## AKIBAT HUKUM TERHADAP EKSEKUSI LELANG DENGAN TANPA ADANYA PUTUSAN PENGADILAN (Studi di Pengadilan Agama Semarang)
A Hashfi Luthfi*, Ro’fah Setyowati**, Siti Malikatun Badriyah*** Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

## ABSTRAK
Dalam  penulisan  ini  membahas  mengenai  masalah  eksekusi  lelang  pada  sengketa  ekonomi syariah  di  Pengadilan  Agama  Semarang.  Penulisan  hukum  ini  berusaha  untuk  mengetahui  tentang bagaimana pelaksanaan eksekusi lelang hak tanggungan pada sengketa ekonomi syariah, hambatan apa saja  yang  dihadapi  oleh  Pengadilan  Agama  Semarang  dan  bagaimana  penanggulangan  terhadap hambatan-hambatan  tersebut.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  penulis  memperoleh  jawaban  atas permasalahn  yang  ada  bahwa eksekusi  lelang  pada  sengketa  ekonomi  syariah  dengan  tanpa  adanya putusan  pengadilan dapat  dilakukan  parate  eksekusi  melalui  balai  lelang  swasta  atau  dapat  eksekusi berdasarkan  title  eksekutorial  dengan  mengajukan  permohonan  kepada  Pengadilan  Agama.  Eksekusi lelang  melalui  pelelangan  umum  cenderung  lebih  mudah  dan  tidak  memakan  banyak  biaya  daripada eksekusi  dengan  pertolongan  hakim  karena  tidak  memerlukan  adanya  perintah  dari  Ketua  Pengadilan. Akan  tetapi  dalam  hal  adanya  perlawanan  debitor  balai  lelang  swasta  ataupun  KPKNL  tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi pengosongan atas objek lelang yang sudah dibeli oleh peserta lelang. Hal tersebut terjadi karena Pengadilan menganggap bahwa terhadap Objek Lelang yang dijual oleh Balai Lelang Swasta tidak terdapat peletakkan sita (beslag) oleh badan Peradilan. Sementara prosedur hukum untuk melakukan eksekusi pengosongan mewajibkan harus adanya penetapan sita terlebih dahulu oleh  Pengadilan.  Hambatan  yang  dihadapi  Pengadilan  Agama  Semarang  dalam  pelaksanaan  eksekusi lelang  Hak Tanggungan  adalah  karna  adanya  perlawanan  dari  pihak  tereksekusi  yang  mencoba menghalangi proses lelang dengan cara premanisme dan adanya perlawanan dari pihak ketiga.

## Kata kunci : Ekonomi Syariah; Eksekusi Lelang; Pengadilan Agama
* Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
**  Penulis Kedua, Penulis Koresponden
*** Penulis Ketiga

## I. Pendahuluan
A. Latar Belakang
Tujuan  pihak-pihak  yang  berperkara menyerahkan  perkara-perkaranya  kepada pengadilan  tidak  sebatas  untuk  menyelesaikan perkara  mereka  secara  tuntas  dengan  adanya putusan pengadilan. Namun tujuan akhir mereka adalah  agar  segala  hak-haknya  yang  dirugikan oleh pihak lain dapat dipulihkan melalui putusan pengadilan/hakim. Dan pemulihan tersebut akan tercapai apabila putusan dapat dilaksanakan/dapat dieksekusi.
Persoalan eksekusi ini semakin penting untuk  dikaji  mengingat  ekonomi  syariah  yang menarik  semakin  banyak  orang  menggelutinya.
Alhasil,  potensi  sengketanya  pun  makin  besar.
Ekonomi  syariah  adalah  kegiatan  usaha  yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kini sudah ada bank syariah, reasuransi syariah,  reksadana  syariah,  obligasi  syariah, sekuritas  syariah,  pembiayaan  syariah, pegadaian  syariah  dan  lain-lain.  Jenis-jenis bisnis syariah ini sudah diakomodasi dalam UU
No. 3 Tahun 2006  tentang Perubahan atas UU No.  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama. Terakhir diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009.
Eksekusi  lelang  pada  Pengadilan Agama  tidak  selalu  berdasarkan  putusan  dari pengadilan,  akan  tetapi  juga  dapat  dilakukan berdasarkan  ketentuan  lelang  eksekusi  yang
terdapat pada Pasal 6 Undang-undang nomor 4 tahun  1996  Tentang  Hak  Tanggungan  Atas Tanah  Beserta  Benda-benda  yang  Berkaitan dengan Tanah, untuk mudahnya disebut UUHT. Dalam  hal  ini  Pengadilan  Agama  Semarang berdasarkan  data  yang  terdapat  di  Direktorat Pranata  dan  Tatalaksana  Perkara  Perdata Agama menjadi satu-satunya Pengadilan Agama di  wilayah  Jawa  Tengah  yang  menerima eksekusi  lelang  tanpa  adanya  putusan Pengadilan. Mekanisme  permohonan  eksekusi lelang hak tanggungan pada pengadilan agama masih menggunakan hukum acara yang berlaku di  peradilan  umum.  Pertama,  argumentasi  itu didasarkan pada Pasal 54 UU Peradilan Agama yang  tegas-tegas  menyatakan  hukum  acara yang  berlaku  di  peradilan  umum  dipakai  di lingkungan  peradilan  kecuali  yang  secara khusus telah diatur dalam UU Peradilan Agama. Kedua, sebagian besar payung hukum eksekusi lelang  hak  tanggungan  memang  masih berpatokan  pada  hukum  yang  dipakai  di peradilan umum. Seperti UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
Adanya  pelaksanaan  eksekusi  Hak
Tanggungan,  adalah  karena  adanya  kewajiban dari  debitor  kepada  kreditor  yang  tidak terpenuhi,  dimana  sebelumnya  telah  dibuat suatu  perjanjian  antara  debitor  dan  kreditor dengan ditanda tanganinya Akta Pemberian Hak
Tanggungan  yang  dibuat  di  hadapan  Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan didaftarkan di Kantor  Pertanahan. 1 Suatu  keadaan  dimana debitor  tidak  melaksanakan  prestasinya  sesuai dengan  apa  yang  telah  dijanjikannya,  karena kesalahannya  dan  ia  telah  ditegur,  maka pelaksanaan eksekusi dapat dilakukan.
