## HUKUM MENJUAL HAK SUARA PADA PEMILUKADA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASI SUNNI

## M. Hasbi Umar
Guru Besar Hukum Islam Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jl. Lintas Jambi-Ma. Bulian KM. 16 Simpang Sei Duren
Jambi Luar Kota, 36361, Muaro Jambi
Abstract: Factually, the political condition which is emerging today is really loaded with  the  political  interests,  money  politic  becomes  a  trend  in  every  Direct  Local Election  (Pemilukada);  voting  right  is  traded.  The  practice  of  money  politic  has occurred  in  many  areas.  This  violation  is  very  anxious  since  it  is  utilized  as  an instrument  of  winning  in  direct  election.  Consequently,  the  suffrage  of  citizens  is hijacked  by  the  interest  of  the  candidate.  The  practice  of  money  politic  can  occur during  the  campaign  and  prior  to  the  vote.  Unfortunately,  in  some  cases,  the election officers also involve in such practice. Then there is a sale and purchase of votes  which  led  to  fraud  in  determining  and  stipulating  of  votes  acquisition  and potentially might alter the electability of candidates. The real loss of money politic is the loss of dignity of citizens voting right. The voting right would only be a political commodity  amid  the  competition  among  candidates.  The  sovereignty  of  the  people becomes  meaningless  since  money  has  been  played  in  which  subsequently  will  be detrimental  to  them.  A  position  which  is  obtained  by  huge  capital  becomes justification  for  getting  back  that  capital  while  occupying political  position.  Fraud in  the  election  is  not  only  morally  wrong,  but  a  form  of  law  transgression.  The practice  of  selling  and  purchasing  of  votes  in  the  Electionis  classified  as  risywah which is strongly prohibited in Islam.
Keywords: Pemilukada, legal of selling of voting right, money politic.
Abstrak: Secara  faktual,  kondisi  politik  yang  muncul  saat  ini  benar-benar  sarat dengan  kepentingan  politik,  politik  uang  menjadi  tren  di  setiap  Pilkada  Langsung (Pemilukada);  hak  suara  diperdagangkan.  Praktek  “money  politic”  telah  terjadi  di banyak  daerah.  Pelanggaran  ini  sangat  cemas  karena  digunakan  sebagai  alat  untuk menang  dalam  pemilihan  langsung.  Akibatnya,  hak  pilih  warga  dibajak  oleh kepentingan  kandidat.  Praktek  “money  politic”  dapat  terjadi  selama  kampanye  dan sebelum pemungutan suara. Sayangnya, dalam beberapa kasus, petugas Pemilu juga terlibat dalam praktek tersebut. Lalu ada jual beli suara yang menyebabkan penipuan dalam  menentukan dan  menetapkan  perolehan  suara dan berpotensi bisa  mengubah elektabilitas  calon.  Kerugian  nyata  “money  politic”  adalah  hilangnya  martabat  hak suara  warga  negara.  Hak  suara  hanya  akan  menjadi  komoditas  politik  di  tengah persaingan antar kandidat. Kedaulatan rakyat menjadi tidak berarti karena uang telah dimainkan  di  mana  selanjutnya  akan  merugikan  mereka.  Sebuah  posisi  yang diperoleh  dengan  modal  besar  menjadi  pembenaran  untuk  mendapatkan  kembali modal  apabila  telah  menduduki  jabatan  politik.  Penipuan  di  Pemilu  tidak  hanya salah secara moral, tetapi bentuk pelanggaran hukum. Praktek jual beli dan suara di Pemilukada diklasifikasikan sebagai risywah yang sangat dilarang dalam Islam.
Kata Kunci: Pemilukada, hukum jual beli suara, politik uang.

## Pendahuluan
Dalam  al-Qur‟an  maupun  Hadis,  tidak  terdapat  petunjuk  tentang bagaimana cara menentukan pemimpin umat atau kepala daerah. Kecuali petunjuk yang  sifatnya  sangat  umum  agar  umat  Islam  mencari  penyelesaian  dalam masalah-masalah  yang  menyangkut  kepentingan  bersama  melalui  musyawarah. 1
Pada  saat  nabi  wafatpun,  beliau  tidak  meninggalkan  wasiat  atau  pesan  tentang siapa  di  antara  para  sahabat  yang  harus  menggantikan  beliau  sebagai  pemimpin umat.  Karena  tidak  adanya  pola  yang  baku  tentang  cara  pengangkatan  kepala daerah,  maka  sudah  barang  tentu  dalam  prakteknya  akan  terjadi  banyak keragaman, bergantung pada kondisi  yang terjadi pada masanya. 2 Namun, secara substansial  urgenisitas  kepemimpinan  dalam  Islam  adalah  penting,  dan  Islam memandang bahwa pemimpin atau kepala daerah itu mempunyai kedudukan yang tinggi  dan  mulia.  Karena  sesungguhnya  ia  merupakan  wakil  umat  Islam  yang diberi  amanat  untuk  menegakan  aturan  Allah  dan  Rasul-Nya  serta  melindungi kemaslahatan rakyat baik dari aspek politik, ekonomi, sosial maupun budaya. 3
Dalam  kontek  Indonesia,  Tahun  2004  merupakan  momen  sejarah  yang penting  bagi  perjalanan  kehidupan  bangsa,  dimana  pada  Tahun  tersebut,  untuk pertama  kalinya  bangsa  Indonesia  melakukan  pemilihan  pemimpin  Negara (presiden)  secara  lansung.  Kemudian  diikuti  dengan  pemilihan  kepala  daerah (selanjutnya disebut Pemilukada), provinsi dan kabupaten kota, diseluruh wilayah Indonesia kecuali Yogyakarta yang merupakan daerah kesultanan yang mendapat hak  istimewa.  Dalam  perjalanannya,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  pemilihan
1 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara , (Jakarta: UI Press, 1990), hlm. 21. 2 Dalam sejarah praktek pemerintahan Islam, sejak zaman Khalifah al-Rasyidin, pada masa kekuasaan  Bani  Umayah  dan  Abbasiyah,  mempunyai  pola  yang  berbeda  dalam  pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Begitu pula para pemikir politik Islam mempunyai beragam pandangan dalam  persoalan  tersebut.  Ada  pola  pemilihan  melalui  penunjukkan  pola  musyawarah  di  antara wakil-wakil rakyat. hal ini dikarenakan Al-Qur‟an dan Sunnah Rasul sebagai sumber ajaran tidak menggariskan  pola  yang  baku  tentang  pengangkatan  kepala  daerah.  Hal  yang  terpenting tampaknya, walaupun  pola pengangkatan kepala daerah akan banyak bergantung pada situasi dan budaya  politik  yang  sedang  berlangsung,  namun  tetap  harus  menjamin  terpilihnya  kepala  daerah yang  cakap  mengatur  rakyat  dan  mampu  menegakkan  syariat  Islam.  Lihat  Agus  Nugraha, “Pemilihan  Presiden  Dalam  Islam”, Refleksi  Jurnal  Kajian  Agama  dan  Filsafat ,  UIN  Syarif Hidayatullah, Jakarta, Vol. VI, Nomor 3, 2004, hlm. 325.
3 Hasbi  Ash-Shiddieqy, Asas-asas  Hukum  Tata  Negara  Menurut  Islam, (Yogyakarta: Matahari Masa, 1969), hlm. 7.
kepala daerah sering menimbulkan masalah. Lemahnya formula suksesi berakibat pada  timbulnya  krisis  keamanan,  ketidakstabilan  sosial,  dan  revolusi  internal. Untuk  menjamin  kesinambungan  pemerintahan  dan  peralihan  kekuasaan  secara damai,  maka  mutlak  diperlukan  adanya  pola  pengangkatan  kepala  daerah  yang kukuh dalam pandangan umat pada masanya. 4
Munculnya  pembahasan  terhadap  peraturan  perundang-undangan,  yang berkaitan  dengan  payung  hukum  pemilukada,  merupakan  angin  segar  bagi kehidupan demokrasi  di  Indonesia, dan merefleksikan harapan baru  rakyat,  yang diyakini bahwa pemilukada merupakan langkah awal bagi rakyat untuk penguatan demokratisasi  di  tingkat  lokal,  dan  juga  diharapkan  akan  mengantarkan kemakmuran  rakyat  di  daerah.  Agar  harapan  rakyat  itu  tidak  menjadi  sekedar harapan  kosong,  dan  rakyat  tidak  terus  menerus  kecewa,  maka  agenda-agenda yang  menyentuh  perbaikan  nasib  rakyat  adalah  menjadi  urgen  dan  harus diprioritaskan. Dalam doktrin Islam, keberpihakan kepada kepentingan kehidupan rakyat itu adalah sesuatu yang diperintahkan. Bahkan, dalam Islam, pemerintahan dijalankan semata-mata untuk kemaslahatan rakyat, bukan untuk sekedar berkuasa saja,  tapi  tidak  berbuat  apa-apa  untuk  rakyatnya.  Perlakuan  pemimpin,  yang dipilih  oleh  rakyat  dalam  pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  mestilah  berorientasi pada perbaikan nasib rakyatnya. 5
Namun,  apabila  diperhatikan  kondisi  politik  yang  berkembang  saat  ini, dipandang  sebagian  besar  masyarakat  sangat  sarat  dengan  politik  kepentingan, money  politik  menjadi  trend  dalam  setiap  perhelatan  pemilukada;  hak  suara „diperjualbelikan‟ baik pada saat pemilu untuk memilih Gubernur, memilih Bupati atau  Walikota,  bahkan  sampai  pada  tingkat  pemilihan  kepala  desa  (Pilkades), termasuk memilih anggota Legislativ, dan ironisnya kadangkala merembet sampai pada  pemilihan  ketua  organisasi  kemasyarakat.  Praktik  politik  uang  dalam
4 Anuar  Chejne ,  Succession  to  The  Rule  in  Islam  with  Special  Reference  to  the  Early Abbasid Period , Disertasi Ph.D pada University of Pennsylvania Amerika Serikat, 1954, hlm. 1.
