Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## PERLINDUNGAN HUKUM PADA KASUS SUPLEMEN MAKANAN YANG MENGANDUNG BABI

## Nabila Emy Mayasari
1
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jalan Imam Bardjo, S.H. No. 1-3, Kampus Pleburan, Semarang 50241 Maynabil74@gmail.com

## ABSTRACT
In the development of the business world, there are many cases that harm consumers. One of them is a food supplement that contains pork. This is clearly detrimental to Indonesian consumers, the majority of whom are Muslims. There is no warning on the product that dietary supplements contain pigs which are forbidden by Islam, especially when promoting the use of prominent Islamic scholars in Indonesia. Therefore Law Number 8 of  1999  concerning  Consumer  Protection  which  requires  following  the  provisions  of  halal  production  is  a principle of legal protection for Muslim consumers only aimed at business actors who install halal labels on their  products,  therefore  if  the  businessman  installs  a  halal  label  on  the  product,  it  must  comply  with  the provisions halal production and to prove that the business actor has produced halally is the existence of a halal certificate.
Keywords: Consumers; Food Supplements; Halal.

## ABSTRAK
Dalam perkembangan diduania bisnis, banyak terjadinya kasus yang merugikan konsumenya. Salah satunya adalah  suplemen  makanan  yang  mengandung  babi.  Hal  ini  jelas  merugikan  konsumen  Indonesia  yang mayoritas  adalah  agama  Islam.  Pada  produk  tersebut  tidak  ada  peringatan  bahwa  suplemen  makanan mengandung  babi  yang  diharamkan  oleh  agama  Islam, terlebih  lagi  saat  mempromosikan  menggunakan tokoh ulama yang terkenal di Indonesia. Dengan demikian ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang  Perlindungan  Konsumen  yang  mengharuskan  mengikuti  ketentuan  berproduksi  secara  halal merupakan asas perlindungan hukum bagi konsumen muslim hanya ditujukankan pada pelaku usaha yang memasang  lebel  halal  pada  produknya,  oleh  karena itu  apabila  pelaku  usaha  memasang  lebel  halal  pada produknya harus mengikuti ketentuan berproduksi secara halal dan untuk membuktikan pelaku usaha telah berproduksi secara halal adalah dengan adanya sertifikat halal.
Kata Kunci: Konsumen; Suplemen Makanan; Halal.
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## A. PENDAHULUAN
Isu  paling  mengemuka  dalam  globalisasi adalah penerapan sistem pasar bebas yang saat ini sedang  melaju  kencang.  Keluar-masuknya  barang dan jasa melintasi batas negara mempunyai manfaat bagi  konsumen,  yakni  konsumen  mempunyai kebebasan  untuk  memilih  barang  dan  jasa  yang ditawarkan. Namun, disisi lain timbul dampak negatif yakni konsumen akan menjadi sasaran para pelaku usaha  untuk  mendapatkan  keuntungan  yang sebesar-besarnya.
Produk  impor  kini  mulai  membanjiri  tanah  air kita  dengan  berbagai  jenis  produk  makanan,  baik bahan  mentah  maupun  bahan  jadi,  dengan  harga dan  kemasan  yang  menarik.  Masyarakat  perlu hati- hati  dalam  memilih  produk  tersebut,  boleh  jadi  ada yang  tersembunyi  dibalik  produk  makanan  tersebut yang  tidak  laik  dikonsumsi.  Bagi  seorang  muslim kesalahan  dalam  memilih  produk  yang  dikonsumsi dapat berujung pada kerugian lahir dan batin. Produk yang  mengandung  bahan  yang  berbahaya  akan memberikan  dampak  bagi  kesehatan,  sedangkan secara batin mengkonsumsi produk yang tidak halal akan  menghasil  dosa.  Hal  tersebut  mengharuskan masyarakat  muslim  mencari  informasi  produk  yang akan dikonsumsi tersebut. Cara yang paling mudah adalah  dengan  teliti  membaca  label  yang  melekat pada  kemasan  produk  yang  menarik.  Beberapa  hal yang  perlu  diteliti  oleh  konsumen  sebelum memutuskan  untuk  mengkonsumsi  suatu  produk adalah memahami bahasa/tulisan, nomor
pendaftaran,  nama  produk,  produsen  dan  alamat produksi, label halal, daftar bahan yang digunakan.
Hal  ini  dapat  mengakibatkan  pelaku  usaha dengan  sengaja  mengabaikan  hak-hak  konsumen. Konsumen selalu diposisiskan sebagai pihak lemah, padahal  sesungguhnya  seorang  pengusaha  sangat bergantung juga pada konsumen. Contohnya adalah pada kasus  suplemen  makanan  yang  telah  terbukti mengandung  bahan  babi  yakni  Viostin  DS  yang diproduksi oleh PT. Pharos Indonesia dan Enzyplex oleh  PT.  Medifarma  Laboratories  akan  tetapi  tidak mencantumkan peringatan ‘mengandung babi” dalam kemasan  produk  tersebut. Bahaya  keamanan pangan  yang  termasuk  kategori  berbahaya  ”yang haram  dan  atau  yang  meragukan”  efek  yang ditimbulkannya  memang  tidak  tampak  sebagimana efek dari cemaran kimia, fisik dan mikrobiologi yang langsung  berimplikasi  pada  masalah  kesehatan. Bahaya  atas  kategori  halal  ini  berimplikasi  pada ketenangan  jiwa  konsumen  muslim  dan  sekali tercemar maka tidak dapat dielakan efek kerugiannya cukup  besar  baik  financial  maupun  kepercayaan konsumen terhadap prosuk tersebut.
Awal  mula  terjadinya  kasus  tersebut  viralnya surat dari balai badan POM di Mataram kepada balai POM di palangka Raya tentang dua merek suplemen makanan pada  sosial  media,  yang  tertera  dalam surat  tersebut  adalah  Viostin  DS  dari  PT.  Pharos Indonesia  dengan  Nomor  ijin  edar  (NIE)  POM  SD. 051523771 nomor bets BN C6K994H dan Enzyplex tablek prosukdi PT Mediafarma Laboratories dengan NIE DBL7214704016A1 nomor bets 16185101. Yang
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
kemudian  mengambil  sampel  dan  melakukan pengujuan  terhadap  parameter  DNA  babi pada  dua merek itu .
Labelisasi  obat  dan  makanan  ditinjau  dari pandangan masyarakat, maka kita akan berhadapan dengan  kenyataan  bahwa  masyarakat,  rakyat Indonesia sekitar 90% nya adalah konsumen muslim. Karenanya keamanan pangan bagi 90% masyarakat Indonesia  harus terpenuhi,  maka  secara  tidak langsung akan menjadi relatif aman pula bagi selain konsumen  muslim  Indonesia.  Bagi  konsumen muslim,  makanan  yang  aman  tidak  hanya  sekedar terbebas  dari  bahaya  fisik,  kimia  ataupun mikrobiologi, tetapi juga ada suatu unsur yang sangat hakiki,  yaitu  aman  dari  bahaya  barang  yang diharamkan dan diragukan. Kemanan, mutu dan gizi pangan  sebagaimana  amanat  UU  pangan  No.70 tahun  1996  adalah  merupakan  upaya  pemerintah dalam  pembangungan  pangan  untuk  memenuhi kebutuhan  dasar  rakyat  Indonesia  secara  adil  dan merata  berdasarkan  kemandirian  dan  tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat.
Banyak juga kasus beredarnya produk cacat di masyarakat  diakibatkan  oleh  kurang  insentifnya pengujian  terhadap  produk  yang  dihasilkan  oleh produsen  dan  juga  disebabkan  karena  lembahnya pengawasan  yang  dilakukan  oleh  instansi  maupun lembaga  yang  berwenang  menangani  masalah pengawasan tersebut (Nggeboe, 2015).
Dalam  Kondisi  konsumen  yang  banyak dirugikan,  memerluan  peningkatan  upaya  untuk melindunginya,  sehingga  hak-hak  konsumen  dapat
ditegakkan.  Namun  sebaliknya,  perlu diperhatikan bahwa  dalam  memberikan  pelindungan  kepada konsumen,  tidak  boleh  justru  mematikan  usaha produsen, karena keberadaaan produsen merupakan suatu  yang  esensial  dalam  perekonomian  negara. Oleh  karena  itu, ketentuan  yang  memberikan pelindungan kepada konsumen juga harus diimbangi dengan  ketentuan  yang  memberikan  pelindungan kepada  produsen,  sehingga  pelindungan  konsumen tidak  justru  membalik  kedudukan  konsumen  dari kedudukan  yang  lemah  menjadi  lebih  kuat,  dan sebaliknya  produsen  yang  menjadi  lemah (Triasih, Heryanti, & Kridasaksana, 2016).
