## SEKS BEBAS & DISTRIBUSI HIV/AIDS
Teza Yudha 1 , Rachmat Ramdani 2 ,
1 Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Singaperbangsa Karawang teza.yudha@fisip.unsika.ac.id
2 Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Singaperbangsa Karawang rahmatramdani014@gmail.com

## ABSTRAK
Kegiatan  perekonomian  nasional  serta  tingginya  arus  globalisasi  memberikan  pengaruh  yang  signifikan terhadap perubahan pola perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat modern kontemporer sebagai produk hasil dari  sumbangan  konstruksi  kemajuan  teknologi,  industrialisasi  dan  urbanisasi  sehingga  memunculkan berbagai  permasalahan  sosial.  Salah  satu  dari  masalah  sosial  yang  menjadi  perhatian  pemerintah  saat  ini adalah  seks  bebas  dan  distribusi  HIV/AIDS  sebagai  sebuah  fakta  sosial  masyarakat  modern  yang menakutkan.  Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  menganalisis  impelementasi  program  penanggulangan  seks bebas dan distribusi HIV/AIDS di Kabupaten Karawang serta kaitannya dengan kebijakan pemerintah dalam menanggulanginya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa setidaknya ada tiga kelemahan dalam penanganan seks  bebas  dan  distribusi  HIV/AIDS  di  Kabupaten  Karawang:  Tidak  adanya  peraturan  daerah  yang  khusus untuk  menangani  seks  bebas  serta  penanggulangan  dampaknya  yakni  penyebaran  HIV/AIDS,  banyaknya faktor  penghambat  yang  cukup  dominan,  serta  minimnya  dukungan  publik  dalam  pelaksanaan  penanganan seks bebas dan penanggulangan distribusi HIV/AIDS.

## PENDAHULUAN
Menghadapi  tantangan  globalisasi  dan  kemajuan  teknologi  yang  dibalut  dalam semangat  kapitalisme  menjadikan  masyarakat  modern  kontemporer  menjadi  tidak  mudah untuk  menghindar  dari  permasalahan  sosial  yang  semakin  kompleks.  Oleh  karena  itu masyarakat  modern  memerlukan  adaptasi  diri  yang  cepat  dalam  merespon  setiap  skema perubahan sosial, seperti yang diungkapkan Kartono (2003:5) bahwa kesulitan mengadakan adaptasi  menyebabkan  kebingungan,  kecemasan  dan  konflik-konflik,  baik  yang  terbuka dan ekternal sifatnya, maupun yang tersembunyi dan internal dalam batin sendiri, sehingga banyak  orang  berbuat  semau  sendiri,  demi  kepentingan  sendiri  dan  menggangu  serta merugikan orang lain.
Perkembangan pembangunan di suatu daerah merupakan cerminan dari pertumbuhan ekonomi  yang  meningkat.  Dampak  dari  pembangunan  akan  disertai  dengan  munculnya berbagai tempat pemenuhan kebutuhan masyarakat, tidak terkecuali pemenuhan kebutuhan orang  akan  hiburan.  Kabupaten  Karawang  menjadi  salah  satu  daerah  yang  sangat  pesat pembangunannya, salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia berdiri di sini, sehingga tidak  mengherankan  jika  kelompok-kelompok  masyarakat  di  Kabupaten  Karawang didominasi  oleh  karyawan  terutama  buruh  pabrik  dan  buruh  tani.  Kemudian  di  sepanjang wilayah  bagian  utara  Kabupaten  Karawang  berbatasan  langsung  dengan  bibir  pantai  Laut Jawa, maka tidak sedikit masyarakat di pesisir utara Kabupaten Karawang pada umumnya bermata  pencaharian  sebagai  nelayan.  Dengan  demikian  Kabupaten  Karawang  menjadi wilayah  sasaran  urbanisasi  dari  berbagai  daerah  dari  dalam  maupun  luar  pulau  Jawa,  dan menjadikan  daerah  ini  begitu  sensitif  terhadap  dinamika  sosial  maupun  dampak  negatif yang dapat ditimbulkan yang memicu munculnya permasalahan sosial di masyarakat.
Kehidupan  masyarakat  urban  yang  terkungkung  dalam  kalkulasi  industri  tidak terlepas  dari  kebisingan  dan  hingar-bingar  aktivitas  kota,  kepenatan  dalam  bekerja  serta segala  tetek-bengek  urusan  sehari-hari  sangat  menyita  pikiran  dan  tenaga  membuat
seseorang  merasa  perlu  untuk  membebaskan  dirinya  dari  beban  kerja  yang  menyiksa dengan  mencari  hiburan  ( pleasure ).  Dengan  pengertian  hiburan  di  sini  sebagai  aktivitas pribadi  dengan  makna  eksistensial  (pemenuhan  kebutuhan,  kepuasan,  dan  kreativitas pribadi). Dalam berbagai kasus kita akan menjumpai berbagai motif hiburan ini ke dalam berbagai  bentuk  kegiatan,  namun  perlu  diingat,  puncak  pencarian  seseorang  akan  hiburan adalah  hubungan  seksual.  Konstruksi  norma  dan  budaya  seringkali  bertabrakan  dengan fantasi  individu  yang  beragam  memungkinkan  individu  yang  tidak  dapat  mengakses hubungan  seksual  karena  tidak  terlegitimasi  di  dalam  lembaga  perkawinan,  mereka  akan tetap  mencari  pemenuhan  kebutuhan  seksual  dengan  berbagai  cara  meski  bertentangan dengan  norma  bahkan  agama.  Dengan  demikian  meningkatnya  perilaku  seks  bebas  selain dengan pasangan resminya tidak lagi terbantahkan.
