## PENGELOLAAN BERBASIS GENDER PADA HUTAN KEMASYARAKATAN BATUKLIANG UTARA KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Ari Caesar Pratama 1
R. Rijanta 2
1 Magister Perancanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada
2 Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada
E-mail:
1 ariumpratama@mail.ugm.ac.id,
2 rijanta@ugm.ac.id

## ABSTRAK
Kecamatan Batukliang Utara merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah yang mengelola kawasan hutannya dengan program Hutan Kemasyarakatan. Hutan  Kemasyarakatan  dikelola  dengan  melibatkan  semua  kalangan  masyarakat sekitar  kawasan  hutan  tidak  terkecuali  dengan  pelibatan  dan  partisipasi  gender  di dalamnya.  Penelitian  ini  menganalisa  pada  skala  gender  yang  bertujuan  untuk mengetahui  upaya  pemanfaatan  Hutan  Kemasyarakatan  terkait  dengan  keterlibatan laki-laki  dan  perempuan  dalam  bagaimana  meningkatkan  ekonomi  dan  pendapatan masyarakat  melalui  pengelolaan  kawasan  hutan  serta  mengarahkan  pada  konteks akses  dan  kontrol  laki-laki  serta  perempuan  pada  khususnya  dalam  pelaksanaan gerakan hutan kemasyarakatan. Di samping itu, analisis gender juga menyoroti akses dan  kontrol  atas  manfaat  yang  dirasakan  baik  laki-laki  maupun  perempuan  pada khususnya.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  Studi  Kasus  dengan pendekatan  deskriptif  kualitatif  dengan  tujuan  untuk  mendeskripsikan  pelaksanaan pengelolaan  hutan  kemasyarakatan  berbasis  gender  serta  faktor-faktor  yang mempengaruhi  keberhasilan  atau  ketidakberhasilan  dalam  pengelolaannya.  Teknik Pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  wawancara  mendalam,  observasi  dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan  pada  basis  gender  sudah  berjalan  dengan  baik  meskipun  masih kurang  optimal  karena  masih  ada stereotipe dan subordinasi terhadap  perempuan yang  membatasi  akses  perempuan  untuk  memimpin  pada  sebuah  forum  dan  beban kerja yang lebih berat diterima oleh perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Laki- laki  memegang  kendali  penuh  atas  pengambilan  keputusan  menanam  pada  lahan. Meluasnya  tutupan  hijau  hutan,  adanya  perbaikan  dalam  pengelolaan  kelembagaan khususnya  kelompok  tani,  adanya  tata  kelola  hutan  (kawasan),  dan  yang  terakhir adalah adanya tata kelola usaha (bisnis) menjadi tolak ukur keberhasilan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan berbasis gender pada penelitian ini.
Kata Kunci: Hutan Kemasyarakatan; Gender; Hak atas tanah; Komoditas; Akses

## ABSTRACT
Kecamatan  Batukliang  Utara  is  one  of  the  sub-districts  in  Kabupaten  Lombok Tengah  that  manages  its  forest  area  with  the  Community  Forest  program. Community  forestry  is  managed  by  involving  all  community  groups  around  the forest  area,  including  gender  involvement  and  participation  in  it.  This  research analyzes on a gender scale which aims to determine the efforts to utilize Community Forestry  related  to  the  involvement  of  men  and  women  in  how  to  increase  the economy and community income through forest  area management and directing the context  of  access  and  control  of  men  and  women  in  particularly  implementing  the movement community forest. In addition, gender analysis also highlights access and control over benefits felt by both men and women in particular. The research method used  is  a  case  study  with  a  qualitative  descriptive  approach  with  the  aim  of describing  the  implementation  of  community  forest  management  based  on  gender and  the  factors  that  influence  the  success  or  failure  of  its  management.  The  data collection techniques used were in-depth interviews, observation and documentation. The  results  of  this  study  state  that  the  implementation  of  Community  Forestry management  on  a  gender  basis  has  been  running  well  even  though  it  is  still  not optimal  because  there  are  still  stereotypes  and  subordination  of  women  that  limit women's  access  to  lead  in  a  forum  and  a  heavier  workload  is  accepted  by  women compared  to  men.  Men  have  full  control  over  the  decision  to  plant  on  the  land. Widespread  green  forest  cover,  improvements  in  institutional  management, especially  farmer  groups,  the  existence  of  forest  (area)  governance,  and  finally  the existence  of  business  governance  is  a  benchmark  for  the  success  of  gender-based community forest management in this study.
Keywords: Community Forests; Gender; Land rights; Commodities; Access

## A. PENDAHULUAN
Pengelolaan  hutan  secara  umum  terkesan  sebagai  area  yang  didominasi  oleh laki-laki  dan  masalah  gender  dikerucutkan  menjadi  keprihatinan  pada  kaum perempuan.  Pengarusutamaan  gender  sebagai  sebuah  konsep  yang  berdasarkan pengkajian  kebutuhan  khusus  gender  dan  perencanaan  tanggap  gender  dalam pengelolaan  program  hampir  tidak  diketahui  sehingga  tidak  dilaksanakan.  Di Kabupeten Lombok Tengah melalui hutan kemasyarakatan, salah satu manfaat yang paling signifikan yang dapat diterima adalah kemampuan untuk terlibat dalam ruang publik.  Mereka  dapat  menghadiri  sidang,  mengikuti  kursus  pelatihan,  dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengelolaan.
Konteks  partisipatif  yang  melibatkan  masyarakat  dalam  upaya  pemanfaatan hutan  melalui  hutan  kemasyarakatan  terkait  dengan  keterlibatan  laki-laki  dan perempuan  dalam  bagaimana  meningkatkan  ekonomi  dan  pendapatan  masyarakat melalui  pengelolaan  kawasan  hutan.  Dalam  hal  ini,  menjadi  penting  untuk  melihat lebih  jauh  bagaimana  konteks  keterlibatan  perempuan  dengan  tidak  melepaskan analisis  terhadap  keterlibatan  laki-laki  dalam  pengelolaan  hutan  kemasyarakatan tersebut.
