## PERGESERAN IDEOLOGI DAN GERAKAN ISLAM: DARI SALAFI, FUNDAMENTALISME KE ISLAMISME
Rasuki 1 , Nur Rahmad Yahya Wijaya 2
1,2 Institut Kariman Wirayudha Sumenep
1 rasukimh1@gmail.com

## Abstract
This paper discusses the shifting ideology and Islamic movements that have occurred in several countries with Muslim-majority populations. By  explaining  some  of  the  thoughts  of  Salafi  and  Fundamentalist ideologues  such  as  Ibn  Taimiyyah,  Ibn  Qayyim  al-Jauziyah,
Muhammad  Ibn  Abdul  Wahab,  apart  from  maintaining  the  purity  of Islamic  teachings,  these  two  ideologies  became  the  embryos  for  the brith  of  the  ideology  and  movement  of  contemporary  Islamism. Ideologists  of  Islamism  such  as  Al-Maududi,  Al-Banna  responded  to the  dynamics  of  problems  in  Muslim  society  in  general  by  voicing alternatives by proposing Islam as the final option by establishing an Islamic  state  and  implementing  Islamic  law  in  the  institution  of  an Islamic caliphate.
Keywords: Fundamentalism, Islamism, Islamic State, Islamic Syaria

## Abstrak
Tulisan  ini  membahas  soal  bergesernya  ideologi  dan  gerakan  Islam yang  terjadi  di  beberapa  negara  berpenduduk  muslim  mayoritas. Dengan  menjelaskan  beberapa  pemikiran  para  ideolog  Salafi  dan Fundamentalisme  seperti  Ibn  Taimiyyah,  Ibn  Qayyim  al-jauziyah, Muhammad  Ibn  Abdul  Wahab,  selain  mempertahankan  kemurnian ajaran Islam, kedua ideologi ini menjadi embrio lahirnya ideologi dan gerakan  Islamisme  kontemporer.  Ideolog  Islamisme  seperti  Al- Maududi, Al-Banna merespon dinamika problem masyarakat muslim pada  umumnya  dengan  menyuarakan  alternatif  dengan  mengajukan Islam  sebagai  pilihan  akhir  dengan  mendirikan  negara  Islam  serta penerapan syariat Islam dalam institusi khilafah Islamiyah.
Keywords: Fundamentalisme, Islamisme, Negara Islam, Syariat Islam

## Pendahuluan
Fenomena  yang  menjadi  perhatian  cukup  serius  banyak  kalangan beragama  di  Indoneia  pasca  berakhirnya  rezim  Orde  Baru  adalah menguatnya  tuntutan  penerapan  syariat  Islam  dan  penegakan  Negara Islam  (Islamic  state).  Tuntutan  penegakan  syariah  Islam  dan  atau berdirinya  Negara  Islam  digemakan  oleh  kelompok  fundamnetalis  atau Islamis. Dengan dalih penerapan syariah Islam dan atau berdirinya negara Islam,  tuntutan  mereka  tidak  saja  dilakukan  dengan  cara-cara  damai, bahkan  tidak  jarang-dengan  mobilisasi  massa-tindakan  mereka  lakukan dengan cara-cara kekerasan.
Apa  yang  menjadi  tuntuan  kelompok  fundamentalisme  dan Islamisme  dengan  ketidak  puasan  mereka  terhadap  eksistensi  negara sekuler  dalam  mengelola  negara,  menimbulkan  penilaian  negatif  dan penolakannya  terhadap  bentuk  negara  sekuler  atau  negara  domokrasi. Martin  menyebut  dua  pemicu  utama  munculnya  kelompok  tersebut. Pertama, menguatnya isu kegagalan politik lokal rezim berkuasa (political failures  in  the  regim)  pada  waktu  itu  dan  terjadinya  marjinalisasi  politik (political  marginalization);  kedua,  menguatnya  jaringan  solidaritas antarmuslim di seluruh dunia, 1 sehinggga gerakan Islamisme yang terjadi dibeberapa belahan dunia berpenduduk muslim mayoritas juga merembes ke Indosenisa yang penduduknya mayoritas Islam.
Ideologi kelompok Fundamnetalisme dan Islamisme mewujud pada ormas  Islam  Indonesia  seperti  FPI,  KAMMI,  MMI  dan  HTI,  ormas  yang berdiri  sejak  tumbangnya  rezim  Orde  Baru.  Sedangkan  di  India  berdiri Jama’ah  al-Islami,  dan  Ikhwan  al-Muslimin  (IM)  di  Mesir,  di  mana  baik Jama’ah  al-Islami  dan  Ikhwan  al-Muslimin  keduanya  mengusung  ideologi tegaknya  negara  Islam  dengan  maksud  menerapkan  syariat  Islam  dalam sebuah negara.
Gerakan  Islamisme  kontemporer  berbeda  dengan  ideologi pendahulunya;  Salafi  dan  Wahabi.  Ideologi  Salafi  dan  Wahabi-setidaknya
1 Jamhari, “Mapping Radical Islam in Indonesia”, Jurnal Studia Islamika, 3 (2003), 9
pada  tahap  awal-dakwah  keislamannya  mengajarkan  pemurnikan  ajaran Islam  (purifikasi)  melalui  pemahaman  dan  praktek  keagaman  dengan mengikuti apa yang sudah termaktub pada kitab suci, al-Quran dan Hadits. Kedua  ideologi  ini  menginginkan  kehidupan  muslim  hari  ini,  mengikuti Nabi  dan  para pendahulu  Islam  (al-Salaf  al-Shaleh)  sebagai  praktek  ideal dalam  melaksanakan  syariah  Islam,  selain  dengan  cara  memberantas segala  bentuk  amaliah  yang  tergolong  sebagai  khurafat,  bid’ah  atau penyimpangan.
Ideologi dan gerakan fundamentalisme-yang sering disebut dengan faham Wahabi-Salafi-selanjutnya tersebar keberbagai Negara berpenduduk Muslim mayoritas, dengan semangat dan ideologi yang sama sebagaimana  ideology  Salafi,  orientasi  dan  gerakan  ideologinya  sudah berubah. Kelompok ini mulai menyentuh dimensi politik-kekuasaan untuk mendirikan  negara  Islam  dan  penerapan  syariat  Islam.  Inilah  ideologi Islamisme (sebagian menyebut Islam politik).
