## Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi E-

## Commerce Dengan Sistem COD ( Cash On Delivery )

## I Wayan Gde Wiryawan
Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: gdewiryawan@unmas.ac.id
Info Artikel

## Abstract
Masuk: 10 Juni 2021 Diterima: 29 September 2021
Terbit: 30 September 2021 Keywords: Legal protection; E-commerce, Courier The massive development of electronic commerce (e-commerce) in the digital era has made shipping service companies have a central role in shipping goods to consumers, which causes couriers to deal directly with buyers. However, if there is a complaint against the seller, it will cause material and immaterial losses to the courier as a worker in a shipping service company. This study examines two problems  that  occur  in  transactions  using  the  COD  (Cash  on Delivery) system.  First, the rights and obligations of couriers in e-commerce with the COD (Cash on Delivery) system, and second the legal protection of couriers against consumer complaints in e- commerce using the COD system. This article also examines the development of e-commerce transactions with various innovations that potentially will increase the complexity of shipping issues as the final of online buying and selling transactions. The regulation of the COD mechanism on the marketplace organizer page is only a  technical  guideline  that  does  not  have  legal  force  to  protect couriers. This legal vacuum causes the absence of clear guidelines for  risk  management  and  a  mitigation  system  for  the  problems faced by couriers in shipping goods using the COD system of the shipping Company.

## Abstrak
Kata kunci:
Perlindungan hukum; e- commerce, kurir.
Corresponding Author: I Wayan Gde Wiryawan, E- mail: gdewiryawan @unmas.ac.id
DOI:
Perkembangan  perdagangan  secara  elektronik  (e- commerce)  yang  massif  pada era digital  telah  menjadikan perusahaan jasa pengiriman memiliki peran sentral dalam distribusi  barang  kepada  konsumen  yang  menyebabkan kurir  akan  berhadapan  langsung  pembeli.  Namun,  jika terjadi  komplain  terhadap  penjual  akan  menimbulkan kerugian  materiil  dan  inmateriil  terhadap  kurir  sebagai pekerja pada perusahaan jasa pengiriman. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai dua permasalahan yang terjadi pada  transaksi  dengan  sistem  COD.  Pertama  hak  dan kewajiban  kurir  dalam  e-commerce  dengan  sistem  COD (Cash on Delivery) dan kedua, perlindungan hukum kurir terhadap  komplain  konsumen  dalam  e-commerce  yang menggunakan  sistem  COD.  Artikel ini  membahas  tentang perkembangan  transaksi  e-commerce  dengan  berbagai inovasinya  yang  juga  berpotensi  terhadap  semakin kompleknya  permasalahan  kurir  sebagai  ujung  dari transaksi  jual-beli  secara  online.  Pengaturan  mekanisme
COD  dalam  laman  penyelenggara  marketplace  hanya berupa  pedoman  teknis  yang  tidak  memiliki  kekuatan hukum  untuk  melindungi  kurir.  Kekosongan  hukum tersebut menyebabkan perusahaan tidak memiliki panduan yang jelas terhadap manajemen resiko dan sistem mitigasi terhadap  permasalahan  yang  dihadapi  kurir  dalam mengirimkan barang dengan system COD.
.

## 1. Pendahuluan
Modernisasi  telah  menyebabkan  terjadinya  perubahan yang  siginifikan  terhadap sikap,  mental,  pengetahuan,  keterampilan  dan  struktur  sosial,  dalam  rangka  menuju kesejahteraan  hidup  yang  akan  menuntut  adanya  kemauan  dan  memiliki  kecakapan untuk  melakukan  modernisasi  berbagai  aspek  kehidupannya  termasuk  bidang ekonomi. Industrialisasi  sebagai  proses  modernisasi  ekonomi  ditandai  juga  termasuk kemajuan aspek kehidupan agama dan kepercayaan masyarakat 1
Perkembangan  teknologi  yang  semakin  pesat  menjadikan  digitalisasi  berbagai aspek kehidupan yang menyebabkan perubahan gaya hidup menjadi gaya hidup baru yang  mwenjadikan  perangkat  elektronik  sebagai  kebutuhan  utama  tidak  terkecuali dalam  bidang  ekonomi  sebagai  bidang  kehidupan  yang  paling  dinamis.  Pemenuhan kebutuhan manusia dengan teknologi menjadi suatu keharusan guna mempermudah manusia  melakukan  apapun  aktivitasnya  yang  pada  akhirnya  merubah  peradaban manusia menuju era digital. Perubahan yang massif akibat Era digital telah membawa dampak dampak positif dalam kehidupan manusia yang pada sisi yang lain era digital juga  memiliki  dampak  negatif  sehingga  sekaligus  tantangan  baru  dalam  berbagai bidang kehidupan termasuk bidang ekonomi.
Pentingnya teknologi dalam kehidupan manusia telah menjadikan perkembangan teknologi informasi berjalan linier dengan perkembangan kehidupan manusia seiring berjalannya  perkembangan  manusia.  Teknologi  informasi  telah  dimanfaatkan  pelaku usaha sebagai peluang bisnis dengan berkembangnya bisnis digital yang sangat marak karena dirasa lebih dipermudah. Dengan memanfaatkan bisnis online kebutuhan barang dan jasa akan lebih mudah untuk dicari dan didapatkan 2 Pemanfaatan teknologi dengan mengoptimalkan  nilai  tambah  ekonomi  yang  bertujuan  meningkatkan  kesejahteraan ditengah  persaingan  ekonomi  semakin  tajam  ditandai  dengan  berkembangnya perdagangan secara elektronik ( electronic commerce yang selanjutnya disebut e-commerce ), merupakan  transaksi  bisnis  yang  melibatkan  berbagai  pihak  dengan  memanfaatkan media elektronik khususnya internet.
Mengantisifasi  dampak  perkembangan  penggunaan  media  elektronik,  Negara Indonesia telah mengatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (yang  selanjutnya  disebut  UU  No.
1 Matondang,  Asnawati.  (2019). Dampak  Modernisasi  Terhadap  Kehidupan  Sosial  Masyarakat . Wahana Inovasi: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, USU, 8 (2), ISSN. 2089-8592, h. 188
2 Setyaningsih, Sri Utami. (2010). Pengaruh Teknologi Informasi Dalam Perkembangan Bisnis , Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi, Faculty of Economy, Universitas Slamet Riyadi,  8 (1), E-ISSN. 2656-3797, h. 63
11/2008),  yang  pada  prinsipnya  ditetapkan  untuk  mengantisifasi  perkembangan penggunaan  Internet di Indonesia mencapai 196,7  juta  jiwa menurut  survey  Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) di tahun 2020, yang terjadi peningkatan 8,9 % atau 23,5 juta dari tahun 2018 merupakan peluang yang sangat besar bagi pelaku bisnis dengan memanfaatkan sarana e-commerce . jumlah pengguna internet dari 64,8% menjadi  73,7%  dari  266,9  Juta  penduduk  Indonesia  kondisi  demikian  secara  tidak langsung telah berakibat pada pembelian online semakin meningkat pada tahun 2018 dilakukan konsumen yang usianya didominasi usia 19-34 tahun dengan nilai transaksi sampai 144 triliun. 3
Seperti  halnya  transaksi  jual  beli  konvensional,  transaksi  jual  beli online perlindungan  konsumen  adalah  sangat  penting  sehingga  Negara  Indonesia  telah mengatur  perlindungan  terhadap  konsumen  dalam  Undang-Undang  Republik Indonesia  nomor  9  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  (yang  selanjutnya disebut UU No. 9/1999). Pada sisi yang lain e-commerce memiliki tantangan nyata yang semakin  kompleks  karena  dipengaruhi  pesatnya  perkembangan  teknologi  yang membawa dampak pada setiap sisi kehidupan manusia, sehingga akan berdampak pada perilaku konsumen pada akhirnya memaksa pelaku usaha dibidang e-commerce dituntut kreatif  dan  inovatif  dalam  mengelola  bisnisnya.  Salah  satu  model  transaksi  yang berbeda dari proses transaksi sebelumnya yaitu COD ( Cash on Delivery ) yang merupakan metode  transaksi  jual  beli  yang  ditawarkan  oleh  penjual  kepada  pembeli,  dimana pembayaran terhadap barang dilakukan secara tunai ketika pesanan sampai ke pembeli, dengan cara melakukan pembayaran kepada kurir yang mengantarkan barang.