Analisis gender mengarahkan pada konteks akses dan kontrol laki-laki dan juga perempuan  pada  khususnya  dalam  pelaksanaan  gerakan  hutan  kemasyarakatan.  Di samping  itu,  analisis  gender  juga  menyoroti  akses  dan  kontrol  atas  manfaat  yang dirasakan baik laki-laki maupun perempuan pada khususnya. Dalam telaah terhadap manfaat  diharapkan  akan  mengetahui  manfaat  apa  saja  yang  dapat  diakses  dan dikontrol  oleh  perempuan,  sehingga  dapat  terlihat  sampai  sejauh  mana  gerakan tersebut  dapat  memberikan  perubahan  terhadap  kondisi  perempuan  di  tingkat  lokal dan keruangan yang dipengaruhi olehnya.
Di  Kabupaten  Lombok  Tengah,  berdasarkan  data  dari  Dinas  Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan  tahun  2019  disebutkan  bahwa  luas  hutan  di  Kabupaten  4 Lombok  Tengah  yang  terdiri  dari:  hutan  lindung,  hutan  produksi,  dan  hutan konservasi  yang  terdiri  dari  hutan  taman  nasional  dan  hutan  taman  wisata  alam berjumlah 23726,39 Ha 1 . Dari jumlah tersebut 7830,10 Ha merupakan total kawasan hutan lindung yang ada. Dengan luasan hutan kemayarakatan yang ada dan dikelola oleh masyarakat di Kecamatan Batukliang Utara, seharusnya menjadikan kecamatan ini menjadi lebih maju dari segi pendapatannya.
Hal  tersebut  sejalan  dengan  Perpres  Nomor  7  tahun  2004-2009  tentang RPJMN 2 yang  mengatur  potensi  kawasan  hutan  untuk  meningkatkan  pendapatan masyarakat.  Selain  itu  ada  peraturan  Menteri  Kehutanan  Nomor  P.49/Menhut- II/2008  tentang  Hutan  Kemasyarakatan 3 yang  menerangkan  bahwa  hutan
1 Dinas Kehutanan dan Perkebunan, 2019, Manajemen Pengelolaan Hutan Kabupaten Lombok Tengah , DISHUTBUN Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Tengah
2 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009.
3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Kemasyarakatan
kemasyarakatan  mampu  meningkatkan  kesejahteraan  dan  pertumbuhan  ekonomi masyarakat  di  sekitar  kawasan  hutan.  Meski  demikian  yang  terjadi  adalah sebaliknya,  di  mana  banyak  desa-desa  tertinggal  dari  segi  perkembangan  dan pertumbuhan  ekonominya  masih  ada  di  sekitar  kawasan  hutan  di  Kecamatan Batukliang  Utara,  di  antaranya  Desa  Aik  Berik,  Desa  Setiling,  Desa  Lantan,  dan Desa Karang Sidemen.
Berikut  di  bawah  ini  merupakan  tabel  desa  tertinggal  yang  ada  disekitar kawasan hutan di Kabupaten Lombok Tengah:
Tabel 1. Desa Tertinggal Sekitar Kawasan Hutan
N
O KECAMATA N
DESA
KAWASAN HUTAN PROGRAM KEHUTANAN 1 Batukliang Utara Aik Berik Hutan Lindung (HL) HKm ; REDD Karang Sidemen HL HKm ; REDD Setiling HL HKm ; REDD Lantan HL HKm ; REDD 2  Pringgarata Pemepek HL Pengembangan Hutan Rakyat 3  Pujut Kuta
Hutan Konservasi/TWA KBR Pengembur Hutan Produksi (HP) KBR sejak tahun 2011 Mertak Hutan Konservasi/TWA Pengembangan Hutan Rakyat 4  Praya Barat Mangkung HP HTR; KBR Mekar Sari HP KBR Selong Belanak HP KBR sejak tahun 2011 Banyu Urip HP KBR
5 Praya Barat Daya Batu Jangkih HP HTR
(Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Lombok Tengah)
Keputusan  Menteri  Kehutanan  Nomor:  528/Menhut-II/Peg/2004  yang  membahas tentang  Pengarusutamaan  Gender  (PUG)  Dalam  Pembangunan  Kehutanan 4 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 83 tahun 2016 5 yang juga mengatur  tentang  pentingnya  pengelolaan  hutan  berbasis  gender  dalam  rangka meningkatkan  kedudukan,  peran  dan  kualitas  perempuan,  serta  upaya  mewujudkan kesetaraan  dan  keadilan  gender  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara  dipandang  perlu  dilakukan  strategi  pengarusutamaan  gender  ke  dalam seluruh proses pembangunan Kehutanan.
Pendekatan gender didasarkan pada pengakuan bahwa perempuan dan laki-laki melakukan  peran  berbeda  di  masyarakat  dan  memiliki  tanggung  jawab  dan kebutuhan  yang  berbeda.  Perempuan  dan  laki  -  laki  juga  memiliki  akses  yang berbeda  ke  layanan  publik  sehingga  menarik  manfaat  secara  berbeda  dari  usaha kolaboratif dan tujuan mereka. Perempuan dan laki-laki memiliki akses berbeda dan menggunakan  secara  berbeda  produk  hutan  dan  sumber  daya  alam  lainnya  serta berdasarkan  kedudukan  sosial  dan  hak  kepemilikan  tanah  tradisional,  perempuan memiliki  hak  lebih  sedikit  untuk  akses  ke  dan  kontrol  atas  hutan  dan  sumber  daya alam daripada laki-laki.
Berdasarkan informasi di lapangan, ada kecenderungan bahwa kontrol laki-laki dan  perempuan  terhadap  pengelolan  hutan  kemasyarakatan  memegang  peranan penting  dalam  kaitannya  dengan  keberhasilan  pengelolaan  hutan  kemasyarakatan. Kecenderungan bahwa tingkat partisipasi perempuan sebagai pemegang kontrol dan pelaku  utama  kegiatan  pengelolaan  memiliki  tingkat  keberhasilan  yang  lebih  baik dibandingkan  dengan  tingkat  partisipasi  perempuan  yang  rendah  terhadap pengelolaan hutan.
4 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 528/Menhut-II/Peg/2004 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Kehutanan.
5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P83 / MENLHK /SETJEN/KUM.1/10 tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial.
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk mendeskripsikan pelaksanaan pengelolaan hutan kemasyarakatan berbasis gender di Kecamatan  Batukliang  Utara  serta  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam pengelolaannya.

