## J URNAL M ANAJEMEN P UBLIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK V OL
JMPKP: Jurnal Manajemen Publik  dan Kebijakan Publik Volume  4 Nomor 2,  September 2022
Tersedia Online di http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JMPKP ISSN Print : 2685-7499 ISSN Online : 2745-8660

## Decision Making In Disaster Management Operations: Challenges and Opportunities

## Indra Kristian
Universitas Al Ghifari Jalan Cisaranten Kulon Nomor 140 Bandung E-mail: technician2007@gmail.com. No. HP 08112382226
Abstract: Objectives –  Decision-making  structures  are  usually  associated  with  the logistical  challenges  experienced  during  disaster  operations.  However,  the alignment  between  the  operational  level  and  the  decision-making  structure  is usually  neglected.  The  purpose  of  this  paper  is  to  provide  an  analysis  of  the suitability of the two levels and their impact on performance. Design/methodology/approach –  This  study  uses  a  case  study  approach  in Garut  Regency.  Through  a  review  of  disaster  management  policies  in  the region,  interviews  and  secondary  data,  this  paper  provides  an  analysis  of  the current  decision-making  structure,  logistics  activities  carried  out  by  the authorities  and  the  impact  of  alignment  between  the  two  components  on logistics support performance. Findings – The analysis shows that some of the challenges  commonly  associated  with  centralization  are  actually  rooted  in alignment  with  the  operational  level.  Logistics  performance  is  negatively affected  by  faulty  assumptions,  poorly  planned  procedures,  inconsistent decision  making,  and  poorly  designed  structures.  This  case  demonstrates  the need  to  align  the  operational  level  with  a  centralized  perspective  to  increase responsiveness,  flexibility  and  interaction  between  different  organizations. Originality/value –  This  paper  identifies  the  impact  of  misalignment  between decision-making  structures  and  the  operational  level  on  logistics  performance, an area that has not been studied at this time. Moving from current arguments about  appropriate  decision-making  structures  for  disaster  management  to identification of components for implementing an efficient and effective disaster management system. In addition, this paper provides recommendations for best practices  in  humanitarian  logistics,  namely:  applicable  to  Garut  and  other regions that use a centralized decision-making approach
Keywords : decision-making; logistics; disaster; centralized
Abstrak: Tujuan –  Struktur  pengambilan  keputusan  biasanya  diasosiasikan dengan  tantangan  logistik  yang  dialami  selama  operasi  bencana.  Namun, keselarasan  antara  tingkat  operasional  dan  struktur  pengambilan  keputusan biasanya diabaikan. Tujuan dari makalah ini adalah untuk memberikan analisis kecocokan kedua level dan dampaknya terhadap kinerja.Desain/metodologi/pendekatan – Penelitian ini menggunakan pendekatan  studi  kasus  di  Kabupaten  Garut.  Melalui  tinjauan  kebijakan penanggulangan  bencana  di  wilayah  tersebut,  wawancara  dan  data  sekunder, makalah  ini  memberikan  analisis  struktur  pengambilan  keputusan  saat  ini, kegiatan  logistik  yang  dilakukan  oleh  pihak  berwenang  dan  dampak keselarasan antara kedua komponen pada kinerja dukungan logistik. Temuan – Analisis  menunjukkan  bahwa  beberapa  dari  tantangan  yang  umumnya  terkait
dengan  sentralisasi  sebenarnya  berakar  pada  keselarasannya  dengan  tingkat operasional. Kinerja logistik dipengaruhi secara negatif oleh asumsi yang salah, prosedur  yang  tidak  direncanakan  dengan  baik,  pengambilan  keputusan  yang tidak  konsisten,  dan  struktur  yang  dirancang  dengan  buruk.  Kasus  ini menunjukkan  perlunya  menyelaraskan  tingkat  operasional  dengan  perspektif terpusat  untuk  meningkatkan  respon,  fleksibilitas  dan  interaksi  antara organisasi  yang  berbeda.  Orisinalitas/nilai –  Makalah  ini  mengidentifikasi dampak  ketidakselarasan  antara  struktur  pengambilan  keputusan  dan  tingkat operasional  pada kinerja logistik, area  yang saat  ini belum dipelajari.  Bergerak dari argumen saat ini tentang struktur pengambilan keputusan yang tepat untuk penanggulangan  bencana  hingga  identifikasi  komponen  untuk  menerapkan sistem  penanggulangan  bencana  yang  efisien  dan  efektif.  Selain  itu,  makalah ini memberikan rekomendasi untuk praktik terbaik dalam logistik kemanusiaan, yaitu:  berlaku  untuk  Garut  dan  wilayah    lain  yang  menggunakan  pendekatan pengambilan keputusan terpusat.
