Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(02), 2021, 816-828
Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren
Panut 1*) , Giyoto 2) , Yusuf Rohmadi 3) 1,2,3 Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam, IAIN Surakarta *Email korespondensi: panut@gmail.com

## Abstract
This study aims to describe the implementation of Law Number 18 of 2019 concerning Islamic Boarding Schools on  the  management  of  pesantren  in  Kebumen  Regency  in  2020-2021;  describe  the  problems  of  education management, availability of infrastructure and financing in Islamic boarding schools; and describe strategies for solving  problems  of  education  management,  availability  of  infrastructure  and  financing  in  Islamic  boarding schools in terms  of   Law Number  18  of  2019  in  Kebumen  Regency in  2020-2021.  This  study used  descriptive qualitative method. The place of research is Islamic boarding school in Kebumen district, Central Java province. The  sample  criteria  in  this  study  was  to  use  purposive  sampling.  The  sample  taken  in  this  study  was  from  2 salafiyah Islamic boarding schools consisting of one advanced salafiyah cottage and one undeveloped salafiyah cottage. The participants of this research are the leaders of Islamic boarding schools. Informants in this study were students, ustadz/ustadzah, managers, and guardians of students. Data collection techniques in this study using documents, in-depth interviews, and observation. The method used to check the validity of the data is the credibility test (triangulation, discussion with colleagues, and member check), transferability test, dependability test, and confirmability test. The data analysis technique used in this research is through the field process. The stages in analyzing the data in this study are analysis before in the field, analysis while in the field (data reduction, data presentation, drawing conclusions). The results showed that: 1). implementation of Law Number 18 of 2019 concerning Islamic boarding schools for the management of Islamic boarding schools in Kebumen Regency in 2020-2021 has been carried out well, especially in advanced Salafiah Islamic Boarding Schools; 2). problems of education management, availability of infrastructure and financing in Islamic boarding schools in terms of Law Number 18 of 2019  in Kebumen Regency in 2020-2021 for salafiah Islamic boarding schools that have developed almost  none,  but  salafiah  Islamic  boarding  schools  that  have  not  advanced  in  all  three  aspects  experiencing problems; 3). problem solving strategies, especially for salafiah Islamic boarding schools that have not developed yet, by conducting comparative studies to Islamic boarding schools that have good governance, recruiting human resources  who  understand  information  systems  and  technology,  submitting  infrastructure  budgets  to  related parties, collaborating with Lazis and Baznas in particular. related to the completion of education financing in Islamic boarding schools, as well as developing a network of general donors and networks through alumni.
Keywords: implementation, Law Number 18 of 2019, Islamic boarding schools
Saran  sitasi :  Panut.,  Giyoto.,  &  Rohmadi,  Y.  (2021).  Implementasi  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2019 Tentang  Pesantren  Terhadap  Pengelolaan  Pondok  Pesantren. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam,  7 (02),  816-828. doi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2671
DOI : http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2671

## 1. PENDAHULUAN
Salah    satu    praktik    pendidikan    Islam    di Indonesia    adalah    Pondok  Pesantren  atau  Madrasah Diniyah. Sebagai bagian dalam pendidikan keagamaan, pondok pesantren telah secara sah diatur dalam  Undang-undang  No.20  Tahun  2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berfungsi mempersiapkan  peserta  didik  menjadi  anggota
masyarakat  yang  memahami dan mengamalkan nilai- nilai  ajaran  agamanya  dan  atau  menjadi  ahli  ilmu agama.
Undang-undang    Nomor    18    Tahun    2019 tentang    Pesantren    menjadi  sejarah    baru  bentuk rekognisi    (pengakuan)  negara  terhadap    pesantren yang  eksistensinya  sudah  ada  berabad-abad  silam, jauh  sebelum  Indonesia  merdeka.  Tidak  hanya
rekognisi,  Undang-undang  tersebut  juga  bagian  dari afirmasi dan fasilitasi kepada dunia pondok pesantren (Telaumbanua,  2019).  Undang-undang  Nomor  18 Tahun  2019  tentang  Pesantren  muncul  tidak  secara tiba-tiba.  Wacana  tentang  perlunya  Undang-Undang yang  mengatur  tentang  pesantren  telah  ada  sejak sebelum diterbitkannya UU Sisdiknas. Hadirnya  UU Sisdiknas  yang  kemudian  diikuti  dengan  PP  Nomor 55  Tahun 2007 juga menempatkan pesantren sebagai bagian  dari  pendidikan  keagamaan  Islam  jalur pendidikan nonformal. Fakta ini menunjukkan bahwa pengakuan tersebut   belum   secara   utuh   mengakui praktik    pendidikan    pesantren    yang  dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, dan dari sisi beban belajar  sama  dengan  pendidikan  umum  jalur pendidikan  formal.  Pesantren  sebagai  subkultur, memiliki  kekhasan  yang  telah  mengakar serta hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat  dalam menjalankan fungsi  pendidikan,  fungsi  dakwah,  dan fungsi    pemberdayaan    masyarakat.  Secara  historis, keberadaan  pesantren  menjadi  sangat  penting  dalam upaya pembangunan masyarakat, terlebih lagi karena bersumber  dari  aspirasi  masyarakat    yang    sekaligus mencerminkan  kebutuhan  masyarakat sesungguhnya akan  jenis  layanan  pendidikan  dan  layanan  umat lainnya (Zayadi, 2019).
Banyak  referensi  mengatakan  bahwa  pondok pesantren merupakan warisan  dari  Imam  Al-Ghazali dengan    kurikulumnya    yang    terkenal    yakni  Fikih, Ilmu  Kalam,  dan  Tasawuf.  Ketiga  kurikulum  ini paling  dominan  di  pondok  pesantren.  Tidak  hanya itu,  ketiga  kurikulum  ini  diwariskan  sampai  dengan sekarang  ini.  Kehadiran  pondok  pesantren  sebelum Indonesia merdeka banyak lahir di pulau Jawa dengan cikal  bakalnya  yakni  pusat-pusat  pendidikan  Islam penamaannya.  Namun,  seiring  dengan  pendudukan kolonial  Belanda,  maka  perlahan-lahan  pondok pesantren  di  Indonesia  pada  waktu  itu  dihancurkan oleh  Belanda.  Kemudian,  lahirlah  pondok  pesantren di  tanah Jawa.  Selanjutnya,  lahirlah  banyak  pondok- pondok   modern   di   Indonesia sampai  sekarang ini. Ini berarti bahwa jauh sebelum ada sistem pendidikan formal  di  Indonesia,  pesantren  telah  ada  secara  luas diterapkan di Indonesia.
Lembaga  pendidikan  Islam  seperti  pondok pesantren dengan segala keunikannya masing-masing telah banyak menorehkan perannya sebagai lembaga pendidikan yang turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa.  Kemudian  jika  ditelusuri  sebelumnya lembaga  ini  dinamakan  pesantren  sesungguhnya
institusi  ini  terjadi  dari  kontak  pribadi  kiai  dengan masyarakat secara sendiri-sendiri. Kemudian berkembang  menjadi  institusi  yang  bersifat  non formal  yang  memiliki  materi-materi  tertentu. Perkembangan dari tahun ke tahun akhirnya institusi itu  melembaga  secara  formal  seperti  saat  ini.  Jika ditelaah  lebih  mendalam,  peran  kiai  sebagai  sentral merupakan  faktor    penentu    sukses    atau    gagalnya lembaga    tersebut    mencapai    tujuan.  Seorang  kiai adalah  piramida  bagi  para  santri.  Kiai  merupakan sosok  yang  memiliki  banyak  ilmu  sehingga,  mereka berlomba-lomba menimba ilmu agama Islam dari kiai. Semakin  besarnya  keinginan  santri  untuk  mengaji ilmu  agama,  maka  banyak  dari  para  santri  yang  rela sampai  mondok  di  kediamannya.  Dari  sinilah kemudian  asal  muasal  istilah  pondok  pesantren. Pernah K.H. Abdurrahman  Wahid  pada  salah  satu kesempatan  mengatakan,  pesantren berasal dari kata Al-Funduuk ,  yakni  tempatnya  orang  toriqoh kholwat selama  40  hari  setelah  manaqib  kubro.  Lambat  laun nama Al-Funduuk bagi  orang  Jawa menyebutkannya menjadi  pondok  yakni  tempatnya  orang  mengaji (santri).
