## JURNALISME PUBLIK & JURNALISME WARGA SERTA
PERANNYA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI WARGA DALAM PROSES DEMOKRASI
Dodot Sapto Adi dodotrebelian@gmail.com Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Merdeka Malang

## Abstrak
Sebagai  lembaga  sosial  dan  penyanggah  demokrasi  keempat,  media  berfungsi  untuk  mengontrol perilaku kekuasaan politik penguasa dan kuasa ekonomi pengusaha. Namun sebagai lembaga ekonomi, media  juga  dikelola  untuk  melayani  kepentingan  ekonomi  politiknya  sendiri.  Media  tidak  dikelola dalam  ruang  hampa;  media  dijalankan  dengan  dorongan  dan  motivasi  untuk  melayani  kepentingan ekonomi dan politiknya sendiri agar tetap bertahan hidup. Isi media dan realitas media, makanya bukan merupakan  pantulan  jujur  dari  realitas  sosial  tapi  adalah  konstruksi  dan  bentukan  dari  para  pekerja media.    Konten  pemberitaan  media,  makanya,    seakan  terpisah  jauh  dari  kepentingan  masyarakat. Kepentingan publik belum menjadi arus utama dalam rutinitas kerja redaksi. Kinerja pers seperti ini telah  menimbulkan sinisme masyarakat terhadap kehidupan publik. Jurnalisme publik/civic, makanya menjadi  keniscayaan  sejarah  bagi  pekerja  pers  untuk  mengembalikan  fungsi  pers  sebagai  pilar demokrasi  keempat.  Lewat  model  jurnalisme  ini  diharapkan  sikap  apatis  masyarakat  dapat  diganti dengan  partisipasi  penuh  mereka  dalam  kehidupan  warga.  Ditambah  dengan  jurnalisme  warga, partisipasi warga dalam mempengaruhi kebijikan publik akan semakin marak. Artikel konseptual ini berupaya  untuk  menjelaskan  esensi  jurnalisme  publik  beserta  latar  belakang  yang  mendorong kelahirannya. Model jurnalisme ini semakin bertampah daya dorongnya dengan munculnya jurnalisme warga.  Tulisan  ini  menyimpulkan  bahwa  kedua  model  jurnalisme  penting  untuk  memelihara  proses demokratisasi nasional.
Kata Kunci : Jurnalisme Publik, Jurnalisme Civic, Jurnalisme warga, pillar keempat demokrasi

## Abstract
National press ideally should become a fourth pillar of democracy by means of controlling state actors and private sector effectively. This ideal practically never materializes since press it is an economic entity  operating  to  serve  its  economic  and  political  interests.  As  such,  it  never  works  in  vacuum.  It conducts its journalistic work to meet its vested-interest in order to survive. This was done unfortunately at the expenses of sacrificing its duties to serve public interest as its top priority. It is not surprising to see  that  issues  covered  are  detached  from  the  interest  of  the  public.  What  being  reported  and disseminated  in  the  press  are  consistent  with  the  people’s  advantage.  This  calls  for  public  or  civic journalism to reconnect the society with both government and news media. By doing so, press would able to accelerate people’ participation and involve them at decision proses making which affect their life.  Citizen  journalism  which  come  into  being  as  the  result  of  information  and  communication technology advancement have people’s involvement at public life even stronger. This article tries to explicate the essence of public or civic journalism along with its brief historical account. Combined with citizen journalism, public journalism could pave the way for people’s political participation within public life.
Key  Word ; Public  Journalism,  Civic  Journalism,  Citizen  Journalism,  Press,  Fourth  Pillar  of Democracy

## Pendahuluan
Wartawan  sering  terjebak  dalam  pada bad  news  is  good  news  syndrome .  Berita cenderung  bersifat  dari  atas  ke  bawah  ( top- down )  dengan  mengutip  berbagai  berbagai pernyataan  pejabat  pemerintah  atau  swasta. Jadi,  agenda  setting  media  lebih  bersifat  elitis alias  dibuat  oleh  segelintir  orang  kuat.  Tidak ada  ruang  yang  cukup  bagi  warga  masyarakat untuk menjadi nara sumber dan mengemukakan agenda  mereka  sendiri.  Mereka  tidak  diberi kesempatan untuk menyampaikan solusi mereka  sendiri,  tetapi  mereka  selalu  ‘disuapi’ dan dicekoki’ jalan keluar oleh  pihak lain yang mungkin  saja  belum  sesuai  dengan  kondisi mereka. Wartawan seperti terpisah dari realitas warga  masyarakat  yang  dikonstruksi  dalam media. Tidak heran, kalau agenda media selalu berbeda  dengan  agenda  publik.  Apa  yang diinginkan  warga  masyarakat  tidak  mampu diakomodir oleh pengelola media. Sebaliknya, media  lebih  senang  ’bermain-main’  dengan agenda dan kepentingan sempit mereka sendiri. Ini  diperkuat  dengan  temuan  penelitian  oleh Lembaga  Konsumen  Media  ( Media  Watch Surabaya) tahun 2001 dan Ronny H Mustamu tahun  2002.  Ronny  menemukan  bahwa  dari empat  media  cetak  lokal  yang  dikaji  ; Surya, Kompas, Jawapos , dan Surabaya Post ternyata tidak  ada  satu  mediapun  yang  agenda  media mereka sama dengan agenda publik.
Disamping  itu,  para  jurnalis  telah kehilangan sense of humanazing yang memandu  mereka  saat  melaksanakan  kegiatan jurnalistik. Perasaan ini sebagai penjabaran dari layanan  publik  ( public  service )  seharusnya mampu mendorong mereka untuk menempatkan  kepentingan  publik  sebagai prioritas utama kegiatan jurnalistik mereka. Hal ini bisa diwujudkan dengan sajian media yang mampu  merangsang  masyarakat  untuk  peduli, lantas  terlibat  aktif  dalam  menyelesaikan masalah publik mereka sendiri. Media berkewajiban  membuat  masyarakat  lebih proaktif dan media berfungsi sebagai katalisator.    Setting  inilah  yang  mendorong
lahirnya  konsep  jurnalisme  publik.  Keadaan seperti  ini  pula  yang  mendesak  segera dilaksanakannya  konsep  jurnalisme  publik. Singkat  kata,  berita  yang  dibuat  wartawan menjadi sangat elitis dengan menggunakan nara sumber  elit  pula  dan  sebagai  akibatnya menggunakan  perspektif  elit  yang  sangat berbeda jauh  dengan  aspirasi  dan  kepentingan publik yang menjadi khalayak media. Nah, nilai penting jurnalisme publik ini kian mendapatkan momentum  dengan  hadirnya  jurnalism  warga akibat  perkembangan  teknologi  komunikasi dan informasi. Menurut Minha Kim (2012 : 57) nilai penting jurnalisme publik semakin berlipat ganda dengan pemanfaatan teknologi komunikasi informasi yang kian interaktif.
Memasuki  abad  ke-21,  pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi berkembang  pesat.  Internet  menjadi lokomotif dari  transformasi  peradaban  masa  kini. Jurnalistik pun mendapatkan tantangan terbesarnya  terutama  sejak  tahun  2000  dan memuncak  pada  dua  tahun  terakhir  seiring pesatnya kemajuan dunia cyber. Tantangan itu berwujud  sebuah  konsep  dan  praktik  yang disebut citizen journalism . Situasi berubah dan menuntut adaptasi bagi apa dan siapa saja yang ingin tetap bertahan hidup. Transformasi yang terjadi  di  ranah  jurnalistik  juga  terjadi  dalam rangka mempertahankan  daya  hidupnya.
Transformasi  tersebut  tidak  hanya  terkait seputar  perubahan  dan  penyesuaian  perangkat atau  instrumen  pendukung  yang  digunakan. Akan tetapi, juga menyangkut aspek-aspek lain yang  lebih  luas,  seperti  praktik  jurnalistik, sistem  nilai  dalam  jurnalistik,  pola  dan sistem bisnis  jurnalistik,  hingga  konsep-konsep  dasar jurnalistik.  Perubahan  itu  juga  yang  dibawa oleh gelombang citizen journalism .
