Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi  Islam
I M A N E N S I Volume 1 Nomor 1
Halaman 1-74 Malang, September 2013 ISSN 2339-1847

## MUHASABAH BANK SYARIAH DALAM PENERAPAN PRINSIP BAGI HASIL

## Rita Yuliana
Universitas Trunojoyo Madura, PO BOX 2 Telang Madura Email: yuliana_rita@yahoo.co.id
Abstrak: Muhasabah Bank Syariah dalam Penerapan Prinsip Bagi Hasil. Bank syariah telah tumbuh dengan cepat. Namun demikian, perkembangan tersebut rupanya tidak diiringi dengan kepatuhan pada prinsip syariah yaitu penerapan prinsip bagi hasil. Padahal, prinsip bagi hasil merupakan salah satu pembeda utama antara bank syariah dan bank konvensional. Untuk itu, perlu berbagai upaya untuk mengembalikan bank syariah ke “jalur yang benar” supaya apa yang sudah dicapai oleh bank syariah tidak semata berdimensi duniawi, secara ukhrawi. Upaya tersebut dipilah menjadi dua, yaitu dari internal dan dari ekster- nal yang meliputi pemerintah, masyarakat, akademisi, dan alim ulama.
Abstract : Muhasabah Shariah Bank in the Implementation of Profit Sharing. Bank shariah has been growing rapidly. However, the growth is not in line with the pursuance to sharia principle, namely profit-loss sharing. This principle distincts shariah bank with the conventional one. Therefore, it is important to redirect sha- riah bank “back on the right track” in order to fulfil its mission both in the material world, and hereafter. This effort must be supported internally by bank sharia as well as externally by government, society, academics, and moslem scholar.
Kata kunci : bank syariah, bagi hasil, prinsip syariah
Di balik pesatnya perkem- bangan bank syariah di Indonesia, terdapat fenomena pengabaian prinsip operasionalnya, yaitu bagi hasil. Hal tersebut ditunjuk- kan dari minimnya implementasi produk berbasis bagi hasil yaitu mudharabah dan musyarakah . Justru produk murabahah yang mendominasi operasional bank syariah. Hal ini menarik untuk ditelaah mengingat pertumbuhan perbankan syariah, khususnya di Indonesia sangat pesat (pertum- buhan asetnya mencapai 44%). Jangan sampai berita menggembi- rakan tersebut ternodai oleh prak- tik yang bisa mencoreng nama baik perbankan syariah di Indo- nesia yang dikenal sebagai Negara muslim terbesar sedunia.
Fenomena pengabaian prin- sip bagi hasil tersebut ditunjukkan dari fakta kecilnya porsi produk pembiayaan berbasis bagi hasil yaitu mudharabah dan musyara-
kah yang secara umum porsinya tidak lebih dari 15% (Bank Indo- nesia 2011, 2012). Sebaliknya, bank syariah justru mempraktik- kan akad jual-beli yang bukan merupakan akad berbasis bagi ha- sil. Bukti menunjukkan besarnya porsi pembiayaan murabahah per Oktober 2011 yang tercatat sebe- sar 42,42% dan pada Oktober 2012 meningkat menjadi 59,71%. Rupanya fenomena keengga- nan bank syariah untuk mengim- plementasikan produk berbasis bagi hasil tidak hanya berlaku di Indonesia. Fenomena serupa juga mewabah di dunia. Fakta terse- but didukung secara empiris oleh penelitian Timberg (2003) dan Vin- nicombe (2010).
Menarik untuk ditelaah mengapa bank syariah terkesan enggan mengimplementasikan produk berbasis bagi hasil. Ru- panya bank syariah menilai kon- tribusi produk berbasis bagi hasil
52 Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Islam IMANENSI, Vol. 1, No. 1, September 2013, Hlm. 51-61
dalam menghasilkan pendapatan lebih ren- dah jika dibandingkan dengan produk mura- bahah . Hal ini disebabkan produk berbasis bagi hasil mengandalkan kinerja nasabah dalam mengelola dana yang diinvestasikan oleh bank syariah sebagai dasar pendapa- tan bank syariah. Terlebih lagi, bank sya- riah juga menanggung risiko kerugian yang mungkin timbul.
Selain itu, karena laba/rugi dari usaha nasabah yang menjadi dasar pembagian bagi hasil, maka ada potensi nasabah kurang jujur dalam melaporkan kinerja tersebut. Bank juga menanggung risiko yang timbul dari pembiayaan berbasis bagi hasil berupa side streaming , yaitu nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak. Risiko lainnya adalah kemungki- nan kelalaian dan kesalahan yang disengaja. Risiko-risiko itulah yang menyebabkan bank syariah berat untuk melepas dananya un- tuk diinvestasikan dalam akad berbasis bagi hasil.
Segala risiko itulah yang menjadikan bank syariah berpraktik kurang sesuai den- gan kaidah dasarnya. Hal ini sangat dis- ayangkan mengingat harapan besar yang disandarkan pada bank syariah untuk bisa mendorong perekonomian yang kuat dan berdampak pada pembangunan. Harapan itu bisa terwujud melalui ketersediaan pem- biayaan berbasis  bagi hasil dalam jumlah yang memadai (Iqbal 1998:49).
Pembiayaan berbasis bagi hasil diklaim bisa mendorong perekonomian yang kuat. Alasannya adalah bahwa pada akad berba- sis bagi hasil, terjadi aktivitis ekonomi riil yang mengedapankan prinsip keadilan dan kejujuran (Hasan 2003:179). Pihak-pihak yang terlibat pada akad ini mempunyai ke- wajiban dan hak yang sepadan dengan kin- erjanya. Kinerja tersebut yang menjadi tolok ukur penentuan bagi hasil yang dalam pros- es penentuannya diperlukan kejujuran.
Namun demikian, kejujuran yang ma- sih kurang rupanya menjadi kendala dalam implementasi akad berbasis bagi hasil. Ter- kait dengan itu, perlu upaya-upaya untuk mengedepankan dan mengkondisikan situa- si supaya kejujuran dapat berlaku sehingga prinsip bagi hasil dapat diimplementasikan dengan baik.
Di sisi lain, fakta menunjukkan bahwa bank syariah menyukai produk murabahah . Adanya dominasi produk murabahah pada bank syariah menarik untuk dicermati.
