Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022

## FAKTOR PENGHAMBAT PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DI KOTA JAMBI
Ananda Putri Rohima 1 1 UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Email: anandaputrirohima@uinjambi.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini membahas tentang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Jambi khususnya apa saja faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan RTH tersebut sehingga jumlah luasan RTH yang ada di Kota Jambi masih jauh dari standar yang ditargetkan serta kualitas RTH yang masih kurang baik. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan dari hasil wawancara dengan informan penelitian dan data sekunder  yang  berupa  laporan  dan  dokumen-dokumen  resmi.  Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif yaitu  dengan  menggunakan  interpretasi  terhadap  data-data,  fakta  dan  informasi yang diperoleh. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan ruang terbuka  hijau Kota Jambi belum dilakukan secara maksimal. Hal ini dikarenakan terdapat faktor penghambat yang dalam penelitian ini dilihat dari aspek kelembagaan, pembiayaan dan partisipasi. Dalam aspek kelembagaan dilihat dari komponen aturan/kebijakan dimana dalam melakukan pengelolaan RTH mengacu pada RPJMD  dan  RTRW  Kota  Jambi  yang  kemudian  masing-masing  SKPD  membuat  Rencana  Strategis (Renstra-SKPD). Namun masih kurangnya peraturan yang memproteksi RTH sehingga riskan  terjadi permasalahan seperti pengalihan fungsi, penebangan pohon tanpa izin dan sebagainya. Selanjutnya pada  aspek  pembiayaan,  dana  yang  bersumber  dari  APBD  telah  memenuhi  standar,  namun penggunaan dana yang dilakukan kurang tepat seperti lebih fokus pada perbaikan fasilitas penunjang dan  bukan  kepada  peningkatan  dan  pengelolaan  RTH.  Partisipasi  yang  belum  dilakukan  secara maksimal baik oleh pihak swasta maupun masyarakat juga menjadi faktor penghambat dalam proses pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Jambi.
Kata kunci : Pengelolaan RTH, Kelembagaan, Pembiayaan, Partisipasi

## Abstract
This research discusses the management of Green Open Space (RTH) in Jambi City, especially what are the inhibiting factors in the management of the RTH so that the amount of RTH area in Jambi City is still far from the targeted standards and the quality of RTH is still not good. This type of research is qualitative  descriptive research. The type  of  data  used  in  this  study  is  primary  data  obtained  from interviews with research informants and secondary data in the form of reports and official documents. Data collection techniques used in the form of interviews, observations and documentation. The data analysis  technique  used  is  descriptive  analysis  that  uses  interpretation  of  the  data,  facts  and information obtained. The results of this study show that the management of the green open space of Jambi City has not been done to the maximum. This is because there are inhibitory factors that in this study are seen from institutional aspects, financing and participation. In the institutional aspect seen from the component of rules / policies where in managing RTH refers to RPJMD and RTRW Kota Jambi which then each SKPD makes a Strategic Plan (Renstra-SKPD). But there is still a lack of regulations that protect RTH so that there are risks such as diversion of functions, unlicensed felling of trees and so on. Furthermore, in the financing aspect, funds sourced from APBD have met the standards, but the use of funds carried out is not appropriate such as focusing more on improving supporting facilities and not on improving and managing RTH. Participation that has not been done optimally by both the private sector and the public is also an inhibitory factor in the process of managing Green Open Space (RTH) in Jambi City.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022

## Keywords : RTH Management, Institutional, Financing, Participation

## PENDAHULUAN
Perubahan manusia dan alam dari waktu ke waktu semakin terlihat, baik perubahan positif maupun negatif. Perubahan positif yaitu berkembangnya pola pikir masyarakat dalam memperbaiki  kehidupan  serta  terciptanya  masyarakat  modern  yang  dapat  berdaya  saing dengan masyarakat lainnya. Adanya globalisasi juga merupakan perubahan yang membuat batasan-batasan  antar  negara  menjadi  semakin  tidak  ketara.  Selain  itu,  globalisasi  ini  juga membuat  negara-negara  bersaing  dalam  hal  ekonomi  sehingga  negara-negara  industri semakin gencar membangun perusahaan dan pabrik. Dampak negatif yang ditimbulkan dari banyaknya  perusahaan  dan  pabrik  ini  adalah  polusi  yang  dikeluarkan  dari  pabrik  tersebut dapat  merusak  lingkungan.  Efek  jangka  panjang  yang  diakibatkan  dari  hal  tersebut  sudah dirasakan  sekarang  oleh  kita  bersama  dimana  telah  terjadi  pemanasan  global  (Global Warming) yaitu adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Meningkatnya suhu global ini juga diperkirakan dapat menyebabkan perubahan-perubahan lainnya seperti naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrim, serta perubahan jumlah dan pola presipitasi. Akibat-akibat pemanasan global yang lain adalah terpengaruhnya hasil pertanian, hilangnya gletser, dan punahnya berbagai jenis hewan.  Fenomena  itu  semua  sudah  dapat  kita  rasakan  sekarang  salah  satunya  perubahan cuaca yang ekstrim dimana jadwal normalnya dari bulan April-September merupakan musim kemarau  dan  dari  bulan  Oktober-Maret  adalah  musim  penghujan,  sekarang  kedua  musim tersebut sering tidak terjadi sesuai dengan jadwalnya.
