## SEKILAS TENTANG KONSEPSI KENEGARAAN DALAM PANDANGAN ALI HASJMY
_________  _________

## Nuraini  A.  Manan
Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

## ABSTRACT
Ali  Hasjmy  viewed  that  Pancasila’s  tenets  are  inherent  and  in accordance  with  a  state  foundation  that  are  required  by  Islam. However,  regarding  state’s  constitution  he  consistently  argued that  Qur’an  is  the  only  one    that  serves  the  basic  foundation  or constitution  of  state.  Means  that  Qur’an  must  be  the  main  guide for  all  Muslims  whether  it  is  for  their  personal  life  or  for communal  life  within  a  state.  It  could  be  said    that    he  does  not tolerate  the  separation  between  religion  and  state.  All  state’s regulation  and  constitution  have  to  be  referred  to  Qur’an  and Prophet’s Tradition, although a state does not proclaim itself as an Islamic  State. Here,  the main  key  relies  on the implementation  of Qur’an’s tenets and Prophet’s Tradition.  when both principles are implemented,  a  state  will  be  automatically  called  as  an  Islamic State.
Kata Kunci: Ali Hasjmy, Konsep Negara, Aceh

## A. Pendahuluan
Dalam  tuangan  pikiran  A.  Hasjmy  tentang  kenegaraan ditemukan  dua  sisi  pandangan  dimana  yang  satu  cenderung mendukung  bentuk-bentuk  masyarakat  politik,  seperti  eksisnya sistem  politik  Islam,  kemasyarakatan  budaya  Islam  dan eksperimentasi  sistem  ketatanegaraan  Islam  sementara  aspek lainnya  dalam  menggunakan  terminologi  politik  terhadap ideologi  Islam  dalam  konteks  suatu  negara  beliau  tidak  begitu

## Nuraini A. Manan
interes.  Baginya  simbol  “Negara  Islam”  bukanlah  suatu  konsep yang baku.
Menurut A. Hasjmy ajaran Islam yang berupa dasar-dasar negara,  sistem  musyawarah  dan  lain  sebagainya  dapat dipraktekkan di negara manapun tanpa harus mengambil bentuk negara menjadi Negara Islam. 1
Idealnya  negara  Islam  hanya  ada  pada  Negara  Madinah yang  didirikan  Nabi  Muhammad,  tidak  dapat  dibandingkan dengan  negara  manapun  yang  ada.  Dia  mempunyai  karakter tersendiri  dalam  akar  sosio-historis  dimana  tidak  terdapat  pada negara lain.
Namun  demikian  Negara  Madinah  menjadi  acuan  dasar dalam  mencari  substansi  hubungan  antara  agama  dan  negara. Oleh karena itu, maka A. Hasjmy melihat adanya pertautan yang erat antara agama dan negara. 2
A.  Hasjmy  ingin  memberikan  muatan  keagamaan  dalam kehidupan  bernegara.  Bagi  beliau  manusia  adalah  pemegang amanah  Allah  untuk  mengurus  kerajaan  bumi  sedangkan  negara dan kedaulatan adalah milik Allah. 3
Kecenderungan  beliau  dalam  menempatkan  Tuhan  pada otoritas-Nya yang  tinggi dengan memberikan  landasan
substansial  “kedaulatan  Ilahi”  yang  diamatkan  kepada  rakyat. Rakyat  seolah-olah  tidak  memiliki  sumber  kekuasaan  secara mutlak. Jadi, istilah “kedaulatan rakyat” lebih merupakan amanah dari  kekuasaan  Tuhan  yang  Maha  Kuasa,  yang  harus  dipatuhi serta  menegakkan  amar  ma’ruf  nahi  mungkar,  manusia  hanya menjalankan mandat dari yang Maha Kuasa.
Sejauh  ini  belum  ditemukan  adanya  keinginan  sang  A. Hasjmy  untuk  mewujudkan  negara  Islam.  Namun  demikian beliau  dalam  membangun  pemikirannya  dengan  tegas  menolak konsep  Agama  dalam  paradigma  barat  yang  membatasi  wilayah kedaulatan  dan  kekuasaan  Tuhan  pada  hal-hal  yang  bersifat
1 A. Hasjmy, Dimana Letaknya Negara Islam, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), hal. 11.
2 A.  Hasjmy, Proses  Kelahiran  Negara  Islam, dalam  Sinar  Darussalam (Nomor 5 Tahun ke-1, 1968), hal. 19.
3 A. Hasjmy, Dimana Letaknya…, hal. 51.