Istilah  pesantren  dalam  dunia  pendidikan  sudah tidak asing lagi, karena dalam spektrum pendidikan di Indonesia,  pesantren  diyakini  sebagai  cikal  bakal lahirnya pendidikan  di  Indonesia.  Pesantren  telah hadir  di  Indonesia seiring dengan masuknya Islam di Indonesia pada abad ke-11 dan abad ke-14 (Dhofier, 2011). Jika disandingkan dengan lembaga pendidikan yang  pernah  muncul  di  Indonesia,  Pesantren merupakan sistem pendidikan tertua yang diangggap sebagai  produk  budaya  Indonesia  yang indigeous (Sulthon,  2006).  Istilah  pesantren  hanya  dikenal  dan berkembang  di  Indonesia.  Pesantren  semula  hanya pendidikan agama Islam yang kemudian penyelenggaraannya    menjadi    semakin    teratur dengan  munculnya  tempat- tempat pengajian. Bentuk ini  kemudian  berkembang  dengan  pendirian  tempat- tempat menginap para pelajar (santri).
Dalam  sejarahnya,  pesantren  tumbuh  dan berkembang  di  tengah-tengah  masyarakat  Islam, dimana  para  ulama-ulama  terdahulu  mendirikan pesantren di tengah-tengah keramaian yang menjadikan  masyarakat  sebagai  objek  dakwahnya dengan  menilik  berbagai  realitas  dan  problematika kehidupan  masyarakat  sebagai  media  dakwahnya. Meskipun  pesantren  termasuk  jenis  pendidikan nonformal,  tidak  berarti  pesantren  tertutup  dari inovasi.  Sejumlah  peneliti  Barat  mengakui    bahwa
pesantren  telah  berhasil  menjadi  penggerak  dalam gejolak  sosial,  ekonomi,  politik,  dan  budaya. Perkembangan  pesantren  semakin  menunjukkan geliat  modernisasi terutama setelah kemerdekaan RI yang  ditandai  dengan  meningkatnya  jumlah  lulusan pesantren  yang  belajar  di  lembaga-lembaga    non agama  dan  bertambahnya  pengajar  pesantren  yang bukan  berpendidikan  pesantren  (Mufidah,  2012). Kiprah  pesantren  yang  dekat  dengan  kehidupan masyarakat sekitar inilah yang menjadikan pesantren mampu bertahan dan dapat berkembang dari zaman ke zaman.  Kehadiran    pesantren    ini    barangkali  dapat dikatakan  mewakili  definisi  pendidikan  berbasis masyarakat.  Pesantren  dianggap  sebagai  pendidikan yang berbasis kemasyarakatan, karena keberadaannya yang  tidak  lepas  dari  peran  masyarakat.  Dalam konteks  ini  pesantren  yang  dianggap  sebagai pendidikan berbasis masyarakat karena penyelenggaraannya yang dikelola masyarakat secara otonom, tumbuh atas kebutuhan masyarakat, kurikulum  sesuai  karakteristik  dan  kebutuhan masyarakat, serta menekankan pentingnya partisipasi masyarakat (Fuad, 2012).
Sejatinya pesantren memiliki potensi besar dalam ikut andil dalam membangun bangsa. Pesantren yang kebanyakan berada di pedesaan lebih memungkinkan baginya dalam memahami persoalan masyarakat desa. Potensi-  potensi  itu  meliputi  tiga  aspek. Pertama, pondok pesantren hidup selama 24 jam, baik pesantren sebagai  lembaga  keagamaan,  sosial  kemasyarakatan, atau  sebagai  lembaga  pengembangan  potensi  umat yang  dapat  diterapkan  secara  tuntas,  optimal,  dan terpadu. Kedua, pesantren  secara  umum  mengakar pada masyarakat. Pesantren tumbuh dan berkembang umumnya  di  daerah  pedesaan,  karena  memang tuntutan  masyarakat  yang  menghendaki  berdirinya pesantren.  Dalam  konteks  pelaksanaan  pendidikan berbasis masyarakat, pondok pesantren dianggap telah menjalankan gerakan ini. Ketiga , pesantren dipercaya masyarakat. Kecenderungan masyarakat menyekolahkan  anaknya  ke  pesantren  tentu    saja didasari    oleh    kepercayaan    mereka    terhadap pembinaan    yang  dilakukan  oleh  pesantren  yang mengutamakan pendidikan agama (Zubaidi, 2007).
Menurut  Arifin  pesantren  bertugas  untuk mencetak  manusia  yang  benar  benar  ahli    dalam bidang    agama    dan  ilmu    pengetahuan kemasyarakatan  serta berakhlak mulia (Arifin, 1993). Untuk mencapai tujuan tersebut pesantren mengajarkan ilmu tauhid, fiqh, tafsir, hadits, nahwu,
sharaf,  ma’ani,  badi’  dan  bayan,    ushul    fiqh, musthalah    hadidts,    dan    ilmu    mantiq.    Model pembelajarannya distandarisasikan dengan pengajaran  kitab  kitab  wajib  ( kutubul  muqarrarah ) sebagai buku teks yang dikenal dengan sebutan kitab kuning (kitab menjelaskan hukum hukum Islam yang bertuliskan huruf Arab gundul). Dalam  perjalanannya institusi  ini  merupakan  tempat  menimba pendidikan agama  Islam  yang  tumbuh  dan  berkembang  dan mendapat  pengakuan  dari  masyarakat  dari  waktu  ke waktu. Azra (2002) menyebutkan bahwa pertumbuhan pesantren dari waktu kewaktu cukup membaik, hal ini dikarenakan pesantren mampu bertahan bukan hanya kemampuannya  untuk  melakukan adjusment ,  tetapi juga  karena  karakter  eksistensialnya.  Hal  ini disebabkan  bahwa  institusi  ini  tidak  hanya  identik dengan  makna  keislaman,  tetapi  juga  mengandung makna  keaslian  Indonesia  ( Indegenous ).  Sebagai Indegenous, pesantren  muncul  dan  berkembang  dari pengalaman sosiologis masyarakat lingkungannya.
Pertumbuhan  dan  perkembangan  pesantren  di Indonesia  tidak  diragukan  lagi,  Berdasarkan  catatan Kementerian Agama, terdapat total sebanyak belasan juta  santri  dan  mendekati  angka  tiga  puluh  ribu pondok  pesantren  di  berbagai  wilayah  se-Indonesia. Menteri  Agama  Fachrul  Razi  mendetailkan,  jumlah pesantren  hingga  tahun  2020,  tercatat  sebanyak 28.194  pesantren  dengan  5  juta  Pesantren  sebagai lembaga pendidikan Islam bertujuan menjadikan para santrinya sebagai manusia yang mandiri dan pada satu saat  nanti  dapat  menjadi  pemimpin  umat  menuju keridlaan  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Oleh  karena  itu, santri  mukim.  Jika  ditotalkan  dengan  santri  yang bolak-balik  rumah  ke  pondok  pesantren  dan sebaliknya  serta  taman-taman  pendidikan  Al-Qur’an dan  madrasah,  maka  jumlah  santri  se-Indonesia mencapai  18  juta  orang  dan  sekira  1,5  juta  tenaga pengajar (Wisnubroto, 2020).
Saat  ini  pondok  pesantren  telah  menerapkan sistem pendidikan yang terpadu dengan mengolaborasikan  pendidikan  agama  Islam  dengan pendidikan modern/ umum, baik ilmu agama sendiri, sains,  ilmu  sosial,  sampai  ilmu  kejuruan.  Dan  dari sinilah, awal mula alumni pondok pesantren memiliki kesempatan  yang  sama  dalam  bidang  pekerjaan seperti  halnya  para  alumni  dari  pendidikan  umum. Jadi,  banyak  santri  yang  saat  ini  tidak  hanya  mahir dalam  ilmu  agama  Islam,  namun  juga  memiliki kemahiran dari disiplin ilmu umum di atas. Para santri banyak yang berhasil dalam membangun bangsa, ada
yang  jadi  pengusaha,  politisi,  pengacara,  bahkan menjadi presiden.
Salah  satu  wilayah  di  Indonesia  yang  juga memiliki  sejarah  berdirinya  pesantren  adalah Kabupaten    Kebumen,  Jawa  Tengah.  Sejarah    awal mulanya  adanya  Kebumen  tidak  dapat  dipisahkan dengan  sejarah  Mataram  Islam.  Hal  ini  disebabkan adanya  beberapa  keterkaitan  peristiwa  yang  ada  dan dialami Mataram membawa pengaruh bagi terbentuknya Kebumen yang masih di dalam lingkup kerajaan  Mataram.  Di  dalam  struktur  kekuasaan Mataram lokasi Kebumen termasuk di daerah Manca Negara  Kulon  (wilayah  Kademangan  Karanglo)  dan masih di bawah Mataram. Di dalam perjalanan sejarah Indonesia  pada  saat  dipegang  Pemerintah  Hindia Belanda  telah  terjadi  pasang  surut  dalam  pengadaan dan  pelaksanaan    belanja    negara.  Salah  satu perwujudan  pengetatan  anggaran  belanja  negara  itu adalah  penyederhanaan  tata  pemerintahan  dengan penggabungan    daerah-daerah  kabupaten.    Dan, sampai  pada  akhirnya  jadilah  wilayah  Kabupaten Kebumen saat ini.
