Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
KEDUDUKAN KLASULA BAKU DALAM  PERJANJIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Rahmat Noholo 1 , Fence M. Wantu 2 , Dian Ekawaty Ismail 3
1,2,3 Magister Ilmu Hukum/Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Kota Gorontalo, Indonesia rahmatnoholo@gmail.com, fence.wantu@yahoo.co.id, dian.ismail@ung.ac.id
Naskah diterima: 4 November 2023; revisi: 2 Desember 2023; disetujui: 27 Desember 2023

## Abstract
This article aims to find out how the position of the default clause on an agreement in this respect  refers  to  the  consumer  protection  regulated  in  Act  No.  8  of  1999  on  Consumer Protection  where  the  clause  will  be  default  in  a  contract  both  banking  and  other  retail transactions as is still very much the case in everyday life, where when both parties agree this clause then the agreement is deemed binding and valid as the Law for both. However, on the other hand, some opinions oppose the inclusion of standard clause in the contract, especially based on balance and fairness in contracting. By using analytical descriptive research methods and  normative  jurisprudence  approaches,  the  author  wants  to  answer  to  what  extent  the existence and non-existence of raw clauses in contracts and the part of a raw clause in an agreement under Act No. 8 of 1999 on Consumer Protection. The result of this research is a prohibited standard clause that is a clause in a standard agreement that contains the transfer of  responsibility  of  the  entrepreneur.  The  prohibition  of  its  publication  has  regulated  the transfer of such responsibility through Article 18 Paragraph (1) UUPK.
Keywords: Consumer Protection, Baku Clauses, Agreements
* Alamat korespondensi: Universitas Negeri Gorontalo E-mail: rahmatnoholo@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Perundang-undangan  di  Indonesia  memberikan  kebebasan  kepada  masyarakat  untuk menjelankan suatau ikatan hukum berupa perjanjian sebebas-bebasanya namun hal tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan, kepatuhan dan ketertiban umum, sebagaimana aturan terkait perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa ”Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengingatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Menurut pendapat Subekti, di dalam bukunya Hukum Perjanjian, menjelaskan “Suatu Perjanjian adalah Suatu peristiwa dimana seorang  berjanji  kepada  seorang  lain  atau  dimana  dua  orang  itu  saling  berjanji  untuk  melaksanakan sesuatu hal” Sedangkan pada Pasal 1320 KUHPer menyatakan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat, yaitu antara lain: (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) Cakap untuk membuat perjanjian; (3) Mengenai suatu hal tertentu; dan (4) Suatu sebab yang halal.
Empat syarat dalam ketentuan pada Pasal 1320 diatas dapat dibeda menjadi 2 persepktif Kedua syarat  yang  pertama  dinamakan  syarat  subjektif,  karena  kedua  syarat  tersebut  mengenai  subjek perjanjian.  Apabila  syarat  ini  tidak  terpenuhi,  perjanjian  dapat  dimintakan  pembatalan.  Sedangkan kedua syarat terakhi dinamakan syarat objektif, karena mengenai objek dari perjanjian, bila syarat ini tidak  terpenuhi,  maka  perjanjian  batal  demi  hukum  yang  dapat  dianggap  bahwa  perjanjian  ini  tidak pernah ada. Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud dengan Perjanjian baku adalah: ”setiap aturan atau ketentuan syarat-syarat yang  telah  dipersiapkan  dan  ditetapkan    terlebih  dahulu  secara  sepihak  oleh  pelaku  usaha  yang dituangkan  dalam  suatu  dokumen  dan/atau  perjanjian  yang  mengikat  dan  wajib  dipenuhi  oleh konsumen”.  Klausula  baku  ini  banyak  kita  temui  dihampir  semua  bidang  usaha  antaranya  sektor keuangan, retail, ekspedisi.
Klausula  baku  pada  perjanjian  ini  memiliki  posisi  yang  sangat  menguntungkan  pelaku  usaha sehingga  membuat  kedudukan  antara  pelaku  usaha  dan  konsumen  tidak  equal  dalam  transaksi  yang terjadi, dan apabia konsumen tidak mengikuti atau menyetujui klausula yang sudah dibuat oleh pelaku usaha  tersebut  membuat  konsumen  tidak  dapat  memiliki  barang  ataupun  jasa  yang  diperlukan  oleh konsumen tersebut. Konsumen dapat berada pada posisi yang lemah jika tidak adanya perlindungan yang  seimbang  sehingga  Perlindungan  konsumen  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari kegiatan bisnis yang sehat. Perjanjian semacam itu cenderung hanya substansi hanya menuangkan dan menonjolkan  hak-hak  yang  ada  pada  pihak  yang  berkedudukan  lebih  kuat  sedangkan  pihak  lainnya menerima keadaan itu karena posisinya lemah.
