……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6535 (Online)

## STUDI PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM KUNINGAN DI CEPOGO, BOYOLALI
Oleh Endarwati 1) , Arif Nughroho Rachman 2)
1,2 Program Studi Akuntansi,Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta,Sukoharjo Email: 1 Endarw22@gmail.com , 2 arifnughroho.rachman@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  kualitas  pelayanan  pajak,sanksi pajak,penurunan  tarif,kondisi  keuangan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  kuningan  di Cepogo,Boyolali.  Metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  cara menyebarkan kuesioner. Teknik analisi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisi regresi  berganda  dalam  menganalisis  data.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  5.353  pelaku UMKM  dan  Jumlah  sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  sebanyak  95  sampel yang  diperoleh  berdasarkan  perhitungan  sampel  dengan  menggunakan  rumus  solvin  dan  yang memenuhi kriteria dalam penelitian  ini adalah sebanyak 39 sampel. Alat analisi dalam penelitian ini adalah dengan mengunakan  aplikasi  SPSS versi 19. Hasil penelitian ini  menunjukan bahwa kualitas pelayanan pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib. sedangkan sanksi  pajak  secara  parsial  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak. Sedangkan penurunan tarif secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib  pajak.  Sedangkan  kondisi  keuangan  secara  parsial  berpengaruh  negative  dan  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Kata Kunci: UMKM, Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Penurunan Tarif, Kondisi Keuangan

## PENDAHULUAN
Pandemi  COVID-19  melanda  hampir semua  bagian  negara  di  dunia.  Bahkan  WHO ( world  healthy  organization) sebagai  lembaga kesehatan  dunia  sampai  sekerang  belum  bisa memastikan kapan pandemi ini akan berakhir. Pandemi  Covid-19  memberikan  efek  bagi semua  sektor  disebuah  negara.  Baik  itu kesehatan,pendidikan,ekonomi,dll.
Selain sektor kesehatan yang paling
mengkhawatirkan  ada  sektor  ekonomi  yang mengalami  penurunan yang cukup drastis dari tahun sebelum adanya pandemi Covid-19. Hal ini  tidak  hanya  dirasakan  oleh  negara berkembang saja bahkan negara maju pun juga mengalaminya.  Berdasarkan data Badan Pusat Statistik,pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar 2,07% dari tahun 2019.  hal  ini  disebebkan  karena  adanya
pembatasan  mobilitas  guna  untuk  menekan penyebaran Covid-19.
Usaha Kecil Mikro dan Menegah adalah salah  satu  sektor  ekonomi  yang  terkena dampak  adanya  Covid-19.  Banyak  pelaku usaha  yang  mengalami  penurunan  permintaan pembelian,kesusahan  mencari  bahan  baku,dll. Hal itu menyebabkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah mengalami penurunan pendapatan. Bahkan tidak sedikit pelaku usaha yang  memilih  untuk  menutup  usaha  mereka karena  tidak  mampu  lagi  untuk  membayar tagihan  yang  ada  atau  untuk  memenuhi kewajiban yang lainnya.
Berdasarkan pernyataan menteri koperasi dan UKM (Menkop UKM) kontribusi pajak  usaha  mikro  kecil  dan  menengah  masih rendah terhadap penerimaan pajak negara. Hal itu  seharusnya  menjadi  perhatian  besar
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak) ISSN 2798-6535 (Online)
pemerintah  untuk  meningkatkan  kepatuhan wajib  pajak  pelaku  usaha  mikro  kecil  dan menengah. Mengingat pelaku UMKM memiliki  potensi  yang  sangat  besar  untuk meningkatkan  pendapatan  negara,  karena jumlah  UMKM  di  Indonesia  mencapai  64,2 juta  unit  dengan  memberikan  kontribusi terhadap PDB sebesar 61,7%.
Rendahnya  kepatuhan  pajak  UMKM bisa  jadi  disebabkan  oleh  beberapa  faktor. Salah  satunya  yaitu  kualitas  pelayanan  pajak. Pratama  (2019)  yang  menyatakan  bahwa kualitas  pelayanan  pajak  berpengaruh  positif terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM. Tingkat  pelayanan  petugas  pajak  menjadi sangat  berpengaruh  dimana  setiap  informasi dan  kenyamanan  yang  diterima  oleh  wajib pajak  didasarkan  atas  tingkat  pelayanan  yang diberikan  oleh  petugas  pajak.  Semakin  tinggi tingkat kualitas pelayanan petugas pajak maka semakin  tinggi  pula  tingkat  kepatuhan  wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajibannya.  Direktorat  Jenderal  Pajak sendiri  pada  masa  pandemi  mengalihkan beberapa  layanan  perpajakan  yang  semulanya harus dilakukan secara offline atau tatap muka menjadi  secara  online.  Hal  ini  sebagai  cara untuk membantu pemerintah dalam mengurangi adanya penyebaran covid-19 serta untuk  membuat  wajib  pajak  merasa  nyaman dalam  melakukan  pembayaran  pajak  tanpa takut  untuk  tertular  virus  Covid-19.  Layanan yang  disedikan  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak sendiri  ada  berbagai  macam  mulai  dari  e- Registration,e-billing,e-filing,e-KSWP,e- PHTB,e-faktur  dan  berbagai  layanan  lainnya yang dapat diakses di situs web www.pajak.go.id . Adanya perubahan pelayanan  perpajakan  ini  maka  dilakukan pengujian  apakah  kualitas  pelayanan  pajak dapat  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak UMKM di masa pandemi covid-19.