Pesatnya  perkembangan e-commerce tidak  dapat  dilepaskan  dari  eksistensi perusahaan  jasa  pengiriman  barang  yang  menjadi  pendukung  utama  karena  sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, sehingga berkembangnya bisnis online akan berjalan  simultan  dengan  perkembangan  perusahaan  jasa  pengiriman  barang  yang menyebabkan tingkat persaingan yang tinggi. Untuk memenangkan persaingan dalam dunia bisnis jasa pengiriman barang, pelaku usaha akan menyusun berbagai strategi, salah  satunya  memfasilitasi  berbagai  model  transaksi  yang  ditawarkan  oleh  pihak pelaku  bisnis online ,  yang  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  menyebabkan kompleknya permasalahan yang muncul  dalam hal pertanggungjawaban  perusahaan jasa  pengiriman  barang,  sehingga  secara  hukum  dimungkinkan  adanya  upaya mengurangi  beban  pertanggungjawaban  perusaah  pengangkutan  barang  dengan menetapkan aturan dan persyaratan pengiriman barang. 4
Pengaturan  mengenai  pertanggungjawaban  seperti  diatas  tidak  serta  merta menghilangkan  salah  satu  permasalahan  krusial  dalam  sistem  transaksi e-commerce adalah  ketidakpuasan  pembeli  yang  ditunjukkan  dalam  bentuk  beraneka  ragam perilaku komplain Ketika ada ketidakpuasaan. Respon konsumen dipengaruhi karakter konsumen dalam tipe complain yang dilakukan oleh konsumen belanja online terhadap ketidakpuasan  yang  dihadapi  ketika  menkonsumsi  produk  atau  jasa  dengan memperhatikan kualitas produk, layanan, nilai dan faktor personal. 5
3 Asosiasi  Penyelenggara  Jasa  Internet  Indonesia  [APJII].  Survei  asosiasi  penyelenggara  jasa internet Indonesia. http://www.apjii.or.od . (diakses 6 Juli 2021)
4 Mahadewi, I Gusti Agung Ika, Laksmi, Nurmawati, Made. (2019). Tanggung Jawab Perusahaan Jasa  pengiriman  Barang  Dengan  Kendaraan  Bermotor .  Jurnal  Kertha  Wicara,  Fakultas  Hukum Udayana, 8 (12), ISSN. 2303-0550, h. 3
5 Aisyiyah,  Nasyiatul,  Hartoyo,  Krisnatuti,  Diah.  (2019). Analisis  Perilaku  Komplain  Konsumen Online  Shopping ,  Jurnal  Ilmu  Keluarga  & Konsumen,  Departemen  Ilmu  Keluarga  dan Konsumen, Institut Pertanian Bogor 12 (3), ISSN.25023594. h. 257
ISSN: 1978-1520
Maraknya  kasus  komplain  pembeli  dalam e-commerce dengan  perlakuan  tidak menyenangkan dan bahkan sampai pada pengancaman dari pembeli yang melakukan transaksi  belanja online dengan  memilih  metode  pembayaran  COD  sebagai  akibat barang  tidak  sesuai  dengan  pesana, 6 merupakan  fenomena  sosial  yang  berpotensi menimbulkan masalah hukum baru yang harus dilihat dari berbagai perspektif. Sistem transaksi e-commerce yang  pada  prinsipnya kurir  hanya  menjalankan kewajiban yang dibebankan  oleh  penjual  untuk  mengantarkan  produk  kepada  pembeli  atau  dalam metode pembayaran COD kurir diwajibkan bertemu langsung dengan pembeli untuk melakukan transaksi dengan menerima pembayaran pada kenyataannya tidak berjalan dengan baik. Adanya pembeli yang menolak membayar barang yang dipesan dan dan kadangkala ditambah dengan melakukan tindakan menyerang personal dari kurir akan menimbulkan kerugian materiil dan in materill dari kurir  tersebut. Melihat fenomena ini  Ketua  Komisi  Komunikasi  dan  Edukasi  Badan  Perlindungan  Konsumen  Nasional (BPKN RI) Johan Efendi, pembeli masih banyak yang tidak paham mekanisme COD, 7 para kurir yang hanya memiliki kewajiban mengirimkan barang, justru menjadi korban kemarahan pembeli terhadap permasalahan yang bukan menjadi tanggungjawabnya.
Artikel ini memilik bahasan kajian yang khusus yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih memfokuskan pada perlindungan terhadap pembeli dalam  transaksi e-commerce ,  pertanggungjawaban  penjual  terhadap  ketidaksesuaian jenis maupun spesifikasi barang sedangkan penelitian ini lebih difokuskan pada aspek perlindungan terhadap kurir sebagai pekerja di perusahaan jasa jasa pengiriman yang yang dilindungi dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya  disebut  UU  No.  13/2003)  yang  diperbaharui  dengan  Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU No.  11/2020)  pada  kenyataannya  dalam  melakukan  pekerjaannya  memiliki  potensi permasalahan hukum yang baru.

## 2. Metode Penelitian
Tulisan  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  karena  fokus  kajian berangkat dari kekosongan norma, yang mengatur perlindungan terhadap kurir sebagai pekerja pada perusahaan jasa pengiriman barang yang tunduk dalam pengaturan UU No. 13/2003 yang diperbaharui dengan UU No. 11/2020 dan berbagai peraturan teknis lain seperti UU No. 9/1999, No. 11/2008. Pendekatan yang dipergunakan dalam tulisan ini adalah statute approach, yaitu pendekatan perundang-undangan, conceptual approach yaitu  pendekatan  konsep  hukum,  serta analytical  approach yaitu  pendekatan  analitis hukum.  Tehnik  penelusuran  bahan  hukum  menggunakan  tehnik  studi  dokumen terhadap bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan topik penelitian, Buku-buku hukum, jurnal, ensiklopedia  dan  lain  sebagainya  sebagai  bahan  Hukum  Sekunder  dan  Tersier. Selanjutnya  tulisan  ini  melakukan  analisis  kajian  menggunakan  analisis  kualitatif. Teknik  penyajian  bahan  hukum  pada  penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif kualitatif yaitu data atau bahan hukum yang disajikan tidak dalam bentuk kata verbal
6 Begini Tanggapan YLKI Soal Maraknya Kasus Pembeli Ancam Kurir Saat Terima Pesanan COD, https://www.tribunnews.com/nasional/2021/06/02/begini-tanggapan-ylki-soal-maraknya- kasus-pembeli-ancam-kurir-saat-terima-pesanan-cod . (diakses, 9 Juli 2021)
7 Badan Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (BPKN RI), Marak COD bermasalah BPKNRI beri Penjelasan , https://bpkn.go.id/posts/show/id/2356 , (diakses 9 Juli 2021)
bukan dalam bentuk angka 8 sehingga dapat dijabarkan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini secara sistematis dan komprehensif dengan bahan hukum dan teori yang didapat.

