## EFEKTIFITAS PENERAPAN ATURAN PILKADA SERENTAK
2020 DALAM KONDISI DARURAT PENANGANAN

## PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19)
Siti Nani Aisyah
Ilmu Hukum, Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia Email:  sitinaniaisyah@gmail.com

## ABSTRACT
Public safety fundamental must be prioritized above the fundamental of election. The implementation of quality Regional Elections does not go straight with the results of quality  leaders,  for  this  reason  public  safety  priorities  in  the  Election  2020  in  the conditions  of  the  Covid-19  pandemic  must  be  a  priority.  Based  on  this,  the  author intends  to  discuss  the  effectiveness  of  the  implementation  of  Regional  Election regulations in the pandemic conditions of the Covid-19. This study uses a qualitative method  with  a  statue  approach.  If  the  results  of  multi-aspect  simulations  and predictions of pandemic’s control will improve by the end of 2020, the Regional Election should be postponed by mid-2021, and for some Head Regional whose term of office has expired, they will be appointed as functionary.
Keywords: Covid-19, Head Regional, Pandemic, Regional Election 2020

## ABSTRAK
Prinsip  keselamatan  masyarakat  harus  dikedepankan  bahkan  di  atas  azas  prinsip pemilihan. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang berkualitas tidak berjalan lurus dengan hasil pemimpin yang berkualitas, untuk itu prioritas kesehatan masyarakat dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 dalam kondisi wabah Covid-19 harus menjadi prioritas.  Berdasarkan hal  tersebut  Penulis  bermaksud  membahas  berkaitan  dengan efektifitas  penerapan  peraturan  Pilkada  dalam  kondisi  pandemi  wabah  Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan ( statue  approach ).  Peniliti  menguraikan  bahwa  penyelenggaraan  Pemilihan  Kepala Daerah yang berkualitas tidak berjalan lurus dengan hasil pemimpin yang berkualitas, untuk itu prioritas kesehatan masyarakat dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 dalam kondisi  wabah  Covid-19  harus  menjadi  prioritas.  Jika,  hasil  simulasi  multi  aspek  dan prediksi  pengendalian  pandemi  akan  membaik  pada  akhir  2020,  sebaiknya  Pilkada dapat diundur pada pertengahan 2021, dan untuk beberapa Kepala Daerah yang habis masa jabatannya ditunjuk Penjabat.
Kata Kunci : Covid-19 , Kepala Daerah, Pandemi, Pilkada Serentak 2020

## PENDAHULUAN
Keadaan dunia di tahun 2020 ini sedang mengalami pandemi global penyebaran Corona Virus Disease 19 atau lebih dikenal dengan Covid-19. Tak  luput  juga  di  Indonesia  pun  terkena dampak  penyebaran  virus  ini. Mengutip  Kennedy  &  Suhendarto  (2020,  hlm.  2),  bahwa  Organisasi Kesehatan  Dunia  atau  World  Health  Organization  (WHO) mengumumkan Covid- 19 sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020 (World Health Organization, 2020). Kurang lebih selama 6 (enam) bulan sejak Bulan Maret hingga Agustus 2020, Indonesia berada  dalam kondisi  tidak  seperti  biasanya,  yakni  dengan  berlakunya  Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang melarang aktivitas masyarakat di luar rumah.  Dalam  kondisi  ini,  banyak  dampak  yang  dialami  oleh  seluruh elemen bangsa, baik Pemerintah juga masyarakat. Salah satu dampak dari adanya  PSBB  pada  bulan  1Maret  Tahun  2020  ialah  adanya  penundaan tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020.
Menurut Kennedy dan  Suhendarto (2020,  hlm.  1) kondisi  saat  ini menyebabkan Pilkada 2020 mengalami penjadwalan ulang. Pemerintah bersama KPU dan DPR setuju menunda pelaksanaan Pilkada 2020 hingga bulan  Desember  2020,  hal  ini diumumkan  dalam  Perppu  No.  2  Tahun 2020.  Konsekuensi  dalam  situasi  ini,  Pilkada  2020  berpotensi  kembali diatur  ulang  penjadwalannya,  serta  posisi  kepala  daerah  di  beberapa wilayah  pun  mengalami  kekosongan.  Berdasarkan  Peraturan  Komisi Pemilihan  Umum  (KPU)  Nomor  15  Tahun  2019  tentang  Tahapan, Program  dan  Jadwal  Penyelenggaraan  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  dan/atau  Walikota  dan  Wakil Walikota Tahun 2020, disebutkan bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun  2020  seharusnya  dilaksanakan  pada  hari  Rabu  tanggal  23 September 2020, sebagaimana telah tentukan demikian.