Akad murabahah merupakan akad jual beli, bukan akad kerjasama yang menggunakan prinsip bagi hasil. Berbeda dengan akad bagi hasil, pada akad murabahah bank sya- riah mendapatkan pendapatan yang bersi- fat tetap/pasti berupa marjin/keuntungan. Bank syariah tidak menghadapi risiko yang terlalu besar dalam mengelola dananya ke- tika menggunakan akad tersebut. Meskipun demikian, dominasi produk murabahah jelas menyalahi prinsip bagi hasil yang menjadi dasar operasional bank syariah. Keberadaan prinsip bagi hasil pada bank syariah menjadi pembeda antara bank syariah dengan bank konvesional (Chong dan Liu 2009; Khan 2010). Prinsip bagi hasil inilah yang menghapus sistem bunga. Jadi, karena bagi hasil menjadi prinsip dasar op- erasional bank syariah, maka produk yang berbasis bagi hasil lah yang seharusnya mendapatkan porsi yang lebih besar diband- ing produk yang lainnya. Gambaran di atas menunjukkan bah- wa adanya kesenjangan antara teori dan praktik dalam pengelolaan bank syariah. Untuk itu perlu upaya untuk meluruskan kembali jalan yang ditempuh oleh bank syariah supaya harapan yang disandarkan padanya bisa tercapai. Hal tersebut penting mengingat keberadaan bank syariah yang sudah sedemikian marak dan masyarakat juga meresponnya secara apresiatif. Upaya tersebut perlu dilakukan secara komprehen- sif, baik dari internal bank syariah sendiri maupun dari eksternal bank syariah.
Secara internal, bank syariah harus mengevaluasi kembali kinerjanya supaya memastikan bahwa apa yang telah diraihnya telah sesuai dengan apa yang seharusnya/ normatifnya. Meskipun tidak dipungkiri bah- wa manajemen bank syariah berkepentingan terhadap perolehan pendapatan/laba yang maksimal, namun perlu juga adanya upaya mensinergikan tujuan tersebut dengan keta- atan pada kaidah syariah. Dengan demikian, manajemen bank syariah bisa memberikan kepastian kepada para pemangku kepent- ingan ( stakeholder ) bahwa apa yang mereka capai telah “sempurna” secara materi mau- pun secara syar’i.
Di sisi lain, perlu juga dorongan dari eksternal bank syariah untuk menjadikan produk dengan prinsip bagi hasil sebagai pilihan utama dalam bertransaksi. Bank In- donesia sebagai regulator dan pengawas ha- rus memberikan perhatian yang lebih besar untuk memastikan bahwa prinsip bagi hasil
Yuliana, Muhasabah Bank Syariah dalam Penerapan Prinsip ... 53 telah terlaksana dengan baik. Secara tegas Bank Indonesia seharusnya menggunakan parameter yang berbeda dalam menilai kin- erja bank syariah dibanding bank konve- sional. Parameter tersebut harus mencan- tumkan poin tentang ketaatan bank syariah terhadap prinsip syariah. Selain itu, Bank Indonesia juga harus memberikan dorongan berupa insentif khusus bagi bank syariah yang mengimplementasikan prinsip bagi hasil. Nasabah dan masyarakat sebagai peng- guna bank syariah juga perlu diperhatikan. Perlu edukasi kepada masyarakat tentang produk berbasis bagi hasil sehingga mereka bisa secara langsung merasakan perbedaan utama antara bertransaksi dengan bank sya- riah dan bank konvensional. Ketika nasabah dan masyarakat telah memiliki pemahaman yang bagus mengenai produk bagi hasil, maka sinergi antara bank syariah dan na- sabah menjadi modal kuat untuk mencapai tujuan bank syariah, yaitu perekonomian yang kuat yang berujung pada kesejahter- aan, baik materi maupun ukhrawi. Merujuk pada uraian di atas, maka artikel ini berfokus pada telaah tentang upaya-upaya yang diperlukan guna men- dorong bank syariah untuk mengeliminasi produk murabahah dan menggantinya den- gan produk berbasis bagi hasil.  Pada ba- gian kedua dari artikel ini disajikan tentang muhasabah (introspeksi diri) bank syariah atas apa yang telah dicapainya. Selanjutnya, pada bagian ketiga artikel ini diajukan ber- bagai alternatif upaya guna menuju maksi- malisasi implementasi prinsip bagi hasil, di mana implementasi tersebut memerlu- kan kerjasama dari pihak internal maupun eksternal bank syariah. Pada bagian terakh- ir disajikan simpulan.
Usia bank syariah di Indonesia telah mencapai 21 tahun. Berdasarkan pengala- man selama rentang waktu tersebut, ada baiknya jika bank syariah ber- muhasabah , mengintrospeksi diri, apakah jalan yang di- tempuh selama ini benar adanya. Muhasa- bah bisa dilakukan dengan menelisik ulang alasan di balik keberadaan bank syariah. Awal kelahiran bank syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan renaissance Islam modern, yaitu neorevivalis dan mod- ernis. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini yaitu seb- agai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya ber- landaskan Al Quran dan As-Sunnah. Upa-
ya tersebut dilakukan dengan menerapkan sistem profit and loss sharing atau bagi hasil (Antonio 2003:18). Sistem bagi hasil menjadi kunci dalam operasional bank syariah. Bahkan istilah tersebut yang pertama kali dipakai untuk menyebut bank syariah secara formal dalam dokumen Negara Indonesia, tepatnya Un- dang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Per- bankan Bagi Hasil (Muhammad 2005:15). Selanjutnya Undang-Undang tersebut men- galami proses penyempurnaan melalui be- berapa perubahan yaitu UU No. 10 Tahun 1998, UU No 23 Tahun 1999, UU No 3 Ta- hun 2004, dan terakhir, UU Nomor 21 Ta- hun 2008.
Keberadaan prinsip bagi hasil pada berbagai undang-undang tersebut masih penting. Berikut kutipan Penjelasan UU No 21 Tahun 2008 yang menyebutkan tentang posisi prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah:
“Prinsip Perbankan Syariah meru- pakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi.
Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan meng- gunakan sistem antara lain prin- sip bagi hasil (penebalan huruf oleh penulis). Dengan prinsip bagi hasil, Bank Syariah dapat men- ciptakan iklim investasi yang se- hat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keun- tungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan men- ciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan eko- nomi nasional karena hasil keun- tungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal.”
