## PENGARUH SEKTOR AGRIKULTUR DAN INVESTASI ASING LANGSUNG TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DENGAN DIMODERASI KUALITAS PERATURAN
Emilio Pascal 1) , Suparna Wijaya 2) *
1) Emilio.pascal@kemenkeu.go.id , Kementerian Keuangan
2) suparnawijaya@upnvj.ac.id , Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta *penulis koresondensi

## Abstract
This study aims to analyze the effect of the agricultural sector and FDI on tax revenues in N-11 countries. Apart from  that,  the  moderating  variable  of  regulatory  quality  is  also  added.  Data  was  obtained  from  World Development Indicators, World Bank and analyzed using panel data regression. The dependent variable in this study is tax revenue, while the independent variables include the agricultural sector, FDI, the agricultural sector which is moderated by the regulatory quality, FDI which is moderated by the regulatory quality, and regulatory quality. The results of the study show that all independent variables have a simultaneous effect on tax revenues. However, if you look at it partially, then FDI, the agricultural sector which is moderated by the regulatory quality and regulatory quality positively affects tax revenues. FDI which is moderated by the regulatory quality shows a negative effect on tax revenues. Meanwhile, agricultural variables do not show a significant effect on tax revenues. The recommendation from this study is that governments in N-11 countries focus on compiling good regulations in other sectors, such as agriculture because it is proven to increase tax revenues. In addition, the government also needs to encourage foreign investment in N-11 countries because based on the test results it will increase tax revenues.
Keywords: Agricultural sector, Foreign direct investment, Regulatory quality, Tax revenue

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh sektor agrikultur dan FDI terhadap tax revenue di Negara N- 11. Selain itu, ditambahkan juga variabel moderasi kualitas peraturan. Data diperoleh dari World Development Indicators, World Bank dan dianalisa menggunakan regresi data panel. Variabel dependen  dalam penelitian ini adalah  tax  revenue,  sementara  variabel  independen  mencakup  sektor  agrikultur,  FDI,  sektor  agrikultur  yang dimoderasi dengan kualitas peraturan, FDI yang dimoderasi dengan kualitas peraturan, serta kualitas peraturan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseluruhan variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap tax revenue. Namun apabila melihat secara parsial, maka FDI, sektor agrikultur dimoderasi dengan kualitas peraturan, dan kualitas peraturan berpengaruh positif terhadap tax revenue. FDI yang dimoderasi dengan kualitas peraturan justru  memperlihatkan  pengaruh  negatif  terhadap  tax  revenue.  Sementara  itu,  variabel  agrikultur  tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap tax revenue. Rekomendasi dari penelitian ini agar pemerintah di negara N-11 fokus menyusun regulasi berkualitas di sektor lain, seperti agrikultur karena terbukti akan meningkatkan tax revenue. Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong penanaman modal asing di negara N-11 karena berdasarkan hasil pengujian akan meningkatkan tax revenue.
Kata kunci : Investasi asing langsung, Kualitas peraturan, Penerimaan pajak, Sektor agrikultur

## PENDAHULUAN
Ekonomi memainkan peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya grup atau organisasi internasional berbasis ekonomi, seperti APEC, BRICs, G7,  G20,  dan  OECD.  Masing-masing  grup  atau  organisasi  tersebut  memiliki  syarat keanggotaan,  baik  dari  sisi  regional  maupun  ukuran  perekonomian  negara  tersebut.  Salah satunya, BRICs, disebutkan pertama kali oleh Goldman Sachs, sebuah institusi perbankan, dan merepresentasikan  sekelompok  negara  yang  berpotensi  memiliki  perekonomian  terkuat  di dunia (O’Neill dkk., 2005). BRICs beranggotakan Brazil, Rusia, India, dan Cina.
Beberapa tahun kemudian, Goldman Sachs kembali mengelompokkan beberapa negara ke dalam sebuah grup bernama Next Eleven (N-11). N-11 beranggotakan Bangladesh, Filipina, Indonesia, Iran, Korea Selatan, Meksiko, Mesir, Nigeria, Pakistan, Turki, dan Vietnam. Negara- negara tersebut dinilai memiliki potensi untuk menyamai BRICs dalam skala ekonomi (O’Neill dkk.,  2005).  Penilaian  tersebut  menggunakan  sebuah  sistem  bernama  Growth  Environment Score  (GES)  dan  didasarkan  pada  lima  indikator,  yaitu  stabilitas  makroekonomi,  kondisi
makroekonomi, kapabilitas teknologi, modal manusia, dan kondisi politik. Selain itu, negara N-11 juga memiliki tingkat perekonomian yang sangat bervariasi, dimana Korea Selatan dinilai sebagai negara maju dengan tingkat pendapatan lebih dari dua kali lipat negara N-11 lainnya, sedangkan Bangladesh merupakan salah satu negara termiskin di dunia (Wilson dkk., 2007).
Negara  maju  mengumpulkan  penerimaan  pajak  lebih  banyak  dibandingkan  negara berkembang  (Ortiz-Ospina  &  Roser,  2016).  Menurutnya,  negara  maju  cenderung mengandalkan  pajak  penghasilan,  sedangkan  negara  berkembang  cenderung  mengandalkan pajak  atas  perdagangan  dan  konsumsi.  Rendahnya  tax  revenue  di  negara  berkembang  dapat menghambat kegiatan belanja negara, sehingga menjadikan tax revenue sangatlah penting bagi keberlangsungan perekonomian suatu negara (Salman dkk., 2022).
Gambar I memperlihatkan bahwa semakin besar perekonomian ekonomi suatu negara yang diukur berdasarkan PDB per kapita, semakin besar pula tax revenue negara tersebut. Hal ini  mengindikasikan  bahwa  proyeksi  Goldman  Sachs  terhadap  negara  N-11  yang  berpotensi memiliki perekonomian besar akan diikuti dengan tax revenue yang tinggi juga.
Gambar I. Perbandingan Tax Revenue dan PDB per kapita N-11 (kecuali Mesir)
Sumber: Our World in Data (2016)
Clark (1967) membagi sektor industri menjadi tiga sektor, yaitu sektor primer, sektor sekunder, serta sektor tersier. Sektor primer terdiri dari agrikultur, perikanan, kehutanan dan pemburuan.  Sementara,  sektor  sekunder  terdiri  dari  manufaktur,  konstruksi,  serta  listrik  dan gas. Sedangkan sektor tersier terdiri dari distribusi, trasportasi, administrasi publik, dan jasa. Di China, sektor agrikultur berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan realokasi tenaga kerja ke sektor non agrikultur (Cao & Birchenall, 2013). Menurutnya, kondisi tersebut berperan secara fundamental terhadap pembangunan ekonomi.
Meskipun  sektor  agrikultur  berperan  penting  dalam  perekonomian,  Eltony  (2002) menemukan bahwa sektor agrikultur tidak berpengaruh terhadap tax revenue di negara Arab
yang  memproduksi  minyak.  Hal  ini  karena  perekonomian  negara-negara  tersebut  sangat bergantung  pada  minyak  untuk  membiayai  kegiatan  ekonomi  sehingga  tidak  diperlukannya suatu  sistem  perpajakan  yang  canggih.  Mahdavi  (2008)  merinci  lebih  dalam,  bahwa  sektor agrikultur  tidak  berpengaruh  terhadap  tax  revenue  secara  keseluruhan,  tetapi  hanya berpengaruh  terhadap  pajak  properti.  Bahkan,  sektor  agrikultur  telah  menjadi  tax  shelter, dimana terjadi perpindahan penghasilan dari sektor lain ke sektor agrikultur untuk menghindari atau mengurangi pajak (Chaudhry & Munir, 2010).
