## PARADIGMA ARKEOLOGI PUBLIK DAN UNDANG-UNDANG CAGAR BUDAYA 2010
Daud Aris Tanudirjo Departemen Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta E-mail: daud.tanudirdjo@ugm.ac.id

## ABSTRAK
Tulisan  ini  mendiskusikan  beberapa  masalah  konseptual  UUCB  2010  dan implikasinya, terutama dari perspektif Arkeologi Publik. Titik tolak diskusi ini adalah  apakah  konsep  dasar  dalam  paradigma  Arkeologi  Publik  telah diakomodasi  dalam  UUCB  2010  ini?  Paradigma  Arkeologi  Publik  dipilih untuk menyoroti  penerapan  UUCB  2010  karena  disebutkan  sebagai  salah satu alasan utama  penggantian  UU  RI  nomor  5  Tahun  1992  tentang  Benda Cagar  Budaya  dengan  UUCB  2010  ini.
Kata  kunci:  arkeologi,  arkeologi  publik,  paradigma  arkeologi  publik,  cagar budaya

## ABSTRACT
This  article  discusses  certain  conceptual  problems  of  the  2010  Cultural Property  Law  and  their  implications,  particularly  from  the  perspective  of public archaeology. The starting point of the discussion is a question whether the fundamental concept of public archaeology has been accommodated in the 2010 Cultural Property Law. The public archaeology paradigm was chosen to analyse the implementation of the 2010 Cultural Property Law, which stated one  of  the  main  reasons  for  replacing  Law  No.  5  Year  1992  on  Cultural Property Goods of the Republic of Indonesia with the 2010 Cultural Property Law was based on this paradigm.
Keywords: archaeology, public archaeology, the public archaeology paradigm cultural heritage

## PENDAHULUAN
Pada  tanggal  24  November  2010,  Pemerintah  Indonesia  menetapkan Undang-  Undang  Republik  Indonesia  nomor  11  Tahun  2010  tentang  Cagar Budaya  (selanjutnya:  UUCB  2010)  sebagai  pengganti  Undang-Undang
Republik  Indonesia  nomor  5  Tahun  1992  tentang  Benda  Cagar  Budaya. Penggantian  ini  dilandaskan  pada  paradigma  baru  yang  lebih  menekankan pada pengelolaan kawasan, peran serta masyarakat, desentralisasi pemerintahan, serta perkembangan dan tuntutan hukum (Penjelasan atas  UUCB 2010,  Umum).  Alasan  tersebut  tentu  memberikan  harapan  yang  besar  untuk terwujudnya  pelestarian  warisan  budaya  yang  lebih  berkiblat  pada kepentingan  masyarakat luas atau Arkeologi Publik, daripada sekedar mengabdi pada  kepentingan  pemerintah  dan  keilmuan  arkeologi  (a.l.  Tanudirjo,  2000; 2003).
Namun,  setelah  penerapan  UUCB  2010  berlangsung  selama  lebih  dari 10  tahun,  amat  dirasakan  bagaimana  harapan  akan  semakin  meningkatnya peran  serta  masyarakat yang lebih besar tampaknya terasa jauh panggang dari api. Barangkali  memang  benar  bahwa  salah  satu  penyebabnya  adalah  belum terbitnya  Peraturan  Pemerintah yang semestinya mengatur pelaksanaan UUCB 2010 secara lebih rinci.  Padahal,  Ketentuan  Penutup  Undang-Undang  ini  (Bab III,  pasal  117)  mengamanatkan  agar  peraturan  pelaksanaan  itu  harus  sudah ditetapkan  paling  lambat  1  (satu)  tahun  setelah UUB 2010 itu diundangkan. Tidak  dapat  diketahui  apa  yang  sesungguhnya  terjadi  dengan  Rancangan Peraturan  Pemerintah,  sehingga  belum  dapat  ditetapkan.  Meskipun  begitu, barangkali ketiadaan Peraturan Pemerintah untuk pelaksanaan UUCB  2010  ini tentu  bukan  satu-satunya  alasan  yang  menciptakan  situasi  ini.  Memang  tidak dapat  diingkari,  sejak  sebelum  UUCB  2010  ini  ditetapkan  pun  sebenarnya telah  teridentifikasi  sejumlah  masalah  konseptual  maupun  kendala  yang berpotensi  muncul  dalam  penerapannya  (Tanudirjo,  2010).  Kini,  rupanya permasalahan yang muncul dari  waktu ke waktu semakin merisaukan, sehingga membutuhkan perhatian lebih serius.
Tulisan  ini  mendiskusikan  beberapa  masalah  konseptual  UUCB  2010  dan implikasinya, terutama dari perspektif Arkeologi Publik. Pertanyaan dasar yang menjadi  titik  tolak  diskusi  ini  adalah  apakah  konsep  dasar  dalam  paradigma Arkeologi  Publik  telah  diakomodasi  dalam  UUCB  2010  ini?  Paradigma Arkeologi  Publik  dipilih  untuk  menyoroti  penerapan  UUCB  2010  karena disebutkan  sebagai  salah  satu  alasan  utama  penggantian  UU  RI  nomor  5 Tahun  1992  tentang  Benda  Cagar  Budaya  (selanjutnya:  UUCB  1992)  dengan UUCB  2010  ini. Jawaban  terhadap  pertanyaan  refleksif  ini  diharapkan  dapat menjadi  bahan  pemikiran  bersama  untuk  mencari  solusi  yang  lebih  baik tentunya.

