## KOMUNITAS
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 10, No. 2, Desember 2019
Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Media Digital di Surabaya dalam Perspektif Islam

## Rio Febriannur Rachman
Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang riofrachman21@gmail.com
Abstract: This  article  explores  one  of  the  policies  of  the  City  Government  of Surabaya, to overcome the problem of poverty, through expanding employment. By launching KORIDOR Co-Working Scape, those are facilities for the community, to develop capabilities in the digital-based creative industry. This policy is expected to produce entrepreneurs who will recruit workers. The fasilities are representative places, computers, internet, and digital business assistance in the form of intensive training from experts. Observations made using qualitative methods with a case study approach. The theory used in seeing this phenomenon is public policy. Also, by looking, whether this policy is in line with the maqâsid al-syarî'ah, which is the concept of protecting the religion, life, mind, descent, and property of each member of  the  community.  Economic  development  to  realize  al- ‘adalah  al-iqtishodiyah (economic  justice)  through  the  development  of  digital  media-based  creative industries,  can  provide  protection  to  five  aspects  of  maqâsid  al-syarî'ah.  The majority of Muslim intellectuals argue that economic development efforts include those from Jihad fi Sabilillah (holy struggle in the way of God). While the use of digital media, as long as it does not violate the law of the principle of transactions in  Islam,  is  permitted.  It  proves,  the  Islamic  openness  to  the  development  of science and technology.
[Artikel  ini  mengupas  salah  satu  kebijakan  Pemerintah  Kota  Surabaya  untuk mengatasi  persoalan  kemiskinan,  melalui  perluasan  lapangan  kerja.  Caranya, dengan  meluncurkan  KORIDOR,  Co-Working  Scape,  yang  merupakan  fasilitas dan  sarana  bagi  masyarakat,  untuk  mengembangkan  kemampuan  di  bidang industri  kreatif  berbasis  digital.  Kebijakan  ini  diharapkan  dapat  mencetak  para pengusaha yang bakal merekrut tenaga kerja. Program ini berwujud penyediaan fasilitas  dan  sarana  berupa  tempat  yang  representatif,  komputer,  internet,  serta pendampingan  bisnis  digital  berupa  pelatihan-pelatihan  intensif  dari  para  ahli. Pengamatan yang dilakukan memakai metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus.  Teori  yang  dipakai  dalam  melihat  fenomena  ini  adalah  kebijakan  publik. Juga, dengan melihat keselarasan kebijakan ini dengan maqâsid al- syarî’ah , yang merupakan  konsep  perlindungan  agama,  jiwa,  akal,  keturunan,  dan  harta  tiap anggota  masyarakat.  Pembangunan  ekonomi  untuk  mewujudkan al- ‘adalah  al- iqtishodiyah melalui pengembangan industry kreatif berbasis media digital dapat memberikan  perlindungan  pada  lima  aspek maqâsid  al- syarî’ah .  Mayoritas intelektual muslim berpendapat bila upaya pembangunan ekonomi termasuk dari Jihad fi Sabilillah . Sementara penggunaan media digital, selama tidak melanggar hukum  prinsip  transaksi  dalam  Islam,  diperbolehkan  dan  ini  merupakan  bentuk keterbukaan Islam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Keywords: Public Policy, Co-Working Space, Surabaya, maqâsid al- syarî’ah

## Rio Febriannur Rachman

## A. PENDAHULUAN
Kemiskinan merupakan problem yang umumnya menerpa kota-kota besar di dunia. Termasuk, di Surabaya, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, negara berpenduduk terbanyak kelima. Tak bisa dimungkiri, Surabaya masih menghadapi masalah  laten  kemiskinan 1 .  Untuk  mengatasi  masalah  tersebut,  Pemerintah  Kota Surabaya mencetuskan sejumlah kebijakan 2 . Pemerintah Kota Surabaya memang memiliki tanggungjawab terhadap pemberantasan kemiskinan, terlebih, Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui jargon Tujuan
Pembangunan Berkelanjutannya  (Suistanable  Development  Goals)  menggariskan,  semua kebijakan  pemerintah  mesti  linier  dengan  tujuh  belas  poin  pembangunan berkelanjutan,  yang  salah  satunya  adalah No  Poverty atau  meniadakan kemiskinan 3 .  Berdasarkan  sumber  penyebabnya,  ada  beberapa  faktor  yang mengakibatkan kemiskinan, salah satunya, tidak adanya lapangan pekerjaan yang menjanjikan 4 .
Pada  bagian  lain,  perkembangan  teknologi  komunikasi  dan  informasi berjalan  pesat  di  kota-kota  besar,  termasuk  di  Surabaya.  Masyarakat  di  kota  ini, umumnya telah akrab dengan dunia digital, internet, dan media sosial. Fenomena ini  merupakan  tantangan  sekaligus  peluang.  Secara  khusus,  Pemerintah  Kota Surabaya  berupaya  merumuskan  kebijakan  agar  pemanfaatan  teknologi masyarakat  bisa  dilakukan  secara  produktif.  Apalagi,  Pemerintah  Kota  Surabaya sudah dikenal sebagai kota yang konsisten untuk melakukan optimalisasi teknologi demi reformasi birokrasi 5 .
Bagaimana  memanfaatkan  teknologi  secara  produktif?  Masyarakat  bisa
1 Hotman Siahaan,  “Profil  Kemiskinan  di  Surabaya:  Sebuah  Analisis
Fenomenologis ”. Jurnal Kemiskinan (2011): 219-227. 2 Rulam Ahmadi, “Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Pendekatan Modal Manusia (Studi Layanan Publik tentang Pemberdayaan Masyarakat Miskin yang Diselenggarakan oleh BPM- KB dan Posko 100 di Kota Surabaya)” . DIA: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik 10, No. 2 (2012): 16-31.
3 “About the Sustainable Development Goals ” , 2015, diakses pada 11 September 2018 https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/.
4 Husna  Ni’matul  Ulya,  “Paradigma  Kemiskinan  Dalam  Perspektif  Islam  Dan Konvensional”. El Barka: Journal Economic and Business 1, No. 1 (2018): 90-113 5 Suhendra, AS. “Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Kota Cerdas di Bandung da n Surabaya”. Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan 1, No. 1 (2017): 1- 9. https://doi.org/10.21787/mp.1.1.2017.1-9
menggunakan  teknologi  komunikasi  dan  informasi  sebagai  modal  menjalankan industri  kreatif,  mengoperasikan  aplikasi-aplikasi  teknologi  untuk  berwirausaha, maupun memromosikan produk-produk untuk dijual. Harapanya, masyarakat bisa menjadi pelaku usaha yang tidak hanya berstatus konsumer. Bertolak dari keinginan itu,  Pemerintah  Kota  Surabaya  mencetuskan  program  penyediaan  sarana  dan fasilitas  Co-Working  Space,  pada  2017  silam 6 .  Co-Working  Space  bernama KORIDOR yang berlokasi di lantai 3, Gedung Siola, Jalan Tunjungan, dibuat untuk menciptakan ekosistem yang cocok untuk masyarakat, agar dapat menjadi kreator, inovator, dan entrepreneur atau pelaku usaha. Targetnya, mereka bisa bersaing di ranah global.
Di KORIDOR, terdapat fasilitas internet lengkap, komputer, suasana nyaman dengan  penyejuk  udara,  serta  atmosfer  yang  kondusif.  Di  sana,  masyarakat  bisa belajar tentang industri kreatif dan media digital. Mereka yang bertemu, bisa saling berdiskusi serta berkarya secara kolaboratif. Beberapa ruang juga sudah disiapkan untuk  kegiatan-kegiatan  rutin  seperti  pelatihan  tentang  teknologi  digital,  markas komunitas muda, juga pameran karya seni rupa. Pada kegiatan, pelatihan, workshop serta  forum  diskusi  tersebut,  banyak  narasumber  berlevel  regional,  nasional,  dan internasional,  termasuk dari pihak facebook maupun google. Terdapat pula  tokoh nasional seperti Chairul  Tanjung, Dennis  Adiswara,  Vidi Aldiano, serta KORIDOR juga pernah mendapat kunjungan dari kedutaan Inggris dan Kroasia.
Melalui KORIDOR, Pemerintah Kota Surabaya menciptakan wadah inkubasi untuk pengembangan potensi masyarakat dalam industri kreatif dan media digital. Muaranya,  terlahir  lapangan  pekerjaan  baru  dari  tiap  pelaku  usaha.  Hingga pertengahan 2019, sudah ada 77 bisnis rintisan ( start up ), yang memiliki basecamp di KORIDOR. Sementara itu, pengunjung yang datang ke KORIDOR tiap hari, rata- rata  konsisten  di  kisaran  253  orang.    Artinya,  ada  kebermanfaatan  yang berkelanjutan di sana 7 .
Artikel  ini  mengupas  kebijakan  Pemerintah  Kota  Surabaya  dalam  bidang pengembangan  industri  kreatif  berbasis  media  digital  melalui  pengadaan  Co- Working  Space,  berdasarkan  teori  maupun  konsep  kebijakan  publik.  Kebijakan
6 Bagian  Organisasi  Pemerintah  Kota  Surabaya, Inovasi  Pelayanan  Publik. (Surabaya: Tidak diterbitkan, 2019)
7 Wawancara  dengan  Kepala  Sub  Bagian  Layanan  Informasi,  Humas  Pemkot Surabaya, Yanuar Hermawan, 7 Juli 2019