Salah satu komponen dari kondisi makroekonomi dalam GES adalah investasi (O’Neill dkk., 2005). Balıkçıoğlu dkk. (2016) menjelaskan bahwa FDI memberikan dampak yang lebih besar terhadap tax revenue bagi perusahaan berteknologi tinggi. Di negara berkembang, FDI berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  total  tax  revenue  keseluruhan,  tax  revenue  dari perusahaan, tax revenue dari perorangan, dan tax revenue dari PPN, tetapi tidak berpengaruh terhadap tax revenue dari sektor properti  (Pratomo, 2020). Inriama & Setyowati (2020) juga menemukan  bahwa  FDI  tidak  berpengaruh  terhadap  penerimaan  PPh  Badan.  Hal  tersebut disebabkan karena terdapat insentif yang mengakibatkan FDI tidak dapat meningkatkan PPh Badan.  Penelitian  terkini  oleh  Camara  (2023)  menjelaskan  bahwa  FDI  berpengaruh  positif terhadap  tax  revenue,  tetapi  tidak  ditemukan  pengaruh  terhadap  tax  revenue  di  negara pengekspor SDA.
Sementara itu, Gnangnon (2017) membagi dampak FDI terhadap tax revenue non-SDA dan tax revenue dari perusahaan, dimana dampak FDI terhadap tax revenue bergantung pada rasio  FDI  terhadap  PDB.  Di  sisi  tax  revenue  yang  berasal  dari  non-SDA,  FDI  berpengaruh negatif dan signifikan di negara dengan rasio FDI terhadap PDB di bawah 1,49%, berpengaruh positif dan signifikan di negara dengan rasio di atas 2,57%, dan tidak berpengaruh di negara dengan  rasio  di  antara  1,49%  dan  2,57%.  Sedangkan  di  sisi  tax  revenue  yang  berasal  dari perusahaan, terdapat threshold 0,33%, dimana FDI tidak berpengaruh signifikan di negara yang memiliki rasio FDI terhadap PDB di bawah threshold, tetapi berpengaruh positif signifikan di negara dengan rasio di threshold tersebut.
Penelitian Gaspareniene dkk. (2022) membedakan dampak FDI terhadap tax revenue menjadi dua, yaitu FDI inflow menyebabkan penurunan tax revenue, sedangkan FDI outflow menyebabkan peningkatan tax revenue. Menurutnya, penurunan tax revenue oleh FDI inflow disebabkan adanya insentif perpajakan bagi perusahaan asing yang kemudian mengurangi tax base  dan  memberikan  manfaat  bagi  perusahaan  asing  tersebut  dengan  mengorbankan perusahaan  lokal.  Di  sisi  lain,  FDI  outflow  meningkatkan  tax  revenue  terjadi  karena  negara penerima  investasi  memberikan  insentif  perpajakan  bagi  perusahaan  multinasional  sehingga mereka membayar pajak lebih sedikit dibandingkan perusahaan lokal di negara tersebut.
Untuk  memastikan  perekonomian  berjalan  secara  optimal,  diperlukan  peranan pemerintah.  Pemerintah  berperan  dalam  menerbitkan  peraturan  dan  kebijakan  agar  setiap kegiatan  ekonomi  sesuai  dengan  koridornya  masing-masing.  Tujuan  peraturan,  diantaranya adalah  mencegah  kerusakan  lingkungan  yang  mungkin  terjadi  karena  aktivitas  ekonomi, memastikan  hak  konsumen  terpenuhi,  serta  mencegah  aktivitas  ekonomi  yang  ilegal  (Davis, 2022).  Namun,  penelitian  Salman  dkk.  (2022)  tidak  menemukan  adanya  pengaruh  antara kualitas peraturan dan tax revenue.
Berdasarkan uraian di atas, masih terdapat perbedaan temuan dan belum ditemukannya suatu kesepakatan mengenai faktor penentu tax revenue. Dengan beragamnya kondisi ekonomi di  negara  N-11  dan  potensinya  untuk  menyaingi  BRICs,  penulis  menilai  penting  untuk mengetahui pengaruh dari sektor agrikultur, FDI, dan kualitas peraturan terhadap tax revenue. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kesimpulan atas faktor-faktor apa saja yang memengaruhi tax revenue dan menambah wawasan ilmu pengetahuan.

## KAJIAN PUSTAKA
Pajak merupakan bentuk pembayaran yang bersifat wajib kepada pemerintah, dimana manfaat  yang  dirasakan  tidak  sebanding  dengan  besaran  yang  dibayarkan  (OECD,  2014). Perpajakan  merupakan  cara  yang  paling  praktis  untuk  meningkatkan  pendapatan  untuk membiayai  pengeluaran  pemerintah  (Tanzi  &  Zee,  2001).  Terdapat  beberapa  prinsip  dalam perpajakan, yaitu prinsip proporsionalitas, prinsip kepastian, prinsip kenyamanan, dan prinsip efisiensi (Smith & Wight, 2007). Prinsip proporsionalitas menyatakan bahwa setiap orang wajib membayar  pajak  sesuai  dengan  kemampuan  ekonomi  mereka.  Lalu,  prinsip  kepastian menyebutkan bahwa waktu pembayaran, cara pembayaran, serta jumlah pajak yang dibayarkan harus jelas bagi masyarakat. Kemudian prinsip kenyamanan menjelaskan bahwa pajak harus dikenakan di saat wajib pajak merasa nyaman untuk membayarnya. Terakhir, prinsip efisiensi mengharuskan  sistem  penggunaan  dan  penerimaan  pajak  dibuat  sedemikian  rupa  agar  pajak yang terkumpul tidak lebih kecil dibandingkan biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak tersebut.
Negara berkembang kesulitan dalam membangun sistem perpajakan yang efisien (Tanzi &  Zee,  2001).  Menurutnya,  alasan  pertama  karena  sebagian  besar  pekerja  di  negara berkembang bekerja di sektor pertanian dan sektor informal, sehingga pendapatan mereka tidak tetap  dan  di  tidak  dilakukan  pembukuan  dan  akibatnya  sulit  untuk  menghitung  dasar perhitungan  pajak  penghasilan.  Para  pekerja  di  negara  berkembang  juga  cenderung membelanjakan  penghasilan  mereka  di  toko  kecil  yang  tidak  melakukan  pencatatan  secara akurat. Akibatnya, pajak kurang berkontribusi terhadap perekonomian di negara berkembang.
Alasan  kedua  adalah  negara  berkembang  kesulitan  untuk  menciptakan  sistem administrasi perpajakan yang efisien tanpa staf yang kompeten (Tanzi & Zee, 2001). Akibatnya, pemerintah  di  negara  berkembang  sering  mengambil  jalan  termudah,  yaitu  dengan mengembangkan sistem perpajakan yang memungkinkan mereka untuk mengeksploitasi opsi apapun dibandingkan membangun sistem perpajakan yang efisien, modern, dan rasional.
Alasan ketiga adalah struktur perekonomian sektor informal di negara berkembang dan keterbatasan finansial menyebabkan kantor statistik dan pajak kesulitan dalam menghasilkan statistik yang andal (Tanzi & Zee, 2001). Keterbatasan tersebut menyebabkan kurangnya data bagi  pembuat  kebijakan  untuk  menilai  dampak  potensial  dari  perubahan  pada  sistem perpajakan.  Akibatnya,  pemerintah  negara  berkembang  lebih  sering  melakukan  perubahan marjinal dibandingkan perubahan struktural besar-besaran.
Alasan keempat adalah  ketidakmerataan pendapatan di  negara berkembang (Tanzi & Zee,  2001).  Meskipun  untuk  meningkatkan  tax  revenue  mewajibkan  penduduk  kaya  untuk membayar  pajak  lebih  besar  dibandingkan  penduduk  miskin,  kekuatan  ekonomi  dan  politik penduduk  kaya  seringkali  memungkinkan  mereka  mengintervensi  reformasi  fiskal  dengan tujuan  untuk  mencegah  kenaikan  pajak  yang  harus  mereka  bayarkan.  Hal  ini  menjelaskan mengapa  negara  berkembang  belum  sepenuhnya  mampu  meningkatkan  penerimaan  pajak penghasilan dan pajak properti, serta mengapa sistem perpajakan di negara berkembang dinilai kurang progresif.
