## ASAS IKTIKAD BAIK DALAM KONTRAK ELEKTRONIK

## Ardiana Hidayah
Fakultas Hukum, Universitas Palembang E-mail: dianahidayah083@gmail.com

## Abstract
Electronic  Contract  as  an  agreement  between  the  parties  using  an  electronic  system. Electronic  System  is  a  series  of  electronic  devices  and  procedures  that  serve  to  prepare, collect,  process,  analyze,  store,  display,  announce,  transmit,  and  /  or  disseminate  electronic information.  All  forms  of  agreements  including  electronic  contracts  must  be  carried  out  in good faith based on Article 1338 paragraph 3 of the Civil Code. The principle of good faith is the principle for the parties, namely the business actor and the consumer must carry out the substance  of  the  contract  based  on  strong  trust  or  belief  or  the  goodwill  of  the  parties.  The phases in the implementation of good faith include the phase before the contract occurs, the phase when the contract occurs or takes place until the phase after the contract is executed.

## Keywords: Electronic Contracts; Principles of Good Faith

## Abstrak
Kontrak  Elektronik  sebagai  suatu  perjanjian  para  pihak  dengan  menggunakan  sistem elektronik. Sistem Elektronik merupakan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan,  mengumumkan,  mengirimkan,  dan/atau  menyebarkan  informasi  elektronik. Segala macam bentuk perjanjian termasuk pada kontrak elektronik harus dilaksanakan dengan itikad  baik  ( good  faith )  berdasarkan  pada  Pasal  1338  ayat  3  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata.  Asas  iktikad  baik  merupakan  asas  bagi  para  pihak,  yaitu  pihak  pelaku  usaha  dan pihak  konsumen  harus  melaksanakan  substansi  kontrak  berdasarkan  kepercayaan  atau keyakinan yang kokoh maupun kemauan baik dari para pihak. Adapun fase dalam penerapan iktikad baik meliputi fase sebelum terjadinya kontrak, fase saat terjadinya atau berlangsungnya kontrak sampai pada fase setelah kontrak dilakukan.
Kata Kunci : Kontrak Elektronik; Asas Iktikad Baik

## PENDAHULUAN
Salah satu bentuk
perkembangan  dari  hukum  perjanjian yaitu munculnya kontrak elektronik ( e- contract )  yang  diperkenalkan  dalam UNCITRAL Model  Law  on  Electronic
Commerce pada tahun 1996. Kemudian pada tahun 2008, dengan diundangkannya Undang-Undang
Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik (UU-ITE) ketentuan tentang e-contract
diakui  dalam  hukum  positif.  Akan tetapi, model law UNCITRAL dan UU- ITE  tidak  menjelaskan  secara  eksplisit bentuk  dari e-contract. Sehingga  dapat dipahami  bahwa e-contract menjadi berbeda dan bisa menimbulkan kekeliruan. 1
1 Bambang  Pratama,  “Mengenal  Kontrak Elektronik, Click-Wrap Agreement Dan Tanda Tangan  Elektronik,”  2017,  https://business- law.binus.ac.id/2017/03/31/mengenal-kontrak- elektronik-click-wrap-agreement-dan-tanda- tangan-elektronik/.
Ardiana Hidayah, Asas Iktikad Baik dalam Kontrak Elektronik, Halaman 155-164
Edmon  Makarim  memberikan pengertian  kontrak  elektronik  atau e- contract adalah suatu perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan  secara  elektronik  dengan memadukan jaringan  ( networking ) dari sistem informasi  berbasiskan computer ( computer  based  information  system ) dengan sistem komunikasi yang berdasarkan  atas  jaringan  dan  jasa telekomunikasi ( telecommunication based )  yang  selanjutnya  difasilitasi oleh  keberadaan  computer  global internet ( network of network ). 2
E-contract merupakan  kontrak dibuat  secara  elektronik  dengan  cara interaksi  antara  pihak  yang  ditawarkan dengan  sistem  elektronik. E-contract atau  kontrak  elektronik  lebih  sering ditemui dalam hubungan hukum antara produsen  dengan  konsumen.  Kontrak elektronik  telah  diakui  dalam  Pasal  8 ayat (1) United Convention on the Use of  Electronic  Communications  in International Contracts sebagai kontrak  yang  sah  dan  mengikat  para pihaknya,  sehingga  kemudahan  dan efisiensi  kontrak  elektronik  sering
2 Dimas  Prasojo,  “Hal-Hal  Penting  Dalam Perjanjian  Elektronik  (Clik-Wrap  Ageement),”
2019, https://www.daya.id/usaha/artikel- daya/hukum-perizinan/hal-hal-penting-dalam- perjanjian-elektronik-clik-wrap-agreement-.
