## ISSN 2716-2753 (media online) http://jamas.triatmamulya.ac.id/

## KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BUKAN PEGAWAI: HUBUNGANNYA DENGAN PENDAPATAN DAN PERSEPSI WAJIB PAJAK
Ni Wayan Nuratni 1,*) , Agus Wahyudi Salasa Gama 2 dan Anak Agung Made Sastrawan Putra 3
Universitas Terbuka
*) Corresponding author: niwayannuratni@gmail.com

## Abstract
Taxpayer compliance is actually closely related to the perception of taxpayers in assessing  the  tax  itself.  In  the  last  five  years,  the  taxpayer  compliance  ratio  has never reached the target set. The purpose of this study was to determine the effect of income variables and taxpayer perceptions on individual non-employee taxpayer compliance. This study uses a quantitative approach with a research instrument in the  form  of  a  questionnaire.  The  sample  used  is  137  individual  non-employee taxpayers  at  KPP  Pratama  North  Badung.  This  study  uses  six  independent variables,  namely  income,  taxpayers'  perceptions  of  tax  sanctions,  taxpayers' perceptions  of  law  enforcement,  taxpayers'  perceptions  of  fair  tax  treatment, taxpayers'  perceptions  of  transparent  and  accountable  use  of  tax  money,  and taxpayers' perceptions of tax incentives. Data analysis was carried out using the structural equation model (SEM) method, with the AMOS 22 program. The results of the analysis show that individual non-employee taxpayer compliance behavior is influenced by income factors and taxpayer perceptions. All independent variables have a positive effect on taxpayer compliance.
Keywords: Income, Taxpayer Compliance, Taxpayer Perception.

## PENDAHULUAN
Perpajakan  merupakan  sumber  utama  penerimaan  negara.  Data  BPS menunjukkan  jumlah  penerimaan  pajak  pada  tahun  2019  mencapai  Rp1.546,14 triliun atau 78,86% dari total penerimaan negara (Rp1.960,63 triliun). Pada tahun 2020  penerimaan  pajak  yang  jumlah  mencapai  Rp1.404,51  triliun,  perannya meningkat  menjadi 82,62% dari keseluruhan  penerimaan negara yang  jumlahnya mencapai Rp1.699,95 triliun.
Walaupun penerimaan pajak menjadi tulang punggung penerimaan negara, namun  masih  ditemui  banyak  kendala  dalam  mengumpulkan  penerimaan  pajak tersebut.  Di  Indonesia  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  dalam menjalankan  kewajiban  perpajakannya  tergolong  masih  rendah  (Nugraha,  2015). Rasio kepatuhan wajib pajak tidak pernah mencapai target yang ditetapkan. Untuk tahun 2019 rasio kepatuhan wajib pajak mencapai 73%, atau 12% lebih rendah dari target rasio yang ditetapkan. Di tahun 2020 rasio kepatuhan wajib pajak mencapai 78%,  atau  2  %  lebih  rendah  dari  target  rasio  yang  ditetapkan  (Kementerian Keuangan RI, 2021).
(Ni Wayan Nuratni 1) , Agus Wahyudi Salasa Gama 2) dan Anak Agung Made Sastrawan Putra 3) , hal.91 - 107)
Kurangnya  kesadaran  dan  rendahnya  kepatuhan  wajib  pajak  di  Indonesia antara lain disebabkan oleh: 1) Pemahaman wajib pajak (wajib pajak selanjutnya disebut  WP)  yang  masih  rendah  tentang  perpajakan.  2)  Terdapatnya  anggapan bahwa pendapatan akan berkurang (atau merugi) apabila mereka membayar pajak. Rendahnya kepatuhan WP juga disebabkan adanya anggapan tidak transparannya alokasi  penggunaan  pajak  dan  adanya  kasus-kasus  penggelapan  dan penyelewengan uang pajak (Listyowati, dkk. 2018).
Paramuduhita dan Mustikasari (2018) telah melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang menyebabkan WP berperilaku tidak patuh baik faktor dari luar maupun  faktor  dari  dalam  dengan  menggunakan  teori  atribusi  di  KPP  Surabaya Rungkut.  Penelitian  Paramuduhita  dan  Mustikasari  menggunakan  lima  variabel bebas  yaitu  pendapatan,  persepsi  WP  tentang  sanksi,  persepsi  WP  tentang penegakan hukum, persepsi WP tentang perlakuan pajak, dan persepsi WP tentang penggunaan uang pajak. Analisis data menggunakan metode regresi linier berganda dengan Software SPSS 21.0 for Windows . Penelitian ini akan mereplikasi penelitian Paramuduhita  dan  Mustikasari  dengan  menambahkan  variabel  bebas  berupa persepsi  WP  terhadap  insentif  pajak.  Lokasi  objek  penelitian  terletak  di  KPP Pratama  Badung  Utara.  Pemilihan  KPP  Pratama  Badung  Utara  menjadi  lokasi penelitian karena berdasarkan data yang diperoleh tingkat kepatuhan WP di KPP Pratama Badung Utara pada tahun 2020 paling rendah diantara delapan KPP yang ada di Kanwil DJP Bali. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah structural  equation  model (SEM)  dengan  bantuan  program  AMOS  22.  Variabel bebas berupa persepsi WP terhadap insentif pajak ditambahkan dalam penelitian ini mengingat  sepanjang  tahun  2020  dan  sampai  saat  ini,  pemerintah  telah mengeluarkan  berbagai  kebijakan  di  bidang  perpajakan  sebagai  respon  cepat pemerintah dalam menanggapi kondisi ekonomi yang dilanda pandemi Covid-19. Beberapa  peneliti  sebelumnya  yang  telah  melakukan  penelitian  terhadap faktor-faktor  yang menyebabkan WP berperilaku tidak patuh, mendapatkan hasil yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan Amran (2018) menemukan pengaruh positif  dan  signifikan  pendapatan  terhadap  kepatuhan  WP.  Hasil  yang  berbeda ditemukan  dalam  penelitian  Paramuduhita  dan  Mustikasari  (2018),  Pengaruh positif dan signifikan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WP ditemukan dalam penelitian  Dewi  (2020),  Rusyidi  dan  Nurhikmah  (2018).  Hasil  penelitian Paramuduhita  dan  Mustikasari  (2018),  penelitian  Utami  (2017)  menyimpulkan bahwa persepsi WP terhadap penegakan hukum berpengaruh terhadap  kepatuhan WP.  Persepsi  WP  tentang  perlakuan  pajak  yang  adil  berpengaruh  terhadap kepatuhan  WP ditemukan dalam penelitian Paramuduhita dan Mustikasari (2018). Hasil yang berbeda ditemukan dalam penelitian Radityo dkk. (2019). Paramuduhita dan  Mustikasari  (2018)  menyimpulkan  bahwa  persepsi  WP  tentang  penggunaan uang  pajak  secara  transparan  dan  akuntabel  mempengaruhi  kepatuhan  WP  non pegawai.  Penelitian  Paramuduhita  sejalan  dengan  penelitian  Rahayu  (2019). Sedangkan  pada  penelitian  Maulidah  (2017)  menemukan  bahwa  kepatuhan  WP orang pribadi tidak dipengaruhi oleh transparansi pajak. Pengaruh positif persepsi atas insentif pajak terhadap kepatuhan WP ditemukan dalam penelitian Saputro dan Meivira  (2020).  Hasil  penelitian  Saputro  dan  Meivir  bertentangan  dengan  hasil penelitian Dewi dkk. (2020).
(Ni Wayan Nuratni 1) , Agus Wahyudi Salasa Gama 2) dan Anak Agung Made Sastrawan Putra 3) , hal.91 - 107)
Adanya  perbedaan  kesimpulan  dari  beberapa  penelitian  terdahulu  akan menjadi dasar untuk menguji pengaruh variabel independen yaitu pendapatan dan persepsi  WP  terhadap  kepatuhan  WP  OP  bukan  pegawai.  Berdasarkan  teori atribusi, penelitian ini mencoba membuat penilaian tentang apa yang menyebabkan WP  berperilaku  tidak  patuh.  Apakah  faktor  dari  luar  ( external  factor )  yaitu pendapatan,  atau  faktor  dari  dalam  ( internal  factor )  yaitu  persepsi  WP  terhadap penegakan  hukum,  persepsi  WP  tentang  perlakuan  pajak  yang  adil,  persepsi  WP tentang penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabel, dan persepsi WP tentang insentif pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi  bagi  faktor  ekonomi  dan  Pemerintah  Indonesia  khususnya  Direktorat Jenderal Pajak.

