## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index

## DAMPAK PELAKSANAAN PILKADA TAHUN 2020 TERHADAP BANYAKNYA KASUS INFEKSI COVID-19 DI INDONESIA
Ida Austriana 1 , Riyanto 2
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 1
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia 2

## Abstract
This study aims to analyze the impact of the 2020 Regional Election (Pilkada) on the number  of  Covid-19 positive cases in  Indonesia.  This  study implemented the Difference  in  Difference  (DiD)  method  to  analyze  the  data  of  confirmed  Covid-19 cases daily from June to December 2020 in 177 districts/cities that held Pilkada and 80 districts/cities that did not hold Pilkada in 2020. The results of this research show that the 2020 Pilkada has a significant effect on the increasing number of Covid-19 infection cases in urban areas, but has no significant effect on the number of Covid- 19 infection cases in rural areas. This research suggests that if the Covid-19 pandemic will not have ended by the upcoming general elections, then the election must be held and guided by strict health protocols for Covid-19 prevention and control, especially in urban areas .
Keywords : The 2020 Regional Election; Covid-19; Difference in Difference
JEL Classification: H11

## PENDAHULUAN
Virus Corona  atau Covid-19 ( Coronavirus Disease 2019)  yang pertama  kali muncul di Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019 telah ditetapkan sebagai pandemi Covid-19 oleh WHO pada 12 Maret 2020. Jumlah kasus Covid-19 meningkat cukup pesat dan telah menyebar ke berbagai negara, tidak terkecuali Indonesia. Per tanggal 15 Oktober 2020, Covid-19 telah menginfeksi 39.529.264 jiwa (Worldometers.info, 2020). Negara dengan kasus  tertinggi  adalah  Amerika Serikat  (8,2 jt),  India (7,4 jt) dan Brazil (5,2 jt). Sementara itu, Indonesia berada di posisi 19 dengan jumlah kasus 353.461 jiwa, dan 3,49% diantaranya meninggal dunia (lihat Tabel 1).
Wabah covid-19 telah mengubah tatanan dunia, termasuk di Indonesia. Seluruh aktivitas manusia terdampak dengan adanya pandemi, antra lain di bidang ekonomi, perdagangan,  ibadah,  hiburan,  pariwista,  pendidikan  maupun  politik.  Pemilihan Kepala  Daerah  (Pilkada)  tahun  2020  yang  dilaksanakan  serentak  di  270  wilayah  di Indonesia  juga  terimbas  dan  harus  ditunda  pelaksanaannya  selama  kurang  lebih  3 bulan dari jadwal semula 23 September 2020 berubah menjadi 9 Desember 2020.

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index

## Tabel 1 Kasus Covid-19 Dunia per 15 Oktober 2020
No Negara Total Kasus Total Sembuh Total Meninggal Total Aktif 1 USA 8.281.264 5.385.087 223.577 2.673.243 2 India 7.430.635 6.521.634 113.032 795.969 3 Brazil 5.200.300 4.619.560 153.214 427.526 4 Rusia 1.369.313 1.056.582 23.723 289.008 5 Spanyol 982.723 N/A 33.775 N/A 6 Argentina 949.063 764.859 25.342 158.862 7 Colombia 945.354 837.001 28.616 79.737 8 Peru 859.740 764.750 33.577 61.413 9 Mexico 834.910 608.188 85.285 141.437 10 Prancis 834.770 104.696 33.303 696.771 …. dst… … … … … 19 Indonesia 353.461 277.544 12.347 63.570 Sumber: worldometers.info
Beberapa negara telah menyenggarakan pemilu di tengah pandemi Covid-19, seperti  Korea  Selatan,  Malaysia,  Sri  Langka  dan  Singapura.  Namun  tidak  sedikit negara  yang  menundanya  menunggu  wabah  Covid-19  mereda. Institute  for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) melaporkan hingga 20 September 2020 terdapat  71  negara  yang  sempat  memutuskan  menunda  pemilu  nasional  dan  daerah akibat pandemi, dan 23 negara pada akhirnya tetap menggelar pemilu, sedangkan 48 negara  lainnya  hingga  23  September  2020  menunda  proses  pemilu  hingga  pandemi virus  corona  di  negaranya  terkendali  (Kumparan,  2020).  Hong  Kong  memutuskan menunda pemilu selama 1 tahun dari jadwal sebelumnya pada September 2020 dengan alasan  keamanan  publik  dan  tidak  ada  pertimbangan  politik  (Naufal,  2020).  Jepang juga  memilih  menunda  pemilu  di  negaranya,  dikarenakan  ingin  fokus  pada penanganan  Covid-19  sekaligus  meredam  pukulan  ekonomi  akibat  pandemi (Koestanto, 2020).

## Gambar 1 Perubahan Kasus Covid-19 Setelah Penyelengaraan Pemilu

## Sumber: Maizland, 2020
Korea  Selatan  dianggap  berhasil  melaksanakan  pemilu  dengan  tingkat partisipasi sebesar 66%, dan jumlah kasus Covid-19 tetap dapat dikendalikan (Ridhoi, 2020).  Pusat  Pengendalian  dan  Pencegahan  Penyakit  (CDC)  Amerika  Serikat  juga

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
mencatat tidak terdapat lonjakan kasus di Milwaukee setelah pemilihan umum pada bulan  April  2020  (Maizland,  2020).  Namun,  tidak  seperti  Korea  Selatan,  Malaysia justru mengalami lonjakan kasus Covid-19 terbesar kedua sejak awal pandemi setelah adanya penyelenggaraan pemilu daerah di negara bagian Sabbah pada 26 September 2020 (Hadi, 2020). Belarus, Poland, Singapura, Dominican Republic dan Serbia juga mengalami  kenaikan  kasus  Covid-19  setelah  diselenggarakan  pemilu  di  negaranya (Maizland, 2020), seperti terlihat dalam Gambar 1.
Dalam studi di negara bagian Amerika Serikat, Wingconsin, Cotti, et al (2020) membuktikan  adanya  peningkatan  kasus  positif  Covid-19  sebesar  18%  akibat penambahan 10% pemilih di setiap lokasi pemungutan suara. Bertoli, et al (2020) dan Cassan dan Sangnier (2020) juga membuktikan adanya pemungutan suara di Prancis mengakibatkan  15%  penambahan  pasien  rawat  inap  akibat  terinfeksi  Covid-19. Begitupun dengan pemilihan umum di Republic Ceko, dimana infeksi Covid-19 baru tumbuh  secara  signifikan  lebih  cepat  di  wilayah  yang  melakukan  pemilihan  umum dibandingkan dengan daerah yang tidak melakukan pemilihan umum (Palguta,  et al, 2021).
Pemilihan umum menjadi salah satu kegiatan yang dapat memicu kerumunan massa, sehingga cenderung dapat  membuat  jumlah kasus  Covid-19 akan  meningkat lebih  tinggi.  Oleh  karena  itu,  tidak  melakukan  kerumunan  dirasa  menjadi  satu  cara untuk meminimalkan kasus Covid-19. Seperti dalam studi Garuccio, et al, (2020) yang menunjukkan bahwa kebijakan Shelter in Place Order (SIPO) atau social distancing yang  diterapkan  di  Kentucky  dapat  menurunkan  secara  bertahap  jumlah  kasus terkonfirmasi  Covid-19.  Fang  et  al.,  (2020)  juga  membuktikan  bahwa  adanya lock down di kota Wuhan terbukti mengurangi pergerakan mobilitas manusia dari/keluar Wuhan,  dan  secara  signifikan  mengurangi  infeksi  impor  di  kota-kota  Cina  lainnya sehingga  menghentikan  penyebaran  Covid-19.  Studi  lain  di  Negara  Bagian Washington  yang  mengamati  penyebaran  virus  pernapasan  pada  umumnya  (namun bukan Covid-19), terbukti bahwa jarak sosial juga dapat mengurangi penyebaran virus tersebut  dalam  jangka  panjang,  dimana  terjadi  penurunan  kasus  sebesar  3-9%  pada saat sekolah dan tempat kerja ditutup (Beall, 2020).
Lantas,  bagaimana  dengan  Pilkada  serentak  yang  walaupun  sempat  ditunda tapi tetap diselenggarakan ditengah pandemi Covid-19 yaitu pada tanggal 9 Desember 2020 di Indonesia?  Pro dan kontra atas penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi Covid-19  terjadi  di  tengah  masyarakat.  Sebagian  masyarakat  khawatir  pelaksanaan Pilkada ditengah pandemi dapat membuat ancaman penyebaran virus corona semakin masif.
Akan  tetapi,  pemerintah  telah  memutuskan  Pilkada  tetap  dilaksanakan walaupun pandemi Covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda mereda, bahkan kasus orang  yang terinfeksi Covid-19 semakin meningkat. Sejak pertama kali diumumkan langsung  oleh  Presiden  Republik  Indonesia  pada  tanggal  2  Maret  2020,  dimana terdapat 2 (dua) orang warga negara Indonesia yang terkonfirmasi positif Covid-19, hingga tanggal 15 Oktober 2020, total kasus positif Covid-19 mencapai 353.461 jiwa, dan 3,49% diantaranya dinyatakan meninggal dunia. DKI Jakarta merupakan provinsi dengan  jumlah  kasus  terbanyak,  yakni  91.337  jiwa  (25,84%),  disusul  Jawa  Timur dengan jumlah kasus 48.161 jiwa (13,62%) dan selanjutnya Jawa Barat sebesar 29.110

