e-ISSN: 2686-5238, p-ISSN 2686-4916
DOI: https://doi.org/10.31933/jemsi.v4i4 Received: 18 Februari 2023, Revised: 9 Maret 2023,  Publish: 13 Maret 2023 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Golput dalam Perspektif Fiqh Siayasah (Studi Kasus Pemilihan Gubernur Jambi Tahun 2020)
Desri Kurniawan 1 , Hermanto Harun 2 , Hasbi Umar 3 , Ramlah Ramlah 4 , Novika wati 5 1 Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia, desrikurnia405@gmail.com 2 Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia, hermantoharun@gmail.com 3 Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia, hasbiumar@gmail.com 4 Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia, ramlahsy01@gmail.com 5 Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia, novikawati1177@gmail.com

## Korespondensi Penulis: Desri Kurniawan
Abstract: The  purpose  of  this  research  is  to  find  out  how  the  Fiqh  Siyasah  Perspective  is towards  people  who  do  not  choose  their  leaders,  in  the  case  study  of  the  Jambi  governor election  in  2020.  The  type  of  research  is  field  research,  the  research  approach  used  is  a qualitative  approach  using  descriptive  methods,  the  kind  of  data  used  is  primary  and secondary, and the data sources used are from people and sources. At the same time, the data collection  methods  are  observation,  interviews,  and  documentation.  Based  on  the  results  of the research, it was concluded that there are still many abstentions, especially in the people of  Jambi  city,  it  was  recorded  that  the  level  of  cooperation  of  citizens  in  the  political contestation in Jambi Pilkada last December 9, was only 67.90 percent occurred because the community  did  not  know  their  position  in  the  perspective  of  vinyasa  fiqh  based  on  the  MUI fatwa when they don't choose their leaders, why do people choose to abstain from funds how to minimize people so they don't abstain.
Keywords: Perspective, Siyasah Fiqh, Abstentions, Society.
Abstrak :  Tujuan  dari  penelitian  ini    ingin  mengetahui  bagaimana  Perspektif  Fiqh  Siyasah terhadap masyarakat  yang  tidak memilih  pemimpinnya, pada studi kasus  pemilhan gubernur Jambi  tahun  2020.  Jenis  penelitian    adalah  penelitian  lapangan,  Pendekatan  penelitian digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif  dengan  mengunakan  metode  deskriftif,  jenis  data yang di  gunakan  adalah data primer dan skunder, sumber data digunakan adalah dari orang dan nasumber. Sedangkan metode pegumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa masih terjadi banyak terjadi golput khsusnya  pada  masyarakat  kota  jambi,  tercatat  tingkat  kerjasama  warga  pada  kontestasi politik  pada  Pilkada  Jambi  9  Desember  lalu,  hanya  67,90  persen  saja  itu  terjadi  karena masyarakat  tidak  mengetahui  bagaimana  kedudukannya  dalam  perspektif  fiqh  siyasah
berdasarkan  fatwa  MUI    ketika  tidak  memilih  pemimpinnya,  mengapa  masyarakat  memilih untuk golput dana bagaimana cara meminimalisir masyarakat agar tidak golput.
Kata Kunci: Perspektif, Fiqh Siyasah, Golput, Masyarakat.

## PENDAHULUAN
Pemimpin dalam kehidupan manusia merupakan sesuatu yang urgen  untuk ditegakkan. Sebab  tanpa  pemimpin  kehidupan  manusia  mudah  mengalami  keretakan  sosial,  ekonomi, politik  dan  hukum.  Dengan  adanya  pemimpin  maka  rakyat  dapat  berharap  ditegakkannya supremasi  hukum,  tegaknya  keadilan  serta  menghilangkan  kerusakan  dan  terjaminnya kemakmuran. Menegakkan dan mengangkat pemimpin menjadi tanggung jawab umat melalui mekanisme  konstitusional-yang  telah  baku  dan  menjadi  kesepakatan  bangsa  bersangkutan. Sejarah  perpolitikan  Islam  telah  memberikan  banyak  pilihan  soal  bagaimana  menentukan pemimpin,  dan  mekanisme  musyawarah  adalah  mekanisme  yang  oleh  beberapa  kalangan dinilai modern pada masanya. Dengan kata lain, apapun mekanisme yang hendak digunakan dalam mengangkat pemimpin yang terpenting adalah proses tersebut harus diletakkan dalam bingkai  akidah,  akal,  dan  kesimbangan  moral,  sehingga  out  put  yang  dihasilkan  secara konsisten menapaki basisnya. 1
Persoalan  krusial  bagi  umat  Islam  pasca  kenabian  adalah  imamah,  tiadanya  petunjuk yang  jelas  baik  melalui  al-Qur‟ān  maupun  hadits  tentang  siapa  seharusnya  menerima  dan memegang  otoritas  politik  dalam  komunitas  Islam  membawa  dampak  tertentu.  Perdebatan dan  renungan  diantara  para  pemikir  seputar  tema  otoritas  politik  ini  turut  menciptakan lahirnya  firqah-  firqah  Islam.  Alur  pemikiran  berkembang  sedemekian  rupa,  satu  sama  lain diberbagai  kelompok  tersebut  menegaskan  pentingnya  rumusan  otoritas  macam  apa  yang mungkin  atau  semestinya  dikonseptualisasikan  terkait  komunitas  muslim.  Mengingat keberadaan  ummah  dan  wilayah  kekuasaan  Islam  begitu  besar  yang  tak  mungkin  diabaikan begitu saja tanpa kepastian otoritas politik (kekuasaan). 2
Perdebatan  puncaknya  mengarah  pada  kesepahaman  dan  kesepakatan  (ijma‟)  tentang perlunya  keteraturan  kehidupan  umat  Islam  melalui  instrumen  kekuasaan  politik. Kesepahaman  ini  bertemu  pada  aspek  kepentingan  bersama  yakni  keutuhan  dan keberlangsungan  kemaslahatan  sebagai  artikulasi  ajaran  Islam.  Konsep  otoritas  politik  ini mencakup  bagaimana  otoritas  politik  dibentuk  dan  siapa  yang  mungkin  memegang  otoritas tersebut dengan memberikan kekuasaan penuh melalui Instrumen ajaran Islam. Sebab otoritas politik  akan  memberikan  konsekwensi  tertentu  berupa  tugas-tugas  keummatan.  Disisi  lain, Islam  menekankan  realisasi  kebaikan  dunia  dan  akhirat.  Karenanya  kekuasaan  politik memberikan  kewenangan  bagi  penguasa  untuk  menjalankan  sejumlah  kewenanganya berdasarkan instruksi-instruksi al-Qur‟an dan hadits. 3
Sebagaimana  diungkapkan  di  atas  bahwa  menegakkan  pemimpin  (nasbul  imām) merupakan  satu  kebutuhan  politik  untuk  tetap  menjaga  eksistensi  negara  dan  kehidupan ummat. Kekosongan otoritas politik tidak hanya menyebabkan problem ideologis, tetapi juga keterpecahan  dan  kekacauan  sosial  yang  lebih  besar.  Mungkin  kekhawatiran  tersebut  terlalu dipaksakan, nauan mengantisipasi  kekacauan dengan mengangkat  pemimpin dan melakukan pergantian  sacara  normal  melalui  mekanisme  konstitusional  adalah  konsistensi  menjalankan shari‟ah dan kemaslahatan. 4
