## ANALISIS KINERJA BIROKRASI DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP
Oleh : Sachlan Effendy,* E-mail : effendisachlan@yahoo.com

## ABSTRACT
This  study  was  directed  to  evaluate  and  explain  the  phenomenon  of  the  performance  of  the government  bureaucracy  at  the  Department  of  Education  case  Sumenep  using  a  process  approach (internal  process  approach),  especially  to  understand  and  explain  the  phenomenon  in  terms  of efficiency of service, work, teamwork, leadership and relationship with subordinates. This research was conducted at the Department of Education Sumenep using descriptive approach, the sample is Sumenep  Service  employee.  While  the  analysis  of  research  data  using  the  technique  of  editing, coding,  data  tabulation,  and  statistical  approaches  to  describe  the  data.  Based  on  these  results Performance Level Sumenep Education Office in carrying out the functions are in a moderate level of performance, efficiency organizations Sumenep Education Department in achieving educational management functions are in a good level.

## Keyword: Performance, bureaucracy, the Department of Education

## A. PENDAHULUAN
Salah  satu  fungsi  pemerintah  yang  utama  adalah  menyelenggarakan  pelayanan  umum sebagai  wujud  dari  tugas  umum  pemerintahan  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat. Birokrasi merupakan instrumen pemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik  yang efisien, efektif,  berkeadilan,  transparan  dan  akuntabel.  Hal  ini  berarti  bahwa  untuk  mampu melaksanakan  fungsi  pemerintah  dengan  baik  maka  organisasi  birokrasi  harus  profesional, tanggap,  aspiratif  terhadap  berbagai  tuntutan  masyarakat  yang  dilayani.  Seiring  dengan  hal tersebut  pembinaan  aparatur  negara  dilakukan  secara  terus  menerus,  agar  dapat  menjadi  alat yang  efisien  dan  efektif,  bersih  dan  berwibawa,  sehingga  mampu  menjalankan  tugas-tugas umum  pemerintah  maupun  untuk  menggerakkan  pembangunan  secara  lancar  dengan  dilandasi semangat dan sikap pengabdian terhadap masyarakat.
Seiring  dengan  hal  tersebut  Abdullah  (1984)  mengatakan  bahwa  determinan  penting untuk  meningkatkan  kinerja  birokrasi  pemerintah  adalah  dibutuhkan  ”Infra-Struktur Admnistrasi” yang memiliki kesiapan dan ketangguhan pada semua tingkatan dan tahapan yang meliputi  :  (a)  organisasi  pelaksana  yang  berintikan  birokrasi  yang  mantap  dan  tangguh;  (b) sistem  administrasi  atau  tata  laksana  yang  efektif  dan  efisien;  dan  (c)  susunan  aparatur  atau personalia  yang  berkemampuan  tinggi  dari  segi  profesional,  orientasional  yang  disertai  rasas dedikasi  yang tinggi.  Hal  ini berarti  bahwa kinerja birokrasi pemerintah  dalam merencanakan, mengimplementasikan  dan  evaluasi  serta  pengendalian  proses  pembangunan  dan  pelayanan masyarakat sangat ditentukan oleh faktor kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, aparatur dan dukungan sarana dan prasarana yang tersedia.
Sorotan  tajam  tentang  kinerja  birokrasi  dalam  menyelenggarakan  pelayanan  publik menjadi wacana yang aktual dalam studi administrasi negara akhir-akhir ini. Hal ini disebabkan oleh  rendahnya  kinerja  birokrasi  dalam  memberikan  pelayanan  dan  pada  sisi  lain  munculnya konsep  privatisasi,  swastanisasi,  kontak  kerja  yang  pada  intinya  ingin  meminimalkan  campur tangan pemerintah yang terlalu besar dalam pelayanan publik (Savas, 1983, Osborne, 1992).
Studi  yang dilakukan oleh Savas (1983),  LAN Jawa  Barat  (1999) menunjukkan bahwa kinerja  birokrasi  dalam  menyelenggarakan  pelayanan  publik  lebih  rendah  ketimbang  yang dilakukan oleh pihak swasta atau kelembagaan masyarakat lainnya. Bahkan Savas mengatakan bahwa tugas pemerintah adalah mengarahkan bukan mengayuh perahu. Memberikan pelayanan adalah mengayuh dan pemerintah tidaklah pandai mengayuh.
Di  kalangan  masyarakat  masih  terdapat  keluhan  berbagai  pelayanan  pemerintah (birokrasi)  bahkan  pameo  masyarakat  mengatakan  bahwa  kalau  bisa  dipersulit  mengapa  harus dipermudah  dan  bila  ada  pilihan  lain  untuk  mendapat  KTP  selain  dari  Kantor  Kelurahan  dan Kantor Kecamatan, maka saya akan memilih ke Supermaket karena disana pegawainya ramah, suka senyum, menanyakan apa yang dapat dibantu. Sebaliknya kalau anggota warga masyarakat ke kantor Kelurahan atau Kecamatan sangat paradoksal dengan apa yang terjadi di Supermaket untuk mendapat pelayanan (Zanapiha, 1999).
Selama  ini  seperti  yang  diakui  oleh  Moestopadidjaja  (1997)  bahwa  pelayanan  publik oleh  birokrasi  cenderung  dipersulit,  prosedur  berbelit-belit,  rendahnya  ketidakpastian      waktu pelayanan.  Gejala  ini  oleh  Bryant  dan  White  (1987)  sebagai  suatu  gejala  ketidak  mampuan administratif, umumnya terjadi di Negara-negara sedang berkembang.
Penilaian  kinerja  birokrat  pemerintah  selama  ini  cenderung  didasarkan  pada  faktor- faktor  input  seperti  jumlah  pegawai,  anggaran,  peraturan  perundangan  dan  termasuk  pedoman dan  petunjuk  teknis  pelaksanaan;  dan  bukan  pada  faktor-faktor  output  atau  outcomes-nya, misalnya  tingkat  efisiensi  biaya,  kualitas  layanan,  jangkauan  dan  manfaat  pelayanan  yang dirasakan  oleh  masyarakat.  Oleh  karena  itu  dalam  praktek  penyelenggaraan  pelayanan  publik masih terdapat berbagai masalah antara lain perbedaan antara kinerja yang diharapkan (intended perfomance)  dengan  praktek  sehari-hari  (actual  perfomance),  perbedaan  antara  tuntutan kebutuhan  masyarakat  dengan  kemampuan  pelayanan  aparatur  pemerintah,  perbedaan  antara keterbatasan  sumber  daya  anggaran  pemerintah  dengan  kebocoran  pada  tingkat  pelaksanaanya (LAN Jawa Barat,  (1999). Studi lainnya dilakukan oleh Hardjo Soekarto  (1999) menunjukkan bahwa pelayanan publik selama ini masih menunjukkan mental model birokrat sebagai yang di layani  oleh  masyarakat,  bukan    justru  sebaliknya  aparat  yang  harus  melayani  masyarakat.  Hal ini terjadi karena pendekatan kekuasaan birokrasi lebih dominan ketimbang keberadaan aparatur sebagai  pelayan  masyarakat.  Kekuasaan  birokrat  sangat  kuat  sekali  dan  bahkan  tak  ada organisasi sosial kemasyarakatan yang mampu mengontrolnya sehingga praktek penyelenggaraan  pelayanan  publik  selama  ini  yang  menjadi  beban  masyarakat  dan  birokrat cenderunng melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Mohammad, 1999).
