## POTENSI ZAKAT SEBAGAI FILANTROPI ISLAM DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI
Oleh : Lia Istifhamah
STAI Taruna Surabaya ( liaistifhamah@gmail.com )
Abstrak  : P engelolaan  zakat  yang  selama  ini  telah  dilakukan  oleh  badan  amil  zakat secara  keseluruhan  belum  maksimal  sehingga  syiar  Islamnya  pun  belum  mampu melakukan  perubahan  paradigma  masyarakat  khususnya  umat  Islam.  Yang  perlu dilakukan  lebih  intens  oleh  BAZ/  LAZ  adalah  klasifikasi  dan  pengelompokan  sasaran penerima  zakat,  yaitu  kelompok  mustahiq  yang  sesuai  untuk  menerima  zakat  produktif dan mustahiq yang hanya bisa diberi zakat konsumtif (untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari).  Sehingga  implementasi  dari  dakwah  Islam  melalui  zakat  sebagai  pemberdayaan ekonomi masyarakat bisa optimal. Pemerintah harus sesegera mungkin untuk melakukan revisi  UU  tentang  Zakat  yang  mencakup  prosedur  pengelolaan  Zakat,  regulasi  zakat sebagai  pengurang  pajak,  pembentukkan  departemen/  direktorat  zakat  yang  bersinergi dengan lembaga keuangan/ Ditjen Pajak.

## Kata Kunci : Zakat, Islam, Ekonomi

## A. Pendekatan Pembangunan Nasional
Model Pembangunan sentralistik yang diadopsi pemerintah Indonesia membawa  banyak  perubahan  baik  yang  menuju  ke  arah  yang  positif  berupa peningkatan kesejahteraan, infrastruktur maupun pendapatan perkapita. Akan tetapi,  pembangunan  yang  selama  ini  dilakukan  oleh  pemerintah  yang mengedepankan aspek pertumbuhan dan cenderung mengesampingkan faktor non  ekonomi,  menjadikan  fondasi  pembangunan  sangat  rapuh.  Karena pembangunan  hanya  diprioritaskan  untuk  meningkatkan  GNP  sehingga sumber  daya  alam  dieksplorasi  secara  massif,  demi  meraih  keuntungan ekonomi sesaat.
Pertumbuhan  ekonomi  dapat  dicapai  oleh  pemerintah  sesuai  target akan  tetapi  efek  terembesan  kebawah  (trickle  down  effect)  tidak  terjadi, sehingga tidak ada pemerataan kemakmuran pada seluruh lapisan masyarakat. Tingkat pertumbuhan ekonomi secara nasional secara simultan memunculkan gap, karena pendapatan ekonomi antara kelompok mengengah atas meningkat akan  tetapi  kelompok  masyarakat  ekonomi  menengah  ke  bawah,  statis pendapatan  ekonominya  cenderung  tidak  berubah.  Ekses  negatif  lain  dari proses  pembangunan  tersebut  adalah  tingginya  tingkat  ketergantungan, meningkatnya  jumlah  penduduk  miskin.  Masalah  kemiskinan  dan pengangguran  merupakan  beberapa  problematika  krusial  yang  dihadapi  oleh negara-negara berkembang dan juga bangsa Indonesia.
Dengan  perubahan  paradigma  pembangunan  yang  desentralisasi,  dan tertuang dalam UU Otonomi Daerah tahun 1999 diharapkan mampu memberi nuansa  yang  lebih  kondusif  bagi  perbaikan  ekonomi  rakyat  Indonesia. Pendekatan  ini  mencoba  menjadikan  pembangunan  berbasis  pada  kebutuhan masyarakat  lokal.  Sehingga  bukan  paradigma  function  follow  money  akan tetapi money follow function. 1 Berdasarkan UU otonomi ini pemerintah pusat mengharapkan  mampu  memunculkan  kemandirian  lokal,  artinya  pemerintah daerah  dapat  melakukan  fungsinya  sesuai  dengan  potensi  lokal,  sesuai keinginan  masyarakatnya  dan  kondisi  ekonomi  mereka.  Jika  pendekatan desentralisasi  ini  berjalan  baik,  maka  akan  tercipta  pemerataan  ataupun distribusi kekuasaan.
Masalah  pemberdayaan  ekonomi  bukan  hanya  sebagai  garapan  dari pemerintah  akan  tetapi  banyak  elemen  yang  harus  dilibatkan  dalam  rangka peningkatan  kesejahteraan  ekonomi  rakyat.  Hal  ini  dikarenakan  jumlah penduduk  miskin  di  Indonesia  cukup  tinggi,  walaupun  telah  ada  penurunan persentase  penduduk  miskin  akan  tetapi  fluktuasi  naik-turunnya  tidak  besar, range -nya dari tahun sebelumnya relatif pendek.
1 function follow money adalah keberlangsungan program pembangunan akan dijalankan sesuai dengan kondisi keuangan yang ada. Sedangkan  money follow function, model ini berbeda yaitu keuangan/ anggaran pembangunan digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan yang sebenarnya.

## B. Aturan Zakat dalam agama Islam
Sebagai salah satu rukun Islam maka sudah menjadi kewajiban seorang Muslim  untuk  membayar  zakat  bila  ia  sudah  memenuhi  nisabnya.  Allah berfirman  dalam  surat  At-  Taubah  ayat  103  yang  artinya: “ Ambillah  zakat dari  sebagian  harta  mereka....” Zakat  adalah  ibadah maliyah  ijtima’iyah (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan kemasyarakatan) yang mempunyai fungsi penting dalam syari’at Islam. Dalam Alquran Allah SWT banyak  menyatakan  kewajiban  membayar  zakat  dan  memberikan  sedekah serta membelanjakan sebagian hartanya di jalan yang diridhai Allah SWT. 2
Dalam ayat yang lain disebutkan para penerima zakat, yaitu pada Surat At-Taubah  ayat  60,  yang  artinya:  “Sesungguhnya  zakat-zakat  itu,  hanyalah untuk  orang-orang fakir, orang-orang miskin,  pengurus-pengurus zakat,  para muallaf  yang  dibujuk  hatinya,  untuk  (memerdekakan)  budak,  orang-orang yang  berutang,  untuk  jalan  Allah,  dan  orang-orang  yang  sedang  dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana .” 3 Dari ayat ini dijelaskan ada 8 kelompok yang berhak menerima zakat yang berhak menerima zakat yaitu: Orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi  penghidupannya.  Orang  miskin:  orang  yang  tidak  cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Pengurus zakat: orang yang diberi  tugas  untuk  mengumpulkan  dan  membagikan  zakat.  Muallaf:  orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya  masih  lemah.  Memerdekakan  budak:  mencakup  juga  untuk melepaskan  muslim  yang  ditawan  oleh  orang-orang  kafir.  Orang  berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan ma'siat dan tidak sanggup  membayarnya.  Adapun  orang  yang  berhutang  untuk  memelihara persatuan  umat  Islam  dibayar  hutangnya  itu  dengan  zakat,  walaupun  ia mampu  membayarnya.  Pada  jalan  Allah  ( sabilillah ):  yaitu  untuk  keperluan pertahanan  Islam  dan  kaum  muslimin.  Di  antara  mufasirin  ada  yang berpendapat  bahwa  fisabilillah  itu  mencakup  juga  kepentingan-kepentingan
2 Sayid Sabiq, Fiqh al-Sunnah (Lebanon: Darul Fikr, 1982), 276.
3 al-Qur’a>n, 10 (At-Taubah): 60, “Terjemahan Al Qur'an Adz Dzikr-Versi DEPAG Indonesia”.