Kini  setiap  pengguna  internet  dapat membuat  media  mereka  sendiri  secara  gratis. Kehadiran komunitas blog merupakan revolusi komunikasi. Kegiatan pemberitaan telah beralih dari wartawan profesional kepada orang biasa sehingga memungkinkan berlangsungnya pertukaran pandangan yang lebih spontan, lebih
interaktif  serta  lebih  luas  dari  media konvensional. Dalam citizen journalism , masyarakat  menjadi  obyek  sekaligus  subjek berita.  Mereka  dapat  menjadi  penulis  dan sekaligus  mempublikasikannya.    Inilah  yang menempatkan  setiap  manusia  menjadi  subyek aktif  dalam  kehidupan  sosial.  Inilah  era  yang memungkinkan  potensi  setiap  orang  yang berasal  dari  golongan  biasa-biasa  saja  bisa memiliki  andil  luar  biasa  bagi  orang  lain. Meskipun, satu sama lain tidak saling mengenal secara  fisik.  Tidak  heran  jika  majalah TIME edisi  25  Desember  2006  lalu  menutup  edisi tahun  tersebut  dengan  emilih  “Person  of  The Year 2006” adalah Anda. Ya, Anda. Siapapun orang  di  muka  bumi  yang  pernah  berinteraksi dalam  dunia  maya. TIME mencatat  bahwa tahun  2006  adalah  tahun  penanda  peradaban masyarakat  informasi.  Tidak  hanya  di  AS, tetapi di belahan bumi manapun dari Inggris di Eropa,  Korea  Selatan  di  Asia,  hingga  Maroko di Afrika. Situsweb berbasis citizen journalism bertajuk OhMyNews ( ohmynews.com atau english.  ohmynews.com )  dari  Korea  Selatan menjadi contoh kekuatan baru di era informasi saat ini.
Nah, untuk Indonesia, komunitas blog masih  sangat  terbatas  hanya  pada  kalangan tertentu  saja.  Seperti halamansatu.net baru mempunyai  59  penyumbang  berita.  Situs Wikimu.com baru  didukung  oleh  100an penyumbang  berita.  Hal  ini  berbeda  dengan Ohmy.news  milik  Oh  Yeon-ho,  warga  Korea Selatan  yang  memiliki  42  ribu  kontributor berita dengan 200 artikel setiap harinya. Ohmy. New s  yang  berslogan  ” Every  Citizen  is Reporter ”  dikunjungi  700  ribu  orang  setiap hari.  Meski  demikian,  hal  ini  mengundang permasalahan  besar  terkait  dengan  etika penulisan  dan  kode  etik  jurnalistik.  Sebab semua orang tanpa pengetahuan dan ketrampilan  dalam  bidang  jurnalistik  dalam menyajikan  karya  jurnalistik  mereka  serta mempublikasikannya  sendiri.  Pertanyaannya kemudian  adalah  sejauh  mana  aktivitas  dan interaksi kita dalam jaringan citizen journalism tersebut—atau  paling  tidak  sekadar  sebagai
pengguna pasif—memiliki manfaat sosial bagi lingkungan  hidup  kita  sehari-hari,  baik  secara sosial,  ekonomi,  politik,  maupun  budaya. Ternyata,  berita  dalam  dunia  yang  sarat informasi  seperti  sekarang  ini  dapat  tampil dalam  banyak  sisi,  tidak  hanya  satu  muka karena  siapa  saja  dapat  mengartikan  dan menginterpretasikan  peristiwa  dalam  ruang dialog  bersama  yang  berprinsip citizen journalism.
Fenomena  ini  telah    diadopsi  oleh Metro  TV lewat  tayangan  vidio  amatir  yang ditayangkan  oleh  stasiun  tersebut  setiap  hari Jum’at    malam  sekitar  pukul  19:00.  Tidak hanya  menayangkan, Metro juga  melakukan wawancara lewat telpon dengan sang pencipta tayangan  berita  tersebut.  Namun  mulai  akhir April  tahun  2008,  acara  tersebut  disajikan dalam  program  khusus  bertajuk  ” I  witness ” yang  ditayangkan  setiap  Jum’at  malam.
Kemudian beraubah menjadi Wideshot. Net TV kemudian  juga  mengikuti  langkah  ini  lewat program  citizen  journalist  yang  memberikan kepada hasil liputan mereka untuk ditayangkan dalam program NetCj. Geliat jurnalisme warga dilakukan oleh media cetak lokal Jawa Timur, yakni  Harian  Surya  yang  memberikan  ruang satu halaman untuk masyarakat agar mengisinya  dengan  liputan  berita  artikel. Bahkan  pihak  redaksi Surya tidak  pernah menyunting  tulisan  yang  dikirim.  Yang menarik  adalah  bahwa  foto  penulis  beserta gambar  peristiwa  yang  diliput  juga  ikut ditayangkan  di  media  tersebut  beserta  nama lengkap dan alamat domisili dan email address . Satu rubrik bertajuk Warteg ini terbit setiap hari kecuali  hari  Minggu.  Nah  untuk  media  radio, Suara  Surabaya  FM telah  lama  melakukan karena radio semenjak awal telah mendeklarasikan  dirinya  sebagai  radio  berita semenjak  didirikan  pada  awal  tahun  19800an. Pada  acara  siaran Kelana  Kota yang  memuat berita  tentang  kesibukan  berlalu  lintas  di  kota Metropolitan  Surabaya  dan  layanan  publik, pendengar  dapat  langsung  menyampaikan berita  sekitar  lalu  lintas  dan  beberapa  layanan
publik    yang  dianggap  tidak  sesuai  dengan kepentingan rakyat.
Dengan  demikian  dapat  dikatakan bahwa  para  warga  masyarakat  amatir  yang terlibat  dalam  proses  pemberitaan    baik  di Metro  TV ,  radio Suara  Surabaya  FM dan Harian  Surya merupakan  sekolompok  warga yang  peduli  kepada  lingkungan  sekitar, bertanggungjawab  terhadap  diri  sendiri  dan orang  lain  serta  ingin  melihat  bahwa  semua penyelenggaraan  layanan  publik  terlaksana demi kepentingan masyarakat bersama. Mereka menganggap  keberadaan  ruang  berekspresi  di media tersebut sebagai sarana untuk memperluas  kepedulian  serta  mengajak  warga lain untuk ikut berpartisipasi dalam menyelenggarakan kehidupan bersama.
Mereka  yakin  bahwa  bahwa  penyelenggaraan kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  ini  tidak akan  dapat  lancar  tanpa  keikutsertaan  mereka dalam  menuntut  dan  mendesak  akuntabilitas para penyelenggara negara dalam menyediakan berbagai  layanan  publik.  Kewargaan  aktif  ini disulut  dan  dipicu  oleh  adanya  ruang bereskpresi  yang  disediakan  media  tersebut. Dengan  ruang  publik  yang  telah  disediakan tersebut aspirasi dan kepentingan mereka akan semakian  digaungkan.  Dengan  demikian identitas  sebagai  warga  negara  yang  memiliki hak-hak  dan  tanggungjawab  menjadi  perasaan kolektif  sebagai  dasar  untuk  mendesakkan kepentingan  bersama  kepada  para  penyedia layanan  publik.  Singkat  kata,    media  massa telah  ikut  membantu  menumbuhkembangkan identitas  kolektif  kewargaan  aktif  sehingga mampu  mendorong  mereka  untuk  selalu berpartisipasi  secara  aktif  dalam  proses pembuatan keputusan publik.

## Pembahasan

## Media dan Demokrasi
Lokus  fungsi  demokratisasi  pers  terletak pada  sejauhmana  pers  telah  mampu  menjadi sebuah  ruang  publik  ( public  sphere )  ;  sebuah ruang  yang  terbebas  dari  dominasi  politik penguasa dan kepentingan ekonomi pengusaha
yang  memungkinkan  terjadi  perbincangan publik yang rasional tentang isu-isu publik yang mempengarahi  kehidupan  masyarakat.  Ruang ini  menurut  Brian  Mc  Nair  (1999;20-21) merupakan esensi lembaga komunikasi substansial  masyarakat  yang  memungkinkan disebarluaskannya fakta dan pendapat. Di ruang yang  terdiri  dari  stok  pengetahuan  publik  ini dapat  dibangun  dasar tindakan  politik  kolektif masyarakat.  Pada  ruang  ini  pula,  menurut Croteau (2001: 20) dimungkinkan dibentuknya sebuah ruang sosial untuk terjadinya perbincangan  publik  secara  bebas  tanpa pembatasan. Sebagai ruang publik masyarakat, maka  jurnalisme  hadir  untuk  membangun kewargaan ( citizenship ); untuk memenuhi hak- hak  warga  sebab  jutaan  orang  terberdayakan oleh  arus  informasi  bebas.  Lebih  lanjut  ,  Bill Kovach  dan  Tom  Rosenstiel  (2004:6  ) menyatakan  bahwa  tugas  utama  wartawan yakni menyediakan informasi yang dibutuhkan warga  agar  mereka  bisa  hidup  merdeka  dan mengatur diri mereka. Agar tugas mulia ini bisa dilakukan wartawan, Bill Kovach menyarankan sembilan hal yang mesti dipegang teguh dalam melaksanakan  kegiatan  jurnalistik  mereka. Sembilan hal tersebut adalah:
(1) Kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran;
(2)  Loyalitas  pertama  jurnalisme  adalah memenuhi hak mengetahui warga;
(3)  Intisari  jurnalisme  adalah  disiplin  dalam verifikasi;
(4) Para wartawan harus menjaga independensi terhadap sumber berita;
(5)  Jurnalisme  harus  berfungsi  sebagai pemantau kekuasaan;
(6)  Jurnalisme  harus  menyediakan  forum publik  untuk  kritik  maupun  dukungan warga.
