## DINAMIKA UMAT ISLAM INDONESIA PADA

## MASA KOLONIAL BELANDA (Tinjauan Historis)
Oleh:

## Sitti Aisyah
Dosen Tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
UIN Alauddin Makassar

## Abstract
This paper explains about dynamics of Moslem ’s life in Indonesia on the era  of  the  Ducth  Colonialism. In  history,  before  European  came  to Indonesia,  Islam  had  increased  in  Indonesia  and  had  become  majority religion  since  13 th century  in  Sumatera  island.  There,  established  an Islamic Kingdom, namely Samudra Pasai, and then transformed to Aceh Darussalam kingdom, furthermore, in the early of 15 th century, Islam had dominated the region of Malaka (as a center of Southeast Asia trade).
When Islam had come in Indonesia, spreading of Islam started by Islamic Scholars  with  huge motivation.  Beside  spreading  Islam,  they  were trading  also.  The  important  role  of  scholar  could  be  tracked  on  the Islamization  map  which  is  directly similar  with  economic  development and  the establishment  of  Islamic  kindoms.In  several  region  had  become the center of trading. International Moslems whom became to important exponent  and  made  communities  on  the  beach  area.  Through  this community, Islam had introducted to the society.
However  since  The  Ducthman  came  to  Indonesia, trade  situation  had changed.  The  Dutch  colonized  Indonesia,  even  the  spreading  of  Islam had  stopped,  because  the  scholars  focus  on  struggle  against  the  Ducth penetration.
Keywords: Moslems, Indonesia, Colonialism, The Dutch

## A. Kondisi Umat Islam Masa Kolonialisme
Pada  akhir  abad  16,  Belanda  mulai  melakukan  survei  dan  pemetaan  wilayah Nusantara  akibat  ditutupnya  pelabuhan  di  daerah  jajahan  Portugis  di  Semenanjung Malaka  bagi  orang  Belanda.  Survei  itu  dilakukan  dalam  upaya  mulai  mencari jalur pelayaran sendiri ke daerah rempah-rempah di Timur Jauh. Penutupan itu terkait dengan penyatuan  Spanyol  dan  Portugis,  setelah  Raja  Philip  dari  Spanyol  naik  takhta  pada tahun  1580.  Survei  dan  pemetaan  di  kawasan  Nusantara  ini,  dilakukan  oleh  Claudius Ptolomeus, kemudian dilanjutkan oleh Jan Huygen van Linscoten. 1
Dalam  ekspedisi  awal  pada  tahun  1549,  Claudius  Ptolomeus  berhasil menemukan  kunci  rahasia  pelayaran  ke  Timur  Jauh.  Hingga  ia  kemudian  menyusun peta  yang  disebutIndia  Barat  dan  India  Timur.  Akan  tetapi,  Claudius  belum  berhasil