Faktor  lain  yang  dapat  mempengaruhi kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  adalah  sanksi pajak.  Putra  (2020)  menyatakan  bahwa  sanksi pajak  dapat  mendorong  kepatuhan  pajak
karena  dengan  adanya  sanksi  yang  diberikan atas  sesuatu  yang  tidak  dijalankan  dalam  hal perpajakan  maka  seorang  wajib  pajak  akan memiliki  kecenderungan  untuk  enggan  dan akan  mempertimbangkan  hal  tersebut  sebagai sesuatu  yang  harus  diperhatikan.  Berdasarkan keputusan  Direktorat  Jenderal  Pajak  Nomor KEP-156/PJ/2020 tentang kebijakan perpajakan sehubungan dengan adanya penyebaran wabah virus corona 2019. Kebijakan  ini  berisikan  tentang  penghapusan sanksi administrasi atas keterlamabatan pelaporan  dan  pembayaran  pajak.    Faktor selanjutnya  yaitu  penurunan  tarif.  Pemerintah awalnya  menerapkan  Peraturan  Pemerintah No.  46  tahun  2013  tentang  pajak  penghasilan atas  penghasilan  dari  usaha  yang  diterima wajib  pajak  yang  memiliki  peredaran  bruto tertentu  yakni  penghasilan  yang  belum dikurangkan  dengan  biaya-biaya  berjumlah tidak  melebihi  Rp.  4,8  miliar  dalam  1  tahun dikenakan  tarif  sebesar  1%.  semenjak  tanggal 1  juli  2018  pemerintah  telah  merevisi  terkait penetapan  tarif  yang  diberlakukan  untuk pelaku  usaha  UMKM.  Yang  awalnya  1% menjadi  0,5%  hal  ini  sesuai  dengan  Peraturan Pemetintah No. 23 tahun 2018. Dengan adanya kebijakan  ini  diharapkan  dapat  mendorong kegiatan  perekonomian  masyarakat  sehingga kewajiban  perpajakan  yang  ditanggung  oleh pelaku  usaha  UMKM  menjadi  lebih  ringan. dengan  adanya  penurunan  tarif  ini  maka dilakukan  pengujian  apakah  penurunan  tarif perpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak UMKM selama pandemi ini.
Faktor  yang  terakhir  adalah  kondisi keuangan.  Keuangan  menjadi  salah  satu masalah  yang  penting  di  masa  pandemi.  Para pelaku  usaha  harus  memikirkan  bagaimana mereke  memenuhi  seluruh  kewajiban  mereka sedangkan  kondisi  usaha  mereka  mengalami penurunan  jumlah  pendapatan  yang  cukup dirasakan  perbedaannya  dari  masa  sebelum pandemi  Covid-19.  Penelitan  ini  dilakukan untuk  mengetahui  apakah  pandemi  Covid-19 ini  akan  mempengaruhi  tingkat  kepatuhan
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6535 (Online)
wajib pajak UMKM untuk membayar kewajibannya. Yang mana diketahui bahwasanya  pandemi  ini  cukup  membuat perubahan yang signifikan diberbagai aspek.
Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan  penelitian  Putri  (2021)  menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM sedangkan  Laraswati  (2017)  menyatakan bahwa Kualitas pelayanan pajak tidak terdapat pengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak UMKM.  Hasil  penelitian  Wujarso  (2020) menyatakan  bahwa  sanksi  pajak  berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM sedangkan penlitian Maxuel (2021)
menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak UMKM.  Hasil  penelitian  Tambun  (2019) menyatakan bahwa penurunan tarif berpengaruh  signifikan  terhadaap  kepatuhan wajib  pajak  UMKM  sedangkan  penelitian Fadilah (2021) penurunan tarif tidak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak UMKM.  Hasil  penelitian  dari  Inayati  (2019) menyatakan bahwa kondisi keuangan berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak UMKM  sedangkan  penelitian  Antika  (2021) kondisi  keuangan  tidak  berpengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

## LANDASAN TEORI

## 1. Teori Atribusi
Teori  ini  dikemukakan  oleh  Harold Kelly (1972)  dalam penelitian yang dilakukan Masruroh  (2013)  merupakan  perkembangan dari teori atribusi yang dikemukakan oleh Fritz Heidor  (1958).  Teori  ini  menjelaskan  bahwa ketika  individu  mengamati  perilaku  idividu lainnya,individu  tersebut  berupaya  untuk menjelaskan apakah perilaku tersebut disebabkan  oleh  pihak  internal  ataupun  pihak eksternal  (Robbins  dan  Judge,2008).  Perilaku yang  disebabkan  secara  internal  merupakan perilaku  yang  diyakini  berada  di  bawah kendali  pribadi  seorang  individu.  Perilaku yang  disebabkan  secara  eksternal  merupakan
perilaku  yang  dianggap  sebagai  akibat  dari sebab-sebab  luar,  yaitu  individu  tersebut dianggap  telah  dipaksa  berperilakudemikian oleh  situasi.  Teori  atribusi  relevan  untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan  wajib  pajak  yang  digunakan  dalam model  penelitian  ini.  Kepatuhan  wajib  pajak dapat  dikaitkan  dengan  sikap  wajib  pajak dalam  membuat  penilaian  terhadap  pajak  itu sendiri.  Persepsi  seseorang  untuk  membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi  oleh  faktor  internal  maupun eksternal orang lain tersebut (Jatmiko, 2006).

