Jurnal Karya Abdi Masyarakat Universitas Jambi ISSN (Print) 2580-1120 (Online) 2580-2178 Volume 6, Nomor 1, Juni 2022

## Upaya Peningkatan Pemahaman Tentang Pentingnya Pencantuman Label Pada Kemasan Melalui Penyuluhan Hukum Bagi Siswa SMA 2 Di Muara Bungo

## Lili Naili Hidayah, Johni Najwan, Raffles, Nelli Herlina dan Indriya Fatni
Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, Indonesia Email:lilinailihidayah@unja.ac.id

## ABSTRAK
Artikel  ini  merupakan  hasil  dari  pengabdian  kepada  masayarakat  mengenai peningkatan pemahaman konsumen terhadap pencantuman label pada kemasan terutama  bagi  siswa  SMA  2  Muaro  Bungo.  Pengabdian  ini  bertujuan  untuk meningkatan  pengetahuan  masyarakat  terutama  Siswa  tentang  perlindungan konsumen.  sehingga  dapat  mengecilkan  permasalahan  yang  timbul  dari  adanya kegiatan  yang  dilakukan  konsumen.  Metode  yang  digunakan  adalah  ceramah, Pengabdian  ini  sangat  direspon  oleh  masyarakat.  Hal  ini  terbukti  dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan terkait dengan masalah masalah yang sering terjadi  dilapangan.  Kegiatan  ini  dapat  dilakukan  secara  rutin,  baik  di  lokasi  yang sama  maupun  di  lokasi  yang  berbeda  dengan  tujuan  untuk  mencerdaskan masyarakat  terutama  untuk  bias  bijak  dan  teliti  ketika  akan  berbelanja  dengan memberhatikan label yang ada dalam produk.
Kata Kunci: Pengabdian Kepada Masyarakat, Pencantuman Label dalam Kemasan

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Bagi  pelaku  usaha    usia  produktif  merupakan  peluang  bisnis  yang  sangat menjanjikan  sebagai  pangsa  pasar  dari  usahanya.  Baik  pelaku  usaha  yang dilakukan secara konvensional, maupun secara online.  Sehingga di rentang usia tersebut  perlu  di  berikan  pemahaman  dan  kesadaran  dalam  hal  bagaimana memperoleh  Kejelasan  informasi  yang  ada  dalam  kemasan  suatu  produk merupakan  hak  bagi  setiap  konsumen.  Namun  seringkali  masyarakat  sebagai konsumen mengabaikan apa yang menjadi haknya. Siwa sma sebagai golongan konsumen yang rentan atas hal ini, mereka adalah konsumen yang masih rentan untuk  dipengaruhi  oleh  iklan  dan  sasaran  pasar  para  pengusaha.  Pengabdian masyarakat  ini  memiliki  tujuan,  yaitu untuk  (1)  Mendorong  peningkatan pemahaman tentang pencantuman label makanan pada kemasan kepada siswa

## Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
SMA  2  Muaro  Bungo  yang  akan  diberikan  oleh  kelompok  pengabdian  dari Fakultas  Hukum  Unja.  (2)  Meningkatkan  kesadaran  bagi  siswa  maupun masyarakat  semua  bahwasanya  sebagai  konsumen  akan  mendapatkan perlindungan  dari  segi  hukum.  Kesimpulan  dari  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat berupa sosialisasi ini mendapatkan sambutan positif dari masyarakat.
Di  samping  itu  kesadaran  dan  pemahaman  siswa  dan  masyarakat  secara umum  terhadap  perlindungan  hak  hak  konsumen  meningkat  terlihat  dari kesimpulan  sosialisasi  dimana  ada  komitmen  untuk  berhati  hati  dalam  memilih dan  memperhatikan  label  kemasan.  Saran  yang  muncul  dari  kegiatan  seperti  ini hendaknya  dilakukan  secara  berkala  mengingat  ancaman  di  tengah  arus globalisasi  saat  ini  tentu  sangat  disayangkan,  apalagi  mengingat  kedudukan konsumen  memiliki  peranan  yang  harus  di  kuatkan  dalam  mewujudkan masyarakatyang pertisipatif, adil, dan sejahtera.
Makin meningkatkan  tingkat perekonomian negra maka  akan  menimbulkan dampak bagi rakyatnya. Tak bisa dibendung teknologi yang makin pesat seiring sejalan  dengan  makin  menglobalnya  perdagangan  dan  perekonomian masyarakat.
Sebagai  langkah  perlindungan  terhadap  rakyatnya,  negara  berupaya memberikan perlindungan kepada konsumen terutama dalam rangka melindungi orang    sebagai  pengguna  dari  suatu  barang  atau  jasa  dari  usaha  atau  tindakan yang dilakukan pengusaha yang mengarah pada upaya penipuan dan bertujuan untuk tersesatnya orang yang menggunakan barang dan jasa tersebut.
Menurut  AZ  Nasution  dalam  hal  dirugikan  maka  ada  hak  darinya memperoleh ganti kerugian dari pengusaha atas barang yang tidak sesuai dengan yang  diinginkan  konsumen  pada  awalnya. 7 Ada  hal  yang  menyebabkan  produk suatu  perusahaan  tidak  sama  dengan  yang  seharusnya  dari  proses pembentukannya, biasanya disebabkan keadaan yang tidak disengaja seperti ada kekurangan yang meyebabkan berkurangnya nilai suatu barang (cacat).
Sebagaimana dijelaskan dalam BW ada keadaaan yang bisa membawa kita untuk  melakukan  perlawanan  dengan  cara  meminta  ganti  atas  kerugiam  yang diderita. 8 Ketentuan  ini  dalam  pelaksanaanya  akan  susah  diterapkan  terutama untuk masalah kerugian yang diderita seorang konsumen. 9
Konsepsi  konsumen  menurut  UUPK  adalah  pengguna  akhir    dari    suatu barang  atau  jasa,  dan  bukanlah  orang  yang  menyalurkan  kembali  barang  untuk diperjual belikan kembali. 1
7 Lihat dalam buku Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Yogyakarta. Diadit  Media, 2001, hlm 248.
8 Baca Pasal 1365 KUHPerdata.
9 Bandingkan dengan E Saefullah dalam jurnal hukum bisnis, Vol 5, Jakarta, 1998, hlm 38, product liability; Tanggung Jawab produsen di Era Perdagangan Bebas.

## Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Banyak  beredarnya  barang  dengan  kemasan    baik    itu    berupa    makanan ringan maupun minuman dipasaran. Terlebih lebih  mendekati perayaan hari hari besar keagamaan seperti, idul fitri, natal ataupun imlek.
Namun  kenyataannya  produk  itu  tidak  diikuti  dengan  pencantuman  tanda yang  merupakan  identitas  dari  barang  tersebut,  kalaupun  ada  pencantumannya tidak  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  semisal  dengan    bahasa  yang  tidak dimengerti konsumen.
Label  dari  suatu  produk  diperlukan  mengingat  dari    pencantuman    label konsumen tidak tersesat mendapatkan informasi  tentang  apa  yang mereka beli. Kebiasaan  dari  sebagian  masyarakat  kita  adalah  membeli  dan  mengkonsumsi sesuatu  tanpa  melihat  ada  tidaknya  label  baik  itu  tentang  kehalalannya  maupun komposisi dari kandungan makanan itu.
Sebagai  Payung  hukum  untuk  konsumen  pada  prinsipnya  konsumen  tidak semata  mata  tidak  ikut  secara  aktif.  Ini  terlihat  ada  ketentuan  dimana    diatur kewajiban  selaku  konsumen  untuk  peduli  dengan  dirinya  sendiri  dengan membaca  ada  tidaknya  label  sehingga  sikonsumen  tidak  salah  dalam  memilih produk 2
Selain kewajiban juga diatur tentang hak bagi konsumen seperti dijabarkan dalam  pasal  4nya  ada  beberapa  pasal  diantaranya  adalah  untuk  mendapatkan informasi yang benar menyangkut barang serta hak untuk menerima pembinaan dan pendidikan.
Dalam  rangka  edukasi  dan  peningkatan  pemahaman  atas    hal    ini    maka diadakanlah penyuluhan hukum yang berupa sosialisasi. Harapannya ketika  telah ada pemahaman maka konsumen dalam hal ini adalah pelajar
Sasaran pengabdian ini adalah pelajar, tak dipungkiri ini dikarenakan mereka sasaran  empuk  bagi  para  pengusaha  untuk  dijadikan  pangsa  pasar  atas  produk yang dihasilkan.

