Volume 6 Nomor 1 (2024)   470-486  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5146
Persepsi Masyarakat Islam Kejawen di Kabupaten Cilacap terhadap Implementasi Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Usia Perkawinan

## Muchimah, Mabaroh Azizah
Universitas Islam Negeri Professor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Jalan Ahmad Yani Nomor 40 A Purwokerto muchimah@uinsaizu.ac.id, mabarroh@gmail.com

## ABSTRACT
This  paper  discusses  the  perception  of  the  Islamic  community  towards  the implementation  of  Article  7  Paragraph  1  of  Law  Number  16  of  2019  concerning  changes  in marriage  age.  This  research  began  with  a  judicial  review  submitted  by  the  Indonesian  Child Protection  Commission  (KPAI),  the  Constitutional  Court.      The  judgment  ruled  that  Article  7 paragraph (1) is as long as the phrase "16 years". The Marriage Law is considered contrary to the  Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia  (NKRI)  of  1945  and  has  no  binding  legal  force. Finally, the Constitutional Court finally granted a judicial review of Article 7 paragraph 1  , this is  because  Article  7  paragraph  1  is  discriminatory  and  not  in  accordance  with  Article  27 paragraph (1) of the 1945 Indonesian Constitution concerning equal rights before the law and the Child Protection Law which states that boys and girls have the same rights. The purpose of this study was to determine the implementation of Article 7 Paragraph 1 of the 1974 Marriage Law on the Indigenous People of Anak Putu Tradition (ATAP) in Cilacap Regency. The results of this study show that the implementation of article 7 Paragraph 1 of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage in the Kejawen Islamic Community in Cilacap Regency has been carried out as it should. Evidenced by the long process before the occurrence of the marriage contract. In addition to the procession of customary rules that must not be abandoned, they the indigenous people of Anak Putu tradition also uphold the laws and norms that apply in the Indonesian state. So that in implementing customary rules it is not intended to violate or get rid of state rules. However, this is where the customary rules in the Anak Putu Tradition are carried out in tandem with state law.
Keywords: Community Perception, Javanese Islam, Changes in Marital Age

## ABSTRAK
Tulisan  ini  membahas  tentang  persepsi  masyarakat  Islam  kejawen  terhadap implementasi Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan usia perkawinan.  Penelitian  ini  berawal  dari  adanya judicial  review yang  di  ajukan  oleh  Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Mahkamah Konstitusi.   Putusan tersebut memutuskan bahwa  Pasal  7  ayat  (1)  sepanjang  frasa  “16  tahun”.  Pada  UU  Perkawinan  dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia (NKRI) tahun 1945  dan  tidak  mempunyai  kekuatan      hukum      yang      mengikat.  Akhirnya  MK  akhirnya mengabulkan Judicial  review terhadap  Pasal  7  ayat  1,  hal  ini  dikarenakan  Pasal  7  Ayat  1 tersebut diskriminatif dan tidak sesuai dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD RI Tahun 1945 tentang kesamaan hak di depan hukum dan UU Perlindungan Anak yang disebutkan bahwa anak laki- laki dan anak perempuan mempunyai hak yang sama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi dari Pasal 7 Ayat 1 UU Perkawinan 1974 pada masyarakat Adat Tradisi  Anak  Putu  (ATAP)  di  Kabupaten  Cilacap.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa
Volume 6 Nomor 1 (2024)   470-486  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5146
Implementasi pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pada Masyarakat  Islam  Kejawen  di  Kabupaten  Cilacap  sudah  terlaksana  sebagaimana  mestinya. Dibuktikan  dengan  adanya  proses  panjang  sebelum  terjadinya  akad  perkawinan.  Selain prosesi  adanya  aturan  adat  yang  tidak  boleh  ditinggalkan,  mereka  para  masyarakat  Adat Tradisi Anak Putu juga memegang teguh hukum dan norma yang berlaku di negara Indonesia. Sehingga  dalam  melaksanakan  aturan  adat  tidak  dimaksudkan  untuk  melanggar  atau menyingkirkan  aturan  negara.  Namun,  disinilah  aturan  adat  pada  Adat  Tradisi  Anak  Putu dijalankan beriringan dengan hukum Negara.
Kata Kunci: Persepsi Masyarakat, Islam Kejawen, Perubahan Usia Perkawinan

## PENDAHULUAN
Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah ditetapkan pada tanggal 14 Oktober  2019,  yang  kemudian  diundangkan  dan  diberlakukan  pada  tanggal  15 Oktober  2019.  Perubahan  yang  penting  salah  satunya  dalam  Undang-Undang  ini adalah batas usia perkawinan. Batas usia perkawinan sebelumnya telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa usia minimal menikah  bagi  laki-laki  adalah  19  tahun  dan  16  tahun  bagi  perempuan,  sedangkan dalam aturan terbaru yaitu UU Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa batas umur menikah minimal baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. 1
Berawal dari adanya judicial review yang diajukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Mahkamah Konstitusi. 2 Putusan tersebut memutuskan bahwa Pasal  7  Ayat  (1)  sepanjang  frasa  “16  tahun”.  Pada  UU  Perkawinan  dianggap bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  (UUD)  Negara  Republik  Indonesia (NKRI) tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum   yang   mengikat. Akhirnya MK mengabulkan Judicial review terhadap Pasal 7 Ayat 1, hal ini dikarenakan Pasal 7 Ayat 1 tersebut diskriminatif dan tidak sesuai dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD RI Tahun 1945  tentang  kesamaan  hak  di  depan  hukum  dan  UU  Perlindungan  Anak  yang disebutkan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak yang sama. Batas usia perkawinan merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Melihat masih banyaknya permohonan dispensasi kawin di negara Indonesia. Dispensasi  kawin  ini  salah  satunya  disebabkan  adanya  beberapa  fakta  dari  umur pertama berhubungan pada laki-laki dan perempuan meningkat 57% dari hasil SDKI tahun  2012.  Kemudian  tahun  2017  meningkat  menjadi  74%,  perubahan  lain  yang terjadi adalah perubahan pada umur terbanyaknya. SDKI tahun 2012 umur terbanyak yaitu pada umur 18-19 tahun menjadi umur 17-18 tahun sebagai umur terbanyak pada SDKI di tahun 2017. 3
Pada  tahun  2020  jumlah  putusan  perkara  dispensasi  kawin  di  Pengadilan Agama  Cilacap  sebanyak  775  perkara.  Jumlah  tersebut  mengalami  kenaikan  dari
1 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pasal 7 ayat 1 hlm. 2
2 Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 hlm. 1–60
3 Afiyanti,  Yati. Focus  Group  Discussion (Diskusi  Kelompok  Terfokus)  Sebagai  Metode pengumpulan Data Penelitian Kualitatif dalam Jurnal Keperawatan Indonesia, Volume 12, No. 1, Maret 2008.
