JSAP: Journal Syariah and Accounting Public ISSN:  2622-3538 Available Online at https://journal.umgo.ac.id/index.php/JSAP/index
Vol. 6, No. 1, Juli 2023
DOI: 10.31314/jsap.5.1.1-7.2289

## ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
Felmi D. Lantowa 1 , Ismail Wirsan Yahya 2
1. Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia
2. Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia
Email; felmi.lantowa@umgo.ac.id, ismailwirsan@gmail.com
Info Artikel:  Diterima: 23 juni 2023,  Disetujui: 3 juli 2023, Publish 8 juli 2023

## Abstract:
In  the  era  of  regional  autonomy,  they  were  given  authority  and  responsibility  in  managing financial resources to ensure the prosperity of their people. One of the changes to the regional financial management system is the utilization of the Financial Accounting Information System. So  it  is  very  important  for  local  governments  to  pay  great  attention  to  the  performance  of regional  financial  management.  The  purpose  of  this  study  is  to  determine  the  financial performance of the Gorontalo district government. The results of the study show that regional financial performance ratios in Gorontalo Regency during the 2017 – 2021 period show that all financial ratios have decreased from 2017 to 2020. Then in 2021 there will be improvements in terms  of  increasing  financial  performance  when  viewed  from  various  financial  ratios.  So  that the Gorontalo Regency Government must be able to maximize the potential that exists in the region to be able to improve financial performance which is generally lower than in 2017
Keywords: Regional Finance, Financial Performance, Financial Ratio

## Abstrak:
Pada  era  otonomi  daerah  diberi  wewenang  dan  tanggung  jawab  dalam  mengelola  sumber- sumber  keuangan  untuk  menjamin  kemakmuran  rakyatnya.  Perubahan  system  pengelolaan keuangan  daerah  yang  dilakukan  salah  satunya  dengan  pemanfaatan  Sistem  Informasi Akuntansi  Keuangan.  Sehingga  sangat  penting  bagi  pemerintah  daerah  untuk  menaruh perhatian yang besar terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Tujuan dalam penelitian ini  Untuk  mengetahui  kinerja  keuangan  pemerintah  kabupaten  Gorontalo.  Hasil  Penelitian menunjukan  rasio  kinerja  keuangan  daerah  di  Kabupaten  Gorontalo  selama  periode  2017 – 2021  menunjukan  bahwa  seluruh  rasio  keuangan  mengalami  penurunan  sejak  tahun  2017 sampai  tahun  2020.  Kemudian  pada  tahun  2021  mulai  mengalami  perbaikan  dalam  hal peningkatan kinerja keuangan jika dilihat dari berbagai rasio keuangan. Sehingga Pemerintah Kabupaten  Gorontalo  harus  dapat  memaksimalkan  potensi  yang  ada  di  daerah  untuk  dapat memperbaiki  kinerja  keuangan  yang  secara  umum  lebih  rendah  dibandingkan  dengan  tahun 2017
Kata kunci : Keuangan Daerah, Kinerja Keuangan, Rasio Keuangan

## PENDAHULUAN
Lahirnya otonomi
menjadikan pergeseran sistem pemerintahan yang semula berwujud sentralisasi menjadi desentralisasi.  Pada  era  otonomi  daerah diberi wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola  sumber-sumber  keuangan  untuk menjamin  kemakmuran  rakyatnya.  Menurut Mardiasmo  (2012  38),  beberapa  misi  yang terkandung  dalam  sistem  otonomi  daerah adalah:  pertama,  menciptakan  efisiensi  dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, kedua  meningkatkan  kualitas  pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, ketiga memberdayakan  dan  menciptakan  ruang bagi  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam perubahan  sistem  pengelolaan  keuangan daerah.
Temuan  ini  merupakan  salah  satu ukuran  pertanggungjawaban  dalam  bidang pengelolaan keuangan, sehingga kemungkinan  bahwa  laporan  keuangan Kabupaten  Gorontalo  belum  maksimal. Karena  di  dalam  instansi  pemerintahan tersebut  kurang  memadainya  komputer  dan jaringan yang di sediakan sehingga menghambat transparansi laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah. Oleh karena  itu  pengguna  informasi  keuangan perlu  melakukan  pendataan  menegenai ketersediaan  fasilitas  untuk  agar  pengguna data  dapat  mengetahui  kondisi  keuangan suatu  daerah  dengan  melakukan  analisis. Jika hal ini terpenuhi maka system informasi akuntasi keuangan daerah kabupaten Gorontalo  dapat  mempengaruhi  kinerja keuangannya.
