Volume 5 No. 2, September 2017 P-ISSN: 2337-9251, E-ISSN: 2597-9094 Open Access at : http://jurnal.umt.ac.id/index.php/replik/index
PRAKTIK PENERAPAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 290 TAHUN 2008 TENTANG PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN (INFORMED CONSENT) PADA PELAYANAN GAWAT DARURAT DI RUMAH SAKIT
Yulia Kusuma Wardani & M. Fakih
Fakultas Hukum Universitas Lampung Email: yulia_as@yahoo.com

## Abstrak
Secara normal pelayanan medis di rumah sakit selalu diawali dengan sebuah persetujuan  yang  dituangkan  dalam  bentuk  informed  consent.  Informed  consent  itu sendiri  pada  prinsipnya  adalah  persetujuan  dari  pasien  dan  keluarganya  atas tindakan  medis  yang  akan  dilakukan  setelah  mendapatkan  penjelasan  dari  dokter. Namun  demikian  dalam  keadaan  darurat  informed  consent  secara  hukum  dapat ditiadakan.  Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah,  pertama:  Bagaimana penerapan informed consent dalam praktek pelayanan kesehatan pada pasien gawat darurat di rumah sakit? Kedua, Apa yang menjadi hambatan dalam pelayanan gawat darurat  di  rumah  sakit  beserta  aspek  hukumnya?  Ketiga,  Bagaimana  seyogyanya penerapan  informed  consent  dalam  pelayanan  gawat  darurat  di rumah  sakit? Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  data  sekunder  maupun  data  primer. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan dokumen, sedangkan data primer diperoleh  melalui  informasi  dari  para  informan  baik  tenaga  medis  (dokter)  dan perawat  yang  pernah  bertugas  di  Instalasi  Gawat  Darurat  (IGD).  Hasil  penelitian dan  pembahasan  menunjukkan,  bahwa  penerapan  informed  consent  pada  pasien gawat  darurat  di  rumah  sakit,  pada  prinsipnya  telah  mengikuti  peraturan  yang berlaku. Namun demikian, masih timbul kekhawatiran di kalangan tenaga kesehatan bahwa  tidak  adanya  informed  consent  akan  menimbulkan  tuntutan  dari  keluarga pasien. Hambatan pelayanan gawat darurat di IGD adalah pada umumnya keluarga pasien  tidak  memahami  prosedur  pelayanan  medis  di  IGD  yang  mengenal  sistem triase,  adanya  perluasan  operasi  (extended  operation)  yang  mungkin  timbul  dan adanya teamwork yang kurang efektif. Penerapan informed consent dalam pelayanan gawat  darurat  di  IGD  secara  yuridis  mengandung  makna  adanya  penyimpangan- penyimpangan  terhadap  kaedah  medis.  Namun  penyimpangan  yang  dimaksud merupakan pengecualian, bahwa penyimpangan tersebut tidak dikenakan sanksi dan dibenarkan secara hukum
Kata kunci: informed consent, gawat darurat, tindakan medis

## I. PENDAHULUAN
Rumah  sakit adalah  fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang  menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap,  rawat  jalan,  dan  gawat  darurat.  Rumah  sakit  dalam  memberikan  pelayanan kesehatan  kepada  pasien  harus  memberikan  sejumlah  informasi  yang  memadai. Informasi  tersebut  meliputi  diagnosis  dan  tata  cara  tindakan  medis,  tujuan  tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap  tindakan  yang  dilakukan  serta  perkiraan  biaya  pengobatan.  Melalui informasi tersebut, pada dasarnya pasien berhak memberi persetujuan tindakan medis (informed  consent) atau  menolak (informed  refusal) atas  tindakan  yang  akan dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan  khususnya  dokter  terhadap  penyakit  yang dideritanya. Dengan  kata  lain,  dalam kondisi normal  bukan  dalam  keadaan  gawat darurat  setiap  tindakan  medis  yang  akan  dilakukan  di  rumah  sakit  harus  mendapat persetujuan pasien atau keluarganya.
Selanjutnya,  rumah  sakit  sebagai  institusi  pelayanan  kesehatan  juga memberikan pelayanan gawat darurat. Secara yuridis keadaan gawat darurat memiliki karakteristik  khusus  dan  spesifik 1 serta  cenderung  menimbulkan (therapeutic privilege) 2 tertentu  bagi  tenaga  kesehatan  dan  rumah  sakit. Prinsip  dalam  keadaan darurat adalah  harus  segera  dan  secara  langsung  diambil  tindakan  penyelamatan pasien. 3 Dalam  kasus  gawat  darurat,  pada  prinsipnya  hukum  telah  memberikan pengecualian terhadap kewajiban informed consent.  Secara luas ada beberapa pihak yang dikecualikan dari kewajiban informed consent yaitu: 4
1 Hubungan  dokter-pasien  dalam  keadaan  gawat  darurat  sering  merupakan  hubungan  yang spesifik.  Dalam  keadaanbiasa  (bukan  keadan  gawat  darurat)  maka  hubungan  dokter  dan  pasien didasarkan  atas  kesepakatan  kedua  belah  pihak,  yaitu  pasien  dengan  bebas  dapat  menentukan  dokter yang  akan  dimintai  bantuannya  (didapati  azas  voluntarisme).  Demikian  pula  dalam  pelayanan selanjutnya,  kewajiban  yang  timbul  pada  dokter  berdasarkan  pada  hubungan  yang  telah  terjadi sebelumnya  (pre-existing  relationship).  Dalam  keadaan  darurat  hal  tersebut  dapat  tidak  ada  dan  azas voluntarisme  dari  keduabelah  pihak  juga  tidak  terpenuhi.  Untuk  itu  perlu  diperhatikan  azas  yang khusus berlaku dalam pelayanan gawat darurat yang tidak didasari atas azas voluntarisme.
