## TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA BISNIS YANG MEMUAT KLAUSULA ARBITRASE
Rachmatika Lestari Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Teuku Umar lestari.rachmatika@gmail.com

## Abstract
The  provisions  of  Article  3  and  Article  11  paragraph  (1)  and  (2)  of  the Arbitration and APS Act gives authority to institute arbitration to resolve a dispute that  has  been  established  settlement  through  arbitration.  But  in  reality,  the judiciary  in  this  case  the  District  Court  still  examine  the  dispute  and  make  a decision, although in the agreement have included the arbitration clause, such as the dispute between PT. Pertamina Hulu Energy Raja Tempirai (PHE RT) against PT. Golden Spike Energy Indonesia (GSEI). The main problem in this research is; (1) does the district court have the authority to examine and dispute the dispute in the  event  of  an  arbitration  clause?  and  (2)  in  what  cases  have  the  district  court authorized to adjudicate a business dispute containing an arbitration clause?. The purpose  of  this  study  is  to  identify  and  explain  about  authority  and  in  terms  of whether the District Court has the authority to examine, hear and decide disputes of business containing the arbitration clause. This study is a normative juridical research with the aim of studying the principles and rules contained in the science of law. The data used consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Results showed that the Institute of Justice is required to respect the arbitration institution, the case that own the arbitration clause could not be submitted to the District Court, unless there Torts in terms of making the arbitration  decision  is  unfounded  in  good  faith.  About  the  things  that  cause  the District Court jurisdiction over business disputes containing the arbitration clause, among  others,  relating  to  the  cancellation  of  the  arbitral  award  on  the  basis  of Torts in terms of making the arbitration decision is unfounded in good faith (Article 70 of the Arbitration and APS Act).
Keywords: Authority of the District Court, Business Dispute and Arbitration Clause

## 1. PENDAHULUAN
Hukum  kontrak/perjanjian  di  Indonesia  mempergunakan  sistem  terbuka, artinya  adanya  kebebasan  yang seluas-luasnya  kepada  masyarakat  untuk mengadakan  berbagai  macam  perjanjian,  asalkan  tidak  melanggar  hukum, ketertiban umum dan kesusilaan. 1 Dalam perjanjian, terdapat kebebasan untuk membuat sebuah perjanjian atau yang biasa disebut asas kebebasan berkontrak. Kebebasan  berkontrak  tersebut  diatur  dalam  Pasal  1338  KUHPerdata,  dimana setiap orang diberi kebebasan untuk membuat perjanjian dengan siapa saja dan meliputi apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.  Para pihak yang memiliki niat untuk membuat perjanjian akan bebas memilih jenis perjanjian  dan  isi  dari  perjanjian  tersebut.  Isi  dari  suatu  perjanjian  biasanya mengandung cara penyelesaian sengketa yang akan dipilih oleh para pihak. Hal ini dinamakan choice of forum atau pilihan forum untuk penyelesaian sengketa. Mengamati kegiatan bisnis/perdagangan yang jumlah transaksinya ratusan setiap  hari,  tidak  mungkin  dihindari  terjadinya  sengketa (dispute/difference) antar pihak yang terlibat. Makin banyak dan luas kegiatan bisnis/perdagangan, frekuensi  terjadinya  sengketa  makin  tinggi.  Hal  ini  berarti  makin  banyak sengketa yang harus diselesaikan. 2
Di  kalangan  dunia  usaha,  terutama  yang  berskala  nasional  dan internasional,  mengajukan  sengketa  ke  pengadilan  tidak  menjadi  pilihan  yang populer.  Hal  ini  kemungkinan  disebabkan  lamanya  waktu  yang  tersita  dalam proses  persidangan  sehubungan  dengan  tahapan-tahapan  (banding  dan  kasasi) yang  dilalui,  atau  disebabkan  sifat  pengadilan  yang  terbuka  untuk  umum sementara  para  pengusaha  tidak  menyukai  masalah-masalah  bisnis dipublikasikan,  ataupun  karena  penanganan  penyelesaian  sengketa  tidak dilakukan oleh tenaga-tenaga ahli dalam bidang tertentu yang dipilih sendiri. 3
Pada  tanggal  12  Agustus  1999,  Pemerintah  Indonesia  mengesahkan Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang untuk selanjutnya disingkat UU Arbitrase dan APS untuk lebih memberikan kepastian hukum dalam praktek arbitrase di negara ini. Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak  yang  bersengketa.  Putusan  arbitrase  bersifat  final  dan  mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.
