## PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA: STUDI KASUS ANALISIS IMPLEMENTASI RENSTRA BPBD KABUPATEN SLEMAN DI DESA KEPUHARJO KECAMATAN CANGKRINGAN

## Nala Nourma Nastiti, Titik Firawati,
Eric Hieriej Atin Prabandari

## Abstrak
Bencana dapat memberikan pengaruh dan dampak gender yang berbeda bagi  perempuan dan laki-laki. Selain dampak korban jiwa dan kerusakan, bencana dapat menjadi  kesempatan memperbaiki struktur relasi  sosial masyarakat. Peristiwa erupsi Merapi tahun 2010 menjadi salah satu peristiwa bencana yang menjadi pelajaran bagi  pemerintah, untuk memperhatikan integrasi gender dalam sistem dan kebijakan penanggulangan bencana (PB) di Indonesia. Desa  Kepuharjo di  Kecamatan Cangkringan Sleman merupakan salah satu daerah rawan  bencana yang terkena dampak erupsi Merapi 2010 terparah.
Pemerinta Daerah (Pemda) Istimewa Yogyakarta melalui  lembaga  PB BPBD Kabupaten Sleman, menginterasikan perspektif gender  sebagai perwujudan pengarusutamaan gender dalam sistem PB melalui rencana strategis 2011- 2015. Penelitian ini akan menganalisis implementasi  pengarusutamaan gender yang dilakukan BPBD Kabupaten Sleman dalam upaya pengurangan risiko bencana pada masyarakat  Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Yogyakarta.
Kata Kunci: Gender, Kebijakan, Penanggulangan Bencana, Merapi 2010

## Pendahuluan
Kesadaran    Pengurangan    Risiko Bencana    (PRB)    telah berkembang    secara    global. Indonesia    menjadi    bagian    dari kesepakatan  dalam  konferensi  tingkat  dunia  di  Kobe, Hyogo Framework for Action tahun 2005, terkait komitmen bersama antara pemerintah  negara  dan  internasional,  organisasi,  masyarakat  dan swasta,  dan  lain-lain  dalam  PRB  (UNISDR  2008). Indonesia  sebagai negara berkembang merupakan negara yang rawan berbagai bencana alam  karena  terletak  pada  jalur  gempa  bumi  dan  gunung  berapi.
Gunung Merapi merupakan salah satu gunung berapi yang paling aktif di dunia sejak meletus pada 26 Oktober 2010.
Dalam beberapa   kasus   bencana   alam yang sama dapat memberi dampak yang berbeda bagi kelompok gender yang berbeda. Meskipun  laki-laki  dan  perempuan  mengalami  kerentanan  yang berbeda,  akan  tetapi  dalam  berbagai  kasus  bencana,  perempuan terkena  dampak  risiko  bencana  yang lebih  buruk  dengan  proporsi yang  tidak  seimbang  dibandingkan  dengan  laki-laki  ( Resillience Development Initiative, 2011).
Pada banyak kasus, perempuan sulit menyelamatkan diri pada saat bencana terjadi, karena dihadapkan  dengan tugas sebagai ibu yang  harus  memastikan  keselamatan  anggota  keluarga  mereka  yaitu anak, lansia atau orang tua yang menjadi tanggungjawab seorang ibu.  Sebaliknya  laki-laki  yang  istrinya meninggal  harus mengambil peran gender istrinya.Selain itu, kaum laki-laki yang menjadi korban jiwa dan luka-luka dalam peristiwa erupsi, pada   umumnya disebabkan adanya keharusan peran gender laki-laki untuk menjaga ternak,  kebun,  tanah  dan  rumah  meskipun  dalam  kondisi  terjadi erupsi ( Resillience Development Initiative , 2011).
Kondisi tersebut secara tidak langsung dapat berimplikasi pada kaum  perempuan  (ibu,  istri,  anak, lansia  atau  difabel)  karena  harus menanggung beban gender yang semakin berat, yaitu sebagai sumber kehidupan ekonomi keluarga dan pelindung keluarga yang berakibat
posisi  perempuan  semakin  rentan.  Perempuan  di  sekitar  gunung Merapi  yang  semakin  rentan  pasca  peristiwa  erupsi  Merapi  2010 tersebut akan terus  menghadapi ancaman erupsi Merapi  yang akan meletus secara berkala.
Peristiwa  erupsi  Merapi  tahun  2010  telah  menjadi  salah satu pelajaran penting bagi pemerintahan  Indonesia, khususnya Pemda Provinsi  DIY  dan  Pemda  Kabupaten Sleman  untuk  memasukkan perspektif gender dalam setiap kebijakan PB. Sistem PB di Indonesia sebelumnya kurang melibatkan gender dan tidak menganalisis peran- peran gender yang  timpang di masyarakat ( Women’s Communication and Information  Centre ,  2013).  Pemda Kabupaten  Sleman  melalui pembentukkan BPBD Kabupaten Sleman, melakukan upaya integrasi gender  dalam  sistem  kebencanaan,  yaitu  dalam  dokumen  Rencana Strategis    (Renstra)    tahun    2011    untuk    periode    2011-2015: “ Peningkatan Partisipasi  Perempuan dalam Sistem  PB ”(BPBD Kabupaten Sleman, 2013).
Penyempurnaan    terhadap    pemenuhan    perspekif    gender (Renstra)  sangat penting  dalam  PRB, mengingat  bencana  erupsi Merapi  merupakan  sebuah  siklus  bencana  alam yang  terjadi  dua sampai  lima tahun-an,  sehingga  masih  terdapat  potensi  risiko  besar seperti  peristiwa  erupsi  Merapi  2010.  Desa Kepuharjo merupakan salah satu desa rawan bencana yang memiliki tingkat kerentanan dan potensi bencana  erupsi Merapi yang cukup tinggi, karena terletak di kawasan terdekat dengan kawasan bahaya bencana Merapi.
Melalui  studi  independen  ini,  peneliti  tertarik  untuk  mengkaji program  kebijakan  BPBD  Kabupaten  Sleman  apa  saja  yang didalamnya  terdapat  perspektif  gender,  kemudian menganalisis implementasi  kebijakan  tersebut  dengan  mengambil  sampel  dari beberapa  warga  desa  Kepuharjo.  Berdasarkan  uraian  latar belakang masalah  tersebut,  maka  penelitian  ini  dapat  dirumuskan  sebagai berikut:
Bagaimana  pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam kebijakan Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten Sleman?