Penelitian Widyawati (2017) menyatakan bahwa sektor agrikultur berkontribusi paling besar  dalam  penyerapan  tenaga  kerja  di  Indonesia.  Menurutnya  sektor  agrikultur  berperan sebagai  sektor  pendukung  pembangunan  sektor-sektor  lainnya.  Walaupun  begitu,  sektor agrikultur di Indonesia belum berkembang dan kontribusinya terhadap PDB tidak terlalu besar. Kondisi tersebut berbeda dengan Pakistan, dimana sektor agrikultur berperan penting terhadap perekomian  Pakistan  (Rehman  dkk.,  2015).  Sektor  tersebut  secara  langsung  menghidupi penduduk  Pakistan  dan  memiliki  kontribusi  besar  terhadap  PDB.  Bangladesh  juga  memiliki kondisi  serupa  dimana  perekonomian  dan  mata  pencaharian  sebagian  besar  penduduknya bergantung pada sektor agrikultur (Ferdous dkk., 2021). Kondisi serupa ditemukan di Nigeria,
sektor agrikultur merupakan fondasi perekonomian dan menjadi sumber mata pencaharian bagi sebagian  besar  penduduknya  (FAO,  2018).  Mayoritas  pekerja  sektor  agrikultur  di  Nigeria merupakan pertanian berskala kecil, dimana sebagian besar hasil panennya digunakan untuk konsumsi  pribadi.  Sektor  agrikultur  jugamerupakan  salah  satu  sektor  terpenting  bagi perekonomian Iran (Azadi & Barati, 2013).  Di Mesir, seluruh aspek perekonomian berkaitan dengan agrikultur, meskipun memiliki lahan pertanian yang sedikit (El-Ramady dkk., 2013). Meskipun begitu, lahan pertaninan di Mesir sangat produktif dan bisa dipanen dua hingga tiga kali  setahun.  Sektor  agrikultur  bahkan  berperan  penting  dalam  pengentasan  kemiskinan, ketahanan  pangan  nasional,  dan  stabilitas  sosial  di  Vietnam  (World  Bank,  2016).  Sektor agrikultur Vietnam juga mengalami ledakan pertumbuhan ekspor produk pertanian.
Di  Meksiko,  sektor  agrikultur  masih  menjadi  salah  satu  sektor  terpenting,  walaupun telah  terjadi  penurunan  kontribusi  terhadap  GDP  dan  penurunan  pekerja  di  sektor  tersebut (UNCTAD, 2014). Penurunan juga terjadi di Turki, dimana sektor agrikultur masih berperan penting dalam perekonomian dan sosial Turki, walaupun kontribusinya terhadap ekonomi turun secara  signifikan  dibandingkan  dengan  pertumbuhan  pesat  sektor  industri  dan  jasa  (Giray, 2012). Menurutnya, kondisi tersebut tercermin dari produktivitas yang rendah, yang sebagian besar disebabkan oleh mekanisasi yang buruk, ukuran lahan yang kecil serta produksi pertanian yang tidak terkoordinasi dan terencana. Di Filipina, sektor agrikultur menyerap banyak tenaga kerja tetapi  berkontribusi sedikit  terhadap  PDB  (Briones, 2021). Salah satu  alasan lemahnya kinerja  sektor tersebut  adalah minimnya  daya saing  yang tercermin dari  ekspor yang rendah dari sektor agrikultur. Sektor agrikultur Korea Selatan juga tidak berorientasi ekspor, karena sebagian  besar  pertanian  dilakukan  dalam  skala  kecil  (Neszmelyi,  2017).  Ia  menambahkan, tujuan dari sektor agrikultur di Korea Selatan adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, sehingga produk pertanian mereka tidak kompetitif di pasar internasional.
Menurut  Chelliah  dkk.  (1975),  negara  berkembang  sulit  untuk  memajaki  sektor agrikultur.  Hal  itu  dikarenakan  umumnya  lahan  pertanian  dimiliki  oleh  masyarakat  dan merupakan sektor informal, sehingga mengakibatkan hubungan negatif tax revenue terhadap sektor agrikultur (Leuthold, 1991). Tanzi (1992) turut menambahkan bahwa penerimaan pajak semakin sulit ditingkatkan seiring dengan bertambahnya sektor agrikultur. Kesulitan memajaki sektor agrikultur juga dikarenakan tingginya biaya administratif otoritas pajak dalam mengatur dan  mengawasi  pertanian  subsisten  yang  bersifat  informal  dibandingkan  dengan  potensi penerimaannya (Ghura, 1998). Hal senada disampaikan Gupta (2007) yang menyatakan bahwa terdapat  hubungan  negatif  dan  signifikan  antara  sektor  agrikultur  dan  tax  revenue,  dimana sektor agrikultur sulit dipajaki apabila sebagian besar merupakan sistem pertanian subsisten. Hubungan  negatif  antara  sektor  agrikultur  dengan  tax  revenue  juga  ditemukan  oleh  Keen  & Lockwood  (2010),  dimana  hampir  semua  jenis  pajak  sulit  untuk  dikenakan  terhadap  sektor agrikultur, terutama PPN. Rodríguez (2018) turut menyatakan sulitnya sektor agrikultur untuk dipajaki menyebabkan pengaruh negatif terhadap tax revenue.
Penelitian  oleh  Stotsky  &  WoldeMariam  (1997)  juga  menemukan  sektor  agrikultur berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax revenue. Temuan oleh Piancastelli (2001) juga menyatakan bahwa tax revenue berhubungan negatif dan signifikan dengan sektor agrikultur. Hal  serupa  dikemukakan  oleh  Bird  dkk.  (2005),  dimana  negara  dengan  rasio  sektor  non- agrikultur  yang  besar  terhadap  PDB  akan  menghasilkan  tax  revenue  yang  lebih  besar  juga. Negara  dengan  rasio  sektor  agrikultur  yang  besar  terhadap  PDB,  cenderung  memiliki  beban pajak  yang  lebih  rendah,  yang  kemudian  berakibat  pada  tax  revenue  yang  rendah  juga (Sarmento, 2016).
Salah  satu  fokus  kebijakan  di  Indonesia  adalah  menarik  investasi  asing,  karena  FDI dipandang sebagai  bentuk modal yang lebih meningkatkan pertumbuhan  ekonomi dan tahan lama (Gopalan dkk., 2016). Ia menambahkan bahwa menarik aliran FDI yang lebih besar dapat
membantu  menempatkan  suatu  negara  dalam  sistem  perdagangan  internasional  serta mempromosikan  lingkungan  bisnis  yang  lebih  kompetitif.  Pendapat  serupa  dikemukakan (Mohamed,  2020),  dimana  FDI  di  Mesir  dianggap  salah  satu  alat  untuk  mendorong pertumbuhan ekonomi dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi. Di Bangladesh, FDI berkontribusi  dalam  pembangunan  infrastruktur,  menciptakan  banyak  lapangan  kerja, meningkatkan  keterampilan  tenaga  kerja  melalui  transfer  pengetahuan  teknologi  dan kemampuan  manajerial  dan  membantu  mengintegrasikan  ekonomi  domestik  dengan perekonomian  global  (Islam,  2014).  Berbagai  kemajuan  tersebut  menyebabkan  upah  tenaga kerja terampil yang rendah dan kondisi makroekonomi yang stabil.
Di Iran, FDI berperan dalam pertumbuhan ekonomi, peningkatan neraca pembayaran, transfer  teknologi,  peningkatan  lapangan  pekerjaan,  peningkatan  ekspor,  serta  peningkatan pendapatan  pajak  (Rafat,  2018).  Arus  masuk  FDI  juga  berperan  dalam  proses  transformasi struktural  perekonomian  Meksiko  (Mühlen  &  Escobar,  2020).  Hal  serupa  terjadi  di  Nigeria, dimana FDI memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dan strategi pembangunan (Osabohien  dkk.,  2020).  Di  Pakistan,  FDI  menguntungkan  perekonomian  domestik  melalui limpahan  pengetahuan  dari  perusahaan  multi-nasional  ke  perusahaan  lokal  (Rehman,  2016). FDI  di  Vietnam  memiliki  pengaruh  besar  pada  sektor  ekonomi  lainnya,  yaitu  merangsang investasi  dalam  negeri,  menciptakan  persaingan,  mempromosikan  inovasi  dan  transfer teknologi,  meningkatkan  efisiensi  produksi,  dan  mengembangkan  industri  pendukung  yang membantu  Vietnam  berpartisipasi  dalam  rantai  nilai  global  (Hanh  dkk.,  2017).  Pemerintah Korea  Selatan  meyakini  bahwa  FDI  merupakan  salah  satu  kontributor  utama  terhadap pertumbuhan ekonomi (Kim, 2015).
