## SELAYANG PANDANG SEJARAH PENYUSUNAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

## Hikmatullah
Program Studi Hukum Keluarga UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Email: hikmatullah.arken@gmail.com

## Abstrak
Terbentuknya  hukum  Islam  (hukum  keluarga)  yang  tertulis,  sebenarnya  sudah  lama  menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat muslim. Sejak terbentuknya Peradilan Agama yang mempunyai kewenangan  untuk  menyelesaikan  masalah-masalah  hukum  keluarga,  rasanya  sangat  diperlukan adanya hukum kekeluargaan Islam tertulis. Maka munculah gagasan penyusunan Kompilasi Hukum Islam sebagai upaya dalam rangka mencari pola fiqh yang  bersifat khas Indonesia atau fiqh yang bersifat  kontekstual.  Sejatinyaproses  ini  telah  berlangsung  lama  sejalan  dengan  perkembangan hukum Islam di Indonesia atau paling tidak sejalan dengan kemunculan ide-ide pembaharuan dalam pemikiran  hukum  Islam  Indonesia.  Kemunculan  KHI  di  Indonesia  dapat  dicatat  sebagai  sebuah prestasi besar yang dicapai umat Islam. Setidaknya dengan adanya KHI itu, maka saat ini di Indonesia tidak  akan  ditemukan  lagi  pluralisme  Keputusan  Peradilan  agama,  karena  kitab  yang  dijadikan rujukan  hakim  Peradilan  Agama  adalah  sama.  Selain  itu  fikih  yang  selama  ini  tidak  positif,  telah ditransformasikan menjadi hukum positif yang berlaku dan mengikat seluruh umat Islam Indinesia. Lebih penting dari itu, KHI diharapkan akan lebih mudah diterima oleh masyarakat Islam Indonesia karena ia digali dari tradisi-tradisi bangsa indonesia. Jadi tidak akan muncul hambatan Psikologis di kalangan umat Islam yang ingin melaksanakan Hukum Islam .
Kata Kunci: Sejarah Hukum, Kompilasi Hukum Islam
Latar  Belakang  dan  Proses  Penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Indonesia adalah negara yang mayoritas  penduduknya  muslim,  dan  konon merupakan  yang  terbesar  di  dunia. 1 Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipedomani dan  ditaati  oleh  mayoritas  penduduk  dan masyarakat  Indonesia  adalah  hukum  yang telah hidup dalam masyarakat,  dan merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam yang eksis  dalam  kehidupan  hukum  nasional,  serta merupakan  bahan  dan  pembinaan  dan pengembangannya. 2
Umat
Islam Indonesia yang merupakan  penduduknya  mayoritas  di  negeri
1 M. Hafidz Al-Ashqia, Kaya Wajib Bagi Orang Islam, (Yogyakarta: Khazanah Sulaiman, 2011), h.4.
ini, salah satu upaya dalam rangka pengamalan syari’at  Islam,  adalah  menjadikan  hukum Islam  itu  sebagai  hukum  positif  di  Indonesia. Keberhasilan  umat  Islam  untuk  menjadikan hukum  Islam  sebagai  hukum  positif,  antara lain  telah  nampak  pada  perumusan  Pancasila sebagai landasan filosofis bangsa, sebagaimana  tertuang  dalam  Piagam  Jakarta, yang  menegaskan  bahwa  negara  Republik Indonesia  berdasarkan  kepada  Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk –pemeluknya.  Landasan filosofis  tersebut  diikuti  oleh  dan  merupakan rangkaian  kesatuan  dengan  Piagam  Jakarta, sebagaimana ditegaskan dalam Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959.
2 Mardani, Hukum Islam , (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), h.171

## Jurnal AJUDIKASI Vol 1 No 2 Desember 2017, 39-52
Obyek pembahasan hukum Islam yang begitu  luas  dan  dalam  itu  sejalan  dengan rumusan ta’rif hukum Islam yang antara lain dikatakan,  “berhubungan  dengan  perbuatan mukallaf ”.    perbuatan mukallaf tiada  habis- habisnya.  Semakin  bertambah  maju  umat manusia semakin bertambah maju pula tingkat intensitas gerak dan aktifitasnya. Semuanya itu harus  terekam  oleh  hukum  Islam  (harus  ada hukumnya).  Jadi,  kedalaman  dan  keluasan hukum  Islam  itu  harus  sanggup  menampung sekian  banyak  gerak  langkah  kehidupan manusia yang tiada batasnya itu. 3
Setelah Indonesia merdeka, ditetapkan 13 kitab fikih sebagai referensi hukum materiil di  pengadilan  agama  melalui  Surat  Edaran Kepala  Biro  Pengadilan  Agama  RI.  No. B/1/735  tanggal  18  februari  1985.  Hal  ini dilakukan karena hukum Islam yang berlaku di tengah-tengah  masyarakat  ternyata  tidak tertulis dan berserakan di berbagai kitab fikih yang berbeda-beda.
Akan tetapi penetapan kitab-kitab fikih tersebut  juga  tidak  berhasil  menjamin kepastian  dan  kesatuan  hukum  di  pengadilan agama.  Muncul  persoalam  krusial  yang berkenaan  dengan  tidak  adanya  keseragaman para  hakim  dalam  menetapkan  keputusan hukum  terhadap  persoalan-persoalan  yang mereka hadapi. Berbagai hal dan situasi hukum Islam  itulah  yang  mendorong  dilakukannya kompilasi terhadap hukum Islam di Indonesia untuk  menjamin  kepastian  dan  kesatuan penerapan hukum Islam di Indonesia.
Hal  ini  disebabkan  tidak  tersedianya kitab  materi  hukum  Islam  yang  sama.  Secara material  memang  telah  ditetapkan  13    kitab yang  dijadikan  rujukan  dalam  memutuskan perkara yang kesemuanya bermazhab Syafi’i. Akan tetapi tetap saja menimbulkan persoalan
3 Badri Khaeruman, Hukum Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h.24.
4 aafandia.wordpress.com/2009/05/20/ instruksi- presiden-ri-nomor-1-tahun-1991-tentang-kompilasi- hukum-islam /
yaitu  tidak  adanya  keseragaman  keputusan hakim.
Bustanul  Arifin  adalah  seorang  tokoh yang  tampil  dengan  gagasan  perlunya membuat Kompilasi Hukum Indonesia.
Gagasan-gagasan ini didasari pada pertimbangan-pertimbangan berikut:
1.    Untuk berlakunya hukum Islam di Indonesia, harus  ada  antara  lain  hukum  yang  jelas  dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat.
2.    Persepsi yang tidak seragam tentang syari’ah menyebabkan  hal-hal:  1.  Ketidakseragaman dalam  menentukan  apa-apa  yang  disebut hukum  Islam  itu  (maa  anzalallahu),  2.  Tidak mendapat  kejelasan  bagaimana  menjalankan syari’at  itu  (Tanfiziyah)  dan  3.  Akibat kepanjangannya adalah tidak mampu menggunakan  jalan-jalan  dan  alat-alat  yang tersedia  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945 dan perundangan lainya.