Pemenuhan kebutuhan seseorang akan hubungan seksual ini pernah disampaikan oleh Abraham Maslow yang berbicara tentang seksualitas dengan membalutnya ke dalam salah satu  kebutuhan  dasar  ( basic  needs ),  Maslow  mengemukakan  suatu  teori  tentang  motivasi manusia  yang  membedakan  antara  kebutuhan-kebutuhan  dasar  ( basic  needs )  dan metakebutuhan-metakebutuhan  ( metaneeds ).  Kebutuhan  dasar  meliputi:  rasa  lapar,  kasih sayang (afeksi), rasa aman, harga diri, dan sebagainya. Sedangkan metakebutuhan meliputi: keadilan,  kebaikan,  keindahan,  keteraturan,  kesatuan,  dan  sebagainya.  Kebutuhan- kebutuhan  dasar  adalah  kebutuhan  akibat  kekurangan  (tidak  bisa  tidak,  harus  terpenuhi). Sedangkan  metakebutuhan-metakebutuhan  adalah  kebutuhan  untuk  pertumbuhan (pengembangan diri). (Hall, Lindzey, 2005:111)
Secara  subtansial  seks  merupakan  bagian  utama  dari  hasrat  pemenuhan  kebutuhan badaniah.  Ia  adalah  bagian  dari  konsumsi  yang  diperlukan  oleh  tubuh.  Hal  ini  senada dengan  ajaran  psikoanalisis  Freud  dan  pengikutnya  yang  mengasumsikan  bahwa  sumber energi tingkah laku manusia yang terbesar adalah seks. Dalam pembahasan seks bebas pada masyarakat industri di Kabupaten Karawang ini, kita seperti telah diingatkan kembali oleh Giddens  bahwa  seksualitas  seseorang  telah  banyak  dipengaruhi  secara  politik  maupun ekonomi:  “Sejarah  emosional  masyarakat  modern  adalah  sejarah  pencarian  seksual  laki- laki  yang  dipisahkan  dari  diri  publik  mereka.  Kontrol  seksual  perempuan  oleh  laki-laki lebih  dari  sekedar  sebuah  kebetulan  kehidupan  sosial  modern.”  (Giddens,  2004:ix) Pendapat  dari  Giddens tentang seksualitas  yang  ditinjau melalui kajian struktur sosial  ini, akan  lebih  jelas  jika  dikorelasikan  dengan  psikoanalisis  dari  Freud  yang  menjelaskan, bahwa  tujuan  seksual  laki-laki  adalah  pelepasan  produk-produk  seksual.  Hal  ini  tidak berlawanan  dengan  tujuan  sebelumnya,  yakni  pencapaian  kesenangan  atau  kenikmatan. (Freud, 2014:114)
Masyarakat  urban  yang  terkungkung  dalam  kalkulasi  industri  dihadapkan  kepada sederet  persoalan  hidup  sehari-hari.  Hal  inilah  yang  kemudian  menjadi  aspek  pemicu beberapa persoalan yang sering mengiringi seks bebas seperti pelacuran, perdagangan jasa seksual  wanita  melalui  berbagai  kegiatan  hiburan  karaoke,  panti  pijat  dan  spa  plus-plus, club  dan  pub,  seks  bebas  di  kamar-kamar  kosan  dan  kontrakan,  perkawinan  dini  karena hamil  duluan  yang  berakhir  dengan  perceraian,  seks  bebas  dalam  kenakalan  remaja, pemaksaan  seksual  atau  perkosaan,  disorientasi  seksual  seperti  lesbian  dan  gay,  biseksual dan  transgender,  hingga  penggunaan  narkotika  untuk  merasakan  kesenangan  dan ketenangan  sesaat.  Sederet  aspek  pemicu  tersebut  menambah  permasalahan  yang menunggu untuk segera ditangani pemerintah. Sehingga mau tidak mau, persoalan sensitif yang  berlatar  belakang  semacam  itu  merupakan  persoalan  yang  harus  dihadapi  oleh pemerintah Kabupaten Karawang.