1 Yuni  Ikawati  dan  Dwi  Ratih  Setiawan, Survei  dan  Pemetaan  Nusantara (Cet  I;  Jakarta: Mapiptek, 2009), h. 6.
menemukan  tempat-tempat  yang  aman  dari  serangan  Portugis. Seorang  Belanda  lain bernama  Linscoten  itu  kemudian  berhasil  menemukan  tempat-tempat  di  Pulau  Jawa yang  bebas  dari  tangan  Portugis  dan  banyak  menghasilkan  rempah-rempah  untuk diperdagangkan. 2
Pada bulan April tahun 1595, empat armada kapal Belanda di bawah komando Corniles  De  Houtman berlayar  menuju  kepulauan  Melayu,  dan  tiba  di  Jawa  Barat (pelabuhan Banten) pada bulan Juni 1596. Ekspedisi inilah menjadi cikal bakal lahirnya sebuah  kongsi  dagang  besar  yang  diberi  nama  VOC  (Verenigde  OostIndische Compagnie) 3 dan  bermulanya  kegiatan  survei  dan  pemetaan  wilayah  Nusantara  secara lebih  intensif  oleh  Belanda. 4 Adapun  tujuan  mereka  datang  ke  Indonesia  ialah  untuk mengembangkan  usaha  perdagangan,  yaitu  mencari  rempah-rempah  yang  kemudian akan  dijual  di  negara  mereka.  Keberhasilan  orang  Belanda  di  bawah  perintah  De Houtman membuat orang Belanda makin tertarik untuk mengembangkan dagangannya di Indonesia, maka pada tahun 1598 angkatan kedua di bawah pimpinan Van Nede Van Haskerck dan Van Warwisk datang ke Indonesia. 5
Kedatangan  Belanda  yang  bertepatan  dengan pertahanan  maritim  dari kesultanan-kesultanan  Indonesia yang  melemah, yang  diakibatkan oleh peperangan yang  dilakukan  oleh  kesultanan  Indonesia  dalam  usahanya  menutup  lautan  Indonesia dari perluasan wilayah imperialis Portugis, menjadikan Belanda lebih mudah menguasai perdagangan  di  Indonesia,  sehingga  pada  tahun  1599  armada  Belanda  kembali  datang ke  Indonesia  di  bawah  pimpinan  van  der  Hagen  dan  pada  tahun  1600  di  bawah pimpinan  van  Neck. 6 Kondisi  sosial  masyarakat  Indonesia  pada  masa  kolonial  Hindia Belanda  masih  terbelakang, karena sistem  kolonialisme  yang  diterapkan  bagi Bangsa Indonesia  terlalu  ketat,  dominasi  dalam  bidang  politik,  eksploitasi  ekonomi, diskriminasi  sosial,  westernisasi  kebudayaan, dan  kristenisasi  penduduk  maka Bangsa Indonesia  terkhusus  Umat  Islam mengalami  kemerosotan  dalam  segala  aspek kehidupannya, material maupun spiritual.
Dalam lingkungan desa, kehidupan rakyat terutama masih pada tingkat substansi serta ekonominya belum terbuka penuh, hubungan masyarakat masih bersifat komunal, solidaritasnya  terutama  berdasarkan  perasaan  bersifat  emosional.  Diferensiasi  dan spesialisasi  masih rendah,  warga desa  secara  umum adalah  petani,  maka  dalam homogenitas seperti itu berkembang sistem tukar-menukar tenaga dan jasa berdasarkan prinsip timbal balik, suatu sistem tolong menolong, atau apa yang lazim secara umum disebut  gotong  royong. 7 Berdasarkan  ikatan tersebut  untuk  melakukan  banyak  kegiatan tidak memerlukan uang sebagai upah atas pekerjaan, tenaga dapat dikerahkan menurut prinsip pertukaran. Dengan demikian tenaga sebagai modal belum lepas dari keterikatan tradisi di desa.Sejak zaman kuno telah ada hubungan antara desa dengan lingkungan di atas  desa,  yaitu  secara  teritorial  negara  dan  secara  sosial  para  pengusaha  termasuk
2 Yuni Ikawati dan Dwi Ratih Setiawan, Survei dan Pemetaan Nusantara, h. 6-7.
3 VOC  (Verenigde  Oost  Indische  Companie)  adalah  perkumpulan  perdagangan Belanda  yang didirikan pada tahun 1602 dan dibubarkan tahun 1979. Perkumpulan ini berusaha mencari laba sebanyak- banyaknya dan sekaligus menggalang kekuatan untuk melawan Portugis dan Spanyol.
4 Yuni Ikawati dan Dwi Ratih Setiawan, Survei dan Pemetaan Nusantara, h. 7.
5 Hamka, Sejarah Umat Islam , Jld. IV (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 237 .
6 Abuddin Nata, Sejarah Kebudayaan Islam(Jakarta : Rajawali Press, 2007), h. 234.
7 Sartono  Kartodirdjo, Pengantar  Sejarah  Indonesia  Baru:  1500-1900,  Dari  Emporium  Sampai Imperium (Jakarta: Gramedia Utama, 1999), h. 294.
golongan  bangsawan.  Sudah  menjadi  gejala  umum  bahwa  dalam  masyarakat  agraris penguasaan  dan  pemilikan  tanah  merupakan  dasar  bagi  struktur  sosial  dan  struktur kekuasaannya.  Hubungan  tuan  tanah  dan  penggarap  tanah  menimbulkan  saling ketergantungan dan keterikatan.