3.    Di dalam sejarah Islam, pernah ada tiga Negara dimana hukum Islam diberlakukan (1). Sebagai perundang-undangan yang terkenal dalam fatwa Alamfiri, (2). Di kerajaan Turki  Ustmani  yang  terkenal  dengan  nama Majallah  al-Ahkam  Al-Adliyah  dan  (3). Hukum Islam pada tahun 1983 dikodifikasikan di Subang. 4
UUD  1945  secara  keseluruhan,  baik naskah maupun isinya tidak bertentangan dan terdapat  kesesuain  dengan  prinsip-prinsip dalam hukum  Islam.  Keberhasilan berikutnya dalam upaya menjadikan hukum Islam sebagai hukum  positif  di  Indonesia  terlihat  dengan terbentuknya lembaga dan instansi keagamaan, serta lahirnya perundang-undangan, antara lain seperti  UU  No.1  Tahun  1974  tentang Perkawinan,    Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) di Indonesia Tahun 1991. 5
Keberhasilan  umat  Islam  Indonesia merupakan materi hukum Islam secara tertulis
5 Yusuf  Somawinata,  “ Al-Maslahah  Al- Mursalah dan  Implikasi  Terhadap  Dinamisasi  Hukum Islam Di Indonesia,” dalam Al-Ahkam : Jurnal  Hukum, Sosial  dan  Keagamaan, Vol. 4,  No. 2  (Juli-Desember, 2010), h.87.
dalam peraturan perundang-undangan tersebut,  merupakan  wujud  konkret  dalam rangka  memberlakukan  hukum  Islam  bagi umat Islam Indonesia, yang sudah lama dicita- citakan,  sehingga  terjamin  adanya  kesatuan dan  kepastian  hukum.  Sebab  untuk  dapat berlakunya  hukum  Islam  di  Indonesia,  harus ada  antara  lain  hukum  yang  jelas  dan  dapat dilaksanakan baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat. 6
Semangat untuk memberlakukan syari’at  Islam,  khususnya  dalam  bidang perdata,  bukan  hanya  wujud  dalam  tataran masyarakat  sebagai  pelaksana  hukum  saja, melainkan  juga  didukung  oleh  lembaga- lembaga  pemerintah  sebagai  aparat  penegak hukum.  Hal  itu  dibuktikan  dengan  adanya Surat  Edaran  Departemen  Agama  cq.  Biro Peradilan Agama Nomor B/1/735 Tanggal 18 pebruari 1958 yang ditujukan kepada Pengadilan  Agama  dan  Pengadilan  Tinggi Agama  di  seluruh  Indonesia  agar  dalam memeriksa,  mengadili,  dan  memutuskan perkara,  berpedoman  kepada  13  kitab  fiqh yang sebagian besar kitab fiqh tersebut berlaku di kalangan madzhab Syafi’i. 7
Salah satu tujuan yang ingin dijelaskan Undang-undang  Peradilan  Agama,  adalah mempertegas  kedudukan  dan  kekuasaan lingkungan  Peradilan  Agama  sebagai  salah satu  bagian  dari  pelaksana “kekuasaan kehakiman” atau disebut juga dengan “judicial power” dalam negara Republik Indonesia. 8
Begitu  banyak  pendapat  dalam  suatu madzhab  sehingga  melahirkan  putusan  yang tidak  seragam  dalam  praktek  hukum  Islam yang  berlaku  di  Pengadilan.  Putusan  yang sangat bervariasi mengancam kepastian hukum  bagi  pencari  keadilan  di  mana  kasus yang  sama  memungkinkan  adanya  putusan yang  lebih  dari  satu.  Pendapat  yang  berbeda- beda  dalam  fiqh  Islam  sudah  barang  tentu
6 Ibid
7 Hani  Solihah,  “Sejarah  Hukum  Keluarga Islam  di  Indonesia,”  dalam Syakhsia:  Jurnal  Hukum Perdata Islam, Vol. 2, No. 2 (Agustus-Desember), h.67.
membawa kepada putusan yang berbeda-beda pula  di  lembaga  Peradilan,  dab  selanjutnya akan  memperjauh  kesatuan  persepsi  dalam penerapan hukum.
Implementasi hukum Islam bagi umat Islam kadang-kadang menimbulkan pemahaman yang berbeda. Hukum Islam yang diterapkan  di  Pengadilan  Agama  cenderung simpang  siur  disebabkan  oleh  perbedaan pendapat  para  ulama  dalam  hampir  setiap persoalan. 9
Lahirnya  KHI  tidak  dapat  dipisahkan dari  latar  belakang  dan  perkembangan (pemikiran) hukum Islam di Indonesia. Di satu sisi,  pembentukan  KHI  terkait  erat  dengan usaha-usaha  untuk  keluar  dari  situasi  dan kondisi  internal  hukum  Islam  yang  masih diliputi  suasana  kebekuan  intelektual  yang akut.  Di  sisi  lain,  KHI  mencerminkan perkembangan  hukum  Islam  dalam  konteks hukum nasional, melepaskan  diri  dari pengaruh  teori  receptie,  khususnya  dalam rangkaian  usaha  pengembangan  Pengadilan Agama.
Hukum  Islam  di  Indonesia  memang sejak  lama  telah  berjalan  di  tengah-tengah masyarakat.  Namun  harus  dicatat  bahwa hukum  Islam  tersebut  tidak  lain  merupakan hukum  fiqh  hasil  interpretasi  ulama-ulama abad  ke  dua  hijriyah  dan  abad-abad sesudahnya. Pelaksanaan hukum Islam sangat diwarnai  suasana  taqlid  serta  sikap  fanatisme mazhab  yang  cukup  kental.  Ini  makin diperparah  dengan  anggapan  bahwa  fiqh identik  dengan  Syari’ah  atau  hukum  Islam yang  merupakan  wahyu  aturan  Tuhan, sehingga  tidak  dapat  berubah.  Umat  Islam akhirnya terjebak ke dalam  pemahaman  yang tumpang tindih antara yang sakral dengan yang profan.
8 Yahya  Harahap, “Kedudukan  Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), cet.ke-2,  h.25.
9 Dirjen  Binbaga  Islam, Sejarah  Penyusunan Kompilasi  hukum  Islam  di  Indoesia ,  (Jakarta: Departemen Agama RI, 1991), h.139.

## Jurnal AJUDIKASI Vol 1 No 2 Desember 2017, 39-52
Situasi  tersebut  berimplikasi  negatif terhadap  pelaksanaan  hukum  Islam  di lingkungan Peradilan
Agama.