(7) Jurnalisme harus berupaya membuat hal-hal penting menarik dan relevan
(8)  Jurnalisme  harus  menjaga  agar  berita komprehensif dan proporsional;
(9)  Para  praktisinya  harus  diperbolehkan mengikuti nurani mereka;
Dengan  nada  sama,  Mc  Nair  menyatakan demokrasi  mengasumsikan  adanya  sebuah sistem  yang  terbuka  yang  memungkinkan warga  untuk  berpartisipasi.  Untuk  itu  mereka harus diberikan  akses  yang  memadai  terhadap media dan jaringan informasi yang memungkinkan terjadinya advokasi.
Demokrasi  juga  mengasumsikan  khalayak dididik  dan  diberi  pengetahuan  yang  cukup sehingga  mereka  dapat  membuat  keputusan rasional  dan  secara  efektif  menggunakan informasi  yang  tersebarluaskan  dalam  ruang publik.  Lebih  lanjut  Mc  Nair  mengajukan beberapa  persyaratan  yang  harus  dipenuhi media demi memperlancara proses demokratisasi. Hal tersebut adalah ;
a. memberikan informasi kepada masyarakat  tentang  peristiwa  yang terjadi di sekitar mereka.
b. Mendidik  warga  tentang  arti  dan  nilai penting dari fakta lewat tetap menjaga objektivitas  peristiwa  yang  diliput sebagai  konsekwensi  dari  fungsi pendidik
yang meniscayakan kemandirian  profesional  dari  isu  yang sedang diangkat.
c. Menyediakan  sebuah  platform  bagi terlaksananya  sebuah  perbincangan publik  tentang  politik,  mempermudah terbentuknya  pendapat  umum  serta menyebarluaskan opini publik tersebut.
d. Mengaplikasikan fungsi sebagai anjing penjaga ( watchdog role ) dengan
mempublikasikan kinerja lembaga politik dan pemerintah dengan
melakukan investigasi terhadap penyimpangan  yang  dilakukan.  Opini publik  hanya  akan  bermakna  dalam realitas  politik  ketika  perilaku  para penyelenggara  kekuasaan  diungkap kepada  publik  sehingga  publik  dapat menuntut pertanggungjawaban.
e. Berfungsi sebagai saluran untuk advokasi pendapat politik tertentu.
Dengan  demikian,  dapat  disampaikan bahwa  media  sebagai  wahana  demokrasi, dengan  demikian,  media  tak  ubahnya  sebuah kendaraan  untuk  melanggengkan  kepentingan bisnis media dan sarana menangguk keuntungan  belaka.  Idealisme  pers  nasional sebagai  tiang  penyanggah  demokrasi  keempat ( the fourth pillar of democracy ) makanya akan sulit terwujud dalam setting media yang tunduk pada  rezim  pasar.  Kepentingan  publik  pada informasi  yang  akurat,  objektif,  netral  dan berimbang yang bertujuan untuk mencerdaskan dan mencerahkan warga negara ( citizen ) lenyap begitu  saja  ditelan  hingar-bingar  mesin-mesin raksasa kapitalis media. Demikian juga dengan fungsi kontrol sosial pers yang bermuara pada pengawasan  terhadap  penguasa  politik  dan pengusaha ekonomi akan kian melemah digerus oleh  menguatnya  daya  dorong  memenuhi ekonomi  politik  media  kapitalis.  Dengan  kata lain, liberalisasi media akan mengubah karakter jurnalistik  dan  substansi  isi  media  kepada kepentingan  pasar.  Kinerja  media,  menurut Croteau (2001: 20) akan semakin menjauh dari melayani  dan  memenuhi  kepentingan  publik sebab  semua  operasional  media  tidak  dikelola sebagai sebagai ruang publik ( public sphere ) ; sebuah  ruang  sosial  yang  memungkinkan terjadinya perdebatan publik. Menurut Croteau (2001: 37), media massa sekarang menempatkan public atau audience semata- mata    sebagai consumer bukan  warga  negara ( citizens ). Tujuan utama media adalah genarate profits for owners and stockholders . Kemudian mendorong  khalayak  untuk enjoy  themselves, view ads, and buy product . Karena itu apa yang dianggap  menarik  bagi  publik  oleh  media, adalah  apapun  yang  populer  di  masyarakat. Dengan  demikian  tujuan  ideal  media  untuk promote  active  citizenship  via  information, education  and  social  integration ,  tenggelam dengan gelombang komersialisasi dan liberalisasi. Jadinya ukuran keberhasilan media
semata-mata  adalah  profit,  bukan serving  the public interest .

## Ekonomi Politik Media
Media  tidak  beroperasi  dalam  ruang hampa; tapi dikendalikan kinerjanya berdasarkan  motif  ekonomi  politik  tertentu. Motif  ekonomi  media  mewujud  dalam dorongan untuk membuat program siaran demi meraup keuntungan sudah sedemikian menguat dan  marak  dalam  televisi  nasional.  Fungsi ekonomi  media  lebih  dikedepankan  daripada fungsi    mendidik  dan  mencerdaskan  pemirsa yang  merupakan  tanggungjawab  etis  dan hukum jagat pertelevisian nasional.
Kekuatan  liberalisasi  pasar  industri media penyiaran terutama yang mulai menggejali akhir-akhir ini justru akan mengancam  kualitas  kebebasan  pers  nasional yang  baru  beberapa  dinikmati  pers  nasional serta  menghambat  proses  demokratisasi  yang sedang  berjalan  yang  mengharuskan  media sebagai  wahana  informasi,  pendidikan  dan pemberdayaan  masyarakat.  Alih-alih  sebagai sarana pendidikan dan pencerdasan masyarakat,  televisi  swasta  nasional  justru berbalik  menjadi  alat  komersialisasi  dan provokasi  dengan  menyebarluaskan  budaya konsumtif,  kekerasan,  eksploitasi  erotisme, serta mistik yang menumpulkan logika. Hal ini diperkuat  oleh  Jajak  Pendapat  yang  dilakukan Kompas (25-08-03)  bertajuk “Jajak  Pendapat Kompas:  Menenggak  Mimpi  dan  Kekerasan Dari  Sajian  Televisi”, menyimpulkan  bahwa 77  persen  responden  membenarkan  bahwa televisi saat ini cenderung mementingkan aspek komersial.  Dengan dalih meningkatkan rating acara,  televisi  swasta  berlomba-lomba  untuk membuat  acara  ’seragam’  dengan  sedikit modifikasi  demi  menyedot  perhatian  untuk ’menyenangkan’  pemirsa  yang  seringkali mengabaikan  idealisme  dan  dampak  negatif terhadap  penonton.  Terbukti  seperti  dalam survei AC Neilson periode 10-16 Agustus 2003 yang menunjukkan bahwa acara-acara hiburan yang  menawarkan  cerita-cerita  fiktif  seperti gaya  hidup  mewah,    kesaktian  serta  cerita
komedia menduduki peringkat atas. Fenomena yang  sama  juga  terjadi  pada  tayangan  berita kriminal yang mengumbar tontonan kekerasan di  ruang  keluarga.  Ini  tidak  berbeda  dengan acara  hiburan  atau talkshow yang  berbau erotisme dan pornografi. Kendati telah terbiasa menyaksikan  tayangan  kekerasan  televisi, responden  menyatakan  kekhawatiran  mereka terhadap dampak negatif dari tayangan tersebut. Hal ini kemudian diperburuk dengan 42 persen responden  menyatakan  membebaskan  anak- anak  mereka  untuk  menonton  acara  apa  saja meski  program siaran tidak layak dikonsumsi oleh anak mereka.