## 3. Hasil Dan Pembahasan
3.1. Hak dan Kewajiban Kurir Dalam Transaksi E-Commerce .
Perkembangan  Teknologi  Informasi  telah  merasuki  berbagai  bidang  kehidupan manusia  tidak  terkecuali  dalam  dunia  bisnis  yang  dapat  memfasilitasi  4  (empat)  set layanan inti dalam menunjang strategi bisnis strategi bisnis yang meliputi otomatisasi proses bisnis, memberikan informasi, menghubungkan dengan pelanggan, dan alat-alat produktivitas. 9 Melemahnya  perekonomian  dunia  pada  periode  tertentu  yang menyebabkan  penurunan bisnis konvensional  dijadikan peluang dengan seni bisnis, konsep, dan metode, serta pola pikir dilandasi dengan penguasaan dan mengeksploitasi teknologi informasi atau yang lebih dikenal dengan e-commerce dan e-business . 10
Adanya inovasi bidang teknologi pada awal tahun 1970an merupakan awal mula keberadaan e-commerce ,  adanya  sistem electronic  fund  transfer (EFT), electronic data interchange (EDI) yang pada awalnya fokus pada transaksi keuangan yang selanjutnya ke  proses  transaksi  lain  yang  berakibat  semakin  besarnya  jumlah  perusahaan  yang terlibat.  Tumbuh  dabn  berkembangnya  aplikasi  yang  memiliki  jangkauan  dari perdagangan  saham  hingga  sistem  reservasi  perjalanan  yang  pada  era  tersebut  itu disebut  sebagai  aplikasi  telekomunikasi  yang  memiliki  nilai  strategis  yang  tinggi. Selanjutnya  pada  awal  1990-an  dengan  komersialisasi  internet  yang  berakibat  pada pertumbuhan pengguna yang sangat tinggi dijadikan potensi market yang besar, maka muncullah istilah electronic commerce ( e-commerce ), dengan perkembangan aplikasi yang sangat cepat. Selanjutnya Prasetyo Budi Widagdo, mengutip Suyanto, 2003 tentang hasil studi  pusat  riset e-commerce Universitas  Texas  terhadap  perusahaan  yang  bergerak dibidang internet, bahwa e-commerce adalah sektor dengan pertumbuhan paling cepat dengan kenaikan sampai 72% dari $99,8 milyar menjadi $171,5 milyar, dimana tahun 2002, pendapatan yang dihasilkan dari internet diatas satu triliun dolar yang salah satu penyebab  utamanya  adalah  meningkatnya  persaingan  dan  berbagai  tekanan  bisnis lain. 11 Perkembangan e-commerce memiliki  dampak  signifikan  terhadap  peningkatan transaksi  pengiriman  secara  langsung  berdampak  pada  peningkatan  eksistensi perusahaan jasa pengiriman, hal itu telah terungkap dalam berbagai riset, seperti yang dikemukakan oleh Fatolosa Hulu yang hasil temuannya menyatakan bahwa pelanggan salah satu perusahaan jasa pengiriman yaitu JNE meningkat, 30-40% setiap tahun, yang sampai saat ini masih sangat konsisten. Pengiriman JNE yang didominasi pengiriman e- commerce sampi pada hitungan 60-70%. Masifnya perkembangan teknologi digital yang
8 Muhadjir, Noeng. (1996). Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rakesarisin. h. 2
9 Setiawan,  Wawan.  (2017). Era  Digital  Dan  Tantangannya . Prosiding  Seminar  Nasional Pendidikan  2017:  Pendidikan  Karakter  Berbasis  Kearifan  Lokal  Untuk  Menghadapi  Isu-Isu Strategis  Terkini  Di  Era  Digital,  Universitas  Pendidikan  Indonesia.  Bandung,  ISBN. 9786025008801, h. 2
10 Widhianto, Chandra Wibowo. (2002). E–Business: Teknologi dan Peluang Bisnis di Indonesia . The Winners Universitas Bina Nusantara (Binus), 3 (2), ISSN. 25412388, h. 20
11 Prasetyo,  Budi  Widagdo. Perkembangan  Electronic  Commerce  (E-commerce)  di  Indonesia , https://www.academia.edu/download/50896905/revisi_ekoreg_Prasetyo_07733.pdf ,
(diakses 18 Juli 2021)
ISSN: 1978-1520
menjadikan  JNE  menghadapi  ketatnya  persaingan  yang  tidak  hanya  hanya  sesama perusahaan  kurir,  tetapi  penyedia  aplikasi  dan  perusahaan  seperti  Go-Send  dan e- commerce yang mulai memiliki perusahaan kurir sendiri, serta perusahaan kurir baru tumbuh dan berkembang sangat pesat menjadikan ketatnya persaingan bisnis kurir. 12 Terbukanya peluang usaha yang terbuka lebar telah menyebabkan persaingan di dunia e-commerce sangat  ketat  dengan  bermunculan  perusahaan  baru  yang  berakibat pada persaingan yang semakin sengit, yang akan secara langsung merangsang inovasi dari  perusahaan  untuk  memenangi  persaingan  tersebut,  salah  satunya  inovasinya adanya  sistem Cash  on  Dilevery (COD). Cambridge  Dictionary mendefinisikan COD dengan terjemahan bebasnya adalah metode bisnis di mana perusahaan (penjual) akan  mengirimkan  barang  ke  pembeli  dan  pembayaran  akan  dilakukan  saat  barang diserahkan kepada pelanggan.
Dikembangkannya  sistem  COD  tidak  terlepas  dari  kelebihan  dan  kekurangan yang  menjadikan  COD  semakin  diminati  oleh  pembeli.  Salah  satu  kelebihan  COD adalah adanya kepastian bahwa barang yang dibeli sampai ditangannya terlebih dahulu sebelum  membayar  sehingga  menimbulkan  jaminan  keamanan  dari  penipuan. Sedangkan salah satu kekurangannya adalah pembeli berpotensi menolak membayar sebagai wujud komplain dari pembeli akibat barang tidak sesuai.
Adanya komplain konsumen dalam transaksi belanja online yang cukup tinggi telah terungkap dalam  berbagai riset  seperti  yang dikemukakan  oleh Daily  Socialid  (2016) yang  menyatakan  bahwa  transaksi  belanja online memiliki  kekurangan  dan  kendala, yaitu tingginya keraguan konsumen 40,6 dengan proporsi dan permasalahan dari sisi layanan maupun produk yang meliputi: (a) waktu pengiriman, menyangkut ketepatan waktu kirim oleh penjual yang berakibat pada ketepatan waktu penerimaan barang, (b) konfirmasi  pembayaran,  kendala  teknis  dalam  melakukan  konfirmasi  terhadap pembayaran  yang  sudah  dilakukan  oleh  pembeli,  (c)  kesalahan  pengiriman  produk, adanya ketidaksesuaian spesifikasi produk yang dipesan dengan yang dikirim, dan (d) produk cacat, adanya cacat produksi atau cacat akibat penyimpanan, pengiriman, dll. Pada  bagian  lain  Quareshi  (2015)  juga  mengungkapkan  permasalahan  lain  yaitu  (a) kurangnya keamanan, kemanan dalam proses pengkemasan dan pengiriman yang tidak terjamin  keamanannya,  (b)  tidak  adanya  pemeriksaan  fisik  produk,  pembelit  tidak dimungkinkan  melakukan  pemeriksaan  dalammtransaksi  online  (c)  kurangnya informasi, dan tampilan visual, informasi dan gambaran visual terhadap barang yang tidak  sesuai  dengan  kenyataannya.  Hak  tersebut  menjadi  penyebab  utama ketidakpuasan konsumen online . Sedangkan Cao, Haya, & Paul (2017) mengungkapkan beberapa faktor lain yang berdampak pada tingkat kepuasan konsumen dan minat beli adalah layanan pelanggan, pengiriman, dan sistem pelacakan pasca pembelian. 13 Dari hasil  riset  tersebut  menunjukan  bahwa  beragamnya  indikator  kekurangan  menjadi potensi untuk menimbulkan komplain konsumen dalam transaksi belanja online yang menyebabkan  selalu  terjadi  peningkatan  complain,  seperti  yang  diungkapkan  oleh APJII pada tahun 2017 komplain belanja online mencapai mencapai 16 persen.
