## TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN PEMERINTAH DALAM MELINDUNGI HUTAN PRODUKSI TERBATAS MAPONGKA DI KABUPATEN TANA TORAJA
Aulia Faradiba Tilameo, Sri Susyanti Nur, Kahar Lahae Universitas Hasanuddin Email: Aulia_faradiba@ymail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  merumuskan,  menentukan  dan  menganalisa  bentuk pengawasan  dari  pemerintah  provinsi  dalam  melindungi  Hutan  Produksi  Terbatas (HPT)  Mapongka  di  Kabupaten  Tana  Toraja,  serta  kendala-kendala  yang menghambat  pemerintah  provinsi  dalam  melakukan  pengawasan  dan  menertibkan perambah  hutan  di  Kawasan  Hutan  Produksi  Terbatas  (HPT)  Mapongka  Kabupaten Tana  Toraja.  Tipe  penelitian  ini  adalah  penelitian  empiris  yang  membahas  tentang bentuk  pengawasan  pemerintah  dan  kendala-kendala  yang  menghambat  pemerintah provinsi dalam melakukan pengawasan dan menertibkan perambah hutan di Kawasan Hutan  Produksi  Terbatas  (HPT)  Mapongka  Kabupaten  Tana  Toraja,  dengan mengumpulkan  data  primer  berupa  hasil  wawancara  dan  data  sekunder  yang diperoleh  melalui  studi  kepustakaan.  Data  yang  diperoleh  lalu  dianalisis  secara kualitatif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa,  (1)  Pengawasan  dilakukan  oleh pejabat  kehutanan.  Pejabat  yang  diberi  wewenang  kepolisian  khusus  diberikan wewenang. Wewenang polisi kehutanan meliputi kegiatan dan tindakan yang bersifat preventif,  tindakan  administratif  dan  operasi  represif  dan  (2)  kendala-kendala  yang menghambat  pemerintah  provinsi  dalam  melakukan  pengawasan  dan  menertibkan perambah  hutan  di  Kawasan  Hutan  Produksi  Terbatas  (HPT)  Mapongka  Kabupaten Tana  Toraja  karena  kurangnya  personil/SDM  UPT  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan Saddang  I,  sarana  prasarana  yang  belu  memadai,  dan  kurangnya  kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga hutan.
Kata Kunci: Hutan Produksi Terbatas, Pemerintah, Tanggung Jawab.

## Abstract
This study aims to formulate, identify, and analyze the type of provincial government oversight necessary to safeguard the Mapongka Limited Production Forest (HPT) in Tana Toraja Regency, as well as the barriers that prevent the provincial government from  keeping  an  eye  on  and  reining  in  forest  encroachment  there.  By  gathering primary  data  in  the  form  of  interviews  and  secondary  data  obtained  through literature  study,  this  type  of  research  discusses  the  manner  in  which  the  provincial government  supervises  itself  as  well  as  the  barriers  that  prevent  it  from  keeping an eye  on  and  reining  in  forest  squatters  in  the  Tana  Toraja  Regency's  Mapongka

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Limited  Production  Forest  Area  (HPT).  The  collected  data  were  then  subjected  to qualitative analysis. The findings of this study suggest that (1) forestry authorities are in  charge  of  supervision.  Special  police  powers  are  granted  to  some  officials.  (1) Obstacles  that  prevent  the  provincial  government  from  monitoring  and  controlling forest encroachers in the Mapongka Limited Production Forest Area (HPT) of Tana Toraja  Regency  because  of  a  lack  of  personnel/HR  UPT  Saddang  I  Forest Management  Unit,  inadequate infrastructure,  and  a  lack  of  public  awareness  of  the importance  of  controlling  forest  encroachment  are  covered  by  the  authority  of  the forestry police.
Keywords: Forest with little production, Government, Responsibility.

## A. Pendahuluan
Indonesia dengan kultur dan budaya hukumnya, sejatinya telah tertanam sebuah nilai  kearifan  lokal  yang  cocok,  tepat  guna,  dan  tepat  konteks  untuk  penyelesaian konflik  yang  kronis  dalam  masyarakat,  baik  konflik  horizontal  maupun  vertikal. 1 Luas  seluruh  hutan  di  Indonesia  adalah  133.300.543,98  ha.  Ini  mencakup  kawasan suaka  alam,  hutan  lindung,  dan  hutan  produksi.  Propinsi  dengan  luas  hutan terbesar adalah  gabungan  propinsi  Papua  dan  Papua  Barat  dengan  40,5  juta  ha.  Propinsi Kalimantan  Tengah  dan  Kalimantan  Timur  berada  diurutan  kedua  dengan  luas  29,9 juta  ha.  Propinsi  di  Indonesia  yang  memiliki  luas  hutan  tersempit  adalah  Propinsi DKI Jakarta yaitu denga luas hutan 475 ha. 2
Konflik yang sering kali terjadi, salah satunya yaitu mengenai pengelolaan hutan. Hutan  merupakan  sumberdaya  alam  yang  penting  bagi  kehidupan  manusia.  Selain sebagai  penyedia  bahan  baku,  hutan  berfungsi  sebagai  pelestari  tanah,  penyedia sumber  air,  dan  berperan  sebagai  penyeimbang  lingkungan.  Sebagai  suatu  penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting, hal ini dikarenakan  hutan  adalah  tempat  tumbuhnya  berbagai  tanaman. 3 Terlepas  dari bagaimana  implementasi  pengelolaan  hutan  di  lapangan,  sebenarnya  pemerintah Indonesia  telah  menyatakan  concern  terhadap  masalah  degradasi  lingkungan  global diantaranya  dengan  komitmen  untuk  mengelola  hutan  secara  lestari  (sustainable forest  management).  Di  samping  berbasis  pada  prinsip-prinsip  kelestarian, pemanfaatan  sumber  daya  hutan  dituntut  juga  untuk  memperhatikan  juga  prinsip multiguna  mencakup  konservasi  tanah  dan  air,  sumber  kayu  dan  non  kayu  untuk masyarakat  lokal,  konservasi  flora  dan  fauna,  serta  fungsi  support  untuk  program pembangunan lainnya seperti transmigrasi, pertanian, dan sarana umum lainnya.
1 A.  Suryaman  Mustari  Pide,  2020,  “Relevansi  Hukum  Adat  Sebagai  Instrumen  Upaya Pencegahan  Covid-19,”  in  Melihat  COVID-19  Dari  Perspektif  Hukum  Adat,  Jakarta  :  Asosiasi Pengajar Hukum Adat Indonesia (APHA), Hal 239
2 Moh.  Syafi’i,  2017, Kajian  Pengelolaan  Hutan  Produksi  Desa  Senanggalih  Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017 , Jurnal Geodika Vol. 2, No. 1, Hal. 29
3 Arief Pramudya, 2009, Mengenal Kehidupan di Hutan, Pacu Minat Baca Wisma Hijau, Jakarta, Hal. 6