## Perkembangan Arkeologi Publik
Sesungguhnya,  kesadaran  bahwa  arkeologi  dan  kajian  tentang  warisan budaya  tidak dapat  dilepaskan  dari  keingintahuan  masyarakat  sudah  ada  sejak minat  terhadap “barang -barang kuno” itu hadir. Hal ini jelas dari penelusuran sejarah Arkeologi sebagai  ilmu (baca a.l Daniel, 1982; Renfrew dan Bahn, 2004) yang  menunjukkan  bahwa  kemunculan  bidang  kajian  ini  didorong  oleh keinginan  berbagi  pengetahuan  tentang  misteri  asal  usul  dan  masa  lampau manusia.  Bahkan,  sejak  akhir  abad  ke-16,  para  pemerhati  kepurbakalaan  di berbagai  negara  di  Eropa  telah  membentuk  perkumpulan  atau  komunitas pelestarian  kepurbakalaan  nasional.  Kesadaran  itu  pun  sudah  ada  ketika lembaga pemerhati ilmu dan seni pertama di Indonesia, Koninklijk Bataviaasche Genootschap  van  Kunsten  en  Wetenschappen, didirikan  komunitas  Eropa pada  tahun  1778 di Batavia. Lembaga yang mengumpulkan dan memamerkan koleksi  seni  dan  benda  kuno  dari  seantero  Nusantara  ini  mendeklarasikan tujuan  pendiriannya  untuk  kepentingan  publik  (Supardi,  et  al  2004).  Namun, tentu yang dimaksud “publik” dalam  konteks itu lebih terbatas pada kelompok peminat  itu  sendiri,  dan  tidak  merujuk  pada “masyarakat luas”  yang sebenarnya. Bahkan, tidak  jarang  pemerintah  pun  mengaku  sebagai “publik”, karena merasa mewakili kepentingan masyakarat atau publik  (Merriman, 2004: 1-2).  Sifat  Arkeologi  yang  lebih  memperhatikan “kelompok sendiri”, baik itu para  antikuarian,  akademisi,  maupun  pemerintah,  dan  tetap  asyik  dengan mereka sendiri ternyata bertahan hingga pertengahan abad ke-20.  Keadaan ini sempat  dicela oleh seorang tokoh arkeologi mashur, Grahame Clark, ketika dia menulis dalam  bukunya Archaeology and Society (1939), demikian:
“This can be stated in a nut shell by  saying that archaeology has outgrown private  enterprise.  To  be  conducted  adequately  in  the  face  of  modern requirement  it  must  be  social  enterprise  supported  by  community  and directed by those best qualified to do so” (Clark, 1960: 211)
Namun,  himbauan  Clark  untuk  melibatkan  masyarakat  dalam  kerja arkeologi  rupanya  belum  cukup  menggugah  para  ahli  arkeologi  dari keasyikannya  hingga  beberapa dasawarsa lalu. Baru pada 1970-an, kepentingan masyarakat dalam Arkeologi  secara serius diwujudkan sebagai Arkeologi Publik dan  pertama  kali  diperkenalkan  oleh  Charles  McGimsey  (1972)  di  Amerika. Kemunculan  Arkeologi  Publik  dikaitkan  dengan  apa  yang  dikenal  sebagai Cultural  Resource  Management  (McGimsey  dan  Davis,  1977),  yaitu  upaya penataan kembali kinerja Arkeologi sebagai reaksi dari kegiatan arkeologi  yang dirasa  sangat  eksploratif.  Keadaan  ini  muncul  setelah  ada  kewajiban  untuk melakukan kajian arkeologi sebelum pelaksanaan suatu proyek yang mengubah lahan  atau  lanskap  sebagaimana  ditetapkan  oleh  undang-undang  pelindungan
tinggalan  sejarah  dan  budaya  baik  di  tingkat  federal  maupun  negara  bagian (Jameson, 2004: 21;  Schiffer dan Gumerman, 1977: 3 – 17). Kegiatan arkeologi seperti  itu  dikenal  sebagai contract  archaeology  atau  salvage  archaeology, yang  umumnya  dikerjakan  konsultan  swasta. Bagi sejumlah pakar arkeologi, cara  kerja  arkeologi  kontrak  itu  dianggap  kurang  memperhatikan  kelestarian sumber daya arkeologi untuk masyarakat dan generasi  mendatang.  Karena  itu, CRM hadir untuk mengendalikan kegiatan itu dengan  mengangkat isu tentang hak dan kepentingan masyarakat terhadap tinggalan masa  lampau mereka. CRM bekerja  dengan  anggapan  bahwa  sumberdaya  arkeologi  bersifat  terbatas,  tak teperbaharui,  dan  bersifat  kontekstual,  sehingga  ada  kebutuhan  untuk melestarikan ( to conserve) dan juga mengelola (to manage) sumberdaya tersebut agar  pemanfaatannya  untuk  sejarah,  ilmu  pengetahuan,  dan  kepentingan masyarakat  dapat  lebih  terjamin  (McGimsey  dan  Davis,  1977;  Fowler,  1982; Schiffer dan Gumerman,  1977: xix).
Kurang  lebih  selama  satu  dasawarsa  selanjutnya,  kiprah  arkeologi publik  mengalami  pergeseran,  dari semula  melestarikan dan mengelola  untuk kepentingan  masyarakat  lalu  meningkat  dengan  melibatkan  langsung masyarakat  terutama  melalui  program  edukasi  dan  interpretasi  (Jameson, 2004:  21 – 22).  Arkeologi  publik  lebih  mencurahkan  perhatiannya  untuk mengenali  dan  mengomunikasikan  manfaat  kajian  masa  lampau  untuk masyarakat daripada sekedar menghasilkan  pengetahuan masa  lampau.  Dalam konteks  itu,  masyarakat  yang  semakin  kritis  acap  kali  mempertanyakan: “sesungguhnya masa  lampau  itu  milik siapa”? Jawabnya  jelas,  bahwa  masa lampau  adalah untuk semua umat manusia, karena manusia dan peradabannya saat  ini  tidak  lain  adalah  hasil  interaksi  beragam  budaya  masa  lampau  (Little, 2002:  3 – 4;  Renfrew dan  Bahn,  2004:  547 – 556).  Jawaban  ini  menyadarkan mereka bahwa mereka berhak  untuk menafsirkan  masa  lampau dari  perspektif mereka  dan  terbuka  untuk  menyuarakan  pandangan  mereka  itu,  sehingga terciptalah  Arkeologi  Publik  yang  plural  dan multivokal (Hodder, 1999: 159 – 161; Smith, 2006: 102 – 103).
Dalam  dasawarsa  terakhir  ini,  di  banyak  tempat  semakin  berkembang Arkeologi  Publik  yang  aktif  melibatan  komunitas,  baik  yang  memiliki kesamaan  latar  belakang  sejarah-budaya, jender, minat khusus (hobi), tempat tinggal, etnisitas maupun asal-usul.  Arkeologi  Publik  pun  kadang  kini  telah bergeser  menjadi  Arkeologi  Komunitas.  Walaupun  ada  beragam  tujuan  dan bentuk  kegiatan,  kiprah  Arkeologi  Komunitas  akan  selalu  dicirikan  dengan adanya  kerjasama  yang  erat  antara  komunitas  setempat  dengan  praktisi arkeologi. Mereka bekerja bersama-sama baik dalam memaknai,  memanfaatkan, melestarikan,  dan  mengelola  tinggalan  masa  lampau  dengan  cara  demokratis.
