Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(02), 2021, 693-703
Implementasi Profit and Loss Sharing Petani Padi Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam

## Julio Basuki Herlangga
Program Doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Email korespondensi: julio.basuki@gmail.com

## Abstrak
In  Kaibeso,  there is  a  profit sharing system in  agriculture  done  among  paddy  farmers, and it is called  paron system. Paronsystem is used by Kadibeso people as a way to share the work profit between farmers and rice field owners. This system has been preserved among farmers, especially those in Kadibeso village. This system,which is similar to profit sharing system in Islamic economy,becomes the accounting system for capital owners (rice field) and the cultivators. In Islamic economy system, this cooperation between capital owners (rice field) and the cultivators  is  called  Muzara’ah  and  Mukhabarah.The  metod  used  in  this  research  is  qualitative  method-  a research  done  to  understand  the  phenomena  experienced  by  the  subject  of  the  research  such  as  behavior, perception, mitivation, and action. The data used in this reseacrh consist of primary and secondary data.Paron system is line with Islamic economic system because it does not lease ice field but give the right to farmers to cutivate. It is already in line with Al-Quran and Haditd.
Keyword : Paron, Islamic economy, Muzara’ah, Mukhabarah.
Saran sitasi : Herlangga, J. B. (2021). Implementasi Profit and Loss Sharing Petani Padi Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7 (02), 693-703. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2432
DOI : http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2432

## 1. PENDAHULUAN
Banyak  provinsi  di  Indonesia  yang  menjadi penyumbang  PDB  salah  satunya  adalah  Provinsi Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Menurut  Badan  Pusat Statistik pada tahun 2015 luas panen tanaman padi di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah  154.807 Hektar menurun  dari  tahun  2014  sebesar  158.903  Hektar. Produktivitas  padi  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta adalah 59,64 Ton naik sebesar 1,77% dari tahun 2014. Hasil tersebut menunjukan bahwa usaha pertanian di daerah  Istimewa  Yogyakarta  didominasi  oleh  rumah tangga (Badan Pusat Statistik : 2016)
Hal  ini  juga  terlihat  pada  pedukuhan  Kadibeso yang  sebagian  besar  masyarakatnya  bekerja  sebagai petani  padi.  Kadibeso  berada  di  desa  Sabdodadi Kecamatan  Bantul,  Kabupaten  Bantul,  Provinsi Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Kadibeso  mempunyai luas lahan pertanian seluas 33 Hektar dengan sekitar 200 masyaratnya bekerja sebagai buruh tani. Jumlah kepala keluarga di pedukuhan Kadibeso sejumlah 325 KK (wawancara dengan kepala dukuh).
Dalam kehidupan masyarakat Kadibeso terdapat sistem  bagi  hasil  dalam  pertanian  yang  sering
dilakukan  oleh  petani  padi,  masyarakat  Kadibeso biasa  menyebutnya  dengan  sistem paron. Sistem paron digunakan masyarakat Kadibeso sebagai sarana pembagian  hasil  kerjasama  antara  petani  dengan pemilik  sawah.  Sistem  paron  telah  lama  dan  telah membudidaya  di  kalangan  petani  khususnya  di pedukuhan Kadibeso.
Sistem paron yang mendekati konsep bagi hasil dalam ekonomi Islam ini menjadi sistem perhitungan antara  pemilik  modal  (sawah  pertanian)  dengan penggarap.  Pemilik  sawahbiasanya  meminta  kepada penggarap untuk mengelola sawahnya hingga musim panen tiba. Setelah musim panen tiba kemudian padi yang sudah menjadi gabah dijual yang kemudian hasil dari penjualan tersebut di bagi hasilkan 50:50 antara pemilik sawah dengan penggarap.
Dalam  pelaksanaan  bagi  hasil  dengan  sistem paron jika mengalami keuntungan akan dibagi dengan jumlah  yang  sama  antara  pemilik  dengan  penggarap jika  terjadi  kerugian  kadang-kadang  sering  terjadi perdebatan  antara  pemilik  sawah  dengan  penggarap, karena  penggarap  tidak  hanya  mengelola  sawah tersebut dengan tenaganya saja akan tetapi penggarap
juga  membelikan  pupuk  dan  obat  pengusir  hama secara  rutin.  Setiap  usaha  pasti  memiliki  risiko tertentu  begitu  juga  dengan  bertani  padi  yang memiliki  risiko  gagal  panen  akibat  kondisi  cuaca, bencana alam, serta serangan dari hama.
Dalam ekonomi Islam bagi hasil ( profit and loss sharing ) sering disebut dengan istilah al-mudharabah yang  menjadi  landasan  dasar  bagi  operasional  bank Syariah.  Menurut  M.  Yazid  Afandi  mudhrabah (mudlarabah) adalah  salah  satu  bentuk  kerja  sama antara  pemilik  modal (shahib  al-mal) dan  pedagang atau  orang  yang  mempunyai  keahlian  untuk melakukan usaha bersama.
Pemilik  modal  menyerahkan  modalnya  kepada pengusaha/pedagang  untuk  usaha  tertentu.  Jika  dari usaha tersebut mendapatkan keuntungan maka dibagi bersama sesuai kesepakatan. Apabila terjadi kerugian maka  kerugian  ditanggung  oleh  pemilik  modal,  dan pengusaha  tidak  berhak  atas  upah  dari  usahanya (Afandi, 2009:101).
Mudharabah mempunyai  arti  berjalan  di  atas bumi  yang  bisa  dinamakan  berpergian.  Secara terminologi Mudharabah adalah  kontrak  perjanjian antara pemilik modal  dan pengelola untuk digunakan untuk  aktivitas  yang  produktif  dimana  keuntungan dibagi  dua  antara  pemodal  dan  pengelola  modal. Kerugian jika ada ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal (Mardani, 2012:194).
Secara teknis, mudharabah adalah akad kerjasama  usaha  antara  dua  pihak,  di  mana  pihak pertama  bertindak  sebagai  pemilik  dana  ( shahibul maal) yang  menyediakan  seluruh  modal  100%, sedangkan  pihak  lainya  sebagai  pengelola  dana ( mudharib). Keuntungan yang didapat dari usaha yang dijalankan  dibagi  menurut  kesepakatan  ada  awal perjanjian (Djuwairi, 2008:224).
Menurut  Syafi’i  Antonio  bagi  hasil  ( profit  and loss sharing ) terdapat juga pada pertanian yang biasa disebut  dengan  istilah al-Muzara’ah.  Al-Muzara’ah adalah  kerja  sama  pengolahan  pertanian  antara pemilik  lahan  dan  penggarap,  dimana  pemilik  lahan pertanian  memberikan  lahan  pertanian  kepada  si penggarap  untuk  ditanami  dan  dipelihara  dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen (Antonio, 2001:99).