Klasula  Baku  pada  transaksi  jual  beli,  perikatan  maupun  perjanjian  yang  ada  semakin memperlihatkan  posisi  para  pihak  yang  tidak  seimbangan  antara  resiko  kejadian  ataupun  tanggung jawab  yang  ada.Sehingga  tujuan  dibuatnya  klasula  eksonerasi  ini  untuk  mengurangi  ataupun menghilangkan  tanggung  jawab  oleh  salah  satu  pihak.guna  mengurangi  resiko  bisnis  yang  terjadi kepada pihak pelaku usaha pada umumnya
Pelaku usaha memanipulasi perjanjian yang dibuat dalam ketentuan perjanjian baku, biasanya perjanjian  tersebut  lebih  menguntungkan  salah  satu  pihak  yaitu  pelaku  usaha.  Disamping  prosedur pembuatannya  yang  bersifat  sepihak,  terdapat  hal  masalah  lain.  Isi  perjanjian  standar  mengandung ketentuan pengalihan kewajiban atau tanggung jawab pelaku usaha. Biasanya ketentuan ini bermaksud membatasi, atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya di bebankan atau ditanggung kepada pelaku usaha.
Hukum perjanjian memberikan ruang kepada para pihak untuk membentuk dan menentukan isi dari perjanjian yang akan dilakukan, meski demikian dalam penerapanya terjadi beberapa permasalahan yang  sering  dialami  dalam  menjalankan  perjanjian  tersebut,  salah  satu  diantaranya  adalah  adanya kontrak baku atau klausula baku, dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.  Perjanjian  baku  adalah  suatu  perjanjian  dengan  isi  dan  susunannya  yang  sudah  baku. Perjanjian baku seringkali digunakan oleh perusahaan dengan tujuan agar perjanjian dapat dilakukan secara cepat dan praktis
Undang-Undang Perlindungan Konsumen  tidak memuat tentang klasula baku hanya saja hal ini secara  tersirat  diattur  dalam.  Pasal  18  ayat  (1)  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  yang mencantumkan pengaturan klausula baku, yaitu mengenai pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, Upaya perlindungan konsumen terkait permasalahan klausula eksonerasi dapat dilihat dalam Pasal 18 UUPK  No.8  Tahun  1999  yang  melarang  pelaku  usaha  mencantumkan  klausula  baku  pada  setiap dokumen atau perjanjian berisi:
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
1) pengalihan tanggung jawab dari pelaku usaha;
2) menolak pengembalian barang/uang terhadap barang/jasa yang dibeli oleh konsumen;
3) pemberian kuasa dalam melakukan tindakan sepihak;
4) mengatur pembuktian terhadap hilangnya kegunaan dari barang/jasa;
5) mengurangi manfaat dari jasa/harta kekayaan konsumen;
6) menyatakan konsumen tunduk terhadap aturan baru, tambahan, atau lanjutan;
7) menyatakan  konsumen  memberikan  kuasa  kepada  pelaku  usaha  terkait  pembebanan  hak tanggungan, hak jaminan atau hak gadai; dan Pencantuman klausula baku dengan letak atau bentuk yang sulit terlihat atau tidak terbaca dengan jelas, atau sulit dipahami. Setiap klausula eksonerasi sebagaimana ketentuan di atas dinyatakan batal karena hukum.
