## JIEFeS

## Penerapan Maqashid Syariah pada Mekanisme Asuransi Syariah

## Prima Dwi Priyatno
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta primadpriyatno@upnvj.ac.id
Lili Puspita  Sari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta lilipuspitasari@upnvj.ac.id
Isti Nuzulul Atiah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa isti@untirta.ac.id
Received:  August 6, 2020 | Accepted:  August 8, 2020 | Published: August 10, 2020

## Abstract
The  difference of opinion about sharia insurance is still a debate among scholars to date, sharia insurance itself is a contemporary issue that becomes ikhtilaf. This study tried to see the insurance side of sharia Maqasid point of view. The  implementation of Sharia Maqasid on insurance is the meeting  point  between  the  objectives  of  Sharia. Protection  of  religion in  Sharia insurance is realized  in  the  form  of  transactions that  begin  with  contributions in  the  form  of Tabarru' (donation). In addition to this there are Hajj insurance products. Sharia insurance business in the aspect of life protection is found in the things that cause mental harm, damage to limbs that cause disability or death of a person. The role of insurance on the benefit of the soul is more emphasized on the  aspect of prevention ( min Nahiyyati al-'adam ). At  the benefit  of mind, insurance does not specifically protect. However, one of the human efforts to protect mind is in a  way of studying. This is where  insurance plays its role as an education funder.  Examples of  insurance products that protect  our  benefits  are  takaful insurance for  student  funds  or  scholarship insurance. In the protection  of  offspring, the  role of  insurance is more  emphasized  in  terms  of  existence  ( min Nahiyyati  al-wujud )  namely  to  realize the  benefits  of  heirs  or  families left  behind.  Lastly,  in providing protection against property, insurance provides services in response to risks of loss, loss of  benefits,  and legal responsibility to  third parties arising from  uncertain events.  Examples of insurance that protect property benefits are general Takaful insurance, such as fire takful
Keywords : Sharia insurance; Maqashid Syariah; Welfare

## Abstrak
Perbedaan pendapat tentang asuransi syariah masih menjadi perdebatan dikalangan ulama hingga saat ini, Asuransi Syariah sendiri merupakan  isu kontemporer  yang  menjadi ikhtilaf.  studi ini mencoba melihat sisi asuransi dari kaca mata maqasid syariah. Implementasi maqasid syariah pada asuransi merupakan titik temu  antara tujuan ditetapkannya syariah. Perlindungan agama dalam asuransi syariah direalisasikan dalam bentuk  transaksi yang dimulai dengan  kontribusi dalam bentuk tabarru' .  Selain hal tersebut terdapat produk asuransi haji. Usaha asuransi syariah dalam aspek perlindungan jiwa terdapat pada hal-hal yang menyebabkan terancamnya jiwa, kerusakan anggota badan yang menyebabkan kecacatan ataupun kematian seseorang. Peranan asuransi pada kemaslahatan jiwa ini lebih ditekankan pada aspek pencegahan ( min nahiyyati al-  ‘adam ).  Pada kemaslahatan akal, asuransi tidak secara spesifik melindungi. Namun, salah satu upaya manusia untuk  melindungi  akal ialah dengan  cara menuntut  ilmu.  Disinilah letak asuransi memainkan

## JIEFeS
perannya  sebagai  penyandang  dana  pendidikan.  Contoh  produk  asuransi  yang  melindungi kemaslahatan akal adalah asuransi takaful dana siswa atau asuransi beasiswa. Dalam perlindungan terhadap keturunan, peranan asuransi lebih ditekankan pada segi adanya ( min nahiyyati al- wujud ) yaitu  mewujudkan  kemaslahatan  ahli  waris  atau  keluarga  yang  ditinggal.  Terakhir,  dalam memberikan  perlindungan terhadap  harta,  asuransi memberikan  jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum  kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Contoh asuransi yang melindungi kemaslahatan harta adalah asuransi takaful umum, misalnya takful kebakaran
Kata kunci: Asuransi Syariah; Maqashid Syariah; Kemaslahatan

## PENDAHULUAN
Perbedaan  pandangan  atau  kajian  hukum  tentang  asuransi  dari  sudut pandang  keislaman  menghasilkan beberapa  perbedaan  hukum  yang  dapat  kita kelompokan  menjadi  empat  kelompok; pertama ,  pendapat  yang  menyatakan hukum  berasuransi  adalah syubhat secara  mutlak,  mereka  berpandangan transaksi yang terdapat  pada  kegiatan asuransi merupakan  kegiatan yang tidak mempunyai  landasan  baik  dalam  al-Quran  maupun  al-Sunnah  nabi.  Pendapat kedua, dikemukakan oleh Yusuf Qardlawi, Sayyid Sabiq, Abdullah al-Qalqili dan M.
Bakhil al-Muthi, yang berpandangan bahwa segala bentuk asuransi adalah haram secara mutlak,  diantara  alasan penolakannya  adalah praktek  kegiatan asuransi mengandung  unsur gharar , maysir dan riba, serta tidak etis membisniskan suatu kemalangan  atau  musibah  sebagai  objek  berbisnis. Ketiga ,  kelompok  yang berpandangan  kebolehan  berasuransi  secara  mutlak,  diantara  kelompok  yang mendukung  pendapat  ini  adalah  Abdul  Wahab  Khalaf,  M.  Yusuf  Mus a,  dan Mustafa  Ahmad  Zarqa.  Alasan  yang  dikemukakan  adalah  bahwa,  asuransi termasuk  ke dalam praktik  muamalah  bentuk  baru,  dan tidak adanya nash yang melarang  kegiatan  asuransi,  selain  itu  asuransi  mengandung  unsur  saling menguntungkan  dan  mempunyai  banyak  manfaat  serta  adanya  kesepakatan antara  dua  pihak  dalam  berasuransi. Ketiga ,  pendapat  yang  dikemukakan  oleh Muhammad  Abu  Zahra, yaitu memperbolehkan  asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan asuransi yang bersifat komersial, hujjah pendapat ini adalah sama dengan  alasan  kelompok  satu,  dimana  asuransi  yang  bersifat  komersial  itu mengandung gharar , maysir dan  riba  serta  tidak  etis  dalam  membisniskan musibah  yang menimpa  orang  lain. Namun  diperbolehkan  dalam  asuransi yang bersifat sosial, dimana gharar dalam hal ini diperbolehkan sehingga mengeliminir maysir dan riba yang ada di dalamnya (Zuhdi, 1997).
Kehadiran asuransi syariah menjadi opsi lain bagi umat muslim khususnya dalam mengelola keuangan untuk  menerapkan  manajemen  risiko yang mungkin akan  dihadapi  di  masa  yang  akan  datang,  akad  dan  transaksi  dalam  asuransi syariah disesuaikan dengan akad-akad yang tidak dibolehkan atau dilarang dalam