5 Dalam  kehidupan  demokrasi,  suara  dan  kepentingan  rakyat  adalah  segalanya.  Dalam konteks  demokrasi  „suara  rakyat‟  adalah  suara  Tuhan.  Maka  sudah  selayaknya  jika  pesta demokrasi, baik berupa pemilukada di tingkat nasional maupun pemilukada di tingkat lokal, benar- benar  menjadi  pesta  yang  hasilnya  dapat  dinikmati  rakyat.  Lihat  Muzakir, Demokrasi  dan Kejujuran, (Jakarta: Wahana Putra, 2007), hlm. 78.
pemilukada  banyak  terjadi  di  daerah,  pelanggaran  ini  sangat  mengkhawatirkan, karena  menjadi  instrument  pemenangan  di  tengah  pemilihan  langsung. Dampaknya,  hak  pilih  warga  dibajak  oleh  kepentingan  kandidat.  Praktik  politik uang  bisa  terjadi  saat  kampanye  dan  menjelang  pemungutan  suara.  Modus  yang dipakai  bisa  beragam,  misalnya  bagi-bagi  sembako,  pengobatan  gratis,  hari-hari bersedekah dan lain sebagainya. Namun yang paling mengkhawatirkan jika politik uang itu terjadi dengan  melibatkan aparat  penyelenggara pemilu.  Jika ini terjadi, perolehan  suara  bisa  tidak  murni  lagi.  Jual  beli  suara  akan  menentukan  dan merubah perolehan suara dan keterpilihan kandidat.  Inilah persoalan  yang sangat fenomenal yang akan menjadi sorotan dalam tulisan ini. Secara spesifik mengkaji money  politik  dan  hukum  jual  beli  hak  suara  dalam  pemilukada  menurut perspektif fiqh siyasi sunni .

## Isyarat-isyarat Al-Quran Tentang Siyasi
Perkataan Siyasi, terambil  dari  perkataan  Arab  yang  membawa  arti mengatur,  mengurus,  mengendalikan  urusan  negara,  memperbaiki  keadaan  dan urusan  manusia  serta  mengatur  urusan  sebuah  negeri. 6 Ia  berasal  daripada  kata sasa,  yasusu dan  kemudian  menjadi siyasah . 7 Siyasah pada  mulanya  merupakan sesuatu usaha atau ikhtiar untuk mencapai atau menyelesaikan sesuatu masalah. Ia juga  bermaksud  suatu  kepengurusan  yang  berkaitan  dengan  pemerintahan. 8 Seperti  para  penguasa  mengatur  dan  mengurus  rakyat  untuk  mewujudkan kemaslahatan, 9 dan  juga  mengatur  urusan  kehidupan  masyarakat.  Siyasah  juga dapat  membawa  arti  pemerintahan  dan  politik  atau  membuat  kebijaksanaan
6 Fuad Irfan al-Bustami, Munjid al-Tullab, (Beirut: al-Maktabah al-Kasulikiyyah, tt),  hlm. 345.
7 Kamus al-Marbawi, Muhammad Idris al-Marbawi, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladih, 1350H), hlm. 307-308.
8 Pengertian  ini  diperjelas  oleh  hadis  Rasulullah  s.a.w.  yang  diriwayatkan  oleh  Muslim daripada Abu Hurairah r.a. Lihat Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, “Kitab al-Hadis al-Anbiya” , Hadis No. 3196, Sahih Bukhari , (Beirut: Dar al-Qalam, 1987); Lihat juga Muslim ibn al-Hujjaj, “Kitab al-Imarah”, Hadis No. 3429, ” Sahih Muslim , (Beirut: Dar al-Ihya‟ al-Turath al- `Arabi,  1972);  Lihat  juga  Muhammad  bin  Yazid,  “Kitab  al-Jihad”,  Hadis  No.  2862, Sunan  Ibn Majah , (Beirut: Dar Ihya‟ al-Turath al-`Arabi, 1975); dan Ahmad ibn Hanbal, “Kitab Baqi Musnad al-Muksirin”, Hadis No. 7619, M usnad al-Imam Ahmad , (Mesir, Dar al-Maarif, 1980).
9 Ridwan  HR, Piqih  Politik:  Gagasan,  Harapan  dan  Kenyataan, (Yogyakarta:  UII  Press, 2007), hlm. 75.
( politic  and  policy ).  Selain  itu,  siyasah  juga  dapat  diartikan  administrasi  dan manajemen. 10 Oleh  karena  itu, siyasah dapat  dikatakan  sebagai  cara  dan  bentuk sesuatu  perkara  yang  „dilaksanakan‟  dan  yang  „diuruskan‟  oleh  seorang  ketua, berhubungan  dengan  tugasnya,  dalam  mengendalikan  urusan-urusan  orang  yang berada  di  bawah  kekuasaannya. 11 Karena  dalam  penyelenggaraan  tersebut  sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur dan memerintah, mengurus, mengelola, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam hubungan dengan kehidupan masyarakat.
Dalam  al-Qur‟an  terdapat  banyak  ayat  yang  berkaitan  dengan  konsep politik atau siyasah. Di antaranya adalah ayat-ayat  yang berkaitan dengan sistem undang-undang, peraturan dan sistem syura dalam pemerintahan. Misalnya, yang berkaitan  dengan  perundang-undangan,  Allah  Swt  menjelaskan  bahawa  manusia yang  tidak  melaksanakan  hukuman  sebagaimana  yang  telah  ditetapkan  adalah kafir, 12 zalim, 13 dan  fasiq. 14 Oleh  karena  itu,  dalam  menjalankan  roda pemerintahan, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman supaya mengikuti dasar  perundang-undangan  yang  telah  ditetapkan  oleh  Allah  Swt  di  dalam  al- Qur‟an, yang berupa prinsip dasar atau konsep dasar sesebuah perlembagaan.
Adapun  prinsip-prinsip  yang  menjadi  dasar  pentingnya  negara  dan pemerintahan ialah firman Allah Swt yang artinya:
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil  Amri  di  antara  kamu,  kemudian  jika  kamu  berlainan  pendapat mengenai  sesuatu,  maka  kembalikanlah  ia  kepada  Allah  (al-Qur‟an)  dan Rasul (Sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian”. 15
Ayat  di  atas,  sekurang-kurangnya  menjelaskan  tentang  lima  perkara  yang berkaitan  dengan  konstitusi  dasar,  yaitu: Pertama, ketaatan  kepada  Allah  dan
10 Ibid .
11 Siyasah  yang  didasarkan  pada  al-Quran  dan  al-Hadis  dikenal  dengan  istilah  siyasah syar`iyyah, yakni siyasah yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama dan  moral  dengan  memperhatikan  prinsip-prinsip  umum  syariat  dalam  mengatur  hidup  manusia bermasyarakat dan bernegara. Siyasah syar`iyyah ini dikenal juga dengan istilah fiqh siyasah. Ibid 12 Al-Maaidah (5): 44.
13 Al-Maaidah (5): 45.
14 Al-Maaidah (5): 47.
15 An-Nisaa‟ (4) : 59.
Rasul-Nya  didahulukan  dari  segala  ketaatan  kepada  yang  lain. Kedua, ketaatan kepada ulil-amri datang  setelah  ketaatan  kepada  Allah  dan  Rasul-Nya. Ketiga, bahawa ’ulil-amri haruslah terdiri daripada orang-orang mukmin. Keempat, rakyat mempunyai  hak  dan  kewajiban  dalam  sesebuah  negara. Kelima, diperlukan adanya  suatu  badan  (kehakiman)  yang  bebas  dan  merdeka  dari  tekanan  rakyat maupun pengaruh penguasa, agar dapat memberikan keputusan dan penyelesaian dalam  perselisihan-perselisihan  sesuai  dengan  undang-undang  atau  lembaga tertinggi. 16
Selain itu, ayat di atas juga mengisyaratkan bahwa kekuasaan badan-badan eksekutif  mestilah  dibatasi  dengan  petunjuk-petunjuk  Allah,  diikat  dengan undang-undang  Allah  dan  Rasul-Nya.  Kemudian,  badan  eksekutif  ini  haruslah dibentuk dengan jalan musyawarah, yakni pemilihan, dan itu adalah satu-satunya jalan yang dibenarkan, al-Qur‟an tidak menentukan bentuk-bentuk atau rupa-rupa tertentu  berkenaan  dengan  sistem  pemilihan,  tetapi  ia  meletakkan  dasar-dasar umum dan kaedah-kaedah yang luas, kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada manusia  untuk  menentukan  bentuk-bentuk  pelaksanaannya,  dalam  zaman  yang berbeda-beda, sesuai dengan keperluan dan situasi dan lingkungan mereka. 17
Lembaga  legislatif  haruslah  bekerja  berdasarkan  musyawarah.  Namun kekuasaan atau wewenangnya dalam merancang dan menetapkan undang-undang mestilah  mengikuti  petunjuk  al-Qur‟an  dan  al-Hadis,  tidak  dibenarkan  membuat dan  menetakan  undang-undang  hanya  untuk  kepentingan  peribadi  atau  golongan tertentu saja, serta terhindar daripada kecenderungan-kecenderungan hawa nafsu. Perkara-perkara  yang  oleh  Allah  dan  Rasul-Nya  telah  ditetapkan  hukum- hukumnya  yang  jelas  atau  telah  ditetapkan  batasan-batasan  dan  prinsip- prinsipnya,  maka  badan  legislatif  ini  dibolehkan  membuat  penafsiran-penafsiran, perincian-perincian atau mengajukan saran-saran untuk membuat kaedah-kaedah, peraturan-peraturan tambahan dan ikatan-ikatan khusus  dalam melaksanakannya. Adapun  perkara-perkara  yang  belum  ditetapkan  hukum-hukumnya  yang  pasti, maka badan legislatif ini diperbolehkan membuat dan menetapkan undang-undang
