Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 9, no. 1 (2018), pp. 105-117.
Keterlibatan Warga Negara ( Civic Engagement ) dalam Penguatan Karakter Peduli Lingkungan

## Setiawan Gusmadi
Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia gusmadi_setiawan@gmail.com

## Abstract
This paper aims to explore deeply about civic engagement in strengthening environmental cares. Civic engagement refers to the way citizens participate in the life of a community to improve the condition of others or to help shape the future of society. The writing of this paper  is  supported  by  literature  studies  and  relevant  research  journals  in  the  form  of national journals and international journals. Civic engagement is expected to strengthen the character of environmental care clean, healthy, comfortable, and cultured environment. Movement  to  improve  the  environment  of  a  more  effective  society  must  be  supported  in terms  of  education  that  develops  responsible,  creative  and  knowledgeable  society.  Civic engagement  becomes  important  to  contribute  in  a  community  that  moves  to  manage, preserve and preserve the environment such as the development strategy of the Mangrove Center Foundation.

## Keywords; Civic Engagement, Character Caring Environtment.
Received: 20-05-2018; accepted: 18-06-2018; published: 30-06-2018 Citation: Setiawan Gusmadi, ‘Menyingkap Keterlibatan Warga Negara ( Civil Engagement ) dalam Penguatan Karakter Peduli Lingkungan’, Mawa’izh , vol. 9, no. 1 (2018), pp. 105-117.

## A. Pendahuluan
anusia  terus-menerus  memperoleh  manfaat  dari  lingkungan  untuk memenuhi  kebutuhan.  Lingkungan  pada  dasarnya  telah  digunakan untuk  memperluas  habitat  dan  memperbaiki  kualitas  hidup  manusia yang saling mendukung untuk berkumpul dengan spesies lain. Masalah lingkungan tidak  dapat  dipahami  tanpa  kontribusi  substansial  oleh  ilmu  sosial,  karena pendekatan  sosial  sangat  diperlukan  untuk  menerapkan  pelestarian  lingkungan kebijakan  di  masyarakat.  Kurangnya  kesadaran  masyarakat  dalam  pengolahan lingkungan menyebabkan kerusakan lingkungan. Keterlibatan warga negara dalam community  civic sebagai  pemecahan  masalah  lingkungan  melalui  pelatihan  yang dilakukan  aktivis  lingkungan. Civic  Engagement merupakan  salah  satu  konsep utama dalam community civic yang menekankan pada keterlibatan warga  negara dalam berbagai aspek kehidupan. 1
Lingkungan  kewarganegaraan  tidak  akan  muncul  secara  spontan,  mereka harus  diciptakan  secara  kolektif.  Pengembangan  teknologi  tepat  guna  dilakukan dengan  tujuan  untuk  memperbaiki  keadaan  sosial  ekonomi  masyarakat  dan menjamin penggunaan sumber daya secara optimal dengan mengurangi atau tidak merusak alam dan lingkungan. Setiap warga negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan hidup yang baik dan sehat. 2 Masalah pencemaran dan  kelestarian  lingkungan  juga  merupakan  persoalan  dalam  ruang  lingkup nasional.  Hal  ini  disebabkan  karena  menyangkut  keberhasilan  pembangunan nasional, khususnya keberhasilan dalam jangka panjang, agar kesejahteraan yang lebih baik dapat juga dinikmati oleh generasi mendatang.
Lingkungan  Hidup  adalah  kesatuan  ruang  dengan  semua  benda,  daya, keadaan,  dan  makhluk  hidup,  termasuk  manusia  dan  perilakunya,  yang mempengaruhi  alam  itu  sendiri,  kelangsungan  perikehidupan,  dan  kesejahteraan manusia  serta  makhluk  hidup  lain. 3 Praktiknya,  teknologi  sangat  memerhatikan
1 Syaifullah, Pemberdayaan  Generasi  Muda  Sebagai  Dasar  Filosofis  Dari  Keterlibatan Warganegara (Civic Engagement): Tinjauan Tentang Program Mahasiswa Wirausaha (PMW), dalam “Penguatan  Komitmen  Komunitas  Akademik  dalam  Memperkokoh  Jatidiri  PKn”,  (Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia,  April 2015), p. 103.
2 Jimly Asshiddiqie, Green Constitution Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonisia Tahun 1945, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), p. 39.
3 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Rahmat Tuhan Yang  Maha Esa Presiden Republik Indonesia.