Kabupaten  Kebumen  juga  menyadari  betul bahwa  salah  satu  faktor  pendukung  keberhasilan pembangunan  adalah  adanya  sumber  daya  manusia yang berkualitas. Melalui jalur pendidikan, pemerintah  Kebumen  berupaya  untuk  menghasilkan dan  meningkatkan  sumber  daya  manusia  yang berkualitas.  Peningkatan  sumber  daya  manusia sekarang  ini  lebih  diutamakan  dengan  memberikan kesempatan  kepada  penduduk  untuk  mengikuti pendidikan  yang  seluas-luasnya,  terutama  pada kelompok  umur  7-24  tahun  yaitu  kelompok  usia sekolah.  Salah satu  lembaga  pendidikan  yang  ada  di wilayah kabupaten Kebumen adalah pondok pesantren.  Dalam  sejarah  lahirnya  Kebumen, pesantren  juga  memiliki  peran  nyata  dalam pergerakan  dan  perjuangan  meraih  kemerdekaan Indonesia.  Sampai  saat  ini  pesantren-pesantren  di wilayah  Kabupaten  Kebumen  masih  terus  berperan dalam  pembangunan  nasional  Negara  Kesatuan Republik Indonesia. Maksudnya adalah bahwa selain melahirkan  insan  yang  beriman  atau  dalam  hal dakwah,  pesantren-pesantren  di  wilayah  kabupaten Kebumen  juga  melakukan  fungsi  pendidikan  dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional Indonesia.  Pesantren-pesantren  masih  terus  berperan dalam fungsi pemberdayaan masyarakat berdasarkan tradisi dan kekhasannya.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di  atas, peneliti mengadakan penelitian mengenai implementasi    Undang-Undang    Nomor    18    tahun 2019 tentang  pesantren  terhadap  pengelolaan pesantren di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2021.

## 2. KAJIAN TEORI

## 2.1. Implementasi kebijakan
Kebijakan  adalah  keputusan  pemerintah  yang bersifat  umum  dan  berlaku    untuk  seluruh  anggota masyarakat  Abidin  (2006).  Sebuah  kebijakan merupakan usaha untuk mendefinisikan dan menyusun basis rasional untuk melakukan atau tidak melakukan  suatu  tindakan.  Kinerja  suatu  kebijakan atau program/kegiatan pada akhirnya akan tergambar pada hasil dan dampak yang dicapai dari implementasi kebijakan  atau  program/kegiatan  tersebut  (Dunn, 2002). Oleh karena itu, implementasi kebijakan harus berdasar  pada  perencanaan  strategi  kebijakan  yang jelas.  Dalam  perencanaan  strategi  kebijakan  perlu disusun  model  dan  kriteria,  sebagai  dasar  pemilihan alternatif-alternatif  strategi  kebijakan  yang  terbaik. Kriteria  tersebut  harus  bersifat  objektif  (ilmiah  dan dapat  diterima  oleh  semua  pihak)  dan  subjektif (berorientasi  pada  tujuan),  yang  meliputi  seluruh aspek  kelayakan  politik,  ekonomi,  keuangan, administrasi,  teknologi,  sosial  budaya,  serta  aspek- aspek  khusus yang diperlukan (Barlian, 2012).
Proses  penyusunan  kebijakan  pendidikan  harus menerapkan  prinsip  partisipasi  dan  interaksi  antara penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, dan pemangku  kepentingan,  serta  dilaksanakan  dengan memperhatikan fungsi-fungsi manajemen. Hal tersebut  agar  penyelenggaraan  kebijakan  pendidikan dapat  transparan,  akuntabel,  efektif,  dan  efisian. Menurut  Eliyanto,  dkk  (2018),  dalam  menentukan kebijakan, baik dari kebijakan pendidikan nasional/pusat  atau  kebijakan  pendidikan  provinsi maupun kebijakan pendidikan kota, dinas pendidikan perlu  menerapkan  fungsi  manajemen  khususnya perencanaan ( planning ), pengorganisasian ( organizing ), pelaksanaan ( actuating ), dan pengendalian ( controlling ). Di samping itu, kebijakan pendidikan  juga  harus  dilaksanakan  dengan good governance . Sebagai salah satu alternatif pendekatan yang memuat konsep- konsep dasar dalam pembuatan kebijakan  secara  rasional,  maka  langkah-  langkah dalam  analisis  kebijakan  adalah:  (1)  perumusan permasalahan;  (2)  perumusan  tujuan;  (3)  perumusan alternatif;  (4)  perumusan  model;  (5)  perumusan
6534 - ISSN 2579 - ; E 6157 - 2477 ISSN:
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,
kriteria; (6) perumusan alternatif; dan (7) perumusan rekomendasi ebijakan (Barlian, 2012).
Sasaran implementasi atau pelaksanaan kebijakan  pendidikan  adalah  masyarakat,  sebagai pengguna  kebijakan.  Sedangkan  hasil  yang  dicapai dari  pelaksanaan  kebijakan  pendidikan  adalah  mutu pendidikan  masyarakat.  Menurut  Eliyanto,  dkk (2018),  untuk  menjamin  pelaksanaan  kebijakan pendidikan maka pelaksanaan harus good governance , yaitu:  transparan,  akuntabel, fairness ,  dan  responsif. Berikut ini penulis uraikan masing-masing.
2.2. Manajemen Pendidikan Pesantren Manajemen pendidikan adalah segenap pengelolaan  yang  berhubungan  dengan  pendidikan untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan. Manajemen    pendidikan    sangat    penting    bagi peningkatan  mutu    pendidikan.    Tujuan    dari manajemen    pendidikan    adalah    sebagai  tolok  ukur dan  untuk  mempermudah  proses  dalam  mencapai tujuan  pendidikan  (Eliyanto,  dkk.,  2018).  Tujuan manajemen  pendidikan  tentu  mencapai  tujuan pendidikan,  sebagaimana  tertuang  dalam  Undang- undang  RI  Nomor  20  Tahun  2003  Bab  II  Pasal  3. Manajemen  pendidikan  pesantren  merupakan  suatu proses  kegiatan  menyeluruh  untuk  mencapai  suatu tujuan yang diselenggarakan dan diawasi.
Manajemen  pendidikan  pesantren  yang  baik  ialah yang tidak menyimpang jauh dari konsep, tujuan ,visi, dan misi yang telah direncanakan dan sesuai dengan objek  yang  ditanganinya  serta  tempat  pesantren  itu berada  (Pidarta,  2004).  Lebih  lanjut,  dikemukakan oleh  Awaluddin  (2011),  bahwa  aplikasi  manajemen pendidikan  pesantren  harus  dilandaskan  oleh    nilai- nilai  keimanan  dan    ketauhidan,  sehingga  pelaku manajemen menyadari akan adanya pengawasan dari Yang  Maha  Tinggi  yaitu  Allah  SWT,  yang  akan mencatat  setiap  amal  perbuatan  yang  baik  dan  yang buruk.  Manajemen  pendidikan  pesantren  harus diintegrasikan  dengan  nilai-nilai  dan  jiwa  pesantren, yaitu keikhlasan, kesederhanaan, berdikari, ukhuwah Islamiyah, yang dipadukan dengan sistem manajemen modern yaitu integrasi sistem pesantren dengan sistem sekolah (madrasah).
Sebagian  besar  ilmu  manajemen  sebagai  ilmu tata  kelola  yang  objektif  dan  ilmiah  sangat  baik diterapkan  dalam  dunia  pendidikan  Islam,  termasuk pondok pesantren (Asifudin, 2016). Dengan demikian, pelaksanaan  manajemen  pendidikan  pesantren  tidak akan  lepas  dari  fungsi-fungsi  manajemen,  seperti planning,  organizing,  actuating, dan controlling
untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kiai sebagai  pemimpin  pondok  pesantren  harus  mampu menyeimbangkan  perannya  antara  sebagai manager dan sebagai leader , sehingga akan mampu membawa perubahan yang baik bagi lembaganya (Eliyanto, dkk., 2018).
Diperlukan kompetensi yang baik bagi pemimpin untuk  mengelola  lembaga  yang  dipimpinnya. Kompetensi pada dasarnya merupakan kapasitas atau kemampuan  seorang  individu  untuk  mengerjakan berbagai  tugas  dalam  pekerjaan  (Robbins,  2001). Kemampuan tersebut dapat berupa kegiatan, maupun perilaku  yang  hasilnya  dapat  ditunjukkan  dan  dapat diukur tingkat keberhasilannya. Selanjutnya, menurut Spancer  &  Spancer  (1993),  bahwa  kompetensi  di samping menentukan perilaku dan kinerja seseorang, juga  menentukan  apakah  seseorang  melakukan pekerjaannya dengan baik berdasarkan standar kriteria yang  telah  ditentukan  ataukah  tidak.  Untuk mengerjakan  pekerjaannya  tersebut,  seseorang  harus mempunyai  kemampuan,  baik  berupa  pengetahuan, keterampilan,  maupun  sikap  yang  sesuai  dengan bidang pekerjaannya.