## 2. Pajak
Pajak  menurut  Undang-Undang  No  16 tahun  2009  adalah  kontribusi  wajib  pajak negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan Undang-Undang,dengan tidak mendapat timbal  balik  secara  langsung  dan  digunakan untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pajak  menurut  Prof.  Dr.  Rochmat Soemitro,  S.H.,  pajak  adalah  iuran  rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat  jasa  timbang  (kontraprestasi)  yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo,2016).
3. Kepatuhan Wajib Pajak
Direktorat  Jenderal  Pajak  menjelaskan bahwa  kepatuhan  wajib  pajak  merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan  oleh  pembayar  pajak  dalam  rangka memberikan  kontribusi  bagi  pembagunan dewasa  ini  yang  diharapkan  di  dalam pemenuhannya  diberikan  secara  sukarela. Sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan nomor  192/PMK.03/2007  kriteria  wajib  pajak patuh  adalah  wajib  pajak  yang  memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. Tepat  waktu  dalam  menyampaikan  surat pemeberitahuan
2. Tidak  mempunyai  tunggakan  pajak  untuk semua jenis pajak,kecuali tunggakan pajak
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak) ISSN 2798-6535 (Online)
yang  sudah  memperoleh  izin  mengangsur atau menunda pembayaran pajak 3. Laporan  keuangan  diaudit  oleh  akuntan public atau lembaga pengawasan keuangan pemerintahan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian  selama  3  (tiga)  tahun berturut-turut
4. Tidak  pernah  dipidana  karena  melakukan tindakan  pidana  di  bidang  perpajakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5(lima) tahun terakhir.
4. Kualitas Pelayanan Pajak
kepuasan  wajib  pajak  atas  pelayanan yang diberikan petugas pajak atau fiskus dapat menentukan  sikap  wajib  pajak.  Petugas  pajak yang  melayani  dengan  cepat  dan  tepat menimbulkan persepsi positif bagi wajib pajak UMKM sehingga wajib pajak merasa puas atas pelayanan  yang  diberikan.  Selain  itu  fiskus telah  memberikan  informasi  yang  jelas  dan mudah  dimengerti  oleh  wajib  pajak  sehingga tidak  terjadi  miskomunikasi  yang  berujung ketidakpuasan  wajib  pajak  (Faradhila,  2021). Terdapat 5 (lima) Indikator kualitas pelayanan pajak yaitu Keandalan (reliability), Ketanggapan (Responsiveness), Jaminan
(Assurance), Empati (Emphaty), Bukti langsung (Tangible) (Albari,2009). 5. Sanksi Pajak Menurut  kamus  besar  Bahasa  Indonesia (KBBI) sanksi adalah
tanggungan (tindakan,hukuman  dan  sebagainya)  untuk memaksa  orang  menepati  perjanjian  atau menaati  ketentuan  undang-undang  (anggara dasar,perkumpulan  dan  sebagainya).    Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan  perundang-undangan  perpajakan (norma
perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi.  Atau  bi\sa  dengan kata  lain  sanksi  perpajakan  merupakan  alat pencegah  (preventif)  agar  wajib  pajak  tidak melanggar  norma  perpajakan.  Dalam  undang- undang  perpajakan  dikenal  dua  macam sanksi,yaitu  sanksi  administrasi  dan  sanksi pidana (mardiasmo,2016).
Adanya  pengaruh  sanksi  perpajakan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM disebabkan  adanya  unsur  memaksa  dan mengikat  dari  sanksi  itu  sendiri.  Sanksi  yang dikenakan  terhadap  wajib  pajak  yang  tidak memenuhi  kewajiban  perpajakannya  diatur dalam  undang-undang  perpajakan,  sehingga jika  wajib  pajak  melanggar  atau  tidak  patuh akan dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggaraan  yang  dilakukan  dan  akhirnya wajib  pajak  akan  memandang  bahwa  sanksi perpajakan lebih banyak merugikannya (Anugerah, 2019).
6. Penurunan Tarif
Tarif  pajak  adalah  ketentuan  presentase (%)  atau  jumlah  (rupiah)  pajak  yang  harus dibayar  oleh  wajib  pajak  sesuai  dengan  dasar pajak  atau  objek  pajak  (Sudirman,2012). Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No.  23 tahun  2018  mengatur  tentang  pengenaan  PPh final pasal 4 ayat (2) tentang pajak penghasilan atas penghasilan pelaku usaha oleh wajib pajak yang memiliki bruto sampai dengan 4,8 Miliar Rupiah  dalam  satu  tahun  pajak  maka  yang awalnya tarif pajak sebesar 1% menjadi 0,5%. Semakin  gencarnya  pemerintah  menurunkan tarif  perpajakan  akan  semakin  tinggi  pula antusiasme  pengusaha  dalam  menjalankan kewajiban perpajakannya (Putra,2019).
7. Kondisi Keuangan
Kondisi keuangan wajib pajak merupakan  suatu  kemampuan  wajib  pajak dalam  hal  finansial  untuk  memenuhi  berbagai macam  kebutuhannya.  Jika  individu  dapat memenuhi  semua  kebutuhan  tersebut,  baik  itu sekunder,primer,maupun  tersier  berdasarkan pendapatan  yang  dimilki  tanpa  bantuan  dari pihak  luar  berupa  pinjaaman,  dapat  dikatakan bahwa  kondisi  keuangan  individu  tersebut sangat  baik  (Agustiantono,2012).  Tetapi  jika individu tersebut melakukan hal yang sebaliknya  maka  dapat  dikatan  kondisi keuangan individu  tersebut  tidak baik.  Kondis keuangan merupakan hal yang dapat mempengaruhi  bagaimana  perilaku  wajib pajak  dalam  memenuhi  kewajibannya.  Hal
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6535 (Online)
tersebut dikarenakan besar kecilnya penghasilan  wajib  pajak  berpotensi  untuk mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Hendrawati, 2021).
