Nomor 02 Tahun 2017
(Yanuarius Turot)
EVALUASI  PEGAWAI  NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR YANG TIDAK BERHAK MENERIMA TUNJANGAN PENGHASILAN BERSYARAT(TPB) DI LINGKUNGAN PROVINSI PAPUA DIKAJI DENGAN PERADASUS NOMOR 02 TAHUN 2017

## Yanuarius Turot
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran
Yanuarius.turot@unpad.ac.id

## ABSTRAK
Tunjangan penghasilan bersyarat (TPB) Bagi PNS tugas Belajar di pemerintahan Provinsi Papua. Tujuan penulis artikel  ini untuk menganalisi dan mendeskripsikan PNS tugas belajar dari sudut padang Evaluasi kebijakan menurut William Dunn. kajian ini membahas tujungan penghasilan  bersyarat bagi PNS tugas belajar  Provinsi Papua.  Metode  yang di gunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif kualitatif. Pengelolan data menggunakan literature, buku jurnal yang kredibel. Tunjangan penghasilan bersyarat bagi PNS Tugas belajar perlu di evaluasi perdasusnya dengan mengadopsi pemikiran William Dunn
Kata Kunci: Tunjangan Penghasilan bersyarat (TPB) bagi PNS tugas belajar perlu di evaluasi Perdasus Provinsi Papua.

## ABSTRACT
Conditional income assessment (TPB) for civil servants the task of  studying in the Papua Province government. The purpose of this art writer is to analyze and describe civil servants the task of learning from the point of view of policy evaluation according to William Dunn. this study discusses conditional income goals for civil servants the task of studying the province of Papua. the method used in the study is a qualitative descriptive method. data management uses literature, credible journal books. conditional income allowance for civil servants The learning task needs to be evaluated perdasus by adopting William Dunn's thinking.
Keyword:  Conditional Income Allowance (TPB) for PNS learning tasks needs to be evaluated by the Perdasus of the province of Papua