Dengan  kondisi  demikian,  diperkirakan  akan  menambah  daftar  faktor  pendorong meningkatnya  jumlah  masyarakat  berperilaku  berisiko  tinggi  terhadap  distribusi
HIV/AIDS.  Fenomena  tersebut  akan  berdampak  pada  persoalan  distribusi  penyakit HIV/AIDS  mengancam  masyarakat,  apabila  hal  ini  tidak  segera  ditangani  secara  serius oleh  pemerintah  akan  berdampak  buruk  pada  kehidupan  sosial  masyarakat  di  era  modern ini. Industri seks di Indonesia mampu meraup US$ 3,3 Milyar, atau sekitar Rp 42,9 Triliun per  tahun  (estimasi  US$  1  /Rp  13  Ribu,  tahun  2017),  sesuatu  yang  cukup  mengejutkan untuk sebuah industri bawah tanah (Lim, 2005:233). Pada level nasional fenomena ini bisa kita lihat data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang mencatat sampai akhir tahun 2012 saja ada 6,7 juta pria Indonesia yang menjadi pelanggan pekerja seks komersial (PSK)  sehingga  menjadi  kelompok  paling  berisiko  tinggi  untuk  menyebarkan  penyakit maut HIV-AIDS.
Di  Kabupaten  Karawang  sendiri,  Pemerintah  daerahnya  hingga  saat  ini  belum mampu  menangani  fenomena  seks  bebas  sekaligus  mengendalikan  dampak  yang  bisa ditimbilkannya yaitu penyebaran HIV/AIDS yang semakin hari semakin meluas dan nyaris tidak terkendalikan secara struktural. Pemerintah daerah Kabupaten Karawang berdasarkan hasil penelitian ini yang menunjukan hingga saat ini belum memiliki peraturan daerah yang secara  khusus  mengatur  tentang  fenomena  seks  bebas  dan  penanggulangan  distribusi HIV/AIDS,  hingga  sekarang  yang  menjadi  acuan  pelaksanaan  program  dari penanggulangan distribusi HIV/AIDS  hanya berpedoman pada Keputusan Gubernur Jabar No.  441/Kep.21-Yansos/2005  Tentang  KPA,  Surat  keputusan  Bupati  Karawang  Nomor: 443.2/Kep.78-Huk/2010  Tentang  Komisi  Penangulangan  AIDS  Kabupaten  Karawang  dan Program Kerja Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Karawang.
Pemerintah  Kabupaten  Karawang  belum  memiliki  perangkat  kebijakan  yang  serius untuk  merespon  fantasi  masyarakat  dewasa  ini  atas  dampak  dari  geliat  industrialisasi  dan pembangunan  sistem  komunikasi  global  yang  masif.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengkaji lebih jauh tentang fenomena seks  bebas dan distribusi  HIV/AIDS di  Kabupaten Karawang  serta  melihat  bagaimana  upaya  pemerintah  dengan  program  penanggulangan HIV/AIDS  tersebut  berusaha  mengendalikan  dan  mengatasi  persoalan  ini.  Pendekatan teoritis  yang  di  gunakan  oleh  peneliti  sebagai  kerangka  untuk  menganalisis  fenomena tersebut  dengan  menggunakan  analisis  implementasi  kebijakan  yang  ditawarkan  oleh Mazmanian dan Sabatier.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  jenis  kualitatif dengan  desain  penelitian  deskriptif.  Dengan  menggunakan  metode  ini  memungkinkan peneliti  untuk  dapat  melihat  lebih  dekat  fenomena-fenomena  yang  terjadi  tentang  seks bebas  dan  distribusi  HIV/AIDS,  serta  bagaimana  kebijakan  pemerintah  dalam menanggulanginya.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  wawancara,  observasi partisipan,  dan  studi  dokumentasi  yakni  menelusuri  informasi-informasi  melalui  Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Karawang sebagai leading sektor dalam penanggulangan HIV/AIDS di daerah ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN SEKS BEBAS & DISTRIBUSI HIV/AIDS
Kartono  (2003),  menyatakan  bahwa  salah  satu  bentuk  perilaku  seks  bebas  adalah hubungan  seks  kelamin  yang  dilakukan  dengan  berganti-ganti  pasangan  yang  bertujuan untuk mendapatkan pengalaman seksual secara berlebihan. Sementara itu,  Desmita (2012) mendefinisikan  perilaku seks bebas  adalah  segala  cara  mengekspresikan  dan  melepaskan dorongan  seksual  yang  berasal  dari  kematangan  organ  seksual,  seperti  berkencan  intim, bercumbu  sampai  melakukan  kontak  seksual  yang  dinilai  tidak  sesuai  dengan  norma.
Berdasarkan pengertian di atas bisa kita pahami bahwa seks bebas adalah hubungan seksual untuk  mendapatkan  kenikmatan  atas  dorongan  seksual  dari  kematangan  organ  seksual. Perilaku  seks  bebas  sebagai  aktivititas  seksual  yang  dilakukan  dua  lawan  jenis  maupun sesama jenis tanpa ada ikatan resmi pernikanan.
Selanjutnya, Sylvia & Wilson (dalam Hutapea, Ronald.2011) AIDS adalah singkatan dari Acquired Immunodeficiency  Syndrome suatu  kumpulan  gejala  penyakit  yang  didapat akibat  menurunnya  sistem  kekebalan  tubuh  yang  disebabkan  oleh  virus  HIV.  HIV/AIDS adalah suatu kumpulan kondisi klinis tertentu yang merupakan hasil akhir dari infeksi oleh HIV. Acquired  Immunodeficiency  Syndrome atau  disingkat  AIDS  merupakan  sekumpulan gejala  dan  infeksi  yang  timbul  karena  rusaknya  sistem  kekebalan  tubuh  manusia  akibat infeksi  virus  HIV  atau Human  Immunodeficiency  Virus .Virus  AIDS  menyerang  sel  darah putih  khusus  yang  disebut  dengan T-lymphocytes .  HIV  yaitu  virus  yang  memperlemah kekebalan pada tubuh manusia. Orang yang terkena virus ini akan menjadi rentan terhadap infeksi oportunistik ataupun mudah terkena tumor.