Menurut Pasal 1 UU Arbitrase dan APS, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase  yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Pasal 5 UU  Arbitrase  dan  APS  menentukan  bahwa  sengketa  yang  dapat  diselesaikan melalui jalur arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa. Dengan demikian, tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase.
1 R. Subekti, Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, Jakarta, 2010, hlm.13.
2 Suyud Margono, ADR (Alternative Disputes Resolution) dan Arbitrase (Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum), Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 12.
3 Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, Gramedia, Jakarta, 2006, hlm. 4.
Lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 3 UU Arbitrase dan APS ditentukan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Selanjutnya ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU Arbitrase dan APS menentukan bahwa dengan adanya suatu perjanjian arbitrase  tertulis  meniadakan  hak  para  pihak  untuk  mengajukan  penyelesaian sengketa atau beda pendapat  yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.  Pada  ayat  (2)  dalam  pasal  yang  sama  ditentukan  bahwa  Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Karena itu, dengan adanya klausula arbitrase  secara  otomatis  memberikan  kewenangan  kepada  lembaga  arbitrase untuk menyelesaikan sengketa tersebut.
Kenyataannya,  badan  peradilan  dalam  hal  ini  Pengadilan  Negeri  masih memeriksa  sengketa  dan  menjatuhkan  putusan  walaupun  dalam  perjanjiannya telah mencantumkan  klausula  arbitrase.  Berikut  contoh  kasus  antara  PT Pertamina  Hulu  Energy  Raja  Tempirai  (PHE  RT)  melawan  PT  Golden  Spike Energy  Indonesia  (GSEI).  GSEI  menyatakan  PHE  RT  telah  wanprestasi  dari perjanjian kerja sama pada Joint Operating Body P-Golden Spike Indonesia Ltd. (JOB P-GSIL) yang di dalamnya terdapat klausula arbitrase (Direktori Putusan Mahkamah  Agung,  Putusan  Nomor  :  153/PDT.G/2013/PN.JKT.PST,  hlm.  8). Seharusnya  perkara  ini  diselesaikan  melalui  arbitrase,  akan  tetapi  Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) tetap memutuskan perkara ini dengan nomor putusan 153/PDT.G/2013/PN.JKT.PST. Tindakan Pengadilan Negeri (PN) yang memutus sengketa tersebut dinilai telah melanggar Pasal 3 dan Pasal 11 ayat (1) dan  (2)  UU  No.  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Penyelesaian  Sengketa yang  seharusnya  menjadi  kewenangan  absolut  (kompetensi  absolut)  Lembaga Arbitrase.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas,  maka  yang  menjadi permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah apakah  penghapusan  sanksi  pidana terkait  pengampunan  pajak  telah  sesuai  atau  tidak  berdasarkan  tujuan tax amnesty dan prinsip-prinsip pemidanaan.
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dikemukakan  di  atas,  maka  perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Apakah pengadilan  negeri  berwenang  memeriksa  dan  memutus  sengketa yang dalam hal adanya klausula arbitrase?
2. Dalam hal apa pengadilan negeri berwenang mengadili sengketa bisnis yang mengandung klausula arbitrase?

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini merupakan  penelitian  yuridis  normatif.  Penelitian  ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. 4
Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  data  sekunder, yaitu  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka,  ataupun  peraturan perundang-undangan, perjanjian-perjanjian internasional, perjanjian antara PT.
4 Johny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
Perusahaan  Dagang  Tempo  (Tempo)  dan  PT.  Roche  Indonesia  (Roche), perjanjian antara PT. Pertamina Hulu Energy Raja Tempirai (PHE RT) dan PT. Golden Spike Energy  Indonesia (GSEI), serta putusan-putusan hakim. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang disebut dengan data sekunder berupa perundang-undangan, buku- buku,  makalah,  artikel,  jurnal,  koran  atau  karya  para  pakar  dan  penelusuran media online/internet.