## JIEFeS
islam.  Hal  tersebut  juga  masih  menjadi  persoalan  hukum  dan  menambah kebingungan  (perdebatan)  hukum  untuk  masyarakat  secara  umum,  sehingga sampai  saat  ini,  asuransi  masih  menjadi  perdebatan  hukum  termasuk  juga asuransi  syariah,  dimana  ada  yang  membolehkan,  mengharamkan  dan  juga mensyubhatkan  bentuk dari asuransi syariah itu sendiri (Billah, 1993).
Kata asuransi sendiri  tidak  ditemukan  dalam  al-Quran  maupun  as-Sunah secara eksplisit. Asuransi, mulanya merupakan  suatu cara dalam mempersiapkan untuk  menghadapi  risiko  yang  mungkin  akan  terjadi  dengan  kesepakatan sekelompok  orang, yaitu  bersepakat apabila terjadi  suatu risiko pada salah satu kelompok  tersebut  ada  yang  mengalami  musibah.  Sejarahnya  asuransi dikenal berupa  asuransi kebakaran, yaitu di Eropa Barat, kemudian  pada abad ke 13 dan 14  terjadi  peningkatan  transportasi  jalur  laut  baik untuk  mengirim  barang  atau pengantaran orang antar pulau sehingga berkembang pula asuransi pengangkutan laut  yang  berasal dari  Romawi.  Jenis  asuransi pada  saat itu  yang  berkembang adalah  jenis asuransi  kaputalis,  dimana  asuransi  dibentuk  untuk  mendapatkan keuntungan  dan  didasarkan  atas perhitungan  niaga. Pada  abad  ke  19  barulah dikenal istilah asuransi jiwa. Kata asuransi berasal dari bahasa belanda yang biasa disebut  dengan  istilah assurantie (Asuransi)  dan verzekering (Pertanggungan).
Dalam  bahasa  Inggris  disebut  insurance,  yang  dalam  bahasa  Indonesia  telah menjadi  bahasa  popular  dan  diadopsi  dalam  kamus  besar  bahasa  Indonesia dengan padanan kata pertanggungan (Hasan Ali, 2004).
Asuransi  syariah  termasuk  pada  lembaga  keuangan  yang  berbasis  pada konsep  syariah,  pengembangan  konsep  syariah  ini  merupakan  sebagai sebuah solusi  dan  pilihan  lain  dalam  perkembangan  konsep  ekonomi  ribawi,  dimana konsep ribawi tersebut tidak dapat menjawab permasalahan perekonomian  global yang  semakin  kompleks.  Kehadiran  asuransi  syariah  diharapkan  dapat mewujudkan  kemaslahatan manusia serta mensejahterakan  perekonomian  umut dengan tidak melanggar konspe syariah, dalam mewujudkan  niat tersbeut  maka pedoman  utama  dalam setiap aktifitas dan oprasional serta produk-produk  yang ada pada asuransi syariah harus memperhatikan  pedoman tujuan dari syariat atau disebut maqashid syariah.
Maqashid syariah merupakan visi serta tujuan diterapkannya syariah islam, dalam bidang ekonomi,  islam mempunyai  visi yang memegang perranan tatanan sosial  untuk  memberikan  keadilan  sosial  bersamaan  dengan  kemakmuran ekonomi  umat, oleh sebab itu syariah islam merupakan  tata cara ataupun aturan hidup  yang berasal dari  Allah swt.  Untuk  menjadi  pedoman  hidup  bagi seluruh umat  manusia  (Dusuki  &  Abozaid,  2007).  Pendekatan  maqashid  syariah  dalam menganalisis asuransi syariah, dapat memberikan pola pikir dan gambaran secara rasional dan substansial pada aktivitas oprasional, akad dan produk-produk  yang ditawarkan, sehingga diharapkan produk  yang di design dapat berkembang  sesuai

## JIEFeS
dengan kebutuhan  yang berubah secara cepat sesuai perkembangan zaman, tentu dengan  tujuan  yang  sejalan  dengan  maqashid  syariah  untuk  mewujudkan kemaslahatan umat.  Hal tersbut  berbeda  bila hanya  menggunakan  pendekatan fiqh yang mempunyai  sifat formalistik dan tekstual (Zaki & Cahya, 2015). Tulisan ini akan fokus pada kajian asuransi syariah melalui pendekatan indicator-indikator yang ada pada maqashid syariah, sehingga dapat mencapai kemaslahatan sebagai tujuan syariah itu dapat tercapai.

