## JURNAL HUKUM PID ANA

## & KRIMINOLOGI

## Volume 03 No 02 Oktober 2022
P-ISSN: 2746-7651, E-ISSN: 2746-7643

## Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik: Studi Perbandingan Indonesia dan Korea
Selatan
Hasbullah 1 , Jung Chang Hee 2
1 Fakultas Hukum Universitas Pancasila, E-mail: hasbullah@univpancasila.ac.id 2 Fakultas Hukum Universitas Pancasila, E-mail: 3018215005@univpancasila.ac.id

## INFO ARTIKEL ABSTRAK

## Kata Kunci:
Pencemaran Nama Baik; Korea Selatan; Indonesia
Cara pengutipan: Hasbullah dan Jung Chang Hee. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik: Studi Perbandingan Indonesia dan Korea Selatan. JURNAL HUKUM PIDANA & KRIMINOLOGI, Vol 03 No 02 Edisi Oktober 2022 (hlm. 17-35)

## Riwayat Artikel:
Dikirim: 06 Sep 2022
Direview: 22 Sep 2022
Direvisi: 06 Okt 2022
Diterima: 13 Okt 2022
Artikel ini akan menjelaskan  akan menjelaskan mengenai perbedaan dan  persamaan  pengaturan  terhadap  Tindak  Pidana  Pencemaran Nama  Baik  yang  dilakukan  melalui  media  sosial  berbasis  elektronik antara  Indonesia  dengan  Korea  Selatan.  Tujuan  dari  penelitian  ini untuk memperoleh bahan-bahan hukum sebagai pembaharuan hukum pidana  yang  berkaitan  dengan  kebijakan  legislasi  tentang  Tindak Pidana  Pencemaran  Nama  Baik  melalui  media  sosial.  Berdasarkan tujuan  penelitian  tersebut,  maka  penelitian  dibatasi  dengan pertanyaan Bagaimanakah perbedaan yang paling mendasar berkaitan dengan pengaturan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik, khususnya  yang  dilakukan  melalui  media  sosial  elektronik,  antara Indonesia dengan Korea Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian  yuridis  normatif  dengan  menggunakan  data  sekunder melalui  studi  kepustakaan.  Adapun  pendekatan  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  konseptual,  pendekatan undang-undang, dan pendekatan perbandingan. Hasil dari penelitian ini menunjukan adanya pengaturan baik dari sisi jenis delik, unsur- unsur, maupun pendefinisian. Dalam sistem hukum pidana di Korea Selatan, menggunakan dua jenis delik, yaitu Delik Aduan dan Delik Biasa.  Sedangkan,  di  Indonesia,  hanya  menggunakan  Delik  Aduan. Keunikan di Korea Selatan, yang membedakannya dengan Indonesia, walaupun  merupakan  Delik  Biasa,  namun  dapat  dihentikan  apabila korban  menghendaki.  Bahkan,  terhadap  Tindak  Pidana  Pencemaran Nama Baik melalui media elektronik di Korea Selatan, dapat dilakukan pengajuan penuntutan oleh Pihak Ketiga. Bahkan, pada pasal tertentu menyiratkan  adanya  dominasi  korban  agar  penuntutan  dilakukan sebagaimana dikehendaki oleh korban.

