Afifah  Nurul  Izzati,  Candra  Adipradana,  Mohammad  Saichu  Nidom  (2023) Perancangan Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Penerapan Masterplan E-Government,
(8) 11, https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i11
E-ISSN: 2548-1398
Published by:
Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 11, November 2023

## PERANCANGAN  APLIKASI  MONITORING  DAN  EVALUASI  PENERAPAN MASTERPLAN E-GOVERNMENT

## Afifah Nurul Izzati, Candra Adipradana, Mohammad Saichu Nidom
Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Kahuripan Kediri, Indonesia Email: afifah.n.i@kahuripan.ac.id, candra@kahuripan.ac.id,
m.saichu.nidom@kahuripan.ac.id

## Abstrak
E-government atau SPBE bertujuan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Agar kebijakan pengembangan  e-government  dapat  dilaksanakan  secara  sistematis  dan  terpadu, diperlukan adanya masterplan e-government. Namun dalam penerapan masterplan e-government tersebut, masih terdapat beberapa tantangan yang muncul yang dapat menghambat keberhasilan penerapan masterplan e-government tersebut. Sehingga diperlukan  monitoring  dan  evaluasi  terkait  penerapan  masterplan  e-government yang telah dibuat agar target-target yang tercantum dalam masterplan e-government dapat tercapai. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang aplikasi monitoring dan evaluasi  penerapan  masterplan  e-government  di  Indonesia.  Penelitian  dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data melalui teknik wawancara  kepada  informan  dengan  studi  kasus  di  Kabupaten  Kediri.  Tujuan dibuatnya  perancangan  aplikasi  ini  adalah  untuk  memudahkan  pengguna  yaitu pemerintah  daerah  Kabupaten  Kediri  dalam  memantau  dan  mengevaluasi pelaksanaan masterplan e-government tersebut.
Kata Kunci: SPBE, Arsitektur SPBE, Penerapan Masterplan E-government, Monitoring,

## Evaluasi

## Abstract
E-government or SPBE aims to organize good governance and improve effective and efficient  public  services.  In  order  for  e-government  development  policies  to  be implemented systematically and integrated, an e-government master plan is needed. However,  in  the  implementation  of  the  e-government  masterplan,  there  are  still several challenges that arise that can hinder the successful implementation of the e- government masterplan. So monitoring and evaluation related to the implementation of the e-government master plan that has been made is needed so that the targets listed in the e-government master plan can be achieved. The purpose of this study is to design a monitoring and evaluation application for the implementation of the e- government master plan in Indonesia. The research was conducted using qualitative methods  by  collecting  data  through  interview  techniques  to  informants  with  case studies in Kediri Regency. The purpose of designing this application is to make it
easier  for  users,  namely  the  local  government  of  Kediri  Regency  to  monitor  and evaluate the implementation of the e-government master plan.
Keywords:  SPBE,  SPBE  Architecture,  E-government  Masterplan  Implementation, Monitoring, Evaluation

