Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## KEPASTIAN HUKUM ATAS BUKTI ROYA YANG HILANG

## Jusuf Kenny Nathanael Gella
Prodi Ilmu Hukum/Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia maddo6942@gmail.com
Naskah diterima: 30 April 2024; revisi: 30 Mei 2024; disetujui: 29 Juni 2024

## Abstract
This research aims to find out how to resolve lost evidence. Roya Mortgage itself is an administrative requirement and does not have any significant influence on the law. The formulation of the problem in this  research  is  how  to  resolve  the  missing  evidence  that  requires  determination  based  on philosophical,  juridical  and  sociological  aspects?  The  research  method  used  is  normative  legal research combined with a statutory approach and a conceptual approach. The research results show that a court decision is the only way to resolve the matter as regulated in the Mortgage Law, article 22 paragraph 5, as well as the judge's intervention in determining the application in order to obtain legal certainty.
Keywords: Roya; Mortgage right; Legal certainty
* Alamat korespondensi Universitas Kristen Satya Wacana E-mail : maddo6942@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Pemerintah  sebagai  tingkat  kekuasaan  tertinggi  dalam  perkembangan  nya  telah  melakukan beberapa  perubahan  atas  peraturan  yang  bertujuan  untuk  menyesuaikan  perkembangan  zaman. Undang Undang Hak Tanggungan sendiri dibentuk berdasarkan Undang Undang Pokok Agraria yang bertujuan  untuk  mengatur  secara  mendalam  berkaitan  dengan  hak  tanggungan.  Roya  dalam  Kamus Besar  Bahasa  Indonesia  diartikan  sebagai  pembersihan  suatu  jaminan  dari  tanah  sehingga  hak kepemilikan atasnya kembali kepada pemilik aslinya. Roya dalam Undang Undang Hak Tanggungan dibagi  menjadi  dua  macam  yaitu  Roya  keseluruhan  dan  Roya  Parsial  yang  masing  masing  diakui dalam Hak Tanggungan.
Pasal  berkaitan  dengan  bukti  atas  roya  jelas  diatur  dalam  Undang  Undang  Hak  Tanggungan yang  mengatakan  bahwa  “Apabila  kreditor  tidak  bersedia  memberikan  pernyataan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (4),  pihak  yang  berkepentingan  dapat  mengajukan  permohonan  perintah pencoretan  tersebut  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  yang  daerah  hukumnya  meliputi  tempat  Hak Tanggungan  yang  bersangkutan  didaftar  (UU,  1996).”  dalam  artian,  ketua  pengadilan  negeri  dapat melakukan pencoretan apabila adanya penolakan dari kreditor dalam mengeluarkan pernyataan.
Seperti  contoh  kasus  Waharzani  Syafei,  Dalam  suatu  hutang-piutang  dituntut  adanya  suatu jaminan. maka dibuatlah perjanjian jaminan yang dibuat oleh PPAT. Proses selanjutnya ada di kantor pertanahan,  dimana  sertifikat  bukti  pemilikan  hak  atas  tanah  yang  dijaminkan  akan  diberi  catatan bahwa  hak  atas  tanah  dengan  nomor  sertifikat  tersebut  telah  dibebani  jaminan.  Ketika  perjanjian hutang piutang berakhir maka beban jaminan itu di roya oleh pemohon kepada pemilik hak atas tanah diberikan bukti roya dalam bentuk Surat Keterangan untuk roya dan Surat bukti lunas. Bukti Roya ini karena  hutang  sudah  lunas  debitur  pemilik  hak  atas  tanah  yang  menjadi  jaminan  hutangnya  hendak mengajukan  pencoretan  (Roya)  atas  hak  tanggungan  namun  mengalami  kendala  dikarenakan  bukti bukti  seperti  surat  keterangan  untuk  roya  dan  bukti  lunas  yang  dibutuhkan  untuk  melakukan pencoretan hilang. Hilangnya bukti bukti untuk melalukan roya ini tidak segera dilakukan oleh debitur sehingga  ketika  ingin  meminta  bukti  kembali  ke  bank,  data  hutang  telah  hilang  dan  bank  tersebut telah merger dengan bank lain (Danamon).
