2614-4875 ; 117-126
https://doi.org/10.30762/qof.v7i21.908
Patriarchal Bias in the Interpretation of Verses on Interfaith Marriage: A Historical-Linguistic Study by Aksin Wijaya
Bias Patriarki Atas Interpretasi Ayat Nikah Beda Agama: Studi Historis-Linguistik Aksin Wijaya
Faisal Haitomi 1 , Essyarovis Lutfiantoro Aji 2 , Laelatul Barokah 2 1 UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia, 2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia faisalhaitomi@uinjambi.ac.id , essyarovis@gmail.com , barokahlaela@gmail.com
Keywords : interfaith marriage, Historical,
Linguistic,  Aksin
Wijaya

## Abstract
This article is presented with the aim of re-describing Aksin Wijaya's interpretation of the  interfaith  marriage  verse.  This  research  is  driven  by  the  assumption  of  a  strong patriarchal cultural influence in the interpretation process. This is further supported by the existence of a fatwa stating that a Muslim man is allowed to marry a woman from the People  of  the  Book,  but  the  reverse  does  not  apply  to  women.  Additionally,  the narrowing and expanding of meanings when interpreting the above verse are also strong reasons for prioritizing this research. The author utilizes historical linguistic analysis as the research method. In simple terms, historical analysis is used to establish the Quranic verse as a social fact, while linguistics will examine the sentence structure and diction used in the Quran. This research concludes that interfaith marriage, according to Aksin Wijaya,  is  a  historically  rooted  problem,  and  therefore,  the  established  rules  are  also dynamic, depending on the social conditions in which the verse is interpreted.
Kata Kunci : Nikah beda agama,  Historis, Linguistik,  Aksin Wijaya

## Abstrak
Artikel ini disajikan dengan tujuan mendeskripsikan ulang penafsiran Aksin Wijaya atas ayat nikah beda agama. Riset ini didorong atas asumsi adanya pengaruh budaya patriaki yang sangat kuat dalam proses interpretasinya. Hal ini didukung pula oleh adanya fatwa bahwa  seorang  laki-laki  muslim  diperbolehkan  menikahi  perempuan  ahlu  kitab,  tapi tidak  berlaku  sebaliknya  terhadap  pihak  perempuan.  Selain  itu,  penyempitan  dan perluasan  makna  ketika  menafsirkan  ayat  di  atas  juga  menjadi  alasan  kuat  riset  ini dikedepankan.  Analisis  historis  linguistik  penulis  gunakan  sebagai  metode  riset  ini. secara sederhana analisis historis digunakan untuk mendudukkan ayat al- Qur’an sebagai fakta sosial. Sedangkan linguistic akan bekerja untuk melihat struktur kalimat dan diksi yang  digunakan  oleh  al- Qur’an.  Riset  ini  berkesimpulan  bahwa  nikah  beda  agama menurut Aksin Wijaya merupakan problem yang bersifat historis, oleh karena itu aturan yang  ditetapkan  juga  bersifat  dinamis  bergantung  pada  kondisi  sosial  dimana  ayat tersebut ditafsirkan.
Article History Received : 2022-12-29                Accepted : 2023-06-09                           Published : 2023-06-30 MLA Citation Format Haitomi,  F.,  E.  L.  .  Aji,  and  L.  Barokah.  “ Patriarchal  Bias  in  the  Interpretation  of  Verses  on Interfaith  Marriage:  A  Historical-Linguistic  Study  by  Aksin  Wijaya ”. QOF ,  vol.  7,  no.  1,  June
2023, pp. 133-42, doi:10.30762/qof.v7i1.908. APA Citation Format Haitomi, F., Aji, E. L. ., & Barokah, L. (2023). Patriarchal Bias in the Interpretation of Verses on Interfaith  Marriage:  A  Historical-Linguistic  Study  by  Aksin  Wijaya. QOF , 7 (1),  133 – 142. https://doi.org/10.30762/qof.v7i1.908

## Pendahuluan
Semenjak  munculnya  ilmu-ilmu  sosial,  relasi  laki-laki  dan  perempuan  mulai dipertanyakan oleh banyak pihak. Pasalnya menurut sebagian kelompok, hubungan yang ada  selama  ini  antara  laki-laki  dan  perempuan  bukan  relasi  yang  seimbang  tetapi timpang. 1 Ketimpangan  tersebut  terlihat  dari  aturan-aturan  yang  berbeda  dalam memposisikan  keduanya.  Dalam  kajian  agama-agama,  perempuan  mendapatkan  aturan yang  lebih  banyak  daripada  laki-laki.  Disisi  lain  narasi  yang  sering  diperdengarkan
1 Aksin  Wijaya, Menalar  Autentisitas  Wahyu  Tuhan  (Kritik  Atas  Nalar  Tafsir  Gender) ,  ed.  by  Rusdianto (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 202.
diruang-ruang  publik  juga  sangat  menyudutkan  salah  satu  pihak.  Khalayak  sering diperdengarkan  bahwa  perempuan  adalah  sumber  fitnah,  dan  oleh  karenanya  laki-laki harus waspada. Interpretasi atas teks agama yang hanya dilihat dari satu sudut pandang, jugasemakin  memperkuat  ketimpangan  relasi  antara  keduanya. 2 Sejalan  dengan statement di atas, Inayah menandaskan bahwa mayoritas aturan yang dibebankan kepada laki-laki  dan  perempuan  dalam  agama  sangat  bias.  Ketimpangan  tersebut  disebabkan oleh teks agama dipertanyakan oleh laki-laki dan dijawab sendiri oleh kelompok mereka, bahkan masalah keperempuanan juga ditafsirkan melalui pengalaman laki-laki. 3
Nikah beda agama adalah satu  di antara ketimpangan  permasalahan  klasik yang menyisakan  perdebatan  hingga  sekarang.  Aturan  yang  difatwakan  dalam  permasalahan inipun mendapat respon yang heterogen. Di satu sisi khalayak menuturkan bahwa dalam pandangan agama, pernikahan seperti ini sangat dilarang. Namun, disisi lain ketimpangan aturan  yang  diberlakukan  atas  keduanya  (laki-laki  dan  perempuan)  menjadi  hal  yang mesti  dipertanyakan. 4 Tidak  banyak  yang  menyoal  terkait  fatwa  yang  bias  dalam penetapan hukum nikah beda agama bagi laki-laki dan perempuan. Tulisan yang tersebar pun sangat sedikit untuk mengatakan tidak ada yang membahas secara mendalam terkait hal  tersebut 5 kecuali  dibeberapa  kesempatan  Aksin  Wijaya  menyinggung  dalam tulisannya,  bagaimana  kemudian  aturan  dalam  hal  ini  seolah-olah  dibuat  hanya  untuk menguntungkan laki-laki saja.
