Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Kejahatan Jabatan Atau Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan
Dishonorable Discharge of Civil Servant Who Commit Malversation or Crime With Respect to Position

## Renny Irawati
Pemerintah Kabupaten Berau Jl.APT Pranoto Nomor 1 Tanjung Redeb 77311 Email: renny.irawati@ymail.com

## ABSTRAKSI
Pegawai Negeri adalah unsur aparatur negara untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan dalam usaha mencapai tujuan nasional. Dalam kedudukannya sebagai unsur aparatur negara yang diangkat oleh pemerintah untuk menjalankan tugas negeri atau jabatan negara lainnya, Pegawai Negeri harus berada dalam koridor hukum agar tidak  terjadi  penyimpangan-penyimpangan  dalam  prakteknya.  Perbuatan  seorang  Pegawai  Negeri  Sipil  dalam  suatu lingkup tugasnya dapat dibedakan atas tindakan perseorangan dan tindakan badan hukum (institusi kepegawaiannya). Sehubungan  dengan  penegakan  hukum  terhadap  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  melakukan  kejahatan  jabatan  sebagai tindak  pidana  korupsi,  di  Kabupaten  Berau,  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  telah  dinyatakan  oleh  Pengadilan  terbukti melakukan  kejahatan  jabatan  dan  dijatuhi  hukuman  pidana  penjara  dengan  putusan  Pengadilan  yang  telah mempunyai  kekuatan  hukum  tetap,  diberhentikan  tidak  dengan  hormat  sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil  berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor  32  Tahun  1979.  Pemberhentian  dimaksud  merupakan  pemutusan  hubungan  kerja  dengan  pemerintah  dan bukan  hukuman  disiplin.  Pemberhentian  dengan  dasar  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1979  berlaku  pada akhir bulan pemberhentian. Jika yang bersangkutan tidak puas, maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tidak memberikan kesempatan upaya admisnistratif baik berupa  keberatan  maupun  banding  administratif  ke  BAPEK  sehingga  jalan  satu-satunya  adalah  dengan  proses peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara.
Kata Kunci: pemberhentian tidak dengan hormat, pegawai negeri sipil, kejahatan jabatan

## ABSTRACT
Civil Servant is one of Governmental apparatus to conduct government duties and development in effort to achieve Nasional  Vision.  In  its  position  as  Governmental  apparatus  which  is  chosen  by  Government  to  do  Governmental duties, Civil Servant must be inside of law corridor in order to prevent any deviation, misjudgments in practical. The action  of  a  civil  servant  in  its  scope  of  work  can  be  divided  in  to  personal  action  and  action  of  legal  entities  (Its institution). Related to law enforcement of civil servant who commit malversation as criminal offence of corruption, in Berau  District,  civil  servant  who  have  been  declared  and  proven  by  court  doing  malversation  and  it  is  sentenced imprisonment by the binding court decision, Dishonorable discharge as civil servant based on article 23 paragraph 5 letter  C  Enactment  Number  43  year  1999  and  article  9  letter  a  of  government  regulation  Number  32  year  1979. Discharge  meaning  the  end  of  work  relation  with  government  not  disciplinary  punishment.  Discharge  by  the government  regulation  Number  32  year  1979  is  valid  on  the  end  of  month.  If  the  respectable  person  is  not  satisfy, then able to submit suit to administrative court. Government Regulation No. 32 year 1979 is not giving administrative opportunity either objection or administrative appeal to BAPEK so that only way is doing the process in administrative court.
Key Words: dishonorable discharge, civil servant, malversation