Pengidentifikasian fiqh  dengan Syari’ah atau hukum Islam sepertiitu telah membawa akibat kekeliruan  dalam  penerapan  hukum  Islam yang sangat “keterlaluan”. Dalam menghadapi penyelesaian kasus-kasus perkara di lingkungan  peradilan  agama,  para  hakim menoleh  kepada  kitab-kitab  fiqh  sebagai rujukan utama. Jadi, putusan pengadilan bukan didasarkan kepada hukum,  melainkan doktrin serta  pendapat-pendapat  mazhab  yang  telah terdeskripsi di dalam kitab-kitab fiqh.
Akibat dari cara kerja yang demikian, maka  lahirlah  berbagai  produk  putusan Pengadilan Agama yang berbeda-beda meskipun  menyangkut  satu  perkara  hukum yang  sama.  Hal  ini  menjadi  semakin  rumit dengan  adanya  beberapa  mazhab  dalam  fiqh itu  sendiri, sehingga terjadi  pertarungan antar mazhab  dalam  penerapan  hukum  Islam  di Pengadilan Agama. 10
Disamping  itu  kadang-kadang  masih adanya kerancuan dalam memahami fiqh, yang dipandang  sebagai  hukum yang  harus diberlakukan,    bukan  sebagai  pendapat ( doktrin,  fatwa )  ulama  yang  dijadikan  bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum. Pada saat  itulah  dirasakan  adanya  keseragaman pemahaman  dan  kejelasan  bagi  kesatuan hukum  Islam  yang  akan  dan  harus  dijadikan pegangan  oleh  para  hakim  di  lingkungan Peradilan Agama.
Keinginan untuk menyeragamkan
hukum Islam itu, menimbulkan  gagasan  sampai  terwujudnya Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  di  Indonesia. Oleh  karena  untuk  dapat  berlakunya  hukum Islam  di  Indonesia,  harus  ada  antara  lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan baik oleh para aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat. 11
10 Zainuddin Ali, Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 98 11 Suparman Usman, Hukum Islam , (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2011), cet.ke-2, h.145.
Prospek  hukum  Islam  dalam  sistem hukum nasional akan cukup menggembirakan sepanjang  pihak-  pihak  yang  terkait  dalam pengembangan  hukum  Islam  mampu  untuk mengoptimalkan  kekuatan  dan  peluang  yang dimiliki hukum Islam, serta mampu mengeliminir kekurangan dan hambatan yang ada dan mencarikan solusinya. 12
Dengan  dikeluarkanya  UU  No.  14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman semakin mempertegas keberadaan peradilan agama.  Pasalnya dalam pasal  10  undang-undang  tersebut  disebutkan; ada empat  lingkungan peradilan di Indonesia, yaitu  peradilan  umum,  perdilan  agama, peradialan  militer,  dan  peradilan  tata  usaha negara. Klausula pada undang undang tesebut scara  tegas  memposisikan  peradilan  agama sejajar dengan  peradilan lain yang sebelumnya hanya  dibawah  Kementrin  Agama.  Oleh karena  itu,  secara  tidak  langsung  kekuatan peradilan  agama  sama  dengan  pengadilan- pengadilan  lainnya  yang  ada  di  wilayah yurisdiksi Indonesia.
Ide    penyusunan  kompilasi  hukum Islam timbul setelah beberapa tahun Mahkamah  Agung    membina  bidang  tehnik yustisial  Peradilan  Agama.Tugas  pembinaan ini juga didasari oleh UUD No.14 tahun 1970 tentang  kekuasaan  pokok  kehakiman.  Pasal  2 ayat  1  menyatakan"  :  penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tercantum pada pasal 1 diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan  dengan  undang-undang  dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili  serta  menyelesaikan  setiap  perkara yang di ajukan kepadanya”. 13
Selama  membina  Pengadilan  Agama Mahkamah Agung memandang adanya beberapa  kelemahan,  seperti  hukum  Islam yang  diterapkan  dilingkungan  Peradilan Agama  yang  cenderung  simpang  siur  karena
12 Zakaria Syafe’i, Sanksi Hukum Riddah dan Implementasinya di Indonesia , (Jakarta: Media Pustaka, 2012), h.13.
13 Basiq Jalil, Pengadilan Agama di Indonesia,
( Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006 ), cet. ke-1, h.109
adanya  perbedaan  pendapat  ulama  dalam menetapkan suatu hukum dilingkungan peradilan  didasari  oleh  perbedaan  sumber rujukan yang dijadikan hakim untuk memutuskan perkara-perkara. Sebagai realisasi  ketentuan  di  atas,  pada  tahun  1974 dikeluarkannya  UU  No.1  tahun  1974  tentang perkawinan.  Undang-undang  ini  merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan di Indonesia,  berlaku  bagi  seluruh  warga negara. 14
Sebelum  lahirnya  undang  undang perkawinan pemerintah mencoba menindaklanjuti  pesan  undang  undang  No.14 tahun  1970,  proses  ini  membutuhkan  waktu yang cukup lama , hingga akhirnya rancangan undang-undang  Peradilan  Agama  dapat  di ajukan dan disahkan dan di undangkan tanggal 29  Desember  tahun  1989  melalui  lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49. Upaya ini  bukanlah  semata  mata  untuk  memenuhi ketentuan  undang-undang  No  14  tahun  1970 tetapi  untuk  memenuhi  dan  menghadirkan suatu Peradilan Agama seperti yang dikehendaki  pasal  63  ayat  1  undang-undang perkawinan. 15
Pada  tahun  1977  Mahkamah  Agung mengeluarkan peraturan yang semakin memperkuat  bagi  kedudukan  Pengadilan Agama,  yaitu  dengan  diberikannya  hak  bagi Pengadilan  Agama  untuk  mengajukan  kasasi ke  Mahkamah  Agung.  Peraturan  tersebut semakin  memperkokoh  keberadaan  Peradilan Agama. 16
Seiring  dengan  perjalanan  waktu, kitab-kitab  fiqh  yang  dipakai  di  Pengadilan Agama juga mulai tersaring dengan sendirinya sehingga  tidak  lagi  tidak  terbatas  seperti sebelumnya.  Penyaringan  tersebut  barangkali terjadi  secara  alami  mengingat  keterbatasan pengetahuan hakim yang bertugas di Pengadilan  seperti  di  pondok  pesantren  dan madrasah.  Akhirnya  Surat  Edaran  Biro
14 Ahmad Rofiq, op.cit, h.37
15 Ibid, h. 40
16 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia........ h. 76-77
Peradilan  Agama  No.  B/I/735  Tanggal  18 Februari  1958  sebagai  pelaksana  PP  No.  45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah  Syar’iyyah  di  luar  Jawa dan  Madura  menganjurkan  hakim  agama menggunakan sebanyak 13 kitab fiqh sebagai pedoman.