## DOI: 10.51370/jhpk.v3i2.81
Copyright © 202 2 JURNAL HUKUM PIDANA & KRIMINOLOGI. All rights reserved.

## 1.  Pendahuluan
Media  sosial  telah  mempengaruhi  kehidupan  sosial  dalam  masyarakat.  Perubahan- perubahan  dalam  hubungan  sosial  atau  sebagai    perubahan  terhadap  keseimbangan hubungan  sosial  dan  segala  bentuk  perubahan-  perubahan  pada  lembaga-lembaga kemasyarakatan  di  dalam  suatu  masyarakat,  yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya  nilai-nilai, sikap dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam  masyarakat.  Perubahan  sosial  positif  seperti  kemudahan  memperoleh  dan menyampaikan  informasi,  memperoleh  keuntungan  secara  sosial  dan  ekonomi. Sedangkan  perubahan  sosial  yang  cenderung  negatif  seperti  munculnya kelompok– kelompok sosial yang mengatasnamakan agama, suku  dan pola perilaku tertentu yang terkadang menyimpang dari  norma–norma  yang ada. 1
Media  sosial  sangat  bermanfaat  untuk  media  komunikasi  antara  pengguna  dengan pengguna,  keuntungan  lainya  media  sosial  dapat  menjadikan  pergaulan  dan pengetahuan meluas karena di media sosial kita  akan  berjumpa  dengan  pengguna  di seluruh  Indonesia  bahkan  dunia,  akan  tetapi  media  sosial  dapat  berakibat  buruk maupun  tidak  baik  jika  media  sosial  dipergunakan  untuk  merusak,  menghina, melecehkan,  memfitnah,  sehingga  akan menimbulkan kerugian masyarakat pengguna internet atau media sosial.
Hal  ini  menyebabkan  segala  bentuk  pencemaran  nama  baik  yang  dulunya hanya memungkinkan terjadi secara manual, kini dapat pula terjadi  melalui sarana elektronik dengan penyebaran jutaan informasi melalui  jejaring dunia maya, baik melalui jejaring sosial  sampai  pada  pemuatan  delik  pencemaran  nama  baik  melalui  situs-situs  dan website yang bisa diakses oleh  siapapun. 2
Tindak  pidana  pencemaran  nama  baik  di  media  sosial  tersebut  terjadi  dikarenakan kurangnya  kehati-hatian  dari  masyarakat  itu  sendiri  dalam  melakukan  kegiatan  di media  sosial,  kegiatan  tersebut  dapat  berupa  mengunggah  sebuah  tulisan, mengunggah  sebuah  foto,  video,  mengunggah  sebuah informasi  yang  belum tentu kebenarannya  dan  atas  ketidak  hati-hatian  tersebut  berakibat  akan  bersinggungan dengan  nama  baik  orang  lain,  kelompok  maupun  instansi-instansi  tertentu. 3 Para pelaku pelanggar UU ITE tersebut, jika mengacu kepada data yang diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) adalah sebanyak  15.000  (lima  belas  ribu)  Laporan  Polisi  dalam  rentang  waktu  2017  hingga 2020 4 , dan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) Laporan Polisi sepanjang tahun 2021 5 .
1 Anang Sugeng Cahyono, ‘Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia’, Jurnal Publiciana , 9.1 (2016), 140–57 <https://doi.org/https://doi.org/10.36563/publiciana.v9i1.79>.
2 Barda Nawawi Arief, Tindak Pidana Mayantara (Jakarta: Rajawali Press, 2006), h. 203.
3 I Made Vidi Jayananda, I Nyoman Gede Sugiartha, and I Made Minggu Widyantara, ‘Analisis Tentang Pencemaran  Nama  Baik  Dan  Penyalahgunaan  Hak  Kebebasan  Berpendapat  Di  Media  Sosial’, Jurnal Analogi Hukum , 3.2 (2021), 261–65 <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.261-265>.
4 Tempo.co, ‘Ada Ribuan Laporan UU ITE, SAFEnet: Polisi Sibuk Urusi Pencemaran Nama Baik’, Metro Tempo ,  2022  <https://nasional.tempo.co/read/1438925/ada-ribuan-laporan-uu-ite-safenet-polisi-sibuk- urusi-pencemaran-nama-baik> [accessed 16 November 2022].
5 Sarnita Sadya, ‘Pencemaran Nama Baik, Pasal UU ITE Yang Banyak Dipakai Pada 2021’, DataIndonesia , 2022  <https://dataindonesia.id/ragam/detail/pencemaran-nama-baik-pasal-uu-ite-yang-banyak-dipakai- pada-2021> [accessed 16 November 2022].
Kondisi tersebut, ternyata dialami pula oleh masyarakat yang berada di Korea Selatan. Dimana, menurut Kepolisian Korea Selatan, kasus tindak pidana pencemaran  nama  baik melalui  media  sosial  selama  5  tahun  berturut-turut  bertambah  setiap tahun mulai tahun  2017 terjadi  13.348  kasus, namun  hingga bulan  Juni  tahun  2021  terjadi  17.000 kasus sehingga jumlah kasus yang terjadi adalah 75.302 kasus. 6
Di Indonesia, Undang-undang ITE tersebut merupakan instrumen hukum yang utama dalam menjerat dan menghukum orang-orang ditarik ke dalam ranah pidana. Namun demikian, Indonesia belum memiliki undang-undang khusus terkait pencemaran  nama baik secara  khusus.  Penanganan  Laporan-laporan  tersebut,  hanya  mengacu  kepada Pasal  310  sampai  321  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang- Undang Nomor 19  Tahun 2016 Perubahaan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE).  Sedangkan,  secara  umum, pengaturan  mengenai  tindak  pidana  tersebut  terdapat  dalam  Pasal  311  sampai  318 KUHP,  antara  lain  melakukan  pemfitnahan  karena  tidak  dapat  membuktikan kebenarannya,  penghinaan  ringan  secara  sengaja,  melakukan  pengaduan  atau pemberitahuan  palsu  kepada  penguasa,  dan  melakukan  persangkaan  palsu  yang merugikan  korban.  Namun  demikian,  eksistensi  ketentuan  tersebut,  telah dimanifestasikan ke dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menegaskan “Setiap  Orang dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau  pencemaran  nama  baik.”
Sedangkan, di Korea Selatan—sebagai negara yang pula tunduk kepada civil law system , ternyata memiliki pola politik hukum yang sama dengan Indonesia. Dimana, Undang- undang terkait Pencemaran baik di Korea Selatan diatur  dalam  Pasal  307  sampai  310 Undang-Undang  Nomor  17571  Tahun  2020  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor 293  Tahun  1953  tentang  Undang-  Undang  Hukum  Pidana  (disebut  KUHP  Korea Selatan). Menurut KUHP Korea Selatan tersebut, pendefinisian makna mengenai tindak pidana  pencemaran  nama  baik  adalah  “Setiap  orang  menyiarkan  suatu  informasi dan/atau  informasi  palsu  sehingga  merusak  kehormatan  orang  lain”.  Pun  demikian, Korea  Selatan  memiliki  Undang-Undang  Nomor  18201  Tahun  2021  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  17358  Tahun  2020  tentang  Perlindungan  Informasi  dan Percepatan Penggunaan Jaringan Telekomunikasi dan Informasi(disebut  UU  ITE Korea Selatan). Dimana, pada Pasal 44 ayat (1) UU ITE Korea Selatan menegaskan “Pengguna tidak  diperbolehkan menyiarkan suatu informasi melalui jaringan telekomunikasi  dan informasi  yang  dapat  merugikan  hak  seseorang  dengan  mengganggu  kepribadian atau mengakibatkan terjadinya pencemaran nama baik.”
Artikel  ini  akan  menjelaskan  persamaan  dan  perbedaan  antara  pengaturan  tindak pidana  pencemaran  nama  baik  di  Indonesia  dengan  pengaturan  tindak  pencemaran nama  baik  di  Korea  Selatan  yang  mempergunakan  media  elektronik  sebagai instrumennya.  Perbandingan  ini  bertujuan  untuk  menemukan,  tidak  hanya  saja terhadap perbedaan yang dikaitkan dengan penormaan, namun pula membandingkan jenis  dan  model  delik  yang  diatur  dalam  sistem  hukum  di  Indonesia  dan  di  Korea Selatan.
6 Yeonhap News Online, ‘Tindak Pidana Kejahatan Flame War Telah Mencapai 75.000 Kasus Selama 5 Tahun, Tetapi Yang Masuk Penjara Hanya 0.06%’, Yeonhap News Online , 2021.
Oleh  karena  itu,  artikel ini  mengeksplorasi  pertanyaan  penelitian  berikut;  Bagaimana perbedaan yang paling mendasar antara pengaturan perundang-undangan di Indonesia dan di Korea Selatan terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama baik?

## 2.  Metode
Metode  penelitian  yang  digunakan  untuk  skripisi  ini  adalah  hukum  normatif  yang merupakan  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan cara meneliti bahan pustaka atau  data  skunder. 7 Penelitian  hukum  normatif  disebut  juga  penelitian  hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif  adalah  suatu proses  untuk  menemukan  suatu  aturan  hukum,  prinsip-  prinsip  hukum,  maupun doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi. 8
Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah  pendekatan perundang-undangan ( Statute  Approach )  dan  Pendekatan Konsep( Conceptual  Approach ).  Pendekatan perundangan-undangan dimana  dalam  hal  ini  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP)  dan  Undang-  Undang  Nomor  19  Tahun  2016  perubahan  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Indonesia, Undang-Undang  Hukup Pidana (KUHP Korea Selatan) dan Undang-Undang Nomor 18201 Tahun 2021 Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  17358  Tahun  2020 tentang Perlindungan  Informasi  dan  Percepatan  Penggunaan  Jaringan  Telekomunikasi  dan Informasi (UU ITE Korea  Selatan).  Pendekatan  Konsep  digunakan  untuk  memahami konsep-konsep  mengenai  prinsip-prinsip  norma  yang  di  dalam  hukum  pencemaran nama baik.

