## PERANAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN KECIL MENENGAH AMANAH UMMAH SURABAYA
Oleh Hardianto Ritonga Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan Email: hardinatoritonga@gmail.com

## Abstract
Baitul  Maal  Wat  Tamwil's  existence  is  the  best  and  most  strategic  and functional  approach  to  empowering  small  and  medium  businesses,  Baitul Maal Wat Tamwil is relatively more agile and flexible because it is more with  street  vendors  or  middle-low  society.  Through  Baitul  Maal  Wat Tamwil,  the  poor  and  small  traders  will  be  released  from  the  bondage  of the usury system (interest) and transfer it to the Islamic economic system with a profit sharing system. Departing from these problems, this research aims to find out how the role of Baitul Maal Wa Tamwil Amanah Ummah to  develop  micro  businesses.  This  study  uses  a  qualitative  method  by analyzing  cases.  From  this  research  describe  as  a  whole  as  well  as systematically about the role of Baitul Maal Wat Tamwil in the framework of empowering micro businesses.

## Kata Kunci : Baitul Maal, Usaha Mikro, UKM

## A. Pendahuluan
Mencermati  kondisi  perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu merupakan bagian  dari  putaran  pusaran  kencangnya ekonomi dunia, layaknya melihat perjalanan sebuah biduk sampan di tengah samudera; berbagai liku dan liuk “gelombang”  menghadang,  menerjang bahkan sampai memporak-porandakan “pertahanan”nya. Sejarah mencatat keberhasilan program pemerintah membangun  ekonomi  Indonesia  yang pro- rakyat  pada  masa  orde  baru  dengan program  rencana  pembangunan  lima
tahunnya  (Repelita)  dengan  gandengan Program Jangka Pendek, jangka menengah dan  jangka  panjang  yang  cukup  berhasil menggeliatkan perekonomian bangsa Indonesia  pada  masa  itu  terutama  sektor ekonomi kecil menengah. 1 Alhasil, presiden Soeharto pada masanya menjabat, dijuluki  sebagai  Bapak  Pembangunan,  hal ini  berdampak  berduyun-duyunnya  negara asing  di  kawasan  Asia  dan  benua  Afrika yang  sama-sama  sedang  berkembang datang  ke  Indonesia  dalam  rangka  study-
1 Mubyarto,  Ekonomi  dan  Keadilan Sosial,  (Yogyakarta,  Aditya  Media,  1995),  hal. 122.
banding keberhasilan perekonomian Indonesia. 2
Kondisi  demikian  paling  tidak dapat  bertahan  dan  dirasakan  sampai penghujung  tahun  90-an,  yakni  dengan adanya  krisis  keuangan  global,  populer dengan  istilah  krisis  moneter,  yang berdampak langsung terhadap perekonomian Indonesia nilai tukar rupiah anjlok,  harga-harga  barang  meroket,  PHK menjamur  dimana-mana.  Setali  tiga  uang, kondisi  perekonomian  pada  masa  itu diperparah  eskalasi  politik  negara  yang tidak stabil, sehingga berdampak munculnya krisis sosial yang cukup parah; kerusuhan  terjadi  di  beberapa  tempat, penjarahan menjamur dan tindakan- tindakan  anarkis  lainnya  pun  seolah menular ke berbagai sektor.
Dahsyatnya  krisis  moneter  pada saat  itu  memporak-porandakan  beberapa sektor  perekonomian  terutama  sektor perbankan  dan  bursa  saham.  Di  sisi  lain terdapat  sektor  ekonomi yang ikut terkena imbas  krisis  moneter, yakni sektor ekonomi  mikro,  kecil  dan  menengah. Tidak  berarti  dengan  adanya  krisis moneter  pada  kisaran  tahun  1997-1998 menghilangkan  sektor  usaha  mikro,  kecil dan  menengah.  Sektor  ini  tetap  ada  meski dirundung  berbagai  persoalan.  Geliat usaha  Mikro,  kecil  dan  menengah  inilah
2 Amin  Aziz,  “Pedoman  Pengelolaan BMT”, (Jakarta: PINBUK, 2004). hal, 5.
yang  menjadi  tulang  punggung  ekonomi kerakyatan pada saat itu sampai sekarang.
Berbagai  upaya untuk  memperkuat sektor  ini  terus  dilakukan,  baik  oleh pemerintah  sebagai  pemangku  kebijakan, pihak swasta (lembaga keuangan perbankan) yang cukup perhatian terhadap sektor  ini,  ataupun  masyarakat  secara langsung  yang  menjadi  motor  penggerak dengan  terus  menjamurnya  lumbung- lumbung  usaha.  Hal  ini  disokong  pula dengan  adanya  pergeseran  cara  pandang ( mindset )  sebagian  masyarakan  pasca terjadi krisis moneter, dari semula sebagai pegawai  atau  karyawan  menjadi  seorang wirausahawan ( entrepheneur ).
Posisi  pihak  swasta  seperti  halnya Lembaga  Keuangan  mempunyai  peran strategis  dalam  membantu  maju  dan berkembangnya sektor ekonomi masyarakat  kecil  dan  menengah  ini, apalagi  kolaborasi  Lembaga  Keuangan dengan operasional dengan prinsip ekonomi  syariah  yang  sudah  teruji  ampuh dan  lebih  resisten  pada  masa  krisis moneter,  sehingga  pada  waktunya  akan cukup mampu menjawab sebagaian kalangan  yang  meragukan  optimalnya pemberdayaan  perekonomian  kecil  dan menengah. 3
3 Mardani, Hukum  Ekonomi  Syariah  di Indonesia (Bandung:  Refika  Aditama,  2011),  hal.
Dari perjalanan  yang amat panjang tersebut,  melahirkan  sistem  berekonomi yang  dilandasi  nilai-nilai  pemberdayaan dan  pembangunan  masyarakat  khususnya kelas  menengah  dan  bawah  yaitu  Konsep Ekonomi  Kerakyatan.  Pada  umumnya, sistem  ekonomi  kerakyatan  ini  bertumpuh memperbaiki  nasib  masyarakat  pedesaan. Konsep    ini    mengadakan    perubahan penting  ke  arah kemajuan,  khususnya ke arah  pendobrakan  ikatan  serta    halangan yang  membelenggu  sebagian  besar  rakyat Indonesia dalam keadaan serba kekurangan dan keterbelakangan. 4
Salah  satu  implikasi  dari  Konsep Ekonomi  Kerakyatan  adalah  munculnya unit-unit  usaha  kecil  yang  bernama  Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya  disebut  UMKM.  Di  negara- negara  berkembang  pada  umumnya,  dan Indonesia pada khususnya, UMKM merupakan  salah  satu  pemain  ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah  besar  dan  meningkatkan  distribusi pendapatan  secara  merata.  Selain  itu, UMKM  juga  memiliki  peranan  yang cukup  strategis  dalam  memberdayakan ekonomi  masyarakat  di  akar  rumput  yang sulit untuk masuk ke sektor-sektor formal. UMKN  ini  merupakan  usaha  yang  akurat dalam  rangka  memperluas  lapangan  kerja
4 Sarbini  Sumawinata, Politik  Ekonomi Kerakyatan ,  Jakarta,  Gramedia  Pustaka  Utama, 2004, hal. 161.
guna  menyediakan  layanan  baik  kepada masyarakat,  juga  dapat  meratakan  serta meningkatkan  pendapatan  masyarakat. Tidak hanya itu, tetapi juga menakselerasikan  pertumbuhan  ekonomi dalam  menciptakan  stabilitas  nasional serta setabilitas ekonomi tentunya.
UKM ini juga, berkontribusi terhadap melahirkan produk-produk nasional, meningkatkan ekspor, memperluas lapangan kerja, dan meratakan pendapatan penduduk. Eksistensi  UKM  ini  juga  tidak  dapat dikesampingkan dalam menumbuh kembangkan  ekonomi  nasional,  sebab UKM  adalah  nadi  kehidupan  ekonomi kebanyakan  masyarakat  Indonesia.  Untuk mengembangkan  ekonomi  nasional  sub sektor  industri  mikro  kecil  dan  menengah ini  akrab  disebut  Usaha  Kecil  Menengah (UKM)  yang  saat  ini  sangat  mendapat perhatian pemerintah dalam rangka meningkatkan ekonomi nasional.
