IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 74 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

## DI PROVINSI BANTEN
(STUDI PADA SEKOLAH INKLUSIF DI KOTA SERANG)
Titi Stiawati M.Si, Listyaningsih M.Si, Syarifah Rahmi Aziizi, S.Sos titistiawati@yahoo.co.id , listya.vicero@gmail.com, syarifahaziizi@gmail.com
Abstrak :  Keberadaan  Pendidikan  Inklusif  di  Indonesia  masih  sangat  asing  bagi masyarakat  umumnya.  Demikian  dengan  Pendidikan  Inklusif  di  Kota  Serang  yang masih  dalam  keadaan  minim  perhatian  dari  Pemerintah  Kota  Serang  terutama  Dinas Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kota  Serang.  Belum  tercapainya  tujuan  dari  Peraturan Gubernur Banten  No. 74 Tahun 2014 untuk  mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang  menghargai  keanekaragaman  dan  tidak  diskriminatif  bagi  semua  peserta  didik dengan baik  di  Kota Serang, tidak tersedianya  sarana  dan prasarana khusus  di  sekolah inklusif di Kota Serang, serta kurangnya Guru Pembimbing Khusus di sekolah inklusif di  Kota  Serang  menjadi  perhatian  mengapa  penelitian  ini  dilakukan.  Penelitian  ini dimaksudkan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  bagaimana  implementasi  kebijakan tentang  Pedoman  Penyelenggaraan  Pendidikan  Inklusif  dijalankan  untuk  kemudian dilakukan  perbaikan  oleh  Dinas  Pendidikandan  Kebudayaan  Kota  Serang.Teori  yang digunakan  adalah  teori  Implementasi  Kebijakan  Publik  George  Edward  IIIdalam Agustino (2006: 149). Penelitian inimenggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik analisis datayang digunakan adalah model Miles & Huberman. Hasil dari  penelitian  inimenunjukkan  bahwa  implementasi  yang  dilakukan  oleh  Dinas Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kota  Serang  dalam  menjalankan  Pendidikan  Inklusif belum  terlaksana  secara  optimal.  Karena  Implementasi  yang  tepat  untuk  diterapkan kemudian  ialah  perlu  dilakukan  penguatan  dalam  Struktur  Birokrasi  yang  kemudian akan  membawa  pengaruh  terhadap  Komunikasi  yang  jelas  antar  pelaksana  dan mensiapkan  Sumber  Daya  yang  dibutuhkan  dalam  pelaksanaan  kebijakan  serta Disposisi pembagian tanggungjawab yang merata.

## Kata kunci : Implementasi, Inklusif, Kebijakan
Abstract : The existence of Inclusive Education in Indonesia is still very foreign to the general  public.  Thus  with  Inclusive  Education  in  Serang  City  is  still  in  a  state  of minimal  attention  from  the  City  Government  Attack  Serang  City  Office  of  Education and Culture. The achievement of the objectives of the Banten Governor Regulation no. 74  of  2014  to  realize  education  that  values  diversity  and  non-discrimination  for  all learners well in Serang City, the unavailability of special facilities and infrastructure in inclusive  schools  in  Serang  City,  and  the  shortage  of  Special  Supervisor  Teachers  In
inclusive  schools  in  Serang  City  is  the  concern  why  This  study  was  conducted.  This research  is  aimed  to  know  and  analyze  how  the  implementation  of  Guidance  of Implementation  of  Inclusive  Education  to  be  done  by  Education  and  Culture  Office  of Serang  City.  The  theory  used  is  the  theory  of  Public  Policy  Implementation  George Edward  III  in  Agustino  (2006:  149).  This  research  uses  qualitative  approach  with descriptive  method.  Data  analysis  technique  used  is  Miles  &  Huberman  model.  The result  of  this  research  shows  that  the  implementation  done  by  the  Education  and Culture  Office  of  Serang  City  in  implementing  the  Inclusive  Education  has  not  been implemented  optimally.  Due  to  the  proper  Implementation  to  be  implemented,  it  is necessary  to  do  in  Bureaucracy  structure  which  will  then  have  an  effect  on  the  clear communication  between  the  implementer  and  the  Responsible  Resource  needed  in  the implementation of the policy and the disposition of equal distribution of responsibility.