Hal tersebut menjelaskan bahwa media massa  bukan  hanya  merupakan  tempat  lalu lalangnya  pesan  antara  unsur-unsur  sosial dalam suatu masyarakat, tapi juga menjadi alat penundukan  dan  pemaksaan  konsensus  oleh kelompok  yang  secara  politik  dan  ekonomi dominan.  Lewat  pola-pola  kepemilikan  dan produk-produk  yang  disajikan,  media  adalah perangkat  ideologis  yang  melanggengkan dominasi  kelas  pemodal  terhadap  publik  yang diperlakukan  semata-mata  sebagai  konsumen. Disamping  itu,  media  juga  medium  untuk memciptakan opini public demi memperlancar lahirnya  regulasi  yang  pro  pasar  (Agus Sudibyo:2004:1).    Lewat    ideologi  konsumsi serta    gaya  hidup  hedonistik,  para  pengelola media berlomba-lomba bersaing meraup keuntungan  ekonomi  dengan  menyajikan tayangan-tayangan kekerasan ( violence ), ketakutan  ( horor ),  hasrat  seksual  ( sex ),  dan ketenaran ( fame ) yang jauh dari nilai mendidik dan  memberdayakan  khalayak.  Khalayak, dengan  demikian,  telah  diposisikan  sebagai objek  dan  konsumen  yang  dieksploitasi sedemikian rupa untuk memenuhi kepentingan ekonomi  media.    Ideologi  konsumsi  yang menyusup dalam tayangan media massa dapat dinyatakan sebagai berikut :
a) Berkat uang, kecantikan dapat dibeli ;
b) Keserasian  keluarga  tergantung  dari produk yang dibeli;
c) Dunia remaja akan penuh gairah kalau ada uang;
d) Hidup wajar berarti hidup mewah;
e) Kebahagian terbesar adalah tatkala mendapatkan hadiah;
f) Sinetron  adalah  pameran  masyarakat konsumsi dengan latar belakang iklan;
g) Gaya  hidup  ideal  adalah  gaya  hidup Amerika.
Tayangan  tersebut  dibuat  semenarik  dan seringan  mungkin  untuk  mudah  dicerna  dan menghibur khalayak dari rasa penat keseharian sehingga tercipta budaya pop ( popular culture ). Namun,  budaya  pop  ini  dibuat  dengan mengabaikan dan terkadang melecehkan nilai- nilai  asli  masyarakat  setempat  ( local  genius ). Tidak heran, kalau masyarakat secara perlahan telah  tercerabut  dari  nilai-nilai  asli  mereka akibat  tumpulnya  apresiasi  mereka  terhadap nilai-nilai  budaya  mereka  sendiri  (Komkat KWI:1997:23-27).
Akibat langsung dari komersialisasi media adalah  melemahnya  proses  demokrasi  serta kian  tidak  berdayanya  masyarakat  secara politik seperti yang disebut oleh Herbert J Gans (2003;15)  sebagai political  disempowerment . Hal  ini  karena  kekuatan  pasar,  lanjut  Croteau (2001:  21-23)  memiliki  beberapa  kelemahan.
Pertama ,  pasar  tidak  demokratis    sebab  pasar tidak  sesuai  dengan  asumsi  dasar  demokrasi bahwa  masing-masing  individu  memiliki  hak- hak  yang  sama.  Padahal  hukum  pasar  adalah; ” the more money you have, the more influence you  have  in  the  marketplace ”. Kedua ,  pasar akan  semakin  melanggengkan  ketimpangan sosial. Ketiga ,  pasar  tidak  bermoral  sebab kepentingan  utamanya  adalah  menjual  dan memenuhi  tuntutan  tanpa  mempedulikan adakah  produk  tersebut  bermanfaat  dan berbahaya  terhadap  masyarakat. Keempat , pasar tidak selamanya bisa memenuhi kepentingan sosial. Kelima , pasar tidak mampu memenuhi kepentingan demokrasi.
Konsep Jurnalisme Publik/Civic
Konsep  jurnalisme  civic,  jurnalisme public (Jay Rosen dan Merrit) atau community journalism, citizen journalism, communitarian journalism, focus journalism, discourse journalism (Philip  Meyer) , conversational journalism (Anderson, Dardenne and
Killenberg) biasanya digunakan secara bergantian  karena  ketiganya  memiliki  makna yang  sama.    Konsep  ini  dikembangkan  dan dipopulerkan  pertama  kali  oleh  Jay  Rosen  di Amerika  era  1990an.    Rosen  gelisah    melihat kinerja jurnalitistik media Amerika yang sama sekali  terlepas  dari  masyarakatnya.  Seakan- akan terdapat jarak antara apa yang ditampilkan wartawan  dengan  apa  yang  diinginkan  warga masyarakat.  Realitas  yang  ditampilkan  media nampaknya  terpisah  dari  realitas  sosial masyarakat.  Pemberitaan  media  bersifat  elitis, hanya menampilkan segelintir warga masyarakat. Hal ini sebagai ‘harga’ yang harus dibayar dari  praktik jurnalistik tradisional yang mengagungkan nilai objektivitas ekstrem yang membuat  para  wartawan  harus  menjaga  jarak dengan  realitas  yang  diliput  demi  untuk mendapatkan  pemberitaan  yang  objektif. Berangkat  dari  kenyataan  ini,  Rosen  berusaha mempertemukan kedua realitas tersebut dengan mencoba menyuguhkan pemberitaan sedemikian  rupa  sehingga  mampu  mendorong warga  masyarakat  untuk  ikut  terlibat,  peduli terhadap  permasalahan  mereka  serta  berupaya menyelesaikan  masalah  menurut  cara  mereka sendiri.  Konsep  inilah  yang  kemudian  disebut jurnalisem publik.  Visi dari konsep ini adalah bahwa media sebagai ruang publik seharusnya menjadi  wadah  untuk  mempersatukan  semua warga  masyarakat  untuk  saling  berbicara, berdialog  membahas  permasalahan  public  dan mencari solusi terhadap masaah tersebut secara bersama-sama.  Pandangan  seperti  dipengaruhi oleh pemikir seperti Jurgen Habermas (Konsep public sphere ) dan John Dewey.
Pendapat Rosen tentang alasan munculnya konsep ini diperkuat oleh Redmond Batario,  Direktur  Eksekutif Center  For Community  Journalism  and  Development Filipina. Menurut Redmond, konsep ini muncul
karena  adanya  beberapa  kelemahan  dalam praktek  jurnalistik  konvensional.  Wartawan sering  terjebak  dalam  pada bad  news  is  good news syndrome . Berita cenderung bersifat dari atas  ke  bawah  ( top-down )  dengan  mengutip berbagai berbagai pernyataan pejabat pemerintah  atau  swasta.  Jadi,  agenda  setting media  lebih  bersifat  elitis  alias  dibuat  oleh segelintir  orang  kuat.  Tidak  ada  ruang  yang cukup  bagi  warga  masyarakat  untuk  menjadi nara  sumber  dan  agenda  mereka  sendiri. Mereka  tidak  diberi  kesempatan  untuk menyampaikan  solusi  mereka  sendiri,  tetapi mereka  selalu  ‘disuapi’  dan  dicekoki’  jalan keluar oleh pihak lain yang mungkin saja belum sesuai  dengan  kondisi  mereka.  Wartawan seperti terpisah dari realitas  warga masyarakat yang  dikonstruksi  dalam  media.  “Kita  sering mengatakan  ada  masalah  dalam  masyarakat, tapi  kita  tidak  menanyakan  kepada  mereka apakah itu memang masalah mereka,” kata Red Batario.  Meski  demikian,  kata  Red  Batario, konsep  jurnalisme  publik  tidak  sama  sekali berpretensi  mengubah  konsep  tradisional jurnalistik  yang  berupaya  mengedepankan objektivitas,  keberimbangan, fairness dan akurasi berita. Tapi hanya berupaya menambahkan  satu  aspek  yakni humanizing ; pelibatan  warga  masyarakat  dalam  melihat masalah.    Media  berkewajiban  membuat masyarakat lebih proaktif dan media berfungsi sebagai katalisator.
