INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 14351-14361 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Pernikahan Online
Nency Febriaty Sujono 1 ✉ , Darmawati 2 , Lilik Andaryuni 3
Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda Email: Nencyfebris@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Manusia ialah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk memenuhi kehidupannya sehari- hari. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut manusia pasti akan mencari yang terbaik agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi, Pernikahan bukan hanya dilakukan saat kondisi normal terkadang pernikahan dilaksanakan dalam keadaan yang darurat. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi para ulama fiqih saat ini  sedang  berusaha  menjawab  fenomena-fenomena baru  tersebut yang mana timbul  kebingungan dalam  masyarakat  bagaimana  pandangan  hukum  syariatnya,  salah  satunya  yaitu  fenomena  nikah Online. Nikah Online apabila dibandingkan dengan pernikahan biasa maka tidak terdapat perbedaan yang substansional terhadap ritual pernikahan seperti biasanya, perbedaan mengenai esensi ittihad al- majelis  atau  adanya  pergeseran  kebudayaan  dalam  hal  melakukan  akad.  Yang  mana  nikah  biasa dilakukan  berhadapan  secara  langsung  di  suatu  tempat.  Sedangkan untuk nikah Online sama-sama dilakukan  tapi  tempatnya  berbeda-beda  dan  terpisah  jarak  antara  yang  melaksanakan  akad.  Ijtima Ulama MUI soal akad nikah Online yang tertera dalam ketentuan hukum nomor 1 menyatakan bahwa akad nikah secara Online “hukumnya tidak sah, jika tidak memenuhi salah satu syarat sah ijab kabul akad  pernikahan,  yakni  dilaksanakan  secara  ittihadu  al-majelis  (berada  dalam  satu  majelis),  dengan lafadz yang sharih (jelas), dan ittishal (bersambung antara ijab dan kabul secara langsung.
Kata Kunci: Fatwa, MUI, Pernikahan Online

## Abstract
Humans are social beings who need others to fulfill their daily lives. To meet these needs, humans will certainly seek the best to ensure those needs are met. Marriage is not only conducted under normal conditions  but  sometimes  also  in  emergency  situations.  This,  of  course,  poses  a  challenge  for contemporary fiqh scholars who are striving to address these new phenomena, which cause confusion in society regarding the perspective of Sharia law. One such phenomenon is Online marriage. When compared  to  traditional  marriage,  there  is  no  substantial  difference  in  the  rituals  of  the  marriage ceremony; the difference lies in the essence of ittihad al-majelis or the cultural shift in conducting the contract. Traditional marriage is conducted face-to-face in a specific place, whereas Online marriage is conducted  with  the  participants  in  different  places,  separated  by  distance.  The  Ijtima  Ulama  MUI regarding the Online marriage contract, stated in legal provision number 1, declares that the Online marriage contract "is invalid if it does not fulfill one of the conditions for the validity of the ijab kabul marriage contract, namely, it must be conducted in one majelis (in the same session), with clear lafadz (wording), and ittishal (the direct connection between ijab and kabul)..

## Keywords: Fatwa, MUI, Online Wedding

## PENDAHULUAN
Manusia merupakan mahluk yang paling sempurna diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa,  yang  dikaruniai  akal  dan  pikiran,  kesempurnaan  untuk  berjalan  serta  kemampuan berkomunikasi dan berbicara yang membedakan manusia dengan mahluk lain yang ada di muka  bumi  ini.  Bertambahnya  jumlah  populasi  manusia  di  muka  bumi  menyebabkan tersebarnya manusia ke berbagai tempat yang dipisahkan oleh jarak, sedangkan manusia itu sendiri merupakan makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain disekitarnya. Dalam persepsi sosiologis diartikan sebagai makhluk yang tidak dapat hidup sendiri, oleh karena setiap manusia (secara individual) masingmasing memiliki kelebihan dan kekurangan serta membutuhkan individu lain, untuk dapat saling menutupi kekurangannya, sehingga timbul suatu motivasi agar sesama manusia itu dapat saling mencintai antara sesamanya tanpa mempermasalahkan  perbedaan  warna  kulit,  ras,  etnis,  atau  perbedaan  fisik,  dengan proporsi yang seimbang, dalam arti adanya penyeimbangan antara cinta pada diri sendiri dengan cinta pada sesama manusia lain dengan membatasi penunjukan rasa cinta mereka.