Dilihat dari penjabaran yang telah disampaikan terlihat  bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap suplemen makan yang mengandung babi khususnya masyarakat  islam  di  Indonesia  dan  bagaimana pertanggungjawaban  produsen  kepada  konsumen khususnya  konsumen  beragama  muslim  terhadap suplemen makanan yang mengandung babi apabila dilihat  dari  Undang-Undang  8  Tahun  1998  tentang perlindungan konsumen yang menjadi dasar hukum dalam pembahasan penulisan ini.
Kita  juga  dapat  melihat  dari  sudut  pandang teori  perlindungan  konsumen  dan teori strict  liability yang  menjadikan  dasar  dari  penelitian  ini.  Teori perlindungan  konsumen Menurut  Satjipto  Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman  terhadap  hak  asasi  manusia  (HAM) yang dirugikan  orang  lain  dan  perlindungan  itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua  hak-hak  yang  diberikan  oleh  hukum.
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
34
Selanjutnya  Phillipus  M. Hadjon (Hadjon,  1987) menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan  respresif.  Sedangkan teori strict  liability adalah prinsip tanggung jawab yang tidak didasarkan pada aspek  kesalahan  (fault/negligence)  dan  hubungan kontrak  (privity  of  contract),  tetapi  didasarkan  pada cacatnya  produk  (objective  liability)  dan  risiko  atau kerugian  yang  diderita  konsumen  (risk  based liability).  Dikatakan juga bahwa  tujuan  utama  dari prinsip  tanggung  jawab  mutlak  adalah  jaminan atas konsekuensi  atau  akibat  hukum  dari  suatu  produk yang  mengakibatkan  kerugian  bagi  konsumen (Samsul,  2004).  Dari kedua  teori perlindungan konsumen dan teori strict liability tersebut produsen dapat  menjadikan  dasar  untuk mempraktekan dalam memproduksi suatu barang dengan baik dan benar. Sehingga  tidak  ada  yang  saling  merugikan antara produsen maupun konsumen.
Dalam penelitian Perlindungan  Hukum  Bagi Konsumen  Terhadap  Produk  Pangan  Yang  Tidak Bersertifikat  Halal (Jurnal IuS) menyebutkan  bahwa Sertifikasi  halal  bertujuan  untuk  memberikan kepastian  hukum dan  perlindungan  hukum  bagi konsumen, khususnya konsumen muslim.
Berdasarkan  hasil  kajian,  perlindungan  hukum  bagi konsumen  terhadap  produk  pangan  yang  tidak bersertifikat halal dapat disimpulkan, bahwa Pertama, perlindungan  hukum  bagi  konsumen  muslim  dari produk  pangan  yang  tidak  bersertifikat halal  di  atur dalam  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Sertifikat halal
bersifat  wajib  (mandatory)  sehingga  produk  pangan yang tidak bersertifikat halal dan berlabel halal tidak bisa lagi beredar di Indonesia, baik yang diproduksi di  dalam  negeri maupun  yang  berasal  dari  luar negeri. Kedua, Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada kemasan  produk,  bagian  tertentu  dari  produk dan/atau tempat tertentu pada produk. Ketiga, Peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap beredarnya  produk  pangan  yang  tidak  bersertifikat halal  diatur  dalam  Undang-Undang  Pangan dan Undang-Undang  Jaminan  Produk  Halal  (JPH) terutama Penggunaan gelatin  telah menyisir  hampir setiap produk makanan, minuman, dan obat-obatan. Penggunaan  gelatin  dalam  industri  pangan  saat  ini cukup luas, mulai dari emulasi, pasta, permen lunak, minuman, jelly hingga kapsul (Adisasmito, 2008)
Dilihat dari LPPOM MUI terhadap produk yang bersangkutan,  sebaliknya  bagi  pelaku  usaha  yang tidak  ingin  atau  belum  berkeinginan  mencantumkan lebel halal maka ketentuan cara berproduksi secara halal tidak berlaku bagi pengusaha tersebut. Dampak dari  ketentuan  peraturan  perundangan  yang  tidak mewajibkan (keharusan) produsen untuk mendapatkan sertifikat halal pada LPPOM MUI dari produk makanan  dan  minuman  yang  diproduksinya maka terdapat produk makanan dan minuman yang beredar  di  masyarakat  yang  tidak  berlebel  halal sehingga produk tersebut diragukan kehalalannya.
Dengan  demikian  ketentuan  Undang-Undang Nomor  8  tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen yang mengharuskan mengikuti ketentuan
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
35
berproduksi  secara  halal  merupakan asas perlindungan  hukum  bagi konsumen  muslim  hanya ditujukankan pada  pelaku  usaha  yang  memasang lebel  halal  pada  produknya,  oleh  karena itu apabila pelaku usaha memasang lebel halal pada produknya harus  mengikuti  ketentuan  berproduksi  secara  halal dan  untuk  membuktikan  pelaku  usaha  telah berproduksi  secara  halal  adalah dengan  adanya sertifikat  halal.  Padahal  konsumen  Muslim  wajib mengkonsumsi  makanan  dan  minuman  yang  halal karena  ini  merupakan  pelaksanaan  dari  ketentuan syariat  Agama  Islam  yang  dalam  Undang-Undang Dasar 1945 dijamin dan dilindungi.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  digunakan  adalah yuridis-normatif,  dengan  jenis  penelitian  dogmatik, bentuk  penelitian  perskriptif  hubungan  hukum. Spesifikasi  penelitian  ini  yaitu  deskriptif-analitis. Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  melalui metode  library  research  (metode  kepustakaan) dengan menguji bahan dokumen dan bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini.

## C. PEMBAHASAN
C.1.Perlindungan Konsumen Terhadap Suplemen Makanan Yang Mengandung Babi
Kesehatan adalah hal yang paling penting bagi setiap  manusia  didunia.  Berbagai  jalan  ditempuh untuk mendapatkan kesehatan yang sempurna yang bahkan  membeli  salah  satunya  suplemen  makanan guna  memenuhi  asupan  gizi  bagi  tubuh. Suplemen makanan  adalah  produk  yang  dimaksudkan  untuk melengkapi  kebutuhan zat  gizi  makanan,
mengandung satu atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, asam amino atau bahan lain ( Berasal dari tumbuhan  atau  bukan  tumbuhan)  yang  mempunyai nilai  gizi  dan  atau  efek  fisiologis  dalam  jumlah terkonsentrasi ( Keputusan Kepala BPOM Indonesia Nomor HK. 00.05.23.3644 pasal 1 ayat 1).
Viostin  DS  adalah  salah  satu  suplemen makanan  yang  ditujukan  untuk orang  yang  memiliki masalah  tulang  terutama  karena  adanya pengeroposan  tulang  dan  daerah  persendian  yang berfungsi sebagai mencegah nyeri sendi, mengatasi gangguan  Osteoarthiritis,  Suplemen  Kesehatan tulang  oleh  dokter,  mengurangi  peradangan  sendi, membantu  pembentukan  tulang  rawan,  membentuk kolagen, menyembuhkan asam urat, mengobati sakit pinggang dan obat rematik. Viostin DS mengandung Glucoosamine,  Chondroitin  suplhate,  manganese, dan  beberapa  bahan  tambahan  polivinil  pirolidon, talk, magnesium stearat, methocel tartrazin Cl.
Dalam suplemen makanan ini telah ditemukan DNA Babi yang terdapat pada bahan baku suplemen makanan  tersebut,  hal  ini  sangat  disayangkan  bagi para konsumen di Indonesa. Karena Viostin DS telah dikenal  dan  melakukan  pemasaran  dengan  tokoh agama,  dan  siaran  agama  (Islam)  yang mengharamkan Babi untuk dikonsumsi. Bahan baku tersebut  dipasok  oleh  pemasok  dari  spanyol  yang telah memiliki sertifikasi halal dari Halal Certification Services  /HCS  yang  telah  diakui  oleh  MUI.  Para pihak  selaku  PT  Pharos melakukan  penelusuran pada  viostin  DS  dan  menemukan  sumber pencembaran  yang  berasal  dari  salah  satubahan
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
36
baku pembuatan suplemen tersebut yaitu Chondroitin Sulfat yang di peroleh dari pemasok spanyol. Hal ini telah  merugikan  pihak  produksi  maupun  pihak konsumen  yang  menggunakan  suplemen  makan tersebut  khususnya  masyarakat  mulim  yang  wajib dilindungi  oleh  hukum  sebagai  perlindungan konsumen yang telah di atur dalam undang-undang.