## Pendahuluan
Tunjangan Pendapatan penghasilan bersyarat bagi pegawai Negeri Sipil merupakan tambahan pendapatan pegawai berbasis pada kinerja pegawai. Tujuan di terapkan  kinerja adalah untuk meningkatkan motivasi kepuasan dan kinerja  karyawan  tersebut.  Pemberian tambahan penghasilan pegawai di lingkungan PNS (Pegawai Negeri Sipil), tunjangan kinerja di terapkan untuk meningkatkan kepuasan dan kinerja para karyawan sehingga organisasi publik tersebut memberikan pelayanan publik secara baik.
Tambahan Penghasilan Bersyarat juga yang selanjutnya disingkat TPB adalah penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi
Papua berdasarkan perhitungan atas kedisipli-nan dan pencapaian kinerja, tunjangan ini di berikan bukan di bedakan pada status atau jabatan yang di embani tetapi tunjangan ini di berikan atas capaian kedesipilinan Pegawai Negari Sipil baik PNS CPNS golongan IV, III dan II yang memiliki jabatan  funsional  dan tidak memiliki jabatan fungsional  di lingkungan pemerintahan Provinsi Papua.  Lebih  dari itu penulis lebih mengkaji perdasus nomor 02 tahun 2017   Bab II pasal 3 point 2 pegawai yang tidak berhak menerima tunjagan penghasilan bersyarat adalah (a) PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Tertentu yang telah menerima insentif tunjangan jabatan berdasarkan Kepu-tusan Gubernur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; (b)  PNS yang berstatus penitipan
pada setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua; (c) PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang dipekerjakan atau diperbantukan  ke Pemerintah Daerah lain; (d) PNS yang berstatus tugas belajar.
Hal itu terlihat  penulis lebih mengkaji pegawai negeri sipil yang  berstatus tugas belajar menurut kami pada pasal ini perlu di evaluasi atau di tinjau kembali agar pegawai negeri sipil yang diberikan tugas belajar di kota-kota  besar    harus diberikan tunjangan.  Tunjang  itu  pun untuk pegawai tugas belajar di nilai atas dasar ketentuan yang terpenuhi misalnya Pegawai bersatus CPNS, PNS, tata cara prosedur penilianya, jangka waktu tugas belajar, pembiayaannya hak dan kewajiban serta sanksi yang diberikan berdasarkan ketetapan yang di keluarkan oleh perdasus yang mengatur tentang pegawai tugas belajar tersebut
Tunjangan  penghasilan tambahan  bagi pegawai tugas belajar akan memberikan  dampak atau berpengaruh terhadap  pendatan penerima yang diberi-  kan oleh pemerintah sehingg akan mengorbankan  anak istri yang ditinggalkan menjadi beban tanggung jawab pegawai itu sendiri,  karena dinilai gaji yang di dapat tidak seberapa besar untuk mengurus kuliah atau mengurus anak istri yang ditinggalkan jika dibandingkan dengan pegawai tugas belajar di provinsi lain atau pegawai tugas belajar kementerian mereka menerima tunjangan berdasarkan  penghasilan  dan penilaian yang dikeluarkan melalui Peraturan Presiden  dan Pergub  di setiap provinsi yang ada di Indonesia, tambahan  penghasilan  itu ada karena mengingat beban dan tanggung jawab keluarga menjadi perhatian khusus oleh pegawai tugas belajar .
Kebijakan  Pemerintahan provinsi papua terhadap  PNS tugas belajar akan memberikan dampak positif  bagi  birokrasi dan   PNS untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan pegawai sehingga pemerintah terus berupaya untuk mengirim PNS untuk melanjut sekolah di berbagai  perguruan tinggi Indonesia maupun di luar Indonesia untuk mengembangkan kemampuan dan skill mereka hal itu juga sesuai dengan visi misi Gubernur  Bernabas Suebu dan dilanjutkan oleh Gubernur Lukas Enembe dengan adanya program seribu Doktor hal itu terlihat juga melalui kebijakan Perdasusus dalam  penghasilan bersyarat (TPB) pada Poit (d) yang mengatur tentang pegawai tugas belajar tidak mendapatkan tunjangan penghasilan bersyarat akan mempengaruhi  PNS Tugas belajar dalam penghasilan dan pendapatan serta akan mengorbankan anak istri yang di tinggalkan  oleh
karena itu pada poit ini pemerintah provinsi Papua perlu merevisi point (d) sehingga semua pegawai merasa nyaman walapun mereka tidak melaksanakan tugas keseharian mereka  sesuai penilaian dari pemerintah dengan alasan pegawai Tugas Belajar melanjutkan studi, untuk mendapatkan hak yang sama dengan pegawai negeri sipil yang lain ,jika di bading dengan pegawai  Tugas belajar provinsi lain,  Pegawai tugas Belajar  Kementrian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan  HAM  dan  berbagai kementerian  lain mereka  diberikan tunjangan penghasilan yang sama, sehingga tidak mengorbankan pendapatan penghasilan meraka serta tidak merugikan anak istri yang ditinggakan, dan akan memberikan kepuasan kepada pegawai Tugas belajar bagi pemerintahn provinsi Papua.
Hal itu jika  dikaji dalam teorinya William Dunn (2000) evaluasi Pegawai Negeri Sipil yang tidak berhak menerima Tunjangan Penghasilan Bersyarat  (TPB) di lingkungan provinsi dalam Perdasusus  Nomor 02 tahun 2017dalam teori tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut efekitivitas,  efisiensi, kecakupan peratan dan responsivitas dalam mengakaji atau mengevaluai Perdasus tentang tunjangan penghasilan bersyarat di lingkungan pemerintah provinsi Papua.
Berdasarkan Peraturan Peme-rintah (PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), Yang ditanda tangani oleh Presiden jokowi dodo pada 30 Maret 2017,juga mengatur tentang masalah pangkat dan jabatan. Menurut PP ini Pangkat merupakan yang menujukan tingkat jabatan berdasarkan tingkat kesulitan tanggung jawab, dampak dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar pengajian, pangkat sebagaimana dimaksud diatur dalam peraturan Pemerintah yang mengatur  mengenai gaji dan tunjangan fasilitaas bagi PNS  “bunyi pasal 46 ayat (2) PP tersebut. Disebut dalam PP ini, jabatan PNS terdiri atas:a. Jabatan Administrasi (JA) b Jabatan Fungsional (JF) dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT),Perdasus Provinsi Papua Nomor 02 tahun 2017 Tentang Tunjangan bersyarat bagi PNS di lingkungan Provinsi Papua Barat.
Kajian tentang  Tunjangan Penghasilan Bersyarat (TPB) mulai lazim dikaji oleh ilmuwan- ilmuwan sosial dewasa ini beberapa peneliti di bawah ini merupakan kajian tentang tunjagan penghasilan pegawai negeri sipil dengan topik. Kajian  pertama  dalam  bentuk jurnal  PNS BPS DIY universitas  Muhamadiyah  Yogyakartaoleh Heru Kurnianto Tjahjono (Riniarti, 2015) dengan judul  Evaluasi Keadilan Praktik Tunjangan
kinerja pada Kepuasan dan kinerja Karyawan di kantor BPS DIY.  Kajian  kedua  dalam jurnal Tunjangan PNS. Universitas Samratulangi Manado oleh Christian G. Kelatow, Adolfina dan Irvan Trang  (2016) dengan Judul  Pengaruh Evaluasi Pekerjaan,Gaji dan Fasilitas kerja terhadap kinerja Pegawai pada RS. Pancaran Kasih Manadosedangkan kajian ketiga Jurnal katologis  Universitas  Tadulako oleh Meriana Madjid (2019) dengan judul Pengaruh Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Kemampuan kerja terhadap kinerja Pegawai pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Morowali.