Berdasarkan uraian di atas maka dapat teridentifikasi bahwa prinsip bagi ha - sil merupakan salah satu dari prinsip dalam operasional bank syariah. Prinsip opera- sional bank syariah yang lain yaitu titipan/ simpanan, jual beli, sewa, dan jasa. Namun demikian, dalam dokumen UU No 21 Tahun 2008 tersebut, penjelasan mengenai prinsip yang lain tersebut tidak ditemukan. Hal ini menjadi salah satu alasan bahwa kedudu- kan prinsip bagi hasil masih tetap istimewa
54 Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Islam IMANENSI, Vol. 1, No. 1, September 2013, Hlm. 51-61
dibanding prinsip-prinsip yang lain. Sebagai prinsip utama, maka jejak prinsip tersebut seharusnya terlihat secara jelas pada implementasi produk perbankan syariah. Namun kenyataan menunjukkan sebaliknya, justru produk non bagi hasil yang mendominasi produk perbankan sya- riah, yaitu produk murabahah yang meng- gunakan prinsip jual beli. Bukankah bank syariah itu bukan entitas bisnis yang berger- ak di bidang perdagangan?. Tentu ini meru- pakan fenomena yang aneh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bagi hasil disebut juga mudharabah atau qiradh . Akad ini merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal dan se- seorang yang dilandasi oleh rasa tolong- menolong (Hasan 2003:169). Akad tersebut muncul ketika ada orang yang mempunyai modal tetapi tidak mempunyai keahlian dalam mengelolanya. Di sisi lain, ada juga orang yang mempunyai modal maupun ke- ahlian, akan tetapi tidak memiliki waktu maupun tenaga. Selanjutnya, dengan meng- gunakan akad mudharabah kedua pihak tersebut bekerjasama dalam pengelolaan suatu usaha.
Akad mudharabah dibenarkan dalam Islam sebagaimana ketentuan Alloh SWT dalam firman Alloh SWT yaitu:
“… dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Alloh SWT…”(Al Muzzammil:20)
“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Alloh SWT…”(Al Jumuah:10)
“Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tu- hanmu…”(Al Baqarah:198)
Ayat-ayat tersebut menunjukkan ar- gumentasi adanya mudharabah yang be- rarti melakukan perjalanan usaha (Antonio 2003:95). Ayat-ayat tersebut juga menguat- kan maksud adanya akad mudharabah yai- tu terwujudnya kerja sama harta dan amal karena Allah tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan (Sabiq 1994:221).
Sebenarnya sistem mudharabah sudah berlaku sejak sebelum Islam datang. Seb- agaimana diketahui bahwa Khadijah binti
Kuwalid adalah wanita kaya yang selalu memberikan uangnya kepada orang lain un- tuk dijalankan sebagai modal usaha. Rasu- lullah SAW pun pernah membawa dagangan Khadijah ke Syiria. Perniagaan itu mendapat keuntungan yang banyak dan beliau pun mendapat bagian dari keuntungan tersebut. Pada bank syariah, akad mudharabah dijadikan prinsip dasar operasional sekal- igus pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional (Antonio 2003:60). Bank syariah menggunakan akad tersebut untuk fungsi penghimpunan dana dengan cara berlaku sebagai mudharib (pengelola dana). Sebaliknya, bank syariah bertindak sebagai shohibul maal (pemilik dana) ketika men- jalankan fungsi sebagai penyalur dana. Dengan menggunakan akad mudhara- bah , bank syariah mendapatkan keuntun- gan dari bagi hasil dengan pihak ketiga. Di sisi lain, bank syariah juga berkewajiban untuk membagikan keuntungan tersebut kepada nasabah. Oleh karena adanya ke- cenderungan perolehan keuntungan yang ti- dak pasti, maka bank syariah kurang patuh dalam pengimplementasian akad ini untuk menyalurkan dana. Sebagaimana disebut- kan pada bagian sebelumnya, bank sya- riah lebih menyukai untuk menggunakan akad murabahah (jual beli) untuk menyal- urkan dananya. Alasannya adalah dengan menggunakan akad murabahah, bank sya- riah mendapatkan keuntungan yang bersifat tetap dan pasti yaitu berupa marjin. Tentu saja alasan tersebut tidak bisa dibenarkan karena tujuan dari muamalah dalam Islam bukan semata keuntungan, melainkan juga kemaslahatan umat dan ridho Alloh SWT. Harapannya, apa yang su- dah benar dalam perumusan prinsip opera- sional bank syariah yaitu mudharabah , bisa membawa bank syariah menjadi pelopor ke- maslahatan umat dunia dan akhirat. Untuk itu, perlu upaya untuk mengawal implemen- tasi prinsip bagi hasil pada bank syariah. Menurut bahasa, bank berasal dari bahasa Italia banque atau Italia banca yang berarti  bangku. Para bankir Florence pada masa Renaissans melakukan transaksi mer- eka dengan duduk di belakang meja penu- karan uang, berbeda dengan pekerjaan ke- banyakan orang yang tidak memungkinkan mereka untuk duduk sambil bekerja ( Hoggson 1926) . Berdasarkan makna tersebut nampak bahwa kegiatan bank berupa aktivitas jasa yang terkait dengan uang dan pelakunya ti- dak memerlukan mobilitas.
Yuliana, Muhasabah Bank Syariah dalam Penerapan Prinsip ... 55 Menurut Undang-Undang Republik In- donesia No 10 Tahun 1998 usaha perbank- an meliputi tiga kegiatan, yaitu menghim- pun dana, menyalurkan dana, dan mem- berikan jasa bank lainnya. Seperti halnya pada bank konvensional, menurut UU RI No 21 Tahun 2008 bank syariah melakukan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat. Akan tetapi, bank syariah dibe- bani tugas tambahan berupa fungsi sosial yaitu menerima dana zakat, infak, sedekah, hibah, wakaf dan lainnya untuk disalurkan ke organisasi pengelola zakat Asal-muasal perbankan syariah pada beberapa literatur tentang perbankan sya- riah yang popular dimulai dengan berdirinya Islamic Rural bank di desa Mit Ghamr pada tahun 1963 di Kairo, Mesir (Antonio 2003:18 dan Salman 2012:1). Sedangkan di Indone- sia, bank syariah pertama yang berdiri yaitu Bank Muamalat Indonesia hadir  pada ta- hun 1991. Fakta tersebut menunjukkan ke- beradaan bank syariah sangat jauh terting- gal dengan keberadaan bank konvensional yang telah berdiri pertama kali di dunia pada tahun 1690 tepatnya di Inggris dan ada di Indonesia pada tahun 1828 (Hoggson 1926).