Volume 6 Nomor 1 (2024)   470-486  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5146
jumlah  perkara  pada  tahun  2019  yang  berjumlah  429  perkara.  Pada  tahun  2021 hanya  membutuhkan  waktu  tiga  bulan  perkara  ini  sudah  mencapai  angka  211 perkara dispensasi kawin. Alasan peningkatan perkara dispensasi kawin ini belum bisa  diketahui  secara  pasti,  karena  menurut  Ketua  Pengadilan  Agama  Cilacap Saefuddin   Turmudzy   MH, alasan   pengajuan   dispensasi   kawin   tersebut masing- masing berbeda. 4
Pernikahan   di   bawah   umur   merupakan   salah   satu   gejala   sosial   bagi masyarakat,  yang  mana  hal  ini  salah  satunya  disebabkan  oleh  adat  kebiasaan  dan kebudayaan yang ada. Sehingga masyarakat dapat dirugikan dari berbagai sisi, baik dari sisi sosial kemasyarakatan, kesehatan dan psikologi. Hampir setiap kabupaten di Jawa Tengah mengalami kenaikan angka dispensasi kawin pasca diberlakukannya UU No  16  Tahun  2019.  Menurut  penulis,  fenomena  ini  salah  satunya  disebabkan  oleh adanya  tuntutan  perubahan  zaman,  yang  mana  menuntut  aturan  untuk  dirubah. Namun,  pada  kenyataanya  merubah  aturannya  saja  tidaklah  cukup  jika  tingkat kesadaran Sumber Daya Manusia yang masih rendah.
Masyarakat penganut Islam Kejawen sampai saat ini masih tetap melestarikan ritual-ritual adat budayanya sebagai salah satu bentuk penjagaan terhadap warisan adat terdahulu. Selain menjalankan ajaran Islam, adat para penganut Islam Kejawen yang disebut dengan “Adat Tradisi Anak Putu” (ATAP) juga tetap menjalankan adat mereka.  Islam Kejawen menurut Syamsul Bakri, secara sosio-kultural merupakan sub kultur dan bagian dari budaya Jawa. Islam Kejawen adalah agama Islam yang telah beradaptasi   dengan   kultur   dan   tradisi   Nagari   Agung   yang   kemudian   dapat menciptakan sebuah identitas penggabungan antara budaya Jawa dan Islam menjadi religiusitas Islam dengan warna Jawa. Keberadaan Islam Kejawen, dalam kerangka sosiologis,  tidak  perlu  dipertentangkan  karena  merupakan  budaya  religius  Jawa- Islam.  Begitu  juga  dalam  perspektif  teologis,  Islam  Kejawen  harus  dihargai keberadaannya karena merupakan hasil olah rasa dan olah fikir (ijtihad) para ulama dan  teolog  Jawa  dalam  memahami  dan  mengaktualisasikan  nilai-nilai  religi  dalam kultur local. 5
Keberadaan  Islam  Kejawen  yang  Minoritas  di  Jawa  Tengah  khususnya  di Kabupaten  Cilacap  menjadi  perhatian  lebih  bagi  peneliti,  karena  adat-istiadat dimanapun pasti memegang teguh aturan yang ada khususnya di Kabupaten Cilacap, sehingga akan menjadi menarik ketika aturan adat yang tidak tertulis disandingkan dengan aturan negara yang bersifat yuridis, yang kemudian menimbulkan pertanyaan apakah  sepenuhnya  aturan  yuridis  yang  ada  tentang  UU  perkawinan  yang  terbaru dilaksanakan secara sepenuhnya oleh adat istiadat setempat. Selain itu peningkatan angka kasus dispensasi kawin juga menjadi pertimbangan peneliti untuk mengkaji lebih lanjut terkait implementasi dari UU Nomor 16 Tahun 2019 pada masyarakat Islam Kejawen Adat Tradisi Anak Putu” (ATAP) mendorong peneliti untuk meneliti
4 Radar  Banyumas, Umur  Belum  Memenuhi,  Dispensasi  Kawin  Naik  Tajam  di  PA  Cilacap . https://radarbanyumas.co.id/umur-belum-memenuhi-dispensasi-kawin-naik-tajam-dipa-cilacap- 2020-sampai-775 perkara/., 08 Oktober 2021
5 Bakri,  Syamsul. Islam  Kejawen  (Agama  dalam  Kesejarahan  Kultur  Lokal), http://tidarheritage.org/2019/07/22/islam-kejawen-agama-dalam-kesejarahan-kultur-lokal/ .,
01/09/2022.
terkait  hal  tersebut,  apakah  perubahan  Undang-undang  tersebut  memberikan pengaruh terhadap masyarakat Islam Kejawen atau tidak.

## LITERATURE REVIEW
Studi dan Penelitian tentang Masyarakat Isam Kejawen, memang sudah sering dilakukan,  tetapi  lebih  banyak  mengkaji  tentang  adat  tradisi  yang  ada  pada Masyarakat  Islam  Kejawen.  Masruri  dan  Rahman  Suhari  (2017:  108-134)  dalam penelitian yang sudah di publish pada Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam nyimpulkan  bahwa  tradisi  petangan  tetap  dipertahankan  dengan  alasan  adanya keyakinan  dari  masyarakat  setempat.  Diyakini  bahwa  jika  menggunakan  adat tersebut masyarakat menjadi lebih yakin dalam memilih calon dan menentukan hari pernikahan, selain itu juga sebagai bentuk menjaga tradisi lama yang sudah menjadi warisan.  Dalam  ilmu  Ushul  Fikih  tradisi  ini  dibolehkan  atau  bisa  menjadi  hukum dengan syarat murni dari asalanya tanpa hal-hal mistik (menyekutukan alloh). 6
Puji lestari, dkk (2010) dalam penelitiannya yang berjudul Tradisi Macanan Masyarakat Islam Kejawen di Desa Adiraja, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap memberikan kesimpulan tentang tradisi Macanan di Desa Adiraja sudah sejak ribuan tahun lalu, tidak diketahui secara pasti tahunnya tetapi diperkirakan sekitar tahun 1700an. Eyang Bonokeling, Eyang Buyut Demang Somayuda, dan Eyang Majacandra adalah  tokoh  yang  membawanya.  Makna  yang  terkandung  pada  ritual  tradisi  ini adalah  sebagai  bentuk  perwujudan  masyarakat  untuk  meminta  keselamatan  baik dunia maupun akherat kepada Tuhan YME, sebagai ungkapan rasa syukur dengan apa yang telah mereka dapatkan dalam hidupnya. Macanan ini dilakukan pada hari jumat kliwon di bulan Sura, Maulud, Sadran, Syawal dan Besar. Ritual dalam pelaksanaan tradisi  ini  ada  dua  selamatan  yaitu  selamatan  Pacitan  dan  selamatan  Salagan  atau tumpeng. 7
Idarotul  Nginayah  (2014:  289–310)  dalam  jurnal  Wahana  Akademika mendeskripsikan tentang bentuk-bentuk seperti pupt puser, khitanan, perkawinan, keba, selametan kematian. Penelitian yang dilakukan di Pekuncen, Kroya Cilacap ini bermuara  pada  saran  tentang  pentingnya  regenerasi  untuk  menjaga  dan melestarikan kebudayaan yang sudah ada sebagai warisan budaya Indonesia. 8
Beberapa penelitian di atas memeberikan pengertian bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penelitia belum dibahas, khususnya tentang implementasi Pasal 7  ayat  1  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perkawinan  pada Masyarakat  Islam  Kejawen  di  Jawa  Tengah  dan  DIY.  Sehingga  hal  ini  perlu  diteliti lebih  lanjut  dengan  harapan  dapat  memberikan  kontribusi  oleh  Universitas  Islam
6 Masruri dan Rahman Suhari, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi “Petangan” Dalam Proses Pernikahan Masyarakat Jawa Muslim (Studi di Desa Adirejawetan Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap), Al-Wasith: Vol. 6 No. 2 tahun 2021), hlm.108-134).