## Keywords: Implementation, Inclusive, Policy

## PENDAHULUAN
Hak  asasi  memberikan  kesempatan kepada  semua  manusia  bahwa  sama- sama  memiliki  hak  untuk  memperoleh kehidupan  yang  layak,  terlepas  dari keterbatasan  manusia  tersebut  baik secara fisik maupun nonfisik, baik cacat sejak  lahir  atau  karena  kecelakaan. Penyandang  Disabilitas  atau  biasa disebut  sebagai  orang  cacat  sering dianggap sebagai masyarakat yang tidak produktif.  Tidak  produktif  dalam  artian dianggap tidak mampu untuk beraktivitas  dan  bekerja  walau  hanya sekadar  untuk  memenuhi  kebutuhannya sendiri.
Negara  Indonesia  sebenarnya  telah menjamin  hak-hak  bagi  penyandang disabilitas  tidak  terkecuali  hak  tentang memperoleh pendidikan melalui Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention  on  The  Rights of  Persons  with  Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yang tertuang pada Pasal 24 ayat  1  berbunyi  bahwa  negara-negara pihak  dengan  ini  mengakui  hak  bagi penyandang  disabilitas  atas  pendidikan,
tanpa  diskriminasi  dan  berdasarkan kesempatan yang sama. Negara-negara pihak juga
diharuskan  untuk  menjamin  sistem pendidikan  yang  bersifat  inklusif  pada setiap  tingkatan  dan  pembelajaran seumur hidup yang terarah. Secara tegas dikatakan  pada  pasal  tersebut  bahwa hak pendidikan inklusif bagi penyandang  disabilitas  harus  dipenuhi oleh  negara.Undang-undang  Nomor  8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas  menempatkan  penyandang disabilitas harus mendapatkan kesempatan  yang  sama  dalam  upaya pengembangan dirinya melalui kemandirian  sebagai  manusia  yang bermartabat  dalam  perspektif  hak  asasi manusia. Provinsi  Banten  tidak  surut  dalam kewajibannya berpartisipasi memberikan pelayanan penjaminan hak-hak  bagi  penyandang  disabilitas. Dalam  Peraturan  Menteri  Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan  Inklusif  bagi  Peserta  Didik yang  memiliki  Kelainan  dan  memiliki Potensi  Kecerdasan  dan/atau  Bakat Istimewa mengharuskan setiap
Pemerintah  Kabupaten/Kota  menunjuk
paling sedikit satu sekolah tingkat dasar dan  satu  sekolah  tingkat  menengah pertama  pada  setiap  kecamatan  untuk menjalankan pendidikan inklusif. Dalam  permendiknas  tersebut  juga dijelaskan  bahwa  pendidikan  inklusif sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang  memiliki  kelainan  dan  memiliki potensi  kecerdasan  dan/atau  bakat
istimewa  untuk  mengikuti  pendidikan atau  pembelajaran  dalam  lingkungan pendidikan secara bersama-sama
dengan  peserta  didik  normal  pada umumnya.
Diperoleh  data  dari  Dinas  Sosial Provinsi  Banten  tentang  jumlah  anak berkebutuhan khusus di Provinsi Banten berdasarkan  Kabupaten/Kota.  Datanya sebagai berikut:
Tabel 1.1

## Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus di Provinsi Banten
No. Kabupaten/Kota Anak Berkebutuhan Khusus Selisih 2014 2015 1 Kabupaten Pandeglang 577 1151 574 2 Kabupaten Lebak 1751 1439 312 3 Kabupaten Tangerang 153 855 702 4 Kabupaten Serang 1425 1233 (192) 5 Kota Tangerang 496 520 24 6 Kota Cilegon 41 56 15 7 Kota Serang 115 150 35 8 Kota Tangerang Selatan 163 154 (9) Jumlah 4721 5558 1461 (sumber: Dinas Sosial Provinsi Banten, 2014 dan 2015) Data  tersebut  menunjukkan  bahwa terjadi peningkatan jumlah anak berkebutuhan  khusus  di  sebagian  besar wilayah  di  Provinsi  Banten.  Meskipun ada  penurunan  angka  pada  dua  daerah di Kabupaten Serang dan Kota Tangerang  Selatan,  namun  penurunan tersebut tidak secara signifikan berpengaruh kepada jumlah keseluruhan anak  berkebutuhan  khusus  usia  sekolah di  Provinsi  Banten.  Ini  berarti,  sekolah inklusif  di  Provinsi  Banten  memang sangat perlu untuk diperhatikan mengingat  jumlah  anak  berkebutuhan khusus  usia  sekolah  yang  cenderung meningkat setiap tahunnya.