Sistem feodal dengan sistem produksi prekapitalis menjamin bahwa pertukaran antara tuan dan pengikut atau abdi akan menimbulkan aliran hasil bumi, barang dan jasa kepada  tuannya.  Dalam  struktur  sosial  feodalistis,  raja,  keluarga  dan  para  bangsawan lainnya  para elite  birokrasi  serta  pengusaha  daerah  kesemuanya  berkedudukan  sebagai tuan,  sedangkan  rakyat  golongan bawah  sebagai abdi. 8 Melalui  jalur  feodal  ini  para bangsawan mempergunakan ikatan desa dan tradisional untuk mengerahkan rakyat agar mereka  memberikan  jasa  besar  kepada  tuannya.  Tidak  dapat  disangsikan  lagi  bahwa aliran jasa besar dan hasil bumi ke atas jauh lebih besar daripada aliran jasa dari atas ke bawah.  Dapat  dibayangkan  bahwa  sistem  ini  memberi  beban  yang  sangat  berat  bagi rakyat kecil.
Belanda  sangat  aktif  dalam  pendirian  sekolah-sekolah  baru  bagi  bangsa Indonesia.  Pendidikan  Belanda atas  Bangsa  Indonesia  bermula  sejak awal  abad  ke-19 ketika kalangan aristokrat Indonesia belajar di rumah-rumah pemukim Belanda. Sekolah Belanda  pertama  untuk  melatih  warga  Indonesia  untuk  beberapa  pekerjaan  pamong praja  didirikan  tahun  1848. 9 Pada tahun  1900  prestise kekuasaan  dan  kepercayaan  diri kaum  elite  bangsawan  Jawa  mencapai  titik  yang  rendah.  Banyak  generasi  muda  yang meninggalkan jabatan dalam pemerintahan dan mencari karir di bidang hukum ataupun kedokteran.  Para  bangsawan  yang  lain menciptakan  gerakan-gerakan  intelektual  yang ternyata bersifat anti Islam dan yang berkaitan erat dengan teosofi. 10
Gerakan-gerakan semacam itu menghubung-hubungkan keadaan buruk di Jawa dengan  penyebaran  agama  Islam  dan  berusaha  mengembalikan  kebudayaan  Jawa dengan  cara  menyatukan budaya  asli  dengan  pemikiran  Barat  (Belanda).  Pada  saat  itu juga,  kalangan-kalangan  Islam  juga  mulai  menyimpulkan  tentang  pengembalian semangat yang perlu dalam pemurnian Islam.
Pada  awal  abad  ke-19,  Jawa merupakan  daerah  agraris.  Sebagian  besar  dari penduduknya  bermata  pencaharian  sebagai  petani.  Pertanian  dilakukan  secara tradisonal, teknologi yang dipergunakan juga bersifat sederhana sekali. Sebagian rakyat juga masih hidup dalam kekurangan dan keterbelakangan ekonomi.Dalam menghadapi kehidupan  rakyat  yang  serba  terbelakang  menurut  kaum  liberal,  semua  itu  disebabkan oleh  sistem  feodal  yang  mematikan  hasrat  rakyat. Untuk  mengatasi  hal  tersebut gubernur Hindia Belanda saat itu Dirk Van Hogendorp (1799-1808) mengusulkan agar kedudukan  bupati  dan  penguasa  daerah  diatur  kembali,  pemilikan  atau  penguasaan tanah  sebagai  sumber  pemerasan  dicabut  dan  tanah  dikembalikan  kepada rakyat. 11 Rakyat diberi tanah untuk ditanami secara bebas, bebas memilih jenis tanaman dan  bebas  melakukan  pekerjaan.  Rakyat  harus  menyetor  sebagian  hasil  bumi  mereka untuk memberikan pajak kepada pemerintah kolonial. Akan tetapi dalam struktur feodal
8 Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900, Dari Emporium Sampai Imperium, h. 295.
9 Ira M. Lapidus, Sejarah Sosial Umat Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), h. 317.
10 M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 (Jakarta: Serambi, 2008), h. 196.
11 Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900, Dari Emporium Sampai Imperium, h. 290.
itu  kedudukan  bupati  sangat  kuat,  sehingga  setiap  tindakan  perubahan  tidak  dapat berjalan  tanpa  kerjasama  mereka.  Kepemimpinannya  berakar  kuat  dalam  masyarakat sehingga tidak mudah untuk menggeser kedudukannya.