Dalam  hal  ini,  pemimpin  lembaga  pendidikan pesantren harus mampu menjadi pemimpin yang baik, yang  mampu  membawa  perubahan  organisasi    yang dipimpinnya ke arah  yang  lebih  baik.  Penyelenggara pendidikan  pondok  pesantren  harus  memahami  dan menerapkan fungsi- fungsi  manajemen.  Optimalisasi sumber    daya    pondok    pesantren    juga  harus diperhatikan  guna  pencapaian  tujuan  secara  efektif dan efisien.

## 2.3. Pondok Pesantren
Pesantren  pada  dasarnya  adalah  sebuah  asrama pendidikan  Islam  tradisional,  dimana  para  santri tinggal  dan  belajar  bersama  dibawah  bimbingan seorang  kiai.  Asrama  para  santri  tersebut  berada  di komplek  pesantren,    dimana    sang    kiai    juga bertempat    tinggal    di    situ    dengan  fasilitas  utama berupa  musholla/langgar/masjid  sebagai  tempat ibadah, ruang  belajar,  dan pusat keagamaan lainnya. Kompleks  ini  pada  umumnya  di  kelilingi  pagar  atau didnding  tembok  yang  berguna  untuk  mengontrol keluar  masuknya  santri  menurut  peraturan  yang berlaku  di  suatu  pesantren  (Soebahar,  2013).  Dalam perjalanannya,  institusi  ini  merupakan  tempat menimba  pendidikan  agama  Islam  yang tumbuh  dan berkembang dan mendapat pengakuan dari masyarakat  dari  waktu  kewaktu,  Azra  menyebutkan bahwa  pertumbuhan  pesantren  dari  waktu  kewaktu
cukup  membaik,  hal  ini  dikarenakan  pesantren mampu bertahan bukan hanya kemampuannya untuk melakukan  adjusment,  tetapi  juga  karena  karakter eksistensialnya  (Azra,  2002).  Hal  ini  disebabkan bahwa institusi  ini tidak hanya identik  dengan  makna keislaman,  tetapi  juga  mengandung  makna keaslian Indonesia ( Indegenous ). Sebagai Indegenous , pesantren  muncul  dan  berkembang  dari  pengalaman sosiologis masyarakat lingkungannya.
Ditinjau dari segi historisnya, pondok pesantren adalah  bentuk  lembaga  pendidikan  pribumi  tertua  di Indonesia.  Pondok  pesantren  sudah  dikenal  jauh sebelum  Indonesia  merdeka,  bahkan  sejak  Islam masuk  ke  Indonesia,    tumbuh    dan    berkembang sejalan    dengan    berkembangnya  dunia  pendidikan pada  umumnya.  Pada  masa    awal-awal    pesantren sudah    memiliki    tingkatan  yang  berbeda-beda. Tingkatan  pesantren  yang  paling  sederhana  hanya mengajarkan  cara  membaca  huruf  Arab  dan  al- Qur`an. Sementara pesantren yang agak tinggi adalah pesantren yang mengajarkan berbagai kitab fiqih, ilmu aqidah,  dan  kadang-kadang  amalan  sufi,  disamping tata bahasa Arab (Nahwu Sharf). Secara umum tradisi intlektual pesantren baik sekarang maupun waktu itu ditentukan tiga serangkai mata pelajaran yang terdiri dari  fiqih  madzhab  Imam  syafi`I,  aqidah  menurut Asy`arid  an  amalan-amalan  sufi  dari  karya-karya Imam  Ghazali.  Sebagai  suatu  lembaga  pendidikan Islam,  pesantren  dari  sudut  historis  kultural  dapat dikatakan  sebagai  “training  center”  yang  otomatis menjadi  “cultural  central” Islam  yang  disahkan  atau dilembagakan    oleh    masyarakat,    setidak-tidaknya oleh    masyarakat  Islam  sendiri  yang  secara  defacto tidak dapat diabaikan oleh pemerintah (Djamaluddin & Abdullah, 1998).
Pengertian  sebagai  lembaga  dakwah,  melihat kiprah  pesantren  dalam  kegiatan  dakwah  dikalangan masyarakat, dalam arti kata melakukan suatu aktifitas menumbuhkan kesadaran beragama atau melaksanakan ajaran-ajaran agama secara konsekuen sebagai  pemeluk  agama  Islam  (Ghazali,  2003). Sebagai  lembaga  sosial,  pesantren  menampung  anak dari  segala  lapisan  masyarakat  muslim  tanpa membeda-bedakan  tingkat  sosial  ekonomi  orang tuanya.  Biaya  hidup  di  pesantren  relatif lebih murah dari pada di luar pesantren, sebab biasanya para santri mencukupi  kebutuhan  sehariharinya  dengan  jalan patungan atau masak bersama, bahkan  ada  diantara mereka  yang  gratis,  terutama  bagi  anak-anak yang kurang  mampu  atau  yatim  piatu.  Sebagai  lembaga
sosial, pesanten  ditandai  dengan  adanya  kesibukan akan    kedatangan    para  tamu    dari    masyarakat, kedatangan    mereka    adalah    untuk  bersilaturahim, berkonsultasi, minta nasihat “doa”, berobat, dan minta ijazah  yaitu  semacam  jimat  untuk  menangkal gangguan dan lain sebagainya (Mastuhu,  1994).
Pondok pesantren mempunyai fungsi yang telah dimilikinya  sejak  awal  perkembangannya,  harus diarahkan  kepada  satu  pendirian  bahwa  pondok pesantren  adalah  lembaga  pendidikan  Islam  untuk mengajarkan  ilmu    agama    Islam    guna    mencetak ulama,  dan    sekaligus    juga  sebagai  lembaga pembinaan  untuk  mempersiapkan  kader-kader  umat yang berguna bagi pembangunan masyarakat (Sulton & Khusnuridlo, 2006).
Keberadaan  pesantren  diperkuat  dengan  tradisi keilmuannya yang integral. Pada masanya, integralitas itu  dapat  dilacak  pada  pengembangan  fiqh  dan  alat- alat  bantunya  yang  disatukan  dengan  fiqh  sufistik. Dengan  kata  lain  yang  diutamakan  dalam  pesantren bukan  hanya  aspek  pengamalan  hukum  atau  aspek akhlak semata, melainkan juga pemekaran pengertian tentang  kehidupan  dan  hakikat  manusia  serta kehidupan masyarakat (A’la, 2006). Di kalangan para santri masih berlaku budaya tawadu’ dan mohon doa restu  dari  san  kiai.  Meskipun  para  santri    memiliki pilihan  untuk  mengekspresikan  nilai-nilai  reformatif dan transformatif, mereka tidak bisa melepaskan diri dari  identitas  budaya  santri  yang  ikhlas,  tawadu’, zuhd, dan wara’ (Aly, 2011).
2.4. Pengelolaan Pendidikan di Pondok Pesantren
Pendidikan  Pesantren  adalah  pendidikan  yang diselenggarakan  oleh  Pesantren  dan  berada  di lingkungan  Pesantren  dengan  mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis  kitab  kuning  atau  dirasah  islamiah  dengan pola pendidikan muallimin.  (Undang-undang  Nomor 18  Tahun  2019  tentang  Pesantren).  Pendidikan pesantren  harus  dikelola  dengan  baik,  terutama pengelolaan  sarana  dan  prasarana  pendidikan, pengelolaan  sumber  daya  manusia  pendidikan,  dan pengelolaan pembiayaan Pendidikan.