## PENDAHULUAN
Pegawai Negeri harus menjadi teladan yang baik atau menjadi manusia Indonesia berjiwa Pancasila,  dan  melaksanakan  hal-hal  yang  telah  diwajibkan  oleh  peraturan  perundang-undangan serta  berusaha  agar  setiap  peraturan  perundang-undangan  ditaati  oleh  masyarakat.  Dalam kedudukannya sebagai unsur aparatur negara yang diangkat oleh pemerintah untuk menjalankan tugas negeri atau jabatan negara lainnya, Pegawai Negeri harus berada dalam koridor hukum agar tidak  terjadi  penyimpangan-penyimpangan  dalam  prakteknya.  Namun  demikian  Pegawai  Negeri sebagai  manusia  biasa  dapat  saja  melakukan  perbuatan  melanggar  hukum  yang  tentu  saja terdapat sanksi yang menyertainya. Perbuatan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu lingkup tugasnya  dapat  dibedakan  atas  tindakan  perseorangan  dan  tindakan  badan  hukum  (institusi kepegawaiannya).
Tindakan  perseorangan  secara  pribadi  yang  dilakukan  oleh  Pegawai  Negeri  Sipil  dapat mengarah  pada  terjadinya  kejahatan  jabatan.  Mengenai  kejahatan  jabatan  yang  dilakukan  oleh Pegawai  Negeri  Sipil,  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  1999  tentang  Pokok-Pokok Kepegawaian  yang  merupakan  perubahan  dari  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1974,  diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (5) huruf c, yaitu:
“Pegawai  Negeri  Sipil  diberhentikan  tidak  dengan  hormat  karena  dihukum  penjara  atau kurungan  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  tetap karena  melakukan  tindak  pidana  kejahatan  jabatan  atau  tindak  pidana  kejahatan  yang  ada hubungannya  dengan  jabatan”.  Ketentuan  Pasal  23  ayat  (5)  huruf  c  Undang-Undang  Nomor  43 Tahun  1999  tentang  Pokok-Pokok  Kepegawaian  diperkuat  lagi  dengan  Peraturan  Pemerintah Nomor  32  tahun  1979  Pasal  9  huruf  a  tentang  pemberhentian  Pegawai  Negeri  Sipil  yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 23 ayat (5) huruf  c,  yang  menyatakan:”Pegawai  Negeri  Sipil  diberhentikan  tidak  dengan  hormat  sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila di pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  tetap  karena  melakukan  suatu  tindak  pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”.
Berdasarkan  pada  ketentuan  Pasal  23  ayat  (5)  huruf  c  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun 1999  tentang  Pokok-Pokok  Kepegawaian  dan  Pasal  9  huruf  a  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32 Tahun  1979  tentang  Pemberhentian  Pegawai  Negeri  Sipil  maka  apabila  seorang  Pegawai  Negeri Sipil  dipidana  penjara  atau  kurungan  berdasarkan  keputusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai kekuatan  hukum  yang  tetap  karena  melakukan  suatu  tindak  pidana  kejahatan  jabatan  maka Pegawai  Negeri  Sipil  yang  bersangkutan  harus  diberhentikan  tidak  dengan  hormat  karena  telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. 1
Dihubungkan dengan Pengertian Kejahatan jabatan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah  sejumlah  kejahatan  tertentu,yang  hanya  dapat  dilakukan  oleh  orang-orang  yang mempunyai  sifat  sebagai  Pegawai  Negeri.  Konsep  yang  menyangkut  kejahatan  jabatan  dari ketentuan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  tersebut  mengacu  pada  tindak  pidana  korupsi yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 5 - 12 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 3 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kabupaten  Berau,  yang  merupakan  salah  satu  dari  14  Kabupaten/Kota  di  Propinsi Kalimantan Timur yang beribukota di Tanjung Redeb, dengan luas wilayah 34.127,47 km persegi, dengan  jumlah penduduk  179.444  jiwa  (hasil  sensus  penduduk  Indonesia  tahun  2010),  sebanyak 5.899 jiwa  berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Data yang diperoleh dari Badan Kepegawaian
1 Penjelasan PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
Pendidikan  dan  Pelatihan  Kabupaten  Berau,  terdapat  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  melakukan kejahatan jabatan sehingga kepadanya harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai  Pegawai Negeri  Sipil  karena  melanggar  Pasal  23  ayat  (5)  huruf  c  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  1999 tentang  Pokok-pokok  Kepegawaian  dan  Pasal  9  huruf  a  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Walaupun terjadi perbedaan penafsiran dalam prosesnya karena di dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian  terdapat  ayat  lain  yaitu  Pasal  23  ayat  (4)  yang  menyatakan  “  Pegawai  Negeri  Sipil dapat  diberhentikan  dengan  hormat  tidak  atas  permintaan  sendiri  atau  tidak  dengan  hormat karena  melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat berat”. Bunyi Pasal 23 ayat (4) tersebut dapat mengaburkan bunyi Pasal 23 ayat (5) huruf c. Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa kendala dalam penegakan Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang  Pokok-Pokok  Kepegawaian  dan  Pasal  9  huruf  a  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun 1979  tentang  Pemberhentian  Pegawai  Negeri  Sipil  diantaranya  adalah  terkait  dengan  faktor budaya sebagian Pegawai Negeri Sipil yang memiliki sifat kolektivisme, keeratan tradisional dalam berbagai  aspek  organisasi.  Di  satu  sisi,  pemerintah  daerah  harus  menegakkan  Undang-Undang Pokok  Kepegawaian  yang  diharapkan  akan  dapat  mewujudkan  keseragaman  perlakuan  dan kepastian  hukum.  Namun,  di  sisi  lain  budaya  sebagian  Pegawai  Negeri  Sipil  belum  sepenuhnya memahami peraturan pokok-pokok kepegawaian.
Berdasar data di atas, penelitian terhadap  pemberhentian tidak dengan hormat terhadap pegawai  negeri  sipil  yang  melakukan  kejahatan  jabatan  atau  kejahatan  yang  ada  hubungannya dengan  jabatan  merupakan  hal  yang  menarik  bagi  peneliti,  dengan  beberapa  alasan:  Pertama , bahwa kurangnya pemahaman dan kesadaran pegawai negeri sipil akan tugas pokok dan fungsinya serta kurangnya pengetahuan akan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dalam rangka  melaksanakan  tugasnya  tersebut.  Kedua , bahwa  dalam  arah  mendayagunakan  dan mengefektifkan  penegakan  hukum  Pasal  23  ayat  (5)  huruf  c  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun 1999, perlu adanya pembenahan Undang-Undang yang berkaitan dengan pemberhentian Pegawai negeri  sipil  agar  tidak  terjadi  penafsiran  yang  beragam  atas  permasalahan  yang  sama.  Hal  ini dimaksudkan  agar  terdapat  kesamaan  pedoman  sebagai  landasan  hukum  dan  sebagai  alat berfungsinya  hukum  kepegawaian  dimasa  yang  akan  datang.  Ketiga,  dalam  kerangka  penegakan hukum  kejahatan  ini  cenderung  berhimpitan  dengan  hukum  administrasi,  khususnya  berkenaan dengan konteks sanksi-sanksinya. Karakter sanksi administrasi umumnya bersifat reparatif dimana sanksi  yang  diberikan  bersifat  memperbaiki  kesalahan,  sedangkan  sanksi  dalam  hukum  pidana cenderung  retributive  yaitu  sanksi  hukuman  penjara  dan  denda  sebagaimana  diatur dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## Unsur  Kejahatan  Jabatan  Sebagai  Tindak  Pidana  Korupsi  Yang  Mengakibatkan  Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipil
Pengertian  Kejahatan  jabatan  di  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  adalah sejumlah kejahatan tertentu,yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat sebagai  Pegawai  Negeri.  Konsep  yang  menyangkut  kejahatan  jabatan  dari  ketentuan  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut mengacu pada tindak pidana korupsi yang saat ini diatur dalam Pasal 5 - 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo  Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  merumuskan bahwa “Setiap  orang  yang  dengan  tujuan  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu korporasi,  menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang  ada  padanya  karena
jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, dipidana dengan pidana penjara seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling  lama  20  (dua  puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.
Maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
a. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
b. Menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang  ada  padanya  karena  jabatan atau kedudukan;
c. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal  3   Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tidak  mencantumkan  unsur  “melawan hukum”  secara  berdiri  sendiri  (bukan  merupakan bestanddel  delict ),  yang  ada  adalah  unsur “menyalahgunakan  kewenangan”.  Secara  implisit  penyalahgunaan  wewenang in  haeren dengan melawan  hukum,  karena  penyalahgunaan  wewenang  esensinya  merupakan  perbuatan  melawan hukum.  Unsur  “melawan  hukum”  merupakan  “ genus ”nya,  sedangkan  unsur  “penyalahgunaan wewenang” adalah “ species ”nya. Hal ini bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa unsur “melawan  hukum”  sebab  unsur  melawan  hukumnya  termaktub  dalam  keseluruhan  perumusan. Melawan  hukum  adalah  tidak  mempunyai  hak  sendiri  untuk  menikmati  keuntungan  (korupsi) tersebut. 2
Penggunaan  unsur  melawan  hukum  atau  penyalahgunaan  wewenang  sebagai  dakwaan terhadap  pejabat  atau  pegawai  negeri  harus  memilih  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  karena  keduanya  pada  prinsipnya  sama, hanya  berbeda  pada  subyek  deliknya.  Jika  subyek  deliknya  bukan  pejabat  atau  pegawai  negeri dapat  mempergunakan  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Pasal lain selain Pasal 3.
Dalam  konteks  hukum  administrasi,  setiap  pemberian  wewenang  kepada  Pejabat  akan melahirkan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan dan maksud yang telah ditentukan dalam peraturan  perundang-undangan.  Penyimpangan  terhadap  tujuan  dan  maksud  yang  telah ditentukan dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang.
Unsur  melawan  hukum  dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi meliputi unsur melawan hukum formil dan unsur melawan hukum  Materiil.  Parameter  “melawan  hukum  formil”  adalah  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan,  sedangkan  parameter  “melawan  hukum  materiil”  adalah  bertentangan dengan nilai kepatutan dan keadilan masyarakat.
Unsur  melawan  hukum  merupakan  instrument/modus  dalam  tindak  pidana  korupsi. Parameter  yang  dipakai  untuk  menilai  ada  tidaknya  unsur  “melawan  hukum”  adalah  peraturan perundang-undangan.  Perbuatan  melawan  hukum  dalam  hukum  pidana  dikenal  dengan istilah “wederrechtelijke ” yang oleh Van Hamel ditafsirkan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:
a. Bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht );
b. Tidak berdasar hukum (niet steunend op het recht ) atau tanpa hak (zonder   bevoegheid ).
Pengertian  “melawan  hukum” (wederrechtelijke) secara  sederhana  dapat  ditujukan  tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak.
Melawan  hukum  (melanggar  hukum)  adalah  istilah  yang  dipergunakan  oleh  pembentuk undang-undang  yang  merupakan  terjemahan  dari  “onrechtmatige  daad”  dalam  hukum  perdata
2 Andi  Hamzah,  2005, Pemberantasan  Korupsi  Melalui  Hukum  Pidana  Nasional  dan  Internasional,    RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.193.