## Sekilas tentang Konsepsi Kenegaraan …
pribadi  hamba-Nya,  seperti  pada  masalah  ibadah  ritual  saja. Karena  yang  demikian  menghilangkan  signifikansi  agama, menempatkan  agama  pada  posisi  yang  marginal.  Implikasinya Islam  akan  direduksi  sampai  hanya  terbatas  pada  hal-hal  yang berhubungan dengan rohani saja. 4
Pemikiran  A.  Hasjmy  ini  cukup  menarik  untuk  dikaji dalam  cakrawala  pemikiran  politik  kenegaraan  Islam.  Kurang lebihnya akan dibahas dalam penulisan ini.

## B. Pemikiran Ali Hasjmy tentang Konsep Kenegaraan
Kisah-kisah heroisme yang dihembuskan dan diterpa sejak masih  kecil  di  samping  juga  hikayat  perang  sabi  yang  konon beliau dapat menghafalnya telah membuat beliau untuk mencintai buku-buku  roman,  buku-buku  sejarah  dan  kebudayaan  Aceh maupun  kebudayaan  Islam.  Dimana  nantinya  menjadi  postulasi pemikirannya tentang kenegaraan dalam Islam.
Hal  inilah  yang  melatar  belakangi  beliau  memilih  jurusan Tsaqafah  Islamiyah  (kebudayaan  Islam)  di  Jami’ah  Islamiyah Sumatra Barat. Hampir dalam setiap kegiatan dan dalam melaku- kan pendekatan dakwahnya memperjuangkan Islam dan memaju- kan umat dan bangsanya lewat “pendekatan kebudayaan Islam”.
Menurut  A.  Hasjmy  membahas  kebudayaan  Islam  juga membahas  pemikiran  Islam. 5 Dalam  membangun  pemikiran-nya yang  berdasarkan  kebudayaan  Islam  A.  Hasjmy  tidak  hanya mengajarkan dan mendakwahnya saja. Lebih dari itu ia mencoba memahami,  menganalisa  beberapa  eksperimentasi  kenegaraan  di masa  lampau  dalam  sejarah  Islam.  Islam  mengandung  unsur transenden dan non transenden seperti politik, ekonomi dan sosial semua  ini  muncul  dari  pemikiran  kenegaraannya  lewat  pema- haman terhadap dasar-dasar kebudayaan Islam.
Keyakinannya  yang  tinggi  terhadap  Islam,  yang  dilihat dari pendekatan kebudayaan ternyata mempengaruhi pikiran dan perilakunya.  Hal  ini  relevan  dengan  satu  teori  yang  mengatakan bahwa  “keyakinan  seseorang  mempengaruhi  perilakunya. 6
4 Ibid 5 Ibid
6 Sayed  Mudhahar  Ahmad, A.  Hasjmy:  Antara  Teungku  Chik  di  Tiro  dan Teungku Daud Beureueh, dalam Badruzzaman at.al. (ed), A. Hasjmy, hal. 339.