Tuntutan penerapan syariat Islam tetap mengemuka sejauh negara masih  menganut  sistem  demokrasi.  Tuntutan  penerapan  syariat  Islam maupun  berdirinya  negara  Islam  sampai  era  reformasi,  wacana  tersebut terus  hidup  dan  mewarnai  corak  dinamika  politik  maupun  realitas sosiologis  masyarakat  dan  kehidupan  bernegara.  Meski  harus  diakui bahwa  para  pengusung  ideologi  Fundamentalisme  atau  Islamisme,  suara mereka  hanya  mewakili  sebagian  kecil  aspirasi  kaum  muslim.  Tapi, faktanya  gagasan  menghidupkan  kembali  penerapan  syariat  Islam  atau berdirnya bentuk negara Islam khususnya, tidak pernah mati. 2
Dengan  mengungkap  gagasan  dasar  ideologi  Salafi  dan Fundamnetalisme,  tulisan  ini  hendak  mengungkap  ketersambungan sekaligus  pergeseran  ideologi  keduanya  yang  pada  akhirnya  mewujud dalam ideologi dan gerakan Islamisme di abad komtemporer.
2 Patmono,  “Aspirasi  Islam  Dalam  Konteks  Negara  Bangsa”  dalam  Komaruddin  Hidayat dan Ahmad Gaus AF (ed.). Menjadi Indonesia: 13 Abad Eksistensi Islam di Bumi Nusantara. (Bandung: Mizan, 2006).

## Makna dan Sejarah Salafi, Fundamentalisme dan Islamisme
Dalam  terminologi  bahasa  arab,  istilah  populer  yang  sering diperbincangan adalah kata salaf, salafi dan salafiyyah. Istilah salaf adalah bentuk  masdar  dari  fi’il  madhi  salafa  yang  artinya  “sudah  berlalu, mendahului,  atau  lebih  dahulu”. 3 Sebagaimana  pernyataan  alqoumu  al- salaf  al-mutaqaddimun  artinya  kaum  salaf,  adalah  orang-orang  yang terdahulu.  Sebagai  istilah  dari  bahasa  arab,  kata  salaf  juga  merupakan bentuk  tunggal  (mufrod)  sedangkan  bentuk  jamaknya  adalah  aslaf  atau sallaf. Maka kata salaf yang dimaksud adalah para pendahulu atau orang- orang  yang  sebelumnya  adalah  mereka  yang  berilmu  atau  para  ulama shaleh  terdahulu,  al-salaf  al-shalih.  Lawan  istilah  salaf  adalah  khalaf (modern) yang artinya adalah sekarang atau kekinian.
Dalam  pngertian  yang  lebih  luas,  makna  salaf  adalah  kembali kepada Islam sejati (murni), Islam sebagaimana yang telah diajarkan oleh pendiri  dan  generasi  Islam  awal,  yakni  Nabi  Muhammad,  para  shahabat dan  Tabi’in.  Mereka  memahami  dan  mengamalkan  Islam  sebagiamana Islam  yang  telah  dicontohkan  langsung  oleh  Nabi.  Para  idealis  dan penganjur faham Salaf, menangkap dan mengamalkan esensi Islam dalam bentuk  formal  sebagaimana  pada  masa  awalnya.  Mereka  inilah  yang seringkali dilabeli dengan sebutan salafisme.
Mayoritas  ulama  sepakat  bahwa  rentang  waktu  atau  periode  salaf selama  tiga  abad  pasca-meninggalnya  Nabi  Muhammad.  Dalam  kurun waktu itu pula salaf terbagi pada tiga generasi awal Islam yaitu masa para shahabat  Nabi  sampai  pada  shahabat  Anas  ibn  Malik  (w.  9  H./710  M.), tabi’in (180 H./796 M.) dan berakhir pada Imam Ahmad ibn Hambal (169- 241  H),  dan  sekaligus  menjadi  akhir  dari  generasi  salaf. 4 Mereka  adalah generasi  Islam  awal  (salaf)  yang  tidak  hanya  memahami,  tapi
3 Ahmad  Warison  Munawwir, Al-Munawwir:  Kamus  Arab-Indonesia, (Surabaya,  Pustaka Progressif, 1997),  651
4 Emad Eldin Shahin, “Salafiyah”, Dalam John L. Esposito (ed) The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World, Vol. 5, (Oxford: Oxford University Press, 1995), 104
mengikuti/mengamalkan  agama  sebagaimana  yang  telah  dipraktekkan oleh Nabi.
Jika  istilah  Salaf  pertama  kali  lahir  di  dunia  Islam,  sebaliknya berbeda  dengan  fundamentalisme.  Istilah  fundamentalisme  pertama  kali lahir  di  dunia  Barat.  Secara  etimologi  fundamentalisme  berasal  dari  kata fundamen  yang  artinya  hal-hal  mendasar  atau  asas-asas.  Secara terminologi  fundamentalisme  adalah  aliran/faham  pemikiran  keagamaan yang  cendrung  menafsirkan  teks-teks  keagamaan  secara  kaku  (rigid)  dan tekstual  (literar). 5 Hal  ini  sama  dengan  pandangan  Gellner  bahwa  dasar utama  gagasan  fundamentalisme  adalah  keyakinan  agama  tertentu dipegang secara kokoh dalam bentuknya yang literal (harfiyah) dan bulat, tanpa  kompromi,  dan  tanpa  interpretasi. 6 Dangan  kata  lain,  pemahaman terhadap    agama  sebatas  mengikuti  apa  yang  telah  tertera  secara  jelas (qath’i), apa  adanya, tanpa ada pengurangan atau penambahan sedikitpun terhadap bunyi kitab suci.
Dalam  sejarahnya,  istilah  fundamentalis  keagamaan  pertama  kali muncul  di  kalangan  Kristen.  Dalam  artikelnya  yang  bertitel  “The  Myth  of Islamc Fundamentalisme,” Ilyas Ba-Yunus sebagai seorang sosiolog musim, menyebut bahwa diskursus fundamentalisme pertama kali muncul dalam satu konfrensi menganai Bible 1978, yang diselenggarakan di Nigara Falls New  York. 7 Konfrensi  ini  dihadiri  oleh  beberapa  tokoh  penting  dari kalangan  pimpinan  Baptis,  Presbyterian  dan  para  aktivis  Gereja  yang melahirkan  kesepakatan  9  prinsip  fundamental.  Dalam  penandatangan konfrensi  tersebut  mereka  menamakan  diri  sebagai  kelompok  (kaum) fundamentalisme,  sedangkan  bagi  para  penentangnya  disebut  dengan kaum zindik/bid’ah (heretic).