## TINJAUAN LITERATUR
Informasi  produk  konsumen  yang  bersifat  wajib  ini,  ditetapkan  berbagai peraturan  perudang-undangan.  Peraturan  tentang  informasi  yang  disebut dengan berbagai istilah seperti penadaan label atau etiket. Ketentuan tersebut terdapat  dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangangan. 10 Ketentuan hukum  mengenai  pelabelan  tersebar  dalam  berbagai  peraturan  perundang- undangan,  diantaranya  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen,  UU  No.  7  Tahun  1996  tentang  Pangan,  PP  No.  69 Tahun1999  tentang  Label  dan  Iklan  Pangan,  Permendag  No.22/M-
10 Celina Tri Krisyanti Ibid, hlm 74
DAG/PER/5/2010 tentang Kewajiban Pencantuman Label pada Barang, UU No. 36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan,  Keputusan  Menteri  Kesehatan  No. 924/Menkes/SK/VIII/1996  tentang  Perubahan  Atas  Keputusan  Menteri Kesehatan RI No, 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan “ Halal “ pada Label Makanan, Peraturan Menteri Kesehatan RI No.
180/Menkes/Per/IV/1985  tentang  Makanan  Daluwarsa  yang  telah  dirubah dengan Keputusan Dirjen POM No. 02591/B/SK/VIII/91. UU No. 8 Tahun 1999 tentang  perlindungan  konsumen  sebagai  undang-undang  payung  tidak mengatur secara spesifik mengenai pelabelan khususnya produk pangan.
Pengaturan  secara  lebih  spesifiknya  ada  dalam  PP  No.  69  Tahun 1999.Sebelum PP tersebut lahir, pengaturan pelabelan secara singkat ada dalam No.  7  Tahun  1996  tentang  pangan.  Pasal  1  (3)  dari  PP  No.  69  Tahun  1999 menentukan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  label  pangan  adalah  :  setiap keterangan  mengenai  pangan  yang  berbentuk  gambar,  tulisan,  kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan.
Pengertian yang sama juga ada dalam ketentuan pasal 1 angka 15 UU No 7 Tahun  1996.  Lebih  lanjut  didalam  pasal  2  PP  No.  69  Tahun  1999  ditentukan bahwa:
1. Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas kedalam  wilayah  Indonesia  untuk  diperdagangkan  wajib  mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemas pangan.
2. Pencantuman  Label  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan sedemikian  rupa  sehingga  tidak  mudah  lepas  dari  kemasannya,  tidak mudah  luntuk  atau  rusak,  serta  terletak  pada  bagian  kemasan  pangan yang mudah luntur atau rusak sera terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca.
Kemudian  didalam  pasal  3  dari  PP  No.  69  Tahun  1999  tersebut  ditentukan bahwa
1. Label sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) berisikan keterangan mengenai pangan yang bersangkutan.
2. Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya: nama produk;
Daftar bahan yang digunakan;
a. berat bersih atau isi bersih;
b. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia.
c. tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa.

## Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Dari penjelasan pasal-pasal diatas, dapatlah dilihat bahwa label itu berbeda dengan  merek.  Menurut  pasal  1  angka  1  Undang-Undang  N0.  15  Tahun  2001 tentang Merek, merek adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf- huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. 11
Sedangkan  menurut  pasal  1  UU  No.15  tahun  2001  yang  dikatakan  merek adalah  tanda  berupa  gambar,  susunan  warna,  nama,  kata,  huruf-huruf,  angka- angka,  atau  konbinasi  dari  unsur-unsur  tersebut  memiliki  daya  pembeda,  dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. 12
Merek ini harus merupakan suatu tanda. Tanda ini dapat dicantumkan pada barang  bersangkutan  atau  pebungku  dari  barang  itu.  Jika  suatu  barang  hasil produksi  suatu  perusahaan  tidak  mempunyai  kekuatan  pembedaan  dianggap sebagai tidak cukup mempunyai kekuatan merek. 13
Namun dalam perkembangan lebih lanjut, beberapa Negara – Negara maju mulai memperkenalkan unsur-unsur baru diluar unsur-unsur tradisional yang telah dikenal selama ini. Unsur-unsur baru tersebut diantaranya: 14
1. satu warna ( single color )
2. tanda-tanda tiga dimensi
3. bentuk sebuah produk
4. kemasan
5. tanda-tanda yang dapat didengar
6. tanda-tanda yang dapat dicium
7. tanda-tanda bergerak
Merek  memiliki  kemampuan  untuk  digunakan  sebagai  tanda  yang  dapat membedakan  hasil  perusahan  yang  satu  dengan  perusahaan  yang  lain.  Ditinjau dari  fungsi,  merek  dapat  berfungsi  sebagai  tanda  pengenal  untuk  membedakan hasil  produksi  yang  dihasilkan  seseorang  atau  beberapa  orang  secara  bersama sama atau badan hukum dengan produksi seseorang/beberapa orang atau badan hukum  lain,  sebagai  alat  promosi,  sehingga  mempromosikan  hasil  produksinya cukup dengan menyebut mereknya serta sebagai jaminan atas mutu barangnya. 15 Merek  yang  kuat  ditandai  dengan  dikenalnya  suatu  merek  dalam  masyarakat, asosiasi  merek  yang  tinggi  pada  suatu  produk,  persepsi  positif  dari  pasar  dan
11 Tomi suryo utomo, hak kekayaan intelektual (hki) diera global, ( Yogyakarta : Graha ilmu, 2010 ), h. 208
12 Abdurahman R. Saliman, hukum bisinis untuk perusahaa, (jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010), h.158
13 Erma wahyuni, T. Saiful bahri, hessel nogi S. Tangkilisisan, kebijakan dan manajemen hukum merek, ( yogyakarata: YPAPI, ) h.78
14 Tomi suryo utomo , op.cit, h. 209
15 Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual , ( bandung;PT. Citra Aditya Bakti,2001), h. 89.

## Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
kesetiaan  konsumen  terhadap  merek  yang  tinggi.  Dengan  adanya  merek  yang membuat  produk  yang  satu  beda  dengan  yang  lain,  diharapkan  akan memudahkan  konsumen  dalam  menentukan  produk  yang  akan  dikonsumsinya berdasarkan berbagai pertimbangan serta menimbulkan kesetiaan terhadap suatu merek ( brand loyalty). Kesetiaan konsumen terhadap suatu merek atau brand yaitu dari  pengenalan, 16 pilihan  dan  kepatuhan  pada  suatu  merek.  Merek  dapat dipahami lebih dalam pada tiga hal berikut ini :
1. Contoh brand  name  (nama)  :  nintendo,  aqua,  bata,  rinso,  kfc,  acer, windows,  toyota,  zyrex,  sugus,  gery,  bagus,  mister  baso,  gucci,  c59,  dan lain sebagainya.
2. Contoh mark  (simbol)  :  gambar  atau  simbol  sayap  pada  motor  honda, gambar jendela pada windows, gambar kereta kuda pada california fried chicken (cfc), simbol orang tua berjenggot pada brand orang tua (ot) dan kentucky friend chicken (kfc), simbol bulatan hijau pada sony ericsson, dan masih banyak contoh-contoh lainnya yang  dapat kita temui di kehidupan sehari-hari.
3. contoh trade character (karakter dagang) : ronald mcdonald pada restoran mcdonalds,  si  domar  pada  indomaret,  burung  dan  kucing  pada  produk makanan gery, dan lain sebagainya.
Sehingga  jelas,  dalam  hal  ini  label  dan  merek  itu  berbeda,  merek  semata- mata  lebih  difungsikan  sebagai  tanda  pengenal,  pembeda,  alat  promosi  suatu produk,  sedangkan  label  sebagai  sumber  informasi  yang  lebih  lengkap  bagi konsumen karena didalamnya termuat representasi, peringatan, maupun instruksi dari suatu produk.
Adapun  label  merupakan  informasi  yang  diwajibkan  oleh  peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam PP No. 69 Tahun 1999 tentang label dan Iklan Pangan, Permendag No.22/M-DAG/PER/5/2010 tentang Kewajiban Pencantuman Label pada Barang.
Informasi dapat memberikan dampak signifikan untuk meningkatkan efisiensi dari konsumen dalam memilih produk serta meningkatkan kesetiaannya terhadap produk  tertentu,  sehingga  akan  memberikan  keuntungan  bagi  perusahaan  yang memenuhi kebutuhannya. 17
Diperlukan  representasi  yang  benar  terhadap  suatu  produk,  karena  salah satu  penyebab  terjadinya  kerugian  terhadap  konsumen  adalah  terjadinya misrepresentasi terhadap produk tertentu. Kerugian yang dialami oleh konsumen di Indonesia dalam kaitannya dengan misrepresentation banyak sekali disebabkan karena  tergiur  oleh  iklan-iklan  atau  brosur-brosur  produk  tertentu,  sedangkan
16 Ahmad Fauzan, Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual , (Bandung ;Yama Widya, 2006) , h. 127.
17 Ibid

## Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
iklan atau brosur tersebut  tidak selamanya memuat informasi yang benar karena pada  umumnya  hanya  menonjolkan  kelebihan  produk  yang  dipromosikan, sebaliknya kelemahan produk tersebut ditutupi. 18
Informasi  yang  diperoleh  konsumen  melalui  brosur  tersebut  dapat  menjadi alat bukti yang dipertimbangkan oleh hakim dalam gugatan konsumen terhadap produsen.  Bahkan  tindakan  produsen  yang  berupa  penyampaian  informasi melalui  brosur-brosur  secara  tidak  benar  yang  merugikan  konsumen  tersebut, dikategorikan  sebagai  wanprestasi.  Karena  brosur  dikategorikan  sebagai penawaran  dan  janji-janji  yang  bersifat  perjanjian,  sehingga  isi  brosur  tersebut dianggap  diperjanjikan  dalam  ikatan  jual  beli  meskipun  tidak  dinyatakan  secara tegas.
Pertimbangan  hakim  yang  menggolongkan  perbuatan  produsen  sebagai wanprestasi diatas, dapat diartikan bahwa brosur yang dikeluarkan oleh produsen merupakan bagian dari perjanjian, sehingga sebagai konsekuensinya, yang dapat menuntut  ganti  kerugian  hanya  pihak  yang  terikat  perjanjian  dengan  pelaku usaha.
Hal ini berbeda dengan Section 402 B Rest 2d of Tort, yang menempatkan misrepresentasi  sebagai  alasan  pertanggunggugatan  pihak  penjual  terhadap kerugian  yang  dialami  oleh  konsumen  walaupun  konsumennya  tidak  membeli atau terikat kontrak dengan penjual. Lebih jelasnya Section 402 B Rest 2d of Tort, menentukan 19 :
“One engaged in the business of selling chattels who, by advertising, label, or  otherwise,  make  the  public  a  misrepresentation  of  a  metrial  fact concerning  the  character  or  quality  of  a  chattel  sold  by  him  is  subject  to liability  for  physical  harm  harm  to  consumer  of  the  chattel  caused  by justifiable reliance upon the misrepresentation, even though :
a. It is not made fraudulently or negligently, and
b. The  consumer  has  not  bought  the  chattel  from  or  enterd  into  any contractual relation with seller. “
Pembebanan  tanggung  gugat/tanggung  jawab  terhadap  produsen  yang merepresentasikan  suatu  produk  secara  tidak  benar,  baik  dengan  alasan wanprestasi  maupun  dengan  alasan  perbuatan  melanggar  hukum,  merupakan suatu  sarana  yang  dapat  memberikan  perlindungan  kepada  konsumen,  karena dengan  adanya  pertanggungjawaban/pertanggung  gugatan  tersebut  dapat membuat  produsen  lebih  berhati-hati  dalam  merepresentasikan  suatu  produk
18 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op.cit , h. 54-55.
19 Ibid

## Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
tertentu, sehingga konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar terhadap suatu produk.