## TINJAUAN PUSTAKA

## A. Konsep Asuransi Syariah
Dalam bahasa Arab, asuransi dikenal dengan istilah at-ta’min , penanggung disebut mu’ammim , tertanggung  disebut mu’amman  lahu atau musta’min . At- ta’min di ambil dari amana yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman,  dan  bebas  dari  rasa  takut  (Muhammad  Syakir  Sula,  2004).  Dalam  QS. Quraisy ayat 4, Allah SWT berfirman:
“ ن ِّم م ُ ه َم َع ۡ ط َ أ  ٓى ِذ َّ لٱ ف ۡو َخ  ۡن ِّم م ُهَن َماَء َو ٍعو ُج ”
“Yang  telah  memberi  makanan  kepada  mereka  untuk  menghilangkan lapar  dan  mengamankan  mereka  dari  rasa  ketakutan” .  Dari arti  terakhir  surat tersebut, dianggap paling tepat untuk mendefinisikan istilah at-ta’min , yaitu, men- ta’min-kan  sesuatu,  artinya  adalah  seseorang  membayar/menyerahkan  uang cicilan untuk agar ia atau ahli warisnya mendapatkan  sejumlah uang sebagaimana yang  telah  disepakati,  atau  untuk  mendapatkan  ganti  terhadap  hartanya  yang hilang (Sula, 2004).
Prinsip  saling  menanggung,  melindungi,  dan  saling  menolong  antar- Muslim  didasari oleh  suatu  riwayat  Dari  an-Nu’man  bin  Basyir ra  bahwasanya Rasulullah bersabda:
“ َ عا َ د َ ت  ٌو ْ ض ُ ع ُ ه ْ ن ِم َ كَ َ ت ْ شا ا َ ذ ِإ  ِد َس َجْلا  ُلَث َم  ْم ِهِف ُطا َع َ ت َ و  ْم ِه ِم ُحاَرَت َو  ْم ِهِّدا َوَت  ِنف  َن  يِن ِم ْ ؤ ُم ْ لا  ُل َ ث َم ِد َس َ ج ْ لا  ُر ِئا َس ُهَل
َّ مّ ُ ح ْ لا َ و ِر َ ه َّسلاِب ” “Perumpamaan  orang  mukmin dalam mencintai, menyayangi dan  saling menaruh simpati diantara mereka seperti satu jasad, jika ada anggota tubuh yang merasa  sakit maka  akan  menjadikan seluruh  tubuhnya  ikut  terjaga  dan  merasa sakit.” (HR Muslim)

## JIEFeS
Berdasarkan prinsip  tersebut,  Dewan Syariah  Nasional MUI  (dalam Didin Hafidhuddin, 2009) menetapkan pengertian asuransi syariah ( ta’min, takaful, atau tadhamun )  adalah  usaha  saling  melindungi  dan  tolong-menolong  di  antara sejumlah orang/pihak melalui dana investasi dalam bentuk aset atau tabarru’ yang memberikan  pola pengembalian  untuk  menghadapi  risiko tertentu  melalui akad (perikatan)  yang  sesuai dengan  syariah.  Yang  dimaksud  sesuai dengan  syariah adalah yang  tidak  mengandung gharar (ketidakpastian), maisir (perjudian), riba (bunga), zhulum (penganiyaan), risywah (suap),  barang  haram,  dan  perbuatan maksiat.
Menurut  ahli fiqh kontemporer,  Wahab  az-Zuhaili (dalam Wirdyaningsih, 2005) mendefinisikan asuransi berdasarkan  pembagiannya. Ia membagi asuransi dalam  dua  bentuk,  yaitu at-ta’min  at-ta’awuni  dan  at-ta’min  bi  qist  sabit . At- ta’min at-ta’awuni atau asuransi tolong  menolong  adalah kesepakatan sejumlah orang untuk  membayar  sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang di antara  mereka  mendapat  kemudaratan. At-ta’min  bi  qist  sabit atau  asuransi dengan  pembagian  tetap  adalah  akad  yang  mewajibkan  seseorang membayar sejumlah uang kepada pihak asuransi yang terdiri atas beberapa pemegang saham dengan  perjanjian  apabila  peserta  asuransi mendapatkan  kecelakaan, ia  diberi ganti rugi.
Asuransi  syariah  menurut  UU  Nomor  40  tahun  2014  adalah  kumpulan perjanjian,  yang  terdiri  atas perjanjian  antara  perusahaan  asuransi syariah dan pemegang  polis  dan  perjanjian  diantara  para  pemegang  polis,  dalam  rangka pengelolaan  kontribusi  berdasarkan  prinsip  syariah  guna  saling menolong  dan melindungi dengan cara memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum  kepada pihak ketiga yang mungkin  diderita  peserta atau pemegang  polis  karena  terjadinya  suatu  pristiwa  yang  tidak  pas ti;  atau memberikan  pembayaran  yang  didasarkan  pada  meninggalnya  peserta  atau pembayaran  yang  didasarkan  pada  hidupnya  peserta  dengan  manfaat  yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hail pengelolaan dana.

## JIEFeS
Al-Fanjari mengartikan tadhamun, takaful, at-ta’min atau asuransi syariah dengan  pengertian  saling menanggung  atau  tanggung  jawab  sosial. Kemudian menurut  Mushtafa Ahmad  Zarqa, makna  asuransi secara istilah adalah kejadian, adapun metodologi dan gambarannya dapat berbeda-beda.  Namun pada intinya, asuransi adalah cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko  (ancaman)  bahaya  yang  beragam  yang  akan  terjadi  dalam  hidupnya, perjalanan  kegitan  hidupnya  atau  aktivitas ekonominya  (Muhamad  Syakir  Sula, 2004).
Menurut  Muhaimin Iqbal (2005) asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan  risiko  yang memenuhi  ketentuan  syariah, tolong-menolong  secara mutual  yang  melibatkan  peserta  dan  operator.  Syariah  berasal  dari  ketentuan- ketentuan  di  dalam  al-Qur’an  (firman  Allah  yang  disampaikan  kepada  Nabi Muhammad  SAW)  dan  as-  Sunnah  (teladan  dari  kehidupan  Nabi  Muhammad SAW).
Salah satu dasar hukum  yang menjadi landasan asuransi syariah dalam al- Qur’an adalah pada QS. al-Hasyr ayat 18:
“ ُ ق َّ تٱ ْ او ُ ن َما َء َ ني ِذ َّ لٱ ا َ ه ُّ ي َ أ ٓ  َي َ نو ُ ل َم ۡع َ ت ا َمِب ٌٌۢ يِب َ خ َ َّ للَّٱ َّ ن ِإ َ َّ للَّٱ ْ او ُ ق َّ تٱ َ و   د َ غ ِل ۡ ت َم َّ د َ ق ا َّم  ٌس ۡ ف َ ن  ۡر ُ ظن َ ت ۡ ل َ و َ َّ للَّٱ ْ او ”
“Wahai  orang-orang  yang  beriman!  Bertakwalah  kepada  Allah  dan hendaknya  setiap orang  memperhatikan apa yang telah diperbuatnya  untuk  hari esok (akhirat), dan bertakwalah  kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” .
Dalam firman Allah tersebut jelas bahwa Allah memerintahkan  hambanya untuk  senantiasa melakukan persiapan menghadapi  hari esok atau masa depan. Oleh karena  itu, sebagian dari kita banyak yang berusaha untuk  menabung  atau berasuransi untuk  mempersiapkan  masa depan yang kita tidak tahu akan seperti apa.  Menabung  dan  berasuransi  pada  dasarnya  sama,  yaitu  bertujuan  untuk berjaga-jaga menghadapi hari esok jika terjadi sesuatu yang mendesak dan tidak terduga.  Selain  al-Qur’an,  dasar  hukum  lain  yang  melatarbelakangi  adanya asuransi adalah hadits riwayat  Bukhari dan hadits riwayat at-Tirmidzi nomor 989 (Ambarniati, 2017):