## Metodologi Penelitian
a) Fokus dan Lokasi Penelitian
Penelitian  difokuskan  pada  level  Pemerintah  Daerah  melalui kebijakan  Kabupaten  Sleman  dalam  PB  berbasis gender  yang tercantum  dalam  Renstra  2011-2015,  khususnya  pada  peningkatan partisipasi  perempuan  dalam  tahapan  pra  bencana  dalam penaggulangan  bencana  BPBD   Kabupaten  Sleman   pasca  erupsi Merapi 2010 hingga akhir tahun 2014.
Lokasi penelitian ialah pada warga  masyarakat di sekitar gunung Merapi di Desa Kepuharjo yang  merupakan salah satu desa terparah dari dampak erupsi Merapi 2010. Peneliti akan  melakukan riset lapangan terkait implementasi program kerja yang  dilakukan BPBD  Kabupaten Sleman yang  bertempat di Jalan Candi Gebang Beran Tridadi  terhadap  masyarakat  ( field research). Selanjutnya untuk  menjelaskan  hubungan  kausalitas  beberapa  variabel  dalam masalah penelitian, penelitian ini termasuk pada kategori explanatory research.
b) Teknik Analisis Data
Metode   yang   digunakan   dalam   menganalisis   data   yang diperoleh dalam penelitian ini adalah  metode analisis data kualitatif yang  secara  spesifik  menggunakan  tipe  analisis  komponensial,  yaitu teknik  yang  digunakan  dalam  analisis  kualitatif  untuk  menganalisis unsur-unsur  yang  memiliki  hubungan  kontras  satu sama  lain (Rachman  2011).  Arah  analisis  tersebut terbagi  dalam  tiga tahapan, yaitu  pemaparan hasil  observasi dan  wawancara-wawancara, pemilihan  hasil  observasi  dan  wawancara, serta  menemukan  unsur- unsur kontras.
Peneliti berupaya  memperoleh  data  primer dari  pihak-pihak terkait, baik berupa data fisik, maupun data hasil wawancara dengan pimpinan  dan  pegawai  BPBD  Kabupaten  Sleman  terkait  penerapan kebijakan  yang  sejalan  dengan  strategi Renstra  dalam  peningkatan partisipasi perempuan masyarakat sekitar gunung Merapi,
khususnya di desa  Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Yogyakarta. Data  sekunder  akan  diperoleh  melalui metode  studi  pustaka  ( library research )  dari  berbagai  sumber  seperti:  buku,  jurnal  cetak,  jurnal online , majalah, surat kabar.

## Tinjauan Pustaka
Artikel berjudul ” What Women Do: Gendered Labor in te Red River Valley Flood” dipublikasikan dalam Enviromental Hazard 3 tahun 2001, yang  ditulis Dr. Elain  Enarson  seorang  sosiolog bencana lulusan Universitas Brondon jurusan Penerapan Bencana dan Kondisi Darurat dan juga seorang fasilitator US Gender and Disaster Resillience Alliance (Enarson 2001).
Dalam  artikel tersebut  berisi  tentang penelitian  Elain  tentang peran  perempuan  dan  posisi  perempuan  pasca  bencana  Banjir  Di Lembah Laut Merah ( Red River Valley Flood ) di wilayah bagian Utara Amerika  pada  tahun  1997.  Perempuan  dianggap  sebagai  aktor “ backstage” untuk mengambil alih  kesempatan dominasi dalam kondisi  darurat.  Dengan  demikian  perempuan  memiliki peran  yang disebut  “ second  shift” yaitu  selain  di rumah  tangga  (tradisional), perempuan  juga  melakukan  kegiatan  non-tradisional,  baik  sektor formal  maupun  informal.  Pada  tahun  1995  mejadi  dekade perkembangan Natural Disaster  Reduction yang  difokuskan  pada perempuan  sebagai  “ keys to  preventive” dengan  meningkatkan kapasitas perempuan dalam kondisi  darurat. Elain menganalisis dengan menggunakan berdasarkan Tipology of Women’s Disaser Work tentang  perempuan  baik  secara  tradisional  atau  kodrati  (dalam pekerjaan rumah tangga), dalam organisasi pemerintahan,  maupun komunitas.  Dalam penelitian  ini,  peneliti berupaya  melakukan pengembangan dengan meneliti sejauhmana peran perempuan dalam PRB dalam kasus bencana erupsi Merapi yang mungkin akan kembali terjadi.
Dalam sebuah artikel beriktnya berjudul Resilience Perempuan Dalam Bencana Alam Merapi: Studi di Kinahrejo Umbulharjo
Cangkringan  Sleman  Yogyakarta,  membahas  mengenai  pemaknaan perempuan   bagaimana   mengupayakan resilience perempuan   di daerah  rawan  bencana  di  Desa  Kinahrejo Umbulharjo, Cangkringan Sleman (Gafur,    Noorkamilah, Halim 2012). Dalam    artikel memaparkan pentingnya upaya resilience ketika bencana  terulang kembali  menjadi hal  yang  dianggap kurang  diperhatikan.  Namun selama  ini  pemerintah  dan  masyarakat  hanya  fokus  pada  proses evakuasi, recovery, dan rehabilitasi.
Dengan  demikian, tulisan  tersebut  lebih membahas  mengenai bagaimana  pemaknaan  perempuan  Kinahrejo  terhadap Merapi  dan erupsinya  dan  bagaimana  pemaknaan tersebut  berimplikasi  kepada resilience perempuan Kinahrejo terhadap erupsi Merapi? Resources seperti  apa  yang  perlu  dikembangkan  bagi perempuan  Kinahrejo untuk resilience tersebut? Hal ini terutama, karena ternyata perempuan lebih banyak yang selamat dan bertahan, dibanding laki- laki.  Sehingga  artikel  tersebut  kurang  mengelaborasi  bagaimana peran   pemerintah   dalam   mengakomodasi   proses   membangun resiliensi masyarakat  khususnya  perempuan  dalam menghadapi ancaman  dan  bangkit  dari  bencana  yang  mungkin  akan  terjadi kembali.
Peneliti  tertarik  untuk  mengeksplorasi keterkaitan  perempuan dalam  bencana  dan  aksi  pemerintah melalui agenda  PUG  sebagai peluang untuk  mendukung proses meningkatkan kapasitas perempuan untuk mengurangi risiko bencana.
Bencana Merapi dan Perubahan Paradigma Sistem