## 3. Analisis dan Hasil

## 3.1.  Perbandingan Konsep-Konsep Dasar Dalam Hukum Pidana
Pada  bagian  ini,  Peneliti  akan  menguraikan  terlebih  dahulu  konsep-konsep  dasar Hukum Pidana yang telah menjadi suatu konvensi berupa doktrin-doktrin yang telah dipandang sebagai sumber pengetahuan dalam hukum pidana yang bersifat ajeg , yaitu pengertian  hukum  pidana,  unsur-unsur  pidana,  ruang  lingkup  hukum  pidana,  dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana.
Pertama , pada pemaknaan terhadap “hukum pidana”, dimana dengan mengacu kepada doktrin-doktrin klasik hukum pidana di Indonesia, banyak mengacu kepada pandangan dari para ahli hukum klasik—yang merupakan hasil dari konkordansi KUHP Belanda di  Indonesia,  yang  membawa  serta  doktrin-doktrin  Hukum  Pidana  dari  Belanda. Sebagaimana ditegaskan oleh Wirjono Prodjodikoro, bahwa istilah “hukum pidana” itu dipergunakan sejak pendudukan Jepang di Indonesia untuk pengertian strafrecht dari bahasa  Belanda,  dan  untuk  membedakannya  dari  istilah  hukum  perdata  untuk pengertian burgerlijkrecht atau privaatrecht dari bahasa Belanda. 9 Selanjutnya, menurut W.L.G Lemaire, yang menegaskan bahwa hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang  berisi  keharusan-keharusan  dan  larangan-larangan  yang  (oleh  pembentuk undang-undang)  telah  dikaitkan  dengan  suatu  sanksi  berupa  hukuman,  yakni  suatu
7 Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat (Jakarta: Rajawali Press, 2006), h. 13.
8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Press, 2005), h. 35.
9 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia (Bandung: Refika Aditama, 2014), h. 1.
penderitaan  yang  bersifat  khusus.  Dengan  demikian,  dapat  juga  dikatakan,  hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan- tindakan  yang  mana  (hal  melakukan  sesuatu  atau  tidak  melakukan  sesuatu  dimana terdapat  suatu  keharusan  untuk  melakukan  sesuatu)  dan  dalam  keadaaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut. 10
Sedangkan, di Korea Selatan, yang menerapkan pemaknaan terhadap konsep “hukum pidana” dengan cara yang sederhana yaitu sanksi pidana terhadap tindak pidana. Oleh karena  itu,  menurut  Oh  Young  Geun,  bahwa  semua  peraturan  undang-undang  yang mengatur tindak pidana dan sanksi pidana secara nyata dikategorikan sebagai hukum pidana meskipun timbul pasal-pasal yang diatur dalam undang-undang sifatnya bukan hukum pidana seperti contoh Pasal 622 Sanksi dalam Undang-Undang Perdagangan, Pasal 84 Tindak Pidana yang Dilakukan Berhubungan Dengan Kegiatan Politik dalam Undang-Undang  Pegawai  Negeri  Sipil    ataupun  pada  undang-undang  yang  lain. 11 Tindak pidana yang berada di dalam hukum pidana adalah prinsipnya tindak pidana secara  formal,  hal  ini  mengakibatkan  sulitnya  menjelaskan  mengenai  definisi  tindak pidana  secara  detail.  Dari  situlah  muncul  suatu  keperluan  pengertian  tindak  pidana secara non formal untuk menambahkan penjelasan tentang tindak pidana agar hukum pidana menentukan perbuatan apa saja yang diakui sebagai tindak pidana. 12
Kedua , berkaitan dengan penguraian unsur-unsur dari tindak pidana, baik dalam KUHP Indonesia  dengan  KUHP  Korea  Selatan,  doktrin  hukum  pidana  yang  berkembang memiliki kesamaan dalam menguraikan unsur-unsur dari tindak pidana, yaitu selalu berpegangan  kepada  unsur  subyektif  dan  unsur  obyektif.  Namun  demikian, nampaknya  terjadi  perbedaan  dalam  memberikan  makna  dari  kedua  unsur  tersebut. Perbedaan tersebut, dapat dicermati dalam tabel berikut:
Indonesia Korea Selatan Unsur Subyektif Unsur  yang  melekat  pada diri  si  pelaku  atau  yang berhubungan  dengan  diri si pelaku Merupakan  unsur  yang berada di luar diri pelaku, yaitu  perbuatan,  akibat, sebab-akibat,  subjek,  dan objek. Unsur Obyektif Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan,  yaitu  di  dalam keadaan  mana  tindakan dari  si  pelaku  itu  harus dilakukan 13 Memiliki pengertian tentang kondisi batin kepada pelaku tindak pidana. Umumnya kesengajaan  dan  kealpaan dalam tindak pidana merupakan  unsur  tindak pidana  objektif.  Unsur objektif pada setiap tindak
10 PAF Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 1.
11 Oh Young Geun, Ilmu Hukum Pidana (Seoul: Kimyoungsa, 2021), h. 3.
12 Kim Hyung Man, Pengantar Hukum Pidana (Seoul: Parkyoungsa, 2021).
13 Anselmus S.J. Mandagie, ‘Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak’, Lex Crimen , IX.2 (2020), 12–26.
pidana  diterapkan  unsur- unsur  misalnya  “tujuan”, “kecenderungan” atau “kondisi  batin”  terhadap pelaku. 14
Ketiga , adalah permasalahan ruang lingkup hukum pidana. Dalam sistem yang dianut KUHP Indonesia, maka ruang Lingkup Hukum Pidana sebagaimana yang terdapat di dalam  KUHP  sebagai  ketentuan  yang  bersifat  umum  ( lex  generalis ),  meliputi  tempat terjadinya  delik  ( Locus  Delicti )  dan  waktu  terjadinya  delik  ( Tempus  Delicti ).  Tempat terjadinya  perbuatan  pidana  ( Locus  Delicti ),  dalam  lingkup  untuk  (a).  Menentukan apakah  hukum  pidana  Indonesia  berlaku  terhadap  perbuatan  pidana  tersebut  atau tidak. (Pasal 2-8 KUHP); dan (b). Menentukan pengadilan mana yang harus mengurus perkaranya.  Hal  ini  berhubungan  dengan  kompetensi  relatif. 15 Sedangkan,  yang berkaitan  dengan tempus  delicti ,  menurut  Moeljatno,  adalah berhubungan  dengan  (a). Menentukan berlakunya hukum pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, yakni “tidak ada perbuatan yang dapat dihukum selain atas kekuatan peraturan pidana  dalam  undang-undang  yang  diadakan  pada  waktu  sebelumnya”.  Dalam  hal apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang berkaitan pada waktu itu sudah dilarang dan  dipidana.  Jika  undang-undang  dirubah  sesudah  perbuatan  itu  terjadi,  maka dipakailah aturan yang paling ringan bagi terdakwa; (b). Menentukan saat berlakunya verjarings  termijn (daluwarsa)  sehingga  perlu  diketahui  saat  yang  dianggap  sebagai waktu permulaan terjadinya kejahatan; dan (c). Menentukan hal yang berkaitan dengan Pasal 45 KUHP. 16
Sedangkan, permasalahan ruang lingkup hukum pidana dalam KUHP Korea Selatan, meliputi  dua  pembahasan  yaitu  berdasarkan  waktu  dan  tempat  berlakunya  hukum pidana. Dimana, menurut Oh Young Geun, kajian terhadap berlakunya hukum pidana berdasarkan  waktu  digunakan  untuk  menerapkan  peraturan  bagi  setiap  orang  yang melakukan tindak pidana, bisa berbeda pengenaannya dikarenakan terjadi perbedaan waktu  pada  peraturan  yang  akan  diterapkan  saat  perbuatan  tindak  pidana  dan  saat mengadili  tindak  pidana.  Sedangkan,  berlakunya  hukum  pidana  berdasarkan  tempat dengan mengacu kepada beberapa asas hukum yaitu asas teritorial, asas personalitas, asas perlindungan, dan asas universalitas. 17
Keempat , pembahasan  mengenai  pertanggungjawaban  pidana.  Pemaknaan  terhadap konsep  ‘pertanggungjawaban  pidana,  sebagaimana  ditegaskan  oleh  Roeslan  Saleh, adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela ataukah si pembuatnya tidak dicela. Pada hal perbuatan yang dicela, maka si pembuatnya tentu dipidana. Sedangkan, dalam hal perbuatan yang tidak
14 Jung Seong Geun and Jung Jun Seob, Pengantar Pelajaran Hukum Pidana (Seoul: Parkyoungsa, 2019), h. 45-46.
15 Lukman Hakim, Asas-Asas Hukum Pidana:Buku Ajar Bagi Mahasiswa (Yogyakarta: Budi Utama, 2020), h. 2.
16 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h. 86.
17 Geun, h. 23-25.
dicela, si pembuatnya tentu tidak dipidana. Oleh karena itu, perbuatan tidak termasuk anasir dalam konsep ‘pertanggungjawaban pidana’. 18
Pada sistem hukum pidana di Indonesia, seseorang disebut telah melakukan perbuatan pidana,  apabila  perbuatannya  terbukti  sebagai  perbuatan  pidana  seperti  yang  telah diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  pidana  yang  berlaku.  Akan  tetapi seseorang  yang  telah  terbukti  melakukan  suatu  perbuatan  pidana  tidak  selalu  dapat dijatuhi pidana. Hal ini dikarenakan dalam pertanggung jawaban pidana, tidak hanya dilihat dari perbuatannya saja, melainkan dilihat juga dari unsur kesalahannya. 19 Lebih lanjut ditegaskan oleh Soedarto, bahwa syarat-syarat untuk memungkinkan pengenaan pidana  kepada  seseorang  adalah  disangkutkan  kepada  perbuatan  dan  kepada  orang yang berbuat itu. Mengenai syarat-syarat ini dalam hukum pidana terdapat nilai-nilai atau azas-azas yang penting, yaitu azas legalitas dan azas kesalahan ( culpabilitas ). Azas yang pertama menyangkut perbuatan, sedang yang kedua menyangkut orangnya. Asas- asas  ini  berturut-turut  disebut  : asas nullum  crimen  soine  lege dan  asas nulla  poena sine culpa ( culpa di sini diartikan secara luas yang meliputi kesengajaan dan kealpaan). 20
Sedangkan, pada sistem hukum pidana di Korea Selatan, pemaknaan terhadap konsep ‘pertanggungjawaban pidana’ adalah untuk pengenaan sanki pidana saling berkaitan dengan  pertanggungjawaban,  apalagi  beratnya  pengenaan  pidana  berdasarkan besarnya kesalahan pelaku. Melihat Pasal 10 Ketentuan Martabat Manusia, Pasal 12 ayat (1)  Asas  Proses  Hukum  yang  Adil  Undang-Undang  Dasar,  pertanggungjawaban mengikat  dengan  pengenaan  pidana.  Dalam  putusan  nomor  2005  do  7288,  19.4.2007 Mahkamah  Konstitusi  terdapat  jawaban  menenai  pertanggungjawaban  bahwa  perlu adahnya  keseimbangan  antara  tindak  pidana  dengan  pengenaan  pidana  agar  tidak merusak asas kesalahannya. 21

