## ULAMA DAN POLITIK DI INDONESIA PASCA REFORMASI
Oleh
Safradji 1

## Abstract
Ulama and politics are sometimes inseparable. History proves their involvement in the struggle for independence. When the election was approaching, the clerics were  back in  the  spotlight  and  were  even  won  over  by each  of  the  ORSOSPOLs that  were  going  to  contest  the  election.  They  mutually  endeavor  to  drag  these informal  and  charismatic  figures  into  practical  politics.  So  the  names  of  ulama, kiayi,  ajengan  and  muballigh  are  scattered  in  the  legislative  candidates  of  each ORSOSPOL.  as  a  political  institution  that  is  responsible  for  providing  political education  to  cadres  of  political  parties  and  to  the  wider  community.  A  political system  with  a  democratic  political  party  is  the  choice  as  a  tool  to  realize  the ideals of the nation and state. Political education is an effort to create a healthy and  quality  Indonesian  democracy.In  addition,  it  results  in  low  quality  levels  of political  party  cadres  in  encouraging  the  improvement  of  people's  lives.  The implications  of  the  role  of  political  parties  in  the  political  education  of  the younger  generation  on  regional  political  resilience  have  an  impact  on  the  low level  of  community  political  participation  and  the  low  level  of  community participation in the making and supervision of public policies Keynote: Ulamak. Political

## ABSTRAK
Partai  politik  merupakan  elemen  penting  dalam  negara  demokrasi.  Salah  satu fungsi dari dibentuknya partai politik  Sejak runtuhnya rezim Orde baru  (ORBA) dibawah  kepemimpinan  H.  M.  Soeharto  dan  bergulirnya  era  reformasi  sebuah gerakan  yang  menuntut  era  reformasi  disegala  bidang  baik  reformasi  politik, ekonomi,  hukum,  sosial  dan  budaya  bermunculan  partai  politik.  Ulama  dan politik  kadang  tak  bisa  dipisahkan.Sejarah  membuktikan  keterlibatan  mereka dalam  perjuangan  merebut  kemerdekaan.  Saat  pemilu  sudah  diambang  pintu, ulama  kembali  menjadi  sorotan  bahkan  direbutkan  masing-masing  ORSOSPOL yang  akan  bertarung  dalam  pemilu.  Mereka  saling  berupaya  untuk  menyeret tokoh  informal  dan  kharismatik  ini  kedalam  kanca  politik  praktis.  Maka bertaburkanlah  sejumlah  nama  ulama,  kiayi,  ajengan  sampai  muballigh  dalam calon  legislative  setiap  ORSOSPOL.sebagai  institusi  politik  yang  bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan politik kepada kader partai politik maupun kepada  masyarakat  luas.  Sistem  politik  yang  demokrasi  partai  politik  menjadi pilihan  sebagaialat  untuk  mewujudkan  cita-cita  bangsa  dan  negara.Pendidikan
1 Dosen STITA Sumenep
politik merupakan usaha untuk mewujudkan demokrasi Indonesia yang sehat dan berkualitas.Selain  itu,  berakibat  rendahnya  tingkat  kualitas  kader  partai  politik dalam  mendorong  perbaikan  kehidupan  masyarakat.  Implikasi  peran  partai politik  dalam  pendidikan  politik  generasi  muda  terhadap  ketahanan  politik wilayah  berdampak  pada  rendahnya  partisipasi  politik  masyarakat  dan rendahnya  tingkat  peran  serta  masyarakat  dalam  pembuatan  serta  pengawasan kebijakan publik
Kata kunci : Ulama, Politik

## Pendahuluan
Menurut Quraish Shihab, bahwa kata  ulama/kiayi disebutkan dalam al-Qur’an  sebanyak  dua  kali. Pertama ,  dalam  konteks  ajaran  al-Qur’an untuk memperhatikan turunnya hujari dari langit, beraneka ragamnya buah- buahan, gunung, binatang dan manusia yang kemudian diakhiri dengan ayat yang  artinya: Sesungguhnya  yang  takut  kepada  Allah,  diantara  hamba- hamba-Nya,  hanyalah  ulama . 2 Ayat  ini  menggambarkan  bahwa  yang dinamakan  ulama/kiayi  adalah  orang-orang  yang  memiliki  pengetahuan tentang  ayat-ayat  Allah  SWT.yang  bersifat kauniyah (fenomena  alam).
