Jurnal Akuntansi Bisnis Vol.15 (No.1 ) : Hal.12 - 28 Th. 2022 ISSN: 1979-360X E-ISSN: 2598-6767
Hasil Penelitian

## PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS DAN KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT TERHADAP FINANCIAL RESTATEMENT
Felicia Melinia Jovani 1)* , Lindrawati 2) , Mudjilah Rahayu 3)
1,2,3) Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Bisnis, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
Email: feliciajovani00@gmail.com
Diterima 11 Oktober 2021 / Disetujui 8 Februari 2022
ABSTRACT: Every business  needs  to  collect  funding,  especially  from  investors,  where  these  funds  need  to responsible by management in the financial reports. In company, can be found financial restatement because of changes  in  accounting  policies  and  errors.  Misstatement  of  financial  statements  can  be  prevented  by implementation  of good  corporate  governance,  which  is  carried  out  by  the  board  assisted  by audit  committee which has its own characteristics. Therefore this study aims to examine and analyze the effect of the board of commissioner  characteristics  and  audit  committee  characteristics  on  financial  restatement.  This  research design  is  quantitative  with  hypothesis  testing.  The  dependent  variable  is  financial  restatement,  while  the independent variable is board of commissioner characteristics, which is board size, board gender, board age, board  tenure,  multiple  directorships.  Also  audit  committee  characteristics  which  is  size  of  audit  committee, competence  of  audit  committee,  independence  of  audit  committee.  The  research’s  object  is  manufacturing companies  listed  on  the  Indonesia  Stock  Exchange  and  the  data  analysis  used  in  this  research  was  logistic regression. The results showed that the board of commissioner characteristics represented by board gender and board  tenure  had  a  negative  effect  on  financial  restatement,  while  the  board  of  commissioner  characteristics represented  by  board  size,  board  age,  and  multiple  directorships  had  no  effect  on  financial  restatement.  In addition,  the  audit  committee  characteristics  represented  by  the  size  of  audit  committee,  the  competence  the audit committee, and the independence of audit committee also have no effect on financial restatement.
Keywords: Financial restatement, board of commissioner characteristics, audit committee characteristics.
ABSTRAK: B isnis  usaha  tentunya  akan  selalu  membutuhkan  pendanaan  khususnya  berasal  dari  investor, dimana  pendanaan  tersebut  akan  dipertanggungjabwabkan  melalui  laporan  keuangan. Financial restatement dapat terjadi pada perusahaan akibat adanya perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar, dan untuk mencegahnya  dibutuhkan  pengawasan  terhadap  kinerja  manajemen  yang  dijalankan  oleh  dewan  komisaris dibantu  dengan  komite  audit  yang  memiliki  karakteristik  tersendiri.  Oleh  karena  itu  penelitian  ini  bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh karakteristik dewan komisaris dan karakteristik komite audit terhadap financial restatement . Desain penelitian ini adalah kuantitatif dengan pengujian hipotesis. Financial restatement dalam  penelitian  ini  adalah  variabel  dependen  sedangkan  variabel  independen  yang  digunakan  adalah karakteristik  dewan  komisaris  dan  karakteristik  komite  audit,  dimana  karakteristik  dewan  komisaris  meliputi ukuran dewan komisaris, keberadaan wanita dalam dewan komisaris, usia dewan komisaris, masa jabatan dewan komisaris, dan rangkap jabatan dewan komisaris, sedangkan karakteristik komite audit meliputi ukuran komite audit, kompetensi komite audit, dan independensi komite audit. Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  serta  menggunakan  analisis  data  regresi  logistic.  Hasil  penelitian menunjukkan karakteristik dewan komisaris yang diwakili oleh keberadaan wanita dalam dewan komisaris dan masa  jabatan  dewan  komisaris  berpengaruh  negatif  terhadap financial  restatement ,  sedangkan  karakteristik dewan komisaris yang diwakili oleh ukuran dewan komisaris, usia dewan komisaris, dan rangkap jabatan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap financial restatement . Selain itu, karakteristik komite audit yang diwakili dengan ukuran komite audit, komptensi komite audit, dan independensi komite audit tidak berpengaruh terhadap financial restatement .
Kata Kunci: penyajian kembali laporan keuangan, karakteristik dewan komisaris, karakteristik komite audit.
Jurnal Akuntansi Bisnis Vol.15 (No.1 ) : Hal.12 - 28 Th. 2022 ISSN: 1979-360X E-ISSN: 2598-6767
Hasil Penelitian