Data tersebut juga menjadi dasar peneliti  memilih  Kota  Serang  sebagai
lokus penelitian. Kota
Serang menempati  posisi  ke  empat  dengan jumlah  peningkatan  anak  berkebutuhan khusus  se  Provinsi  Banten.  Penentuan lokus  ini  didasari  karena  Kota  Serang yang  merupakan  daerah  sebagai  pusat pemerintahan  Provinsi  Banten  sudah sepantasnya  mendapat  perhatian  lebih dalam hal pendidikan.
Diperoleh  juga  data  mengenai jumlah  sekolah  inklusif  di  Provinsi
Banten  berdasarkan  Kabupaten/kota yang didapatkan dari Balai Penyelenggara Pendidikan Khusus (BPPK)  Provinsi  Banten.  Berikut  ini data jumlah sekolah inklusif di Provinsi Banten:
Tabel 1.2
Jumlah Sekolah Inklusif di Provinsi Banten
No. Kabupaten/Kota Jumlah Sekolah Jumlah Siswa SD SMP 1 Kabupaten Lebak 11 3 214 2 Kabupaten Pandeglang 29 2 771 3 Kabupaten Serang 2 - 41 4 Kabupaten Tangerang 13 - 334 5 Kota Cilegon 21 2 394 6 Kota Serang 4 3 94 7 Kota Tangerang - 1 16 8 Kota Tangerang Selatan 5 1 125 Jumlah 85 12 896 (sumber: BPPK Provinsi Banten, 2016) Berdasarkan pada data di atas, ditemukan bahwa jumlah sekolah inklusif di Provinsi Banten masih sangat minim.  Padahal,  anak  berkebutuhan khusus  di  Provinsi  Banten  jumlahnya mencapai  lima  ribu  anak  yang  tersebar di  beberapa  daerah  Kabupaten  dan Kota.  Sedangkan  dari  data  yang diperoleh,  anak  berkebutuhan  khusus yang  telah  mengikuti  sekolah  dengan pendidikan  inklusif  jumlahnya  tidak sampai angka seribu anak.
Kota  Serang  yang  merupakan  Ibu Kota  dari  Provinsi  Banten  juga  tidak luput dari kurangnya penyediaan sekolah  dengan  pendidikan  inklusif. Dari skala jumlah, Kota Serang memang tidak menempati urutan
pertama sebagai wilayah dengan jumlah sekolah  inklusif  terkecil  se  Provinsi Banten.  Namun,  mengingat  daerah Pemerintahan  Provinsi  Banten  yang berada di Kota Serang tersebut membuat  perhatian  terpusat  pada  Kota
Serang.
Masalah  lain  juga  dirasakan  ada  di sekolah  dengan  pendidikan  inklusif tersebut seperti kurangnya sarana
pengajaran khusus untuk siswa
berkebutuhan khusus yang tidak tersedia sama sekali. Media
pembelajaran  yang  digunakan  guru pembimbing  khusus  (GPK)  juga  dibuat sendiri  dari  dana  sisa  operasional sekolah dan dibuat apa adanya. Padahal, dalam  Peraturan  Gubernur  Banten Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman  Penyelenggaraan  Pendidikan
Inklusif  di  Provinsi  Banten  telah  diatur tentang  hak  peserta  didik  seperti  pada pasal  9  huruf  b  dan  c  yang  berbunyi bahwa  peserta  didik  berkebutuhan khusus  dapat  memperoleh  pelayanan pendidikan  yang  sesuai  dengan  bakat, minat,  kemampuan,  kecerdasan  dan kebutuhan  khususnya.  Peserta  didik berkebutuhan khusus juga berhak memperoleh  bantuan  fasilitas  belajar, beasiswa  atau  bantuan  lainnya  sesuai
dengan  persyaratan  dan  ketentuan  yang berlaku.