## M
kepentingan  menyeluruh  antara  manusia  dengan  keselamatan  alam  dan lingkungan.  Pengembangan  teknologi  tepat  guna  dilakukan  dengan  tujuan  untuk memperbaiki  keadaan  sosial-ekonomi  masyarakat  dan  menjamin  penggunaan sumber  daya  secara  optimal  dengan  mengurangi  atau  tidak  merusak  alam  dan lingkungan.
Pendidikan lingkungan tidak hanya digunakan dalam arti sempit pengajaran atau  pembelajaran  di  sekolah  formal  atau  universitas. 4 Perubahan  perilaku  pro- lingkungan: yang dianggap sebagai tujuan jelas dari pendidikan lingkungan. Hasil penelitian  Syahri  memandang  bahwa  kegiatan  partisipasi  warga  negara  dalam pelatihan  bagi  masyarakat  dapat  digerakkan  dengan  penguatan  organisasi- organisasi relawan pecinta lingkungan hidup. Pemberdayaan masyarakat mengacu pada nilai yang terkandung dalam Pancasila untuk lingkungan yang bersih, menjaga lingkungan  hidup  dengan  fasilitas  yang  modern.  Partsipasi  tersebut  dengan pembekalan  demensi  pengetahuan,  keterampilan  dan  nilai  karakter  peduli lingkungan  sehingga  tercapainya  kepekaan  melindungan  lingkungan  hidup. Pengertian yang lebih luas dalam mendidik masyarakat dan terutama kaum muda dengan melalui media, keluarga, tempat ibadah tentang pentingnya lingkungan. 5
Manusia  berkarakter  memiliki  kepedulian  terhadap  lingkungan  fisik  dan lingkungan sosial. Peduli lingkungan menjadi penting dalam tumbuh kembangnya manusia. 6 Proses  belajar  sosial  yang  panjang  dilakukan  oleh  masyarakat mempunyai sistem yang dibangun sesuai dengan lingkungan alam dan lingkugan sosial  yang  baik.  Penguatan  pendidikan  karakter  peduli  lingkungan  sangat diperlukan  dalam  pendidikan  nonformal.  pendidikan  karakter  melalui  organisasi yang  ada  di  masyarakat  ditempatkan  sebagai  landasan  untuk  mewujudkan  visi pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila. 7
4 Chris  Hilson,  ‘Republican  Ecological  Citizenship  in  the  2015  Papal  Encyclical  On  the Environment  and  Climate  Change”.  Jurnal Critical  review  of  international  social  and  political philosophy (2017), pp. 1-13.
5 M Syahri, Bentuk–Bentuk Partisipasi Warga Negara dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Berdasarkan Konsep Green Moral di Kabupaten Blitar” (2013), pp. 119-134. ,
6 Naim, Character  Buiding  Optimalisasi  Peran  Pendidikan  dalam  Pengembangan  Ilmu  & Pembentukan Karakter Bangsa , (Jakarta: ArRuss Media, 2012), p. 200.
7 Peraturan  Presiden  (Perpres)    Nomor  87  Tahun  2017  tentang  Penguatan  Pendidikan Karakter.
Pemecahan  masalah  tersebut  menjadi  tanggung  jawab  semua  kalangan masyarakat  yang  berkelompok  dan  individu  sedangkan    pemerintah  sebagai perantara untuk pelestarian lingkungan  hidup. Kualitas kesadaran manusia tidak terpisahkan  dari  lingkungan  yang  mempunyai  tingkat  kualitas  keseimbangan lingkungan hidup.
Lingkungan  kewarganegaraan  melibatkan  pemberdayaan  orang  untuk memiliki  pengetahuan,  keterampilan,  dan  sikap  yang  diperlukan  untuk mengidentifikasi  nilai  dan  tujuan  mereka  sehubungan  dengan  lingkungan  dan bertindak  sesuai,  berdasarkan  pengetahuan  terbaik  tentang  pilihan  dan konsekuensi. 8 Keterlibatan  warga  negara  dalam  kegiatan  komunitas  pecinta lingkungan  secara  kritis  harus  memahami  masalah  yang  dihadapi  masyarakat. Kelestarian  alam  menjadi  tanggung  jawab  bersama  dalam  perubahan.  Dengan organisasi  komunitas  peduli  lingkungan  diharapkan  mampu  menguatkan pemahaman  masyarakat  perilaku  karakter  peduli  lingkungan  yang  bertanggung jawab. Tulisan ini berfokus pada beberapa permasalahan yang meliputi 1) karakter peduli lingkungan; 2) keterlibatan warga negara dalam ekologi kewarganegaraan (ecological Citizenship).