Dalam teori perlindungan hukum dikemukakan oleh  Salmond  yang  selanjutnya  dijelaskan  oleh Fitgerald.  Teori  ini  mengatakan  bahwa  hukum bertujuan  mengintegrasikan  dan  mengkoordinasikan berbagai kepentingan hukum yang dapat bertabrakan satu  sama  lain,  sehingga  dengan  hukum  yang diintegrasikan  sedemikian  rupa  dapat  menekan terjadinya tabrakan kepentingan tersebut. Dalam lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan  tertentu  hanya  dapat dilakukan  dengan  cara  membatasi  kepentingan  di lain pihak. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan  cara  mengalokasikan  suatu kekuasaan kepadanya  untuk  bertindak  dalam  rangka kepentingannya  sendiri.  Pengalokasian  kekuasaan ini  dilakukan  secara  terukur,  dalam  arti  ditentukan keluasan  dan  kedalamannya,  sehingga  kekuasaan yang demikian yang disebut dengan hak (Rahardjo, 2000).
Pada pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8  Tahun  1999 dijelaskan bahwa,  konsumen  adalah setiap  orang  pemakai  barang  danatau  jasa  yang tersedia  dalam  masyarakat,  naik  bagi  kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain  dan  tidak  untuk  diperdagangkan.  Dan  pelaku
usaha  merupakan  orang  atau  lembaga  yang berbentuk  badaan  hukum  maupun  bukan  badan hukum  yang  didirikan  dan  berkedudukan  atau melakukan  kegiataan  dalam  wilayah  hukum  negara Republik  Indonesia,  baik  sendiri  maupun  bersama- sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha  dalam  berbagai  bidang  ekonimi (Sari & Simangungso, 2007).
Sesuai  dengan  Pasal  3  Undang-undang Perlindungan  Konsumen,  tujuan  dari  Perlindungan Konsumen  adalah Meningkatkan  pemberdayaan konsumen  dalam  memilih,  menentukan  dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, Menciptakan  sistem  perlindungan  konsumen  yang mengandung  unsur  kepastian  hukum  dan keterbukaan  informasi  serta  akses  untuk mendapatkan  informasi,  Menumbuhkan  kesadaran pelaku  usaha  mengenai  pentingnya  perlindungan konsumen  sehingga  tumbuh  sikap  yang  jujur  dan bertanggungjawab  dalam  berusaha,  Meningkatkan kualitas  barang  dan/atau  jasa  yang  menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.
Selain  itu  terdapat  asas-asas  perlindungan konsumen  antara  lain  sebagai  berikut: Azas keamanan  dan  keselamatan  konsumen yang merukapan untuk  memberikan  jaminan  atas keamanan dan  keselamatan  kepada  konsumen dalam  penggunaan,  pemakaian  dan  pemanfaatan barang  dan  jasa  yang  dikonsumsikan.  Dan hal  ini telah  melanggar  azas  kemanan  dan  keselamatan
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
37
konsumen,  dan  tidak  menjamin  produk  yang  di produksi,  selama  45  tahun  telah  beredar  diwilayah indonesian. Masyarakat  umat islam  keberatan  atas produk tersebut namun dalam kasus ini pelaku usaha telah  lalai  dalam  menjaga  kualitas  produk  tersebut, dan terkontaminasi pada bahan baku suplemen obat, dan  apabila  Badan  POM  tidak  melakukan  uji laboratorium  kembali, kemungkinan  suplemen makanan itu masih tersebar di wilayah indonesia.
Namun, sebenarnya ini merupakan permasalahan  yang  butuh  perhatian  khusus  karena dengan  banyaknya  konsumen  yang  pernah  merasa dirugikan  akan  hal  ini.  Pengaturan hak-hak konsumen  dalam  Pasal  4 melalui  Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan 3 yaitu Hak  atas  kenyamanan, keamanan,  dan  keselamatan  dalam  mengkonsumsi barang  dan/  atau  jasa, Hak  untuk  memilih  barang dan/  jasa  serta  mendapatkan  dan  kondiai serta jaminan  yang  dijanjikan, Hak  atas  informasi  yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa;
Dari salah  satunya hak  konsumen  yang diberikan  di  atas,  bahwa  masalah  kenyamanan, keamanan,  dan  keselamatan  konsumen  merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen (Darnela  & Saraspeni,  2016) .Ada  pun kewajiban  Konsumen  Sesuai  dengan  Pasal  5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, Kewajiban Konsumen adalah :
a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur  pemakaian  atau  pemanfaatan  barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
b. Beritikad  baik  dalam  melakukan  transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
c. Membayar  sesuai  dengan  nilai  tukar  yang disepakati;
d. Mengikuti  upaya  penyelesaian  hukum  sengketa perlindungan konsumen secara patut.
Banyak  hal  yang  diadukan  konsumen  akibat ketidakpedulian  sebagian  pelaku  usaha  makanan sehingga menimbulkan  gangguan  kesehatan  atau kerugian  materil  akibat  mengonsumsi  suatu  produk makanan.  Gangguan  maupun  kerugian  tersebut terjadinya  karena  produk  yang  ditawarkan  tidak memenuhi  standar  kesehatan,  kualitas  produk  yang layak  untuk  dijual,  atau  karena  tidak  adanya informasi yang benar mengenai suatu produk.
Disisi lain Babi adalah sejenis hewan ungulata yang bermancung panjang dan berhidung leper dan dikatakan hewan yang berasal dari Eurasia. Kadang juga  dikenali  sebagai khinzir (Wijaya,  2009). Konsumen babi sering memilih daging babi yg lemak punggungnya  tipis,  karena  semakin  tipis  lemak punggungnya,  dianggap  semakin  baik  kualitasnya. Sifat lemak punggung babi adalah mudah mengalami oxidative  rancidity,  sehingga  secara  struktur  kimia sudah tidak layak dikonsumsi.
Penyakit-penyakit  yang  dapat  di  timbulkan apabila  memakan  babi  sebagai  berikut:  Anthrax, Ascaris Suum,  Botulism,  Brucella  Suis, Cryptosporidiosis, Entamoeba Polecki, Erysipelothrix
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Shusiopathiae,  Influenza,  Leptospirosis,  Pasteurella Aerogenes,  Pasteurella  Multocida,  Pigbel,  Rabies,
Salmonella Cholerae-suis, Salmonellosis,
Sarcosporidiosis, Scabies, Streptococcus Dysgalactiae  (group  L),  Streptococcus  Milleri, Streptococcus  Suis  Type  2  (group  R),  Swine Vesicular  Disease,  Taenia  Solium,  Trichinella Spiralis, Yersinia Enterocolitica, Yersinia Pseudotuberculosis (Wijaya, 2009).
Ilmu  kedokteran  mengetahui  bahwa  babi sebagai  rumah  dari  banyak  macam  parasit  dan penyakit  berbahaya,  sistem  biochemistry  babi mengeluarkan hanya 2% dari seluruh kandungan uric acid,  sedangkan  98%  sisanya  tersimpan  dalam tubuhnya. Apabila  konsumen  benar-benar  akan dilindungi, maka hak-hak konsumen harus dipenuhi, baik  oleh  negara  maupun  pelaku  usaha,  karena pemenuhan  hak-hak  konsumen  tersebut  akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek. Bertolak  dari  hak-hak konsumen  di  atas,  hal  yang perlu  dipertanyakan  dari  mana  hak-hak  tersebut diperoleh. Bagaimana  hak-hak  tersebut  dapat dinikmati, dipertahankan dan kapan adanya jaminan perlindungan. Disini  juga  dilihat  pada  pasal  10, pelaku  usaha  yang  menawarkan  barang/jasa  untuk diperdagangkan, dilarang menawarkan,
mempromosikan,  mengiklankan,  atau  membuat pernyataan yang tidak benar dan menyesatkan. Pada suplemen  makanan  ini  telah  mempromosikan produknya  pada  acara  islam  dan  tokoh    ulama terkenal,  sehingga  konsumen  berangapan  bahwa
prosuk  tersebut  halal  dan  dapat  dikonsumsi  oleh orang islam (Barkatullah, 2007).