Fenomena tersebut tidak menghalangi perkembangan perusahaan jasa pengiriman barang  baru,  dimana  perusahaan  penyedia  aplikasi  ikut  meramaikan  persaingan. Terhadap  fenomena  tersebut  pasar  menyambut  baik  karena  setiap  perusahaan  akan
12 Hulu,  Fatolosa.  (2017). Dampak  Bisnis  Online  Terhadap  Peningkatan  Pemasaran  Jasa  Pengiriman Barang  Melalui  Jne  Gunungsitoli-Nias .  Jurnal  Akuntansi  dan  Manajemen  Pembnas,  STIE Pembangunan Nasional, 1 (1). ISSN. 26848694, h. 3
13 Aisyiyah, Nasyiatul. Hartoyo, Krisnatuti. Diah. (2019), Op.Cit, h. 249
berupaya memberikan  pelayanan agar mampu  memenuhi  ekspektasi  dari konsumen dibandingkan perusahaan pengangkutan barang yang sudah ada. Sedangkan pada sisi perusahaan  dengan  peningkatan  layanan  akan  menyebabkan  peningkatan  omset, sehingga  inovasi  dalam  sistem  pembayaran  seperti  COD  dianggap  sebagai  sistm openopang e-commerce yang potensial.
Transaksi  belanja online sebagai  hubungan  hukum  keperdataan  didasarkan  atas perjanjian.  Dalam  dunia  bisnis  perjanjian  memiliki  arti  penting  karena  akan  menjadi pegangan, pedoman, alat bukti bagi para pihak. Dalam doktrin ilmu hukum perjanjian secara umum dapat didefinisikan sebagai kesepakatan para pihak tentang sesuatu hal yang  melahirkan  perikatan/hubungan  hukum,  menimbulkan  hak  dan  kewajiban, perjanjian melahirkan perikatan yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yaitu berupa  hak  dan  kewajiban  secara  timbal  balik  antara  para  pihak. 14 Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) merupakan sumber hukum perjanjian.  Pasal  1338  ayat  (1)  KUH  Perdata  yang  berbunyi:  “Semua  perjanjian  yang dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya” sehingga para pihak dapat menjadikan perjanjian sebagai jaminan dan kepastian hukum bagi para pihak. Pada akhirnya para pihak diharapkan dapat menjalankan kesepakatan yang telah diatur dalam substansi perjanjian tersebut. 15
Munculnya metode pembayaran COD dalam transaksi e-commerce yang difasilitasi oleh marketplace juga tidak terlepas dari prinsip prinsip perjanjian terhadap setidaknya 5  (lima)  pihak  yang  terlibat,  yaitu  penyelenggara marketplace ,  penjual,  penyedia  jasa ekspedisi,  kurir,  dan  pembeli,  dengan  teknis  proses  transaksi  sebagai  berikut: 16 (a) marketplace memfasilitasi  penjual  untuk  memasarkan  barang,  (b)  pembeli  membeli melalui marketplace ,  proses  pembelian  adalah  dengan  menyepakati  barang,  jumlah barang,  harga,  biaya  pengiriman,  perusahan  pengangkutan  barang,  dan  metode pembayaran  (dalam  hal  ini  COD),  (c)  penjual  melakukan  pengemasan  barang  dan melakukan pengiriman dengan perusahaan pengangkutan barang telah dipilih pembeli, (d)  barang  dikirim  oleh  kurir  ekspedisi  ke  alamat  pembeli,  (d)  pembeli  melakukan pembayaran sesuai kesepakatan harga dengan penjual kepada kurir.
Keterlibatan  beberapa  pihak  dalam e-commerce yang  melibatkan  beberapa  pihak menjadikan  hubungan  hukumnya  semakin  komplek,  karena  semakin  banyak kepentingan  dari  pihak yang  mesti  difasilitasi  dalam  hubungan  hukum  tersebut  dan pada  sisi  yang  berbeda  potensi  permasalahan  juga  akan  semakin  besar  jika  terdapat salah satu atau beberapa pihak yang berkait tidak memahami konstruksi hukum yang dibangun  yang  akan  secara  otomatis  berakibat  pada  ketidak  pahaman  hak  dan kewajiban terhadap dirinya dan pihak yang lain. Hal tersebut menjadi potensi masalah baru yang  muncul ketika salah satu pihak menuntut haknya kepada pihak lain yang tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi hak dari yang bersangkutan.
14 Satrio, J. (1995). Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian , Buku 1. Bandung: Citra Aditya Bakti. h. 23
15 Sinaga, Niru Anita. (2019). Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian , Jurnal  Ilmiah  Hukum  Dirgantara, Fakultas  Hukum  Universitas  Suryadharma.  1 0  (1),  ISSN. 26564041, h.3
16 Ogah Bayar Pesanan Cash on Delivery (COD), Ini Hukumnya!,
https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt60a78e8f5f1ca/ogah-bayar-pesanan-i- cash-on-delivery-i-cod-ini-hukumnya-/ , ( diakses 18 Juli 2021)
Perusahaan penyelenggara marketplace mengatur sendiri metode pembayaran, cara penerimaan barang, cara komplain dan lain sebagainya. Terhadap ketentuan tersebut konsumen  wajib  membaca  terlebih  dahulu  syarat  dan  ketentuan  COD di marketplace yang  bersangkutan  karena  dalam  beberapa  laman marketplace juga kadangkala ada yang mengatur akibat hukum jika pembeli menolak menerima barang dengan  alasan  tidak  sesuai  dengan  yang  diperjanjikan,  maupun  mekanisme pengembalian barang yang tidak sesuai pesanan ke penjual, dan sebagainya sehingga dapat diketahui batasan hak dan kewajiban dari kurir tersebut.
Hubungan  hukum  antara  pembeli  dan  penjual  yang  akan  melahirkan  hak  dan kewajiban  bagi  para  pihak  sesuai  dengan  yang  disepakati.  Penolakan  pembeli  untuk melakukan  pembayaran  terhadap  barang  dapat  disebut  sebagai wanprestasi.  Sebagai akibat hukumnya, tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan oleh penjual sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1266, 1267, dan 1517 KUH Perdata, dan sebaliknya jika barang yang  dikirimkan  penjual  tidak  sesuai dengan  yang  diperjanjikan,  pembeli  berhak atas kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, dan penjual wajib memberikannya. Secara  khusus  pembeli  sebagai  konsumen  dalam  transaksi e-commerce dilindungi dengan  UU  No.  8/1999  tentang  perlindungan  Konsumen  mengatur  tentang  hak-hak dari konsumen, yang pada pasal 4 mengatur tentang hak-hak dari konsumen. Pasal 4 huruf a menegaskan bahwa “konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”. Kerugian konsumen akibat barang  cacat  atau  hilang  akan  mengganggu  kenyamanan  dan  merugikan  pembeli. Selanjutnya dalam Pasal 4 juga diatur hak-hak lain dari konsumen yang menunjukan bahwa perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis, karena  dalam  bisnis  yang  sehat  terdapat  keseimbangan  perlindungan  hukum  antara konsumen dengan produsen. 17 Permasalahan belanja online dengan COD tidak terlepas dari keinginan konsumen agar terhindar dari penipuan dalam belanja online , sehingga konsumen  selalu  berkeingainan  untuk  memeriksa  terlebih  dulu  barang  pesanan sebelum  membayar  walaupun  ketentuan  dalam  COD  pembeli  tidak  boleh  membuka pesanan  sebelum  pembayaran,  sehingga  akan  terjadi  beberapa  permasalahan  yang seperti pembeli melakukan tindakan komplain kepada kurir dengan cara yang melawan hukum  seperti  pengancaman,  penghinaan  dan  sebagainya  kepada  kurir  yang  tidak mengetahui detail transaksi belanja online antara pembeli dan penjual, bahkan dalam berbagai  pemberitaan  di  media  seringkali  keluhan  tersebut  disampaikan  dengan penyerangan terhadap personal dari kurir dengan melakukan penghinaan sampai pada ancaman senjata tajam.