## Rio Febriannur Rachman
publik  didefinisikan  sebagai  tindakan  yang  memunyai  tujuan  tertentu,  dan dilaksanakan  oleh  pemerintah  secara  resmi 8 .  Kebijakan  publik  dapat  dianalisis secara evaluatif, dengan cara melihat kondisi masyarakat sebelum dan sesudah dijalankannya kebijakan tersebut 9 . Dilihat pula keselarasannya dengan maqâsid al- syarî’ah, yang  oleh  sejumlah  ulama  dianggap  sebagai  nilai-nilai  dan  sasaran hukum agama 10 .  Nilai  dan  sasaran  tersebut  secara  umum berorientasi merealisasikan kemaslahatan umat 11 .
Metode  yang  dipakai  kualitatif,  untuk  menghasilkan  deskripsi  menyeluruh dari  kondisi  lapangan,  melalui  pembahasan  terhadap  dokumen  maupun  kutipan wawancara  yang  relevan.  Penelitian  kualitatif  menempatkan  peneliti  atau  penulis sebagai  instrument  utama  yang  berkonsentrasi  pada  elemen  empiris  guna menerangkan keadaan faktual 12 .
Pendekatan  yang  digunakan  adalah  studi  kasus.  Studi  kasus  merupakan bentuk penelitian yang mengamati fenomena aktual dengan konteks terukur serta unik 13 . Kebijakan pengadaan Co-Working Space oleh pemerintah daerah umumnya dilakukan dengan menggandeng pihak swasta atau eksternal. Di Surabaya, uniknya, Co-Working  Space  ini  dikelola  langsung  oleh  Pemerintah  Kota  Surabaya  melalui Bagian  Hubungan  Masyarakat,  serta  buka  selama  24  jam  non-stop.  Keunikan lainnya, pada 2019 ini, kebijakan yang kemudian dinamakan dengan Cak eMus ini meraih  penghargaan  Top  99  Inovasi  Pelayanan  Publik,  dari  Kementerian  Dalam Negeri.  Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  adalah,  pertama,  studi dokumen/literatur  yang  berkenaan  dengan  kebijakan  ini.  Kedua,  wawancara dengan narasumber yang berkompeten, ketiga, observasi.
B. KEBIJAKAN APLIKATIF MEWUJUDKAN AL- ‘ADALAH AL-

## IQTISHODIYAH
Pemerintah  Daerah,  termasuk  Pemerintah  Kota  Surabaya,  memiliki
8 James E. Anderson, Public Policy Making (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1984) 9 William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000) 10 Wahbah al-Zuhaili, Ushûl al-Fiqh al-Islâmi (Damaskus: Dâr al-Fikri, 1986)
11 Al-Syâthibî, Al-Muawâfaqat Fi Ushul al- Syari’ah (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 2003)
12 Yvonna S. Lincoln & Egon   G. Guba, Naturalistic Inquiry (California: Sage. 1985)
13 Robert  K.  Yin, Case  Study  Research:  Design  and  Methods (London:  Sage Publication, 2003)
kewenangan untuk membuat dan melaksanakan kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan  apa  yang  dilakukan  pemerintah  yang  berhubungan  dengan  isu kemasyarakatan, demi kesejahteraan umum 14 . Pemerintah berhak membuat hukum atau regulasi, yang mengerahkan struktur-struktur di dalamnya, demi kepentingan masyarakat 15 .  Kebijakan  publik  bertujuan  untuk  memecahkan  suatu  masalah, misalnya masalah kemiskinan, dengan cara membuka lapangan pekerjaan. Bertolak dari  konsep  tersebut,  bisa  dipastikan  kalau  penyediaan  KORIDOR  Co-Working Space merupakan kebijakan publik yang ditelurkan oleh Pemerintah Kota Surabaya.
Sejumlah pemikir menyebutkan, kebijakan publik  dikonstruksikan oleh tiga level  hierarkis:  policy  level,  organizational  level,  operational  level 16 .  Policy  level biasanya  dijalankan  yudikatif  dan  legislative.  Organizational  level  dijalankan  oleh eksekutif.  Operational  level  dilaksanakan  oleh  perangkat  dari  pihak  eksekutif. Sebagai  contoh,  di  tingkat  Pemerintah  Pusat,  perangkat  yang  dimaksud  adalah kementerian, di tingkat Pemerintah Provinsi, perangkat yang dimaksud adalah Biro, Dinas, dan lain-lain, sedangkan di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota, ada dinas, bagian, badan, dan sebagainya.
Semua  kebijakan  publik,  dilindungi  dan  didasari institutional  arrangement atau peraturan perundang-undangan yang sah. Wujudnya berbeda-beda di setiap tingkat,  antara  lain,  Undang-Undang,  Peraturan  Presiden,  Peraturan  Pemerintah, Keputusan  Presiden,  Peraturan  Menteri,  Peraturan  Daerah,  Peraturan  Gubernur, Peraturan  Walikota,  Peraturan  Bupati,  dan  lain  sejenisnya.  Seluruh  regulasi, mengacu pada peraturan-peraturan lain sebelumnya, sehingga ada konsistensi dan keberlanjutan dalam setiap elemennya.
Penyediaan KORIDOR Co-Working Space merupakan salah satu kebijakan publik  di  Surabaya.  Policy  level  dari  kebijakan  ini  diperankan  oleh  legislatif  atau Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Surabaya.  DPRD  mengesahkan anggaran eksekutif dalam kebijakan ini. Organizational level dipegang Pemerintah Kota Surabaya. Ada pun operational level dilaksanakan oleh Bagian Humas sebagai perangkat yang menjadi leading sector kebijakan ini. Institutional arrangement dari kebijakan ini setidaknya didasarkan pada adanya Peraturan Daerah tentang APBD
14 Thomas R. Dye, Understanding Public Policy (New Jersey: Prentice Hall, 1972) 15 James E. Anderson, Public Policy Making (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1984)
16 Tachjan, Implementasi Kebijakan Publik (Bandung: AIPI, 2006)

