INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 694-709 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pendidikan Islam Dan Kebangkitan Cendekiawan Muslim
Zulmuqim 1 ✉ , Duski Samad 2 , Tabrani 3
Program Pascasarjana (S.3), Pendidikan Islam UIN Imam Bonjol Padang Email: tabrani.idris1@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Pendidikan Islam berlangsung sejak munculnya Agama Islam yang dibawa  oleh Nabi Muhammad SAW sampai dengan era modern ini yang mengalami perkembangan yang sangat pesat baik dari metodenya,  keilmuaanya  maupun  kelembagaannya.  Seiring  dengan  perkembangan  zaman  maka pendidikan Islam pun berkembang pesat termasuk di Indonesia yang notabenenya penganut Agama Islam terbesar di Dunia. Sejak awal abad ke-13 M awal Islam di Nusantara berkembang dengan corak Sufistik, sehingga mempengaruhi para pemikir-pemikir Islam pada masa itu yang berlangsung selama lebih kurang empat abad
Kata kunci : Pendidikan Islam Dan Kebangkitan Cendekiawan Muslim

## Abstract
Islamic education has taken place since the emergence of Islam brought by the Prophet Muhammad SAW to this modern era which has experienced very rapid development both in terms of its methods, science and institutions. Along with the times, Islamic education is also growing rapidly, including in Indonesia, which incidentally has the largest adherents of Islam in the world. Since the beginning of the 13th century AD, early Islam in the archipelago developed with a Sufistic style, thus influencing Islamic thinkers at that time which lasted for more than four centuries.
Keywords: : Islamic Education and the Rise of Muslim Scholars

## PENDAHULUAN
Pendidikan Islam berlangsung sejak munculnya Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad  SAW  sampai  dengan  era  modern  ini  yang  mengalami  perkembangan  yang sangat pesat baik dari metodenya, keilmuaanya maupun kelembagaannya. Seiring dengan perkembangan zaman maka pendidikan Islam pun berkembang pesat termasuk di Indonesia yang notabenenya penganut Agama Islam terbesar di Dunia.
Sejak awal abad ke-13 M awal Islam di Nusantara berkembang dengan corak Sufistik, sehingga mempengaruhi para pemikir-pemikir Islam pada masa itu yang berlangsung selama lebih kurang empat abad.
Pada abad ke-17 dan ke-18 M, muncul ide-ide pembaharuan pemikiran Islam, sebagai akibat dari hubungan kalangan terpelajar Nusantara dan Timur Tengah, namun pengaruh pemikiran sufistik pada berbagai kalangan Muslim masih cukup kuat. Hal ini ditandai dengan berbagai ajaran kelompok tarekat dan sufi di Nusantara. Sementara menjelang abad ke-19 dan awal abad ke-20 ketika kalangan Muslim terpelajar Indonesia berkenalan dengan ide-ide Barat  secara  lebih  intensif  dan  signifikan  mempengaruhi  cara  pandang  masyarakat  Islam terutama  para  cendikiawan,  untuk  lebih  memahami  dan  mereaktualisasikan  ajaran-ajaran Islam ke realitas sosial mereka. Dalam konteks ini muncul beberapa pemikir Islam Indonesia seperti Moh. Natsir dan Agus Salim, pada dekade sebelumnya telah muncul Muhammadiyah yang didirikan oleh Ahmad Dahlan.
Hingga Paruh pertama abad ke-20, pusat-pusat Studi Islam tertinggi bagi kalangan masyarakat Muslim Nusantara masih berada di Wilayah Timur Tengah, Khususnya Mekkah yang  kemudian  bergeser  ke  Kairo,  Mesir,  namun  yang  menjadi  catatan  bahwa  adanya beberapa upaya yang dilakukan oleh kalangan terpelajar Muslim pada tahun 1930-an untuk mendirikan  berbagai  lembaga  pendidikan  Tinggi  yang  diharapkan  setingkat  dengan akademis.
Pada 1960, pemerintah Indonesia resmi mendirikan IAIN di Jakarta dan Yogyakarta yang  merupakan  perpanjangan  dari  lembaga  pendidikan  Tinggi  Agama  yang  telah berkembang  jauh  sebelumnya.  Kemudian  pada  era  tahun  1970-an  wacana  pembaharuan pemikiran keislaman semakin marak, Generasi muda dari kalangan terpelajar Muslim pada dekade  ini  sudah  lebih  menunjukkan  kecenderungan  pemikiran  yang  tidak  lagi  normatif memandang  agama.  Mereka  tidak  seperti  pada  masa  Islam  yang  bercorak  mistis-sufistik, mereka  lebih  tertarik  pada  pendekatan-pendekatan  empiris  dan  historis  di  dalam pembentukan visi keagamaannya. Pada perkembangan selanjutnya IAIN semakin berperan dalam menghasilkan para intelektual/cendikiawan yang pada masa orde baru terbentuknya ICMI.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian dalam kajian ini dilihat dari tempat penelitian dilakukan yaitu perpustakaan. Adapun penelitian ini yang berupa penelitian pustaka, maka dalam proses penghimpunan datanya, maka penulis menghimpun data berupa informasi melalui literaturliteratur yang penulis peroleh di perpustakaan berupa buku- buku ataupun artikel- artikel yang penulis gunakan dalam mengkaji pengertian-pengertian, dan aspek-aspek bagaiamana gambaran perkembangan cendikiawan muslim Indonesia..

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pendidikan Islam dan Perannya dalam Mempertahankan Ajaran Islam
Pendidikan  keagamaan  memiliki  akar  sejarah  panjang  di  negeri  ini.  Jauh  sebelum merdeka, dikalangan masyarakat telah berdiri lembaga-lembaga pendidikan agama yang dikenal  dengan  pesantren  dan  madrasah.  Setelah  melalui  interaksi  dengan  sistem pendidikan  modern  yang  disosialisasikan  pemerintah  penjajah  Belanda,  pesantren  dan madrasah  akhirnya  muncul  sebagai  lembaga  pendidikan  modern.  Secara  umum  sejarah mengandung kegunaan yang sangat besar bagi kehidupan umat manusia, karena sejarah menyimpan kekuatan yang dapat menimbulkan dinamisme dan melahirkan nilai-nilai baru bagi pertumbuhan serta perkembangan umat manusia.