Sektor  industri  baik  skala  besar maupun skala mikro, kecil, dan menengah merupakan  salah  satu  sector  yang  turut memberikan kontribusi ( contributor ) terhadap  pertumbuhan  ekonomi    nasional, oleh  karena  itu  kebijakan  pembinaan  dan pengembangan ( Development Policy ) terhadap masing-masing sub-sektor dilakukan  secara  berkesinambungan  dan program pembinaan
senantiasa
dikembangkan sesuai  dengan karakter dan permasalahan yang dihadapi.
Mengingat besarnya potensi UMKM  yang  ditunjukkannya  dari  tahun ke  tahun,  oleh  karena  itu,  pemberdayaan UMKM  menjadi  semakin  strategis  untuk meningkatkan  produktivitas,  lowongan kerja,  terutama  meningkatkan  pendapatan masyarakat  yang  kurang  mampu.  Dalam perkembagannya  UMKM  masih  memiliki berbagai persoalan, persoalan UMKM saat ini sangat berat karena ketatnya persaingan,  apalagi  dengan  masuknya produk-produk luar negeri. 5
Selain itu UMKM sendiri menghadapi berbagai masalah yang belum terselesaikan  yang  berhubungan  dengan iklim  usaha.  Selain  itu,  persoalan  terbesar UMKM adalah kesulitan mengakses permodalan,  pengelolaan  usaha  yang masih  tradisonal,  kualitas  SDM  yang belum  memadai,  serta  skala  dan  teknik produksi yang masih rendah. 6 Oleh karena itu, untuk mengembangkan dan memberdayakan UMKM, diperlukan lembaga  keuangan  yang  sesuai  dengan
5 Edy  Suandi  Hamid  dan  Y.  Sri  Susilo, Strategi  Pengembangan  Usaha  Mikro  Kecil  Dan Menengah Di Provinsi Daerah Istimewa, Yogyakarta, Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 12, Nomor 1,Juni 2011, hal. 46.
6 Ramdhansyah, Pengembangan  Model Pendanaan  Umkm  Berdasarkan  Persepsi  Umkm , Jurnal  Keuangan  dan  Bisni,  Vol.  5,  No.  1,  Maret 2013, hal. 30
kebutuhan  dan  kondisi  pelaku  ekonomi rakyat itu sendiri. 7
Pengembangan usaha mikro memiliki  hubungan  yang  sangat  erat dengan  upaya  pemberdayaan  masyarakat miskin  yang  merupakan  pelaku  utama usaha  tersebut,  maka  menurut  konseptual bahwa pemberdayaan seperti ini merupakan usaha peningkatkan harkat dan martabat  masyarakat  yang  kurang  mampu terlepas dari kungkungan keterbelakangan (kemiskinan). Langkah-langka pemberdayaan  ini,  menekankan  dalam rangkah  memberikan  kemampuan  atau kekuatan  dalam  meraungi  kehidupan. 8
Tujuan  pemberdayaan  ini  tertuju  kepada pengusaha,  dengan  membekali  mereka akan  motivasi  dengan  kata  lain  bahkwa motivasi tersebut ditujukan kepada individu pengusaha sendiri dengan membekali  mereka  tentang  keterampilan lewat  pelatihan  untuk  memulai  dan mengelola usahanya semaksimal mungkin.
Atas  dasar  inilah,  BMT  yang merupakan  kependekan  dari Baitul  Maal
7Wisber  Wiryanto, Pemberdayaan  Usaha Kecil  dan  Menengah  di  Kota  Banjarbaru  dalam Rangka  Millenium  Development  goals  2015 , Makalah  (sub  tema  MDGs  dan  Pemberdayaan SME) dalam rangka  Seminar Nasional Demokrasi dan  Masyarakat  Madani,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan Ilmu  Politik,  Universitas  Terbuka  pada  13  Juli 2012.
8 Bachtiar Rifa’i, Efektivitas Pemberdayaan  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah (UMKM)KrupukIkan dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa  Kedung  Rejo  Kecamatan  Jabon  Kabupaten Sidoarjo , Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Volume 1, Nomor 1, Januari 2013, hal. 132
Wa  Baitul  Tanwil yang  merupakan lembaga  keuangan  mikro  yang  berbasis Syari’ah  muncul  menawarkan  solusi kepada  rakyat  kelas  bawah,.  Secara lughowi  atau  harpiyah  Baitul  Maal  berarti rumah  dana  dan  baitul  tamwil  berarti rumah  usaha,  masing-masing  kata-kata  ini memiliki  arti  yang  berbeda  serta  dampak yang  berbeda  pula.  Baitul  Maal  dengan segala konsekuensinya merupakan lembaga  sosial  berdampak  pada  tidak adanya  profit  atau  keuntungan  duniawi atau  material  di  dalamnya,  sedangkan baitul  tamwil  merupakan  lembaga  bisnis yang berjalan  sesuai  prinsip  bisnis  yang efektif  dan  efisien. 9
Lembagaan
BMT sangat diapresiasi  dan  didukung  oleh  Pusat Inkubasi  Bisnis  Usaha  Kecil  (PINBUK) yaitu  lembaga  yang  sangat  primer  sebab mengemban  bisnis  yang  lebih  luas  yaitu melahirkan  usaha-usaha  kecil,  praktek PINBUK sudah benyak melahirkan usaha- usaha kecil  termasuk  BMT  yang  didirikan lengkap  dengan  badan  hukum  Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau Koperasi  Simpan  Pinjam  (KSP). Aadapun mekanisme  kerja  BMT  sama  dengan  BPR Syariah  dengan  ruang  lingkup  dan  produk
9 Muhammad    Ridwan, Sistem    dan Prosedur    Pendirian    Baitul    Mal    wat-Tamwil (BMT) ,    Cet.    I  (Yogyakarta:  Citra  Media,  2006), hal. 1
yang  dihasilkan  berbeda. 10 Bahkan  BMT sendiri adalah merupakan salah-satu model lembaga    keuangan    syariah    yang    cukup sederhana,    yang  secara  realitas    di lapangan    dalam    beberapa  tahun  terakhir ini mengalami perkembangan  yang sangat pesat.
Hasil  pertumbuhan  gemilang  ini, diraih  oleh  BMT  dari  tingginya  tingkat kebutuhan    masyarakat    terhadap    jasa intermedasi    keuangan,    namun    di    sisi lain    akses  kedunia  perbankan  yang  lebih formal  relatif  sulit  dilakukan,  dalam operasionalnya,
BMT sangat bersentuhan langsung dengan
perekonomian    masyarakat.  Kegiatan- kegiatan yang sudah dilakukan sebagaimana  dijelaskan  di    atas  adalah merupakan gambaran dari kedekatan BMT dengan  sektor  riil  yang  meminimalkan kegiatan  spekulasi  dalam  memaksimalkan kemampuan  masyarakat  dalam  bidang produksi dengan pembiayaan  yang  sudah dilakukan  sesuai    dengan    produk-produk yang  berlaku  pada setiap BMT.
Tujuan  berdirinya  BMT,  bertujuan untuk peningkatan kualitas usaha ekonomi dalam mensejahterakan masyakata terutama  para  anggotanya,  pengertian  ini dipahami mengingat bahwa BMT berorientasi  pada  usaha  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  dan  anggota,
10 Gita  Danupranata, Ekonomi  Islam ,  Cet. I, (Yogyakarta: UPFE-UMY, 2006), hal. 56.
oleh karnanya para anggota harus empowering (diberdayakan)  agar  bisa mandiri, sehingga tidak  dapat  dibenarkan apabila    para    anggota    dan  masyarakat menjadi  sangat  tergantung  kepada  BMT, seyogianya dengan bergabungnya mesyarakat  menjadi  anggota  BMT  maka meningkat  pula  taraf  hidupnya  seiring dengan meningkatnya usaha yang ditekuninya. 11
Kehadiran  BMT  Amanah  Ummah ditengah-tengah  masyarakat  diharapkan dapat  menjadi  mediator  antara  pemilik modal dan anggotanya yang membutuhkan modal  usaha,  pertumbuhan  BMT Amanah Ummah dari tahun ketahun terus mengalami  pertumbuhan  yang  semakin membaik,  adanya  pertumbuhan  yang sangat  pesat  menunjukkan  bahwa  BMT Amanah  Ummah  mampu  menerapkan system  syariah  dimana  masyarakat  masih awam  dengan  adanya  system  syariah tersebut.