Dalam Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen  disebutkan  mengenai  perbuatan  yang dilarang bahwa:
1. Pelaku  usaha  dilarang  memproduksi  dan/atau memperdagangkan  barang  dan/atau  jasa  yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang  dipersyaratkan  dan  ketentuan  peraturan perundang-undangan;
a) Tidak  sesuai  dengan  kondisi,  jaminan, keistimewaan  atau  kemanjuran  sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
b) Tidak  sesuai  dengan  mutu,  tingkatan, komposisi,  proses  pengolahan,  gaya,  mode, atau  penggunaan  tertentu  sebagaimana dinyatakan  dalam  label  atau  keterangan barang dan/atau jasa tersebut
c) Tidak  sesuai  dengan  janji  yang  dinyatakan dalam  label,  etiket,  keterangan,  iklan  atau promosi  penjualan  barang  dan/atau  jasa tersebut
d) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal,  sebagaimana  pernyataan  "halal"  yang dicantumkan dalam label
e) Tidak  mencantumkan  informasi  dan/atau petunjuk  penggunaan  barang  dalam  bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
3. Pelaku  usaha  dilarang  memperdagangkan sediaan  farmasi  dan  pangan  yang  rusak,  cacat atau  bekas  dan  tercemar,  dengan  atau  tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang  dan/atau  jasa  tersebut  serta  wajib menariknya dari peredaran
Dalam perlindungan hukum terhadap makanan yang  tidak  bersertifikat  halal  ini  mendapat pengawasan dari pemerintah dan lembaga-lembaga yang berwenang, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Fungsi utama dari badan yang berkaitan dengan sertifikasi halal adalah, melakukan pengawasan  terhadap  produk  yang  dikeluarkan produsen  apakah  sudah  mencantumkan  label  halal atau belum dalam kemasan produknya. BPOM akan mengeluarkan  label  halal  terhadap  sebuah  produk berdasarkan  sertifikat  halal  yang  telah  dimiliki  oleh produsen  atau  pelaku  usaha.  Dengan  adanya  label halal  yang  dicantumkan  di  kemasan  suatu  produk, akan  memudahkan  seorang  konsumen  yang  ingin membeli  suatu  produk  melihat  dan  mengetahui bahwa  komposisi  yang  terkandung  dalam  produk tersebut adalah halal, sehingga konsumen tidak perlu lagi  merasa  khawatir  dan  menduga-duga  mengenai komposisi  yang  terkandung  dalam  produk  tersebut apakah halal atau tidak.
PT  Pharos  akan  berencana  untuk mendaftarkan  produk    halal  pada  MUI,  akan  tetapi
tidak  dapat  didaftarkan  dan  terjadi  penemuan  DNA Babi terhadap bahan baku Viostin DS. Dalam hal ini pemerintah  telah  melakukan  pengawasan post- market  salah  satunya  adalah  pengambilan  sample dan pengujian pada produk.
Pengawasan  Obat  dan  Makanan  pasca beredar di  masyarakat  (post-market)  yang  telah diatur  Peraturan  Badan  Pengawas  Obat  Dan Makanan Nomor 28 Tahun 2017  Tentang  Rencana Strategis  Badan  Pengawas  Obat  Dan  Makanan Tahun 2015-2019  adalah:
a. Pengambilan sampel dan pengujian;
b. Peningkatan  cakupan  pengawasan  sarana produksi  dan  distribusi  Obat  dan  Makanan  di seluruh Indonesia oleh 33 Balai Besar (BB)/Balai POM,  termasuk  pasar  aman  dari  bahan berbahaya;
c. Investigasi  awal  dan  penyidikan  kasus pelanggaran  di  bidang  Obat  dan  Makanan  di pusat dan balai.
Kembali  pada  hukum  pelindungan  konsumen memiliki tujuan untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, berbagai  hal  yang  membawa  akibat negatif  dari  pemakaian  barang  dan/atau  jasa  harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha. Sebaga  upaya  untuk  menghindarkan  akibat  negatif pemakaian  barang  dan/atau  jasa  tersebut,  maka dilihat pada pasal 8 ayat 2 yang pada intinya tertuju ada  dua  hal,  yaitu  larangan  memproduksi  barang dan/atau  jasa,  larangan  memperdagangan  barang dan/atau  jasa  yang  dimaksud.  Dan  menurut Nurmadjito  yaitu  untuk  mengupayakan  agar  barang
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
40
dan/atau  jasa  yang  beredar  di  masyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal- usul,  kualiyas  sesuai  dengan  informasi  pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya (Nurmadjito,  2000). Sedangkan  suplemen  makan tersebut  tidak  memberikan  peringatan  label  “ mengandung babi” dan di iklankan oleh pakar ulama terkenal  di  indonsia.  Pelaku  usaha  juga  dilarang memperdagangkan  persediaan  farmasin  dan  pngan yang  rusak,  cacat  atau  bekas  dan  tercemar.  Jika pelaku  usaha  melanggar  ketentuan  tersebut, barang/jasa tersebut wajib ditarik dari peredaran.
Pada  Indonesia,  Undang-undang  Tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 15, Label pangan atau produk adalah setiap keterangan  mengenai  pangan  yang  berbentuk gambar,  tulisan,  kombinasi  keduanya,  atau  bentuk lain  yang  disertakan  pada  pangan,  dimasukkan  ke dalam,  ditempelkan  pada  atau  bagian  kemasan pangan. Tujuan pemberian label pada pangan yang di kemas adalah agar masyarakat yang membeli dan atau  mengkonsumsi  pangan  memperoleh  informasi yang benar dan jelas tentang setiap produk pangan yang  di  kemas,  baik  menyangkut  asal,  kemasan, mutu, kandungan gizi maupun keterangan lain yang diperlukan sebelum memutuskan akan membeli dan atau  mengkonsumsi  pangan  tersebut.  Ketentuan  ini berlaku  bagi  pangan  yang  telah  melalui  proses pengemasan  akhir  dan  siap  untuk  diperdagangkan (prepackaged), tetapi tidak berlaku bagi perdagangan pangan  yang  di  bungkus  di  hadapan  pembeli.
Penggunaan  label  dalam  kemasan  selalu  berkaitan dengan aspek perdagangan.
Dalam  UU  Kesehatan No  36  Tahun  2009, Perlindungan  hukum  yang  dijelaskannya adalah dalam  bentuk  upaya  kesahatan.  Upaya  kesehatan sendiri  dijelaskaan  dalam  pasal  1  angka  11  bahwa Setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan  secara  terpadu,  terintregasi  dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan  derajat  kesehatan  masyarakat  dalam bentuk pencegahan  penyakit, peningkatan kesehatan,  pengobatan  penyakit,  dan  pemulihan kesehatan  oleh  pemerintah  dan/atau  masyarakat. Artinya  dalam  memebentuk  masyarakat  yang  sehat dan sejahtera maka perlulah peran pemerintah dalam mencegah, meningkatkan kesehatan dan perlindungan kesehatan.
UU  Kesehatan 36  Tahun  2009 menjelaskan dalam pasal 106 ayat (2) yang berbunyi, Pemerintah berwenang  mencabut  izin  edar  dan  memerintahkan penarikan  dari  peredaran  sediaan  farmasi  dan  alat kesehatan  yang  telah  memperoleh  izin  edar,  yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau  keamanan  dan/atau  kemanfaatan,  dapat disita  dan  dimusnahkan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Pasal  106  ayat  (2) tersebut  tidak  menjelasakan  mengenai  sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, peraturan yang dijelaskan  hanya  mengenai  sediaan  farmasi  yang memiliki izin edar untuk dapat ditarik dari peredaran apabila tidak memenuhi persyaratan (Ilham, 2015).
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Larangan-larangan yang tertuju pada “ produk” sebagaimana dimaksudkan adalah untuk memberikan  pelindungan  terhadap  kesehatan/harta konsumen dari penggunaan barang dengan kualitas yang  dibawah  standar  atau  kualitas  yang  lebih rendah  daripada  nilai  harga  yang dibayar.  Dengan adanya pelindungan yang demikian, maka konsumen tidak  diberikan  barang  yang  kualitas  yang  lebih rendah daripada haraga yang dibayarkan, atau yang tidak sesuai dengan informasi yang diperoleh.(Miru & Yodo, 2015)
Dalam UUPK tidak ditemukan ketentukan yang khusus yang menyebutkan bahwa untuk melindungi kesehatan konsumen, dan hanya menyebutkan kata keamanan dan keselamatan konsumen pada uraian tentang  asas  pelindungan  konsumen  dan  hak-hak konsumen, tanpa uraian lebih lanjut, namun ketetuan yang  lebih  dapat  menjabarkan  prinsip  pelindungan kesehatan/harta  konsumen  tersebut  dapat  juga dimaksudkan  memberikan  pelindungan  kepada konsumen diantaranya pasal 21 UU kesehatan  dan pada Peraturan  Pemerintah  No  69  Tahun  1999 tentang  label  dan  iklan  pangan.  Keterangan  halal tersebut dimaksudkan agar masyarakat (umat islam) terhindar dari mengonsumi pangan yang tidak halal.