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  meode  kualitatif  yang  bermaksud  untuk
memahami  fenomena  masalah,  misalkan  perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball. Sedangkan  teknik  pengumpulan  data  dilakukan dengan trianggulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.
Penelitian  ini  diawali  dengan  survey  langsung, dengan dasar tersebut maka  diharapkan memperoleh gambaran  secara  langsung  mengenai  implementasi profit and loss sharing dengan sistem paron yang ada di pedukuhan Kadibeso.
Lokasi penelitian adalah di pedukuhan Kadibeso kecamatan Bantul, kabupaten Bantul, DIY. Sedangkan  sumber  dan  jenis  data  yang  digunakan yaitu menggunakan data primer yang didapat dengan cara  interview/wawancara  terstruktur  kepada  petani padi yang menggunakan sistem paron. Data sekunder berupa  dokumen  data  penilaian  petani  padi  yang menggunakan sistem paron.
Teknik  pengumpulan  data  dimulai  dengan perencanaan,pengumpulan  data,  pengumpulan  data dasar, pembumpulan data penutup dan melengkapi.

## 3. PEMBAHASAN
a. Gambaran Sistem Bagi Hasil (Paron)
Pedukuhan  Kadibeso  mempunyai    luas  lahan pertanian seluas 3,3 Ha yang  menyebabkan mayoritas masyarakat  di  pedukuhan  kadibeso  bekerja  sebagai petani  padi.  Petani  padi  pada  hal  ini  adalah  pemilik sawah  maupun  buruh  tani  atau  penggarap  sawah. Pertanian  di  Pedukuhan  tersebut  memegang  peranan yang sangat penting mengingat masih rendahnya taraf pendidikan  pada  pedukuhan  tersebut.  Selain  itu kurangnya skill dan bantuan dari pemerintah desa juga menyebabkan masyarakat yang berada di Pedukuhan Kadibeso  tidak  mempunyai  pilihan  lain  kecuali sebagai petani padi.
Pedukuhan  Kadibeso  belum  terdapat  lapangan pekerjaan  yang  cukup  untuk  menyerap  tenaga  kerja dengan  tingkat  pendidikan  lulusan  SMP  dan  SMA. Hal  ini  berbeda  dengan  Pedukuhan  Manding  yang terdapat  sentra  industri  kerajinan  kulit  yang  mampu menyerap banyak tenaga kerja yang tidak mempunyai ketrampilan khusus.
Pemilik sawah adalah seseorang yang mempunyai  satu  atau  lebih  lahan  pertanian  (sawah). Pertanian di Pedukuhan Kadibeso dalam pengerjaanya masih bersifat tradisional.  Padi yang sudah siap panen pada umumnya menggunakan mesin untuk
memisahkan  padi  dengan  batangnya  namun  di pedukuhan  kadibeso  masih  menggunakan  secara manual  yaitu  dengan  cara  di  pukul  ke  bambu  yang memang  sudah  di  buat  sebelumnya  oleh  penggarap. Pemisahan  padi  dengan  batangnya  biasa  di  sebut dengan istilah gepyok.
Sedangkan  yang  dimaksud  penggarap  adalah seseorang  yang  tidak  mempunyai  sawah  tetapi bersedia  untuk  mengelola  lahan  pertanian  (sawah) milik orang lain. Penggarap sawah biasanya membagi menjadi  tiga  tahapan  dalam  pengerjaanya.  Tahapan pertama  biasanya  di  sebut  dengan  istilah tandur.
Tandur adalah  penanaman  bibit  padi  dengan menggunakan  bilah  bambu  sebagai  pengukur  jarak. Tandur biasanya  di  kerjakan  oleh  empat  orang. Tahapan  kedua  adalah ngerabok.  Ngerabok adalah penyemprotan atau pemberian pupuk yang dilakukan setelah  padi  berusia  satu  minggu  dan  dilakukan berulang-ulang  minimal  2  kali  dalam  satu  bulan. Tahapan  terakhir  adalah gepyok.  Gepyok adalah pemisahan antara batang padi dengan benih padi atau biasa disebut dengan gabah.
Bagi hasil dalam lahan pertanian yang di lakukan oleh  masyarakat  Pedukuhan  Kadibeso  adalah mengguankan sistem paron .
Menurut  Mardiwiyono  (80  Tahun)  penggarap sawah mengatakan bahwa :
“Paron  niku  maro  sek  kagungan  sawah separih sik nanem separih. Nggih biasane kulo angsal  3  juta  niku  kulo  1,5  juta  pak  Gito ingkang  gadah  sawah  1,5  juta.  Misale  enten gagal panen sek gadah sawah mboten angsal nopo-nopo.  Sek  buruh  nggih  mboten  angsal nopo-nopo  neng  pun  rugi  soale  pun  medalke biaya kathah kagem tumbas rabok. Biasanipun kulo tumbas rabok telas Rp 700.000”. ( Paron itu  maro  yang  mempunyai  sawah  sebagian yang  mengelola  sebagian.  Biasanya  saya mendapat  3  juta  dari  3  juta  itu  saya mendapatkan  1,5  juta  dan  pak  Gito  sebagai yang mempunyai sawah mendapatkan 1,5 juta. Misalnya ada gagal panen  yang punya sawah tidak dapat apa-apa, yang mengelola juga tidak dapat  apa-apa  tetapi  rugi  soalnya  sudah mengeluarkan biaya untuk keperluan membeli pupuk.
Menurut  Hari  Martuti  (40  Tahun)  mengatakan bahwa :
“ Paron  itu  ya  pokoknya  padi  panen  dapet  12 karung  masing-masing  6  karung.  Kalau kemaren dari 500 m2 separonya saya dapet 3,5 karung. Biasanya yang dibagikan itu berasnya bukan uang hasil panenanya setelah diual,untuk  biaya-biaya  semua  ditanggung oleh  penggarapnya  pokoknya  yang  punya sawah  tinggal  terima  bersih.  jika  terjadi kerugian  maka  yang  paling  rugi  adalah penggarap  soalnya  sudah  mengeluarkan biaya”.
Pelaksanaan  bagi  hasil  di  Pedukuhan  Kadibeso dengan  sistem paron adalah  pembagian  hasil pertanian yang dibagikan dengan jumlah yang sama. Misalkan  dari  hasil  panen  mendapatkan  12  karung maka  di  bagi  secara  rata  6  karung  untuk  penggarap dan 6 karung utuk pemilik sawah. Biaya yang muncul dalam  proses  pengelolaan  lahan  pertanian  meliputi benih padi, pupuk, dan alat pertanian di tanggung oleh penggarap. Jika terjadi kerugian (gagal panen) maka pemilik sawah tidak mendapatkan apapun, sedangkan penggarap  juga  tidak  mendapatkan  hasil  walaupun sudah mengeluarkan biaya.
b. Perjanjian Bagi Hasil Dengan Menggunakan
Sistem Paron Dalam
perjanjian bagi hasil dengan menggunakan  sistem paron di  Pedukuhan  Kadibeso biasanya  masyarakat  hanyamenggunakan  perjanjian secara  lisan  hal  ini  dilakukan  secara  turun  temurun. Dalam sistem paron pemilik sawah lah yang biasanya mencari  penggarap  untuk  meminta  menggarap sawahnya.