Kedua, dalam  konteks  pembicaraan  al-Qur’an  yang  kebenaran  dan kandungannya  telah  diakui  (diketahui)  oleh  ulama  Bani  Israil,  seperti  yang tersebut  dalam  surah  as-Syu’ara  ayat  197  yang  artinya: Dan  apakah  tidak cukup  menjadi  bukti  bagi  mereka,  bahwa  para  ulama  Bani  Israil mengetahuinya . 3
Berdasarkan  kedua  ayat  di  atas,  maka  dapat  di  ambil  sebuah kesimpulan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  ulama/kiayi  adalah  orang-orang yang  mempunyai  pengetahuan  tentang  ayat-ayat  Allah,  baik  yang  bersifat kauniyah maupun qur’aniyah ,  yaitu  orang  yang  mampu  memadukan  dua potensi yakni potensi pikir (terhadap ayat Allah yang bersifat kauniyah ) dan dzikir (terhadap ayat Allah yang bersifat qur’aniyah ) dalam terminology al- Qur’an disebut Ulul Albab . 4
2 Al-Qur’an Surah al-Fathir ayat 28
3 Al-Qur’an Surah as-Syu’ara ayat 197
4 Quraish  Shihab, Membumikan  Al-Qur’an,  Fungsi  dan  Peran  Wahyu  Dalam  Kehidupan Masyarakat, Bandung: Mizan, 1996
Selanjutnya  jika  diperhatikan  ayat-ayat  al-Qur’an  yang  berbicara tentang  ilmu  dalam  berbagai  bentuk  kata  yang  semuanya  berjumlah  854, dan  kata-kata  lain  yang  sejalan  dengan  arti  kata  ilmu  tersebut,  maka  akan kita temukan, bahwa al-Qur’an mengkaitkan ilmu yang terpuji dengan sikap istislam (menyerah/tunduk) dan khasyyah (takut) kepada Allah.
Hukum  dalam  al-Qur’an  dan  as-Sunnah  ada  yang  sudah  rinci
( tafshily ),  adapula  yang  masih  global  ( ijmaly ).Hukum  yang  rinci,  seperti mengenai ibadah mahdloh , hukum perkawinan dan hukum kewarisan.Sedangkan  hukum  mengenai  kemasyarakatan  umpama  masalah politik,  teknisnya  lebih  banyak  diserahkan  kepada  ijtihad  manusia.Al- Qur’an dan Hadits hanya memberikan prinsip-prinsipnya saja.
Dengan  melihat  esensi  di  atas,  maka  apabila  ulama/kiayi,  para pemimpin Islam, ikut memperhatikan masalah politik, tidak dapat dikatakan bahwa  mereka  sudah  keluar  dari  apa  yang  sudah  menjadi  tugasnya,  justru kepedulian  mereka  terhadap  politik  adalah  sebagai  pengejawantahan  dari tugas amar  ma’ruf  nahi  munkar yang  merupakan  tugas  utama  para ulama/kiayi.
Menurut  Ibrahim  Husen,  sebagaimana  dikutip  oleh Juhaya  S.  Praja, mengatakan bahwa agama Islam tidak dapat dipisahkan dari masalah politik, tidak  dapat  dipisahkan  hanya  dapat  dibedakan.  Selain  itu  menurut  Efendi, mengatakan ulama/kiayi sangat sah bicara politik, dan menurut Malik Fajar mengatakan  “tidak  perlu  mempermasalahkan  seruan  ulama/kiayi  terhadap
politik,  karena  masih  terkait  dengan  keagamaan,  sebab  tidak  mungkin menyingkirkan agama dari proses bernegara”.
Mengingat  agama  tidak  hanya  mengatur  kehidupan  individual pemeluknya,  tetapi  juga  berhubungan  erat  umat  dengan  lingkungan sosialnya,  termasuk  negaranya.Jadi  kehadiran  ulama/kiayi  tidak  mungkin lepas  atau  bebas  dari  dinamika  masyarakat  Indonesia,  termasuk  dinamika politik  di  dalamnya.  Apabila  wilayah  politik  lepas  dari  kepedulian ulama/kiayi  atau  tidak  menyertakan  seruan  atau  fatwa  ulama  di  dalamnya, maka  politik  nasional  akan  bebas  nilai,  dan  ini  bertentangan  dengan filosofis, yuridis dan sosiologis bangsa Indonesia.
Namun ketika banyak bermunculan para  ulama/kiayi  yang berperan aktif  dalam mimbar  politik,  semakin  banyak  pula  masalah  ditengah-tengah sosial  kemasyarakatan  dan  kontradiksi  inilah  yang  menarik  penulis  untuk meneliti  yang  dalam  konteks  ini  penulis  mengambil  tema “ Ulama  dan Politik Di Indinesia Pasca Reformasi ” .