## 3.2.  Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di Indonesia
Tindak pidana pencemaran nama baik adalah perbuatan pidana yang menyerang nama baik, berupa ucapan, kalimat dan media yang menyerang kehormatan orang lain dan dapat menurunkan harga diri serta martabat pihak yang dicemarkan. Atau penuduhan terhadap seseorang bahwa telah melakuan sesuatu dan disebarkan ke masyarakat luas. Gangguan atau pelanggaran yang mengarah terhadap reputasi seseorang yang berupa pernyataan  yang  salah,  fitnah,  pencemaran  nama  baik,  mengejek  dan  penghinaan. Tindak  pidana  pencemaran  mempunyai  unsur-unsur  yaitu unsur  kesengajaan,  unsur menyerang kehormatan dan nama baik, dan unsur dimuka umum. 22
Sedangkan,  menurut  Oemar  Seno  Adji,  pencemaran  nama  baik  sebagai  menyerang kehormatan  atau  nama  baik  secara  lisan  dan  pencemaran  nama  baik  secara  tertulis.
18 Roeslan Saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h. 74-75.
19 Moeljatno, h. 153.
20 Sudarto, Hukum Dan Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1986), h. 25.
21 Han Sang Hun and An Seong Jo, Pengantar Hukum Pidana (Paju: Jungdok, 2020), h. 29-30.
22 Saepul Rochman, Haerul Akmal, and Yaffi Jananta Andriansyah, ‘Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perbandingan Hukum Pidana Positif Dan Pidana Islam’, DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum , 19.1 (2021), 32–42 <https://doi.org/10.35905/diktum.v19i1.2080>.
Beliau menegaskan bhawa pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, dimana dibagi menjadi sebagai berikut : 23
1. Penghinaan Materiil,  yang  terdiri  dari  suatu  kenyataan  yang  meliputi pernyataan objektif  dalam  kata-kata  secara  lisan  maupun  secara  tertulis,  maka  faktor  yang menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan.  Masih  ada  kemungkinan  untuk  membuktikan  bahwa  tuduhan  tersebut dilakukan demi kepentingan umum.
2. Penghinaan Formil, tidak berhubungan dengan substansi dari penghinaan tersebut. Namun demikian, penghinaan formil berkaitan dengan bagaimana pernyataan yang bersangkutan  itu  dikeluarkan.  Bentuk  dan  caranya  yang  merupakan  faktor menentukan. Pada umumnya, cara menyatakan adalah dengan cara-cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dapat dikatakan bahwa kemungkingan tersebut adalah ditutup.
Pencemaran nama baik tersebut, di Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 310 KUHP yang  memunculkan  pengertian  pengertian  yaitu  “menyerang  kehormatan  dan  nama baik seseorang”. Yang diserang itu, biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan yang dapat dicemarkan. 24 Adapun, dalam KUHP, terdapat 6 (enam) jenis model penghinaan atau pencemaran nama baik, yaitu:
1. Menista secara lisan [Pasal 310 ayat (1) KUHP];
2. Menista dengan surat/tertulis [Pasal 310 ayat (2) KUHP];
3. Memfitnah [Pasal 311 KUHP];
4. Penghinaan ringan [Pasal 315 KUHP];
5. Mengadu secara memfitnah [Pasal 317 KUHP];
6. Tuduhan secara memfitnah [Pasal 318 KUHP].
Adapun  penghinaan  atau  pencemaran  nama  baik  melalui  media  elektronik  diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menegaskan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat diaksesnya  Informasi  Elektronik  danatau  Dokumen  Eletronik  yang  memiliki  muatan penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama  baik.”  Namun  demikian,  kajian  terhadap ketentuan  tersebut  wajib  mengacu  kepada  KUHP.  Sehingga,  jenis  delik  yang  diatur
23 Oemar Seno Adji, Perkembangan Delik Pers Di Indonesia (Jakarta: Erlangga, 1990), h. 36.
24 Septavela Gusti Putri, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2018), h. 10.
dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut, wajib mengikuti jenis delik dalam KUHP yaitu Delik Aduan 25 .

## 3.3.  Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di Korea Selatan
Pencemaran  nama  baik  merupakan  tindak  pidana  yang  merugika  nama  baik  atau menghina orang lain dengan menyiarkan informasi benar atau palsu di muka umum. Kehormatan  adalah  nilai-nilai  pribadi  yang  dimiliki  oleh  seseorang  untuk  dinikmati secara sosial, etika dan moral berdasarkan martabat manusia. Maka dari itu, merusak nama  baik  orang  lain  merupakan  tindakan  yang  bertentangan  dengan  martabat manusia. 26
Pengertian  pencemaran  nama  baik  diperjelaskan  melalui  Putusan  Mahkama  Agung Korea Selatan Nomor : 87 do 739, 12.05.1987 yang menegaskan “Pencemaran nama baik adalah  menyiarkan  informasi  yang  dapat  merusak  kehormatan  dan  nama  baik seseorang khalayak ramai, namun pencemaran nama baik berbeda dengan Penghinaan yang  memiliki  pengeritan  lain  yaitu,  berpikir  abstrak  atau  mengekspresikan  emosi dengan kata-kata hinaan.
Istilah nama baik diberikan dua pengertian sebagai berikut : 27