Menurut Jerry J. Weygandt, Donald E. Kieso  dan  paul  D.  Kimmel  dalam  Hasnidar 2016 yang dikutip dalam Accaunting Principles  mengemukakan  bahwa  pengguna membutuhkan informasi yang rinci dan tepat waktu. Bagi para pengguna internal, akuntansi memberikan laporan-laporan internal.  Selain  itu,  informasi  yang  telah diiktisarkan,  disajikan  dalam  bentuk  laporan keuangan agar memudahkan para pengguna  dalam  sistem  informasi  akuntansi dalam  menerapkan  kepada  masyarakt  agar masyrakat mampu mengetahui perkembangan  laporan  keuangan  di  dalam pemerintahan tersebut.
Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka topik  tentang  pengaruh  Analisis  Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo dengan Alat Analisis Rasio”.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode deskriptif dan kuantitatif. Penggunaan metode  penelitian  deskriptif  ini  adalah  untuk mengumpulkan  fakta-fakta  yang  ada  atau terjadi  saat  itu  juga,  sehingga  dapat memahaminya secara mendalam, dan akhirnya  memperoleh  data  penemuan  yang diperlukan  sesuai  dengan  tujuan  penelitian (Sugiyono, 2012). Penemuan data merupakan gambaran atau gambaran realisasi.  Penerapan  penelitian  deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan kinerja keuangan daerah di Kabupaten  Gorontalo. Jenis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data primer,  yaitu  laporan  realisasi  pendapatan
dan  belanja  Daerah  dari  Badan  Pengelola Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPKAD) Kabupaten  Gorontalo.  Data  primer  yang diperoleh  secara  langsung  dari  informan yang  menjabat  sebagai  kepala,  maupun sekretaris  BPKAD  Kabupaten  Gorontalo. Sedangkan  data  sekunder  berupa  data kuantitatif,  yaitu  data  yang  diukur  dalam suatu skala numerik. Penelitian ini menggunakan  data  sekunder  yaitu  data yang  telah  dikumpulkan  oleh  lembaga pengumpul  data  dan  dipublikasikan  kepada masyarakat  pengguna  data.  Data  yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan berupa  catatan  atas  laporan  keuangan daerah. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dari sumber primer, yaitu sumber data yang langsung memberika data  pada  pengumpulan  data  (Sugiono, 2011)  untuk  diperoleh  data  yang  relevan, dapatdipercaya,  objektif  dan  dapat  dijadikan landasan dalam proses analisis.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  kuantitatif deskriptif. Analisis deskriptif berisi penjelasan serta pemaparan dilakukan dengan  cara  menjelaskan  rumus-rumus dengan kalimat yang dipisahkankan menurut kategorinya untuk memeperoleh kesimpulan. Sedangkan Metode kuantitatif berupa analisis rasio. Analisis rasio yang diimplementasikan dalam penelitian ini adalah  Rasio  Derajat  Desentralisasi,  Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektifitas  dan  Rasio  Keseserasian  Belanja Daerah (Halim, 2015).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.2. Deskripsi Hasil Penelitian
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  peroleh bahwa
a. Rasio Derajat Desentralisasi
Rasio  Desentralisasi  Fiskal  dapat dihitung dengan cara membandingkan antara  total  pendapatan  asli  daerah  (PAD) dengan  total  pendapatan  daerah.  rata-rata desentralisasi fiskal  daerah Kabupaten Gorontalo  pada  tahun  2017-2021  sebesar 11,15  persen  dikategorikan  kurang  baik sebagaimana berdasarkan kriteria desentralisasi fiskal keuangan daerah dimana  dibawah  20,00  persen  merupakan kriteria  kurang  baik.  Dimana  untuk  rasio desentralisasi  tertinggi  pada  tahun  2017 dengan tingkat persentase mencapai 15,12%.  Jika  dibandingkan  berdasarkan kriteria  desentralisasi  fiskal,  pada  tahun 2017 derajat desentralisasi memeliki kemampuan  yang  kurang  (Purba  dan Hutabarat,  2017).  Demikian  juga  dengan tahun 2018-2021 yang derajat desentralisasinya  berada  di  bawah  12%. Bahklan  pada  tahun  2020  berada  pada kemampuan  keuangangan  yang  termasuk kategori
sangat kurang.