7 Nurhidayati, Tradisi Macanan Masyarakat Islam Kejawen Di Desa Adiraja, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap . Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial. 2010.
8 Idarotul  Nginayah, Keberadaan  Himpunan  Penganut  Kepercayaan  (Hpk)  Sebagai  Penganut Kepercayaan  Terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  Sebagai  Penganut  Kejawen  di  Desa  Pekuncen Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap, (Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial, 2014), hlm. 289–310.
Negeri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah dan para pihak yang terkait terutama mengenai batas umur perkawinan pada masyarakat minoritas.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  lapangan  yang  bersifat  kualitatif.  Data diperoleh  dari  masyarakat  Tradisi  Anak  Putu  (ATAP)  di  Kabupaten  Cilacap. Pengambilan data dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu observasi, wawancara, Focus Group  Discussion dan  dokumentasi.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan yuridis sosiologis.  Secara yuridis sosiologis disini, melihat fenomena maysarakat adat pada adat tradisi anak putu (ATAP) di Kabupaten Cilacap khususunya mengenai batas usia  kawin  atau  umur  minimal  kawin  pada  Masyarakat  Islam  Kejawen  di  desa tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tinjauan Umum Tentang Usia Perkawinan
1. Pengertian perkawinan
Pernikahan  berasal  dari  kata  nikah  ( ﻧ ﻜ ﺢ )  yang  menurut  bahasa  artinya mengumpulkan  dan  digunakan  untuk  arti  bersetubuh  (wathi)  (Abdul  Rohman Ghazali,  2006).  Pernikahan  atau  perkawinan  dalam  literatur  fiqh  berbahasa  Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikaḥdan zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan   sehari-hari   orang   Arab   dan banyak terdapat dalam al-Qur’an dan hadis Nabi.  Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam al-Qur’an dengan arti kawin, demikian pula banyak   terdapat   kata za-wa-jadalam   al-Qur’an arti kawin. (Amir syarifudin) Menurut  Abdurrahman  Al-Jaziri  (dalam  Beni  Ahmad  Saebani)  mengatakan bahwa perkawinan   adalah   suatu   perjanjian   suci antara    seorang    laki-laki    dan seorang perempuan   untuk   membentuk   keluarga Bahagia. pengertian     bahwa perkawinan          adalah  perjanjian.  Sebagai  perjanjian,  ia  mengandung  pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka  sama  suka.  Jadi,  ia  jauh  sekali  dari  segala  yang  dapat  diartikan  sebagai mengandung suatu paksaan. Oleh karena   itu, baik pihak   laki-laki   maupun pihak wanita   yang   mengikat   janji   dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk  menyatakan,  apakah  mereka  bersedia  atau  tidak.    Perjanjian  itu  dinyatakan dalam  bentuk  ijab  dan  qabul  yang  harus  diucapkan  dalam      satu      majelis,  baik langsung   oleh mereka   yang   bersangkutan, yakni   calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya  sepenuhnya  berhak  atas  dirinya  menurut  hukum  atau  oleh  mereka yang dikuasakan untuk itu.  Kalau tidak demikian, misanya dalam   keadaan   tidak waras   atau   masih berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah (Beni AhmadSaebani, 2009).
Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang
Volume 6 Nomor 1 (2024)   470-486  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5146
bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. 9 Dari  pengertian perkawinan  tersebut  menunjukan  bahwa  perkawinan  bukan  hanya  ikatan  lahir, namun juga ikatan bathin, dan pada dasarnya perkawinan menganut asas monogami. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Perkawinan merupakan lembaga yang sah dan telah terjustifikasi oleh nash- nash  agama 10 .  Perkawinan  dan  atau  sering  disebut  pernikahan  merupakan Sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan,  maupun  tumbuhtumbuhan.  Namun  itu  adalah  suatu  cara  yang  dipilih  oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Menurut bahasa, nikah berarti peng-gabungan dan percampuran; bisa juga berarti menghimpun dan mengumpulkan. 2 Sedangkan menurut istilah syara’, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. 11
Sebenarnya  pertalian  nikah  adalah  pertalian  yang  seteguh-teguhnya  dalam hidup  dan  kehidupan  manusia,  bukan  saja  antara  suami  istri  dan  keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Dari baiknya pergaualan antara si istri dan suaminya, kasih-mengasihi,  akan  berpindah  kebaikan  itu  kepada  semua  keluarga  dari  kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong-menolong sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Sehingga, sebaiknya  pernikahan  dilakukan  ketika  sudah  siaplahir  dan  batinnya  agar  tidak terjadi adanya pernikahan di bawah umur atau di usia dini.
Pernikahan usia dini terjadi baik di daerah pedesaan maupun perkotaan di Indonesia  serta  meliputi  berbagai  strata  ekonomi  dengan  beragam  latarbelakang. Komunitas  internasional  menyadari  pula  bahwa  masalah  pernikahan  anak merupakan masalah yang sangat serius. Implikasi secara umum bahwa kaum wanita dan  anak  yang  akan  menanggung  risiko  dalam  berbagai  aspek,  berkaitan  dengan pernikahan yang tidak diinginkan, hubungan seksual yang dipaksakan, kehamilan di usia  yang  sangat  muda,  selain  juga  meningkatnya  risiko  penularan  infeksi  HIV, penyakit menular seksual lainnya, dan kanker leher rahim. Konsekuensi yang luas dalam  berbagai  aspek  kehidupan  tentunya  merupakan  hambatan  dalam  mencapai Millennium Developmental Goals 12 .
2. Syarat dan rukun perkawinan
Syarat adalah segala hal yang harus dipenuhi menurut ketentuan peraturan undang-undang sebelum perkawinan dilangsungkan 13 . Dalam Bab I Pasal 2 ayat (1) Undang-undang  Perkawinan  ditegaskan  bahwa:  “Perkawinan  adalah  sah,  apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dari
9 Akhmad  Munawar,  “SAHNYA  PERKAWINAN  MENURUT  HUKUM  POSITIF  YANG BERLAKU DI INDONESIA,” Al-Adl : Jurnal Hukum 7, no. 13 (January 1, 2015): 1.
10 Ririn  Mas’udah,  “FENOMENA  MITOS  PENGHALANG  PERKAWINAN  DALAM MASYARAKAT ADAT TRENGGALEK,” n.d., 8.
11 Khoirul Abror, Hukum Perkawinan Dan Perceraian , 2nd ed. (Yogyakarta, 2020), 39.
12 Eddy Fadlyana and Larasaty Shinta, “Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya,” Pediatri,Sari 11, no. 2 (2009).