5 Mahmud  Amin  Al-Alim,  “Fundamentalisme  Islam:  Perebutan  dan  Pergerseran  Makna”, dalam Jurnal Tashwirul Afkar, (Edisi No. 1 Tahun 2002), 20
6 Ernest Gellner, Postmodernisme, Reason and Religion, (London: Routledge, 1992), 15-18 7 Syafiq  Hasyim,  “Fundamentalisme  Islam:  Perebutan  dan  Pergerseran  Makna”,  dalam Jurnal Tashwirul Afkar, (Edisi No. 1 Tahun 2002), 8
Meski para pengikut konfrensi itu dengan tegas mendeklaraisikan diri sebagai kaum fundamentalsi, tidak sedikit di luar mereka yang dengan tegas  menolak  label  itu.  Mereka  menganggap  bahwa  fundamentalisme tidak mewakili akidah yang dianut, klim sebagain kaum fundamentalisme tidak  merepresentasikan  orang  Kristen  secara  keseluruhan.  Dengan ketidak  setujuan  sebutan  kaum  fundamentalisme,  mereka  lebih  suka menyebut  dirinya/golongan  dengan  sebutan  “Kristen  sejati”  atau  Kristen saja. 8
Kendati  pada  awalnya  fundamentalisme  lahir  di  Amerika  Serikat dari  kelompok  agama  Kristen,  dan  dengan  makna  dan  pengalaman  yang sama,  fundamentalisme  juga  dialami  oleh  agama  lainya  seperti fundamentalisme  pada  Hindu,  Budha  maupun  fundamentalisme  pada Islam,  dengan  mengingat  adanya  semangat  yang  sama  dengan  ideologi fundamentalismenya.  Sejarah  lahir  fundamentalisme  sebagai  upaya membendung diri dari ancaman modernism yang menodai kesucian agama dengan berkeinginan untuk kembali kepada teks-teks kitab suci agama.
Fenomena  fundamentalisme  pada  masa  Islam  awal  (Salaf) misalnya,  dapat  kita  lihat  pada  kritik  Imam  Ahmad  ibn  Hambal  terhadap kelompok  Mu’tazilah  dan  semua  pengamal  metode  rasionalis.  Dengan semangat yang sama, Imam Ahmad ibn Hambal serta para mendukungnya berupaya memurnikan kembali ajaran Islam dari berbagai macam bentuk praktek  yang  bersifat  tahayul,  khurafat  dan  bid’ah,  atau  dengan  kata  lain menolak segala amaliyah yang tidak dicontohkan Nabi dan para shahabat.
Fundamentalisme  Islam  terus  berlangsung  pada  masa  modern. Sekedar menyebut beberapa nama semisal Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim al- Jauziyyah dan Muhammad ibn Abdul Wahab adalah pelanjut dan sekaligus penerus  dalam  mendiseminasi  ajaran  dasar  Islam  sesungguhnya  dengan spirit  pemurnian  akidah  Islam  (puritanisme)  dari  semua  bentuk  praktek keagamaan  yang  berbau  bid’ah.  Dengan  semangat  dan  ideologinya
8 Haidar Ibrahim Ali, Menelusuri Sejarah dan Makna Fundamentalisme , di kases tanggal 11 April 2023
kemudian  mereka-kelompok  fundamentalisme-mempopulerkan  jargon “kembali kepada al-Qur’an dan al-Hadits”.
Sedangkan istilah Islamisme diperkenalkan pertama kali oleh Filsuf Prancis,  Voltaire  (1694-1778)  dengan  menggunakan  istilah  Islamisme sebagai  pengganti  kata  dari  istilah  Mohammedisme  yang  kemudian digunakan  di  kalangan  orang  Eropa  untuk  agama  orang  Arab.  Istilah  itu kemudian  diadopsi  ke  dalam  bahasa  Inggris  dalam  edisi  (1900)  Oxford English  Dictionary.  Tetapi,  istilah  Islamisme  kemudian  jarang  digunakan untuk  waktu  yang  lama.  Karena  Islam  politik  baru-baru  ini  menjadi  isu penting dalam politik internasional pasca-Perang Dingin, istilah Islamisme sekali  lagi  menjadi  istilah  yang  banyak  digunakan  di  kalangan cendekiawan,  dan  jurnalis.  Kini,  secara  lebih  umum,  istilah  tersebut mengacu pada jenis khusus penafsiran, organisasi, dan gerakan keagamaan di kalangan umat Islam yang menekankan keunikan dan keunggulan Islam atas  ideologi  politik  lainnya.  Istilah  Islamisme  kadang  sering  digunakan secara bergantian dengan istilah fundamentalisme dan Salafisme. 9
Selain pertama kali dikenalkan di dunia Barat, istilah Islamisme juga melahirkan  perbedaan  pengertian  dikalangan  para  pengkaji  gerakan keislaman,  baik  ilmuan  muslim  dan  Barat.  James  Piscatori  misalnya, mendefinisikan  Islamisme  sebagai  sebuah  gerakan  dikalangan  Muslim yang berkomitmen terhadap aksi publik untuk mewujudkan agenda Islam. Akan  tetapi,  pengertian  James  tersebut  direvisi  oleh  Donal  Emmerson dengan mendefinisikan Islamisme dengan komitmen muslim terhadap dan isi agenda tersebut.
Graham  Fuller,  mendefinisikannya  secara  lebih  jelas  bahwa Islamisme  sebagai  Islam  politik  yang  diusung  oleh  orang-orang  yang meyakini  bahwa  Islam  memiliki  tawaran  soal  bagaimana  politik  dan masyarakat  dikelola  dalam  dunia  Muslim  kontemporer  serta  hendak
9 Ahmad N. Permata, Islamist Party and Democratic Participation: Prosperous Justice Party (PKS)  in  Indonesia  1998-2006 ,  (Tesis,  Philosophischen  Fakultät  der  Westfälischen Wilhelms-Universität zu Münster, 2008), 18.
mewujudkannya  dalam  berbagai  cara. 10 Akan  tetapi  dalam  tataran praksisnya,  apakah Islamisme  merujuk  pada  semua  Islam  dan  yang  tidak selalu  berorientasi  kepada  politik  kekuasaan  atau  sebatas  berkenaan dengan gerakan Islam politik semata.