## Pendahuluan
Dalam mengembangkan bisnis usahanya, perusahaan memerlukan pendanaan dimana  salah  satunya  dapat  berasal  dari investor.  Laporan  keuangan  menjadi  sarana yang dapat digunakan untuk menarik perhatian  investor  dan  merupakan  media pertanggungjawaban  dari  pihak  manajemen kepada shareholder atas pengelolaan dananya. Manajamen sebagai pihak pengelola serta penyusun laporan keuangan mempunyai informasi  yang  lebih  luas  dibandingkan dengan shareholder sehingga  timbul  asimetri informasi yang mampu menimbulkan konflik kepentingan  antara  pihak-pihak  tersebut (Jensen  dan  Meckling,  1976).  Konflik kepentingan antara manajemen (agen) dengan pemegang saham (prinsipal) akan mendorong manajemen untuk melakukan tindakan oportunistik  demi  mencapai  keuntungan pribadinya.  Manajemen  dapat  memanipulasi laporan keuangan semata-mata agar kinerjanya  terlihat  baik  dikacamata  investor. Hal  inilah  yang  seringkali  menyebabkan laporan keuangan gagal mencerminkan keadaan  perusahaan  yang  sesungguhnya sehingga  diperlukan  penyajian  kembali  atas laporan keuangan ( financial restatement) . Financial  restatement di  Indonesia salah  satunya  terjadi  pada  PT  Garuda Indonesia  Tbk  yang  melakukan  salah  saji pada revenue recognition ,  yaitu revenue sudah  dicatat  sebelum  waktunya  sehingga menyebabkan  total  laba  perusahaan  terlalu tinggi  (CNN  Indonesia,  2019).  Selain  itu, financial  restatement juga  terjadi  pada  PT
Asuransi
Jiwasraya (Persero) yang melaporkan laba semu sehingga tidak mampu memenuhi klaim polis asuransi pelanggannya (CNBC  Indonesia,  2019).  Hal  ini  membuat PT  Asuransi  Jiwasraya  harus  melakukan financial  restatement sehingga  informasi keuangan  perusahaan  dapat  mencerminkan keadaan  yang  sebenarnya.  Dari  kasus-kasus ini  terlihat  bahwa financial  restatement terjadi  dikarenakan  berbagai  macam  faktor sehingga  dibutuhkan  penelitian  lebih  lanjut untuk  mengetahui  faktor-faktor  penyebab terjadinya financial restatement .
Pada  penelitian  ini  penyebab financial restatement yang digunakan adalah
perubahan kebijakan akuntansi bersifat sukarela  dan  kesalahan  mendasar. Adanya perubahan  kebijakan  akuntansi  yang  bersifat wajib tidak diteliti sebagai penyebab financial restatement karena  perubahannya  bersifat mandatory oleh  PSAK  sehingga  tidak menunjukkan penyebab manajemen melakukan salah saji laporan keuangan. Teori yang  menjadi  dasar  penelitian  ialah  teori keagenan  yang  menjelaskan  keterkaitan antara  hubungan  pemilik  modal  (prinsipal) dan  pihak  yang  mengelola  organisasi  (agen). Hubungan  tersebut  terhubung  dalam  suatu kontrak  yang  memungkinkan  terjadinya pendelegasian wewenang dari prinsipal kepada agen yang selanjutnya dikenal sebagai hubungan  keagenan  (Jensen  dan  Meckling, 1976). Pihak manajemen yang telah dipercayai  wewenang  oleh  pemegang  saham tersebut  seharusnya  memiliki  tujuan  untuk mengoptimalkan kekayaan pemegang sahamnya. Namun pada kenyataannya, terdapat asimetri informasi yang menyebabkan  manajemen  memiliki  peluang untuk  melakukan  tindakan  oportunistik  yang dapat  mempengaruhi  salah  satu  bentuk pertanggungjawaban manajemen yaitu laporan  keuangan.  Tindakan  oportunistik manajemen  dengan  memanipulasi  laporan keuangan  dapat  dicegah  melalui  fungsi pengawasan  yang  dapat  diciptakan  melalui implementasi good  corporate  governance (GCG).
GCG  merupakan  sebuah  sistem  yang dijalankan  oleh  organ-organ  perusahaan untuk mengatur hubungan antara stakeholders khususnya  pemegang  saham  dan  manajemen agar  tidak  terjadi  konflik  kepentingan (Latifah,  dkk.,  2019).    Untuk  memastikan terlaksananya GCG, perusahaan harus terlebih  dahulu  membangun  kondisi  internal perusahaan  yang  kondusif  salah  satunya melalui  fungsi  pengawasan  yang  dilakukan oleh dewan komisaris dibantu dengan komite audit. Dewan komisaris merupakan pengendalian internal tertinggi karena merupakan perwakilan pemegang saham yang ditugasi  untuk  langsung  mengawasi  jalannya pengurusan. Dewan komisaris dapat membentuk  komite  audit  yang  berfungsi mengawasi  tata  kelola  perusahaan,  kinerja manajemen,  dan  atas  laporan  keuangan
Jurnal Akuntansi Bisnis Vol.15 (No.1 ) : Hal.12 - 28 Th. 2022 ISSN: 1979-360X E-ISSN: 2598-6767
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/index.php/akuntansi-bisnis/ DOI: http://dx.doi.org/10.30813/jab.v15i1.3054
(Lukviarman,  2016:203-204).  Baik  dewan komisaris  maupun  komite  audit  memiliki karakteristik tersendiri, dimana istilah karakteristik mengacu pada ciri yang melekat pada  diri  seseorang  seperti  usia, gender ,  dan pengetahuan (Caragih, 2013).
Penelitian  ini  berfokus  untuk  menguji pengaruh karakteristik dewan komisaris yang meliputi ukuran dewan komisaris, keberadaan wanita  dalam  dewan  komisaris,  usia  dewan komisaris,  masa  jabatan  dewan  komisaris, dan  rangkap  jabatan  dewan  komisaris  serta karakteristik  komite  audit  yang  meliputi ukuran  komite  audit,  kompetensi  komite audit, dan independensi komite audit.
Variabel pertama adalah ukuran dewan komisaris.  Menurut  Hasnan  dan  Marzuki (2017)  dan  Yuristrisia  (2008)  ukuran  dewan komisaris mampu
meningkatkan keefektivitasan
pengawasan sehingga
manajemen  tidak  dapat  melakukan  salah  saji laporan keuangan dan perusahaan tidak perlu melakukan financial  restatement .  Berbeda halnya  dengan  Siregar  dan  Rahayu  (2018) serta  Abdullah,  Yusof,  dan  Nor  (2010)  yang menyebutkan bahwa ukuran dewan komisarsi tidak berpengaruh terhadap financial restatement karena  ukuran  dewan  komisaris perlu disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas perusahaan.
Variabel  kedua  adalah  keberadaan wanita  dalam  jajaran  komisaris.  Dalam  hal ini,  keberadaan  wanita  dinilai  mampu meningkatkan  fungsi  pengawasan  terhadap manajemen  (Abbott,  Parker,  dan  Presley, 2012),  dimana  dewan  komisaris  wanita dianggap lebih teliti, kritis, dan peka terhadap lingkungan sekitar sehingga kinerja manajamen  dapat  diawasi  dengan  baik  dan salah saji laporan keuangan yang menyebabkan financial  restatement tidak terjadi  (Puspita  dan  Januarti,  2014).  Berbeda halnya  dengan  Hasnan  dan  Marzuki  (2017) yang  mengatakan  bahwa  keberadaan  dewan komisaris  wanita  tidak  berpengaruh  terhadap financial restatement karena dewan komisaris pria maupun wanita tetap dapat menunjukkan kinerja  yang  baik  dalam  mengawasi  kinerja manajemen.
Variabel  ketiga  adalah  usia  dewan komisaris. Usia dinilai mampu mempengaruhi kualitas kinerja di perusahaan (Mahadeo, Soobaroyen, dan Hanuman, 2012). Usia mampu mencerminkan tingkat
pengalaman,  wawasan,  dan  kompetensi  yang lebih  luas  (Hasnan  dan  Marzuki,  2017). Dengan  demikian  semakin  besar  usia  dewan komisaris dapat
meningkatkan
keefektivitasan pengawasan sehingga
manajemen  tidak  melakukan  salah  saji laporan keuangan dan perusahaan tidak perlu melakukan financial restatement.
Variabel  keempat  adalah  masa  jabatan dewan komisaris. Semakin lama masa jabatan seorang  dewan  komsaris  maka  mampu menunjukkan  tingkat  kredibilitas  kerja  serta pemahaman  yang  lebih  mendalam  terkait lingkungan  perusahaan  (Donoher,  2009). Dengan  demikian  apabila  dewan  komisaris telah memahami lingkungan perusahaan serta pola  kinerja  manajamen  selama  periode tertentu maka hal tersebut dapat meningkatkan  keefektivitasan  pengawasan sehingga  salah  saji  laporan  keuangan  yang menyebabkan financial  restatement tidak terjadi . Berbeda  halnya  dengan  Hasnan  dan Marzuki  (2017)  yang  menyebutkan  bahwa pengaruh  yang  diberikan  oleh    masa  jabatan dewan  komisaris  tidak  berpengaruh  terhadap financial  restatement .  Fungsi  pengawasan terhadap  manajemen  dinilai  lebih  baik  jika dilakukan  oleh  komisaris  yang  sudah  lama menjabat di perusahaan.
Variabel kelima adalah rangkap jabatan dewan  komisaris.  Rangkap  jabatan  yang dimiliki oleh dewan komisaris dinilai mampu memberikan  fungsi  pengawasan  yang  lebih baik  karena  dewan  komisaris  memiliki pengalaman  serta  mampu  membandingkan fungsi  pengawasan  mana  yang  lebih  optimal jika  dibandingkan  dengan  perusahaan  lain sehingga dengan semakin efektifnya pengawasan  di  perusahaan  maka  salah  saji laporan yang menyebabkan financial restatement tidak  terjadi.  Berbeda  halnya dengan  Hasnan  dan  Hussain  (2015)  yang menyebutkan  bahwa  rangkap  jabatan  dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap financial  restatement dikarenakan  rangkap jabatan dewan komisaris yang akan menyebabkan  keterbatasan  waktu  sehingga sulit  untuk  berfokus  pada  pengawasan  di suatu perusahaan.
Variabel keenam adalah ukuran komite audit.  Semakin  besar  ukuran  komite  audit dinilai mampu memudahkan fungsi pengawasan terhadap manajemen dan laporan keuangan  sehingga  tidak  terjadi  salah  saji
Jurnal Akuntansi Bisnis Vol.15 (No.1 ) : Hal.12 - 28 Th. 2022 ISSN: 1979-360X E-ISSN: 2598-6767
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/index.php/akuntansi-bisnis/ DOI: http://dx.doi.org/10.30813/jab.v15i1.3054
laporan keuangan yang menyebabkan financial  restatement (Mohammad,  dkk., 2018).  Namun  lain  halnya  pada  penelitian Hasnan, Rahman, dan Ali (2019), Siregar dan Rahayu  (2018),  serta  Kusumo  dan  Meiranto (2014)  yang  menjelaskan  bahwa  ukuran komite  audit  tidak  berpengaruh  terhadap financial  restatement dikarenakan  jumlah anggota  komite  audit  ditentukan  oleh  ukuran dan kompleksitas perusahaan.
Variabel  ketujuh  adalah  kompetensi komite audit. Kompetensi komite audit dilihat berdasarkan  porporsi  jumlah  anggota  komite yang  berlatar  belakang  pendidikan  akuntansi atau keuangan yang dinilai mampu meningkatkan  kualitas  pengawasan  terhadap laporan keuangan perusahaan sehingga manajemen  tidak  dapat  melakukan  salah  saji laporan keuangan yang menyebabkan financial  restatement (Mohammad,  dkk.,
2018).  Lain  halnya  dengan  Hasnan,  dkk.
(2019),  Rani  dan  Syafruddin  (2011),  serta Lin,  Li,  dan  yang  (2006)  yang  mengatakan bahwa  kompetensi  komite  audit  tidak berpengaruh  terhadap financial  restatement karena  dengan  adanya  kompetensi  komite audit  tidak  mampu  menjamin  bahwa  motif manajemen  untuk  melakukan  manipulasi laporan keuangan tidak pernah muncul.
Variabel kedelapan
adalah independensi komite audit.
Tingkat independensi  komite  audit  dapat  dilihat  dari proporsi  jumlah  komite  audit  yang  berasal dari  komisaris  independen.  Semakin  besar komite  audit  yang  berasal  dari  komisaris independen  maka  kualitas  pengawasan  yang dilakukan  juga  akan  semakin  baik  karena komisaris  independen  lebih  sering  terlibat dalam  rapat  bersama  dewan  direksi  sehingga salah saji laporan keuangan yang menyebabkan financial  restatement tidak terjadi  (Mohammad,  dkk.,  2018),  sedangkan menurut  Hasnan,  dkk.,  (2019)  dan  Carcello, Neal, Palmrose, dan Scholz (2011)
menjelaskan  bahwa  independensi  komite audit  tidak  berpengaruh  terhadap financial restatement karena  kehadiran  komisaris independent  dalam  komite  audit  tidak  dapat menjamin bahwa fungsi pengawasan terhadap manajemen akan semakin efektif.
Adanya peristiwa yang terjadi apda PT
Garuda Indonesia dan PT Asuransi Jiwasraya membuktikan  bahwa  salah  saji  pada  laporan keuangan  masih  sering  terjadi.  Salah  saji
laporan  keuangan  dapat  dicegah  dengan melakukan  pengawasan  terhadap  manajemen melalui pelaksanaan good corporate governance ,  dimana  fungsi  pengawasan tersebut  dijalankan  oleh  dewan  komisaris dibantu  dengan  komite  audit  yang  memiliki karakteristik  tersendiri.  Penelitian  ini  akan menguji dan menganalisis pengaruh karakteristik dewan komisaris dan karakterisik  komite  audit  terhadap financial restatement. Karakterisik  dewan  komisaris akan diwakili dengan ukuran dewan komisaris,  keberadaan  wanita  dalam  dewan komisaris,  usia  dewan  komisaris,  lama jabatan dewan komisaris, dan rangkap jabatan dewan  komisaris  sedangkan  karakteristik komite  audit  diwakili  dengan  ukuran  komite audit, kompetensi komite audit, dan independensi  komite  audit  terhadap financial restatement pada  perusahaan  manufaktur  di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji dan  menganalisis  pengaruh  karakteristik dewan komisaris yang meliputi ukuran dewan komisaris,  keberadaan  wanita  dalam  dewan komisaris,  usia  dewan  komisaris,  masa jabatan dewan komisaris, dan rangkap jabatan dewan  komisaris  serta  karakteristik  komite audit  yang  meliputi  ukuran  komite  audit, kompetensi  komite  audit,  dan  independensi komite  audit  berpengaruh  terhadap financial restatement pada  perusahaan  manufaktur yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia periode  2014-2018.  Penelitian  ini  diharapkan dapat dijadikan acuan bagi penelitian berikutnya  yang  akan  meneliti  pengaruh karakteristik dewan komisaris dan karakteristik  komite  audit  terhadap financial restatement pada  perusahaan  manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