Artinya,  praktik  Arkeologi  Komunitas  selalu  didasari  oleh  kesetaraan,  saling menghargai, dan berbagi tanggungjawab, tanpa ada yang mendominasi (Marshall, 2002;  Moshenska  dan  Dhanjal,  2011:  2 – 3).  Praktisi  Arkeologi  lebih menempatkan diri  sebagai fasilitator, mitra kerja, atau teman belajar masyarakat.
Perkembangan  Arkeologi  Publik  di  Indonesia  rupanya  mengikuti  pola yang  tidak  jauh  berbeda  dengan  yang  terjadi  USA.  Sejak  tahun  1980-an, perhatian  sejumlah  ahli  arkeologi  tidak  lagi  terpusat  pada „keasyikan“ kerja arkeologi  itu  sendiri,  tetapi  mereka  mulai  membuka “jendela” ilmunya  untuk berperan  serta  dalam  pelestarian  lingkungan  yang sedang marak di Indonesia ketika  itu.  Seperti  diketahui  kepedulian  luas  akan  dampak  pembangunan terhadap  lingkungan  telah  mendorong  pemerintah  Indonesia  menerbitkan Undang  Undang  RI  no.  4  Tahun  1982  tentang  Ketentuan-ketentuan  Pokok Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  yang  antara  lain  mewajibkan  pemrakarsa pembangunan  untuk  melakukan  analisis  dampak  lingkungan,  termasuk  di bidang  cagar  budaya.  Arkeologi  mulai  ikut  serta  dalam  kajian  dampak lingkungan  di  sejumlah  proyek  besar  pemerintah,  terutama  pembangunan waduk-waduk besar yang berpotensi  menggenangi sejumlah situs arkeologi (a.l. Panggabean, 1983; 1985; Mundarjito, 1983).  Pada  tahap  ini,  peran  Prof. Dr. Mundardjito  sangat  penting  sebagai  perintis  kegiatan  arkeologi  yang  mirip dengan contract  archaeology  dan  CRM  di  USA  itu.  Hal  ini  tidak  lepas  dari kedekatan  beliau  dengan  tokoh-tokoh  lingkungan  hidup,  seperti  Prof.  Dr. Emil  Salim  (Menteri  Lingkungan  Hidup  1978 – 1993),  Prof.  Dr.  Otto Soemarwoto,  dan  juga  Prof.Dr.  Koesnadi  Hardjasoemantri,  SH  (Mundardjito, 2009, pers.comm11;  baca  juga  Kusumohartono,  1986:  81).  Namun,  kegiatan seperti  itu  masih  bersifat  sporadis  dan  sangat  terbatas  dilakukan  oleh  ahli arkeologi  tertentu.  Dapat  dikatakan,  hingga  saat  itu  sebenarnya  filosofi  dan konsep  Arkeologi  Publik  belum  banyak  diresapi  oleh  para  peneliti  Arkeologi dan  kesenjangan  hubungan  antara  Arkeologi  dan  masyarakat  masih  amat kentara.  Namun,  Prof.  Dr.  Mundardjito  rupanya  cukup  konsisten  dengan pilihannya untuk terus bekerja dengan kesadaran untuk lebih peduli dan dekat pada  masyarakat. Tidak mengherankan apabila beliau juga dikenal begitu luas di  luar  bidang  Arkeologi.  Di  lingkungan  arkeologi  Indonesia  sendiri,  beliau juga  dikenal  selalu  dekat  dengan  murid  dan  generasi  muda  arkeologi  pada umumnya,  sehingga  pandangannya  cukup berpengaruh pada generasi arkeologi berikutnya.  Mulai  tahun  1990-an,  publikasi  mengenai  kebutuhan  pelibatan masyarakat  dalam  secara  luas  di  kalangan  arkeologi  baru  mulai  semakin banyak  (a.l.Kusumohartono,  1993;  Tanudirjo,  1994/1995;  Tanudirjo, 1998). Itu pun masih seringkali dipandang sebelah mata oleh mayoritas ahli  arkeologi saat itu.
Perubahan  yang  cukup  penting  dalam  mempersepsikan  warisan  budaya di  Indonesia terjadi pasca-reformasi 1998, karena beberapa faktor penyebabnya. Pertama,  pengaruh  pemikiran  pasca-modernisme  yang  menggugat  dominasi pemikiran Barat dan  praksisnya  dalam  kajian  Arkeologi  maupun  pelestarian warisan  budaya  mulai  memengaruhi  Indonesia.  Pengaruh  ini  telah  memicu faktor  berikutnya  yaitu  semakin  meningkatnya  kesadaran  dan  kepedulian masyarakat  Indonesia  terhadap  warisan  budaya mereka, sehingga itikad untuk ikut berperan serta dalam pelestariannya amat  menguat (Tanudirjo, 2013: 73 – 74;  Wellfelt,  2015:  74 – 75).  Dorongan  ini  antara  lain  telah  menghasilkan inisiatif  pendirian  lembaga  dan  organisasi  peduli  warisan  budaya  di  berbagai tempat  dan  daerah  yang  lalu  tergabung  dalam  Jaringan  Pelestarian  Pusaka Indonesia. Inisiatif dan jejaring hubungan masyarakat peduli warisan budaya ini begitu  kuat,  sehingga  mampu  menghasilkan  Piagam  Pelestarian  Pusaka Indonesia 2003 yang dideklarasikan oleh Jaringan Pelestarian Pusaka Indonesia bersama International  Council  on  Monuments  and  Sites  (ICOMOS)  Indonesia dengan  dukungan  dari  Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI.