Asef Bayat mendefinisikan Islamisme sebagai ideologi dan gerakan yang  berusaha  untuk  membangun  tatanan  Islam  (ideologies  and movements  that  strive  to  establish  some  kind  of  an  slamic  order),  yang dapat berbentuk negara Islam, hukum syariah, atau nilai-nilai yang berasal dari  moralitas  Islam  sendiri. 11 Definisi  yang  dibuat  Bayat  tersebut berkaitan  degan  gerakan  Islamisme  di  mana  ia  lahir  sebagai  bahasa penegasan  diri  dalam memobilisasi  masyarakat  seperti  kebanyakan kelas menengah  misalnya,  yang  merasa  termarginalkan  oleh  proses-proses ekonomi, politik atau budaya dominan dalam masyarakat, yang merasakan langsung terhadap kegagalan modernitas-kapitalis maupun utopis sosialis yang  kemudian  membuat  bahasa  moralitas  melalui  agama  dan menginginkan pergantian sistem politik. 12
Dengan  beberapa  alasan  tersebut,  Bayat  kemudian  menjelaskan lebih lanjut bahwa gerakan Islamisme memiliki dua misi utama: pertama, Islamisme  mencoba  mengartikulasikan  sebuah  versi  Islam  yang  dapat merespon  defisit  politik,  ekonomi,  dan  budaya  mereka,  kedua,  Islamisme membayangkan  Islam  sebagai  sebuah  sistem  ketuhanan  yang  sempurna dengan  model  politik,  kode  budaya,  struktur  hukum,  dan  tata  ekonomi yang superior. 13 Islamisme sebagai ideologi dan gerakan Islam pada masa kontemporer  di  pelopori  diantaranya  oleh  Hasan  Al-Banna,  dan  Sayyid Qutb, keduanya dari Mesir, dan Abu al-A’la al-Maududi dari Pakistan yang dikenal sebagai pendukung utama ideologi Islamisme.
10 Sheri Berman,  “Islamisme,  revolution, and Civil  Society”, Perspectives  on Politics, 1  (2: 2003), 258
11 Asef  Bayat,  “The  Coming  of  a  Post‐Islamist  Society”,  Critique:  Critical  Middle  Eastern Studies, (Vol. 5, No. 9, 1996), 43-52.
12 Asef Bayat, Pos-Islamisme, Terjemahan oleh. Faiz Tajul Milah, (Yogyakarta: LKiS, 2011), 12 13 Ibid, 12

## Dari Ideologi Salafi, Fundamentalisme ke Gerakan Islamisme
Pada  awalnya,  ada  dua  kecendrungan  faham  berbeda  dalam memahami  dan  mendekati  makna  kebenaran  agama.  Kecendrungan pertama dengan menggunakan pendekatan metode rasional, diwakili oleh kelompok  Mu’tazilah,  kelompok  yang  sangat  mendewakan  kemampuan akal  pikiran  manusia  dalam  mengungkap  makna  dan  kebenaran  dibalik teks  agama.  Kecendrungan  kedua  menolak  keras  kecendrungan rasionalis/Mu’tazilah diwakili kelompok salaf dengan pendekatan metode tekstual.  Kecendurngan  metode  ini  mengharuskan  rasio  untuk  tunduk kepada  naqli  (teks)  dan  membatasi  wewenang  akal  dalam  persoalan agama  termasuk  batasan  dan  kemampuan  akal  di  dalaam  menakwilkan dan menafsirkan al-Qu’ran atau al-Hadits.
Sebagai  penganut  pendekatan  metode  tekstual  dengan  menolak keras  pendekatan  keislaman  rasionalis  Mu’tazilah  pada  awalnya  adalah Imam Ahmad bin Hambal (169-241 H), salah satu murid Imam al-Syafi’ie, peletak  dasar  metode  tekstualis.  Ia  tidak  hanya  menentang  golongan Mu’tazilah, tapi semua gerakan keislaman yang berhaluan rasionalis pada masyarakat  muslim  saat  itu  menjadi  sasaran  kritik  keras  Imam  Hambali dan  pengikutnya.  Sebagai  corak  baru  pemahaman  keislaman  ini  tidak berhenti  sampai  di  situ,  dalam  perjalanan  faham  ala  Imam  Ahmad  ibn Hambal  ini  terus  mendapat  dukungan  dari  kalangan  muslim  berikutnya hinggga lahir nama-nama tokoh pendukung yang populer.
Beberapa tokoh yang popular sebagai pelanjut corak keislaman ala Imam  Hambli  adalah  Taqyuddin  ibn  Taimiyyah,  Ibn  Qayyim  al-Jauziyyah, Muhammad  ibn  Abdul  Wahab.  Sebagai  ideolog  salaf  di  era  kontemporer mereka kemudian oleh Martin van Bruinessen disebut sebagai bapak kaum fundamentalisme  Islam. 14 Gagasan  utama  kelompok  ini  sangat menekankan pada prinsip kembali kepada Islam murni, Islam sebagimana yang telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad, para sahabat dan tabi’in.
14 Martin van Bruinessen, Muslim Fundamnetalism: Something to be Understood or to be Explainet Away,” dalam Howard M. Federspiel (ed), An Antology of Islamc Studeis, Vol II, (Montreal: Indonesia-Canada Islamic Higher Education Project, 1996), 90
Eksistensi ideologi kelompok salafi pada era kontemporer, dapat di identifikasi  terhadap  pakaian  yang  dikenakannya  di  ruang  publik. Penampilan  mereka  sangat  eksklusif  dalam  berbusana  yang  dikenakan dalam  keseharian.  Dikalangan  laki-laki  misalanya,  mereka  berbusana dengan  model  khas  tertentu  seperti  memakai  jubah  panjang  (jalabiyah), mengenakan  surban  (imamah),  mmemakai  celana  cingkrang  (isbal)  dan merawat  jenggot  panjang  (lihyah).  Bagi  perempuannya,  mereka menggunakan  pakaian  dengan  serba  hitam  yang  menutupi  seluruh tububnya (niqab). 15 Hal ini menandai dirinya sebagai kelompok yang tetap komitmen  pengamal  ajaran  murni  Islam  sebagaimana  yang  telah dipraktekan oleh Nabi Muhammad dan generasi muslim awal Islam (Salaf).
Gerakan ini juga bersifat eksklusif dengan cara menarik garis batas antara  kelompoknya  dengan  kelompok  lain.  Hal  ini  semakin  diperjelas dengan dianutnya ciri khusus lainnya, baik dalam hal penampilan fisik atau cara  berpakaian  yang  membedakan  diri  mereka  dengan  kelompok  lain. Sebagian  kelompok  yang  mengenakan  busana  dengan  ciri  khas  tertentu- dalam  pergaulan  keseharian-kelompok  ini  sangat  ekslusif  dengan kelompok/komunitas  lain,  dan  pada  saat  yang  sama  pula  pergaulan diantara  mereka  sangat  terjalin  dengan  cukup  ketat.  Artinya,  mereaka tidak  mudah  bergaul  dengan  kelompok  atau  komunitas  lain  yang  jelas berbeda pandangan keyakinan dengannya.
