Hakim Nomor. 144/Pdt.G/2019/PA.Sbs)
Asman
Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas raja.asman86@gmail.com

## Abstrak
Banyak perkawinan yang harus berakhir dengan perceraian, Persoalan mengenai  harta  bersama  sering  terjadi  antara  mantan  suami  dan mantan  istri.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif kualitatif.  Metode  pendekatan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode pendekatan yuridis normatif. Responden dalam penelitian yaitu hakim di Pengadilan  Agama Sambas.  Kesimpulan  dalam  penelitian ini  yaitu : (1) Persamaan saat pengajuan gugatan harta bersama dari Pengadilan Agama  Sambas,  bahwa  pembagian  harta  bersama  dalam  perkawinan dilakukan setelah ada putusan perceraian. (2) Perbedaan menurut KHI berdasarkan  pada  Pasal  97  harta  bersama  setelah  perceraian  dibagi rata,  masing-masing  ½  bagian  antara  suami  dan  isteri  sama. Sedangkan  menurut  KUHPerdata  pembagian  dapat  dilakukan  atas bukti-bukti  yang  diajukan  oleh  penggugat  dan  tergugat.  (3)  Dasar pertimbangan  hakim  dalam  memutuskan  perkara  pembagian  harta bersama  menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  ada  dua  yaitu  dasar musyawarah dan keadilan.
Kata  Kunci: Harta  Bersama,  Harta  Bersama  dalam  Hukum  Islam, Harta Bersama Dalam Hukum Perdata

## Abstract
Many  marriages  must  end  in  divorce.  Problems  with  shared  assets often  occur  between  ex-husband  and  ex-wife.  The  type  of  research used is descriptive qualitative. The approach method in this study is a normative juridical approach. Respondents in the study were judges at the Sambas Religious Court. The conclusions in this study are: (1) The similarity when filing a joint property suit from the Sambas Relig ious Court, that the distribution of shared assets in marriage is carried out after  the  divorce  decision.  (2)  Differences  according  to  KHI  based  on Article  97  joint  assets  after  divorce  are  divided  equally,  each  ½  part between husband and wife is the same. Whereas according to the Civil Code the distribution can be carried out on the evidence submitted by the  plaintiff  and  the  defendant.  (3)  The  basis  of  the  judges' consideration  in  deciding  the  case  for  the  sharing  of  shared  assets according  to  the  Compilation  of  Islamic  Law  (KHI)  is  that  there  are two, namely the basis of deliberation and justice.
Keywords: Joint  Assets,  Joint  Assets  in  Islamic  Law,  Joint  Property in Civil Law

## A. Pendahuluan
Negara  Indonesia  sebagai  negara  yang  berdasarkan  hukum  maka seluruh aspek kehidupan masyarakat diatur oleh hukum termasuk mengenai perkawinan,  perceraian,  dan  kewarisan.  Dengan  lahirnya  Undang -Undang No.1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang  diundangkan  pada  tanggal  2 Januari  1974,  yang  mulai  berlaku  efektif  sejak  tanggal  1  Oktober  1975, adalah  merupakan  salah  satu  bentuk  hukum  di  Indonesia  tentang perkawinan  beserta  akibat  hukumnya.  Pada  masa  sekarang  ini,  banyak perkawinan yang harus berakhir dengan perceraian.
Perkawinan  bukan  lagi  dianggap  sesuatu  yang  sakral  sehingga apabila  terjadi  perceraian  maka  merupakan  hal  yang  biasa  dan  bukan merupakan  hal  yang  tabu,  bahkan  di  kalangan  tertentu  perceraian  bisa dijadikan  sebagai  sarana  untuk  meningkatkan  popularitas.  Oleh  karena  itu maka  perceraian  semakin  banyak  terjadi  tidak  hanya  di  kalangan masyarakat  awam,  akan  tetapi  juga  banyak  terjadi  di  kalangan  masyarakat golongan intelektual.