Meskipun penanganan yang telah ada dapat memperlambat laju perkembangan virus, namun penyakit ini belum benar-benar bisa disembuhkan. AIDS merupakan penyakit yang paling  ditakuti  pada  saat  ini,  AIDS  selama  virus  tersebut  secara  serius  merusak  sistem kekebalan  sehingga  membuat  mereka  lemah  dan  mudah  terserang  terinfeksi  beberapa  di antaranya menyebabkan kematian. HIV ditularkan melalui cairan tubuh kebanyakan dalam darah, sperma, cairan vagina dan ASI.
Dengan  demikian,  menjadi  suatu  kebutuhan  yang  cukup  fundamental  bagi  peneliti untuk  membuat  suatu  kerangka  yang  menganalisis  fenomena  seks  bebas  dan  distribusi HIV/AIDS  di  Kabupaten  Karawang,  dengan  melakukan  kajian  secara  komprehensif mengenai  implementasi  kebijakan  melalui  metode  yang  ditawarkan  oleh  Mazmanian  dan Sabatier untuk meninjau kembali kebijakan program penanggulangan distribusi HIV/AIDS yang  sudah  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Karawang  yang  tertuang  dalam Keputusan  Gubernur  Jabar  No.  441/Kep.21-Yansos/2005  Tentang  KPA,  Surat  keputusan Bupati  Karawang  Nomor:  443.2/Kep.78-Huk/2010  Tentang  Komisi  Penangulangan  AIDS Kabupaten  Karawang  dan  Program  Kerja  Komisi  Penanggulangan  AIDS  Kabupaten Karawang.
Selanjutnya,  Mazmanian  dan  Sabatier  (1983:81)  menyebut  bahwa  konsep  atau pemikiran implementasi sebagai “ frame work, for implementation Analysis”. Dalam rangka analisis  itu  menekankan  bahwa  peran  penting  dari  analisis  implementasi  kebijakan pemerintah  adalah  mengidentifikasi  variabel-variabel  yang  berpengaruh  terhadap pencapaian  tujuan  institusi  dalam  proses  pelaksanaan  kebijakan.  Sabatier  dan  Mazmanian (dalam  Agustino,  2006:  163-167)  variabel  yang  dimaksud  adalah  Struktur  manajemen program  yang  mengoperasionalkan  kebijakan  menstrukturkan  secara  tepat  proses implementasi  dan  faktor-faktor  di  luar  peraturan,  yaitu  pengaruh  langsung  berbagai variabel  politik  terhadap  keseimbangan  dukungan  bagi  tujuan  yang  termuat  dalam keputusan kebijakan tersebut.
Berdasarkan  pengertian  dari  implementasi  yang  dikemukakan  di  atas,  maka  dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pihak-pihak yang berwenang  atau  kepentingan  baik  pemerintah  yang  bertujuan  untuk  mewujudkan  cita-cita atau tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi dengan berbagai tindakan yang dilakukan tersebut  untuk  melaksanakan  atau  merealisasikan  kebijakan  yang  telah  disusun  demi tercapainya    tujuan  dari  kebijakan  yang  telah  direncanakan,  karena  pada  dasarnya  setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.
Selanjutnya,  implementasi  kebijakan  merupakan  aspek  yang  paling  penting    dari keseluruhan proses kebijakan, dan bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan
kebijakan itu sendiri. Dalam hal ini adalah bagaimana program penanggulangan distribusi HIV/AIDS  di  Kabupaten  Karawang.  Tingginya  arus  urban  ke  Kabupaten  Karawang memicu meningkatnya fenomena seks bebas di daerah ini termasuk banyaknya kebutuhan akan  rumah-rumah  kosan  dan  kontrakan  bagi  pendatang  di  Kabupaten  Karawang  yang semakin memperbesar potensi praktek seks bebas di dalam kamar-kamar kosan dan rumah kontrakan  tersebut  tanpa  adanya  batasan  tertentu.  Tidak  dapat  dipungkiri  praktek  seks bebas  ini  begitu  bias  dan  tidak  mudah  untuk  membuktikannya,  peneliti  hanya  dapat menelusuri  berbagai  informasi  dan  fakta  sosial  baik  secara  langsung  maupun  yang  bisa didapat  melalui  akses  virtual.  Tidak  ada  yang  bisa  memastikan  secara  pasti  apa-apa  yang terjadi di balik kamar kosan dan kontrakan dengan berbagai kegiatan yang berjalan setiap harinya.  Peneliti  hanya  bisa  mengidentifikasi  fenomena  kamar-kamar  kosan  dan  rumah kontrakan  tersebut  seringkali  digunakan  oleh  para  penghuninya,  baik  kalangan  pekerja, mahasiswa  maupun  para  pelajar  sebagai  tempat  tinggal  bersama  sekaligus  arena  mesum yang  cukup  nyaman  bersama  pasangannya  masing-masing.  Belum  lagi  penginapan  dan hotel  yang  sudah  jelas  saat  ini  jumlahnya  sangat  signifikan  sama-sama  berpotensi  besar untuk  disalahgunakan,  semarak  seks  bebas  dan  pelacuran  dengan  berbagai  macam  motif dan jenisnya sungguh telah berkembang dan tersebar di Kabupaten Karawang.
