Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v17i5.2653

## KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PIDANA KORPORASI MENURUT VICARIOUS LIABILITY THEORY

## Nur Khalifah Agustin Sari
Faculty of Law Tarumanagara University fah3152@gmail.com Jeane Neltje Saly Faculty of Law Tarumanagara University jeanes@fh.untar.ac.id

## Abstrak
Perkembangan  korporasi  makin  hari  memposisikan  sebagai  sebuah  entitas  yang  semakin  kuat  dan berkuasa  karena  memiliki  kelebihan  dibandingkan  entitas  berupa  manusia  alamiah.  Kelebihan  itu  dapat diwujudkan  melalui  gabungan  sekumpulan  manusia  dan  kekayaan  sehingga  dapat  menciptakan  dampak sosial  di  sekitarnya.  Korporasi  yang  telah  dijatuhkan  pidana  berupa  denda  memunculkan  ketidakadilan, karena korporasi terdiri dari kumpulan orang dari berbagai tugas dan fungsinya masing-masing, sehingga hanya beberapa orang saja yang memiliki kewenangan dan menentukan arah kebijakan korporasi tersebut, oleh karenanya adanya putusan berupa denda itu menjadikan semua sektor pada korporasi tersebut harus ikut  menanggung  beban  denda.  Hal  ini  memberikan  gambaran  bahwa  pengurus  korporasi  sebagai  pihak yang  bertanggung  jawab  atas  tindak  pidana  korporasi.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis normatif  dengan  mengurai  doktrin  vicarious  liability.  Hasil  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  untuk mencari  siapa  yang paling bertanggung  jawab atas perbuatan pidana  dari  korporasi  melalui  pendekatan Vicarious Liability Theory adalah pengurus, dimana langkah gerak korporasi merupakan kewenangan dan kehendak dari  pengurus  sehingga  pengurus korporasi  menjadi pihak yang paling bertanggungjawab atas korporasi yang melakukan perbuatan pidana.
Kata Kunci : Korporasi, Vicarious Liability, Pertanggungjawaban Pidana.

## Abstract
The development of the corporation is eventually positioning itself as an entity that gets stronger and more powerful  due  to  its  advantages  over  entities  in  the  form  of  natural  humans.  These  advantages  can  be realized through a combination of a group of people and assets that they can create a social impact around them.  Corporations  that  have  been  sentenced  to  criminal  penalty  in  the  form  of  monetary  fine  create injustice as they consist of a collection of people from various duties and their respective functions, hence only  a  few  people  have  the  authority  to  determine  the  direction  of  the  corporate  policy,  therefore  the penalty in the form of fine are distributed to all sectors of the corporation to share the burden. This shows that the corporation management is the party responsible for corporate crimes. This study uses a normative juridical  method  by  parsing  the  doctrine  of  vicarious  liability.  The  results  of  this  study  conclude  that  to identify who is most responsible for the criminal acts of the corporation through the approach of Vicarious Liability Theory, it is the actually the management, where every action of the corporations falls within the authority  and  the  will  of  the  management,  thus  it  is  the  corporate  management  which  becomes  the  party most responsible for the criminal action committed by the corporation Key Words: Corporation, Vicarious Liability, Criminal Liability.

## PENDAHULUAN
Pengadilan  Tipikor  Jakarta  pada  hari  kamis  3  Januari  2019  memberikan  vonis  bersalah pada  PT.  Nusa  Konstruksi  Enjiniring  dengan  hukuman  membayar  kerugian  negara  sebesar  Rp. 85.400.000.000,00  serta  pidana  denda  Rp.  700.000.000,00  disertai  pidana  tambahan  berupa larangan  mengikuti  lelang  pekerjaan  proyek  negara  selama  6  bulan. 1 Dilanjutkan  pada  24 September  2019,  Kepolisian  menetapkan  14  korporasi  menjadi  tersangka  pada  tindak  pidana kebakaran hutan dan  lahan. Beberapa korporasi tersebut diduga telah lalai dalam mengendalikan yang menjadi tanggung jawabnya, namun justru tidak melakukan upaya preventif untuk antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). 2
Pada kasus Birmingham and Gloucester Railway Co. yang terjadi di 1842 di Inggris telah memposisikan korporasi sebagai subyek hukum pidana. 3 Begitu pula terjadi pada 1950 di Belanda sebagaimana tertulis pada Wet Economische Delicten (WED) meskipun terbatas untuk delik-delik tertentu.  Namun,  Pada  1976,  perubahan Wetboek  van  Strafrecht mengakui  korporasi  sebagai subjek hukum pidana umum (commune strafrecht) dan menentukan yang bertanggung jawab serta turut bertanggung jawab atas kejahatan oleh korporasi. 4
Pada 1915 melalui Staatblad No. 732 di Belanda, para perumus dalam menyusun KUHP memiliki pandangan bahwa societas delinquere non potest yakni korporasi tidak dapat melakukan tindak  pidana. 5 Namun  dalam  perkembangannya,  Indonesia  membuat  regulasi  peraturan perundang-undangan diluar KUHP yang memposisikan korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, perihal ini dapat ditemukan pada beberapa regulasi yakni UU No 32 Tahun 2009, UU No 41 Tahun 1999, dan UU No. 8 Tahun 2010.
