## JURNAL HUKUM PID ANA & KRIMINOLOGI
Volume 4 No 2 Oktober 2023

## Analisis Manfaat dan Risiko Bilik Asmara di Lembaga Pemasyarakatan sebagai Upaya Pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidana
Nadia Utami Larasati 1 , Lucky Nurhadiyanto 2 , Muhammad Zaky 3 , Abdur Rozak 4 1 Universitas Budi Luhur, E-mail: nadia.utamilarasati@budiluhur.ac.id
2 Universitas Budi Luhur, E-mail: lucky.nurhadiyanto@budiluhur.ac.id
3 Universitas Budi Luhur, E-mail: muhammad.zaky@budiluhur.ac.id
4 Universitas Budi Luhur, E-mail: 2043501275@student.budiluhur.ac.id
INFO ARTIKEL ABSTRAK Kata Kunci: Bilik Asmara, Lembaga
Pemasyarakatan, Narapidana, Kebutuhan Seksual, Reintegrasi Sosial
Cara pengutipan: Nadia Utami Larasati, Lucky Nurhadiyanto, Muhammad Zaky, Abdur Rozak. Analisis Manfaat dan Risiko Bilik Asmara di Lembaga Pemasyarakatan sebagai Upaya Pemenuhan Kebutuhan Seksual
Narapidana. JURNAL
HUKUM PIDANA & KRIMINOLOGI, Vol 04 No 02 Edisi Oktober 2023 (hlm. 28-40)
Riwayat Artikel: Dikirim: 11 Des 2023
Direview: 12 Des 2023
Direvisi: 15 Des 2023
Diterima: 20 Des 2023 Tulisan  ini  mengkaji  wacana  seputar  “bilik  asmara”  di  lembaga pemasyarakatan serta perspektif yang muncul baik yang pro maupun kontra,  dari  sisi  pemasyarakatan,  narapidana  maupun  masyarakat. Tulisan  ini  akan  berupaya  memberikan  gambaran  keberadaan  bilik asmara  di  Lapas  melalui  analisis  manfaat  dan  risiko  (cost-benefit analysis).  Di  satu  sisi,  lapas  sebagai  lembaga  penghukuman  yang mengedepankan filosofi reintegrasi sosial dituntut untuk memenuhi hak-hak  asasi  narapidana,  termasuk  salah  satunya  pemenuhan kebutuhan  seksual.  Hal  ini  sejalan  dengan  konsep  The  Pain  of Imprisonment  yang  dikemukakan  oleh  Gresham  M.  Sykes  yang menyatakan bahwa kebebasan bergerak adalah satu-satunya hak yang dapat dirampas dari seorang narapidana. menghukum. Penelitian ini menggunakan  pendekatan  kualitatif  untuk  menggambarkan  realitas terkini  seputar  kondisi  pemenuhan  kebutuhan  seksual  di  lembaga pemasyarakatan. Pengumpulan data lapangan dilakukan pada setiap lokasi penelitian dengan melakukan wawancara terhadap narapidana dan petugas pemasyarakatan. Para partisipan diminta menyampaikan pendapatnya mengenai manfaat dan risiko adanya “bilik asmara” di lapas.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dari  sudut  pandang narapidana, wacana “bilik asmara” memiliki banyak dampak positif, yaitu  dapat  memenuhi  hasrat  seksual,  menjaga  keharmonisan keluarga,  menghilangkan  stres,  mengatur  emosi  terhadap  tekanan kehidupan  di  penjara  serta  memberikan  motivasi  untuk  melakukan pembinaan di lapas. Namun, petugas pemasyarakatan memandang hal ini  sebagai  upaya  yang  berisiko  tinggi,  mengingat  potensi penyalahgunaan fasilitas, perilaku menyimpang, dan persepsi negatif masyarakat terhadap lembaga pemasyarakatan.
DOI: 10.51370/jhpk.v4i2.142
Copyright © 2023 JURNAL HUKUM PIDANA & KRIMINOLOGI. All rights reserved.

## 1.  Pendahuluan
Sigmund  Freud,  yang  dikenal  sebagai  bapak  psikologi,  percaya  bahwa  ada  dua kekuatan dasar yang mendorong perilaku manusia. Pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup  seperti  kebutuhan  akan  makanan,  air,  dan  tempat  tinggal.  Kedua,  kebutuhan untuk mempertahankan spesies, membuat prokreasi dan seksualitas. Faktor kedua ini adalah naluri yang paling kuat, dan selama bertahun-tahun diyakini sebagai kekuatan sentral  dalam  perilaku  manusia.  Oleh  karena  itu,  ketika  manusia  mampu  mengatasi dorongan seksualnya, dianggap juga akan mampu mengendalikan perilakunya.
Sebagaimana  manusia  lainnya,  narapidana  juga  adalah  makhluk  sosial  yang membutuhkan keberadaan pasangan dan untuk hidup. Narapidana membutuhkan hal tersebut untuk berbagi emosi dan perasaannya. Pemenuhan kebutuhan seksual pada situasi normal, bagi orang yang tidak dirampas kebebasannya, mungkin tidak menjadi masalah yang berarti. Namun bagi narapidana, hal ini menjadi hal yang sulit dipenuhi selama  mereka  masih  berada  di  balik  jeruji  besi.  Hal  ini  karena,  lembaga pemasyarakatan yang sejatinya hanya merampas kemerdekaan, ternyata telah banyak merampas hak-hak lain dari seorang narapidana. Putusnya hubungan dengan keluarga, kehilangan kendali atas barang dan jasa, kehilangan otonomi, hilangnya rasa aman dan hilangnya hubungan heteroseksual adalah rasa sakit psikologis yang juga harus dialami oleh narapidana selama berada di Lapas.