Pada awal abad XXI ini, dunia pendidikan di Indonesia menghadapi tiga tantangan besar;  pertama,  sebagai  dari  krisis  ekonomi,  dunia  pendidikan  dituntut  untuk  dapat mempertahankan  hasil-hasil  pembangunan  pendidikan  yang  telah  dicapai.  Kedua,  untuk mengantisipasi  era  globalisasi,  dunia  pendidikan  dituntut  untuk  mempersiapkan  sumber daya manusia yang kompoten agar mampu bersaing dalam pasar global.
Ketiga, sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, sistem pendidikan nasional dituntut untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keragaman kebutuhan/keadaan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.
Perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat  baik sosial maupun kultural, secara makro persoalan yang dihadapi pendidikan Islam adalah bagaimana pendidikan Islam mampu menghadirkan disain atau konstruksi wacana pendidikan Islam yang relevan dengan perubahan  masyarakat.  Kemudian  disain  wacana  pendidikan  Islam  tersebut  dapat ditransformasikan secara sistematis dalam masyarakat. Persoalan pertama ini lebih bersifat filosofis, yang kedua lebih bersifat metodologis. Pendidikan Islam perlu menghadirkan suatu konstruksi wacana pada dataran filosofis, wacana metodologis, dan juga cara menyampaikan atau mengkomunikasikannya.
Lembaga pendidikan Islam merupakan lembaga pendidikan yang menawarkan ide
pentingnya  menjaga  moralitas  untuk  membentuk  sebuah  tatanan  masyarakat  yang  kuat. Dengan  dasar  bangunan  moral  yang  kuat,  tentu  saja   bangsa  ini  bisa  melakukan  proses seleksi  dan  filter  terhadap  segala  macam  kebudayaan  baru  yang  masuk  sebagai  efek perkembangan,  keterbukaan,  dan  kemajuan  teknologi  informasi  yang  luar  biasa  saat  ini, lembaga  pendidikan  Islam  merupakan  benteng  moral  terkokoh  yang  dimiliki  bangsa Indonesia dalam menghadapi globalisasi, teknologi, dan informasi. Kenyataan ini tidak bisa dipungkiri oleh siapapun.
Sementara,  pertumbuhan  madrasah  dalam  sejarah  pendidikan  Islam  di  Indonesia dimulai pada awal abad 20. Latar belakang pertumbuhan madrasah di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari gerakan pembaruan Islam di Indonesia dan adanya respons pendidikan Islam terhadap kebijakan pemerintah Hindia Belanda.
Munculnya gerakan pembaruan di Indonesia pada awal abad 20 dilatarbelakangi oleh kesadaran dan semangat yang kompleks. Gerakan-gerakan pembaruan Islam di Indonesia memiliki alasan atau motif yang berbeda-beda. Menurut Karel Steenbrink, paling tidak ada empat  hal  penting  yang  mendorong  terjadinya  perubahan  Islam  di  Indonesia  pada  awal abad  20:  (1)  keinginan  untuk  kembali  kepada  Al- Qur’an  dan  Hadis,  (2)  semangat nasionalisme  dalam  melawan  penjajahan  Belanda,  (3)  usaha  yang  kuat  dari  orang-orang Islam untuk memperkuat organisasi di bidang sosial, ekonomi, kebudayaan, dan politik, dan (4) dorongan pembaruan pendidikan Islam.
Dalam menghadapi peradaban modern, yang perlu diselesaikan adalah persoalan- persoalan  umum  internal  pendidikan  Islam  yaitu  (1)  persoalan  dikotomik,  (2)  tujuan  dan fungsi lembaga pendidikan Islam, (3) persoalan kurikulum atau materi. Ketiga persoalan ini saling interdependensi antara satu dengan lainnya.
Pertama,  Persoalan  dikotomik  pendidikan  Islam,  yang  merupakan  persoalan  lama yang belum terselesaikan sampai sekarang. Pendidikan Islam harus menuju pada integritas antara  ilmu  agama  dan  ilmu  umum  untuk  tidak  melahirkan  jurang  pemisah  antara  ilmu agama  dan  ilmu  bukan  agama.  Karena,  dalam  pandangan  seorang  Muslim,  ilmu pengetahuan adalah satu berasal dari Allah SWT.
Kedua,  perlu  pemikiran  kembali  tujuan  dan  fungsi  lembaga-lembaga  pendidikan Islam yang ada. Memang diakui bahwa penyesuaian lembaga-lembaga pendidikan akhir- akhir  ini  cukup  menggembirakan,  artinya  lembaga-lembaga  pendidikan  memenuhi keinginan untuk menjadikan lembaga-lembaga tersebut sebagai tempat untuk mempelajari ilmu umum dan ilmu agama serta keterampilan.
Tetapi pada kenyataannya penyesuaian tersebut lebih merupakan peniruan dengan pola tambal sulam atau dengan kata lain mengadopsi model yang dilakukan oleh lembaga-
lembaga pendidikan umum. Artinya, ada perasaan harga diri bahwa apa yang bisa dilakukan oleh  lembaga-lembaga  pendidikan  umum  dapat  juga  dilakukan  oleh  lembaga-lembaga pendidikan agama, sehingga beban kurikulum yang terlalu  banyak  dan cukup  berat  dan terjadi tumpang tindih. Sebenarnya lembaga-lembaga pendidikan Islam harus memilih satu di antara dua fungsi, apakah mendesain model pendidikan umum Islami yang handal dan mampu  bersaing  dengan  lembaga-lembaga  pendidikan  yang  lain,  atau  mengkhususkan pada  desain  pendidikan  keagamaan  yang  berkualitas,  mampu  bersaing,  dan  mampu mempersiapkan mujtahid-mujtahid yang berkualitas.