Memproduksi  suatu  barang  alangkah  baiknya kita mendaftarkan makanan tersebut kepada Badan POM  agar  dapat  meyakinkan  bahwa  suplemen tersebut  dapat  dikonsumsi  dan  diedarkan  diseluruh Indonesia,  adapun  mekanisme  pendaftaran  pom sebagai berikut: Konsumsi suplemen makanan yang mengandung  babi  yang  di  indonesia  mayoritas
bergama islam, walaupun secara ilmiah itu untuk baik untuk dikonsumsi, namun konsumen yang beragama islam  masih  membutuhkan  persyaratan  lain  yang dapat  menenteramkan  batinnya.  Pelindungan kesehatan  manusia  dengan  cara  yang  dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, tentu dengan mudah  dapat  diterima  oleh  para  anggota,  namun diperlukan  pula  suatu  tindakan  pelindungan kesehatan  batin)  yang  walaupun  secara  ilmiah  sulit (bahkan  mungkin  tidak  dapat)  dibuktikan,  namun sangat  besar  pengaruhnya  terhadap  kesehatan (rohani)  atau  ketenteraman  batin  konsumen (Miru, 2011).
Bagi  konsumen  muslim  ketentuan  mengenai informasi halal suatu produk pangan merupakan hal penting,  karena  menyangkut  pelaksanaan  syariat, juga menjadi hak konsumen muslim. Jadi, pemberian sertifikasi  halal  bertujuan  untuk  memberikan kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  bagi konsumen.  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2012 tentang Pangan terdapat beberapa pasal yang terkait dengan kehalalan produk pangan yaitu pasal 97 ayat (1), (2) dan (3). Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut : Pasal 97
1) Setiap orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan  label  di  dalam  dan/atau  pada Kemasan Pangan
2) Setiap  orang  yang  mengimpor  pangan  untuk diperdagangkan  wajib  mencantumkan  label  di dalam dan/ atau pada kemasan pangan pada saat
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
memasuki  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.
3) Pencantuman  label  di  dalam  dan/atau  pada kemasan  Pangan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan  bahasa  Indonesia  serta  memuat paling sedikit keterangan mengenai :
a. Nama produk;
b. Daftar bahan yang digunakan;
c. Berat bersih dan isi bersih;
d. Nama  dan  alamat  pihak  yang  memproduksi atau mengimpor;
e. Halal bagi yang dipersyaratkan;
f. Tanggal dan kode produksi;
g. Tanggal,bulan dan tahun kadaluarsa;
h. Nomor izin edar bagi Pangan Olahan
Ketentuan lain yang mengatur label kehalalan suatu  produk    diatur  dalam  peraturan  pelaksana, seperti  dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan  Pangan,  Keputusan  Menteri  Kesehatan  RI Nomor : 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Perubahan  atas  Keputusan  Menteri  Kesehatan  RI Nomor : 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan  Halal  Pada  Label  Makanan,  Keputusan Menteri Agama R.I.Nomor 518 Tahun 2001 Tanggal 30  Nevember  2001  Tentang Pedoman  Dan  Tata Cara  Pemeriksaan  Dan  Penetapan  Pangan  Halal Menteri Agama Republik Indonesia, Surat Keputusan Lembaga  Pengkajian  Pangan,  Obat-obatan  dan Kosmetika MUI, Nomor : SK74/Dir/LPPOM MUI/XI/09 tentang  Peraturan  Sertifikasi  yang  diajukan
distributor. Dalam  pegajuan  ijin  badan  POM  kita dapat melihat bahwa adanya data-data tentang yang berkaitan  dengan  produk  tersebut.  Hal  ini  telah dinyatakan lulus dan tidak mengandung hal-hal yang dilarang oleh Badan POM.
Dengan  demikian  apabila  mendasarkan  pada ketentuan  Pasal  4  huruf  c  dan  Pasal  7  hurub  b Undang-undang  Nomor  8  tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen,  Konsumen  Muslim mendapatkan  perlindungan  konsumen,  namun apabila  ketentuan  tersebut  dihubungkan  dengan ketentuan  Pasal  8  ayat  (1)  huruf  h  Undang-undang Nomor  8  tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen, yang menentukan bahwa : Pelaku usaha dilarang  memproduksi  dan/atau  memperdagangkan barang dan/atau jasa yang  tidak mengikuti ketentuan berproduksi  secara  halal,  sebagaimana  pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label.
Pentingnya  aspek  legal  labelisasi  obat  dan makanan,  tekait  dengan  tuntutan  konsumen  yang terus  meningkat  khususnya  mengenai  aspek kehalalan ini. Secara hukum masalah ini telah diatur oleh pemerintah baik dalam undang-undang pangan, undang-undang  perlindungan  konsumen  maupun peraturan  pemerintah  yang  mengatur  secara  lebih teknis.
Sebelumnya  anggapan  atas  labelisasi  pada produk  makanan  merupakan  hal  yang  menyulitkan dan  prosedur  yang  bertele-tele  bagi  produsen, namun  untungnya  hal  ini dapat  diklarifikasi,  dimana hanya kejujuran dan keterbukaanlah hal yang paling utama dalam labelisasi terhadap produk makanan ini.
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
43
Dengan  adanya  sertifikasi  halal  pada  produk makanan  yang  menjadi  konsumsi  masyarakat, merupakan  salah  satu  upaya  perlindungan pemerintah  terhadap  90%  masyarakat  konsumen muslim,  namun  selain  dilihat  dari  sudut  keyakinan masyarakat,  labelisasi  atas  produk  makanan  dan obat yang beredar di masyarakat dapat menunjukan bahwa  makanan  dan  obat  tersebut  juga  layak dikonsumsi  baik  oleh  kaum  muslim  mapun  non- muslim.
LPPOM  MUI  akan  melakukan melakukan pelabelan  dengan  syarat harus  menyertakan lampiran  bahan  baku,  dokumen  pendukung  bahan baku, serta bahan menu sebuah produk barang yang beredar  dipasaran apabila  adanya permintaan produsen  untuk  mencantumkan  label  halal,  karena kehalalan  tidak  wajib  untuk  dicantumkan  pada kemasan. Apalagi,  sejak  Direktorat  Pengawasan Obat  dan  Makanan  (sekarang  Badan  POM) menyerahkan sepenuhnya urusan kehalalan ini pada LPPOM MUI. Sebelumnya, memang ada dua model sertifikasi  halal,  dari  MUI  dan  Direktorat  POM. Namun  belakangan,  BPOM  telah  menyerahkan sepenuhnya sertifikasi halal ini kepada Komisi Fatwa MUI.  Pemberian  atau  penolakan  sertifikat  halal sepenuhnya berada  di  MUI, namun  BPOM  memiliki peran melalui  kegiatan  evaluasi  terhadap  keamanan, manfaat,  dan  mutu  produk sebelum  beredar  (pre-market evaluation) dan pengawasan selama produk di peredaran (post-market  vigilance) untuk  mesetujui  pelabelan  halal. Berdasarkan  fatwa  MUI  ini,  BPOM  akan  memberi persetujuan  pencantuman  label  halal  bagi  yang
memperoleh sertifikat halal, atau memberi penolakan bagi  yang  tidak  mengantongi  sertifikat  halal. Kerjasama  itu,  jelas  memberikan  kepastian  bagi konsumen  muslim  dalam  mengkonsumsi  produk makanan.  Kerjasama  Depkes - LPPOM  MUI sudah sampai pada taraf menjamin suatu produk halal dan thoyib.  Dari  segi  agama  aman,  dari  segi  kesehatan pun  demikian.  Bagi  konsumen  dan  produsen,  satu pintu  sertifikasi  halal  ini  memang  menguntungkan. Setidaknya  tidak  banyak  meja  yang  harus  dilalui, yang artinya menghemat biaya sehingga tidak perlu dibebankan  kepada  konsumen.  Namun  sejauh  ini, belum  ada  angka  pasti  untuk  mengukur  tingkat kepedulian konsumen Muslim terhadap produk halal ini. Yang berkepentingan terhadap sertifikat halal itu sebetulnya bukan hanya konsumen saja, tetapi juga produsen.  Bagi  masyarakat  Indonesia  yang  tingkat intelektualitasnya  semakin  bagus  dan  makin  kritis, produk halal menjadi keharusan (Adisasmito, 2008).