digunakan  oleh  pelaku  usaha  dalam kegiatan perdagangan. 3
Pada perkembangannya walaupun  ketentuan  telah  ada  tetapi belum  menjamin  sepenuhnya  dapat melindungi konsumen yang bertransaksi secara elektronik khususnya transaksi menggunakan kontrak elektronik. Sedangkan konsumen,  dalam  kontrak  elektronik memiliki  posisi  yang  lebih  lemah  dari pelaku  usaha,  hal  ini  disebabkan  oleh karakteristik  kontrak  elektronik  itu sendiri dan lemahnya peraturan mengenai  perlindungan  konsumen  di tingkat  internasional  dan  nasional. Penekanan  pada  asas  iktikad  baik sangat diperlukan bagi para pihak, baik pelaku usaha maupun konsumen dalam melakukan kontrak elektronik.

## PEMBAHASAN
Kontrak  baik  dalam  bentuk tertulis maupun dalam bentuk elektronik harus bersandar pada ketentuan  perjanjian  dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Sehingga kontrak elektronik juga harus memenuhi persyaratan sahnya
perjanjian yang berdasarkan pada Pasal
3 Prasojo.
1320  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata.
Untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu: 4
1. Sepakat  mereka  mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal. Pasal 1320
menerangkan tentang  syarat  yang  harus  dipenuhi untuk  lahirnya  suatu  perjanjian.  Syarat tersebut  baik  mengenai  pihak  yang membuat  perjanjian  disebut  dengan syarat  subjektif  maupun  syarat  yang berhubungan  dengan  isi  perjanjian yakni syarat objektif.
Kesepakatan adalah persesuaian kehendak  antara  para  pihak,  yaitu bertemunya  antara  penawaran  dan penerimaan.  Kesepakatan  ini  dapat dicapai  dengan  berbagai  cara,  baik dengan  tertulis  maupun  secara  tidak tertulis. Dikatakan tidak tertulis, bukan lisan  karena  perjanjian  dapat  saja terjadi  dengan  cara  tidak  tertulis  dan juga  tidak  lisan,  tetapi  bahkan  hanya dengan  menggunakan  simbol-simbol
4 Ahmadi  Miru  and  Sakka  Pati, Hukum Perikatan  (Penjelasan  Makna  Pasal  1233 Sampai  1456  BW) (Jakarta:  Rajawali  Pers, 2014).
atau  dengan  cara  lainnya  yang  tidak secara tertulis. 5
Kecakapan merupakan kemampuan berdasarkan hukum dalam melakukan perbuatan hukum dalam hal ini  melakukan  perjanjian.  Kecakapan berdasarkan  hukum  perdata  ditandai dengan  dicapainya  usia  21  tahun  atau telah  menikah  (walaupun  usianya belum  mencapai  21  tahun).  Tetap dianggap  cakap  bila  seseorang  telah bercerai  walaupun  usianya  belum mencapai  21  tahun.  Seseorang  telah berusia  21  tahun,  akan  tetapi  dianggap tidak  cakap  disebabkan  di  bawah pengampuan,  misalnya  dikarenakan gila.