## JIEFeS
" ْوَم  ِنْب ِ َّاللَّ ِدْبَع  ِنْب  َناَمْثُع  ْنَع ُةَبْعُش اَن َرَبْخَأ َدُواَد وُبَأ اَنَثَّدَح  َن َلَْيَغ ُنْب ُدوُمْحَم اَنَثَّدَح لاَق ٍبَه
ُأ َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّاللَّ ىَّلَص َّيِبَّنلا  َّنَأ ِهيِبَأ  ْنَع ُثِ دَحُي َةَداَتَق يِبَأ َنْب ِ َّاللَّ َدْبَع ُتْعِمَس َيِ لَصُيِل ٍلُج َرِب َيِت
وُبَأ  َلاَق اًنْيَد ِهْيَلَع  َّنِإَف ْمُكِب ِحاَص ىَلَع اوُّلَص َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّاللَّ ىَّلَص ُّيِبَّنلا َلاَقَف ِهْيَلَع َّيَلَع  َوُه َةَداَتَق ْلاِب َلاَق ِءاَف َوْلاِب َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّاللَّ ىَّلَص ِ َّاللَّ ُلوُس َر َلاَقَف
ِهْيَلَع ىَّلَصَف ِءاَف َو

## "
“Telah  menceritakan  kepada  kami  Mahmud  bin  Ghailan,  telah menceritakan  kepada  kami Abu  Daud  telah mengabarkan  kepada  kami Syu'bah dari 'Utsman bin Abdullah  bin Mauhab  berkata;  saya telah mendengar  Abdullah bin  Abu  Qatadah  menceritakan  dari  Bapaknya  bahwa;  Nabi  shallallahu 'alaihi wasallam didatangkan padanya, seorang laki-laki agar beliau menshalatinya. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:  "Shalatilah teman  kalian ini, dia  memiliki hutang."  Abu  Qatadah  berkata;  "Saya  yang  akan  membayarnya."  Rasulullah shallallahu  'alaihi  wasallam  bersabda:  "Kamu  mau  melunasinya?"  Dia mengiyakannya lalu beliau menshalatinya.”(HR. Tirmidzi)
Sebelum  adanya  asuransi  syariah,  masyarakat  lebih  dulu  mengenal asuransi konvensional.  Meskipun  berdasarkan  sejarah yang ditulis oleh  Gemala Dewi (2004),  asuransi termasuk  dalam  lembaga keuangan  non  bank  yang telah hadir pada masa awal Islam yang dikenal dengan konsep tanggung jawab bersama atau  disebut  dengan sistem aqilah .  Akan  tetapi,  asuransi  dalam  perkembangan sejarah dunia  hadir  dan  dibawa  oleh  orang-orang  non  muslim,  sehingga secara tidak  langsung  dalam  praktik  operasionalnya  terdapat  unsur-unsur  yang bertentangan dengan aturan Islam, seperti terdapat unsur riba, gharar, dan maisir. Jika  ditinjau  pula  dari  segi hukum  perikatan  Islam maka  asuransi konvensional hukumnya  haram, dan ini yang disepakati oleh beberapa ahli hukum Islam seperti Abdul  Wahab  Khalaf, Sayyid Sabiq,  dan  Yusuf al-Qardawi. Dengan berlandaskan bahwa  hukum  dari  asuransi  konvensional  adalah  haram,  maka  perlu  suatu rumusan  konsep yang dapat menghindarkan  dari praktik riba, gharar, dan maisir yang semua itu diharamkan oleh Islam. Untuk itu maka dibuatlah konsep asuransi takaful atau asuransi yang berlandaskan pada asas -asas hukum Islam.
Menurut  Warkum  Sumitro  (1997) perbedaan  lain antara asuransi syariah dengan konvensional  antara lain jika dilihat dari  prinsip, asuransi syariah adalah takaful  yakni  saling tolong  menolong,  sedangkan  asuransi konvensional  adalah

## JIEFeS
bersifat  tadabuli  saling  tukar  menukar.  Kemudian  dana  yang  terkumpul  dari peserta  asuransi  syariah  diinvestasikan  berdasarkan  sistem  bagi  hasil,  dalam asuransi konvensional  dana yang  terkumpul  diinvetasikan pada berbagai  sektor dengan  sistem bunga.  Lalu dalam asuransi syariah, premi  yang terkumpul  tetap menjadi milik nasabah atau peserta asuransi, dalam asuransi konvensional premi menjadi  milik  hak  perusahaan  asuransi  sendiri.  Perbedaan  berdasarkan operasionalnya antara lain dalam asuransi konvensional terdapat unsur komersial yang masih sangat menonjol,  sedangkan dalam asuransi syariah lebih ditekankan konsep ta’awun atau saling tolong-menolong.

## B. Prinsip Asuransi Syariah
Menurut  Ali  Zainuddin  (2008:77)  dalam  industri  asuransi,  baik  asuransi kerugian maupun  asuransi jiwa, memiliki prinsip-prinsip  yang menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggaraan kegiatan perasuransian dimanapun  berada. Prinsip syariah berdasarkan UU Nomor  40 Tahun 2014 adalah prinsip hukum  Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan  fatwa yang  dikeluarkan  oleh  lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
Prinsip utama asuransi syariah ialah tolong-menolong dan rasa aman antar anggota. Prinsip ini menjadikan  anggota asuransi syariah sebagai suatu anggota keluarga  besar  yang saling tolong-menolong  menjamin  dan  menanggung  risiko antara satu anggota dengan anggota yang lain. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat  dalam  asuransi  syariah  adalah  berdasarkan  akad takafuli (saling menanggung),  bukan  akad tadabuli (saling  menukar),  yaitu  pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan yang selama ini digunakan dalam asuransi konvensional. Hasan Ali (2005) menyebutkan bahwa prinsip-prinsip dasar asuransi syariah antara  lain tauhid,  keadilan,  tolong  menolong  dan  kerja  sama, serta menghindari  unsur gharar, maisir dan riba.