## 1. Nama Baik secara batin
Nama  baik  ini  bukan  ranahnya  perlindungan  hukum  pidana  karena  nilai-nilai absolut yang dimiliki oleh orang pribadi secara subjektif   tidak dapat diganggu atau dirugikan oleh orang lain.
2. Nama Baik secara fisik
Nama baik secara fisik merupakan reputasi masyarakat terhadap orang pribadi yang melalukan  kegiatan  sosial,  perilaku  baik  atau  martabat  manusia.  Oleh  sebab  itu, nama  baik  secara  fisik  perlu  dilingungi  oleh  hukum  pidana  karena  dapat dicemarkan atau dirugikan oleh orang lain.
Pengaturan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP Korea Selatan sebagai berikut :
1. Pencemaran nama  baik [Pasal 307 ayat (1)  dan ayat  (2)  KUHP  Korea  Selatan], yang menegaskan sebagai berikut:
25 Yogi Prasetyo, ‘Hati-Hati Ancaman Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi’, Jurnal Legislasi Indonesia , 18.4 (2021), 502–13 <https://doi.org/10.7146/nys.v22i22.13385>.
26 Hong Seong Ho, Studi Rencana Perbaikan Pertanggungjawaban Secara Perdata Dan Pidana Tentang Pencemaran Nama Baik Di Dunia Maya (Seoul: Kyung Hee University, 2017), h. 51.
27 Lee Jae Sang, Jang Young Min, and Kang Dong Bum, Diskusi Tindak Pidana (Seoul: Kimyoungsa, 2016), h. 183.
(1). Barangsiapa  menyiarkan  informasi  benar  untuk  diketahui  di  muka  umum sehingga merusak nama baik orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak ₩ 5.000.000(lima juta won);
(2). Barangsiapa  menyiarkan  informasi  palsu  untuk  diketahui  di  muka  umum sehingga merusak nama baik orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun, pencabutan hak paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak ₩ 10.000.000(sepuluh juta won).
2. Pencemarana  nama  baik  terhadap  orang  yang  sudah  meninggal  [Pasal  308 KUHP Korea Selatan], yang menegaskan “ Barangsiapa menyiarkan informasi palsu untuk  diketahui  di  muka  umum  sehingga  merusak  nama  baik  orang  yang  sudah meninggal dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau kurungan atau denda paling banyak ₩ 5.000.000(lima juta won) .”
3. Pencemaran  nama  baik  melalui  media  cetak  [Pasal  309  ayat  (1)  dan  ayat  (2) KUHP Korea Selatan], yang menegaskan sebagai berikut:
(1). Barangsiapa  menyiarkan  informasi  benar  untuk  memfitnah  orang  lain  melalui koran, majalah, radio atau media cetak lain sehingga melanggar Pasal 307 ayat (1) diatas, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun pidana penjara atau kurungan atau denda paling banyak ₩ 7.000.000(tujuh juta won);
(2). Barangsiapa  menyiarkan  informasi  palsu  untuk  memfitnah  orang  lain  melalui koran, majalah, radio atau media cetak lain sehingga melanggar Pasal 307 ayat (2) diatas, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau pencabutan hak paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak ₩ 1 5.000.000(limabelas juta won).
4. Justifikasi  [Pasal  310  KUHP  Korea  Selatan],  yang  menegaskan  “ Barangsiapa menyiarkan  informasi  benar  yang  telah  dicantumkan  di  dalam  Pasal  307  ayat  (1) ditujukan untuk kepentingan umum, tidak dipidanakan. ”
5. Penghinaan  [Pasal  311  KUHP  Korea  Selatan],  yang  menegaskan  “ Barangsiapa menghina orang lain di muka umum dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan atau denda paling banyak ₩ 2 .000.000(dua juta won). ”
Sebagaimana di Indonesia, dalam KUHP Korea Selatan pun menegaskan bahwa tindak pidana  pencemaran  nama  baik  atau  penghinaan  tersebut,  sebagai  Delik  Aduan, sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  312  ayat  (1)  KUHP Korea  Selatan  yang menegaskan “ Tindak  pidana  di  dalam  Pasal  308  dan  Pasal  311  tersebut  harus  ada  pengaduan  untuk mengajukan  penuntutan .”  Namun,  khusus  penerapan  Pasal  307  dan  Pasal  309  KUHP Korea Selatan, menurut Pasal 312 ayat (2) KUHP Korea Selatan, bahw penuntutan tidak boleh menyimpangi dari apa yang diinginkan oleh Korban.
Berkaitan dengan peraturan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, Undang-Undang  Nomor  18201  Tahun  2021  tentang  Perlindungan  Informasi  dan Percepatan Penggunaan Jaringan Telekomunikasi dan Informasi (UU ITE Korea Selatan) menjelaskan tujuan di dalam Pasal 1 UU ITE Korea Selatan yang menegaskan “ Undang- undang ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejaterahaan masyarakat dengan percepatan penggunaan  jaringan  telekomuminkasi,  melindungi  pengguna  pelayanan  jaringan telekomunikasi  dan  membuat  suasana  lingkungan  sehat  dan  aman  terhadap  penggunaan jaringan telekomunikasi .”
Adapun, secara khusus yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik melalui  media  sosial,  diatur  dalam  Pasal  44  ayat  (1)  UU  ITE  Korea  Selatan,  yang menegaskan “ Setiap Orang dilarang menyiarkan informasi yang dapat merusak nama baik atau merugikan  kepribadian  orang  lain  melalui  jaringan  telekomunikasi .”  Kemudian,  terdapat Pasal 70 UU ITE Korea Selatan, yang menegaskan sebagai berikut:
(1). Setiap Orang menyiarkan informasi benar untuk memfitnah orang lain di muka umum melalui  jaringan  telekomunikasi,  sehingga  merusak  nama  baik  orang  lain  dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak tiga puluh juta Won;
(2). Setiap Orang menyiarkan informasi palsu untuk tujuan fitnah terhadap orang lain di muka umum melalui jaringan telekomunikasi, sehingga merusak nama baik orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, pencabutan hak paling lama 10 tahun, atau denda paling banyak lima puluh juta Won;
(3). Tindak pidana di dalam Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) tersebut tidak dapat mengajukan penuntutan yang tidak sesuai dengan kehendaknya si korban.
Perancangan,  dan  perumusan  Pasal  70  UU  ITE  Korea  Selatan  tersebut,  merupakan pengembangan  dari KUHP Korea  Selatan  dengan  menambahkan  unsur “menyiarkan informasi  untuk  memfitnah”  dan  unsur  “melalui  jaringan  telekomunikasi”  serta mengatur pemberatan pidananya dikarenakan kerugian yang akan dialami oleh korban lebih besar dan bisa berlanjut jangka waktu yang lama dibandingkan pencemaran nama baik konvensional. 28