Kerangka Pikir
Gambar 1. Kerangka Pikir

## Hipotesis Penelitian
Kualitas  pelayanan  pajak  sangat  penting untuk  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak dalam  membayar  pajak.  apabila  Wajib  pajak yang  diberikan  pelayanan  yang  baik  maka  hal itu  cenderung  membuat  wajib  pajak  lebih nyaman  pada  saat  membayar  kewajiban perpajakannya.  Namun,  apabila  petugas  pajak memberikan  pelayanan  yang  buruk  hal  itu akan  membuat  wajib  pajak  merasa  tidak nyaman dan menurunkan tingkat kepercayaannya.  hasil  penelitian  sebelumnya oleh  Putri  (2021)  menyatakan  bahwa  kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  Yang  artinya apabila  petugas  pajak  memberikan  pelayanan yang baik dan berkualitas akan membuat wajib pajak  merasa  nyaman  dan  percaya  untuk membayar kewajiban perpajakannya.
H1: kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Sanksi  pajak  diberikan  kepada  wajib pajak  yang  tidak  melaksanakan  kewajibannya sebagai  wajib  pajak.  Sanksi  pajak  bisa  berupa sanksi  administrative  ataupun  sanksi  pidana, hal  itu  sesuai  dengan  pelanggaran  yang dilakukan  oleh  wajib  pajak.  Apabila  wajib pajak  diberikan  sanksi  saat  melakukan
pelanggaran maka mereka akan merasa bahwa sanksi  pajak  ini  memberatkan  wajib  pajak apabila  tidak  melaksanakan  kewajibannya, dengan  begitu  hal  ini  dimaksudkan  untuk meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam melaksakan  kewajibannya.  Hasil  penelitian sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Laraswati (2017)  menyebutkan  bahwa  sanksi  pajak berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  UMKM  mabel  di  kabupaten sukoharjo.  Wujarso  (2020)  menyebutkan bahwa  sanksi  pajak  berpengaruh  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  pelaku  usaha  mikro kecil dan menengan yang ada di jakarta secara signifikan. Dari penelitian tersebut maka dapat disimpulkan  bahwa  sanksi  pajak  yang  tinggi akan  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak pelaku.
H2:  sanksi  pajak  berpengaruh  terhadap kepatuahan wajib pajak UMKM
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23  tahun  2018  yang  mengatur  tentang pengenaan PPh final pada pasal 4 ayat (2) bagi wajib  pajak  yang  memiliki  peredaran  bruto sampai  dengan  4,8  Miliar  Rupiah  dalam  satu tahun  pajak  maka  dikenakan  tarif  sebesar 0,5%. Tarif tersebut tentunya lebih rendah dati tarif yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah No.  46  tahun  2013  yaitu  sebesar  1%  dari penghasilan  bruto.  Dengan  adanya  penurunan tarif  pajak  ini  diharapkan  dapat  meningkatkan kesadaran  wajib  pajak  dalam  membayar kewajibannya sebagai pelaku UMKM. Karena kepatuhan pajak para pelaku usaha mikro kecil dan  menengah  di  negara  ini  masih  bisa dikatakan rendah. Jadi  apabila penurunan tarif pajak  dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib pajak  pelaku  UMKM  maka  itu  akan meningkatkan  pendapatan  penerimaan  pajak untuk  negara  karena  sudah  kita  ketahui bahwasanya  jumlah  pelaku  UMKM  di Indonesia sangat banyak.
Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Widodo  (2021) menyimpulkan bahwa  penurunan  tarif  berpengaruh  terhadapa kepatuhan  wajib  pajak.  Menurut  Tambun
Kepatuhan wajib
pajak UMKM Sanksi Pajak Penurunan Tarif Kondisi Keuangan Kualitas Pelayanan Pajak
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak) ISSN 2798-6535 (Online)
(2019)  menyimpulkan  bahwa  penurunan  tarif pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.
H3: penurunan tarif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
Keuangan  adalah  hal  yang  sangat penting  dalam  menjalankan  sebuah  usaha. Uang  digunakan  untuk  memenuhi  segala kebutuhan pengusaha dalam menjamin
kelancaran usahanya. Apabila UMKM memiliki pendapatan atau laba yang besar atau sesuai  dengan  harapan  maka  selaku  wajib pajak  mereka  akan  cenderung  patuh  dalam menjalankan  kewajiban  untuk  membayar pajak.    Hasil  penelitian  sebelumnya  Inayati (2019)  menyatakan  bahwa  kondisi  keuangan berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  UMKM.  Hal  ini  berarti  bahwa apabila  kondisi  keuangan  mereka  stabil bahkan  meningkat  maka  kepatuhan  wajib pajak UMKM akan semakin baik.
