Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 2 – Mei 2022, Hal.352-357| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4943.352-357

## TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH SEORANG IBU TERHADAP BAYINYA SETELAH DI LAHIRKAN
I Made Jaya Palguna, I Nyoman Gede Sugiarta, I Made Minggu Widyantara Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia jayapalguna7@gmail.com, nyomansugiartha14@gmail.com & mademinggu21@gmail.com

## Abstrak
Tindakan  kekerasan  terhadap  anak  merupakan  salah  bentuk  pelanggaran  HAM.  Kekerasan  terhadap  anak seringkali  terjadi  dilingkungan  keluarga  yang  seharusnya  di  dalam  keluarga  mendapatkan  perlindungan,  hal tersebut  telah  terjadi  di  kabupaten  Gianyar,  Bali  yang  dimana  dilakukan  oleh  seorang  ibu  kandung  terhadap anaknya  yang  baru  lahir  sehingga  menyebabkan  anak  tersebut  meninggal  dunia.  Tujuan  penelitian  ini  guna mengetahui pengaturan hukum tindak pidana pembunuhan oleh ibu terhadap bayinya setelah dilahirkan menurut Undang-undang, serta sanksi pidana tindak pembunuhan oleh ibu terhadap bayinya setelah dilahirkan menurut Undang-undang.  Jenis  penelitian  dalam  penelitian  ini  yaitu  penelitian  normatif  dengan  menggunakan  bahan hukum  primer  serta  bahan  hukum  sekunder.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  adalah  teknik  studi kepustakaan, yaitu dengan penelaahan bahan hukum yang bersinggungan lalu di kategorisasi atau digolongkan dan  diarsipkan,  ditulis,  dikutip,  disumir,  diselidiki  sesuai  kebutuhan  dengan  pendekatan  kualitatif.Pengaturan hukum tindak pidana terhadap ibu yang membunuh bayinya setelah dilahirkan diatur dalam Pasal 341, 342, dan 343  KUHP  serta  diatur  juga  dalam  UU  Perlindungan  Anak.  Berkaitan  dengan  sanksi  pidana  dalam  perbuatan tersebut  berdasarkan  Pasal  80  ayat  3  dan  4  UU  No.  35  tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  yaitu:  pelaku dipidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak tiga miliar rupiah.
Kata Kunci: Kekerasan Anak, Pembunuhan, Sanksi Pidana

## Abstract
Violence against children is a form of human rights violation. Violence against children often occurs in  the  family  environment  where  the  family  should  receive  protection,  this  has  happened  in  the Gianyar  district,  Bali  which  was  carried  out  by  a  biological  mother  against  her  newborn  child, causing the child to die. The purpose of this research is to determine the legal regulation of the crime of murder by the mother of her baby after being born according to the law, as well as the criminal sanctions of the act of killing the mother of her baby after being born according to the law. The type of research in this research is normative research using primary legal materials and secondary legal materials.  The  technique  of  collecting  legal  materials  is  a  literature  research  technique,  namely  by reviewing  legal  materials  that  intersect  and  then  being  categorized  or  classified  and  archived, written,  quoted,  summarized,  and  investigated  as  needed  with  a  qualitative  approach.  Articles  341, 342,  and  343  of  the  Criminal  Code  are also  regulated  in the  Child  Protection Law.  With  regard  to criminal  sanctions  in  such  acts,  based  on  Article  80  paragraphs  3  and  4  of  Law  no.  35  of  2014 concerning Child Protection, namely: perpetrators are sentenced to a maximum imprisonment of  15 years and/or a maximum fine of three billion rupiah.
Keywords: Child Violence, Criminal Sanctions, Murder

## I. PENDAHULUAN
Hak asasi manusia ( human rights ) adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia sejak lahir, dan hak  tersebut  harus  dihormati,  namun  dapat  juga  memungkinkan  manusia  tersebut  mendayagunakan hak  kemanusiaannya.  Hak  asasi  manusia  terhadap  anak  diakui  dalam  deklarasi  dunia,  hak  asasi manusia anak sangat diperhatikan mengingat bahwa keadaan fisik serta mental anak dapat dikatakan belum matang, dengan adanya hal tersebut anak memerlukan perlindungan khusus secara hukum agar dapat  menjamin  hak-hak  asasi  manusia  sebagaimana  mestinya.  Berkaitan  dengan  tindak  pidana kekerasan  terhadap  anak,  merupakan  perbuatan  yang  melanggar  hak  asasi  manusia  dan  Undang- undang ( Ridwan, 2011: 55) .
