Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan sebagai Mandatory Issue dalam Implementasi Peraturan Perundang-Undangan terkait Desa Siaga
Dimas Aji Perdana 1 * , Haniyah 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Sunan Giri Surabaya, Email: dr_komando@yahoo.co.id 2 Fakultas Hukum, Universitas Sunan Giri Surabaya, Email: -

## Articcle Information
Article History:
Received : 25-07-2023 Revised : 16-11-2023 Accepted : 21-11-2023 Published : 27-11-2023
Keyword:
Health Cadre;
Mandatory Issue; Allert Village;

## Abstract
One of the human rights and to fulfill other rights internationally is Health. In Indonesia, one of the constitutions, namely the 1945 Constitution Article 28  H  paragraph  (1),  is  explained  regarding  human  rights  that  must  be fulfilled,  namely  health.  With  the  aim  of  maximizing  health  services,  the government  can  strive  for  health  cadres,  especially  for  the  title  of  alert village based on laws and regulations. This journal uses.  This research uses a  type  of  normative  juridical  research  using  research  methods  of  statute approach and conceptual approach. The result of this study is to show that health cadres in standby villages are mandatory laws and regulations and must  be  implemented  so  that  each  village  can  carry  out  comprehensive health  cadre  empowerment.  The  central  government  and  village  officials must  synergize  with  each  other  so  that  this  alert  village  can  be  formed thoroughly.

## Abstrak
Salah  satu  hak asasi  manusia  dan  untuk  memenuhi  hak-hak lainnya  yang secara internasional yaitu Kesehatan. Di Indonesia, salah konstitusi yaitu UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1) dijelaskan terkait Hak manusia yang harus dipenuhi  yaitu  kesehatan.  Dengan  tujuan  memaksimalkan  pelayanan Kesehatan maka pemerintah dapat mengupayakan adanya kader kesehatan,
khususnya  untuk  predikat  desa  siaga  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan.  Jurnal  ini  menggunakan.    Penelian  ini  menggunakan  jenis penelitan yuridis normatif dengan menggunakan penelitian metode statute approach  dan  conceptual  approach.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah menunjukan  bahwa  kader  kesehatan  pada  desa  siaga  adalah  mandatory peraturan  perundang-undangan dan  harus  diimplementasikan  agar  setiap desa  dapat  melakuan  pembedayaan  kader  kesehatan  dengan  menyeluruh. Dan pemerintah pusat hingga aparat desa harus saling bersinergi agar desa siaga ini dapat terbentu menyeluruh.

## PENDAHULUAN
Desa  adalah  bagian  kecil  dalam  pemerintahan,  desa  berdasarkan  ketentuan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Pasal  1  ayat  (1)  tentang  Desa,  didefinisi sebagai wilayah yang memiliki batas dan merupakan kesatuan masyarakat hukum dan  memiliki  kewenangan  untuk  mengurus  dan  mengatur  terkait  kepentingan masyarakat,  serta  urusan  pemerintahan  setempat  dengan  diprakarsai  oleh masyarakat, hak tradisional, dan/atau hak asal usul yang dihormati serta diakui pada sistem pemerintahan NKRI.
Otonomi daerah memiliki hierarki yaitu pada level terendah adalah Desa yang menjadi  satuan  pemerintahan  terendah.  Pengelolaan  keuangan  desa  menjadi wewenang desa dan merupakan salah satu bentuk urusan  pemerintahan di tingkat desa. Keuangan desa bermakna bahwa semua kewajiban dan desa senilai dengan uang, serta semua yang berkaitan dengan uang maupun barang yang dimiliki desa serta  memiliki  hubungan  terkait  pelaksanaan  kewajiban  dan  hak. 1 Suhartono mengemukakan terkait ciri-ciri umum desa yaitu: 2
1. Umumnya memiliki lokasi yang dekat dengan pusat wilayah pertanian (agraris);
2. Pada  daerah  tersebut,  pertanian  menjadi  kegiatan  perekonomian dominan masyarakatnya,
3. Kehidupan masyarakatnya memiliki corak yang ditentukan oleh faktor penguasaan  tanah,  (4)  populasi  penduduk  desa  berbeda  dengan  kota yang merupakan pendatang, melainkan lebih bersifat “terganti dengan sendirinya”,  (5)  interaksi  antar  warga  desa  sifatnya  personal  dengan tatap muka serta mempunyai kontrol sosial yang sifatnya informal; dan
4. mempunyai  ikatan  social  relative  ketat  dengan  tingkat  homogenitas yang relatif tinggi dibandingkan kota.
Pembentukan desa diprakarsai oleh masyarakat dengan melihat kondisi social budaya  masyarakat  dan  asal-usul  desa  tersebut.  Pada  UU  Desa  Pasal  8  ayat  (3) menjelaskan terkait syarat pembentukan desa, antara lain:
1 Nurcholis Hanif, 2011, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ,  Jakarta: Erlangga,  h. 8.
2 Suhartono, 2000, Politik Lokal Parlemen Desa , Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, h. 14
1) jumlah penduduk, yaitu:
a. Memiliki kepala keluarga sejumlah paling sedikit 1.200 (seribu dua ratus) atau 6.000 (enam ribu) jiwa untuk wilayah Jawa;
b. Memiliki kepala keluarga sejumlah paling sedikit 1.000 (seribu) atau 5.000 (lima ribu) jiwa untuk wilayah Bali;
c. Memiliki  kepala  keluarga  sejumlah  paling  sedikit  800  (delapan ratus) atau 4.000 (empat ribu) jiwa untuk wilayah Sumatera;
d. Memiliki kepala keluarga sejumlah paling sedikit 600 (enam ratus) atau 3000 (tiga ribu) jiwa untuk wilayah Sulawesi Selatan dan Utara;
e. Memiliki  kepala  keluarga  sejumlah  paling  sedikit  500  (lima  ratus) atau 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa untuk wilayah Nusa Tenggara Barat;
f. Memiliki kepala keluarga sejumlah paling sedikit 400 (empat ratus) atau  2.000  (dua  ribu)  jiwa  untuk  wilayah  Sulawesi  Barat,  Tengah Tenggara; Kalimantan Selatan dan Gorontalo;
g. Memiliki  kepala  keluarga  sejumlah  paling  sedikit  300  (tiga  ratus) atau 1.500 (seribu lima ratus) jiwa untuk wilayah Kalimantan Barat, Timur Utara, dan Tengah;
h. Memiliki  kepala  keluarga  sejumlah  paling  sedikit  200  (dua  ratus) atau  1.000  (seribu)  jiwa  untuk  wilayah  Maluku,  Nusa  Tenggara Timur dan Maluku Utara; dan
i. Memiliki kepala keluarga sejumlah paling sedikit 100 (seratus) atau 5.00 (lima ratus) jiwa untuk wilayah Papua dan Papua Barat.
2) Memiliki  akses  pada  transportasi  antar  wilayah  pada  wilayah  kerja daerah tersebut;
3) Tercipta  kerukunan  hidup  masyarakat  dengansosial  budaya  yang disesuaikan adat istiadat desa;
4) Sumber daya manusia, alam, serta ekonomi pendukung dimiliki sebagai potensi yang ada pada daerah tersebut;
5) Peta desa sesuai peraturan bupati/walikota menyatakan batas wilayah desa;
6) Pelayanan publik dan Pemdes menyediakan sarana dan prasarana yang memadai; dan
7) Mempunyai  penghasilan  tetap,  dana  operasional  beserta  tunjangan lainnya  untuk  perangkat  pemdes  disesuaikan  peraturan  perundang- undangan.
Berdasarkan berbagai pengertian desa di atas, maka desa merupakan wilayah yang  memiliki  batas-batas  tertentu  dan  otonomi  untuk  mengatur  serta  mengurus kepentingan  masyarakat  desa  itu  sendiri.  Pengesahan  UU  terkait  Desa,  dalam menjalankan urusan pemerintahan seperti pengelolaan keuangan desa dituntut agar dapat mandiri. Kewajiban desa telah dijelaskan pada Pasal 67 ayat (2) Desa yaitu:
a. Menjaga serta melindungi kesatuan, kerukunan dan persatuan  masyarakat Desa supaya keutuhan NKRI dan kerukunan nasional tetap terjaga;
b. Bertanggung jawab mencapai kehidupan masyarakat Desa yang berkualitas;
c. Kehidupan demokrasi yang semakin dikembangkan;
d. Memberdayakan masyarakat desa agar semakin berkembang; dan
e. Menyediakan serta melakukan peningkatan pelayanan kepada  masyarakat Desa.