Pemohon selaku pemilik tanah tersebut berhak untuk membalik nama tanah tersebut yang telah melunasi  hutangnya.  Dengan  adanya  Hak  Tanggungan  maka  tanah  menjadi  atas  nama  Bank  Duta menjadi  milik  Pemohon.  Debtur  telah  berupaya  dengan  meminta  bank  danamon  menerbitkan  lagi bukti-bukti  untuk  roya  secara  lisan.  Tetapi  ditolak  dengan  alasan  data  hutang  debitur  sudah  tidak tersedia  sehingga  bank  dananon  tidak  berhak  untuk  menerbitkan  bukti  roya  tersebut.  Kemudian debitur  bersurat  kepada  Kementerian  keuangan  untuk  menerbitkan  surat  keterangan  roya  dan  surat bukti lunas yang baru namun pihak Kementerian keuangan menolak dengan alasan sertifikat hak milik yang dibebankan hipotik tersebut tidak pernah tercatat di Kementerian dan tidak dilengkapi dengan fotokopi  surat  keterangan  lunas  dari  bank  duta.  Karena  pentingnya  bukti  bukti  roya  tersebut  maka kemudian  debitur  mengajukan  penetapan  ke  pengadilan  karena  debitur  ingin  melakukan  perbuatan hukum  yaitu  meroya  atas  hak  tanggungan  yang  semula  atas  PT  Bank  Duta  kembali  menjadi  milik debitur. Permohonan debitur ini dikabulkan dan menyatakan bahwa kantor pertanahan kota tangerang berwenang  untuk  melakukan  pencoretan  serta  memerintahkan  kepala  kantor  pertanahan  untuk melakukan pencoretan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Atas  keputusan  tersebut  telah  mempertimbangkan  aspek  Filosofis,  Yuridis,  dan  Sosiologis. Karena  itu,  putusan  tersebut  diangkat  dalam  tulisan  ini  karena  dasar  hukum  yang  digunakan  dalam penetapan  kurang  tepat  sehingga  penulis  tertarik  untuk  mengkaji  hal  tersebut  berdasarkan  ketiga aspek diatas secara mendalam berkaitan dengan cara penyelesaian atas bukti roya yang hilang.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  penelitian  Hukum  Normatif. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dokumen atau data sekunder disebut penelitian hukum normative (Soekanto, dkk, 1985). yang memiliki kaitan dengan topik atau permasalahan yang diangkat  dengan  tujuan  memperoleh  jawaban  sesuai  dengan  permasalahan  yang  menjadi  fokus  dari tulisan  ini.  Adapun  pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  perundang  undangan (statute approach ) \ dan pendekatan konseptual (conceptual approach) .
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Konsep Aspek Filosofis, Yuridis Dan Sosiologis Dalam Suatu Putusan
Hakim  dalam  mengambil  keputusan  perlu  mempertimbangkan  segala  aspek  baik  dari filosofis,  yuridis,  maupun  sosiologis  demi  menjamin  keadilan  dan  kepastian  hukum.  Hal  ini  secara tersirat  telah  tertuang  dalam  Undang  Undang  Kekuasaan  Kehakiman  pasal  5  ayat  (1)  yang menyatakan bahwa hakim harus menggali nilai nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.   Aspek filosofis sendiri dapat diartikan sebagai aspek yang menilai suatu putusan berdasarkan kebenaran dan keadilan. Aspek yuridis diartikan sebagai yang utama karna hakim mempertimbangkan putusan atau penetapan berdasarkan pada undang undang yang berlaku di Indonesia beserta peraturan yang terkait. Serta  aspek  sosiologis  berkaca  pada  nilai  nilai  budaya  dalam  kehidupan  bermasyarakat  (Yunanto, 2019).

## Bukti Roya Dalam Hak Tanggungan
Dalam  Hukum  Agraria  yang  berlaku  di  Indonesia  dikenal  dengan  konsep  hak  tanggungan yang dimana berkaitan erat dengan jaminan serta sertifikat hak atas tanah dengan tujuan mendapatkan uang.  Hak  Tanggungan  merupakan  hak  jaminan  yang  dibebankan  pada  hak  atas  tanah  (UU,  1996). Elemen-elemen yang perlu diperhatikan dalam hak tanggungan adalah hak yang diberikan atas tanah, beserta  atau  tidak  beserta  benda-benda  lain  yang  melekat  padanya,  untuk  menjamin  pembayaran utang, serta memberikan prioritas kepada kreditur tertentu dibandingkan dengan kreditur lainnya.