## METODE
Bentuk kegiatan pengabdian pada masyarakat berdasarkan rencana dalam usulan pengabdian  pada  masyarakat  di  lakukan  dalam  bentuk  penyuluhan  hukum dilakukan dengan metode Penyampaian materi dengan metode ceramah secara tatap muka dengan materi tentang peningkatan pemahaman Tentang Label pada kemasan Bagi Siswa SMA 2 Di Muara Bungo. Kemudian dilanjutkan dengan acara diskusi  dan  tanya  jawab  antara  pemateri  dengan  peserta  penyuluhan    hukum. Akan  tetapi,  dalam  pelaksanaannya  ternyata  ceramah  dan  tanya  jawab  secara tatap muka tidak dapat di lakukan karena masih dalam masa Pandemi Covid-19. Kegiatan  di  SMA  2  Muara  Bungo  di  masa  pandemi  tersebut  di  lakukan  secara daring.  Sehingga  kegiatan  penyuluhan  hukum  yang  di  lakukan  dengan  metode ceramah  dan  dilanjutkan  diskusi/tanya  jawab  secara  daring,  dan  juga  di  siarkan melalui media live streaming youtube.

## Pendekatan
Bentuk kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum dilakukan  dengan  metode  pendekatan  berupa  Penyampaian  materi  dalam pengabdian  kali  ini  tidak  dapat  dilaksanakan  secara  normal  bertatap  muka langsung  dengan  masyarakat    karena  pandemic  covid  19  yang  melanda Indonesia,  terutama  untuk  Provinsi  Jambi  yang  sampai  detik  akan  turun  masih berzona  merah,  namun  demikian  masih  bisa  di  selenggarakan    dengan  metode Hybrid    Dan  Pembicara  berada  di  Ruang  Fuad  Bafadhal  FH  Universitas  Jambi Acara dimulai pada pukul 09.00 WIB,  dan  selesai pada pukul 12.00 WIB.  Segala persiapan acara dibantu oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berserta Guru,  dan  pengawas  di  lingkungan  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Tebo, bebeapa  anggota  tim  pengabdian  juga  di  libatkan  turun  ke  lokasi  pengabdian sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar.

## Proses Kegiatan
Sebelum  kegiatan  penyuluhan  kerja  dilakukan  terlebih  dahulu  melakukan penjajakan  untuk  menentukan  permasalahan  hukum  apa  yang  dihadapi  oleh masyarakat  di  Muara  Bungo.  Dari  penjajakan  tersebut  ditemukan  kurangnya pemahaman  masyarakat  mengenai  pentingnya  memperhatikan  label  pada kemasan.  Sasaran  kemudian  di  khususnya  lagi  bagi  usia  produktif  di  dunia pendidikan, yaitu siswa Sekolah Menengah Atas,  sehingga terpilihlah mitra yang

## Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
bersedia  untuk  di  jadikan  tempat  penyuluhan  hukum,  yaitu  di  SMA  2  Muara Bungo.