Dengan  melihat  fenomena  tersebut,  salah  satu  yang  dapat  membantu  mengurangi pemanasan  global  yaitu  dengan  meningkatkan  jumlah  Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)  sebagai sumber oksigen yang dapat menetralisir polusi yang ditimbulkan dari pabrik-pabrik industri. Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  menjadi  paru-paru  dunia  dikarenakan  hutan yang  dimiliki  oleh  Indonesia.  Tetapi  berbagai  permasalahan  lingkungan  juga  terjadi  di Indonesia seperti adanya kebakaran hutan dan penebangan pohon untuk penambahan lahan, pemukiman  dan  kegiatan  industri  lainnya.  Adapun  tujuan  dari  RTH  ini  menurut  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  No.1  Tahun  2007  Tentang  Penataan  Ruang  Terbuka  Hijau  Kawasan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Perkotaan, yang menyatakan bahwa tujuan pembentukan Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan antara lain meningkatkan mutu lingkungan perkotaan yang nyaman, segar, indah, bersih dan sebagai  sarana  penanganan  Iingkungan  perkotaan  serta  dapat  menciptakan  keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat.
Secara teknis, isu yang berkaitan dengan keperi-adaan RTH di perkotaan antara lain menyangkut  terjadinya  sub-optimalisasi  penyediaan  RTH  baik  secara  kuantitatif  maupun kualitatif,  lemahnya  kelembagaan  dan  SDM,  kurangnya  keterlibatan  stakeholder  dalam pengelolaan RTH, serta ‘selalu’ terbatasnya ruang/lahan di perkotaan yang dapat digunakan sebagai  RTH.  Pada  kenyataannya,  sub-optimalisasi  ketersediaan  RTH  terkait  dengan kenyataan  kurang  memadainya  proporsi  wilayah  yang  dialokasikan  untuk  ruang  terbuka, maupun  rendahnya  rasio  jumlah  ruang  terbuka  per  kapita  yang  tersedia.  Mengakibatkan semakin  rendahnya  tingkat  kenyamanan  kota,  menurunnya  tingkat  kesejahteraan masyarakat  dan  secara  tidak  langsung  menyebabkan  hilangnya  nilai-nilai  budaya  lokal (artefak  alami  dan  nilai  sejarah)  akibat  tergusurnya  oleh  kepentingan  ekonomi  yang pragmatis.  Secara  kelembagaan,  masalah  RTH  terkait  juga  oleh  belum  adanya  peraturan perundang-undangan (PUU) yang memadai tentang RTH, serta pedoman teknis pelaksanaan dalam  pengelolaan  RTH  sehingga  keberadaan  RTH  masih  bersifat  marjinal.  Disamping  itu, kualitas  SDM  yang  tersedia  juga  harus  ditingkatkan  untuk  dapat  secara  optimal  dan  lebih profesional  mampu  memelihara  dan  mengelola  RTH.  Di  sisi  lain,  keterlibatan  swasta  dan masyarakat umumnya  masih sangat  rendah.  Potensi  pihak  swasta dalam  penyelenggaraan RTH  masih  belum  banyak  dimanfaatkan,  sehingga  pemerintah  sering  dan  bahkan  selalu terbentur pada masalah keterbatasan biaya dan anggaran (Hutapea, 2013).
Selain  itu  yang  juga  menjadi  permasalahan  terkait  dengan  penyediaan  dan pengelolaan RTH yang ada di Indonesia yaitu adanya ketimpangan antara standar RTH  yang telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  dalam  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007  dengan jumlah  kawasan  RTH  yang  ada  pada  tiap-tiap  daerah  yang  ada  di  Indonesia  bahkan  di beberapa kota besar yang ada di Indonesia juga masih kekurangan jumlah RTH. Menurut UU No. 26 Tahun 2007 tentang ruang terbuka hijau yang mewajibkan pengelola perkotaan yang menyediakan  ruang  terbuka  hijau  seluas  30%  dari  luas  kota  tersebut  dimana  dengan komposisi 20% untuk ruang terbuka hijau publik dan seluas 10% untuk ruang terbuak privat.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Sejalan  dengan  UU  No.  26  Tahun  2007,  Perda  Provinsi  Jambi  No.  10  Tahun  2013  memuat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi tahun 2013-2033 dan selanjutnya Perda Kota Jambi No. 9 Tahun 2013 yang juga memuat tentang Rencana Rata Ruang Wilayah Kota Jambi  tahun  2013-2033.  Adapun  luas  administratif  pemerintah  Kota  Jambi  berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 1986 adalah ± 205.38 km², sedangkan jumlah luasan RTH yang ada di Kota Jambi yaitu seluas ± 4,55% atau 768,4 Ha dari jumlah kawasan Kota Jambi.