## Pembahasan

## PergulatanPartai Politik dan Munculnya Multi Partai Pasca Reformasi
Runtuhnya Orde Baru–sekali lagi–membangkitkan harapan lama akan terciptanya tatanan demokratis Indonesia. Pada tanggal 21 Mei 1998 setelah Soeharto  membacakan  pidato  pemunduran  diri  di  Istana  Merdeka,  para mahasiswa dan elit pro reformasi menyambutnya dengan gembira dan suka cita. SelamatDatang  Pemerintahan  Baru, begitulah  judul  berita  utama Kompas  pada  hari  itu  untuk  menggambarkan  sikap  mereka  tentang kejatuhan  Soeharto.  Soeharto  dan  tatanan  Orde  Baru  telah  jatuh,  kini Indonesia memasuki babak baru, transisi demokrasi yang umum disebut era reformasi.
Kata  “reformasi”  berasal  dari to  reform yang  secara  harfiyah  berarti membentuk  kembali.  Dalam  hal  ini  reformasi  berarti  membentuk  kembali tatanan  sosial  politik    lama  yang  telah  runtuh  dengan  kejatuhan  Orde  Baru kearah  tatanan  yang  lebih  demokratis.  Tapi  mewujudkan  demokrasi  tidak semudah  membalikkan  telapak  tangan.Kejatuhan  Soeharto  tidak  bisa dianggap  sebagai  penciptaan  demokrasi  secara  otomatis.Demokrasi memiliki  musuh-musuhnya  sendiri.Apalagi  para  elit  penupang  kekuasaan Soeharto terbukti mampu mengkosolidasikan dirinya di era reformasi.
Bahkan upaya pembekuan Partai Golkar juga dilakukan oleh Presiden Abdurrahman Wahid melalui Maklumat Presiden pada tanggal 23 Juli 2001,
namun  kemudian  gagal  karena  Mahkama  Agung  menganggap  maklumat Presiden atau Dekrit tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku. 5
Ditengah-tengah  tekanan  politik  yang  keras  tersebut,  Golkar  ternyata berhasil  lolos  sebagai  peserta  Pemilu  1999,  dan  mampu  meraih  dukungan terbesar  kedua.  Dengan  demikian  Partai  Golkar  mampu survive dalam  era transisi yang keras dan penuh dengan tantangan.
Seperti  yang  kita  ketahui  GUSDUR  dan  Mathori  Abdul  Jalil  adalah pemimpin  NU  berasal  dari  PKB  dan  Amien  Rais  berasal  dari  PAN  pernah menjadi  ketua  umum  Muhammadiyah.NU  dan  Muhammadiyah  adalah Ormas  Islam  terbesar  di  Indonesia.Namun  sejak  awal  pembentukan  PKB dan  PAN  mencanangkan  bahwa  mereka bukan  Partai  Islam  dan  pemimpin mereka  dengan  sadar  memilih  Pancasila bukan  Islam  sebagai  ideologi.Dan pilihan tersebut bukan tidak memiliki dampak yang segera terlihat, beberapa ulama/kiayi  kemudian  meninggalkan  PKB  dan  membentuk  Partai  sendiri seperti PNU (Partai Nahdlatul Ulama), PKU (Partai Kesatuan Ummat), dan Partai SUNI (Solidaritas Uni Nasional Indonesia).Jadi bukan kebetulan jika PKB,  PNU  dan  PKU  memiliki  lambang  yang  mirip,  yakni  bola  dunia dengan Sembilan bintang–elemen-elemen-dasar lambag NU.
Pemilu  merupakan  satu-satunya  alat  rekruitment  dan  seleksi  orang yang  akan  tampil  dalam  proses  politik  negara.  Maka  paling  sedikit  181 Partai Politik didirikan walaupun hanya  48  yang memenuhi syarat menjadi
5 Keluarnya  Surat  Mahkamah  Agung  itu  menanggapi  surat  dari  Ketua  DPR  RI  yang  juga  ketua umum  Partai  Golkar  Akbar  Tandjung,  yang  menolak  Dekrit  Presiden  tersebut  dan  meminta Mahkamah Agung untuk mengeluarkan fatwa.
peserta  Pemilu  pada  Juni  1999. 6 Dari  48  partai  itu  terdapat  partai  warisan Orde  Baru  yang  berubah  wajah  seperti  Golkar,  Inkarnasi  Partai  era demokrasi liberal seperti PBB dab partai baru seperti PK.  Kekuasaan Orba selama 32 tahun ternyata tidak mampu membunuh berbagai ideologi kontra Orba.  Terbukti  berbagai  ideologi  yang  pada  masa  Orba  ditekan  kembali tampil  pada  masa  reformasi  walau  dalam  suasana  gagap  dan  tidak teratur.Umumnya,  mereka  menjadikan  reformasi  sebagai  aksi  balas dendam.Karena itu, kemunculannya lebih merupakan ekpresi emosional dari pada  dilatari  oleh  visi  dan platform .Dalam  suasana  kemunculan  seperti  ini kelembagaan partai politik seringkali sangat bergantung kepada horisme dan popularitas figur atau tokoh utama.Maka, wajar bila mayoritas partai politik lebih  berupa  partai  personalistik  dari  pada  partai  demokratik.Partai  tidak memiliki  aturan  dan  disiplin  tegas  dan  kendali  ada  di  tangan  tokoh  atau figur  partai.PDIP  dan  PKB  adalah  contoh  sederhana  dari  partai personalistik.Tentu  saja  fenomena  partai  personalistik  ini  menjadi  kendala tersendiri dalam upaya konsolidasi demokrasi.
