Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018

## Pengantar Redaksi
‘Seribu Satu Kiat’ Melawan Korupsi
B erbeda dengan dengan edisi-edisi sebelumnya yang selalu mengambil tema khusus pencegahan dan pemberantas korupsi, Jurnal INTEGRITAS Volume IV No.1/2018 tidak memiliki tema khusus sebagai fokus utama pembahasannya. Oleh karena itu, edisi yang hadir di pangkuan pembaca INTEGRITAS dapat dikatakan sebagai ‘bunga rampai’ atau ‘seribu satu kiat’ dalam mencegah dan member- antas korupsi yang menggurita di negeri ini. Hal ini terjadi karena artikel-artikel yang termuat dalam Volume IV ini berasal dari hasil kompetisi yang dilakukan oleh KPK sehingga sangat beragam dan unik.
Jajaran Redaksi INTEGRITAS juga tak lupa mengucapkan teri- ma kasih banyak kepada 608 proposal yang dikirimkan oleh para peserta yang mengikuti Kompetisi Proposal Riset Antikorupsi yang diselenggarakan oleh KPK pada Agustus-Oktober 2017. Setelah pemeriksaan kelengkapan administrasi dan persyaratan-per- syaratan lainnya, KPK memutuskan menerima 276 proposal yang dibagi dalam tujuh bidang yang meliputi:
1.  Teknologi Melawan Korupsi (25 proposal)
2.  Pemulihan Aset (5 proposal)
3.  Tindak Pidana Pencucian Uang (14 proposal)
4.  Korupsi di Sektor Hukum (16 proposal)
5.  Penguatan Integritas (72 proposal)
6.  Model Pendidikan Antikorupsi (117 proposal), dan
7.  Integritas Kepemimpinan (27 proposal)
Dari 389 proposal tersebut di atas, kemudian diseleksi secara ketat oleh para pakar di bidangnya dan kemudian disaring menjadi 10 naskah terpilih yang hasilnya kemudian disajikan dalam bentuk artikel yang sekarang kita nikmati bersama. Di samping itu, para peneliti di Litbang KPK juga menyumbang satu artikel khusus yang disarikan dari kerja penelitian KPK di bidang korupsi politik. Hal yang perlu menjadi perhatian oleh Dewan Redaksi Jurnal In- tegritas ialah, dari ratusan proposal yang kami terima dan berhasil diseleksi sebagai yang terbaik hampir semuanya berasal dari Pulau Jawa dan hanya satu dari luar Jawa, yakni dari Makassar. Redaksi Jurnal Integritas sangat berharap bahwa representasi penyumbang artikel pada volume-volume mendatang juga mempresentasikan In- donesia, “Dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Rote.”
Berikut kami sampaikan 11 naskah yang menjadi pilihan De- wan Redaksi Jurnal Integritas untuk dibaca dan ditelaah dengan kri- tis oleh para pembaca dan pembelajar antikorupsi, dan semoga saja bermanfaat bagi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di negeri ini.
Edisi kali ini kami awali dengan penelitian yang dikerjakan oleh tiga serangkai Dumilah Ayuningtyas, Siti Khodijah Parin- duri, dan Fitria Aryani Susanti yang menyoroti pentingnya “ Inte- gritas Kepemimpinan Antikorupsi di Sektor Kesehatan ”. Para penulis yang berasal dari Universitas Indonesia ini, melihat sektor kesehatan sebagai sektor yang sangat penting karena menentukan kesejahteraan penduduk Indonesia dan anggaran pada APBN tahun 2017 mencapai Rp 104 triliun. Besarnya anggaran di sektor kes- ehatan memerlukan pengawalan yang ketat karena anggaran yang besar biasanya diikuti dengan risiko penyimpangan yang besar pula. Karena itu, para penulis berpesan kepada pemerintah dan para pe- mangku kepentingan untuk mempersiapkan dengan sungguh-sung- guh integritas pemimpin yang mengurus sektor kesehatan di negeri ini. Menurut temuan mereka, peraturan yang menjadi acuan untuk penerimaan pegawai, penilaian dan penempatan pejabat struktural
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018
sektor kesehatan yang berlaku saat ini belum secara eksplisit me- nyatakan dengan tegas tentang pentingnya pemahaman nilai-nilai antikorupsi/integritas sebagai bagian dari persyaratan yang harus dimiliki. Oleh karena itu, mereka merekomendasikan bahwa untuk para pegawai, penilai dan pemimpin di sektor kesehatan, di samping memiliki kemampuan dan kompetensi teknis, juga harus dilengkapi dengan persyaratan integritas dan pemahaman akan nilai-nilai an- tikorupsi agar anggaran negara yang besar untuk sektor kesehatan tidak diselewengankan oleh oknum-oknum yang mencari keuntung- an pribadi.