2 Menurut  Kartono  Muhammad, therapeutic privilege merupakakan  hak  keistimewaan  yang diberikan  kepada  dokter  untuk  menetapkan  jenis  tindakan  medic  tanpa  memberi  informasi,  jika  ada keyakinan  bahwa  pemberian  informasi  justru  dapat  memperburuk  keadaan  emosiaonal  pasien,  yang kemudian dapat mempersulit perawatan atau pengobatan selanjutnya.
3 Konsep penanganan pasien gawat darurat adalah penyelamatan pasien (time saving is life and limb  saving), karena  sangat  terbatasnya  waktu  tanggap (respon  time) untuk  menyelamatkan  jiwa  dan atau  anggota  gerak  pasien,  maka  penanganan  harus  sistematik  dan  berskala  prioritas.  Tindakan  yang dilakukan harus cepat, tepat dan cermat sesuai dengan standar.
4 Munir  Fuady,2005. Sumpah  Hippocrates  (Aspek  Hukum  Malpraktik  Dokter), Penerbit  Citra Aditya Bhakti, Bandung. Hlm. 65-66
1. Pihak  yang  belum  bisa  mengambil  putusan  secara  mandiri.  Misalnya  terhadap anak di bawah umur.
2. Pihak yang memang tidak dapat memberikan keputusan yang rasional. Misalnya orang sakit ingatan atau keterbelakangan mental, yang dalam hal ini persetujuan harus diberikan oleh pengampu atau walinya.
3. Pihak yang untuk sementara tidak bisa memberi persetujuan, seperti pasien gawat darurat,  tidak  sadar  diri,  dan  lain  sebagainya  sementara  keluarganya  tidak  dapat dihubungi.
4. Therapeutic privilege,  yaitu  jika  dokter  dapat  membuktikan  bahwa  dokter tersebut mempunyai keyakinan yang layak (reasonable belief) bahwa membuka informasi kepada pasien akan lebih membahayakan diri pasien tersebut, misalnya informasi  yang  mengakibatkan  menimbulkan  efek  psokologis  yang  tidak  baik terhadap pasien.
Berdasarkan uraian di atas, nampak bahwa dalam keadaan gawat darurat untuk menyelamatkan  jiwa  pasien  tidak  diperlukan  persetujuan  tindakan  medis (informed consent). Kondisi demikian secara eksplisit tertuang dalam penjelasan ketentuan Pasal 45  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  29  Tahun  2004  tentang  Praktik  kedokteran  yang berbunyi:  “Dalam  keadaan  gawat  darurat  untuk  menyelamatkan  jiwa  pasien  tidak diperlukan  persetujuan  tindakan  medis (informed  consent). Dengan  demikian, berdasarkan  ketentuan  hukum  positif  bahwa  dalam  keadaan  darurat  pelayanan kesehatan di rumah sakit informed consent dapat dikesampingkan.
Melalui  ketentuan tersebut,  jelas  bahwa  penerapan informed  consent dalam keadaan gawat darurat memerlukan pengecualian-pengecualian dan kondisi ini sesuai dengan  asas  hukum  bahwa  penyimpangan-penyimpangan  atau  pengecualian- pengecualian  akan  memperkuat  berlakunya  asas  yang  bersifat  umum. 5 Apa  yang tertuang dalam ketentuan di atas, pada prinsipnya memberi keleluasaan kepada tenaga kesehatan di rumah sakit untuk tetap memberi pelayanan kesehatan pada pasien dalam keadaan gawat darurat. Berdasarkan hasil pra-riset yang telah dilakukan, khususnya di
5 Mengenai  penyimpangan atau pengecualian terhadap asas hukum dalam Buku Teori Hukum yang ditulis oleh Sudikno Mertokusumo, 2011. Pernerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, Hlm. 46- 47,  dikemukakan  bahwa:  “asas  hukum  ini  sifatnya  umum,  yang  berarti  bahwa  dapat  berlaku  dalam berbagai  situasi,  maka  membuka  peluang  akan  adanya  penyimpangan-penyimpangan  atau pengecualian-pengecualian. Penyimpangan-penyimpangan atau pengecualian-pengecualian itulah yang memperkuat  berlakunya  asas  yang  bersifat  umum (exeptio  probat  regulam,  de  uitzonderingen bevestegen de regel). Dalam konteks ini contohnya adalah penerapan informed consent dalam keadaan gawat darurat.
rumah  sakit  kelas  B  milik  Pemerintah  Daerah    di  wilayah  Bandar  Lampung,  pasien yang masuk ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) selama 24 jam kurang lebih jumlahnya sekitar 200-300 pasien. Demikian juga di rumah sakit kelas C milik swasta di Bandar Lampung, pasien yang masuk IGD berkisar 50-100 pasien selama 24 jam.
Dengan  melihat  jumlah  pasien  tersebut  tentunya  akan  membawa  konsekuensi dalam  pelayanan  medis  yang  akan  dilakukan.  Fakta  yang  terjadi  sering  kali  pasien gawat  darurat  tidak  didampingi  oleh  keluarganya,  misalnya  pasien  kecelakaan  lalu lintas.  Padahal  di  sini  rumah  sakit  melalui  tenaga  kesehatan  harus  bertindak  segera demi menyelamatkan jiwa pasien. Namun demikian pernah terjadi setelah dilakukan tindakan medis  yang sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur  operasional tanpa informed consent, keluarga pasien menuntut dengan alasan tindakan yang telah dilakukan  tidak  mendapat  persetujuan  keluarga  pasien.  Kondisi  demikian,  pada  saat ini  merupakan  masalah  bagi  rumah  sakit  dan  tenaga  kesehatan  khususnya  di  ruang IGD.  Padahal,  secara  hukum  sudah  dibenarkan  bahwa  rumah  sakit  dapat  bertindak tanpa informed  consent,  namun  dalam  praktiknya  tidak  demikian.  Dalam  konteks inilah,  telah  terjadi  kesejangan  antara das  sollen dan das  sein dalam  pelayanan kesehatan  khususnya  bagi  pasien  gawat  darurat.  Oleh  karena  itu,  berdasarkan  latar belakang  di  atas,  kiranya  perlu  dilakukan  penelitian  tentang  praktik  penerapan informed  consent pada  pelayanan  gawat  darurat  di  rumah  sakit. Berdasarkan  latar belakang  di  atas,  yang  menjadi  permasalahan  pokok  adalah  mengenai  penerapan informed  consent pada  pasien  gawat  darurat  di  rumah  sakit,  maka  yang  menjadi rumusan dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana penerapan informed consent dalam praktek pelayanan kesehatan pada pasien gawat darurat di rumah sakit?