Sistem labelisasi yang dilakukan oleh MUI dan BP-POM  ini  merupakan  kegiatan  yang  dapat dipertanggungjawabkan. Pemberian labelisasi produk obat  dan  makanan  tersebut  harus  melalui  proses yang  sangat  ketat,  dan  evaluasi  yang  kontinu. Setidaknya,  ada  delapan  jenis  informasi  yang  bisa diketahui  dari  label  kemasan  produk  pangan.  Yakni sertifikasi halal, nama produk, kandungan isi, waktu kedaluwarsa,  kuantitas  isi,  identifikasi  asal  produk, informasi  gizi,  dan  tanda-tanda  kualitas  lainnya. Informasi-informasi  ini  mesti  diperhatikan  dengan seksama supaya konsumen tidak salah beli.
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Pengawasan terhadap penyelenggara perlindungan  konsumen  dan  penerapan ketentuan peraturan  perundang-undangannya  dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat dan LPKSM (Lembaga Pengawas  Konsumen  Swadaya  Masyarakat). Pengawasan  pemerintah  dilakukan  oleh  menteri dan/atau  menteri  teknis  terkait,  sedangkan pengawasan oleh masyarakat dan LPKSM dilakukan secara langsung terhadap barang dan/atau jasa yang beredar  di  pasar.  Karena  itu  jika  dari  hasil pengawasan terjadi penyimpangan yang membahayakan  konsumen  maka  pelakunya  dapat dikenai  sangsi  sesuai  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Menurut Pasal 30 UU Perlindungan Konsumen tentang  pengawasan  terhadap  perlindungan konsumen adalah:
1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan  konsumen,  serta  penerapan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  nya diselenggarakan  oleh  pemerintah,  masyarakat, dan  lembaga  perlindungan  konsumen  swadaya masyarakat.
2) Pengawasan  oleh  pemerintah  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan  oleh menteri dan atau menteri teknis terkait
3) Pengawasan  oleh  masyarakat  dan  lembaga perlindungan  konsumen  swadaya  masyarakat dilakukan  terhadap  barang  dan  atau  jasa  yang beredar di pasar
4) Apabila  hasil  pengawasan  sebagaimana dimaksud  ayat  (3)  ternyata  menyimpang  dari
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan  konsumen,  menteri  dan  atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 5) Hasil  pengawasan  yang  diselenggarakan masyarakat dan lembaga  perlindungan swadaya masyarakat  dapat  disebarluaskan  kepada masyarakat  dan  dapat  disampaikan  kepada menteri dan menteri teknis
6) Ketentuan pelaksanaan  tugas  pengawasan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  ayat  (2), dan  ayat  (3)  ditetapkan  dengan  peraturan pemerintah.  Pengawasan  terhadap  barang  dan/ jasa dilakukan dengan cara melakukan penelitian, pengujian  dan/atau  survei. Aspek  pengawasan meliputi  pemuatan  informasi  tentang  resiko penggunaan barang jika diharuskan pemasangan label, pengiklanan dan lain-lain yang diisyaratkan berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  dan  kebiasaan  dalam  praktek  dunia usaha (Asri, 2016).
Pengawasan  pangan  dimaksudkan  untuk memberikan  jaminan  keamanan  pangan  yang dikonsumsi oleh masyarakat. Pemerintah melakukan fungsi  pengawasan  terhadap  produk  pangan  yang beredar, yang dituangkan dalam Pasal 108 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 yaitu sebagai berikut:
1) Dalam  melaksanakan  penyelenggaraan  pangan, pemerintah berwenang melakukan pengawasan,
2) Pengawasan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan :
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
a. Ketersediaan dan/atau kecukupan pangan pokok yang  aman,  bergizi,  dan  terjangkau  daya  beli masyarakat: dan
b. Persyaratan keamanan pangan, mutu pangan dan gizi  pangan  serta  persyaratan  label  dan  iklan pangan
3) Pengawasan terhadap :
a. Ketersediaan  dan/atau  kecukupan  pangan pokok  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (2) huruf a dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pangan
b. Persyaratan  kemanan  pangan,  mutu  pangan dan  gizi  pangan,  serta  perysratan  label  dan iklan pangan sebagaimana dimaksu pada ayat (2)  huruf  b,  untuk  pangan  olahan, dilaksanakan  oleh  lembaga  pemerintah  yang melaksanakan  tugas  pemerintah  di  bidang pengawasan obat dan makanan
c. Persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan  gizi  pangan  serta  persyaratan  label  dan iklan pangan sebagaiimana dimaksud ayat (2) huruf  b,  untuk  pangan  segar,  dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang
menyelenggarakan  urusan  pemerintah  di bidang pangan
4) Pemerintah
menyelenggarkan progran pemantauan,  evaluasi  dan  pengawasan  secara berskala terhadap kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan/atau peredaran pangan oleh pelaku usaha pangan.
Jadi  perlindungan  hukum  terhadap  produk pangan  yang tidak  sesuai  dengan  komposisi  pada table  informasi ini  mendapat  pengawasan  dari lembaga-lembaga  yang  berwenang  seperti  Badan Pengawas  Obat  dan  Makanan  atau  BPOM. Perlindungan  hukum  bagi  konsumen muslim  di Indonesia secara umum ditunjukkan melalui adanya Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  konsumen.  Khususnya  dalam penelitian  ini,  pelaku  usaha  telah mendapatkan sanksi  Hukum  Administrasi  yaitu  yang berfungsi untuk mencegah (preventive)  oleh  pemerintah daerah  terkait.  Tetapi  konsumen  muslim  yang dirugikan tidak mendapatkan hak atas ganti rugi atau kompensasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang  Nomor  8 tentang Perlindungan Konsumen
C.2. Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha  dalam Melindungi Konsumen
Tanggung  jawab  pelaku  usaha  diambil  dari kata  dasar  dari  pertanggung  jawaban,  yang  berarti keadaan  wajib  menanggung  segala  sesuatu  yang terjadi.  Istilah  yang  berkaitan  dengan  pertanggung jawaban  dalam  kamus hukum,  yaitu liability,  yang merupakan  istilah hukum  yang  luas  yang  menunjuk hampir  semua  karakter  risiko  atau  tanggung  jawab, yang  pasti,  yang  bergantung  atau  yang  meliputi semua  karakter  hak  dan  kewajiban  secara  aktual seperti  kerugian,  ancaman,  kejahatan,  biaya  atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang,  dan  responbility,  yang  berarti  hal yang  dapat  dipertanggungjawabkan  atas  suatu
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
46
kewajiban,  dan  termasuk  putusan,  keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung atas undang-undang yang dilaksanakan (Andriyani,  2016).  Prinsip  tanggung  jawab  mutlak (Strict  liability)  yang  lebih  cocok  dalam  kasus  PT Pharos. Prinsip tanggung jawab mutlak adalah prisip tanggungjawab  yang  menetapkan  kesalahan  tidak sebagai  faktor  yang  menetukan.  Namun  ada pengecualian-pengecualian  yang  memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggungjawab misalnya force majeur (Andriyani, 2016).
PT  Pharos  harus  bertanggung  jawab diperlukan  analisis  seberapa  jauh  tanggung  jawab yang  dibebankan  kepada  PT  Pharos.  Prinsip tanggung  jawab  merupakan  perihal  yang  sangat penting  dalam  hukum  perlindungan  konsumen berdaasarkan  prinsip  tanggung  jawab pelaku  usaha dikenal adanya presumption of liability atau prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab sampai PT Pharos dapat membuktikan tidak bersalah sehingga beban pembuktian ada pada PT tersebut.
Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen  tidak  memberikan  rumusan  yang  jelas dan  tegas  tentang  definisi  dari  jenis  barang  yang secara  hukum  dapat  dipertanggungjawabkan,  dan sampai  seberapa  jauh  suatu  pertanggungjawaban atas  barang  tertentu  dapat  dikenakan  bagi  pelaku usaha  tertentu  atas  hubungan  hukumnya  dengan konsumen.  Hal  ini  erat  kaitannya  dengan  konsep Product  Liability yang  banyak dianut  oleh  negara- negara maju.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka ada  dua  hak  konsumen  yang berhubungan  dengan Product Liability sebagaimana  Adrian  Sutedi  dalam bukunya  Tanggung  Jawab  Produk  Dalam  Hukum Perlindungan Konsumen,menyebutkan bahwa:
1. Hak  untuk  mendapatkan  barang yang  memiliki kuantitas  dan  kualitas  yang  baik  serta  aman. Dengan hak ini berarti konsumen harus dilindungi untuk mendapatkan barang dengan kuantitas dan kualitas  yang  bermutu. Ketidaktahuan  konsumen atas  suatu  produk  barang  yang  dibelinya  sering kali diperdayakan oleh pelaku usaha. Konsumen sering  dihadapkan  pada  kondisi  “jika  setuu  beli, jika tidak silahkan cari di tempat yang lain”. Dalam situasi  yang  demikian,  biasanya  konsumen terpaksa  mencari  produk  alternatif  (bila  masih ada), yang mungkin kualitasnya lebih buruk.