Artikel berikutnya juga ditulis oleh tiga serangkai Febyan Di- mas Pramanta, Uut Uswatun Hasanah, Moh. Rizky Kurniawan yang berasal dari Jakarta, Bandung dan Malang. Tiga serangkai yang berbeda perguruan tinggi ini dipertemukan oleh kecintaan mereka pada nilai-nilai antikorupsi dan teknologi. Para penulis dengan apik menulis pentingnya “ Pengembangan Buku Cerita Interaktif An- tikorupsi Berbasis Teknologi Augmented Reality”. Mereka me- nyadari bahwa minat baca masyarakat Indonesia masih sangat rendah karena baru mencapai 25,1 persen sehingga diperlukan cara uantuk menarik minat para pembaca, khususnya para pembaca di kalangan generasi muda. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan minat pem- baca untuk memahami nilai-nilai antikorupsi yang tersebar dalam sejumlah buku dan penerbitan lainnya, mereka menawarkan tero- bosan dengan teknologi a ugmented reality . Pemanfaatan teknologi augmented reality dapat memberikan nilai tambah tersendiri pada buku-buku bertema antikorupsi, karena buku-buku antikorupsi konvensional disajikan hanya dalam bentuk teks dan gambar (dua dimensi-2D). Teknologi augmented reality memungkinkan buku antikorupsi untuk dapat menampilkan karakter tiga dimensi-3D dan dapat bergerak sesuai alur cerita dan suara-suara karakter yang terdengar seperti dialog pada buku cerita. Buku antikorupsi yang berteknologi augmented reaility ini dapat menggunakan smart- phone sebagai perangkat ( device) pembantu yang menggantikan buku. Smartphone dipilih karena saat ini hampir semua orang sudah
memilikinya dan generasi muda sangat akrab dengan smartphone sehingga akan memudahkan mereka mengakses dan meningkatkan minat mereka pada bacaan-bacaan antikorupsi.
Berbeda dengan artikel di atas yang membahas augmented rea- lity , tiga serangkai Hazhira Qudsyi, Achmad Sholeh, Nyda Afsari yang berasal dari UII Yogyakarta menawarkan pentingnya “ RESMI (Religious Self-Monitoring): Upaya untuk Mengurangi Ketida- kjujuran Akademik pada Mahasiswa melalui Peer Education”. Ketiga peneliti/penulis ini prihatin dengan masih maraknya perilaku ketidakjujuran akademik ( academic dishonesty ) di kalangan aka- demisi dan mahasiswa. Mereka berpendapat bahwa jika mereka telah belajar curang dimasa kuliah, maka akan memicu terjadinya tindakan korupsi di dunia kerja nantinya. Oleh karena itu mereka berusaha untuk menurunkan perilaku ketidakjujuran akademik pada mahasiswa dengan mengimplementasikan RESMI atau religious self-monitoring. Melalu eksperimen yang mereka lakukan, mereka yakin bahwa RESMI efektif untuk menurunkan perilaku ketidak- jujuran akademik pada mahasiswa. Oleh karena itu, KPK sangat berharap, eksperimen ini perlu direplikasi pada tempat lain untuk me-ngukur efektivitasnya dalam mencegah kecurangan akademis. KPK percaya, pemimpin berintegritas akan lahir dari universitas yang memiliki tradisi akademik yang berintegritas.