Manusia  adalah  makhluk  sosial  yang  membutuhkan  orang  lain  untuk  memenuhi kehidupannya sehari-hari karena setiap manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Untuk  memiliki  kebutuhannya  tersebut  manusia  pasti  akan  mencari  yang  terbaik  agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi, karena pada dasarnya Allah SWT menjadikan manusia saling  membutuhkan  agar  dapat  saling  tolong  menolong  satu  sama  lain,  dalam  urusan kepentingan kehidupan umat manusia dalam kehidupan sendiri atau untuk kemaslahatan
umum, karena tidak ada satupun manusia yang mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Salah satu aspek manusia sebagai makhluk harus menjalin hubungan antara satu dengan yang lainnya dan salah satu jalinannya adalah dengan cara pernikahan.
Pernikahan  merupakan  sebuah  perintah  agama  yang  diatur  oleh  syariat  Islam  dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan  saja  memiliki  keinginan  untuk  melakukan  perintah  agama  (syariat),  namun  juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan. Dalam kehidupan ini, manusia ingin memenuhi berbagai kebutuhannya, begitu juga kebutuhan biologis sebenarnya juga harus dipenuhi. Sebagai agama yang rahmatan lil ‘alamin,  Islam  telah  menetapkan  bahwa  satu -satunya  cara  untuk  memenuhi  kebutuhan biologis  seeorang  yaitu  hanya  dengan  cara  pernikahan,  pernikahan  merupakan  satu  hal yang  sangat  menarik  jika  kita  lebih  mencermati  kandungan  makna  tentang  masalah pernikahan ini.
Al- Qur’an telah menjelaskan bahwa di antara tujuan pernikahan adalah agar pembelai laki-laki dan perempuan mendapatkan kedamaian dalam hidup seseorang (litaskunu ilaiha). Ini  berarti  pernikahan  sesungguhnya  bukan  hanya  sekedar  sebagai  sarana  penyaluran kebutuhan seks namun lebih dari itu pernikahan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia dimana setiap manusia dapat membangun surga dunia di dalamnya. Inilah hikmah disyari’atkannya pernikahan dalam Islam, selain memperoleh ketenangan dan kedamain, juga dapat menjaga keturunan (hifdzu al-nasli).
Islam mensyari’atkan pernikahan untuk membentuk mahligai keluarga sebagai sarana untuk  meraih  kebahagiaan  hidup.  Islam  juga  mengajarkan  pernikahan  merupakan  suatu peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira. Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tatacara ataupun proses sebuah pernikahan yang berlandaskan Al-Qur`an  dan  As-Sunnah  yang  shahih.  Oleh  karena  itu,  dalam  artikel  ini,  penulis mengeksplorasi  pengertian  nikah,  dasar  hukum,  syarat  dan  rukun  serta  hikmah disyariatkannya pernikahan
Islam  memandang  pernikahan  sebagai  sesuatu  yang  luhur  dan  sakral,  karena bermakna beribadah kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasul. Sehingga sudah seharusnya kita sebagai umat Islam apabila ingin menyelenggarakan pernikahan haruslah dilaksanakan atas dasar keikhlasan, penuh tanggungjawab, serta mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik itu hukum islam maupun hukum positif.
Pernikahan adalah sunatullah yang dengan sengaja Allah ciptakan yang antara lain bertujuan  untuk  menciptakan  keturunan  dan  tujuan-tujuan  lainnya.  Allah  menciptakan
makhluk  bukan  tanpa  tujuan,  akan  tetapi  di  dalamnya  terkandung  rahasia  yang  sangat dalam,  agar  hidup  hambanya  di  dunia  menjadi  tentram  (M.  Ali  Hasyim,  2003).  Seorang muslim dianjurkan oleh Allah untuk menikah apabila dia merasa telah mampu maka wajib hukumnya untuk melaksanakan pernikahan, karena pada hakikatnya pernikahan bermakna ibadah  kepada  Allah,  mengikuti  Sunnah  Rasullah  dan  harus  dilaksanakan  atas  dasar keikhlasan,  tanggungjawab  dan  mengikuti  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  harus dilaksanakan. Suatu akad pernikahan menurut hukum Islam ada yang sah dan ada yang batal. Akad pernikahan dikatakan sah apabila akad tersebut dilaksanakan dengan syarat- syarat dan rukun-rukun yang lengkap sesuai dengan ketentuan agama. Mengenai jumlah rukun nikah, tidak ada kesepakatan fuqaha. Karena sebagian mereka memasukkan suatu unsur menjadi hukum nikah, sedangkan yang lain menggolongkan unsur tersebut menjadi syarat sahnya nikah.