Praktiknya memposisikan korporasi sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban tidaklah mudah untuk menentukan siapa yang paling bertanggungjawab atas tindak pidana tersebut. 6 Barda Nawawi menjelaskan bahwa adanya pertanggungjawaban korporasi haruslah  jelas  terlebih  dahulu  dalam  penentuan  subyek  yang  dapat  dipertanggungjawabkan,
1 Ini  Alasan PT NKE Langsung Terima Vonis Bayar Rp700 Juta Dan Rp85,4 Miliar | Nasional,” accessed September 10, 2020, https://www.gatra.com/detail/news/377619-Ini-Alasan-PT-NKE- LangsungTerima-Vonis-Bayar-Rp700-Juta-dan-Rp854-Miliar.
2 Per  Selasa,  14  Perusahaan  Jadi  Tersangka  Kebakaran  Hutan  Dan  Lahan  Halaman  All  - Kompas.Com,” accessed September 10, 2020, https://nasional.kompas.com/read/2019/09/24/17294681/per- selasa-14- perusahaan-jadi-tersangka-kebakaran-hutan-dan-lahan?page=all.
3 Lakso  Anindito, “Lingkup  Tindak  Pidana  Korupsi  Dan  Pembuktian  Kesalahan  Dalam  Sistem Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  di  Indonesia,  Inggris,  Dan  Perancis,” Integritas  Jurnal  Anti Korupsi 3, No. 1 (2017): 1–30
4 Hariman  Satria, “Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Dalam Tindak Pidana  Sumber Daya Alam,” Spektrum Hukum 15, No. 1 (2018): 44, https://doi.org/10.35973/sh.v15i1.1109. 5 Muhamad  Soni  Wijaya, “Inkonsistensi  Pengaturan  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi,” Rechtidee 13, No. 1 June 29, 2018, hlm. 104, https://doi.org/10.21107/ri.v13i1.4033.
6 Rizqi  Purnama  Puteri,  Muhammad  Junaidi,  and  Zaenal  Arifin, “Reorientasi  Sanksi  Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia,” Jurnal USM Law Review 3, No. 1 (2020), hlm. 98– 111.
sehingga diawali dengan menentukan siapa pelaku atau pembuat tindak pidana tersebut dan untuk menentukan pelaku atau pembuat bukan perkara yang mudah. 7
Meskipun  korporasi  diposisikan  sebagai  pihak  yang  dapat  dimintai  pertanggungjawaban pidana,  namun  dalam  melakukan  perbuatan  hukumnya  diwakili  oleh  para  pengurusnya,  oleh karena  itu  secara  logisnya  yang  melakukan  perbuatan  itu  bukanlah  dari  korporasi,  melainkan pengurusnya  yang  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pidana. 8 Mencari  pihak  pengurus  yang harus bertanggung jawab bukan perkara mudah, dikarenakan kerumitan kewenangan dan korelasi hubungan  struktural  kepengurusan  dalam  koperasi  mengakibatkan  diperlukan  upaya  dalam pengungkapan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.
Fokus  dalam  penelitian  ini  adalah  mengkaji  kembali  mengenai  pertanggungjawaban pidana  korporasi  dengan  tujuan  penjatuhan  pemidanaan  pada  korporasi  menjadi  tepat  kepada pihak yang seharusnya bertanggung jawab apabila terjadi sebuah korporasi melakukan perbuatan pidana.  Dalam  kajian  pertanggungjawaban  pidana  ini  dikaji  menggunakan  pandangan vicarious liability  theory untuk  dapat  memberikan  argumentasi  hukum  dalam  penentuan  siapa  yang  harus bertanggung jawab atas korporasi yang melakukan perbuatan pidana.
Adapun  yang  menjadi  rumusan  masalah  pada  penelitian  ini  adalah  menganalisis  siapa yang paling bertanggung jawab secara pidana apabila korporasi telah melakukan perbuatan pidana yang dikaji menurut Vicarious Liability Theory?
Tujuan  penelitian  ini  untuk  menganalisis  secara  historis  dan  yuridis  terkait pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang melakukan perbuatan pidana menurut Vicarious Liability  theory ,  sehingga  atas  kajian  ini  dapat  diketahui  siapa  yang  paling  bertanggung  jawab secara pidana apabila korporasi telah melakukan perbuatan pidana.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal atau metode yuridis normatif atau penelitian  kepustakaan.  Penelitian  yuridis  normatif  memberikan  gambaran  hukum  didefinisikan sebagai  norma  yang  berlaku  dan  secara  doctrinal  termasuk  penelitian  preskriptif  yang mempelajari tujuan hukum, keadilan. 9 Untuk pendekatan dalam penyusunan penelitian ini dengan pendekatan  perundang-undangan  serta  aturan  pelaksana  dibawahnya.  Bahan  hukum  pada penelitian  ini  menggunakan  peraturan  perundang-undangan,  buku  dan  artikel  mengenai pertanggungjawaban  korporasi  sebagaimana  tujuan  penulisan  ini  dalam  memecahkan
7 Muladi  and  Dwidja  Priyatno, Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi ,  Prenada  Media  Group, Jakarta, 2011. hlm. 67.
8 Roeslan  Saleh, Perbuatan  Pidana  Dan  Pertanggungjawaban  Pidana ,  Dua  Pengertian  Dasar Dalam Hukum Pidana, Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 34.