13 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 86.
Volume 6 Nomor 1 (2024)   470-486  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5146
rumusan  di  atas,  jelas  bahwa  faktor  agama  merupakan  dasar  pertama  sahnya perkawinan. Hukum masing-masing agama dan kepercayaan itulah yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Dalam penjelasan terhadap Pasal 2 ayat (1) ini dinyatakan bahwa: “tidak ada perkawinan di luar hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu”
Syarat-syarat  untuk  melangsungkan  perkawinan  menurut  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 sebagai berikut: 14
a. Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).
Dengan adanya aturan ini, dimaksudkan agar tidak ada lagi pernikahan secara paksa. Selain dari adanya persetujuan kedaua mempelai, restu atau izin dari  kedua  orang  tua  juga  merupan  hal  yang  penting.  Disisi  lain  selain dikantonginya izin dari orang tua akan lebih mempermudah urusannya tetang wali dalam pernikahan.
b. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)).
c. Usia calon mempelai sudah 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 19 tahun.
Ketentuan  dalam  pasal  ini  memberikan  harapan  agar  tidak  ada  lagi pernikahan  anak.  Sisi  lain  ketika  calon  mempelai  sudah  berumur  19  tahun dianggap  matang  jiwa  dan  raganya  dan  diharapkan  mampu  mewujudkan tujuan  perkawinan  sebagaimana  disebut  dalam  Pasal  1  Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974.
d. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin (Pasal 8).
Selain  aturan  pasal  8  ini  memberikan  penjelasan  tetang  hubungan darah, pasal ini juga menegaskan terkait aturan yang berlaku pada agama dan peraturan  lain  yang  ada.  Sehingga,  syarat-syarat  lain  bisa  bertambah  yang berdasar pada aturan agama atau aturan lain yang ada.
e. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9).
f. Bagi suami isteri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya (Pasal 10).
Dalam  Pasal  10  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  disebutkan sebagai berikut: apabila suami dan isteri bercerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lainnya.
g. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda. Pasal ini memberikan pemahaman bahwa perlu adanya masa tunggu.
Masa  tunggu  ini  dimaksudkan  untuk  memastikan  kekosongan  rahim. Kekosongan  Rahim  ini  penting  untuk  diperhatikan  karena  berkaitan  dengan benih. Ketika tidak ada masa tunggu dan setiap wanita dibebaskan kapan saja
14 “Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974,”  n.d.,  https://id.wikisource.org/wiki/Undang- Undang_Republik_Indonesia_Nomor_1_Tahun_1974.
mau  menikah,  maka  bisa  saja  terjadi  persilangan  benih  yang  kemudian memperumit perwalian anak dimasa depan.
Dalam  Hukum  Islam  suatu  perkawinan  dapat  dilaksanakan  apabila memenuhi Rukun dan Syarat perkawinan. Rukun perkawinan yang dimaksud ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedang yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dari  perkawinan  itu  sendiri.  Jika  salah  satu  syarat  tidak  dipenuhi  maka akibatnya perkawinann tidak sah

## Usia Perkawinan dalam Hukum Positif
Perdebatan  tentang  batas  usia  anak  atau  batas  usia  dimana  seseorang dianggap  dewasa  dalam  konteks  perkawinan  adalah  menyangkut  kesiapan  dan kematangan tidak saja fisik, namun juga psikis, ekonomi, sosial, mental, agama dan budaya. Hal ini karena perkawinan pada usia dini, sering kali menimbulkan berbagai resiko,  baik  resiko  yang  bersifat  biologis,  seperti  kerusakan  reproduksi  maupun resiko bersifat psikologis. 15
Menurut  Undang-undang  No.  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak kategori  anak-anak  adalah  orang  yang  masih  dibawah  usia  18  tahun2,  sedangkan menurut Undang-undang No.  26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dirumuskan kategori dewasa berumur 18 tahun, dan menurut Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dinyatakan   syarat   dewasa   berumur   18 tahun (atau sudah/pernah menikah).
UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berhasil ditetapkan pada masa kebijakan pemerintahan Orde Baru yang dianggap berhasil menuangkan hukum Islam  dalam  bentuk  perundang-undangan.  Akan  tetapi  Undang-undang  tersebut kemudian  direvisi  pada  tahun  2019.    Pengesahan  Undang-undang  perkawinan tersebut  dinilai  sebagai  titik  tolak  keberhasilan  pemerintah  dalam  melembagakan praktik perkawinan di Indonesia.
Dengan  berlakunya  Undang-undang  ini,  secara  otomatis  menghapuskan beberapa  peraturan  tentang  perkawinan  yang  berlaku  sebelumnya,  seperti ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata (BurgerlijkWetboek), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks   Christen Indonesiers S. 1933 Nomor 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde  Huwelijken  S.  1898  Nomor  158),  dan peraturan-peraturan  lain  yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini dengan sendirinya menjadi tidak berlaku Dalam pengesahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974  sendiri  telah  terjadi  perubahan  draf  terkait  usia  minimal  perkawinan  yang terdapat dalam Rancangan Undang-undang tentang perkawinan tahun 1973. Dalam RUU-nya Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa batas minimal usia perkawinan sesorang adalah  21  tahun  untuk  pria  dan  18  tahun  untuk  wanita.  Adanya  perubahan  draf tersebut  dikarenakan  RUU  tersebut  menuai  perdebatan  yang  alot  dan  berpotensi menimbulkan konflik.
15 Umi Sumbulah, “Ketentuan Perkawinan Dalam KHI Dan Implikasinya Bagi Fikih Mu’asyarah: Sebuah Analisis Gender,” n.d., 100.
Volume 6 Nomor 1 (2024)   470-486  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5146
Gejolak  perdebatan  tersebut  berakhir  setelah  disahkan  Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah menurunkan batas minimal usia perkawinan dari 21 tahun bagi pria menjadi 19 tahun dan 18 tahun bagi wanita menjadi 16 tahun. Namun di  balik  legislasi  Undang-undang  tersebut,  akumulasi  perdebatan  Panjang  tidak benar-benar  terselesaikan,  seperti  adanya  ketegangan  di  antara  paradigma  umat Islam  dan  negara.  Walau  bagaimanapun,  tarik  ulur  kepentingan  politik  yang melatarbelakanginya tidak dapat dielakkan.
Dengan  disahkan  Undang-undang  tersebut,  maka  pada  saat  itu  pemerintah resmi menetapkan peraturan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak lakilaki telah mencapai minimal usia 19 tahun dan pihak perempuan telah mencapai minimal 16  tahun.  Akan  tetapi,  pada  tahun  2019  pemerintahmelakukan  revisi terhadapUndang-undang perkawinan tersebut dengan menetapkan Undangundang Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  1  Tahun 1974 Tentang Perkawinan.Dalam Undang-undang revisi tersebut dinyatakan bahwa perkawinan  hanya  diizinkan  apabila  pria  dan  wanita  sudah  mencapai  umur  19 (sembilan  belas)  tahun.  Peraturan  perubahan  tersebut  resmi  berlaku  setelah diundangkan  oleh  pemerintah  pada  tanggal  15  Oktober  2019.  Maka  dari penjelasanuraian  di  atas  dapat  dimaklumi  bahwa  usia  minimal  yang  dibolehkan kawin adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Namun pada usia tersebut  tidak  dibenarkan  melangsungkan  perkawinan  tanpa  adanya persetujuan/izin dari kedua orang tua. Perkawinan baru diperkenankan tanpa izin dari kedua orang tua apabila seseorang telah berusia 21 tahun.