## Nuraini A. Manan
Menurut  A.  Hasjmy,  politik  tidak  seharusnya  dipisahkan  dari agama,  kata-kata  Islam  sendiri  sudah  mengandung  pengertian politik. Karena itu masalah kenegaraan dalam Islam adalah bagian dari  ajaran  Islam  itu  sendiri.  Agama  bertindak  sebagai  legitimasi atau  paradigma  etik  dan  moral  terhadap  politik  kenegaraan menjadi  modal  utama  A.  Hasjmy  untuk  melihat  setiap  per- kembangan yang terjadi dalam masyarakat.
Keyakinannya  yang  tinggi  terhadap  Islam  melebihi ketinggian  ideologi  membuat  A.  Hasjmy  tidak  ingin  men- degradasi  agama  sebagai  ideologi.  Suatu  ideologi  yang  sesuai dengan  ajaran  Islam  adalah  bagian  dari  ajaran  Islam  itu  sendiri. Islamlah  yang  seharusnya  menjadi  sumber  ideologi,  dan  bukan menyetarakan  agama  dengan  ideologi.  Disini  jelas  terlihat  ada perbedaan  pandangan  antara  beliau  dengan  M.  Natsir  dimana pada  awal  kemerdekaan  menginginkan  Islam  menjadi  ideologi negara dalam bentuk yang formal.
Namun  sebaliknya  beliau  mendukung  langkah-langkah Soekarno  dan  sempat  mempengaruhi  pikiran  beliau  terutama pada  tatanan  konsep  kenegaraan  Indonesia  yang  berlandaskan Pancasila,  akan  tetapi  tidak  sesekuler  pikiran  Soekarno  yang dipengaruhi konsep sekularisme Kemal At-Taturk.
Dalam  artikulasi  politik  dan  pandangan  kenegaraan  A. Hasjmy  yang  agak  moderat,  melahirkan  jiwa  nasionalisme  yang kental juga menempatkan Pancasila sebagai bagian ideologi umat Islam. A. Hasjmy melihat sila-sila dalam Pancasila inheren dengan dasar-dasar negara yang dikehendaki Islam. Sementara konstitusi negara  tetap  komitmen  dengan  pendiriannya  yang  bahwa  al- Qur’an  sebagai  satu-satunya  Undang-undang  Dasar  Negara. Dengan  pengertian  al-Qur’an  haruslah  menjadi  pedoman  dasar bagi  kaum  muslimin  baik  dalam  kehidupan  pribadi  atau  dalam kehidupan masyarakat  dalam bernegara. 7
Disini  terlihat  bahwa  beliau  tidak  mentolerir  adanya pemisahan antara agama dan negara. Aturan dan undang-undang apapun  yang  ada  dalam  negara  semestinya  kembali  kepada  al- Qur’an  dan  Sunah  Nabi,  meskipun  negara  tersebut  tidak menyatakan  ideologinya  Islam.  Kuncinya  hanya  terletak  pada
7 A. Hasjmy, Dimana Letaknya …, hal. 52.