Selanjutnya,  KPU  sebagai  penyelenggara  Pemilihan  Umum mengeluarkan  Keputusan  Nomor  179/PL.02-  Kpt/01/KPU/Ill/2020
tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan  Wakil  Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020  dalam  Upaya  Pencegahan  Penyebaran  Covid  -19  (Wasisto  & Prayudi, 2020, hlm. 26). Dalam surat keputusan seperti yang disebutkan di atas, disampaikan bahwa dalam rangka merespon situasi penyebaran wabah penyakit Covid-19 di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta  atas  dasar  pernyataan  resmi  WHO  dan  pernyataan  resmi  yang dikeluarkan  oleh  Presiden  Joko  Widodo.  Presiden  menyatakan kekhawatiran  penyebaran  Covid-19  yang  termasuk  dalam  bencana nasional, maka KPU dipandang perlu menetapkan keputusan penundaan tahapan  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
Dalam  penelitian  lainnya,  oleh  Hasibuan  (2020,  hlm.  123) menyebutkan  memprediksi  isi  pemahaman  materinya,  keputusan tersebut hanya dibatasi pada penundaan penyelenggaraan teknis Pilkada sampai  tahap penetapan daftar  pemilih,  namun  tahapan penyeleggaran Pilkada  serentak  tetap  akan  dilaksanakan  pada  September  2020. Ketentuan tersebut disandarkan kepada  maklumat  yang  tertuang  dalam Pasal  201  ayat  (6)  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016  tentang  pe- rubahan  kedua  atas  UU  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
Demi  pertimbangan  keselamatan  dan  kesehatan  masyarakat, Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), kemudian bersepakat untuk menunda pelaksanaan Pilkada 2020. Kesepakatan ini dicapai pada Senin 30 Maret 2020 kemarin dan diikuti dengan desakan agar Presiden segera  menerbitkan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang (Perppu) untuk menjamin penundaan ini (Muhammad Aulia, 2020, hlm.
1)
Penundaan tahapan pelaksanaan Pilkada ini telah dihentikan seiring
dengan  keluarnya  Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020  tentang  Penetapan  Pelaksanaan Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati, dan/atau  Wali  Kota  dan  Wakil  Wali  Kota.  Dilanjutkannya  tahapan pelaksanaan  Pilkada  juga  dipertegas  dengan  keluarnya  Perpu  Nomor  2 Tahun  2020  di  mana  dalam  Pasal  201  A  ayat  (2)  disebutkan  bahwa Pelaksanan Pemungutan Suara Serentak yang diunda dilaksanakan pada Bulan Desember Tahun 2020.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  telah  diuraikan  di  atas, maka  Penulis  tertarik  mengidentifikasi  masalah  bagaimana  pengaturan Pilkada Serentak Tahun 2020 dalam kondisi Corona Virus Disease 2019 (Covid-  19),  serta  bagaimana  efektifitas  penerapan  aturan  Pilkada Serentak  2020  dalam  kondisi  darurat  penanganan  pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Pro  dan  Kontra  pelaksanaan  Pilkada  di  masa  pandemi  ini  terus bergulir, antara kepastian hukum pengisian kekosongan jabatan Kepala Daerah  juga  perlindungan  seluruh  masyarakat  terhadap  penyebaran Covid-19. Maka, kajian penelitian terdahulu ini diperlukan untuk bahan acuan atau referensi dalam penentuan analisis dan penelitian. Penelitian ini  terkait  ektifitas  pelaksanaan  Pilkada  Serentak  Tahun  2020  dalam Kondisi  Darurat  Penanganan  Pencegahan  Penyebaran  Covid-  19  dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Penelitian Terdahulu Nama Peneliti Judul Penelitian Metodologi Hasil/Temuan Penelitian Richard Kennedy & Bonavent ura Pradana Suhendart o (2020) Diskursus Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian  ini  memberikan alternatif  pola  pengisian jabatan  Kepala  Daerah  di masa pandemi Covid-19. Ada 3 usulan pola yang diajukan,  yakni  penunjukan Penjabat sementara atau Pelaksana  Tugas,  Pilkada  tidak langsung, dan Pilkada menggunakan sistem elektronik. Ketiga  pola  alternatif  ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing- masing, dengan disertai argumentasi yuridis dan logis yang kuat. Aryo Wasisto & Prayudi (2020) Antisipasi Implikasi Demokrati s  Pilkada Serentak Tahun 2020 Dalam  penelitian  ini menggunakan  metode kualitatif  dan  kajian literatur. Menunjukkan prakondisi atas  beberapa  pemetaan implikasi yang dapat muncul terhadap penyelenggaraannya di lapangan. 1) Kesesuaiannya dengan substansi Pemilu demokatis terbaik adalah dengan  melibatkan  partisipasi pemilih yang tinggi dan sekaligus  otonom  kesadaran politiknya sebagai pemegang kedaulatan. 2) Penegakkan aturan main  Pilkada  yang  benar-benar menaati  aspek  keadilan  dan transparansi dalam setiap tahapan penyelenggaraannya. Oleh  karena  itu,  KPU  dan Bawaslu benar-benar dituntut untuk mampu menjaga keseimbangan akses antar  peserta  dan  para pendukungnya. Erifan Manulla ng Pemilu Legislatif 2014 Penelitian ini dilakukan dengan Hasil temuan dalam penelitian  ini  yakni,  KPU Kabupaten Karo dan