Tindakan kekerasan terhadap anak seringkali terjadi di dalam  lingkungan keluarga sendiri yang sebagaimana  seharusnya  keluarga  adalah  tempat  perlindungan  dan  Pendidikan  yang  utama  terhadap anak.  Hak  asasi  manusia  terhadap  anak  telah  diakui  dalam  konstitusi  Negara  Republik  Indonesia, yaitu diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal 28 B ayat (2).
Menurut  Moeljatno  mengistilahkan strafbaarfeit itu  dalam  arti  yang  berbeda,  yaitu  “perbuatan yang  dilarang  oleh  hukum,  yang  dimana  apabila  perbuatan  tersebut  dilakukan  akan  menimbulkan akibat hukum berupa sanksi terhadap barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut”. Anak wajib dilindungi  oleh  pihak  manapun,  baik  individu  atau  kelompok,  organisasi,  dan  pemerintah  yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung.
Pada  dasarnya  pembunuhan  merupakan  bentuk  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  norma- norma  yang  tumbuh  dan  berkembang  di  masyarakat.  Adapun  norma  yang  dimaksud  seperti  norma agama,  norma  kesusilaan  dan  hukum  adat  istiadat,  serta  bertentangan  dengan  norma  sebagaimana yang terkandung dalam hukum pidana Indonesia, dan pembunuhan tersebut merupakan tindak pidana yang melanggar hak asasi manusia. Dalam KUHP pembunuhan diartikan sebagai suatu tindak pidana yang degan sengaja bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa  tidak  pidana  pembunuhan  adalah  delik  materiil  apabila  perbuatan  yang  dilakukan  tersebut menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-undang ( Chazawi, 2005 ).
Tindakan kekerasan terhadap anak sering terjadi didalam keluarga inti anak tersebut, seperti yang terjadi di kabupaten Gianyar, Bali seorang ibu yang terdapat melakukan tindakan kekerasan terhadap anak yang baru dilahirkannya hingga mengakibatkan kematian. Berdasarkan hasil pemeriksaan Kanit Reskrim Polsek Sukawati, Iptu  IGN Jaya Winangun, seorang anak  yang dilahirkan merupakan hasil dari hubungan diluar nikah.
Tindak pidana kekerasan terhadap anak yang telah terjadi hingga menyebabkan hilangnya nyawa anak,  dilatarbelakangi  dengan  adanya  peristiwa  melahirkan  diluar  perkawinan  yang  sah.  Peristiwa tersebut merupakan hal yang memalukan dan dipandang amat tercela di lingkungan masyarakat. Maka dari  itu  terhadap  perempuan  yang  malu  karena  melahirkan  diluar  perkawinan  yang  sah,  demi menghindari  dan  menyembunyikan  adanya  peristiwa  tersebut,  seringkali  dilakukan  dengan  cara menghilangkan  nyawa  anak  yang  dilahirkan  tersebut.  Dengan  adanya  perbuatan  tersebut  juga  dapat dikatakan timbul akibat memiliki perasaan takut melahirkan seorang anak diluar perkawinan.
Alasan  dari  timbulnya  motif  tindak  pidana  tersebut  tidak  diakui  dalam  syarat  kejahatan sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  341  KUHP.  Unsur  takut  dalam  perbuatan  tersebut  dipandang dari  unsur  subyektif,  menyangkut  perasaan  (batin)  seseorang.  Untuk  membuktikan  adanya  perasaan tersebut harus memperhatikan alasan seorang itu mengapa timbul perasaan takut.