Pengaturan berkaitan dengan Roya sendiri dapat ditemukan dalam peraturan hukum indonesia pada  Undang  Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  beserta  benda  benda  yang berkaitan dengan tanah, Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Dasar Dasar Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997.
Pemahaman  mengenai  Roya  dilihat  dalam  Undang  Undang  Hak  Tanggungan,  Roya  hak tanggungan  sendiri  merupakan  pencoretan  hak  tanggungan  pada  buku  tanah  karena  hak tanggungannya  telah  hapus.  Dalam  prakteknya,  Roya  sendiri  hanya  dilakukan  sebagai  kepentingan administratif dan tidak memiliki pengaruh hukum berkaitan dengan hapusnya hak tanggungan tetapi menjadi  penting  apabila  pemilik  tanah  ingin  menjual  tanah  miliknya  agar  kedepannya  tidak  terjadi sengketa.  Perihal  mengajukan  hak  tanggungan,  perlu  mengirimkan  berkas  persyaratan,  penerimaan berkas oleh kantor pertanahan, pembuatan buku tanah, dan penerbitan sertifikat hak atas tanah (pasal 11  UUHT).  Hak  tanggungan  dalam  UUHT  bersifat  tidak  dapat  dibagi  bagi  dalam  artian  hak tanggungan  itu  sendiri  dibebani  secara  utuh,  kecuali  pada  penjanjian  antar  kedua  belah  pihak menyatakan demikian atau diperjanjikan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan. Hal ini membuat adanya  keistimewaan  bagi  kreditor  pemegang  hak  tanggungan  karena  sebagian  hutang  yang  telah dilunasi  tidak  membuat  sebagian  beban  hutang  pada  objek  hak  tanggungan  hapus.Sutarno,  dalam karyanya,  menggambarkan  sifat-sifat  hak  tanggungan  sebagai  berikut:  memberikan  preferensi  atau prioritas  kepada  kreditor  tertentu  dibandingkan  kreditor  lainnya,  mengikuti  lokasi  benda  yang dijaminkan, tidak dapat dipisahkan-pisahkan, dapat digunakan untuk menjamin utang yang sudah ada maupun  yang  akan  datang,  memiliki  kekuatan  eksekutorial,  serta  mematuhi  persyaratan  spesialitas dan  publisitas  (Sutarno,  2003). Menurut  J  Satrio,  ciri  ciri  hak  tanggungan  dapat  dilihat  dari  sub  1 Undang  Undang  Hak  Tanggungan  yaitu  Hak  jaminan,  atas  tanah  berikut  dan  tidak  berikut  benda benda lain yang merupakan kesatuan dengan tanah yang bersangkutan, untuk pelunasan suatu hutang, memberikan kedudukan yang diutamakan (Satrio, 2002). Pada Hakekatnya, Hak Tanggungan sendiri dalam Undang Undang mengatur berkaitan dengan subjek maupun objek dari hak tanggungan. Subjek sendiri diatur secara eksplisit dalam pasal 8 hingga pasal ke 9 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan bahwa yang dapat dijadikan sebagai subjek dalam hak tanggungan adalah Pemberi  hak  tanggungan  (Kreditur)  dan  Pemegang  hak  tanggungan  (Debitur).  Pemberi  Hak Tanggungan  adalah  orang  perseorangan  atau  badan  hukum  yang  mempunyai  kewenangan  untuk melakukan  perbuatan  hukum  terhadap  obyek  Hak  Tanggungan  yang  bersangkutan  sedangkan Pemegang  Hak  Tanggungan  adalah  orang  perseorangan  atau  badan  hukum  yang  berkedudukan sebagai  pihak  yang  berpiutang  (UU,  1996).  Berikut  ini  yang  merupakan  Objek  Hak  tanggungan adalah  hak  milik,  hak  guna  usaha,  hak  guna  bangunan  yang  dalam  pembebanannya  dapat  dibebani lebih dari satu hak tanggungan demi menjamin pelunasan lebih dari satu hutang.
Proses pembebanan hak tanggungan dilaksanakan melalui dua tahap yaitu; Tahap Pemberian Piutang yang dimana diawali dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dihadapan PPAT dan  Tahap  pendaftaran  oleh  Kantor  Pertanahan  yang  merupakan  awal  kemunculan  dari  hak tanggungan  itu  sendiri  dan  sah  secara  hukum.  Pemberi  Hak  tanggungan  wajib  datang  menghadap PPAT,  Apabila  tidak  dapat  hadir  dapat  menunjuk  pihak  lain  untuk  memberikan  kuasa  dan menunjukan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan berbentuk Akta Otentik.