1 Munawwir Sjadzali, Islam dan Negara (Jakarta: UII Press, 1993), 73-76.
2 Sjadzali, Islam, 48-49.
3 Sjadzali, Islam dan negara, 50-51.
4 Syaifuddin, Negara Islam Menurut Konsep Ibnu Khaldun (Yogyakarta: Gama Media, 2007), 107.
Upaya  menata  kehidupan  masyarakat  dan  bernegara  tak  dapat  diserahkan  kepribadi- pribadi  yang  cendrung  mengalami  benturan  kepentingan.  Maka  proses  penataan membutuhkan otoritas yang memiliki kewenangan efektif, tegas dan melindungi kepentingan umum,  otoritas  demikian  dimiliki  negara  yang  di  dalamnya  disimbolkan  melalui  pemimpin. Tiadanya  petunjuk  resmi  dalam  al-Qur‟ān  dan  hadīth  bukan  berarti  keduanya  mengabaikan konsep  pemimpin,  melainkan  peluang  bagi  manusia  sebagai  kenyataan  hidup  membutuhkan seperangkat sistem yang terus berubah, sehingga al-Qur‟ān menyerahkan wewenang tersebut kepada manusia untuk senantiasa mengusahakan yang terbaik.
Dan dalam sebuah komunitas  selalu  dibutuhkan seorang  pemimpin. Pemimpin adalah orang  yang  dijadikan  rujukan  dalam  komunitas    tersebut.  Pemimpin  adalah    orang  yang memberikan    visi    dan    tujuan.    Al-Qur‟an    banyak  membahas    masalah    kehidupan    sosial dan    politik,  salah  satunya  adalah  kepemimpinan.  Dalam  al-Qur‟an,  kepemimpinan  dengan berbagai    macam  istilah,  seperti,  Khalifah,  Imam,  dan  Uli  al-Amri.  Adapun    prinsip-prinsip kepemimpinan yang dilansir  dalam  al-Qur‟an  antara lain, amanah, adil, syura dan amr bi al- ma‟ruf wa nahy „an al- munkar . Amanah diartikan dengan kejujuran, kepercayaan. 5
Keadilan adalah  keseimbangan. Al-Qur‟an menyebut istilah adil dengan tiga term yaitu „adl,  qisth  dan  haqq.  Sementara  istilah  Syura  dalam  Bahasa  Indonesia    menjadi “musyawarah”  yang  mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain untuk memperoleh kebaikan. Sedangkan prinsip amr bi al-ma‟ruf wa nahy „an al-  munkar adalah  suruhan  untuk  berbuat  baik  serta  mencegah  dari  perbuatan  jahat. Selanjutnya  konsep  kepemimpinan    ideal    dalam    Islam    dicontohkan    secara    aktual    oleh Nabi    Muhamad    SAW    dengan    model    prophetic    leadership.    Diskursus    tentang    model kepemimpinan  ini  tidak  bisa  lepas  dari  pembicaraan  tentang  kisah  teladan  para  nabi dan  rasul.  Sebab  mereka  adalah  contoh  pemimpin  yang paling  utama  di  antara  banyak contoh  kepemimpinan  dalam  sejarah  umat  manusia. 6
Al-Quran sebagai Dasar-dasar Fiqh Siyasah dalam cara berperilaku politik, tidak secara tegas  menyatakan  bagaimana  kerangka  politik  dipahami.  Bagaimanapun,  Al-Qur'an menegaskan  bahwa  kekuasaan  politik  dijamin  kepada  orang-orang  yang  menerima  dan melakukan hal-hal yang bermanfaat. 7 Ini menyiratkan bahwa kerangka politik terkait dengan kedua faktor ini. Nabi Muhammad wafat pada tanggal 18 Juni 632 setelah kurang lebih empat belas  hari  sakit.  Sebelumnya  tidak  ada  bukti  bahwa  dia  benar-benar  mempertimbangkan pedoman  yang  dia  buat  untuk  otoritas  publik  negara  setelah  dia  meninggal.  Bagaimanapun, mungkin dia telah merenungkan semuanya dan memeriksanya dengan Abu Bakar dan Umar. Jika memang begitu situasinya, dia seharusnya berpikir bahwa  yang terbaik adalah dia tidak mencoba memberikan suatu penyelesaian. 8
Seperti  yang  telah  dipahami  bahwa  keputusan  dalam  sudut  pandang  Islam  tidak terputus, bahkan prinsip-prinsip esensial..yang digunakan dalam ras cukup ada dan dirasakan dalam  Islam.  Dalam standar regulasi  Islam, penunjukan perintis  yang adil adalah tujuannya, sedangkan  ras  politik  adalah  perangkat  (wasilah).  Demikian  kata  Ibn  Taimiyah,  merupakan syarat mutlak untuk mendelegasikan seorang perintis. Keputusan politik adalah metode untuk memilih  pionir. Hukum  wasilah..sama dengan hukum  pencapaian tujuan.  Sedangkan hukum
5 Sippah Chotban, “Hukum memilih pemimpin non-muslim dalam syariah islam.” Jurnal UIN Makassar, 2, no. 2  (Oktober  2018):  317,  https://media.neliti.com/media/publications/335294-hukum-memilih-pemimpin-non- muslim-dalam-a87848a2.pdf.
6 Muhammad Harfin Zuhdi, MA, “Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam” AKADEMIKA, 19, no. 01, (Januari -Juni 2014): 122, https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/akademika/article/view/405/413
7 Wahyu Abdul Jafar, “Fiqh siyasah dalam perspektif Al-qur‟an dan Al-Hadist,” Pemerintahan Politik Islam 18. 3, no. 1 (2018): 544, https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/2140.