## B. DATA DAN METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  studi  kasus.  Yin  (2003)  mengemukakan bahwa studi kasus merupakan suatu penyidikan empiris yang menyelidiki fenomena didalam konteks kehidupan nyata bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tidak  tampak  dengan  tegas,  dalam  kegiatan  penyelidikannya  memanfaatkan  bukti dari  berbagai  sumber 6 .  Selanjutnya  Isaac  (dalam  Michael,  dalam  Yin,  2003) 7 mengemukakan  bahwa  penelitian  studi  kasus  bertujuan  untuk  mempelajari  secara intensif  latar  belakang,  status  yang  sedang  berlangsung,  interaksi  lingkungan  dari sebuah unit sosial, seperti individu, kelompok, institusi atau komunitas. Studi kasus cenderung memeriksa variable dan kondisi bagian kecil dari unit yang lebih besar.
Penelitian studi kasus ini meneliti mengenai hutan kemasyarakatan berbasis gender di  kawasan hutan Batukliang Utara Kecamatan Batukliang Utara  Kabupaten Lombok  Tengah,  dengan  unit  amatan  masyarakat  berbasis  gender  dalam  dalam pengelolaan  hutan  kemasyarakatan.  Terkait  dengan  hal  tersebut  maka  penelitian  ini merupakan penelitian kasus tunggal (yaitu: Kabupaten Lombok Tengah, Kecamatan Batukliang  Utara)  yang  mencakup  unit  kasus  (yaitu:  pengelolaan  hutan  berbasis gender pada kawasan hutan kemasyarakatan di Kecamatan Batukliang Utara).
Yin  (2003)  mengemukakan  bahwa  wawancara  merupakan  sumber  bukti yang  esensial  bagi  studi  kasus,  Karena  studi  kasus  umumnya  berkaitan  dengan urusan kemanusiaan yang harus dilaporkan dan diinterpretasikan melalui penglihatan pihak yang diwawancarai.
Istilah  narasumber  pada  penelitian  ini  lebih  digunakan  sebagai  responden, karena diharapkan lebih memberi informasi mendalam, bukan hanya memberi respon terhadap maksud penelitian.
6 Yin Robert, K. 2003, Studi Kasus,Desain,dan Metode , Terjemahan oleh Djauzi Mudzakir, 2006, PT Grafindo Persada, Jakarta.
7 Ibid
Seperti yang telah diungkapkan diatas, salah satu karakteristik dan kekuatan utama  dari  studi  kasus  adalah  dimanfaatkannya  berbagai  sumber  dan  teknik pengumpulan  data,  ada  enam  sumber  data  yang  dapat  digunakan  dalam  penelitian studi  kasus,  yaitu  dokumen,  catatan  arsip,  wawancara,  pengamatan  langsung, pengamatan peran serta dan bukti fisik. Sebagai konsekuensi dari karakteristik studi kasus  tersebut,  semua  teknik  mengumpulkan  data  yang  memungkinkan  relevan dengan  pertanyaan  penelitian  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini,  oleh  karena teknik  pengumpulan  data  yang  relevan  untuk  digunakan  dalam  penelitian  ini meliputi:
1. Analisis dokumen dan catatan yang meliputi dokumen, catatan arsip dan bukti- bukti fisik lain yang relevan. Analisis ini melibatkan Data Sekunder yang dapat diperoleh  dari  Instansi  dan  Dinas  terkait  yang  ada  di  Kecamatan  Batukliang Utara  dan  Kabupaten  Lombok  Tengah  serta  Dinas  terkait  di  tingkat  Provinsi.
Beberapa Instansi dan Dinas tersebut antara lain adalah :
a. KPH sebagai pelaksana di tingkat UPTD
b. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB
c. BAPPEDA Kabupaten Lombok Tengah
d. Kecamatan Batukliang Utara
2. Wawancara  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik  wawancara  mendalam (in  depth  interview).  Wawancara  termasuk  ke  dalam  cara  pengambilan  Data Primer dalam penelitian ini. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung  dari  sumber  yang  memahami  objek  yang  diteliti.  Wawancara dilakukan  secara open-ended sehingga  peneliti  memiliki  kesempatan  untuk memperoleh keterangan dan informasi yang lebih banyak dari responden serta tidak terbatas pada jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tertentu saja. Informasi yang diperoleh divalidasi dengan temuan lapangan dan analisa dokumen.
3. Teknik  pengamatan  peran  serta  /  participant  observation;  yaitu  teknik pengamatan  yang  dilaksanakan  dengan  cara  peneliti  melibatkan  diri  pada kegiatan yang dilakukan subjek. Kegiatan pengamatan peran serta dimulai dari grand  tour  observation  (kegiatan  observasi  menyeluruh)  tujuannya  adalah untuk mengetahui suatu fenomena dan kegiatan pada proses pengelolaan hutan
kemasyarakatan berbasis gender. Grand tour observation akan dilakukan  pada wilayah  kerja  HKm  dan  desa  yang  masuk  ke  dalam  Kawasan  HKm  di Kecamatan Batukliang Utara.
4. Dokumentasi;  yaitu  mengambil  gambar  mengenai  proses  dan  kegiatan wawancara  dilapangan  dengan  peralatan  fotografi  untuk  mengambil  gambar dan alat perekam suara atau voice recorder.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Hak Atas Tanah
Hak  atas  tanah  merupakan  faktor  penting  yang  sangat  menentukan keberhasilan  pengelolaan  hutan  kemasyarakatan  pada  basis  gender.  Akses  gender untuk  ikut  serta  dalam  mengelola  lahan  hutan  diatur  berdasarkan  hak-hak  serta tanggung  jawab  kepemilikan  atau  hak  pengelolaan  pada  suatu  lahan  garapan  di dalam hutan.
Berdasarkan PP  No.  24  Tahun  2010 dan PP  No.  105  Tahun  2015 tentang penggunanaan  kawasan  hutan,  hak  atas  penggunaan  lahan  kawasan  hutan  termasuk kedalam  hak  guna-usaha  dimana  hak  tersebut  berlaku  sesuai  dengan  perjanjian waktu.  Dalam  peraturan  tersebut,  pengguna  lahan  disyaratkan  untuk  melakukan rehabilitasi guna perbaikan lahan hutan. Oleh sebab itu pada Hutan Kemasyarakatan Batukliang  Utara  khususnya,  diwajibkan  menggunakan  sistem  penanaman tumpangsari  yaitu sistem tanam  diantara tegakan  pohon sehingga baik  laki-laki dan perempuan yang memiliki hak pengelolaan lahan di kawasan HKm harus mengikuti dan  patuh  terhadap  aturan  yang  telah  ditetapkan.  Ijin  Usaha  Pemanfaatan  Hutan Kemasyarakatan  di  Kecamatan  Batukliang  Utara  berlaku  selama  35  tahun  yang dimulai pada tahun 2010.