## ISSN 021-969X
(Pasal  1365  BW), dan untuk padanannya  dalam  hukum  pidana  menurut  Pompe  adalah melawan hukum  materiil  ( materielle  wederrechtelijkheid ). 3 Disini  penyalahgunaan  wewenang  sebagai perbuatan melawan hukum dengan bentuknya sebagai kesengajaan.
Berdasarkan uraian di atas, karena  terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “turut  serta  melakukan  tindak  pidana  korupsi”  yaitu  melakukan  serangkaian  perbuatan dengan  menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang  ada  dalam  pelaksanaan pekerjaan di Kabupaten Berau, sebagai berikut:
a. Dalam hal manipulasi serah terima pekerjaan untuk pencairan dana 100% Tahun 2007.
b. Dalam hal manipulasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.
Perbuatan  tersebut  termasuk  dalam  kejahatan  jabatan,  maka  pegawai  negeri  tersebut selain  dijatuhi  pidana  penjara  dan  pidana  denda  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah berkekuatan  hukum  tetap,  juga  dijatuhi  pemberhentian  tidak  dengan  hormat  sebagai  pegawai negeri  sipil  menurut  ketentuan  Pasal  9  huruf  a  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  tahun  1979 tentang  Pemberhentian  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  merupakan  penjabaran  dari  Pasal  23  ayat  (5) huruf  c  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  1999  tentang  Pokok-pokok  Kepegawaian.  Penegakan hukum  yang  dilakukan  ini,apabila  dihubungkan  dengan  pendapat  Lawrence  M.  Friedman sebagaimana dikutip oleh Soleman B. Taneko yang menyatakan bahwa fungsi Hukum itu meliputi: 1. Pengawasan/Pengendalian Sosial (Social Control) .
2. Rekayasa  Sosial (Social Engineering, Redistributive , atau Innovation )”.
3. Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement) .
Berpijak dari teori Lawrence M. Friedman bahwa penegakan hukum sangat ditentukan oleh 3  (tiga)  komponen  yang  meliputi  substansi  hukum,  struktur  hukum  dan  budaya  hukum,  maka ditemukan hasil penelitian sebagai berikut:

## a. Substansi hukum
Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  1999  tentang  Pokok-pokok  Kepegawaian,  seperti  telah diuraikan di atas,walau secara substansi perangkat Undang-undangnya cukup lengkap, baik dalam membentuk pegawai negeri menjadi aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan  pelayanan  secara  adil  dan  merata,  juga  menciptakan  pegawai  negeri  yang professional  dan  bertanggung  jawab  dalam  menyelenggarakan  tugas  pemerintahan  dan pembangunan,  serta  bersih  dan  bebas  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme.  Namun  dalam  tataran praktis  implementasi  penegakan  hukum  ketentuan  Pasal  23  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun 1999  harus  ada  pembenahan.  Terlalu  banyak  ayat  dalam  Pasal  23  tersebut  yang  memberi  sifat pilihan sehingga dalam penerapannya masih dapat dikaburkan. Akibatnya penerapan Pasal 23 ayat (5) ini dirasakan kurang maksimal dan tidak menimbulkan efek jera. Dengan Pembenahan Pasal 23 Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  1999  tentang  pokok-pokok  kepegawaian  dalam  hal pemberhentian  tidak  dengan  hormat  terhadap  Pegawai  Negeri  Sipil,  diharapkan  kedepannya implementasi penegakan hukum Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 khususnya Pasal 23 ayat (5) huruf c bisa lebih maksimal, konsisten, menunjukkan prinsip keadilan, dan menimbulkan efek jera.
Dikaitkan dengan Teori Kewenangan, maka diterbitkannya keputusan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan pada kasus diatas adalah telah sesuai dengan kewenangan yang  dimiliki  oleh  organ  (institusi)  pemerintahan,  dalam  hal  ini  adalah  Kepala  Daerah.  yang memperoleh  kewenangan  tersebut  dari  konstitusi  sehingga  kewenangan  tersebut  merupakan
3 Ibid, hlm.125.

