Pengaruh Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Enterprise Risk Management (ERM) Disclosure (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2017)
Widyiawati
(Alumni jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: widyiawati24@gmail.com)
Halmawati
(Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: halmawati_74@yahoo.com)

## Absctract
This study aims to determine: (1) The effect of proportion on independent board ERM disclosure, (2) The effect of  the  audit  committee  on ERM disclosure,  (3)  The  effect  of  the  ownership  dispersion  on ERM disclosure,  (4) The  effect  of  firm  size  on ERM disclosure.  Population  in  this  research  are  manufacturing  companies  listed  in Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2014-2017. The sample is determined based on purposive sampling method, thus totaling 60 companies. The data used in this research is secondary data. The technique of collecting data by the method of documentation at www.idx.com . The analytical method used is multiple regression analysis. The results showed that: (1) Proportion on independent board no significant effect on the ERM disclosure, (2) The audit committee no significant effect on the ERM disclosure, (3)  Ownership dispersion no significant effect on the ERM disclosure, and (4) Firm size influence a significant positive on ERM disclosure.
Keywords: Enterprise Risk Management (ERM) Disclosure, Proportion of Independent
1. Pendahuluan ERM disclosure dapat  diartikan  sebagai pengungkapan  atas  risiko-risiko  yang  telah dikelola  perusahaan  atau  pengungkapan  atas bagaimana  perusahaan  dalam  mengendalikan risiko  yang  berkaitan  di  masa  mendatang (Nurhayati,  2016).  ERM disclosure yang dilakukan oleh perusahaan sangat berguna bagi para stakeholder untuk pengambilan keputusan investasi.  ERM disclosure juga  merupakan salah satu cara perusahaan untuk berkomunikasi dengan para stakeholder
Miihkinen  (2012)  dalam  Meliani  dan Hermawan  (2014)  menyatakan  juga  bahwa informasi  mengenai  ulasan  risiko  menolong investor eksternal untuk mengestimasi arus kas mendatang,  serta  sebagai  sumber  informasi terkait  ketidakpastian  risiko  yang  tidak terdiversifikasi.
Luas
pengungkapan manajemen  risiko  menunjukkan  kemampuan sebuah perusahaan dalam mengelola manajemen risikonya dan membuktikan bahwa perusahaan berusaha untuk memuaskan kebutuhan  akan  informasi  yang  dibutuhkan oleh para stakeholder (Kumalasari, 2014). ERM disclosure berkaitan dengan pelaksanaan corporate  governance khususnya pada  prinsip  transparansi.  Hal  ini  terlihat dengan adanya peraturan mengenai pengelolaan  ERM  yang  telah  dipublikasikan
dalam Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Berbasis  Governance  (2011)  yang  diatur  oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (Agista dan Mimba, 2017).
Berdasarkan  penelitian  terdahulu  ditemukan bahwa  ERM disclosure dipengaruhi  oleh banyak  faktor  diantaranya  adalah corporate governance (Ratna dan Chariri, 2013; Maulani dan  Rahayu,  2015;  Sulistyaningsih  dan Barbara,2016). Penelitian ini mengukur mekanisme corporate  governance dengan proksi  proporsi  dewan  komisaris  independen, komite audit dan kepemilikan saham publik. Hasil  penelitian  terdahulu  menunjukkan bahwa  ERM disclosure dipengaruhi  secara positif  oleh  dewan  komisaris  independen (Ratna  dan  Chariri,  2013;  Kurniawanto et  al., 2017;  Probohudono et  al., 2011).  Keberadaan dewan komisaris independen dapat mempengaruhi
tingkat pengungkapan
informasi  oleh  perusahaan termasuk  mengenai ERM disclosure ,  karena  dewan  komisaris independen merupakan perwakilan independen dari  kepentingan  para stakeholder sehingga dewan  komisaris  independen  dituntut  untuk melakukan  pengungkapan  yang  lebih  luas termasuk mengenai pengungkapan manajemen risiko  perusahaan  (ERM disclosure ).  Hasil penelitian yang berbeda ditemukan oleh Agista dan  Mimba  (2017),  dan  Putri  (2013)
menemukan  bahwa  ERM disclosure tidak dipengaruhi oleh dewan komisaris independen.
Pengawasan Enterprise Risk Manajement (ERM) sebagian besar
diamanatkan  kepada  komite  audit  untuk mencapai  manajemen  risiko  yang  sesuai  dan kehadiran  komite  audit  di  perusahaan  publik mampu meningkatkan transparansi pertanggungjawaban manajemen. Menurut penelitian  yang  dilakukan  oleh  Saufanny  dan Khomsatun (2017)  Pengungkapan  manajemen risiko pada perbankan syariah dipengaruhi oleh ukuran  komite  audit.  Hasil  penelitian  yang berbeda  ditemukan  oleh  Maulani  dan  Rahayu (2015),  dan  Mubarok  (2013)  menemukan bahwa ERM disclosure tidak dipengaruhi oleh ukuran komite audit.
Kepemilikan  saham  publik  yang  tinggi membuat  perusahaan  berada  dalam  tekanan, karena  kepemilikan  saham  publik  yang  tinggi menandakan  semakin  banyaknya  pihak  yang membutuhkan  informasi  dari  laporan  tahunan perusahaan  sehingga  perusahaan  semakin dituntut untuk memuaskan kepentingan stakeholder dengan mengungkapkan informasi yang lebih luas terkhusus mengenai
manajemen risiko perusahaan (ERM
disclosure ).
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Yuniarti
(2016)  menemukan  bahwa  ERM disclosure dipengaruhi  secara  positif  oleh  kepemilikan saham  publik.  Hasil  penelitian  Yuniarti diperkuat  oleh  Sulistyaningsih  dan  Barbara (2016),  dan  Indriyani  (2014).  Hasil  penelitian yang  berbeda  ditemukan  oleh  Aprilia  (2015), dan  Ruwita  (2013)  yang  menyatakan  bahwa ERM disclosure tidak  dipengaruhi  oleh kepemilikan saham publik.
Faktor lain yang diteliti dalam penelitian ini  adalah  ukuran  perusahaan.  Penelitian terdahulu  menemukan  bahwa  ERM disclosure juga  dipengaruhi  secara  positif  dan  signifikan oleh  ukuran  perusahaan  (Utami,  2015).  Hasil penelitian  tersebut  diperkuat  oleh  Ruwita (2013),  dan  Probohudono et  al .,  (2011).
Semakin  besar  ukuran  perusahaan  maka semakin tinggi sensitivitas politiknya perusahaan  yang  besar  cendrung  untuk mengungkapkan  informasi  yang  berhubungan dengan  risiko  dengan  tujuan  meningkatkan kepercayaan investor dan mengurangi sensitivitas politik (Hassan, 2009).
Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Yuniarti (2016),  dan  Sulistyaningsih  dan  Barbara
(2016)  yang  mengemukakan  bahwa  ERM disclosure tidak  berpengaruh  oleh  ukuran perusahaan.  ERM disclosure diukur  dengan menggunakan  dimensi International  Standard
Organization (ISO) 31000:2009. ERM
disclosure yang  diukur  menggunakan  dimensi ISO  31000.  Dimensi  ISO  31000  merupakan salah  satu  standar  manajemen  risiko  sebuah organisasi yang digunakan di dunia.
Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan  tersebut  maka  peneliti  ingin melakukan  penelitian  dengan  judul  “Pengaruh Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Enterprise Risk Manajement (ERM) Disclosure (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2017)”.
2. Telaah Literatur dan Perumusan Hipotesis
2.1 Signalling Theory Signaling  theory menjelaskan  alasan perusahaan  menyajikan  informasi  untuk  pasar modal  (Wolk, et  al .,  2001).  ERM disclosure dapat  menjelaskan  bagaimana  manajer  harus memberikan informasi yang memadai mengenai risiko yang dihadapi perusahaan.
Pengungkapan informasi mengenai risiko  secara  memadai  merupakan  sinyal  baik (good  news) bagi  perusahaan  bahwa  telah melakukan  manajemen  risiko  dengan  baik. Manajer yang tidak mengungkapkan informasi mengenai  risiko  secara  memadai  merupakan sinyal  buruk (bad  news) bagi  perusahaan karena  akan  memberikan  persepsi  bahwa perusahaan tidak melakukan manajemen risiko dengan baik (Fajriah, 2017).

