## SAKSI IKRAR TALAK MENURUT KOMPILASI
HUKUM ISLAM DAN PARA FUQAHA
Syukran dan Andi Putra syukran@uin-suska.ac.id dianarosdiana115@gmail.com

## Abstrak
Talak  adalah  merupakan  hak  suami  dalam  ketentuan  hukum  Islam,  sehingga Jumhur ulama berpendapat bahwa talak dipandang sah dan tidak memerlukan bukti ataupun  saksi  di  saat  mengikrarkanya.  Sedangkan  menurut  peraturan  tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia, talak baru dianggap sah apabila diikrarkan dan  disaksikan  di  depan  Pengadilan  Agama.  Keluar  dari  perbedaan  tersebut  dan untuk lebih selamatnya, sebaiknya pengucapan ikrar talak itu hendaknya disaksikan di  depan  Pengadilan  Agama.  Hal  ini  bertujuan  untuk  menghindari  terjadinya perselisihan  antara  suami  dan  istri  terkait  status  hubungan  mereka,  pembayaran nafkah,  atau  bahkan  masalah  waris  jika  salah  satu  di  antara  mereka  meninggal dunia.

## Kata Kunci: Hak, Saksi, Talak

## Abstract
In  Islam  the  divorce  is  the  right  of  the  husband,  so  Jumhur  ulama  believes  that divorce is deemed legitimate and does not require any evidence or witness in the moment  mengikrarkanya.  Meanwhile,  according  to  the  rules  on  marriage  in Indonesia, the new divorce is considered valid if it is vowed and witnessed before the Religious Courts. Out of the difference and to be more saved, the pronunciation of the pledge should be witnessed before the Religious Courts. It aims to avoid the occurrence of disagreements between husband and wife regarding their relationship status, income pay, or even inheritance problems if one of them dies.
Keyword: Right, Witness, Divorce

## Pendahuluan
Talak  adalah  sesuatu  yang  dibolehkan  oleh  agama,  namun  merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah dan juga merupakan jalan terakhir yang semestinya  ditempuh  setelah  upaya-upaya  lain  dalam  menyelamatkan  ikatan perkawinan. Rasulullah SAW bersabda :
ََثَّدَح
َنَعَ ٍل ِصا َوَ ِنبَ ٍف ِ رَعُمَنَعَ ٍدِلاَخَ ُنبَُدَّمَحُمَاَنَثَّدَحَي ِصم ِحلاَ ِديَبُعَ ُنبَ ُريِثَكَاَن
َىَلإَ ِل َلََحلاَ ُضَغبَأَ:ََلاَقََمَّلَس َوَِهيَلَعَُهللاَىَّلَصَِ يِبَّنلاَنَعَ َرَمُعَ ِنباَنَعَراَثدَ ِنبٍَب ِراَحُم
َُق َلََّطلاَىَلاَعَتَِهللا . َ
Artinya :“Katsir bin Ubaid al Himshi menceritakan kepada kami (Abu Dawud) ia berkata Muhammad bin Kholid menceritakan kepadanya dan ia dari Mu’arrif bin Washil  dan  ia  dari  Muharib  bin  Ditsar  dari  ibnu  Umar  bahwa  Rasulullah  SAW bersabda “Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Ta’ala adalah Talak”. (H.R Abu Daud dan Ibnu Majah) 1
Sayyid Sabiq menjelaskan di dalam kitab fikih sunnahnya bahwa talak adalah melepaskan tali perkawinan dan membubarkan ikatan perkawinan :
َ ل ِح َ َِةَطِبا َر َ َِجا َو َّزلا َ ءاَهنِإ َو َ َِةَق َلََعلا َ .ِةَّي ِجو َّزلا 2 َ
Islam menjadikan hak talak hanya kepada laki-laki saja, sebagaimana yang dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam fiqih sunnahnya:
َُملَسلإاََلَعَج ََقلََّطلا ن ِم َِ قَح َيِتَّلاَِةَّي ِجو َّزلاِءاَقَبَىَلَعَص َرحَأَُهَّنَ ِلَُِهَدح َوَِلُج َّرلا اَهِليِبَسَيِفََقَفنَأ . 3
1 Muhammad Muhyi Ad-Din Abdul Hamid, Sunan Abi Daud, (tt: Daarul Fikri, th) , jilid I, h.66, Mahmud Khalil, Sunan Ibnu Majah, (tt : Maktabah Abi Al- Ma’athy, th), 2018, jilid 3, h. 180
2 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah , Juz II, (Al Araby: Dar al Kutub, t.th), h. 241.