Kurir  sebagai  pekerja  yang  sedang  menjalankan  profesinya,  secara  normative memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  telah  diatur  secara  normative  dalam  peraturan perundang-undangan,  baik  dalam  UU  No.  13/2003  tentang  Ketenagakerjaan  yang selanjutnya dirubah UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja dan dalam berbagai regulasi dan kebijakan lain. Ketentuan dalam regulasi dan kebijakan tersebut akan dikonkritkan lagi dalam ketentuan teknis yang menyangkut bidang kerjanya dalam Perjanjian Kerja, Peraturan  Perusahaan,  Perjanjian  Kerja  Bersama  (PKB), job  Description, maupun ketentuan lain yang dijadikan dasar dalam mengatur hak dan kewajiban pekerja pada perusahaan jasa jasa pengiriman barang. Dengan dijalankannya kewajiban oleh kurir, maka dalam menjalankan profesinya kurir akan memperoleh hak untuk memperoleh perlindungan sesuai yang diatur atas: (a) Keselamatan dan Kesehatan Kerja; (b) Moral
17 Miru, Ahmadi. (2013). Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia . Jakarta: Raja Grafindo Persada. h. 1
dan Kesusilaan; dan cc) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama, seperti yang diatur dalam pasal 86 Undang-Undang No. 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Dalam  sistem  COD  dapat  diinventarisasi  hak  dan  kewajiban  kurir  yaitu,  bahwa kurir dalam menjalankan profesinya adalah menjalankan kewajiban sebagai pekerja dari perusahaan  jasa  jasa  pengiriman  yang  bekerja  sama  dengan marketplace ,  yang  oleh masing  di marketplace dilaman  platformnya  sudah  diatur  secara  eksplisit  tentang mekanisme  proses  transaksi  belanja online yang  secara  inplisit  menunjukan  hak  dan kewajiban  kurir.  Pengaturan  mekanisme  transaksi  belanja online dengan  metode pembayaran  COD  telah  diupayakan  untuk  agar  pembeli  dapat  mengetahui  hak  dan kewajiban dari pembeli dan kurir yang dalam teknis operasionalnya juga ditambahkan dengan penjelasan dari kurir bahwa setelah paket barang COD diterima oleh pembeli wajib melakukan pembayaran kepada kurir sebelum paket barang dibuka.
Adanya Tindakan pembeli yang tidak membayar biaya ongkos kirim COD maupun barang  yang  dikirim,  menyebabkan  kerugian  pada  kurir,  karena  kadangkala  ada perusahaan jasa jasa pengiriman yang membebankan tanggungjawab kepada kurir jika barang COD tidak dibayar. Timbulnya kerugian terhadap kurir tersebut sebagai akibat ketidakpahaman  tentang  hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak  menurut  Tulus Abadi, Ketua Harian Lembaga Yayasan Keluhan Konsumen (YLKI) menunjukan bahwa masih rendahnya literasi dan edukasi yang dituntut dalam era digital terhadap sebagian konsumen tentang e-commerce . 18
3.2. Perlindungan  hukum  pekerja  kurir  terhadap  complain  konsumen  dalam perdagangan elektronik ( e-commerce ).
Perkembangan e-commerce yang  masif  dikarenakan  adanya  kemudahan  dan kelebihan  dibandingkan  dengan  konsep  belanja  yang  konvensional.  Konsep  bisnis online menyebabkan banyak keuntungan yang dirasakan pihak konsumen, produsen maupun penjual. Proses transaksi yang cepat, dan dan efisiensi biaya operasional akibat tidak  diperlukannya  toko  fisik 19 menjadikan  belanja online sebagai life  style dalam kehidupan masyarakat sekarang. Pada prinsipnya transaksi e-commerce didasarkan atas perjanjian jual beli, sama halnya dengan transaksi jual beli konvensional yang dilakukan masyarakat.  Keduanya  memiliki  perbedaan  hanya  pada  media  yang  digunakan. TRansaksi konvensional dilakukan berhadapan secara langsung sedangkan transaksi e- commerce mempergunakan  media  elektronik  yaitu  internet  sehingga  kesepakatan ataupun perjanjian yang terjadi melalui online , hal itu secara tegas telah diatur dalam UU  No.  11/2008  yang  mengatur  bahwa terdapat  perjanjian antara  pelaku  usaha dan konsumen dalam suatu transaksi jual beli dilakukan secara online Perjanjian dalam transaksi e-commerce pada hakekatnya tidak dapat berdiri sendiri, karena  secara  teoritis  dinyatakan  bahwa  sebuah  palin  tidak  terdapat  4  (empat) komponen dalam sistem e-commerce : (a) pihak penyedia store/ marketplace , (b) penjual dan pembeli, yang memiliki fungsi dan tugas berbeda, (c) Payment Gateway, system pembayaran,  dan  (d)  Jasa  Pengiriman,  pihak  yang  bertanggungjawab  untuk
18 Mengenal  Sistem  COD  di  Ecommerce  yang  Bikin  Kurir  Kerap  Jadi  Korban  Ancaman , https://kumparan.com/kumparanbisnis/mengenal-sistem-cod-di- e-commerce -yang-bikin- kurir-kerap-jadi-korban-ancaman-1vp8P4OOupn/full , (diakses 19 Juli 2021)
19 Hulu, Fatolosa, Op.Cit , h. 2
ISSN: 1978-1520
pendistribusian barang. 20 Keempat komponen utama tersebut menjadi peluang usaha yang  sangat  prospektif  dalam  perkembangan  transaksi e-commerce .  Berkembangnya usaha jasa pengiriman adalah menjadi dampak langsung dari transaksi para pihak tidak saling  bertemu  dari  awal  proses  transaksi  sampai  pada  serah  terima  barang,  bahkan usaha jasa pengiriman menjadi bisnis yang menjanjikan karena adanya jarak yang jauh antara penjual dan pembeli sehingga akan menjadikan jasa pengiriman menjadi bagian penting dalam transaksi e-commerce .
Pertumbuhan  jasa  pengiriman  berkembang  seiring  dengan  bertumbuhnya e- commerce di Indonesia, Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspress, Pos dan Logistik Indonesia  (Asperindo)  menilai  bahwa  bisnis  di  bidang  pengiriman  jasa  dan  barang semakin  tumbuh  seiring  dengan  keberadaan  penetrasi  internet  beserta infrastrukturnya. 21 Sejalan  dengan  hal  itu pada  tahun 2020  diungkapkan  oleh  Supply Chain  Indonesia  (SCI)  mengemukakan  bahwa  industri  pengiriman  barang  memiliki pertumbuhan  positif  setiap  tahun  seiring  dengan  berkembangnya e-commerce di Indonesia.  Berdasarkan  data  yang  dihimpun  oleh  Asperindo,  hingga  saat  ini  sudah terdapat lebih dari 35.000 gerai jasa pengiriman yang tersebar di seluruh Indonesia. 22 Pertumbuhan sektor usaha e-commerce menyebabkan persaingan yang ketat dalam bisnis  digital  yang  menuntut  pelaku  usaha  untuk  selalu  berinovasi  untuk  dapat memenangkan  persaingan.  mekanisme  pembayaran Cash  On  Delivery (COD) merupakan salah satu sistem yang berkembang saat ini. Keberadaan system COD ini menurut  Pakar  Marketing,  Yuswohady  menilai keberadaan  COD untuk  ekosostem belanja  online  secara  keseluruhan  merupakan  mekanisme  yang  baik.  Selanjutnya dinyatakan oleh Yuswohady system COD merupakan inovasi yang sangat bermanfaat dalam menjembatani antara yang online murni dengan offline. 23 Sebagai sebuah usaha, e-commerce tidak  terlepas  dari  berbagai  permasalahan  terlebih  lagi  semakin berkembangnya sistem COD, bahkan menurut Badan Pusata Statistik E-commerce 2020 adanya  metode  COD  yang  dapat  menjangkau  masyarakat  yang  belum  terjangkau keuangan  digital  menyebabkan  COD  menjadi  metode  pembayaran  terbanyak  yang dipergunakan.