di Daerah Bencana (Studi tentang Jaminan  Hak Pilih bagi Korban Bencana di Kabupaten Karo dan Sidoarjo) description  research . Sedangkan, analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian  data,  dan penarikan kesimpulan. Sidoarjo  menjamin  hak  suara dengan  hak  pilih  korban bencana dalam: 1) Langkah  yang  tidak terkait  dengan  tahapan  Pemilu melalui  koordinasi, konsolidasi, dan konsultasi. 2) Langkah  yang  terkait dengan  tahapan  yang  berfokus pada  tahapan  Pemilu  melalui penataan  daerah  pemilihan, pemutakhiran data, dan penyusunan  daftar  pemilih, kampanye, serta pemungutan suara. Anto nio Spin elli (202 0) Menyelengg ar akan Pemilu Di Tengah Pandemi COVID-19: Ujian Krusial Republik Korea Observasi terhadap penyelenggaran Pemilu  serta  analisis data. Ketika  mempertimbangkan  apa yang perlu dipelajari dari pemilu Republik  Korea,  negara  atau wilayah manapun perlu mengevaluasi  secara  hati-hati konteksnya masing-masing dalam kaitannya dengan prasyarat mendasar yang esensial untuk menyelenggarakan pemilu yang  kredibel,  aman  dan  adil  di tengah  suatu  pandemi.  Bahwa tidak semua  negara  atau  wilayah mungkin  ada  di  posisi  yang sama  dan  mampu  untuk menaati standar dan pendekatan  yang  diperlukan demi menyelenggarakan pemilu yang kredibel, aman dan adil di tengah  pandemi  COVID-19  ini. Pengalaman  Republik  Korea yang  baru  ini  menawarkan beberapa  refleksi  krusial  dan pelajaran  berharga  yang  patut didalami oleh semua negara dan wilayah  di  dunia  yang  dalam beberapa bulan mendatang ini mencari-cari cara untuk menegakkan hak demokrasi rakyat secara aman..
Herdiansy ah Hamzah (2020) Pilkada vs Pandemi, Dan Pengalaman Negara Lain Menganalisa data resmi dari International IDEA ( Institute for democracy and electoral  assistance ), selama  kurun  waktu 21 Februari 2020 hingga 19 Juli 2020 Penelitian lebih banyak mengupas implikasi dari pelaksanaan  Pilkada  tersebut, khususnya  menyangkut  hak- hak  dasar  warga  negara  yang berpotensi diabaikan saat Pilkada digelar dimasa pandemi Covid-19 . Dari negara-negara yang melakukan  Pemilihan,  dapat dilihat  kesamaannya  dalam jumlah partisipan yang minim, dan adanya potensi pelanggaran. Muhamm ad  Aulia Y. Guzasiah (2020) Menimban g  Kembali Wacana Pilkada Analisis kebijakan ini menggunakan pendekatan normatif Disebutkan bahwa penyelenggaraan  Pemilu  atau Pilkada dengan sistem elektronik  atau e-voting ,  pada dasarnya memberikan Elektroni k Di Tengah Pandemi Covid-19 perundang- undangan  ( statutory approach ) dan konseptual ( conceptual approach ), dengan metode pengumpulan data  melalui  studi pustaka ( library research ) yang berhubungan  dengan pemilihan  umum  dan penyelenggaraan sistem elektronik, semua data yang terkumpulkan, dianalisis secara kualitatif dengan model analisis deskriptif eksplanatoris. sejumlah manfaat dan keuntungan. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi daring, dan peliknya situasi dan kondisi pandemi seperti saat ini, penyelenggaraan pilkada dengan sistem e-voting setidaknya dapat menjadi solusi alternatif yang patut dipertimbangkan. Terutama dengan  sistem  yang  didasarkan pada teknologi blockchain . Khusus dalam konteks Indonesia sendiri, penyelenggaraan pilkada secara e-voting dengan teknologi apapun, konstitusionalitasnya dapat dipastikan  diperkenankan  dan penerapannya  tidak dapat disebut  bertentangan  dengan UUD 45, selama penerapannya tidak  melanggar  asas  pemilu luber jurdil dan secara kumulatif  telah  siap  dari  sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia, perangkat lunak serta  kesiapan  masyarakatnya di daerah.