Tulisan  ini  diarahkan  untuk  menganalisa  penafsiran  Aksin    terkait  nikah  beda agama yang salah satunya dinarasikan di dalam surah al-Baqarah: 223. Analisa linguistic historis Aksin  Wijaya  diketengahkan untuk mendapatkan pemahaman utuh  interpretasi
2 Faqihuddin  Abdul  Kodir, Perempuan  Bukan  Sumber  Fitnah  (Mengkaji  Ulang  Hadis  Dengan  Metode Mubadalah) (Bandung:  Afkaruna.id, 2021); 45;  Inayah  Rohmaniyah, Gender  &  Konstruksi Patriarki  Dalam Tafsir Agama (Yogyakarta: DIANDRA PUSTAKA INDONESIA, 2019), 80.
3 Inayah  Rohmaniyah,  ‘PERPETUATION  OF  RADICAL  IDEOLOGY:  DEPERSONALIZATION  AND  AGENCY  OF WOMEN  AFTER  THE  BANNING  OF  HIZBUT  TAHRIR  INDONESIA’ , Al- A’RAF:  Jurnal  Pemikiran  Islam  Dan Filsafat , 17.1 (2020), 78. https://doi.org/10.22515/ajpif.v17i1.2361.
4 Ada  dua  pandangan  terkait  Nikah  Beda  Agama.  Pertama,  kelompok  yang  menolak  secara  utuh  model pernikahan seperti ini dengan melihat kemudharatan yang dihasilkan akan sangat lebih besar dibandingkan manfaatnya. Kedua, kelompok yang melihat bahwa tidak ada masalah dalam model pernikahan seperti ini, karena  dalam  mencapai  rumah  tangga  yang  harmonis  ( sakinah,  mawadah  dan  warahmah )  diperlukan kerjasama antara kedua belah pihak (suami-istri). Kerjasama dari kedua pihak ini seharusnya bisa terjadi tanpa melihat agama yang dianut oleh masing-masing pasangan. Lihat Nurcahaya Dkk, ‘Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Islam’, Jurnal Hukum Islam , Vol. 18.No. 2 (2018). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/hi.v18i2.4973;  Harsono  Muhammad,  ‘NIKAH  BEDA  AGAMA Perspektif  Aktifis  Jaringan  Islam  Liberal  (JIL)’, Al-Ahwal:  Jurnal  Hukum  Keluarga  Islam ,  Vol.  2.No.  1 (2009).Azkiya  Khikma tiar  Ulummudin  Ulummudin,  ‘PERNIKAHAN  BEDA  AGAMA  DALAM  KONTEKS KEINDONESIAAN (Kajian Terhadap Q.S. Al-Baqarah: 221, Q.S. Al-Mumtahanah: 10 Dan Q.S. Al- Maidah: 5)’, MAFATIH:  Jurnal  Ilmu  Al-Qurán  Dan  Tafsir ,  Vol.  1.No.  2  (2021); Ilham  Muhammad,  ‘Nikah  Beda  Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tatanan Hukum Nasional’, TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum , Vol. 2.No. 1 (2020). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30821/taqnin.v2i1.7513. 5 Abdul  Jalil,  ‘Pernikahan  Beda  Agama  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  Dan  Hukum  Positif  Di  Indonesia’, Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan , Vol.
6.No. 2 (2018). https://doi.org/https://doi.org/10.36052/andrago gi.v6i2.56;  Husein  Rahman,  ‘NIKAH  BEDA  AGAMA DALAM  PANDANGAN  AL- QUR’AN’, HERMENEUTIK:  Jurnal  Ilmu  Al-Qurán  Dan  Tafsir ,  Volume  11.No.  2 (2017);  Husein  Imaduddin  Siti  Rabikha,  ‘Nikah  Beda  Agama  Dalam  Al -Quran Dan  Implikasinya  Terhadap Hukum Di Indonesia’, AL-WAJID: Jurnal Studi Qurán Dan Tafsir , Vol. 1.No. 1 (2020).
ayat  di  atas.  Secara  sederhana  analisa  historis  ditujukan  untuk  mendudukkan  ayat sebagai fakta sosial yang bersifat historis dan bukan sebaliknya bersifat normatif teologis. Pendekatan linguistic diarahkan untuk melihat aspek kebahasaan yang digunakan oleh al- Qur’an.  Mendekati  al - Qur’an  dengan  linguistik  dianggap  perlu  karena  ia  menjadi  unsur yang  mempengaruhi  hasil  penafsiran. 6 Data  yang  disajikan  di  dalam  penelitian  ini bersifat  heterogen  namun  d ata  primer  penulis  ambil  dari  buku  “ Menalar  Autentisitas Wahyu Tuhan (Kritik atas Nalar Tafsir Gender )” karya Aksin Wijaya.