8 Wahyu Abdul Jafar, “Fiqh siyasah dalam perspektif Al-qur‟an dan Al-Hadist,” Pemerintahan Politik Islam 18. 3, no. 1 (2018): 544, https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/2140.
pantang  dalam  Islam  adalah  haram  jika  berarti..menggagalkan  keputusan  politik,  "makruh" dengan  asumsi  Anda  menyendiri,  "diperbolehkan"  jika  Anda  tidak  memiliki  informasi mendalam tentang individu  yang akan dipilih. "Golput menjadi wajib jika..semua pendatang baru yang nantinya dipilih setuju untuk membuat malapetaka bagi negara ini. 9
Pemilu  dan  hal-hal  yang  terkait  mengenai  penerapannya  adalah  kegiatan  politik  (al- siyāsah).  Al-Mawardi  beranggapan,  nilai-nilai  syari'at  ada  ketika  individu  atau  kelompok masyarakat  menetapkan  negara  dan  memilih  kepala  negara  untuk  memenuhi  kebutuhan sosial,  membuat  keselarasan  dan  kesamaan  sepanjang  kehidupan  sehari-hari.  Selanjutnya, suatu bangsa membutuhkan seorang perintis yang tunjuk melalui pemikiran atau ras.
Bagian  yang  mengisyaratkan  perlunya  menata  negara  atau  pemerintahan  dimulai dengan pemahaman reff dari bait al-Nisa' 59:
Hai..orang-orang yang..beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kalian . (Q. S. al-Nisā‟ ayat 59). 10
Bentuk ulil amri pada ayat di atas.. berarah pada kekuasaan, khususnya otoritas publik sebagai  kekuatan  politik  di  mana..ada  beberapa  komponen  dengan  kapasitas  masing-masing bertujuan untuk mengatur, mengatur, dan mengawasi masyarakat. Kemudian pentingnya kata tunduk  pada  bait tersebut  adalah menghormati ulil  amri atau pemimpin sebagai  subjek  yang pekerjaannya mengontrol kehidupan individu.
Hak  masyarakat  untuk  memilih  pemimpin  Keputusan  untuk  memberikan  suara  dan keputusan  untuk  dipilih  adalah  kehormatan  yang  dipertahankan  dan  dilihat  dalam  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945). Pedoman yang mengaturnya adalah Pasal 27 Ayat (1), Pasal  28D Ayat (3), Pasal 28E Ayat (3). Hal ini juga diamanatkan dalam Pasal 43 Ayat (1) Pedoman Nomor 39 Tahun 1999 tentang Kesempatan Bersama Pengaturan- pengaturan  ini  menjadi  alasan  yang  sah  bagi  setiap  penduduk  Indonesia  untuk  mendapat kesempatan  mengambil  bagian  dalam  menentukan  utusan-utusannya,  baik  untuk  duduk  di majelis  atau  sebagai  pelopor  yang  paling  tinggi  dalam  pengaturan  perintis  yang  dibantu melalui  pemilu.    setiap  warga  yang  akan  mempraktekkan  hal  ini  secara  kokoh  dalam  setiap keputusan politik harus dibebaskan dari semua hal  yang bisa membuat ketakutan dan semua bentuk  pemisahan  menyalurkan  haknya  untuk  memberikan  suara  dan  dipilih  dalam  setiap proses pengambilan keputusan politik. 11
Setiap penduduk memiliki hak istimewa untuk terlibat secara efektif dengan kehidupan politik.  Hak  ini  terkandung  dalam  pengaturan  yang  sah  yang  berbeda,  baik  global  maupun publik.  Penyandang  cacat,  sebagai  bagian  dari  penduduk  Indonesia,  juga  memenuhi  syarat untuk  secara  efektif  terlibat  dalam  kehidupan  politik  sesuai  dengan  Pasal  21  Pernyataan Umum  Kebebasan  Bersama,  Pasal  25  Kontrak  Kode  Umum,  Pasal  28D  ayat  (3),  Pasal 28HAyat 2 dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945. setelah dikoreksi dan Pasal 43 Ayat (1) dan (2) Peraturan  No.  39/1999  tentang  Kebebasan  Umum  menegaskan  bahwa  setiap  penduduk
9 Qamaruzzaman, “Pemikiran Politik Ibnu Tamiyah”, jurnal kajian politik islam, 2 no. 2 (Desember 2019): 122, file:///C:/Users/ASUS/Downloads/assazali,+6.+Pemikiran+Politik+Ibnu+Taimiyah.pdf.
10 Q.S. al-Nisa/ 3:59.
11 UUD 1945. Pasal 28D Ayat 3.
memiliki  hak  istimewa  untuk  mendapatkan  pintu  terbuka  yang  setara  dalam  pemerintahan, baik untuk dipilih maupun untuk memberikan suara tanpa pemisahan.
Setelah penjelasan bagaimana pentingnya pemimpin dalam islam maka akan dijelaskan mengenai pemilihan Gubernur Jambi 2020. Minggu (6/9/2020) hanya tiga set. Tiga calon, Al Haris-Abdullah  Sani,  Cek  Endra-Ratu  Munawaroh  dan  Fachrori  Umar-Syafril  Nursal. Fachrori  Umar-Syafril  Nursal  yang  menjadi  tuan  rumah  bantuan  tiga  arisan  politik  dengan jumlah  19  kursi  di  DPRD  Jambi  Biasa.  Kelompok  ideologis  yang  mengusung    untuk kekurangan  wakil  pimpinan  Jambi,  khususnya  Gerindra  ada  tujuh  kursi  di  DPRD,  kiri  (7 kursi),  PPP  (3  kursi)  dan  Hanura  (2  kursi).  Dua  calon  wakil  ketua  dan  wakil  kepala  daerah Jambi,  Al  Haris-Abdullah  Sani  dan  Cek  Endra-Ratu  Munawaroh.  Al  Haris-Abdullah  Sani menjadi tuan rumah bantuan tiga pertemuan politik dengan 17 kursi di DPRD. Ia memaklumi, dua  calon  wakil  pimpinan  dan  wakil  pimpinan  agen  Jambi  lainnya  yang  ikut  mendaftar  di KPU lingkungan, Jumat (4/9/2020) juga lolos uji otoritatif dan prasyarat dukungan kelompok ideologis. Dua calon wakil ketua dan wakil kepala daerah Jambi. 12
Dari  hasil  pendataan  calon  Pilgub  Jambi  diatas  maka  akan  dikaji  dari  perpspektif  fiqh siyasah tentang klasifikasi dalam pembagian hukum fiqh siyasah itu sendiri, masalah hukum pemerintahan  (Siyasah  Dustûriyyah).  Bagian  ini  meliputi  pemeriksaan  terhadap  kepastian legitimasi  (tashrî'iyyah)  oleh  majelis,  badan  eksekutif  (qadlâ'iyyah)  oleh  badan  eksekutif hukum,  dan  organisasi  pemerintahan  ('idâriyyah)  oleh  pengurus  atau  pimpinan.  Strategi internasional (Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah). Pada bagian ini mencakup hubungan umum antara penduduk Muslim dan non-Muslim yang tidak penduduk. Pada segmen ini juga terdapat isu-isu pemerintahan tentang perang (Siyasah Harbiyyah), yang mengarahkan moral perang, esensi dibolehkan berperang, deklarasi perang, tahanan perang, dan gencatan senjata. Masalah  legislatif  terkait  keuangan  dan  uang  (Siyasah  Mâliyyah),  yang  antaranya  mengkaji sumber  moneter  negara,  konsumsi  dan  penggunaan  negara,  pertukaran  global, premi/kebebasan  publik  dalam  bea  masuk  dan  perbankan  penilaian  di  kalangan  ulama  atau ahli hukum terkait praktik pemilu.