Pada basis gender, hak atas tanah dibagi  berdasarkan keputusan bersama para penanggung jawab dan keputusan Bersama kelompok yang ada di setiap desa. Laki- laki  dan  perempuan  mendapat  lahan  yang  secara  luasan  memiliki  besaran  yang hampir sama meskipun secara jumlah penguasaan gender atas lahan, laki- laki lebih banyak  mendominasi  izin  pengelolaan  lahan  dibandingkan  dengan  perempuan. Dominasi  laki-laki  terhadap  jumlah  pengelolaan  lahan  erat  kaitannya  dengan  adat
istiadat  dan  stigma  yang  telah  sejak  dulu  ada  dan  berkembang  di  Kecamatan Batukliang Utara. Penguasaan atas lahan  yang didominasi laki-laki juga disebabkan karena faktor keterlibatan laki-laki lebih banyak  pada awal  pembentukan  HKm  dan anggapan  terhadap  laki-laki  yang  lebih  mampu  untuk  mengemban  tanggung  jawab atas  izin  pemanfaatan  lahan  yang  dimilikinya.  Dominasi  laki-laki  atas  penguasaan pengelolaan lahan Hutan Kemasyarakatan di Kecamatan Batukliang Utara tergambar pada diagram di bawah ini:
Gambar 1. Rata -rata Persentase Gender atas Hak Pengelolaan Lahan
(Sumber : Hasil Analisis 2021)
Hak  atas  lahan  di  Kecamatan  Batukliang  Utara  ada  yang  berizin  atas  nama perorangan  dan  juga  atas  nama  kelompok.  Kelompok-kelompok  tersebut  diketuai oleh  seorang  ketua  yang  beberapa  diantaranya  adalah  perempuan  yang  dipercaya sebagai  pemegang  tanggung  jawab.  Secara  keseleruhan  di  Kecamatan  Batukliang Utara jika dilihat dari persepektif gender, hak atas pengelolaan tanah didominasi oleh laki-laki.  Desa  Seteling  menjadi  desa  yang  keterlibatan  perempuannya  sedikit  lebih banyak dari desa lainnya.
b. Heterogenitas dan Komoditas
Pada  periode  tahun  2010  ke  atas,  bantuan  tanaman  yang  diberikan  oleh pemerintah  sebagian  besar  dialihkan  untuk  jenis  bibit  tanaman  buah-buahan  seperti Alpukat,  Durian,  Mangga,  Pisang,  dan  lainnya. Tujuannya  untuk  mendorong  petani HKm  meningkatkan  taraf  hidupnya  karena  tanaman  buah  -buahan  memiliki  nilai
78% 22% Kecamatan Batukliang Utara Laki-laki Perempuan
ekonomi  yang  lebih  tinggi  di  pasar  serta  ketersediaannya  antara  satu  jenis  dengan jenis  yang  lainnya  musiman,  sehingga  yang  diharapkan  adalah  keberagaman  hasil panen dari waktu ke waktu tidak hanya terpaut pada satu jenis komoditas buah saja.
Dengan  cara  penanaman  Tumpangsari  dan  variasi  tanaman  yang  diusahakan berbeda-beda di setiap lahannya, empon-empon dan tanaman perkebunan lain seperti kopi  juga  masih  ditanam  di  lahan  HKm.  Berikut  dibawah  ini  adalah  beberapa  jenis tanaman yang ditanam di lahan HKm Batukliang Utara berdasarkan komoditasnya:
Tab el 2. Kom odita s dan jenis tana man di laha
n HKm
(Sumber: Hasil Analisis 2021)
Pada  komoditas  tanaman  buah-buahan,  peran  serta  gender  dalam  penanganan dan  pemanfaatan  hasil  sangat  terlihat  perbedaannya,  perempuan  lebih  cenderung untuk mengolah hasil pasca panen daripada laki-laki meskipun pada saat panen peran perempuan  juga  tidak  dapat  dipisahkan.  Perempuan  dianggap  lebih  memiliki kreatifitas  untuk  mengolah  hasil  panen  menjadi  berbagai  macam  produk  turunan yang  dapat  meningkatkan  nilai  ekonomi  komoditas  tersebut  serta  memperpanjang daya  tahan  terkait  dengan  penyimpanannya.  Salah  satu  contohnya  ialah  pada Komoditas  buah  Pisang  dan  Gula  Aren.  Buah  Pisang  akan  diolah  menjadi  keripik pisang dan kulitnya menjadi kerupuk kulit pisang, sedangkan gula aren akan diolah menjadi gula semut. Upaya untuk meningkatkan nilai ekonomi produk tidak terlepas
No Komoditas Jenis 1 Tanaman Buah- buahan Alpukat, Durian, Mangga, Pisang, dan Nangka 2 Tanaman Perkebunan Kopi jenis Robusta, Kakao 3 Tanaman Umbian dan Empon-empon Jahe, Kunyit, Temulawak, Ketela pohon, Talas, dan lainnya 4 Tanaman Lainnya Kulit kayu, Bambu, Aren, Pinang, daun tanaman obat, tanaman hijauan untuk pakan ternak
dari  proses branding dan packaging yang  diperoleh  dari  pelatihan-pelatihan  yang sebelumnya telah dilaksanakan.
Perempuan  lebih  bisa  berfikir  tentang  tata  cara  dan  antisipasi  apabila  terjadi kelebihan  panen  dan  harga  pasaran  sedang  mengalami  penurunan.  Perempuan  juga lebih  banyak  terlibat  dalam  proses  pemasaran  produk  pasca  panen  dengan bekerjasama  dengan  toko  dan  pusat  oleh-oleh  ataupun  dengan  pemasaran menggunakan media sosial internet.
