J urnal M andala P engabdian M asyarakat
Journal homepage: https://jurnal-pharmaconmw.com/jmpm

## Penguatan Kesadaran Masyarakat Tentang Sertifikasi Halal Di Wilayah Desa Karangrejo Manyar Gresik
Maghfirotin, Nurul Istifadhoh, Wiwik Saidatur Rolianah, Kholid Albar, dan Farhadi Arifiansyah Prodi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Kanjeng Sepuh Gresik Jawa Timur

## ABSTRAK
Realitas sosial sekarang mengenai penyuluhan sertifikasi halal masih sangat sedikit dilakukan. Pengelolaan sertifikat Halal  sering  dipandang  sebagai  kerumitan  bisnis  di  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  harus  dilakukan  penyadaran  dan penyuluhan  terhadap  masyarakat  agar  menciptakan  tingkat  kesadaran  yang  tinggi  terhadap  penerapan  halal  serta memiliki  pemahaman  dan  pengetahuan  yang  benar  terhadap  sertifikasi  halal  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan pengetahuan, pemahaman atas sertifikat halal pada masyarakat, menambah kesadaran masyarakat akan pentingnya sertifikasi halal. Metode penelitian dilakukan dengan sosialisasi peran sertifikat halal, penyebaran angket untuk peserta serta penilaian angket. Kesimpulan dari diskusi langsung bersama peserta menunjukkan pelaku usaha kecil belum mempunyai sertifikat halal disebabkan sosialisasi  mengenai  penanganan  sertifikat  halal  yang  sangat  rendah  dilakukan  oleh  pihak  Pemerintah  dan  sebagian masyarakat  masih  belum  mengetahui  mengenai  adanya  Undang-Undang  jaminan  produk  halal  yang  mengharuskan bahwa penyebaran semua produk dan dihasilkan di Indonesia harus mempunyai sertifikat halal. Dari hasil pre-post test menunjukkan  bahwa  semua  peserta  memiliki  tingkat  kesadaran  penggunaan  produk  halal  yang  tinggi  serta  semua peserta memiliki pengetahuan yang baik mengenai peranan sertifikat halal. Hampir sebagian besar responden sangat setuju dengan peranan sertifikat halal dalam berusaha dan sebagian besar responden tidak setuju bahwa sertifikat halal memberatkan produsen dan sertifikat halal dapat dikeluarkan oleh produsen.
Kata kunci: Sosialisasi, Kesadaran Masyarakat, Sertifikasi Halal, Usaha Mikro dan Kecil

## Strengthening Public Awareness of Halal Certification in Karangrejo, Manyar, Gresik

## ABSTRACT
The current social reality regarding halal certification counseling is still very little done. Halal certificate management is often seen as a business complexity in society. Therefore, awareness and outreach to the public must be carried out in order to create a high level of awareness of the application of halal and have the correct understanding and knowledge of  halal  certification  in  accordance  with  applicable  laws  and  regulations.  The  purpose  of  this  goverment-provided services is to provide education, compassionate of halal certificates to the public, development public consciousness of the importance of halal certificates. The service method was carried out by socializing the role of the halal certificate, giving questionnaires to participants and evaluating the questionnaire. The results of the counseling assessment showed that all participants had a general education of halal law well, all participants had a high consciousness of the application of  halal  products  and  all  participants  had  a  good  knowledge  of  the  role  and  management  of  halal  certificates.  The conclusion of the direct discussion with the participants showed that small business actors do not have halal certificates because socialization regarding the handling of halal certificates is very low carried out by the Government and some people still do not know about the existence of the halal product guarantee law which requires that the distribution of all products and produced in Indonesia must have halal certificates. The results of the pre-post test show that all participants have a high level of awareness of the use of halal products and all participants have good knowledge about the role of halal certificates. Most of the respondents strongly agree with the role of halal certificates in doing business and most of the respondents do not agree that halal certificates are burdensome for producers and halal certificates can be issued by producers.