Pada  tahun  1825  Belanda  mendirikan Nederlandsche  Handel  Maatschappij (N.H.M)  yaitu  sebuah  perusahaan  monopoli  yang  mengorganisir  perdagangan  antara Hindia Timur dan Belanda. Pada tahun 1867, tanah dari para Bupati dirampas dan tahun 1882  mereka  dipecat  dari  pekerjaan  dan  tugas-tugas  personalnya  yang  sebagian diserahkan  kepada  kaum  petani.  Sejumlah  wilayah  kabupaten  dicabut  dari  penguasa yang  independen  digantikan  pejabat-pejabat  lokal  yang  digaji. 12 Perekonomian diorganisir  berdasarkan  sistem  kultur/tanam  paksa.  Menurut  sistem  tanam  paksa pungutan  dari  rakyat  tidak  lagi  berupa  uang  tetapi  berupa  hasil  tanaman  yang  dapat diekspor.Petani  wajib  menyerahkan  1/5  dari  tanah  mereka  kepada  pemerintah  untuk tanaman tertentu, seperti tebu, nila, kopi, teh, tembakau, kayumanis dan kapas. Mereka menyerahkan  produksi  pertanian  sebagai  upeti  ataupun  pajak. 13 Petani  juga  diwajibkan menyumbangkan  pekerjanya  untuk  membangun  saluran  irigasi,  jalan,  dan  jembatan, membersihkan  tanah  kosong,  bahkan  unntuk  membangun  infrastruktur  perekonomian pada  sebuah  pulau.Meskipun  sistem  ini  melindungi  petani  dari  kewajiban  tertentu, namun kenyataannya mereka justru menjadi sasaran penghisap lainnya. Barang-barang yang dihasilkan oleh sistem kultur ini dijual kepada N.M.H dengan harga kontrak dan dibawa ke Eropa dengan menggunakan armada Belanda. 14
Sementara itu sistem tanam paksa berjalan terus tanpa diketahui oleh pemerintah pusat  bagaimana  pelaksanaannya  dan  seperti  apa  dampaknya  terhadap  petani.  Pada tahun  1843  penguasa  di  Batavia  mendengar  berita  tentang  kelaparan  di  Cirebon. Produksi  untuk  ekspor  harus  memenuhi  target  maka  baik  tanah  maupun  tenaga dikerahkan  terlebih  dulu  untuk  tanam  paksa  sampai-sampai  produksi  pangan  sendiri terbengkalai.  Kelaparan  antara  tahun  1843  dan 1848  menyebabkan jumlah  penduduk menurun dengan cepat, dari 336.000 jiwa menjadi 120.000 jiwa. 15
Pengerahan  tenaga  untuk  mengerjakan  tanam  paksa  tidak  jarang  melampaui batas-batasnya. Rakyat disuruh pergi jauh dari desanya untuk mengerjakan penanaman indigo/kapas  dan  kopi  selama  berbulan-bulan  di daerah  yang  baru  dibuka.  Penanaman tebu juga membawa beban yang sangat berat bagi rakyat, karena menuntut pengolahan tanah  yang  intensif,  pengairan,  pemeliharaan  sampai  dengan  panen  yang  banyak memakan  waktu  dan  tenaga. 16 Penyelenggaraannya  sukar  diatur  secara  bersamaan dengan  penanaman  padi  karena  keduanya  memakai  tanah  yang  sama.  Sering  kali penanaman  padi  tidak  dapat  dimulai  dengan  tepat  sebab  harus  menunggu  sampai  tebu dapat  ditebang.Keadaan  ini  masih  berlangsung  sampai  memasuki  Politik  Etis  pada permulaan abad ke-20. Pada awal pembentukannya, Belanda mendengung-dengungkan akan  membayar  hutang  Belanda  kepada  rakyat  Indonesia  dengan  cara  meningkatkan kesejahteraan rakyat. Akan tetapi, dalam perkembangannya kehidupan rakyat Indonesia
12 Ira M. Lapidus, Sejarah Sosial Umat Islam, h. 311.
13 Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900, Dari Emporium Sampai Imperium, h. 306.
14 Ira M. Lapidus, Sejarah Sosial Umat Islam, h. 311.
15 Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900, Dari Emporium Sampai Imperium, h. 312.
