Contents Lists Available at: https://journal.stianasional.ac.id/index.php/humanis

## ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY
ISSN (Online) 2775-9911

## Optimalisasi  Pelayanan  Kepolisian  dalam  Menangani  Tindak  Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
(Optimizing  Police  Services  in  Handling  Criminal  Acts  of  Violence  Against  Women and Children)
Juni Ahyar * 1 & Safrida 2
1 Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 24353, Aceh
2 Universitas Teuku Umar, 23681, Aceh

## A RTICLE I NFORMATION

## A B S T R A C T
Received: March 03, 2020 Revised: April 22, 2020 Accepted: June 03, 2020 Available online: October 04, 2020
Optimization  of  the  service  implementation  for  reports  of violence  against  women  and  children  by  the  Protection  Unit for women and children in the Banda Aceh City Police has not been effective due to several motives. The main problem is that a large number of victims are reluctant to report to the police. The  reason  is  that  a  lot  of  acts  of  violence  that  occur  among families  are  expected  to  be  resolved  among  families  without interventing  by  the  police.  The  police  always  appeal  to  the whole  communities  if  the  incident  has  been  repeated,  it  is hoped that they should immediately report to the police and the time needed to handle or complete cases of violence against women and children is two weeks. The case will be completed if the examination of the perpetrators, victims, and witnesses are  not  hampered,  and  as  soon  as  a  month,  a  completed  file will  be  transferred  to  the  prosecutor.  Another  problem encountered by the police is the unavailability of appropriate room for investigating violence against women and children. It is highly influential in the investigation process to arrest the perpetrators. Besides, the limited budget allocated for this unit also becomes a problem. Lacking public awareness regarding the handling of victims  of criminal acts of domestic violence also becomes another problem.
K EYWORDS
Police Service, Violence Against Women, Violence Against Children, Criminal, Optimizing Services
T O CITE THIS ARTICLE (APA S TYLE ):
Ahyar, J., & Safrida, S. (2020). Optimalisasi  Pelayanan Kepolisian Dalam Menangani  Tindak  Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, Asia-Pacific Journal of Public Policy, 6 (2), 69-89.

## PENDAHULUAN
Tindak  pidana  kejahatan  merupakan  tingkah  laku  yang  melanggar  hukum  dan  melanggar norma-norma sosial. Tindak pidana kejahatan bisa terjadi pada siapa pun dan dapat dilakukan oleh siapapun  baik  pria,  wanita  ataupun  anak-anak  (Schucan  Bird  &  Shemilt,  2019).  Berbagai  macam tindak  kejahatan  yang  terjadi  di  kalangan  masyarakat,  salah  satu  contohnya  yaitu  tindak  pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kekerasan terhadap perempuan dan anak, adalah setiap
perbuatan  yang  ditujukan  pada  korban  yang  berakibat  kesengsaraan  dan  penderitaan  baik  fisik maupun psikis baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi (Soviati, Fakhruddin, & Ilyas, 2017).
Tindak  kekerasan  tidak  hanya  berupa  tindakan  fisik  melainkan  juga  perbuatan  non  fisik (psikis).Tindakan fisik secara langsung bisa dirasakan akibatnya langsung bisa dirasakan akibatnya oleh  korban  serta  dapat  dilihat  oleh  siapa  saja,  sedangkan  tindakan  non  fisik  (psikis)  yang  bisa merasakan langsung hanyalah korban, karena tindakan tersebut langsung berkaitan menyinggung hati  nurani  atau  perasaan  seseorang  (Andini,  2019).  Hak  korban  kekerasan  telah  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga yaitu:  a)  Perlindungan  dari  pihak  keluarga,  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan,  advokat,  lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; b) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; c) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; d) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum; dan e) Pelayanan bimbingan rohani.
Perlindungan dan pelayanan diberikan oleh institusi dan lembaga sesuai tugas dan fungsinya masing-masing,  perlindungan  yang  diberikan  berupa:  a)  Perlindungan  oleh  kepolisian  berupa perlindungan sementara; b) Perlindungan oleh advokat diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, melakukan  mediasi  dan  negosiasi  di  antara  pihak  termasuk  keluarga  korban  dan  keluarga  pelaku (mediasi),  dan  mendampingi  korban  di  tingkat  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  dalam sidang  pengadilan  (litigasi),  melakukan  koordinasi  dengan  sesama  penegak  hukum,  relawan pendamping,  dan  pekerja  sosial  (kerjasama  dan  kemitraan);  c)  Perlindungan  dengan  penetapan pengadilan dikeluarkan dalam bentuk perintah perlindungan yang diberikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang; d) Pelayanan tenaga kesehatan penting sekali artinya terutama dalam upaya pemberian  sanksi  terhadap  pelaku  kekerasan  dalam  rumah  tangga;  e)  Pelayanan  pekerja  sosial diberikan  dalam  bentuk  konseling  untuk  menguatkan  dan  memberi  rasa  aman  bagi  korban, memberikan  informasi  mengenai  hak-hak  korban:  f)  Pelayanan  relawan  pendamping  diberikan kepada  korban  mengenai  hak-hak  korban  untuk  mendapatkan  seorang  atau  beberapa  relawan pendamping,  mendampingi  korban;  dan  g)  Pelayanan  oleh  pembimbing  rohani  diberikan  untuk memberikan  penjelasan  mengenai  hak,  kewajiban  dan  memberikan  penguatan  iman  dan  takwa kepada korban.
Pembentukan  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A) merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak  Undang-  Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban dan Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang LayananTerpadu bagi perempuan dan anak korban  kekerasan.  Berdasarkan  Hasil  Observasi  di  Unit  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak menyatakan bahwa pada tahun 2019 terdapat 27 Kasus, pada tahun 2020 terdapat 26 kasus, Jumlah Kasus saat ini yaitu sebanyak 53 Kasus.kasus-kasus yang terjadi Unit Pelayana Perempuan dan Anak (Unit PPA) terbentuk dari Peraturan KAPOLRI Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) merupakan unit yang bertugas memberikan pelayanan  dalam  bentuk  perlindungan  terhadap  perempuan  dan  anak  yang  menjadi  korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Nova & Harahap, 2017).
Unit PPA merupakan salah satu institusi yang bertanggung jawab atas tegaknya hukum, Unit PPA dituntut peran sertanya dalam mendukung terwujudnya perlindungan serta penanggulangan tindak  pidana  kekerasan  terhadap  anak,  oleh  sebab  itu  pemerintah  telah  mengesahkan  Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,  sehingga  Unit  Perlindungan Perempuan  dan  Anak  Kepolisian  Resor  Kota  Banda  Aceh  dituntut  mampu  membantu  proses penyelesaian dan penanggulangan terhadap tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak (Sugijokanto, 2014).

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  permasalahan  diatas  maka  persoalan  penelitian  yang  mgm dipecahkan dalam skripsi ini adalah:
1. Bagaimana  optimalisasi  pelayanan  kepolisian  dalam  menangani  tindak  pidana kekerasan perempuan dan anak?
2. Apa  hambatan  Unit  PPA  Kepolisian  Resor  Kota  Banda  Aceh  dalam  menangani tindak pidana kekerasan perempuan dan anak?

## TUJUAN PENELITIAN
Adapun tujuan dari  penelitian ini adalah :
1. Untuk    mengetahui    dan      mendeskripsikan    Optimalisasi    pelayanan  kepolisian  dalam menangani tindak  pidana  kekerasan  perempuan dan anak.
2. Untuk  mengetahui  dan  mendeskripsikan  Hambatan  Unit   PPA Kepolisian Resor  Kota Banda  Aceh  dalam menangani tindak pidana kekerasan perempuan dan anak.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Landasan Teoritik