## Biografi dan Rihlah Intelektual Aksin Wijaya
Aksin  Wijaya  atau  yang ma’ruf dengan  sapaan  mas  Aksin,  lahir  dijember  pada tahun 1974. Aksin Wijaya dikenal oleh khalayak ketika salah satu karyanya dengan judul “ menggugat  Otentitas  Wahyu  Tuhan ”  diperbincangkan  oleh  berbagai  kalangan  karena isinya dianggap berani melakukan kritik terhadap keilmuan klasik dalam menafsirkan al- Qur’an.  tulisan  ini  juga  yang  mengantarkannya  mendapatkan  awarde  dari  Kementerian Agama  RI  sebagai  penulis  terbaik  kedua  dikalangan  dosen  seluruh  Indonesia.  Rihlah intelektual  Aksin  sebagai  seorang  akademisi  dimulai  pada  tahun  1997  dimana  ia  mulai menempuh  program  sarjana  pada  Universitas  Islam  Jember  dengan  mendalami  dua bidang  sekaligus  pada  Fakultas  Hukum  dan  Akhwal  al-Syakhsiyah  (Hukum  Keluarga), yang  kemudian  menjadi  gerbang  bagi  Aksin  untuk  melangkah  ke  jenjang  magister  di tahun 2002 dan program doctoral pada tahun 2004 di IAIN yang sekarang menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Berita teranyar Aksin Wijaya telah dikukuhkan sebagai guru besar (Professor) di IAIN Ponorogo dalam bidang ilmu al- Qur’an dan Tafsir .
Nama  Aksin  telah  banyak  menghiasi  blantika  dunia  akademisi  dengan  tawaran segar  pemikirannya  yang  meskipun  terkadang  menabrak  arus  mainstream  yang  ada. Tawaran  pemikirannya  bisa  dilacak  dari  karya-karya  tulisan  yang  ditelurkannya.  Di antara karya terseb ut adalah sebagai berikut; “Menggugat Otentitas Wahyu Tuhan (kritik atas  nalar  tafsir  gender)”, 7 kritik  atas  kritik  interpretasi  al- Qur’an:  telaah  kritis  teori interpretasi  Ibn  Rusyd, 8 sejarah  kenabian  perspektif  tafsir  nuzuli  Izzah  Darwazah, menusantarakan  Islam, 9 satu  Islam  ragam  epistemology,  hermeneutika  al- Qur’an: memburu pesan manusiawi di dalam al- Qur’an, kontestasi kebenaran Islam di Indonesia, berislam  di  jalur  tengah,  relasi  al- Qur’an  dan  budaya  local:  seb uah  tatapan epistemologis, 10 kritik  wacana  teologi  Islam,  nalar  epistemologi  agama:  argumen pluralisme religious, epistemologis Abdul Karim Sorosh, dari membela tuhan ke membela manusia: kritik atas agamaisasai kekerasan, menatap wajah Islam Indonesia, dan sederet lainnya yang semakin mengukuhkan bahwa Aksin adalah sosok yang berpengaruh dalam perkembangan pemikiran keislaman khususnya di Indonesia.

## Nikah beda Agama dalam Pusaran Keagamaan
6 Nailul  Muna,  ‘Rekonstruksi  Budaya  Patriarki  Dalam  Visualisasi  Surga  (Analisa  Historis - Linguistik)’, Kafa’ah: Jurnal of Gender Studies , 10.1 (2020), 53.
7 Wijaya, Menalar Autentisitas Wahyu Tuhan (Kritik Atas Nalar Tafsir Gender), 200.
8 Aksin  Wijaya, Kritik  Atas  Kritik  Interpretasi  Al- Qur’an:  Telaah  Kritis  Teori  Interpretasi Ibn  Rusyd (Yogyakarta: LKIs, 2009), 70.
9 Aksin Wijaya, Menusantarakan Islam (Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2012), 45. 10 Aksin Wijaya, ‘Relasi Al - Qur’an Dan Budaya Local: Sebuah Tatapan Epistemologis,’ Hermeneia , 4.2 (2005), 32.
Dalam al- Qur’ an, tema nikah beda agama di narasi dalam tiga ayat yang berbeda- beda.  Al-Baqarah:  223  menunjukkan  bahwa syari’at (hukum  Islam)  melarang  menikah dengan  individu  yang  berbeda  agama.  pembatasan  tersebut  ditujukan  kepada  bentuk pernikahan  antara  laki-laki  dan  perempuan  muslim  dengan  perempuan  dan  laki-laki musyrik.  Sejalan  dengan  ayat  di  atas,  Qs.  al-Mumtahanah:  60  juga  menjelaskan  bahwa tidak halal bagi orang muslim menjalin tali pernikahan dengan orang non muslim (kafir). Berbanding  terbalik  dengan  apa  yang  dinarasikan  dalam  ayat  di  atas,  al-Maidah  ayat  5 menunjukkan  bahwa  ada  kesempatan  melakukan  pernikahan  beda  agama.  Jika  melihat secara  literal  ayat  di  atas,  maka  pembolehan  ini  hanya  terbatas  pada  kelompok  ahli kitab. 11
Ibnu Jarir al-Thabari di dalam magnum opusnya Jami’ al - Bayān ‘an Ta’wīl al - Qur’an menandaskan  bahwa  pernikahan  bedaagama  dilarang,  karena  kemudharatan  dalam pernikahan seperti ini lebih besar daripada pernikahan yang dilakukan dengan pasangan yang memiliki keyakinan yang sama. Namun, Mujahid bin Jabir memberikan keterangan yang sedikit berbeda. Menurutnya redaksi surah al-Baqarah: 223 di atas, hanya berlaku bagi  orang-orang  musyrik  (Perempuan)  Makkah  yang  tidak  memiliki  kitab  saja. 12 Keterangan Mujahid kemudian diperkuat oleh Ibnu Abi Hatim yang menyebutkan bahwa Qs.  al-Baqarah:  223  termasuk  di  antara  ayat  memiliki  redaksi  umum  dengan pemberlakuan yang khusus.