16 Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900, Dari Emporium Sampai Imperium, h. 313.
tidak semakin baik, bahkan semakin merosot. Ketika penetrasi kolonial secara intensif menyentuh  kehidupan  sehari-hari  rakyat,  melalui  pajak  yang  berat,  pengerahan  tenaga kerja  atau  buruh  yang  berlebihan  dan  lengkap  dengan  peraturan  yang  menindas. Kenyataan  tersebut dirasakan  oleh  rakyat  Indonesia  bahwa  realitas  kekuasaan  kolonial tidak cocok  dengan  kenyataan  sosial  harmoni  dan  stabilitas  yang  dicita-citakan masyarakat tradisional.
Selain  itu,  kondisi  keagamaan  masyarakat  Nusantara  tetap  berjalan,  namun memiliki  kendala-kendala  tersendiri  dalam proses  penyebarannya. Sudah  sejak  lama sebelum lahirnya Islam, arus kolonialisasi sudah mengalir dari India mengalir ke pulau Jawa dan pulau-pulau sekitarnya. Setelah sebagian bangsa India memeluk Islam, maka orang-orang Islam dari India pun turut mengambil bagian dalam lalu lintas dan imigrasi ke  Nusantara.Agama  Islam  sebagaimana  telah  diterima  oleh  Bangsa  Indonesia, sebelumnya sudah mengalami proses penyesuaian diri dengan agama Hindu. 17
Kedatangan agama  Islam ke  Hindia  Belanda  bukan akibat  penaklukan, melainkan  bermula  dari  bawah,  yaitu  rumah  ibadah  atau  masjid.  Masjid  di  Hindia Belanda  berfungsi  sebagai  pusat  penyebaran  dakwah  agama  ke  seluruh  kehidupan masyarakat  dan  memberikan  bimbingan  kepada  segala  macam  pernyataan  hidup masyarakat pribumi yang pada hakikatnya tunduk kepada hukum Islam. Di pulau Jawa, kebanyakan  perkara  maupun  sengketa  diselesaikan  di  serambi  masjid.  Masjid  menjadi ruang  pengadilan  bagi  berbagai  macam  urusan  hukum  seperti  hukum  waris,  hukum perkawinan dan lain sebagainya.
Penganut  Islam  terutama  di  Jawa  senantiasa  mensejajarkan  syariah  dan  adat sebagai  dua  tiang  tumpuan  bagi  kehidupan  mereka.  Ada  pula  sebagian  golongan  kecil dari  masyarakat  pribumi  yang  jarang  mengunjungi  masjid.  Kebanyakan  dari mereka hampir selalu mengabaikan kewajibannya untuk bersembahyang. Adapun mereka yang menjalankan  shalat  lima  waktu  juga  jarang  pergi  ke  masjid. 18 Walaupun  Islam  di wilayah  Hindia Belanda banyak  bercampur  dengan  kepercayaan animisme  dan  Hindu, namun  orang  Islam  di  wilayah  ini  pada  waktu  itu  memandang  agamanya  sebagai  alat pengikat  kuat  yang  membedakan  dirinya  dari  orang  lain.Masalah  sinkretisme  agama Islam, terutama di kalangan suku Jawa, memang banyak disoroti oleh banyak orang. 19 Di Hindia  Belanda,  Islam  juga  mengalami  perseteruan  dengan  berbagai peraturan  adat. Pertentangan  yang  sangat  mencolok  salah  satunya  adalah  mengenai  adat  di Minangkabau.Antara  adat  dan  Islam  tidak  terdapat  korelasi  yang  baik.  Di  satu  pihak adat  memperbolehkan  untuk  melakukan  sabung  ayam,  berjudi  dan  minum-minuman keras,  namun  di  pihak  lain  Islam  sangat  menentang  kegiatan-kegiatan  seperti  itu.  Di Jawa  juga  terdapat  pertentangan  sistem  adat  dengan  Islam,  namun  tidak menonjol seperti  halnya  di  Minangkabau.  Di  dalam  masyarakat  Jawa  dikenal  dengan penggolongan antara abangan dan putihan. 20

## B. Kedudukan Belanda Era Kolonialisme
Akhir  abad  ke-19  dan  awal  abad  ke-20  merupakan  puncak  abad  imperialisme yang  ditandai  dengan  masa  keemasan  bagi  bangsa-bangsa  yang  bernafsu  membentuk
17 Snouck Hurgronje, Islam di Hindia Belanda, terj. S. Gunawan (Jakarta: Bahratara Karya Aksara, 1973), h.12-13.
18 Snouck Hurgronje, Islam di Hindia Belanda, h. 25.
19 Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda(Jakarta: LP3ES, 1996), h. 12.