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Halaman 216-228
Tujuan dari penyelenggaraan perlindungan hutan yaitu agar dapat menjaga hutan, kawasan hutan, dan lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi  dapat  tercapai  secara  optimal.  Perlindungan  hutan  bukan  saja  untuk mencegah  dan  membatasi  kerusakan  hutan,  tetapi  juga  untuk  mempertahankan  dan menjaga  hak-hak  negara,  masyarakat,  dan  perorangan  atas  hutan,  kawasan  hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. 4 Mengenai  perlindungan  hutan,  masyarakat  pun  dituntut  juga  harus  ikut  serta dalam upaya perlindungan hutan. Perlindungan hutan bukan hanya menjadi tugas dan tanggung  jawab  dari  pemerintah  saja  melainkan  juga  menjadi  tugas  dan  tanggung jawab bersama masyarakat. 5
Hutan  Produksi  Terbatas  yang  selanjutnya  disebut  HPT  adalah  kawasan  hutan dengan  faktor-faktor  kelas  lereng,  jenis  tanah  dan  intensitas  hujan  setelah  masing- masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru. 6 Hutan  Produksi  Terbatas  (HPT)  merupakan  hutan  yang  hanya  dapat  dieksploitasi dengan  cara  tebang  pilih.  Hutan  Produksi  Terbatas  umumnya  mempunyai  kondisi topografi  yang  lebih  beragam  dan  berat  dibandingkan  dengan  Hutan  Produksi  dan Hutan  Produksi  Konversi. 7 Hutan  Produksi  Terbatas  merupakan  hutan  yang dialokasikan untuk produksi kayu dengan intensitas rendah. Hutan produksi terbatas ini  umumnya  berada  di  wilayah  pegunungan  di  mana  lereng-lereng  yang  curam mempersulit kegiatan pembalakan. 8
Kabupaten Tana Toraja mempunyai sumber daya hutan seluas 156.906 ha yang terdiri  dari  hutan  lindung  138.101  ha  dan  hutan  produksi  18.805  ha.  Selain  hutan Negara,  Kabupaten  Tana  Toraja  memiliki  potensi  hutan  rakyat  seluas  77.154  ha, khusus untuk tanaman Pinus merkusi seluas 12.510 ha. Salah satu hutan yang berada di  Kabupaten  Tana  Toraja  adalah  Hutan  Produksi  Terbatas  (HPT)  Mapongka  yang ditetapkan  berdasarkan  Keputusan  Menteri  Kehutanan  Nomor  :  433/Kpts-II/1993 Tentang Penetapan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka seluas 868 ha. 9
Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka di Kabupaten Tana Toraja dengan  aset  sumber  daya  alam  hayati  yang  berada  di  dalamnya  memiliki  peran penting.  Aset-aset  tersebut  dalam  menciptakan  manfaat  saling  berkaitan  menjadi sebuah  kawasan  penyangga  kehidupan  di  sekitarnya.  Keterkaitan  manfaat berkesinambungan  dalam  menjaga  kestabilan  fungsi  lingkungan.  Hal  ini  menjadi
4 Siti Kotijah, 2009, Konsep Hutan dan Hukum Kehutanan, Majalah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Jakarta, Hal. 16
5 Salim, 2003, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 114
6 Pasal  1  Peraturan  Menteri  Kehutanan  RI,  No.  P.50/Menhut-II/2009,  tentang  Penegasan  Status dan Fungsi Kawasan Hutan
7 Soenarno,  2013, Faktor  Eksploitasi  Pada  Hutan  Produksi  Terbatas  Di  IUPHHK-HA  PT Kemakmuran Berkah Timber , Jurnal Penelitian Hasil Hutan Vol. 31 No. 2, Hal. 152
8 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hutan_produksi, 5 Januari 2022, pukul 12:53 WITA
9 http://liputan4.com/masih-gonjang-ganjing-hutan-terlarang-mapongka-tana-toraja/,  2  Agustus 2021, pukul 12:53 WITA