Andri an Habi bi (202 0) Upaya Menyelamatk a n Pemilihan Umum Di Tahun 2020 Analisis data Pilkada dengan metode kualitatif. Dengan mempertimbangkan kejadian terburuk dan kemungkinan  masalah  sosial, ekonomi,  politik,  dan  hukum. Maka,  harapan  Pilkada  saat pandemi Covid-19 membutuhkan semangat persatuan “menyelematkan demokrasi lokal.” Pada intinya, penyelamat pilkada akan menjadi  kebijakan  dan  dasar hukum pada masa-masa mendatang. Bukan tidak mungkin,  pilihan  tetap  pemilu dalam  situasi  bencana  dimulai dari saat ini. Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan Urgensit as Perppu Pilkada Di  Kala Wabah Pande mi Covid- 19 Analisis data Pilkada dengan metode kualitatif. Berdasarakan legal memorandum dapat disimpulkan  bahwa  negara harus  secara  cepat  dan  sigap untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-  Undang ten-tang  Penundaan  Pilkada. Hal ini setidaknya memberikan status legalitas penundaan dan menjamin adanya suatu kepastian  hukum  dalam  proses ketatanegaraan.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  menggunakan  kualitatif  yaitu  metode- metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2009, hlm. 465). Bogdan dan Taylor (1975, hlm. 5)  berpendapat  bahwa  penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari orang-orang  dan  perilaku  yang  dapat  diamati  secara  utuh.  Sedangkan, menurut  Kirk  dan  Miller  (1986,  hlm.  9)  mendefinisikan  penelitian kualitatif  sebagai  tradisi  tertentu  dalam  ilmu  pengetahuan  sosial  yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut.
Menurut Johnny Ibrahim (2012, hlm. 299), nilai ilmiah dari suatu pembahasan,  penguraian  dan  penanggulangan  masalah  terhadap legal
issue atau isu masalah hukum yang diteliti, sangat tergantung kepada cara pendekatan  ( approach )  yang  digunakan  oleh  Penulis.  Ibrahim mengatakan  bahwa  terdapat  beberapa  cara  pendekatan  yang  dapat dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya berupa penelitian hukum  normatif,  yakni;  pendekatan  perundang-undangan  ( statue approach ),  pendekatan  konsep  ( conceptual  approach ),  pendekatan analitis ( analytical approach ), pendekatan perbandingan ( comparativeapproach ), pendekatan historis ( historical approach ), dan pendekatan  filsafat  ( philosophical  approach ),  serta  pendekata  kasus ( case approach )”.
Berdasarkan  uraian pendekatan yang  disebutkan  oleh  sumber  di atas,  maka  dalam  artikel  ini,  Penulis  menggunakan  pendekatan perundang-undangan  ( statue  approach ).  Hal  tersebut  dilakukan  sebab penelitian hukum normatif sebagaimana yang maksud dalam artikel ini pasti  terkait  dengan  suatu  peraturan  perundang-undangan  tenentu. Serta,  metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  pendekatan Yuridis Normatif.
Penajaman  penelitian  ini  bersifat deskriftif  analitis, yaitu penelitian yang berfokus pada penanggulangan masalah yang ada di masa saat ini. Penelitian yang bersifat diskriftif analitis ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan  seluruh  data  yang  didapat,  data  tersebut  berkaitan dengan  judul  penelitian  secara  spesifik  dan  detail,  yang  kemudian dipecahkan dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang ada.
Bahan-bahan  hukum  bersifat  primer,  sekunder  dan  tersier dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  agar  dapat  dirumuskan  satu kesimpulan  dari  satu  bahasan  tertentu  yang  menjadi  baigan  dari penelitian  ini.  Pada  tahapan  selanjutnya,  kesimpulan-kesimpulan  yang bersifat  parsial  bahasan  per  bahasan  dapat  disusun  secara  sistematis menjadi  sebuah  kesimpulan  yang  bersifat  menyeluruh  (komprehensif) yang dapat menjawab identifikasi masalah penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan Pilkada Serentak Tahun 2020 dalam kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Pemilihan Umum (Pemilu) adalah suatu proses di mana pemilih yang berasal dari masyarakat, memilih orang-orang tertentu yang telah dicalonkan Partai Politik untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Orang-orang  yang  dicalonkan  tersebut  dipilih  untuk  mengisi  jabatan- jabatan yang beragam, seperti Presiden, wakil rakyat dipelbagai tingkat pemerintahan, sampai tingkat desa dengan dipilihnya Kepala Desa. Para masyarakat  sebagai  pemilih  dalam  Pemilu  juga  ikut  menyaksikan komponen  para  peserta  Pemilu.  Peserta  Pemilu  akan  menawarkan program-program  unggulan  serta  janji-janji  pada  masa  kampanye. Kampanye  sendiri  diperbolehkan  dilakukan  selama  waktu  yang  telah ditentukan, yakni menjelang hari pemungutan suara.
Menurut  Huda  (2018,  hlm.  135)  setelah  melakukan  pemilihan,  tahap berikutnya  yakni  pemungutan  suara.  Setelah  pemungutan  suara dilakukan,  proses  penghitungan  suara  langsung  dimulai.  Jika  sudah, maka pemenang Pemilu akan ditentukan oleh sistem
penentuan pemenang yang sebelumnya telah disahkan dan disetujui oleh para  peserta,  yang  sebelumnya  telah  disosialiasasikan  ke para pemilih. Sebagaimana disebutkn oleh Mahendra  (1996,  hlm.  135),  dalam  sistem Pemilu,  diketahui  bahwa  tidak  satupun  sistem  yang  membuat  pemilih yakin  terhadap  siapa  yang  dipilihnya  dan  benar-benar  menjamin keterwakilan masyarakat.