## 2.2 Agency Theory
Agency  theory merupakan  teori  yang berkaitan  dengan  kontrak  antara  manajer (agen)  dengan  pemilik (principal) (Jensen  dan Meckling, 1976). Principal dan agent mempunyai  perbedaan  kepentingan  yang menyebabkan  timbulnya  asimetri  informasi, sehingga membutuhkan pelaksanaan corporate governance karena menyoroti hubungan langsung antara prinsipal dan agent . Corporate  governance dalam  sebuah perusahaan  diperlukan  sebagai  sarana  yang memastikan perusahaan dimonitor.
Pelaksanaan corporate  governance dapat dilaksanakan  dengan  ERM disclosure ,  karena pengungkapan  manajemen  risiko  dianggap sebagai  salah  satu  elemen  penting  untuk
memperkuat  struktur corporate  governance dan merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan.  ERM disclosure oleh  sebuah perusahaan membuat kualitas laporan keuangan  perusahaan  akan  meningkat,  karena informasi yang disajikan oleh perusahaan akan lebih  transparan  (Sulistyaningsih  dan  Barbara, 2016).

## 2.3 Enterprise  risk  manajement (ERM) Disclosure
Peraturan  Bank  Indonesia (PBI)  Nomor: 11/25/PBI/2009 perubahan atas Nomor: 5/8/PBI/2003,  menjelaskan  manajemen  risiko adalah  serangkaian  metodologi  dan  prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur,  memantau  dan  mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.  Manajemen  risiko  adalah  suatu  proses untuk mengidentifikasi, mengukur risiko, serta membentuk strategi dalam mencegah terjadinya risiko (Anisa, 2012).
Pesatnya pertumbuhan ekonomi
menjadikan  ERM  sebagai  bagian  penting perusahaan  dalam  mempertahankan  kinerja dan tingkat profitabilitas perusahaan.
Kesadaran  yang  tinggi  terhadap  manajemen risiko  sebagian  besar  sebagai  akibat  dari beberapa  bencana  yang  dihadapi  perusahaan dan  kegagalan  bisnis  yang  tidak  diharapkan (Walker et  al .,  2002  dalam  Utami  2015). Setiap  perusahaan  membutuhkan  ERM  untuk mengurangi  dan  menangani  setiap  risiko perusahaan  yang  mungkin  muncul.  Struktur manajemen  risiko  yang  tepat  dapat  membantu dalam  mengelola  risiko  bisnis  secara  lebih efektif  dan  mengungkapkan  hasil  manajemen risiko kepada stakeholders organisasi (Subramaniam et al ., 2009).
Peraturan  mengenai  adanya  informasi terkait risiko yang harus dilaporkan perusahaan terdapat  dalam  Pernyataan  Standar  Akuntansi Keuangan  (PSAK)  60  (Revisi  2014)  tentang Pengungkapan Instrumen Keuangan. PSAK 60 menjelaskan bahwa perusahaan harus mengungkapkan informasi yang
memungkinkan para pengguna laporan keuangan  untuk  mengevaluasi  jenis  dan cakupan  jenis  risiko  yang  timbul  dari instrumen keuangan.
Pengungkapan memfokuskan pada risiko yang  timbul  dan  bagaimana  risiko  tersebut dikelola.  Pengungkapan  informasi  tersebut berupa pengungkapan kualitatif dan pengungkapan kuantitatif,
sehingga
memungkinkan pengguna memahami gambaran  keseluruhan  sifat  dan  cakupan risiko.
Peraturan lainnya diterbitkan oleh Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  dalam  lingkup Lembaga  Jasa  Keuangan  Non-Bank  (LJKNB) sebagai  rujukan  agar  terciptanya  praktik good corporate  governance dan  ERM  yang  lebih baik  yaitu  POJK  No.1/POJK.07/2013  tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.
Peraturan lainnya keputusan ketua
Bapepam LK Nomor: Kep-431/BL/2012 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan  bagi  emiten  atau  perusahaan  publik. Pada bagian tata kelola perusahaan (Corporate Governance) disebutkan  bahwa  tata  kelola perusahaan  memuat  uraian  singkat  mengenai sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh perusahaan meliputi: gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko perusahaan, jenis risiko dan cara pengelolaannya  serta  review  atas  efektivitas sistem manajemen risiko perusahaan.
Peraturan mengenai pengungakapan risiko perusahaan dirancang untuk memperbaiki  transparansi  informasi  bagi investor  dan  analis,  sehingga  mengurangi distorsi pasar dan meningkatkan efisiensi pasar modal  (Abraham  dan  Marston,  2012  dalam Meliani  dan  Hermawan,  2014),  namun peraturan  mengenai  pengungkapan  risiko  di Indonesia masih terbatas (Meliani dan Hermawan, 2014).
2.4 International  Standard  Organization
(ISO) 31000
International Standard Organization (ISO)  31000  merupakan  salah  satu  standar manajemen  risiko  sebuah  organisasi  yang digunakan  di  dunia.  Di  Indonesia  Badan Standarisasi Nasional (BSN) telah mengadopsi standar  ISO  tersebut  ke  dalam  Standar Nasional Indonesia ISO 31000:2011
Manajemen risiko – Prinsip dan panduan pada 20  Oktober  2011(Agista  dan  Mimba,  2017). Perbedaan ISO 31000 dengan standar manajemen  risiko  yang  lain  adalah  perspektif ISO  31000  yang  lebih  luas  dan  lebih konseptual  dibandingkan  dengan  lainnya. Kerangka  kerja  manajemen  risiko  yang merupakan  implementasi  prinsip  manajemen mutu  dan  dikenal  dengan  “ Plan-Do-Check- Action ”  (Susilo  dan  Kaho,  2011:7  dalam Utami, 2015).
Standar ISO 31000 menyediakan panduan  generik,  hal  ini  tidak  dimaksudkan untuk      melakukan      keseragaman.  Penerapan manajemen  risiko  akan  tergantung  pada kebutuhan yang bervariasi dari setiap organisasi,  khususnya  sasaran  dari  setiap organisasi  yang  berbeda,  konteks,  struktur, produk, jasa, proyek, dan proses operasi, serta praktik- praktik khas yang digunakan. Kerangka  kerja  manajemen  risko  ditujukan untuk  membantu  organisasi  mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam keseluruhan sistem manajemen organisasi. Organisasi harus mengadopsi komponen-komponen
dari kerangka  kerja  manajemen  risiko  ke  dalam kebutuhan khas organisasi tersebut.