Sejalan dengan apa yang ditegaskan oleh Ibnu Jarir al-Thabari, Ibnu Abbas, Malik bin  Anas,  Sufyan  al-Tsauri  dan  Abdurrahaman  ibn  Umar  al- Auza’I  sebagaimana  dikutip oleh imam al-Qurthubi juga menegaskan penjelasan yang sama bahwa larangan menikahi perempuan orang-orang musyrik yang terdapat di dalam surah al-Baqarah tidak berlaku bagi ahli kitab. Hal ini dikarenakan surah al-Baqarah: 223 dalam pandangan Quthubi telah dihapus  pemberlakuannya  oleh  surah  al-Maidah:  5. 13 Namun  Ibrahim  bin  Ishaq mengecam kelompok yang menempatkan surah al-Maidah: 5 sebagai penghapus larangan di  dalam  al-Baqarah.  Lebih  lanjut  ia  menjelaskan  bahwa  haram  hukumnya  menikah dengan orang musyrik baik digolongkan sebagai kitabiyah ataupun ghairu kitabiyah . 14
Mufassir lain yang mengajukan argument yang  sama adalah  Fakhrudin al-Razi  di dalam  tafsirnya  Mafatih  al-Ghaib.  Al-Razi  menandaskan  bahwa  dilarang  untuk  menjalin hubungan dengan orang kafir. Dalam penjelasan yang lain al-Razi juga menyatakan bahwa surah al-Baqarah: 223  mendapatkan  interpretasi yang  heterogen dari para  mufassir. Di satu  sisi  ada  yang  setuju  dengan  pemberlakuan  secara  umum  bahwa  seorang  muslim dilarang  menikah  dengan  orang  musyrik.  naum  di  sisi  lain,  tidak  sedikit  juga  mufassir yang  menyatakan  bahwa  larangan  menjalin  hubungan  (pernikahan)  dengan  orang musyrik hanya berlaku kepada masyarakat musyrik Makkah saja, dan pemberlakuannya batal jika dihadapkan dengan orang musyrik di luar Makkah. 15
11 Ilham Muhammad, 46.
12 Ibnu Jarir ibnu Yazid ibnu Katsir ibn Galib Amily al-Thabari Al-Thabari, Jami’al - Bayan Fi Ta’wil Al -Qurán , Cet I (Muassasah al-Risalah, 2000). Jilid 3, 712. Lihat juga Mujahid bin Jabir, Tafsir Imam Mujahid Bin Jabir (Madinah: Dar al-Fikral-Islamiy al-Haditsah, 1989), 250.
13 Abi Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar Al-Qurthubi Abdillah, Jami’ Ahkam Al - Qur’an (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2006). Juz 3, 455.
14 Abdillah, 456. 15 Fakhrudin Al-Razi, Mafatih Al-Ghaib (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), Juz 6, 58.
Dalam  konteks  keindonesiaan,  lembaga  Bahsul  Masail  NU  juga  menegaskan  hal yang  senada  bahwa  pernikahan  beda  agama  mutlak  diharamkan,  dan  jika  terjadi pernikahan dengan  model seperti ini,  maka  dapat  dipastikan pernikahan tersebut tidak sah. 16 Senada  dengan  itu,  Muhammad  Ilham  di  dalam  artikelnya  menyimpulkan  bahwa menikahi orang-orang musyrik dari berbagai kalangan adalah haram yang mutlak, karena keluarga  yang  dibangun  atas  dua  pasangan  yang  berbeda  keyakinan  akan  lebih  rentan menimbulkan disharmoni dalam keluarga. 17
Selain  al-Baqarah:  223,  al- Qur’an  secara  tegas  juga  menyingggung  permasalahan ini  dalam  al-Maidah:  05.  Secara  literal  ayat  ini  menarasikan  kebolehan  melakukan pernikahan berbeda agama. Siti Rabikha dan Husein Imanuddin misalnya berkesimpulan bahwa  dalam  surah  al- Maidah:  05  menurut  imam  mazhab  seperti  Syafi’i,  Maliki,  dan Hanafi membolehkan terjadinya pernikahan dengan model yang seperti ini, namun masih dalam  batas-batas  tertentu.  Sedangkan  diferensiasi  ditunjukkan  oleh  imam  Hambali dengan  menegaskan  dan  membolehkan  secara  mutlak  antara  laki-laki  muslim  dan perempuan  ahli  kitab.  mengutip  Muhammad  Abduh,  Rabikha  dan  Husein  juga menunjukkan bahwa dalam beberapa  kesempatan  generalisasi terhadap term ahli kitab menjadi  asbab  dibolehkannya  melangsungkan  pernikahan  denganperempuan  dalam agama apa saja, tanpa melihat apakah agama yang dianut tersebut merupakan bagian dari salah satu agama samawi atau tidak. 18

## Kritik Aksin Wijaya atas Interpretasi Ayat Nikah Beda Agama
Sebagaimana  telah  dijelaskan  di  atas,  bahwa  dalam  problem  pernikahan  beda agama  paling  tidak  ada  dua  pendapat  yang  dominan.  Pertama,  mengharamkan  secara mutlak  bentuk  pernikahan  beda  agama.  Kedua,  membolehkan  pernikahan  beda  agama dengan  syarat  perempuan  yang  dinikahi  adalah  tergolong  dalam  term  ahli  kitab, meskipun  pada  perjalanannya  siapa  dan  indicator  apa  yang  menjadikan  seseorang disebut ahli kitab masih diperdebatkan. Dalam pandangan Aksin Wijaya, pendapat kedua ini  perlu  dipertanyakan  lebih  lanjut  tentang  mengapa  pembolehan  menikahi  hanya berlaku  bagi  laki-laki  muslim  kepada  perempuan  ahli  kitab  saja,  tidak  berlaku sebaliknya. 19 Faktor  yang  mempengaruhi  cara  pandang  seperti  ini  di  antaranya disebabkan oleh posisi laki-laki yang dominan pada saat ayat ini diturunkan. Budaya arab yang  menempatkan  laki-laki  sebagai  pihak  superior  dan  mempunyai  otoritas  dalam keluarga  menjadi  alasan  kuat  mengapa  aturan  dalam  pernikahan  beda  agama  hanya berlaku bagi laki-laki saja dan tidak berlaku sebaliknya.
Struktur  kalimat  yang  digunakan  di  dalam  Qs.  02:  221  juga  menjadi  salah  satu penyebab timpangnya kesimpulan yang dihasilkan. Dalam konteks ayat ini, penyempitan dan  perluasan  makna  terjadi  dalam  waktu  yang  bersamaan  Berikut  penulis  cantumkan ayat yang dimaksud:
16 Lathifah  Munawaroh,  ‘Harmonisasi  Antar  Umat  Beragama  Melalui  Pernikahan  Beda  Agama’,  FIKRAH: Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan, Vol. 5.No. 1 (2017) 11.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/fikrah.v5i1.2307. 17 Ilham Muhammad, 57. 18 Siti Rabikha, 1.