Macam-macam RTH yang ada di Kota Jambi seperti Sempadan sungai dan danau yang merupakan jalur hijau yang terletak di bagian kiri dan kanan sungai serta danau yang memuliki fungsi utama untuk melindungi sungai tersebut dari berbagai gangguan yang dapat merusak kondisi sungai dan danau. Adapun jumlah luasan RTH sempadan sungai yaitu 219,31 Ha dan sempadan  danau  211,21  Ha.  RTH  taman  yaitu  RTH  buatan  dengan  skala  pelayanan  kota maupun  kawasan  dan  luas  kawasan  RTH  taman  ini  yaitu  84,64  Ha  atau  0,50%  dari  jumlah kawasan  Kota  Jambi.  Selanjutnya  RTH  pemakaman  selain  berfungsi  sebagai  tempat penguburan jenazah jjuga memiliki fungsi ekologis yaitu sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan  berbagai  jenis  vegetasi,  pencipta  iklim  mikro  serta  tempat  hidup  hewan. Adapun jumlah RTH pemakaman ini yaitu seluas 92,16 Ha.
RTH jalur hijau jalan dapat berupa median jalan ataupun pulau jalan dimana dalam konteks RTH  berfungsi  sebagai  peneduh,  penyerap  polusi  udara,  kebisisngan,  pemecah  angin, pembatas  pandangan  dan  dapat  juga  berfungsi  sebagai  penahan  lampu  kendaraan  bagi kendaraan yang berlawanan arah. RTH ini berjumlah 46 Ha dari luas kawasan Kota Jambi. RTH hutan kota disediakan dengan tujuan sebagai penyangga lingkungan kota dan berfungsi untuk memperbaiki  dan  menjaga  iklim  mikro  dan  nilai  estetika,  menjaga  resapan  air,  menjaga keseimbangan  dan  keserasian  lingkungan  fisik  kota  dan  mendukung  pelestarian  dan perlindungan keanekaragaman hayati dan RTH hutan kota ini seluas 115,08 Ha.
Beberapa  penelitian  yang  dilakukan  terkait  dengan  pengelolaan  RTH  yang  ada  di Indonesia seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Raditya S.U (2007) yang menjelaskan tentang  karateristik  ruang  terbuka  hijau di  Kota Bandung  dan  upaya pengelolaannya  serta persepsi masyarakat berdasarkan karakteristiknya yang berkaitan dengan pengelolaan RTH. Henda Wahyudin (2003) menjelaskan kondisi serta sistem pengelolaan taman kota yang ada di Kota Yogyakarta dengan cara mendokumentasikan jumlah, lokasi, pemilikan dan kondisi,
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
melihat fungsi dari taman kota yang ada dari beberapa aspek serta efektivitas pengelolaan taman kota. Penelitian yang dilakukan oleh Monica S. Heryuka (2013) menjelaskan tentang kebijakan pengelolaan RTH  Perkotaan studi  kasus pada  Pemerintah  Kota  Surabaya  dengan melihat  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kebijakan  manajemen  RTH  seperti networking, strong  leadership,  community  empowerment  dan  awareness  and  willingness. Selanjutnya Laurencius  M.  Hutapea  (2013)  menjelaskan  tentang  inovasi  dalam  pengelolaan  RTH  yang berkelanjutan  di  Kota  Yogyakarta  dengan  mengidentifikasi  kondisi  RTH  di  Kota  Yogyakarta dilihat dari standar kebutuhan luas wilayah, jumlah penduduk dan kebutuhan oksigen.
Dari  jurnal  dan  penelitian  di  atas,  yang  menjadi  pembeda  penelitian  yang  akan dilakukan  dengan  penelitian  sebelumnya  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  akan mengidentifikasi faktor apa saja yang menghambat dalam proses pengelolaan RTH dengan melihat dari aspek kelembagaan, pembiayaan dan partisipasi pihak swasta dan masyarakat serta penelitian ini akan di lakukan di Kota Jambi.

## KERANGKA TEORITIK

## 1. Partisipasi
Partisipasi  merupakan  sikap  keterbukaan  terhadap  persepsi  dan  peran  pihak  lain. Partisipasi  berarti  perhatian  mendalam  mengenai  perbedaan  dan  perubahan  yang menghasilkan  suatu  proyek  sehubungan  dengan  kehidupan  rakyat  (Bryant  and  White, 1989).  Menurut  Nursoebagio  dan  Parwoto  (1997)  mengartikan  partisipasi  adalah keterlibatan dari semua pihak yang berkepentingan (pemerintah, swasta dan masyarakat) pada suatu tekad yang menjadikan kesepakatan bersama.
Dari  beberapa  pengertian  diatas,  maka  partisipasi  dapat  disimpulkan  sebagai  suatu respon  yang  diberikan  oleh  masyarakat  terhadap  stimulus  yang  diberikan  dan  dapat ditangkap oleh alat indera sehingga berdampak pada keterlibatan masyarakat terhadap suatu kegiatan baik secara sukarela maupun terpaksa.
Bentuk  partisipasi  yang  diberikan  masyarakat  dalam  tahap  pembangunan  ada beberapa bentuk. Menurut Ericson (dalam Slamet, 1994) bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan terbagi atas 3 tahap, yaitu:
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
1. Partisipasi di dalam tahap perencanaan ( idea planing stage ). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitian dan anggaran pada suatu kegiatan/proyek.