Berdasarkan Pasal 126 KUHPerdata bahwa perceraian
mengakibatkan    hilangnya  kepemilikan  harta  bersama  sehingga  harta bersama  tersebut  harus  dibagi  diantara  pasangan  suami  istri.  Seiring dengan  pengertian  harta  bersama  perkawinan  sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  dan  KUHPerdata,  Kompilasi  Hukum Islam  (KHI)  juga  mengatur  pengertian  tentang  harta  bersama  yang  sama seperti dianut  dalam Undang-Undang No.  1 Tahun  1974 dan KUHPerdata di atas.  Harta  bersama  perkawinan  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) diistilahkan dengan istilah “ syirkah ” yang berarti harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri  atau  bersama  suami  istri  selama  dalam  ikatan  perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. 1
Hilman  Hadikusuma  menjelaskan  akibat  hukum  yang  menyangkut harta  bersama  berdasarkan  Pasal  37 2 Undang-Undang  Perkawinan diserahkan  kepada  para  pihak  yang  bercerai  tentang  hukum  mana  dan hukum  apa  yang  akan  berlaku,  dan  jika  tidak  ada  kesepakatan  antara mantan suami istri, hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan
1 Mochamad  Djais, Hukum  Harta  Kekayaan  dalam  Perkawinan (Semarang:  Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2003), hlm. 34
2 “Bila  perkawinan  putus  karena  perceraian,  harta  bersama  diatur  menurut  hukumnya masing-masing”.  Lihat  juga  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  dan  Kompilasi Hukum Islam. Cet. 1 (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), hlm. 13
yang sewajarnya. 3 Dengan demikian akibat suatu perceraian terhadap harta bersama  bagi  setiap  orang  dapat  berbeda-beda  tergantung  dari  hukum  apa dan mana yang akan digunakan para pihak untuk mengatur harta bersama.
Dasar  hukum  tentang  harta  bersama  dapat  ditelusuri  melalui Undang-Undang  dan  peraturan  berikut; 4 pertama, Undang-Undang Perkawinan  No.  1  Tahun  1974  Pasal  35  ayat  (1),  disebutkan  bahwa  yang dimaksud dengan harta bersama adalah “Harta benda yang diperoleh selama masa  perkawinan” 5 .  Artinya,  harta  kekayaan  yang  diperoleh  sebelum terjadinya  perkawinan  tidak  disebut  sebagai  harta  bersama. Kedua, Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  Pasal  119,  disebutkan  bahwa  “Sejak  saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara  suami  istri,  sejauh  tentang  hal  itu  tidak  diadakan  ketentuan - ketentuan  lain  dalam  perjanjian  perkawinan.  Harta  bersama  itu,  selama perkawinan  berjalan,  tidak  boleh  ditiadakan  atau  diubah  dengan  suatu persetujuan  antara  suami  istri.” Ketiga, Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  85, disebutkan  bahwa  “Adanya  harta  bersama  di  dalam  perkawinan  itu  tidak menutup  kemungkinan  adanya  harta  milik  masing-masing  suami  istri”. 6 Di dalam  pasal  ini  disebutkan  adanya  harta  bersama  dalam  perkawinan,  akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing -masing suami isteri.
Salah  satu  akibat  hukum  yang  ditumbuhkan  oleh  perceraian  adalah tentang  pembagian  harta  bersama,  karena  sebagaimana  diketahui  bahwa setiap  perkawinan  masing-masing  pihak  dari  suami  atau  isteri  mempunyai harta  yang  dibawa  dan  diperoleh  sebelum  mereka  melakukan  perkawinan. Suami  isteri  yang telah  melakukan  perkawinan  juga  mempunyai  harta  yang diperoleh  selama  perkawinan  yang  kemudian  dalam  Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebut dengan harta bersama. 7
Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974,  masalah  harta bersama  hanya  diatur  secara  singkat  dan  umum  dalam  Bab  VII  terdiri  dari
3 Hilman  Hadikusuma, Hukum Perkawinan  Indonesia Menurut:  Perundangan  Hukum Adat, Hukum Agama (Bandung: Rafika Aditama, 2002), hlm. 189.
4 Happy  Susanto, Pembagaian  Harta  Gono-Gini  Setelah  Terjadinya  Perceraian (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 59.
5 Lihat juga Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang  Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Cet. 1 (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), hlm. 12.
6 Lihat Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf dan Penyelenggaraan Haji (Jakarta: Alika, 2016), hlm. 23. Lihat juga Lihat juga Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Cet. 1 (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), hlm. 364.
7 Kholil  Nawawi,  Harta  Bersama  Menurut  Hukum  Islam  dan  Perundang-Undangan  di Indonesia. Jurnal Mizan, Ilmu Syariah. Vol. 1. No. 1 Juni 2013. Hlm. 2.