UU Desa pada Pasal 67 ayat (2) huruf e menjelaskan terkait peran desa dalam memfasilitasi  serta  mengupayakan  peningkatan  pelayanan  kepada  masyarakat termasuk  dalam  menyediakan  pelayanan  kesehatan  bagi  masyarakat  desa.  Oleh karena  itu,  pembangunan  dalam  bidang  kesehatan  perlu  dilakukan  dalam  rangka peningkatan  kemampuan,  kemauan,  dan  kesadaran  untuk  hidup  sehat  sehingga tercapai derajat kesehatan  masyarakat yang  maksimal  sehingga dibutuhkan peran serta semua komponen bangsa dalam pelaksanannya. 3
Prasyarat dan hak paling mendasar seseorang dapat dikatakan normal adalah terkait dengan hidup sehat. Fungsi normal seseorang yaitu terjadinya proses tumbuh kembang,  seperti  saat  bayi  hingga  sekolah  mampu  melakukan  aktivitas  bermain, ketika  usia  sekolah  mampu  untuk  belajar,  saat  usia  dewasa  mampu  melakukan aktivitas  bekerja,  dan  Ketika  usia  lanjut  mampu  untuk  membina  anak  cucu  serta aktif dalam  sekolah hidup sehat. Dalam  memenuhi HAM termasuk  juga hak-hak
3 Lilik  Pudjiastuti,  2013, Prinsip  Hukum  Pengaturan  Perizinan  Kefarmasian ,  Disertasi , Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, h.2.
lain  yang  menjadi  pembahasan  secara  global  dibutuhkan  pemenuhan  kesehatan. Hak  terkait  hal  ini  terdiri  atas  hak  atas  pekerjaan  dan  kehidupan  yang  sehat, perhatian  khusus  terhadap  kesehatan  anak  dan  ibu,  dan  dalam  memperoleh pelayanan kesehatan. UUD NRI Th. 1945 pasal 28 H ayat (1) menjelaskan terkait memperoleh  tempat  tinggal,  lingkungan  hidup  sehat  dan  baik,  mendapatkan pelayanan kesehatan serta hidup sejahtera merupakan hak setiap orang.
Universal Declaration of Human Rights menjelaskan terkait  taraf hidup yang menjamin  kesejahteraan  dan  kesehataan  untuk  individu  beserta  keluarga merupakan  hak  yang  dimilik  oleh  setiap  orang  dalam  hal  ini  termasuk  pakaian, pangan, perawatan kesehatan, perumahan serta pelayanan sosial yang dibutuhkan, serta  terkait  jaminan  saat  menderita  sakit,  menganggur,  menjadi  janda,  cacat, mengalami kekurangan  mata pencarian  yang  lain  karena keadaan  yang  berada di luar kekuasaannya atau berusia lanjut juga menjadi hak setiap orang. Bantuan dna perawatan istimewa juga menjadi hak yang dimiliki anak-anak dan para ibu. Semua anak,  baik  yang  lahir  di  luar  maupun  di  dalam  perkawinan,  harus  mendapatkan persamaan dalam perlindungan sosial.
Super  kapitalis  menjadi  sistem  dasar  yang  ada  pada  sistem  kesehatan  yang dibangun  di  Indonesia.  Hal  ini  dapat  dilihat  seperti  saat  bencana  sakit  berat menimpa,  rakyat  dapat  jatuh  miskin  atau  bahkan  mati  di  rumah  sakit  milik pemerintah. 4 Hal  ini  berbeda  dengan  cita-cita  pendiri  bangsa  yang  dituangkan dalam pembukaan UUD NRI 1945 yaitu terkait dengan tujuan melindungi rakyat, pada kenyataannya di sektor kesehatan rakyat tidak memiliki perlindungan penuh sebelum  fungsi  JKN  juga  bersifat  penuh  sekalipun  kondisi  rakyat  tersebut  jatuh miskin atau mati sekalipun. Berbagai media masih ada yang melaporkan mengenai kasus  yang  dialami  oleh  jutaan  rakyat  dalam  menghadapi  bencana  sakit  yang  di deritanya. 5
Secara umum, para sarjana memiliki pendapat terkait makna hukum sebagai pedoman manusia dalam berperilaku yang memiliki sifat lebih konkrit dan apabila tidak  dipatuhi  atau  dilanggar  dapat  memberikan  akibat. 6 Arti  baik  dari  hukum
4 Hasbullah Thabrany , 2015, Jaminan Kesehatan Nasional , Cet II, Jakarta.
5 Ibid.
6 Hermien  Hadiati  Koeswadji,  1984, Hukum  dan  Masalah    Medic ,  Surabaya:  Airlangga University Press, h.7.
adalah  terkait  dengan  keadilan,  baik  sebagai  hak  dasar  yang  ada  pada  manusia sedari  lahir,  juga  sebagai  peraturan  perundang-undangan,  begitupun  hukum kesehatan juga memiliki tumpuan pada dua Hak Asasi Manusia (HAM) yang asasi.
Hak atas pemeliharaan kesehatan ( the right to healthcare) menjadi dasar yang pertama, dan hak untuk menentukan nasib sendiri ( the right to self-determination ) merupakan hak dasar yang kedua. Apabila kedua dasar tersebut dikaitkan dengan hukum kesehatan maka akan ditemukan hubungannya dengan Hak Asasi Manusia. HAM  memiliki  asas  mewujudkan  tujuan  pokok  dari  hidup  manusia  dan  masih sesuai dengan perkembangan dan kemajuan IPTEK pada abad kedua puluh  yang berasaskan agar tujuan pokok dari hidup manusia dapat tercapai. 7
Kemitraan,  Kerjasama,  serta  dukungan  pihak  lintas  sektor  baik  swasta maupun  pemerintah  serta  seluruh  lapisan  masyarakat  ikut  berperan  dalam menentukan  keberhasilan  pembangunan  kesehatan. stakeholder atau  pemangku kebijakan  memiliki  kontribusi  dan  peran  yang  sangat  penting.  Pihak-pihak  yang telah  dijelaskan  sebelumnya  memiliki  tanggung  jawab  Bersama  dalam  aspek kesehatan.  Kesadaran  masyarakat  dan  juga  setiap  orang  berperan  untuk  menjadi penentu keberhasilan peran dalam menjaga kesehatan. Pada skala kecil,  cara untuk mewujudkan  pembangunan  kesehatan  yang  berhasil  dapat  dilakukan  dengan memberdayakan masyarakat, dalam upaya meningkatkan kemampuan, kesadaran, serta  pengetahuan  masyarakat,  keluarga  maupun  individu,  keluarga  supaya memiliki  peran  aktif  pada  bidang  kesehatan  yang  dilakukan  menggunakan pendekatan  pastisipatif  dan  edukatif  untuk  memfasilitasi  proses  pemecahan masalah serta disesuaikan kebutuhan sosial budaya dan potensi yang ada di wilayah setempat, PERMENKES RI No. 8 Th. 2019 mengenai Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan telah membahas berkaitan dengan hal tersebut. Pemda memiliki peran  dalam  mewujudkan  pemberdayaan  masyarakat  dibidang  kesehatan,  yaitu dengan bertanggung jawab terhadap pembentukan kader pemberdayaan masyarakat bidang  kesehatan  yang  merupakan  setiap  orang  yang  berperan  dalam menggerakkan masyarakat agar mau untuk berpartisipasi dalam bidang kesehatan,
7 Di  akses  dari https://chevichenko.wordpress.com/.../hak-untuk-memperoleh-pelayanan pada tanggal 12 September 2022, pukul 14.00.
selain itu kader merupakan pilihan masyarakat dan mendapatkan pelatihan khusus. Kader disesuaikan dengan bunyi ayat (1) memiliki peran antara lain:
a. meningkatkan peran serta masyarakat pada bidang kesehatan menyesuaikan wewenang yang dimiliki;
b. menggerakkan  masyarakat  agar  meningkatkan  pemanfaatan  pelayanan kesehatan dasar dan UKBM;
c. bertanggung jawab mengelola UKBM;
d. memberikan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat;
e. melakukan pencatatan kegiatan dalam rangka memberdayakan masyarakat di bidang kesehatan; dan
f. melakukan  pelaporan  apabila  terdapat  masalah  atau  kasus  kesehatan  di wilayah setempat pada tenaga kesehatan.