H4: kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

## METODE PENELITIAN Metode Pengumpulan Data
Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan data primer. Data primer adalah sumber  data  yang  langsung  memberikan  data kepada  pengumpul  data  (Sugiyono,2019:194). Dalam  penelitian  ini  informasi  dikumpulkan dari responden wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah dengan cara menyebarkan kuesioner  yang  diberikan  langsung  kepada responden.  Responden  dalam  penelitian  ini adalah  wajib  pajak  UMKM  kuningan  di Cepogo,Kabupaten Boyolali.

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  adalah  proses mencari  data,menyusun  secara  sistematis  data yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara,catatan lapangan  dan  dokumentasi  dengan  cara mengorganisasikan data ke dalam kategori,menjabarkan ke dalam unit- unit,melakukan  sintesis,menyusun  kedalam pola  memilih  mana  yang  penting  dan  yang
akan  dipelajari,  dan  membuat  kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono,2010:335). Teknik analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  analisis  regresi  linier  berganda, dimana  ada  uji  instrument  data  (uji  validitas dan  uji  reliabilitas),  uji  asumsi  klasik  (uji normalitas,uji multikolinearitas) dan uji hipotesis (uji T, uji R2).

## Populasi Dan Sempel
Populasi adalah wilayah generalitas yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas  dan  karakteristik  tertentu  yang ditetapkan  oleh  peneliti  untuk  dipelajari  dan kemudian ditarik
kesimpulannya (Sugiyono,2019:126). Populasi dalam penelitian ini adalah 5.353 pelaku usaha mikro kecil dan menengah di kecamatan Cepogo,Boyolali.  Dimana  data  populasi  ini diperoleh  dari  Electronik  Sistem  UMKM Dinas  Koperasi  dan  Tenaga  Kerja  kabupaten Boyolali.  Sampel  adalah  bagian  dari  jumlah dan  karakteristik  yang  dimiliki  oleh  populasi tersebut  (Sugiyono,2019:127).  Jumlah  sampel yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah sebanyak 98 sampel yang diperoleh berdasarkan perhitungan sampel dengan menggunakan rumus solvin dan kriteria dalam penelitian  ini  adalah  pelaku  Usaha  Mikro Kecil  dan  Menengah  bidang  usaha  kuningan dan  yang  masih  menjadi  wajib  pajak aktif,dimana  yang  memenuhi  kriteria  tersebut sebanyak 39 sampel.

## Variabel Penelitian
Variabel  penelitian  adalah  suatu  atribut atau  sifat  atau  nilai  orang,objek  atau  kegiatan yang  mempunyai  variasi  tertentu  yang ditetapka  oleh  peneliti  untuk  dipelajari  dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono,2019:68). Variabel  independen dari penelitian  ini  adalah  kualitas  pelayanan pajak,sanksi  perpajakan,penurunan  tarif  dan kondisi keuangan sedangkan variabel dependennya  adalah  kepatuhan  wajib  pajak UMKM.
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6535 (Online)

## Alat Analisis
Alat  analisis  data  dalam  penelitian  ini adalah  analisis  regresi  linier  berganda  dengan menggunakan  program  SPSS  19.  Adapun persamaan  regresi  linier  berganda  yang digambarkan dalam bentuk sebagai berikut :
Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 + b 4 X 4  + e Keterangan :
Y = Kepatuhan wajib pajak a = Konstantan X 1 = Kualitas Pelayanan Pajak
X 2 = Sanksi Pajak X 3 = Penurunan Tarif X 4 = Kondisi keuangan

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Validitas Tabel 1. Hasil Uji Validitas
Sumber : Data Primer Diolah SPSS 19 Hasil  uji  validitas  menunjukan  bahwa nilai r hitung > 0,2673 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa semua indikator pertanyaan dinyatakan valid.
Uji Reliabilitas Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas variabel Cronbach's Alpha N of Items Kualitas Pelayanan Pajak .800 5 Sanksi Pajak .607 5 Penurunan Tarif .873 7 Kondisi Keuangan .819 5 Kepatuhan Wajib Pajak .826 10 Sumber : Data Primer Diolah SPSS 19
Hasil  uji  reliabilitas  menunjukan  nilai cronbach’s  alpha >  0,60  maka  dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas pelayanan pajak,sanksi pajak,penurunan tarif,kondisi  keuangan  dan  kepatuhan  wajib pajak dinyatakan reliabel.
