## PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA YANG MELEKAT PADA HARTA BAWAAN (Studi Kasus Pengadilan Agama Polewali Mandar)
Syafriani Azzahra Suzaen 1 , Patimah 2 , Muh. Jamal Jamil 3 123 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email : amelzahra1723@gmail.com

## Abstrak
Indonesia merupakan negara hukum. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yang  berbunyi  Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum  yang  mengandung  pengertian bahwa  segala  tatanan  dalam  kehidupan  berbangsa  bermasyarakat  dan  bernegara didasarkan  atas  hukum  yang  berlaku.  Negara  hukum  yang  dianut  Indonesia  adalah negara hukum yang senantiasa mempertimbangkan segala Tindakan pada dua landasan. Yaitu,  dari  segi  kegunaan  dan  tujuannya  dan  dari  segi  landasan  hukumnya.  Sebagai negara  yang  berdasarkan  hukum,  maka  seluruh  kehidupan  masyarakat  di  atur  oleh hukum  perihal  termasuk  perkawinan,  perceraian,  dan  pembagian  harta.  Perkawinan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk keluarga sebagai ikatan yang sah menurut  hukum.  Akan  tetapi  perkawinan  tidak  hanya  menyangkut  pribadi  suami  dan istri  melainkan  menyangkut  segala  urusan  keluarga  dan  masyarakat.  Hakekatnya, perkawinan  adalah  sesuatu  yang  sakral  oleh  karena  itu  setiap  agana  tidak  lepas  dari kaidah-kaidah  perkawinan  dan  kaidah-kaidah  agama.  Harta  bersama  telah  dijelaskan dalam  Pasal  35  ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan,  yang  menjelaskan  bahwa  harta benda  yang  diperoleh  selama  perkawinan  menjadi  harta  bersama.  berdasarkan  pasal tersebut, bahwa harta bersama hanyalah meliputi harta benda yang diperoleh suami istri selama  perkawinan  saja.  Harta  benda  yang  diperoleh  diluar  dari  masa  perkawinan bukanlah harta bersama.
Kata Kunci : Harta, Perkawinan, Sengketa.

## Abstract
Indonesia is a state of law. In the 1945 Constitution Article 1 Paragraph 3 which reads that the State of Indonesia is a state of law which implies that all orders in the life of the nation,  society  and  state  are  based  on  applicable  law.  The  rule  of  law  adopted  by Indonesia is a rule of law that always considers all actions on two grounds. That is, in terms of its use and purpose and in terms of its legal basis. As a country based on law, all people’s lives are regulated by law regarding matters including marriage, divorce, and the division of property. Marriage is an activity intended to form a family as a legal bond  according  to  law.  However,  marriage  does  not  only  concern  the  individual husband  and  wife  but  also  concerns  all  family  and  community  affairs.  In  essence, marriage is something sacred, therefor every religion cannot be separated from the rules
Penyelesaian  Sengketa  Harta  Bersama  yang  Melekat Pada  Harta  Bawaan  (Studi  Kasus  Pengadilan  Agama Polewali Mandar)
Syafriani Azzahra Suzaen, Patimah, Muh. Jamal Jamil
of  marriage  and  religious  principles.  Join  assets  have  been  explained  in  Article  35 Paragraph  (1)  of  the  marriage  law,  which  explains  that  property  acquired  during marriage  becomes  joint  property.  Based  on  the  article,  joint  property  only  includes property acquired by husband an wife during marriage. Property acquired outside of the marriage period is not joint property.
Keywords:Property, Marriage, Dispute.

## A. Pendahuluan
Perkawinan atau nikah artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki  dan  perempuan  yang  bukan  muhrimnya  sehingga  menimbulkan  hak  dan kewajiban  antara  keduanya. 1 Menurut  Prof.  Dr.  Hazairin,  S.H  dalam  bukunya Hukum Kekeluargaan Nasional ,  mengatakan  inti  perkawinan  itu  adalah  hubungan  seksual.