## Pengertian Optimalisasi
Secara  umum  optimalisasi  adalah  melaksanakan  sesuatu  dengan  rencana  yang  telah ditentukan. Jika dikaitkan dengan pekerjaan maka optimalisasi berarti melaksanakan suatu pekerjaan secaara baik dan benar. Sehubungan dengan hal tersebut, maka, Ishak et al. (2019) menyatakan bahwa kata optimal mempunyai arti dapat memilih tujuan-tujuan yang tepat dari seperangkat alternatif atau pilihan, cara dan menentukan suatu pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Namun kata "optimal" juga berarti pengaruh dari sesuatu perbuatan atau akibat.
Perera et al. (2020) menyatakan bahwa pengertian optimalisasi adalah melaksanakan sesuatu dengan  baik  dan  benar,  sesuai  dengan  target  waktu  atau  perencanaan  yang  telah  ditetapkan. Keoptimalan juga bermakna ketepatan sasaran dari suatu proses yang berlangsung untuk mencapai tujuan yang telah itetapkan sebelumnya. Di sisi lain yang dimaksud dengan keoptimalan organisasi adalah  ketepatan  sasaran  suatu  proses  yang  terjadi  pada  lembaga  formal  yang  menyelenggarakan
suatu kerjasama dengan komponen-komponen lain untuk mencapai tujuan  (Smith, 2017). Di sisi lain dipahami  bahwa  optimalisasi  organisasi  adalah  kemampuan  untuk  bertahan,  menyesuaikan  diri, memelihara diri dan tumbuh, lepas dari fungsi yang dimilikinya.
Santalova  et  al.  (2017)  menyatakan  bahwa  optimalisasi  berarti  dapat  memilih  tujuan-tujuan yang tepat dari seperangkat altematif atau pilihan, cara dan menentukan suatu pilihan dari beberapa pilihan  lainnya.  Namun  kata  "optimal"  juga  berarti  pengaruh  dari  sesuatu  perbuatan  atau  akibat. Dengan  demikian  efektitas  berarti  pengukuran  keberhasilan  dalam  pencapaian  tujuan-tujuan  yang sudah  ditentukan,  maka  optimalitas  memiliki  arti  yang  benar  atau  tepat  sasaran  atau  dengan perkataan lain bahwa optimalisasi adalah melakukan tugas yang benar.
Pendapat  tersebut  menunjukkan  bahwa  efektitas  berarti  pengukuran  keberhasilan  dalam pencapaian  tujuan-tujuan  yang  sudah  ditentukan,  maka  optimalitas  memiliki  arti  yang  benar  atau tepat  sasaran atau  dengan  perkataan  lain bahwa  optimalisasi  adalah  melakukan  tugas  yang benar. Dengan demikian maka optimalisasi bermakna seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Maka apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik berkaitan dengan waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan optimal.
Optimalisasi  terkait  penyelesaian  pekerjaan  tepat  pada  waktu  yang  telah  ditetapkan sebelumnya atau tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Prestasi atau optimalisasi organisasi  pada  dasarnya  adalah  optimalisasi  perorangan,  atau  dengan  kata  lain  bila  tiap  anggota organisasi secara terkoordinasi melaksanakan tugas dan pekerjaannya masing-masing dengan baik, optimalisasi organisasi secara keseluruhan akan timbul  (Makarov, Skvortsova, & Latyshev, 2018).
Suatu kegiatan dapat dikatakan optimal apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya.  Apabila  tujuan  yang  dimaksud  adalah  tujuan  suatu  instansi  maka  proses  pencapaian tujuan  tersebut  merupakan  keberhasilan  dalam  melaksanakan  program  atau  kegiatan  menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut. Dengan demikian berarti bahwa optimalisasi sebagai usaha untuk mencapai suatu keuntungan maksimal bagi organisasi dengan segala cara.
Berbagai  pendapat  di  atas  menunjukkan  bahwa optimalisasi  lebih  menekankan  pada  aspek tujuan  dari  suatu  organisasi,  maka  suatu  organisasi  telah  berhasil  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan,  dapat  dikatakan  telah  mencapai  optimalisasi.  Dengan  demikian  optimalisasi  pada hakekatnya berorientasi pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
Optimalisasi selalu diukur berdasarkan prestasi, produktivitas dan laba, maka, Pishchukhin dan  Akhmedyanova  (2019)  menyatakan  bahwa  pengukuran  optimalisasi  dengan  menggunakan sasaran  yang  sebenamya  dan  memberikan  hasil  dari  pada  pengukuran  optimalisasi  berdasarkan sasaran resmi dengan dimensi sebagai berikut:

## 1. Adanya Output
Adanya bermacam output yang dihasilkan menyebabkan pengukuran optimalisasi dengan pendekatan  sasaran  menjadi  sulit  untuk  dilakukan.  Pengukuran  juga  semakin  sulit  jika  ada sasaran yang saling bertentangan dengan sasaran lainnya. Optimalisasi tidak akan dapat diukur hanya  dengan  menggunakan  suatu  indikator  atas  optimalisasi  yang  tinggi  pada  suatu  sasaran yang sering kali disertai dengan optimalisasi yang rendah pada sasaran lainnya.

## 2. Subjektivitas Penilaian
Pengukuran optimalisasi dengan menggunakan pendekatan sasaran sering kali mengalami hambatan, karena sulitnya mengindetifikasikan sasaran yang sebenarnya dan juga karena kualitas dalam  pengukuran  keberhasilan  dalam  mencapai  sasaran.  Hal  ini  terjadi  Karena  sasaran  yang secara resmi tertulis berbeda dengan sasaran yang sebenarnya dalam pelaksanaan.
Dengan  demikian  dapat  dipahami  bahwa  dari  pengukuran  optimalisasi  bentuk  dari  efek yang menunjukkan ukuran optimalisasi pada setiap sasaran yang dimilikinya. Selanjutnya hal lain yang  sering  dipermasalahkan  frekuensi  penggunaan  kriteria  dalam  pengukuran  Optimalisasi seperti yang dikemukakan Santalova et al. (2017) bahwa kriteria dan penggunaan hal-hal tersebut dalam pekuruan optimalitas adalah: adapiabilitas, fleksibilitas, produksifitas. Keberhasilan dalam memperoleh  sumber,  keterbukaan  dalam  komunikasi,  keberhasilan  pencapaian  program  dan pengembangan program.
Pemikiran di atas, menunjukkan bahwa optimalisasi merupakan salah satu pencapaian yang ingin  dicapai  oleh  sebuah  organisasi.  Optimalisasi  tidak  dapat  disamakan  dengan  efisiensi (Cheymetova & Scherbakov, 2017). Karena keduanya memiliki arti yang berbeda, walaupun dalam berbagai penggimaan kata efisiensi lekat dengan kata optimal. Efisiensi mengandung pengertian perbandingan  antara  biaya  dan  hasil,  sedangkan  optimalisasi  secara  langsung  dihubungkan dengan pencapaian tujuan  (Kosasih, 2018).
Perbedaan  dari  kata  optimal  dan  efisien  bahwa  optimal  lebih  kearah  melakukan  sesuatu dengan benar ( do the thing right ). Sedangkan efisien berarti melakukan sesuatu yang benar ( do the right thing ). Jika kita melakukan sesuatu sebaiknya secara optimal dan efisien. Do the Right thing Right atau melakukan sesuatu yang benar dengan cara yang benar (Munandar et al. 2018).