## Pengembangan Hipotesis
Pada penelitian ini terdapat dua hipotesis utama yaitu:
1. Pengaruh  Karakteristik  Dewan  Komi- saris terhadap Financial Restatement Tanggung  jawab  dewan  komisaris ialah  mengawasi  jalannya  kebijakan,  tata kelola,  dan  pengelolaan  perusahaan  yang dijalankan  manajemen  untuk  memastikan tujuan perusahaan tercapai dan melindungi kepentingan  pemegang  saham.  Dewan komisaris  memiliki  beberapa  karakteristik berikut yang dinilai mampu
Jurnal Akuntansi Bisnis Vol.15 (No.1 ) : Hal.12 - 28 Th. 2022 ISSN: 1979-360X E-ISSN: 2598-6767
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/index.php/akuntansi-bisnis/ DOI: http://dx.doi.org/10.30813/jab.v15i1.3054
mempengaruhi  kinerja  dewan  komisaris tersebut (Hasnan dan Marzuki, 2017).
a. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris
terhadap Financial Restatement Ukuran dewan komisaris adalah total
anggota dewan komisaris termasuk komisaris independen perusahaan (Siregar dan  Rahayu,  2018).  Menurut  penelitian Hasnan  dan  Marzuki  (2017),  makin  besar ukuran  dewan  komisaris  artinya  total anggota dewan komisaris yang melakukan pengawasan juga semakin banyak sehingga  dengan  semakin  efektifnya pengawasan  tersebut  manajemen  tidak dapat  melakukan  salah  saji  laporan keuangan  yang  mengakibatkan financial restatement .
Semaki kecil ukuran dewan komisaris dikhawatirkan  dapat  menghambat  fungsi pengawasan yang dilakukan karena seluruh  tanggung  jawab  dewan  akan dilimpahkan pada komisaris yang jumlahnya sedikit. Sebaliknya, jika ukuran dewan  komisaris  makin  besar  maka mampu memberi kemudahan dalam proses pengawasan  terhadap  kinerja  manajemen sehingga masalah keagenan dapat dihindari  (Siregar  dan  Rahayu,  2018). Dengan  demikian,  apabila  pengawasan dewan  komisaris  terhadap  manajemen semakin  baik  maka financial  restatement tidak  terjadi  karena  manajemen  akan menyusun  laporan  keuangan  secara  apa adanya. Berdasarkan uraian tersebut dapat disusun hipotesis:
H1 a :  Ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap
financial restatement .
b. Pengaruh  Keberadaan  Wanita  dalam Dewan  Komisaris  terhadap Financial Restatement Keberagaman gender termasuk kekayaan  sumber  daya  manusia  di perusahaan.  Adanya  keberagaman  gender ini baik adanya karena mampu menawarkan  ide-ide  baru,  gagasan,  serta peningkatan  pengawasan  strategis  di perusahaan  (Arfken,  Bellar,  dan  Helms, 2004;  dalam  Puspita  dan  Januarti,  2014). Keberagaman gender dalam jajaran komisaris  dilihat  dengan  ada  tidaknya komisaris pria dan wanita. Hasil penelitian
Adams  dan  Feirerra  (2009)  menjelaskan bahwa  terdapat  perbedaan  cara  berpikir, pola  pengambilan  keputusan,  dan  tipe kepemimpinan  antara  dewan  komisaris pria dan wanita.
Dewan  komisaris  wanita  cenderung memiliki  pemikiran  yang  lebih  kritis, teliti,  dan  peka  terhadap  lingkungan sekitar dalam memutuskan suatu pengambilan  keputusan  (Puspita  dan Januarti,  2014).  Dengan  demikian  dewan komisaris  wanita  dapat  lebih  mudah mengidentifikasi adanya indikasi manipulasi laporan keuangan yang dilakukan  oleh  manajemen  sehingga manajemen  tidak  lagi  dapat  melakukan tindakan  oportunistik  demi  keuntungan pribadinya. Oleh karena itu, apabila dalam susunan dewan komisaris memiliki setidaknya 1 (satu) orang dewan komisaris wanita  maka  pengawasan  yang  dilakukan kepada  manajemen  dinilai  lebih  baik sehingga  manajemen  akan  menyajikan laporan  keuangan  perusahaan  apa  adanya sesuai  dengan  kondisi  perusahaan  yang sesungguhnya.  Dengan  demikian  apabila laporan  keuangan  telah  tersaji  secara  apa adanya  maka  perusahaan  tidak  akan melakukan financial  restatement .  Hal  ini didukung  dengan  penelitian  Hasnan  dan Marzuki (2017) serta Puspita dan Januarti (2014) yang menyebutkan bahwa keberadaan wanita dalam dewan komisaris berpengaruh  negatif  terhadap financial restatement .  Berdasarkan  pemaparan  di atas maka dapat disusun hipotesis: H1 b :  Keberadaan  wanita  dalam  dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap financial restatement.
c. Pengaruh Usia Dewan Komisaris terhadap
Financial Restatement Usia dewan komisaris memperlihatkan berapa tahun usia seorang dewan  komisaris  ketika  menjabat  di perusahaan. Hal yang menjadi pertimbangan pengangkatan dewan
komisaris  tentunya  adalah  syarat  objektif dimana seseorang tersebut dapat menjalankan  tugasnya  dengan  baik  serta mempertanggungjawabkan segala
perbuatannya  secara  hukum.  Usia  dewan komisaris secara tidak langsung mencerminkan  kematangan  seseorang,
Jurnal Akuntansi Bisnis Vol.15 (No.1 ) : Hal.12 - 28 Th. 2022 ISSN: 1979-360X E-ISSN: 2598-6767
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/index.php/akuntansi-bisnis/ DOI: http://dx.doi.org/10.30813/jab.v15i1.3054
baik  dari  segi  pengalaman  maupun pengetahuan.
Hasil  penelitian  Mahadeo,  dkk. (2012)  menyebutkan  bahwa  usia  dewan komisaris  mampu  mempengaruhi  kualitas kinerja  dewan  komisaris  tersebut.  Dewan komisaris  yang  memiliki  rata-rata  usia yang  lebih  besar  dianggap  lebih  memiliki pengalaman  bisnis  yang  cukup,  wawasan yang  luas,  bertindak  secara  stabil  (tidak impulsif),  dan  telah  mampu  menilai  serta mengawasi  kinerja  manajemen  dengan kritis.  Dengan  demikian,  usia  dewan komisaris  yang  semakin  besar  akan memperlihatkan kualitas pengawasan yang lebih  baik  sehingga  manajemen  tidak memiliki  ruang  untuk  melakukan  salah saji  laporan  keuangan.  Dengan  begitu, apabila laporan keuangan perusahaan telah tersaji  sesuai  dengan  kondisi  perusahaan yang  sesungguhnya,  maka  perusahaan tidak perlu melakukan financial restatement . Hal ini juga didukung dengan penelitian  Hasnan  dan  Marzuki  (2017) yang  menyebutkan  bahwa  usia  dewan komisaris  berpengaruh  negatif  terhadap financial restatement . Berdasarkan pemaparan di atas dapat disusun hipotesis:
H1 c :  Usia  dewan  komisaris  berpengaruh negatif
terhadap financial
restatement .
d. Pengaruh Masa Jabatan Dewan Komisaris terhadap Financial Restatement Masa jabatan dewan komisaris menunjukkan seberapa lama dewan komisaris  menjabat  pada  posisi  tersebut. Masa  jabatan  dewan  komisaris  dianggap mampu  mempengaruhi  kinerja  dewan komisaris tersebut, dimana dewan komisaris  yang  memiliki  rata-rata  masa jabatan  yang  lama  akan  lebih  mampu memahami  secara  mendalam  mengenai lingkungan bisnis dan kebijakan akuntansi perusahaan  dibandingkan  dengan  dewan komisaris  yang  baru  menjabat  (Hasnan dan Marzuki, 2017).
Dewan  komisaris  yang  telah  lama menjabat  pada  suatu  posisi  tersebut memiliki  pengalaman  yang  lebih  banyak serta mampu menunjukkan tingkat kredibilitas kinerjanya melalui pemenuhan tugas  dan  tanggung  jawabnya  sehingga mampu menciptakan keefektivitasan
pengawasan  dewan  komisaris.  Dengan demikian,  jika  pengawasan  dilakukan dengan  baik  maka  manajemen  akan menyusun  laporan  keuangan  dengan  apa adanya  sehingga  perusahaan  tidak  perlu melakukan financial  restatement .  Hal  ini didukung  dengan  penelitian  Hasnan  dan Marzuki (2017) dan Donoher (2009) yang menyebutkan  bahwa  masa  jabatan  dewan komisaris  berpengaruh  negatif  terhadap financial restatement .
Berdasarkan pemaparan  diatas  maka  dapat  disusun hipotesis:
H1 d :  Masa  jabatan  dewan  komisaris berpengaruh negatif terhadap
financial restatement .
e. Pengaruh Rangkap Jabatan Dewan Komisaris terhadap Financial Restatement Rangkap  jabatan  komisaris  dapat ditunjukkan dari komisaris dengan jabatan lebih  dari satu,  seperti  menduduki jabatan komisaris  atau  direksi  di  lebih  dari  satu perusahaan  (Hasnan  dan  Hussain,  2015). Dewan  komisaris  yang  memiliki  rangkap jabatan  di  perusahaan  lain  akan  mampu membandingkan dan melakukan perbaikan terhadap  kualitas  fungsi  pengawasannya karena dewan komisaris memiliki komparasi  untuk  melihat  sistematika pengawasan  mana  yang  lebih  efektif dilakukan.  Apabila  fungsi  pengawasan komisaris  terhadap  manajemen  semakin baik  maka financial  restatement tidak akan  terjadi  karena  manajemen  akan menyusun  laporan  keuangan  secara  apa adanya. Hal ini didukung dengan penelitian  Hasnan  dan  Marzuki  (2017), bahwa  rangkap  jabatan  dewan  komisaris memiliki  pengaruh  yang  bersifat  negatif terhadap financial restatement . Dari pemaparan diatas dapat disusun hipotesis: H1 e :  Rangkap  jabatan  dewan  komisaris berpengaruh negatif terhadap financial restatement .
2. Pengaruh  Karakteristik  Komite  Audit terhadap Financial Restatement Dewan komisaris memiliki wewenang untuk membentuk komite guna membantu  fungsi  pengawasan  terhadap manajemen,  salah  satu  komite  tersebut adalah  komite  audit.  Komite  audit berfungsi menjalankan pengawasan
Jurnal Akuntansi Bisnis Vol.15 (No.1 ) : Hal.12 - 28 Th. 2022 ISSN: 1979-360X E-ISSN: 2598-6767
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/index.php/akuntansi-bisnis/ DOI: http://dx.doi.org/10.30813/jab.v15i1.3054
terhadap perusahaan, tata kelola perusahaan, dan laporan keuangan perusahaan. Penelitian ini akan membahas karakteristik komite yang meliputi:

## a. Pengaruh  Ukuran  Komite  Audit  terhadap Financial Restatement
Ukuran  komite  audit  menunjukkan
total  anggota  komite  yang  berada  di perusahaan.  Jumlah  komite  audit  diatur dalam Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015  dimana  jumlah  komite audit  minimal  3  (tiga)  orang  yang termasuk  di  dalamnya  adalah  komisaris independen  serta  pihak  dari  eksternal perusahaan.  Ukuran  komite  audit  menjadi faktor penentu sekaligus pendukung dalam keberhasilan  pencapaian  tujuan  komite audit itu sendiri.
Jumlah  anggota  komite  audit  yang semakin banyak mampu menunjang fungsi pengawasan  terhadap  laporan  keuangan untuk  semakin  baik  (Mohammad,  dkk., 2018).  Oleh  karena  itu  manajemen  akan menyusun  laporan  keuangan  secara  apa adanya  sehingga  perusahaan  juga  tidak akan melakukan financial restatement . Hal ini juga sejalan dengan penelitian Mohammad,  dkk.  (2018)  serta  Hasnan, dkk.  (2019)  yang  menjelaskan  bahwa ukuran  komite  audit  berpengaruh  negatif terhadap financial restatement . Dari pemaparan tersebut disusun hipotesis:
H2 a :  Ukuran  komite  audit  berpengaruh negatif terhadap
financial
restatement .
b. Pengaruh  Kompetensi  Komite  Audit terhadap Financial Restatement Komite audit juga memiliki tanggung jawab  untuk  menelaah  laporan  keuangan. Untuk  menunjang  fungsi  tersebut  maka kompetensi komite audit menjadi hal yang sangat penting. Latar belakang pendidikan komite  audit  dalam  bidang  akuntansi  atau keuangan  merupakan  sebuah  poin penting dalam proses penelaahan laporan keuangan.  Dengan  demikian  jika  proporsi anggota  komite  yang  mempunyai  latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan  semakin  besar  maka  fungsi pengawasan  terhadap  laporan  keuangan yang  dijalankan  juga  akan  semakin  baik
dan  manajemen  tidak  memiliki  peluang melakukan  manipulasi  laporan  keuangan yang  pada  akhirnya  membuat  perusahaan melakukan financial  restatement .  Hal  ini sejalan  dengan  penelitian  Mohammad, dkk.  (2018)  serta  Hasnan,  dkk.  (2019) yang  menjelaskan jika  kompetensi  komite audit berpengaruh negatif terhadap financial restatement .  Dari  pemaparan tersebut disusunlah hipotesis:
H2 b :  Kompetensi komite audit berpengaruh negatif terhadap
financial restatement .
c. Pengaruh  Independensi  Komite  Audit terhadap Financial Restatement
Komite audit merupakan komite yang bersifat independen dimana anggota komitenya berasal dari komisaris independen  serta  pihak  luar  perusahan.
Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 mengartikan independensi  ialah  pihak  di  luar  entitas yang  tidak  mempunyai  hubungan  usaha dan  afiliasi  dengan  entitas,  jajaran  dewan dan pemegang saham utama. Independensi ini  diperlukan  agar  dalam  melaksanakan fungsi  pengawasannya  komite  audit  tidak mendapatkan intervensi dari pihak lain.
Komisaris independen yang bergabung  dalam  komite  audit  tentunya mempunyai  pemahaman  lebih  tentang informasi  perusahaan  dan  sering  terlibat dengan  rapat  bersama  dewan  direksi sehingga  dengan  hal  tersebut  fungsi pengawasan  yang  dilakukan  komite  audit dapat  dijalankan  dengan  lebih  optimal (Mohammad,  dkk.,  2018).  Komite  audit yang  memiliki  proporsi  keanggotaan komisaris  independen  yang  lebih  besar dinilai lebih mampu menciptakan keefektivitasan fungsi pengawasan terhadap  perusahaan  sehingga financial restatement tidak  terjadi  (Hasnan,  dkk., 2019). Dari penjelasan tersebut disusunlah hipotesis:
H2 c :  Independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap
financial restatement .
Jurnal Akuntansi Bisnis Vol.15 (No.1 ) : Hal.12 - 28 Th. 2022 ISSN: 1979-360X E-ISSN: 2598-6767
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/index.php/akuntansi-bisnis/ DOI: http://dx.doi.org/10.30813/jab.v15i1.3054
Hasil Penelitian