Selanjutnya, pengaturan Pilkada Serentak 2020 dalam kondisi bencana nonalam pandemi Covid-19:
a) Pemilihan Serentak Lanjutan dibuat dengan protokol kesehatan dalam  pencegahan  dan  pengendalian  Covid-19  dengan mempertimbakan  kesehatan,  keselamatan,  dan  keamanan penyelenggara  Pemilihan,  peserta  Pemilihan,  Pemilih,  dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan.
b) Aspek  keselamatan  dan  kesehatan  diberlakukan  dalam  seluruh tahapan dengan pemenuhan prosedur sebagai berikut:
c) Menerapkan prinsip kesehatan dan keselamatan selama kerja;
d) Melakukan rapid test atau Real Time Polymerase Chain Reaction
(RT-PCR)  bagi  anggota  dan  Sekretariat  Jenderal  KPU,  beserta anggota  dan  sekretariat  KPU  tingkat  Provinsi,  KPU  tingkat Kabupaten/Kota,  PPK,  dan  PPS  dan/atau  yang  terindikasi memiliki  riwayat  kontak  dengan  orang  dinyatakan  terpapar Covid-19;
e) Menggunakan  Alat  Pelindung  Diri  (APD)  seperti  masker  yang sesuai aturan, dengan menutupi hidung dan mulut hingga dagu bagi para anggota dan  Sekretariat Jenderal KPU, serta anggota dan  sekretariat  KPU  tingkat  Provinsi,  KPU  tingkat Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang sedang ditugaskan;
f) Menggunakan  APD  berupa  sarung  tangan  sekali  pakai,  dan pelind+ung wajah ( face shield) untuk:
1. PPS  yang  ditugaskan  untuk  memverifikasi  faktual dukungan bagi Bakal Pasangan Calon perseorangan;
2. PPDP yang ditugaskan untuk Coklit;
3. KPPS  yang  ditugaskan  pada  Pemungutan  dan
Penghitungan Suara di TPS; 1. Menyediakan  sarana  sanitasi  sesuai  standar  pada tempat  dan/atau  perlengkapan  yang  digunakan  untuk suatu kegiatan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan, seperti fasilitas cuci tangan dan  sabun,  disinfektan,  dan/atau  cairan  antiseptik berbahan dasar alkohol ( handsanitizer ); 2. Mengecek  keadaan suhu  tubuh  semua pihak yang ikut serta dalam kegiatan sebelum kegiatan tersebut dimulai, dengan menggunakan alat yang biasa digunakan seperti thermogun agar  tidak  terjadinya  kontak  fisik,  dengan
ketentuan suhu tubuh maksimal 37,3 derajat (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) celcius ;
3. Mengatur physical  distancing seluruh  pihak  yang mengikuti tahapan penyelenggaraan Pemilihan dengan jarak minimal 1 (satu) meter; 4. Mengatur  pelarangan  berkerumun  di  setiap  kegiatan saat berlangsungnya tahapan penyelenggaraan Pemilihan; 5. Membatasi  jumlah  peserta  dan/atau  personel  yang ditanggungjawabkan dalam seluruh kegiatan pelaksanaan  tahapan penyelenggaraan  Pemilihan  yang mengwajibkan keterlibatan anggota; 6. Membersihkan dan melakukan disinfeksi secara teratur terhadap ruangan dan peralatan yang dipakai;
7. Menghindari penggunaan peralatan atau perangkat secara bersama;
8. Memindai  kesehatan  hadirin  yang  datang dan  memenuhi ruangan kegiatan; Pasal 5 Peraturan KPU RI No. 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,  Bupati  Dan  Wakil  Bupati,  Dan/Atau  Walikota Dan  Wakil  Walikota  Serentak  Lanjutan  Dalam  Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 9. Menyosialisasikan, mengedukasi, mempromosikan kesehatan  dan  menggunakan  media  informasi  untuk memberikan  ilmu  tentang  pencegahan  dan  pengendalian penyebaran Covid-19.