Keywords: Socialization, Public Awareness, Halal Certificate, Micro-Enterpreneurs
Penulis Korespondensi : Maghfirotin Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Kanjeng Sepuh Gresik E-mail : Maghfirotin088@gmail.com No. Hp : 085815920788

## PENDAHULUAN
Halal  menjadi  syarat  penting  bagi  umat islam  saat  mengkonsumsi  makanan.  Seperti beberapa kaidah fiqh yang banyak digunakan dalam menetapkan halal haram makanan serta minuman,  di  antaranya  pertama  Semua makanan yang bersifat najis haram  dimakan, makanan  halal  bercampur  dengan  makanan yang  haram  maka  makanan  haram  dimakan, jika banyaknya itu bersifat memabukkan maka sedikitnya juga bersifat haram (Hasan 2014). Kehalalan makanan ditentukan melalui bahan baku,  kesesuaian  proses,  serta  transportasi mulai  dari  tahap  produksi  sampai  kepada konsumen (Ma’rifat dan Maya Sari 2017) Saat ini,  isu  halal  telah  meningkat  menjadi  isu ekonomi,  dengan  produk  halal  dianggap sebagai  produk  berkualitas  tinggi  dan karenanya  lebih  berharga  daripada  sektor ekonomi.  Hal  ini  menunjukkan  banyaknya permintaan  makanan  Halal  dengan  sertifikat halal di seluruh dunia  (Aziz, Y. Abdul dan Vui 2012)Mengingat peluang pasar yang sangatlah besar  dan  fakta  bahwa  Indonesia  saat  ini adalah  negara  islam  terbanyak  di  dunia, Pemerintah  sedang  mengupayakan  semua orang menuntut pelaku ekonomi bersertifikasi halal.    Karena  Indonesia  merupakan  pasar yang  luas  bagi  produk-produk  impor  seperti makanan,  obat-obatan,  kosmetik  maupun barang konsumsi lainnya (Farhan 2018)
Fakta-fakta  di  atas  membutuhkan peningkatan  kesadaran  Halal  di  masyarakat global.  Konsep  Halal  telah  berkembang  dari paradigma  agama  menjadi  paradigma  gaya hidup  sehat.  Hal  ini  terlihat  dari    produsen (baik  dari  negara  minoritas  Muslim  maupun mayoritas)
yang
berlomba-lomba memperkenalkan produk Halal untuk pemenuhan permintaan konsumen (Istikomah 2021).
Topik sertifikasi halal bukan lagi hal baru karena  keterlibatan  pemerintah  yang  telah
mengambil  otoritas  MUI  sertifikasi  halal tentang  pengesahan  UU  No.  33  Tahun  2014 mengenai Produk Jaminan Halal. Peraturan ini mengatur  bahwa  pada  2019  semua  produk yang  tersebar  di  Indonesia,  seperti  makanan, kosmetik,  obat-obatan  dan  farmasi  lainnya, harus  bersertifikasi  Halal.  Tentunya  akan menjadi  tugas  besar  bagi  masyarakat Indonesia,  tidak  hanya  bagi  pemerintah sebagai pengambil kebijakan, tetapi juga bagi seluruh  produsen  UMKM  dan  masyarakat sebagai  konsumen  untuk  mengetahui  lebih jauh masalah sertifikasi halal.
Pada  tahun  1989,  MUI  membentuk LPPOM  MUI  sebagai  perwakilan  organisasi Islam terbesar dan paling netral di Indonesia yang  bertanggung  jawab  atas  Menerbitkan sertifikasi halal pada produk yang terdistribusi.  Peran  MUI  dalam  mekanisme sertifikasi  Halal  berdampak  positif  dalam melindungi  hak-hak  umat  islam  di  Indonesia untuk  menerima  dan  mengkonsumsi  segala sesuatu dalam kondisi Halal.