Masyarakat  berpartisipasi  dengan  memberikan  usulan,  saran  dan  kritik  melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan;
2. Partisipasi di dalam  tahap  pelaksanaan  ( implementation  stage ).  Partisipasi  pada tahap  ini  maksudnya  adalah  pelibatan  seseorang  pada  tahap  pelaksanaan pekerjaan  suatu  proyek.  Masyarakat  disini  dapat  memberikan  tenaga,  uang ataupun  material/barang  serta  ide-ide  sebagai  salah  satu  wujud  partisipasinya pada pekerjaan tersebut;
3. Partisipasi  di  dalam  pemanfaatan  ( utilitazion  stage ).  Partisipasi  pada  tahap  ini maksudnya  adalah  pelibatan  seseorang  pada  tahap  pemanfaatan  suatu  proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa  tenaga  dan  uang  untuk  mengoperasikan  dan  memelihara  proyek  yang telah dibangun.

## 2. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Dalam melakukan pengelolaan lingkungan khususnya lingkungan kota, pada dasarnya yaitu mengatur tempat untuk semua elemen dan mengatur semua elemen sesuai pada tempatnya.  Terdapat  3  elemen  dasar  yang  menjadi  kunci  dalam  pengelolaan  ruang terbuka  hijau  yaitu resource  characteristic,  management  tools, dan operating environment. Ketiga  elemen  dasar  diatas  dilengkapi  oleh  Budhy  Tjahjati  (1995)  yang menjelaskan unsur penting dalam aspek manajerial RTH yaitu :
1. Aspek legal
Ruang terbuka hijau memiliki peran dalam pelestarian lingkungan. Oleh sebab itu, perlu  dukungan  adanya  peraturan  perundangan  sebagai  aspek  legal  untuk memperkuat peran RTH.
2. Prosedur
Asetya (2010) mengatakan bahwa diperlukan acuan atau pedoman sebagai arahan pengelolaan  ruang  terbuka  hijau,  sehingga  dalam  prakteknya  program-program yang ada dapat saling berkait bukan tumpang tindih. Misalnya saja mengacu pada
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. Hal ini merupakan sebuah proses prosedural untuk menjamin ketersediaan ruang terbuka hijau.
3. Kelembagaan
Lembaga atau institusi memiliki andil dalam ketersediaan RTH. Diperlukan institusi yang profesional, kuat dan memiliki kemampuan koordinasi dalam merencanakan, memelihara, menyediakan dan mengontrol eksistensi ruang terbuka hijau kota
4. Pembiayaan
Biaya  merupakan  bagian  yang  tidak  kalah  penting.  Segala  macam  aktivitas, kegiatan maupun program syarat akan pendanaan. Seperti yang tercantum dalam rencana tata ruang (UU No.26/2007) bahwa pengembangan RTH membutuhkan dukungan  dana  dan  peralatan  yang sebanding,  agar  tujuan  pengembangan RTH menjadi kenyataan.
Biaya pemeliharaan ruang terbuka hijau dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Grey dan Deneke pada tahun 1956 (dalam Sukmaputra, 2006) dimana dalam penelitian tersebut pembiayaan  didasarkan  pada  jumlah  penduduk  pada  suatu  wilayah  dengan  melihat  dan memperhatikan  prosentase  biaya  pemeliharaan  terhadap  anggaran  pemerintah  setempat dan dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel  2.1  Rata-Rata  Prosentase  Biaya  Pemeliharaan  RTH  Terhadap  Total  Anggaran Pemerintah
Jumlah Penduduk Biaya Pemeliharaan (dalam dollar) Prosentase dari Total Anggaran >1.000.000 3,128,280 0,25 500.000-1.000.000 1,00,474 0,33 250.000-499.999 828,726 0,42 100.000-249.999 299,784 1,01 50.000-99.999 181,029 0,94 25.000-49.999 89,515 1,02 10.000-24.999 32,358 0,69 5.000-9.999 11,890 0,43 2.500-4.999 7,310 0,57
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022

## Sumber : Urban Forestry, 1986
Selanjutnya, Grey and Deneke juga mengatakan bahwa biaya pengelolaan didasarkan pada jumlah penduduk terhadap total dana APBD, sedangkan prosentase dana pengelolaan ruang  terbuka  hijau  untuk  berbagai  kegiatan  yaitu  Pruning  sebesar  14%,  pencegahan  dan pemberantasan hama penyakit sebesar 32%, penyiraman 14%, perbaikan sebesar 14% dan untuk  pemeliharaan  alat  yaitu  sebesar  8%  dari  dana  yang  ada  di lembaga pengelola  ruang terbuka hijau. Adapun kerangka berfikir ini dapat dilihat pada bagan berikut :

## Aspek Pengelolaan RTH
Gambar 2.2. Kerangka Pikir
Dari kerangka pikir diatas, dapat dilihat bahwa yang menjadi aktor dari pengelolaan RTH  di  Kota  Jambi  yaitu  selain  pihak  pemerintah,  pihak  swasta  dan  masyarakat  pun  ikut terlibat.  Dari  ketiga  aktor  tersebut  harus  terjalin  sinergi  yang  baik  agar  tujuan  dari pengelolaan RTH ini dapat tercapai. pada penelitian ini akan membahas tentang faktor yang menghambat  pengelolaan  RTH  di  Kota  Jambi.  Adapun  faktor  tersebut  yaitu  aspek kelembagaan  yang  akan  dilihat  dari  komponen  aturan/kebijakan  yaitu  aturan  dalam pengelolaan RTH yang mengatur kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Komponen SDM yaitu orang yang terlibat baik secara langsung

## Kelembagaan
• Komponen Aturan
/Kebijakan
• Komponen SDM
Aktor Pengelola Pemerintah Swasta Partisipasi • Perencanaan RTH

## • Pelaksanaan RTH
• Pemeliharaan RTH Pembiayaan APBD terhadap Jumlah Penduduk Pengelolaan RTH Kota Jambi
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
dan  tidak  langsung  dalam  pengelolaan  RTH  dimana  SDM  dapat  berasal  dari  unsur pemerintahan dan masyarakat umum serta pihak-pihak lainnya.