Uji Normalitas Tabel 3. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual N 39 Kolmogorov- Smirnov Z .533 Asymp. Sig. (2- tailed) .939 Sumber: Data Primer Diolah SPSS 19 Hasil  uji  normalitas  dengan  menggunakan  uji nonparametric,pada Asymp. Sig(2-tailed) dengan  nilai  >  0,05  yaitu  0,939  menunjukan bahwa data sudah berdistribusi normal. Uji Multikolinieritas Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas Collinearity Statistics Tolerance VIF .433 2.312 .866 1.155 .460 2.173 .779 1.283 Sumber : Data Primer Diolah SPSS 19
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak) ISSN 2798-6535 (Online)
Hasil  uji  multikolinieritas  menunjukan bahwa  nilai  tolerance  dari  semua  variabel  < 0,10  dan  nilai  VIF  >  10  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  semua  variabel  dalam penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinieritas. Uji Regresi Linier Berganda Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linier Berganda model B 1 (Constant) 5.883 KUALITASPELAYANANPAJAK .053 SANKSIPAJAK 1.081 PENURUNANTARIF .680 KONDISIKEUANGAN -.551
Sumber : Data Primer Diolah SPSS 19 Hasil  uji  regresi  linier  berganda  dapat  ditulis persamaan regresi sebagai berikut : Y = 5.883 + 0.053 𝑋 1 + 1.081 𝑋 2 + 0.680 𝑋 3 – 0.551 𝑋 4 + e Uji Parsial (uji t)
Tabel 6. Hasil Uji Parsial (uji t)
Model
Sig. 1 (Constant) .519 KUALITASPELAYANANPAJAK  .904 SANKSIPAJAK .001 PENURUNANTARIF .042 KONDISIKEUANGAN .010
Sumber : Data Primer Diolah SPSS 19 Hasil uji t menunjukan bahwa variabel kualitas  pelayanan  pajak  (X1)  memiliki  nilai signifikansi 0,904 > 0,05 sehingga 𝐻 1 Ditolak, yang  berarti  bahwa  kualitas  pelayanan  pajak secara  parsial  tidak  berpengaruh  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  UMKM.  Variabel sanksi  pajak  memiliki  nilai  signifikansi  0,001 <  0,05  sehingga 𝐻 2 diterima,  yang  berarti
bahwa sanksi pajak secara parsial berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM. Variabel  penurunan  tarif  memiliki  nilai signifikansi  0,042  <  0,05  sehingga 𝐻 3 diterima,  yang  berarti  bahwa  penurunan  tarif secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib  pajak  UMKM.  Variabell  kondisi keuangan  memiliki  nilai  signifikansi  0,010  < 0,05 sehingga 𝐻 4 diterima, yang berarti bahwa kondisi  keuangan  secara  parsial  berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
Uji Koefisien Determinasi
Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi Model R Square 1 .429 Sumber : Data Primer Diolah SPSS 19 Hasil uji koefisien determinasi menunjukan bahwa kualitas pelayanan pajak,sanksi pajak,penurunan tarif,kondisi Keuangan  menunjukan  nilai  R  Square  sebesar 0,429 dengan demikian  dapat  diartikan bahwa semua  variabel  memberikan  pengaruh  sebesar 42,9%  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak, sedangkan  sisanya  57,1%  dijelaskan  oleh variabel lainnya.
Pembahasan Pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
Hasil 𝐻 1 menunjukan  bahwa  nilai 𝑡 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 0,121 dan 𝑡 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 1,6871 (0,121 <  1,6871)  dengan  nilai  signifikansi  sebesar 0,904  >  0,05  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa kualitas  pelayanan  pajak  tidak  berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM kuningan  di  Cepogo,  Boyolali.  Artinya  dalam penelitian  ini  kualitas  pelayanan  pajak  belum bisa  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak. Adanya beberapa petugas pajak yang menyalahgunakan jabatan di bidang perpajakan  untuk  kepentingan  pribadi  hal  itu membuat  kepercayaan  wajib  pajak  terhadap petugas pajak menurun. Hal ini akan berdapak pada  menurunnya  tingkat  kepatuhan  wajib
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6535 (Online)
pajak.  pemerintah  saat  ini  juga  menyediakan aplikasi  perpajakan  yang  tujuannya  untuk memudahkan  wajib  pajak  dalam  melaporkan kewajiban perpajakannya,namun dirasa aplikasi tersebut belum sepenuhnya membantu kepenting  wajib  pajak.  Hal  itu  disebabkan karena  masih  banyak  wajib  pajak  yang  belum mengetahui  bagaimana  cara  menggunakan aplikasi  tersebut.  Hasil  penelitian  ini  sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Laraswati  (2017)  yang  menyatakan  bahwa tidak  terdapat  pengaruh  kualitas  pelayanan terhadap  kepatuham  wajib  pajak  UMKM mabel  di  Kabupaten  Sukoharjo.  Namun penelitian  ini  bertolak  belakang  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  puspanita (2020)  yang  menyatakan  bahwa  pelayanan fiskus  memiliki  pengaruh  dan  signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
Hasil 𝐻 2 menunjukan  bahwa  nilai 𝑡 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 3,664 dan 𝑡 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 1,6871 (3,664 >  1,6871)  dengan  nilai  signifikansi  sebesar 0,001  <  0,05  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa sanksi  pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib pajak UMKM kuningan di Cepogo,boyolali.  Sanksi  pajak  akan  diberikan kepada  wajib  pajak  yang  tidak  melakukan kewajiban  untuk  membayar  pajak.  Hal  ini bertujuan  supaya  wajib  pajak  lebih  patuh untuk  membayar  kewajibannya  serta  untuk memberikan  efek  jera  bagi  seseorang  yang melanggar.  wajib  pajak  akan  lebih  patuh membayar  kewajiban  perpajakannya  apabila sanksi  pajak  yang  diberikan    menimbulkan banyak  kerugian  baik  kerugian  materil maupun  immaterial.  Artinya  semakin  tinggi tingkat  sanksi  pajak  yang  diberikan  akan berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak UMKM  kuningan  di  Cepogo,Boyolali.Hasil penelitian  ini  sesuai  dengan  pnelitian    yang dilakukan oleh Pratama (2019) yang menyatakan  bahwa  sanksi  pajak  berpengaruh positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak UMKM.  Selain  itu  penelitian  yang  dilakukan
oleh Maula (2020)  menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajibpajak UMKM di kabupaten Mojokerto.