PP RI No. 47 Th. 2016 pasal 1 ayat 1 terkait Fasilitas Pelayanan Kesehatan didefinisikan  sebagai  lokasi  atau  instrument  yang  dimanfaatkan  dalam penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan, baik kuratif, preventif, promotif, atau rehabilitatif  dari  masyarakat  dan/atau  pemerintah  daerah  dan  pusat.  Rumah  sakit menjadi bagian dari bentuk fasilitas atau sarana pelayanan kesehatan.
Puskesmas,  tempat  praktik  mandiri  tenaga  kesehatan,  apotek,  klinik,  unit transfusi  darah,  optikal,  rumah  sakit,  laboratorium  kesehatan,  dan  fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional merupakan jenis dari fasilitas pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan dibagi menjadi beberapa tingkatan Fasilitas pelayanan yaitu:
a. FKTP terkait pelayanan kesehatan pada tingkat dasar;
b. Faskes TK II terkait pelayanan kesehatan yang bersifat spesialistik;
c. Faskes RTL terkait pelayanan kesehatan yang bersifat subspesialistik.
Undang-Undang  Nomor  36  tahun  2009  Tentang  Kesehatan  (Selanjutnya disebut  UU  Kesehatan),  menjelaskan  bahwa  sumber  daya  atau  akses  kesehatan, pelayanan  kesehatan  yang  bermutu,  aman,  dan  terjangkau  merupakan  hak  yang sama dan dimiliki oleh setiap orang. UU Kesehatan pasal 14 ayat (1) menjelaskan terkait  penyelenggaraan  fasilitas  kesehatan  sebagai  upaya  kesehatan  yang terjangkau dan merata serta bersifat pelayanan publik menjadi tanggung jawab dari pemerintah.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penulis  akan  menganalisis  apakah  peningkatan kapasitas  kader  kesehatan  merupakan  tuntutan  (mandatory)  dari  peraturan perundangan  terkait  desa  siaga?,  dan  bagaimana  implementasi  kader  kesehatan dalam mewujudkan konsep desa siaga?

## METODE PENELITIAN
1. Tipe Penelitian
Mengacu pada rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini, mengarahkan penelitian ini pada tipe “yuridis normatif” dengan memanfaatkan yang kumpulan bahan hukum primer. 8 Bahan-bahan hukum yang relevan dapat dikumpulkan agar diketahui aturan hukum yang ada, serta dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan saat proses pengkajian rumusan masalah.

## 2. Pendekatan Masalah
Terdapat  beberapa  jenis  pendekatan  yang  dimanfaatkan  pada  penelitian  ini antara lain :
Pendekatan Perundang-undangan (Statute  Approach) yaitu  mengkaji  semua regulasi  dan  undang-undan  yang  memiliki  berhubungan  terkait  masalah  hukum yang  dibahas.  Jenis  pendekatan  ini  memberikan  kesempatan  untuk  peneliti  ahar dapat menelaan kesesuaian dan konsistensi antar undang-undang yang berkaitan. 9 Dalam  penelitian  ini  menggunakan  berbagai  perundang-undangan,  diantarannya, UU  Desa,  UU  Kesehatan,  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang Pelayanan Publik dan PERMENKES RI No. 8 Th. 2019.
Pendekatan  yang  digunakan  yaitu  konseptual  ( Conceptual  Approach )  yaitu dengan berdasar dari doktrin dan pandangan yang ada dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari  dasar  tersebut,  berbagai  ide  dapat  ditemukan  oleh  peneliti  sehingga mencetuskan  pengertian  hukum  yang  sesuai  dengan  permasalahan  yang  dibahas. Pemahaman  doktrin  dan  pandangan  tersebut  merupakan  dasar  untuk  peneliti mengembangan  suatu  argumentasi  hukum  untuk  mengkaji  terkait  permasalahan
8 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat , Jakarta:Rajawali, h. 34.
9 Peter  Mahmud  Marzuki,  2005, Penelitian  Hukum, Edisi  Pertama,  Cet.  VII, Jakarta:Kencana, 2005, h.35.
yang sedang dibahas. 10 Konsep yang digunakan adalah konsep tentang desa siaga dan  konsep  umum  pelayanan  kesehatan  dengan  memberdayakan  kader-kader kesehatan sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan pada desa.

## PEMBAHASAN
A. Peningkatan kapasitas kader kesehatan merupakan tuntutan ( mandatory ) dari peraturan perundangan terkait desa siaga
Dalam UUD NRI Th. 1945 telah  menjamin hak setiap orang terkait dengan pelayanan  kesehatan  ( health  care  service )  sebagai  Langkah  yang  diambil  dalam mewujudkan  peningkatan  derajat  kesehatan  baik  perseorangan,  kelompok  atau masyarakat secara keseluruhan. Pada konstitusi tersebut di pasal 28 H ayat (1) telah menjelaskan terkait hak untuk memililki tempat tinggal, hidup sejahtera lahir batin, mendapatkan pelayanan kesehatan serta memperoleh  lingkungan hidup sehat dan baik.  Selain  pada  konstitusi  tersebut,  sejumlah  Konvensi  Internasional  juga menjelaskan terkait hak atas kesehatan, antara lain:
a. Article  25  (1)  Universal  Declaration  of  Human  Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia);
b. Article  12  The  International  Convenan  on  Economic,  Social  and Cultural Rights (ICESCR) ;
c. Article 35 Charter of Fundamental Right of The European .
Hak atas pelayanan kesehatan menjadi bagian dari HAM. UUD NRI Pasal 28 H  serta  UU  No.11  Th.  2005  mengenai  Pengesahan International  Convenant  on Economic,  Social  and  Cultural  Rights menjadi  bukti  pengakuan  oleh  negara sehingga pemerintah wajib mengupayakan terkait pemenuhan hak asasi tersebut. 11
Sesuai  dengan  aturan  tersebut,  maka  pelayanan  kesehatan  menjadi  bagian dari  hak  sosial  pada fundamental  rights yang  dimiliki  warga  negara,  hal  ini  juga sejalan Philipus M Hadjon yang berpendapat mengenai human rights dan hak-hak kodrat  yang  diubah  menjadi  hak-hak  hukum  atau  dengan  nama  lain fundamental rights . Rights to recive menjadi inti dari hak sosial . 12
10 Ibid. , h.135.
11 Lilik Pudjiastuti, Op.Cit ., h.64.
12 Philipus M Hadjon, 2007, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat , Surabaya:Peradaban, h.35.
Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  dapat  dikaitkan  dengan  jaminan perlindungan kesehatan serta standar hidup yang layak seperti pada Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan terkait  taraf hidup yang memberikan jaminan kesejahteraan serta  kesehataan  untuk  individu  beserta  keluarga  merupakan  hak  yang  dimiliki setiap  orang  termasuk  pakaian,  pangan,  perawatan  kesehatan,  perumahan  dan pelayanan  sosial  yang  dibutuhkan,  serta  terkait  jaminan  saat  menederita  sakit, menganggur,  menjadi  janda,  cacat,  mencapai  usia  lanjut  atau  mengalami kekurangan  mata  pencarian  yang  lain  karena  keadaan  yang  berada  di  luar kekuasaannya juga menjadi hak setiap orang. Hak kesehatan merupakan bagian dari HAM  yang  melekat  pada  setiap  orang  karena  kelahirannya  di  dunia  sebagai manusia,  bukan  karena  pemberian  seseorang  atau  negara,  sehinggahak  tersebut tentu tidak bisa dilanggar dan dicabut.