Jaminan hutang dalam hak atas tanah, harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar nilai yang dijamin  tidak  terlalu  jauh  berbeda  dengan  nilai  yang  diperoleh.  Ada  beberapa  hal  yang  harus diperhatikan, yaitu (Paputungan, 2016):
1. Dapat dinilai dengan uang karena utang yang dijamin berupa uang;
2. Termasuk dalam daftar umum karena harus memenuhi syarat publisitas;
3. Memiliki sifat yang dapat dipindahtangankan, karena janji benda yang dijadikan Jaminan utang akan dijual di muka umum apabila debitur cidera; dan
4. Memerlukan penunjukan yang diatur oleh undang-undang.
Sebab  hapusnya  Hak  Tanggungan  sendiri  telah  diatur  dalam  Undang  Undang  Hak Tanggungan pasal 18 hingga pasal 19 yaitu (UU, 1996):
a. hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan;
b. dilepaskannya Hak Tanggungan oleh pemegang Hak Tanggungan;
c. pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri;
d. hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan.
Apabila hak atas tanah yang dibebani dalam hak tanggungan habis karna jangka waktu dapat diperpanjang sehingga Hak Tanggungan tidak menjadi hapus dan begitu pula sebaliknya. Penetapan peringkat  ditetapkan  berdasarkan  tanggal  pembuatan  buku  tanah  Hak  tanggungannnya,  tanggal pembuatan, atau pemberian nomor akta pemberiannya ( Setiawan, 2019) .
Melihat dari pendapat Sudikono Mertokusumo, pada penatarannya mengemukakan 6 (enam) cara berakhirnya atau hapusnya Hak Tanggungan sebagai berikut ( Mertokusumo, 1996) :
1. Pelunasan hutang atau pemenuhan kewajiban secara sukarela oleh debitur tanpa ada pelanggaran kontrak atau perselisihan.
2. Debitur tidak memenuhi kewajibannya tepat waktu, sehingga kreditur memberikan teguran untuk memenuhi  kewajiban  tersebut.  Teguran  ini  sering  kali  direspons  dengan  pelunasan  kewajiban secara sukarela oleh debitur, sehingga utang diselesaikan dan perjanjian berakhir.
3. Dalam kasus pelanggaran ini, kreditur dapat menjalankan hak eksekusi dengan menjual barang yang  dijaminkan  melalui  lelang  tanpa  melibatkan  pengadilan.  Utang  akan  dilunasi  dari  hasil penjualan lelang tersebut, dan dengan demikian perjanjian berakhir.
4. Jika  debitur  melanggar  kontrak,  kreditur  dapat  mengajukan  sertifikat  Hak  Tanggungan  ke pengadilan untuk dieksekusi berdasarkan Pasal 224 HIR yang diikuti dengan pelelangan umum. Dengan pelunasan utang dari hasil pelelangan, perjanjian utang piutang berakhir, tanpa adanya gugatan.
5. Jika  debitur  melanggar  kontrak  dan  tetap  menolak  untuk  memenuhi  kewajiban,  kreditur  dapat menggugat  debitur,  yang  kemudian  diikuti  oleh  putusan  pengadilan  yang  mendukung  kreditur (jika  terbukti).  Putusan  tersebut  dapat  dieksekusi  secara  sukarela  seperti  dalam  cara  kedua, dengan  pelunasan  kewajiban  oleh  debitur  tanpa  perlu  lelang  umum,  dan  dengan  demikian perjanjian berakhir.
6. Jika  debitur  menolak  untuk  melaksanakan  putusan  pengadilan  yang  menentangnya  dan memerintahkan  pelunasan  kewajiban,  maka  putusan  tersebut  akan  dieksekusi  secara  paksa melalui  lelang  umum.  Hasil  lelang  digunakan  untuk  melunasi  hutang  debitur,  dan  ini menyebabkan berakhirnya perjanjian utang piutang.