Disamping fenomena partai personalistik, era reformasi juga ditandai oleh  kemunculan  kembali  Islam  politik  dalam  bentuknya  yang  beragam. Diantara  mereka  ada  yang  memang  berasaskan  Islam  dan  ada  pula  yang Pancasila tapi basis konstituennya adalah komunitas Islam seperti PKB dan PAN.  Namun  kemunculan  Islam  politik  ini  dihadapkan  pada  fakta  bahwa komunitas  Islam  telah  mengalami  trnsformasi  kultural  dan  mobilitas  sosial
6 Perkiraan jumlah partai politik bervariasi, dari 177 sampai 200. Angka 181 berasal dari Unit Riset surat kabar Kompas dikutip dari Johnson, Partai Politik dan Konsulidasi…… Hal. 118.
selama dua dasawarsa terakhir Orde Baru. 7 Maka dibutuhkan cara-cara baru dalam  artikulasi  jika  partai-partai  Islam  ini  tetap  ingin  eksis  dalam pergumulan  demokrasi  mereka  tidak  bisa  hanya  memanfaatkan  kekuatan simbol-simbol  politik  lama.Disamping  itu  partai-partai  Islam  ini  dilanda perpecahan dan susahnya membangun persatuan serta terjebak pada isu-isu dangkal seperti pemimpin perempuan dan caleg-caleg Non
Muslim.Berbagai usaha persatuan itu akhirnya berujung pada pembentukan poros  tengah  di  Parlemen  yang  dipelopori  oleh  Yusril  Ihza  Mahendra  dan Amien  Rais  dan  berhasil  menjadi  Abdurrahman  Wahid  sebagai Presiden.Sangat  disayangkan  kemesraan  persatuan  Islam  politik  ini  hanya sebentar  karena  tidak  lama  kemudian  mereka  kembali  pecah  dalam perseteruan antar Abdurrahman Wahid dengan Parlemen.
Pemilu  1999  berhasil  dilaksanakan  dan  menampilkan  enam  partai yang  akan  memegang  peran  kunci  dalam  proses-proses  konsolidasi demokrasi. Enam partai itu adalah: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)  dengan  jumlah  prolehan  suara  33,7  %  dan  perolehan  kursi  di  DPR 153, Partai Golkar dengan perolehan suara 22,4 % dan perolehan kursi 120, Partai  Kebangkitan  Bangsa  (PKB)  dengan  perolehan  suara  12,6  %  dan jumlah  perolehan  kursi  51,  Partai  Persatuan  Pembangunan  (PPP)  dengan perolehan suara 10,7 % dan jumlah kursi 58, Partai Amanat Nasional (PAN) dengan  perolehan  suara  7,1  %  dan  jumlah  kursi  34,  Partai  Bulan  Bintang (PBB)  dengan  perolehan  suara  1,9  %  dan  jumlah  kursi  13.  Atas  berbagai
7 Bahtiar Efendi, Fenomena Partai Islam, dalam Hamid Basyait dan Hamid Abidin, ed., Mengapa Partai  Islam  Kalah:  Perjalanan  Politik  Islam  dari  Pra  Pemilu  ’99  sampai  Pemilihan  Presiden , (Jakarta: Alvabet, 1999), Hal. 35.
kualisi  dan  transaksi  politik  yang  dibangun  Abdurrahman  Wahid  sebagai tokoh  PKB  terpilih  sebagai  Presiden,  Megawati  Soekarno  Putri  sebagai tokoh  PDIP  terpilih  sebagai  Wakil  Presiden,  Amien  Rais  sebagai  tokoh PAN  terpilih  sebagai  Ketua  MPR,  Akbar  Tandjung  sebagai  tokoh  Golkar terpilih  sebagai  Ketua  DPR,  dan  Hamzah  Haz  sebagai  tokoh  PPP  serta Yusril  Ihza  Mahendra  sebagai  tokoh  PBB  masuk  ke  dalam  posisi  penting dalam  Kabinet  Persatuan-nya  Abdurrahman  Wahid.  Terlepas  dari  praktik politik  transaksional  dan  bagi-bagi  koe  kekuasaan  diantara  partai-partai besar  dan  menengah,  Parlemen  dan  Eksekutif  hasil  pemilu  1999  yaitu adalah  penentu  arah  transisi  demokrasi.Ironis,  karena  pemegang  kendali transisi  ini  kemudian  terjebak  dalam  konflik  dangkal  antar  Presiden  dan Parlemen  yang  berujung  dengan  terpentalnya  Abdurrahman  Wahid  dari kursi  kepresidenan.Masa  singkat  Abdurrahman  Wahid  cukup  memberi gambaran  bagaimana  para  elit  telah  gagal  membangun  demokrasi  yang berkualitas.Periode  ini  ditandai  oleh  kegaduhan  politik  pertarungan  aksi massa,  kisruh  sosial,  dan  praktik  politik  dagang  sapi  yang  begitu  kentara. Dalam suasana sosial politik seperti ini tidak mungkin berbagai institusi dan instrumen demokrasi bisa diwujudkan secara utuh. 8