UU Kesehatan juga menjelaskan terkait Definisi tentang pelayanan kesehatan yaitu  upaya  dalam  mewujudkan  pemeliharaan,  peningkatan,  dan  pemulihan kesehatan;  serta  pencegahan  dan  penyembuhan  penyakit  baik  secara  individu, masyarakat atau kelompok, keluarga yang penyelenggaraannya sendiri atau secara bersama-sama  dalam  suatu  organisasi.  UU  Kesehatan  Pasal  52  ayat  (1), menjelaskan secara umum terkait dua bentuk pelayanan kesehatan, antara lain :
a. Pelayanan  kesehatan  perseorangan  ( medical  service )  yang penyelenggaraannya  untuk  mandiri  ( self  care ),  kelompok  anggota masyarakat  dan  keluarga  ( family  care )  dalam  upaya  pemulihan kesehatan  dan  penyembuhan.  Institusi  yang  berperan  yaitu  klinik bersalin, rumah sakit, dan praktik mandiri.
b. Pelayanan  kesehatan  masyarakat  ( public  health  service )  yang penyelenggaraannya  untuk masyarakat dan kelompok dalam upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan melalui tindakan preventif dan  promotif.  Instansi  yang  berperan  dalam  melakukan  pelayanan ini  adalah  pusat-pusat  kesehatan  masyarakat  tertentu  seperti puskesmas.
UU Kesehatan Pasal 52 ayat (2) terkait kegiatan pelayanan kesehatan secara paripurna meliputi:
a. Pelayanan kesehatan promotif terkait dengan kegiatan yang sifatnya mempromosikan terkait kesehatan.
b. Pelayanan  kesehatan  preventif  terkait  dengan  mencegah  penyakit atau masalah kesehatan timbul.
c. Pelayanan  kesehatan  kuratif  terkait  pengobatan  yang  bertujuan sebagai  penyembuhan  dan  pengendalian  penyakit,  pengendalian kecacatan  dan  pengurangan  penderitaan  akibat  kesakitan  sehingga dapat menjaga kualitas kesehatan penderita semaksimal mungkin.
d. Pelayanan  kesehatan  rehabilitatif  terkait  pemulihan  pasien  agar mampu beraktivitas dan bermanfaat untuk dirinya serta masyarakat, sesuai kemampuannya secara maksimal.
Mengacu  pada  penjelasan  tersebut,  penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan terdapat pada klinik, puskesmas dan rumah sakit yang secara umum telah dijelaskan pada UU Kesehatan Pasal 54 ayat (1) terkait pelayanan kesehatan dilakukan secara aman,  bertanggung  jawab,  merata,  bermutu,  serta  nondiskriminatif.  Berdasarkan penjelasan  tersebut  kegiatan  pelayanan  kesehatan  secara  aman,  bermutu, professional,  efektif,  anti  diskriminasi  serta  lebih  memprioritaskan  keselamatan nyawa pasien dibanding kepentingan lainnya merupakan hal dapat diperoleh oleh setiap orang atau pasien. 13
Perkembangan  peranan  dan  aturan  hukum  berbanding  lurus  dengan peningkatan  kebutuhan  masyarakat  terkait  dengan  pelayanan  kesehatan,  karena berfungsi  sebagai  pendukung  dalam  meningkatkan  pelayanan  kesehatan,  serta merupakan  faktor  pendorong  pemerintah  dan  institusi  penyelenggara  pelayanan kesehatan untuk menerapkan aturan tersebut dalam upaya mewujudkan kepastian hukum. 14 UU  Kesehatan  Pasal  53  secara  umum  menjadi  dasar  hukum  dalam pemberian pelayanan kesehatan, yang menjelaskan terkait:
13 Hermanses,  Hasya  Yushini,  April  2022,"Efektivitas  Program  Pos  Kesehatan  Desa (Poskesdes)  Di  Kampung  Warungceuri  Desa  Nyangkowek  Kecamatan  Cicurug  Kabupaten Sukabumi", Indonesian Journal of Social and Political Scinces, Vol. 3, No.1 , h.77.
14 Laksana,  Nuring  Septyasa,  Januari  2013,  "Bentuk-Bentuk  Partisipasi  Masyarakat  Desa dalam Program Desa Siaga di Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta" Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol.1, No.1 , h.56.
a. Tujuan dari pelayanan kesehatan perseorangan adalah sebagai upaya kuratif  dalam  pemulihan  kesehatan  dan  penyembuhan  penyakit dengan sasaran perseorangan dan keluarga.
b. Tujuan dari pelayanan kesehatan masyarakat adalah sebagai upaya preventif  dan  promotive  agar  kesehatan  dapat  ditingkatkan  dan dipelihara  serta  penyakit  dapat  dicegah  dan  sasarannya  adalah masyarakat atau suatu kelompok.
c. Sesuai  dengan  ayat  (1)  bahwa  pelaksanaan  pelayanan  kesehatan yang  didahulukan  yaitu  terkait  pertolongan  keselamatan  nyawa pasien dibanding kepentingan lainnya.
Kemudian  pemberian  pelayanan  kesehatan  juga  telah  diatur  dalam  UU Kesehatan Pasal 54, antara lain:
a. Pelayanan  kesehatan  diselenggarakan  secara  aman,  merata, bertanggung jawab, dan nondiskriminatif.
b. Pelayanan  kesehatan  yang  diselenggarakan  berdasarkan  ayat  (1) memiliki penanggung jawab yaitu Pemerintah pusat dan daerah.
c. Pelayanan  kesehatan  yang  diselenggarakan  berdasarkan  ayat  (1) diawasi masyarakat, pemerintah pusat, dan daerah.
Pelayanan kesehatan juga menjadi bagian dari perbuatan hukum, yaitu pada kegiatan  professional  dalam  pelayanan  kuratif  dan  preventif  yang  berhubungan dengan  kepentingan  pasien  sehingga  menimbulkan  hubungan  hukum  antara pemberi engan penerima pelayanan kesehatan. 15
Fungsi  pemerintahan  menurut  Rasyid  dibagi  menjadi  empat,  diantaranya pembangunan ( development ), pelayanan ( publik service ), pengaturan ( regulation ), dan pemberdayaan ( empwering ). Mengutip penyataan Franklin D. Rosevelt, Rasyid berpendapat bahwa dengan melihat pemerintahnya maka akan diketahui bagaimana kondisi  suatu  masyarakatnya.  Hal  itu  dimaknai  bahwa  gambaran  kualitas  suatu pemerintah  ditentukan  dari  fungsi  dari  pemerintahan  tersebut  yang  berjalan  pada saat tertentu. Apabila fungsi-fungsinya mampu dijalankan dengan baik, maka tugas pokok  berikutnya  yaitu  bagaimana  pemberdayaan  dan  pelayanan  dapat
15 Maharani, Sandi Isna, April 2018, "Kajian Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Siaga Dalam Rangka Upaya Penurunan Aki Di Bergas Kabupaten Semarang", Jurnal Kebidanan, Vol.7, No.15, h.10.
membuahkan  keadilan,  kemandirian  setelah  pemberdayaan,  serta  kemakmuran dapat tercipta melalui pembangunan. Fungsi pokok pemerintahan tercermin dalam pelayanan tersebut. 16
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan Publik,  definisi  pelayanan  public  adalah  rangkaian  kegiatan  yang  diadakan penyelenggara  pelayanan  publik  untuk  tiap  penduduk  dan  warga  negara  terkait pelayanan  administratif,  jasa,  dan/atau  barang  untuk  memenuhi  kebutuhan pelayanan  yang  telah  disesuaikan  dengan  peraturan  perundang-undangan. Keefektifan dan efisiensi pelayanan publik berdampak pada efisiensi pembiayaan, yang  berarti  bahwa  ketika  penyelenggaraan  pelayanan  umum  tidak  berbelit-belit dan berjalan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya maka beban atau biaya yang dikeluarkan oleh pemberi dan penerima pelayanan dapat berkurang. 17 18
Terdapat  Instansi  yang  memiliki  kewenangan  dalam  terselenggaranya pelayanan  publik.  Terdapat  unit-unit  dalam  Instansi  pemerintah  yang  dapat memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  secara  langsung.  Indeks  kepuasan masyarakat  menjadi  tolak  ukur  keberhasilan  pelayanan  dari  para  penerima pelayanan  disesuaikan  dengan  kebutuhan  dan  harapan  mereka  yang  sebenarnya. Pihak  swasta  dapat  menjadi  mitra  dalam  pengadaan  pelayanan  publik  apabila memang  mampu  memaksimalkan  kepuasan  masyarakat  dalam  mendapatkan pelayanan yang lebih efektif. 19 UU Desa pada Pasal 68 menjelaskan terkait hak dan kewajiban dari masyarakat desa:
1) Masyarakat Desa memiliki hak:
a. Mendapatkan dan meminta informasi dari Pemdes serta menjadi pengawas terkait kegiatan yang diselenggarakan oleh
16 Rasyid, 1998, Pemerintahan Yang Amanah, Jakarta: Binarena Pariwara , h. 38.
17 Akbar,  Muhammad  Abdillah,  September  2015,"Dukungan  Tokoh  Masyarakat  Dalam Keberlangsungan  Desa  Siaga  Di  Desa  Kenongo  Kecamatan  Gucialit  Kabupaten  Lumajang (Community  Leaders’  Support  in  The  Sustainability  Of  Alert  Village  In  Kenongo  Village,  Sub District Of Gucialit, Lumajang Regency)", E-Jurnal Pustaka Kesehata, Vol.3, No.3,h. 522.