## Pengaturan Tindakan Luar Biasa untuk Keadaan Luar Biasa
Mengacu pada penelitian yang dilakukan Antonio Spinell, dalam makalah internasional  berjudul  Menyelenggarakan  Pemilu  di  Tengah  Pandemi
COVID-19:  Ujian  Krusial  Republik  Korea,  yang  dilakukan  di  Republik Korea. Spinell melakukan penelitian mengenai tindakan luar biasa untuk keadaan luar biasa di kala pandemi global ini. Berikut uraian metode yang Spinell (2020, hlm. 2-4) tuliskan:
1. Mendorong  agar  dilaksanakannya  pemungutan  suara lebih  awal  dari  tanggal  yang  ditetapkan.  Metode  yang diterapkan  ini  guna  mempersilahkan  semua  pemilih untuk memberikan hak suaranya sebelum tanggal yang telah  diatur  untuk  jadwal  Pemilihan.  Alasan dilakukannya  metode  ini,  yakni,  agar  pemilih memanfaatkan  fasilitas  untuk  mengurangi  jumlah pemilih  menumpuk  pada  hari  Pemilihan  yang sebenarnya. 2. Memperbolehkan  pemungutan  suara  dilakukan  dari rumah dengan pemanfaatan pos. Metode ini dilakukan terutama  bagi  pasien  positif  Covid-19  yang  berada  di rumah  sakit,  rumah  karantina,  ataupun  pusat  layanan kesehatan. 3. Memastikan  lingkungan  yang  didatangi  aman  untuk memilih. Perlu adanya sistem aturan ketat dalam metode ini  untuk  memastikan  lingkungan  tempat  memilih  dan pemungutan  suara  sudah  aman.  Hal  tersebut diupayakan untuk mengurasi resiko penularan Covid-19. 4. Menjaga komunikasi dengan publik. Spinell menjelaskan  cara  efektif  berkomunikasi  dengan khalayak  ramai  yaitu  melalui  saluran  televisi  nasional, serta  menyebarkan  poster  dan  spanduk  di  tempat- tempat yang banyak didatangi masyarakat. 5. Menjaga  keterbukaan  proses  pemungutan  dan penghitungan  suara  dengan  cara  menyiarkan langsung proses  penghitungan  suara.  Jika  dalam  Pemilihan
sebelumnya penghitungan suara dilaksankan di tempat berlangsungnya  pemungutan  suara.  Namun,  dalam kondisi  darurat  seperti  ini,  penghitungan  dapat ditampilkan di saluran siaran langsung, agar masyarakat masih tetap bisa menyaksikan. 6. Beradaptasi  dengan  metode  kampanye.  Tentu,  peserta politik pun menyadari keterbatasan dalam berkampanye. Maka, dianjurkannya kampanye berbasis daring  dengan  menggunakan  beragam  teknologi  yang andal,  agar  proses  kampanye  masih  bias  berlangsung dana terasa dampaknya.

## Pembelajaran Pilkada Saat Situasi Pandemi dari Negara Lain
Herdiansyah  Hamzah  dalam  jurnal  berjudul  Pilkada  vs  Pandemi,  dan Pengalaman  Negara  Lain  telah  mendeskripsikan  beberapa  hal  yang menjadi poin penting pelaksanaan Pilkada dikala pandemi. Dikutip dari Hamzah  (2020,  hlm.  1)  berdasakan  data  yang  diperoleh  dari International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), disebutkan bahwa sejak 21 Februari 2020 hingga 19 Juli 2020, setidaknya ada  67  negara  dan  wilayah  teritori  yang  telah  memutuskan  penundaan Pemilu  Nasional  dan  Subnasional  akibat terjadinya pandemi  Covid-19. Dari 67 negara tersebut, setidaknya terdapat 23 negara yang menetapkan menunda Pemilu dan Referendum Nasional. Namun pada periode yang sama, ada 49 negara yang meimilih tetap melaksanakan Pemilu Nasional dan  Subnasional  sebagaimana  telah  direncanakan  matang-matang sebelumnya. Dari jumlah tersebut, setidaknya 31 negara sudah melakukan Pemilu  atau  Referendum  Nasional,  meskipun  diselimuti  kekhawatiran dan  kecemasan.  Selanjutnya,  dari  49  negara  yang  disebutkan  di  atas, Penulis  dapat  melihat  pembelajaran  untuk  diterapkan  dalam penyelenggaraan Pilkada di Indonesia, diantaranya:
1. Kondisi  dengan  minimnya  partisipasi  dan  respon  warga  negara yang  berstatus  sebagai  pemilih.  Hal  tersbut  menjadi  tugas
pemerintah  untuk  memberikan  rasa aman  dan  nyaman  bagi masyarakat  yang  mempertimbangan  kesediaannya  dalam  memenuhi hak  suara.  Berdasarkan  data  yang  dihimpun  dari  International  IDEA, tingkat  partisipasi  pemilih  di  negara-negara  yang  memutuskan  untuk tetap  menyelenggarakan  pemilihan  di  masa  pandemi  ini  mengalami penurunan  yang  sginifikan.  Sebagai  contoh  negara  Iran  dalam  Pemilu sebelumnya  berhasil  menggaet  partisipan  sebanyak  60,09%,  tapi  di tahun ini turun ke angka 42,32%.
2. Mengacu pada negara  yang dianggap berhasil menyelenggarakan Pemilu  meskipun  dalam  kondisi  pandemi,  seperi  negara  Korea Selatan  dan  Polandia.  Partisipan  pemilih  di  Korea  Selatan mencapai  angka  66,21%  dari  total  43.994.247  pemilih  yang terdaftar. Angka tersebut dianggap sebagai kemajuan dari Pemilu sebelumnya di tahun 2016 yang hanya menari partisipan sebanyak 58,03%.  Peningkatan  angka  partisipan  pun  dialami  oleh  negara Polandia,  pada  putaran  pertama  di  tanggal  28  Juni  2020  dan putara  kedua  di  tanggal  12  Juli  2020,  total  partisipan  dalam putaran  tersebut  sebanyak  68,18%  dari  30.268.543  pemilih terdaftar.  Dibandingkan  pda  Pemilu  sebelumnya  di  tahun  2015, jumlah partisipan di Polandia hanya 55,34%.