Kitab-kitab  tersebut  adalah  sebagai berikut:
a. Al-Bajuri;
b. Fathul Mu’in;
c. Asy-Syarkawi ‘ala at-Tahrir;
d. Al-Qalyubi/al-Mahalli;
e. Fathu al-Wahhab wa Syarhuh;
f. At-Tuhfah;
g. Targhib al-Musytaq;
h. Al-Qawanin  asy-Syar’iyyah  li Sayyid bin Yahya;
i. Al-Qawanin  asy-Syar’iyyah  li Sayyid Shadaqoh Dachlan;
j. Asy-Syamsuri fi al-Faraid;
k. Bughyah al-Mustarsyidin;
l. Al-Fiqh  ‘ala  al-Madzahib  al- Arba’ah;
m. Al-Mughni al-Muhtaj.
Dengan  merujuk  13  buah  kitab  ini yang  dianjurkan  maka  langkah  ke  arah kepastian  hukum  semakin  nyata.  Meskipun secara  materi  kitab-kitab  tersebut  terkenal keabsahannya,  namun  hal  tersebut  tidak memecahkan  masalah  yang  ada.  Justru menambah kesemrawutan rujukan hukum bagi Peradilan Agama. 17
Perkembangan ini menyebabkan lembaga Peradilan Agama harus meningkatkan  kemampuannya  agar  dapat melayani para pencari keadilan dan memutuskan  perkara  dengan  sebaik-baiknya dan  seadil-adilnya,  kemampuan  seperti  itu akan  ada  apabila  terdapat  satu  hukum  yang jelas  dalam  satu  kitab  kumpulan  garis-garis hukum  yang  dapat  digunakan  oleh  hakim
17 Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Inpres RI No.1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , (Jakarta: Depag RI, 2000), h.128.

## Jurnal AJUDIKASI Vol 1 No 2 Desember 2017, 39-52
Peradilan  Agama.  Atas  pertimbangan  inilah, mungkin antara lain melahirkan surat keputusan besar ketua Mahkamah Agung dan Menteri  Agama  pada  tanggal  21  maret  1984 membentuk  sebuah  panitia  yang  diberi  tugas untuk menyusun kompilasi hukum Islam. Dan hukum  Islam  apabila  tidak  dikompilasikan maka  berakibat  pada  tidak  seragam  dalam menentukan hukum Islam, tidak jelas bagaimana menerapkan syariah, tidak mampu menggunakan  jalan  alat  yang  telah  tersedia dalam UU 1945. 18
Walaupun  rujukan  di  Pengadilan sudah disederhanakan, tapi mengingat kemampuan  hakim  agama  zaman  sekarang yang  tidak  banyak  di  antara  mereka  yang memahami bahasa Arab dan kitab-kitab klasik berbahasa Arab,
maka ternyata penyederhanaan itu masih sangat memberatkan bagi kebanyakan hakim.
Keadaan  rujukan  dalam  bahasa  Arab  juga menyulitkan  para  pengacara  dan  pihak-pihak yang terlibat dalam perkara untuk memahami dalil-dalil hukum yang digunakan. 19
Ternyata  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI) telah berjalan dengan tidak ada kendala yang  berarti,  yakni  sejak  tahun  1991  sampai dengan tahun 2004.  Namun pada awal tahun 2005  telah  terjadi  adanya  pihak  yang menganggap  bahwa  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI)  tidak  dapat  merespon  semua  bangsa Indonesia. 20
Apa  sebenarnya  yang  menjadi  latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI)  tidaklah  mudah  untuk  dijawab  secara singkat.    Bilamana  kita  memperhatikan konsideran Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 1  Maret  1985  No.07/KMA1985  dan  No.  25
18 Abdul Halim, Politik Hukum Islam di Indonesia Kajian Posisi Hukum Islam Dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi, ( Tt : Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008 ), cet. ke-1, h.259
19 Sohari,  “Gugatan  Pengarusutamaan  Gender (TPG) dan JIL Terhadap Kompilasi Hukum
tahun  1985    tentang  Penunjukan  Pelaksanaan Proyek  Pembangunan  Hukum  Islam  melalui yurisprudensi  atau  yang  lebih dikenal  dengan sebagai  proyek  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI),  dikemukakan  ada  dua  pertimbangan mengapa proyek ini diadakan, yaitu:
a. Bahwa  sesuai fungsi  pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap  jalannya  peradilan  di  semua lingkungan  peradilan  di  Indonesia, khususnya  di  lingkungan  Peradilan Agama,  perlu  mengadakan  Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  yang  selama  ini menjadikan hukum positif di
Pengadilan Agama;
b. Bahwa guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi  dan  tertib  administrasi dalam  proyek  pembangunan  Hukum Islam melalui yurisprudensi,
dipandang perlu membentuk suatu tim proyek  yang  susunannya  terdiri  dari para  Pejabat  Mahkamah  Agung  dan Departemen Agama Republik Indonesia. Bila kita perhatikan, konsideran tersebut  masih  belum  memberikan  jawaban yang  tegas  mengenai  mengapa  kita  harus membentuk  kompilasi  dimaksud.  Bilamana kita  teliti  lebih  lanjut  ternyata  pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini mempunyai kaitan yang erat sekali dengan kondisi hukum Islam di Indonesia selama ini. 21
Dari  proses  penyusunan  Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  dari  awal  sampai  akhir dengan  segala  tahapannya  dapat  diketahui bahwa  yang  menjadi  sumber  rujukan  bagi penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu adalah sebagai berikut:
Islam(KHI),”  dalam Syakhsia:  Jurnal  Hukum  Perdata Islam , Vol. 3, No. 1 (Juli-Desember,2011), h.5.
20 Ibid , h.6.
21 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam , (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), h.15.
a) Hukum  perundang-undangan  berkenaan dengan  perkawinan,  yaitu  UU  No.32
Tahun  1954;  UU  No.1  Tahun  1974;  PP No.9  Tahun  1975  dan  PP  No.7  Tahun 1989  sebagai  sumber  rujukan,    memang terasa  agakjanggal;  karena  UU  No.7 Tahun 1989 itu diundangkan pada tanggal 29  Desember  1989,  dengan  Lokakarya Ulama  sebagai  tahap  akhir  dari  kegiatan penyusunan  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI) berlaku tanggal 2 sampai tanggal 6 Februari  1988.  Namun  kenyataannya materi  yang  terdapat  dalam  Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  berkenaan  dengan Hukum  Acara,  hampir  semuanya  sama dengan  rumusan  yang  terdapat  pada  UU No.  7  Tahun  1989.  Mungkin  materi yangterdapat  dalam  Kompilasi  Hukum Islam  (KHI)  tersebut  diambil  dari Rancangan undang-undang yang memang sudah lama dipersiapkan.
b) Kita-kitab fiqh dari berbagai bermadzhab, meskipun  yang  terbanyak  adalah  dari madzhab  Syafi’i.  Dari  daftar  kitab  fiqh yang ditelaah untuk perumusan Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  itu  kelihatannya kitab-kitab tersebut berasal dari madzhab Syafi’i,  Hanafi,  Maliki,  Hambali  dan Zhahiri. Memang pernah digunakan kitab fiqh dari madzhab Syi’ah Imamiyah dalam telaah kitab itu, yaitu al-Mabsuth Fi Fiqh al-Imamiyah ,  karya  al-Thusiy,  namun dalam  daftar  kitab  yang  dibaca  tidak  ada kelihatan  kitab  fiqh  yang  berasal  dari madzhab Syi’ah Imamiyah tersebut.
c) Hukum  adat  yang  berlaku  di  Indonesia sebagaimana yang tampil dalam beberapa yurisprudensi  Pengadilan  Agama,  namun kelihatannya tidak banyak yang langsung diambil  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) dari Hukum Adat. Seandainya ada praktik adat itu terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam  (KHI)  seperti  harta  bersama  dalam perkawinan, namun tidak diambil
22 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di  Indonesia  antara  Fiqh  Munakahat  dan  Undang- undang Perkawinan , (Jakarta: Kencana, 2006), cet.ke-3, h.24.