## Penanggulangan Bencana di Indonesia
Peristiwa  erupsi  gunung  Merapi  2010  merupakan  bencana erupsi terbesar gunung meletus sepanjang sejarah di Indonesia:
“There are lessons learned from every disaster, but Mount Merapi is especially new to us in two sense: first, the eruption this time is actually quite large and extensive compared to what the case has been historically, and  secondly, in  recent years there’s  been an increase in population around the Merapi slopes.” (World Bank 2010)
Kecamatan  Cangkringan  merupakan salah  satu  wilayah yang masuk ke dalam kawasan Rawan Bencana baik KRB I sampai KRB III. Dalam konteks kebencanaan, kawasan Desa Kepuharjo termasuk ke  dalam  kategori  Kawasan  Rawan  Bencana  II dan  III (BPBD Kabupaten Sleman 2013). Berdasarkan pengalaman erupsi November 2010,  sumber bencana  sebagai  dampak  dari  letusan  Merapi  bagi masyarakat  Desa Kepuharjo  terdapat  di  Sungai  Gendol.  Sungai tersebut  diidentifikasi  sebagai  jalur  sungai  yang  membawa  dampak bencana  yang  paling  mematikan  sehingga  memusnahkan  hampir seluruh  permukiman  yang berada  di sekitar  jalur  sungai  (BPBD Kabupaten Sleman 2013).
Peningkatan perhatian tentang PRB dimulai pada dekade  1990 hingga tahun 2008 (UNISDR  2013). Kerjasama dan  komitmen internasional  terkait  upaya  PRB terus  meningkat.  Hal tersebut ditandai    dengan diselenggarakannya    Konferensi Pengurangan Bencana Dunia ( World Conference on Disaster Reduction) yang dibentuk tahun 2005 di Kobe atau disebut dengan Hyogo Conference (UNISDR2013) . Konferensi  tersebut  berkontribusi  untuk  mengkaji ulang Strategi dan Rencana Kerja Yokohama ( Yokohama Strategy and Plan of Action for Safer World) tahun 1994 (UNISDR2013). Konferensi tersebut  diselenggarakan  PBB  melalui  sekretariat  UNISDR  ( United Nation International Strategy for Disaster Reduction ) yang dihadiri delegasi 160 negara.
Indonesia menjadi  salah satu dari 160-an negara yang menandatangani  Kerangka  Aksi  Hyogo,  melalui  pembentukkan kebijakan  PRB  (PRB  yang  ditetapkan  Badan  Pembangunan  Nasional (Bappenas) dalam Rencana Aksi Nasional PRB (RAN-PRB) 2008- 2009(UNISDR2013).  Selain itu, peningkatan kesadaran peningkatan upaya PRB tersebut menjadi momentum bagi terbentuknya UU PB (UU No  24/2007) pada  tanggal  24 April  2007.  Pemerintah Indonesia juga  mengalami  perkembangan  sistem penanggulanan  bencana  yang ditunjukkan dalam tabel berikut (BNPB2007):
Tabel 1. Perbedaan Sistem Lama dan Sistem Baru Penanggulangan
Bencana No PERBEDAAN SISTEM LAMA SISTEM BARU 1 Dasar Hukum Bersifat sektoral Berlaku umum dan mengikat seluruh departemen, masyarakat dan lembaga non pemerintah. 2. Paradigma Tanggap Darurat Mitigasi, tanggap darurat,  rehabilitasi dan rekonstruksi 3. Lembaga Bakornas PB, Satkorlak dan Satlak BNPB, BPBD Propinsi, BPBD Kabupaten atau Kota 4. Peran Masyarakat Terbatas Melibatkan masyarakat secara aktif 5. Pembagian Tanggungjawab Sebagian pemerintah pusat Tanggungjawab pemerintah pusat, propinsi dan Kabupaten 6. Perencanaan Pembangunan Belum menjadi aspek perencanaan pembangunan Rencana Aksi Nasional PRB (RAN- PRB) : a. Rencana PB (PRB) b. Rencana Aksi Daerah PRB (RAD PRB) 7. Pendekatan Mitigasi Kerentanan Analisa risiko (menggabungkan antara kerentanan

## dan kapasitas)
8. Forum kerjasama antar pemangku kepentingan Belum ada National Platform ( akan) dan Provincial platform (akan) 9. Alokasi Anggaran Tanggungjawab pemerintah pusat Tergantung pada tingkatan bencana 10. Pedoman PB Terpecah dan bersifat sektoral Mengacu pada pedoman yang dibuat BNPB dan BPBD 11. Keterkaitan dengan tata ruang Belum menjadi aspek Aspek bencana sudah diperhitungkan  dalam penyusunan tata ruang
Sumber: BNPB 2007
Dalam UU No. 22 tahun 1999, UU No 255 tahun 1999, serta PP No.  25  tahun  2000,  memberikan  kewenangan  yang  sangat  besar kepada  Pemda  (Kota dan  Kabupaten), untuk meningkatkan peran kota  atau  kabupaten  sebagai  pusat  petumbuhan  wilayah penggerak pembangunan, pusat jasa pelayanan  dalam segala bidang, serta pusat informasi dan inovasi termasuk  dalam hal teknologi mitigasi bencana dan kesiapsiagaan bencana (Kemendagri 2010).
Sejak tahun  2003,  Pemda  Kabupaten  Sleman  berupaya membentuk  lembaga  struktural  yang  mempunyai  tugas  khusus menangani masalah kebencanaan yang terjadi di wilayah  Sleman. Pada tahun 2011 terjadi perubahan lembaga P3BA menjadi Badan PB Daerah  (BPBD)  berdasarkan Perda  Nomor  12  tahun  2011  tentang Perubahan  atas Perda Nomor 9 tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat daerah (BPBD Kabupaten Sleman 2013).
Seiring  dengan  pembentukkan  BPBD, studi  PB  lebih  pada pendekatan  PRB  (PRB). Yaitu  perpaduan  antara  sudut  pandang teknis  dan  ilmiah dengan  perhatian  kepada  faktor-faktor sosial, ekonomi dan politik dalam perencanaan  PRB (Murtakhamah 2013). Manajemen   PB   yang   dirancang   untuk   kegiatan   PRB   dengan kerjasama antara  pemerintah dan masyarakat merupakan faktor kunci,   untuk   memperbaiki   atau meminimalisir   dampak   risiko bencana terhadap laki-laki maupun perempuan.
Jumlah  bencana  kemanusiaan  yang  disebabkan  bencana alam meningkat dua kali lipat setiap dekade sejak tahun 1060-an (Gregg 1992). Hal tersebut  memunculkan keterkaitan isu-isu internasional seperti  eksplorasi  risiko  bencana  dengan  kondisi  kekuatan  kondisi lokal pemerintahan,  masyarakat  dan  individu  suatu  wilayah. Salah satu  isu  sosial yang  diangkat  menjadi  bagian terpenting  dalam eksplorasi risiko bencana ialah isu gender.
Pengintegrasian PUG dalam PRB menjadi hal yang penting untuk mendorong  perempuan  untuk  memiliki  posisi  kunci  dalam manajemen,  kepemimpinan  dan  juga  dalam  pengambilan  keputusan program  penanganan bencana  (Fatimah  2013). Isu  gender  menjadi kunci utama dalam sistem PB yang penting dalam masyarakat:
“Gender is a core factor in disaster risk and the reduction of risk. Gender is a central organizing principlein all societies.” (Fatimah, 2013)
PUG menjadi bagian dari strategi untuk mewujudkan perhatian dan  pengalaman  perempuan  serta  laki-laki  sebagai  dimensi  integral dari  desain,  implementasi,  pengawasan  dan  evaluasi  kebijakan  dan program  di  semua  bidang  politik,  ekonomi  dan  sosial  sehingga perempuan  dan  laki-laki  memperoleh manfaat  yang  sama dan  tidak mengabadikan   ketidaksetaraan ( Inter-Agency Standing Commitee (IASC) 2006).
PUG  dalam  PRB merupakan  upaya  mendorong  kesejahteraan, kesetaraan    dan    keadilan gender    dalam pembangunan    dan masyarakat  (Fatimah  2013).  Dengan membangun  relasi  gender  yang baik  memungkinkan  untuk  memberikan  dampak  sangat  signifikan dalam  kehidupan  keseharian  antara  laki-laki  dan  perempuan,  baik dalam  situasi  sebelum,  ketika  dan  setelah  bencana  terjadi (Murtakhamah 2013).
Relasi gender yang baik dalam waktu  jangka panjang akan dapat  membantu  upaya  pembangunan  dan  PRB  dalam  sistem  PB. Kewenangan  pemerintah  terbatas  pada  pembuatan  regulasi  dan kebijakan, namun dalam implementasinya diperlukan sinergi dan
keterlibatan  pada stakeholde r  dan  masyarakat.  Diperlukan  sinergi antara masyarakat dan pemerintahan, baik di tingkat  nasional maupun Pemda.