Seperti  halnya  yang  diungkapkan  oleh  Madyo Pawiro (75 Tahun) menyatakan sebagai berikut:
“Sistem paron kuwi ono wes ket jaman kakek ninek,wes ora kelingan nek kiro-kiro yo tahun 1951.Biasane yo sek golek yo sek duwe sawah, hake  sek  duwe  sawah  akon  sek  garap,  sek garap  yo  saguh.paron  kuwi  ora  eneng berjanjen nek wes eleh yo pasrah, nek wes ora cocok  jaluk  di  tanduri  wong  liyo”.  ( Sistem paron itu sudah ada dari aman nenek moyang, sudah lupa kira-kira dari tahun 1951. Biasanya yang mencari yang mempunyai sawah, haknya yang  punya  sawah  mencari  penggarap, penggarap  juga  bersedia.paron  itu  tidak  ada perjanjianya  kalau  penggarap  sudah  bosan  ya pasrah, tetapi kalau pemilik sawah sudah tidak cocok minta untuk di kelola oleh orang lain).
Setelah  wawancara  lebih  mendalam  mengenai alasan mengapa tidak menggunakan perjanjian secara tertulis madyo pawiro mengungkapkan:
“nak  go  tulis  menulis  ki  mengko  kewuhan luweh repot,okeh sek di urus. Lagian sek garap sawah kan uwes kulino wes koyo sedulur dadi yo percoyo-percoyo wae.” (jika menggunakan perjanjian  secara tertulis  banyak yang di urus dan  repot.  Penggarap  sawah  juga  sudah  di anggap  seperti  keluarga  sendiri  jadi  percaya saja)
Dalam Undang-undang No 2 tahun 1960 Tentang Bagi Hasil Pertanian, pada pasal 3 berbunyi  “Semua perjanjian  bagi  hasil  harus  di  buat  oleh  pemilik  dan penggarap  sendiri  secara  tertulis  di  hadapan  Kepala Desa  atau  daerah  yang  setingkat  dengan  itu  tempat letaknya tanah yang bersangkutan, selanutnya dalam undang-undang  ini  disebut  Kepala  Desa  dengan dipersaksikan  oleh  dua  orang,  masing-masing  dari fihak pemilik dan penggarap”.
Dapat  dianalisis  dalam  pembagian  bagi  hasil dengan sistem paron di Pedukuhan Kadibeso bertolak belakang  antara  kenyataan  dengan  Undang-undang No  2  tahun  1960  Tentang  bagi  Hasil  Pertanian. Masyarakat Pedukuhan Kadibeso banyak yang belum mengetahui tentang adanya peraturan mengenai Bagi Hasil  Pertanian  yang  di  atur  dalam  Undang-undang No 2 1960. Bentuk perjanjian lisan ini berlaku hingga saat ini, walaupun secara lisan tetapi sampai saat ini belum  pernah  teradi  perselisihan  hingga  sampai  alur hukum.

## c. Alasan Terjadinya Sistem Paron
1) Alasan pemilik sawah Perjanjian  bagi  hasil  dengan  sistem paron pada  dasarnya  terjadi  dikarenakan  pemilik sawah  mempunyai  pekeraan  lain  sehingga tidak  mempunyai  cukup  waktu  untuk mengerjakan  sawahnya,  oleh  karena  itu pemilik sawah mencari orang yang bersedia menggarap sawahnya dengan sistem paron.
Hal  ini  sesuai  dengan  yang  diungkapkan pemilik  sawah  Heri  Martuti  (40  Tahun) menyatakan sebagai berikut :
“Karena  saya  mempunyai  pekerjaan lain  mas jadi  saya tidak  punya  waktu untuk  bertani.  Selain  itu  menggarap sawah  itu  uga  tidak  sembarangan orang  bisa  mengerjakan  harus  dapat memilih  benih  yang  bagus  dan  pupuk
yang  cocok.maka  saya  menawarkan sistem paron kepada orang yang mau.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Joni  (36 Tahun) dan Madyo Pawiro (75 Tahun)
“Karena  saya  selonya  cuma  hari minggu  saja  jadi  saya  minta  tolong sama orang lain. Garap sawah itu ya gak  bisa  kalau  Cuma  satu  orang  tapi saya kalau selo ya ikut ke sawah”. “Aku  wes  wong  tuwo  le  wes  ra  kuat meneh  nak  kon  neng  sawah,dinggo mlaku we angel ”. (saya sudah tua mas sudah  tidak  kuat  lagi,  untuk  berjalan saja susah)
Dapat  disimpulkan  dari  wawancara  diatas alasan pemilik sawah melakukan perjanjian dengan sistem paron:
a) Mempunyai pekerjaan lain.
b) Tidak  ada  waktu  untuk  menggarap sawahnya.
c) Tidak  mempunyai skill yang  cukup untuk menggarap sawah.
2) Alasan penggarap sawah Pada  dasarnya  penggarap  melakukan  bagi hasil  pertanian  dengan  sistem paron dikarenakan tidak adanya pekerjaan lain dan tidak  mempunyai  lahan  garapan  sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya.  Sehingga  penggarap  tidak mempunyai pilihan lain kecuali menggarap sawah milik orang lain. Hal ini seperti yang di  ungkapkan  poniran  (62  tahun)  sebagai berikut:
“Keuntungane enten sistem paron niku kulo  dados  gadah  pengahasilan  ge nyambung urip lan gadah kesibukan.kulo  purun  maro  soale  geh pripun  maleh  kulo  isane  geh  namung buruh  tandur”. (Keuntungan  dari sistem paron saya  jadi  mempunyai penghasilan untuk menyambung hidup dan  mempunyai  kesibukan.saya  mau maro  dikarenakan    yang  bisa  saya kerjakan  adalah  sebagai  penggarap sawah Peneliti menanyakan lebih dalam mengenai selain  bertani skill dan  pendidikan  yang dimiliki oleh bapak Poniran:
“sek  kulo  sageti  gih  namung  tandur
niku paling gih kaleh buruh kongkonan.  Nek  enten  sek  nyuwun tulung  ngresiki  plataran  nopo  kon ngurus tanduran. Kulo namung lulusan  SMP” (yang  saya  bisa  hanya menggarap  sawah  sam menjadi  orang suruan semisal  ada yang minta tolong untuk  membersihkan  halaman  taua menyirami/merawat tanaman). Sedangkan Poniyem (75 Tahun)
mengatakan :
“yo piye yo le nak ditakoni alasane yo tekmene  ket  biyen  yo  wes  gaweane ngono  kuwi.  Lagian  yo  wes  kebacut berjanji  karo  sek  duwe  sawah”. (ya kalau  di  tanya  alasannya  dikarenakan dari  dulu  memenag  sudah  bertani. Selain  itu  juga  sudah  terlanjur  ada perjanjian dengan pemilik sawah) Jadi (35 Tahun) mengatakan:
“Ya  karena  tidak  punya  sawah,  jadi saya  garap  sawah  milik  orang  lain. Walaupun  saya  juga  mempunyai ekerjaan  lain  tetapi  hasil  dari  garap sawah  milik  orang  lumyan  bisa  buat tambah-tambah”.