umum  seperti  mendirikan  sekolah,  rumah  sakit  dan  lain-lain.  Orang  yang sedang dalam perjalanan yang bukan ma'siat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. 4
Islam  begitu  transparan  dalam  mengatur  proses  pengelolaan  zakat hingga pada pendistribusian zakat kepada kelompok sasaran. 5 Lembaga yang mengelola zakat disebut amil zakat, di Indonesia badana mil zakat / lembaga amil  zakat  dikelola  oleh  pemerintah  dan  swasta.  Berbeda  dengan  masa khalifah Abu Bakar ataupun umar bin  Abdul aziz, zakat dikelola dalam satu pintu pelaksanaan adalah pemerintah.
Model pemberdayaan ekonomi melalui zakat merupakan pengejawantahan dari salah satu prinsip dakwah bil al a’mal . 6 Ibadah zakat merupakan  cerminan  dalam  komitmen  Islam  dalam  memerangi  kesenjangan sosial  dan  secara  konsisten  memperjuangkan  terciptanya  keseimbangan ekonomi  antara  si  kaya  dengan  si  miskin,  antara  kaum  berada  dengan  kaum papa.  Upaya  membangun  keseimbangan  antara muzakki dan mustahiq termanifestasi  dalam  dua  bentuk,  yaitu: Pertama, bentuk  yang  bersifat kewajiban  yang  bernuansa  “ top  down ”,  dengan  atau  tanpa  kesadaran  pada golongan  yang  telah  memenuhi  persyaratan  tertentu  harus  mengeluarkan sebagian  hartanya  untuk mustahiq . Kedua ,  bentuk  yang  bersifat  sukarela ( tathawwu’ ), yang menekankan adanya kesadaran akan pentingnya solidaritas sosial.  Keduanya  disyariatkan  oleh  Islam  dalam  rangka  membangun  tatanan sosial masyarakat yang harmonis. 7
Disamping  itu,  Zakat  merupakan  ibadah  yang  mempunyai  dimensi sosial  kemasyarakatan,  baik  bagi  pembayarnya  ( muzakki ),  maupun  bagi penerimanya ( mustahiq ), di antara manfaat zakat adalah sebagai sarana untuk menghilangkan  sifat  konsumerisme  dan  kapitalisme  dari  suatu  kelompok
4 Ibnu Taimiyah, Siyasah Syar’iyah, Etika Politik Islam (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 35-36.
5 Muhyiddin Abdusshomad, Fiqh Tradisionalis, Jawaban pelbagai Persoalan Keagamaan Sehari- hari (Surabaya: Khalista, 2004), 160.
6 Pendekatan kegiatan dakwah bi al-qaul (bi al-ihsan) dan bi al-af’al ( termasuk bi al-khitabah atau bi-al-a’mal ). Penjabaran dari kedua kegiatan itu melahirkan empat ragam kegiatan dakwah, yakni pertama tabligh dan ta’lim , kedua irsyad, ketiga tathwir , dan keempat tadbir . Asep Muhyiddin dan Agus Ahmad Safei, Metode Pengembangan Dakwah , (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 34.
7 http://klikpsq.blogspot.com, diakses tanggal 23 januari 2012.
tertentu.  Zakat  juga  dapat  menumbuhkan  kepekaan  sosial  sekaligus  sarana introspeksi  dan pendidikan jiwa agar bisa berbagi  dengan  yang  lain, berbuat baik  antar  sesama  dengan  membantu  memenuhi  kebutuhan  dasar  kelompok masyarakat miskin yang merupakan salah satu penerima zakat. Zakat mampu mendorong  masyarakat  untuk  menciptakan  tatanan  sosial  yang  harmonis antara  golongan  atas  dan  masyarakat  miskin.  Sehingga  bentuk  nyata  dari dakwah  pengembangan  dan  pemberdayaan  masyarakat  Islam  adalah  dengan menyalurkan zakat sesuai dengan prinsip peningkatan kesejahteraan umat.
Zakat  juga  bisa  sebagai  sarana  yang  melepaskan  manusia  dari ketergantungan terhadap harta dan  akan menumbuhkan sosial  awarness  para muzakki .  Selain  sebagai  upaya  mewujudkan  kesejahteraan  sosial,  zakat  juga sebagai  pembersih  harta  seorang  muslim.  Nilai  tambah  ketika  orang mengeluarkan  zakat  memang  bukan benefit yang  bisa  langsung  dirasakan waktu  itu  juga,  akan  tetapi  sebagai  inverstasi  harta  orang  muslim  yang manfaatnya akan bisa dinikmati dalam bentuk pahala.

## C. Zakat:  filantropi  islam  sebagai  salah  Satu  Alternatif  Pengurangan Kemiskinan
Pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf secara profesional akan bisa  menjadi  suatu  alternatif  program  pengurangan  angka  kemiskinan  di Indonesia.  Misalnya  Badan  Amil  Zakat  yang  dikelola  oleh  pemerintah  bisa menjadi  salah  satu  alternatif  pilihan  umat  Islam  yang  akan  menyalurkan hartanya. Dalam wadah BAZ tersebut pengelolaan zakat dapat dikembangkan menjadi  program  yang  terintegrasi  dengan  program  pemberdayaan masyarakat  miskin  lainnya.  Sehingga  badan  amil  zakat  bisa  melakukan sosialisasi  kepada  masyarakat  untuk  bersemangat  dalam  mengeluarkan hartanya  dengan  berzakat  sekaligus  ikut  ambil  bagian  dalam  pengentasan kemiskinan.  Dinas  Pendidikan  Kota  Surabaya  misalnya,  berencana  untuk melakukan  kebijakan  pemotongan  penghasilan  untuk  zakat,  yang  tertuang
dalam  surat  edaran  bernomor  466/1260/436.6.4/2009  tertanggal  18  Februari 2009. 8
Dalam  surat  yang ditandatangani  Kepala Dispendik  Surabaya Sahudi itu  disebutkan  bahwa  potongan  tersebut  dilakukan  untuk  membayar  zakat penghasilan.  Besaran  pemotongan  adalah  2,5  persen  dari  semua  gaji  dan tunjangan  yang  diterima  setiap  bulan  rencana  pemotongan  berlabel  zakat penghasilan,  infak,  dan  sedekah  itu  dilakukan  melalui  bendahara  gaji, selanjutnya  disetor  ke  Badan  Amil  Zakat  Surabaya.  Walaupun  kebijakan  ini banyak  menimbulkan  gejolak  di  kalangan  guru,  namun  ide  untuk memanajemen  zakat  dalam  suatu  lembaga  khusus  BAZ  telah  menjadi  salah satu pemikiran eksekutif di pemkot Surabaya.