16 Abul A‟la al-Maududi, al-Khilafah wa al-Mulk, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 72.
17 Ibid., hlm. 74.
yang  sesuai  dengan  ruh  Islam  serta  prinsip-prinsipnya  yang  umum,  sebab  tidak adanya  ketentuan  itu  dalam  al-Qur‟an  dan  al-Hadis  menunjukkan  bahwa  Allah telah menyerahkan perkara tersebut kepada kebijaksanaan manusia. 18
Kemudian,  lembaga  yudikatif  haruslah  bersifat  bebas  dan  terlepas  dari campur  tangan,  tekanan  atau  pengaruh,  sehingga  ia  dapat  membuat  keputusan, baik yang berkaitan dengan kebaikan rakyat maupun untuk kemaslahatn penguasa atau pemimpin, sesuai dengan konstitusi, tanpa rasa takut atau penyimpangan, dan memang  menjadi  kewajibannya  untuk  memutuskan  perkara-perkara  dengan haq dan adil tanpa terpengaruh oleh kecenderungannya sendiri ataupun kecenderungan-kecenderungan orang lain. 19
Seterusnya,  tugas  negara  harus  dilaksanakan  secara  sempurna;  bermula dengan  mendirikan  dan  menyusun  “batu”  yang  pertama  di  dalamnya,  kemudian memilih kepala negara dan barisan menteri-menteri kabinetnya yang bertanggung jawab ( ulil-amri ), dan berakhir dengan hal-hal yang berkaitan dengan perundang- undangan dan perkara-perkara eksekutif berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, baik  yang  diwujudkan  secara  langsung  ataupun  dengan  cara  memilih  para  wakil rakyat di dalam suatu sistem pemilihan yang benar dan jujur. 20 Dengan demikian, sistem syura mestilah dijadikan asas dalam pemerintahan negara yang merupakan suatu  bentuk  institusi  yang  diperintahkan  oleh  Allah  Swt  untuk  kemaslahatan umat manusia. 21
Jadi,  negara  harus  bekerja,  paling  tidak,  untuk  dua  tujuan  yang  utama. Pertama, menegakkan  keadilan  dalam  kehidupan  manusia  dan  menghentikan kezhaliman serta menghancurkan kesewenang-wenangan. Allah Swt menjelaskan dalam al-Qur‟an yang artinya:
“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan mizan (neraca)  supaya  manusia  dapat  melaksanakan  keadilan,  dan Kami  ciptakan  besi  yang  padanya  terdapat  kekuatan  yang  hebat  dan berbagai manfaat bagi manusia…”. 22
18 Ibid .
19 Al-Maaidah (5): 48; Shad (38): 26; dan An-Nisaa‟ (4): 58.
20 Asy-Syura (42): 38.
21 Ali Imran (3): 159.
22 Al-Hadid (57): 25.
Kedua, menegakkan  sistem  kenegaraan,  yang  disebutkan  di  atas,  dengan mendirikan  shalat  dan  mengeluarkan  zakat  melalui  segala  daya  dan  cara  yang dimiliki oleh pemerintah, yakni sistem yang membentuk dimensi terpenting dalam kehidupan  Islam;  agar  negara  menyebarkan  kebaikan  dan  keamanan  serta memerintahkan  yang ma`ruf supaya  negara  menghapuskan  segala  bentuk kejahatan, mencegah kemungkaran. Dalam al-Qur‟an dijelaskan:
“Orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya  mereka  mendirikan  shalat,  menunaikan  zakat,  menyuruh  berbuat yang ma`ruf dan mencegah daripada perbuatan yang mungkar”. 23
Melalui  penjelasan-penjelasan  di  atas  dapat  ditegaskan  bahawa siyasah atau  politik  itu  merupakan  satu  bentuk  atau  sistem  pemerintahan  negara  yang melibatkan  pemerintah  dan  yang  diperintah  atau  pemimpin  dan  yang  dipimpin (rakyat)  serta  undang-undang,  peraturan  yang  dikodifikasikan  dalam  satu  bentuk dokumen  tertulis  berupa  konstitusi,  yang  kelak  akan  dijadikan  acuan  dalam menjalankan  roda  pemerintahan  negara.  Jadi,  sebuah  konstitusi  amat  penting kerana  ia  merupakan  undang-undang  dasar  negara.  Ia  juga  sebagai  satu  „ frame work ‟  yang  mencerminkan  tentang  bagaimana  sebuah  negara  itu  dipimpin. Apabila  sesuatu  perkara  hendak  dibuat,  ia  mestilah  menurut  misi  peraturan perundang-undangan.  Peraturan  Perundang-undangan  ini  tidak  semestinya mengandung  semua  perkara  secara  detail,  tetapi  secara  global,  ia  dapat  memberi bentuk pemerintahan. Ia menentukan bagaimana bentuk badan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ia tidak bisa keluar dari apa yang ditetapkan oleh pelembagaan dan semua  wewenang  yang  diberikan  oleh  perlembagaan  untuk  membuat  sesuatu undang-undang. Oleh karena itu, peranan perlembagaan menjadi penting kerana ia merupakan acuan kepada undang-undang yang lain.

## Pemilu dan Demokrasi
Pemilihan umum merupakan suatu hal yang rutin bagi sebuah negara yang mengklaim  sebagai  sebuah  negara  demokrasi.  Ia  merupakan  proses  pemilihan
23 Al-Hajj (22): 41.
orang untuk mengisi jabatan bupati dan walikota, sampai kepada pemilihan kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, pemilihan umum juga proses mengisi jabatan wakil  rakyat  di  berbagai  tingkat  pemerintahan. 24 Pemilu  merupakan  salah  satu usaha  untuk  mempengaruhi  rakyat  secara  persuasif  dengan  melakukan  kegiatan retorika, public  relations ,  komunikasi  massa, lobby dan  lain-lain  kegiatan. Meskipun  agitasi  dan  propaganda  di  Negara  demokrasi  sangat  dikecam,  namun dalam  kampanye  pemilu,  teknik  agitasi  dan  teknik  propaganda  banyak  juga dipakai oleh para kandidat dan para politikus, sebagai komunikator politik. 25
Sebagai  sebuah  negara  yang  menerapkan  demokrasi,  Indonesia mempunyai  sebuah  slogan  yang  cukup  singkat,  akan  tetapi  mempunyai  makna yang  cukup  dalam.  Slogan  yang  dimaksud  adalah  „dari  rakyat,  oleh  rakyat,  dan untuk rakyat. Bercermen dari slogan tersebut, dapat ditegaskan bahwa demokrasi yang  dietarapkan  di  Indonesia  adalah  demokrasi  keterwakilan,  sebagai pengejawantahan  dari  pesta  demokrasi.  Dalam  pesta  demokrasi,  baik  dalam pemilu legislatif maupun dalam pemilu Kepada daerah, rakyat dapat mencalonkan dirinya  untuk  menjadi  peserta  pemilu  tersebut  sesuai  dengan  ketentuan  dan peraturan  perundang-undangan.  Kemudian,  yang  berperan  dalam  hal  memilih, juga  rakyat.  Rakyatlah  yang  memilih  para  wakilnya,  yang  akan  duduk  dalam parlemen,  atau  calon  pemimpinnya.  Setelah  terpilih  menjadi  menjadi  anggota parlemen atau pemimpin, para konstiuen tersebut pada hakikatnya adalah bekerja untuk rakyat secara menyeluruh. Itulah yang dinamakan dengan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Pemilihan  Umum  (Pemilu)  dimaknai  sebagai  realisasi  sarana  untuk memberikan  dan  memperkuat  legitimasi  rakyat. 26 Realisasi  dan  makna  keduanya sangat kental dengan tarik menarik kepentingan politik bahkan fenomena pemilu bukan  saja  menjadi  keunikan  tersendiri  sebab  Pemilu  tidak  hanya  menjadi kewajiban  penguasa  untuk  menyelenggarakannya,  namun  masyarakat  dengan
24 Lihat Abdul Halim Barakatullah, “Menjual Hak Memilih pada Pemilihan Umum Dalam Perspektif Hukum Perjanjian” , Jurnal Konstitusi , IAIN Antasari, 2009, hlm. 25.
25 Lihat  Samuel  W.  Huntington, Demokrasi  Gelombang  Ketiga, Terj.  Asril  Marjohan , (Jakarta: Grafiti, 1995), hlm. 7.
26 Muhammad, Pemilihan  Umum  dan  Legitimasi  Politik, (Jakarta:  Yayasan  Obor,  1998), hlm. 49-50.
semangat  euphoria  politiknya  merasa  terpanggil  juga  setidaknya  memberikan perhatian  pada  Pemilu.  Pemilu  merupakan  satu  kriteria  untuk  mengukur  standar dan kadar politik sebuah sistem politik. Selain itu, Pemilu merupakan hak rakyat untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Kemudian, pemilu sebagai alat demokrasi, dijalankan di atas prinsip jujur, bersih, bebas kompetitif dan adil. 27
Kelihatannya  hampir  sepakat  sarjana  politik  bahwa  Pemilu  merupakan salah satu kriteria untuk mengukur tingkat demokrasi suatu sistem politik. Adanya demokrasi suatu negara diukur dari ada atau tidaknya Pemilu yang mengabsahkan pemerintahannya.  Oleh  karena,  Pemilu  merupakan  agenda  yang  senantiasa dilaksanakan oleh hampir setiap negara, meskipun dengan bentuk dan tujuan yang berbeda-beda.  Di  antara  sarjana  politik  tersebut,  seperti  Dahl,  Carter  dan  Herz, Mayo, Ranney dan Sundhaussen. 28
Akan  tetapi  yang  menjadi  permasalahan  ialah  apakah  Pemilu  itu  sendiri dijalankan  dengan  sistem  dan  proses  yang  demokratis,  yakni  suatu  Pemilu  yang diselenggarakan  untuk  memberikan  kesempatan  kepada demos agar  dapat menyampaikan  hak-haknya.  Tentunya  tidak  gampang  untuk  dijawab,  kecuali melihat bagaimana sistem dan proses Pemilu yang dilaksanakan oleh suatu negara dengan membandingkannya pada kriteria-kriteria Pemilu yang demokratis.