## Metode Penelitian
Populasi penelitian yaitu semua perusahaan  manufaktur  di  Bursa  Efek Indonesia  dengan  periode  pengamatan  data selama  2014-2019.  Dari  total  populasi perusahaan manufaktur sejumlah 193
perusahaan,  terpilih  86  perusahaan  selama  5 tahun  periode  penelitian  sehingga  total terdapat  430  sampel.  Sampel  dipilih  dari teknik purposive sampling dengan pemberian kriteria:
1. Perusahaan  manufaktur  terdaftar  di  BEI secara  terus-menerus  pada  tahun  2014- 2019.
2. Perusahaan  manufaktur  dengan  laporan tahunan  yang  tersedia  secara  lengkap  di situs  BEI  selama  terus-menerus  pada tahun 2014-2019.
3. Perusahaan  manufaktur  dengan  laporan tahunan  yang menyediakan informasi usia dewan  komisaris  dan  latar  belakang pendidikan komite audit.
Penelitian  kuantitatif  ini  yang  memakai analisis  regresi  logistik  yang  persamaannya dapat dilihat sebagai berikut:
Setelah menentukan persamaan regresi logistik,  tahap  selanjutnya  adalah  melakukan uji  model  fit,  uji  kelayakan  model  regresi yang  diukur  dengan  uji  Hosmer  dan Lemeshow,  uji  koefisiesn  determinasi  yang diukur  dengan  Nagelkerke’s  R Square ,  uji ketepatan klasifikasi, dan pengujian hipotesis (Ghozali, 2016).
Berikut adalah pengukuran variabel pada penelitian:
a. Variabel dependen, Financial Restatement (FR) yaitu penyajian kembali atas komponen  laporan keuangan  di  periode sebelumnya yang dapat disebabkan karena perubahan  kebijakan  akuntansi  (bersifat wajib  maupun  sukarela)  dan  kesalahan mendasar (IAI, 2018). Financial restatement yang  dipakai  pada  penelitian ini  adalah  perubahan  kebijakan  akuntansi bersifat  sukarela  dan  kesalahan  mendasar. FR  dilihat  berdasarkan  variabel dummy dengan  indeks  1  untuk  perusahaan  yang melakukan financial  restatement pada tahun  t+1  dan  0  untuk  perusahaan  yang tidak  melakukan financial  restatement pada tahun t+1.
b. Variabel independen, yaitu:
1. Karakteristik Dewan Komisaris (DK) a.Ukuran dewan komisaris (UD) adalah total anggota dewan komisaris, baik itu komisaris independen dari eksternal perusahaan maupun komisaris  dari  internal  perusahaan (Siregar  dan  Rahayu,  2018).  UD diukur  dengan  menggunakan  skala 1-5,  dimana  angka  1  (apabila  total anggota  dewan  komisaris  <  3 orang),  angka  2  (apabila  total anggota  dewan  komisaris  =  3 orang),  angka  3  (apabila  total anggota dewan komisaris 4-6 orang),  angka  4  (apabila  total anggota dewan komisaris 7-9
orang),  dan  angka  5  (apabila  total anggota  dewan  komisaris  ≥  10 orang) (Hasnan dan Marzuki, 2017).
b. Keberadaan  wanita  dalam  dewan komisaris  (KW)  merupakan  adanya dewan  komisaris  wanita  dalam jajaran  komisaris.  Pada  penelitian ini keberadaan wanita dalam komisaris  ditandai  oleh  variabel dummy  dengan  indeks  1  untuk perusahaan yang mempunyai setidaknya  satu  komisaris  wanita dalam  jajaran  komisaris  dan  0  jika perusahaan sama sekali tidak mempunyai komisaris wanita (Puspita dan Januarti, 2014).
Jurnal Akuntansi Bisnis Vol.15 (No.1 ) : Hal.12 - 28 Th. 2022 ISSN: 1979-360X E-ISSN: 2598-6767
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/index.php/akuntansi-bisnis/ DOI: http://dx.doi.org/10.30813/jab.v15i1.3054
c.Usia Dewan Komisaris (US) menunjukkan  usia  komisaris  saat menjabat dalam keanggotaan dewan komisaris  perusahaan.  Usia  dewan komisaris  pada  penelitian  ini  akan diukur  dengan  menggunakan  rata- rata  usia  dewan  komisaris  (Hasnan dan  Marzuki,  2017)dengan  rumus sebagai berikut:
d. Masa  jabatan  dewan  komisaris (MK)  menunjukkan  seberapa  lama seorang  dewan  komisaris  telah
menjabat  pada  posisi  komisaris. Masa jabatan dewan komisaris pada penelitian  ini  akan  diukur  dengan menggunakan rata-rata masa menjabat dewan komisaris (Donoher,  2009),  dengan  rumus sebagai berikut:
e.Rangkap  jabatan  dewan  komisaris (RK) ditandai dengan adanya dewan komisaris  yang  menempati  jabatan dewan,  baik  itu  dewan  komisaris ataupun  dewan  direksi  di  lebih  dari satu perusahaan (Hasnan dan Hussain,  2015).  RK  diukur  dengan menggunakan  presentase  dewan komisaris  yang  memiliki  rangkap jabatan  dewan  (baik  itu  dewan komisaris ataupun dewan direksi) di perusahaan lain (Hasnan dan Marzuki,  2017),  dengan  rumus sebagai berikut:
2. Karakteristik Komite Audit (KA) a. Ukuran Komite Audit (UK)
adalah  total  anggota  komite  audit di  perusahaan  yang  akan  diukur dengan menggunakan total
anggota  komite  audit  yang  berada di  suatu  perusahaan  (Mohammad,
dkk., 2018). b. Kompetensi  Komite  Audit  (KK) menunjukkan keahlian atau kemampuan seorang anggota komite audit yang dapat tercermin melalui pendidikan seseorang. Pengukuran kompetensi ini diukur dengan  menggunakan  proporsi antara  jumlah  anggota  komite audit  yang  menempuh  pendidikan akuntansi  atau  keuangan  di  suatu perusahaan dibagi seluruh anggota komite  audit  (Mohammad,  dkk., 2018) dengan rumus berikut:

## Hasil Dan Pembahasan

## Hasil Statistik Deskriptif
Pada  tabel  1  adalah  hasil  pengujian statistik deskriptif dari total 430 sampel. Hasil tersebut  memperlihatkan  nilai      minimum, nilai  maksimum,  nilai  rata-rata,  dan  standar deviasi dari setiap variabel independen dalam penelitian ini.

## Distribusi Frekuensi Variabel KW dan FR
Pada  tabel  2  menunjukkan  jumlah frekuensi terkait variabel KW dan FR selama tahun  2014-2018.  Dapat  dilihat  bahwa perusahaan  yang  memiliki  komisaris  wanita dalam  jajaran  komisaris  sebanyak  38,14% atau  setara  dengan  164  sampel,  sedangkan sebanyak  61,86%  atau  setara  dengan  266 sampel  perusahaan  tidak  memiliki  dewan komisaris wanita. Financial restatement pada tahun t+1. terjadi sebanyak 9,07% atau setara dengan 39  sampel sedangkan sisanya sebanyak  90,93%  atau  setara  dengan  391 sampel tidak melakukan financial restatement pada  tahun  t+1.  Dengan  demikian  hasil analisis statistik dekriptif menunjukkan bahwa  hanya  sedikit  perusahaan  yang melakukan financial  restatement pada  tahun t+1 selama tahun 2014-2018.
Hasil Penelitian
Sumber: data diolah penulis
Sumber: data diolah penulis
Tabel 1. Statistik Deskriptif

## Tabel 2. Distribusi Frekuensi Variabel KW dan FR
Jurnal Akuntansi Bisnis Vol.15 (No.1 ) : Hal.12 - 28 Th. 2022 ISSN: 1979-360X E-ISSN: 2598-6767
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/index.php/akuntansi-bisnis/ DOI: http://dx.doi.org/10.30813/jab.v15i1.3054

## Uji Model Fit
Uji  model  fit  membandingkan  nilai -2LogL  awal  dan  -2LogL  akhir.  Data  pada Tabel  3  memperlihatkan  bahwa  model penelitian fit dengan data karena -2LogL awal lebih besar daripada -2LogL akhir.

## Uji Kelayakan Model Regresi
Pengujian ini dilakukan dengan Hosmer  dan  Lemeshow  untuk  mengetahui layak  atau  tidaknya  model  regresi  pada penelitian  ini.  Data  di  Tabel  4  menunjukkan model  regresi  telah  layak  digunakan  karena tingkat signifikansi berada diatas 0,05.

## Uji Koefisien Determinasi
Pengujian
ini melihat nilai Nagelkerke’s  R Square yaitu  modifikasi  dari koefisien  Cox  dan  Snell.  Pada  tabel  5,  nilai Nagelkerke’s R Square sebesar 0,124 artinya variabel dependen yaitu financial restatement dapat  dijelaskan  oleh  variabel  independen
penelitian  sebesar  12,4%  dan  87,6%  sisanya oleh variabel independen lain.