## Sekilas tentang Konsepsi Kenegaraan …
pelaksanaan prinsip-prinsip dasar al-Qur’an dan al-Sunnah maka otomatis negara tersebut adalah negara Islam namanya.
Ketika  Daud  Beureueh  dan  para  pengikutnya  ingin mendirikan  negara  Islam,  A.  Hasjmy  justru  mengambil  sikap netral  dan  memprakarsai  untuk  diadakan  musyawarah  pihak pemerintah  dan  Daud  Beureueh.  Akhirnya  peristiwa  itu  dapat diselesaikan secara bijaksana tanpa kehilangan muka kedua belah pihak.
Sikap  A.  Hasjmy  yang  tidak  berpihak  kepada  gurunya Daud  Bereueh  memberi  pengertian  yang  cenderung  menafsirkan doktrin  politik  Islam  secara “elastis”, bukan “fundamentalisme” politik Islam. Di lain pihak sikap ini tidak terlepas dari pengaruh pendidikannya  sewaktu  belajar  di  Sumatra  Barat  yang  cukup banyak mencetak kader-kader pembaharu.
Bagi  A.  Hasjmy  negara  perlu  bahkan  wajib  adanya menurut  Islam,  yang  didasarkannya  pada  tiga  alasan  yaitu  dalil aqli, dalil naqli dan dalil tarikhi. 8
Pertama, dari dalil aqli menurut A. Hasjmy bahwa manusia menurut tabi’atnya adalah makhluk yang cenderung untuk hidup bermasyarakat  dan  bergaul  terhadap  sesamanya  untuk  saling membantu dalam memenuhi kebutuhannya.
Kedua, dalil  naqli  atau  dalil  syar’i  yang  keterangannya diambil  dari  al-Qur’an  dan  Hadits  Nabi.  Menurut  A.  Hasjmy  al- Qur’an  surat  An-Nur  55,  memberi  keterangan  bahwa  Allah  akan memenuhi  janjinya  kepada  orang-orang  mu’min  yang  berbakti dan  beramal  saleh  untuk  menjadikan  sebagai  pemimpin  dunia (khalifah) yang ditugaskan untuk mengganti dari kehidupan yang kacau balau kepada suatu pencerahan kehidupan yang damai dan bahagia. 9
Ketiga, dalil tarikhi berdasarkan fakta sejarah masa lampau. A.  Hasjmy  melihat  dalil  ini  dari  pendekatan  Negara  dari perspektif  kesejahteraan  dimana  al-Qur’an  menjadi  sumber
8 Ibid
9 T.M.  Hasby  Ash-Shiddiqy, Ilmu  Kenegaraan  dalam  Fiqh  Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hal. 27-28.

## Nuraini A. Manan
informasi.  A.  Hasjmy  mengambil  representasi  dari  kisah-kisah Nabi dari masa lampau. 10
Dari  alasan  dan  pemikiran  A.  Hasjmy  yang  mewajibkan mendirikan  negara  adalah  patut  dihargai  karena  sudah  menjadi pendapat  yang  universal  bahwa  antara  agama  dan  negara  tidak dapat  dipisahkan, 11 menurut  A.  Hasjmy  tauhid  dan  ukhuwah Islamiyah  yang  menjadi  dasar  negara  Islam  telah  menjadikan agama  dan  negara  satu  kesatuan  negara  yang  baru  tidak terpisahkan. 12
Selanjutnya A. Hasjmy menghendaki terjadinya hubungan yang simbiotik antara agama dan negara tanpa ada batasan yang harus ditentukan. Hal yang terpenting adalah bagaimana prinsip- prinsip  yang  terdapat  dalam  al-Qur’an  dan  Hadits  itu  dapat ditransformasikan  ke  dalam  bentuk-bentuk  rumusan  kenegaraan yang  dipandang  akan  memenuhi  hajat  kebutuhan  umat  Islam  di satu  negara,  baik  yang  berkenaan  dengan  urusan  ibadah, pendidikan, ekonomi, sosial maupun dalam urusan pemerintahan dan tata usaha negara yang semuanya ini ditetapkan sebagai suatu keharusan  utama  yang  harus  ditaati  tanpa  ada pilihan  menerima atau  menolak.  Sangat  ironis  kalau  bila  Islam  hanya  dinamakan suatu agama saja atau politik saja. 13

## C. Kesimpulan
Ada empat poin ketegasan yang dapat diambil dari kilasan pemikiran Ali Hasjmy dalam pembahasan penulisan ini yaitu:
Pertama, tiap  yang  berhubungan  dengan  aqidah  dan ibadah  adalah  agama,  dan  dapat  disebut  politik  Islam  dalam memperbaiki aqidah dan ibadah.
Kedua, tiap  yang  bersangkutan  dengan  moral  dan pendidikan adalah agama, dan dapat disebut politik Islam dalam bidang pendidikan dan moral.
10 A. Hasjmy, Dimana Letaknya…, hal. 21-22.
11 A.  Hasjmy, Kelahiran  Negara  Baru  Islam, dalam  Sinar  Darussalam (Nomor 5 Tahun 1963), hal. 20.
12 A. Hasjmy, Diaman Letaknya …, hal. 53.
13 Ibid