## JIEFeS

## C. Konsep Maqashid Syariah
Maqasid  syari’ah berasal  dari  bahasa  Arab,  yaitu  dari  akar  kata qashd (دصق). maqasid (دصاقم ) adalah jama’ atau suatu kata yang menunjukan banyak, sedangkan mufradnya  adalah maqshad ( ْ د َ صقم  ) yang berarti  tujuan  atau target.
Maqasid syari’ah terdiri dari dua unsur kata, pertama maqasid yang berarti tujuan atau tempat  yang dituju (Warson, 2000) . Kata yang kedua, syari’ah yang berarti jalan ke arah sumber pokok kehidupan (Zaid, 1954) . Jadi secara etimologi maqasid syari’ah berarti objek atau tujuan yang dituju oleh syari’ah.
Al-Ghazali  (1997)  menyebutkan  bahwa  tujuan  disyariatkannya  hukum Islam  adalah  untuk  mewujudkan  kemaslahatan  manusia.  Kemudian  al-Ghazali mendefinisikan bahwa  mashlahah pada dasarnya adalah ungkapan  dari menarik manfaat  dan menolak  mudhorot  dengan maksud  bahwa  dengan  maslahat ialah memelihara tujuan syara’ atau hukum Islam, dan tujuan syara’ dari mahluk itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan  atau kehormatan,  dan harta mereka. Maka setiap hal yang mengandung  upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut maslahah , dan setiap hal yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadah dan menolaknya disebut maslahah .

## D. Ragam Maqashid Syariah
Ragam maqashid  syari’ah menurut  Imam  Syatibi  terbagi  kepada  tiga bagian  penting. yaitu dharuriyyat (primer), hajiyyat (skunder)  dan tahsinat (tersier,  lux). Tingkatan  pertama , maqasid atau maslahat  dharuriyyat adalah kebutuhan  primer  atau  sesuatu  yang  mesti  adanya  demi  terwujudnya kemaslahatan agama dan  dunia, seperti  beribadah,  makan,  minum,  berpakaian, menjaga  harta,  menjaga  jiwa, dan  menjaga  akal. Kemudian  beliau  menyatakan bahwa kemashlahatan  yang menjadi  tujuan  syariat ini  dibatasi dalam  lima  hal. Setiap  hal yang mengandung  penjagaan atas lima hal ini disebut  maslahah dan setiap hal yang membuat  hilangnya lima hal ini disebut mafsadah . Lima hal yang dimaksud  antara  lain;  perlindungan  terhadap  agama  atau hifdzu  ad-diin , perlindungan terhadap  jiwa atau hifdzu an-nafs, perlindungan terhadap akal atau

## JIEFeS
hifdzu al-‘aql, perlindungan terhadap keturunan atau hifdzu an-nasl, perlindungan terhadap  harta  atau hifdzu  al-maal . Tingkatan  kedua, maqasid  hajiyat yaitu kebutuhan-kebutuhan sekunder ,  di  mana  jika  tidak  terwujudkan  tidak  sampai mengancam  keselamatannya,  namun  akan  mengalami  kesulitan.  Syariat  Islam menghilangkan  segala kesulitan  itu. Tingkatan  ketiga,  maqasid  tahsiniyat ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu  dari  lima  pokok  di  atas dan  tidak  pula  menimbulkan  kesulitan (Al-Syatibi, 1997).
Dalam aktivitas perekonomian,  khususnya kdalam pemenuhan  kebutuhan manusia, mempunyai tingkatan dharuriat (primer), hajiyat (Skunder) dan tahsiniat (Tersier).  Prilaku  tiap  individu  dalam  pemenuuhan  akan  kebutuhan  kelima  hal tersebut  adalah maslahat, dan setiap prilaku yang mencegah atau menghilankan kelima hal tersebut adalah mafsadat. Dari telaah nash-nash  syar’I, ulama sepakat bahwa  diturunkannya  syariah  adalah  untuk  memenuhi  kelima  hajat  tersebut (Syahroni & Karim, 2016).
Struktur Maqashid Syariah
Maqashid Syariah

## Maslahat
Melindungi Agama (Hifdz Addin)
Melindungi Jiwa (Hifdz Annafs)
Melindungi Akal (Hifdz al-Aql)
Melindungi Keturunan (Hifdz Annasb)
Melindungi Harta (Hifdz al-Maal) Dharuriyat Dharuriyat Dharuriyat

## JIEFeS

## PEMBAHASAN

## Penerapan Maqashid Syariah dalam Asuransi Syariah
Hakikat dari teori maqasid  asy-syariah bahwa  pada dasarnya tujuan  dari hukum Islam adalah terwujudnya kemaslahatan bagi manusia. Menurut  al-Ghazali (dalam Ismanto: 2016) menyebutkan  bahwa ada lima aspek  yang dilindungi oleh syara’, yang  dikenal  dengan al-kuliyyah  al-khams, meliputi  agama,  jiwa,  akal, keturunan,  dan  harta.  Untuk  menjaga  kelima  aspek  tersebut  dapat  dilakukan dengan dua  cara, pertama, dari segi adanya atau keberadaannya  ( min nahiyyati al-wujud )  yaitu  dengan  cara  manjaga  dan  memelihara  hal-hal  yang  dapat melanggengkan keberadaannya, dan kedua , dari segi tidak adanya ( min nahiyyati al-‘adam ) yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya (Al-Syatibi, 1997).