3. Potensi  pelanggaran  dalam  penyelenggaraan  Pilkada  di  masa pandemi  Covid-19  sangat bias terjadi, terutama jika penyelenggara  telah  memikirkan  sebelumnya.
Adapun yang dapat diprediksi dari potensi pelanggaran yang akan terjadi, diantaranya  ialah  adanya  pragmatisme  politik,  terdapat  ancaman keselamatan  bagi  masyarakat,  hal  ini  berkaitan  dengan  kondisi  yang mengancam  hak  pilih  masyarakat, dikhawatirkan akan menguntungkan pertahana, serta adanya poilitisasi bansos penanganan Covid-19.
Efektifitas penerapan aturan Pilkada Serentak 2020 dalam kondisi Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Pilkada merupakan perwujudan dan konsekuensi dari hak otonomi yang diberikan kepada rakyat daerah untuk mempunyai pemerintahan daerah sendiri sesuai dengan UUD 1945. Tanpa ada pemilihan kepala daerah oleh rakyat langsung maupun tidak langsung maka tidak ada otonomi daerah. Pilkada  muncul  dalam  konsep fix  term  executive (sistem  presidensial), dimana  kepala  pemerintahan  tidak  otomatis  dijabat  oleh  ketua  partai politik (koalisi) pemenang pemilu dalam sistem parlementer.
Dalam Khairi (2020), Pilkada berkualitas akan diukur dari:
A. Proses  Pilkada  Harus  Luber  dan  Jurdil.  Adil  baik  pada  sisi pemilih maupun sisi calon yang dipilih.
B. Tersedianya informasi yang utuh tentang calon yang akan dipilih, tidak  hanya  program,  namun  yang  jauh  lebih  penting  adalah catatan  integritas  dan  kapabilitasnya.  Kampanye  yang  hanya mengedepankan  program  kerja  calon  berpotensi  melahirkan calon  yang  korup.  Oleh  karena  itu,  mengekspos  seluruh  sisi “baik” dan sisi “buruk” dari calon menjadi salah satu hal penting dalam memilih pemimpin yang berintegritas.
C. Terpilihnya  pemimpin  yang  mempunyai  kapabilitas  dan kredibilitas.
Selain berkualitas, Pilkada juga harus mempunyai legalitas yang diukur dari:
A. Terpenuhinya  seluruh  ketentuan  dalam  penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
B. Rendahnya sengketa antara penyelenggara dan peserta pilkada.
Sisa Waktu yang hanya kurang dari 4 bulan apakah memungkinkan
seluruh  tahapan  Pilkada  dilaksanakan  secara  utuh.  Penyederhanaan tahapan  pilkada  tidak  boleh mengurangi  “ fairness ”, hak  pemilih  dan calon,  validitas  data,  transparansi,  dan  aspek  mendasar  lainnya  dalam melindungi hak-hak warga negara.
Kampanye  adalah  ajang  interaksi  antara  pemilih  dengan  Paslon Kepala  Daerah  untuk  saling  mengenal  dan  saling  mempengaruhi. Pendidikan masyarakat Indonesia yang masih
mencapai 61% dengan pendidikan SMP ke bawah, kampanye masih sangat  bergantung  pada  metode  interaksi  langsung  dan  melalui  media kompensional.  Kondisi  pandemi  sangat  membatasi  terjadinya komunikasi langsung antara Paslon dengan Pemilih.
Dalam  suasana  pengendalian  wabah  Covid-19  banyak  dilakukan pembatasan kontak langsung, Kampanye yang terbatas dapat memberikan keuntungan  berganda  pada  petahana,  selain  sudah  dikenal  luas,  juga dapat  melakukan  interaksi  dengan  mengatasnamakan  kegiatan  jabatan yang tidak turut dibatasi. Sementara paslon nonpetahana akan mendapati banyak  pembatasan  sesuai  dengan  Protokol  Pengendalian  Covid-19. Pembatasan  atas  nama  pengendalian  Covid-19  akan  sangat  berpotensi untuk  dimanfaatkan  oleh  Petahana  untuk  membatasi  interkasi  Paslon lain. Maka hal ini akan berpotensi melahirkan ketidakadilan ( unfairness ) yang juga berpotensi melanggar azas pilkada Jurdil.
Membandingkan  Korea  Selatan  dan  Indonesia,  meskipun  secara Global masih dalam status Pandemi Covid-19, namun korea selatan sudah dapat  mengendalikan  Pandemi  di  negaranya  pada  bulan  Maret  2020 dengan melakukan testing massif dan gratis sebanyak
10.000 orang perhari sejak 20 Januari 2020 di Kota Seoul dengan penduduk  hanya  10  jt.  Sehingga  Pemilu  Korea  Selatan  sesungguhnya dilakukan pada saat Pandemi sudah terkendali dengan Kasus Baru antara dibawah 50 orang setiap harinya sejak Maret dan tanggal 8 Juni hanya 38 orang.  Semua  kasus  mampu  dilacak  ( tracing )  secara  efektif.  Indonesia saat ini masih jauh dari terkendali, bahkan dalam 3 hari terahkhir kasus
baru semakin meningkat dan barada pada jumlah kasus harian tertinggi selama pandemi. Kesadaran dan kepatuhan terhadap Protokol kesehatan di Indonesia masih jauh dibawah Korea Selatan.Kondisi seperti ini akan berpotensi  mengakibatkan  Pilkada  menjadi  salah  satu  pintu  penularan Covid-19.