## B. Karakter Peduli Lingkungan
Melalui  pendidikan  menjadi  salah  satu  menumbuhkan  kesadaran  warga negara akan tanggung jawab dalam menjaga lingkungan. Pengetahuan timbul dalam lingkungan sehat positif dan negatif adan berdampak pada tindakan yang dilakukan warga  negara.  Pembentukan  karakter  dan  moralitas  warga  negara  tidak  bisa dilepaskan  dalam  kehidupan  seseorang.  Karakter  dapat  ditafsirkan  dalam kehidupan sehari-hari dengan melakukam tindakan atau pola berfikir masyarakat. Maka penting rasanya untuk mengambil langkah yang dimaknai sebagai nilai-nilai tingkah  laku  atau  tindakan  manusia  berkenaan  dengan  Tuhan,  diri  sendiri,  dan
8 Berkowitz, A.R., Ford, M.E. & Brewer, C.A. ‘A Framework for Integrating Ecological Literacy, Civics Literacy  and Environmental Citizenship in Environmental Education’ in E.A. Johnson & M.J. Mappin  (Eds.), Environmental  Educationand  Advocacy:  Perspectives  of  Ecology  and  Education (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), p. 227.
lingkungan. 9 Peduli  tidak  hanya  kepada  orang  lain  saja  tapi  juga  peduli  akan lingkungan sekitar. Samani. dkk, menegaskan bahwa.
Karakter  peduli  digambarkan  bahwa  peduli  adalah  memperlakukan  orang lain dengan   sopan,   bertindak   santun,   toleran   terhadap   perbedaan, tidak   suka menyakiti orang   lain,   mau   mendengar   orang   lain,   mau berbagi,   tidak merendahkan orang lain, tidak mengambil keuntungan dari orang lain, mampu bekerja  sama,  mau  terlibat  dalam  kegiatan  masyarakat, menyayangi    manusia  dan    makhluk    lain,    setia,    cinta    damai    dalam menghadapi  persoalan. 10
Adapun  nilai-nilai dalam  pendidikan karakter  yang menerapkan  nilai-nilai Pancasila  yang  terdapat  dalam  Perpres  No  87  Tahun  2017  tentang  Penguatan Pendidikan Karakter meliputi nilai (1) Religius, (2) Jujur, (3) Toleransi, (4) Disiplin, (5) Kerja keras, (6) Kreatif, (7) Mandiri, (8) Demokratis, (9) Rasa ingin tahu, (10) Semangat  kebangsaan,  (11)  Cinta  tanah  air,  (12)  Menghargai  prestasi,  (13) Bersahabat/Komunikatif,  (14)  Cinta  damai,  (15)  Gemar  membaca,  (16)  Peduli lingkungan, (17) Peduli sosial dan (18) Tanggung jawab. 11 Nilai  karakter  peduli lingkungan    berupa    sikap    dan    tindakan    yang    selalu  berupaya    mencegah kerusakan  pada  lingkungan  alam  sekitarnya,  selain  itu mengembangkan upaya- upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.
Peduli  lingkungan    adalah    sikap    dan    tindakan    yang    selalu    berupaya mencegah  kerusakan  pada  lingkungan  alam  di  sekitarnya,  dan  mengembangkan upaya-upaya  untuk  memperbaiki  kerusakan  alam  yang  sudah  terjadi.  Peduli lingkungan dalam pendidikan kewarganegaraan terletak pada aspek karakter, yakni karakter  perduli  lingkungan  yang  mencegah  kerusakan  pada  lingkungan  alam disekitarnya,  dan  mengembangkan  upaya-upaya  untuk  memperbaiki  kerusakan alam  yang  sudah  terjadi. 12 Untuk  menumbuhkan  karakter  tersebut  kita  dapat mengadopsi konsep karakter baik dari yang dimulai dari mengenalkanya tentang kebaikan serta kewajiban warga  negara terhadap  lingkunganya (moral knowing), kemudian  memberikan  contoh-contoh  perilaku,  atau  dampak-dampak  mengenai
9 Samani,  M.,  &  Hariyanto, Konsep  dan  model  pendidikan  karakter, (Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya, 2011), pp. 41-2.