Faktanya,  ada  perbedaan  penilaian  di  kalangan  ulama  atau  ahli  hukum  terkait  praktik pemilu,  khususnya  yang  dilakukan  di  Indonesia  dan  di  alam  semesta  yang  berbeda.  Ada orang-orang  yang  menjamin  bahwa  ras  adalah  satu,  bagaimanapun,  bukan  salah  satu  teknik (uslûb),  yang  dapat  dipakai  untuk  memilih  delegasi  individu  yang  duduk  dalam  pertemuan agen  atau  untuk  memilih  penguasa.  Berikut  beberapa  teori  dari  ulama  tentang  pentingnya memilih pemimpin.
Ibnu  Taymiyah,  juga  dengan  tegas  menyatakan  pentingnya  mengangkat  sebuah pemimpin.  Ia memprediksikan sebuah Negara tanpa sesosok  pemimpin, dalam sekejap akan hancur. Betapapun watak dan karakter sesosok pemimpin tetap harus dihargai. Ia menegaskan bahwa enam puluh tahun di bawah kepemimpinan seorang yang lalim adalah jauh lebih baik daripada  satu  malam  tanpa  seorang  pemimpin  “Sittuna  sanah  min  imam  ja‟ir  aslah  min laylatin bi la sultan.” Pernyataan Ibn Taymiyah ini pulalah yang kemudian melandasi lahirnya sebuah fatwa haram golput MUI. 13
Al-Farra‟  menyatakan,  “Mengangkat  imam  hukumnya  wajib.  Ahmad  bin  Hanbal, sebagaimana  di  kutip  oleh  al-Khallal  dan  al-Farra‟  menegaskan,  “Adalah  bencana  besar (fitnah)  jika  tidak  ada  imam  yang  mengatur  urusan  umat  manusia.”  (wa  al-fitnah  idha  lam yakun imam yaqum bi amr al-nas. 14
12 Berita  Satu,  “Tiga  Pasangan  Calon  Mendaftar  Pilgub  Jambi,”  diakses  pada  19  Oktober, https://www.beritasatu.com/nasional/673347/hanya-tiga-pasangan-calon-mendaftar-pilgub-jambi#.
13 Ahmad  „Ubaydi  Hasbillah,  “Fatwa  Haram  Golput  Dalam  Perspektif  Sosiologi  Hukum  Islam”,  Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
6, no. 1 (Juni 2015):5-6, https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/1464/pdf.
14 Ahmad, “Fatwa Haram,” 6.
Al-Amidi  menyatakan,  “Mazhab  Ahl  al-Haqq  di  kalangan  kaum  Muslim  menyatakan bahwa mengangkat Imam dan para pengikutnya hukumnya fardhu bagi kaum Muslim”. 15
Ibn  Hazm  al-Andalusi  menyatakan,“Semua  Ahlussunnah  sepakat  tentang  wajibnya imamah. Umat wajib tunduk kepada imam yang adil dan menegakkan hukum-hukum Allah di tengah-tengah mereka, serta mengurus mereka dengan hukum-hukum syariah.” 16
Dalam penilaian ini, tentunya penting untuk mencari jalan alternatif yang sesuai syariat. Islam  memberikan  pilihan  dalam  penunjukan  individu-individu  utusan  yang  akan  duduk dalam  majelis  delegasi  atau  memilih  penguasa  untuk  individu-individu  yang  memimpin. Syariat  tidak  menentukan  kerangka  apa  yang  akan  digunakan,  namun  Islam  memberikan aturan  dalam  kehidupan  bernegara.  Islam  adalah  nasihat  seperti  yang  dikatakan  Rasulullah Saw bersabda: "Agama adalah petunjuk." Kami bertanya: "Untuk siapa, wahai Kurir Allah?" Dia  menjawab:  "Untuk  Allah,  Kitab-Nya,  Kurir-Nya,  para  pemimpin  Muslim  dan  setiap mereka (Muslim)." (Hr Muslim dari Tamîm al-Dari). 17
Hadits  ini  menunjukkan  bagaimana  manusia  dalam  setiap  aktivitasnya  dapat  disapa  di hadapan  Allah  SWT,  dengan  berpacu.  Seperti  yang  dijelaskan  dalam  Al-Qur'an.  Selain  itu, Kami  tanpa  ragu  telah  membuat  manusia  dan  mengetahui  apa  yang  bergumam  di  hatinya. Kami  lebih  dekat  dengannya  daripada  urat  lehernya.  (yaitu)  ketika  dua  malaikat  mencatat perbuatan mereka, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Dia tidak mengintip sedikit pun, namun ada malaikat pelindung di dekatnya yang umumnya hadir. (Qs Qaf, 16-18).
Allah  SWT.  telah  menurunkan  syariat  untuk  mengontrol  keberadaan  orang  (rakyat), dengan  maksud  bahwa  kewajibannya  masih  di  atas  syariat.  Jika  sesuai  syariat  maka  akan dirasakan,  sebaliknya  akan  ditolak,  seperti  yang  disabdakan  Nabi  SAW.  bahwa  siapa  pun yang melakukan pameran yang tidak sesuai dengan permintaan syariat akan dimaafkan. (HR Muslim).  Begitu  pula  dalam  pelaksanaan  lomba  di  Indonesia  harus  dilihat  apakah  sudah sesuai syariat. 18
Setelah  dijelaskan  paparan  diatas  betapa  pentingnya  memilih  pemimpin  dalam  sudut padang islam dan ditinjau dari perspektif fiqh siyasah, maka dapat di paparkan bahwa ingkat kerjasama  warga  pada  kontestasi  politik  pada  Pilkada  Jambi  9  Desember  lalu,  hanya  67,90 persen.  Angka  ini  jauh  dari  target  yang  ditetapkan  KPU  sebesar  77,5  persen.  Artinya  ada sekitar 32,1 persen atau 759.497 jiwa dari seluruh DPT 2.415.862 yang tidak memanfaatkan hak-hak demokrasinya. KPU menilai salah satu alasan mendasar di balik rendahnya dukungan warga  adalah  akibat  kerusakan  daerah  akibat  pandemi  virus  corona.  Ketua  KPU  Umum Jambi, Apnizal  mengungkapkan, dari informasi tersebut,  dipastikan  ada beberapa kabupaten yang antusias warganya sangat kurang dari target normal.