Kajian  ini  juga  tak  lepas  dari  penelitian  terdahulu  yang  memberikan  sumbangan  pimikiran. Penelitian dari Bowonsili, (2015) membahas mengenai penerapan sanksi terhadap ibu sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan anak dengan tujuan untuk mengetahui bentuk tindak pidana pembunuhan anak  menurut  pasal  341  KUHP  dan  bentuk  penerapan  sanksi  hukum  terhadap  ibu  sebagai  pelaku tindak  pidana  pembnuhan  anak  menurut  pasal  341  KUHP.  Kemudian,  penelitian  lain  yang  juga membahas  mengenai  Kajian  Hukum  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Anak  oleh  Ibu  Kandungnya (Menurut Pasal 134 KUHP) (Mangare, 2016) . Selanjutnya, penelitian yang mengkaji tentang analisa tindak pidana pembunuhan bayi (Infanticide) di Wilayah Pengadilan Negeri Sleman ( Isnawan, 2018 ). Olehkerena  itu,  peneliti  memutuskan  untuk  mengkaji  tindak  pidana  pembunuhan  oleh  seorang  ibu terhadap  bayinya  setelah  di  lahirkan  dengan  tujuan  untuk  menganalisis  pengaturan  hukum  tindak pidana  pembunuhan  oleh  ibu  terhadap  bayinya  setelah  dilahirkan  menurut  Undang-undang,  serta membahas  sanksi  pidana  tindak  pembunuhan  oleh  ibu  terhadap  bayinya  setelah  dilahirkan  menurut Undang-undang.

## II. METODE PENELITIAN
Berkaitan  dengan  tipe  penelitian,  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif dengan  analisis  terhadap  bahan  hukum  kepustakaan  berdasarkan  bahan  hukum  lainnya  yang digunakan,  baik  primer  maupun  sekunder.  Dalam  menjalankan  aktivitas  ini,  ilmu  hukum membutuhkan  legal  sourse  yang  dipetak-petakkan  sesuai  dengan  kebutuhan (Atmadja  &  Budiartha, 2018 ).  Dengan  pendekatan  perundang-undangan  yaitu  mengkaji  serta  menelaah  semua  peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  diangkat.  Serta  pendekatan konseptual  yaitu  menggunakan  doktrin/pendapat  para  ahli  yang  berhubungan  dengan  sanksi  pidana.
Teknik yang peneliti pakai dalam pengumpulan bahan hukum adalah teknik studi kepustakaan, yaitu dengan  penelaahan  bahan  hukum  yang  bersinggungan  lalu  di  kategorisasi  atau  digolongkan  dan diarsipkan, ditulis, dikutip, disumir, diselidiki sesuai kebutuhan dengan pendekatan kualitatif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan  Hukum  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Oleh  Ibu  Terhadap  Bayinya  Setelah Dilahirkan
Tindak pidana sering diartikan dengan delik, yang biasa dijelaskan mengenai suatu Tindakan hukum atau  juga  suatu  peristiwa  hukum  yang  berisikan  suatu  Tindakan  melanggar  ataupun  memiliki  sifat yang menyimpang pada peraturan UU yang diperbuat seseorang yang harus bisa ditanggung jawabkan ( Soesilo, 1984: 26 ).
Terkait KUHP memiliki sifat “direncanakan” yang merupakan unsur melakukan tindak pidana. Yang  dimana  ketentuan  pidana  tersebut  diatur  dalam  Pasal  340.  Yang  menjelaskan  mengenai “Barangsiapa  yang  dengan  sengaja  dan  dengan  rencana  terlebih  dahulu  merampas  jiwa  orang  lain, karena  melakukan  pembunuhan  berencana,  diancam  dengan  pidana  mati,  pidana  penjara  seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun” ( Soesilo, 1984: 489 ).
Perbedaan  jenis  Tindak  Pidana  secara  tegas  tidak  ada,  maka  keduanya  mempunyai  arti  yang sama.  Maka  dari  itulah  pengaturannya  harus  sangat  jelas  mengenai  suatu  kejahatan  yang  dianggap sebagai  suatu  Tindakan  pelanggaran.  Tidak  adanya  kejelasan  mengenai  hal  tersebut  membuat  suatu Tindakan  pelanggaran  tersebut  susah  untuk  dibedakan.  Namun  perbedaan  terhadap  delik  tersebut dapat  dibedakan  dengan  delik  hukum  dan  delik  undang-undang.  Perbuatan  yang  dianggap mengandung  delik  hukum  atau  kejahatan  tersebut  bisa  dilihat  dari  suatu  Tindakan  yang  dianggap bertentangan terhadap asas dari hukum positif.