Lalu bagaimana dengan perkawinan di bawah usia 19 tahun? Dipahami dari Undang-undang  di  atas  maka  jelas  bahwa  negara  tidak  membenarkan  perkawinan tersebut.  Kendatipun  demikian  bukan  berarti  tidak  ada  celah/peluang  sama  sekali untuk perkawinan di bawah usia tersebut. Karena masih dalam Undang-undang yang sama pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) yang berkaitan dengan usia minimal dibolehkan nikah, kedua orang tua dari pihak pria atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang terkait.
Dalam  pasal  7  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  disebutkan bahwa  perkawinan  hanya  diizinkan  bila  pihak  pria  mencapai  umur  19 (sembilanbelas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahu n. Akan tetapi pada pasal 6 ayat (2) sampai dengan ayat (4) Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua atau salah satu (jika yang satu lagi telah meninggal dunia) atau wali yang memeliharanya/keluarga yang mempunyai garis nasab (jika kedua orang tua telah meninggal dunia.
Pada dasarnya secara umum kedewasaan dijadikan sebagai asas penting oleh pemerintah dalam menetapkan undang-undang perkawinan sebagai hukum positif yang harus dipatuhi oleh semua warga. Selain itu, untuk merevisi dalam menentukan batasan usia yang akan melangsungkan perkawinan pun membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu sekitar 45 tahun.  Hal ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan, salah satunya tertuang dalam konsiderans UU No. 16 Tahun 2019 yaitu perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan
menyebabkan tidak terpenuhinya   hak   dasar   anak   seperti   hak   atas   perlindungan dari   kekerasan   dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.
Undang-undang perkawinan kini mengalami perubahan setelah kurang lebih 45  tahun  sejak  disahkannya  Undang-undang  perkawinan  pada  Tahun  1974. Disebutkan dalam Pasal 7 UndangUndang Perkawinan bahwa diperkenankan nikah untuk mendapatkan izin dari kedua orang tua bagi usia 19 tahun untuk laki-laki dan 16  tahun  bagi  perempuan.  Lebih  lanjut  diungkapkan  dalam  Pasal  5  KHI,  untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974,  yakni  calon  suami  sekurang-kurangnya  berumur  19  tahun  dan  calon  istri sekurang-kurangnya  berumur  16  tahun 16 .  Namun  pada  tahun  2019,  Peraturan tentang batas usia perkawinan diubah menjadi UU No. 16 Tahun 2019 yang berbunyi “ Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun ”. Dalam perubahan kedua ini usia antara laki-laki dan perempuan disamakan menjadi usia 19 tahun.
Usia perkawinan pada Undang-Undang perkawinan pasal 7 ayat 1 tahun 1974 sebelum  diubah  memiliki  pasal  yang  bertentangan  dengan  undang-undang perlindungan anak. Dalam undang-undang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 1 No 23 yang berbunyi “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang  masih  dalam  kandungan ”.  Jadi  pada  undang-undang  perlindungan  anak  ini memberikan  penjelasan  bahwa  mereka  yang  masih  usia  18  tahun  masih  disebut sebagai anak-anak. Dan dikatakan sudah bukan anak-anak jika sudah berusia diatas 18 tahun. Batasan usia ini dimaksudkan untuk mencegah pernikahan usia muda dan juga  dampak  negatif  yang  akan  muncul  setelah  terjadinya  perkawinan.  Mesipun begitu selama seseorang belum mencapai usia 21 tahun masih diperlukan izin orang tua untuk menikahkan anaknya. Setelah berusia di atas 21 tahun, seseorang boleh menikah tanpa izin orang tuanya.
Menurut  Yohana  Yambise  Menteri  Pemberdayaan  Perempuan  dan perlindungan  Anak  tujuan  dilakukan  perubahan  Undang-Undang  adalah  untuk melindungi hak anak dan terciptanya perkawinan yang sehat dan sejahtera sehingga dapat menurunkan angka penyalahgunaan anak dengan praktik pernikahan usia dini. Pernikahan dini secara faktual menimbulkan banyak dampak negatif. Pernikahan di usia  muda  dapat  mempengaruhi  secara  negatif  masa  depan  perempuan,  kerena pernikahan dini akan membatasi gerak sang perempuan, membuat mereka tak punya kesempatan  melakukan  berbagai  hal  yang  seharusnya  mereka  lakukan  pada  usia tersebut 17 .  Namun,  ketika  laki-laki  dan  perempuan  ingin  menikah  tapi  belum memenuhi  syarat  umur  minimal  harus  mendapatkan  disepensasi  dari  pengadilan setempat dengan penjelasan dan alasan yang kuat.
Disamping  penetapan  batas  usia  perkawinan  pada  pasal  7  ayat  1  Undang- Undang perkawinan, pada pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa “ Dalam hal penyimpangan
16 Mokhammad  Najih, Pengantar  Hukum  Indonesia:  Sejarah,  Konsep  Tata  Hukum  Dan  Politik Hukum Indonesia, (Malang: Setara Press, 2012), 295.
17 Nur Hikmah, dkk, “Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” 9–10.
Volume 6 Nomor 1 (2024)   470-486  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5146
dalam ayat 1 maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan dengan alasan mendesak  disertai  dengan  bukti-bukti  yang  mendukung ”.  Pada  pasal  tersebut dijelaskan jika seseorang megalami sebuah kecelakaan misal hamil diluar nikah dan usia belum mencapai ketentuan dalam Undang-Undang, maka wajib bagi orang tua untuk  memintakan  surat  dispensasi  ke  Pengadilan  untuk  melangsungkan perkawinan  lebih  awal  disertai  dengan  alasan  atau  bukti-bukti  yang  menguatkan. Untuk  keputusan  diterima  atau  tidak,  nantinya  akan  dipertimbangkan  oleh  pihak pengadilan.
Menurut  ketua  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  Jasra  Putrabatas,  usia perkawinan yang ideal “bagi laki-laki adalah 25 tahun sedangkan untuk perempuan adalah 22 tahun”, dengan pertimbangan secara fisik dan psikologi yang sudah matang untuk membangun rumah tangga serta menjalankan fungsi keluarga. 18 Pendapat ini memberikan penjelasan bahwa menurutnya anak dibawah usia 20 tahun belum bisa menjalankan  fungsi  keluarga  seperti  mencari  nafkah.  Kemudian  tepatnya  pada tanggal  16  September  2019  dengan  perubahan  undang-undang  No  16  tahun  2019 yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun” yang disahkan oleh DPR.