Artikel berikut tidak kalah menariknya dari artikel-artikel sebe- lumnya, karena duo peneliti/penulis: Labib Muttaqin dan Muham- mad Edy Susanto dari UGM ini mengkaji secara khusus “ Serangan Balik Koruptor terhadap KPK dan Strategi Menghadapinya ” . Menurut para penulis, mengingat target penindakan KPK adalah para ‘ big fish’ maka kemungkinan ‘ corruptor fight back ’ sangat di- mungkinkan dan mereka menyayangkan bahwa KPK belum memi- liki strategi yang mumpuni untuk melawan ‘ corruptor fight back ’ tersebut. Oleh karena itu, mereka merumuskan langkah-langkah al- ternative yang dapat digunakan oleh KPK untuk mempertahankan dan membela diri dari para koruptor yang menyerang personel dan institusi KPK. Oleh karena itu KPK mengucapkan terima kasih ke-
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018
pada duo penulis yang berasal dari Yogyakarta ini.
Masih  dari  Yogyakarta, M Rabi’e dan Siti Nurhidayati me- nyo-roti pentingnya “ Pengembangan Model Pembangunan Bu- daya Antikorupsi Berbasis Keluarga di Kelurahan Prenggan, Kota Yogyakarta ”. Berbeda dengan penulis lain, duo yang berasal dari Universitas Negeri Yogyakarta ini menyorot secara khusus pentingnya mencari model yang baik dalam Pembangunan Budaya Anti-Korupsi (PBAK) yang berbasis keluarga. Artikel ini disarikan dari temuan yang mereka dapatkan pada Kelurahan Prenggan Yo- gyakarta yang menunjukkan bahwa implementasi Program PBAK Berbasis Keluarga di Prenggan kurang maksimal. Hal ini dapat dili- hat dari beberapa indikator, yakni pertama , partisipasi stakeholders sangat minim, khususnya partisipasi pemerintah lokal dan organ- isasi pemuda, partisipasi secara aktif hanya dilakukan oleh relawan, dan partisipasi pasif dari keluarga sasaran. Kedua , keberlanjutan program terkendala pada pemahaman pemerintah lokal yang ren- dah, minimnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, finan- sial yang masih belum mandiri, tidak ada kebijakan yang mendu- kung program dari pemerintah lokal, dan regenerasi relawan KPK di Prenggan yang tidak berjalan semestinya.
Mereka berharap, kesalahan yang dilakukan di Prenggan ini tidak terjadi di tempat-tempat lain di Indonesia. Intinya mereka menawarkan bahwa model PBAK harus partisipatif dan berkelan- jutan serta tidak bersifat parsial. Mereka juga berharap bahwa par- tisipasi semua pemangku kepentingan, (khususnya pemerintah) un- tuk lebih terlibat secara aktif, agar pendidikan antikorupsi berbasis keluarga lebih bermanfaat dalam membentuk generasi pelanjut an- tikorupsi di Indonesia.
Dari pendidikan antikorupsi berbasis keluarga, kita pindah pada peliknya upaya menghapuskan budaya paternalistik di lingkungan birokrasi kabupaten/kota. Mutia Rizal dan Ilham Nurhidayat kha- watir dengan masih kentalnya budaya paternalistik pada birokrasi pemerintahan sehingga mereka tergerak untuk meneliti “Birokrat Melawan: Mempertahankan Integritas di Tengah Budaya Pa-
ternalistik (Studi Kasus di Pemerintah Kota Tegal)”. Temuan dari penelitian mereka menunjukkan bahwa menjalankan nilai-nilai integritas di tengah budaya paternalistik yang telah mengakar kuat di birokrasi, masih sulit. Mereka melihat bahwa budaya paternal- istik semakin tumbuh subur di tengah masyarakat Indonesia yang cenderung memiliki sikap kolektivis dibanding individualis, yang pada akhirnya juga menciptakan kesenjangan kekuasaan yang cu- kup lebar antara patron dengan client .
Mereka menemukan bahwa client tidak dapat leluasa mengin- gatkan atau melawan patron yang diketahui melakukan tindakan me- nyimpang. Pegawai yang ingin mempraktikkan nilai-nilai integritas yang baik, seringkali tidak didukung secara kultural oleh lingkun- gan dan fenomena ini dapat dilihat pada kejadian Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Wali Kota Tegal, yang direspons dengan perayaan secara terbuka oleh pegawai-pegawai yang sudah muak dengan perilaku patron mereka. Kedua penulis berpandangan bahwa birokrat yang baik harus didukung ( empow- ered ) agar budaya paternalistik yang kuat di pemerintahan daerah, khususnya di Tegal dapat dikurangi sedikit demi sedikit. Mereka juga berpandangan bahwa ketika para birokrat itu mampu melawan budaya paternalistik dalam lingkungan kerja mereka, para birokrat tersebut akan berani mengungkap berbagai penyimpangan yang di- lakukan oleh wali kota. Agar lebih efektif, kedua penulis mengusul- kan agar perlawanan/pengungkapan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh atasan mereka dilakukan secara kolektif dan dalam sebuah pergerakan yang terorganisasi.
