## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 4, No. 2, Juli-Desember 2023 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## TANGGUNG JAWAB NOTARIS PASAR MODAL TERHADAP IPO ( INITIAL PUBLIC OFFERING )

## LIABILITY OF THE CAPITAL MARKET NOTARY TO AN IPO
(INITIAL PUBLIC OFFERING)
Gusti Putri Ayu Mandasari Magister Kenotariatan Universitas Mataram
Emial : Gustiputriayu1@gmail.com

## Zainal Asikin
Universitas Mataram Email : asikinzainal@unram.ac.id

## Eduardus Bayo Sili
Universitas Mataram Email : eduardusbayosili@unram.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini mengkaji Pengaturan hukum tentang peran notaris dalam pasar modal ( vacuum of norm dalam POJK No.67 pasal 3 huruf (g) dan pasal 19) dan tanggung jawab notaris pasar modal terhadap IPO. Metode penlitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-udangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis, pertama yaitu, pengaturan mengenai peran/kewenangan notaris terkait wilayah kerja notaris yang hanya dalam satu provinsi tidak diatur dalam POJK 67 sehingga adanya kekosongann hukum. Kedua, notaris harus bertanggungjawab secara profesional  jika melakukan perbuatan melawan hukum terkait membuat akta di luar wilayah kerjanya.
Kata kunci: Notaris, Pasar Modal, Pengaturan.

## Abstract
This study examines the legal regulation on the role of notaries in capital markets (vacuum of norm in POJK No.67 section 3 letter (g) and section 19) and the notary’s responsibility for the capital market against IPO. The method of investigation used is the method of normative legal research. The approach used is a legislative approach and a conceptual approach. The results of the research obtained by the author, first of all, the regulation concerning the role / authority of the notary related to the territory of notary’s work that is only in one province is not regulated in POJK 67 so there is a legal vacuum. Second, notary must be professionally responsible if committing acts against the law related to making acts outside his area of work.
Keywords: Notaries, Capital Markets, Settlements.

## A. PENDAHULUAN
Peran notaris di dalam dunia pasar modal sangat penting. Jabatan Notaris dalam menjalankan suatu kegiatan pasar modal diperlukan pada saat perusahaan akan melakukan IPO ( Initial Public Offering ) yang memerlukan pengikatan kontrak bisnis antara lain kontrak pengikatan hubungan bisnis antar badan hukum usaha seperti jual beli saham dan efek pada pasar modal terutamanya bagi perusahaan yang berkehendak
Go Public dengan melakukan penawaran saham perdananya ( Initial Public Offering ) atau yang dikenal sebagai IPO, yang secara keseluruhan memerlukan perlindungan dan kepastian hukum, yang dipandu oleh notaris sebagai lembaga penunjang Pasar Modal guna mendapatkan legitimasi publik, melakukan proses penawaran umum saham dalam hal membuat dan meneliti keabsahan akta-akta atau perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Notaris yang berhubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan perubahan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga pihak atau pelaku dalam pasar modal serta mewajibkan Notaris untuk menyampaikan informasi berupa masukan atau memberikan suatu saran informasi yang independen. Untuk menjalankan tugasnya di pasar modal, notaris haruslah memiliki keahlian dan pengetahuan di bidang pasar modal, oleh karena itu, notaris tersebut harus mengikut pelatihan yang diakui oleh OJK.
Saat ini, pasar modal memiliki peran sebagai wadah untuk berbagai jenis instrumen keuangan jangka panjang yang dapat digunakan sebagai tempat untuk memperjualbelikan berbagai aset atau surat berharga seperti: obligasi, saham, reksadana, dan instrumen lainnya. Pasar modal berfungsi sebagai alat pendanaan bagi perusahaan dan institusi lainnya, termasuk pemerintah, serta sebagai sarana untuk aktivitas investasi. Dengan demikian, pasar modal memberikan fasilitas untuk berbagai jenis transaksi jual beli serta kegiatan terkait lainnya.
Pasar modal merupakan tempat di mana penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi yang melibatkan berbagai objek perdagangan, seperti modal atau dana. Pasar modal telah hadir di hampir seluruh negara di dunia, kecuali di negara- negara yang masih menghadapi tantangan ekonomi dan politik yang belum stabil.
Undang-undang Pasar Modal yakni Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 bertujuan untuk memberikan jaminan berupa kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam kegiatan di Pasar Modal dan untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan masyarakat pemodal agar terhindar dari praktik yang dapat merugikan salah satu pihak. Kegiatan pasar modal membutuhkan bantuan notaris sebagai profesi penunjang pasar modal diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal. Perusahaan memerlukan notaris pasar modal dalam hal perusahaan ingin go public terhadap suatu perusahaannya. Meningkatnya kegiatan pasar modal membuat semakin meningkatnya angka kebutuhan terhadap jasa profesi penunjang di bidang pasar modal. Salah satu profesi penunjang pasar modal ialah Notaris. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004  tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik dan kewenangan yang lainnya diatur dalam UUJN. Akta notaris menurut UUJN Pasal 1 angka 7 dijelaskan bahwa akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapkan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini. Suatu akta otentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan Undang-Undang oleh dan/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Menurut Pasal 15 angka 2 huruf e UUJN dijelaskan bahwa selain membuat akta otentik, Notaris memiliki wewenang dalam memberikan penyuluhan hukum yang berhubungan dengan pembuatan akta. Kewajiban profesi penunjang kegiatan pasar modal menurut UUPM (Undang–Undang Pasar Modal)  Pasal 66 menjelaskan bahwa profesi penunjang pasar modal berkewajiban dalam menaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya.