2. Apa  yang  menjadi  hambatan  dalam  pelayanan  gawat  darurat  di  rumah  sakit beserta aspek hukumnya?
3. Bagaimana  seyogyanya  penerapan informed  consent dalam  pelayanan  gawat darurat di rumah sakit?

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian tentang “Praktik Penerapan Permenkes No. 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan  Tindakan  Kedokteran (Informed  Consent) Pada    Pelayanan  Darurat  Di Rumah Sakit.” merupakan penelitian deskriptif, artinya penelitian ini berusaha untuk
menjelaskan  secara  konkrit  dan  terperinci  tentang  suatu  keadaan  nyata  serta  aspek hukumnya pada pelayanan gawat darurat di rumah sakit.  Pendekatan yang digunakan adalah  melalui  pendekatan  normatif  dan  sosiologis. Pendekatan  normatif meliputi penelitian  terhadap  asas  hukum,  pengertian  hukum  dan  ketentuan-ketentuan  hukum. Sebagai  penelitian  yang  bersifat  normatif,  penelitian  ini  menitikberatkan  pada penelitian  kepustakaan. Selanjutnya,  pendekatan  sosiologis dilakukan  melalui penelitian  lapangan. Penelitian  ini  dilakukan  melului  dua  jenis  penelitian  yaitu: penelitian  kepustakaan  dan  penelitian  lapangan. Jenis  data  dalam  penelitian kepustakaan adalah data sekunder berupa kaedah atau norma yang meliputi asas-asas hukum,  pengertian  hukum  dan  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  berkaitan  dengan aspek  hukum    pada  pelayanan  kesehatan  gawat  darurat.  Data  sekunder  dalam penelitian  ini  meliputi  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tertier.  Alat  yang digunakan  untuk  mengumpulkan  data  sekunder  adalah  studi  dokumen  yaitu  dengan cara mempelajari ketiga macam bahan hukum primer, sekunder dan tersier.Penelitian lapangan  dilakukan  dengan  mengumpulkan  data  primer  yang  diperoleh  melalui beberapa  responden  dan  informan.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Bandar  Lampung dengan pertimbangan bahwa di wilayah tersebut terdapat rumah sakit umum kelas B yang  merupakan  rumah  sakit  rujukan  terbesar  di  Provinsi  Lampung dengan  jumlah pasien  gawat  daruratnya  mencapai  200-300  pasien  per-24  jamnya.  Selain  itu,  juga diperbandingkan  dengan  rumah  sakit  kelas  C  yang  jumlah  pasien  gawat  daruratnya mencapai  50-100  pasien  per-24  jamnya.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  para tenaga  kesehatan  terutama  dokter  dan  perawat  yang  bekerja  di  rumah  sakit  kleas  B maupn  Kelas  C.    Kedua  tenaga  kesehatan  tersebut  diambil  dengan  pertimbangan bahwa  mereka  adalah  tenaga  kesehatan  yang  secara  langsung  perhubungan  dengan pelayanan  pasien  gawat  darurat  terutama  di  IGD.  Selanjutnya,  untuk  menentukan sampel  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  teknik non  probability sampling design dan pengambilan datanya dilakukan secara purposive. Sampel  yang selanjutnya  menjadi  responden  secara  keseluruhan  adalah:    2    (dua)  orang  dokter penangggung jawab, 4 (empat) orang dokter jaga, 10 (sepuluh) orang perawat orang tenaga  kesehatan.  Alat  yang  digunakan  dalam  penelitian  lapangan  adalah  dengan dengan menggunakan pedoman wawancara secara semi struktur.
Selanjutnya. analisis  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis kualitatif secara  yuridis  normatif berdasarkan konsep-konsep  yang diperoleh melalui
studi  dokumen  dan  wawancara.  Berdasarkan  analisis  tersebut,  akan  diperoleh gambaran  yang  menyeluruh  mengenai  asas-asas  hukum,  prinsip-prinsip  hukum  dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaiatan dengan permasalahan.

## III. PEMBAHASAN
Seorang  pasien  dalam  keadaan  darurat,  pada  prinsipnya  akan  kehilangan kompetensinya.  Hal  ini  disebabkan  pasien  pada  umumnya  dalam  kondisi  tidak sadarkan diri. Oleh karena itu, dalam kaitan ini pasien tidak mempunyai kemampuan untuk  menilai,  tidak  memupunyai  kemampuan  untuk  memahami  dan  tidak mempunyai  kemampuan  untuk  menalar.  Padahal  untuk  melihat  seorang  pasien mempunyai  kompetensi  atau  tidak  ada  tiga  syarat  yang  harus  dipenuhi,  yaitu: 1 kemampuan  untuk  menilai,  kemampuan  untuk  memahami,      dan  kemampuan  untuk menalar.