3 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah , Juz II, (Al Araby: Dar al Kutub, t.th), h.158
Ibnu  Qayyim,  sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Abdur  Rahman  Ghazali mengatakan  bahwa  talak  itu  menjadi  hak  bagi  yang  menikahi,  karena  itulah  dia berhak  menahan  istri  yakni  merujukinya. 4 َ Islam  memberikan  hak  talak  semata- mata  kepada  suami,  karena  Islam  memandang  bahwa  suami  lebih  memiliki keinginan yang kuat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. 5
Talak  dapat  dijatuhkan  dengan  setiap  cara  yang  menunjukkan  makna penghentian  ikatan  pernikahan,  baik  lafaz,  tulisan,  isyarat  orang  bisu,  maupun dengan cara mengutus wakil (kuasa). 6 Talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap isteri  menimbulkan  beban  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh  suami.  Sehingga melalui pembebanan ini diharapkan suami yang akan mentalak isterinya betul-betul berfikir  sebelum  mempergunakan  hak  talak,  karena  talak  adalah  jalan  alternatif terakhir ( ultimum remedium ).
Talak  hanya  dapat  dijatuhkan  oleh  suami  yang  berakal,  baligh,  dan  tidak berada  di  bawah  tekanan  (terpaksa).  Apabila  talak  dijatuhkan  oleh  suami  yang belum baligh, gila, atau dipaksa maka talak yang dijatuhkan tidak dipandang secara syar’i.  Karena  talak  merupakan  sebuah  tindakan  yang  dapat  memberi  dampak ( impact ) yang sangat besar terhadap hubungan dalam rumah tangga.
Aturan  perkawinan  yang  berlaku  di  Indonesia  mengatur  bahwa  setiap perceraian  baik  cerai  talak  (diajukan  oleh  pihak  suami)  maupun  cerai  gugat (diajukan  oleh  pihak  isteri)  harus  dilakukan  di  pengadilan.  Hal  ini  diatur  dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 115 Inpres.  Nomor  1  tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam,  dengan  rumusan sebagai berikut:
1. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974
4 Abdur Rahman Ghazali, Fiqih munakahat, (Jakarta : Prenada Media Group, 2012), h.209
5 Sayyid, Sabiq, Penr: Abdur Rahim  & Masrukhin, Fikih  Sunnah  4,  (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009) cet.  II . , h. 248.
6 Ibid. , h. 249
Perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang  Pengadilan  setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 7
2. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan  Agama  yang  bersangkutan  berusaha  dan  tidak  berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 8
3. Pasal 115 Inpres. Nomor 1 tahun 1991 (KHI)
Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 9
Hal ini merupakan terobosan hukum pernikahan di Indonesia. Bagi laki-laki muslim  Indonesia,  yang  ingin  mentalak  isterinya  harus  mengajukan  permohonan talak  ke  Pengadilan  Agama  yang  mewilayahi  tempat  tinggal  isterinya  tersebut, kecuali dalam kondisi lain yang ditentukan oleh Undang-undang.