## Gambar 1. Sakitnya Penjara
Dampak  hilangnya  kesempatan  pemenuhan  kebutuhan  seksual  di  lapas  bermacam- macam,  salah  satunya  penyimpangan  dalam  pemenuhan  kebutuhan  seksual.  Tidak hanya  itu,  pembatasan  pemenuhan  kebutuhan  seksual  di  lapas  juga  menimbulkan penyimpangan  dalam  pengelolaan  lapas  itu  sendiri.  Kebutuhan  seksual  narapidana dianggap oleh oknum petugas sebagai sesuatu yang bisa difasilitasi. Konsekuensinya, muncul  ruangan  atau  fasilitas  yang  dapat  digunakan  narapidana  untuk  memenuhi hasrat  seksualnya.  Fasilitas  ini  tidak  diberikan  secara  cuma-cuma  namun  diminta bayaran,  khususnya  untuk  para  narapidana  yang  berduit.  Ada  banyak  fakta  yang mendukung  premis  tersebut.  Misalnya,  Freddy  Budiman,  narapidana  kasus  narkoba yang  diduga  sering  menggunakan  ruang  sipir  bersama  pacarnya  dengan  membayar sejumlah  uang  kepada  petugas.  Ada  pula,  bilik  mesra  di  Lapas  Sukamiskin.  Kamar tersebut digunakan oleh narapidana korupsi, Fahmi Darmawasnyah bersama istrinya, bahkan disewakan kepada narapidana lain.
kehilangan kemerdekaan bergerak (deprivation of liberty) kehilangan kendali atas barang dan jasa (deprivation of goods and liberty) kehilangan otonomi atas diri sendiri (deprivation of autonomy) kehilangan hubungan dengan pasangan dan keluarga (deprivation of heterosexual relationship) kehilangan rasa aman (deprivation of security)
Hasil  penelitian  Center  for  Detention  Studies  selama  tahun  2013-2015  menunjukkan bahwa  minimnya  akses  pemenuhan  kebutuhan  seksual  seringkali  menimbulkan perilaku menyimpang narapidana saat waktu kunjungan keluarga. Narapidana yang menerima kunjungan dari pasangannya sering menggunakan ruang kunjungan yang sederhana  untuk  bersentuhan  dan  melakukan  perilaku  seksual  lain  yang  sebenarnya tidak  pantas  untuk  diungkapkan  di  ruang  publik.  Pasalnya,  pada  saat  kunjungan keluarga, pengunjung akan berbaur dan berasal dari berbagai kelompok usia termasuk anak-anak (Dokumen Riset Internal CDS, 2013-2015).
Tidak  hanya  penyimpangan  perilaku  saat  kunjungan  keluarga,  minimnya  akses pemenuhan  kebutuhan  seksual  di  Lapas  juga  berdampak  pada  munculnya  perilaku seksual  menyimpang  narapidana.  Hasil  kajian  Pusat  Kajian  dan  Pengembangan Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2009 di 11 Lapas, menunjukkan 81% dari  264  narapidana  merasa  tidak  nyaman  dengan  minimnya  fasilitas  pemenuhan kebutuhan seksual. Hasilnya, sebanyak 78% narapidana sering berfantasi tentang seks, 57%  masturbasi,  dan  52%  melakukan  aktivitas  seksual.  Maryani,  Rochaeti  dan  Jaya (2020)  dalam  penelitiannya  juga  mengemukakan  hal  serupa,    kurangnya  pemenuhan kebutuhan seksual narapidana dapat menyebabkan munculnya penyimpangan seksual seperti  homoseksual,  lesbian,  masturbasi,  seks  oral  dan  seks  anal.  Di  Rutan  Klas  I Salemba, minimnya akses pemenuhan kebutuhan seksual yang sah justru dimanfaatkan oleh  oknum  petugas  untuk  menjadi  perantara  pemesanan  pelacuran.  Penyimpangan lainnya adalah meningkatnya homoseksual dan menjadi salah satu faktor penyebaran HIV/AIDS di Lapas.

## Grafik 1. Aktivitas Narapidana untuk Pemenuhan Kebutuhan Seksual
Sumber: Pusjianbang Kementerian Hukum dan HAM, 2009
Kondisi ini sebenarnya tidak hanya terjadi di lapas di Indonesia, tetapi juga di negara- negara  lain  yang  tidak  menyediakan  akses  kebutuhan  seksual  seperti  melaksanakan kunjungan suami istri bagi narapidana. Sebagaimana penelitian Gresham M. Sykes di penjara  New  Jersey,  tidak  adanya  pemenuhan  kebutuhan  seksual  di  lapas  telah membuat  35%  narapidana  terlibat  penyimpangan  sesama  jenis  atau  homoseksual. Benjamin Karpman (1948) mengemukakan bahwa keinginan biologis narapidana yang tidak  terpenuhi  serta  lingkungan  fisik  penjara  mendukung  adanya  perilaku  seksual yang tidak normal.