Pengolahan, analisis dan konstruksi data penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kaidah hukum dan kemudian konstruksi dilakukan dengan cara memasukkan pasal-pasal ke dalam kategori- kategori atas dasar pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum tersebut. Data yang  diperoleh  melalui  studi  kepustakaan,  peraturan  perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, kemudian dianalisis berdasarkan metode kualitatif, yaitu dengan melakukan:
a. Menemukan  konsep-konsep  yang  terkandung  dalam  bahan-bahan  hukum (konseptualisasi)  yang  dilakukan  dengan  cara  memberikan  interpretasi terhadap bahan hukum tersebut;
b. Mengelompokkan konsep-konsep atau peraturan-peraturan yang sejenis atau berkaitan.  Kategori- kategori  dalam  penelitian  ini  adalah  “Tinjauan  Yuridis Kewenangan  Pengadilan  Negeri  Menyelesaikan  Sengketa  Bisnis  yang Memuat Klausula Arbitra se”;
c. Menemukan hubungan di antara berbagai kategori atau peraturan, kemudian diolah;
d. Menjelaskan  dan  menguraikan  hubungan  di  antara  berbagai  kategori  atau peraturan  perundang-undangan,  kemudian  dianalisis  secara  deskriptif kualitatif. Sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Sebagaimana  tertulis  dalam  Pasal  2  UU  Arbitrase  dan  APS,  Undang- undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam  suatu hubungan  hukum  tertentu  yang  telah  mengadakan  perjanjian arbitrase  yang  secara  tegas  menyatakan  bahwa  semua  sengketa  atau  beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan  diselesaikan  dengan  cara  arbitrase  atau  melalui  alternatif  penyelesaian sengketa.  UU  Arbitrase  dan  APS  adalah  dasar  keberadaan  arbitrase  sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum Indonesia.
Dalam  Penjelasan  Umum  UU  Arbitrase  dan  APS,  dijelaskan  terdapat beberapa  keuntungan penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase  dibandingkan melalui proses peradilan, yaitu:
a. kerahasiaan sengketa para pihak terjamin;
b. keterlambatan  yang  diakibatkan  karena  hal  prosedural  dan  administratif dapat dihindari;
c. para  pihak  dapat  memilih  arbiter  yang  berpengalaman,  memiliki  latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, serta jujur dan adil;
d. para  pihak  dapat  menentukan  pilihan  hukum  untuk  penyelesaian masalahnya;
e. para pihak dapat memilih tempat penyelenggaraan arbitrase;
f. putusan  arbitrase merupakan  putusan  yang  mengikat  para  pihak  melalui prosedur sederhana ataupun dapat langsung dilaksanakan.
Arbitrase  dalam  UU  Arbitrase  dan  APS  didefinisikan  sebagai  cara penyelesaian sengketa dagang di luar pengadilan. Arbitrase dipilih berdasarkan perjanjian arbitrase tertulis yang dibuat oleh para pihak yang berselisih. Pasal 1 ayat  1  UU  Arbitrase  dan  APS  menentukan  bahwa  arbitrase  adalah  cara penyelesaian  suatu  sengketa  perdata  di  luar  peradilan  umum  yang  didasarkan pada  perjanjian  arbitrase  yang  dibuat  secara  tertulis  oleh  para  pihak  yang bersengketa. Dari pengertian Pasal 1 ayat 1 UU Arbitrase dan APS tersebut jelas bahwa yang menjadi dasar dari arbitrase adalah perjanjian di antara para pihak sendiri, yang didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Hal ini sesuai dengan ketentuan  dalam  Pasal  1338  KUHPerdata,  yang  menyatakan  bahwa  apa  yang telah diperjanjikan oleh para pihak mengikat mereka sebagai undang – undang.