## Pengertian Pelayanan Publik
Pada prinsipnya bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan dasar sesuai dengan hak-hak asasi setiap warga Negara atas suatu barang, jasa atau  pelayanan  administrasi  yang  disediakan  oleh  aparatur  pemerintah,  termasuk  penyelenggara ekonomi dan koorporasi penyelenggara pelayanan umum  (Rukayat, 2018).
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  25  tahun  2009  tentang  pelayanan  publik  dinyatakan bahwa pelayanan "suatu bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah baik di pusat maupun  di  daerah,  BUMN,  BUMD  dalam  bentuk  barang  dan  jasa  dalam  rangka  pemenuhan kebutuhan  masyarakat".  Pelayanan  publik  "kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan  dalam  rangka pemenuhan  dasar  sesuai  dengan  hak-  hak  asasi  setiap  warga  Negara  atas  suatu  barang,  jasa  atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh aparatur pemerintah, termasuk penyelenggara ekonomi dan koorporasi penyelenggara pelayanan umum".
Menurut  Christensen,  Paarlberg,  dan  Perry  (2017)  menyatakan  bahwa  pelayanan  publik "pelayanan  yang  dilakukan  pemerintah".  Kinerja  pelayanan  publik  yang  dilaksanakan  pemerintah dituntut untuk lebih baik, karena dalam berbagai hal memang harus diakui bahwa kinerja pelayanan publik pemerintah masih belum menggembirakan. Hal ini disebabkan antara lain:
1) Tidak  ada  sistem  yang intensif dan  efektif  untuk  melakukan perbaikan.
2) Buruknya tingkat pengambilan inisiatif dalam pelayanan publik,yang ditandai dengan tingkat ketergantungan  yang  tinggi  pada  aturan  formal  dan  petunjuk  pimpinan  dalam    melakukan tugas pelayanan.
3) Budaya aparatur yang masih kurang disiplin dan sering melanggar aturan.
4) Budaya paternalistrik menempatkan  pimpinan kepentingan masyarakat yang  tinggi, artinya aparat sebagai prioritas utama.
Pengertian pelayanan tersebut terkandung suatu kondisi bahwa yang melayani memiliki suatu keterampilan,  keahlian  dibidang  tertentu.  Berdasarkan  keterampilan  dan  keahlian  tersebut  pihak aparat yang melayani mempunyai posisi atau nilai lebih dalam kecakapan tertentu, sehingga mampu memberikan  bantuan  dalam  menyelesaikan  suatu  keperluan,  kebutuhan  individu  atau  organisasi. Menurut  Chapman (2019) menyatakan bahwa dalam pengertian pelayanan tersebut secara konkrit diutarakan adalah:
1. Pelayanan merupakan salah satu tugas utama aparatur pemerintah, termasuk pelaku bisnis.
2. Obyek yang dilayani : masyarakat (publik)
3. Bentuk  pelayanan  itu  berupa  barang  dan  jasa  yang  sesuai  dengan  kepentingan  kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan  demikian  maka  pelayanan  publik  dapat  diartikan  sebagai  suatu  proses  pemenuhan kebutuhan  masyarakat  terutama  yang  berkaitan  dengan  kepentingan  umum  dan  kepentingan golongan  atau  individu  dalam  bentuk  barang  dan  jasa  (Chapman,  2019).  Namun,  dalam pelaksanaannya  pelayanan  dilakukan  secara  pelayanan  profesional,  dan  prima  artinya  dilakukan secara konkrit bahwa yang melayani harus memiliki suatu kemampuan dalam melayani, menanggapi kebutuhan khas (unik, khusus, istimewa) orang lain agar mereka puas  (Christensen et al., 2017).
Pengertian  pelayanan  prima  merupakan  pelayanan  yang  memenuhi  standar  pelayanan terhadap  permintaan,  keinginan,  dan  harapan  masyarakat  yang  mempunyai  nilai  yang  tinggi  dan bermutu  (berkualitas).  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  tujuan  dari  pelayanan  prima  adalah memuaskan dan atau sesuai dengan keinginan publik. Mewujudkan hal tersebut diperlukan kualitas pelayanan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  atau  keinginan  publik.  Pendapat  lain  disampaikan Jensen  dan  Vestergaard  (2017)  menyebutkan  bahwa  pelayanan  adalah  suatu  cara  melayani, membantu  menyiapkan,  mengurus,  menyelesaikan  keperluan,  kebutuhan  seseorang  atau sekelompok  orang.Pelayanan  masyarakat  merupakan  suatu  usaha  yang  dilakukan  oleh  seseorang atau kelompok orang maupun suatu instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan pada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
Chapman (2019) menyatakan bahwa pelayanan adalah suatu aktifitas atau serangkaian aktifitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat di raba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal yang di sediakan oleh perusahan pemberi pelayanan yang di maksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan". Teori administrasi negara mengajarkan  bahwa  Pemerintahan  Negara  pada  hakekatnya  menyelenggarakan  dua  jenis  fungsi utama yaitu fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan:
1) Fungsi pengaturan dikaitkan dengan hukum.
2) Fungsi pelayanan di kaitkan  dengan  hakekat negara  sebagai  suatu negara  kesejahteraan.
Kedua fungsi ini menyangkut semua segi kehidupan, baik bermasyarakat maupun bernegara dan  dalam  pelaksanaannya  di  percayakan  kepada  aparatur  pemerintah  tertentu  yang  secara fungsional bertanggung jawab atas bidang-bidang tertentu kedua fungsi tersebut. Dengan demikian maka objek yang di layani baik secara individu, golongan maupun kelompok. Hal ini menuntut bahwa yang  melayani  memiliki  suatu  keterampilan  dan  keahlian  yang  dim.iliki  aparat  yang  melayani tersebut berbanding lurus dengan posisi dan nilai lebih dalam kecakapan tertentu, sehingga mampu memberikan bantuan dalam menyelesaikan keperluan dan kebutuhan masyarakat sebagaimana yang diharapkan.
Chapman (2019) mengartikan pelayanan adalah "kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok  orang  dengan  landasan  faktor  material  melalui  system  prosedur  dan  dengan  metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya". Hal tersebut menunjukkan  bahwa  "pelayanan  (service)  meliputi  jasa  dan  pelayanan.  Jasa  adalah  komoditi sedangkan  layanan  pemerintahan  kepada  masyarakat  terkait  dengan  suatu  hak  dan  lepas  dari persoalan  apakah  pemegang  hak  tersebut  dapat  dibebani  suatu  kewajiban  atau  tidak.  Dalam hubungan ini di kenal adanya hak bawahan dan hak pemberian.
Istilah  lain  yang  sejenis  dengan  pelayanan  itu  adalah  pengabdian  dan  pengayoman.  Dari seorang  administrator  diharapkan  akan  tercermin  sifat-sifat  memberikan  pelayanan  publik, pengabdian kepada kepentingan umum dan memberikan pengayoman kepada masyarakat lemah dan kecil.  Administrator  lebih  menekankan  pada  pendahuluan  kepentingan  masyarakat/  umum  dan memberikan service kepada masyarakat ketimbang kepentingan sendiri  (Christensen et al., 2017).
Pelayanan masyarakat (publik) adalah segala bentuk pelayanan sektor publik yang dilayani aparat  pemerintah,  pelaku  bisnis  swasta  dalam  bentuk  barang  dan  jasa,  karena  sesuai  dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian maka Pelayanan  merupakan  salah  satu  tugas  utama  aparatur  pemerintah,  pelaku  bisnis,  termasuk pelayanan  akta  tanah.  Objek  yang  dilayani  adalah  masyarakat  (public)  dan  bentuk  pelayanan  itu berupa  barang  dan  jasa  yang  sesuai  dengan  kepentingan  kebutuhan  masyarakat  dalam  peraturan undang- undang yang berlaku (Jensen & Vestergaard, 2017).

## Pelayanan Publik Pemerintah
Menurut Bowman dan West (2018), pelayanan publik yang diberikan aparatur pemerintah merupakan masalah penting bahkan sering dijadikan alat ukur menilai keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pokok pemerintah. Sistem pelayanan publik temyata tidak mampu mengatasi masalah yang  terjadi,  sebabdari  hari  ke  hari  keluhan  masyarakat  semakin  kurang  baik.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  misi  pemerintah  sebagai  public  services  masih  belum  memenuhi harapan masyarakat. Seharusnya pemerintah memberikan perhatian yang serius dalam upaya peningkatan dan perbaikan mutu pelayanan publik.
Hal tersebut menunjukkan bahwa tuntutan pelayanan yang membawa suatu konsekuensi bagi pemerintah untuk memberikan perubahan-perubahan terhadap pola budaya kerja aparatur pemerintah. Sebagai upaya melakukan perubahan tesebut Menteri Pendayagunaan Aparatur telah mengeluarkan kebijakan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63
Tahun  2003  tentang  pedoman  umum  penyelenggaraan  pelayanan  publik  berdasarkan  prinsip- prinsip pelayanan yang baik yaitu kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan dan tanggung jawab serta kedisiplinan.
Kebijakan  tersebut  menetegaskan  bahwa  setiap  penyelenggara  pelayanan  publik  harus memiliki  standar  pelayanan  dan  dipublikasikan  sebagai  jaminan  kepastian  bagi  penerima pelayanan  (publik).  Standar  pelayanan  merupakan  ukuran  yang  dibakukan  dalam penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang  wajib  ditaati  oleh  pemberi  dan  penerima  pelayanan  . Adapun  standar  pelayanan  publik  tersebut  meliputi  prosedur  pelayanan,  waktu  penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana, dan kompetensi petugas  (Chapman, 2019).