Sementara  itu  peran  aparatur  negara  (birokrasi)  sejak  beberapa  dekade  yang  lalu  lebih disiarkan  sebagai  penyandang  dua  peran  yaitu  sebagai  Abdi  Negara  dan  sebagai  Abdi masyarakat  dan  peran  sebagai  abdi  negara  menjadi  sangat  dominan  ketimbang  peran  sebagai abdi  masyarakat.  Siklus  pelayanan  lebih  berakses  ke  kekuasaan  birokrasi  ketimbang  melayani masyarakat.  Akibatnya aparatur  cenderung melayani  dirinya sendiri dan  meminta layanan dari masyarakat (Thoha, 1993, Idrus, 1995). Berkaitan dengan hal ini Kaufman (1976) mengatakan bahwa tugas aparatur sebagai pelayan harus lebih diutamakan terutama  yang berkaitan dengan mendahulukan  kepentingan  umum,  mempermudah  urusan  masyarakat,  mempersingkat  waktu proses pelaksanaan urusan publik dan memberikan kepuasan publik.
Kasus  pelayanan  pendidikan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  kabupaten  khususnya  di Kabupaten  Sumenep  menarik  dikaji  terutama  yang  berkaitan  dengan  perumusan  kebijakan, implementasi, pengendalian dan evaluasi melibatkan birokrat daerah (lokal). Disamping itu pula pelayanan pendidikan ini menyentuh kebutuhan seluruh masyarakat.
Penelitian  ini  diarahkan  untuk  mengevaluasi  dan  menjelaskan  fenomena  kinerja birokrasi  pemerintah  kasus  pada  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Sumenep  dengan  menggunakan pendekatan proses (internal process approach), terutama memahami dan menjelaskan fenomena dalam hal efisiensi pelayanan, kerja, kerjasama tim, dan hubungan pimpinan dengan bawahan. Variabel  kinerja  ini  penting  diteliti  karena  didasarkan  atas  alasan  bahwa  kinerja  output  yang
diberikan kepada lingkungan akan sangat tergantung pada tinggi rendahnya kinerja proses. Hal ini  berarti  organisasi  birokrasi  pemerintah  tak  dapat  meningkat  kebertanggungjawabannya (accountability),  kepercayaan,  menciptakan  keadilan,  efektivitas  eksternal  dan  kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja eksternalnya tanpa memiliki kinerja internal yang baik.

## B. METODE PENELITIAN

## 1. Variabel Penelitian
Konsep kinerja birokrasi pemerintah dapat dijabarkan ke dalam beberapa variabel, yaitu:
a. Variabel  Efisiensi  Pelayanan  Dinas adalah  pebandingan  antara  input  untuk menghasilkan output dalam pengelolaan dan pengembangan pendidikan. Indikator yang diukur adalah:
1) Jumlah waktu yang digunakan
2) Jumlah biaya yang digunakan
3) Jumlah pegawai yang dipakai
4) Intentitas waktu dan kuantitas pelayanan
b. Kerjasama  Tim adalah  kemampuan  bekerjasama  dalam  satu  kelompok  kerja  melalui proses pembelajaran bersama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Indikator yang diukur adalah:
1) Saling percaya
2) Saling menjunjung tinggi
3) Anggota saling mengisi
c. Hubungan Pimpinan dengan Bawahan adalah jalinan komunikasi yang harmonis untuk bekerjasama  berdasarkan  fungsi  tugas  dan  tanggung  jawab  masing-masing  untuk mencapai tujuan organisasi.
Indikator yang diukur adalah:
1) Dukungan
2) Pemberdayaan
3) Partisipasi
4) Tanggung jawab
Ketiga  variabel  tersebut  (Efisiensi  organisasi,  Kerjasama  tim,  dan  Hubungan pimpinan  dengan  bawahan),  pengukurannya  menggunakan Skala  Ordinal didasarkan  dari jumlah  skor  yang  dihasilkan  dari  penggabungan  beberapa  indikator  variabel.  Untuk mendapatkan kategori  penilaian adalah dengan  memberikan skor atau diindeks,  yaitu  yang tertinggi 5,4,3,2 dan yang terendah 1.

## 2. Populasi dan sampel
Keseluruhan  obyek  yang  menjadi  sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah  pegawai Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Sumenep  dan  mendapat  tugas  pada  saat  dilaksanakannya peneltian ini. Berdasarkan ciri-ciri atau karakteristik di atas, ternyata jumlah populasi  yang tersedia di lingkungan Kantor Dinas Pendidikan adalah 109 orang pegawai.
Karena  jumlah  populasi  yang  cukup  banyak,  maka  dalam  penelitian  ini  ditarik sampel dengan sistem acak,  yakni sebanyak 49 orang diambil dari masing-masing 7 dari 7 sub bidang yang ada.

## 3. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari responden dengan menggunakan kuesioner, wawancara dan observasi. Data ini berkaitan dengan Kinerja Birokrasi Pemerintah yang meliputi; efisiensi pelayanan birokrasi, Dinas Pendidikan , kerjasama tim, dan hubungan pimpinan-bawahan  berdasarkan  persepsi  responden  (individu)  yang  dituangkan  dalam
daftar  pernyataan  (statement)  yang  disusun  secara  sistematis  berdasarkan  variabel  dan indikator.
b. Data  sekunder,  yaitu  data  yang  dikumpulkan  dari  instansi/unit  kerja  Pemda  Kabupaten Sumenep;  Dinas  Pendidikan,  Bagian  Keuangan,  Bagian  Kepegawaian.  Jenis  data sekunder yang dibutuhkan adalah:
1) Data pegawai; jenis pendidikan, pangkat/golongan, jenis diklat.
2) Data tentang peraturan dan kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
3) Jumlah dana untuk Dinas Pendidikan baik rutin maupun pembangunan.
4) Jumlah sarana dan prasarana yang ada.

## 4. Analisis Data
Tahapan pengolahan data setelah terkumpul dari responden adalah :
a. Editing,  yaitu  peneliti  memeriksa  seluruh  kuesioner  yang  terkumpul  dari  responden untuk  memastikan  kecocokan  pengisian  sesuai  dengan  petunjuk  pengisian,  termasuk disini mengecek kembali ke responden bila ada jawaban yang belum jelas.
b. Pengkodean nomor responden untuk memudahkan tabulasi data pada tahap berikutnya.
c. tabulasi  data,  yaitu  mencatat  semua  jawaban  responden  mulai  dari  responden  pertama sampai responden terakhir. Dari hasil tabulasi data ini diperoleh skor berdasarkan Skala Likert berdasarkan variabel-variabel penelitian.
d. langkah  selanjutnya  adalah  mencari  Rata-rata,  Variance  dan  Standar  Deviasi  dari pengukuran Skala Likert dengan rumus yang digunakan adalah:
1) Rata-rata X =   n i Xi n 1 1 2) Variance
S 2 =    n i X Xi n 1 2 ) ( 1 3) Standard Deviasi S =    n i X Xi n 1 2 ) ( 1
e. Dari  perhitungan  tersebut  di  atas  dapat  disimpulkan  sesuai  dengan  persepsi  responden untuk  masing-masing  skala  Likert,  yaitu  dengan  memberi  sebutan  dari  hasil  indeks jawaban skala Likert dengan sebutan: Tinggi, Sedang, Rendah dan Rendah Sekali . Setiap kategori  yang  disimpulkan  memiliki  implikasi,  antara  lain  berupa  saran  kongkrit  untuk peningkatan kinerja birokrasi pemerintah Kabupaten Sumenep. Semua hasil pengolahan data tersebut selanjutnya dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif. Pengkategorian nilai dalam bentuk skala likert sebagai berikut :
Variabel efesiensi pelayanan dinas Interval Kategori 12 – 23 Sangat rendah 24 – 25 Rendah 36 – 47 Sedang 48 – 60 Tinggi Variabel kerjasama tim Interval Kategori 9 – 17 Sangat rendah 18 – 25 Rendah 26 – 34 Sedang 35 – 45 Tinggi Variabel hubungan kerja Interval Kategori 12 – 23 Sangat rendah
24 – 25 Rendah 36 – 47 Sedang 48 – 60
Tinggi

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Sesuai  dengan  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  kinerja  birokrasi pemerintah, khususnya dalam kasus Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, maka pembahasan berikut  ini  akan  dijelaskan  variabel-variabel  penelitian  kinerja  birokrasi;  efisiensi  organisasi, kerjasama tim, dan hubungan kerja pimpinan dengan bawahan. Uraian awal akan dideskripsikan terlebih dahulu tentang karakteristik responden dalam penelitian ini.