Keywords : pengambilan keputusan; logistic; bencana; sentralistik

## PENDAHULUAN
Di seluruh dunia, jumlah orang yang terkena bencana telah meningkat. Sejak tahun 2000, hampir 81,7 juta orang telah terkena dampak bencana secara global, dengan  lebih  dari  1,3  juta  korban  dilaporkan  (CRED,  2018).  Angka-angka  ini menyoroti  kebutuhan  untuk  merancang  dan  menerapkan  sistem  manajemen bencana yang efisien dan efektif, terutama mengingat terbatasnya sumber daya yang  tersedia  untuk  menanganinya  (Sienou  dan  Karduck,  2012;  Nathan  et  al., 2017).  Bencana  baru-baru  ini,  bagaimanapun,  telah  menunjukkan  beberapa kekurangan dalam kinerja sistem manajemen bencana saat ini (Santos-Reyes et al., 2010). Di antaranya adalah kurangnya pengetahuan selama tanggap darurat, manajemen  operasional  yang  buruk,  tidak  adanya  kepemimpinan,  kurangnya strategi,  kesulitan  dalam  mengalokasikan  tugas,  perencanaan  antar  pemerintah yang terbatas dan koordinasi yang tidak memadai (Grünewald et al., 2010; Nigg et al., 2006). Bahkan setelah artikel yang berbeda telah mengeksplorasi implikasi dari struktur pengambilan keputusan dalam bencana (Takeda dan Helms, 2006; Dhouha  dan  Gonzalo,  2013;  Manyena,  2006;  Scolobig  et  al.,  2015;  Drabek, 1985),  masalah  komando  dan  kontrol  telah  diidentifikasi  di  beberapa  situasi (Sienou  dan  Karduck,  2012;  Van  Wassenhove,  2006;  Whybark  et  al.,  2010). Masalah-masalah tersebut menyebabkan munculnya norma-norma ad hoc pada saat  bencana  (Drabek  dan  McEntire,  2003),  yang  mempengaruhi  dan dipengaruhi  oleh  kegiatan  operasional  di  lapangan.  Saat  ini,  hubungan  dan perbedaan  antara  struktur  pengambilan  keputusan  dan  kegiatan  operasional  di

## J URNAL M ANAJEMEN P UBLIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK V OL
lapangan  belum  cukup  diteliti  (Hart  et  al.,  1993).  Situasi  ini  menciptakan kebutuhan  untuk  melihat  lebih  dekat  hubungan  antara  kedua  level.  Tujuannya adalah  untuk  meningkatkan  kinerja  (yaitu  dukungan  yang  diberikan  kepada korban bencana) yang dicapai oleh kegiatan penanggulangan bencana.
Artikel  ini  memberikan  kontribusi  untuk  memahami  interaksi  komponen sistem tanggap bencana dan pengaruhnya terhadap kinerja logistik. Sudah lama dipikirkan bahwa struktur pengambilan keputusan yang digunakan dalam sistem manajemen bencana memiliki implikasi otomatis pada kinerja logistik (Brouillette dan  Quarantelli,  1971).  Namun,  sebaliknya,  terlihat  selama  operasi  bencana bahwa kinerja umumnya dipengaruhi oleh keputusan operasional yang dibuat di lapangan (Holguín-Veras et al., 2012). Penyelidikan lebih lanjut diperlukan untuk menganalisis  hubungan  antara  struktur  pengambilan  keputusan  dan  kegiatan operasional di lapangan untuk memberikan wawasan tentang dampak keduanya pada  kinerja  logistik.  Makalah  ini  berpendapat  bahwa  itu  adalah  penyelarasan kedua komponen yang berpengaruh terhadap kinerja.
Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD)  Kabupaten  Garut  merilis data  kejadian  bencana  selama  2021.  Dalam  setahun  itu,  setidaknya  ada  225 kejadian  bencana.  Dua  kecamatan  dengan  frekuensi  bencana  tertinggi  adalah Talegong  terdapat  lebih  dari  20  kejadian  dan  Singajaya  lebih  dari  15  kejadian. Berdasarkan  data  itu,  bencana  tanah  longsor  adalah  yang  paling  mendominasi yaitu 156 kejadian. Juga terdapat bencana banjir 36 kejadian, banjir bandang tiga kejadian,  angin  puting  beliung  10  kejadian,  kebakaran  enam  kejadian,  dan  15 kejadian  bencana  lainnya.  Berdasarkan  data  yang  ada,  selama  satu  tahun kemarin, tak ada korban jiwa akibat kejadian bencana. Namun, sebanyak 5.622 jiwa  terdampak  dan  ratusan  unit  rumah  warga  terdampak,  di  antaranya  45  unit rusak berat, 63 unit rusak sedang, 86 unit rusak ringan, dan 354 unit terendam. Dengan  masifnya  dampak  dari  kejadian  bencana  di  Kabupaten  Garut  selama satu tahun terakhir, harus ada upaya lain dalam melakukan mitigasi.
Selain  mitigasi  seperti  diungkapkan  penulias  bahwa  jika  saat  tanggap darurat  sudah  terjadi  maka  yang  terpenting  adalah  bagaimana  meminimalisir dampak  dari  bencana  yang  terjadi,  dan  penulis  melihat  bahwa  masih  adanya strategi yang kurang tepat dalam hal pengambilan keputusan dan distribusi serta penanganan  logistic  bencana.  Tercatat  bahwa  tahun  2020  lalu  terdapat  longsor yang  terjadi  di  enam  kecamatan  di  wilayah  Garut  selatan  tersebut  yaitu  di
Kecamatan  Banjarwangi,  Pamulihan,  Cikajang,  Bungbulang,  Singajaya,  Cihurip, dan  Kecamatan  Mekarmukti.  Penanganan  dampaknya  sampai  saat  ini  masih berjalan.  Bahkan  di  penghujung  2021 silam  tepatnya      Banjir  bandang melanda Sukawening  dan  Karangtengah,  Garut.  Meski  tidak  ada  korban  namun  banjir membuat    pemukiman  penduduk  porak-poranda.  Banjir  terjadi  karena  aliran Sungai  Ciloa  meluap.  Lebih  dari  300  rumah  warga  di  Sukawening  dan Karangtengah  tergenang.  4  di  antaranya  bahkan  mengalami  kerusakan  cukup parah

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan  studi  kasus  organisasi.    Penelitian  kualitatif  studi  kasus  merupakan strategi  penelitian  dimana  di  dalamnya  peneliti  menyelidiki  secara  cermat  suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu (Creswell, 2016 : 23).  Peneliti  mengumpulkan  informasi  secara  lengkap  dengan  menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Langkah –langkah  yang  harus  dilakukan  peneliti  dalam  penelitian  ini  secara dominan meliputi (Rahardjo, 2012 : 92-93): Pemilihan tema; Pembacaan literatur; Perumusan  fokus  dan  masalah  penelitian,Pengumpulan  data;  Penyempurnaan data;  Pengolahan  data;  Analisis  data;  Proses  analisis  data;  Dialog  teoritik; Triangulasi  temuan  (Konfirmabilitas);  Simpulan  hasil  penelitian;  Laporan penelitian.