Selain dengan delik hukum, undang-undang atau pelanggaran yang berisikan mengenai peristiwa pidana  yang  dianggap  masih  kecil  yang  dimana  memiliki  sanksi  pidana  yang  ringan  dibandingkan dengan  delik  hukum  atau  kejahatan.  Seperti  misalnya  suatu  perbuatan  tentang  meminta-minta dijalanan,  mengadu  ayam  yang  dimana  tindak  tersebut  suatu  Tindakan  pidana  yang  bisa  dipidana yang  tidak  semua  orang  mengetahui  mengenai  peraturan  hal tersebut.  maka  Tindakan  itu  bisa  dapat dipidana  berdasarkan  peraturan  yang  diatur  oleh  undang-undang  yang  dimana  Tindakan  tersebut mengandung perbuatan kejahatan yang dilarang.
Terhadap perbuatan pidana yang menyangkut mengenai nyawa seseorang, peraturan perundang- undangan telah membuatkan pembeda mengenai kejahatan yang menyangkut nyawa orang lain yang dimana pembeda kejahatan tersebut dibedakan menjadi 5 kejahatan diantaranya perbuatan kejahatan yang dengan sengaja dan dapat membuat nyawa seseorang hilang yang menurut peraturan perundang- undangan  perbuatan  kejahatan  yang  mengakibatkan  nyawa  seseorang  menjadi  hilang  perbedaan kesengajaan  menghilangkan  nyawa  orang  yang  tidak  direncanakan  atau doodslag dan  kesengajaan menghilangkan  nyawa  orang  lain  dengan  direncanakan  atau moord ;  perbuatan  kejahatan  yang mengakibatkan  hilangnya  nyawa  seorang  anak  yang  telah  dilahirkan  oleh  ibunya,  mengenai  hal  ini peraturan  perundang-undangan  masih  merundingkan  mengenai  perbedaan  mengenai  kejahatan  ini apakah  disengaja  atau  tidak,  kejahatan  hilangnya  nyawa  seorang  anak  yang  dilahirkan  oleh  ibunya dengan  tidak  direncanakan  disebut  juga  dengan kinderdoodslag dan  direncanakan  disebut  juga kindermoord ;  perbuatan  kejahatan  yang  menghilangkan  nyawa  yang  niatnya  timbul  dari  seseorang yang  ingin  membunuh  dengan  perintah  dari  orang  itu  sendiri;  perbuatan  kejahatan  yang memerintahkan seseorang untuk melakukan Tindakan pembunuhan atau bekerja sama untuk itu telah dimuat  pada  Pasal  345 KUHP;  serta  perbuatan  kejahatan  menghilangkan  nyawa  seseorang  di  dalam kandungan atau menggugurkan kandungan ( Soemitro, 1990: 29) .
Seperti yang kita ketahui bahwa seseorang ataupun semua anak memiliki hak untuk hidup yang dimana  telah  tercantum  pada  Hak  Asasi  Manusia  yang  menjelaskan  mengenai  seseorang  memiliki haknya untuk menyambung kehidupannya. Maka dari itu HAM disebut juga sebagai suatu sifat yang universal. HAM itu sendiri sangat dijunjung tinggi dan dihargai. HAM juga membawa hak terhadap perlindungan masyarakat kalangan bawah yang mana merupakan Tindakan kekuasaan dari Negara.
Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 menjelaskan secara tegas mengenai perlindungan nyawa seorang  anak  yang  dimana  perlindungan  inj  berkaitan  dengan  hak  hidup  seseorang  anak  yang memiliki hak wajib dibesarkan, dididik dan mengatahui siapakan orang tua yang melahirkannya yang merupakan  dari  bagian  HAM  yang  sudah  jelas  haruslah  di  junjung  tinggi  oleh  kalangan  mana  saja.