Menurut beliau itu tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil contoh bila tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (‘iddah) untuk menikahi bekas istri itu dengan laki- laki  lain. 2 Menurut  Scholten  penulis  asal  Belanda  mengemukakan  bahwa  perkawinan adalah persekutuan antara seorang pria dan Wanita yang diakui oleh Negara untuk hidup bersama dengan kekal. 3
Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin anta seorang pria dan Wanita sebagai suami istri dengan  tujuan  membentuk  keluarga  yang  Bahagia  dan  kekal  berdasarkan  ketuhanan Yang Maha Esa. 4 Komunikasi dan Kerjasama antara suami dan istri dalam menjalankan hak  dan  kewajiban  untuk  mencapai  tujuan  dari  sebuah  pernikaha.  Kewajiban  adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang untuk mendapatkan haknya. Sedangkan hak  adalah  sesuatu  yag  harus  diterima  oleh  seseorang  setelah  melaksanakan kewajibannya.dalam Pasal 30 dan Pasal 34 suami istri wajib saling setia dan mencintai, hormat-menghormati dan saling memberi bantuan lahir dan batin.
1 Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng, fikih II (Makasssar: Alauddin Press, 2010), h. 2
2 Hazairin, Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia, (Jakarta: Tintamas, 1961), h. 6
3 R. Soetjo, Pluralisme Dalam Perundang-Undangan , h.35
4 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkara Perkawinan, Pasal 1 .
Penyelesaian Sengketa Harta Bersama yang Melekat Pada Harta Bawaan (Studi Kasus Pengadilan Agama Polewali Mandar)
Syafriani Azzahra Suzaen, Patimah, Muh. Jamal Jamil
Suatu  perkawinan  yang  sah  termasuk  bersatunya  harta  benda  yang  sudah ada  sebelum melakukan perkawinan. Dengan perkawinan antara suami dengan istri, maka harta benda mereka digabung menjadi satu. Dengan demikian suatu keluarga terdapat satu kekayaan harta milik bersama yang dikenal dengan harta bersama. 5 berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang  Perkawinan  telah  mengatur  mengenai  harta  benda  dalam  perkawinan tersebu. Ada dua jenis harta dalam perkawinan, yaitu harta bawaan dan harta bersama. harta  bawaan  ialah  harta  benda  milik  suami  atau  istri  yang  diperoleh  sebelum perkawinan atau yang diperoleh dari warisan atau hibah.
Fikih  islam  Indonesia  mengakui  adanya  harta  bersama  sebab  perkawinan  dianggap sebagai  bentuk  syirkah,  yaitu  Bersatu  berserikat  untuk  membentuk  rumah  tangga. Dengan kata lain adlah percampuran atau berserikatnya dua orang (calon mempelai laki- laki dan calon mempelai perempuan dalam akad nikah utnuk mengikat diri membentuk rumah tangga. Dengan perkawinan menjadikan san istri syirkatur rojuli filhayati (kongsi sekutu  seorang  suami  dalam  melayani  bahtera  hidup)  maka  antara  suani  istri  dapat terjadi syirkah abadan (perkongisan tidak terbatas). 6

## B. Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan ( fileld research ) yang dilakukan ditengah- tengah  objek  penelitian  guna  mengetahui  serta  memperoleh  data  secara  jelas 7 dengan menggunakan  metodologi  kualitatif  deskriptif.  Metodologi  kualitatif  sebagai  prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan atau dari bentuk  Tindakan  kebijakan. 8 Sumber  data  yang  digunakan  ialah  peraturan  perundang- undangan  dalam  hal  ini  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinanc Kompilasi  Hukum  Islam,  dan  lain  seperti  kitab-kitab  fikih,  literatur  yang  memiliki relevansi dengan penelitian ini, serta wawancara terhadap narasumber di lapangan.
5 J. Satrio, Hukum Harta Perkawinan, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991), h. 38
6 T.M. Hasbi Ash Shiddiqy, Pedoaman Rumah Tangga, (Medan: Pustaka Madju, 1952), h. 9.
7 Bisri Mustofa, Pedoman Penelitian Skripsi dan Thesis , (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2009), h. 3.
8 Lecy J. Moeleong¸ Metodologi Penelitian Kualitatif , (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2022), h. 112.