Dapat  disimpulkan  dari  wawancara  diatas alasan penggarap sawah melakukan perjanjian  dengan  menggunakan  sistem paron:
a) Tidak mempunyai pekeraan lain
b) Tidak mempunyai sawah
c) Karena  untuk  mencukupi  ekonomi keluarga
d) Tidak memiliki skill yang cukup

## d. Pembagian Hasil Penen dan Kerugian dengan Menggunakan  Sistem  Paron  di  Pedukuhan Kadibeso
Pembagian  hasil  pertanian  dengan  sistem  paron menurut masyarakat Pedukuhan Kadibeso sudah adil dikarenakan dengan adanya sistem paron masyarakat kurang  mampu  menjadi  terbantu  dalam  segi ekonominya.  Selain  itu  dikatakan  adil  dikarenakan jika  menyewa  tanah  kas  desa  mengeluarkan  biaya yang cukup besar tidak sebanding jika menggunakan sistem paron.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Surami  (52 Tahun) mengatakan bahwa:
“Gih  nak  rumangsa  kulo  gih  adil  wong  nak nyewo tanah kas niku gih larang,gek niku gih karepe sing garap”. (kalau menurut saya sudah adil dikarenakan jika menyewa tanah kas desa itu mahal. Lagian yang minta untuk paron itu dari  ihak  penggarap. (wawancara  dengan Surami,  pemilik  sawah,  tanggal  21  Maret 2016)
Dalam  sistem paron jika  terjadi  kerugian  yang sangat dirugikan adalah penggarap. Penggarap dalam satu  kali  musim  panen  mengeluarkan  setidaknya Rp.700.000  –  Rp.1.000.000  untuk  mengelola  sawah tersebut.  Penggarap  mengeluarkan  biaya  tersebut untuk pembelian benih padi, pupuk,dan alat pertanian yang  di  gunakan  untuk  mengelola  sawah  tersebut. Biaya yang sudah dikeluarkan jika terjadi gagal panen maka  pemilik  sawah  tidak  menanggung  biaya  yang sudah dikeluarkan oleh penggarap walaupun pemilik sawah tidak mendapatkan hasil pertanianya dikarenakan gagal panen. Meskipun penggarap sudah menanggung  biaya  tetapi  penggarap  juga  tidak mendapatkan hasil dari sawah yang dia kelola. Sistem paron memang  terlihat  tidak  adil,  namun  sampai dengan saat ini belum pernah terjadi perselisishan atau kesalah  pahaman  antara  pemilik  sawah  dengan penggarap  jika  terjadi  gagal  panen  penggarap  tetap bersedia  untuk  menggarap  sawah  di  musim berikutnya.
Seperti  hasil  wawancara  dengan  salah  satu penggarap, Yatin (78 tahun) menyatakan:
“Nek misal e gagal panen yo sek paling rugi yo aku le,aku garap sawah 300 m2 kuwi ngenteke biaya Rp.750.000 an dinggo werno-werno yen gagal panen sek duwe sawah ora oleh opo-opo sek garap yo ora oleh opo-opo neng aku rugi duwit  Rp.750.000  an  mau  seng  wes  tak  toke dinggo  werno-werno  mau.intine  sek  duwe sawah  ora  ngetoke  duit”.  ( Jika  terjadi  gagal panen  maka  yang  paling  di  rugikan  saya mas,saya  mengelola  sawah  300  m2  itu menghabiskan  biaya  Rp.750.000  an  untuk keperluan  sawah  jika  gagal  panen  pemilik sawah  tidak  mendapatkan  hasil  panen  dan penggarap  juga  tidak  mendapatkan  apa-apa tetapi saya sudah rugi uang sebesar Rp.750.000 an  tadi  yang  sudah  saya  keluarkan  untuk keperluan  sawah  tadi.intinya  pemilik  sawah tidak mengeluarkan uang).
Dari pernyataan diatas, dapt disimpulkan bahwa praktik bagi hasil dengan menggunakan sistem paron jika  teradi  kerugian  maka  yang  menanggung  biaya yang  sudah  dikeluarkan  adalah  penggarap  sawah meskipun antara pemilik dan penggarap sawah sama- sama tidak mendapatkan hasil dari pertanianya.
Sistem paron yang  sudah  berkembang  di Pedukuhan Kadibeso adalah sistem satu-satunya yang digunakan  masyarakat  dalam  bagi  hasil  pertanianya. Hal  ini  sesuai  dengan  yang  di    ungakapkan  Jadi  (35 Tahun) mengatakan bahwa:
“Selain  sistem  paron  tidak  ada  sistem  yang digunakan  masyarakat  Pedukuhan  Kadibeso dalam pembagian pertanianya”.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Poniyem  (75 tahun) mengatakan:
“Mboten enten mas, entene gih namung paron niku”. ( Tidak ada mas, yang ada hanya sistem paron itu”.
Sama  halnya  dengan  yang  di  ungkapkan  oleh Joni (36 Tahun) yang menyatakan:
“Setau saya ya cuma paron atau maro itu.
Dari  pernyataan  beberapa  responden  dapat disimpulkan  bahwa  sistem  paron  adalah  sistem  bagi hasil  satu-satunya  yang  digunakan  masyarakat Pedukuhan Kadibeso dalam bagi hasil pertanianya.

## e. Kendala  Petani  Padi  Dalam  Pengelolaan Lahan Pertanianya
Padi  adalah  tanaman  yang  rentan  dengan pengaruh  cuaca  dan  ketersediaan  air.  Faktor  angin juga berpengaruh dalam proses pengelolaan tanaman padi.  Hal  ini  sama  dengan  yang  diungkapkan  Heri Martuti (40 Tahun) bahwa:
“Kesulitan  dalam  menggarap  sawah  itu  ya faktor  angin  mas,seperti  -akhir  ini  anginya kencang  itu  petani  ya  agak  sulit.padi  yang belum ada isinya kena angin jadi pada kopong atau gabuk”.