## 2.5 Corporate Governance
Menurut  Keputusan  Menteri  Negara BUMN  Nomor:  Per-01/MBU/2011  tentang penerapan praktik GCG pada BUMN mendefinisikan GCG sebagai suatu proses dan struktur  yang  digunakan  oleh  organ  BUMN untuk  meningkatkan  keberhasilan  usaha  dan akuntabilitas  perusahaan  guna  mewujudkan nilai  pemegang  saham  dalam  jangka  panjang dengan  tetap  memperhatikan  kepentingan stakeholder lainnya,  berlandaskan  peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.
Ada  dua  hal  yang  ditekankan  dalam konsep ini. Pertama, pentingnya hak pemegang saham  untuk  memperoleh  informasi  dengan benar  dan  tepat  pada  waktunya.  Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu,  transparan  terhadap  semua  informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan stakeholder .
Organization for Economic Cooperation and  Development (OECD)  mengembangkan prinsip-prinsip corporate  governance pada bulan  April  1998.  Prinsip-prinsip corporate governance tersebut  mencakup  lima  hal berikut:
1. Perlindungan  terhadap  hak-hak  pemegang saham.
2. Perlakuan  yang  setara  terhadap  seluruh pemegang saham.
3. Peranan  pemangku  kepentingan  berkaitan dengan perusahaan.
4. Pengungkapan dan transparansi
( disclosureand transparancy ).
5. Tanggung  jawab  dewan  komisaris  atau direksi.
2.6  Proporsi Dewan Komisaris Independen Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No  33 tahun  2014  pasal  1  mendefenisikan  komisaris independen  sebagai  anggota  dewan  komisaris yang  berasal  dari  luar  emiten  atau  perusahaan publik  dan  memenuhi  persyaratan  sebagai komisaris  independen.  Keberadaan  komisaris independen  telah  diatur  Bursa  Efek  Jakarta melalui peraturan BEJ tanggal 1 juli 2000. BEJ mewajibkan  perusahaan  yang  listed  di  Bursa harus  mempunyai  komisaris  independen  yang secara  proporsional  samadengan  jumlah  yang dimiliki pemegang saham yang minoritas  (non controlling shareholders).
Menurut  POJK  No  33  tahun  2014  pasal 20,  dalam  hal  dewan  komisaris  terdiri  lebih dari  2  (dua)  orang  anggota  dewan  komisaris, jumlah  komisaris  independen  wajib  paling kurang  30%  dari  jumlah  seluruh  dewan komisaris. Masa jabatan komisaris independen dan  direktur  independen  berdasarkan  Surat Edaran No SE0001/BEI/02-2014 paling banyak dua periode berturut-turut.

## 2.7 Komite Audit
Ikatan  Komite  Audit  Indonesia  (IKAI) mendefinisikan  komite  audit  sebagai  suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan  atas  proses  pelaporan  keuangan, manajemen  resiko,  pelaksanaan  audit,  dan implementasi  dari corporate  governance di perusahaan-perusahaan.
Komite audit yang dibentuk dalam perusahaan sebagai  sebuah  komite  khusus  diharapkan dapat  mengoptimalkan  fungsi  pengawasan yang  sebelumnya  dilakukan  oleh  dewan komisaris.

## 2.8 Kepemilikan Saham Publik
Kepemilikan saham publik adalah kepemilikan  saham  masyarakat  umum/publik dalam perusahaan (Sulistyaningsih dan Barbara,  2016).  Struktur  kepemilikan  saham publik  mengindikasikan  bahwa  kepentingan perusahaan  secara  luas  ada  di  tangan  publik (Ruwita,  2012).  Semakin  banyak  saham dimiliki  oleh  publik,  maka  perusahaan  akan semakin dituntut untuk memuaskan kepentingan
stakeholder dengan
mengungkapkan  informasi  yang  lebih  luas. Pengungkapan  informasi  tersebut  mencakup mengenai risiko yang dihadapi perusahaan dan cara pengelolaanya.

## 2.9 Ukuran Perusahaan
Ukuran  perusahaan  merupakan  nilai yang  menunjukkan  besar  kecilnya  perusahaan. Secara umum perusahaan besar akan mengungkapkan  informasi  lebih  banyak  dari pada perusahaan kecil.Meningkatnya total aset diikuti  dengan  meningkatnya  modal  yang ditanam  sehingga  tingkat  penjualan  semakin tinggi. Ketika penjualan meningkat, perputaran uang  akan  semakin  besar  menyebabkan tingginya  kapitalisasi  pasar.  Kapitalisasi  pasar yang tinggi akan membuat perusahaan semakin dikenal dalam masyarakat sehingga menyebabkan  pengungkapan  risiko  yang dilakukan perusahaan semakin besar.
2.10 Hubungan Antar Variabel 2.10.1  Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris  Independen  Terhadap ERM Disclosure Keberadaan dewan komisaris independen dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan  informasi  oleh  perusahaan termasuk  mengenai  ERM disclosure .  Semakin banyak  proporsi  dewan  komisaris  independen maka  akan  semakin  luas  pengungkapan informasi  mengenai  ERM disclosure (Ratna dan  Chariri,  2013;  Kurniawanto et  al., 2017, Probohudono et al., 2011). Dewan komisaris
independen merupakan perwakilan independen dari kepentingan  para stakeholder sehingga  dewan komisaris independen dituntut untuk melakukan  pengungkapan  yang  lebih  luas termasuk mengenai pengungkapan manajemen risiko perusahaan (ERM disclosure ).
Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ratna  dan  Chairiri  (2013),  Kurniawanto  et  al.
(2017), Probohudono et al ., (2011) menunjukan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh secara positif terhadap  ERM disclosure .  Hasil  penelitian yang  berbeda  ditemukan  oleh  Agista  dan Mimba  (2017),  Saufanny  dan  Khomsatun (2017),  dan  Putri  (2013)  menemukan  bahwa dewan  komisaris  tidak  berpengaruh  terhadap ERM disclosure .  Berdasarkan  uraian  di  atas hipotesis yang dirumuskan adalah:
H1: Proporsi  Dewan  Komisaris  Independen berpengaruh  secara  signifikan  positif terhadap ERM disclosure .
2.10.2 Pengaruh  Komite  audit  Terhadap ERM Disclosure
Komite  audit  dapat  membatasi  insentif buruk manajemen untuk mempengaruhi praktik  ERM disclosure dan juga  berpengaruh bagi  penurunan  tingkat  asimetri  informasi. Komite  audit  juga  bertanggung  jawab  dalam mengawasi  proses  manajemen  risiko  dan kontrol  termasuk  identifikasi  risiko  (KNKCG, 2002).
Komite  audit  berkewajiban  memastikan transparansi secara maksimal oleh perusahaan. Semakin besar ukuran komite audit maka akan semakin  luas  tingkat  pengungkapan  informasi perusahaan mengenai ERM disclosure (Saufanny  dan  Khomsatun,  2017),  karena pengawasan  manajemen  risiko  sebagian  besar diamanatkan  kepada  komite  audit  untuk mencapai  manajemen  risiko  yang  sesuai  dan kehadiran  komite  audit  di  perusahaan  publik mampu meningkatkan transparansi
pertanggungjawaban manajemen.
Penelitian  sebelumnya  dilakukan  oleh Saufanny  dan  Khomsatun  (2017)  yang menemukan  bahwa  ukuran  komite  audit berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen  risiko  pada  perbankan  syariah. Hasil  penelitian  yang  berbeda  ditemukan  oleh Miftakhurahman  (2015),  Maulani  dan  Rahayu (2015),  dan  Mubarok,  (2013)  menemukan bahwa  komite audit tidak berpengaruh terhadap  ERM disclosure .  Berdasarkan  uraian diatas,  maka  dapat  disimpulkan  hipotesis kedua adalah:
H2: Komite Audit berpengaruh secara signifikan positif terhadap ERM disclosure .
2.10.3 Pengaruh Kepemilikan Saham
Publik Terhadap ERM Disclosure Struktur  kepemilikan  saham  publik mengindikasikan bahwa kepentingan perusahaan  secara  luas  ada  di  tangan  publik (Ruwita, 2012). Semakin banyak  kepemilikan saham  oleh  publik  makan  akan  semakin  luas pengungkapan  informasi  oleh  perusahaan termasuk mengenai ERM disclosure (Yuniarti, 2016).  Kepemilikan  saham  publik  yang  tinggi membuat  perusahaan  berada  dalam  tekanan, karena  kepemilikan  saham  publik  yang  tinggi menandakan  semakin  banyaknya  pihak  yang membutuhkan  informasi  dari  laporan  tahunan perusahaan  sehingga  perusahaan  semakin dituntut untuk memuaskan kepentingan
stakeholder dengan mengungkapkan informasi yang lebih luas terkhusus mengenai manajemen risiko perusahaan (ERM disclosure ). Penelitian  sebelumnya  dilakukan  oleh Yuniarti (2016) dalam penelitiannya mengemukakan  bahwa  kepemilikan  saham publik berpengaruh berpengaruh positif terhadap  ERM disclosure .  Hasil  penelitian Yuniarti  diperkuat  oleh  Sulistyaningsih  dan Barbara  (2016),  Indriyani  (2014).  Penelitian tersebut namun berbeda dengan Aprilia (2015), Ruwita  (2013)  yang  mengemukakan  bahwa kepemilikan  saham  publik  tidak  berpengaruh terhadap  ERM disclosure .  Berdasarkan  uraian diatas,  maka  dapat  disimpulkan  hipotesis ketiga adalah:
H3: Proporsi  Kepemilikan  Saham  Publik berpengaruh  secara  signifikan  positif terhadap ERM disclosure .
2.10.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap ERM Disclosure
Perusahaan  yang  berukuran  lebih  besar cenderung  memiliki  tuntutan  publik  (public demand)  akan  informasi  yang  lebih  tinggi dibandingkan  perusahaan  yang  berukuran kecil.  Semakin  besar  ukuran  perusahaan  maka akan semakin meningkat pula jumlah stakeholder  yang  terlibat  didalamnya,  hal  ini juga  akan  mendorong  perusahaan  untuk melakukan  pengungkapan  informasi  termasuk mengenai  pengungakapan  manajemen  risiko perusahaan.
Semakin  besar  ukuran  perusahaan  maka akan  semakin  luas  pengungkapan  manajemen risiko  perusahaan  (ERM disclosure )  (Utami, 2015 dan Ruwita (2013) karena, semakin besar ukuran  perusahaan  maka  semakin  tinggi sensitivitas  politiknya  perusahaan  yang  besar cendrung  untuk  mengungkapkan  informasi yang berhubungan dengan risiko dengan tujuan meningkatkan kepercayaan investor dan
mengurangi sensitivitas politik (Hassan, 2009). Penelitian  sebelumnya  dilakukan  oleh Jannah (2016) dalam penelitiannya mengemukakan  bahwa  ukuran  perusahaan berpengaruh signifikan
terhadap pengungkapan manajemen risiko. Hasil penelitian  Jannah  diperkuat  oleh  Ruwita (2013),  Maulani  dan  Rahayu  (2015).  Hasil penelitian  tersebut  berbeda  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh  Prayoga  dan  Almilia (2013),  Yuniarti  (2016)  yang  mengemukakan
bahwa  ukuran  perusahaan  tidak  berpengaruh terhadap  ERM disclosure .  Berdasarkan  uraian diatas,  maka  dapat  disimpulkan  hipotesis keempat adalah:
H4: Ukuran  Perusahaan  berpengaruh  secara signifikan positif terhadap ERM disclosure .
Berdasarkan  uraian  tersebut  maka  dapat digambarkan  kerangka  konseptual  sebagai berikut:
Gambar 1. Model Penelitian
3 Metode Penelitian
3.1 Pendekatan Penelitian Jenis penelitian adalah penelitian kausatif.  Populasi  yang  akan  diteliti  dalam penelitian  ini  adalah  perusahaan  manufaktur yang  terdaftar  di  BEI  periode  pengamatan tahun  2014-2017.  Jenis  data  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumenter.Sumber  data  pada  penelitian  ini adalah  data  sekunder.  Teknik  analisis  data pada  penelitian  ini  menggunakan  analisis linear  berganda  dengan  bantuan  program Eviews 8.  Teknik  pengambilan  sampel  dalam penelitian  ini  menggunakan  metode purposive sampling .
3.2 Variabel Penelitian dan Pengukurannya 3.2.1 Variabel Dependen
Varibel  dependen  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  ERM disclosure . Pengukuran variabel ERM disclosure menggunakan  indeks  ERM framework yang dikeluarkan  oleh  ISO  31000:2009  dengan  25 item    yang    terbagi    menjadi    5  dimensi  yaitu mandat  dan  komitmen,  perencanaa  kerangka kerja manajemen risiko, penerapan manajemen risiko,  monitoring  dan  review  kerangka  kerja manjemen risiko dan perbaikan kerangka kerja manajemen risiko secara berlanjut.
Perhitungan item pengungkapan
mengguankan  pendekatan  nilai  dikotomis dengan  ketentuan  nilai  1  untuk  item  yang diungkapkan  sedangkan  0  untuk  item  yang tidak diungkapkan. Setiap item yang diungkapkan  kemudian  dijumlahkan  lalu dibagi  dengan  total  item  yang  seharusnya diungkapkan.  Rasio  yang  digunakan  halnya dengan  penelitian  Agista  dan  Mimba  (2017), Devi et al ., (2017) dan Utami (2015) yaitu:
𝑬𝑹𝑴𝑫𝑰 = ∑𝒊𝒋 𝑫𝒊𝒕𝒆𝒎
∑𝒊𝒋 𝑨𝑫𝒊𝒕𝒆𝒎
Keterangan: ERMDI      : ERM Disclosure Index ∑ij  Ditem  :  Total  Skor  Item  ERM  yang diungkapkan ∑ij Aditem: Total Item ERM Disclosure