Selanjutnya di dalam Pasal 1 ayat 8 UU Arbitrase dan APS, disebutkan bahwa  Lembaga  Arbitrase  adalah  badan  yang  dipilih  oleh  para  pihak  yang bersengketa  untuk  memberikan  putusan  mengenai  sengketa  tertentu,  di  mana lembaga  tersebut  juga  dapat  memberikan  pendapat  yang  mengikat  mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  2  UU  Arbitrase  dan  APS,  yang  dapat diselesaikan  melalui  Arbitrase  atau  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  adalah sengketa atau perbedaan pendapat yang timbul atau mungkin timbul antar para pihak  dalam  suatu  hubungan  hukum tertentu  yang  telah  diperjanjikan sebelumnya bahwa penyelesaiannya akan ditentukan dengan cara Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Obyek  sengketa  yang  menjadi  kewenangan  arbitrase  ditentukan  dalam Pasal 5 UU Arbitrase dan APS. Di dalam pasal ini disebutkan sebagai berikut:
(1)Sengketa  yang  dapat  diselesaikan  melalui  arbitrase  hanya  sengketa  di bidang  perdagangan  dan  mengenai  hak  yang  menurut  hukum  dan peraturan  perundang-undangan  dikuasai  sepenuhnya  oleh  pihak  yang bersengketa.
(2)Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang  menurut  peraturan  perundang-undangan  tidak  dapat  diadakan perdamaian.
Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  5  UU  Arbitrase  dan  APS  di  atas,  maka  dapat disimpulkan bahwa sengketa yang menjadi obyek pemeriksaan arbitrase adalah sengketa  di  bidang  perdagangan  dan  sengketa  mengenai  hak  yang  menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
Dalam UU Arbitrase dan APS ini tidak diberikan penjelasan mengenai apa yang termasuk dalam bidang perdagangan tersebut. Namun jika menghubungkan dengan Penjelasan Pasal 66, maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan ruang lingkup perdagangan tersebut adalah kegiatan-kegiatan antara  lain  di  bidang  perniagaan,  perbankan,  keuangan,  penanaman  modal, industri, dan hak kekayaan intelektual.
Yurisdiksi  arbitrase  muncul  ketika  ada  klausula  mengenai  pilihan yurisdiksi  atau  pilihan  forum  di  dalam  perjanjian,  yang  menyebutkan  bahwa arbitrase merupakan badan penyelesaian sengketa yang dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di antara mereka. Klausula tersebut disebut sebagai klausula arbitrase. Dengan adanya klausula arbitrase di dalam perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa, arbitrase akan memiliki kompetensi absolut.
Kewenangan absolut arbitrase yang timbul dari adanya suatu klausula atau perjanjian  arbitrase  dipertegas  dalam  Pasal  3  UU  Arbitrase  dan  APS,  yang menyatakan  bahwa  “Pengadilan  Negeri  tidak  berwenang  untuk  mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”. Selanjutnya yurisdiksi tersebut dikuatkan dalam Pasal 11 Ayat (1) UU Arbitrase dan  APS yang menyatakan bahwa “adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak  para  pihak  untuk  mengajukan  penyelesaian  sengketa  atau  beda  pendapat yang  termuat  dalam  perjanjiannya  ke  Pengadilan  Negeri”.  Dalam  Ayat  (2) disebutkan  bahwa  “Pengadilan  Negeri  wajib  menolak  dan  tidak  akan  campur tangan  di  dalam  suatu  penyelesaian  sengketa  yang  telah  ditetapkan  melalui arbitrase, kecuali dalam hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang- undang ini” (UU Arbitrase dan APS).
Dilarangnya campur tangan pengadilan hanya untuk menegaskan bahwa arbitrase  adalah  sebuah  lembaga  yang  mandiri  (independen)  dan  menjadi kewajiban  pengadilan  untuk  menghormati  lembaga  arbitrase.  Meskipun arbitrase merupakan suatu lembaga independen yang terpisah dari pengadilan, tidak berarti bahwa tidak ada kaitan yang erat antara keduanya. Seperti dua sisi sekeping mata uang yang sama, meskipun dapat dibedakan, arbitrase tidak dapat dipisahkan dari lembaga pengadilan. 5
Secara  tegas  UU  Arbitrase  dan  APS  melarang  keterlibatan  Pengadilan Negeri untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.  Eksisnya  independensi Lembaga  Arbitrase  sangat  tergantung  pada sikap jujur, itikad baik para pihak yang bersengketa dan sikap pengadilan umum (dari Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung) yang tidak tergoda dengan konspirasi  salah  satu  pihak  yang  bersengketa  untuk  membawa  kasusnya  ke pengadilan.  Ini  adalah  kuncinya,  sehingga  sejumlah  keunggulan  Lembaga Arbitrase yang dikenal selama ini dapat menjadi kenyataan hukum, antara lain kebebasan,  keahlian (expert), cepat  dan  hemat,  tertutup  dan  rahasia  serta keputusannya yang final dan binding (terakhir dan mengikat).