Sarana pendidikan adalah fasilitas atau peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dalam PBM. Contoh sarana pendidikan yaitu: gedung, ruang  kelas,  meja,  kursi,  dan  media  belajar. Sedangkan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara  tidak  langsung  menunjang  jalannya  PBM. Contoh prasarana pendidikan yaitu: halaman sekolah, tempat parkir kendaraan,  taman sekolah, dan  pagar
sekolah  (Burhanuddin,  2005).  Sarana  dan  prasarana pendidikan  harus  dikelola  dengan  baik  guna memberikan  kontribusi  yang  maksimal  terhadap Proses Belajar Mengajar (PBM). Sarana dan prasarana yang  lengkap  dan  berkualitas  tentu  akan  lebih  baik bagi sekolah. Umumnya, jika sekolahnya kecil, maka sarana  dan  prasarana  dapat  ditangani  langsung  oleh kepala  sekolah.  Akan  tetapi,  jika  sekolahnya  besar, maka  dapat  ditangani  oleh  pegawai  sarana  dan prasarana.  Secara  umum,  manajemen/pengelolaan sarana  dan  prasarana  meliputi:  (1)  Perencanaan, kegiatan  ini  disesuaikan  dengan  kebutuhan  sekolah; (2)  Pengadaan,  kegiatan  ini  bisa  dilakukan  melalui pembelian,  pembuatan,  hibah/bantuan,  penyewaan, peminjaman,  daur-ulang,  penukaran,  atau  perbaikan; (3) Inventarisasi, kegiatan ini meliputi pencatatan dan pembuatan  kode  barang;  (4)  Penataan,  kegiatan  ini dilakukan dengan  menempatkan barang  pada  tempat yang  tepat,  aman,  mudah  dijangkau,  dan  tidak mengganggu  secara  tata  ruang;  (5)  Pemeliharaan, kegiatan  ini  dilakukan  dengan  cara  merawat  barang secara  baik  dan  berkala,  memastikan  bahwa  barang dalam kondisi baik, dan mengoptimalkan pemanfaatannya;  dan  (6)  Penghapusan,  kegiatan  ini dilakukan  jika  barang  sudah  tidak  dapat  dipakai lagi atau tidak sesuai kebutuhan, rusak berat, atau hilang. Penghapusan  barang  inventaris  sekolah    dapat dilakukan  dengan  cara  pelelangan  atau  pemusnahan barang.
Sumber  daya  manusia  merupakan  unsur  pokok dalam pendidikan yang menentukan unsur-unsur yang lain.  Betapapun  baiknya  pendidikan  dan  sarana prasarananya, namun jika SDM pendidikannya kurang baik,  maka  akan  mengalami  hambatan  dalam kelancaran  prosesnya.  Pengelolaan  SDM  pendidikan adalah  segenap  proses  penataan  SDM  pendidikan. Pengelolaan SDM pendidikan penting untuk dilakukan.  Minarti  (2012),  mengemukakan  bahwa manajemen  tenaga  kependidikan/pegawai    adalah untuk  mendayagunakan  tenaga-tenaga kependidikan agar  efektif  dan  efisien  untuk  mencapai  hasil  yang optimal.  Selanjutnya  menurut  Notoatmodjo  (2003), bahwa tujuan utama MSDM adalah untuk meningkatkan  kontribusi  sumber  daya  manusia (karyawan)  terhadap  organisasi  dalam  rangka mencapai produktivitas organisasi yang bersangkutan. SDM  pendidikan  memegang  peranan  penting  dalam menentukan kelancaran pelaksanaan program pendidikan. SDM pendidikan menentukan pencapaian visi  pendidikan.  Betapapun  lengkap  dan  modernnya
sarana  prasarana  serta  metode  kerja  yang  ada  dalam pendidikan,  tetapi  bila  kemampuan  manusia  yang menjalankan programnya tidak memadai, maka tujuan pendidikan akan sulit dicapai. Menurut Eliyanto, dkk (2018),  ruang  lingkup  manajemen  personil  sekolah meliputi: (1) desain pekerjaan dan analisis informasi pekerjaan; (2) perencanaan atau analisis dan rancang bangun  pekerjaan;  (3)  rekrutmen  atau  pengadaan tenaga  kerja;  (4)  proses  seleksi  calon  pegawai;  (5) orientasi dan penempatan pegawai; (6) pelatihan dan pengembangan;  (7)  pembinaan  dan  pemberdayaan SDM  pendidikan;  (8)  membangun  komunikasi;    (9) membangun  motivasi  kerja;  (10)  mengembangkan budaya  sekolah;  (11)  penilaian  kinerja;  (12) pemberian kompensasi atau imbalan; (13) pemberhentian.
Sistem  pembiayaan  pendidikan  merupakan proses  dimana  pendapatan dan  sumber  daya tersedia untuk  memformulasikan  dan  mengoperasionalkan pendidikan  (Fattah,  2017).  Pengelolaan  pembiayaan pendidikan  tersebut  berkenaan  dengan  penataan sumber, penggunaan, dan pertanggung jawaban dana pendidikan  di  sekolah  atau  lembaga    pendidikan. Pengelolaan    pembiayaan    pendidikan    dilakukan guna:  (1)  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi penggunaan  biaya  pendidikan;  (2)  meningkatkan akuntabilitas  dan  transparansi  biaya  pendidikan;  dan (3)  meminimalkan    penyalahgunaan    anggaran pendidikan. Langkah-langkah pengawasan pembiayaan pendidikan yaitu: (1) menetapkan standar atau patokan, baik  berupa ukuran kuantitas, kualitas, biaya, maupun waktu; (2) mengukur dan membandingkan  antara  kenyataan  yang  sebenarnya dengan  standar  yang  telah  ditetapkan;  dan  (3) menentukan    tindak    perbaikan    atau    koreksi    yang kemudian    menjadi  materi  rekomendasi  (Fattah, 2017). Dalam pengelolaan biaya pendidikan, seorang manajer  pendidikan  harus  memegang  prinsip: Keadilan, Transparansi, Akuntabilitas (dapat dipertanggung-jawabkan)  Publik,  Efektivitas,  dan Efisiensi  (Undang-  undang  Republik  Indonesia Nomor  20  Tahun  2003  Pasal  48).  Sumber  dana pendidikan  adalah  lembaga  atau  pihak-puhak  yang memberikan dana, baik berupa natura atau uang untuk keperluan  penyelenggaraan  pendidikan  (Ghozali, 2010).  Pembiayaan  pendidikan  merupakan  aktivitas yang berkenaan dengan perolehan dana (pendapatan) yang  diterima  dan  bagaimana  penggunaan  dana tersebut  dipergunakan  untuk  membiayai  seluruh
6534 - ISSN 2579 - ; E 6157 - 2477 ISSN:
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,
program  pendidikan  yang  telah  ditetapkan  (Akdon, Kurniady, & Darmawan, 2017).
2.5. Permasalahan  Pendidikan  Pesantren  dan Solusinya
Dalam penyelenggaraannya, lembaga pendidikan tersebut tidak lepas  dari problematika atau permasalahan.  Permasalahan-permasalahan  tersebut antara  lain  tatakelola  pendidikan  pondok  pesantren, ketersediaan  sarana  prasarana,  dan  pembiayaan pendidikan di pondok pesantren. Seiring perkembangan  zaman,  problem  yang  dihadapi  oleh pesantren semakin kompleks. Pesantren dituntut untuk mampu  bersaing  dengan  lembaga  pendidikan  umum yang  lebih  modern.  Jumlah  pesantren  di  Indonesia terus  mengalami  peningkatan  yang  sangat  pesat. Sayangnya peningkatan jumlah tersebut tidak diiringi dengan  peningkatan  kualitas  dan  mutu  pesantren. Bahkan pendidikan di pesantren mengalami kemerosotan  yang tajam. Hal  ini  disebabkan  banyak pesantren  khususnya  pesantren  modern,  yang  lebih mengutamakan    pendidikan    formalnya    daripada pendidikan  diniyahnya.    Sehingga    saat    ini    sangat sulit    mencari    pesantren    yang  dapat  memberikan pendidikan  formal  dan  diniyah  secara  seimbang (Buchori, 2000).
Pondok  pesantren  sebagai  Lembaga  Pendidikan Islam  juga  perlu  menyediakan  sarana  dan  prasarana yang  memadai.  Namun  demikian,  kenyataan  bahwa tidak semua sekolah bisa menyediakan parasarana dan prasarana  sesuai  yang  diharapkan.  Beberapa  sekolah kota  yang  notabene  favorit  memiliki  ketersediaan perabotan  secara  lengkap  tetapi  lahan  yang  dimiliki sangat  terbatas  dan  tidak  sesuai  dengan  indikator kelayakan. Masih banyak lagi problematika lain yang memerlukan  perhatian  semua  pihak.  Dengan  kondisi yang  terjadi  sebagaimana  diuraikan  di  atas  perlu dipikirkan  bagaimana  cara  untuk  mengatasinya. Diperlukan  identifikasi  dari  pihak  pesantren  untuk mengetahui bagaimana kondisi riil permasalahan yang dihadapi.  Selanjutnya  mencocokkan  dengan  kriteria yang  ditetapkan  sesuai  standar  nasional.  Pondok pesantren  perlu  mengomunikasikan  kepada  pihak- pihak terkait dalam upaya penyelesaian problematika tersebut.