## Tinjauan Pustaka
Berdasarkan pengertian evaluasi sistematis kebijakan adalah aktivitas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apakah kebijakan yang dijalankan mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya, berapa biaya yang dikeluarkan serta keuntungan apa yang didapat, siapa yang menerima keuntungan dari program kebijakan yang telah dijalankan oleh organisasi, hal itu menjadi indikator penilian oleh teori William Dunn ada enam indikator utama yaitu sebagai berikut
(1) Efektivitas,  efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukan pada tingkat sejauhmana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal
(2) Efisiensi,  Efisiensi ( efficiency ) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasio- nalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.
(3) Kecukupan,  Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan ( adequacy ) berkena-an dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh
alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.
(4) Perataan, Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kriteria kesamaan ( equity ) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya manfaat merata.
(5) Responsivitas  dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan.
Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk dukungan/berupa penolakan, dan
(6) Ketetapan  berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud dengan evaluasi dampak kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah diberlakukan oleh organisasi atau pemerintah, dengan cara mengevaluasi aspek-aspek dampak kebijakan yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan pelaksanaan kebijkan tersebut ditinjau dari aspek masya- rakat sebagai sasaran kebijakan tersebut.

## Metode
Metode yang digunakan adalah  Deskritif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah metode untuk menyelediki obyek yang tidak dapat di ukur dengan angka-  angka. Data yang di  gunakan kajian ini adalah Buku, Jurnal yang terbitkan oleh media yang kredibel.  Penelitian ini akan menjawab perumusan masalah berdasar-kan teori William Dunn setidaknya mencakup pemahaman
mengenai tunjagan penghasilan Bersyarat bagi pegawai tugas beajar dalam sudat pandang Tunjang Penghasilan bersyarat pada pegawai berstatus tugas belajar di nilai berdasarkan Efektivitas, Tunjang Penghasilan bersyarat pada pegawai berstatus tugas belajar dinilai berdasarkan  Efisiensi, Tunjangan  Penghasilan bersyarat pada pegawai berstatus tugas belajar dinilai berdasar-kankecakupan, Tunjang Penghasilan bersyarat pada pegawai berstatus tugas belajar di nilai berdasarkan Peratan, Tunjang Penghasilan bersyarat pada pegawai berstatus tugas belajar di nilai berdasarkan Responsivitas, dan Tunjang Penghasilan bersyarat pada pegawai berstatus tugas belajar dinilai berdasar-kan  ketetapan dalam mengkaji secara dalam berkaitan dengan tunjangan penghasilan bersyarat bagi Pegawai tugas belajar.