9 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 21.
permasalahan dengan memberikan preskripsi yang seharusnya. Pengumpulan bahan hukum dalam mengumpulkan  bahan  hukum  dilakukan  dengan  studi  kepustakaan.  Sehingga  hasil  dari  kajian studi  kepustakaan  dipergunakan  untuk  menemukan  jawaban  dari  permasalahan  penelitian  ini dengan analisis deduksi. 10

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia
Pertanggungjawaban  pidana  menjadi  inti  pokok  dalam  hukum  pidana  yang  ditujukan untuk  mencari  perbuatan  kejahatan  dibutuhkan  juga person yang  melakukan  kejahatan  itu  baik dari  kategori  kesengajaan  atau  kealpaan.  Sehingga  setiap  kesalahan  berupa  perbuatan  jahat tersebut diberikan sebuah pemidanaan atau diistilahkan dengan Geen Straf Zonder Schuld . Untuk Melihat  kondisi  kekinian  ketentuan Geen  Straf  Zonder  Schuld telah  mengalami  perubahan peruntukan  yang menyesuaikan dengan kebutuhan manusia itu sendiri, bergeser dari tujuan awal asas  itu. 11 Terdapat  sebuah  kondisi  kontekstual  yang  merubah  paradigma  masyarakat  dalam memahami  kejahatan  dan  respon  atas  adanya  kejahatan  yang  selalu  berkembag  sesuai  dimensi ruang dan waktu. Peradaban merupakan akibat dari perubahan kultur sosial dari cara berhubungan masyarakat  yang  dinamis,  sehingga  telah  menggeser  hukum  normatif  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat untuk tujuan mempermudah menjalankan kepentingannya tersebut. 12
Geen Straf Zonder Schuld dalam istilah jerman disebut dengan Keine Strafe Ohne Schuld yang  juga  dapat  diartikan  sebagai Nulla  Poena  Sine  Culpa . 13 Dalam  hukum  dikenal  sebagai pemidanaan yang mewajibkan adanya kesalahan dari pelaku. Dari kesalahan itu harus memenuhi kedua  unsur,  yakni mens  rea dan actus  reus .  Doktrin  inilah  yang  dipakai  oleh  hukum  pidana sebagai  penentuan  orang  yang  bertanggung  jawab  atas  terjadinya  kejahatan  atau  bisa  dikatakan juga siapa yang melakukan kejahatan dia yang harus dijatuhkan hukuman pidana.
Adanya  unsur mens  rea yang  berarti  sebagai  kehendak  atau  keinginan  yang  terdapat dalam  diri  pelaku  sebagai  manusia  alami,  dimana  pelaku  itu  menyadari  bahwa  perbuatan  yang akan  dilakukan  itu  merupakan  perbuatan  yang  melanggar  hukum  dan  secara  sadar  dan kehendaknya  pelaku  melakukan  perbuatan  jahat  itu,  sehingga  secara  normatifnya  kalau  dilihat dari  kacamata Geen  Straf  Zonder  Schuld ,  perbuatan  pelaku  itu  sudah  memenuhi  kedua  unsur dalam pertanggungjawaban pidana. Namun menjadi permasalahan, jika pelaku itu bukan manusia
10 Ibid., hlm. 23.
11 Fifink  Praiseda  Alviolita, “Pertanggungjawaban  Pidana  Oleh  Pengurus  Korporasi  Dikaitkan Dengan  Asas  Geen  Straf  Zonder  Schuld,” Refleksi  Hukum  3,  No.  1  (2018),  hlm.  1–16, https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v3.i1.p1-16.
12 M. Zulfa Aulia, “Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, Dan Relevansi,”
Undang: Jurnal Hukum 1, no. 1 (2018): 159–85, https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185.
13 Sutan Remy Sjahdeini, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi , Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hlm.
88.
alami yang memiliki kehendak dalam menentukan unsur mens rea dan pastinya diperlukan sebuah pendekatan  yang  berbeda  dengan  melakukan  pengecualian  ketentuan Geen  Straf  Zonder  Schuld untuk menjangkau korporasi sebagai pelaku kejahatan. 14
Korporasi  merupakan  hasil  dari  perubahan  sosial  yang  merubah  cara  pandang pertanggungjawaban  pidana.  Adanya  kejahatan  dalam  korporasi  masuk  pada  kategori  kejahatan kerah  putih (white  collar  crime), jika  dilihat  dari  modus  operandinya  pelaku  dalam  melakukan perbuatan  itu  dengan  memanfaatkan  kepandaian  dan  kelihatannya  sehingga  pelaku  kejahatan  itu dapat  berlindung  dengan  wajah  korporasi.  Adanya  perbuatan  korporasi  yang  menyimpang  yang bertujuan untuk motif ekonomi serta memberikan dampak kepada masyarakat luas seperti halnya dalam kejahatan pencemaran lingkungan. 15
Apabila  melihat  hukum  yang  ada  di  Indonesia  saat  ini,  tidak  dapat  ditemukan  peraturan yang  menjelaskan  tentang  korporasi. 16 Dalam  hukum  pidana  hanya  mengenal  manusia  sebagai natuurlijk  persoon yang  berasal  dari  asas  universitas delinquere  non  potest dan societas delinquere non potest , yang dapat dimaknai bahwa korporasi tidak mungkin melakukan kejahatan dan korporasi tidak dapat dijatuhkan pemidanaan. 17
Korporasi diambil dari bahasa latin yang berasal dari kata corporatio , dengan akhiran tio sebagai kata benda (substantivum) dan corporate sebagai kata kerja, sedangkan corporare berasal dari kata corpus yang berarti badan, sebutan itu sering dipergunakan sejak abad pertengahan dan setelahnya. 18 Jika  dilihat  dari  penjelasan  etimologinya,  korporasi  adalah  suatu  badan  yang dilegalkan  secara  hukum,  untuk  badan/ corpus yang  struktur  fisik  dan  pengakuan  dalam  hukum dengan  menggunakan  unsur  animus  sehingga  menciptakan  badan  hukum  yang  memiliki kepribadian.  Secara  singkatnya,  korporasi  diciptakan  oleh  hukum,  maka  kecuali  penciptanya, kematian atau pembubarannya ditentukan oleh hukum. 19 Rudi Prasetyo sebagaimana dikutip oleh Muladi  yang  menjelaskan  bahwa  penggunaan  kata  korporasi  sudah  menjadi  sebutan  yang  sudah lazim  untuk para pakar hukum pidana  yang  dapat dikenal  juga dengan istilah recht persoon atau legal entities. 20
Berdasarkan  pembahasan  mengenai  definisi  korporasi,  bahwa  korporasi  merupakan subjek  hukum  yang  diciptakan  oleh  hukum  yang  berasal  dari  gabungan  orang  guna  mencapai suatu  tujuan.  Berbicara  mengenai  korporasi  itu  sendiri  tidak  akan  terlepas  dari  hukum  perdata,