## 3.4.    Perbandingan Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Indonesia  dengan  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Korea Selatan
Definisi atau pengertian pencemaran nama baik memiliki arti yang hampir sama antara KUHP Indonesia dan KUHP Korea Selatan. Namun, KUHP Korea Selatan membedakan pengertian  pencemaran  nama  baik  dan  penghinaan.  Oleh  karena  itu,  bagi  pelaku hukuman  tindak  pidana  penghinaan  Pasal  311  KUHP  Korea  Selatan  lebih  ringan dibandingkan  dengan  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik  Pasal  307  KUHP  Korea Selatan. Hal ini berbeda dengan KUHP Indonesia yang memiliki pengertian sama antara pencemaran nama baik dan penghinaan.
Rumusan di dalam pasal-pasal lebih sederhana dan singkat dibandingkan dengan pasal- pasal  di  dalam  KUHP  Indonesia  terhadap  tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan pencemaran  nama  baik.  KUHP  Korea  Selatan  hanya  membagi  empat  bentuk pencemaran nama baik, yaitu  pencemaran nama baik dalam Pasal 307 ayat (1) dan ayat (2),  pencemaran  nama baik terhadap orang yang sudah meninggal dunia dalam Pasal 308, pencemaran nama baik melalui media cetak dalam Pasal 309 ayat (1) dan ayat (2) dan penghinaan dalam Pasal 311.
Menurut  Putusan  Mahkama  Agung  Korea  Selaran  Nomor  :  4293  hyungsang  244, 16.11.1960, KUHP Korea Selatan memisahkan pasal-pasal perbuatan “pencemaran nama baik”  dengan  “pinghinaan”.  Menurut  putusan  Mahkamah  Agung  di  Korea  Selatan “penghinaan” itu kata-kata yang tidak dapat dibuktikan apakah itu benar atau tidak di
28 Lim Ung, Diskusi Hukum Pidana (Seoul: Bubmoonsa, 2015), h. 238.
suatu  waktu  ataupun  tempat,  misalnya  mengatakan  “orang  gemuk  bagaimana  bisa merawat pasiennya, dia sendiri saja pasien juga”, “anjing”, “lebih baik mati daripada dididik  oleh  orangtua  seperti  itu”.  Berkaitan  dengan  perbuatan  “fitnah”,  “mengadu secara memfitnah” atau “persangkaan palsu” dapat dilihat di dalam Pasal 307 ayat (2) dan Pasal 309 ayat (2) dengan rumusan bahwa “informasi yang disiarkan adalah palsu” dan “untuk memfitnah orang lain.”
Menurut Pasal 319 KUHP Indonesia tindak pidana pencemaran nama baik merupakan suatu delik aduan, dimana seseorang yang mencemarkan nama baik orang lain tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari orang yang telah dicemarkan nama baiknya. Selain itu, delik aduan dan delik biasa juga diatur dalam Pasal 312 ayat (1) dan ayat (2) KUHP Korea Selatan sesuai dengan bentuk tindak pidana pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik terhadap orang yang sudah meninggal dalam Pasal 308 dan  Penghinaan  dalam  Pasal  311  KUHP  Korea  Selatan  merupakan  delik  aduan, sedangkan  pencemaran  nama  baik  dalam  Pasal  307  KUHP  Korea  Selatan  dan pencemaran  nama  baik  melalui  media  cetak  dalam  Pasal  309  KUHP  Korea  Selatan adalah delik biasa.
Namun,  perselishan  istilah  delik  aduan  dan  delik  biasa  masih  terjadi  antara  KUHP Indonesia  dan  KUHP  Korea  Selatan,  yaitu  delik  biasa  di  Korea  Selatan artinya  dapat laporkan  oleh  pihak  ketiga,  tetapi  Penyidik  harus  menghentikan  proses  penyidikan perkaranya apabila korban telah mencabut laporannya.
Berkaitan  dengan  tindak  pidana    pencemaran  nama  baik,  Pasal  307  ayat  (1)  KUHP Indonesia  menjatuhkan  hukuman  sembilan  bulan  bagi  pelaku  merusak  kehoramtan atau  nama  baik  orang  lain,  namun  Pasal  307  ayat  (2)  KUHP  Indonesia  merumuskan hukuman lebih berat terhadap perbuatannya, yaitu satu tahun empat bulan apabila si pelaku  merusak  kehormatan  atau  nama  baik  orang  lain  dengan  tulisan  atau  gambar yang disiarkan, ditunjukkan pada umum atau ditempelkan. Bahkan, melihat rumusan fitnah  dalam  Pasal  311  KUHP  Indonesia,  pengaduan  fitnah  dalam  Pasal  317  KUHP Indonesia  dan  persangkaan  palsu  dalam  Pasal  318  KUHP  Indonesia,  diberatkan hukumannya,  yaitu  empat  tahun  pidana  pencara  dengan  ditambahkan  pencabutan haknya berdasarkan Pasal 35 No.1-3 KUHP Indonesia.
Pemberatan  pidana bagi  pelaku  pencemaran nama  baik juga  terlihat  di KUHP  Korea Selatan. Dalam Pasal 307 ayat (1) KUHP Korea Selatan menegaskan bahwa pencemaran nama baik merumuskan pidana penjara yang dijatuhkan kepada si pelaku adalah dua tahun,  namun  menurut  Pasal  307  ayat  (2)  KUHP  Korea  Selatan,  memberatkan hukumannya dengan menyatakan “menyiarkan informasi palsu” dipidana lima tahun penjara.  Demikian,  pemberatan  pidana  juga  diperlakukan  dengan  Pasal  309  ayat  (1) KUHP  Korea  Selatan  menegaskan  “Barangsiapa  menyiarkan  informasi  benar  untuk memfitnah  orang  lain  melalui  koran,  majalah,  radio  atau  media  cetak  sehingga melanggar Pasal 307 ayat (1) diatas, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun pidana penjara”. Namun, Pasal 309 ayat (2) KUHP Korea Selatan memberatkan
hukumannya  dengan  rumusan  “barangsiapa  menyiarkan  informasi  benar  untuk memfitnah  orang  lain  melalui  koran,  majalah,  radio  atau  media  cetak  sehingga melanggar  Pasal  307  ayat  (1)  diatas,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama sepuluh  tahun  pidana  penjara.”  Selain  pidana  penjara,  dua  pasal  tersebut  mengatur tambahan hukuman, yaitu pencabutan hak.
Dari  uraian-uraian  di  atas  jelas  pemberatan  hukuman  dalam  KUHP  Indonesia  dan KUHP Korea Selatan diterapkan bagi pelaku yang melakukan fitnah, pengaduan fitnah, persangkaan palsu dan menyiarkan informasi palsu. Berdasarkan uraian perbandingan antara KUHP Indonesia dengan KUHP Korea Selatan terkait pengaturan sanksi tindak pidana pencemaran nama baik, maka mencoba untuk membuat ringkasan dalam tabel sebagai berikut:
Perbandingan KUHP Indonesia KUHP Korea Selatan Pengertian Pencemaran Nama Baik Pencemaran nama baik juga dikenal sebagai penghinaan, yang pada dasarnya menyerang nama baik dan kehormatan seseorang. 1. Pencemaran nama baik   adalah menyiarkan informasi yang dapat merusak kehormatan dan   nama baik seseorang khalayak ramai. 2. Penghinaan yang memiliki pengeritan lain yaitu, berpikir abstrak atau mengekspresikan emosi dengan kata- kata hinaan. Bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Penghinaan umum 1. Penghinaan Pasal 310 ayat (1) 2. Penghinaan tertulis Pasal 310 ayat (2) 3. Fitnah Pasal 311 4. Penghinaan ringan Pasal 315 5. Pengaduan fitnah Pasal 317 6. Persangkaan palsu Pasal 318 7. Penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal Pasal 320 Penghinaan khusus Penghinaan badan hukum
tertentu (Presiden /Wakil
1.
Pencemaran nama baik Pasal 307
2. Pencemaran nama baik terhadap orang yang sudah meninggal Pasal 308
3. Pencemaran nama baik melalui media
cetak Pasal 309
4. Penghinaan Pasal 311 (pengertiannya sama
dengan penghinaan ringan KUHP
Indonesia)
5. Pencemaran nama baik badan hukum tertentu (Bendera/Lambang
Presiden, Bendera / Lambang Negara, Perwakilan Negara sahabat, Golongan /Agama/ Suku dan Badan Umum) Negara Korsel, Bendera/Lambang Negara Asing, Perwakilan Negara Asing) dan badan umum(pustusan Mahkamah Agung). Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Unsur Objektif 1. Unsur perbuatan menyerang 2. Unsur kehormatan atau nama baik orang 3. Unsur menuduh suatu perbuatan tertentu Unsur Subjektif 1. Unsur dengan sengaja 2. Unsur maksud terang diketahui umum 1. Unsur diketahui di muka umum 2. Unsur penyiaran informasi
3. Unsur justifikasi
4. Unsur dengan sengaja (putusan Mahkamah Agung) Delik Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Delik Aduan Delik Biasa (dapat menghentikan perkara) 1. Pencemaran nama baik Pasal 307 2. Pencemaran nama baik melalui media cetak 3. Pasal 309 Delik Aduan 1. Pencemaran terhadap orang yang sudah meninggal Pasal 308 2. Penghinaan Pasal 311 Pemberatan Pidana Pencemaran Nama Baik 1. Pencemaran nama baik tertulis Pasal 310 ayat(2) 2. Fitnah Pasal 311 3. Pengaduan fitnah Pasal 317 4. Persangkaan palsu Pasal 318 1. Penyiaran informasi palsu Pasal 307 ayat (2)
2. Fitnah melalui media cetak dengan
informasi palsu Pasal 309 ayat (2)
3.5.  Perbandingan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik  Indonesia [UU  ITE  Indonesia]  dan  Undang-Undang  Perlindungan  Informasi  dan  Percepatan Penggunaan Jaringan Telekomunikasi dan Informasi  Korea Selatan [UU ITE Korea Selatan]
Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik(UU  ITE)  tidak  memberikan pengertian  yuridis  mengenai  penghinaan,  namun  pengertian  tersebut  telah  dikupas tuntas  dalam  Pasal  310  sampai  Pasal  321  KUHP.  Tujuan  UU  ITE  ingin  membangun
masyarakat  informasi  untuk  kepentingan  pergaulan  dalam  tata  kehidupan  bangsa Indonesia  agar  kukuh  sebagai  satu  kesatuan  yang  dirancang  melalui  pengembangan sistem  informasi  elektronik  dengan  diciptakan  melalui  kondisi  transaksi  elektronik, yang  pada  akhirnya  bangsa  Indonesia  menjadi cerdas  dan  transasksi  elektronik  telah menjadi  unggulan  dalam  pengembangan  perdagangan  dan  perekonomian  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun demikian, dalam nyatanya menimbulkan kendala penyalahgunaannya sehingga berpotensi terjadinya pelanggaran tindak pidana.
Pidana  delik  penghinaan  yang  dijatuhkan  dalam  UU  ITE  jauh  lebih  berat  daripada pidana  penghinaan  dalam  KUHP.  Dalam  segi  hukuman  UU  ITE  memberatkan hukuman  dengan  maksimum  penjaranya  enam  tahun  sedangkan  KUHP  tertinggi hanyalah empat tahun penjara itupun berhubungan dengan fitnah. Sedangkan dalam segi  pidana  denda,  UU  ITE  menerapkan  denda  yang  sangat  tinggi  yaitu  Rp. 750.000.000,00  (tujuh  ratus  lima  puluh  rupiah)  sedangkan  KUHP  menerapkan  denda yang  murah  dan  memang  harus  dirujuk  kepada  masa  sekarang  sebagai pertimbangannya sebesar Rp. 4500,00 (empat ribu lima ratus rupiah). Perlu diketahui bahwa denda merupakan pidana yang dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa kejahatan ringan atau pelanggaran.
UU ITE Korea Selatan memiliki tujuan yang hampir sama dengan UU ITE Indonesia, yaitu  meningkatkan  kesejaterahaan  masyarakat  dengan  percepatan    penggunaan jaringan  telekomuminkasi,  melindungi  pengguna  pelayanan  jaringan  telekomunikasi dan  membuat  suasana  lingkungan  sehat  dan  aman  terhadap  penggunaan  jaringan telekomunikasi. UU ITE Korea Selatan juga hukumannya lebih berat terhadap pelaku daripada  KUHP  Korea  Selatan  dengan  menambah  unsur  fitnah  dan  melalui  jaringan telekomunikasi.  Rumusan  pemberatan  hukuman  di  dalam  UU  ITE  Korea  Selatan diterapkan karena kerugian yang dialami oleh korban lebih besar dan berlanjut waktu yang cukup lama dibandingkan pencemaran nama baik di media konvensional.
Berkaitan dengan unsur-unsur pencemaran nama baik UU ITE Indonesia terlihat sama dengan unsur-unsur KUHP, namun unsur melakukan suatu perbuatan berbeda dengan KUHP  Indonesia  karena  mengacu  pada  perbuatannya,  yaitu  mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dana/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau  dokumen  elektronik  yang  dimaksud  dalam  Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE Indonesia.
Unsur-unsur UU ITE Korea Selatan, pada prinsipnya sama dengan unsur-unsur KUHP Korea Selatan, hanya menambahakan dua unsur, yaitu unsur jaringan telekomunikasi dan unsur tujuan fitnah karena UU ITE Korea Selatan mengatur mengenai pencemaran nama baik yang terjadi di dunia maya melalui jaringan telekomunikasi.
Pada  UU  ITE  Indonesia  2008  penghinaan/pencemaran  nama  baik  merupakan  delik biasa sehingga dapat diproses secara hukum sekalipun tidak adanya pengaduan dari
korban. Namun, dengan mengacu pada KUHP Indonesia sebagaimana dimaksud UU ITE, maka delik tersebut berubah menjadi delik aduan (klacht delic) yang mengharuskan korban  membuat  pengaduan  kepada  pihak  yang  berwajib.  Sebagaimana  ditegaskan dalam  pertimbangan  Putusan  MK  50/PUU-VI/2008  disebutkan  bahwa  keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan pasal 311 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya pengaduan ( klacht ) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal a quo juga harus ditafsirkan sebagai  delik  yang  mensyaratkan  pengaduan (klacht) untuk  dapat  dituntut  di  depan Pengadilan.
Sedangkan  di  Korea  Selatan,  berdasarkan  Pasal  70  ayat  (3)  UU  ITE  Korea  Selatan, pencemaran nama baik melalui dunia maya adalah delik biasa, namun sesuai dengan penjelasan di atas, delik biasa juga dapat dicabut perkarannya sesuai dengan keinginan korban.
Berdasarkan tujuan dan akibat kerugian yang lebih besar daripada pencemaran nama baik konvensional terhadap korban, UU ITE Indonesia dan UU ITE Korea Selatan jelas memberikan hukuman pidana lebih berat kepada pelaku melalui pasal-pasal di dalam undang-undangnya.  Dilihat  dari  rumusan  pidana  penjara  atau  denda  tindak  pidana pencemaran nama baik dalam Pasal 310 KUHP Indonesia adalah sembilan bulan atau empat  ribu  lima  ratus  rupiah,  sedangkan    Pasal  45  ayat  (1)  UU  ITE  Indonesia menjatuhkan sanksi pidana penjara maksimal empat tahun atau denda tujuh ratus lima puluh  juta  rupiah. Hal ini jelas  beda jauh  pada hukuman  yang  diterapakan  terhadap pelaku.
Pemberatan  hukuman  pidana  yang  juga  dapat  diketauhi  di  UU  ITE  Korea  Selatan dibandingkan dengan KUHP Korea Selatan. Berkatian tindak pidana pencemaran nama baik  hukuman  pidana  penjara  dalam  Pasal  307  ayat  (1)  KUHP  Korea  Selatan  adalah maksimal dua tahun atau denda maksimal lima juta won, sedangkan Pasal 70 ayat (1) UU ITE Korea Selatan dijatuhkan hukuman pidana yaitu, maksimal pidana penjara tiga tahun atau denda tiga puluh juta Won, sedangkan ayat (2) mengatakan hukuman yang lebih berat lagi apabila informasi yang disiarkan ternyata palsu, yaitu pidana penjara maksimal tujuh tahun, pencabuatan hak maksimal sepuluh tahun atau denda maksimal lima puluh juta Won.