Banyaknya kasus perlindungan konsumen di Indonesia khususnya terkait dengan adanya klausula baku, maka perlu dibentuk suatu peraturan perundang-undangan yang menjamin adanya keamanan dan kenyamanan  bagi  konsumen.  Terbentuknya  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK)  di Indonesia  memberikan  suatu  perlindungan  tersendiri  kepada  konsumen,  akan  tetapi  masih  banyak masyarakat  yang  belum  menggunakan  haknya  sebagai  konsumen.  Banyak  masyarakat  yang  tidak perduli dengan adanya perlindungan konsumen dan juga kurang memahami UUPK tersebut padahal masyarakat dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif pada asasnya merupakan penelitian hukum doktrinal atau hukum teoritis. Disebut demikian, karena pada penelitian normatif  ini  fokus  pada  kajian  tertulis  yakni  menggunakan  data  sekunder  seperti  menggunakan peraturan perundang- undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, dan dapat berupa hasil karya ilmiah para sarjana (doktrin)

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengertian Klasula Baku
Dalam KUHPerdata tidak ditemukan ketentuan yang memberikan pengertian mengenai klausula baku.  Pengertian  klausula  baku  dibangun  berdasarkan  pendapat  sarjana-sarjana  hukum  yang berkembang  dalam  doktrin  maupun  tulisan-tulisan  yang  membahas  mengenai  hal  tersebut.  Meski demikian,  pada  dasarnya  di  kalangan  para  sarjana  hukum  tidak  ditemukan  keseragaman  pengertian, btetapi  melalui  pendapat-pendapat  dibawah  ini  dapat  digambarkan  mengenai  apa  yang  dimaksud dengan  klausula  baku  tersebut.  Menurut  Mariam  Darus  Badrulzaman,  pendapat  yang  cukup  sering digunakan untuk menerangkan pengertian klausula baku adalah pendapat dari Hondius dan Droogever Fotuijin.
Hondius  sendiri  merumuskan  perjanjian  baku  ( standaardvoorwaarden )  sebagai  berikut: “ Staandardvoorwaarden  zijn  schriftelijke  konceptbedingen  welke  zijn  opgesteld  om  zonder  onder handelingen  omtrent  huninhoud  opgenomen  teworden  in  een  gewoonlijk  onbepaald  aantal  nog  te sluiten overeenkomsten van een bepaalde aard”. Apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka yang dimaksud dengan klausul-klausul baku adalah usulan klausul-klausul tertulis yang diajukan untuk ditetapkan tanpa negosiasi terlebih dahulu mengenai isinya, di dalam perjanjian-perjanjian umum dengan sifat tertentu yang masih harus dibuat dalam jumlah tak tentu.
Sementara itu, Drooglever Fotuijn merumuskan perjanjian baku sebagai “[c]ontracten waarvan een belangrijk deel van de inhoud wordt bepaald door een vast samenstel van contracts bedingen”. Apabila  diterjemahkan  ke  dalam  bahasa  Indonesia,  maka  artinya  perjanjian  baku  adalah  perjanjian- perjanjian yang sebagian penting dari isinya ditentukan oleh sebuah susunan klausulklausul perjanjian yang telah ditetapkan.
Dalam literatur yang lain, Mariam Darus Badrulzaman berpendapat bahwa perjanjian baku adalah perjanjian  yang  dipakai  sebagai  patokan  atau  pedoman  bagi  siapapun  yang  menutup  perjanjian dengannya tanpa kecuali, dan disusun terlebih dahulu secara sepihak serta dibangun oleh syarat-syarat standar, ditawarkan kepada pihak lain untuk disetujui dengan hampir tidak ada kebebasan bagi para pihak yang diberi penawaran untuk melakukan negosiasi atas apa yang ditawarkan, sedangkan hal yang dibakukan,  biasanya  meliputi  model,  rumusan,  dan  ukuran.  Sementara  itu,  Sutan  Remy  Sjahdeini berpendapat  bahwa  perjanjian  baku  ialah  perjanjian  yang  hampir  semua  klausul-klausulnya  sudah
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
dibakukan oleh pihak yang membuat klausula tersebut, sehingga pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu, dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari obyek yang diperjanjikan. Dengan kata lain yang dibakukan bukan formulir perjanjian tetapi klausul-klausulnya.
Pada  level  undang-undang,  klausula  baku  didefinisikan  secara  tegas  dalam  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  (selanjutnya  disebut  UU  Perlindungan Konsumen –penulis). Pasal 1 angka 10 UU Perlindungan Konsumen menguraikan bahwa klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

## Pengaturan  dan  Kedudukan  Klasula  Baku  Ditinjau  dari  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen
Konstruksi hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen semestinya setara (equal), namun secara de facto maupun de jure konsumen berada dalam posisi yang lemah. Beberapa faktor yang menyebabkan lemahnya posisi konsumen, antara lain adalah faktor ketidaktahuan konsumen atau kurangnya  informasi  dan  keadaan  daya  tawar  konsumen,  serta  posisi  konsumen  yang  seolah-olah berada satu langkah di belakang pelaku usaha. Di sisi lain, pelaku usaha tampak lebih well in formed dan powerful di bandingkan konsumennya.