Gambar 1:  Rasio Desentralisasi
Untuk melihat perkembangan desentralisasi  fiskal  Kabupaten  Gorontalo pada tahun 2017-2021 secara trend menunjukan kecenderungan terus berfluktuasi  dengan  persentase  tertinggi pada  tahun  2017  sebesar  15,12%  persen kemudian  pada  tahun  2018  menurun menjadi  10,16%  dan  pada  tahun  2019 meningkat  menjadi  10,37%  dan  pada  tahun 2020  kembali  menurun  menjadi  9,10%  dan pada  tahun  2021  mengalami  peningkatan menjadi 11,48%. Dengan Demikian desentralisasi  fiskal  pada  tahun  2020-2021 menunjukan pertumbuhan yang terus meningkat  dan  semakin  baik,  akan  tetapi masih masuk kategori kurang.
b. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Rasio Ketergantungan Keuangan
Daerah dapat dihitung dengan cara membandingkan antara pendapatam transfer dengan total pendapatan daerah. pada  tahun  2018  merupakan  yang tertinggi  selama  tahun  2017-2021  karena rasio ketergantungan keuangan daerah yang tertinggi yakni sebesar 68,79 persen. Jika di sesuaikan berdasarkan kriteria kinerja keuangan  ketergantungan  keuangan  daerah dimana  lebih  dari  50  persen  merupakan kriteria  sedang  (Halim,  2015).  Maka  pada tahun  2017-2021  merupakan  kemampuan pemerintah daerah dalam mengurangi ketergantungan  keuangan  daerah  dpat dikatakan  belum  maksimal  hal  ini  di karenakan  raa-rata  presentase  sebesar 66,02  persen  selama  5  tahun  tersebut  dan termasuk kedalam kategori yang sangat baik
gambar efektivitas keuangan daerah sebagaimana dilihat pada gambar 2 berikut:
Gambar 2: Rasio Ketergantungan Daerah Sumber: Hasil Olah data, 2022
Dilihat dari data di atas menggambarkan bahwa rasio ketergantungan
keuangan daerah mengalami  penurunan  yang  drastis.  secara rata-rata  rasio  efektivitas  selama  tahun 2017-2018  merupakan  termasuk  kedalam kriteria sangat tinggi dengan persentase dari 68,76 persen menjadi 68,79 persen sebagaimana berdasarkan kriteria ketergantungan  keuangan  daerah  dimana lebih  dari  50  persen  dalam  kriteria  sangat tinggi.  Walaupun  pada  tahun  2019-2021 terjadi  penurunan  yang  besar  tetapi  hal  ini belim dapat mendongkrak status ketergantungan  keuangan  daerah  yang masih  berada  di  kisara  63,36%  sampai dengan  65,94  persen  yang  masih  termasuk kedalam kategori yang sangat baik.
c. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Rasio  kemandirian  dapat  dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD)  dengan  target  bantuan  pemerintah pusat. Berdasarkan rasio kemandirian keuangan  daerah  pemerintah  Kota  Bandar Lampung pada tahun 2008-2017
menunjukan  persentase  tingkat  kemandirian
yang  terus  mengalami  penurunan,  dimana pada  tahun  2017  tingkat  kemandirian sebesar  93,81%  dan  pada  tahun  2020 menjadi 33,18%. kemudian pada tahun 2021 mulai mengalami peningkatan yakni sebesar 45,59%.  Rasio  kemandirian  tertinggi  yaitu pada  tahun  2017  dikategorikan  tinggi dengan  pola  hubungan  delegatif  dengan persentase sebesar 93 persen sebagaimana berdasarkan kriteria kinerja keuangan efektivitas  keuangan  daerah  dimana  75-100 persen merupakan kriteria tinggi. Sedangkan tingkat  kemandirian  terendah  yaitu  pada tahun  2020  sebesar  33,18  persen  menurut kriteria tingkat kemandirian keuangan daerah  25-50%  persen  merupakan  kriteria tingkat kemandirian rendah. Dari data di atas terlihat  rata-rata  kemandirian  keuangan daerah  Kabupaten  Gorontalo  pada  tahun 2017-2021 sebesar 48,79 persen
dikategorikan rendah sebagaimana berdasarkan kriteria kinerja keuangan efektivitas  keuangan  daerah  dimana  25-50 persen merupakan kriteria rendah.