Selanjutnya  dari  aspek  pembiayaan  akan  dilihat  dari  jumlah  penduduk  yang  ada  di Kota Jambi dengan melihat prosentase biaya pemeliharaan terhadap anggaran pemerintah Kota  Jambi  (APBD).  Partisipasi  dari  pihak  swasta  dan  masyarakat  akan  dilihat  dari  tahap perencanaan  yaitu  pelibatan  pada  tahan  penyususnan  rencana  dan  strategi  dalam penyusunan  kegiatan  dan  anggaran.  Pada  tahap  ini  masyarakat  dan  swasta  dapat memberikan usulan, kritik dan saran melalui pertemuan yang diadakan. Tahap pelaksanaan yaitu pelibatan pada pekerjaan kegiatan dimana swasta dan masyarakat dapat memberikan tenaga, uang ataupun material/barang serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasinya. Pada  tahap  pemanfaatan  yaitu  partisipasi  yang  berupa  tenaga  dan  uang  untuk  melakukan pemelihataan terhadap apa yang telah dibangun.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  melakukan upaya  pengelolaan  Ruang  Terbuka  Hijau,  Pemerintah  Kota  Jambi telah berusaha menyusun Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) tahun 2013-2033 yang diharapkan dapat dijadikan acuan dalam melakukan pengelolaan ruang terbuka hijau. Jumlah kawasan ruang terbuka hijau yang telah ditetapkan oleh undang-undang yaitu seluas 30% dari jumlah luas kawasan suatu wilayah dimana 20% untuk ruang terbuka hijau publik dan 10% untuk ruang terbuka hijau privat. Namun pada kenyataannya, luas ruang terbuka hijau yang ada di Kota jambi pada saaat ini baru seluas 768,4 ha atau sebesar 4,55% dari jumlah kawasan Kota Jambi yang artinya Kota jambi harus mewujudkan sekitar 15,45% atau sekitar 2.611,68 ha RTH lagi sampai dengan tahun 2033 sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Jambi.
Dengan melihat kenyataan jumlah luas kawasan RTH yang ada di Kota Jambi tersebut, terdapat  berbagai  faktor  penghambat  yang  menyebabkan  luas  kawasan  RTH  masih  belum memenuhi  standar  yang  telah  diamanatkan  oleh  negara.  Dalam  tulisan  ini,  peneliti  hanya melihat  dari  tiga  aspek  yang  menjadi  faktor  penghambat  dalam  rangka  melakukan pengelolaan  ruang  terbuka  hijau.  Adapun  yang  menjadi  faktor  penghambat  yaitu  aspek kelembagaan, pembiayaan dan partisipasi.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Dalam  aspek  kelembagaan  ini  akan  dilihat  dari  komponen  aturan  atau  kebijakan mengenai ruang terbuka hijau dan komponen SDM terkait yang melakukan pengelolaan RTH. Kebijakan  yang  mengatur  tentang  RTH  telah  dimuat  dalam  RTRW  2013-2033  yang  artinya Kota Jambi memiliki target pemenuhan standar RTH dalam jangka waktu 20 tahun. Dengan adanya RTRW tersebut, maka setiap SKPD yang terkait menyusun renstra dengan mengacu kepada RTRW. Ketika kebijakan telah dilaksanakan dan RTH telah tersedia, namun masih ada yang belum lengkap yaitu peraturan yang kurang memproteksi RTH sehingga riskan terjadinya pengalihan fungsi, penebangan pohon tanpa izin dan berbagai permasalahan lainnya. SKPD terkait  telah  mengajukan  draft  hukum  kepada  pihak  legislatif  namun  hingga  kini  belum membuahkan  hasil  dan  yang  menjadi  salah  satu  penghambat  hal  tersebut  yaitu  belum lengkapnya data yang diberikan oleh SKPD sendiri sehingga menimbulkan keengganan pihak legislatif untuk mengabulkan keinginan tersebut.
Selain  itu,  jika  dilihat  dari  SDM  yang  ada,  kualitas  dari  SDM  yang  dimiliki  masih terbilang  rendah  apabila  dilihat  dari  pendidikan  para  pegawai.  Masih  banyak  terdapat pegawai yang menduduki posisi yang tidak sesuai dengan background pendidikan sehingga berpengaruh terhadap kinerja yang diberikan. Ketika latar belakang pendidikan tidak sesuai, maka untuk menambah pengetahuan terkait dengan bidang pekerjaan, maka pegawai dapat mengikuti  berbagai  macam diklat, namun pada  kenyataanya  hanya sebagian  kecil pegawai saja yang mengikuti pelatihan tersebut sehingga peningkatan kualitas kinerja pegawai belum bisa terlihat signifikan.Komitmen dari pegawai yang rendah juga mempengaruhi kinerja dari pegawai tersebut. Untuk itu diperlukan dorongan yang lebih dari pimpinan kepada pegawai sehingga proses pengelolaan RTH dapat terlaksana sesuai target.