## ISSN 021-969X
kewenangan yang sah. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.
Maka  selain  ditinjau  dari  segi  substansi  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  1999  tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan dari segi kewenangan maka perlu juga dilakukan sinkronisasi baik secara horizontal maupun vertikal  sebagaimana berikut ini:
a. Sinkronisasi Horisontal
1. Sinkronisasi  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  1999  tentang  Pokok-pokok  Kepegawaian dengan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Negara  yang Bersih  dan  Bebas  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme,dapat  dianalisis  berdasarkan  ketentuan Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  1999  jo  Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1974 tentang  Pokok-pokok  Kepegawaian  dengan  Pasal  20  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  28  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Negara  yang  Bersih  dan  Bebas  korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2. Sinkronisasi  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  1999  tentang  Pokok-pokok  Kepegawaian dengan  Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Berdasarkan  Pasal  35  Undang-Undang    Nomor  43  Tahun  1999  tentang  Pokok-pokok Kepegawaian,  Pegawai  Negeri  Sipil  mempunyai  hak  untuk  menyelesaikan  sengketa kepegawaian  melalui  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  dalam  menangani  sengketa  kepegawaian. Hal ini diperkuat pula Pengaturannya dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu: “Pengadilan bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus  dan  menyelesaikan  sengketa  Tata  Usaha Negara”.
Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  yaitu  “Orang  atau  Badan  Hukum  Perdata  yang  merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis  kepada  Pengadilan  yang  berwenang  yang  berisi  tuntutan  agar  Keputusan  Tata  Usaha Negara  yang  disengketakan  itu  dinyatakan  batal  atau  tidak  sah,  dengan  atau  tanpa  disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.
Terdapat  kesesuaian  aturan  dalam  hal    kewenangan  peradilan  Tata  Usaha  Negara  untuk menangani sengketa kepegawaian sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 43  Tahun  1999  tentang  Pokok-pokok  Kepegawaian  dengan  Pasal  47  dan  Pasal  53  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  jo  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2004  tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
b. Sinkronisasi Vertikal
Dalam  rangka  mewujudkan  pemerintahan  yang  bersih  dan  berwibawa  adalah  suatu  langkah yang  tepat  bahwa  penerapan  peraturan-peraturan  yang  menyangkut  pegawai  negeri  sipil dilaksanakan  secara  konsekuen,  konsisten  dan  menjamin  adanya  kepastian  hukum.  Namun kelemahan  yang  dijumpai  biasanya  terletak  pada  pelaksanaan  peraturan-peraturan  yang menyangkut pemberhentian pegawai negeri sipil.
Agar  kenyataan  pelaksanaan  peraturan  pemberhentian  pegawai  negeri  sipil  dapat terwujud,upaya  yang  ditempuh  oleh  pemerintah  melalui  penguatan  peraturan  dalam  bentuk Peraturan Pemerintah yaitu:
(1) Peraturan  Pemerintah  Nomor  4  Tahun  1966  Pasal  8  tentang  Pemberhentian  sementara Pegawai Negeri Sipil;

## ISSN 021-969X
(2) Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1979  Pasal  8  dan  Pasal  9  tentang  Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
(3) Peraturan  Pemerintah  Nomor  100  Tahun  2000  Pasal  10  tentang  Pengangkatan  Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
(4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010  Pasal 6 dan Pasal 7 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Selain  sinkronisasi  horizontal  dan  sinkronisasi  vertikal,  terdapat  pula  Peraturan  pelaksana yang bersifat juklak berupa:
a. Surat Edaran Kepala BKN No.04/SE/1980 tentang pemberhentian PNS;
b. Surat  Edaran  Kepala  BKN  No.K.26-30/V.326-2/99,tanggal  20  Nopember  2012;  yang  ditujukan kepada  semua  Pejabat  Pembina  Kepegawaian  pusat;  semua  Pejabat  Pembina  Kepegawaian Daerah  Provinsi;  dan  semua  Pejabat  Pembina  Kepegawaian  Daerah  Kabupaten/Kota  agar  PNS yang  melakukan  tindak pidana  kejahatan  jabatan,  dan  atau tindak  pidana  kejahatan  yang  ada hubungannya  dengan  jabatan  dan  telah  dijatuhi  hukuman  berdasarkan  keputusan  pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, diberhentikan tidak dengan hormat. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum bagi penegakan hukum kepegawaian. Dengan demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terdapat  pertentangan  antara  Undang-Undang Nomor  43  Tahun  1999  jo  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1974  tentang  Pokok-pokok Kepegawaian  dengan  Undang-Undang  maupun  aturan  hukum  lain  yang  mengatur  hal  yang sama,tentang Pegawai Negeri Sipil baik dalam tataran horizontal maupun vertikal.