Sama halnya dengan yang di ungkapkan oleh Jadi (35 Tahun) yang menyatakan:
“Yang  paling  susah  itu  untuk  pengairanya mas,sebagai  petani  suka  mencari  air  hingga malam hari”.

## f. Sistem Paron Ditinjau Dari Ekonomi Islam
Dari  hasil  penelitian  yang  didapatkan  dari wawancara  terhadap  pemilik  sawah    dan  penggarap sawah  mengenai  praktik  bagi  hasil  petani  padi  yang ditinjau  dari  konsep  Ekonomi  Islam  di  Pedukuhan
Kadibeso  Desa  Sabdodadi  Kecamatan  Bantul Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.  Dalam  pembahasan  ini  penulis  akan membahas  hasil  dari  penelitian  yang  berkenaan tentang praktik bagi hasil petani padi yang ditinau dari konsep Ekonomi Islam di Pedukuhan Kadibeso Desa Sabdodadi  Kecamatan  Bantul  Kabupaten  Bantul Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dan  dampak terhadap ekonomi masyarakat di Pedukuhan Kadibeso.
Praktik bagi hasil masyarakat dalam  pertanian di Pedukuhan  kadibeso  menggunkan  sistem paron. Sistem paron adalah  sistem  perhitungan  antara pemilik  modal (sawah  pertanian)  dengan  penggarap. Pemilik  sawahbiasanya  meminta  kepada  penggarap untuk mengelola sawahnya hingga musim panen tiba. Setelah musim panen tiba kemudian padi yang sudah menjadi gabah di bagi hasilkan 50:50 antara pemilik sawah  dengan  penggarap.  Sistem paron telah dilakukan  secara  turun-temurun  oleh  masyarakat Pedukuhan Kadibeso.
Berkaitan  dengan  sistem  bagi  hasil  tanah pertanian  dengan  menggunakan  sistem  paron  telah berlangsung  sejak  lama  dan  masih  berlaku  hingga sekarang.  Penggarap  mengupayakan  agar  sawah garapannya  memberikan  hasil  yang  sebaik-baiknya, namun  dalam  realitanya  terdapat  banyak  kendala seperti  faktor  alam.  Penggarap  harus  bersungguh- sungguh  dalam  pengerjaanya  agar memperoleh  hasil yang baik.
Dalam  Islam  sudah  diatur  mengenai  bagi  hasil sesuai dengan konsep Islam, yang boleh dilakukan dan yang dilarang dalam Islam. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hadis berikut:
Dari  Ibnu  Umar:  “Sesungguhna  Nabi  SAW. Telah  memberikan  kebun  kepada  penduduk khaibar  agar  dipelihara  oleh  mereka  dengan perjanjian  mereka  akan  diberi  sebagian  dari penghasilan, baik dari buah – buahan maupun dari hasil pertahun (palawija)” (H.R Muslim)
Berkata  Rafi’  bin  Khadij:  “Diantara  Anshar yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan, sebagian tanah untuk kami dan sebagian tanah untuk mereka yang mengerjakannya, kadang sebagian tanah itu berhasil baik dan yang lain tidak berhasil, maka  oleh  karenanya  Raulullah  SAW. Melarang paroan dengan cara demikian (H.R. Bukhari)
“Diriwayatkan oleh Râfi’ bin Khudaij R.A., ia berkata  :  Suatu  ketika  ketika  kami  sedang mengadakan  pengolahan  lahan  dengan  bagi hasil tertentu (mukhâbarah), kemudian datanglah  kepadanya  sebagian  dari  keluarga pamannya  dan  mengatakan  :  Sesungguhnya Rasulullah  Saw.  melarang  akan  sesuatu perkara  yang  sebenarnya  bermanfaat  bagi kami,  dan  sungguh  ketaatan  atas  Allah  Swt. Dan Rasul-Nya adalah lebih bermanfaat bagi kami.  Lalu  kami  mengatakan:  dan  apakah perkara  itu?  Ia  berkata:  Rasulullah  Saw. bersabda : Barang siapa yang memiliki lahan hendaklah ia menanaminya atau memberikannya  kepada  saudaranya  untuk ditanami.  Dan  janganlah  ia  menyewakan sepertiganya,  atau  seperempatnya,  dan  tidak juga dengan makanan.” (H.R. Muslim dan Abu Dawud)
Dari jalan Rafi’ bin Khadij, ia berkata: “Kami kebanyakan  pemilik  tanah  di  Madinah melakukan  muzâra’ah  ,  kami  menyewakan tanah,  satu  bagian  daripadanya  ditentukan untuk  pemilik  tanah  maka  kadang-kadang  si pemilik  tanah  itu  ditimpa  suatu  musibah sedang tanah yang lain selamat, dan kadang- kadang  tanah  yang  lain  itu  ditimpa  suatu musibah, sedang dia selamat, oleh karenanya kami dilarang. (H.R. Bukhari).
“ Dari  Hanzhalah  bin  Qais  dari  Rafi’  bin
Khadij, dia berkata, pamanku telah menceritakan  kepadaku  bahwasanya  mereka menyewakan tanah pada zaman Nabi  dengan apa yang tumbuh dari saluran-saluran air atau sesuatu yang telah dikecualikan pemilik tanah, kemudian Nabi shollallohu ,’alaihi wa sallam melarang hal itu.  Aku bertanya kepada Rafi’, bagaimana  bila  dengan  dinar  dan  dirham?, maka  Rafi’  menjawab,  tidak  mengapa menyewa tanah dengan dinar dan dirham. (HR Bukhari).
Dari Urwah ibnu Zubair berkata, berkata Zaid bin  Tsabit:“Semoga  Allah  mengampuni  Rafi’ ibnu Khadij. Demi Allah, Aku lebih mengetahui hadits  daripada  ia.  Rasulullah  saw  melarang menyewakan  tanah,  dikarenakan  pada  suatu hari  ada  dua  orang  yang  bunuh  membunuh
sebab  masalah  penyewaan  tanah,  maka  dari itu  beliau  bersabda:  “Jika  kamu  bertengkar seperti  ini,  janganlah  kamu  menyewakan tanah”Rupanya  ia  hanya  mendengar  sabda beliau:“Janganlah kamu menyewakan tanah”.(H.R.An Nasa’i)
Dari  beberapa  hadis  di  atas  dapat  disimpulkan bahwasanya  Islam  membolehkan    kerjasama  dalam bidang pertanian dengan sistem bagi hasil. Sedangkan hadis  yang  melarang  akad  Muzaraah  (kerjasama dalam  pertanian)  adalah  ketika  pemilk  sawah menyewakan  sebagian  tanahnya  kepada  penggarap atau membagi atas tanah garap terlebih dahulu Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ahmad Sarwat yang menyatakan bahwa muzara’ah yang diharamkan semisal,  dari  luas  1.000  m  persegi  yang  disepakati, pemilik  lahan  menetapkan  bahwa  dia  berhak  atas tanaman  yang  tumbuh  di  area  400  m  tertentu. Sedangkan  tenaga  buruh  tani  berhak  atas  hasil  yang akan  didapat  pada  600  m  tertentu.  Hal  ini dianggap gharar karena terdapat ketidak jelasan pada bagi hasil yang akan diperoleh. Misalkan, dari lahan 1.000  m  saat  terjadi  panen  kemudian  lahan  400m terjadi  gagal  panen  maka  pemilik  lahan  mengalami kerugian  begitu  juga  sebaliknya  apabila  yang  terjadi gagal  panen  pada  lahan  600  m  maka  pihak penggaraplah yang dirugikan (Sarwat, 2009:120).