Dengan  demikian,  jurnalisme  publik memberi  kesempatan  yang  luas  kepada masyarakat  untuk  berdialog  dan  berdebat tentang  segala  hal  yang  mempengaruhi kehidupan  mereka.  Lantas,  media  massa memberi  kesempatan  kepada  mereka  untuk mencari solusi mereka sendiri. Berita, makanya,  dalam  model  jurnalisme  ini  berasal dari  bawah  dan  dibuat  untuk  mereka  ( bottom- up ).  Sekedar ilustrasi, apabila media mengupas masalah  korupsi,  ia  tidak  hanya  berhenti dengan  menulis  berita  tersebut.  Media  harus tetap memberi kesempatan kepada masyarakat untuk  melanjutkan  debat  tersebut  hingga tercapai  solusi.  Ia  memberikan  contoh  kasus
lain.  Ada  satu  kelurahan  yang  mempunyai masalah  kekurangan  pasokan  air  tapi  ada kelurahan  lain  yang  memiliki  pengalaman menyelesaikan  masalah  ini.  Dalam  konsep jurnalisme publik, kedua cerita itu harus ditulis sekaligus  untuk  memberikan  perspektif  yang lebih  bermanfaat.  Media,  dengan  demikian, membuka  debat  publik  bahwa  ada  masalah  di satu  kelurahan  tetapi  ada  solusi  di  kelurahan yang  lain.    Pendek  kata,  jurnalisme  publik memperkenalkan  pendekatan  baru  untuk mengatur  agenda  pemberitaan  dan  bagaimana meliput pemberitaan. Caranya, memberi prioritas  utama  untuk  diskusi  publik  tentang berbagai  topik,  serta  mendorong  masyarakat menemukan  solusi  mereka  sendiri  (Kompas: 02-10-2002).
Penjelasan  konsep  jurnalisme  publik tapi  dengan  pengungkapan  yang  sedikit berbeda  disampaikan  Philip  Meyer  dalam Public  Journalisme  and  The  problem  of Objectivity (31-10-2000).  Menurutnya  konsep ini  dapat  dijabarkan  dalam  enam  dimensi seperti di bawah ini:
1. A desire to rebuild a community’s sense of itself : Keinginan untuk membangun kembali    perasaan  sebagai  warga komunitas. Peningkatan jumlah pembaca  berkorelasi  positif  dengan komitmen  pengelola  media  untuk menanamkan perasaan kewargaan dalam  isi  sajian  media  mereka. Semakin  baik  kesadaran  pengelola media untuk tetap selalu menanamkan perasaan  ini  dalam  sajian  media mereka akan berpotensi meningkatkan jumlah pembaca media tersebut.
2. A  longer  attention  span ;  Perhatian pemberitaan media terhadap isu tertentu  hendaknya  tersaji  secara mendalam  dengan  durasi  yang  agak lama  hingga  ke  akar  permasalahan, tidak  hanya  menyentuh  kepada  kulit permasalahan semata. Media hendaknya  memusatkan  pada  sebuah masalah atau isu tertentu meski kadang
beresiko pengulangan kembali. Hal ini diharapkan  nanti  akan  mengakibatkan terpusatnya
perhatian warga
masyarakat  pada  isu  tersebut  lantas membahasnya secara rasional.
3. A  willingness  to  go  deeply  into explaining  the  systems  that  direct  our lives :  kemauan  wartawan  untuk  lebih menjelaskan peristiwa secara mendalam dan detil.
4. More  attention  to  the  rational  middle ground  of  issues  and  less  attention  to extremes :  Perhatian  lebih  diberikan
kepada penjelasan isu-isu dengan cara yang moderat , bukan dengan deskripsi isu  yang  ekstrim.  Ini  dimaksudkan untuk memperlancar pembuatan keputusan  yang  demokratis  rasional. Moderasi  merupaka  kata  kunci  utama dalam demokrasi.
5. A preference for substance over tactics in covering political argument : Dalam meliput  pemberitaan  argument  politik hendaknya dipusatkan kepada substansi masalah buka pada taktik.
6. A  desire  to  foster  deliberation : kemauan  untuk  menanamkan  serta mendorong  gairah  masyarakat  untuk selalu  berdialog  mempermasalahkan permasalah publik.
Agrawal  (2006:  212)  menjelaskan  bahwa jurnalisme  civic  adalah  upaya  pekerja  pers untuk  mendorong  masyarakat  agar  dapat terlibat  dalam  kehidupan  publik  disamping tugas rutin mereka untuk selalu memberitakan peristiwa  sedang  menghangat  serta  menjadi anjing pengawas para penyelenggara kehidupan publik. Ini menunjukkan keprihatian pekerja pers ketiadaan hubungan antara warga dengan  pemerintahan  bahkan  antara  khalayak dengan pers. Ini berkepentingan yang berupaya untuk mendorong warga terlibat dalam kegiatan proses pengambilan keputusan. Sementara itu, Jay  Rosen  (1999:  21)  memaparkan  bahwa jurnalisme  publik  adalah  sebuah  pendekatan dalam  aktivitas  keseharian  pers  yang  (1)
mengajak dan mendorong para wartawan untuk menempatkan  masyarakat  sebagai  warga negara agar dapat terlibat dalam diskusi publik daripada hanya  sekedar  penonton atau  bahkan korban  dari  kebijakan  publik  ;  (2)  membantu para penyelenggara layanan publik/ komunitas politik  untuk  dapat  segera  menyelesaikan masalah  daripada  hanya  menampung  keluhan dan  mempelajari  masalah  keluhan  yang disampaikan;  (3)  meningkatkan  menggiatkan atmosfir  diskusi  publik  daripada  membiarkan nya  memburuk  tanpa  upaya  apapun;  (4) membantu  memperlancar  kehidupan  publik. Kalau ini dapat dilakukan wartawan, kepercayaan  masyarakat  terhadap  pers  akan menguat,  menyambungkan  kembali  jalinan hubungan dengan masyarakat yang telah mulai melemah serta merevitalisasi idealisme pers.
Konsep  ideal  ini  ternyata  mendapatkan berbagai  kritik  dari  berbagai  pihak.  Salah satunya  adalah  Paul  McMasters  yang  secara retoris  mempertanyakan  adakah  ini  sebuah teknik,  sebuah  teori,  atau  sebuah  filosofi, sebuah  metode,  atau  tatanan  baru,  sebuah elaborasi  tentang  apa  yang  telah  ada,  atau sebuah  perubahan  yang  radikal.  Untuk memperjelas  kebingungan  ini  Fouhy  dan Schaffer  mencoba  mengemukakan  sebuah definisi  praktis  :  “seperangkat  inisiatif jurnalistik yang berupaya menggapai, mendekati warga masyarakat untuk mendengarkan mereka dan mendorong mereka saling  bebicara  dan  mendengarkan  pendapat warga  yang  lain“.  Disini,  terkandung  dua pemikiran mendasar yakni bahwa harus diakui bahwa aktivitas jurnalistik selalu tak terpisahkan  dari  kehidupan  publik  sebuah masyarakat. Selanjutnya, bahwa para wartawan  memiliki  tanggungjawab  untuk membuat warga aktif dan peduli untuk menata dan  mengelola  urusan  publik  mereka.  Ini, menurut    Rosen,  karena  kebanyakan  warga Amerika  telah  tidak  peduli  dengan  urusan kehidupan publik mereka (pengambilan keputusan sosial politik). Makanya, diperlukan lembaga  yang  mampu  menghubungkan  warga dengan  kehidupan  publik  mereka  demi
menggairahkan  kehidupan  demokrasi.  Untuk itu,  makanya,  para  wartawan  harus  rela menyingkirkan  semua  ’ajaran  jurnalistik tradisionil’.  Ini  seperti  penekanan  yang berlebihan  pada  wilayah  konflik  kepada  area harmoni/kesepakatan atau area ’abu-abu’. Juga, mengalihkan sikap bermusuhan dengan kekuasaan  pemerintah  kepada  sikap  kritik rasional  yang  membangun.  Disamping  itu, merubah  sikap    yang  memandang  khalayak sebagai penonton/pembaca pasif menjadi sikap yang  melihat  mereka  sebagai  partisipan  yang aktif.  Juga,  adanya  anggapan  bahwa  sikap ( detached  objectivity )  objektif  yang  terpisah dari  realitas  akan  meningkatkan  kredibilitas berita  wartawan.  Sikap  ini,  harus  diganti dengan  asumsi  bahwa  wartawan  hendaknya mampu  memahami  keragaman  aspirasi  warga masyarakat  serta  mendorong  mereka  untuk selalu  terlibat  aktif  dalam  menyelesaikan masalah mereka. Dengan demikian, jurnalisme civic bukan merupakan sebuah sarana pemasaran  ( marketing  device )  atau  komitmen untuk meliput peristiwa dari sisi positifnya saja. Tapi,  ini adalah sebuah kemitraan ( patnership ) antara wartawan dan warga masyarakatnya.