Perjanjian adalah perbuatan mengikatkan para pihak yang menyetujui suatu kesepakatan. Unsur- unsurnya yaitu adanya lebih dari satu pihak, tujuan yang dicapai, kesepakatan antara para pihak, prestasi yang akan dilaksanakan, dan terdapat syarat.
Jika berpedoman pada persyaratan perjanjian yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdata yaitu perjanjian harus disepakati dan mengikat semua orang yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Dan asas perjanjian yaitu kebebasan berkontrak dimana mengatur perjanjian dibuat oleh semua subyek hukum tanpa paksaan. Perjanjian tidak sah jika terdapat beberapa hal yang bersimpangan dengan ketentuan yang ada.
Klausula baku adalah suatu jenis bentuk perjanjian. Hal inj dapat diartikan sebagai perjanjian. Menurut Mariam Darus Badrulzaman dapat didefinisikan suatu perjanjian yang telah dibakukan atau dituangkan  dalam  bentuk  formulir.  Klausula  baku  ini  menempatkan  posisi  pelaku  usaha  dengan konsumen tidak seimbang.
Seperti halnya yang terdapat pada kuitansi belanja terdapat kata “Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar kembali”. Hal ini sangat tidak menguntungkan konsumen, dikarenakan tidak ada bentuk tanggungjawab dari pelaku usaha.
Perjanjian jual-beli mengandung asas konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian. Asas itu terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata). Perjanjian jual-beli lahir pada detik tercapainya kata “sepakat” terhadap barang dan jasa yang ditawarkan, atau dengan kata lain kedua pihak sudah setuju. Kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut ditandai dengan  mengucapkan  kata  “setuju”,  “accord”,  “oke”  dan  lain  sebagainya  ataupun  dengan menandatangani segala apa yang tertera diatas tulisan (hitam di atas putih).
Perjanjian itu terbagi dalam beberapa jenis, namun berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua yakni perjanjian lisan dan tertulis. Perjanjian tertulis dibagi lagi menjadi dua bagian yaitu berupa akta dibawah tangan dan akta otentik. Perjanjian tertulis inilah yang biasanya digunakan dalam perjanjian kredit  perbankan  atau  dikenal  dengan  istilah  perjanjian  baku  (perjanjian  standar).  Perjanjiaan  baku dalam bahasa Belanda di kenal dengan istilah “ standaard contract ” sedangkan dalaam bahasa Inggris dikenaal dengan istilah “ standardize contract ”.
Perjanjian  baku  pada  hakikatnya  merupakan  perjanjian  yang  isinya  telah  distandarisasi  oleh pelaku usaha dan sudah tercetak dalam bentuk formulir-formulir tertentu. Salah satu contohnya adalah perjanjian kredit perbankan. Nasaabah selaku konsumen akan disajikan perjanjian oleh pihak bank, di mana mereka akan diminta untuk membaca perjanjian tersebut dengan baik dan apabila ia setuju maka ia harus menandatanganinya. Apa bila menolak, maka perjanjian itu dianggap tidak ada ( take it or leave it ).
Topik  pembahasan  perjanjian  baku  berkaitan  dengan  2  (dua  hal)  yaitu  hukum  perjanjian  dan hukum perlindungan konsumen. Dalam ruang lingkup hukum perlindungan konsumen, perjanjian baku
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
diperbolehkan  dan  diakui  eksistensinya  selama  tidak  melangar  syarat-syarat  yang  telah  ditentukan. Larangan dlam penggunaan klausula baku ini ditujukan untuk melindungi konsumen dari kemungkinan diterapkannya syarat-syarat yang merugikan atau tidak adil di dalam perjanjian. Berdasarkan Pasal 18 UUPK, larangan klausula baku dikaitkan dengan dua hal, yaitu isi dan bentuk penulisannya. Dari segi isinya, perjanjian baku dilarang memuat klausula-klausula yang tidak adil. Sedangkan dari segi bentuk penulisannya, klausula-klausula itu harus dituliskan secara sederhana, jelas dan terang, sehingga dapat dibaca dan dimengerti dengan baik oleh konsumen.