Meskipun demikian, sebagaimana telah disajikan pada bagian sebelumnya mengenai filosofi prinsip bagi hasil, kegiatan perbank - an telah ada sebelum Islam datang. Namun secara kelembagaan, bank syariah teriden- tifikasi keberadaannya pada masa Bani Ab - basiyah pada tahun 750 (Yasin 2009:131). Pada masa tersebut, fungsi perbankan di- lakukan oleh satu individu. Pada masa itu perbankan berkembang dengan pesat seir- ing dengan beredarnya berbagai mata uang dan kegiatan perekonomian lintas negara. Dengan demikian dapat diketahui bahwa hakikat bank telah lama dipraktikkan oleh kaum muslim dan bahkan menjadi rujukan bagi peradaban di Eropa hingga mereka bisa mengembangkannya.
Perkembangan bank syariah modern tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940, yang pada waktu itu adalah usaha pengelolaan dana jamaah haji se- cara nonkonvensional (Salman 2012:2). Di Indonesia, gagasan mengenai bank syari- ah muncul pada pertengahan tahun 1970. Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat pada tahun 1991. Kegiatan bank syariah modern lebih kompleks antara lain tabungan, deposito, giro, obligasi, pem- biayaan, costumer  network  financing , kartu kredit, kartu debit, dan sebagainya.
Perumusan mudharabah sebagai prin- sip dasar operasi bank syariah tentunya bukan tanpa maksud dan melalui pertim- bangan yang masak. Secara umum, lan- dasan dasar syariah mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha (Antonio 2003:97). Jadi penekanan pada akad mudharabah ini adalah pada ke- beradaan usaha riil yang dilakukan dengan menggunakan modal dari salah satu pihak. Selanjutnya, usaha tersebut menjadi inti yang darinya muncul keuntungan yang akan dibagihasilkan.
Pada bank syariah, aplikasi akad mud- harabah diterapkan untuk produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, mudharabah diterap- kan pada tabungan berjangka dan deposito spesial. Sedangkan pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk pembiayaan modal kerja dan investasi khusus (Antonio 2003:97).
Data perbankan syariah di Indone- sia menunjukkan bahwa penerapan akad mudharabah lebih dominan pada produk pendanaan dibanding produk pembiayaan. Tabungan dan deposito pada beberapa bank syariah menggunakan akad ini antara lain Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin Syari- ah, Bank Muamalat, Bank Victoria Syariah, Bank BCA Syariah, dan BRI Syariah. Begitu pula kecenderungan serupa juga terjadi se- cara global (Khan 2010).
Fenomena tersebut diindikasikan dise- babkan tingginya risiko mudharabah teru- tama pada penerapan pembiayaan (Antonio 2003:98). Risiko tersebut antara lain side streaming , lalai/kesalahan yang disengaja, dan penyembunyian keuntungan. Kurniawa- ti (2008) menyimpulkan risiko tersebut mun- cul akibat adanya masalah keagenan antara bank syariah dan nasabah pembiayaan. Apapun risiko yang muncul pada akad mudharabah , seyogyanya bank syariah ti- dak menjadikannya sebagai alasan peng- hindaran implementasi akad tersebut. Se- bab, kembali lagi pada definisi bank syariah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU No 21 Tahun 2008 yang menyatakan bah- wa bank adalah badan usaha yang meng- himpun dana dari masyarakat dalam ben- tuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
Berdasarkan definisi tersebut jelas bah - wa fokus utama operasi bank syariah yaitu
56 Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Islam IMANENSI, Vol. 1, No. 1, September 2013, Hlm. 51-61
menghimpun dan menyalurkan dana atau sering juga disebut sebagai fungsi intermedi- asi. Namun fakta menunjukkan bahwa bank syariah menggunakan akad mudharabah untuk menjalankan fungsi pendanaan, se- dangkan untuk fungsi pembiayaannya bank syariah menggunakan akad murabahah . Berdasarkan analisis singkat menge- nai implementasi produk dengan prinsip jual beli dan bagi hasil di atas, maka terlihat bahwa ada alasan besar mengapa bank sya- riah “memilih” kebijakan tersebut. Kebijakan tersebut tentunya tidak lepas dari kepent- ingan bank syariah, yaitu untuk bisa men- jalankan fungsi intermediasinya dengan lan- car dan mendapatkan hasil yang maksimal. Apapun motivasi bank syariah, tidak seharusnya ada pengabaian prinsip bagi hasil. Jangan sampai masyarakat menilai bahwa prinsip bagi hasil hanya sebatas teori karena mereka tidak menemui praktiknya di lapangan. Tentu saja kejadian ini tidak bo- leh dibiarkan. Harus ada peringatan kepada bank syariah akan pentingnya implemen- tasi bagi hasil. Selanjutnya baik bank sya- riah maupun pihak-pihak yang terkait harus ikut berperan serta dalam mendorong imple- mentasi prinsip bagi hasil tersebut. Dengan demikian, bank syariah dapat berjalan ses- uai dengan apa yang diharapkan.
Setelah melewati proses muhasabah , maka diperoleh pemahaman bahwa ke- beradaan prinsip bagi hasil pada bank sya- riah adalah mutlak dan penting. Prinsip tersebut harus terus dijaga dan dikawal agar bisa dilaksanakan dengan baik oleh bank syariah. Dengan demikian, harapan yang disandarkan pada bank syariah akan bisa tercapai dan ada jaminan bahwa pencapa- ian tersebut seirama dengan kaidah syariah Islam.