## 614~628
Sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal, Notaris diperlukan perannya pada saat kegiatan proses penawaran umum saham ( go public ). 1
Seperti yang kita ketahui Bersama bahwa ruang lingkup atau wilayah kerja notaris terbatas pada wilayah provinsi saja, sehingga ruang lingkup kerja notaris juga terbatas hanya pada satu provinsi.
Berdasarkan penjelasan di atas mengenai pasar modal, penulis menemukan isu hukum yang berkaitan dengan notaris pasar modal, dimana ada perusahaan di Kalimantan yang akan melakukan IPO, akan tetapi di wilayah tersebut memang belum ada notaris pasar modal, sehingga notaris pasar modal yang berada di luar wilayah Kalimantan tersebut meminta dispensasi/izin kepada OJK agar notaris yang bersangkutan bisa menjadi notaris pasar modal di wilayah tersebut. Sementara di wilayah Kalimantan itu memang tidak ada notaris yang memiliki izin untuk melakukan praktek di pasar modal. Sehingga dalam hal ini tentunya perusahaan atau pelaku usaha tersebut kesulitan untuk melakukan IPO.
Filosofi dalam pembuatan akta itu adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Pada prinsipnya, substansi yang tercantum dalam kode etik notaris memuat tentang tugas dan kewajiban notaris terhadap publik, klien, profesi, dan lainnya. 2
Sesuai dengan latar belakang yang diuraikan di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengaturan Hukum tentang Peran Notaris Dalam Pasar Modal ( vacuum of norm dalam POJK No.67 pasal 3 huruf (g) dan pasal 19 dan Bagaimana Tanggung Jawab Notaris Pasar Modal Terhadap IPO ( Initial Public Offering ).
Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan diadakannya penelitian ini adalah Untuk Menganalisis Pengaturan Hukum tentang Peran Notaris Dalam Pasar Modal ( vacuum of norm dalam POJK No.67 pasal 3 huruf (g) dan pasal 19 dan Untuk Menganalisis Tanggung Jawab Notaris Pasar Modal Terhadap IPO ( Initial Public Offering ).

## B. METODE
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ( legal research ) merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/ perjanjian /akad, teori hukum dan pendapat para sarjana. Penelitian hukum normatif juga disebut penelitian hukum doktrinal juga disebut penelitian kepustakaan. Disebut penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan–peraturan tertulis atau bahan– bahan hukum. Disebut sebagai penelitian kepustakaan disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.
Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti ini adalah sebagai berikut:
1.  Pendekatan peraturan Perundang-Undangan ( statue approach ), yaitu  pendekatan yang dilakukan dengan menelaah, serta meneliti suatu peraturan perundang-undangan, asas- asas, maupun norma-norma yang hidup di masyarakat, terutama peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam hal ini peraturan yang menjadi landasan pendekatannya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang
1 N Harianto Kristanto, Andreas Christopher L A, and Halim Budi S, ‘ Implemantasi K-Means Clustering Untuk Pen- gelompokan Analisis Rasio Profitabilitas Dalam Working Capital ’, Juisi, 2016. hlm. 7.
2 Salim HS, Pengantar Kode Etik Notaris , Penerbit reka Cipta, Bandung, 2022, hlm.1.
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris LN No.3 Tahun 2014 dan TLN No. 5491 Tahun 2014, Undang–Undang Nomor No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas  Jasa Keuangan LN No. 111 Tahun 2011 dan TLN No. 5253 Tahun 2011, Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. LN No. 64 Tahun 1995 dan TLN No. 3608 Tahun 1995. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.67 / POJK.04/2017. TLN No. 6156 Tahun 2017.
2.  Pendekatan Konseptual ( conceptual approach ), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengacu pada konsep-konsep hukum, yaitu melalui pandangan para sarjana, doktrin- doktrin hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan dan doktrin tersebut sebagai sandaran bagi penelitian ini dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. 3 Pendekatan konseptual ini digunakan untuk mengetahui dan memahami Pengaturan Hukum tentang Peran Notaris Dalam Pasar Modal ( vacuum of norm dalam POJK No.67 pasal 3 huruf (g) dan pasal 19) dan Tanggung Jawab Notaris Pasar Modal Terhadap IPO ( Initial Public Offering ).

## C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Hukum Tentang Peran Notaris Dalam Pasar Modal
a. Konsep Notaris
1) Notaris Menurut Undang – Undang Nomor. 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Un- dang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
Pengertian notaris ada dalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:
“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya. Sebagaimana yang dimaksud dalam undang – undang ini atau berdasarkan undang–undang lainnya”.