Penyelesaian  Sengketa  Harta  Bersama  yang  Melekat Pada  Harta  Bawaan  (Studi  Kasus  Pengadilan  Agama Polewali Mandar)
Syafriani Azzahra Suzaen, Patimah, Muh. Jamal Jamil

## C. Hasil dan Pembahasan
Menurut  Prof.  Dr.  Hazairin,  S.H  dalam  bukunya Hukum  Kekeluargaan  Nasional mengatakan inti perkawinan itu adalah hubungan seksual. Menurut beliau itu tidak ada nkah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil contoh bila tidak  ada  hubungan  seksual  antara  suami  istri,  maka  perlu  ada  tenggang  waktu menunggu  (‘iddah)  untuk  menikahi  bekas  istri  itu  dengan  laki-laki  lain. 9 Menurut Scholten  penulis  asal  Belanda  mengemukakan  bahwa  perkawinan  adalah  persekutuan antara  seorag  pria  dan  Wanita  yang  diakui  oleh  Negara  untuk  hidup  bersama  dengan kekal. 10 Suatu  perkawinan  yang  sah  termasuk  bersatunya  harta  benda  yang  sudah  ada sebelum  perkawinan.  Dengan  demikian  antara  suami  dengan  istri,  maka  harta  benda mereka  digabungkan  menjadi  satu.  Dengan  demikian  suatu  keluarga  terdapat  satu kekayaan harta milik bersama yang biasa dikenal dengan harta bersama. 11
Disaat  berlangsungnya  sebuah  perkawinan  maka  antara  suami  dan  istri  telah  terjalin dalam  suatu  hubungan  kekeluargaan.  Sehingga  diantara  suami  dan  istri  menghasilkan penghasilan bersama. maka akan timbul suatu harta kekayaan didalam keluarga tersebut. Harta kekayaan ddalam perkawinan dapat berupa harta yang telah dihasilkan oleh suami maupun  yang  dihasilkan  istri  pada  saat  perkawinan  atau  bisa  juga  merupakan  harta persatuan yang ada sejak setelah melakukan perkawinan tersebut, sebagaimana diketahui bahwa  setiap  perkawinan  masing-masing  pihak  dari  suami  atau  istri  mempunyai  harta yang diperoleh masing-masing sebelum melakukan akad nikah. 12
Jadi,  harta  kekayaan  dalam  perkawinan  yang  biasa  disebut  dengan syirkah ialah  harta yang diperoleh baik sendiri maupun bersama antara suami dan istri selama dalam ikatan perkawinan,  selanjutnya  disebut  harta  bersama.  harta  bersama  ini  biasa  disebut  dengan
9 Hazairin¸ Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia, (Jakarta: Tintamas, 1961), h. 6.
10 R. Soetjo Prawirohamidjojo, Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia, ( Surabaya: Airlangga University Press, 1988), h. 35.
11 J. Satrio, Hukum Perkawinan, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991), h. 38.
12 Supardin. “Faktor Sosial Budaya Dan Aturan Perundang-Undangan Pada Produk Pemikiran Hukum Islam.
“ Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 1.2 (2014).
Penyelesaian Sengketa Harta Bersama yang Melekat Pada Harta Bawaan (Studi Kasus Pengadilan Agama Polewali Mandar)
Syafriani Azzahra Suzaen, Patimah, Muh. Jamal Jamil
gonogini. Hal ini tanpa dipersoalkan terdaftar atas nama siapa pun. 13
Sayuti  Talib  dalam  bukunya Hukum  Keluarga  Islam yang  dikutip  oleh  Ahmad  Rofiq, mengemukakan  bahwa “harta  bersama adalah  harta  yang  diperoleh  selama  perkawinan diluar hadiah atas usaha bersama-sama atau sendiri-sendiri selama ikatan perkawinan. 14
Harta  bersama  dalam  perkawinan  adalah  seluruh  harta  yang  diperoleh  pada  saat perkawinan  terikat  sampai  perkawinan  putus.  Harta  bersama  dalam  perkawinan  diatur dalam  perundang-undangan.  Antara  lain  dalam  Undag-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam  peraturan  perundang-undangn  tersebut  dinyatakan,  jika  terjadi  perselisihan terhadap harta bersama penyelesaiannya adalah di Pengadilan. 15
1. Gugatan Dalam Hukum Acara Perdata
Gugatan  menurut  Sudikno  Mertokusumo  dalam  bukunya  Hukum  Acara  Perdata Indonesia adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa. Secara sederhana berisi mengenai  tuntutan  hak  dari  pihak  yang  berkepentingan  untuk  mendapatkan perlindungan  hukum  karena  dirinya  menderita  kerugian  akibat  perbuatan  pihak lain. 16 Dalam hukum acara perdata terdapat 3 jenis gugatan yaitu  gugatan voluntair atau  permohonan  biasa,  gugatan contentiosa atau  biasa  disebut  gugatan  yang mengandung sengketa, serta gugatan class action atau biasa disebut dengan gugatan kelompok.