Selain  itu  dalam  pembahasan muzara’ah terjadi perbedaan  pendapat para  ulama.  Imam  Abu  Hanifah (80-150 H/699-767 M) dan Zufair ibn Huzail (728-77 M),  pakar  fiqh  hanafi,  berpendaat  bahwa  akad muzara’ah  tidak    boleh.  Alasan  Imam  Abu  Hanifah dan  Zufair  ibn  Huzail  adalah  hadis  yang  bersumber dari Tsabit Ibnu adh-Dhahhak:
“Dari  Tsabit  ibnu  Dhahhak  bahwasanya Rasulullah  Saw.  melarang  muza’rah  “  (H.R.
Muslim)
Menurut  Imam  Abu  Hanifah  dan  Zufair  ibn Huzail  obyek  akad  dalam muzara’ah belum  ada  dan tidak  jelas  kadarnya,  karena  yang  dijadikan  imbalan untuk  petani  adalah  hasil  pertanian  yang  belum  ada dan  tidak jelas ukuranya, sehingga  keuntungan  yang akan dibagi tidak jelas(Winarsih, 2008:35).
Sedangkan menurut Abu Yusuf (113-182H/731- 798 M), Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani (748- 804 M), keduanya sahabat Abu Hanifah berpendapat bahwa muzara’ah hukumnya  boleh,  dikarenakan akadnya cukup jelas yaitu menjadikan petani sebagai serikat  dalam  penggarapan  sawah.  Akad muzara’ah
bertujuan  untuk  saling  membantu  antara  pemilik sawah dengan penggarap sawah(Winarsih, 2009:37).
Sistem paron yang berkembang dalam masyarakat  Pedukuhan  Kadibeso  adalah  sistem dimana  pemilik  sawah  memberikan  hak  garap sawahnya  atau  tanahnya  kepada  penggarap  untuk dikelola, keuntungan baru dapat diketahui setelah tiba masa  panen  dimana  keuntungan  dibagi  sama  rata 50:50.
Hal ini berbeda dengan sistem sewa tanah yang maksud  dalam  hadis  diatas  pemilik  sawah  sebelum masa panen tiba sudah mendapatkan keuntungan dari hasil sewa sawah tersebut. Sedangkan  jika hasil panen tersebut  tidak  sesuai  dengan  harga  sewa  yang  sudah dibayarkan di muka oleh penggarap, maka dalam hal ini  terdapat  bentuk  spekulasi.  Spekulasi  yang dimaksud adalah jika hasil penen lebih besar dari pada harga sewa sawah maka penggarap akan mendapatkan untung, tetapi jika hasil panen lebih sedikit dari  pada harga sewa sawah maka penggarap merugi.
Dalam  sistem paron bila  terjadi  kerugian  atau gagal  panen maka pemilik sawah tidak menanggung biaya  yang  sudah  dikeluarkan  oleh  penggarap  untuk pengelolaan tersebut. Penggarap dalam menggunakan sistem paron telah  mengetahui  resiko  bila  terjadi kerugian  atau  gagal  panen  sebelum  pemilik  sawah menyerahkan  sawahnya  untuk  digarap.  Kesepakatan antara  pemilik  sawah  dengan  penggarap  dilakukan sebelum  pemilik  sawah  menyerahkan  sawahnya, dalam hal ini tidak ada unsur paksaan pemilik sawah terhadap  penggarap.  Hal  ini  sudah  sesuai  dengan firman  Allah  dalam  Al-Quran  surat  An-nisa  ayat  29 yang berbunyi:
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan  yang  batil,  kecuali  dengan  jalan perniagaan  yang  berlaku  dengan  suka  sama- suka  di  antara  kamu.  Dan  janganlah  kamu membunuh  dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” Dari  surat  diatas  dijelaskan  bahwa  Islam melarang  perniagaan  atau  muamalah  dengan  cara yang batil. Perniagaan atau  mumalah yang diperbolehkan  adalah  perniagaan  yang  dimana
terdapat  perjanjian  yang  disetujui  oleh  kedua  belah pihak yang bekerja sama atau saling rela. Penjelasan tersebut sesuai dengan kerja sama bagi hasil pertanian menggunakan  sistem paron yang terdapat perjanjian antara  pemilik  sawah  dengan  penggarap  yang  kedua belah pihak sudah saling memahami dan menyetujui kerja  sama  tersebut  meskipun  secara  lisan.  Menurut Ahmad  Sarwat  keuntungan  itu  harus  diketahui jumlahnya. Kalau jumlahnya tidak diketahui, syirkah tersebut  dianggap  rusak,  kecuali  kalau  terdapat kebiasaan  setempat  yang  sudah  merata  yang membolehkan  pembagian  keuntungan  dengan  cara tertentu, hal itu boleh dilakukan. Keuntungan itu juga harus merupakan sejumlahkeuntungan dengan prosentasi  tertentu.Kalau  berupa  nilaiuang  tertentu saja, maka syirkah itu tidak sah. Karena adakemungkinan  bahwa  kerja  sama  tersebut  hanya menghasilkankeuntungan  kadar  itu  saja,  sehingga tidak  bisa  dibuktikansyirkah  dalam  keuntungannya (Sarwat, 2009:30).
Menurut Abdullah Jayadi dalam Islam mengenal asas-asas hukum perjanjian. Adapun asas-asas hukum perjanjian sebagai berikut:
1. Al-Hurrijah (Kebebasan)
Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian  Islam,  dalam  artian  pihak  bebas membuat suatu perjanjian atau akad ( Freedom of Making  Contract ).  Bebas  dalam  menentukan obyek  perjanjian  serta  bebas  menentukan  cara penyelesaian sengketa. Dalam membuat perjanjian  tidak  boleh  ada  unsur  paksaan, kekhilafan, dan penipuan. Dasar hukum mengenai asas ini tertuang dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256.