Disamping  itu  juga,  BMT Amanah Ummah  memberikan  kemudahan  bagi calon nasabahnya baik dalam hal simpanan maupun  pembiayaan.  Hal  utama  yang ditanamkan  oleh  BMT  Amanah  Ummah adalah gemar menabung. Selain itu proses pembiayaan  juga  tidak  ada  persyaratan yang  rumit  dan  birokrasi  yang  berbelit-
11 Rustam    Effendi, Produksi    dalam Islam, Cet I ( Yogyakarta:  Magistra  Insania  Press bekerjasama  dengan MSI UII, 2003), hal. 12.
belit yang dihadapi oleh anggota, sehingga tidak  memberatkan  para  calon  nasabah untuk  meminjam  dan  mengembalikan uang  pembiayaan  yang  dijadikan  sebagai modal usaha.
Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah BMT  Amanah Ummah memberikan kemudahan bagi nasabah dalam melakukan transaksi, baik berupa simpanan  maupun  pembiayaan  yang  tidak harus  dating  ke  kantor,  akan  tetapi  dari pihak  pegawai  bisa  langsung  mendatangi nasabah  yang  bertransaksi.  Dilain  sisi, tentu  ada  juga  kekurangan  atau  kendala- kendala yang dihadapi oleh BMT Amanah Ummah  dalam  menjalankan  usahanya, keterlambatan  pembayaran  angsuran  yang mungkin disebabkan oleh adanya penurunan omset nasabah yang melakukan pembiayaan. Beberapa  individu atau lembaga  lain  ingin  menduplikasi  bahkan ingin didampingi dan dibimbing oleh BMT Amanah  Ummah  dalam  masalah  koperasi pola  syariah,  akantetapi  SDM  yang  ada sangatlah terbatas, perlu adanya kaderisasi dan  percetakan  SDM  unggulan.    Adapun rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini adalah  sebagai  berikut:  Bagaimana  peran Baitul  Maal  Wat  Tamwil  dalam  proses pemberdayaan usaha mikro, kecil menengah?,  Faktor-faktor  apa  saja  yang mendukung  dan  menghambat  program Pemberdayaan us aha Mikro, kecil menengah di Kabupaten  Kot a  Surabaya?

## B. Metodologi Penelitian
Penelitian ini mengunakan, metode kualitatif dengan memfokuskan pada studi kasus,  maka  dalam  penulisan  ini  penulis berusaha BMT supaya mengetahui seputar tentang  proses  pemberdayaan  di  BMT Amanah Ummah terhadap UMKM., sebagaimana disebutkan Robert Yin menyebutkan  bahwa  studi  kasus  adalah suatu  inkuiri  empiris  yang  menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, apabila  batas-batas  antara  fenomena  dan konteks  tidak  terlihat  dengan  tegas,  dan multi  sumberbukti  pun  dimanfaatkan. Studi  kasus  lebih  sering  berkutat  untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan how (bagaimana)  dan why (mengapa),  serta pada  tingkatan  tertentu  juga  menjawab pertanyaan what (apakah),  dalam  kegiatan penelitian(Bungin, 2005). Dalam penelitian  model  lapangan  ini,  telah terhimpun  berbgai  informasi  tentang  kiat, upaya  dan  peran  BMT Amanah  UMMAH dalam  membangun  kerja  sama  dengan masyarakat  sekitar  yang  mau  menjadi nasabah  dan  berbagai  persepsi  mereka terhadap  peran  BMT  Amanah  UMMAH tersebut.
Suatu penelitian yang membutuhkan berbagai data dan informasi tidak  terlepas  dari  subyek  dan  obyek penelitiannnya.  Subyek  penelitian  adalah sumber  tempat  diperolehnya  data  atau
keterangan yang dapat memperkuat keakuratan  penelitian. 12 Sehingga  para pengelola  BMT  Amanah  UMMAH  dan nasabahnya  dijadikan  subyek  penelitian, karena mereka dipandang banyak mengetahui  dan  bersentuhan  langsung dengan  berbagai  usaha  operasional  BMT. Adapun  penelitian  merupakan  pokok sasaran  yang  akan  diteliti,  yaitu  berbagai aktivitas  yang  telah  dilakukan  oleh  BMT Amanah UMMAH.
Untuk  memperkuat  argumentasi penelitian,  telah  terhimpun  data  yang terkait dengan penelitian lapangan tersebut,  karena hal  itu  menjadi  salah satu cara memperkokoh argumentasi penelitian, sehingga dibutuhkan suatu metode pengumpulan  data,  dengan  mengolah  data yang telah diperoleh dari para praktisi dan nasabah  BMT,  untuk  mendukung  tingkat kualitas  penelitian  yang  akurat  dan argumentative.

## C.  Peran  Baitul  Maal  Wat  Tamwil Dalam  Proses  pemberdayaan  usaha
Mikro, Kecil Menengah
Baitul Maal wat Tamwil merupakan  lembaga  keuangan  mikro syariah  yang  dirancang  berprinsip  bagi hasil, dalam rangka menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro sebagai  bentuk  kepedulian terhadap
12 Tatang  M  Amirin, Menyusun  Rencana Penelitian (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hal. 92.
kepentingan  masyarakat  yang  kurang mampu,  yang  tumbuh  dan  berkembang dari  modal  awal  tokoh–tokoh  masyarakat setempat dengan berlandaskan oleh sistem ekonomi  yang  bernafaskan  keadilan. Untuk  itu,  BMT  bukanlah  lembaga  yang berorientasi bisnis semata tetapi berorientasi  sosial,  dimana  kekayaan lembaga  ini  dapat  terdistribusi  secara merata  dan  adil  supaya  BMT  ini  dapat benar-benar  memberikan  harapan  kepada masyarakat maupun UMKM dalam mendapatkan pembiayaan modal usaha.
Peranan BMT sangat penting, guna memberdayakan  UMKM-UMKM  yang ada  sebagaimana  yang  telah  diuraikan dipembahasan  yang  telah  lalu  bahwa defenisi  peran  merupakan  sekumpulan harapan yang dititikberatkan kepada individu-individu yang menempati kedudukan  sosial  tertentu  atau  lembaga yang mempunyai arti penting bagi struktur sosial. 13 Adapun  harapan-harapan  yang dimaksud  disini  adalah  sebagai  berikut  : Pertama ,  harapan-harapan  yang  timbul dari masyarakat terhadap pemegang peranan  yaitu  harapan  dari  masyarakat yaitu pedagang kecil yang disebut nasabah untuk  mendapatkan  pinjaman  modal, bimbingan, dan motivasi untuk mengembangkan usahanya. Kedua ,
13 David  Berry,  Berry,  David, The Principle Of Sociologi , Terjemahan Oleh PaulusWirutomo (Jakarta,  PT  Raja  Grafindo Persada, 2003).hal. 106
harapan  yang  dimiliki  oleh  pemegang peranan  terhadap  masyarakat  yaitu  BMT sebagai pemegang peranan dalam memberikan  bantuan  kepada  pengusaha kecil  tentu  memiliki  harapan  yaitu  supaya bisa  memberikan  bantuan  kepada  mereka untuk meningkatkan usaha mereka.
Begitu halnya BMT  Amanah Ummah,  juga  melakukan  pembinaan  dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah,  yang  memberikan  gambaran lembaga-lemabag keuangan yang menerapkan  prinsip-prinsip  syariah  sangat dibutuhkan  dalam  kehidupan  ekonomi masyarakat.  Sebab  lembaga  keuangan syariah  sangat  berkaitan  langsung  dengan kehidupan  masyarakat  kecil  yang  serba kekurangan baik ilmu pengetahuan maupun materi, maka setiap BMT mempunyai tugas penting untuk mengemban  misi  keislaman  dalam  segala aspek kehidupan masyarakat.
Pemberdayaan yang dilakukan BMT Amanah Ummah untuk meningkatkan  usaha  kecil  dan  menengah (UMKM) karena UMKM dianggap bagian yang  integral  dari  dunia  usaha  secara nasional  yang  mempunyai  kedudukan  dan potensi  serta  peran  yang  sangat  strategis dalam memperluas lapangan kerja, peningkatan pendapatan, membantu proses pemerataan,  dimana  semuanya  ini  akan memberikan  kontribusi  bagi  pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.