Upaya untuk menerapkan prinsip bagi hasil pada bank syariah memerlukan ker- jasama dari berbagai pihak, bukan hanya bank syariah saja yang menanggungnya (Khan dan Bhatti 2008). Secara umum, upa- ya implementasi prinsip bagi hasil bisa dike- lompokkan menjadi dua, yaitu dari pihak internal dan eksternal bank syariah yang terdiri atas pemerintah, masyarakat, akade- misi, dan cendekiawan muslim. Upaya implementasi prinsip bagi hasil dari sisi internal bank syariah memerlukan kerja keras baik dari manajemen, pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan penga- was syariah. Semua elemen tersebut memi- liki fungsi dan peran tersendiri yang harus
diharmonisasikan dengan semangat yang tunggal yaitu mentaati syariat Alloh SWT dalam mengelola bank syariah. Beberapa penelitian tentang prinsip bagi hasil menyatakan bahwa faktor yang menyebabkan gagalnya akad tersebut yai- tu adanya agency problem (Aggarwal dan Yousef 2000; Presley 2000 dan Kurniawati 2008). Agency problem tersebut berawal dari adanya asymmetry information yang selan- jutnya mengakibatkan moral hazard yang dilakukan oleh mudharib . Guna mengatasi permasalahan terse- but bank syariah seharusnya bisa mengan- tisipasi dengan baik, salah satunya yaitu dengan mengelola dana ( withdrawals ) untuk mengoptimalkan dana nasabah dalam port- folio pembiayaan (Ismal 2011, 2012). Selain itu, bank syariah juga harus memaksimal- kan fungsi analis kredit/pembiayaan. Fungsi tersebut harus berlaku selektif dan hati-hati ( prudent ) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang kongkret dan benar-benar terjadi itulah yang dibagikan. Tantangan tersebut ditandingkan den- gan target manajemen  bank syariah dalam mencapai nilai tertentu dalam penyaluran dana. Ada kesan bahwa proses kelayakan kredit/pembiayaan bukan merupakan hal penting atau sekedar formalitas saja. Bank syariah terlalu mudah memberikan pem- biayaan demi mencapai target jumlah pe- nyaluran dana yang telah ditetapkan oleh manajemen. Dengan demikian, fungsi analis kredit/pembiayaan menjadi tidak maksimal. Tantangan target tersebut seharusnya menjadi peluang bagi bank syariah untuk “mendidik” nasabah/calon nasabahnya su- paya menggunakan produk bagi hasil agar kedua belah pihak mendapatkan keuntun- gan dan keadilan. Bank syariah harus me- nyadari bahwa produk berbasis bagi ha- sil merupakan pilihan alokasi modal yang efisien  dan  adil  sebab  imbal  balik  yang  di - peroleh didasarkan pada kinerja dan kelay- akan usaha dari nasabah. Dengan skema tersebut, ada penyatuan kepentingan antara pemilik dan pengelola modal, yaitu keduan- ya berharap memperoleh keuntungan dan usahanya langgeng.
Oleh karena itu, bank syariah tidak bisa hanya melepas begitu saja dananya, melainkan juga harus mendampingi, me- mantau, dan mengevaluasi kinerja mudhar- ib, supaya mengurangi asymmetry informa- tion . Selain itu, harus ada juga upaya bank
Yuliana, Muhasabah Bank Syariah dalam Penerapan Prinsip ... 57 syariah untuk memberikan bekal manajerial dan spiritual sebagai upaya untuk memini- malisir moral hazard . Upaya tersebut dilaku- kan dengan tujuan agar diperoleh pemaha- man akan kepentingan kedua belah pihak dalam produk berbasis bagi hasil. Dengan demikian, tercipta hubungan yang harmonis antara bank syariah dan nasabah. Ada baiknya bank syariah merujuk pada praktik lembaga keuangan non per- bankan. Meskipun cakupan usahanya lebih sempit, namun mereka berhasil mencapai tujuan sosial yang dibuktikan dari dominan- nya porsi produk berbasis bagi hasil pada operasi mereka (Timberg 2003).  Lembaga keuangan non perbankan tersebut meliputi Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Modal Ventu- ra, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), dan Koperasi Pesantren (Kopontren). Bukti tersebut menunjukkan bahwa implementasi produk berbasis bagi hasil adalah sebuah keniscayaan asalkan diupayakan secara maksimal.
Ide tersebut senada dengan yang dis- ampaikan oleh Mulya E. Siregar, Direktur Direktorat Perbankan Syariah BI dalam kata pengantar Outlook Perbankan Syariah 2011 yang menyatakan bahwa perlunya inovasi baru pada perbankan syariah. Mengamati perkembangan persaingan usaha kedepan yang semakin ketat, maka strategi pengem- bangan daya saing bank syariah akan se- makin diarahkan kepada Coopetition Strat- egy yang memadukan semangat kerjasama dalam persaingan terutama terhadap bank dengan nasabahnya, sehingga akan tercipta win-win solution dalam menjalankan bisnis bank dengan tujuan akhir adalah keman- faatan industri perbankan syariah yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Upaya lain yang harus ditempuh oleh bank syariah untuk mengatasi agency prob- lem pada implementasi prinsip bagi hasil yaitu dengan menerapkan good corporate governance (GCG) dengan maksimal dan di- landasi oleh kesadaran spiritual yang tinggi. Bank syariah harus menyadari sepenuhnya bahwa GCG merupakan salah satu solusi untuk mengurangi risiko dan sekaligus me- micu peningkatan kinerja.
Peran pemerintah dalam mendorong perbankan syariah dalam mengelola risiko salah satunya yaitu melalui pemberlakuan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Gover-
nance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010. Upaya tersebut dimaksudkan untuk memperkuat ketahanan sistem per- bankan menghadapi risiko ke depan, terma- suk dalam hal ini dampak  ketidakpastian perekonomian global saat ini yang dikuatir- kan berkepanjangan. Oleh karena itu, pada tahun 2012, Bank Indonesia mendorong penguatan tata kelola usaha atau GCG dan pengelolaan risiko pada bank syariah. Pelaksanaan GCG telah menjadi daya tarik tersendiri bank syariah. Hal ini dibuk- tikan dari semangat bank syariah dalam mengimplementasikan dan melaporkan GCG. Media komunikasi bank syariah beru- pa laman mereka menyajikan hal tersebut. Paling tidak sampai saat ini telah berjalan dua periode sejak pengimplementasian PBI 11/33/PBI/2009, sehingga data terkait den- gan GCG bank syariah telah tersedia untuk tahun 2010 dan 2011.
Keberadaan PBI No. 11/33/PBI/2009 tersebut melengkapi regulasi tentang pe- nilaian tingkat kesehatan bank syariah yai- tu PBI No. 21 Tahun 2008. Pada peraturan tersebut, aspek pengelolaan atau manajemen menjadi salah satu faktor penilaian tingkat kesehatan bank syariah. Berbagai upaya pemerintah tersebut merupakan salah satu wujud dari dorongan Bank Indonesia den- gan pendekatan regulasi untuk menopang pertumbuhan perbankan syariah. Pertum- buhan tersebut diselaraskan pula dengan kepastian akan ketaatan bank syariah ke- pada kaidah etika dan prinsip syariah. Terdapat bukti empiris yang menunjuk- kan bahwa penerapan bagi hasil ditentukan oleh seberapa baik implementasi GCG pada bank syariah (Dar dan Presley 2000; Seh- rish et al. 2012). Kedua penelitian tersebut menyatakan bahwa implementasi GCG ber- sama dengan faktor kecukupan modal pada bank syariah digunakan sebagai parameter pengukuran penerapan bagi hasil. Upaya lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan memberikan insen- tif kepada bank syariah agar mengimplemen- tasikan produk berbasis bagi hasil. Insentif tersebut bisa berupa pemberian penilaian yang bobotnya lebih besar pada aktivitas tersebut. Dengan demikian, bank syariah dipicu untuk berlomba-lomba menggiatkan produk berbasis bagi hasil dengan harapan mendapatkan penilaian kinerja yang bagus oleh pemerintah maupun masyarakat.