## Kegiatan Pokok

## Rancangan Evaluasi
Evaluasi  dilakukan  sejak  awal  kegiatan,  kriteria  evaluasi  adalah  jumlah  kehadiran dan persentase keaktifan anggota  Mitra pada waktu ceramah, diskusi. Rancangan evaluasi dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. dilakukan  penyebaran  kuisoner  guna  mengukur  kemampuan  dan pemahaman  audiens  dan  masyarakat  umum  sehubungan  dengan  materi sosialisasi  guna  mengetahui  dan  mengukur  tercapainya  sasaran  sosialisasi. Monitoring  dan  evaluasi  dilakukan  guna  membadingkan  pemahaman sebelum  dan  setelah  sosialisasi  dilakukan.  Adapun  Indikator  pencapaian tujuan adalah:
1) Hadir ketika ceramah .dilaksanakan.
2) Aktif  atau  tidak  aktifnya  setiap  anggota  masyarakat    ketika  berdiskusi dan tanya jawab.
3) Hadir dan aktif pada penyuluhan hukum.
2. Pelaporan dilaksanakan oleh pelaksana pengabdian dengan memperhatikan hasil  monitoring  dan  evaluasi.  Pelaporan  selain  dalam  bentuk  deskriptif kualitatif  juga  di  tampilkan  visualisasi  kegiatan  dalam  bentuk  gambar  pada saat diselenggarakannya penyuluhan hukum di lokasi penyuluhan.
No Kegiatan Tujuan Kegiatan 1 Penyuluhan  hukum sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman atas pencantuman  label  pada  kemasan.  Bagi Siswa  SMA  2  Di  Muara  Bungo,  yang dilakukan  secara  daring,  dan live
streaming youtube .
Peserta  pengabdian memahami  dan  menyadari tentang    Perlindungan  Konsumen  merupakan hak  setiap  warga  Negara  termasuk  siswa  SMA yang merupakan kelompk usia produktif.
2 Penjelasan  tentang  :  Pengertian  dan lingkupLabel  kemasan;  Fungsi  label pada  kemasan,  Hak  dan  Kewajiban Konsumen  dan  Pelaku  Usaha;  Sanksi Pelanggaran jika produsen tidak mencantumkan label . Peserta  pengabdian  memahami  dan  manyadari bahwa  sangat  penting  untuk  memperhatikan hak dan kewajiban konsumen serta memperhatikan  label  pada  kemasan  produk yang hendak dibeli

## Volume 6, Nomor 1, Juni 2022

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pelaksanaan Sosialisasi
Penyuluhan Hukum dilaksanakan di SMA 2 Muara Bungo yang sebagian besar di ikuti  oleh  kurang  lebih  277  siswa-siswi  baru  di  SMA  2  Muara  Bungo.  Kegiatan penyuluhan hukum dilakukan secara daring dengan menggunakan aplikasi stream yard  dengan  live  streaming  di  youtube.  Dan  Pembicara  berada  di  Ruang  Fuad Bafadhal  FH  Universitas  Jambi  Acara  dimulai  pada  pukul  09.00 WIB,  dan  selesai pada pukul 12.00 WIB. Segala persiapan acara dibantu oleh Kepala Sekolah SMA 2  Muara  Bungo  berserta  Guru,  Staf.  Sebagai  fasilitator  aplikasi,  anggota  tim pengabdian  juga  di  libatkan  turun  ke  lokasi  pengabdian  agar  aplikasi  dapat berjalan dengan baik dan lancar.

## Gambar 1. Narasumber Bersama Peserta dan Chat Siswa

## Materi Kegiatan Sosialisasi
Pada  kegiatan  ” Penyuluhan  Hukum    sebagai  upaya  untuk  meningkatkan pemahaman atas pencantuman label pada kemasan Bagi Siswa SMA 2 Di Muara Bungo ” materi yang disampaikan adalah sebagai berikut:
1) Fakta kebiasaan masyarakat yang sering tidak memperhatikan label
2) Menjelaskan  fungsi  penting  dari  label  dan  pentingnya  memperhatikan label kemasan
3) Ketentuan perlindungan terhadap konsumen