## Bentuk Pengarusutamaan Gender dalam Renstra BPBD Kabupaten
Sleman
Dalam bidang kebencanaan,  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Sleman  mengintegrasikan  PUG  dalam visi  dan  misi Kabupaten Sleman  melalui pembentukan  Rencana  Strategi (Renstra) sebagai dasar pelaksanaan sistem PB BPBD Kabupaten  Sleman. Renstra (2011-2015) terdiri dari susunan misi, tujuan, strategi,  dan arah kebijakan yang harus dilakukan BPBD Kabupaten Sleman   dimulai pada tahun 2011 hingga akhir tahun 2015.
Hal tersebut tercantum dalam visi Kabupaten Sleman 2011– 2015 tersebut adalah “ Terwujudnya masyarakat  Sleman yang lebih sejahtera lahir batin, berdaya saing dan berkeadilan gender pada tahun 2015 ”   (BPBD   Kabupaten   Sleman   2013).   Visi tersebut dijabarkan  ke  dalam  misi  yang  menjadi  tanggung  jawab  seluruh lapisan  masyarakat  untuk  mewujudkan cita-cita  masa  depan.  Salah satu  misi Pemda Kabupaten  Sleman dalam upaya PUG tercermin dalam “ Meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan di  segala bidang ” (BPBD Kabupaten Sleman 2011).
Misi  kedua  merupakan  upaya  BPBD Kabupaten  Sleman dalam “ melindungi masyarakat dari bencana dalam PRB ” yang secara umum dipahami  sebagai  pengembangan  dan  penerapan  secara  luas  dari kebijakan-kebijakan,  strategi-strategi dan  praktik-praktik  untuk meminimalkan risiko bencana di masyarakat. Misi tersebut membuka peluang bagi  penerapan  integrasi  PUG  melalui  kebijakan terhadap masyarakat.   Berikut   poin   penting tentang   upaya   PUG   dalam dokumen  Renstra  BPBD Kabupaten  Sleman  (lihat tabel 2)  BPBD Kabupaten Sleman 2013.

## Tabel 2
Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dalam Renstra
2011-2015 yang Terkait Isu Gender MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Melindungi masyarakat dari bencana melalui PRB Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap bencana Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat di daerah rawan bencana Meningkatkan kapasitas masyarakat di daerah rawan bencana melalui sosialisasi kebencanaan Mengurangi kerentanan masyarakat Meningkatkan ketrampilan masyarakat dalam menghadapi bencana Meningkatkan ketrampilan masyarakat di daerah rawan bencana terhadap bencana Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
Meningkatkan partisipasi perempuan dalam PB Meningkatnya partisipasi perempuan dalam PB Mengikutserta- kan partisipasi perempuan dalam PB Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pelatihan PB.
Berdasarkan   Renstra   tersebut, terdapat   beberapa   strategi terkait  peluang untuk  mewujudkan  peningkatan partisipasi perempuan  sebagai agenda  PUG  dalam misi  melindungi  masyarakat dari  bencana  yang  dirangkum  peneliti  meliputi:  meningkatkan pengetahuan masyarakat, meningkatkan keterampilan, dan
mengikutsertakan perempuan dalam PB. Dengan arah kebijakan yang memberikan peluang bagi perempuan    dalam meningkatkan kapasitas,  kesiapsiagaan  dan  partisipasi  perempuan  dalam menghadapi  bencana. Tujuan  Renstra  BPBD  ialah  untuk mengarahkan  perumusan  sasaran,  kebijaksanaan,  program  dan kegiatan dalam mewujudkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam  jangka  5  tahun  ke  depan  (BPBD Kabupaten  Sleman  2013). Salah satu sasaran kebijakan yang dirangkum terkait dengan sasaran misi kedua Renstra ialah meningkatnya partisipasi perempuan dalam PB.
Pendekatan partisipasi secara tegas ditekankan UU PB No 24 Tahun 2007, pada saat rekonstruksi pasca bencana.  Diperlukan pemahaman  kebutuhan  dan  kapasitas antara  perempuan  dan  laki- laki untuk mengurangi konflik gender tersebut:
“ A focus on women alone (rather than gender relations) may lead to women  being  seen as the  primary victims of emergencies, arising in failure to recognize men’s and women’s different needs and capacities, contributing to increased gender conflict.” (Byrne, Sally 1995)
Upaya  mengikutsertakan  partisipasi  perempuan  dalam  PB menjadi hal yang penting dalam PUG. Namun intensifikasi perspektif gender  dalam  manajemen  bencana bukanlah upaya melegalkan bahwa  perempuan  adalah  makhluk  yang  lemah  dan  harus mendapatkan  perlakuan  khusus,  akan  tetapi  menjadi cara  untuk mengoptimalkan  pemberdayaan  perempuan  untuk  memaksimalkan upaya mengurangi  risiko bencana, akibat ketimpangan kerentanan antara perempuan dan laki-laki.
Analisis Lensa Gender terhadap Implementasi PRB melalui Renstra BPBD Kabupaten Sleman di Desa Kepuharjo
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan lensa gender sebagai dasar  agar pengarusutamaan  gender  dapat  diterapkan.  Penggunaan analisis PUG menggunakan lensa gender dapat menjadi landasan bagi pemerintahan   sebagai   perumus   kebijakan   untuk   menggunakan analisis gender dengan menggunakan cara yang tepat dan menghindari perbedaan    pemahaman    perspektif    gender.    Penggunaan satu    alat analisis  gender  atau  lensa  gender,  sangat  penting  dilakukan  untuk meninggalkan mitos dan prasangka ketika menyusun, menganalisis dan mengevaluasi sebuah program, aktivitas atau kebijakan.
Analisis  Lensa  Gender  tidak  hanya menerima  dan tidak mempertanyakan   peran   dan   relasi   gender,   tetapi   juga   meliputi beberapa hal berikut (Pincha 2008):