## Pembahasan
Dalam pembahasan ini penulis lebih menjeskan bagaimana kriteria kebijakan keamanan  kriteria kebijakan keamanan yang di jeaskan oleh William Dunn (2000)  ada Enam indikator yang digunakan untuk merumuskan Tunjangan penghasilan bersyarat  bagai Pegawai tugas belajar di lingkungan pemerintah provinsi Papua  yang di kaji berdasarkan Perdasus Nomor 02 tahun 2017 point 3 pasal ayat (d) pegawaai tugas belajar sebagai berikut :
1. Tunjang Penghasilan bersyarat pada pegawai berstatus tugas belajar di nilai berdasarkan  Efektivitas
Sejauh ini kami melihat dari sisi tunjangan penghasilan bersyarat untuk pegawai tugas belajar di lingkungan pemerintah provinsi Papua secara Efektivitas sesuai standar sampai  dengan tujuan namun hanya  dinilai dari sisi pelayanan kadang– kadang  keputsan yang di ambil untuk pembayaran tidak tepat sasaran,tujuan juga baik untuk kesejahtran pegawai, namun saat ini penuis membandingpegawai tugas belajar dengan  kota-kota lain ataiu  provinsi lain status tugas belajara kan di sama kan dengan dengan PNS yang selama ini di nilai dari sisi keaktifan dan masih banyak indika-tor penilan dalam sisi efekitivitas pelayanan. Efektivitas juga merupa-kan suatu standar akan  terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukan pada tingkat sejauhmana
organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal  atau akan menjadi kepuasan bersama.
2. Tunjang Penghasilan bersyarat pada pegawai berstatus tugas belajar di nilai berdasarkan Efisiensi
Dari sisi efiensi pelayanan Pegawai Negeri sipil Tugas belajar peme-rintah provinsi  Papua berjalan sesuai dengan harapan PNS  namun saja di nilai dari aspek efisien pegawai tugas belajar lebih mengorbankan kehidu-pan keluarga dari sisitanggung jawab, beban akan meningkat sehingga pemerintah provinsi perlu mengkaji perdasus Nomor 02 tahun 2017 pada point(d) Efisiensi ( efficiency ) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.
Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dari pelayanan pemerintah terhadap tugas belajar yang ada pelayanan pemerintah terhadap pegawai tugas belajar di kaji dari tunjangan bisa dibayar sama dengan pegawai yang lain memilik jabatan maupun tidak meliki jabatan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.
3. Tunjang Penghasilan bersyarat pada pegawai berstatus tugas belajar di nilai berdasarkan Kecukapan
Dari sisi Kecukupan  Pegawai tugas beklajar di nilai dari tigkat efektivitas dari sebuah nilai atau tanggung jawab pemerintah kepada pegawai tugas belajar di setiap kota- kota  berjalan dengan baik namun dari sisi tunjangan penghasilan untuk saat ini kami menilai pemerintah perlu mempertimbangakn dengan baik sehingga akan memuaskan pegawai tugas belajar tersebut tanpa mengu-rangi semangat mereka dalam perkuliah ketikan dengan tidak mendapatkan tunjgana bersyarat yang akan mengorban keluraga dan aktivitas perkulah kuliah mereka. Hal itu dinilai dari kecakupan kebijakan publik  dalam hala ini kebijakan pemerintah provinsidapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan ( adequacy ) berkena-an dengan seberapa jauh
Nomor 02 Tahun 2017
(Yanuarius Turot)
suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternative pelayanan publik yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah -masalah yang berhubungan langsung dengan pegawai tugas belajar.
4. Tunjang Penghasilan bersyarat pada pegawai berstatus tugas belajar di nilai berdasarkan Perataan
Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kriteria kesamaan ( equity ) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan  sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya manfaat merata. Kebijakan ini jika di nilai dari perataan sesuai keadilan atau harapan penilaian standarasi kehadi- ran sangat menetukan  pada hasil kenerja seorang pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah provinsi Papua namun hanya di nilai dari Pegawai tugas belajar ini tidak di berikan tunjangan kinerja kerena di beri alasan bahwa pegawai tersebut melanjut studi ,hal ini akan merugikan pegawai pada pendapatan anak istri yang di tinggalkan sehingga pemerintah provinsi papua perlu di kaji baik perdasus pada point tiga yang mengatur tentang pegawai tugas belajar, sehingga semua keinginan pegawai tugas belajar menjadi  bisa berjalan dan sesuai dengan asas kebersaman dalam kebijakan pemerintah tersebut.
5. Tunjang Penghasilan bersyarat pada pegawai berstatus tugas belajar di nilai berdasarkan Responsivitas
Dalam  kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Respon- sivitas berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Keberhasilan kebijakan
dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika kebijakan akan dilaksana- kan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk dukungan/berupa penolakan.
Dengan adanya kebijakan pemerintahan lewat Tunjangan  Penghasilan bersyarat  (TPB) akan memberikan dampak positif bagi PNS namun hanya saja di lihat dari perdasus tersebut pada point (d) pada pegawai tugas belajar akan mengurangi pendapatan pengahasilan dan merugikan pegawai tugas belajar, penulis menerima informasi pegawai tugas belajar merasa tidak menerima kebijakan pemerintah karena akan mengurangi pendapatan penghasilanserta mengorbankan  pegawai tugas belajar, oleh karena pemerintah Provinsi papua perlu mengkaji ulang point (d)  sehingga  akan memberikan rasa nyaman bagi semua PNS yang bertugas di pemeritahan Provinsi Papua.
6. Tunjang Penghasilan bersyarat pada pegawai berstatus tugas belajar di nilai berdasarkan Ketetapan
Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud dengan evaluasi dampak kebijakan tunjangan Penghasilan Bersyarat (TPB) bagi pegawai tugas belajaryang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu penilaianterhadap pelaksanaan kebijakan yang telah diberlakukan oleh oleh pemerintahan provinsi  Papua, dengan cara mengevaluasi aspek-aspek dampak kebijakan yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan pelaksanaan kebijkan tersebut ditinjau dari aspek pegawai Tugas Belajar yang dikaji berdasarkan perdasus  Provinsi  Papua.  Halitu telihat bahwa kebijakan pemerintahan provinsi papua dalam pelaksanaan pegawai tugas belajar yang tidak menerima tunjangan menurut kami melihat proses akan merugikan PNS yang bersangkutan  dari sisi tunjangan, dari sisi ketetapan akan tidak menguntungkan meraka malah merugikan dan menambah beban tanggung pribadi bagi pegawai tugas belajar tersebut.