## Gambar 3: Rasio Kemandirian
Sumber: Hasil Olah data, 2022
Untuk  melihat  perkembangan  rasio kemandirian  Kabupaten  Gorontalo  pada tahun  2017-2021  secara trend menunjukan kecenderungan  terus  menurun  dengan persentase  tertinggi  pada  tahun  2017 sebesar 93,81 persen sampai dengan tahun
2020  menurun  menjadi  33,18%  dan  pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 45,59%.
Dengan Demikian rasio kemandirian  pada  tahun  2021  menunjukan pertumbuhan  yang  meningkat  dan  semakin baik.
d. Rasio  Efektivitas  Pendapatan  Asli
Daerah
Rasio efektivitas dapat dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dengan target penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Berdasarkan rasio efektivitas keuangan daerah pemerintah  Kabupaten  Gorontalo  pada tahun  2017-2021  dapat  dilihat  pada  tahun 2017  merupakan  yang  tertinggi  selama tahun  2017-2021  karena  rasio  efektivitas keuangan  daerah  yang  tertinggi  yakni sebesar  171,43  persen.  Jika  di  sesuaikan berdasarkan kriteria kinerja keuangan efektivitas  keuangan  daerah  dimana  lebih dari  100  persen  merupakan  kriteria  sangat efektif  (Mahmudi,  2013).  Maka  pada  tahun 2017-2019 merupakan kemampuan pemerintah  daerah  dalam  merealisasikan pendapatan  asli  daerah  yang  telah  di anggarkan  sangat  efektif  sedangkan  untuk tahun  2020-2021  merupakan  kemampuan pemerintah  daerah  dalam  merealisasikan pendapatan  asli  daerah  yang  telah  di anggarkan tidak efektif.

## Gambar 4: Rasio Efektifitas
Sumber: Hasil Olah data, 2022 Dilihat dari
data di atas menggambarkan  bahwa  rasio  efektivitas keuangan  daerah  mengalami  penurunan yang drastis. secara rata-rata rasio efektivitas selama tahun 2017-2019 merupakan  kriteria  sangat  efektif  dengan persentase  dari  171.43%  menjadi  109.03% sebagaimana  berdasarkan  kriteria  kinerja keuangan efektivitas keuangan daerah dimana  lebih  dari  100  persen  dalam  kriteria sangat efektif. Akan tetapi pada tahun 2020- 2021  merupakan  kiriteria  kurang  efektif dimana efektivitas sebesar 72,91% dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 73,51%.
e. Rasio Pertumbuhan PAD
Rasio perumbuhan PAD dapat dihitung dengan cara membandingkan antara  selisih  dari  realisasi  penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) tahun ini dan sebelumnya  dengan  realisasi  penerimaan pendapatan  asli  daerah  (PAD)  tahun  ini. Berdasarkan rasio pertumbuhan PAD Kabupaten Gorontalo pada tahun 2017-2021 dapat  dilihat  pada  tahun  2017  merupakan yang tertinggi hal ini dikarenakan pada tahun tersebut  rasio  pertumbuhan  PAD  yang tertinggi  yakni  sebesar  32,22  persen. Kemudian pada tahun 2018 menurun drastis menjadi  -28,67  persen.  Kemudian  pada
tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 4,67%. Kemudian pada tahun 2020
mengalami  penurunan  drastis  menjadi  - 21,31%.  Dan  pada  tahun  2021  mengalmi peningkatan menjdai -4,64 persen walaupun masih  termasuk  kedalam  kategori  negative. Jika di lihat rata-rata rasio pertumbuhan PAD selama tahun 2017-2021 bearda di kisaran - 4,64 persen.