Syarat  ketiga  dan  keempat dalam  perjanjian  termasuk  dalam syarat  objektif.  Suatu  perjanjian  tidak dapat  dilakukan  tanpa  objek  yang tertentu.  Sebab  yang  halal  juga merupakan syarat tentang isi perjanjian. Kata  halal  bukan  sebagai  untuk memperlawankan  kata  haram  dalam hukum Islam, tetapi yang dimaksudkan disini  adalah  isi  perjanjian  tersebut tidak dapat bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan
ketertiban umum. 6
5 Miru and Pati.
6 Miru and Pati.
Ardiana Hidayah, Asas Iktikad Baik dalam Kontrak Elektronik, Halaman 155-164
Perjanjian dalam kontrak elektonik  dapat  dikategorikan  sebagai “perjanjian/kontrak  innominat  (tidak bernama)”,  sebab  istilah  kontrak elektronik  tidak  disebutkan  dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata atau  Kitab  Undang-Undang  Hukum Dagang serta munculnya akibat adanya perkembangan dalam dunia bisnis. 7
Berdasarkan  pada  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku, perjanjian dalam bentuk kontrak elektornik diatur dalam Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008 sebagaimana  telah  diubah  menjadi Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik,  dalam  Pasal  1  angka  17 yaitu  :“Kontrak  Elektronik  adalah perjanjian  para  pihak  yang  dibuat melalui Sistem Elektronik.”
Sistem  Elektronik  berdasarkan dalam Pasal 1 angka 5 yang
menyebutkan bahwa: “Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, 7 R  Indra,  “Pengertian  Dan  Kedudukan
Perjanjian/Kontrak Elektronik,” 2019,
https://doktorhukum.com/pengertian-dan- kedudukan-perjanjian-kontrak-elektronik/.
mengirimkan,  dan/atau  menyebarkan Informasi Elektronik.”
Sehingga kontrak  elektronik  telah  mempunyai pengertian  yang  pasti  serta  memiliki landasan hukum kuat apabila dilakukan.
Pasal  18  UU  ITE  mengatur tentang  tata  cara  penggunaan  kontrak elektronik, yakni sebagai berikut:
1. Transaksi Elektronik yang dituangkan  ke  dalam  Kontrak Elektronik mengikat para pihak;
2. Para pihak memiliki kewenangan  untuk memilih hukum yang berlaku bagi
Transaksi Elektronik
internasional yang dibuatnya;
3. Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku  didasarkan  pada  asas Hukum Perdata Internasional;
4. Para pihak memiliki kewenangan  untuk  menetapkan forum  pengadilan,  arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang  mungkin  timbul  dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya;
Ardiana Hidayah, Asas Iktikad Baik dalam Kontrak Elektronik, Halaman 155-164
5. Jika para pihak tidak
melakukan pilihan forum
sebagaimana  dimaksud  pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga  penyelesaian  sengketa alternatif lainnya
yang
berwenang menangani sengketa yang  mungkin  timbul  dari transaksi  tersebut,  didasarkan pada  asas  Hukum  Perdata Internasional.
Semua perjanjian termasuk dalam kontrak elektronik harus dilaksanakan  dengan  itikad  baik  ( te goeder  trouw;  in  good  faith ,)  yang berdasarkan  pada  Pasal  1338  ayat  3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas ini menegaskan bahwa para pihak dalam membuat perjanjian harus didasarkan  pada  itikad  baik  dan kepatutan,  hal  tersebut  memberikan pengertian bahwa pembuatan perjanjian  antara  para  pihak  harus didasarkan pada kejujuran untuk mencapai  tujuan  bersama.  Pelaksanaan perjanjian  juga  harus  mengacu  pada apa  yang  patut  dan  seharusnya  diikuti dalam pergaulan masyarakat. 8
8 Ery Agus Priyono, “Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku(Upaya Menjaga
Keseimbangan Bagi Para Pihak),” Diponegoro
Private Law Review 1, no. 1 (2017): 13–22.
Pengaturan  dalam  Pasal  1338 ayat  3  yang  menetapkan  persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik ( contractus bonafidei -kontrak berdasarkan  iktikad  baik).  Hal  tersebut bermaksud bahwa perjanjian dilaksanakan  menurut  kepatutan  dan keadilan.  P.L.Werry  dalam  istilah redelijkheid  en  billijkheid yang  berarti budi dan kepatutan, beberapa terjemahan lain menggunakan kewajaran dan keadilan, atau kepatutan dan  keadilan,  Sehingga  redelijkheid memiliki  arti  rasional,  dapat  diterima oleh  nalar  dan  akal  sehat,  sedangkan billijkheid  berarti  patut  dan  adil. Dengan  demikian  itu  mengandung makna semua yang dapat dirasakan dan dapat diterima nalar dengan baik, wajar dan  adil,  yang  diukur  dengan  norma- norma  objektif  yang  bersifat  tidak tertulis dan bukan berasal dari subjektif dari para pihak. 9
Asas  iktikad  baik  merupakan asas  bahwa  para  pihak,  yaitu  pihak pelaku  usaha  dan  pihak  konsumen harus  melaksanakan  substansi  kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang kokoh maupun kemauan  baik  dari  para  pihak.  Asas