Dalam  konteks  studi  kasus,  metode  analisis  yang  banyak  digunakan adalah  content  analysis,  yaitu  menguraikan  materi  peristiwa  sosial  secara  rinci guna  memudahkan  interpretasi  dalam  pembahasan.    Menurut  Bogdan  dan Taylor  (1975  :  2)  bahwa  “Metode  kualitatif  adalah  prosedur  penelitian  yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan  perilaku  yang  dapat  diamati”.    Dalam  penelitian  ini  secara  dominan  untuk pengumpulan  data,  analisis  data  dan  pembahasan  dilakukan  secara  kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (1975:10) bahwa “Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis  atau lisan dari orang- orang dan perilaku yang dapat diamati”.

## J URNAL M ANAJEMEN P UBLIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK V OL
Penggunaan metode kualitatif studi kasus dengan analisis  deskriptif dan eksploratorif, dimaksudkan untuk  memberikan penjelasan dan uraian berdasarkan  data  dan  informasi  yang  diperoleh  selama  penelitian.    Pengkajian dengan  metode  kualitatif  dapat  juga  diartikan  sebagai  prosedur  pemecahan masalah  dengan  menggambarkan  subyek  dan  atau  obyek  penelitian berdasarkan  fakta-fakta  yang  tampak  dan  berusaha  mengemukakan  hubungan yang  satu  dengan  yang  lain  di  dalam  aspek-aspek  yang  diselidiki.Metode  yang dilakukan  adalah  kualitatif  deksriptif.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui kombinasi  wawancara  dan  pengumpulan  data  arsip,  dengan  membaca  berita- berita  serta  melaksanakan  study  literature  menganai  bencana  di  wilayah kabupaten  Garut.  Data  yang  dikumpulkan  memberikan  wawasan  tentang implikasi sistem  saat  ini dalam  kinerja.  Basis  data  yang  dikumpulkan mencakup struktur pengambilan keputusan organisasi dan kegiatan logistik yang dilakukan di lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan  mengganggu  kehidupan  dan  penghidupan  masyarakat  yang  disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa  manusia, kerusakan  lingkungan, kerugian harta  benda,  dan  dampak  psikologis.  Penting  Sumber  Daya  Manusia  dalam pengambilan  keputusan  yang  cepat  dan  tepat  (Darmi,  Titi.,  &  Suwitri,  Suwitri. 2017).
Penyelenggaraan  penanggulangan  bencana  adalah  serangkaian  upaya yang  meliputi  penetapan  kebijakan  pembangunan  yang  berisiko  timbulnya bencana,  kegiatan  pencegahan  bencana,  tanggap  darurat,  dan  rehabilitasi. Untuk efektifitasnya lembaga maka penting peran
Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi  atau  menghilangkan  risiko  bencana,  baik  melalui  pengurangan ancaman  bencana  maupun  kerentanan  pihak  yang  terancam  bencana. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi  bencana  melalui  pengorganisasian  serta  melalui  langkah  yang tepat  guna  dan  berdaya  guna.    Peringatan  dini  adalah  serangkaian  kegiatan pemberian  peringatan  sesegera  mungkin  kepada  masyarakat  tentang
kemungkinan  terjadinya  bencana  pada  suatu  tempat  oleh  lembaga  yang berwenang.