"Ada  beberapa  titik  yang  rendah.Diantaranya  di  Muaro  Jambi,  Tebo  dan  Kerinci," katanya. 19
Sementara itu, di lima kabupaten yang juga menggelar kompetisi serentak daerah, yakni Tanjabbar,  Tanjabtim,  Batanghari,  Sungai  Penuh  dan  Bungo,  partisipasi  warga  kerja  sama pemilih  secara  normal  sudah  di  atas  70%.  Diungkapkan  Apnizal,  ada  beberapa  variabel  di mana  dukungan  warga  terhadap  Pilgub  Jambi  2020  sudah  berkurang  dibandingkan  dengan keputusan resmi dan peraturan perundang-undangan tahun 2019.
"Seperti  halnya  adanya  traumatik  terhadap  Corona,  kemudian  juga  kondisi  cuaca  di Jambi hujan saat hari pemungutan suara,"jelasnya. 20
15 Hasbillah, “Fatwa,” 7.
16 Ubaydi, “Fatwa Haram Golput,” 8.
17 H.r. Muslim.
18 Sodikin,  “Pemilihan  Umum  Menurut  Islam”,  Fakultas  Hukum  Universitas  Muhammadiyah  Jakarta.  diakses pada 19 Oktober. http://repository.radenintan.ac.id/9671/1/SKRIPSI%202.pdf.
19 Apnizal, Wawancara.
Seperti  diketahui,  juara  pilkada  gubernur  Jambi  adalah  pasangan  Haris-Sani  dengan mendapatkan 596.621 suara. Kemudian diikuti Cek Endra-Ratu Munawaroh dengan 585.203 suara  dan  Fachrori  Umar-Syafril  Nursal  dengan  385.388  suara.  Dengan  jumlah  1.567.212 suara  sah,  89.153  keputusan  tidak  sah  memenangkan  sejumlah  1.656.365  suara  atau  67,90 persen  dari  DPT  lengkap  2.415.862.  Meski  tidak  sampai  pada  tujuan,  jika  dibandingkan dengan keputusan politik gubernur 2015, kerjasama warga dalam pilkada serentak 2020 lebih tinggi.  Pada tahun 2015  kerjasama warga hanya  65,66 persen dari 2.507.371 pemilih (DPT) all  out.  Jumlah  pemilih  yang  tidak  mempraktekkan  haknya  untuk  memberikan  suara  atau golput  dalam  keputusan  politik  Gubernur  Jambi  2015  juga  sangat  tinggi,  khusus  861.031 individu  atau  34,34  persen.  Sementara  itu,  pada  balapan  provinsi  sinkron  2010,  dukungan warga mencapai 77%  Jauh diatas Pilkada 2015 dan 2020. 21

## METODE
Strategi  pemeriksaan  yang  digunakan  dalam  gerakan  eksplorasi  ini  adalah  dengan memanfaatkan  jenis  informasi  subjektif,  informasi  tersebut  diperkenalkan  sebagai  kata-kata verbal bukan dalam kerangka berpikir angka.
Penelitian  ini  menggunakan  strategi  subjektif  grafis.  Strategi  subyektif  adalah  teknik pemeriksaan  yang  digunakan  untuk  melihat  keadaan  item  (bukan  penyelidikan),  khususnya eksplorasi  adalah  instrumen  kunci,  prosedur  pemilihan  informasi  instrumen  kunci,  strategi pemilihan  data  adalah  triagulasi  (pemadatan),  penilaian  data  bersifat  induktif,  dan konsekuensi penilaian abstrak menggarisbawahi makna. bukannya teori.
Dalam  artikel  ini  teknik  pengumpulan  data  penulis  menggunakan  data  primer  dan diskresioner.  Data  Primer  adalah  data  yang  dikumpulkan  melalui  pihak  utama  pada  otoritas data, biasanya melalui pertemuan, pertemuan lanjutan, dan lain-lain. Data diskresioner adalah data  yang  diperoleh  oleh  seorang  ahli  dengan  akibat-akibatnya,  namun  melalui  berbagai sumber,  baik  lisan  maupun  tulisan.  Data  diskresi  adalah  data  atau  informasi  yang  berbeda yang diperoleh dengan saran atau melalui perjalanan antar sumber. Data ini diperoleh dengan mengutip  dari  sumber  yang  berbeda,  jadi  tidak  unik,  jadi  pada  peneltian  ini  data  sekunder didapat  dari  pihak  KPU  Kota  jambi  melalui  dokumen  dokumen  terkait  jumlah  dan  tingkat partisipasi pada pilkada provinsi Jambi 2020, karena didapat dari yang kedua, ketiga, dst. 22

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Apa Faktor Terjadinya Golput Pada Pilgub Jambi 2020.
Salah  satu  yang  menjadi  faktor  masyarakat  tidak  memiilih  pemimpinnya  karena ketidaktahuan  mengenai  politik  itu  sendiri  dan  hukumnya  tidak  memilih  pemimpin  sebagai masyarakat  yang  beragama  islam,  terkait  fatwa  haram  golput.  Seandainya  kesimpulannya tidak sampai pada level haram apalagi dengan penegasan dosa, maka respon masyarakat tidak akan  sekeras  itu  untuk  tidak  memilih  pemimpinnya.  Kalau  demikian,  apakah  fatwa  MUI tersebut  keliru?  Mungkinkah  sekumpulan  ulama  melakukan  kekeliruan  atau  ceroboh  dalam menetapkan  hokum,  Terlalu  ceroboh  juga  untuk  menghakimi  para  ulama  yang  tergabung dalam  MUI  itu  sebagai  keliru  atau  ceroboh.  MUI  telah  berupaya  keras  memberikan  detil sebuah  kasus  yang  kemudian  dihukumi  haram.  Di  samping  itu,  pertimbangan  MUI  berbeda dari pandangan masyarakat yang semata-mata melihat amar putusan UU. Di antara keberatan masyarakat  akademik  dan  masyarakat  luas  adalah  masalah  mengharamkan  hal  yang  jelas- jelas  mubah  secara  yuridis.  Undang-undang  membolehkan  seseorang  untuk  tidak menggunakan  hak  pilihnya  atau  golput.  Masyarakat  menuntut  bahwa  MUI  terlalu  keras  jika
20 Apnizal, Wawancara.
21 Jambin  One.Com,  “Partisipasi  Pemilih  67,90%, Target  KPU Tak  Tercapai,” diakses  Pada  19  Oktober  2021, https://jambione.com/read/2020/12/22/16098/partisipasi-pemilih-6790-target-kpu-tak-tercapai.