58 Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Islam IMANENSI, Vol. 1, No. 1, September 2013, Hlm. 51-61
Ide tersebut menarik untuk ditinda- klanjuti mengingat penilaian kinerja bank syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia tidak memuat perspektif ketaatan pada kai- dah syariah. Pengukuran kinerja bank sya- riah di Indonesia mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah. Pada peraturan tersebut terdapat enam faktor penentu tingkat kesehatan bank sya- riah, yaitu capital, assets, management, equity, liquidity, dan sensitivity to market yang disingkat dengan CAMELS. Kenyata- annya, penggunaan CAMELS juga berlaku untuk bank konvesional. Hal ini tercantum pada Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/ PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004.
Beberapa penelitian menggunakan ukuran lain untuk menilai kinerja bank syariah. Kinerja bank syariah dinilai ber- dasarkan  kualitas  produk,  profitabilitas, dan produktivitas (Ahmad 2010; Usman dan Khan 2012; Al-Farisi dan Hendrawan 2012). Selain itu, peneliti lain membuktikan be- berapa ukuran untuk menilai kinerja bank syariah, yaitu risiko pembiayaan yang ren- dah dan efisiensi dalam pengelolaan penge - luarannya (Sehrish et al. 2012), likuiditas (Ika dan Abdullah 2011), kualitas aset dan kecukupan modal (Kouser dan Saba 2012).
Fakta mengenai pengukuran kinerja bank syariah tersebut tidaklah wajar meng- ingat terdapat perbedaan yang mendasar antara bank syariah dan bank konvensio- nal. Meskipun keduanya sama-sama ada di ranah ekonomi, namun jelas bahwa bank syariah memiliki cakupan yang lebih luas. Pertanggungjawaban bank syariah tidak ha- nya semata pada aspek ekonomis semata, melainkan juga aspek ketaatan pada syariat Allah SWT. Poin ketaatan kepada Allah SWT itulah yang seharusnya dimasukkan dalam pengukuran kinerja bank syariah. Dengan demikian, bank syariah tidak terjebak dalam aktivitas ekonomis yang tidak seiring dengan perintah syariah.
Ahmed (2002) menunjukkan tek- nik pengukuran kinerja bank syariah yang memperhatikan penerapan prinsip bagi ha- sil. Teknik tersebut dilakukan dengan cara mengklasifikasikan  kinerja  berdasarkan peran bank syariah, apakah dipandang se- bagai shohibul maal, mudharib , atau ked- uanya sekaligus (Antonio, 2003, 97). Peng-
klasifikasian  tersebut  juga  seiring  dengan pemodelan bank syariah ketika berfungsi sebagai penyedia likuiditas (Ahmed, 2002). Ketika sebagai shahibul maal , bank syariah berfokus pada sisi aset. Sedangkan ketika berperan sebagai mudharib , fokusnya pada sisi liabilitas. Dengan demikian, pengguna- an angka kuantitatif tetap bisa dilakukan dengan catatan memperhatikan kesesuaian- nya dengan prinsip operasional bank syari- ah yaitu bagi hasil. Lebih penting lagi, angka tersebut seharusnya mendapatkan bobot yang lebih besar dibanding angka kuantitatif lainnya seperti yang biasa digunakan untuk mengukur kinerja bank konvensional. Penilaian tingkat kesehatan bank sya- riah yang berbeda dan memasukkan ni- lai spiritual disampaikan oleh Triyuwono (2011). Penilaian tingkat kesehatan bank sy- ariah tersebut dinamakan ANGELS. ANGELS merupakan singkatan dari Amanah mana- gement, Non-economic wealth, Give out, Ear- ning, Capital and assets, Liquidity and sensi- tivity to market, dan Socio-economic wealth. Masing-masing faktor dari ANGELS merupa- kan bagian dari ”proses”, ”hasil”, dan ” stake- holders ”. Semua faktor dalam CAMELS ada dalam ANGELS, kecuali faktor Non-economic wealth, Give out, dan Socio-economic wealth. Sedangkan pada faktor Amanah manage- ment terdapat tambahan jika dibandingkan dengan faktor management pada CAMELS. Masyarakat sebagai nasabah bagi bank syariah juga harus diperhatikan mengingat tingkat pemahaman mereka tentang produk bank syariah yang masih rendah (Awwan dan Bukhari 2011; Pepinsky 2011). Masyarakat harus disadarkan akan manfaat maupun keunggulan dari produk berbasis bagi hasil, baik untuk produk tabungan maupun pem- biayaan. Penyadaran tersebut menjadi tang- gung jawab bersama antara bank syariah, pemerintah, juga pada alim ulama. Selama ini, bank syariah telah banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Bank syariah membuka gerai di tempat- tempat umum, melakukan sosialisasi ke kampus  dan  sekolah,  menampilkan  profil mereka di media massa, dan sebagainya. Se- lain mendekatkan diri kepada masyarakat, bank syariah seharusnya juga memberikan penjelasan kepada mereka tentang pembe- da utama dari bank syariah dan bank kon- vensional, yaitu tidak adanya bunga serta penerapan sistem bagi hasil. Namun, pada praktiknya para kary- awan di bank syariah masih kurang memi-
Yuliana, Muhasabah Bank Syariah dalam Penerapan Prinsip ... 59 liki pemahaman tentang filosofi praktik per - bankan syariah. Mereka masih belum memi- liki bekal pemahaman yang memadai untuk mengedukasi masyarakat atau nasabah. Karyawan bank syariah masih sangat ter- batas pengetahuannya tentang perbankan syariah. Hal ini dapat dimaklumi mengingat latar belakang pendidikan mereka yang bu- kan dari ekonomi syariah. Bahkan pada lev- el manajer, karyawan bank syariah banyak yang berasal dari bank konvensional. Tapi itu semua bukan menjadi alasan, bukankah pada tiap bank syariah telah me- miliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang terdiri atas orang-orang yang memiliki kom- petensi yang bagus baik secara syariah mau- pun ekonomi. Fungsi DPS tersebut seharus- nya bisa dimaksimalkan dengan menyuplai pemahaman syariah, khususnya ekonomi syariah kepada sumber daya insani yang di- miliki oleh bank syariah. Dengan demikian, para karyawan memiliki pemahaman yang memadai guna melayani dan mengedukasi nasabah dan masyarakat.