Dari  tabel  11  di  atas  dapat  dibuat gambar efektivitas keuangan daerah sebagaimana dilihat pada gambar 5 berikut:

## Gambar 5: Rasio Pertumbuhan PAD
Sumber: Hasil Olah data, 2022
Dilihat dari data di atas menggambarkan  bahwa  rasio  pertumbuhan PAD  mengalami  fluktuasi  yang  tinggi  dan berada  di  angka  positif  maupun  negative. Walaupun  pada  tahun  2020  sempat  berada pada  titik  -21,31  persen  akan  tetapi  pada tahun  2021  telah  mengalami  peningkatan menjadi  -4,64%.  Dan  harapannya  untuk tahun 2022 akan terus mengalami peningkatan yang berada di angka positif.

## 4.2. Pembahasan
a. Rasio Derajat Desentralisasi
Rasio  desentralisasi  keuangan  daerah diperoleh  dengan  membandingkan  antara total  pendapatan  asli  daerah  dengan  total pendapatan  daerah.  Pada  tahun  2017  rasio
desentralisasi Kabupaten Gorontalo sebesar 15,12 persen berada pada tingkat kemampuan  yang  kurang  baik.  Pada  tahun 2018 mengalami penurunan pada pendapatan asli daerah, dan total pendapatan daerah, mengalami peningkatan dari  tahun  sebelumnya  sehingga  hasil perhitungan  rasio  desentralisasi  keuangan daerah  turun  menjadi  10,16  persen  berada pada  tingkat  kemampuan  yang  kurang  baik, akan  tetapi  pada  tahun  2019  mengalami kenaikan  pada  pendapatan  asli  daerah, pendapatan daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sehingga hasil perhitungan rasio  desentralisasi  sebesar  10,37  persen dikategorikan  kurang  baik  dan  pada  tahun 2020 derajat desentralisasi mengalim penurunan  yang  besar  menjadi  9,10%  dan merupakan rasio desentralisasi fiskal keuangan  daerah  Kabupaten  Gorontalo terendah selama periode tahun 2017 – 2021.
Kemudian  pada  tahun  2021  mengalami kenaikan  pada  pendapatan  asli  daerah  dan pendapatan daerah sehingga hasil perhitungan rasio desentralisi sebesar 11,48 persen dikategorikan kurang.
b. Rasio Ketergantungan
Keuangan Daerah Semakin tinggi rasio ini maka semakin
besar  tingkat  ketergantungan  pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Sedangkan nilai kriteria penilaian ketergantungan  keuangan  daerah  Hasil  dari perhitungan Rasio Ketergantungan
Keuangan  Daerah  dapat  dilihat  dari  Tabel 10. Diketahui Rasio Ketergantungan Keuangan  Daerah  Kabupaten  Gorontaalo pada  tahun  2017  yaitu  sebesar  68.76
persen,  kemudian  pada  tahun  2018  yaitu sebesar  68,79  persen  merupakan  tahun dengan  rasio  tertinggi  pada  5  tahun  terakhir dan  rasio  terendah  yaitu  pada  tahun  2021 yaitu sebesar 63,36 persen.
Rata-rata Rasio Ketergantungan Keuangan  Daerah  dikatagorikan  sangat tinggi  karena  mencapai  66,01  persen. Menurut  perhitungan  Rasio  Ketergantungan Keuangan  Daerah,  Pemerintah  Daerah Kabupaten Gorontalo dapat dikatakan masih sangat  bergantung  pada  pemerintah  pusat. Total  Pendapatan  Daerah  masih  banyak yang  berasal  dari  pendapatan  transfer.  Dan pendapatan asli daerah kabupaten Gorontalo masih tegolong kecil. Hal tersebut menandakan  bahwa  Pemerintah  Daerah Kabupaten Gorontalo belum mampu memaksimalkan  Pendapatan  Asli  Daerah dalam memperoleh Pendapatan Daerah. c. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Rasio  kemandirian  keuangan  daerah diperoleh  dengan  membandingkan  antara pendapatan  asli  daerah  dengan  bantuan pemerintah  pusat.  Hasil  perhitungan  pada lampiran 1 menunjukan bahwa rasio kemandirian  Kabupaten  Gorontalo  pada tahun 2017-2021 terus mengalami penurunan kecuali pada tahun 2021 mengalami  peningkatan  kembali  dengan kemampuan  kemandirian  keuangan  daerah sebesar  45,59  persen  dikategorikan  rendah dan  termasuk  rasio  kemandirian  keuangan daerah Kabupaten Gorontalo yang mengalami  titik  balik  selama  periode  2017- 2021.