Namun konsepsi diatas mendapatkan kritik dari berbagai pihak. Ada yang mempertanyakan penolakan sikap objektivitas yang terlepas dari realitas. McMaster mengatakan wartawan harus terlepas  dari  realitas  yang  diliput  seperti terpisahnya  para  fisikawan  saat  mendiagnosa masalah  medis  pasien.  Hal  ini,    karena keterlibatan  mendalam  para  wartawan  dalam urusan  masyarakat  akan  mengandung  resiko mengorbankan kemampuan profesional wartawan. Friedland menyatakan bahwa penolakan  sikap  keterpisahan  ( detachement ) tidak berarti mengambil sikap memihak dalam liputan  peristiwa  atau  bersikap  bias  terhadap golongan atau posisi tertentu. Kalaupun toh ada bias,  hal  ini  dilaksanakan  dalam  rangka memperlancar proses kehidupan berdemokrasi. Kritik yang lain berkenaan dengan melemahnya peran anjing penjaga ( watchdog ) media massa yang diamanatkan dalam ( The First
Amandement ) Amandemen Pertama. Ini karena
ketika  wartawan  terlibat  secara  penuh    dalam memberikan  solusi,  ia  akan  mengasosiasikan dirinya dengan para pembuat kebijakan publik yang memimpin pelaksanaan kebijakan tersebut.  Kritik  selanjutnya  berkenaan  dengan pengutamaan  kepentingan  dan  aspirasi  warga masyarakat.  Ini  akan  menyeret  aktivitas jurnalistik  ke  arah  riset  pemasaran.  Kegiatan semacam jajak pendapat ini akan menunmpulkan  nilai  kelayakan  berita  bagi kalangan  wartawan  sehingga  isi  media  tak ubahnya hanya menggambarkan apa yang ingin dikonsumsi khalayak bukan mencerminkan apa yang  wartawan  pikirkan  tentang  apa  yang dibutuhkan  oleh  khalayak.  Tapi,  jurnalisme publik  sebenarnya  lebih  menaruh  perhatian kepada  kehidupan  publik  bukan  dengan kegiatan jurnalistik itu sendiri. Wartawan yang berkeinginan  mencerahkan    wacana  publik tidak akan menyajikan hal-hal absurd tapi akan menyuguhkan  menu  yang  populer  dan  ’lezat’ untuk  disantap  warga  masyarakat  (Paul  S. Voaker: 1999: 757-758).
Agar  konsep  ini  bisa  diterapkan  di lapangan, Ed Fouhy, mantan direktur eksekutif Pew  Center  of  Civic  Journalism setelah melakukan beberapa kali penelitian, mengemukakan  beberapa  indikator  konsep jurnalisme  publik.  Ini  bisa  dijelaskan  sebagai berikut:
1. Enterprise :  Usaha  atau  kegiatan: media berusaha mengembangkan cerita berita  yang  didukung  dengan  tajuk rencana  untuk  memusatkan  perhatian publik  kepada  masalah  masyarakat serta  mencoba  menggerakkan  mereka untuk  menyelesaikan  persmasalahan tersebut.  Ini  karena  jurnalisme  ini bermaksud untuk menggairahkan kehidupan  publik;  wartwan  memiliki tanggungjawab  terhadap  kesehatan serta keberlangsungan kehidupan publik masyarakat dengan cara membuat  mereka  aktif  terlibat  dalam menyelesaikan masalah mereka. Singkat  kata,  dalam  benak  wartawan
harus  tertanam  pandangan  tentang bagaimana  meningkatkan  kesehatan kehidupan  publik  bukan  bagaimana membuat  berita  yang  bagus.  Juga, bagaimana  memperkuat  komitmen untuk membantu masyarakat menyelesaikan masalah mereka.
2. Information  for  decision  making : ketersediaan  informasi  yang  cukup untuk  membuat  kebijakan  :  media menyuguhkan beberapa pilihan penyelesaian  masalah    beserta  resiko yang  terkandung  dalam  setiap  pilihan.
Ini  yang  disebut  sebagai public judgement ; kemampuan menilai publik.  Peran  utama  wartawan  adalah untuk
memberdayakan warga masyarakat untuk bukan hanya berkomunikasi di arena publik tapi juga bekerja  mencari  penyelesaian  masalah tanpa  harus  dipengaruhi  kepentingan para  pembuat  kebijakan.  Wartawan bukan hanya mendengarkan dan
mengakomodir  komentar  publik  tapi juga  memaparkan  hasil  riset  mandiri tentang  alternatif  pandangan  publik yang
diharapkan mampu mencerdaskan  ketrampilan  penilaian publik  mereka.  Hal  ini  juga  meliputi usaha  wartawan  untuk  memantau tanggapan  pembuat  kebijakan  tentang beragam  alternatif  solusi  tersebut. Dengan  cara  liputan  seperti  ini, diharapkan akan menanamkan perasaan sebagai warga masyarakat. Ini juga  mencakup  dimensi  kewajiban wartawan untuk mengidentifikasi nilai- nilai  utama  yang  akan  dijadikan patokan  dalam  diskusi  publik  dengan warga masyarakat.
3. Facilitation  of  discourse :  kemudahan berwacana:  media  menyelenggarakan pertemuan  warga  ( town  hall  meeting ) untuk  menemukan  isu-isu  utama  yang berkembang  dalam  masyarakat  dan menindaklanjutinya dengan pemberitaan  tentang  isu-isu  tersebut beserta beberapa
alternatif
penyelesaian. Hal penting yang menentukan kesuksesan diskusi publik adalah  pengakuan  terhadap  fakta bahwa warga merasa memiliki kesempatan untuk mendiskusikan masalah mereka di forum publik bukan hanya sekedar membaca isu-isu tersebut  dalam  sajian  pemberitaan media.   Makanya, agar diskusi publik ini  tetap  terjaga  keajegannya,  media biasanya menyelenggarakan
pertemuan publik untuk membahas isu- isu  mendesak  yang  perlu  ditanggapi bersama.
4. Attention  to  Citizens’  Cencerns : perhatian  terhadap  aspirasi  warga masyarakat;  media  mengadakan  jajak pendapat  untuk  menentukan  masalah yang paling mendesak lantas mendorong  para  pemimpin  untuk memusatkan kebijkan mereka pada isu- isu  ini.    Ini  berarti  menolak  agenda yang  telah  ditentukan  oleh  otoritas politik  dan  ekonomi  serta  mengganti agenda warga.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan bahwa  jurnalisme  publik  merupakan  model jurnalisme  yang  menyertakan  masyarakat sebagai  bagian  dari  informasi.  Bahkan paradigmanya menempatkan masyarakat sebagai  subjek,  melalui  usaha  jurnalistik  yang meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat. Menurut  Erol  Jonathan  (2002:3-4)  model jurnalisme ini bisa mengandung makna sebagai berikut:
 Jurnalisme  yang  memfungsikan  diri sebagai  penyulut  semangat  golongan masyarakat  yang  lemah  dan  tak berdaya serta terpinggirikan.
 Jurnalisme yang membantu kreativitas jurnalisme untuk memotivasi masyarakat berpikir dan berbuat ketika mengkonsumsi  informasi.  Tujuannya bukan  sekedar  untuk  mengkonsumsi informasi. Tapi menyadarkan masyarakat  untuk  mewujudkan  rasa
tanggung  jawab  mereka  terhadap lingkungan.
 Jurnalisme yang memberdayakan masyarakat  dalam  posisi  netral,  yang berisi  sekedar  informasi  atau  cara mewujudkan  tanggung  jawab  dan imaginasi  solusi  terhadap  berbagai masalah masyarakat.
 Jurnalisme yang menawarkan alternatif model penyelenggaraan pemerintahan.
Yaitu  pemerintahan  yang  terbuka, transparan dan melibatkan masyarakat dalam setiap proses penyusunan kebijakannya.
 Jurnalisme yang mendefinisikan kembali mazhab keberimbangan dalam pengertian  sesungguhnya.  Berimbang karena melibatkan masyarakat sebagai pelaku informasi dan memberi peluang mereka sebagai pengawas.
 Jurnalisme  yang  menggeser  konsep “ watchdog“ menjadi    “ guide  dog “.
Yakni  Jurnalisme  yang  terkontrol karena  pemberitaannya  tidak  hanya menyajikan  berita  dan  informasi  tapi
juga menolong masyarakat melaksanakan  kewajibannya  sebagai warga masyarakat. Ini berarti jurnalisme yang tidak hanya mengetengahkan  masalah  masyarakat tetapi  juga  menantang  masyarakat terlibat  aktif,  peduli  dan  ikut  serta menyelesaikan  masalah.  Dengan  kata lain,  jurnalisme  yang  menjadikan masyarakat  sebagai  partisipan,  bukan melulu sebagai penonton.