## Uji Ketepatan Klasifikasi
Uji  ketepatan  klasifikasi  dilakukan  untuk menentukan  kebenaran  dan  kesalahan  dari nilai  estimasi. Hasil  prediksi  pada  tabel  6 memperkirakan  bahwa  tidak  ada  perusahaan yang melakukan financial restatement , namun  berdasarkan  hasil  observasi  yang sebenarnya ternyata menunjukkan bahwa 391 perusahaan tidak melakukan financial restatement dan  sebanyak  39  perusahaan melakukan financial  restatement . Overall percentage di  atas  telah  melebihi  50%  yaitu sebesar  90,9%  sehingga  model  regresi logistik  dinilai  mampu  memprediksi  hasil penelitian dengan baik.
Tabel 6. Uji Ketepatan Klasifikasi
Jurnal Akuntansi Bisnis Vol.15 (No.1 ) : Hal.12 - 28 Th. 2022 ISSN: 1979-360X E-ISSN: 2598-6767
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/index.php/akuntansi-bisnis/ DOI: http://dx.doi.org/10.30813/jab.v15i1.3054
Hasil Penelitian

## Uji Hipotesis
Hipotesis  diuji  dengan  model  regresi logistik  yang  hasilnya  tertera  pada  tabel  7 sehingga  didapat  persamaan  model  regresi logistik:
Kesimpulan  yang  didapat  dari  persamaan tersebut adalah:
1.  Konstanta  sebesar  -3,678  yang  memiliki makna bahwa apabila UD, KW, US, MK, RK,  UK,  KK,  dan  IK  bernilai  nol,  maka dapat mempengaruhi financial restatement sebesar -3,678.
2.  Nilai  koefisien  regresi  (β1)  untuk  UD adalah 0,153 yang memiliki makna bahwa kenaikan  satu  persen  pada  koefisien variabel  UD  dengan  anggapan  variabel lainnya  tetap  maka financial  restatement menjadi meningkat sebanyak 0,153.
3.  Nilai  koefisien  regresi  (β2)  untuk  KW adalah  -0,849  yang  memiliki  makna bahwa kenaikan satu persen pada koefisien  variabel  KW  dengan  anggapan variabel  lainnya  tetap  maka financial restatement akan  menurun  sebanyak 0,849.
4.  Nilai  koefisien  regresi  (β3)  untuk  US adalah 0,025 yang memiliki makna bahwa kenaikan  satu  persen  pada  koefisien variabel  US  dengan  anggapan  variabel lainnya  tetap  maka financial  restatement menjadi meningkat sebanyak 0,025.
5.  Nilai  koefisien  regresi  (β4)  untuk  MK adalah  -0,151  yang  memiliki  makna bahwa kenaikan satu persen pada koefisien  variabel  MK  dengan  anggapan variabel  lainnya  tetap  maka financial restatement menurun sebanyak 0,151.
6.  Nilai  koefisien  regresi  (β5)  untuk  RK adalah  -0,295  yang  memiliki  makna bahwa kenaikan satu persen pada koefisien  variabel  RK  dengan  anggapan variabel  lainnya  tetap  maka financial restatement menurun sebanyak 0,295.
7.  Nilai  koefisien  regresi  (β6)  untuk  UK adalah 0,324 yang memiliki makna bahwa kenaikan  satu  persen  pada  koefisien variabel  UK  dengan  anggapan  variabel
lainnya  tetap  maka financial  restatement menjadi meningkat sebanyak 0,324.
8.  Nilai  koefisien  regresi  (β7)  untuk  KK adalah  -0,446  yang  memiliki  makna bahwa kenaikan satu persen pada koefisien  variabel  KK  dengan  anggapan variabel  lainnya  tetap  maka financial restatement menurun sebanyak 0,446.
9.  Nilai  koefisien  regresi  (β8)  untuk  IK adalah 0,443 yang memiliki makna bahwa kenaikan  satu  persen  pada  koefisien variabel  IK  dengan  anggapan  variabel lainnya  tetap  maka financial  restatement menjadi meningkat sebanyak 0,443.