Mitigasi merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui  pembangunan  fisik  maupun  penyadaran  dan  peningkatan  kemampuan menghadapi  ancaman  bencana.    Risiko  bencana  adalah  potensi  kerugian  yang ditimbulkan  akibat  bencana  pada  suatu  wilayah  dan  kurun  waktu  tertentu  yang dapat  berupa  kematian,  luka,  sakit,  jiwa  terancam,  hilangnya  rasa  aman, mengungsi,  kerusakan  atau  kehilangan  harta,  dan  gangguan  kegiatan masyarakat.    Tanggap  darurat  bencana  adalah  serangkaian  kegiatan  yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk  yang  ditimbulkan,  yang  meliputi  kegiatan  penyelamatan  dan  evakuasi korban,  harta  benda,  pemenuhan  kebutuhan  dasar,  perlindungan,  pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
Rehabilitasi  adalah  perbaikan  dan  pemulihan  semua  aspek  pelayanan publik  atau  masyarakat  sampai  tingkat  yang  memadai  pada  wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar  semua  aspek  pemerintahan  dan  kehidupan  masyarakat  pada  wilayah pascabencana.  Rekonstruksi  adalah  pembangunan  kembali  semua  prasarana dan  sarana,  kelembagaan  pada  wilayah  pascabencana,  baik  pada  tingkat pemerintahan  maupun  masyarakat  dengan  sasaran  utama  tumbuh  dan berkembangnya  kegiatan  perekonomian,  sosial  dan  budaya,  tegaknya  hukum dan  ketertiban,  dan  bangkitnya  peran  serta  masyarakat  dalam  segala  aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
Penyusunan rencana penanggulangan bencana dikoordinasikan oleh:
a.  BNPB untuk tingkat nasional;
b.  BPBD provinsi untuk tingkat provinsi; dan
c.  BPBD kabupaten/kota untuk tingkat kabupaten/kota.
Penyelenggaraan  penanggulangan  bencana  pada  tahap  prabencana meliputi:
a.  dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
b.  dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana
Penyelenggaraan  penanggulangan  bencana  dalam  situasi  tidak  terjadi bencana meliputi:
a.  perencanaan penanggulangan bencana;

## J URNAL M ANAJEMEN P UBLIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK V OL
b.  pengurangan risiko bencana;
c.  pencegahan;
d.  pemaduan pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
e.  persyaratan analisis risiko bencana;
f.  pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
g.  pendidikan dan pelatihan; dan
h.  persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
Perencanaan penanggulangan bencana meliputi:
a.  pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
b.  pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
c.  analisis kemungkinan dampak bencana;
d.  pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
e.  penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
f.  alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia
Penyusunan rencana penanggulangan bencana dikoordinasikan oleh:
a.  BNPB untuk tingkat nasional;
b.  BPBD provinsi untuk tingkat provinsi; dan
c.  BPBD kabupaten/kota untuk tingkat kabupaten/kota
Pengurangan risiko bencana dilakukan melalui kegiatan:
a.  pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
b.  perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
c.  pengembangan budaya sadar bencana;
d.  peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
e.  penerapan  upaya  fisik,  nonfisik,  dan  pengaturan  penanggulangan bencana.
Penyelenggaraan  penanggulangan  bencana  dalam  situasi  terdapat  potensi terjadi bencana meliputi:
a. kesiapsiagaan;
b. peringatan dini; dan
c. mitigasi bencana.
Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:
a.  pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
b.  penentuan status keadaan darurat bencana;
c.  penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
d.  pemenuhan kebutuhan dasar;
e.  perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
f.  pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital
Penyelenggaraan  penanggulangan  bencana  pada  tahap  pascabencana  terdiri atas:
a. rehabilitasi; dan
b. rekonstruksi.
Rehabilitasi pada wilayah pascabencana dilakukan melalui kegiatan:
a.  perbaikan lingkungan daerah bencana;
b.  perbaikan prasarana dan sarana umum;
c.  pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
d.  pemulihan sosial psikologis;
e.  pelayanan kesehatan;
f.  rekonsiliasi dan resolusi konflik;
g.  pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
h.  pemulihan keamanan dan ketertiban;
i.  pemulihan fungsi pemerintahan; dan
j.  pemulihan fungsi pelayanan publik.
Rekonstruksi pada wilayah pascabencana dilakukan melalui kegiatan:
a.  pembangunan kembali prasarana dan sarana;
b.  pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
c.  pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
d.  penerapan  rancang  bangun  yang  tepat  dan  penggunaan  peralatan  yang lebih baik dan tahan bencana;
e.  partisipasi  dan  peran  serta  lembaga  dan  organisasi  kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
f.  peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
g.  peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
h.  peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
Dalam menyusun rencana rekonstruksi harus memperhatikan:
a.  rencana tata ruang;
b.  pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;

## J URNAL M ANAJEMEN P UBLIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK V OL
c.  kondisi sosial;
d.  adat istiadat;
e.  budaya lokal; dan
f.  ekonomi.