Karena banyak kasus  yang menunjukkan ketidakefektifan penyaluran zakat  langsung  dari muzakki kepada mustahiq ,  maka  pengelolaan  zakat  dari suatu  lembaga  yang  terpercaya  untuk  mengelolah  zakat  demi  pemberdayaan ekonomi  umat  di  anggap  penulis  sebagai  suatu  yang  urgen  agar  manfaatnya segera  dirasakan  umat.  Tragedi  Zakat  Pasuruan  misalnya,  pada  tahun  2008 lalu,  berkaitan  dengan  pembagian  zakat  oleh  keluarga  H.  Syaikhon  Fikri, Desa  Purutrejo  Purworejo,  Pasuruan  sebesar  Rp.  30.000,-,    yang mengakibatkan tewasnya 21 jiwa ibu yang ikut antri dalam pembagian zakat tersebut. 9
Peristiwa “zakat pembawa maut” ini merupakan salah satu bentuk dari potret kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Walaupun jumlah yang diterima tidak  seimbang  dengan  resiko  yang  mungkin  menimpa,  para mustahiq cenderung mengabaikan. Karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari uang Rp.  30.000,-  cukup  besar  untuk  mereka.  Dengan  banyaknya  tragedi  yang terjadi  karena  pembagian  zakat,  menjadikan  refleksi  tersendiri  pada pemerintah  ataupun  umat  Islam  untuk  mengoptimalkan  kinerja  lembaga pengelolah  Zakat  baik  lembaga  independen  maupun  milik  pemerintah, sehingga  tidak  ada  lagi  tragedi  “ pembagian  zakat” yang  memakan  korban jiwa akan tetapi menjadi zakat yang membawa berkah.
8 Jawa Pos, Dispendik Berencana Memotong Gaji Guru 2,5 Persen Per Bulan, 21 Maret 2009.
9 http://orgawam.wordpress.com, Tragedi Zakat Pasuruan , diakses 17 September 2012.
Pada prinsipnya zakat adalah bentuk pendistribusian atau pemindahan sebagian  harta  kekayaan  suatu  umat  dati  satu  tangan  ke  tangan  orang  lain (baca:  amil)  selaku  pemegang  kuasa  untuk  mengurus,  memelihara  dan mengembangkan  serta  mempergunakannya  untuk  kemudian  di  bagikan kepada  yang  berhak  menerima. 10 Sehingga  zakat  berfungsi  sebagai  suatu pengendali  kerentanan  social  ekonomi  yang  terjadi  di  masyarakat  dan sekaligus  sebagai  upaya  kedermawanan  dan  kepekaan  umat  Islam  dalam upaya pengentasan kemiskinan.

## D. Dakwah Pemberdayaan Ekonomi melalui Zakat
Dakwah  memiliki  makna  beragam,  namun  pada  hakekatnya  dakwah adalah  ajakan  kepada  yang  baik  dan  mencegah  dari  yang  mungkar  sesuai dengan  kondisi  setempat. 11 Dan  dakwah  juga  diartikan  sebagai  proses rekayasa  sosial  dalam  rangka  pemberdayaan  masyarakat.  Jadi  peran masyarakat  muslim  bisa  menjadi  agent  of  change  dengan  melakukan transformasi  implementasi  perintah/kewajiban  dalam  Islam  yang  berdimensi pengembangan  sosial,  ekonomi  kemasyarakatan.  Zakat  yang  merupakan ibadah  yang  bersentuhan  dengan  ekonomi  sebenarnya  potensial  untuk  di manajeriali  oleh  kaum  muslim  sebagai  bentuk  pemberdayaan  ekonomi. Sumber dana tetap dalam zakat cukup potensial untuk membantu membiayai pembangunan  umat  dan  negara.  Zakat  bisa  menjadi  tidak  efektif  dan  efisien kalau  pengelolaannya  hanya  ditangani  secara  individul  ( muzakki )  tanpa pengawasan. Pengendalian, dan pembinaan dari pemerintah. 12 Dalam rangka mengantisipasi  kesalahan  dalam  penyaluran  zakat,  maka  pemerintah  harus mampu memegang peranan penting dalam manajemen zakat.
Pada zaman khalifah Abu Bakar pengelolaan zakat ditangani langsung oleh  pemerintah,  karena  pemerintah  memiliki  sarana  yang  lengkap  dan memiliki kekuasaan untuk memaksa muslim yang tidak mau berzakat. Dasar hukum  yang  bisa  dijadikan  acuan  adalah  Al  Quran  surat  Attaubah  ayat  103
10 Bustami Gain dan Hamdany Ali, Islam sebagai Aqidah dan syariah (Jakarta: bulan bintang, 1968),  33-34.
11 Sja’roni, Pengantar Studi Islam (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya Press, 2002), 182.
12 Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1994), 230.
yang  artinya: Ambillah  sedekah  (zakat) dari sebagian  harta mereka, dengan sedekah  itu  kamu  bersihkan  dan  sucikan  mereka .  Dan  yang  keduan  adalah hadist nabi yang diriwayatkan Bukhari-Muslim dari ibnu abbas, yang artinya: beritahukanlah  mereka,  bahwa  Allah  mewajibkan  atas  mereka  zakat  yang diambil  dari  orang-orang  kaya  mereka,  kemudian  dikembalikan  kepada orang-orang fakir mereka. Hadist tersebut merupakan perintah Nabi kepada Muadz waktu diutus kenegeri Yaman . 13
Strategi dakwah dalam tradisi keilmuan berkaitan dengan visi dan aksi umat  Islam.  Zakat  bisa  termasuk  aksi  dakwah  yang  berkaitan  dengan pemberdayaan  masyarakatan  secara  langsung.  Menurut  Jurgen  Habermas dakwah  merupakan  media  transformasi  teori  emansipatoris. 14 dan  dakwa merupakan  rekayasa  sosial  yaitu  aksi  sosial  ekonomi  yang  dilakukan  umat Islam.  Implikasi  positif  ketika  pengelolaan  zakat  dilakukan  secara  tepat adalah  dana  zakat  bisa  menjadi  investasi  suatu  bangsa  dalam  pertumbuhan ekonomi.  Karena  menurut  Harold-Domar,  bahwa  investasi  adalah  aspek utama dalam pembangunan ekonomi dan modernisasi. 15
Potensi  jumlah  penerimaan  zakat  dalam  per  tahun  di  Indonesia mencapai Rp19 triliun, data ini menurut keterangan ketua umum Badan Amil Zakat  Nasional  (Baznas)  Prof  DR  Didin  Hafidhuddin 16 .  Namun  potensi tersebut  belum  sebanding  dengan  zakat  yang  terkumpul  dari  seluruh  Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) seluruh Indonesia yang pada 2009 hanya sebesar Rp 900 miliar per tahun. Jumlah pengumpulan zakat Indonesia cukup minim, tidak  sebanding  dengan  potensi  yang  ada,  padahal  potensi  zakat  itu  cukup strategis  dalam  meningkatkan  perekonomian  dan  kesejahteraan  masyarakat.
