Volume 5, Nomor 2, Juli - Desember 2023 p-ISSN: 2656-8918 e-ISSN: 2684-8317 DOI: https://doi.org/10.31539/jomb.v5i2.6054

## PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK, MODERNISASI PELAYANAN
DAN PEMAHAMAN “FATWA KI HADJAR DEWANTARA” ING NGARSA SUNG TULADHA TERHADAP KEMAUAN MEMBAYAR

## PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
Sri Lestari Yuli Prastyatini 1 , Maulidda Aris Mutia 2
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta 1,2 srilestari_yp@ust.ac.id 1

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  pemahaman  peraturan  perpajakan, modernisasi  pelayanan  dan  pemahaman ing  ngarsa  sung  tuladha terhadap  kemauan membayar pajak kendaraan bermotor. Metode dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan  sampel  menggunakan snowball  sampling. Analisis  data  yang  digunakan adalah  analisis  linier  berganda.  Hasil  penelitian  masing-masing  variable  nilai signifikannya  yaitu  0,012,  0,000  dan  0,004  serta  nilai  t  2,553,  4,165,  dan  2.949. Simpulan,  bahwa  variabel  pemahaman  peraturan  perpajakan,  modernisasi  pelayanan perpajakan  dan  ing  ngarsa  sung  tuladha  berpengaruh  positif  terhadap  kemauan membayar pajak kendaraan bermotor.
Kata Kunci : Ing Ngarsa Sung Tuladha , Modernisasi Pelayanan, Pajak

## ABSTRACT
This  research  aims  to  examine  the  influence  of  understanding  tax  regulations, modernization  of  services  and  understanding  ing  ngarsa  sung  tuladha  on  the willingness  to  pay  motor  vehicle  tax.  The  method  in  this  research  uses  a  sampling technique using snowball sampling. The data analysis used is multiple linear analysis. The research results for each variable have significant values, namely 0.012, 0.000 and 0.004  and  t  values  of  2.553,  4.165  and  2.949.  The  conclusion  is  that  the  variables understanding  tax  regulations,  modernization  of  tax  services  and  ing  ngarsa  sung tuladha have a positive effect on the willingness to pay motor vehicle tax.
Keywords: Ing Ngarsa Sung Tuladha, Service Modernization, Tax