Hal ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Tahun 1997, yang menyatakan bahwa  pendaftaran  hapusnya  hak  tanggungan  pada  pasal  122  ayat  1(a  dan  b)  harus  menyertakan pernyataan  dari  kreditor  bahwa  hak  tanggungan  tersebut  telah  dibayar  sepenuhnya.  Pernyataan  ini harus dituangkan dalam akta otentik, surat pernyataan dibawah tangan, atau tanda bukti pembayaran pelunasan hutang.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Penghapusan Hak Tanggungan, diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 memiliki persyaratan sebagai berikut (Peraturan BPN, 2010):
1. Formulir  permohonan  yang  sudah  diisi  dan  ditandatangani  pemohon  atau  kuasanya  di  atas materai cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy  identitas  pemohon  (KTP,  KK)  dan  kuasa  apabila  dikuasakan,  yang  telah  dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
5. Sertipikat  tanah  dan  Sertipikat  Hak  Tanggungan  dan/atau  konsen  roya  jika  sertipikat  Hak Tanggungan hilang
6. Surat Roya/Keterangan Lunas/Pelunasan Hutang dari Kreditur
7. Fotocopy  KTP  pemberi  HT  (debitur),  penerima  HT  (Kreditur)  dan/atau  kuasanya  yang  telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
Secara  etimologi,  Asas  adalah  inti  dari  pemikiran  atau  pendapat.  Asas  hukum  tidak  boleh dianggap sebagai standar hukum yang konkrit; sebaliknya, mereka dapat digunakan sebagai referensi. Kepastian hukum sendiri memberikan perlindungan yustisiabel , yang berarti dalam keadaan tertentu seseorang  dapat  memperoleh  yang  diharapkan.  Hukum  yang  tidak  memiliki  nilai  kepastian  hukum dapat menghilangkan prinsip hukum itu sendiri.
Kepastian  Hukum  merupakan  asas  yang  dikemukakan  oleh  Gustav  Radbruch  yang  termasuk dalam  nilai  dasar  hukum,  Pada  dasarnya,  kepastian  hukum  sendiri  mengharapkan  dan  mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk yang tertulis (Julyano, 2019). Asas kepastian hukum sendiri digunakan  sebagai  penghubung  antara  peraturan  hukum  dengan  cita  cita  sosial.  Dalam  bukunya, beliau  kepastian  hukum  tergabung  dalam  teori  dasar  Hukum  yaitu  Keadilan,  Kemanfaatan,  dan Kepastian Hukum dan tentunya ketiga hal tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya. dalam pengaturannya  sudah  secara  jelas  diatur  pada  pasal  22  ayat  (1)  dan  pasal  18  Undang  Undang  Hak Tanggungan mengatur berkenaan dengan roya hak tanggungan yang dianggap sah dengan peraturan yang tertulis dalam hal ini Undang Undang Hak Tanggungan.
Adrian  Sutendi,  dalam  bukunya,  menyampaikan  pandangan  Jan  Michiel  Otto  mengenai persyaratan  kepastian  hukum,  yang  harus  mencakup:  keberadaan  aturan  hukum  yang  jelas  dan konsisten, penerapan aturan hukum yang konsisten di lembaga pemerintahan dengan kepatuhan yang konsisten  pula,  adaptasi  masyarakat  terhadap  aturan  hukum  tersebut,  keberadaan  hakim  yang independen, netral, dan konsisten dalam penerapan hukum serta tajam dalam penyelesaian sengketa hukum dan pengeluaran putusan yang konkret (Rajab, 2020).
Maria  S.W.  Sumardjono  menjelaskan  konsep  kepastian  hukum  sebagai  kebutuhan  akan ketersediaan perangkat peraturan hukum yang tidak hanya ada secara teoritis tetapi juga mendukung pelaksanaannya secara praktis. Secara praktis, implementasi peraturan tersebut harus dilakukan secara konsisten dan konsekuen oleh semua pihak yang terlibat dalam penerapannya (Halilah, 2021).
Relevansi bukti roya dengan pokok masalah memiliki keterkaitan yaitu adanya bukti roya yang lengkap  penting  dan  menentukan  dalam  proses  pencoretan  sehingga  penyelesaian  atas  pencoretan tidak  perlu  melalui  penetapan  pengadilan  demi  mendapatkan  kepastian  hukum.  Selain  itu, dikarenakan  bukti  roya  ini  sangat  penting  dalam  persyaratan  pencoretan  hak  tangggungan  penulis ingin melihat adakah alternatif penyelesaian lain selain melalui penetapan pengadilan.