Dari berbagai problematika pendidikan pesantren di  atas,    maka  perlu  adanya  solusi  atau  strategi pemecahannya.  Sebagaimana  dikemukakan  oleh beberapa teori sebagai berikut. Pendidikan pesantren harus bermutu, agar mampu menjawab tuntutan jaman dan mampu membawa perubahan jaman ke arah yang
lebih baik. Hal tersebut karena pendidikan merupakan hal penting yang sangat mempengaruhi perkembangan  dan  peradaban  manusia.  Untuk mengatasi  problematika  pengelolaan  Pendidikan  di pondok  pesantren,  maka pesantren  dituntut  untuk mampu  bersaing dengan lembaga pendidikan umum yang  lebih  modern.  Diperlukan  peningkatan  kualitas dan mutu pesantren. Pesantren harus mempertahankan kekhasannya  agar  dapat  terus  mempertahankan eksistensinya    dan    diminati    oleh    masyarakat. Pesantren    tidak    boleh  lebih  mengutamakan pendidikan formalnya daripada pendidikan diniyahnya.Semakin  banyaknya  tantangan  yang dihadapi  oleh  pesantren  perlu  dikelola  dengan  baik, sehingga  akan  menjadi  sebuah  peluang  untuk  maju dan  berkembang  menjadi  lebih  baik.  Kurikulum pendidikan  di  pondok  pesantren  perlu  ditinjau  ulang agar  dapat  sesuai  dengan  tuntutan  jaman,  seperti halnya globalisasi. Globalisasi melibatkan perubahan, sehingga sering ditakuti. Tidak semua tren globalisasi diharapkan  atau  dianggap  positif.  Keniscayaan globalisasi    memiliki    implikasi    penting    untuk perencanaan  dan  kebijakan  pendidikan  (Slamet  PH, 2019). Hal tersebut  tentu  temasuk  dalam  lembaga pendidikan    Islam    seperti  pesantren,  yang  perlu mempersiapkan  diri  untuk  menghadapi  tantangan globalisasi terssebut.
Pengembangan Sumber Daya Manusia pesantren juga  perlu  dilakukan  untuk  ditujukan  dalam meningkatkan kompetensi manusia, baik dalam aspek afektif,  kognitif  maupun  psikomotor.  Sebagaimana Notoatmodjo  (2003)  yang  menjelaskan  bahwa pengembangan sumber daya manusia diarahkan pada pengembangan  kualitas  fisik  (kemampuan  fisik)  dan kualitas non fisik (kemampuan non fisik) yang dapat berupa kemampuan bekerja, kemampuan berpikir, dan keterampilan-keterampilan  lainnya  (Lahir,  dkk., 2017).
Sarana  dan  prasarana  pesantren  perlu  didata secara berkala. Hal tersebut untuk memastikan bahwa keberadaannya  dapat  dimanfaatkan  secara  baik. Sarana  dan  prasarana  pendidikan  harus  memenuhi standar/kriteria minimum, sebagaimana  diatur  dalam Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Republik Indonesia  Nomor  24  Tahun  2007  tentang  Standar Sarana  dan  Prasarana  Madrasah.  Pondok  pesantren perlu  melengkapi  diri  dengan  sarana  dan  prasarana yang  memadai.  Hal  tersebut  agar  pengelolaan Pendidikan  dapat  berjalan  dengan  lancar.  Kriteria minimum  sarana  dan  prasarana  Pendidikan  perlu
dipenuhi  untuk  mendukung  kelancaran  pendidikan. Hal  tersebut  karena  sarana  dan  prasarana  yang memadai akan mempermudah pembelajaran (Burhanuddin,  2005).  Pondok  pesantren  sebagai Lembaga  Pendidikan  Islam  juga  perlu  menyediakan sarana  dan  prasarana  yang  memadai.  Pondok pesantren  perlu  menyediakan  parasarana  dan prasarana sesuai yang diharapkan.
Dalam  mengelola  pembiayaan  pendidikan, seorang pengelola pendidikan perlu menerapkan skala prioritas  (Tho’in,  2017).  Hal  tersebut  karena  cara (yang terbaik) mengalokasikan sumber daya (terutama uang)  terbatas  terhadap  penggunaan  yang  saling bersaing.  Selain  itu,  yang  perlu  diketahui  oleh  para manajer  pendidikan  yaitu  mengenai  tiga  konsep penting  dalam  manajemen  pembiayaan  pendidikan: ekonomis,  efisiensi,  dan  evektifitas  (Martin,  2014). Pembiayaan  pendidikan  di  pondok  pesantren merupakan  komponen  terpenting  dalam  pelaksanaan program  pendidikan,  segala  sumber  pendapatan pembiayaan  pendidikan  perlu  di  hitung  dan  dikelola dengan    baik    demi    keberlangsungan    program pendidikan.  Biaya  pendidikan  tentu  mempengaruhi kualitas pendidikan. Besarnya pembiayaan pendidikan  secara  tersirat  menunjukkan  komitmen serta prioritas kegiatan dari suatu kebijakan (Eliyanto, dkk.,  2020).  Pembiayaan  pendidikan  di  pondok pesantren harus diperhatikan. Para pengelola pondok pesantren harus mencari sumber-sumber pembiayaan penyelenggaraan  Pendidikan.  Krisis  pembiayaan pendidikan  di  pondok  pesantren  akan  dapat  teratasi manakala  para  pengelola  pondok  pesantren  dapat bertindak  kreatif  dan  inovatif  serta  menerapkan manajemen.
2.6. Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2019 tentang Pesantren
Undang-Undang  Nomor  18  tahun  2019  tentang Pesantren  merupakan  kesepakatan  bersama  dengan melibatkan pihak yang mewakili komunitas Pesantren,  yang  masing-masing  telah  memvalidasi rumusan norma hukum secara optimal sesuai dengan karakteristik  dan  kekhasan  Pesantren.  Pesantren merupakan  lembaga  yang  berbasis  masyarakat  dan didirikan  oleh  perseorangan,  yayasan,    organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT,  menyemaikan  akhlak  mulia,  serta  memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari  sikap  rendah  hati,  toleran,  keseimbangan, moderat,  dan  nilai  luhur  bangsa  Indonesia  lainnya
melalui  pendidikan,  dakwah  Islam,  keteladanan,  dan pemberdayaan  masyarakat  dalam  kerangka  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  18  tahun  2019  tentang Pesantren  mengatur  mengenai  penyelenggaraan fungsi  pendidikan,  fungsi  dakwah,  dan  fungsi pemberdayaan    masyarakat.    Melalui    Undang- Undang    tentang    Pesantren,  penyelenggaraan Pendidikan  Pesantren  diakui  sebagai  bagian  dari penyelenggaran    pendidikan    nasional.    Undang- Undang  Nomor  18  tahun 2019  tentang  Pesantren memberikan    landasan  hukum    bagi    rekognisi terhadap  peran  Pesantren  dalam  membentuk, mendirikan,  membangun,  dan  menjaga  Negara Kesatuan Republik Indonesia, tradisi, nilai dan norma, varian  dan  aktivitas,  profesionalisme  pendidik  dan tenaga    kependidikan,  serta  proses  dan  metodologi penjaminan mutu.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif kualitatif.  Tempat  penelitian  adalah  Pondok Pesantren  di  kabupaten  Kebumen,  Provinsi  Jawa Tengah.  Kriteria  sampel  dalam  penelitian  ini adalah  menggunakan  purposive  sampling  yaitu teknik  pengambilan  sampel  dengan  menentukan kriteria-kriteria tertentu (Sugiyono, 2010). Sampel yang  diambil  dalam  penelitian  ini  adalah  dari pondok  pesantren  salafiyah  sebanyak  2  pondok terdiri dari satu pondok salafiyah yang sudah maju dan  satu  pondok  salafiyah  yang  belum  maju. Partsipan  penelitian  ini  adalah  para  pimpinan pondok pesantren di kabupaten Kebumen. Sumber data tersebut dipilih karena merupakan orang yang memiliki  informasi  kunci  mengenai  pengelolaan pendidikan pondok pesantren. Selanjutnya, sebagai    informan    dalam    penelitian    ini    adalah para santri,  ustadz/ustadzah, pengelola,  dan  wali santri.    Teknik  pengumpulan  data  penelitian  ini dengan menggunakan dokumen, wawancara mendalam,  dan  observasi.  Metode  yang  digunakan untuk  memeriksa  keabsahan  data  adalah  dengan  uji kredibilitas  (triangulasi , diskusi  dengan  teman sejawat,  dan  member  check),  uji  trasferabilitas,  uji dependabilitas,  dan  uji  konfirmabilitas.  Teknik analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  melalui  proses  lapangan.  Tahap-tahap  dalam menganalisis  data  pada  penelitian  ini  ialah  analisis sebelum  di  lapangan,  analisis  selama  di  lapangan (reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan).