Pasal 35 sampai Pasal 37. Kemudian diperjelas oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Bab XIII mulai dari Pasal 85 sampai Pasal 97. 8

## B. Metode Penelitian
Metode pendekatan adalah suatu pola pemikiran secara ilmiah dalam suatu  penelitian.  Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  pendekatan  yuridis  normatif.  Yuridis  normatif  yaitu  dalam menganalisis  data  didasarkan  pada  asas-asas  hukum  dan  perbandingan- perbandingan  hukum  yang  ada  dalam  masyarakat. 9 Disebut  demikian, karena  hukum  dikonsepkan  sebagai  manifestasi  makna  simbolik  pelaku sosial  sebagaimana  tampak  dalam  pembagian  harta  bersama  dalam perkawinan ditinjau secara hukum Islam dan hukum bersama. Ada d ua jenis dan sumber data dalam penelitian ini, yaitu data sekunder dan data primer. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Sambas Kabupaten Sambas Kalimantan Barat.
Responden  dalam  penelitian  yaitu  hakim  di  Pengadilan  Agama Sambas.  Data  sekunder  dikumpulkan  dengan  dua  metode  yaitu  studi kepustakaan  dan  dokumentasi.  Pengumpulan  data  primer  di  peroleh  dari hasil  penelitian  secara  langsung  pada  subjek  penelitian  dengan  cara interview (wawancara).  Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung atau tertulis dengan responden. 10
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka data dan sumber data diperoleh dari sumber yang diperoleh secara langsung pada responden yang  bersangkutan, dalam  hal  ini narasumber  yang dimaksud adalah  hakim di  Pengadilan  Agama  Sambas  Kabupaten  Sambas  Kalimantan  Barat.  Data dalam  penelitian  ini  metode  analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis interaktif karena data yang ada bersifat kualitatif.

## C. Pembahasan
Persamaan dan perbedaan pembagian harta bersama menurut Undang- Undang Perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam telah di pahami bahwa harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di
8 M.  Yahya  Harahap, Kedudukan  Kewenangan  dan  Acara  Peradilan  Agama (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 272
9 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitiah Hukum (Jakarta: UI Press, 1998), hlm. 26.
10 Sumadi, Metode Penelitaian (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), hlm. 18.
luar  hadiah  atau  warisan, maksudnya adalah  harta yang   didapat  atas  usaha pasangan  suami  istri  selama masa  ikatan perkawinan sesuai dengan firman Allah dalam al-Quran surat an-Nisa’ Ayat 32 yaitu :
وَّنَمَتَ ت  َلََو ا اَم َلَّضَف هَّللٱ ِهِب ۦ عَب م كَض ىَلَع عَب ض ۚ ِلاَجِّرلِّل بيِصَن اَّمِّم كٱ و بَسَت ا ۚ اَسِّنلِلَو ِء بيِصَن اَّمِّم كٱ بَسَت َن ۚ سَو َ او ل َهَّللٱ نِم ضَف ِهِل ۦ َّنِإ َهَّللٱ َناَك ِّل كِب يَش ء ميِلَع ا ٢٣
“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada  sebagian  kamu  lebih  banyak  dari  sebagian  yang  lain. (Karena)  bagi  orang  laki-laki  ada  bahagian  dari  pada  apa  yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang  mereka  usahakan,  dan  mohonlah  kepada  Allah  sebagian  dari karunia-Nya.  Sesungguhnya  Allah  Maha  Mengetahui  segala sesuatu.” 11
Ayat  di  atas  menjelaskan  bahwa  hukum  Islam  berpendirian  bahwa harta  yang  diperoleh  suami  selama  pernikahan  menjadi  hak  suami, sedangkan  isteri  hanya  hendak  terhadap  nafkah  yang  diberikan  suami kepadanya. Kompilasi  Hukum Islam  (KHI)  Pasal  171 huruf  (e)  menjelaskan, bahwa  makna  harta  warisan  adalah  sebagai  harta  bersama  setelah digunakan  untuk  keperluan  pewaris  selama  sakit  sampai  meninggal  dan membayar  seluruh  hutangnya. 12 Dalam  hal  ini  Pembagian  harta  bersama lewat Pengadilan Agama, bisa diajukan serempak dengan pengajuan gugatan perceraian  (kumulatif)  atau  dapat  pula  digugat  tersendiri  setelah  putus perceraian  baik  secara  langsung  oleh  yang  bersangkutan  maupun  memakai jasa pengacara.
Pemeriksaan  pembagian  harta  bersama  dalam  hal  yang  kumulatif dilakukan  setelah  pemeriksaan  gugatan  cerai.  Apabila  gugatan  cerainya ditolak, maka pembagian harta bersamanya juga ditolak. Karena pembagian harta  bersama  tersebut  menginduk  pada  gugatan  cerai.  Kecuali  kalau meminta  pemisahan  harta  bersama,  karena  salah  satu  pihak  dikuatirkan atau  bahkan  terbukti  menghilangkan  harta  bersama  dengan  permohonan tersendiri melalui gugatan harta bersama.