Terhadap  hak  yang  dijelaskan  oleh  HAM  berlaku  juga  pada  anak  angkat  yang  memang  secara biologis  tidak  ada  hubungan  darah  dari  orang  tua  angkatnya  yang  dimana  hak  tersebut  merupakaan hak  pengakuan  terhadap  keberlangsungan  hidup  anak  angkat  tersebut.  pengaturan  hak  anak  tersebut telah diatur pada Pasal 58 UU No 39 tahun 1999.
Kejahatan  pembunuhan  kepada  anak  yang  diperbuat  oleh  ibu  kandungnya  sendiri  sudah  jelas diatur  pada  pasal  341  KUHP.  KUHP  menjelaskan  bahwa  perbuatan  yang  memiliki  niat  untuk membuat nyawa seseorang  menjadi hilang  mengandung unsur pembunuhan yang disebut misdrijven tegen het leven ( Remmelink, 2003 ).
Pembunuhan  bayi  yang  tidak  berencana  dilakukan  oleh  ibu  kandungnya  sendiri  disebut  juga pembunuhan bayi biasa menurut Pasal 341 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan “seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan bayi pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya dipidana karena membunuh bayinya sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 tahun”.
Yang  dimana  kesengajaan  sendiri  mengenai  seorang  ibu  menginginkan  untuk  menghilangkan nyawa  anaknya  sendiri.  Melakukan  pembunuhan  bayi  tersebut,  menghilangkan  nyawa  bayi  dibagi menjadi  2  diantaranya  saat  melangsungkan  persalinan,  saat  bayi  sudah  lahir.  Jika  keinginan pembunuhan  tersebut  dilakukan  saat  sedang  melahirkan  hal  tersebut  dapat  dikatakan  sebagai pembunuhan  berencana  yang  dimana  diatur  pada  Pasal  340  KUHP.  Dan  apabila  dilakukan  setelah melakukan persalinan disebut dengan pembunuhan biasa dimana diatur pada Pasal 338 KUHP.
Pembunuhan  yang  dilakukan  oleh  seorang  ibu  kepada  bayinya  pada  saat  sudah  melakukan persalinan  diatur  pada  Pasal  342  KUHP  menjelaskan  mengenai  “Seorang  ibu  yang  untuk melaksanakan keputusan kehendak yang telah diambilnya karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan bayi, pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja menghilangkan nyawa  bayinya  itu  dipidana  karena  pembunuhan  bayinya  sendiri  dengan  rencana  diancam  dengan pidana penjara paling lama 9 tahun”.
2. Sanksi Pidana Tindak Pembunuhan Oleh Ibu Terhadap Bayinya Setelah Dilahirkan
Sanksi  pidana  terhadap  perkara  pidana  sering  disebut  hukuman  atau  memberikan  hukuman  pidana. Sudarto menjelaskan mengenai pidana itu merupakan suatu pemberi beban terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran. Wirjono Prodjodikoro juga menjelaskan mengenai hal pidana yang diberikan dari instansi yang berwenang yang merupakan hal yang tidak dirasa enak. (Sudarto, 1986: 80)
Adapun  sanksi-sanksi  yang  dikenakan  oleh KUHP  yang  sudah  diatur  diantaranya  sanksi pokok serta  sanksi  tambahan.  Sanksi  pokok  itu  sendiri  terdiri  dari  sanksi  penjara,  sanksi  hukuman  mati, pidana tertutup dan sanksi pengenaan denda serta sanksi tambahan terdiri dari putusan akhir hakim, pencabutan terhadap hak dan penyitaan barang.
Sanksi  terhadap  hukum  pidana  memiliki  beberapa  sanksi  diantaranya  sanksi  pidana  dan  sanksi tindakan.  Sanksi  pidana  itu  sendiri  memiliki  sifat  yang  tanggap  pada  suatu  perbuatan,  lain  dengan sanksi  tindakan  yang  memiliki  sifat  antisipasi  pada  suatu  perbuatan.  Sanksi  pidana  yang  berfokus terhadap  suatu  perbuatan  penderitaan  terhadap  seseorang  agar  merasakan  jera  terhadap  apa  yang dilakukan  jadi  sanksi  pidana  tersebut  berjalan  dengan  baik  terhadap  pemberi  pertolongan  untuk merubah  dirinya.  Dengan  demikian,  sanksi  pidana  tersebut  berfokus  pada  pembalasan  terhadap seseorang agar merasakan akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan sanksi Tindakan lebih menekankan terhadap ide terhadap dasar perlindungan masyarakat ( Prasetyo, 2010: 85 ).