Kompilasi  Hukum  Islam  mengambilnya dari  Hukum  Adat.  Mungkin  yang  dapat dijadikan contoh pengambilan dari adat itu adalah  bolehnya  mengawini  perempuan hamil  karena  zina,  yang  kebetulan  juga diakui oleh fiqh munakahat. 22
Kompilasi Hukum Islam (KHI) disusun  atas  prakasa  penguasa  negara,  dalam hal  ini  Ketua  Mahkamah  Agung  dan  Menteri Agama  (melalui  Surat  Keputusan  Bersama) dan mendapat pengakuan ulama dari berbagai unsur.  Secara  resmi  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI)  merupakan  hasil  konsensus  ( ijma’ ) ulama  dari  berbagai  golongan  melalui  media lokakarya  yang  dilakukan  secara  nasional, yang  kemudian  mendapat  legalisasi  dari kekuasaan negara.
Kompilasi  Hukum  Islam  atau  yang lebih familiar dengan sebutan  KHI merupakan ekspetasi tertinggi yang mampu dicapai hukum Islam saat ini, khususnya di Indonesia. Meski memberikan  dampak  positif  baik  dari  segi institusi,  masyarakat,  maupun  dinamika pemikiran  hukum  Islam,  keberadaan  KHI masih membawa polemik. Tidak hanya proses pemberlakuanya,  penamaan  kompilasi  juga memberikan  perdebatan  sendiri  di  kalangan para cendikiawan.
Adanya  perdebatan  istilah  kompilasi dalam  term  Kompilasi  Hukum    Islam disebabkan  kurang  populernya  kata  tersebut digunakan,  baik  digunakan  dalam  pergaulan sehari-hari,  praktik,  bahkan  dalam  kajian hukum  sekalipun. 23 Kompilasi  diambil  dari bahasa  Inggris  compilation  danCompilatie dalam bahasa Belanda yang diambil dari kata compilare  yang  artinya    mengumpulkan bersama-sama, seperti misalnya mengumpulkan  peraturan  peraturan  yang tersebar  berserakan  dimana-mana. 24 dalam Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  kompilasi adalah kumpulan yang tersusun secara teratur
23 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia........ hal. 9
24 1Ibid, hal. 10

## Jurnal AJUDIKASI Vol 1 No 2 Desember 2017, 39-52
(tentang daftar informasi, karangan dsb). 25
Berdasarkan keterangan tersebut dapatlah  diketahui  bahwa  ditinjau  dari  sudut bahasa kompilasi dapat diartikan sebagai usaha untuk mengumpulkan sumber-sumber (informasi,  karangan  dsb)  dari  berbagai literatur dan dijadikan satu untuk mempermudah  pencarian.  Hal  ini  dipertegas oleh Abdurrahman dalam bukunya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia:
Kompilasi  dari  persepektif  bahasa  adalah kegiatan  pengumpulan  dari  berbagai  bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan  mengenai  sesuatu  persoalan tertentu.  Pengumpulan  dari  berbagai  sumber yang  dibuat  oleh  beberapa  penulis  yang berbeda  untuk  ditulis  dalam  suatu  buku tertentu,  sehingga  dengan  kegiatan  ini  semua bahan  yang  diperlukan  dapat  ditemukan dengan mudah. 26
Penyusunan  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI)  dapat  dipandang  sebagai  suatu  proses transformasi hukum Islam dalam bentuk tidak tertulis  ke  dalam  peraturan  perundang- undangan dalam penyusunannya dapat dirinci pada dua tahapan. Pertama , tahapan pengumpulan  bahan  baku,  yang  digali  dari berbagai  sumber  baik  tertulis  maupun  tidak tertlis. Kedua, tahapan  perumusan  yang didasarkan  kepada  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  dan  sumber  hukum Islam (al-Qur’an dan  Sunnah  Rasul), khususnya  ayat  dan  teks  yang  berhubungan dengan  substansi  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI). 27
Tahapan  pengupulan  bahan  baku dalam  penyusunan  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI) dilakukan melalui beberapa jalur. Jalur pertama,  penelaahan  kitab  fiqh  dari  berbagai madzhab,  mencakup  160  masalah  hukum
keluarga.  Penelaahan  kitab  fiqh  itu  dilakukan oleh  para  pakar  di  tujuh    IAIN.  Jalur  kedua, wawancara dengan 181 ulama yang tersebar di sepuluh  daerah  hukum  Pengadilan  Tinggi Agama  waktu  itu  (Aceh,  Medan,  Padang, Palembang,  Bandung,  Surakarta,  Surabaya, Banjarmasin,  Ujung  Pandang,  dan  Mataram). Jalur  ketiga,  penelaahan  produk  Pengadilan dalam  lingkungan  Peradilan  Agama  yang terhimpun  dalam  16  buku.  Buku  tersebut terdiri  atas  empat  jenis,  yakni  himpunan putusan  PTA,  Himpunan  Fatwa  Pengadilan, Himpunan  Yurisprudensi  Pengadilan  Agama, dan Law  Report Tahun  1977  sampai  tahun 1984.  Jalur  keempat,  kajian  perbandingan hukum  keluarga  yang  berlaku  di  Maroko, Mesir, dan Turki. Di samping itu, memperhatikan  aspek-aspek  historis  dan kemajemukan  masyarakat  bangsa  Indonesia, baik secara vertikal maupun secara horizontal.
Dalam  perumusan  Kompilasi  Hukum Islam  (KHI),  secara  substansial,  dilakukan dengan mengacu kepada sumber hukum Islam, yakni al-Qur’an dan Sunnah Rasul, dan secara hierarki mengacu kepada peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Dengan demikian,  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) merupakan  suatu  perwujudan  hukum  Islam yang  khas  di  Indonesia  yang  bercorak keindonesiaan.  Berkenaan  dengan  kedudukan Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  dalam  sistem hukum  nasional,  diukur  oleh  unsur-unsur sistem  hukum  nasional  sebagaimana  telah dikemukakan. 28
Gambaran tentang pengumpulan bahan baku  dan  perumusan  KHI  dapat  diperagakan secara  sederhana,  sumber,  lagalitas,  dan adaptasi  dalam  pengumpulan  bahan  dan perumusan KHI. 29
25 Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 584
26 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia........ hal. 11
27 Cik  Hasan  Bisri, Kompilasi  Hukum  Islam dalam Sistem Hukum Nasional , (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h.8.