## Hasil Penelitian
Cara penyelesaian berkaitan dengan Bukti atas roya melihat dari dasar hukumnya hanya bisa melalui penetapan pengadilan yang dimana tanah tersebut berada dan merupakan kewenangan kantor pertanahan  tangerang  selatan  dalam  melakukan  pencoretan  atas  hak  tanggungan  (pasal  22  ayat  5). Berkaitan dengan bukti atas roya, dianggap sah apabila memiliki tiga barang bukti yaitu sertifikat hak tanggungan, surat keterangan dari kreditur yang menyatakan bahwa telah lunas, dan bukti pelunasan untuk menunjukan bahwa debitur telah membayar sesuai tenggat waktu dan kesepakatan antar kedua belah  pihak.  Kemudian,  apabila  kreditur  keberatan  atau  menolak  untuk  mengeluarkan  pernyataan,
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
debitur  dapat  mengajukan  pembersihan  kepada  pengadilan.  Roya  hanya  dijadikan  sebagai  syarat administratif yang tidak memiliki kaitan langsung dengan hukum.

## Analisis/Pembahasan
Penulis  berpendapat  bahwa  langkah  langkah  yang  dilakukan  oleh  pemohon  telah  sesuai dengan  isi  yang  dituangkan  dalam  Undang  Undang  Hak  Tanggungan.  Tetapi,  pengadilan  dalam menetapkan permohonan memuat dasar hukum yang kurang tepat menurut penulis. Pasal 22 ayat 5 secara  jelas  menyatakan  bahwa  apabila  kreditor  tidak  bersedia  memberikan  pernyataan  pihak  yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan perintah pencoretan kepada ketua pengadilan negeri. Penulis menggarisbawahi disini “apabila kreditor tidak bersedia” yang artinya kreditor tidak pernah memberikan  sama  sekali  pernyataan  tersebut  sedangkan  pemohon  sebenarnya  pernah  menerima namun  hilang  sehingga  penerapan  pasal  ini  menurut  penulis  kurang  efektif.  Penulis  berpendapat bahwa pihak kreditur memiliki hak untuk menolak karna awalnya sudah pernah diberi namun hilang ditangan pemohon.
Selain itu, penulis menyimpulkan bahwa mengeluarkan bukti atas roya berdasarkan kasus ini hanya  dapat  dikeluarkan  sekali  dan  setelah  itu  data  data  dalam  jangka  waktu  tertentu  otomatis terhapus.  Sehingga  dalam  penelitian,  tidak  ditemukan  bahwa  ada  cara  lain  untuk  memperoleh kepastian hukum atas bukti roya yang hilang selain penetapan pengadilan dan adanya aspek progresif yakni  turut  campur  tangan  dari  hakim  agar  penetapan  ini  dapat  dikabulkan.  Hakim  perlu  membuat keputusan secara cepat meski belum ada peraturan yang mengatur karena hakim dianggap tahu dan paham akan hukum.
Melihat  dari  aspek  Filosofis,  prinsip  yang  digunakan  dalam  mempertimbangkan  penetapan telah  memutus  seadil  adilnya  sesuai  hukum  dan  keadilan  bagi  masyarakat.  Pertimbangan  hakim sejalan dengan pendapat para ahli seperti John Rawls dalam bukunya yang menuliskan bahwa hukum seharusnya  berpihak  pada  masyarakat  dan  memberikan  manfaat  bagi  sebagian  besar  masyarakat (Rawls, 1999).
Melihat  dari  aspek  yuridisnya,  penetapan  pengadilan  berdasarkan  Putusan  Nomor 508/Pen.Pdt.P/2017/Pn.Tng,  Hakim  memberikan  pendapat  bahwa  permohonan  pemohon  cukup beralasan hukum sehingga permohonan dikabulkan berdasarkan pasal 22 ayat (4) dan ayat (5). Selain itu,  menurut  hakim  bukti  bukti  yang  diajukan  dalam  persidangan  baik  keterangan  saksi  maupun barang bukti cukup beralasan hukum. Ketua Pengadilan tidak menjelaskan secara jelas mengapa hal tersebut cukup beralasan hukum.