Faktor  yang  menjadi  penghambat  dalam  melakukan  pengelolaan  RTH  ini  juga dikarenakan  oleh  masalah  pembiayaan/penganggaran.  Seperti  yang  telah  diuraikan  diatas berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber, alokasi dana yang ada di Kota Jambi terfokus kepada sektor infrastruktur. Dalam melakukan pembangunan fisik RTH memerlukan  biaya  yang  besar.  Namun,  yang  lebih  memakan  banyak  biaya  dibandingkan melakukan pembangunan fisik yaitu dana untuk melakukan pengalihan fungsi lahan dimana masih ada beberapa RTH milik perorangan yang perlu dilakukan pengalihan fungsi. Jika dilihat dari  perhitungan  berdasarkan  jumlah  penduduk  menurut  Grey  dan  Deneke,  dana  yang
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
dialokasikan untuk pembiayaan pengelolaan RTH yang bersumber dari APBD sebesar ±4,25 milyar  sedangkan  dana  yang  telah  digunakan  pada  saat  dilakukan  pengelolaan  RTH dilapangan yaitu sebesar ±9 milyar. Apabila dilihat dari besaran tersebut, alokasi dana yang bersumber dari APBD untuk pembiayaan pengelolaan RTH telah memenuhi standar. Namun pada kenyataannya pengelolaan ruang terbuka hijau belum bisa dilakukan secara maksimal. Salah  satu  yang  menyebabkan  hal  ini  terjadi  yaitu  dana  yang  ada  lebih  banyak  digunakan untuk penambahan dan perbaikan fasilitas penunjang pengelolaan RTH dan bukan berfokus pada peningkatan dan pemeliharaan RTH.
Dalam  melakukan  kegiatan  usaha,  pihak  swasta  yang  dalam  penelitian  ini  yaitu Pertamina EP Field Jambi telah menjalankan tanggungjawabnya kepada pemerintah dengan membuat  berbagai  macam open  space seperti  lapangan  bola,  penanaman  pohon  disekitar sumur bor serta taman yang ada disekitar perumahan karyawan yang juga dapat dinikmati oleh masyarakat sekitar. Selain membangun RTH privat yang dapat diakses oleh masyarakat sekitar, pada proses pengelolaan RTH publik, pihak Pertamina memberikan kontribusi melalui pemberian  bantuan  berupa  bibit  yang  hanya  akan  menambah  varietas  tanaman  pada kawasan  RTH  yang  telah  ada.  Dengan  kata  lain,  pihak  swasta  memberikan  bantuan  hanya sebatas  penyediaan  RTH saja  namun  untuk  melakukan pemeliharaan dikembalikan  kepada pemerintah.
Selain  pemerintah,  peran  pihak  swasta  dan  masyarakat  juga  penting  dalam  proses pembangunan.  Hal  ini  dikarenakan,  dalam  perwujudan good  governance harus  adanya keseimbangan peran serta antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta yang selanjutnya dapat saling mengontrol antara satu dengan yang lain. Begitu pula pada proses pengelolaan lingkungan  khususnya  pengelolaan  RTH,  peran  serta  dan  partisipasi  dari  masyarakat  juga sangat dibutuhkan agar terjadi keseimbangan peran antara ketiga komponen tersebut dan perwujudan dari good governance serta target yang ditetapkan pada proses pengelolaan RTH tersebut dapat tercapai.
Namun pada kenyataannya, masyarakat belum maksimal dalam berpartisipasi pada proses pengelolaan dan pemeliharaan RTH yang ada di Kota Jambi. Hal ini dapat dilihat pada proses perencanaan kebijakan dimana masyarakat (tokoh masyarakat) dapat ikut berperan pada  musyawarah  (Musrenbang)  yang  dilakukan  oleh  pemerintah.  Masyarakat  dapat
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
menyampaikan  masukan,  pendapat,  kritik,  serta  permasalahan  terkait  dilapangan  dengan harapan  opini  yang  disampaikan  dapat  ditindaklanjuti.  Namun,  pada  masyarakat  yang menjadi narasumber dalam penelitian ini mengatakan bahwa tidak ikut terlibat dalam proses musyawarah  tersebut  sehingga  pendapat  dan  kritik  terkait  dengan  lingkungan  tidak  dapat tersampaikan.  Selanjutnya  pada  proses  pelaksanaan  dan  pemeliharaan,  partisipasi masyarakat juga terlihat kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat bahwa pelibatan masyarakat khususnya  masyarakat  yang  bertempat  tinggal  disekitar  salah  satu  RTH  hanya  pada  saat adanya event besar seperti penanaman 1000 pohon yang dilakukan oleh pemerintah dan juga hanya melibatkan sedikit masyarakat.