## TINJAUAN PUSTAKA Teori Atribusi
Kepatuhan  WP  sebenarnya  sangat  terkait  dengan  persepsi  WP  dalam menilai  pajak  itu  sendiri,  sehingga  mungkin  saja  WP  mengalami  perbedaan perspektif dan pemahaman tentang kegiatan perpajakan. Hal ini sesuai dengan teori atribusi  yang  dikemukakan  oleh  Marianne  dan  Zelley  (2005).  Teori ini mencoba menggambarkan  seseorang  yang  mencoba  mengkaji  sikap,  sebab  dan  akibat  dari tindakan yang dilakukan oleh orang lain  (Kelley & Michela, 1980). Berdasarkan teori  atribusi,  penelitian  ini  akan  meneliti  faktor-faktor  yang  menyebabkan  WP berperilaku  tidak  patuh.  Antara  lain  faktor  dari  luar  (faktor  eksternal)  yaitu pendapatan,  dan  faktor  dari  dalam  (faktor  internal)  yaitu  persepsi  WP  terhadap penegakan  hukum,  perlakuan  pajak  yang  adil,  penggunaan  uang  pajak  secara transparan dan akuntabel, dan insentif pajak.  Dengan demikian  penggunaan teori atribusi dalam menjelaskan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan WP sudah sesuai (Maulidia, 2018).

## Kepatuhan Wajib Pajak (WP)
Kepatuhan  pajak  bisa  diartikan  seberapa  tertib  WP  melaksanakan  aturan pajak  yang  ada  (Zulma.2020).  WP  disebut  patuh  menurut  Nurmantu  (2003;143) adalah keadaan apabila seluruh hak perpajakan WP dipenuhi dan seluruh kewajiban sebagai  WP  dilaksanakan.  Kepatuhan  WP  dalam  melaksanakan  kewajiban perpajakannya  dapat  dimotivasi  oleh  beberapa  factor,  yaitu  (a)  jumlah  pajak terutang  yang harus dilunasi WP, (b) biaya untuk  melakukan penyuapan petugas pajak  (fiskus),  (c)  potensi  kerugian  yang  akan  timbul  dari  terungkapnya ketidakpatuhan WP, dan (d) besarnya sanksi yang akan diterima (Suandy, 2011).

## Pendapatan
Pendapatan  WP  adalah  imbalan  yang  dipeoleh  dari  dalam  maupun  luar negeri  sehubungan  dengan  pekerjaan  yang  dilakukan  yang  dapat  menambah kekayaan  atau  menambah  harta  yang  digunakan  untuk  mencukupi  keperluan hidupnya (Amran, 2018).

## Persepsi WP tentang sanksi perpajakan
Persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan rangsangan yang masuk  ke  alat  indera  manusia  (Sugihartono,  2007,  hal.  8).  Persepsi  WP  tentang sanksi  dalam  perpajakan  menurut  Zulma  (2020)  dapat  dijadikan  alat  tambahan untuk meningkatkan kepatuhan WP. Kepatuhan wajib pajak menurut Rusyidi dan
(Ni Wayan Nuratni 1) , Agus Wahyudi Salasa Gama 2) dan Anak Agung Made Sastrawan Putra 3) , hal.91 - 107)
Nurhikmah (2018) dapat semakin ditingkatkan dengan penerapan sanksi pajak yang semakin berat.

## Persepsi WP tentang penegakan hukum
Soekanto (2002) menilai bahwa letak pokok permasalahan pada penegakan hukum adalah pada persepsi WP yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Penegakan hukum  dibidang  perpajakan  menurut  Hutagaol  (2007)  adalah  meliputi  tindakan pemeriksaan pajak tax audit oleh petugas pajak, tindakan penyidikan pajak atau tax investigation dan tindakan untuk menagih utang pajak atau tax collection.

## Persepsi WP tentang perlakuan pajak yang adil
Adil  menurut  pendapat  Yulianti  (2019)  apabila  pembebanan  pajak diterapkan secara seimbang dan perlakukannya tidak memihak. Persepsi keadilan akan  mempengaruhi  perilaku  patuh  WP.  WP  yang  merasakan  penerapan  atau perlakuan  pajak  secara  adil  akan  tumbuh  kesadarannya  untuk  patuh  dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

## Persepsi  WP  tentang  penggunaan  uang  pajak  secara  transparan  dan akuntabel
Transparansi diartikan sebagai upaya yang dilakukan secara maksimal agar kebijakan pemerintah seluruhnya dapat disampaikan kepada masyarakat. Sedapat mungkin  pemerintah  harus  memberikan  informasi  yang  diperlukan  masyarakat, termasuk penggunaan belanja negara yang bersumber dari pajak untuk kepentingan masyarakat,  serta  fasilitas  perpajakan  yang  telah  diberikan  kepada  masyarakat. Dengan  demikian masyarakat  akan  merasa  mendapatkan  kembali apa  yang  telah dikeluarkan melalui pembayaran pajak (Mardiasmo, 2002).