## Simpulan dan saran
Dalam kebijakan pemerintah provinsi papua melalui  Perdasus tentang pegawai negeri sipil (PNS) berstatus tugas belajar perlu di kaji perdasusus Nomor 02 Tahun 2017 point  (d) pegawai berstatu  stugas belajar tidak menerima tunjangan penghasilan bersyarat, perlu pemerintah provinsi mengkajai dengan baik sehingga nanti nya tidak akan mengorban pegawai tugas belajr tersebut,  dari sisi penerapan perdasusu semua berjalan dengan baik dari sisi efektivitas  efisiensi pelayanan publik hampir berjalan dengan baik namun  hanya menjadi pertimbangan adalah pada perdasus  point (d) jika adopsikan kebijakan publik menurut pemikaran William Dunn dari enam indikator utama banyak memberikan kepuasan bagi CPNS dan PNS yang memilik jabatan funsional dan tidak  memilik jabatan  fungsional hampir semua dibayar sesuai dengan kinerjanya.

## Daftar Pustaka
William Dunn (2000) penghantar  Analisis kebijakan Publik.  Jogyakarta:  Gajah Madya Press https://media.neliti.com/media/publications/8462 5-ID-evaluasi-keadilan-praktik- tunjangan-kine.pdf https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/artic le/view/14122 https://media.neliti.com/media/publications/1514 74-ID-pengaruh-tambahan- penghasilan-pegawai-tp.pdf