18 Mubarokah,  Elina,  Juni  2018,"Pemberdayaan  Masyarakat  Melalui  Program  Desa  Siaga Aktif  Oleh  Pemerintah  Desa  Pangauban  Kecamatan  Batujajar  Kabupaten  Bandung  Barat"  Jurnal Academia Praja, Vol.2, No.1, h.41.
19 Busiroh,  Umi  Malikhatul,  Agustus  2023,  "Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Keberhasilan Program Desa Siaga : Literature Riview" Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol.11, No.2, h.175.
Pemdes, pembinaan kemasyarakatan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
b. Mendapatkan pelayanan yang adil dan sama;
c. Mengutarakan saran, aspirasi, serta pendapat lisan atau tertulis dengan penuh tanggung jawab terkait dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemdes, pembinaan kemasyarakatan Desa,pelaksanaan Pembangunan Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa;
d. Dipilih, ditetapkan dan/atau memilih menjadi:
1. Kepala Desa;
2. Perangkat Desa;
3. Anggota BPD; atau
4. Anggota LKD.
e. Memperoleh perlindungan dan diayomi dari gangguan ketertiban dan ketentraman di Desa.
2) Masyarakat Desa berkewajiban:
a. Memelihara lingkungan Desa dan membangun diri;
b. Membantu menciptakan kegiatan yang diselenggarakan Pemdes, pembinaan kemasyarakatan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik;
c. Membantu menciptakan kondisi nyaman, aman serta tenteram di Desa;
d. Mengembangkan dan memelihara nilai pemufakatan, permusyawaratan, kegotongroyongan, dan kekeluargaan, di Desa; dan
e. Memiliki keaktifan pada kegiatan-kegiatan yang ada di Desa.
Aparat serta masyarakat harus memenuhi hak dan kewajiban masyarakat desa sesuai UU Desa. Hak tersebut antara lain terkait memberdayakan masyarakat dan juga pembangunan desa  seperti  membentuk  masyarakat yang  mandiri dalam  hal. PERMENKES RI No. 8 Th. 2019 Pasal 4 ayat (1) 2019 mengenai Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan menegaskan:
1) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat meliputi:
a. kesehatan ibu, bayi dan balita;
b. kesehatan remaja dan anak usia sekolah;
c. kesehatan usia produktif;
d. kesehatan lansia;
e. kesehatan kerja;
f. perbaikan gizi masyarakat;
g. kesling;
h. penanggulangan pm dan ptm;
i. kesehatan tradisional;
j. kesehatan jiwa;
k. kesiapsiagaan bencana dan krisis kesehatan; dan
l. kegiatan  peningkatan  kesehatan  lainnya  sesuai  kebutuhan masyarakat setempat.
2) Pendekatan preventif dan promotif diutamakan dalam pengaplikasian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat seperti pada ayat (1).
Pada  Pasal  68  Undang-Undang  Desa,  desa  memiliki  kewajiban  untuk memberdayakan masyarakat desanya, pemberdayaan masyarakat desa ini memiliki makna yang luas dapat berupa memberdayakan masyarakat dalam bidang ekonomi melalui UMKM, melalui bidang pembangunan dengan cara bersama-sama secara gotong royong misalnya membangun tempat ibadah dan yang tidak kalah penting adalah  memberdayakan  masyarakat  dalam  bidang  kesehatan.  Dalam  bidang kesehatan yang kita ketahui salah satunya adalah sebagai kader puskesmas, kader puskesmas adalah salah satu bentuk desa siaga yang menjadi garda terdepan dalam memberikan  penyuluhan  kesehatan,  mulai  dari  posyandu,  sosialisasi  kebersihan agar  tidak  terkena  demam  berdarah  dan  membantu  desa  untuk  memiliki pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K). 20
Pemerintah  pusat  dan  daerah  bertanggung  jawab  dalam  terjaminnya kesediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas disesuaikan kebutuhan tiap warga
20 Anurogo, Dito, "Desa Siaga Covid-19 Menuju Indonesia 5.0" Jurnal Abmas Negeri, Vol.1, No.1, hlm.37.
negara.  Setiap  orang  memiliki  tanggung  jawab  dalam  terpenuhinya  kebutuhan hidup dirinya dan pihak yang ditanggung, sehingga pemenuhan kebutuhan terkait dengan kesehatan juga menjadi tanggung jawab dari tiap warga negara. 21
Secara  bertahap  urusan  pemerintahan  diestafetkan  dari  Pemerintah  Pusat diestafetkan  ke  Pemda  serta  telah  disesuaikan  UUD  NRI  1945  pasal  18  ayat  (6) setelah  amandemen  terkait  wewenang  pemda  dalam  menjalankan  otonomi  yang seluas-luasnya.  Selanjutnya  terdapat  pengganti  Undang-Undang  Nomor  32 tahun 2004  yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang  merupakam  peraturan  terakhir  terkait  pembagian  urusan  antara  Pemerintah Pusat  dan  Daerah.  Pada  Undang-Undang  tersebut,  memaknai  kesehatan  sebagai satu  dari  enam  urusan concurrent (bersama)  yang  sifatnya  wajib  dan  mengenai pelayanan dasar. Enam urusan tersebut antara lain:
1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. PUPR;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
5. Ketentraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
6. Sosial.
UU No. 23 Th. 2014 mengenai Pemda menjelaskan bahwa kesehatan adalah kewenangan  konkuren  bersifat  mendasar,  maka  kesehatan  menjadi  kewenangan daerah  yang  telah  terbagi  dengan  kewenangan  pusat.  Sehingga  daerah  memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan urusan-urusan dibidang kesehatan.
Hal tersebut dipertegas dalam PP No. 47 Th. 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, mengenai Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Pusat dan Daerah yang diatur dalam Pasal 6, memiliki tanggung jawab dalam menyediakan Fasilitas Pelayanan  Kesehatan  untuk  meningkatkan  derajat  kesehatan.  Konstitusi  ini menjelaskan terkait :
1) Sesuai  dengan  Pasal  6  pemda  memiliki  kewenangan  dalam  hal penentuan  jenis  serta  jumlah  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  dan memberikan izin beroperasi di daerahnya.
21 Irawan, Andri, "Model Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kampung Siaga Aktif Di Kampung Salor Indah Distrik Kurik Kabupaten Merauke" Jurnal Sospol, Vol.5, No.1, Januari-Juni 2022, Hal.40.
2) Wewenang  perda  tersebut  berdasar  pada  tanggung  jawab  dan kebutuhan daerah masing-masing dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
3) Menyesuaikan  dengan  ayat  (1)  unsur-unsur  yang  dipertimbangkan dalam melakukan penentuan adalah sebagai berikut:
a. luas wilayah;
b. kebutuhan kesehatan;
c. jumlah serta diversifikasi penduduk;
d. pola penyakit;
e. penggunaannya;
f. fungsi sosial; dan
g. skill pemanfaatan teknologi.