Peraturan  Gubernur  Banten  juga secara  tegas  mengamanatkan  untuk penyediaan hak bagi siswa
berkebutuhan  khusus  dalam  proses belajar  mengajar  di  sekolah  inklusif. Akan  tetapi,  amanat  tersebut  masih belum  diindahkan  oleh  implementor kebijakan  di  daerah  yaitu  Dinas Pendidikan  dan  Kebudayaan  di  Kota Serang.  Selain  SDN  Batok  Bali,  ada beberapa  sekolah  lain  di  Kota  Serang yang  telah  menerapkan  pendidikan
inklusif.  Dalam  Permendiknas  yang telah peneliti bahas sebelumnya dengan jelas menginstruksikan untuk menyediakan  minimal  satu  sekolah pada tingkat dasar dan tingkat menengah  pertama  di  setiap  kecamatan di daerah Kabupaten/Kota untuk menerapkan  pendidikan  inklusif.  Akan tetapi,  di  Kota  Serang  sekolah  inklusif tidak  menyebar  secara  merata  pada setiap  kecamatannya  dan  bahkan  ada kecamatan  yang  sama  sekali  tidak memiliki sekolah inklusif. Data tersebut sebagai berikut:
Tabel 1.4

## Sekolah Inklusif di Kota Serang berdasarkan Kecamatan
No. Kecamatan Sekolah Jumlah Siswa 1 Curug - - 2 Walantaka SMPN 19 Kota Serang 17 3 Cipocok jaya - - 4 Serang SDN Batok Bali 5 SDS Peradaban Serang 24 SDN 21 Kota Serang 2 SDN Karang Tumaritis 3 5 Taktakan SMPN 12 Kota Serang 20 SMPS Peradaban Serang 23 6 Kasemen - - Jumlah 94
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, 2016)
Data  sekolah  inklusif  berdasarkan kecamatan  di  Kota  Serang  diatas menunjukkan bahwa sekolah inklusif di Kota  Serang  masih  sangat  terbatas, padahal  sudah  diatur  sedemikian  rupa agar sekolah inklusif tersedia di masing- masing  kecamatan  dengan  maksud mempermudah  akses  menuju  sekolah bagi anak berkebutuhan khusus.
Amanat  ini  ditujukan  terutama  kepada Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan
untuk direalisasikan namun pada kenyataannya  sekolah  yang  terdaftar tidak  sepenuhnya  milik  pemerintah daerah  atau  sekolah  berstatus  negeri, melainkan  ada  sekolah  swasta  yang menambah daftar jumlah sekolah inklusi  di  Kota  Serang.  Peneliti  juga telah memperoleh data anak berkebutuhan  khusus  per  Kecamatan  di Kota Serang
sebagai berikut:
Tabel 1.5

## Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus Berdasarkan Kecamatan
di Kota Serang No. Kecamatan Anak Berkebutuhan Khusus 2014 2015 1 Curug 18 18 2 Walantaka 18 18 3 Cipocok Jaya 7 7 4 Serang 30 50 5 Taktakan 29 34 6 Kasemen 13 23 Jumlah 115 150 (sumber: Dinas Sosial Provinsi Banten, 2015)
Data  jumlah  anak  berkebutuhan  khusus pada  tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa hanya  terdapat  94  anak  saja  yang  telah menerima  pendidikan  inklusif  atau dengan  kata  lain  masih  ada  56  anak berkebutuhan  khusus  di  Kota  Serang yang  belum  mendapatkan  pendidikan inklusif.
Masalah  utama  yang  terjadi  di Kota  Serang  yaitu  belum  tercapainya tujuan dari kebijakan Peraturan Gubernur  Banten  Nomor  74  Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi  Banten  dengan  baik.  Bahkan,
sekolah  yang  sudah  ditunjuk  dan menjalankan  pendidikan  inklusif  di Kota  Serang  pun  belum  melaksanakan kebijakan  tersebut  dengan  sebagaimana mestinya.  Ini  merupakan  wujud  belum terlaksana dengan baiknya upaya pemenuhan hak asasi manusia bagi anak berkebutuhan khusus dalam memperoleh  pendidikan  inklusif  di Kota Serang. Peneliti menjabarkan
permasalahan yang terjadi dalam
implementasi  Pergub  Banten  No.  74
Tahun  2014  di  Kota  Serang,  sebagai berikut:
1. Tujuan Peraturan Gubernur Banten  Nomor  74  Tahun  2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif  di  Provinsi  Banten dengan  Studi  Pada  Sekolah Inklusif  di  Kota  Serang  belum tercapai.