## Fungsi Pelayanan Publik
Pelayanan    publik    merupakan      fungsi        penting    dalam      pelaksanaan  berbagai  aktivitas kepemerintahan.  Berhasilnya  pelayananan    publik  menjadi  pencerminan  keberhasilan  tatakelola kepemrintahan yang  baik.  Oleh  karena pelayanan   publik   menjadi    bagian   tak    terpisahkan dengan      aktivitas  kepemerintahan.    Sehubungan  dengan  hal    tersebut,  maka    Chapman  (2019) menyatakan  ada   beberapa  alasan   yang  menjadi   latar  belakang  bahwa implementasi    pelayanan publik     dapat    mendorong    penyelenggaraan pemerintahan yang baik  ( good governance ) yaitu:
1) Perbaikan  kinerja  pelayanan  umum  dinilai  penting    oleh  semua  unsur (pemerintah, masyarakat dan  swasta).
2) Membaiknya pelayanan umum juga  memperkecil biaya  birokrasi, yang  pada gilirannya  dapat  memperbaiki  kesejahteraan  masyarakat  dan  efisiensi mekanisme pasar.
3) Pelayanan  umum  adalah    ranah    dari  ketiga  unsur    yaitu    pemerintah, masyarakat dan swasta,  melalui interaksi yang intensif.
4) Melalui     pelaksanaan    pelayanan    publik     maka     pemerintah, masyarakat dan   swasta  melakukan  hubungan   (interaksi)  yang positif.
5) Nilai    efisiensi,    keadilan,    transparansi,  partisipasi  dan    akuntabilitas  dapat diukur secara  mudah dalam  praktek pelaksanaan pelayanan publik.
Berbagai  aturan  hukum  yang  mengatur  pelayanan  publik  menyatakan  bahwa  aparatur pemerintah (penyelenggara) berkewajiban menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan publik  yang  meliputi  kesederhanaan,  kejelasan,  kepastian  dan  tepat  waktu,  akurasi,  tidak diskriminatif, bertanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kejujuran, kecermatan, kedisiplinan, kesopanan, keramahan, keamanan dan kenyamanan  (Suandi, 2019).
Menurut Chapman (2019), penyelenggaraan pelayanan umum perlu disusun dan menetapkan standar pelayanan sesuai dengan sifat, jenis dan karakteristik layanan yang diselenggarakan dengan memperhatikan lingkungan, kepentingan dan masukan dari masyarakat menyatakan bahwa standar pelayanan publik meliputi, dasar hukum, persyaratan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya pelayanan,  produk  pelayanan,  sarana  dan  prasarana,  kompetensi  petugas  pemberi  pelayanan, pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran dan masukan dan jaminan pelayanan.
Pendapat  di  atas  menunjukkan  bahwa,  masyarakat  mendapat  manfaat  dari  aktivitas  yang dilakukan oleh organisasi atau petugas dari organisasi pemerintah (birokrat), dengan memberikan kriteria  pelayanan  umum  bahwa  pelayanan  sifatnya  tidak  dapat  di  raba,  pelayanan  sangat berlawanan sifatnya dengan barang jadi. Pelayanan merupakan tindakan nyata/bersifatnya sebagai tindakan sosial dan produksi, konsumsi dari pelayanan tidak dapat dipisahkan secara nyata, karena pada umumnya kejadiannya bersamaan dan terjadi di tempat yang sama. Tujuan pelayanan publik adalah memuaskan atau memberikan pelayanan sesuai dengan keinginan publik. Mewujudkan hal tersebut  diperlukan  kualitas  pelayanan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  keinginan  masyarakat dan  tentu  saja  pelayanan  itu  sendiri  memiliki  mutu  sesuai  dengan  harapan  atau  keinginan masyarakat.
Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  ketulusan  dan  integritas  bermuara  pada  hal-  hal  yang melekat  dalam  pelayanan  publik  yang  membuat  masyarakat  merasa  senang,  seperti  keramahan, kesopanan,  perhatian  dan  persahabatan.  Kredibilitas,  melayani  publik  berpedoman  pada  prinsip ketulusan  dan  keikhlasan,  kejujuran  dalam  menyajikan  jasa  pelayanan  yang  sesuai  kepentingan publik  dan  sesuai  dengan  harapan  dan  keinginan  masyarakat.  Akses,  artinya  seorang  aparatur bertugas melayani pelanggan mudah dihubungi, penampilan fasilitas pelayanan dapat mengesankan dan kemampuan menyajikan pelayanan sesuai dengan keinginan publik itu sendiri.
Pelayanan  publik  sangat  ditentukan  oleh  ketepatan  yang  memungkinkan  publik  menjadi puas. Kualitas pelayanan publik berhasil di bangun apabila pelayanan yang diberikan kepada publik mendapatkan  pengakuan  daripada  pihak  masyarakat  (publik)  itu  sendiri.  Pengakuan  terhadap kesuksesan sebuah pelayanan, bukan datang dari aparatur yang memberikan pelayanan, melainkan juga  datang  dari  pengguna  jasa  pelayanan  (masyarakat).  Namun  menurut  Chapman  (2019) menyatakan  bahwa  produk  suatu  organisasi  dapat  berupa  pelayanan  dan  produk  fisik.  Produk birokrasi  publik  sebagai  suatu  organisasi  publik,  adalah  pelayanan  yang  diterima  oleh  warga masyarakat  melalui  sistim  informasi  secara  luas  yang  meliputi,  jenis  pelayanan,  persyaratan  dan prosedur  pelayanan,  standar  pelayanan,  maklumat  pelayanan,  mekanisme  pemantauan  kinerja, penanganan keluhan, pembiayaan, dan penyajian statistik kinerja pelayanan.
Ditinjau  dari  aspek  politik,  bahwa,  pelayanan  umum  merupakan  salah  satu  tujuan dibentuknya negara. Pelayanan publik merupakan percerminan daripada pelaksanaan peran negara dalam  melayani  warga  negaranya.  Ditinjau  dari  aspek  sosial  budaya  bahwa  pelayanan  publik merupakan  sarana  pemenuhan  kebutuhan  dasar  masyarakat  demi  mencapai  kesejahteraan  sosial yang didalam pelaksanaan didasarkan pada nilai, sistem kepercayaan, dan bahkan agama. Ditinjau dari aspek Hukum, bahwa pelayanan publik dapat ditinjau sebagai suatu kewajiban yang diberikan oleh  peraturan  perundang-undangan  kepada  pemerintah  untuk  memenuhi  hak-hak  dasar  warga negara atau penduduknya atas suatu pelayanan publik.
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  pelayanan  publik  menegaskan  bahwa aparatur  (penyelenggara)  dalam  pelaksanaan  pelayanan  publik  antara  lain,  adil  dan  tidak diskriminatif,  peduli,  teliti  dan  cermat,  hormat,  ramah  dan  tidak  melecehkan,  bersikap  tegas  dan handal serta tidak memberikan keputusan yang berlarut, bersikap independent, tidak berbelit-belit, patuh  pada  perintah  atasan  yang  sah  dan  wajar,  menjunjung  tinggi  nilai,  tegritas  dan  reputasi penyelenggara demi menjaga institusi penyelenggara di setiap waktu. Tidak membocorkan informasi atau  dokumen  yang  menurut  peraturan  rundang-undangan  wajib  dirahasiakan,  terbuka  dan
mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan, tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana pelayanan, tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi  permintaan  informasi,  tidak  menyalahgunakan  informasi,  jabatan  atau  kewenangan yang  dimiliki  sesuai  dengan  kepantasan  umum,  danprofesional  dan  tidak  menyimpang  dari prosedur.

## Kriteria Pelayanan Publik
Menurut  Chapman  (2019),  ada  sepuluh  kriteria  (karakteristik)  yang  bisa  digunakan  dalam menilai  kualitas  pelayanan  yaitu  kemampuan  melakasnakan  responsivenes  (kesediaan  membantu sesuai  dengan  yang  diinginkan  publik,  kompetensi  (memiliki  keterampilan,  kemampuan),  akses (kemudahan),  sopan  dan  menghargai  orang  lain,  komunikasi  (memberikan  informasi  yang  tepat), dapat  dipercayai,  aman  dari  berbagai  resiko,  memahami  akan  kebutuhan  publik,  dan  penampilan fasilitas  fisik,  personal  dan  peralatan  yang  digunakan.  Indikator  Pelayanan  Publik.  Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa pelayanan publik sangat terkait dengan kinerja pelayanan seseorang yang terdiri dari produksi, mutu, efisiensi, fleksibel dan kepuasan untuk ukuran jangka pendek, persaingan dan pengembangan untuk jangka menengah serta kelansungan hidup.
Tangibles,  fasilitas  fisik,  peralatan,  pegawai  dan  fasilitas  komunikasi  yang  dimiliki  oleh aparatur  pemerintah.  Reliabiliti,  kemampuan  menyelenggarakan  pelayanan  secara  akurat. Responsiveness  artinyakerelaan  menolong  masyarakat  memberikan  pelayanan  dengan  ikhlas. Assurance, kepastian, pengetahuan, kesopanan, kemampuan para petugas memberikan kepercayaan kepada masyarakat (Kosasih, 2018).
Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  81 Tahun 1995 tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik, menyatakan bahwa, kinerja organisasi publik dalam memberikan pelayanan dapat dilihat dari indikator kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisiensi, ekonomis, keadilan yang merata dan ketepatan waktu.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  Rukayat  (2018)  menyatakan  bahwa  diperlukan  strategi antara lain, Self Esteem ( harga diri), melalui tindakan yang meliputui pengembangan prinsip bukan berarti tunduk, menempatkan seseorang sesuai keahliannya, yang melihat hari esok yang lebih baik). Exceed Expectation (memenuhi  harapan),  meliputi  penyesuaian  standart  pelayanan,  pemahaman terhadap keinginan masyarakat, pelayanan sesuai harapan masyarakat.
Recovery (pembenahan), meliputi menganggap keluhan merupakan peluang bukan masalah, mengatasi keluhan masyarakat, mengumpulkan informasi tentang keinginan publik, uji coba standart pelayanan,  mendengar  keluhan  publik. Vision (pandangan  kedepan),  meliputi,  perencanaan ideal,memanfaatkan  tekhnologi  semaksimal  mungkin,  memberikan  pelayanan  sesuai  dengan kebutuhan publik.
Improve (perbaikan),  meliputi  perbaikan  secara  terus  menerus,  menyesuaikan  dengan perubahan,  mengikutsertakan  bawahan  dalam  perencanaan, Investasi  training (non  material), penciptaan  lingkungan  yang  kondunsif  dan  penciptaan  standar  yang  repsonsif. Care (perhatian),menyusun  sistem  pelayanan  memuaskan,  menjaga  kualiatas  pelayanan,  menerapkan standar  pelayanan  yang  tepat. Empower (pemberdayaan),  memberdayakan  bawahan  belajar  dari pengalaman  dan memberikan  ransangan,  pengakuan  dan  penghargaan. Sejalan  dengan  pemikiran tersebut maka manajemen bertanggung jawab menetapkan kebijaksanaan untuk kualitas pelayanan
dan  kepuasan  publik.  Keberhasilan  dalam  implementasi  kebijaksanaan  sangat  tergantung  pada komitmen  manajemen  terhadap  pengembangan  dan  perbaikan  sistem manajemen  pelayanan  yang berwawasan publik, berkualitas dan memuaskan  (Suandi, 2019).