Untuk penentuan status dan tingkatan bencana diatur melalui ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf c jo Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU 24/2007 yang selengkapnya berbunyi:
(1)    Wewenang  Pemerintah  dalam  penyelenggaraan  penanggulangan bencana meliputi: c. penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah;
(2)  Penetapan  status  dan  tingkat  bencana  nasional  dan  daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat ?indikator yang meliputi:
A.  jumlah korban;
B.  kerugian harta benda;
C.  kerusakan prasarana dan sarana;
D.  cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
E.  dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
(3)    Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  penetapan  status  dan  tingkatan bencana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  diatur  dengan Peraturan Presiden
Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana saat tanggap darurat, maka penentuan status keadaan darurat bencana diatur dalam Pasal 21 huruf b jo Pasal 23 PP 21/2008 yang selengkapnya berbunyi
Pasal 21
(1)  Penyelenggaraan  penanggulangan  bencana  pada  saat  tanggap  darurat meliputi: b. penentuan status keadaan darurat bencana;
Pasal 23
(1) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan bencana.
(2)  Penentuan  status keadaan  darurat  bencana sebagaimana  dimaksud pada ayat  (1)  untuk  tingkat  nasional  ditetapkan  oleh  Presiden,  tingkat  provinsi  oleh gubernur, dan tingkat kabupaten/kota oleh bupati/walikota
Ketentuan yang serupa juga bisa dilihat dalam Perpres 17/2018 terutama dalam ketentuan Pasal 2 yang selengkapnya berbunyi:
(1) Penentuan status Keadaan Darurat Bencana dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan bencana.
(2) Penentuan status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  untuk  tingkat  nasional  ditetapkan  oleh  Presiden,  tingkat  daerah provinsi  oleh  gubernur,  dan  tingkat  daerah  kabupaten/kota  oleh  bupati/wali kota.
Dari  hasil  penelitian,  dijelaskan  diatas  bahwa  keseluruhan  system  operasional dalam  operasi  penanggulangan  bencana  telah  dilindungi  oleh  undang  undang namun  kenyataan  dilapangan  memang  tidaklah  sesempurna  seperti  apa  yang tertulis  dalam  undang-undang  dengan  pasal-pasal  yang  terperinci,  misalnya kaitan  dengan  pengambilan  keputusan  saat  ini  Badan  atau  lembaga penanggulangan  bencana  di  daerah  masih  merupakan  badan  penangulangan bencan yang bersifat lokal, jadi masih adanya pengelompokan dalam penentuan status  bencana  sehingga  dalam  pengambilan  keputusan  menjadi  terhambat karena  secara  structural  BPBD  (Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah) adalah  salah  satu  SKPD  di  bawah  kendali  Bupati  bahkann  kela  BPBD  adalah seorang  Sekretaris  Daerah,  sedangkan  Kepala  Pelaksana  atau  Kalak  BPBD adalah Pejabat setingkat eselon II, seperti layaknya kepala SKPD. Namun secar fungsional  BPBD  masih  menginduk  kepada  BNPB  (Badan  Nasional Penanggulangan  Bencana)  tentunya  dengan  mempunyai  2  induk  seperti  ini menjadikan  sebagian  anggota  BPBD  haruslah  bias  bermain  dengan  2  peran. Berkaitan dengan logistic pun demikian kaitan dengan dukungan dari Pemerintah daerah tentunya dapat diterima dan  dipertanggung jawabkan kepada bupati dan yang  dari  pusat  bisa  membuat  laporan    dengan  tembusan  pusat.  Namun bagaimana  dengan  bantuan  logistic  swasta  apakah  menggunakan  ekanisme pusat atau daerah. Peneliti menemukan dikarenakan tidak adanya satu komando kadang masyarakat penerima bantuan mendapatkan ebebrapakali bantuan.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Badan  Penanggulangan  bencana  Daerah  (BPBD)  masih  merupakan  salah satu  OPD  yang  harus  bertanggungjawab  kepada  kepala  daerah.  Hal  ini

## J URNAL M ANAJEMEN P UBLIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK V OL
menyebabkan  dalam  pengambilan  keputusan  terkesan  terlembat,  padahal  yang berkaitan  dengan  nyawa  manusia  terutama  saat  tanggap  darurat  dibutuhkan kecepatan. Dalam hal penanganan logistic, dikarenakan BPBD masih memilikik 2 peran  maka  sering  terjadi  masyarakat  mendapat  bantuan  berkali-kai  tanpa adanya koordinasi antara pusat dan daerah.