8 Ibid.
Pendidikan  Politik  oleh  Parpol:  Sebuah  Ikhtiar  Perbaikan  Kualitas

## Demokrasi
Tidaklah salah untuk mempertanyakan bagaimana kualitas demokrasi pasca  reformasi  yang  telah  terjadi  di  Indonesia.Disaat  beberapa  Negara bergulat menuntut dibukanya keran kebebasan di Negara tersebut, lebih dari 10  tahun  sudah  keran  kebebasan  dibuka  di  Indonesia  seiring  dengan berjalannya  reformasi.Salah  satu  indikator  kebebasan  tersebut  adalah terselenggaranya  pemilihan  umum  yang  diikuti  48  parpol  jumlah  yang meloncat lebih dari drastis pasca pemilu zaman orde baru yang hanya diikuti 3  partai.Akan  tetapi  keran  kebebasan  yang  dibuka  terlalu  lebar  itu  mulai dievaluasi  efektifitasnya,  terutama  bila  disandingkan  dengan  hasil-hasil pemilu dan juga pemilihan umum kepala daerah yang telah berlangsung.
Bentuk-bentuk  penyelewengan  masih  erat  terjadi,  misalnya  serangan fajar  dan  politik  uang  yang  santer  mewarnai  setiap  Pemilu  atau Pemilukada.Dari segi hasil, untuk pemilu misalnya calon-calon yang terpilih menjadi  anggota  legislatif  lebih  karena  faktor  popularitas  seperti  pada selebriti  yang  kemudian  beralih  profesi  menjadi  anggota  dewan.Dalam ranah pemilukada ditemukan dikemudian hari bahwa kandidat yang terpilih melakukan  tindak  pidana  korupsi,  ataupun  melakukan  tindakan-tindakan yang melanggar susila, bahkan terjadi pula pilkada dibeberapa daerah yang lebih mirip dengan suksesi dinasti keluarga.
Realita  pada  pemilu  dan  pemilukada  di  atas  bisa  jadi  merupakan akibat  dari  minimnya  pendidikan  politik  yang  dilakukan  oleh  parpol
masyarakat.Pendidikan politik, kaderisasi kepemimpinan partai-partai hanya menyiapkan  orang-orang  yang  dirasakan  mampu  meningkatkan  jumlah pemilih  dalam  pesta  demokrasi  yang  dilaksanakan.Tidak  heran  kemudian lebih banyak orang yang terkenal ataupun memiliki modal besar yang lebih banyak  dimajukan  partai.  Partai  politik  lebih  banyak  melakukan “pencitraan”  dibandingkan  pendidikan  politik.Partai  politik  merupakan wadah   bagi   masyarakat   untuk   berkumpul,   menyalurkan   aspirasi,  dan pendapat  politik  yang  memungkinkan  untuk  membangun  negara.  Kegiatan seseorang dalam partai politik merupakan suatu bentuk partisipasi politik.
Dimana  partisipasi  politik  ini  mencakup  semua  kegiatan  sukarela, melalui turut serta secara  langsung atau tidak langsung dalam pembentukan kebijaksanaan  umum.  Menjadi  anggota  dalam  golongan  politik  seperti partai, kelompok penekan (pressure group), kelompok kepentingan (interest group)  maupun  duduk  dalam  lembaga  politik  seperti  Dewan  Perwakilan Rakyat. Termasuk mengadakan komunikasi dengan wakil-wakil rakyat yang duduk  dalam  badan-badan  itu,  ikut  berkampanye,   atau  menghadiri kelompok  diskusi  dan sebagainya.
Di  Indonesia  peran  Partai  Politik  adalah  merupakan  pilar  penyangga demokrasi. Dalam artian  bahwa, keberadaan demokrasi tanpa adanya Partai Politik adalah  sebuah  situasi  kekuasaan  tanpa  legitimasi.Sebagai  salah  satu pilar  penyangga  demokrasi,  kehadiran  partai  politik  dalam  Negara demokrasi  tidak  dapat  dilepaskan  dari  peran  dan  fungsinya.  Tidak  hanya kepada konstituen yang dikelola, tetapi juga kepada  bangsa dan negara.