Fantasi Seks 42% Masturbasi 30% Aktivitas Seksual 28%
Kebijakan kunjungan suami istri (conjugal visit) memang masih dianggap kontroversial, tidak  hanya  di  Indonesia,  tetapi  juga  di  negara  lain.  Bagi  lapas  pada  umumnya, pemenuhan  kebutuhan  seksual  dengan  membangun  kamar  intim  di  lapas  menjadi dilema. Namun di beberapa negara yang telah menerapkannya, pemenuhan kebutuhan seksual dengan memberikan kesempatan kunjungan suami istri dan menyediakan bilik asmara  di  lapas  telah  memberikan  banyak  manfaat,  seperti:  (1)  meningkatkan  fungsi perkawinan dengan mempertahankan peran narapidana sebagai suami atau istri selama berada  di  dalam  penjara;  (2)  menangkal  dampak  pemasyarakatan;  (3)  meningkatkan keberhasilan  pasca  pelepasan  dengan  meningkatkan  kemampuan  narapidana  dalam mempertahankan hubungan dengan dirinya atau keluarganya. Conjugal visit juga dapat membantu  mengurangi  penyebaran  AIDS  di  penjara  dan  bermanfaat  dalam mengurangi frekuensi kerusuhan di lapas. Sejalan dengan itu, sebuah studi di Malawi juga menemukan bahwa conjugal visit mampu mengurangi masalah homoseksualitas, kekerasan  seksual,  kekerasan  fisik  di  penjara,serta  membantu  narapidana  dalam melestarikan dan menjalin ikatan kekeluargaan. Narapidana juga memandang conjugal visit sebagai cara lain untuk menghadapi masalah HIV dan AIDS di penjara Malawi 1 .
Polemik  pemenuhan  kebutuhan  seksual  memunculkan  gagasan  ruang  biologis  atau bilik  mesra  di  lapas.  Kebijakan  ini  bertujuan  untuk  mengatasi  masalah  kebutuhan seksual narapidana sebagai kebutuhan biologis yang pada prinsipnya merupakan hak yang tidak dapat dihilangkan. Kebijakan ini juga dinilai mampu menyelesaikan masalah suap oleh oknum petugas yang menyewakan kamar-kamar intim tersebut. Namun, isu ini  mendapat  respon  yang  cukup  beragam  di  masyarakat.  Pemberian  fasilitas pemenuhan  kebutuhan  seksual  menimbulkan  kontroversi  karena  dianggap  melayani narapidana dan memberikan kemudahan. Kebijakan ini dinilai tidak memberikan efek jera bagi para pelanggar. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengangkat perspektif dari kedua  belah  pihak,  baik  yang  mendukung  maupun  yang  menolak,  serta  mencoba memberikan solusi awal yang dapat diambil oleh pihak Pemasyarakatan.

## 2.  Metode
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif agar dapat menggambarkan realitas yang  ada  terkait  dengan  kondisi  pemenuhan  kebutuhan  seksual  di  Lembaga Pemasyarakatan  serta  dapat  dengan  peka  menangkap  aspek-aspek  sosial  yang  sulit ditangkap  melalui  angka.  Studi  awal  penelitian  ini  dilakukan  dengan  melakukan pengumpulan  data  melalui  studi  terdahulu  yang  dimuat  pada  jurnal-jurnal internasional  dan  nasional.  Selain  itu,  karena  penelitian  ini  bersinggungan  dengan pelaksanaan  penghukuman,  maka  regulasi  yang  berkaitan  dengan  Pemasyarakatan juga menjadi bacaan untuk menambah rujukan dan aktualisasi isu.
Pengumpulan  data  primer  dilakukan  melalui  pengumpulan  data  lapangan  yang dilakukan di beberapa Lembaga Pemasyarakatan, diantaranya Lapas Kelas I Cipinang, Lapas  Kelas  I  Tangerang,  Lapas  Kelas  IIA  Salemba,  Rutan  Kelas  IIA  Jakarta  Timur, Rutan Kelas IIB Flores Timur, Lapas Kelas IIA Batam, Lapas Kelas IIA Pekanbaru, Lapas Klas IIB Bantul, Lapas Kelas IIB Sukabumi, Lapas Klas IIB Tasikmalaya, dan Lapas Klas IIB Slawi. Wawancara dilakukan dengan narapidana dan petugas pemasyarakatan.
1 Kajawo, S. (2021). Conjugal Visits in Prisons Discourse: The Prisoners’ Voice in Malawi. IAFOR Journal of Psychology & the Behavioral Sciences

## 3. Analisis dan Hasil
Isu seksualitas seringkali masih menjadi hal yang tabu untuk dibicarakan. Akibatnya, persoalan  yang  berkaitan  dengan  seksualitas  menjadi  sulit  untuk  dibahas  secara gamblang dan tuntas. Salah satunya, pemenuhan kebutuhan seksual narapidana. Topik ini  sempat  menarik  perhatian  publik  di  tahun  2013,  saat  Sefti  Sanustika,  istri  dari terdakwa  kasus  korupsi  impor  sapi  Ahmad  Fathanah  meminta  agar  disediakan  bilik asmara karena sudah lama tidak berhubungan dengan suaminya 2 . Persoalan ini kembali muncul  ke  publik  pada  2022  lalu  saat  rapat  kerja  Komisi  III  dengan  Wakil  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej. Salah seorang  anggota  Komisi  III  DPR  Fraksi  Partai  Golkar  menyinggung  soal  pentingnya pemerintah menyediakan bilik asmara di lapas bagi narapidana yang sudah berkeluarga 3 .
Pemenuhan  kebutuhan  seksual  narapidana  sebenarnya  sudah  menjadi  pembahasan yang  cukup  lama  dalam  Pemasyarakatan  di  Indonesia.  Beberapa  penelitian mengemukakan  bahwa  pemenuhan  kebutuhan  seksual  adalah  hal  penting  dalam kehidupan manusia, baik secara fisiologis maupun biologis 4 . sehingga keberadaan bilik asmara di lapas menjadi urgent karena sejalan dengan standar minimum rules perlakuan narapidana (Mandela Rules), juga tidak bertentangan dengan filosofi reintegrasi sosial, bahkan  dianggap  mampu  mencegah  penyimpangan  seksual  di  lapas 56 .  Sumarwan (2017)  bahkan  menyatakan  membangun  bilik  asmara  di  lapas  merupakan  PR  yang seharusnya  tidak  terlalu  rumit.  Namun  masalah  ini  justru  seperti  menjadi  ritual bancakan  oknum  di  lapas  sehingga  menguatkan  asumsi  publik  bahwa  bilik  asmara selama ini menjadi “mata air” oknum lapas 7 .