## 2. Harta Pekawinan Menurut KHI Dan UU Perkawinan
Ada  tiga  konsep  yang  mengulas  mengenai  harta  nersama  dari  perspektif  Hukum Islam,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  dan  Hukum  Adat.  Ketika  terjadi
13 Supardin, Fikih Peradilan Agama Di Indonesia (Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu) (Cet. I; Makassar: Alauddin University Perss, 2014), h. 125.
14 M. Tahir Maloko, Dinamika Hukum Dalam Perkawinan (Alauddin University Press, 2012), h 141.
15 M. Sapuan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Harta Bersama (Studi Terhadap Putusan Pengadailan Agama Yogyakarta Nomor 160/Pdt.G/2005/PA.Yk. https://digilib.uin- suka.ac.id/id/eprint/3487/1/BAB%20I,V.pdf . Hal ii . (Diakses Kamis 3 Februari 2022)
16 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty Jogjakarta, 2009), h. 52.
Penyelesaian  Sengketa  Harta  Bersama  yang  Melekat Pada  Harta  Bawaan  (Studi  Kasus  Pengadilan  Agama Polewali Mandar)
Syafriani Azzahra Suzaen, Patimah, Muh. Jamal Jamil
perceraian  Kompilasi  Hukum  Islam  dan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata mengatur bahwa harta bersama akan dibagi dua setengah untuk suami dan setengah untuk istri, sedangkan menurut Hukum Adat pembagian harta bersama diatur secara berbeda dari satu wilayah dengan wilayah lainnya. 17
Dalam  pasal  35  Undang-Undang  Perkawinan  dikenal  harta  bersama.  dalam  pasal tersebut harta dalam perkawinan (rumah tangga) dibedakan menjadi:
1. harta yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi harta bersama dan
2.  harta  bawaan  masing-masing  suami  istri,  baik  harta  tersebut  diperoleh  sebelum menikah  atau  dalam  pernikahan  yang  diperoleh  masing-masing  sebagai  harta pribadi, contohnya hadiah atau warisan. Harta pribadi sepenuhnya berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
Dalam Al-Qur’an, sunah dan fikih tidak terlihat adanya harta bersama dalam suami istri  akan  tetapi  dalam  islam  dikenal  adanya  pemisahan  antara  suami  dan  istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur mengenai harta bersama atau harta gono  gini  Bab  XIII  tentang  Harta  Kekayaan  Dalam  Perkawinan,  dari  Pasal  85 hingga Pasal 97. Ringkasny apabila terjadi perceraian antara suami istri (baik cerai mati  ataupun  perceraian  yang  dilakukan  di  pengadilan  agama)  mengikat  aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 97 yang mengatur mengenai harta bersama.
Berdasarkan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  Pasal  119,  terhitung  sejak terjadinya  perkawinan  demi  hukum  terjadilah  percampuran  harta  di  antara keduanya 18 (apabila  terjadi  perkawinan  dilakukan  sebelum  berlakunya  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) harta istri menjadi harta suami begitu pula sebaliknya inilah disebut harta bersama atau harta gono gini. Terhadap harta  bersama,  jika  perceraian  terjadi,  maka  harus  dibagi  sama  rata  antara  suami
17 Besse Sugiswati, Jurnal: Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dam Adat, (Surabaya: Universitas Wijaya Kusuma, 2014). H. 201.
18 Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BAB VI Tentang Harta Bersama Menurut Undang-Undang, Pasal 119.