28 Ibid ., h.9.
29 Ibid ., h.10.
Keterangan:
1. Hukum  Islam  dari  berbagai  bentuk sebagai sumber  utama.
2. Peraturan  perundang-undangan  sebagai sumber legalisasi.
3. Hukum  barat  dan  hukum  Adat  yang diadaptasi dan dimodifikasi.
Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yang tertuang dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991,    dilaksanakan  dengan  Keputusan Menteri  Agama  No.  154    Tahun  1991. Perumusan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) mengenai  perkawinan  berdasarkan  pada perundang-undangan  No.  22  Tahun  1946  jo. Undang-undang  No.  32  Tahun  1954  dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974,
sebagaimana dapat dilihat pada gambar di atas. Sedangkan  yang  berhubungan  dengan  bidang kewarisan tidak ditemukan peraturan perundang-undangan
yang dijadikan 30 Ibid ., h.10.
rujukannya.
Namun demikian, dapat ditemukan dalam  yurisprudensi  yang memuat bagian-bagian tertentu dari hukum kewarisan.
Hal itu menunjukan bahwa Kompilasi Hukum Islam  (KHI)  merupakan  hukum  positif  Islam untuk  melaksanakan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku. Ia memiliki konsistensi  dengan  peraturan  perundang- undangan yang kedudukannya lebih tinggi dan dijadikan rujukan sebagaimana telah disebutkan. 30 1. Landasan, Tujuan dan Isi Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perumusan  Kompilasi  Hukum  Islam dipengaruhi oleh beberapa landasan:
a.  Landasan  historis:    terkait  dengan pelestarian  hukum  Islam,  didalam  kehidupan masyarakat  bangsa,  ia  merupakan  nilai-nilai yang abstrak dan sakral kemudien dirinci dan disistematisasi dengan penalaran logis. Kompilasi  hukum  Islam  ini  juga  merupakan sistem untuk memberikan kemudahan penyelenggaraan peradilan agama di Indonesia.  Dan  didalam  sejarah  Islam  pernah dua  kali  ditiga  negara,  hukum  Islam diberlakukan  sebagai  perundang-undangan negara:  (1).  Di  India  masa  Raja  Aung  Rang Zeb yang membuat dan yang memberlakukan perundang-undangan  Islam  yang  terkenal dengan fatwa a lamfiri, (2). Di Kerajaan Turki Usmani  yang terkenal  dengan nama Majallah al-Ahkam al- Adliyah, (3). Hukum Islam pada tahun  1983  dikodifikasikan  di  Sudan. 31 Pembatasan  13  kitab  yang  dilakukan  oleh Departemen  Agama  pada  tahun  1958  yang digunakan diperadilan agama adalah merupakan  upaya  kearah  kesatuan  dan kepastian  hukum  yang  sejalan  dengan  apa yang dilakukan dinegara-negara tersebut. Dan dari  situlah  kemudian  timbul  gagasan  untuk membuat kompilasi hukum Islam sebagai buku hukum dipengadilan agama.
31 Direktorat Pembina Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, ( Jakarta : 2003), cet. ke-3, h.133

## Jurnal AJUDIKASI Vol 1 No 2 Desember 2017, 39-52
b.  Landasan  yuridis  :  landasan  yuridis tentang  perlunya  hakim  memperhatikan kesadaran hukum masyarakat ialah UU No.14 tahun 1970 pasal 20 ayat 1 yang berbunyi : “ Hakim  sebagai  penegak  hukum  dan  keadilan wajib  menggali,  mengikuti  dan  memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.  Kemudian  juga  yang  terkait dengan  tuntutan  normatif,  pasal  49  UU  No  7 tahun 1989 menyatakan  bahwa  Hukum  Islam dibidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan berlaku bagi orang-orang Islam 32 , dalam  UU  perkawinan    pasal  2  ayat  1 menyatakan  bahwa  perkawinan  sah  apabila dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agamanya. 33
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  hukum perkawinan  bagi  orang  Islam  adalah  hukum Islam begitu juga bagi agama lain. Maka untuk tercapainya  kepastian  hukum  maka  dituntut adanya  hukum  tertulis  yang  memiliki  daya ikat,  oleh  karena  itu  KHI  merupakan jawabannya.    Undang-undang  No.14  tahun 1970 pasal 20 ayat 1.
c.  Landasan  fungsional:  Kompilasi disusun untuk memenuhi kebutuhan hukum di Indonesia,  yang  mengarah  pada  unifikasi mazhab dalam hukum Islam dan sistem hukum Indonesia  kompilasi  merupakan    kodifikasi hukum  yang  mengarah  pada  pembangunan hukum  nasional.  Kompilasi  hukum  Islam sekarang diberlakukan dilingkungan peradilan agama  di  Indonesia,  berfungsi  sebagai petunjuk  dalam  memeriksa,mengadili  dan memutuskan perkara-perkara yang berhubungan dengan keperdataan orang Islam, kompilasi tidak dihasilkan dari legislasi dewan perwakilan  rakyat  tetapi  merupakan  hasil diskusi  para  ulama  yang  digagaskan  oleh Mahkamah  Agung  dan  Departemen  Agama yang  melibatkan  beberapa  perguruan  tinggi Islam di Indonesia. Dasar legalitas berlakunya KHI  adalah  Intruksi  Presiden  tahun  1991 tanggal 10 juni 1991.
32 Undang-Undang PeradilanAgama, op.cit, h.60
33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ( Yogyakarta : Galang Prees, 2009 ), cet. ke-1,
Landasan  dalam  artian  ini  sebagai dasar  hukum  keberadaan  Kompilasi  Hukum Islam (KHI) di Indonesia adalah sesuai dengan Instruksi Presiden  No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Sudah jelas bahwa dalam bidang perkawinan,  kewarisan,  dan  wakaf  bagi pemeluk-pemeluk  Islam telah ditetapkan oleh Undang-undang  yang  berlaku  adalah  hukum Islam,  maka  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) itu  yang  memuat  hukum  materiilnya  dapat ditetapkan dengan Keputusan Presiden/Instruksi Presiden. Pendapat tersebut antara lain didasarkannya pada disertasi dari A. Hamid  S.  Attamimi.  Dan  selanjutnya  ia mengatakan bahwa Instruksi Presiden tersebut dasar hukumnya adalah pasal empat ayat satu Undang-undang  Dasar  1945,  yaitu  kekuasaan Presiden untuk memegang kekuasaan pemerintahan  Negara.  Apakah  dinamakan Keputusan  Presiden  atau  Instruksi  Presiden, kedudukan  hukum-hukumnya  adalah  sama. Karena itu pembicaraan mengenai kedudukan kompilasi  tidak  mungkin  dilepaskan  dari Instruksi Presiden dimaksud. 34
Instruksi Presiden ini ditujukan kepada Menteri Agama. Ini adalah merupakan Instruksi  dari  Presiden  Republik  Indonesia kepada Menteri Agama untuk
menyebarluaskan  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI) yang sudah disepakati tersebut. Diktum keputusan ini hanya menyatakan:
PERTAMA:  Menyebarluaskan Kompilasi
Hukum Islam (KHI), yang terdiri dari:
a. Buku  I  tentang  Hukum Perkawinan;
b. Buku  II  tentang  Hukum Kewarisan;
c. Buku  III  tentang  Hukum Perwakafan.