## Persepsi WP tentang insentif pajak
Insentif pajak dapat diartikan sebagai bentuk fasilitas di bidang perpajakan yang  diberikan  pemerintah  kepada  masyarakat  wajib  pajak.  Sejati  (2018) mengungkapkan bahwa insentif pajak sering digunakan oleh pemerintahan negara- negara berkembang termasuk negara Indonesia, sebagai alat untuk menarik minat investor untuk berinvestasi dinegaranya.

## Perancangan Hipotesis
Berdasarkan kajian teori dan hasil temuan pada penelitian terdahulu hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:
1. H1 :  pendapatan  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  WP  OP  bukan pegawai.
2. H2 :  persepsi  WP  tentang  sanksi  perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan WP OP bukan pegawai.
3. H3 :  persepsi  WP  tentang  penegakan  hukum  berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan WP OP bukan pegawai.
4. H4 :  persepsi  WP  tentang  perlakuan  pajak  yang  adil  berpengaruh  positif terhadap kepatuhan WP OP bukan pegawai.
5. H5 :  persepsi  WP  tentang  penggunaan  uang  pajak  secara  transparan  dan akuntabel terhadap kepatuhan WP OP bukan pegawai.
6. H6 :  persepsi  WP  tentang  insentif  pajak  berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan WP OP bukan pegawai
(Ni Wayan Nuratni 1) , Agus Wahyudi Salasa Gama 2) dan Anak Agung Made Sastrawan Putra 3) , hal.91 - 107)

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2022 sampai dengan Juli  2022 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara dengan alamatnya di Jalan Ahmad Yani No.100, Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Denpasar, Bali. Populasi dalam penelitian  ini  adalah  seluruh  WP  OP  bukan  pegawai  yang  terdaftar  di  KPP  Pratama Badung  Utara  yang  masih  aktif  sampai  dengan  31 Maret  2022  yaitu  sejumlah  8.626 WP. Teknik  pengambilan  sampel  penelitian  menggunakan  metode purposive sampling yang kriterianya adalah: (a) WP OP bukan pegawai yang terdaftar di KPP Pratama Badung Utara, (b) WP OP bukan pegawai yang masih aktif dalam tahun terakhir. Jumlah sampel minimal ditentukan berdasarkan jumlah pertanyaan yang digunakan  dalam  kuesioner  penelitian  (Hair  et al.,  2006).  Lima  orang  responden mewakili  satu  item  pertanyaan.  Pada  penelitian  ini  menggunakan  23  item pertanyaan, sehingga mendapatkan jumlah sampel minimal sebesar 115 orang. Instrument  penelitian  yang  digunakan  adalah  kuesioner  berupa  kuesioner
fisik dan online Google Form. Setiap butir pertanyaan pada kuesioner diukur (diberi skor)  dengan  menggunakan  skala  penilaian  likert  yaitu  1  (sangat  tidak  setuju) sampai dengan 5 (sangat setuju). Kuisioner tersebut terdiri dari variable terikat yang disimbolkan dengan Y dan variable bebas yang disimbolkan dengan X. Rinciannya ditampilkan pada tabel 1 sebagai berikut:
Tabel 1 Variabel Penelitian Variabel Indikator Simbol Kepatuhan WP OP Bukan Pegawai mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Y.1 menghitung dan membayar pajak yang terutang dengan jumlah yang benar Y.2 membayar Pajak Penghasilan (PPh) tepat waktu Y.3 mengisi SPT Tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas Y.4 melaporkan SPT Tahunan tepat waktu Y.5 tidak pernah dipidana karena tindak pidana perpajakan Y.6 Pendapatan dalam Setahun Ketegori: - Rendah (< Rp50.000.000) - Sedang (Rp50.000.000-Rp250.000.000) - Tinggi (> Rp250.000.000) X1 Persepsi WP tentang Sanksi Perpajakan Perlunya sanksi pajak X2.1 Jumlah sanksi pajak yang wajar X2.2 Keadilan dalam penerapan sanksi perpajakan X2.3 Persepsi WP tentang Penegakan Hukum undang-undang perpajakan tegas mengatur tentang penegakan hukum X3.1 penegak hukum telah bekerja sesuai dengan Undang-undang perpajakan X3.2 Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum X3.3 Kesadaran masyarakat sebagai pelaksana hukum X3.4 sistem pajak yang adil X4.1
(Ni Wayan Nuratni 1) , Agus Wahyudi Salasa Gama 2) dan Anak Agung Made Sastrawan Putra 3) , hal.91 - 107)
Persepsi WP tentang Perlakuan Pajak yang Adil pembebanan pajak penghasilan sesuai kemampuan membayar WP X4.2 perlakuan yang sama dalam pelayanan X4.3 Persepsi WP terhadap Penggunaan Uang Pajak Secara Transparan dan Akuntabel Pertanggungjawaban penggunaan uang pajak untuk membiayai pengeluaran umum X5.1 Transparansi penggunaan uang pajak X5.2 Pajak untuk kesejahteraan masyarakat X5.3 Persepsi WP tentang Insentif Pajak Pengetahuan tentang insentif pajak X6.1 insentif pajak mengurangi beban pajak X6.2 insentif pajak meringankan WP terdampak pandemi  X6.3 insentif pajak memulihkan ekonomi X6.4 Sumber : hasil penelitian, 2022 Analisis  data  menggunakan Structural  Equation  Modeling (SEM) dengan bantuan software AMOS 22.  Adapun tahapan analisisnya adalah sebagai berikut:
1. Pengujian Validitas & Reliabilitas Instrumen Penelitian
2. Pengujian Asumsi SEM
3. Pengujian Goodnes of Fit
4. Pengujian Hipotesis