Penerbitan  sertifikat  setengah  jadi merupakan isu yang menyebar di lingkungan masyarakat  sejak  diberlakukannya  Undang- Undang Jaminan Produk Nomor Halal 33 dari tahun  2014  kemudian  dilaksanakan  pada  17 Oktober 2019. Selain itu, masih sangat sedikit produk  pangan  dari  para  mitra  yang  sudah memiliki  dan  memohonkan  sertifikasi  Halal. Karena  pengusaha  UMKM  bahkan  kurang peduli  dengan  jaminan  kualitas  produknya. Hal  ini  diperparah  dengan  rendahnya pemahaman  dan  kesadaran  masyarakat mengenai  sertifikasi  Halal  karena  berbagai alasan,  namun  penyebab  utamanya  adalah terbatasnya  informasi,  sosialisasi,  serta pengetahuan  tentang  mekanisme  sertifikat halal, serta persoalan terkait dana yang wajib dikeluarkan guna menyelesaikannya. pelaksanaan  proses  pendaftaran  sertifikasi halal (Akim et al., 2018 ). Memang pemahaman
publik  ini  akan  mampu  mengontrol  dan memantau  penyimpangan  dari  sertifikasi Halal.  Realitas  sosial  ini  juga  menunjukkan bahwa  penyuluhan  sertifikasi  halal  masih sangat sedikit dilakukan.Pengelolaan sertifikat Halal  sering  dipandang  sebagai  kerumitan bisnis  di  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  harus dilakukan  penyadaran  dan  penyuluhan terhadap  masyarakat  agar  menciptakan tingkat  kesadaran  yang  tinggi  terhadap penerapan  Halal  serta  memiliki  pemahaman dan  pengetahuan  yang  benar  terhadap sertifikasi  halal  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melindungi  kehalalan  sebuah  produk  agar memenuhi  hak  konsumen.  Kepercayaan konsumen  mengenai  sifat  kehalalan  produk mempengaruhi berapa kali konsumen membeli produk tersebut.
Penelitian sertifikasi halal sudah banyak dilaksanakan  para  peneliti  dari  berbagai bidang keilmuan. (Purnomo 2011)
menemukan  bahwa  Malaysia,  Thailand  dan Singapura lebih bersifat ekspansif dan ofensif dalam  pengembangan  pasar  ekspor  produk produk negara-negara tersebut ke luar negeri, sementara  Indonesia  cenderung  bersifat defensif.  Penelitian  tersebut  menyarankan agar  produk  Industri  Rumah  Tangga  (IRT) yang telah mendapat sertifikasi halal dari MUI mampu  menembus  dan  bersaing  di  pasar terbuka.  Keterkaitannya  dengan  pengamatan ini  adalah  bahwa  perlunya  para  pebisnis bersertifikasi  halal  dapat  mendorong  tingkat kepercayaan  konsumen  dan  meningkatkan kualitas produk. Dengan demikian, disarankan bahwa  setiap  pelaku  bisnis  pangan  baik  itu industri  besar  ataupun  rumahan  guna memperoleh  sertifikasi  halal  atas  produknya. Hal  tersebut  sejalan  dengan  penjelasan (Purnama  2015)  menyatakan  perlunya pemahaman sertifikasi halal UMKM, khususnya UMKM yang bergerak dalam bisnis
olahan  makanan.  Adapun  alasannya  yaitu pelaku UMKM berfungsi strategis secara sosial ekonomi  dan  sosial  politik  bagi  rakyat Indonesia,  sertifikasi  halal  mampu  menjamin produk UMKM berkualitas baik, serta kualitas tersebut  memberikan  peluang  bagi  UMKM untuk  go  internasional  dengan  brand  produk makanannya.  Namun  dalam  prakteknya  di Indonesia,  walaupun  Indonesia  adalah  satu negara  muslim  pemahaman  masyarakat Indonesia terhadap pentingnya makanan halal serta sertifikasi Halal masih tergolong rendah. Permasalahannya  terletak  pada  anggapan masyarakat  yang  menilai  karena  muslim adalah  mayoritas,  sehingga  semua  instrumen perdagangan  oleh  orang  muslim  adalah  halal tanpa  memastikannya  lebih  dalam.  Sehingga para produsen menilai tidak perlu bersertifikat halal untuk menarik kepercayaan masyarakat.  Seperti  yang  di  jelaskan  (Huda 2012)  menggambarkan  bahwa  regulasi  halal yang diwujudkan oleh MUI belum sepenuhnya dipahami oleh para produsen makanan Berangkat  dari  realitas  sosial  inilah, Pengabdian dengan judul “Penguatan Kesadaran Masyarakat Atas Sertifikasi Halal di Desa  Karangrejo  Manyar  Gresik”  akan dilaksanakan.