2. Kekurangan  tenaga  pendidik atau  guru  pembimbing  khusus (GPK)  dan  juga  kurangnya pelatihan  dari  Dinas  Pendidikan dan  Kebudayaan  Kota  Serang untuk meningkatkan kompetensi tenaga  pendidik  khusus  menjadi masalah  di  lingkungan  sekolah dengan  pendidikan  inklusif  di Kota Serang.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana  pendidikan  khusus juga  masih  menjadi  masalah klasik  yang  ternyata  belum  bisa teratasi dengan baik oleh Pemerintah Kota Serang. Bermula dari penjabaran masalah  tentang  pendidikan  inklusif  di Kota  Serang,  maka  penelitian  ini  akan dilakukan untuk mengetahui bagaimana
Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan
Kota Serang mengimplementasikan amanat dari Peraturan Gubernur Banten
tentang Pedoman
Penyelenggaraan
Pendidikan  Inklusif  di  Provinsi  Banten padaPasal  2  ayat  (2)  mengenai  tujuan penyelenggaraan  pendidikan  inklusif sebagai fokus penelitian.

## METODE PENELITIAN
Pada penelitian implementasi undang-undang  tentang  penyandang disabilitas  di  Kota  Serang  dengan pendidikan inklusif bagi anak
berkebutuhan  khusus  sebagai  fokusnya, peneliti  akan  menggunakan  pendekatan kualitatif.  Menurut  Danim  (2002:  35), peneliti kualitatif percaya bahwa kebenaran  adalah  dinamis  dan  dapat ditemukan  hanya  melalui  penelaahan terhadap orang-orang
melalui
interaksinya dengan situasi sosial mereka. McMillan  &  Schumacher  (2001: 235) mendefinisikan Pendekatan kualitatif sebagai suatu pendekatan yang juga  disebut  pendekatan  investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data  dengan  cara  bertatap  muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian.
Metode  penelitian  kualitatif  sering disebut  metode  penelitian  naturalistik (naturalistic research) , karena
penelitian  dilakukan  dalam  kondisi yang  alamiah (natural  setting) .  Metode penelitian  kualitatif  dikatakan  alamiah karena  objek  yang  berkembang  apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan  kehadiran  peneliti  tidak  begitu mempengaruhi  dinamika  pada  objek tersebut.
Sesuai  dengan  pengertian  pendekatan kualitatif yang telah dijabarkan sebelumnya, maka peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif  deskriptif  dengan  maksud mendeskripsikan segala hal yang
dilakukan  oleh  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan  di  Kota  Serang  terkait penanganan  pendidikan  inklusif  bagi anak  berkebutuhan  khusus.  Metode penelitian kualitatif dikatakan deskriptif karena data yang diperoleh menggunakan cara bertatap muka langsung  dengan  informan  penelitian dan  hasilnya  berupa  kata-kata  dan Bahasa (Moleong, 2006: 6).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada
penelitian
tentang Implementasi  Kebijakan  Publikyang dilakukan  oleh  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan Kota Serang dalam menjalankan  amanat  Pergub  Banten tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan  Inklusif  di  Provinsi  Banten pada tingkat Kabupaten/Kota, ditemukan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang bidang Pendidikan  SD  dan  Pendidikan  SMP belum optimal dan didapati permasalahan  yang  kompleks  sehingga perlu  dilakukan  analisis  yang  lebih mendalam. Permasalahan yang kompleks dalam mengimplementasikan Kebijakan tersebut, diidentifikasi masalah penelitian  yaitu  diantaranya  tujuan untuk  mewujudkan  penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi  semua  peserta  didik  belum tercapai.  Hal  ini  dikarenakan  pihak sekolah yang ditunjuk
untuk menjalankan  pendidikan  inklusif  di Kota  Serang  tidak  mengemban  amanah pada  peraturan  yang  ada  dengan  baik.
Terbatasnya  anak  berkebutuhan  khusus yang diperbolehkan
menerima pendidikan  inklusif  di  Sekolah  tersebut tidak  sesuai  dengan  amanat  Peraturan Gubernur Banten.
Kemudian  masalah  ketersediaan Guru  Pembimbing  Khusus  (GPK)  yang belum  ada  sama  sekali  di  sekolah inklusif negeri di Kota Serang. Padahal, dalam  Peraturan  Gubernur  Banten
Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman  Penyelenggaraan  Pendidikan Inklusif di  Provinsi  Banten, Pemerintah Kabupaten/Kota  bersama  dengan  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota  bertanggungjawab  atas ketersediaan  Guru  Pembimbing  Khusus (GPK) di Sekolah Inklusif.