14 Alviolita, “Pertanggungjawaban Pidana Oleh…”, Loc. Cit.
15 Lilik Shanty, “Aspek Teori Hukum Dalam Kejahatan Korporasi,” Palar | Pakuan Law Review 3, No. 1 (2017), hlm. 56–72, https://doi.org/10.33751/.v3i1.401.
16 Moeljatno,  KUHP: Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana ,  Bumi  Aksara,  Jakarta,  1999,  hlm. 132
17 Rahmatullah  Tansah,  “Analisis  Yuridis  Terhadap  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi,” Media Justitia Nusantara 1, no. 9 (2015): 135–57, https://doi.org/10.13140/RG.2.2.22638.05442.
18 Muladi and Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi …, Op. Cit., hlm. 68.
19 S. Rahardjo, Ilmu Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 97
20 Muladi and Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi …, Op. Cit., hlm. 56.
karena konsep mengenai korporasi banyak diambil dari hukum perdata. Meski demikian, definisi korporasi  dalam  hukum  pidana  memiliki  pengertian  yang  lebih  luas  bila  dibandingkan  dengan pengertian korporasi dalam hukum perdata, yang terbatas hanya terhadap badan hukum.

## B. Kemampuan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
Seseorang  untuk  dapat  dipidana  harus  dapat  atau  mampu  dimintai  pertanggungjawaban serta  tidak  mungkin  apabila  seseorang  tidak  mampu  bertanggung  jawab  untuk  dimintai pertanggungjawaban  pidana.  Menurut  Simons  bahwa  kemampuan  pertanggungjawaban  itu  dapat dimaknai  sebagai  suatu  keadaan  psikis  sehingga  membenarkan  permintaan  pertanggungjawaban pidana  menurut  pandangan  orang  umum  serta  orang  tersebut. 21 Pengaturan  kemampuan pertanggungjawaban  pidana  termuat  pada  Pasal  44  KUHP  yang  menjadi  dasar  klasifikasi seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
Sudarto menguraikan kemampuan bertanggungjawab apabila secara jiwanya sehat dengan klasifikasi,  pelaku  mampu  mengetahui  dan/atau  menyadari  perbuatan  yang  dilakukan  tersebut melanggar  ketentuan  hukum  dan  pelaku  secara  sadar  dan  berkeinginan  melakukan  perbuatan pidana  tersebut. 22 Sedangkan  menurut  Van  Hamel,  keadaan  normal  untuk  dapat  dimintai pertanggungjawaban pidana harus masuk pada 3 kriteria, yaitu:
a. Dapat mengetahui akibat dari perbuatannya;
b. Dapat menyadari perbuatannya tersebut bertentangan dengan pandangan masyarakat; dan
c. Dapat secara sadar memilih untuk menentukan melakukan perbuatan tersebut. 23
Pendapat  tersebut  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  kemampuan  bertanggungjawab ditentukan  dari  dua  hal,  yakni  akal  dan  kehendak.  Dimana  dengan  akal  seseorang  dapat membedakan  antara  perbuatan  yang  baik  dan  buruk  atau  dilarang,  sedangkan  kehendak  atau keinginan mewujudkan kesadaran  atau  keinsyafan atas perbuatan jahat  yang telah dilakukannya. Berbeda  dengan  Roeslan  Saleh,  akal  menjadi  unsur  pertama  dalam  menentukan  kemampuan bertanggungjawab,  namun  kehendak  bukan  merupakan  unsur  kemampuan  tersebut  karena kehendak  hanyalah  lanjutan  dari  akal.  Sehingga  dengan  adanya  akal  seseorang  dapat  berbuat dengan  kesadaran  atas  perbuatannya,  artinya  jika  orang  yang  memiliki  akal  sehat  yang bersangkutan  akan  mampu  menentukan  kehendaknya  sesuai  hukum,  sedangkan  jika  orang  yang
21 Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang 1990, hlm. 89.
22 Warih  Anjari,  “Pertanggungjawaban  Korporasi  Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana,”  Jurnal  Ilmiah Widya Yustisia 1, No. 2 (2016), hlm. 116–21.