## METODE
Kegiatan  penyuluhan  sertifikat  halal berlangsung di Balai Desa Karangrejo dihadiri oleh  Ibu-ibu  UMKM  serta  mahasiswa  KKN. Peserta dalam kegiatan tersebut adalah adalah ibu-ibu  UMKM  Desa  Karangrejo  yang berjumlah 25 orang. Metode pengabdian yang dilakukan dengan mensosialisasikan sertifikat halal,  dengan  cara  memberikan  kuisioner untuk  peserta  dan  mengevaluasi  kuisioner. Indikator kesadaran masyarakat akan sertifikat  halal  diukur  dengan  menggunakan pengetahuan  mengenai  ketentuan  halal  serta kesadaran
masyarakat dalam implementasinya      produk      halal      beserta
pengetahuan umum mengenai peranan sertifikat halal.
Tabel 1.
Jadwal penyelenggaraan serta materi kegiatan PKM
Hari,Tanggal
Kegiatan Pelaksana Sabtu,13 Agustus 2022 Sambutan M. Miftakhul Ilmi, S.E.I M.Shofiyulloh Rohmadhoni Penyuluhan dan Diskusi Materi : Sosialisasi Kesadaran sertifikat halal untuk Masyarakat Desa Karangrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Nurul istifadhoh, S.E.I, M.E Wiwik Saidatur Rolianah, S.E.I, M.E Berikut ini beberapa tahapan pelaksanaan pengabdian ini menggunakan tiga tahap metode, yaitu:
1. Penyuluhan
Penyuluhan  adalah  pemberian  materi secara  intensif  tentang  semua  pertanyaan sertifikasi Halal. Konsultasi ini berguna untuk memberikan  informasi  dan  meningkatkan kesadaran  ibu  UMKM  mengenai  sertifikasi halal.  Saran  dalam  rangkaian  kegiatan pelatihan  ini  penting  mengingat  kurangnya pengetahuan  ibu-ibu  UMKM  mengenai sertifikasi halal.
2. Demonstrasi dan Pelatihan Sertifikasi Halal Pada  tahap  ini  akan  ditampilkan beberapa  video  sebagai  bentuk  demonstrasi visual  kepada  peserta  yang  memperagakan prosedur  pe rmohona n  sertifikat  halal,  serta cara  mengecek  kebenaran  Sertifikasi  Halal melalui situs resmi.
3. Diskusi dan Bimbingan Diskusi dan bimbingan interaktif sangat penting  dalam  proses  pelatihan  ini.  Selain memperkuat  kegiatan  PKM,  berkomunikasi langsung  melalui  diskusi  dan  bimbingan  di forum diskusi dapat meningkatkan pemahaman  bagi  ibu-ibu  UMKM  secara mendalam serta meningkatkan penghasilan.
Untuk  mengetahui  tingkat  keberhasilan pada program pelaksanaan  dilakukan dengan memberikan Pre Test terkait Sertifikasi Halal meliputi pe mahaman makanan halal, sertifikasi
halal, usaha menerima sertifikasi halal melalui lembaga  yang  bersangkutan  dengan  sebelum dilakukan  pelatihan  dan  memberikan  Post Test terkait hal yang sama pada saat Pre Test yang dilaksanakan setelah dilakukan pelatihan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembukaan, Sambutan dan Tujuan Pengabdian  Masyarakat  Yang  Diprakarsai Oleh Mahasiswa STEI Kanjeng Sepuh Gresik
Pembukaan  dan  Tujuan  Pengabdian Masyarakat yang Diprakarsai Oleh Mahasiswa STEI  Kanjeng  Sepuh  Gresik.  Pengabdian Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Kanjeng Sepuh Gresik 2019-2022. STEI Kanjeng Sepuh Gresik akan  selalu  berkomitmen  untuk  aktif  dalam merespon  setiap  peluang  yang  ada  dengan tetap mengantisipasi tantangan yang dihadapi. Sebagai  bahan,  maka  perlu  kiranya  Dosen maupun mahasiswa terlibat secara aktif dalam Pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud pengembangan  ilmu  pengetahuan  sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki.