Pada  tahap  awal,  kelompok  salaf/salafi  ini  dengan  semangat  dan komitmennya  di  dalam  mengamalkan  dan  mendakwahkan  pemurnian akidah,  dan  menjaga  peribadatan  yang  benar  serta  menjaga  kualitas moralnya.  Sehingga  kelompok  ini  tidak  bersinggungan  langsung  dengan politik  atau  dengan  ideology  politik  tertentu.  Sikap  mereka  jelas  sekali menjauh  dari  hiruk  pikuk  dunia  politik  dan  tetap  dengan  komiten  awal sebagai  pengamal  pemurnian  ajaran  Islam.  Hal  ini  terbukti  dengan
15 Noorhaidi  Hasan,  “Salafi    Madrasahs  and  Islamic  Radicalism  in  Post-New  Order Indonesia”, dalam Kamruzzaman Bustaman-Ahmad dan Patrick Jory (eds), Islamic Studies and Islamic Education in Contemporary Southeast Asia, (Malaysia, Yayasan Ilmuan, 2022),
berbagai  dakwah  atau  ajaran  dan  gerakan  dakwahnya  selalu  mereka kemas dengan acara halaqah dan daurah. 16
Sebagaimana  ideologi  dan  gerakan  dakwah  Salafi  pada  tahap  awal yang  tidak  mengafirmasi  dunia  politik  (praktis),  Salafi  kontemporer (Wahabisme)  yang  disebut  dengan  fundamentalisme  Islam,  juga  tidak bersinggungan  dengan  politik.  keduanya  menjauhkan  dakwah keislamannya  dari  hiruk  pikuk  dunia  politik  (hizbiyyah)  karena  gerakan- gerakan  dakwah  Islam  yang  menggunakan  politik  sebagai  medianya diyakininya  tidak  lagi  mengamalkan  pemurnian  ajaran  agama  Islam sebagaimana  yang  diajarkan  oleh  Muhammad  bin  Abdul  Wahhab. 17
Dakwah  Islam  yang  bersentuhan  dengan  politik  adalah  kesalahan  besar (dosa)  karena  termasuk  perbuatan  bid’ah  dan  tidak  sesuai  amalan  Islam murni.
Fenomena  salafisme  kontemporer  ini-yang  mendaku  sebagai pengamal dan penjaga kemurnian Islam-menurut Hasan, sangat jelas sekali berakar  kuat  pada  doktrin  utama  Wahabisme,  doktrin  dan  gerakan  yang lahir  pada  abad  ke  18  yang  digagas  oleh  ideolog  Wahabisme,  yakni Muhammad  ibn  Abdil  Wahab.  Gerakan  ini  sebagaimana  salafi  awal mengusung  gagsan  pemurnian  Islam,  yang  dengan  keras  memberantas faham/keyakinan  luar  yang  bersifat  tahayyul,  khurafat,  praktek  sufi  atau thoriqoah,  musyrik  dan  sejenisnya  yang  dianggapnya  sebagai  perbuatan bid’ah dan menyimpang dari ajaran Islam sebenarnya. Dengan doktrin ini mereka dengan tegas dan ketat menyebut siapa saja orang atau kelompok dapat disebut beriman dan kafir. Dengan doktrin tegas dan keras ini pula tidak  sedikitpun  mereka  mentolerir  perbuatan  yang  diangap  telah
16 Noorhaidi  Hasan, Laskar  jihad:  Islam,  Militansi  dan  Pencarian  Identitas  di  Indonesia Pasca-Orde Baru ( Jakrta: LP3S & KITLV, 2008), 31
17 Abdul Mu`thi,. Memerangi Dakwah Hizbiyyah , (Salafi 9:16, 1996), 16-19 Al-Husaini, Hasan bin al-Hasin Irsyad al-bariyyah, (Sana‘a: Dar al-Atsar. . t.t.) Noorhaidi  Hasan, Laskar  Jihad:  Islam,  militancy  and  the  quest  for  identity  in  post-New Order  Indonesia, (Tesis  Dr.  Falsafah.  Faculteit  der  Letteren  en  International  Institute  for the Study of Islam in the Modern World. Universiteit Utrecht, 2005), 343-344
menyimpang  dari  syariat.  Demikian  pula  mereka  sangat  menolak  adanya taqlid. Oleh karenanya  semua harus kembali kepada sumber utama ajaran agama yakni al-Qur’an dan hadits Nabi.
Karena  dengan  semangat  yang  sama,  salafi  kontemporer  dapat disebut  sebagai  wahabisme  mengingat  kesamaan  ajaran  mereka  dengan para  pendahulunya  dengan  melakukan  proses  penghimpunan  dan penyusunan  kembali  ajaran,  dan  mengikuti  kembali  dengan  melakukan berbagai  pengaturan  dan  penyesuaian  kembali  pemikiran  yang  telah dikembangkan  oleh  para  tokoh  wahabisme  sebelumnya  seperti  Ibn Taimiyyah,  Muhammad  Ibn  Qayyum  al-Jauziyah dan  Muhammad  Ibn  Abd al-Wahhab. Tidak aneh kemudian jika di dalam dakwah keislaman ataupun dalam mengeluarkan fatwa-fatwa keislamannya, dua tokokh utama seperti Abd  al-Aziz  Abd  Allah  bin  Bazz  dan  Muhamamd  Nashir  al-Din  al-Albani selalu menjadi rujukan utamanya.
Jika  Martin  van  Bruinessen  menyebut  mereka-para  ideolog  salaf- sebagai  bapak  kaum  fundamentalisme  Islam  di  era  kontemporer, para penstudi  Islam,  semisal  Martin  dan  lainnya,  fundamnetalisme  juga disematkan terhadap fenomena dan identitas kegamaan di kalangan umat Islam. Fundamentalisme  Islam  menunjukkan  pada  aliran  atau  faham keislaman yang cendrung menafsirkan kitab suci baik al-Qur’an dan hadits secara kaku (rigid) dan harfiyah (literaris). 18
Beberapa  ciri  kalangan  fundamentalisme  yang  melekat  antara  lain mereka sangat menolak adanya perubahan, bersikap intoleransi, tertutup, keras,  kaku  dalam  bermadzhab,  tunduk  kepada  tradisi,  berorientasi  ke belakang,  menentang  pertumbhan  dan  perkembangan.  Dengan  ciri-ciri demikian  tidak  aneh  jika  mereka  akan  melakukan  pemberangusan terhadap berbagai kritik dan adanya  berbagai perbedaan. 19
18 M. Dawam Rahardjo, “Fundamentalisme”, dalam Muhammad Wahyu Nafis (ed).,
Rekonstruksi dan Renungan Religius Islam, (Jakarta: Paramadina, 1996), 86-93
Yusril Ihza Mahendra, “Fundamnetalisme, Faktor dan Masa Depannya, Ibid, 97
19 Haidar Ibrahim Ali, Menelusuri Sejarah dan Makna Fundamentalisme , di kases tanggal 1 Mei 2023
Dengan ciri yang melekat terhadap  fundamentalisme Islam, Akbar S.  Ahmed  menyebut  mereka  identik  dengan  radikalisme  dengan menambahkan  satu  ciri  dominan  yaitu  vulgaritas,  cenderung  memakai kata-kata  kasar  serta  kotor  untuk  menyudutkan  rival-rival  politiknya, bahkan  kadangkala  tidak  mereka  sadari  bahwa  klaim  dan memperjuangkan  kebenaran  dilakukan  dengan  kekerasan  (violence)  dan tindakan amoral. 20
Sampai  di  sini  tidak  ada  perbedaan  fundamental  kedua  ideologi antara  Salafisme  dan  Fundamnealisme.  Dalam  derajat  tertentu  keduanya sebatas  saling  melengakpi  dalam  menyikapi  terhadap  adanaya  arus perkembangan  dan  kemjauna  zaman  yang  berbeda  pada  masanya.  Jika Salafisme  lahir  sebagai  respon  ketidak  setujuannya  terhadap  Mu’tazilah yang  cendrung  mengunakan  metode  rasionalisme,  pada  saat  yang  sama Fundamnetalisme  melakukan  reaksi  terhadap  faham-faham  keislaman yang masih lekat bercampur dengan amaliyah berbau bi’ah dan khurafat di tegah  masyarakat  yang  berlangsung  secara  massif.  Kedua  faham ini tetap konsisten  dengan  dakwah  keislamannya,  dakwah  dengan  mengajak masyarakt  kembali  dengan  melaksanakan  syari’ah  Islam  sesuai  dengan tuntunan al-Qur’an dan al-Hadits.