Sementara  itu,  reformasi  kebijakan  investasi  dan  pembukaan  lebih  banyak  sektor investasi  asing  menghasilkan  peningkatan  arus  masuk  FDI  di  Filipia,  meskipun  secara keseluruhan masih terbatas dan tertinggal dari negara lain di Asia Tenggara (Aldaba & Quejada, 2022). Turki juga belum memperoleh manfaat positif yang diharapkan dari masuknya FDI yang terlihat dari pertumbuhan ekonomi negara tersebut (Temiz & Gökmen, 2014).
Selain  sektor  agrikultur,  FDI  berkontribusi  terhadap  tax  revenue  melalui  pengenaan pajak  terhadap  tambahan  pendapatan  yang  dihasilkan  oleh  FDI  di  negara  penerima  (Ketkar dkk.,  2005).  Hasil  serupa  ditemukan  Okey  (2013),  dimana  FDI  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap tax revenue dengan meningkatkan dasar pengenaan pajak dan tax revenue. Hal tersebut didukung pula oleh Aslam (2015) yang menyatakan bahwa FDI memengaruhi tax revenue secara signifikan, dan terdapat hubungan jangka panjang antar kedua variabel.  Minh Ha dkk. (2022) menyatakan bahwa FDI berperan sebagai sumber modal yang penting dalam mengatasi  kekurangan  modal  investasi,  berkontribusi  terhadap  pertumbuhan  ekonomi,  serta meningkatkan tax revenue suatu negara.
Pemerintah melalui kualitas peraturan yang diterbitkan juga berpengaruh terhadap tax revenue  di  negara  berkembang  (Ajaz  &  Ahmad,  2010).  Kemampuan  pemerintah  dalam menyusun  kebijakan  dan  peraturan  yang  mendorong  perkembangan  sektor  swasta  akan meningkatkan tax revenue (Syadullah, 2015). Asmah dkk. (2020) menelisik lebih jauh, dimana kualitas  peraturan  berpengaruh  positif  terhadap  tax  revenue  dan  melemahkan  dampak  trade misinvoicing, sehingga turut meningkatkan tax revenue.
Atas dasar penelitian-penelitian sebelumnya yang tercantum di atas, penulis memiliki beberapa hipotesis, yaitu:
H1: Sektor agrikultur berpengaruh negatif terhadap tax revenue H2: FDI berpengaruh positif terhadap tax revenue H3: Kualitas peraturan memoderasi pengaruh negatif sektor agrikultur terhadap tax revenue H4: Kualitas peraturan memoderasi pengaruh positif FDI terhadap tax revenue H5: Kualitas peraturan berpengaruh positif terhadap tax revenue

## METODE
Penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan variabel tax revenue, agrikultur, dan FDI yang berasal dari negara anggota N-11 tahun 2010 hingga 2019. Data yang digunakan merupakan  data  sekunder  dan  diperoleh  dari World  Development  Indicators , World  Bank . Masing-masing variabel independen dimoderasi menggunakan variabel kualitas peraturan dan diolah melalui aplikasi STATA 17. Definisi masing-masing variabel dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Definisi Variabel Variabel Data Satuan Tax Revenue - Dependen Persentase penerimaan pajak terhadap PDB Persen Agrikultur - Independen Kontribusi sektor agrikultur terhadap PDB Persen FDI - Independen Persentase FDI Inflow terhadap PDB Persen Kualitas Peraturan - Moderasi Kualitas Peraturan yang diterbitkan Indeks Sumber: diolah penulis
Untuk menentukan model penelitian yang dapat menjelaskan hubungan antar variabel, dilakukan pemilihan model panel antara common effect , fixed effect , dan random effect (Baltagi, 2021). Uji penentuan model panel yang terbaik dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Uji Penentuan Model Panel Uji Model H0 H1 Uji Chow Model common / pooled lebih baik daripada fixed effect Model fixed  effect lebih  baik daripada common / pooled Uji Lagrange Multiplier (LM) Model common / pooled lebih baik daripada random effect Model random  effect lebih  baik daripada common / pooled Uji Hausman Model random effect lebih baik daripada fixed effect Model fixed  effect lebih  baik daripada random effect
Sumber: diolah penulis
Untuk  memastikan  apakah  model  panel  yang  terpilih  dapat  menunjukkan  hubungan antar  variabel,  dilakukan  uji  asumsi  klasik  (Gujarati,  2022).  Uji  asumsi  klasik  terlihat  pada Tabel 3. Uji normalitas merupakan serangkaian prosedur untuk menguji apakah distribusi yang mendasari variabel  acak  terdistribusi  secara normal  (D’Agostino dkk., 1990). Sedangkan uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat lebih dari satu hubungan linear antar variabel  (Gujarati,  2022).  Selanjutnya  uji  heteroskedastisitas  dilakukan  untuk  menguji perubahan sistematis  dalam penyebaran residu  pada rentang nilai  yang diukur  (Frost, 2019). Terakhir, uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar serangkaian data yang diurutkan dalam ruang atau waktu (Gujarati, 2022).
Tabel 3. Uji Asumsi Klasik Uji Asumsi H0 H1 Uji normalitas Data terdistribusi normal Data tidak terdistribusi normal Uji multikolinearitas Tidak  terjadi  multikolinearitas antar variabel independen Terjadi  multikolinearitas  antar variabel independen Uji heteroskedastisitas  Data homosedastis Data heterosedastis Uji autokorelasi Tidak ada korelasi Terdapat autokorelasi Sumber: diolah penulis
Bentuk  persamaan  regresi  data  panel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
TR= β 0 + β 1 .Agri + β 2 .FDI + β 3 .Agri.Reg + β 4 .FDI.Reg + β 5 .Reg + Ɛ Keterangan: TR =  Persentase penerimaan pajak terhadap PDB
β 0
=  Konstanta β 1 =  Koefisien regresi persentase sektor agrikultur terhadap PDB Agri =  Kontribusi sektor agrikultur terhadap PDB β 2 =  Koefisien regresi persentase FDI terhadap PDB FDI =  Foreign direct investment β 3
=  Koefisien  regresi  sektor  agrikultur  terhadap  PDB  yang  telah  dimoderasi  dengan kualitas peraturan
Agri.Reg  =  Persentase  sektor  agrikultur  terhadap  PDB  yang  telah  dimoderasi  dengan  kualitas peraturan
β 4
=  Koefisien  regresi  persentase  FDI  terhadap  PDB  yang  telah  dimoderasi  dengan kualitas peraturan
FDI.Reg  =  Persentase FDI terhadap PDB yang telah dimoderasi dengan kualitas peraturan β
5 =  Koefisien regresi kualitas peraturan Reg =  Kualitas peraturan
Ɛ =  Error

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk mengetahui karakteristik masing-masing variabel, dilakukan analisis deskriptif seperti tertera pada Tabel 4. Berdasarkan tabel tersebut, nilai rata-rata tax revenue negara N-11 adalah  11.78%.  Nigeria  merupakan  negara  yang  memiliki  rasio  tax  revenue  terkecil  dengan nilai  3,37%  pada  tahun  2016.  Menurut  Oyedele  (2016),  rendahnya  tax  revenue  di  Nigeria disebabkan  beberapa  faktor,  yaitu  kebijakan  fiskal  yang  tidak  koheren,  sistem  administrasi perpajakan yang rumit dan tidak efisien, tingkat  penghindaran pajak yang tinggi, ambiguitas dalam  undang-undang  perpajakan  dan  kurangnya  transparansi  mengenai  pemanfaatan pendapatan  pajak  untuk  layanan  sosial  dan  pembangunan  yang  terlihat.  Sedangkan  negara dengan  tax  revenue  terbesar  adalah  Turki  pada  tahun  2011  dengan  nilai  18.68%.  Salah  satu faktor tingginya tax revenue di Turki adalah kenaikan pajak tembakau. Cetinkaya & Marquez (2017)  menjelaskan  bahwa  Turki  telah  meningkatkan  pajak  atas  tembakau  secara  signifikan sejak tahun 2002, dan penerimaan pajak dari tembakau antara tahun 2005 dan 2011 meningkat sebesar  124%.  Sementara  itu,  kontribusi  sektor  agrikultur  terhadap  PDB  di  negara  N-11 memiliki rata-rata 12.24%, dimana Pakistan pada tahun 2011 memiliki rasio tertinggi senilai 25.13%. Tingginya angka tersebut dikarenakan sektor agrikultur merupakan ‘tulang punggung’ perekonomian  Pakistan  (A.  Rehman  dkk.,  2015).  Sedangkan  negara  dengan  rasio  terendah adalah  Korea  Selatan  di  tahun  2019  dengan  nilai  1.62%.  Yoon  dkk.  (2020)  lebih  lanjut menjelaskan bahwa sektor agrikultur di Korea Selatan berada dalam situasi pembukaan impor besar-besaran, karena didorong dengan FTA. Selanjutnya untuk FDI, nilai rata-rata di negara N-11 adalah 1,85%. Negara dengan persentase FDI terendah dengan nilai -0,2% adalah Mesir pada tahun 2011. Hal itu terjadi karena lebih besarnya FDI outflow dibandingkan inflow akibat adanya  revolusi  besar-besaran  yang  terjadi  di  Mesir  pada  tanggal  25  Januari  2011  (Kamaly, 2011).