Perjanjian  baku  adalah  suatu  perjanjian  yang  didalamnya  terdapat  syarat-syarat  tertentu  yang dibuat oleh pihak kreditor, yang umumnya disebut perjanjian adhesive atau perjanjian baku. Pihak lain yaitu  debitor,  umumnya  disebut  adherent,  ia  tidak  turut  serta  dalam  menyusun  kontrak,  ia  tidak mempunyai  pilihan.  Dalam  hal  penyusun  kontrak  (kreditor)  mempunyai  kedudukan  monopoli. Penyusun kontrak bebas dalam membuat redaksinya, sehingga pihak lawan berada dalam keadaan di bawah kekuasaannya.
Adapun pengertian perjanjian baku adalah: Menurut Abdul Kadir Muhammad, istilah perjanjian baku dialih bahasakan dari istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda yaitu “standard contract”. Kata baku atau standar artinya tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha, yang dibakukan dalam perjanjian baku ialah meliputi model, rumusan, dan ukuran.
Menurut  Sluitjer  mengatakan  baahwa  perjanjian  baku  bukan  merupakan  perjanjian,  sebab kedudukan pengusaha dalam perjanjian itu adalah seperti pembentuk Undang-Undang swasta (legio particuliere wetgever). Syarat- syarat yang ditentukan pengusaha dalam perjanjian itu adalah undang- undang, bukan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha dalam perjanjian itu seperti pembentuk undang- undang swasta (legio particuliere wetgever). Syarat yang ditentukan pengusaha dalam perjanjian itu adalah undang-  undang bukan merupakan perjanjian.
Menurut Sutan Remy Sjahdeni perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul- klausul yang dibakukan oleh pemakainya dan pihak lainnya pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Klausul yang belum dibakukan hanya beberapa hal saja, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu, dan beberapa hal lainnya yang spesifik  dari  objek  yang  diperjanjikan.  Dengan  kata  lain  yang  dibakukan  bukan  formulir  perjanjian tersebut tetapi klausul-klausulnya. Oleh karena itu suatu perjanjian yang dibuat dengan akta notaris, apabila dibuat oleh notaris dengan klausul- klausul yang hanya mengambil alih saja klausul-klausul yang  telah  dibakukan  tidak  mempunyai  peluang  untuk  merundingkan  atau  meminta  perubahan  atas klausul-klausul itu, maka perjanjian yang dibuat dengan akta notaris itupun juga perjanjian baku.
Tujuan  dibuatnya  perjanjian  tersebut  berdasarkan  klausul  baku  untuk  membebaskan  atau membatasi  tanggungjawab  salah  satu  pihak  terhadap  gugatan  pihak  lainnya  dalam  hal  yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan didalam perjanjian tersebut.
Dalam  UUPK,  istilah  klausul  eksonerasi  sendiri  tidak  ditemukan,  yang  ada  adalah  “klausula baku”. Pasal 1 angka 10 mendeinisikan klausula baku sebagai aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang  dipersiapkan  terlebih  dahulu  secara  sepihak  oleh  pelaku  usaha  yang  dituangkan  dalam  suatu dokumen/perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Jadi yang ditekankan adalah prosedur  pembuatannya  yang  bersifat  sepihak,  bukan  mengenai  isinya.  Padahal  pengertian  “klausul eksonerasi” tidak sekedar mempersoalkan prosedur pembuatannya, melainkan juga isinya yang bersifat pengalihan kewajiban tanggung jawab pelaku usaha.
Pasal 18 ayat (1) UUPK menyatakan pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ atau jasa yang ditujukan  untuk  diperdagangkan  dilarang  untuk  membuat  atau  mencantumkan  klausula  baku  pada setiap  dokumen  dan  /atau  perjanjian  jika  menyatakan  pengalihan  tanggung  jawab  pelaku  usaha. Ketentuan  huruf  (b)  dan  seterusnya  sebenarnya  memberikan  contoh  bentuk-bentuk  pengalihan tanggung  jawab  itu,  setiap  pelaku  usaha  dapat  menolak  penyerahan  kembali  barang  yang  dibeli konsumen tau menolah penyerahan kembali uang yang dibayar dan sebagainya Peraturan Perundang- undangan yang mengatur tentang perjanjian baku dapat dilihat dan dibaca dalam berbagai peraturan perundang-undangan berikut :
1. Pasal 2 ayat 19 sampai dengan Pasal 2 ayat 22 Prinsip UNIDROIT (Principles of International Comercial  Contract).  Prinsip  UNIDROIT  merupakan  prinsip  hukum  yang  mengatur  hak  dan kewajiban para pihak pada saat mereka menerapkan prinsip kebebasan berkontrak karena prinsip
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
kebebasan  berkontrak  jika  tidak  diatur  bisa  membahayakan  pihak  yang  lemah,  Pasal  2  ayat  19 prinsip UNIDROIT menentukan sebagai berikut.