## 4. HASIL PENELITIAN
4.1. Implementasi UU No. 18 Tahun 2019 tentang pesantren terhadap pengelolaan pesantren di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2021 Implementasi  UU  No.  18  Tahun  2019  tentang pesantren terhadap pengelolaan pesantren di Kabupaten  Kebumen  Tahun  2020-2021  sudah terlaksana  dengan  baik  khususnya  pada  pesantren salafiah yang sudah maju, dimana semua aspek yang dicanangkan  sebagai  pondok  pesantren  mampu terpenuhi dengan baik meskipun masih ada beberapa hal yang belum maksimal, tetapi semua bila terpenuhi baik  dari  segi  tata  kelola  yang  dilakukan  oleh  pihak manajemen  pondok  pesantren,  sarana  prasarana pondok  pesantren  yang  disyaratkan,  serta  standar pembiayaan  pendidikan  di  pondok  pesantren  yang ideal  dalam  rangka  mewujudkan  pondok  pesantren yang  baik  mewujudkan  santri  dan  lulusan  yang memahami pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum  dengan  baik.  Hal  itu  tentunya  mendukung Sistem Pendidikan Nasional. Sedangkan implementasi  UU  No.  18  Tahun  2019  tentang pesantren terhadap pengelolaan pesantren di Kabupaten  Kebumen  Tahun  2020-2021  belum  dapat terlaksana  dengan  baik  khususnya  pada  pesantren salafiah  yang  belum  maju  dengan  adanya  berbagai keterbatasan yang ada, baik keterbatasan sumber daya manusia,  keterbatasan  sarana  prasarana,  maupun keterbatasan  pada  finansial  atau  pembiayaan. Berbagai  keterbatasan  itulah  yang  menjadikan implementasi  UU  No.  18  Tahun  2019  tentang pesantren  terhadap  pengelolaan  pesantren  belum dapat terlaksana dengan baik sesuai yang diharapkan. 4.2. Permasalahan pengelolaan pendidikan, ketersediaan sarana prasarana dan pembiayaan    di    pondok    pesantren  ditinjau dari Undang-undang Nomor18 Tahun 2019 di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2021 Pondok pesantren di Kabupaten Kebumen dalam tata  kelola  pendidikan  pesantren,  bagi  pesantren salafiyah  yang  sudah  maju  hampir  tidak  ada permasalahan  yang  berarti,  sebab  tata  kelola  yang dilakukan  sudah  modern  serta  kurikulum  yang dicanangkan  seimbang  antara  kurikulum  pendidikan formal  dan  kurikulum  pendidikan  diniyah,  demikian pula  dengan  adanya  tren  globalisasi  yang  terus berkembang  tidak  menyebabkan  pondok  pesantren salafiah  yang  sudah  maju  di  Kabupaten  Kebumen mengalami  ketertinggalan.  Dengan  demikian  jika mengacu pada Undang-undang Nomor18 Tahun 2019
tata  kelola  yang  dilakukan  pondok  pesantren  di Kabupaten  Kebumen  sudah  sesuai.    Sedangkan pesantren  salafiyah  yang  belum  maju  mengalami permasalahan-permasalahan sebagai berikut: Permasalahan aspek kelembagaan, terutama menyeimbangkan  kurikulum  pendidikan  formal  dan diniyah  dimana  kurikulum  pendidikan  formal  lebih mendominasi daripada kurikulum pendidikan diniyah pada  pondok  pesantren  di  Kabupaten  Kebumen,  hal itu  tentunya  tidak  sesuai  dengan  Undang-undang Nomor18 Tahun 2019. Sebab dalam Undang undang tersebut  pesantren  merupakan  kesepakatan  bersama dengan  melibatkan  pihak  yang  mewakili  komunitas Pesantren,  yang  masing-masing  telah  memvalidasi rumusan  norma  hukum  secara      optimal      sesuai dengan      karakteristik      dan      kekhasan      Pesantren. Pesantren  merupakan  lembaga  yang  berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi  masyarakat  Islam  dan/atau  masyarakat yang  menanamkan  keimanan  dan  ketakwaan  kepada Allah  SWT,  menyemaikan  akhlak  mulia,  serta memegang  teguh  ajaran  Islam rahmatan  lil'alamin yang  tercermin  dari  sikap  rendah  hati,  toleran, keseimbangan,  moderat,  dan  nilai  luhur  bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan,  dan  pemberdayaan  masyarakat  dalam kerangka  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Dengan  kata  lain  kurikulum  pendidikan  formal  dan kurikulum pendidikan diniyah harus seimbang. selain permasalahan kelembagaan, pondok pesantren salafiyah  yang  belum  maju  juga  mengalami permasalahan tidak mampu mengikuti tren perubahan arus  globalisasi  yang  berkembang  pesat  sehingga pondok pesantren  tersebut mengalami ketertinggalan dari segi sistem informasi dan teknologi.
Pondok pesantren salafiyah  yang sudah maju di Kabupaten  Kebumen  dalam  sarana  dan  prasarana pendidikan  pesantren  secara  umum atau  fisik  seperti gedung,  ruang  kelas,  meja,  kursi  serta  tempat  parkir kendaraan sudah baik hampir tidak ada permasalahan, sebab  sarana  prasarana  terus  dilakukan  peremajaan. Untuk  pesantren  salafiyah  yang  belum  maju permasalahan sarana prasarana ini sangat memprihatinkan, dimana berbagai kondisi sarana dan prasarana banyak yang sudah tidak layak pakai seperti ruang  belajar  yang  tidak  representatif,  bahkan beberapa  fasilitas  seperti  tempat  parkir  kendaraan, toilet tidak memenuhi standar dan tidak layak pakai.
Pondok pesantren salafiyah yang sudah maju di Kabupaten  Kebumen  dalam  pembiayaan  pendidikan
pesantren  tidak  ada  kendala  yang  berarti,  sebab sumber  keuangan  dan  operasional  pesantren  sudah tersistem dengan baik antara pesantren dan wali santri serta manajemen kerjasama dengan beberapa instansi sebagai donatur pesantren sudah berjalan dengan baik pula  yang  menyebabkan  pembiayaan  di  pondok pesantren  salafiyah  yang  sudah  maju  di  Kabupaten Kebumen  tidak  ada  permasalahan  serius.  Untuk pesantren  salafiyah  yang  belum  maju  permasalahan pembiayaan pendidikan pesantren sering terjadi setiap saat  yang  diakibatkan  sumber  pembiayaan  untuk operasional pesantren sangat kecil, padahal pembiayaan  ini  akan  mempengaruhi  berbagai  aspek pendidikan  di  pesantren  yang  mengakibatkan  tata kelola serta sarana dan prasarana tadi tidak baik dan terus ada permasalahan yang muncul setiap saat. Hal itu tentunya sangat berpengaruh pula terhadap proses, output amaupun outkam luaran yang dihasilkan oleh pondok pesantren salafiyah yang belum maju itu. 4.3. Strategi penyelesaian permasalahan pengelolaan  pendidikan, ketersediaan  sarana prasarana,  dan  pembiayaan  di  pondok pesantren  ditinjau  dari  Undang-undang Nomor18 Tahun 2019 di kabupaten Kebumen Tahun 2020-2021
Strategi penyelesaian permasalahan pada pondok pesantren  di  Kabupaten  Kebumen  baik  penyelesaian permasalahan  pengelolaan  pendidikan,  ketersediaan sarana prasarana, dan pembiayaan dilakukan khususnya terhadap pondok pesantren salafiyah yang belum  maju  yang  terdapat  beberapa  permasalahan tersebut.  a).  Strategi  penyelesaian  untuk  tata  kelola yang dilakukan dengan melakukan study banding ke pondok  pesantren  yang  sudah  memiliki  tata  kelola yang  baik  termasuk  tata  kelola  kurikuumnya.  Study banding  dilakukan  ke  pondok  salafiah  yang  sudah maju  saja,  akan  tetapi  juga  ke  pondok  pesantren modern non salafiah khususnya terhadap penguasaan teknologi  di pesantren.  Selain itu  pula  dalam  rangka agar tidak tertinggal dengan arus globalisasi dilakukan perekrutan  SDM  yang  menguasai  sistem  informasi dan  teknologi  khususnya  dalam  rangka  mendukung pelaksanaan  pembelajaran  di  pondok  pesantren  di Kabupaten  Kebumen  dengan  multimedia  yang canggih;  b).  Strategi  penyelesaian  untuk  sarana prasarana  yang  dilakukan  dengan  melakukan pengajuan  anggaran  sarana  prasarana  kepada departemen  agama  dengan  mengajukan  proposal, kemudian melakukan pengembangan jaringan alumni pondok pesantren, dimana alumni yang sudah berhasil