Khusus  mengenai  eksekusi  dengan pertolongan  hakim  yang  menjadikan  Pasal  224 HIR  /  258  RBg  sebagai  dasarnya,  dibutuhkan keterlibatan  dan  peran  dari  Pengadilan  dimana debitor  diam  atau  tinggal,  dalam  hal  ini wewenang Ketua Pengadilan setempat.
Peneliti  melakukan  pra  riset  pada Pengadilan Agama semarang dan mendapatkan keterangan  dari  pihak  Pengadilan  bahwa eksekusi penetapan Pengadilan terhadap objek jaminan  Hak  Tanggungan  sering  menimbulkan keberatan atau perlawanan atas penyitaan yang diletakkan  terhadap  objek  jaminan,  perlawanan eksekusi  ini  disebabkan  debitor  merasa dirugikan  dengan  adanya  eksekusi  tersebut. Perlawanan  yang  dilakukan  oleh  dibitor bertujuan  untuk  menggagalkan  pelaksanaan eksekusi  oleh  Pengadilan  Agama  sehingga dalam prakteknya Pengadilan Agama
mendapatkan hambatan dari pihak kreditor. 2
1 Lihat  Pasal  11  ayat  (2)  UU  No.  4  Tahun  1996 tentang Hak Tanggungan.
2 Wawancara  dengan  H.  Abdul  Wahid,  S.H., M.Hum., selaku Panitera Pengadilan Agama Semarang pada pukul. 10.00 WIB tanggal 6 Desember 2016.
Pelaksanaan  terhadap  eksekusi  lelang Hak  Tanggungan  di  Pengadilan  Agama Semarang  masih  tergolong  baru,  berdasarkan data  yang diperoleh penulis  dari  Dirjen Badilag MA  RI  bahwa  Pengadilan Agama  Semarang menjadi  satu-satunya  Pengadilan  Agama  yang telah  menerima  permohonan  eksekusi  lelang Hak Tanggungan di wilayah Jawa Tengah sejak kewenangan tersebut di berikan pada Lembaga Peradilan  Agama. 3 Pengadilan  Agama
Semarang  sendiri  baru  satu  kali  menerima permohonan  eksekusi  lelang  hak  tanggungan yang diajukan oleh Bank Permata Unit Syariah. Permohonan  eksekusi  lelang  tersebut  diajukan sejak tahun 2013 dan sampai saat ini pada 2017 pelaksanaan  lelang  eksekusi  oleh  Pengadilan Agama masih mengalami kendala. 4
B. Permasalahan
Berdasarkan  pada  permasalahan- permasalahan tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian  dan  kajian  mengenai “Akibat  Hukum terhadap eksekusi lelang pada sengketa ekonomi syariah dengan tanpa adanya putusan Pengadilan  (Studi  Pada  Pengadilan  Agama Semarang)”.  Atas  dasar  pokok  pikiran  yang
3 DIRJEN  BADILAG  MARI,  “Laporan  Tentang
Perkara  yang  Diterima  dan  Diputus - L1PA.8  Data  Total Secara Nasional Desember 2015” dalam http://infoperkara.badilag.net/  .  Diakses  pada  21  November 2016.
4 Wawancara  dengan  H.  Zainal  Abidin,  S.Ag., selaku  Wakil  Panitera  Pengadilan  Agama  Semarang  pada pukul 09.30 WIB tanggal 17 Januari 2017.
melatarbelakangi  penelitian  ini  serta  asumsi- asumsi  yang  telah  disebutkan  diatas,  maka untuk  mempertajam  penelaahan  dan  analisis, diajukan  permasalahan  yang  mencakup  hal-hal sebagai berikut:
1. Bagaimanakah cakupan eksekusi lelang pada sengketa ekonomi syariah  dengan tanpa adanya putusan pengadilan?
2. Bagaimanakah hambatan  yang  dialami Pengadilan  Agama  Semarang  dalam pelaksanaan eksekusi lelang dengan tanpa adanya putusan?

## II. Metode Penelitian
A. Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penulisan  ini  adalah  penelitian yuridis  empiris karena  lebih  sesuai  dengan  fokus  bahasan dalam  pembuatan  tesis  ini.  Penelitian  yuridis empiris  dilakukan  dengan  cara  meneliti  di lapangan yang kemudian hasinya menjadi data primer,  dan  didukung  dengan  bahan-bahan pustaka  yang  merupakan  data  sekunder. 5
Hukum  tidak  lagi  dikonsepkan  secara  filosofis moralistis  sebagai ius  constituendum (law  as what  ought  to  be),  dan  tidak  pula  secara positivistis sebagai ius constitutum (law what it is
5 Ronny  Haditijo  Soemitro, Metodologi  Penelitian Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 15.
in the book), melainkan secara empiris sebagai ius operatum (law as what it is in society). 6
B. Jenis Data
Sementara  kategori  data  terbagi menjadi  dua,  yakni  data  primer  dan  data sekunder.
1. Data Primer
Data  primer  merupakan  data  yang diperoleh  langsung  dari  sumber  pertama, dalam hal ini data primer diperoleh penulis langsung  dari  penelitian  lapangan  melalui wawancara  dengan  narasumber  terkait, dalam hal ini kepada kepanitraan dan hakim yang memiliki kompetensi dalam menangani sengketa  ekonomi  syariah  di  lingkungan Pengadilan  Agama  Semarang,  petugas lelang dan lawyer pada KPKNL Semarang, dan  tim  Advokat  pada  SAP  Law  Office Sunarto – Agung  Pribadi  &  Partners, Adokat, Kurator dan Pengurus. Wawancara merupakan  situasi  peran  antar  pribadi bertatap-muka, proses  tanya  jawab  secara lisan  antara  pihak  penanya  atau  pencari informasi  dengan  pihak  informan  atau pemberi  informasi  sebagai  narasumber menggunakan  daftar  pertanyaan  sebagai pedoman, dengan maksud untuk memperoleh penjelasan dari informan.