## 3.2.2 Variabel Independen
Proporsi  dewan  komisaris  independen diukur  dengan  skala  rasio  yaitu  persentase jumlah  anggota  dewan  komisaris  independen dibagi  dengan  total  anggota  dewan  komisaris (Agustina, 2014).
Komite  audit  dalam  penelitian  ini  diukur dengan  menghitung  jumlah  anggota  komite audit  yang  terdapat  dalam  suatu  perusahaan (Utomo  dan  Chariri,  2014).  Kepemilikan saham publik dalam penelitian ini menggunakan  ukuran  persentase  (%)  saham yang  dimiliki  oleh  publik  (Anisa,  2012) dengan menggunakan rumus:
𝐊𝐒𝐏 = ∑ 𝐒𝐚𝐡𝐚𝐦𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐝𝐢𝐦𝐢𝐥𝐢𝐤𝐢 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐤
∑ 𝐒𝐚𝐡𝐚𝐦 𝐩𝐞𝐫𝐮𝐬𝐚𝐡𝐚𝐚𝐧 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐛𝐞𝐫𝐞𝐝𝐚𝐫 𝟏𝟎𝟎%
Ukuran  perusahaan  menggambarkan besar  atau  kecilnya  sebuah  perusahaan  yang diukur  dengan  mengetahui  total  aktiva  yang dimiliki perusahaan. Varibel ukuran perusahaan  diwakili  dengan  menggunakan total aset perusahaan (Ruwita, 2013).