Faktor  ketiga,  suasana  politik  pasca-Reformasi  1998  yang  lebih demokratis  telah  ikut  menciptakan  pra-kondisi  untuk  lahirnya  kebijakan warisan  budaya  yang  lebih  mendorong  kedekatan  Arkeologi  dengan masyarakat. Situasi ini setidaknya terjadi  ketika pemerintah memutuskan untuk menggabungkan bidang kebudayaan dalam satu  kementerian dengan pariwisata. Kebijakan  ini  telah  mengarahkan  kiprah  Arkeologi  untuk  melakukan  kajian yang  lebih  pragmatis  guna  mendukung  pemanfaatan  warisan  budaya  untuk kepentingan  di  luar  keilmuan  dan  pelestarian  Arkeologi,  terutama  pariwisata tentunya. Bahkan, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional yang semula fokus  pada penelitian  arkeologi  keilmuan  pun  akhirnya  juga  didorong  untuk  melakukan kajian CRM (Harkatiningsih et al, 2010: 6 dan 171; Tanudirjo, 2011: 3)
Meskipun dorongan untuk mendekatkan Arkeologi dan masyarakat telah didasari  oleh  itikad  baik  dari  kedua  pihak,  ternyata  proses  pendekatan  tidak selalu  berjalan  mulus  tanpa  persoalan.  Sejumlah  percikan  konflik  pun kadangkala  tidak  terelakkan,  misalnya pada kasus pengelolaan Situs Sangiran, kawasan Majapahit di Trowulan, situs  Benteng Somba Opu, dan Kawasan Candi Borobudur  untuk  menyebut  beberapa  contoh  (Tanudirjo,  2011:  5;  Tanudirjo, 2013: 72 – 79). Percikan-percikan konflik itu  sesungguhnya  lebih  berakar  dari belum  adanya “kesepakatan” mengenai  hakekat  warisan  budaya  dan  cagar budaya  serta  pelestariannya.  Hal  itu  setidaknya  tercermin  dari  keengganan komunitas  pelestari  untuk  menggunakan  istilah  warisan  budaya  atau  cagar budaya,  tetapi  memilih  kata ‘pusaka budaya’ untuk  mewadahi  konsep “ heritage ”. Bahkan  dalam  Piagam  yang  dideklarasikan  pun  tercantum
keprihatinan dengam cara-  cara memperlakukan warisan budaya. Dalam situasi yang masih belum cukup kondusif  itu,  upaya merevisi  atau  bahkan  menyusun kembali undang-undang cagar budaya  dilakukan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan  Rakyat.  Penyiapan  RUU  Cagar  Budaya ini memakan waktu cukup lama  dan  baru  berhasil  ditetapkan  pada  tahun  2010.  Mengingat  situasi  yang mengiringi  kelahiran  UUCB  yang  baru  itu,  kiranya  cukup  dapat  dipahami apabila nuansa paradigma lama yang bersandarkan pada hegemoni  pemerintah (pusat) masih terasa kuat, meskipun telah disesuaikan dengan paradigma  baru, Arkeologi Publik.

## Sejumlah Masalah Konseptual
Tidak  dapat  disangkal,  dalam  UUCB  2010  peran  serta  setiap  orang  dan masyarakat  telah mendapat perhatian jauh lebih besar daripada dalam UUBCB 1992.  Tidak  kurang dari  25  ayat  yang  tersebar  dalam  sejumlah  pasal  di  dalam UUCB 2010 mengatur  beragam hak dan peran serta yang dapat dilakukan oleh setiap orang atau masyarakat  dalam pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya. Peran  serta  itu  dapat  dilakukan  sejak  pendaftaran  (nominasi),  pencarian, penyelamatan,  pengamanan,  pemilikan,  pendanaaan,  hingga  pengelolaannya. Bahkan, di dalam UUCB 2010 ini diatur pula  adanya insentif, kompensasi, dan penghargaan bagi setiap orang atau masyarakat yang  terlibat  dalam  pelestarian. Semua  itu  setidaknya  membuktikan  UUCB  2010  telah  mewadahi  dan menghargai  hak-hak  maupun  partisipasi  masyarakat  lebih  baik  daripada perangkat hukum sebelumnya.
Selain itu, UUCB 2010 juga telah mengamanatkan pendelegasian sejumlah kewenangan  kepada  pemerintah  daerah.  Kewenangan  yang  diberikan  kepada pemerintah  daerah,  baik  pada  tingkat  provinsi  maupun  kabupaten/kota, antara  lain  adalah  melakukan  pengumpulan  data,  penetapan,  pemeringkatan, pelestarian,  dan pengelolaan termasuk  inisiasi  kerjasama.  Bahkan, kewenangan  juga  diberikan  untuk  memberi penghargaan, merumuskan etika pelestarian dan menyusun peraturan daerah  sesuai kondisi daerahnya.
Tentu  perubahan-perubahan  yang  sudah  dilakukan  tersebut  harus diapresiasi  sebagai  upaya  untuk  mewujudkan  Arkeologi  Publik  dan  Otonomi Daerah.  Namun  bagaimana pun juga, apabila dicermati  lebih mendalam, hak- hak  dan  peran  serta  setiap  orang,  masyarakat  dan  pemerintah  daerah  yang telah  diatur  ternyata  lebih  terbatas  pada  ranah  pelaksanaan  pelestarian  dan pengelolaan  cagar  budaya  daripada  mewujudkan  esensi “filosofi” atau  dasar konseptual dari Arkeologi Publik dan otonomi.  Salah satu dasar konseptual yang
menonjol dalam Arkeologi Publik, yaitu wacana  penentuan cagar budaya, nilai penting, dan kriterianya, justru belum terwadahi dalam  UUCB 2010 ini.
Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya Arkeologi Publik atau kemudian  dikenal  juga  sebagai  Arkeologi  Komunitas  amat  mengutamakan prinsip  kesetaraan,  saling  menghargai,  dan  terbuka  terhadap  berbagai pandangan dalam memaknai, memanfaatkan, dan melestarikan warisan budaya. Bagi  masyarakat  (Amar,  2019:  2),  nilai  atau  arti  penting  warisan  budaya  atau cagar  budaya  sesungguhnya  lebih  banyak  ditentukan  oleh  dua  hal  utama. Pertama,  bagaimana  komunitas  itu  merasakan  hubungan  mereka  dengan warisan  budaya  sehingga  tumbuh  rasa  memiliki.  Kedua,  bagaimana  mereka mendudukkan  warisan  budaya  dalam  kehidupan  nyata,  sehingga  tumbuh perasaan  ikatan  khusus  jika  berhubungan  dengannya  ( sense  of  place).  Karena itu,  setiap  komunitas  tentu  memiliki  pengertian  dan  penilaian  khas  tentang warisan  budaya  atau  cagar  budaya  mereka,  termasuk  kriterianya.  Batasan  dan kriteria  Cagar  Budaya  yang  terlalu  ketat  seperti  ditetapkan  dalam  Ketentuan Umum  Pasal  1  butir  1  hingga butir 6, serta Kriteria Cagar Budaya dalam Pasal 5 hingga Pasal 10 UUCB 2010 justru telah menghilangkan hak masyarakat untuk menentukan  sendiri  ragam  dan  nilai-  nilai  warisan  budaya  yang  perlu dilestarikan.  Selain  itu,  penentuan  kriteria  yang  ketat  tentu  akan “menyeragamkan” warisan  budaya  yang  dilestarikan.  Suatu  keputusan  yang amat kontradiktif dengan azas Bhineka Tunggal Ika yang disebut dalam Pasal 2 butir a  UUCB 2010.