19 Wijaya, Menalar Autentisitas Wahyu Tuhan (Kritik Atas Nalar Tafsir Gender), 270.
ا َلَو اا او ُح ِكْنَت اا ا كِر ْشُ ْلْا ا ِت اا ا ت َح ىاا ا ن ِمْؤُي ۗااا ا ة َمَ َلَو اا ا ةَن ِمْؤ ُّم اا ا رْي َخ اا اْن ِ م اا ا ة َكِر ْشُّم اا اْوَل  و اا اْم ُكْتَب َج ْعَا ۚااا ا َلَو اا او ُح ِكْنُت اا اُ ْ لْا اَنْي ِكِر ْش اا ا ت َح ىا اْوُن ِمْؤُي ۗاا ا دْبَعَل َو ا ا ن ِمْؤ ُّم ا ا رْي َخ ا اْن  ِم اا ا  كِر ْشُّم ا اْوَل  و اا اْم ُكَب َج ْعَا ۗاا ا لوُا ا ى اَك ا اَنْو ُع ْدَي ا ىَلِا اا اِرا نلا ۖاا اُ  اللّ َو ا ا ْو ُع ْدَي اا ىَلِا ا اِة ن َج ْلا اا اِةَر ِفْغ َ ْلْاَو ا اۚ هِن ْذِاِب ا اُنِ يَبُيَو اا اا ي ا هِت اا ا ِسا نلِل اا اْمُه لَعَل ا اَذَتَي اَن ْوُر  ك
Kata Tankihu di awal dan Tunkihu pada pertengahan ayat menjadi salah satu kata kunci  yang  menjadikan  tafsiranya  problematis.  Pada  lafaz Wala  Tankihu  al-Musyrikat , huruf (ta) yang terdapat pada kata Tankihu diberi harokat fatkhah. Lafaz ini ( Tankihu ) di dalam  kaidah  bahasa  arab  disebut  dengan fi’il  tsulasi 20 yang  hanya  berhajat  pada  satu maf’ul  bih (objek). Konsekuensi logis dari  pembacaan seperti  ini adalah bahwa  laki-laki sebagai subjek yang diajak bicara di dalam ayat dapat menikahkan perempuan yang ada dibawah  kendalinya,  selain  daripada  itu  ia  juga  dapat  menikahkan  dirinya  sendiri sekaligus memegang otoritas terhadap orang yang nikahi. 21
Sedangkan dalam bentuk pernikahan kedua (perempuan muslimah menikahi laki- laki  musyrik)  meng gunakan  kata “ tunkihu ”dengan  memberikan harokat dhommah pada huruf ta. Dalam ilmu tashrif,  kata  tersebut  disebut  dengan fiil ruba’i yang  secara kaidah menuntut  adanya  dua  maf’ ul  (objek).  Implikasi  dari  bentuk  kata  seperti  ini  adalah menempatkan  perempuan  sebagai  makhluk  yang  tidak  mempunyai  otoritas  terhadap dirinya sendiri, sehingga selalu menjadi pihak yang dinomor duakan.
Term musyrikin dan musyrikat yang  terdapat  dalam  redaksi  ayat  di  atas  pada akhirnya  juga  menambah  kejanggalan  pada  penafsirannya.  Hal  ini  disebabkan  oleh penyempitan  dan  perluasan  makna  dalam  satu  masa.  Merujuk  pada  ayat  tersebut,  kata musyrikah oleh ulama dibatasi makna kepada perempuan non ahli kitab saja yakni Yahudi dan Nasrani. Sedangkan dalam bentuk pernikahan kedua( perempuan muslimah dengan laki-laki ahli kitab), kata musyrikin mengalami perluasan makna yang tidak hanya dibatasi kepada  non ahli kitab, tetapi juga ahli kitab. Perluasan  makna seperti ini  pada akhirnya membawa  kesimpulan  bahwa  pelarangan  nikah  beda  agama  mutlak  atas  dasar  teologis yang bersifat final.
Konklusi yang ditetapkan oleh mayoritas mufassir dalam problem ini seperti yang telah  penulis  kemukakan  di  atas  merupakan  salah  satu  bagian  dari  responnya  dengan budaya  setempat.  Sejalan  dengan  apa  yang  ditandaskan  oleh  Sahiron  bahwa  setiap penafsiran  sangat  terpengaruh  oleh  budaya  atau  sosial  masyarakat  dimana  seorang mufassir hidup. 22 Oleh  karenannya  melihat kondisi  makro  dan mikro  dari sebuah ayat adalah hal yang sangat penting. Dalam konteks ini, ayat tentang nikah beda agama secara historis  makro  turun  pasca  Nabi  hijrah  ke  Madinah.  Secara  sosial,  meskipun masyarakatnya terbilang heterogen secara suku, namun dalam konteks keluarga mereka memiliki budaya yang sama. Pengkultusan satu jenis kelamin di atas yang lain merupakan hal  yang  tidak  bisa  digugat.  Laki-laki  dipandang  sebagai  sosok  yang  superior  daripada perempuan.  Secara  spesifik  dalam  persoalan  rumah  tangga,  laki-laki  menjadi  individu yang memiliki kekuasan penuh atas anggota keluarganya.
20 Fiil Tsulasi adalah kalimat fiil yang mempunyai huruf dasar tiga huruf. Lihat  Muhammad bin Ahmad bin Nabhan, Al-Amtsilatu Al-Jadidah Fi Al-Tashrif (Surabaya: Maktabah Muhammad bin Ahmad bin Nabhan wa Awladihi), Juz 1, 2-4.
21 Wijaya, Menalar Autentisitas Wahyu Tuhan (Kritik Atas Nalar Tafsir Gender) , 273. 22 Sahiron Syamsuddin, ‘Ma’Na -Cum- Maghza Aproach To the Qur’an: Interpretation of Q. 5:51’, 137.Icqhs 2017 (2018), 131 – 36. https://doi.org/10.2991/icqhs-17.2018.21.