Penelitian ini sendiri berupaya untuk cover both side dengan melihat manfaat dan risiko keberadaan  bilik  asmara  di  lapas  dengan  menggunakan Cost-Benefit  Analysis (CBA). CBA  secara  formal  diartikan  sebagai  alat  yang  sistematis  untuk  mengidentifikasi, mengukur, dan membandingkan manfaat dan biaya dari sebuah intervensi kebijakan, proyek  investasi,  program,  atau  kegiatan  pemerintah.  Di  dalamnya  termasuk perhitungan  konsekuensi  atau  dampak  relevan  yang  mungkin  muncul  dalam  istilah moneter. Sedangkan secara sederhana, CBA adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap
2 Paguci, S. (2015, Juni 24). Urgensi Bilik Asmara di Rutan dan Lapas . Retrieved from Kompasiana: https://www.kompasiana.com/sutomo-paguci/55297287f17e61a3718b4599/urgensi- bilik-asmara-di-rutan-dan-lapas
3 Rahman, M. A. (2022, September 5). DPR Tegaskan Pentingnya Bilik Asmara untuk Tahanan .
Retrieved from Beritasatu.com: https://www.beritasatu.com/news/972913/dpr- tegaskan-pentingnya-bilik-asmara-untuk-tahanan
4 Mahendra, A. I. (2020). Analisis Pemenuhan Kebutuhan Seksual di Lapas X. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora , 641-654.
5 Firman, C. A., Ravena, D., Priyatno, D., Emaliawati, & Mulyana, A. (2022). Sexual Needs of Indonesian Prisoners in The Aim of Punishment Perspective. MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan , 1-9.
6 Violina, Y. (2021). Upaya Pemenuhan Kebutuhan Seksual Warga Binaan Pemasyarakatan Guna Mencegah Penyimpangan Seksual di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Sesuai Dengan Standard Minimum Rules. Wajah Hukum , 213-228.
7 Sumarwan, U. (2017). Membangun Bilik Asmara melalui Keadilan Substantif. Deviance Jurnal Kriminologi , 156-165.
orang  setiap  mengambil  keputusan  dalam  hidup  mereka  sehari-hari.  Seseorang biasanya akan mempertimbangkan konsekuensi dan dampak pilihan mereka dengan mengidentifikasi  kekurangan  dan  kelebihan  atas  keputusan  tersebut.  Ketika dihadapkan pada beberapa pilihan, orang akan lebih memilih opsi yang memberikan manfaat  terbesar  dengan  biaya  terkecil 8 .  Dalam  penelitian  ini,  CBA  yang  dilakukan dibatasi pada melihat manfaat dan risiko dari wacana bilik asmara di lapas. Analisis CBA dalam penelitian ini, tidak melakukan perhitungan kebutuhan anggaran secara riil namun lebih pada sumber daya apa saja yang akan diperlukan untuk membangun bilik asmara di lapas. Harapannya, penelitian ini dapat membantu pembuat kebijakan dalam merumuskan  formulasi  sejauh  mana  bilik  asmara  sebagai  bentuk  pemenuhan kebutuhan seksual narapidana di lapas perlu untuk diberikan.
Bilik  asmara,  bilik  mesra  atau  bilik  bercinta  adalah  istilah  yang  digunakan  untuk menjelaskan kamar atau ruangan khusus yang difungsikan untuk melakukan hubungan seksual dan menyalurkan hasrat seksual antara suami istri yang sah. Bilik asmara di lapas dianggap sebagai sarana yang mungkin dapat memberikan banyak manfaat bagi narapidana. Namun tidak dapat dipungkiri, di sisi lain keberadaanya juga berpotensi pada  munculnya  masalah  baru.  Penelitian  ini  mencoba  merangkum  data  kualitatif terkait  manfaat  dan  risiko  keberadaan  bilik  asmara  di  lapas  baik  dari  perspektif narapidana maupun petugas pemasyarakatan yang sehari-hari memahami kehidupan dan kondisi lapas.
Tabel 1. Persepsi Narapidana terkait Wacana Bilik Asmara di Lembaga
Pemasyarakatan Manfaat Risiko Narapidana dapat menyalurkan hasrat biologisnya Potensi penyalahgunaan dari oknum petugas sehingga menjadi bisnis baru Menjaga keharmonisan dengan keluarga Potensi penyalahgunaan dari narapidana dalam bentuk hubungan homoseksual atau pasangan yang tidak sah Narapidana dapat berkeluh kesah secara langsung tanpa didengar orang lain seperti halnya di ruang kunjungan Potensi adanya pelecehan seksual yang tidak diinginkan Menghilangkan stres Diskriminasi dalam penggunaan fasilitas tersebut Memperbaiki hubungan dengan keluarga yang mungkin rusak karena tindak pidana yang dilakukan Membuat narapidana jadi “betah” di lapas karena semuanya bisa didapatkan dan ada kemungkinan mengulangi