9 Agus  Yudha  Hernoko, Hukum  Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2010).
Ardiana Hidayah, Asas Iktikad Baik dalam Kontrak Elektronik, Halaman 155-164
itikad  baik  ini  terbagi  menjadi  dua macam,  yakni  itikad  baik  relatif  dan itikad  baik  mutlak.  Itikad  baik  relatif yaitu  seseorang  memperhatikan  sikap dan  tingkah  laku  yang  nyata  dari subjek.  Pada  itikad  baik  mutlak penilaian  terletak  pada  akal  sehat  dan keadilan  serta  dibuat  ukuran  yang obyektif untuk menilai keadaan menurut norma-norma yang obyektif. 10
Daya  berlaku  iktikad  baik ( goede  trouw;  good  faith )  berdasarkan pendapat  J.M  van  Dunne  meliputi seluruh proses kontrak yang diistilahkan dengan the rise and fall  of contract . Sehingga iktikad baik meliputi  tiga  fase  perjalanan  kontrak, yaitu: pre contractuele fase, contractuele fase, dan postcontractuele fase . 11 Fase  dalam  penerapan  iktikad baik  meliputi  fase  sebelum  terjadinya kontrak,  fase  saat  terjadinya  atau berlangsungnya  kontrak  sampai  pada fase setelah kontrak dilakukan.
Asas iktikad baik itu
mempunyai dua pengertian yaitu : 12 10 “Asas  Itikad  Baik  Sebagai  Landasan Pembuatan Perjanjian,” 2015, https://www.gresnews.com/berita/tips/98052- asas-itikad-baik-sebagai-landasan-pembuatan- perjanjian/.
11 Hernoko, Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil .
12 Miftah  Arifin,  “Membangun  Konsep  Ideal Penerapan  Asas  Iktikad  Baik  Dalam  Hukum Perjanjian,” Jurnal Ius Constituendum 5, no. 1
1. Iktikad baik dalam arti obyektif, bahwa  suatu  perjanjian  yang dibuat  haruslah  dilaksanakan dengan  mengindahkan  norma- norma kepatutan dan kesusilaan yang  berarti  bahwa  perjanjian itu harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan salah satu pihak.
2. Iktikad baik dalam arti subyektif, yaitu pengertian iktikad baik yang terletak dalam  sikap  batin  seseorang. Didalam  hukum  benda,  iktikad baik  ini  bisa    diartikan  dengan kejujuran.  Iktikad  baik  dalam arti  subyektif  bisa  diartikan kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum  yaitu  apa  yang  terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum.  Iktikad  baik  dalam  arti subyektif ini diatur dalam Pasal 531 Buku II KUHPerdata.
Menurut Wirjono Prodjodikoro, iktikad  baik  dapat  dibagi  menjadi  dua macam, yaitu: 13
1. Iktikad  baik  pada  waktu  mulai berlakunya suatu hubungan hukum.  Iktikad  baik  berupa perkiraan atau anggapan seseorang  bahwa  syarat-syarat yang  diperlukan  bagi  dimulai hubungan hukum telah terpenuhi. Hal ini dalam
(2020):
68, https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/ view/2119.
13 Hernoko, Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil .
Ardiana Hidayah, Asas Iktikad Baik dalam Kontrak Elektronik, Halaman 155-164
konteks  hukum  memberikan perlindungan kepada pihak yang  beriktikad  baik,  sedang bagi  pihak  yang  beriktikad tidak  baik  ( te  kwader  trouw ) harus  bertanggung  jawab  dan menanggung risiko. Iktikad baik bersifat subjektif dan statis.