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebelum  dilakukan  mengumpulkan  data  dengan  instrument  berupa kuesioner,  terlebih  dahulu  dilakukan  pengujian  untuk  melihat  validitas  masing- masing pertanyaan. Validitas suatu butir pertanyaan dapat dilihat dari nilai korelasi masing-masing butir pertanyaan. Suatu butir pertanyaan dikatakan valid jika nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel atau nilai sig lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien r hitung masing-masing  indikator  yang  melibatkan  30  responden  sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2 berikut ini:
Tabel 2 Hasil Uji Validitas Masing-Masing Indikator No. Variabel Indikator Nilai r hitung Nilai Sig Nilai r tabel Keterangan 1 Sanksi Perpajakan (X2) X2.1 0,846  0,000 0,361 Valid X2.2 0,949  0,000 0,361 Valid X2.3 0,910  0,000 0,361 Valid 2 Penegakan Hukum (X3) X2.1 0,754  0,000 0,361 Valid X2.2 0,830  0,000 0,361 Valid X3.3 0,665  0,000 0,361 Valid X3.4 0,763  0,000 0,361 Valid 3 Perlakuan Pajak Yang Adil (X4) X4.1 0,868  0,000 0,361 Valid X4.2 0,866  0,000 0,361 Valid X4.3 0,671  0,000 0,361 Valid 4 Insentif Pajak (X5) X5.1 0,877  0,000 0,361 Valid X5.2 0,911  0,000 0,361 Valid X5.3 0,921  0,000 0,361 Valid 5 X6.1 0,880  0,000 0,361 Valid
(Ni Wayan Nuratni 1) , Agus Wahyudi Salasa Gama 2) dan Anak Agung Made Sastrawan Putra 3) , hal.91 - 107)
Sumber : hasil penelitian, 2022
Hasil pengujian pada tabel 2 di atas menunjukkan bahwa nilai r hitung seluruh indikator lebih besar dari 0,361 (r table ) dengan nilai sig di bawah 0,05. Sehingga masing-masing indikator atau pernyataan dalam kuesioner adalah valid.
Terhadap  instrument  juga  dilakukan  uji  reliabilitas.  Apabila  nilai Cronbach’s Alpha ≥ 0,6 maka reliabilitas suatu konstruk variabel disebut reliabel (Ghozali,  2014).  Pada  tabel  3  di  bawah  ini  memperlihatkan  hasil  uji  reliabilitas terhadap variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.
Tabel 3 Nilai Cronbach’s Alpha Masing-Masing Variabel No.  Variabel Nilai Cronbach’s Alpha Keterangan 1 Sanksi Perpajakan (X2) 0,886 Reliabel 2 Penegakan Hukum (X3) 0,713 Reliabel 3 Perlakuan Pajak Yang Adil (X4) 0,731 Reliabel 4 Insentif Pajak (X5) 0,881 Reliabel 5 Penggunaan Uang Pajak (X6) 0,885 Reliabel 6 Kepatuhan WP (Y) 0,823 Reliabel Sumber : hasil penelitian, 2022
Dari tabel 3 di atas, terlihat besarnya koefisien Cronbach’s Alpha (koefisien hitung reliabilitas alpha) masing-masing variabel di atas 0,6. Hal ini berarti bahwa pertanyaan  (kuesioner)  pada  masing-masing  variabel  adalah  reliabel,  sehingga sudah bisa digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian.
Berikut adalah tabulasi jawaban responden dan hasil pengujian normalitas data dengan AMOS 22:
Tabel 4 Tabulasi Jawaban Responden & Indikator Normalitas Data Tabulasi Jawaban Responden Assessment of normality 1 2 3 4 5
min max skew c.r kurtosis c.r. % % % % % X2.1 0  1,46 11,68 66,42 20,44 2,0 5,0 -,41 -1,97 1,02  2,45 X2.2 0  0,73 10,95 69,34 18,98 2,0 5,0 -,23 -1,09 ,99  2,35 X2.3 0  0,73 5,11 72,26 21,90 2,0 5,0 -,15 -,69 1,74  4,15 X3.1 0  1,46 11,68 65,69 21,17 2,0 2,0 5,0 -,41 -1,97 ,95 X3.2 0  0,73 10,95 68,61 19,71 2,0 5,0 -,23 -1,1 ,90  2,14 X3.3 0 0 5,22 72,26 22,63 3,0 5,0 ,33 1,57 ,33 ,80
Penggunaan Uang Pajak (X6) X6.2 0,860  0,000 0,361 Valid X6.3 0,894  0,000 0,361 Valid X6.4 0,819  0,000 0,361 Valid 6 Kepatuhan WP (Y) Y.1 0,578  0,000 0,361 Valid Y.2 0,886  0,000 0,361 Valid Y.3 0,746  0,000 0,361 Valid Y.4 0,860  0,000 0,361 Valid Y.5 0,795  0,000 0,361 Valid Y.6 0,633  0,000 0,361 Valid
(Ni Wayan Nuratni 1) , Agus Wahyudi Salasa Gama 2) dan Anak Agung Made Sastrawan Putra 3) , hal.91 - 107)
X3.4 0  0,73 6,57 53,28 39,42 2,0 5,0 -,53 -2,52 ,26 ,63 X4.1 0  1,46 11,68 66,42 20,44 2,0 5,0 ,41 -1,97 1,02  2,45 X4.2 0  0,73 10,95 69,34 18,98 2,0 5,0 -,23 -1,09 ,99  2,35 X4.3 0 0 5,11 72,99 21,90 3,0 5,0 ,35 1,66 ,43  1,03 X5.1 0 0 10,95 65,69 27,50 3,0 5,0 ,001 ,005 -,09 -,22 X5.2 0 0 9,49 66,42 24,09 3,0 5,0 ,03 ,14 -,05 -,11 X5.3 0 0 16,79 55,47 27,74 3,0 5,0 -,12 -,57 -,72 -1,7 X6.1 0  2,19 16,06 66,42 15,33 2,0 5,0 -,48 -2,3 ,98  2,34 X6.2 0  0,73 10,22 70,80 18,25 2,0 5,0 -,23 -1,09 1,21 2,5 X6.3 0  2,19 08,03 62,04 27,74 2,0 5,0 -,64 -2,06 1,25  2,48 X6.4 0  0,73 11,68 64,96 22,63 2,0 5,0 -,24 -1,16 ,48  1,17 Y.1 0,73  2,92 25,55 40,88 29,93 1,0 5,0 -,49 -2,32 -,12 -,27 Y.2 0  2,92 25,55 40,88 29,93 2,0 5,0 -,38 -1,81 ,37 ,89 Y.3 0  1,46 14,60 57,66 26,28 2,0 5,0 -,39 -1,86 ,14 ,34 Y.4 0  1,46 02,50 61,31 29,20 2,0 5,0 -,51 -2,46 ,92 2,2 Y.5 0  1,46 05,83 60,00 29,20 2,0 5,0 -,51 -2,42 ,80  1,90 Y.6 0  0,73 00,83 53,33 42,34 2,0 5,0 -,50 -2,37 ,70  1,67 Sumber : hasil penelitian, 2022 Keterangan: 1 = Sangat tidak setuju 2 = Tidak setuju 3 = Ragu 4 = Setuju 5 = Sangat setuju
Dari sebaran persentase jawaban responden pada tabel 4, diketahui bahwa persentase setuju adalah yang terbanyak di tiap variabel. Hasil penilaian normalitas ( assessment of normality ) memperlihatkan nilai c.r untuk skweness masing-masing indikator  lebih  kecil  dari  ±  2,58.  Demikian  juga  nilai  c.r  untuk kurtosis (keruncingan), untuk masing-masing indicator tidak ada yang nilainya melebihi ± 2,58.  Dapat  disimpulkan  bahwa  ditinjau  dari  kemencengan  ( skweness) dan keruncingan ( kurtosis) penyebaran data adalah normal untuk semua indikator.
Untuk  gambaran  responden  dilihat  dari  karakteristik  pendapatan, kebanyakan  responden  memiliki  pendapatan  di  bawah  50  juta  rupiah,  yaitu sebanyak 100 orang (73%) seperti yang terlihat pada tabel 5 berikut:
Tabel 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan No. Pendapatan Jumlah (orang) Prosentase (%) 1 < Rp. 50.000.000 100 73.0 2 Rp. 50.000.000 - Rp. 250.000.000 34 24,8 3 > Rp. 250.000.000 3 2,2 Total 137 100,00 Sumber : hasil penelitian, 2022 Model  hubungan  antar  variabel  hasil  pengolahan structural  equation modelling (SEM) dengan software AMOS 22 ditampilkan pada gambar berikut ini:
(Ni Wayan Nuratni 1) , Agus Wahyudi Salasa Gama 2) dan Anak Agung Made Sastrawan Putra 3) , hal.91 - 107)
Gambar 1