## Rio Febriannur Rachman
tahunan, yang eksisting sejak 2017 hingga tahun ini, yang di dalamnya ada aturan untuk penggunaan anggaran buat kebijakan ini.
Bagaimana  implementasi  kebijakan  ini  dapat  dilihat  dari  aspek kebermanfaatan, dengan meninjau apa yang ada sebelum dan sesudah kebijakan ini  berjalan.  Secara  prinsip,  ada  sejumlah  manfaat  yang  dirasakan  masyarakat. Antara  lain,  warga  di  Surabaya  memiliki  alternatif  tempat  untuk  belajar  yang representatif,  karena  terdapat  fasilitas  internet  gratis  di  dalamnya 17 .  Mereka  juga punya  wadah  berkumpul  yang  nyaman,  yang  dapat  digunakan  untuk  menggarap tugas sekolah, kuliah, maupun pekerjaan 18 .
Kebermanfaatan  kebijakan  ini  juga  dapat  ditelaah  dari  lini  sosial  dan ekonomi. Bila diperhatikan, semua program atau kegiatan yang ada di KORIDOR Co-Working Space sesuai dengan cita-cita Pemerintah Kota Surabaya yang ingin mengangkat  harkat  dan  martabat  masyarakat  di  bidang  ekonomi.  Sudah  barang tentu,  adanya  kesetaraan  sosial  di  masyarakat  merupakan  keinginan  yang ditargetkan  pula.  Wawasan  di  bidang  industri  kreatif  berbasis  media  digital merupakan poin penting di era kekinian. Khususnya, di era masyarakat informasi, di mana orang-orang sangat dekat dengan segala macam informasi yang terkoneksi dengan internet 19 .
Yang  tak  kalah  menarik,  kegiatan  di  KORIDOR  Co-Working  Space  selalu melibatkan  banyak  pihak.  Selain  para  Aparatur  Sipil  Negera  (ASN)  di  setiap Perangkat  Daerah  (PD),  ada  pula  pihak-pihak  dari  eksternal  Pemerintah  Kota Surabaya.  Mereka  antara  lain  mengambil  posisi  sebagai  relawan  yang  menjadi petugas di sana sehari-hari, narasumber pelatihan, dan peran-peran sentral lainnya. Terdapat  pula  beberapa  komunitas  professional  yang  berkolaborasi  dengan memberi  bantuan  atau  berbagi  pada  masyarakat  yang  menggunakan  fasilitas  di sana, antara lain, komunitas Start Surabaya Gapura Digital, Gerakan Nasional 1000 Start Up Digital, Android Kejar Indonesia, Tata Rupa, dan Kreavi. Pemerintah Kota Surabaya tak segan berkolaborasi dengan pihak swasta untuk menjadi sponsor atau
17 Wawancara di KORIDOR Co-Working Space, dengan pengunjung yang seorang mahasiswi di kampus yang ada di Surabaya, tapi ber-KTP Sidoarjo, pada 4 April 2019
18 Wawancara di KORIDOR Co-Working Space, dengan pengunjung yang seorang siswi dari Surabaya, pada 4 April 2019
19 Fredian Tonny Nasdian, Pengembangan Masyarakat . (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014)
pendukung acara 20 .
Kebijakan  ini  menumbuhkan  mekanisme  kemitraan  antara  semua eksponen  masyarakat.  Terlebih,  para  aktifis  yang  telah  sukses  memiliki  industri kreatif, baik di bidang start up, desainer grafis, manajemen website maupun media sosial,  diarahkan  pula  untuk  berkolaborasi  dengan  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah (UMKM) yang tergabung di program Pahlawan Ekonomi dan Pejuang Muda Surabaya 21 . Artinya, ada korelasi antara program satu dengan program lain di lingkup Pemerintah Kota Surabaya.
UMKM yang umumnya berasal dari keluarga dengan ekonomi lemah, ikut terbantu karena produknya menjadi lebih bernilai jual. Jaringan UMKM bertambah luas, berkat pendampingan yang optimal. Kolaborasi UMKM dengan para aktifis di  KORIDOR  Co-Working  Space  membuat  pelaku  usaha  menjadi  lebih produktif 22 .  Kemasan  produk  mereka  juga  lebih  mantap  karena  bantuan  para desainer grafis yang bereputasi 23 .
Pada  bagian  lain,  terjalin  kebersamaan  antar  anggota  masyarakat  atau umat  di  suatu  wilayah,  demi  pertumbuhan  dan  keadilan  pemerataan  ekonomi. Dalam konteks kebersamaan ini, Islam mengajarkan umat untuk berjuang secara berjamaah. Ada keselarasan antara kebijakan penyediaan KORIDOR Co-Working Space  ini  dengan  perintah  Islam,  untuk  menegakkan  kebaikan  dan  kebenaran dalam  barisan  yang  rapat  selayaknya  suatu  bangunan  yang  tersusun  kokoh 24 . Implementasi  kebersamaan  dan  persatuan  umat  melalui  kemitraan  ini,  juga senafas dengan sebuah riwayat yang mewajibkan kaum muslimin untuk bersatu
20 “Inovasi  Co-Working  Space”,  2018,  diakses  pada  16  Mei  2019 https://organisasi.surabaya.go.id/home/file/pelayanan%20publik/masuk%20web/proposal %20%20koridor.pdf
21 R io  Febriannur  Rachman,  “Optimalisasi  Media  Digital  Berbasis  Kemaslahatan Umat dalam Program Pahlawan Ekonomi Surabaya”. Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam 8, No. 2 (Oktober 2019): 273-292 22 Abdul  Hakim,  “Pahlawan  Ekonomi  Efektif  Kembangkan  Industri  Kreatif  di Surabaya”, Antara News, 20 Maret 2019, https://m.antaranews.com/amp/berita/812795/pahlawan-ekonomi-efektif-kembangkan- industri-kreatif-di-surabaya
23 “Walikota  Risma  Kembali  Melaunching  Tata  Rupa  Prime  yang  Bantu  Desain Produk UKM Surabaya”, 2018, diakses pada 28 Juli 2019,
https://humas.surabaya.go.id/2018/08/13/wali-kota-risma-kembali-melaunching-tata-rupa- prime-yang-bantu-desain-produk-ukm-surabaya/
24 Al-Quran Surah Ash-Shof (61) ayat 4