Pada  tahun  2018,  2019,  2020, mengalami  penurunan.  Kemudian  pada
tahun  2021  mengalami  peningkatan  pada pajak  daerah,  retribusi  daerah,  dan  hasil pengelolaan kekayaan daerah diikuti dengan dana  berimbang  yang  juga  mengalami peningkatan  yaitu  pada  dana  bagi  hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dan  dana  alokasi  khusus  sehingga  hasil rasio  kemandirian  menjadi  45,59  persen dikategorikan  rendah.  Pada  tahun  2010 mengalami peningkatan pada retribusi daerah. Secara rata-rata kemampuan kemandirian  keuangan  daerah  Kabupaten Gorontalo  masih rendah  dengan  persentase sebesar  48,79  persen.  Dilihat  dari  tabel  11 bahwa pendapatan asli Kabupaten Gorontalo mengalami fluktuasi setiap tahunnya  bahkan  identrik  dengan  penuruan tetapi  hal  ini  diikuti  dengan  dana  berimbang atau  transferan  dari  pemerintah  pusat  yang semakin  meningkat  juga  setiap  tahunnya sehingga Kabupaten Gorontalo masih belum mandiri  untuk  membiayai  sendiri  segala kegiatan pemerintahannya.
d. Rasio  Efektifitas  Pendapatan  Asli daerah
Rasio  efektivitas  keuangan  daerah diperoleh  dengan  membandingkan  antara realisasi  pendapatan  asli  daerah  dengan target pendapatan asli daerah. Hasil perhitungan rasio efektivitas keuangan daerah  dapat  dilihat  pada  table  4.3  Rasio efektivitas  keuangan  daerah  pada  tahun 2017  sebesar  171,43  persen  merupakan kriteria  sangat  efektif.  kemudian  mengalami penurunan  pada  pendapatan  asli  daerah tahun 2018 sehingga hasil perhitungan rasio efektivitas menjadi 123,55 persen dikategorikan  sangat  efektif  menurut  kriteria
pengukuran  karena  berada  pada  tingkat rasio  di  atas100  persen.  Akan  tetapi  pada tahun  2020 –  2021  rasio  efektivitas keuangan  daerah  mengalami  penurunan pada  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil pengelolaan  kekayaan  yang  dipisahkan  dan lain-lain  pendapatan  asli  daerah  yang  sah sehingga  hasil  perhitungan  rasio  efektivitas menjadi 72,91 persen masuk dalam kategori efektif  dan  merupakan  rasio  efektivitas terendah  selama  periode  tahun  2017-2021. Hal  ini  berarti  kemampuan  pemerintah daerah  dalam  memobilisasi  penerimaan pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan mengalami peningkatan dan penurunan.
Dilihat  dari trend efektivitas  keuangan daerah Kabupaten Gorontalo selama periode  tahun  2017 –  2021  menunjukan perkembangan  yang  kurang  baik  dengan tahun  dasar  yaitu  tahun  2017  sebesar 171,43 persen. Kemudian pada tahun 2018- 2020  mengalami  penurunan  menjadi  72,91 persen sedangkan pada tahun 2021 mengalami  kenaikan  menjadi  73,51  persen dan  untuk  tahun  2020  termasuk trend rasio kemandirian  keuangan  daerah  terendah selama periode tahun 2017-2021.
e. Rasio Pertumbuhan PAD
Rasio  pertumbuhan  (Growth  Ratio) mengukur  seberapa  besar  kemampuan pemerintah  daerah  dalam  mempertahankan dan  meningkatkan  keberhasilannya  yang telah  dicapai  dari  periode  ke  periode berikutnya.
Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing
komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi
potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian.
Dari  perhitungan  rasio  pada  tabel  13 diatas  dapat  dijelakan  bahwa  pertumbuhan PAD  Kabupaten  Gorontalo  pada  Tahun Anggaran  2017-2021  rasio  pertumbuhan pendapatan  asli  daerah,  yang  berfluktuasi, dengan  rata-rata  rasio  pertumbuhan  PAD sebesar -4,64%.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh  bahwa  rasio  kinerja  keuangan daerah  di  Kabupaten  Gorontalo  selama periode  2017 –  2021  menunjukan  bahwa seluruh rasio keuangan mengalami penurunan  sejak  tahun  2017  sampai  tahun 2020.  Kemudian  pada  tahun  2021  mulai mengalami perbaikan dalam hal peningkatan kinerja  keuangan  jika  dilihat  dari  berbagai rasio keuangan.
1. Secara  keseluruhan  rasio  derajat desentralisasi keuangan daerah selama  tahun  2017-2021  rata-rata 11,15%  dan  termasuk  kategori  kurang baik 2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah selama  tahun 2017-2021
berada  di  sekitar  63,36%  sampai dengan  68.76%.  dengan  rata-rata 66,01% dan termasuk kategori sedang.
3. Rasio  Kemandirian  keuangan  daerah Kabupaten  Gorontalo  pada  tahun 2017-2021  sangat  fluktuatif  dengan
rata-rata sebesar 48,79% dan
termasuk kategori rendah
4. Rasio efektifitas Pendapatan asli
daerah  Kabupaten  Gorontalo  tahun
2017-2021  sangat  fluktuatif  dengan rata-rata  104,01%  yang  termasuk kategori sangat efektif.
5. Rasio  Pertumbuhan  PAD  Kabupaten Gorontalo  pada  tahun  2017-2021 sangat  fluktuatif  dari  rasio  negative sampai dengan positif, sehingga diperoleh  rata-ratanya  sebesar  -4,64%
Yang artinya Pertumbuhan PAD Kabupaten Gorontalo harus ditingkatkan 6. Secara  Keseluruhan  kinerja  keuangan pemerintah kabupaten Gorontalo masih  perlu  di  tingkatkan  karena  dari kelima  rasio  yang  digunakan  hanya satu rasio yang sangat efektif sedangkan  empat  lainnya  termasuk dalam kategori sedang bahkan sampai kategori kurang baik.

## Referensi

## 1. Buku
Mardiasmo . 2012 .  Akuntansi  Keuangan Dasar. Yogyakarta: BPFE.
Mahmudi, 2019. Analisis Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah, UPP STIM YKPN:
Yogyakarta Sugiyono, 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta Wempy Banga, 2017. Administrasi Keuangan Negara dan Daerah: Konsep,  Teori,  dan  Fenomena  di  Era Otonomi Daerah, Bogor: Ghalia
Indonesia.

## 2. Jurnal
Agus  Suryanto  dan  Refianto.  2019.  Analisis
Pengaruh  Penerapan  Good  Corporate Governance
Terhadap
Kinerja Keuangan.  J urnal  Bina  Manajemen,
September  2019,  Vol.8  No.1  Hal  1 – 33
A.R.Kaeng,  2015.  “Analisis  pendapatan  asli daerah  untuk  belanja  daerah  pada pemerintah  kota  tomohon”. Jurnal
Emba ., Vol. 3 No. 2 Juni  (2015), h.960
Akbar,  Rusdi,  Robyn  Pilcher,  dan  Brian
Perrin.
2012.
“Performance measurement in Indonesia: the case of local  government.” Pacific  Accounting Review 24 (3): 262 – 91. https://doi.org/10.1108/011405812112
8387
Bandi.  2014.  Pengaruh  respon  perusahaan dalam  investasi  teknologi  informasi terhadap  kinerja  perusahaan:  strategi bisnis, kematangan teknologi informasi,  dan  ukuran  perusahaan sebagai  variabel  anteseden.  Fakultas ekonomi  universitas  sebelas  maret, Surakarta
Bertot,  John  Carlo,  Paul  T.  Jaeger,  dan Justin  M.  Grimes.  2012.  “Promoting transparency and accountability
through  ICTs,  social  media,  and collaborative
e- government.”