## SIZE=Ln (total aset)

## 3.3 Teknik Analisis Data
3.3.1 Analisis Regresi Berganda
Analisis regresi berganda adalah analisis yang  digunakan  untuk  menguji  pengaruh  dua
atau  lebih  variabel  independen  terhadap variabel dependen .
4. Hasil dan Pembahasan
4.1 Statistik Deskriptif
Hasil  statistik  deskriptif  penelitian  dapat dilihat pada tabel berikut ini
Tabel 1. Statistik Deskriptif X1 X2 X3 X4 Y Mean 41.16 39 3.0833 33 24.182 84 28.281 00 0.681 83 Maximu m 80.00 00 5.0000 00 100.00 00 32.150 98 0.960 00 Minimu m 20.00 00 2.0000 00 0.5702 75 25.215 57 0.240 00 Std. Dev. 10.93 57 0.4589 11 16.076 77 1.5210 81 0.137 42 Observa tions 240 240 240 240 240
Sumber: Data olahan eviews8 tahun 2018
Pada  tabel  diatas  terlihat  jumlah  sampel dalam  penelitian  ini  adalah  sebanyak  240 observasi.  Variabel  dependen  Enterprise  Risk Manajement  (ERM) disclosure (Y)  memiliki mean  (rata-rata)  sebesar  0.681833  dengan standar deviasi 10.93577. Nilai ERM disclosure yang  maksimum  sebesar  0.96000 dan nilai minimum sebesar 0.240000.
Variabel  independen  yang  pertama adalah  proporsi  dewan  komisaris  independen (X1)  yang  memiliki  mean  (rata-rata)  sebesar 41.16369  dengan  standar  deviasai  sebesar 10.93577.  Nilai  proporsi  dewan  komisaris maximum  dan  minimum  dalah  sebesar 80.00000  dan  20.00000.  Variabel  independen yang  kedua  adalah  komite  audit  (X2)  yang memiliki  mean  (rata-rata)  sebesar  3.083333 dengan standar deviasi 10.93577. Nilai komite audit  maximum  dan  minimum  adalah  sebesar 5.00000 dan 2.00000.   Variabel  independen yang  ketiga  adalah  kepemilikan  saham  publik (X3)  yang  memiliki  mean  (rata-rata)  sebesar 24.18284  dengan  standar  deviasi  sebesar 100.0000.  Nilai  Kepemilikan  saham  publik yang  maximum  dan  minimum  dalah  sebesar 100.0000  dan  0.570275.  Variabel  independen keempat  adalah  ukuran  perusahaan  (X4)  yang memilki  mean  (rata-rata)  sebesar    28.28100 dengan standar deviasi sebesar 1.521081. Nilai ukuran  perusahaan  maximum  dan  minimum adalah sebesar 32.15098 dan 25.21557.
4.2 Analisis Induktif 4.2.1 Analisis Model Regresi Panel 1) Chow Test Uji Chow adalah pengujian untuk menentukan  model fixed  effect atau common effect yang  paling  tepat  digunakan  dalam mengestimasi  data  panel.    Hipotesis  dalam  uji Chow : H0: Common Effect Model Ha : Fixed Effect Model
Dasar  penolakan  H0  adalah  dengan menggunakan  pertimbangan  Statistik Chi- Square ,  jika  probabilitas  dari  hasil  uji Chow- test lebih kecil dari nilai kritisnya (0.05) maka Ha  diterima  dan  sebaliknya.  Hasil  uji Chow adalah sebagai berikut:
Tabel 2. Hasil Uji Chow Test
Berdasarkan  hasil  uji Chow-Test di  atas didapat  probabilitas  sebesar  0,000.  Nilai probabilitasnya kecil dari level signifikan (α = 0,05),  maka  H0  untuk  model  ini  di  tolak  dan Ha  diterima,  sehingga  model  estimasi  yang lebih  baik  digunakan  adalah Fixed  Effect Model ,  sehingga  perlu  dilanjutkan  ke  uji Hausman .
2) Hausman Test
Hausman test adalah pengujian statistik untuk  memilih  apakah  model fixed  effect atau random  effect yang  paling  tepat digunakan. Jika nilai statistik Hausman lebih kecil  dari  signifikansinya  (α  <  0,05)  maka model  yang  tepat  adalah fixed  effect dan sebaliknya.  Jika  model common  effect atau fixed  effect  model yang  digunakan,  maka langkah  selanjutnya  yaitu  melakukan  uji asumsi  klasik,  namun  apabila  model  yang digunakan  dan  yang  terpilih  adalah random effectmodel ,  maka  tidak  perlu  dilakukan  uji asumsi  klasik.  Hipotesis  yang  diajukan adalah sebagai berikut:
H0 : Random Effect Model Ha : Fixed Effect Model

## Tabel 3. Hasil uji hausman
Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi- Sq. d.f.  Prob. Cross-section random 0.978141 4 0.9131 Sumber : Olahan data Eviews8 tahun 2018 Berdasarkan hasil uji Hausman menggunakan Eviews ,  diperoleh  probabilitas sebesar  0,9131.  Nilai  probabilitas  ini  lebih tinggi  dari  level  signifikan  (α  =  0,05).  Ini berarti  H0  untuk  model  ini  di  terima  dan  Ha ditolak, sehingga model estimasi yang digunakan  adalah Random  Effect  Model (REM)  sehingga  tidak  perlu  lagi dilakukan  uji asumsi klasik.

## 4.2.2 Model Regresi Panel
a. Model Regresi Panel
Berdasarkan  hasil  estimasi  regresi  panel dengan  model Random  Effect (Lampiran), maka  diperoleh  persamaan  regresi  data  panel sebagai berikut:
Y = -1.274427 + 0.000412X1 + 0.001620X2 + 0.000149 X3 + 0.068269X4
Konstanta (α) sebesar -1.274427 menunjukkan  bahwa  tanpa  adanya  pengaruh dari  variabel  bebas  yaitu  proporsi  dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan saham publik dan ukuran perusahaan maka ERM disclosure akan berkurang sebesar -1.274427.
Variabel  proporsi  dewan  komisaris independen (PDKI)  memiliki  koefisien  regresi sebesar  0.000412,  hal  ini  berarti  bahwa  jika variabel proporsi dewan komisaris independen meningkat  sebesar  satu  satuan  maka  variabel ERM disclosure mengalami peningkatan sebesar  0.000412  dengan  anggapan  variabel bebas  lainnya  tetap.  Variabel  komite  audit (KA)  memiliki  koefisien  regresi  sebesar 0.001620,  hal  ini  berarti  bahwa  jika  variabel komite  audit  meningkat  satu  satuan  maka variabel  ERM disclosure meningkat  sebesar 0,001620  dengan  anggapan  variabel  bebas lainnya tetap.
Variabel  kepemilikan  saham  publik
(KSP)  memiliki  koefisien  regresi  sebesar
0.000149,  hal  ini  berarti  bahwa  jika  variabel
Effects Test Statistic d.f.   Prob. Cross-section F  31.897279  (59,176) 0.0000 Cross-section Chi-square 590.154359 59 0.0000
kepemilikan  saham  publik  meningkat  satu satuan maka variabel ERM disclosure meningkat  sebesar  0.000149  dengan anggapan variabel  bebas  lainnya  tetap.  Variabel  ukuran perusahaan  (SIZE)  memiliki  koefisien  regresi sebesar  0.068269,  hal  ini  berarti  bahwa  jika variabel  ukuran  perusahaan  meningkat  satu satuan maka variabel. ERM disclosure meningkat  sebesar  0.068269  dengan anggapan variabel bebas lainnya tetap.

## 4.2.3 Uji Kelayakan Model
1. Uji koefisien Determinasi (R 2 )
Berdasarkan  hasil estimasi  regresi  panel dengan  model Random  Effect (Lampiran) diperoleh  nilai adjusted  R 2 sebesar  0.920495. Hal ini menunjukan bahwa kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen sebesar  92,0495%  dan  sebesar  7,9505% ditentukan  oleh  variabel  lain  yang  tidak dianalisis dalam model pada penelitian ini.

## 2. Uji F (Simultan)
Berdasarkan  hasil estimasi  regresi  panel dengan  model Random  Effect (Lampiran) diperoleh  nilai  probabilitas  (F-statistic)  yang diperoleh  lebih  kecil  dari  nilai  F hitung = 44,92208  >  F tabel =  2,410058  dengan  nilai probabilitas  =  0,00000  <  nilai  signifikansi  = 0,05.  Hal  ini  berarti  bahwa  variabel  proporsi dewan  komisaris  independen,  komite  audit, kepemilikan saham publik dan ukuran perusahaan  secara  bersama-sama  berpengaruh signifikan  terhadap  variabel Enterprise  Risk Manajement (ERM) disclosure dan  model regresi yang diperoleh dapat diterima sehingga layak  dilanjutkan  untuk  pengujian  secara parsial.