Gambar 1. Sambutan kepala desa dan dosen STEI Kanjeng Sepuh Gresik
Memberikan  Materi  mengenai  sertifikasi halal serta Label halal
Sertifikasi  halal  adalah  proses  yang dilakukan  oleh  pelaku  komersial  untuk mendapatkan  sertifikat  halal  yang  diikuti dengan  persetujuan  untuk  memasang  label Halal pada produknya. Sertifikat Halal sendiri didefinisikan  dalam ketentuan  umum  Pasal  1 Angka 10 UU JPH sebagai pengakuan kehalalan suatu  produk  yang  dikeluarkan  oleh  BPJH (Badan Penyelenggara Jaminan Halal) berdasarkan Fatwahalal tertulis yang dikeluarkan  oleh  MUI.  Ke  depan,  sertifikasi halal akan membawa nilai ekonomis tersendiri bagi  produsen.  Karena  produk  bersertifikat Halal dianggap sebagai produk kualitas terbaik di  kelasnya.  Sedangkan  label  Halal  diberikan pada poin 11 sebagai tanda kehalalan produk. Label  Sertifikat  Halal  mendukung  kepastian hukum oleh konsumen islam bahwa produk itu halal  menurut  hukum  islam  (Astuti  et  al. 2020) .
Gambar 2. Memberikan materi tentang kesadaran atas sertifikasi halal Memberikan Materi tentang Proses Permohonan Sertifikasi Halal
Dengan dikeluarkannya Undang-Undang jaminan produk halal, telah terjadi perubahan penting  dalam  prosedur  dan  proses penerbitan sertifikat Halal. Sebelum pengesahan, cara permohonan Sertifikat Halal
dilaksanakan di hadapan MUI, namun setelah pengesahan,  proses  permohonan  Halal diteruskan ke BPJH. Peran MUI (Majelis Ulama Indonesia sekarang adalah sebagai mitra BPJH, sebagaimana  BPJH  berwenang  melakukan sertifikasi  auditor  halal,  penetapan  produk halal serta akreditasi (HLP).
Pada  tahapan  pengajuan,  ada  beberapa prosedur  yang  harus  dilalui  oleh  usaha  yang ingin  bersertifikat  halal  diantaranya  (Faridah 2020):
a. Pengajuan permohonan secara tertulis oleh pelaku usaha
b. Pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan
c. Penetapan LPH, LPH tersebut harus berakreditasi dari BPJH yang bekerjasama dengan MUI
d. Pemeriksaan dan pengujian produk oleh auditor halal
e. Penetapan kehalalan produk oleh MUI dalam sidang Fatwa halal
f. Penerbitan sertifikasi halal
Memberikan  materi  tentang  hakikat sertifikasi Halal
Hakikat  sertifikasi  halal,  yakni  pertama, secara  moral  sebagai  wujud  tanggung  jawab produsen  terhadap  konsumen.  Kedua  secara komersial,  sebagai  alat  pemasaran  untuk menambah  kepercayaan  dan  kepuasan konsumen (Ramlan dan Nahrowi 2014).
Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2009 tentang Kesehatan Hewan dan Hewan Ternak juga  mengatur  halal  dalam  Pasal  58  yang menyatakan bahwa Pemerintah dan Masyarakat Otonom sesuai dengan kewenangannya  masing-masing  melakukan pengawasan,
pemeriksaan, pengujian, standardisasi,  sertifikasi  dan  pendaftaran dalam  menjamin  keamanan,  kesehatan, keutuhan  dan  kehalalan  produk  hewan. Kemudian  dikenal  dengan  Sistem  Jaminan Halal  (SJH),  yaitu  sebuah  sistem  yang menguraikan, menghubungkan,
memperhitungkan  dan  mengintegrasikan konsep-konsep hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan halal dan haram, etika bisnis dan  manajemen  umum,  cara  dan  prosedur persiapan  dan  penerapan  serta  evaluasinya dalam  berbagai  produksi  atau  bahan  olahan yang dikonsumsi oleh umat Islam (Ramlan dan Nahrowi 2014) .