## a. Fokus pada Kebutuhan Gender Strategis dan Praktis Perempuan dan Laki-Laki
Diperlukan  upaya  pemenuhan  hak  kebutuhan  yang  setara dan  adil  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam  masyarakat. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan strategis dan kebutuhan praktis. Kebutuhan  “strategis” merupakan kebutuhan jangka panjang  untuk  mengendalikan hidup atas  kebutuhan  hak  atas harta  benda,  patisipasi  politik,  menyusun  keputusan  politik,  dan kebutuhan  rasa  aman  di  dalam  maupun  di  luar  rumah tangga (Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan 1994).
Sementara  itu  kebutuhan  jangka  pendek  atau  kebutuhan “praktis” lebih pada kebutuhan terkait pangan, perlindungan, air, dan keselamatan.Kebutuhan praktis berfokus pada  kondisi langsung  perempuan  dan  laki-laki (Pusat  Komunikasi dan Informasi  Perempuan  1994).  Kebutuhan  strategis  menyangkut posisi relatif laki-laki dan perempuan dalam relasinya dengan satu dan  yang  lain,  sehingga  praktisnya  kebutuhan  strategis adalah mengenai penyelesaian ketidaksetaraan gender.
BPBD  Kabupaten  Sleman  tidak hanya  berupaya mengakomodasikan  kebutuhan praktis pada  kondisi  darurat  dan pasca  bencana,  tetapi  juga  kebutuhan  strategis  laki-laki  dan perempuan khususnya untuk berpartisipasi dan menjadi sasaran dalam Renstra BPBD tahun 2011-2015 dalam upaya peningkatan partisipasi perempuan dalam sistem PB. Hal tersebut merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan strategis perempuan untuk berpartisipasi dalam kelompok masyarakat untuk berperan aktif sebagai aktor  dalam upaya PRB,  serta memperbaiki  relasi gender antara laki-laki dan perempuan pasca bencana Merapi tahun 2010.
b. Memunculkan
Masalah-Masalah
Perempuan dalam Kebijakan-Kebijakan,  Program-Program  dan  Pelaksanaan Pembangunan dan Bencana.
Perempuan sebagai salah satu bagian dari kelompok rentan (bayi, balita, ibu  hamil, disabilitas, dan lansia memiliki kemungkinan  berhadapan  dengan  ancaman  risiko bencana  yang lebih besar (Pemerintah Desa Kepuharjo 2014). Sehingga semakin banyak  upaya  pemberdayaan  perempuan  untuk  menghadapi bencana.
Hal  tersebut  terjadi  karena  perempuan  dalam  konstruksi sosial yang  menempatkan  dirinya di wilayah domestik mengakibatkan  perempuan  memiliki  lebih  sedikit  akses  terhadap sumberdaya, informasi, mobilitas individu, jaminan tempat tinggal dan  pekerjaan  (Pemerintah Desa Kepuharjo  2014).  Dengan demikian,  bencana dan  kerentanan dalam  bencana bukan terbentuk  secara  natural,  tetapi  dikonstruksikan secara sosial. Terdapat    beberapa hal    yang    menyebabkan    perempuan    lebih rentan  dalam  bencana  karena  konstruksi  sosial  yang  terbentuk, diantaranya (Pincha 2008):
a) Keterbatasan akses untuk sumber daya, dalam hubungan sosial, mobilitas, dan informasi dan keterampilan
Perempuan  pada  masa  tanggap  darurat  bencana menerima dampak yang baik fisik maupun psikologis, karena ketidaksiapan menghadapi bencana.
“ Women tend to lack  resources that are  essential in disaster  preparedness, mitigation, and  rehabilitation.” (Aboobacker., K 2011)
Hal  tersebut  disebabkan  karena  akses  informasi  dan mobilitas  perempuan  lebih  terbatas  dan  menjadikannya semakin  rentan.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  salah satu ibu rumah tangga warga Dusun Jambu di Huntap Batur Desa  Kepuharjo,  saat  ditanya  mengenai  kondisi  pada  saat evakuasi dan berkali-kali berpindah tempat pengungsian:
“ Semua orang panik, masing-masing berusaha menyelamatkan diri. Waktu kami di barak pertama, kemudian begitu ada bunyi letusan Merapi kedua kalinya kami semua  berhamburan keluar nyelamatin diri  sendiri sampai ada mobil bantuan kita berebut naik ke pengungsian di Maguwoharjo, pokoknya panik sekali”.
Kondisi  tersebut menjadi  alasan  tingkat  trauma  yang tinggi  terhadap  kelompok-kelompok rentan  karena  tidak tersedianya akses informasi keterampilan, sehingga menyebabkan  kemampuan  psikologis yang  tidak  stabil,  dan membuat perempuan semakin rentan.

## b) Pembagian Kerja
Perempuan   dan laki-laki memilki konstruksi   sosial gender  untuk  berkontribusi  dalam  peran  kehidupan.  Namun demikian,  peran domestik  perempuan seringkali  dianggap tidak    penting    dan    tidak    istimewa    dan    bersifat kodrati. Sehingga  perempuan  berada  pada  subordinasi  peran  yang menjadikan  perempuan  berada  sebagai  aktor  “ back stage”.
Hal  tersebut  lebih  jauh  membatasi  perempuan  untuk mengakses  informasi  dan  menyuarakan  pendapatnya  dalam suatu pengambilan keputusan atau perkumpulan masyarkat.
Dalam menghadapi  konstruksi sosial mengenai persepsi hal yang pantas  dilakukan laki-laki maupun perempuan dilakukan dengan pembentukkan relasi gender yang baik dan mengikis  pembatasan  peran antara  laki-laki  dan  perempuan dalam kehidupan sehari-hari.
“A  gendered division of labor makes many women  both frontline  responders in the moments of extreme  crisis and long-term caregivers to family members impacted by disasters.” ( Weisner, 2012)
Perempuan di sekitar Merapi, terlibat pada sektor ekonomi informal dan agrikultur. Padahal sektor  tersebut yang paling sering terkena  dampak  bencana  alam. Sehingga  banyak perempuan tidak memiliki sumber pendapatan pasca bencana dan  lebih  sering bekerja  tanpa  upah  dan  mendapatkan keuntungan yang minim.