6 Bambang  Sunggono, Metodologi  Penelitian Hukum, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2005),  hlm. 73.
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
2. Data Sekunder
Sumber data sekunder merupakan data yang  diperoleh  melalui  bahan-bahan kepustakaan  atau  studi  dokumentasi  dari bahan-bahan  seperti  Undang-Undang, literature, buku-buku lain yang berhubungan dengan penelitian ini yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
C. Spesifikasi Penelitian
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis. Deskriptif  yaitu  menganalisa  dan  menyajikan fakta  secara  sistematis  sehingga  dapat  lebih mudah  untuk  dipahami  dan  disimpulkan. Penelitian  deskriptif ini  menggunakan  metode survei  lapangan. 7 Sedangkan analitis  dilakukan dengan  adanya  suatu  analisa  terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di muka dengan  menggunakan  peraturan  Perundang- Undangan yang berlaku, pendapat para ahli, dan teori-teori  ilmu  hukum  yang  berkaitan  dengan eksekusi  lelang  tanpa  adanya  putusan  dari pengadilan. Dengan  demikian,  penelitian  ini dapat  memberikan  gambaran  secara  rinci, menyeluruh,  dan  sistematis  mengenai kenyataan  yang  terjadi,  yaitu  mengenai  akibat hukum eksekusi lelang pada sengketa ekonomi
7 Altherton  &  Klemmack  (Irawan  Soehartono),
Metode  Penelitian  Sosial – Suatu  Tehnik  Penelitian  Bidang Kesejahteraan  Sosial  Lainnya, (Bandung:  Remaja  Rosda Karya, 1999), hlm. 63.
syariah  tanpa  adanya  putusan  di  pengadilan agama semarang.
D. Metode Analisis Data
Setelah data primer dan data sekunder telah  terkumpul,  langkah  selanjutnya  akan dikelompokan secara sistematis dan disesuaikan dengan permasalahan yang diambil. Data yang telah  terkumpul  dan  dikelompokan  dianalisis dengan  menggunakan  metode  analisa  kualitatif (qualitative  data  analysis).  Metode  analisa kualitatif  ini  merupakan  metode  untuk menghasilkan  data  deskriptif,  yaitu  analisis terhadap  data-data  yang  dinyatakan  oleh responden  secara  tertulis  atau  lisan  serta tingkah  laku  yang  nyata,  dan  menganalisa bahan-bahan  hukum. 8 Analisis  data  kualitatif adalah  suatu  metode  analisis  data  yang  tidak berdasarkan angka-angka tetapi data yang telah didapat dirangkai dengan kata-kata dan kalimat. Dengan menggunakan metode kualitatif, penulis bertujuan untuk memahami atau mengerti gejala yang ditelitinya.

## III. Pembahasan
A. Cakupan eksekusi lelang pada sengketa ekonomi syariah dengan  tanpa adanya Putusan Pengadilan
8 Mukti  Fajar  ND  dan  Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). hlm. 192.
1.Eksekusi lelang berdasarkan  title eksekutorial  di Pengadilan Agama Semarang Pengadilan Agama
dalam melakanakan  eksekusi  Hak  Tanggungan pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 224 HIR/258 RBg, dalam hal menjalankanya jika tidak  dilaksanakan  secara  sukarela  maka pelaksanaanya  dijalankan  atas  perintah  dan di bawah pimpinan ketua pengadilan Agama di dalam wilayah mana debitor tinggal.
Dari  hasil  wawancara  yang  telah penulis  lakukan  di  Pengadilan  Agama Semarang,  penulis  memperoleh  keterangan dari  Bapak  Abdul  Wahid  selaku  panietra Pengadilan  Agama  Semarang  tentang prosedur  pelaksanaan  eksekusi  lelang  hak tanggungan dengan tahapan sebagai berikut
: 9
- Adanya  permohonan  dari  kreditor kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang
- Permohonan  tersebut  dilampiri  dengan sertifikat  Hak Tanggungan,  perjanjian kredit, foto  copy KTP debitor  yang dilampirkan sebagai bukti tempat tinggal untuk pemanggilan.
- Ketua  Pengadilan  Agama  mengeluarkan penetapan  somasi  guna  memanggil
9 Wawancara  dengan  H.  Abdul  Wahid,  S.H.,
M.Hum., selaku Panitera Pengadilan Agama Semarang pada pukul. 10.00 WIB tanggal 9 Februari 2017.
debitor,  jika  debitor  tidak  hadir  maka dibuatkan  berita  acara  pemberian teguran.
- Kreditor mengajukan permohonan aanmaning serta mengajukan permohonan  sita  eksekusi  atas  obyek yang  dijadikan  jaminan  kepada  Ketua Pengadilan  Agama  dimana  debitor tinggal.
- Selanjutnya kreditor mengajukan permohonan  lelang  eksekusi  atau penjualan dimuka  umum  kepada  Ketua Pengadilan  Agama  dengan  disertakan perincian  hutang  debitur  terhitung  sejak tunggakan sampai diajukan eksekusi.
- Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan  yang  isinya  perintah  kepada Panitera  atau  Jurusita  agar  dengan perantaraan  Kantor  Lelang  Negara melaksanakan  penjualan  umum  (lelang eksekusi)  atas  objek  hak  tanggungan. Perintah  Eksekusi  dibuat  dalam  bentuk Penetapan  tertulis.  Dalam  penetapan perintah  eksekusi  lelang  tersebut dicantumkan  bahwa  hasil  bersih  dari penjualan  lelang  diserahkan  kepada Panitera.
- Pelaksanaan lelang
 Permohonan  lelang  oleh  Panitera Pengadilan  Agama  kepada  Kepala
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
KPKNL  yang  wilayah  kerjanya meliputi objek Hak Tanggungan.