## PENDAHULUAN
Pajak  ialah  salah  satu  sektor  yang  memiliki  pengaruh  sangat  besar  pada penerimaan  negara.  Pajak  memiliki  fungsi  budgetair,  yaitu  pajak  sebagai  sumber penghasilan  negara  yang  kemudian  digunakan  untuk  masyarakat.  Sebagai  sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memaksimalkan setiap pos penerimaan negara, termasuk pajak. Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009 pajak daerah merupakan kontribusi  yang  bersifat  wajib  kepada  daerah  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau badan  yang  memaksa  sesuai  dengan  undang-undang,  dengan  tidak  mendapatkan imbalan  secara  langsung  yang  akan  digunakan  untuk  keperluan  daerah  guna kemakmuran  rakyat.  Pajak  daerah  berasal  dari  pajak  daerah  itu  sendiri  atau  pajak provinsi  yang  diserahkan  masing-masing  ke  daerah  guna  memenuhi  keperluan  daerah itu dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
Kemauan  membayar  pajak  juga  bukan  merupakan  suatu  hal  yang  mudah  begitu saja, didalam asas perpajakan antara lain terdapat pemungutan pajak, pemungutan pajak sendiri  tidak  dinikmati  secara  langsung  oleh  masyarakat  dan  masyarakat  tidak mendapatkan imbalan apa-apa, sehingga itu menjadi alasan mengapa banyak seseorang yang  enggan  untuk  membayar  pajak.  Ardiyani  (2016)  menyatakan  bahwa  kemauan wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  adalah  hal  yang  penting  dalam  penerimaan  pajak dengan  mengoptimalkan  kebutuhan  negara.  Kemauan  wajib  pajak  dalam  membayar kewajiban  perpajakannya  menjadi  suatu  hal  penting  dalam  rangka  optimalisasi  pada penerimaan  pajak.    Kemauan  membayar  pajak  juga  dapat  diartikan  sebagai  nilai  yang ikhlas guna disumbangkan oleh seseorang yang dipergunakan pada pengeluaran umum negara yang tidak mendapatkan jasa timbal atau balasan secara langsung maupun tidak langsung.  Pada  pengetahuan  peraturan  perpajakan,  jika  wajib  pajak  memiliki pengetahuan  serta  paham  akan  peraturan  perpajakan  yang  baik  hal  tersebut  dapat mempengaruhi kemauan untuk membayar pajaknya.
Sehingga  dengan  pemahaman  tentang  peraturan  perpajakan  dapat  menumbuhkan sikap  patuh  pajak,    sehingga  tidak  mungkin  jika  seseorang  lalai  terhadap  peraturan. Maka  perlu  jika  wajib  pajak  mengetahui  tentang  pengetahuan  perpajakan  dengan adanya aparat pajak, wajib pajak akan lebih dimudahkan untuk mendapatkan informasi tentang  perpajakan,  dan  diharapkan  informasi  yang  didapatkan  bisa  menambah pengetahuannya  yang  lebih  tinggi.  Karena  itu  kesadaran  masyarakat  dalam  membayar pajak  masih  belum  meningkat  sebagaimana  mestinya.  Tokoh  pendidikan  nasional  Ki Hadjar  Dewantara,  melahirkan  konsep-konsep  kepemimpinan  yang  menjadi  pedoman dalam  sistem  pembelajaran.  Konsep  kepemimpinan  Ki  Hadjar  Dewantara  yang digunakan sebagai pijakan pemimpin di Tamansiswa yang tertuang dalam Ki Suratman, (1991), yakni: Ing Ngarsa Sung Tuladha secara harfiah berarti bahwa pemimpin yang berada di depan hendaknya memberi contoh. Sung berasal dari kata asung yang dalam bahasa Jawa berarti memberi. Pada kalimat tersebut Ki Hadjar Dewantara berpesan agar sung itu diartikan menjadi, karena antara memberi dan menjadi mempunyai makna yang berbeda.  Sehingga  diharpakan  setiap  manusia  memiliki  sikap  pemimpin  yang  akan memberikan contoh yang baik terhadap setiap perilaku dan kewajibannya.

## KAJIAN TEORI

## Teori Planned Behavior
Teori  perilaku  terencana  sangat  relevan  dan  cocok  untuk  menjelaskan  perilaku Kesediaan  Wajib  Pajak  untuk  memenuhi  kewajiban  pembayaran  pajak.  Wajib  pajak ingin membayar pajak karena mereka berniat untuk membayar kewajiban pajak mereka. Niat  ini  akan  muncul  ketika  wajib  pajak  menjadi  sadar  akan  pentingnya  membayar pajak  dan  memperoleh  kemudahan  saat  membayar  pajak  (Setyabudi,  2017).  Ada beberapa  tujuan  dan  manfaat  dari Theory  of  Planned  Behavior antara  lain  untuk memprediksi  dan  memahami  pengaruh  motivasional  terhadap  perilaku  yang  tidak berada  di  bawah  kendali  atau  kehendak  individu  itu  sendiri  (Triogi  dkk,  2021). Mengidentifikasi  bagaimana  dan  di  mana  menangani  strategi  perubahan  perilaku  dan juga  menjelaskan  aspek  penting  dari  perilaku  manusia  tertentu  seperti  mengapa seseorang  membeli  mobil  motor  baru,  memilih  kuliah  pada  universitas  tertentu  dan mengapa  mereka  tidak  ada    keinginan  membayar  pajak    atau  mengapa  mereka  tidak memahami  peraturan  perpajakan.  Semakin  besar  pengetahuan  dan  pemahaman  wajib pajak  dalam  hal  ini  perpajakan  pengetahuan  yang  berkaitan  dengan  pajak  kendaraan, khususnya wajib pajak dapat menentukan perilaku mereka dengan cara yang lebih baik
dan patuh ketentuan yang berlaku (Wulandra & Adnan, 2019). Namun, jika wajib pajak belum paham pengetahuan perpajakan, wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan benar (Setyabudi, 2017).