8 Bonner, S. (2022). Social Cost Benefit Analysis and Economic Evaluation. Brisbane: University of Queensland.
Manfaat Risiko kesalahan untuk masuk lapas lagi karena semua dijamin Membuat emosi lebih stabil Meningkatkan motivasi untuk mengikuti program pembinaan
Menghilangkan pikiran dan perilaku yang menyimpang untuk memenuhi kebutuhan seksual
Mencegah penyakit
Sumber: diolah kembali oleh peneliti
Tabel 2. Persepsi Petugas Pemasyarakatan terkait Wacana Bilik Asmara di Lembaga
Pemasyarakatan Manfaat Risiko Dapat memenuhi kebutuhan emosional Perlu SDM untuk melakukan validasi status pernikahan karena ada potensi yang menggunakan bukan pasangan yang sah Meningkatkan hubungan sosial dan keharmonisan dengan keluarga Potensi terjadi penyimpangan misalnya hubungan sesame jensi atau pemerkosaan Dapat memotivasi dan memberikan dukungan bagi narapidana Kemungkinan menjadi boomerang bagi lapas sendiri terkait opini publik Mengurangi rasa rindu terhadap pasangan Membuat narapidana justru semakin betah berada di lapas Menjaga kestabilan emosi narapidana Potensi pelanggaran aturan dan disiplin Sulit melakukan kontrol dan pengawasan karena kurangnya SDM petugas
Keinginan melakukan terus menerus Potensi kehamilan yang justru membuat buruk citra di masyarakat Diskriminasi dan perlakuan istimewa
Mengaburkan batasan antara kehidupan di Lapas dengan di luar serta merusak prinsip kesetaraan dalam Sistem Peradilan Pidana Potensi risiko keamanan
Anggaran dan sumber daya seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan dasar yang lebih mendesak
Sumber: diolah kembali oleh peneliti
Berdasarkan  data  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  petugas  pemasyarakatan  berasumsi bahwa  risiko  “bilik  asmara”  lebih  besar  dibandingkan  manfaatnya.  Hal  ini  berbeda dengan  narapidana,  yang  merasa  bahwa  jika  bilik  asmara  benar-benar  dibangun  di lapas, manfaat yang dirasakan justru lebih banyak dibandingkan risikonya,. Narapidana beranggapan  bahwa  jika  bilik  asmara  dibangun  di  lapas  maka  mereka  akan  dapat menyalurkan  hasrat  biologisnya.  Tidak  hanya  itu,  narapidana  juga  memiliki kesempatan untuk berkeluh kesah dengan pasangannya secara privat, berbeda halnya dengan  kunjungan  di  ruang  kunjungan.  Dari  hasil  wawancara  dengan  narapidana, mereka yakin bahwa bilik asmara akan membawa banyak manfaat psikologis karena mampu menghilangkan stres, membuat emosi lebih stabil serta menghilangkan pikiran dan perilaku menyimpang dalam pemenuhan kebutuhan seksual. Senada dengan itu, penelitian  yang  dilakukan  oleh  J,  Alessio,  Flexon  dan  Stolzenberg  (2013) 9 juga menyatakan  bahwa  pemenuhan  kebutuhan  seksual  melalui conjugal  visit dapat mengurangi  kekerasan  seksual  di  lapas.  Motivasi  mengikuti  pembinaan  dapat meningkat  seiring  dengan  membaiknya  kondisi  psikologis  narapidana,  begitu  juga dengan keharmonisan keluarga yang membaik dan mengurangi tingkat perceraian.
Manfaat  bilik  asmara  tersebut  sebenarnya  diyakini  pula  oleh  para  petugas pemasyarakatan. Namun dari sisi petugas, risiko yang mungkin terjadi atau dampak negatif  terlihat  lebih  banyak  menjadi  pertimbangan.  Potensi  penyalahgunaan  seperti bukan  pasangan  yang  sah,  atau  pasangan  sesama  jenis  menjadi concern petugas pemasyarakatan. Selain itu, beban kerja tambahan untuk mengontrol dan mengawasi di saat jumlah SDM yang tidak memadai juga menjadi persoalan tersendiri yang mungkin muncul. Bilik asmara di lapas akan menemui kendala seperti kurangnya SDM untuk melakukan pengawasan, lokasi yang minim dibandingkan dengan jumlah narapidana, biaya yang besar dalam pembangunan dan perawatan, harus adanya persetujuan tokoh agama serta mekanisme pelaksanaan kunjungan yang belum mempunyai aturan yang jelas.  Belum  lagi  reaksi  masyarakat  yang  mungkin  akan  memberikan  opini  negatif terhadap kehidupan di lapas yang dianggap “enak” dan menghilangkan efek jera bagi para pelaku kejahatan. Oleh karena itu, mayoritas petugas lapas beranggapan biarlah keterbatasan  dalam  pemenuhan  kebutuhan  seksual  narapidana  dianggap  sebagai
9 J, S., Alessio, D., Flexon, J., & Stolzenberg, L. (2013). The Effect of Conjugal Visitation on Sexual Violence in Prison. Am J Crim Just , 13-26.
bagian  dari  hukuman  dan  tidak  perlu  disediakan  bilik  asmara  karena  masih  banyak kebutuhan dasar lain yang lebih mendesak 10 .

## 3.1.  Prisoners' Sexual Needs from a Human Rights Perspective
Kebutuhan seksual dianggap sebagai salah satu hak asasi manusia karena merupakan kebutuhan dasar untuk mempertahankan keturunan. Sama halnya dengan kebutuhan makan dan minum, seks merupakan kebutuhan dasar yang mutlak harus dipenuhi. Hal ini seharusnya berlaku tanpa terkecuali, termasuk bagi narapidana 11 .