## b.Struktur Hukum
Pemerintah daerah akan dapat diselenggarakan dengan baik sehingga tujuan dapat dicapai secara efektif dan efesien jika didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Sumber daya manusia  pada  pemerintahan  daerah  disebut  pegawai  pemerintah  daerah.  Pegawai  Pemerintah daerah adalah pegawai negeri sipil pada pemerintah daerah.
Jumlah  pegawai  negeri  sipil  dilingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Berau  pada  tahun  2012 sebanyak  5.899  orang.  Secara  lengkap,  kondisi  pegawai  di  lingkungan  Pemerintah  Kabupaten Berau dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1: Jumlah Pegawai di Kabupaten Berau
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2012 GENDER PEND P W JUMLAH S.3 0 0 0 S.2 70 22 92 S.1 1096 847 1943 D.IV 35 13 48 SM 0 0 0 D.III 241 390 631 D.II 274 359 633 D.I 19 50 69 SLTA 1492 742 2234 SLTP 119 12 131 SD 104 14 118 JUMLAH 3450 2449 5899
Sumber: BKPP Kab. Berau Tabel 2: Kondisi Pegawai di Kab. Berau berdasarkan Gol.Ruang Tahun 2012
Sumber: BKPP Kab. Berau
Tabel 3: Kondisi Pegawai di Kab. Berau Berdasarkan Tingkat Eselon Tahun 2012
Sumber: BKPP Kab. Berau
Tabel 4: Kondisi Pegawai di Kab. Berau Berdasarkan Usia Tahun 2012
GENDER USIA P W JUMLAH >55 85 50 135 51-55 389 116 505 46-50 680 306 986 41-45 694 432 1126 36-40 612 448 1060 GENDER GOL P W JUMLAH IV 427 245 672 III 1551 1119 2670 II 1295 1063 2358 I 177 22 199 JUMLAH 3450 2449 5899 GENDER ESELON P W JUMLAH I 0 0 0 II 32 2 34 III 150 23 173 IV 427 245 672 V 0 0 0 ESELON 609 270 879 NON ESELON 2841 2179 5020 JUMLAH 3450 2449 5899

## ISSN 021-969X
31-35 576 550 1126 26-30 362 452 814 21-25 52 95 147 <20 0 0 0 JUMLAH 3450 2449 5899 Sumber : BKPP Kab. Berau Tabel 5: Kondisi Pegawai di Kab. Berau Berdasarkan Agama Tahun 2012 GENDER AGAMA P W JUMLAH ISLAM 3153 2167 5320 PROTESTAN 267 267 534 KATOLIK 16 13 29 HINDU 13 3 16 BUDHA 0 0 0 JUMLAH 3449 2450 5899 Sumber: BKPP,Kab.Berau Tabel 6: Kondisi Pegawai di Kab. Berau Pensiun Berdasarkan golongan GENDER GOL P W JUMLAH IV 7 1 8 III 4 0 2 II 5 0 5 I 0 0 0 JUMLAH 16 1 17 Sumber : BKPP, Kab.Berau Tabel 7: Data PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat Di Kabupaten Berau Tahun 2010 - 2012 Jenis Tahun Tahun Tahun Hukuman 2010 2011 2012 Pemberhentian tidak dengan hormat 2 2 2 Jumlah 2 2 2 Sumber : BKPP, Kab.Berau Tabel 8: Data PNS/ CPNS Yang Dijatuhi Hukuman Disiplin Di Kabupaten Berau Tahun 2010 - 2012 Jenis Tahun Tahun Tahun

## ISSN 021-969X
Hukuman 2010 2011 2012 Hukuman disiplin ringan 7 1 2 Hukuman disiplin sedang 4 3 2 Hukuman disiplin berat 2 2 2 Jumlah 13 6 6 Sumber : BKPP, Kab.Berau
Dari  data  Tabel  7  di  atas,  tahun  2010,  2  (dua)  orang  diberhentikan,  karena  melakukan kejahatan jabatan yaitu korupsi 1 (satu) orang dan penyalahgunaan narkoba 1 (satu) orang. Tahun 2011,  2  (dua)  orang  diberhentikan  karena  penyalahgunaan  narkoba,  dan  tahun  2012  ,  2  (dua) orang diberhentikan karena melakukan kejahatan jabatan yaitu korupsi.
Secara  umum  pelaksanaan  penegakan  hukum  terhadap  Pegawai  negeri  Sipil  yang melakukan  kejahatan  jabatan  di  Kabupaten  Berau  berjalan  cukup  baik  dan  sikap  pejabat  dari Badan  Pertimbangan  Kepegawaian  adalah  sangat  mendukung  penerapan  Undang-Undang Kepegawaian dalam hal pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang melakukan kejahatan jabatan.