20 Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942 ( Jakarta: LP3ES, 1982), h. 21.
kekaisaran.  Pada  masa  itu  kekuasaan  Prancis  dan  Inggris  sudah mulai  mengancam wilayah  Afrika  dan  Asia.  Mereka  menguasai  daerah  tersebut  untuk  dijadikan  sebuah wilayah  kekuasaan  Eropa.  Belanda  di  Indonesia  sudah  memulai  politik  ekspansinya jauh sebelum itu.
Memasuki  abad  ke-19,  VOCdibubarkan  dan  Indonesia  berada di  bawah pemerintah Kerajaan Belanda. Meskipun gagal dalam perdagangan, perusahaan dagang Belanda ini berhasil dalam bidang politik. Semua negara kesultanan, kecuali Aceh, telah jatuh  dalam  pengaruh  kolonial  Belanda.  Berbeda  dengan  pendahulunya,  VOC  yang telah  menguasai  berbagai  sumber  dan  pusat  perdagangan  telah  mendorong  pemerintah Belanda  untuk  menguasai  secara  politis,  menjajah  wilayah  yang  telah  dikuasainya secara ekonomis untuk dijadikan sebagai bagian wilayah Belanda, Pax Neerlandica.Di Indonesia  Belanda  menghadapi  kenyataan  bahwa  sebagian  besar  penduduk  yang dijajahnya di kepulauan Nusantara ini adalah beragama Islam. 21
Belanda  pada  waktu  itu  belum  mempunyai  pengetahuan  yang  cukup  mengenai Islam,  sehingga  mula-mula  tidak  berani  mencampuri  masalah  agama  ini  secara langsung. Belanda  khawatir  akan  timbul pemberontakan  orang-orang  Islam  fanatik, sementara  di  lain  pihak  Belanda  yakin  bahwa  keberhasilan  kristenisasi  akan  segera menyelesaikan  semua  persoalan.  Pemerintah Belanda  belum  berani  mencampuri masalah Islam dan juga belum mempunyai kebijakan yang jelas mengenai masalah ini. Keengganan  mencampuri  masalah  Islam  ini  tercermin  dalam  undang-undang  Hindia Belanda  ayat  119  RR (Regeerings  Reglemet/Peraturan  Pemerintah) yang  berisi mengenai kebebasan dalam menganut agama dan perlindungan terhadap masyarakat. 22 Kebijaksanaan untuk tidak mencampuri agama ini nampak tidak konsisten sebab  tidak  ada  peraturan  yang  jelas  mengenai  persoalan  ini.  Dalam  masalah  haji pemerintah kolonial ikut campur tangan, para haji sering dicurigai dan dianggap fanatik serta  sering  memberontak  terhadap  pemerintah Belanda. Aneka  perlawanan  terhadap pemeritah Belanda seperti Perang Paderi (1821-1827), Perang Diponegoro (1825-1830), dan  Perang  Aceh  (1873-1903)  tidak  bisa  dilepaskan  dari  ajaran  agama  Islam. Perlawanan ini dipelopori oleh para ulama yang telah kembali dari Makkah atau paling tidak dari mereka yang telah mendapat pengaruh dari para haji.Tahun 1859, Gubernur jenderal dibenarkan mencampuri masalah agama bahkan harus mengawasi setiap gerak- gerik para ulama, bila dipandang perlu demi kepentingan ketertiban keamanan. 23
Situasi  ini berkaitan  erat dengan  sikap  curiga  dan  kekhawatiran  pemerintah Belanda yang berlebihan terhadap perhajian di Indonesia. Masalah Islam yang semakin kuat dan mendominasi setiap aspek, merupakan konsekuensi bagi Belanda. Kondisi ini yang  menyebabkan  pemerintah  Belanda  mengirimkan  konsulnya 24 di  Jeddah  untuk mengatur dan mengawasi warga jajahannya di tanah suci. 25
Masyarakat  Indonesia  pada  masa  Kolonial  Eropa  dibedakan  dalam  beberapa golongan atau garis warna. Garis warna atau perbedaan warna kulit pada tanah jajahan