Meski  dengan  penamaan  yang  berbeda, jurnalisme publik merupakan  jurnalisme pluralistik  yang  merupakan  interaksi  secara segitiga  antara  pemberitaan,  komunikasi  dan masyarakat (Shelton Gunaratne : 3-04-05).  Ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Nilai  kelayakan  berita  konvensional seperti  kedekatan,  ketokohan,  konflik dan  keanehan  hendaknya  ditinjau kembali  sebab  tidak  sesuai  dengan perkembangan jaman.  Sekarang, berita
hendaknya  merupakan  sebuah  narasi yang  koheren  yang  memberikan  nilai tambah kepada khalayak.  Berita yang selama ini ditransmisikan secara linier sebagai  komoditas  harus  dikaji  ulang. Ini  karena  berita  harus  memberikan kontribusi positif  terhadap kesuksesan kehidupan  publik  dengan  mencoba mengembangkan perspektif
multikulutural dan kesetaraan gender.
b. Aktivitas jurnalistik harus lebih
dipandang sebagai kegiatan komunikasi antar insani yang mengharuskan wartawan untuk mendengarkan  lebih  dekat  kepada aspirasi khalayak dan berupaya mempermudah  proses  dialog  antara sesama  mereka.  Dengan  demikian, warga  masyarakat  mampu  berbicara antara mereka sendiri tentang masalah untuk menemukan solusi masalah yang sedang  mereka  hadapi.  Ini  hendaknya juga mendorong munculnya komunikasi  yang  partisipatoris  untuk menciptakan  rasa  saling  pengertian  di antara warga masyarakat.
c. Wartawan hendaknya menjadi seorang partisipan yang terbuka dalam masyarakat;  harus  menjadi  pendorong dialog  yang  terkait  dengan  realitas masyarakat  sehingga  mereka  merasa berdaya  untuk  mengambil  keputusan mereka sendiri.

## Jurnalisme Warga (citizen journalism)
Prinsip  dasar  dunia  maya  memang membuka ruang budaya yang demikian, sedikit demi  sedikit user mulai  mengerti  dengan  ciri tersebut.  Pengertian  ini  menggiring  kepada pemahaman  yang  lebih  mutakhir,  sehingga dapat  lebih  memegang  kendali  atas  teknologi. Bukan  sebaliknya,  manusia  yang  justru dikendalikan  oleh  teknologi.  Dalam  tren kondisi yang demikian lahirlah beragam ruang- ruang baru di dunia maya yang makin progresif. Salah  satunya  adalah  weblog  atau  yang  kini jamak disebut blog. Blog bermula dari catatan harian atau jurnal seseorang yang
dipublikasikan di internet. Selain catatan yang sifatnya personal dan selalu di- up-date tersebut, blog  juga  menyajikan link atau  daftar  alamat koneksi ke situsweb atau blog lainnya. Ciri khas lainnya  adalah  blog  memungkinkan  setiap pengunjungnya meninggalkan komentar terhadap  apa  yang  tampil  di  situ.  Pengunjung lainnya  dapat  melihat  komentar  tersebut  dan dapat memberikan komentar lanjutan, demikian juga dengan pemilik blognya, begitu seterusnya.
Inilah  cikal  bakal  situsweb citizen journalism yang  kini  mulai  menjamur  sebagai bentuk alternatif dari praktik jurnalistik. Dunia web  adalah  dunia  yang  berbasis  pada link . Setiap  orang  atau  entitas  dapat  saling  terkait dengan  orang/entitas  lainnya.  Prinsip  ini mengakomodasi  kebutuhan  dasar  manusia untuk  berkomunikasi,  atau  meminjam  istilah salah seorang perintis gerakan citizen journalism di  AS,  Dan  Gillmor:  saling bercakap-cakap (Gillmor dalam Rosen, 2004). Setiap  orang  ingin  mengekspresikan  diri, pikiran,  keresahan,  dan  harapannya.  Setiap orang juga ingin mendengarkan atau membaca dan  memahami  pikiran,  keresahan,  serta harapan orang lain. Selain itu, hasrat membantu orang  lain  atau  paling  tidak  memberikan komentar  atas  pikiran  orang  lain  juga  amat naluriah. Hal-hal itulah yang kemudian benar- benar  mendapatkan  ruangnya  di  dunia  web, blog, dan termasuk juga kini citizen journalism . Gerakan jurnalisme baru ini mengemuka pada awal 1990-an di AS. Belum ada data yang pasti siapa yang memulainya karena masih ditemukan  klaim-klaim  yang  sifatnya  pribadi tanpa  uji  silang  yang  komprehensif.  Meski begitu,  era  kemunculannya  memang  pada rentang  waktu  tersebut.  Bentuk  dan  sifatnya masih  beragam  tergantung  kepentingan  setiap pembuatnya  dan  semuanya  berbasis  pada aplikasi  blog.  Satu  hal  yang  pasti  adalah semangat  jurnalisme  partisipatoris  sudah muncul  dan  menonjol.  Karena  memang sejatinya  inilah  ciri  pokok citizen  journalism . Yakni,  kegiatan  jurnalistik  yang  dilakukan bukan  oleh  jurnalis  profesional,  tetapi  oleh
masyarakat  umum  dan  dipublikasikan  secara online serta  dapat  saling  diberi  komentar  oleh pengguna lainnya.
Konsep dasar dalam citizen journalism yaitu  memposisikan  audiens  sebagai  produsen berita  juga,  bukan  hanya  konsumen  pasif seperti  selama  ini  berjalan  dalam  logika  kerja jurnalisme  tradisional  berbasis  media  massa.
Dengan kata lain, posisi antara jurnalis sebagai pencari dan penulis berita, narasumber sebagai muasal  berita,  dan  audiens  sebagai  konsumen berita sudah lebur begitu cair. Antara produsen dan konsumen berita tidak bisa lagi diidentifikasi  secara  rigid  karena  setiap  orang dapat  memerankan  keduanya  (Gillmor,  2004: xii-xv). Intinya, dalam citizen journalism yang diutamakan adalah interaksi dan interkoneksitas.
Di  samping  itu,  prinsip  dasar citizen journalism yang  lain  adalah  bahwa  berita adalah  merupakan  produk  konstruksi  bersama antara  wartawan  dengan  pembaca.  Jika sebelumnya  berita  sebatas  dimaknai    sebagai peristiwa yang dilaporkan melalui media massa (Simbolon,  2006:  87),  kini  berita  menemukan makna  tersendiri  lewat citizen  journalism .
Berita bukan lagi sesuatu yang elitis dan hanya punya  “satu  sisi  muka”  karena  tidak  muncul dari  sekelompok  orang  tertentu  yang  berlabel jurnalis  profesional  saja.  Setiap  orang  yang mempunyai  cerita  kehidupan  dan  berdampak sosial  dapat  menuliskannya  di  situsweb  yang berprinsip citizen  journalism .  Berita  di  media massa memang bukan realitas sosial itu sendiri. Melainkan,  realitas  media  yang  juga  sudah melalui  proses  konstruksi  atas  realitas  sosial. Akan  tetapi,  proses  konstruksinya  selama  ini hanya  berkutat  di  jajaran  redaksi  media tersebut.  Atau  dengan  kata  lain,  masih  elitis. Media  massalah  yang  menentukan  apa  yang harus diliput dan apa yang luput dari pelaporan peristiwa.  Media  pula  lah  yang  memastikan nilai  berita  mana  yang  lebih  penting  untuk pembacanya. Media massa menentukan berbagai  faktor  untuk  menentukan  peristiwa
apa  yang  akan  mereka  liput  (Anderson  dan Itule, 1984: 17).
Pola demikian yang kemudian didekonstruksi  oleh  prinsip citizen  journalism dalam  dunia cyber .  Setiap  orang  kembali kepada  definisi  asali  dari  berita  itu  sendiri, yakni  segala    sesuatu  yang  diinginkan  dan diperlukan  untuk  diketahui  oleh  orang  lain (Newsom  dan  Wollert,  1985:  11).  Dengan melaporkan  berita,  media  tidak  hanya  berbagi informasi  kepada  khalayak  untuk  kemudian menggerakkan masyarakat dalam perikehidupan demokratis, tetapi juga menjadi ruang  interaksi  antar  individu  maupun  ruang dialog  yang  konstruktif.  Berita  mewujud sebagai  sebuah  laporan  dari  warga  yang  bisa jadi bernuansa subyektif, tetapi mampu menjadi sarana  dialog  untuk  menemukan  tesis  dan sisntesis kehidupan bersama.