Hal ini bukan berarti pada semua aspek pelaksanaan perjanjian arbitrase, peran pengadilan terlikuidasi sama sekali. Dalam hal ini UU Arbitrase dan APS
5 Sudargo Gautama, Arbitrase Luar Negeri dan Pemakaian Hukum Indonesia, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2004.
telah  mengaturnya  dan  peran  Pengadilan  Umum  (terutama  Pengadilan  Negeri dan  Mahkamah  Agung)  menjadi  sangat  strategis.  UU  Arbitrase  dan  APS mencatumkan  peranan  pengadilan  di  Indonesia  untuk  memperkuat  proses arbitrase sejak awal sampai dengan pelaksanaan putusan arbitrase tersebut.
Bantuan  pengadilan  untuk  mengembangkan  arbitrase  di  Indonesia berdasarkan UU Arbitrase dan APS pada prinsipnya meliputi 3 (tiga) hal pokok, yaitu:
1. Pada saat proses arbitrase
Bantuan  Pengadilan  untuk  mengembangkan  arbitrase  dapat  dicermati mulai dari Pasal 13 UU Arbitrase dan APS. Pasal ayat 13 (1) UU Arbitrase dan  APS  menyebutkan  bahwa  dalam  hal  para  pihak  tidak  dapat  mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk arbiter atau majelis arbitrase.
2. Pada waktu pelaksanaan putusan arbitrase
Pengadilan Negeri juga  berperan sebagai tempat pendaftaran putusan arbitrase dalam rangka pelaksanaan putusan arbitrase nasional (Pasal 59 UU Arbitrase dan APS). Selanjutnya bantuan pengadilan terhadap arbitrase dapat dilihat juga dalam hal pelaksanaan putusan Arbitrase Internasional (Pasal 65 UU Arbitrase dan APS).
3. Dalam hal pembatalan putusan arbitrase.
UU  Arbitrase  dan  APS  ini  juga  mengatur  tentang  kemungkinan terjdinya  pembatalan  terhadap  putusan  arbitrase  oleh  Pengadilan.  Pasal  70 UU Arbitrase dan APS menyebutkan bahwa terhadap putusan arbitrase para pihak  dapat  mengajukan  permohonan  pembatalan  apabila  putusan  tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
1. Surat  atau  dokumen  yang  diajukan  dalam  pemeriksaan,  setelah  putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
3. Putusan  diambil  dari  hasil  tipu  muslihat  yang  dilakukan  oleh  salah  satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.
Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, hasil penelitian menunjukkan antara lain sebagai berikut:
3.1. Kewenangan  Pengadilan  Negeri  Memeriksa  dan  Memutus  Sengketa yang Dalam Hal Adanya Klausula Arbitrase
Dalam teori kewenangan, wewenang mutlak (absolute competentie)
adalah  menyangkut  pembagian  kekuasaan  antar  badan-badan  peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili. 6 Berdasarkan  teori  kewenangan  tersebut, Lembaga  Peradilan diharuskan  menghormati Lembaga Arbitrase  sebagaimana  yang  termuat dalam Pasal 3 dan Pasal 11 UU Arbitrase dan APS yang menyatakan bahwa Pengadilan  Negeri  tidak  berwenang  mengadili  sengketa  para  pihak  yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Pengadilan Negeri wajib menolak