Hakikat jaminan Halal adalah dasar dari konsep  TQM,  merupakan  bentuk  tata  kelola mutu  terintegrasi  penekanan  pada  kontrol kualitas  di  setiap  lini.  Sistem  asuransi  halal terintegrasi ke dalam manajemen keseluruhan berdasarkan 4 konsep aturan komitmen yang kuat  untuk  memenuhi  kebutuhan  dan permintaan  konsumen  terjangkau,  produksi berkualitas tinggi, produksi bebas pengerjaan ulang (Ramlan dan Nahrowi 2014) .
Menyediakan  kemasan  makanan  yang diproduksi  dengan  label  halal  menjadikan umat Islam merasa aman dan bebas dari dosa saat mengkonsumsi makanan. Pemberian label halal  pada  pangan  kemasan  bertujuan  agar masyarakat  mendapatkan  informasi  yang tepat dan jelas mengenai produk pangan, baik dari  segi  asal,  keamanan,  mutu,  nilai  gizi maupun informasi lain yang diperlukan (R. & Nahrowi  2014).  Secara  khusus,  pemberian label  halal  dimaksudkan  untuk  melindungi umat  Islam  dari  menghindari  makanan  non- Halal.  Dengan  adanya  label  Halal  dapat dijadikan sebagai penanda untuk memudahkan  konsumen  dalam  memilih produk yang ingin  dikonsumsi sesuai dengan keyakinan agama Islam yang sedang dianutnya (Ramlan dan Nahrowi 2014).
Untuk  memperoleh  hal  tersebut,  kita perlu  menekankan  tiga  aspek,  yaitu    tidak terbatas,  tidak  ada  kesalahan  dan  tidak  ada resiko. Dengan penekanan tiga aspek tersebut, tidak  ada  unsur  haram,  tidak  ada  cara  yang menghasilkan  produk  yang  haram  dan  tidak ada  resiko  dalam  penggunaannya.  Jadi  harus
ada  perikatan  dari  keseluruhan  operasional, mulai  dari  penyediaan  bahan  mentah distribusi  pemasaran  (Ramlan  dan  Nahrowi 2014).
Penerapan  sistem  jaminan  halal  harus dijabarkan  secara  tertulis  dalam  bentuk manual halal yang mencakup lima aspek, yaitu pertama,  Penjelasan  kebijakan  perusahaan tentang  halal,  kedua  bimbingan  halal,  ketiga Sistem  lembaga  halal,  (4)  Deskripsi  titik kontrol  kritis  untuk  larangan  produk  dan  (5) Bentuk  sistem audit internal halal . Panduan halal  wajib  dilaksanakan    secara  rinci  sesuai dengan  kondisi  masing-masing  usaha  untuk dapat  diterapkan  dengan  benar  (Ramlan  dan Nahrowi 2014).
Manual  halal  adalah  suatu  sistem  yang menyatukan  seluruh  anggota  perusahaan. Manual  halal  harus  dibuat  sesuai  kondisi perusahaan  masing-masing  agar  terlaksana dengan  baik.  Maka  dari  itu,  wajib disosialisasikan pada  pegawai di perusahaan. Secara  teknis,  Manual  Halal  harus  dijelaskan dalam  hal  Standard  Operating  Procedures (SOP)  untuk  setiap  area  yang  terlibat  dalam produksi Halal (Istikomah 2021).
Gambar 3. memberikan  informasi  tentang  cara pengajuan sertifikasi halal

## Memberikan Post Test
Post  Test  diberikan  bertujuan  untuk mengetahui sejauh mana pemahaman ibu-ibu
UMKM  terhadap  materi  dan  pelatihan  yang telah  diberikan.  Adapun  Post  Test  diberikan dalam  bentuk  lima  belas  pertanyaan  pilihan ganda  terkait  prosedur  pengajuan  sertifikasi halal,  ciri-ciri  produk  halal,  dan  urgensi Sertifikasi  serta  Labelisasi  Halal.  Dan  juga memberikan pertanyaan mengenai pengetahuan  peranan  sertifikat  halal  terdiri atas  delapan  pertanyaan  yaitu  ruang  lingkup produk  halal,  sertifikat  halal  membantu konsumen muslim, sertifikat halal meningkatkan  omset  penjualan  produsen, sertifikat halal merupakan jaminan kehalalan tertulis  dari  MUI,  sertifikat  halal  melindungi konsumen  muslim,  anggapan  sertifikat  halal memberatkan  produsen,  sertifikat  halal dikeluarkan  oleh  produsen  serta  sertifikat halal  memudahkan  dalam  mengekspor produk.  Hasil  evaluasi  menunjukkan  bahwa semua  peserta  memiliki  pengetahuan  yang baik mengenai peranan sertifikat halal.