a. Apabila  salah  satu  pihak  atau  kedua  belah  pihak  menggunakan  syarat-syarat  baku,  maka berlaku aturan-aturan umum tentang pembentukan kontrak dengan tunduk pada Pasal 2 ayat 20 sampai Pasal 2 ayat 22;
b. Syarat-syarat  baku  merupakan  aturan  yang  telah  dipersiapkan  terlebih  dahulu  untuk digunakan secara umum dan berulang-ulang oleh salah satu pihak dan secara nyata digunakan tanpa negosiasi dengan pihak lainnya.
Model perjanjian yang merupakan sub system dalam system hukum perdata. Sebagai subsistem hukum  perdata,  maka  isi  perjanjian  baku  haruslah  tunduk  pada  prinsip-prinsip  (asas-asas)  hukum perjanjian dan norma-norma hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdata.
Ketentuan mengenai pencantuman klausula baku dalam suatu perjanjian diatur pula oleh Undang- Undang Perlindungan Konsumen. Pada prinsipnya Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen tidak melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian baku yang memuat klausula baku atas setiap dokumen dan/atau perjanjian transaksi usaha perdagangan barang dan/atau jasa, selama dan sepanjang perjanjian  baku  dan/atau  klausula  baku  tersebut  tidak  mencantumkan  ketentuan  sebagaimana  yang dilarang dalam Pasal 18 ayat (1), serta tidak “berbentuk” sebagaimana dilarang dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Pengertian  klausula  baku  terdapat  dalam  Pasal  1  butir  10  yang  menyatakan  sebagai  berikut: Klausula  baku  adalah  setiap  aturan  atau  ketentuan  dan  syarat-syarat  yang  telah  dipersiapkan  dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.
Topik  pembahasan  perjanjian  baku  berkaitan  dengan  2  (dua  hal)  yaitu  hukum  perjanjian  dan hukum perlindungan konsumen. Dalam ruang lingkup hukum perlindungan konsumen, perjanjian baku diperbolehkan  dan  diakui  eksistensinya  selama  tidak  melangar  syarat-syarat  yang  telah  ditentukan. Larangan  dalam  penggunaan  klausula  baku  ini  ditujukan  untuk  melindungi  konsumen  dari kemungkinan  diterapkannya  syarat-syarat  yang  merugikan  atau  tidak  adil  di  dalam  perjanjian. Berdasarkan Pasal 18 UUPK, larangan klausula baku dikaitkan dengan dua hal, yaitu isi dan bentuk penulisannya.  Dari  segi  isinya,  perjanjian  baku  dilarang  memuat  klausula-klausula  yang  tidak  adil. Sedangkan dari segi bentuk penulisannya,
Berbeda dengan perjanjian pada umumnya, perjanjian baku hampir tidak memberikan kebebasan sama  sekali  kepada  konsumen  untuk  melakukan  negosiasi  atas  syarat-  syarat  yang  disodorkan. Sementara, apabila seseorang sudah menandatangani suatu perjanjian maka perjanjian tersebut akan menjadi undang-undang bagi mereka yang mengikatkan diri.
Dari pernyataan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa perjanjian baku atau klausula baku yang  formatnya  sudah  dibuat  oleh  salah  satu  pihak  yang  lebih  dominan  dan  pihak  lain  tinggal menyetujui  saja.  Dalam  praktek  kegiatan  usaha  misalnya  parkir  perjanjian  baku  dibuat  oleh  pelaku usaha sedangkan konsumen sebagai pihak yang mau tidak mau harus menyetujui perjanjian tersebut.
Pada karcis kendaraan (mobil/motor) yang dibuat oleh pelaku usaha klausula baku yang masih dijumpai  adalah  kalimat  bahwa  pelaku  usaha  tidak  bertanggugjawab  apabila  terjadi  kerusakan  atau kehilangan  barang  yang  dititipkan.  Padahal  menurut  ketentuan  pasal  18  ayat  1  huruf  a  UUPK dinyatakan  bahwa  pelaku  usaha  dalam  menawarkan  barang  dan  jasa  yang  ditujukan  untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha.