Di  sisi  lain,  negara  dengan  persentase  FDI  tertinggi  adalah  Vietnam  di  tahun  2010 dengan nilai 6,9%. Persentase FDI terhadap PDB yang tinggi di Vietnam disebabkan penerapan peraturan investasi  asing di  Vietnam  pada tahun  1987  yang bertujuan mendorong masuknya investasi  asing  dengan  memberikan  beberapa  kemudahan,  antara  lain  memperbolehkan kepemilikan asing sepenuhnya atas investasi asing dan mengesampingkan nasionalisasi (Le & Thanh,  1995).  Kemudian,  rata-rata  nilai  kualitas  peraturan  negara  N-11  adalah  -0,33.  Iran menjadi  negara  dengan  indeks  kualitas  peraturan  terkecil,  yaitu  senilai  -1.71  di  tahun  2010. Ronaghi dkk. (2020) menyampaikan bahwa Iran kesulitan dalam memenuhi WGI. Sementara indeks kualitas peraturan terbesar dimiliki Korea Selatan pada tahun 2016 dengan nilai sebesar
1.11.  Menurut  Kim  (2016),  reformasi  peraturan  merupakan  salah  satu  prioritas  nasional pemerintah Korea Selatan dalam rangka menumbuhkan perekonomian, dengan berfokus pada memperbaiki atau menghapus regulasi untuk mendorong penyerapan tenaga kerja dan investasi, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta perbaikan instusi demi memfasilitasi reformasi peraturan.
Tabel 4. Statistik Deskriptif Deskriptif Tax Revenue Agrikultur  FDI Agrikultur –  Kualitas Peraturan FDI – Kualitas Peraturan Kualitas Peraturan Rata-rata 11,78 12,24 1,85 -6,66 -0,58 -0,33 Median 12,45 12,58 1,42 -5,95 -0,49 -0,43 Std. Dev 3,71 6,65 1,56 7,09 1,11 0,66 Minimum 3,37 1,62 -0,2 -19,28 -4,25 -1,71 Maksimum 18,68 25,13 6,9 3,23 1,87 1,11 Sumber: diolah dari STATA 17
Pada  Tabel  5  dilakukan  uji  penentuan  model  panel  untuk  memilih  model  yang  akan dipilih.  Pertama  dilakukan  uji  chow  untuk  memilih  antara  model fixed  effect atau common effect . Hasil uji chow bernilai 0,00 atau di bawah α=5% yang berarti model fixed effect lebih baik. Kemudian dilakukan uji LM untuk menentukan antara model random effect atau common effect . Hasil  pengujian  menunjukkan nilai  0,00 atau di  bawah  α=5%, dimana  model random effect kedapatan lebih baik. Terakhir dilakukan pengujian untuk memilih antara fixed effect atau random effect dengan uji hausman. Hasilnya menunjukkan nilai 0,76 atau di atas α=5%. Dapat diartikan bahwa model random effect lah yang akan dipakai dalam penelitian ini.
Tabel 5. Hasil Penentuan Uji Model Panel Uji Model Prob. Nilai  Hasil Uji Chow 0,00  Model fixed effect lebih baik dibandingkan common effect Uji  Lagrange Multiplier (LM) 0,00  Model random effect lebih baik dibandingkan common effect Uji Hausman 0,76  Model random effect lebih baik dibandingkan fixed effect Sumber: diolah dari STATA 17
Kemudian  dilakukan  pengujian  asumsi  klasik  untuk  memastikan  apakah  telah memenuhi asumsi normalitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi yang tertera pada Tabel 6. Uji  normalitas  menunjukkan  nilai  0,06  atau  di  atas  α=5%  yang  berarti  data  yang  digunakan terdistribusi secara normal. Lalu uji heteroskedastisitas juga menunjukkan nilai di atas α=5%, yaitu  0,35.  Artinya,  data  bersifat  homosedastis.  Namun,  masih  terdapat  autokorelasi  setelah dilakukan pengujian yang ditunjukkan dengan nilai 0,03 atau di bawah α=5%.
Tabel 6. Uji Asumsi Klasik Uji Asumsi Prob. Nilai  Hasil Uji normalitas 0,06  Data terdistribusi normal Uji heteroskedastisitas 0,35  Data homosedastis Uji autokorelasi 0,03  Terdapat autokorelasi Sumber: diolah dari STATA 17
Selanjutnya  dilakukan  pengujian  untuk  memastikan  apakah  telah  memenuhi  asumsi multikolinearitas yang terlihat pada Tabel 7. Berdasarkan hasil pengujian, variabel agrikultur, FDI,  agrikultur  dimoderasi  dengan  kualitas  peraturan,  FDI  dimoderasi  dengan  kualitas peraturan, dan variabel moderasi kualitas peraturan menunjukkan nilai di bawah 10. Ini berarti bahwa seluruh variabel independen tidak menunjukkan gejala multikolinearitas.
Tabel 7. Uji Multikolinearitas Uji Asumsi VIF Hasil Agrikultur 3,26  Tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen FDI 2,66  Tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen Agrikultur – Kualitas Peraturan 8,38  Tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen FDI – Kualitas Peraturan 3,97  Tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen Kualitas Peraturan 4,31  Tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen Sumber: diolah dari STATA 17
Atas  gejala  autokorelasi  yang  terjadi,  dilakukan  treatment  berupa  pengujian  ulang menggunakan syntax xtregar  pada  model  panel  yang  dipilih,  yaitu random  effect (Baltagi  &
Wu, 1999). Hasil treatment dan pengujian hipotesis dapat dilihat pada Tabel 8. Tabel 8. Uji Hipotesis Variabel Koefisien  Std. err z P>|z| Agrikultur 0,02 0,09 0,26 0,792 FDI 0,25 0,15 1,71 0,087 Agrikultur – Kualitas Peraturan 0,16 0,11 1,48 0,138 FDI – Kualitas Peraturan -0,63 0,28 -2,21 0,027 Kualitas Peraturan 2,09 1,09 1,92 0,055 Konstanta 12,37 1,02 12,17 0,000
Prob > F = 0.00
Sumber: diolah dari STATA 17
Uji  F  menunjukkan  nilai  0.00  atau  lebih  kecil  dari  α=5%,  yang  berarti  bahwa keseluruhan  variabel  bebas  memengaruhi  tax  revenue  secara  simultan.  Karena  p-value  yang didapatkan dari STATA merupakan two-tailed , maka atas P-value yang tersebut harus dibagi dua  untuk  menguji  hipotesis one-tailed (UCLA,  t.t.).  Hasil  uji  parsial  menunjukkan  nilai agrikultur sebesar 0,396 sehingga lebih besar dari α=5%. Hal ini menunjukkan, bahwa variabel tersebut  secara  parsial  tidak  memengaruhi  tax  revenue.  Temuan  tersebut  juga  tidak  berubah ketika  sektor  agrikultur  dimoderasi  dengan  kualitas  peraturan,  dimana  p-value  menunjukkan nilai 0,069 yang berarti berpengaruh signifikan di tingkat α=10%. Di sisi lain, FDI berpengaruh secara parsial terhadap tax revenue yang ditunjukkan dengan nilai uji z yang lebih kecil dari α=5%, yaitu 0,044. Begitu pula FDI yang telah dimoderasi dengan kualitas peraturan, dimana terdapat perubahan menjadi 0,014 atau lebih kecil dari α=5%, sehingga dapat diartikan bahwa variabel  tersebut  secara  parsial  memengaruhi signifikan tax revenue. Secara parsial,  kualitas peraturan juga berpengaruh signifikan terhadap tax revenue dengan hasil uji z 0,028 atau lebih rendah dari α=5%. Berdasarkan uraian di atas, terbentuk persamaan regresi seperti di bawah ini:
Tax Revenue = 12,37 + 0,02Agri + 0,25FDI + 0,16AgriReg – 0,63FDIReg + 2,09Reg Sektor  agrikultur  memiliki  nilai  koefisien  sebesar  0,02  yang  menunjukkan  bahwa kenaikan  satu  persen  kontribusi  sektor  agrikultur  akan  diikuti  dengan  kenaikan  0,02%  tax revenue. Akan tetapi karena hasil uji z menunjukkan nilai di atas α=5%, dapat diartikan bahwa sektor  agrikultur  tidak  berpengaruh  terhadap  tax  revenue  di  negara  N-11  dan  tidak  sesuai dengan hipotesis. Mahdavi (2008) menemukan hal serupa, bahwa sektor agrikultur berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tax revenue. Chaudhry & Munir (2010) juga menemukan bahwa  sektor  agrikultur  berhubungan  negatif  tidak  signifikan  terhadap  tax  revenue,  karena petani  kecil  dan  pertanian  subsisten  yang  umumnya  terjadi  di  negara  berkembang  tidak menghasilkan penghasilan kena pajak yang besar.