Banyak pola yang digunakan kelompok akademisi dan ilmuan muslim di Indonesia dalam  mengembangkan  PTAI.  Otonomi  daerah  sebagai  implikasi  reformasi  menuntut ilmuan  merekonstruksi  ulang  eksistensi  PTAI.  Tuntutan  ulang  itu  mengkristal  upaya perubahan  status,  walaupun  perubahan  tersebut  masih  dilakukan  oleh  sebagian  besar perguruan Islam.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2003,  pada  pasal  3  disebutkan  bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Sedangkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 Pasal 5 tentang Pendidikan Tinggi menjelaskan tujuan pendidikan tinggi untuk:
a. Berkembangnya  potensi  mahasiswa  agar  menjadi  manusia  yang  beriman  dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.
b. Dihasilkannya  lulusan  yang  menguasai  cabang  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa.
c. Dihasilkannya  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  melalui  penelitian  yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
d. Terwujudnya  pengabdian  kepada  masyarakat  berbasis  penalaran  dan  karya penelitian  yang  bermanfaat  dalam  memajukan  kesejahteraan  umum  dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Jika diperhatikan tujuan pendidikan nasional dan pendidikan tinggi tersebut di atas jelas bahwa tujuan pendidikan di Indonesia menekankan pada faktor intelektual, akademik, profesional, iman, dan takwa serta etika yang meliputi kepribadian dan bertanggungjawab.
Perguruan Tinggi Agama Islam, secara sadar harus berani mengkaji ulang visi, misi, tujuan serta  paradigma  keilmuan  yang  pernah  dibangunnya  selama  kurang  lebih  50  tahun  ini. Sebagaimana diketahui bahwa misalnya, tujuan didirikannya IAIN antara lain dimaksudkan untuk memperbaiki dan memajukan pendidikan tenaga ahli agama Islam guna keperluan pemerintah dan masyarakat.
Dalam  pasal  2  Peraturan  Presiden  No.11  tahun  1960  tentang  pembentukan  IAIN ditegaskan,  IAIN  bermaksud  memberikan  pengajaran  tinggi  dan  menjadi  pusat mengembangkan  serta  memperdalam  ilmu  pengetahuan  tentang  agama  Islam.  Dengan demikian, lembaga pendidikan tinggi Islam ini, merujuk pendapat Azyumardi Azra memikul dua  harapan: social  expectations (diharapkan  mampu  memberikan  respon  dan  jawaban Islam  terhadap  tantangan-tantangan  zaman)  dan academic  expectations (diharapkan mampu mengembangkan dirinya sebagai pusat dan pengembangan Islam).
Dalam  kerangka  kedua  ekspektasi  itu,  umat  Islam  mengharapkan  lahirnya  para pemikir dan pemimpin Islam atau para ulama terkemuka dari lembaga pendidikan tinggi agama  (Islam)  ini.  Oleh  karena  itu,  sebagai  tempat  menghasilkan  para  pemikir  Islam, lembaga  pendidikan  tinggi  agama  (Islam)  harus  menciptakan  iklim  yang  kondusif  dan memungkinkan tumbuh berkembangnya ide segar berkenaan pengamalan serta aktualisasi ajaran Islam dalam abad modern saat ini.
Sebagai wadah pembinaan calon para pemimpin dan ulama Islam, oleh sebab itu, dituntut  pula  memberikan  bekal  kepemimpinan  dan  intelektualitas  yang  teruji,  dengan integritas pribadi, dan akhlak mulia, sehingga dapat diteladani masyarakat lainnya.
Menurut Rusdiana dan Nasihudin, peran PTAI dan kondisi studi Islam, mempunyai tiga tugas yang termaktub dalam tridarma perguruan tinggi, yakni pengajaran, penelitian dan  pengabdian  pada  masyarakat,  dengan  demikian  PTAI  diharapkan,  (1)  mampu mentransfer  ilmu  pengetahuan  kepada  mahasiswa/i  sesuai  dengan  fakultas,  jurusan  dan program studi yang ditawarkan, (2) mampu mengembangkan bidang-bidang ilmu yang ada, (3) dapat membantu masyarakat dalam menghadapi problem dan tantangan yang mereka hadapi.
Wacana  pengembangan  studi  Islam  di  PTAI  pada  masa-masa  sekarang  dibuka kembali  seiring  dengan  tantangan-tantangan  yang  semakin  kompleks  dan  kesempatan- kesempatan yang mungkin semakin terbuka. PTAI saat ini memiliki tanggung jawab yang sangat berat.
Disuatu  sisi  ia  harus  sesuai  dengan  harapan  stakeholders  (Masyarakat  Muslim Khususnya) dan menjawab tantangan global dan sisi lain PTAI harus menyajikan kegiatan- kegiatan yang sesuai dengan koridor-koridor akademis.
Perguruan  tinggi  merupakan  salah  satu  lembaga  pendidikan  yang  secara  formal diserahi  tugas  dan  tanggung  jawab  mempersiapkan  mahasiswa  sesuai  dengan  tujuan pendidikan nasional, yaitu mengisi kebutuhan masyarakat akan tersedianya tenaga ahli dan tenaga terampil dengan tingkat dan jenis kemampuan yang sangat beragam, berdasarkan hal  tersebut,  struktur  perguruan  tinggi  di  Indonesia  dapat  dikelompokkan  ke  dalam  dua katagori  yaitu  pertama,  perguruan  tinggi  umum  (PTU)  yang  dikelola  oleh  Departemen pendidikan  nasional,  kedua,  perguruan  tinggi  agama  Islam  (PTAI)  yang  dikelola  oleh Departemen Agama.
Pengelompokkan  seperti  ini  berimbas  kepada  jenis  penyelenggaraan  pendidikan agama yang dibedakan antara dua program dengan tujuan. Pertama, pendidikan agama dengan  tujuan  mencetak  para  ahli  agama  (ulama),  intelektual  muslim,  dan  cendikiawan muslim.  Kedua,  pendidikan  agama  dengan  maksud  memenuhi  kewajiban  setiap  orang mengetahui dasar-dasar ajaran agamanya sebagai seorang pemeluk agama. Sementara itu, konsentrasi  pembangunan  yang  fokus  di  bidang  material  dewasa  ini  telah  melahirkan kehidupan yang timpang. Di satu sisi berlebihan dalam hal materi, tetapi di sisi lain merasa kosong  secara  metal  spiritual.  Di  sini  lembaga  pendidikan  Islam  menjadi  alternatif,  yakni menyeimbangkan antara pengetahuan umum dan agama.
Banyaknya alumni IAIN yang menjadi kyai atau ustadz di pesantren memang bisa diharapkan akan membawa satu bentuk budaya keIslaman baru modern, kontekstual, dan rasional, sebagaimana dikembangkan di IAIN.