Berbeda dengan artikel-artikel di atas, trio Rustono Farady Marta, Margaretha Chaterine Sarah Harun, dan Ian Hen- drawan menyoroti hal yang kadang sering terlewatkan dalam dis- kursus ( discourse ) integritas. Trio penulis ini berusaha memahami nilai-nilai integritas dalam komunikasi melalui dunia maya dengan meneliti “ Meretas Integritas Komunikasi Melalui Dunia Maya:
Studi Retorika Digital Menteri LHK Periode 2014-2019”. Artikel ini sangat menarik tapi pada saat yang sama juga dapat ‘dipolitisasi’
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018
sehingga perlu ‘diwaspadai’ ketika membacanya karena fokusnya tertuju pada seorang individu pejabat yang sedang berkuasa. Intinya, artikel ini menyoroti secara tajam apakah ucapan-ucapan yang dike- mukakan di dunia maya melalui “Twitter” memiliki korelasi positif atau negatif dalam tindakan nyata yang bersangkutan. Artikel ini diteliti dengan menggunakan analisis melalui tradisi retorika dan menggunakan pemikiran “ Pentad Dramatism ” yang dikembangkan oleh Kenneth Burke , sehingga diharapkan temuan dalam peneli- tian ini dapat dijadikan masukan bagi para pengguna social media , karena para pembaca dapat menilai integritas seseorang dengan membandingkan apa yang diungkapkan dalam social media dan tin- dakan-tindakan nyata di lapangan. Intinya jangan sampai ungkapan yang tersajikan dalam Twitter hanya retorika belaka karena tidak sesuai dengan kenyataan sesungguhnya.
Dari social media kita berpindah pada media tradisional yang juga tak kalah penting dan menariknya dalam pembelajaran an- tikorupsi. Trio Sukadari, Mahilda Dea Komalasari, dan Ahmad Mabruri Wihaskoro meneliti dengan tekun “ Efektivitas Penana- man Nilai Integritas pada Siswa SD melalui Buku Wayang Pan- dawa Bervisi Antikorupsi ”. Para peneliti/penulis dari artikel ini in- gin menghasilkan buku Wayang Pandawa bervisi antikorupsi yang dapat digunakan sebagai wahana penanaman nilai integritas pada siswa sekolah dasar. Selain itu, mereka juga ingin mengetahui efek- tivitas penanaman nilai integritas pada siswa sekolah dasar melalui buku “Wayang Pandawa” bervisi antikorupsi dan temuannya sangat menggembirakan karena penelitian mereka menunjukkan bahwa penggunaan Wayang Pandawa yang bervisi antikorupsi terbukti efektif untuk menularkan nilai-nilai integritas yang baik pada siswa sekolah dasar. Semoga media-media tradisional nusantara lainnya dapat juga dijadikan sebagai media pembelajaran antikorupsi yang efektif.
Berbeda dengan artikel-artikel sebelumnya yang banyak mem- bahas isu-isu pencegahan dan pentingnya nilai-nilai antikorupsi dalam pencegahan korupsi, duo Zuardin dan Wa Ode Heni Sa-
triani meneliti fenomena tahanan KPK yang sering meminta izin berobat dan menanggughkan penahanan. Duo yang berasal dari dua universitas yang berbeda ini “ Menyoal Alasan Sakit dalam Men- gajukan Penundaan Penahanan Para Tersangka Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kota Makassar) ”. Mereka berpendapat bahwa alasan sakit adalah hak asasi yang perlu diperhatikan oleh KPK tapi harus ada standar yang jelas tentang jenis penyakit serta tingkat kepara-hannya sebagai suatu indikasi medis.
Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa secara yuridis apabila seorang tersangka dalam keadaan sakit maka penyidik KPK memiliki kewenangan untuk menunda penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya dengan disertai surat rekomendasi dari tenaga medis. Namun, secara empiris tenaga medis belum memi- liki standar baku mengenai jenis penyakit dan tingkat keparahan penyakit yang dapat dijadikan rujukan dalam pemberian penundaan penahanan. Oleh karena itu, mereka mengusulkan bahwa diperlu- kan diskresi dan prinsip kehati-hatian dalam memenuhi permoho- nan penundaan penahanan yang diajukan oleh tahanan. Mereka juga mengusulkan agar KPK bersama tenaga medis perlu membuat stan- dar baku mengenai jenis penyakit bagi para tersangka yang boleh mengajukan penundaan penahanan. KPK mengucapkan terima ka- sih atas masukan ini dan siap untuk mengkomunikasikannya dengan Ikatan Dokter Indonesia.
Akhirnya, three musketeers KPK Faisal, Bariroh Barid, dan Didik Mulyanto berupaya mengurai benang kusut “Pendanaan Partai Politik di Indonesia: Mencari Pola Pendanaan Ideal bagi Partai Politik untuk Mencegah Korupsi” agar tidak terus-terusan menjadi sumber kegelisahan para penggiat antikorupsi. Penelitian KPK menunjukkan bahwa kebutuhan dana yang relatif besar untuk menggerakkan roda partai di satu sisi, dan bantuan dana dari negara yang sangat terbatas di sisi lain, membuat partai amat bergantung pada sumbangan-sumbangan orang per orang atau kumpulan orang. Saat ini hampir semua partai menggantungkan dirinya pada dana yang berasal dari pengurus partai. Oleh karenanya, pengaruh elite
Volume 4 Nomor 1 - Juni 2018
pengurus partai menjadi sangat besar dalam menentukan arah kebi- jakan partai. Dengan kuasanya, para elite partai ini menjadikan par- tai sebagai kendaraan untuk mewujudkan kepentingan pribadi dan atau kelompoknya. Kondisi pendanaan partai politik di Indonesia seperti ini menimbulkan potensi korupsi dan sangat berbahaya.
Karena itu, para peneliti KPK mengusulkan beberapa opsi, yang salah satunya kontribusi/subsidi negara dalam pembiayaan partai politik untuk ditingkatkan sesuai dengan kemampuan negara dan pemerintah. Namun demikian, KPK juga beranggapan bahwa se- belum subsidi negara/pemerintah ditingkatkan, partai politik harus melakukan hal-hal berikut: (i) pengelolaan pendanaan partai politik secara bertanggung jawab dan transparan, (ii) pola pendanaan yang sanggup menjaga kemandirian partai (baik secara internal maupun eksternal), dan (iii) pola pendanaan tidak membebankan anggaran negara secara berlebihan. Akhirnya KPK merekomendasikan bahwa negara harus meningkatkan subsidi pada partai politik agar partai mendapatkan dana yang lebih besar dari pemerintah, sehingga sum- ber-sumber pendanaan lain (yang sumbernya masih gelap) dapat dikurangi. Di samping itu, peningkatan subsidi pemerintah pada partai politik akan mengurangi pengaruh pebisnis dan elite partai, sehingga “hutang budi” kader partai yang duduk di legislatif mau- pun eksekutif kepada para penyumbang, dapat dikurangi. Selain itu, peningkatan dana dari negara perlu diikuti dengan keharusan pembenahan pola rekrutmen dan kaderisasi partai, serta penegakan aturan kode etik partai politik.
Dewan Redaksi Jurnal Integritas berharap bahwa bunga ram- pai antikorupsi yang tersaji dalam edisi ini akan menjadi penghilang dahaga dari keringnya diskursus antikorupsi yang serius dalam ke- pustakaan nasional. Dewan Redaksi juga berharap bahwa tawaran dan inovasi yang diajukan para peneliti/penulis dalam edisi ini dapat diterapkan dan diuji-cobakan dalam keseharian kita agar cita-cita untuk menciptakan Indonesia yang bebas dari korupsi dapat kita wujudkan dalam waktu yang tidak lama lagi.
Akhirnya, Dewan Redaksi menghaturkan banyak terima kasih
kepada para peneliti/penulis yang berkontribusi pada edisi kali ini, dan mengundang para pembaca Jurnal Integritas untuk ikut mera- maikan edisi berikutnya dengan artikel-artikel yang orisinal, inova- tif, dan mencerahkan pikiran dan hati negeri tercinta.

## Salam Antikorupsi

## Laode M Syarif