## Faktor-faktor Penghambat Pelayanan Publik
Saefullah dalam Chapman (2019) menyatakan bahwa tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Mencapai kepuasan itu, maka kualitas pelayanan prima tercermin dari transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Akuntabilitas yaitu pelayanan  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan. Kondisional, yaitu pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima  pelayanan  dengan  tetap  berpegang  pada  prinsip  efisiensi  dan  efektivitas.  Keempat. partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan masyarakat.
Hal ini menunjukkan bahwa pengertian kualitas baik yang konfensional maupun yang lebih strategis  pada  dasarnya  kualitas  mengacu  kepada  pengertian  pokok  bahwa  kualitas  terdiri  atas sejumlah  keistimewaan  baik  keistimewaan  langsung  maupun  keistimewaan  atraktif  yang memenuhi  keinginan  publik.  Kualitas  terdiri  atas  segala  sesuatu  yang  bebas  dari kekurangan/kerusakan.

## METODE

## Lokasi Penelitian
Penelitian ini akan dilakukan di Kepolisian Resor Banda Aceh, Pemilihan lokasi ini dilakukan secara sengaja dengan pertimbangan bahwa Kepolisian Resor Banda Aceh terdapat beberapa laporan terkait kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang terjadi di wilayah hukum Kota Banda Aceh.

## Jenis Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  menggunakan  metode  deskriptif analisis dengan maksud untuk mendeskripsikan suatu situasi atau objek yang bersifat faktual dengan mengkaji  permasalahan yang  terjadi  pada  saat  sekarang  guna  memperoleh  gambaran  optimalisasi pelayanan kepolisian dalam menagani tindak pidana kekerasan perempuan dan anak di Polres Kota Banda Aceh.
Pendekatan kualitatif digunakan karena beberapa pertimbangan pertama, data kualitatif tidak dikuantifikasikan. Kedua, wawancara yang dilakukan bebih mendalam karena secara formal bisa bias data.  Ketiga,  peneliti  dapat  berhubungan  langsung  dengan  informan.  Keempat,  menyesuaikan pendekatan kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kelima, pendekatan kualitatif  dapat  menyesuaikan  diri  dengan  penajaman  pengaruh  bersama  terhadap  pola-pola  nilai yang dihadapi.

## Sumber Data
Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengambil dua sumber data yaitu sebagai berikut: (1)  Data  primer;  yaitu  data  yang  belum  pemah  diolah  oleh  pihak  lain  sebelumnya.  Data  primer dalam  penelitian  ini  adalah  data  hasil  wawancara  dan  observasi  penelitian  dengan  informan mengenai Optimalisasi pelayanan kepolisian dalam menagani tindak pidana kekerasan perempuan dan anak di wilayah hukum Kota Banda Aceh. (2) Data sekunder; yaitu data yang diperoleh dari buku-buku,  jumal,  majalah,  dan  koran  yang  berhubungan  dengan  optimalisasi  pelayanan kepolisian dalam menagani tindak pidana kekerasan perempuan dan anak di wilayah hukum Kota Banda Aceh.

## Teknik Pengumpulan Data
Untuk  mempermudah  dalam  mendapatkan  data  dan  informasi  yang  diperlukan,  penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:
a. Observasi
Penelitian  ini  menggunakan  pengamatan  langsung  terhadap  objek  penelitian.  Hal  ini dilakukan  untuk  mendapatkan  bahan  masukan  terhadap  objek  yang  diobservasi.  Observasi dilakukan baik dengan cara melihat maupun mendengar, dan jenis observasi yang dipakai adalah secara partisipatif. Adapun yang akan diobservasi adalah Optimalisasi pelayanan kepolisian dalam menagani tindak pidana kekerasan perempuan dan anak di wilayah hukum Kota Banda Aceh.
b. Wawancara
Wawancara digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data atau bahan yang tidak tertulis ataupun  suatu  masalah  yang  memerlukan  penjelasan  atau  keterangan  secara  terperinci  sehingga data tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Pengumpulan data dengan teknik ini dilakukan oleh peneliti  memelalui  wawancara  tidak  berstruktur  (tidak  adanya  urutan  pertanyaan  atau  tanpa menggunakan  panduan  wawancara).  dan  informan  ditentukan  secara  purposive  sampling  yaitu sampel  informan  diambil  dengan  memilih  informan  yang  dianggap  mengetahui  informasi  dan masalah secara mendalam tentang objek penelitian dan dapat dipercaya sebagai sumber data yang mantap.  Dalam  pelaksanaan  di  lapangan  guna  pengumpulan  data,  pemilihan  informan  dapat berkembang  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  kemantapan  peneliti  didalam  memperoleh  data.  Jadi yang  menjadi  kepedulian  bagi  peneliti  kualitatif  adalah  hmtasnya  perolehan  informasi  dengan keragaman variasi yang ada, bukan banyaknya sampel surnber data (Sugiono 2006:57).
c. Dokumentasi
Dokurnentasi merupakan teknik pengurnpulan data yang dilakukan dengan cara menelusuri literatur  yang  hubungannya  dengan  upaya  peningkatan  kinerja  tenaga  pelaksana  imunisasi  di Puskesmas  atau  dokumen-  dokumen  (buku,  majalah,  internet,  koran  dan  jurnal)  yang  ada hubungannya dengan penelitian ini. Dokumentasi dibuat dengan tujuan untuk mendapatkan data sekunder sebagai pelengkap data primer.