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
faktor  strategis  dalam  menunjang  kehidupan,  mulai  dari  kestabilan  pola  tata  air, kesuburan  lahan,  perbaikan  kualitas  iklim  mikro  dan  perlindungan  terhadap  faktor perusak alami.
Penurunan  fungsi  dan  potensi  Hutan  Produksi  Terbatas  (HPT)  Mapongka  di Kabupaten  Tana  Toraja  terjadi  karena  seiring  dengan  makin  berkurangnya  luasan yang  dapat  dipertahankan  menjadi  permasalahan  yang  ditemui  akhir-akhir  ini. Berbagai  aktivitas  manusia  dilakukan  untuk  mengubah  fungsi  hutan  secara ekologis menjadi  pemanfaatan  lahan  secara  ekonomis.  Kerusakan  pada  Hutan  Produksi Terbatas  (HPT)  Mapongka  di  Kabupaten  Tana  Toraja  umumnya  diakibatkan  oleh penebangan  besar-  besaran  dan  pembukaan  lahan  untuk  pemukiman  dan  aktifitas ekonomi.
Secara  fisik  di  lapangan,  kondisi  Hutan  Produksi  Terbatas  (HPT)  Mapongka  di Kabupaten  Tana  Toraja, 10 terutama  di  sisi  kiri  dan  kanan  jalan  masuk  dan  keluar Bandara Udara Buntu Kuni Toraja sudah rusak berat. Warga sudah membuat kapling- kapling tanah di dalam hutan produksi terbatas tersebut.
Keberadaan  Hutan  Produksi  Terbatas  (HPT)  Mapongka  di  Kabupaten  Tana Toraja  sangat  diperlukan  dalam  menjaga  keseimbangan  lingkungan.  Fungsi  hutan dapat  memberikan  pengaruh  positif  bagi  lingkungan  di  sekitarnya  dan  hal  ini berkaitan erat dengan fungsi hutan sebagai fungsi lindung terhadap sumber daya alam yang  ada.  Apabila  fungsi  ini  tidak  berjalan  sebagaimana  mestinya,  maka  potensi terjadinya bencana alam dan potensi kerusakan lingkungan di Kabupaten Tana Toraja akan sulit untuk ditanggulangi.
Fenomena  yang  terjadi  saat  ini  adalah  adanya  kasus  dugaan  perambahan  dan pengeksploitasian  hutan  dibarengi  dengan  melakukan  penyalahgunaan  penerbitan sertifikat  tanah  di  Kawasan  Hutan  Produksi  Terbatas  (HPT)  Mapongka,  Kecamatan Mangkendek,  Kabupaten  Tana  Toraja.  Berdasarkan  Tim  penyidik  Kejaksaan  Tinggi Sulawesi Selatan telah menemukan unsur melawan hukum dalam penerbitan sertifikat di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka di Kabupaten Tana Toraja. 11 Sementara keberadaan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka sangat diperlukan dalam  menjaga  keseimbangan  lingkungan  disekitarnya.  Bahwa  fungsi  hutan  dapat memberikan pengaruh positif bagi lingkungan di sekitarnya dan hal ini berkaitan erat dengan  fungsi  hutan  sebagai  fungsi  lindung  terhadap  sumber  daya  alam  yang  ada. Apabila  fungsi  ini  tidak  berjalan  sebagaimana  mestinya,  maka  potensi  terjadinya bencana alam dan potensi kerusakan lingkungan di Kabupaten Tana Toraja akan sulit untuk ditanggulangi.
Menyangkut  kasus  eksploitasi  Hutan  Produksi  Terbatas  (HPT)  Mapongka  di Kabupaten  Tana  Toraja  yang  diklaim  oleh  warga  disita  tim  penyidik  Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan, penyitaan itu terkait perkara tindak pidana dugaan
10 https://kareba-toraja.com/terbitkan-sertifikat-tanah-di-hutan-mapongka-2-pejabat-bpnditetap kantersangka, 2 Agustus 2021, pukul 1:33 WITA
11 https:/m.liputan6.com/regional/read/oknum-pejabat-dalam-pusaran-kasus-dugaan-eksploitasi- hutan-mapongka-toraja, 5 Januari 2022, pukul 20.18 WITA