Penyelesaian Sengketa Harta Bersama yang Melekat Pada Harta Bawaan (Studi Kasus Pengadilan Agama Polewali Mandar)
Syafriani Azzahra Suzaen, Patimah, Muh. Jamal Jamil
dan  istri.  Pembagian  harta  bersama  tersebut  meliputi  seluruh  keuntungan  dan kerugian yang didapatkan dari usaha maupun upaya yang dilakukan oleh pasangan suami/istri selama mereka masih terikat dalam perkawinan.
Harta  bawaan  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang perkawinan  Bab  Vii  Pasal  35 ayat  (2)  menyatakan  bahwa  “harta  bawaan masing- masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.  Sehingga  apabila  terjadi  perceraian  maka  harta  bawaan  tetap  menjadi  hak maisng-masing  suami  dan  istri.  Dasar  pertimbangan  hakim  yakni  menyerahkan harta  bawaan  atau  mengganti  dengan  uang  senilai  barang  tersebut,  lalu menyerahkan setengah bagian dari harta bersama.
Dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan  bahwa,  “Harta  bawaan  adalah  harta  benda  yang  diperoleh  masing- masing suami dan istri sebelum menikah, serta hadiah, hibah maupun warisan yang diterima oleh masing-masing pihak selama perkawinan”.
Sedangkan dalam Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam menegaskan:
1. Pada  dasarnya  tidak  ada  percampuran  antara  harta  suami  dan  harta  istri karena perkawinan;
2. Harta  istri  menjadi  hak  istri  dan  dikuasai  penuh  olehnya,  demikian  juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.
Sebutan harta bersama dalam keluarga atau gono gini mutlak tidak dijumpai dalam Al-Qur’an  atau  al-Hadits  karena  istilah  ini  berasal  dari  hukum  adat  (‘urf), masyarakat  yang  mengenal  pencampuran  harta  kekayaan  dalam  keluarga  salah satunya adalah masyarakat Indonesia. Untuk mengetahui hukumnya, harta bersama disamakan  dengan  syirkah,  seperti  yang  telah  diuraikan  sebelumny  bahwa  harta bersama  adalah  harta  kekayaan  yang  dihasilkan  bersama  oleh  suami  istri  selama mereka terikat perkawinan.
Penyelesaian  Sengketa  Harta  Bersama  yang  Melekat Pada  Harta  Bawaan  (Studi  Kasus  Pengadilan  Agama Polewali Mandar)
Syafriani Azzahra Suzaen, Patimah, Muh. Jamal Jamil
Pencaharian suami istri seharusnya termasuk dalam Rubu’ Mu’amalah lebih lanjut dikatakan,  oleh  karena  itu  masalah  pencaharian  bersama  suami  istri  termasuk perkongisang atau syarikat. 19
Harta  perkawinan  menurut  hukum  adat  adalah  semua  harta  yang  dikuasai  suami istri  selama  mereka  terikat  dalam  ikatan  perkawinan,  baik  harta  kerabat  yang dikuasai,  maupun  harta  perorangan  yang  berasal  dari  harta  warisan,  harta  hibah, harta  peenghasilan  sendiri,  harta  pencarian  hasil  bersama  suami  istri,  dan  barang- barang hadiah. 20 Sedangkan harta perkawinan dalam hukum adat menurut Ter Haar, dibagi menjadi empat macam yaitu; pertama, harta yang diperoleh suami atau istri sebagai  warisan  atau  hibah  dari  kerabat  masing-masing  dan  dibawa  ke  dalam perkawinan;  kedua,  harta  yang  diperoleh  suami  atau  istri  untuk  diri  sendiri  serta atas  jasa  diri  sendiri  sebelum  perkawinan  atau  dalam  masa  perkawinan;  ketiga, harta  yang  dalam  masa  perkawinan  diperoleh  suami  dan  istri  sebagai  milik bersama;  keempat,  harta  yang  dihadiahkan  kepada  suami  dan  istri  bersama  pada waktu pernikahan. 21
1. Penyelesaian  Sengketa  Harta  Bersama  Yang  Melekat  Pada  Harta  Bawaan  Di Pengadilan Agama Polewali Mandar
Pengadilan  Agama  Polewali  merupakan  Pengadilan  Tingkat  Pertama  bertugas  dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara  orang-orang  yang  beragama  Islam  di  bidang:  perkawinan,  waris,  wasiat,  hibah, wakaf,  zakat  infaq,  sedekah,  dan  ekonomi  syariah  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  49 Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989 tentang  Peradilan  Agama.  Perkara  permohonan dengan  produk  penetapan  hakim  sampai  pada  saat  ini  terbatas  seperti  izin  kawin, dispensasi kawin, isbath nikah dan wali adhol selain itu perkara diajukan dalam bentuk
19 M. Yahya Harhap, Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: mempositifkan abstraksi hukum islam dan Cik Hasan Bisri, Ed, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Logos Wacan Ilmu, 1999). H. 56.