Pada  umumnya  pasien  yang  masuk  ke  Instalasi  Gawat  Darurat    (IGD)  adalah pasien yang membutuhkan pertolongan dengan  cepat dan tepat. Untuk itu harus ada standar  dalam  memberikan  pelayanan  gawat  darurat  sesuai  dengan  kompetensi  dan kemampuan  tenaga  kesehatan  yang  melayaninya,  sehingga  dapat  menjamin  suatu penanganan  gawat  darurat  dengan response  time yang  cepat  dan  penanganan  yang tepat. Mengenai  standar  pelayanan  di  IGD  secara  normatif  telah  diatur  dalam Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  No.  856/Menkes/SK/IX/2009 Tentang Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit.
Selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 4 Permenkes No. 290 Tahun 2008, secara tegas ditentukan:
1. Dalam  keadaan  gawat  darurat,  untuk  menyelamatkan  jiwa  pasien  dan/atau mencegah kecacatan tidak diperlukan persetujuan tindakan kedokteran (informed consent).
2. Keputusan  untuk  melakukan  tindakan  kedokteran  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  diputuskan  oleh  dokter  atau  dokter  gigi  dan  dicatat  di  dalam  rekam medik.
3. Dalam  hal  dilakukannya  tindakan  kedokteran  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  dokter  atau  dokter  gigi  wajib  memberi  penjelasan  sesegera  mungkin  kepada pasien setelah pasien sadar atau kepada keluarga terdekat.
1 Bertens. 2001, Op Cit. Hlm 82-83
Selain  itu,  dalam  ketentuan Pasal 45  ayat  (1)  UU  No.  29  Tahun  2004  juga secara tegas ditetapkan, bahwa  “dalam keadaan gawat darurat untuk menyelamatkan jiwa pasien tidak diperlukan persetujuan tindakan medis (informed consent)”. Namun setelah pasien sadar atau dalam kondisi yang sudah memungkinkan, segera diberikan penjelasan atau persetujuan.
Berdasarkan  ketentuan  di  atas,  menunjukkan  bahwa informed  consent tidak diperlukan  dalam keadaan  darurat.  Sebagai  contoh,  apabila  ada  pasien  korban kecelakaan  lalu  lintas  dalam  keadaan  tidak  sadar  dibawa  ke  IGD  yang  keadaannya sudah  sangat  gawat  dan  tidak  ada  waktu  lagi  untuk  mencari  atau  menghubungi anggota keluargannya terlebih dahulu untuk meminta persetujuan, maka dalam hal ini dokter  harus  segera  mengambil  tindakan.  Alasannya  adalah  bahwa  tindakan  medis yang  dilakukan  dokter  tersebut  semata-mata  untuk  menolong  dan  menyelamatkan jiwa  pasien.  Dalam  konteks  ini  menolong  jiwa  pasien  adalah  lebih  tinggi kepentingannya dari pada masalah informed consent. Lagi pula secara logika menurut kewajaran  seseorangtidak  akan  menolak  jika  ada  yang  hendak  menolong  jiwanya. Oleh  karena  itu  dalam  kasus  seperti  ini  pasien  dianggap  menyetujui  (presumed consent).  Secara  konkret  dalam  kasus  demikian  dokter  harus  mengambil  tindakan menyelamatkan  jiwa  pasien  (life-saving)  atau  menyelamatkan  anggota  tubuh  pasien (limb-saving).  Artinya,  bahwa  dokter  harus  segera  bertindak  tanpa  ragu-ragu  lagi tanpa meminta izin pasien terlebih dahulu, karena waktu adalah sangat berharga untuk menolong jiwa pasien.
Selanjutnya,  dalam  praktik  di  di  IGD  para  tenaga  kesehatan  terutama  tenaga medis  sering  kali  menghadapi  masalah  dalam  melakukan  tindakan  medis  terhadap pasien  gawat  darurat. Hal  ini  pernah  dikemukakan  oleh  dua  orang  dokter penangungjawab  ruangan  dan  empat  dokter  jaga,  bahwa  dalam  melakukan  tindakan medik  terhadap  pasien  gawat  darurat  sering  mengalami  masalah  terutama  adanya tuntutan  dari  pihak  yang  mengatasnamakan  keluarga. 2 Padahal  tujuan  utama melakukan  tindakan  medis  adalah  untuk  menyelamatkan  jiwa  pasien.  Kondisi  ini umumnya pada tindakan berupa bedah cito. 3 Tuntutan tersebut, bukan hanya ditukan
2 Wawancara dengan responden dokter tanggal 31 Agustus 2016.
3 ‘ Cito ’  berasal  dari  kata  Latin  yang  bermakna  segera  ( immediately), bedah cito atau  operasi emergency adalah suatu  tindakan bedah  yang dilakukan dngan  tujuan life  saving pada seorang pasien yang berada dalam keadaan darurat. Selain bedah cito dikenal juga operasi elektif dan operasi one day care . Operasi elektif adalah suatu tindakan bedah yang dilakukan terjadwal dengan persiapan, bukan bertujuan bagai life safing, dan dilakukan pada pasien dengan kondisi baik, bukan gawat darurat.