Dalam saat yang sama perlu ditegaskan bahwa orang arab adalah masyarakat yang identik  dengan  realitas  sosial  yang  lebih  mengutamakan  kemanusiaan  suku  daripada kemanusiaan manusia itu sendiri, sehingga ini menjadi syarat utama untuk mengangkat kelompok  mereka  itu  sendiri.  Hal  ini  sejalan  dengan  kesimpulan  yang  ditegaskan  oleh Philip K Hitti bahwa orang arab secara umum adalah masyarakat yang fanatik terhadap kesukuan. 23 Suka  atau  tidak,  harus  dikatakan  bahwa  untuk  mendapatkan  status  sosial yang  diakui  oleh  suku  yang  lain,  harus  ada  aturan  yang  menempatkan  suku-suku  lain pada posisi yang termarginalkan. Tampaknya inilah yang hendak ditonjolkan oleh Islam dengan redaksi ayat di atas, yaitu  hendak  memperkuat posisi  kumintas Islam  ditengah- tengah komunitas lain. Hal ini sejalan dengan konklusi Ibnu Kholdun sebagaimana yang dikutip  oleh  Theguh  yang  menandaskan  bahwa  salah  satu  faktor  yang  menjadi keberhasilan dakwah Islam di awal kelahirannya adalah karena fanatisme kelompok. 24
Dari sini dapat terlihat bahwa redaksi Qs. 02: 221 yang melarang pernikahan beda agama, dapat  dipastikan hanya menjadi alasan  untuk  menciptakan fanatisme  kelompok dalam tubuh umat Islam itu sendiri. Sehingga dengan cara ini, dalam proses perjuangan, Islam  dapat mendefense diri dari musuh yang merongrong Islam  itu  sendiri,  disamping untuk  menambah  kuantitas  pengikut  dimasa  awal  penyebarannya.  Hal  inilah  yang menjadi  alasan  utama  mengapa  laki-laki  muslim  dilegalkan  menikahi  perempuan  ahli kitab, yaitu untuk menarik orang-orang diluar Islam masuk ke agama baru ini. Disisi lain, pelarangan  perempuan  muslimah  menikah  dengan  laki-laki  non  muslim  meskipun  ahli kitab,  karena  budaya  patriarki 25 yang  mengutamakan  laki-laki  di  atas  segalanya  sangat tidak memungkinkan bisa menambah kuantitas pengikut agama Islam.

## Rekonstruksi Aksin Wijaya atas ayat pernikahan beda agama
Melalui pemaparan pada bab sebelumnya, kritik yang dilontarkan Aksin atas ayat perkawinan beda agama yang kemudian dikontekstualisasikan pada realitas turunnya Qs. 02:221  mengindikasikan  bahwa  argumentasi  pelarangan  nikah  beda  agama  bukan dilatari  alasan  normatif-teologis,  melainkan  alasan  sosial-budaya  patriarki  budaya  arab dengan  meletakkan  perempuan  sebagai konco  wingking bagi  laki-laki. 26 Dengan meletakkan  Qs.  02:  221  bersifat  sosiologis,  menunjukkan  bahwa  ayat  pelarangan  nikah beda  agama  memungkinkan  untuk  direkonstruksi  dalam  pemahaman  realitas  kekinian budaya modern.
23 Philip Khuri Hitti, History Of The Arabs (Yogyakarta: Penerbit Serambi, 2005), 239. 24 Theguh Saumantri and others, ‘Teori Ashabiyah Ibnu Khaldun Sebagai Model Perkembangan Peradaban Manusia’, Jurnal  Tamaddun :  Jurnal  Sejarah  Dan  Kebudayaan  Islam ,  8.1  (2020),  21-22. https://doi.org/10.24235/TAMADDUN.V8I1.6326.
25 Sebelum Rasulullah diutus, masyarakat -terutama di wilayah Arab- umumnya mengikuti sistem patriarki, yang  merupakan  sebuah  struktur  sosial  yang  memberikan  peran  penting  kepada  laki-laki  dan menempatkan perempuan di posisi yang lebih rendah. Selain itu, keluarga dianggap bangga jika memiliki anak laki-laki, tetapi kecewa atau malu jika memiliki anak perempuan. Bahkan, seperti yang terjadi pada sahabat Umar bin Khattab, ada kasus dimana anak perempuan dibunuh. Rasulullah diutus sebagai rahmat, untuk  meningkatkan  martabat  perempuan  dan  menempatkannya  pada  posisi  yang  seharusnya  sebagai ciptaan Allah yang harus dihargai, dijaga, dan dihormati. Ansori, Ibnu Hajar. "Akal dan Agama Perempuan (Perspektif Hadis Nabi dan Psikologi)." UNIVERSUM: Jurnal KeIslaman dan Kebudayaan 12.1 (2018): 9-20.
26 Konco wingking diartikan bahwa seorang perempuan tugasnya hanya sebagai teman laki-laki (suaminya) yang posisinya berada dirumah, mengurus rumah tangga dengan peran macak, masak, manak. Lihat, Moh. Faiz  Maulana,  ‘Moderasi  Tradisi  Konco  wingking  (Upaya  melepaskan  Dilema’ ,  Jurnal  Harkat:  Media Komunikasi Gender , 16 (1), 2020, 1-3.