Baik  buruknya  sebuah  partai  politik  akan  berdampak  juga  pada  baik buruknya  sebuah  bangsa.  Hal  ini  karena  jabatan-jabatan   dalam  sebuah Negara, nantinya akan  diisi oleh  orang-orang dari  partai  politik yang ada melalui  pemilu.  Dengan  partai  politik  pula,  konflik  dan  konsensus  dapat tercapai guna mendewasakan masyarakat.Konflik  yang tercipta tidak lantas dijadikan  alasan  untuk  memecah  belah  partai,  tapi  konflik  yang  timbul dicarikan  konsensus,  guna  menciptakan  partai  yang  sehat  dan  fungsional,” jelas Agam.
Dalam  rangka  pelaksanaan  sistem  Negara  yang  demokratis,  untuk dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat diperlukan partai politik yang bisa  menjadi  sarana  partisipasi  politik  masyarakat  dalam  mengembangkan kehidupan demokrasi, untuk menjujung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab. arpol merupakan  wadah  bagi  masyarakat  untuk  mengekspresikan serta   mengaktualisasikan   haknya   dalam  mengeluarkan  pendapat, berkumpul,  dan  berserikat  sebagai  hak  asasi  manusia  dalam  rangka mewujudkan kehidupan kebangsaan yang kuat
Fungsi  Parpol  sebagaimana  disebut  dalam  pasal  11  ayat  1  UU  No  2 tahun 2011 tentang Partai Politik, antara lain sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan  hak dan  kewajibannya  dalam  kehidupan  masyarakat.
Banyak  parpol  di  Indonesia  membawa  konsekuensi,  bahwa seharusnya  masyarakat  pemilih  mempunyai  wawasan  yang  lebih  luas
tentang hal  yang terkait dengan kebebasan berdemokrasi.Namun demikian, sampai  saat  ini  peran  parpol  dalam  memberikan  pendidikan  politik  bagi masyarakat masih belum maksimal.

## Demam PanggungPolitik Ulama
Ulama yang dimaksud dalam tulisan ini adalah  ulama/kiayi pengasuh pondok  pesantren  yang  menjaga  nilai  agama  sebagaimana  halnya masyarakat memberikan sebutan itu pada ulama.
Berpolitik memang menjadi hak setiap warga negara, tidak terkecuali ulama/kiayi.Sebab  Rasulullah  SAW  sendiri  adalah  sosok  figur  yang lengkap.Beliau  adalah  Rasul,  kepala  rumah  tangga,  ulama,  negarawan bahkan politikus.Namun dalam hal politik beliau senantiasa mengedepankan aspek  etika  dalam  berpolitik.Hal  ini  terbukti  bahwa  beliau  tidak  pernah menghujat,  mencaci,  mencela,  juga  tidak  pernah  mengadakan  konspirasi untuk  menjungkal  lawan-lawan  politiknya.Akan  tetapi  beliau  lebih  suka melakukan ishlah (rekonsilisasi), seperti yang terjadi dalam kasus Perjanjian Hudaibiyah.Oleh  karena  itu  jika  kebetulan  seorang  ulama/kiayi  terjun  di dunia  politik  maka  contohlah  Rasulullah  SAW.  “ Hindarilah  saling menghujat,  saling  berburuk  sangka,  sudah  saatnya  bangsa  kita  yang terpuruk  ini  bangkit,  bersatu  padu  untuk  memulihkan  puing-puing kehancuran akibat permusuhan yang seakan tiada henti ” 9
Terjadi  suksesi-suksesi  dikalangan  ulama  (baca:  kiayi)  yang sebenarnya  merupakan  jawaban  dari  beberapa  masalah  yang  dihadapi  oleh
9 Imam Mawardi, Wahai Ulama Kembalilah Kepada Umat , Surabaya: Putra Pelajar, 2002.
ulama/kiayi itu sendiri. Apa, bagaimana dan kemana arah perjalanan hidup ulama  pada  dewasa  ini  dalam  upaya  mereposisikan  peran  ulama  dalam proses pembangunan umat dan bangsa, kini dan masa yang akan datang.