Hasil  tersebut  berbeda  dengan  penelitian  Ghura  (1998)  yang  menyatakan  pengaruh negatif  sektor  agrikultur  terhadap  tax  revenue,  dimana  tax  revenue  mengalami  peningkatan ketika terjadi penurunan rasio sektor agrikultur terhadap PDB. Selain itu, sektor agrikultur sulit untuk  dipajaki  secara  politik  (Gupta,  2007).  Piancastelli  (2001)  menambahkan  bahwa  perlu adanya upaya untuk memperbaiki kinerja penerimaan fiskal dari sektor agrikultur, khususnya di negara berpendapatan rendah dan menengah.
Ketika  sektor  agrikultur  dimoderasi  dengan  kualitas  peraturan,  sektor  agrikultur menjadi berpengaruh positif secara signifikan terhadap tax revenue. Temuan ini sesuai dengan hipotesis. Artinya, kenaikan sektor agrikultur yang telah dimoderasi dengan kualitas peraturan sebesar  satu  persen,  akan  meningkatkan  tax  revenue  sebesar  0,16%.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  kualitas  peraturan  di  negara  N-11  mampu  meregulasi  sektor  agrikultur  sehingga penerimaan pajak dari sektor tersebut semakin meningkat dan berkontribusi secara signifikan terhadap tax revenue. Hasil tersebut juga memperlihatkan bahwa temuan Leuthold (1991) yang menyatakan  bahwa  sektor  agrikultur  sulit  untuk  dipajaki,  dapat  diatasi  dengan  kualitas peraturan yang baik dan bahkan dapat meningkatkan penerimaan pajak.
Sementara itu, FDI dengan nilai koefisien 0,25  menandakan bahwa  FDI berpengaruh positif  signifikan  terhadap  tax  revenue,  dimana  kenaikan  FDI  sebesar  satu  persen  akan meningkatkan tax revenue di negara N-11 sebesar 0,25%. Temuan ini sesuai dengan hipotesis. Minh  Ha  dkk.  (2022)  menemukan  hal  serupa,  dimana  FDI  berpengaruh  positif  terhadap  tax revenue  melalui  kegiatan  ekspor-impor,  serta  pembangunan  infrastruktur  dan  pertumbuhan ekonomi. Temuan ini juga sesuai dengan penelitian Okey (2013) yang menyatakan bahwa FDI dapat meningkatkan tax revenue secara langsung terhadap perusahaan dan pengusaha asing.
Berbeda  dengan  temuan  tersebut,  penelitian  Gaspareniene  dkk.  (2022)  justru menyatakan  bahwa  FDI  inflow  berdampak  negatif  terhadap  tax  revenue.  Dampak  negatif tersebut dapat disebabkan karena perusahaan kecil dan menengah tidak dapat bersaing dengan perusahaan  asing  yang  dibentuk  dari  FDI,  sehingga  mengurangi  potensi  penerimaan  pajak (UNCTAD, 2012).
Uniknya, ketika FDI dimoderasi dengan kualitas peraturan malah membuat  koefisien menjadi -0,63. Dapat diartikan bahwa kenaikan satu persen FDI yang telah dimoderasi kualitas peraturan  akan  menurunkan  tax  revenue  senilai  0,63%.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa penerapan peraturan dan regulasi terhadap FDI akan mengurangi penerimaan pajak terhadap negara  N-11  dan  menunjukkan  kesesuaian  dengan  hipotesis.  Mudambi  dkk.  (2013) menjelaskan  bahwa  semakin  besar  kebebasan  ekonomi  atau  semakin  sedikit  peraturan  yang mengatur aktivitas ekonomi, maka semakin besar pula masuknya investasi asing. Maka dari itu, penerapan  peraturan  terhadap  investasi  asing  akan  mengurangi  FDI  dan  mengakibatkan penurunan potensi tax revenue dari pemanfaatan investasi tersebut.
Untuk  variabel  kualitas  peraturan  sendiri,  menunjukkan  pengaruh  positif  signifikan terhadap tax revenue yang ditunjukkan dengan nilai koefisien 2,09 dan hasil uji z 0,028. Apabila diartikan,  kenaikan  kualitas  peraturan  sebesar  satu  akan  meningkatkan  tax  revenue  sebesar 2,09%  dan  sesuai  dengan  hipotesis.  Ini  menunjukkan  bahwa  kualitas  peraturan  memainkan peran  penting  dalam  peningkatan  tax  revenue  di  negara  N-11.  Hasil  serupa  ditemukan Syadullah (2015) yang menyatakan bahwa kualitas peraturan memiliki dampak positif terhadap tax revenue, dimana kebijakan dan peraturan pemerintah yang baik terhadap sektor swasta akan meningkatkan tax revenue. Asmah dkk. (2020) juga menemukan bahwa peningkatan kualitas peraturan akan diikuti kenaikan tax revenue.
Meskipun demikian, terdapat hasil penelitian yang tidak sesuai dengan temuan tersebut. Yaru  &  Raji  (2022)  menemukan  bahwa  kualitas  peraturan  tidak  berdampak  terhadap  tax revenue. Salman dkk. (2022) menambahkan bahwa kemampuan pemerintah untuk menyusun
dan  melaksanakan  kebijakan  pengembangan  sektor  swasta  tidak  ada  hubungannya  dengan tingkat perekonomian.

## PENUTUP
Penelitian  ini  mencoba  menguji  pengaruh  sektor  agrikultur,  FDI,  serta  variabel moderasi kualitas peraturan terhadap tax revenue di negara N-11. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  sektor  agrikultur,  FDI,  agrikultur  –  kualitas  peraturan,  FDI  –  kualitas  peraturan,  dan kualitas  peraturan  berpengaruh  secara  simultan  terhadap  tax  revenue.  Secara  parsial,  sektor agrikultur tidak menunjukkan pengaruh terhadap tax revenue. Sedangkan FDI, sektor agrikultur yang dimoderasi dengan kualitas peraturan, dan kualitas peraturan memengaruhi tax revenue secara  positif  signifikan.  Namun,  ketika  variabel  FDI  dimoderasi  dengan  kualitas  peraturan, justru menunjukkan pengaruh negatif signifikan terhadap tax revenue.