“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam),sesungguhnya telah jelas antara jalan yang  benar  dengan  jalan  yang  sesat.  Barang siapa  ingkar  kepada  Thaghut  dan  beriman kepada  Allah,  maka  sesungguhnya  dia  telah berpegang  (teguh)  kepada  buhul  tali  yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”
2. Al-Musawah (kesamaan atau kesetaraan)
Asas  ini  mengandung  pengertian  bahwa  para pihak  mempunyai  kedudukan  ( Bergaining Position ) yang sama, sehingga dalam menentukan  suatu  akad  atau  perjanjian  setiap pihak  mempunyai  kesetaraan  atau  kedudukan yang seimbang. Dasar hukum mengenai asas ini tertuang  dalam  Al-Quran  surat  Al-Hujarat  ayat 13.
Artinya:  Hai  manusia,  sesungguhnya  Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang  perempuan  dan  menjadikan  kamu berbangsa-bangsa  dan  bersuku-suku  supaya kamu  saling  kenal-mengenal.  Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu.Sesungguhnya  Allah  Maha  Mengetahui lagi Maha Mengenal”.
3. Al-Adalah (Keadilan)
Pelaksana  asas  ini  dalam  suatu  perjanjian  akad menuntut  para  pihak  untuk  melakukan  yang benar  dalam  pengungkapan  kehendak  dan keadaan, memenuhi semua kewajiban. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang.
4. Al-Ridho (Kerelaan)
Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan  harus  atas  dasar  kerelaan  antara masing-masing  pihak,  harus  didasarkan  pada kesepakatan  bebas  dari  para  pihak  dan  tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan, dan miss-statement. Dasar  hukum  adanya  asas kerelaan  dalam  pembuatan  perjanjian  dapat dibaca dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29.
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan  yang  batil,  kecuali  dengan  jalan perniagaan  yang  berlaku  dengan  suka  sama- suka  di  antara  kamu.  Dan  janganlah  kamu membunuh  dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”
5. Ash-shidq (kebenaran dan kejujuran)
Bahwa  didalam  Islam  setiap  orang  dilarang melakukan kebohongan dan penipuan. Perjanjian yang didalamnya mengandung unsur kebohongan  atau  penipuan,  memberikan  hak kepada  pihak  lain  untuk  menghentikan  proses pelaksanaan  perjanjian  tersebut.  Dasar  hukum mengenai  asas  Ash-shidq  didasarkan  pada  Al- Quran surat Al-Ahzab ayat 70.
Artinya:  Hai  orang-orang  yang  beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.
6. Al-Kitabah (tertulis)
Bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis,  lebih  berkaitan  demi  kepentingan pembuktian  jika  dikemudian  hari  terjadi sengketa. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282-283  mengisyaratkan  agar  akad  yang dilakukan  benar-benar  berada  dalam  kebaikan bagi  semua  pihak.  Bahkan  juga  didalam pembuatan  perjanjian  hendaknya  juga  disertai dengan adanya saksi-saksi dan prinsip tanggung jawab individu(Jayadi, 2011: 18-20).
Dari  asas-asas  hukum  perjanjian  dalam  Islam menurut  Abdullah  Jayadi  diatas  dapat  disimpulkan bahwa pada masyarakat Pedukuhan Kadibeso hukum perjanjian bagi hasil dengan sistem paron tidak sesuai dengan  asas-asas  konsep  perjanjian  dalam  Islam. Menurut  masyarakat  Pedukuhan  kadibeso  perjanjian secara  lisan  sudah  dianggap  sah  tanpa  memandang Undang–Undang  Nomor  2  Tahun  1960  Tentang Perjanjian Bagi Hasil.
Pada Pedukuhan Kadibeso konflik antara pemilik dan  penggarap  sawah  tidak  pernah  terjadi  dalam pelaksanaan  bagi  hasil  dengan  sistem  paron.  Hal  ini dikarenakan pemiliksawah  maupunpenggarap sama- sama  merasa  di  untungkan  dan  sama-sama  merasa membutuhkan.  Selain  itu  masyarakat  di  Pedukuhan Kadibeso memiliki rasasaling percaya dan kekeluargaan antara satu dengan yang lain. Sehingga kerjasama dengan sistem ini dapat terus berlangsung. Hal  ini  dikarenakan  antara  pemilik  sawah  dengan penggarap  sawah  sama-sama  memenuhi  hak  dan kewajibannya.  Kewajiban  pemilik  sawah  adalah memberikan  sawahnya  kepada  penggarap  untuk  di kelola  dengan  jangka  waktu  yang  telah  disepakati. Sedangkan kewajiban penggarap adalah memberikan
hasil  yang  sesuai  dengan  apa  yang  diperjanjikan dengan kualitas yang maksimal.
Hak  pemilik  sawah  adalah  mendapatkan  hasil yang  maksimal  dari  hasil  panen.  Hak  penggarap adalah  memperoleh  perlakuan  yang  baik  dan perlakuan  yang  adil  dari  pemilik  sawah.  Setelah perjanjian selesai maka penggarap wajib mengembalikan sawah kepada pemilik sawah. Begitu juga  pemilik  sawah  tidak  dapat  meminta  sewaktu- waktu  sawah  yang  sudah  diserahkan  kepada penggarap untuk dikelola tanpa alasan yang jelas.
Dalam  realitanya  perjanjian  bagi  hasil  dengan menggunakan  sistem  paron  memberikan  banyak manfaat  pada  masyarakat  di  Pedukuhan  Kadibeso. Dari  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan  dengan para  petani  di  Pedukuhan  Kadibeso  mengatakan bahwa  belum  pernah  terjadi  perselisihan  antara pemilik  dengan  penggarap  sawah  akibat  pembagian hasil dengan sistem paron.
Kurangnya  sosialisasi  menjadi  salah  satu  faktor kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai Ekonomi  Islam.  Sistem paron yang  sudah  lama berkembang  di  Pedukuhan  kadibeso  memberikan dampak  positif  terhadap  masyarakat  di  Pedukuhan tersebut.  Pemilik  sawah  merasa  terbantu  dengan adanya  sistem paron ini  dikarenakan  pemilik  sawah tidak  perlu susah  payah  menggarap  sawah miliknya. Sedangkan bagi penggarap sistem paron meningkatkan  perekonomian  dalam  mencukupi kebutuhan keluarganya.

## 4. KESIMPULAN
Sistem paron adalah  sistem  perhitungan  antara pemilik  modal (sawah  pertanian)  dengan  penggarap. Pemilik  sawahbiasanya  meminta  kepada  penggarap untuk mengelola sawahnya hingga musim panen tiba. Setelah musim panen tiba kemudian padi yang sudah menjadi gabah di bagi hasilkan 50:50 antara pemilik sawah  dengan  penggarap.  Sistem paron telah  sesuai dengan  konsep  Ekonomi  Islam  karena  sistem paron bukan  menyewakan  sawah  melainkan  memberikan hak  garap  kepada  petani  penggarap  untuk  dikelola. Hal ini telah sesuai dengan Al-Quran dan Hadis yang menjelaskan bahwa jika paroan dengan menggunakan sistem sewa maka di khawatirkan sebagian tanah yang disewakan  menghasilkan  hasil  yang  baik  dan sebagiannya lagi menghasilkan hasil yang tidak baik.