Terlepas  dari  hingar  bingarnya  politik  pada  masa  ini,  ternyata  ada sesuatu yang menarik, yakni tampilnya beberapa ulama (baca;  kiayi) di atas pentas  politik  nasional.Mengapa?Lantaran  selama  ini  masyarakat  sudah terlanjur  mengetahui  bahwa  ulama/kiayi  adalah  mereka  yang  mempunyai kapabilitas intelektual dibidang agama Islam dan hanya mengkonsentrasikan diri  dalam  kancah  perbaikan  umat,  baik  dalam  aspek  intelektual, kepribadian,  maupun  moralitas.Tetapi  mengapa  tiba-tiba  “ kaum  bersarung dan  berterumpah ”  itu  tampil  di  dunia  politik  yang  penuh  dengan vasted interest, sekaligus  mempunyai image bahwa  politik  itu  identik  dengan kekuasaan?Apakah  mereka  sudah  merasa  letih  untuk  mengurus  santri  dan umat  dan  menggantikannya  dengan  dunia  baru  yang  bernama  politik?Atau apakah  mereka  mempunyai  keinginan  untuk  membaluri  dunia  politik dengan  akhlakul  karimah,  atau  politik  yang  beretika,  karena  selama  ini politik  hanya  merupakan  strategi  untuk  saling  menjungkalkan  antara  satu dengan yang lainnya, sekaligus merupakan ajang caci maki?.
Tidak  ayal  lagi,  bahwa  tampilnya  para  ulama/kiayi  dalam  pentas politik  nasional  menjadi  bahan  perdebatan  yang  hangat.Apalagi  setelah lengsernya Gus Dur pada saat itu perilaku politik para ulama/kiayi semakin muncul  kepermukaan.Hal  ini  terbukti  banyaknya  para  ulama/kiayi  yang tampil di atas mimbar politik.
Pertanyaannya, apakah ulama/kiayi salah?Tentu saja tidak.Ulama dan politik kadang tidak bisa dipisahkan.Sejarah telah membuktikan keterlibatan mereka  dalam  perjuangan  merebut  kemerdekaan.Mereka  tetap  memainkan peran  penting  dalam  politik. 10 Dan  hak  setiap  orang  untuk  menentukan aktivitas  politiknya  sendiri,  termasuk  ulama/kiayi.Namun  jika  hal  itu ditinjau  dari  dalam  perspektif  demokrasi.Lain  halnya  dengan  pihak-pihak yang  mengkhawatirkannya.Orang  menjadi  khawatir,  jika  para  ulama/kiayi masuk  ke  dalam  wilyah  politik,  mereka  tidak  dapat  lagi  menjadi  payung umat, tidak dapat lagi memberikan kesejukan ketika umat dalam kekalutan batin, atau  bahkan  mereka  tidak  dapat lagi  independen  dan  objektif.  Sebab politik adalah wilayah abu-abu alias grey area . Inilah yang banyak menjadi kekhawatiran banyak kalangan.
Fenomena perpecahan parpol yang berbasis  Islam (yang di dalamnya banyak  ulama/kiayi),  akibat  perbedaan  politik  di  antara  ulama/kiayi, sungguh  merupakan  pukulan  tersendiri  bagi  umat.Umat  dibuat  bingung, mana  ulama/kiayi  yang  harus  dijadikan  panutan  secara  politis.Bahkan banyak  yang  apatis,  untuk  tidak  mendukung  siapapun  dalam  politik,  alias golput,  meskipun  hal  itu  dapat  berakibat  fatal.Tapi  dibalik  kekhawatiran, sesungguhnya  masih  terselip  sebuah  harapan.  Bayangkan  apabila  dunia politik  tanpa  representasi  sama  sekali  atas  sosok  seorang  ulama/kiayi politisi.  Sebab  sebagian  umat  sesungguhnya  juga  mengharapkan  keharusan sosok ulama/kiayi politisi yang handal, yang mampu mewarnai dunia politik
10 Wawancara  Dr.  Azyumardi  Azra, Ulama  Dalam  Posisi  Delematis , “dalam tempo interaktif” 1 Maret 1997.
dengan akhlakul karimah, agar politik tidak lagi dicampuri oleh hal-hal yang dapat merusak tatanan demokrasi, ulama/kiayi politisi yang teguh dan tegar dalam memperjuangkan aspirasi umat.
Apabila seluruh  ulama/kiayi (sebagian besar) berduyun-duyun masuk ke  dalam  kancah  politik,  maka  hal  inipun  rasanya  kurang  baik,  mengingat umat  sedang  menunggu  “ sentuhan ”  rohani  pak  ulama/kiayi  di  tengah kehidupan yang serba modern, kehidupan yang hampa, yang jauh dari nilai- nilai  spiritual. Kiayi  adalah  figur  yang  selalu  dihormati  kapan  dan dimanapun keberadaannya. Tak bisa dipungkiri jika kehadirannya di anggap berkah tersendiri bagi masyarakat sekitar.Kiai merupakan pewaris para Nabi sebagai  penuntun  jalan  bagi  kehidupan  pada  masa  sekarang  ini,  di  mana kebaikan merupakan hal asing atas menjamurnya nilai-nilai kejelekan.Sehingga  peran  dan  gerakan  politik  kiai,  sampai  saat  ini  mampu mewarnai perjalanan demokrasi di Indonesia.Bahkan yang ikut memperjuangkan  dan  mempertahankan  kemerdekaan  bangsa  Indonesia  ini, tidak terlepas dari peranan para kiayi.