Seperti  diketahui,  dalam  UUCB  2010  yang  dimaksudkan “cagar budaya” adalah “ warisan  budaya  bersifat  kebendaan  berupa  Benda  Cagar Budaya, Bangunan  Cagar  Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat  dan/atau  di  air  yang  perlu  dilestarikan keberadaannya  karena memiliki  nilai  penting  bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan,  agama,  dan/atau  kebudayaan …….” Ketentuan seperti itu sudah cukup  lama  dianggap  kurang  relevan  bagi  pelestarian  dalam  pemikiran Arkeologi  Publik  yang  semakin  berkembang.  Dalam  kerangka  pikir Arkeologi  Publik,  batasan  cagar  budaya  seperti  dalam  UUCB  2010  itu termasuk  apa  yang  disebut  sebagai Authorised  Heritage  Discourse  (AHD), yaitu  wacana  warisan  budaya  hasil  pengaruh  dominasi  rasionalitas  Barat yang  lebih  mengutamakan  unsur  bendawi (materialistik) warisan budaya dan penentuan  statusnya  oleh  pemegang  kewenangan  atau  otoritas  tertentu  (a.l. akademisi, ahli, atau pemerintah) yang  seringkali justru berada di luar budaya itu  sendiri.  AHD  dilatari  cukup  kuat  oleh  konsep “monumentalitas” atau tetenger  pengingat  peristiwa  atau  tokoh  masa  lalu  dan  konsep  estetika, sehingga wujud bendawi menjadi unsur yang begitu penting. Padahal, warisan
budaya  ( heritage)  seharusnya  dilihat  sebagai  proses  negosiasi  nilai-nilai  sosial untuk  menciptakan  atau  memperbarui  jati  diri  ( creation  and  recreation  of identity) suatu  komunitas di masa kini, bukan masalah kebendaannya (Smith, 2006: 3).
Kehadiran AHD dalam kebijakan dan praktik pelestarian dan pengelolaan warisan  budaya  biasanya  akan  ditandai  dengan  serangkaian  konsep  yang diterapkan  dalam  kebijakan  itu.  Secara  konseptual,  AHD  hampir  selalu beranggapan bahwa warisan budaya  adalah  entitas  bendawi  ( material),  dapat berupa  objek,  bangunan,  situs,  atau  wilayah  yang  dapat  dibatasi,  diukur, direkam, dan lalu ditempatkan dalam suatu daftar  tertentu ( register), baik pada tingkat  lokal,  nasional,  atau  internasional.  Warisan  budaya  dianggap  pasti mengandung nilai tertentu yang dapat ditemukan melalui kajian. Nilai-nilai itu diyakini  sebagai  makna  simbolis  yang “dibawa” dari  masa  lampau.  Karena kandungan  nilai  tertentu  itu,  maka  entitas  bendawi  itu  haruslah  diteruskan sebagai  warisan  ( patrimony)  kepada  generasi  selanjutnya  dalam  keadaan aslinya.  Untuk  mengetahui  arti  atau  nilai  penting  warisan  budaya  perlu ditunjuk pihak  berwenang  (otoritas)  yang  memiliki  keahlian  dan  kemampuan mengkaji  nilai  penting  itu.  Dalam  narasi  kebangsaan,  warisan  budaya  yang dinilai  unggul  akan  dijadikan  jati  diri  bangsa  yang  bersifat  elitis  dan mendominasi,  sehingga “meniadakan” pemaknaannya  sebagai  jatidiri  setempat atau  minoritas.  Dengan  begitu,  AHD  seringkali  mengabaikan  makna  dan penggunaan  di  luar  ketentuan  yang  sudah  digariskan  oleh  otoritas  (penguasa atau  para  ahli)  dan  menuduh  pemaknaan  dan  pemanfaatan  yang  berbeda  itu sebagai  penyalahgunaan (Smith, 2006: 29 – 34).
Apabila  ditelisik  secara  seksama,  tampaknya  serangkaian  konsep  AHD tadi  memang  terasa  keberadaannya  dalam  sejumlah  ketentuan  dalam  UUCB 2010.  Dalam  rumusan “cagar budaya” setidaknya  ada  dua  konsep  AHD  yang terkandung di  dalamnya,  yaitu  cagar  budaya  adalah “ warisan  budaya  bersifat kebendaan ” dan “ memiliki  nilai  penting  bagi  sejarah,  ilmu  pengetahuan, pendidikan,  agama,  dan/atau  kebudayaan ”. Kelemahan  penggunaan  konsep cagar  budaya  dalam UUCB  2010  yang dibatasi  pada  hanya wujud “kebendaan” sebenarnya  sudah  diingatkan  sebelum  UU  tersebut  ditetapkan  (Agung,  2010; lihat  juga  Tanudirjo,  2010:  1-2).  Karena,  pada  dasarnya konsep warisan budaya itu  tidak  lagi  memisahkan  antara  wujud  bendawi  ( tangible)  dan  tak-bendawi ( intangible). Bahkan, dari sudut pandang kajian warisan budaya saat ini  diakui bahwa pada hakekatnya “semua warisan budaya itu tak- bendawi” (Smith, 2011). Dalam  Piagam  Pelestarian  Pusaka  Indonesia  2003,  yang  dapat  dianggap mewakili  aspirasi  masyarakat  luas,  telah  disepakati  bahwa “pusaka budaya” (baca: cagar budaya)  meliputi “yang bendawi maupun tak bendawi”. Kenyataan
ini  membuktikan  bahwa  UUCB  2010  masih  kuat  menganut  AHD  yang berakibat meniadakan aspirasi atau suara  masyarakat.