## Model Hubungan Antar Variabel Hasil Analisis SEM
Sumber : hasil penelitian, 2022
Hasil analisis Goodness of Fit sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1 di atas dirangkum pada tabel 6 berikut ini:
Tabel 6

## Evaluasi Goodness of Fit
Goodness of Fit Index Cut-of Value Hasil Model  Keterangan Chi-square (  2 ) Diharapkan kecil 351,794 Kurang baik Relatitive Chi-square (  2 /df)  3,00 1,516 *) Baik Probability > 0,05 0,000 Kurang baik RMSEA  0,08 0,062 *) Baik GFI  0,90 0,828+) Marginal AGFI  0,90 0,778 Marginal CFI  0,90 0,936 *) Baik TLI  0,90 0,924 *) Baik Sumber : hasil penelitian, 2022
Memperhatikan nilai cut-of-value dan Goodness of Fit hasil model pada tabel 4 di atas,  terlihat  empat  kriteria  yang  terpenuhi  dari  delapan  kriteria  yang  dipakai. Kriteria yang terpenuhi adalah Relatitive Chi-square (  2 /df), RMSEA, CFI dan TLI dan 2 marginal yaitu GFI dan AGFI.
Berdasarkan hasil perhitungan koefisien regresi (regression weight) dapat dibuat tabel output seperti disajikan dalam tabel berikut:
(Ni Wayan Nuratni 1) , Agus Wahyudi Salasa Gama 2) dan Anak Agung Made Sastrawan Putra 3) , hal.91 - 107)

## Tabel 7 Hasil Analisis Regression Weight
Pengaruh Variabel Bebas Terhadap Variabel Terikat Unstandarized Estimate Standarized Estimate S.E. C.R. P  Ket Y <---  X2 .709 ,138 ,090 1,971 ,049  Sig Y <---  X4 .786 ,115 ,076 2,098 ,036  Sig Y <---  X3 1.043 ,147 ,082 2,308 ,021  Sig Y <---  X5 1.189 ,214 ,083 3,556 ***  Sig Y <---  X6 .668 ,162 ,080 2,112 ,035  Sig Y <---  X1 .760 ,487 ,067 7,681 ***  Sig Sumber : hasil penelitian, 2022