Dalam  posisi  demikian  berbeda  dengan  pendulunya,  Islamisme sebagai  alternative  dari  kedua  faham  sebelumnya  mendapat  momentum dalam gerakan melanjutkan ideology keagamaan, di mana Islamisme tidak lagi murni hanya bersinggungan dengan soal dimensi purifikasi dan ritual, namun juga mulai menfokuskan gerakannnya pada dimensi intelektual dan politik. 21
Islamisme  dengan  demikian  adalah  gerakan  Islam  yang  muncul sebagai  gejala  sosial  politik  di  berbagai  belahan  dunia  yang  berkaitan dengan  aktivitas  sekelompok  individu.  Islamisme  berkaitan  dengan
20 Akbar  S  Ahmad, Post-Modernism  and  Islam:  Predicament  and  Promise ,  (New  York: Routledge, 1992), 171.
21 Edi Susanto, “Kemungkinan Munculnya Paham Islam Radikal di Pesantren”, (Tadris, 2: 1, 2007), 3.
gerakan  yang  mengusung  ideologi  Islam  dengan  terbentuknya  Negara Islam.  Para  aktivis  pengusung  ideologi  Islam  politik  disebut  dengan kelompok  Islamis.  Pandangan  awal  yang  diyakini  kelompok  Islamisme adalah bahwa Islam dan politik tidak dapat teripisahkan, Islam dan politik adalah  padu  sebagaimana  dengan  tegas  sering  dinyatakan  bahwa  Islam dan  politik  adalah  satu  kesatuan  yang  tidak  dapat  dipisahkan  (din  wa daulah).
Gagasan ideologi Islamisme yang bergulir ke berbagai dunia muslim dapat  dilacak  persambungannya  kepada  para  pemikiran  salafi.  Pemikir salafi  awal  setelah  Ahmad  ibn  Hambal  adalah  al-Maududi,  Sayyid  Qutub dan  Ibn  Taimiyyah.  Mereka  disebut  sebagai  ideolog  salafi  maupun fundamentalisme,  di  mana  gagasaan  utama  pemikiran  mereka  menjadi rujukan sekaligus mengilhami gerakan Islamisme berikutnya.
Al-Maududi  sebagai  seorang  pemikir  politik  Islam  jelas  menolak demokrasi.  Demokrasi  sebagai  sistem  pemeritahan,  sepenuhnya kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat.  Rakyat  mempunyai  kekuasaan tertingi, sekaligus sebagai penentu atas pelaksanaan sistem pemerintahan. Sistem  demokrasi  semacam  ini  bagi  Maududi  jelas  bertentangan  dengan ajaran  Islam,  sebab  bagi  Al-Maududi,  pada  dasarnya  sebagai  pemilik otoritas tertinggi dalam masyarakat adalah Allah, 22 Ia sang pencipta yang mengatur dan pemilik kehendak mutlak atas keberdaaan alam dan seisinya termasuk keberadaan manusia. Oleh karenanya, dalam sistem ini, manusia tidak  lagi  tunduk  kepada  sesama  manusia  (sebagai  pemimpin  terhadap yang lain)  akan tetapi semua warga Negara muslim berpegang teguh atas perintah Allah dan sunnah Nabi. Sistem ini yang disebut Maududi dengan istilah  hakimiyyah  ilahiyyah  atau  theo-democracy,  pemerintahan demokratik berdasarkan ketuhanan. 23
22 Al-Khaladi, Shalah Abd. Al-Fattah. Sayyid Qutb al-Syahid al-Hayy, (Amman: Maktabat al- Aqsha, 1981), 67 23 Yusril  Ihza  Mahendra, Islam  dan  Konsepsi  Kontemporer  Mnegenai  Negara:  Gagasan Jama’at al-Islami di Pakistan dan Masyumi di Indonesia, (Jakarta: Paramadina, Seri Kajian Kup Agama ke-99 Tahun VII, 1994), 29
Dalam pandangannya bahwa ajaran Islam adalah sempurna. Ia tidak saja mengajarkan ibadah mahdha saja, seperti shalat, puasa, haji, dan zakat, tetapi  juga  termasuk  hukum  negara.  Artinya,  jika  hukum  Allah  ingin ditegakkan dengan sempurna maka menegakkan institusi kenegaraan Ilahi (Islam)  adalah  keharusan  karena  dengan  sistem  ini  umat  Islam    dapat menjadikan syari’ah sebagai undang-undang resmi negara. Sebab menurut al-Maududi,  mewujudkan  cita-cita  Islam  sebagi  sebuah  negara  yang tentram,  tertib  dan  damai  merupakan  harapan  yang  dicita-citakan  oleh Islam sendiri sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an. 24
Begitu  pula  pemikiran  kelompok  Islamisme  jika  dirujuk  kepada ideolog  pertamanya  tersambung  pada  pemikiran  Ibn  Taimiyyah. Sebagaimana pemikiran al-Maududi, Ibn Taimiyyah berpandangan bahwa Islam  merupakan  tata  sosial  yang  mempunyai  hukum  tertinggi  yaitu hukum  Allah. 25 Karena  hukum  tertingi  adalah  hukum  Tuhan,  maka  satu- satunya  pemilik  otoritas  tertinggi  adalah  Tuhan.  Atas  tegaknya  hukum Tuhan  di  bumi,  manusia  sebagai  pemimpin  dalam  pemerintahan  Islam satusnya  sebatas  sebagai  wakil  (khalifah)  Allah  di  muka  bumi.  Dalam pandangan  ini  warga  masyarakat  wajib  mena’ati  pemerintahan  yang melaksanakan syariat Allah, dan sebaliknya, manusia tidak wajib mena’ati pemerintahan  yang  tidak  menjalankan  syara’at  Islam  dalam pemerintahannya.