Temuan  di  atas  menjelaskan  bahwa  pemerintah  di  negara  N-11  sebaiknya  tidak menghabiskan  sumber  daya  untuk  meregulasi  sektor  FDI,  apalagi  dengan  tujuan  untuk meningkatkan tax revenue. Hal ini dikarenakan kualitas peraturan justru akan mengurangi tax revenue  dari  FDI.  Sebaliknya,  ada  baiknya  pemerintah  menerbitkan  regulasi  berkualitas  di sektor  lain,  seperti  agrikultur  karena  berdasarkan  analisis  yang  telah  dilakukan  akan memberikan dampak positif terhadap tax revenue. Pemerintah juga perlu mendorong masuknya investasi  asing  ke  negara  N-11  agar  dapat  meningkatkan  tax  revenue.  Selain  itu,  kualitas peraturan  yang  baik  secara  menyeluruh  akan  memberikan  dampak  signifikan  terhadap peningkatan tax revenune.
Saran untuk penelitian selanjutnya agar tidak hanya menggunakan variabel FDI Inflow, tetapi  juga FDI outflow.  Selain itu, perlu  juga dikaji  bagaimana pengaruh variabel  moderasi pengendalian korupsi dan aturan hukum terhadap tax revenue.

## DAFTAR PUSTAKA
Ajaz, T., & Ahmad, E. (2010). The Effect of Corruption and Governance on Tax Revenues.
The Pakistan Development Review , 49 , 405–417. https://doi.org/10.2307/41428665 Aldaba, R. M., & Quejada, A. D. (2022). FDI Spillover Effects: Evidence from the Philippines . Economic Research Institute for ASEAN and East Asia.
Aslam,  A.  L.  M.  (2015,  Maret  4). A  case  study  of  Cointegration  relationship  between  tax revenue and foreign direct investment . http://ir.lib.seu.ac.lk/handle/123456789/878 Asmah, E. E., Kwaw Andoh, F., & Titriku, E. (2020). Trade misinvoicing effects on tax revenue in sub‐Saharan Africa: The role of tax holidays and regulatory quality. Annals of Public and Cooperative Economics , 91 (4), 649–672. https://doi.org/10.1111/apce.12289 Azadi, H., & Barati, A. A. (2013). Agricultural land conversion drivers in Northeast Iran. The Land Deal Politics Initiative, Working Paper , 36 .
Balıkçıoğlu,  E.,  Dalgıç,  B.,  &  Fazlıoğlu,  B.  (2016).  Does  Foreign  Capital  Increase  Tax Revenue: The Turkish Case. International Journal of Economics and Financial Issues , 6 (2), Article 2. Baltagi, B. H. (2021). Econometric Analysis of Panel Data . Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-53953-5
Baltagi,  B.  H.,  &  Wu,  P.  X.  (1999).  Unequally  Spaced  Panel  Data  Regressions  with  AR(1) Disturbances. Econometric Theory , 15 (6), 814–823. JSTOR.
Bird, R. M., Martinez-Vazquez, J., & Torgler, B. (2005). Societal Institutions and Tax Effort in Developing Countries. SSRN Electronic Journal . https://doi.org/10.2139/ssrn.662081 Briones, R. M. (2021). Philippine Agriculture: Current State, Challenges, and Ways Forward . https://www.pids.gov.ph/publication/policy-notes/philippine-agriculture-current-state- challenges-and-ways-forward
Camara,  A. (2023). The  Effect of Foreign  Direct  Investment  on Tax Revenue. Comparative Economic Studies , 65 (1), 168–190. https://doi.org/10.1057/s41294-022-00195-2 Cao,  K.  H.,  &  Birchenall,  J.  A.  (2013).  Agricultural  productivity,  structural  change,  and economic growth in post-reform China. Journal of Development Economics , 104 , 165– 180. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2013.06.001 Cetinkaya, V., & Marquez, P. V. (2017). Tobacco taxation in Turkey .
Chaudhry, I. S., & Munir, F. (2010). Determinants of low tax revenue in  Pakistan. Pakistan Journal of Social Sciences , 30 (2), 439–452.
Chelliah, R. J., Baas, H. J., & Kelly, M. R. (1975). Tax Ratios and Tax Effort in Developing Countries,  1969-71. Staff  Papers  -  International  Monetary  Fund , 22 (1),  187. https://doi.org/10.2307/3866592
Clark, C. (1967). The conditions of economic progress. The conditions of economic progress. D’Agostino,  R.  B.,  Belanger,  A.,  &  D’Agostino,  R.  B.,  Jr.  (1990).  A  Suggestion  for  Using Powerful  and  Informative Tests of Normality. The American Statistician , 44 (4), 316. https://doi.org/10.2307/2684359
Davis, M. (2022, Maret 17). Government Regulations: Do They Help Businesses? Investopedia. https://www.investopedia.com/articles/economics/11/government-regulations.asp El-Ramady, H. R., El-Marsafawy, S. M., & Lewis, L. N. (2013). Sustainable agriculture and climate changes in Egypt. Sustainable Agriculture Reviews: Volume 12 , 41–95. Eltony, M. N. (2002). The Determinants of Tax Effort in Arab Countries . FAO.  (2018). Country  factsheet  on  small  holder  family  farms:  NIGERIA .  FAO. https://www.fao.org/documents/card/en?details=I9930EN%2f
Ferdous, Z., Zulfiqar, F., Datta, A., Hasan, A. K., & Sarker, A. (2021). Potential and challenges of organic agriculture in Bangladesh: A review. Journal of Crop Improvement , 35 (3), 403–426. https://doi.org/10.1080/15427528.2020.1824951
Frost,  J.  (2019). Regression  analysis:  An  intuitive  guide  for  using  and  interpreting  linear models . Statisics By Jim Publishing.
Gaspareniene, L., Kliestik, T., Sivickiene, R., Remeikiene, R., & Endrijaitis, M. (2022). Impact of  Foreign  Direct  Investment  on  Tax  Revenue:  The  Case  of  the  European  Union. Journal of Competitiveness , 14 (1), 43–60. https://doi.org/10.7441/joc.2022.01.03
Ghura,  D.  (1998).  Tax  Revenue  in  Sub-Saharan  Africa:  Effects  of  Economic  Policies  and
Corruption. IMF Working Papers , 98 (135), 1.
https://doi.org/10.5089/9781451855685.001
Giray, H. (2012). Turkish agriculture at a glance. J Food, Agric Environ , 10 , 292–295. Gnangnon, S. K. (2017). Impact of foreign direct investment (FDI) inflows on non-resource tax and corporate tax revenue. Economics Bulletin , 37 (4), 2890–2904.
Gopalan,  S.,  Hattari,  R.,  &  Rajan,  R.  S.  (2016).  Understanding  foreign  direct  investment  in Indonesia. Journal  of  International  Trade  Law  and  Policy , 15 (1),  28–50. https://doi.org/10.1108/JITLP-01-2016-0003
Gujarati, D. N. (2022). Basic econometrics . Prentice Hall. Gupta, A. S. (2007). Determinants of tax revenue efforts in developing countries . Hanh, N. P., Van Hùng, Đ., Hoat, N. T., & Trang, D. T. T. (2017). Improving quality of foreign direct  investment  attraction  in  Vietnam. International  Journal  of  Quality  Innovation , 3 (1), 7. https://doi.org/10.1186/s40887-017-0016-7
Inriama,  M.,  &  Setyowati,  M.  S.  (2020).  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  Foreign  Direct Investment dan Tax Rate Terhadap Penerimaan PPh Badan Negara ASEAN. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik , 5 (4), Article 4. https://doi.org/10.33105/itrev.v5i4.240
Islam, K. A. (2014). Foreign direct investment (FDI) in Bangladesh: Prospects and challenges and its impact on economy. Asian Business Review , 4 (1), 24–36.
Kamaly, A. (2011).
Inward FDI in Egypt and its policy context . https://doi.org/10.7916/D8S75Q96
Ketkar,  K.  W.,  Murtuza,  A.,  &  Ketkar,  S.  L.  (2005).  Impact  of  corruption  on  foreign  direct investment  and  tax  revenues. Journal  of  Public  Budgeting,  Accounting  &  Financial Management , 17 (3), 313–341. https://doi.org/10.1108/JPBAFM-17-03-2005-B004
Kim,  J.  (2016). Economic  Effect  of  Regulatory  Reforms  in  Korea . 한국개발연구원 . https://doi.org/10.22740/KDI.PS.E.2016.01
Kim, M. (2015). Productivity spillovers from FDI and the role of domestic firm’s absorptive capacity in South Korean manufacturing industries. Empirical Economics , 48 (2), 807– 827. https://doi.org/10.1007/s00181-014-0804-z
Le, T., & Thanh, T. (1995). The Legal Aspects of Foreign Investment in Vietnam. Int’l Trade & Bus. LJ , 1 , 45.