 Penentuan  tanggal  pelaksanaan lelang oleh KPKNL.
 Pengumuman lelang oleh Pengadilan Agama.
 Adanya  uang  jaminan  dari  peserta lelang yang disetorkan ke bendahara KPKNL.
 Pelaksanaan lelang.
 Pengesahan pembeli.
 Pembayaran  harga  lelang  oleh pemenang lelang.
 Penyerahan  dokumen  kepemilikan tanah.
 Setelah lelang selesai maka pejabat lelang  membuat  berita acara  lelang yang  disebut  risalah  lelang  yang ditanda  tangani  oleh  pejabat  lelang, penjual, dan pembeli.
Lelang  eksekusi  Hak  Tanggungan dapat  dilaksanakan  apabila  barang  yang dilelang tersebut harus sudah dilepaskan dari kekuasaan  termohon  dalam  hal  ini  debitor. Hal  ini  untuk  menghindari  adanya permasalahan yang mungkin dapat terjadi di kemudian  hari  dengan  pihak  ketiga  atau pembeli.  Hal  tersebut  juga  dimaksudkan sebagai  upaya  untuk  melindungi  pihak
pemenang  lelang  untuk  mendapatkan haknya.
Dalam  hal  ini  yang  bertindak  selaku penjual  lelang  adalah  Ketua  Pengadilan Agama untuk kepentingan kreditor, sehingga yang berhak menentukan syarat-syarat lelang adalah  Ketua  Pengadilan Agama selaku pemohon  lelang.  Sebelum  pelelangan dilaksanakan  harus  didahului  pengumuman sebayak  2  (dua)  kali  berturut-turut  dengan tenggang waktu 15 hari melalui surat kabar. Sebelum  saat  pengumuman  lelang dikeluarkan debitor masih diberi kesempatan untuk  melunasi  utang,  biaya  dan  bunga (Pasal  20  ayat (5)  UUHT  dan
Penjelasannya).
Berdasarkan analisa penulis,
Pengadilan  Agama  Semarang  dalam melaksanakan  eksekusi  Hak  Tanggungan telah  diatur  dalam  Pasal  224  HIR/258  RBg yaitu  kewenangan    untuk  menetapkan  sita eksekusi atas tanah-tanah yang telah dijamin dengan  Hak  Tanggungan  di  wilayah  hukum dimana  debitor  tinggal.  Selain  ketentuan tersebut  berdasarkan  Pasal  6  Undang- Undang  Hak  Tanggungan  menyatakan bahwa apabila debitor cidera janji, pemegang Hak  Tanggungan  pertama  mempunyai  hak untuk  menjual  obyek  Hak  Tanggungan  atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum
serta  mengambil  pelunasan  piutangnya  dari hasil  penjualan  tersebut.  Eksekusi  ini cenderung  lebih  mudah  dari  pada pertolongan  hakim  berdasarkan  Pasal  224 HIR/258  Rbg  karena  tidak  memerlukan adanya  perintah  dari  Ketua  Pengadilan Agama untuk  melakukan  penjualan  obyek Hak  Tanggungan  melalui  pelelangan umum. Kreditor  pemegang  Hak  Tanggungan  dapat langsung  mengajukan  penjualan  obyek  Hak Tanggungan yang bersangkutan.
2.Eksekusi lelang  Hak  Tanggungan atas kekuasaan  sendiri  (Parate  Executie)  di KPKNL Semarang Pengertian  lelang  eksekusi  telah
disebutkan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor  27/PMK.06/2016 yaitu : “Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan  putusan  atau  penetapan pengadilan,  dokumen-dokumen  lain  yang dipersamakan  dengan  itu,  dan/  atau melaksanakan  ketentuan  dalam  peraturan perundang-undangan”,  antara  lain  Lelang Eksekusi  Panitia  Urusan  Piutang  Negara (PUPN), Lelang Eksekusi Pengadilan, Lelang Eksekusi Pajak, Lelang Eksekusi Harta Pailit,
Lelang  Eksekusi  Pasal  6  Undang-Undang
Hak  Tanggungan  (UUHT),  Lelang  Eksekusi dikuasai/tidak  dikuasai  Bea  Cukai,  Lelang Eksekusi  Barang  Sitaan  Pasal  45  Kitab
Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHP), Lelang Eksekusi Barang Rampasan, Lelang  Eksekusi  Barang  Temuan,  Lelang Eksekusi Fidusia, Lelang Eksekusi Gadai.
Dari  penelitian  yang  dilakukan  penulis pada KPKNL Semarang diperoleh keterangan  tentang  proses  pelaksanaan lelang eksekusi objek  hak tanggungan  pada Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan Lelang (KPKNL) Semarang meliputi kegiatan sebelum  lelang,  pelaksanaan  lelang  dan kegiatan setelah lelang dengan tahapan yang akan  digambarkan  dengan  sebuah  bagan sebagai berikut: 10
10 Wawancara dengan Pejabat Lelang Bapak Dani dan  data  diambil  dari  Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara dan Lelang Semarang pada tanggal 13 Februari 2017.

## Prosedur Lelang KPKNL Semarang
Sumber : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang
Dalam  Penjelasan  Umum  angka  9 UUHT disebutkan bahwa salah satu ciri khas hak  tanggungan  adalah  mudah  dan  pasti eksekusinya  jika  debitor  cidera  janji.  Lebih lanjut Penjelasan Umum tersebut menyatakan bahwa eksekusi hak tanggungan dilakukan  berdasarkan  lembaga parate executie sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  224  HIR  dan  258  Rbg.  Penjelasan Pasal  14  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  juga menyatakan  bahwa  irah-irah  yang  terdapat pada sertifikat hak tanggungan dimaksudkan
untuk  menegaskan  adanya  kekuatan eksekutorial  pada  sertifikat  hak  tanggungan, sehingga  jika  debitor  cidera  janji  maka sertifikat  hak  tanggungan  dieksekusi  seperti halnya  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  melalui tata cara dan dengan menggunakan lembaga parate executie sesuai hukum acara perdata yang berlaku.