21 Aqib Suminto, Politik Islam, h. 9.
22 Aqib Suminto, Politik Islam, h. 10.
23 M. Shaleh Putuhena, Historiografi Haji Indonesia (Yogyakarta: LKiS, 2007), h.263.
24 Konsul  ini  bertugas  untuk  mengatur  arus  perjalanan  jemaah  haji Indonesia,  terutama  dengan berkenaan kepentingan pelayaran pengangkut jemaah haji ataupun menjaga wibawa pemerintah Belanda di mata dunia.
25 Aqib Suminto, Politik Islam, h. 93.
sangat ketat diberlakukan oleh Kolonial Eropa. Pemerintah Kolonial Belanda membagi golongan  sosial  di  Indonesia  berdasarkan  kepada  hukum  dan  keturunan  atau  status sosial.
1. Pembagian masyarakat menurut hukum Belanda, terdiri atas: 26
a. Golongan Eropa
b. Golongan Indo
c. Golongan Timur Asing;
d. Golongan Bumiputera.
2. Pembagian masyarakat menurut keturunan atau status sosial, terdiri atas: 27
a. Golongan bangsawan (aristokrat);
b. Pemimpin adat;
c. Pemimpin agama
d. Rakyat biasa
Berdasarkan  golongan  sosial  tersebut,  orang-orang  Eropa  dianggap  sebagai  ras tertinggi,  kedua  orang-orang  Indo  (turunan  pribumi  dan  Eropa),  ketiga  orang-orang keturunan  Timur  Asing  (Cina),  dan  terakhir  orang-orang  pribumi  (Indonesia).  Posisi Indonesia  yang berada  pada  urutan  paling  bawah  masih  juga  dibedakan.  Kedudukan seseorang  pribumi  tersebut  dalam  perkembangannya  dibedakan  pada  aspek  keturunan, pekerjaan,  dan  pendidikan.  Pembagian  kelas  tersebut  sebenarnya  untuk  menunjukan pada  kaum  pribumi  bahwa  bangsa kulit  putih  kedudukannya jauh lebih tinggi dari kulitberwarna.Golongan  bangsawan  (aristokrat)  merupakan  golongan  tertinggi  dari stratifikasi sosial yang diberlakukan oleh Kolonial Eropa. Aristokrat ialah golongan dari orang  ningrat.  Adapun  orang  yang termasuk  orang  ningrat  ini  ialah  Raja/Sultan  dan keturunannya, para pejabat kerajaan, dan pejabat pribumi dalam pemerintahan kolonial.

## C. Hubungan Umat Islam dan Bangsa Belanda Era Kolonialisme
Melihat  fakta-fakta  sejarah,  hubungan  Umat  Islam  dan  Bangsa  Belanda  tentu tidak  harmonis,  meskipun  sebagian  dari  kaum  bangsawan  masih  berada  di  bawah kekuasaan  Belanda.  Aneka  perlawanan  terhadap  pemeritah  Belanda  seperti  Perang Paderi  (1821-1827),  Perang  Diponegoro  (1825-1830),  dan  Perang  Aceh  (1873-1903) sudah  dapat  membuktikan  bahwa  kedua  bangsa  tersebut  pernah  berselisih.  Hal  ini terjadi  karena  Bangsa  Belanda  datang  untuk  menjajah  dan  menguras  kekayaan Nusantara.  Sejak  awal  Bangsa  Barat  datang  untuk  mencari  dan  menguasai  sumber rempah-rempah Hal ini tentu mengganggu stabilitas bangsa Melayu sebagai pedagang. Apalagi Bangsa Belanda datang untuk memonopoli perdagangan melalui VOC. Hal ini tentu tidak dapat diterima oleh bangsa pribumi.