Transforming  Government:  People, Process  and  Policy 6  (1):  78 –91.
https://doi.org/10.1108/175061612112 14831 .
Edward  H,  2016.  Perimbangan  Keuangan
Antara  Pemerintah  Pusat  Dengan Pemerintah Daerah Dalam
Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Ilmu  Pemerintahan  Widyapraja,  Vol XLII No. 1, Tahun 2016
Fathiyah,  I  Nasution,  B.N.  Niko  Pasla,  F,
Rasid dan M. Arif. 2022. Analisis Rasio Ketergantungan dan Kemandirian Daerah Dalam  Mengukur Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jambi.  Jurnal  Prajaiswara.  Volume  3 Number  1 Month June Year 2022 (65- 74)
Handoko  A  Hasthoro  dan  Sunardi,  2016.
Tata Kelola Publik Dan Kinerja Keuangan  Pemerintah  Daerah  Di Indonesia. Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis. Volume 19 No. 1, April 2016
Hasibuan, Harahap. 2013. Pengaruh Penerapan  Akuntabilitas  Keuangan, Pemanfaatan  Teknoligi  Informasi  dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,  studi  pada  SKPD  Kota Pekanbaru, Skripsi S1 Fakultas
EkonomiUniversitas Riau
Hasnidar.  2016.  pengaruh  sistem  informasi akuntansi  berbasis  komputer  dan pengendalian internal terhadap
kualitaskeuangan di instansi pemerintahan  Kab.  Bone  (studi  kasus satuan  kerja  pemerintahan  daerah kab.  bone).  Skripsi.  UIN  Alauddin. Makasar
Marjoni,  Andi  Mattulada  Amir,  Abdul  Kahar, 2018.  Pengaruh  Penerapan  Sistem
Informasi Keuangan
Daerah,
Pengendalian  Intern,  Dan  Kompetensi
Sumber  Daya  Manusia  Terhadap
Kinerja  Keuangan  SKPD  Kabupaten Sigi.  e  Jurnal  Katalogis,  Volume  6 Nomor 1Januari 2018 hlm 63-74 Nur  Azlina  dan  Ira  Amelia,  2014.  Pengaruh Good  Governance  dan  Pengendalian Intern  Terhadap  Kinerja  Pemerintah
Kabupaten Pelalawan. Jurnal
Akuntansi  Universitas  Jember –  Vol.
12 No. 2 Des 2014 Nurul  Mardiyyah  Pratiwi.  2017.  Pengaruh Penerapan Good Corporate
Governance terhadap Perusahaan pada  PT  Bank  Pembangunan  Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Palembang. Skripsi
Universitas Muhamadiyah Palembang. Purba, S. dan R.C. Hutabarat. 2017. Analisis Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah Pada  Kabupaten  Dairi. Jurnal  Ilmiah Kohesi 1 (1): 228-240.
Rendy  dwi  putra,  2017. Pengaruh  Sistem Informasi  Akuntansi  (SIA)  terhadap kualitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah  di  kabupaten  cianjur  (Studi
Kasus Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten  Cianjur). Skripsi  Unpas
Bandung.
Silviana  dan  Erwin  Antoni.  2014.  Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  Survey  Pada Pemerintah  Kabijpaten  Di  Seluruh Jawa  Barat.  Jurnal  Profita,  Volume  6. No, 1 April 2014
Wahyu, G. 2015. Analisis Kinerja KeuanganPemerintah Daerah Istimewa Yogykarta. TugasAkhir ,Sekolah Vokasi
Universitas Gadjah Mada.

## Website
Badan Pusat Statistik, di akses April 2021 https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.ph p/indikator/929
Propenas  2002-2004  -  UU  N0.25  Th.2000
Tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004. http://perpustakaan-
stpn.ac.id/opac/?p=show_detail&id=30 68
Read.id. Pemkab Gorontalo Serahkan LKPD 2020  ke  BPK  https://read.id/pemkab- gorontalo-serahkan-lkpd-2020-ke-bpk/