## Teori Atribusi
Teori atribusi merupakan teori yang pertama kali dikemukakan oleh Newcomb & Heider,  (1958).  Teori  atribusi  adalah  teori  yang  menjelaskan  perilaku  seseorang  dan menjelaskan pada proses di mana satu orang menentukan penyebab dan motivasi untuk perilaku  orang  lain  yang  menjadi  objeknya  (Prastyatini,2023)  .  Atau  dengan  kata  lain, teori  ini  menjelaskan  proses  dimana  seseorang  menarik  kesimpulan  tentang  faktor- faktor  yang mempengaruhi  perilaku orang lain.  Dari teori ini, perilaku  yang dimaksud berkaitan  dengan  sikap  dan  karakteristik  individu.  Menurut  Robbin,  (2002)  dalam Ariesta dan Latifah, (2017) dijelaskan bahwa teori atribusi adalah ketika kita mengamati perilaku  seseorang,  kita  mencoba  untuk  menentukan  apakah  evaluasi  ini  disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Teori atribusi relevan denganmenjelaskan penelitian ini, karena perilaku seseorang dalam kemauan membayar pajaksangat dipengaruhi oleh faktor  internal  atau  eksternal,  misalnya  pemahaman  peraturan  perpajakan,  modernisasi pelayanan perpajakan dan pemahaman ing ngarsa sung tuladha hal tersebut merupakan faktor  eksternal  yang  dapat  mempengaruhi  wajib  pajak  dalam  mempekerjakan keputusan untuk membayar pajak atau tidak.

## Ing Ngarsa Sung Tuladha
Ing  ngarsa berarti  di  depan,  atau  orang  yang  lebih  berpengalaman  dan  lebih berpengatahuan.  Sedangkan tuladha berarti  memberi  contoh,  memberi  teladan (Reksohadiprodjo,  1989).    Jadi  arti  dari Ing  Ngarsa  Sung  Tuladha adalah  menjadi Pemimpin  (mahasiswa)  harus  bisa  menjadi  contoh  bagi  lingkungan  disekitarnya  yang menjadikan posisinya sebagai wajib pajak. Sosok  mahasiswa yang bertanggung jawab menjadi  seorang  pemimpin  (mahasiswa)  harus  menjadi  panutan  atau role  model (Syakhudin, 2012). Mahasiswa harus bisa menjaga tingkah lakunya supaya bisa menjadi teladan.  Dalam  pembelajaran,  apabila  mahasiswa  melakukan  dan  memutuskan  sebuah tindakan, mahasiwa harus benar-benar siap dan tahu bahwa yang diajarkannya itu baik dan  benar.  Bandura  dalam  Alfaiz,  (2014)  menjelaskan  bahwa  manusia  belajar  dari kehidupan  sosial,  baik  pengalaman  langsung  maupun  pengalaman  tidak  langsung  dan semuanya  menjadi  informasi  yang  kemudian  diperoleh  manusia  dalam  bentuk kemampuan  kognitif  dan  diwujudkan  dalam  perilaku  manusia  di  lingkungan.  Kedua aspek  ini  mereka  berinteraksi  satu  sama  lain  yang  mengubah  mentalitas,  motivasi, afeksi,  dan  tindakan  orang.  Pengalaman  langsung  mahasiswa  yang  sudah  memahami peraturan  pajak  dan  menjadikannya  sebagai  wajib  pajak  merupakan  contoh  langsung yang ditiru oleh masyarakat sebagai calon wajib pajak.