Mengenai perbuatan pidana pembunuhan yang bayi yang disebabkan dari orang tua kadungnya, dapat  digolongkan  dalam  beberapa  jenis  tindak  pidana  diantaranya  pembunuhan  yang  diatur  pada pasal  338  KUHP;  pasal  340  KUHP;  pasal  341  KUHP;  pasal  342  dan  pasal  346  KUHP.  Selain ketentuan dalam KUHP, larangan perbuatan kekerasan anak yang berakhir dengan pembunuhan telah dijelaskan dalam UU Perlindungan Anak yaitu dalam Pasal 80. Sanksi pidana terhadap siapapun yang melakukan  perbuatan  pidana  pembunuhan  dan  apapun  jenis  terhadap  perbuatan  yang  dilakukan tersebut diatur pada pasal 338-350 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberi batasan terhadap barang siapa yang dengan sengaja  ataupun  tidak  sengaja  melakukan  tindak  pidana  berupa  kejahatan.  Terlebihnya  berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan terhadap anak, walaupun perbuatan tersebut dilakukan oleh orang tua anak tersebut, berdasarkan KUHP apabila unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi maka dapat ditindak sebagaimana yang diatur dalam KUHP.
Sanksi  pidana  adalah  akibat  hukum  yang  bersifat  memaksa  bagi  barang  siapa  yang  melakukan perbuatan  yang  dilarang  dalam  peraturan  perundang-undangan.dengan  adanya  sanksi  ditujukan  agar terciptanya  kehidupan  masyarakat  yang  lebih  teratur  serta  tidak  bertindang  sewenang-wenangnya terhadap  orang  lain.  Maka  dari  itu  sanksi  dijatuhkan  bagi  barang  siapa  yang  melakukan  kejahatan sebagai media untuk memberikan efek jera terhadap perbuatan yang dilakukannya agar tidak diulangi kembali dalam keadaan lainnya. Selain itu dengan adanya sanksi juga merupakan bentuk nyata agar setiap orang tidak melakukan perbuatan yang sama.
Terdapat  beberapa  ketentuan  dalam  hukum  positif  Indonesia  yang  mengatur  tentang  perbuatan pidana  yang  dilakukan  terhadap  anak.  Adapun  aturan  yang  dimaksud  sebagai  berikut;  UU Kesejahteraan  Anak,  UU  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  KEPPRES  tentang  Komisi  Perlindungan Anak  Indonesia,  UU  Perlindungan  Anak,  serta  PP  tentang  Pelaksanaan  Pengangkatan  Anak. Berdasarkan  beberapa  ketentuan-ketentuan  tersebut,  secara  khusus  apabila  memperhatikan perlindungan  terhadap  anak  maka  ketentuan  yang  sangat  berkaitan  yaitu  UU  No.  35  tahun  2014 sebagai perubahan atas UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.