Pihak penggugat dalam Putusan Hakim Nomor.
144/Pdt.G/2019/PA.Sbs 13 dalam  eksepsi  secara  jelas  menyebutkan  bahwa jenis gugatan penggugat  terhadap tergugat adalah gugatan pembagian harta bersama  (gono-gini).  Kutipan  tersebut  menerangkan  bahwa  penggugat
11 Al-Quran, an-Nisa [4]: 32.
12 Evi  Djuarti,  Hukum  Harta  Bersama  Ditinjau  dari  Perspektif  Undang-Undang  Perkawinan dan KHUPerdata. Jurnal Peneliian Hukum DE JURE. Vol. 17. No. 4, Desember 2017. Hlm. 450.
13 Lihat Putusan Hakim Nomor. 144/Pdt.G/2019/PA.Sbs tanggal 23 April 2019.
hanya  memperkarakan  gugatannya  berupa  harta  bersama  kepada  tergugat. Pasal 150 KUHPerdata, menyatakan:
“Dalam  hal  tak  adanya  persatuan  harta  kekayaan,  soal  masuknya barang-  barang  bergerak,  terkecuali  surat-surat  pendaftaran  dalam buku  besar  tentang  perutangan  umum  surat-surat  efek  dan  surat- piutang  lainnya  atas  nama,  tak  dapat  dibuktikan  dengan  cara  lain, melainkan  dengan  cara  mencantumkannya  dalam  perjanjian  kawin atau  dengan  surat  pertelaan,  yang  ditanda  tangani  oleh  Notaris  dan para yang  bersangkutan, surat  mana  harus dilekatkan pula pada  surat asli perjanjian kawin, dalam mana yang itu harus dicatatkan pula”. Pernyataan Pasal 150 KUHPerdata tersebut di atas menjelaskan bahwa harta  yang  diperoleh  dalam  masa  perkawinan  adalah  harta  bersama,  harta bawaan,  hibah,  warisan  merupakan  harta  yang  menjadi  hak  bagi  yang mendapatkannya.  Memperhatikan  peraturan  itu,  tentunya  perlu  diikuti dengan  pencatatan  harta-harta  yang  sifatnya  bukan  harta  bersama. Perbedaan  mengenai  harta  bawaan  dan  harta  bersama.  Pasal  86,  87,  dan 91 14 Kompilasi Hukum Islam  (KHI) tidak  membedakan  antara harta  bawaan dan  harta  bersama.  Sementara  itu,  Pasal  150  KUHPerdata  membedakan harta  bawaan  dan  harta  bersama.  Perbedaan  mengenai  pengertian  harta bawaan  dan  harta  bersama  tersebut  mempengaruhi  pembagian  harta bersama setelah pasangan suami istri bercerai.
Perbedaan pada pembagian  harta  bersama menurut Kompilasi Hukum Islam  (KHI)  berdasarkan  pada  Pasal  97 15 harta  bersama  setelah  perceraian di  bagi  rata,  masing-masing  ½  bagian  antara  suami  dan  isteri  sama. Sementara itu, menurut KUHPerdata pembagian dapat dilakukan atas bukti- bukti  yang  diajukan  oleh  penggugat  dan  tergugat.  Pengajuan  bukti  yang lemah  memperoleh  pembagian  harta  bersama  lebih  banyak,  dalam  kasus pengajuan  bukti  yang  kuat  dimiliki  oleh  penggugat  sehingga  penggugat memperoleh bagian ¾ bagian dan tergugat memperoleh ¼ bagian.
Dengan  demikian  pembagian  harta  bersama  menurut  Pasal  128 KUHPerdata  bahwa  setelah  bubarnya  harta  bersama,  kekayaan  bersama dibagi  dua  antara  suami  dan  isteri,  tetapi  dapat  terjadi  perubahan pembagian sesuai bukti-bukti secara hukum dalam proses peradilan.
14 Lihat  Kompilasi  Hukum  Islam  dan  Undang-Undang  Perkawinan,  Wakaf  dan Penyelenggaraan Haji (Jakarta: Alika, 2016), hlm. 23. Lihat juga Lihat juga Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang  Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Cet. 1 (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), hlm. 364-365.