6 Retnowulan Sutantio, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 11.
dan tidak ikut campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase. Hal tersebut merupakan prinsip limited court involvement. 7
Dalam prakteknya masih saja ditemukan pengadilan yang menentang, bahkan ketika arbitrase itu sendiri sudah menjatuhkan putusannya. Seperti dalam kasus PT. Perusahaan Dagang Tempo (Tempo) melawan PT. Roche Indonesia  (Roche),  kasus  yang  terjadi  antara  PT  Berkah  Karya  Bersama melawan Siti Hardiyanti Rukmana alias Tutut dan kasus PT Pertamina Hulu Energy  Raja  Tempirai  (PHE  RT)  melawan  PT  Golden  Spike  Energy Indonesia (GSEI). 8
Lalu apakah ada alasan-alasan yang dapat membenarkan pengadilan memeriksa perkara para pihak yang sudah terikat dengan klausula arbitrase? Pada intinya terhadap perkara yang sudah memiliki klausula arbitrase tidak bisa  diajukan  ke  Pengadilan  Negeri,  dan  untuk  perkara  yang  sudah dijatuhkan  putusan  arbitrasenya  tidak  bisa  diajukan  lagi  ke  Pengadilan, kecuali  apabila  ada Perbuatan Melawan Hukum (PMH).  Yang  dimaksud dengan  Perbuatan  Melawan  Hukum  disini  adalah  dalam  hal  pengambilan keputusan  oleh Lembaga  Arbitrase,  sehingga  pihak  yang  dirugikan  bisa menggugat  ke  Pengadilan  Negeri  atas  dasar  Perbuatan  Melawan  Hukum (PMH) dalam hal pengambilan putusan arbitrase yang tidak berdasar itikad baik.

## 3.2. Hal-hal yang Menyebabkan Pengadilan Negeri Berwenang Mengadili Sengketa Bisnis yang Mengandung Klausula Arbitrase
Kewenangan badan peradilan, dalam hal ini Pengadilan Negeri dalam memeriksa,  mengadili  dan  memutus  sengketa  bisnis  yang  mengandung klausula  arbitrase  didasarkan  pada  dua  hal,  yaitu  hakim  mempunyai kewajiban  memeriksa  sebagaimana  diatur  dalam  UU  Kekuasaan Kehakiman  dan  berkaitan  dengan  pembatalan  putusan  arbitrase  (Pasal  70 UU Arbitrase dan APS).
1) Hakim Mempunyai Kewajiban Memeriksa sebagaimana diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman
Menurut pendapat penulis,  terjadi  benturan  antara  UU  Kekuasaan
Kehakiman dan UU Arbitrase dan APS mengenai kewenangan pengadilan dalam  memeriksa  sengketa  berklausula  arbitrase.  Di  satu  sisi,  UU Kekuasaan  Kehakiman  mengatur  mengenai  kewajiban  hakim  untuk memeriksa  setiap  perkara  yang  diajukan.  Sedangkan  di  sisi  lain,  UU Arbitrase dan APS meniadakan kewenangan pengadilan terhadap sengketa berklausula  arbitrase.  Maka,  penerapan  asas lex  specialis  derogat  legi generalis diperlukan,  dimana  UU  Arbitrase  dan  APS  sebagai  undang- undang  khusus,  sedangkan  UU  Kekuasaan  Kehakiman  sebagai  undang- undang  umum.  Sehingga,  pengadilan  seharusnya  tidak  ikut  campur mengenai sengketa yang berklausula arbitrase.
7 Gatot Soemartono, Op.Cit, hlm. 70-71.
8 Indonesia  Banking  Restructuring  Agency  (IBRA), Arbitrase,  Pilihan  Tanpa  Kepastian,  diakses  dari  situs http://gontha.com/view.pnp?nid=104, pada 17 Juni 2019, pukul 12.47 WIB.
Hal  ini  sejalan  dengan  apa  yang  dimaksud  oleh  teori Pacta  Sunt Servanda,  yang  menyatakan  bahwa  perjanjian  arbitrase  tersebut  berlaku sebagai  undang-undang  bagi  para  pihaknya,  dan  pihak  ketiga  (hakim) tidak  dapat  melakukan  intervensi  terhadap  perjanjian  tersebut. 9 Dengan demikian,  terhadap  sengketa  yang  berklausula  arbitrase  juga  mutlak menjadi kewenangan lembaga arbitrase, sehingga klausula arbitrase dalam suatu perjanjian benar-benar harus ditaati oleh para pihak.