## 2) Pejabat sementara notaris
Pengertian pejabat sementara notaris terdapat dalam pasal 1 ayat (2) adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai notaris untuk menjalankan jabatan dari notaris yang meninggal dunia. 4

## 3) Notaris Pengganti
Pengertian notaris pengganti terdapat dalam pasal 1 ayat (3) adalah seseorang yang untuk sementara diangkat sebagai notaris untuk menggantikan notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai notaris. 5

## 4) Notaris menurut  POJK Nomor 67/POJK.04/2017 Tentang  Notaris yang Melaku- kan Kegiatan Di Pasar Modal
Pengertian notaris diatur POJK Nomor 67/042017 dalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:
3 Zainal Asikin dan Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Ed. Revisi, Cet 3, Depok, Rajawali Pers, 2018, Hlm. 166.
4 Udang-undang Nomor. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
5 Ibid

## 616~628
“Notaris adalah pejabat umu yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memi- liki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalan Undang–Undang mengenai jabatan notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai profesi penunjang pasar modal untuk membuat akta autentik yang dipersyaratkan dalam peraturan pe- rundang–undangan di bidang pasar modal.” 6

## 5) Syarat-syarat Menjadi Notaris
Adapun yang menjadi syarat diangkat menjadi Notaris sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas undang–undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu:
a) Warga Negara Indonesia;
b) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c) Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
d) Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
e) Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
f)  Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai keryawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau rekomendasi;
g) Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
h) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris dan
i)  Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memproleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

## 6) Fungsi Notaris
Menurut Herlien Budiono fungsi notaris tidak sebatas membuat akta otentik tetapi dengan dasar dan alasan filosofis, sosiologis dan yuridis maka notaris dapat mendeteksi kemungkinan iktikad buruk dan akibat yang tidak diinginkan serta melindungi pihak- pihak lemah kedudukan sosial ekonomi dan yuridis dengan demikian melindungi pihak ketiga yang beriktikad baik. Notaris menjamin kecakapan serta kewenangan dari para pihak untuk melakukan tindakan hukum di dalam akta yang dibuatnya. 7 Fungsi yang juga merupakan kewenangan notaris sebagai pejabat umum adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, Semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan
6 POJK Nomor.67/POJK.04/2017 Tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal, pasal 1 ayat 1.
7 Ni Nyoman Juliantari, Syamsul Bachri dan Farida Patittingi, Pelaksanaan Kewajiban Notaris Terhadap Kualitas Produk Akta Dan Akibat Hukumnya , Jurnal Pasca Unhas, hlm. 7.
kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang. 8 Akta- akta yang dibuat oleh notaris sesuai dengan kewenangannya antara lain minuta akta, grosse akta (misalnya pengakuan utang), salinan akta, kutipan akta, akta originali (misalnya pembayaran uang sewa, bunga, pensiun, penawaran pembayaran tunai, proses terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga, akta kuasa, keterangan kepemilikan, serta akta lainnnya berdasarkan peraturan perundang- undangan), selain itu notaris juga memberikan jasa hukum secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu, serta membuat akta dari objek yang dinilai mempunyai fungsi sosial (misalnya akta pendirian yayasan, akta pendirian sekolah, akta tanah wakaf, akta pendirian rumah ibadah, atau akta pendirian rumah sakit). 9
b. Konsep Pasar Modal
1) Pengertian Pasar Modal Menurut Undang – Undang Nomor. 8 Tahun 1995 Ten- tang Pasar Modal
Pengertian pasar modal diatur dalam pasal 1 ayat (13) yang berbunyi:
“Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perd- agangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta Lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.” 10

## 2) Peranan Pasar Modal
Pasar modal mempunyai peranan penting dalam suatu negara. Peranan itu semakin dirasakan urgensinya di era sekarang ini, ketika kebutuhan akan modal usaha untuk mengembangkan usaha dan sekaligus sebagai sarana investasi bagi para investor. Itu sebabnya dalam perekonomian modern, adanya pasar modal menjadi suatu kebutuhan bagi negara. Di banyak negara, terutama di negara-negara yang menganut sistem ekonomi pasar, pasar modal menjadi salah satu sumber kemajuan ekonomi, sebab pasar modal dapat menjadi sumber dana alternatif bagi perusahaan-perusahaan. Perusahaan- perusahaan tersebut menjadi agen produksi ang secara nasional akan membentuk gross domestic product (GDP).
Salah satu kelebihan yang dipunyai oleh pasar modal jika dibandingkan dengan lembaga perbankan adalah bahwa perusahaan (emiten) dapat memperoleh dana yang diperlukan untuk mengembangkan bisnisnya dengan cara melakukan penawaran umum (go public) di pasar modal. Hal ini dapat dilakukan tanpa harus memberikan agunan atau jaminan seperti pada proses peminjaman uang di bank. Hanya dengan menunjukkan kinerja bisnis yang baik atau prospek yang positif, surat-surat berharga perusahaan tersebut dapat berhasil terjual di pasar.
Katakanlah misalnya perusahaan (emiten) hanya menawarkan saham pada ssat melakukan penawaran umum di pasar modal, maka dipastikan tidak ada kewajiban bagi perusahaan (emiten) tersebut untuk membayar pokok dan bunga pinjaman setiap bulan.
Perusahaan (emiten) hanya punya kewajiban membayar dividen setiap akhir tahun jika perusahaan (emiten) mendapatkan keuntungan. Apabila perusahaan (emiten)
8 Umar Ma‟ruf dan Dony Wijaya, Tinjauan Hukum Kedudukan Dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Membuat Akta Otentik Studi Kasus Di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, Jurnal Pembaharuan Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Vol. II, No. 2, 2015, hlm. 302.
9 Ibid , hlm. 303.
10 Pasal 1 ayat (13) Undang – Undang Nomor. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