pada tenaga medis saja melainkan juga kepada tenaga keperawatan  yang bertugas di IGD. Menurut penuturan enam orang perawat IGD, bahwa sering kali keluarga pasien melakukan  tuntutan  berupa  ancama  bila  keluarganya  yang  ditangani  di  IGD  tanpa informed  consent,  padahal  tindakan  tersebut  dibenarkan  menurut  peraturan  yang berlaku. 4 Selain itu,  empat  tenaga  keperawatan  yang  pernah  tugas  di  IGD mengemukakan  bahwa  sering  mengalami  kesulitan  jika  dihadapkan  pada  pasien korban  kecelakaan  yang  tidak  diantar  atau  didampingi  pihak  keluarganya.  Kesulitan tersebut pada intinya kekhawatiran adanya tuntutan dari pihak keluarga kalau tenaga kesehatan  yang  ada  di  IGD  melakukan  pembedahan  atau  tindakan  lainnya  yang sifatnya mempunyai risiko tinggi. 5
Berdasarkan  informasi  dari  para  informan  tersebut,  menunjukkan  bahwa penerapan informed consent dalam praktiknya di IGD cukup menimbulkan persoalan terutama  kekhawatiran  tenaga  kesehatan  terhadap  adanya  tuntutan  keluarga  pasien. Bahkan  tuntutan  tersebut  bukan  hanya  dari  keluara  pasien  saja  melainkan  ada  pihak ketiga yang mengatasnamakan keluarga pasien. 6 Pihak ketiga yang mengatasnamakan keluarga  pasien  tersebut,  bukan  hanya  menanyakan  tentang  prosedur informed consent, tetapi juga meminta rekam medik pasien. 7
Berkaitan dengan pelayanan gawat darurat, Pasal 29 huruf c UU No. 44 Tahun 2009  tentang  Rumah  Sakit  menegaskan  bahwa  salah  satu  kewajiban  rumah  sakit adalah  memberi  pelayanan  gawat  darurat  kepada  pasien  sesuai  dengan  kemampuan pelayanannya.  Bahkan  menurut Pasal 32  UU  No.  36 Tahun  2009  tentang  Kesehatan secara tergas ditetapkan, bahwa:
1. Dalam  keadaan  darurat fasilitas  pelayanan  kesehatan,  baik  pemerintah  maupun swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan mencegah kecacatan terlebih dahulu.
2. Dalam  keadaan  darurat  fasilitas  pelayanan  kesehatan,  baik  pemerintah  maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka.
Selanjutnya berkaitan dengan Pasal 32 di atas, Pasal 190 No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menetapkan, bahwa:
4 Wawancara dengan responden tenaga keperawatan  tanggal 1 September 2016.
5 Wawancara dengan responden tenaga keperawatan  tanggal 5 September 2016.
6 Wawancara dengan responden dokter tanggal 31 Agustus 2016.
7 Wawancara dengan responden tenaga keperawatan  tanggal 5 September 2016.
1. Pimpinan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  dan/atau  tenaga  kesehatan  yang melakukan  praktik atau pekerjaan  pada  fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang dengan  sengaja  tidak  memberikan pertolongan  pertama  terhadap  pasien  yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  mengakibatkan terjadinya  kecacatan  atau  kematian,  pimpinan  fasilitas  pelayanan  kesehatan dan/atau  tenaga  kesehatan tersebut  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama 10  (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar rupiah).
Berdasarkan ketentuan Pasal 29 huruf c UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit  dan Pasal 32  serta Pasal 190 No.  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan, menunjukkan bahwa penanganan pasien dalam keadaan darurat harus dengan respon cepat dan penanganan yang tepat
Berdasarkan  wawancara  dengan  empat  dokter  jaga  di  IGD  mengemukakan bahwa  menurut  peraturan  di  atas  dalam  praktik  seringkali  rumah  sakit  mendapatkan rujukan pasien  yang pada dasarnya pasien  yang  dirujuk tersebut tidak sesuai dengan klasifikasi  rumah  sakit  yang  dituju.  Hal  ini  agak  menylitkan  dalam  pelayanan mengingat  peralatan  yang  tidak  begitu  lengkap. 8 Apa  yang  dikemukakan oleh responden dokter tersebut pada prinsipnya sesuai  dengan ketentuan Pasal 29 huruf c UU  No.  44  Tahun  2009  tentang  Rumah  Sakit  menegaskan  bahwa  salah  satu kewajiban rumah sakit adalah memberi pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penerapan informed consent dalam praktek pelayanan kesehatan pada pasien gawat darurat  di rumah sakit harus  tetap  sesuai dengan kondisi fasilitas dan tenaga kesehatan yang ada dan sesuai dengan klasifikasi rumah sakitnya.  Selain  itu,  pelayanan  gawat  darurat  harus  diselenggarakan  24  (dua puluh empat) jam sehari secara terus menerus.
Pada  prinsipnya  penerapan informed  consent di  IGD  tidaklah  mutlak diperlukan,  karena  dalam  konteks  ini  tindakan  medis  yang  dilakukan semata-mata
8 Wawancara dengan responden dokter tanggal 31 Agustus 2016.
untuk  menolong  jiwa  pasien.  Menyelamatkan  jiwa  pasien  adalah  lebih  tinggi kepentinggannya dari pada masalah informed consent. Selain itu, menurut kewajaran seseorang  tidak  akan  menolak  jika  ada  yang  hendak  menolong  jiwa  dalam  keadaan darurat.  Menurut  penuturan  beberapa  orang  informan  baik  dokter  maupun  perawat, bahwa  hambatan  utama  dalam  pelayanan  darurat  adalah  ketidakfahaman  pasien  dan keluarganya  dalam  pelayanan  medis  di  IGD.  Sebagai  contoh  konkret  adalah  ada pasien  yang  datang  terlebih  dahulu  tetapi  tidak  langsung  mendapat  perawatan. Kondisi ini pada umumnya dianggap oleh keluarga pasien sebagai penelantaran atau membiarkan  pasien  tidak  ditangani  dengan  segera.  Padahal,  dalam  konteks  ini  ada pasien lain yang mengalami penyakit yang lebih serius dan membutuhkan pertolongan segera. Oleh  karena  itu  di  sebuah  IGD  ada  prinsip triase 9 yang  merupakan  metode Perawatan  Gawat  Darurat  (PPGD),  yang  mendahulukan  pasien  yang  terancam jiwanya atau berisiko kecacatan. Tujuan triase perawatan gawat darurat adalah:
1. Identifikasi  cepat  korban  yang  memerlukan  stabilisasi  segera,  Ini  lebih  ke perawatan yang dilakukan di lapangan.