## 4.  Kesimpulan
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Indonesia  memuat  pengaturan  dan pendefinisian  mengenai  pencemarana  nama  baik  atau  penghinaan  adalah perbuatan menyerang  kehormatan  atau  nama  baik  seseorang  dengan  menuduhkan  sesuatu  hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Berkaitan dengan pengertian tersebut,  pencemaran  nama  baik  dan  penghinan  memiliki  makna  yang  sama. Sedangkan,  pengertian  pencemaran  nama  baik  dan  penghinaan  dalam  KUHP  Korea
Selatan  berbeda  di  segi  perbuatannya,  tetapi  perbuatan-perbuatan  penghinaan  yang ditentukan oleh Mahkamah Agung di Korea Selatan sama dengan penghinaan ringan yang diatur oleh KUHP Indonesia.
Berkaitan  dengan  jenis  delik,  KUHP  Indonesia  dan  KUHP  KoreaSelatan,  delik pencemaran  nama  baik  terlihat  perbedaan.  KUHP  Indonensia  menggunakan  delik aduan,  namun  KUHP  Korea  Selatan  menggunakan  Delik  Biasa  dan  Delik  Aduan. Pengertian delik biasa di Korea Selatan dapat juga dicabut perkaranya apabila korban menghendakinya, hal ini berbeda dengan KUHP Indonesia.