Menyinggung masalah Pemilu demokratis, Robert A. Dahl, seperti dikutif Afan Gaffar—berpandangan bahwa Pemilu yang salah salah satu tujuannya untuk mengangkat  pejabat-pejabat  politik,  harus  dilakukan  secara  teratur  ( relatively frequent ),  adil  ( fair )  dan  tanpa  kekerasan  ( coercion ).  Kemudian  dalam  Pemilu tersebut,  setiap  orang  yang  sudah  dewasa  ( adult )  memiliki  hak  suara  ( right  to vote ),  dan  memiliki  hak  untuk  menentukan  pilihannya. 29 Pandangan  yang  searah juga  dikemukakan  Diamond,  Linz  dan  Lipset.  Seperti  dikutif  oleh  Mohtar Mas‟oud,  mereka  berpendapat  bahwa  Pemilu  bertujuan  untuk  memperebutkan jabatan-jabatan pemerintahan yang memiliki kekuasaan efektif, yang
27 Ibid., hlm. 26.
28 Eep Saefulloh Fatah, Evaluasi Pemilu Orde Baru , (Jakarta: LIP FISIP UI, 1997),hlm. 14.
29 Afan  Gaffar, Politik  Indonesia,  Transisi  Menuju  Demokrasi ,  (Yogyakarta:  Pusaka Pelajar, 2000), hlm. 7.
deselenggarakan  secara  reguler,  adil,  kompetitif,  partisipatif,  tanpa  paksaan,  dan tidak diskriminatif. 30
Lebih  rinci  lagi,  Eep  Saefulloh  Fatah  mengemukakan  terdapat  sejumlah persyaratan bagi suatu Pemilu yang demokratis, yaitu: 1. Ada pengakuan hak pilih universal bagi setiap warga negara untuk memilih dan dipilih; 2. Ada keleluasaan untuk  membentuk  tempat  penampungan  bagi  pluralitas  aspirasi  masyarakat pemilih,  tidak  dibatasinya  kontestan  pemilu,  kecuali  dalam  hal-hal  yang  dapat ditolerir;  3.  Tersedianya  mekanisme  rekruitmen  politik  bagi  calon-calon  wakil rakyat yang demokratis, seharusnya bottom up dan tidak top down apalagi praktek dropping; 4.  Ada  kebebasan  bagi  pemilih  untuk  menentukan  pilihannya;  5.
Masyarakat pemilih tidak terjebak dalam konteks membeli kucing dalam karung ;
6.  Ada  komite  atau  panitia  pemilih  yang  independent;  7.  Ada  keleluasaan  bagi setiap  kontestan  untuk  berkompentisi  secara  sehat;  8.  Penghitungan  suara  yang jujur; dan 9. Netralitas birokrasi. 31
Pendapat-pendapat  tersebut,  antara  yang  satu  dengan  yang  lainnya  tidak jauh  berbeda  dalam  memberikan  kriteria  atau  persyaratan  bagi  Pemilu  yang demokratis. Pada intinya, menurut Sayuti Una, suatu Pemilu dianggap demokratis apabila  memenuhi  unsur-unsur,  yaitu:  1.  Pemilu  dilakukan  secara  teratur ( relatively  frequent );  2.  Pemilu  dilakukan  secara  adil  ( fair )  dan  memberikan peluang  kompetisi  yang  luas  bagi  setiap  kontestan;  3.  Pemilu  memberikan  hak pilih universal ( right to vote ) bagi setiap warga negara untuk memilih dan dipilih; 4.  Pemilu  dilakukan  secara  bebas  bagi  pemilih  tanpa  adanya  rasa  takut  dan paksaan  ( coercion );  5.  Pemilu  diselenggarakan  oleh  lembaga  yang  independen ( independent  committee );  dan  6.  Pemilu  yang  tidak  menyumbat  saluran  aspirasi rakyat ( public aspiration ). 32
Unsur-unsur  tersebut  tidak  berdiri  secara  terpisah,  melainkan  antara  yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Oleh karena itu, jika ada sebagian
30 Mohtar Mas‟oed, Negara Kapital dan Demokrasi , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 10.
31 Eep Saefulloh Fatah, Op. Cit., hlm. 15-17.
32 Sayuti  Una,  “Mempertanyakan Kualitas Demokratis Pemilu  DPR/DPRD 2009, Analisis Terhadap Aneka Problematika yang Terjadi”, Makalah Disampaikan pada Diskusi eLShis, Forum eLShis Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 8 Mei 2009, hlm. 3.
unsur yang tidak terpenuhi maka berakibat tidak terpenuhi pula krieria demokratis yang diharapkan.

## Hak Suara (Pilih) Warga Negara Dalam Pemilukada
Selain  sebagai  negara  demokrasi,  Indonesia  juga  merupakan  negara hukum,  yang  menempatkan  hukum  itu  pada  kedudukan  yang  paling  tinggi,  atau lebih  akrab  dikenal  dengan  sebutan supremacy  of  law .  Salah  satu  cirinya  adalah adanya pengakuan dan penegakkan hak asasi manusia (HAM), dan equality before of law atau perlakuan yang sama di muka hukum. Dengan adanya perlakuan yang sama  di  muka  hukum,  maka  setiap  orang  berhak  untuk  diperlakukan  sama,  adil dan tidak pandang bulu.
Setiap  warga  Negara  mempunyai  hak  untuk  dipilih  dan  memilih  dalam pesta  demokrasi  yang  dilaksanakan  setiap  lima  Tahun  sekali  itu,  baik  dalam pemilihan  Presiden,  Gubernur,  bupati  atau  walikota. 33 Dalam  Undang-Undang No.  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  disebutkan  bahwa  yang dimaksud  dengan  HAM  adalah  seperangkat  hak  yang  melekat  pada  hakikat  dan keberadaan  manusia  sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Kuasa  dan  merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum  dan  pemerintah,  demi  kehormatan  dan  perlindungan  harkat  dan  martabat manusia.  Jadi,  dapat  ditegaskan  bahwa  HAM  itu  adalah  hak  fundamental  yang tidak  boleh  dikurangi  sedikitpun.  Termasuk  hak  pilih  dan  memilih  bagi  warga negara dalam Pemilukada.
Hak  pilih  dan  memilih  dalam  pemilukada  adalah  salah  satu  hak konstitusional  warga  negara  dalam  bidang  politik,  yang  juga  merupakan  bagian daripada  HAM.  Jadi,  hak  pilih  seorang  warga  negara,  sudah  seharusnya  untuk dihormati,  dijunjung  tinggi  dan  dilindungi  oleh  negara,  hukum  dan  pemerintah. Mengenai  perlindungan  hak  pilih  ini  juga  telah  diatur  dan  dilindungi  oleh  UUD
33 UUD Negara RI Tahun 1945, Pasal 28C Ayat (2); Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
1945 Negara Republik Indonesia, yaitu pada ketentuan Pasal 28C ayat (2), 34 Pasal 28D ayat (1), 35 Pasal 28D ayat (3), 36 Pasal 28I ayat (2). 37 Dengan demikian, jelas bahwa  dalam  suatu  masyarakat  demokratis,  yang  telah  diterima  secara  universal oleh  bangsa-bangsa  beradab,  hak  atas  partisipasi  politik  adalah  suatu  hak  asasi manusia,  yang  dilakukan  melalui  pemilu  yang  jujur,  sebagai  manifestasi  dari kehendak rakyat yang menjadi dasar dari otoritas pemerintah. 38

## 1. Jual Beli Suara Sebuah Penyimpangan dalam Pemilukada
Kecurangan dalam pelaksanaan Pemilukada sudah menjadi penyakit yang kronis.  Para  pelaku  kecurangan  berusaha  menampilkan  perilaku  buruk  mereka sebagai  „kesalahan  prosedur‟,  misalnya  saat  salah  menghitung  suara  di  tingkat pemungutan  suara  (TPS)  atau  salah  merekapitulasi  perhitungan  suara  di  tingkat kelurahan atau kecamatan. Selain itu, ada juga yang menampilkan perilaku curang itu  sebagai  „kesemrautan  administratif‟  seperti  terlihat  dari  simpang-siur  soal Daftar Pemilu Tetap (DPT) yang terjadi pada setiap pelaksanaan Pemilukada. Dari pengalaman tersebut, jelas bahwa berbagai kesalahan dan kesemrautan ini adalah bagian  dari  praktik  curang  yang  sudah  sistematis.  Di  samping  itu,  kecurangan yang  lebih  „telanjang‟  lagi  adalah  pembelian  suara.  Menjelang  pelaksanaan Pemilukada,  tim  sukses  atau  orang  suruhan  yang  berkeliaran  di  kampung menawari  imbalan  uang  atau  fasilitas,  jika  warga  mau  memilih  calon  yang “dijagokan”.  Praktik  seperti  ini  berlangsung  selama  masa  sosialisasi,  masa kampanye,  dan  bahkan  sampai  pada  saat-saat  terakhir  menjelang  pencoblosan, bahkan  tindakan  terakhir  dari  tim  sukses  ini  sangat  mengerikan,  yaitu  dikenal dengan  “serangan  fajar”.  Praktik  “curang”  seperti  ini  sangat  mulus  dan  masih
34 Ibid ,  Pasal  28C  ayat  (2)  menyatakan  bahwa  setiap  warga  negara  berhak  memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
35 Ibid, Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.
36 Ibid, Pasal  28I  ayat  (3)  menyatakan  bahwa  setiap  warga  negara  berhak  memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah.
37 Ibid, Pasal 28I ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif  atas  dasar  apapun  dan  berhak  mendapatkan  perlindungan  terhadap  perlakuan  yang diskriminatif itu.