Pada  gilirannya  mereka  akan  memberikan  efek  yang  lebih  besar  melalui  proses pendidikan  yang  dilakukannya.  Misalnya  Nurcholish  Madjid,  beliau  lulusan  IAIN  syarif Hidayatullah  Jakarta,  sejak  tahun  1970-an,  berbagai  gagasan  dan  pemikiran  kritisnya dikemukakan  dalam  artikel-artikel  yang  dimuat  dalam  berbagai  harian  ibukota  kala  itu seperti Tribun, Pos Bangsa dan Mimbar. Beliau dikenal sebagai seorang cendikiawan yang kritis dan telah mensosialisasikan ide-ide pembaharuan.
Posisi IAIN sebagai institusi pendidikan Islam, memang terus mengalami perubahan. Tidak  saja  karena  perkembangan  keilmuan  yang  terus  mengalami  pengayaan.  Sebagai lembaga berafiliasi kepada agama, IAIN mulanya dimaknai sebagai lembaga dakwah Islam yang  bertanggung  jawab  terhadap  syiar  agama  di  masyarakat.  Sehingga  orientasi kepentingannya  lebih  difokuskan  pada  pertimbangan-pertimbangan  dakwah.  Tentu  saja orientasi ini tidak keliru.
Hanya  saja,  menjadikan  IAIN  sebagai  lembaga  dakwah  pada  dasarnya  telah mengurangi  peran yang semestinya lebih ditonjolkan, yaitu sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam. Karena IAIN sebagai lembaga akademis, maka tuntutan dan tanggungjawab yang dipikul oleh IAIN adalah tanggungjawab akademis ilmiah.
2. Kebangkitan Cendikiawan Muslim di Indonesia
Istilah cendekiawan adalah orang yang menggunakan kecerdasannya untuk bekerja, belajar, membayangkan, mengagas, dan menjawab persoalan tentang berbagai gagasan. Fungsi  utama  seorang  "cendekiawan"  bukan  sekadar  berpikir  tentang  kebenaran  tetapi harus menyuarakannya, apapun rintangannya. Seorang cendekiawan yang benar tidak boleh netral, dan harus memihak kepada kebenaran dan keadilan. Sedangkan cendikiawan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah “orang yang memiliki sikap hidup yang terus menerus meningkatkan kemampuan berfikirnya untuk dapat mengetahui atau memahami sesuatu” . Dapat  disimpulkan  bahwa  orang  yang  selalu  berpikir  untuk  menyampaikan kebenaran  dalam  berbagai  bidang  ilmu  demi  terciptanya  keselamatan  bersama  adalah cendikiawan.  Sedangkan  yang  dimaksud  cendikiawan  muslim  adalah  orang  yang  berfikir secara benar yang sesuai dengan al- Qur’an dan Hadits untuk kemaslahatan manusia.
Sejak pertengahan tahun 1980-an, dominasi kelompok abangan mulai menurun dan hegemoni kaum santri mulai menguat.  Lonceng kematian dominasi  kaum abangan Jawa dalam  birokrasi  Orde  Baru  kemudian  “dibunyikan”  oleh  Presiden  Soeharto  sendiri  yang sebelumnya dikenal sebagai abangan dan jauh dari tradisi Islam pada tanggal 6 Desember 1990,  ketika  meresmikan  berdirinya  organisasi  Ikatan  Cendekiawan  Muslim  se-Indonesia (ICMI),
Pendirian ICMI ini cukup fenomenal. Berbagai respon dan komentar muncul disekitar pendiriannya. Bagi para sarjana seperti Robert Hefner, Nakamura, Douglas Ramage dan Arief Budiman, kemudian juga para pendukung dan aktifis ICMI yaitu Kuntowijoyo, Nurcholish Madjid,  Dawam  Rahardjo,  Imaduddin  Abdulrahim  dan  Amien  Rais,  ICMI  adalah  simbol kebangkitan politik Islam dan jalan pintu masuk bagi kalangan Islam ketika itu untuk bisa berperan di pusat kekuasaan setelah sekian lama terpinggirkan. Tetapi bagi yang lain, yang dikenal sebagai analis sekuler, seperti Abdurrahman Wahid dan William Liddle, ICMI tidak lain adalah bentuk kooptasi Soeharto atas kelompok Islam yang sedang naik untuk tujuan politiknya yaitu pemilu 1992. Bagi Wahid dan Liddle, ketika Soeharto menjadi presiden lagi untuk  periode  berikutnya,  ICMI  akan  ditinggalkan  begitu  saja  dan  akan  kehilangan kekuasaannya.
Bagi  kelompok  ini,  ICMI  adalah  kendaraan  untuk  kepentingan  politik  kelompok Muslim  “modernis  radikal”  (yaitu  posisi  di  pemerintahan  atau  mendirikan  negara  Islam). Kasus  kejatuhan  Soeharto  kemudian  menunjukkan  bahwa  pandangan  sekuler  ini  tidak terbukti.  Setelah  kejatuhan  Soeharto  tahun  1998,  ICMI  masih  tetap  berdiri  bahkan pengaruhnya menguat di masa-masa awal reformasi dengan terpilihnya Habibie sebagai presiden dan banyak anggotanya menjadi menteri. Sebuah organisasi modern yang paling
representatif mempresentasikan telah hadirnya sebuah kelas sosial baru di tengah-tengah umat Islam Indonesia yaitu kelas menengah Muslim.
Perubahan  sosial  politik  yang  sedang  terjadi  ketika  itu,  ICMI  tumbuh  menjadi kekuatan  kelas  menengah  yang  signifkan.  Menurut  catatan  Arief  Budiman,  banyak anggotanya menjadi anggota parlemen dan menjadi menteri. Koran baru yaitu Republika didirikan  dan  sebuah  bank  Islam  yaitu  Bank  Muamalat  juga  berdiri.  CIDES,  lembaga kelompok akademisi dan para pemikir muda juga dibentuk dan mulai bekerja. Dengan cepat, kelas menengah Muslim ini telah berpengaruh besar dalam dinamika Islam di Indonesia.