20 Hilma Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 1992), h. 156.
21 Muhammad Isna Wahyudi, Harta Bersama: Antara Konsepsi dan Tuntutan Keadilan, (Website Badan Direktorat Jendral Peradilan agama, 2008) h. 4.
Penyelesaian Sengketa Harta Bersama yang Melekat Pada Harta Bawaan (Studi Kasus Pengadilan Agama Polewali Mandar)
Syafriani Azzahra Suzaen, Patimah, Muh. Jamal Jamil
gugatan  dengan  produk  putusan  hakim  yang  terbagi  dalam:  1)  Bidang  Perkawinan,  2) Bidang kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam, 3) waqaf dan sadaqah.
Tabel 1. Penyelesaian Perkara Sengketa HartaBersama dan Upaya Hukum yang Dipergunakan Para Pihak di Pengadilan Agama Polewali Mandar Tahun 2017-2021
No Tingkat Penyelesaian Frekuensi Persentasi 1 Tingkat Pertama 18 78,26% 2 Tingkat Banding 1 4,3% 3 Tingkat Kasasi 3 13,04% 4 Penijauan Kembali - - Jumlah 23 100,00
Sumber: Diolah dari data sekunder yang diperoleh di Kantor Pengadilan Agama
Polewali Mandar
Adanya  upaya  hukum  yang  dipergunakan  tersebut  ada  dugaan  bahwa  disamping ketidakpuasan  atas  putusan,  juga  menunjukkan  begitu  rumit  dan  berbelit-belitnya penyelesaian  sengketa  harta  bersama  yang  melekat  pada  harta  bawaan,  di  samoing itu diduga  adanya  itikad  tidak  baik  salah  satu  pihak  yang  sengaja  untuk  memperpanjang waktu sehingga fapat menguasai lebih lama obyek sengketa.
Dari hasil penelitian penulis berpendapat, harta bersama terdapat dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sedangkan harta bawaan terdapat dalam Pasal 35 Ayat  (2) Undang-Undang Perkawinan. Harta bersama dan harta bawaan dapat dipisahkan selama para  pihak  tidak  menentukan  lain.  Akan  tetapi  jika  di  dalam  suatu  perkawinan  telah terjadi  perceraian,  maka  harta  bersama  dan  harta  bawaan  harus  dipisah terlebih  dahulu dan didukung surat-surat berharga.
Penyelesaian  Sengketa  Harta  Bersama  yang  Melekat Pada  Harta  Bawaan  (Studi  Kasus  Pengadilan  Agama Polewali Mandar)
Syafriani Azzahra Suzaen, Patimah, Muh. Jamal Jamil
2. Tata  Cara  Penyelesaian  Sengketa  Harta  Bersama  dan  Harta  Bawaan  di  Pengadilan Agama Polewali Mandar
pengadilan Agama Polewali dalam kurun waktu tahun 20017 sampai tahun 2021 hanya menerima dan menyelesaikan 23 perkara gugatan harta bersama yang melekat pada harta bawaan atau 8,6% dari perkara yang diterima yang umumnya diajukan oleh pihak istri. Pembagian  harta  bersama  terasa  adil  jika  istri  seorang  ibu  rumah  tangga  alias  pekerja “”domestic” . Wajar jika mendapatkan bagian seperdua dari harta bersama karena pada hakekatnya ia juga ikut bekerja yaitu mengurus  rumah tangga, namun bila seorang istri menjadi  ibu  rumah  tangga  dan  ia  juga  bekerja  dan memiliki  penghasilan  terlebah  lagi penghasilannya  melebihi  penghasilan  suami,  maka  pembagian  seperdua  dari  harta bersama  tidak tepat  dan  perlu  modifikasi,  namun modifikasi  seperti  ini  tidak  memiliki dasar  atau  aturan  yang  pasti  tentang  perbandingan  pembagian  yang  sesuai  dalam pembagian  harta  bersama,kecuali  seperdua,  sehingga  menentukan  secara  pasti perbandingan yang sesuai sangat sulit. 22
Terjadinya perkawinan tidak langsung menjadikan harta yang diperoleh suami menjadi harta  milik  bersama  atau  berpindah  menjadi  milik  istri  begitupun  sebalikny.  Seluruh harta yang diperoleh suami atau istri dari hibah, hadiah, ataupun warisan yang diberikan kepadanya  adalah  harta  yang  dimiliki  seuami  tanpa  kepemilikan  istri  begitupun sebaliknya.