Hal  ini  tidak  sesuai  dengan  konsep  Ekonomi Islam  dikarenakan  terdapat  unsur  dzalim  dalam kerjasama  tersebut.  Petani  penggarap  sebagai
penyewa  tanah  sekaligus  pengelola  jika  terjadi kerugian (gagal panen) tidak mendapatkan hasil dari tanah garapanya bahkan harus membayar sewa tanah kepada pemilik tanah.  Sedangkan  pemilik tanah  jika terjadi  kerugian  tetap  mendapatkan  pendapatan  dari tanah yang di sewakan terhadap petani penggarap.
Kerugian  dalam  sistem paron bahwasanya seluruh biaya di tanggung oleh petani penggarap tidak melanggar  syariah  dikarenakan  kedua  belah  pihak telah sepakat dan saling ridho. Kesepakatan perjanjian dilakukan  sebelum  pemilik  sawah  menyerahkan sawahnya kepada penggarap tanpa ada unsur paksaan. Hal ini telah sesuai dengan firman Allah dalam surat An-nisa ayat 29. Selain itu seperti yang di ungkapkan Ahmad Sarwat bahwa keuntungan itu harus diketahui jumlahnya.
Kalau  jumlahnya  tidak  diketahui,  syirkah tersebut  dianggap  rusak,  kecuali  kalau  terdapat kebiasaan  setempat  yang  sudah  merata  yang membolehkan  pembagian  keuntungan  dengan  cara tertentu, hal itu boleh dilakukan (Sarwat, 2008:80).
Kerugian yang timbul dengan sistem paron sudah menjadi  kebiasaan masyarakat  pedukuhan  Kadibeso. Maka  dari  penjelasan  diatas  risiko  kerugian  dengan sistem paron diperbolehkan  karena  sudah  menjadi kebiasaan masyarakat tersebut .
Pemilik  sawah  dengan  petani  penggarap  dalam melakukan  kerjasama  dengan  sistem paron di  dasari rasa  saling  percaya  dan  kekeluargaan.  Biasanya pemilik  sawah  memercayakan  kepada  keluarga  atau tetangga  dekat  untuk  menggarap  sawahnya.  Bentuk perjanjian dalam sistem paron dilakukan dengan lisan. Hal  ini  tidak  sesuai  dengan  Undang-Undang  No  2 tahun  1960  tentang  bagi  hasil  pertanian.  Meskipun demikian  masyarakat  Pedukuhan  Kadibeso  tidak mempersoalkan  hal  tersebut.  Menurut  masyarakat Pedukuhan  Kadibeso  yang  terpenting  adalah  rasa saling percaya dan rasa kekeluargaan.
Sistem paron yang  berkembang  di  Pedukuhan Kadibeso  memberikan  dampak  sosial  terhadap ekonomi dan status sosial masyarakat. Dengan adanya pola sistem paron, masyarakat mempunyai pendapatan tambahan sebesar Rp.850.000 – Rp.1.500.000  tergantung  pada  luas  sawah  yang  di garapnya,  sehingga  dapat  membantu  memenuhi ekonomi  keluarga  salah  satunya  adalah  untuk  biaya sekolah anaknya.
Sistem paron yang berkembang pada masyarakat Pedukuhan Kadibeso mirip dengan akad mukhabarah . Mukhabarah adalah  paroan  sawah  atau  ladang,
seperdua, sepertiga, atau lebih atau kurang, sedangkan benihnya  dari  yang  punya  tanah  (Rajdi,  2008:302). Perbedaanya  terdapat  pada  bagi  hasilnya  jika  pada mukhabarah bagi  hasil  untuk  penggarap  lebih  besar dari pada pemilik sawah.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Boedi  dan  Beni  Ahmad  Saebani.  2014.
Metode  Penelitian  Ekonomi  Islam Bandung:CV pustaka setia.
Afandi,M.  Yazid.  2009. Fiqh  Muamalah    dan Implementasinya  dalam  Lembaga  Keuangan syariah. Yogyakarta: Legung pustaka. Antonio,  Syafi’i.  2001. Bank  Syariah  dari  teori kepraktik. Jakarta: Gema Insani.
Ashari dan Sapta. 2005. Prospek pembiayaan syariah untuk  sector  pertanian. Pusat  analisis  social ekonomi dan kebijakan pertanian.
Dimyauddin  Djuwairi.  2008.  P engantar    Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Belajar. http://bps.go.id .  Diakses  pada  tanggal  30  Oktober 2015.
Jayadi,  Abdullah . 2011. Beberapa  Aspek  Tentang Perbankan Syariah, Yogyakarta: Mitra  Pustaka. Khasanah,  Umratul.  2009 .  Implementasi  profit  and loss sharing (PLS) petani bawang merah ditinjau dari  konsep  ekonomi  islam .  Universitas  Islam Neger (UIN) Malang.
Mardani.  2012. Fiqh  Ekonomi  Syariah  Fiqh Muamalah. Jakarta: Kencana.
Moleong.  2012. Metode  Penelitian  Kualitatif.
Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Negara,  Adhe.  2011. Pelaksanaan  Bagi  Hasil Pertanian  Sawah  di  Desa  Bumen  Kecamatan Sumowono  kabupaten  Semarang. Universitas Negeri Semarang.
Rasjid.  2008. Fiqh  Muamalah  (hukum  fiqh lengkap). Bandung: Sinar Baru Algensindo. sabdodadi.bantulkab.go.id Sarwat,  Ahmad. Fiqh  Muamala. 2009 . Kamus
Syariah.
Sharief,  Qorashi ,  Baqir. 2007. Keringat  Buruh  (hak dan  peran  pekerja  dalam  islam). Jakarta:  Al- Huda
Sugiono.  2010. Metode  Penelitian  Bisnis, Alfa  eta:
Bandung.
Sutopodan. Adrianus, 2010. Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan N vivo, Kencana: Jakarta. Sukmadinata,  Nana  Syaodih.  2012. “Metode Penelitian  Pendidikan”. Bandung:  PT  remaja risdakaraya.
Umam,  Khotibul.  2016. Perbankan  Syariah Dasar- dasar dan dinamika perkembangan di Indonesia.
Jakarta: PT RajaGrafindo persada.
Winarsih,  Mulyo.  2008  “Pengaruh  Muzara’ah Terhada  Pendaatan  Masyarakat  Desa  Kalipasu Kecamatan Slawi Kabuaten Tegal Jawa
Tengah”.SkriPsi.  Program  Studi  Muamalat Fakultas  Syariah  dan  Hukum,  UIN  Syarif Hidayatullah Jakarta.