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
jiwa  (8,23%).  Penyebaran  virus  tersebut  telah  terjadi  hampir  di  seluruh  wilayah Indonesia. Jika dilihat berdasarkan peta sebaran wilayah kasus covid, hampir seluruh wilayah di Indonesia terkonfirmasi Covid-19 dengan berbagai tingkat risiko, dimana 10,31%  wilayah  berisiko  tinggi,  65,37%  wilayah  berisiko  sedang,  19,46%  wilayah berisiko rendah dan 4,86% tidak ada kasus/tidak terdampak (Satgas Covid-19, 2020).
Keputusan  untuk  tetap  melaksanakan  Pilkada  2020  didasarkan  pada  Perppu No.  2  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Ketiga  atas  UU  No.  1  Tahun  2015  tentang Penetapan  Perppu  No.  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan Walikota  menjadi  UU.  Rangkaian  tahapan  pelaksanaan  Pilkada  juga  telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai dengan Peraturan KPU No. 5  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Ketiga  atas  PKPU  No.  15  Tahun  2019  tentang Tahapan,  Program  dan  Jadwal  Penyelenggaraaan  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Sedangkan aturan penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi tertuang dalam PKPU  No.  6  Tahun  2020  tentang  Pelaksanaan  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  dan/atau  Wali  Kota  dan  Wakil  Wali  Kota Serentak  Lanjutan  Dalam  Kondisi  Bencana  Nonalam  Corona  Virus  Disease  2019 (Covid-19) dan perubahannya pada PKPU No. 10 Tahun 2020. Dengan adanya aturan yang  telah  dikeluarkan  oleh  KPU  tersebut,  Pilkada  di  Indonesia  diharapkan  dapat dilaksanakan  seperti  di  Korea  Selatan,  yang  tidak  hanya  sukses  dari  sisi  elektoral, tetapi juga pada sisi kesehatan yang mampu menjaga agar tidak muncul cluster Covid- 19 baru akibat pelaksanaan Pilkada.
Walau  demikian,  Pilkada  langsung  yang  dilaksanakan  pada  tanggal  9 Desember  2020  di  270  kabupaten/kota  tetap  sangat  berpotensi  meningkatkan banyaknya  kasus  infeksi  Covid-19.    Hal  ini  karena  sejak  proses  pendaftaran  calon kepala  daerah,  masa  kampanye  maupun  saat  pemungutan  suara,  akan  terjadi kerumunan massa yang membuat interaksi banyak orang dalam jarak dekat, sehingga akan berpotensi terjadi penularan Covid-19 dan meningkatkan jumlah kasus Covid-19 di  Indonesia.  Fakta  menunjukkan  bahwa  walaupun  baru  pada  tahap  pendaftaran pasangan bakal calon peserta Pilkada, Bawaslu menemukan 243 pelanggaran protokol kesehatan  pada  4–6  September  2020,  dimana  banyak  pasangan  bakal  calon  yang melakukan  pengumpulan  massa  dan  menggelar  arak-arakan  pada  saat  pendaftaran. Selain  itu,  terdapat  62  bakal  calon  peserta  Pilkada  di  21  provinsi  yang  dinyatakan positif  Covid-19  (Syam,  2020).  Hal  ini  menandakan  walaupun  sudah  ada  aturan, anjuran  dan  berbagai  imbauan  agar  Pilkada  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan yang ada, namun faktanya masih banyak terjadi pelanggaran dan potensi peningkatan wabah Covid-19 akibat Pilkada tetap bisa terjadi.
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu dianalisis bagaimana pelaksanaan Pilkada  2020  di  tengah  pandemi  Covid-19,  dan  Bagaimana  dampak  pelaksanaan Pilkada  2020  itu  sendiri  terhadap  peningkatan  jumlah  kasus  infeksi  Covid-19  di Indonesia. Beberapa studi terkait telah dilakukan di beberapa negara, namun hingga saat ini belum ada penelitian terkait peran pembatasan mobilitas manusia, khususnya dalam  hal  pelaksanaan  pemilihan  umum  terhadap  banyaknya  kasus  Covid-19  di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis dampak pelaksanaan

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
Pilkada  2020  yang  dilaksanakan  ditengah  pandemi  terhadap  kasus  Covid-19  di Indonesia.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Coronavirus Disease 2019
Virus Corona adalah virus zoonosis yang ditularkan dari hewan ke manusia, hadir secara asimtomatik sehingga membuat orang yang terinfeksi tampak sehat, atau menderita penyakit pernafasan pada umumnya. Penularannya terjadi melalui percikan saat bersin dan batuk, udara, fecal-oral, dan transmisi darah (Yan et al., 2020). Gejala klinis utama biasanya batuk dan sesak nafas, demam dengan suhu diatas 38 o C, fatigue, mialgia,  dan  gejala  gastrointestinal  (Yuliana,  2020).  Pada  kasus  ringan,  tidak  ada gejala  yang  muncul,  namun  pada  kasus  berat,  pasien  dapat  mengalami  pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan kematian (Kementerian Kesehatan, 2020).
Masa inkubasi Covid-19 berkisar 5 sd. 14 hari. Masa inkubasi adalah waktu yang diperlukan antara infeksi dan munculnya gejala. Seseorang yang terinfeksi dan terus melakukan kegiatan seperti biasa, berpotensi menularkan virus kepada 2-3 orang lainnya, yang masing-masing juga dapat menularkan kepada 2-3 orang lagi. Sehingga, jika hal tersebut dibiarkan, dalam satu bulan, maka satu kasus dapat menyebabkan 244 kasus lain, dan menjadi 59.604 kasus waktu dalam dua bulan (Beall, 2020).
Metode  potensial  mengatasi  pandemi  adalah  mitigasi  dengan  mengkarantina mereka  yang  memiliki  gejala,  tetap  tinggal  di  rumah  dan  melakukan  jaga  jarak (Ferguson  et  al.,  2020).  Penerapan  pengendalian  skala  besar  di  Wuhan  membuat membuat jumlah penyebaaran virus berkurang dari 2,35 menjadi hampir satu (Beall, 2020).  Secara  keseluruhan,  pembatasan  sosial  berhasil  menekan  penyebaran  covid, terbukti  pada  2  provinsi  di  Italia  (Lodi  dan  Bergamo).  Dengan  waktu  dan  tingkat infeksi  awal  yang  hampir  sama,  namun  adanya  kebijakan lock  down di  Provinsi Bergamo 2 minggu lebih lama dari Lodi, membuat Bergamo memiliki kasus positif covid dua kali lebih banyak dibandingkan Lodi (Dowd et al., 2020).

## Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
Pilkada  langsung  dalam  negara  demokrasi  merupakan  bentuk  partisipasi masyarakat  dalam  pemerintahan  untuk  menciptakan  tata  kelola  pemerintahan demokratis (Prasojo, 2020). Pilkada langsung di Indonesia dimulai sejak tahun 2004, setelah  dikeluarkannya  UU  No.  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah. Berdasarkan  UU  tersebut,  rakyat  diberikan  kesempatan  secara  langsung  untuk menentukan kepada daerah sesuai dengan pilihannya.
Pilkada  2020  dilaksanakan  di  tengah  wabah  Corona,  yang  pelaksanaannya berbeda dari kondisi normal. Berdasarkan PKPU No. 6 Tahun 2020 dan PKPU No. 10 Tahun  2020.  Aspek  kesehatan  dan  keselamatan  dilakukan  terhadap  seluruh  tahapan antara  lain:  penerapan  prinsip  keselamatan  dan  kesehatan  kerja;  pelaksanaan  rapid test/PCR secara berkala terhadap anggota KPU dan panitia pemungutan; penggunaan masker dan face shield ; penyediaan sarana sanitasi; pengecekan kondisi suhu tubuh, pengaturan jaga jarak; pembatasan jumlah peserta dalam setiap kegiatan;  dan adanya

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
edukasi, sosialisasi, promosi kesehatan dan penggunaan media informasi dalam rangka memberikan pemahaman terkait pencegahan dan pengendalian penularan Covid-19.
KPU juga mengatur pelaksanaan kampanye yang tertuang di dalam PKPU No. 6 dan 10 tahun 2020. Dimana kampanye dapat dilakukan dengan metode pertemuan terbatas  (tatap  muka  maupun  daring)  yang  pelaksanaannya  dibatasi  dengan  jumlah peserta yang hadir maksimal 50 (lima puluh) orang serta dengan jarak minimal 1 (satu) meter antar peserta.
Deputi  Bidang  Koordinasi  Politik  Dalam  Negeri,  Kementerian  Koordinator Bidang  Politik,  Hukum  dan  Keamanan,  Purnomo  Sidi  (2020)  menyatakan  ada beberapa tahapan Pilkada yang dirasa rawan dalam peningkatan jumlah kasus positif Covid-19,  terutama  saat  proses  pendaftaran,  masa  kampanye,  pemungutan  suara, perhitungan dan rekapitulasi suara. Landman dan Splendore (2020) juga menyatakan bahwa  dampak  dan  kemungkinan  tertinggi  penularan  covid  adalah  saat  pencalonan kandidat,  kampanye,  voting,  dan  penghitungan  suara.  Hal  ini  karena  pada  tahapan tersebut dapat mengundang banyak orang berkumpul di satu lokasi.

## Penelitian Terdahulu
Beberapa  studi  terkait  Covid-19  dengan  pemilihan  umum  telah  banyak dilakukan,  namun  sebagian  besar  mengkaji  dampak  adanya  pandemi  Covid-19 terhadap pelaksanaan pemilihan umum itu sendiri. Sementara itu, dalam penelitian ini adalah kondisi sebaliknya, dimana kami ingin mengetahui dampak atas pelaksanaan pemilihan  umum  terhadap  jumlah  kasus  terkonfirmasi  Covid-19.  Merupakan  suatu tantangan tersendiri mengingat beberapa studi terdahulu masih sangat minim tersedia.
Dari beberapa studi yang ada, Cotti, et al (2020) dalam studinya menggunakan data presentasi tes Covid-19 yang positif setiap minggunya pada setiap wilayah, dan membagi  ke  dalam  4  model  regresi  (fractional  logit  dan  OLS),  diantaranya parsimonious  model  yang  memperhitungkan  efek  tetap  waktu  dan  karakteristik demografi daerah, kemudian ditambahkan langkah-langkah jarak sosial  dalam metode yang ke-2, selanjutnya terdapat variabel kontrol jumlah tes  yang dilakukan dalam 1 minggu,  dan  terakhir  dengan  model  OLS  yang  menambahkan  faktor  kabupaten  ke dalam  model.  Dari  keseluruhan  model  yang  ada  membuktikan  adanya  peningkatan presentase positif kasus Covid-19 setelah adanya pemilihan umum pada negara bagian yang memiliki lebih banyak suara langsung per lokasi pemungutan suara.
Sementara  itu  Bertoli,  et  al  (2020)  dan  Cassan  dan  Sangnier  (2020)  juga mencoba  membuktikan  efek  dari  pemilihan  umum  kota  yang  dilakukan  di  Prancis terhadap penambahan pasien Covid-19. Jika Bertoli, et al (2020) menggunakan data pada tingkat kota dengan menggunakan pendekatan variabel instrumental, lain halnya dengan Cassan dan Singiner (2020) yang memanfaatkan jumlah pemilih pada tingkat kecamatan,  dengan  mengidentifikasikan  ke  dalam  4  kategori  seperti  jumlah  pasien rawat  inap  (nyata  maupun  prediksi),  perbedaan  jumlah  kasus  Covid-19  periode sebelum  dan  sesudah  pemilu,  jumlah  pemilih  di  setiap  kecamatan,  dan  perbedaan intensitas epidemi antar kecamatan pada hari pemilihan. Adapun hasil keduanya juga menunjukan  penambahan  jumlah  kasus  Covid-19  setelah  adanya  pemilihan  umum. Langkah-langkah  mitigasi  untuk  mencegah  penularan  di  lokasi  pemungutan  tidak sepenuhnya efektif karena mengakibatkan penambahan pasien rawat inap sebesar 15%

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
(Cassan dan Sangnier, 2020), dan kota dengan tingkat partisipasi pemilih yang lebih tinggi mengalami angka kematian lebih banyak (Bertoli, et al, 2020).
Selanjutnya,  dalam  pemilihan  umum  yang  berlangsung  di  Republic  Ceko, dengan  menggunakan  metode  DiD,  Palguta,  et  al  (2021)  memperkirakan  dampak pemilihan  umum  terhadap  penyebaran  Covid-19  dalam  4  bagian,  yakni  terhadap pertumbuhan  infeksi  baru,  pertumbuhan  rawat  inap,  heterogenitas  wilayah  dalam penyebaran  pandemi,  serta  terhadap  mobilitas  masyarakat  dan  interaksi  sosial. Estimasi menunjukkan bahwa pemilihan umum secara signifikan dapat meningkatkan pertumbuhan  infeksi  baru,  pertumbuhan  rawat  inap,  percepatan  infeksi  pada  daerah perkotaan dengan tingkat pendidikan rendah, serta peningkatan mobilitas masyarakat.