2. Identifikasi korban yang hanya dapat diselamatkan dengan pembedahan.
3. Untuk mengurangi jatuhnya korban jiwa dan kecacatan.
Menurut  informasi  yang  diberikan  oleh  informan  dokter  di  IGD  ada  tiga pengelompokan triase berdasarkan tag label, yaitu: 10
1. Prioritas  Nol  (Hitam),  adalah:  Pasien  meninggal  atau  cedera  Parah  yang  jelas tidak mungkin untuk diselamatkan.
2. Prioritas  Pertama  (merah),  adalah:  penderita  cedera  berat  dan  memerlukan penilaian  cepat  dan  tindakan  medik  atau  transport  segera  untuk  menyelamatkan hidupnya.  Misalnya  penderita  gagal  nafas,  henti  jantung,  luka  bakar  berat, pendarahan parah dan cedera kepala berat.
3. Prioritas  kedua  (kuning), adalah:  pasien  memerlukan  bantuan,  namun  dengan cedera  dan  tingkat  yang  kurang  berat  dan  dipastikan  tidak  akan  mengalami
9 Triase berasal  dari  bahasa  Perancis  artinya  “menseleksi”,  yaitu  teknik  untuk  menentukan prioritas  penatalaksanaan  pasien  atau  korban  saat  “sumber  daya  terbatas”.  Perhatian  dititik  beratkan pada pasien atau korban dengan kondisi medis yang paling urgent dan paling besar kemungkinan untuk diselamatkan.
10 Wawancara dengan responden dokter tanggal 31 Agustus 2016
ancaman  jiwa  dalam  waktu  dekat.  misalnya  cedera abdomen 11 tanpa  shok,  luka bakar ringan, fraktur atau patah tulang tanpa shok dan jenis-jenis penyakit lain.
4. Prioritas Ketiga (hijau), adalah pasien dengan cedera minor dan tingkat penyakit yang tidak membutuhkan pertolongan segera serta tidak mengancam nyawa dan tidak menimbulkan kecacatan.
Tiga kriteria dalam pengelompokan triase tersebut pada umumnya tidak difahami oleh pasien  maupun  keluarganya,  sehingga  seolah-olah  kalau  pasien  sudah  masuk  IGD harus  ditangani  dengan  segera.  Kondisi  inilah  yang  paling  krusial  dihadapi  oleh tenaga kesehatan di IGD terutama para tenaga keperawatan. 12
Hambatan  lain  yang  cukup  krusial  dalam  pelayanan  di  IGD  adalah  masalah perluasan  operasi  (extended  operation). 13 Pada  prinsipnya  dokter  dalam  mengambil tindakan  harus  membatasi  operasinya  hanya  pada  apa  yang  termasuk  tindakan penyelamatan jiwa (life-saving) atau penyelamatan anggota tubuh (limb-saving) saja. Tidak  diperkenankan  diperluas  dengan  operasi  lain  yang  secara  langsung  tidak  ada hubungannya  dengan  tindakan  penyelamatan  atau  anggota  tubuh  pasien.  Namun dalam  praktik  di  IGD  kemungkinan-kemungkinan  untuk  operasi  tambahan  dapat terjadi pada seorang pasien. Seperti pada pasien yang menjadi korban kecelakaan lalu- lintas.
Dua hal yang menjadi penghambat dalam pelayanan medis di IGD tersebut pada umumnya selalu dapat diatasi. Namun dalam konteks ini perlu penjelasan-penjelasan yang sifatnya khusus terutama kepada keluarga pasien
Aspek  hukum  yang  berkaitan  dengan  penerapan informed  consent pada pelayanan darurat, pada prinsipnya harus tetap mengacu pada standar profesi, standar pelayanan  rumah  sakit  dan  standar  prosedur  operasional.  Hal  ini  sebagaimana ditegaskan  dalam Pasal 13  ayat  (3)  UU  no.  44  Tahun  2009,  yaitu:  “Setiap  tenaga kesehatan  yang bekerja  di Rumah Sakit harus bekerja sesuai dengan standar profesi,
11 Abdomen adalah  istilah  medis  yang  digunakan  untuk  menggambarkan  bagian  diantara  dada (bagian  paling  bawah  tulang  rusuk)  dan pelvis atau  bagian  paling  atas  dari  paha.  Pada manusia, abdomen identik  dengan  kata  perut. Trauma  abdomen  adalah  terjadinya  cedera  atau kerusakan  pada  organ abdomen yang  menyebabkan  perubahan  fisiologi  sehingga  terjadi  gangguan metabolisme , kelainan imunologi dan gangguan faal berbagai organ.
12 Wawancara dengan responden tenaga keperawatan  tanggal 5 September 2016.
13 Dalam  suatu  pembedahan    kadang-kadang  dijumpai  patologi  lain  yang  dapat  dilakukan operasi  saat  itu  juga,  namun  ada  pula  dalam  keadaan  normal  yang  dianggap  oleh  dokter  berpotensi menimbulkan masalah dikemuasian hari (seperti apendiks/usus buntu). Pada prinsipnya secara hukum operasi tambahan tersebut harus ada izin tersendiri dari pasien atau keluarganya, kecuali bila patologi itu membahayakan jiwa pasien bila tidak segera diambil suatu tindakan.
standar  pelayanan  Rumah  Sakit,  standar  prosedur  operasional  yang  berlaku,  etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan keselamatan pasien. Secara lebih spesifik untuk untuk mengatasi hambatan dalam pelayanan di  IGD tenaga kesehatan baik  tenaga  medis  maupun  tenaga  keperawatan  harus  berpedoman  pada  Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 856/Menkes/SK/IX/2009. Artinya, dalam hal  ini rumah  sakit  harus  memiliki  Standar  Instalasi  Gawat  Darurat  sehingga  dapat memberikan pelayanan dengan respon cepat dan penanganan yang tepat. Dengan kata lain,  pasien  yang  masuk  ke  IGD  rumah  sakit  harus  mendapatkan    pertolongan  yang cepat  dan  tepat  untuk  itu  perlu  adanya  standar  dalam  memberikan  pelayanan  gawat darurat  sesuai  dengan  kompetensi  dan  kemampuannya  sehingga  dapat  menjamin suatu  penanganan  gawat  darurat  dengan response  time yang  cepat  dan  penanganan yang tepat.