Dalam  konsep  ideology  negara  theo-democracy  ini  terdapat diskursus  dua  klasifikasi  status  warga  negara  yaitu  siapa  yang  disebut warga  negara  muslim  dan  bukan  warga  muslim  (ahl  al-Dhimmy).  Hal  ini berimplikasi terhadap posisi siapa yang berhak meminpin sebagai kepala pemerintahan, muslim atau bukan.
Fenomena pergeseran ideologi Salafi dan Fundamnetalisme menjadi gerakan  Islam  politik,  Islamisme  menjadi  gerakan  riil  di  tangan  Maududi
24 Abu  al-A’la  al-Mawdudi, Tafhim  al-Qur’an (The  Meaning  of  The  Qur’an),  pent.  Ch. Muhammad Akbar, Vol. Viii, (Lahore: Islamic Publications, 1989), 57 25 Khalid  Ibrahim  Jindan, Teori  Politk  Islam,  Telaah  Kritis  Ibnu  Tamiyah  Tentang Pemerintahan Islam, Terj, Masrohim, (Jakarta: Risalah Gusti 1999), 82
dengan  membentuk  Jama’ah  al-Islami  di  India  sekaligus  sebagai ideolognya, dan terbentunya Ikhwan al-Muslimin (IM) di Mesir pada tahun 1928  M, 26 yang  didirikan  oleh  Hasan  al-Banna  (1906-1949  M)  dan sekaligus perumus ideologinya.
Al-Banna  sebagai  pendiri  Ikhwan  al-Muslimin  menegaskan  bahwa menegakkan  Negara  Islam  dengan  melaksnakan  syara’at  Islam  yang sumbernya adalah al-Qur’an dan Hadits Nabi menjadi keharusan bagi umat Islam.  Hal  ini  menjadi  pilihan  agar  umat  Islam  tidak  terus  menerus mengalami keterpurukan karena cengkraman ideologi sekuler Barat yang telah  merusak  inteletual  dan  spiritual  umat  Islam.  Negara  Islam  sebagai alternatif  pilihan  diharapkan  dapat  menyudahi  kondisi  tidak menguntungkan  bagi  umat  Islam,  di  samping  ideologi  Barat  tersebut bertentangan dengan ajaran Islam sendiri. Dengan kata lain, negara Islam dengan  konstitusi  syari’atnya  tidak  saja  menjadi  alternative  semata  tapi sekaligus sebagai solusi. Dengan prinsip semacam ini, jargon popular selalu digemakan kalangan Islamisme bahwa “Islam adalah solusi.” 27
Gerakan Ikhwan al-Muslimin semakin radikal setelah bergabungnya Sayyid  Qutb  (1906-1966),  yang  mengadopsi  konsep  hakimiyah (kadaulatan  Tuhan)  al-Maududi  serta  mereradikalisasi  konsep  Jahiliyah modern  al-Maududi,  sebagai  penduhulunya.  Dalam  konsep  hakimiyah, Negara  Islam  adalah  Negara  yang  mengikuti  ketentuan  Tuhan  sebagai pemilik kuasa mutlak. Dalam Negera Islam Negara mengikuti hukum Allah, dan  bukan  sebaliknya,  di  mana  negara  membuat  atau  menentukan hukumnya  sendiri.  Konsep  hakimiyah ini  kemudian  berhubungan  dengan Jahiliyah modern, di mana jahiliah modern bagi Qutb adalah suatu situasi di  mana  nilai-nilai  fundamental  yang  diturunkan  Tuhan  kepada  manusia diganti dengan nilai-nilai palsu (artifisial), nilai yang berdasar hawa nafsu
26 Al-Ikhwan al-Muslimin adalah organisasi keagamaan memiliki visi negara Islam dengan berbasis  syariah  sebagai  tatanan  politik  yang  menjadi  ciri  cukup  mendasar  Islamisme. Lihat Bassam Tibi, Islamism and Islam, 20
27 Gilles Kepel. Pembalasan Tuhan: Kebangkitan Agama-Agama Samawi di Dunia Modern, ter, Masdar Hilmy, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), 10
duniawi.  Jahiliyah  modern  adalah  modernitas  “barbaritas  baru,”  situasi yang ketentuannya tidak lagi disandarkan kepada hukum Tuhan (Allah).
Sebagai  gerakan  Islam  politik  di  era  kontemporer,  Ikhwan  al- Muslimin menjadikan Islam sebagai rujukannya (al-dawlah almadaniyyah bi  al-marja’iyyah  al-Islamiyyah)  mendapat  sambutan  luas  dikalangan muslim  di  beberapa  dunia,  tanpa  terkecuali  sebagian  muslim  Indonesia turut  serta  menyambutnya.  Ini  terbukti  dengan  terbentuknya  beberapa ormas  keagamaan  berbasis  ideologi  Islam,  seperti  Front  Pembela  Islam (FPI),  Hizbut  Tahrir  Indonesia  (HTI),  Kesatuan  Aksi  Mahasiswa  Muslim Indonesia (KAMMI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan yang lainnya.
Ormas-Ormas Islam seperti FPI, HTI dengan segera terbentuk hanya beberapa bulan pasca tumbangnya rezim Orde Baru. Sejak berdirinya, HTI mislanya  dengan  agenda  menerapkan  syariat  Islam  dengan  terang- terangan  meneriakkan  Indonesia  harus  menjadi  negara  dengan  sistem khilafah (khilaf al-Islamiyah) dengan berideologi Islam. 28
Begitu  juga  Front  Pembela  Islam  (FPI),  melalui  gerakan  dan dakwahnya,  menyuarakan  diterapkannya  syariat  Islam  secara  kaffah  di bawah  naungan  Khilafah  Islamiyah  menurut  manhaj  Nubuwwah.  Sebagai aksi nyata dalam gerakan dakwahnya, FPI dengan dalih amal ma’ruf  nahi mungkar  diberbagai  moment  aksinya  tidak  ragu-ragu  men-sweeping tempat–tempat  terjadinya  praktek  kemaksiatan  seperti  hiburan  malam, perjudian dan sejenisnya. 29 Tindakan ini dilakukan dengan cara-cara paksa dan  bahkan  tidak  sedikit  tindakan  tersebut  dilakukan  dengan  cara-cara kekerasan.