13 Ibid., 231
14 “ Artinya sejauh nama dakwah mampu membantu masyarakat untuk mencapai otonomi dan kedewasaan (mundigkeit) berpikir dan bertindak. Masyarakat yang reflektif (cerdas) adalah yang berhasil melakukan komunikasi yang baik dan memuaskan dengan sesama dalam interaksinya”.  Dijelaskan jurgen habermas ketika dikukuhkan menjadi guru besar di universitas Frankfurt dalam karya “ knowladge and human interest ”. (Andy Dermawan dkk, Metodologi Ilmu Dakwah (Yogyakarta: LESFI, 2002), 73.
15 Arief Budiman, Teori Pembangunan Dunia Ketiga (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995).
16 http://www.antara.co.id/arc, Potensi Pengumpulan Zakat Capai Rp19-Triliun , diakses tanggal 1 Maret 2012.
Karena  zakat  merupakan  salah  satu  sarana  distribusi  pendapatan  ekonomi masyarakat.
Secara  konseptual,  ide  pemberdayaan  ( Empowerment )  bersentuhan dengan kekuasaan atau keberdayaan. Pemberdayaan dianggap sebagai sebuah proses  yang memungkinkan kalangan individual ataupun kelompok merubah keseimbangan  kekuasaan  dalam  segi  sosial,  ekonomi  maupun  politik  pada sebuah  masyarakat  ataupun  komunitas.  Kegiatan  pemberdayaan  dapat mengacu pada banyak kegiatan, di antaranya adalah meningkatkan kesadaran akan  adanya  kekuatan-kekuatan  sosial  yang  menekan  orang  lain  dan  juga pada aksi-aksi untuk mengubah pola kekuasaan di masyarakat. Dari jenisnya, pemberdayaan/penguatan  dapat  dilihat  pada  dua  level,  individual  dan komunitas. Adapun  indikator  pemberdayaan  menurut  Kieffer  mencakup  tiga dimensi  yang  meliputi:  kopetensi  kerakyatan,  kemampuan  sosiopolitik,  dan kompetensi partisipatif. 17
Pemberdayaan  menunjuk  pada  kemampuan  orang,  khususnya kelompok  rentan  dan  lemah  sehingga  mereka  memiliki  kekuatan  atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan  (freedom)  dan  menjangkau  sumber-sumber  produktif  yang memungkinkan  untuk  meningkatkan  pendapatan  serta  berpartisipasi  dalam pembangunan    dan  keputusan-keputusan  yang  mempengaruhi  mereka. 18
Pemberdayaan  yang  dimaksudkan  disini  adalah  pemberdayaan  masyarakat miskin melalui pengelolaan zakat secara profesional.
Hasil  riset  K.A.  Ishak  dari  Oregon  University  AS  pada  tahun  2003 mempublikasikan  tentang  kegagalan  lembaga-lembaga  pembangunan internasional  di  dalam  mengurangi  kemiskinan  global.  Sehingga,  ia  pun
17 indikator kerberdayaan menurut parson, meliputi: pertama, proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individu yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar. Kedua, sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain. Ketiga, pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang- orang lemah dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan (parson et.al ) (Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Bandung: Refika Aditama, 2006), 63.
18 Ibid., 58.
merekomendasikan  perlunya  mengadopsi  strategi  baru  dalam  memerangi kemiskinan  global,  khususnya  di  negara-negara  timur  tengah  dan  Afrika. Dalam  riset  itu  pula,  Ishak  menegaskan  bahwa  zakat  harus  dioptimalkan mengingat  ia  adalah  instrumen  yang  secara  tradisional  dan  kultural  dekat dengan kehidupan masyarakat Timteng dan Afrika Utara. 19 Fenomena  di negara-negara  Timur  tengah  maupun  Áfrika  mungkin  bisa  dijadikan  pijakan untuk  mengidentifikasi  masalah  yang ada di  Indonesia (baca:  negara dengan jumlah  muslim  terbesar  di  dunia).  Sehingga  pengelolaan  zakat  secara profesional  di  Indonesia  bisa  juga  menjadi    program  alternatif  untuk mengurangi kemiskinan.
Keberadaan  zakat  sangat  tergantung  terhadap  keberadaan  lembaga zakat  yang  mengelolanya.  Secara  yuridis  formal  keberadaan  zakat  diatur dalam UU No 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaga pengelola zakat saat ini tidak hanya dimonopoli oleh BAZIS yang dikelola oleh negara tetapi dikelola  secara  swadaya  oleh  masyarakat.  Bahkan  kecenderungan  yang  ada masyarakat  lebih  mempercayai  penyaluran  zakat  mereka  kepada  lembaga- lembaga  amil  zakat  swasta  ataupun  langsung  ke  masjid  di  dekat  rumah mereka.
Ada  pemikiran  yang  menjadikan  zakat  berperan  penting  dalam pengembangan masyarakat, 20 bahwa zakat merupakan pelengkap pendapatan kepada  mereka  yang  tidak  mampu  mendapatkan  pekerjaan  yang  mencukupi kebutuhannya  ( mustahiq )  sehingga  asumsi  zakat  pada  masyarakat  umum hanya  sebagai charity .  Dakwah  pemberdayaan  ekonomi  yang  dilakukan melalui zakat bisa dalam bentuk: Pertama , manajemen zakat yang dilakukan dengan  bekerjasama  antara  badan  amil  zakat  independen  maupun  milik pemerintah  dengan  bank  konvensional  maupun  syariah  yang  peduli  dengan
19 http://ppimalaysia.org/Jurnal, Perkuat  Peran  ZISWAF  dalam  Pembangunan  Nasional, diakses tanggl 20 Maret 2012.
20 Pengembangan  masyarakat  tidak  dilihat  dari  sebagai  suatu  proses  pemberian  dari  pihak  yang memiliki  sesuatu  kepada  pihak  yang  tidak  memiliki  .  kerangka  pemahaman  ini  akan menjeruskan  kepada  usaha-usaha  yang  sekedar  memberikan  kesenangan  sesaat  saja  dan hanya  bersifat  tambal  sulam.  Pemberian  bantuan  dana  segar  ( fresh  money )  kepada masyarakat  akan  mengakibatkan  hilangnya  kemandirian  dalam  masyarakat  tersebut,  atau timbulnya ketergantungan. Akibat yang lebih buruk adalah tumbuhnya mental minta-minta daripada memberi. (Sja’roni, Studi Islam, 186).
pemberdayaan  ekonomi  rakyat  serta  dengan  pemerintah  melalui  program- program  pemberdayaan  ekonomi  melalui  pemberian  pinjaman  lunak  tanpa agunan.  Agar  adanya  sigergisitas  antara  program-program  pemberdayaan ekonomi  rakyat  dan  mengurangi  kemiskinan  dalam  rangka  meningkatkan kesejahteraan umat yang berkesesuaian dengan misi zakat.