Pernikahan Online  adalah  suatu  bentuk  pernikahan  yang  transaksi  ijab  kabulnya dilakukan  melalui  keadaan  konektivitas  atau  kegiatan  yang  terhubung  dengan  suatu jaringan atau sistem internet  (via Online). Jadi antara mempelai  lelaki dengan mempelai perempuan,  wali  dan  para  saksi  itu  tidak  berkumpul  dalam  satu  tempat  secara  fisik, melainkan hanya saling bertemu dan ditampilkan dalam bentuk visualisasi dari kedua belah pihak melalui bantuan alat elektronik seperti teleconference, webcame, atau yang lainnya yang masih berkaitan dengan internet.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai tempat bermusyawarahnya para ulama dan cendikiawan  muslim  di  Indonesia  turut  hadir  untuk  menjawab  permasalahan  fikih kontemporer/terkini (masail fiqhiyyah muassiroh) salah satunya tentang pernikahan Online. Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  melalui  komisi  fatwanya  telah  menggelar  Ijtima  Ulama yangke-7 pada tanggal 9 sampai 11 November 2021 di Jakarta dengan mengusung tema “Optimalisasi Fatwa untuk kemaslahatan bangsa”. Dalam ijtima ulama tersebut terdapat 14 poin  pembahasan  yang  mana  salah  satunya  yaitu  tentang  pernikahan Online.    Adapun Fatwa MUI tentang Pernikahan Online (Ferry Anka Sugandar, 2022) adalah sebagai berikut:
1. Akad nikah secara Online hukumnya tidak sah, jika tidak memenuhi salah satu syarat sah ijab kabul akad pernikahan, yakni dilaksanakan secara ittihadu al majlis (berada dalam satu majelis), dengan lafadz yang sharih (jelas), dan ittishal (bersambung antara ijab dan kabul secara langsung).
2. Dalam hal calon mempelai pria dan wali tidak bisa berada dalam satu tempat secara fisik,maka  ijab  kabul  dalam  pernikahan  dapat  dilakukan  dengan  cara  tawkil (mewakilkan).
3. Dalam  hal  para  pihak  tidak  bisa  hadir  dan  atau  tidak  mau  mewakilkan  (tawkil), pelaksanaan akad nikah secara Online dapat dilakukan dengan syarat adanya ittihadul majelis, lafadz yg sharih dan ittishal, yang ditandai dengan:
a. Wali nikah, calon pengantin pria, dan dua orang saksi dipastikan terhubung melalui jejaring virtual meliputi suara dan gambar (audio visual).
b. Dalam waktu yang sama (real time).
c. Adanya jaminan kepastian tentang benarnya keberadaan para pihak.