2) Pembatalan Putusan Arbitrase Pengadilan Negeri berwenang memeriksa sengketa dengan klausula arbitrase  apabila  berkaitan  dengan  pembatalan  terhadap  putusan  yang dijatuhkan  oleh  Lembaga  Arbitrase.  Pasal  70  UU  Arbitrase  dan  APS mengatur  mengenai  hal-hal  yang  dapat  digunakan  untuk  membatalkan putusan  arbitrase,  tetapi  pada  praktiknya  putusan  arbitrase  juga  dapat dibatalkan apabila putusan arbitrase tersebut di dalam pemeriksaan oleh hakim  dianggap  melanggar  ketertiban  umum  dan  bertentangan  dengan hukum serta kepatutan (Pasal 1339 KUHPerdata).
Dengan  demikian,  pada  intinya  terhadap  sengketa/perkara  yang sudah  memiliki  klausula  arbitrase  tidak  bisa  diajukan  ke  Pengadilan Negeri.  Sama  halnya  terhadap  perkara  yang  sudah  dijatuhkan  putusan arbitrasenya tidak bisa diajukan lagi ke Pengadilan Negeri, kecuali apabila ada  Perbuatan  Melawan  Hukum,  sehingga  pihak  yang  dirugikan  bisa menggugat ke Pengadilan Negeri atas dasar Perbuatan Melawan Hukum dalam hal pengambilan putusan arbitrase yang tidak berdasar itikad baik, melanggar ketertiban umum (public policy), bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan kepatutan dan Pasal 70 UU Arbitrase dan APS.
Badan peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri, seharusnya menghormati  lembaga  arbitrase  dan  tidak  turut  campur,  karena  pada dasarnya  pengaturan  mengenai  arbitrase  sudah  cukup  jelas,  sehingga alasan adanya perbuatan melawan hukum, bertentangan dengan undang- undang maupun melanggar ketertiban umum (public policy) dan kepatutan tidak digunakan sebagai  celah bagi pihak  yang kalah untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase ke pengadilan.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil  penelitian,  maka  dapat  disimpulkan bahwa bahwa Lembaga Peradilan diharuskan menghormati  Lembaga Arbitrase sebagaimana yang  termuat  dalam  Pasal  3  dan  Pasal  11  UU  Arbitrase dan  APS.  Terhadap perkara  yang  sudah  memiliki  klausula  arbitrase  tidak  bisa  diajukan  ke Pengadilan  Negeri,  dan  untuk  perkara  yang  sudah  dijatuhkan  putusan arbitrasenya  tidak  bisa  diajukan  lagi  ke  Pengadilan,  kecuali  apabila  ada Perbuatan Melawan Hukum dalam hal pengambilan putusan arbitrase yang tidak berdasar itikad baik.
9 Rachmadi Usman, Hukum Arbitrase Nasional, Grasindo, Jakarta, 2002, hlm. 19.
Mengenai  hal-hal  yang  menyebabkan  Pengadilan  Negeri  berwenang mengadili  sengketa  bisnis  yang  mengandung  klausula  arbitrase  antara  lain berkaitan dengan pembatalan putusan arbitrase, atas dasar Perbuatan Melawan Hukum dalam hal pengambilan putusan arbitrase yang tidak berdasar itikad baik (Pasal 70 UU Arbitrase dan APS).

## 5. REFERENSI Buku-buku
Gatot  Soemartono.  (2006). Arbitrase  dan  Mediasi  di Indonesia.  Jakarta: Gramedia.
Johny  Ibrahim.  (2007). Teori  &  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif.
Malang: Bayumedia Publishing.
R. Subekti. (2010). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.
Rachmadi Usman. (2002). Hukum Arbitrase Nasional. Jakarta: Grasindo. Retnowulan Sutantio. (2002). Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek. Bandung: Mandar Maju.
Suyud Margono. (2004). ADR (Alternative Disputes Resolution) dan Arbitrase (Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum). Bogor: Ghalia Indonesia.
Sudargo  Gautama.  (2004). Arbitrase  Luar  Negeri  dan  Pemakaian  Hukum
Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

## Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

## Internet
Indonesia  Banking  Restructuring  Agency  (IBRA),  Arbitrase,  Pilihan  Tanpa Kepastian, diakses dari situs http://gontha.com/view.pnp?nid=104