Untuk itu, sangatlah perlu
disosialisasikan suatu budaya kewirausahaan dan kemandirian masyarakat  yang  nantinya  diharapkan dapat  menjadi  suatu  kekuatan  tersendiri dalam mencapai ketahanan ekonomi bangsa. Hal ini karena, pada kenyataannya usaha  kecil  masih  mengalami  berbagai kendala  dan  hambatan,  baik  internal maupun  eksternal,  antara  lain  dalam bidang  produksi,  pengolahan,  pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, manajemen,  teknologi,  dan  iklim  usaha yang belum kondusif.
Untuk  mengatasi  hal  tersebut diatas, terutama kaitannya dengan permodalan, maka dibutuhkan suatu bentuk  kemitraan  yang  dapat  membantu UMKM untuk lebih berkembang.
Hubungan yang dilakukan biasanya dalam bentuk  perjanjian  tertulis  yang  mengatur bentuk  dan  lingkup  kegiatan  usaha kemitraan  serta  kewajiban  masing-masing pihak,  jangka  waktu  pengembalian  modal dan penyelesaian perselisihan, yang biasanya dilakukan secara musyawarah.
Salah  satu  pola  pemberdayaan
UMKMyang dilakukan oleh BMT Amanah Ummah adalah melalui permodalan  sebagaimana  yang  dijelaskan oleh  Bapak  Sofian;  Bahwa  peran  BMT Amanah  Ummah  adalah  memberikan permodalan  kepada  pelaku  usaha  kecil,
selain memberikan pelatihan modal adalah hal  yang  sangat  penting  untuk  mereka yang tidak mampu. 14 Selanjutnya, pola ini dianggap  mampu  melayani  usaha  kecil dengan  skala  pinjaman  atau  modal  yang ditentukan secara efisien dan menguntungkan  kedua  belah  pihak,  baik BMT sendiri maupun peminjam.
Peranan BMT di bidang penyaluran dana kepada  masyarakat  dunia usaha yang bergerak di sektor ekonomi riil perlu  dioptimalkan.  Adapun  salah  satu caranya selain peningkatan kapabilitas dan profesionalitas  para  pengelolanya,  juga diperlukan  pemahaman  terhadap  kondisi setempat  dimana  sebuah  BMT  berada. BMT  yang  berada  di  sekitar  masyarakat petani,  tentu  berbeda  dengan  BMT  yang ada di sekitar masyarakat pedagang.Optimalisasi  peran  BMT  dalam pengembangan  sektor  riil  secara  prinsip dapatdilakukan dengan mengenal motivasi dari  nasabah  atau  calon  nasabah  ketika mereka mengajukan permohonan ke BMT.
Melalui  peningkatan  kapabilitas dan  profesionalitas  para  pengelola  BMT, serta kepekaan melakukan analisis pembiayaan  sehingga  dapat  memberikan pembiayaan  yang  tepat  bagi  nasabah  atau calon  nasabah  maka  optimalisasi  peranan BMT  di  sektor  ekonomi  riil  dapat dilaksanakan  dengan  semestinya.  BMT
14 Wawancara  dengan  Bapak  Sofian  Hadi Selaku Bendahara Bmt Amanah Ummah.

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 5 No. 1 Juni 2019
yang  berperan  secara  optimal  dapat memberikan  andil  dalam  pembangunan nasional, sehingga diharapkan kesejahteraan  masyarakat  dapat  terwujud secara adil dan merata.
Berdasarkan keterangan diatas,
BMT  dapat  melakukan  pemberdayaan kepada UMKM khususnya pedagang kecil atau  masyarakat  menengah  ke  bawah, yaitu  dengan  melakukan  tiga  kegiatan sebagai berikut :
1. Pembiayaan
Pedagang kecil ataupun
masyarakat  menengah  ke  bawah  dalam memperoleh  dana  pembiayaan  untuk memperluas usahanya ataupun membangun usaha baru bagi masyarakat  menengah  ke  bawah  relatif sangat  sulit,  maka  BMT  mampu menjangkaunya untuk memperoleh pembiayaan  yang  diberikan  oleh  BMT tanpa  menghilangkan  unsur  kehati- hatian dalam
penyaluaran pembiayaannya.
2. Pembinaan
Pedagang  Kecil  dan  masyarakat menengah  ke  bawah  dalam  melakukan usahanya dan agar mampu mempertanggungjawabkan pembiayaannya, maka BMT sering kali memberikan  pembinaan  kewirausahaan maupun  pengelolaan  keuangan.  Bentuk pembinaan dapat dilakukan dengan cara
mengadakan seminar ataupun pelatihan. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan keterampilan yang dimiliki  oleh  penerima  pembiayaan. Dalam  program  pembinaan  ini,  BMT dapat  melakukan  pembinaan  pelatihan kewirausahaan untuk masyarakat umum, hal ini akan dapat meningkatkan nilai  positif  bagi  masyarakat  umum sekaligus  membangkitkan  semangat berwirausaha kepada masyarakat umum.  Dengan  demikian  program pembinaan dapat memberikan peningkatan  jumlah  penyaluran  dana BMT  dengan  meningkatnya  jumlah penerima pembiayaan yang telah mendapatkan pembinaan terlebih dahulu.
3. Pemasaran Produk / Jasa
Untuk  membantu  kelancaran usaha  dari  penerima  pembiayaan  dan menjawab  kerisauan  para  anggota penerima  pembiayaan,  maka  BMT dapat melakukan bantuan kepada penerima  pembiayaan  usaha  tersebut dengan  cara  menghubungkan  antara penjual  dan  pembeli  bahan  baku  yang tergabung dalam penerima pembiayaan. Dan bahkan BMT dengan bekerja sama dengan  lembaga  bisnis  dalam  lingkup usaha besar mampu melakukan pemasaran  kepada  masyarakat  luas terhadap hasil usaha penerima
pembiayaan.
Dari  uraian  di  atas,  terlihat  bahwa titik  berat  dari  pendekatan  pemberdayaan UMKM  adalah  penekanan  tentang  betapa pentingnya usaha mikro kecil dan menengah  yang  mandiri  sebagai  suatu sistem  yang  mendidik  dan  melatih  diri mereka sendiri, pendekatan  pemberdayaan Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah    yang seperti  diharapkan mampu memberi peran bukan  sebagai obyek, tetapi juga berperan sebagai  subyek  (pelaku  pembangunan) yang  ikut  menentukan  masa  depan  dan kehidupan    Usaha    Mikro    Kecil    dan Menengah.
Kemudian  apabila  ditinjau  dari kacamata konseptual, bahwa pemberdayaan  UMKM  bisa  dilaksanakan dengan  sistem  pemberdayaan  pelaku  itu sendiri,  sebab  keberhasilan  pemberdayaan tersebut sangat bergantung pada partisipasi UMKM sebagai pelaku maupun stakeholder  lain  yang  turut  serta  dan berperan dalam pengembangannya.
Penerapan-penerapan kebijakan untuk menerpakan strategi pemberdayaan
masyarakat untuk mengembangkan UMKM  tidak  mungkin  secara  parsial hanya  bidang  ekonomi  permodalan  saja, namun harus juga mengarahkannya  secara keseluruhan  terhadap  kebutuhan  UMKM baik  secara  individu  maupun  kelompok
termasuk mendasarkan pada potensi sumberdaya manusianya.
Pemberdayaan UMKM ini disesuaikan dengan potensi, permasalahan    dan    karakteristik    yang telah sesuai dengan program pemberdayaan    UMKM  kawasan    industri kecil    dan  menengah,  sebab  model pemberdayaan  seperti  ini  sangat  berguna buat  karena  sangat  berbeda  jauh  dengan proses  pemberdayaan  yang  dilakukan masyarakat.  Program  pemberdayaan  ini harus disusun secara serius dan memfokuskannya    dalam  rangka    upaya- upaya    yang    dapat  membuat  pelaku- pelaku    UMKM  lebih    telaten    dalam membangun    komunikasi    antar    mereka sehingga mereka  dapat  saling  berdiskusi secara konstruktif dalam rangka mengatasi    permasalahan    yang    ada. Sehingga,  pada saat  agen  pengubah  baik dari  lembaga    pemerintahan    atau    non pemerintah    telah  menuntaskan  program pemberdayaan    UMKM  tersebut  dapat terus berlangsung.