10 Samani, dkk., Konsep  dan  Model  Pendidikan  Karakter ( Bandung:  PT  Remaja  Rosdakarya, 2012), p. 51.
11 Peraturan  Presiden  (Perpres)    Nomor  87  Tahun  2017  tentang  Penguatan  Pendidikan Karakter
12 Dewi Gunawati, ‘Meranap Pembelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup dalam Konfigurasi Pendidikan Kewarganegaraan’, PKn progresif , vol. 7, no. 2 (2012), pp. 140-51.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 9, no. 1 (2018), pp. 105-117.
masalah negara dengan lingkungan agar masyarakat menginginkan kebaikan dari menjaga  lingkungan (moral  feeling), dan  memberikan  kesempatan  untuk  dapat melakukan  suatu  tindakan  menjaga  lingkungan (moral  action) sebagai  bentuk kewajiban warga negara dengan lingkungan disekitarnya. 13

## C. Keterlibatan  Warga  Negara  dalam  Kepedulian  Lingkungan (ecological Citizenship)
Keterlibatan warga negara dalam kehidupan sosial menjadi harapan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat. Civic Engagement salah satu konsep utama dalam Community  Civics untuk  dapat  berpartisipasi  dalam  kehidupan  publik.  Jacoby  & Associates  mengemukakan  bahwa civic  engagement  encompasses  actions  wherein individuals  participate  in  activities  of  personal  and  public  concern  that  are  both individually  life  enriching  and  socially  beneficial  to  the  community . 14 Pendapat tersebut  menjelaskan  keterlibatan  warga  negara  mencakup  tindakan  dimana individu berpartisipasi dalam kegiatan kepedulian pribadi dan publik yang secara individual saling memperkaya dan bermanfaat secara sosial bagi masyarakat.
Keterlibatan warga negara telah didefinisikan sebagai proses mempercayai bahwa  seseorang  dapat  dan  harus  membuat  perbedaan  dalam  meningkatkan komunitasnya.  Untuk  meningkatkan  masyarakat,  seseorang  membutuhkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang dibutuhkan untuk membuat perbedaan. Kepemilikan  dan  demonstrasi  pengetahuan,  keterampilan,  dan  nilai  tersebut diungkapkan melalui sikap dan perilaku. 15
Keterlibatan  warga  negara  menekankan  partisipasi  dalam  pelayanan sukarela  kepada  masyarakat  setempat,  baik  oleh  individu  yang  bertindak  secara independen  atau  sebagai  peserta  dalam  sebuah  kelompok.  Keterlibatan  warga negara dapat didefinisikan sebagai cara dimana individu, melalui tindakan kolektif, mempengaruhi  masyarakat  sipil  yang  lebih  besar. 16 Kewarganegaraan  ekologis
13 Thomas Lickona, Educating for Character (New York: Bantam Books, 1991), p. 51.
14 Barbara  Jacoby  and  Associates, Civic  Engagement  in  Higer  Education:  Concepts  and Practices, (United States: Jossey-Bass A Wiley Imprint, 2009), p. 97.
15 Amy Doolittle & Anna C. Faul, ‘Civic Engagement Scale: A Validation Study’, SAGE Open,
(2013), pp. 1–7.
16 Richard P. Adler & Judy Goggin, ‘What Do We Mean By “Civic Engagement”?’, Journal of Transformative Education, vol. 3, no. 3 (2005),  p. 238.
menyajikan  sebuah  catatan  normatif  tentang  bagaimana  warga  negara  harus menjalankan  kehidupan  mereka,  mengurangi  dampak  lingkungan  mereka. Tindakan  yang  dilakukan  masyarakat  menunjukkan  perubahan  perilaku  dengan hasil negosiasi yang kompleks antara standar hidup, pengetahuan tentang penyebab dan  kontribusi  terhadap  perubahan  iklim. 17 Praktek  kewarganegaraan  ekologis melibatkan  tindakan  individu  sebagai  pemilih,  konsumen,  menyangkut  implikasi kekuatan dan keadilan dari gaya hidup barat daya yang intensif.
Setiap warga negara berkewajiban dan bertanggung jawab  untuk menjaga lingkungan  esuai  denga  pengetahuan  yang  dimiliki. Environmental    citizenship involves empowering  people  to  have  the  knowledge,  skills,  and  attitudes needed to identify their values and goals with respect to the environment and to act accordingly, based  on  the  best  knowledge  of  choices  and  consequences . 18 Pendapat  tersebut menjelaskan kewarganegaraan lingkungan melibatkan pemberdayaan orang untuk memiliki  pengetahuan,  keterampilan,  dan  sikap  yang  diperlukan  untuk mengidentifikasi  nilai  dan  tujuan  mereka  sehubungan  dengan  lingkungan  dan bertindak  sesuai,  berdasarkan  pengetahuan  terbaik  tentang  pilihan  dan konsekuensi.