Dalam  hal  ini  penanggungjawab tersebut tidak lain ialah Dinas Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kota Serang.  Jika  terus  dibiarkan,  tidak menutup  kemungkinan  sekolah  inklusif tidak akan mendapatkan Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang memang  sudah  memiliki  latar  belakang dan  standar  untuk  mendidik  dan mengajar siswa-siswa yang berkebutuhan khusus di sekolah inklusif di Kota Serang. Dalam  observasi  lapangan,  peneliti mendapati bahwa ada siswa berkebutuhan  khusus  yang  pernah menorehkan prestasi di sekolah inklusifnya. Siswi bernama Retno Aliati lulusan  SMPN  12  Kota  Serang  tahun 2015  ini  memiliki  hambatan  dalam mengikuti pelajaran di sekolah terutama pada  aspek  akademis.  Retno  menyukai kegiatan  olahraga  bermain  futsal  dan mampu berprestasi bersama tim sekolah meraih  juara  1  lomba  futsal  se  Kota Serang.  Kecacatan  yang  dialami  Retno yaitu Tuna Grahita. Tuna Grahita adalah Disabilitas  yang  menyerang  mental, seperti cacat pemikiran atau lemah daya tangkap.  Kondisi  kesehatan  secara umum baik, hanya mengalami gangguan penglihatan (silinder).
Temuan  lain  juga  didapati  dari Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan
Kota  Serang  telah  melakukan  beberapa upaya  dalam  mengatasi  permasalahan pendidikan  inklusif  yang  terjadi  antara lain:
1. Menyetujui adanya Nota Kesepahaman  atau  MoU  antara Sekolah  Inklusif  Negeri  dengan Sekolah  Inklusif  Swasta  dengan tujuan bekerjasama dalam memberikan  pelayanan  untuk penilaian karakteristik siswa berkebutuhan khusus dan pengajaran  yang  diberikan  oleh Guru Pembimbing Khusus.
2. Memberikan  Surat  Keputusan (SK)  yang  kemudian  disahkan oleh  Pemerintah  Kota  Serang yang menyatakan bahwa sekolah tersebut  resmi  menyelenggaran pendidikan inklusif.
3. Melakukan  pemantauan  tentang teknis  pelaksanaan  ujian  bagi siswa berkebutuhan khusus.
Kemudian,  dalam  upaya  penyediaan sarana  dan  prasarana  bagi  siswa pendidikan inklusif yang telah dilakukan  oleh  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan  Kota  Serang  yaitu,  antara lain:
1. Pemagaran  SDN  Batok  Bali Kota Serang untuk keamanan
2. Perbaikan  ruang  perpustakaan SDN Batok Bali Kota Serang
Bantuan  selama  ini  sebenarnya  banyak telah  diterima  oleh  pihak  sekolah  yang menjadi  lokus  penelitian  yaitu  SDN Batok Bali Kota Serang berupa Bantuan Operasional  Sekolah  yang  kemudian dialokasikan  menjadi  buku  siswa  yang dibagi  secara  merata  yang  bantuan tersebut  diperoleh  dari  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2015  dan  bantuan  perbaikan  toilet  di SMPN  12  Kota  Serang  dari  Dinas Pendidikan  dan  Kebudayaan  Provinsi Banten  dan  bantuan  BOP  (Biaya
Operasional Prosedur) dari Balai Penyelenggara Pendidikan Khusus (BPPK) Provinsi Banten. Sebagian  besar  bantuan  fasilitas fisik  yang  diperoleh  sekolah  inklusif  di Kota  Serang  merupakan  hibah  dari Provinsi Banten  dan  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Diperoleh  kesimpulan  penelitian yaitu  implementasi  Pergub  Banten  No. 74  Tahun  2014  belum  berjalan  dengan optimal di Kota Serang. Ketidakoptimalan  terjadi  dalam  diri pelaksana kebijakan yang masih memiliki  kekurangan  dalam  penyiapan segala  teknis  yang  dibutuhkan  untuk pelaksanaan  kebijakan  di  lapangan. Upaya  yang  telah  dilakukan  Dinas Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kota Serang  dalam  mengatasi  permasalahan pendidikan  inklusif  baru  hanya  sebatas membantu  pembuatan  Surat  Keputusan (SK)  pengesahan  sekolah  menjadi sekolah inklusif yang kemudian disahkan oleh Pemerintah Kota Serang. Upaya lainnya mengadakan kerjasama antara sekolah inklusif negeri dengan  yayasan  yang  memiliki  Guru Pembimbing Khusus (GPK) dan memiliki Psikolog untuk melihat kekurangan  dan  kemampuan  siswa berkebutuhan khusus di sekolah.Ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan siswa berkebutuhan  khusus  belum  disediakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota  Serang,  seperti  toilet  dan  tangga khusus, alat peraga untuk belajar khusus dan alat bantu  lainnya  yang dibutuhkan siswa  berkebutuhan  khusus  selama proses belajar mengajar berlangsung.