2. Iktikad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang
termaktub dalam hubungan hukum. Hal ini bersifat objektif dan  dinamis  mengikuti  situasi sekitar  perbuatan  hukumnya. Titik  berat  iktikad  baik  disini terletak  pada  Tindakan  yang akan  dilakukan  oleh  kedua belah  pihak,  yaitu  Tindakan sebagai pelaksanaan sesuatu hal.
Iktikad  baik  memiliki  tiga fungsi utama, yaitu: 14
1. Fungsi yang mengajarkan bahwa kontrak harus ditafsirkan menurut  iktikad  baik,  yakni kontrak ditafsirkan dengan patut dan wajar ( fair ).
2. Fungsi menambah atau melengkapi ( aanvullende werking  van  de  goede  trouw ), artinya iktikad baik dapat
menambah  isi  atau  kata-kata perjanjian  apabila  terdapat  hak dan  kewajiban  yang  timbul diantara para pihak tidak secara tegas dinyatakan dengan
kontrak.
3. Fungsi membatasi atau meniadakan  ( beperkende  en
14 Hernoko.
derogerende  werking  van  de goede trouw ), maksudnya adalah  fungsi  ini  hanya  dapat diterapkan apabila terdapat alasan-alasan yang amat penting  ( allen  in  spreekende gevallen ).
Penafsiran  pada  iktikad  baik berdasarkan kegiatan Simposium
Hukum Perdata Nasional yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional, maka dapat diartikan sebagai berikut: 15
1. Kejujuran pada waktu membuat kontrak;
2. Pada tahap pembuatan ditekankan, apabila kontrak dibuat  dihadapan  pejabat,  para pihak dianggap beriktikad baik;
3. Sebagai  tahap  kepatutan  dalam tahap  pelaksanaan,  yaitu  terkait suatu  penilaian  baik  terhadap perilaku  para  pihak  dalam melaksanakan  apa  yang  telah disepakati dalam kontrak, semata-mata  bertujuan  untuk mencegah  perilaku  yang  tidak patut dalam pelaksanaan kontrak tersebut.
Kontrak  elektronik  ( e-contract ) dapat  diartikan  sebagai  perikatan  atau hubungan  hukum  yang  dilakukan secara  elektronik  dengan  memadukan jaringan dari sistem informasi berbasiskan  komputer  dengan  sistem
15 Hernoko.
elektronik  yang  dilakukan  dua  orang atau lebih dengan menggunakan komputer atau jaringan berbasis internet. 16
Terdapat beberapa kontrak elektronik  yang  umum  digunakan dalam  perjanjian  bisnis  adalah  sebagai berikut : 17
a) Kontrak  elektronik  mail  adalah suatu  kontrak  yang  dibentuk secara  sah  melalui  komunikasi email. Penawaran dan penerimaan dapat dipertukarkan melalui  email  atau  kombinasi dengan  komunikasi  elektronika lainnya,  dokumen  tertulis  atau faks.
b) Suatu kontrak dapat juga
dibentuk  melalui  website  dan
jasa  online  lainnya,  yaitu  suatu website  menawarkan  penjualan barang  dan  jasa,  kemudian konsumen dapat menerima penawaran dengan mengisi suatu  formular  yang  terpajang pada layar monitor dan mentransmisikannya
c) Kontrak  yang  mencakup direct online  transfer dari  informasi
dan  jasa.  Website  digunakan sebagai medium of communication dan  sekaligus sebagai medium of exchange.
d) Kontrak  yang  berisi  Electronik Data  Interchange  (EDI),  suatu pertukaran bisnis melalui secara elektronik  melalui  komputer milik para mitra dagang ( trading Partners ).
16 David  Herianto  Sinaga  and  I  Wayan Wiryawan, “Keabsahan Kontrak Elektronik (E- Contract)  Dalam  Perjanjian  Bisnis”  8,  no.  9 (2020): 1385–95.
17 Sinaga and Wiryawan.
e) Kontrak  “melalui  internet  yang disertai  dengan  lisensi click wrap dan shrink  wrap  software yang  di download melalui internet  lazimnya  dijual  dengan suatu lisensi click wrap. Lisensi tersebut  muncul  pada  monitor pembeli  pada  saat  pertama  kali software  akan  dipasang  dan calon  pembeli  ditanya  tentang kesediaannya
menerima persyaratan lisensi tersebut. Pengguna diberikan alternatif “i accept” atau “i  don’t  accept ”. Sedangkan shrink wrap lazimnya  merupakan  lisensi yang dikirim dalam suatu bungkusan misalnya disket atau compact disc .