Dampak dari seks bebas yang tidak terkendalikan ini sangat berpotensi menimbulkan penyakit  menular  mematikan  seperti  HIV/AIDS  dan  penyakit  infeksi  menular  seksual (IMS)  dengan  tingkat  penyebarannya  yang  setiap  tahun  terus  meningkat,  dirasa  menjadi pukulan  yang  cukup  telak  bagi  pemerintah  Kabupaten  Karawang  agar  sesegera  mungkin mencarikan solusi yang tepat untuk menangani permasalahan ini. “Dari laporan kasus yang ada,  bahwa  modus  utama  penulaan  HIV  di  negeri  ini  adalah  melalui  hubungan  seks, terutama yang heteroseksual.” (Sedyaningsih, Mamahit, 2010:xivii)
Jumlah kasus seks bebas yang terdata setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, tempat-tempat  yang  dijadikan  tempat  mesum,  pelacuran  dan  seks  bebas  lainnya  seolah tidak bisa dihilangkan karena terus tumbuh bersama beberapa aspek lain sebagai penunjang keberadaannya,  walaupun  secara  rutin  pemerintah  melakukan  operasi  preventif  hingga tindakan represif, akan tetapi nyatanya hingar-bingar dunia seks bebas semakin bersemarak sampai dengan saat ini.
Selanjutnya  fenomena  seks  bebas  dalam  dunia  pelacuran  di  Kabupaten  Karawang tidak  hanya  peneliti  temukan  di  satu  lokasi  saja.  Seperti  halnya  Stasiun  Rusak  (Seer)  , Kobak  Biru,  Jalan  Pantura  serta  pelacuran  di  berbagai  tempat  panti  pijat  dan  karaoke menjadi lokasi favorit bagi para lelaki yang tengah mencari wadah pelampiasan hasratnya. Di  Jalan  Pantura  misalnya,  dengan  memperlambat  laju  kendaraannya,  para  lelaki  ini melihat-lihat  perempuan-perempuan  cantik  pemandu  lagu  sekaligus  pekerja  seks  sambil mencari  yang  sesuai  dengan  selera  birahinya.  Dorongan  syahwat  yang  sudah  diujung  alat kelamin ini diamini dengan panggilan dan rayuan manja di pinggir jalan dari bibir wanita yang  merah  merekah  seolah  menjadi  sumber  pembasuh  dahaga  akan  kenikmatan  seksual yang  diidam-idamkan.  Di  dalam  benaknya  kira-kira  ada  keyakinan  bahwa  dengan kehangatan  perempuan  yang  berbeda,  maka  kesenangan  dan  kepuasan  yang  didapat  akan berbeda.
Tabel 1
Identifikasi tempat yang sering digunakan sebagai lokasi seks bebas di Kabupaten  Karawang 1
Alasan  meningkatkan  taraf  hidup  sampai  membawa  mereka  ke  dalam  situasi  yang cukup ekstrim dengan melacurkan diri dan disetubuhi dengan mengabaikan standar-standar kesehatan  dan  menggantinya  dengan  standar  ekonomis.  Sedikit  masih  beruntung  jika