Entah karena memang sudah demokrasi yang telah ternodai atau status kiai  terkotori  oleh  segelintir  yang  disebut  kiai  palsu  yaitu  ketidaksesuaian antara  perkataan,  perbuatan  dan  ketetapan  dalam  melaksanakannya, menjadikan  yang  disebut  politik  kiai  merupakan  hal  yang  kotor.  Padahal manusia  dan  kiai  merupakan  bagian  dari  masyarakat,  tidak  akan  pernah terlepas  dari  yang  namanya  politik.  Dan  sejak  lahirpun  kita  telah diperkenalkan oleh politik, entah kita sadari atau tidak.
Pesantren  dan  masyarakat,  adalah  lingkungan  di  mana  seorang  kiai merupakan  pegangan  sebagaimana  rakyat  jelata  menyerahkan  segala keputusan  hidupnya  pada  sang  raja.  Tapi  kiai,  ia  orang  yang  berilmu  dan beribadah  di  mana  setiap  perilakunya  menyatu  antara  perkataan,  perbuatan dan peraturan yang tertulis atau tidak.

## Penutup
1. Apa  yang penulis paparkan di atas jika ditarik benang merahnya maka akan  dapat  ditemukan  dua  pendapat  yang  saling  kontroversi  sekitar peran  politik  seorang  ulama/kiayi. Pertama, Mereka  yang  pro mendukung  keterlibatan  ulama  dalam  arena  politik  dan  memandang bahwa keterlibatan itu merupakan keharusan dan kemestian yang tidak dapat  dipisahkan.  Hal  ini  dilandasi  bahwa  Islam  adalag  ajaran  yang melingkupi seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk aspek politik di dalamnya. Kedua, Memandang  keterlibatan  ulama  dalam aspek  politik dipandang  sebagai  sesuatu  yang  akan  menjatuhkan  citra  dan  kharisma ulama  sebaga waratsah  al-anbiya’ (pewaris  para  Nabi).  Pandangan didasarkan pada realitas empiris bahwa di mana politik memiliki kesan ( image )  negatif.  Pendukung  yang  kedua  ini,  memandang  bahwa ulama/kiayi tidak layak untuk terjun kedunia politik.
2. Demokrasi  pasca  reformasi  masih  banyak  menyisahkan  persoalan sebagai  indikator,  pelaksanaan  pemilu  masih  banyak  terjadi penyelewengan  seperti  serangan  fajar,  politik  uang,  politik  dagang sapidan  semacamnya  demikian  juga  Pemilukada  selain  politik  uang, penyelewengan kandidat yang terpilih melakukan tindak korupsi.
3. Sementara  parpol-parpol  masih  pada  tataran  pencitraan  dari  pada pendidikan  politik.  Oleh  karenanya  pendidikan  politik  sangat dipentingkan demikian juga rekrutmen yang harus selektif, objektif dan memiliki akuntabilitas serta wawasan yang luas.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu  Bakar,  Muhammad,  1993. Akhlaq  al-Ulama. (terj.  A.  Mujab  Mahali),  Solo: Ramadhani.
Adang, Bahran, Parpol Islam dan Konstalasi Politik Pasca Pemilu. Harian Pelita.
Ahmad, Mumtaz, 1993. Teori Politik Islam, Kesarjanaan Masa Kini dan Prospek- Prospek Masa Depan . Bandung: Mizan.
Al-Qalam  Jurnal  Ilmiah  Bidang  Keagamaan  dan  Kemasyarakatan,  No. 85/XV/2000.
Azra,Azyumardi,  1997. Ulama  Dalam  Posisi  Delematis , “dalam  tempo interaktif” (Wawancara1 Maret 1997).
Efendi,Bahtiar,  1999. Fenomena Partai  Islam, dalam  Hamid  Basyait  dan  Hamid Abidin, ed., Mengapa Partai Islam Kalah: Perjalanan Politik Islam dari Pra Pemilu ’99 sampai Pemilihan Presiden . Jakarta: Alvabet.
Ma’shum,  Syaefullah,  1998. Karisma  Ulama,  Kehidupan  Ringkas  26  Tokoh NU. Bandung:  Kerjasama  Yayasan  Syaifuddin  Zuhri  dengan  Penerbit Mizan.
Mawardi,  Imam,  2002. Wahai  Ulama  Kembalilah  Kepada  Ummat. Surabaya: Putra Pelajar.
Shihab,Quraish, 1996. Membumikan Al-Qur’an, Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat. Bandung: Mizan.