## Penutup
Kinerja pers nasional diukur sejauhmana produk-produk jurnalistiknya dapat  meningkatkan  partisipasi  warga.  Ini mengingat  fungsi  utama  pers  adalah  layanan public/ public  service .  Kepentingan  publik dapat  dipernuhi  dengan  memenuhi  hak  rakyat untuk  tahu  ( the  people’s right to  know )  yakni memberitakan peristiwa yang menjadi kepentingan semua warga, mencakup kepentingan seluruh warga masyarakat. Untuk itu,  jurnalisme  publik  merupakan  keniscayaan sejarah  kalau  media  nasional  ingin  mensukses proses  demokrasi  bangsa.  Dengan  demikian, partisipasi warga untuk terlibat dalam kegiatan proses pengambilan keputusan publik akan kian marak. Pers di sini menjadikan dirinya sebagai forum  diskusi  publik  berkaitan  dengan  isu-isu publik. Pers benar-benar menjadi ruang publik (public  sphere)  ;  sebuah  ruang  yang  memang didedikasikan untuk kepentingan publik.
Kemunculan  jurnalisme  warga  akan kian  menggiatkan  komunikasi  warga  dengan pemerintah serta juga dengan pers. Keberadaan citizen journalism tidak serta merta mengeliminasi  keberlanjutan  hidup  media massa konvensional. Terlebih lagi di Indonesia
yang  mayoritas  warganya  belum  mampu mengakses  internet  secara  kontinyu  karena kemiskinan  struktural  yang  tercipta  sebagai turunan  dari  perikehidupan  yang  korup  dan timpang  selama  negeri  ini  merdeka.  Saat  ini, elitisme  pengetahuan  sudah  tidak  ada  lagi. Informasi dan pengetahuan tidak hanya berada di  tangan  para  pekerja  media.  Bisa  jadi khalayak media tersebut justru lebih dulu tahu karena  kecepatan  akses  informasi  melalui internet. Hal ini tidak menjadi soal. Sebabnya, saat  ini  pertanyaan  utama  dalam  ranah jurnalistik bukan lagi siapa yang lebih dulu dan lebih  cepat  tahu.  Melainkan,  bagaimana informasi dan pengetahuan yang mereka miliki tersebut dapat memberi manfaat bagi kehidupan  bersama.  Nah,  agar  dapat  memberi manfaat,  maka  informasi  tidak  lagi  dipasung sendirian.Justru interaksi dan proses dialog lah yang memungkinkan suatu peradaban bertambah  maju.  Dengan  begitu,  para  jurnalis profesional  tidak  pelu  khawatir  dengan  geliat citizen  journalism di dunia maya. Para jurnalis tersebut dapat memanfaatkannya sebagai ruang alternatif  dalam  mengolah  informasi  dan mengkonstruksi realitas sosial menjadi realitas media. Sementara, keberadaan citizen journalism juga  tetap  dapat  memberikan  andil positif  bagi  ruang  hidup  yang  demokratis.  Di samping melatih setiap orang untuk lebih peka terhadap lingkungan sekitarnya, citizen journalism juga  bisa  menjadi  sarana  alternatif melihat konstruk realitas sosial yang luput dari perhatian  media  massa.  Inilah  konvergensi yang  penulis  maksudkan.  Dengan  begitu, kecenderungan negatif laju media massa dalam kancah  kapitalisme  global  dapat  ditekan. Kecenderungan  itu  di  antaranya  adalah arogansi dalam melihat, memilih, dan memaknai  setiap  realitas  sosial.  Arogansi  ini memang mendapat ruang yang luas selama ini karena logika jurnalistik yang berjalan bersifat elitis. Posisi sebagai gatekeeper justru menunjukkan  arogansi  tersebut  ketimbang mendukung  proses  demokratisasi.  Pekerjaan rumah yang terdekat saat ini bagi pekerja media profesional  adalah  menajamkan  pemahaman terhadap situasi sosial yang makin mutakhir.

## Daftar Pustaka
Agrawal, Bala, Vir, 2006, Essentials of Practical Journalism , Concept Publishing Company, New Delhi, India
Anderson, Douglas A; Itule, Bruce D. 1984.
Contemporary News Reporting . New York: Random House.
Croteau, David & Hoynes, William, (2001),
The Business Of Media: Corporate Media and The Public Interest , Pine Forge Press,
California, USA.
Dirgahayu, Dida, Citizen Journalism Sebagai Ruang Publik (Studi Literatur Tentang Untuk Menempatkan Citizen Journalism Berdasarkan Teori Jurnalistik dan Mainstream Media, dalam Jurnal Observasi, Kajian Komunikasi dan Informatika, Mengamati Fenomena Citizen Journalism, 2007, Simbiosa Rekatama Media, Bandung,
Gans, Robert J., 2003, Democracy and The News , Oxford University Press, New York, USA
Gunaratne, Shelton dalam Old Wine in a New Bottle: Public journalism movement in the United States and the erstwhile NWICO debate di http://www.mnstate.edu/gunarat/index/htm l (3-04-05).
Gillmor, Dan. 2004. We The Media: Grassroot Journalism by The People, for The People. California: O'Reilly.
Glasser, Theodore L, 1999, The Idea of Public Journalism, The Guilford Press, New
York, USA
Glaser, Mark. 2006. “Your Guide to Citizen Journalism”, diunduh dari http://www.pbs.org/mediashift/2006/09/di
gging_deeperyour_guide_to_ci.html, diakses pada 14 Mei 2008.
Ishwara, Luwi. 2005. Catatan-catatan Jurnalisme Dasar. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Jonathan, Errol, (2002), Resistensi Masyarakat Dalam Menerima Informasi Global , Makalah disampaikan pada; “Seminar Nasional: Dampak Perkembangan Komunikasi Global Di Tengah Masyarakat”. Di Univeritas 17 Agustus Surabaya, 21 Juni 2002.
Kim,  Minha., 2012, News Objectivity and Political Conversation: An Experimental Study of Mad Cow Disease and Candlelight Protest , Development and Society, Volume 41 | Number 1 | June 2012.
Kovach, Bill & Rosenstiel, Tom., (2003),
Sembilan Elemen Jurnalisme , Pantau, Jakarta.
McQuail, Dennis, (1992), Media Performace: Mass Communication and The Public Interest , Sage Publication, London
McChesney, Robert W, 2000, Rich Media, Poor Democracy: Communication in Dubious Politic s, The New Press, New York, Amerika Serikat.
__________________, 1997, Corporate Media and The Threat To Democracy , Seven Stories Press, New York, diterjemahkan oleh Andi Ahdian, 1998, Konglomerasi Media Massa Ancaman Terhadap Demokrasi , Aliansi JUrnalis
Independen, Jakarta
Meyer, Philip, Public Journalism and The Problem of Objectivity dalam
http://www.unc.edu/-pmeyer/ire95pj.htm
(31-10-00).
Newsom, Doug; Wollert, James A. 1985.
Media Writing, News for The Mass Media .California: Wadsworth.
Rosen, Jay. 2004. “ A Conversation Between Dan Gillmor and Jay Rosen ”, diunduh dari
http://www.oreillynet.com/pub/a/network/200 4/09/14/gillmor.html?CMP=ILCFV75114 46129&ATT=1462, diakses pada 14 Mei 2007
Rosen, Jay., 1999, The Action of the Idea:
Public Journalism in Built Form , dalam Glasser, Theodore L, 1999, The Idea of Public Journalism , The Guilford Press,
New York, USA
Simbolon, Parakitri T. 2006. Vademekum Wartawan . Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
Sudibyo, Agus, (2004), Ekonomi Politik Media Penyiaran , LKIS, Yogyakarta.
Santana, Setiawan, Jurnalisme yang Memihak Publik ,  Jurnal Observasi, Kajian Komunikasi dan Informatika, Mengamati
Fenomena Citizen Journalism , 2007,
Simbiosa Rekatama Media, Bandung,
Supriadi, Dandy, Online Citizen Journalism; Memantapkan POsisi Warga Dalam Demokrasi , dalam Jurnal Observasi,
Kajian Komunikasi dan Informatika, Mengamati Fenomena Citizen Journalism ,
2007, Simbiosa Rekatama Media,
Bandung,
Suryana, Nana, Citizen Journalism: Partisipasi dan Masyarakat Informasi , dalam Jurnal Observasi, Kajian Komunikasi dan Informatika, Mengamati Fenomena Citizen Journalism , 2007,
Simbiosa Rekatama Media, Bandung,
Voakes, Paul S., (1999), Civic Duties: Newspaper Journalits’ View on Public Journalism, dalam Jurnal Journalism & Mass Communication Quarterly, Winter 1999/ 76/4.
Yudhapramesti, Pandan, Citizen Journalism Sebagai Media Pemberdaya Warga dalam Jurnal Observasi, Kajian Komunikasi dan Informatika, Mengamati Fenomena Citizen Journalism , 2007, Simbiosa Rekatama Media, Bandung,