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
penyalagunaan  kewenangan  atas  penerbitan  sertifikat  di  kawasan  hutan  produksi terbatas  (HPT)  Mapongka.  Dimana,  49  sertifikat milik  warga  yang lokasinya ada di dalam  kawasan  hutan  tesebut  juga  telah  disita.  Diketahui,  penyitaan  dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH). Juga dari  hasil  pemeriksaan  puluhan  saksi  yang  digelar  selama  sepekan  di  kantor  Kejari Makale.  Dari  pemeriksaan  saksi  itu  juga  terungkap  fakta  baru,  yakni  ada  beberapa sertifikat  yang  terbit  dalam  kawasan  hutan  dimiliki  oleh  pensiunan  pegawai  Badan Pertahanan Nasional (BPN) Tana Toraja. 12
Dari  kasus  penerbitan  sertipikat  di  kawasan  Hutan  Produksi  Terbatas  (HPT) Mapongka,  Kepala  Kejaksaan  Tinggi  Sulawesi  Selatan  menyatakan  pihaknya  mulai melakukan  tindak  lanjut  perkara  ini  saat  mendapati  adanya  aktivitas  perambahan  di kawasan Hutan Mapongka Kabupaten Tana Toraja melalui peta tapal batas hutan dari BPKH  Wilayah  VII  Makassar.  Dari  hasil  traking  Citra  Satelit,  diketahui  adanya puluhan  aktivitas  perambahan  di  kawasan  Hutan  Produksi  Terbatas  (HPT) Mapongka. 13
Hutan  dalam  kedudukannya  sebagai  salah  satu  penentu  sistem  penyangga kehidupan, telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus  dijaga  kelestariannya.  Hutan  mempunyai  peranan  sebagai  penyerasi  dan penyeimbang lingkungan global sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi penting dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional. 14
Pada kenyataannya yang terjadi tanah yang barada dalam lokasi kawasan Hutan Produksi  Terbatas  (HPT)  Mapongka  di  Kabupaten  Tana  Toraja  tersebut  telah disertipikatkan  menjadi  sertipikat  Hak  Milik.  Hal  inilah  yang  menjadi  dasar pemikiran untuk dilakukannya penelitian dengan menjawab permasalahan bagaimana bentuk  pengawasan  pemerintah  daerah  terhadap  kawasan  Hutan  Produksi  Terbatas (HPT)  Mapongka.  di  Kabupaten  Tana  Toraja  dan  pelaksanaan  tanggung  jawab pemerintah  daerah  serta  apa  saja  kendala  yang  dihadapi  dalam  melakukan pengawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka. di Kabupaten Tana Toraja. Berdasarkan  uraian  rumusan  malasah  di  atas,  penelitian  ini  bertujuan  untuk merumuskan,  menentukan  dan  menganalisa  bentuk  pengawasan  dari  pemerintah provinsi dalam melindungi Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka di Kabupaten Tana Toraja.

## B. Metode Penelitian
Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum empiris. Menurut Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  penelitian  hukum  empiris  adalah  penelitian hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  data  primer,  yaitu  data  yang  diperoleh
12 https://makassar.tribunnews.com/2020/08/08/49-sertifikat-kawasan-hpt-mapongka-tana-toraja- disita-tim-penyidik-kejati-sulsel, 2 Agustus 2921 puk
13 https://bukamatanews.id/read/2020/10/29/kejati-kantongi-tersangka-kasus-penerbitansertipikat- di-hutan-mapongka, 2 Agustus 2021 pukul 13:43
14 Abrar  Saleng,  2013,  Kapita  Selekta  Hukum  Sumber  Daya  Alam,  Membuni  Publishing, Makassar, Hal. 204

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
secara  langsung  dari  masyarakat. 15 Dengan  kata  lain,  penelitian  yuridis  empiris merupakan  penelitian  yang  dilakukan  terhadap  keadaan  sebenarnya  atau  keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta  dan  data  yang  dibutuhkan,  setelah  data  yang  dibutuhkan  terkumpul kemudian  menuju  kepada  identifikasi  masalah  yang  pada  akhirnya  menuju  pada penyelesaian  masalah  yang  dibahas.  Penelitian  ini  akan  mengkaji  tanggung  jawab pengawasan  pemerintah  daerah  dalam  melindungi  Hutan  Produksi  Terbatas  (HPT) Mapongka di Kabupaten Tana Toraja.
Lokasi  penelitian  ini  adalah  berada  di  Kabupaten  Tana  Toraja.  Penelitian  akan dilaksanakan  di  Kantor  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Sulawesi  Selatan  Kesatuan Pengelolaan  Hutan  (KPH)  Saddang  I,  Kantor  BPN  Kabupaten  Tana Toraja  Utara di Kota  Makale,  Kantor  Kecamatan  Mengkendek  Kabupaten  Tana  Toraja,  Kantor Kelurahan  Rantekalua  Kabupaten  Tana  Toraja,  Kantor  Lembang  (Desa)  Marinding Kabupaten  Tana  Toraja  dan  juga  terhadap  masyarakat  tertentu  yang  terlibat  dalam pengunaan atau pengelolaan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka di Kabupaten Tana  Toraja.  Alasan  memilih  lokasi  penelitian  tersebut  oleh  karena  permasalahan yang  akan  dibahas  dalam  penelitian  ini  terjadi  di  Kabupaten  Tana  Toraja  Provinsi Sulawesi Selatan.
Teknik  pengumpulan  data  terdiri  dari  2  yaitu  dengan  cara  pertama,  studi lapangan  ( Field  Research )  atau  data  primer  dilakukan  dengan  wawancara  dan  studi kepustakaan  ( library  research )  atau  data  sekunder.  Analisis  yang  digunakan  adalah analisis deskriptif, yaitu suatu analisis yang merupakan suatu metode dalam meneliti status  sekelompok  manusia,  suatu  objek,  suatu  situasi  kondisi,  suatu  system pemikiran,  yang  diperoleh  dari  penelitian  lapangan  diuji  kebenarannya  kemudian dihubungkan dan dianalisis secara kualitatif dengan data yang diperoleh dan akhirnya diambil kesimpulan.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Pelaksanaan  Tanggung  Jawab  Pemerintah  Provinsi  Dan  Kendala  Yang Dihadapi  Dalam  Melakukan  Pengawasan  Hutan  Produksi  Terbatas  (HPT)

## Mapongka di Kabupaten Tana Toraja
Dalam  Undang-undang  tentang  Kehutanan  produk  Reformasi,  diakui  dan  diatur secara  tegas  mengenai  hutan  adat  dan  masyarakat  hukum  adat.  Hutan  adat  adalah hutan  negara  yang  berada  dalam  wilayah  masyarakat  hukum  adat.  Pemerintah menetapkan  status  hutan  adat  sepanjang  menurut  kenyataannya  masyarakat  hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya. Pemanfaatan hutan adat dilakukan  oleh  masyaraat  hukum  adat  bersangkutan  sesuai  dengan  fungsinya. Pemanfaatan  hutan  adat  yang  berfungsi  lindung  dan  konservasi  dapat  dilakukan sepanjang  tidak  mengganggu  fungsinya.  Undang-undang  Kehutanan  juga  mengatur kategori  hutan  berdasarkan  fungsinya.  Fungsi  hutan  menurut  Undang-undang
15 Irwansyah,  2020, Penelitian  Hukum  (Pilihan  Metode  dan  Praktik  Penulisan  Artikel) ,  Mirra Buana Media, Yogyakarta, hal. 43.