Dalam  UUCB  2010  ini,  nilai  penting  cagar  budaya  telah  dipatok  hanya lima saja  yaitu sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Tidak diketahui  dengan pasti dasar penalaran yang digunakan untuk mematok lima nilai penting ini. Barangkali nilai penting ini hanya turunan dari ketentuan lama  yaitu Monumenten  Ordonantie  1931  dan  UUCB  1992  yang  masih bernuansa  kolonial,  hanya  dengan  sedikit  penyesuaian.  Pembatasan  ini  tentu mengabaikan  keragaman  nilai  penting  warisan  budaya  yang  begitu  luas (bandingkan  Schiffer  dan  Gumerman,  1977).  Bahkan,  lima  nilai  penting  ini mengingkari  kenyataan  adanya  nilai  penting  ekonomi  yang  amat  menonjol dewasa  ini  (Smith,  2005:  5,  25)  dan  sudah  diakui  di  Indonesia  sejak  1980 ketika PT.  Taman Wisata  Candi  Borobudur dan  Prambanan  (BUMN) ditunjuk sebagai  pengelola  cagar  budaya.  Lagipula,  pada  butir  d  bagian  menimbang  di UUCB  2010  ini  pun  telah  disebutkan perlunya keseimbangan aspek ideologis, akademis,  ekologis,  dan  ekonomis  agar  pemanfaatan  cagar  budaya  dapat menyejahterakan  masyarakat.  Artinya,  nilai  ekonomis cagar budaya itu diakui ada dan nyata, hanya saja dianggap tidak layak untuk  menentukan  status  cagar budaya.  Dengan  demikian,  apabila  masyarakat  menghargai  suatu  warisan budaya  penting  karena  bernilai  ekonomis,  maka  tidak  akan  dapat  ditetapkan sebagai cagar budaya. Akibatnya, warisan budaya sebagai modal ekonomi  tidak akan lestari.
Konsep  AHD  lainnya  yang  diterapkan  dalam  UUCB  2010  adalah penunjukan  otoritas tertentu untuk menentukan nilai penting warisan budaya agar layak ditetapkan  sebagai  cagar  budaya.  Konsep  ini  tertuang  dalam  UUCB 2010  Pasal  33  ayat  1  yang  menunjuk Tim  Ahli Cagar Budaya sebagai otoritas untuk  mengkaji  kelayakan  sebagai  Cagar  Budaya  dan  peringkatnya,  serta penghapusan  status  Cagar  Budaya.  Anggota  tim  ini  harus  memiliki  sertifikat kompetensi  (Pasal  1  butir  13),  sedangkan  sertifikasi  itu  ditentukan  oleh pemerintah  pusat.  Artinya,  dapat  atau  tidaknya  suatu  warisan  budaya  dapat ditetapkan menjadi cagar budaya ditentukan oleh otoritas pusat, bukan otonomi daerah  lagi.  Apalagi,  baik  dalam  mekanisme  kerja  maupun  pembekalan sertifikasi, tidak  ada  arahan  bagi  tim  ahli  untuk  mengakomodasi  nilai  penting bagi masyarakat melalui  konsultasi publik. Dapat diduga, kerjasama antara ahli cagar  budaya  dan  masyarakat  tidak berjalan dengan baik dan masyarakat tetap saja  tidak  dapat  berperan  untuk  menentukan  cagar  budaya  mereka  sendiri. Selain  itu,  antara  frekuensi  sertifikasi  dan  kebutuhan  jumlah  tim  ahli  tidak seimbang.  Akibatnya,  proses  penetapan  cagar  budaya  di  banyak  daerah terhambat, karen tidak memiliki tim ahli cagar budaya.
Penetapan  kriteria  cagar  budaya  yang  ketat  dalam  UUCB  2010, terutama  pada  Pasal  5,  9  dan  10  adalah  juga  bentuk  AHD.  Kriteria  umum cagar  budaya  yang  paling  sedikit  berusia  50  tahun,  misalnya,  tidak  jelas rujukannya  kecuali  hanya  turunan  dari Monumenten  Ordonantie  1931  dari masa kolonial. Bagi Arkeologi Publik, masa lalu tidak  ada batasan yang jelas dan warisan  budaya  adalah  proses  yang  terbentuk  pada  setiap  waktu.  Bahkan, sejarah  pun  kini  mendiskusikan “ history  of  the  present ” (Hartog,  2005:  7), sementara  Arkeologi  membahas “ contemporary  past ” (Harrison  dan  Schofield, 2009).  Dengan  demikian,  kriteria  usia  50  tahun  tidak  relevan  lagi.  Kriteria “situs” (Pasal  9)  yang  mensyaratkan  adanya “benda, struktur,  atau  bangunan cagar budaya” di lokasi itu  juga  menimbulkan  persoalan  bagi  masyarakat.  Bagi mereka,  fenomena  alam  seperti  bukit,  gunung,  batu  besar,  bekas palagan (medan  perang),  dan  alun-alun  tanpa  ada  budaya  bendawi  seringkali merupakan  bagian  sejarah,  identitas,  dan  warisan  budaya.  Sengketa  Situs Badigul  di  Bogor,  Jawa  Barat,  yang  diyakini  oleh  masyarakat  sebagai  situs penting Kerajaan Pakuan, meskipun tidak ada jejak bendawinya, dapat menjadi contoh  perbedaan  kriteria  antara  otoritas  dan  masyarakat.  Kini  Situs  Badigul sudah  menjadi  padang  golf  dan  perumahan  elite  karena  tidak  ditetapkan sebagai  cagar  budaya. Banyak palagan yang menjadi bukti penting perjuangan mempertahankan  Kemerdekaan RI juga tidak mungkin ditetapkan sebagai cagar budaya karena tidak lagi  mengandung cagar budaya, meskipun lekat erat dalam memori koleksi masyarakat  setempat.  Nasib  yang  sama  juga  akan  dialami  oleh tempat  keramat  yang  mempunyai  arti amat penting bagi komunitas tradisional, tetapi tanpa bukti kebendaan.