## 618~628
tidak mendapatkan keuntungan, maka para investor yang membeli saham tadi tidak mendapatkan dividen.
Pertanyaannya adalah mengapa dalam kondisi yang demikian, investor mau membeli saham yang ditawarkan di pasar modal? Karena niat dari investor di pasar modal bukanlah ingin mendapatkan dividen yang sekali setahun itu. Motivasi utama para investor di pasar modal adalah ingin mendapatkan capital gain . Capital gain adalah keuntungan yang diperoleh dari selisih antara harga beli dengan harga jual efek (surat berharga) berupa saham tadi. Tentu harapannya adalah harga beli lebih murah dari harga jual efek tersebut sehingga investor mendapatkan keuntungan. Hal itu hanya dilakukan bisa dalam hitungan hari bahkan jam, seorang investor bisa meraup keuntungan yang besar. Peluang bisnis inilah yang dimanfaatkan dengan baik oleh para emiten untuk melakukan penawaran umum ( go public ) di pasar modal. 11
Pasar modal selain merupakan sarana bagi sektor swasta untuk mendapatkan tambahan dana guna pembiayaan usaha, pemerintah dapat memanfaatkan pasar modal sebagai alternatif untuk mendapatkan dana guna pembiayaan pembangunan ekonomi nasional. Hal ini berimplikasi secara langsung ataupun tidak langsung terhadap ketahanan ekonomi bangsa. 12

## 3) Tujuan dan Manfaat Pasar Modal
Tujuan diadakan pasar modal untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pasar modal mempunyai peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan dunia usaha, termasuk usaha menengah dan kecil. Pasar modal juga merupakan suatu sistem terintegrasi, seluruh kegiatan di pasar modal ditunjang oleh perangkat peratruan yang cukup kompleks serta melibatkan banyak pihak.
Menurut M. Irshan Nasarudin dan Indra Surya, tujuan pengembangan pasar modal setidaknya dapat dilihat dari dua aspek, yakni aspek ekonomi dan aspek politik. 13 Pertama, sebagai wahana penghimpunan dana. Pasar modal mempunyai peranan sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia uasaha menengah dan kecil untuk membangun dunia usahan serta sebagai wahana investasi bagi pemodal. Untuk mendukung peranan tersebut, pasar modal harus didukung oleh unsur:
a) Infrastruktur yang memadai;
b) Kerangka hukum yang kokoh;
c) Sikap professional dari pelaku pasar modal.
Manfaat pasar modal antara lain:
a) Pasar modal merupakan wahana pengalokasian dana secara efisien.
Investor dapat melakukan investasi pada beberapa perusahaan melalui pembelian efek–efek baru ditawarkan ataupun yang diperdagangkan di pasar modal. Sebaliknya, perusahaan dapat memperoleh dana yang dibutuhkan dengan menawarkan instrumen keuangan jangka Panjang melalui pasar modal tersebut.
b) Pasar modal sebagai alternatif investasi.
11 Eduardus Bayo sili, Hukum Pasar Modal Indonesia , Mataram University Press, Mataram, Hlm. 8.
12 Eduardus Bayo Sli, Prinsip perlindungan hukum investor Obligasi , Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Airlangga , Surabaya, 2015 Hlm. 4.
13 M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia , Kencana, Jakarta, Hlm. 32.
Pasar modal memudahkan alternatif berinvestasi dengan memberikan keuntungan dengan sejumlah risiko tertentu.

## c) Memungkinkan para investor untuk memiliki perusahaan yang sehat dan berprospek baik.
Perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek yang baik, sebaliknya tidak hanya dimiliki oleh sejumlah orang–orang tertentu saja, karena penyebaran kepemilikan secara luas akan mendorong perkembangan perusahaan menjadi lebih transparan.

## d) Pelaksanaan manajemen perusahaan secara professional dan transparan.
Keikutsertaan masyarakat dalam kepemilikan perusahaan, mendorong perusahaan untuk menerapkan manajemen secara lebih profesional, efisien, dan berorientasi pada keuntungan, sehingga terciptanya good corporate governance serta keuntungan yang lebih baik bagi para investor.
e) Peningkatan aktivitas ekonomi nasional .
Dengan keberadaan pasar modal, perusahaan–perusahaan akan lebih mudah memperoleh dana, sehingga akan mendorong perekomonian nasional menjadi lebih maju, yang selanjutnya akan menciptakan kesempatan kerja yang luas, serta meningkatkan pendapatan pajak bagi pemerintah.

## 4) Notaris Pasar Modal
Peran utama dalam profesi yang mendukung pasar modal umumnya adalah untuk memberikan dukungan kepada perusahaan emiten dalam proses go public dan memastikan bahwa mereka mematuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan transparansi yang harus dijaga secara berkelanjutan. Dalam Konteks Undang-Undang Pasar Modal, profesi notaris telah diakui sebagai salah satu dari berbagai profesi yang mendukung keberjalanan pasar modal.
Penunjukan Notaris sebagai profesi di dalam penunjang pasar modal dinyatakan di dalam, pasal 64 ayat 1 Undang-undang No 8 Tahun 1995 tentang pasar modal (UUPM), yang juga menyatakan bahwa profesi penunjang pasar modal itu terdiri dari: a) Akuntan;
b) Konsultan Hukum;
c) Penilai;
d) Notaris;
e) Profesi lainnya yang ditetapkan.
2. Tanggung Jawab Notaris Pasar Modal Terhadap Ipo ( Initial Public Offering )