## 3. Uji Hipotesis (t-Test)
Hipotesis  pertama  dalam  penelitian  ini adalah proporsi dewan komisaris
independenberpengaruh signifikan positif terhadap  ERM disclosure .  Berdasarkan  hasil estimasi  regresi  panel  dengan  model Random
Effect (Lampiran)  dapat  dilihati  bahwa koefisien  regresi  proporsi  dewan  komisaris independen  bernilai  positif  sebesar  0.000412 dan  memiliki  nilai  t hitung =  0,548326  < t tabel =1,98304 dan nilai probabilitas = 0,5842 > nilai  signifikansi  =  0,05,  berarti  bahwa proporsi  dewan  komisaris  independen  tidak berpengaruh terhadap ERM disclosure . Kesimpulannya  adalah hipotesis  pertama (H1) ditolak.
Hipotesis  kedua  dalam  penelitian  ini adalah  komite  audit  berpengaruh  signifikan positif  terhadap  ERM disclosure .  Berdasarkan hasil  estimasi  regresi  panel  dengan  model Random Effect (Lampiran) dapat dilihat bahwa koefisien  regresi  komite  audit  bernilai  positif sebesar  0.001620  dan  memiliki  nilai  t hitung = 0,125423 < t tabel =1,98304 dan nilai probabilitas =  0,9003  >  nilai  signifikansi  =  0,05,  artinya, komite audit tidak berpengaruh terhadap ERM disclosure .  Kesimpulannya  adalah hipotesis ke-dua (H2) ditolak .
Hipotesis  ketiga  dalam  penelitian  ini adalah  kepemilikan saham publik  berpengaruh signifikan  positif  terhadap  ERM disclosure . Berdasarkan  hasil  estimasi  regresi  panel dengan  model Random  Effect (Lampiran) dapat dilihat bahwa koefisien regresi kepemilikan  saham  publik  bernilai  positif sebesar  0.000149  dan  memiliki  nilai  t hitung = 0,387168 < t tabel =1,98304 dan nilai probabilitas =  0,0002  >  nilai  signifikansi  =  0,05,  artinya, kepemilikan  saham  publik  tidak  berpengaruh terhadap ERM disclosure . Kesimpulannya adalah hipotesis ke-tiga (H3) ditolak.
Hipotesis  keempat  dalam  penelitian  ini adalah  ukuran  Hipotesis  keempat  dalam penelitian  ini  adalah  ukuran  perusahaan berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  ERM disclosure .  Berdasarkan  hasil  estimasi  regresi panel dengan model Random Effect (Lampiran)  dapat  dilihat  bahwa  koefisien regresi  ukuran  perusahaan  bernilai  positif sebesar  0.068269  dan  memiliki  nilai  t hitung = 4,249887 > t tabel =1,98304 dan nilai probabilitas =  0,0000  <  nilai  signifikansi  =  0,05,  artinya, ukuran  perusahaan  berpengaruh  signifikan positif terhadap
ERM disclosure .
Kesimpulannya  adalah hipotesis  ke-empat (H4) diterima.
4.3 Pembahasan 4.3.1 Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris  Independen  Terhadap ERM Disclosure
Hasil analisis statistik dalam penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap Enterprise Risk Manajemen (ERM) disclosure , artinyabesar kecilnya proporsi dewan komisaris independen tidak akan mempengaruhi luasnya pengungkapan informasi  mengenai  ERM  oleh  perusahaan. Hal  ini  bertentangan  dengan  pernyataan Jensen, 1976 yang menyatakan bahwa semakin
besar  proporsi  dewan  komisaris  independen maka  semakin  tinggi  independensi  dan efektifitas corporate board, sehingga manajemen risiko menjadi semakin efektif dan baik  termasuk  dalam  hal  pengungkapan manajemen risiko perusahaan.
Alasan  ditolaknya  hipotesis  pertama disebabkan karena ketentuan mengenai proporsi  komisaris  independen  sebesar  30% atau  minimal  1  orang  mungkin  belum  cukup tinggi  bagi  komisaris  untuk  mendominasi kebijakan perusahaan termasuk dalam penerapan  dan  pengungkapan  ERM.  Jika komisaris independen merupakan pihak mayoritas  (>50,000%)  mungkin  dapat  lebih efektif dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan (Putri, 2013).
Alasan  lain  ditolaknya  hipotesis  pertama adalah  karena  adanya  konflik  kepentingan antara  direksi  dan  dewan  komisaris  hal  ini terbukti  dengan  adanya  kecendrungan  peran antara  direksi  dan  dewan  komisaris.  Dewan komisaris  yang  mewakili  pemegang  saham mayoritas  atau  pemegang  saham  mayoritas itu sendiri  akan  sering  mengintervensi  direksi dalam  pengambilan  keputusan  atau  bisa  juga pengambilan  keputusan  perusahaan  terjadi tanpa  melibatkan  direksi,  dan  sebaliknya kecendrungan  direksi  yang  kuat  dikarenakan telah  mewakili  pemegang  saham  mayoritas atau  pemegang  saham  mayoritas  itu  sendiri, sehingga  meyebabkan  efektifitas  dan  fungsi dewan komisaris independen menjadi terhambat  (Effendi  2009:19).  Fungsi  dewan komisaris  independen  diantaranya  adalah menjamin transparansi atau keterbukaan informasi  oleh  perusahaan,  memastikan  risiko dan  potensi  risiko  selalu  didentifikasi  dan dikelola secara baik.
Hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan penelitian Agista dan Mimba (2017), Wijananti (2014),  dan  Putri  (2013)  yang  mengemukakan bahwa  proporsi  dewan  komisaris  independen tidak  berpengaruh  terhadap Enterprise  Risk Manajement (ERM) disclosure dan  berbeda dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Kurniawanto et al., (2017) yang mengemukakan bahwa proporsi dewan komisaris  independen  berpengaruh  positif terhadap ERM disclosure .