Hampir  semua  daerah  mengalami  penurunan  pendapatan  secara signifikan. Di sisi lain kebutuhan anggaran menjadi membengkak untuk dana  darurat  penanagan  Covid-19.  Alokasi  dana  untuk  Pilkada  akan menyedot anggaran sekitar 15 Trilyun (Kapuspen Kemendagri, Kompas. 7/2/2020).  Anggaran  tersebut  dapat  berkontribusi  secara  signifikan dalam mengatasi wabah Covid-19.
Pilkada 2020 diperlukan untuk mengisi Kekosongan Kepala Daerah hasil Pilkada 2015 yang akan berakhir antara februari sampai November 2021. Jika Pilkada tidak digelar pada tahun 2020 dan sampai akhir 2021 belum terpilih Kapala Daerah baru, maka 270 Kepala Daerah kosong dan harus diisi dengan Penjabat Kepala Daerah.

## SIMPULAN
Dalam  segala  hal  prinsip  keselamatan  masyarakat  harus dikedepankan  bahkan  di  atas  azas  prinsip  pemilihan.  Penyelenggaraan Pemilihan  Kepala  Daerah  yang  berkualitas  tidak  berjalan  lurus  dengan hasil  pemimpin  yang  berkualitas,  untuk  itu  prioritas  kesehatan masyarakat dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 dalam kondisi wabah Covid-19 harus menjadi prioritas.
Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan  simulasi  multi  aspek  secara komperenhensif  terhadap  pelaksanaan  Pilkada  jika  digelar  Desember 2020. Jika hasil simulasi multi aspek dan prediksi pengendalian pandemi akan membaik pada akhir 2020, sebaiknya Pilkada dapat diundur pada pertengahan 2021, dan untuk beberapa Kepala Daerah yang habis masa jabatannya ditunjuk Penjabat.

## DAFTAR PUSTAKA
Antonio  Spinell.  (2020) Menyelenggarakan  Pemilu  di  Tengah
Pandemi COVID-19: Ujian Krusial Republik Korea , Makalah Teknik  Internasional  IDEA  2/2020,  April  2020,  DOI: 10.31752/idea.2020.17
Aryo  Wasisto  &  Prayudi.  (2020) Antisipasi  Implikasi  Demokratis Pilkada Serentak Tahun 2020 , Bidang Politik dalam Negeri: Info  Singkat  Kajian  Singkat  Terhadap  Isu  Aktual  Dan Strategis, Vol. XII, No.12/II/Puslit/Juni/2020, Juni 2020 Creswell.(2016) Research  Design:  Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed Methods Approaches.
Erifan Manullang (2015), Pemilu Legislatif 2014 di Daerah Bencana (Studi tentang Jaminan Hak Pilih bagi Korban Bencana di Kabupaten Karo dan Sidoarjo)
Khairi ,Halilul. (2020), Kebijakan Pilkada Dimasa Pandemi , (Jakarta:
LPM IPDN, 2020)
Herdiansyah  Hamzah,  Pilkada  vs  Pandemi,  Dan  Pengalaman  Negara Lain, Agustus 2020
Johnny  Ibrahim, Teori  &  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,
(Bayumedia Publishing,Malang, 2012)
Kirk, J. & Miller, M. L., Reliability and Validity in Qualitative Research .
Beverly Hills: Sage Publications, 1986
Muhammad  Aulia  Y.  Guzasiah, Menimbang  Kembali  Wacana  Pilkada
Elektronik  Di  Tengah  Pandemi  Covid-19 ,  The  Indonesian
Institute Center for Public Policy Research, Juni 2020
Rezky  Panji Perdana  Martua  Hasibuan, Urgensitas  Perppu  Pilkada  Di Kala  Wabah  Pandemi  Covid-19 ,  ADALAH  Buletin  Hukum  & Keadilan Vol. 4 No. 1, 2020, DOI: 10.15408/adalah.v4i1.15503 Richard  Kennedy  &  Bonaventura  Pradana  Suhendarto, Diskursus Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Masa  Pandemi  Covid-19 ,  Jurnal  Pembangunan  Hukum Indonesia Volume 2 Nomor 2, 2020
Robert Bogdan & Taylor Steven J. Introduction to Qualitative Research
Methods. USA: A Wiley-Interscience Publication, 1975
Uu  Nurul  Huda, Hukum  Partai  Politik  Dan  Pemilu  di  Indonesia , (Bandung:Fokus Media, 2018)
Yusril  Ihza  Mahendra, Dinamika  Tatanegara  Indonesia ,  (Jakarta:Gema insani Press,1996)