Dampak  perkembangan  sistem  COD  pada  sisi  yang  lain  adalah  maraknya permasalahannya  di  Indonesia,  seperti  yang  disebutkan  dari  berbagai  media  cetak maupun online tentang maraknya konsumen e-commerce yang komplain kepada kurir dengan cara yang tidak menyenangkan seperti makian, tidak mau membayar bahkan sampai  pada  pengancaman  terhadap  pribadi  dari  kurir. 24 Kurir  sebagai  profesi merupakan  pekerja  dari  Perusahaan  Jasa  Pengiriman  barang  yang  memiliki  tugas sebagai pengantar barang oleh pembeli dianggap sebagai perwakilan penjual, sehingga
20 Sistem e-commerce dan Perlindungan Konsumen , https://aptika.kominfo.go.id/2017/06/sistem- e- commerce -dan-perlindungan-konsumen/ , ( diakses 15 Juli 2021)
21 Anandhita, V. H. (2013). Studi Pemilihan Layanan Jasa Pengiriman oleh Pelaku Bisnis Online Sebagai Sarana Distribusi Produk Menggunakan Strategi Marketing Mix di DKI Jakarta . Jurnal Penelitian Pos Dan Informatika, 3 (1), ISSN. 113136 , h. 1–18
22 Supply  Chain  Indonesia  (SCI), Sektor  Logistik  Indonesia  pada  Triwulan  I-2020  Tumbuh  1,27% , https://supplychainindonesia.com/sektor-logistik-indonesia-padatriwulan-i-2020-tumbuh- 127 . (diakses 15 Juli 2021)
23 COD  banyak  Masalah  Pertahankan  atau  Hilangkan , https://finance.detik.com/berita-ekonomi- bisnis/d-5579634/cod-banyak-masalah-pertahankan-atau-hilangkan . (diakses 15 Juli 2021)
24 Marak  Kasus  COD  Belanja  Online , Ini  Kata  Shopee,  Tokopedia,  hingga  YLKI , https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/21/084500965/marak-kasus-cod-belanja- online-ini-kata-shopee-tokopedia-hingga-ylki?page=all . (diakses tgl 16 Juli 2021)
komplain dilakukan kepada kurir tersebut, yang dilakukan setelah pembeli membuka paketan  barang  yang  diberikan  oleh  kurir.  Adanya  Tindakan  dari  konsumen  yang merugikan  kurir  secara  inmateriil  dan  materiil  dapat  terjadi  karena  terlanggarnya ketentuan yang telah diatur oleh beberapa marketplace bahwa pembeli harus membayar ke kurir sebelum menerima atau membuka paket.
Interaksi  antara  pembeli  sebagai  konsumen  pada e-commerce dan  kurir  sebagai pekerja merupakan ujung dari interaksi pembeli dan penjual yang secara hukum telah diatur  dalam  berbagai  regulasi  teknis  yang  dilihat  dari  sisi  yang  berbeda.  Pada  sisi pedagang online terdapat beberapa regulasi terkait e-commerce yang mengatur, seperti Peraturan  Pemerintah  Nomor  80  tahun  2019  tentang  Perdagangan  Melalui  Sistem Elektronik (selanjutnya disebut PP No. 80/2019), serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut  Permendag  No. 50/2020).  Pada sisi  pembeli  sebagai konsumen  memiliki  hak untuk  mendapat  perlindungan,  sesuai  dengan  regulasi  yang  telah  ditetapkan  di Indonesia,  berdasarkan  UU 8/1999  dan Peraturan  Pemerintah  Nomor 71  Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut PP No.  71/2019)  yang  merupakan  turunan  dari UU  No.  11/2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elekronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya di sebut UUNo. 19/2016).
Pada sisi kurir yang merupakan pekerja pada perusahaan Jasa pengiriman Barang secara  normatif  juga  memiliki  hak  untuk  dilindungi  sesuai  dengan  UU  No.  13/2003 yang  pada  prinsipnya  memberikan  perlindungan  Keselamatan dan Kesehatan  Kerja, moral dan kesusilaan; dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta  nilai-nilai  agama,  seperti  yang  telah  dikemukakan  diatas,  yang  selanjutnya diperbaharui dengan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja sebagai upaya peningkatan ekosistem  investasi,  dan  percepatan  proyek  strategis  nasional,  termasuk  peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.
Sedangkan pada sisi yang lain yaitu, perusahan jasa pengiriman telah cukup banyak diatur  dalam  berbagai  regulasi  dan  kebijakan.  Terdapat  berbagai  peraturan  terkait angkutan  barang  yang  dikeluarkan  oleh  Kementerian  Perhubungan  yaitu  Peraturan Menteri  Perhubungan  Nomor  60  Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan  Angkutan Barang  dengan  Kendaraan  Bermotor  di  Jalan  (selanjutnya  disebut      Permenhub  No. 60/2019) yang menggantikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993  tentang  Penyelenggaraan  Angkutan  Barang  di  Jalan  (selanjutnya  disebut Kepmenhub  No.  KM  69/1993)  dan  Keputusan  Menteri  Perhubungan  Nomor  KM  30 Tahun 2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993  tentang  Penyelenggaraan  Angkutan  Barang  di  Jalan  (selanjutnya  disebut Kepmenhub  No.  30/2002).  Perubahan  substansi  pada  regulasi  tersebut  diantaranya adalah  terkait  dengan  Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM),  Sistem  Manajemen Keselamatan  (SMK),  pengawasan,  kompetensi  awak  kendaraan,  dan  tarif  angkutan barang.
Selain peraturan tersebut masih banyak peraturan serta kebijakan yang mengatur mengenai  perusahaan  jasa  pengiriman  yang  sampai  saat  ini  masih  belum  bisa menyelesaikan  permasalahan  karena  sampai  saat  ini  perusahaan  jasa  pengiriman tengah  dihadapkan  pada  fenomena  berkembangnya  jasa  pengiriman  berbasis online yang  menurut  Ketua  Umum  Asperindo  Muhammad  Kadrial  menyatakan  bahwa tantangan dan peluang bisnis jasa kurir adalah munculnya bisnis penggunaan jasa kurir
ISSN: 1978-1520
melalui  aplikasi  sebagai  akibat  perkembangan  teknologi  yang  tidak  bisa  dibendung berakibat  adanya  kegaduhan  terkait  regulasi  bidang  jasa  berbasis online ,  Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) menuntut ketegasan pemerintah menertibkan aplikasi jasa kurir online. 25
Kompleknya  hubungan  hukum  yang  terbangun  dalam  sistem e-commerce yang berakibat banyaknya regulasi dan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mengatur juga tidak mampu memberikan pemecahan masalah terhadap pekerja kurir yang langsung berhadapan  dengan  pembeli  sebagai  konsumen  yang  merasa  memiliki  hak  untuk melakukan complain.
Fakta  ini  seperti  telah  diungkapkan  sebelumnya  oleh  ketua  YLKI,  Tulus  Abadi sebagai akibat masih literasi dan edukasi tentang e-commerce di masyarakat yang masih belum optimal, ditambah lagi dengan sistem COD yang memerlukan pemahaman yang komprehensif  karena  kompleksitas  interaksi  hukum  yang  ada.  Melihat  hal  tersebut sangat  tepat  yang  dinyatakan  oleh  Direktur  Eksekutif  CORE  Indonesia,  Mohammad Faisal menyebut bahwa ada permasalahan serius dalam system digital COD dalam hal pemantauan  atau  pelacakan  digital  aktivitas  COD  hal  itu  sebagai  akibat  sistem manajemen resiko yang masih lemah dalam sistem COD di Indonesia. Lemahnya Sistem manajemen  risikonya  untuk  COD  akan  selalu  menimbulkan  permasalahan  pada berbagai sisi para pihak yaitu sisi platform, sisi konsumen dan juga kurirnya, bahkan secara  tegas  direktur  Eksekutif  CORE  menyarankan  layanan  belanja  daring  dengan metode COD untuk sementara agar ditangguhkan. 26
Rendahnya manajemen  resiko dalam  sistem  COD  secara  langsung  telah menjadi ancaman tersendiri bagi kurir yang pada saat ini secara regulasi masih mengatur secara umum  mengenai  perlindungan  hukum,  Kesehatan  dan  keselamatan  kerja  dalam berbagai norma tetapi tidak ada yang menyentuh pada sistem transaksi e-commerce yang sumber potensi masalah terhadap pekerja muncul dari pembeli.