Kontrak elektronik sangat diperlukannya  asas  iktikad  baik  dalam menjalin  hubungan  kerjasama  yang baik  bagi  para  pihak  yang  melakukan kontrak.  Dalam  Pasal  17  Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik, dinyatakan  bahwa  penyelenggaraan Transaksi  Elektronik  dapat  dilakukan dalam  lingkup  publik  ataupun  privat. Para  pihak  yang  melakukan  Transaksi Elektronik wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi
Elektronik
dan/atau  Dokumen  Elektronik  selama transaksi berlangsung. Transaksi
Ardiana Hidayah, Asas Iktikad Baik dalam Kontrak Elektronik, Halaman 155-164
Elektronik  dituangkan  dalam  Kontrak Elektronik yang mengikat para pihak.

## KESIMPULAN
Kontrak  Elektronik  merupakan perjanjianyang  dilakukan  oleh  para pihak  dengan  menggunakan  sistem elektronik.  Semua  macam  perjanjian termasuk  dalam  kontrak  elektronik harus  dilaksanakan  dengan  itikad  baik ( good  faith )  berdasarkan  pada  Pasal 1338  ayat  3  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata.  Asas  iktikad  baik merupakan  asas  bagi  para  pihak,  yaitu pihak pelaku usaha dan pihak
konsumen harus melaksanakan
substansi kontrak berdasarkan kepercayaan  atau  keyakinan  yang kokoh maupun kemauan baik dari para pihak.  Adapun  fase  dalam  penerapan iktikad  baik  meliputi  fase  sebelum terjadinya  kontrak,  fase  saat  terjadinya atau  berlangsungnya  kontrak  sampai pada  fase  setelah  kontrak  dilakukan. Dalam kontrak elektronik sangat diperlukannya  asas  iktikad  baik  dalam menjalin  hubungan  kerjasama  yang baikdan langgeng bagi para pihak yang melakukan kontrak.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin,  Miftah.  “Membangun  Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian.” Jurnal Ius Constituendum 5, no. 1 (2020): 68.
https://journals.usm.ac.id/index.ph p/jic/article/view/2119.
“Asas  Itikad  Baik  Sebagai  Landasan Pembuatan  Perjanjian,”  2015. https://www.gresnews.com/berita/ tips/98052-asas-itikad-baik- sebagai-landasan-pembuatan- perjanjian/.
Hernoko, Agus Yudha. Hukum Perjanjian,  Asas  Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil . Jakarta: Kencana  Prenada  Media  Group, 2010.
Indra,  R.  “Pengertian  Dan  Kedudukan Perjanjian/Kontrak Elektronik,” 2019. https://doktorhukum.com/pengerti an-dan-kedudukan-perjanjian- kontrak-elektronik/.
Miru, Ahmadi, and Sakka Pati. Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal  1233  Sampai  1456  BW) . Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
Prasojo,  Dimas.  “Hal-Hal  Penting Dalam Perjanjian Elektronik
(Clik-Wrap  Ageement),”  2019. https://www.daya.id/usaha/artikel- daya/hukum-perizinan/hal-hal-
penting-dalam-perjanjian- elektronik-clik-wrap-agreement-. Pratama, Bambang. “Mengenal Kontrak  Elektronik,  Click-Wrap Agreement  Dan  Tanda  Tangan Elektronik,” 2017. https://business-
law.binus.ac.id/2017/03/31/menge nal-kontrak-elektronik-click- wrap-agreement-dan-tanda- tangan-elektronik/.
Priyono,  Ery  Agus.  “Peranan  Asas
Itikad Baik Dalam Kontrak Baku(Upaya Menjaga Keseimbangan Bagi Para Pihak).” Diponegoro Private Law Review 1, no. 1 (2017): 13–22.
Sinaga,  David  Herianto,  and  I  Wayan Wiryawan.  “Keabsahan  Kontrak
Elektronik  (E-Contract)  Dalam Perjanjian Bisnis” 8, no. 9 (2020):
1385–95.