Dalam setiap kasus, ada kelemahan tentang perubahan perilaku masyarakat yang cepat, sementara lingkungan kewarganegaraan inisiatif bisa memakan waktu lebih  lama. 19 Kendala  yang  tampaknya  masalah  berarti  pada  gerakan  bersih lingkungan, menanan kembali pohon yang diterapkan pada peraturan perundang- undangan.  Lingkungan  kewarganegaraan  adalah  tentang  mengakui  hak-hak lingkungan dalam dibatasi wilayah politik.
Kewarganegaraan ekologi telah disarankan sebagai pendorong perilaku pro- lingkungan individu, memberikan fondasi yang lebih stabil untuk perubahan gaya hidup  daripada  mengandalkan  alat  kebijakan  eksternal. 20 Relevansi  Ekologi kewarganegaraa untuk menjelaskan program pro-lingkungan diuji yang dirancang
17 Johanna  Wolf ,  Katrina  Brown  &  Declan  Conway,  ‘Ecological  Citizenship  and  Climate Change: Perceptions and Practice’, Environmental Politics , vol. 18 , no. 4, (2009), pp. 503-21.
18 Berkowitz,  A.R.,  Ford,  M.E.  &  Brewer,  C.A.,  ‘A  Framework  for  Integrating  Ecological Literacy’, p. 227.
19 Andrew  Dobson,  ‘Environmental  Citizenship:  Towards  Sustainable  Development’, Sustainable Development , vol. 15 (2007), pp. 276–85.
20 Sverker C. Jagers, Johan Martinsson & Simon Matti, ‘Ecological Citizenship: A Driver of Pro- environmental Behaviour?’, Environmental Politics , vol. 23, vol. 3 (2013), pp. 434–53.
untuk menangkap berbagai aspek. Ekologi warga terikat pada wilayah negara dan dipraktekkan dalam pendidikan lingkungan secara eksklusif di masyarakat.
Kewarganegaraan ekologis melibatkan beberapa batasan hak dan tanggung jawab  moral  manusia  dan  alam.  Secara  eksplisit  menggambarkan  bagaimana kesadaran  akan  konsekuensi  lingkungan  mengarah  pada  kepercayaan  normatif pribadi  yang  mengharuskan  orang  untuk  kemudian  terlibat  dalam  perilaku  pro- lingkungan. Wawasan pendidikan lingkungan sangat penting untuk diimplikasikan dalam rangka memperluas pembelajaran citizenship dari lokal menuju global. Salah satu  tantangan environmental kurang  dihargai  yang  sekarang  kita  hadapi  adalah kombinasi ketidakpedulian dan apatis antara warga dalam menghadapi iklim global perubahan  dan  penurunan  keanekaragaman  hayati.  Memperluas  konsep kewarganegaraan menjadi kebutuhan pengalaman belajar warga dilakukan secara komprehensif  evaluasi  yang  akan  memberikan  wawasan  yang  berguna  bagi pendidik lingkungan hidup dan masa depan. 21
Dapat  dipahami  bahwa  individu  yang  berpikir  sepanjang  garis  ekologi kewarganegaraan  untuk  berperilaku  ramah  lingkungan  dalam  aktivitas  warga negara. Aspek ekologi kewarganegaraan tertentu lebih penting bagi perilaku pro- lingkungan daripada yang lain. Kewarganegaraan ekologis telah disarankan sebagai pendorong perilaku pro-lingkungan individu, memberikan fondasi yang lebih stabil untuk perubahan gaya hidup daripada mengandalkan alat kebijakan eksternal.
Skala New Ecological Paradigm (NEP) digunakan untuk mengukur sikap dan kesiapan berperilaku peduli lingkungan. Skala paradigma ekologis baru mencakup pandangan  yang  lebih  lengkap  dan  terperinci  dalam  mengukur  sikap  kepedulian lingkungan. NEP hasil revisi memaksimalkan nilai validitas konten yang dimiliki dan terbukti  konsisten  sebagai  alat  ukur.  Skala  paradigma  ekologis  baru mengidentifikasi  5  dimensi  ekologi  meliputi  dimensi balance  of  nature,  limit  to growth, anti anthropocentrism, anti-exemptionalism dan eco-crisis. 22 Lima dimensi ekologi tersebut dapat  dilihat pada tabel berikut.