22 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi (Jambi: Syariah Press, 2014), 34.
sampai  mengharamkan  apalagi  menyatakan  berdosa.  Masyarakat  menggugat  fatwa  tersebut dengan  sebuah  ayat  dalam  Qs.  al-Tahrim  [66]:  1.  Jika  Nabi  saja  ditegur  oleh  Allah  ketika “mengharamkan”  hal  yang  telah  dihalalkan,  maka  apalagi  para  ulama  yang  bukan  Nabi. Mempertentangkan  boleh  (ibahah,  jawaz)  dengan  haram  (tahrim)  memang  tampak  kurang tepat.  Haram  seringkali  dijadikan  sebagai  bandingan  wajib.  Namun,  jika  dilihat  dari perspektif  ushuli,  bukanlah  sebuah  kekeliruan  mempertentangkan  ibahah  dengan  tahrim, mengingat  objek  yang  sedang  dibahas  adalah  pada  ranah  dalil.  Bahkan  para  ulama  pun melakukan  hal  ini  dalam  merumuskan  sebuah  kaidah  usul,  al-amr  ba„d  al-nahy  yufid  al- ibahah. Ketika ziarah kubur pada awal kemunculan Islam cenderung dilarang keras oleh Nabi, maka pada masa belakangan justru diperintahkan langsung oleh beliau. Perintah ziarah seperti tidak  bisa  dipahami  sebagai  perintah  mengikat  yang  menimbulkan  hukum  wajib  berziarah kubur, sehingga berakibat dosa bagi yang enggan berziarah. Perintah tersebut muncul setelah sebuah  larangan  sebagaimana  diberitakan  dalam  hadis  tersebut,  dan  berkonsekuensi  hokum ibahah. Namun,  hukum  ibahah  yang masih dalam ranah normative ini bisa berubah menjadi hukum  lain  tergantung  praktiknya.  Sebuah  hadis  sangat  populer  menjadi  salah  satu  pijakan akan  pentingnya  sebuah  fatwa.  al-halal  bayyin  wa  al-haram  bayyin,  wa  ma  bainahuma umurun mushtabihat.  Golput sebagai  sebuah praktik memang laik mendapatkan sorotan dari para pakar hukum. Apalagi ketika Golput telah menjadi sebuah gerakan. Maka, sangat wajar jika kemudian muncul respon dari sebuah otoritas penting penetap fatwa, dalam hal ini adalah MUI. Banyaknya pertanyaan mengenai hukum Golput menjadi factor utama terbitnya sebuah fatwa. Sementara itu, sebuah fatwa memang harus tegas dalam menetapkan hukum halal atau haram. Hanya saja, ketika golput diputus sebagai haram dan perbuatan dosa, hal ini dianggap berlebihan.  Mengingat  keberadaan  orang  yang  golput  tetap  tidak  akan  menghalangi terwujudnya  kepemimpinan.  Selama  ini  jumlah  suara  golput  sangat  besar,  jauh  melampaui perolehan suara terbesar parpol. Secara yuridis, memang golput dibolehkan (mubah), namun jika semua orang menyatakan golput maka imamah (negara) akan hancur. Jika negara bubar, maka  hukum  dan  agama  pun  tidak  akan  tegak.  Urusan  manusia  tidak  akan  ada  yang mengurus.  Di  sinilah  MUI  kemudian  memandang  darurat  untuk  menetapkan  keharaman golput. 23
Bagaimana  kedudukan  masyarakat  yang  tidak  memilih    pemimpinnya  dalam  Pilgub jambi tahun 2020.
1. Fenomena Golput
Golput yang seringkali menuai kontroversi kini kembali mengemuka seiring dengan kehadiran  hajatan  rutin  lima  tahunan  di  Indonesia.  Tidak  hanya  itu,  banyak  orang  yang menilai  bahwa  golput  merupakan  tindakan  yang  tidak  bertentangan  dengan  ajaran  Islam terkait  dengan  pengangkatan  seorang  pemimpin.  Namun,  di  sisi  lain masyarakat  memilih untuk golput juga bukan tanpa alasan yang kuat. Berdasarkan hasil real count dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), angka golput secara umum meningkat dari tahun ketahun. Pada pemilu tahun 2009, perolehan suara golput mencapai 29,6%. Ini adalah suara terbesar dari total  perolehan  seluruh  partai.  Pada  tahun  2014,  berdasarkan  real  count  pemilu  legislatif, angka  golput  memang  cenderung  menurun.  hingga  pada  angka  24,89%.  Sementara  itu, parpol  dengan  jumlah  perolehan  suara  terbesar,  PDIP,  hanya  meraih  sekitar  18,95%.  Ini menunjukkan  bahwa  partai  terbesar  sekalipun,  hanya  mampu  meraup  suara  kurang  dari 20%  Membengkaknya  jumlah  suara  golput  disinyalir  karena  banyak  faktor.  Di  antaranya adalah  faktor  trauma  terhadap  para  elit  politik  yang  menjabat  pada  periode  sebelumnya. Tentu tidak semua orang yang menjadi wakil rakyat itu adalah buruk. Hanya saja ulah para
23 Admin, “Ketua MUI Bidang Fatwa Tidak ada Kata Golput dalam Fatwa MUI 2009 ,” MUI digital, Januari 13, 2023, https://mui.or.id/berita/25513/ketua-mui-bidang-fatwa-tidak-ada-kata-golput-dalam-fatwa-mui-2009/.