Pada  komoditas  perkebunan,  Kopi  menjadi  komoditas  unggulan  selanjutnya yang  dihasilkan  oleh  KWT  dari  kelompok  Kaki  Rinjani  di  Desa  Karang  Sidemen. Kopi  yang  diolah  diberi  nama  Kopi  Telapen  dimana  Telapen  sendiri  merupakan singkatan  dari  “Telangan  Peneng”  atau  dalam  Bahasa  Indonesianya  memiliki  arti penghilang pusing atau sakit kepala. Meminum kopi sendiri dipercaya oleh sebagian besar masyarakat secara turun temurun di Kecamatan Batukliang Utara sebagai obat penghilang rasa pusing dan sakit kepala.
Pada  komoditas  tanaman  umbian  dan  tanaman  lainnya,  laki-laki  dan perempuan  membagi  peran  dan  tugasnya  dalam  keberagaman  hasil  produk  dan pemanfaatan  HKm.  Laki-laki  misalnya,  cenderung  lebih  banyak  bertugas  mencari rerumputan untuk pakan ternak dan kulit kayu. Sedangkan perempuan memanfaatkan pengetahuannya  untuk  mencari  dedaunan  sebagai  tanaman  obat,  selain  itu  mereka juga mencari ranting kering untuk kayu bakar.

## c. Wilayah Kerja Gender
Dalam  pengelolaan  HKm  berbasis  gender,  laki-laki  dan  perempuan  memiliki masing-masing  peran  dan  tugas  dalam  mengelola  lahan  dari  saat  proses  awal menanam  hingga  akhir  masa  panen.  Secara  garis  besar,  pengambilan  keputusan untuk  menanam  menjadi  tugas  laki-laki.  Hal  ini  disebabkan  karena  laki-laki  lebih banyak  terlibat  pada  rencana  kerja  pemberian  bantuan  bibit  dibandingkan  dengan perempuan.  Perempuan  lebih  banyak  menghabiskan  waktunya  di  rumah  untuk mengurus rumah tangga daripada ikut dalam program bantuan bibit sehingga secara tidak  langsung  laki-laki  mengambil  peran  sebagai  “yang  memutuskan”  untuk menanam.
Berikut adalah tugas - tugas laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan HKm dari awal masa tanam hingga pada saat proses pasca panen :
1. Persiapan lahan dan membersihkan lahan.
Dikerjakan  oleh  laki-laki  sebagai  peran  utama  dan  perempuan  sebagai  pihak yang  membantu  mengerjakan.  Khusus  untuk  pembersihan  lahan  petani  HKm dilakukan  dengan  cara Besiru yang  melibatkan  gender  didalamnya. Besiru adalah  salah  satu  kearifan  lokal  masyarakat  kawasan  HKm  Batukliang  Utara, berupa  tata  cara  panen  yang  dikerjakan  dengan  mengutamakan  kebersamaan dan  gotong  royong  dari  semua  kalangan  gender.  Tujuan  utama  dari  besiru tentunya  adalah  penghematan  biaya  dan  mempererat  solidaritas  antar  anggota kelompok  tani  HKm.  Besiru  berupa  swadaya  anggota  yang  melakukan  barter tenaga  untuk  pembersihan  di  lahan  dimana  pemiliknya  sedang  melakukan persiapan  penanaman  benih,  dengan  harapan  pada  waktu  tanam  selanjutnya, petani yang tadinya membantu tersebut akan turut dibantu juga membersihkan lahan  oleh  petani  yang  sudah  ia  bantu  sebelumnya  tanpa  bayaran  uang  sama sekali  dan  pemilik  lahan  tentunya  berkewajiban  untuk  memberi  makan  serta minum sebagai ganti ongkos karena telah ikut membantu.
2. Proses pembibitan tanaman.
Dalam  proses  pembibitan  tanaman,  dikerjakan  oleh  laki-laki  dan  perempuan serta  diawasi  dan  diarahkan  langsung  oleh  pihak  KPH.  Perempuan  bertugas dalam pemilihan benih tanaman, karena dipercaya perempuan memiliki intuisi dan mata yang jeli untuk mengetahui bibit mana yang paling baik.
3. Pemeliharaan bibit.
Pada  proses  pemeliharaan  bibit,  perempuan  bertugas  untuk  menyiram  dan membersihkan  gulma.  Sedangkan  laki-laki  bertugas  untuk  pemberian penyemprotan  pupuk  serta  obat  tanaman  lainnya.  Laki-laki  lebih  memiliki pengetahuan  tentang  takaran  dan  kegunaan  obat  untuk  tanaman  (fungisida, bekterisida, zat penyubur, dan sebagainya).
4. Pengangkutan bibit menuju lahan HKm.
Setelah  bibit  cukup  usia  untuk  ditanam,  tugas  perempuan  selanjutnya  adalah memilih  diantara  bibit  yang  paling  baik  untuk  seterusnya  diangkut  dari  lahan
produksi  menuju  ke  lahan  HKm  dengan  menggunakan  truk  atau  mobil  bak terbuka.
5. Penanaman di lahan HKm.
Pada  tahapan  ini,  laki-laki  dan  perempuan  sama-sama  terlibat  dalam penanaman  bibit  yang  sebelumnya  sudah  diangkut  menuju  lahan  HKm.  Laki- laki  bertugas  untuk  menyiapkan  lahan  yang  akan  ditanami  dengan menggemburkan  dan  mencangkul  tanah  (Pendangiran),  sedangkan  perempuan bertugas  menyabit  rumput  dan  membersihkan  ranting.  Khusus  ranting  yang berada di ketinggian merupakan tugas dari laki-laki.
6. Perawatan tanaman.
Proses  perawatan  tanaman  dilakukan  oleh  laki-laki  dan  perempuan  secara bergantian. Pada tanaman yang membutuhkan waktu  yang relatif lama hingga dapat  dipanen,  seperti  contohnya  pohon  buah  Durian  yang  memerlukan sedikitnya  8  sampai  10  tahun  untuk  berbuah,  perempuan  dan  laki-laki bergantian menyirami dan memberikan pupuk selama masa  perawatan hingga siap  panen.  Perlakuan  khusus  juga  dilakukan  oleh  laki-laki  terhadap  tanaman buah  yang  memilki  batang  yang  tinggi.  Misalkan  durian,  sebelum  memasuki masa panen buahnya diikat dengan tali agar pada waktu tangkai buah terlepas dari batang pohon, buah tidak langsung jatuh ke tanah. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas buah durian agar terhindar dari pembusukan.