Dalam  Mandela  Rules,  pada  bagian  tentang  hubungan  dengan  dunia  luar  juga disebutkan  bahwa  narapidana  harus  diperbolehkan  berkomunikasi  dengan keluarganya, di bawah pengawasan petugas, melalui surat menyurat, telekomunikasi atau  kunjungan  langsung.  Selain  itu  dijelaskan  pula  bahwa  jika  kunjungan  biologis diperbolehkan,  maka  hak  tersebut  harus  diberikan  kepada  semua  narapidana  tanpa diskriminasi.  Ini  artinya  Mandela  Rules  yang  juga  menjadi  acuan  dalam penyelenggaraan  Pemasyarakatan  di  Indonesia  telah  membuka  peluang  kunjungan biologis bagi warga binaan. Namun, sebagai aturan nasional mengenai Pemasyarakatan, Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2022  Tentang  Pemasyarakatan  hanya  mengatur bahwa narapidana memiliki hak untuk menerima atau menolak kunjungan keluarga. Artinya,  sampai  saat  ini,  Indonesia  belum  memiliki  regulasi  khusus  yang  mengatur mengenai pemenuhan kebutuhan biologis narapidana.
Di  beberapa  negara  seperti  Amerika,  Australia,  Perancis,  bahkan  Pakistan  kebijakan kunjungan  bagi  istri  atau  suami  narapidana  sudah  diatur  secara  resmi.  Pemenuhan kebutuhan  seksual  narapidana  dilakukan  dengan  memberikan  kesempatan  bagi  istri atau suami untuk menginap dan mengunjungi pasangannya di penjara selama dua kali dalam sebulan. Pengabaian terhadap hak seksual narapidana dianggap dapat memicu masalah  lain  di  lapas,  selain  itu  juga  merupakan  pelanggaran  terhadap  hak  asasi narapidana  (Sumarwan,  2017).  Dirjen  HAM  Mualimin  Abdi,  pada  tahun  2020  juga pernah  menyatakan  hal  senada,  munculnya  berbagai  masalah  di  lapas  seperti perkelahian,  pembakaran,  pelarian  kemungkinan  besar  juga  disebabkan  oleh  tidak tersalurkanya kebutuhan biologis narapidana. Berbagai alasan bahkan sering diajukan oleh  narapidana  mulai  dari  cuti,  izin  berobat  padahal  tujuannya  adalah  ingin menyalurkan  kebutuhan  biologis  khususnya  bagi  mereka  yang  sudah  berkeluarga. Salah  satu  ide  yang  mengemuka  saat  itu  adalah  memfasilitasi  kebutuhan  biologis narapidana dengan membuat bilik asmara yang penggunaannya berbayar dan dijadikan pendapatan  resmi  negara  melalui  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP).  Dengan demikian,  pemenuhan  kebutuhan  biologis  narapidana  dapat  dilakukan  secara  resmi tanpa  melanggar  hak  asasi  serta  menghindari  penyakit,  hubungan  sesama  jenis, perilaku seks menyimpang dan lainnya 12 .
10 Sulistyawan, A. Y. (2014). Membangun Model Hukum Yang Memerhatikan Kebutuhan Seksual Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan : Telaah Paradigma Konstruktivisme. Jurnal Ilmu Hukum , 213-228.
11 Nitibaskara, R. (1999). Catatan Kriminalitas. Jakarta: Jayabaya University Press
12 Seksualitas, HAM dan Narapidana . (2020, Maret 16). Retrieved from djham: https://ham.go.id/2020/03/16/seksualitas-ham-dan-narapidana/

## 3.2  Pemenuhan  Kebutuhan  Seksual  sebagai  Bagian  dari  Reintegrasi  Sosial Narapidana
Reintegrasi sosial adalah filosofi pemidanaan di Indonesia yang lekat dengan anggapan memanusiakan  narapidana.  Pendekatan  ini  meniadakan  prinsip  hukuman  sebagai pembalasan.  Hukuman  bukan  juga  untuk  membuat  jera  melainkan  untuk  membina narapidana  agar  menyadari  kesalahannya  dan  kembali  menjadi  anggota  masyarakat yang konformis. Oleh karenanya, penghukuman yang dilaksanakan di lapas sejatinya hanya merampas kemerdekaan bergerak seseorang, sedangkan hak lainnya tetap harus dipenuhi.
Dalam tataran implementasi, kehidupan di lapas tidak selalu sesuai dengan filosofinya. Kebebasan bergerak tidak menjadi satu-satunya derita yang dialami narapidana namun ada banyak masalah lain yang membuat kondisi narapidana lebih buruk lagi. Gresham M.  Sykes  (2007)  menyebutnya  sebagai  The  Pain  of  Imprisonment  yang  terdiri  dari: (1)kehilangan  kemerdekaan  bergerak (deprivation  of  liberty); (2)kehilangan  hak  atas kepemilikan barang dan jasa (deprivation of goods and services); (3)kehilangan atas hak hubungan dengan lawan jenis (deprivation of heterosexual relationship); (4)kehilangan hak atas autonomi (deprivation of autonomy) ; (5)kehilangan hak atas rasa aman (deprivation of security). Kehilangan  atas  hak  berhubungan  dengan  lawan  jenis  adalah  derita narapidana yang berkaitan dengan tulisan ini. Penelitian Sykes di penjara New Jersey pada waktu itu menemukan bahwa conjugal visit tidak diberikan disana. Bahkan ketika pasangan atau teman wanita dari narapidana datang, mereka harus dibatasi oleh jendela kaca  dan  berkomunikasi  melalui  telepon  dengan  diawasi  oleh  petugas.  Dampaknya, narapidana menjadi frustasi dan mengalami masalah psikologis yang serius 13 .