## METEDO PENELITIAN
Penelitian  bersifat  kuantitatif,  Metode  ini  menggunakan  data  numerik  untuk menunjukkan  hasil  pengukuran  variabel  dan  digunakan  untuk  keperluan  penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 1 (satu) variabel terikat, 3 (tiga) variabel bebas. Variabel terikat  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Kemauan  Membayar  Pajak Kendaraan  Bermotor  (KM).  Variabel  bebas  dalam  penelitian  ini  yaitu  Pemahaman Peraturan  Pajak  (PP),  Modernisasi  Pelayanan  (MP)  dan  Pemahaman Ing  Ngarsa  Sung Tuladha (IN).  Sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer.  Peneliti  akan
memberikan  2  (dua)  bagian  pada  kuisoner.  Bagian  pertama  berisi  5  pertanyaan  umum seperti  alamat  email,  nama  lengkap,  jenis  kelamin,  asal  perguruan  tinggi,  dan  tahun angkatan. Bagian kedua berisi mengenai 30 pertanyaan yang berkaitan dengan variabel yang  diteliti.  Populasi  dari  riset  merupakan  penduduk  Yogyakarta  berusia  17  (tujuh belas) tahun keatas. Teknik pengambilan menggunakan metode random sampling.

## HASIL PENELITIAN
Tabel 1.
Hasil Analisis Statistik Deskriptive N Min  Max  Mean Std. Deviation Pemahaman peraturan pajak 100 6 25 19.75 3.940 Modernisasi Sistem Pelayanan Pajak 100 5 25 21.07 3.441 Pemahaman Ing Ngrasa Sung Tuladha 100 11 30 24.54 3.546 Kemauan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor 100 4 20 16.03 3.831 Valid N (listwise) 100
Berdasarkan  nilai  uji  statistik  deskriptif  menunjukkan  bahwa  pemahaman peraturan  pajak  mempunyai  nilai  rata-rata  19,75  menunjukkan  bahwa  pemahaman peraturan  pajak  mempunyai  nilai  rata-rata  sebesar  19,75%.  Pada  variabel  ini  nilai maksimum  sebesar  25,  minimum  6,  dan  standar  deviation  3,940.  Modernisasi  sistem pelayanan pajak  nilai rata-rata 21,07 menunjukkan modernisasi sistem pelayanan pajak mempunyai nilai rata-rata sebesar 21,07%. Pada variabel ini nilai maksimum sebesar 25 minimum 5 dan standar deviation 3,441. In ngarsa sung tuladha mempunyai nilai rata- rata 24,54 menunjukkan bahwa ing ngarsa sung tuladha memiliki nilai rata-rata sebesar 24,54%.  Pada  variabel  ini  nilai  maksimum  sebesar  30,    minimum  11  dan  standard deviation 3,546. Kemauan membayar pajak kendaraan bermotor mempunyai nilai rata- rata 16,03 menunjukkan bahwa kemauan membayar pajak kendaraan bermotor memiliki nilai sebesar 16,03%.  Pada variabel ini nilai  maksimum sebesar  20, minimum 4 dan standar deviation 3,831.
Tabel 2.
Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 100 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation 2.62656591 Most Extreme Differences Absolute .121 Positive .095 Negative -.121 Kolmogorov-Smirnov Z 1.210 Asymp. Sig. (2-tailed) .107
Berdasarkan tabel 8 kolmogorov-smirnov dapat diketahui nilai asymp.sig sebesar 0,107 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

## Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai probabilitas lebih besar dari 0,05,  dengan  demikian  variabel  yang  diajukan  dalam  penelitian  tidak  terjadi heterokedasitas.
Tabel 4. Uji Multikolinearitas Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 (Constant) Pemahaman peraturan pajak .490 2.039 Modernisasi Sistem Pelayanan Pajak .617 1.622 Pemahaman Ing Ngrasa Sung Tuladha .671 1.491
Berdasarkan  tabel  10  dapat  diketahui  bahwa  nilai  tolerance  masing-masing variabel  bebas  (0,490,  0,617,  dan  0,671)  artinya  ketiga  variabel  bebas  memiliki  nilai tolerance  yang  lebih  besar  Dari  0,10,  disamping  itu  nilai  VIF  seluruh  variabel  secara berurutan (2,039, 1,622 dan 1,491)  yang berarti  kurang dari 10,00.  Berdasarkan kedua nilai  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pada  penelitian  ini  tidak  terjadi  gejala multikolinieritas atau terbebas dari gejala multikolinieritas.

## Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig.
B Std. Error Beta 1 (Constant) -4.253 2.131 -1.995 .049 Pemahaman peraturan pajak .248 .097 .255 2.553 .012 Modernisasi Sistem Pelayanan Pajak .413 .099 .371 4.165 .000 Pemahaman Ing Ngrasa Sung Tuladha .272 .092 .252 2.949 .004
Berdasarkan  tabel    diatas  perhitungan  regresi  linear  berganda  dengan
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta (Constant) 3.529 1.499 2.354  .021 Pemahaman peraturan pajak -.111 .068 -.230 -1.629  .107 Modernisasi Sistem Pelayanan Pajak -.045 .070 -.081 -.643  .522 Pemahaman Ing Ngrasa Sung Tuladha .058 .065 .107 .888 .377
menggunakan  program  SPSS  versi  21.0 for  windows didapat  hasil  KMP  =  -4.253  + 0.248PP1 + 0.413MP2 + 0.272IN3 +e
1) Konstanta =  -4.253. Artinya jika tidak  ada variabel  Pemahaman peraturan pajak, dan  Modernisasi  Sistem  Pelayanan  Pajak  yang  mempengaruhi  Kemauan Membayar  Pajak  Kendaraan  Bermotor,  maka  Kemauan  Membayar  Pajak Kendaraan Bermotor sebesar -4.253 satuan.
2) Pemahaman Peraturan Pajak (PP1) β1 = 0.248. Artinya jika variabel Pemahaman peraturan  pajak  meningkat  sebesar  satu  satuan  maka  Kemauan  Membayar  Pajak Kendaraan  Bermotor  akan  meningkat  sebesar  0.248  dengan  anggapan  variable bebas lain tetap.
3) Modernisasi  Pelayanan  (MP2)  β2  =  0.413  Artinya  jika  variabel  Modernisasi Sistem Pelayanan Pajak meningkat sebesar satu satuan maka Kemauan Membayar Pajak  Kendaraan  Bermotor  akan  meningkat  sebesar  0.413  dengan  anggapan variable bebas lain tetap.
4) Ing Ngarsa Sung Tuladha (IN3) β3 = 0.272 Artinya jika variabel Pemahaman Ing Ngrasa  Sung  Tuladha  meningkat  sebesar  satu  satuan  maka  Kemauan  Membayar Pajak  Kendaraan  Bermotor  akan  meningkat  sebesar  0.272  dengan  anggapan variable bebas lain tetap.
Uji parsial t Dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel pemahaman peraturan pajak diperoleh t hitung 2,553  > t tabel 1,984, signifikansi 0,012 < 0,05 dan standardized coefficient beta 0,097.    Sehingga  dapat  disimpulkan  variabel  pemahaman  peraturan  pajak  didukung. Artinya  pemahaman  peraturan  pajak  berpengaruh  positif  terhadap  kemauan  membayar pajak  kendaraan  bermotor.  Variabel  modernisas  sistem  pelayanan  pajak  diperoleh  t hitung  4,165  >  t  tabel  1,984,    signifikansi  0,000  <  0,05    dan standardized  coefficient beta 0,099.  Sehingga dapat disimpulkan modernisasi sistem pelayanan pajak didukung. Artinya  modernisasi  sistem  pelayanan  pajak  berpengaruh  positif  terhadap  kemauan membayar  pajak  kendaraan  bermotor.  Variabel ing  ngarsa  sung  tuladha diperoleh  t hitung  sebesar  2,949>t  tabel  1,984  signifikansi  0,004  <  0,05  dan standardized coefficient beta 0,092.  Sehingga dapat disimpulkan ing ngarsa sung tuladha didukung. Artinya ing  ngarsa  sung  tuladha berpengaruh  positif  terhadap  kemauan  membayar pajak kendaraan bermotor.
Tabel 6. Uji F Model Sum of Squares Df
Mean Square
F Sig. 1 Regression 769.924 3 256.641 36.073 .000 Residual 682.986 96 7.114 Total 1452.910 99
Dari hasil uji F pada tabel 12 diperoleh F hitung sebesar (36.073) > f tabel (2.697) dan probabilitas sebesar 0,000. Karena sig 0,000 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel  Pemahaman  Peraturan  Pajak,  Modernisasi  Sistem  Pelayanan  Pajak,  dan Pemahaman Ing  Ngrasa  Sung  Tuladha secara  bersama-sama  berpengaruh  terhadap Kemauan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor .

## Tabel 7. Uji Koefisien Determinasi
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .728 a .530 .515 2.667
Berdasarkan tabel  13 menunjukkan besarnya koefisien determinasi  ( Adjusted R 2 ) =  0.515,  artinya  variabel  Pemahaman  Peraturan  Pajak,  Modernisasi  Sistem  Pelayanan Pajak, dan Pemahaman Ing Ngrasa Sung Tuladha secara simultan berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 51.5% sisanya sebesar 48.5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

## PEMBAHASAN

## Pengaruh  Pemahaman  Peraturan  Pajak  terhadap  Kemauan  Membayar  Pajak Kendaraan Bermotor
Hasil  dari  uji  hipotesis  menunjukkan  nilai  signifikansi  0.012  <  0,05  serta  nilai  t hitung  (2.553)  >  t  tabel  (1.984),  sehingga  pemahaman  peraturan  pajak  berpengaruh terhadap  kemauan  membayar  pajak  kendaraan  bermotor.  Oleh  karena  itu  dapat disimpulkan  bahwa  Hipotesis  1  (H1)  didukung.  Pemahaman  peraturan  pajak berpengaruh  terhadap  kemauan  membayar  pajak  kendaraan  bermotor.  Hal  ini disebabkan  wajib  pajak  yang  memiliki  pemahaman  tinggi  terhadap  peraturan  pajak ditunjukkan  dengan  wajib  pajak  mengetahui  manfaat  dari  pajak  sehingga  dengan kesadaran dan keinginan guna memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak sebagai bentuk partisipasi untuk menunjang pembangunan dan menjalankan hak serta kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan berlaku karena memiliki rasa tanggung jawab yang melekat sebagai warga negara Triogi dkk., (2021). Hal ini dapat dilihat dari mayoritas  responden  menjawab  setuju  pada  pernyataan  saya  bahwa  pembangunan fasilitas umum merupakan manfaat dari pajak maka artinya wajib pajak menyadari dan paham  akan  semua  fasilitas  yang  sudah  disediakan  oleh  negara  marupakan  hasil  dari pembayaran  pajak  guna  pembangunan  ekonomi  yang  lebih  baik  dan  fasilitas  yang memadai.    Hasil  ini  sesuai  dengan Theory  Planned  Behaviour (TPB),  di  mana  niat perilaku  adalah  variabel  perantara  dalam  membentuk  perilaku  yang  pada  dasarnya berart  manusia  melakukan  sesuatu  atau  bertindak  sesuai  dengan  niat  atau kecenderungannya  Setyabudi,  (2017).  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian Raynaldi,  (2019)  yang  mengemukakan  bahwa  pemahaman  peraturan  perpajakan berpengaruh pada kemauan membayar pajak. Sedangkan, menurut Hardiningsih (2011), mengemukakan  bahwa  pemahaman  peraturan  perpajakan  tidak  berpengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Pengaruh  Modernisasi  Pelayanan  Pajak  terhadap  Kemauan        Membayar  Pajak Kendaraan Bermotor
Hasil dari uji hipotesis menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 serta nilai  t  hitung  sebesar  (4.165)  >  t  tabel  (1.984).  Sehingga  modernisasi  pelayanan berpengaruh  terhadap  kemauan  membayar  pajak  kendaraan  bermotor.  Oleh  karena  itu dapat  disimpulkan  bahwa  Hipotesis  2  (H2)  didukung.  Modernisasi  pelayanan  pajak berpengaruh  terhadap  kemauan  membayar  pajak  kendaraan  bermotor.  Hal  ini  terjadi karena  wajib  pajak  merasakan  kemudahan  dan  kenyamanan  dalam  membayarkan pajaknya,  sehingga  dengan  kepuasan  dalam  pelayanan  perpajakan  wajib  pajak  mau