## IV. KESIMPULAN
Pada awalnya, klausula baku dalam perjanjian lahir demi mendukung efektivitas dan efisiensi dalam  bertransaksi.  Namun,  dalam  perkembangannya,  terdapat  pendapat  yang  mendukung  serta menolak adanya klausula baku dalam perjanjian. Pendapat yang mendukung keberadaan klausula baku mendasarkan diri pada fiksi adanya kemauan dan kepercayaan dari para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Selain itu, secara konseptual juga didasarkan pada asas kebebasan berkontrak dan kebiasaan. Asas-asas dalam perjanjian tersebut secara nyata dituangkan melalui penandatanganan, yang berarti  persetujuan  terhadap  isi  perjanjian.  Oleh  karena  itu,  berdasarkan  Pasal  1338  dan  Pasal  1320 KUHPerdata, klausul tersebut mengikat para pihak dalam perjanjian.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Praktik yang ditemukan pada realitasnya hal ini digunakan oleh pihak yang mendukung maupun menolak klausula baku, UU Perlindungan Konsumen sebenarnya telah cukup memberi rambu-rambu terhadap  pencantuman  klausula  baku  dalam  perjanjian.  Bahwa  pencantuman  klausula  baku  tidaklah dilarang asal tidak bertentangan, baik menurut substansi maupun bentuk dan letaknya, dengan apa yang dirumuskan pada Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen. Tujuannya adalah menempatkan kedudukan yang setara antara produsen dan konsumen khususnya perihal pembebanan tanggung jawab sehingga tidak  terkesan  adanya  pelepasan  tanggung  jawab  yang  dilakukan  oleh  salah  satu  pihak  berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

## REFERENSI
Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen Cetakan Ke II , PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta 2018
Abdulkadir Muhammad, Hukum Periktan Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
Agus  Satory,  “Perjanjian  Baku  dan  Perlindungan  Konsumen  dalam  Transaksi  Bisnis  Sektor  Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia”, PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015
Agus Yudha Hernoko, HukumPerjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam KontrakKomersial , Laksbang Mediatama Yogyakarta,201
Drooglever Fortuijn, De Overheid en de Standaard contracte, WPNR 5607: 1999 Elis  Herlina  dan  Sri  Santi,  “Model  Perjanjian  Baku  Pada  Kontrak  Berlangganan  Sambungan Telekomunikasi Telepon Selular Pasca Bayar,” Jurnal Hukum Ius Quia lustum 23, no. 3 (2016) Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013). Horveyel Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Penjelasan Hukum, 2018
J.  Satrio, Hukum  Perikatan,  Perikatanyang  Lahir  dari  Perjanjian  Buku  Cetakan  III ,  PT.  Citra AdityaBakti, Bandung, 2017
Mariam  Darus  Badrulzaman, Perjanjian  Baku  (Standar)  dan  Perkembangannya  di  Indonesia , (Bandung: PT. Alumni, 1990
Milawartati  T.  Ruslan,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  dalam  Perjanjian  Pembiayaan Kendaraan  Bermotor  Roda  Dua  Berdasarkan  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen”, E Jurnal Katalogis, Vol 4, No. 10, 2016
Pusat  Studi  Hukum  dan  Kebijakan  Indonesia  (PSHK), Penjelasan  Hukum  (Restatement)  tentang Klausula Baku (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2014), P.N.H. Simanjuntak, 2015, Hukum Perdata Indonesia , Kencana, Jakarta, R. Subekti, Aneka Perjanjian (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995). Ratna Sari, Putu Dina Marta, Priyanto, Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap Penggunaan Klasula Baku yang Tercantum pada Toko Online, Kertha Semaya: Journal Vol IV Ilmu Hukum 2018
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
Sutan  Remy  Sjahdeini, Kebebasan  Berkontrak  Dan  Perlindungan  Yang  Seimbang  Bagi  Para  Pihak Dalam
Susiana, “Kontrak Baku Franchise Ditinjau dari Ketentuan Unidroit dan KUH Perdata”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 17, No. 1, 2015, hlm 75-76
Tarnyana Soenandar, Tinjauan Atasa Beberapa Aspek Hukum Dari Prinsip-Prinsip UNIDROIT dan SISG (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001).