Hasil  diskusi  langsung  dengan  ibu-ibu UMKM  yaitu  pelaku  usaha  belum  memiliki sertifikat halal dikarenakan sosialisasi tentang pengurusan  sertifikat  halal  yang  kurang dilakukan  oleh  Pemerintah  dan  sebagian masyarakat masih belum mengetahui tentang adanya  UU  jaminan  produk  halal  yang mengharuskan  semua  produk  yang  beredar dan  diproduksi  di  Indonesia  wajib  memiliki sertifikat halal.

## KESIMPULAN
Dari bentuk  lima  belas  pertanyaan pilihan  ganda  terkait  prosedur  pengajuan sertifikasi  halal,  ciri-ciri  produk  halal,  dan pentingnya  sertifikasi  serta  labelisasi  halal menunjukkan  bahwa  semua  peserta  memiliki tingkat kesadaran penggunaan produk halal yang tinggi, sedangkan dari Pertanyaan yang diberikan mengenai  pengetahuan  peranan  sertifikat  halal terdiri  delapan  pertanyaan  menunjukkan  bahwa semua  peserta  memiliki  pengetahuan  yang  baik mengenai  peranan  sertifikat  halal.  Hampir
sebagian  besar  responden  sangat  setuju  dengan peranan  sertifikat  halal  dalam  berusaha  dan sebagian  besar  responden  tidak  setuju  bahwa sertifikat  halal  memberatkan  produsen  dan sertifikat halal dapat dikeluarkan oleh produsen.
Hasil  diskusi  langsung  dengan  ibu-ibu UMKM  yaitu  pelaku  usaha  belum  memiliki sertifikat halal dikarenakan sosialisasi tentang pengurusan  sertifikat  halal  yang  kurang dilakukan  oleh  Pemerintah  dan  sebagian masyarakat masih belum mengetahui tentang adanya  UU  jaminan  produk  halal  yang mengharuskan  semua  produk  yang  beredar dan  diproduksi  di  Indonesia  wajib  memiliki sertifikat halal.
Hasil nyata pelaksanaan kegiatan pengabdian ini yakni:
1. Kegiatan non profit ini dapat meningkatkan pengetahuan , p emahaman ibu-ibu UMKM di Desa Karangrejo dari hakikatnya sertifikasi halal,  para  pebisnis  bisa  terlibat  dalam rangka menangani produk olahan bersertifikat halal.
2. Kegiatan  pada  masyarakat  memperoleh aktivitas layanan positif dari Ibu-ibu UMKM dan  pejabat  pemerintah,  sehingga  semoga kegiatan
pelaksanaan pengabdian masyarakat dapat terlaksana. juga di masa depan.
3. Dari  sosialisasi  ini,  masyarakat  akan memahami dari hakikatnya sertifikasi halal, jadi akan  lebih  selektif dalam memilih  dan mengklasifikasikan  produk  didistribusikan di wilayah masyarakat, sebaliknya jika ada variasi  produk  yang  tersebar,  masyarakat akan  lebih  cepat  mencela  kepada pemerintah.

## SARAN
Dalam  meningkatkan  kesadaran  atas sertifikasi  halal pada lingkungan  masyarakat, khususnya  bagi  ibu-ibu  UMKM  Desa Karangrejo.  Maka  dalam  upaya  memberikan pemahaman  dan  informasi  yang  akan  terus
dilaksanakan.  Sebagaimana  makanan  halal tentu  akan  memberikan  dampak  positif  dan keberkahan  bagi  konsumen  khususnya masyarakat islam.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ka mi  ucapkan terima  kasih kepada institusi  kami,  STEIKASSI  yang  telah membiayai dan mendukung kegiatan sosialisasi  penguatan  kesadaran  masyarakat atas sertifikasi halal. Ucapan terima kasih juga kami kepada para mahasiswa yang tergabung dalam  progam  sosialisasi  ini  di  Desa Karangrejo Manyar Gresik atas kontribusinya dalam  riset  ini  serta  kepada  para  pelaku UMKM di Desa Karangrejo Manyar Gresik yang bersedia memberikan informasi dan data riset yang sangat berharga.