4. Pernikahan Online yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga)hukumnya tidak sah.
5. Nikah  sebagaimana  pada  angka  nomor  3  (tiga)  harus  dicatatkan  pada  pejabat pembuat akta nikah (KUA).
Dapat  kita  lihat  dari  fatwa  MUI  diatas,  sebelum  menetapkan  untuk  melaksanakan pernikahan  secara Online,  MUI  mensyaratkan  untuk  melakukan  pernikahan  dengan  cara takwil(mewakilkan)  terlebih  dahulu.  Apabila  pernikahan  dengan  cara  takwil  tidak  bisa dilaksanakan, barulah para pihak boleh untuk menetapkan pernikahan secara Online. Dalam  menyelenggarakan  pernikahan  secara Online,  ada  beberapa  syarat  yang ditekankan oleh MUI, yaitu ijab kabul harus dilaksanakan secara ittihadu al majlis (berada dalam satu majelis), dengan lafadz yang sharih (jelas), dan ittishal (bersambung antara ijab dankabul secara langsung), yang ditandai dengan wali nikah, calon pengantin pria, dan dua orang saksi dipastikan terhubung melalui jejaring virtual meliputi suara dan gambar (audio visual), dilakukan dalam waktu yang sama (real time), dan adanya jaminan kepastian tentang benarnyakeberadaan para pihak. Syarat ittihadul majelis yang dikemukakan oleh MUI disini jika  kita  lihat  pada  nomor  3  huruf  b  yaitu  terkait  dengan  kesamaan  waktu  (zaman). Sebagaimana  kita  ketahui,  bahwasanya  mengenai  ittihadul  majelis  ini  adalah  sebuah permasalahan  ijtihadiyyah  yang  mana  para  ulama  belum  satu  pendapat.  Jika  mengacu terhadap pendapat imam syafi’i, yang dimaksud ittihadul majelis bukan hanya persoalan adanya kesamaan waktu (zaman) saja, melainkan harus adanya kesatuan tempat (makan) secara fisik. Sehingga dalam hal ini, perlu kiranya untuk kita lihat bagaimana metode dan pendekatan hukum islam yang digunakan oleh MUI dalam menetapkan ketentuan tersebut (Wahyu Wibisana, 2016).
Kemudian, dalam prakteknya ada beberapa yang perlu diperhatikan, yaitu wali nikah, calon pengantin pria, dan dua orang saksi harus dipastikan terhubung melalui jejaring virtual yang meliputi suara dan gambar (audio visual), yang berarti ada sebuah keharusan untuk memenuhi dua unsur tersebut yaitu suara dan gambar. Dalam hal ini bagaimana hukumnya
jikahanya memenuhi salah satu unsurnya saja,seperti hanya suara (audio) saja atau gambar (visual) saja.
Selain  itu,  sebelum  melakukan  pernikahan Online  harus  adanya  jaminan  kepastian tentang  benarnya  keberadaan  para  pihak.  Dalam  hal  ini,  apakah  sudah  ada peraturan/ketentuan/prosedur secara pasti yang ditetapkan oleh pihak yang berwewenang dalam menetapkan kebenaran para pihak yang melaksanakan pernikahan Online tersebut. Jika  belum,  lantas  apa  yang  menjadi  tolak  ukur  dalam  menetapkan  sebuah  jaminan kepastian tentang benarnya keberadaan para pihak penyelenggara penikahan Online.

## METODE PENELITIAN
Dari  segi  objek  penelitian,  penelitian  ini  termasuk  dalam  kategori  penelitian kepustakaan ( library research), yaitu mengkaji masalah pernikahan sesuai dengan syariat Islam (Fatwa MUI). Di era digital ini yang ditandai dengan teknologi semakin canggih dan pada  tahun  2019,  Indonesia  dilanda  pandemi  Covid-19.  Hal  ini  menyebabkan  banyak pasangan yang melangsungkan pernikahan secara Online. Oleh karena itu, peneliti akan meneliti bagaimana hukum pernikahan yang dilakukan secara Online (Sutrisno Hadi, 1999). Sumber  data  utama  adalah  primer  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I Pasal 1. Sedangkan data sekunder  yang  digunakan  adalah  kebijakan-kebijakan  terkait  hukum  pernikahan Online, artikel-artikel dalam jurnal akademik, dan data-data lain yang relevan yang diperoleh dari berbagai sumber Online (Saifudin Azwar, n.d).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Nikah Online adalah suatu bentuk pernikahan yang transaksi ijab kabulnya dilakukan melalui keadaan konektivitas atau kegiatan yang terhubung dengan  suatu jaringan atau sistem internet ( Online), jadi antara mempelai lelaki dengan mempelai perempuan, wali dan saksi itu tidak saling bertemu dan berkumpul dalam satu tempat. yang ada dan ditampilkan hanyalah bentuk visualisasi dari kedua belah pihak melalui bantuan alat elektronik seperti teleconference, webcam atau yang lannya yang masih berkaitan dengan internet.