## PENDAHULUAN
Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, hal ini juga mempengaruhi sektor pemerintahan. Adanya teknologi yang diterapkan di sektor pemerintahan  dapat  membantu  pemerintah  dalam  menjalankan  aktivitasnya,  seperti memberikan kebebasan dan transparansi kepada masyarakat serta menyelesaikan tugas yang  semakin  kompleks  (Susianto  et  al.,  2022).  E-Government  adalah  sebuah  konsep penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh pemerintah yang diharapkan dapat  membantu  pemerintah  dalam  menyediakan  layanan  dan  mengubah  hubungan dengan  warga  negara,  bisnis,  dan  lembaga  pemerintah  lainnya  (Twizeyimana  & Andersson, 2019).
Selain itu, E-government juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan  (Defriani & Resmi, 2019). Di Indonesia, melalui instruksi presiden nomor 3 tahun 2003, pemerintah mengeluarkan kebijakan dan strategi nasional  mengenai  pengembangan  e-government.  Sehingga  beberapa  daerah  mulai menginisiasi  implementasi  e-government  atau  disebut  dengan  SPBE  (sistem pemerintahan berbasis elektronik).
Untuk  mengimplementasikan  e-government  atau  SPBE  diperlukan  adanya masterplan sebagai prasyarat digitalisasi sektor publik yang digunakan untuk memandu pengembangan  TIK  (Susilowati  et  al.,  2021)  (Ajer  &  Olsen,  2019).  Masterplan  e- government adalah pendekatan hierarkis yang digunakan untuk menyelaraskan bisnis dan teknologi  informasi  (TI)  dengan  mengintegrasikan  sistem  informasi,  proses,  unit organisasi, dan orang-orang dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk memenuhi visi dan  misi  pemerintah  menuju  penyampaian  layanan  yang  lebih  baik  (Sallehudin  et  al., 2019).
Selain  itu,  masterplan  e-government  juga  berpotensi  menjadi  alat  transformatif bagi pemerintah yang memungkinkan pemerintah untuk mengejar kebijakan pro-bisnis dan investasi yang penting untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang, berkelanjutan, dan  inklusif  (Digdowiseiso  et  al.,  2020).  Di  Indonesia,  penyusunan  masterplan  e- government mengacu pada Perpres no. 132 tahun 2022 yang mengatur tentang arsitektur SPBE.
Penelitian yang dilakukan oleh Anne Kristin S. Ajer dan Dag Håkon Olsen pada tahun  2019  menjelaskan  bahwa  masih  terdapat  beberapa  tantangan  dalam  penerapan masterplan  e-government  (Ajer  &  Olsen,  2019).  Tantangan  yang  ada  dapat mempengaruhi  keberhasilan  penerapan  masterplan  e-government  (Dang  et  al.,  2019). Terdapat  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  masterplan  e-government  meliputi kebijakan dan landasan hukum, IT leadership , sponsor, komunikasi, budaya organisasi, sumber  daya  keuangan,  sumber  daya  manusia  TI,  tata  kelola,  manajemen,  dan dokumentasi (Ajer & Olsen, 2019) (Sallehudin et al., 2019) (Ahmad et al., 2020) (Afifah Nurul Izzati, 2019).
Masterplan e-government juga digunakan untuk meningkatkan interoperabilitas (Ramos  et  al.,  2019)  (Gong  &  Janssen,  2021).  Interoperabilitas  didefinisikan  sebagai kemampuan sistem informasi dan proses bisnis yang saling mendukung, untuk bertukar data  dan  memungkinkan  berbagi  informasi  di  berbagai  tingkatan  (Afifah  Nurul  Izzati, 2019) (Higman et al., 2019). Berdasarkan tujuan masterplan e-government, keberhasilan penerapan  masterplan  e-government  dapat  diukur  dari  target  program  kerja  yang tercantum  dalam  masterplan  e-government  yang  telah  terealisasi  dan  layanan  e- government yang telah saling terintegrasi (Payani et al., 2020) (Lu et al., 2020). Sehingga diperlukan adanya monitoring dan evaluasi dengan tujuan agar program yang dijalankan sesuai dengan masterplan yang telah dibuat.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka  rumusan  masalah  yang  akan  dikaji dalam penelitian ini adalah “Bagaimana monitoring dan evaluasi penerapan masterplan e-government  di  Indonesia?”.  Untuk  memudahkan  pengguna  dalam  memantau  dan mengevaluasi  masterplan  e-government,  diperlukan  sebuah  aplikasi  (Noviansyah  & Hudhori, 2022) (Noviansyah & Fauzi, 2020). Tujuan dari penelitian ini adalah merancang aplikasi  monitoring  dan  evaluasi  penerapan  masterplan  e-government  di  Indonesia berbasis aplikasi web.