Bila dilihat dari literature fikih dan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia, maka sedikit ada perbedaan di dalam hak menjatuhkan talak. Yang mana talak  seorang  suami  belum  dipandang  sah  sebelum  diputuskan  oleh  Pengadilan Agama.  Sedangkan  di  dalam  fikih  dikatakan  bahwa  talak    bisa  kapan  saja dijatuhkan  bahkan  dianggap  sah  sekalipun  seorang  suami  hanya  bergurau  dalam menjatuhkannya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW :
َُةَعْج َّرلا َوَُقَلََّطلا َوَُحاَكِ نلاٌَّد ِجََّنُهُل ْزَه َوٌَّد ِجََّنُه د ِجَ ٌثَلََث
7 Undang-undang Perkawinan, (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), h. 13.
8 Undang-undang Peradilan Agama, (Media Centre, tt.), h. 61.
9 Kompilasi Hukum Islam, (Media Centre, tt.), h. 115.
Artinya:  “Tiga  perkara  yang  sungguhnya  mereka  dianggap  sebagai  kesungguhan dan  yang  berguraunya  dianggap  sebagai  sungguhan,  yaitu  :  nikah,  talak  dan rujuk” 10 (HR. Abu Daud)
Islam  sangat  perhatian  terhadap  institusi  rumah  tangga.  Karena  itu,  tatkala Islam  membolehkan  talak,  ia  tidak  menjadikan  kesempatan  menjatuhkan  talak hanya  sekali  yang  kemudian  hubungan  kedua  suami  istri  terputus  begitu  saja selama-lamanya,  namun  memberlakukannya  sampai  beberapa  kali. 11 Allah  SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 229:
َْحِإِبٌَحي ِرْسَتَ ْوَأَ ٍفو ُرْعَمِبٌَكاَسْمِإَفَِناَت َّرَمَُقلََّطلا

## ٍَناَس
Artinya : “ Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”.
Jumhur fuqaha’ baik salaf maupun khalaf mengatakan bahwa menjatuhkan thalaq tidak perlu saksi, karena thalaq itu sebagian dari hak suami maka tidak perlu bukti atau saksi untuk melaksanakan haknya. Tidak ada dalil dari Nabi SAW atau dari  sahabat  yang  menunjukkan  adanya  saksi.  Talak  adalah  hak  suami,  Allah menjadikannya  di  tangan  suami  dan  Allah  tidak  jadikan  hak  pada  orang  lain 12 , sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-ahzab ayat 49 yang berbunyi:
ََلَاَمَفََّنُهو سَمَتَ ْنَأَِلْبَقَ ْنِمََّنُهوُمُتْقَّلَطََّمُثَِتاَنِم ْؤُمْلاَُمُتْحَكَنَاَذِإَاوُنَمآََنيِذَّلاَاَه يَأَاَي ََلَعَْمُك ََّنِهْي

## ََتٍَةَّدِعَ ْن ِم
لَيِمَجَاًحا َرَسََّنُهوُح ِ رَس َوََّنُهوُعِ تَمَفَاَهَنو دَتْع
Artinya:  “Hai  orang-orang  yang  beriman,  apabila  kamu  menikahi  perempuan- perempuan  yang  beriman,  kemudian  kamu  ceraikan  mereka  sebelum  kamu mencampurinya  maka  sekali-sekali  tidak  wajib  atas  mereka  'iddah  bagimu  yang
10 Muhammad  Muhyi  ad-Din  Abdul  Hamid, Sunan  Abi  Daud    Fiqi, (Jakarta:  Amzah, 2011) Jilid I, , h. 666
11 ‘Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, penj. Ma’ruf Abdul, Al-Wajiz  Fi Fiqhus Sunnah, (Jakarta : Pustaka as-Sunnah, 2008), h.628
12 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Amzah, 2011), h.277
kamu  minta  menyempurnakannya.  Maka  berilah  mereka  mut'ah  dan  lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya”. 13
Dan firman Allah SWT:

## َ ْوَأَ ٍفو ُرْعَمِبََّنُهوُكِسْمَأَفََّنُهَلَجَأََنْغَلَبَفََءاَس ِنلاَُمُتْقَّلَطَاَذِإ َو ٍَفو ُرْعَمِبََّنُهوُح  ِرَس
Artinya  :“Apabila  kamu  mentalak  isteri-isterimu,  lalu  mereka  mendekati  akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula).