## D.  Faktor  Yang  Mendukung  Dan
Menghambat Program
Pemberdayaan  Usah a   Mikro, Kecil Menengah Di Kabupaten Kota Surabaya
Sejauh ini berbagai model pemberdayaan atau pengembangan UMKM  yang  telah  digunakan  oleh berbagai  pihak  khusunya  yang  disponsori

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 5 No. 1 Juni 2019
pemerintah.  Beberapa  diantara  model pemberdayaan UMKM yang relatife banyak  di  implementasikan  antara  lain model  Grameen  Bank,  BMT,  Inkubator, Modal  Ventura  dan Community  Based Development (CBD).  Setelah  mengadopsi dan mengimplementasikan berbagai model pemberdayaan  UMKM  di  Indonesia, ternyata  tingkat  keberhasilan  yang  dicapai masih  belum  optimal,  bahkan  suara-suara kegagalan tidak sedikit pula terdengar. Hal ini  pula  tentu  disebabkan  oleh  berbagai hambatan  dan  kelemahan  baik  bersumber dari aspek-aspek internal model pemberdayaan  UMKM  maupun  aspek- aspek  eksternal  di  luar  kendali  pengelola kegiatan pemberdaya tersebut.
Permasalahan  yang  menyangkut aspek  internal  program  pemberdayaan UMKM  baik  secara  konsep  maupun implementasinya lebih banyak pada keterbatasan kemampuan program. Keterbatasan kemampuan program meliputi keterbatasan kemampuan manajemen kelembagaan/organisasi, keterbatasan  kapasitas  menyerap  hanya binaan  yang  hanya  segmen  tertentu UMKM dalam masyarakat, dan keterbatasan kemampuan keuangan.
Hampir  semua  organisasi  berbagai  model pemberdayaan  UMKM  secara  konsep tidak  terancang  dengan  baik,  dan  dalam implementasinya juga banyak kelemahan.
Selain  itu,  kenyataannya  hampir
semua  organisasi  pemberdayaan  UMKM yang  ada mempunyai  modal  yang terbatas dan  kemampuannya  memberikan  bantuan menjadi  terbatas,  apalagi  masing-masing jalan  sendiri,  kurangnya  kerja  sama dengan  pihak  terkait  lainnya  seperti organisasi  pemberdayaan  lain  dan  pihak pemerintah. Persoalan yang sangat menonjol dari berbagai pelaksana program pemberdayaan UMKM ini adalah ketergantungan  mereka  pada  sponsor terutama pemerintah. Belum banyak institusi-institusi  pemberdayaan  ini  yang mampu mandiri hidup berkelanjutan tanpa dukungan dari sponsor.
Banyak kendala-kendala yang menjadi  hambatan  pengelolaan  BMT dalam  pemberdayaan  sektor  riil.  Kendala- kendala  tersebut  dapat  dibedakan  menjadi dua  macam,  yaitu  kendala  internal  dan kendala eksternal.  Kendala internal  adalah kendala  yang  disebabkan  karena  faktor dari  dalam  BMT  itu  sendiri.  Hal  ini nampak  pada  adanya  fakta  bahwa  banyak dijumpai  pengurus  atau  pengelola  BMT belum  memahami  tentang  prinsip-prinsip syariah dan juga prinsip pengelolaan usaha yang baik dan benar. Atau dengan kata lain belum  terpenuhinya  sumberdaya  insani yang mumpuni di bidang ekonomi syariah, sehingga dalam praktiknya BMT seringkali  menjadi  sama  dengan  lembaga keuangan  konvensional  yang  jauh  dari nilai-nilai Islami.
Adapun  kendala  eksternal  adalah kendala  yang  disebabkan  oleh  faktor  dari luar  BMT,  seperti  masih  adanya  budaya masyarakat yang belum sepenuhnya menerima  eksistensi  lembaga  keuangan syariah  karena  di  anggap  rumit  dan  tidak terprediksi.  Kendala  pada  aspek  hukum juga  masih  dijumpai,  yakni  terkait  dengan status  hukum  BMT  yang  pada  umumnya adalah koperasi. Menurut ketentuan hukum  koperasi  memerlukan  aspek  legal lain  jika  ingin  melakukan  kegiatan penghimpunan  dana.  Fungsi  BMT  yang hampir  mirip-mirip  dengan  bank,  yakni sebagai  lembaga  intermediasi  keuangan belum  mendapatkan  pijakan  hukumnya yang  kokoh.  Adanya  kendala  dimaksud perlu  segera  dicarikan  jalan  keluarnya, agar  BMT  sebagailembaga  dengan  target market sektor riil berupa usaha-usaha kecil dapat  menjalankanperannya  dan  mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Kelemahan  utama  yang  dimiliki usaha kecil cukup berpariasi mulai dari sisi pemasaran, produksi, maupun permodalan, terutama  kelemahan  yang  berhubungan dengan  permodalan,  adalah  kelemahan yang  paling  menonjol  yang  dimiliki  oleh kebanyakan  usaha  kecil  yaitu  pengelolaan dana  dan  alokasi  modal.  Rendahnya produktivitas. perkembangan yang meningkat  dari  segi  kuantitas  tersebut belum  diimbangi  dengan  peningkatan
kualitas UMKM yang memadai khususnya skala  usaha  mikro.  Merupakan  masalah yang  masih  dihadapi  yakni  rendahnya produktivitas sehingga menimbulkan kesenjangan  yang  sangat  panjang  antar pelaku  usaha  kecil,  menengah,  dan  besar. Demikian  pula  dengan  perkembangan produktivitas per tenaga kerja usaha mikro dan  kecil  serta  usaha  menengah  belum menunjukkan  perkembangan  yang  berarti kinerja  seperti  itu  berkaitan  dengan:  (a) rendahnya kualitas  Sumber Daya Manusia (SDM)  UMKM  terutama  dalam  bidang manajemen, organisasi, penguasaan teknologi, dan pemasaran; dan (b) rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM. Peningkatan produktivitas UMKM  ini  begitu  dibutuhkan  guna mengatasi ketimpangan antar pelaku, antar golongan  pendapatan  dan  antar  daerah, termasuk penanggulangan kemiskinan serta  mendorong  peningkatan  daya  saing nasional.
Keterbatasan UMKM kepada sumber daya produktif, khususnya terhadap permodalan, teknologi,  informasi dan  pasar,  begitu  juga  seputar  pendanaan, produk  jasa  lembaga  keuangan  sebagian besar  masih  berupa  kredit  modal  kerja, sedangkan  untuk  kredit  investasi  sangat terbatas.  Bagi  UMKM  keadaan  ini  sulit untuk  meningkatkan  kapasitas  usaha ataupun  mengembangkan  produk-produk
yang  bersaing.  Disamping  persyaratan pinjaman  yang  cukup  sulit  misalnya pinjaman  yang  mengharuskan  adanya jaminan  sekalipun  usahanya  layak  untuk mendapatkan  pinjaman,  karena  dunia perbankan  sendiri  yang  merupakan  akar pendanaan terbesar masih saja menganggap  UMKM  sebagai  kegiatan yang memiliki resiko tinggi.
Penguasaan  teknologi,  manajemen, informasi dan pasar masih sangat jauh dari memadai  dan  sangat  relatif  memerlukan biaya  yang  besar  untuk  dikelola  secara mandiri oleh UMKM. Sementara ketersediaan  lembaga  yang  menyediakan jasa  di  bidang  teknologi,  manajemen, informasi  dan  pasar  juga  sangat  terbatas dan  tidak  meratake  disetiap  daerah. Masyarakat  berperan  di  bidang  usaha dalam  pelayanan  kepada  UMKM  juga belum berkembang dikarenakan pelayanan terhadap  UMKM  oleh  kebanyakan  orang dipandang masih kurang menguntungkan.

## E.  Analisis  Peran  Baitul  Maal  Wat
Tamwil Dalam Proses Pemberdayaan  Usaha  Mikro,  Kecil Menengah Tujuan  utama  pemberdayaan  yang
dilakukan  BMT  Amanah  Ummah  adalah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan  bagi  seluruh  anggotanya, maka tidak bisa dipungkiri bahwa peranbaitulmaalwattamwildalampemberda yaan  UMKM  sangat  penting  untuk
menunjang percepatan pertumbuhan usaha yang  tidak  berdaya  menjadi  berdaya. Pemberdayaan usaha kecil pada hakikatnya merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. 15
Peran  bmt  selain  sebagai  sebuah koperasi  jasa  keuangan  syariah  selama  ini tidak  hanya  melayani  simpan  pinjam anggota bmt mempunyai peran  yang lebih penting  lagi  yakni  melakukan  edukasi kepada  masyarakat  berkaitan  dengan ekonomi  syariah  yang  mencakup  nilai kejujuran,  nilai  keadilan,  pemerataan. Peran  untuk  memberikan  edukasi  syariah tersebut  bukanlah  hal  yang  mudah, dibutuhkan  sebuah  proses  yang  panjang, pengetahuan yang mumpuni dan kemampuan leadership.