Pemerintah  Pusat,  Daerah  hingga  Desa,  memiliki  kewajiban  untuk melakukan  pelayanan  kesehatan  sebagai  amanat  dari  konstitusi.  Desa  adalah wilayah  yang  memiliki  batas  dan  merupakan  kesatuan  masyarakat  hukum  yang berwenang  dalam  mengurus  serta  mengatur  kepentingan  masyarakat  setempat, urusan pemerintahan dengan diprakarsai oleh masyarakat, hak tradisional, dan/atau hak  asal  usul  yang  dihormati  dan  diakui  dalam  sistem  pemerintahan  NKRI. Pentingnya  kader  kesehatan  di  desa  yaitu  untuk  bersinergi  antara  penyelenggara desa dengan masyarakat desa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada desa. Tugas  kader  kesehatan  desa  salah  satunya  yang  paling  terlihat  adalah  posyandu, yang  dilatih  oleh  tenaga  kesehatan  untuk  menjamin  tumbuh  kembang  anak,  gizi pada anak, kesehatan ibu dan untuk mencegah adanya stunting pada anak. 22
PERMENKES  RI  No.  8  Th.  2019  menegenai  Pemberdayaan  Masyarakat Bidang  Kesehatan  membahas terkait UKBM  yang dikelola oleh, dari, dan, untuk masyarakat melalui pembinaan oleh sektor kesehatan, lintas sektor, dan pemangku kepentingan  lainnya  yang  terbentuk  didasari  oleh  kebutuhan  masyarakat  sebagai
22 Rejeki, Sri Lucia, September 2012, "Peran Puskesmas Dalam Pengembangan Desa Siaga di Kabupaten Bantul", Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, Vol.01, No.03, h.154. ; Widyaswara, Gravinda, Februari 2023"Pengembangan Desa Siaga Donor Darah Melalui Program Pemeriksaan dan Pendataan Golongan Darah Warga Dusun Manggong, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman", Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol.2, No.9, h.2.
wahana pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Dalam konstitusi terbut pada pasal 8 tahapan dalam penyelenggaran UKBM antara lain:
a. Melakukan identifikasi untuk mengenal kondisi desa/kelurahan;
b. Melakukan survei mawas diri;
c. Melakukan musyawarah di desa/kelurahan;
d. Membuat perencanaan partisipatif;
e. Membuat pelaksanaan kegiatan; dan
f. Melakukan pembinaan kelestarian.
Tahapan  yang  dilakukan  sebagai  upaya  UKBM  tersebut  dilakukan  secara integrasi antara penyelengga desa, pemerintah daerah dan peran aktif  masyarakat desa.  Semakin  banyak  kader  kesehatan  di  dalam  suatu  desa,  maka  tugas  dan petunjuk  teknis  dalam  membantu  tugas  pemerintah  desa  dalam  mewujudkan kesehatan bagi seluruh masyakat desa akan terasa lebih mudah. Banyaknya jumlah kader kesehatan dalam suatu desa, akan mewujudkan desa siaga yang lebih tanggap terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat. 23
Pembentukan kader kesehatan pada desa siaga adalah bentuk mandatory yang diberikan  kepada  Undang-Undang  Desa  yang  dijalankan  dengan  PERMENKES untuk  membedayakan  masyarakat  desa.  Pembentukan  kader  kesehatan  juga merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa  kesehatan  adalah  kewenangan  konkuren  dari  pemerintah  pusat  yang pelaksanaannya dilakukan menyeluruh dari pusat hingga desa. 24

## B. Implementasi Kader Kesehatan dalam Mewujudkan  Konsep Desa Siaga
Tenaga kesehatan terampil dan baik serta fasilitas rumah sakit yang memadai dibutuhkan  untuk  meningkatkan  pelayanan  kesehatan,  namun  kriteria  tersebut masih  belum  dapat  dipenuhi  oleh  institusi  pelayanan  medis  secara  menyeluruh, sehingga  pada  saat  ini  sistem  pelayanan  kesehatan  menjadi  semakin  rumit.
23 Yulivantina,  Eka  Vicky,  Maret  2023,  "Penguatan  Kualitas  Kesehatan  Remaja,  Calon Pengantin,  Ibu  Hamil,  Ibu  Menyusui,  Bayi  Dan  Balita  Melalui  Program  Desa  Siaga  Stunting  di Kalurahan  Kepuharjo  Sleman",  Jurnal  Kreativitas  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  (Pkm),  Vol.6, No.3, h.1222.
24 Lestanata,  Yudhi.,  Hidayatullah  &  Prata,  2022,  "Pendampingan  Desa  Siaga  Bencana Berbasis  Komunitas  Dalam  Meningkatkan  Masyarakat  Tangguh  Bencana  Di  Desa  Dangiang Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara", Jurnal Abdi Masyarakat Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No.3, h.129.
Hal ini dapat dimaknai bahwa apabila pelayanan kesehatan yang baik belum dapat terwujud, maka sama seperti hak untuk mendapatkan kesehatan belum dapat dicapai oleh masyarakat. 25
Kebutuhan  pelayanan  kesehatan  oleh  masyarakat  yang  semakin  meningkat juga berdampak pada peranan dan aturan hukum yang semakin berkembang untuk mencapai peningkatan pelayanan, sehingga hal tersebut menjadi faktor pendorong pemerintah dalam mewujudkan hal tersebut dengan berorientasi pada kepastian dan perlindungan hukum pasien. 26 UU Kesehatan Pasal 53 menjadi dasar hukum  yang secara umum mengatur terkait pemberian pelayanan kesehatan yang diantaranya :
a. Tujuan dari pelayanan kesehatan perseorangan adalah sebagai  upaya kuratif  dalam  pemulihan  kesehatan  dan  penyembuhan  penyakit dengan sasaran perseorangan dan keluarga.
b. Tujuan dari pelayanan kesehatan masyarakat adalah sebagai upaya preventif  dan  promotive  agar  kesehatan  dapat  ditingkatkan  dan dipelihara  serta  penyakit  dapat  dicegah  dan  sasarannya  adalah masyarakat atau suatu kelompok.
c. Sesuai  dengan  ayat  (1)  bahwa  pelaksanaan  pelayanan  kesehatan yang  didahulukan  yaitu  terkait  pertolongan  keselamatan  nyawa pasien dibanding kepentingan lainnya.
Kemudian  pemberian  pelayanan  kesehatan  juga  telah  diatur  dalam  UU Kesehatan Pasal 54, antara lain:
a. Pelayanan  kesehatan  diselenggarakan  secara  aman,  merata, bertanggung jawab, dan nondiskriminatif.
b. Pelayanan  kesehatan  yang  diselenggarakan  berdasarkan  ayat  (1) memiliki penanggung jawab yaitu Pemerintah pusat dan daerah.
c. Pelayanan  kesehatan  yang  diselenggarakan  berdasarkan  ayat  (1) diawasi oleh masyrakat, pemerintah pusat, dan daerah.
25 Susana, Devi. Oktober 2020, "Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Nagari Siaga Aktif Di Kabupaten Lima Puluh Kota", Menara Ilmu, Vol. XIV, No.01, Oktober 2020, h.19.
26 Susana, Devi, Op.Cit., Hal.19.
Standar  pelayanan  dan  publikasi  dari  setiap  pelayanan  publik  merupakan jaminan  penerima  pelayanan  dalam  mendapatkan  kepastian.  Standar  pelayanan publik harus memiliki aspek antara lain: 27
1. Prosedur  Pelayanan ,  hal  ini  harus  ditetapkan  secara  baku  untuk penerima dan pemberi pelayanan publik, termasuk pengaduan agar dikemudian hari tidak terjadi permasalahan. Penetapan terkait hal ini melalui  standar  pelayanan  minimal  supaya    mekanismenya  dapat dipahami oleh pihak penerima pelayanan.
2. Waktu  Penyelesaian, penetapannya  dimulai  sedari  pengajuan permohonan  hingga  penyelesaian  pelayanan  termasuk  pengaduan. Peningkatan  kepercayaan  masyarakat  terkait  pelayanan  yang diberikan  bergantung  pada  semakin  cepat  waktu  penyelesaian pelayanan.
3. Produk  Pelayanan, ketentuan  yang  ditetapkan  telah  mengatur terkait  hasil  pelayanan  akan  diterima.  Produk  ini  perlu disosialisasikan pada masyarakat agar dapat dipahami dengan baik.
4. Biaya Pelayanan, tidak boleh ada diskriminasi dan perlu dilakukan secara  konsisten  dalam  penentuan  biaya  terkait  hal  ini  beserta rinciannya, karena dapat berdampak pada tingkat kepercayaan dari penerima pelayanan pada pemberi pelayanan. Setiap jasa pelayanan yang  diberikan  pada  masyarakat  perlu  memiliki  biaya  yang  jelas supaya  pihak  atau  masyarakat  khususnya  yang  memiliki keterbatasan ekonomi tidak mengalami kecemasan.