23 Aprianto  J.  Muhaling,  “Kelalaian  Yang  Mengakibatkan  Matinya  Orang  Menurut  Perundang  – Undangan Yang Berlaku,” Lex Crimen VIII, No. 3 (2019), hlm. 95–105.
sakit  jiwa  tidak  dapat  menyadari  perbuatannya  sehingga  tidak  dapat  berbuat  sesuai kesadarannya. 24
KUHP  tidak  memuat  definisi  terkait  kemampuan  bertanggungjawab  dan  hanya memberikan  kualifikasi  seseorang  yang  dapat  dimintai  pertanggungjawabannya  yang  termuat pada  Pasal  44  ayat  (1).  Begitu  juga  arah  kebijakan  pembaharuan  pidana  yang  tercantum  dalam RKUHP  tidak  merumuskan  kemampuan  bertanggungjawab  melainkan  memberikan  kualifikasi rumusan  kriteria  yang  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  dan  yang  tidak  mampu.  Sehingga persoalan  kemampuan  bertanggungjawab  merupakan  aspek  kejiwaan  yang  melekat  secara  alami pada manusia.
Bagaimanapun  korporasi  dibentuk  pasti  dengan  tujuan  dan  proses  pencapaian  tujuan tersebut  diwujudkan  melalu  tindakan  dari  natuurlijk  person.  Sehingga  menjadi  wajar,  jika kemampuan  bertanggungjawab  korporasi  diambil  alihkan  dari  mereka  yang  bertindak  untuk  dan atas  nama  korporasi,  sebagai  orang-orang  pilihan  yang  dipilih  oleh  korporasi  serta  memiliki kemampuan bertanggungjawab sebagaimana hubungan hukum keperdataan. 25
Terkait  pertanggungjawaban  korporasi  dapat  dilihat  dari  perbuatan  para  pengurus  yang memiliki  tujuan  statutair  dari  sebuah  korporasi  atau  dapat  juga  dari  kebijakan  perusahaan (bedrijfspolitiek). Lebih  mudahnya  pada  prinsipnya  hanya  cukup  dengan  mengetahui  perbuatan itu  sesuai  sebagaimana  ruang  lingkup  pekerjaan (feitelijke  werkzaamheden) dari  korporasi. Konsep  kepelakuan  fungsional  tidak  akan  dipahami  dengan  baik,  jika  perbuatan  yang  dilakukan senyatanya di lingkungan masyarakat tidak dipandang sebagai perbuatan korporasi. 26

## C. Pertanggungjawaban Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory
Adanya  pertanggungjawaban  korporasi  sebenarnya  sudah  dikenal  pada  hukum  adat  di Indonesia,  perihal  itu  dapat  dilihat  dari  adanya  perilaku  pemberian  hukuman  adat  yang diberlakukan  pada  desa  adat  yang  berbentuk  pidana  denda  berupa  uang,  ternak  atau  barang berharga  lainnya.  Setiyono  menjelaskan  wujud  pertanggungjawaban  korporasi  yang  tergambar pada penggambaran Desa Adat yang dari masing-masing memiliki hukum adat, jika salah seorang penduduk  dari  Desa  Adat  melanggar  aturan  dari  Desa  Adat  yang  lainnya  dengan  melakukan pencurian  atau  asusila,  maka  desa  adat  dari  orang  itu  menjatuhkan  pidana  atau  kewajiban  adat lainnya sehingga dapat memberi jera kepada pelaku. 27 Perilaku penjatuhan hukum oleh Desa Adat
24 Roeslan Saleh , Perbuatan Pidana Dan…, Op. Cit., hlm. 110.
25 Ratna Kumala Sari and Nyoman Serikat Putra Jaya, “Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Teknologi  Atas  Tindak  Pidana  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Oleh  Pengemudi  Ojek  Online,” Jurnal  Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 8, No. 1 (2019), hlm. 34, https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i01.p03.
26 Ibid ., hlm. 53.
27 Setiyono, Teori-Teori Dan..., Op. Cit., hlm. 81
dilakukan  untuk  tujuan  kepentingan  bersama  antar  desa  demi  menjaga  keharmonisan  hubungan antar  Desa  agar  tercipta  keamanan,  ketentraman  dan  perdamaian.  Konsep  pertanggungjawaban dalam  hukum  pidana  itu  bukan  terbatas  pada  individu  manusia  alamiah  saja,  namun  Desa  juga bertanggungjawab dalam memberikan hukuman kepada penduduknya yang melanggar aturan dari Desa lainnya.
Teori terkait pertanggungjawaban korporasi berkembang yang merupakan hasil pemikiran dan  respon  dari  perkembangan  aktivitas  koperasi.  Terjadi  perbedaan  pendekatan  yang  dilakukan oleh  para  ahli  serta  perbedaan  sistem  hukum  dari  negara-negara  tersebut  yang  menggunakan common  law dan civil  law ,  sehingga  menghasilkan  bermacam-macam  teori  pertanggungjawaban korporasi. Untuk pertanggungjawaban korporasi lebih berkembang pada negara Anglo Saxon yang menganut common law , dikarenakan sistem hukum yang fleksibel menjadikan lebih mudah untuk mengikuti  perkembangan  aktivitas  koperasi  di  masyarakat  dari  pada  negara-negara  yang menganut Eropa Kontinental yang menganut civil law .