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Kehutanan  dibagi  tiga,  yaitu  konservasi,  lindung,  dan  produksi.  Penetapan  fungsi hutan  berkaitan  erat  dengan  aturan  untuk  pemanfaatannya.  Sehingga,  dapat disimpulkan bahwa penetapan dan penamaan hutan akan membawa dua status nama sekaligus,  yaitu  nama  pengelolanya  dan  fungsinya.  Sebagai  contoh,  hutan  adat produksi. 16
Pada  prinsipnya,  semua  hutan  dan  kawasan  hutan  dapat  dimanfaatkan  dengan tetap  memperhatikan  sifat,  karakteristik,  dan  kerentanannya,  serta  tidak  dibenarkan mengubah  fungsi  pokoknya,  yaitu  fungsi  konservasi,  lindung,  dan  produksi.  Untuk menjaga  keberlangsungan  fungsi  pokok  hutan  dan  kondisi  hutan,  dilakukan  juga upaya  rehabilitasi  serta  reklamasi  hutan  dan  lahan,  yang  bertujuan  mengembalikan kualitas hutan, meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.
Pengawasan  dapat  diartikan  sebagai  proses  untuk  menjamin  bahwa  tujuan organisasi  dan  manajemen  tercapai.  Ini  berkenaan  dengan  cara-cara  membuat kegiatan-kegiatan  sesuai  yang  di  rencanakan  dengan  instruksi  yang  telah  diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Pengawasan yang dijeRobert J. M Ockler  berikut  ini  telah  menjelaskan  unsur-unsur  esensial  proses  pengawasan  yaitu suatu  usaha  sistematika  untuk  menetapkan  standar  pelaksanaan  dan  tujuan-tujuan perencanaan  merancang  sistem  informasi,  umpan  balik,  membandingkan  kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. 17
Pengawasan  terhadap  pemerintahan  daerah  terdiri  atas  pengawasan  hirarki  dan pengawasan  fungional.  Pengawasan  hirarki  berarti  pengawasan  terhadap  pemerintah daerah yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional baik oleh departemen  sektoral  maupun  oleh  pemerintahan  yang  menyelenggarakan pemerintahan  umum  (departemen  dalam negeri).  Menurut  Bagir  Manan  sebagaiman dikutip  oleh  Hanif  Nurcholis,  menjelaskan  bahwa  hubungan  antara  pemeritah  pusat dengan  pemerintah  daerah  sesuai  dengan  UUD  1945  adalah  hubungan  yang desentralistik.  Artinya  bahwa  hubungan  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah adalah hubungan antara dua badan hukum yang diatur dalam undang-undang terdesentralisasi,  tidak  semata-mata  hubungan  antara  atasan  dan  bawahan.  Dengan demikian  pengawasan  terhadap  pemerintahan  daerah  dalam  sistem  pemerintahan Indonesia  lebih  ditujukan  untuk  memperkuat  otonomi  daerah,  bukan  untuk “mengekang”  dan  “membatasi”.  Selanjutnya,  pengawasan  yang  dikemukakan  oleh Victor  M.  Situmorang,  pengawasan  adalah  setiap  usaha  dan  tindakan  dalam  rangka mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. 18
16 Rahmatullah, 2017, Penetapan Batas Hutan Produksi Terbatas (HPT) Di Desa Turungan Baji Kecamatan Sinjai Barat , Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 2, Hal. 251-252
17 Hani Handoko, 1999, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, PT Rafika Aditama, Jakarta, Hal. 360
18 Makmur,  2011,  Efektifitas  Kebijakan  Kelembagaan  Pengawasan,  PT.  Rafika  Aditama, Bandung, Hal. 176