2. Hak  untuk  mendapatkan  ganti  kerugian.  Jika barang  yang  dibelinya  dirasakan  cacat,  rusak, atau  telah  membahayakan  konsumen,  ia  berhak mendapatkan  ganti  kerugian  yang  pantas. Namun,  jenis  ganti  kerugian  yang  diklaimnya untuk  barang  yang  cacat atau  rusak,  tentunya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau atas  kesepakatan  masing-masing  pihak,  artinya konsumen  tidak  dapat  menuntut  secara berlebihan  dari  barang  yang  dibelinya  dengan harga  yang  dibayarnya,  kecuali  barang  yang dikonsumsinya  itu  menimbulkan  gangguan  pada tubuh  atau  mengakibatkan  cacat  pada  tubuh konsumen,  maka  tuntutan  konsumen  dapat melebihi dari harga barang yang dibelinya.
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Berbicara mengenai akibat hukum  bagi pelaku usaha  yang  menjual  atu  memproduksi      label  halal konsumen muslim maka akibat  hukum bagi pelaku usaha  tersebut  akan  berbentuk  tanggung  jawab pelaku usaha  tersebut terhadap konsumen, dimana tanggung  jawab  pelaku  usaha  tersebut  berupa tanggung  jawab  produk.  Tanggung  jawab  produk dapat  diartikan  sebagai  tanggung  jawab  produsen untuk  produk  yang dibawanya  ke dalam peredaran, yang  menimbulkan  atau  menyebabkan  kerugian karena  cacat  yang  melekat  pada  produk  tersebut. Tanggung jawab  meliputi  baik  tanggung  jawab kontraktual/berdasarkan  suatu  perjanjian  maupun tanggung  jawab  perundang-undangan/berdasarkan perbuatan  melawan  hukum.  Berkenaan  dengan tanggung  jawab  produk,  dapat  ditemukan  dalam Pasal  19  Ayat  (1)  dan  Ayat  (5)serta  Pasal  28 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (5)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan  Konsumen. Pada Pasal  19  Ayat  1 menyatakan: “Pelaku  usaha  bertanggung  jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau  kerugian  konsumen  akibat  mengkonsumsi barang  dan/atau  jasa  yang dihasilkan  atau diperdagangkan” dan  ayat 2 menyebutkan  bahwa “Ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang  dan/atau  jasa  yang  sejenis  atau  setara nilainya,  atau  perawatan  kesehatan  dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
Ganti  rugi  merupakan  bagian  dari tanggungjawab  pihak  yang  menyebabkan  kerugian baik  itu  kerugian  nyata  yang  telah  terjadi,  atau kerugian yang diduga akan timbul di kemudian hari, terhadap pihak yang dirugikan.  Tanggung jawab ini lahir karena seandainya tidak terjadi kesalahan yang menyebabkan  suatu  pihak  merugi,  tentu  tidak  akan lahir tanggung jawab untuk mengganti rugi terhadap suatu kerugian (Fadhly, 2013).
Husaini Kadir melihat ada tiga alasan gugatan ganti rugi, yaitu (Rusli, 2012) :
a. Karena  wanprestasi  berdasarkan  hubungan  jual beli.
b. Karena  perbuatan  melanggar  hukum  ex  Pasal 1365 KUHPerdata.
c. Karena cacat pada produk
Dalam  kenyataannya,  konsumen  Indonesia masih  sering  mengalami  kasus-kasus  yang  sangat merugikan  dirinya,  baik  secara  materiil  maupun immateriil. Kerugian yang diderita konsumen sebagai akibat dari  pemakaian  barang-barang    konsumsi  itu dapat  diklasifikasikan  ke  dalam  Kerugian  inmateriil, yaitu  kerugian  yang  membahayakan  kesehatan dan/atau  jiwa  konsumen. Ganti  rugi  atas  kerugian yang diderita konsumen pada hakikatnya  berfungsi sebagai :
1. Pemulihan hak-haknya yang telah dilanggar;
2. Pemulihan  atas  kerugian  materiil  maupun inmateriil yang telah dideritanya;
3. Pemulihan pada keadaan semula.
Dalam  Pasal diatas menyatakan  bahwa menurut  penulis  PT  Pharos  telah lalai  dalam
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
48
menjaga,  mengcek bahan  baku sehingga pengolahan Viostin  DS terkontaminasi DNA  Babi pada saat  pengiriman ke  Indonesia. Dan  menurut pendapat  penulis,  PT  Pharos  ada  itikad  baik  untuk mendaftarkan  produk  tersebut  pada  MUI  akan kehalalnya.  Dan  menurut  saya  PT  Pharos  harus bertanggungjawab kepada konsumen yang dirugikan dengan  memberikan  ganti  rugi  sebagaimana  Pasal 19 Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang  dan/atau  jasa  yang  sejenis  atau  setara nilainya,  atau  perawatan  kesehatan  dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.:
UUPK  mengatur  bahwa  ganti  rugi  dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme diantaranya: a. Pengembalian uang b. Perawatan kesehatan
c. Pemberian  santunan  yang  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku
Dalam hukum tentang product liability pihak korban  atau  konsumen  yang  akan  menuntut  ganti kerugian,  pada  dasarnya  hanya  diharuskan menunjukan 3 hal, yaitu (Nurbaiti, 2013):
a. Produk tersebut memang telah cacat pada waktu
diserahkan oleh produsen
b. Cacat  tersebut  telah  menyebabkan  atau  turut menyebabkan kerugian atau kecelakaan
c. Adanya kerugian. Akan tetapi juga diakui secara umum  bahwa  pihak  korban  atau  konsumen aharus menunjukan bahwa pada waktu terjadinya
kerugian,  produksi  tersebut  pada  prinsipnya berada dalam keadaan seperti waktu diserahkan oleh produksen, artinya tida diadakan modifikasi- modifikasi oleh konsumen.
Pada pasal 1246 KUHPerdata, ganti rugi terdiri dari  faktor  yaitu  kerugian  yang nyata-nyata  diderita. Penentuan  ganti  rugi  pun  dapat  dilakukan  dengan memperhitungkan:  Pertama,  manfaat  yang  akan diperoleh dengan menghitung seluruh kerugian yang diderita oleh korban, Kedua, Pengurangan ganti rugi uang  bagi  korban,  apabila  kerugian  tersebut disebabkan pula oleh korban.
Penunjukkan Pasal 19 ayat (2) UUPK kepada peraturan  perundang-undangan  sebagai  pedoman, maka  dapat  dikemukakan  ketentuan  KUHPerdata. Penentuan  tersebut  untuk  menunjukkan  besarnya jumlah  ganti  rugi,  KUHPerdata  memberikan pedoman, yaitu (Miru & Yodo, 2015):
1. Besarnya  ganti  kerugian  sesuatu  dengan  fakta tentang  ganti  kerugian  yang  benar-benar  terjadi dan dialami oleh konsumen;
2. Besarnya  kerugian  dapat  dituntut  adalah kerugian,  yang  merupakan  akibat  langsung  dari peristiwa  yang  terjadi,  yaitu  sebagai  akibat  dari peristiwa perbuatan melawan hukum;
Selanjutnya  pada  pasal  19 (3)  menjelaskan bahwa  Pemberian  ganti  rugi  dilaksanakan  dalam tenggang  waktu  7  (tujuh)  hari  setelah  tanggal transaksi.  Pada  ayat  4  Pemberian  ganti  rugi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2) tidak  menghapuskan  kemungkinan  adanya  tuntutan pidana  berdasarkan  pembuktian  lebih  lanjut
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
49
mengenai  adanya  unsur  kesalahan.  Dan  Ketentuan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2) tidak  berlaku  apabila  pelaku  usaha  dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen telah diatur pada ayat 5.