## c) Peran Rumah Tangga (Household Work)
Perempuan  memiliki  tugas  utama  dalam  rumah  tangga seperti mengurus  anak,  memasak  dan  lain-lain. Ketika bencana  menghancurkan  rumah, menambah peran tanggung jawab perempuan. Beban  ekonomi mengurangi  kebebasan dan  mobilitas untuk  mengakses  sumber  alternatif,
mempengaruhi    kemungkinan    keterlibatan dalam perkumpulan yang minim:
“Often housing is destroyed during a disaster occurrence, increasing the women‘s responsibility to adjust to changes. Inadequate facilities at  post-disaster campsites increase the  burden of managing these tasks. Added  economic burden reduces freedom and mobility to look for alternative sources, affecting any possible bargaining power.” (Weisner, 2012)
Pada  saat  kondisi  pasca  bencana,  warga  yang mendapatkan kerusakan rumah yang sangat parah dan tidak dapat dihuni kembali dan tidak  diijinkan  kembali  menempati wilayah   tersebut,   mendapatkan kompensasi   rumah di Huntap. Termasuk sebagian besar warga Desa Kepuharjo
yang sebagian besar rumah telah rata  dengan tanah. Kaum perempuan mulai ikut menanggung beban sebagai penambah sumber   pencaharian,   karena   lahan   yang   rusak   dan kehilangan suami atau ayah sebagai pencari nafkah keluarga.

## c. Mengarah pada Kebutuhan Pemetaan Gender sebelum Menyusun Strategi Intervensi.
Pemetaan tersebut  dapat mencakup tinjauan terhadap ruang  dan  keberhakan  relatif  perempuan  dan  laki-laki  di institusi yang berbeda: keluarga, masyarakat, pasar  dan negara. Kapasitas perempuan yang lebih minim dari pada laki- laki    dalam    menghadapi    bencana,    menjadi    penyebab perempuan  banyak tergoncang  dan  kurang  memiliki  kesiapan dalam menghadapi bencana. Hal tersebut dapat terlihat dalam hasil pemetaan tingkat kapasitas masyarakat laki-laki  dan perempuan dengan sampel beberapa warga desa Kepuharjo:
Gambar 1. Diagram Kapasitas Masyarakat Berbasis Gender
Diagram tersebut menjadi dasar bagi maksimalisasi bagi intervensi  PUG  dalam  sistem  PB  yang  dilakukan  BPBD Kabupaten  Sleman.  Selain  itu  juga menjadi  titik  awal  dari program-program  intervensi  gender dalam sistem PB bagi BPBD  Kabupaten  Sleman  melalui  Renstra  2011-2015  dalam upaya peningkatan partisipasi perempuan dalam sistem  PB yang diturunkan dari visi dan misi Pemerintahan Kabupaten

## Sleman dalam mewujudkan PUG dalam segala bidang pemerintahan.
Hal tersebut juga diintegrasikan dengan  adanya keterlibatan perempuan  dalam  struktur  birokrasi pemerintah dan  kelompok  masyarakat.  Dalam  struktur  organisasi BPBD Kabupaten Sleman, pemetaaan gender terkait keterlibatan laki- laki  dan  perempuan  sebagai  upaya  kesetaraan  gender sebagai perwujudan agenda PUG terlihat pada tabel berikut:
Tabel 3. Data Pegawai Menurut Golongan
No Golongan Laki- Laki % Perempua n % Jml % 1. I 2 2,94 - 2 2 2,94 2. II 27 39,7 1 - 27 27 39,71 3. III 24 35,2 9 13 37 37 54,41 4. IV 2 2,94 - 2 2 2,94
Sumber: Profil dan Database BPBD Sleman Tahun 2011
Data tersebut menunjukkan pemetaan kekuasaan gender antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam  struktur  organisasi, sehingga  diharapkan  dengan  adanya peningkatan  keterlibatan perempuan untuk    mengoptimalisasikan kebijakan    yang berbasis gender sebagai wujud agenda PUG dalam sistem PB di BPBD Kabupaten Sleman.
d. Mengidentifikasi Hambatan-Hambatan
(Ancaman, Kelemahan, Kerentanan) dan Batu Loncatan (Kekuatan, Kesempatan, kapasitas)
Ancaman erupsi Merapi memerlukan identifikasi kawasan rawan bencana. Berikut peta kerentanan wilayah yang berhasil diperoleh dari dokumen milik Pemerintahan Desa Kepuharjo

## Cangkringan Sleman (BPBD Pemerintah Kabupaten Sleman 2008).

## Gambar 3.3

## Peta Kerentanan Wilayah
Sebelum Erupsi Merapi 2010Setelah Erupsi Merapi 2010 Gambar tersebut  menunjukkan kondisi sebelum dan sesudah  erupsi  gunung  Merapi  2010 terjadi,  terlihat  kondisi alam dan kondisi sekitar yang berubah akibat adanya bencana dengan cakupan radius kawasan rawan yang semakin luas.
Dalam kaitannya    dengan    pemetaan    berbasis    gender, fakta  di  lapangan menunjukkan  bahwa  BPBD  belum  memiliki sistem  data  terpilah  berdasarkan  jenis  kelamin  secara  lengkap dan  spesifik  pada masing-masing  daerah  dalam  mengetahui kerentanan  dan  kapasitas  masyarakat,  baik  laki-laki  maupun perempuan  secara terpisah.  Oleh  sebab itu,  peneliti  berupaya mengetahui tingkat risiko bencana berdasarkan jenis kelamin.
Berikut  merupakan  contoh  kasus  gambaran  korelasi tingkat risiko bencana, ancaman dan kerentanan yang berbasis gender di Kawasan Rawan Bencana (KRB) II dan  III di Desa Kepuharjo:
Tabel 4. Hasil Kajian Risiko Bencana Berbasis Jenis Kelamin
KERE
Tinggi KRB II (P) KRB III (P) Sedang KRB II (L) KRB III (L)