## METODE PENELITIAN

## Kerangka Konseptual dan Hipotesis
Adanya kerumunan massa dan interaksi manusia dalam jarak dekat pada saat tahapan  Pilkada  dapat  berpotensi  meningkatnya  kasus  Covid-19.  Diduga  daerah- daerah  yang  menyelenggarakan  Pilkada,  setelah  pelaksanaan  Pilkada  mengalami kenaikkan kasus  Covid-19 lebih tinggi  jika dibandingkan dengan daerah  yang tidak menyelenggarakan Pilkada. Jika hal tersebut terjadi, maka dapat disimpulkan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 dapat menyebabkan peningkatan kasus infeksi Covid-19 secara  signifikan.  Berdasarkan  argument  tersebut,  maka  kerangka  konseptual  untuk menjawab tujuan penelitian ini digambarkan sebagai berikut (Gambar 2):

## Gambar 2 Estimasi Difference in Difference
Dari Gambar 2 dapat dijelaskan sebagai berikut.  Misalkan kasus Covid-19 di daerah yang tidak ada Pilkada adalah pada garis a, dimana penambahan kasus Covid- 19  setelah  pelaksanaan  pilkada  menjadi  Y 0 .    Jika  daerah  yang  menyelenggrakan Pilkada (garis b), setelah pelaksanaan Pilkada terjadi peningkatan kasus positif Covid- 19  menjadi  Y 1, maka  dapat  disimpulkan  peningkatan  kasus  daerah  yang
t 0 = sebelum proses pilkada t 1 = setelah proses pilkada Waktu daerah tidak ada pilkada daerah ada pilkada Impact Y 0 Y 1 Y 2 a b

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
menyelenggarakan  Pilkada  dan  daerah  yang  tidak  menyelengarakan  Pilkada  tidak berbeda  nyata,  karena  kedua  daerah  tersebut  mengalami  peningkatan  kasus  infeksi Covid-19  yang  sama.  Dalam  hal  ini  peningkatan  kasus  Covid-19  di  daerah  yang menyelenggarakan Pilkada bukan disebabkan oleh pelaksanaan Pilkada.  Sebaliknya, Jika daerah yang melaksanakan Pilkada (garis b), setelah pelaksanaan Pilkada terjadi peningkatan kasus positif covid yang lebih tinggi menjadi Y 2 (di atas Y 1 ), maka hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kasus  Covid-19  yang lebih besar pada daerah yang menyelenggarakan Pilkada, yaitu sebesar (Y 2 – Y 1 ).  Ini bermakna bahwa Pilkada di  tengah  pandemi  Covid-19  akan  dapat  membuat  tambahan  kasus  positif  covid meningkat secara signifikan.

## Model Empiris
Berdasarkan  kerangka  pemikiran  yang  telah  diuraikan  di  atas,  pendekatan analisis dengan menggunakan metode DID dinilai sangat tepat dibandingkan dengan menggunakan regressi biasa (Regressi OLS). Analisis DID dapat mengatasi bias yang terjadi pada regressi OLS ketika digunakan untuk analisis dampak kebijakan. Analisis dengan  menggunakan  regressi  biasa,  jika  diterapkan  pada  kajian  ini  hanya  bisa membandingkan banyaknya kasus covid-19 sebelum dan sesudah pelaksanaan Pilkada di  kabupaten/kota  yang  menyelenggarakan  Pilkada  2020.  Analisis  demikian berpotensi  menghasilkan  estimasi  yang  bias,  karena  tidak  ada  kelompok  kontrol (kabupaten/kota  yang  tidak  menyelenggarakan  Pilkada)  sebagai  pembanding  dalam model regressi biasa tersebut.  Analisis regressi biasa juga hanya bisa membandingkan kasus  covid-19  setelah  pelaksanaan  Pilkada  2020  antara  kelompok  daerah  yang melaksanakan  Pilkada  dan  kelompok  daerah  yang  tidak  melaksanakan  Pilkada.  Hal demikian  juga  berpotensi  menghasilkan  estimasi  yang  bias,  karena  perbandingan hanya  dilakukan  pada  waktu  setelah  pelaksanaan  Pilkada  saja,  sehingga  tidak mempertimbangkan  kondisi  Covid-19  sebelum  pelaksanaan  Pilkada.  Metode  DID dapat digunakan mengatasi kelemahan model regressi biasa tersebut.  Dengan analisis DID, perbandingan kasus covid-19 dilakukan dengan mempertimbangkan dua faktor sekaligus  dalam  model,  yaitu  membandingkan  kabupaten/kota  yang  melaksanakan Pilkada  dengan  kabupaten/kota  yang  tidak  melaksanakan  Pilkada  dan  faktor  waktu yaitu sebelum pelaksanaan dan setelah pelaksanaan Pilkada 2020.
Dengan  demikian,  Analisis  dengan  menggunakan  DID  mensyaratkan pencatatan  suatu  keadaan  ke  dalam  dua  periode  waktu  yaitu  sebelum  dan  sesudah pelaksanaan  tahapan  Pilkada  dengan  merujuk  kepada  perbedaan  dampaknya  atas kelompok  perlakuan,  dalam  hal  ini  adalah  daerah  yang  menyelenggarakan  Pilkada 2020  ( treatment  group )  dibandingkan  dengan  kelompok  kontrol  ( control  group ), dalam hal ini adalah daerah yang tidak menyelenggarakan Pilkada 2020.
Model persamaan DID dalam penelitian ini akan dibagi ke dalam 3 spesifikasi model persamaan regresi, antara lain:
Covid19 it = β 0 + β 1 Waktu it + β 2 Pilkada it + β 3 (Waktu it x Pilkada it ) …….. (1)
Covid19 it = β 0 + β 1 Waktu it + β 2 Pilkada it + β 3 (Waktu it x Pilkada it ) + β 4 Kota it + β 5 (Kota it x Waktu it ) + β 6 (Kota it x Pilkada it ) + β 7 (Kota it x Waktu it x Pilkada it ) +  ɛ it ……..(2)

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
Covid19 it = β 0 + β 1 Waktu it + β 2 Pilkada it + β 3 (Waktu it x Pilkada it ) + β 4 Kota it + β 5 (Kota it x Waktu it ) + β 6 (Kota it x Pilkada it ) + β 7 (Kota it x Waktu it x Pilkada it ) + β 8 Kontrol it + ɛ it ……..(3)
di mana:
Covid19 it = Rata-rata harian jumah kasus terkonfirmasi Covid-19 pada daerah i waktu t
Waktu it = Dummy Pilkada, (1 = setelah Pilkada; 0 = sebelum Pilkada) Pilkada it = Dummy daerah pelaksanaan Pilkada (1 = ada Pilkada; 0 = tidak ada Pilkada) Kota it = Dummy kota (1 = daerah kota; dan 0 = daerah kabupaten) Kontrol it = Variabel kontrol antara lain PDRB per kapita harga berlaku tahun 2019,
Jumlah Penduduk Tahun 2019 dan Kepadatan Penduduk Tahun 2019 i = Kabupaten dan kota t = Periode tahapan Pilkada
ɛit = Error term
Dalam  model  persamaan  regresi  (1),  akan  dibandingkan  bagaimana  dampak dari pelaksanaan Pilkada 2020 terhadap kasus  terkonfirmasi Covid-19 pada daerah- daerah yang menyelenggarakan Pilkada dengan yang tidak menyelenggarakan Pilkada 2020.  Selanjutnya,  sama  halnya  dengan  model  persamaan  regresi  (1),  dalam  model persamaan regresi (2) juga dibandingkan dampak pelaksanaan Pilkada 2020 terhadap kasus  terkonfirmasi  Covid-19,  namun  kami  menambahkan  variabel  Kota  di  dalam persamaan.  Tujuannya  adalah  untuk  melihat  bagaimana  dampak  penambahan  kasus Covid-19 pada daerah Perkotaan maupun Kabupaten baik yang melaksanakan Pilkada 2020 maupun yang tidak melaksanakan.
Sementara itu, untuk model persamaan (3), ditambahkan variabel kontrol untuk menangkap pengaruh dari variabel lain selain variabel penjelas utama. Dalam model persamaan (3) tersebut, nantinya model akan dibagi lagi ke dalam 3 (tiga) spesifikasi model persamaan. Pembagian ini untuk melihat pengaruh dari masing-masing variabel kontrol yang ada, baik PDRB per kapita kabupaten/kota, jumlah penduduk, maupun kepadatan  penduduk  terhadap  kasus  terkonfirmasi  Covid-19  pada  daerah  Perkotaan dan Kabupaten setelah adanya pelaksaan Pilkada 2020.
Karena ketidaktersediaan data positivity rate di setiap daerah (kabupaten/kota), maka penelitian ini menggunakan variabel terikat rata-rata harian kasus terkonformasi positif  Covid-19  di  masing-masing  kabupaten/kota.  Mungkin  saja  hasil  estimasi parameter  model  dapat  menjadi  bias,  karena  daerah  yang  banyak  dan  padat penduduknya akan cenderung mempunyai kasus rata-rata harian Covid-19 yang lebih tinggi. Untuk mengatasi hal ini, estimasi yang biasa digunakan adalah fixed effect panel data  dan  memasukkan  variabel  kontrol,  sehingga  dengan  cara  demikian  pengaruh individual specific effect dapat dikontrol. Namun karena adanya variabel time invarian dalam data, yaitu variabel yang nilainya tidak berubah seiring waktu, estimasi dengan fixed  effect dapat  mengakibatkan  terjadinya  omitted  dugaan  parameternya.  Oleh karena itu, untuk mengatasi pengaruh heterogenity antar kabupaten/kota, penelitian ini menggunakan  metode Least  Square  Dummy  Variables (LSDV)  dengan  estimasi Ordinary Least Square (OLS) yang memasukkan unsur time effect sehingga individu

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
tidak  konstan  sepanjang  waktu  (Gujarati,  2012).  Selain  itu,  kami  mengontrol  efek individu  terhadap  kasus  infeksi  Covid-19  harian  dengan  vaiabel  PDRB  per  kapita, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk kabupaten/kota yang bersangkutan.
Sebelum  dilakukan  identifikasi  dampak  pelaksanaan  Pilkada  terhadap penambahan  rata-rata  jumlah  kasus  Covid-19,  maka  perlu  untuk  dilakukan pembuktian kesamaan tren terhadap rata-rata jumlah kasus Covid-19 pada kelompok treatment dengan  kelompok  kontrol  sebelum  adanya  tahapan  pelaksanaan  Pilkada 2020 yang dinilai rawan. Dengan adanya kesamaan tren sebelum pelaksanaan Pilkada, maka  perbedaan  tren  jumlah  kasus  Covid-19  pada  kelompok treatment dengan kelompok  kontrol  setelah  tahapan  Pilkada  dapat  diklaim  sebagai  efek  dari  Pilkada 2020 itu sendiri.
Pengujian common  pre-treatment  trend dilakukan  dalam  analisis  dengan pendekatan Difference-in-Difference (DID), dengan menggunakan model persamaan (Puspita, 2019):
Covid19 it = β 0 + β 1 Timerescale it + β 2 (Timerescale it x Pilkada it ) + ɛ it Di  mana  Covid19 it merupakan  rata-rata  harian  jumlah  kasus  Covid-19  pada kabupaten/kota i dan periode t. Timerescale it merupakan veriabel dummy timerescale untuk  masing-masing  kabupaten/kota,  dimana  0  adalah  periode  pertama  adanya tahapan Pilkada,  -1,  -2,  -3 dan  -4 adalah periode  sebelum Pilkada, serta 1, 2, dan 3 adalah  periode  setelah  dilaksanakannya  Pilkada.  Sedangkan  Pilkada it merupakan dummy daerah yang melaksanakan Pilkada 2020. Adapun koefisien β 2 adalah common pre-treatment  trend antara  kabupaten/kota  yang  melaksanakan  Pilkada  (kelompok treatment ) dengan yang tidak ada Pilkada (kelompok kontrol). Asumsi penelitian ini adalah terdapat kesamaan tren rata-rata harian jumlah kasus Covid-19 pada kelompok treatment dan kelompok kontrol sebelum Pilkada 2020 atau dengan menguji hipotesis β 2 = 0.  Jika hipotesis tersebut diterima, maka dapat disimpulkan terdapat kesamaan tren rata-rata harian jumlah kasus Covid-19 pada kelompok treatment dan kelompok kontrol sebelum Pilkada 2020.