Selain keterlibatan masyarakat, kesadaran dan inisiatif dari masyarakat juga terlihat masih  kurang.  Hal  ini  dapat  dilihat  tidak  adanya  kegiatan  mandiri  oleh  masyarakat  untuk melakukan pemeliharaan terhadap ruang terbuka hijau. Masyarakat seolah akan melakukan kegiatan  pemeliharaan  ketika  mendapat  instruksi  dari  pemerintah.  Hal  ini  terjadi  juga dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang ruang terbuka hijau sehingga perlu dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat.
Selanjutnya  dibutuhkan  stimulan  bagi  masyarakat  seperti  pemberian reward  and punishment kepada  masyarakat  dan  pengunjung  RTH  sehingga  selain  bisa  memberikan motivasi kepada masyarakat untuk bisa lebih aware terhadap lingkungan khususnya terhadap eksistensi ruang terbuka hijau juga memberikan sanksi yang tegas terhadap masyarakat yang melakukan  kerusakan  lingkungan  sehingga  permasalahan  tersebut  bisa  dikontrol  dan diminimalisir.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa luasan  RTH  Publik  yang  ada  di  Kota  Jambi  sampai saat  ini  seluas  768,4  Ha  atau 4,55%  dari jumlah kawasan administratif Kota Jambi. Terdapat faktor penghambat yang menyebabkan terjadi  keadaan  yang  demikian  salah  satunya  yaitu  dilihat  dari  aspek  kelembagaan, pembiayaan dan partisipasi.
1. Aspek Kelembagaan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Dari  aspek  kelembagaan  ini  dapat  dilihat  dari  komponen  aturan  atau  kebijakan  dan komponen SDM. Dari komponen kebijakan, terdapat Perda Nomor 9 Tahun 2013 yang mengatur tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah dan RPJMD Kota Jambi Tahun 2013- 2018  yang  selanjutnya  para  SKPD  akan  membuat  Renstra-SKPD  dan  Renja-SKPD  yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan pengelolaan RTH. Dasar hukum yang belum kuat membuat proses pengelolaan RTH kurang berjalan maksimal karena dalam proses pemeliharaan  RTH  tidak  diproteksi  oleh  hukum  sehingga  kedepannya  riskan  terjadi pengalihanfungsi  dan  berbagai  permasalahan  lainnya.  Apabila  dilihat  dari  komponen SDM, sumber daya/pegawai yang terlibat dalam melakukan pengelolaan RTH ini kurang kompeten  yang  apabila  dilihat  dari  latar  belakang  pendidikannya.  Penempatan  posisi pegawai  yang  tidak  sesuai  dengan background pendidikan  ini  membuat  para  pegawai kurang  memahami jobdesk masing-masing  sehingga  berdampak  dengan  kinerja  yang dilakukan.
2. Pembiayaan
Dalam aspek pembiayaan, sebagian besar dana untuk pengelolaan RTH bersumber dari dana  APBD.  Adapun  jumlah  dana  APBD Kota  Jambi  pada  tahun  2014  yaitu  sebesar  Rp. 1.288.035.296.624  dengan  jumlah  penduduk  Kota  Jambi  yaitu  sebanyak  569.331  jiwa maka dana yang seharusnya dialokasikan untuk pengelolaan RTH yaitu sebesar 0,33% dari jumlah  total  APBD  dan  dalam  artian  yaitu  sebesar±4,25  milyar.  Jumlah  dana  yang dialokasikan  yang  bersumber  dari  APBD  sudah  memenuhi  standar,  namun  pada kenyataannya besaran dana tersebut belum bisa meng cover biaya pengelolaan RTH. Hal ini  disebabkan  oleh  dana  yang  ada  lebih  banyak  digunakan  untuk  penambahan  dan perbaikan fasilitas penunjang pengelolaan RTH dan bukan berfokus pada peningkatan dan pemeliharaan RTH. Selain itu juga fokus pembangunan di Kota Jambi masih pada sektor infrastruktur  sehingga  pembangunan  pada  sektor  lain  belum  mendapatkan  perhatian penuh.
3. Partisipasi
Partisipasi  melihat  pada  keterlibatan  pihak  swasta  dan  masyarakat  dalam  proses pengelolaan  RTH.  Adapun  kontribusi  yang  diberikan  oleh  pihak  swasta  (Pertamina  EP Field  Jambi)  yaitu  berupa  bantuan  fisik  seperti  penyediaan  RTH  disekitar  areal  kerja
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
(pengeboran  minyak),  penyediaan  taman  yang  dapat  diakses  oleh  masyarakat  sekitar serta bantuan berupa bibit yang selanjutnya akan dikelola oleh SKPD terkait. Penanaman minimal  1  pohon  untuk  setiap  ruko  atau  sejumlah  lantai  serta  penyediaan  RTH  yang diperuntukan bagi masyarakat umum pada areal perumahan. Selanjutnya terkait dalam hal pemeliharaan RTH kembali dilakukan oleh pemerintah. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan  RTH  lebih  kepada  ketika  pemerintah  daerah  melakukan  beberapa  event besar  seperti  penanaman  seribu  pohon  pada  salah  satu  RTH  atau  berdasarkan  pada instruksi  pemerintah.  Namun  untuk  pemeliharaan,  masyarakat  kurang  ikut  terlibat sehingga  yang  melakukan  pemeliharaan dilakukan  oleh  Dinas  Kebersihan,  Pertamanan dan Pemakaman Kota Jambi. Selain itu yang menjadi faktor penyebab kurang terlibatnya masyarakat dalam  melakukan  pengelolaan  yaitu  kurangnya  pengetahuan  yang  dimiliki masyarakat  tentang  RTH  terkait  dengan  apakah  fungsi  dan  manfaat  RTH,  bagaimana pemeliharaan RTH dan lain sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA
Bryant and White LG. 1989. Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang. LP3ES. Jakarta Budiati,  Lilin.  2012. Good  Governance : Dalam  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup .  Ghalia Indonesia. Bogor
Canter. 1977. Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Cilliers, E. Diemont, et al. 2010. Sustainable Green Urban Planning : The Green Credit Tool.