Oleh  karenanya,  wacana  bilik  asmara  di  lapas  seharusnya  menjadi  sebuah  terobosan positif  bagi  pemasyarakatan  di  Indonesia  karena  sejalan  dengan  filosofi pemidanaannya, yaitu bahwa penjara tidak lagi menderitakan dan bersifat membalas melainkan  sedapat  mungkin  mengintegrasikan  narapidana  dengan  masyarakatnya. Bahkan beberapa pendapat yang menyatakan bahwa keberadaan bilik asmara di lapas nantinya  akan  menghilangkan  efek  jera  dan  membuat  narapidana  senang  tinggal  di lapas juga tidak lagi tepat. Hal ini karena penjeraan yang merupakan tujuan dari mashab deterrence sudah  bukan  lagi  menjadi  tujuan  pemidanaan  di  Indonesia.  Jadi  pada prinsipnya  perbedaan  antara  narapidana  dengan  masyarakat  di  luar  adalah kemerdekaan bergerak.

## 3.3.  Risks and Challenges of the Bilik Asmara in Prisons
Temuan data menunjukkan bahwa dari perspektif petugas pemasyarakatan, risiko keberadaan bilik asmara lebih besar dibandingkan manfaat yang diberikan. Bilik asmara dianggap justru akan menyulitkan kinerja petugas dalam menjaga keamanan lapas bahkan dapat menjadi boomerang bagi lapas di kemudian hari. Risiko keberadaan bilik asmara setidaknya dapat dijelaskan dalam beberapa isu berikut:

## a. Risiko Keamanan
Dengan adanya bilik asmara di lapas, kemungkinan untuk penyelundupan barang-barang  terlarang  menjadi  semakin  besar  seperti  narkotika, handphone  atau  senjata  (Pros  And  Cons  Of  Conjugal  Visits,  2022).  Risiko
13 Sykes, G. M. (2007). The Pains of Imprisonment. In G. M. Sykes, The Society of Captives (pp. 63- 83).
keamanan juga mungkin muncul jika terjadi diskriminasi maupun perlakuan istimewa dalam penggunaan fasilitas tersebut.
b. Risiko Penyalahgunaan atau Penyimpangan
Penyimpangan  dalam  penyalahgunaan  bilik  asmara  mungkin  terjadi  baik dari  sisi  petugas  maupun  narapidana.  Dari  sisi  narapidana  misalnya, keberadaan  fasilitas  tersebut  dapat  digunakan  oleh  pasangan  sesama  jenis atau pasangan yang tidak sah. Jika digunakan oleh pasangan yang tidak sah, maka  risiko  perkosaan  maupun  pelecehan  seksual  menjadi  hal  yang mungkin  terjadi.  Sedangkan  dari  sisi  petugas,  bilik  asmara  dapat disalahgunakan oleh petugas sehingga menjadi “bisnis baru” di lapas. Belum lagi  kemungkinan  abuse  of  power  jika  ada  narapidana  tertentu  yang mendapat perlakuan istimewa.

## c. Risiko Kepercayaan Publik
Kemerdekaan  bergerak  sejatinya  adalah  satu-satunya  hak  yang  dirampas dari  narapidana  ketika  mereka  berada  di  lapas.  Namun  perspesi  public seringkali  tidak  demikian.  Pemenuhan  kebutuhan  hak  yang  merupakan kewajiban lapas, oleh publik seringkali diartikan sebagai memberikan hidup enak  bagi  narapidana.  Demikian  pula  halnya  dengan  keberadaan  bilik asmara  di  lapas.  Hal  ini  dapat  memicu  persepsi  negative  di  Masyarakat karena  dianggap  akan  mengaburkan  batasan  antara  kehidupan  di  lapas dengan  di  luar.  Belum  lagi  kemungkinan  istri  narapidana  yang  hamil, padahal suaminya berada di lapas. Sebaliknya, narapidana Perempuan yang mungkin  hamil  karena  adanya  kebijakan  bilik  asmara.  Ini  tentu  akan menambah beban bagi lapas.
Berbagai  risiko  sebagaimana  dijelaskan  di  atas  pada  dasarnya  muncul  jika  tidak  ada pedoman  dan  pengawasan  yang  ketat  dari  lapas.  Oleh  karenanya,  keberadaan  bilik asmara  memang  merupakan  tantangan  jika  ingin  dilaksanakan  di  lapas.  Diperlukan persiapan  yang  matang  dan  komperehensif  baik  dari  sisi  kebijakan,  sumber  daya manusia, anggaran maupun prosedur. Dari sisi kebijakan, harus ada aturan turunan dari pelaksanaan  kunjungan  sebagaimana  diamanatkan  oleh  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Lapas sebenarnya sudah memiliki kebijakan Cuti Mengunjungi  Keluarga  yang  juga  memfasilitasi  pertemuan  narapidana  dengan keluarga.  Namun,  sebagaimana  kita  tahu,  Kebijakan  CMK  sebagai  salah  satu  hak narapidana,  yang  dilakukan  dengan  memberikan  izin  bagi  narapidana  untuk mengajukan cuti keluar lapas dengan tujuan mengunjungi keluarga, juga belum cukup efektif 14 .
Dari perspektif anggaran, bilik asmara juga tentu akan memberikan pertanyaan apakah sebaiknya  alokasi  anggaran  tidak  ditujukan  pada  kebutuhan  dasar  narapidana  yang lebih mendesak, karena anggaran yang diberikan negara untuk membiayai kehidupan sehari-hari  saja  sudah  begitu  besar  jumlahnya.  Begitu  juga  dengan  sumber  daya manusia. Lapas sudah pasti harus menempatkan petugas dengan integritas yang baik untuk mengawasi dan mengawal kebijakan ini jika diterapkan. Pedoman yang ketat,
14 Pros  And  Cons  Of  Conjugal  Visits.  (2022).  Diambil  kembali  dari  Myprosandcons: https://www.myprosandcons.com/pros-and-cons-of-conjugal-visits/
melalui proses screening dan pengawasan yang memadai untuk menjamin keselamatan dan keamanan baik narapidana maupun pengunjung mutlak harus tersedia.