38 Soedarsono, Mahkamah  Konstitusi  Sebagai  Pengawal  Demokrasi, (Jakarta:  Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan NKRI, 2006), hlm. 172.
terus  dipelihara  sampai  hari  ini.  Bahkan,  dengan  meningkatnya  pengawasan, strategi  para  pelaku  kecurangan  juga  semakin  berkembang.  Untuk  memastikan pembelian  suara,  mereka  menuntut  warga  memberikan  bukti  seperti  foto  kartu suara  yang  sudah  dicobloskan.  Praktik  seperti  ini  sungguh  sangat  disayangkan, karena akan mencederai demokrasi yang tengah dibangun di negara ini, dan juga menghianati  prinsip  pemilukada  yang  jujur,  adil  dan  damai.  Transaksi  jual  beli suara  sanga  merendahkan  warga  dan  membuat  pemimpin  yang  terpilih  dengan cara seperti itu sama sekali tidak akan menghargai warga yang telah memilihnya. Dari  sinilah  dimulainya  lingkaran  korupsi,  penyalahgunaan  wewenang  dan mengabaikan hak-hak warga yang berakibat kemiskinan dan kesengsaraan.
Dengan  demikian,  kecurangan  dalam  pemilukada  bukan  hanya  sesuatu yang  salah  secara  moral,  tetapi  sebuah  bentuk  pelanggaran  hukum.  Setiap pembelian dan penjualan suara, baik yang dilakukan di kampung, di TPS, Kantor Kelurahan dan Kecamatan, baik yang melibatkan warga biasa, tim sukses maupun para pejabat negara adalah pelaku tindak kejahatan.
Fenomena  seperti  ini  terus  berkembang  dan  selanjutnya  merefleksikan sebuah  pembodohan  terhadap  rakyat  dalam  hal  berdemokrasi,  di  mana  standar kualitas  calon  pemimpin  daerah  diukur  dengan  seberapa  sering  ia  „pamer kebaikan  dan  kedermawanan‟  dihadapan  rakyat.  Sementara  persoalan-persoalan yang  menjadi  kebutuhan  rakyat  banyak  justeru  kurang  tersentuh,  seperti kemiskinan, peluang kerja, bahkan pendidikan dan kesehatan rakyat, hamper tidak dibahas  secara  serius  dan  tuntas.  Tidak  adanya  evaluasi  serius  yang  diketahui banyak  orang,  mengenai  sejauhmana  pemerintah  daerah  melakukan  tugasnya dalam  memberikan  pelayanan  kepada  publik  terkait  soal-soal  tersebut.  Sehingga tidak  aneh  apabila  muncul  apatisme  masyarakat  terhadap  Pemilukada.  Mereka lebih  tertarik  pada  “duit”  yang  dibagi-bagikan  para  calon,  ketimbang  program- program, visi dan misi yang ditawarkan calon.
Sementara  itu  di  tingkat  lokal,  konstalasi  politik  dalam  Pemilukada biasanya  tidak  lebih  berupa  perpaduan  antara  politik  uang  dengan  premanisme. Sepanjang  perhelatan  pemilukada  dilangsungkan,  tema-tema  Pemilukada  hanya berkisar pada godaan uang, penyalahgunaan kekuasaan dan ancaman „kekerasan‟
bagi  pihak  yang  berseberangan.  Konstalasi  tersebut,  diperparah  dengan  kondisi objektif dan subjektif rakyat  yang sedang dihadapkan dengan berbagai  persoalan hidup yang pada umumnya masih sangat memerlukan bantuan dan uluran tangan para dermawan. Kondisi seperti inilah, antara lain, mendorong terjadinya jual beli suara dalam Pemilukada. Rakyat  yang sedang dirundung malang, sementara para kandidat  memiliki  banyak  uang,  akhirnya  bertemu  dalam  satu  titik  kepentingan, rakyat butuh uang, kandidat butuh dukungan suara, inilah demokrasi yang terjual belikan dalam Pemilukada.

## 2. Jual Beli Suara dan Money Politic Dalam Pemilukada
Money  politic (politik  uang),  sebuah  fenomena  yang  sedang  mengemuka dalam  tataran  dunia  perpolitikan  tanah  air.  Baunya  terasa,  tetapi  tidak  berwujud. Money  politik  barangkali  berbeda  dengan  biaya  politik. Money  politic sebuah istilah  yang  diperuntukan  bagi  mereka  yang  meraih  kemenangan  dengan membayar  sejumlah  uang  kepada  konstituennya.  Sementara  biaya  politik digunakan  untuk  persiapan-persiapan  dan  dukungan  sarana  kampanye  dalam sebuah  pemilukada.  Penggunaan  politik  uang  dalam  sebuah  proses  pemililukada sering  diperbincangkan  dalam  berbagai talk  show forum  pertemuan.  Namun,
Perbincangan  itu  selalu    berakhir  begitu  saja  tanpa  ada  solusi  kongkrit  untuk mengatasi persoalan tersebut. Di grass root, politik uang terus berlangsung, tanpa terdeteksi,  tanpa  terbuktikan,  karena  proses  ini  seperti  maaf  „buang  angin‟  yang baunya terasa tetapi tanpa wujud. Hakikat politik uang itu seperti membeli sebuah benda  dari  super  market,  barang  tersebut  sudah  dibandrol  dengan  harga  khusus, bahkan  kalau  penawarnya  banyak  maka  harganya  bisa  naik  dan  mendadak melambung  tinggi.  Pemilih  sebagai  “penjual”—melalui  tim  suksesnya— menawarkan  harganya  berupa  hak  suara  kepada  para  „pembeli‟  bahkan  dengan berbagai cara. Terkadang, sebagai „penjual‟, mereka pasang harga mahal dengan mengatakan bahwa “pembeli” lain sudah menawar harga yang lebih tinggi.
Negoisasipun berlangsung antara agen “penjual” dengan “pembeli” sampai kepada  satu  kesepakatan,  “deal”  serah  terima  berlangsung  dalam  sebuah kesepakatan  tidak  tertulis,  tidak  terdeteksi,  dan  sulit  ditemukan  bukti  materil.
Detik  itu,  “suara”  sebagai  hak  kedaulatan  rakyat  sistem  demokrasi,  setengahnya sudah milik orang lain. Begitu proses pencoblosan surat suara berlangsung, maka sepenuhnya  “suara”  rakyat  tadi  berpindah  tangan  kepada  tokoh  yang memenangkan  penawaran  pembelian  suara  tadi.  Dalam  kondisi  ini,  rakyat  yang suaranya telah “dibeli” secara otomatis telah menyerahkannya suaranya selama 5 Tahun kepada si  pembeli.  Seperti sebuah barang yang sudah dibeli,  tentu barang itu  sudah  menjadi  milik  orang  lain.  Kita  sebagai  pemilik  awal  dari  barang  itu, telah  kehilangan  hak  mempertanyakan  penggunaannya.  Barang  itu  telah  menjadi milik orang lain, terserah dia, mau digunakan untuk menggilas pemilik suara atau mensejahterakan  mereka.  Demikian  pula  sebaliknya,  sebagai  pemilih  yang  telah “menjual”  suaranya  dalam  sebuah  pemilu,  etisnya  tidak  mungkin  menanyakan kegunaan suara yang telah dijual.
Pembeli suara yang ternyata memenangkan sebuah pemilihan umum tidak mempunyai  beban  lagi  kepada  para  pemilih  (konstituen)  yang  suaranya  telah dibeli. Dalam etika dagang, barang yang sudah dijual tidak boleh diminta kembali. Jadi  jangan  heran,  jika  jeritan,  demo,  protes  atau  apapun  namanya,  kurang mendapat  perhatian  dari  tokoh  politik  terpilih.  Salah  satunya,  karena  mereka menggangap  suara  yang  mengantarnya  ke  tampuk  kekuasaan  “sudah  dibeli”. Silahkan  mengurut  dada  selama  lima  Tahun  kedepan.  Menunggu  suara  itu kembali  lagi  kepada  pemiliknya.  Menjual  suara  sama  dengan  membungkam  hak bicara sendiri walaupun digilas oleh kebijakan penguasa. Oleh karena itu, jangan menjual  suara,  apalagi  dengan  harga  yang  sangat  murah  berupa  satu  kotak  mie instan. Harga suara itu tidak sebanding dengan kenaikan harga barang yang terus melonjak  akibat  kebijakan  si  pembeli  suara.  Bila  memang  sangat  ingin  menjual suara, berikan bandrol yang sangat mahal.
Lembaga  fatwa  Mesir,  Dar  al-Ifta,  mengeluarkan  fatwa  yang  melarang kandidat  melakukan money  politics untuk  membeli  suara.  Fatwa  ini  keluar menyusul  adanya  laporan  pembelian  suara  di  Kairo  lama.  Dalam  fatwa  tersebut dijelaskan  bahwa  “Membeli  adalah  semacam  suap  yang  dilarang  oleh  Islam”. Fatwa itu menambahkan bahwa seorang kandidat tidak boleh menggunakan uang untuk  mempengaruhi  pemilih,  dan  menegaskan  asset  riil  kandidat  adalah
kejujuran  dan  kemampuan  untuk  menghormati  janji.  Fatwa  juga  menekankan bahwa  para  makelar  suara  juga  profesi  haram,  karena  mereka  memfasilitasi tindakan yang dilarang agama. 39

## 3. Money Politic Membajak Nilai Etik Sosial-Agama
Secara faktual dan berdasarkan survey terkini Indonesia Network Election Survey  (INES)  pada  medio  Oktober  2012  menemukan  50,3  persen  responden memilih  partai  politik  karena  factor  uang.  Kekuatan  uang  dianggap  paling signifikan  dalam  mempengaruhi  kecenderungan  afiliasi  publik  terhadap  partai politik  ketimbang  aspek  visi,  misi,  program  kerja,  hingga  gelontoran  iklan  di media sekalipun. Karena itu, money politic diperkirakan akan tetap mendominasi warna demokrasi pada pemilu yang akan datang. 40 Dalam artian faktor uang akan mempengaruhi  dalam  setiap  perhelatan  pemilu  ke  depan  termasuk  pemilihan kepala  daerah.  Kacenderungan  tersebut  sangat  mungkin  terjadi,  karena  calon pemimpin yang akan mereka pilih tidak terlepas dari partai politik yang dijadikan sebagai “kenderaan” politiknya.