Jumhur Fuqaha’ berpendapat bahwa talak dapat terjadi tanpa dipersaksikan dihadapan  orang  lain,  karena  talak  adalah  hak  suami  sehingga  suami  bisa  saja sewaktu-waktu  menggunakan  haknya  tanpa  menghadirkan  dua  orang  saksi  dan sahnya  tlak  tidak  tergantung  kepada  kehadiran  saksi.  Menurut  mereka  tidak  ada hadits dari Rasulullah SAW atau atsar sahabat  yang menunjukkan diperlukannya kesaksian dalam menjatuhkan talak. Sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid al-Sabiq sebagai berikut: 14
ََلِإَ ِف َلَ ِخْلا َوَ ِفَلَّسلاَ َنِمَ ِءاَهَقُفْلاَ ُر ْوُهْمُجَ َبَهَذ ََنِمَ َق َلََّطلاَ َّنَ ِلَِِداَهْشِإَُعَقَيَ َق َلََّطلاَ َّنَأَى
ََحَّصلاَ ِنَعَ َلا َوَم.صَِ يِ بَّنلاَ ِنَعَْد ِرُيَْمَل َوَُه قَحَ ُرِشاَبُيَْيَكٍَةَنْيَبَىَلِإَُجاَتْحُيََلا َوَِلُج َّرلاَِق ْوُقُح َِةَبا
َِداَهْشِ ْلإاَِةَّيِع ْو ُرْشَمَىَلَعََّلُدَيَاَم
Artinya:  "Jumhur  fuqaha  yang  terdahulu  maupun  kemudian  berpendapat bahwa talak sah tanpa harus dipersaksikan dihadpan orang lain. Sebab talak adalah termasuk  hak  suami.Ia  tidak  memerlukan  kepada  bukti  untuk  menggunakan
13 Abdurrahman bin Fadil, Al quran dan Terjemahan, ( Bandung: Jumanatul ‘Ali, 2004)h. 424
14 Op.cit, hal. 164
haknya. Dan tidak ada keterangan dari Nabi SAW maupun para sahabatnya yang menunjukkan adanya keperluan saksi dalam menjatuhkannya"
Sedangkan di dalam KHI menyatakan bahwa perlu adanya penyaksian ikrar talak dalam proses perceraian, dimana suami mentalak istrinya disaksikan di depan sidang  pengadilan,  kemudian  dibuat  sidang  penyaksian  ikrar  talak  sebagaimana pada pasal  131ayat  5 disebutkan bahwa : “setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan  Agama  membuat  penetapan  tentang  terjadinya  talak  rangkap  empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pertama surat ikrar  talak  dikirimkan  kepada  pegawai  pencatat  nikah  yang  mewilayahi  tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri dan helai ke empat disimpan oleh Pengadilan Agama.
Dari  hal  di  atas  terlihat  perbedaan  antara  Jumhur  yang  menyatakan  tidak perlu  adanya  saksi  dalam  ikrar  talak  dengan  KHI  yang  mengharuskan  adanya penyaksian dalam ikrar talak.
Hal ini tentu menimbulkan pengaruh hukum terhadap masalah berikutnya seperti: hubungan yang dijalani oleh suami istri yang telah ditalaknya berkali-kali tetapi  belum  mendapat  putusan  dari  Pengadilan  Agama,  proses  masa  iddahnya, nafkah, dan lain sebagainya.

## Saksi Ikrar Talak dalam Kompilasi Hukum Islam
Kompilasi  Hukum  Islam  yang  lahir  sebagai  buah  ijtihad  yang  dihasilkan oleh  ulama  Indonesia  merupakan  prestasi  besar  bagi  bangsa  Indonesia,  dengan bersumber kepada kitab-kitab fikih yang sebelumnya telah menjadi rujukan dalam menyelesaikan  problematika  Hukum  Islam  di  Indonesia,  khususnya  di  Peradilan Agama.