1 Data diolah dari berbagai sumber, Tahun 2017.

## NO KECAMATAN
JML NAMA TEMPAT KETERANGAN 1 Karawang Kota dan Karawang Barat 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 Buah Hasem, Tanjung Pura Sangkali, Kel. Tanjung Pura Seer, Kel. Nagasari Gor Panatayuda, By Pass Lap. Karangpawitan, By Pass De*** D’C*** D’M*** D’P*** Fo*** Qu*** 1** Stadion Singaperbangsa Lokasi Prostitusi Lokasi Prostitusi Lokasi Prostitusi Lokasi Mangkal
Lokasi Mangkal Panti Pijat Plus-plus Panti Pijat Plus-plus Panti Pijat Plus-plus Panti Pijat Plus-plus Panti Pijat Plus-plus
Panti Pijat Plus-plus Lokasi Mangkal Mangkal Waria 2 Karawang Timur 1 2 Cinangoh, Johar Peundeuy, Kondang Jaya Lokasi Mangkal Lokasi Prostitusi 3 Telukjambe Barat 1 Kobak Biru Lokasi Prostitusi 4 Klari 1 2 3 4 Tanjakan Geot, Sumur Kondang Area Bendungan Walahar Pancawati di depan Kanzen Am** Lokasi Mangkal Lokasi Mangkal Lokasi Mangkal Panti Pijat Plus-plus 5 Rengasdengklok 1 2 3 Cikelor Pos Banjir Maningkem KW 10 Lokasi Prostitusi Lokasi Prostitusi Lokasi Prostitusi 6 Cikampek 1 2 3 4 Sekitar Terminal Cikampek Di Bawah Jembatan Playover Sepanjang Jalur Pantura Cikampek Berbagai Panti Pijat dan Karaoke Lokasi  Mangkal Lokasi Mangkal Lokasi Mangkal Pelayanan plus-plus 7 Purwasari 1 2 3 Dara Wolong Semplo Belendung Tanggul Lokasi Prostitusi Lokasi Prostitusi Lokasi Prostitusi 8 Lemah Abang 1 Gang Sempit Lokasi Prostitusi 9 Telagasari 1 Linggarsari Lokasi Mangkal 10 Cilamaya Kulon 1 2 Tegal Landak Cigobang Lokasi Prostitusi Lokasi Prostitusi 11 Cilamaya Wetan 1 2 3 4 Kedoya Sutil Gundul Jaya Bedeng Lokasi Prostitusi Lokasi Prostitusi Lokasi Prostitusi Lokasi Prostitusi 12 Pedes 1 2 3 Sungai Buntu Betok Mati Pantai Samudera Lokasi Prostitusi Lokasi Prostitusi Daerah Mangkal 13 Tempuran 1 Banir Lokasi Prostitusi 14 Cibuaya 1 Pantai Cemara Jaya Lokasi Mangkal 15 Batujaya 1 Pantai Pakis Jaya Lokasi  Mangkal
pelanggannya  bersedia  menggunakan  kondom  saat  melakukan  hubungan  seksual dengannya  ketika  itu.  Dengan  demikian  tidak  heran  jika  setiap  tahunnya  penyebaran penderita  HIV/AIDS  di  Kabupaten  Karawang  terus  meningkat.  Terlebih  para  penderita HIV/AIDS  ini  tidak  dapat  disembuhkan.  Ketika  pria  menyewa  pelacur  untuk  melakukan hubungan seksual adalah bahwa mereka menginginkan kepuasan yang mungkin tidak bisa mereka  dapat  dengan  pasangan  resminya,  dan  berhubungan  badan  dengan  menggunakan kondom  merupakan bentuk  reduksi dari kenikmatan hubungan seksual, setidaknya seperti itulah yang dipikirkan sebagian besar laki-laki.
Tabel 2 Kasus HIV Dan AIDS Di Kabupaten Karawang 2 HIV/AIDS Sex Narkoba Homosex Waria Perempuan Pria 50,2 % 56 % 24% 6% 2% 36% 64%
Berdasarkan  data  tabel  di  atas,  dari  Laporan  tahunan  komisi  penanggulangan  AIDS Kabupaten Karawang ditemukan kasus HIV dan AIDS kasus HIV/AIDS sudah meningkat mencapai 34,4 % kasus. Jika melihat faktor penularan Kasus HIV dan AIDS di Kabupaten Karawang  tidak  jauh  berbeda  dengan  kasus  di  daerah  lainnya  yaitu  faktor  penularan melalui  hubungan  seks  bebas.  Pelaksanaan  program  penanggulangan  HIV/AIDS  tentu harus  memiliki  landasan  atau  pelaksanaan  program.  Adapun  penyedian  landasan pelaksanaan  program  (dokumen)  telah  dikeluarkan  pemerintah  dan  merupakan  dasar  dari pelaksanaan  program  penanggulangan  HIV/AIDS  antara  lain  sebagai  berikut: Pertama , kesepakatan  International  terutama  deklarasi  dari  UNGASS  HIV/AIDS  Tahun  2001 ( United  Nation  General  Assembly  Special  Session  on HIV/AIDS). Kedua ,  UU  Nomor  36 tahun  2009  tentang  kesehatan. Ketiga ,  Peraturan  Presiden  RI  No.  75  Tahun  2006  tentang KPA  Nasional. Keempat ,  Per-Menko  Kesra  No.03/Per/Menko/Kesra/III/2007  Tentang susunan,  Tugas  dan  fungsi    Keanggotan  KPA  Nasional. Kelima, Per-Mendagri  No.  20 tahun  2007  tentang  Pedoman  Umum  Pembentukan  KPA  dan  Pemberdayaan  Masyarakat dalam rangka penangulangan HIV dan AIDS di daerah.
Peraturan-peraturan  yang  telah  disebutkan  di  atas  merupakan  dasar  atau  acuang- acuan dalam pelaksaan penanggulangan AIDS/HIV di Kabupaten Karawang. Hal ini tentu memudahkan  KPA  Kabupaten  Karawang  dalam  melakukan  penentuan  tujuan.  Namun, menurut pandangan peneliti masih terdapat kekurangan dalam KPA Kabupaten Karawang yaitu  belum  memiliki  Peraturan  daerah  yang  mengatur  tentang  secara  spesifik penanggulangan  AIDS/HIV  di  Kabupaten  Karawang,  yang  ada  hanya  keputusan  Bupati Karawang  dan  itu  pun  sifatnya  umum.  Sehingga  landasan  dalam  penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Karawang belum diatur secara terperinci.