Dasar hukum pemberian putusan gugata dikabulkan dapat dilihat pada Pasal 35 hingga Pasal  37  Undang-Undang  Perkawinan.  Pasal  85  sampai  Pasal  97  KHI,  apabila  harta bawaan  tidak  memiliki  nilai  pembuktian  yang  mengikat  dan  sempurna  maka  dapat melumpuhkan  kekuatan  alat  bukti.  Apabila  suatu  gugatan  memiliki  cacat  formil  maka gugatan  tersebut  dapat  diterima  yang  menjadi  dasar  bagi  hakim  untuk  melanjutkan putusan  akhir  dengan dictum :  menyatakan  gugatan  tidak  dapat  diterima  ( niet ontvankelijke verklaard ).
22 Nurul Ainun Marfuah, Erlina dan Nurnaningsih, “Legal Reasoning dalam Menentukan Besaran Bagian Harta Bersama dalam Perkara Perceraian (Studi Putusan Nomor 139/.G/2017PA Takalar 1B), Jurnal QadauNa , vol.2 no.1 (Desember 2022), h. 30.
Penyelesaian Sengketa Harta Bersama yang Melekat Pada Harta Bawaan (Studi Kasus Pengadilan Agama Polewali Mandar)
Syafriani Azzahra Suzaen, Patimah, Muh. Jamal Jamil
Secara  hukum  barang  yang  dibeli  selama  perkawinan  harta  tersebut  otomatis  menjadi objek  harta  bersama  suami  istri  dan  tidak  mempersoalkan  siapa  yang  membeli,  atas nama  siapa  harta  tersebut  dan  terletak  dimana.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  putusan Mahkamah Agung No. 803  K/Sip/1970, tanggal 5 Mei 1970 yang berisi apa saja yang dibeli, jika uang pembeliannya berasal dari harta bersama, maka dalam barang tersebut tetap  melekat  harta  bersama  meskipun  barang  itu  dibeli  atau  dibangun  berasal  dari pribadi. 23
Penulis  berpendapat  jika  barang  pribadi  (harta  bawaan)  suami  atau  istri  dipergunakan atau  dimanfaatkan  dalam  perkawinan  maka  hasil  dari  barang  tersebut  menjadi  harta bersama. seperti sebuah motor dimanfaatkan melakukan usaha dan suami atau istri andil ikut  andil  agar  usaha  tersebut  maju,  maka  hasil  usaha  tersebut  menjadi  harta  bersama akan tetapi menjadi harta pribadi ( harta bawaan) suami atau istri.

## D. Penutup
Bahwa harta bersama ialah harta yang didapatkan selama perkawinan, sedangkan harta bawaan ialah harta yang didapatkan suami ataupun istri sebelum perkawinan baik berupa warisan,  hibah  maupun  hadiah,  yang  berada  di  bawah  penguasaan  suami  maupun istri selama kedua belah pihak tidak menentukan lain. Gugatan harta bersama timbul ketika perceraian terjadi, dimana kedua belah pihak terkadang saling menuding mengenai harta bersama  dengan  harta  bawaan,  maka  hakimsebaiknya  berhati-hati  dalam  memutuskan suatu permasalahan.