Pelayanan  medis  di  IGD,  dalam  praktiknya  juga  mengalami  kendala  adanya teamwork yang  tidak  efektif,  banyak  pelayanan  kesehatan  yang  seharusnya  tidak dilakukan  oleh  perawat  justru  dilakukan  guna  memberi  rasa  nyaman  kepada  pasien dan keluarganya. Menurut kaedah hukum kesehatan, tugas seorang perawatan adalah to  care,  yaitu memberi  perawatan,  namun  dalam  praktik  perawat  juga  melakukan to cure atau  pengobatan.  Hal  ni  dapat  dibenarkan  asalkan  tindakan  perawat  melakukan pengobatan  tersebut  atas  perintah  dokter,  yang  dalam  hal  ini  dokter  secara  yuridis harus bertanggung jawab atas perintahnya tersebut.
Persepsi lain  yang  ada  pada  keluarga  pasien  menurut  penuturan  para  informan dokter,  bahwa  pasien  datang  ke  IGD  untuk  mendapatkan  kesembuhan. 14 Padahal dalam prinsip pelayanan medis yang dilakukan dokter bersama tenaga kesehatan lain harus bekerja semaksimal mungkin berdasarkan standar profesi, pengalaman dan ilmu pengetahuan  dan  kondisi  rumah  sakit.  Oleh  karena  itu,  dapat  saja  pasien  diberikan tindakan medis ternyata tidak memberi kesembuhan. Hal ini dapat saja terjadi karena kompleksitas  dan  perjalanan  penyakit  pasien  kian  kronis.  Selain  itu  dapat  terjadi adanya  risiko  medis  yang  melekat  pada  diri  pasien.  Kondisi  demikian  ini  dalam postulat  pelayanan  medis  tidak  semua  pasien  yang  mendapatkan  perlakuan  medis menghasilkan dampak positif.
14 Wawancara dengan responden dokter tanggal 31 Agustus 2016
Ada  asas  yang  mengatakan  bahwa  dalam  keadaan  darurat  tidak  mengenal hukum  (necessitas  non  habet  legem) 15 . Oleh  karena  itu,  dalam  kajian  yuridis  tenaga kesehatan yang memeberi pelayanan medis di IGD pada prinsipnya juga diberlakukan asas necessitas  non  habet  legem.  Oleh  karena  itu  dalam  praktik  pelayanan  medis dimungkinkan  adanya  penyimpangan  terhadap  kaedah  hukum  tertentu  yang  tidak dikenai  sanksi,  di  sini  terdapat  penyimpangan  atau  pengecualian-pengecualian  (de uitzonderingen  bevestigen  de  regel 16 ).  Bahkan  dalam  ilmu  hukum  dikenal  adanya pelanggaran-pelanggaran  hukum yang dilakukan dalam keadaan tertentu, yang pada prinsipnya perbuatan-perbuatan itu dapat dikempokan menjadi dua yaitu:
1. Perbuatan  yang  pada  hakikatnya  merupakan  pelanggaran  kaedah  hukum,  tetapi tidak  dikenakan  sanksi  karena  dibenarkan  atau  mempunyai  dasar  pembenar (rechtvaardigingsground).  Dalam  konteks  ini  perbuatan  pada  hakikatnya melanggar  kaedah  hukum  yang  dihalalkan.  Termasuk  perbuatan  ini  adalah, keadaan  darurat,  pembelaan  terpaksa,  ketentuan  undang-undang  dan  perintah jabatan.
2. Perbuatan  yang  pada  hakikatnya  merupakan  pelanggaran  kaedah  hukum,  tetapi tidak  dikenakan  sanksi  karena  si  pelaku  pelanggaran  dibebaskan  dari  kesalahan (schuldopheffingsgrond).  Perbuatan  ini  terjadi  karena  apa  yang  dinamakan force mayeur, overmacht atau keadaan memaksa, yaitu suatu keadaan atau kekautan di luar kemampuan manusia.
Beranjak  dari  ketentuan Pasal 4 ayat  (1) Permenkes No.  290  Tahun  2008, maka  dapat  dibenarkan  bahwa:  “Dalam  keadaan  darurat,  untuk  meny elamatkan  jiwa pasien  dan/atau  mencegah  kecacatan  tidak  diperlukan  persetujuan  tindakan kedokteran”.  Namun  demikian,  selanjutnya  ditegaskan  dalam  ayat  (2)  bahwa keputusan  untuk  melakukan  tindakan  kedokteran  sebagaimana  dimaksudkan  pada ayat  (1)  diputuskan oleh  dokter  atau  dokter  gigi  dan  dicatat  dalam  rekam  medik. Dalam hal dilakuknnya tindakan kedokteran sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1)
15 Menurut Aristoteles, kedaruratan adalah penggerak pertama (prime mover), kedaruratan tidak perlu dicari dasar hukumnya, karena dari awal kedaruratan itu sudah berwatak hukum.
