Implementasi Kebijakan BLT Berdasarkan Analisis Van Meter Dan Van Horn (Magang Kerja Di Desa Sidomulyo Kecamatan Batu Kota Batu)
Asih Widi Lestari 1* , Gisela Mburu Amma 2 , Firman Firdausi 3
1,2,3 Department of Public Administration, Universitas Tribhuwana Tunggadewi, Indonesia

## A B S T R A C T
Direct Cash Assistance (BLT) is direct assistance in the form of a certain amount of cash for households that really need it, namely households that are included in the very poor category.  This  program  was launched by the  government as social  protection  for  the  poor  to  reduce  the  negative  impact  of  The  policy  of adjusting  compensation  to  reduce  fuel  subsidies  is  to  help  poor  people  meet their  basic  needs.  The  objectives  of  this  research  are  (1)  to  find  out  the implementation of the Direct Cash Assistance program policy in the Sidomulyo Village area, Batu District, Batu City. (2) to find out what are the supporting and inhibiting  factors  from  the  government  of  the  village  government  in implementing the Direct Cash Assistance policy in Sidomulyo area, Batu District, Batu City. The type of research used by researchers is descriptive research with a qualitative research approach, the focus of the research is (1) Implementation of  public  policy  (2)  Direct  Cash  Assistance  Program  in  Sidomulyo  Village  (3) Analysis of Van Meter and Van Horn so that the informants in this research are (1 )Head of Sidomulyo Village, as general person in charge of the area. (2) Village Secretary as person in charge of administration (3) Head of the People's Welfare Section as person in charge of the Direct Cash Assistance Program in Sidomulyo Village.

## 1. PENDAHULUAN
Berdasarkan  ketentuan  peraturan  pemerintah  di  dalam  undang-undang  No.  11 Tahun  2008  tentang  kesejahteraan  sosial  adalah  kondisi  terpenuhinya  material, spirituan, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri  sehingga  dapat  melaksanakan  fungsi  sosialnya.  Sesuai  dengan  Undang-  Undang tersebut  pemerintah  melaksanakan  pembangunan  yang  di  arahkan  pada  upaya  untuk kesejahteraan seluruh masyarakat dalam rangka membentuk Indonesia seutuhnya.
Dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah mempunyai peran dalam proses maju  dan  berhasilnya  pembangunan  itu  sendiri  dengan  peraturan  pemerintah  No.  42 Tahun 1981 Tentang pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin itu sendiri. Oleh Karena  itu  pemerintah  banyak  memperhatikan  masyarakat  kurang  mampu  dan pemerintah  juga  mempunyai  kewajiban  untuk  berbagai  tindakan  guna  menanggulangi kemiskinan. Lalu di perjelas dengan peraturan pemerintah No. 22 Tahun 2005 Tentang program  kebijakan  pemerintah  dalam  hal  Kompensasi  Bahan  Bakar  Minyak  (BBM) dimana peraturan pemerintah ini bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan.
Kinerja  implementasi  kebijakan  dapat  diukur  tinggkat  keberhasilannya  dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan social-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal (Utopis), maka akan sulit direalisasikan (Agustino, 2006). Van Meter dan Van Horn (dalam Sulaeman, 1998)  mengemukakan  untuk  mengukur  kinerja  implementasi  kebiijakan  tentunya menegaskan  standard  dan  sasaran  tertentu  yang  harus  dicapai  oleh  para  pelaksana

## A R T I C L E   I N F O
Article history: Received May 3, 2024 Revised May 16, 2024 Accepted May 16, 2024 Available online May 25, 2024
Keywords: Direct Cash Assistance, Policy, Village Government.
This is an open access article under the CC BY-SA license. Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Hang Tuah
kebijakan,  kinerja  kebijakan  pada  dasarnya  merupakan  peniilaian  atas  tingkat ketercapaian standard dan sasaran tersebut.
Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan bantuan langsung berupa uang tunai sejumlah tertentu untuk rumah tangga yang sangaat membutuhkan, yakni rumah tangga yang  termasuk  dalam  kategori  sangat  miskin,  program  ini  dikuncurkan  pemerintah sebagai  perlindungan  sosial  (social  protection)  bagi  masyarakat  miskin  untuk mengurangi  dampak  negatif  dari  kebijakan  penyesuaian  kompensasi  pengurangan subsidi  BBM  adalah  untuk  membantu  masyarakkat  miskin  agar  untuk  memenuhi kebutuhan dasarnya.
Dana tunai atau bantuan langsung tunai tak bersyarat yang dilakukan pemerintah pada tahun 2008 diperuntukkan bagi masyarakat miskin agar tidak terlalu merasakan dampak dari kenaikan harga BBM. Dasar pemerintah dalam membuat kebijakan program BLT ini adalah untuk membantu masyarakat miskin atau masyarakat yang berada pada kelompok kedua (Menurut Bambang Heru) yang dengan pasti akan merasakan dampak dari  kenaikkan  harga  BBM.  Selain  itu  BLT  dilakukan  sebagai  kompensasi  dari pemotongan subsidi bahan bakar minyak kepada penduduk miskin.
Tidaknya ada lagi subsidi untuk BBM pada Tahun 2008 dinilai pemerintah akan dicangkan sebagai kompensasi bagi penduduk miskin. Ukuran keberhasilan yang dipakai oleh  pemerintah  sebagai  pertimbangan  harus  mampu  merubah  standard  kehidupan masyarakat itu sendiri. Dalam kondisi yang ideal proses implementasi kebijakan harus dijalankan  dengan  menyesuaikan  kemampuan  dan  karakteristik  pelaksanaan  Bantuan Langsung  Tunai  (BLT),  sehingga  bias  jadi  proses  tersebut  memerlukan  waktu  dan pendekatan  yang  berbeda-beda  aantara  satu  komunitas  lainnya.  Untuk  memberiikan pemahaman dan mengajak masyarakat dalam partisipasi demi kemajuan mereka sendiri juga tidak bisa disamaratakan antara anggota  masyarakat dengan anggota masyarakat yang lain, hal ini di sebabkan karena latar belakang pemerikan beragam. Oleh karena itu, upaya  meningkatnya  penyelenggaraan  pemerintah  kelurahan  akan  sangat  desa  akan sangat bervariasi meskipun proses implementasi kebijakan yang ada dilakukan dengan pendekatan yang sama dan dalam waktu yang bersamaan.
Dengan adanya kebijakan tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak luputnya pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa sebagai pimpinan untuk mengawasi pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai diwilayah masing-masing. Implementasi kebijakan Bantuan langsung Tunai yang dimaksud dalam penelitian ini adalah implementasi dari Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur
Dalam  kebijakan  ini,  Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Trasmigrasi (Kemesdes PDTT) melimpahkan dana sebesar Rp 180.000.000/ Tahun untuk 50 penerima, sumber dari Dana Desa (DD). Penerima BLT diprioritaskan untuk keluarga miskin nonProgram Keluarga Harapan (PKH) atau masyarakat yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dan mereka yang belum mendapat manfaat kartu prakerja dan juga keluarga miskin yang terdata dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) maupun  tidak  terdata  mendapatkan  bantuuan  tersebut  jika  memenuhi  kriteria (Prabandari, 2020:1). Kriteria calon penerima BLT-Dana Desa sebagai berikut ini:
1) Tidak menerima PKH dan BPNT dan Kartu Kerja
2) Masyarakat yang tidak memiliki caadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup dan tidak mampu lagi untuk bekerja karena factor usia.
3) Masyarakat yang rentas sakit atau memiliki anggota keluarga yang sakit menahun atau kronis.