## Rio Febriannur Rachman
di Al-Jamaah atau kelompok, sekaligus waspada pada bibit-bibit perpecahan yang mungkin timbul dari hasad maupun kedengkian 25 .
Di  antara  tujuh  belas  poin  dari  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  yang dicetuskan Perserikatan Bangsa-Bangsa 26 ,  terdapat poin Suistainables Cities and Comunities. Kebijakan penyediaan KORIDOR Co-Working Space selaras dengan poin ini, karena memererat hubungan komunal di kota Surabaya. Kebijakan ini juga selaras dengan poin Life in Land , karena basis dari industri kreatif di sini berfokus pada  ranah  digital.  Artinya,  ada  semangat paperless ¸  yang  sesuai  dengan  upaya mengurangi penebangan pohon sebagai  salah satu kehidupan yang ada di muka bumi. Yang secara tidak langsung pula, senada dengan poin Climate Action atau upaya melestarikan lingkungan sebagai sikap pada isu perubahan iklim.
Ada sejumlah tujuan dari penerapan hukum Islam di bidang ekonomi, salah satunya,  terjadinya  pemerataan  atau  keadilan  ekonomi  atau  Al- ‘adalah  Al- iqtisadiyah.  Sebagian  ulama  mengkiaskan,  keadilan  ekonomi  tersebut  berkaitan dengan distribusi pendapatan dan atau kekayaan 27 . Islam mengajarkan pada para penganutnya,  untuk  mengupayakan  kebersamaan  dalam  menikmati  kekayaan yang  ada  di  muka  bumi,  tidak  serakah,  sehingga  harta  kekayaan  tidak  Cuma beredar dalam satu kelompok konglomerasi 28 . Patut diketahui, bahwa harta, uang maupun  produk-produk  konsumsi,  harus  beredar  di    masyarakat  tanpa  adanya monopoli, karena ia memiliki fungsi sosial 29 .
Kebijakan  pengembangan  industri  kreatif  berbasis  media  digital,  melalui penyediaan KORIDOR, yang digelorakan oleh Pemerintah Kota Surabaya terbukti memberikan  dampak  bagi  masyarakat.  Implementasi  kebijakan  tersebut  dapat diukur  dan  dilihat  secara  transparan.  Pengukuran  bisa  dilaksanakan  secara komprehensif  sejak  tahap  perumusan,  implementasi,  dan  evaluasi,  dengan melihat kondisi sebelum dan sesudah kebijakan berjalan, dengan melihat tujuan- tujuan  yang  telah  dicapai 30 .  Apa  yang  dilakukan  Pemerintah  Kota  Surabaya  ini,
25 HR Tirmidzi 26 “About the Sustainable Development Goals”, 2015, diakses pada 11 September 2018, https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/. Diakses pada 11
27 Al-Quran Surah Al Hasyr (59) ayat 7
28 Ruslan  Abdul  Ghofur  Noor,  “Kebijakan  Distribusi  Ekonomi  Islam  dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia”, Islamica, 6, No. 2 (Maret  2012): 316-328
29 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah , Vol. 14 (Jakarta: Lentera Hati, 2002) 30 Budi Winarno, Kebijakan Publik: Teori dan Proses (Yogyakarta: Med Press, 2007)
merupakan  wujud  tanggungjawab  pemerintah,  yang  sudah  seharusnya  ikut berperan sentral dalam mengatur perekonomian masyarakat di semua lapisan 31 . Kebijakan  ekonomi  yang  berorientasi  pada  kesejahteraan  masyarakat, memang merupakan tanggungjawab pemerintah. Keadilan ekonomi harus dikelola dengan baik oleh pemerintah di setiap level, baik negara maupun daerah 32 . Di sisi lain, bila ditelaah dengan seksama, pengembangan industri kreatif berbasis media digital melalui pengadaan Co-Working Space, memiliki upaya menguatkan ekonomi kerakyatan. Di dalam ekonomi yang kuat, keselamatan jiwa, harta, keturunan dan akal,  bahkan  iman  seseorang  bisa  lebih  terjaga,  yang  lima  hal  tadi  merupakan elemen prinsip dalam prinsip maqâsid al- syarî’ah .

## C. TEKNOLOGI  KOMUNIKASI  DAN  INFORMASI  SEBAGAI  SARANA MUAMALAH
Di  era  masyarakat  digital  seperti  sekarang  ini,  pemanfaatan  teknologi komunikasi  dan  informasi  bagi  semua  eksponen  masyarakat,  termasuk  institusi pemerintah,  sudah  tidak  terelakkan 33 .  Oleh  sebab  itu,  apa  yang  dilakukan Pemerintah  Kota  Surabaya  dengan  penyediaan  KORIDOR  Co-Working  Space, sebagai penopang industri kreatif berbasis digital di masyarakat, merupakan langkah kongkret  menjawab  tantangan zaman.   Sudah sepantasnya, pemerintah di setiap level,  pada  masing-masing  institusi,  sanggup  mengelola  kemajuan  teknologi sehingga semua potensi bisa dimaksimalkan 34 .
Pemerintah mesti lihai menyandingkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi  dengan  misi  kepentingan  kebijakan 35 .    Termasuk  di  dalamnya,  pada kebijakan yang berkenaan dengan penyebaran informasi, sosialisasi, promosi, dan
31 M. Arif Hakim, “Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam ” . Iqtishadia, 8, No. 1, (Maret 2015): 19-40 32 Indra  Hidayatullah.  “Peran  Pemerintah  dalam  Stabilitas  Ekonomi  Pasar”. Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam, 8, No. 1 (April 2019): 183-208 33 Rio  Febriannur  Rachman.  "Menelaah  Riuh  Budaya  Masyarakat  di  Dunia Maya." Jurnal Studi Komunikasi 1. No. 2 (2017): 206-222. 34 Sad  Dian  Utomo,  “Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pembuatan  Kebijakan” dalam Indra  J.  Piliang,  Dendi  Ramdani,  dan  Agung  Pribadi ,  Otonomi  Daerah:  Evaluasi  dan Proyeksi, (Jakarta: Penerbit Divisi Kajian Demokrasi Lokal Yayasan Harkat Bangsa, 2003)
35 Ayuning  Budiati,  et  al.  “IT  governance  sektor  publik  di  Indonesia:  Konsep  dan kebijak an”, Prosiding  Konferensi  Nasional  Teknologi  Informasi  &  Komunikasi  untuk Indonesia (2006): 57-61