Upaya tersebut menjadi catatan tersendiri bagi para pegiat di institusi pen- didikan untuk menyediakan sumber daya insani yang berkualitas serta memiliki nilai spiritualitas yang tinggi. Dengan demikian, bekal sumber daya insani tersebut menjadi salah satu tumpuan penting bagi bank sya- riah untuk bisa beroperasi secara profesional serta tetap tunduk pada kaidah syariah, ter- masuk dalam mengimplementasikan prinsip bagi hasil (Markum 2007).
Upaya untuk menyediakan sumber daya insani di bidang ekonomi syariah telah dilakukan. Hingga saat ini, banyak lemba- ga-lembaga pendidikan yang menawarkan program pelatihan maupun mata kuliah Ekonomi Islam, Keuangan Islam dan Per- bankan Syariah baik pada tingkat Sarjana (S1) maupun tingkat Pascasarjana (S2 dan S3) (Djohar 2006). Pada tataran pendidikan formal terdapat Program Studi Ekonomi Is- lam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, SBI Institute, SEBI, STEI Yogyakarta, Jurusan Ekonomi Islam STAIN Surakarta, UIN Syarif Hidayatullah Ciputat, UIN Yogyakarta, IAIN Medan, dan Fakultas Ekonomi UNAIR, STEI Tazkia, dan Jurusan Timur Tengah dan Islam UI serta upaya lain dari beberapa universitas Islam dan seko- lah tinggi Islam yang cukup banyak. Semua institusi tersebut diharapkan berkontribusi dalam menyediakan sumber daya insani yang mumpuni dan memiliki pemahaman
yang kuat mengenai syariat Islam, khusus- nya yang berkaitan dengan bidang ekonomi. Hal yang tak kalah penting yaitu perlu- nya upaya terus-menerus dari para cendeki- awan muslim/ekonom muslim untuk terus mengevaluasi dan menyuplai berbagai alter- natif solusi dan inovasi dalam mendukung tumbuh berkembangnya bank syariah di In- donesia. Bekal pengetahuan tentang norma- norma ekonomi syariah harus menjadi sen- jata dalam mengawal praktik bank syariah agar tetap ada dalam bingkai syariah serta memastikan bahwa paradigma tersebut me- miliki keunggulan baik secara material mau- pun spiritual.
Upaya tersebut antara lain diwujudkan dalam bentuk pembicaraan perkembangan Ekonomi Islam yang dilakukan melalui ke- giatan pelatihan, seminar, simposium, kon- ferensi, kajian buku dan kegiatan lain yang mengkaji lebih mendalam mengenai perkem- bangan Ekonomi Islam dan aplikasinya dalam dunia ekonomi dan bisnis. Di antara lembaga pelatihan itu antara lain Tazkia In- stitute , Shariah Economic and Banking Insti- tute (SEBI), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Pusat Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Mandiri (PPSDM), Muamalat Institute, Karim Bussiness Consulting, dan Divisi Perbankan Syari’ah Institute Bankir Indonesia (IBI).
Berbagai upaya tersebut melibatkan banyak pihak. Harus ada kesepakatan di an- tara mereka bahwa memperjuangkan imple- mentasi prinsip bagi hasil pada bank syari- ah adalah hal yang harus diprioritaskan. Ini semua merupakan satu bentuk perjuangan untuk memfasilitasi kaum muslim untuk mengimplementasikan keimanan mereka dalam bidang muamalah. Dengan demikian, tujuan kesejahteraan masyarakat baik se- cara material dan spiritual bisa tercapai.

## SIMPULAN
Keberadaan bank syariah di Indonesia memiliki peran yang vital dalam pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat. Hanya saja, terdapat penyimpangan dalam praktik bank syariah yaitu adanya indikasi peng- abaian prinsip bagi hasil dalam operasion- alnya. Hal tersebut dibuktikan dari minim- nya implementasi produk berbasis bagi hasi yaitu mudharabah dan musyarakah . Namun demikian, adanya penyimpan- gan tersebut tidak menjadikan bank syariah dijauhi ataupun ditinggalkan sama sekali. Justru fakta tersebut menjadi titik acuan
60 Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Islam IMANENSI, Vol. 1, No. 1, September 2013, Hlm. 51-61
untuk melakukan muhasabah (introspeksi) bagi bank syariah supaya kembali kepada khittah (jalan perjuangan). Bank syariah harus diingatkan bahwa prinsip bagi hasil adalah penting dan tidak boleh diabaikan karena prinsip tersebut yang menjadi dasar operasional.
Terkait dengan itu, maka perlu sinergi dari berbagai pihak untuk mendukung bank syariah dalam mengimplementasikan prin- sip bagi hasil. Masing-masing pihak mem- berikan kontribusi penting dan satu dengan lain saling terkait dan mendukung bank syariah.
Pada akhirnya, dengan pengembalian bank syariah ke jalur yang seharusnya, maka eksistensi bank syariah bisa diper- tanggungjawabkan. Lebih lanjut, bank sya- riah lah yang menjadi salah satu tumpuan dalam pembangunan dan mewujudkan ke- sejahteraan masyarakat, dunia dan akhirat. Ke depannya, perlu adanya kajian yang mendalam tentang model yang paling ses- uai untuk mengimplementasikan prinsip bagi hasil pada bank syariah. Kajian terse- but bisa jadi bersifat  multidisipliner supaya diperoleh hasil yang komprehensif dan ap- likatif. Bank Indonesia juga perlu mendo- rong pengkajian tersebut karena keberadaan bank syariah telah sedemikian meluas dan pertumbuhannya relatif cepat. Bank Indone- sia juga berkewajiban merawat dan melind- ungi bank syariah, tidak hanya menikmati prestasinya saja.

## DAFTAR RUJUKAN
Aggarwal, R. K., dan Yousef, T. 2000. “Islam- ic Banks and Investment Financing”. Journal of Money, Credit & Banking. Vol. 32 No.1, hal 93-120.