Pada  hak  tanggungan,  menurut  Pasal
11  ayat  (2)  huruf  e  UUHT  juga  ditegaskan bahwa  dalam  Akta  Pemberian  Hak
Mulai (Pra Lelang) Mengajukan Surat
Permohonan
Penandatanga nan Kerjasama Penerimaan Dokumen
Pengecekan Aspek Hukum Peninjauan dan Penilaian Aset Pembayaran (Sesudah Lelang) Serah terima barang dokumen asli Penyetoran ke kas Negara SELESAI Peserta lelang menyetorkan uang jaminan Pengumuman lelang oleh
penjual
KPKNL menetapkan jadwal lelang Penjelasan dan Pemasaran Aset Pemenang lelang (Pelaksanaan Lelang) Tawar menawar penentuan
pemenang lelang
Tanggungan  (APHT)  dicantumkan  janji-janji, antara  lain  janji  pemegang  hak  tanggungan pertama untuk menjual objek hak tanggungan atas  kekuasaan  sendiri  jika  debitor  cidera janji.  Sebagai  suatu  hak  yang  diperjanjikan, maka  keberadaanya  baru  ada  jika  secara tegas  disepakati  bersama  oleh  debitor  dan kreditor  dalam  APHT.  Suatu  janji  baru  ada dan mengikat jika telah tercapai kesepakatan antara kedua  belah pihak yang memperjanjikan.
Apabila  APHT  tersebut  sudah didaftarkan  ke  Kantor  Pertanahan,  maka secara  otomatis  janji-janji  yang  tercantum  di dalamnya (termasuk janji untuk menjual atas kekuasaan  sendiri)  ikut  didaftar  sehingga mempunyai  kekuatan  mengikat  bagi  para pihak dan pihak ketiga. Sehingga bila debitor wanprestasi  maka  penjualannya  harus dilakukan  melalui  pelelangan  umum. Ketentuan  harus  dijual  di  muka  umum  itu dimaksudkan untuk memberikan perlindungan  kepada  debitor  dari  kenakalan kreditor,  yakni  guna  menghindari  terjadinya penjualan jaminan yang merugikan debitor.
Dengan  demikian  jika  debitor  benar- benar  wanprestasi  maka  pemegang  hak tanggungan  pertama  dapat  melaksanakan janji  tersebut  dengan  menjual  lelang  objek hak  tanggungan  atas  kekuasaan  sendiri
(parate  eksekusi).  Pelaksanaan  parate eksekusi tidak mendasarkan pada Pasal 224 HIR  dan  258  Rbg  seperti  yang  disebutkan oleh  Penjelasan  Umum  angka  9  dan Penjelasan  Pasal  14  dan  26  UUHT.  Jadi parate  eksekusi  itu  dilaksanakan  tanpa  fiat eksekusi  atau  penetapan  dari  Ketua Pengadilan. Hal ini sesuai dengan hak yang diberikan  oleh  undang-undang  kepada kreditor  pertama  sebagaimana  yang  diatur dalam Pasal 6 UUHT.
Sedang  eksekusi  menurut  Pasal  224 HIR dan 258 Rbg bukanlah parate eksekusi, karena eksekusi berdasarkan Pasal tersebut harus  meminta  fiat  eksekusi  kepada  Ketua Pengadilan. Eksekusi menurut Pasal 224 HIR dan  258  Rbg  ditujukan  pada  grosse  akta hipotik  dan  surat  hutang  yang  mempunyai kekuatan  eksekutorial. Jadi  eksekusi berdasarkan  kedua  Pasal  tersebut  harus meminta  fiat  eksekusi  kepada  dan dilaksanakan  atau  dipimpin  oleh  Ketua Pengadilan,  sedangkan  parate  eksekusi dilakukan sendiri oleh kreditor tanpa meminta fiat eksekusi kepada Ketua Pengadilan.
Pelaksanaan  lelang  eksekusi  melalui KPKNL merupakan tindak lanjut dari Pasal 6 UUHT,  dimana  pemegang  Hak  Tanggungan mempunyai  hak  untuk  menjual  obyek  Hak Tanggungan  atas  kekuasaan  sendiri  melalui
pelelangan  umum.  Hal  ini  juga  diperkuat adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor
27/PMK.06/2016
tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dimana terhadap debitor wanprestasi  dapat  langsung  mengajukan permohonan  lelang  kepada  KPKNL. Sedangkan menurut pasal 11 ayat (2) UU No.
4  Tahun  1996,  untuk  dapat  menggunakan wewenang  menjual  obyek  hak  tanggungan atas  kekuasaan  sendiri  tanpa  persetujuan dari  debitor  diperlukan  janji  dari  debitor. Dimana  janji  tersebut  dicantumkan  dalam APHT. Meskipun Pasal 11 ayat (2) mengatur demikian,  kreditor  dengan  dasar  Pasal  6 UUHT tetap dapat melaksanakan wewenang untuk  menjual  obyek  hak  tanggungan, dengan kata lain baik dicantumkan atau tidak janji  tersebut  dalam  APHT,  pemegang  hak tanggungan pertama mempunyai kekuasaan/wewenang untuk dapat melakukan  tindakan  yang  demikian  itu. Pencantuman  janji  hanya  akan memberikan rasa  mantap  kepada  pemegang  Hak Tanggungan dari pada tidak dicantumkan jaji yang dimaksud dalam APHT.