## Data dan Variabel
Data  yang  digunakan  di  dalam  penelitian  merupakan  data  sekunder  yang diperoleh  dari  berbagai  sumber,  antara  lain  yakni  data  jumlah  kasus  terkonfirmasi Covid-19 yang bersumber dari satgas Covid-19, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Indonesia. Penelitian ini juga menggunakan data statistik PDRB per kapita, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk yang diterbitkan dari Badan Pusat Statisitk tahun 2019.
Sebanyak  257  kabupaten  dan  kota  digunakan  dalam  penelitian,  baik  yang melaksanakan  Pilkada  maupun  yang  tidak  melaksanakan  Pilkada.  Tidak  seluruh kabupaten/kota dianalisis di dalam penelitian. Hal ini dikarenakan keterbatasan akses dalam pengumpulan data, dimana data yang disajikan oleh Satgas Covid-19 ternyata tidak tersedia secara lengkap di setiap kabupaten/kota, bahkan website Satgas Covid- 19  di  beberapa  kabupaten/kota  banyak  yang  tidak  aktif,  sehingga  tidak  dapat mengakomodir  kebutuhan  data  penulis.  Oleh  karena  itu,  penulis  mencari  alternatif pencarian  data  dari  berbagai  akun  resmi  media  sosial  yang  dimiliki  oleh kabupaten/kota seperti instagram, facebook maupun twitter. Namun sayangnya, tidak

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
seluruh kabupaten/kota menyajikan data covid di halaman media sosialnya, sehingga data  yang  terkumpul  hanya  sebanyak  257  kabupaten/kota.  Selain  itu  terdapat kabupaten/kota  yang  sangat  kecil  atau  tidak  terkena  penularan  Covid-19,  sehingga tidak  dimasukkan  ke  dalam  data  penelitian.  Dan  dikarenakan  banyak  daerah  yang belum  terkena  dampak  penularan  Covid-19  pada  awal-awal  masa  pandemi,  maka dalam penelitian ini, data yang digunakan dimulai dari bulan Juni 2020, dimana pada bulan  tersebut  sudah  banyak  kabupaten/kota  yang  terkonfirmasi  Covid-19,  sampai dengan bulan Desember 2020
Variabel terikat yang digunakan adalah jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19, dalam  hal  ini  rata-rata  kasus  covid  harian  setiap  bulan  di  masing-masing kabupaten/kota. Kasus  terkonfirmasi  Covid-19 diidentifikasikan sebagai  orang  yang sudah  dinyatakan  positif  terinfeksi  virus  corona  berdasarkan  hasil  pemeriksaan  tes PCR. Variabel penjelas utama adalah dummy waktu, merupakan dummy Pilkada yang memperlihatkan efek langsung pengaruh pelaksanaan Pilkada terhadap jumlah kasus terkonfirmasi  Covid-19.  Penentuan  waktu treatment atau dummy yang  bernilai  1 didasarkan atas waktu yang dinilai mulai rawan akan terjadi penambahan jumlah kasus covid,  yaitu  10  hari  setelah  proses  pendaftaran  paslon  (4  September  2020) dilaksanakan,  atau  pada  tanggal  14  September  2020.  Sedangkan dummy bernilai  0 adalah  untuk  periode  sebelum  tahapan  Pilkada  dimulai.  Sementara  variabel dummy wilayah  kabupaten  dan  kota  digunakan  untuk  mendapatkan  gambaran  mengenai efek/dampak pelaksanaan Pilkada terhadap jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19 yang terjadi antara di wilayah kabupaten dengan di wilayah kota.
Selain  variabel  penjelas  utama,  penelitian  ini  juga  memasukkan  variabel kontrol  untuk  menangkap  pengaruh  dari  variabel  selain  variabel  penjelas  utama. Variabel kontrol yang digunakan adalah PDRB per kapita kabupaten/kota atas dasar harga berlaku tahun 2019. PDRB per kapita merupakan salah satu indikator penting guna  mengetahui  kondisi  ekonomi  di  suatu  wilayah/daerah  dalam  suatu  periode tertentu.  Semakin  besar  nilai  PDRB  per  kapita  suatu  wilayah  menandakan  bahwa wilayah tersebut semakin produktif, sehingga lebih banyak aktivitas yang dilakukan yang membuat pergerakan dan berkumpulnya orang semakin tinggi, sehingga dapat menjadi salah satu penyebab meningkatnya jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19.
Variabel  kontrol  lainnya  yang  digunakan  adalah  jumlah  penduduk  dan kepadatan penduduk ( population density , perbandingan banyaknya jumlah penduduk dengan luas daerah berdasarkan satuan luas tertentu). Semakin besar angka kepadatan penduduk maka semakin padat penduduk suatu wilayah. Sebaliknya, semakin rendah angka  kepadatan  penduduk  maka  semakin  renggang  penduduknya.  Baik  jumlah penduduk  maupun  kepadatan  penduduk  yang  semakin  besar  di  suatu  wilayah, disinyalir  akan  berpotensi  dan  berisiko  semakin  mudahnya  penularan  virus  corona, sehingga menambah jumlah kasus Covid-19. Sama halnya dengan salah satu alasan terbesar atas kasus Covid-19 yang terjadi di New York, Milan maupun DKI Jakarta yang memiliki jumlah penduduk yang banyak (Zaenudin, 2020).

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index

## GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PILKADA 2020
Pilkada 2020 merupakan Pilkada serentak yang ke-4 kalinya dilaksanakan di Indonesia.  Sebanyak  270  daerah  melaksanakan  Pilkada  2020,  terdiri  dari  224 kabupaten,  37  kota  dan  9  provinsi.  Terdapat  715  Paslon  yang  telah  ditetapkan  oleh KPU menjadi peserta Pilkada 2020, 24 diantaranya merupakan pasangan yang maju dalam  pemilihan  gubernur,  sedangkan  691  Paslon  maju  pada  pemilihan  bupati  dan wali  kota  (Wardhy,  2020).  Dan  dari  261  kabupaten/kota  yang  mengikuti  Pilkada, terdapat 28 kabupaten/kota yang hanya memiliki 1 (satu) Paslon yang mendaftar atau calon tunggal yang tersebar di 14 provinsi (Kartika, 2020).
Pilkada  tahun  2020  kali  ini  berbeda  dengan  Pilkada  di  tahun-tahun sebelumnya.  Dalam  kondisi  normal,  Pilkada  dilaksanakan  dengan  kemeriahan  para pendukung pasangan calon dari berbagai  partai  politik, adanya arak-arakan maupun acara  yang biasa dilaksanakan pada saat  kampanye seperti rapat  umum, pentas seni atau konser musik, gerak jalan, sepeda santai, bazaar, donor darah hingga peringatan hari  ulang  tahun  partai  politik.  Namun,  dalam  kondisi  pandemi  saat  ini,  kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan seperti biasanya. Aturan pada saat pemungutan surat suara  juga  telah  dibuat,  seperti  pengaturan  jam  kedatangan  pemilih,  pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat seperti penggunaan sarung tangan, alat pelindung wajah ( face shield ) dan masker, pengecekan suhu tubuh dan penyediaan sarana sanitasi yang meliputi fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun, serta tersedianya disinfektan, dan penggunaan  tetesan  tinta  ke  salah  satu  jari  pemilih  setelah  pemilih  selesai menggunakan hak suaranya.
Larangan-larangan kegiatan pada tahapan Pilkada  yang berbeda dari kondisi normal tidak lain bertujuan untuk mengurangi kerumunan massa yang dapat berakibat meningkatnya  kasus  terkonfirmasi  Covid-19.  Bawaslu  telah  mendorong  pasangan calon kepala daerah maupun tim pemenangan untuk mengurangi kegiatan kampanye yang memungkinkan tatap muka terlebih  menyebabkan kerumunan orang, sehingga kegiatan kampanye tersebut disarankan untuk diganti dengan metode daring (Agusta, 2020).
Sesuai dengan jadwal tahapan Pilkada yang telah disusun yang tertuang dalam PKPU No. 5 Tahun 2020, proses pendaftaran bakal  pasangan calon  peserta Pilkada berlangsung  pada  tanggal  4-6  September  2020.  Namun,  dalam  periode  tahapan tersebut,  Bawaslu  telah  mencatat  adanya  243  pelanggaran  protokol  kesehatan  yang dilakukan paslon seperti arak-arakan atau kegiatan lain yang mengumpulkan banyak orang dengan atau tidak mengenakan masker (Raharjo, 2020).
Pelanggaran  protokol  kesehatan  juga  banyak  ditemui  pada  saat  pelaksanaan kampanye Pilkada. Selama masa kampanye, Bawaslu Jateng (2020) mengungkapkan terjadi 245 pelanggaran protokol kesehatan yang tersebar di beberapa kabupaten/kota, antara  lain  183  di  kabupaten  Sukoharjo,  19  di  Kab.  Pekalongan,  10  di  Kab. Purbalingga, 8 di Kab. Pemalang, 7 di Kab. Wonosobo, 4 di Kab. Demak dan Kab. Klaten, 3 di Kab. Semarang dan Kota Pekalongan, 2 di Kota Magelang, serta 1 di Kab. Sragen  dan  Kab.  Kebumen.  Pelanggaran  protokol  kesehatan  sebagian  besar  terkait dengan  peserta  kampanye  yang  tidak  menggunakan  masker,  dihadiri  lebih  dari  50 orang,  melibatkan  anak-anak  di  lokasi  kampanye,  dan  lain-lain.  Bawaslu  Banten melaporkan terdapat 16 kasus pelanggaran kampanye Pilkada 2020 berkaitan dengan