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Dalam melaksanakan misi pengurusan hutan di era otonomi daerah, Pemerintah Pusat  meluncurkan  kebijakan  pembentukan  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  (KPH),76 sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2007  tentang  Tata Hutan  dan  Penyusunan  Rencana  Pengelolaan  Hutan,  serta  Pemanfaatan  Hutan. Peraturan  ini  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  3  Tahun  2008  tentang Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2007  tentang  Tata  Hutan  dan Penyusunan  Rencana  Pengelolaan  Hutan  serta  Pemanfaatan  Hutan.  Kebijakan  ini diharapkan  dapat  mendorong  terwujudnya  kelestarian  hutan  dan  kesejahteraan masyarakat, serta mengakomodir tuntutan dan kepentingan pemerintah daerah.
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) menurut Pasal 1 angka 1 peraturan tersebut adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok 82 dan peruntukkannya, yang dapat  dikelola  secara  efesien  dan  lestari. Pembentukan  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan (KPH)  bertujuan  untuk  menyediakan  wadah  bagi  terselenggaranya  kegiatan pengelolaan  hutan  secara  efisien  dan  lestari.  KPH  sesuai  dengan  fungsi  pokok  dan peruntukkannya  yang  dapat  dikelola  secara  efesien  dan  lestari  bertanggungjawab terhadap  pelaksanaan  tata  hutan  dan  penyusunan  rencana  pengelolaan  hutan  serta penyelenggaraan pengelolaan hutan.
Landasan pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) didasarkan terutama oleh beberapa peraturan-perundangan, sebagai berikut: 19
1. UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
2. PP 44/2004 tentang Perencanaan Kehutanan
3. PP  6/2007  Jo  PP  3/2008  tentang  Tata  Hutan,  Penyusunan  Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan
4. PP  38/2007  tentang  Pembagian  Urusan  antara  Pemerintah,  Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
5. PP 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
6. Permenhut P. 6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah KPH.
7. Permenhut  P.  6/Menhut-II/2010  tentang  Norma,  Standar,  Prosedur  dan Kriteria  (NSPK)  Pengelolaan  Hutan  pada  KPH  Lindung  (KPHL)  dan  KPH Produksi (KPHP)
8. Permendagri  No.  61/2010  tentang  Pedoman  Organisasi  dan  Tata  Kerja Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Lindung  dan  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan Produksi di Daerah.
Organisasi  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  (KPH)  mempunyai  tugas  dan  fungsi sebagai berikut: 20
1. Menyelenggarakan pengelolaan hutan, meliputi:
a. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan
b. Pemanfaatan  hutan  dalam  hal  pemantauan  dan  pengendalian  terhadap pemegang ijin
19 https://www.menlhk.go.id/site/post/109, 24 Juni 2022, pukul 22:49 WITA
20 Ibid
c. Penggunaan  kawasan  hutan  dalam  hal  pemantauan  dan  pengendalian terhadap pemegang ijin
d. Pemanfaatan hutan di wilayah tertentu
e. Rehabilitasi hutan dan reklamasi
f. Perlindungan hutan dan konservasi alam.
2. Menjabarkan kebijakan kehutanan Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota untuk diimplementasikan
3. Melaksanakan  kegiatan  pengelolaan  hutan  di  wilayahnya  mulai  dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian
4. Melaksanakan  pemantauan  dan  penilaian  atas  pelaksanaan  kegiatan pengelolaan hutan diwilayahnya.
Menurut  Martinus  Ronald 21 bahwa,  UPT  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  (KPH) Saddang  I  merupakan  Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Sulawesi Selatan  yang  secara  struktur  merupakan  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD) Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Untuk  tugas  dan  fungsi  UPT  Kesatuan Pengelolaan  Hutan  (KPH)  Saddang  I  tertuang  dalam  Keputusan  Gubernur  Sulawesi Selatan  Nomor  26  Tahun  2021  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Unit  Pelaksana Teknis  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  pada  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Sulawesi Selatan.
Sedangkan menurut Yohanis Manan 22 bahwa UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)  Saddang  I  dalam  menjalankan  pengawasan  pemerintah  daerah  dalam melindungi  hutan  dikawasan  Hutan  Produksi  Terbatas  (HPT)  Mapongka  di Kabupaten Tana Toraja terdapat beberapa faktor penghambat antara lain:
a. Personil/Sumber  Daya  Manusia  UPT  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  (KPH) Saddang I Yang Terbatas Dengan Cakupan Area Kerja Sekitar 108.000 Ha. Sumber  Daya  Manusia  adalah  salah  satu  faktor  yang  sangat  penting  bahkan tidak  bisa  dilepaskan  dari  sebuah  organisasi.  Pada  dasarnya  Sumber  Daya Manusia  yang  dipekerjakan  di  sebuah  organisasi  dalam  pengawasan  sebagai pemantauan, pemeriksaan dan penilaian untuk mencapai tujuan organisasi belum sepenuhnya  terlaksana  dengan  baik  dan  efektip  karena  diakibatkan  kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia itu sendiri.
Profesionalisme,  kemampuan  dan  kompetensi  yang  dimiliki  sumber  daya manusia,  dalam  hal  ini  personil  dari  UPT  Keatuan  Pengelolaan  Hutan  (KPH) Saddang  I  untuk  lebih  intensif  melakukan  sosialisasi,  menyebarluaskan  dan penginformasian tentang pengelolaan hutan kepada masyarakat sekitar hutan dan untuk  bersama-sama  menjaga  Hutan  Produksi  Terbatas  (HPT)  Mapongka  di Kabupaten Tana Toraja dan mengikuti semua aturan yang ada.
21 Hasil  wawancara  dengan  Kasubag  Tata  Usaha  UPT  KPH  Saddang  I  Martinus  Ronald  Pada Tanggal 16 Juni 2022
22 Hasil  wawancara  dengan  Kasi  Perencanaan  dan  Pemanfaatan  Hutan  UPT  KPH  Saddang  I Yohanis Manan Pada Tanggal 14 Juni 2022