B. Hambatan  dalam pelaksanaan eksekusi Lelang  dengan tanpa adanya  putusan  di Pengadilan Agama Seamarang
Pada  prakteknya  eksekusi  lelang  Hak Tanggungan di Pengadilan Agama Semarang tidak  selalu  berjalan  dengan  baik.  Adanya hambatan dalam melaksanakn eksekusi Hak Tanggungan  yang  dihadapi  oleh  Pengadilan Agama Semarang, diantaranya adalah:
1.Perlawanan pihak tereksekusi
Pihak debitor acapkali memberikan perlawanan  terhadap  pelaksanaan eksekusi,  hal  ini  disebabkan  debitor merasa  dirugikan  dengan  adanya eksekusi  tersebut.  Perlawanan  debitor bisa diajukan sebelum adanya penetapan eksekusi dengan mengajukan perlawanan  ke  Pengadilan  Agama apabila  dalam  proses  eksekusi  telah menyalahi peraturan Perundang- undangan  yang  berlaku.  Akan  tetapi seperti  kasus  di  atas  yang  telah dikemukakan  sebelumnya  intimindasi terhadap  peserta  lelang  menjadi  salah satu  alternative  yang  di  pandang  efektif untuk menggagalkan proses lelang.
2.Perlawanan pihak ketiga
Kaitanya dengan perlawanan pihak
ketiga  dalam  hal  ini  yang  sering  terjadi adalah ketika lelang sudah dilaksanakan, secara  tiba-tiba  ada  pihak  ketiga  yang mengajukan keberatan yang menyatakan bahwa  barang/objek  yang  akan  dilelang
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
itu  adalah  miliknya.  Permasalah  hukum seperti  ini  yang  paling  sering  dijumpai dalam prakteknya. 11
Seharusnya  terhadap  pihak  ketiga yang  merasa  keberatan  dengan pelaksanaan  eksekusi  tersebut  dapat mengajukan  gugatan  perlawanan  pihak ketiga  (denden  verzet)  secara  resmi melalui  surat  perlawanan  yang didaftarkan  kepada  Pengadilan  Agama yang bersangkutan dengan melampirkan bukti  kepemilikan  atas  objek  yang dilelang.
Pada dasarnya pihak ketiga dapat mengajukan perlawanan terhadap eksekusi  suatu  putusan.  Berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR / Pasal 206  Rbg  ayat  (6),  maka  satu-satunya syarat  agar  dapat  diterima  pihak  orang lain  (pihak  ketiga)  untuk  mengajukan perlawanan  tersebut  adalah  bahwa barang  yang  akan  dieksekusi  adalah miliknya.  Oleh  karena  itu,  bila  alasan pengajuan perlawanan adalah di luar hak milik, misalnya hak sewa, hak pakai, dan sebagainya tidak diperkenankan
mengajukan perlawanan tersebut.
Perlawanan  pihak  ketiga  adalah  upaya
11 Wawancara  dengan  Yayuk,  S.H.  sebagai  Seksi Hukum dan Informasi, Pejabat Lelang dan Lawyer di KPKNL Semarang pukul 11.00 WIB tanggal 14 Februari 2017.
hukum  luar  biasa  dan  oleh  karenanya pada  azasnya  tidak  menangguhkan eksekusi.
Yahya  harahap 12 menjelaskan bahwa  salah  satu  syarat  agar perlawanan  dapat  dipertimbangkan sebagai alasan untuk menunda eksekusi, harus  diajukan  sebelum  eksekusi dijalankan/dilaksanakan.  Kalau  eksekusi sudah dijalankan, tidak ada relevansinya untuk  menunda  eksekusi.  Senada dengan Putusan MA tanggal 31 Agustus 1977  No.  697  K/Sip/1974,  ditegaskan tentang formalitas pengajuan perlawanan terhadap  eksekusi  harus  diajukan sebelum  penjualan  lelang  dijalankan (sebelum  eksekusi  dijalankan).  Kalau eksekusi sudah  dijalankan,  upaya  yang dapat  diajukan  pihak  ketiga  untuk membatalkan  eksekusi  harus  melalui gugatan. Begitu juga dalam Putusan MA No.  786  K/Pdt/1988  antara  lain ditegaskan :
- derden  verzet atas  eksekusi berdasarkan  alasan  sebagai  pemilik dapat  dibenarkan  asal  diajukan sebelum eksekusi selesai;
12 M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi  Bidang  Perdata,  (Jakarta:  PT.  Gramedia.  2008), hlm. 27
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- sehubungan dengan itu, oleh karena perlawanan  diajukan  pada  saat  sita eksekusi  diajukan,  Pengadilan Negeri
diperintahkan untuk
mengankat sita eksekusi. Debitor/tereksekuai
dapat mengajukan  gugatan  terhadap  eksekusi dengan formalitas : 13
- Pihak  tereksekusi  adalah  pihak ketiga;
- Pihak ketiga tersebut adalah pemilik dari  objek  eksekusi,  baik  itu pemegang  hak  milik,  hak  guna usaha,  hak  guna  bangunan,  hak pakai,  termasuk  penanggung  Hak
Tanggungan dan hak sewa;
- Pengajuan gugatan dilakukan
setelah  eksekusi  sudah  selesai dijalankan; Debitor/tereksekuai dapat mengajukan perlawanan terhadap
eksekusi dengan formalitas : 14
- Perlawanan  harus  diajukan  sebelum penjualan lelang dijalankan (sebelum eksekusi);
- Alasan  perlawanan  adalah  untuk menunda eksekusi;
- Pihak-pihak  yang  dapat  melakukan perlawanan adalah :
13 Ibid.
14 Ibid.hlm. 28.
 Pihak ketiga yang akan dieksekusi yang  mengaku  sebagai  miliknya (pemegang  hak  milik,  HGU, HGB,  Hak  Pakai,  termasuk penanggungan Hak Tanggungan, dan hak sewa;
 Penyewa  yang  objeknya bukan tanah; atau
 Tereksekusi  sendiri  apabila  dia sudah melaksanakan putusan itu dengan suka rela atau dalam hal cara-cara  melakukan  penyitaan tersebut  dilakukan  yidak  sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Objek perlawanan dapat berupa :
 Putusan verstek bagi tergugat yang tidak hadir;
 Sita Eksekusi bagi tergugat;
 Sita conservatoir, sita revindicatoir, dan  sita  eksekusi  bagi  pihak ketiga;
- Waktu pengajuan perlawanan adalah sebelum  penjualan  lelang  dijalankan (sebelum eksekusi dijalankan).