## A. Perlindungan Terhadap Kemaslahatan Agama
Muhammad  Utsman  Najati  (2008)  mengatakan  bahwa  secara  fitrah, manusia memiliki kesiapan (potensi) untuk  mengenal dan beriman  kepada Allah. Manusia  berpotensi  untuk  bertauhid,  mendekatkan  diri  kepada  Allah,  kembali kepada-Nya dan meminta pertolongan  kepada-Nya dalam menghadapi kesulitan. Wujud terlaksananya Islam bagi umat Islam adalah apabila ia mampu menjalankan rukun  Islam  dengan  baik,  yang  terdiri  dari  membaca  dua  kalimat  syahadat, menjalankan sholat, membayar  zakat, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu, serta menjalankan ibadah puasa.
Sebagai  contoh  penerapan  asuransi  syariah  dalam  memberikan perlindungan terhadap agama dapat dilihat dari pelaksanaan produk asuransi haji yang memberikan  perlindungan risiko bencana yang terjadi pada jamaah haji yang sedang melaksanakan ibadah haji. Produk  asuransi haji ini tertuang dalam aturan fatwa DSN-MUI No 39/DSN-MUI/X/2002  tentang asuransi haji.
Dalam  perlindungan  terhadap  agamapun,  asuransi  syariah  bisa merealisasikannya dalam bentuk  transaksi yang dimulai dengan kontribusi dalam bentuk tabarru' (donasi). Ini  dianggap sebagai kontribusi  tulus seseorang  untuk

## JIEFeS
kumpulan  kontribusi. Hubungan antar peserta dan kumpulan risiko (sebagaimana dikelola  oleh  perusahaan  asuransi  syariah)  disebut  sebagai Tabarru’ .  Semua kontribusi  dikumpulkan  dari  pemegang  polis  atau  peserta  tidak  dimaksudkan untuk  transfer  risiko  seperti  yang  ada  pada  asuransi  konvensional  tetapi  ini dimaksudkan  untuk  membantu  mereka  yang  terkena  musibah,  yang  dianggap sebagai 'ibadah' (Fisher, 2013).
Penerapan  konsep  serta  operasional  asuransi syariah  juga  diawasi oleh dewan  pengawas  syariah  (DPS)  yang  mempunya  tugas  untuk  mengawal  dan menjadi  kepanjangan  tangan  Dewan  Pengawas  Syariah  (DSN-MUI),  sehingga setiap  aktivitas  bisnis dalam  asuransi  syariah  benar-benar  menjalankan  sesuai dengan tuntunan  syariah, hal tersebut  juga masuk pada penjagaan agama ( hifdz ad-dien ).

## B. Perlindungan Terhadap Kemaslahatan Jiwa
Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup. Hak  yang disucikan dan  tidak  boleh  dihancurkan  kemuliaannya.  Sangatlah jelas hikmah  dari  penciptaan  manusia  yakni  fitrah  yang  diciptakan-Nya  dan menjadikannya dalam bentuk yang sebaik-baiknya (Jauhar, 2010). Usaha asuransi syariah dalam aspek perlindungan  kemaslahatan jiwa terletak pada hal-hal yang menyebabkan  terancamnya  jiwa, kerusakan  anggota badan  yang menyebabkan kecacatan  ataupun  kematian  seseorang.  Peranan  asuransi  pada  kemaslahatan jiwa ini lebih ditekankan pada aspek pencegahan (min nahiyyati al- ‘adam ).

## C. Perlindungan Terhadap Kemaslahatan Akal
Salah satu kelebihan manusia dibandingkan  dengan mahluk  lainnya ialah memiliki akal. Selain sebagai dimensi berfikir, akal juga memiliki makna kemuliaan. Maksudnya  adalah  orang  yang  menggunakan  akalnya  sesuai dengan  petunjuk Allah SWT disebut sebagai orang yang berakal dan ketika ia istiqamah dengan hasil pemikirannya  yang  benar  maka  ia  menjadi  mulia  dengan  hakikat-hakikat  yang diketahuinya  tersebut  sehingga mencegah  pemiliknya  untuk  melakukan  hal-hal

## JIEFeS
buruk dan mengerjakan kemungkaran. Netta Agusti dalam Jurnal Hukum  Ekonomi Syariah (2019) mengatakan bahwa menjaga dan melindungi akal bisa dilaksanakan dengan  penjagaan  antara  akal  itu  sendiri  dengan  ujian  dan  bencana  yang  bisa melemahkan,  dan merusakkannya,  atau menjadikan  pemiliknya  sebagai sumber kejahatan dan sampah dalam masyarakat.
Dalam al-Qur’an terdapat  beberapa  ayat yang menegaskan tentang akal manusia, salah satunya ialah dalam QS. al-Ankabut ayat 35:
“ َنوُلِقۡعَي  ٍم ۡوَقِ ل ًةَنِ يَب ًًۢةَياَء ٓاَهۡنِم اَن ۡك َرَّت دَقَل َو ”
“Dan sesungguhnya  Kami tinggalkan  daripadanya  satu tanda  yang nyata bagi orang-orang  yang berakal” .
Pada  dasarnya,  asuransi  tidak  secara spesifik melindungi  kemaslahatan akal, akan  tetapi  asuransi ini membantu  seseorang untuk  menjaga  kebaradaan akal dari  kerusakan.  Bentuk  perlindungan  asuransi syariah terhadap  akal adalah aspek  perwujudan  ( min  nahiyyati  al-wujud). Salah  satu  cara  manusia  untuk menjaga akal dari kerusakan adalah dengan belajar atau menuntut  ilmu. Meskipun proses belajar bisa dadapatkan darimana saja dan secara non formal, akan tetapi di  Indonesia  kegiatan  belajar  pada  umumnya  dilakukan  secara formal,  yaitu  di sekolah  maupun  perguruan  tinggi.  Tentunya  untuk  memasuki  sebuah  institut pendidikan, seseorang harus mempunyai  dana yang tidak sedikit. Akan tetapi, tak jarang seseorang tidak mampu  membiayainya  secara serentak  karena  satu atau berbagai hal. Misalnya karena orang  tua meninggal, pensiun, lanjut usia, di -PHK, dan  lain-lain sehingga tidak  dapat  membiayai  putranya  sebagaimana mestinya. Tentunya  kondisi  ini  sangat  menghambat  seseorang  untuk  melanjutkan pendidikannya. Disinilah letak asuransi memainkan perannya sebagai penyandang dana  pendidikan.  Contoh  produk  asuransi yang  melindungi  kemaslahatan  akal adalah asuransi takaful dana siswa atau asuransi beasiswa. Takaful ini bertujuan untuk perorarangan yang ditujukan kepada mereka yang bermaksud menyediakan dana pendidikan bagi putra-putrinya.