Seperti  yang  telah  dijelaskan,  penerima  BLT-Dana  Desa  diprioritaskan  bagi keluarga  miskin  yang  memenuhi  kriteria.  Keluarga  miskin  ditetapkan  atas  putusan bersama  dalam  musyawarah  desa  dalam  musyawarah  tersebut  pula  akan  dibahas mengenai  pemilihan  target  sasaran  agar  tidak  terjadi  salah  sasaran  program  bantuan BLT-Dana Desa ini. Keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa ditetapkan melalui pelaksanaan  pendekatan  yang  memperkuat  moral  sosial  melalui  gotong  royong  dan musyawarah. Semakin banyaknya kriteria keluarga miskin yang dipenuhi maka semakin prioritas  pula  mereka  menjadi  penerima  BLT-Dana  Desa  (BAPPENAS,  2020:8).  Ketiga kriteria  yang  telah  dijelaskan  diatas  adalah  kriteria  yang  bersumber  dari  peraturan Menteri Desa Pembangunan desa Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) No.6 Tahun 2020.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  masalah  dapat  didefinisikan  masalah  dalam implementasi  kebijakan  Bantuan  Langsung  Tunai  yaitu  karena  tingginya  presentase kemiskinan, dilihat dari kondisi ekonomi di Desa Sidomulyo saat ini menurut sumber data yang didapatkaan dari kantor Desa sebanyak 1.250 Orang berstatus belum bekerja/tidak bekerja,  sebanyak  1.430  orang  dengan  status  ibu  rumah  tangga,  dan  sebanyak  1.597 orang bekerja sebagai petani/pekebun. Sehingga diperlukannya Bantuan Langsung Tunai untuk  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Bantuan  Langsung  Tunai  ini adalah  sebuah  kebijakan  atau  bantuan  keuangan  yang  berasal  dari  desa  untuk menanggulangi  krisis  keuangan  masyarakat  miskin  atau  masyarakat  yang  kurang mampu.  Berangkat  dari  masalah  maka  penilis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian tentang “Implementasi Kebiijakan BLT berdasarkan Analisis Van Meter dan Van Horn.”

## 2. METODE
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan peneltian  kualitatiif.  Menurut  Moleong  (2005:5)  bahwa  pendekatan  kualutatif  adalah penelitian dengann pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis deskriptif.
Menurut  Sugiyono  (2016:7)  Metode  tugas  akhir  kualitatif  dinamakan  sebagai metode  baru,  karena  popularutasnyabelum  lama,  dinamakan  metode  postpositivistik karena  berlandaskan  pada  filsafat  postpositivisme.  Metode  ini  disebut  juga  sebagai metode artistic, karena proses penelitian lebih bersifat seni (Kurang terpola), dan disebut dengan  metode  interpretive  karena  data  hasil  penelitian  lebih  berkenaan  dengan interprestasi  terhadap  data  yang  ditemukan  di  lapangan.  Jenis  metode  penelitian kualitatif sering disebut dengan metode tugas akhir naturalistic karena tugas akhirnya lakukan  pada  kondisi  yang  alamiah  (natural  setting);  disebut  juga  sebagai  metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk tugas akhir bidang  antropologi  budaya;  disebut  dengan  metode  kualitatif,  karena  data  yang terkumpull dan analisisnya lebih berssifat kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih peniliti karena peneliti ingin mengetahui sebuah fenomena yang belum diketahui sebelumnya. metode  pengumpulan  data  berupa  cerita  responden dan  latar social  yang  ada  dilokasi pelaksanaan.
Lokasi  pelaksanaan  adalah  tempat  pelaksanaan  dilaksanakan  serta  lamanya pelaksanaannya. Tugas akhir ini dilaksanakan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur. Pelaksanaan tugas akhir dilakukan pada bulan September 2023 sampai denngan Februari 2024. Dalam tugas akhir kualitatif mengharuskan untuk menetapkan focus tugas akhir. Tujuannya adalah untuk memahami secara luas dan memahami secara luas  dan  memahami  situasi  luas  dilapangan  (Sugiyono,  2016-52).  Dengan  mentapkan fokus  tugas  akhir,  maka  dengan  mudah  melakukan  analisis  mendalam  terkait
permasalahan  yang  terjadi.  Adapun  fokus  tugas  akhir  ini  yaitu:  1)  Implemenntasi kebijakan, dan 2) Bantuan Langsung Tunai.
Teknik pengumpulan data dalam (Sugiyono 2016) menjelaskan mengenai bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam tugas akhir, karena tujuan utama dari tugas akhir adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan  data,  maka  pelaksana  tidak  akan  mendapatkan  data  yang  memenuhi standard data yang di tetapkan.