Nikah Online  dalam  pengertian  umum,  ialah  pernikahan  yang  komunikasinya dilakukan  dengan  bantuan  komputer  d  kedua  tempat.  yang  mas  ngmasingnya  dapat terhubung kepada file server atau network dan menggunakan media Online sebagai alat bantunya.  Media Online  sendiri  Ialah  sebuah  media  yang  berbasis  telekomunikasi  dan multimedia (komputer dan internet), didalamnya terdapat portal, website (situs web), radio- Online,  TV-Online,  pers  Online.  mail-Online,  dan  lain-lain,  dengan  karaktenstik  masing-
masing sesuai dengan fasilitas yang memungkinkan user memanfaatkannya yang tentunya bersumber pada cacha server dan jaringan internet.
Nikah Online sendiri jika dibandingkan dengan nikah biasa kalau dari penjelasan di atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terdapat  perbedaan  secara  substansional terhadap  ritual  pernikahan  antara  ritual  pernikahan  via Online  dengan  ritual  pernikahan seperti  biasanya.  Hal  yang  membedakan  nikah Online  dengan  nikah  biasa  adalah  pada esensi ittihad al-majelis yang erat kaitannya dengan tempat (makan) pada implementasi atau  pelaksanaan  akadnya  namun  selebihnya  semuanya  sama.  Kalau  dalam  pernikahan biasa antara pihak lakilaki dan perempuan dapat bertemu, bertatap muka dan 61 berbicara secara langsung. begitupun dengan nikah Online Pada penerapan atau pe aksanaannya nikah Online Ini menggunakan kekuatan dari perkembangan teknologi untuk membantu dalam teraksananya nikah agar dapat menyampaikan gambar kondisi individu yang sedang melakukan interaksi (teleconference) sebagaimana mestinya.
Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Pernikahan Online Pernikahan yang merupakan suatu ikatan suci diantara dua insan yaitu antara seorang pria  dengan  seorang  perempuan  dengan  syarat  dan  rukun  tertentu  tidak  hanya membutuhkan suatu persetujuan dalam hati tetapi juga membutuhkan adanya suatu ikrar yang menunjukkan adanya suatu persetujuan yang berasal dalam hati. Hal ini disebabkan karena  pernikahan  mengharuskan  adanya  persaksian  yang  mana  persaksian  tidak  bisa terlaksana  jika  yang  disaksikan  hanya  bersifat  abstrak.  Pernikahan  dilakukan  lawan  jenis guna menyempurnakan iman hamba-Nya dalam mengembang amanah sebagai khalifah di muka bumi.
Pernikahan  sendiri  adalah  ikatan  antara  laki-laki  dengan  perempuan  yang  bukan mahrom  dimana  segala  sesuatu  yang  asal  mulanya  di  larang  untuk  melakukan  diantara keduanya menajadi sesuatu yang di halalkan bahkan di perintahkan untuk keduanya. Seiring berjalannya  waktu,  perkembangan  peradaban  dan  kemjuan  tekhnologi  membuat kehidupan  manusia  dalam  segala  aspek  menjadi  lebih  mudah,  termasuk  dalam  prosesi melakukan pernikahan. Artinya di mulai dengan pendaftaran nikah via Online sampai selesai melakukan pernikahan, tidak terkecuali akad nikah
Pernikahan Online merupakan bentuk pernikahan dengan transaksi ijab Kabul yang dilaksanakan  melewati  keadaan  konektivitas  yang  terhubung  dengan  sistem  internet ( Online),  antara  mempelai  pihak  laki-laki  dan  perempuan  dengan  adanya  wali  dan  saksi yang tidak saling berkumpul dalam satu tempat, dengan hanya menampilkan visualisasi dari kedua belah pihak melalui bantuan elektronik seperti webcam, zoom dan lainnya.
Nikah Online  apabila  dibandingkan  dengan  pernikahan  biasa  maka  tidak  terdapat perbedaan yang substansional terhadap ritual pernikahan seperti biasanya. Adapun yang membedakan antara nikah Online dan nikah biasa terletak pada esensi Ittihad al-majelis yang berkaitan erat dengan tempat pelaksanaan akadnya, tetapi yang lainnya sama.