Kedua ,  uang  zakat  bisa  dikelola  dan  dipergunakan  oleh  badan  amil zakat  untuk  menyediakan  pelatihan  dan  modal  dalam  bentuk  kredit  bebas bunga  ataupun  hibah  yang  memungkinkan  untuk  mendirikan  usaha-usaha mikro  atau  usaha  kecil  bagi mustahiq sebagai  pemberdayaan  ekonomi.
Ketiga ,  memberikan  bantuan  pendidikan  melalui  dana  zakat.  Dengan meningkatnya pendidikan masyarakat maka akan mudah untuk merubah pola pandang  masyarakat  dalam  melihat  kehidupan  sosial  ekonominya. Keempat , merubah pola pikir dan wawasan mustahiq .
Peningkatan  kesadaran  wajib  zakat  bagi  umat  Islam  bukan  hal  yang mudah  akan  tetapi  yang  lebih  penting  adalah  bagaimana  perubahan paradigma para penerima zakat yang bukan hanya sebagai orang yang pasrah dan  menunggu  uluran  tangan muzakki untuk  memberikan  bantuan  ekonomi, akan  tetapi  bagaimana  menjadi  seorang  yang  mempunyai  visi  kemandirian dalam meningkatkan kesejahteraan mereka melalui usaha produktif. Sehingga semangat  kewirausahaan  akan  ada  pada  diri mustahiq dan  keinginan  untuk merubah nasib mustahiq menjadi muzakki akan bisa diwujudkan.
Dalam  rangka  menciptakan  kesadaran  dan  kemandirian  penerima zakat, bisa dilakukan badan amil zakat dengan bekerjasama dengan lembaga swadaya  masyarakat  yang concern pada  upaya  pendampingan  dan pemberdayaan  ekonomi,  salah  satu  wujud  nyata  yang  bisa  dilakukan  adalah dengan  melalui  pelatihan  kewirausahaan,  pinjaman  lunak  mikro  ekonomi terpadu  dan  pengawasan  pasca  pemberian  pinjaman  untuk  peningkatan kesejahteraan ekonomi.
Dengan  beberapa  program  pemberdayaan  ekonomi  melalui  zakat diharapkan  mampu  menjadi  stimulus  bagi  para  pembayar  zakat  untuk mengeluarkan  sebagaian  hartanya  untuk  menyucikan  harta  yang  dimiliki
sekaligus  sebagai  bentuk nyata partisipasi  pengentasan kemiskinan  yang ada di Indonesia.
Dari  beberapa  model  manajemen  zakat  dalam  rangka  meningkatkan kesejahteraan  dan  mengurangi  jumlah mustahiq, maka  penulis  menganggap perlu  untuk  menginventarisir  beberapa  alternatif  yang  bisa  dilakukan  oleh pemerintah  dalam  pengelolaan  zakat  kedepan,  yaitu  dengan  melalukan evaluasi  peran  dan  posisi  BAZ/LAZ,  melalukan  amandemen  UU  tentang zakat  dan  melakukan  kebijakan  pengurangan  pajak  dengan  zakat  bagi  para wajib zakat.

## E. Optimalisasi Peran dan Posisi BAZ/ LAZ
Sebagai  lembaga  yang  secara  khusus  menangani  zakat  Badan  Amil Zakat  (BAZ)    dan  Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ)  nampaknya  belum  menjadi organisasi  yang  banyak  dipilih  masyarakat  dalam  menyalurkan  zakatnya, walaupun  sebenarnya  lebih  aman  dan  akan  tepat  sasaran  pemberian  zakat kepada mustahiq apabila  dilakukan  oleh  lembaga  yang  menangani  zakat, sehingga  resiko  yang  hingga  menimbulkan  korban  jiwa  dapat  dihindari  jika pembagian  zakat  tidak  dilakukan  dengan  model direct  giving oleh muzakki .
Akan  tetapi,  data  di  lapangan  menunjukkan  keengganan muzakki menyalurkan zakat pada lembaga zakat. Survei 2007 oleh Pirac menunjukkan bahwa responden yang menyalurkan zakatnya ke BAZ dan LAZ hanya hanya 6%  dan  1,2%.  Sebagian  besar  responden  (59%)  ternyata  memilih menyalurkan  zakatnya  kepada  mesjid  di  sekitar  rumah. 21 Masjid  banyak dipilih  karena  praktis,  dekat  dengan  rumah  responden  dan  juga  penerima zakat adalah muzakki di lingkungan sekitar mereka.
Hasil  penelitian  beberapa  lembaga  Survey  yang  mengemukakan bahwa  adanya  keengganan  pemberi  zakat  menyalurkan  zakatnya  melalui BAZ/ LAZ, adalah tantangan bagi BAZ/ LAZ untuk menunjukkan eksistensi lembaga  kedepan  dan  mampu  membangun image sebagai  lembaga  yang profesional  dan akuntable dalam  pengelolaan  zakat.  Keberhasilan  baz/laz
21 http://www.pirac.org/teliti_ZA.htm, diakses tanggal 20 Maret 2012.
menjadi  lembaga  profesional  akan  membawa  damapak  pada  tumbuhnya kepercayaan muzakki untuk  mau  menyalurkan  zakat  melalui  BAZ/  LAZ. Langklah  konkrit  yang  bisa  dilakukan  Baz/Laz  dalam  pencitraan  lembaga misalnya melalui program penyaluran dan pengelolaan keuangan hasil zakat, infaq  dan  shodaqoh  secara  jelas,  terukur,  dibutuhkan  masyarakat,  dan  lebih fokus  pada  upaya  pemberdayaan  ekonomi  para mustahiq ,  sekaligus membangun  mentalitas  kewirausahaan  ( entrepreneurship )  dan  adanya laporan  secara  transparan  kepada  publik  mengenai  pelaksanaan  program pemberdayaan ekonomi rakyat melalui dana zakat.
Sesuai  dengan  misi  utama  zakat  adalah  mengubah mustahiq menjadi muzakki sebagai  salah  satu  alternatif  pengentasan  kemiskinan,  maka  sistem dan  konsep  pengelolaan  serta  pendistribusian  zakat  ini  harus  dipahami  oleh seluruh  pengelola  zakat,  baik  di  badan  amil  zakat  (BAZ)  yang  dibentuk pemerintah  maupun  lembaga  amil  zakat  (LAZ)  yang  dibentuk  masyarakat. Jika  pengurangan  angka  kemiskinan  itu  menjadi  program  secara  nasional yang  langsung  ditangani  satu  lembaga,  maka  seluruh  zakat  mal  yang terhimpun wajib disalurkan sebagai zakat produktif.
BAZ/LAZ  harus  dikelola  dengan  manajemen  zakat  yang  profesional, dengan  melakukan  beberapa  perbaikan  dalam  pembagian  peran  dan  tata laksana petugas (amil). Apa yang dilakukan amil selama ini dianggap belum optimal  dan  belum  diimplementasikan  secara  benar.  Implikasinya,  para muzakki tidak  menaruh  kepercayaan  pada  amil  dan  mereka  cenderung membagi  zakatnya  sendiri  secara  langsung  kepada  para mustahiq ,  tidak melalui amil.