Dengan  demikian  dapat  penulis simpulkan,  tereksekusi  dalam  hal  ini pelawan  dapat  melakukan  ataupun mengajukan  gugatan  perdata  atau perlawanan  terhadap  lelang  eksekusi dengan  terlebih  dahulu  memenuhi
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
formalitas  yang  telah  diuraikan  pada pertimbangan sebelumnya.

## IV. Simpulan Saran
A. Simpulan
Cakupan eksekusi lelang  pada sengketa ekonomi syariah dengan tanpa adanya Putusan Pengadilan dapat  melalui parate eksekusi  atau eksekusi berdasarkan title eksekutorial.
1. Parate  eksekusi  dilakukan  sendiri  oleh kreditor tanpa meminta fiat eksekusi kepada Ketua  Pengadilan  yaitu  melalui  pelelangan umum  serta  mengambil  pelunasan piutangnya  dari  hasil  penjualan  tersebut. Eksekusi  ini  lebih  mudah  dari  pada pertolongan hakim karena tidak memerlukan adanya  perintah  dari  Ketua  Pengadilan Agama.
2. Eksekusi  berdasarkan  title  eksekutorial  ini titik  fokusnya  ada  dalam  tangan  Ketua Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 224  HIR/258  RBg  yaitu  kewenangan  untuk menetapkan sita eksekusi atas tanah-tanah yang  dijamin  dengan  Hak  Tanggungan  di wilayah hukum dimana debitor tinggal. Pada faktanya eksekusi ini lebih banyak diajukan oleh kreditur karena apabila terhadap objek lelang  yang  terjual  tersebut  terdapat  pihak- pihak  yang  tidak  mau  menyerahkan  objek lelang  kepada  pemenang  lelang,  maka
Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 14 UUHT  memiliki  kewenangan  untuk melaksanakan  eksekusi  pengosongan terhadap objek lelang tersebut.
Hambatan yang dialami Pengadilan Agama Semarang dalam Pelaksanaan Eksekusi Lelang dengan Tanpa Adanya Putusan adalah:
1. Perlawanan pihak tereksekusi, pihak debitor acapkali  memberikan  perlawanan  terhadap pelaksanaan  eksekusi,  hal  ini  disebabkan debitor  merasa  dirugikan  dengan  adanya eksekusi  tersebut.  Perlawanan  debitor  bisa diajukan sebelum eksekusi dijalankan. Kalau eksekusi  sudah  dijalankan,  upaya  yang dapat  diajukan  pihak  tereksekusi  untuk membatalkan  eksekusi  harus  melalui gugatan.  Akan  tetapi  debitor  memilih memakai  jalan  pintas  sebagaimana  kasus yang telah dikemukakan dalam penelitian ini sebelumnya.  Intimindasi  terhadap  peserta lelang  menjadi  alternative yang  di  pandang efektif untuk menggagalkan proses lelang.
2. Perlawanan  pihak  ketiga,  Kaitanya  dengan perlawanan pihak ketiga dalam hal ini yang sering  terjadi  adalah  ketika  lelang  sudah dilaksanakan,  secara  tiba-tiba  ada  pihak ketiga  yang  mengajukan  keberatan  yang menyatakan bahwa barang/objek yang akan dilelang  itu  adalah  miliknya.  Permasalah
hukum  seperti  ini  yang  paling  sering dijumpai dalam prakteknya.
B. Saran
1. Diperlukan  peraturan  perundang-undangan yang  mengatur  tentang sanksi  terhadap piahak-pihak  yang  berupaya  menghambat proses hukum acara di Lembaga Peradilan.
2. Perlunya ada  ketegasan  dari  Ketua Pengadilan  Agama  Semarang  dalam menegakkan hukum agar tercipta supremasi hukum.
3. Pelaksanaan  eksekusi  lelang  Hak Tanggungan  demi  kelancaran  prosesnya dapat juga memilih alternative lelang secara online,  hal  ini  dapat  meminimalisir perbuatan  intimindasi  dari  pihak  debitor maupun  kuasa  hukumnya  karena  tidak dapat  beertemu  secara  langsung  dengan peserta lelang.

## V. Daftar Pustaka BUKU
Khakim,  Abdul,  2003, Pengantar  Hukum
Ketenagakerjaan  Indonesia  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003,
Bandung: Citra Aditya Bakti.
Rajagukguk,  HP.,  2000, Makalah  Peran  Serta
Pekerja dalam Pengelolaan Perusahaan (Co- determination).
Amiruddin  dan  Zainal  Asikin.  2012. Pengantar Metode Penelitian  Hukum.  Jakarta:  PT.
RajaGrafindoPersada.
Affandi,  Ateng,  Wahyu  Affandi,  1998. Tentang melaksanakan  Putusan  Hakim  Perdata, Bandung: Alumni.
Afzalurrahman,  1995. Doktrin  Ekonomi  Islam,
Jogjakarta: Dhana Bakti Wakaf.
Antonio,  Muhammad  Syafi’i,  2001. Bank  Syariah,
Dari Teori ke Praktek, Cet-1, Jakarta: Gema Insani Press.
Ansori,  Abdul  Ghofur.,  2010, Penyelesaian Sengketa  Perbankan  Syariah  (Analisis Konsep  dan  UU  No.  21  Tahun  2008),
Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Ali, M Daud, 1998. Hukum Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Al-assal,  Ahmad    Muhammad  dan  Fathi  Ahmad Abdul  Karim,  1980. Sistem  Ekonomi  Islam, Prinsip-Prinsip dan Tujuan-Tujuanya,
Surabaya: PT. Bina Ilmu.
Al  Fanjani,  Muhammad  Syauqi,  1989. Ekonomi
Islam Masa Kini. Bandung : Husaini.
Arto,  A.  Mukti,  2000. Praktek  Perkara  Perdata. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Bisri,  Cik  Hasan.,  2000, Peradilan  Agama  di Indonesia,  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Budiardjo, Miriam., 1998, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Chapra,  M.  Umar.,  2001, Masa  Depan  ekonomi,

## Sebuah  Tinjauan  Islam,  Jakarta:  Gema
Insani Press.