21 Jennifer  Rebecca  Kelly  &  Troy  D.  Abel,  ‘Fostering  Ecological  Citizenship:  The  Case  of Environmental Service-Learning in Costa Rica ’, International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning , vol. 6, no. 2 (2012).
22 Dunlap, R. E., et al, ‘Measuring Endorsement of The New Ecological Paradigm: A Revised NEP Scale”, Journal of Social Issues, vol. 56, no. 3 (2000), pp. 425-42.
Tabel 1. Item Sarana dan Standar Deviasi untuk Skala Paradigma Ekologis
Baru No Paradigma Ekologis Baru (NEP) 1 Balance of nature (Keseimbangan alam)  Bila  manusia  mengganggu  alam,  seringkali menimbulkan konsekuensi bencana.
 Keseimbangan alam cukup kuat untuk mengatasi dampak negara industri modern.
 Keseimbangan  alam  sangat  halus  dan  mudah kesal. 2 Eco-crisis (Ekokrisis)
 Manusia sangat menyalahgunakan lingkungan.
 Apa yang disebut "krisis ekologis" yang dihadapi umat manusia telah dibesar-besarkan.
 Jika  semuanya  berlanjut  pada  kursus  mereka sekarang,  kita  akan  segera  mengalami  bencana ekologis yang besar. 3 Anti- exemptionalism Anti ekspesialisasi  Kecerdikan manusia akan memastikan bahwa kita tidak membuat bumi tidak dapat dipercaya.
 Terlepas  dari  kemampuan  kita,  manusia  masih tunduk pada hukum alam.  Manusia  pada  akhirnya  akan  cukup  belajar tentang  bagaimana  alam  bekerja  untuk  bisa mengendalikannya. 4 Limits to growth Batas pertumbuhan  Kita  mendekati  batas  jumlah  orang  yang  bisa didukung bumi.
 Bumi  seperti  pesawat  ruang  angkasa  dengan ruang dan sumber yang sangat terbatas.
 Bumi memiliki banyak sumber daya alam jika kita hanya belajar mengembangkannya. 5 Anti- anthropocentism (dominasi manusia)  Manusia  memiliki  hak  untuk  memodifikasi lingkungan  alam  agar  sesuai  dengan  kebutuhan mereka.
 Tanaman  dan  hewan  memiliki  hak  sebanyak manusia untuk eksis.
 Manusia  dimaksudkan  untuk  menguasai  seluruh alam.
Kelima dimensi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Dimensi balance of  nature mengukur  keyakinan  bahwa  keseimbangan  alam  sangat  rentan.  Alam rentan  mengalami  kerusakan  akibat  aktivitas  manusia.  Dimensi  limit  to  growth mengukur keyakinan bahwa sumber daya yang ada di bumi memiliki keterbatasan. Dimensi anti-anthropocentrism mengukur keyakinan bahwa manusia memiliki hak untuk  mengubah  dan  menguasai  lingkungan  alam.  Dimensi anti-exemptionalism mengukur keyakinan bahwa kehidupan manusia tidak terbebas dari aturan alam/ hukum alam. Dimensi eco-crisis mengukur keyakinan bahwa manusia menyebabkan

## Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan
Vol. 9, no. 1 (2018), pp. 105-117.
kerusakan  yang  merugikan  bagi  lingkungan  fisik,  contohnya  perubahan  iklim. Dimensi eco-crisis melihat  pandangan  individu  mengenai  krisis  ekologi  dan kerusakan alam yang terjadi akibat aktivitas manusia.