15 “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan  lain  dalam  perjanjian  perkawinan”.  Lihat  Kompilasi  Hukum  Islam  dan  Undang-Undang Perkawinan,  Wakaf  dan  Penyelenggaraan  Haji  (Jakarta:  Alika,  2016),  hlm.  25.  Lihat  juga  Lihat  juga Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang  Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Cet. 1 (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), hlm. 366.

## D. Pertimbangan  Hakim Pengadilan  Agama Sambas  dalam Memutuskan Perkara Pembagian Harta Bersama
Dasar mengenai pertimbangan  hakim itu  berarti berbicara mengenai yang  mengadili  perkara  tersebut,  yang  kesemuanya  itu  dilangsungkan  di lembaga peradilan setempat berdasarkan tata cara dan prosedur yang sudah diatur.  Untuk  yang  beragama  Islam  proses  penyelesaiannya  dilakukan  di Pengadilan  Agama  Sambas.  Pertimbangan  Pengadilan  dalam  menetapkan suatu  keputusan  yang  adil,  dengan  menerapkan  nilai-nilai  hukum  yang standar,  seperti  halnya  dengan  standar  memelihara  tujuan  hukum  dan keterbukaan  tentang  kepentingan  hukum  merupakan  yang  diinginkan  para pihak apabila menyelesaikan sengketanya di Pengadilan. 16
Pertimbangan  Hakim  Pengadilan  Agama  Sambas  mempengaruhi Pembagian  Harta  Bersama  Pada  Putusan  Nomor:  144/Pdt.G/2019/PA.Sbs. 17 Ditinjau  dari  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI).  Secara  implisit  aturan  dalam Kompilasi  Hukum  Islam  yang  digunakan  adalah  ketentuan  yang  terdapat dalam  Pasal  97  yaitu  mengenai  persentase  pembagian  harta  bersama, dimana  masing-masing  pihak  berhak  mendapatkan  setengah  dari  harta bersama.
Pembagian  harta  gono-gini  secara  adil  akan  dapat  menentramkan kehidupan setelah pasangan suami istri bercerai. Islam mengajarkan kepada umat  manusia  agar  senantiasa  menyelesaikan  masalah  kehidupan  d i  dunia dengan  prinsip  keadilan,  termasuk  dalam  hal  pembagian  harta  bersama. Masalah pembagian harta bersama jika tidak diselesaikan dengan  adil hanya akan menimbulkan perselisihan diantara para pihak. 18
Pertimbangan  hakim  dalam  putusannya  adalah  berdasarkan  pada pembuktian  yaitu  berdasarkan  keterangan-keterangan  dari  saksi  dan  bukti surat.  Putusan  hakim  berdasarkan  pada  gugatan  yang  berdasarkan  hukum. Kebenaran  dan  yang  dicari  dan  diwujudkan  selain  berdasa rkan  alat  bukti yang  sah  dan  mencapai  batas  minimal  pembuktian,  kebenaran  itu  harus diyakini hakim.
Penjelasan Hakim  Ketua  Pengadilan Agama Sambas Bapak Drs.  Ahmad Juaeni,  MH  tentang  penggugat  dan  tergugat  masalah  harta  bersama  catatan