## Analisis  Yuridis-Sosiologis  Terhadap  Implementasi  Pasal  7  Ayat  1  Undang- Undang  Nomor  16  Tahung  2019  Tentang  Perubahan  Usia  Perkawinan  di Kabupaten Cilacap
Perkawinan  merupakan  sebuah  akad  yang  sakral  yang  bukan  semata-mata hanya  untuk  menghalalkan  hubungan  seksual  semata.  Adanya  akad  nikah menciptakan sebuah hukum yang mengikat baik secaa lahir maupun batin diantara pasangan suami istri. Aturan tentang perkawinan terdapat dalam Undang-Undang no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 7 Undang-Undang No 16 tahun 2019, dan Kompilasi  Hukum  Islam.  Pernikahan  usia  dini  merupakan  permasalah  sosial  yang sudah ada sejak lama dan kebanyakan terjadi pada remaja perempuan. 19 Khususnya lebih sering terjadi di pedesaan daripada di daerah perkotaan, dan sering terjadi pada keluarga miskin, berpendidikan rendah dan dropout dari sekolah. Jadi artinya kasus perkawinan usia dini dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, untuk itu orang tua dan ingkungan harus membantu anak menikah pada usia yang tepat. Menurut Pohan (2017),  Berpendapat  bahwa  Indonesia  termasuk  negara  dengan  persentase pernikahan usia muda tinggi di Dunia. 20
Ragam adat yang ada di negara Indonesia, melahirkan berbagai macam aturan baik  secara  tertulis  maupun  tidak  tertulis.  Sebagaiama  terkait  adanya  prosesi
18 Nur  Hikmah,  Ach  Faisol,  and  Dzulfikar  Rodafi,  “BATAS  USIA  PERKAWINAN  DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF,” Jurnal Hikmatina 2, no. 3 (August 8, 2020): 10.
19 Gede  Surya  Saputra,  dkk, Implementasi  Pasal  7  Ayat  1  Undang-Undang  No.16  Tahun  2019 Tentang Perkawinan Mengenai Perkawinan Usia Dini (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja) , e- Journal: Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha. Volume 5 Nomor 3 November 2022. hlm. 254
20 Gede  Surya  Saputra,  dkk,  Implementasi  Pasal  7  Ayat  1  Undang-Undang  No.16  Tahun  2019 Tentang Perkawinan Mengenai Perkawinan Usia Dini (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja), ….hlm. 254
Volume 6 Nomor 1 (2024)   470-486  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5146
perkawinan.  Negara  kita  telah  mengatur  mengenai  perkawinan,  sayangnya  belum secara rinci diatur dalam Undang-Undnag Perkawinan.  Undang-undang perkawinan memberikan aturan yang masih perlu adanya penafsiran lebih mandala, yang oleh sebab  itu  lahirlah  aturan-aturan  lain  seperti  aturan  agama  dan  adat.  Walaupun demikian  pendapat  dan  penafsiran  yang  ada  sifatnya  adalah  saling  mendukung ketertiban  di  negara  Indonesia.  Sehingga  diharapkan  bisa  saling  berdampingan sebagaimana  pasal-pasal  yang  terkandung  dalam  Undang-Undang  Perkawinan tentang  syarat  sahnya  nikah  itu  tetap  berdasar  pada  agama  dan  kepercayaannya masing-masing yang terdapat pada pasal 2 UU Perkawinan.
Selain adanya sebuah penegasan mengenai syarat sahnya perkawinan, Pasal 2  ayat  1  yang  menjelasakan  bahwa:  “ Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, ini menegaskan bahwa aturan negara mengakui dan berdampingan dengan aturan adat ”. Kemudian, dipertegas  lagi  dengan  adanyan  ayat  2  yang  menegaskan:  “ Tiap-tiap  perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku ’’
Dapat  disimpulkan  bahwa  ini  bukan  hanya  masalah  tentang  sah-nya pernikahan  saja  tetapi  jugat  berkaitan  dengan  nilai  sosial.  Dimana  harus  saling menghargai  sebuah  adat  yang  sudah  turun  temurun  sejak  dahulu  kala.  Mengenai sahnya perkawinan, salah satunya adalah terkait umur dari calon mempelai baik lagi- laki atau perempauan. Terkait umur caalom memepelai, sama hanya dengan syarat sahnya perkawinan, terdapat aturan yang berbeda baik dari agama, Negara dan Adat. Namun aturan Adat dan Agama kemudian dapat disatukan oleh Undang-Undang atau aturan Negara. Sayangnya banyaknya indikator dari setiap aturan yang ada Negara kita  belum  bisa  disatukan  dalam  satu  aturan  yang  bisa  menjadi  rujukan  bagi masyarakat.
Seiring  dengan  perkembangan  zaman,  terdapat  beberapa  aturan  yang dirubah.  Khususnya  adalah  mengenai  Undang-Undang  Perkawinan  tahun  1974. Dalam pasal Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan boleh dilakukan apabila pria sudah berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun. 21 Aturan ini berseberangan dengan UU Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Angka 1 tentang perlindungan anak yang menegaskan bahwa yang disebut dengan anak  adalah  seseorang  yang  belum  berumaur  18  tahun. 22 Sehingga  jika  Undang- Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tidak dirubah maka akan terjadi pernikahan anak.
Dengan demikian maka aturan terbaru terkait batas usia kawin pada saat ini tercantum dalam pasal 7 UU No 16 Tahun 2019 tentang perubahan UUP No. 1 tahun 1974  tentang  perkawinan.  Pasal  tersebut  menjelaskan  bahwa  diizinkan  menikah apabila kedua calon sudah berusia 19 tahun. Aturan ini kemudian diikuti dengan ayat berikutnya yaitu Pasal 7 ayat 2 sebagai berikut: 23
“Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”.
21 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974
22 UU Nomor 23 Tahun 2002
23 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, pasal 7 ayat 2
Volume 6 Nomor 1 (2024)   470-486  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5146
Perubahan  usia  dalam  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan ini berdasar pada pertimbangan dampak negatif yang akan terjadi bagi pertumbuhan  anak  dan  berkurangnya  hak-hak  dasar  dari  anak  tersebut,  seperti hilangnya hak perlindungan hak sipil anak, Kesehatan anak, kekerasan seksualdan driskiminasi,  serta  hak  Pendidikan  dan  hak  sosial  anak.  Hal  tersebut  sebagaimana yang disamapaikan oleh Menter Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise yang didampingi Deputi Bidang Perlindungan Anak Pribudiarta Nur Sitepu dan Deputi Tumbuh Kembang Anak Lenny Rosalin ketika mereka melakukan kunjungan di Kemenag. 24
Sisi  lain,  BKKBN  melalui  Program  Pendewasaan  Usia  Perkawinan  (PUP) berupaya untuk meningkatkan usia pada Perkawinan pertama, sehingga mencapai usia minimal saat perkawinan yaitu 20 tahun [lebih] bagi perempuan dan 25 tahun bagi  laki-laki.  Tujuan  program  pendewasaan  usia  perkawinan  adalah  memberikan pengertian  dan  kesadaran  kepada  remaja  agar  di  dalam  merencanakan  keluarga, mereka  dapat  mempertimbangkan  berbagai  aspek  berkaitan  dengan  kehidupan berkeluarga, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak anak. 25
Dalam Kompilalsi Hukum Islam (KHI) juga belum dirubah redaksi dari bunyi ayat tentang usia perkawinan. Pasal 15 ayat 1 bahwa: “ Untuk kemaslahatan keluarga dan  rumah  tangga,  perkawinan  hanya  boleh  dilakukan  calon  mempelai  yang  telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun ”.