## a. Pertanggung jawaban sebagai Seorang Pejabat Umum
Penggunaan kata “Pejabat umum” secara implisit mengindikasikan bahwa notaris adalah pejabat yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas publik, seperti dalam hal mengamati dan mengawasi ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan pasar modal. Istilah “pejabat umum” digunakan untuk menunjukkan bahwa notaris memiliki peran yang lebih luas daripada sekadar profesi swasta biasa, dan tugas-tugasnya melibatkan pelayanan kepada masyarakat dan kepentingan publik.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 620~628
Kewajiban dan wewenang notaris ini sah serta mengikat sejak saat Notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagai Notaris.
Tanggung jawab moral berubah menjadi tanggung jawab hukum ketika nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat diangkat dan diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan mengacu pada prinsip ini, tanggung jawab moral kemudian mengalami transformasi menjadi tanggung jawab hukum, terutama yang diatur oleh undang-undang, khususnya undang-undang yang berkaitan dengan Jabatan Notaris.
Tanggung jawab hukum merupakan tanggung jawab yang menjadi beban aparat untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan tidak melanggar rambu-rambu hukum. Ada pun wujud pertanggung jawaban hukum adalah berupa sanksi. Rambu-rambu hukum yang dimaksud adalah UUUJN bertalian UUJNP.

## b. Pertanggung jawaban Secara Profesional
Tanggung jawab menurut Valerina J.L. Kriekhoff terkait dengan 3 (tiga) hal, yaitu: mendapat kepercayaan, merupakan kehormatan dan merupakan amanah. 14 Selanjutnya dikatakannya bahwa terdapat tiga macam tanggung jawab, yaitu: tanggung jawab moral, tanggung jawab teknis profesi dan tanggung jawab hukum. 15
Berkaitan dengan pertanggungjawaban dari profesi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya adalah berkaitan dengan pertanggungjawaban secara perdata. Pertanggungjawaban ini merupakan konsekuensi logis yang harus dimintakan kepada seseorang profesi hukum di dalam melaksanakan tugasnya. Adapun pertanggungjawaban tersebut tidak hanya berdasarkan moral tetapi juga berdasarkan hukum. Hal demikian ini berangkat dari pemikiran bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang harus dapat dimintakan suatu pertanggung jawaban. 16

## c.  Pertanggung jawaban Secara Perdata
Dalam pertanggung jawaban seorang Notaris sebagai seorang profesional yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris junto Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila seorang Notaris yang melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan tugasnya maka seorang Notaris dapat dikenakan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu berupa kewajiban untuk memberikan ganti rugi.
Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut terlihat bahwa Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik dan bertanggung jawab atas akta yang diterbitkannya.
Berdasarkan penjelasan di atas menunjukan bahwa pertanggung jawaban dengan hukum perdata juga mungkin dibebankan kepada pihak-pihak tertentu yang berkecimpung di Pasar Modal.