## 1. Kinerja Dinas Pendidikan
Seperti  yang  telah  diuraikan  sebelumnya  bahwa  kinerja  Birokrasi  Pemerintah, khususnya  Dinas  Pendidikan  diukur  melalui  pendekatan  proses.  Variabel  untuk  mengukur kinerja organisasi melalui pendekatan ini adalah (1) efisiensi pelayanan dinas; (2) kerjasama tim; dan (3) hubungan kerja pimpinan dengan bawahan.
Persepsi Responden tentang Tingkat Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep
Variabel Kinerja n Total Skor Total Rata-rata SD Variance  Efisiensi Pelayanan Dinas 49 1764 36,00 3,01 9,05  Kerjasama Tim 49 1680 34,29 2,14 4,58  Hubungan kerja Pimpinan dengan bawahan 49 2012 40,96 2,10 4,41

## Sumber : Hasil Penelitian, 2013
Variabel  efisiensi  organisasi,  seperti  yang  diperagakan  pada  tabel  1  menunjukkan rata-rata skor Skala Likert sebesar 36,00 skor ini berada pada kategori ’setuju’ Skala Likert, SD 3,01. Hal ini menunjukkan bahwa variance nilai untuk efisiensi sangat kecil, lebih kecil dari  nilai  rata-rata.  Indikasi  ini  menunjukkan  bahwa  pola  efisiensi  organisasi  Dinas Pendidikan  Kabupaten  Sumenep  cenderung  sama,  yaitu  berada  pada  kategori  ’setuju’. Kesimpulan  yang  diambil  untuk  variabel  efisiensi  organisasi  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Sumenep  adalah  bahwa  tingkat  efisiensi  organisasi  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Sumenep dalam taraf ’sedang’, yaitu dalam skala, 12 - 23 = rendah sekali, 24 - 35 = rendah, 36 - 47 = sedang, dan 48 – 60 = tinggi.
Kerjasama Tim, berdasarkan hasil penelitian ini, rata-rata skor skala Likert mencapai 34,29 atau termasuk  ’setuju’  dalam skala  Likert dengan SD 2,14.  Ini berarti bahwa tidak ada variance nilai yang berarti untuk variabel kerjasama tim. Artinya responden mempunyai persepsi yang sama tentang kerjasama tim, yaitu berada pada kategori ’setuju’. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat kerjasama tim di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep berada dalam taraf ’sedang’, dalam skala nilai    9 - 17 = sangat rendah, 18 - 25 = rendah, 26 - 34 = sedang,  dan  35  –  45  =  tinggi.  Artinya  kerjasama  tim  yang  dibangun  atau  diciptakan  oleh Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Sumenep  dalam  melaksanakan  misi  organisasi  kategori sedang, kerjasama tim  yang  ada belum dapat  menjadi sumber daya organisasi  yang  efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.
Hasil  penelitian  mengenai  hubungan  kerja  antara  pimpinan  dengan  bawahan berdasarkan rata-rata skor skala Likert mencapai rata-rata skor 40,96. Skor ini menurut hasil penelitian berada pada kategori ’sangat setuju’ dan SD 2,10. Ini berarti bahwa variance nilai
untuk  variabel  ini  sangat  rendah,  masih  lebih  kecil  di  bawah  angka  rata-rata  skor  skala Likert. Indikasi ini memberi pengertian bahwa terdapat kecenderungan yang sama menurut persepsi  responden  tentang  hubungan  kerja  antara  pimpinan  dengan  bawahan  pada  Dinas Pendidikan  Kabupaten  Sumenep,  yaitu  cenderung  sangat  setuju.  Kesimpulan  yang  dapat diambil  adalah  bahwa  tingkat  kinerja  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Sumenep  dalam menciptakan  hubungan  kerja  antara  pimpinan  dengan  bawahan  bertaraf  ’tinggi’  dengan skala, 12 - 23 = rendah sekali, 24 - 35 = rendah, 36 - 47 = sedang, dan 48 – 60 = tinggi.
Salah  satu  teori  yang  dapat  menjelaskan  tentang  rendahnya  kinerja  birokrasi pemerintah  seperti  hasil  temuan  penelitian  ini  adalah  teori  Osborne  &  Gaebler  (1992) tentang  transformasi  birokrasi  kearah  mewirausahakan  birokrasi.  Teori  ini  menjelaskan bahwa  organisasi  yang  digerakkan  oleh  misi  lebih  efisien  ketimbang  organisasi  yang digerakkan  oleh  prosedur,  organisasi  yang  digerakkan  oleh  misi  lebih  efektif  ketimbang organisasi  hanya  dapat  ditingkatkan  melalui  perubahan  visi,  misi  dan  tujuan  organisasi. Organisasi  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Sumenep  adalah  organisasi  birokrasi  yang digerakkan  oleh  kekuasaan/prosedur  dengan  pendekatan  hubungan  hirarki  berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh pimpinan.
a. Efisiensi Organisasi
Keberhasilan  organisasi  mengelola  sumber  daya  yang  dimiliki  untuk  mencapai misinya  sangat  ditentukan  oleh  tingkat  efisiensi  yang  dicapainya.  Bahkan  efisiensi sangat  menentukan  tingkat  kemampuan  organisasi  memenuhi  harapan  dan  kepuasan pelanggannya.
Tingkat  efisiensi  organisasi  adalah  perbandingan  antara  faktor-faktor  input; berupa  sumber  daya  organisasi  untuk  menghasilkan  satu-satuan  output  berupa  barang atau jasa. Dalam hal ini yang dihasilkan oleh Dinas Pendidikan dapat berupa pelayanan dalam  pembangunan  pendidikan.  Sedangkan  sumber  daya  dapat  berupa  dana,  tenaga manusia, peralatan, waktu yang digunakan untuk menghasilkan output.
Sesuai dengan indikator efisiensi dalam penelitian ini adalah jumlah waktu yang dipakai  untuk  dapat  menjalankan  program-program  dalam  bidang  pendidikan,  jumlah biaya yang dipakai dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan.