## Teknik Analisis Data
Dalam    penelitian  ini,   analisis   data    dilaksanakan  sepanjang   proses penelitian dengan mengikuti tahap-tahap sebagai berikut:
1. Reduksi Data
Peneliti melakukan  penyeleksian  dan   penyederhanaan  terhadap   data yang     diperoleh dari  hasil  wawancara  tidak  berstruktur  dan  observasi,  selanjutnya  data  tersebut dikelompokkan sesuai  dengan topik  permasalahan peneliti.
2. Penyajian Data
Peneliti menghubungkan  dan  membandingkan data yang  diperoleh dari hasil  wawancara tidak    berstruktur  dan    observasi  dengan  data  yang    diperoleh  dari  dokumentasi  guna menghasilkan konsep yang  bermakna.
3. Penarikan Kesirnpulan
Peneliti  melakukan  penarikan  kesirnpulan  terhadap  data  yang  diperoleh  dari  hasil wawancara tidak berstruktur, observasi dan  dokumentasi berdasarkan hasil interpretasi data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum  Lokasi Penelitian
Penelitian  ini    dilaksanakan  di  Kantor  Satuan  Reserse  Kriminal  Polresta  Banda  Aceh, Khususnya di  Unit Perlindungan  Anak   dan  Perempuan, dimana  Unit   Perlindungan  Anak   dan Perempuan  bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak  yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.
Berdasarkan  Peraturan  Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor  10 Tahun 2007 tentang Organisasi  dan    Tata    Kerja    Unit    Pelayanan    Perempuan  dan  Anak  (Unit  PPA)  Di  lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal  2 unit  PPA menyelenggarakan fungsi:
1. Penyelenggaraan Pelayanan dan Perlindungan Hukum;
2. Penyelenggaraan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana;
3. Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi dengan lnstansi
Optimalisasi  adalah  melaksanakan  sesuatu  dengan  baik    dan  benar,  sesuai  dengan  target waktu atau  perencanaan yang  telah  ditetapkan. Keoptimalan juga  bermakna  ketepatan  sasaran dari  suatu  proses  yang   berlangsung  untuk mencapai tujuan yang  telah  itetapkan  sebelumnya. Disisi  lain  yang  dimaksud dengan keoptimalan organisasi adalah  ketepatan  sasaran suatu proses yang  terjadi  pada  lembaga  formal    yang  menyelenggarakan  suatu  kerjasama  dengan  komponen- komponen lain untuk mencapai tujuan.  Di sisi lain  dipahami bahwa optimalisasi organisasi adalah kemampuan untuk bertahan, menyesuaikan diri, memelihara diri dan tumbuh, lepas  dari  fungsi yang  dimilikinya.
Efektitas  berarti  pengukuran   keberhasilan  dalam   pencapaian  tujuan-tujuan yang  sudah ditentukan, maka  optimalitas memiliki  arti yang  benar  atau tepat  sasaran atau dengan perkataan lain bahwa optimalisasi adalah melakukan tugas yang benar. Dengan  demikian maka optimalisasi bermakna seberapa baik pekerjaan yang  dilakukan,  sejauh mana  orang  menghasilkan keluaran sesuai  dengan  yang    diharapkan.    Maka    apabila  suatu  pekerjaan  dapat    diselesaikan  dengan
perencanaan,  baik  berkaitan  dengan  waktu,  biaya    maupun  mutunya,  maka  dapat  dikatakan optimal.
Dari data di atas dapat  dilihat bahwa  pada  tahun  2020 terdapat 11 Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan  anak  dalam  proses  penyelidikan. Berikut adalah   wawancara  dengan   Ipda  Puti Rahmadiani  S.Tr.K  selaku  Kanit PPA Polresta Banda  Aceh mengatakan bahwa:
"Peran  Kepolisian  diatur  Dalam  Undang-undang   negara Republik Indonesia  Nomor  2 tahun 2020 Pasal    13    tentang  Tugas     Pokok       Kepolisian,      dan      Peran      Kepolisian    dalam  Penanggulangan Pengaduan      Masyarakat,     kepolisian mempunyai peran untuk menerima laporan  Masyarakat dan menindak   lanjuti   terhadap   laporan  masyarakat   tersebut hingga ke proses  Penyidikan sebagaimana Peraturan  Kepala    Kepolisian    Negara  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2019  Tentang  Penyidikan Tindak Pidana, yang  mana berdasarkan peraturan   tersebut   penyidik   berhak    untuk    melakukan tindakan  baik    pemanggilan,    pemeriksaan,    penangkapan, penahanan,     penyitaan     dan     juga pemberkasan    guna memberikan suatu  kepastian hukum baik  itu  tindakan yang diambil atau  langkah- langkah yang telah dilakukan dalam menindaklanjuti laporan pengaduan       masyarakat" (wawancara, 20 Juni 2020).
Selanjutnya menurut Bripka Jamil yang  menjabat selaku Penyidik  PPA Unit Polresta Banda Aceh mengatakan bahwa:
" Ketika menerima laporan dari  masyarakat terkait Kekerasan Perempuan dan  Anak,  pihak  kepolisian lebih dulu menerima laporan   pengaduan   masyarakat   yang    telah    melakukan laporan   pengaduan kepada   pihak    SPKT,     selanjutnya masyarakat yang  membuat laporan barn di arahkan ke Unit PPA untuk dimintai keterangannya, diproses, lalu  dilakukan penyelidikan/  penyidikan lebih  lanjut.  Setelah semua tahap sudah  dilakukan  maka  pihak   Unit  PPA  baru  melengkapi segala  bentu  administrasi yang    diperlukan  seperti   surat perintah tugas,  surat  perintah penyelidikan/ penyidikan,  dan  lain sebagainya" (wawancara, 20 Juni 2020).
Dari wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa  peran Kepolisian diatur Dalam Undang-undang  negara  Republik  Indonesia  Nomor2  tahun  2020  Pasal    13  tentang  Tugas  Pokok Kepolisian, dan  Peran Kepolisian dalam  Penanggulangan   Pengaduan  Masyarakat,   kepolisian mempunyai peran untuk menerima laporan Masyarakat dan  menindak  lanjuti terhadap laporan masyarakat  tersebut  hingga  ke  proses  Penyidikan  sebagaimana Peraturan  Kepala   Kepolisian Negara  Republik  Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang  mana berdasarkan peraturan tersebut   penyidik berhak untuk  melakukan tindakan baik  pemanggilan, pemeriksaan,  penangkapan,  penahanan,  penyitaan  dan  juga  pemberkasan guna  memberikan suatu kepastian hukum baik  itu  tindakan yang diambil atau langkah-langkah yang  telah  dilakukan dalam  menindaklanjuti  laporan pengaduan masyarakat.
Ketika     menenma   laporan   dari   masyarakat   terkait    Kekerasan Perempuan  dan  Anak, pihak   kepolisian  lebih   dulu   menerima  laporan pengaduan  masyarakat yang  telah   melakukan laporan pengaduan  kepada pihak  SPKT, selanjutnya masyarakat yang membuat laporan baru di arahkan  ke  Unit  PPA  untuk    dimintai  keterangannya,  diproses,  lalu  dilakukan penyelidikan/penyidikan lebih lanjut. Setelah semua tahap sudah dilakukan maka pihak  Unit  PPA baru  melengkapi segala   bentu  administrasi yang  diperlukan   seperti  surat  perintah   tugas,   surat
perintah  penyelidikan/ penyidikan, dan lain  sebagainya. Terkait hal  tersebut Ipda  Puti Rahmadiani S.Tr.K selaku  Kanit PPA Polresta Banda  Aceh, mengatakan bahwa:
"Kepolisian  mengharapkan   jika   ada   kekerasan   terhadap perempuan  dan   anak,    agar    segera dilaporkan   (jangan dibiarkan sering  terjadi kekerasan),  Banyak  terdengar kabar  bahwa  sering sekali terjadi  kekerasan terhadap perempuan dan   anak   namun   karena   tidak    ada   laopran  resmi   dari masyarakat kepada pihak  kepolisian sehingga kasus tersebut tidak  bisa ditindaklanjuti" (wawancara, 20 Juni  2020).
Selanjutnya  Brigadir  Delvia  Selaku  Penyidik  di  Unit  PPA  Polresta  Banda  Aceh  juga mengatakan Bahwa:
“ Kepolisian unit  PPA   berusaha  untuk  menjadi   maksimal, tetapi maksimalnya atau tidak,  tergantung dari  masyarakat yang  menilai,  kepolisian dalam menangani  kasus  kekerasan terhadap   perempuan   dan anak    juga   selalu    melibatkan polwan,   P2TP2A,   Psikologi,   LBH,  Dinas   Sosial   dan   yang  paling utama dorongan dari keluarga korban ” (wawancara, 20 Juni 2020).
Dari  hasil  wawancara  tersebut  penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa  Saat  menangani Kepolisian  mengharapkan  jika  ada    kekerasan  terhadap  perempuan  dan    anak,    agar    segera dilaporkan (jangan  dibiarkan sering  terjadi  kekerasan), Banyak    terdengar  kabar   bahwa  sering sekali   terjadi   kekerasan  terhadap perempuan dan  anak  namun karena tidak  ada  laopran resmi dari  masyarakat kepada pihak  kepolisian sehingga kasus tersebut tidak bisa  ditindaklanjuti dan selanjutnya  Kepolisian  unit   PPA  berusaha untuk  menjadi  maksimal,  tetapi maksimalnya atau tidak,  tergantung dari  masyarakat yang  menilai,  kepolisian dalam menangani  kasus  kekerasan terhadap perempuan dan  anak  juga selalu  melibatkan  polwan,  P2TP2A,  Psikologi,  LBH,  Dinas Sosial  dan yang   paling utama  dorongan dari  keluarga korban,  Dalam hal  ini  Mega  Wulandari selaku Korban Kekerasan terhadap Perempuan juga menambahkan:
"Kekerasan terhadap Perempuan dalam rumah tangga seringkali terjadi terutama dari faktor ekonomi yang tidak memadai sehingga timbul percecokkan antara suami istri, sehingga saat suami tersulut emosi, istrilah yang  menjadi korban kekerasan terhadap perempuan,  hal itu  yang  saya  alami  dalam rumah tangga  saya, namun  saya    enggan   melaporkan   kepihak kepolisian karena  memikirkan  nasib   anak,   namun  hal  ini sudah terjadi  beberapa kali  pada diri   saya,  sehingga  saya sudah tidak  tahan lagi  dan  melaporkan suami saya  kepihak berwajib." (wawancara, 21 Juni 2020).
Selanjutnya    Yunita     selaku     Korban   Kekerasan   terhadap    Anak, mengatakan bahwa:
"Kekerasan  terhadap  anak,    seringkali  terjadi  ketika  hilangnya  pengawasan  orang  tua    terhadap  anak terutama  ketika  anak-anak   sedang bermain,  hal  ini  tentunya  dimanfaatkan  oleh pelaku  seksual  terhadap anak   dengan  iming-iming diberi permen atau uang jajan, hal ini yang  pernah dialami oleh Yunita  selaku korban Kekerasan terhadap anak."  (wawancara, 21 Juni 2020).
Dari  wawancara  tersebut  penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa  Kekerasan  terhadap Perempuan  dalam  rumah  tangga  sering kali   terjadi terutama  dari faktor ekonomi yang  tidak memadai  sehingga  timbul  percecokkan  antara  suami  istri,  sehingga  saat    suami    tersulut  emosi, istrilah yang  menjadi korban kekerasan terhadap perempuan, hal itu yang  saya  alami  dalam rumah
tangga saya,  namun saya   enggan melaporkan  kepihak kepolisian karena  memikirkan nasib   anak, namun hal  ini  sudah terjadi beberapa kali  pada diri  saya, sehingga saya  sudah tidak  tahan lagi dan    melaporkan  suami  saya    kepihak  berwajib  dan    selanjutnya  Kekerasan  terhadap  anak, seringkali terjadi ketika hilangnya pengawasan orang tua  terhadap anak  terutama ketika anak-anak sedang bermain, hal  ini tentunya dimanfaatkan oleh  pelaku  seksual terhadap  anak   dengan  iming- iming  diberi  permen  atau  uang  jajan,  hal    ini  yang    pernah  dialami  oleh    Yunita    selaku  korban Kekerasan  terhadap  anak.    Selanjutnya  Ipda   Puti  Rahmadiani  S.Tr.K  selaku    Kanit PPA  Polresta Banda Aceh mengatakan Bahwa:
"Waktu  yang   dibutuhkan  untu  menangani  atau  melengkapi Kasus  kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak  Yaitu 2 minggu akan  selesai  jika  dengan pemeriksaan terhadap  pelaku,  korban dan  saksi  tidak terhambat dan  1  bulan akan  selesai  berkas dan sudah dilimpahkan ke jaksa" (wawancara, 20 Juni 2020).
Selanjutnya  Bripka  Jamil  yang    menjabat  selaku  Penyidik  Unit  PPA  Polresta  Banda    Aceh mengatakan Bahwa :
"Penanganan kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan anak belum optimal dikarenakan banyaknya korban yang tidak melapor kepihak kepolisian, hal ini dikarenakan banyak terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak itu dikalangan keluarga, yang tentunya permasalahan tersebut diharapkan dapat diselesaikan secara keluarga  namun  kami  menghimbau  kepada  seluruh  masyarakat  apabila  kejadian  tersebut  sudah  berulang diharapkan segera melapor ke pihak kepolisian" (wawancara, 20 Juni 2020).
Dari  wawancara    tersebut    penulis    dapat    menyimpulkan    bahwa  Penanganan  kasus Kekerasan terhadap  Perempuan  dan   anak  belum optimal dikarenakan banyaknya korban yang tidak  melapor  kepihak  kepolisian,  hal    ini  dikarenakan  banyak  terjadi  kekerasan  terhadap perempuan dan anak  itu dikalangan keluarga,  yang  tentunya permasalahan tersebut diharapkan dapat diselesaikan secara  keluarga namun kami  menghimbau kepada seluruh masyarakat   apabila kejadian   tersebut  sudah  berulang  diharapkan  segera melapor ke pihak  kepolisian dan Waktu yang  dibutuhkan untu menangani atau melengkapi Kasus  kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak,  yaitu  2 minggu akan  selesai  jika  dengan pemeriksaan terhadap pelaku, korban dan  saksi tidak terhambat dan  1 bulan akan  selesai berkas dan sudah dilimpahkan ke jaksa.
Hambatan  Unit  PPA  Kepolisian  Resor  Kota  Banda  Aceh  dalam  menangani  tindak  pidana kekerasan perempuan dan  anak. Tujuan  pelayanan publik  pada  dasarnya  adalah memuaskan masyarakat. Mencapai kepuasan itu, maka  kualitas  pelayanan   prima   tercermin   dari transparansi, yakni      pelayanan  yang  bersifat  terbuka,  mudah  dan  dapat  diakses  semua  pihak  yang membutuhkan dan  disediakan secara   memadai serta   mudah dimengerti.
Akuntabilitas yaitu  pelayanan  yang   dapat  dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisional,  yaitu pelayanan yang   sesuai   dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan  penerima pelayanan dengan tetap  berpegang pada  prinsip efisiensi dan efektivitas. Keempat. partisipatif, yaitu  pelayanan yang  dapat mendorong peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan  aspirasi,  kebutuhan masyarakat.
Hambatan dalam penanganan Kasus  Kekerasan Terhadap Perempuan  dan Anak,  pihak  Unit PPA  Polresta  Banda  Aceh  tentu  memiliki  beberapa  kendala  yang  belum  terselesaikan,  namun disamping  kendala  atau  hambatan  tersebut  tentu  ada  juga  faktor  yang    mendukung  untuk penanganan Kasus  Kekerasan Terhadap Perempuan dan  Anak  ini. Mengenai hambatan dan  faktor pendukung manajemen Unit PPA  Polresta Banda   Aceh, Ipda   Puti  Rahmadiani S.Tr.K selaku Kanit PPA Polresta Banda  Aceh mengatakan bahwa:
"Ketika    menangani  kasus  Kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak    ini  ada  beberapa  hal  yang  menjadi hambatan dalam penyelesaian kasus tersebut, seperti ketika pihak  kepolisian telah melakukan penyidikan namun  korban ingin  mencabut laporan kepolisian  sehingga  kasus  ini   tidak   bisa   ditangani/  diproses sampai  akhir,  Hambatan  lainnya  yaitu  keterbatasan  Sumber  Daya  Manusia      serta        Keterbatasan Ketersedian   Anggaran" (wawancara, 20 Juni 2020).
Selanjutnya Brigadir Delvia  Selaku  Penyidik di Unit  PPA  Polresta Banda Aceh Mengatakan bahwa:
"Pada kasus  Kekerasan terhadap perempuan dan  anak, hal yang paling  sering   terjadi  adalah  ketika  para korban  tidak   berani secara terbuka terhadap  penyidik terkait kasus  kekerasan yang dialaminya,  hal   ini disebabkan  mungkin    rasa      traumatik    yang dialami  oleh korban,  serta  rasa  malu    yang   dirasakan  oleh korban,  apalagi    apabila  tersangkanya    itu    berasal    dari      keluarga    sendiri  seperti  suami  tersangka." (wawancara, 20 Juni 2020).
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  terlihat  bahwa  Ketika menangani kasus  Kekerasan terhadap perempuan dan  anak ini ada beberapa hal yang  menjadi hambatan dalam penyelesaian kasus tersebut, seperti ketika pihak  kepolisian telah melakukan penyidikan namun korban ingin mencabut laporan kepolisian sehingga kasus ini  tidak   bisa  ditangani/diproses  sampai  akhir. Selain itu   Pada   kasus Kekerasan terhadap  perempuan dan  anak,  hal  yang  paling sering terjadi   adalah ketika para korban tidak   berani secara   terbuka terhadap  penyidik terkait kasus kekerasan  yang dialaminya,  hal   ini  disebabkan  mungkin  rasa   traumatik  yang dialami oleh  korban, serta  rasa malu  yang  dirasakan oleh  korban, apalagi apabila tersangkanya itu berasal dari  keluarga sendiri seperti  suami  tersangka.  Selain    hambatan  atau  kendala,  terdapat  juga  faktor  pendukung  dalam penanganan kasus   kekerasan terhadap  perempuan  dan   anak.   Mega  Wulandari selaku korban perempuan mengatakan bahwa:
"Faktor  yang   menyebabkan  saya   malu  menceritakan kejadian seluruhnya kepada penyidik dikarenakan tersangka yang   saya laporkan  adalah  suami   saya   sendiri,   disamping  itu   ruangan dalam  tempat penyidikan  juga    terlalu    terbuka    sehingga    saya  malu  menceritakan  kronologi  kejadian  sebenarnya" (wawancara, 21 Juni 2020).
Selanjutnya   Mirza    Selaku   Saksi   dalam   Kasus    Kekerasan   terhadap Perempuan dan Anak, beliau mengatakan bahwa:
"Saya    selaku  saksi    sebenarnya  hanya  mellihat  kejadian  tersebut  namun    saya        tidak        memiliki kelengkapan   alat   bukti  untuk memberi  keterangan  lebih   sehingga  saya   pribadi  sebenarnya malas berurusan dengan hukum." (wawancara, 21 Juni 2020).
Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Faktor yang    menyebabkan saya   malu    menceritakan  kejadian   seluruhnya   kepada penyidik dikarenakan tersangka yang saya  laporkan adalah suami saya  sendiri, disamping itu  ruangan dalam tempat penyidikan juga terlalu  terbuka  sehingga  saya    malu  menceritakan  kronologi  kejadian  sebenarnya.Selanjutnya Brigadir Delvia Selaku  Penyidik di Unit PPA Polresta Banda  Aceh mengatakan bahwa:
"Untuk   sejauh    ini    personil   penyidik   dalam   menangani kekerasan terhadap perempuan dan  anak cukup, Karena Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan  Anak  tidak  terlalu banyak kita  terima laporan, namun isu  yang  berkembang dilapangan banyak   terjadi   tindak   pidana   terhadap   kasus   kekerasan terhadap perempuan dan  anak,  oleh karena itu perlunya optimalisasi pelayanan." (wawancara, 20 Juni 2020).
Selanjutnya   Bripka   Jamil   yang    menjabat   selaku    Penyidik  Unit   PPA Polresta Banda Aceh menambahkan bahwa:
"Upaya  yang    dilakukan  oleh    pihak  kepolisian  yaitu  Melakukan  mediasi  antara  korban,  pelaku  dan keluarganya, Untuk meningkatkan kedepannya agar  memberikan sosialisasi hukum kepada masyarakat, kemudian  kerjasama  antara  kepolisian  dan  aparatur  desa    untuk  mensosialisasi  tentang  hukum, Hambatan  Lainnya  yaitu  Pengetahuan  masyarakat  mengenai  lembaga-lemnbaga    yang      menangani korban  tindak  pidana  kekerasan dalam rumah tangga masih kurang dan   kurangnya peran serta aktif dari  masyarakat apabila mengetahui adanya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga" (wawancara, 20 Juni 2020).
Berdasarkan  hasil    wawancara  diatas  dapat  dijelaskan  bahwa  Untuk  sejauh  iru  personil penyidik  dalam  menangani  kekerasan  terhadap    perempuan  dan  anak      cukup,    Karena  Kasus kekerasan terhadap Perempuan  dan   Anak   tidak terlalu banyak kita  terima   laporan,  namun isu yang   berkembang dilapangan banyak tetjadi tindak pidana terhadap kasus   kekerasan terhadap perempuan dan   anak,  oleh   karena  itu   perlunya  optimalisasi  pelayanan,  Upaya  yang dilakukan oleh  pihak    kepolisian  yaitu  Melakukan  mediasi  antara  korban,  pelaku  dan    keluarganya,  Untuk meningkatkan  kedepannya  agar    memberikan  sosialisasi  hukum    kepada  masyarakat,  kemudian kerjasama  antara kepolisian dan aparatur desa untuk mensosialisasi tentang hukum.