Amil  adalah  pengelola  zakat  yang  secara  eksplisit  disebut  Al-Quran. Amil  harus  bekerja  dan  mengurus  zakat  secara  benar.  Orang-orang  yang ditugasi  sebagai  amil  hendaklah  yang  memiliki  kompetensi  pemahaman tentang  zakat,  filosofi,  dan  tujuannya.  Orang-orang  yang  ditugasi  untuk menghimpun zakat mencatat, menginventarisasi mustahiq , mengklasifikasikan/  mengelompokkan  mustahiq,  mendistribusikannya,  dan membuat  laporan  pertanggungjawaban  kepada  publik.  Segmentasi  sasaran yang  jelas  dan  terencana  dalam  pembagian  zakat  ini  dapat  memberikan
pengaruh dan menggerakkan kegiatan ekonomi rakyat. Bila simpul-simpul ini dapat berkembang tentu  akan mampu menciptakan lapangan kerja yang pada akhirnya mengurangi kemiskinan di daerah sekitarnya.
Dalam  rangka  optimalisasi  pengelolaan  zakat,  badan  amil  zakat  perlu membangun  jaringan  dengan  lembaga  lain  yang  berkaitan  dengan pemberdayaan  penerima  zakat.  Jaringan  ini  sangat  penting  guna memperlancar proses distribusi, pembinaan dan pemberdayaan para penerima zakat  dalam  bentuk  modal  usaha.  Dengan  adanya  jaringan  akan mempermudah  untuk  mengembangkan  usaha  dan  penyaluran  hasil  usaha. Pembangunan  jaringan  ini  menjadi  tanggung  jawab  yang  sering  terabaikan oleh badan pengelola zakat.
Ada  empat  peran  amil,  yaitu: Pertama ,  mengingatkan  para  muzakki agar  tidak  lupa  membayar  kewajiban  zakat.  Kerja  amil  zakat  adalah menjemput  bola  mendatangi  muzakki  ( khudz  min  amwalihim )  agar  disiplin membayar  zakat  harta  mereka  sehingga  hartanya  bersih,  suci,  berkah,  dan meningkat.
Kedua, menjadi  mediator  antara mustahiq dan muzakki dalam pendistribusian  uang  zakat  dan  model  pengelolaannya. Ketiga ,  mengontrol para mustahiq tidak  menerima  zakat  dari  berbagai  sumber,  yang  dapat menimbulkan  sifat  dan  sikap  ketergantungan,  sehingga  kemandirian  dan keinginan untuk mengubah nasib dan masa depannya tidak muncul.
Keempat ,  memilah  dan  memilih  serta  mengklasifikasikan  mustahiq sehingga  jelas  di  antara  mereka  mana  yang  lebih  tepat  menerima  zakat konsumtif  dan  mana  yang  seharusnya  diberi  zakat  produktif.  Dengan klasifikasi  itu,  diharapkan  dapat  ditentukan  target  per  tahun,  berapa  orang mustahiq  yang  diprediksi  bisa  menjadi  muzakki  sehingga  bisa  dibina  atau dilatih  menjadi  seorang entrepreneur . Kelima ,  memberikan  pelatihan  dan peningkatan performance amil agar kerjanya tepat sasaran serta memberikan reward lepada amil yang berprestasi oleh pemerintah.
Selain merubah paradigma para amil, BAZ/ LAZ juga perlu melakukan riset  di  lapangan  dan  memotong  jalur  yang  rumit  dari  penyaluran  zakat melalui  badan  amil  zakat.  Kecenderungan  pendistribusian  zakat  secara
langsung oleh muzakki  kepada mustahiq karena mudah terjangkau dan tepat sasaran  (baca:  karena  muzakki  mengetahui  tingkat  kemampuan  ekonomi mustahiq).dalam  upaya  perbaikan  image,  ada  beberapa  hal  yang  perlu dilakukan antara lain,  yaitu: Pertama , sosialisasi yang Terus menerus lepada masyarakat. Kedua, membangun  badaya  kerja  yang  profesional  dan  amanah serta adanya waktu kerja yang full time.
Ketiga, penyaluran yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan syari’ah. Keempat , BAZ/LAZ mengurangi jalur zakat konsumtif dan penyaluran zakat secara  langsung,  dan  memperbanyak  pendistribusian  zakat  produktif diharapkan  dapat  mengurangi  angka  kemiskinan  secara  significan. Kelima , mensinergikan  dengan  kerja  lembaga  amil  zakat  yang  lain. Keenam , mempublikasikan  hasil  audit  dari  akuntan  publik,  sehingga  masyarakat mngetahui kinerja BAZ/LAZ.
Menurut Prof Dr Ahmad Rofiq MA, guru besar Fakultas Syariah IAIN Walisongo  Semarang. 22 Menyebutkan  beberapa  langkah  cukup  strategis untuk  meningkatkan  jumlah  zakat  yang  terkumpul  jika  dijalankan  secara optimal. Pertama ,  penguatan  lembaga  amil  zakat  agar  transparan  dalam menyalurkan dana zakat, sehingga dipercaya publik. Kedua , penyaluran dana zakat itu harus tepat sasaran, bukan hanya untuk kebutuhan konsumtif tetapi juga digunakan untuk usaha produktif seperti pemberian beasiswa dan modal kerja  kepada mustahiq .  Pada  2009  ini  diyakini  akan  terjadi  lonjakan  jumlah para muzakki karena  pemerintah  sudah  memiliki  kepedulian  yang  cukup tinggi

## F. Amandemen UU tentang Zakat yang lebih progresif
Misi  utama  zakat  yang  disyariatkan  adalah  mengurangi  kemiskinan, yakni  mengubah mustahiq menjadi muzakki .  Agar  pelaksanaan  misi  zakat tersebut  dapat  terwujud  secara  konkret,  maka  pemerintah  harus  sesegera mungkin untuk mengamandemen UU No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat  dengan  melibatkan  unsur  pemerintah  dan  swasta  yaitu: Pertama ,
22 http://www.antara.co.id/arc, Potensi Pengumpulan Zakat , diakses tanggal 1 Maret 2012.
Depag, Baznas, Lembaga pengelolah zakat independen dan stakeholder zakat yang  lain  untuk  menyusun  draf  UU  tentang  pengelolaan  zakat  yang  lebih kompleks  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  dengan  memperhatikan  fungsi  guna dan tata kelola zakat bagi masyarakat Indonesia dan komunitas muslim pada khususnya.  Jika  memang  dipandang  perlu,  MUI  dapat  mengeluarkan  fatwa bahwa  menyalurkan  zakat  melalui  BAZ/LAZ  adalah  wajib,  sebagai  upaya untuk  mengoptimalkan  kerja  badan  amil  zakat  dalam  upaya  pengentasan kemiskinan dan menjadikan dana zakat sebagai dana produktif pemberdayaan ekonomi umat.