## 4.  Kesimpulan
Isu bilik asmara di lapas memang selalu menjadi diskursus menuai pro dan kontra. Hal ini pula yang mungkin membuat kebijakan bilik asmara sering menjadi topik bahasan dalam berbagai kesempatan, namun sampai kini masih belum ada jalan keluar terkait masalah tersebut. Narapidana menilai bilik asmara akan memberikan dampak positif, sedangkan  dari  sisi  petugas  pemasyarakatan  pertimbangan  risiko  lebih  dominan terlihat.  Narapidana  menganggap  bahwa  keberadaan  bilik  asmara  akan  membuat mereka mampu menyalurkan hasrat seksual, menjaga keharmonisan dengan keluarga, menghilangkan  stres  dan  mengontrol  emosi  terhadap  tekanan  hidup  di  lapas  serta memberikan  motivasi  untuk  menjalankan  pembinaan.  Dari  sisi  petugas pemasyarakatan,  bilik  asmara  akan  menjadi  pekerjaan  rumah  yang  berisiko  tinggi karena berpotensi pada terjadinya penyalahgunaan fasilitas dan penyimpangan serta opini publik yang buruk terhadap lapas.
Oleh karenanya, pengembangan penelitian ke depan sangat diperlukan, baik dari sisi substansi  maupun  metodologis.  Penelitian  ini  dilakukan  secara  kualitatif  dengan melakukan  wawancara  terhadap  petugas  dan  narapidana.  Ke  depan,  penelitian kuantitatif  dengan  melakukan  survey  persepsi  narapidana  dan  petugas pemasyarakatan  terkait  bilik  asmara  tentu  mungkin  dilakukan  untuk  menjaring sebanyak-banyaknya  opini  mengenai  isu  ini.  Selain  itu,  perhitungan  sumber  daya petugas  maupun  anggaran  juga  menjadi  hal  yang  menarik  untuk  diteliti  untuk membantu pemerintah memetakan masalah ini dengan lebih konkrit.

## Ucapan Terimakasih
Artikel  ini  merupakan  publikasi  penelitian  yang  didanai  oleh  Direktorat  Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi melalui skema “Penelitian Dosen Pemula” pada tahun 2023. Penulis mengucapkan terima kasih kepada petugas Lapas Kelas I Cipinang, Lapas  Kelas  I  Tangerang,  Lapas  Kelas  IIA  Salemba,  Rutan  Kelas  IIA  Jakarta  Timur, Rutan Kelas IIB Flores Timur, Lapas Kelas IIA Batam, Lapas Kelas IIA Pekanbaru, Lapas Klas IIB Bantul, Lapas Kelas IIB Sukabumi, Lapas Klas IIB Tasikmalaya, Lapas Klas IIB Slawi serta narasumber dan kontributor yang membantu dalam penelitian ini.

## Referensi
Bonner,  S.  (2022). Social  Cost  Benefit  Analysis  and  Economic  Evaluation. Brisbane: University of Queensland.
Firman, C. A., Ravena, D., Priyatno, D., Emaliawati, & Mulyana, A. (2022). Sexual Needs of Indonesian Prisoners in The Aim of Punishment Perspective. MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan , 1-9.
J, S., Alessio, D., Flexon, J., & Stolzenberg, L. (2013). The Effect of Conjugal Visitation on Sexual Violence in Prison. Am J Crim Just , 13-26.
Kajawo, S. (2021). Conjugal Visits in Prisons Discourse: The Prisoners’ Voice in Malawi. IAFOR Journal of Psychology & the Behavioral Sciences . Mahendra, A. I. (2020). Analisis Pemenuhan Kebutuhan Seksual di Lapas X. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora , 641-654.
Nitibaskara, R. (1999). Catatan Kriminalitas. Jakarta: Jayabaya University Press.
Paguci,  S.  (2015,  Juni  24). Urgensi  Bilik  Asmara  di  Rutan  dan  Lapas .  Retrieved  from Kompasiana: https://www.kompasiana.com/sutomo- paguci/55297287f17e61a3718b4599/urgensi-bilik-asmara-di-rutan-dan-lapas
Pros  And  Cons  Of  Conjugal  Visits.  (2022).  Diambil  kembali  dari  Myprosandcons: https://www.myprosandcons.com/pros-and-cons-of-conjugal-visits/
Rahman,  M.  A.  (2022,  September  5). DPR  Tegaskan  Pentingnya  Bilik  Asmara  untuk Tahanan . Retrieved from Beritasatu.com: https://www.beritasatu.com/news/972913/dpr-tegaskan-pentingnya-bilik- asmara-untuk-tahanan Seksualitas,  HAM  dan  Narapidana .  (2020,  Maret  16).  Retrieved  from  djham: https://ham.go.id/2020/03/16/seksualitas-ham-dan-narapidana/
Sulistyawan, A. Y. (2014). Membangun Model Hukum Yang Memerhatikan Kebutuhan Seksual  Narapidana  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  :  Telaah  Paradigma Konstruktivisme. Jurnal Ilmu Hukum , 213-228. Sumarwan, U. (2017). Membangun Bilik Asmara melalui Keadilan Substantif. Deviance Jurnal Kriminologi , 156-165.
Sykes, G. M. (2007). The Pains of Imprisonment. In G. M. Sykes, The Society of Captives (pp. 63-83).
Violina,  Y.  (2021).  Upaya  Pemenuhan  Kebutuhan  Seksual  Warga  Binaan Pemasyarakatan  Guna  Mencegah  Penyimpangan  Seksual  di  Dalam  Lembaga Pemasyarakatan Sesuai Dengan Standard Minimum Rules. Wajah Hukum , 213- 228.