ICMI saat itu sangat berpengaruh sebagai organisasi kelas menengah yang sedang berkembang cepat dan meluas. Pada kongres kedua di Jakarta,1.200 delegasi hadir, mewakili 42.000 anggotanya dari seluruh propinsi di Indonesia. Dari komunitas-komunitas Islam luar negeri  juga  berpartisipasi.  Menteri  Riset  dan  Tekonologi,  B.J.  Habibie,  yang  dipandang sebagai  menteri  favoritnya  Soeharto,  terpilih  menjadi  pemimpinnya  yang  kedua  kali.  16 menteri, hampir setengahnya dari anggota kabinet, duduk di jajaran ketua-ketua ICMI dan presiden Soeharto sendiri berperan sebagai Pelindung.
Bagi  kelas  menengah  di  wilayah-wilayah  perkotaan,  ICMI  telah  menjadi  simbol kebangkitan political capital kelompok Islam. Lebih dari itu, ICMI juga telah menjadi simbol identitas Islam modern dimana umat Islam tidak lagi merasa terbelakang dan marjinal. Dewi Fortuna  Anwar  merasakan  betul  perubahan  citra  ini.  “Dulu,  Islam  diasosiasikan  denga n keterbelakangan dan kemiskinan, dan kalangan Islam cenderung marasa rendah diri dengan keIslaman mereka, tetapi sekarang Islam tidak lagi dipandang sebagai agamanya orang- orang yang kalah”.
Dengan kata lain, melalui ICMI, Islam mempresentasikan dirinya  dalam citra yang modern. Salah satu dampaknya adalah tahun 1990-an, modernitas ICMI telah memberikan landasan bagi banyak kalangan Islam untuk mulai menunjukkan identitas keIslaman mereka yang  sebelumnya  kurang  percaya  diri.  Fenomena  psikologis  keagamaan  telah  muncul dimana  para  pejabat  pemerintah  dan  para  birokrat  “berlomba”  menunjukkan  identitas keIslaman mereka.
Pada  saat  kelompok  abangan  menguasai  birokrasi  pemerintahan  dan  militer, menunjukkan  identitas  keIslaman  secara  terbuka  adalah  sesuatu  yang  “tidak  mungkin” karena   keIslaman  identik  dengan  ancaman  pada  negara  dan  telah  menjadi  stigma  anti Pancasila. Istilah “satrinisasi birokrasi” atau “birokratisasi santri” telah menjadi jargon yang populer untuk menggambarkan hubungan yang membaik antara Islam dan negara. Begitu kuatnya perubahan simbol-simbol hegemoni budaya ketika itu, muncul tren sosial kultural di  kalangan  elit  Indonesia,  kelas  menengah  Muslim  di  kota-kota  besar  dan  kelompok terpelajar yaitu munculnya perasaan out of date jika mereka tidak terlibat dalam diskursus
ICMI atau tidak menjadi anggota.
Liddle memperlihatkan keheranannya dan cukup terkejut melihat orang-orang yang tidak  memiliki  latar  belakang  keIslaman  atau  sebelumnya  tidak  simpati  kepada perkembangan Islam seperti Wakil Presiden Try Sutrisno (Panglima ABRI 1988-1993) mantan Wakil  Presiden  Sudharmono,  yang  dalam  masa  perjuangan  revolusi  kemerdekaan  tahun 1945-1949  diduga  memiliki  keterkaitan  dengan  gerakan  sayap  kiri  (PKI),  Ginanjar Kartasasmita (mantan aktifis PNI) dan Jenderal Rudini (mantan Kasad dan Menteri Dalam Negeri),  semuanya  berpartisipasi  dalam  pendirian  ICMI.  Keheranan  Liddle    belum  habis, “banyak aktifis dan intelektual Muslim di luar lingkaran negara juga tercatat di antara 148 pengurus  ICMI.”  Mereka  termasuk  KH.  Ali  Ya fie,  Sri  Bintang  Pamungkas,  Imaduddin Abdurahim,  beberapa  unsur  pimpinan  NU  (yang  memiliki  sekitar  30  juta  pengikut)  dan Amien Rais (Pemimpin Muhammadiyah, organisasi pendidikan terbesar di Indonesia) yang saat itu “memainkan peranan kunci dalam kongres da n terpilih sebagai Ketua Dewan Pakar ICMI”.
Terlepas  dari  terjadinya  mobilisasi  kaum  santri,  ada  juga  faktor  resiprokal  (saling keterpengaruhan)  antara  pemerintah  dan  umat  Islam.  Nurcholis  Madjid  mendeskripsikan saling keterpengaruhan ini sebagai “titik te mu kondisi- kondisi obyektif dan subyekif.” Kondisi obyektif adalah diterimanya Islam oleh pemerintah dan kondisi subyektif adalah harapan kalangan Islam untuk mendominasi pemerintahan. Dua kondisi ini, menurut Cak Nur, terlihat dari proses penghijauan di DPR/MPR sebagai hasil dari Islamisasi tahun 1990-an. Bagi Cak Nur,  Islamisasi  yang  ekstensif  dan  kemunculan  kelas  menengah  Muslim  tahun  1990-an adalah sebagai hasil dari proses panjang hubungan Islam dan pemerintah. Tahun 1950-an dibuat  kesepakatan  antara  Menteri  Agama  dan  Menteri  Pendidikan,  ketika  itu  disepakati bahwa sekolah-sekolah agama akan mendapat pendidikan umum, dan sebaliknya, sekolah- sekolah umum akan mendapatkan pendidikan agama. Akibatnya, banyak orang tua santri ketika  itu  menyekolahkan  anak-anaknya  ke  sekolah  umum  karena  mereka  tidak  memiliki beban psikologis lagi.
Sebagai  hasilnya,  menurut  Cak  Nur,  di  tahun  1960-an,  mereka  yang  bergelar  BA banyak sekali. Di tahun 1970-an, jumlah sarjana melimpah. Namun, saat itu mereka masih disibukkan oleh urusan-urusan individunya. Sebagian mereka mencari lapangan kerja dan yang lain menikah. Tahun 1980-an, para sarjana Islam ini mulai bergerak keluar komunitas dirinya sehingga ekspresi keIslaman tampak di kantor-kantor, di hotel-hotel, birokrasi dan sebagainya. Namun, ini pun baru sebagai fenomena sosial. Baru di tahun 1990-an, pengaruh dan  nuansa  politiknya  mulai  terasa.  Dan  ini  adalah  sebuah  perkembangan  yang  bisa dimengerti. Jika perkembangan ini dibendung, kata Cak Nur, akan berbahaya karena akan melawan  arus.  Soeharto  yang  sudah  sangat  faham  akan  proses  pembangunan,  cukup
bijaksana menangkap arus gelombang ini, makanya ia kemudian mendukung pembentukan ICMI. Soeharto akan merasa aman bersama komunitas Islam yang sedang menguat. Dari perspektif  ini,  proses  penghijaun  atau  menguatnya  Islam  dalam  pemerintahan  adalah sebuah proses alami dan akan terus terjadi sampai keseimbangan baru terjadi.