Leuthold,  J.  H.  (1991).  Tax  shares  in  developing  economies  A  panel  study. Journal  of Development Economics , 35 (1), 173–185. https://doi.org/10.1016/0304- 3878(91)90072-4
Mahdavi,  S.  (2008).  The  level  and  composition  of  tax  revenue  in  developing  countries: Evidence from unbalanced panel data. International Review of Economics & Finance , 17 (4), 607–617. https://doi.org/10.1016/j.iref.2008.01.001
Minh Ha, N., Tan Minh, P., & Binh, Q. M. Q. (2022). The determinants of tax revenue: A study of Southeast Asia. Cogent Economics & Finance , 10 (1), 2026660. https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2026660
Mohamed,  W.  M.  H.  (2020).  Determinants  of  Foreign  Direct  Investment  in  Egypt. IOSR Journal of Business and Management .
Mudambi, R., Navarra, P., & Delios, A. (2013). Government regulation, corruption, and FDI. Asia Pacific Journal of Management , 30 (2), 487–511. https://doi.org/10.1007/s10490- 012-9311-y
Mühlen, H., & Escobar, O. (2020). The role of FDI in structural change: Evidence from Mexico. The World Economy , 43 (3), 557–585. https://doi.org/10.1111/twec.12879
Neszmelyi, G. I. (2017). The Main Characteristics of The South Korean Agriculture. Economic and Local Aspects of Rural Development, Szent Istvan University, Budapest, Hungary , 31–43.
OECD. (2014). Revenue Statistics in Asian Countries 2014: Trends in Indonesia and Malaysia . OECD. https://doi.org/10.1787/9789264210691-en
Okey, M. K. N. (2013). Tax revenue effect of foreign direct investment in West Africa. African J. of Economic and
Sustainable
Development , 2 (1), 1. https://doi.org/10.1504/AJESD.2013.053052
O’Neill, J., Wilson, D., Purushothaman, R., & Stupnytska, A. (2005). Global economics paper no: 134. How solid are the BRICs . Ortiz-Ospina, E., & Roser, M. (2016). Taxation. Our World in Data . https://ourworldindata.org/taxation
Osabohien, R., David Awolola, O., Matthew, O., Queen Itua, O., & Elomien, E. (2020). Foreign direct  investment  inflow  and  employment  in  Nigeria. Investment  Management  and Financial Innovations , 17 (1), 77–84. https://doi.org/10.21511/imfi.17(1).2020.07 Oyedele, T. (2016). Guess how many Nigerians pay tax and how our government spends the money . https://pwcnigeria.typepad.com/tax_matters_nigeria/2016/06/guess-how- many-nigerians-pay-tax-and-how-our-government-spends-the-money.html
Piancastelli,  M.  (2001).  Measuring  the  Tax  Effort  of  Developed  and  Developing  Countries: Cross  Country  Panel  Data  Analysis  -  1985/95. SSRN  Electronic  Journal . https://doi.org/10.2139/ssrn.283758
Pratomo,  A.  W.  (2020).  THE  EFFECT  OF  FOREIGN  DIRECT  INVESTMENT  ON  TAX REVENUE IN DEVELOPING COUNTRIES. Jurnal BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan , 13 (1), 83–95. https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v13i1.484
Rafat, M. (2018). The Interactive Relationship between Economic Growth and Foreign Direct Investments  (FDI):  A  VAR  Analysis  in  Iran. Iranian  Economic  Review , 22 (1). https://doi.org/10.22059/ier.2018.65355
Rehman, A., Jingdong, L., Shahzad, B., Chandio, A. A., Hussain, I., Nabi, G., & Iqbal, M. S. (2015).  Economic  perspectives  of  major  field  crops  of  Pakistan:  An  empirical  study. Pacific  Science  Review  B:  Humanities  and  Social  Sciences , 1 (3),  145–158. https://doi.org/10.1016/j.psrb.2016.09.002
Rehman, N. U. (2016). FDI and economic growth: Empirical evidence from Pakistan. Journal of Economic and Administrative Sciences , 32 (1), 63–76. https://doi.org/10.1108/JEAS- 12-2014-0035
Rodríguez, V. M. C. (2018). Tax determinants revisited. An unbalanced data panel analysis.
Journal of Applied Economics , 21 (1), 1–24.
https://doi.org/10.1080/15140326.2018.1526867
Ronaghi, M., Kohansal, M. R., & Ghorbani, M. (2020). The Effects of Agricultural Governance Variables on Iran’s Livestock and Meat Market. Journal of Agricultural Economics and Development , 33 (4), 377–394. https://doi.org/10.22067/jead2.v33i4.83167
Salman, R. T., Sanni, P., Olaniyi, T. A., & Yahaya, K. A. (2022). Governance Transparency of Tax Revenue Performance in West Africa. Business Ethics and Leadership , 6 (1), 14– 24. https://doi.org/10.21272/bel.6(1).14-24.2022
Sarmento, J. (2016). The determinants of value added tax revenues in the European Union. The European Journal of Management Studies, 21 (2), 79–99. Smith, A., & Wight, J. B. (2007). An inquiry into the nature and causes of The wealth of nations . Harriman House.
Stotsky,  M.  J.  G.,  &  WoldeMariam,  M.  A.  (1997). Tax  effort  in  sub-Saharan  Africa . International Monetary Fund.
Syadullah, M. (2015). Governance and Tax Revenue in Asean Countries. Journal of Social and Development Sciences , 6 (2), 76–88. https://doi.org/10.22610/jsds.v6i2.845
Tanzi,  V.  (1992).  Structural  factors  and  tax  revenue  in  developing  countries:  A  decade  of evidence. Dalam I. Goldin & L. A. Winters (Ed.), Open Economies (1 ed., hlm. 267– 285). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511628559.023 Tanzi, V., & Zee, H. (2001). Economic Issues No. 27—Tax Policy for Developing Countries . IMF. https://www.imf.org/external/pubs/ft/issues/issues27/
Temiz, D., & Gökmen, A. (2014). FDI inflow as an international business operation by MNCs and economic growth: An empirical study on Turkey. International Business Review , 23 (1), 145–154. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2013.03.003 UCLA. (t.t.). FAQ: What are the differences between one-tailed and two-tailed tests? Diambil 12  Mei  2023,  dari https://stats.oarc.ucla.edu/other/mult-pkg/faq/general/faq-what-are- the-differences-between-one-tailed-and-two-tailed-tests/
UNCTAD.  (2012). World  Investment  Report  2012 . https://unctad.org/system/files/official- document/wir2012_embargoed_en.pdf
UNCTAD.  (2014). Mexico’s  Agriculture  Development:  Perspectives  and  Outlook . https://unctad.org/system/files/official-document/ditctncd2012d2_rev1_en.pdf
WDI  -  Home .  (t.t.).  Diambil  21  April  2023,  dari https://datatopics.worldbank.org/world- development-indicators/
Widyawati,  R.  F.  (2017).  Analisis  keterkaitan  sektor  pertanian  dan  pengaruhnya  terhadap perekonomian Indonesia (analisis input ouput). Jurnal Economia , 13 (1), 14–27. Wilson, D., Stupnytska, A., Poddar, T., Bhundia, A., Morra, P., & Ahmed, S. (2007). Global Economics Paper No: 153. Goldman Sachs . World Bank. (2016). Transforming Vietnamese Agriculture . https://doi.org/10.1596/24375 Yaru, M. A., & Raji, A. S. (2022). Corruption, Governance and Tax Revenue Performance in Sub-Saharan Africa. African Journal of Economic Review , 10 (1), Article 1.
Yoon, C., Lim, D., & Park, C. (2020). Factors affecting adoption of smart farms: The case of Korea. Computers in Human Behavior , 108 , 106309.