Matardi. E , menyebutkan dalam salah satu artikelnya :
“Sebagaimana  dimaklumi,  hukum  Islam  yang  dipergunakan  dan  diterapkan  oleh Peradilan  Agama  untuk  mengadili  dan  menyelesaikan  sengketa  yang  diajukan
kepadanya di masa lalu, tercantum dalam berbagai kitab-kitab fikih mazhab Syafi’i, yang ditulis serta disusun oleh para fuqaha’ beberapa abad yang lalu”. 15
Namun  suatu  kenyataan  pula,  bila  kita  temukan  adanya  perbedaan- perbedaan pengaturan tentang  suatu masalah yang  diatur dalam buku-buku fikih bila dibandingkan dengan  Kompilasi Hukum Islam, meskipun keduanya merujuk kepada sumber yang sama, yaitu al-Qur’an dan al-Sunnah .
Aturan  perkawinan  yang  berlaku  di  Indonesia  mengatur  bahwa  setiap perceraian  baik  cerai  talak  (diajukan  oleh  pihak  suami)  maupun  cerai  gugat (diajukan  oleh  pihak  isteri)  harus  dilakukan  di  pengadilan.  Hal  ini  diatur  dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 115 Inpres.  Nomor  1  tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam,  dengan  rumusan sebagai berikut:
1. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974
Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang  bersangkutan  berusaha  dan  tidak  berhasil  mendamaikan  kedua  belah pihak. 16
2. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang  Pengadilan  Agama  setelah Pengadilan Agama yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 17
3. Pasal 115 Inpres. Nomor 1 tahun 1991 (KHI)
15 Matardi.  E,  “Kompilasi  Hukum  Islam  Sebagai  Hukum  Terapan  di  Pengadilan  Agama”, Mimbar Hukum Edisi 24, Th.VII , (Jakarta: Intermasa, 1996), h.27
16 Undang-undang Perkawinan, (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), h. 13.
17 Undang-undang Peradilan Agama, (Media Centre, tt.), h. 61.
Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 18
Selanjutnya di dalam KHI dinyatakan bahwa perlu adanya penyaksian ikrar talak  sebagaimana  pada  pasal  131ayat  5  disebutkan  bahwa  : “setelah  sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pertama surat ikrar talak dikirimkan kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi  tempat  tinggal  suami  untuk  diadakan  pencatatan,  helai  kedua  dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri dan helai ke empat disimpan oleh Pengadilan Agama.
Dari pasal-pasal di atas nampak dengan jelas bahwa perceraian (talak) yang diakui  secara  hukum  adalah  talak  yang  diikrarkan  dan  disaksikan  di  depan Pengadilan Agama. Ini berarti berapa kali pun talak diucapkan di luar pegadilan, maka talaknya dianggap tidak sah.

## Saksi Ikrar Talak menurut menurut Fuqaha’
Adapun pendapat para ulama yang berkaitan dengan saksi talak adalah:
1. Jumhur  Fuqaha’ baik  salaf  maupun  khalaf  mengatakan  bahwa  menjatuhkan talak tidak perlu saksi, karena talak itu bagian dari hak suami maka tidak perlu bukti  atau  saksi  untuk  melaksanakan  haknya.  Tidak  ada  dalil  dari  Nabi  SAW atau  dari  sahabat  yang  menunjukkan  adanya  saksi.  Talak  adalah  hak  suami, Allah menjadikannya di tangan suami dan Allah tidak jadikan hak pada orang lain 19 ,  sebagaimana  firman  Allah  SWT  dalam  surat  al-ahzab  ayat  49  yang berbunyi:
ََلَاَمَفََّنُهو سَمَتَ ْنَأَِلْبَقَ ْنِمََّنُهوُمُتْقَّلَطََّمُثَِتاَنِم ْؤُمْلاَُمُتْحَكَنَاَذِإَاوُنَمآََنيِذَّلاَاَه يَأَاَي
َْمُك ََع ََّنِهْيَل لَيِمَجَاًحا َرَسََّنُهوُح ِ رَس َوََّنُهوُعِ تَمَفَاَهَنو دَتْعَتٍَةَّدِعَ ْنِم