Menguatkan  kesimpulan  ini,  Aswab  Mahasin  mengatakan  bahwa  kelas  menengah Muslim  adalah  bukti  dari  dua  fenomena:  Pertama,  apa  yang  disebut  Aswab  sebagai “borjuisisasi  anak - anak  Muslim  atau  priyayisasi  santri.”  Aswab  tidak  setuju  dengan pendekatan “ekonomi bazar”. Geertz mengatakan bahwa pengiriman anak -anak kaum santri ke sekolah-sekolah modern adalah basis dari munculnya generasi baru karena melalui rute pendidikan  modern  ini,  anak-anak  Muslim  masuk  dalam  kelas  sosial  baru  yaitu  kelas menengah. Melalui penjelasan ini, Aswab sesungguhnya menegaskan ide Bourdieu pemikir Posmodern asal Perancis tentang “ cultural capital .”
Bourdieu mengamati bahwa untuk meraih dan mempertahankan posisi kelas dalam masyarakat, masyarakat modern tidak lagi mewariskan modal-modal material pada anak- anak  mereka  melainkan  membekalinya  dengan  ‘ cultural  capital ’  (modal  kultural)  berupa lingkungan belajar (keahlian komputer, kursus-kursus dan lain-lain), nilai-nilai pendidikan atau mengirim anak-anak mereka ke sekolah-sekolah untuk mendapatkan posisi sosial yang lebih baik di masyarakat. Melalui transfer modal kultural ini, anak-anak modern akan memiliki sejumlah keistimewaan-keistimewaan sosial sehingga dapat memasuki lingkaran-lingkaran elit masyarakat walaupun dengan absennya kekayaan individu. Kedua, pencarian ekspresi religius  kelas  menengah  Muslim  disebabkan  proses  sekularisasi  yang  kuat,  mereka  tidak menemukan kehidupan yang damai dan menentramkan  dalam peradaban modern yang akhirnya mendorong mereka kembali pada nilai-nilai agama.
Kepasrahan pada nilai-nilai agama dalam masyarakat Islam dapat menyembuhkan mereka  dari  gejala-gejala  krisis  sosial  dan  ekonomi,  karena  agama  dapat  memberikan realisme  moral  yang  terumuskan  dengan  baik  dan  dapat  membendung  konsep-konsep duniawi.
Kebutuhan akan peneguhan moral ini membantu menjelaskan mengapa, walaupun ada  asumsi  bahwa  agama  telah  mengalami  erosi  oleh  proses  politik  pada  era  pasca kemerdekaan,  peranan  agama  sebagai  sebuah  kekuatan  sosial  semakin  tumbuh berkembang.
Dengan kemunculan kelas ini, posisi politis kalangan Islam pada tahun 1990-an telah berubah  secara  drastis.  Mereka  memiliki  bargaining  position  dan  diperhitungkan.  Kaum Muslimin, kata Arief Budiman, bergerak “dari gerakan berbasis kelas bawah, sekarang telah mengalami transformasi kepada kelas menengah. Dari gerakan di luar lingkaran kekuasaan, sekarang sedang bergerak dalam struktur negara”.
Dengan  kata  lain, kelompok Islam yang sebelumnya berada dalam  posisi  marjinal sekarang  telah  menjadi  gerakan  berpengaruh  dalam  pusat  kekuasaan  dan  sedang menciptakan  keseimbangan  baru  dalam  masyarakat  Indonesia  yang  pluralistik.  “Setelah hampir  tiga  dekade Orde  Baru  berkuasa,”  ujar  Syafii  Maarif,  “baru  dalam  kabinet Pembangunan VI tahun 1993 ini, jumlah menteri secara seimbang merefleksikan komposisi penduduk Indonesia dimana umat Islam adalah mayoritas. Sekitar 90% dari jumlah menteri adalah  dari  kelompok  santri,  baik  secara  kuantitas  maupun  kualitas.  Begitu  besarnya pengaruh politik Islam saat itu dan begitu banyaknya kaum santri duduk di pemerintahan, William Liddle menyebut periode tahun 1990- an sebagai “ Islamic Turn in Indonesia ” (Giliran Islam di Indonesia). Tumbuhnya pengaruh politik yang kuat kelompok Islam terpelajar ini, diakui oleh beberapa ahli, sebagai bukti kuat telah hadirnya sebuah menengah Muslim di Indonesia.
Dengan  menyimak  sejarah  singkat  lahirnya  ICMI  sebagaimana  penjelasan  di  atas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya ICMI dibentuk karena pada saat itu timbul perbedaan pandangan diantara sesama cendekiawan muslim karena dampak pembaharuan pemikiran keagamaan dalam Islam di Indonesia.

## 3. Tujuan Pendirian ICMI dan Perkembangannya

## 1. Tujuan Pendirian ICMI
Ada  tiga  hal  yang  merupakan  pangkal  pandangan  dasar  ICMI:  ke-Islaman,  ke- Indonesiaan,  dan  ke-Cendekiawanan.  Sifat  dasar  ke-Islaman  memberinya  landasan  bagi pandangan-pandangan  yang  universal.  Sifat  ke-Indonesiaan  menyediakan  lingkup penerjemahan  pandangan  ke-Islaman  yang  universal  dalam  konteks  ruang  dan  zaman modern.
Sifat ke-Cendekiawanan merupakan tumpuhan amanat khusus yang diemban ICMI dalam perjuangan membangun masyarakat dan bangsa. Cendekiawan muslim adalah orang Islam yang peduli terhadap lingkungannya, terus menerus meningkatkan kualitas iman dan taqwa, kemampuan berpikir, menggali, memahami dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi  serta  kehidupan  keagamaan  dalam  kehidupan  sosial  kemasyarakatan  untuk diamalkan bagi terwujudnya masyarakat madani.