membayarkan  pajaknya  dengan  jangka  waktu  yang  sudah  ditentukan.  Sesuai  dengan pernyataan  pelayanan  yang  efisien  dapat  meningkatkan  kepatuhan  dalam  membayar pajak.  Artinya dalam pelayanan memberikan servis yang baik juga informasi yang jelas kepada  wajib  pajak.  Penelitian  ini  sesuai  dengan  teori  atribusi  yang  mana  perilaku seseorang dan menjelaskan pada proses di mana satu orang menentukan penyebab dan motivasi  untuk  berperilaku  orang  lain  yang  menjadi  objeknya.  Hal  ini  sejalan  dengan penelitian  Khasanah  (2016)  yang  juga  menyatakan  bahwa  modernisasi  pelayanan perpajakan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  pada Kanwil  Direktorat  Jenderal  Pajak  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Sedangkan,  menurut penelitian  Indri  (2021)  menyatakan  bahwa  modernisasi  pelayanan  perpajakan  tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Jawa Barat.
Pengaruh Ing  Ngarsa  Sung  Tuladha terhadap  Kemauan  Membayar  Pajak Kendaraan Bermotor
Hasil dari uji hipotesis menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,004 < 0,05 serta nklai  t  hitung  sebesar  (2.949)  >  t  tabel  (1.984).  Sehingga ing  ngarsa  sung  tuladha berpengaruh  terhadap  kemauan  membayar  pajak  kendaraan  bermotor.  Oleh  karena  itu dapat  disimpulkan  bahwa  Hipotesis  3  (H3)  dalam  penelitian  ini  didukung.  Pengaruh pemahaman ing  ngarsa  sung  tuladha berpengaruh  terhadap  kemauan  membayar  pajak kendaraan  bermotor.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  mayoritas  responden  menjawab  setuju pada pernyataan saya akan memberikan teladan yang baik dalam membayar pajak tepat waktu. Penelitian ini sejalan dengan Theory of Planned Behavior (TPB), perilaku yang disebabkan  oleh  individu  timbul  karena  adanya  niat  seseorang  untuk  berperilaku. Pemahaman ing ngarsa sung tuladha memiliki makna Ing ngarsa berarti di depan, atau orang  yang lebih berpengalaman dan lebih berpengatahuan. Sedangkan tuladha berarti memberi  contoh,  memberi  teladan  Reksohadiprodjo,  (1989).  Jadi, ing  ngarsa  sung tuladha yaitu  orang  yang  memiliki  pengalaman  dan  pengetahuan  kemudian  yang menjadikan dirinya sebagai teladan ke generasi selanjutnya untuk taat dalam melakukan pembayaran  pajak  khususnya  pajak  kendaraan  bermotor  dengan  tertib  dan  teratur. Variabel ing  ngarsa  sung  tuladha termasuk  dalam  komitmen  normatif  yang  berarti wajib  pajak  harus  memenuhi  kewajibannya  dalam  membayar  pajak  dan  bisa menentukan  perilaku  yang  sesuai  dengan  kebijakan-kebijakan  tertentu.  Sehingga apabila  pemahaman ing  ngarsa  sung  tuladha terhadap  perpajakan  meningkat,  maka kepatuhan  wajib  pajak  juga  akan  meningkat. Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Kurniawan  dkk  (2021)  menunjukkan  bahwa  teori kepemimpinan Ki Hajar Dewantara berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa. Sedangkan, menurut penelitian Tri  Rahayu  (2017)  menyatakan  bahwa  perspektif  kritis  Ki  Hadjar  Dewantara berpengaruh negatif terhadap rekonstruksi pendidikan perpajakan.