Dalam  teknik  pengumpulan  data,  triangulasi  diartikan  sebagai  teknik pengumpulan  data  yang  bersifat  menggabung  dari  berbagai  teknik  pengumpulan  data dan  sumber  yang  telah  ada  diantaranya  adalah:  Pelaksana  menggunakan  beberapa metode  dalam  pengumpulan  data  baik  itu  data  primer  maupun  data  sekunder diantaranya: 1) Observasi: Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya  dapat  bekerja  berdasarkan  data,  yaitu  fakta  mengenai  dunia  kenyataan  yang diperoleh  melalui  observasi.  Dalam  hal  ini,  pelaksana  dalam  melakukan  pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan tugas akhir.  Jadi  mereka  yang  di  teliti  mengetahui  sejak  awal  sampai  akhir  aktivis  peneliti. Sugiyono  (2016).  2)  Wawancara,  dapat  dilakukan  secara  struktur  maupun  tidak terstruktur,  dan  dapat  dilakukan  melalui  tatap  muka  (face  to  face)  maupun mengguunakan telepon. Jenis wawancara yang digunakan pelaksana adalah wawancara tidak  terstruktur.  Pedoman  wawancara  yang  digunakan  berupa  garis-garis  besar permasalahan yang akan ditanyakan. Dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan dii peroleh, sehinggga peneliti lebih banyak mendengar  apa  yang  diceritakan  informan.    Supaya  hasil  wawancara  dapat  merekam degan  baik  dan  memiliki  bukti  telah  melakukan  wawancara  kepada  informan  atau sumber  data,  maka  diperlukan  bantuan  alat-alat  sebagai  berikut:  Buku  catatan,  Tape recorder,  dan  kamera,  untuk  memotret  kalau  peneliti  sedang  melakukan  pembicaraan dengann  informan/sumber  data.  3)  Dokumentasi,  merupakaan  catatan  peristiwa  yang sudah berlalu. Dokumen bias berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang ( Sugiyono, 2016).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi program bantuan langsung tunai (BLT) berdasarkan analisis Van Meter dan Van Horn di desa Sidomulyo
Bantuan  Langsung  Tunai  adalah  program  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah sebagai  reaksi  atas  melonjaknya  harga  minyak  mentah  dunia  dan  krisis  ekonomi  agar mampu  membantu  kalangan  masyarakat  miskin.  Walaupun  Bantuan  Langsung  Tunai tidak  secara  langsung  berdampak  pada  meningkatnya  daya  beli  masyarakat  miskin, namun program itu membawa manfaat bagi mereka. Bantuan Langsung Tunai memiliki manfaat yang sangat besar bagi kelangsungan hidup masyarakat miskin terutama dalam pemenuhan  kebutuhannya.  Bantuan  Langsung  Tunai  diberikan  kepada  masyarakat miskin  agar  mampu  memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Penerimanya  adalah  masyarakat yang tingkat kesejahteraannya rendah.
Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  merupakan  bantuan  yang  di  berikan  oleh pemerintah pusat melalui APBN setelah itu ke DD dan terakhir pemerinah desa salurkan ke  pada  masyarakat  yang  menjadi  sasaran.  Masyarakat  miskin  sangat  membutuhkan subsidi  dari  pemerintah  untuk  menunjang  kebutuhan  hidupnya  yang  semakin  sulit. Kemiskinan menjadi salah satu persoalan utama yang dihadapi oleh negara berkembang (Todaro  2002).  Kemiskinan  di  definisikan  sebagai  ketidak  mampuan  secara  ekonomi
untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Ezzati Et.al (2020).