Kriteria “Kawasan Cagar Budaya” juga  bermasalah  karena  syarat  yang terlalu  ketat,  yaitu  terdiri  atas  6  (enam)  syarat  akumulatif  (Pasal  10). Masalahnya,  keenam  syarat  tadi  tumpang  tindih  dan  tidak  mudah  untuk dipenuhi  semuanya.  Bahkan,  Situs  Manusia  Purba  Sangiran  yang  sudah ditetapkan  sebagai warisan  dunia  pun  tidak  memenuhi  syarat  UUCB  2010 sebagai kawasan sebagaimana ditetapkan dalam  Keputusan Menteri Pendidikan dan  Kebudayaan  No  019/M/2015.  Situs  ini  bukan  lanskap  budaya  bentukan manusia  seperti  yang  disyaratkan  (Pasal  10  butir  b).  Selain  itu, suatu lanskap budaya tidak selalu harus memiliki tinggalan bendawi atau situs cagar  budaya. Sawah terasering Jatiluwih yang  telah ditetapkan UNESCO sebagai bagian dari lanskap  budaya  Provinsi  Bali  pun  tidak  memiliki  situs  cagar  budaya  (Pasal  10 butir  a)  maupun  lapisan  tanah  terbenam  yang  mengandung  bukti  kegiatan manusia  (Pasal  10  butir  f).  Apalagi,  UNESCO  pun  mengakui  fenomena  alam tanpa  budaya  bendawi  dapat merupakan  lanskap  budaya,  disebut “ associative cultural  landscape ”, jika  fenomena  alam itu terkait erat dengan kepercayaan,
seni, atau budaya masyarakat tertentu (World  Heritage  Center  UNESCO,  2019: 83).  Kriteria  yang  ketat  dan  tumpang  tindih  seperti  ditunjukkan di atas tentu tidak  saja  akan  membungkam  suara  masyarakat  tentang  warisan  budayanya sendiri, tetapi juga merintangi upaya pelestarian yang lebih baik.
Alasan untuk pemeringkatan cagar budaya dan penentuan rambu-rambu setiap  peringkat juga tidak jelas landasan pikirnya. Bisa jadi ini juga merupakan wujud  dari  konsep  AHD yang selalu mengangkat warisan budaya  unggul  atau terbaik  menjadi  jati  diri  bangsa  dan  layak  dijadikan  peringkat  nasional,  dan seakan  lalu  meniadakan  hubungan  warisan  budaya  itu  dengan  masyarakat setempat  (daerah)  sebagai  penyungsungnya.  Sulit  dipahami  juga  sistem peringkat cagar budaya lalu dikaitkan  dengan  sistem  administrasi  kewilayahan (provinsi,  kabupaten/kota).  Padahal,  wilayah  administrasi  tidak  selalu  dapat mewakili  komunitas  atau  masyarakat  yang “memiliki” cagar  budaya  itu. Semestinya,  peringkat  lebih  ditentukan  oleh  kualitas  nilai  cagar  budaya yang tumbuh dari hubungan antara cagar budaya dan masyarakatnya.  Alternatifnya, peringkat  ditentukan  oleh  tingkat  kebutuhan  pelestarian  cagar  budaya  itu. Semakin  tinggi  kebutuhan  pelestariannya  semakin  tinggi  pula  peringkatnya. Karena  itu, cagar budaya yang keterancamannya tinggi semestinya tidak justru menjadi  cagar  budaya  peringkat  kabupaten/kota  (Pasal  44  butir  c),  tetapi semestinya  diberikan  peringkat  nasional.  Dengan  demikian,  cagar  budaya  itu akan  mendapat  perhatian  dan  dukungan yang lebih luas. Kebijakan seperti itu akan  dapat  mewujudkan “warisan budaya  untuk  semua,  dan  semua  untuk warisan budaya” (Tanudirjo, 2003).

## PENUTUP
Beberapa  contoh  kasus  yang  dibahas  di  atas  dengan  cukup  jelas menunjukkan  bahwa  UUCB  2010  masih  belum  dijiwai  dengan  semangat Arkeologi  Publik  dan  belum sepenuhnya  mewadahi  konsep  dasar paradigmanya.  UUCB  masih  lebih  banyak  mengikuti  paradigma  lama  yang didasari  oleh Authorised  Heritage  Discourse.  Karena  itu,  UUCB  2010  belum memberikan cukup keleluasaan bagi masyarakat untuk menentukan  sendiri apa saja warisan budaya yang bernilai bagi mereka dan layak dilestarikan, nilai-nilai apa  yang  disematkan  kepada  warisan  budaya  itu,  serta  bagaimana  cara  terbaik untuk melestarikan dan mewariskan nilai-nilai itu kepada generasi berikutnya.
Mungkin  kini  sudah saatnya, UUCB 2010 ditinjau kembali dengan lebih seksama  dan  demokratis.  Perlu  dipikirkan  kembali  kebijakan  dan  cara pelestarian  yang  lebih  inklusif,  luwes,  dan  partisipatoris,  sehingga  akan  dapat memberikan  peluang  terciptanya kerjasama, kesetaraan, toleransi, inovasi, dan
tanggungjawab bersama yang  bermuara  pada  kelestarian  aneka  ragam  warisan budaya  sebagai  jati diri  bersama  cerminan sifat Bhinneka Tunggal Ika bangsa Indonesia.

## REFERENSI
Agung. 2010.  DPR RI Jaring Aspirasi Untuk Draft RUU Cagar Budaya, Berita Universitas Gadjah  Mada .  Senin,  11  Oktober  2010,  diunduh  tanggal  1  November  2021  dari
laman
https://ugm.ac.id/id/berita/2685-dpr-ri-jaring-aspirasi-untuk-draft-ruu- cagar-budaya
Clark, G. 1960. Archaeology and Society . 3rd edition. Methuen & Co. London.  Daniel, G.
1982. A Short History of Archaeology . Thames and Hudson. London
Fowler, D.D.  1982. Cultural Resources Management, dalam M.B. Schiffer (ed.), Advances in Archaeological Method and Theory Vol. 5 (1982). Academic Press. Hlm. 1-50
Harkatiningsih, N. et al (eds.). 2010. Arkeologi Indonesia dalam Lintasan Zaman . Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional.