Selain itu, Belanda terlalu jauh mencampuri urusan keagamaan, meskipun di sisi lain  pemerintah  Kolonial  Belanda  memberikan  kebebasan  tentang  hal  keagamaan. Kolonial Belanda menganggap bahwa Umat Islam yang berangkat haji memiliki potensi untuk memberontak sehingga mereka selalu dimata-matai. Akhirnya perang pun terjadi karena  Umat  Islam  fanatik  tidak  bisa  menerima  perlakuan  Bangsa  Belanda.  Bahkan ulama  pun  ikut  berperang  melawan  Belanda.  Setelah  itu,  gerak-gerik  ulama  pun diperhatikan oleh Bangsa Belanda. Bahkan ulama menganggap bahwa bangsa pribumi
26 Serba Sejarah,“Penggolongan Masyarakat Indonesia Masa Kolonial.http://serbasejarah.blogspot.com/2011/12/penggolongan-masyarakat-indonesia-masa.html (25 Oktober 2014).
27 Serba Sejarah,“Penggolongan Masyarakat Indonesia Masa Kolonial. (25 Oktober 2014).
yang  berlindung  di  bawah  kekuasaan  Belanda adalah  kafir  dan  harus  disyahadatkan kembali.
Hal  tersebut  terjadi  akibat  dari  saling  kecurigaan  antara  kaum  pribumi  dengan Bangsa  Belanda  sebagai  bangsa  asing  yang  menjajah  Nusantara  dan  mempekerjakan bangsa pribumi dengan paksa dan upah yang sedikit. Dengan melihat perlakuan Bangsa Belanda  terhadap  bangsa  pribumi  tentu  sudah  jelas  hubungan  mereka  tidak  harmonis. Sejumlah peperangan terjadi karena bangsa pribumi memberontak atas perlakuan yang mereka terima.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  terdahulu, maka  pemakalah  dapat  menyimpulkan bahwa  kondisi  Umat  Islam  ketika  Bangsa  Belanda  sangat  memprihatinkan.  Dari  segi politik, Bangsa Indonesia terkhusus Umat Islam telah dijajah oleh Bangsa Belanda. Raja yang  menjadi  pelindung  rakyat  Indonesia  telah  dikuasai. Bahkan  sebagian  raja  hanya sebagai alat Bangsa Belanda untuk mempekerjakan rakyat Indonesia. Raja hanya simbol belaka,  sementara  kekuasaan  dipegang  oleh  Bangsa  Belanda.  Umat  Islam  selalu dicurigai  dan  dimata-matai  oleh  kolonial  Belanda.  Hal  ini  menimbulkan  pergesekan sosial  antara  ulama  dan  Belanda  yang  menimbulkan  sejumlah  peperangan  di  wilayah Nusantara. Dari segi ekonomi, Umat Islam dipekerjakan secara paksa dan dengan upah yang  minim.  Belnada  bahkan  memonopoli  perdagangan  di  Nusantara  dengan mengambil keuntungan yang besar.
Strata  sosial  Bangsa  Belanda  tentu  di  atas  dibanding  dengan  masyarakat pribumi. Masyarakat pribumi hanya berada pada peringkat keempat. Hal itupun masih dibagi  kedalam  beberapa  bagian  seperti  kaum  bangsawan,  ulama,  pemuka  adat  dan rakyat jelata.

## DAFTAR PUSTAKA
Burhanuddin,  Jajat. Ulama  dan  Kekuasaan  :Pergumulan  Elite  Muslim  dalam  Sejarah
Indonesia. Cet I; Jakarta, 2012.
Hurgronje,  Snouck. Islam  di  Hindia  Belanda,  terj.  S.  Gunawan. Jakarta:  Bahratara Karya Aksara, 1973.
Kartodirdjo, Sartono. Pengantar  Sejarah  Indonesia  Baru:  1500-1900,  Dari  Emporium Sampai Imperium. Jakarta: Gramedia Utama, 1999.
M. Lapidus, Ira.Sejarah Sosial Umat Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
Nata, Abuddin. Sejarah Kebudayaan Islam. Jakarta : Rajawali Press, 2007.
Noer, Deliar.Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942. Jakarta: LP3ES, 1982.
Putuhena, M. Shaleh.Historiografi Haji Indonesia. Yogyakarta: LKiS, 2007.
Sartono  Kartodirdjo, Pengantar  Sejarah  Indonesia  Baru:  1500-1900,  Dari  Emporium Sampai Imperium. Jakarta: Gramedia Utama, 1999.
Suminto, Aqib.Politik Islam Hindia Belanda. Jakarta: LP3ES, 1996.