18 Kompilasi Hukum Islam, (Media Centre, tt.), h. 115.
19 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Amzah, 2011), h.277
Artinya:  “Hai  orang-orang  yang  beriman,  apabila  kamu  menikahi  perempuan- perempuan  yang  beriman,  kemudian  kamu  ceraikan  mereka  sebelum  kamu mencampurinya  maka  sekali-sekali  tidak  wajib  atas  mereka  'iddah  bagimu  yang kamu  minta  menyempurnakannya.  Maka  berilah  mereka  mut'ah  dan  lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya”. 20
Dan firman Allah SWT:

## ََّنُهَلَجَأََنْغَلَبَفََءاَس ِنلاَُمُتْقَّلَطَاَذِإ َو ٍَفو ُرْعَمِبََّنُهوُح  ِرَسَ ْوَأَ ٍفو ُرْعَمِبََّنُهوُكِسْمَأَف
Artinya  :“Apabila  kamu  mentalak  isteri-isterimu,  lalu  mereka  mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula).
Jumhur Fuqaha’ berpendapat bahwa talak dapat terjadi tanpa dipersaksikan dihadapan  orang  lain,  karena  talak  adalah  hak  suami  sehingga  suami  bisa  saja sewaktu-waktu  menggunakan  haknya  tanpa  menghadirkan  dua  orang  saksi  dan sahnya talak tidak tergantung kepada kehadiran saksi. Menurut mereka tidak ada hadits dari Rasulullah SAW atau atsar sahabat  yang menunjukkan diperlukannya kesaksian dalam menjatuhkan talak. Sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid al-Sabiq sebagai berikut: 21
َْوُهْمُجَ َبَهَذ
َ َق َلََّطلاَ َّنَ ِلَِ ِداَهْشِإَُعَقَيَ َق َلََّطلاَ َّنَأَىَلِإَ ِف َلَ ِخْلا َوَ ِفَلَّسلاَ َنِمَ ِءاَهَقُفْلاَ ُر
َِنَعَ َلا َوَم.صَِ يِ بَّنلاَ ِنَعَْد ِرُيَ ْمَل َوَُه قَحَ ُرِشاَبُيَ ْيَكٍَةَنْيَبَىَلِإَ ُجاَتْحُيََلا َوَ ِلُج َّرلاَِق ْوُقُحَ َنِم ََلَعََّلُدَيَاَمَِةَباَحَّصلا َِداَهْشِ ْلإاَِةَّيِع ْو ُرْشَمَى
Artinya:"Jumhur  fuqaha  yang  terdahulu  maupun  kemudian  berpendapat bahwa talak sah tanpa harus dipersaksikan dihadpan orang lain. Sebab talak adalah
20 Abdurrahman bin Fadil, Al quran dan Terjemahan, ( Bandung: Jumanatul ‘Ali, 2004)h. 424
21 Op.cit, hal. 164
termasuk  hak  suami.  Ia  tidak  memerlukan  kepada  bukti  untuk  menggunakan haknya. Dan tidak ada keterangan dari Nabi SAW maupun para sahabatnya yang menunjukkan adanya keperluan saksi dalam menjatuhkannya".
2. Sayyid  Sabiq dalam  kitab  fiqih  sunnahnya  menjelaskan  bahwa  Islam memberikan  hak  talak  semata-mata  kepada  suami,  karena  Islam  memandang bahwa  suami  lebih  memiliki  keinginan  yang  kuat  untuk  mempertahankan keutuhan rumah tangga.