Perbedaan mengenai esensi ittihad al-majelis  atau adanya pergeseran kebudayaan dalam hal melakukan akad. Yang mana nikah biasa dilakukan berhadapan secara langsung di  suatu  tempat.  Sedangkan  untuk  nikah Online  sama-sama  dilakukan  tapi  tempatnya berbeda-beda dan terpisah jarak antara yang melaksanakan akad.
Dalam hukum Islam termasuk ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, tidak terdapat ketentuan yang khusus mengenai perkawinan / akad nikah melalui video call. akad nikah melalui  video  call  dipandang  sah  jika  memenuhi  syarat  syarat  perkawinan  hukum  Islam: seperti adanya calon suami dan, wali nikah pihak perempuan, dua orang saksi dan ijab kabul. Menurut hukum Islam dan beberapa syarat dalam melaksanakan akad nikah dipenuhi: akad dimulai dengan ijab lalu diikuti dengan qabul, ijab dan qabul tidak boleh berbeda dan ijab qabul harus diucapkan tanpa jeda, ijab dan qabul terucap dengan lafazh yang jelas, ijab dan qabul antara calon pengantin dengan wali nikah harus diucapkan dalam satu majelis. Hal ini dikuatkan dengan ketentuan pasal 27 sampai dengan 29 Kompilasi Hukum Islam antara lain tidak  ada  waktu,  dilakukan  langsung  oleh  wali  nikah  yang  bersangkutan  dan  langsung diucapkan oleh mempelai laki-laki melalui panggilan video. Kemudian dipenuhi antara lain rukun, syarat sah, syarat syarat perkawinan.
Adapun menurut hasil keputusan Ijtima Ulama MUI tentang pernikahan Online yang tertera dalam ketentuan hukum nomor 2 menyatakan bahwa “dalam hal calon mempelai pria  dan  wali  tidak  bisa  berada  dalam  satu  tempat  secara  fisik,maka  ijab  kabul  dalam pernikahan dapat dilakukan dengan cara tawkil (mewakilkan). Dari pernyataan ini dapat kita lihat,  sebelum  menetapkan  untuk  melaksanakan  pernikahan  secara Online,  MUI mensyaratkan  untuk  melakukan  pernikahan  dengan  cara  takwil  (mewakilkan)  terlebih dahulu.  Fatwa  ini  se suai  dengan  pendapat  Mazhab  syafi’I  yang  mana  rukun  nikah  ada empat, yaitu adanya shigah (ijab qabul), suami dan isteri, dua orang saksi, dan wali. Praktik nikah secara Online tersebut dalam mazhab syafi’I apabila suami atau wali tidak berada di satu Majlis (satu tempat), maka harus mewakilkan pernikahan kepada orang yang dinilai memenuhi  syarat  untuk  menjadi  wakil  wali  dalam  pernikahan.  Begitu  juga  dengan  dua orang saksi tetap berada dalam majlis. Kemudian pada fatwa nomor 3 “Dalam hal para pihak tidak bisa hadir dan atau tidak mau mewakilkan (tawkil),  pelaksanaan akad nikah secara Online dapat dilakukan, dari sini dapat kita telaah bahwa MUI menyatakan kebolehan untuk melaksanakan  pernikahan  secara Online  apabila  para  pihak  tidak  mau  untuk
menyelenggarakan pernikahan secara takwil. Akan tetapi dengan memerhatikan beberapa syarat  yaitu  diantaranya,  adanya  ittihadul  majlis  (satu  waktu),  lafaz  yang  jelas  dan tersambung antara ijab dan Kabul secara langsung. Adapun syarat ittihadul majelis dan lafaz yang sharih dan ittishal ditandai dengan beberapa hal (Satria Effendi M. Zein, 2010):
a. Wali nikah, calon pengantin pria, dan dua orang saksi dipastikan terhubung melalui jejaring virtual meliputi suara dan gambar;
b. Harus dalam waktu yang sama;
c. Terdapat jaminan ke pastian tentang benarnya keberadaan para pihak.