Vicarious  Liability atau  dapat  disebut  juga  dengan  pertanggungjawaban  pengganti,  pada prinsipnya  didasarkan  pada employment  principle ,  dimana  majikan (employer) sebagai penanggung  jawab  dari  tindakan  pegawainya. 28 Perihal  tersebut  dikenal  juga  dengan  istilah the servant’s act is the master act in law atau disebut juga dengan prinsip agency principle yaitu the company  is  liable  for  thewrongful  acts  of  all  its  employees. 29 Sehingga  pembahasan  terkait Vicarious Liability ini berkaitan juga dengan doctrine of delegation atau the delegation principle .
Teori  ini  pada  satu  sisi  bertentangan  dengan  nilai  moral  yang  terkandung  pada  prinsip keadilan,  dikarenakan  pada  pemidanaan  tidak  hanya  didasarkan  pada  perbuatan  saja,  namun adanya  kesalahan  yang  akibatnya  dimintakan  pertanggungjawaban  atas  perbuatan  atau  tidak melakukan  perbuatan  yang  dilarang  oleh  hukum. 30 Begitu  pula  menurut  Boisvert  yang  dikutip oleh  Kristian,  terkait  teori  ini  sangat  menyimpang  dari  adanya  doktrin  mens  rea  di  karena memaknai  suatu  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  melakukan  perbuatan  pidana  itu dialihkan/digantikan/dilimpahkan  ke  pihak  lain  yang  tidak  melakukan  kesalahan  sebagaimana hukum perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana.55
28 M Harun, Nyoman Putra Jaya, and RB Sularto, “Criminal Accountability of Political Parties in Achieving  Fair  Election  in  Indonesia,” in  The  First  International  Conference  on  Islamic  Development Studies 2019, 2019, https://doi.org/10.4108/eai.10-9-2019.2289459.
29 Pujiyono and Sugeng Riyanta, “Corporate Criminal Liability in the Collapse of Bank Century in Indonesia,” Humanities and Social Sciences Letters 8, No. 1 (2020), hlm. 1–11, https://doi.org/10.18488/journal.73.2020.81.1.11.
30 Kristian, Sistem Pertanggungjawaban Pidana..., Op. Cit., hlm. 38

## D. Vicarious Liability sebagai Model Pertanggungjawaban Korporasi
Terkait  model  pertanggungjawaban  korporasi,  Mardjono  Reksodiputro  menjelaskan terbagi  atas  tiga  bentuk  pertanggungjawaban,  yakni:  (1)  pengurus  korporasi  sebagai  pelaku  dan pengurus yang bertanggungjawab; (2) korporasi sebagai  pelaku dan pengurus bertanggungjawab; (3) korporasi sebagai pelaku dan korporasi bertanggungjawab. 31 Sedangkan menurut Sutan Remy Sjahdeini menambahkan model baru pada pertanggungjawaban korporasi: pengurus dan korporasi sebagai pelaku serta keduanya bertanggungjawab. 32
Sebagai  pihak  yang  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pidana  sebenarnya  sudah  dapat dilihat  dari  peraturan  perundang-undangan,  namun  dari  masingmasing  ketentuan  perundang- undangan  tersebut  memiliki  alur  penerapan  yang  beragam  dalam  menentukan  pihak  mana  yang bertanggungjawab  dalam  terjadinya  korporasi  sebagai  pelaku  pidana,  perihal  tersebut  dapat  kita temukan  pada  Pasal  15  ayat  (3)  UU  Drt. No 7  Tahun  1955, Pasal  20  ayat  (1)  UU  No  31 Tahun 1999 dan Pasal 6 ayat (1) UU No 8 Tahun 2010 yang membahas terkait kualifikasi pengurus atau pihak lain yang bertindak dan atas nama korporasi serta membahas korporasi bertanggung jawab pidana. Kualifikasi yang tercantum tersebut bersifat alternatif antara pengurus dan/atau korporasi yang  bertanggungjawab  pidana.  Untuk  korporasi  yang  dapat  bertanggung  jawab  secara  pidana sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  6  ayat  (1)  UU  No  8  Tahun  2010  secara  khusus  terdapat pembatasan kualifikasi korporasi yang dapat dijatuhkan pemidanaan yang terinci syarat-syaratnya pada  Pasal  6  ayat  (2),  yakni  :  „‟(a)  dilakukan  atau  diperintahkan  oleh  personil  pengendali;  (b) dilakukan  dalam  rangka  pemenuhan  maksud  dan  tujuan  Korporasi;  (c)  dilakukan  sesuai  dengan tugas  dan  fungsi  pelaku  atau  pemberi  perintah;  dan  (d)  dilakukan  dengan  maksud  memberikan manfaat bagi Korporasi.”
Pertanggungjawaban  korporasi  dengan  mengacu  pada  doktrin Vicarious  Liability selain memposisikan  manusia  sebagai  subyek  pidana,  namun  juga  korporasi  dengan  beberapa pengecualian yang tidak terbatas pada delik ekonomi, tetapi pada delik lain seperti non feasance , yaitu  kegagalan  pada  korporasi  untuk  menjalankan  kewajibannya  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan. 33 Pada  prinsipnya  korporasi  itu  dipandang  sebagai  sebuah  sekumpulan manusia dan oleh hukum diberikan  hak sebagai pribadi hukum  untuk tujuan tertentu, sedangkan tujuan pemidanaan korporasi itu sendiri untuk to deter the corporation from permitting wrongful acts . 34
31 Mardjono  Reksodiputro, Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Dalam  Tindak  Pidana Korporasi , FH-UNDIP, Semarang, 1989, hlm. 86.