7. Pemanenan Tanaman.
Pemanenan tanaman mayoritas dilakukan oleh pihak perempuan. Khusus untuk tanaman  yang  memiliki  pohon  dengan  ukuran  batang  tinggi  dilakukan  oleh pihak  laki-laki.  Laki-laki  lebih  terampil  dalam  memanjat  batang  pohon  yang tinggi  (Pohon  Buah  Durian).  Sedangkan  perempuan  lebih  selektif  dalam memilih  buah  yang  siap  panen  yang  masih  bisa  dijangkaunya  (memetik  biji Kopi,  Alpukat,  Nangka,  dan  lainnya).  Selain  itu  pada  Buah  Pisang,  setelah dipanen  selanjutnya  menjadi  tugas  laki-laki  untuk  menebas  batangnya. Penebasan  dilakukan  untuk  memancing  dan  mempercepat  tumbuhnya  tunas anakan  baru.  Selain  itu,  batang  pisang  juga  memiliki  manfaat  lainnya  sebagai bahan makanan untuk dimasak atau sebagai pakan ternak. Lahan yang dimiliki
seorang  perempuan  tanpa  ada  laki-laki  di  keluarganya,  biasanya  lahan garapannya  akan  ditanami  dengan  pisang  dan  singkong  atau  kakao  dan  kopi. Adapun  yang  tetap  menanam  durian,  pada  waktu  panennya  melakukan kerjasama dan bagi hasil dengan buruh pemetik laki-laki.
8. Pengangkutan hasil panen.
Saat  musim  panen tiba,  untuk  komoditas seperti  kopi  kakao dan buah pisang, biasanya para pemilik lahan dan kelompok HKm  sudah melakukan kerjasama dengan  beberapa  orang  pengepul  yang  nantinya  akan  ikut  serta  memasarkan hasil  panen  mereka  hingga  ke  luar  daerah.  Tugas  laki-laki  disini  adalah mengangkut  hasil  panen  dari  lahan  HKm  menuju  ke  tempat  pengumpulan sementara  atau  menuju  ke  kendaraan  pengepul  yang  akan  menjemput  hasil panen di  jalan sekitar kawasan HKm.  Sedangkan perempuan bertugas berjaga dan menghitung hasil panen.
9. Pasca Panen.
Pada jenis  tanaman buah tertentu  yang mempunyai  nilai  ekonomi lebih tinggi bila dibandingkan dengan jenis buah lain misalnya pada jenis buah Durian dan Alpukat,  seringkali  para  perempuan  bertugas  menjual  dan  mengecerkannya langsung kepada pembeli di pinggir jalan desa. Hal ini dilakukan apabila harga yang disepakati antara petani HKm  dan pengepul  terlampau rendah.  Laki-laki akan bertugas membuat gubuk sederhana tempat para perempuan beserta anak- anaknya ikut menjajakan hasil panen tersebut. Perempuan dinilai lebih sensitif terhadap  nilai  dan  harga  barang  di  pasar.  Selain  itu  juga,  untuk  mengatasi panen  raya  dimana  ketersediaan  melimpah  dan  harga  dipasaran  menurun, perempuan juga banyak yang berkreasi mengolah beberapa jenis buah-buahan hasil panen menjadi barang turunan lainnya.
d. Keterlibatan dalam Forum
Partisipasi  gender  dalam  pengelolaan  HKm  tidak  terlepas  dari  adanya pelaksanaan  pertemuan  dan  forum  rutin  yang  digelar.  Pelaksanaan  forum  rutin diadakan saat akan memasuki masa panen dan pembibitan serta pada saat memasuki musim kemarau. Forum ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendengarkan aspirasi
sekaligus  evaluasi  pelaksanaan  pengelolaan  HKm  pada  waktu  sebelumnya  serta mencari  jalan  keluar  bersama  terhadap  masalah-masalah  yang  akan  ditimbulkan kedepannya dari setiap anggota kelompok yang hadir.
Pada  pelaksanaanya,  akses  dan  keikutsertaan  dalam  forum  keterwakilannya masih  didominasi  oleh  laki-laki.  Biasanya  setiap  kelompok  akan  mengutus  anggota laki-lakinya  untuk  menghadiri  forum  sedangkan  anggota  perempuan  lebih  memilih untuk  berdiam  diri  di  rumah.  Hal  ini  erat  kaitannya  dengan  perilaku  perempuan petani  HKm  yang  merasa  malu  menyampaikan  aspirasi  dan  cenderung  “pasrah” menerima hasil keputuasan dalam forum.
Akses  perempuan  sendiri  terkait  dengan  kemudahan  menuju  forum  tidak dibatasi  dan  sangat  terbuka  bagi  setiap  prempuan  yang  ingin  ikut  berpartisipasi, tetapi  yang  menjadi  masalah  adalah  untuk  menjadi  pemimpin  dari  sebuah  forum tersebut  akses  prempuan  sangat  minim  dan  di  batasi.  Hal  ini  diakibatkan  karena pengaruh  dari  adat  istiadat  masyarakat  setempat  yang  masih  beranggapan  kalau dipimpin  oleh  seorang  perempuan,  laki-laki  merasa  dirinya  terjajah  dan  keberatan sehingga  mereka  beranggapan  tidak  mau  di  atur  oleh  perempuan  serta  masih menganggap  hal  tersebut  sebagai  suatu  hal  yang  tabu.  Latar  belakang  pendidikan juga menjadi alasan kenapa perempuan masih belum bisa memimpin forum diantara laki-laki.
Adanya subordinasi dan stereotipe terhadap  perempuan  yang  berkembang  di masyarakat  sekitar  kawasan  hutan  merupakan  akibat  dari  pembiaran  secara  turun- temurun  sehingga  baik  itu  perempuan  dan  laki-laki  menganggap  hal  tersebut merupakan  sebuah  kewajaran  yang  berakibat  secara  tidak  langsung  pada  akses perempuan  untuk  memimpin  forum.  Menurut  Fakih  (1996)  dalam  wujud ketidakadilan  gender,  Subordinasi  adalah  perbedaan  gender  yang  mengakibatkan ketidakadilan  dengan  menempatkan  perempuan  pada  posisi  lebih  rendah  daripada kaum  laki-laki 8 .  Misalnya,  pandangan  bahwa  perempuan  itu  emosional,  maka  ia dianggap  tidak  bisa  memimpin.  Lebih  lanjut  lagi,  ia  ditempatkan  pada  posisi  yang tidak penting. Bentuk subordinasi bermacam-macam, berbeda – beda dari tempat ke
8 Fakih, M. 1996, Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam, Risalah Gusti, Cet. I, Surabaya.
tempat  dan  dari  waktu  ke  waktu.  Sedangkan  Stereotipe  adalah  pelabelan  negatif terhadap suatu kelompok atau jenis pekerjaan tertentu.