## Saran
Dalam    rangka  mengurangi  beban  kerja  yang  mengakibatkan keterlambatan  dalam  pengambilan  keputusan  ada  baiknya  dalam  menyusun kelembagaan  bencana  menggunakan  satu  garis  komando.  Jadi  BPBD  dirubah menjadi  BNPB  tingkat  Provinsi  atau  Kabupaten/Kota.  Dalam  hal  penyaluran logistik  agar  dijadikan  satu  pintu  dalam  hal  penanganannnya,  agar  tidak terjadinya tumpang tindih dukungan.

## DAFTAR RUJUKAN
Balcik, B., Beamon, B.M., Krejci, C.C., Muramatsu, K.M. and Ramirez, M., 2010. Coordination  in  humanitarian  relief  chains:  Practices,  challenges  and opportunities. International Journal of production economics, 126(1), pp.22- 34.
Darmi,  Titi.,  &  Suwitri,  Suwitri.  (2017).  Strengthening  the  Capacity  of  Human Resources  Apparatus  in  the  Implementation  of  New  Autonomous Regions. European Journal of Social Sciences, 55(4), Pp. 427-438.
Holguín-Veras, J., Jaller, M., Van Wassenhove, L.N., Pérez, N. and Wachtendorf, T.,  2012.  On  the  unique  features  of  post-disaster  humanitarian  logistics. Journal of Operations Management, 30(7-8), pp.494-506.
Kristian, I., Purwanto, B.H. and Azis, Y.M.A., 2021. Social Modality for Post Flood Disaster  Cimanuk  River  in  Garut  Regency.  Pasundan  Social  Science Development, 1(2), pp.95-101.
Pache, A.C. and Santos, F., 2010. When worlds collide: The internal dynamics of organizational  responses  to  conflicting  institutional  demands.  Academy  of management review, 35(3), pp.455-476.
Pramono,  R.,  2016.  Perspektif  Sosiologis  Dalam  Penanggulangan  Bencana Sociological Perspectives in Disaster Management. Jurnal Masyarakat dan Budaya, 18(1), pp.81-96.
Staw,  B.M.,  Sandelands,  L.E.  and  Dutton,  J.E.,  1981.  Threat  rigidity  effects  in organizational  behavior:  A  multilevel  analysis.  Administrative  science quarterly, pp.501-524
Thabet,  R.,  Boufaied,  A.,  Lamine,  E.,  Korbaa,  O.  and  Pingaud,  H.,  2018,  June. Vers  une  méthode  de  gestion  intégrée  risques-processus  pour  la sécurisation  du  circuit  du  médicament.  In  MOSIM'18-12ème  Conférence internationale de Modélisation, Optimisation et SIMulation (pp. 8-p).
Werneke, M.W., Susan Edmond, P.T., Michelle Young, P.T., Cred, M.D.T., David Grigsby, P.T., Cert, M.D.T., Brian McClenahan, P.T. and Troy McGill, P.T., 2018. Association between changes in function among patients with lumbar impairments  classified  according  to  the  STarT  Back  Screening  Tool  and managed by McKenzie credentialed physiotherapists. Physiotherapy theory and practice.