## c. Budaya Hukum
Budaya  hukum  dimaknai  sebagai  suasana  pikiran  sosial  dan  kekuatan  sosial  yang menentukan  bagaimana  hukum  digunakan,  dihindari,  atau  disalahgunakan.  Mengkaji  budaya hukum, ada yang berpengaruh secara positif dan ada  yang berpengaruh secara negatif terhadap Pegawai  Negeri  Sipil.  Budaya  hukum  yang  berpengaruh  secara  negative  akan  menghambat kreativitas dan produktifitas pegawai negeri sipil dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparatur  negara  sebagaimana  perbuatan  pegawai  negeri  sipil  di  atas.  Adapun  bentuk  pengaruh negatif itu antara lain: sikap mentalitas yang terlalu berorientasi pada atasan; paternalisme yang melekat  erat  pada  individu  dalam  organisasi  publik,  yang  menimbulkan  rasa  segan,  risih  dan mengalah, demi persatuan dan konsensus formal  atau yang dirasakan sebagai kehendak atasan; dan kolektivisme yaitu keeratan tradisional dalam berbagai aspek organisasi sehingga yang sering terjadi  adalah  seorang  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  sering  tidak  sampai  hati  untuk  mengatakan “tidak” karena takut menyinggung perasaan orang lain.
Dampak pengaruh negative budaya hukum pada  Pegawai negeri sipil yang diuraikan diatas adalah  kurangnya  kreativitas,  kesadaran,  dan  inisiatif  pegawai  negeri  sipil  untuk  merubah kebiasaan yang telah menjadi  pola di lingkungan kerjanya yang telah dipengaruhi oleh tuntutan- tuntutan  kebutuhan  individual  maupun  kelompok  serta  didukung  oleh  lingkungan  sosial-budaya yang mewarisi tradisi korupsi yang pada akhirnya akan melemahkan disiplin diri sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mengaburkan rasa tanggung jawab pribadi.
Kaitannya dengan pendapat Friedman bahwa  sistem hukum yang terdiri dari struktur dan subtansi,  bukanlah  merupakan  mesin  yang  bekerja  apabila  kedua  unsur  itu  berfungsi  dalam masukan  dan  keluaran  proses  hukum,  maka  kekuatan-kekuatan  sosial  tertentu  berpengaruh terhadapnya.  Kekuatan-kekuatan  sosial  itu  merupakan  variabel  tersendiri  yang  disebut  budaya hukum.  Variabel  itu  berproses  bersamaan  dengan  kebudayaan  sebagai  suatu  variasi,  yang kemungkinan variabel tersebut menentang, melemahkan, atau memperkuat sistem hukum. Disini, pengaruh  budaya  hukum  yang  negatif  tersebut  pada  akhirnya  melemahkan  implementasi penegakan  hukum  Pasal  23  ayat  (5)  huruf  c  Undang-Undang    Nomor  43  Tahun  1999  tentang Pokok-pokok  Kepegawaian,  kepada  Pegawai  negeri  yang  melakukan  kejahatan  jabatan  atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

## Prosedur Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
Pegawai Negeri Sipil yang telah dinyatakan oleh Pengadilan terbukti melakukan kejahatan jabatan dan dijatuhi hukuman pidana penjara dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan  hukum  tetap,  baik  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  sebelumnya  telah  diberhentikan sementara dari jabatannya,maupun bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak diberhentikan sementara dari jabatannya, maka tindak lanjut dibidang administrasi kepegawaian dilakukan sebagai berikut: Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan  jabatannya,  diberhentikan  tidak  dengan  hormat  sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil  (Pasal  23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979).
Pemberhentian  sebagaimana  dimaksud  merupakan  pemutusan  hubungan  kerja  dengan pemerintah dan bukan hukuman disiplin, oleh karena itu prosedur penyelesaiannya adalah sebagai berikut:
1. Kumpulkan seluruh salinan lengkap putusan pengadilan atas kasus pidana yang  bersangkutan (tidak perlu di BAP).
2. Pelajari dan telaah putusan pengadilan tersebut untuk mengetahui apakah perbuatan pidana yang bersangkutan berkaitan dengan tugas jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil atau diluar tugas jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
3. Apabila  perbuatannya  tersebut  berkaitan  dengan  tugas  jabatannya,  maka    dibuatkan  surat keputusan  pemberhentian  tidak  dengan  hormat sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil,  tetapi  apabila perbuatan  pidananya  tidak  berkaitan  dengan  tugas  jabatannya  sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil maka  dibuatkan  surat  keputusan  pemberhentian  dengan  hormat  atau  tidak  dengan  hormat (tergantung hasil pertimbangan Pejabat Pembina Kepegawaian) dengan ketentuan;
a. di  dalam  “faktor  Menimbang”  harus  mencantumkan  nomor  dan  tanggal  putusan pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap  tersebut  serta  hukuman  pidana penjara,denda dan kewajiban gantirugi yang dijatuhkan kepadanya.
b. di dalam “faktor Mengingat” tidak boleh mencantumkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
c. di  dalam  faktor  “Memutuskan/Menetapkan”  harus  secara  jelas  dicantumkan “Memberhentikan  tidak  dengan  hormat  sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil”  saudara/i  ……. (jangan  disebut  menjatuhkan  hukuman  disiplin),  dicantumkan  TMT  pemberhentiannya yaitu akhir bulan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
d. Serahkan  surat  keputusan  tersebut  kepada  yang  bersangkutan  atau  orang  lain  yang dianggap mewakilinya disertai dengan tanda bukti serah/terima.