## d. Pertanggung jawaban Secara Pidana
Seorang notaris tidak hanya dapat dijatuhi tuntutan untuk membayar ganti rugi dalam pelaksanaan tugasnya, melainkan juga dapat menghadapi ancaman sanksi pidana. Jika seorang notaris terlibat dalam membantu klien-klien dalam melakukan tindakan seperti pemalsuan surat-surat yang diperlukan, notaris tersebut berisiko terkena sanksi pidana.
14 Valerine J.L. Kriekhoff, Tanggung Jawab Profesi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 2.
15 Ibid
16 Nico, Tanggung jawab Notaris Selaku Pejabat Umum , Center for Documentation and Studies of Business Law (CDSBL), Yogyakarta, 2003, hlm. 84.
Seperti halnya tindak pidana secara umum yang berdasarkan kepada KUHP, maka Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 vide Pasal 103 sampai dengan Pasal 110, juga mengkategorikan tindak pidana kedalam dua bagian, yaitu: Tindak pidana kejahatan, dan Tindak pidana pelanggaran.
Untuk dapat memahami pertanggung jawaban seorang Notaris, maka kita harus membedakan posisi Notaris itu sendiri apakah ia bertindak dalam kepastiannya dalam menjalankan tugasnya atau kepasitasnya secara pribadi.
Apabila seorang Notaris dalam menjalankan kapasitasnya sebagai pejabat umum, maka kesalahannya adalah dikategorikan sebagai pertanggung jawaban perdata, namun apabila ia dalam kedudukannya secara pribadi misalkan dalam hal turut memalsukan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pembuatan akta, maka dapat dikategorikan sebagai pertanggung jawaban pidana.
e.  Initial Public Offering (IPO) Saham
1) Initial Public Offering
Initial Public Offering (IPO) Saham, penawaran pertama kali kepada masyarakat, 17 merupakan rangkaian kegiatan awal bagi perusahaan yang berkendak Go Public , dengan cara kegiatan penawaran saham atau efek lainnya yang dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat umum berdasarkan tata cara yang diatur oleh undang-undang Pasar modal dan Peraturan Pelaksanaannya.
IPO merupakan salah satu alternatif sumber pendanaan yang berasal dari luar perusahaan dengan cara menghimpun dan memanfaatkan dana melalui mekanisme penyertaan umum yang dilakukan dengan menjual saham perusahaan kepada masyarakat. 18
Dengan melaksanakan Penawaran Umum Perdana ( Initial Public Offering /IPO), perusahaan akan memperoleh sumber dana baru ( fresh money ) dan likuiditas dari investor masyarakat. Dana yang diperoleh dari masyarakat ini akan digunakan oleh perusahaan untuk berbagai tujuan, termasuk memperkuat struktur modal perusahaan .
IPO akan dapat meningkatkan nilai pasar dari perusahaan, karena perusahaan publik biasanya lebih likuid dari pada perusahaan yang sahamnya hanya dimiliki oleh beberapa orang saja dan juga dengan terdaftarnya perusahaan tersebut di Bursa Efek, maka hal tersebut merupakan promosi dengan biaya yang murah bagi perusahaan. 19 Penawaran umum sering disebut dengan istilah go public. Go Public merupakan penawaran saham atau obligasi kepada masyarakat umum.
Perusahaan yang telah melakukan penawaran umum saham disebut sebagai perusahaan terbuka atau perusahaan publik. Ini menunjukkan bahwa kepemilikan perusahaan tersebut telah meluas kepada pemegang saham dari berbagai kalangan masyarakat. Besar kepemilikan tersebut bergantung pada persentase saham yang dimiliki oleh masing-masing investor. Pengenalan perusahaan yang telah melaksanakan IPO menjadi lebih mudah bagi masyarakat, karena di belakang nama perusahaan biasanya akan ditambahkan istilah “Tbk” (terbuka) dalam bahasa Indonesia, atau “Plc” ( Public Listed Company ) dalam bahasa Inggris.
2) Proses Initial Public Offering (IPO) Saham
17 E.A. Koetin, Analisis Pasar Modal , Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2002, Hlm. 65.
18 Darmadji dan Fakhruddin, Pasar Modal di Indonesia, Selemba Empat, Jakarta, 2001, Hlm. 40.
19 Sitompul, Asril, Tanggung Jawab Lembaga-Lembaga Penunjang Pada Proses Penawaran Umum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hlm. 7.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 622~628
Langkah pertama yang harus diambil oleh sebuah perusahaan yang berencana untuk menjalani proses IPO adalah mendapatkan persetujuan terhadap rencana untuk go public dari para pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan.
Kemudian, perusahaan perlu memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham tersebut untuk mengubah status perusahaan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka, serta melakukan revisi dan penyesuaian terhadap seluruh Anggaran Dasarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, terutama ketentuan yang berkaitan dengan pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Efek Ekuitas dan menjadi Perusahaan Publik.
Tahapan ini sangat penting dan memerlukan perhatian khusus dari pihak notaris, karena Undang-Undang memberikan wewenang kepada notaris untuk menyusun dan menyahkan Serita Acara Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan yang berencana untuk menjalani proses IPO.
Pada tahap awal suatu perusahaan yang akan melakukan Initial Public Offering (IPO) Saham dalam struktur prosedur administrasinya untuk go public disebut sebagai Tahap Pra Emisi yang antara lain meliputi:
a) Perusahaan melakukan kajian yang mendalam terhadap keadaan keuangan, aset, kewajiban kepada pihak lain dan kewajiban pihak lain kepada perusahaan dan rencana penghimpunan dana.
b) Perusahaan menyusun rencana penawaran umum yang harus mendapat per- setujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sekaligus RUPS melaku- kan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan.
Setelah itu perusahaan menentukan penjamin emisi, profesi penunjang dan lembaga penunjang untuk penawaran umum. 20 Kedua hal yang harus dilakukan tersebut, dalam tahapan struktur Initial Public Offering merupakan persoalan internal perusahaan. Artinya belum memasuki tahapan yang betul-betul menjadi bagian mekanisme ketentuan operasional go public yang menjadi otoritas Bapepam (OJK). Rencana ini masih dalam tahap wacana, dan hasil dari kelengkapan tersebut akan menjadi persyaratan administratif yang harus diakui oleh pihak-pihak terkait dalam proses Initial Public Offering (IPO) Saham di Pasar Modal. Semua persyaratan ini harus dipenuhi dan diakui sah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Untuk memastikan keabsahan dari kelengkapan tersebut, diperlukan akta resmi yang dibuat oleh pejabat umum, yaitu Notaris.
f.  Syarat Dan Tahapan Menjadi Notaris Pasar Modal dalam Peraturan POJK Nomor 67/POJK 04/2017 Tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal

## 1) Syarat-Syarat Menjadi Notaris Pasar Modal
Berikut merupakan persyaratan pendaftaran yang harus dipenuhi seorang Notaris dalam rangka mendaftarkan dirinya di Otoritas Jasa Keuangan: 21
a) Telah diangkat sebagai Notaris oleh kementerian yang membawahi bidang kenotariatan serta telah diambil sumpahnya sebagai Notaris oleh instansi yang berwenang;
20 Nasarudin, Irsan, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Prenada Media, Jakarta,2004, Hlm. 216.
21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal, Pasal. 3.
b) Telah menjadi anggota Organisasi Notaris;
c) Memiliki akhlak dan moral yang baik;
d) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbuktimelakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan;
e) Bersikap independen, objektif, dan profesional dalam melakukan kegiatan di bidang pasar modal;
f)  Menaati kode etik yang ditetapkan oleh Organisasi Notaris.
g)  Memiliki keahlian di bidang pasar modal yang dipenuhi melalui program Pendidikan Profesi dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) satuan kredit profesi;
h) Tidak bekerja rangkap sebagai profesi penunjang pasar modal lainnya dan/atau jabatan lain yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
i) Tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan.

## 2) Prosedur dan Tahapan menjadi Notaris di Pasar Modal
Prosedur pendaftaran Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 tentang yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.
a) Permohonan pendaftaran Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan formulir Permohonan Pendaftaran Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagiann tidak terpisahkan dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini 22
b) Permohonan pendaftaran disertai dokumen sebagai berikut : 23
(1) fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
(2) fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama Notaris yang bersangkutan;
(3) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 1 (satu) lembar;
(4) fotokopi surat keputusan pengangkatan selaku Notaris dari kementerian yang membawahi bidang kenotariatan dan berita acara sumpah Notaris dari instansi yang berwenang;
(5) fotokopi bukti keanggotaan dalam Organisasi Notaris;
(6) fotokopi sertifikat Pendidikan Profesi; dan
(7) surat pernyataan dengan meterai cukup yang disusun dengan menggunakan format Surat Pernyataan Notaris sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang menyatakan bahwa Notaris:
22 Ibid . pasal. 4.
23 Ibid . pasal. 5.