Kewarganegaraan  sebagai  tujuan  utama  pendidikan  lingkungan. Lima komponen  tumpang  tindih  dari  kewarganegaraan  lingkungan  meliputi  sebagai berikut.  1) Ecological  Literacy :  memahami  sistem  ekologis  utama  dengan menggunakan pemikiran ekologis yang baik, sekaligus memahami sifat ilmu ekologi dan hubungannya dengan masyarakat. 2) Civics Literacy : memahami sistem sosial, ekonomi,  budaya,  dan  politik  kunci  dengan  menggunakan  keterampilan  berpikir kritis  yang  diperlukan.  3) Values  Awareness :  kesadaran  akan  nilai-nilai  pribadi berkenaan dengan lingkungan, dan kemampuan untuk menghubungkan nilai-nilai ini dengan pengetahuan dan kebijaksanaan praktis untuk membuat keputusan dan tindakan.  4) Self-efficacy :  memiliki  kemampuan  untuk  belajar  dan  bertindak berkenaan dengan nilai dan kepentingan pribadi di lingkungan. 5) Practical Wisdom : memiliki  kebijaksanaan  praktis  dan  keterampilan  untuk  pengambilan  keputusan dan bertindak berkenaan dengan lingkungan. 23
Salah satu  penelitian berbasis masyarakat tantang strategi pengembangan ecological citizenship Yayasan Mangrove Center Tuban. Keterlibatan warga negara dapat  diwujudkan  dengan  kesadaran  bersama  dalam  sekolah  peduli  lingkungan. Hasil  penelitian  tersebut  meliputi  1)  startegi  pelaksanaan  program  kerja  kepada para anggota dan masyarakat yang meliputi program konservasi dan pembibitan, program  pemberdayaan ecogreen dan  program  pembinaan  sekolah  peduli lingkungan; 2) terjalinnya hubungan baik antara manusia dan alam melalui kegiatan konservasi,  masyarakat  memiliki  kepedulian  serta  kesadaran  terhadap  hak  dan kewajibannya dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan kegiatan penanaman pohon,  bersih-bersih  pantai,  perawatan  terhadap  tanaman,  perawatan  terhadap mata  air,  tidak  mengambil  pasir  pantai  untuk  kepentingan  pribadi  serta  selalu menjaga kebersihan lingkungan. 24
23 Berkowitz,  A.R.,  Ford,  M.E.  &  Brewer,  C.A.  ‘A  Framework  for  Integrating  Ecological Literacy, p. 230.
24 Ida  Nurmayanti&  Harmanto,  ‘Strategi  Yayasan  Mangrove  Center  Tuban  dalam Mengembangkan Ecological  Citizenship pada  Masyarakat  Tuban”, Jurnal Kajian  Moral  dan kewarganegaraan, vol. 5, no. 2 (2017), pp. 83-97.

## Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan
Vol. 9, no. 1 (2018), pp. 105-117.
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas  dapat  diketahui  keberhasilan memberdayakan  masyarakat  dalam  memperbaiki  kerusakan  lingkungan. Kepedulian  masyarakat  terhadap  pelestarian  lingkungan  diwujutkan  dengan keterlibatan  masyarakat  dalam  program mangroove  center .  Berlangsungya pendidikan  dalam  masyarakat  dilakukan  oleh  organisasi  komunitas  pecinta lingkungan yang memberi kontribusi memberdayakan masyarakat berkelanjutan. Gerakan  memperbaiki  lingkungan  hidup  masyarakat  yang  lebih  efektif  haruslah didukung  dari  segi  pendidikan  yang  mengembangkan  masyarakat  bertanggung jawab, kreatif dan berilmu. Pendekatan pendidikan  kemasyarakatan adalah salah satu pendekatan yang melihat masyarakat sebagai agen dan objek sekaligus. Dalam proses ini, para pemimpin masyarakat perlu menempatkan diri sebagai fasilitator yang mendorong perubahan menuju ke arah yang lebih baik

## D. Penutup
Keterlibatan warga negara diharapkan mampu menguatkan karakter peduli lingkungan  yang  bersih,  sehat,  nyaman,  dan  berbudaya  lingkungan.  Gerakan memperbaiki lingkungan hidup masyarakat yang lebih  efektif haruslah didukung dari segi pendidikan yang mengembangkan masyarakat bertanggung jawab, kreatif dan  berilmu.    Keterlibatan  warga  negara  menjadi  penting  untuk  berkontribusi dalam komunitas yang bergerak mengelola, menjaga dan melestarikan lingkungan seperti strategi pengembangan Yayasan Mangrove Center.
Kepedulian lingkungan diharapkan relawan atau aktifis lingkungan terkait kepedulian  lingkungan  di  kalangan  masyarakat  adalah  terciptanya  rasa  peduli lingkungan,  memiliki  sikap  kritis,  bisa  menjadi  inspirasi  untuk  membangun gerakan-gerakan kepedulian lingkungan melalui sikap dan perbuatan. Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan akibat tingginya integritas pendidikan di sekolah, pendidikan dalam keluarga dan pendidikan dalam masyarakat. keterlibatan warga negara  menekankan  partisipasi  dalam  pelayanan  sukarela  kepada  masyarakat setempat, baik oleh individu yang bertindak secara independen atau sebagai peserta dalam sebuah kelompok.