Akan  tetapi  belum  terlihat  adanya yang mengajukan ganti  rugi  kepada PT  Pharos dalam pemakaian produk  Viostin  Ds. Dikarenakan  bahwa rata-rata  konsumen  tidak  terlalu  perduli    dan cenderung menerima dan transaksi lebih dari 7 hari kerja  sehingga  lebih  cenderung  menerima  putusan dan  dibekali  informasi  bahwa  produk  tersebut mengandung  babi.  Tanggung  jawab  lain  yang dilakukan  adalah  dengan  suka  rela  PT  Pharos melakukan  penarikan  produk  yang  ada  di pemasaran. Dalam  memproduksi  barang  atau  jasa, pelaku  usaha  tidak  hanya  semata-mata  mencari keuntungan  yang  sebesar-besarnya,  tetapi  juga harus memperhatikan kepentingan konsumen. Maka dari  itu,  selain  memiliki  hak,  pelaku  usaha  juga dituntut akan tanggung jawabnya. Pelaku usaha juga mempunyai kewajiban pada pasal 7 Undang-Undang Perlindungan  konsumen  harus  beritikad  baik  dalam melakukan kegiatan  usahanya,  memberikan informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur  mengenai kondisi  jaminan  barang  dan/atau  jasa  serta memberikan  kejelasan  pengguna,  perbaikan  dan pemeliharaan,  menjami  mutu  barang  dan memberikan  kompensasi,  ganti  akibat  kerugian akibat penggunaan,  pemakaian  dan  pemanfaatan barang  dan/atau  jasa  yang  diperdagangkan. Sehingga  pelaku  usaha  wajib  memberikan
kompensasi  kepada  konsumen  apabila,  konsumen mengajukan pengajuan atas barang yang cacat yang jelas  telah  merugikan  dan  tidak  sesuai  dengan pemanfaatan pada suplemen makanan tersebut.

## D. KESIMPULAN
Dari  pemaparan  penulis  diatas  dapat  diambil kesimpulan yaitu:
a. Perlindungan  hukum  terhadap  produk  pangan yang  tidak  sesuai  dengan  komposisi  pada  table informasi  ini  mendapat  pengawasan  dari lembaga-lembaga yang berwenang seperti Badan Pengawas  Obat  dan  Makanan  atau  BPOM. Perlindungan  hukum  bagi  konsumen  muslim  di Indonesia pada  kasus  ini  yang karena  tidak sesuai  dengan  informasi  pada  petunjuk  menu, secara  umum  ditunjukkan  melalui  adanya Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan konsumen, Undang-Undang Pangan Nomor  18  Tahun  2012 pada  pasal 19 ayat  3, Undang-Undang  Kesehatan 36  Tahun 2009  pasal  21. Khususnya  dalam  penelitian  ini, pelaku usaha telah  mendapatkan sanksi Hukum Administrasi  yaitu yang  berfungsi  untuk mencegah (preventive)  oleh  pemerintah  daerah terkait. Yang telah diatur pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun  2017  Tentang  Penarikan  Pangan  Dari Peredaran.
b. Dalam  Tanggung  jawab  produsen  yang  disini adalah  PT  Pharos  sesuai  dengan  UU  8  tahun 1999  yaitu  Pengembalian  uang, perawatan kesehatan,  pemberian  santunan  yang  sesuai
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Akan  tetapi tetapi  tidak adanya  yang  meminta  ganti  rugi  kepada  PT Pharos karena menggunakan produk Viostin Ds. Dan  pertanggungjawaban yang  dilakukan PT Pharos adalah  dengan  suka  rela melakukan penarikan produk yang ada di pemasaran.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Hadjon,  Philipus M.  (1987). Perlindungan  Hukum
Bagi  Rakyat  Indonesia.  Surabaya:  PT  Bina Ilmu.
Sari,  Elsi  K.,  &  Simangungso,  Advendi.  (2007).
Hukum Dalam Ekonomi. Jakarta: Gransido. Miru,  A.  (2011). Prinsip-Prinsip  Pelindungan  Hukum Bagi  Konsumen  Di  Indoensia.  Jakarta:
Rajagrafindo.
Miru,  Ahmadi.,  &  Yodo,  Sutarman.  (2015). Hukum Perlindungan
Konsumen. Jarkarta:
Rajagrafindo.
Nurmadjito.  (2000). Kesimpulan  Perangkat Perundang-undangan  Tentang  Perlindungan Konsumen  di  Indonesia.  Bandung:  Mandar
Maju.
Rahardjo, S. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra
Aditya Bakti.
Samsul,  I.  (2004). Hukum  Perlindungan  Konsumen Kemungkinan  Penerapan  Tanggung  Jawab Mutlak. Universitas Indonesia Fakultas Hukum.

## Undang-Undang Dan Surat Keputusan
Keputusan  Kepala  Badan  Pengawas  Obat Dan Makanan  Republik  Indonesia  Nomor  HK.
00.05.23.3644
Keputusan  Menteri Agama  R.I.Nomor  518  Tahun
2001
Keputusan  Menteri  Kesehatan  RI  Nomor  : 924/Menkes/SK/VIII/1996 Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 1999 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999
Surat  Keputusan  Lembaga  Pengkajian  Pangan,
Obat-obatan  dan  Kosmetika  MUI,  Nomor  : SK74/Dir/LPPOM MUI/XI/09
Undang-Undang 8 Tahun 1999 Undang-undang 18 Tahun 2012 Undang-Undang 35 Tahun 2009

## Artikel Dan Jurnal
Asri.  (2016).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen Terhadap  Produk  Yang  Tidak  Bersetifikat Halal. Jurnal IUS, Vol.4,(No. 2), pp.1-21.
Barkatullah,  Abdul H.  (2007).  Urgensi  Perlindungan Hak-Hak  Konsumen  Dalam  Transaksi  Di  E- Commerce. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM,
Vol.14, No.(2), pp.247–270.
Fadhly, F. (2013). Ganti Rugi Sebagai Perlindungan
Hukum Bagi Konsumen Akibat Produk Cacat.
Arena Hukum, Vol.6,(No.2), pp.152–289.
Nggeboe,  F. (2015).  Penyelesaian  Hukum  Bagii Konsumen  Dari  Produk  Cacat  Menurut Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999. Legalitas, Vol. 7, (No.2), pp.44–73.
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Nurbaiti, S. (2013). Aspek Yuridis Mengenai Product Liability Menurut
Undang-Undang
Perlindungan  Konsumen  (Studi  Perbandingan Indonesia - Turki). Jurnal Hukum Prioris, Vol.3,
(No.2), pp.71–94.
Rusli,  T.  (2012).  TanggungJawab  Produk  Dalam Hukum  Perlindungan  Konsumen. Pranata Hukum, Vol.7, (No.1), pp.79–88.
Darnela,  Lindra.,  &  Saraspeni,  Wiji. (2016).
Perlindungan  Konsumen  terhadap  Hak  Atas Informasi Harga Pada Menu Makanan , dalam Perspektif  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ( Studi Kasus  di  Warung  Makan  pada  Kawasan Malioboro ). Supermasi Hukum, Vol.5, (No.1), pp. 163–189. Retrieved from https://www.aifis- digilib.org/uploads/1/3/4/6/13465004/8- wiji_saraspeni-uin_sunan_kalijaga.pdf
Triasih,  Dharu.,  Heryanti,  B.  Rini.,  &  Kridasaksana,
Doddy.  (2016).  Kajian  Tentang  Perlindungan Hukum  Bagi  Konsumen  Terhadap  Produk
Makanan  Bersertifikat  Halal. Jurnal Dinamika
Sosial Budaya, Vol.18,(No.2), pp.214–225.

## Web Dan Internet
Adisasmito,  W.  (2008).  Analisis  Kebijakan  Nasional
MUI  dan  BPOM  dalam  Labeling  Obat  dan Makanan. Retrieved November 16, 2018, from https://staff.blog.ui.ac.id/wikua/files/2009/02/ke bijakan-nasional-mui-dan-bpom-dalam- labeling-obat-dan-makanan_edited.pdf Andriyani, L. (2016). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pengobatan  Tradisional  Di  Bidang  pelayanan
Kesehatan  Untuk  Memenuhi  Hak-Hak  Pasien Sebagai  Konsumen  Jasa.  Retrieved  from http://ejournal.uajy.ac.id/10615/1/JurnalHK105 68.pdf
Ilham, R. A. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Obat-Obatan Ilegal Secara  Online. Hukum.  Malang.  Retrieved fromhttp://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index. php/hukum/article/view/911/902
Wijaya,  Y.  P.  (2009).  Fakta  Ilmiah  Tentang Keharaman Babi. Retrieved from https://www.purwantowahyudi.com/Ebook/Isla m/fakta-ilmiah-tentang-keharaman-babi- yogapw.pdf