Sebagaimana  diterima  baik
oleh  para  alim ulama Indonesia  dalam  lokakarya di Jakarta pada tanggal  2-5 Februari 1988 untuk
h.12
34 Abdurrahman, op.cit ., h.53.
digunakan  oleh  Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya. KEDUA: Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan  penuh  rasa  tanggung jawab. 35
Buku  I    Kompilasi  Hukum  Islam (KHI) tentang hukum Perkawinan yang terdiri atas  19  bab,  yang  terinci  dalam  170  pasal. Dalam berbagai hal merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping  itu  ia  merujuk  kepada  pendapat fuqaha yang sangat dikenal di kalangan ulama dan  masyarakat  Islam  Indonesia.  Hal  itu menunjukkan bahwa  Kompilasi Hukum Islam (KHI)  menjadi  pelaksana  bagi  peraturan perundang-undangan, terutama yang berkenaan  dengan  keberlakuan  hukum  Islam (bagi  orang  Islam)  di  bidang  perkawinan sebagaimana  diatur  dalam    ketentuan  pasal  2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974.
Di  bidang  kewarisan  dan  perwakafan (Buku  II  danBuku  III),  pada  dasarnya merupakan suatu peralihan bentuk dari hukum kewarisan  dan  hukum  perwakafan  menurut pandangan  fuqaha  (dalam  lingkungan tradisi besar ,  meminjamkan  istilah Redfield )  ke dalam  bentuk qanun .  Namun  demikian, terdapat  ketentuan  yang  terkait  dengan masyarakat  majemuk,  khususnya  dengan tradisi  yang  berlaku  dalam  berbagai  satuan masyarakat lokal, di antaranya ketentuan Pasal 185  tentang  ahli  waris  pengganti  atau “pengganti  ahli  waris”  ( plaatsvervulling ), Pasal  189 tentang harta  warisan berupa lahan pertanian  yang  kurang  dari  2  hektar  sebagai warisan”kolektif”,  dan  pasal  209  tentang wasiat  wajibah  antara  orang  tua  angkat  dan anak angkat. 36
35 Ibid, h.54.
36 Cik Hasan Bisri, op . cit ., h. 12.
37 Ibid , h.11.
38 Badruddin, Kajian Agama Islam , (Serang: STIKes Faletehan, 2008), h.17.
Kompilasi Hukum Islam (KHI) berhubungan  dengan  kemajemukan  tatanan hukum dalam hukum nasional. Ia berhubungan dengan  peradilan,  dalam  hal  ini  pengadilan dalam    lingkungan  Peradilan  Agama,  yang mengalami  perubahan  penting  berkenaan dengan berlakunya Undang-undang No. Tahun 1989. Ia juga berhubungan dengan kemajemukan  hukum  keluarga,  antara  lain hukum perkawinan yang mengenal diferensiasi  menurut  agama  sebagaimana tercermin  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  Undang- undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara singkat, Kompilasi Hukum Islam (KHI) disusun  dan  disebarluaskan  untuk  memenuhi kekosongan  hukum  substansial  bagi  orang- orang  yang  beragama  Islam,  terutama berkenaan  dengan  penyelesaian  sengketa keluarga  di  pengadilan  dalam  lingkungan Peradilan Agama. 37
Kodifikasi  hukum  nasional  dalam bidang-bidang  tertentu  ditetapkan  dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan telah  menjadi  komitmen  kita  sebagai  bangsa untuk  melaksanakannya.  Namun,  kodifikasi hukum kewarisan dalam bentuk unifikasi yang berlaku  bagi  semua  warga  negara  agaknya akan  merupakan  masalah.  Ini  disebabkan karena hukum kewarisan Islam adalah bagian dari  agama  Islam.  Dari  uraian  yang  telah dikemukakan  di  atas,  jelas  bahwa  sumber garis-garis  hukum  kewarisan  adalah  sumber agama  Islam  yaitu  al-Qur’an  yang  dijelaskan dengan  Sunnah    Rasulullah.  Pedoman  pokok dan  sumber  hukum  dalam  agama  Islam. 38 Dalam kerangka dasar agama Islam digambarkan  bahwa  iman  dan  hukum merupakan bejana yang berhubungan, salinng isi  mengisi.  Keduanya  tidak  mungkin  dapat dipisahkan. Oleh karena itu hukum kewarisan merupakan  bagian  dari  agama  Islam  (kecuali beberapa  hal  yang  dikembangkan  oleh pemahaman manusia, yang disebut fiqh). 39
39 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), cet.ke-16, h.333

## Jurnal AJUDIKASI Vol 1 No 2 Desember 2017, 39-52
Landasan dan tujuan dari penyusunan Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  itu  dapat dilihat  dari  penjelasan  umum  dari  kompilasi tersebut yang menyatakan sebagai berikut: 40 a. Bagi  bangsa  dan  negara  Indonesia yang  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-undang Dasar 1945, adalah mutlak adanya suatu hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan  perwujudan  kesadaran hukum  masyarakat  dan  bangsa Indonesia.
b. Berdasarkan  Undang-undang  No. 1970  tentang  Ketentuan  Pokok Kekuasaan Kehakiman
jo. Undang-undang  No.  14  Tahun 1985  Tentang  Mahkamah  Agung, Peradilan Agama mempunyai kedudukan  yang  sederajat  dengan lingkungan peradilan lainnya sebagai peradilan negara.
c. Hukum  materiil  yang  selama  ini berlaku  di  lingkungan  Peradilan Agama  adalah  hukum  Islam  yang pada  garis  besarnya  meliputi bidang-bidang hukum perkawinan, hukum  kewarisan  dan  hukum perwakafan.  Berdasarkan  Surat Edaran  Biro  Peradilan  Agama tanggal 18 Pebruari Nomor
B/1/735,  hukum  materiil  yang dijadikan  pedoman  dalam  bidang- bidang  hukum  tersebut  di  atas adalah  bersumber  pada  13  buah kitab yang kesemuanya (kebanyakannya) madzhab Syafi’i.
d. Dengan berlakunya Undang- undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  dan  Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang  Perwakafan  Tanah  Milik.