Dewi,  Gamala,  2004. Aspek-Aspek  Hukum  Dalam Perbankan  dan  Perasuransian  Syariah  di Indonesia, Jakarta: Kencana.
Harahap,  M.  Yahya.,  2008, Ruang  Lingkup Permasalahan  Eksekusi  Bidang  Perdata, Jakarta: PT. Gramedia.
Huda,  Nurul  dkk.,  2008, Ekonomi  Makro  Islam, Pendekatan  Teoritis,  Cet.  2,  Jakarta: Prenada Media Group.
Indroharto., 1994, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang  Baik,  dalam  Paulus  Efendie  Lotulung, Himpunan  Makalah  Asas-Asas  Umum Pemerintahan  yang  Baik,  Bandung:  Citra Aditya Bakti.
Kantaprawira,  Rusadi.,  1998, Hukum  dan
Kekuasaan, Makalah, Yogyakarta:
Universitas Islam Indonesia.
Ka’bah,  Rifyal,  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi Syariah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan  Agama,  Varia  Peradilan,  no.  245, Jakarta, April 2006.
Kansil,  CST.  1986. Pengantar  Ilmu  Hukum  dan Tata  Hukum  Indonesia.  Jakarta  :  Balai Pustaka.
Karim, Adimarwan Azwar, 2006. Sejarah Pemikiran
Ekonomi Islam, Jakarta: Rajawali Press.
Marzuki, Peter Mahmud., 2005, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana.
Manan,  Muhammad  Abdul.,  1986, Islamic
Economics, Theory and Practice, Cambridge:
Houder and Stoughton Ltd.
------------.2008. Penerapan  Hukum  Acara  Perdata di  Lingkungan  Peradilan  Agama,  Jakarta: Prenada Media.
Martokusumo,  Sudikno,  1999. Mengenal  Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta : Liberty.
------------.1998. Hukum  Acara  Perdata  Indonesia, Yogyakarta: Liberty.
Mahkamah  Agung  RI.  1995.  Pustaka  Peradilan. Jilid VIII, Jakarta : Proyek Pembinaan Teknis Yustisial Mahkamah Agung RI.
Mujahidin,  Ahmad,  2012. Pembaharuan  Hukum Acara  Peradilan  Agama,  Bogor:  Ghalia Indonesia.
Mulyosudarmo,  Suwoto.,  1990, Kekuasaan  dan Tanggung  Jawab  Presiden  Republik Indonesia,  Suatu  Penelitian  Segi-Segi Teoritik  dan  Yuridis  Pertanggungjawaban Kekuasaan, Surabaya: Universitas Airlangga.
ND,  Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad.  2010. Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Rasyid, Raihan A. 1991. Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: CV. Rajawali.
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Satiardja,  A.  Gunawan.,  1990, Dialektika  Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia, Yogyakarta: Kanisius.
Santoso, Listyio Budi. 2009. Kewenangan Peradilan
Agama  Dalam  Menyelesaikan  Sengketa
Ekonomi  Syari’ah.  Semarang  :  Pusataka
Undip.
Soedawi, Sri, 1980. Hukum Jaminan di Indonesia. Pokok-pokok  Hukum  Jaminan  dan  Jaminan Perorangan, Yogyakarta: Liberty.
Soemitro,  Ronny  Haditijo.,  2005,  Metodologi
Penelitian Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia.
Soehartono,  Irawan.,  1999, Metode  Penelitian
Sosial – Suatu  Tehnik  Penelitian  Bidang Kesejahteraan  Sosial  Lainnya,  Bandung:
Remaja Rosda Karya.
Soekanto,  Soerjono.,    2007. Pengantar  Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press.
------------. 2004. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  Penegakan  Hukum  Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
------------. dan Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad.  2010. Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sunggono, Bambang., 2005, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo.
Subekti.,  1982, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia,
Jakarta: Bina Cipta.
-----------1987. Hukum Acara Perdata di Indonesia. Jakarta: Pradnza Paramita.
-----------1978. Kamus  Hukum,  Jakarta: Pradnya Paramita.
-----------1997. Hukum  Acara  Perdata.  Jakarta: BPHN.
Suma,  Muhammad  Amin,  2006. Seputar  Ekonomi Syariah  Studi  Tentang  Prinsip-Prinsip Ekonomi  Syariah  di  Indonesia,  Jakarta: Mahkamah Agung.
Suyuthi,  Wildan,  2004. Sita  Eksekusi  Praktek
Kejurusitaan Pengadilan, Jakarta: Tatanusa.
Susanti,  Retno  Wulan  dan  Iskandar  Oerip kartawinata,  1979. Hukum  Acara  Perdata dalam Teori dan Praktik . Bandung: Alumni.
Sya’labi,  Ahmad,  1994. Sejarah  dan  kebudayaan Islam, Jakarta: Pustaka Al-Husna.
Tim  Penulis  P3EI  UII  Jogyakarta,  2008. Ekonomi
Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Yatim,  Badri,  1994. Sejarah  Peradaban  Islam,
Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Warasih,  Esmi.,  2005, Pranata  Hukum,  Sebuah
Telaah Sosiologis, Semarang: PT. Suryandaru Utama.
Zaman, Hasanuz., 1984, Ekonomic Function of on Islamic  State,  Licester:  The  Islamic Foundation.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang  No.  7  Tahun  1989  tentang
Peradilan Agama.
Undang-Undang  No.  4  Tahun  1996  tentang  Hak
Tanggungan.
Undang-undang  No.  4  Tahun  2004  tentang
Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang    No.  3  Tahun  2006  tentang Peradilan Agama.
Undang-Undang  No.  21  Tahun  2008  tentang Perbankan Syariah.
Undang-Undang  No.  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman.
Peraturan  Mahkamah  agung No.  14  Tahun  2016 tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Perkara
Ekonomi Syariah.