Pengaruh penurunan tarif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
Hasil 𝐻 3 menunjukan  bahwa  nilai 𝑡 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 2,112 dan 𝑡 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 1,6871 (2,112 >  1,6871)  dengan  nilai  signifikansi  sebesar 0,042  <  0,05  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa penurunan tarif berpengaruh terhadap kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  kuningan  di Cepogo,boyolali.  Artinya  tarif  pajak  sangat membatu  para  pelaku  usaha  UMKM  yang memiliki  kewajiban  untuk  membayar  pajak dan  dapat  meningkatkan  tingkat  kepatuhan wajib  pajak.  Wajib  pajak  akan  merasa  lebih ringan  dengan  adanya  penurunan  tarif  pajak UMKM  sebesar  0,5%  sehingga  wajib  pajak merasa senang membayar kewajiban perpajakan (Sihar Tambun,2019). Hasil penelitian  ini  selaras  dengan  penelitian Tambun  (2019)  yang  menyatakan  bahwa penurunan  tarif  berpengaruh  positif  signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM. Selain itu penelitian Suhartono (2021)
menyatakan bahwa penurunan tarif berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
Pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
Hasil 𝐻 4 menunjukan  bahwa  nilai 𝑡 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar  -2,732  dan 𝑡 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 1,6871  (- 2,732  >  1,6871)  dengan  nilai  signifikansi sebesar 0,010 < 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan  wajib  pajak  tetapi  berpengaruh negative.  Hal  ini  berarti  bahwa  kondisi keuangan akan menurunkan tingkat kepatuhan wajib  pajak.  Kondisi  keuangan  selama pandemi Covid-19 pastinya mengalami penurunan  yang  cukup  signifikan.  Pengusaha UMKM  mengandalkan  hasil  dari  kegiatan usahanya  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari- hari dan untuk memenuhi semua kewajibannya.  Pada  masa  pandemi  Covid-19 ini  mereka  banyak  mengalami  penurunan
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak) ISSN 2798-6535 (Online)
permintaan  pembelian  kerajinan  kuningan karena  terhalang  oleh  adanya  pembatasan mobilitas  yang  dianjurkan  oleh  pemerintah. Hal  itu  menyebabkan  penurunan  pendapatan bagi  pelaku  UMKM  dan  hal  itu  berdampak pada menurunnya tingkat kepatuhan membayar  pajak. Hasil  penelitian  ini  selaras dengan  Hendrawati  (2021)  yang  menyatakan bahwa kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian  yang  sama  juga  dilakukan  oleh Inayati  (2019)  yang  menyatakan  bahwa kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan  maka  dapat  diambil  kesimpulan bahwa kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak UMKM.  sanksi  pajak  berpengaruh  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  UMKM.  penurunan tarif  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  UMKM.  kondisi  keuangan  berpengaruh negative  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  UMKM.  Saran  yang  diberikan  untuk penelitian  selanjutnya  adalah  supaya  peneliti dapat  menambahkan  jumlah  variabel,sampel dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

## Saran
Untuk  penelitian  selanjutnya  supaya  bisa menambahkaan  jumlah  sampel,objek  dan variabel  lain  yang  berpengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Albari,  A.  (2009).  Pengaruh  Kualitas Layanan  terhadap  Kepatuhan  Membayar Pajak. Jurnal Siasat Bisnis , 13 (1), 1–13.
[2] Antika,  F.  N.,  Mulyani,  S.,  &  Budiman, N.  A.  (2021).  Determinan  kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten kudus.
Jurnal  Kajian  Akuntansi  Dan  Auditing ,
16 (1), 15–28.
[3] Arti  kata  sanksi  -  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  (KBBI)  Online .  (n.d.).  Di
Akses  Pada  13  Februari  ,  2022,  Dari https://kbbi.web.id/sanksi
[4] Badan Pusat Statistik . Di Akses pada 12 February , 2022, Dari https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/ 02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020- turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c-.html
[5] Berita  -  Indikator  Keberhasilan  DJP adalah  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak . (n.d.).  Di  Akses  Pada  15  Maret,  2022,
Dari https://bppk.kemenkeu.go.id/content/beri ta/pusdiklat-pajak-indikator- keberhasilan-djp-adalah-tingkat- kepatuhan-wajib-pajak-2019-11-05-
c429d9d3/
[6] Fadilah,  L.,  Noermansyah,  A.  L.,  & Krisdiyawati.  (2021).  Pengaruh  Tingkat
Pendapatan, Penurunan Tarif, Dan
Perubahan  Cara  Pembayaran  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  Masa
Pandemi  Covid-19. Owner , 5 (2),  450– 459.
[7] Faradhila,  R.,  &  Fadhlia,  W.  (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas
Pelayanan, Dan Risiko Terdeteksi Fiskus
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Pada Wajib Pajak Umkm Di Kota Banda  Aceh). Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Ekonomi  Akuntansi  (JIMEKA) , 6 (2), 178–191.
[8] Hendrwati,  E.,  Pramudianti,  M.,  & Abidin, K. (2021). pengetahuan pajak,sanksi pajak,modernisasi sistem,kondisi keuangan terhadap kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  selama pandemi covid-19. Jurnal Ilmiah
Akuntansi  Dan  Keuangan , 04 (01),  214– 230.
[9] Inayati,  E.  K.  (2019).  Pengaruh  Kondisi Keuangan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6535 (Online)
Wajib  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak. Jurnal  Ilmu  Dan  Riset  Akuntansi ,
8 (12), 1–15.
[10] Keputusan  Direktur  Jenderal  Pajak Nomor KEP-156/PJ/2020 Tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan Dengan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019 . [11] Laraswati,  M.,  Nurlaela,  S.,  &  Subroto, H. (2017). Pengaruh Pemahaman Sistem
E-Billing, Kualitas Pelayanan, dan Pelaksanaan  Sanksi  Pajak  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  Mebel di Kabupaten Sukoharjo. Seminar
Nasional IENACO , 2013 , 718–723.