َُملَسلإاََلَعَج ََقلََّطلا نِم َِ قَح َىَلَعَص َرحَأَُهَّنَ ِلَُِهَدح َوَِلُج َّرلا َيِتَّلاَِةَّي ِجو َّزلاِءاَقَب اَهِليِبَسَيِفََقَفنَأ . 22
3. Ibnu  Qayyim ,  sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Abdur  Rahman  Ghazali mengatakan bahwa talak itu menjadi hak bagi yang menikahi, karena itulah dia berhak menahan istri yakni merujukinya. 23 Ibnu Abbas berkata:
نع َ سابعَنبا َ َايَ:لاقفَلجرَملسوَهيلعَهللاَىلصَيبنلاَىتأَ:لاقَهنعَهللاَيضر َلوسرَدعصفَ:لاقَ،اهنيبوَينيبَقرفيَنأَديريَوهوَهتمأَينجوزَيديسَنإَ؛هللاَلوسر َمثَهتمأَهدبعَجوزَمكدحأَلابَامَسانلاَاهيأَايَ:لاقفَربنملاَملسوَهيلعَهللاَىلصَهللا اَامنإَ،امهنيبَقرفيَنأَديري .قاسلابَذخأَنملَقلَطل
Artinya: “Dari  ibnu  abbas  berkata:  seorang  laki-laki  dating  menghadap Rasulullah  Saw.  Ia  berkata:  Ya  Rasulullah,  tuan  saya  mengawinkan saya dengan seorang  perempuan,  kemudian  tuan  saya  akan  menceraikan  saya dengan perempuan itu, “Ibnu Abbas berkata,” Rasulullah Saw. lantas naik ke atas  mimbar  dan  berkhutbah,”Hai  orang-orang,  bagaimana  kamu  ini, mengawinkan  budak  laki-laki  dengan  budak  perempuannya  kemudian  akan
22 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah , Juz II, (Al Araby: Dar al Kutub, t.th), h.158
23 Abdur Rahman Ghazali, Fiqih munakahat, (Jakarta : Prenada Media Group, 2012), h.209
menceraikannya.  Thalaq  itu  adalah  milik  orang  yang  memegang  kendali (suami)”. (HR. Ibnu Majah) 24
4. Ja’far  Subhani dengan  mengutib  pendapat  al  Qurtubi  menyatakan  firman Allah  SWT:  …  dan  persaksikanlah…  memerintahkan  kepada  kita  untuk menghandirkan  saksi  dalam  melakukan  talak.  Kemudian  persaksian  itu sunnah menurut Abu Hanifah. 25
5. Abu Dawud dalam sunannya meriwayatkan dari Imran bin Hushain, ketika ia  ditanya  tentang  seorang  laki-laki  yang  menceraikan  baik  pada  talak  dan rujuknya, ia berkata: “ engkau talak tanpa mengikuti sunnah dan engkau rujuk tanpa mengukuti sunnah. Persaksiankanlah dan rujuk dan jangan diulang.
6. Abdurrazzaq  dari  Ibnu  Sirin bahwa  seorang  laki-laki  bertanya  kepada Imran  bin  Husain  tentang  seorang  laki-laki  yang  menolak  isteri  dan  tidak dipersaksikan. Ia berkata : “ seburuk-buruk orang itu berbuat, ia mencari isteri bit’ah  dan  merujuknya  tidak  mengikuti  sunnah  dan  hendaklah  engkau persaksikan talak dan merujuknya dan mohon pengampunan kepada Allah. 26
7. Al Hafidz Ibnu Kasir meriwayatkan dalam tafsirnya dari Ibnu Juraij, bahwa Atha’ berkaitan dengan firman Allah: “ dan persaksikanlah kepada dua orang adil” berkata: “tidak boleh dalam nikah, talak dan rujuk kecuali ada dua saksi yang adil sebagai firman Allah tersebut kecuali udzur. 27
Para ulama berbeda pendapat tentang makna kesaksian dalam surat at- Thalaq ayat 2 ini. Menurut jumhur ulama yang dimaksud dengan kesaksian disini adalah rujuk.  Tetapi  mereka  berbeda  pendapat  tentang  hukumnya.  Menurut  imam  as- Syafi’i  hukumnya  adalah  wajib  berbeda  dengan  sebagian  pendapat  ulama  yang mengatakan bahwa hukumnya adalah sunnat. Mereka berdalil dengan firman Allah
24 M.A. Tihami, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014) cet 4, h.269
25 Ja’far Subhani, Yang Hangat dan Kontroversial Dalam fikih , (Jakarta: Lentera, 2002), Cet ke I, h. 148.
26 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, Fiqih Munakahat,
(Jakarta: Amzah, 2011), Cet II, h. 278.