## Sekilas tentang Konsepsi Kenegaraan …
Ketiga, tiap  yang  bertalian  dengan  mu’amalah  adalah agama dan dapat disebut politik Islam dalam ekonomi dan sosial.
Keempat, tiap  yang  bersangkutan  dengan  pemerintah  dan pentadbiran  kesejahteraan  kaum  muslimin  adalah  agama,  dan dapat  disebut  politik  Islam  dalam  bidang  pemerintahan  dan  tata usaha negara. 14
Yang  menarik  dalam  pemikiran  A.  Hasjmy  adalah persamaan  hak  di  hadapan  undang-undang  sesuai  prinsip  dasar keadilan  yang  terdapat  dalam  Islam  untuk  dijalankan  apabila menjalankan  tampuk  pemerintahan  di  tengah-tengah  manusia. Implikasi  persamaan  ini  adalah  pemberian  hak  dan  kewajiban politik yang sebesar-besarnya pada kaum wanita atas diskriminasi politik. Sebagaimana diungkapkannya bahwa mencopot kedudukan  wanita  dalam  hak-hak  politiknya  bertentangan dengan ajaran Islam, karena pria dan wanita mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam bidang agama, politik, ekonomi dan sosial  kecuali  dalam  pertimbangan  fisik  dan  biologis,  ini  baru selintas  satu  sisi  pemikiran  A.  Hasjmy  dalam  mengimplemen- tasikan prinsip keadilan dalam pandangannya dari aspek sorotan kesamaan  hak  yang  penulis  kutip  “kekayaan  khazanah pemikirannya”  dalam  membangun  pemikiran  kenegaraannya melalui proses budaya manusia itu sendiri.
Menurutnya  Islam  dan  negara  dapat  dikatakan  sebagai satu paket dari wahyu yang harus dijelaskan secara integral tanpa harus  dihadapkan  sebagai  dua  kutub  yang  berlainan  dan berlawanan.  Namun  demikian  A.  Hasjmy  masih  tergolong  ke dalam  tokoh  pemikir  “tradisionalis”  karena  pemikirannya  yang banyak  mewarisi  tokoh  pemikir  kenegaraan  klasik  dan pertengahan.  Akan  tetapi  dari  segi  artikulasi  politiknya  beliau tergolong moderat karena sikapnya yang dapat menerima negara bangsa tanpa harus menyebut negara Islam.
Munculnya gerakan moral dari organisasi kemasyarakatan di beberapa negara suatu indikasi adanya sistem kekuasaan yang lepas  kontrol  dari  ajaran-ajaran  moral  agama.  Prinsip  keadilan, prinsip kesamaan, dan hak-hak asasi manusia sering menjadi tema pokok  dalam  gerakan  tersebut  karena  itu  sekularisme  dalam kehidupan  kenegaraan  tidak  mempunyai  tempat  sama  sekali, demikian Ali Hasjmy.
Nuraini A. Manan

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
A.  Hasjmy, Dimana  Letaknya  Negara  Islam, Surabaya:  Bina  Ilmu, 1984.
-----, Proses  Kelahiran  Negara  Islam, dalam  Sinar  Darussalam, Nomor 5 Tahun ke-1, 1968.
-----, Kelahiran Negara Baru Islam, dalam Sinar Darussalam (Nomor 5 Tahun 1963).
Sayed Mudhahar Ahmad, A. Hasjmy: Antara Teungku Chik di Tiro dan Teungku Daud Beureueh, dalam Badruzzaman at.al. (ed), A. Hasjmy, hal. 339.
T.M.  Hasby  Ash-Shiddiqy, Ilmu  Kenegaraan  dalam  Fiqh  Islam,
Jakarta: Bulan Bintang, 1991.