## Pembahasan
1. Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris terhadap Financial Restatement
a. Ukuran Dewan Komisaris
Berdasarkan  hasil  uji,  ukuran  dewan komisaris  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap financial  restatement sehingga H1 a ditolak.  Hal  ini  sama  dengan  hasil Siregar  dan Rahayu (2018) serta Abdullah,  dkk.  (2010)  dikarenakan jumlah  komisaris  harus  disesuaikan dengan  ukuran  dan tingkat  kompleksitas perusahaan.
Berdasarkan  teori  keagenan,  konflik kepentingan manajemen dan shareholder dapat terjadi karena asimetri informasi di kedua belah pihak (Jensen dan Meckling, 1976). Dewan komisaris berperan sebagai organ perusahaan yang mewakili shareholder untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan,
khususnya kinerja manajemen  agar  memiliki  tujuan  yang sama yaitu untuk mengoptimalkan kekayaan  pemegang  saham  (Siregar  dan Rahayu,  2018).  Untuk  menjalankan fungsi  dan  tanggung  jawabnya,  ukuran dewan  komisaris  perlu  ditinjau  untuk memastikan bahwa kinerja dewan komisaris  dapat  terlaksana  dengan  baik. Jumlah  anggota  dewan  komisaris  yang semakin banyak akan menjadikan fungsi pengawasan  terhadap  manajemen  lebih optimal  sehingga  manajemen  tidak melakukan  salah  saji  laporan  keuangan yang  mampu  mengakibatkan perusahaan melakukan financial restatement . Namun
-3,678+ 0,153UD – 0,849KW+0,025US – 0151MK–0,295RK+ 0,324UK
– 0,446KK + 0,443IK + ɛ
Jurnal Akuntansi Bisnis Vol.15 (No.1 ) : Hal.12 - 28 Th. 2022 ISSN: 1979-360X E-ISSN: 2598-6767
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/index.php/akuntansi-bisnis/ DOI: http://dx.doi.org/10.30813/jab.v15i1.3054
konsep  ini  tidak  sejalan  dengan  hasil analisis  dimana  besar  kecilnya  ukuran dewan komisaris rupanya tidak menjamin keefektivitasan fungsi
pengawasan terhadap manajemen sehingga  ukuran  dewan  komisaris  tidak berdampak pada financial restatement .
Dengan  demikian,  ukuran  dewan komisaris  harus  memperhatikan  ukuran maupun tingkat kompleksitas perusahaan (Siregar  dan  Rahayu,  2018).  Apabila ukuran  perusahaan  kecil  dan  tidak kompleks usahanya, maka jumlah komisaris  yang  banyak  justru  akan menyebabkan  fungsi  pengawasan  tidak efektif.  Dengan  begitu  semakin  besar ukuran  dewan  komisaris  tidak  dapat menjamin  bahwa financial  restatement tidak terjadi.
b. Keberadaan Wanita dalam Dewan Komisaris Adanya komisaris Wanita dalam jajaran  komisaris  terbukti  berpengaruh negatif  terhadap financial  restatement sehingga  H1 b diterima.  Hal  ini  sama dengan  hasil  pengujian  Puspita  dan Januarti  (2014)  serta  Abbott,  dkk.  (2012) yang  menyebutkan  bahwa  komisaris wanita  berpengaruh  negatif  terhadap financial restatement . Berdasarkan
teori keagenan,
pengawasan oleh komisaris untuk mengawasi  manajemen  adalah  Langkah efektif guna mengurangi terjadinya konflik  kepentingan.  Adanya  pengawasan terhadap  kinerja  manajemen  membuat manajemen  tidak  dapat  melakukan  salah saji laporan keuangan sehingga perusahaan tidak perlu melakukan financial restatement . Pada model stereotip  gender,  pria  dan  wanita  dinilai memiliki  karakteristik  dan  perilaku  yang
cenderung berbeda satu sama lain (Broadbridge  dan  Fielden,  2015).  Hal  ini juga  dapat  dilihat  pada  perbedaan  sikap dan  perilaku  antara  dewan  komisaris  pria dan  wanita.  Dewan  komisaris  wanita dinilai  lebih  teliti,  kritis,  peka  dan responsif  terhadap  situasi  perusahaan sehingga lebih mudah dalam mengidentifikasi  tanda-tanda  munculnya tindakan  oportunistik  manajemen  (Puspita dan  Januarti,  2014).  Keberagaman  gender
dalam  jajaran  dewan  komisaris  mampu menciptakan  komposisi  dewan  komisaris yang baik dan membuat fungsi pengawasan terhadap manajemen semakin efektif  sehingga financial  restatement tidak terjadi.
c. Usia Dewan Komisaris
Usia komisaris terbukti tidak berpengaruh  signifikan  terhadap financial restatement sehingga H1 c ditolak. Penelitian  ini  sama  hasilnya  dengan  hasil pengujian  yang  dilakukan  oleh  Hasnan dan Marzuki (2017). Pada teori keagenan, komisaris  melakukan  pengawasan  untuk memantau  kinerja  manajemen  sehingga konflik kepentingan tidak terjadi. Mahadeo,  dkk.  (2012)  menyebutkan bahwa  usia  dewan  komisaris  mampu mempengaruhi  kualitas  kinerja  dewan komisaris tersebut, dimana dewan komisaris  yang  lebih  tua  dianggap  lebih mampu  mengambil  keputusan  dengan tidak  impulsif  dimana  keputusan  tersebut dibuat berdasarkan wawasan dan pengalaman yang telah dimilikinya selama rentang hidupnya.
Berdasarkan  hasil  penelitian  usia komisaris  tidak  berdampak  pada financial restatement , dimana usia dewan komisaris tidak  dapat  dijadikan  faktor  penentu kualitas  kinerja  dewan  komisaris  tersebut (Hasnan  dan  Marzuki,  2017).  Tingkat pengetahuan,  kompetensi,  dan  wawasan bisnis  yang  dimiliki  oleh  seseorang  tidak dapat ditentukan berdasarkan usia. Semakin  tua  usia  dewan  komisaris  dinilai tidak mampu menjamin tingkat produktivitas  kerja  seseorang  mengingat batas atas angkatan kerja yang dinilai ideal berdasarkan UU Ketenagakerjaan
No.13/2003 adalah 64 tahun.
d. Masa Jabatan Dewan Komisaris Dari  hasil  uji,  H1 d diterima  dimana masa  jabatan  komisaris  berpengaruh negatif terhadap financial restatement . Hal ini serupa dengan hasil penelitian Donoher (2009) yang menyebutkan bahwa semakin lama  masa  jabatan  dewan  komisaris membuat pengawasan terhadap
manajemen juga makin baik dan financial restatement tidak terjadi. Dengan kehadiran  komisaris  yang  mengawasi
Jurnal Akuntansi Bisnis Vol.15 (No.1 ) : Hal.12 - 28 Th. 2022 ISSN: 1979-360X E-ISSN: 2598-6767
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/index.php/akuntansi-bisnis/ DOI: http://dx.doi.org/10.30813/jab.v15i1.3054
kinerja  manajemen  tentunya  manajamen akan  melaksanakan  tanggung  jawabnya dengan  baik  dan  sesuai  dengan  keinginan shareholder sehingga  konflik  kepentingan tidak terjadi.
Komisaris  dengan  masa  jabatan  yang lama  dapat  membuat  keefektivitasan pengawasan  terhadap  manajemen  juga semakin  baik  karena  komisaris  tersebut memiliki  pengetahuan,  wawasan,  dan kredibilitas  kinerja  yang  semakin  baik (Hasnan dan Marzuki, 2017). Oleh karena itu, pengawasan yang baik akan menuntun kinerja  manajamen  dengan  lebih  baik dalam penyajian laporan keuangan sehingga  tidak  terjadi  salah  saji  laporan keuangan  yang  menyebabkan  perusahaan melakukan financial restatement .
e. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris
Dewan komisaris yang memiliki jabatan lebih dari satu di suatu perusahaan rupanya  tidak  berdampak  pada  terjadinya
financial restatement sehingga H1 e ditolak.  Hal  ini  sama  dengan  hasil pengujian  yang  dilakukan  oleh  Hasnan dan  Hussain  (2015).  Adanya  rangkap jabatan  dewan  komisaris  tidak  mempu menjamin keefektivitasan fungsi pengawasan  terhadap  manajemen.  Dari perspektif busyness  hypothesis dewan komisaris yang merangkap jabatan memiliki  waktu  yang  lebih  sedikit  untuk mampu  berfokus  pada  satu  perusahaan sehingga  fungsi  pengawasan  terhadap manajemen  juga  tidak  dapat  terjamin semakin baik (Hasnan dan Hussain. 2015). Dengan demikian. adanya rangkap jabatan dewan  komisaris  pada  posisi  dewan  di perusahaan  lain  dinilai  tidak  dapat menjamin keefektivitasan fungsi pengawasan terhadap manajemen sehingga rangkap jabatan dewan komisaris tidak  berpengaruh  terhadap financial restatement .
2. Pengaruh  Karakteristik  Komite  Audit terhadap Financial Restatement
a. Ukuran Komite Audit
Ukuran  komite  audit  terbukti  tidak berpengaruh signifikan terhadap financial  restatement sehingga  H2 a ditolak. Hasil ini sejalan dengan
penelitian  Hasnan,  dkk.  (2019),  Siregar dan  Rahayu  (2018),  serta  Kusumo  dan Meiranto (2014).
Komite audit disusun untuk membantu dewan komisaris
melaksanakan  fungsi  pengawasan  dan apabila  fungsi  pengawasan  semakin efektif  maka  manajemen  akan  membuat pelaporan  keuangan  secara  apa  adanya dan  tidak  akan  menyebabkan financial restatement .  Tetapi,  teori  keagenan  ini tidak  sejalan  dengan  hasil  uji  hipotesis dimana  ukuran  komite  audit  perlu disesuaikan  dengan  ukuran  dan  tingkat kompleksitas perusahaan agar menciptakan  fungsi  pengawasan  yang optimal. Kebutuhan akan jumlah anggota komite  audit  pada  perusahaan  besar dengan  kompleksitas  usaha  yang  tinggi tentunya akan berbeda dengan perusahaan yang tidak terlalu besar serta tidak kompleks.
b. Kompetensi Komite Audit Kompetensi  komite  terbukti  tidak berpengaruh signifikan
terhadap financial  restatement sehingga  H2 b ditolak. Hasil ini sejalan dengan penelitian Hasnan, dkk. (2019), Rani dan Syafruddin  (2011),  serta  Lin,  Li,  dan Yang  (2006)  yang  menyebutkan  bahwa kompetensi  komite  audit  yang  semakin tinggi tidak dapat menjamin bahwa salah saji  laporan  keuangan  yang  akan menyebakan financial  restatement tidak akan  terjadi.  Hal  ini  dikarenakan kompetensi  akuntansi  atau  keuangan yang  dimiliki  komite  audit  memang dapat  mempermudah  proses  penelahaan informasi  keuangan  dimana  hal  ini ditandai dengan adanya koefieisn regresi yang  negatif  namun  kompetensi  komite audit  tersebut  tidak  dapat  menjamin bahwa salah saji laporan keuangan tidak akan terjadi (Hasnan, dkk., 2019). Selain itu  kompetensi  komite  audit  tidak berdampak  pada financial  restatement karena kompetensi tersebut tidak diperbarui dengan pengetahuan akuntansi  atau  keuangan  lainnya  yang selalu update dari tahun ke tahun. Hal ini didukung
dengan POJK No.55/POJK.04/2015  yang  menjelaskan bahwa  anggota  komite  audit  harus
Jurnal Akuntansi Bisnis Vol.15 (No.1 ) : Hal.12 - 28 Th. 2022 ISSN: 1979-360X E-ISSN: 2598-6767
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/index.php/akuntansi-bisnis/ DOI: http://dx.doi.org/10.30813/jab.v15i1.3054
senantiasa memperbaharui wawasan yang  dimilikinya  baik  dengan  pelatihan maupun  mengambil  jenjang  pendidikan berikutnya.
c. Independensi Komite Audit Independensi  komite  audit  terbukti tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap financial  restatement sehingga  H2 c ditolak.  Hasil  ini  sejalan  dengan  hasil penelitian  Hasnan,  dkk.  (2019)  dan Carcello, dkk. (2011) yang menyebutkan bahwa  independensi  komite  audit  tidak dapat menjamin bahwa manajemen tidak dapat  melakukan  salah  saji  laporan keuangan  yang  menyebabkan  tidak terjadinya financial  restatement .  Hal  ini dikarenakan keberadaan komisaris independen  dalam  komite  audit  tidak mampu  menjamin keefektivitasan fungsi pengawasan  komite  audit  baik  terhadap perusahaan atau laporan keuangan (Hasnan,  dkk.,  2019).  Rata-rata  proporsi komisaris  independen  yang  ada  dalam komite  audit  adalah  1/3  total  anggota dimana  hal  ini  diduga  hanya  untuk memenuhi  persyaratan  yang  diwajibkan oleh  POJK  No.55/POJK.04/2015  yang menyebutkan bahwa komite audit minimal  mempunyai  1  (satu)  anggota dari komisaris independen.