Jadi  dapat  kita  pahami  bahwa  MUI  mengaitkan  ittihadul  majlis  dengan  adanya kesamaan  waktu  (dapat  dilihat  pada  huruf  b).  Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  ulama mazhab  hanafi  yang  mana  para  ulama  mazhab  Hanafi  menginterprestasikan  tentang ittihadul majelis bersatu majelis pada sebuah akad dalam pernikahan adalah menyangkut kesinambungan  waktu  (zaman)  diantara  ijab  dan  qabul,  bukan  menyangkut  kesatuan tempat. Karena ijab dan qabul pada konteks ini harus dilaksanakan dalam kurun waktu yang terdapat  dalam  satu  ritual  akad  nikah,  bukan  dilaksanakan  pada  dua  kurun  waktu  yang terpisah, dalam artian bahwa ijab diikrarkan dalam satu ritual, lalu setelah ritual ijab bubar, qabul di ucapkan pula pada  acara selanjutnya. Dalam hal yang  disebutkan terakhir tadi, meski  dua  acara  berkesinambungan  secara  terpisah  bisa  jadi  dilaksanakan  dalam  kurun waktu  yang  sama,  akan  tetapi  dikarenakan  kesinambungan  antara  ijab  dan  qabul  itu terputus, maka akad nikah tersebut tidak sah. Meskipun tempatnya bersatu, namun jikalau dilaksanakan dalam kurun waktu yang tidak sama, dalam dua acara yang terpisah, maka kesinambungan  diantara  penerapan  ijab  dan  penerapan  qabul  sudah  tidak  dapat diwujudkan, oleh sebab itu akad nikahnya tidak sah (Wahbah Az-Zuhaili, 2011).
Salah satu kasus yang dikemukakan oleh Ibnu Nujaim adalah dalam konteks salah satu pihak yang berakad menguapkan ijab di suatu tempat (makan), selanjutnya pada sisi atau pihak lain mengucapkan di tempat lain maka akadnya tersebut dianggap sah, apabila pihak- pihak yang berakad dapat melihat mitranya dan suaranya yang  dapat didengar  dengan şharih,  meski  diantara  keduanya  terpisahkan  jarak  yang  jauh.  Dari  kasus  di  atas  dapat diindikasikan atau dipahami bahwa substansi atau esensi dari sebuah persyaratan bersatu majelis menurut Hanafiyah ialah berkaitan keharusan kesinambungan waktu (zaman), bukan berkaitan  kesatuan  tempat  (makan)  selama  belum  terjadi  hal-  hal  menolak  dan memalingkan mereka dari majelis akad tersebut (Zainuddin Ibnu Nu jaim al-Hanafi, 1993).
Manusia diciptakan oleh Allah dengan memiliki insting untuk tertarik dengan lawan jenisnya. Laki-laki tertarik dengan wanita dan sebaliknya. Ketertarikan dengan lawan jenis merupakan  sebuah  fitrah  yang  telah  Allah  letakkan  pada  manusia.  Islam  adalah  agama
fitrah, sehingga akan memenuhi tuntutan-tuntutan fitrah; ini bertujuan agar hukum Islam dapat  dilaksanakan  manusia  dengan  mudah  dan  tanpa  paksaan.  Oleh  karena  itulah pernikahan disyari’atkan dalam Islam dengan tujuan untuk memenuhi fitrah manusia yang cenderung untuk tertarik dengan lawan jenisnya. Islam tidak menghalangi dan menutupi keinginan ini, bahkan Islam melarang kehidupan para pendeta yang menolak pernikahan ataupun bertahallul (membujang).  Jadi, pernikahan secara Online itu dapat menjadi sah apabila terpenuhinya semua syarat sah pernikahan sebagaimana yang telah dijelaskan pada fatwa MUI tersebut. Bahkan MUI memerintahkan kepada KUA dalam fatwanya pada nomor 5  yaitu  “nikah  sebagaimana  pada  angka  nomor  3  (tiga)  harus  dicatatkan  pada  pejabat pembuat akta nikah (KUA)”, sehingga lengkap sudah legitimasi hukum pernikahan Online ini baik secara agama maupun negara.