Adanya  tindakan  konsumen  yang  tidak  hanya  menyentuh  pada  aspek profesionalitas  pekerja,  tetapi  sudah  menyentuh  pada  aspek  pribadi  pekerja menunjukan bahwa persoalan ini adalah permasalahan yang fundamental karena aspek perlindungan  pekerja  adalah  sangat  komplek.  Kompleknya  permasalahan perlindungan  pekerja  menyebabkan  upaya  perlindungan  terhadap  pekerja  secara umum maupun pekerja yang sebagai kurir dilakukan dengan norma kerja yang berlaku dilingkungan perusahaan secara internal maupun dalam hubungannya dengan pihak eksternal  adalah  menyangkut  peningkatkan  pengakuan  hak  asasi  manusia, perlindungan  fisik  dan  teknis  serta  sosial,  dimana  Imam  Soepomo  membagi perlindungan pekerja menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: 27 (a) Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan upaya memebrikan pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi  keperluan  sehari-hari  baginya  beserta  keluarganya  termaasuk  saat  pekerja  tidak mampu bekerja karena diluar kehendaknya, perlindungan ini disebut dengan jaminan sosial. (2) Perlindungan  Sosial,  yaitu  perlindungan    sebagai  anggota  masyarakat,  anggota  keluarga sehingga dapat mengembangkan kehidupan sosialnya yang dapat dilakukan jika dalam kondisi sehat,  perlindungan  ini  disebut  kesehatan  kerja.  (3)  Perlindungan  Teknis,  merupakan
25 Asperindo Tuntut Ketegasan Pemerintah Soal Aplikasi Jasa Kurir ,
http://transportasi.co/asperindo_tuntut_ketegasan_pemerintah_soal_aplikasi_jasa_kurir_533 .htm,= .  (diakses 15 Juli 2021)
26 Konflik  Kurir-Pembeli  Meruncing,  Sistem  COD  Perlu  Ditinjau  Ulang , https://tirto.id/konflik- kurir-pembeli-meruncing-sistem-cod-perlu-ditinjau-ulang-ggeB . (diakses, 17 Juli 2021)
27 Asikin, Zaenal. (2012). Dasar-Dasar Hukum Perburuhan . Jakarta: Rajawali Pers. h. 96-97
perlindungan  pekerja  dari  kecelakaan  kerja  yang  dapat  berdampak  pada  pribadi  pekerja, perlindungan ini disebut dengan keselamatan kerja.
Dari  uraian  ketiga  jenis  perlindungan  tersebut  menunjukan  bahwa  aspek  perlindungan pekerja  dalam  tiga  jenis  perlindungan  yang  lebih  berorientasi  pada  faktor  penyebab permasalahan pekerja yang dari internal ataupun pihak lain yang memiliki hubungan hukum dengan pekerja secara langsung. Dari ketiga jenis perlindungan hukum tersebut dapat diperluas dengan  memasukan  perlindungan  terhadap pekerja  kurir  dari  potensi  ancaman  yang  muncul dari pihak ketiga (pembeli) yang tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan kurir tetapi memiliki  hubungan  hukum  dengan  pihak  lain  yaitu  penjual  baik  dalam  aspek  perlindungan ekonomi, sosial dan teknis.
Adanya Tindakan yang sampai pada ancaman yang bisa membahayakan pribadi kurir sebagai pekerja, hal tersebut sudah masuk dalam konteks pidana, karena Undang- Undang No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan) dan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja hanya mengatur dalam konteks norma kesehatan dan keselamatan kerja, yang berkaitan dengan potensi permasalahan yang berhubungan langsung dengan pekerjaannya dan bukan potensi yang muncul dari pihak ketiga. Fenomena tersebut menunjukan bahwa pihak  diluar  pekerja,  seperti  pihak  penjual, marketplace ,  perusahaan  jasa  pengiriman yang  memiliki  tanggung  jawab  untuk  melakukan  tindakan  pencegahan  pada kecelakaan  atau  risiko  kerja,  seperti  yang  diatur  dalam  berbagai  regulasi  bahwa perusahaan  wajib  melakukan  pemetaan  terhadap  risiko-risiko  apa  saja  yang  dapat muncul nampaknya belum berjalan optimal, karena sampai saat ini para pihak tersebut belum bisa melakukan mitigasi terkait risiko kerja dari kurir yang muncul.
Ketiadaan aturan dan kebijakan yang mewajibkan perusahaan jasa jasa pengiriman, dan  para  pihak dalam e-commerce telah  menyebabkan  sampai  saat  ini  tidak memiliki panduan dan acuan yang jelas terhadap manajemen resiko dan sistem mitigasi apa yang perlu  dibangun  dalam  rangka  penyelesaian  terhadap  permasalahan  perlindungan terhadap  kurir,  sehingga  pada  saat  perusahaan  mengembangkan  sistem  COD  tidak dibarengi  dengan  pemetaan  terhadap  potensi  masalah  yang  muncul  secara  optimal, sehingga  pengaturan  mekanisme  COD  hanya  menjadi  pedoman  teknis  yang  tidak memiliki kekuatan hukum bagi semua pihak yang melakukan pelanggaran dan tidak dapat  memberikan  solusi  ketika  terjadi  permasalahan  karena  pada  akhirnya  beban tanggungjawab  dari  permasalahan  yang  muncul  dibebankan  pada  kurir.  Ketiadaan aturan ini juga menyebabkan hakekat perlindungan pekerja yang diatur dalam beberapa regulasi  tidak  akan  tercapai  karena  munculnya  pemikiran  terhadap  program perlindungan pekerja adalah adanya upaya ketenangan dan kesehatan pekerja dengan memperhatikan apa yang dihadapi dalam pekerjaannya secara maksimal, karena akan secara  langsung  berpengaruh  pada  produktivitas  dan  kestabilan  perusahaan.  Oleh karena  sangat  diperlukan  norma  perlindungan  terhadap  kurir  dalam  sistem perdagangan e-commerce , yang menyangk norma keselamatan kerja, norma kesehatan kerja,  norma  kerja  dan  jaminan  sosial 28 untuk  menuju  perlindungan  terhadap  kurir secara ekonomi, sosial dan teknis.

## 4. Kesimpulan
1. Perdagangan secara elektronik ( e-commerce ) dengan sistem COD ( Cash on Delivery ) merupakan  hubungan  hukum  yang  melibatkan  para  pihak  yang  meliputi penyelenggara marketplace ,  penjual,  penyedia  jasa  ekspedisi,  kurir,  dan  pembeli
28 Kartasapoetra, G. Indraningsih, Rience. (1982). Pokok-Pokok Hukum Perburuhan . Cet. I, Bandung: Armico. h. 43-44
ISSN: 1978-1520
yang menimbulkan hak dan kewajiban yang berbeda pada masing-masing pihak yang  menuntut  satu  pihak  mengetahui  hak  dan  kewajiban  pihak  lainnya  ketika berinteraksi  secara online maupun  langsung . Hubungan  hukum  antara  Pembeli dengan  kurir merupakan  ujung  dari  interaksi  pembeli  dan  penjual  dimana  kurir dalam menjalankan profesinya adalah menjalankan kewajiban sebagai pekerja dari perusahaan  jasa  jasa  pengiriman  yang  bekerja  sama  dengan marketplace, yaitu mengantarkan barang kepada pembeli dan berhak untuk menerima pembayaran sesuai  dengan  kesepakatan  yang  telah  terjadi.  Pengaturan  mekanisme  transaksi belanja online dengan metode pembayaran COD. Adanya mekanisme bahwa barang COD  yang  baru  diterima  tidak  boleh  langsung  dibuka  sebelum  dilakukan pembayaran kepada kurir merupakan wujud keseimbangan pengaturan hak dan kewajiban dari kurir.