kita  ajukan  sumbangan  atau  hibah  untuk  sarana prasaran. Meskipun dengan berbagai strategi tersebut belum  dapat  dikatakan  mampu  menyelesaikan permasalahan  terhadap  sarana  prasarana  yang  ada, namun  paling  tidak  mampu  memperbaiki  sarana prasarana  secara  bertahap;  c).  Strategi  penyelesaian untuk pembiayaan pendidikan yang dilakukan dengan melakukan  kerjasama  dengan  pihak  Lazis  maupun Baznas  setempat,  dimana  sebagian  perolehan penghimpunan dana zakat, infaq, dan shadakah yang mereka  peroleh  didistribusikan  sebagian  kepada pesantren sebagai biaya pendidikan santri-santri yang kurang mampu; melalui penambahan SDM yang telah dijabarkan sebelumnya akhirnya pesantren mumbuka unit-unit  usaha  dimana  sebagian  besar  hasilnya digunakan  untuk  membantu  pembiayaan  pendidikan dipesantren; selain itu, program tebar berkah donatur (masyarakat  umum)  serta  melalui  jaringan  alumni pula  pesantren  membuka  open  donasi  bagi  biaya pendidikan yang ada di pesantren.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka  dapat disimpulkan  bahwa:  1).  implementasi  UU  No.  18 Tahun  2019  tentang  pesantren  terhadap  pengelolaan pesantren  di  Kabupaten  Kebumen  Tahun  2020-2021 sudah  terlaksana  dengan  baik  khususnya  pada pesantren salafiah yang sudah maju; 2). permasalahan pengelolaan pendidikan, ketersediaan sarana prasarana    dan    pembiayaan    di    pondok    pesantren ditinjau dari Undang-undang Nomor18 Tahun 2019 di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2021 bagi pondok pesantren salafiah yang sudah maju hampir tidak ada, tetapi  pondok  pesantren  salafiah  yang  belum  maju dalam  tiga  aspek  tersebut  semuanya  mengalami permasalahan; 3). strategi penyelesaian permasalahan pengelolaan pendidikan, ketersediaan sarana prasarana,  dan  pembiayaan  di  pondok  pesantren ditinjau dari Undang-undang Nomor18 Tahun 2019 di kabupaten  Kebumen  Tahun  2020-2021  khususnya terhadap pondok pesantren salafiah yang belum maju dengan  melakukan  study  banding  ke  pesantren  yang memiliki tata kelola yang baik, perekrutan SDM yang memahami sistem informasi dan teknologi, pengajuan anggaran sarana prasarana kepada pihak-pihak terkait, melakukan  kerjasama  dengan  Lazis  maupun  Baznas khususnya terkait penyelesaian pembiayan pendidikan  di  pesantren,  serta  mengembangkan jaringan  donatur  umum  maupun  jaringan  melalui alumni.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Abidin, S. Z. (2006). Kebijakan Publik . Jakarta: Suara Bebas.
Akdon,  K,  Dedy  A.,  &  Darmawan,  D.  (2017).
Manajemen  Pembiayaan Pendidikan .  Bandung:
Remaja Rosdakarya.
A’la, A. (2006). Pembaruan Pesantren , Yogyakarta:
Pustaka Pesantren. Aly,  A.  (2011). Pendidikan  Islam  Multikultural  di Pesantren , Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Arifin,  I.  (1993). Kepemimpinan  Kyai:  Pondok Pesantren  Tebu  Ireng .  Malang:  Kalimashada Press.
Asifudin, A. J. (2016). Manajemen Pendidikan untuk
Pondok Pesanten. Manageria: Jurnal
Manajemen Pendidikan Islam. Vol. 1, No. 2, Th. 2016 . Azra,    A.    (2002). Pendidikan  Islam:  Tradisi  &
Modernisasi  Menuju Millenium  Baru .  Jakarta:
Logos.
Barlian,  U.  C.  (2012). Analisis  Kebijakan  Publik . Bandung: Aghniya Ilma Press. Buchori,    M.    (2000). Spektrum    Problematika Pendidikan    di    Indonesia .    Jakarta:  Tiara Wacana.
Burhanuddin,  Y.  (2005). Administrasi  Pendidikan . Bandung: Pustaka Setia.
Dhofier,  Z.    (2011). Tradisi    Pesantren:    Studi Pandangan  Hidup  Kyai  dan  Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia . Jakarta: LP3ES.
Djamaluddin  &  Aly,  A.  (1998). Kapita  Selekta Pendidikan Islam . Bandung: Pustaka Setia.
Dunn,  W.  N.  (2002). Pengantar  Analisis  Kebijakan Publik. (Terjemahan  Samodra  Wibawa,  dkk.). Yogyakarta: Gajahmada University Press.
Eliyanto,  Yakino,  Faizin,  &  Zakiyah.  (2020).
Manajemen  Pendidikan. Kebumen:  IAINU Kebumen.
Eliyanto,  Yakino,  Faizin,  &  Zakiyah.    (2018).
Manajemen    Sumber    Daya    Manusia Pendidikan .  Yogyakarta: Prodi MPI FITK UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Fattah,  N.  (2017). Manajemen  Pembiayaan Pendidikan  Berbasis  Aktivitas Pembelajaran . Bndung: Remaja Rosdakarya.
Fuad,  N. (2012).  Pendidikan Berbasis  Masyarakat di Pondok    Pesantren  (Studi  Kasus  Pendidikan Berbasis  Masyarakat  di  Pesantren  Al-Ittifaq Bandung,  Jawa  Barat)”,  Jurnal  Manajemen
Pendidikan Islam. Jurnal
Manajemen
Pendidikan  Islam  Universitas  Negeri  Jakarta, Vol 3, No.1 . Ghazali,  M.  B.  (2003). Pesantren  Berwawasan Lingkungan . Jakarta: Prasasti.
Lahir,  S.,  Ma’ruf,  M.  H.,  &  Tho’in,  M.  (2017).
Peningkatan  Prestasi  Belajar  Melalui  Model Pembelajaran  Yang  Tepat  Pada  Sekolah  Dasar
Sampai Perguruan Tinggi. Jurnal Ilmiah
Edunomika , 1 (01).
Martin. (2014). Manajemen Pembiayaan Pendidikan:
Konsep dan Aplikasinya, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Mastuhu.  (1994). Dinamika  Sistem  Pendidikan Pesantren . Jakarta: INIS. Minarti, S. (2012). Manajemen sekolah . Yogyakarta:
Ar-Ruzz Media.
Mufidah,  C.H.  (2012).  Pesantren  Rakyat:  Perhelatan Tradisi  Kolaboratif  Kaum  Abangan  dengan Kaum  Santrei  Pinggiran  di  desa  Sumberpucung Kabupaten  Malang. Jurnal  el  Harakah , UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Vol.14 No.1 . Notoatmodjo,    S.    (2003). Pengembangan    sumber daya  manusia .  Jakarta: Rineka Cipta.
Pidarta, M. (2004). Manajemen Pendidikan Indonesia . Jakarta: Rineka Cipta.
Robbins,  S.P.  (2001). Organizational  behavior . (9th ed.). Upper  Saddle  River: Prentice Hall. Soebahar, A. H. (2013). Modernisasi Pesantren; Studi Transformasi  Kepemimpinan  Kiai  dan  Sistem Pendidikan Pesantren , Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang.
Spancer,    S.M.    &    Spancer,    M.L.    Jr.    (1993). Competency    at    work:    Models    for  superior performance .  New  York:  John  Wiley  &  Sons, Inc.
Sugiyono.    (2010). Metode    Penelitian    Kuantitatif, Kualitatif,  dan   R  &  D . Bandung: Alfabeta. Sulthon,  M.  (2006). Manajemen  pondok  pesantren dalam perspektif global . LaksBang PRESSindo. Telaumbanua,  D.  (2019).  Undang-undang  Republik Indonesia No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.
Tho’in,  M.  (2017).  Pembiayaan  Pendidikan  Melalui Sektor  Zakat. Al-Amwal:  Jurnal  Ekonomi  dan Perbankan Syari'ah , 9 (2).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  20  Tahun 2003  Tentang  Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang    Nomor    18    Tahun    2019    tentang Pesantren
Wisnubroto,  K. (2020).  Dukungan  Bagi  Santri  Era
Kenormalan Baru. http://infopublik.id/kategori/sorot-sosial- budaya/460465/dukungan-bagi-
santri-era- kenormalan-baru.  Diakses  pada  Tanggal  04 Maret 2021.
Zayadi,    A.   (2019). UU   Nomor    18    Tahun   2019 tentang Pesantren, Untuk
Siapa? .https://diy.kemenag.go.id/2772-uu- nomor-18-tahun-2019-tentang-  pesantren-untuk- siapa.html.  Diakses  pada  Tanggal  05  Februari 2021.
Zubaidi. (2007). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren:  Kontribusi  Fiqh  Sosial  Kiai  Sahal
Mahfudh dalam Perubahan Nilai-nilai
Pesantren . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.