oknum  yang  mengecewakan  masyarakat  tampak  selalu  mendominasi.  Sehingga, masyarakat pun semakin tidak percaya lagi dengan para calon meskipun bukan incumbent. Ketidakpercayaan  ini  tampak  berlaku  menyeluruh  untuk  semua  calon,  baik  yang  baru maupun  yang  lama.  Isu-isu  SARA  yang  juga  masih  marak  dalam  perpolitikan  Indonesia belakangan  ini  tampaknya  juga  tidak  mampu  membendung  arus  golput  yang  kian membesar.  Bagi  sebagian  orang,  golput  adalah  solusi  paling  damai  untuk  membuat  para oknum tersebut jera atau untuk menyelamatkan bangsa. 24

## 2. Fatwa MUI Tentang Golput.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan organisasi social yang menampung dan menyatukan pera ulama dari berbagai golongan dan cendikiawan Muslim dengan beberapa kekuatan yang mampu mempengaruhi dan membentuk perilaku social komunitas Muslim. Beberapa  kajian  menunjukkan  bahwa  MUI  berpotensi  memiliki  control  atas  tindakan public melalui fatwa yang dikeluarkannya. Secara historis, MUI resmi berdiri pada 26 Juli 1975/  l7  Rajab  1395  H.  Pendirian  MUI  ini  ditandai  dengan  lahirnya  piagam  MUI,  hasil dari musyawarah yang dihadiri dan ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah terdiri dari  para  ulama  utusan  daerah,  10  utusan  organisasi  Islam  dan  4  rohaniawan.6  Namun demikian  dari  perspekrif  latar  belakang  berdirinya  MUI,  para  ahli  sejarah  memiliki beberapa pandangan. Sebagian kalangan ada berasumsi (pendapat) bahwa berdirinya MUI sarat dengan kepentingan politik, dalam hal ini peremintah saat itu. Ini karena data historis menunjukkan  bahwa  gagasan  untuk  membentuk  wadah  baru  bagi  para  ulama  untuk mewakili  kepemimpinan  umat  Islam,  pertama  kali  dicetuskan  oleh  pemerintah  dalam  hal ini  Menteri  Agama.  Gagasan  ini  disampaikan  Menteri  Agama  pada  saat  konferensi  para ulama  di  Jakarta  yang  dilaksanakan  oleh  Pusat  Dakwah  Islam  tanggal  30  September hingga 4 Oktober 1970. Pusat Dakwah Islam ini merupakan bentukan pemerintah. Gagasan atau  saran  Menteri  Agama  untuk  membentuk  sebuah  wadah  bagi  para  ulama  yang disampaikan  pada  saat  konfrensi  ulama  tersebut,  tidak  diperhatikan  atau  tidak  direspon para  ulama  selama  empat  tahun.  Tidak  adanya  respon  para  ulama  ini  kemungkinan disebabkan  oleh  kekecewaan  para  ulama  atas  kebijakan  pemerintah  yang  memperkecil, kalau  tidak  menghilangkan,  peran  ulama  dalam  bidang  politik.  Hal  ini  terlihat  dari kebijakan pemerintah orde baru yang tidak membolehkan partai-partai politik berdasarkan pada afiliasi  dan bernaung di  bawah panji-panji  agama. Peran ulama dibatasi hanya pada kegiatan-kegiatan  pada  soal-soal  keagamaan  saja.  Tahun  1974  Presiden  Soeharto menguatkan  kembali  gagasan  tersebut.  Selanjutnya  pada  tanggal  24  Mei  1975  Presiden Soeharto  kembali  menyampaikan  keinganan  kuatnya  untuk  membentuk  MUI  dengan mengemukakan  dua  alasan.  Pertama,  keinginan  pemerintah  agar  umat  Islam  bersatu,  dan kedua  kesadaran  bahwa  masalah  yang  dihadapi  bangsa  tidak  dapat  diselesaikan  tampa keikiutsertaan para ulama. 7 Sementara itu, sebagian yang lain berasumsi, bahwa lahirnya MUI  dilatari  oleh  aspirasi  dan  hasrat  Majelis  Ulama  yang  ada  sebelum  di  daerah,  untuk memiki wadah yang dapat menampung berbagai gologngan yang ada dan dasar yang kuat dalam  rangka  membangun  bangsa  Indoensia  yang  berperadaban.  Ini  artinya  terjadi dialektis antara ulama, cendikiawan muslim dan pemerintah saat itu. 25
24 Syah  Firdaus,  “ Paradigma  Rational  Choice  dalam  menelaah  fenomena  Golput  dan  prilaku  pemilih  di Indonesia,” Jurnal Ilmu politik dan pemerintahan, 1, no. 2 (201 3): 12-14, https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jipp/article/view/LL.
25 Rozikoh  Miftahur,  “Hukum  golongan  putih  (golput)  dalam  pemilu  menurut  fatwa  MUI,” Repository  UIN Sunan Ampel Surabaya, Januari, 12, 2023, https://digilib.uinsa.ac.id/58396/.
25 Alaidin  Koto,  “Golput  dalam  perspektif  islam,” UIN  Suska  Riau, Januari  21,  2023,  https://www.uin- suska.ac.id/2017/02/14/golput-dalam-perspektif-islam-am-mahmud/.
25 Alaidin  Koto,  “Golput  dalam  perspektif  islam,” UIN  Suska  Riau, Januari  21,  2023,  https://www.uin- suska.ac.id/2017/02/14/golput-dalam-perspektif-islam-am-mahmud/.

## Pandangan Fiqh Siyaah Dalam Golput Pilgub Jambi 2020.
Memilih  pemimpin  hukumnya  adalah  kewajiban,  bukan  sekadar  hak,  karena  Allah menyuruh  orang-orang  mukmin  untuk  melakukannya.  Kewajiban  ini  ditambah  lagi  dengan memilih  pemimpin  yang berlaku amanah. Sekiranya nilai  amanah di  antara calon  pemimpin tidak  ada  yang  sempurna,  maka  yang  wajib  dipilih  adalah  calon  yang  paling  mendekati kesempurnaan.  Prosedur  mendapatkan  otoritas  kekuasaan  eksekutif  dalam  negara  penganut sistem demokrasi adalah sah dan konstitusional, legitimit, dan kompetitif. Tidak ada jalan lain kecuali  pemilu.  Pemilu,  bagian  dari  sarana  menghasilkan  pemimpin  yang  sesuai dengan   standar   tertentu.  Selain  berdasarkan  Alquran,  dalam  kaedah  fiqih  dikatakan:  “al- amru  bi  as-syai‟i  amru  bi  wasailih  (perintah  mengerjakan  sesuatu,  berarti  perintah mengerjakan sarananya).” Maksud aplikasi dari kaedah ini adalah, bahwa memilih pemimpin itu  adalah  wajib,  maka  mengikuti  pemilu  sebagai  sarana  atau  wasilah  memilih  pemimpin adalah wajib juga. 26

## KESIMPULAN
Berdasarkan  keterangan  di  atas  dapat  disimpulkan,  Dari  ketiga  paslon  gubernur  jambi tersebut  berlatarkan  beragama  islam  semuanya,  maka  dalam  ketentuan  fiqh  siayasah  upaya untuk  memilih  pemimpin  atau  wakil  yang  memenuhi  syarat-syarat  ideal  bagi  terwujudnya cita-cita  bersama  sesuai  dengan  aspirasi  umat  dan  kepentingan  bangsa.  Dan  ketiga  calon tersbut  memiliki  visi  dan  misi  yang  sama  yaitu  untuk  mewujudkan  cita-cita  bangsa  sesuai dengan  kepentingan  umat  dan  bangsa,  pemimpin  dalam  Islam  adalah  kewajiban  untuk menegakkan  imamah  (kepemimpinan)  dan  imarah  (pengaturan)  dalam  kehidupan  bersama. Maka dari itu sesuai dengan ketentuan hukum  dalam fiqh siyasah kita sebagai  umat muslim wajib hukumnya menggunakan hak pilih dalam pilgub jambi 2020 apabila calon pemimpinya mengutamakan  visi  misi  Memilih  pemimpin  yang  beriman  dan  bertakwa,  jujur  (siddiq), terpercaya  (amanah),  aktif  dan  aspiratif  (tabligh),  mempunyai  kemampuan  (fathunah),  dan memperjuangkan kepentingan umat Islam “hukumnya adalah wajib”.