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Hal  ini  disampaikan  oleh  Martinus  Ronald  di  UPT  Keatuan  Pengelolaan Hutan (KPH) Saddang I, yang mengatakan bahwa: 23 “Dalam faktor penghambat pengawasan  pemerintah  daerah  dalam  melindungi  Hutan  Produksi  Terbatas (HPT)  Mapongka  di  Kabupaten  Tana  Toraja  karena  kurangnya  jumlah  sumber daya  manusia  yang  dimiliki  mempengaruhi  kemampuan,  profesionalisme  dan kinerja dari UPT Keatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Saddang I.”
Kurangnya  kemampuan,  kompetensi  dan  profesionalisme  yang  dimiliki sumber daya manusia menjadi faktor penghambat dalam melakukan pengawasan terhadap  pemerintah  daerah  dalam  melindungi  Hutan  Produksi  Terbatas  (HPT) Mapongka di Kabupaten Tana Toraja.
b. Sarana Prasarana Yang Belum Memadai Kurangnya  sarana  dan  prasarana  yang  dimiliki  UPT  Keatuan  Pengelolaan
Hutan  (KPH)  Saddang  I  terutama  dana  atau  anggaran  dalam  mendukung pelaksanaan pelestarian Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka di Kabupaten Tana  Toraja,  karena  Sarana  dan  Prasarana  yang  tidak  memadai  tentunya  akan menghambat  pelaksanaan  suatu  kegiatan  misalnya  anggaran  yang  dimilki, apalagi luas keseluruhan hutan yang dikelola di Kabupaten Tana Toraja luas. Menyangkut  tentang  hal  tersebut  di  atas,  menurut  yang  disampaikan  oleh Martinus  Ronald 24 di  UPT  Keatuan  Pengelolaan  Hutan  (KPH)  Saddang  I, mengatakan  bahwa:  “Kurangnya  Sarana  dan  Prasarana  yang  dimiliki  oleh  UPT Keatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Saddang I menjadi faktor penghambat dalam pengawasan  pemerintah  daerah  dalam  melindungi  hutan  dikawasan  Hutan Produksi  Terbatas  (HPT)  Mapongka  di  Kabupaten  Tana  Toraja.  Karena  dalam hal ini harusnya pemerintah dapat mendukung dalam bentuk dana atau anggaran dalam pelaksanaan sarana dan prasarana dalam melakukan pengawasan.”
Sarana  dan  Prasarana  dalam  menjalankan  pengawasan  pemerintah  dalam melindungi  Hutan  Produksi  Terbatas  (HPT)  Mapongka  di  Kabupaten  Tana Toraja  sangatlah  penting  dan  memadai  karena  sulitnya  jangkauan  lokasi  untuk melaksanakan pengawasan tersebut.
c. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Menjaga Hutan Faktor  penghambat  pemerintah  dalam  menerapkan  aturan  ini  diantaranya adalah  kurangnya  kesadaran  dari  masyarakat  itu  sendiri.  Pemerintah  kesulitan dalam  menertibkan  warga  yang  melakukan  eksploitasi  dan  perambahan  hutan tersebut.
Karena hal inilah, pihak pemerintah hanya biasa melakukan sosialisasi kepada masyarakat  untuk  tidak  melakukan  eksploitasi  dan  perambahan  hutan  secara berlebihan  dan  menjaga  kelestarian  hutan  dengan  tidak  membuka  lahan
23 Hasil  wawancara  dengan  Kasubag  Tata  Usaha  UPT  KPH  Saddang  I  Martinus  Ronald  Pada Tanggal 16 Juni 2022
24 Hasil  wawancara  dengan  Kasubag  Tata  Usaha  UPT  KPH  Saddang  I  Martinus  Ronald  Pada Tanggal 16 Juni 2022

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
pemukiman,  perkebunan  dan  tempat  usaha  dengan  cara  penebangan  pohon  di Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka di Kabupaten Tana Toraja.
Hal  ini  disampaikan  oleh  Yohanis  Manan 25 di  UPT  Keatuan  Pengelolaan Hutan  (KPH)  Saddang  I,  mengatakan  bahwa:  “Dalam  hal  ini  kesadaran masyarakat  terhadap  dampak  yang  ditimbulkan  akibat  eksploitasi  dan perambahan  Hutan  Produksi  Terbatas  (HPT)  Mapongka  yang  mereka  lakukan akan merusak fungsi hutan itu sendiri, dimana fungsi hutan sangat penting dalam ekosistem hutan.”
Kurangnya  kesadaran  masyarakat  dalam  menjaga  Hutan  Produksi  Terbatas (HPT)  Mapongka  menjadi  faktor  penghambat  dalam  pengawasan  pemerintah dalam  melindungi  Hutan  Produksi  Terbatas  (HPT)  Mapongka  yang  dikenal dengan  Hutan  Mapongka,  kurangnya  kesadaran  masyarakat  akan  dampak  yang akan  timbul  bila  mereka  membuka  lahan  pemukiman  dan  tempat  usaha  dengan cara  pembakaran  semak  belukar  dan  pohon  terlebih  dahulu,  jika  itu  terus dilakukan maka akan terganggunya ekosistem alam dan akan berpengaruh buruk pada lingkungan, kalau hujan maka akan terjadi banjir dan tanah longsor. Hal ini merupakan hal yang sangat fatal dan merusak hutan dimana fungsi hutan adalah menjkaga ekosistem yang terdapat didalamnya.
Menyangkut  pelaksanaan  tanggung  jawab  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi Selatan  dalam  melakukan  pengawasan  Hutan  Produksi  Terbatas  (HPT) Mapongka  di  Kabupaten  Tana  Toraja  adalah  dengan  cara  Pemerintah  Provinsi Sulawesi  Selatan  melalui  Dinas  Kehutanan  mengalokasikan  kegiatan  untuk penghijauan  Hutan  Produksi  Terbatas  (HPT)  Mapongka  dalam  tahun  anggaran 2021 dan tahun 2022. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan menjadikan kegiatan penghijauan  di  sekitar  kawasan  Hutan  Produksi  Terbatas  (HPT)  Mapongka menjadi program prioritas dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tetap dalam setiap tahunnya menganggarkan biaya patroli pengamanan hutan.