Maka,  saran  penelitian  ini  ialah dalam  mengimplementasikan  kebijakan
Pergub Banten tersebut, Dinas Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kota Serang  dirasa  perlu  untuk  memperkuat internal organisasi. Penguatan dimulai dari komunikasi dengan pembentukan  bidang  khusus  yang mengatur  tentang  pendidikan  inklusif sehingga pembagian tugas akan semakin  jelas  dan  tegas.  Komunikasi juga  bisa  dilakukan  untuk  memberikan sosialisasi  serta  pembinaan  kepada sekolah penyelenggara pendidikan
inklusif  agar  lebih  terarah  dalam menerapkan pendidikan inklusif.
Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan Kota  Serang  juga  dirasa  perlu  untuk menyediakan  wadah  atau  sarana  bagi siswa berkebutuhan khusus yang memiliki potensi diluar akademik seperti  Bakat  istimewa  (BI)  dimana siswa  berkebutuhan  khusus  tersebut dapat  pelatihan  atau  pengajaran  tentang bidang  yang  diminati  oleh  mereka. Kemudian melakukan peningkatan mutu  sumberdaya  manusia  dengan memperhatikan  kualitas,  kuantitas  serta kompetensi  dari  pelaksana  kebijakan yang akan menempati bidang pendidikan inklusif tersebut. Sumberdaya juga dibutuhkan oleh pihak sekolah penyelenggara pendidikan inklusif seperti penyediaan Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang dimana  penyediaan  tersebut  merupakan tanggungjawab  dari  Dinas  Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang.
Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan Kota Serang juga perlu untuk
menyediakanfasilitas  fisik  pada  sekolah inklusif  seperti  alat  peraga  untuk membaca  dan  menghitung,  toilet  dan tangga yang aman untuk siswa berkebutuhan khusus. Kemudianpengadaan insentif untuk memberikan  stimulus  kepada  pelaksana bisa dilakukan dengan menjalin
kerjasama  bersama  pihak  swasta,  NGO atau Partner Pemerintah dengan Pemerintah Kota Serang untuk kemudian  bersama-sama  mewujudkan terlaksananya  pendidikan  inklusif  yang baik  di  Kota  Serang.  Pemerintah  dan Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan Kota  Serang  juga  bisa  mengajak masyarakat secara umum atau Lembaga Masyarakat  yang  bergerak  di  bidang pendidikan  untuk  bersama  mencari langkah terbaik dalam
upaya penyelenggaraan  pendidikan  inklusif yang merata di Kota Serang.

## DAFTAR PUSTAKA
Danim,  Sudarwan.  2002.  Menjadi
Peneliti  kualitatif.  Bandung  : Pustaka Setia Ilahi, Mohammad Takdir. 2013. Quantum Parenting : Kiat Sukses  Mengasuh  Anak  Secara Efektif  dan  Cerdas.  Jogjakarta  : Kata Hati McMillan,  J.  H.,  &  Schumacher,  S. 2001.  Research  in  education:  A conceptual  introduction  Edisi  ke lima. New York : Longman Moleong, L.J. 2006. Metodologi Penelitian  Kualitatif.  Bandung  : PT. Remaja Rosdakarya
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang  Pengesahan  Konvensi  Hak-Hak Penyandang Disabilitas Undang-undang  Nomor  8  Tahun  2016 tentang Penyandang Disabilitas Permendiknas  Nomor  70  Tahun  2009 tentang  Pendidikan  Inklusi  bagi  Peserta Didik  yang  Memiliki  Kelainan dan  Memiliki  Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa Peraturan  Gubernur  Banten  Nomor  74 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi Banten