## 624~628
(a) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan;
(b) Sanggup bersikap independen, objektif, dan profesional dalam melakukan kegiatan di pasar modal;
(c) Bekerja rangkap sebagai profesi penunjang pasar modal lainnya dan/atau jabatan lain yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
(d) Tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan.
c)  Dalam rangka penelaahan permohonan pendaftaran Notaris yang melakukan kegiatan di pasar modal, apabila diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta dokumen tambahan untuk mendukung pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 2. 24
d) Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak memenuhi persyaratan, paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa: 25
(1) Permohonan pendaftaran belum lengkap,atau
(2) Permohonan pendaftaran ditolak karena tidak memenuhi persyaratan.
e) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4, permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dianggap telah memenuhi persyaratan.
f)  Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan dan/atau kekurangan dokumen tidak diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal surat pemberitahuan, sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf a, dianggap telah membatalkan permohonan pendaftaran Notaris yang sudah diajukan dan pemohon dapat mengajukan permohonan baru. 26
g) Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 memenuhi persyaratan, paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal atas nama pemohon. 27

## 3) Prosedur Pendaftaran Kembali Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal
a)  Permohonan pendaftaran kembali surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan ketentuan
24 Ibid . pasal 6.
25 Ibid . pasal. 8.
26 Ibid . pasal. 9.
27 Ibid . pasal. 7.
permohonan pendaftaran kembali surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan. 28
(1) Paling cepat 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa berlaku surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal berakhir; dan
(2) Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah masa berlaku surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal berakhir.
b) Permohonan pendaftaran kembali surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal diajukan dengan menggunakan formulir Permohonan Pendaftaran Kembali Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
c) Dalam hal permohonan pendaftaran kembali surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak memenuhi persyaratan, paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberita- huan kepada pemohon yang menyatakan bahwa: 29
(1) Permohonan pendaftaran kembali belum lengkap; atau
(2) Permohonan pendaftaran kembali ditolak karena tidak memenuhi pers- yaratan permohonan pendaftaran kembali.
d) Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan dan/atau dokumen tidak diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal surat pemberitahuan se- bagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, dianggap telah membatalkan per- mohonan pendaftaran kembali surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal yang sudah diajukan.
e) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menyetujui permohonan pendaftaran kem- bali surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal sebagaimana dimak- sud dalam Pasal 11 ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal baru dalam jangka waktu paling lam- bat 25 (dua puluh lima) hari kerja.

## 4) Tugas dan Kewenangan Notaris di Pasar Modal
Notaris dalam pasar modal memiliki tugas pokok seperti 30 memberi penerangan atau saran - saran dan membuat akta-akta autentik. Dalam menjalankan tugas pokoknya dengan memberi penerangan dan saran - saran, dimaksudkan untuk mencegah timbulnya sengketa antara para pihak sehubungan dengan akta yang dibuatnya. Selanjutnya, tugas pokok kedua Notaris dalam pasar modal yakni membuat akta autentik, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 64 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995.
Dalam pasar modal, notaris memiliki beberapa peran wewenangnya dalam kegiatan pemenuhan pasar modal, diantaranya: 31
28 Ibid . pasal. 12.
29 Ibid . pasal. 15.
30 M.S. Tumanggor, Transaksi Di Pasar Modal: Obligasi- Lembaga dan Profesi di Pasar Modal Meliputi Fungsi dan Peranannya (Jakarta: PROSIDING Kerjasama antara Mahkamah Agung RI dan Pusat Pengkajian Hukum, 2004), 72.
31 Margareth Olivin, Kedudukan Notaris Pengganti dari Notaris Pasar Modal (Depok: Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016), Hlm. 44.

## 626~628

## a) Penawaran Umum Saham (IPO)
Adapun kewenangan Notaris terhadap Perseroan Terbatas (perusahaan) yang akan melakukan IPO Saham antara lain: 32
(1) kewenangan membuat akta dan memeriksa kebenaran     pelaksanaan RUPS dan perubahan AD/ART;
(2) kewenangan membuat akta perjanjian;
(3) kewenangan melaporkan ke Bapepam (kini OJK). Berita Acara RUPS atau Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka);
(4) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek;
(5) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan jika akan diterbitkan Waran, maka akan dibuatkan juga; Dalam Initial Public Offering (IPO), kedudukan emiten perlu membuat Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek sebagai salah satu Lembaga Penunjang Pasar Modal yang berfungsi administratif dalam pen- gelolaan saham. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk akta notariil (autentik).
(6) Pernyataan Penerbitan Waran;
(7) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran.
b) Corporate Action (RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa)
Dalam corporate action , maka akta-akta yang dibuat adalah:
(1) Berita Acara RUPS Tahunan Perseroan Terbatas.
(2) Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan Terbuka.
(3) Perjanjian Pembelian Sisa Saham.
c) Penawaran Umum Obligasi
Berupa Penerbitan Obligasi, dan Akta Notariil yang dibuat notaris adalah:
(1) Perjanjian Perwaliamanatan;
(2) Pengakuan Hutang;
(3) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek;
(4) Perjanjian Agen Pembayaran
d) Kontrak Investasi Kolektif.
Membuat Akta Kontrak Investasi Kolektif (Reksa Dana) berikut perubahan serta pembubaran Kontrak Investasi Kolektif. Partisipasi Notaris sangat diperlukan dalam pendirian Reksa Dana  dimana Notaris berperan dalam pembuatan akta kontrak-kontrak yang diperlukan dalam pendirian Reksa Dana. Misalnya, kontrak investasi kolektif antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian dalam pendirian Reksa Dana KIK. 33