## Simpulan
Penelitian ini memiliki beberapa simpulan  yaitu  (1)  karakteristik  dewan komisaris  yang  meliputi  keberadaan  wanita dalam  dewan  komisaris  dan  masa  jabatan dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap financial  restatement .  Hal  ini menunjukkan bahwa dengan adanya
keberadaan  wanita  dalam  dewan  komisaris dan  dengan  adanya  masa  jabatan  dewan komisaris yang semakin lama akan
meningkatkan
keefektivitasan fungsi pengawasan  terhadap  manajemen  sehingga tidak terjadi financial restatement. Sedangkan karakterisitk  dewan  komisaris  yang  diwakili dengan  ukuran  dewan  komisaris,  usia  dewan komisaris,  dan  rangkap  jabatan  dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap
financial restatement. (2) Karakteristik komite  audit  yang  diwakili  dengan  ukuran
dewan  komisaris,  usia  dewan  komisaris, rangkap  jabatan  dewan  komisaris,  ukuran komite  audit,  kompetensi  komite  audit,  dan independensi  komite  audit  tidak  berpengaruh terhadap financial restatement.
Adapun  keberbatasan  pada  penelitian adalah objek penelitian hanya dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dimana  banyaknya  informasi  proksi  dari variabel  independen  yang  tidak  tercantum dalam  laporan  tahunan.  seperti  usia  dewan komisaris  dan  kompetensi  komite  audit  yang menyebabkan  penurunan  sampel  yang  cukup banyak. Selain itu perusahaan yang melakukan financial  restatement pada  hasil penelitian  hanya  sebesar  9,07%  sehingga menunjukkan perbandingan yang cukup besar dengan  perusahaan  yang  tidak  melakukan financial restatement yang diduga menyebabkan  banyaknya  hipotesis  penelitian yang tidak berpengaruh.
Saran  yang  diberikan  untuk  peneliti selanjutnya  yang  ingin  meneliti  mengenai financial restatement yaitu dapat memperluas objek  yang  digunakan  dalam  penelitian, dimana penelitian tidak hanya dilakukan pada perusahaan manufaktur di BEI saja melainkan dapat  diteliti  pada  perusahaan  di  bidang  lain seperti perusahaan bidang perbankan, pertanian, dan lainnya.

## Daftar Pustaka
Abbott,  L.  J.,  Parker,  S.,  dan  Presley,  T.  J. (2012). Female Board Presence and The Likelihood  of  Financial  Restatement. Accounting Horizons , 26 (4), 607–629.
Adams,  R.  B.,  dan  Ferreira,  D.  (2009). Women  in  The  Boardroom  and  Their Impact on Governance and
Performance. Journal  of  Financial
Economics , 94 (2), 291–309.
Broadbridge,  A.,  dan  Fielden,  S.  (2015).
Handbook  of  Gendered  Careers  in
Management: Getting In,Getting On,Getting Out. Edward Elgar Publishing Limited. Broadbridge,  A.,  dan  Fielden,  S.  (2015). Handbook  of  Gendered  Careers  in Management: Getting In,Getting On,Getting Out. Edward Elgar Publishing Limited.
Jurnal Akuntansi Bisnis Vol.15 (No.1 ) : Hal.12 - 28 Th. 2022 ISSN: 1979-360X E-ISSN: 2598-6767
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/index.php/akuntansi-bisnis/ DOI: http://dx.doi.org/10.30813/jab.v15i1.3054
Caragih.  (2013).  Karakteristik  Sosial  Secara Umum. Didapat dari https://www.idjurnal.com/2015/06/peng ertian-karakteristik-  secara-umum.html, 27 November 2020, pukul 14:16 WIB.
Carcello,  J.  V.,  Neal,  T.  L.,  Palmrose,  Z.  V.,
dan Scholz,
S. (2011). CEO Involvement in Selecting Board Members, Audit Committee Effectiveness, and Restatements. Contemporary  Accounting  Research, 28(2), 396–430. CNN  Indonesia.  (2019,  April  30). Kronologi Kisruh  Laporan  Keuangan  Garuda Indonesia . Didapatkan dari https://www.cnnindonesia.com/ekonomi /20190430174733- 92390927/ kronologi-kisruh-laporan-keuangan- garuda- indone-sia, 08 September 2020, pukul 15.55 WIB.
Donoher,  W.  J.  (2009).  Firm  Founders, Boards, and Misleading Disclosures: An Examination  of  Relative  Power  and Control. Journal  of  Managerial  Issues , 21 (3), 309–326.
General Accountability Office (2006). Financial Restatement: Update of Public Company  Trends,  Market  Impacts,  and Regulatory Enforcement Activities. Didapat  dari  http://www.gao.gov/cgi- bin/getrpt?GAO-06-678,  26  Agustus
2020, pukul 13:53 WIB.
Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate  dengan  Program  IBM
SPSS  23.  Badan  Penerbitan  Universitas
Diponegoro.
Hasnan,  S.,  dan  Hussain,  A.  R.  (2015). Factors Associated with Financial Restatements:  Evidence  from  Malaysia. Jurnal Pengurusan , 44 (2015), 105-116. Hasnan, S., dan Marzuki, H. (2017). Board of Directors’  Characteristics  and  Financial Restatement. Journal  of  Muamalat  and Islamic Finance Research , 14 (1), 1–22.
Hasnan,  S.,  Rahman,  N.  A.  A.,  dan  Ali,  M. M. (2019). Audit Committee Characteristics and Financial Restatements:  Evidence  from  Malaysia. International  Journal  of  Innovation,
Creativity and Change , 7 (6), 137–149. Ikatan  Akuntan  Indonesia.  (2018). Standar Akuntansi  Keuangan .  Ikatan  Akuntan Indonesia.
Jensen, M, dan Meckling, W. (1976). Theory of  The  Firm:  Managerial  Behavior, Agency  Cost  and  Ownership  Structure. Journal  of  Financial  Economics , 3 (4),
308–309.
Kamardin,  H.,  Latif,  R.  A.,  Mohd,  K.  N.  T., dan  Adam,  N.  C.  (2014).  Multiple Directorships  and  The  Monitoring  Role of  The  Board  of  Directors:  Evidence from  Malaysia. Jurnal  Pengurusan ,
42 (2014), 51–62.
Kusumo,  R.  W.,  dan  Meiranto.  (2014).
Analisis Pengaruh Karakteristik Corporate. Diponegoro  Journal  Of Accounting , 3 (3), 1–11.
Latifah,  S.  W.,  Rosyid,  M.  F.,  Purwanti,  L., dan  Oktavendi,  T.  W.  (2019).  Good
Corporate Governance, Kinerja
Keuangan  dan  Sustainability  Report (BUMN  yang  Listed  di  BEI). Jurnal Reviu  Akuntansi  Dan  Keuangan , 9 (2), 200–213.
Lin,  J.  W.,  Li,  J.  F.,  dan  Yang,  J.  S.  (2006). The Effect of Audit Committee
Performance  on  Earnings  Quality. Managerial  Auditing  Journal,  21(9), 921–933. Lukviarman, N. (2016). Corporate Governance: Menuju Penguatan Konseptual dan Implementasi di
Indonesia . PT Era Adicitra Intermedia.
Mahadeo,  J.  D.,  Soobaroyen,  T.,  dan Hanuman, V. O. (2012). Board Composition and Financial Performance: Uncovering the Effects of
Diversity  in  an  Emerging  Economy. Journal of Business Ethics , 105 (3), 375– 388.
Mohammad,  W.  M.  W.,  Wasiuzzaman,  S., Morsali, S. S., dan Zaini, R. M. (2018). The Effect of Audit Committee Characteristics on Financial Restatements  in  Malaysia. Journal  of
Asia-Pacific Business , 19 (1), 4–22. Pemerintah  Republik  Indonesia.  (2003).
Undang-Undang  Republik  Indonesia
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jakarta.
_____.  (2015).  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  Nomor  55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan  dan  Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Puspitasari,  D.,  dan  Januarti,  I.  (2014).
Pengaruh  Keberadaan  Wanita  dalam
Jurnal Akuntansi Bisnis Vol.15 (No.1 ) : Hal.12 - 28 Th. 2022 ISSN: 1979-360X E-ISSN: 2598-6767
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/index.php/akuntansi-bisnis/ DOI: http://dx.doi.org/10.30813/jab.v15i1.3054

## Keanggotaan  Keuangan  Perusahaan.
Diponegoro  Journal  of  Accounting , 3 (3), 1–15.
Rani,  P.  M.,  dan  Syafruddin,  M.  (2011).
Pengaruh Kinerja Komite Audit Terhadap  Manajemen  Laba  (dengan Menggunakan Earning Restatement Sebagai  Proksi  dari  Manajemen  Laba). http://eprints.undip.ac.id/29502/, 25 November 2020, pukul 20.34 WIB.
Siregar,  N.  Y.,  dan  Rahayu,  F.  (2018).
Pengaruh Corporate Governance terhadap  Restatement  dan  Dampaknya terhadap  Harga  Saham. Jurnal  Ilmiah ESAI 12 (2), 71-88. Yuristrisia,  C.,  dan  Lukviarman,  N.  (2008).
Analisis Hubungan antara Strong Boards dan External Governance terhadap Accounting Restatement. Jurnal Siasat Bisnis , 12 (2), 89–114.