Kuatnya  daya  tarik  uang  dalam  mempengaruhi  perilaku  politik  publik sebenarnya  bukanlah  fakta  baru.  Secara  teoritis,  memang  terdapat  hubungan interkoneksitas  yang  kuat  antara  uang  dengan  kekuasaan.  Di  satu  sisi,  uang menjadi  sumber  kekuatan  untuk  untuk  menghasilkan  kekuasaan.  Di  sisi  lain, kekuasaan  juga  dapat  difungsikan  untuk  menghasilkan  uang.  Dalam  sistem masyarakat kapital, uang amat menentukan strata politik seseorang, sehingga tidak heran  jika  terdapat  pasangan  calon  kepala  daerah,  sebagai  jagoan  parpol,  yang berniat  membekali  tim-tim  suksesnya  dalam  mempengaruhi  rakyat  untuk
39 Fatwa  juga  menyarankan  untuk  menjauhi  perilaku  seperti  itu  dan  bersatu  untuk memeranginya,  juga  menekankan  bahwa  Islam  mempromosikan  kejujuran.  Pembelian  suara biasanya  menjadi  perdagangan  yang  berkembang  selama  pemilihan  parlemen  Mesir.  Banyak pengusaha  mengandalkan  teknik  di  negeri  ini,  di  mana  40  persen  warga  hidup  di  bawah  garis kemiskinan
40 Ahmad  Khoirul  Umam,  “Membajak  Nilai  Sosial-Agama” , Republika ,  Kolom  Opini,  14 Desember 2012, hlm. 4.
memperebutkan  kekuasaan  dalam  setiap  perhelatan  pemilukada  dengan gelontoran uang hingga mencapai jumlah miliaran rupiah. 41
Kendati  demikian,  uang  tidak  selamanya  berkuasa.  Sejarah  politik  dunia tidak  pernah  mencatat  uang  sebagai  „satu-satunya  penguasa‟  yang  paling menentukan.  Namun  dalam  banyak  masyarakat,  tidak  terkecuali  masyarakat Indonesia  yang  katanya  agamis  ( religious ),  uang  tetap  menjadi  senjata  ampuh untuk  menaklukkan  kekuasaan.  Karena  prinsipnya,  uang  adalah  saudara  kembar kekuasaan.  Dalam  penelitiannya,  Rose  Ackerman  (1999)  dan  Bardhan  (1997), sebagaimana dikutip Ahmad Khoirul Umam, pernah mempertanyakan trend yang sering  bermunculan  di  sejumlah  negara  demokrasi  baru  di  kawasan  Asia. Mengapa  banyak  politikus  dan  partai  politik  yang  jelas-jelas  diketahui  korup, tetapi  masih  juga  mendapatkan  tingkat  keterpilihan  dan  dukungan  public  yang tinggi  di  pemilu  selanjutnya.  Tidakkah  ada  sanksi  politik  public  melalui mekanisme demokrasi yang memfasilitasi rakyat untuk melakukan perubahan dan menyingkirkan  para  penguasa  korup  di  kekuasaan. 42 Jawaban  pertanyaan  itu ternyata  berimplikasi  pada  aspek  social  budaya  masyarakat  Asia  yang  ternyata dinilai  cenderung  bisa  menoleransi  praktik  praktik  korupsi  yang  terjadi  di sekitarnya.  Tindakan  korupsi  tersebut  dianggap  terlah  bercampur  dan  membaur dengan sistem budaya yang sarat dengan muatan nilai-nilai luhur, etika dan nilai- nilai social keagamaan masyarakatnya. 43
Dengan legitimasi etik tersebut, menjadi lazim jika kemudian tidak muncul sentiment negative dari public terhadap figur atau lembaga-lembaga politik  yang memproduksi  tindakan  korupsi  di  sekitarnya. Money  politic yang  diserahkan kandidat  dan  politikus  kepada  para  pemuka  agama,  tokoh  adat,  dan  lembaga- lembaga  social  maupun  kegamaan,  sebagai  agenda  penjaringan vote  getters , misalnya,  dengan  leluasa  dilakukan  atas  nama  hibah,  hadiah,  bisyaroh,  syariah, atau bahkan infak dan sedekah, ditujukan kepada kelompok-kelompok miskin dan marginal,  termasuk  kelompok  masyarakat  yang  berpendidikan  rendah  di
41 Ibid.
42 Ibid.
43 Lihat  M.  Hasbi  Umar, Paradigma  Baru  Demokrasi  Di  Indonesia:  Analisis  Terhadap Pelaksanaan Pemilu Legislatif , (Jambi: Syariah Press, 2009), hlm. 12.
pedesaan. 44 Dalam  konteks  ini,  perilaku  kandidat  dan  politikus  tersebut  dapat dikategorikan  sebagai  pelecehan  dan  bahkan  penghinaan  terhadap  harkat  dan martabat  masyarakat  pedesaan  tersebut.  Disinilah  terjadi  pembajakan  atas  nilai- nilai  luhur  bangsa,  pemerkosaan  social-etika  masyarakat  Pancasila  yang notabanenya  masyarakat  religius. 45 Sogok  dan  perilaku  suap  telah  dikemas sedemikian  rupa  dengan  sampul  budaya  dan  nilai-nilai  agama  hingga mengaburkan  substansi  yang  menjadi  motivasi  dasar  tindakannya.  Heidenheimer pernah menegaskan bahwa telah terjadi pencampuradukan nilai-nilai koruptif dan nuansa  moral-etik  dalam  kehidupan  masyarakat  kontemporer.  Karena  semakin banyak  pertukaran  korupsi  maka  semakin  mirip  ia  dengan  pertukaran  social-etik pada umumnya. 46
Seiring dengan itu, korupsi tidak lagi dilakukan dalam ruang tertutup dan sembunyi-sembunyi,  tetapi  dijalankan  di  ruang  terbuka  dengan  perasaan  bangga dan  penuh  sukacita.  Praktik  semacam  itu  akan  terus  direproduksi,  dijalankan secara intensif, dengan prinsip “tahu sama tahu” dan disertai rasa saling percaya yang sejajar di antara kandidat atau politikus dan masyarakatnya. Interaksi timbal balik yang dijalankan itu menjadi sulit dipangkas karena hukum ketertarikan dan sifat  saling  menguntungkan  menjadi  ruh  di  dalamnya. 47 Dalam  konteks  inilah korupsi  menampakkan  fungsinya  sebagai  media  pertukaran  yang  „sah‟  secara budaya.  Jadi,  budaya  suap  dan  korupsi  yang  terus  bermunculan  sejatinya  bukan semata-mata  akibat  dari  lemahnya  supremasi  hukum,  melainkan  akibat  dari kesepakatan kolektif di masyarakat hingga tercipta sub-kultur yang menyimpang. Inilah yang dimaksud dengan pembajakan nilai etik dalam perhelatan perpolitikan bangsa ini, terutama dalam Pemilukada. 48
“Pembajakan  nilai  etik”  dalam  konteks  ini  identik  dengan  “korupsi berjama`ah”,  ia  merupakan  terminologi  menarik  yang  sering  dipakai  untuk menjelaskan fenomena tersebut. Akibatnya, upaya memberantas korupsi politik di
44 Ahmad Khoirul Umam, Loc. Cit .
45 M. Hasbi Umar, Op. Cit. , hlm. 13.
46 Ahmad Khoirul Umam, Loc. Cit .
47 Ibid.
48 M. Hasbi Umar, Op. Cit. , hlm. 17.
akar  rumput  yang  dalam  wujud  sederhananya  dipraktikkan  dalam  bentuk  politik uang,  pembagian  sembako,  bantuan  social,  dan  lain  sebagainya  itu  menjadi  sulit terlaksana.  Realitas  inilah  yang  melanggengkan  praktek  politik  dagang  sapi  dan jual beli suara yang secara nyata mengkhianati prinsip dasar demokrasi. Di sinilah letak kesalahan fatal kandidat kepala daerah dan partai politik, di samping  masih lemahnya peran civil  society di  negeri  ini terhadap kurangnya pendidikan  politik dan anti korupsi kepada public. Penggunaan money politic merupakan jalan pintas akibat  macetnya  program  partai  politik  dan  visi  misi  calon  kepala  daerah  yang diusung dalam Pemilukada. 49
Seluruh  elemen civil  society harus  terus  bergerak  secara  intensif  untuk memberikan pencerahan kepada publik agar rakyat tidak terus terpedaya dan pesta demokrasi  yang  berjalan  tidak  hanya  memfasilitasi  para  kandidat  kepala  daerah, terutama  kandidat incambent yang  terus  berusaha  mempertahankan  jabatan  dan kekuasaan  yang  dinikmatinya.  Jika  itu  yang  terjadi  maka  demokrasi  akan bermuara pada aspek partisipasi, tanpa mampu menyentuh prinsip akunbilitas dan transparansi  demi  terciptanya  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  dan  bersih  di negeri ini. 50

## Hukum Jual Beli Hak Suara Dalam Pemilukada
Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  (Pemilukada)  dalam  rangka  memilih pemimpin  baru  di  negara  ini  akan  terus  berlangsung  di  setiap  daerah,  sesuai dengan  periodesasi  kepemimpinan  yang  diamanatkan  oleh  Undang-Undang  No. 12  Tahun  2003  tentang  Pemilu.  Dalam  pelaksanaan  Pemilukada,  setiap  warga negara diperlakukan sama dimuka hukum dan memiliki hak suara atau hak pilih. Hak suara tersebut dapat dikatakan sebagai hak yang melekat pada diri warga dan termasuk    bagian  daripada  HAM,  sekaligus  merupakan  salah  satu  hak konstitusional  warga  negara  dalam  bidang  politik. 51 Namun  demikian, penggunaan  hak  tersebut  dalam  pemilukada  mestilah  sesuai  dengan  peraturan
49 Ibid .
50 Ahmad Khoirul Umam, Loc. Cit .
51 Baca  Undang-Undang  RI  Nomor  12  Tahun  2003  tentang  Pemilihan  Umum  Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
perundang-undangan  dan  kepentingan  kemaslahatan  umat  bukan  sebalik  untuk kepentingan  tertentu  sehingga  mendorong  terjadinya money  politic ,  dengan menjual hak suaranya dalam Pemilukada.