Pemerintah  pusat  juga  belum  menunjukan  keseriusan  cara  penaggulangan  perilaku seks bebas dan distribusi HIV/AIDS, hal ini dapat dilihat dari pelaksaan program dari KPA nasional  masih  mengacu  kepada  peraturan  presiden  Nomor  97  Tahun  2006  dari  KPA Nasional  pun  belum  memiliki  Undang-undang  tentang  penanggulangan  HIV/AIDS. Kondisi  ini  pun  sama  dengan  KPA  Kabuapaten  Karawang  belum  memiliki  peraturan daerah  sebagai  acuan  yang  lebih  spesifik  untuk  mengatur  penanggulangan  KPA  hal  ini menjadi kelemahan dari KPA Kabupaten Karawang dalam melaksanakan tugas koordinasi dengan  SKPD  dan  pelaksanaan  dilapangan  hanya  mengandalkan  keputusan  Bupati Karawang yang menjadi landasan hukumnya.
2 Laporan Tahunan Komisi Penanggulangan AIDS Tahun 2017.
Selanjutnya,  terdapat  peningkatan  anggaran  untuk  KPA  dari  anggaran  pendapatan dan  belanja  daerah  Kabupaten  Karawang  di  tahun  2016  dan  optimalisasi  pemanfaatan anggaran  yang  tersedia  agar  seluruh  elemen  masyarakat  di  Kabupaten  Karawang  dapat terjangkau oleh program penanggulangan HIV/AIDS yang dilakukan oleh KPA Kabupaten Karawang. Menurut peneliti perlu disadari bahwa fenomena penyebaran kasus HIV/AIDS ini seperti suatu gunung es, sebagian kecil puncaknya terlihat diatas permukaan air, tetapi lebih  banyak  bagian  yang  tak  terlihat  karena  berada  di  bawah  permukaan  air.  Artinya istilah  dari  fenomena  gunung  es  tersebut  terkait  HIV/AIDS  bahwa  orang  yang  terinfeksi HIV/AIDS  yang  terlaporkan  hanyalah  sebagian  kecil  dari  jumlah  yang  sebenarnya, kemungkinan bagian yang lebih besar biasanya tersembunyi dan tidak diketahui jumlahnya secara  pasti.  Berkaitan  dengan  sumber  dana  dalam  pelaksaanan  dari  program penanggulangan  AIDS/HIV  sebagai  penentu  dari  keberhasilan  dari  program  tersebut, sumber  dana  yang  dimiliki  oleh  KPA  Kabupaten  Karawang  mesti  sampai  pada  program pencegahan dan mengindetifikasi pada semua lapisan masyarakat. Dengan demikian KPA Kabupaten  Karawang  harus  segera  membuat  peraturan  daerah  yang  spesifik  dalam penanggulangan  HIV/AIDS  yang  dapat  mengatur  pelaksanaan  program  secara komperehensif.
Dalam  rangka  menyelamatkan  generasi  muda  dan  masyarakat,  KPA  Kabupaten Karawang terus meningkatkan sosialisasi pada populasi umum (pelajar, ibu rumah tangga, pemuda dan lain-lain) dan populasi kunci (Penasun, WPS, Pelanggan, Waria, LSL) Dengan melibatkan  banyak  pihak  baik  dari  sektor  pemerintah,  masyarakat,  maupun  Lembaga Swadaya Masyarakat  atau  LSM,  swasta dan lain-lain 3 .  Keterbukaan pelaksanaan program penanggulangan HIV/AIDS di  Kabupaten Karawang melakukan strategi  ditunjukan untuk mencegah  dan  mengurangi  risiko  penularan  HIV/AIDS  serta  mengurangi  dampak  sosial dan ekonomi akibat HIV/AIDS pada individu, keluarga dan masyarakat, agar individu dan masyarakat  menjadi  produktif  dan  bermanfaat  untuk  menjalankan  aktivitas  dengan  pola hidup sehat.
Program  penanggulangan  HIV/AIDS  pencegahan  terbagi  kepada  populasi  tinggi (populasi kunci) dan populasi rendah (populasi umum). Program pencegahan pada populasi tinggi  antara  lain  Pencegahan  HIV  Melalui  Transmisi  Seksual  (PMTS)  dan Harm Reduction .  Berdasarkan  program  PMTS  ini  merupakan  program  akselerasi  yang  bersifat komprehensif  yang  terdiri  dari  empat  komponen  utama,  yaitu  penguatan  pemangku kepentingan  di  lokasi,  komunikasi  perubahan  perilaku  manajemen  pasokan  kondom  dan pelicin  serta  pengobatan  IMS  di  Puskesmas.  Selain  itu  monitoring  insentif  pada  setiap komponen  dan  evaluasi  perubahan  perilaku  sasaran  dari  program  ini  terutatam  adalah Wanita Pekerja Seksual (WPS) dan pelanggan di lokasi.
Hakikat  perhatian  publik  yang  bersifat  sesaat  menimbulkan  kesukaran-kesukaran tertentu karena untuk mendorong tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat dibutuhkan adanya sentuhan dari dukungan masyarakat. Pelaksaan program penaggulangan HIV/AIDS  di  KPA  Kabupaten  Karawang  memang  belum  melibatkan  masyarakat  secara langsung,  namun  dukungan  masyarakaat  tetap  ada  dalam  bentuk  masukan,  saran, pemberian  informasi  maupun  keterlibatan  dan  lain-lain  yang  membantu  dalam  upaya penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Karawang.