Melihat  dari  aspek  sosiologis,  hakim  perlu  mnempertimbangkan  alasan  dibalik  pengajuan permohonan ini agar dapat memahami nilai nilai serta rasa keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan keterangan pemohon telah mengakui bahwa dirinya lalai sehingga bukti lunas serta surat keterangan  roya  tersebut  hilang  dengan  melampirkan  surat  kehilangan  sebagai  bukti  dalam persidangan.

## IV.  KESIMPULAN
Lingkup  berkenaan  dengan  hak  tanggungan  menurut  undang  undang  hak  tanggungan mengatur mengenai pembersihan pengadilan, namun tidak secara spesifik mengatur mengenai batas penerimaan bukti atas roya oleh pemohon. Pengadilan Tangerang selatan hanya menggunakan pasal 22 ayat 4 dan 5 sebagai pertimbangan hakim yang menurut penulis kurang efektif seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Pasal 22 ayat 5 Undang Undang Nomor 4 tahun 1996 secara jelas menyatakan bahwa pembersihan hanya dapat dilakukan oleh pengadilan negeri dengan catatan kreditor menolak untuk memberikan pernyataan demi memperoleh kepastian hukum.
Usulan  yang  ditawarkan  penulis  kedepannya  diberikan  alternatif  penyelesaian  berkaitan dengan  hilangnya  bukti  roya  seperti  halnya  sertifikat  hak  tanggungan  yang  hilang  dapat  digantikan oleh  akta  konsen.  Hal  ini  perlu  dipertimbangkan  karena  Undang  Undang  Hak  Tanggungan  sendiri kurang mengatur secara spesifik berkenaan dengan bukti bukti hak tanggungan sehingga pengadilan hanya berfokus pada apabila ada sengketa saja. Karna pencoretan sendiri sebenarnya hanya sebagai syarat administratif belaka.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Menurut  penulis  dalam  pencoretan  sebenarnya  tidak  perlu  pembersihan  melalui  penetapan pengadilan  asalkan  syarat  syarat  yang  dibutuhkan  lengkap  sesuai  yang  tertuang  dalam  Undang Undang Hak Tanggungan. Namun mengingat pemohon telah teledor dalam putusan ini, sehingga satu satunya cara agar hak tanggungan dihapus dengan cara mendapatkan penetapan pengadilan.

## REFERENSI
Christiawan, R. (2021 ). Jaminan Hak Tanggungan . Bandung: Refika. Harini, D. S. (2020). Hukum Agraria. Salatiga: Griya Media. I  Ketut  Oka  Setiawan,  (2019). Hukum  Pendaftaran  Tanah  dan  Hak  Tanggungan .  Jakarta:  Sinar Grafika.
John Rawls, A Theory of Justice (Harvard University press, 1999). J. Satrio . ( 2002). Hukum Jaminan – Hak Jaminan Kebendaan. Bandung: P T Citra Aditya Bakti. Julyanto  Mario,  'Pemahaman  Terhadap  Asas  Kepastian  Hukum  Melalui  Konstruksi  Penalaran Positivisme Hukum' (2019) Jurnal Crepido , 13.
Paputungan  Nina,  ‘Kajian  Hukum  Hak  Tanggungan  Terhadap  Hak  Atas  Tanah  Sebagai  Syarat Memperoleh Kredit’ (2016) Lex Privatum, 2.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Putusan Nomor 508/PEN.Pdt.P/2017/PN.TNG
Rezeki  Aldilla  Rajab,  ‘Sertifikat  Hak  Atas  Tanah  Dalam  Kepastian  Hukum  Pendaftaran  Tanah (2020), Jurnal NOTARIUS. 13, 2.
Setiawan, I. K. (2021). Hukum Agraria . Bandung: Penerbit Reka Cipta. Siti Halilah, Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli (2021) Jurnal Siyasah, 1. Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji.  (1985). Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat . Jakarta: CV. Rajawali.
Sutarno, (2003). Aspek Aspek Hukum Pengkreditan pada ban k. Bandung: penerbitan Alfabeta. Sutedi, A. (2012 ). Hukum Hak Tanggungan. Jakarta: Sinar Grafika. Sutedi, A. (2012). Sertifikat Hak Atas Tanah. Jakarta : Sinar Grafika. Undang Undang Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Undang  Undang  Hak  Tanggungan  Nomor  4  Tahun  1996  Tentang  Hak  Tanggungan  Atas  Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah
Yunanto, Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim, 2019, Jurnal Hukum Progresif, 7.