## Penutup
28 Irfan  S.  Awwas,  (ed.),  R isalah  Kongres  Mujahidin  dan  Penegakan  Syari’ah  Islam, (Yogyakarta: Wihdah Pres, 2001)
29 Khamami  Zada, Islam  Radikal,  Pergulatan  Ormas-Ormas  Islam  Garis  Keras, (Jakarta: Teraju, 2002), 3
Ideologi Salafi dan Fundamentalisme pada awal gerakanya sanagat bersifat  apolitis.  Keduanya  dalam  melaksanakan  dakwah  Islam  tidak bersinggungan  dengan  dunia  politik  (kekuasaan)  praktis.  Ideologi  dan gerakan  keduanya  sebatas  menjaga  kemurnian  akidah  Islam  dari bercampurnya  dengan  khurafat,  bid’ah  dan  segala  yang  bertentangan dengan  Islam.  Pijakan  ideologi  dan  gerakannya  yang  sangat  keras  dalam mendakwahkan  Islam  dengan  mengikuti  corak  pemahaman  agama sebagiamana  yang  diajarkan  Nabi,  para  shahabat  dan  Imam  Mazdhab. Keduanya tidak menafsirkan teks-teks agama
Eksistensi  ideologi  Salafi  dan  Fundamentalisme  menjadi  embrio kemunculan  ideologi  dan  gerakan  Islamisme  dengan  melakukan  berbagai adaptasi  dan  sistematisasi  ajaran  keduanya.  Islamisme  yang  mengusung ide  simbolisme  agama  di  mana  Islam  dan  Negara  disatu  padukan. Mengusung  ide  penyatuan  Islam  dan  Negara  sebagai  solusi  yang  mampu menyelesaikan  problem  ekonomi,  politik  yang  selama  itu  tidak menguntungkan  bagi  Islam  bahkan  menimbulkan  kemunduran  dan keterpurukan  spiritualitas  dan  pemikiran  Islam  sendiri.  Sebagai  solusi, bagi Islamisme dengan menerapkan syariat Islam dan menegakkan Negara Islam (Khilafah Islamiyah) menjadi pilihan niscaya.

## DAFTRA PUSTAKA
Abdul Mu`thi, Memerangi Dakwah Hizbiyyah. Salafi 9:16, 1996.
Al-Husaini, Hasan bin al-Hasin Irsyad al-bariyyah, Sana‘a: Dar al-Atsar . . t.t.
Ali.  Haidar  Ibrahim,  Menelusuri  Sejarah  dan  Makna  Fundamentalisme,  di kases tanggal 11 April 2023.
Al-Mawdudi.  Abu  al-A’la,  Tafhim  al-Qur’an  (The  Meaning  of  The  Qur’an), pent.  Akbar.  Ch.  Muhammad,  Vol.  Viii,  Lahore:  Islamic  Publications,
1989.
Amin  Al-Alim.  Mahmud,  “Fundamentalisme  Islam:  Perebutan  dan Pergerseran Makna”, dalam Jurnal Tashwirul Afkar, Edisi No. 1 Tahun
2002.
Awwas. Irfan S., (ed.), Risalah Kongres Mujahidin dan Penegakan Syari’ah
Islam, Yogyakarta: Wihdah Pres, 2001.
Bayat.  Asef,  “The  Coming  of  a  Post‐Islamist  Society”,  Critique:  Critical Middle Eastern Studies, Vol. 5, No. 9, 1996.
Bayat. Asef, Pos-Islamisme, Terjemahan oleh. Faiz Tajul Milah, Yogyakarta: LKiS, 2011.
Berman.  Sheri,  “Islamisme,  revolution,  and  Civil  Society”,  Perspectives  on
Politics, 1, 2: 2003.
Gellner. Ernest, Postmodernisme, Reason and Religion, London: Routledge,
1992.
Haidar  Ibrahim  Ali,  Menelusuri  Sejarah  dan  Makna  Fundamentalisme,  di kases tanggal 1 Mei 2023.
Hasan.  Noorhaidi,  “Salafi    Madrasahs and  Islamic  Radicalism  in  Post-New Order  Indonesia”,  dalam  Kamruzzaman  Bustaman-Ahmad  dan Patrick  Jory  (eds),  Islamic  Studies  and  Islamic  Education  in Contemporary Southeast Asia, Malaysia, Yayasan Ilmuan, 2022.
Hasan. Noorhaidi, Laskar Jihad: Islam, militancy and the quest for identity in  post-New  Order  Indonesia,  Tesis  Dr.  Falsafah.  Faculteit  der Letteren  en  International  Institute  for  the  Study  of  Islam  in  the Modern World. Universiteit Utrecht, 2005.
Hasan. Noorhaidi, Laskar jihad: Islam, Militansi dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca-Orde Baru (Jakrta: LP3S & KITLV, 2008.
Hasyim.  Syafiq,  “Fundamentalisme  Islam:  Perebutan  dan  Pergerseran Makna”, dalam Jurnal Tashwirul Afkar, (Edisi No. 1 Tahun 2002)
Jamhari,  “Mapping  Radical  Islam  in  Indonesia”,  Jurnal  Studia  Islamika,  3 (2003).
Jindan.  Khalid  Ibrahim,  Teori  Politk  Islam,  Telaah  Kritis  Ibnu  Tamiyah Tentang  Pemerintahan  Islam,  Terj,  Masrohim  (Jakarta  :  Risalah Gusti 1999).
Kepel.  Gilles.  Pembalasan  Tuhan:  Kebangkitan  Agama-Agama  Samawi  di Dunia  Modern,  ter,  Masdar  Hilmy  (Bandung:  Pustaka  Hidayah, 1997).
Mahendra. Yusril Ihza, Islam dan Konsepsi Kontemporer Mnegenai Negara:
Gagasan  Jama’at  al-Islami  di  Pakistan  dan  Masyumi  di  Indonesia,
(Jakarta:  Paramadina,  Seri  Kajian  Kup  Agama  ke-99  Tahun  VII,
1994).
Munawwir.  Ahmad  Warison,  Al-Munawwir:  Kamus  Arab-Indonesia, (Surabaya, Pustaka Progressif, 1997).
Patmono,  “Aspirasi  Islam  Dalam  Konteks  Negara  Bangsa”  dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (ed.). Menjadi Indonesia: 13  Abad  Eksistensi  Islam  di  Bumi  Nusantara.  (Bandung:  Mizan, 2006).