Dalam Pemilukada, sebagian besar, bakal calon telah meninjau dan terjun langsung ke ruang publik demi mendapat simpati masyarakat. Setiap bakal calon memiliki  pandangan-pandangan  tersendiri  mengenai  ihwal  yang  harus  dibenahi dalam  jangka  waktu  terdekat.  Sasaran  para  politisi  kebanyakan  ialah  pedagang pasar atau kalangan menengah ke bawah. Kalangan ini masih samar-samar bahkan buta mengenai politik. Selain itu, masyarakat kalangan menengah ke bawah lebih cepat  merespon  komunikasi  politik  yang  dijalankan  calon  pemimpin. 52 Modus kampanye paling gencar dilakukan ialah dengan cara bekerja sama dengan karang taruna di daerah-daerah dan bernegosiasi mengenai kesepakatan pembelian suara. Biasanya  tim  sukses  mematok  jumlah  suara  yang  dibutuhkan,  sedangkan  karang taruna  meminta  imbalan  berupa  sejumlah  uang.  Sepertinya  hal  ini  sudah  lumrah dilakukan.  Mengingat  praktek  ini  berlangsung  terus-menerus  dan  tidak  terendus aparat hukum. 53
Permainan  politik  ini  begitu  rapi  dan  tertutup  rapat-rapat.  Hal  ini  karena adanya  aktivitas  keagamaan  yang  menutupi  praktek  ini.  Prosedurnya  dengan mengadakan  acara  pengajian,  dan  bakal  calon  pemimpin  diundang  sebagai pembicara pengajian. Setelah berakhirnya pengajian, terjadilah kesepakatan kedua belah pihak mengenai pembelian suara. Praktek jual beli suara ini tentu tidak etis. Mengingat  negara  ini  terus  mengumandangkan  anti  korupsi,  sementara  praktek suap  terus  menggelayuti  setiap  elemen  masyarakat.  Ironisnya,  praktek  ini berlangsung  setelah  kegiatan  keagamaan.  Bujukan  kepada  pemilih  untuk mencoblos  pasangan  calon  tertentu  dalam  bentuk  sejumlah  uang,  berkisar  antara Rp.  20.000  hingga  Rp.  30.000  bahkan  sampai  Rp.  50.000  per  orang.  Ataupun
52 Sangat rentan terjadi money politic di kalangan masyarakat menengah ke bawah, bahkan dalam  kontek  kini,  bukan  hal  yang  tabu  bila  politik  uang  telah  mengakar  di  setiap  rongga masyarakat kaum bawah. Masyarakat kalangan menengah ke bawah menjadikan masa kampanye sebagai  momen  untuk  meraup  sejumlah  rupiah  dari  para  bakal  calon.  Tim  sukses  memanfaatkan keterbatasan ekonomi masyarakat sebagai cara menggiring masyarakat untuk memilih calon yang diinginkan. Tim sukses menjadi perantara negosiasi terselubung pembelian suara ini.
53 Lihat  Surahman  Hidayat,  “Hukum  Risywah” , Rubrik:  Fiqih  Kontemporer ¸  www. Google.com, akses 5 April 2012.
berbentuk doorprize ,  pakaian  hingga  bahan  makanan  pokok.  Keterbatasan masyarakat akan ekonomi yang memadai dijadikan peluang oleh calon pemimpin untuk  menguasai  hak  pemilih.  Sebagian  besar  masyarakat  Indonesia  tergolong miskin  dan  berpendidikan  rendah.  Maka  dari  itu,  praktek  politik  uang  begitu mudah terjadi. 54
Uang  yang  digunakan  untuk  menjualbelikan  dukungan  politik  biasanya bersumber  dari  pihak  yang  memiliki  kepentingan,  baik  uang  itu  bersumber  dari peribadinya  atau  dari  negara.  Persoalan money  politic harus  dilihat  dari  segi unsur-unsur  yang  melingkupi.  Dalam  hal  ini money  politic mengandung  dua unsure: pertama unsur sebab, yakni ada maksud dan tujuan untuk mempengaruhi aspirasi  dan  pandangan  politik  seseorang;  dan kedua unsur akibat,  yakni  dari tindakan  pemberian  uang  atau  barang  tertentu.  Jika  demikian  adanya  maka mempengaruhi  massa  pada  saat  pemilukada  sama  dengan Risywah ,  karena  di antara  unsur-unsur  risywah  itu  adalah  adanya athiyyah (pemberian)  dan  ada  niat Istimalah (menarik  simpati  orang  lain  atau  massa). Money  politic ,  dalam pemilukada,  secara  umum  sering  dinilai  dengan  uang  bujuk  atau  uang  sogok dalam rangka menarik simpati publik.
Jadi jelas bahwa praktek jual beli suara ( money politic ) dalam pemilukada termasuk  dalam  kategori Rishwah. Bahkan  tindakan  serupa  yaitu  menerima  dan mengambil  sesuatu  yang  bukan  haknya  sama  dengan  tindakan  korupsi.  Korupsi merupakan  tindakan  penyelewengan  dan  penggelapan  harta  negara  untuk kepentingan  pribadi  atau  orang  lain.  Dalam  Islam,  ada  beberapa  istilah  yang terkait  dengan  mengambil  harta  tanpa  hak,  misalnya: ghasb,  ikhtilas,  sariqoh, hirobah, dan ghulul .  Semuanya  mengandung  makna  yang  berbeda,  tetapi  semua istilah  itu  bermuara  pada  penggunaan  hak  dan  pengambilan  harta  dengan  cara yang  tidak  benar.  Oleh  karena  itu  banyak  orang  yang  mengidentikkan  korupsi dengan  risywah.  Karena Rishwah dalam  berbagai  literatur  fiqh  adalah  sesuatu
54 Ada  beberapa  fakta  yang  bisa  dikaitkan  mengapa  korupsi  merajalela  di  negeri  ini. Pertama ,  mahalnya  modal  untuk  menjadi  seorang  pemimpin.  Akibatnya,  pemimpin  mencari tambahan penghasilan untuk menutupi modal kampanye dengan cara korupsi. Kedua , masyarakat terlalu  acuh  tak  acuh  menentukan  pilihan.  Bukan  rahasia  lagi,  bahwa  pilihan  akan  jatuh  pada pemberi  suap  terbesar.  Tak  ayal,  pilkada  sering  dilanda  kericuhan.  Karena  bakal  calon  merasa terkhianati oleh masyarakat yang enggan memilih walaupun telah disodorkan sejumlah uang.
yang diberikan guna membatalkan yang benar atau membenarkan yang salah. Al- Fayyumi  menyebutkan  bahwa  Rishwah  adalah  sesuatu  yang  diberikan  kepada seseorang  kepada  hakim  atau  yang  lainnya  agar  memberi  hukum  menurut kehendak  orang  yang  memberikan  sesuatu  itu. 55 Ungkapan  senada  juga dikemukakan  oleh ibnu  Hazm dalam  kitab al-Muhalla, yaitu  pemberian  yang diberikan  seseorang  kepada  hakim  atau  lainnya  untuk  memenangkan  perkaranya dengan  cara  yang  tidak  dibenarkan  atau  untuk  mendapatkan  sesuatu  yang  sesuai dengan  kehendaknya. 56 Dalam  Undang-undang  Tindak  Pidana  Korupsi  Pasal  5 ayat  (1)  terdapat  kemiripan  antara  korupsi  dan risywah ,  dimana  korupsi didefinisikan dengan: “Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau  penyelenggara  negara,  dimana  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara tersebut  supaya  berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu  dalam  jabatannya  yang bertentangan dengan kewajibannya”. 57
Dalam  al-Qur‟an,  risywah  digolongkan  dalam  kata  umum  batil,  yaitu meliputi  juga  perbuatan  pidana  lain  seperti  merampok,  menipu,  memeras  dan termasuk  praktek  jual  beli  hak  suara  untuk  kepentingan  tertentu.  Di  negara  ini, dari  segi  peraturan  perundang-undangan  semua  perkataan  “memberi  dan menerima  suapan”  adalah  bagian  dari  perbuatan  dan  kesalahan  pidana.  Islam sangat  melarang  umatnya  dari  perbuatan  semacam  itu.  Sebagaimana  sabda Rasulullah Saw  yang  bermaksud;  “Daripada  Abu  Hurairah  r.a.  dia  telah  berkata: “Rasulullah Saw telah mengutuk orang yang suka memberi suap dan orang yang suka menerima suap…”, ini sama dengan risywah. Perbuatan risywah ini adalah perbuatan  yang  sangat  keji  dan  berdosa.  Mereka  yang  terjebak  dalam  budaya risywah  akan  memperoleh  balasan  yang  setimpal  dengan  perbuatan  mereka. Rasulullah Saw.  bersabda  yang  bermaksud:  "Pemberi  dan  penerima  rasuah ( risywah )  kedua-duanya  akan  masuk  neraka”.  Di  samping  itu,  Allah  telah berfirman  dalam  al-Quran  yang  bermaksud: “ Dan  janganlah  sebagian  kamu
55 Lihat  al-Misbah  al-Munir/al  Fayumi,  al-Muhalla/Ibnu  Hazm).  Atau  “pemberian  yang diberikan kepada seseorang agar mendapatkan kepentingan tertentu” (Lisanul Arab, dan Mu‟jam Wasith).