## Rio Febriannur Rachman
apa  saja  yang  secara  nyata  berkaitan  dengan  masyarakat  luas 36 .  Terlebih, berdasarkan data Asosiasi Pengguna Jasa Internet, di tahun 2016 37 , terdapat 132,7 juta orang atau setara dengan 60 persen penduduk Indonesia yang telah terakses oleh  internet.  Sedangkan  bila  melihat  dari  jumlah  penggunaan  gawai,  angka  unit yang  dimiliki,  berada  di  atas  jumlah  manusia  yang  memiliki  gawai,  hingga  130 persen. Dengan kata lain, seseorang bisa jadi memiliki dua atau lebih gawai.
Masyarakat makin dekat dengan dunia digital. Sehingga apa yang dilakukan Pemerintah  Kota  Surabaya  dengan  memberi  fasilitas  dan  sarana  pemanfaatan internet sudah selaras dengan era kekinian. Aktivitas manusia belakangan ini sudah dipengaruhi arus informasi yang terhubungan secara digital melalui internet. Sejalan dengan  itu,  masyarakat  makin  bergantung  pada  informasi  yang  diperoleh  secara lebih lekas melalui gawai 38 .
Islam memiliki sifat inklusif terhadap segala jenis perubahan sosial 39 .
Maka  itu,  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  selalu  bisa diterima  dan  kompatibel  dengan  agama  ini 40 .  Pada  bidang  bermuamalah, termasuk bertransaksi atau berbisnis, Islam juga tidak anti pada penggunaan teknologi.  Oleh  sebab  itu,  industri  kreatif  berbasis  media  digital  juga  tidak masuk dalam kategori terlarang. Bila ditarik lebih jauh, jual beli online juga mendapat  ruang.  Meski  memang,  jual  beli  konvensional  maupun  yang berbasis kemajuan teknologi komunikasi dan informasi atau online ada yang haram, serta ada yang halal 41 .
Sebagian  ulama  berpendapat,  asalkan  memenuhi  rukun  akad syariah,  jual  beli online diperbolehkan 42 .  Rukun  tersebut  di  antaranya,
36 Rachmat Kriyantono. “Konstruksi humas dalam tata kelola komunikasi lembaga pendidikan tinggi di era keterbukaan informasi publik”. Pekommas (2015): 18.2
37 “Survey  Internet  APJII  2016”, 2016,  diakses  pada  23  Januari  2019, https://apjii.or.id/content/read/39/264/Survei-Internet-APJII-2016
38 Rahma  Sugihartati, Perkembangan  Masyarakat  Informasi  &  Teori  Sosial Kontemporer . (Jakarta: Kencana, 2014)
39 Fathurrahman Azhari, “Dinamika Perubahan Sosial Dan Hukum Islam”. At-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam 16, No. 1 (2016): 197-221
40 Jamal Fakhri, “Sains Dan Teknologi Dalam Al-Qur’an”. TA’DIB 15.  No.  1 . (Juni 2010): 121-142 41 Tira Nur Fitria, “Bisnis Jual Beli Online ( Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara”. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 3. No. 1 (Maret 2017): 52-62 42 M. Nur Rianto Al Arif, “Penjualan on-line berbasis media sosial dalam perspektif ekonomi Islam”. Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan , 13, No. 1, (Juni 2013): 33-48
terdapat penjual dan pembeli, sighah atau ijab qobul di mana kedua belah pihak menyetujui syarat dan kondisi dalam transaksi, kejelasan objek pada transaksi,  dan  tujuan  akad  harus  linier  dengan  syariat,  dan  tidak  untuk merugikan  agama  atau  humanisme 43 .  Sementara  itu,  azas  yang  menjadi syarat  sah  jual  beli online adakah  kehalalan  dan  kejelasan  produk 44 ,  mutu dan  harga  sesuai,  serta  adanya  kejujuran,  kesepakatan,  dan  saling kerelaan 45 .
Penjelasan  tentang  jual  beli online ini  penting  disampaikan, berkenaan  dengan  kegiatan  yang  ada  di  KORIDOR  Co-Working  Space, sebab dalam kegiatan di sana ada aktifitas penguatan e-commerce atau jual beli online . Terlebih, di era digital seperti keberadaan transaksi online tidak bisa terbantahkan 46 . Salah satu topik pelatihan yang digandrungi masyarakat juga  berhubungan  dengan e-commerce . Seperti  sempat  disampaikan  di bagian terdahulu, para aktifis di KORIDOR Co-Working Space juga memberi pendampingan  pada  UMKM  di  Surabaya,  di  mana  mereka  diminta  untuk memanfaatkan  media  digital  dan  media  sosial  demi  pemasaran 47 .  Di KORIDOR  Co-Working  Space  sendiri,  terdapat  sejumlah  narasumber  dari facebook  dan  Google 48 yang  telah  memiliki  agenda  pelatihan  rutin.  Tentu saja,  tema  yang  disampaikan  seputar  penumbuhan  industry  kreatif  dan optimalisasi media digital.
Kebijakan  KORIDOR  Co-Working  Space  ini  tidak  sukar  direplikasi  atau kompatibel  untuk  dilaksanakan  di  daerah  lain 49 .  Yang  terpenting,  terdapat
43 Muhammad bin Idris al- Shafi’i. al-Umm . (Damasukus: Dar al-Fikr, 1990)
44 Abi Bakr bin Mas’ud al-Kasani. Badai’ al-Sanai’ fi Tartib al-Sharai’ . (Beirut: Dar al- Kutub al- ’Ilmiyyah, 2003)
45 Nasrul  Hisyam  Nor Muhamad,  “Aplikasi  Sains  Dan Teknologi  Dalam Transaksi Muamalah Islam” . Jurnal Teknologi: Universiti Teknologi Malaysia 49, No. 1 (2008): 81 –91 46 Annisa  Dwi  Kurniawati,  “Transaksi  E-Commerce  Dalam  Perspektif  Islam”, el- Barka: Journal Economic and Business, 2, No. 1, (Januari-Juni 2019): 90-113
47 Fitri  Rachmawati.  “Penerapan  Digital  Marketing  sebagai  Strategi  Komunikasi Pemasaran  Terpadu  produk  Usaha  Kecil  dan  Menengah  (UKM)  Pahlawan  Ekonomi Surabaya”. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
48 Gita Amanda, “Facebook Kunjungi Pelaku UMKM di Surabaya” , Republika, 3 Juni 2019, https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/19/06/03/pshxaw423- facebook-kunjungi-pelaku-umkm-di-surabaya
49 Tomi  Sudjatmiko,  “Top  Inovator  Harus  Tularkan  Inovasinya”, KR  Jogja ,  19  Juli 2018,
https://krjogja.com/web/news/read/72249/Top_Inovator_Harus_Tularkan_Inovasinya