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
pelanggaran penerapan protokol kesehatan. Pelanggaran tersebut 9 kali terjadi di Kota Tangerang  Selatan,  1  di  Kab.  Serang  dan  6  kali  di  Kota  Cilegon  (Mulyana,  2020). Sementara itu, Bawaslu Kota Medan menemukan 23 pelanggaran protokol kesehatan selama  masa  kampanye  Pilkada  2020  di  Kota  Medan  yang  dilakukan  oleh  kedua paslon (widyastuti, 2020).
Pelanggaran protokol kesehatan saat kampanye juga terjadi di Provinsi Riau, antara lain seperti jumlah peserta kampanye yang melebihi 50 orang, kampanye yang dilakukan  di  lapangan  terbuka  tanpa  surat  tanda  terima  pemberitahuan  (STTP),  dan pelaksanaan  kampanye  di  luar  ruangan.  Pelanggaran  tersebut  terjadi  1  kali  masing- masing di Kab. Rokan Hilir, Kab. Siak, Kab. Kuantan Senggigi, serta 2 kali di Kab. Indragiri Hulu dan Kota Dumai (Tanjung, 2020).
Sementara  itu,  di  Kota  Lampung  juga  didapati  11  pelanggaran  protokol kesehatan saat kegiatan kampanye. Sehingga Bawaslu mengeluarkan surat peringatan kepada  pasangan  calon  wali  kota  dan  wakil  wali  kota  yang  melanggar  protokol kesehatan  tersebut  (Lugina,  2020).  Bawaslu  Kalbar  juga  telah  menangani  8  kasus pelanggaran protokol kesehatan saat periode kampanye yang terjadi di Kab. Ketapang dan Kab. Sintang, seperti paslon yang melakukan pertemuan dengan masyarakat lebih dari  50  orang  dan  tidak  menggunakan  masker  (Moerti,  2020).  Sedangkan  Bawaslu Sulut menemukan 28 kegiatan kampanye yang melanggar protokol kesehatan dalam 30  hari  pelaksaan  kampanye,  namun  tidak  dirinci  pelanggaran  tersebut  berada  di daerah  mana  saja  (Ksmi,  2020).  Sehingga,  selama  periode  kampanye  dari  26 September hingga 4 Desember 2020, kurang lebih terdapat 2.279 pelanggaran protokol kesehatan (CNN Indonesia, 2020).
Pelanggaran  protokol  kesehatan  juga  terjadi  saat  pemungutan  suara  pada  9 Desember  2020.  Salah  satu  pelanggaran  yang  ditemui  oleh  Bawaslu  adalah  adanya anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang masih bertugas di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) meskipun diketahui petugas tersebut telah terpapar Covid-19. Sebanyak 1.454 TPS juga tidak menyediakan fasilitas cuci tangan, dan terdapat beberapa TPS yang belum menyediakan TPS khusus bagi pemilih dengan suhu  tubuh  di  atas  37  derajat  celcius  (Hidayatullah  dan  Pandamsari,  2020).  Tujuh organisasi  masyarakat  sipil  juga  mengamati  jalannya  pemungutan  suara  di  51 kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada. Dari 127 TPS di 51 kabupaten/kota yang diamati, didapati adanya antrian di 18,1% TPS, yang menyebabkan kerumunan tanpa menjaga jarak fisik. Selain itu, 36,2% TPS dibangun di tempat tertutup dengan sirkulasi  udara  yang  buruk  sehingga  rentan  terhadap  penularan  Covid-19.  Namun, secara keseluruhan 94,5% TPS telah memenuhi standar terhadap protokol kesehatan Covid-19 (Tempo, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis  Deskriptif  Kasus  Infeksi  Covid-19:  Sebelum  dan  Selama  Pelaksanaan Pilkada
Perkembangan  jumlah  kasus  terkonfirmasi  Covid-19  di  Indonesia  telah mencapai 743.198 jiwa per tanggal 31 Desember 2020. Dari jumlah tersebut, 82,22% diantaranya  atau  sebesar  611.097  jiwa  telah  sembuh,  sementara  pasien  meninggal

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
akibat virus corona mencapai 22.138 jiwa (2.97%). Adapun jumlah kasus terbanyak ada  di  Provinsi  DKI  Jakarta,  yang  mencapai  24,72%  dari  total  kasus  terkonfirmasi. Walaupun jumlah kasus harian mulai mengalami penurunan di bulan Oktober, namun pada  bulan  November  dan  Desember  terjadi  kenaikan  kembali,  dengan  rata-rata penambahan kasus masing-masing sebesar 4.293 dan 6.529 jiwa (Gambar 3).

## Gambar 3 Perkembangan Kasus Covid-19 di Indonesia per 31 Desember 2020

## Sumber: Satgas Covid, 2020 (diolah)
Jumlah pemeriksaan tes Polymerase Chain Reaction (PCR) dalam Gambar 4, menunjukkan  bahwa  sejak  bulan  Juni  hingga  Desember  2020  terjadi  penambahan jumlah  orang  yang  dilakukan  pemeriksaan  test  PCR,  dimana  rata-rata  jumlah pemeriksaan pada bulan Desember 2020 mencapai 35.000 orang per hari, meningkat dibandingkan dengan bulan Juni 2020 yang hanya mencapai 8.513 orang per hari.
Gambar 4 Jumlah Pemeriksaan PCR
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 1-Mar 1-Apr 1-May 1-Jun 1-Jul 1-Aug 1-Sep 1-Oct 1-Nov 1-Dec Positif Harian Sembuh Meninggal

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
Jumlah orang yang diperiksa tes PCR setiap harinya dapat dikatakan semakin meningkat dan hampir mendekati target WHO untuk Indonesia, yang agar dilakukan pemeriksaan  PCR  terhadap  38.142  orang  per  harinya.  Padahal  pada  2  bulan sebelumnya  Oktober  2020,  rata-rata  pemeriksaan  PCR  di  Indonesia  hanya  sebesar 26.637 jiwa setiap harinya  atau sebesar 75% dari  target  WHO.   Namun  sayangnya, data yang disajikan satgas Covid-19 tersebut hanya ada pada level nasional, sementara pada  level  provinsi  maupun  kabupaten/kota,  data  pemeriksaan  PCR  tidak  tersedia secara  lengkap,  sehingga  tidak  dapat  diteliti  lebih  rinci  apakah  penambahan pemeriksaan tes PCR tersebut merata di seluruh kabupaten/kota di Indonesia atau lebih banyak dilakukan pada daerah-daerah perkotaan atau kabupaten tertentu saja . Berdasarkan  pengamatan  penulis,  banyak  masyarakat  yang  melakukan  test PCR  hanya  untuk  kepentingan  tertentu  saja,  seperti  kebutuhan  pekerjaan  yang mengharuskan adanya hasil test PCR setiap 2 minggu sekali, atau untuk kepentingan berpergian  ke  luar  kota.  Menteri  Kesehatan  Budi  Sadikin  juga  mengakui  hal  yang sama,  yang  mana  menurutnya  testing  Covid-19  di  Indonesia  saat  ini  secara epidemiologi masih salah, karena banyaknya test PCR hanya menyasar kepada pihak- pihak yang sama, dimana dalam 1 bulan seseorang bisa dilakukan test hingga berkali- kali,  dan  pelaksanaan  test  tersebut  masuk  ke  dalam  hitungan  testing  (Detik  News, 2021). Hal inilah yang membuat tingkat pemeriksaan test PCR terlihat semakin tinggi setiap bulanya. Dan ini menjadi tidak efektif karena seharusnya orang yang dilakukan testing adalah mereka yang suspek corona.
Berdasarkan Tabel 2, dari 257 observasi kabupaten/kota yang dianalisis dalam penelitian, terlihat jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19 setiap bulan sejak bulan Juni hingga Desember 2020 terus mengalami peningkatan, baik pada kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada (bupati/walikota, gubernur, dan keduanya) maupun yang tidak  menyelenggarakan  Pilkada.  Daerah-daerah  yang  hanya  menyelenggarakan Pilkada  pada  tingkat  kabupaten/kota  mengalami  peningkatan  jumlah  positif  covid yang  paling  signifikan  di  bulan  Desember  2020,  dengan  penambahan  jumlah  kasus sebesar 78,89% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Sementara itu, pada daerah yang  menyelenggarakan  Pilkada  di  tingkat  provinsi,  walaupun  sempat  terjadi penurunan jumlah kasus  terkonfirmasi di bulan November 2020, namun pada bulan Desember 2020 terjadi peningkatan kembali sebesar 40,82%. Sedangkan pada daerah yang melaksanakan Pilkada di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, penambahan kasus pada bulan Desember 2020 justru tidak sebesar daerah Pilkada lainnya, hanya meningkat 22,19% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kenaikan jumlah kasus Covid-19  tertinggi  pada  daerah  yang  tidak  melaksanakan  Pilkada  terjadi  di  bulan Desember, dimana penambahan jumlah kasus Covid-19 mencapai 101,2%.

## Tabel 2 Jumlah Kasus Terkonfirmasi Covid-19
Jumlah Kab / Kota Pilkada Juni Juli Agst Sept Okt Nov Des 102 Kabupaten / Kota 16.651  21.960  23.701  31.147  32.062  39.666  70.959 38 Provinsi 1.462 2.316 2.774 4.456 8.033 7.014 9.877

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
37 Kabupaten / Kota dan Provinsi 1.406 2.476 2.745 4.321 5.316 6.359 7.770 80 Tidak ada Pilkada 4.772 7.214 9.071 16.005  20.602  22.035  44.334

## Sumber: berbagai sumber, 2020 (diolah)
Apabila  seluruh  kabupaten/kota  yang  menyelenggarakan  Pilkada  baik  pada tingkat  pemilihan  Bupati/Walikota,  Gubernur,  maupun  keduanya  dibandingkan dengan  kabupaten/kota  yang  tidak  menyelenggarakan  Pilkada,  maka  tren  rata-rata bulanan kasus terkonfirmasi Covid-19 (Gambar 5) sejak Juni hingga Desember 2020 di  seluruh  wilayah  memiliki  trend  yang  meningkat.  Kenaikkan  yang  sangat  tajam terjadi di bulan Desember 2020, yakni pada bulan dilaksanakannya pemungutan suara. Adapun  pada  bulan  Oktober  2020,  rata-rata  jumlah  kasus  Covid-19  sempat  bernilai hampir sama pada kedua wilayah. Namun, di bulan Desember 2020, daerah yang tidak melaksanakan  Pilkada  ternyata  mengalami  peningkatan  rata-rata  jumlah  kasus  yang cukup tajam hingga melebihi rata-rata jumlah kasus untuk daerah yang melaksanakan Pilkada.
Gambar 5 Rata-Rata Bulanan Kasus Terkonfirmasi Covid-19

## Sumber: berbagai sumber, 2020 (diolah)
Jika dirinci lebih lanjut, maka rata-rata jumlah kasus Covid-19 pada wilayah kota  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  wilayah  kabupaten,  walaupun  jumlah kabupaten  yang  diobservasi  jauh  lebih  banyak  dibandingkan  dengan  kota.  Hal  ini sesuai  dengan  hipotesa  sebelumnya  dimana  dalam  banyak  aspek,  wilayah  kota memiliki  tingkatan  yang  lebih  tinggi  dan  lebih  maju  dibandingkan  kabupaten, sehingga  mobilitas  dan  perkumpulan  manusia  di  kota  lebih  masif  dibandingkan dengan wilayah kabupaten, yang membuat kasus positif covid di kota jauh lebih tinggi jika  dibandingkan  dengan  kabupaten.  Berdasarkan  Gambar  6,  terlihat  bahwa  pada bulan Desember rata-rata bulanan jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19 mencapai 876 jiwa untuk wilayah kota, sementara di wilayah kabupaten rata-rata penambahan kasus hanya sebanyak 413 jiwa.
Juni Juli Agust Sept Okt Nov Des Ada Pilkada 110 151 165 226 257 300 501 Tidak Ada 60 90 113 200 258 275 554 0 100 200 300 400 500 600 Ada Pilkada Tidak Ada
Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
Gambar 6 Rata-Rata Bulanan Kasus Terkonfirmasi Covid-19 (Kabupaten/Kota)