[12] [Mardiasmo.  (2016). Perpajakan  Edisi Terbaru 2016 . ANDI.
[13] Masruroh,  S.,  &  Zulaikha.  (2013). Pengaruh Kemanfaaatan Npwp, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas
Pelayanan,  Sanksi  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi  Empiris Pada  Wp  Op  Di  Kabupaten  Tegal). Diponegoro Journal of Accounting , 0 (0), 435–449.
[14] Maula, C. F., Mawardi, M. C., & Hariri. (2020).  Pengaruh  Sanksi  Perpajakan, Kualitas  Pelayanan,  Dan  Moral  Wajib Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Umkm  Di  Kabupaten  Mojokerto. E- Jurnal  Riset  Akuntansi  (E-JRA) , 9 (2),
47–57.
[15] Maxuel,  A.,  &  Primastiwi,  A.  (2021). Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan  Dan Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Umkm E-Commerce. Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis , 16 (1), 21.
[16] Menkop:  Kontribusi  Pajak  UMKM Masih  Sangat  Rendah . Di akses pada 12 February, 2022, Dari https://money.kompas.com/read/2021/09 /16/191249026/menkop-kontribusi-
pajak-umkm-masih-sangat-rendah
[17] peraturan  menteri  keuangan  nomor  192/
.03/2007 tentang  tata  cara  penetapan wajib  pajak  dengan  kriteria  tertentu
dalam
rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran
pajak .
[18] Peraturan  Pemerintah Nomor  23  Tahun 2018  Tentang  Pajak  Penghasilan  Atas Penghasilan  Dari  Usaha  Yang  Diterima Atau  Diperoleh  Wajib  Pajak  Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu . [19] Peraturan  Pemerintah Nomor  46  Tahun 2013  Tentang  Pajak  Penghasilan  Atas Penghasilan  Dari  Usaha  Yang  Diterima Atau  Diperoleh  Wajib  Pajak  Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu .
[20] Pratama,  R.  A.,  &  E,  M.  (2019). Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Petugas Pajak,  Sanksi  Perpajakan,  Dan  Biaya Kepatuhan  Pajak  Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  UMKM  Di  Kota  Padang. Jurnal Eksplorasi Akuntansi , 1 (3), 1293– 1306.
[21] Puspanita,  I.,  Machfuzhoh,  A.,  & Pratiwi,  R.  (2020).  Pengaruh  Kualitas
Pelayanan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak UMKM. Prosiding SimposiumNasional Multidisiplin , 2 , 71– 78.
[22] Putra,  A.  F.  (2020).  Kepatuhan  Wajib Pajak  UMKM :  Pengetahuan  Pajak  , Sanksi  Pajak  ,  dan  Modernisasi  Sistem. JRAP  (Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan Perpajakan) , 7 (1), 1–12.
[23] Putra,  R.  J.,  &  Supartini.  (2019). pengaruh  implementasi  penurunan  tarif pajak  UMKM  terhadap  kepatuhan  wajib pajak UMKM dengan patriotisme sebagai variabel moderasi. Jurnal Akuntansi  Manajerial , Vol.  4 , No (2),  1–
9.
[24] Putri, A., & Wibowo, D. (2021). Faktor- Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kepatuhan Wajib. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi , 10 (2), 1–23.
[25] Sudirman, R. (2012). perpajakan pendekatan teori dan praktol di indonesia . Salemba Empat.
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak)
ISSN 2798-6535 (Online)
[26] Sugiyono.  (2010). Metode  Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D .
Alfabeta.
[27] Sugiyono.  (2019). Metode  Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D .
Alfabeta.
[28] Suhartono,  E.  (2021).  Analisis  Dampak Penurunan  Tarif  Pajak  Umkm  Dan Pelayanan  Online  Terhadap  Kepatuhan
Wajib  Pajak  Umkm  Di  Kabupaten Bojonegoro. Jurnal Ekonomi Mahasiswa (JEKMA) , 2 (4), 1–7.
[29] Tambun,  S.,  &  Riris,  S.  B.  (2019).
Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM dan  Kesadaran  Wajib  Pajak  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dimoderasi Oleh Efektifitas Pemungutan Pajak. Jurnal Media Akuntansi Perpajakan , 4 (1), 1O.
[30] Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang
Perubahan  Keempat  Atas  Undang-
Undang  Nomor  6  Tahun  1983  Tentang
Ketentuan  Umum  Dan  Tata  Cara Perpajakan .
[31] Widodo, A. (2019). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak PPH Final Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm
Di  Kabupaten  Rembang. Journal  of Chemical  Information  and  Modeling ,
5 (01), 98–107.
[32] Widodo,  A.,  &  Muniroh,  H.  (2021). Pengaruh Penurunan
Tarif PPH, Pelayanan  Pajak,  Serta  Sanksi  Pajak Terhadap Kepatuha Wajib Pajak UMKM. Fokus  Ekonomi :  Jurnal  Ilmiah Ekonomi , 16 (1), 58–78.
[33] Wujarso,  R.,  Saparudin,  &  Napitupulu, R.  D.  (2020).  Pengaruh  Pengetahuan Perpajakan  dan  Sanksi  Pajak  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  Di Jakarta. Jurnal  STEI  Ekonomi , 29 (02), 44–56.