## SIMPULAN
Bahwa  1)  Pemahaman  peraturan  perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap kemauan membayar pajak kendaraan bermotor. 2) Modernisasi pelayanan berpengaruh positif  terhadap  kemauan  membayar  pajak  kendaraan  bermotor.  3)  Pemahaman ing ngarsa sung tuladha berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak kendaraan bermotor.  4)  Beradasarkan  uji  F,  pemahaman  peraturan  perpajakan,  modernisasi pelayanan,  dan  pemahaman ing  ngarsa  sung  tuladha berpengaruh  terhadap  kemauan
membayar  pajak  kendaraan  bermotor  secara  bersama-sama  atau  simultan  sebesar 51,5%.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardiyani,  Inggit Putri. 2016. “Pengaruh Persepsi  Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib  Pajak  Dan  Kuaitas  Pelayanan  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak.”
Universitas Dian Nuswantoro. https://eprints.ahmaddahlan.ac.id/id/eprint/62/
Dita.  2016.  “Pengaruh  Sikap,  Pengetahuan  Dan  Pemahaman  Perpajakan,  Persepsi Efektivitas  Sistem  Perpajakan  Terhadap  Kemauan  Membayar  Pajak  Pada  Wajib Pajak Orang Pribadi.” Universitas Brawijaya.
Hardiningsih,  and  Yulianawati.  2011.  “Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kemauan Membayar Pajak.” Vol. 3, No(1979-4878. November 2011 126-142).
Hutagaol, Jhon. 2017. Perpajakan Isu-Isu Kontemporer · Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda  Indonesia  Dengan  Negara-Negara  Di  Kawasan  Asia  Pasifik. Yogyakarta: Graha Ilmu. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/46883
Hutagaol,  K.  2019.  “Ing  Ngarsa  Sung  Tuladha  Learning  Model.  Abstarct  Procedings Internasional  Scholars  Conference.”  In  Procedings  Internasional  Scholars Conference,.
Khasanah. 2013. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi
Perpajakan,  Dan  Kesadaran  Wajib  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Pada Kantor  Wilayah  Direktorat  Jenderal  Pajak  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Tahun 2013.” Universitas Negeri Yogyakarta. https://journal.student.uny.ac.id/index.php/profita/article/view/5996 Newcomb,  Theodore.  1958.  Social  Psychology.  London:  Routletge  &  Kegan  Paul. https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9781315134628/rise-fall- social-psychology-augustine-brannigan
Setyabudi,  R.  G  dan  Mutia  Dewi.  (2017).  Analisis  Strategi  Promosi  Kesehatan  dalam Rangka Meningkatkan Kesadaran Hidup Sehat oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM.  Soedjarwadi  Provinsi  Jawa  Tengah.  Jurnal  Komunikasi.  Volume  12  No. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/5884
Tri  Rahayu.,  Triyuwono,  I.,  &  Djamhuri,  A.  (2017).  Rekonstruksi  Pendidikan Perpajakan: Suatu Kajian Kritis Tentang Etika Profesi dalam Perspektif Kritis Ki Hadjar  Dewantara. Jurnal  Ilmiah  Bisnis  dan  Ekonomi  Asia, 11(2),  70-77. https://jurnal.stie.asia.ac.id/index.php/jibeka/article/view/62
Triogi, K. A., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman  Peraturan  Perpajakan  dan  Sanksi  Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara. E-Jra, 10(07), 77–83. https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/12712