## Rio Febriannur Rachman
kekompakan antar eksponen masyarakat, dan adanya komitmen dari pemerintah setempat.  Kebersamaan  merupakan  kunci  utama.  Kebanggaan  dan  rasa kekeluargaan yang merupakan kultur lokal Surabaya, menjadi kekuatan tersendiri dalam  implementasi  kebijakan  di  Surabaya 50 .  Sejauh  ini,  telah  banyak  elemen pemerintah  daerah  maupun  organisasi  masyarakat  dari  pulau  Jawa,  Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua, dan lain sebagainya, yang melakukan studi banding ke tempat ini 51 .
Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Dunia untuk pembangunan sosial ( World  Summit  on  Social  Development )  di  Kopenhagen,  Denmark,  pada  6-12 Maret 1995, disampaikan tiga dimensi yang perlu mendapat atensi semua pihak, khususnya pemerintah. Yakni, dimensi kemiskinan, dimensi ketenagakerjaan, dan dimensi  integrasi  sosial 52 .  Semua  kebijakan  pemerintah,  diharapkan  punya korelasi terhadap tiga dimensi tadi.
Kebaradaan KORIDOR Co-Working Space bersentuhan dengan dimensi kemiskinan,  karena  program  yang  ada  di  dalamnya  bertolak  dari  semangat membangkitkan  ekonomi  produktif  guna  memerangi  kemiskinan.  Bentuknya, dengan penyediaan lapangan kerja. Dalam aspek ini, pada konteks yang sama, dimensi ketenagakerjaan juga disentuh. Secara umum, pemerintah memang wajib menaruh  perhatian  pada  penumbuhan  ekonomi  masyarakat  yang  berorientasi pada solusi atas kemiskinan dan ketenagakerjaan 53 . Apabila kemiskinan digerus, masyarakat  sudah  memiliki  pekerjaan  yang  representative,  kesenjangan  sosial pun  terkikis.  Artinya,  muncul  integrasi  sosial  yang  berlandaskan  kesejahteraan ekonomi.
Islam  mengatur  keseimbangan  antara  kebutuhan  individual  dan  sosial 54 . Maka itu, manusia tidak boleh egois dan memikirkan dirinya sendiri. Program yang ada  di  KORIDOR  Co-Working  Space  bertumpu  pada  upaya  kolaboratif.  Di  mana manusia sebagai makhluk sosial, bersama pihak-pihak atau orang lain, bergandeng
50 Soedarso,  et  al.  “Dinamika  Multikultural  Masyarakat  Kota  Surabaya” . Jurnal Sosial Humaniora , 6, No. 1 (2013): 62-75. 51 Wawancara  dengan  Kepala  Sub  Bagian  Layanan  Informasi,  Humas  Pemkot Surabaya, Yanuar Hermawan, 7 Juli 2019
52 Edi Suharto. Analisis Kebijakan Publik . (Bandung: CV Alfabeta, 2014) 53 Izzah Masruroh & Muhammad Farid. “Pengaruh Pengelolaan Ekonomi Produktif dal am Mengentaskan Kemiskinan di Kota Lumajang”. Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam 8, No. 1, (April 2019): 209-229
54 Mursal & Suhadi , “Implementasi Prinsip Islam dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup”, Jurnal Penelitian 9, No. 1, (Februari 2015): 67-92
tangan meraih kesuksesan bersama. Manusia memang memiliki keinginan individu, tapi  wajib  tetap  memerhatikan  kondisi  sekitar.  Dengan  demikian,  keseimbangan terwujud  dan  keadilan  dapat  merata  dirasakan  umat 55 .  Problem  sosial,  termasuk persoalan ekonomi, pasti lebih gampang dipecahkan bila dirumuskan bersama demi kemaslahatan umat.
Pengembangan  industri  kreatif  berbasis  media  digital,  baik  dengan pemasaran  karya-karya  desain,  website,  e-commerce,  dan  penguatan  UMKM, bertujuan  untuk  menumbuhkan  iklim  wirausaha.  Hal  itu  selaras  dengan  anjuran Nabi  Muhammad  Sholallahu  alaihi  Wasalam,  yang  dalam  salah  satu  riwayat menyampaikan, penghasilan terbaik adalah yang diperoleh dari upayanya sendiri, dan  konsep  wirausaha  di  KORIDOR  Co-Working  Soace  ini  juga  berbasis  pada kemandirian 56 .  Dalam  sejumlah  riwayat  disebutkan,  para  pedagang  atau wirausahawan  yang  jujur  akan  mendapat  kemuliaan  dari  Tuhan  dan  bersama orang-orang beruntung di akhirat kelak 57 . Yang terpenting, para penerima manfaat nantinya  harus  berorientasi  pada  penyediaan  produk  berupa  barang  dan  jasa berkualitas 58 . Sebagaimana prinsip muamalah dalam Islam yang mengharuskan penyedia  produk  memberikan  pelayanan  terbaik.  Mereka  juga  dilatih  tentang pentingnya strategi dalam berwirausaha, ketekunan, inovasi, dan kreatifitas 59 .

## D. PENUTUP
Pengembangan industri kreatif berbasis media digital di Surabaya, melalui pengadaan KORIDOR Co-Working Space dijalankan dengan mengabaikan azas kapitalisme. Sebab, Pemerintah Kota tidak berharap ada profit atau keuntungan dari material yang bersifat satu arah dari pemakaian sarana atau fasilitas tersebut. Tidak  ada  retribusi,  pajak,  atau  pungutan  lainnya.  Pemerintah  Kota  Surabaya menyediakan sarana dan fasilitas, agar masyarakat bangkit dan berkreasi di sana,
55 Heri Junaidi & Cholidi Zainuddin, “Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam: Sebuah Kajian Awal”, Jurnal Muamalah 3 No. 1 (Juni 2017): 1-14 56 HR. Ibnu Majah di dalam As-Sunan 57 HR Tirmidzi nomor 1209
58 Sri Hartini, “Peran Inovasi: Pengembangan Kualitas Produk Dan Kinerja Bisnis”. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan 14, No. 1 (2012): 83-90.
59 P. Surjani, “Manajemen Strategi Dalam Menghadapi Era Globalisasi”. Unitas 11. No. 1 (2002): 20-36.