Studi  kasus  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Kabupaten  Kediri. Kabupaten Kediri merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang mulai menerapkan  sistem  pemerintahan  berbasis  elektronik  atau  disebut  juga  e-government. Dengan  adanya  perancangan  aplikasi  ini  diharapkan  nantinya  aplikasi  ini  dapat dikembangkan,  sehingga  dapat  memudahkan  pengguna  yaitu  pemerintah  daerah Kabupaten  Kediri  untuk  memantau  dan  mengevaluasi  pelaksanaan  masterplan  e- government tersebut.
Untuk  melakukan  monitoring, terdapat  tampilan dashboard yang menampilkan program  kerja  yang  mengacu  pada  peta  pandu  masterplan  e-government.  Sedangkan untuk  melakukan  evaluasi  digunakan  sepuluh  faktor,  antara  lain  kebijakan  dan  legal, kepemimpinan  TI,  sponsor,  komunikasi,  budaya  organisasi,  sumber  daya  keuangan, sumber daya manusia TI, tata kelola, manajemen, dan dokumentasi.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  digunakan  sebagai  pedoman  oleh  peneliti  untuk  melakukan proses penelitian agar rangkaian proses penelitian dapat dilakukan secara terarah, teratur, dan  sistematis.  Penelitian  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  kualitatif  dengan mengumpulkan  data  melalui  teknik  wawancara.  Gambar  1  menunjukkan  tahapan penelitian.
Tahap  persiapan  merupakan  tahap  awal  yang  dilakukan  sebelum  memulai penelitian.  Tahap  persiapan  terdiri  dari  tiga  langkah  yaitu  melakukan  studi  penelitian sebelumnya, kemudian mengidentifikasi masalah, dan terakhir melakukan studi literatur terkait  penelitian.  Langkah  pertama  yang  dilakukan  untuk  memulai  penelitian  adalah dengan  melakukan  tinjauan  pada  penelitian-penelitian  sebelumnya  terkait  penerapan masterplan  e-government  antara  lain  penelitian  tentang  masterplan  e-government, enterprise  architecture  di  sektor  pemerintahan,  cetak  biru  IT  di  sektor  pemerintahan, enterprise architecture, dan arsitektur SPBE.
Langkah  kedua  adalah  mengidentifikasi  masalah  yang  akan  diangkat  dalam penelitian,  hal  ini  akan  menjawab  pertanyaan  tentang  apa  yang  akan  dikaji  dalam penelitian ini (perumusan masalah). Identifikasi masalah dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki gap, sehingga dapat menjadi celah untuk penelitian selanjutnya.
Pada penelitian ini ditemukan adanya permasalahan dan kesenjangan penelitian yaitu  mengenai  kendala  dan  faktor  yang  mempengaruhi  penerapan  masterplan  e- government. Namun belum ada penelitian terkait bagaimana cara melakukan monitoring dan  evaluasi  penerapan  masterplan  e-government  khususnya  di  Indonesia.  Langkah ketiga dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data pendukung mengenai teori-teori yang  berkaitan  dengan  penelitian  serta  penelitian-penelitian  sebelumnya  yang  terkait, yang kemudian dijadikan acuan dalam penelitian ini. Pemahaman terhadap literatur yang ada  bertujuan  untuk  menyusun  dasar  teori  yang  berkaitan  dengan  penelitian  yang dilakukan.
Langkah pertama pada tahap kualitatif adalah menentukan lokasi penelitian. Studi kasus pada penelitian ini adalah Kabupaten Kediri. Kabupaten Kediri merupakan salah satu kabupaten yang sudah menerapkan e-government atau sistem pemerintahan berbasis elektronik  (SPBE).  Langkah  kedua  adalah  mengembangkan  instrument  wawancara. Instrument wawancara terdiri dari beberapa pertanyaan untuk melakukan eksplorasi lebih dalam terkait masalah yang diteliti. Langkah ketiga adalah melakukan pengambilan data
dilakukan melalui teknik wawancara. Informan pada penelitian ini adalah Dinas Kominfo Kabupaten Kediri.
Tujuan tahap analisis kebutuhan adalah untuk memahami dan mendokumentasikan  kebutuhan  bisnis  (business  need).  Aktivitas  yang  dilakukan  pada tahap  ini  adalah  mendefinisikan  sistem  requirement  atau  apa  saja  yang  dibutuhkan, memprioritaskan  kebutuhan  yang  dianggap  kritis  untuk  diprioritaskan  dan  mengulas kebutuhan dengan pihak stakeholder.
Tahap  perancangan  adalah  tahapan  mengubah  kebutuhan  yang  masih  berupa konsep  menjadi  spesifikasi  sistem  yang  riil.  Pada  tahap  ini  dilakukan  perancangan program menggunakan UML dan perancangan user interface.

## Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan hasil wawancara, kegiatan monitoring dilakukan berdasarkan pada peta  rencana  SPBE  yang  memuat  mengenai  penerapan  tata  kelola  SPBE,  manajemen SPBE,  layanan  SPBE,  infratruktur  SPBE,  aplikasi  SPBE,  keamanan  SPBE,  dan  audit teknologi informasi dan komunikasi. Sedangkan untuk evaluasi penerapan masterplan e- government terdapat sepuluh faktor yang digunakan dalam melakukan evaluasi.
Sepuluh  faktor  ini  didapatakan  dari  studi  literatur  penelitian  terdahulu  yang dilakukan oleh (Ajer & Olsen, 2019) (Sallehudin et al., 2019) (Ahmad et al., 2020) dan (Afifah Nurul Izzati, 2019). Selain itu juga mengacu pada Perpres no. 132 tahun 2022 yang  mengatur  tentang  arsitektur  SPBE,  dan  diperkuat  dengan  wawancara  kepada informan.  Pada Tabel  1  menjelaskan  sepuluh  faktor  yang  digunakan  untuk  melakukan evaluasi.

## Tabel 1 Faktor Evaluasi
No Faktor Penjelasan 1 Kebijakan dan legal Kebijakan dan legal terdiri dari peraturan nasional dan peraturan daerah yang mengatur terkait e-government atau SPBE. 2 Kepemimpinan TI Kepemimpinan TI adalah pemimpin yang mampu memimpin perubahan dan membantu  memperbaiki  kinerja  organisasi  yang  memiliki  pengetahuan terkait teknologi dan motivasi untuk menerapkan masterplan e-government. 3 Sponsor Adanya  penunjukkan  terhadap  seseorang  untuk  bertangggung  jawab terhadap kelancaran penerapan master plan e-government. 4 Komunikasi Penyampaian  informasi  kepada  seluruh  seluruh  OPD  terkait  penerapan master plan e-government. 5 Budaya organisasi Partisipasi OPD dalam penerapan master plan e-government. 6 Sumber daya keuangan Alokasi  biaya  untuk  mengembangkan  SPBE  atau  e-government  dan keterserapan anggaran biaya 7 Sumber daya manusia TI Sumber daya manusia yang memiliki kemampuan di bidang TI. 8 Tata kelola Tata  kelola  SPBE  diterapkan  untuk  memastikan  penerapan  unsur-unsur SPBE secara terpadu. Sehingga dengan adanya tata kelola dapat mewujudkan SPBE yang terpadu dan menyeluruh. 9 Manajemen Manajemen  SPBE  mencakup  manajemen  risiko,  manajemen  keamanan informasi,  manajemen  data,  manajemen  asset  TIK,  manajemen  layanan, manajemen  pengetahuan,  manajemen  perubahan,  manajemen  SDM,  dan audit TIK.
No Faktor Penjelasan 10 Dokumentasi Penyusunan masterplan e-government mengacu pada Perpres no. 132 tahun 2022 yang mengatur tentang arsitektur SPBE.

## Analisis Kebutuhan
Analisis kebutuhan sistem yang diperoleh dari hasil wawancara terkait kebutuhan sistem  monitoring  dan  evaluasi  penerapan  masterplan  e-government  dijelaskan  pada Tabel 2.
Tabel 2 Kebutuhan Fungsional No Admin User 1 Login Login 2 Melihat tampilan dashboard Melihat tampilan dashboard 3 Mengelola  (tambah,  edit,  hapus)  data  program kerja Melihat tampilan data program kerja 4 Mengelola (tambah, edit, hapus) data pelaksanaan program kerja Mengelola  (tambah,  edit,  hapus)  data pelaksanaan program kerja 5 Mengelola (tambah, edit, hapus) data user Mengisi form evaluasi 6 Mengelola  (tambah,  edit,  hapus)  data  pernyataan evaluasi (poin evaluasi) Mencetak hasil evaluasi
7 Mengunduh form evaluasi yang telah diisi
8 Mengunggah penilaian evaluasi

## Perancangan UML
Alat  yang  digunakan  untuk  perancangan  adalah Unified  Modelling  Language (UML).  UML  menghasilkan  diagram  yang  menggambarkan  detail  kebutuhan  sistem (Noviansyah  &  Fauzi,  2020).  Diagram  UML  memudahkan  untuk  mengidentifikasi kebutuhan dan ruang lingkup sistem dengan menyediakan model visual (Koc et al., 2021). Pada tahap perancangan dalam penelitian ini, menggunakan use case diagram dan class diagram . Use  case  diagram merupakan  salah  satu  alat  yang  digunakan  untuk memodelkan  interaksi  pengguna  dengan  sistem  (Setiyani,  2021).  Gambar  2 menggambarkan use case diagram aplikasi evaluasi penerapan masterplan e-government.