Berbicara  mengenai  syariah  tidak hanya  berbicara  kepada  orang  lain,  tetapi juga berbicara kepada diri sendiri khusunya  kepada  pengelola  bmt.  Karena itu, pengelola bmt harus menempatkan diri sebagai  seorang  dai  ( agentofchange ).  Di dalam  masyarakat  konsep  luhur  bmt  yang mampu  memadukan  antara  profit  dan social  secara  simultan  telah  terbukti menjadi  konsep  yang  ideal  dalam  rangka mengurangi  jumlah  pengangguran  dan menekan  angka  kemiskinan.  Logikanya
15 Gunawan Sumodiningrat M, Membangun  Perekonomian Rakyat,  Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011, hal. 139.
semakin  banyak  bmt  didirikan  maka penyerapan tenaga kerja semakin banyak.
Tidak hanya sampai disini, berputarnya  dana  simpan  pinjam  di  bmt akan semakin memperbanyak sector usaha yang  tumbuh  di  kalangan  pelaku  usaha mikro,  kecil  menengah.  Ditambah  dengan banyaknya  anggota  atau  masyarakat  yang juga  membayarkan  ZIS-nya  lewat  BMT tidak hanya berperan dalam pengembangan  usaha  mikro,  namun  juga telah  mampu  berperan  dalam  membantu kaum dhuafa.
Selain  sebagai  lembaga  mediasi, bmt  juga  harus  dapat  berperan  sebagai pendamping usaha anggotanya, meningkatkan  skill  dan  pengetahuan  para anggota  (calon  anggota)  dalam  mengelola usahanya agar terus berjalan sesuai dengan pererkembangan dan permintaan konsumen  yang  semakin  meningkat,  baik dari  pelayanan,  harga,  kualitas  produk, performance usaha, dan lain sebagainya.
Pengusaha kecil membutuhkan pendampingan  agar  mampu  bersaing  di pasaran.  Oleh  karena  itu,  maka  peran  bmt tidak  hanya  sebatas  pada  lembaga  pelepas uang  semata  tetapi  juga  berperan  dalam membantu  keberlangsungan  usaha  para anggota merupakan bagian tidak terpisahkan dari tanggungjawab bmt.
Dalam perkembangannya bmt sebagai  intermediasi  bagi  UMKM  telah
melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan  pertumbuhan  usaha  kecil, namun berbagai permasalahan yang dihadapi  oleh  UMKM  juga  sedemikian kompleksnya sehingga menghambat pertumbuhan  usaha  kecil  jauh  dari  apa yang  diharapkan.  Hal  penting  yang  dapat ditangkap  dari  deskripsi  di  atas  adalah bahwa  peran  bmt  khusunya  BMT  AU dapat  diminimalkan  dengan  melakukan pemberdayaan terhadap anggotanya.
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya  bahwa  tujuan  pemberdayaan adalah, membangun kemampuan masyarakat, memberikan ruang gerak bagi masyarakat agar berpartisipasi dan emansipasi dengan jelas memilih serangkaian  kegiatan  riil  yang  dapat membantu  produktivtas  ekonomi  mereka untuk  memperbaiki  taraf  kehidupan  dari yang  baik  menjadi  lebih  baik  atau  dari yang  kurang  baik  menjadi  baik.  Dengan mengacu  pada  Joshi  dan  Moore  maka lembaga yang diharpakan memiliki komitmen moral untuk membantu peningkatan  taraf  ekonomi  rakyat  adalah lembaga  keuangan  yang  berbasis  syariah islam (BMT)
Upaya  pemberdayaan  masyarakat sebagaimana  tersebut  di  atas  paling  tidak harus  mencakup  tiga  sisi,  yaitu:  Pertama, enabling yaitu  menciptakan  iklim  yang memungkinkan potensi masyarakat
berkembang, titik tolaknya adalah pengenalan  bahwa  seluruh  insan  manusia, seluruh masyarakat, memiliki potensi yang dapat  dikembangkan.  Artinya,  tidak  ada masyarakat  yang  sama  sekali  tanpa  daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun  daya  itu,dengan  mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran  akan  potensi  yang  dimilikinya serta
berupaya untuk mengembangkannya.
Kedua, empowering ,  memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat.    Dalam    rangka    ini diperlukan  langkah-langkah  lebih  positif, selain  dari  hanya  menciptakan iklim  dan suasana.    Perkuatan  ini  meliputi  langkah- langkah nyata, dan menyangkut penyediaan  berbagai  masukan  ( input ), serta  pembukaan  akses  ke  dalam  berbagai peluang ( opportunities ) yang akan membuat  masyarakat  menjadi  berdaya. Dalam    rangka  pemberdayaan  ini,    upaya yang  amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan,  dan  derajat    kesehatan,  serta akses  ke  dalam  sumber-sumber  kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja,  dan  pasar.
Pemberdayaan ini menyangkut pembangunan  prasarana  dan  sarana  dasar fisik,  seperti  irigasi,  jalan,  listrik,  maupun sosial  seperti  sekolah    dan    fasilitas pelayanan  kesehatan,    yang    dapat dijangkau  oleh  masyarakat  pada  lapisan
paling bawah, serta ketersediaan  lembaga- lembaga    pendanaan,  pelatihan,    dan pemasaran    di    perdesaan,    dimana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya  amat kurang.  Untuk  itu, perlu    ada    program    khusus    bagi masyarakat  yang  kurang  berdaya, karena program  program  umum  yang  berlaku tidak    selalu    dapat  menyentuh  lapisan masyarakat ini.
Ketiga, protecting , memberdayakan  mengandung  pula  arti melindungi.  Dalam  proses  pemberdayaan masyrakat kecil, harus dicegah yang lemah menjadi  bertambah  lemah,  karena  kurang berdaya  dalam  menghadapi  yang  kuat. Dalam  rangka  ini,  sangat  perlu  adanya peraturan  perundangan  yang  secara  jelas dan  tegas  melindungi  golongan  yang lemah sangat diperlukan. 16
Bukan  hanya  itu  pemberdayaan yang  dilakukan  oleh  BMT  AU  terhadap anggotanya  sebagai  pelaku  usaha  kecil harus benar-benar dilakukan secara berkesinambungan guna mendapatkan hasil  yang    bisa  bermanfaat  bagi masyarakat  dan  juga  para  pelaku  industri, pemberdayaan  bisa  meliputi  permodalan bagi para pengusaha kecil yang ada supaya bisa mengembangkan usahanya dan memperbaiki kondisi ekonominya,
16
Dian,
PerencanaanSosialNegaraBerkembang ,
(Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1999), h. 15
memberikan    ilmu    tentang  management industri    supaya  bisa  mengatur  usahanya dengan  baik  khususnya  pada  pembukuan dari  usahanya.  Setelah  melakukan  proses pemberdayaan yang dilakukan bmt Amanah Ummah terhadap anggotanya, hal terserbut  bisa  dibilang  efektif  dan  dinilai bahwa  keberadaan  BMT Amanah  Ummah benar-benar  dirasakan  keberadaannya  di tengah-tengah masyarakat.
Dalam
menjalankan operasionalnya, UMKM, dihadapkan dengan  berbagai  permasalahan.  Kendala dan  permasalahan  antara  lain  dari  aspek permodalan, kemampuan manajemen usaha,  dan  kualitas  sumber  daya  manusia pengelolanya.  Kendala  dan  permasalahan usaha  kecil  dan  informal  lainnya  juga disebabkan karena sulitnya  akses  terhadap informasi  dan  sumber  daya  produktif seperti modal dan teknologi, yang berakibat menjadi terbatasnya kemampuan usaha  kecil  untuk  berkembang.  Melihat kendala  kemampuan  manajemen  usaha, dan  kualitas  sumber  daya  manusia pengelolanya, pihak terkait yang berwenang  dalam  hal  ini  kementrian koperasi  dan usaha kecil menengah sering kali mengadakan berbagai kegiatan berupa workshop,  seminar  ataupun  diklat  yang diadakan dalam lingkup kecil propinsi dan kabupaten.