ICMI didirikan dengan tujuan mewujudkan tata kehidupan masyarakat madani yang diridhai Allah SWT dengan meningkatkan mutu keimanan dan ketaqwaan, pemahaman dan pengamalan  ajaran  Islam , kecendekiawanan  dan  peran  serta  cendekiawan  muslim  se- Indonesia.
Dengan  demikian,  maka  dapat  dipahami  bahwa  tujuan  pendirian  ICMI  (Ikatan Cendekiawan  Muslim  se-Indonesia)  untuk  membentuk  sebuah  wadah  bagi  para
cendekiawan  muslim  untuk  beramal,  berkreasi,  berkomunikasi,  dan  berprestasi  guna mengangkat  harkat  kehidupan  masyarakat,  bangsa  dan  negara  Indonesia  dalam  rangka pengabdian kepada Allah SWT.

## 2. Perkembangan ICMI
a. Habibie Sebagai Ketua ICMI
Ketika ICMI dilahirkan, banyak kalangan ketika itu menilai konstalasi politik berubah, meskipun ICMI bukan sebuah partai polotik dan ketika di angkatnya Habibie sebagai ketua ICMI, karena beliau merupakan orang birokrasi pemerintah (Menristek) sehingga sejumlah pengamat menilai bahwa kehadiran ICMI lebih tampil sebagai organisasi politik dari pada sebuah ikatan cendekiawan.
Berkaitan  dengan  permasalahan  di  atas,  dalam  sebuah  sumber  dijelaskan  bahwa Figur Habibie sebagai ketua ICMI adalah faktor yang harus diperhitungkan, posisi Habibie ketika  itu  menjadi  jaminan  bahwa  ICMI  tidak  bermain  api  dengan  penguasa.  Habibie  ini merupakan sebuah pisau bermata dua bagi ICMI, disatu sisi pisau itu bermanfaat bagi ICMI karena  kapasitas  dan  kapabilitas  Habibie  membuat  ICMI  memilki  payung  kepemimpinan yang kuat dan berwibawa, serta memilki akses langsung kepemilik kekuasaan paling kongkrit dan  luas  di  Indonesia.  Akan  tetapi  disisi  lain  justru  menjadi  ancaman  bagi  ICMI,  karena kedatangan Habibie cukup potensial untuk membuat ICMI menjadi terlampau mesra dengan kekuasaan,  dan  pada  giliranya  mengganggu  kemandirian  ICMI  sebagai  aktualisasi  politik cendekiawan dan umat. Maksud ke depanya nanti ICMI akan independen atau tidak.
Ketika  mengumumkan  susunan  pengurus  ICMI  tanggal  13  Februari  1991,  Habibie menegaskan  bahwa  ICMI  bukan  organisasi  politik  dan  massa  yang  bernaung  di  bawah organisasi politik. Dengan demikian, penjelasan tersebut merupakan suatu pertanda bahwa ICMI bukan sebuah organisasi politik, sekalipun B.J.Habibie pada saat itu sebagai Menristek, akan tetapi dalam memimpin ICMI beliau tidak mencampuradukkan antara politik dengan misi organisasi tersebut.
b. Perjalanan ICMI di Bawah Orde Baru
Ketika  dalam masa Orde Baru  berkuasa  pada tahun 1966, disambut  gembira oleh pemimpin-pemimpin  umat  Islam,  sebab  bersamaan  dengan  munculnya  Orde  Baru  yang terkandung harapan besar memungkinkan kembalinya umat Islam dalam panggung politik nasional.
Namun kenyataanya umat Islam mengalami kekecewaan yang sangat besar dengan berbagai  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Orde  Baru  sehingga  mempersempit ruang  gerak  bagi  cendekiawan  muslim  untuk  berkiprah  dalam  proses  pembangunan Nasional.  Strategi  pembangunan  pada  awal  Orde  Baru  sebagian  besar  dirumuskan  oleh
kalangan non muslim dan non santri yang didukung oleh ABRI yang memperkuat politik Orde baru. Ketika dukungan ABRI kepada ORBA melemah, pemerintahan Orde Baru memiliki strategi untuk mencari dukungan lain yaitu dengan menyetujui pembentukan ICMI.
Fenomena kelahiran ICMI ini mengandung kontroversi di kalangan publik terutama yang berkaitan dengan sikap pro dan kontra terhadap perlu atau tidaknya sebuah komunitas cendekiawan  untuk  terlibat  dalam  struktur  kekuasaan  Negara.  Mereka  yang  pro, memandang  bahwa  organisasi  ICMI  merupakan  wadah  integratif  bagi  kekuatan cendekiawan  Islam  yang  ada,  sehingga  ICMI  benar-benar  merupakan  rahmat  bagi  umat Islam di Indonesia.
Mereka yang pro juga mengharapkan sudah waktunya Islam memainkan peran yang central dalan perpolitikan nasional, karena selama ini Islam berada dalam posisi pinggiran. Mereka yang kontra tentu saja memiliki alasan tersendiri, akan tetapi alasan yang sangat menonjol adalah kecurigaan, dengan menjadikan Islam sebagai wahana untuk kepentingan kelompok  yang  sempit  dan  memutar  kembali  waktu  politik  ke  belakang  dengan  pola perpolitikan berdasarkan aliran.
ICMI telah menunjukan eksistensinya di pentas sejarah perpolitikan nasional, yang akan menjadi pemain utama di dalam menentukan kebijaksanaan Indonesia di masa depan. Presiden  Soeharto  dalam  pidato  pembukaan  simposium  cendikiawan  muslim  Indonesia. Mengatakan  bahwa  “pengabdian  kaum  cendekiawan  adalah  merumuskan  a lternatif kebijaksanaan  dua  strategi  bagi  masa  depan  bangsa  Indonesia  karena  kemajuan  dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan ekonomi telah mendorong dinamika perubahan dunia dalam waktu yang agak cepat”.
Dengan  demikian,  keterampilan  para  cendekiawan  muslim  untuk  ikut  serta menentukan arah dan sasaran pembangunan bangsa ini mempunyai landasan yang kuat. Dalam perkembangan ICMI seringkali terjebak oleh logika kekuasaan orba dalam merespon persoalan  keutamaan.  Hal  ini  dapat  dilihat  ketidak  berdayaan  ICMI  dalam  menyuarakan kepentingan nasib masyarakat yang tertindas oleh perlakuan pemerintahan Orba.