Menurut  Aksin,  setidaknya  ada  dua  hal  yang  dapat  dijadikan  dasar  rekonstruksi pemahaman ayat pelarangan pernikahan beda agama dalam konteks masyarakat modern. Pertama, sisi  sosio-budaya  di  mana  hubungan  laki-laki  maupun  perempuan  telah mengalami  perubahan  yang  cukup  positif  dan  diletakkan  dalam  posisi  setara.  Dari  sisi sosio-budaya  misalnya,  realitas  sekarang  adanya  perubahan  signifikan  dari  dominasi budaya patriarki kepada budaya yang lebih menekankan pada kesetaraan gender. Budaya seperti ini telah banyak memberikan contoh bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berkomitmen  untuk  menjaga  keyakinannya  masing-masing  dan  bahkan  dalam  kasus pernikahan  beda  agama,  justru  pihak  perempuan  acapkali  dapat  menarik  laki-laki  ke dalam keyakinannya. 27 Memperbolehkan perempuan muslimah menikah dengan laki-laki ahli  kitab  dalam  realitas  kekinian,  tampaknya  tidak  terlalu  dipermasalahkan,  dengan alasan,  disamping  karena  masing-masing  individu  mempunyai  hak  asasi  dalam mempertahakan  keyakinannya,  secara  individual  perempuan  muslimah  sebagaimana kaum  laki-laki.  Lebih-lebih,  Islam  pada  hakikatnya  menggalakkan  kesetaraan  gender, sehingga menegasikan adanya subordinasi di antara kaum laki-laki ataupun perempuan. Karena itu, ayat  di atas seyogyanya  dipahami  secara sosiologis dalam  konteks turunnya ayat tersebut, agar ia kontekstual dalam dirinya.
Dalam argumen rekonstruksi Aksin, larangan perakwinan beda agama diletakkan sebagai  salah  satu  strategi  untuk  memperkokoh  komunitas  umat  Islam  pada  masanya, dengan  menciptakan  fanatisme  kelompoknya,  maka  barang  tentu  dalam  konteks sekarang,  perlu  adanya  strategi  yang  lebih  adaptif  terhadap  perubahan  zaman  dan melek nya budaya masyarakat terhadap isu kesetaraan gender. 28 Di samping itu, strategi yang  lebih  adaptif  juga  didasarkan  pada  bagaimana  hak  asasi  masing-masing  manusia secara  individual  dapat  dihargai.  Melalui  pemberian  kebebasan  pada  masing-masing mereka  adalah  salah  satu  poin  positif  bagi  penghargaan  guna  merealisasikan  hak asasinya. Konsekuansi logisnya, perkawinan  beda agama dalam  hal ini adalah ahli kitab bagi  laki-laki  dan  perempuan  beda  agama  sama-sama  dibolehkan  tanpa  ada  klasifikasi sebagaimana  dipahami  selama  ini  dan  tidak  mensubordinasi  antara  keduanya.  Melalui hak asasi yang dimilikinya, mestinya perempuan secara individual juga berhak mendapat pasangan dari laki-laki yang beda agama, termasuk dari Ahli Kitab, Kristen dan Yahudi.
Kedua , yang dapat dijadikan landasan adalah sikap toleransi terhadap agama lain. Dalam  kasus  pelarangan  pernikahan  beda  agama  serta  dibumbui  dengan  argumentasi fanatisme keagamaan telah melahirkan sikap kecurigaan dan intoleransi terhadap agama lain.  Padahal,  dalam  konteks  dunia-kekinian  atau  dunia  modern,  di  mana  masyarakat dicirikan dengan klasifikasi secara profesional dan sikap toleran antara sesama manusia tanpa  melihat  perbedaan  etnis,  budaya,  ras  bahkan  agama,  maka  prinsip-psrinsip  dan keyakinan  beruapa  kefanatikan  tidak  pada  tempatnya  digunakan,  khususnya  dalam  hal perkawinan beda agama. Lebih jauh, seperti yang ditandaskan Luh Riniti dan Putu Surya dalam  konteks  dunia  modern,  perlunya  sikap  beragama  yang  seimbang  antara  agama yang dianut dan penghormatan atas praktik bergama orang lain yang berbeda keyakinan dapat  menghindarkan  pada  sikap  ekstrem  berlebihan,  fanatik,  dan  eksklusif  dalam
27 Aksin Wijaya, Menalar Utentisitas Wahyu Tuhan (Kritik Atas Nalar Tafsir Gender) , 277.
28 Aksin Wijaya, Menalar Utentisitas Wahyu Tuhan (Kritik Atas Nalar Tafsir Gender) , 277 .
beragama. 29 Jika demikian, argumentasi dan keyakinan yang intoleransi seperti itu layak dipertanyakan  kembali  kemanfaatnnya,  jika  kita  masih  mengakui  keberadaan  realitas empirik  yang  kerapkali  berubah  ini  dan  hendak  hidup  di  dalamnya  sebagai  manusia sosial.  Menganalisis  dan  menguji  kebenaran  argumentasi  dan  keyakinan  di  atas  mutlak dilakukan  guna  menemukan  pesan  Tuhan  sehingga  dapat  menyingkirkan  mitos  dan beban ideologis yang menyelimuti dan menghegemoni wacana Islam selama ini.

## Penutup
Untuk  mengkahiri  diskusi  di  dalam  riset  ini,  maka  kesimpulan  akhir  yang ditemukan adalah menurut Aksin Wijaya bahwa pelarangan nikah beda agama bukanlah karena murni  alasan  teologis-normatif. Namun, yang lebih dominan  daripada itu adalah karena  alasan  budaya  patriarki  yang  dikonstruksi  dengan  mengambil  peran  agama, sehingga  pemahaman  yang  dihasilkan  adalah  bias.  Alasan  atas  pelarangan  menikahi orang yang berbeda  agama sebagaimana yang  disebutkan  di  dalam  ayat menurut Aksin hanya  berlaku  pada  masa  ayat  ini  turun  saja,  karena  secara  fakta  tidak  jarang  laki-laki yang terjerumus mengikuti agama pihak istri karena berbagai alasan.

## Daftar Pustaka
Abdillah,  Abi  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Abi  Bakar. Jami’  Ahkam  Al - Qur’an .  Beirut: Muassasah al-Risalah, 2006.
Al-Razi, Fakhrudin. Mafatih Al-Ghaib . Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
Al-Thabari, Ibnu Jarir ibnu Yazid ibnu Katsir ibn Galib Amily. Jami’al - Bayan Fi Ta’wil Al - Qurán . Muassasah al-Risalah, 2000.