16 Ali Zainudin, Filsafat Hukum (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2003), hlm. 67.
17 Lihat Putusan Hakim Nomor. 144/Pdt.G/2019/PA.Sbs tanggal 23 April 2019
18 Happy  Susanto, Pembagian  Harta  Gono  Goni  Setelah  Terjadinya  Perceraian (Bandung:Aditya Bakti, 2008), hlm. 72.
amar  yang  di  Kabulkan,  sebagai  berikut  : 19 Pertama, Menyatakan   Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir; Kedua, Mengabulkan  gugatan  Penggugat  sebagian  dengan  verstek;
Ketiga, menyatakan  harta-harta  sebagai  berikut  :    Satu  buah  rumah  tempat tinggal  semi  permanen  satu  lantai  yang  luasnya  lebih  kurang  156,69  M2, yang  dibangun  diatas  tanah  milik  orang  tua  Tergugat,  yang  terletak di   Dusun  Kembayat  RT.  1   RW.  1,   Desa  Tri  Kembang,   Kecamatan Galing,   Kabupaten  Sambas,   Kalimantan  Barat.  Dengan  rincian  sebagai berikut : Luas body rumah  lebih kurang  130 M2 (lebar lebih kurang 10 M x Panjang lebih kurang 13 M). Luas teras depan  lebih kurang 10,19 M2  (lebar lebih  kurang  3,72  M  x  panjang  lebih  kurang  2,72  M).  Luas  teras  samping lebih kurang 16,50 M2 (lebar lebih kurang 2 M x  panjang lebih kurang 8,25 M  ),  dengan  batas  –-batas  sebagai  berikut  :  Timur  berbatasan dengan   warung  jualan  jajanan  milik  Penggugat  dan  Tergugat.  Barat berbatasan  dengan   kebun  lada  milik  Penggugat  dan  Tergugat.  Utara berbatasan dengan Atik. Selatan  berbatasan dengan  Pawadi / Suharto;
Satu  buah  bangunan  warung  yang  luasnya  lebih  kurang  19,50  M2 (lebar lebih kurang 5,20 M x panjang lebih kurang 3,75 M),    yang dibangun diatas tanah milik orang tua Tergugat, yang terletak di Dusun Kembayat RT. 1   RW.  1  Desa  Tri  Kembang  Kecamatan  Galing   Kabupaten  Sambas  Kal-Bar. Dengan  batas-batas  sebagai  berikut  :  Timur  berbatasan  dengan  Jl. Kembayat-Semantir.  Barat  berbatasan  dengan  rumah   Penggugat  dan Tergugat. Utara berbatasan dengan Atik. Selatan berbatasan dengan Pawadi / Suharto;
Tanaman lada sebanyak lebih kurang 789 batang,  yang ditanam di atas tanah milik  orang tua Tergugat yang terletak di Dusun Kembayat   RT. 1  RW.
1 Desa Tri Kembang Kecamatan Galing Kabupaten Sambas
Kalimantan   Barat.  Dengan  batas-batas  sebagai  berikut  :  Timur  berbatasan dengan  rumah  milik  Penggugat  dan  Tergugat.  Barat  berbatasan  dengan Sungai.  Utara  berbatasan dengan  Atik. Selatan  berbatasan  dengan  Pawadi  / Suharto.
Nilai  harga  sepeda  motor  Merk  Honda  Supra   Tahun  2010  dengan nomor  Polisi KB. 3149 PW sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah):
19 Hasil Wawancara besama Bapak Drs. Ahmad Juaeni, MH Tanggal 07 Mei 2019. Lihat juga Putusan Hakim Nomor. 144/Pdt.G/2019/PA.Sbs tanggal 23 April 2019
Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
1. Menyatakan  Penggugat  dan  Tergugat  masing-masing  berhak mendapatkan ½ (seperdua) dari harta bersama tersebut;
2. Menghukum  Penggugat  dan  Tergugat  untuk  mengadakan  pembagian harta  bersama  tersebut  baik  secara  natura  maupun  melalui  penjualan umum  yang  hasilnya  dibagi  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sesuai dengan bagiannya masing-masing;
3. Menolak  gugatan  Penggugat  poin  4  butir  E.1,  E.2,  F,  G.1,  G.2  dan  G.3 dan poin 18;
4. Tidak menerima gugatan Penggugat yang selebihnya;
5. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini sejumlah Rp. 701. 000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah);
Kebenaran  yang  diwujudkan  benar-benar  berdasarkan  bukti-bukti yang  tidak  dapat  diragukan,  sehingga  kebenaran  itu  dianggap  bernilai sebagai kebenaran yang hakiki.

## Tabel Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pembagian Harta Bersama
No  Keterangan KHI KUHPerdata 1. Dasar hukum  Pasal 97 Pasal 1866 2. Dasar pertimbangan Musyawarah dan keadilan: Pembagian harta gono-gini sebaiknya  dilakukan  berdasarkan prinsip keadilan, sehingga diharapkan  tidak  menimbulkan ketidakadilan  antara  mana  yang merupakan  hak  suami  dan  mana yang merupakan hak istri. Berdasarkan pada pembuktian yaitu berdasarkan keterangan- keterangan dari saksi dan bukti surat.

## E. Gugatan  Harta  Bersama  Antara  Suami  Isteri  Perspektif    Pengadilan  Agama dan Pengadilan Negeri
Langkah awal penyelesaian sengketa pembagian waris tersebut adalah dengan memusyawarahkannya hingga mencapai kemufakatan bahkan damai ( Islah ).  Penyelesaian  sengketa  dengan  musyawarah  dan  mufakat  dapat dikatakan  sebagai  penyelesaian  menurut  hukum  Islam,  kar ena  salah  satu prinsip  hukum  Islam  adalah  mengutamakan  musyawarah  dan  mufakat, tetapi  penyelesaian  dengan  musyawarah  dan  mufakat  ini  bisa  saja  hanya
musyawarah  untuk  memilih  hukum  pembagian  harta  bersama  yang  akan dipakai  dalam  penyelesaian  sengketa  tersebut,  dan  selanjutnya  para  pihak menyerahkan  ke  badan  peradilan,  artinya  suami  isteri  diberi  hak  untuk menyelesaikan  masalah  waris  mereka.  Namun  bisa  saja  semuanya diselesaikan  dengan  musyawarah  dan  mufakat,  sehingga  tidak  perlu diselesaikan di lingkungan peradilan.