27 Ibid. 279
“  dan  persaksikanlah  apabila  kamu  berjual  beli”.  Bentuk  perintah  disini menunjukkan kepada perintah sunah, tidak menunjukkan perintah wajib. Menurut sebagian ulama makna kesaksian disini adalah kesaksian dalam masalah talak dan rujuk,  sebagaimana  disenyalir  dalam  ayat  ;  dan  kalimat  perintah  itu  selalu menunjukkan makna wajib, selama tidak ada qarinah ( tanda) yang menunjukkan kepada makna sunnah. Kelompok ini berdampak bahwa talak sah kecuali dengan adanya  kesaksian  dua  orang  saksi  yang  adil  yang  berkumpul  disaat  penjatuhan talak. 28

## Penutup
Jumhur ulama berpendapat bahwa talak adalah semata-mata merupakan hak suami sehingga dipandang sah dan tidak memerlukan bukti ataupun  saksi di saat mengikrarkanya. Sedangkan menurut peraturan tentang perkawinan di  Indonesia, talak  baru  dianggap  sah  apabila  diikrarkan  dan  disaksikan  di  depan  Pengadilan Agama.
Keluar  dari  perbedaan  tersebut  dan  untuk  lebih  selamatnya,  sebaiknya pengucapan ikrar talak itu hendaknya disaksikan di depan Pengadilan Agama. Hal ini  bertujuan  untuk  menghindari  terjadinya  perselisihan  antara  suami  dan  istri terkait  status  hubungan  mereka,  pembayaran  nafkah,  atau  bahkan  masalah  waris jika salah satu di antara mereka meninggal dunia.
28 Amru Abdul Mun’im Salim, Fikih Talak , (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), Cet I, h. 43

## Daftar Pustaka
Abdul  Azhim  bin  Badawi  al-Khalafi,  penj.  Ma’ruf  Abdul, Al-Wajiz    Fi  Fiqhus Sunnah, (Jakarta : Pustaka as-Sunnah, 2008)
Abdul Aziz Muhammad Azzam,  Abdul Wahab Sayyed Hawwas, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Amzah, 2011), Cet II
Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Amzah, 2011)
Abdur Rahman Ghazali, Fiqih munakahat, (Jakarta : Prenada Media Group, 2012)
Abdurrahman bin Fadil, Al quran dan Terjemahan, ( Bandung: Jumanatul ‘Ali,
2004)
Amru Abdul Mun’im Salim, Fikih Talak , (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), Cet I Ja’far Subhani, Yang Hangat dan Kontroversial Dalam fikih , (Jakarta: Lentera, 2002), Cet ke I
Kompilasi Hukum Islam, (Media Centre, tt.)
M.A. Tihami, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014) cet 4
Mahmud Khalil, Sunan Ibnu Majah, (tt : Maktabah Abi Al- Ma’athy, th), 2018, jilid
3
Matardi.  E,  “Kompilasi  Hukum  Islam  Sebagai  Hukum  Terapan  di  Pengadilan Agama”, Mimbar Hukum Edisi 24, Th.VII , (Jakarta: Intermasa, 1996) Muhammad Muhyi ad-Din Abdul Hamid, Sunan Abi Daud  Fiqi, (Jakarta: Amzah, 2011) Jilid I
Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah , Juz II, (Al Araby: Dar al Kutub, t.th)
Sayyid,  Sabiq,  Penr:  Abdur  Rahim  &  Masrukhin,  Fikih  Sunnah  4,    (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009) cet.  II
Undang-undang Peradilan Agama, (Media Centre, tt.)
Undang-undang Perkawinan, (Surabaya: Kesindo Utama, 2010)