## JIEFeS

## D. Perlindungan Terhadap Kemaslahatan Keturunan
Bagian dari maslahah dharuriyah yang harus dilindungi adalah keturunan. Salah  satu  melindungi  keturunan  dari  keadaan  lemah  atau  kepunahan  adalah dengan  cara mengikuti  program  asuransi. Asuransi dirancang untuk  melindungi manusia  dari  risiko-risiko  yang  kemungkinan  akan  terjadi  di  kemudian  hari. Peranan  asuransi pada  kemaslahatan  keturunan  ini  lebih  ditekankan  pada  segi adanya (min nahiyyati al- wujud ) yaitu mewujudkan  kemaslahatan ahli waris atau keluarga yang ditinggal.
Dengan mengikuti progam  asuransi maka keluarga yang ditinggalkan akan masih dapat melanjutkan pendidikan dan melanjutkan  kehidupan dengan kondisi ekonomi  yang  layak.  Hal  ini  selaras  dengan  perintah  Allah  untuk  tidak meninggalkan  keturunan  dalam keadaan  miskin  dan  kelaparan  dalam  surat  an- Nisa ayat 9:
" ْنِم ۟اوُك َرَت  ْوَل َنيِذَّلٱ َش ْخَيْل َو اًدي ِدَس  ًلً ْوَق ۟اوُلوُقَيْل َو َ َّللَّٱ ۟اوُقَّتَيْلَف ْمِهْيَلَع ۟اوُفاَخ اًفََٰع ِض ًةَّي ِ رُذ ْمِهِفْلَخ "
“Dan  hendaklah  takut  kepada  Allah  orang-orang  yang  seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak  yang lemah, yang mereka khawatir terhadap  (kesejahteraan)  mereka.  Oleh  sebab  itu  hendaklah  mereka  bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan  yang benar” .

## E. Perlindungan Terhadap Kemaslahatan Harta
Harta  merupakan  sesuatu  yang  harus  dilindungi  oleh  syariah.  Segala sesuatu  yang  berhubungan  dengan  harta  pada  umumnya  dibahas  dalam muamalah.  Islam  menghalalkan  berbisnis  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup umatnya.  Oleh  karena  itu  bentuk  perekonomian  seperti  jual  beli, rahn, mudharabah,  musyarakah, dan lain-lainnya menjadi  halal. Kegiatan-kegiatan ini termasuk aspek positif ( ijabiyyah ). Berkaitan dengan aspek negatif ( salbiyah ) Islam melarang  jual beli  yang mengandung  unsur  riba, tagrir (spekulasi tinggi), tadlis (penipuan), maisir (judi). Salah  satu ayat yang melarang  aktivitas bisnis dengan cara yang tidak benar misalnya surat al-Baqarah ayat 275.

## JIEFeS
" ٱ َ ني ِذ َّ ل َ نو ُ ل ُ ك ْ أ َ ي ٱ ا  و َ ب ِّرل ُ مو ُ ق َ ي ا َم َ ك َّ لَ ِإ َ نو ُمو ُ ق َ ي َ لَ ٱ ى ِذ َّ ل ُ ه ُ ط َّب َ خ َ ت َ ي ٱ ُ ن َ ط ْي َّ شل َ ن ِم ٱ ِّس َم ْ ل ۚ ا ٓو ُ لا َ ق  ْم ُ ه َّ ن َ أِب َ ك ِل َ ذ ا َم َّ ن ِإ ٱ ُع ْي َب ْ ل ُل ْ ث ِم ٱ ا  و َ ب ِّرل ۗ َّل َح َ أ َ و ٱ ُ َّ للَّ ٱ َع ْي َب ْ ل َ م َّر َح َ و ٱ ا  و َ ب ِّرل ۚ ُ ه َء ٓ ا َج ن َم َ ف ۥ ِه ِّ ب َّر ن ِّم ٌ ة َ ظ ِع ْو َم ۦ َ ف ٱ َ ه َ تن ُ ه َ ل َ ف ۥ ُ ه ُر ْم َ أ َ و  َف َ ل َس ا َم ٓۥ َ لَ ِإ ٱ ِ َّ للَّ ۖ ُب َ ح ْ ص َ أ َ ك ِئ ٓ  َل ۟و ُ أ َ ف َ دا َ ع ْ ن َم َ و ٱ ِرا َّ نل ۖ َ نو ُ د ِل َ خ ا َ هي ِف ْم ُه " " Orang-orang  yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan  mereka  yang  demikian  itu,  adalah  disebabkan  mereka  berkata (berpendapat),  sesungguhnya  jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan  riba. Orang-orang  yang telah sampai kepadanya  larangan  dari  Tuhannya,  lalu  terus  berhenti  (dari  mengambil  riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan);  dan urusannya  (terserah) kepada Allah. Orang  yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. "
Asuransi yang menangani pada permasalahan ini adalah asuransi kerugian. Maksud  dari  asuransi ini adalah memberikan  jasa dalam penanggulangan risiko atas  kerugian,  kehilangan  manfaat,  dan  tanggung  jawab  hukum  kepada  pihak ketiga  yang  timbul  dari  peristiwa  yang  tidak  pasti.  Aspek salbiyah dari kemaslahatan  harta  adalah  Islam  melarang  pencurian,  perampokan,  dan  lain sebagainya.  Agar  harta  terhindar  dari  hal  yang  demikian  maka  hendaknya seseorang mengikuti  program  asuransi untuk  menghindari  kerugian  yang  lebih besar, misalnya mengambil  asuransi kebakaran,  asuransi kecelakaan mobil,  dan lain-lain.
Perlindungan  terhadap  harta  adalah salah satu kebutuhan  esensial bagi kehidupan  manusia.  Kehidupan  seperti  ini  mendorong  umat  Islam  untuk mendapatkan penghasilan yang sah dan halal, yang melarang adanya pendapatan yang  bersumber  dari  pendapatan  ilegal sperti  perjudian,  penyuapan,  mencuri, atau apapun yang melibatkan unsur riba. Dengan demikian perlindungan terhadap properti  (harta)  dikaitkan  dengan  kegiatan  ekonomi  termasuk  di  dalamnya kegiatan asuransi syariah (Abdullah, 2015).