Seperti yang telah dijelaskan, penerima (BLT) diprioritaskan bagi keluarga miskin yang  memenuhi  kriteria.  Keluarga  miskin  ditetapkan  atas  putusan  bersama  dalam musyawarah  desa  bersama  RT/RW  dalam  musyawarah  tersebut  pula  akan  dibahas mengenai pemilihan target sasaran agar tidak terjadi salah sasaran program bantuan BLT kelurahan  ini.  (BAPPENAS,  2020:  8).  Implementasi  kebijakan  program  BLT  ditujukan kepada  masyarakat  yang  terdampak  pemerintah  desa  sidomulyo  berfokus  pada masayarakat  yang  sedang  membutuhkan  bantuan  tersebut  maka  dilakukan  pendataan melalui RT/RW terhadap masyarakat yang kurang mampu sehingga program pemberian blt bisah tepat sasaran.
Dalam  kebijakan  ini  ialah  bantuan  langsung  tunai  yang  diberikan  untuk masyarakat  miskin  untuk  memenuhi  dari  sebagian  kebutuhan  dalam  rumah  tangga masyarakat  yang  kurang  mampu.  Masyarakat  yang  tidak  memiliki  cadangan  ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tidak mampu bekerja karena sakit (tiga bulan kedepan)  dikarenakan  kehilangan  mata  pencaharian  kondisi  kesehatan  yang  kurang baiik. Masyarakat yang rentan sakit atau memiliki anggota keluarga yang sakit menahun atau kronis.

## Penerima manfaat bantuan langsung tunai di desa Sidomulyo
Proses pembagian bantuan langsung tunai telah tepat sasaran untuk masyarakat yang  berhak  untuk  mendapat  Bantuan  Langsung  Tunai.  Bantuan  Langsung  Tunai merupakan bagian dari perlindungan sosial, maka tujuannya untuk penyaluran Bantuan Langsung  Tunai  tidak  lain  adalah  untuk  menjaga  atau  melindungi  warga  miskin  dari kerentanan agar mampu bertahan hidup.
Program  Bantuan  Langsung  Tunai  adalah  salah  satu  dari  beberapa  bentuk kebijakan  pemerintah.  Kebijakan  yang  oleh  Carl  Friedrich  diartikan  sebagai  berikut: adalah tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat kesulitan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasi untuk mencapai tujuan yang dimaksud.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi (Kemendes PDTT) melimpahkan dana sebesar Rp 180 Juta untuk 50 orang penerima atau tergolong keluarga miskin yang sesuai dengan hasil pendataan. Penerima BLT diprioritaskan untuk keluarga miskin nonProgram Keluarga Harapan (PKH) atau masyarakat yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dan mereka yang belum mendapatkan manfaat kartu prakerja dan juga keluarga miskin yang terdata dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) maupun tidak terdata akan mendapatkan bantuan tersebut jika memenuhi kriteria (Prabandari, 2020: 1). Kriteria calon penerima BLT-Dana Desa sebagai berikut ini:
1. Tidak mendapat PKH atau BPNT dan Kartu Prakerja
2. Masyarakat yang tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup.
3. Masyarakat  yang  rentan  sakit  atau  memiliki  anggota  keluarga  yang  sakit menahun atau kronis.
Seperti  yang  telah  dijelaskan,  penerima  BLT-Dana  Desa  diprioritaskan  bagi keluarga  miskin  yang  memenuhi  kriteria.  Keluarga  miskin  ditetapkan  atas  putusan bersama  dalam  musyawarah  desa  dalam  musyawarah  tersebut  pula  akan  dibahas mengenai  pemilihan  target  sasaran  agar  tidak  terjadi  salah  sasaran  program  bantuan BLT-Dana Desa ini
Kriteria  penduduk  miskin  calon  penerima  BLT-Dana  Desa  berdasarkan  Surat Menteri  Desa  Permbangunan  Desa  Tertinggal  Dan  Transmigrsi  (PDTT)  No. 1261/PRI.00/IV/2020 adalah sebagai berikut:
1. Luas lantai kurang dari 8 m2 per orang
2. Lantai tanah/bambu/kayu murah
3. Dinding bambu/rumbia/kayu murah/tembok tanpa plester
4. Buang air besar tanpa fasilitas (bersama orang lain)
5. Penerangan tanpa Listrik
6. Air minum dari sumur atau mata air yang tidak terlindungi (sungai/air hujan
7. Bahan bakar dari kayu bakar atau arang atau minyak tanah
8. Konsumsi daging/ayam/susu hanya satu kali per minggu
9. Satu stel pakaian pertahun
10. Makan satu sampai dua kali perhari
11. Tidak sanggup berobat ke puskesmas atau poliklinik
12. Sumber penghasilan KK (Kartu Keluarga) petani berlahan kurang dari 500 m2, buruh tani, buruh nelayan, buruh bangunan dan pekerjaan lain berupah kurang dari Rp. 600.000 (enam ratus ribu) perbulan