56 Ibid .
57 Lihat Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi.
memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan  yang batil (tiada hal)  dan  (jangan)  kamu  bawa  kepada  hakim,  supaya  dapat  kamu  memakan sebahagian harta orang yang berdosa sedang kamu mengetahuinya”. 58 Kemudian, Allah menyebutkan: “ Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram”. 59 Dalam sebuah Hadits ditegaskan bahwa Rasulullah Saw melaknat bagi penyuap dan yang menerima suap. 60 Dalam Hadits lain, Rasulullah Saw melaknat penyuap, penerima suap, dan perantaranya. 61
Dengan  demikian,  jika  dicermati  lebih  jauh,  ternyata  Hadits-Hadits Rasulullah  itu  bukan  hanya  mengharamkan  seseorang  memakan  harta  hasil  dari suap-menyuap,  tetapi  juga  diharamkan  melakukan  hal-hal  yang  bisa  membuat suap-menyuap  itu  berjalan.  Maka  yang  diharamkan  itu  bukan  hanya  satu pekerjaan  yaitu  memakan  harta  suap-menyuap,  melainkan  tiga  pekerjaan sekaligus,  yaitu:  penerima  suap,  pemberi  suap,  dan  mediator  suap-menyuap. Sebab tidak akan mungkin terjadi seseorang memakan harta hasil dari orang suap- menyuap, kalau tidak ada yang menyuapnya. Maka orang yang melakukan suap- menyuap pun termasuk mendapat laknat dari Allah juga. Sebab karena pekerjaan dan  inisiatif  dia-lah  maka  ada  orang  yang  makan  harta  suap-menyuap.  Dan biasanya dalam kasus suap-menyuap seperti itu, ada pihak yang menjadi mediator atau perantara yang bisa memuluskan jalan.
Dari  uraian  ayat-ayat  dan  Hadits  di  atas,  jelaslah  bahwa  praktek  jual  beli suara dalam pemilukada tergolong perbuatan risywah (suap). Ia merupakan suatu perkara  yang diharamkan oleh Islam, baik memberi ataupun menerimanya sama- sama diharamkan di dalam syariat. 62 Oleh karena itu, setiap perolehan apa saja di luar  gaji  dan  dana  resmi  dan  legal  yang  terkait  dengan  jabatan  atau  pekerjaan merupakan harta ghulul atau korupsi yang hukumnya tidak halal meskipun itu atas nama „hadiah‟ dan tanda „terima kasih‟ akan tetapi dalam konteks dan perspektif
58 Al-Baqarah (2): 188.
59 Al-Maaidah (5): 42.
60 Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, Op. Cit ., hlm. 421.
61 Ahmad Ibn Hanbal, Op. Cit ., hlm. 342.
62 Namun  ada  pengecualian  yang  menurut  mayoritas  ulama  memperbolehkan  penyuapan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan haknya, karena dia dalam kondisi yang benar dan mencegah kedzoliman terhadap orang lain, dalam hal ini dosanya tetap ditanggung oleh yang menerima suap.
syariat  Islam  bukan  merupakan  hadiah  tetapi  dikategorikan  sebagai  “ risywah” atau  “syibhu  risywah”  yaitu  semi  suap,  atau  juga risywah  masturoh yaitu  suap terselubung dan sebagainya.

## Penutup
Sebagai  kesimpulan  dapat  ditegaskan  bahwa  jual  beli  hak  suara  yang dipraktikkan  dalam  pemilukada  merupakan  tindakan  yang  melanggar  norma negara  dan  agama  sekaligus.  Ia  tergolong  perbuatan risywah yang  merupakan suatu  perkara  yang  diharamkan  oleh  Islam,  baik  memberi  ataupun  menerima, termasuk mediatornya. Islam melaknat praktik money politik yang sesungguhnya merupakan salah satu tindakan penyuapan yang meluluhlantakkan tata nilai dalam masyarakat  yang  sejatinya  dipelihara  dan  dijunjung  tinggi.  Karena  itu  money politik  dapat  juga  dikatakan  sebagai  tindakan  pidana  korupsi,  yang  merupakan suatu  “virus”  yang  dapat  menggerogoti  dan  melemahkan  moral  dan  etos  kerja masyarakat.  “Virus” money  politic yang  membahayakan  itu  setidaknya  terlihat dari tiga efek negatif yang ditimbulkannya.
Pertama , money  politic memanjakan  sekaligus  berpotensi  membuat masyarakat  malas  bekerja  karena  sembako,  uang  dan  pemberian  yang digelontorkan oleh seorang kontestan pemilu, pilkada bahkan pemilihan presiden, membuat  masyarakat  terbiasa  menerima  sesuatu  tanpa  bekerja  keras.  Jika berlangsung  dalam  waktu  lama  dapat  membuat  sebagian  anggota  masyarakat terlatih dan terbiasakan dengan menerima pemberian-pemberian secara gratis. Jika kondisi  ini  menjadi  pemandangan  umum  di  tengah  masyarakat  maka  dapat membahayakan  sendi-sendi  kemandirian  masyarakat,  sekaligus  akan  lebih memiskinkan masyarakat yang sudah terjatuh dalam kemiskinan.
Kedua , money  politic menjadi  pemicu  pertama  terjadinya  lingkaran  setan korupsi  karena ketika seorang kontestan menginvestasikan jumlah tertentu untuk meraih  pemenangannya  dia  sudah  berhitung  untuk  mendapatkan  kembali  uang yang  diinvestasikannya  itu  selama  dia  bekerja  sebagai  anggota  legislatif,  bupati, gubernur dan lain sebagainya.
Ketiga , money politic melahirkan pemimpin tidak sejati, karena pemimpin yang muncul  dari hasil  politik uang adalah tipe  pemimpin  yang sejak awal  tidak memiliki  kesejatian  untuk  memimpin.  Ia  memerlukan  pencitraan  yang  berbiaya mahal.  Pencitraan  ini  diperlukan  untuk  memake  up  habis  dirinya  dari  seorang yang semula memang biasa saja menjadi seorang berbeda sehingga tampak layak untuk  dipilih  sebagai  pemimpin.  Dari  sisi  etika fiqh  siyasah , money  politic jelas memperlihatkan  praktik  “pencurian  hak”.  Karena money  politic yang  dilakukan oleh  seseorang  mengakibatkan  berpindahnya  hak  memimpin  yang  semestinya pantas untuk  diperoleh oleh seseorang dan beralih kepada seseorang  yang bukan berhak menerimanya.

## Bibliografi
Al- Qur’an dan Terjemahannya , Semarang: C.V. Toha Putra, 1989.
Abdul Halim Barakatullah, “Menjual Hak Memilih pada Pemilihan Umum Dalam
Perspektif Hukum Perjanjian” , Jurnal Konstitusi , IAIN Antasari, 2009.
Abul A‟la al-Maududi, al-Khilafah wa al-Mulk, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978. Afan Gaffar, Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi , Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2000.
Agus Nugraha, “Pemilihan Presiden Dalam Islam”, Refleksi Jurnal Kajian Agama dan Filsafat , UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Vol. VI, No. 3, 2004. Ahmad Ibn Hanbal, “Kitab Baqi Musnad al-Muksirin”, Hadis No. 7619, Musnad al-Imam Ahmad , Mesir: Dar al-Maarif, 1980.
Ahmad  Khoirul  Umam,  “Membajak  Nilai  Sosial-Agama” , Republika ,  Kolom Opini, 14 Desember 2012.
Anuar  Chejne ,  Succession  to  The  Rule  in  Islam  with  Special  Reference  to  the Early  Abbasid  Period ,  Disertasi  Ph.D  pada  University  of  Pennsylvania Amerika Serikat, 1954.
Eep Saefulloh Fatah, Evaluasi Pemilu Orde Baru , Jakarta: LIP FISIP UI, 1997.
Fuad Irfan al-Bustami, Munjid al-Tullab, Beirut: al-Maktabah al-Kasulikiyyah, t.t.
Hasbi  Ash-Shiddieqy, Asas-asas  Hukum  Tata  Negara  Menurut  Islam,
Yogyakarta: Matahari Masa, 1969.
Mohtar  Mas‟oed, Negara  Kapital  dan  Demokrasi ,  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 1994.
Muhammad, Pemilihan Umum dan Legitimasi Politik, Jakarta:Yayasan Obor,1998. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, “Kitab al-Hadis al-Anbiya” , Hadis No. 3196, Sahih Bukhari , Beirut: Dar al-Qalam, 1987.
Muhammad  Idris  al-Marbawi, Kamus  al-Marbawi, Mesir:  Mustafa  al-Babi  al- Halabi wa Auladih, 1350H.
Muhammad  bin  Yazid,  “Kitab  al-Jihad”,  Hadis  No.  2862, Sunan  Ibn  Majah , Beirut: Dar Ihya‟ al-Turath al-`Arabi, 1975.
Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara , Jakarta: UI Press, 1990.
Muslim ibn al-Hujjaj, “Kitab al-Imarah”, Hadis  No. 3429, Sahih Muslim , Beirut: Dar al-Ihya‟ al-Turath al-`Arabi, 1972.
Muzakir, Demokrasi dan Kejujuran, Jakarta: Wahana Putra, 2007.
M.  Hasbi  Umar, Paradigma  Baru  Demokrasi  Di  Indonesia:  Analisis  Terhadap Pelaksanaan Pemilu Legislatif , Jambi: Syariah Press, 2009.
Ridwan HR., Piqih  Politik: Gagasan, Harapan dan Kenyataan, Yogyakarta: UII Press, 2007.
Samuel  W.  Huntington, Demokrasi  Gelombang  Ketiga, Terj.  Asril  Marjohan , Jakarta: Grafiti, 1995.
Sayuti  Una,  “Mempertanyakan  Kualitas  Demokratis  Pemilu  DPR/DPRD  2009, Analisis  Terhadap  Aneka  Problematika  yang  Terjadi”,  Makalah Disampaikan  pada  Diskusi  eLShis,  Forum  eLShis  Fakultas  Syariah  IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 8 Mei 2009.
Soedarsono, Mahkamah  Konstitusi  Sebagai  Pengawal  Demokrasi, Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan NKRI, 2006.
Surahman  Hidayat,  “Hukum  Risywah” , Rubrik:  Fiqih  Kontemporer¸  www. Google.com.

## Peraturan-peraturan
UUD Negara RI Tahun 1945.
Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.
Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.
Undang-Undang  No.  12  Tahun  2003  tentang  Pemilu  Anggota  DPR,  DPD,  dan DPRD.