Sebelum terjadi pernikahan sebaiknya terlebih dahulu adanya perjanjian pranikah untuk membedakan harta bawaan suami dan istri. Jika objek harta bersama terdiri dari berbagai macam/jenis  atau  beberapa  bagian  maka  sebaiknya  harta  bersama  yang  melekat  pada harta  bawaan  diserahkan  kepada  pemilik  harta  bawaan  dengan  dikompensasi  dengan harta lain.
23 Hulman Panjaitan, S.H., M.H, Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya , (Jakarta, 2013), h. 229.
Penyelesaian  Sengketa  Harta  Bersama  yang  Melekat Pada  Harta  Bawaan  (Studi  Kasus  Pengadilan  Agama Polewali Mandar)
Syafriani Azzahra Suzaen, Patimah, Muh. Jamal Jamil

## Daftar Pustaka

## Buku
Abdullah  Boedi, Perkawinan  dan  Perceraian  Keluarga  Muslim, Cet  I;  Bandung:  Pustaka Setia, 2013).
Abdurrahman, Syaikh Abu Ridha: Penerjemah Yasir, Muhammad. Akhlak Ulama Salaf dalam Bergaul. Jakarta: Al-Lautsar. 2013. AshShiddiqy, T.M. Pedoman Rumah Tangga . Medan: Pustaka Madju, 1952.
Hadikusu Hilman, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, (Bandung, Mandar Maju, 1992).
Harahap M. Yahya, Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: mempositifkan abstraksi hukum islam dan Cik Hasan Bisri, Ed, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Logos Wacan Ilmu, 1999).
Hazairin, Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia, (Jakarta: Tintamas, 1961).
Ismail, Muhammad Ilyas, Metodologi Penelitian Pendidikan (Makassar: Alauddin University Press, 2015).
Maloko M. Tahir, Dinamika Hukum Dalam Perkawinan (Alauddin University Press, 2012).
Mertokusumo  Sudikno, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia, (Yogyakarta:  Liberty  Jogjakarta, 2009).
Moeleong Lecy J¸ Metodologi Penelitian Kualitatif , (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2022).
Mustofa Bisri, Pedoman Penelitian Skripsi dan Thesis , (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2009).
Panjaitan Hulman, S.H., M.H, Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya , (Jakarta, 2013).
Prawirohamidjojo  R  Soetjo, Pluralisme  Dalam  Perundang-Undangan  Perkawinan  di Indonesia, ( Surabaya: Airlangga University Press, 1988).
Samin Sabri, dan Andi Nurmaya Aroeng, Fikih II (Makassar: Alauddin Press, 2010).
Satrio. J, Hukum Harta Perkawinan, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991).
Supardin. Fikih Peradilan Agama Di Indonesia (Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu) . Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014.
Tajibu  Kamaluddin, Metode  Penelitian  Komunikasi (Cet.  I;  Makassar;  Alauddin  University Press, 2013).

## Jurnal
Besse  Sugiswati,  “Konsepsi  Harta  Bersama  Dari  Perspektif  Hukum  Islam,  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata dan Adat” Perspektif . Vol.19 No.3 (September 2014).
Marfuah  Nurul  Ainun,  Erlina  dan  Nurnaningsih,  “Legal  Reasoning  dalam  Menentukan
Penyelesaian Sengketa Harta Bersama yang Melekat Pada Harta Bawaan (Studi Kasus Pengadilan Agama Polewali Mandar)
Syafriani Azzahra Suzaen, Patimah, Muh. Jamal Jamil
Besaran  Bagian  Harta  Bersama  dalam  Perkara  Perceraian  (Studi  Putusan  Nomor 139/.G/2017PA Takalar 1B), Jurnal QadauNa , vol.2 no.1 (Desember 2022).
Supardin.  “Faktor  Sosial  Budaya  Dan  Aturan  Perundang-Undangan  Pada  Produk  Hukum Islam. “Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 1.2 (2014).

## Skripsi/Tesis/ Disertasi
M.  Sapuan  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Sengketa  Harta  Bersama  (Studi  Terhadap Putusan  Pengadilan  Agama  Yogyakarta  Nomor  160/Pdt.G/2005/PA.Yk.  Skripsi Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga. Yogyakarta, 2009.

## Peraturan Perundang-Undangan
Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkara  Perkawinan, Pasal 1 . Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BAB VI Tentang Harta Bersama Menurut Undang-Undang, Pasal 119.