Journal of Place Management and Development . Vol.3 No.1. Conyer. 1991. Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Grey,  G.W.  dan  Deneke,  F.I.  1986. Urban  Foresty .  Krieger  Publishing  Company.  Malabar. Florida. Second Edition Gullet, 1989. Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Handoko, T.H. 2003. Manajemen . Yogyakarta
Heryuka,  M.S.  2013. Kebijakan  Pengelolaan  Ruang  Terbuka  Hijau  Perkotaan  Studi  Kasus Pemerintah Kota Surabaya . Yogyakarta Hutapea, L.M. 2013. Inovasi Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang Berkelanjutan di Kota Yogyakarta . Fakultas Teknik. UGM Ibrahim, Melasutra, et al. 2013. Implementation of Open Space : The Need for Uniform Policy. Journal of Sustainable Development . Vol.6, No.7
Ife, Jim. 1996 . Community Development . Long Man. Australia Joga, N. Dan Ismaun, I. 2011. RTH 30% Resolusi (Kota) Hijau , PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Juniarso  Ridwan  dan  Achmad  Sodik.  2007. Hukum  Tata  Ruang  Dalam  Konsep  Kebijakan Otonomi Daerah . Penerbit Nuansa. Bandung Kementerian Dalam Negeri, 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan , Jakarta Kementerian  Dalam  Negeri.  2014. Permendagri  No  27  Tahun  2014  Tentang  Pedoman Penyusunan,  Pengendalian  Dan  Evaluasi  Rencana  Kerja  Pembangunan  Daerah  Tahun 2015 . Jakarta
Kementerian Pekerjaan Umum. 2008. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M tahun  2008  Tentang  Pedoman  Penyediaan  dan  Pemanfaatan  Ruang  Terbuka  Hijau  di Kawasan Perkotaan . Jakarta Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif . PT. Remaja Rosda Karsa. Bandung. Ndraha, Taliziduhu. 1990 . Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Nursoebagio dan Parwoto. 1997. Model Partisipasi Penyuluhan Perumahan, Makalah pada Lokakarya  Strategi  Pemberdayaan  Masyarakat  dalam  Pengembangan  Perumahan  dan Pemukiman. BKP4N. Jakarta Purnomohadi,  N.  2006. Ruang  Terbuka  Hijau  Sebagai  Unsur  Utama  Tata  Ruang  Kota. Direktorat Jenderal Penataan Ruang . Departemen Pekerjaan Umum. Jakarta Sadyohutomo,  M.  2009. Manajemen  Kota  dan  Wilayah  Realita  dan  Tantangan ,.  PT.  Bumi Aksara, Jakarta
Slamet,  Y.  1994. Pembangunan  Masyarakat  Berwawasan  Partisipasi. Sebelas  Maret University Press. Surakarta
Slamet, Y. 1998. Konsep-konsep Dasar Partisipasi. PAU Studi Sosial UGM. Yogyakarta Soekarnen, Rini I. 1998. Pola Kerjasama Dalam Pengelolaan Taman di Kotamadya Bandung.
Tugas Akhir. Institut Teknologi Bandung. Bandung Subagyo, P. Joko, S.H. 1999. Hukum Lingkungan, Masalah dan Penanggulangannya . Penerbit Rineka Cipta. Jakarta
Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Alfabeta. Bandung Sukmaputra, S. Y. 2006. Pengelolaan Ruang Terbuka Kota Magelang . Yogyakarta. Suryadini, Widya. 1994. Ruang Terbuka Hijau di Kotamadya Bandung dari Tahun 1906 sampai dengan 1992 . Institut Teknologi Bandung. Bandung
Tinggal Landas . Rineka Cipta. Jakarta Tjahjati, Budhy. 1995. Kebijaksanaan Pembangunan Perkotaan di Indonesia . Jurnal PWK-ITB Tahun 1995. Bandung
Tjokroamidjojo, B,. 1996. Perencanaan Pembangunan . Gunung Agung. Jakarta Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Jakarta Utama,  R.S.  2007. Persepsi  Masyarakat  dan  Pengelolaan  Ruang  Terbuka  Hijau  di  Kota Bandung. Yogayakarta Vestikowati,  Endah.  2012. Model  Kemitraan  Pemerintah  Dengan  Sektor  Swasta  Dalam Pembangunan Daerah . Vol. 1. No.8
Walgito, Bimo. 2003. Psikologi Sosial (Suatu Pengantar). ANDI. Yogyakarta Winarni, Tri. 1998. Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif dalam Orientasi Pembangunan  Masyarakat  Desa  Menyongsong  Abad  21  :  menuju  Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat . Aditya Media. Yogyakarta