2. Sistem  pembayaran  COD  ( Cash  On  Delivery) dalam e-commerce merupakan  salah satu inovasi dalam belanja online yang dapat menjembatani antara sistem belanja online murni  dengan offline. Sistem  pembayaran  COD  memerlukan  pemahaman yang komprehensif diantara para pihak karena kompleksitas interaksi hukum yang terjadi sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan yang bermuara pada kurir. Sampai saat ini pengaturan mekanisme COD oleh penyelenggara marketplace hanya merupakan  pedoman  teknis  yang  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  bagi  semua pihak yang melakukan pelanggaran serta tidak dapat memberikan perlindungan terhadap  kurir  sehingga  tidak  adanya  regulasi  yang  mengatur  tentang perlindungan  terhadap  kurir  dalam e-commerce dengan  mekanisme  pembayaran COD  menyebabkan  perusahaan  tidak  memiliki  panduan  yang  jelas  terhadap manajemen resiko dan sistem mitigasi terhadap permasalahan yang dihadapi kurir, sehingga perusahaan dalam mengembangkan sistem COD tidak dibarengi dengan pemetaan terhadap potensi masalah yang muncul secara optimal.

## Ucapan terima Kasih ( Acknowledgments )
Pada  kesempatan  ini  penulis  mengucapkan  terimakasih  kepada  Fakultas  Hukum Universitas  Mahasaraswati  Denpasar  yang  telah  memfasilitasi  pendanaan  dalam penelitian  ini,  dan  pihak-pihak  lain  yang  secara  langsung  maupun  tidak  langsung membantu untuk memenuhi bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan artikel ini, serta  tidak  lupa  ucapan  terimakasih  kepada  dewan  redaksi  Jurnal  Analisis  Hukum (JAH)  Fakultas  Hukum  Universitas  Pendidikan  Nasional  yang  telah  memberikan kesempatan untuk publikasi hasil penelitian ini sehingga dapat menjadi sarana berbagi ilmu pengetahuan kepada masyarakat.

## Daftar Pustaka

## Buku
Asikin, Zaenal. (2012). Dasar-Dasar Hukum Perburuhan . Jakarta: Rajawali Pers Kartasapoetra,  G.  Indraningsih,  Rience.  (1982). Pokok-Pokok  Hukum  Perburuhan .  Cet.  I,

## Bandung: Armico
Muhadjir, Noeng. (1996). Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rakesarisin Miru, Ahmadi. (2013). Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia . Jakarta:  Raja Grafindo Persada
Satrio, J. (1995). Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian , Buku 1. Bandung: Citra Aditya Bakti
Jurnal & Prosiding
Aisyiyah,  Nasyiatul,  Hartoyo,  Krisnatuti,  Diah.  (2019). Analisis  Perilaku  Komplain Konsumen Online Shopping , Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen, Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Institut Pertanian Bogor 12 (3), ISSN.25023594
Anandhita, V. H. (2013). Studi Pemilihan Layanan Jasa Pengiriman oleh Pelaku Bisnis Online Sebagai Sarana Distribusi Produk Menggunakan Strategi Marketing Mix di DKI Jakarta . Jurnal Penelitian Pos Dan Informatika, 3 (1), ISSN. 113136
Hulu,  Fatolosa.  (2017). Dampak  Bisnis  Online  Terhadap  Peningkatan  Pemasaran  Jasa Pengiriman Barang Melalui Jne Gunungsitoli-Nias . Jurnal Akuntansi dan Manajemen Pembnas, STIE Pembangunan Nasional, 1 (1). ISSN. 26848694
Mahadewi,  I  Gusti  Agung  Ika,  Laksmi,  Nurmawati,  Made.  (2019). Tanggung  Jawab Perusahaan Jasa pengiriman Barang Dengan Kendaraan Bermotor . Jurnal Kertha Wicara, Fakultas Hukum Udayana, 8 (12), ISSN. 2303-0550
Matondang, Asnawati. (2019). Dampak Modernisasi Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat . Wahana Inovasi: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, USU, 8 (2), ISSN. 2089-8592 Setiawan,  Wawan.  (2017). Era  Digital  Dan  Tantangannya .  Prosiding  Seminar  Nasional Pendidikan 2017: Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Untuk Menghadapi Isu-Isu Strategis Terkini Di Era Digital, Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung, ISBN. 9786025008801
Sinaga,  Niru  Anita.  (2019). Implementasi  Hak  Dan  Kewajiban  Para  Pihak  Dalam  Hukum Perjanjian ,  Jurnal  Ilmiah  Hukum  Dirgantara,  Fakultas  Hukum  Universitas Suryadharma. 10 (1), ISSN. 26564041
Setyaningsih, Sri Utami. (2010). Pengaruh Teknologi Informasi Dalam Perkembangan Bisnis , Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi, Faculty of Economy, Universitas Slamet Riyadi,  8 (1), E-ISSN. 2656-3797
Widhianto,  Chandra  Wibowo.  (2002). E–Business:  Teknologi  dan  Peluang  Bisnis  di Indonesia . The Winners Universitas Bina Nusantara (Binus), 3 (2), ISSN. 25412388
Online / World Wide Web
Asperindo Tuntut Ketegasan Pemerintah Soal Aplikasi Jasa Kurir ,
http://transportasi.co/asperindo_tuntut_ketegasan_pemerintah_soal_aplikasi_jas a_kurir_533.htm,=. diakses 15 Juli 2021
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia [APJII]. Survei asosiasi penyelenggara jasa internet Indonesia. http://www.apjii.or.od. diakses 6 Juli 2021
Begini  Tanggapan  YLKI  Soal  Maraknya  Kasus  Pembeli  Ancam  Kurir  Saat  Terima
Pesanan COD, https://www.tribunnews.com/nasional/2021/06/02/begini- tanggapan-ylki-soal-maraknya-kasus-pembeli-ancam-kurir-saat-terima-pesanan- cod. diakses, 9 Juli 2021
Badan Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (BPKN RI), Marak COD bermasalah BPKNRI    beri  Penjelasan ,  https://bpkn.go.id/posts/show/id/2356.  diakses  9  Juli 2021
COD  banyak  Masalah  Pertahankan  atau  Hilangkan ,  https://finance.detik.com/berita- ekonomi-bisnis/d-5579634/cod-banyak-masalah-pertahankan-atau-hilangkan. diakses 15 Juli 2021
Konflik Kurir-Pembeli Meruncing, Sistem COD Perlu Ditinjau Ulang , https://tirto.id/konflik-kurir-pembeli-meruncing-sistem-cod-perlu-ditinjau- ulang-ggeB. diakses, 17 Juli 2021
Marak  Kasus  COD  Belanja  Online , Ini  Kata  Shopee,  Tokopedia,  hingga  YLKI , https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/21/084500965/marak-kasus-cod- belanja-online-ini-kata-shopee-tokopedia-hingga-ylki?page=all.  diakses  tgl  16  Juli 2021
Mengenal  Sistem  COD  di  Ecommerce  yang  Bikin  Kurir  Kerap  Jadi  Korban  Ancaman , https://kumparan.com/kumparanbisnis/mengenal-sistem-cod-di- e-commerce - yang-bikin-kurir-kerap-jadi-korban-ancaman-1vp8P4OOupn/full,  diakses  19  Juli 2021 Ogah Bayar Pesanan Cash on Delivery (COD), Ini Hukumnya!, https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt60a78e8f5f1ca/ogah-bayar- pesanan-i-cash-on-delivery-i-cod-ini-hukumnya-/, diakses 18 Juli 2021
Prasetyo,  Budi  Widagdo. Perkembangan  Electronic  Commerce  (E-commerce)  di  Indonesia , https://www.academia.edu/download/50896905/revisi_ekoreg_Prasetyo_07733. pdf, diakses 18 Juli 2021 Sistem e-commerce dan Perlindungan Konsumen , https://aptika.kominfo.go.id/2017/06/sistem- e-commerce -dan-perlindungan- konsumen/, diakses 15 Juli 2021 Supply  Chain  Indonesia  (SCI), Sektor  Logistik  Indonesia  pada  Triwulan  I-2020  Tumbuh
1,27% ,
https://supplychainindonesia.com/sektor-logistik-indonesia- padatriwulan-i-2020-tumbuh-127. diakses 15 Juli 2021