## PEMBAHASAN
Optimalisasi  Pelayanan  Kepolisian  dalam  Menangani  Tindak  Pidana  Kekerasan Perempuan dan Ana k
Berdasarkan  Hasil  temuan  dilapangan  belum  optimalnya  pelayanan  kasus  kekerasan terhadap perempuan dan anak salah satunya adalah belum adanya ruangan khusus pemeriksaaan atau  penyidikan  terkait  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak,  hal  ini  mengakibatkan korban tidak leluasa untuk menceritakan kejadiannya di karenakan malu terhadap orang lain yang berada disekitarnya. Adapun faktor lainnya yang mengakibatankan belum optimalnya pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, salah satunya adalah faktor Perlindungan Hukum. Perlindungan  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  anak  dalam  proses  peradilan  pidana dimaksudkan, agar terpenuhi hak-haknya sebagai anak yang merupakan salah satu tujuan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Dukungan dari lembaga yang terkait merupakan hal yang sangat diperlukan agar korban tidak trauma terhadap kejadian tersebut.
Optimalisasi Pelayanan Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Perempuan dan Anak perlu dilakukan mengingat Anak dan Perempuan sebagai kesatuan Generasi Bangsa yag tidak  dapat  dipisahkan,  Kekerasan  terhadap  Perempuan  dan  Anak  harus  segera  diatasi,  untuk mengatasi  permasalahan  yang  dihadapi  anak  telah  disahkan  payung  hukum  Perlindungan  Anak yang  bertujuan  untuk  menjamin  terpenuhinya  hak  -  hak  anak  agar  anak  dapat  hidup,  tumbuh berkembang  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  harkat  dan  martabat  kemanusiaan  serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi terhadap anak dan perempuan, inilah payung  hukum  yang  digunakan  oleh  pihak  kepolisian  untuk  menidaklanjuti  Laporan  kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