Berdasarkan ketentuan Pasal dalam KUHP dan Undang-undang Perlindungan Anak, maka sanksi pidana  yang  dijatuhkan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  tersebut  adalah  hukuman  mati  dan  hukuman penjara. Berkaitan dengan hukuman mati dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana pembunuhan yang diketahui dengan sengaja dan telah berencana untuk menghilangkan nyawa orang lain. Dan minimal hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan seorang ibu terhadap anaknya dengan cara menggugurkan kandungan adalah pidana kurungan empat tahun.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka dalam penelitian adapun yang dapat disimpulkan sebagai berikut:  Pengaturan  hukum  tindak  pidana  pembunuhan  oleh  ibu  terhadap  bayinya  setelah  dilahirkan menurut  Undang-undang,  tindak  pidana  pembunuhan  oleh  ibu  terhadap  bayinya  setelah  dilahirkan dalam  KUHP  diatur  dalam  tiga  Pasal  yaitu  Pasal  341  mengatur  tindak  pembunuhan  bayi  yang dilakukan  dengan  sengaja,  Pasal  342  mengatur  tentang  tindak  pembunuhan  bayi  yang  dilakukan secara  berencana  ,  dan  Pasal  343  mengatur  tentang  seseorang  yang  ikut  serta  dalam  tindak pembunuhan  bayi.  Sanksi  pidana  tindak  pembunuhan  oleh  ibu  terhadap  bayinya  setelah  dilahirkan menurut Undang-undang, berdasarkan KUHP diatur dalam Pasal 341 dengan pidana kurungan paling lama tujuh tahun, Pasal 342 dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Selain itu dalam Pasal 80  ayat  (3)  dan  (4)  UU  No  35  tahun  2014  menyebutkan  sanksi  yang  berupa  pidana  penjara  paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

## 2. Saran
Tidak  hanya  kesimpulan  dalam  penelitian  ini  peneliti  juga  memberikan  sumbangan  pemikiran  yang dituangkan  dalam  bentuk  saran,  adapun  saran  yang  dapat  diberikan  yaitu:  Perhatian  dari  seluruh anggota keluarga sangat penting dalam hal mencegah terjadinya tindakan pembunuhan yang bisa saja dilakukan oleh salah satu anggota keluarga yang mana kebanyakan kasus disebabkan oleh rasa takut akan  sesuatu  masalah  yang  menyebabkan  munculnya  pemikiran  untuk  melakukan  tindakan  keji tersebut. Dan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, agar selalu ikut serta dalam upaya pencegahannya.  Tanpa  dukungan  masyarakat,  usaha  dari  beberapa  pihak  yang  terkait  dalam  usaha pencegahan  tersebut  tidak  akan  memberikan  hasil  yang  maksimal.  Selanjutnya  peneliti  juga memberikan  saran  yang  ditujukan  terhadap  pemerintah,  yakni  diharapkan  peran  pemerintah  dalam menangani  serta  menanggulangi  adanya  tindak  pidana  yang  melanggar  Hak  Asasi  Manusia terlebihnya  terhadap  anak,  perlunya  penegakan  hukum  yang  lebih  tegas  lagi  terhadap  pelaku  tindak pidana  hak  asasi  manusia  anak  agar  pelaku  tersebut  dihukum  seberat-beratnya  dan  berdasarkan ketentuan  dalam  KUHP,  dengan  tujuan  meminimalkan  tindak  kekerasan  yang  terjadi  pada  anak  di tengah lingkungan masyarakat.

## DAFTAR BACAAN
Atmadja, I. D. G., & Budiartha, I. N. P. (2018). Teori-Teori Hukum . Malang: PT. Citra Intrans Selaras. Bowonsili, N. N. (2015). Penerapan Sanksi terhadap Ibu sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Anak. Lex Crimen , Vol.4 (7). Chazawi, A. (2005). Pelajaran hukum pidana. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Isnawan,  F.  (2018).  Analisa  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Bayi  (Infanticide)  di  Wilayah  Pengadilan  Negeri Sleman. Jurnal Yuridis , Vol.5 (10). Mangare, P. (2016). Kajian Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Anak oleh Ibu Kandungnya (Menurut Pasal 134 KUHP). Lex Privatum , Vol.4 (2). Soemitro, I. S. (1990). Aspek hukum perlindungan anak . Semarang: Bumi Aksara. Prasetyo, T. (2010). Kriminalogi dalam Hukum Pidana . Bandung : Nusa Media. Remmelink,  J.  (2003). Hukum  Pidana:  Komentar  Atas  Pasal-Pasal  Terpenting  Dari  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia . PT. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.
Ridwan.  (2011). Hukum  Kosmopolitan  Abad  21  dalam  Perlindungan  dan  Penegakkan  Hukum  Bidang  Hak Asasi Manusia . Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro.
Soesilo, R. (1984). Pokok-pokok hukum pidana peraturan umum dan delik-delik khusus . Bogor: Politeia. Sianturi, S. R. (1983). Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya . Alumni AHM. PT. HM, Jakarta.