Pengaturan tentang pengajuan permohonan pembagian harta  bersama dan  perceraian  terdapat  dalam  Pasal  86  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  7 Tahun  1989  Tentang  Pengadilan  Agama  yang  tidak  dirubah  ketentuannya dalam  Undang-Undang  No.  3  Tahun  2006  Tentang  perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam penyelesaian pelaksanaan  pembagian  harta  bersama  dalam  perkawinan,  praktisi  hukum dapat  berpedoman  kepada  KUHPer  sebagai  dasar  hukum  penyelesaian pembagian harta perkawinan.
Walaupun  dalam  Pasal  35 20 Undang-Undang  Perkawinan  No.  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan  juga  memuat  ketentuan  yang  mengatur  harta benda  dalam  perkawinan,  namun  mengingat  sampai  saat  ini  belum  ada peraturan  pelaksanaan  dari  Undang-Undang  Perkawinan  No.  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  yang  mengatur  tentang  pembagian  harta  kekayaan dalam perkawinan, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang harta kekayaan perkawinan dalam KUHPerdata masih berlaku.
Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  37 21 Undang-Undang  Perkawinan  No.  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang  menyebutkan  bahwa  apabila  terjadi perceraian  maka  harta  bersama  diatur  menurut  hukumnya  masing -masing perkara  perceraian  yang  terjadi,  baik  cerai  talak  maupun  cerai  gugat, biasanya permohonan pengajuan perkara  cerai dirangkaikan  atau  dijadikan satu  dengan  perkara  pembagian  harta  bersama.  Hal  tersebut  mempunyai akibat yaitu seringkali putusan perkara cerai menjadi tertunda dan lama.
Putusan cerai tersebut menjadi lama karena para pihak sekaligus ingin mendapat  putusan  tentang  harta  bersama  yang  akan  menjadi  hak  mereka masing-masing.  Tidak  jarang  ketika  menyangkut  pembagian  harta  bersama,
20 Pasal 35 : (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (2) Harta  bawaan  dari  masing-masing  suami  dan  isteri  dan  harta  benda  yang  diperoleh  masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Lihat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang  Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Cet. 1 (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015),  hlm. 12.
21 Pasal  37  :  Bila  perkawinan  putus  karena  perceraian,  harta  bersama  diataur  menurut hukumnya  masing-masing.  Lihat  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  Tentang    Perkawinan  dan Kompilasi Hukum Islam. Cet. 1 (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015),  hlm. 13.
para pihak yang dulu  hidup rukun dalam suatu rumah tangga  harus beradu pendapat mempertahankan keinginannya masing-masing
untuk memperebutkan  harta yang mereka dapat  selama perkawinan. Tidak jarang penyelesaian kasusnya sampai pada tingkat banding di Provinsi bahkan juga terkadang sampai ke tingkat kasasi.

## F. Penutup
Ada persamaan saat pengajuan gugatan harta bersama dari Pengadilan Agama  Sambas,  bahwa  pembagian  harta  bersama  dalam  perkawinan dilakukan setelah ada putusan perceraian. Dengan demikian dapat dipahami bahwa  ada  persamaan  dalam  pengajuan  gugatan  harta  bersama  secara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdata. Perbedaan pada pembagia n harta  bersama  menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  berdasarkan  pada Pasal  97  harta  bersama  setelah  perceraian  dibagi  rata,  masing -masing  ½ bagian  antara  suami  dan  isteri  sama.  Sementara  itu  menurut  KUHPerdata pembagian dapat dilakukan atas bukti-bukti yang diajukan oleh penggungat dan  tergugat.  Pengajuan  bukti  yang  lemah  memperoleh  pembagian  harta bersama lebih banyak, dalam kasus pengajuan bukti yang kuat dimiliki oleh penggugat  sehingga  penggugat  memperoleh  bagian  ¾  bagian  dan  tergugat memperoleh ¼ bagian. Dengan demikian pembagian harta bersama menurut Pasal  128  KUHPerdata  bahwa  setelah  bubarnya  harta  bersama,  kekayaan bersama dibagi dua antara suami dan isteri, tetapi dapat terjadi perubahan pembagian sesuai bukti-bukti secara hukum dalam proses peradilan.