13. Pendidikan KK (Kartu Keluarga) tidak sekolah atau tidak tamat SD atau hanya sampai tamat SD
14. Tidak  memiliki  tabungan  atau  barang  yang  bisa  dijual  minimal  Rp.  500.000 (lima ratus ribu).
Menurut Bapak Mahmudi, S.Pd selaku sekrataris desa mengatakan bahwa jumlah penerima  bantuan  langsung  tunai  berupa  dana  desa  Rp  300.000  per  orang  yang  di gunakan  untuk  kebutuhan  keluarga  penerima  bantuan  langsung  tunai  baik  itu  berupa BBM, bantuan langsung tunai, bantuan keluarga miskin dengan jumlah keseluruhan KK dari jumlah adalah 50 orang dan jumlah penerimaan.
Program  Bantuan  Langsung  Tunai  juga  merupakan  bagian  dari  kebijakan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin. Di samping itu masih banyak kebijakan lain yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, yaitu program jangka panjang dan jangka pendek.

## Pelaksanaan bantuan langsung tunai di desa Sidomulyo.
Penyaluran bantuan langsung tunai yang di laksanakan telah di persiapkan dengan baik lewat rapat koordinasi pemerintah desa bersama pendamping lapangan dengan baik guna untuk mendukung proses pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai sehingga bantuan langsung tuani tersebut bias tepat sasaran.
Implementasi adalah menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan  dapat  menimbulkan  dampak terhadap  suatu hal  (syahida  2014:10).  Dalam  kamus besar  bahasa  indonesia  (KBBI)  implementasi  memiliki  makna  pelaksanaan  atau penerapan yang berkaitan dengan suatu perencanaan, kesepakatan, ataupun penerapan kewajiban.  Seperti  yang  telah  dijelaskan,  penerima  (BLT)  diprioritaskan  bagi  keluarga miskin yang memenuhi kriteria. Keluarga miskin ditetapkan atas putusan bersama dalam musyawarah desa dalam musyawarah tersebut pula akan dibahas mengenai pemilihan target  sasaran  agar  tidak  terjadi  salah  sasaran  program  bantuan  BLT  kelurahan  ini. (BAPPENAS, 2020: 8).
Bantuan  Langsung  Tunai  diberikan  kepada  masyarakat  miskin  agar  mampu memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Penerimanya  adalah  masyarakat  yang  tingkat kesejahteraannya  rendah.  Masyarakat  miskin  sangat  membutuhkan  subsidi  dari
pemerintah  untuk  menunjang  kebutuhan  hidupnya  yang  semakin  sulit.  Kemiskinan menjadi  salah  satu  persoalan  utama  yang  dihadapi  oleh  negara  berkembang  (Todaro 2002).  Kemiskinan  di  definisikan  sebagai  ketidak  mampuan  secara  ekonomi  untuk memenuhi  kebutuhan  dasar  makanan  dan  bukan  makanan  yang  diukur  dari  sisi pengeluaran. Ezzati Et.al (2020).
Menurut  Drs.  Suharto,  M.M  Selaku  kepala  Desa  Sidomulyo  Penyaluran  Bantuan langsung  Tunai  (BLT)  di  laksanakan  berdasarkan  prosedur  yang  telah  di  tetap  dalam rapat  koordinasi  pemerintah  beserta  pendamping  lapangan  demi  terlaksana  nya komunikasi  yang  baik.  Dalam  kondisi  yang  ideal  proses  implementasi  kebijakan  harus dijalankan dengan menyesusaikan kemampuan dan karakteristik pelaksanaan Bantuan langsung  Tunai  (BLT),  sehingga  bisah  jadi  proses  tersebut  memerlukan  waktu  dan pendekatan yang berbeda-beda antara satu komunitas lainnya.