## Dari tabel 7 di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

## Pengaruh pendapatan terhadap kepatuhan WP OP bukan pegawai
Dari Nilai cr yang diperoleh sebesar 7,681 atau lebih besar dari  1,967 dan probability *** (<0,001) lebih kecil dari 0,05 ditarik kesimpulan bahwa H0 ditolak. Dengan  demikian  hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  hipotesis  yang  menyatakan bahwa pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP OP bukan pegawai.
Dari  nilai standardized  estimate  (regression  weight) variable  pendapatan  yang diperoleh  sebesar  0,487  menunjukkan  bahwa  apabila  pendapatan  WP  bertambah besar dan variabel independen lainnya dianggap tetap, maka tingkat kepatuhan WP akan meningkat sebesar 0,487, demikian juga sebaliknya apabila pendapatan WP bertambah kecil maka tingkat kepatuhan WP akan menurun sebesar 0,487. Dengan kata  lain  Kepatuhan  WP  akan  meningkat  dengan  semakin  meningkatnya pendapatan.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh Amran (2018).  Menurut Amran bahwa meningkatnya kepatuhan WP merupakan dampak dari setiap peningkatan pendapatan. Penyebab dari hal ini adalah bahwa apabila  pendapatan  WP  OP  hanya  cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan  pokoknya maka  mereka  tidak  akan  rutin  melaksanakan  kewajibannya  sebagai  WP.  Pada penelitiannya  tersebut,  Amran  mendapat  kesimpulan  bahwa  tingkat  pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap  kepatuhan  WP.
Dilihat dari karasteristik pendapatan responden menunjukkan bahwa wajib pajak di KPP Pratama Badung Utara mayoritas (73,0%) perpendapatan rendah yaitu <  50  juta  per tahun.  Berdasarkan  nilai standardized  estimate  (regression  weight) dari variable pendapatan yang memiliki nilai terbesar (0,487) dibandingkan dengan lima  variable  independen  lainnya,  menunjukkan  bahwa  pendapatan  merupakan variable  yang  paling  dominan  mempengaruhi  kepatuhan  WP.  Faktanya  bahwa tingkat kepatuhan di KPP  Pratama Badung Utara pada tahun 2020 paling rendah diantara delapan 8 KPP  yang berada di wilayah  Kanwil DJP  Bali. Sehingga dari hasil  penelitian  ini  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  salah  satu  factor  penyebab masih rendahnya kepatuhan WP adalah rendahnya tingkat pendapatan WP.
Sejalan  dengan  teori  atribusi  menurut  Robbins  (2008),  pendapatan merupakan salah satu external factor maka diperlukan campur tangan Pemerintah
(Ni Wayan Nuratni 1) , Agus Wahyudi Salasa Gama 2) dan Anak Agung Made Sastrawan Putra 3) , hal.91 - 107)
dalam mengupayakan agar pendapatan WP meningkat. Campur tangan Pemerintah sangat  diperlukan  untuk  menciptakan  peluang-peluang  agar  pendapatan  WP meningkat,  karena  semakin  besar  pendapatan  masyarakat  semakin  besar  pula potensi  DJP  untuk  memperoleh  penerimaan  dari  sector  perpajakan.  Tentunya kepatuhan WP pun akan semakin meningkat.
Pengaruh  persepsi  WP  tentang  sanksi  perpajakan  terhadap  kepatuhan  WP OP bukan pegawai
Nilai  cr  yang  diperoleh  sebesar  1,971  yaitu  lebih  besar  dari  1,967  dan probability 0,049 yaitu lebih kecil dari 0,05 ditarik kesimpulan bahwa H0 ditolak. Dengan  demikian  hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  hipotesis  yang  menyatakan bahwa  persepsi  WP  tentang  sanksi  perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan  WP  OP. Dari  nilai standardized  estimate  (regression  weight) variable persepsi WP tentang sanksi perpajakan yang diperoleh sebesar 0,138 menunjukkan bahwa  jika  variabel  persepsi  WP  tentang  sanksi  perpajakan  naik  dan  variabel independen  lainnya  dianggap  tetap  maka kepatuhan  WP  akan  meningkat  sebesar 0,138. Artinya semakin tinggi persepsi WP tentang sanksi perpajakan maka tingkat kepatuhan WP akan semakin tinggi.
Agar persepsi WP dalam menilai pajak menjadi meningkat maka DJP harus melakukan upaya-upaya antara lain dengan mengoptimalkan penerapan pengenaan sanksi  terhadap  wajib  pajak  yang  tidak  patuh  terhadap  peraturan  perpajakan, mengenakan  sanksi  denda  atas  keterlambatan  pelaporan  SPT  Tahunan  Orang Pribadi  sebesar  Rp  100.000,  dan  pengenaan  sanksi  perpajakan  kepada  siapapun yang melakukan pelanggaran, tanpa kecuali.
Hasil  penelitian  ini  menguatkan  hasil  penelitian-penelitian  sebelumnya. Penelitian  Dewi  (2020),  Rusyidi  dan  Nurhikmah  (2018)  yang  memperoleh kesimpulan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP.
Pengaruh  persepsi  WP  tentang  penegakan  hukum  terhadap  kepatuhan  WP OP bukan pegawai
Nilai  cr  yang  diperoleh  sebesar  2,308  yaitu  lebih  besar  dari  1,967  dan probability 0,021 yaitu lebih kecil dari 0,05 ditarik kesimpulan bahwa H0 ditolak. Dengan  demikian  hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  hipotesis  yang  menyatakan bahwa  persepsi  WP  tentang  penegakan  hukum  berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan  WP  OP. Dari  nilai standardized  estimate  (regression  weight) variable pendapatan  yang  diperoleh  sebesar  0,147  menunjukkan  bahwa  jika  variabel persepsi  WP  tentang  penegakan  hukum  naik  dan  variabel  independen  lainnya dianggap  tetap  maka  kepatuhan  WP  akan  meningkat  sebesar  0,147.  Ini  berarti semakin tinggi persepsi WP tentang penegakan hukum maka tingkat kepatuhan WP akan semakin tinggi.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  Paramuduhita  dan Mustikasari  (2018)  menemukan  bahwa  persepsi  WP  terhadap  penegakan  hukum berpengaruh terhadap kepatuhan WP. Hasil penelitian ini mirip dengan penelitian Utami (2017) yang menemukan bahwa penegakan hukum perpajakan (baik hukum administrasi  maupun  hukum  pidana)  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap kepatuhan WP.
Penegakan  hukum  dibidang  perpajakan  menurut  Hutagaol  (2007)  adalah meliputi tindakan pemeriksaan pajak oleh petugas pajak, tindakan penyidikan pajak
(Ni Wayan Nuratni 1) , Agus Wahyudi Salasa Gama 2) dan Anak Agung Made Sastrawan Putra 3) , hal.91 - 107)
dan  tindakan  untuk  menagih  utang  pajak.  Oleh  karena  itu  untuk  meningkatkan kepatuhan  WP,  DJP  harus  berupaya  meningkatkan  pemahaman  WP  bahwa penegakan  hukum  perpajakan  seperti  tindakan  pemeriksaan  pajak,  penyidikan pajak,  serta  penagihan  pajak  telah  diatur  berdasarkan  ketentuan  perpajakan. Penegakan  hukum  harus  dilakukan  dengan  tegas  terhadap  WP  yang  melanggar ketentuan perpajakan agar persepsi WP dalam menilai pajak itu menjadi lebih baik. Aparat pajak selaku penegak hukum harus melakukan tindakan penegahan hukum berdasarkan undang-undang dan tidak semena-mena.
Pengaruh  persepsi  WP  tentang  perlakuan  pajak  yang  adil  terhadap kepatuhan WP OP bukan pegawai