5. Sarana dan Prasarana, penyelenggara pelayanan publik berperan dalam  menentukan  terkait  penyediaan  hal  ini  agar  menciptakan pelayanan  yang  memadai  serta  menjadi  penunjang  keberhasilan dalam terselenggaranya pelayanan.
6. Kompetensi  Petugas  Pemberi  Pelayanan, sikap,  keterampilan, pengetahuan  dan  perilaku  secara  tepat  harus  ditetapkan  untuk meningkatkan mutu dari pelayanan yang diberikan.
27 Noviana, Ayu C, Oktober 2014, "Kinerja Desa Siaga Aktif di Wilayah Kerja Puskesmas Sukodono Kabupaten Sidoarjo", Jurnal Ilmiah Kedokteran, Vol.3, No.2, , h.70.
Konstitusi UUD NKRI 1945 menjelaskan hak pemerintah berdasarkan dalam mengurusi  dan  mengatur  masyarakat  terkait  hal  kepentingan  umum.  Tujuan nasional  harus  dapat  diwujudkan  dalam  konteks  birokrasi  yaitu  mewujudkan masyarakat mandiri, sejahtera dan maju. Tugas birokrasi sebagai alat pemerintahan termasuk  juga  Fungsi  Pelayanan  Kesehatan.  Pelayanan  kesehatan  secara  optimal merupakan  hak  yang  dimiliki  masyarakat  tanpa  memandang  status  sosial. Menyempurnakan  dan  mengendalikan  layanan  kesehatan  dengan  sasaran masyarakat melalui regulasi merupakan bagian dari kewajiban pemerintah. 28
Selznick mendefinisikan regulasi sebagai kesinambungan dalam pengendalian yang focus pada kebutuhan masyarakat dalam kegiatan pelayanan dan dilakukan oleh lembaga publik. Sedangkan Regulasi Pelayanan Kesehatan adalah upaya  yang  memiliki pengaruh  secara  langsung  maupun tidak  langsung terhadap fungsi serta perilaku individu maupun organisasi secara publik dalam menyediakan pelayanan kesehatan. 29
Dalam pelayanan kesehatan, keberlangsungan regulasi didukung oleh peran penting dan tanggung jawab oleh masyarakat. Perilaku pelaksana pelayanan publik dalam UU Pelayanan Publik Pasal 34 diantaranya:
1. Tidak bersifat diskriminatif dan adil;
2. Cermat;
3. Ramah dan santun;
4. Putusan diberikan secara andal, tegas dan tidak berbelit-belit;
5. Memiliki sikap profesional;
6. Tidak menambah kesulitan;
7. Perintah atasan yang wajar dan sah serta mampu untuk dipatuhi;
8. Nilai-nilai  integritas  serta  akuntabilitas  institusi  penyelenggara mampu dijunjung tinggi;
9. Informasi atau dokumen  yang wajib dirahasiakan sesuai peraturan perundang-undangan tidak dibocorkan;
28 Rahantoknam,  Detania  Liana,  Juni  2013"Analisis  Desa  Siaga  Di  Desa  Evu  Kabupaten Maluku Tenggara", Jurnal Mkmi, , h.74.
29 Surya,  Ferry  Hendra,  "Analysis  of  Independent  Active  Alert  Village  In Tridadi  Village, Sleman, D.I. Yogyakarta Province" Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan Indonesia, Vol.7, No.4, 2016, Hlm.125.
10. Mampu  mengambil  langkah  yang  tepat  dan  memiliki  pandangan terbuka agar terhindar dari konflik akibat benturan kepentingan;
11. Sarana  dan  prasarana  dan  fasilitas  pelayanan  publik  tidak disalahgunakan;
12. Dalam  menanggapi  serta  memenuhi  permintaan  informasi  tidak salah  dan  menyesatkan  serta  mampu  proaktif  dalam  memenuhi kepentingan masyarakat;
13. Informasi,  jabatan,  dan/atau  kewenangan  yang  didapatkan  tidak untuk disalahgunakan;
14. Masuk dalam kategori pantas; dan
15. Sesuai dengan prosedur dan tidak ada penyimpangan.
Sejak  diundangkannya  Undang-Undang  Desa,  maka  desa  menjadi  lebih otonom dalam mengembangkan dan memajukan desanya dari banyak faktor. Faktor yang tidak kalah penting adalah faktor kesehatan, kepala desa dalam UU Desa Pasal 26 ayat (2), kewenangan kepala desa terdiri atas:
a. Menjadi pemimpin dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. Memberhentikan dan mengangkat perangkat Desa;
c. Memiliki kekuasaan dalam  melakukan pengelolaan  Keuangan dan Aset Desa;
d. Membuat Peraturan Desa;
e. Melakukan penetapan APBD;
f. Melakukan pembinaan pada kehidupan masyarakat Desa;
g. Melakukan  pembinaan  agar  tercipta  ketertiban  dan  ketentraman pada masyarakat Desa;
h. Mewujudkan  peningkatan  perekonomian  Desa  melalui  pembinaan dan  melakukan  integrasi  untuk  mewujudkan  perekonomian  yang berskala produktif digunakan untuk kemakmuran  masyarakat desa yang sebesar-besarnya;
i. Mewujudkan sumber pendapatan Desa yang semakin berkembang;
j. Menerima dan memberikan usulan terkait mewujudkan kesejahteraan  masyarakat  yang  meningkat  melalui  pelimpahan sebagian kekayaan negara;
k. Membentuk  kehidupan  sosial  budaya  masyarakat  desa  yang semakin berkembang;
l. Mampu menggunakan teknologi secara tepat guna;
m. Membantu  pasrtisipasi  aktif  dalam  proses  koordinasi  untuk Pembangunan Desa;
n. Menjadi perwakilan desa baik di luar maupun di dalam pengadilan atau sesuai peraturan perundang-undangan yaitu diwakili oleh kuasa hukum yang ditunjuk; dan
o. Menjalankan ketentuan pada peraturan perundang-undangan terkait dengan wewenang lainnya.
Dari kewenangan yang disebutkan diatas, kepala desa memiliki kewenangan pertisipatif  dengan  mengkoordinasi  untuk  pembangunan  desa.  Karena  desa  juga diminta  untuk  lebih  mengembangkan  pendapatan  desa,  maka  dana  desa  yang dimiliki dapat digunakan untuk kepentingan fasilitas kesehatan. Tidak harus dengan membangun  sebuah  klinik  yang  mewah,  tetapi  disetiap  desa  yang  saat  ini  sudah banyak  memiliki  puskesmas,  harus  lebih  dikembangkan  lagi  partisipasi masyarakatnya. 30 Tujuan  dari  partisipasi  tersebut  yang  akan  melahirkan  kader- kader  kesehatan  guna  membantu  pelayanan  kesehatan  bagi  masyarakat  desa. Kader-kader kesehatan yang aktif ini hendaknya juga mendapatkan gaji yang dapat dianggarkan  melalui  dana  desa  sesuai  dengan  pendapatan  desa.  Aktifnya  kader kesehatan di desa juga lebih mempermudah untuk memberikan bantuan untuk dapat mendapatkan  pelayanan  kesehatan  yang  lebih  baik,  misalnya  apabila  ada  warga desa yang membutuhkan rujukan menuju rumah sakit dengan fasilitas lebih baik. 31
30 Nuryanti,  Reni,  "Upaya  Peningkatan  Kesehatan  Jiwa  Masyarakat  Melalui  Pembentukan Desa Siaga Sehat Jiwa (Dssj)" Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol.5, No.4, April 2020, Hal.185.
31 Adawiyah,  Sa'diyah  El,  "Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Model  Geulis  (Gerakan Lingkungan  Sehat)  Perwujudan  Desa  Siaga  Di  Daerah  Dramaga  Bogor",  Journal  of  Business  & Entrepreneurship, Vol.2, No.2, hlm.93.; Surya, Ferry Hendra, "Analysis of Independent Active Alert Village In Tridadi Village, Sleman, D.I. Yogyakarta Province" Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan Indonesia, Vol.7, No.4, 2016, Hlm.125.