## JIEFeS

## SIMPULAN
Sampai  saat  ini  asuransi  masih  menjadi  khilafiah  di  kalangan  ulama. Persoalan  kontemporer  yang  belum  ditemukan  hukumnya  ini  menjadi perbincangan  hangat.  Meskipun  demikian,  telepas  dari  boleh  atau  tidaknya asuransi, studi ini mencoba  melihat sisi asuransi dari kaca mata maqasid syariah . Implementasi maqasid syariah pada asuransi merupakan titik temu antara tujuan ditetapkannya syariah. Perlindungan agama dalam asuransi syariah direalisasikan dalam  bentuk  transaksi yang  dimulai  dengan  kontribusi  dalam  bentuk tabarru' (donasi).  Produk  asuransi  haji  ini  tertuang  dalam  aturan  fatwa  DSN-MUI  No 39/DSN-MUI/X/2002  tentang  asuransi  haji.  Kemudian  usaha  asuransi  syariah dalam  aspek  perlindungan  kemaslahatan  jiwa  terletak  pada  hal-hal  yang menyebabkan  terancamnya  jiwa, kerusakan  anggota badan  yang menyebabkan kecacatan  ataupun  kematian  seseorang.  Peranan  asuransi  pada  kemaslahatan jiwa  ini  lebih  ditekankan  pada  aspek  pencegahan (min  nahiyyati  al-  ‘adam ). Selanjutnya,  pada  kemaslahatan akal, asuransi tidak secara spesifik melindungi. Namun,  salah  satu  upaya  manusia  untuk  melindungi  akal  ialah  dengan  cara menuntut  ilmu. Disinilah letak asuransi memainkan perannya sebagai penyandang dana  pendidikan.  Contoh  produk  asuransi yang  melindungi  kemaslahatan  akal adalah asuransi takaful dana siswa atau asuransi beasiswa. Dalam perlindungan terhadap  keturunan,  peranan  asuransi lebih  ditekankan  pada  segi adanya (min nahiyyati  al-  wujud )  yaitu  mewujudkan  kemaslahatan  ahli  waris  atau  keluarga yang  ditinggal.  Terakhir,  dalam  memberikan  perlindungan  terhadap  harta, asuransi memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat,  dan  tanggung  jawab  hukum  kepada  pihak  ketiga  yang  timbul  dari peristiwa yang tidak pasti. Contoh  asuransi yang melindungi kemaslahatan harta adalah asuransi takaful umum,  misalnya takful kebakaran.

## JIEFeS

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Syahida.  (2015).  The  Objectives of  Takaful and  Shariah:  Towards  the Achievement  of Maqasid Shariah. Journal  of Human Capital  Development. Vol. 8 No. 1 January  - June
Al-Ghazali. al-Mustashfa. (1997). min Ilm Ushul , Tahqiq Muhammad  Sulaiman al- Asyqar. Beirut: Al-Resalah.
Ali, AM.  Hasan. (2005). Asuransi  Dalam Perspektif  Hukum Islam (Suatu  Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis . Jakarta: Prenada Media. Ali, Zainuddin. (2008). Hukum Asuransi Syariah . Jakarta: Sinar Grafika.
Al-Syatibi, Abu Ishaq. Al Muwafaqat Juz  II. Beirut: Dar Al-Ma'rifah. 1997. Ambarniati.  (2017) Tinjauan  Hukum  Islam  terhadap  Pengelolaan  Dana  Peserta Asuransi Syariah di PT Asuransi ASEI Indonesia Cabang Semarang .Semarang: UIN Walisongo.
Departemen  Agama  RI.  (2004). Al-Qur’an  dan  Terjemahnya  Al-Jumanatul  ‘Ali (Seuntai Mutiara yang  Maha Luhur). Bandung:  CV Penerbit  Jumanatul  ‘Ali- Art.
Gemala,  Dewi.  (2004). Aspek-aspek  Hukum  dalam  Perbankan  &  Perasuransian Syari’ah di Indonesia . Jakarta:  Prenada Media.
Hafidhuddin Didin, dkk. (2009). Solusi Berasuransi . Bandung: PT Karya Kita. Iqbal,  Muhaimin.  (2005). Asuransi  Umum  Syariah  Dalam  Praktik  (Upaya Menghilangkan Gharar,  Maisir, dan Riba) . Jakarta: Gema Insani. Ismanto,  Kuat. (2016). Asuransi  Syariah  Perspektif Maqasid  Syaraih .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Jauhar, Ahmad  al-mursi Husain. (2010). Maqashid Syariah . Jakarta: Amzah.
Mehr dan Cammack. (1981). Dasar-dasar  Asuransi , Jakarta: Balai Aksara.
Agusti,  Netta.  (2019).  “Relevansi  Asuransi  Syari’ah  dengan  Konsep  Maqashid Syari’ah:  Telaah Indikator”. Saqifah: Jurnal  Hukum Ekonomi Syari’ah.  4 (1) ; 65-74.
Projodikoro,  W. (1981) Hukum Asuransi di Indonesia . Jakarta: PT. Intermasa.

## JIEFeS
Sula, M. S. Asuransi Syari’ah. (2004). Konsep dan Sistem Operasional .  Jakarta: PT. Gema Insani Press.
Warkum  Sumitro.  (1997). Asas-asas  Perbankan  Islam  dan  Lembaga-lembaga Terkait . Jakarta: Raja Grafindo.
Wirdyaningsih.  (2005). Bank  Dan  Asuransi  Islam di  Indonesia .  Jakarta:  Prenada Media.
Zaid, M. (1954). Al-Maslahah fi at- Tasyri’ al-Islam wa najmuddin at-Tufi . Beirut: Dar al-Fikr.