Untuk memberikan pemahaman dan mengajak masyarakat dalam partisipasi demi kemajuan  mereka  sendiri  juga  tidak  bisah  disamaratakan  antara  anggota  masyarakat dengan  anggota  masyarakat  yang  lain,  hal  ini  di  sebabkan  karena  latar  belakang pemerikan  yang  beragam.  Oleh  karena  itu,  upaya  meningkatnya  penyelenggaraan pemerintah desa akan sangat bervariasi meskipun proses implementasi kebijakan yang ada dilakukan dengan pendekatan yang sama dan dalam waktu yang bersamaan.
Kebijakan  dari  permasalahan  utama  dalam  kebijakan  publik,  yakni  kurangnya perhatian  pada  tahap  implementasi.  Model  pendekatan  Implementasi  Kebijakan  yang dirumuskan  Van  Meter  dan  Van  Horn  disebut  dengan  A  Model  of  the  policy Implementation  (1975).  Proses  implementasi  ini  merupakan  sebuah  abstraksi  atau performansi  suatau  pengejewantahan  kebijakan  yang  pada  dasarnya  secara  sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggu yang berlangsung dalam  hubungan  sebagai  variable.  Model  ini  mengandaikan  bahwa  implementasi kebijakan  berjalan  secara  linear  dari  keputusan  politik,  pelaksanaan  dan  kinerja kebijakan  public.  Model  ini  menjelaskan  bahwa  kinerja  kebijakan  dipengaruhi  oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variabel-variabel implementasi kebijakan publik model Van Meter dan Van Horn yaitu:

## Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan
Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosia-kultur yang ada di level pelaksanaan kebijakan.  Melonjaknya  harga  BBM  dapat  mempengaruhi  perekonomian  masyarakat terlebih  khususnya  masayarakat  yang  kurang  mampu  sehingga  tidak  memenuhi kebutuhan  hidup  dengan  baik.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  mengkuncurkan  program bantuan langsung tunai (BLT) sebagai perlindungan sosial bagi masyarakat miskin untuk mengurangi  dampak  negatif  dari  melonjaknya  harga  BBM  dan  membantu  masyarakat miskin  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasarnya.  Ketika  ukurann  dan  sasaran  kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan (Agustino, 2006). Van Meter dan Van Horn  (dalam  Sulaeman,  1998)  mengemukakan  untuk  mengukur  kinerja  implementasi kebijakan tentunya menegaskan standard dan sasaran tentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijkan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standard dan sasaran tersebut.

## Sumber daya
Keberhasilan  implementasi  kebijakan  sangat  tergantung  dari  kemampuan memanfaatkan  sumber  daya  yang  tersedia.  Manusia  merupakan  sumber  daya  yang terpenting dalam menetukann keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Penyaluran
BLT  di  salurkan  oleh pemerintah  pusat  BPNT  dengan  jumlah  Rp.  900.000/  Tiga  bulan setelah itu di salurkan ke APBN-DD, akan tetapi pemerintah desa menyalurkan bantuan tersebut  setiap  bulannya  dengan  jumlah  Rp.  300.000/Bulan  dan  terakhir  di  berikan kepada masyarakat yang menjadi sasaran. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang disyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manuusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam (dalam Van Meter dan Van Horn, 1974) bahwa: New town study suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program”. Van Meter dan Van Horn (dalam Widodo 1974) menegaskan bahwa:
Sumber  daya  kebijakan  (policy  resources)  tidak  kalah  pentingnya  dengan komunikasi.  Sumber  daya  kebijakan  ini  harus  juga  tersedia  dalam  rangka  untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana  atau  insentif  lain  yang  dapat  memperlancar  pelaksanaan  (implementasi)  suatu kebijakan.  Kurangnya  atau  terbatasnya  dana  atau  insentif  lain  dalam  implementasi kebijakan  adalah  merupakan  sumbangan  besar  terhadap  gagalnya  implementasi kebijakan.