Kedua ,  sanksi untuk muzakki yang tidak mau mengeluarkan zakat harus disebut  tegas  dalam  UU  Zakat.  Bentuk  sanksi  bisa  berupa    pelayanan  untuk kepentingan  umum,  misalnya  pengurusan  KTP  harus  menyertakan  bukti nomor  wajib  zakat. Ketiga ,  struktur  organisasi  yang  jelas  dalam  badan  amil zakat. Adanya pembagian wilayah kerja antara BAZ maupun LAZ, sehingga perlu diatur pola pengawasan, kordinasi dan distribusi yang berkaitan dengan optimalisasi fungsi dan peran lembaga pengelola zakat.
Keempat ,  zakat  sebagai  pengurang  pajak.  Artinya  para  muzakki  secara otomatis  terdaftar  sebagai  wajib  zakat.  Dan  ketika  muzakki  sudah mengeluarkan zakat mal -nya sesuai  dengan aturan dalam  Islam maka secara langsung  kewajiban  untuk  membayar  pajak  akan  terkurangi  senilai  dengan jumlah  pajak  yang  dikeluarkan. Kelima ,  fungsi  penyaluran  dan  distribusi zakat dilakukan lembaga khusus dengan berdasar rekomendasi dari BAZ dan pengawasan dari LAZ.

## G. Zakat Pengurang Pajak
Selama  ini  konsep  Zakat  dan  Pajak  masih  berdiri  sendiri-sendiri. Sasaran akhir dari keduanya adalah pengurangan kemiskinan, distribusi asset dan  sebagainya.  Jika  keduanya  tidak  dalam  satu  penangganan  maka  sasaran akhir  itu  tidak  pernah  tercapai  secara  optimal.  Meskipun  kedua  konsep  itu memiliki kerangka filosofi ekonomi tersendiri dimana, zakat dapat dipandang sebagai  mekanisme  spiritual  bermasyarakat  melalui sharring ekonomi. Sedangkan  pajak  adalah  kewajiban  ekonomi  individu  dalam  kehidupan
berbangsa  dan  bernegara,  karena  dalam  bernegara  pajak  adalah  komponen penting  dalam  sumber  pendapatan  dan  secara  tidak  langsung  adalah  sumber kehdupan ekonomi suatu negara. Untuk meringankan umat Islam dari beban kumulatif  berupa  zakat  dan  pajak,  maka  hendaknya  pemerintah  memberi dispensasi bagi pembayar Zakat berupa pengurangan pajak. 23
Dalam  wacana  hukum,  pajak  dapat  didefinisikan  sebagai  iuran  rakyat kepada  kas  negara  berdasarkan  undang-undang  (yang  dapat  dipaksakan) dengan  tiada  mendapat  jasa  timbal  (kontraprestasi)  yang  langsung  dapat ditunjukkan  dan  yang  digunakan  untuk  membayar  pengeluaran  umum.  PPh atau Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, honor/ honorarium, upah, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima atau  diperoleh  Wajib  Pajak  orang  pribadi  dalam  negeri  sehubungan  dengan pekerjaan atau jasa, jabatan dan kegiatan. 24 Adapun subjek PPh adalah orang pribadi;  warisan  yang  belum  terbagi  sebagai  satu  kesatuan,  menggantikan yang berhak; badan; dan bentuk usaha tetap (BUT).
Ketua  Umum  Baznas,  Didin  Hafiduddin,  meminta  DPR  menjadikan zakat  sebagai  pengurang  pajak  karena  zakat  berperan  dalam  pengentasan kemiskinan. Karena itu, ia meminta DPR segera mengamandemen UU Pajak Penghasilan  (PPh).  Saat  ini,  kata  Didin,  zakat  baru  ditetapkan  sebagai pengurang  penghasilan  kena  pajak  (PKP)  dan  bukan  sebagai  pengurang langsung atas pajak. Hal tersebut berdasarkan UU No 17 tahun 2000 tentang amandemen  atas  UU  No  7  tahun  1983  tentang  pajak  penghasilan  (PPh)  dan UU No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.  Kebijakan tersebut dinilai tidak berdampak besar terhadap perkembangan zakat di Indonesia. 25
Direktur  Pemberdayaan  Zakat  Departemen  Agama,  Nasrun  Haroen mendukung  usulan  zakat  sebagai  pengurang  pajak.  Dikatakan  bahwa  zakat memiliki  peran  dan  fungsi  yang  sama  dengan  pajak  dalam  mendukung pengentasan  kemiskinan.  Karena  itu,  zakat  dinilai  tepat  untuk  diusulkan
23 Zuhdi, Masail Fiqhiyah , 239.
24 http://organisasi.org, Pengertian Arti Definisi Pajak Penghasilan Karyawan Pasal 21: Pph 21 Penjelasan Tarif Pajak Ptkp Pihak Obyek Subyek, Dll , diakses tanggal 15 Maret 2012.
25 http://beritazakat.wordpress.com, Zakat Diminta Jadi Pengurang Pph, diakses tanggal 1 April 2012.
menjadi  pengurang  pajak.  `’Kita  sangat  mendukung  usulan  agara  zakat menjadi  pengurang pajak. 26 Kebijakan dalam  pemerintahan Umar bin  Abdul Aziz  pernah  menerapkan  kebijakan  ekonomi  yang  cukup  transformatif. Beliau mampu mengelaborasikan antara kewajiban agama bagi muslim untuk membayar  zakat  dan  kewajiban  warga  negara  sebagai  individu  yang  kena pajak untuk kemudian dana tersebut dikelola oleh negara demi kemaslahatan umat dan pengembangan ekonomi masyarakat
Ada  kekhawatiran  pada  sebagian  kalangan,  bila  zakat  mengurangi pajak, maka perolehan pajak akan berkurang. Kekhawatiran tersebut tidaklah beralasan.  Karena  penerimaan  zakat  tidak  akan  banyak  mengurangi penerimaan  pajak,  khususnya  PPh  Pasal  21  (pajak  penghasilan),  karena perbedaan  tarif  pajak  yang  30  persen  dengan  tarif  zakat  yang  relatif  sangat rendah  yaitu  2.5  persen. 27 Sehingga  pengurangan  penerimaan  pajak  adalah senilai 2,5 % dari total penerimaan pajak pasal 21 sebesar 30%,  yaitu hanya 0,75 dari total perolehan pajak PPh 21.
Di  Malaysia  misalnya,  zakat  tidak  memberikan  implikasi  negatif  bagi perolehan  pajak.  Akan  tetapi  yang  terjadi  adalah  efek  positif  yaitu  ditandai dengan  semakin  tingginya  jumlah  zakat  berpengaruh  secara  linier  dengan jumlah pajak  yang masuk dalam pemerintah malaysia. Ini bisa dilihat dalam tabel berikut:
Tabel: Pendapatan Zakat dan Pajak Malaysia (dalam ringgit) Tahun Zakat Pajak Prosentase Zakat terhadap Pajak 2001 321 juta 79.57 milyar 0.40 2002 374 juta 83.52 milyar 0.45 2003 408 juta 92.61 milyar 0.44 2004 473 juta 99.40 milyar 0.48 2005 573 juta 106.30 milyar 0.54
26 Ibid.
27 http://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=50&q=pengurang&hlm=37, diakses tanggal 1 April 2012.