## Rio Febriannur Rachman
menjalankan industri kreatif, dan berkolaborasi. Muaranya, tercapai kesejahteraan bersama sehingga senada dengan prinsip ekonomi Islam 60 .
Melalui  kebijakan  ini,  diharapkan  muncul  simbiosis  mutualisme,  yang menguntung  Pemerintah  Kota  Surabaya  dalam  wujud  pelayanan  aplikatif,  dan yang  menguntungkan  masyarakat  secara  individu  maupun  komunal.  Pada  satu titik,  muncul  kondisi  di  mana  masyarakat  menjadi  kreatif  dan  inovatif,  serta sanggup memanfaatkan media digital secara maksimal. Mekanisme ekonomi yang saling menguntungkan tanpa eksploitasi pihak-pihak tertentu ini, selaras dengan kaidah Islam yang humanis dan universal 61 .
Dalam  perkembangan  pemikiran  Islam,  sejumlah  ulama  kontemporer menyebutkan, maqâsid al- syarî’ah atau tujuan adanya hukum syariah, merupakan konsep  yang  berkonsentrasi    pada  terciptanya  perlindungan  bagi  agama,  jiwa, akal,  keturunan,  dan  harta  manusia 62 .  Kebijakan  yang  berbasis  pembangunan ekonomi,  termasuk  di  dalamnya  yang  berfokus  pada  industry  kreatif  berbasis media  digital,  berpotensi  mewujudkan  perlindungan  pada  lima  poin  yang dimaksud 63 .    Lebih  lanjut,  bila  mengacu  pada  pendapat  sebagian  pakar  yang menyebutkan bila pembangunan ekonomi termasuk dari Jihad fi Sabilillah 64 , apa yang dilakukan di Surabaya ini pun bisa masuk kategori perjuangan di bawah panji agama.
Sebagai  bentuk  kebijakan  publik,  adanya  KORIDOR  Co-Working  Space dapat  dilihat  secara  objektif  di  aspek  kebermanfaatannya 65 .  Selain  data  yang menunjukkan adanya konsistensi pengunjung, dan jumlah komunitas yang terus berproduksi  di  sana,  serta  kolaborasi  dengan  UMKM  di  kota  ini,  banyaknya pengunjung saat adanya pelatihan-pelatihan industri kreatif berbasis media digital juga dapat dijadikan variabel ukuran. Warga yang memiliki senses of belonging
60 Zainil Ghulam . “Membincang Ekonomi Islam dan Kapitalisme”. Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam , 4, No. 2, (Oktober 2015): 1-12
61 Muhammad  Hanif  al  Hakim,  “The  Behaviour  Of  Economic  Agent  In  Islam”. El- Barka: Journal Economic and Business. 2, No. 1 (Januari – Juni 2019): 1-24 62 Ali  Mutakin,  “Teori  Maqâshid  Al  Syarî’ah  Dan  Hubungannya  Dengan  Metode Istinbath Hukum”. Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 19. No. 3, (Agustus 2017): 547-570
63 Muhammad Abdul Mun’im Affar, al-Takhtith wa al-Tanmiyah fi al-Islam ,
(Jeddah: Dar al-bayan al-Arabi, 1985)
64 Asmuni, “Konsep Pembangunan Ekonomi Islam”. Al Mawarid , edisi X (2003): 128- 151
65 William N. Dunn. Pengantar Analisis Kebijakan Publik . (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000)
terhadap fasilitas di sana, sehingga ikut menjaga dan merawat sarana yang ada, juga merupakan salah satu wujud keberhasilan program.
Kebijakan ini menjadi terjamin keberlanjutannya karena ada atensi khusus dari  Wali  Kota  Surabaya,  sebagai  pemimpin  tertinggi  di  Pemerintah  Kota Surabaya. Juga, kehadiran pihak DPRD untuk memberi pendapat, masukan, atau kritikan. Media Massa atau pers, juga dipersilakan menjadi unsur kontrol sosial. Semua  program  di  KORIDOR  Co-Working  Space  dijalankan  secara  transparan dan siap menghadapi masukan dari masyarakat yang bisa disalurkan melalui akun resmi media sosial Pemerintah Kota Surabaya.

## DAFTAR PUSTAKA
Affar, Muhammad Abdul Mun’im. al-Takhtith wa al-Tanmiyah fi al-Islam ,
Ahmadi,  Rulam.  “Pemberdayaan  Masyarakat  Miskin:  Pendekatan  Modal Manusia  (Studi  Layanan  Publik  tentang  Pemberdayaan  Masyarakat Miskin  yang  Diselenggarakan  oleh  BPM-KB  dan  Posko  100  di  Kota Surabaya)” . DIA: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik 10, No. 2 (2012): 16- 31.
Al- Kasani, Abi Bakr bin Mas’ud. Badai’ al-Sanai’ fi Tartib al-Sharai’ . (Beirut: Dar al-Kutub al- ’Ilmiyyah, 2003)
Al-Syâthibî. Al-Muawâfaqat  Fi  Ushul  al- Syari’ah. Beirut:  Dâr  al-Kutub  al-Ilmiyah,
2003.
Al-Zuhaili, Wahbah. Ushûl al-Fiqh al-Islâmi. Damaskus: Dâr al-Fikri, 1986.
Amanda,  Gita.  “Facebook  Kunjungi  Pelaku  UMKM  di  Surabaya” ,  Republika, 3 Juni2019, https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/19/06/03/p shxaw423-facebook-kunjungi-pelaku-umkm-di-surabaya
Anderson,  James  E. Public  Policy  Making. New  York:  Holt,  Rinehart  and Winston, 1984.

## Rio Febriannur Rachman
Arif, M. Nur Rianto Al. “Penjualan on-line berbasis media sosial dalam perspektif ekonomi Islam”. Ijtihad,  Jurnal  Wacana Hukum  Islam dan Kemanusiaan , 13, No. 1, (Juni 2013): 33-48
Asmuni,  “Konsep  Pembangunan  Ekonomi  Islam”. Al  Mawarid ,  edisi  X  (2003):
128-151
Asosiasi  Penyelenggara  Jasa  Interne t  Indonesia.  “Survey  Internet  APJII  2016”,
2016, diakses pada 23 Januari 2019, https://apjii.or.id/content/read/39/264/Survei-Internet-APJII-2016
Azhari,  Fathurrahman.  “Dinamika  Perubahan  Sosial  Dan  Hukum  Islam”. At- Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam 16, No. 1 (2016): 197-221
Bagian  Humas  Pemerintah  Kota  Surabaya.  “Walikota  Risma  Kembali Melaunching  Tata  Rupa  Prime  yang  Bantu  Desain  Produk  UKM
Surabaya”, 2018, diakses pada 28 Juli 2019,
https://humas.surabaya.go.id/2018/08/13/wali-kota-risma-kembali- melaunching-tata-rupa-prime-yang-bantu-desain-produk-ukm-surabaya/
Bagian  Organisasi  Pemerintah  Kota  Surabaya, Inovasi  Pelayanan  Publik. Surabaya: Tidak diterbitkan, 2019.
Bagian  Organisasi  Pemerintah  Kota  Surabaya.  “Inovasi  Co-Working  Space”,
2018, diakses pada 16 Mei 2019,
https://organisasi.surabaya.go.id/home/file/pelayanan%20publik/masuk% 20web/proposal%20%20koridor.pdf
Budiati,  Ayuning  et  al.  “IT  governance  sektor  publik  di  Indonesia:  Konsep  dan kebijakan”, Prosiding  Konferensi  Nasional  Teknologi  Informasi  & Komunikasi untuk Indonesia (2006): 57-61
Dunn, William N. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000.
Dye, Thomas R. Understanding Public Policy . New Jersey: Prentice Hall, 1972.
Fakhri, Jamal. “Sains Dan Teknologi Dalam Al-Qur’an”. TA’DIB 15.  No.  1 . (Juni 2010): 121-142
Fitria, Tira Nur. “Bisnis Jual Beli Online ( Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan
Hukum Negara”. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 3. No. 1 (Maret 2017): 52- 62
Ghulam,  Zainil.  “Membincang  Ekonomi  Islam  dan  Kapitalisme”. Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam , 4, No. 2, (Oktober 2015): 1-12
Hakim,  Abdul.  “Pahlawan  Ekonomi  Efektif  Kembangkan  Industri  Kreatif  di
Surabaya”, Antara News, 20 Maret 2019,
https://m.antaranews.com/amp/berita/812795/pahlawan-ekonomi-efektif- kembangkan-industri-kreatif-di-surabaya
Hakim, M. Arif Hakim. “Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam ” . Iqtishadia, 8, No. 1, (Maret 2015): 19-40
Hakim,  Muhammad  Hanif  al.  “The  Behaviour  Of  Economic  Agent  In  Islam”. El- Barka: Journal Economic and Business. 2, No. 1 (Januari – Juni 2019): 1- 24
Hartini, Sri. “Peran Inovasi: Pengembangan Kualitas Produk Dan Kinerja Bisnis”.
Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan 14, No. 1 (2012): 83-90.
Hidayatullah,  Indra.  “Peran  Pemerintah  dalam  Stabilitas  Ekonomi  Pasar”.
Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam, 8, No. 1 (April 2019): 183-208
Jeddah: Dar al-bayan al-Arabi, 1985.
Junaidi, Heri & Cholidi Zainuddin, “Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam: Sebuah Kajian
Awal”, Jurnal Muamalah 3 No. 1 (Juni 2017): 1-14
Kriyantono, Rachmat. “Konstruksi humas dalam tata kelola komunikasi lembaga pendidikan tinggi di era keterbukaan informasi publik”. Pekommas (2015): 18.2