## 4.3.2  Pengaruh  Komite  Audit  Terhadap
ERM Disclosure
Hasil analisis statistik dalam penelitian ini menunjukkan  bahwa  komite  audit  tidak
berpengaruh terhadap Enterprise
Risk
Manajemen (ERM) disclosure ,  artinyabesar kecilnya komite audit tidak akan mempengaruhi  luas  pengungkapan  informasi terkait ERM disclosure . Komite audit dipandang  sebagai  mekanisme  yang  penting untuk  meningkatkan  transparansi  perusahaan mendorong manajemen untuk mengungkapkan lebih  banyak  informasi  kepada  publik,  namun dalam  penelitian  ini  keberadaan  komite  audit pada  perusahaan  belum  bisa  membuktikan komite  audit  berpengaruh  signifikan  terhadap ERM disclosure .
Alasan  hipotesis  kedua  ditolak  adalah karena  kinerja  komite  audit  bukan  hanya ditentukan  dari  kuantitas  atau  ukuran  komite audit  namun  juga  dari  kualitas  komite  audit dalam  perusahaan  berupa  kompetensi  dan integritas. Fungsi komite audit yaitu melakukan pengawasan terhadap sistem pelaporan  keuangan,  manajemen  risiko,  dan transparansi  pertanggungjawaban  manajemen. Fungsi tersebut tidak akan tercapai sebagaimana  mestinya,  karena  lemahnya kompetensi  dan integritas dari  anggota  komite audit dalam perusahaan.
Hal  tersebut  bisa  saja  dikarenakan pengangkatan  komite  audit  yang  hanya didasarkan pada penghargaan, hubungan keluarga atau hubungan dekat lainnya (nepotisme),  atau  karena  komite  audit  yang tidak  mempunyai  latar  belakang  pendidikan akuntansi  dan  keuangan  yang  memadai, sehingga  tata  kelola  perusahaan  yang  baik (good  corporate  governance) tidak  tercapai (Effendi 2009:36).
Lemahnya  peranan  dari  komite  audit dalam  perusahaan  berimbas  pada  kurangnya pengungkapan informasi yang lebih detail oleh perusahaan  termasuk  mengenai  manajemen risiko perusahaan (enterprise risk manajement) .  Hasil  penelitian  ini  konsisten dengan penelitian Maulani dan Rahayu (2015), Utami  (2015),  dan  Mubarok  (2013)  yang menunjukkan  bahwa  komite  audit  tidak berpengaruh terhadap Enterprise Risk Manajemen (ERM) disclosure . Hasil penelitian yang  berbeda  ditemukan  oleh  Saufanny  dan Khomsatun (2017) yang mengemukakan bahwa  ukuran  komite  audit  berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko .
4.3.3 Pengaruh Kepemilikan Saham
Publik Terhadap ERM Disclosure Hasil analisis statistik dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan saham publik  tidak  berpengaruh  terhadap Enterprise Risk Manajemen (ERM) disclosure ,
artinyabesar  kecilnya  kepemilikan  saham publiktidak akan mempengaruhi luasnya pengungakapan  informasi  oleh  perusahaan terkait ERM disclosure .
Alasan  yang  mendasari  hipotesis  ketiga ditolak  adalah  berdasarkan  60  perusahaan manufaktur  yang  menjadi  sampel  dalam penelitian  ini,  sepanjang  tahun  2014  sampai dengan  tahun  2017  terdapat  29  perusahaan yang  memiliki  kepemilikan  saham  publik kurang  dari  20%  sehingga  kekuasaannya dianggap tidak banyak mempengaruhi kebijkan manajemen  perusahaan  termasuk  mengenai ERM disclosure (Dewanti, 2017).
Alasan  lainnya  adalah  pertimbangan manajemen  terkait  biaya  yang  dikeluarkan untuk pengungkapan informasi oleh perusahaan.  Manajemen  harus  selektif  dalam melakukan  pengungkapan  informasi  karena pengungkapan  informasi  mengandung  biaya. Manajemen  hanya  akan  mengungkapkan informasi  jika  informasi  tersebut  memberikan manfaat yang lebih besar dari pada biaya yang dikeluarkan,  sehingga  tinggi  atau  rendahnya kepemilikan  saham  publik  tidak  berpengaruh terhadap  luasnya  pengungkapan  informasi terkait ERM disclosure (Ruwita, 2013).
Hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan penelitian  Aprilia  (2015)  dan  Chariri,  (2013) yang  menunjukkan  bahwa  kepemilikan  saham publik  tidak  berpengaruh  terhadap Enterprise Risk  Manajement (ERM) disclosure .  Hasil penelitian  yang  berbeda  ditemukan  oleh Sulistyaningsih  dan  Barbara  (2016)  yang menemukan bahwa  struktur kepemilikan saham  publik  berpengaruh  positif  terhadap ERM disclosure .
4.3.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap ERM Disclosure
Hasil  analisis  statistik  dalam  penelitian ini  menunjukkan  bahwa  ukuran  perusahaan yang diproksikan dengan total aset berpengaruh signifikan positif terhadap Enterprise Risk Manajemen (ERM) disclosure , artinya semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin detail dan luas ERM disclosure, karena semakin besar ukuran perusahaan maka semakin tinggi sensitivitas politiknya
perusahaan  yang  besar  cenderung  untuk mengungkapkan  informasi  yang  berhubungan dengan  risiko  dengan  tujuan  meningkatkan kepercayaan investor dan mengurangi sensitivitas politik. Perusahaan dengan ukuran besar umumnya cenderung untuk mengadopsi praktik corporate  governance dengan  lebih baik  dibandingkan  perusahaan  kecil  karena memiliki  tingkat  risiko  yang  lebih  tinggi, dengan demikian informasi mengenai manajemen risiko akan lebih banyak diungkapkan  karena  termasuk  dalam  prinsip transparansi dalam praktik corporate governance (Maulana, 2016).
Semakin  besar  ukuran  perusahaan  maka akan  semakin  detail  dan  luas  ERM  disclosure yang  diungkapkan  dalam  laporan  tahunan perusahaan, dengan tujuan dapat meningkatkan reputasi perusahaan melalui sistematika pengungkapan,  karena  semakin  besar  ukuran perusahaan  maka  akan  semakin  menarik perhatian  dari  para stakeholder (Amran  et  al., 2009).  Hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan penelitian Jannah (2016), Maulana dan Rahayu (2015),  dan  Ruwita  (2013).  Hasil  penelitian yang  berbeda  ditemukan  oleh  Prayoga  dan Almilia  (2013)  yang  mengemukakan  bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap ERM disclosure .
5. Kesimpulan, Keterbatasan, dan Saran
Berdasarkan  hasil  temuan  penelitian  dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:
1. Proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap ERM disclosure pada perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  di Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  tahun  2014- 2017.
2. Komite  audit  tidak  berpengaruh  terhadap ERM disclosure pada perusahaan manufaktur  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2017.
3. Kepemilikan saham publik tidak berpengaruh terhadap ERM disclosure pada perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  di Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  tahun  2014- 2017.
4. Ukuran  perusahaan  berpengaruh  signifikan positif terhadap ERM disclosure pada perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  di Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  tahun  2014- 2017.
Penelitian  ini  memiliki  2  keterbatasan. Pertama,  penelitian  ini  menggunakan  data sekunder  sehingga  data  yang  diperoleh  oleh peneliti  hanya  terbatas  pada  data  yang dilaporkan  oleh  perusahaan  di  Bursa  Efek Indonesia. Kedua, penelitian ini hanya menggunakan  data  sekunder  yang  dilaporkan oleh  perusahaan  di  Bursa  Efek  Indonesia sehingga  ketika  ada  beberapa  data  yang  tidak konsiten antara pengungkapan di awal laporan dengan  pengungkapan  pada  catatan  atas laporan keuangan perusahaan tersebut akibatnya  data  yang  dilaporkan  perusahaan tersebut menjadi bias.
Berdasarkan hasil pembahasan penelitian  dan  kesimpulan  di  atas  maka  dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:
1. Bagi perusahaan Dewan  komiaris  independen  merupakan salah  satu  organ  utama  dalam  perusahaan, agar fungsi dan peranan dari dewan komisaris independen  dapat  berjalan  efektif  maka sebaiknya  organ  perusahaan  selalu  bertindak sesuai  fungsi  dan  peranan  masing-masing, berhubungan atas dasar prinsip kesetaraan dan saling  menghargai  tugas  dan  tanggung  jawab masing-masing  sehingga  konflik  kepentingan dan  efektifitas  peran  masing-masing  organ utama perusahaan dapat tercapai.
Komite audit merupakan organ pendukung dari terlaksananya good corporate governance ,  agar  fungsi  dan  peranan  dari komite  audit  dapat  berjalan  efektif  maka sebaiknya pengangkatan anggota komite audit berdasarkan  latar  belakang  pendidikannya. Anggota  komite  audit  yang  mempunyai  latar belakang  pendidikan  akuntansi  dan  keuangan yang memadai dapat
mendorong terlaksananya  tata  kelola  perusahaan  yang baik (good  corporate  governance) ,  sehingga fungsi pengawasan terhadap pelaporan keuangan,  manajemen  risiko  perusahaan,  dan internal control dapat terlaksana.
2. Bagi peneliti selanjutnya Penelitian  selanjutnya  dapat  melakukan penelitian  pada  kategori  perusahaan  selain perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  di  BEI dengan  periode  yang  lebih  panjang  agar memperoleh hasil yang lebih baik, menggunakan  variabel  lain  untuk  melihat  luas pengungkapan Enterprise  Risk  Management (ERM) disclosure ,  misalnya  internal  audit, karakteristik perusahaan. Penelitian
selanjutnya  juga  dapat  menggunakan  teknik pengumpulan  data  yang  lain  seperti  observasi secara langsung keperusahaan.