Ansori,  Ibnu  Hajar.  "Akal  dan  Agama  Perempuan  (Perspektif  Hadis  Nabi  dan Psikologi)." UNIVERSUM: Jurnal KeIslaman dan Kebudayaan 12.1 (2018).
Nurcahaya. ‘Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Islam’, Jurnal Hukum Islam , Vol.
18.No. 2 (2018). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/hi.v18i2.4973 Haitomi, Faisal. ‘REKONSTRUKSI AKSIN WIJAYA ATAS INTERPRETASI QS. AN - NISA’ AYAT 1:  Sebuah  Kritik  Atas  Penafsiran  Tekstualis  Normatif  Dan  Kontekstualis  Progresif’, MUMTAZ:  Jurnal  Studi  Al-Qurán  Dan  Keislaman ,  Vol.  5.No.  2  (2021). https://jurnalptiq.com/index.php/mumtaz.
Hitti, Philip Khuri. History Of The Arabs . Yogyakarta: Penerbit Serambi, 2005. Jalil, Abdul. ‘Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia’, Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan , Vol. 6.No. 2 (2018). https://doi.org/https://doi.org/10.36052/andragogi.v6i2.56.
Abdul Kodir, Faqihuddin. Perempuan Bukan Sumber Fitnah (Mengkaji Ulang Hadis Dengan Metode Mubadalah) . Bandung: Afkaruna.id, 2021. Muhammad,  Harsono. ‘NIKAH  BEDA  AGAMA  Perspektif  Aktifis  Jaringan  Islam  Liberal (JIL)’, Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam , Vol. 2.No. 1 (2009).
Muhammad, Ilham. ‘ Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tatanan Hukum Nasional’, TAQNIN:  Jurnal  Syariah  Dan  Hukum ,  Vol.  2.No.  1  (2020). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30821/taqnin.v2i1.7513.
29 Luh  Riniti  Rahayu  dan  Putu  Surya  Wedra  Lesmana,’  Potensi  Perempuan  dalam  Mewujudkan  Moderasi Beragam di Indonesia’, Jurnal Pustaka , Vol. XX, No 1, 31-37.
Mujahid  bin  Jabir. Tafsir  Imam  Mujahid  Bin  Jabir .  Madinah:  Dar  al-Fikral-Islamiy  al- Haditsah, 1989).
Muna, Nailul. ‘Rekonstruksi Budaya Patriarki Dalam Visualisasi  Surga (Analisa Historis - Linguistik)’, Kafa’ah:
Jurnal of Gender Studies , 10.1 (2020).
http://dx.doi.org/10.15548/jk.v10i1.260.
Munawaroh,  Lathifah,  ‘Harmonisasi Antar  Umat  Beragama  Melalui  Pernikahan  Beda Agama’, FIKRAH:  Jurnal  Ilmu  Aqidah  Dan  Studi  Keagamaan ,  Vol.  5.No.  1  (2017). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/fikrah.v5i1.2307.
Ibnu  Nabhan,  Muhammad  bin  Ahmad. Al-Amtsilatu  Al-Jadidah  Fi  Al-Tashrif .  Surabaya: Maktabah Muhammad bin Ahmad bin Nabhan wa Awladihi, t.th.
Rahman,  Husein. ‘NIKAH  BEDA  AGAMA  DALAM  PANDANGAN  AL - QUR’AN’, HERMENEUTIK:  Jurnal  Ilmu  Al-Qurán  Dan  Tafsir ,  Volume  11.No.  2  (2017). DOI: 10.21043/hermeneutik.v11i2.5562.
Rohmaniyah,  Inayah. Gender  &  Konstruksi  Patriarki  Dalam  Tafsir  Agama .  Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, 2019.
———,  ‘PERPETUATION  OF  RADICAL  IDEOLOGY:  DE PERSONALIZATION  AND  AGENCY OF WOMEN AFTER THE BANNING OF HIZBUT TAHRIR INDONESIA’, Al- A’RAF: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat , 17.1 (2020).
https://doi.org/10.22515/ajpif.v17i1.2361.
Saumantri, Theguh. Fakultas Ushuluddin, Syekh Nurjati, Cirebon Abdillah, Uin Sunan, and Gunung Djati Bandung, ‘Teori Ashabiyah Ibnu Khaldun Sebagai Model Perkembangan Peradaban  Manusia’, Jurnal  Tamaddun :  Jurnal  Sejarah  Dan  Kebudayaan  Islam ,  8.1 (2020). https://doi.org/10.24235/TAMADDUN.V8I1.6326.
Siti  Rabikha,  Husein  Imaduddin. ‘Nikah  Beda  Agama  Dalam  Al -Quran  Dan  Implikasinya Terhadap Hukum Di Indonesia’, AL-WAJID: Jurnal Studi Qurán Dan Tafsir , Vol. 1.No. 1 (2020).
Syamsuddin, Sahiron. ‘Ma’Na -Cum- Magh za Aproach To the Qur’an: Interpretation of Q s.
5:51’, 137.Icqhs 2017 (2018) . https://doi.org/10.2991/icqhs-17.2018.21. Ulummudin  Ulummudin,  Azkiya  Khikmatiar. ‘PERNIKAHAN  BEDA  AGAMA  DALAM KONTEKS  KEINDONESIAAN  (Kajian  Terhadap  Q.S.  Al-Baqarah:  221,  Q.S.  Al- Mumtahanah: 10 Dan Q.S. Al- Maidah: 5)’, MAFATIH: Jurnal Ilmu Al-Qurán Dan Tafsir ,
Vol. 1.No. 2 (2021). https://doi.org/10.24260/mafatih.v1i2.506.
Wijaya, Aksin. Kritik Atas Kritik Interpretasi Al- Qur’an: Telaah Kritis Teori Interpretasi Ibn Rusyd . Yogyakarta: LKIs, 2009.
——— . Menalar  Autentisitas  Wahyu  Tuhan  (Kritik  Atas  Nalar  Tafsir  Gender) ,  ed.  by Rusdianto. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
——— . Menusantarakan Islam . Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2012.
——— . ‘Relasi Al - Qur’an Dan Budaya Local: Sebuah Tatapan Epistemologis,’ Hermeneia , 4.2 (2005).