## Perancangan User Interface
Halaman login adalah halaman awal saat sistem dijalankan. Pada halaman ini user dan admin harus memasukkan username dan password untuk dapat mengakses sistem. Tombol  login  digunakan  untuk  memverifikasi  apakah  data  pengguna  yang  telah dimasukkan cocok atau tidak dengan database. Gambar 4 menunjukkan halaman login .

## Gambar 4 Halaman Login
Halaman  dashboard  menampilkan  visualisasi  data  program  kerja  dan  status program kerja. Melalui halaman dashboard ini, pengguna dan admin dapat mengetahui jumlah program kerja dan statusnya. Pada gambar 5 menunjukkan halaman dashboard.

## Gambar 5 Halaman Dashboard
Pada  halaman  data  program  kerja  terdapat  daftar  program  kerja,  dana  yang dibutuhkan, target penyelesaian program kerja, dan status program kerja. Status program kerja  terdiri  dari  tiga  status  yaitu  selesai,  sedang  berjalan,  dan  belum  berjalan.  Pada halaman ini pengguna/ user hanya dapat melihat data program kerja. Sedangkan admin dapat  menambahkan,  mengedit  dan  menghapus  data  program  kerja  berdasarkan  data program kerja yang tercantum dalam masterplan e-government.
Pada  Gambar  6  menampilkan  halaman  data  program  kerja  dari  sisi  user  dan Gambar 7 menampilkan halaman data program kerja dari sisi admin. Pada halaman data pelaksanaan program kerja, user dan admin dapat menginput progress program kerja dan melampirkan dokumentasi. Hal ini dapat memudahkan pengguna/ user untuk memantau program kerja. Pada Gambar 8 menunjukkan halaman pelaksanaan program kerja.
Gambar 6 Halaman Data Program Kerja (User)
Gambar 7 Halaman Data Program Kerja (Admin)
Gambar 8 Halaman Pelaksanaan Program Kerja
Pada  halaman  formulir  evaluasi,  beberapa  pernyataan  harus  dijawab  oleh pengguna.  Pengguna  dapat  memilih  salah  satu  jawaban  pada  skala  1  sampai  5.  Pada Gambar 9 menunjukkan halaman form evaluasi. Formulir evaluasi yang telah  diisi oleh pengguna akan disimpan pada halaman evaluasi. Halaman ini hanya dapat diakses oleh admin. Kemudian admin dapat mengunduh form evaluasi yang telah diisi. Pada Gambar 10 menunjukkan halaman evaluasi.
Gambar 9 Halaman Form Evaluasi
Gambar 10 Halaman Evaluasi
Admin  dapat  memberikan  penilaian  evaluasi  dari  formulir  yang  telah  diunduh pada halaman evaluasi. Hasil penilaian berupa dokumen yang berisi skor keseluruhan dan skor masing-masing faktor. Selain itu, hasil penilaian juga mencantumkan predikat yang diperoleh  serta  beberapa  rekomendasi  sebagai  bahan  perbaikan  dalam  penerapan masterplan e-government. Pada Gambar 11 menunjukkan halaman penilaian evaluasi.

## Gambar 11 Halaman Penilaian Evaluasi
Jika  tombol  tambah  dipilih,  maka  akan  muncul  halaman  “tambah  penilaian evaluasi” seperti pada Gambar 12. Pada halaman ini, admin dapat mengunggah dokumen hasil  evaluasi  dan  menginputkan  predikat  hasil  evaluasi.  Selanjutnya  pengguna  dapat melihat  riwayat  hasil  penilaian  evaluasi  dan  mencetak  hasil  penilaian  evaluasi  pada halaman hasil evaluasi. Pada Gambar 13 menunjukkan halaman hasil evaluasi.
Gambar 12 Halaman Tambah Penilaian Evaluasi