Tabel 5 Persepsi Responden tentang Tingkat Efisiensi Organisasi Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Indikator Efisiensi n Total Skor Total Rata-rata SD Variance  Waktu yang digunakan 49 495 10,10 1,50 2,26  Biaya yang Dipakai 49 357 7,29 0,97 0,95  Pegawai yang digunakan 49 491 10,02 1,31 1,72  Intensitas kuantitas dengan kualitas pelayanan 49 421 8,59 0,76 0,58
Sumber : Hasil Penelitian, 2013
Seperti  yang  diuraikan  sebelumnya  bahwa  tingkat  efisiensi  organisasi  yang diciptakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep berada dalam taraf ’baik’ dalam skala, 12 - 23 = rendah sekali, 24 - 35 = rendah, 36 - 47 = sedang, dan 48 – 60 = tinggi. Oleh karena itu, untuk menjelaskan tentang fenomena tingkat efisiensi organisasi dapat dilihat pada masing-masing indikator yang dipakai seperti pada peraga tabel 2 di atas.
1) Indikator  waktu  yang  digunakan  dalam  pelaksanaan  program  pembangunan pendidikan
Indikator  waktu  yang  digunakan  dianalisis  dengan  3  item  pertanyaan.  Hasil penelitian  berdasarkan  rata-rata  skor  Likert  berada  pada  skor  10,10  atau  masuk kategori  ’setuju’  dan  SD  1,50.  Dengan  demikian  bahwa  indikator  waktu  yang digunakan  dalam  pembangunan  pendidikan  berdasarkan  persepsi  responden  tidak memiliki  variasi  berarti.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  terdapat  kesamaan  persepsi responden  tentang  waktu  yang  dipakai,  yaitu’setuju’.  Kesimpulan  yang  diambil untuk  indikator  ini  adalah  waktu  yang  ditetapkan  untuk  pelaksanaan  program- program pembangunan pendidikan tingkat pencapaiannya berada pada taraf ’sedang’ dalam skala nilai 3 - 6 = sangat rendah, 7 - 9 = rendah, 10 - 12 = sedang dan 13 – 15 = tinggi.
2) Indikator biaya yang dipakai
Untuk  mengukur  indikator  biaya  yang  dipakai  untuk  pelaksanaan  program pendidikan  dideteksi  melalui  3  item  pernyataan.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa skor rata-rata skala  Likert sebesar 7,29 dan SD 0,97. Skor 7,29 berada pada kategori ragu-ragu’. Hasil ini memberi pengertian bahwa SD sangat kecil dan tidak memiliki  variasi.  Ini  berarti  bahwa  responden  memiliki  pola  jawaban  yang  sama bahwa  biaya  yang  digunakan  dinas  pendidikan  kabupaten  Sumenep  adalah  rendah atau ’ragu-ragu’. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa biaya yang digunakan untuk pelaksanaan program-program pendidikan kurang baik dalam skala nilai 3 - 6 = sangat rendah, 7 - 9 = rendah, 10 - 12 = sedang dan 13 – 15 = tinggi.
3) Indikator pegawai yang dipakai
Untuk  mengukur  indikator  pegawai  yang  dipakai  untuk  melayani  pendidikan  dapat dipantau  melalui  3  item    pernyataan.    Hasil    penelitian    indikator    peralatan,  skor skala Likert 10,02 atau termasuk kategori ’setuju’ dan SD 1,31. Hal ini menunjukkan bahwa variasi jawaban responden sangat kecil, lebih rendah dari angka rata-rata skor skala  Likert.  Ini  berarti  bahwa  responden  mempunyai  pola  jawaban  yang  sama bahwa  pegawai  yang  tersedia  saat  ini  sudah  memadai  atau  dengan  pernyataan ’setuju’. Kesimpulan adalah tingkat ketersediaan pegawai  yang dipakai dalam taraf ’sedang’ yaitu skala antara : skala nilai 3 - 6 = sangat rendah, 7 - 9 = rendah, 10 - 12 = sedang dan 13 – 15 = tinggi. Dengan pengertian lain bahwa pegawai yang dimiliki oleh  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Sumenep  saat  ini  sudah  memadai  dibandingkan dengan kebutuhan dalam pembangunan pendidikan.
4) Indikator Intensitas kuantitas dengan kualitas pelayanan
Indikator  intensitas  kuantitas  dengan  kualitas  pelayanan  oleh  Dinas  Pendidikan Kabupaten  Sumenep  dijaring  melalui  3  item  pernyataan.  Temuan  dalam  penelitian ini  menunjukkan  bahwa  intensitas  kuantitas  dengan  kualitas  pelayanan  yang  dapat dicapai oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep berdasarkan skala Likert berada pada skor 8,59 atau termasuk kategori ’kurang setuju’ dan SD 0,76. Data ini berarti responden  memiliki  pola  jawaban  yang  sama  bahwa  intensitas  kuantitas  dengan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep tidak bervariasi.  Artinya,  dapat  disimpulkan  bahwa  tingkat  intensitas  kuantitas  dengan kualitas  pelayanan  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Sumenep berada dalam taraf berkinerja ’rendah’, yaitu dalam skala nilai 3 - 6 = sangat rendah, 7 - 9 = rendah, 10 - 12 = sedang dan 13 – 15 = tinggi.
b. Kerjasama Tim
Salah  satu  sumber  daya  organisasi  yang  handal  adalah  adanya  kerjasama  Tim (team work) yang tangguh dan prima. Kerjasama tim harus dibangun dan dikembangkan secara  terus  menerus  sesuai  dengan  tuntutan  dan  tantangan  tugas-tugas  yang  dihadapi oleh organisasi.  Oleh karena itu, dalah satu  kinerja organisasi  yang penting  yang harus dicapai oleh organisasi adalah membangun kerjasama tim yang tangguh.
Organisasi  dapat  mencapai  kinerja  outputnya  yang  tinggi  sangat  ditentukan solidnya  kerjasama  tim  untuk  mengerjakan  pekerjaan  yang  menjadi  tanggungjawab organisasi.  Untuk  membangun  kerjasama  tim  yang  tangguh  tidak  hanya  adanya pembagian  tugas  yang  jelas  antara  masing-masing  individu  dan  besarnya  kewenangan yang dimiliki untuk mengerjakan pekerjaan. Tetapi yang lebih penting adalah sebuah tim yang  tangguh  harus  saling  percaya  antara  satu  orang  dengan  orang  lain  terhadap integritas, motivasai, nilai dan segala atribut yang dimiliki oleh anggota tim.
Di samping anggota Tim saling percaya, juga harus saling menjunjung tinggi atas segala  kelebihan  dan  kekurangan  yang  dimiliki  oleh  anggota  tim  yang  lainnya.  Saling menjunjung  tinggi  memberi  dorongan  kepada  semua  anggota  tim  untuk  loyal  dan memiliki motivasi yang tinggi untuk terlibat dalam proses kerjasama tim.
Indikator  yang  ketiga  yang  sangat  penting  tumbuhnya  kapasitas  kerjasama  tim yang tangguh adalah saling mengisi antar anggota tim. Saling mengisi, menandaskan tim tersebut  melakukan  proses  pembelajaran  (learning  process)  yang  secara  terus-menerus, terutama  dalam  melakukan  adaptasi  terhadap  perubahan  lingkungan.  Disinilah  tim melakukan  proses  pemberdayaan  anggota  timnya  dan  proses  pembangunan  tim  (team building) tumbuh dan berkembang. Pada akhirnya tak ada lagi  yang dapat memisahkan diantara mereka, mereka diikat oleh visi dan misi tim yang sama, yaitu untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara bersama-sama.