## DAFTAR PUSTAKA
Akim,  NenengKonety  Dan,  and  Adilla  dan Chandra  Purnama  dan  Monita  Hizma. (2018).  “THE  UNDERSTANDING  OF USAHA MIKRO , KECIL DAN MENENGAH (  UMKM  )  IN  JATINANGOR  ON  THE OBLIGATION OF HALAL CERTIFICATION ON FOOD PRODUCTS.” 1(1): 31–49.
Astuti,  Daharmi,  Boy  Syamsul  Bakhri,  Marina Zulfa,  and  Sri  Wahyuni.  (2020). “Sosialisasi  Standarisasi  Dan  Sertifikasi Produk  Halal  Di  Kota  Pekanbaru  UMKM Area Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau.”
2: 23–32.
Aziz, Y. Abdul & Vui, C. N. (2012). “The Role of Halal Awareness and Halal Certification in Influencing  Non-Muslim‟s  Purchasing Intention.  Paper  Presented  at  3rd International Conference on Business and Economic  Research  (3rd  ICBER  2012) Proceeding, 1819-1830.”
Farhan,  A.  (2018).  “Pelaksanaan  Sertifikasi Halal  LPPOM  MUI  Terhadap  Produk Usaha  Mikro,  Kecil  Dan  Menengah (UMKM)  (Studi  LPPOM  MUI  Provinsi Bengkulu).” Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 3(1): 1–16.
Faridah,  H.  D.  (2020).  “Halal  Certification  In Indonesia :  History,  Development,  And Implementation.” Journal of Halal Product and Research , Retrieved fromhttp://dx.doi.org/10.20473/jhpr. 2(2): 68–78.
Hasan, H. KN. Sofyan. (2014). Sertifikasi Halal Dalam  Hukum  Positif  (Regulasi  Dan Implementasi  Di  Indonesia) .  Aswaja  Pre. Yogyakarta.
Huda,  N.  (2012).  “Pemahaman  Produsen Makanan Tentang Sertifikasi Halal (Studi Kasus Di Surakarta).” : 1–13.
Istikomah,  Sofyan  Rofi.  2021.  “Penguatan Kesadaran  Masyarakat  Atas  Sertifikasi Halal  Di  Wilayah  Glundengan  Wuluhan Jember.” Mujtama’  Jurnal  Pengabdian Masyarakat 1.
Ma’rifat,  Tian  Nur,  and  Maya  Sari.  (2017). “Penerapan  Sistem  Jaminan  Halal  Pada UKM  Bidang  Olahan  Pangan  Hewani.” 1(November).
Ramlan  dan  Nahrowi.  (2014).  “Apa  Itu Makanan  Halal…??”. diunduh  tanggal  17 Maret  2013 ,  dari  Www.Zona-Sosial. Blogspot.Com.
Ramlan  dan  Nahrowi.  (2014).  “‘Pentingnya Sertifikasi  Halal  Untuk  Produk  Makanan Indonesia (Halal Sertification Acquire For Indonesian  Food). diunduh  tanggal  14 Maret 2013, Dari Www. Duniailmupeternakan.Blogspot.Com. Ramlan  dan  Nahrowi.  (2014).  “SERTIFIKASI HALAL  SEBAGAI  PENERAPAN  ETIKA BISNIS ISLAMI DALAM UPAYA PERLINDUNGAN BAGI KONSUMEN MUSLIM.” 17: 145–54.
Purnama,  C.  (2015).  “Sertifikasi  Halal  Dalam Produk UMKM.”
Purnomo,  D.  (2011).  “Bisnis,  Strategi Pengembangan Agroindustri Halal Dalam Mengantisipasi Global, Halal.”