Sadar akan hal tersebut para perempuan yang kesulitan untuk mengakses forum bersama-sama  bermufakat  membentuk  Kelompok  Wanita  Tani  (KWT)    yang  fokus dalam  pengolahan  hasil  panen  HKm.  Kelompok  Usaha  Wanita  Tani  beranggotakan istri  dari  para  penggarap  lahan  HKm  dan  para  perempuan  lain  yang  belum terfasilitasi  keikutsertaannya  dalam  forum.  Disini,  para  perempuan  merasa  lebih bebas  dan  tak  terbatasi  ruang  geraknya  untuk  menyampaikan  aspirasi,  kritik  dan sarannya.  KWT  dibentuk  agar  dapat  memberdayakan  sesama  perempuan, memberikan kuota agar perempuan dapat terlibat dalam segala macam kegiatan yang memberikan  dampak  terhadap  peningkatan  posisi  tawarnya  dalam  lingkup  keluarga dan  masyarakat  sekitar  HKm,  serta  menciptakan  rasa  percaya  diri  dan  rasa  ikut diperhatikan.
e. Hukum Adat
Sanksi  dan  hukum  adat  mengatur  tentang  tata  cara  dan  tingkah  laku  serta perbuatan  individu  maupun  kelompok  dalam  hubungannya  dengan  masyarakat.  Di Kawasan  Hutan  Kemasyarakatan  Batukliang  Utara,  berlaku  sanksi  dan  hukum  adat yang  disebut  dengan  “Awiq-awiq  Begawah  Berempok”.  Awiq-awiq  begawah berempok  mengatur  tentang  cara  dan  perlakuan  tiap  individu  gender  terhadap pengelolaan Kawasan  HKm dimana kawasan HKm tersebut  merupakan  bagian dari hutan  lindung  yang  harus  dijaga  kelestariannya.  Sanksi  dan  hukum  adat  ini merupakan  sumber  hukum  yang  tidak  tertulis  dan  sifatnya  memaksa  dimana  sanksi tersebut  tidak  akan  memandang  secara  khusus  pelaku  maupun  kelompok  yang melanggar serta akan diterapkan hukum yang berlaku secara tegas sesuai dengan hal yang dilanggar.
Adapun jenis-jenis sanksi adat bagi pelanggar terbagi dalam dua kategori yaitu pelanggaran berat dan pelanggaran ringan. Dalam hal ini, kategori yang termasuk ke dalam pelanggaran berat yaitu penebangan liar terhadap pohon yang menjadi tegakan utama kawasan hutan untuk diambil manfaat kayunya, dan mencuri hasil panen milik orang  lain.  Sanksi  yang  akan  diberikan  dalam  kategori  berat  ini  adalah
dikeluarkannya  pelaku  dari  keanggotaan  HKm  maupun  organisasi  masyarakat  yang ada dan dikucilkan dari masyarakat karena dianggap akan membawa pengaruh buruk bagi yang lainnya.
Selanjutnya  sanksi  yang  termasuk  kedalam    kategori  ringan  yaitu    menebang pohon tumbang secara sembarangan tanpa konfirmasi kepada pihak terkait terutama ketua  kelompok  dan  lang-lang.  Diperlukan  konfirmasi  dan  koordinasi  untuk menebang  pohon  tumbang,  hal  ini  dilakukan  agar  tidak  terjadi  kesalahan  dalam menebang  pohon  apalagi  pohon  yang  dilindungi  dan  memiliki  kriteria  khusus. Selanjutnya  adalah  sanksi  dengan  kategori  ringan  yang  diperuntukkan  bagi  orang yang nekat membakar hasil pembersihan tegalan. Pembersihan tegalan biasanya akan menghasilkan  sampah  dedaunan  dan  rerumputan  yang  lama-kelamaan  akan mengering.  Sampah  kering  ini  tidak  boleh  dibakar  karena  dapat  menimbulkan potensi untuk menyulut api yang nantinya malah akan menyebabkan kebakaran yang lebih meluas.  Adapun sanksi yang  akan diberikan yaitu bagi pemilik lahan laki-laki diwajibkan  untuk  menanam  10  pohon  yang  sama  dengan  pohon  yang  ditebang, sedangkan  bagi  pemilik  lahan  perempuan  diharuskan  untuk  berpartisipasi  membuat makanan yang akan disajikan untuk jamuan saat forum-forum HKm berlangsung.
f. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan
Hutan  kemasyarakatan  merupakan  salah  satu  program  pemerintah  yang termasuk  ke  dalam  “Perhutanan  Sosial”  dalam  rangka  pengelolaan  hutan  secara lestari.  Perhutanan  sosial  menitik  beratkan  pada  sistem  pengelolaan  hutan  sebagai sarana untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar kawasan hutan dengan tetap memperhatikan kelestarian hutan tersebut.
Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan berbasis gender di Kecamatan Batukliang Utara  di  pengaruhi  oleh  berbagai  macam  faktor  yang  menjadi  tolak  ukur keberhasilannya.  Mulai  dari  pelibatan  gender  itu  sendiri,  hingga  implementasi kebijakan  oleh  stakeholder  di  tingkat  perencanaan  dan  pelaksanaan  menjadi  acuan utama  untuk  mengukur  sejauh  mana  peran  dan  keterlibatan  masing-masing  gender dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan.
Hutan  Kemasyarakatan  di  suatu  daerah  dikatakan  berhasil  jika  kondisi  hutan secara umum terlihat baik sesuai dengan fungsi serta  pengaruhnya pada sisi ekonomi yang  membuat  kesejahteraan  petani  HKm  menjadi  lebih  baik.  Apabila  HKm  sudah terlaksana  dan  pemanfaatannya  berjalan  dengan  baik,  secara  tidak  langsung  pada basis gender yang merupakan dasar dan aktor utama dari pengelolaan hutan juga ikut dikatakan berhasil dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan. Adapun yang menjadi faktor keberhasilan pelaksanaan HKm seperti yang di kemukakan oleh Ryke Nandini (2013)  adalah  keberhasilan  dalam  pengelolaan  lahan  hutan.  Keberhasilan pengelolaan lahan hutan akan dinilai dari adanya perbaikan pada tutupan lahan yang ada,  dimana  tutupan  hutan  akan  semakin  terlihat  hijau  dan  daerah  hijau  terdeteksi semakin meluas 9 .