Maka kebutuhan masyarakat
40 Yusuf  Somawinata,  “Hukum  Kewarisan dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia,”  dalam
semakin  berkembang  sehingga kitab-kitab tersebut dirasakan perlu pula  untuk  diperluas,  baik  dengan menambahkan kitab-kitab
madzhab  yang  lain,  memperluas terhadap  ketentuan  di  dalamnya, fatwa para ulama, maupun perbandingan  dengan  hukum  yang berlaku di negara yang lain.
e. Hukum  materiil  tersebut  perlu dihimpun dan diletakkan dan suatu dokumentasi  yustisia  atau  buku Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI), sehingga dapat dijadikan pedoman bagi  para  hakim  di  lingkungan badan  Peradilan  Agama  sebagai hukum terapan dalam
menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.
Selain landasan yuridis, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disusun berdasarkan landasan  fungsional  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI)  adalah  fiqh  Indonesia  yang  disusun dengan  memperhatikan  kondisi  kebutuhan umat  Islam  Indonesia.  Ia  bukan  merupakan madzhab  baru,  tetapi  ia  mengarah  kepada menyatukan  (unifikasi)  berbagai  pendapat madzhab  dalam  hukum  Islam,  dalam  rangka upaya menyatukan persepsi para hakim dengan hukum  Islam,  menuju  kepastian  hukum  bagi umat Islam. 41
Sekalipun  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI)  di  Indonesia  telah  diberlakukan  dan dijadikan  pedoman  oleh  para  hakim  di lingkungan Peradilan Agama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum Islam  bagi  umat  Islam,  hal  ini  tidak  berarti bahwa  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) merupakan hasil final yang tidak membutuhkan  penyempurnaan.  Sebagaimana watak  fiqh  yang selalu  mengalami  perubahan karena berbagai pertimbangan kebutuhan (baik waktu  atau  tempat),  maka  Kompilasi  Hukum Islam (KHI) pun salah satu sumber pembentukannya mengacu kepada fiqh,
Alqalam:  Jurnal  Keagamaan  dan  Kemasyarakatan , Vol. 26, No.1 (Januari-April, 2009), h.140.
41 Suparman Usman, op.cit ., h.147-148.
dimungkinkan  adanya  perubahan,  baik  isi maupun produk hukum yang memayunginya.
Keberhasilan  bangsa  Indonesia  melahirkan Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  merupakan salah  satu  prestasi  besar  dalam  upaya mewujudkan  kesatuan  hukum  Islam  dalam bentuk  tertulis.  Kebutuhan  akan  adanya Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  sudah  lama dirasakan dan upaya ke arah itu pada dasarnya sudah  namak  berbarengan  dengan  sejarah pertumbuhan  badan  Peradilan  Agama  di Indonesia. Upaya untuk memenuhi kebutuhan akan  adanya  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) sebagai  acuan  hukum  materiil  bagi  Peradilan Agama,  merupakan  rangkaian  pencapaian sebuah  cita-cita  bangsa  Indonesia,  yang menyatu  dan  tidak  bisa  dipisahkan  dalam sejarah  pertumbuhan  Peradilan  Agama,  sejak lembaga peradilan ini didirikan. 42

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Al-Ashqia, M. Hafidz. 2011. Kaya Wajib Bagi Orang  Islam. Yogyakarta:  Khazanah Sulaiman,
Mardani.  2010. Hukum  Islam ,  Yogyakarta: Pustaka Belajar.
Khaeruman,  Badri.  2010. Hukum  Islam.
Bandung: Pustaka Setia Harahap, Yahya. 1993. Kedudukan Kewenangan  dan  Acara  Peradilan
Agama. Jakarta: Pustaka Kartini Ali,  Zainuddin.  2006. Hukum  Islam  :
Pengantar  Ilmu  Hukum  Islam  di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika Usman,  Suparman.  2011. Hukum  Islam .
Jakarta: Gaya Media Pratama
Syafe’i, Zakaria. 2012. Sanksi Hukum Riddah dan  Implementasinya  di  Indonesia . Jakarta: Media Pustaka
Jalil,  Basiq.  2006.  Pengadilan  Agama  di Indonesia.  Jakarta  :  Kencana  Prenada Media Group
42 Yusuf  Somawinata,  “Hukum  Kewarisan ....... , op.cit ., h.142.
Hasan  Bisri,  Cik.  1999. Kompilasi  Hukum Islam  dalam  Sistem  Hukum  Nasional . Jakarta: Logos Wacana Ilmu Badruddin,  2008. Kajian  Agama  Islam . Serang: STIKes Faletehan, 2008 Daud  Ali,  Muhammad.  2011. Hukum  Islam , Jakarta: Raja Grafindo Persada

## Jurnal dan Dokumen
Yusuf Somawinata, “ Al-Maslahah Al- Mursalah dan  Implikasi  Terhadap Dinamisasi Hukum Islam Di
Indonesia,”  dalam Al-Ahkam : Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan, Vol. 4, No. 2 (Juli-Desember, 2010) Hani Solihah, “Sejarah Hukum Keluarga Islam di Indonesia,” dalam Syakhsia: Jurnal Hukum  Perdata  Islam, Vol.  2,  No.  2 (Agustus-Desember) Dirjen  Binbaga  Islam, Sejarah  Penyusunan Kompilasi  hukum  Islam  di  Indoesia ,
(Jakarta: Departemen Agama RI, 1991)
Abdurrahman,  Kompilasi  Hukum  Islam  di Indonesia........ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan
Agama, Inpres  RI  No.1  Tahun  1991 Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia , (Jakarta: Depag RI, 2000)
Abdul  Halim,  Politik  Hukum  Islam  di
Indonesia  Kajian  Posisi  Hukum  Islam Dalam  Politik  Hukum  Pemerintahan Orde  Baru  dan  Era  Reformasi,  (  Tt  : Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008 )
Sohari,  “Gugatan  Pengarusutamaan  Gender (TPG)  dan  JIL  Terhadap  Kompilasi Hukum Islam(KHI),” dalam Syakhsia: Jurnal  Hukum  Perdata  Islam ,  Vol.  3,
No. 1 (Juli-Desember,2011)
Abdurrahman, Kompilasi  Hukum  Islam , (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007)
Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam di  Indonesia  antara  Fiqh  Munakahat dan Undang-undang Perkawinan ,
(Jakarta: Kencana, 2006)
Abdurrahman,  Kompilasi  Hukum  Islam  di Indonesia........ Tim  Penyusun  Kamus,  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia.  (Jakarta:  Balai  Pustaka, 2002) Abdurrahman,  Kompilasi  Hukum  Islam  di Indonesia........ Yusuf Somawinata, “Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,”
dalam Alqalam:  Jurnal  Keagamaan dan  Kemasyarakatan ,  Vol.  26,  No.1 (Januari-April, 2009) Direktorat Pembina Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, ( Jakarta : 2003) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (Yogyakarta : Galang Prees, 2009)

## Internet
aafandia.wordpress.com/2009/05/20/ instruksi -presiden-ri-nomor-1-tahun-1991-tentang- kompilasi-hukum-islam /