## Hambatan Unit  PPA  Kepolisian Resor  Kota  Banda  Aceh  dalam  menangani tindak pidana kekerasan perempuan dan anak
Hambatan-hambatan  Kepolisian  Resor  Kota  Banda  Aceh  dalam  menangani  tindak  pidana kekerasan perempuan dan anak ada dua hambatan yaitu hambatan dari luar (eksternal) dari dari dalam ( internal), antara lain: Hambatan dari dalam yang meliputi Anggaran, keterbatasan Sumber Daya Manusia dan ketersediaan sarana dan prasaana sehingga pada saat proses penyidikan belum dapat  dilakukan  secara  optimal.,  sedangkan  untuk  hambatan  eksternalnya  yaitu  Pengetahuan masyarakat  mengenai  lembaga-lembaga  yang  menangani  korban  tindak pidana  kekerasan  dalam rumah tangga masih kurang dan kurangnya peran serta aktif dari masyarakat apabila mengetahui adanya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
Hambatan  Unit  PPA  Kepolisian  Resor  Kota  Banda  Aceh  dalam  menangani  tindak  pidana kekerasan  perempuan  dan  anak  yaitu  pada  Pelaksanaan  pemeriksaan  tindak  pidana  kekerasan dalam rumah tangga terkadang dihadapkan pada suatu kasus yang sulit dan rurnit. Maka dengan itu,  para  penyidik  dituntut  untuk  mempunyai  keahlian  khusus  dan  ketrampilan.  Selain  itu  juga diperlukan  pengalaman  dengan  cara  belajar  dari  seniornya  dilapangan.  Dalam  melakukan penyidikan  pastilah  tidak  selalu  berjalan  lancar  dan  kadang  menemui  berbagai  hambatan. Hambatan-hambatan inilah yang membuat penyidik kesulitan dalam mengungkap suatu kasus atau membuat jelas suatu perkara pidana. Oleh karena itu Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu membuat Momerendum of Understanding (MOU) dengan
lembaga  terkait  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak,  hal  ini  dilakukan  agar terbanggunnya sinergitas lembaga  dalam menanggani kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di wilaya hukum Polresta Banda Aceh.

## REFERENSI
Andini, T. M. (2019). Identifikasi Kejadian Kekerasan Pada Anak Di Kota Malang. Jurnal Perempuan dan Anak , 2 (1), 13-28.
Bowman,  J.  S.,  &  West,  J.  P.  (2018). Public  service  ethics:  Individual  and  institutional  responsibilities . Routledge.
Chapman, R. (Ed.). (2019). Ethics in public service for the new millennium . Routledge.
Cheymetova, V. A., & Scherbakov, V. V. (2017). Methodological approaches to managerial efficiency evaluation of organization. Espacios, Venezuela , 38 (48).
Christensen, R. K., Paarlberg, L., & Perry, J. L. (2017). Public service motivation research: Lessons for practice. Public Administration Review , 77 (4), 529-542.
Ishak,  T.,  Kurniawan,  R.,  &  Zainuddin,  Z.  (2019).  Implementasi  Model  Pembelajaran  Flipped Classroom  Guna  Meningkatkan  Interaksi  Belajar  Mahasiswa  pada  Mata  Kuliah  Manajemen Informasi dan E-Administrasi. Edcomtech Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan , 4 (2), 109-119.
Jensen,  U.  T.,  &  Vestergaard,  C.  F.  (2017).  Public  service  motivation  and  public  service  behaviors:
Testing  the  moderating  effect  of  tenure. Journal  of  Public  Administration  Research  and Theory , 27 (1), 52-67.
Kosasih, A. (2018). Optimalisasi Pelayanan Publik melalui Peningkatan Kinerja Pegawai pada PDAM
Tirta Kerta Raharja. Journal of Government and Civil Society , 2 (1), 51-62.
Makarov, V., Skvortsova, I., & Latyshev, R. (2018). To the problem of effective organization of pro- curement  activities  of  construction  companies.  In MATEC  Web  of  Conferences (Vol.  170,  p. 01008). EDP Sciences.
Munandar,  J.  M.,  Kartika,  L.,  Permanasari,  Y.,  Indrawan,  R.  D.,  Andrianto,  M.  S.,  Siregar,  E.,  ...  & Kusumawardhani,  Y. (2018). PENGANTAR MANAJEMEN:  Panduan  Komprehensif  Pengelolaan Organisasi . PT Penerbit IPB Press.
Nova,  Y.,  &  Harahap,  T.  K.  (2017). Penyelenggaraan  Pelayanan  Terhadap  Perempuan  Dan  Anak  Kasus Korban  Kejahatan  Kekerasan  Di  Polres  Kabupaten  Padang  Pariaman (Doctoral  dissertation,  Riau University).
Perera,  C.  J.,  Zainuddin,  Z.,  Piaw,  C.  Y.,  Cheah,  K.  S.,  &  Asirvatham,  D.  (2020).  The  Pedagogical Frontiers of Urban Higher Education: Blended Learning and Co-Lecturing. Education and Urban Society , 52 (9), 1305-1329.
Pishchukhin, A. M., & Akhmedyanova, G. F. (2019, October). Optimal organization of multi-profile production. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1333, No. 7, p. 072020). IOP Publishing. Rukayat,  Y.  (2018).  Kualitas  pelayanan  publik  bidang  administrasi  kependudukan  di  kecamatan pasirjambu. Jurnal Ilmiah Magister Administrasi , 11 (2).
Santalova, M., Balahanova, D., Kuizheva, S., Lesnikova, E., & Trunova, E. (2017, December). Effective tools  for  management  of  organization.  In Perspectives  on  the  use  of  New  Information  and Communication Technology (ICT) in the Modern Economy (pp. 537-545). Springer, Cham.
Schucan Bird, K., & Shemilt, I. (2019). The crime, mental health, and economic impacts of prearrest diversion of people with mental health problems: A systematic review. Criminal Behaviour and Mental Health , 29 (3), 142-156.
Smith, G. T. (2017). Institutional Intelligence: How to Build an Effective Organization . InterVarsity Press. Soviati,  B.  M.,  Fakhruddin,  F., &  Ilyas,  I.  (2017). Pembinaan Anak  Rentan  Tindak Kriminal  melalui Kube  pada  Anak  Binaan  PSMP  Antasena  Magelang. Journal  of  Nonformal  Education  and Community Empowerment , 1 (2), 128-136.
Suandi,  S.  (2019).  Analisis  Kepuasan  Masyarakat  terhadap  Pelayanan  Publik  Berdasarkan  Indeks Kepuasan  Masyarakat  di  Kantor  Kecamatan  Belitang  Kabupaten  OKU  Timur. Jurnal  Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) , 1 (2), 13-22.
Sugijokanto, S. (2014). Cegah Kekerasan Pada Anak . Elex Media Komputindo.