## Referensi
Adji, Oemar Seno, Perkembangan Delik Pers Di Indonesia (Jakarta: Erlangga, 1990)
Arief, Barda Nawawi, Tindak Pidana Mayantara (Jakarta: Rajawali Press, 2006)
Cahyono, Anang Sugeng, ‘Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia’, Jurnal Publiciana , 9.1 (2016), 140–57
<https://doi.org/https://doi.org/10.36563/publiciana.v9i1.79>
Geun, Jung Seong, and Jung Jun Seob, Pengantar Pelajaran Hukum Pidana (Seoul: Parkyoungsa, 2019)
Geun, Oh Young, Ilmu Hukum Pidana (Seoul: Kimyoungsa, 2021)
Hakim, Lukman, Asas-Asas Hukum Pidana:Buku Ajar Bagi Mahasiswa (Yogyakarta: Budi Utama, 2020)
Ho, Hong Seong, Studi Rencana Perbaikan Pertanggungjawaban Secara Perdata Dan Pidana Tentang Pencemaran Nama Baik Di Dunia Maya (Seoul: Kyung Hee University, 2017)
Hun, Han Sang, and An Seong Jo, Pengantar Hukum Pidana (Paju: Jungdok, 2020)
Jayananda, I Made Vidi, I Nyoman Gede Sugiartha, and I Made Minggu Widyantara, ‘Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik Dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial’, Jurnal Analogi Hukum , 3.2 (2021), 261–65
<https://doi.org/https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.261-265>
Lamintang, PAF, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
Man, Kim Hyung, Pengantar Hukum Pidana (Seoul: Parkyoungsa, 2021)
Mandagie, Anselmus S.J., ‘Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak’, Lex Crimen , IX.2 (2020), 12–26
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Press, 2005)
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2015)
Online, Yeonhap News, ‘Tindak Pidana Kejahatan Flame War Telah Mencapai 75.000 Kasus Selama 5 Tahun, Tetapi Yang Masuk Penjara Hanya 0.06%’, Yeonhap News Online , 2021
Prasetyo, Yogi, ‘Hati-Hati Ancaman Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi’, Jurnal Legislasi Indonesia , 18.4 (2021), 502–13 <https://doi.org/10.7146/nys.v22i22.13385>
Prodjodikoro, Wirjono, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia (Bandung: Refika Aditama, 2014)
Putri, Septavela Gusti, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2018)
Rochman, Saepul, Haerul Akmal, and Yaffi Jananta Andriansyah, ‘Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perbandingan Hukum Pidana Positif Dan Pidana Islam’, DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum , 19.1 (2021), 32–42 <https://doi.org/10.35905/diktum.v19i1.2080>
Sadya, Sarnita, ‘Pencemaran Nama Baik, Pasal UU ITE Yang Banyak Dipakai Pada
2021’, DataIndonesia , 2022 <https://dataindonesia.id/ragam/detail/pencemaran- nama-baik-pasal-uu-ite-yang-banyak-dipakai-pada-2021> [accessed 16 November 2022]
Saleh, Roeslan, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982)
Sang, Lee Jae, Jang Young Min, and Kang Dong Bum, Diskusi Tindak Pidana (Seoul: Kimyoungsa, 2016)
Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat (Jakarta: Rajawali Press, 2006)
Sudarto, Hukum Dan Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1986)
Tempo.co, ‘Ada Ribuan Laporan UU ITE, SAFEnet: Polisi Sibuk Urusi Pencemaran Nama Baik’, Metro Tempo , 2022 <https://nasional.tempo.co/read/1438925/ada- ribuan-laporan-uu-ite-safenet-polisi-sibuk-urusi-pencemaran-nama-baik> [accessed 16 November 2022]
Ung, Lim, Diskusi Hukum Pidana (Seoul: Bubmoonsa, 2015)
Referensi di akhir naskah harus ditulis dalam APA (American Psychological Association) Citation  Style .  Mengutip  hanya  item  yang  telah  Anda  baca  dan  dengan  catatan  kaki. Semua publikasi yang dikutip dalam teks harus dimasukkan sebagai daftar Bibliografi, disusun berdasarkan abjad oleh penulis.

## Books with an author:
Ali, A. (2012). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta: Kencana.
Books with an editor: Irianto,  S.  (ed).  (2009). Hukum  Yang  Bergerak;  Tinjauan  Antropologi  Hukum. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

## Journal articles:
Poisto,  A.  &  Alavi,  H.  (2016).  Abuse  of  Dominant  Market  Position  by  Predatory Pricing;  The  Valio  Case. Hasanuddin  Law  Review,  2 (1),  24-37.  doi: http://dx.doi.org/10. 20956/halrev.v1n1.212
Afriansyah,  A.  (2015).  “Foreigners  Land  Rights  Regulations:  Indonesia’s  Practice”. Jurnal Mimbar Hukum , 27(1): 98-116.
World Wide Web:
“KAI Pecah, Indra Sahnun Lubis Digulingkan”, Sumber [Online]: http://www.beritasatu.com/hukum/179681-kai-pecah-indra-sahnun-lubis- digulingkan.html, diakses pada tanggal 21 Juli 2015.

## Catatan kaki
Footnotes  and  Bibliography  should  be  written  in APA  (American  Psychological Association)  Citation  Style .  Please  use  Reference  Manager  Applications  like  EndNote, Mendeley, Zotero, etc. Bibliography citations are provided in footnotes with format:
Books:
Menski, W. (2000). Comparative Law in a Global Context, The Legal Systems of Asia and Africa. London: Platinum Publishing Ltd, h. 16.

## Section from a book:
Hiariej,  E.O.S.  “Pemilukada  Kini  dan  Masa  Datang  Perspektif  Hukum  Pidana”  on Achmad D. Haryadi (ed). (2012). Demokrasi Lokal: Evaluasi Pemilukada di Indonesia.
Jakarta: Konstitusi Press, h.182.

## Journal articles:
Afriansyah,  A.  (2015).  “Foreigners  Land  Rights  Regulations:  Indonesia’s  Practice”. Jurnal Mimbar Hukum , 27(1): 98