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie,  J. Green  Constitution  Nuansa  Hijau  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonisia Tahun 1945 . Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
Berkowitz, A. R., Ford, M. E. & Brewer, C. A. ‘A Framework for Integrating Ecological Literacy,  Civics  Literacy  and  Environmental  Citizenship  in  Environmental Education’,  in  E.A.  Johnson  &  M.  J.  Mappin  (Eds.), Environmental Educationand Advocacy: Perspectives of Ecology and Education . Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
Dobson,  Andrew,  ‘Environmental  citizenship:  Towards  sustainable  Development’,
Sustainable Development, vol. 15 (2007). pp. 276–85.
Doolittle, Amy & Anna C. Faul, ‘Civic Engagement Scale: A Validation Study’, SAGE Open, (2013), pp. 1–7.
Dunlap,  R.  E.,  et  al.,  ‘Measuring  Endorsement  of  The  New  Ecological  Paradigm:  A Revised NEP Scale’, Journal of Social Issues, vol. 56, no. 3 (2000), pp. 425-42.
Gunawati,  Dewi,  ‘Meranap  Pembelajaran  Pendidikan  Lingkungan  Hidup  Dalam Konfigurasi  Pendidikan  Kewarganegaraan’, PKn  progresif, vol.  7,  no.  2, (2012), pp. 140-51.
Hilson, Chris. ‘Republican Ecological Citizenship in the 2015 Papal Encyclical On the Environment and Climate Change’, Critical review of international social and political philosophy, (2017), pp. 1-13.
Jacoby, Barbara  &  Associates. Civic  Engagement  in Higer  Education:  Concepts  and Practices . United States: Jossey-Bass A Wiley Imprint, 2009.
Johanna Wolf  , Katrina Brown & Declan Conway, “’Ecological Citizenship and Climate Change: Perceptions and Practice’, Journal Environmental Politics , vol. 18 , no. 4 (2009), pp. 503-21.
Kelly, Jennifer Rebecca & Abel, Troy D, ‘Fostering Ecological Citizenship: The Case of Environmental Service-Learning in Costa Rica", International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning, vol. 6, no. 2 (2012).
Lickona, Thomas. Educating for Character. New York: Bantam Books. 1991.
Naim,  N. Charakter  Buiding  Optimalisasi  Peran  Pendidikan  Dalam  Pengembangan Ilmu & Pembentukan Karakter Bangsa. Jakarta: ArRuss Media, 2012.
Nurmayanti,  Ida  &  Harmanto.  Strategi  Yayasan  Mangrove  Center  Tuban  dalam Mengembangkan Ecological  Citizenship pada  Masyarakat  Tuban. Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan , vol. 5, no. 2 (2017), pp. 83-97.
Peraturan  Presiden  (Perpres)    Nomor  87  Tahun  2017  tentang  Penguatan Pendidikan Karakter
Richard P. Adler & Judy Goggin, ‘What Do We Mean By “Civic Engagement”?, Journal of Transformative Education , vol. 3, no. 3 (2005),  p. 238.
Samani,  M., dkk. Konsep  dan  Model  Pendidikan  Karakter. Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya, 2012.
Samani,  M.,  &  Hariyanto. Konsep  dan  Model  Pendidikan  Karakter. Bandung:  PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
Sverker C. Jagers, Johan Martinsson & Simon Matti, ‘Ecological citizenship: A Driver of  Pro-Environmental  Behaviour?’, Environmental  Politics, vol.  23,  no.  3 (2013), pp. 434–53.
Syahri, M. ‘Bentuk–Bentuk Partisipasi Warga Negara dalam Pelestarian  Lingkungan Hidup  Berdasarkan  Konsep  Green  Moral  di  Kabupaten  Blitar’,  (2013),  pp. 119-34.
Syaifullah, ‘Pemberdayaan Generasi Muda Sebagai Dasar Filosofis Dari Keterlibatan Warganegara  (Civic  Engagement)  :  Tinjauan  Tentang  Program  Mahasiswa Wirausaha  (PMW)’,  in Penguatan  Komitmen  Komunitas  Akademik  dalam Memperkokoh  Jatidiri  PKn ,  Bandung:  Laboratorium  Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia, 2015.