## Rendah
Rendah Sedang Tinggi BAHAYA Risiko Rendah Risiko Sedang Risiko Tinggi
Peneliti menggolongkan tingkat kerentanan dan kapasitas antara laki-laki dan  perempuan, berdasarkan hasil kuesioner dan  wawancara.  Hasilnya  menunjukkan  bahwa  kerentanan khususnya  kaum  perempuan  cenderung  masih  tinggi  karena kapasitas  masyarakat  perempuan  dalam  menghadapi  bencana masih rendah dan belum menyeluruh.
e. Mempertimbangkan Langkah-Langkah yang Menghilangkan Kerentanan
Upaya  kesetaraan  kapasitas  kesiapsiagaan  bencana  bagi perempuan   dan laki-laki   diperlukan   dalam   menghadapi bencana, hal tersebut diawali dengan pembekalan pengetahuan dan  informasi tentang  bencana,  baik secara  fisik maupun psikologis,  untuk  mempersiapkan  mental  baik  pada  saat sebelum bencana, saat bencana dan pemulihan pasca bencana.
Pada  dasarnya sebagian  besar masyarakat  masih menggantungkan  keselamatan  dan  nasibnya  pada  pemerintah, baik dalam perencanaan, kesiapsiagaan, masa tanggap darurat maupun  pasca  terjadi  bencana.Salah  satu  langkah  tepat  yang dapat  dilakukan untuk  memunculkan  potensi  diri dan mengurangi kerentanan ialah dengan meningkatkan kesiapsiagaan  diri  untuk  dapat  menghadapi  risiko  bencana. Yaitu  dengan  meningkatkan  pengetahuan  sehingga  mampu mengantisipasi bencana  sejak masa pra-bencana,  darurat bencana hingga pasca bencana.
Upaya memberdayakan perempuan melalui kebijakan BPBD Kabupaten Sleman merupakan bentuk perwujudan
perhatian terhadap kesetaraan gender  dengan meningkatkan peran perempuan  rentan untuk mewujudkan upaya PRB:
“…apakah yang dilatih adalah  perempuan saja, tidak. Tapi laki-laki juga. Jadi mainstreamingnya bukan mengkhususkan tetapi menyeimbangkan karena masing- masing punya  peran.” “Saya  orang yang kurang sependapat, jika melihat  perempuan sebagai makhluk yang berbeda, tapi mereka harus dilibatkan dalam struktur yang ada.
Jangan sampai ada  kelompok perempuan yang membentuk sendiri, sehingga dalam struktur harus melibatkan  perempuan.” (Hasil  wawancara
Kabid Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Sleman)
Diperlukan pemahaman karakteristik kerentanan perempuan  dan  membuat  kebijakan  responsif  gender merupakan  hal  yang penting  untuk meningkatkan  partisipasi dan membangun relasi yang baik dalam komunitas:
“…for policy interventions that  seek to include a participatory component, preliminary discussions that help map the  social  relationships within the community are essential.” (Aboobacker., K 2011)

## f. Pengamatan terhadap Konteks yang Berdampak pada
Perempuan dan Laki-Laki secara Berbeda karena Nilai-Nilai Sosial Budaya yang Melekat Berbagai pemetaan gender tentang keberhakan laki-laki
dan  perempuan  dalam  bidang-bidang terkait  isu  kebencanaan, justru  menunjukkan  ketimpangan.  Faktor  yang  menyebabkan ketimpangan gender antara laki-laki  dan perempuan dapat mempengaruhi    pemahaman    diri    yang    terkonstruksi    untuk dapat  berperan  pada  segala  bidang  kehidupan meliputi: ketersediaan  kesempatan  dan  akses mobilitas,  dedikasi  dan kekuasaan,  kesempatan  politik,  akses  publik,  serta hak kepemilikkan yang terbatas bagi perempuan.
Sesungguhnya perempuan dalam bencana sebagai bagian dari  kelompok  rentan,  juga  memiliki kesempatan  yang  cukup tinggi  untuk  berpartisipasi  (BPBD  Bantul  2014).  Perempuan sebagai bagian dari populasi yang rentan, memiliki peran dan
posisi sosial yang secara langsung dapat mempengaruhi seluruh proses PB, sejalan dengan kutipan berikut:
“..vulnerable groups include those that find it heardest to reconstruct their livelihoods following the occurrence of disaster, and this in turn makes them most susceptible to the effects of the susceptible to the effects of subsequent hazard event.” (Weisner, 2011)
Penanaman  nilai  gender  dalam  masyarakat  tradisional sekitar gunung Merapi dalam hal ini tidak terlepas dari sistem sosial  nilai  budaya  yang  telah  tertanam  dalam  masyarakat dalam menghadapi bencana erupsi. Berdasarkan hasil penelitian,  para  lansia  warga  Merapi  juga  memiliki  peran serta dalam  menghadapi  risiko  bencana,  yaitu  sebagai  sumber informasi kearifan lokal.
Salah    satunya    terkait    kepatuhan    terhadap    instruksi Mbah  Marijan  sebagai  juru  kunci Merapi,  begitu  dipercaya sehingga  apabila  sang  juru  kunci  tersebut  belum  turun, maka para  lansia  memberikan  informasi dan  meyakinkan  secara turun  temurun  bahwa  kondisi  masih  akan  aman.  Akan  tetapi, kepercayaan  terhadap  kearifan  lokal  tersebut  tidaklah  dapat dijadikan dasar utama upaya evakuasi dari bahaya bencana.
Konteks  nilai-nilai sosial  budaya  lain  yang  melekat  pada perempuan   dan laki-laki   ialah   konteks   budaya   sosial masyarakat  Jawa  masyarakat  di sekitar  gunung Merapi Kabupaten  Sleman.  Pada  situasi  di  pengungsian,  perempuan korban  bencana  sebagian  besar  memiliki  kesadaran  untuk berpartisipasi pada  layanan dapur umum. Dapur umum atau dalam  bahasa  Jawa disebut rewang sambatan, telah dianggap secara  konstruksi  sosial  sebagai  tugas perempuan,  sehingga kebanyakan  dilakukan warga perempuan. Sebaliknya pada proses  evakuasi  secara  konstruksi  sosial  identik  dengan tugas laki-laki.

## Kesimpulan
Beberapa kebijakan BPBD Kabupaten Sleman masih  buta gender karena  tidak  mencantumkan  laki-laki  ataupun  perempuan secara  khusus,  terbukti  dari  kurangnya  kebutuhan  data  terpilah berdasarkan jenis kelamin. Sehingga tidak dapat melihat  perbedaan- perbedaan gender dalam alokasi peran  dan sumber daya.  Pembuat kebijakan PB diharapkan tidak netral gender dalam mengimplementasikan  kebijakan PB,  sehingga  menyebabkan kebijakan  menjadi  kurang  spesifik gender.Dengan  menambahkan kata  “perempuan”  dalam  kebijakan  PB,  tidak  menjamin  perwujudan keadilan  kesetaraan  gender  dapat terwujud  dengan  baik. Partisipasi perempuan dalam kebencanaan bukan hanya sebagai objek tetapi juga menjadi subjek aktif sebagai agen perubahan ( agent of change).