## REFERENSI
Admin,  “Ketua MUI  Bidang Fatwa Tidak ada  Kata Golput  dalam  Fatwa MUI 2009 ,” MUI digital, Januari  13,  2023,  https://mui.or.id/berita/25513/ketua-mui-bidang-fatwa-tidak- ada-kata-golput-dalam-fatwa-mui-2009/.
Ahmad „Ubaydi Hasbillah, “Fatwa Haram Golput Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam”, Jurnal  Pemikiran  Hukum  dan  Hukum  Islam  6,  no.  1  (Juni  2015):5-6, https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/1464/pdf.
Alaidin  Koto,  “Golput  dalam  perspektif  islam,” UIN  Suska  Riau, Januari  21,  2023, https://www.uin-suska.ac.id/2017/02/14/golput-dalam-perspektif-islam-am-mahmud/.
Alaidin  Koto,  “Golput  dalam  perspektif  islam,” UIN  Suska  Riau, Januari  21,  2023, https://www.uin-suska.ac.id/2017/02/14/golput-dalam-perspektif-islam-am-mahmud/. Armedi,  “Tinjauan  Fiqh  Siyasah  Terhadap  Kepemimpinan  Dalam  Islam  dan  Pemikiran Politik AlMawardi,” (Skripsi, UIN Rden Intan, Lampung, 2022), 45.
Berita  Satu,  “Tiga  Pasangan  Calon  Mendaftar  Pilgub  Jambi,”  diakses  pada  19  Oktober, https://www.beritasatu.com/nasional/673347/hanya-tiga-pasangan-calon-mendaftar- pilgub-jambi# .
Hengki,  “Analisis  Fiqh  Siyasah  Terhadap  Konsep  Pemerintahan  Islam  Menurut  Pemikiran Hasan Al-Banna,” (Skripsi, UIN Raden Intan, Lampung, 2020), 28.
Jambin One.Com, “Partisipasi Pemilih 67,90%, Target KPU Tak Tercapai,” diakses Pada 19 Oktober  2021, https://jambione.com/read/2020/12/22/16098/partisipasi-pemilih-6790-

## target-kpu-tak-tercapai.
Khairatun  Uma  Daulay,  “Strategi  Humas  Komisi  Pemilihan  Umum  Dalam  Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Priode Tahun 2020- 2024 Kabupaten Labuhanbatu,” (Tesis, UIN Sumatera Utara, Medan, 2021), 42.
Muhammad  Harfin  Zuhdi,  MA,  “Konsep  Kepemimpinan  Dalam  Perspektif  Islam” AKADEMIKA,
19,
no. 01,
(Januari -Juni 2014): 122,
https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/akademika/article/view/405/413 Munawwir Sjadzali, Islam dan Negara (Jakarta: UII Press, 1993), 73-76.
Qamaruzzaman,  “Pemikiran  Politik  Ibnu  Tamiyah”,  jurnal  kajian  politik  islam,  2  no.  2
(Desember 2019): 122,
file:///C:/Users/ASUS/Downloads/assazali,+6.+Pemikiran+Politik+Ibnu+Taimiyah.pdf.
Qorina  Lois  Fadilla,  “Strategi  Komunikasi  KPU  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Kepala Daerah 2020,” Ilmu Komunikasi
Universitas
AMIKOM Yogyakarta,
2020, https://www.journal.unwira.ac.id/index.php/VERBAVITAE/article/download/1855/53.
Rozikoh  Miftahur,  “Hukum  golongan  putih  (golput)  dalam  pemilu  menurut  fatwa  MUI,”
Repository UIN Sunan Ampel Surabaya, Januari,
12, 2023,
https://digilib.uinsa.ac.id/58396/.
Sippah Chotban, “Hukum memilih pemimpin non-muslim dalam syariah islam.” Jurnal UIN Makassar, 2, no. 2 (Oktober 2018): 317,
https://media.neliti.com/media/publications/335294-hukum-memilih-pemimpin-non- muslim-dalam-a87848a2.pdf.
Sodikin,  “Pemilihan  Umum  Menurut  Islam”,  Fakultas  Hukum  Universitas  Muhammadiyah
Jakarta. diakses pada 19 Oktober. http://repository.radenintan.ac.id/9671/1/SKRIPSI%202.pdf.
Syah  Firdaus,  “Paradigma  Rational  Choice  dalam  menelaah  fenomena  Golput  dan  prilaku pemilih  di  Indonesia,” Jurnal  Ilmu  politik  dan  pemerintahan, 1,  no.  2  (2013):  12-14, https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jipp/article/view/LL.
Syaifuddin, Negara Islam Menurut Konsep Ibnu Khaldun (Yogyakarta: Gama Media, 2007), 107.
Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi (Jambi: Syariah Press, 2014), 34. UUD 1945. Pasal 28D Ayat 3.
Wahyu Abdul Jafar, “Fiqh siyasah dalam perspektif Al-qur‟an dan Al-Hadist,” Pemerintahan Politik Islam 18. 3, no. 1 (2018): 544, https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/2140.
Wahyu Abdul Jafar, “Fiqh siyasah dalam perspektif Al-qur‟an dan Al-Hadist,” Pemerintahan Politik
Islam 18. 3, no. 1 (2018): 544,
https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/2140.