## Karakteristik organisasi pelaksana
Pusat  perhatian  pada  agen  pelaksana  meliputi  organisasi  formal  dan  organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan  pada  beberapa  kebijakan  dituntut  pelaksana  kebijakan  yang  ketat  dan disiplin.  Pada  konteks  lain  diperlukan  agen  pelaksana  yang  demokratis  dan  persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan pentimg dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat di simpulkan bahwa penerapan proram Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  Penerapan  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  di  desa Sidomulyo  sudah  terlaksana  secara  maksimal  akan  tetapi  terkadang  pecairan  dana mengalami keterlambatan di karenakan lambatnya transfer dari dinas sendiri sehingga masyaarakat yang menerima bantuan tersebut menerima dananya di bulan berikut atau di akhir bulan. Penerapan bantuan langsung tunai sudah tepat sasaran akan tetapi ada beberapa yang di wakili saat menerima bantuan tersebut da nada juga masyarakat yang tiidak bisa menerima langsung ke kantor desa di karenakan kondisi kesehatan sehingga pemerintah desa langsung mengantarkan ke tempatt atau rumah penerima.
Faktor  pendukung  dalam  proses  penyaluran  bantuan  langsung  tunai  adalah ketersediaan  anggaran,  antosias  masyarakat  dan  kerja  keras  pendamping  lapangan sehingga proses penyaluran bantuan langsung tunai dapat terselenggara dengan baik dan tepat sasaran. Penyaluran bantuan langsung tunai yang di laksanakan telah di persiapkan dengan  baik  lewat  rapat  koordinasi  pemerintah  desa  bersama  pendamping  lapangan dengan baik guna untuk mendukung proses pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai sehingga bantuan langsung tunai tersebut bisa tepat sasaran. Sedangkan setempat, dalam  pendataan  pada  masyarakat  yang  kurang  mampu,  dan  kurangnya  perhatian pemerintah terhadap pedamping lapangan pada tahap implementasi penyaluran bantuan langsung  tunai.  Implementasi  kebijakan  tentunya  menegaskan  standard  dan  sasaran
tentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

## 5. ACKNOWLEDGE
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  sebesar-besarnya  kepada  Program  Studi Administrasi Publik, Universitas Tribhuwana Tunggadewi atas dukungannya, dan Desa Sidomulyo Kota Batu atas kesediaannya menerima penulis untuk melakukan penelitian.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Agustino, Leo. 2014 . Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Bandung: Cv. Alfabeta
Anggara, Sahya. 2014. Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia
Muhammad  Abdulkadir.  2001. Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti: Bandung. Moleong.  Lexy  J.  2005. metodologi  penelitian  kualitatif, Bandung:  Remaja Rosdakarya Nugroho.  2008. Perilaku  Konsumen. Edisi  Revisi.  Cetakan  Pertama, Penerbit Kencana. Jakarta.
Sutopo,  dan  Sugiyanto.  2001. Analisis  Kebijakan  Publik. Jakarta:  Lembaga Administrasi Negara RI
Solichin  2008. Analisis Kebijaksaan dari  formulasi  keimplementasi kebijaksanaan negara.
Jakarta: Bumi Aksar.
Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet. Thomas R 1992 .” Understanding Public Policy”. New Jersey: Prentice Hall Winarno.  2008 .  Kebijakan  Publik, Pt.  Buku  Kita:  Jakarta.  diterjemahkan  oleh  Haris Munandar. Penerbit Erlangga. Jakarta.
William  Dunn.  1995. Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik ,  Yogyakarta:  Gajah  Mada Univerrsity Press, 1995.
Ardila, dkk. 2014. Upaya Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Di Desa Bareng Kecamatan  Bareng) Akuntansi ,  2 (2) 139 – 148, (https://journal.ugm.ac.id), diakses 25 Desember 2014. James      E.      Anderson.      1979. Public      Policy      Making.      New      York. NJ:  Holt Reinhartnwinston Kabupaten Jombang. Universitas Brawijaya Malang, 2 (1). Setiawan,  A.  2017.  Implementasi Optical  Character  Recognition  Tugas Dan  Profesional Terhadap Kualitas, Diakses 25 Desember 2017.