## SIMPULAN
Pernikahan  sangat  dianjurkan  Allah  SWT,  dalam  beberapa  ayat  disebutkan keutamaan menikah oleh karenanya pernikahan merupakan ibadah, kecintaan kita pada istri  atau  suami  dapat  mendorong  kita  untuk  membimbingnya  pada  kebaikan  yang menghadirkan kecintaan Allah pada keluarga kita. Akad nikah melalui video call adalah akad  nikah  yang  dilangsungkan  melalui  video  call  wali  mengucapkan  ijabnya  disuatu tempat  dan  suami  mengucapkan  kabulnya  dari  tempat  lain  yang  jaraknya  berjauhan. Ucapan ijab dari wali dapat didengar dan dilihat dengan jelas oleh calon suami: begitu pula sebaliknya, ucapan Kabul calon suami dapat didengar dan dilihat dengan jelas oleh wali pihak perempuan.
Akad nikah yang diputuskan oleh MUI tidak memiliki kekuatan hukum, karena belum adanya suatu peraturan yang sudah diputuskan menjadi fatwa yang sudah ditetapkan. Akan tetapi permasalah dalam pernikahan akad secara Online hanya berdasarkan hasil keputusan Ijtima Ulama MUI yang berdaasarkan konsensus atau kesepakatan dibuat oleh para ulama majelis Indonesia terkaitat hukum islam dan fiqh. Akad nikah melalui video call adalah akad nikah yang dilangsungkan melalui video call wali mengucapkan ijabnya disuatu  tempat  dan  suami  mengucapkan  kabulnya  dari  tempat  lain  yang  jaraknya berjauhan. Ucapan ijab dari wali dapat didengar dan dilihat dengan jelas oleh calon suami: begitu pula sebaliknya, ucapan Kabul calon suami dapat didengar dan dilihat dengan jelas oleh wali pihak perempuan. Akad nikah yang diputuskan oleh MUI tidak memiliki kekuatan hukum, karena belum adanya suatu peraturan yang sudah diputuskan menjadi fatwa yang sudah ditetapkan. Akan tetapi permasalah dalam pernikahan akad secara Online hanya berdasarkan  hasil  keputusan  Ijtima  Ulama  MUI  yang  berdaasarkan  konsensus  atau
kesepakatan dibuat oleh para ulama majelis Indonesia terkaitat hukum islam dan fiqh.

## DAFTAR PUSTAKA
Ferry  Anka  Sugandar,  Candra  Nur  Hidayat,  Serena  Ghean  Niagara, Pernikahan  Secara Online  Dalam  Perspektif  Hukum  Positif  Di  Indonesia,  Jurnal  Pengabdian  Kepada Masyarakat, Vol. 1, No. 1, Januari 2022.
M.  Ali  Hasyim,  Pedoman  Hidup  Berumah  Tangga  Dalam  Islam,  (Jakarta:  Siraja PrenadaMedia Group, 2003)
Saifudin Azwar, Metodologi Penelitian, (Yogtakarta: Pelajar Offset).
Satria  Effendi  M.  Zein,  Problematika  Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer,  Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyyah, (Jakarta: kenana, 2010).
Subhan, Mohammad. “ Long Distance Marriage Dalam Perspektif  Hukum Islam ”. Jurnal Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 8. No. 2: Desember 2002.
Sugiyono . Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan (R&D). Bandung: Alfabeta, 2016.
Sutrisno Hadi, Metodologi Penelitian Research Ilmiah, (Yogyakarta: Andi Offset, 1999), 38.
Tanjung,  Ardi  Akbar  dan  Ariyadi.  “ Hubungan  Dalam  Pernikahan  Jarak  Jauh  Menurut Hukum Islam ”. Jurnal Mitsaqan Ghaliza, Volume 1 Nomor 1 Juni, 2021.
Teguh, Muhammad. Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
Wahbah  Az-Zuhaili,  Fiqih  Islam  Wa  Adilatuhu,  Terjm.  Abdul  Hayyie  al-Kattani,  d  kk,
(Jakarta: Gema Insani, 2011).
Wahyu Wibisana, Pernikahan Dalam Islam, Jurnal Pendidikan Agama Islam, 14(2), 2016.
Zainuddin Ibnu Nu jaim al-Hanafi, Al-Bahr al-Raiq: Syarah Kanz al-Daqa'iq jilid V, (Beirut:
Dar al-Fikr, 1993).