## SIMPULAN
Pelaksanaan pendidikan Islam sebelum lahirnya Pendidikan Tinggi Agama Islam (PTAI) telah  melahirkan  berbagai  tokoh  yang  tergolong  cendikiawan  muslim.  Kemudian  setelah munculnya  PTAI,  maka  perannya  sangat  besar  untuk  memajukan  pendidikan  Islam  di Indonesia untuk mencerdaskan anak bangsa secara Imtak dan Iptek.
1. Berdasarkan dari peran PTAI dan melihat kondisi umat Islam di Indonesia yang berada pada  kelas  menengah  di  masa  Orde  Baru,  makapada  tanggal  7  Desember  1990 merupakan lembaran baru dalam sejarah umat Islam Indonesia, secara resmi Ikatan
Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dibentuk di Malang. Tidak bisa dipungkiri bahwa ICMI akan mampu melahirkan tokoh-tokoh pemimpin nasional yang cerdas. Hal  ini  menggambarkan,  bahwa  salah  satu  organisasi  yang  tergolong  pada cendikiawan muslim adalah ICMI.
2. Ketika ICMI dilahirkan di Malang, banyak kalangan ketika itu menilai konstalasi peta politik berubah, meskipun ICMI bukan sebuah partai politik, tapi individu-individu di dalamnya  banyak  dikenal  ketokohannya  seperti  B.J.Habiebie,  Imanuddin Abdurrahim,  M.  Amin  Rais,  Nurcholis  Madjid,  Dawam  Raharjo  dan  tokoh  lainnya. Awal pembentukan ICMI membuat rezim pada masa itu khawatir akan pengaruhnya, namun posisi Habibie ketika itu menjadi jaminan bahwa ICMI tidak akan bermain api dengan pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Ashaf,  Abdul  Firman.  ‘Perlawanan  Pers  Islam  Pada  Masa  Orde  Baru’.  Mediator:  Jurnal Komunikasi 7, no. 1 (2006): 1 – 14
Azra, Azyumardi. Pendidikan Islam: Tradisi Dan Modernisasi Di TengahTantangan Milenium III. Jakarta: Prenada Media, 2019.
Bafadhol,  Ibrahim.  ‘Lembaga  Pendidikan  Islam  Di  Indonesia’.  Edukasi  Islami:  Jurnal Pendidikan Islam 6, no. 11 (2017): 14.
Bourdieu, Pierre. Outline of a Theory of Practice. 16. Cambridge university press, 1977.
Budiman, Arief. ‘From Lower to Middle Class: Political Activities Before and After 1988’. ourchier, D./Legge, J.(Hg.): Democracy in Indonesia-1950s and 1990s, 1994, 229 – 35.
Geertz, Clifford. Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa. 4. Pustaka Jaya, 1983.
———.  ‘Priyayi  Dalam  Masyarakat  Jawa  Diterjemahkan  Aswan  Mahasin’.  Jakarta:  Dunia Pustaka Jaya, 1983.
Hidayat,  Komaruddin,  and  Hendro  Prasetyo.  IAIN  Problem  Dan  Prospek.  Jakarta: Departemen Agama RI, 2000.
——— . Problem Dan Prospek IAIN: Antologi Pendidikan Tinggi Islam. Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Direktorat Jenderal …, 2000.
Indonesia, Presiden Republik. ‘Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional’. Lembaran RI Tahun, no. 20 (2003).
Indonesia,  Republik.  ‘Peraturan  Presiden  Nomor  11  Tahun  1960  Tentang  Pembentukan Institut Agama Islam Negeri’, Mei 1960.
———.  ‘Undang -Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2012  Tentang PendidikanTinggi’, 2012.
Islam,  Sejarah  Pendidikan,  Deskripsi  Fisik,  Salju  Kilimanjaro,  Kumpulan  Cerita  Pendek,
Menuju Muslim Kaffah, and Menggali Potensi Diri. ‘Sejarah Pendidikan Islam’. Jakarta: Depag, 1984.
Jabali, Fuad, and IAIN Jamhari. Modernisasi Islam Di Indonesia. Jakarta: Logos, 2002.
Liddle, R. William. ‘The Islamic Turn in Indonesia: Political Explanation’. The Journal of Asian Studies 55, no. 3 (1996): 613 – 34.
Maarif,  Ahmad  Syafii.  Islam  Dalam  Bingkai  Keindonesiaan  Dan  Kemanusiaan:  Sebuah Refleksi Sejarah. PT Mizan Publika, 2009.
Madjid,  Nurcholish.  ‘Rindu  Kehidupan  Zaman  Masyumi’.  Dalam  Dialog  Keterbukaan: Artikulasi Nilai Islam Dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer, Jakarta: Paramadina, 1998.
Maksum. Madrasah; Sejarah Dan Perkembangannya. Jakarta: Logos: Wacana Ilmu, 1999.
Nizar,  H.  Samsul.  Isu-Isu  Kontemporer  Tentang  Pendidikan  Islam.  Batu  Sangkar:  Kalam Mulia, 2019.
Qodir,  Zuly.  Islam  Liberal;  Varian-Varian  Liberalisme  Islam  Di  Indonesia  1991-2002.  LKIS
Pelangi Aksara, 2010.
Rahim, Husni. Arah Baru Pendidikan Islam Di Indonesia. Jakarta: Logos: Wacana Ilmu, 2001. Rohman, Rohman. ‘Peran Icmi Dalam Pemberdayaan Masyarakat’. Lembaran Masyarakat:
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 1, no. 1 (2015): 99 – 124.
Rusdiana, and Nasihudin. Peran Pimpinan PTKIS: Dalam Implementasi Kebijakan Kurikulum Berbasis KKNI Menuju Akuntabilitas Perguruan Tinggi. Pusat Penelitian Dan Penerbitan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada …, 2021.
Ruslan,  Faryda.  ‘Politik  Hukum  Islam  Masa  Orde  Baru  Dan  Produk  Perundang - Undangannya’. Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik Ketatanegaraan 10, no. 2 (2019):
53 – 76.
Setyawan,  Cahya  Edi.  ‘Menggagas  Model  Perguruan  Tinggi  Agama  Islam  Berbasis Pesantren’. AL -MANAR: Jurnal Komunikasi Dan Pendidikan Islam 6, no. 1 (2017).