Tabel 6
Persepsi Responden tentang Tingkat Kerjasama Tim Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Indikator Kerjasama Tim n Total Skor Total Rata-rata SD Variance  Saling Percaya 49 532 10,86 1,39 1,95  Saling menjunjung tinggi 49 565 11,35 0,89 0,79  Saling mengisi 49 231 11,90 1,77 1,38
Sumber : Hasil Penelitian, 2012
Seperti  yang  diuraikan  sebelumnya  bahwa  kinerja  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Sumenep  dalam  membangun  kerjasama  tim  berada  dalam  rata-rata  skor  skala  Likert mencapai  34,29  atau  termasuk  setuju    dalam  skala  Likert  dengan  SD  2,14.  Ini  berarti bahwa  tidak  ada  variance  nilai  yang  berarti  untuk  variabel  kerjasama  tim.  Artinya responden  mempunyai  persepsi  yang  sama  tentang  kerjasama  tim,  yaitu  berada  pada kategori  setuju.  Hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  tingkat  kerjasama  tim  di  Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep berada dalam taraf ’sedang’, dalam skala nilai 9 - 17 = sangat  rendah,  18  -  25  =  rendah,  26-34  =  sedang,  dan  35  –  45  =  tinggi.  Artinya kerjasama  tim  yang  dibangun  atau  diciptakan  oleh  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Sumenep  dalam  melaksanakan  misi  organisasi  baik,  kerjasama  tim  yang  ada  belum dapat  menjadi  menjadi  sumber  daya  organisasi  yang  efektif  dalam  pencapaian  tujuan organisasi.
Kerjasama tim yang ada hanya sebatas kerjasama yang secara jelas diatur selalui uraian  tugas.  Jadi,  sebenarnya  belum  ada  terbentuk  kerjasama  tim  yang  kompak  yang bukan didasarkan hubungan atasan dan bawahan.
1) Indikator saling percaya
Indikator saling percaya semua unsur organisasi seperti yang diperagakan pada tabel 4  dijaring  melalui  3  item  pernyataan.  Berdasarkan  hasil  penelitian  untuk  indikator saling  percaya  antara  anggota  tim  dalam  organisasi  berada  dalam  skor  10,86  skala Likert  atau  termasuk  kategori  setuju’  dan  SD  relatif  kecil,  yaitu  hanya  1,39. Simpulan  dalam  penelitian  ini  adalah  tingkat  saling  percaya  antara  semua  unsur
dalam  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Sumenep  berada  dalam  taraf  ’sedang’  dalam skala  nilai  3  -  6  =  sangat  rendah,  7  -  9  =  rendah,  10  -  12  =  sedang  dan  13  –  15  = tinggi.  Saling  percaya  antara  sesama  anggota  organisasi/tim  dalam  hal  tugas  yang diberikan dan tanggungjawab yang diemban oleh masing-masing anggota tim.
2) Indikator saling menjunjung Demikian  pula  untuk  indikator  saling  menjunjung  tinggi,  dideteksi  melalui  3  item pernyataan.  Berdasarkan  kriteria  tersebut  maka  dapat  diketahui  menurut  hasil penelitian untuk indikator saling menjunjung tinggi  antara semua unsur dan lapisan dalam  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Sumenep  berada  dalam  skor  11,35  atau termasuk  kategori  ’setuju’  dan  SD  0,89  lebih  rendah  nilai  variance  daripada  skor rata-rata. Kesimpulan untuk indikator adalah saling menjunjung tinggi antara semua unsur  dan  lapisan  dalam  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Sumenep  ini  berada  dalam taraf yang masih ’sedang’ yaitu Skala Nilai 3 - 6 = sangat rendah, 7 - 9 = rendah, 10
- 12 = sedang dan 13 – 15 = tinggi.
3) Indikator saling mengisi Hal  serupa  pengukuran  indikator  saling  mengisi  dilakukan  melalui  3  item pernyataan,  seperti  pula  pada  indikator  saling  percaya,  maka  berdasarkan  hasil penelitian  seperti  yang  diperagakan  pada  tabel  4  di  atas  menunjukkan  skor  11,90 atau termasuk kategori ’setuju’ dan SD 1,38 dengan kesimpulan bahwa tingkat saling mengisi  dan  menerima  antara  semua  unsur  dalam  dinas  ini  berada  dalam  taraf ’sedang’ dalam Skala Nilai 3 - 6 = sangat rendah, 7 - 9 = rendah, 10 - 12 = sedang dan 13 – 15 = tinggi. Kinerja tim dalam hal saling mengisi antar sesama anggota tim ini  terutama  dalam  hal  saling  mengajarkan  atas  hal-hal  baru  yang  belum  pernah diperoleh  oleh  anggota  tim  lainnya,  memberi  saran  dan  dukungan  atas  kekurangan anggota tim lainnya.
Kondisi  ini  cukup  memenuhi  syarat  untuk  menciptakan  kerjasama  tim  yang  prima karena  antara  pegawai/pekerja,  pimpinan  dan  bawahan  masih  cukup  transparan, saling  percaya  dan  saling  menghargai  atas  segala  kelebihan  dan  kekurangan  yang dimiliki.  Pendapat  responden  tentang  tingkat  kepercayaan  dan  rasa  saling menjunjung tinggi ini disebabkan : (1) ada sebagian pegawai mendapat tempat yang ’basah’, padahal pekerjaan yang dilakukan bukan pekerjaan pokok hanya pekerjaan penunjang;  (2)  belum  seimbang  pengabdian  dengan  imbalan  yang  diterima pegawai/pekerja sehingga keterlibatan secara total pegawai atas pekerjaannya masih rendah; (3) perlakukan/kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep atas pekerja yang rajin, pintar dan yang mempunyai kemampuan sama saja; dan (4) tidak adanya penilaian kinerja yang jelas tingkat keberhasilan seorang pegawai dalam melakukan pekerjaannya, baik dalam tim/seksi/bagian maupun secara pribadi.
Fenomena  yang  dapat  dijelaskan  tentang  rendahnya  kinerja  Dinas  Pendidikan Kabupaten Sumenep dalam membangun kerjasama tim adalah pola kerjasama  yang terjalin  cenderung  berdasarkan  pendekatan  kewenangan  dan  kekuasaan,  dimana hubungan  kerjasama  antara  pegawai  didasarkan  atas  pembagian  tugas  yang  secara hirarkial sangat kaku dengan batasan tugas pokok dan fungsi yang telah ada. Prinsip ini  dikenal  dalam  Tipe  Ideal  Birokrasi  Weber,  dimana  salah  satu  Prinsip  ideal birokrasi  adalah  adanya  hubungan  hirarkial-struktural  dalam  jaringan  kerjasama. Pola  dan  pendekatan  Birokrasi  Weberian  seperti  ini  tak  mampu  memciptakan kerjasama  tim  yang  prima,  kerjasama  tim  yang  tangguh  dan  prima  hanya  dapat dilakukan  atas  dasar  asas  kesamaan  dan  kesederajatan,  saling  percaya,  saling menjunjung  tinggi  dan  saling  mengisi  antara  satu  dengan  lainnya  sehingga  semua anggota  organisasi  ’tidak  merasa’  diperintah  dan  ’tidak  merasa’  ada  yang memerintah.

## c. Hubungan Kerja antara Pimpinan dengan Bawahan
Dalam  organisasi  birokrasi  modern  pola  hubungan  kerja  pimpinan  dengan bawahan  sangat  menentukan  efektivitas  dan  efisiensi  organisasi.  Hubungan  kerja  yang terjalin  dengan  baik  dan  harmonis  dapat  memungkin  pimpinan  dan  bersama  bawahan untuk  mendayagunakan  sumber  daya  secara  optimal,  dapat  menciptakan  koordinasi, singkronisasi, simplikasi proses kegiatan organisasi secara efisien dan efektif.
Tabel 7
Persepsi Responden tentang Tingkat Hubungan Kerja Antara Pimpinan dan Bawahan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep
Indikator Hubungan Kerja n Total Skor Total Rata-rata SD Variance  Dukungan 49 561 11,45 0,89 0,79  Pemberdayaan 49 480 9,80 0,91 0,83  Partisipasi 49 486 9,92 1,03 1,07  Tanggung Jawab 49 480 9,80 1,08 1,66
Sumber : Hasil Penelitian, 2012
Hasil  penelitian  tentang  tingkat  kinerja  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Sumenep dalam  menciptakan  hubugan  kerja  antara  Pimpinan  dan  Bawahan  seperti  yang  telah diuraikan  sebelumnya  berada  dalam  rata-rata  skor  skala  Likert  mencapai  rata-rata  skor 40,96.  Skor  ini  menurut  hasil  penelitian  berada  pada  kategori  ’sangat  setuju’  dan  SD 2,10. Ini berarti bahwa variance nilai untuk variabel ini sangat rendah, masih lebih kecil di  bawah  angka  rata-rata  skor  skala  Likert.  Indikasi  ini  memberi  pengertian  bahwa terdapat kecenderungan yang sama menurut persepsi responden tentang hubungan kerja antara  pimpinan  dengan  bawahan  pada  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Sumenep,  yaitu cenderung  setuju.  Kesimpulan  yang  dapat  diambil  adalah  bahwa  tingkat  kinerja  Dinas Pendidikan  Kabupaten  Sumenep  dalam  menciptakan  hubungan  kerja  antara  pimpinan dengan  bawahan  bertaraf  ’sedang’  dengan  skala,  12  -  23  =  rendah  sekali,  24  -  35  = rendah, 36 - 47 = sedang, dan 48 – 60 = tinggi.
Untuk menjelaskan fenomena hubungan kerja antara pimpinan dengan bawahan diuraikan melalui indikator penelitian berikut ini.
1) Indikator dukungan
Guna  menjelaskan  tentang  indikator  dukungan  bawahan  terhadap  atasan  dijaring melalui  3  item  pernyataan.  Berdasarkan  peraga  tabel  4  di  atas  dapat  diketahui  skor rata-rata  skala  Likert  untuk  indikator  dukungan  bawahan  terhadap  pimpinan  adalah 11,45,  atau  termasuk  kategori  ’setuju’,  dengan  SD  lebih  kecil  dari  angka  rata-rata yaitu  0,89.  Ini  berarti  responden  memiliki  persepsi  yang  sama  tentang  dukungan terhadap  pimpinan  yaitu  cenderung  ’sedang’.  Skala  dalam  menarik  kesimpulan berdasarkan indikator ini adalah : Skala Nilai  3 - 6 = sangat rendah, 7 - 9 = rendah, 10  -  12  =  sedang  dan  13  –  15  =  tinggi.  Dengan  demikian  kesimpulan  yang  dapat diambil  adalah  tingkat  dukungan  terhadap  pimpinan  berada  dalam  taraf  ’sedang’. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  responden  bawahan,  memberikan  keterangan bahwa dukungan terhadap pimpinan terutama dalam menyelesaikan tugas diberikan, patuh  dan  taat  terhadap  perintah  dan  selalu  mengikuti  garis  kebijakan  yang ditetapkan oleh pimpinan karena pimpinan memiliki kewenangan untuk memerintah dan menjatuhkan sanksi atas bawahannya.
2) Pemberdayaan
Indikator  pemberdayaan,  dimana  skor  rata-rata  skal  Likert  berada  pada  skor  9,80 yang dijaring melalui 3 item pernyataan. Skor 9,80 ini berada pada kategori ’setuju’ dengan  kesimpulan  adalah  pemberdayaan  bawahan  oleh  pimpinan  berada  dalam
taraf ’baik’ kala Nilai 3 - 6 = sangat rendah, 7 - 9 = rendah, 10 - 12 = sedang dan 13 –  15  =  tinggi.  Hasil  wawancara  dengan  responden  pimpinan  adalah,  wujud  dari pemberdayaan bawahan adalah (1) memberi telaahan atas tugas pokok dan fungsinya dalam  batas-batas  kewenangan  yang  dimilikinya;  (2)  mendorong  untuk  bekerja keras;  (3)  mendorong  untuk  mengembangkan  diri  dalam  rangka  meningkatkan kemampuan dan kinerjanya.
3) Indikator partisipasi Untuk  menjelaskan  indikator  partisipasi  bawahan  dijaring  melalui  3  pernyataan.
Seperti hasil penelitian yang diperagakan pada tabel 5 menunjukkan bahwa rata-rata skor  skala  Likert  untuk  indikator  partisipasi  menunjukkan  skor  9,92  atau  termasuk kategori  ’setuju’  dan  SD  1,03  atau  variance  lebih  rendah  daripada  angka  rata-rata skor  skala  Likert.  Kesimpulannya  adalah  bahwa  tingkat  pertisipasi  bawahan  dalam melaksanakan perintah pimpinan berada dalam taraf ’sedang’ yaitu dalam kala Nilai 3 - 6 = sangat rendah, 7 - 9 = rendah, 10 - 12 = sedang dan 13 – 15 = tinggi. Bentuk partisipasi bawahan ini adalah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan garis  perintah,  mendukung  atas  setiap  kebijakan  pimpinan  dan  menjalankan  taat terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku yang diperintahkan oleh pimpinan.
4) Indikator tanggung jawab Untuk  menjelaskan  tentang  indikator  tanggung  jawab  bawahan  atas  tugas  yang dilimpahkan oleh pimpinan dilakukan melalui 3 item pernyataan. Berdasarkan hasil penelitian rata-rata total  skor untuk  indikator tanggung jawab  adalah 9,80 termasuk kategori  ’setuju’,  SD  1,08  atau  lebih  rendah  variance  terhadap  skor  rata-rata  skala Likert.  Untuk  menarik  kesimpulan  mengenai  tingkat  tanggung  jawab  bawahan menggunakan kala Nilai 3 - 6 = sangat rendah, 7 - 9 = rendah, 10 - 12 = sedang dan 13  –  15  =  tinggi.  Dengan  demikian  tanggung  jawab  bawahan  dalam  melaksanakan tugas  yang  diberikan  oleh  pimpinan  berada  dalam  taraf  ’sedang’.  Artinya  pegawai memilih tanggung jawab yang tinggi atas tugas yang diberikan oleh pimpinannya. Walaupun  hubungan  kerja  antara  pimpinan  dan  bawahan  berada  dalam  taraf  yang ’baik’  atau  dengan  perkataan  lain  tingkat  kinerja  hubungan  pimpinan  dengan bawahan  berada  dalam  kategori  baik,  akan  tetapi  dalam  penelitian  ini  tidak mempunyai  hubungan  erat  dengan  tingkat  keterlibatan,  partisipasi,  rasa kebertanggung jawaban jajaran dinas ini terhadap pencapaian tugas pokok dan fungsi dinas, khususnya pada pelaksanaan kegiatan operasional.
Hubungan  kerja  antara  pimpinan  dengan  bawahan  dapat  dijelaskan  pula  oleh informasi  menurut  informan,  bahwa  semua  pegawai/staf  Dinas  Pendidikan Kabupaten  Sumenep  harus  tunduk  dan  taat  segala  perintah  pimpinan  karena pimpinan  memiliki  wewenan  untuk  memerintah,  mengelola  sumber  daya  dinas, mengawasi atas semua tingkah laku bawahan. Keberhasilan Dinas ini melaksanakan fungsi  dan  tugas  pokoknya  sangat  tergantung  dari  pimpinan.  Oleh  karena  itu  pula apabila  tugas  pokok  dan  fungsi  dinas  tercapai  dengan  efisien,  efektif,  dapat memuaskan  pegawai  maupun  masyarakat  maka  orang  yang  pertama  merasa  sukses adalah pimpinan.
Dengan demikian kesimpulan penting yang dapat dikemukakan dari hasil penelitian berdasarkan  wawancara  respondendan  informan  tentang  variabel  hubungan  kerja antara pimpinan dan bawahan dalam organisasi birokrasi adalah (1) hubungan yang terjalin  didasarkan  atas  hubungan  hirarkial,  bukan  atas  dasar  kerjasama  tim;  (2) pemberdayaan  bawahan  oleh  pimpinan  dalam  konteks  hirarkis,  yaitu  berdasarkan kekuasaan  yang  dimiliki  oleh  atasan;  (3)  dukungan  yang  diberikan  oleh  bawahan kepada  pimpinan  atas  dasar  bahwa  pimpinan  memliki  kewenangan  untuk memerintah  dan  bawahan  wajib  memberi  dukungan  dan  harus  loyal  atas  setiap perintah atasan; (4) partisipasi bawahan didasarkan atas perintah dan ketentuan yang ditetapkan oleh pimpinan.
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Kinerja Birokrasi Pemerintah Kasus pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep
Seperti  yang  telah  dijelaskan  pada  bab  sebelumnya  bahwa  kinerja  birokrasi  Dinas Pendidikan  Kabupaten  Sumenep  merupakan  aktivitas  dari  seorang  pegawai  Dinas Pendidikan  Kabupaten  Sumenep  setelah  menerapkan  semua  persyaratan  atau  tugas  sesuai dengan  kompetensinya.  Adapun  hal-hal  yang  dinilai  dalam  penelitian  ini  untuk  mengukur kinerja  birokrasi  pada  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Sumenep  adalah  meliputi,  efesiensi organisasi, kepuasan kerja, kerjasama tim, dan hubungan antara pimpinan dengan bawahan.
a. Faktor  Pendukung  Kinerja  Birokrasi  Pemerintah  pada  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Sumenep
Berdasarkan  hasil  observasi  dan  wawancara  terhadap  responden,  ditemukan  berbagai faktor pendukung dan penghambat dalam upaya peningkatkan kinerja birokrasi di Dinas Pendidikan  Kabupaten  Sumenep.  Faktor-faktor  ini  dapat  terjadi  baik  secara  internal maupun  eksternal  organisasi.  Faktor  internal  meliputi  unsur-unsur  yang  terdapat  dalam tubuh  organisasi,  yakni  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Sumenep.  Kemudian  faktor eksternal aspek yang bersumber dari luar Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, seperti pemerintah, instansi yang relevan dan masyarakat.
Dalam hal efesiensi organisasi, terdapat faktor pendukung dan penghambat. Berdasarkan hasil  wawancara  ditemukan  faktor-faktor  tersebut.  Faktor  pendukung  efesiensi organisasai meliputi ; (1) adanya kesadaran dari pegawai dalam menjalankan peran dan fungsinya  dengan  waktu  yang  sebaik-baiknya,  (2)  penggunaan  anggaran  yang  sesuai dengan  kebutuhan  pembangunan  pendidikan  cukup  tepat  sasaran,  (3)  penggunaan pegawai  dalam job  description yang  tepat  dan  profesional  dikembangkan  dalam  dinas,
(4)  keterpaduan  antara  jumlah  program  dengan  kualitas  yang  diinginkan.  Selain  faktor tersebut,  indikator  lain  yang  dapat  diukur  dari  faktor  pendukung  adalah;  (1)  dukungan dan  kerjasama  dari  pegawai  yang  cukup  solid,  (2)  hubungan  baik  vertikal  maupun horizontal berjalan baik dalam tubuh organisasi sehingga tercipta suasana harmonis, (3) pembagian kerja yang cukup profesional, (4) dukungan pemerintah Kabupaten Sumenep yang baik, (5) partisipasi masyarakat yang cukup baik.
b. Faktor  Penghambat  Kinerja  Birokrasi  Pemerintah  pada  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Sumenep Apabila  dikonfirmasi  dengan  data  hasil  wawancara  dengan  informan  dapat  diketahui bahwa  tingkat  kinerja  birokrasi  mendapat  hambatan  utamanya:  (1)  alokasi  anggaran untuk  pengembangan  pegawai  relatif  rendah;  (2)  kurangnya  inisiatif  dari  dinas  untuk menyusun  program  pengembangan  pegawai;  (3)  pola  pengembangan  pegawai  saat  ini masih sangat sentralistik; (4) inisiatif pegawai untuk mengembangkan diri masih rendah; (5) jangkauan wilayah kerja dinas yang luas dibandingkan dengan jumlah pegawai yang dimiliki, sehingga mempersulit pengontrolan di wilayah-wilayah terpencil. Kemudian faktor penghambat ditemukan berdasarkan hasil wawancara adalah (1) sangat padatnya program pendidikan yang kadang kala tumpang tindih sehingga sangat menyita waktu  dan  perhatian  pegawai.  Intensitas  pekerjaan  yang  tinggi  tentunya  berpengaruh pada  kualitas  kinerjanya,  (2)  anggaran  yang  diberikan  dari  pemerintah  daerah  masih minim  dibanding  dengan  kebutuhan  pendidikan  yang  sebenarnya,  (3)  jumlah  pegawai yang relatif sedikit dibanding kebutuhan kerja, sehingga mempengaruhi efesiensi kerja, utamanya dalam mengejar kualitas kerja.
Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Sumenep  melalui  kebijakan  pimpinan  mengeluarkan serangkankain  kebijakan  dalam  rangka  meningkatkan  faktor  pendukung  efesiensi  dan berusaha mengeliminir faktor penghambat tersebut. Usaha yang dilakukan meliputi; (1) melakukan  koordinasi  setiap  elemen  dalam  birokrasi,  (2)  mengusahakan  membangian anggaran  dalam  setiap  program  secara  profesional,  (3)  mengadakan  studi  mendalam
tentang  program-program  apa  saja  yang  dapat  dilakukan  dalam  upaya  meningkatkan pembangunan  pendidikan,  dan  (4)  mengusahakan  kerjasama  dari  instansi  lain  yang relevan dengan program pendidikan.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini,  dapat  disimpulkan  beberapa  hal  mengenai  Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep berdasarkan pendekatan proses.
1. Tingkat Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep dalam melaksanakan fungsi berada dalam taraf berkinerja sedang.
2. Efisiensi  organisasi  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Sumenep  dalam  mencapai  fungsi pengelolaan  pendidikan  berada  dalam  taraf    baik.  Dilihat  dari  indikator  waktu  yang digunakan  dalam  pelaksanaan  pelayanan  dalam  bidang  pendidikan.  Dilihat  dari  indikator biaya  yang  dipakai  yang  tergolong  masih  rendah  dibanding  dengan  kebutuhan  yang  ada. Demikian  pula  pegawai  yang  dipakai  untuk  pelaksanaan  pelayanan  pembangunan pendidikan kurang memadai dibandingkan dengan kebutuhan yang diperlukan.
3. Kinerja  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Sumenep  dalam  membangun  kerjasama  tim  yang prima  untuk  melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsi  dinas  terbentuk  berdasarkan  atas  dasar saling  percaya,  saling  menjunjung  tinggi  dan  saling  mengisi  diantara  semua  unsur  dan lapisan  dinas.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  hasil  penelitian  yang  menunjukkan  kerjasama  tim yang  diciptakan  oleh  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Sumenep  berada  dalam  taraf  sedang. Proses  kerjasama  yang  terjadi  dalam  menciptakan  kerjasama  tim  bersifat  berdasarkan pendekatan  kewenangan  yang  tertulis  dan  secara  psikologis  pegawai  terikat  dalam  satu kerjasama tim (teamwork) yang utuh.
4. Kinerja  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Sumenep  dalam  menciptakan  hubungan  kerja  antara pimpinan  dengan  bawahan  berada  dalam  taraf  tinggi,  yaitu  melalui  dukungan, pemberdayaan,  partisipasi  dan  tanggung  jawab  dalam  batasan  kewenangan  yang  dimiliki. Hubungan yang terjalin diidasarkan atas kekuasaan sehingga bawahan harus tunduk kepada kewenangan  yang  dimiliki  oleh  pimpinan  untuk  melakukan  perintah  dan  mengambil keputusan serta memberi sanksi.
5. Faktor  pendukung  kinerja  organisasi  adalah  antara  lain;  (1)  dukungan  dan  kerjasama  dari pegawai  yang  cukup  solid,  (2)  hubungan  baik  vertikal  maupun  horizontal  berjalan  baik dalam tubuh organisasi sehingga tercipta suasana harmonis, (3) pembagian kerja yang cukup profesional,  (4)  dukungan  pemerintah  Kabupaten  Sumenep  yang  baik,  (5)  partisipasi masyarakat  yang cukup  baik.  Kinerja birokrasi  mendapat  hambatan utamanya  :  (1)  alokasi anggaran  untuk  pengembangan  pegawai  relatif  rendah;  (2)  kurangnya  inisiatif  dari  dinas untuk menyusun program pengembangan pegawai; (3) pola pengembangan pegawai saat ini masih sangat sentralistik; (4) inisiatif pegawai untuk mengembangkan diri masih rendah; (5) jangkauan  wilayah  kerja  dinas  yang  luas  dibandingkan  dengan  jumlah  pegawai  yang dimiliki, sehingga mempersulit pengontrolan di wilayah-wilayah terpencil.

## E. Daftar Pustaka
Abdullah,  Syukur,  M., Aspek  Kepemimpinan  Dalam  Birokrasi  (Pengembangan  Kemampuan Administrasi Dalam Menunjang Pembangunan Nasional, Persadi, Ujung Pandang, 1984. Frederickson, H., George, Administrasi Negara Baru, LP3ES, Jakarta, 1984.
Fisipol  UGM, Peranan  Bappeda  Dalam  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  di  Indonesia , 1991
Gaspersz,  Vincent, Manajemen  Kualitas  (Penerapan  Konsep-konsep  Kualitas  Dalam Manajemen Bisnis Total), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997. Gibson, dkk. , Organisasi: Perilaku, Struktu dan  Proses, Binarupa Aksara, Jilid  I  &  II, Jakarta, 1996.
Haselbein,  Frances,  Marshall  Goldsmith,  Ricard  Beckhard, The  Organization  of  The  Future (Organisasi MAsa Depan) , PT Elex Media Komputindi, Jakarta, 1997.
Henry,  Nicholas, Administrasi  Negara  dan  Masalah-masalah  Publik, Rajawali  Press,  Jakarta 1995.
Kartaningsih,  Elis, Gagasan  Penilaian  Kinerja  Pelayanan  Umum:Institusi  Mekanisme  dan Instrumen Penilaian, Jurnal Wacana Kinerja, No. 4 Thn 1, LAN Jawa Barat, 1999. Korten, Frances, F., Robert Y., Siy, Jr., 1998, Transforming a Bureaucracy (the Experience of the Philipine National Irrigation Administration), Ateneo De Manila University Press. Kristiadi,  J.B, Persfektif  Administrassi  Publik  Menghadapi  Tantangan  Abad  21, Jurnal Administrasi dan Pembangunan, Edisi, Khusus, Volume I No. 2, 1997.
___________, Administrasi/Manajemen Pembangunan, LAN, Jakarta, 1994.
LAN Perwakilan Jawa Barat, 1998, Pelayanan Kebersihan Kota ( Hasil Penelitian).
Lubis,  Hari,  S.B,  Martini  Huseini, Teori  Organisasi  )suatu  Pendekatan  Makro), PusatAntar Universitas Ilmu-ilmu Sosial – UI.
M.,  M,  Tahir, Suatu  Analisis  tentang  Faktor-faktor  yang  Berpengaruh  terhadap  Kepuasan Kerja Pegawai pada Kantor Kopertis Wilayah IX,Tesis S2 Unhas, Ujung Pandang, 1997. Makmur H, M.Si, Filsafat Administrasi , Bumi Aksara, Jakarta, Februari 2006 Mallo,  Manase,  Sri  Trisnoningtias, Metode  Penelitian  Masyarakat, Pusat  Antar  Universitas Ilmu-ilmu Sosial – Universitas Indonesia.
Muhammad  Arif  Tiro, Instrumen  Penelitian  Sosial-Keagamaan ,  Andira  Publisher,  Makassar, Januari 2005
Muhammad  Arif  Tiro, Metode  Penelitia  Sosial-Keagamaan ,  Andira  Publisher,  Makassar, Januari 2005
Muhammad Arif Tiro, Masalah dan Hipotesis Penelitian Sosial-Keagamaan , Andira Publisher, Makassar, Mei 2005
Murtir Jeddawi, Hukum Pemerintahan Daerah , UII Pres Yogyakarta, Watampone, 2006 Mustopadidjaja,  AR  &  Bintoro,  Tjokroamodjojo, Administrasi  Negara,  Demokrasi  dan Masyarakat Madani, LAN, Jakarta, 1999.
__________, Format  Pemerintahan  Menghadapi  Abad  21, Jurnal,  Administrasi  & Pembangunan, Edisi Khusus, Vol. I No. 2, LP3ES, Jakarta, 1997.
Nazir, Moh., Metode Penelitian , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985. Nisjar,  Karhi,  S., Beberapa  Catatan  Tentang  Good  Governance, Jurnal  Administrasi  & Pembangunan, Edisi Khusus, Vol. I, No. 2, LP3ES, Jakarta 1997.
PERSADI, Pembangunan Administrasi di Indonesia, Jakarta, 1985. Prawirosentono,  Suyadi, Kebijaksanaan  Kinerja  Karyawan  (Kiat  Membangun  Organisasi Kompetitif Menjalang Perdagangan Bebas Dunia), BPFE, Yogyakarta, 1999. Quigley,  V.,  Joseph, Vision  (How  Leaders  Develop  It,  Share  It,  and  Sustain  It,  Quigley  and Associates, Inc, New York, 1993. Rasyid, Ryaas, Pembangunan Pemerintahan Indonesia Memasuki Abad 21, Jurnal Adminsitrasi & Pembangunan, Edisi Khusus, Vol. I, No. 2, LP3ES, Jakarta, 1997.
Osborne,  David,  Ted,  Gaebler, Mewirausahakan  Birokrasi:  Mentransformasikan  Semangat Wirausaha ke Dalam Sektor Publik, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1992. Osborne, David and Plastrik, Peter, Banishing Bureaucracy (The Five Strategic For Reinventing Government) Eddision Wesley Publishing Company, Inc., 1998. Williams,  S.,  Richard, Performance  Management:  Perspectives  on  Employee  Performance, International Thomson Business Press, London, 1998.