32 Sjahdeini, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi... , Op. Cit., hlm. 75.
33 Zainal  Abidin ,  “Pertanggungjawaban  Terhadap  Delik-Delik  Ekonomi,” Jurnal  Hukum  & Pembangunan 12, No. 1 (1982), hlm. 1, https://doi.org/10.21143/jhp.vol12.no1.891.
34 Ibid.
Korporasi tidak dapat dipidana dikarenakan tidak memiliki unsur kehendak atau mens rea merupakan  pandangan  yang  kuno  mengingat  perkembangan  struktur  perekonomian  korporasi semakin kuat, sebagaimana menurut Abidin yang membuat pandangan bahwa a corporation may be responsible for offences committed by its agent or servant in the course carrying on the affairs of the corporation. 35 Sehingga perbuatan yang melalui perantara para pengurus korporasi sebagai bentuk  pertanggungjawaban  pidana  pengganti,  jadi  dalam  kedudukan  korporasi  sebagai  majikan yang memerintahkan pengurus korporasi untuk melakukan perbuatan pidana tersebut.

## KESIMPULAN
Pertanggungjawaban  pada  saat  korporasi  melakukan  perbuatan  pidana  korporasi  atau pengurus  atau  juga  pelaku  yang  bertindak  untuk  dan  atas  nama  tersebut  masih  belum  mampu memberikan  keadilan,  sehingga  pihak  yang  tidak  ikut  melakukan  perbuatan  pidana  juga  turut menanggung  beban  pemidanaan  denda  yang  dijatuhkan.  Menurut Vicarious  Liability  Theory ini terdapat  pertanggungjawaban  pengganti  atas  master  selaku  pemilik  atau  kewenangan  atas korporasi itu yang diwujudkan sebagai kehendak atau mens rea dari sebuah korporasi. Pelaku atau servant yang  mewakili  perbuatan  majikan  yang  dalam  hal  ini  bertindak  atas  sepengetahuan dan/atau  kehendak master itu  sendiri  dapat  dikategorikan  sebagai actus  reus dari  sebuah korporasi.  Pelaku  yang  merupakan  pegawai  korporasi  tersebut  diatas  tidak  dapat  dimintai pertanggungjawaban  pidana,  dikarenakan  yang  bersangkutan  bertindak  bukan  atas  kuasanya sendiri,  melainkan  melalui  kuasa  dari  master.  Oleh  karena  itu,  pengurus  menjadi  pihak  yang paling dipersalahkan dalam hal korporasi melakukan perbuatan pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Barda Nawawi, Arief, Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana , Raja Grafindo, Jakarta, 2002.
Bemmelen,  Jacob  Maarten  van, Hukum  Pidana 1,  Hukum  Pidana  Material  Bagian Umum ,  Bina Cipta, Bandung, 1898.
Garner, B A., Black’s Law Dictionary , Thomson Reuters, 2014.
Hatrik,  Hamzah, Azas  Pertanggungjawaban  Korporasi  Dalam  Hukum  Pidana  Indonesia  (Strict Liability Dan Vicarious Liability), Raja Grafindo, Jakarta, 1996.
Kristian, Sistem  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi,  Tinjauan  Teoritis  Dan  Perbandingan Hukum Di Berbagai Negara, PT Refika Aditama, Bandung, 2016.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
Moeljatno, KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , Bumi Aksara, Jakarta, 1999.
Muladi,  and  Dwidja  Priyatno, Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi ,  Prenada  Media  Group, Jakarta, 2011.
O.S Hiariej, Eddy, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana , Cahya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
35 Ibid.
Priyatno, Dwidja, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia, Prenada Media Group, Jakarta, 2017.
Rahardjo, S, Ilmu Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
Reksodiputro,  Mardjono, Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Dalam  Tindak  Pidana Korporasi, FH-UNDIP, Semarang, 1989.
Saleh,  Roeslan, Perbuatan  Pidana  Dan  Pertanggungjawaban  Pidana,  Dua  Pengertian  Dasar Dalam Hukum Pidana , Aksara, Jakarta, 1983.
Setiyono, Teori-Teori  Dan  Alur  Pikir  Penerapan  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi, Bayumedia , Malang, 2013.
Sjahdeini, Sutan Remy, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi , Grafiti Pers, Jakarta, 2006.
Soesilo, R, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnja Lengkap Pasal Demi Pasal , Politeia, Bogor, 1956.
Sudarto, Hukum Pidana I , Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.
Aprianto  J.  Muhaling,  “Kelalaian  Yang  Mengakibatkan  Matinya  Orang  Menurut  Perundang  – Undangan Yang Berlaku. ” Lex Crimen VIII, No. 3 (2019), hlm. 95–105.
Budi  Bahreisy,  “Pertanggungjawaban  Pidana  Bagi  Pelaku  Penggunaan  Frekuensi  Radio  Tanpa Izin  Berdasarkan  Undang-Undang  Tentang  Telekomunikasi.” Jurnal  Penelitian  Hukum De Jure 16, No. 3 (2016), hlm. 265–76.
Budi  Suhariyanto,  “Putusan  Pemidanaan  Terhadap  Korporasi  Tanpa  Didakwakan  Dalam Perspektif Vicarious Liability”.” Jurnal Yudisial 10, No. 1 (September 8, 2017), hlm. 17– 38.
F.  E.  Dowrick,  “The  Relationship  of  Principal  and  Agent.” The  Modern  Law  Review  17,  No.  1 (1954), hlm. 24–40.