## D. KESIMPULAN
32 Faisal Santiago, Peranan Notaris Dalam Transaksi Saham Pada Pasar Modal Di Bursa Efek Jakarta (Jakarta: Jur- nal Constitutum Vol. 12 No. 2, April 2013), Hlm. 516.
33 Iman Sjahputra Tunggal, Tanya-Jawab Aspek Hukum Pasar Modal di Indonesia (Jakarta: Harvarindo, 2000), hlm. 88.
Pengaturan peran/kewenangan Notaris terkait wilayah kerja yang hanya dalam satu provinsi saja tidak diatur di dalam POJK Nomor 67 dan juga di dalam undang- undangan Jabatan Notaris serta dalam kode etik jabatan notaris, hal ini menunjukan bahwa adanya kekosongan norma hukum ( vacuum of norm )  yang berkaitan mengenai batas wilayah kerja notaris pasar modal dalam kaitannya dengan perusahaan yang akan melaksanakan Initial Offering Public (IPO) Saham, di Pasar Modal. Serta dalam POJK No.67 yakni pasal 19 adanya kekosongan hukum mengenai ketentuan lain yang ada di dalam pasal 19 tersebut.
Tanggung jawab Notaris sebagai profesi penunjang Pasar Modal apabila Notaris ketika dia melakukan perbuatan melawan hukum yaitu, membuat akta di luar wilayah kerjanya yang tidak sebenarnya dan sebagainya, maka Notaris harus bertanggung jawab secara Profesional, yaitu; Pertanggung jawaban secara Perdata, berdasarkan kepada adanya pelanggaran perundang-undangan di Pasar Modal, mengabaikan keluhuran dari martabat atau tugas jabatannya melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum, melakukan kesalahan-kesalahan lain, baik didalam maupun diluar menjalankan jabatannya sebagai Notaris.

## DAFTAR PUSTAKA
Darmadji dan Fakhruddin, Pasar Modal di Indonesia, Selemba Empat, Jakarta, 2001.
Eduardus Bayo Sli, Prinsip perlindungan hukum investor Obligasi , Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Airlangga , Surabaya, 2015.
----------, Hukum Pasar Modal Indonesia , Mataram University Press, Mataram.
E.A. Koetin, Analisis Pasar Modal , Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2002.
Faisal Santiago, Peranan Notaris Dalam Transaksi Saham Pada Pasar Modal Di Bursa Efek Jakarta (Jakarta: Jurnal Constitutum Vol. 12 No. 2, April 2013).
Iman Sjahputra Tunggal, Tanya-Jawab Aspek Hukum Pasar Modal di Indonesia (Jakarta: Harvarindo, 2000).
Margareth Olivin, Kedudukan Notaris Pengganti dari Notaris Pasar Modal (Depok: Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016).
M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia , Kencana, Jakarta.
M.S. Tumanggor, Transaksi Di Pasar Modal: Obligasi- Lembaga dan Profesi di Pasar Modal Meliputi Fungsi dan Peranannya (Jakarta: PROSIDING Kerjasama antara Mahkamah Agung RI dan Pusat Pengkajian Hukum, 2004).
Nasarudin, Irsan, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Prenada Media, Jakarta,2004.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal, Pasal. 3.
Nico, Tanggung jawab Notaris Selaku Pejabat Umum , Center for Documentation and Studies of Business Law (CDSBL), Yogyakarta, 2003.
Ni Nyoman Juliantari, Syamsul Bachri dan Farida Patittingi, Pelaksanaan Kewajiban Notaris Terhadap Kualitas Produk Akta Dan Akibat Hukumnya , Jurnal Pasca Unhas.

## 628~628
N Harianto Kristanto, Andreas Christopher L A, and Halim Budi S, ‘ Implemantasi K-Means Clustering Untuk Pengelompokan Analisis Rasio Profitabilitas Dalam Working Capital ’, Juisi, 2016.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.67 / POJK.04/2017 Tahun 2017 Tentang Notaris yang melakukan kegiatan di pasar modal. TLN No. 6156 Tahun 2017.
Salim HS, Pengantar Kode Etik Notaris , Penerbit reka Cipta, Bandung, 2022.
Sitompul, Asril, Tanggung Jawab Lembaga-Lembaga Penunjang Pada Proses Penawaran Umum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
Umar Ma ‟ ruf dan Dony Wijaya, Tinjauan Hukum Kedudukan Dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Membuat Akta Otentik Studi Kasus Di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, Jurnal Pembaharuan Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Vol. II, No. 2, 2015.
Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. LN No.3 Tahun 2014 dan TLN No. 5491 Tahun 2014.
Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, LN No. 64 Tahun 1995 dan TLN No. 3608 Tahun 1995.
Valerine J.L. Kriekhoff, Tanggung Jawab Profesi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.
Zainal Asikin dan Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , Ed. Revisi, Cet 3, Depok, Rajawali Pers, 2018.