## Sumber: Berbagai sumber, 2020 (diolah)
Sementara itu, jika wilayah kota yang menyelenggarakan Pilkada dibandingkan dengan  wilayah  kota  yang  tidak  menyelenggarakan  Pilkada  (Gambar  7),  ternyata wilayah  kota  yang  menyelenggarakan  Pilkada  juga  memiliki  rata-rata  kasus  positif covid  yang  lebih  tinggi  (1029  jiwa)  dibandingkan  dengan  wilayah  kota  yang  tidak menyelenggarakan  Pilkada  (605  jiwa)  pada  bulan  Desember  2020.  Namun,  kondisi yang sama tidak terjadi pada wilayah kabupaten, dimana rata-rata kasus covid untuk wilayah kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada pada bulan Desember mencapai 361  jiwa,  lebih  kecil  jika  dibandingkan  dengan  wilayah  kabupaten  yang  tidak menyelenggarakan Pilkada yang rata-rata kasusnya mencapai 536 jiwa.
Gambar 7 Rata-Rata Bulanan Kasus Terkonfirmasi Covid-19 Kabupaten/Kota Ada dan Tidak Ada Pilkada
0 200 400 600 800 1000 Jumlah Juni Juli Agust Sept Okt Nov Des Kabupaten Kota 48 80 95 132 155 206 361 55 75 104 195 254 274 536 348 422 432 578 642 655 1029 74 134 140 213 268 281 605 J U N I J U L I A G U S T S E P T O K T N O V
D E S
Kab Pilkada Kab Tidak Kota Pilkada Kota Tidak

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
Dari  sisi  zonasi,  jika  dilihat  berdasarkan  perkembangan  zonasi  risiko  di  tiap kabupaten/kota  (Gambar  8),  terdapat  penambahan  jumlah  kabupaten/kota  berzonasi tinggi atau merah di bulan September 2020, tetapi pada pertengahan bulan Oktober, jumlah  kabupaten/kota  berzonasi  merah  sudah  mengalami  penurunan.  Namun sayangnya  pada  bulan  November  2020  terjadi  penambahan  kembali  kabupaten/kota yang memiliki zonasi merah, dan meningkat terus sampai dengan Desember 2020. Dan pada  pekan  dilaksanakannya  pemungutan  suara  pada  9  Desember  2020,  tercatat  22 kabupaten/kota  yang  menyelanggarakan  Pilkada  masuk  ke  dalam  daerah  berzonasi merah, sementara sisanya 42 kabupaten/kota yang berzonasi merah justru merupakan daerah yang tidak menyelenggarakan Pilkada.

## Gambar 8 Perkembangan Zonasi Risiko per Kabupaten/Kota
Sumber: Satagas Covid-19, 2020 Keterangan:    Risiko Tinggi;    Risiko Sedang;    Risiko Rendah;    Tidak ada Kasus
Analisis  Dampak  Pilkada  terhadap  Kasus  Infeksi  Covid-19: Difference  in Difference Anlaysis
Uji Kesamaan Trend Kasus Infeksi Covid-19 sebelum Pelaksanaan Pilkada 2020
Sebelum  melakukan  analisis  dengan  menggunakan  DID,  penelitian  ini  akan menguji dahulu kesamaan tren rata-rata harian jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19 antara kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada (kelompok treatment ) dengan kabupaten/kota  yang  tidak  menyelenggarakan  Pilkada  (kelompok  kontrol)  sebelum adanya  tahapan  Pilkada  2020,  telah  dilakukan  pengujian  dengan  menggunakan Common  Pre-Treatment  Test .  Adapun  hasil  dari  pengujian common  pre-treatment tersaji dalam Tabel 3.

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
Tabel 3 Hasil Pengujian Common Pre-Treatment Variabel Terikat: Rata-Rata Harian Kasus Terkonfirmasi Covid-19 Timesrecale 1.433194 (0.000) Timerescale*Daerah yang menyelenggarakan Pilkada -0.564581 (0.125) N Observasi 1028 B Groups 257 Sumber: data diolah, 2020 Ket: Statistik t-hitung dalam tanda kurung
Dari  hasil  regresi  pada  Tabel  3,  diketahui  bahwa  koefisien  interaksi  antara timerescale dengan dummy daerah  yang  menyelenggarakan  Pilkada  bernilai  tidak signifikan  berbeda  dengan  nol  dengan  koefisien β 2 sebesar  -0,564581.  Hal  ini menunjukkan  adanya  kesamaan  tren  rata-rata  harian  jumlah  kasus  Covid-19  pada daerah  yang  menyelenggarakan  Pilkada  maupun  yang  tidak  menyelenggarakan Pilkada sebelum pelaksanaan tahapan Pilkada 2020. Oleh karena itu, apabila setelah pilkada  berlangsung  terdapat  perbedaan  tren  rata-rata  harian  jumlah  kasus terkonfirmasi  Covid-19  pada  daerah  yang  menyelenggarakan  Pilkada  dapat  diklaim sebagai efek/dampak dari adanya Pilkada 2020.

## Pengaruh Pelaksanaan Pilkada Terhadap Banyaknya Kasus Covid-19
Hasil analisis model DID yang digunakan untuk menguji dampak pelaksanaan Pilkada 2020 terhadap penambahan kasus infeksi Covid-19, ditunjukkan pada Tabel 4.  Dari  tabel  tersebut  terlihat  bawah,  jika  wilayah  kota  dan  kabupaten  tidak dipertimbangkan  dalam  model  dan  tidak  dimasukkan  juga  variabel  kontrol  dalam model,  sebagaimana  dapat  dilihat  pada  hasil  estimasi  spesifikasi  (1),  maka  daerah- daerah yang menyelenggarakan Pilkada tahun 2020 justru mengalami rata-rata harian kasus  Covid-19  yang  lebih  rendah  dibandingkan  dengan  daerah  yang  tidak menyelenggarakan  Pilkada.  Hasil  ini  nampak  tidak  masuk  akal,  karena  tidak  sesuai hipotesis sebelumnya, dimana daerah yang menyelenggarakan Pilkada cenderung akan berpotensi menimbulkan kerumunan massa akibat tahapan Pilkada yang pada akhirnya akan menyebabkan penambahan rata-rata harian kasus terkonfirmasi Covid-19 yang seharusnya  lebih  tinggi.  Oleh  karena  itu,  selanjutnya  dilakukan  analisis  dengan mengembangkan spesifikasi (2) sampai dengan (5) dimana wilayah kota dan variabel kontrol PDRB per kapita, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk dimasukkan ke dalam model. Hasil estimasi spesifikasi (2) sampai dengan (5) dapat dijelaskan sebagai berikut.

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
Tabel 4 Efek Pelaksanaan Pilkada 2020 terhadap Kasus Terkonfirmasi Covid-19
Variabel Terikat:
Rata-Rata Harian Kasus Terkonfirmasi Covid-19 (1) (2) (3) (4) (5) Waktu 7.15625*** (0.7090252) 7.118644*** (0.8513817) 7.118644*** (0.8513817) 7.118644*** (0.8513817) 7.118644*** (0.8513817) Pilkada -0.7408192 (0.9202852) -0.1535714 (0.6848953) 2.033851 (4.94671) -0.719569 (0.9252803) -0.6693609 (0.8439073) Waktu x Pilkada -1.674612 (0.9353657) -2.811501*** (0.9444911) -2.811501*** (0.9444911) -2.811501*** (0.9444911) -2.811501*** (0.9444911) Kota 7.744048** (3.244684) 10.50121 (6.535231) 7.397961** (3.3219) 6.725627* (3.862471) Kota x Waktu 0.1432607 (1.518876) 0.1432607 (1.518876) 0.1432607 (1.518876) 0.1432607 (1.518876) Kota x Pilkada 77.19669*** (22.43548) 77.41717*** (22.43165) 76.03101*** (22.60749) 55.873 (49.64617) Kota x Waktu x Pilkada 5.475272* (2.917284) 5.474272* (2.917284) 5.474272* (2.917284) 5.474272* (2.917284) PDRB_Kapita -0.0000442 (0.0000909) Penduduk 1.36e-06 (2.80e-06) Kepadatan Penduduk 0.0026316 (0.0054145) N Observasi 2056 2056 2056 2056 2056 N Group 257 257 257 257 257 R-Squared 0.6816 0.6844 0.6844 0.6844 0. 6844 Prob F 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Sumber: Data diolah, 2020 Ket: Tingkat Keyakinan: 99% (***), 95% (**), dan 90% (*). Standart error dalam tanda kurung
Variabel dummy kota  menunjukkan  hasil  yang  positif  dan  signifikan  pada model  regresi  tanpa  variabel  kontrol  maupun  dengan  variabel  kontrol  jumlah penduduk  dan  kepadatan  penduduk,  namun  tidak  signifikan  secara  statistik  ketika terdapat variabel kontrol PDRB per kapita. Hal ini berarti wilayah perkotaan memiliki penambahan rata-rata harian kasus Covid-19 yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah kabupaten.
Jika variabel dummy kota diinteraksikan dengan variabel dummy waktu, maka diperoleh hasil  yang positif namun  secara statistik tidak signifikan, ini menandakan bahwa  wilayah  perkotaan  baik  ada  maupun  tidak  ada  Pilkada,  setelah  pelaksanaan Pilkada 2020 memiliki penambahan rata-rata harian kasus Covid-19 yang lebih tinggi dibandingkan  dengan  wilayah  kabupaten  sebelum  maupun  setelah  adanya  Pilkada, maupun wilayah perkotaan sebelum Pilkada dilaksanakan. Sementara itu, jika variabel dummy kota  diinteraksikan  dengan  variabel dummy Pilkada,  diperoleh  hasil  yang positif dan signifikan (lihat spesifikasi (2), (3) dan (4)). Ini berarti wilayah perkotaan yang  menyelenggarakan  Pilkada  memiliki  penambahan  rata-rata  harian  kasus

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
terkonfirmasi Covid-19 yang lebih besar bila dibandingkan dengan wilayah perkotaan yang  tidak  menyelenggarakan  Pilkada,  serta  wilayah  perdesaan  (kabupaten)  yang menyelenggarakan maupun tidak menyelenggarakan Pilkada.
Temuan  yang  menarik  adalah,  jika  variabel dummy kota  (1=kota  dan 0=kabupaten)  diinteraksikan  dengan  variabel dummy waktu  (sebelum  dan  sesudah Pilkada)  serta  variabel dummy Pilkada  (ada  dan  tidak  ada  Pilkada),  maka  diperoleh hasil yang positif dan siginifikan pada seluruh persamaan, baik ada maupun tidak ada variabel kontrol. Hal ini berarti bahwa setelah adanya Pilkada 2020, wilayah perkotaan yang  menyelenggarakan  Pilkada  menunjukkan  penambahan  rata-rata  harian  kasus Covid-19 yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perdesaan (kabupaten) yang menyelenggarakan  Pilkada  maupun  wilayah  perkotaan  dan  kabupaten  yang  tidak menyelenggarakan Pilkada. Hasil regresi menunjukkan bahwa penambahan rata-rata harian  kasus  Covid-19  pada  wilayah  perkotaan  yang  menyelenggarakan  Pilkada, setelah pelaksanaan Pilkada terjadi tambahan 5 kasus covid lebih besar setiap harinya dibandingkan  kategori  daerah  lainnya.  Sehingga  dapat  dikatakan  hasil  ini  sesuai dengan  temuan  pada  studi  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Cotti,  et  al  (2020)  dan Palguta, et al (2021).
Berdasarkan  hasil  model  regresi  pada  Tabel  4,  dapat  disimpulkan  bahwa pelaksanaan Pilkada 2020 memiliki dampak penambahan jumlah kasus infeksi Covid- 19 yang lebih besar pada wilayah perkotaan dibandingkan dengan wilayah kabupaten. Setelah  adanya  tahapan  Pilkada  2020,  penambahan  rata-rata  harian  kasus terkonfirmasi Covid-19 pada wilayah perkotaan yang menyelenggarakan Pilkada lebih tinggi  bila  dibandingkan  dengan  kabupaten  dan  kota  yang  tidak  menyelenggarakan Pilkada maupun kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada.