Fifink  Praiseda  Alviolita,  “Pertanggungjawaban  Pidana  Oleh  Pengurus  Korporasi  Dikaitkan Dengan Asas Geen Straf Zonder Schuld.” Refleksi Hukum 3, No. 1 (2018), hlm. 1–16.
Hariman  Satria,  “Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Dalam  Tindak  Pidana  Sumber  Daya
Alam.” Spektrum Hukum
15, No. 1 (2018), hlm. 44.
https://doi.org/10.35973/sh.v15i1.1109.
Hartiati  Kalia,  “Pembuktian  Tindak  Pidana  Dengan  Terang-Terangan  Dan  Tenaga  Bersama Menggunakan  Kekerasan  Terhadap  Orang  Yang  Mengakibatkan  Luka-Luka  (Studi Putusan  Nomor:  256/PID.B/2010/PN.DGL).” Jurnal  Ilmu  Hukum  Legal  Opinion  1,  o.  4 (2013), hlm. 1–9.
Lakso  Anindito,  “Lingkup  Tindak  Pidana  Korupsi  Dan  Pembuktian  Kesalahan  Dalam  Sistem Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Di  Indonesia,  Inggris,  Dan  Perancis.” Integritas Jurnal Anti Korupsi 3, No. 1 (2017), hlm. 1–30.
Lilik Shanty, “Aspek Teori Hukum Dalam Kejahatan Korporasi.” Palar | Pakuan Law Review 3, No. 1 (2017), hlm. 56–72.
M. Harun, Nyoman Putra Jaya, and RB Sularto. “Criminal Accountability of Political Parties in Achieving Fair Election in Indonesia.” In The First International Conference on Islamic Development Studies 2019, 2019.
M.  Zulfa  Aulia,  “Hukum  Progresif  Dari  Satjipto  Rahardjo:  Riwayat,  Urgensi,  Dan  Relevansi.” Undang: Jurnal Hukum 1, No. 1 (2018), hlm. 159–85.
Mihailis  Diamantis,  “Vicarious  Liability  for AI.” SSRN  Scholarly  Paper.  Rochester,  NY:  Social Science Research Network, May 20, 2021.
Mora  Sakti,  “Tinjauan  Yuridis  Dasar  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Terhadap  PT.
Wahana Pamunah Limbah Industri (Studi Kasus Putusan Nomor:
234/Pid.Sus/2016/PN.Srg).” Jurnal  Perspektif  Hukum  2,  No.  2  (August  31,  2021),  hlm. 247–63.
Muhammad  Isra  Mahmud,  “Peran  Vicarious  Liability  Dalam  Pertanggungjawaban  Korporasi (Studi  Terhadap  Kejahatan  Korupsi  Yang  Dilakukan  Oleh  Kader  Partai  Politik).” Lex Renaissance 5, No. 4 (2020), hlm. 767–79. https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss4.art1.
Muhamad  Soni  Wijaya,  “Inkonsistensi  Pengaturan  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi.” Rechtidee 13, No. 1 (June 29, 2018), hlm. 104. https://doi.org/10.21107/ri.v13i1.4033.
Pujiyono and Sugeng Riyanta. “Corporate Criminal Liability in the Collapse of Bank Century in Indonesia.” Humanities and Social Sciences Letters 8, No. 1 (2020), hlm. 1–11.
Ratna  Kumala  Sari  and  Nyoman  Serikat  Putra  Jaya.  “Pertanggungjawaban  Pidana  Perusahaan Teknologi  Atas  Tindak  Pidana  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Oleh  Pengemudi  Ojek  Online.” Jurnal  Magister  Hukum  Udayana  (Udayana Master  Law  Journal)  8,  No.  1  (2019), hlm. 34.
Rahmatullah Tansah, “Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.” Media Justitia Nusantara 1, No. 9 (2015), hlm. 135–57.
Robert  Valentino  Tarigan,  Mahmud  Mulyadi,  M.  Ekaputra,  and  Mahmul  Siregar. “Pertanggungjawaban  Pidana  Rumah  Sakit  Terhadap  Malpraktek  Medik  Di  Rumah Sakit.” Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum 2, No. 1 February 27, 2021, hlm. 106–14.
Vikramaditya  S.  Khanna,  “Corporate  Liability  Standards  When  Should  Corporation  Be Criminally Liable.” American Criminal Law Review, No. 37 (2000), hlm. 1242–43.
Warih  Anjari,  “Pertanggungjawaban  Korporasi  Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana.” Jurnal  Ilmiah Widya Yustisia 1, No. 2 (2016), hlm. 116–21.
Zainal  Abidin,  “Pertanggungjawaban  Terhadap  Delik-Delik  Ekonomi.” Jurnal  Hukum  & Pembangunan 12, No. 1 (1982), hlm. 1.
Ini  Alasan  PT  NKE  Langsung  Terima  Vonis  Bayar  Rp700  Juta  Dan  Rp85,4  Miliar, https://www.gatra.com/detail/news/377619-Ini-Alasan-PT-NKELangsung-Terima-Vonis- Bayar-Rp700-Juta-dan-Rp854-Miliar. Accessed September 10, 2020.
Rancangan Undang-Undang 2019 - Pusat Data https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17797/rancanganundang-undang-2019. Accessed September 10, 2020. Per Selasa, 14 Perusahaan Jadi Tersangka Kebakaran Hutan Dan Lahan, https://nasional.kompas.com/read/2019/09/24/17294681/per-selasa14-perusahaan-jadi- tersangka-kebakaran-hutan-dan-lahan?page=all. Accessed September 10, 2020.