## Volume 6, Nomor 1, Juni 2022

## Evaluasi Kegiatan
Kegiatan  monitoring  dan  evaluasi  dilakukan  secara  bersamaan  selama kegiatan  penyuluhan  berlangsung.  Instrumen  yang  digunakan  meliputi pengamatan secara langsung mengenai sikap dan melalui daftar pertanyaan atau kuis yang diberikan langsung oleh Tim Sosialisasi. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan  melalui  wawancara  yang  dilakukan  sebelum  maupun  setelah  kegiatan dilaksanakan serta pengamatan selama kegiatan penyuluhan maka diperoleh hasil sebagai berikut:
1. 85%  peserta  penyuluhan  mengetahui  dan  memahami  materi  yang disampaikan yakni sehubungan dengan kedudukan hukum konsumen dalam peraturan perundag-undangan di Indonesia;
2. 85%  peserta  penyuluhani  berpartisipasi  secara  aktif  selama  kegiatan berlangsung  dengan  ditandai  pertanyaan-pertanyaan  yang  diajukan  sesuai dengan  materi  sosialisasi  serta  menunjukkan  kedisiplinan  dan  tata  tertib selama mengikuti kegiatan;
Selama  kegiatan  penyuluhan,  peserta  menunjukkan  sikap  antusias  dengan ditandai  banyaknya  pertanyaan  yang  diajukan  oleh  para  peserta  kepada  Tim Penyuluh.  Dari  hasil  evaluasi  secara  keseluruhan  dapat  disimpulkan  bahwa kegiatan  penyuluhan,  menunjukkan  peningkatan  pengetahuan  dan  pemahaman tentang  isi  materi  materi  sosialisasi  yakni  Urgensi  pencantuman  label  pada kemasan

## KESIMPULAN
Pengabdian  kepada  masyarakat  sehubungan  Penyuluhan  Hukum  sebagai upaya  untuk  meningkatkan  pemahaman  atas  pencantuman  label  pada  kemasan bagi  siswa  SMA  2  Muara  Bungo  telah  dapat  dijalankan  dengan  baik  dan  tanpa halangan  yang  berarti.  Dengan  kerjasama  tim  pengabdian  yang  baik  dan  peran serta  aktif  dari  penyuluh/narasumber  dalam  kegiatan  pengabdian  ini  maka semuanya  telah  berjalan  sesuai  yang  diharapkan  dan  harapannya  dapat memberikan manfaat bagi mitra pengabdian masyarakat yakni siswa-siswi SMA 2 Muara Bungo dan Masyarakat Bungo pada umumnya.

## Ucapan Terimakasih
Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Universitas Jambi yang telah mendanai  kegiatan  pengabdian  PPM  ini  melalui  sumber  Dana  DIPA-PNBP  pada Pascasarjana  Skema  Megister  Ilmu  Hukum  Universitas  Jambi  Tahun  2020,  sesuai Surat  Perjanjian  Pelaksanaan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  Nomor: 1176/UN21.18/AM.SPK/2020 Tanggal 20 April 2020

## Volume 6, Nomor 1, Juni 2022

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
AZ  Nasution, Perlindungan  Konsumen  Suatu  Pengantar,  Yogyakarta.  Diadit Media, 2001, hlm. 248.
Abdurahman  R.  Saliman, hukum  bisinis  untuk  perusahaa,  (jakarta:  Kencana Prenada media Group, 2010), h.158
Abdulkadir  Muhammad, Kajian  Hukum  Ekonomi  Hak  Kekayaan  Intelektual,  ( bandung;PT. Citra Aditya Bakti,2001), h. 89.
Celina Tri Krisyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Sinar Grafika, 2008
E  Saefullah,  Product  liability;  Tanggung  Jawab  produsen  di  Era  Perdagangan Bebas.dalam jurnal hukum bisnis, Vol 5, Jakarta, 1998
Erma  wahyuni,  T.  Saiful  bahri,  hessel  nogi  S.  Tangkilisisan, kebijakan  dan manajemen hukum merek,( yogyakarata: YPAPI, ) h.78
Tomi  suryo  utomo, hak  kekayaan  intelektual  (hki)  diera  global,  (  Yogyakarta  :
Graha ilmu, 2010 ), h. 208

## Undang-undang
Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Peraturan  Badan  Pengawas  Obat  Dan  Makanan  Npmor  31  Tahun  2018  Tentang Label Pangan Olahan
Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2019  Tentang Informasi  Nilai Gizi Pada Label Pangan Olahan.