Dasar  pertimbangan  hakim  dalam  memutuskan  perkara  pembagian harta  bersama  menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  ada  dua  yaitu  dasar musyawarah  dan  keadilan.  Pasangan  dapat  memilih  cara  yang  lebih  elegan yaitu  dengan  cara  damai  atau  musyawarah.  Keadilan  yang  dimaksud mencakup pada pengertian bahwa pembagian tersebut tidak mendiskriminasikan  salah  satu  pihak.  Pertimbangan  hakim  dalam memutuskan  perkara  pembagian  harta  bersama  menurut  KUHPerdata berdasarkan  pada  pembuktian  yaitu  berdasarkan  keterangan -keterangan dari  saksi  dan  bukti  surat.  Putusan  hakim  berdasarkan  pada  gugatan  yang berdasarkan  hukum.  Alat  bukti  sangat  penting  untuk  dapat  memberikan keyakinan  bagi  hakim  dalam  memberikan  pertimbangan  dan  penetapan hukum  untuk  memutuskan  termasuk  tidaknya  suatu  harta  benda  ke  dalam
golongan harta bersama atau tidak.
Gugatan  harta  bersama  antara  suami  isteri  pasca  perceraian  dapat diajukan di Pengadilan Negeri. Walaupun orang yang beragama Islam dalam pernikahannya  melalui  Pengadilan  Agama  telah  diatur  dalam  Kompilasi Hukum  Islam  (KHI),  termasuk  dalam  sengketa  pembagian  harta  bersama perkawinan  yang  diatur  pada  Pasal  88.  Pasal  88  mengatur  bahwa  bila terdapat  sengketa  atas  harta  bersama,  maka  akan  diserahkan  kepada Pengadilan Agama yang berwenang.
Pasal  tersebut  merupakan  pasal  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) mengatur  tentang  pembagian  harta  bersama  bila  terjadi  perselisihan. Namun di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau undang-undang lainnya yang mengatur tentang harta bersama, tidak ada satupun yang dengan  tegas dan  jelas  melarang  setelah  perceraian  pasangan  suami  isteri  untuk mengajukan  gugatan  sengketa  harta  bersamanya  di  Pengadilan  Agama,  jadi Panitera  di  Pengadilan  Agama  merasa  tidak  mempunyai  wewenang  untuk menolak pengajuan gugatan harta bersama sesama di Pengadilan Agama.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Quran Djais  Mochamad. Hukum  Harta  Kekayaan  dalam  Perkawinan. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2003.
Djuarti  Evi.  Hukum  Harta  Bersama  Ditinjau  dari  Perspektif  Undang-Undang Perkawinan  dan  KHUPerdata.  Jurnal  Penelitian  Hukum  DE  JURE. Vol. 17. No. 4, Desember 2017.
Hadikusuma  Hilman. Hukum  Perkawinan  Indonesia  Menurut:  Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama . Bandung: Rafika Aditama, 2002.
Kompilasi  Hukum  Islam  dan  Undang-Undang  Perkawinan,  Wakaf  dan Penyelenggaraan Haji. Jakarta: Alika, 2016.
KUHPerdata. Diterjemahankan oleh: R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
Nawawi  Kholil.    Harta  Bersama  Menurut  Hukum  Islam  dan  Perundang- Undangan  di  Indonesia.  Jurnal  Mizan,  Ilmu  Syariah.  Vol.  1.  No.  1 Juni 2013.
Soekanto Soejono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1998.
Sumadi, Metode Penelitian. Yogyakarta: Andi Offset, 2002.
Susanto  Happy. Pembagian  Harta  Gono-Gini  Setelah  Terjadinya  Perceraian. Bandung: Alumni, 2005.
Susanto  Happy. Pembagian  Harta  Gono-Gini  Setelah  Terjadinya  Perceraian. Bandung:Aditya Bakti, 2008
Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  dan  Kompilasi
Hukum Islam. Cet. 1. Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015.
Waluyo  Bambang. Penelitian  Hukum  dalam  Praktek. Jakarta:  Sinar Grafika,2006.
Yahya  Harahap  M. Kedudukan  Kewenangan  dan  Acara  Peradilan  Agama.
Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
Zainudin Ali, Filsafat Hukum. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2003.
https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/336902fb16418422144ca0 58cd81534