Nilai  cr  yang  diperoleh  sebesar  2,098  yaitu  lebih  besar  dari  1,967  dan probability 0,036  yaitu  lebih  kecil  dari  0,05  ditarik  kesimpulan  bahwa  H0 ditolak.Dengan  demikian  hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  hipotesis  yang menyatakan  bahwa  persepsi  WP  tentang  perlakuan  pajak  yang  adil  berpengaruh positif  terhadap  kepatuhan  WP  OP. Dari  nilai standardized  estimate  (regression weight) variable  persepsi  WP  tentang  perlakuan  pajak  yang  adil  yang  diperoleh sebesar  0,115  menunjukkan  bahwa  jika  variabel  persepsi  WP  tentang  perlakuan pajak  yang  adil  naik  dan  variabel  independen  lainnya  dianggap  tetap  maka kepatuhan  WP  akan  meningkat  sebesar  0,115.  Dengan  kata  lain  semakin  tinggi persepsi WP tentang perlakuan pajak yang adil maka tingkat kepatuhan WP akan semakin tinggi. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan  oleh  Mustikasari  dan  Paramuduhita  (2018),  dan  penelitian  Rahayu (2019)  yang  menemukan  bahwa  keadilan  pajak  memiliki  pengaruh  terhadap kepatuhan sukarela WP.
Diantara enam variable yang diteliti, persepsi WP tentang perlakuan pajak yang adil adalah variable yang pengaruhnya terkecil pada kepatuhan WP. Hal ini dapat  dilihat  dari  nilai standardized  estimate  (regression  weight) dari  variable persepsi WP tentang perlakuan pajak yang adil yang memiliki nilai terkecil yaitu 0,115 dibandingkan dengan lima variable independen lainnya. Walaupun demikian DJP  harus  tetap  memperhitungkan  pengaruh  variabel  persepsi  WP  tentang perlakuan  pajak  yang  adil  ini  dalam  upaya-upayanya  untuk  meningkatkan kepatuhan  WP  karena  85,6%  perilaku  kepatuhan  WP  dipengaruhi  oleh  variable persepsi  WP  tentang  perlakuan  pajak  yang  adil  bersama-sama  dengan  5  variabel lainnya.  Kecilnya  nilai standardized  estimate  (regression  weight) dari  variable persepsi WP tentang perlakuan pajak yang adil dapat dijelaskan dari kriteria adil yang  digolongkan  dalam  tiga  pendekatan.  Adanya  kriteria  adil  dengan  beberapa pendekatan dapat menyebabkan pemahaman/anggapan WP terhadap keadilan pada sistem  pajak  yang  berlaku  di  Indonesia  akan  berbeda-beda.  Tingkat  kepercayaan WP  bahwa  cara  pembebanan  pajak  penghasilan  telah  sesuai  dengan  tingkatan kemampuan  membayar  juga  akan  berbeda.    Menurut  Ariyanto  (2020)  bahwa pembentukan suatu kesan apabila dihubungkan dengan teori atribusi, berawal dari respon seseorang terhadap suatu kejadian.  Jadi apabila terdapat perbedaan respon yang diterima  maka persepsi tentang keadilan pajak pun akan berbeda-beda.
Pengaruh  persepsi  WP  tentang  penggunaan  uang  pajak  secara  transparan dan akuntabel terhadap kepatuhan WP OP bukan pegawai
Nilai  cr  yang  diperoleh  sebesar  3,556  yaitu  lebih  besar  dari  1,967  dan probability *** (<0.001) yaitu lebih kecil dari 0,05 ditarik kesimpulan bahwa H0
(Ni Wayan Nuratni 1) , Agus Wahyudi Salasa Gama 2) dan Anak Agung Made Sastrawan Putra 3) , hal.91 - 107)
ditolak.  Dengan  demikian  hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  hipotesis  yang menyatakan bahwa persepsi WP tentang penggunaan uang pajak secara transparan dan  akuntabel  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  WP  OP. Dari  nilai standardized  estimate  (regression  weight) variable  persepsi  WP  tentang penggunaan  uang  pajak  secara  transparan  dan  akuntabel  yang  diperoleh  sebesar 0,214  menunjukkan  bahwa  jika  variabel  persepsi  WP  tentang  penggunaan  uang pajak  secara  transparan  dan  akuntabel  naik  dan  variabel  independen  lainnya dianggap tetap maka kepatuhan WP akan meningkat sebesar 0,214. Semakin tinggi persepsi WP tentang penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabel maka tingkat kepatuhan WP akan semakin tinggi.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  Paramuduhita  dan Mustikasari (2018). Kepatuhan sukarela Wajib Pajak dipengaruhi juga oleh adanya transparansi  dalam  penggunaan  uang  negara.  Artinya  kepatuhan  WP  dapat ditingkatkan  dengan  meningkatkan  transparansi  pemakaian  dana  pajak  (Rahayu, 2019).
Persepsi  WP  tentang  penggunaan  uang  pajak  secara  transparan  dan akuntabel merupakan variable yang paling dominan nomor 2 yang mempengaruhi kepatuhan  WP.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  nilai standardized  estimate  (regression weight) dari  variable  pendapatan  yang  memiliki  nilai  terbesar  kedua  yaitu  0,214 dibandingkan dengan lima variable independen lainnya. Oleh karena itu DJP harus memperhitungkan  pengaruh  variabel  ini  dalam  upaya-upayanya  untuk meningkatkan kepatuhan WP. Upaya meningkatkan pemahaman penggunaan uang pajak  dapat  dilakukan  dengan  memberikan  informasi  selengkap-lengkapnya tentang belanja negara dan pembiayaan fasilitas umum dari uang pajak baik melalui media  social  maupun  kegiatan  sosialisasi  langsung  kepada  WP.  Pengetahuan masyarakat  yang  mendalam  terhadap  belanja  negara  dan  adanya  fasilitas perpajakan  membuat  masyarakat  merasa  mendapatkan  kembali  apa  yang  telah dikeluarkan  melalui  pembayaran  pajak  (Mardiasmo,  2002)  sehingga  dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.
Pengaruh  persepsi  WP  tentang  insentif  pajak  terhadap  kepatuhan  WP  OP bukan pegawai
Nilai  cr  yang  diperoleh  sebesar  2,112  atau  lebih  besar  dari  1,967  dan probability 0.035  lebih  kecil  dari  0,05  ditarik  kesimpulan  bahwa  H0  ditolak. Dengan  demikian  hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  hipotesis  yang  menyatakan bahwa persepsi WP tentang insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP OP. Dari nilai standardized estimate (regression weight) variable persepsi WP tentang  insentif  pajak  yang  diperoleh  sebesar  0,162  menunjukkan  bahwa  jika variabel persepsi WP tentang insentif pajak naik dan variabel independen lainnya dianggap tetap maka kepatuhan WP akan meningkat sebesar 0,162. Semakin tinggi persepsi  WP  tentang  insentif  pajak  maka  tingkat  kepatuhan  WP  akan  semakin tinggi.
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Saputro dan Meivira (2020)  yang  menunjukkan  bahwa  persepsi  atas  insentif  pajak  memiliki  pengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  pajak  UMKM.  Insentif  pajak  yang diberikan kepada UMKM baik pada saat sebelum maupun pada saat pandemi mulai tahun 2020 dari hasil penelitiannya dinilai sangat membantu masyarakat UMKM untuk  terus  bertahan.  Hasil  penelitian  ini  juga  memperkuat  hasil  penelitian  yang
(Ni Wayan Nuratni 1) , Agus Wahyudi Salasa Gama 2) dan Anak Agung Made Sastrawan Putra 3) , hal.91 - 107)
dilakukan oleh Latief dkk. (2020). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi  dkk.  (2020)  yang  memperoleh  kesimpulan  bahwa  insentif  pajak  tidak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  WP.  Menurut  Dewi  hal  ini  diakibatkan  oleh anggapan  bahwa  masa  berlaku  dari  kebijakan  insentif  pajak  ini  hanya  sepanjang tahun  2020  yaitu  selama  pandemi  berlangsung.  Penelitian  ini  dilakukan  di tahun 2022  dimana  insentif  yang  diberikan  pemerintah  melalui  penerbitan  PMK 23/PMK03/2020  telah  beberapa  kali  mengalami  perubahan  dan  penggantian. Dengan diterbitkan PMK NOMOR 114/PMK.03/2022 yang memperpanjang masa berlakunya  insentif  sampai  dengan  31  Desember  2022  berpengaruh  pada meningkatnya pemahaman dan kepercayaan WP terhadap manfaat adanya insentif pajak.  Adanya  peningkatan  kepercayaan  ini  menyebabkan  persepsi  WP  tentang insentif  pajak  semakin  membaik.  Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa  apabila  DJP menerapkan  kebijakan  pemberian  insentif  perlu  dipertimbangkan  jangka  waktu berlakunya  insentif  yang  lebih  lama  agar  dapat  menumbuhkan  pemahaman  dan kepercayaan WP.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Berdasarkan  hasil  uji  analisis  yang  telah  dilakukan  terhadap  variabel- variabel  yang  diteliti,  ditemukan  bahwa  pendapatan,  persepsi  WP  tentang  sanksi perpajakan, persepsi WP tentang penegakan hukum, persepsi WP tentang perlakuan pajak yang adil, persepsi WP tentang penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabel,  dan  persepsi  WP  tentang  insentif  pajak  berpengaruh  positif  terhadap perilaku kepatuhan WP OP bukan pegawai di KPP Pratama Badung Utara Saran