16 Menurut  Sudikno  Mertokusumo  dalam  Bukunya Teori  Hukum, 2011,  Penerbit  Universitas Atma  Jaya  Yogyakarta,.  Hlm.  46-47,  bahwa  dengan  adanya  penyimpangan-penyimpangan  atau pengecualian-pengecualian  itulah  yang  memperkuat  berlakunya  asas  hukum  yang  bersifat  umum. Misalnya  setiap  orang  diwajibkan  untuk  menolong  sesama,  ini  adalah  asas  hukum  yang  bersifat universal. Apalagi kalau seorang tenaga medis ada seorang pasien yang memerlukan pelayanan medis, maka secara hukum ia wajib menolong sesuai dengan kemampuannya.
dokter atau dokter gigi wajib memberikan penjelasan sesegera mungkin kepada pasien sadar atau kepada keluarga pasien.
Berdasarkan ketentuan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan medis dalam  keadaan  darurat  tetap  harus  dicatatkan  dalam  rekam  medis 17 .  Pencatatan  isi rekam  medis  untuk  pasien  gawat  darurat,  menurut Pasal 3  ayat  (3)  Permenkes  No. 269/Menkes/Per/III/2008  sekurang-kurangnya  memuat: Identitas  pasien, kondisi  saat pasien  tiba  di  sarana  pelayanan  kesehatan, identitas  pengantar  pasien, tanggal  dan waktu, hasil  anamnesis,  mencakup  sekurang-kurangnya  keluhan  dan  ruwayat penyakit, hasil  pemeriksaan  fisik  dan penunjang  medik, diagnosis,  pengobatan dan/atau  tindakan, ringkasan  kondisi  pasien  sebelum  meninggalkan  pelayanan  unit gawat  darurat  dan  rencana  tindak  lanjut, nama  dan  tanda  tangan  dokter,  dokter  gigi, atau  tenaga  kesehatan  tertentu  yang memberikan  pelayanan  kesehatan,  sarana transportasi yang digunakan bagi pasien yang akan dipindahkan ke sarana pelayanan kesehatan lain dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.

## IV. PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat simpulkan, sebagai berikut:
1. Penerapan informed  consent dalam  praktek  pelayanan  kesehatan  pada  pasien gawat  darurat  di  rumah  sakit,  pada  prinsipnya  telah  mengikuti  peraturan  yang berlaku,  yaitu  bahwa  dalam  keadaan  darurat informed  consent tidak  diperlukan. Namun  demikian,  masih  timbul  kekhawatiran  di  kalangan  tenaga  kesehatan bahwa tidak adanya informed consent akan menimbulkan tuntutan dari keluarga pasien.
2. Hambatan  pelayanan  gawat  darurat  di  IGD  adalah  bahwa  pada  umumnya keluarga  pasien  tidak  memahami  prosedur  pelayanan  medis  di  IGD  yang mengenal  sistem triase,  adanya  perluasan  operasi  (extended  operation)  yang mungkin timbul dan adanya teamwork yang kurang efektif.
3. Penerapan informed  consent dalam  pelayanan  gawat  darurat  di  IGD  secara yuridis  mengandung  makna  adanya  penyimpangan-penyimpangan  terhadap kaedah  medis.  Namun  penyimpangan  yang  dimaksud  merupakan  pengecualian,
17 Rekam  medis  (medical  record)  menurut  ketentuan Pasal 1  angka  1  Permenkes  No. 269/Menkes/Per/III/2008, adalah berkas yang berisikan catatan  dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan  kepada pasien.
bahwa  penyimpangan  tersebut  tidak  dikenakan  sanksi  dan  dibenarkan  secara hukum

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Bertens, K. 201.  Etika Biomedis. Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
Chandrawila,  Wila  Supriadi.  2001.  Hukum  Kedokteran.  Penerbit  Mandar  Maju,
Bandung.
Greene,  Brendan.  2005.  Understanding  Medical  Law.  by  Gavendish  Publishing Oregon, USA.
Guwandi,  J.  2004. Informed  Consen., Penerbit  Fakultas  Kedokteran  Universitas Indonesia, Jakarta.
Guwandi,  J.  2006. Informed  Consent  dan  Informed  Refusal. Penerbit  Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.
Hanafiah,  Jusuf  dan  Amri  Amir.  2011. Etika  Kedokteran  dan  Hukum  Kesehatan, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
Hendrick,  Judith.    2000, Law  and  Ethics  in  Nursing  and  Health  Care. Published  by Stamley Thornes Ltd, United Kingdom.
Herkutanto.    2007. Aspek  Medikolegal  Pelayanan  Gawat  Darurat, Majalah Kedokteran Indonesia Vol.57 No.2.
Jenie,  Siti  Ismijati.  2007 “It ikad  Baik,  Perkembangan  Dari  Asas  Hukum  Khusus Menjadi Asas Hukum Umum di Indonesia”, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Basar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Kjeruik, Diane K. dan Edith Ann Brous. 2010. Law and Ethics for Advanced Practice Nursing. Springer Publishing Caompany LLC, New York.
Komalawati,  Veronica.  1989. Hukum  dan  Etika  dalam  Praktik  Dokter.  Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
Kuma Astuti, Endang. 2009. Transaksi Terapeutik dalam Upaya Pelayanan medis di

## Rumah Sakit. Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung.
Mertokusumo,  Sudikno.  2011. Teori  Hukum.  Penerbit  Universitas  Atmajaya,
Yogyakarta
Muhammad,  Kartono.  1991. Informed  Consent. Rumah  Sakit  Pusat  Pertamina  dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
Staunton, Patricia  dan  Mary  Chiarella.    2008, Nursing  and  The  Law, By  BPA  Print Group, Australia .
Switankowsky,  Irene  S.  1998. A  New  Paradigm  for  Informed  Consent. University Press of Amerika, USA.
Wellman,  Carl.  2005. Medical  Law  and  Moral  Right. Published  by  Springer Dordrecht, Netherlands