Ahmad, A. 2010. “Application of Non-Finan- cial Measures for Assessment of Perfor- mance of Islamic Banks in Pakistan”. Interdisciplinary Journal of Contempo- rary Research in Business. Vol. 2 No. 7, hal 173-181.
Ahmed, H. 2002. “A Microeconomic Model of An Islamic Bank” Jeddh: Islamic Re- search And Training Institute - Islamic Development Bank. Vol 59, No 1, hal
40-85.
Antonio, M. S. 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktik . Gema Insani Press. Jakarta
Al-Farisi, A. S., dan Hendrawan, R. 2012. “Ef- fect of Capital Structure on Banks Per- formance: A Profit Efficiency Approach Islamic and Conventional Banks Case
in Indonesia”. International Research Journal of Finance & Economics. 86, hal
6-19.
Awan, H. M., dan Bukhari, K. S. 2011. “Cus- tomer’s criteria for selecting an Islamic bank: evidence from Pakistan”. Journal of Islamic Marketing. Vol 2 No. 1, hal
15-31.
Dar, H. A., dan Presley, J. R. 2000. Lack of Profit Loss Sharing in Islamic Banking;
Management and Control Imbalances . Centre for International, Financial and Economics Research Loughborough University. Loughborough. UK.
Djohar. 2006. Pengembangan Pendidikan Nasional Menyongsong Masa Depan. Grafika Indah. Yogyakarta. Bank Indonesia. 2004. Peraturan Bank Indo- nesia No. 6/10/PBI/2004 tentang Sis- tem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
Bank Indonesia. 2004. Surat Edaran Bank
Indonesia No. 6/23/DPNP/2004 Bank Indonesia. 2008. PBI No. 21 Tahun 2008 tentang penilaian tingkat kesehat- an bank syariah
Bank Indonesia. 2009. Peraturan Bank Indo- nesia (PBI) Nomor 11/33/PBI/2009 ten- tang Pelaksanaan Good Corporate Gov- ernance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
Bank Indonesia. 2011. Outlook Perbankan Syariah 2012 . Jakarta Bank Indonesia. 2012. Outlook Perbankan Syariah 2013 . Jakarta
Chong, B. S., dan Liu, M.-H. 2009. “Islam- ic banking: Interest-free or interest- based?”. Pasific-Basin Finance Journal . 17, hal 20-41. Hasan, M.A. 2003. Berbagai Macam Trans- aksi dalam Islam (Fiqh Muamalat). Ja- karta. PT Raja Grafindo Persada Hoggson, N. F. 1926. Banking Through the Ages. New York. Dodd, Mead & Company Ismal, R. 2011. “Depositors’ withdrawal be- havior in Islamic banking: case of Indo- nesia”. Humanomics Vol. 27 No.1, hal 17-38. Ismal, R.2012. “Formulating withdrawal risk and bankruptcy risk in Islamic bank- ing”. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Man- agement. Vol. 5 No.1,hal 16-33. Ika, S. R., dan Abdullah, N. 2011. “A Compar- ative Study of Financial Performance of Islamic Banks and Conventional Banks in Indonesia”. International Journal of
Yuliana, Muhasabah Bank Syariah dalam Penerapan Prinsip ... 61 Business & Social Science. Vol. 2 No.15, hal 199-207 Iqbal, M. 1998. Challenges Facing Islamic
Banking. Edisi 1. Islamic Research And Training Institute - Islamic Develop- ment Bank
Khan, M. M., dan Bhatti, M. I. 2008. “Devel- opment in Islamic banking: a financial risk-allocation approach”. The Journal of Risk Finance, Vol. 9 No.1, hal 13-27. Khan, F. 2010. “How ‘Islamic’ is Islamic Banking?”. Journal of Economic Behav- ior & Organization. 2, hal 76-97 Kurniawati. 2008. Masalah Keagenan (Agen- cy Problem) dalam Kontrak Mudharabah di Bank Syariah. Tesis tidak dipublika- sikan. Universitas Indonesia Program Pascasarjana
Kouser, R., dan Saba, I. 2012. “Gauging the
Financial Performance of Banking Sec- tor using CAMEL Model: Comparison of Conventional, Mixed and Pure Islamic Banks in Pakistan”. International Re- search Journal of Finance & Economics.
82, hal 67-88. Markum, M. E. 2007. Pendidikan Tinggi dalam Perspektif Sejarah dan Perkem- bangannya di Indonesia. Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia. Muhammad. 2005. Pengantar Akuntansi Syari'ah (edisi 2 ). Jakarta. Salemba Empat.
Pepinsky, T. B. 2012. “Development, Social Change, and Islamic Finance in Con- temporary Indonesia”. World Develop- ment. 14, hal 11-23 Presley, J. R dan Dar, H. A. 2000. “Lack of Profit Loss Sharing in Islamic Banking: Management and Control Imbalances”.
Economic Research Paper. No. 00/24, summer, Loughborough University Sabiq, S. 1994. Fiqih Sunnah . Pena Publish- ing. Jakarta.
Salman, K. R. 2012. Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah . Aka- demia Permata. Padang.
Sehrish, S., Saleem, F., Yasir, M., Shehzad, F., dan Ahmed, K. 2012. “Financial Performance Analysis of Islamic Banks and Conventional Banks in Pakistan: A
Comparative Study”. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in
Business. Vol 4 No. 5, hal 186-200. Timberg, T. A. 2003. Islamic Banking and Its Potential Impact, Paving the Way Forward for Rural Finance An Interna- tional Conference on Best Practices Risk Management : Islamic Financial Policies .
World Council of Credit Unions, Inc. Triyuwono, I. 2011. “Angels: Sistem Penilaian
Tingkat Kesehatan Bank Syariah”. Jur- nal Akuntansi Multiparadigma. Vol. 2
No.1, hal 21 - 43.
Usman, A., dan Khan, M. K. 2012. “Evaluat- ing the Financial Performance of Islam- ic and Conventional Banks of Pakistan: A Comparative Analysis”. International Journal of Business & Social Science. Vol. 3 No. 7, hal 253-257. Vinnicombe, T. 2010. “AAOIFI reporting standards: Measuring compliance”. Ad- vances in Accounting, incorporating Ad- vances in International Accounting, 26,
hal 11-35
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ten- tang Perbankan Syariah Yasin, N. 2009. Hukum Ekonomi Islam. UIN Malang Press. Malang.