## Upaya  Hukum  Yang  Dapat  Dilakukan  Oleh  Pegawai  Negeri  Sipil  Yang  Diberhentikan  Tidak Dengan Hormat Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
Pemberhentian  dengan dasar  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1979  berlaku  pada akhir bulan pemberhentian. Jika yang bersangkutan tidak puas, maka dapat mengajukan gugatan ke  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara.  Batas  waktu  pengajuan  gugatan  ke  Pengadilan  Tata  Usaha Negara adalah 90 hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian.Selama proses penyelesaian di Pengadilan  Tata  Usaha  Negara,yang  bersangkutan  sudah  tidak  berkedudukan  sebagai  Pegawai Negeri Sipil sehingga tidak berhak atas gaji dan tunjangan lain-lain. Peraturan Pemerintah Nomor
32  Tahun  1979  tidak  memberikan  kesempatan  upaya  admisnistratif  baik  berupa  keberatan maupun banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian sehingga jalan satu-satunya adalah dengan proses peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

## PENUTUP

## Kesimpulan
1. Penegakan  hukum  terhadap  kejahatan  jabatan  yang  dilakukan  oleh  Pegawai  Negeri  Sipil  ini telah  sesuai  dengan  teori  kewenangan  dan  memenuhi  komponen  substansi  hukum,  struktur hukum  dan  budaya  hukum.  Juga  telah  dilakukan  sinkronisasi  baik  secara  horizontal  maupun vertical ternyata tidak ada pertentangan antara Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok  Kepegawaian  dengan  Undang-Undang  lain  yang  terkait  dengan  pemberhentian Pegawai  Negeri  Sipil,  namun  diharapkan  ada  pembenahan  terhadap  Pasal  23  Undang-undang Nomor  43  Tahun  1999  tentang  Pokok-Pokok  Kepegawaian  agar  tidak  terlalu  banyak  ayat  di dalamnya  sehingga  tidak  terjadi  multitafsir.  Dari  berbagai  faktor  yang  menentukan  dalam penegakan  hukum,  namun  pada  akhirnya  kembali  pada unsur  manusianya  (budaya) juga  yang menentukan  corak  yang  sebenarnya.  Sikap  mentalitas,  paternalisme,  kolektivisme  adalah merupakan  pengaruh  negative  dari  budaya  yang  harus  ditinggalkan  dari  jiwa  aparatur pemerintahan karena akan berakibat pada kurangnya kreativitas, kesadaran dan inisiatif  untuk merubah kebiasaan yang telah menjadi pola di lingkungan kerjanya.
2. Pemberhentian  Pegawai  Negeri  Sipil  akibat  terbukti  melakukan  perbuatan  pidana  turut  serta melakukan  tindak  pidana  korupsi  dan  putusan  tersebut  telah  berkekuatan  hukum  tetap,  baik yang  sebelumnya  telah  diberhentikan  sementara  dari  jabatannya,maupun  yang  tidak diberhentikan  sementara  dari  jabatannya,  harus  mengacu  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor 32  Tahun  1979  tentang  Pemberhentian  Pegawai  Negeri  Sipil  maupun  peraturan  lain  yang mengatur hal yang sama.
3. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pegawai negeri sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat adalah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal  35  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  1999  Tentang  pokok-pokok  kepegawaian dan Pasal  53 ayat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang  telah  beberapa  kali  mengalami  perubahan.  Namun  sesuai  ketentuan  Pasal  67  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  bahwa  gugatan  tersebut  tidak  menunda  atau  menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.

## Saran
1. Agar  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Berau  kiranya  berusaha  meningkatkan  Kualitas  SDM Pegawai  Negeri  Sipil  baik  dari  segi  pendidikan  maupun  moral  agar  tercipta  PNS  yang berkualitas,  tangguh,disiplin,  sadar  akan  tanggung  jawabnya  sebagai  abdi  negara  dan  abdi masyarakat  ,  memiliki  komitmen  yang  kuat  dalam  menjalankan  tugasnya  sebagai  aparatur negara untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan.
2. Agar  dalam  mempertimbangkan  apakah  pegawai  negeri  sipil  yang  telah  melakukan  kejahatan jabatan  akan  diberhentikan  dengan  hormat  atau  tidak  dengan  hormat,  haruslah dipertimbangkan  faktor-faktor  yang  mendorong  pegawai  negeri  sipil  yang  bersangkutan
melakukan  kejahatan  jabatan  tersebut,  serta  harus  pula  dipertimbangkan  berat  ringannya putusan pengadilan yang dijatuhkan.
3. Agar  kedepannya  sosialisasi  peraturan  perundang-undangan  khususnya  mengenai  peraturan disiplin Pegawai negeri Sipil lebih di tingkatkan untuk menumbuhkan kesadaran Pegawai Negeri Sipil akan hakekat dari profesi yang diembannya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang melaksanakan  tugas  dengan  penuh  tanggung  jawab,  dan  meningkatkan  pemahaman  Pegawai Negeri Sipil akan peraturan di bidang kepegawaian yang sudah ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Literatur
Andi  Hamzah ,  2005, Pemberantasan  Korupsi  Melalui  Hukum  Pidana  Nasional  dan  Internasional , RajaGrafindo Persada, Jakarta.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1974 tentang  Pokok-Pokok  Kepegawaian  sebagaimana  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  1999  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2004  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 tentang  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana sebagaimana telah  beberapa  kali  diubah,  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2008.
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian Sementara.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.