Pada  kawasan  HKm  di  Kecamatan  Batukliang  Utara,  apabila  dibandingkan dengan peta lahan kritis pada tahun 2009, pelaksanaan  HKm mampu meningkatkan rataan  kondisi  tutupan  hijau  sebesar  87  sampai  100  persen  jika  dibandingkan  pada awal  pelaksanaan  program  dimana  sebelumnya  Kecamatan  Batukliang  Utara, kawasan hutannya banyak yang termasuk ke dalam area yang potensial kritis.
Selain  perbaikan  tutupan  hijau  lahan,  terdapat  tiga  faktor  lain  yang  menjadi indikator  keberhasilan  dalam  pelaksanaan  perhutanan  sosial  dalam  hal  ini  Hutan Kemasyarakatan seperti yang dikemukakan oleh Untung Widyanto (2020:319) dalam “Praktik  Terbaik  Perhutanan  Sosial” 10 .  Ketiga  faktor  tersebut  antara  lain  adalah adanya perbaikan dalam pengelolaan kelembagaan khususnya kelompok tani, adanya tata  kelola  hutan  (kawasan),  dan  yang  terakhir  adalah  adanya  tata  kelola  usaha (bisnis).  Semua  indikator  ini  menjadi  kesatuan  yang  mengikat  dalam  pengelolaan HKm khususnya di Kecamatan Batukliang Utara.
Di Kecamatan Batukliang Utara, kelembagaan khususnya kelompok tani sudah berjalan  dengan  baik  dengan  adanya  pengawasan  langsung  dari  KPH  dan Stakeholders  dari  GAPOKTAN.  Setiap  kelompok  baik  itu  perempuan  yang
9 Nandini, R. 2013, Evaluasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Pulau Lombok , Jurnal Penelitian Hutan Tanaman, Volume 10, Nomor 1, Hlm: 43-55.
10 Widyanto, U. 2020, Praktik Terbaik Perhutanan Sosial dalam Menjaga Iklim Bumi. Dalam “Menjaga Hutan, Merawat Iklim”, Yayasan Madani, Jakarta, Hlm: 319.
tergabung  dalam  KWT  sudah  mempunyai  agendanya  masing-masing  dan  sudah secara  struktural  membentuk  kepengurusan.  Tata  kelola  kawasan  di  kawasan  hutan HKm  Batukliang  Utara  juga  sudah  mengacu  pada  proses,  mekanisme,  aturan  dan lembaga  dengan  baik  terkait  bagaimana  memutuskan  lahan  dan  hutan  yang  akan dikelola  dengan  skema  pemantauan  secara  informal  dan  formal.  Faktor  terakhir adalah  adanya  tata  kelola  usaha  dimana  didalam  pengelolaan  HKm  di  Batukliang Utara,  melalui  kelompok  tani  dan  koperasi  yang  didirikan  mampu  memfasilitasi kebutuhan  para  petani  HKm  dalam  pengelolaan  usahanya.  Selain  itu  juga  dalam pemasaran  produk  hasil  usaha,  pemerintah  memberikan  bantuan  dalam  pelatihan serta bantuan dalam menyalurkan hasil pertanian

## D. PENUTUP
Keterlibatan gender dalam pelaksanaan dan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan  di  Kecamatan  Batukliang  Utara  sudah  berjalan  dengan  baik  dan berhasil.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  pelibatan  gender  pada  semua  aspek  kehutanan berjalan dengan baik dan kesejahteraan setiap anggotanya secara ekonomi juga ikut mengalami peningkatan. Pada semua aspek umur gender, telah secara sadar ikut serta dalam  kegiatan  untuk  menjaga  kelestarian  hutan  dan  keberlangsungan  ekosistem yang ada di dalam HKm meskipun masih adanya stereotipe, dan subordinasi terhadap perempuan yang secara tidak langsung berdampak pada beban kerja yang lebih berat.
Program  HKm  di  Kecamatan  Batukliang  Utara  juga  berdampak  positif  pada terjaganya  siklus  air  yang  ada  disana.  Munculnya  mata  air  baru  serta  terjaganya aliran  sungai  secara  tidak  langsung  ikut  memberikan  dampak  baik  pada  sektor wisata. Hal ini tentunya makin memperluas peluang masyarakat kawasan hutan pada skala gender untuk ikut ambil bagian dan terlibat dalam pengelolaan wisata tersebut. Tidak adanya deforestasi, kegiatan penghutanan rutin, dan peningkatan kesejahteraan anggota  kelompok  pengelola  HKm  juga  menjadi  ukuran  Perhutanan  Sosial  yang berhasil.

## DAFTAR PUSTAKA
Dinas Kehutanan dan Perkebunan. 2015. Manajemen Pengelolaan Hutan Kabupaten Lombok Tengah . DISHUTBUN. Kabupaten Lombok Tengah.
Fakih,  M.  1996. Membincang  Feminisme:  Diskursus  Gender  Perspektif  Islam. Risalah Gusti. Cet. I. Surabaya.
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 528/Menhut-II/Peg/2004 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Kehutanan.
Nandini, R. 2013. Evaluasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) pada Hutan Produksi  dan  Hutan  Lindung  di  Pulau  Lombok .  Jurnal  Penelitian  Hutan Tanaman. Volume 10. Nomor 1. Hlm: 43-55.
Peraturan  Menteri  Kehutanan  Nomor  P.49/Menhut-II/2008  tentang  Hutan Kemasyarakatan
Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor  P83  /  MENLHK /SETJEN/KUM.1/10 tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  105  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua  dalam Penggunaan Kawasan Hutan.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan
Peraturan  Presiden  Nomor  7  Tahun  2005  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Nasional 2004-2009.
Widyanto, U. 2020. Praktik Terbaik Perhutanan Sosial dalam Menjaga Iklim Bumi. Dalam “Menjaga Hutan, Merawat Iklim”. Yayasan Madani. Jakarta. Yin  Robert,  K.  2003. Studi  Kasus,Desain,dan  Metode .  Terjemahan  oleh  Djauzi Mudzakir. 2006. PT Grafindo Persada. Jakarta.