Walau  demikian,  secara  otomatis  dengan  menggunakan  kalimat  untuk kemaslahatan  keluarga  dan  rumah  tangga”  maka  secara  prakteknya  pernikahan dilakukan dengan ketentuan pasal 7 ayat 1 UU No.16 tahun 2019. Walaupun di dalam batang tubuh Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dijelaskan dengan  tegas  tekait  adanya  asas-asas  dalam  perkawinan,  tetapi  penjelasan  dalam ketentuan umum dijelaskan pada undang-undang ini. Di antara asasnya yaitu: 26
1. Tujuan dari pada perkawinan yaitu membangun dan mewujudkan keluarga yang abadi dan harmonis;
2. Sebuah perkawinan sah jika dilaksanakan sesuai ketentuan hukum agamanya masing-masing  dan  perkawinan  harus  dicatatkan  sesuai  dengan  peraturan yang berlaku;
3. Monogami  relatif  yaitu  suami  dapat  memiliki  istri  lebih  dari  satu  orang apabila  agama  dan  hukum  memberikan  izin  dengan  melakukannya  sesuai dengan syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang;
24 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pdf., https://kemenag.go.id , 08 /09/2022.
25 Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-hak Reproduksi  bagi  Remaja  Indonesia,  (Jakarta:  Direktorat  Remaja  dan  Perlindungan  Hak-hak Reproduksi, 2008), h.19.
26 Syarifah Lisa Andriati, dkk. Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Binamulia Hukum: Volume 11, Nomor 1, Juli 2022. 8/09/2022. hlm. 59-68.
file:///C:/Users/Administrator/Downloads/7371-19981-1-PB.pdf
Volume 6 Nomor 1 (2024)   470-486  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5146
4. Perempuan  harus  memiliki  kesiapan  fisik  dan  mentalnya  untuk  memiliki keturunan yang sehat;
5. Mempermudah terjadinya sebuah perceraian; dan
6. Kedudukan dan hak dari suami dan istri sama. Dengan  adanya  asas  in,  maka  dibuatlah  berbagai  aturan  untuk mempersiapkan diri sebelum terjadi pernikahan agar sesuai dengan aturan yang ada dan mengurai adanya perceraian.
Pada  prakteknya,  Masyarakat  Adat  Tradisi  Anak  Putu  sudah mengimplementasikan pasal 7 ayat 1 tentang batas usia kawin yaitu 19 tahun baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya prosesi yang begitu panjang menjelang terlaksananya akad nikah. Mulai dari adanya trasidi gotek, lamaran dan jiret, dilanjutkan adanya mindodareni, akad dan resepsi serta masari. Walaupun pada dasarnya setiap anggota atau masyarat Adat Tradisi Anak Putu belum mengetahui secara langsung aturan yang ada dalam Undang-undang namun mereka sangat  memegang  teguh  tradisi  yang  sudah  ada.  Ketidaktahuan  yang  ada  ternyata tidak  berpengaruh  pada  implementasi  pasal  7  ayat  1  UU  no.  16  Tahun  2019.  Atas ketidaktahuan anggota adat terkait aturan yang ada tidak menjadi pengaruh besar untuk tidak menjalankan aturan negara. Hal ini dikarenakan adanya kepengurusan Lembaga Adat Tradisi ATAP yang berhak menentukan boleh tidaknya untuk diadakan cara akad nikah. Tentunya Lembaga ini sudah memegang teguh aturan-aturan yang ada di Indonesia, dibuktikan dengan adanya ADART dari visi-misi dan tujuan mereka. Sejauh ini, dari pengawasan ketua Lembaga Adat Tradisi Anak Putu, belum ada  yang  melanggar  hukum  adat  sekaligus  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia. 27 Kalaupun  di  Pengadilan  Agam  Cilacap  ada  pengajuan  dispensasi  kawin  dari  desa Kalikudi,  bisa  dipastikan  bukan  dari  anggota  ATAP.  Dengan  demikian  dapat dipastikan bahwa patuhnya anggota ATAP tidak sebatas patuh terhadap aturan adat saja  namun  mereka  juga  sangat  memetuhi  aturan  Negara.  Adat  Tradisi  Anak  Putu yang dilaksanakan dengan berbagai prosesi tidak menjadikan masalah bagi aturan yang  ada.  Walaupun  di  dalam  Undang-undang  belum  diatur  secara  rinci  mengenai Proses  pernikahan,  tetapi  pernikahan  itu  harus  dilakukan  berdasarkan  Undang- undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) disebutkan: " Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu "
Prosesi  adat  Tradisi  ATAP  dilakukan  dengan  beberapa  tahapan.  Tahapan demi  tahapan  yang  ada  merupakan  sebuah  bentuk  dari  hukum  yang  tidak  tertulis namun selalu dilakukan dalam proses menuju perkawinan. Hal tersebut merupakan bentuk implementasi secara nyata dari masyarakat ATAP bahwa kematangan umur merupakan hal terpenting di luar hitungan weton dan lain sebagainya.
Masyarakat  Adat  Tradisi  anak  putu  merupakan  masyarat  yang  memegang teguh aturan Negara. Hal ini Nampak dalam ADART mereka, yang menjelaskan bahwa lembaga  mereka  berazaskan  panacasila  sebagai  Ideologi  Nasional  dan  Undang- Undang  Dasar  1945  dan  perubah-perubahannya  sebagai  landasan  konstitusional.
27 Ky.  Sunardi  Kunthang,  Ketua  1  Lembaga  Adat  Tradisi  Anak  Putu  (ATAP)  Desa  Kalikudi, wawancara hari Rabu, 9 Agustus 2022
Sehingga,  proses  perkawinan  pada  masyarakat  Adat  Tradisi  Anak  Putu  tidak  serta merta dilakukan tanpa merujuk pada aturan yang ada di negara Indonesia.
Perlu  kita  ingat  bahwa  perubahan  Hukum  adat  Hukum  Adat  pada  masa kolonial  berbeda  dengan  Hukum  Adat  di  masa  sekrang.  Hukm  Adat  masa  Kolonial pertama  diatur  dalam  Pasal  131  IS,  yang  menyatakan  sebelum  hukum  orang Indonesia itu ditulis dalam Undang-Undang (baca kodifikasi), maka bagi mereka akan tetapi berlaku hukum sekarang bagi mereka. Berlakunya Hukum Adat itu bagi orang Indonesia berarti dapat dipertahankan oleh hakim di pengadilan menurut Pasal 135 IS  Pasal  1  RO,  akan  tetapi  menurut  Pasal  11  AB  dan  Pasal  75  (3)  RR  tahun  1854, kepada  hakim  diberi  wewenang  tidak  menerapkan  Hukum  Adat,  jika  hukum bertentangan  dengan  dasar-dasar  keadilan  yang  umum  diakui.  Sedangkan,  dasar hukum  berlaku  hukum  adat  pada  masa  Indonesia  merdeka,  pertama-tama  pasal  II aturan  peralihan  UUD  1945  No.  2  tahun  1945  yang  mengatakan  berlaku  kembali peraturan Kolonial, sepanjang belum diadakan yang berlaku menurut UUD 1945 serta berlakunya  itu  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  UUD  1945. 28 Sehingga  jelas Prosesi Adat yang dilakukan oleh masyarakat ATAP tidak melanggar UUD 1945 dan UUP 1974 yang telah diperharui dengan UU No.19 Tahun 2019.