Harrison, R. dan J. Schofield. 2009. Archaeo-Ethnography, Auto-Archaeology:  Introducing Archaeologies of Contemporary Past”, Archaeologies Vol. 5 no. 2  August 2009: 185
– 209
Hartog, F.  2005. Time and Heritage. Museum international no. 227, vol. 27 no. 3: 7 – 18
Jameson,  J.H.  2004.  Public  Archaeology  in  the  United  States,  dalam  N.  Merrimen  (ed),
Public Archaeology . Routledge. Hlm. 21 – 58.
Jaringan Pelestarian Pusaka Indonesia dan ICOMOS Indonesia.  2003. Piagam  Pelestarian Pusaka Indonesia 2003.
Kusumohartono,  B.  M.  (1986).  Menuju  Perumusan  Peran  Serta  Arkeologi  dalam
Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Berkala Arkeologi , 7(2), 76 – 93. https://doi.org/10.30883/jba.v7i2.461
Kusumohartono,  B.  M.  (1993).  Penelitian  Arkeologi  Dalam  Konteks  Pengembangan
Sumberdaya Arkeologi. Berkala Arkeologi , 13 (2), 46 – 57.
https://doi.org/10.30883/jba.v13i2.576
Little, B.J. 2002. Archaeology as a Shared Vision, dalam B.J. Little (ed.), Public Benefits of Archaeology . University Press of Florida. Hlm. 3 – 19.
McGimsey, C.R.  1972. Public Archaeology . Seminar Press. New York.
McGimsey, C.R. dan H. Davis (ed.). 1977. The management of archeological resources: the Airlie House report (Special Publication of the Society for American Archeology). Washington (DC): Society for American Archaeology.
Merriman, N.  2004. Diversity and Dissonance in Public Archaeology, dalam N.  Merrimen (ed), Public Archaeology . Routledge. Hlm. 1 – 17
Moshenska, G. dan S. Dhanjal.  2011. Introduction: Introduction: Thinking About,  Talking About, and Doing Community Archaeology, dalam G. Moshenska dan  S.Dhanjal (eds.), Community Archaeology : Themes, Methods and Practices . Oxbow  Books. London. Hlm. 1 – 5.
Mundardjito.  1983.  Studi  Kelayakan  Arkeologi  di  Indonesia,  dalam Pertemuan  Ilmiah Arkeologi  III Ciloto,  23-28  Mei  1983.  Jakarta:  Proyek  Penelitian  Purbakala Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Panggabean, J et al. 1983. Pemukiman Arkeologi di Daerah Calon Genangan Waduk Cirata, Cianjur, Jawa Barat", dalam Pertemuan Ilmiah Arkeologi III Ciloto, 23-28 Mei 1983. Jakarta: Proyek Penelitian Purbakala Departemen Pendidikan dan  Kebudayaan.
Panggabean, J.R.I et al. 1985. "Laporan  Penelitian Arkeologi  di Daerah Calon Genangan Waduk Kedung Ombo Jawa Tengah" Berita Penelitian Arkeologi Nomor 31. Jakarta:
Proyek Penelitian Purbakala Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Renfrew, C. dan P. Bahn. 2004. Archaeology: Theories, Methods, and Practice . Thames and Hudson
Schiffer,  M.B.  dan  G.J.  Gumerman.  1977.  Cultural  Resource  Management,  dalam  M.B. Schiffer dan G.J. Gumerman (eds.), Conservation Archaeology, A Guide for Cultural
Resource Management Studies . Academic Press. Hlm. 3 – 17.
Smith, L.  2006. Uses of Heritage . Routledge
Smith, L.  2011. All heritage is Intangible . Reinwardt Acadeny.
Supardi,  N.  et  al.  2004. Sejarah  Kelembagaan  Kebudayaan  dalam  Pemerintah  dan Dinamikanya (Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata)
Tanudirjo, D.A, et al.  1993/1994. Laporan Penelitian Kualitas Penyajian Warisan  Budaya kepada  Masyarakat:  Studi  Kasus  Kajian  Manajemen  Sumber  Daya  Budaya  Candi Borobudur. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas Studi Sosial Universitas  Gadjah
Mada.
Tanudirjo,  D.A.  1998.  Cultural  Resource  Management  sebagai  Manajemen  Konflik,
Buletin Artefak , no. 19: 14 – 18. HIMA Fakultas Sastra UGM.
Tanudirjo,  D.A.  2000.  Reposisi  Arkeologi  dalam  Era  Global,  dalam  Supplemen Buletin Cagar Budaya vol. 1 no. 2 Juli 2000: 11 – 26
Tanudirjo,  D.A.  2003.  Warisan  Budaya  untuk  Semua:  Arah  Kebijakan  Warisan  Budaya
Untuk  Semua  Arah  Kebijakan  Pengelolaan  Warisan  Budaya  Indonesia  di  Masa Mendatang,  makalah  disampaikan  dalam  Kongres  Kebudayaan  V  di  Bukittinggi, Sumatera Barat 19 -23 Oktober 2003
Tanudirjo, D.A. 2010. Undang Undang Cagar Budaya  2010  dalam Perspektif Arkeologi, naskah paparan dalam Diskusi Pembahasan Undang-Undang tentang Cagar  Budaya
di Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Daerah Istimewa Yogyakarta di Bogem, Kalasan, Sleman, DI Yogyakarta, tanggal 27 November 2010 ( tidak diterbitkan ).
Tanudirjo, D.A. 2011. Arkeologi dan Masyarakat, dalam Sumijati AS dan T. Prasodjo  (eds.),
Arkeologi dan Publik . Balai Arkeologi Yogyakarta. Hlm. 2 – 12
Tanudirjo,  D.A.  2013.  Changing  Perspective  on  the  relationship  between  heritage, landscape, and local communities: A Lesson from Borobudur, dalam S. Brockwell,
S. O’Connor dan  D.  Byrn e  (eds), Transcending  the  Culture-Nature  Divide  in  Cultural Heritage . Terra Australia, 36: 65 – 81.
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 130.
Wellfelt,  E.  2015.  Heritage  in  Alor,  Sustaining  Local  Identity  in  a  Globalized  World, dalam S. Legene, B. Purwanto, dan H.S. Nordholdt (eds.), Sites, Bodies, and Stories: Imagining Indonesian History . Singapore: NUS Press. Hlm. 67 – 86
World Heritage Center UNESCO. 2019 .  Operational Guidelines for the Implementation of  the World Heritage Convention. Annex 3.
Yvonne Marshall. 2002. What is community archaeology? World Archaeology Vol. 34 (2): 211-219