Sedangkan untuk kendala
permodalan,  usaha  mikro  dan  usaha  kecil sudah  ada  alternatif  lain  yang  cukup menjanjikan  yakni  dengan  adanya  baitul maal  wat  tamwil  AU  yang  merupakan lembaga yang melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan kepada pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat  berpenghasilan  rendah  yang tidak  terlayani  oleh  Lembaga  Keuangan formal  dan  yang  telah  berorientasi  pasar untuk tujuan bisnis.
Bagaimanapun,  target  atau  segmen Lembaga  Keuangan  Mikro  senantiasa bersentuhan  dengan  masyarakat  yang relatif  miskin  atau  berpenghasilan  rendah. Dengan  adanya  pemberdayaan  usaha mikro  kecil  berupa  bertambahnya  modal bagi  pengusaha  kecil  khusunya  anggota BMT AU  maka  akan  berdampak  terhadap bertambahnya  tingkat  penghasilan  dan pendapatan,  yang  secara  langsung  akan menekan  angka  kemiskinan,  menekan angka pengangguran.
Harapanya  adalah  pemberdayaan yang  dilakukan  oleh  BMT AU  khususnya anggota  sebagai  pelaku  usaha  kecil diharapkan  mampu  memberikan  dampak yang  lebih  luas.  Karena  tidak  bisa dipungkiri bahwa keberadaan usaha mikro kecil  menengah  sebagai  bagian  terbesar dari  seluruh  entitas  usaha  nasional merupakan wujud nyata kehidupan ekonomi rakyat Indonesia.
Dalam  hal  indikator  keberhasilan pemberdayaan masyarakat sebagai  sebuah proses  yang  dilakukan  oleh  BMT  AU terhadap  pelaku  usaha  kecil  menengah adalah  ketika  masyarakat  itu  memiliki kekuasaan  atau  mempunyai  pengetahuan dan  kemampuan  memenuhi    kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi,  maupun social  seperti  memiliki kepercayaan  diri,  mampu  menyampaikan aspirasi,  mempunyai  mata  pencaharian, berpartisipasi,  dalam  kegiatan  social,    dan mandiri  dalam  melaksanakan  tugas-tugas kehidupannya. 17
Peran BMT AU benar-benar dirasakan keberadaannya di dalam lingkungan  masyarakat  ketika  pelaku usaha  benar-benar  merasakan  mudahnya mendapatkan  modal  usaha  yang  diberikan oleh BMT AU di lain sisi juga bisa dilihat dari  pertumbuhan  anggota  sebagaimana yang  telah  digambarkan  dalam  tabel sebelumnya,  bahwa  dari  tahun  ketahun pertumbuhan  anggota  terus  meningkat begitu  juga  dengan  hasil  usaha  para anggotanya yang terus meningkat.
Dilihat  dari  pertumbuhan  tersebut pengembangan  UMKM  harus  menjadi salah  satu  strategi  utama  pembangunan nasional yang pelaksanaannya diwujudkan secara sungguh-sungguh dengan komitmen
17 Achmad    Subianto,  Ringkasan    Dan Bagaimana  Membayar   Zakat,   (Yayasan bermula darikanan: Jakarta, 2004), h. 40
bersama  yang  kuat  serta  di  dukung  oleh upaya-upaya  sistematis  dan  konseptual secara konsisten dan terus-menerus dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan  (baik  pemerintah,  swasta, maupun  masyarakat  di  tingkat  nasional, regional,  maupun  lokal).  Barang  tentu  hal ini  juga  harus  dibarengi  dengan  strategi pengembangan usaha besar dalam kerangka sistem ekonomi kerakyatan.
Seperti  yang  telah  dijelaskan  pada bab  sebelumnya  bahwa  Perekonomian rakyat  yang  digambarkan  oleh  bung  hatta yang disebut sebagai  bapak perekonomian rakyat, mengacu pada pasal 33 UUD 1945 yang  mencantumkan  tujuan  akhir  sistem kemakmuran  rakyat  secara  maksimal, bung hatta merumuskan bahwa perekonomian  harus  disusun  berdasar demokrasi,  ekonomi  yang  mengutamakan kemakmuran.  Sehingga  ayat  1  pasal  33 UUD 1945 yang berbunyi;
“Perekonomian  disusun  sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan”.  Sejalan  dengan rumusan  ekonomi  bung  hatta, perkataan  “usaha  bersama  atas dasar  kekeluargaan”  dimaksudkan untuk pengertian ekonomi kekeluargaan atau ekonomi
kerakyatan. 18
Dalam konteks yang paling sederhana  permasalahan  yang  ada  bahwa
18 Revrisond Baswir, ManifestoEkonomiKerakyatan , (Yogyakarta,
Pustaka Pelajar, 2010), hal. 30.
ekonomi  rakyat  adalah  strategi  “bertahan hidup” yang dikembangkan oleh penduduk/rakyat  kecil  baik  di  desa maupun di kota. Di samping itu perekonomian  rakyat  dapat  di  pahami sebagai  aktivitas  ekonomi  yang  seluruh proses  kegiatannya  diselenggarakan  oleh rakyat  sebagai  upaya  untuk  memenuhi kebutuhan.
Bagaimanapun ekonomi  rakyat adalah strategi berorganisasi ekonomi bagi rakyat  (lapis  bawah)  yang  tidak  selalu menargetkan  keuntungan  dalam  setiap kegiatannya,  namun  yang  pokok  adalah pemenuhan kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidupnya.Di dalam pemberdayaan  masyarakat  yang  penting adalah  bagaimana  menjadikan  masyarakat pada  posisi  pelaku  pembangunan  yang aktif  dan  bukan  penerima  pasif,  konsep gerakan  pemberdayaan  masyarakat  dalam pembanguanan,  mengutamakan  inisiatif dan  kreasi  masyarakat,  dengan  strategi pokok  memberi  kekuatan  ( power )  kepada masyarakat. Masyarakat yang lebih memahami kebutuhan dan permasalahannya, harus diberdayakan agar mereka lebih mampu mengenali kebutuhan-kebutuhannya, merumuskan rencana-rencana serta melaksanakan pembangunan secara mandiri dan swadaya.
Partisipasi warga masyarakat
dalam melaksanakan gerakan pembangunan tersebut selalu ditumbuhkan, didorong dan dikembangkan secara  bertahapdan  berkelanjutan.  Jiwa partisipasi  warga  masyarakat  tersebut adalah  semangat  solideritas  sosial,  yaitu hubungan  sosial  yang  selalu  didasarkan pada perasaan moral bersama, kepercayaan bersama  dan  cita-cita  bersama.  Oleh karena  itu,  seluruh  warga  masyarakat harus selalu bekerja bahu-membahu, saling membantu  dan  mempunyai  komitmen modal dan sosial yang tinggi.
Dari  uraian  sebelumnya,  tampak jelas  peran  BMT  AU  di  tengah-tengah kehidupan masyarakat yang sedang menghadapi  problema  ekonomi.  Melalui pemberdayaan  mampu  membantu  dan memberdayakan anggotanya sebagai pelaku  usaha.  Di  samping  bermanfaat dalam  memberdayakan  ekonomi  umat, BMT  AU  juga  dapat  menjadi  jembatan pemutus kesenjangan antara si kaya dan si miskin,  antara  mereka  yang  berekonomi kuat  dengan  mereka  yang  berekonomi lemah.  Bukankah  demikian  sebenarnya keinginan ajaran agama terhadap harta kita “hendaknya  harta  tidak  hanya  berputar (dimiliki) pada orang yang kaya saja”.
Di  BMT  AU,  orang  kaya  dapat menyimpan  uangnya  melalui  produk tabungan  mudhrabah  maupun  produk tabungan  lainnya,  sementara  si  miskin
melalui produk pembiayaan dapat mengakses  modal  untuk  usaha  ekonomi maupun mengembangkannya. Dengan BMT  kegiatan  ekonomi  akanberputar dengan baik, kesejahteraan tercipta, kesenjangan  dan  ketimpangan  semakin lama semakit mengecil. Akhirnya, keberadaan BMT AU perlu dijadikan pilot project bagi pemberdayaan ekonomi umat. Selanjutnya  keberhasilan  ini  diseminasi dan  dikembangkan  untuk  BMT  yang  lain dengan corak, karakter dan model tersendiri.