## PENUTUP

## KESIMPULAN
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah membagi kewenangan absolut dan  konkuren,  urusan  kesehatan  menjadi  kewenangan  konkuren  pemerintah, sehingga  menjadi    hal  yang  diatur  khusus  oleh  pemerintah  yang penyelenggaraannya  menurun  kebawah  dari  pusat  hingga  desa.  Desa  menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam  memberikan penyuluhan kesehatan karena  dalam  Undang-Undang  Desa  sendiri  telah  diberikan  kewenangan  untuk memberdayakan  masyarakat  desa. Aparat  penyelenggara  desa  memiliki kewenangan dan kewajiban dalam mengatur jalannya roda pemerintahan di tingkat desa. Dalam kehidupan sehari-hari aparat desa harus berinovasi untuk menciptakan kegiatan  yang  berguna  untuk  pembangunan  desa  dengan  peran  aktif  masyarakat desa.  Pemerintah  desa,  pemerintah  daerah  dan  tenaga  kesehatan  harus  saling bersinergi  untuk  menciptakan  suatu  inovasi  dibidang  pelayanan  kesehatan  guna mendapatkan dan melatih kader-kader kesehatan di desa. Kader kesehatan desa ini memiliki peran yang penting bagi pembangunan kesehatan dalam suatu desa.

## SARAN
Kepemilikan  kader  kesehatan  desa  ini  seharusnya  diwajibkan  bagi  semua desa, tidak hanya untuk kepentingan posyandu, tetapi untuk memastikan lebih luas lagi jangkauan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.Pemerintah Desa,  Daerah  dan  Pusat  perlu  untuk  saling  bersinergi    untuk  melahirkan  kader kesehatan  desa.  Hal  demikian  ini  harus  dituangkan  secara  tegas  tidak  hanya peraturan pelaksana saja, melainkan petunjuk teknis sampai pada masyarakat desa harus dibuatkan secar rigid agar terjadi integrasi antar lembaga untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Hadjon,  Philipus  M,  2007, Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat ,  Surabaya:
Peradaban.
Hanif,  Nurcholis  2011, Pertumbuhan  dan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa , Jakarta: Erlangga.
Koeswadji,  Hermien  Hadiati,  1984, Hukum  dan  Masalah    Medic ,  Surabaya: Airlangga University Press.
Marzuki,Peter  Mahmud  2005, Penelitian  Hukum, Edisi  Pertama,  Cet.  VII, Jakarta:Kencana, 2005.
Pudjiastuti,  Lilik  2013, Prinsip  Hukum  Pengaturan  Perizinan  Kefarmasian , Disertasi , Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
Rasyid, Pemerintahan Yang Amanah, Jakarta: Binarena Pariwara , 1998.
Soekanto  Soerjono  dan  Sri  Mamudji,  1985, Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu Tinjauan Singkat , Jakarta:Rajawali.
Suhartono,  2000, Politik  Lokal  Parlemen  Desa ,  Yogyakarta:  Lapera  Pustaka Utama.
Thabrany , Hasbullah , 2015, Jaminan Kesehatan Nasional , Cet II, Jakarta.

## Jurnal:
Adawiyah,  Sa'diyah  El,  "Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Model  Geulis  (Gerakan Lingkungan Sehat) Perwujudan Desa Siaga Di Daerah Dramaga Bogor", Journal of Business & Entrepreneurship, Vol.2, No.2.
Akbar, Muhammad Abdillah, "Dukungan Tokoh Masyarakat Dalam
Keberlangsungan  Desa  Siaga  Di  Desa  Kenongo  Kecamatan  Gucialit Kabupaten Lumajang (Community Leaders’ Support in The Sustainability Of Alert Village In Kenongo Village, Sub District Of Gucialit, Lumajang Regency)", E-Jurnal Pustaka Kesehata, Vol.3, No.3, September 2015.
Anurogo, Dito, "Desa Siaga Covid-19 Menuju Indonesia 5.0" Jurnal Abmas Negeri, Vol.1, No.1.
Busiroh,  Umi  Malikhatul,  "Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Keberhasilan Program  Desa  Siaga  :  Literature  Riview"  Jurnal  Kesehatan  Masyarakat, Vol.11, No.2, Agustus 2023.
Hermanses, Hasya Yushini,"Efektivitas Program Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) Di  Kampung  Warungceuri  Desa  Nyangkowek  Kecamatan  Cicurug Kabupaten Sukabumi", Indonesian Journal of Social and Political Scinces, Vol. 3, No.1, April 2022.
Irawan,  Andri,  "Model  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Program  Kampung  Siaga Aktif Di Kampung Salor Indah Distrik Kurik Kabupaten Merauke" Jurnal Sospol, Vol.5, No.1, Januari-Juni 2022.
Laksana,  Nuring  Septyasa,  "Bentuk-Bentuk  Partisipasi  Masyarakat  Desa  dalam Program  Desa  Siaga  di  Desa  Bandung  Kecamatan  Playen  Kabupaten Gunung  Kidul  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta"  Kebijakan  dan Manajemen Publik, Vol.1, No.1, Januari 2013.
Lestanata,  Yudhi.,  Hidayatullah  &  Prata"Pendampingan  Desa  Siaga  Bencana Berbasis Komunitas Dalam Meningkatkan Masyarakat Tangguh Bencana Di  Desa  Dangiang  Kecamatan  Kayangan  Kabupaten  Lombok  Utara", Jurnal Abdi Masyarakat Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No.3,2022.
Maharani,  Sandi  Isna,  "Kajian  Pemberdayaan  Masyarakat  Melalui  Desa  Siaga Dalam Rangka Upaya Penurunan  Aki Di Bergas Kabupaten Semarang", Jurnal Kebidanan, Vol.7, No.15, April 2018.
Mubarokah, Elina, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Desa Siaga Aktif Oleh  Pemerintah  Desa  Pangauban  Kecamatan  Batujajar  Kabupaten Bandung Barat" Jurnal Academia Praja, Vol.2, No.1, Juni 2018.
Muhdi, Nalini, "Pembentukan Desa Siaga Bencana Sebagai Wujud Upaya Mitigasi Bencana Di Surabaya", Jurnal Budimas, Vol.04, No.01.
Noviana, Ayu C, "Kinerja Desa Siaga Aktif di Wilayah Kerja Puskesmas Sukodono Kabupaten  Sidoarjo",  Jurnal  Ilmiah  Kedokteran,  Vol.3,  No.2,  Oktober 2014.
Nuryanti,  Reni,  "Upaya  Peningkatan  Kesehatan  Jiwa  Masyarakat  Melalui Pembentukan  Desa  Siaga  Sehat  Jiwa  (Dssj)"  Jurnal  Ilmiah  Indonesia, Vol.5, No.4, April 2020.
Rahantoknam,  Detania  Liana,  "Analisis  Desa  Siaga  Di  Desa  Evu  Kabupaten Maluku Tenggara", Jurnal Mkmi, Juni 2013.
Rejeki,  Sri  Lucia,  "Peran  Puskesmas  Dalam  Pengembangan  Desa  Siaga  di Kabupaten  Bantul",  Jurnal  Kebijakan  Kesehatan  Indonesia,  Vol.01, No.03, September 2012.
Surya,  Ferry  Hendra,  "Analysis  of  Independent  Active  Alert  Village  in  Tridadi Village,  Sleman,  D.I.  Yogyakarta  Province"  Jurnal  Kedokteran  Dan Kesehatan Indonesia, Vol.7, No.4, 2016.
Susana, Devi. "Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Nagari Siaga  Aktif  Di  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota",  Menara  Ilmu,  Vol.  XIV, No.01, Oktober 2020.
Widyaswara, Gravinda, "Pengembangan Desa Siaga Donor Darah Melalui Program Pemeriksaan  dan  Pendataan  Golongan  Darah  Warga  Dusun  Manggong, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman", Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol.2, No.9, Februari 2023.
Yulivantina, Eka Vicky, "Penguatan Kualitas Kesehatan Remaja, Calon Pengantin, Ibu  Hamil,  Ibu  Menyusui,  Bayi  Dan  Balita  Melalui  Program  Desa  Siaga Stunting  di  Kalurahan  Kepuharjo  Sleman",  Jurnal  Kreativitas  Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm), Vol.6, No.3, Maret 2023.
Website: https://chevichenko.wordpress.com/.../hak-untuk-memperoleh-pelayanan  diakses pada tanggal 12 September 2022, pukul 14.00.