Keikutsertaan  masyarakat  dapat  mempengaruhi  keberhasilan  kebijakan  program tersebut.  Berkenaan  dengan  sikap  masyarakat  merupakan  salah  satu  kunci  penting keberhasilan  dari  program  penanggulangan  HIV/AIDS  yang  dilaksanakan  oleh  KPA Kabupaten  Karawang.  Sejak  Perpres  Nomor  75  Tahun  2006  untuk  pengembangan
3 Laporan KPA Kabupaten Karawang Tahun 2011 .
program, pelaksaan, pemantauan dan evaluasi mesti adanya dialog dan kerja sama dengan berbagai pihak seperti orang-orang atau kelompok penduduk yang terdampak dari populasi kunci, masyarakat sipil termasuk organisasi keagamaan, sektor pemerintahan, sektor swasta dan  media  untuk  mengetahui  bagaimana  sikap  mereka  terhadap  program  penanggulangan HIV/AIDS  yang  dilaksanakan  oleh  KPA  Kabupaten  Karawang.  Berkaitan  dengan  hal  ini KPA  Kabupaten  Karawang  dalam  menjalankan  kerjasama  dan  koordinasi  dengan civil society atau  LSM  dianggap  masih  kurang  maksimal,  koordinasi  yang  terselenggara dianggap  hanya  bersifat  rutinitas  belaka  tanpa  ada  tindak  lanjut  dan  kerjasama  yang kongkrit  sebagaimana  LSM  yang  bergerak  dalam  penanggulangan  HIV/AIDS,  menurut pendangan peneliti  sangat  penting mendorong  keterlibatan berbagai  pihak dengan diiringi penguatan sistem komunitas.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  analisis  impelementasi  program  penanggulangan HIV/AIDS  di  Kabupaten  Karawang  belum  berjalan  efektif.  Fenomena  seks  bebas  dan distribusi  HIV/AIDS  di  Kabupaten  Karawang  faktanya  tidak  mudah  untuk  ditanggulangi oleh  pemerintah  tanpa  adanya  kerjasama  dengan  berbagai  pihak.  Pemerintah  Kabupaten Karawang harus segera memformulasikan kebijakan melalui peraturan daerah  yang secara spesifik  mengatur  dan  mengendalikan  fenomena  seks  bebas  dan  berbagai  dampak  buruk yang melingkupinya seperti distribusi HIV/AIDS yang semakin meluas.

## REFERENSI
Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta. Creswell,  J.W.  2012. Research  Design  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif  dan  Campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Desmita. (2012). Psikologi Perkembangan . Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
Foucault, Michel. 2000. Seks dan Kekuasaan: Sejarah Seksualitas . Jakarta: Gramedia.
Freud, Sigmund. 2014. Manifesto Seksualitas. Yogyakarta: Titah Surga.
Fromm,  Erich.  2007. Cinta,  Seksualitas  dan  Matriarki:  Kajian  Komprehensif  Tentang Gender . Bandung: Jalasutra.
Giddens,  Anthony.  2004. Transformation  of  Intimacy:  Seksualitas,  Cinta  dan  Erotisme dalam Masyarakat Modern. Jakarta: Fresh Book. Hall,  Calvin  S.  &  Lindzey,  Gardner.  2005. Teori-teori  Holistik  (Organismik- Fenomenologis) . Yogyakarta: Penerbit Kanisius. Hoogerwef, 1983. Ilmu Pemerintahan . Jakarta: Erlangga. Hutapea, Ronald. 2011. AIDS & PMS  dan Pemerkosaan . Jakarta: Rineka Cipta
Ihsan, Soffa. 2006. Now Its Time to Sex: Pelacuran, Legalisasi dan Agama . Jakarta: Panta Rei.
Kartono, Kartini. 2003. Patologi sosial . Jakarta: Raja Grapindo Persada. Lim,  Gerrie.  2005. Invisible  Trade  (Perdagangan  Terselubung):  Seks  Komersil  Kalangan Atas Singapura . Jakarta: GagasMedia. Sedyaningsih,  Endang  R.  &  Mamahit.  2010. Perempuan-perempuan  Kramat  Tunggak . Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
Soedjono . 1974. Patologi  Sosial:  Gelandangan,  Narkotika,  Alkoholisme  Pelacuran, Penyakit Jiwa dan lain-lain. Bandung: Alumni.
Tachjan, 2006, Implementasi Kebijakan Publik , Bandung, Asosiasi  Ilmu Politik Indonesia (AIPI).
Syarbaini, Syahrial. dkk. 2004. Sosiologi dan Politik . Bogor: Gralia Indonesia. Soekanto Soerjono. 2013. Sosiologi Suatu Pengantar . Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada Sopiah,  Pipih.  2009. Lindungi  Pelajar  Dari  Serangan  Virus  HIV/AIDS. Bandung:  Elisa Surya Dwitama
Truong, Thanh-Dam. 1992. Seks Uang dan Kekuasaan: Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara . Jakarta: LP3ES.