Dari  hasil  penelitian  ini,  disarankan  kepada  pemerintah  agar  melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan wajib pajak seperti mengoptimalkan program  insentif  pajak  sehingga  dapat  meningkatkan  investasi  sekaligus meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak,  mengoptimalkan  penerapan  pengenaan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak patuh terhadap peraturan perpajakan tanpa kecuali,  meningkatkan  pemahaman  WP  tentang  ketentuan  perpajakan  dengan memberikan  informasi  selengkap-lengkapnya  tentang  belanja  negara  dan penggunaan uang pajak untuk pembiayaan fasilitas umum baik melalui media sosial maupun  kegiatan  sosialisasi  langsung  kepada  WP,  mempertimbangkan  jangka waktu berlakunya insentif yang lebih lama agar dapat menumbuhkan pemahaman dan kepercayaan WP yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Amran  (2018).  Pengaruh  Sanksi  Perpajakan,  Tingkat  Pendapatan  Dan  Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. ATESTASI Jurnal Ilmiah Akuntansi ,1(1), 1-15.
Ariyanto, D., & Nuswantara, D.A (2020). Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. Akunesa. Jurnal Akuntansi Unesa , 8(3) .
(Ni Wayan Nuratni 1) , Agus Wahyudi Salasa Gama 2) dan Anak Agung Made Sastrawan Putra 3) , hal.91 - 107)
Badan Pusat Statistik. (2021). Diunduh dari https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan- negara.html pada tanggal 11 Agustus 2021.
Dainton, M., & Zelley, E. (2005). Applying communication theory for professional life: A practical introduction . Sage publications.
Dewi,  S.,  Widyasari,  &  Nataherwin  (2020).  Pengaruh  Insentif  Pajak, Tarif  Pajak, Sanksi  Pajak  Dan  Pelayanan  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Selama  Masa  Pandemi  Covid-19 .  Jurnal  Ekonomika  dan  Manajemen, 9(2),108-124 .
Ghozali, I. (2014). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (ed. ke- 13). BP-Universitas Diponegoro.
Hair, J., Black, W., Babin, B., Anderson, R. & Tatham, R. 2006. Multivariate Data Analysis (6 th ed.). Uppersaddle River, N.J.: Perason Prentice Hall.
Hutagaol, J., Winarno, W.W., & Pradipta, A. (2007). Strategi Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntabilitas ,  6 (2), 186-193.
Kelley, H. H., & Michela, J. L. (1980). Attribution Theory and Research . Ann. Rev. Psychol, 31, 457– 501
Kementrian Keuangan. (2021). APBN Kita Kinerja Dan Fakta, Edisi Januari 2021 . Jakarta, diakses dari https://www.kemenkeu.go.id/media/17049/apbn-kita- januari-2021.pdf.
Latief,  S.,  Junaidin  Z.,  &  Mapparenta  (2020).  Pengaruh  Kepercayaan  Kepada Pemerintah,  Kebijakan  Insentif  Pajak  dan  Manfaat  Pajak  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Center of Economic Student Journal , 3 (3).
Lestari, E.P. (2019). Seminar dan Workshop Penelitian . Universitas Terbuka.
Listyowati,  Samrotun,  Y.C.,  &  Suhendro  (2018).  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam  Membayar  Pajak. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga , 3(1), 372-395.
Mardiasmo. (2002), Akuntansi Sektor Publik . Andi Offset.
Maulidah,  I.  S.  (2017). Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Sosialisasi  Perpajakan, Pelayanan  Fiskus,  dan  Transparansi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Orang  Pribadi .  Repository  Universitas  Muhammadiyah  Gresik . http://eprints.umg.ac.id/cgi/oai2.
Maulidia, & Nur Fitri (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan  Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Yang
(Ni Wayan Nuratni 1) , Agus Wahyudi Salasa Gama 2) dan Anak Agung Made Sastrawan Putra 3) , hal.91 - 107)
Melakukan  Pekerjaan  Bebas. Repository  Universitas  Muhammadiyah Gresik . http://eprints.umg.ac.id/id/eprint/440.
Nugraha, S. W. (2015, Februari 9). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Masih Rendah. Tribun Jogja.com . Diakses dari
https://jogja.tribunnews.com/2015/02/09/tingkat-kepatuhan-wajib-pajak- perorangan-masih-rendah.
Nurmantu, S. (2003). Pengantar Perpajakan . PT Granit.
Paramaduhita, A. V., & Mustikasari, E. (2018). Non-employee individual taxpayer compliance:  Relationship  with  income  and  perception  of  taxpayer. Asian Journal of Accounting Research , 3 (1), 112–122. https://doi.org/10.1108/AJAR-06-2018-0007
Radityo, D.,  Kalangi,  L.,  Gamaliel, H. (2019). Pengujian Model Kepatuhan Pajak Sukarela  Pada  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Manado. Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill", 10(2).
Rahayu,  D.  P.  (2019).    Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kepatuhan  Sukarela Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi Indonesia ,  8(1), 17-25.
Robbins, S. P.  Timothy  A. J. (2008). Perilaku Organisasi Edisi ke12. Salemba Empat.
Rusyidi, M  Nurhikmah. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi Budaya  Bugis  Makassar Pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan. Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan , 1 (2), 78-93.
Saputro,  Ropinov    Meivira,  F.  (2020).  Pengaruh  Tingkat  Pendidikan  Pemilik, Praktik  Akuntansi  Dan  Persepsi  Atas  Insentif  Pajak  Terhadap  Kepatuhan Pajak UMKM. Jurnal EMBA , 8 (4), 1059-106.
Sejati, A. R. (2018). Memaksimalkan Manfaat Insentif Untuk Pembangunan Bangsa. Diakses  dari  https://www.pajak.go.id/artikel/memaksimalkan-manfaat- insentif-pajak-untuk-pembangunan-bangsa.
Soekanto, S. (2002). Sosiologi Sebuah Pengantar . Universitas Indonesia.
Suandy, E. (2011). Perencanaan Pajak . Salemba Empat.
Sugihartono dkk. (2007). Psikologi Pendidikan . UNY. Yogyakarta
Utami, C. K. (2017). Persepsi Terhadap Penegakan Hukum Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ekubis, 2(1).
(Ni Wayan Nuratni 1) , Agus Wahyudi Salasa Gama 2) dan Anak Agung Made Sastrawan Putra 3) , hal.91 - 107)
Yulianti, A., Asep, K.  Indah, U. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Persepsi  Keadilan  Terhadap  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Melalui Kepercayaan. JRKA, 5(1), 36 – 54.
Zulma  G.W.M.  (2020).  Pengaruh  Pengetahuan  Wajib  Pajak,  Administrasi  Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha  UMKM  di  Indonesia. Journal  of  Economics  and  Business ,  4(2). http://dx.doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170.