## KESIMPULAN
Implementasi Implementasi pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019  tentang  Perkawinan  pada  Masyarakat  Islam  Kejawen  di  Kabupaten  Cilacap sudah terlaksana sebagaimana mestinya. Dibuktikan dengan adanya proses Panjang sebelum terjadinya akad perkawinan. Prosesi tersebut yaitu gotek yang merupakan awal prosesi perkawinan adat pada ATAP, setelahnya baru berlanjut lamaran/njiret sebagai tanda keseriusan di antara kedua calon dan keluarganya, dalam prosesi ini dipastikan  adanya  diskusi  mengenai  hitungan  jawa  dan  hitugan  negara  terutama terkait umur apakah mereka bisa berlanjut untuk dinikahkan atau harus menunggu untuk  memenuhi  aturan  adat  dan  negara.  Setelah  tidak  ada  halangan  pernikahan maka mindodareni yang merupakan tradisi bersuci bagi calon disebuat sumur suci. Terkahir dilaksanakan ijab qabul serta resepsi yang setelah beberapa hari kemudian melaksanakan  masari.  Selain  prosesi  adanya  aturan  adat  yang  tidak  boleh ditinggalkan, mereka para masyarakat Adat Tradisi Anak Putu juga memegang teguh hukum dan norma yang berlaku di negara Indonesia. Sehingga dalam melaksanakan aturan adat tidak dimaksudkan untuk melanggar atau menyingkirkan aturan negara. Namun,  disinilah  aturan  adat  pada  Adat  Tradisi  Anak  Putu  dijalankan  beriringan dengan hukum Negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Abror, Khoirul. Hukum Perkawinan Dan Perceraian , 2nd ed. Yogyakarta, 2020.
Andriati, Syarifah Lisa., dkk. (2022). Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan
28 Warmiyana Zairi Absi, Rusniati, and Kurniati, Hukum Adat (Jawa Tengah: Anggota IKAPI Jawa Tengah, 2022), 21.
Volume 6 Nomor 1 (2024)   470-486  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5146
Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Binamulia Hukum, 11(1), 59-68.
Bakri,  Syamsul. Islam  Kejawen  (Agama  dalam  Kesejarahan  Kultur  Lokal), http://tidarheritage.org/2019/07/22/islam-kejawen-agama-dalam- kesejarahan-kultur-lokal/ ., 01/09/2022.
Hikmah,  Nur.,  dkk.  “Batas  Usia  Perkawinan  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  Dan Hukum Positif,”.
Indonesia,  Badan  Koordinasi  Keluarga  Berencana  Nasional,  Pendewasaan  Usia Perkawinan dan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja. Jakarta: Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi, 2008.
Kurniati, Warmiyana Zairi Absi, Rusniati. (2022). Hukum Adat . Jawa Tengah: Anggota IKAPI Jawa Tengah.
Ky.  Sunardi  Kunthang,  Ketua  1  Lembaga  Adat  Tradisi  Anak  Putu  (ATAP)  Desa Kalikudi, wawancara hari Rabu, 9 Agustus 2022
Mas’udah,  Ririn.  “FENOMENA  MITOS  PENGHALANG  PERKAWINAN  DALAM MASYARAKAT ADAT TRENGGALEK,” n.d.
Muhammad, Abdulkadir. (2014). Hukum Perdata Indonesia . Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Munawar,  Akhmad.  (2015).  “SAHNYA  PERKAWINAN  MENURUT  HUKUM  POSITIF YANG BERLAKU DI INDONESIA,” Al-Adl: Jurnal Hukum , 7(13), 1.
Najih, Mokhammad. Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah, Konsep Tata Hukum Dan Politik Hukum Indonesia. Malang: Setara Press, 2012.
Nginayah,  Idarotul.  (2014).  “Keberadaan  Himpunan  Penganut  Kepercayaan  (Hpk) Sebagai  Penganut  Kepercayaan  Terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  Sebagai Penganut Kejawen di Desa Pekuncen Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap”, Jurnal Studi Islam dan Sosial , 289–310.
Nurhidayati.  “Tradisi  Macanan  Masyarakat  Islam  Kejawen  di  Desa  Adiraja, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap” Skripsi , Fakultas Ilmu Sosial. 2010.
Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017
Radar Banyumas. (2021). Umur Belum Memenuhi, Dispensasi Kawin Naik Tajam di PA Cilacap . https://radarbanyumas.co.id/umur-belum-memenuhi-dispensasi- kawin-naik-tajam-dipa-cilacap-2020-sampai-775 perkara/., 08 Oktober 2021 Rodafi, Nur Hikmah, Ach Faisol, and Dzulfikar. (2020). “BATAS USIA PERKAWINAN DALAM  PERSPEKTIF  HUKUM  ISLAM  DAN  HUKUM  POSITIF,”. Jurnal Hikmatina, 2(3), 10.
Saputra, Gede Surya., dkk. Implementasi Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang No.16 Tahun 2019  Tentang  Perkawinan  Mengenai  Perkawinan  Usia  Dini  (Studi  Kasus
Volume 6 Nomor 1 (2024)   470-486  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.5146
Pengadilan  Negeri  Singaraja) , Komunikasi  Yustisia  Universitas  Pendidikan Ganesha 5 Nomor 3 2022: 254.
Shinta,  Eddy  Fadlyana  and  Larasaty.  (2009).  “Pernikahan  Usia  Dini  Dan Permasalahannya,” Pediatri, Sari 11, No. 2.
Suhari,  Masruri  dan  Rahman.  (2021).  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Tradisi “Petangan” Dalam Proses Pernikahan Masyarakat Jawa Muslim (Studi di Desa Adirejawetan Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap)”, Al-Wasith, 6(2), 108- 134.
Sumbulah,  Umi.  “Ketentuan  Perkawinan  Dalam  KHI  Dan  Implikasinya  Bagi  Fikih Mu’asyarah: Sebuah Analisis Gender,” n.d., 100.
Undang-Undang No.1 Tahun 1974, pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. (n.d.). https://id.wikisource.org/wiki/Undang- Undang_Republik_Indonesia_Nomor_1_Tahun_1974.
Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  pdf., https://kemenag.go.id ,  08 /09/2022.
Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pasal 7 ayat 1
Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974
UU Nomor 23 Tahun 2002
Yati, Afiyanti. (2008). Focus Group Discussion (Diskusi Kelompok Terfokus) Sebagai Metode  pengumpulan  Data  Penelitian  Kualitatif. Jurnal  Keperawatan Indonesia, 12(1), 12-34.