## Daftar Pustaka
Aboobacker, N. P., 2011, 'Gender Mainstreaming in Disaster Management  Policies: Indicators  to  Mitigate  Vulnerability  of Women', dilihat pada Januari
19, 2014, dari http://eadi.org/gc2011/aboobacker-323.pdf.
Bank, T. W., ' Measuring Merapi’s Losses', dilihat pada 29 Oktober 2015,
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2010/11/24/mea suring-merapis-losses.
BNPB, 2008, ' Badan Nasional Penanggulangan Bencana', dilihat pada 4  Desember
2014,  dari  Perka BNPB 4-2008_Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.pdf:
http://gitews.org.
BPBD Kabupaten  Sleman, 2011, 'Tugas Pokok dan Fungsi BPBD
Kabupaten Sleman', dipetik
8 Oktober 2014,
darihttp://www.bpbd.slemankab.go.id/.
BPBD Kabupaten Sleman, 2013, Profil dan Data Base Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013, Yogyakarta, Perpustakaan BPBD Kabupaten Sleman.
BPBD Kabupaten Sleman, 2014, Profil dan Data Base. Yogyakarta: Perpustakaan BPBD Kabupaten Sleman.
BPBD Pemerintah Kabupaten Sleman, 2008, Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana Kabupaten Sleman, Yogyakarta: Perpustakaan BPBD Kabupaten Sleman.
Centre, W. C., 2013,'Gender and Our Disaster Management', diipetik
1 September
2014, dari kalyanamitra:
http://www.kalyanamitra.or.id/en.tag/disaster/.
Depari, C. D., 2015, Kearifan Lokal dalam  Penataan Ruang Kawasan Bencana  Vulkanik, Studi Kasus: Desa Kepuharjo Cangkringan , Tataloka Journals , 7.
Detiknews,  2010,  'Mobile  Detiknew' , dilihat  19  Desember  2014,  dari Amuk Merapi Kapan Berhenti?: Merapi, Letusan Terbesar dalam
Sejarah
Republik: http://m.detik.com/news/read/2010/11/08/13518/1489336/ 159/merapi-letusan-terbesar-dalam-sejarah-republik.
Fatimah, D., 2013,‘Gender Mainstreaming dalam Pengurangan Resiko Bencana’, dilihat pada 7 Oktober 2014, dari HYPERLINK "http://www.academia.edu/2382099/Gender_dalam_Pengurangan_Resiko_Bencan a"
http://www.academia.edu/2382099/Gender_dalam_Pengurang an_Resiko_Bencana .
Gafur, Abdul.W.,Noorkamilah.,Gazali.,Hatim, 2012, 'Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Vol.1 No 1, dilihat 19 November 2014, dari 'Recilience Perempuan dalam Bencana  Alam Merapi: Studi  di Kinahrejo  Umbulharjo  Cangkringan  Sleman  Yogyakarta': http://diligib.uin-
suka.ac.id/139/1/welfare%20Vol%201%20No1%20Januari%20 -%20Juni%202012%20CHAPTER%203.pdf.
Gregg,  1992, Behavioral Foundations of Community Emergency Management ,  dalam K.  M.  Lindell,  & W.  R.  Perry, Washington China Habitat International, Washington,    Hemisphere Publishing Corp.
Heru  Saptono  (Kabid  Kesiapsiagaan BPBD  Kabupaten  Sleman), tentang Perempuan dalam  Pengurangan Risiko Bencana , di Kantor BPBD Kabupaten Sleman, diwawancarai pada 20 Januari 2015.
Initiative, R. D. (2011). Integrasi Rehabilitasi Sosio-Ekonomi Penduduk Setelah Gunung Merapi Tahun 2010 terhadap Perencanaan Pemulihan. Dipetik Desember 24,  2014,  dari  prevention web: http://www.preventionweb.net/files/39757_39757wp7wimbard anaetaligrasireha.pdf.
Inter-Agency Standing Commitee (IASC), 2006,'Community of Practice Gender Training:Women;  Girls;  Boys  &  Men - Different  Needs Equal
Opportunitues',dilihat9 Januari 2015, dari
http://www/gtcop.unwomen.org.
Murtakhamah, T., 2013,‘Pentingnya Pengarusutamaann Gender Dalam Program Pengurangan Resiko Bencana’, dilihat 2 November 2014, dari
HYPERLINK "http://digilib.uin- suka.ac.id/view/creators/Titin_Murtakhamah"
http://digilib.uin- suka.ac.id/view/creators/Titin_Murtakhamah .
Pemerintah Desa Kepuharjo, 2014, Dokumen Rencana kontijensi Erupsi  Merapi  Desa tangguh Bencana (DESTANA), Daerah Istimewa  Yogyakarta,  Perpustakaan Kantor  Kelurahan Desa Kepuharjo.
Pincha, C., 2008, ' Gender Sensitive Disaster Management: A Toolkit for Practitioners' , dilihat  18  Januari
2014,  dari http://www.eldis.org/vfile/uplad/1/document/0812/Gnder%2 0sensitive%20disaster%200management%20Toolkit.pdf.
Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan, 1994,‘Memenuhi
Kebutuhan Praktis dan Kebutuhan Strategis Gender’, dilihat 24 Oktober 2014, dari HYPERLINK
"http://www.kalyanamitra.or.id/perpustakaan/index.php?p=sh ow_detail&id=3021"
http://www.kalyanamitra.or.id/perpustakaan/index.php?p=sh ow_detail&id=3021 .
Rachman,  F.,  2011.,'7 Teknik  Wawancara' , dilihat  2  November  2014,
dari academia.edu:
http://www.academia.edu/4393818/7_teknik_wawancara_sae.
Resillience  Development Initiative,  2011,‘Integrasi  Rehabilitasi  Sosio- Ekonomi Penduduk Setelah Gunung Merapi Tahun 2010 terhadap Perencanaan Pemulihan, dilihat pada 24Desember 2014: HYPERLINK "http://www.preventionweb.net/files/39757_39757wp7wimbardanaetaligrasireha. pdf"
http://www.preventionweb.net/files/39757_39757wp7wimbard anaetaligrasireha.pdf .
The World Bank, ‘Measuring Merapi’s Losse’, dilihat 29 Oktober 2015, dari
HYPERLINK "http://www.worldbank.org/en/news/feature/2010/11/24/me asuring-merapis-losses"
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2010/11/24/mea suring-merapis-losses .
UNISDR, 2013,‘Resolution Adopted by the General Assembly on 20 December 2013’,dilihat pada 3 Oktober 2014, dari HYPERLINK
"http://www.UNISDR.org/files/resolutions/"
http://www.UNISDR.org/files/resolutions/ .
UNISDR, 2008, 'Gender and Disaster Network', 20 April 2014, dari GDN_Gendernotes1:
http://www.gdnonline.org/resources/GDN_gendernotees1.pdf .
Weisner,  2011,  'Rethinking  Development  in  an  Age  of  Scarcity  and Uncertainty  New Values,  Voices  and Alliances  for Increased Resilience ', dilihat pada 8November  2014, dari Gender Mainstreaming in Disaster Management Policies: Indicators  to
Mitigate Vulnerability of
Women: http://eadi.org/gc2011/aboobacker-323.pdf.