## D. Penutup
Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka dapat ditarik  suatu  kesimpulan  bahwa  faktor  Pengahambat  dalam  pengawasan  pemerintah daerah  dalam  hal  ini  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Sulawesi  Selatan  UPT  Kesatuam Pengelolaan  Hutan  (KPH)  Saddang  I  dalam  melindungi  hutan  di  kawasan  Hutan Produksi  Terbatas  (HPT)  Mapongka,  yaitu  personil  UPT  Kesatuam  Pengelolaan Hutan (KPH) Saddang I yang terbatas dengan cakupan area kerja sekitar 108.000Ha, sarana  dan  prasarana  yang  belum  memadai  dan  kurangnya  kesadaran  masyarakat akan  pentingnya  menjaga  hutan.  Sehingga,  diperlukannya  penambahan  sarana  dan prasarana  untuk  polisi  kehutanan  di  UPT  Kesatuam  Pengelolaan  Hutan  (KPH) Saddang I, terutama pada daerah-daerah yang mempunyai hutan yang sulit dijangkau.
25 Hasil  wawancara  dengan  Kasi  Perencanaan  dan  Pemanfaatan  Hutan  UPT  KPH  Saddang  I Yohanis Manan Pada Tanggal 14 Juni 2022

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
A. Suryaman Mustari Pide, 2020, “Relevansi Hukum Adat Sebagai Instrumen Upaya Pencegahan  Covid-19,”  in  Melihat  COVID-19  Dari  Perspektif  Hukum  Adat, Jakarta: Asosiasi Pengajar Hukum Adat Indonesia (APHA).
Abrar  Saleng,  2013,  Kapita  Selekta  Hukum  Sumber  Daya  Alam,  Membuni Publishing, Makassar.
Arief  Pramudya,  2009,  Mengenal  Kehidupan  di  Hutan,  Pacu  Minat  Baca  Wisma Hijau, Jakarta.
Hani Handoko, 1999, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, PT Rafika Aditama, Jakarta.
Irwansyah, 2020, Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel) , Mirra Buana Media, Yogyakarta.
Makmur,  2011,  Efektifitas  Kebijakan  Kelembagaan  Pengawasan,  PT.  Rafika Aditama, Bandung.
Siti  Kotijah,  2009,  Konsep  Hutan  dan  Hukum  Kehutanan,  Majalah  Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Jakarta.
Salim, 2003, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Sinar Grafika, Jakarta.
Jurnal: Moh.  Syafi’i,  2017, Kajian  Pengelolaan  Hutan  Produksi  Desa  Senanggalih Kecamatan  Sambelia  Kabupaten  Lombok  Timur  Tahun  2017 ,  Jurnal  Geodika Vol. 2, No. 1
Rahmatullah,  2017, Penetapan  Batas  Hutan  Produksi  Terbatas  (HPT)  Di  Desa Turungan Baji Kecamatan Sinjai Barat , Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 2
Soenarno, 2013, Faktor Eksploitasi Pada Hutan Produksi Terbatas Di IUPHHK-HA PT Kemakmuran Berkah Timber , Jurnal Penelitian Hasil Hutan Vol. 31 No. 2. Sri  Nurhayati  Qodriyatun,  2019, Peran  Dan  Partisipasi  Masyarakat  Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Secara Kolaboratif , Kajian Vol. 24, No. 1.

## Wawancara:
Hasil wawancara dengan Kasubag Tata Usaha UPT KPH Saddang I Martinus Ronald Pada Tanggal 16 Juni 2022
Hasil wawancara dengan Kasi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan UPT KPH
Saddang I Yohanis Manan Pada Tanggal 14 Juni 2022
Hasil wawancara dengan Kasubag Tata Usaha UPT KPH Saddang I Martinus Ronald Pada Tanggal 16 Juni 2022

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Hasil wawancara dengan Kasubag Tata Usaha UPT KPH Saddang I Martinus Ronald Pada Tanggal 16 Juni 2022 Hasil wawancara dengan Kasi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan UPT KPH Saddang I Yohanis Manan Pada Tanggal 14 Juni 2022

## Lain-lain:
Pasal  1  Peraturan  Menteri  Kehutanan  RI,  No.  P.50/Menhut-II/2009,  tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hutan_produksi, 5 Januari 2022, pukul 12:53 WITA http://liputan4.com/masih-gonjang-ganjing-hutan-terlarang-mapongka-tana-toraja/,  2
Agustus 2021, pukul 12:53 WITA
https://kareba-toraja.com/terbitkan-sertifikat-tanah-di-hutan-mapongka-2-pejabat- bpnditetapkan-tersangka, 2 Agustus 2021, pukul 1:33 WITA https:/m.liputan6.com/regional/read/oknum-pejabat-dalam-pusaran-kasus-dugaan- eksploitasi-hutan-mapongka-toraja, 5 Januari 2022, pukul 20.18 WITA https://makassar.tribunnews.com/2020/08/08/49-sertifikat-kawasan-hpt-mapongka- tana-toraja-disita-tim-penyidik-kejati-sulsel, 2 Agustus 2921 puk https://bukamatanews.id/read/2020/10/29/kejati-kantongi-tersangka-kasus- penerbitansertipikat-di-hutan-mapongka, 2 Agustus 2021 pukul 13:43 https://www.menlhk.go.id/site/post/109, 24 Juni 2022, pukul 22:49 WITA