## Gambar 13 Halaman Hasil Evaluasi
Halaman  data  pengguna  digunakan  untuk  mengisi  data  pengguna  yang  dapat mengakses aplikasi evaluasi penerapan masterplan e-government. Tombol edit digunakan jika admin akan merubah data user. Tombol hapus digunakan oleh admin jika salah satu pengguna akan dihapus. Gambar 14 menunjukkan halaman data pengguna. Jika ke depan ada pengembangan penelitian baru, maka beberapa data pernyataan dapat ditambahkan seperti pada Gambar 15. Admin juga dapat memperbarui dan menghapus data pernyataan.
Gambar 14 Halaman Data Pengguna
Gambar 15 Halaman Pernyataan Evaluasi

## Kesimpulan
Untuk  memudahkan  pengguna  dalam  melakukan  kegiatan  monitoring  dan evaluasi terhadap penerapan masterplan e-government maka dibuatlah rancangan aplikasi evaluasi penerapan masterplan e-government. Aplikasi ini memiliki dua fitur utama yaitu fitur monitoring dan fitur evaluasi. Pada fitur monitoring, pengguna dapat melihat data program kerja, progres penerapan program kerja, dan status program kerja. Sedangkan pada fitur evaluasi, pengguna dapat mengevaluasi penerapan masterplan e-government berdasarkan faktor kebijakan dan landasan hukum, IT leadership, sponsor, komunikasi, budaya  organisasi,  sumber  daya  keuangan,  sumber  daya  manusia  TI,  tata  kelola, manajemen, dan dokumentasi.
Hasil penilaian evaluasi tersebut dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai bahan  pertimbangan  untuk  melakukan  perbaikan  dalam  penerapan  masterplan  e- government.  Untuk  penelitian  selanjutnya,  rancangan aplikasi  monitoring  dan evaluasi pada  penelitian  ini  dapat  dikembangkan  menjadi  suatu  aplikasi  yang  dapat diimplementasikan.