Dari  uraian  di  atas  menunjukkan bahwa  salah  satu  yang  bisa  dilakukan adalah  menjadikan  bmt  sebagai  basis pemberdayaan  ekonomi  umat  di  tengah- tengah  arus  modernisasi  dan  persaingan yang  sangat  tinggi.  Dengan  melihat perkembangan  bmt  dari  tahun  ke  tahun yang sangat besar dan potensial diharapkan  persoalan-persoalan  ekonomi yang melanda negeri ini dapat diatasi, dan bangsa  ini  bisa  bangkit  kembali  bersaing dengan bangsa-bangsa lain yang selanghkah lebih maju dari Negara ini.
F. Kesimpulan
Beberapa hal yang dapat disimpulkan  dari  penelitian  yang  telah dilakukan adalah sebagai berikut:
Kehadiran  BMT  di  tengah-tengah masyarakt berperan aktif dalam
memberdayakan  masyarakat  miskin  atau dengan  kata  lain  masyarakat  yang  tidak berdaya,  pemberdayaan  dapat  disamakan dengan istilah pengembangan ( empowerment ) atau pembangunan ( development ).  Pemberdayaan  UMKM yang  digagas  oleh  BMT Amanah  Ummah merupakan  strategi  dalam  paradigma pembangunan  yang  bertumpu  pada  rakyat ( peoplecentreddevelopment ).  Untuk  bisa lebih aktif dalam mengembangkan potensi diri,  dan  memperbaiki  perekonomian keluarga. Dengan adanya program Pemberdayaan  UMKM  yang  dilakukan oleh  BMT,    masyarakat  bisa  lebih berperan    aktif    dalam  menjalankan    serta mengembangkan  usaha  mereka  masing- masing.  Sehingga  Usaha  Kecil  dan  Kecil Menengah (UMKM) dapat berjalan optimal  sesuai  dengan  potensi  yang dimiliki  oleh  para  pelaku  usahabaik  dari Sumber  Daya Alam  (SDA),  Sumber  Daya Manusia (SDM).
Dalam penjelasan sebelumnya telah  dijelaskan  beberapa  hal  yang  sering dihadapi  oleh  BMT  Amanah  Ummah dalam  melakukan  pemberdayaan  UMKM diantaranya adalah kendala-kendala internal  dan  eksternal,  adapun  kendala internal  kurangnya  pemahaman  anggota tentang BMT, adapun factor-faktor eksternal  adalah  kurangnya  pemahaman masyarakat  tentang  lembaga  keuanagan syariah  atau  BMT  sehigga  hal  ini
memberikan pengaruh yang cukup signifikan  terhadap  banyak  sedikitnya
anggota BMT.
Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 5 No. 1 Juni 2019 E-ISSN: 2580-5134, P-ISSN: 2442-6822 Web: http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/yurisprudentia

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Aziz, Amin, “Pedoman Pengelolaan BMT” , (Jakarta: PINBUK, 2004).
Dian, Perencanaan Sosial Negara Berkembang , (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1999).
Bungin, B. (2005). Data Penelitian Kuantitatif . PT Raja Grafindo. Jakarta, 2005.
Baswir, Revrisond, Manifesto Ekonomi Kerakyatan , (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010).
Bhakti,  R.  (2016). Pemberdayaan  Umkm  Melalui  Pembiayaan  Dengan  Prinsip  Bagi  Hasil Oleh Lembaga Keuangan Syariah . Arena Hukum.
Bungin, B. (2011). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya . In Jakarta: Kencana.
Dwiwinarno, T., Kusnadi, A., & Andari, E. (2011). Studi Kelayakan Bisnis Air Minum Dalam Kemasan Pdam Kabupaten Kulonprogo . Efektif Jurnal Bisnis Dan Ekonomi.
Danupranata, Gita, Ekonomi Islam , Cet. I, (Yogyakarta: UPFE-UMY, 2006).
Dwyer, S. (2005). The role of the social worker . Psychiatry.
Effendi,  Rustam, Produksi    Dalam    Islam ,    (Yogyakarta:    Magistra    Insania    Press bekerjasama  dengan MSI UII, 2003), Cet I.
Haryati, S., Sharifah Meryam, S, M., & Zakila, A, R. (2009). Pembangunan Modal Insan Ke Arah  Meningkatkan  Kualiti  Hidup  Masyarakat Haryati.  International Conference on Human Capital Development (ICONHCD 2009).
Iffah,  N.  G.,  &  Hadi,  D.  F.  (2019).  P emberdayaan  Baitul  Maal  wat  Tamwil  (BMT)  melalui Interbank  network  sebagai  solusi  optimasi  perekonomian  nasional .  Journal of Business & Banking.
Mubyarto, Ekonomi dan Keadilan Sosial , (Yogyakarta, Aditya Media, 1995).
Mardani, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia , Bandung: Refika Aditama, 2011.
M Amirin, Tatang, Menyusun Rencana Penelitian , (Jakarta: Rajawali Pers, 1990).
Rifa’I,  Bachtiar, Efektivitas  Pemberdayaan  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah (UMKM)KrupukIkan dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat  Desa  Kedung  Rejo  Kecamatan  Jabon  Kabupaten  Sidoarjo , Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Volume 1, Nomor 1, Januari 2013.
Sumawinata, Sarbini, Politik Ekonomi Kerakyatan , Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2004.
Ramdhansyah, Pengembangan  Model  Pendanaan  Umkm  Berdasarkan  Persepsi  Umkm , Jurnal Keuangan dan Bisni, Vol. 5, No. 1, Maret 2013.
Ridwan, Muhammad, Sistem  dan  Prosedur  Pendirian  Baitul  Mal   wat-Tamwil  (BMT) , Cet.  I (Yogyakarta: Citra Media, 2006).
Prasetyo,  P.,  &  Maisaroh,  S.  (2014). Model  strategi  pemberdayaan  ekonomi  rakyat  sebagai upaya pengentasan kemiskinan . Trikonomika Journal.

## Prasetya,  R.  A.,  &  Herianingrum,  S.  (2016).  PERANAN  BAITUL  MAAL  WA  TAMWIL MENINGKATKAN USAHA MIKRO MELALUI PEMBIAYAAN MUDHARABAH. JURNAL SYARIKAH :  JURNAL  EKONOMI  ISLAM. https://doi.org/10.30997/jsei.v2i2.286
Prasetyo,  P.,  &  Maisaroh,  S.  (2014).  Model  strategi  pemberdayaan  ekonomi  rakyat  sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Trikonomika Journal.
Prastiawati,  F.,  &  Satya  Darma,  E.  (2017).  Peran  Pembiayaan  Baitul  Maal  Wat  Tamwil
Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya  dari  Sektor  Mikro  Pedagang  Pasar  Tradisional.  Jurnal Akuntansi Dan Investasi.
Raudino,  S., & Raudino, S. (2016). The Theory of  Economic Development.  In Development Aid and Sustainable Economic Growth in Africa .
Rofiah,  K.  (2011). Peran  Lembaga  Keuangan  Mikro  Dalam  Pemberdayaan  Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Ponorogo . Kodifikasia.
Raudino, S., & Raudino, S. (2016). The Theory of Economic Development. In Development Aid and Sustainable Economic Growth in Africa.
Rofiah,  K.  (2011).  Peran  Lembaga  Keuangan  Mikro  Dalam  Pemberdayaan  Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Ponorogo. Kodifikasia.
Rofiah,  K.  (2011).  Peran  Lembaga  Keuangan  Mikro  Dalam  Pemberdayaan  Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Ponorogo.
Sumodiningrat  M,  Gunawan, Membangun  Perekonomian  Rakyat ,  Yogyakarta,  Pustaka Pelajar, 2011.
Subianto,  Achmad, Ringkasan    Dan    Bagaimana    Membayar    Zakat ,    (Yayasan  bermula darikanan: Jakarta, 2004).
Santoso, D. (2013). KEWIRAUSAHAAN. Kewirausahaan.
Wiryanto,  Wisber, Pemberdayaan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  di  Kota  Banjarbaru  Dalam Rangka Millenium Development goals 2015, Makalah (sub tema MDGs dan Pemberdayaan  SME)  dalam  rangka    Seminar  Nasional  Demokrasi  dan Masyarakat  Madani ,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas Terbuka pada 13 Juli 2012.
Y. Sri Susilo, Edy Suandi Hamid, Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta ,  Jurnal  Ekonomi  Pembangunan Volume 12, Nomor 1,Juni 2011.