## KESIMPULAN

## Kesimpulan
Adanya aturan Pilkada dalam PKPU No. 6 dan 10 Tahun 2020, ternyata tidak membuat  tahapan  Pilkada  benar-benar  dilaksanakan  sesuai  dengan  aturan  yang berlaku.  Hal  ini  terlihat  dari  adanya  243  pelanggaran  protokol  kesehatan  pada  saat pendaftaran  paslon  dan  2.279  pelanggaran  protokol  kesehatan  pada  saat  kampanye dalam  kurun  waktu  26  September  hingga  4  Desember  2020.  Pelanggaran  protokol kesehatan  juga  terjadi  pada  saat  pemungutan  suara  pada  9  Desember  2020,  dimana 1.454 TPS tidak menyediakan fasilitas cuci tangan, dan terdapat beberapa TPS yang belum menyediakan  TPS khusus  bagi  pemilih  yang memiliki suhu tubuh diatas 38 o celcius. Pelanggaran terjadi tidak hanya di perdesaan, melainkan juga banyak terjadi di  wilayah  perkotaan.  Namun  karena  kepadatan  penduduk  perkotaan  lebih  tinggi dibandingkan  perdesaan,  maka  pelanggaran  protokol  kesehatan  tersebut  berpotensi menambah  kasus  Covid-19  yang  lebih  besar  pada  wilayah  perkotaan  dibandingkan perdesaan (kabupaten).
Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  Pilkada  2020  memberikan pengaruh terhadap penambahan banyaknya kasus infeksi Covid-19 yang lebih besar dan  signifikan  pada  wilayah  perkotaan  yang  menyelenggarakan  Pilkada  2020. Sementara pada wilayah perdesaan (kabupaten) yang menyelenggarakan Pilkada tidak

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
terjadi peningkatan rata-rata harian kasus terkonfirmasi Covid-19, bahkan cenderung lebih rendah dibandingkan wilayah kabupaten yang tidak menyelenggarakan Pilkada tahun 2020.  Adanya anomali rendahnya kasus Covid-19 pada wilayah kabupaten yang menyelenggarakan  Pilkada  2020,  kemungkinan  disebabkan  presentase  pelaksanaan test swab (PCR) pada wilayah kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada cenderung lebih rendah atau tidak sebanyak yang dilakukan oleh daerah-daerah yang justru tidak menyelenggarakan Pilkada, sehingga jumlah kasusnya tidak terlihat meningkat. Untuk mengetahui hal ini lebih dalam, diperlukan data banyaknya specimen orang yang dites dengan  Swab  PCR  di  setiap  kabupaten/kota  yang  menyelenggrakan  Pilkada  tahun 2020.

## Implikasi Kebijakan dan Riset Lanjutan
Implikasi kebijakan dari penelitian ini adalah jika pandemi Covid-19 ini belum berakhir  hingga  Pemilu  mendatang  (Pemilu  2024),  maka  pada  setiap  tahapan penyelengaraan  Pemilu  mendatang  harus  berpedoman  pada  protokol  kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 secara ketat, terutama di wilayah perkotaan. Selain  itu,  pemerintah  juga  perlu  untuk  meningkatkan  pemeriksaan  atau  kapasitas testing  dan  laboratorium  di  Indonesia  secara  lebih  luas  dan  merata,  terutama  pada daerah-daerah yang berada di luar pulau Jawa. Karena semakin banyak testing yang dilakukan  berarti  data  yang  dihasilkan  dan  ditunjukkan  semakin  mendekati  kondisi sebenarnya dalam hal penyebaran virus corona di masyarakat. Pengelolaan database yang lebih akurat dan terintegrasi di seluruh wilayah kabupaten dan kota di Indonesia juga  perlu  dilakukan.  Hal  ini  sangat  dibutuhkan  agar  data  yang  tampilkan mencerminkan kondisi  yang sebenarnya sehingga kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah menjadi lebih tepat sasaran dengan kondisi riil yang ada di lapangan.
Penelitian ini terbatas pada analisis kuantitatif pengaruh Pilkada 2020 terhadap banyaknya  kasus  Covid-19  serta  baru  mengidentifikasi  banyaknya  pelanggaran protokol  kesehatan  pencegahan  dan  pengendalian  Covid-19  dalam  penyelenggaran Pilkada  tahun  2020.  Penelitian  lanjutan  perlu  dilakukan  untuk  mengkaji  secara mendalam mengapa terjadi banyak pelanggaran protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian  Covid-19  dalam  setiap  tahapan  penyelenggaran  Pemilu/Pilkada.  Pada tahapan penyelenggaraan pemilu  yang mana  yang paling sulit  menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19. Lebih lanjut, penelitian berikutnya juga  perlu  dilakukan  untuk  menelaah  secara  mendalam  faktor-faktor  yang mempengaruhi sulitnya menerapkan prokes pencegahan dan pengendalian Covid-19 dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada tahun 2020.

## DAFTAR PUSTAKA
Agusta, Rama (2020). Tambah Penindakan 398 Kampanye Langgar Prokes, Bawaslu Tertibkan Total 1,448 Kampanye. https://www.bawaslu.go.id/id/berita/tambah-penindakan-398-kampanye- langgar-prokes-bawaslu-tertibkan-total-1448-kampanye . Diakses tanggal 17 November 2020
Badan Pusat Statistik (2020). www.bps.go.id/

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
Bawaslu  Jateng  (2020).  Selama  Kampanye,  Bawaslu  di  Jateng  Keluarkan  245 Peringatan Pelanggaran Protokol Kesehatan. https://jateng.bawaslu.go.id/2020/12/07/selama-kampanye-bawaslu-di- jateng-keluarkan-245-peringatan-pelanggaran-protokol-kesehatan/ .  Diakses tanggal 10 Desember 2020
Beall,  Abigail  (2020). Why  Social  Distancing  Might  Last  for  Some  Time . https://www.bbc.com/future/article/20200324-covid-19-how-social- distancing-can-beat-coronavirus . Diakes tanggal 5 November 2020 Belarminus,  Robertus  (2020).  Bawaslu  NTT  Temukan  Pelanggaran  Protokol Kesehatan Saat Pendaftaran Paslon. https://kupang.kompas.com/read/2020/09/08/22342261/bawaslu-ntt- temukan-pelanggaran-protokol-kesehatan-saat-pendaftaran-paslon .  Diakses tanggal 20 September 2020
Bertoli,  Simone,  Lucas  Guichard,  Francesca  Marchett  (2020). Turnout  in  the Municipal Elections of March 2020 and Excess Mortality during the COVID- 19 Epidemic in France . IZA Discussion Paper No. 13335 Burhan Erlina (2020). Mengenal Swab Antigen Covid-19, Lebih Cepat dari Tes PCR. https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200809142754-199- 533785/mengenal-swab-antigen-covid-19-lebih-cepat-dari-tes- pcr?fbclid=IwAR1Fbzuh49yUnWWZQNTNRUPHi0ymuwzPiW1MzE8fG A6doNy5zzvfuXpmJNM.%20CNN%20Indonesia .  Diakses  tanggal  20 September 2020
Cassan,  Guilhem,  Marc  Sangnier  (2020). Libert´e,  Egalit´e,  Fraternit´e... Contamin´e?  Estimating  the  impact  of  French  municipal  elections  on COVID-19 spread in France . medRxiv. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.24.20138990v1 CNN  Indonesia  (2020).  Pelanggaran  Protokol  Kesehatan  Naik  Jelang  Pilkada. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201206141217-20- 578613/pelanggaran-protokol-kesehatan-naik-jelang-Pilkada . Diakses tanggal 10 Desember 2020
Cotti,  Chad  D,  et  al.,  (2020). The  Relationship  in  Person  Voting  and  Covid-19 Evidence  From  The  Wisconsin  Primary .  National  Bereau  of  Economic Research Working Paper 27187. October 2020
Detik News (2020). Menkes Sebut Testing Corona di RI Salah Secara Epidemiologi. https://news.detik.com/berita/d-5344137/menkes-sebut-testing-corona-di-ri- salah-secara-epidemiologi .  Diakses tanggal 23 Januari 2021 Dowd,  Jennifer  B,  Valentina  Rotondi,  Liliana  Andriano,  Melinda  C.  Mills  (2020). Early  Evidence  That  Social  Distancing  and  Public  Health  Interventions Flatten The COVID-19 Curve in Italy . https://osf.io/wah4e/ Fang,  Hanming,  Long  Wang,  Yang  (2020). Human  mobility  restrictions  and  the spread of  the Novel  Coronavirus (2019-nCoV) in China . Journal  of Public Economics 2020 No. 191:104272
Ferguson, Neil M, et al., (2020) Impact of non-Pharmaceutical Interventions (NPIs) to  Reduce COVID-19 Mortality and  Healthcare Demand .  Imperial College COVID-19 Response Team.

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
Garuccio, Joseph, et al., (2020). Did Social-Distancing Measures in Kentucky Help to Flatten  the  Covid-19  Curve? Institute  for  the  Study  of  Free  Enterprise Working Paper. April 2020
Gujarati, D., 2012. Dasar-Dasar Ekonometrika. Terjemahan: R.C. Mangunsong. Buku 2, Edisi 5 ed. Jakarta: Salemba Empat
Hadi, MH. Samsul (2020). Pasca-pemilu di Sabah, Malaysia Alami Lonjakan Terbesar Kedua Kasus Covid-19. Kompas 1 Oktober 2020. https://kompas.id/baca/internasional/2020/10/01/pasca-pemilu-di-sabah- malaysia-alami-lonjakan-terbesar-kedua-kasus-covid-19/. Diakses  tanggal 17 Oktober 2020
Hidayatullah,  Taufiq  dan  Pandamsari  A.  Putri  (2020).  Bawaslu  Temukan  Ribuan
Pelanggaran Protokol Kesehatan. https://lokadata.id/artikel/bawaslu- temukan-ribuan-pelanggaran-protokol-kesehatan
Kartika, Mimi (2020). 28 Daerah Berpotensi Calon Tunggal. https://www.republika.id/posts/10024/28-daerah-berpotensi-calon-tunggal . Diakses tanggal 20 September 2020
Kementerian Kesehatan  (2020). Simposium  Perhimpunan  Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) Forum
Kholis, Nur (2020). Pilkada Serentak 2020: Antara Demokrasi dan Kesehatan Politik.
http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-sains-kebijakan/1417- Pilkada-serentak-2020-antara-demokrasi-dan-kesehatan-publik . Diakses tanggal 14 Oktober 2020 Koestanto,  Benny  D  (2020).  Cenderung  Tunda  Pemilu  Jepang,  Suga  Pilih  Fokus Tangani Korona. https://kompas.id/baca/internasional/2020/10/01/cenderung-tunda-pemilu- jepang-suga-pilih-fokus-tangani-korona/ . Diakses tanggal 19 Oktober 2020 Komisi  Pemilihan  Umum  (2020).  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Republik Indonesia  Nomor  5  Tahun  2020  Tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Peraturan Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  15  Tahun  2019  Tahapan,  Program  dan Jadwal  Penyelenggaraan  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
Komisi  Pemilihan  Umum  (2020).  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Republik Indonesia  Nomor  6  Tahun  2020  Tentang  Pelaksanaan  Pemilihan  Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil  Wali  Kota  Serentak  Lanjutan  Dalam  Kondisi  Bencana  Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Komisi  Pemilihan  Umum  (2020).  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan  Umum  Nomor  6  Tahun  2020  Tentang  Pelaksanaan  Pemilihan Gubernur  Dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  Dan  Wakil  Bupati,  Dan/Atau  Wali Kota  Dan  Wakil  Wali  Kota  Serentak  Lanjutan  Dalam  Kondisi  Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Komisi  Pemilihan  Umum  (2020).  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  6  Tahun  2020  Tentang  Pelaksanaan

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
Pemilihan  Gubernur  Dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  Dan  Wakil  Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Koran Tempo (2020). Koalisi Masyarakat Temukan Pelanggaran Protokol Kesehatan
Saat Pencoblosan. https://koran.tempo.co/read/nasional/460701/koalisi- masyarakat-temukan-pelanggaran-protokol-kesehatan-saat-pencoblosan . Diakses tanggal 20 Desember 2020
Ksmi (2020). Bawaslu Sulut Selesaikan 28 Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Tahapan Pilkada. https://komunikasulut.com/2020/10/30/bawaslu-sulut- selesaikan-28-pelanggaran-protokol-kesehatan-selama-tahapan-Pilkada/ . Diakses tanggal 20 November 2020
Kumparan.com (2020). 48 Negara Masih Menunda Pemilu karena Pandemi COVID- 19. https://kumparan.com/kumparannews/48-negara-masih-menunda- pemilu-karena-pandemi-covid-19-1uFqk4qRUDW .  Diakses  tanggal  20 Oktober 2020
Landman,  Todd  and  Splendore,  Luca  Di  Gennaro  (2020).  Pandemic  Democracy: Election and COVID-19. Journal of Risk Research.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13669877.2020.1765003
Lugina M. Chandra (2020). Pelanggaran Protokol Kesehatan Pilkada Bandar Lampung
Bertambah  Menjadi  11  Kasus. https://www.lampost.co/berita-pelanggaran- protokol-kesehatan-pilkada-bandar-lampung-bertambah-menjadi-11- kasus.html . Diakses tanggal 10 Desember 2020
Maizland, Lindsay (2020). How Countries Are Holding Elections During the COVID- 19 Pandemic . https://www.cfr.org/backgrounder/how-countries-are-holding-
elections-during-covid-19-pandemic . Diakses tanggal 20 Oktober 2020
Mashabi, Sania (2020). Kemendagri Sebut Ada Lima Urgensi Pelaksanaan Pilkada di
Tengah Pandemi Covid-19. https://nasional.kompas.com/read/2020/09/30/16263931/kemendagri-sebut- ada-lima-urgensi-pelaksanaan-Pilkada-di-tengah-pandemi .  Diakses  tanggal 14 Oktober 2020 Moerti,  Wisnoe  (2020).  Bawaslu  Kalbar  Proses  8  Kasus  Pelanggaran  Protokol Kesehatan saat Kampanye Pilkada. https://www.merdeka.com/politik/bawaslu-kalbar-proses-8-kasus- pelanggaran-protokol-kesehatan-saat-kampanye-Pilkada.html . Diakses tanggal 10 Desember 2020 Mulyana  (2020).  Bawaslu  Banten  Temukan  16  Pelanggaran  Kampanye  Pilkada Terkait Protokol Kesehatan. https://banten.antaranews.com/berita/141664/bawaslu-banten-temukan-16- pelanggaran-kampanye-Pilkada-terkait-protokol-kesehatan .  Diakses  tanggal 30 November 2020 Nabilam  Mutiara  (2020).  Update  Corona  30  November:  Kasus  Baru  10  Provinsi  di Bawah 10 Orang. https://kabar24.bisnis.com/read/20201130/15/1324325/update-corona-30- november-kasus-baru-10-provinsi-di-bawah-10-orang .  Diakses  tanggal  3
Desember 2020

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
Natalia, Desca Lidya (2020). Ketua KPU jelaskan aturan Pilkada di TPS saat pandemi
COVID-19. https://www.antaranews.com/berita/1714258/ketua-kpu- jelaskan-aturan-Pilkada-di-tps-saat-pandemi-covid-19 .  Diakses  tanggal  20 Oktober 2020 Naufal D, Ahmad (2020). https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/23/072900565/5-negara-yang- menunda-dan-melanjutkan-pemilu-di-masa-pandemi-corona?page=all . Diakses tanggal 16 Oktober 2020
Palguta, Jan, et al., (2021) Do elections accelerate the COVID-19 pandemic? Evidence from a natural experiment . Journal of Population Economics (2022) No. 35 Prabowo,  Dani  (2020).  Pelanggaran  Protokol  Kesehatan  Saat  Kampanye  Pilkada Meningkat.
https://nasional.kompas.com/read/2020/10/18/07224251/pelanggaran- protokol-kesehatan-saat-kampanye-Pilkada-meningkat .  Diakses  tanggal  10 Desember 2020
Prasojo,  Eko  (2020).  Plus  Minus  Pilkada  di  Era  Pandemi.  Makalah  Pada  Seminar Daring Pilkada di Masa Pandemi 12 Oktober 2020
Puspita,  A.  Citra  (2019).  Dampak  E-Procurement  Terhadap  Jumlah  Kasus  Korupsi Pengadaan Barang Jasa. Tesis. Universitas Indonesia
Raharjo,  Dwi  Bowo  (2020).  Ada  243  Pelanggaran  Protokol  Kesehatan  Saat Pendaftaran Calon Kepala Daerah. https://www.suara.com/news/2020/09/07/173124/ada-243-pelanggaran- protokol-kesehatan-saat-pendaftaran-calon-kepala-daerah . Diakses tangal 15 Oktober 2020
Republik  Indonesia  (2004).  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah
Republik Indonesia (2014). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  menjadi Undang-Undang
Republik Indonesia (2020). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Ketiga  atas  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Ridhoi, M. Ahsan (2020). Belajar dari sukses Korsel Gelar Pemilu Saat Corona untuk Pilkada 2020. https://katadata.co.id/muhammadridhoi/berita/5ea67f719300d/belajar-dari- sukses-korsel-gelar-pemilu-saat-corona-untuk-Pilkada-2020 . Diakses
tanggal 11 Oktober 2020
Satgas Covid-19 (2020). https://www.covid19.go.id/
Sidi,  Purnomo  (2020).  Kebijakan  Politik  Dalam  Negeri  Dalam  Penundaan  Pilkada Serentak  Tahun  2020  Akibat  Pandemi  Covid-19.  Makalah  Pada  Seminar Daring Pilkada di Masa Pandemi 12 Oktober 2020
Sinaga,  Parbuntian  (2018).  Pemilihan  Kepala  Daerah  Dalam  Konstruksi  UU  NRI 1945. Binamulia Hukum Vol. 7 No. 1 Juli 2018

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
Syam, A. Fahrial (2020). Pilkada 2020 di Tengah Bencana. https://kompas.id/baca/opini/2020/10/08/Pilkada-2020-di-tengah-bencana/ . Diakses tanggal 15 Oktober 2020
Tanjung, C. Anwar (2020). Bawaslu Riau Kirim Surat Peringatan ke 5 Peserta Pilkada Pelanggar  Prokes. https://news.detik.com/berita/d-5233521/bawaslu-riau- kirim-surat-peringatan-ke-5-peserta-Pilkada-pelanggar-prokes . Diakses tanggal 30 Oktober 2020
Voi (2020).  Segala Fakta Penting yang Perlu Diketahui dari Pilkada 2020 di Tengah Pandemi  Covid-19. https://voi.id/bernas/13022/segala-fakta-penting-yang- perlu-diketahui-dari-Pilkada-2020-di-tengah-pandemi-covid-19 . Diakses tanggal 10 Oktober 2020
Wardhy,  Roberth  (2020).  KPU:  Sudah  715  Paslon  Ditetapkan  Jadi  Peserta  Pilkada. https://www.beritasatu.com/politik/682733/kpu-sudah-715-paslon-
ditetapkan-jadi-peserta-Pilkada-2020 . Diakses tanggal 10 Oktober 2020 Widyastuti,  Indra  (2020).  Bawaslu  Temukan  33  Pelanggaran  Selama  Kampanye Pilkada Medan. https://rri.co.id/medan/polhukam/pilkada-
2020/938526/bawaslu-temukan-33-pelanggaran-selama-kampanye-pilkada- medan . Diakses tanggal 10 Desember 2020 Worldometers.info  (2020). Reported  Cases  and  Deaths  by  Country,  Territory,  or
Conveyance .
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries . Diakses tanggal 17 Oktober 2020
Yan Hao, Ting Xu, Hongping Hu, Peng Wang, Yanping Bai (2020). Prediction and Analysis  of  Corona  Virus  Desease  2019 .  Public  Library  of  Science  (Plos ONE) 15(10)
Yanti, Budi, et al., (2020). Perbedaan uji diagnostik antigen, antibodi, RT-PCR dan tes cepat  molekuler  pada  Coronavirus  Disease  2019.  Jurnal  Kedokteran  Syiah Kuala, Vol. 20.
Yuliana  (2020)  Corona  Virus  Diseases  (Covid-19).  Sebuah  Tinjauan  Literatur. Wellness and Healthy Magazine. Vol 2, No. 1. P. 187–192.
Zaenudin,  Ahmad  (2020).  Kepadatan  Penduduk  Perparah  Covid-19:  Saatnya  Ubah
Tata  Kota.? https://tirto.id/kepadatan-penduduk-perparah-covid-19-saatnya- ubah-tata-kota-eZeg . Diakses tanggal 10 Oktober 2020.