## BIBLIOGRAFI
Afifah  Nurul  Izzati.  (2019). Analisis  Faktor–Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penerapan Master Plan E-Government Di Indonesia (Studi Kasus: Kota Surabaya, Madiun, Dan
Kediri) [Thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember]. https://repository.its.ac.id/60397/1/05211650012006-Master_Thesis.pdf
Ahmad, N. A., Drus, S. M., & Kasim, H. (2020). The Adoption of Enterprise Architecture by Public Sector Organizations. https://doi.org/10.1109/ICIMU49871.2020.9243330
Ajer, A. K. S., & Olsen, D. H. (2019). Enterprise Architecture Implementation Is a Bumpy Ride:  A  Case  Study  in  the  Norwegian  Public  Sector. Electronic  Journal  of  E- Government, 17(2). https://doi.org/10.34190/EJEG.17.2.002
Bergstrom, G., Hujainah, F., Ho-Quang, T., Jolak, R., Rukmono, S. A., Nurwidyantoro, A.,  &  Chaudron,  M.  R.  V.  (2022). Evaluating  the  layout  quality  of  UML  class diagrams  using  machine  learning. Journal  of  Systems  and  Software,  192,  111413. https://doi.org/10.1016/j.jss.2022.111413
Dang, D., Vartiainen, T., & Pekkola, S. (2019, May). Patterns Of Enterprise Architecture Adoption  In  The  Public  Sector:  A  Resource-Based  Perspective. Twenty-Seventh European  Conference  on  Information  Systems  (ECIS2019).  Twenty-Seventh European Conference on Information Systems (ECIS2019), Sweden.
Defriani,  M.,  &  Resmi,  M.  G.  (2019).  E -Government  Architectural  Planning  Using Federal  Enterprise  Architecture  Framework  in  Purwakarta  Districts  Government. 2019  Fourth  International  Conference  on  Informatics  and  Computing  (ICIC),  1–9. https://doi.org/10.1109/ICIC47613.2019.8985819
Digdowiseiso, K., Sugiyanto, E., & Setiawan, H. D. (2020). Business Licensing And The Indonesia‘s  Master  Plan  2011  –  2025. International  Journal  Of  Scientific  & Technology Research, 9(01).
Gong, Y., & Janssen, M. (2021). Roles and Capabilities of Enterprise Architecture in Big Data Analytics Technology Adoption and Implementation. Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, 16(1), 37–51.
https://doi.org/10.4067/S0718-18762021000100104
Higman, S., Dwivedi, V., Nsaghurwe, A., Busiga, M., Sotter Rulagirwa, H., Smith, D., Wright,  C.,  Nyinondi,  S.,  &  Nyella,  E.  (2019). Designing  interoperable  health information  systems  using  Enterprise  Architecture  approach  in  resource‐limited countries:  A  literature  review. The  International  Journal  of  Health  Planning  and Management, 34(1). https://doi.org/10.1002/hpm.2634
Koc, H., Erdogan, A. M., Barjakly, Y., & Peker, S. (2021). UML Diagrams in Software
Engineering  Research:  A  Systematic  Literature  Review. The  7th  International Management Information Systems Conference, 13. https://doi.org/10.3390/proceedings2021074013
Lu,  H.,  Wang,  H.,  Wang,  W.,  WANG,  D.,  &  YUAN,  J.  (2020). An  Enterprise Architecture  approach  to  address  health  interoperability  challenges  in  the  United States during COVID-19. Enterprise Architecture Professional Journal.
Noviansyah,  B.,  &  Hudhori,  I.  A.  (2022). Aplikasi  Untuk  Evaluasi  Implementasi Arsitektur  Enterprise  Menggunakan  TOGAF. JURIKOM  (Jurnal  Riset  Komputer), 9(3), 770. https://doi.org/10.30865/jurikom.v9i3.4130
Noviansyah,  &  Fauzi,  C.  (2020). Perancangan  Aplikasi  untuk  Evaluasi  Implementasi Arsitektur Enterprise. Jurnal Sains Komputer dan Informatika, 4. https://doi.org/10.30645/j-sakti.v4i2.253
Payani,  A.  S.,  Yudha,  G.  D.,  Wahyuningsih,  S.  D.,  Kannia,  N.,  Kusapy,  D.  S., Simanjuntak,  D.,  Bakaru,  Y.  W.,  &  Simanullang,  S.  (2020). Uji  Keberhasilan Implementasi  Master  Plan  Teknologi  Informasi  dan  Manajemen  BDPJN Menggunakan  Metode  DeLone  dan  McLean .  Jurnal  Edukasi  dan  Penelitian Informatika (JEPIN), 6(2), 258. https://doi.org/10.26418/jp.v6i2.37757
Ramos, K., Andrade Souza, G., & Rosa, A. (2019). Literature Review Studies in Public Sector’s Enterprise Architecture . Proceedings of the 21st International Conference on Enterprise Information Systems, 642–649. https://doi.org/10.5220/0007750806420649
Sallehudin,  H.,  Safie,  N.,  Azaliah,  N.,  Baker,  R.,  Yahya,  F.,  &  Firdause,  A.  (2019).
Modelling  the  Enterprise  Architecture  Implementation  in  the  Public  Sector  using HOT-Fit  Framework .  International  Journal  of  Advanced  Computer  Science  and Applications, 10(8). https://doi.org/10.14569/IJACSA.2019.0100825
Setiyani,  L.  (2021,  September  25). Desain  Sistem:  Use  Case  Diagram. Seminar Nasional : Inovasi & Adopsi Teknologi 2021. Seminar Nasional : Inovasi & Adopsi Teknologi 2021.
Susianto, D., Ridhawati, E., & Sucipto, S. (2022). Implementasi E-Government Berbasis Android  Untuk  Meningkatkan  Pelayanan  Publik. Jurnal  Al-Azhar  Indonesia  Seri Sains Dan Teknologi, 7(3), 179. https://doi.org/10.36722/sst.v7i3.1143
Susilowati, M., Kurniawan, Y., Lenny, C., Dewa, W. A., & Ahsan, M. (2021). Master Plan  of  Local  E-government  for  Village  Office  Information  System  Refer  to Ministerial Regulations on Work Procedures . https://doi.org/10.21067/smartics.v7i2.5579
Twizeyimana,  J.  D.,  &  Andersson,  A.  (2019). The  public  value  of  E-Government  –  A literature review. Government Information Quarterly, 36(2), 167–178. https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.01.001

## Copyright holder:
Afifah Nurul Izzati, Candra Adipradana, Mohammad Saichu Nidom (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: