Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan & Ekonomi
Journal Hompage: http://jurnal.stkipbima.ac.id/index.php/PK/index

## PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA MELALUI IMPLEMENTASI PROGRAM ALOKASI DANA DESA

## Burhanuddin
Dosen Pendidikan Ekonomi STKIP Bima
burhan.bima1969@gmail.com Info Artikel Abstrak Keywords: Partisipasi, Masyarakat, Pemberdayaan, dan Alokasi Dana Desa Anggaran  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  diprioritaskan  untuk  bidang  kegiatan penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  pembinaan  kemasyarakatan  dan pemberdayaan  masyarakat.  Sedangkan  Anggaran  Dana  Desa  (DD) diprioritaskan untuk bidang kegiatan pembangunan desa seperti pembangunan  Penampungan  Air  Hujan  (PAH).  Tujuan  penelitian  ini  adalah untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa melalui implementasi  program  Alokasi  Dana  Desa  Desa.  Jenis  penelitian  adalah penelitian  deskriptif  analitis  pendekatan  kualitatif  untuk  memberikan gambaran atau penjelasan tentang persepsi dan partisipasi  masyarakat dalam implementasi  Program  ADD  di  Desa  Sampungu  Kecamatan  Soromandi Kabupaten Bima. Sumber data primen dalam penelitian adalah Kepala Desa,
Badan Pemusyawarat Desa (BPD) dan tokoh masyarakat sebanyak 25 orang. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara dokumentasi. Data dianalisis menggunakan  teknik analisis statistik deskriptif dengan skala likert  yang  didukung  dengan  data  hasil  wawancara  dan  dokumentasi. Kesimpulan  penelitian  bahwa:  (1)  Persepsi  masyarakat  terkait  implementasi kebijakan  program  Alokasi  Dana  Desa  dalam  upaya  pemberdayaan masyarakat  di  Desa  Sampungu  Kecamatan  Soromandi  Kabupaten  Bima secara  umum  yaitu  sudah  baik.  (2)  Partisipasi  masyarakat  dalam  proses perencanaan dan pelaksanaan implementasi kebijakan program Alokasi Dana Desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Sampungu Kecamatan Soromandi  Kabupaten  Bima  masih  perlu  ditingkatkan  lagi.  Hal  ini  terlihat pada proses perencanaan, masyarakat yang hadir hanya sedikit ditambah lagi pemahaman  yang  masih  perlu  diitingkatkan  paham  tentang  perencanaan sehingga  tidak  ada  aspirasi  yang  disampaikan.  (3)  Proses  pelaksanaan, partisipasi  masyarakat  perlu  dioptimalkan  lagi.  Oleh  karena  itu  diharapkan dalam  pembangunan  desa  agar  meningkatkan  lagi  partisipasi  masyarakat mulai tahapa perencnaan, pelaksanaan dan pemanfaatan hasil ADD.

## PENDAHULUAN
Pada  hakekatnya  tujuan  pembangunan  suatu  negara  dilaksanakan  adalah  untuk mensejahterakan  masyarakat,  demikian  halnya  dengan  Negara  Indonesia.  Dalam Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945  dinyatakan  bahwa  tujuan  Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah melindugi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan  ketertiban  dunia.  Untuk  mewujudkan  tujuan  tersebut  dilaksanakan
pembangunan  nasional,  yaitu  pembangunan  manusia  Indonesia  seutuhnya  dan pembangunan masyarakatseluruhnya.
Di  era  otonomi  sekarang  ini,  pembangunan  kini  telah  dimulai  dari  level pemerintahan  terendah,  yakni  desa.  Pembangunan  desa  perlu  menjadi  prioritas mengingat  desa  memiliki  karakteristik  permasalahan  yang  selalu  membelit  desa  dan cenderung telah menjadi stigma bagi desa, misalnya: Pertama, Desa memiliki APBDesa yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula.  Kedua,  kesejahteraan  masyarakat  desa  rendah  sehingga  susah  bagi  Desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang tinggi. Ketiga, masalah itu diikuti oleh rendahnya  dana  operasional  Desa  untuk  menjalankan  pelayanan.  Keempat,  Tidak  kalah penting  bahwa  banyak  program  pembangunan  masuk  ke  desa,  tetapi  hanya  sebagian kecil yang melibatkan masyarakat (Bambang, Hudayana, 2005) dalam Jusman(2016).
Selanjutnya,  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  6  tentang  Desa  merupakan  babak baru  dalam  tata  pemerintahan  yang  memberikan  kewenangan  dankepercayaan  lebih besar  pada  pemerintahan  desa  untuk  melaksanakan  pembangunan.Selain  itu,  UUDesa sekaligus  merupakan penegasan bahwa desa memiliki  hak asal  usul dan hak tradisional dalam  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat.UUDesa  membawa misi utama bahwa negara wajib melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju,  mandiri  dan  demokratis  sehingga  dapat  menciptakan  landasan  yang  kuat  dalam melaksanakan pemerintahan.
Menurut  Paul  H.  Landis  dalam  (Syachbrani,  2012)  desa  adalah  suatu Wilayahyang jumlah penduduknya kurang dari  2.500 jiwa dengan  ciri  –ciri :  pergaulan hidup  yang  saling  kenal-mengenal  antar  penduduk;  pertalian  perasaan  yang  sama tentangsuatu kesukaan dan kebiasaan;kegiatan ekonomi yang pada umumnya agraris dan masih dipengaruhi oleh alam sekitar,seperti iklim dan keadaan serta kekayaan alam.
Menurut  Soetardjo  dalam  Thomas  (2013)  desa  dapat  dipahami  sebagai  suatu daerah  kesatuanhukum  dimana  bertempattinggal  di  suatu  masyarakat  yang  berkuasa (memiliki  wewenang)  mengadakan  pemerintahan  sendiri.  Pengertian  ini  menekankan adanya  otonomi  untukmembangun  tata  kehidupan  desa  bagi  kepentingan  penduduk. Dalam  pengertian  ini  terdapat  kesan  yang  kuat.  Bahwa  kepentingan  dan  kebutuhan masyarakat desa hanya dapat diketahui dan disediakan oleh masyarakat desa dan bukan pihak luar.
Melalui Alokasi Dana Desa, diharapkan desa akan mampu Dalam merealisasikan tujuan  pembangunan  desa  tersebut,  maka  berbagai  rencana  dan  program-program pembangunan telah dibuat dan diimplementasikan di desa, salah satunya ialah kebijakan Alokasi  Dana  Desa.  Dalam  UU  No.  6  tentang  Desa  Pasal  96  menyebutkan  bahwa pemerintah  daerah  kabupaten/kota  mengalokasikan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD  ))  dalam APBD  kabupaten/kota  setiap  tahun  anggaran.  ADD  yang  berasal  dari  APBD Kabupaten/Kota tersebut  bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah  yang  diterima  oleh  Kabupaten/Kota  untuk  Desa  paling  sedikit  10  %  (sepuluh
persen) setelah dikurangi belanja pegawai.
Alokasi Dana Desa (ADD) yang ada selanjutnya di kelolah oleh pemerintah desa dengan  ketentuaan  penggunaan  sesuai  dengan  PP  No.72  tahun  2005  tentang  desa  yang kemudian di atur lebih detail dalam Permendagri No.37 tahun 2007 di jelaskan mengenai tujuan  Alokasi  Dana  Desa  (  ADD  ),  tata  cara  perhitungan  besaran  anggaran  per  desa, mekanisme  penyaluran,  penggunaan  dana  sampai  dengan  pertanggung  jawabannya. Selanjutnya dengan ditetapkan UU Desa, prinsip pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) semakin diperkuat melalaui PP No. 43 Tahun 2014 tentang dana desa, diatur mekanisme pelaksanaan Alokasi Dana Desa ( ADD ) dan juga pengalokasiannya.
Persepsi  dan  partisipasi  masyarakat  merupakan  modal  utama  dalam  upaya mencapai sasaran program pemerintah diseluruh wilayah Republik Indonesia.Keberhasilan  dalam  pencapaian  sasaran  pelaksanaan  program  pembangunan bukan  semata-mata  didasarkan  pada  kemampuan  aparatur  pemerintah,  tetapi  juga berkaitan  dengan  upaya  mewujudkan  kemampuan  dan  keamanan  masyarakat  untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan. Adanya partisipasi masyarakat akan  mampu  mengimbangi  keterbatasan  biaya  dan  kemampuan  pemerintah  dalam pencapaian pelaksanaan program pembangunan tersebut.
Anggaran  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  diprioritaskan  untuk  bidang  kegiatan penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  pembinaan  kemasyarakatan  dan  pemberdayaan masyarakat. Sedangkan Anggaran Dana Desa (DD) diprioritaskan untuk bidang kegiatan pembangunan  desa  seperti  pembangunan  penampungan  air  hujan(PAH).Akan  tetapi, realitas  yang  terjadi  di  Desa  Sampungu  sebagai  salah  satu  desa  yang  mempunyai APBDes.Melalui  Alokasi  Dana  Desa  (  ADD  ),  yang  seharusnya  diharapkan  mampu menyelenggarakan  otonominya  agar  dapat  tumbuh  dan  berkembang  mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri namun menunjukan hasil yang sebaliknya.Berdasarkan informasi  awal  penulis  lakukan,  ditemukan  bahwa  kesadaran  masyarakat  Desa Sampungu  untuk  berpartisipasi  dalam  kegiatan  pembangunan  di  desa  masih sangatrendah. Indikasi hal ini terlihat dalam implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD)  mulai  dari  proses  perencanaan  hingga  pelaksanaan  kegiatan  yang  hampir seluruhnya  dikerjakan    olehpemerintah  desa  secara  sepihak.  Masyarakat  desa  yang harusnya  bertindak  sebagai  penentu  arah  pembangunan  desa  cenderung  hanya  menjadi penonton  dalam  setiap  pembangunan  di  desa.Selain  itu  masih  ada  kendala  yang  perlu mendapat  perhatian  pemerintah,  seperti  kurangnya  pemahaman  serta  kepedulian masyarakat  terhadap  pembangunan  desa.  Hal  ini  tentunya  disebakanoleh  berbagai  hal, salah  satunya  terkait  bagaimana  persepsi  masyarakat  akan  makna  kebijakan  dan pembangunan desa.
Uraian di atas, peneliti melakukan penelitian yang bertujuan: untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan masyarakata  melalui implementasi program Alokasi Dana Desa Desa Sampungu Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima.

## TINJAUAN PUSTAKA

## 1. Pembagunan Di Era Desentralisasi
Pengalaman  pembangunan  di  Indonesia  yang  dijalankan  selama  beberapa  puluh tahun  dengan  menggunakan  pola  sentralistik  terbukti  memiliki  banyak  kekurangan, terutama  dalam  memberdayakan  masyarakat  dan  menempatkan  masyarakat  sebagai pelaku  dalam  pembangunan,  dari  mulai  perencanaan,  pelaksanaan  dan  pengawasannya, sehingga  berkembanglah  otonomi  daerah  di  Indonesia  yang  dimulai  sejak  tahun  1999. Hakikat  otonomi  adalah  meletakkan  landasan  pembangunan  yang  tumbuh  dan berkembang dari rakyat, diselenggarakan secara sadar dan mandiri oleh rakyat, sehingga dalam  program  pembangunan  masyarakat  tidak  lagi  dianggap  sebagai  objek  dari pembangunan, tetapi menjadi subjek/pelaku dari pembangunan (Sumaryadi, 2005) dalam La Ode Jusman (2016).
Meskipun  tujuan  utama  yang  hendak  dicapai  dari  pembangunan  adalah meningkatkan  taraf  hidup  dan  menciptakan  masyarakat  sejahtera  secara  fisik,  mental maupun sosial, namun pendekatan yang digunakan dalam pembangunan harus senantiasa mengutamakan  proses  dari  pada  hasil.  Pendekatan  proses  lebih  memungkinkan pelaksanaan pembangunan yang memanusiakan manusia. Dalam pandangan ini pelibatan masyarakat dalam pembangunan lebih mengarah kepada bentuk partisipasi, bukan dalam bentuk  mobilisasi.  Partisipasi  masyarakat  dalam  perumusan  program  membuat masyarakat  tidak  semata-mata  berkedudukan  sebagai  konsumen  program,  tetapi  juga sebagai  produsen  karena  telah  ikut  serta  terlibat  dalam  proses  pembuatan  dan perumusannya,  sehingga  masyarakat  merasa  ikut  memiliki  program  tersebut  dan mempunyai  tanggung  jawab  bagi  keberhasilannya  serta  memiliki  motivasi  yang  lebih bagi  partisipasi  pada  tahap-  tahap  berikutnya  (Soetomo,  2006)  dalam  La  Ode  Jusman (2016).
Pembangunan  partisipatoris  harus  dimulai  dari  orang-orang  yang  paling mengetahui  sistem  kehidupan  mereka  sendiri  karena  pada  pendekatan  ini  mereka  harus senantiasa  menilai  dan  mengembangkan  pengetahuan  dan  keterampilan  yang  mereka miliki,  dan  memberikan  sarana  yang  perlu  bagi  mereka  supaya  dapat  mengembangkan diri,  untuk  itu  diperlukan  suatu  perombakan  dalam  seluruh  praktik  dan  pemikiran  serta pola-pola bantuan pembangunan yang telah ada (Buch-Hansen dalam Sumaryadi,2005).

## 2. Alokasi Dana Desa
Proses  pendanaan  keuangan  desa  melalui  mekanisme  transfer  dari  RKUD sebenarnya sudah dilakukan sejak lama. Berdasarkan PP No.72 tahun 2005 tentang Desa, pemerintah  daerah  memiliki  kewajiban  untuk  mengalokasikan  dana  transfer  dari  Pusat untuk  diteruskan  kerekening  desa  yang  dikenal  dengan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD). Definisi  Alokasi  Dana  Desa  (ADD  )  dalam  PP  No.72  tahun  2005  adalah  dana  yang dialokasikan  oleh  Pemerintah  Kabupaten/Kota  untuk  desa,  yang  bersumber  dari  bagian
dana  perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah  yang  diterima  oleh  Kabupaten/Kota. Bagian  dari  dana  perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah  yang  diterima  oleh Kabupaten/Kota  untuk  desa  paling  sedikit  10%  dibagikan  secara  proporsional  kesetiap desa. Perhitungan besaran anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang harus dialokasikan daerah  untuk  diteruskan  kerekening  desa,  juga  diatur  dalam  PP  No.  72  tahun  2005 dengan formula sebagai berikut:
Pengaturan mengenai Alokasi  Dana Desa  ( ADD ) dalam PP No.72 tahun 2005 ini kemudian diatur lebih detail dalam Permendagri No.37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Dalam  Permendagri  No.37  tahun  2007  dijelaskan mengenai  tujuan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD),  tata  cara  penghitungan  besaran  anggaran perdesa, mekanisme penyaluran, penggunaan dana sampai dengan pertanggungjawabannya.  Ditetapkannya  UUDesa,  prinsip  pelaksanaan  Alokasi  Dana Desa (ADD ) semakin diperkuat. Melalui PP No.43 tahun 2014 tentang dana desa, diatur mekanisme pelaksanaan Alokasi Dana Desa ( ADD ) dan juga pengalokasiannya. Secara umum tidak ada perubahan mendasar dalam tata kelola pelaksanaan Alokasi Dana Desa ( ADD  )  dengan  di  keluarkannya  PP  No.43  tahun  2014  ini,  kecuali  untuk  penetapan formula.  Dalam  penetapan  formula  terdapat  perubahan  yang  signifikan  terutama  dalam penetapan  besaran  anggaran  yang  dialokasikan  APBD  untuk  dialokasikan  kerekening desa.Jika dulu pengurangnya adalah belanja pegawai, dengan diberlakukannya PP No.43 tahun  2014  ini  pengurangnya  adalah  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK).  Pada  mayoritas pemerintah  daerah,  proporsi  belanja  pegawai  dalam  APBD  merupakan  proporsi  yang dominan,  sehingga  tentunya,  akan  memberatkan  bagi  Pemda  jika  mereka  harus menyalurkan Alokasi Dana Desa ( ADD ) ke desa sesuai dengan formula dalam PP No. 43 tahun 2014, berikut:
Melalui  Alokasi  Dana  Desa,  diharapkan  desa  akan  mampu  menyelenggarakan otonominya  agar  dapat  tumbuh  dan  berkembang  mengikuti  pertumbuhan  dari  desa  itu sendiri  berdasarkan  keanekaragaman,  partisipasi,  otonomiasli,  demokratisasi,  dan pemberdayaan  masyarakat  guna  meningkatkan  peran  pemerintah  desa  dalam memberikan  pelayanan  dan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  serta  memacu percepatan  pembangunan.  KebijakanAlokasi  Dana  Desa  (ADD  )  yang  di  titik  beratkan
ADD = 10% x (Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam + Dana Alokasi Umum (DAU) – Dana Alokasi Khusus (DAK)
ADD = 10% x (Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam + Dana Alokasi Umum (DAU) – Belanja Pegawai)
pada  pembangunan  masyarakat  pedesaan,  diharapkan  juga  mampu  mendorong penanganan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa secara mandiri tanpa harus lama menunggu datangnya program- program dari pemerintah kabupaten.

## 3. Masyarakat Terhadap Pengalokasian Dana Desa (ADD )
Persepsi dapat didefinisikan sebagai suatu proses dimana individu mengorganisasikan  dan  menginterpretasikan  kesan  sensori  mereka  untuk  memberi  arti pada  lingkungan  mereka  (Robbins,  2002).  Bagaimana  segala  sesuatu  tersebut mempengaruhi  persepsi  seseorang,  nantinya  akan  mempengaruhi  pula  perilaku  yang akan  dipilihnya.  Duncan  dalam  Miftah  Thoha  (1993)  juga  berpendapat  bahwa  persepsi dapat dirumuskan dengan berbagai cara, tetapi dalam ilmu perilaku khususnya psikologi, istilah  ini  digunakan  untuk  mengartikan  perbuatan  yang  lebih  dari  sekedar mendengarkan,  melihat  atau  merasakansesuatu.  Menurut  Luthans,  persepsi  itu  adalah lebih  kompleks  dan  luas  kalau  dibandingkan  dengan  penginderaan.  Proses  persepsi meliputi  suatu  interaksi  yang  sulit  dari  kegiatan  seleksi,  penyusunan,  dan  penafsiran. Walaupun persepsi sangat tergantung pada penginderaan data, proses kognitif barangkali bisa  menyaring,  menyederhanakan,  atau  mengubah  secara  sempurna  data  tersebut. Dengan kata lain proses persepsi dapat menambah, dan mengurangi kejadian senyatanya yang  di  inderakannya  oleh  seseorang  (Miftah  Thoha,1993).  Menurut  Tjahya  Supriatna (2000),  istilah  lain  dari  persepsi  adalah  “pengamatan”.  Tjahya  mengemukakan  bahwa persepsi  (pengamatan)  adalah  suatu  proses  seleksi,  organisasi  dan  interpretasi  terhadap rangsangan  yang  datang  dari  lingkungan.  Lebih  lanjut,  Tjahya  Supriatna  (2000) menjelaskan  bahwa seleksi disini  berarti  bahwa  seseorang  tidak  akan  dapat  menangkap dan menyadari seluruh rangsangan yang setiap saat berubah, karenanya diperlukan suatu kegiatan  seleksi  yang  bertujuan  mencegah  terjadinya  kekaburan  dalam  menerima rangsangan  serta  agar  dapat  mengelola  dan  memberikan  makna  kepada  rangsangan tersebut.  Sedangkan pengorganisasian  dan  interpretasi terhadap  rangsang  dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman  yang telah diperoleh/dipelajari.  Berdasarkan pengalaman, setiap  benda,  obyek,  manusia  telah  diberkan  sifat  atau  tanda  yang  tetap  akan  melatar belakangi seseorang dalam mengorganisasi dan menginterpretasirangsang.
Dapat  disimpulkan  bahwa  persepsi  merupakan  istilah  yang  memiliki  pengertian yang  berhubungan  dengan  pandangan  atau  daya  menanggapi,  memahami  apa  yang  ada disekeliling individu. Dengan kata lain persepsi adalah cara seseorang memandang atau menanggapi  suatu  obyek  atau  peristiwa  yang  ada  disekitarnya  dengan  menyimpulkan informasi  yang  sampai  kepadanya.  Persepsi  seseorang  terhadap  suatu  obyek  ini  tidak terlepas  dari  kerangka  pemikiran  ataupun  pengalamannya,  karena  persepsi  merupakan suatu proses memahami mengenai hubungan peristiwa-peristiwa atau obyek-obyek sosial dengan  cara  merasakan  dan  menginterpretasikan  lewat  pengalaman-  pengalamannya. Jadi  persepsi  menunjuk  pada  aktivitas  merasakan,  menginterpretasikan,  dan  memahami obyek-obyek fisik maupun sosial.
164 | Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP Bima
Persepsi yang dimiliki oleh seorang individu terhadap sesuatu akanmempengaruhi tingkah lakunya, dan juga orang lain disekitarnya. Persepsi meliputi semua  proses  yang  dilakukan  untuk  memahami  informasi  mengenai  lingkungannya. Dalam  penelitian  ini  akan  diungkapkan  mengenai  persepsi  masyarakat  (dalam  hal  ini adalah  masyarakat  sebagai  sasaran  proyek)  terhadap  kemanfaatan  P2KP  dalam memberdayakan  masyarakat  miskin,  khususnya  masyarakat  yang  menjadi  sasaran proyek.  Maksudnya,  sejauh  mana  P2KP  (sebagai  proyek  yang  hadir  untuk menanggulangi  masalah  kemiskinan)  mampu  memberdayakan  masyarakat  sasaran proyek, menurut persepsi masyarakatnya.
Jadi  persepsi  dalam  penelitian  ini  merupakan  suatu  penilaian  subjektif masyarakat  Desa  Kananta  Kecamatan  Kontunaga  Kabupaten  Muna  terhadap implementasi  kebijakan  Alokasi  Dana  Desa  (  ADD  )  dan  penggunaan  anggaran  oleh Pemerintah  Desa  dalam  upaya  meningkatkan  pembangunan  desa.  Tentunya  masyarakat mendambakan  adanya  suatu  dampak  yang  positif  dari  implementasi  kebijakan  Alokasi Dana Desa ( ADD ), yaitu terwujudnya pembangunan desa dan kemandirian masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraanya.  Sebagai  proyek  yang  memberdayakan  masyarakat,  yaitu  terwujudnya keberdayaan  dan  kemandirian  masyarakat  sehingga  mereka  mampu  meningkatkan kesejahteraannya.Kesejahteraan  di  sini  bukan  hanya  dalam  arti  ekonomi  tetapi  juga politik,  sosial,  budaya  maupun  aset.  Lebih  jauh  lagi  dengan  adanya  kebijakan  Alokasi Dana  Desa  (  ADD  )  melalui  pendekatan  pemberdayaannya  diharapkan  tercipta  suatu perubahan  sosial  yaitu  masyarakat  yang  berdaya,  memiliki  kekuasaan  atau  mempunyai pengetahuan  dan  kemampuan  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  baik  yang  bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi,  mempunyaimata pencaharian, berpartisipasi  dalam kegiatan sosial  dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugaskehidupannya.

## 4. Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa Upaya Pemberdayaan
Konsep  partisipasi  yang  dikemukakan  oleh  Totok  Mardikanto  adalah keikutsertaan  seseorang  atau  sekelompok  anggota  masyarakat  dalam  suatu  kegiatan. Masih menurut Totok Mardikanto dalam kamus SosiologiBomby mengartikan partisipasi sebagai  tindakan  untuk  “mengambil  bagian”  yaitu  kegiatan  atau  pernyataan  untuk mengambil  bagian  dari  suatu  kegiatan  untuk  memperoleh  manfaat,  menurut  kamus sosiologi  tersebut  bahwa  partisipasi  merupakan  keikutsertaan  seseorang  di  dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri (dalam Yuwono, dkk.,2006).
Loekman  Soetrisno  menjelaskan  bahwa  ada  dua  jenis  definisi  partisipasi  yang beredar  di  masyarakat.Definisi pertama adalah  definisi  yang  diberikan  oleh  kalangan aparat  perencana  pembangunan  formal  di  Indonesia,  yang  mendifinisikan  partisipasi rakyat  dalam  pembangunan  sebagai  kemauan  rakyat  untuk  mendukung  secara  mutlak
165 | Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP Bima
program-program pemerintah yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh pemerintah. Definisi kedua a  dalah  definisi  yang  ada  dan  berlaku  universal,  yaitu  partisipasi  rakyat dalam pembangunan merupakan kerja sama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakan,  melaksanakan,  melestarikan,  dan  mengembangkan  hasil  pembangunan yang telah dicapai. (Loekman Soetrisno,1995).
Dalam  penelitian  ini  partisipasi  yang  akan  dibahas  adalah  partisipasi  dalam bidang  pembangunan,  lebih  tepatnya  adalah  partisipasi  masyarakat  dalam  kegiatan- kegiatan pembangunan dan pemberdayaan melalui implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa  (ADD).  Jadi  dalam  penelitian  ini  partisipasi  masyarakat  diartikan  sebagai keikutsertaan  atau  keterlibatan  dari  masyarakat  (khususnya  sasaran  proyek)  dalam  satu tahapan atau lebih dalam pelaksanaan kegiatan- kegiatan di desa.
Untuk  mengetahui  bagaimana  partisipasi  masyarakat  dalam  kegiatan pemberdayaan  maka  perlu  dipahami  mengenai  konsep  partisipasi  masyarakat  melalui perspektif  pemberdayaan,  dimana  dalam  penelitian  ini  yang  dimaksud  “partisipasi masyarakat melalui perspektif pemberdayaan” (menurut Drajat Tri Kartono dalam Arbi Sanit, dkk., 2001) merupakan suatu paradigma dimana individu bukanlah sebagai obyek dalam  pembangunan,  melainkan  mampu  berperan  sebagai  pelaku  yang  menentukan tujuan, mengontrol sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi hidupnya sendiri. Hal ini dimaksudkan bahwa masyarakat harus peduli terhadap lingkungan hidup manusia  yang  berimbang,  sumberdaya  yang  dominan  yang  merupakan  sumberdaya informasi,  dan  prakarsa  yang  kreatif  yang  tak  kunjung  habis  dalam  meningkatkan pertumbuhan umat manusia  yang dirumuskan dalam  rangka terealisasinya potensi umat manusia.berimbang, sumberdaya yang dominan yang merupakan sumberdaya informasi, dan  prakarsa  yang  kreatif  yang  tak  kunjung  habis  dalam  meningkatkan  pertumbuhan umat manusia yang dirumuskan dalam rangka terealisasinya potensi umat manusia.

## 5. Kerangka Pikir
Pelaksanaan  proyek  tidak  akan  berjalan  lancar  apabila  tidak  ada  dukungan  dari masyarakat. Dukungan masyarakat disini diartikan sebagai masukan-masukan input yang berasal  dari  masyarakat  yang  menjadi    sasaran    implementasi  kebijakan.  Dukungan masyarakat  ini  dapat  diwujudkan  sebagai  keterlibatan/partisipasi  masyarakat  dalam pelaksanaan  kegiatan  pembangunan  di  desa.Partisipasi  masyarakat  menjadi  salah  satu faktor  pendukungkeberhasilanpembangunan,  dilain  pihak  juga  dapat  dikatakan  bahwa pembangunan berhasil kalau dapat meningkatkan kapasitas masyarakat, termasuk dalam berpartisipasi.
Disisi lain, masyarakat mempunyai persepsi dan harapan tertentu ketika ada suatu program  yang  masuk  didaerahnya.  Dengan  diberlakukannya  kebijakan  Alokasi  Dana Desa  (ADD),  maka  harapan  masyarakat  akan  terwujudnya  pembangunan  desa  yang mampu  meningkatkan  kualitas  hidup  dan  kesejahteraanya.  Lebih  jauh  lagi  dengan adanya  kebijakan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  melalui  pendekatan  pemberdayaannya
diharapkan  tercipta  suatu  perubahan  sosial  yaitu  masyarakat  yang  berdaya,  memiliki kekuasaan  atau  mempunyai  pengetahuan  dan  kemampuan  dalam  memenuhi  kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.
Kemudian  harapan-harapan  tersebut  akan  sesuai  atau  tidak  dengan  realitasnya setelah  masyarakat  menerima  dan  melaksanakan  proyek  melalui  kegiatan-kegiatan pemberdayaannya. Realitas itulah yang memunculkan persepsi bagi masyarakat sebagai sasaran  kebijakan  terkait  kemanfaatan  implementasi  kebijakan  Alokasi  Dana  Desa (ADD)  dalam  meningkatkan  pembangunan  dan  memberdayakan  masyarakat  Desa Sampungu Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima.

## A. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  akan  dilakukan  adalah  penelitian  deskriptif  dengan pendekatan  kualitatif  yang  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  atau  penjelasan tentang persepsi dan partisipasi masyarakat dalam implementasi Program  Alokasi Dana Desa  (ADD)  di  Desa  Sampungu  Kecamatan  Soromandi  Kabupaten  Bima.  Sumber  data primen  dalam  penelitian  adalah  Kepala  Desa,  Badan  Pemusyawarat  Desa  (BPD)  dan tokoh  masyarakat.  Metode  pengumpulan  data  menggunakan  wawancara  dan dokumentasi.  Data  dianalisis  menggunakan    menganalisis  data  yang  diperoleh,  peneliti akan menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dengan skala likert yang didukung dengan  wawancara  mendalam.  Analisis  data  dengan  menggunakan  skala likert untuk mengukur  persepsi  responden  terkait  varibel-variabel  yang  digunakan  dalam permasalahan pertama.

## HASIL  PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Pengetahuan Masyarakat Mengenai Adanya Program Alokasi Dana Desa.
Berdasarkan persepsi masyarakat terkait pengetahuan mengenai adanya  program Alokasi  Dana  Desa  (ADD),  diketahui  bahwa  masih  banyak  responden  yang  tidak mengetahui  adanya  kebijkan  program  Alokasi  Dana  Desa  (ADD) secara  rinci  kebjakan program Alokasi Dana Desa (ADD). dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut:
Tabel 1 Jumlah Responden Berdasarkan Pengetahuan Masyarakat Mengenai Adanya
Kebijakan Program Alokasi Dana Desa No Pengetahuan adanya kebijakan program Alokasi Dana Desa (ADD). Jumlah Persen 1. Sangat Tidak Setuju - - 2. Tidak Setuju 12 48 3. Kurang Setuju 3 12
167 | Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP Bima
4. Setuju 8 32 5. Sangat Setuju 2 8 Jumlah 25 100
Hasil  penelitian  diperoleh  berdasarkan  tabel  4.5  diatas,  sebanyak  25  responden, terdapat 12 responden atau 68% menyatakan tidak setuju, 3 responden atau 12% kurang setuju,  8  responden  atau  12%  setuju,  2  responden  atau  8%  menyatakan  sangat  setuju bahwa  mereka  mengetahui  adanya  kebijakan  program  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  yang disampaikan  oleh  pemerintah  Desa.  Penelitian  menunjukan  bahwa  masih  banyak masyarakat  yang tidak setuju mengetahui  adanya kebijkan  program  Alokasi  Dana Desa (ADD).  Hal  tersebut  seperti  diungkapkan  salah  satu  anggota  masyarakat  terkait pengetahuannya  mengenai  adanya  kebijakan  program  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  yaitu Bapak Nasutian yang menyatakan bahwa:
“Kami  masyarakat  adalah  orang-orang  yang  masih  kurang  paham  dengan  namanya kebijakan  yang  dimaksud,  ditambah  lagi  dengan  aparat  Desa  yang  kurang  dalam memberikan  informasi langsung  kepada  masyarakat  terkait  dengan  adanya  kebijakan program  Alokasi  Dana  Desa  (ADD).  Jadi  wajar  kalau  saya  pribadi  dan  kebanyakan masyarakat lainnya tidak setuju mengetahui adanya kebijakan tersebut”. (Wawancara tanggal 10 Juli 2021).
Pernyataan  serupa  yang  disampaikan  oleh  anggota  Masyarakat,  yaitu  Bapak Arifudin yang menyatakan bahwa:
“ Kalaupun  ada  kegiatan  terkait  pembangunan  Desa  di  Desa  Sampungu  ini  memang jarang sekali ada informasi yang disampaikan langsung oleh pemerintah Desa kepada masyarakat.  Masyarakat  hanya  dijadikan  sebagai  penonton  yang  menyaksikan  setiap kegiatan yang terjadi di Desa” (Wawancara tanggal 15 Juli 2021).
Dari  beberapa  pernyataan  informan  diatas,  maka  walaupun  pada  akhirnya pelaksanaan  kegiatan  dapat  dilaksanakan.  Namun,  pelaksanaan  kegiatan  tersebut  tidak berdasarkan  aspirasi  masyarakat  karena  kurangnya  informasi  dari  pemerintah  Desa kepada masyarakat terkait dengan kebijakan program Alokasi Dana Desa (ADD).

## 2. Sumber Informasi Melalui Sosialisasi
Berdasarkan  sumber  informasi  masyarakat  terkait  adanya  kebijakan  program Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  melalui  sosialisai,  pada  umumnya  mereka  ketahui  setelah adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut:
Tabel 2 Jumlah Responden Berdasarkan Sumber Informasi Melalui Sosialisasi
No. Sumber informasi melalui sosoalisasi Jumlah Persen 1 Sangat Tidak Setuju - -
168 | Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP Bima
2 Tidak Setuju 12 48 3 Kurang Setuju 3 12 4 Setuju 8 32 5 Sangat Setuju 2 8 Jumlah 25 100
Berdasarkan  Tabel  4.6  diatas  menunjukan  bahwa  dari  25  responden  hanya sebagian kecil  yang menyatakan setuju dan sangat  setuju mengetahui  adanya kebijakan program Alokasi Dana Desa (ADD) melalui sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa  dibandingkan  dengan  responden  yang  menyatakan  tidak  setuju  dan  kurang  setuju mengetahui  adanya  kebijakan  program  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  yang  disampaikan oleh pemerintah Desa melalui sosialisasi.
Hal  ini  relevan  dengan  hasil  temuan  yang  menunjukkan  bahwa  terdapat  12 responden atau 48% yang tidak setuju, 3 responden atau 12% kurang setuju mengetahui adanya  kebijakan  program  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  yang  disampaikan  oleh pemerintah  Desa  melalui  sosialisasi.  Sedangkan  8  responden  atau  32%  menyatakan setuju  dan  2  responden  atau  8%  sangat  setuju  mengetahui  adanya  kebijakan  program Alokasi Dana Desa (ADD) melalui sosialisasi.

## 3. Pengetahuan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
Berdasarkan  pengetahuan  masyarakat  terkait  tahapan  pelaksanaan  kegiatan diketahui  bahwa  hanya  sebagian  kecil  responden  menyatakan  setuju  dan  sangat  setuju. secara rinci dapat dilihat pada tabel 3 berikut:
Tabel 3 Jumlah Responden Berdasarkan Pengetahuan
Tahapan Pelaksanaan Kegiatan No. Pengetahuan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Jumlah Persen 1. Sangat Tidak Setuju 2 8 2. Tidak Setuju 9 36 3. Kurang Setuju 4 16 4. Setuju 8 32 5. Sangat Setuju 2 8 Jumlah 25 100
Berdasarkan Tabel 4.7 diatas, dari hasil penelitian diperoleh bahwa sebanyak 25 responden,  terdapat  2  responden  atau  8%  yang  menyatakan  sangat  tidak  setuju,  9 responden  atau  36%  tidak  setuju,  dan  5  responden  atau  20%  kurang  setuju  mengetahui tahapan  pelaksanaan  kegiatan  yang  dimaksud,  karena  memang  mereka  tidak
mendapatkan  informasi  sehingga  menyebabkan  mereka  tidak  hadir  dalam  sosalisasi pelaksanaan kegiatan  yang dilakukan oleh Desa. Sedangkan sebanyak 8 responden atau 32% menyatakan setuju, 2 responden  atau 8% sangat  setuju bahwa mereka mengetahui tahapan  pelaksanaan  kegiatan  sebab  mereka  mendapatkan  informasi  dan  hadir  dalam sosialisasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Desa.
Dengan  demikian  bahwa  dalam  tahapan  pelaksanaan  kegiatan  mulai  dari  tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaan, masih banyak masyarakat yang tidak setuju dan sangat tidak setuju mengetahui tahapan pelaksanaan kegiatan. Hal ini yang paling utama disebabkan  karena  pemerintah  Desa  masih  kurang  transparan  dalam  memberikan informasi  kepada  masyarakat  terkait  adanya  kebijakan  program  Alokasi  Dana  Desa (ADD). Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan masih banyak masyarakat yang tidak tahu.

## 4. Kesesuaian Pelaksanaan Kegiatan Terhadap Keinginan Masyarakat
Berdasarkan  hasil  penelitian  terkait  dengan  kesesuaian  pelaksanaan  kegiatan terhadap  keinginan  masyarakat  diketahui  bahwa  sebagian  besar  responden  menyatakan setuju  dan  sangat  setuju.  Kesesuaian  pelaksanaan  kegiatan  terhadap  keinginan masyarakat, secara rinci dapat dilihat pada tabel 4 berikut:
Tabel 4 Jumlah Responden Berdasarkan Kesesuaian Pelaksanaan Kegiatan Terhadap
Keinginan Masyarakat No. Kesesuaian Pelaksanaan Kegiatan terhadap Keinginan Masyarakat Jumlah  Persen 1. Sangat Tidak Setuju - - 2. Tidak Setuju - - 3. Kurang setuju 5 20 4. Setuju 12 48 5. Sangat Setuju 8 32 Jumlah 25 100
Tabel  diatas  menujukkan  bahwa  dari  25  responden,  sebanyak  5  responden  atau 20% menyatakan pelaksanaan kegiatan desa kurang setuju dengan keinginan masyarakat, sedangkan sebanyak 12 responden atau 48% menyatakan setuju, 8 responden atau 32% sangat  setuju  bahwa  pelaksanaan  kegiatan  sudah  sesuai  dengan  keinginan  masyarakat. Dengan  demikian  bahwa  walaupun  banyak  diantara  masyarakat  yang  tidak  mengetahui adanya  kebijakan  program  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  serta  banyak  masyarakat  yang tidak hadir dalam  sosialisasi  Desa terkait tahapan pelaksanaan kegiatan tetapi apa  yang mereka  butuhkan  dapat  terlaksana,  seperti  halnya  pembangunan  WC  keluarga,  hal  ini jika  ditinjau  dari  jenis  kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  kebijakan  Alokasi  Dana  Desa (ADD)  .  Sedangkan  masyarakat  yang  menyatakan  kurang  setuju  bahwa  belum  sesuai dengan  keinginan  masyarakat  yaitu  pada  bidang  kegiatan  pembinaan  kemasyarakatan, hal ini jika dilihat pada jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh kebijakan program Alokasi
Dana  Desa  (ADD).  Dimana  jenis  kegiatannya  seperti  bantuan  keuangan  PKK, pembinaan  anak  dan  remaja,  dan  pelaksanaan  lomba  Desa  tingkat  kecamatan  yaitu anggarannya kurang menyentuh terhadap seluruh jenis kegiatan yang dimaksud.

## 5. Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Kegiatan
Berdasarkan  partisipasi  masyarakat  terhadap  pelaksanaan  kegiatan  diketahui bahwa hanya sebagian kecil masyarakat menyatakan setuju dengan keterterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan. Kurangnya Partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan, secara rinci dapat dilihat pada tabel 5 sebagai berikut:
Tabel 5 Jumlah Responden Berdasarkan Partisipasi Masyarakat Terhadap
Pelaksanaan kegiatan No. Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Jumlah  Perse n 1. Sangat Tidak Setuju - - 2. Tidak Setuju 2 8 3. Kurang Setuju 15 60 4. Setuju 8 32 5. Sangat Setuju - - Jumlah 25 100
Tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  dari  hasil  penelitian  diketahui  sebanyak  25 responden,  terdapat  2  responden  atau  8%  menyatakan  tidak  setuju,  15  responden  atau 60% kurang setuju bahwa mereka berpartisipasi dalam  pelaksanaan kegiatan sedangkan sebanyak  8  responden  atau  32%  menyatakan  setuju  karena  masyarakat  berpartisipasi dalam  pelaksanaan  kegiatan  pembangunan  infrastruktur  desa.  Keterlibatan  masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa seperti pembangunan WC keluarga, bentuk  partisipasi  masyarakat  yaitu  berupa  tenaga  salah  satunya  mengangkat  bahan- bahan bangun seperti batu, semen dan pasir.
Hal ini seperti pernyataan yang dikemukakan oleh salah satu anggota masyarakat, yaitu Ibu Lia yang menyatakan bahwa:
“Penyebab utama rendahnya partisipasi masyarakat yaitu kurangnya informasi terkait dengan  adanya  kebijakan  program  Alokasi  Dana  Desa  (ADD),  sehingga  pada  tahap pelaksanaan  kegiatan  masih  banyak  masyarakat  yang  tidak  tahu,  ditambah  lagi  yang mendapatkan  informasi  hanya  orang-orang  tertentu  saja  yaitu  masyarakat  yang  dekat dengan  aparat  pemerintah  Desa.  Sehingga  hal  inilah  yang  kemudian  menyebabkan kurangnya  partisipasi  masyarakat  secara  langsung  untuk  terlibat  dalam  pelaksanaan kegiatan”.(Wawancara tanggal 20 Juli 2021).
Rendahnya  tingkat  partisipasi  masyarakat  tersebut  di  atas  menyebabkan  tidak berjalannya  fungsi  pengawasan  oleh  masyarakat  Desa  baik  secara  individu  ataupun
lembaga terhadap pelaksanaan kegiatan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  pembahasan  mengenai  persepsi  dan  partisipasi  masyarakat dalam  implementasi  program  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  dapat  disimpulkan  bahwa Persepsi  masyarakat  terkait implementasi kebijakan  program Alokasi  Dana Desa dalam upaya  pemberdayaan  masyarakat  di  Desa  Kananta  Kecamatan  Soromandi  Kabupaten Bima  secara  umum  yaitu  sudah  baik.  Partisipasi  masyarakat  dalam  proses  perencanaan dan  pelaksanaan  implementasi  kebijakan  program  Alokasi  Dana  Desa  dalam  upaya pemberdayaan  masyarakat  di  Desa  Kananta  Kecamatan  Soromandi  Kabupaten  Bima yaitu  masih  kurang.  Hal  ini  terlihat  pada  proses  perencanaan,  masyarakat  yang  hadir hanya  sedikit  ditambah  lagi  kurang  paham  tentang  perencanaan  sehingga  tidak  ada aspirasi  yang disampaikan. Begitu juga pada proses pelaksanaan, partisipasi masyarakat pun masih sangat rendah. Oleh karena itu diharapkan agar kirannya dalam pembangunan Desa agar meningkatkan lagi partisipasi mengajak masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD).

## DAFTAR PUSTAKA
Jusman,  La  Ode.  2016.  “Studi  Implementasi  Kebijakan  Alokasi  Dana  Desa  Dalam Menunjang  Pembangunan  Perdesaan  (Studi  Kasus  Desa  Koroe  Onowa  Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi). Skripsi Universitas Halu Oleo.
Kartika,  Ray  Septianis.  2012.  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Mengelola  Alokasi  Dana Desa  (ADD)  Di  Desa  Tegeswetan  Dan  Desa  Jangkrikan  Kecamatan  Kepil Kabupaten  Wonosobo.  Jakarta:  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan Kementerian DalamNegeri.
Mikkelsen,  Britha.  1999. Metode  Penelitian  Partisipatoris  dan  Upaya-upaya Pemberdayaan:  Sebuah  Buku  Pegangan  Bagi  Para  Praktisi  Lapangan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa .
Peraturan  Pemerintah  No  60  Tahun  2014 Dana  Desa  yang  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negar a .
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2006  tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan  Mentri  Dalam  Negeri  Nomor  37  Tahun  2007  Tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan  Desa  Bungi  Nomor  03  Tahun  2015  Tentang  Anggaran  Pendapatan  Belanja Desa (APBDes)
Prasetyo, Yudhy. 2013. Implementasi Kebijakan ADD di 10 desa di Wilayah Rembang Kabupaten Rembang.
Rahardjo, Adisasmita. 2006. Membangun Desa Partisipatif . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sastropoetro,  Santoso  R.  1998.  Partisipasi,  Komunikasi,  Persuasi,  dan  Disiplin  Dalam Pembangunan Nasioanal. Alumni Bandung: Bandung.
Soetrisno, Loekman. 1995. Menuju Masyarakat Parisipatif . Yogyakarta: Kanisius.
Sumaryadi,  I  Nyoman.  2005. Efektivitas  Implementasi  Otonomi  Daerah .  Jakarta  Citra Utama.
Suwandi.2015. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kantor  Desa  Suka  Damai  Kecamatan  Muara  Badak  Kabupaten  Kutai Kartanegara.Universitas Mulawarman.
Thoha, Miftah. 1993. Perspektif Perilaku Birokrasi. Jilid II, Rajawali Press: Jakarta.
Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa.
Usman.  2006.  “ Dampak  Desentralisasi  Fiskal  terhadap  Distribusi  Pendapatan  dan Tingkat  Kemiskinan ”.  Tesis  Magister  Sains.  Program  Pascasarjana,  Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Yuwono,  dkk.  2006. Pengaruh  Partisipasi  Anggaran  Terhadap  Kinerja  Manajerial . Badan Penerbit Unversitas diponegoro: Semarang.