Sumber: http://ppimalaysia.org/Jurnal/Perkuat-Peran-ZISWAF-dalam-Pembangunan- Nasional.html
Berdasarkan  data  tersebut  menunjukkan  keberhasilan  pemerintah Malaysia  yang  menerapkan  sistem  zakat  sebagai  pengurang  pajak.  Dengan sistem  seperti  ini  akan  dapat  mendorong  seorang  muzakki  untuk  aktif membayar  zakat  karena  kewajiban  dalam  pembayaran  pajaknya  telah terkurangi  dengan  tertunaikannya  kewajiban  membayar  zakatnya.  Dan adanya  penurunan  angka  kemiskinan  di  malaysia,  serta  yang  tidak  kalah pentingnya  adalah  jarak  pendapatan  ekonomi  antara  kelompok  muzakki  dan mustahiq tidak terlalu tinggi.
Apabila pemerintah Indonesia berkeinginan untuk melakukan kebijakan zakat  sebagai  pengurang  pajak  maka  harus  ada  kesepakatan  bersama  antara Depag,  Ditjen  Pajak,  Baznas,  LSM,  DPR  dan  stakeholders  yang  lain  untuk menyusun blue  print tentang  rencana  kebijakan  tersebut.  Sehingga  tidak adanya timpang tindih dalam penerapannya nanti.

## H. Kesimpulan
Secara  singkat  dapat  diambil  kesimpulan,  bahwa  pengelolaan  zakat yang  selama  ini  telah  dilakukan  oleh  badan  amil  zakat  secara  keseluruhan belum  maksimal  sehingga  syiar  Islamnya  pun  belum  mampu  melakukan perubahan  paradigma  masyarakat  khususnya  umat  Islam.  Akan  tetapi BAZNAS  maupun  BAZDA  telah  berusaha  melakukan  perbaikan-perbaikan guna  menunjang  kinerja  lembaga  agar  misi  zakat  tercipta,  kesejahteraan ekonomi umat terwujud dan tingkat kemiskinan menurun.
Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BAZ/ LAZ dalam membangun kepercayaan  muzakki  adalah  dengan  melakukan  audit  oleh  akuntan  publik sehingga  profesionalisme  lembaga  di  ketahui  oleh  khalayak  umum,  dan pengelolaan zakat dapat dilakukan secara profesional dan akuntable.
Yang  perlu  dilakukan  lebih  intens  oleh  BAZ/  LAZ  adalah  klasifikasi dan  pengelompokan  sasaran  penerima  zakat,  yaitu  kelompok  mustahiq  yang sesuai  untuk  menerima zakat  produktif dan mustahiq  yang hanya bisa diberi
zakat  konsumtif  (untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari).  Sehingga implementasi  dari  dakwah  Islam  melalui  zakat  sebagai  pemberdayaan ekonomi masyarakat bisa optimal.
Konsep  pengembangan  kewirausahaan  dan  penciptaan  muzakki  baru melalui  pembinaan  dan  distribusi  zakat  kepada  mustahiq.  Dan  mengelola dana zakat  menjadi  dana abadi  yang dapat  berkembang sehingga dana zakat tersebut  tidak  habis  tetapi  memiliki  kontinuitas  dan  menjadi  program  yang berkelanjutan.
Pemerintah harus sesegera mungkin untuk melakukan revisi UU tentang Zakat  yang  mencakup  prosedur  pengelolaan  Zakat,  regulasi  zakat  sebagai pengurang pajak, pembentukkan departemen/ direktorat zakat yang bersinergi dengan  lembaga  keuangan/  Ditjen  Pajak.  Dan  strategi  distribusi  dan manajerial,  sanksi  maupun  sosialisasi  pada  peningkatan  kesadaran  untuk muzakki maupun mustahiq. Dengan  demikian  zakat  bisa  menjadi  distribusi umat Islam dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat di Indonesia.

## Referensi
Abdusshomad,  Muhyiddin. Fiqh  Tradisionalis,  Jawaban  Pelbagai  Persoalan Keagamaan Sehari-hari . Surabaya: Khalista, 2004.
Budiman,  Arief. Teori  Pembangunan  Dunia  Ketiga .  Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama, 1995.
Dermawan, Andy. Metodologi Ilmu Dakwah. Yogyakarta: LESFI, 2002.
Gain,  Bustami.,  dan  Hamdany  Ali, Islam  sebagai  Aqidah  dan  syariah .  Jakarta: bulan bintang, 1968.
http://ppimalaysia.org/Jurnal, Perkuat  Peran  ZISWAF  dalam  Pembangunan Nasional, diakses tanggl 20 Maret 2012.
http://www.antara.co.id/arc, Potensi  Pengumpulan  Zakat  Capai  Rp19-Triliun , diakses tanggal 1 Maret 2012.
http://beritazakat.wordpress.com, Zakat  Diminta  Jadi  Pengurang  Pph, diakses tanggal 1 April 2012.
http://klikpsq.blogspot.com, diakses tanggal 23 januari 2012.
http://organisasi.org, Pengertian Arti Definisi Pajak Penghasilan Karyawan Pasal 21:  Pph  21  Penjelasan  Tarif  Pajak Ptkp Pihak Obyek Subyek,  Dll , diakses tanggal 15 Maret 2012.
http://orgawam.wordpress.com, Tragedi  Zakat  Pasuruan ,  diakses  17  September 2012.
http://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=50&q=pengurang&hlm =37, diakses tanggal 1 April 2012.
http://www.pirac.org/teliti_ZA.htm, diakses tanggal 20 Maret 2012.
Jawa  Pos.  ” Dispendik  Berencana  Memotong  Gaji  Guru  2,5  Persen  Per  Bulan”,
21 Maret 2009.
Gunawan  Sumodiningrat.  “ Dari  Bantuan  Langsung  Tunai  Ke  Pemberdayaan ” Media Indonesia, 18 Desember 2008.
Majalah  ENHA,  “ Memperkuat  Peran  Zakat  dalam  Pembangunan  Nasional”,
Majalah ENHA, edisi 6 Januari 2009.
Muhyiddin,  Asep.,  dan  Agus  Ahmad  Safei. Metode  Pengembangan  Dakwah . Bandung: Pustaka Setia, 2002.
Sabiq, Sayid. Fiqh al-Sunnah . Lebanon: Darul Fikr, 1982.
Sja’roni, Pengantar  Studi  Islam .  Surabaya:  IAIN  Sunan  Ampel  Surabaya  Press, 2002.
Suharto, Edi. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat . Bandung: Refika Aditama, 2006.
Taimiyah, Ibnu. Etika Politik Islam, “ Terj. Siyasah Syar’iyah”. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
www.bps.go.id/releases/files/kemiskinan, diakses tanggal 1 Maret 2012.
Zuhdi, Masjfuk. Masail Fiqhiyah . Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1994.