## Daftar Pustaka
Agista, Gissel Glenda dan Mimba, Ni Putu Sri Harta. 2017. Pengrauh Corporate Governance  Structure  dan  Konsentrasi Kepemilikan pada Pengungkapan Enterprise  Risk  Management. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol.20.1, Hal 439-441. Anisa,  Gessy  Windi.  (2012). Analisa  Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Manajemen  Risiko  (Studi  empiris  pada laporan tahunan perusahaan- perusahaan Non-Keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2010) .
Diponegoro Journa Of Accounting.Vol.2
No.3. Halaman: 1-30.
Aprilia,  Farziana  Tri.  2015. Analisis  Struktur Kepemilikan,  Likuiditas,  Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Yang Mempengaruhi Pengungkapan Manajemen  Risiko  (Studi  Empiris  Pada Perusahaan  Pertambangan  Dan  Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar  Di  Bursa  Efek  Indonesia Tahun  2011-2013) .  Skripsi.  Universitas Bina Nusantara. Badan Standardisasi Nasional. 2011. Manajemen Risiko- Prinsip dan Panduan (ISO 31000:2009. Bank  Indonesia.  (2009).  Peraturan  Bank Indonesia nomor 11/25/PBI/2009
perubahan  Peraturan  Bank  Indonesia nomor  5/8/PBI/2003  tentang  penerapan manajemen  risiko  bagi  bank  umum. Jakarta: Author.
Bapepam-LK. 2012. Peraturan Bapepam X.K.6 (Lampiran  Keputusan  Ketua  Bapepam Nomor  Kep-431/BL/2012  tanggal  1
Agustus  2012).  Penyampaian  Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.  Jakarta:  Badan  Pengawas  Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
Devi,  Sunitha,  Badera,  I  Dewa  Nyoman,  dan Budiasih,  I  Gusti  Ayu  Nyoman.  2017. Pengaruh  Pengungkapan  Enterprise Risk  Management  Dan  Pengungkapan Intellectual  Capital  Terhadap  Nilai Perusahaan .  Jurnal  Akuntansi  dan Keuangan Indonesia, Juni 2017, Vol. 14, No. 1, hal 20 – 45.
Fajriah,  Siti  Rohmatul.  2017. Pengaruh Karakteristik  Perusahaan  Dan  Good Corporate Governance (GCG) Terhadap  Pengungkapan  Manajemen risiko (Studi Pada Perusahaan Property Dan  Real  Estate  Yang  Terdaftar  Di
Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015 . Skripsi. Hassan, Mustofa Kamal. 2009. UAE Corporation-specific Characteristics And Level Of Risk Disclosure. Managerial  Auditing  Journal ,  Vol.  24, NO. 7, pp. 668-687.
Jannah, Iin Manis Maidatul. Pengaruh Tingkat Leverage, Profitabilitas,  Dan  Ukuran Perusahaan  Terhadap  Pengungkapan
Manajemen  Risiko .  Skripsi.  Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas
Surabaya.
Jensen,  Michael  C,  dan  William  Meckling.
1976. “ Theory Of The Firm, Managerial
Behavior,  Agency  Cost,  and  Ownership Structure ”. Jurnal of Financial Economic 3 (4): 305-360
Maulani,  Faizah  Hikmi  dan  Sri  Rahayu.  2015.
Pengaruh  Komposisi  Dewan  Komisaris Independen,  Ukurankomite  Audit,  dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengadopsian Enterprise . Skripsi.
Telkomuniversity.
Meliani,  Ester  Griffeine  dan  Hermawan,
Ancella  Anitawati.  2014. Pengaruh Tingakt Pengungkapan Risiko Terhadap
Asimetri  Informasi  Dengan  Efektivitas Dewan  Komisaris  Dan  Komite  Audit Serta Siklus  Hidup  Perusahaan  Sebagai Variabel Pemoderasi. Skripsi. Departemen Akuntansi, Universitas Indonesia, Kampus UI Depok,
Indonesia.
Miftakhurahman,  Riswan.  2015. Pengaruh Komisaris Independen,  Komite  Audit, Risk Management Committee Dan Reputasi  Auditor  Terhadap  Enterprise Risk  Management  Pada  Perusahaan BUMN Di Indonesia . Skripsi. Universitas Negeri Surabaya.
Mubarok, M. A. (2013). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap  Pengungkapan  Risiko  Dalam
Laporan Keuangan Interim . Diponegoro Journal of Accounting.
Nurhayati.  2016. Analisis  Kualitas  Komisaris Independen Terkait Dengan Risk
Management  Disclosure  PT.  Kalbe Farma  Tbk  Dan  PT.  Indo  Farma  Tbk
Tahun  2012-2014 .  Skripsi.  Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Prayoga,  Edo  Bangkit  dan  Luciana  Spica Almilia. 2013. Pengaruh Struktur Kepemilikan  dan  Ukuran  Perusahaan Terhadap  Pengungkapan  Manajemen Risiko. Jurnal  Akuntansi  dan  Keuangan. Volume  4  Nomor  1  maret  2013. Halaman 1-18. Putri, Enestika Eka. 2013. Pengaruh Komisaris Independen,  Komite  Manajemen  Risiko, Reputasi  Auditor  Dan  Konsentrasi Kepemilikan  Terhadap  Pengungkapan Enterprise  Risk  Management  (Dimensi Coso  ERM  Framework)  (Studi  Empiris pada  Perusahaan  Nonfinancial  yang Terdaftar  di  Bursa  Efek  ndonesia Periode  Tahun  2009-2011). Fakultas Ekonomi  Dan  Bisnis  Universitas  Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
Ruwita,  Cahya.  2013.  Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Risiko Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan
Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2009-2011) .  Diponegoro  Journal  Of Accounting.  Volume  2  Nomor  2  tahun 2013. Halaman 1-13.
Subramaniam,  Nava,  L.  McManus,  and  Jiani Zhang.,  2009. Corporate  Governance,
Firm
Characteristics, and Risk Management  Committee  Formation  in Australia Companies. Managerial Auditing Journal , 24(4), pp: 316-339. Sulistyaningsih,  Barbara  Gunawan.  2016. Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Risk Management Disclosure (Studi Empiris Pada
Perusahaan  Manufaktur  yang  Terdaftar di  Bursa  Efek  Indonesia  Tahun  2012- 2014) .  Skripsi.    Riset  Akuntansi  dan Keuangan  Indonesia,  1(1).  Universitas Muhamadiyah Yogyakarta.
Utami,  Isbriandien  Cahya.  2015. Pengaruh Dewan Komisaris, Komite Audit, Internal  Audit,  Komite  Manajemen Risiko dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Enterprise Risk Management  (Dimensi  ISO). Skripsi. Sarjana  Jurusan  Akuntansi  Fakultas
Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas  Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
Utomo,  Yogi  dan  Annis  Chariri.  2014. Determinan  Pengungkpan Risiko  Pada Perusahaan  Nonkeuangan  Indonesia .
Diponegoro  Journal  Of  Accounting.
Volume 3 Nomor 3 tahun 2014. Wijananti,  Sendy  Putri.  2014. Pengaruh Corporate Governance Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Enterprise Risk Management  Pada  Perusahaan  Non Keuangan  Periode  2011-2013. Skripsi. Jurusan  Akuntansi  Fakultas  Ekonomi
Universitas Negeri Surabaya.
Yuniarti,  Ika.  2016. Analisis  Faktor-Faktor Yang  Mempengaruhi  Pengungkapan Risiko  Perusahaan  (Studi  Empiris  Pada Laporan  Tahunan  Perusahaan  Non Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia  (BEI)  Tahun  2014 .  Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. http://www.idx.co.id .

## LAMPIRAN

## Hasil Estimasi Regresi Panel dengan Model
Random Effect
Sumber : Data olahan Eviews8 tahun 2018
Cross-section random effects test equation: Dependent Variable: Y Method: Panel Least Squares Date: 06/20/18   Time: 05:23 Sample: 2014 2017 Periods included: 4 Cross-sections included: 60 Total panel (balanced) observations: 240
Variable Coefficient  Std. Error t-Statistic Prob. C -1.274427 0.459346 -2.774435 0.0061 X1 0.000412 0.000751 0.548326 0.5842 X2 0.001620 0.012916 0.125423 0.9003 X3 0.000149 0.000385 0.387168 0.6991 X4 0.068269 0.016064 4.249887 0.0000 R-squared 0.941452 Mean dependent var 0.681833 Adjusted R-squared  0.920495 S.D. dependent var 0.137412 S.E. of regression 0.038746 Akaike info criterion -3.440424 Sum squared resid 0.264214 Schwarz criterion -2.512254 Log likelihood 476.8509 Hannan-Quinn criter. -3.066439 F-statistic 44.92208 Durbin-Watson stat 2.109028 Prob(F-statistic) 0.000000

## Halaman ini sengaja dikosongkan