## Rio Febriannur Rachman
Kurniawati,  Annisa  Dwi.  “Transaksi  E-Commerce  Dalam  Perspektif  Islam”, el- Barka: Journal Economic and Business, 2, No. 1, (Januari-Juni 2019): 90- 113
Lincoln, Yvonna S. & Egon   G. Guba. Naturalistic Inquiry . California: Sage, 1985.
Masruroh, Izzah & Muh ammad Farid. “Pengaruh Pengelolaan Ekonomi Produktif dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Lumajang”. Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam 8, No. 1, (April 2019): 209-229
Muhamad, Nasrul  Hisyam Nor.  “Aplikasi Sains  Dan  Teknologi  Dalam  Transaksi Muamalah Is lam” . Jurnal Teknologi: Universiti Teknologi Malaysia 49, No. 1 (2008): 81 –91
Muhammad bin Idris al- Shafi’i. al-Umm . (Damasukus: Dar al-Fikr, 1990)
Mursal & Suhadi , “Implementasi Prinsip Islam dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan H idup”, Jurnal Penelitian 9, No. 1, (Februari 2015): 67-92
Mutakin,  Ali.  “Teori  Maqâshid  Al  Syarî’ah  Dan  Hubungannya  Dengan  Metode Istinbath Hukum”. Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 19. No. 3, (Agustus 2017): 547-570
Nasdian, Fredian Tonny. Pengembangan Masyarakat . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
Noor,  Ruslan  Abdul  Ghofur.  “Kebijakan  Distribusi  Ekonomi  Islam  dalam Membangun  Keadilan  Ekonomi  Indonesia”, Islamica 6,  No.  2 (Maret 2012): 316-328
Perserikatan  Bangsa- Bangsa.  “About  the  Sustainable  Development  Goals ” ,
2015, diakses pada 11 September 2018 https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-
goals/.
Rachman,  Rio  Febriannur.  "Menelaah  Riuh  Budaya  Masyarakat  di  Dunia Maya." Jurnal Studi Komunikasi 1. No. 2 (2017): 206-222.
Rachman,  Rio  Febriannur.  “Optimalisasi  Media  Digital  Berbasis  Kemaslahatan Umat dalam Program Pahlawan Ekonomi Surabaya”. Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam 8, No. 2 (Oktober 2019): 273-292
Rachmawati,  Fitri.  “Penerapan  Digital  Marketing  sebagai  Strategi  Komunikasi Pemasaran  Terpadu  produk  Usaha  Kecil  dan  Menengah  (UKM) Pahlawan Ekonomi Surabaya”. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
Shihab, M. Quraish. Tafsir al-Mishbah , Vol. 14 . Jakarta: Lentera Hati, 2002.
Siahaan,  Hotman.  “  Profil  Kemiskinan  di  Surabaya:  Sebuah  Analisis Fenomenologis ”. Jurnal Kemiskinan (2011): 219-227.
Soedarso,  et  al.  “Dinamika  Multikultural  Masyarakat  Kota  Surabaya” . Jurnal Sosial Humaniora , 6, No. 1 (2013): 62-75.
Sudjatmiko ,  Tomi.  “Top  Inovator  Harus Tularkan  Inovasinya”, KR  Jogja ,  19  Juli 2018,https://krjogja.com/web/news/read/72249/Top-Inovator-Harus- Tularkan_Inovasinya
Sugihartati,  Rahma. Perkembangan  Masyarakat  Informasi  &  Teori  Sosial Kontemporer . Jakarta: Kencana, 2014.
Suharto, Edi. Analisis Kebijakan Publik . Bandung: CV Alfabeta, 2014
Suhendra, AS. “Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Kota Cerdas di Bandung  dan  Surabaya”. Matra  Pembaruan:  Jurnal  Inovasi  Kebijakan 1, No. 1 (2017): 1-9. https://doi.org/10.21787/mp.1.1.2017.1-9
Surjani, P. “Manajemen Strategi Dalam Menghadapi Era Globalisasi”. Unitas 11. No. 1 (2002): 20-36.
Tachjan. Implementasi Kebijakan Publik . Bandung: AIPI, 2006.

## Rio Febriannur Rachman
Ulya,  Husna  Ni’matul.  “Paradigma  Kemiskinan  Dalam  Perspektif  Islam  Dan Konvensional”. El Barka: Journal Economic and Business 1, No. 1 (2018): 90-113
Utomo,  Sad  Dian.  “Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pembuatan  Kebijakan” dalam Indra  J.  Piliang,  Ramdani,  Dendi  dan  Agung  Pribadi ,  Otonomi  Daerah: Evaluasi  dan  Proyeksi. Jakarta:  Penerbit  Divisi  Kajian  Demokrasi  Lokal Yayasan Harkat Bangsa, 2003.
Winarno,  Budi. Kebijakan  Publik:  Teori  dan  Proses .  Yogyakarta:  Med  Press, 2007.
Yin,  Robert  K. Case  Study  Research:  Design  and  Methods .  London:  Sage Publication, 2003.