JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI , Vol.2, No.2, Des 2018, pp. 119~126 ISSN: 2580-3298 (cetak) 2580-7277 (online) DOI: 10.32501/jhmb.v2i2.30
 119

## HARMONISASI HUKUM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKEADILAN, DEMOKRATIS DAN BERKELANJUTAN

## Rahmat
Fakultas Hukum Universitas Tomakaka, Mamuju e-mail: rahmatlawyers@gmail.com

## Abstrak
Pengelolaan  lingkungan  sebagaimana  diamantkan  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat,  serta  pengelolaan  sumber  daya  alam  yang  diselenggarakan  dengan  prinsip  berkelanjutan, berkeadilan,  dan  berwawasan  lingkungan.  Mendasari  hal  tersebut  penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  konsep  hukum  yang  ideal  untuk  membentuk  keharmonisan,  keadilan,  demokrasi,  dan kesinambungan lingkungan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tertier.  Pendekatan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan perundang-undangan (statue  aproach), pendekatan  konseptual  ( conceptual approach)  dan  pendekatan kasus (case approcah) . Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk membentuk hukum lingkungan hidup yang  berekadilan,  demokratis  dan  berkelanjutan  maka  konsep  kedaulatan  lingkungan  hidup  dalam  arti terciptanya keseimbangan yang tepat antara manusia dengan alam, dengan pendekatan pluralisme hukum untuk  mewujudkan  keadilan  lingkungan,  dapat  menjadi  acuan  untuk  membentuk  norma  dalam  undang- undang  yang  mengatur  pengelolaan  sumber  daya  alam  dan  lingkungan.  Demikian  halnya  dengan penerapan prinsip keberlanjutan, kehati-hatian adalah komponen utama dalam menjamin keberlangsungan lingkungan hidup .
Kata Kunci : Harmonisasi, Lingkungan Hidup, Berkelanjutan

## A. PENDAHULUAN
Seiring  dengan  tuntutan  reformasi, pada  tahun  1999  sampai  dengan  tahun 2002,  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) melakukan  perubahan  Undang-Undang
Dasar  1945  secara  periodik  melalui Perubahan  Pertama  (1999),  Perubahan Kedua (2000), Perubahan Ketiga (2001) dan  Perubahan  Keempat  (2002).  Maka ditambahkanlah pasal 28 huruf H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur mengenai hak terhadap
lingkungan  yang  sehat  merupakan bagian dari hak asasi manusia menegaskan,  “setiap  orang  berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat  tinggal  dan  mendapatkan lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat serta  berhak  memperoleh  pelayanan kesehatan”  dan  tetap  mempertahankan
gagasan  para  pendiri  bangsa  ( founding father) tentang  sistem  perekonomian dan  konsep  penguasaan  negara  atas sumber  daya  alam  untuk  sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Negara  Republik  Indonesia  dikenal sebagai  negara  yang  kaya  akan  sumber daya  alam,  baik  berupa  sumber  daya alam  yang  terbarukan (renewable) maupun yang tidak terbarukan (nonrenewable) ,  serta  yang  membentuk modal  alam (natural  resources  stock), seperti  daerah  aliran  sungai,  danau, kawasan lindung, pesisir, kawasan rawa dan gambut, maupun sumber daya alam bentuk  komoditas (natural  resources commodity) seperti kayu, rotan, mineral, tambang minyak dan gas bumi, ikan dan lain-lain  hampir  terdapat  merata  di seluruh  wilayah  kedaulatan  Negara Republik Indonesia. (1)
Namun demikian, banyak pengelolaan  lingkungan  yang  tidak
120
sesuai dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  Tahun 1945,  yang  mengamanahkan  bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat, serta pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian nasional hendaknya diselenggarakan dengan prinsip berkelanjutan, berkeadilan, dan
berwawasan  lingkungan,  tetapi  dalam praktiknya banyak kegiatan pengelolaan sumber  daya  alam  yang  merusak lingkungan  hidup,  serta  mengabaikan prinsip  berkelanjutan,  berkeadilan,  dan berwawasan lingkungan. Sebagai akibat dari  praktik  yang  bertentangan  dengan hukum  ini  dapat  kita  lihat  jika  dalam empat dasawarsa terakhir jika pengelolaan sumber daya alam khususnya disektor pertambangan
mineral telah didominasi asing. (2) Selanjutnya akibat dari kesenjangan dan ketidakadilan dalam
pengelolaan
sumber daya alam menyebabkan terjadinya  kerusakan  dan  degradasi terhadap  lingkungan  hidup  baik  dari segi kualitas maupun kuantitas sebagaimana  dikutip  dari  beberapa sumber berikut:
1. Hampir  95%  terumbu  karang  di Indonesia  terancam  oleh  kegiatan manusia,  dengan  lebih  dari  35% mengalami  ancaman  tingkat  tinggi atau  sangat  tinggi.  Pengambilan batu  karang,  penangkapan  ikan yang menggunakan bom atau racun (sianida)  dan  pencemaran  air  laut oleh  pembuangan  limbah  industri yang tidak terkendali telah menyebabkan  rusaknya  terumbu karang;
2. Sekitar  65%  dari  8,6  juta  hektar luas  hutan  bakau  ( mangrove )  5,5 juta  hektar  mengalami  kerusakan serius  dalam  periode  1999-2005 akibat  penebangan  liar  untuk  kayu bakar  dan  dikonversi  menjadi  area
pertambakan  besar;  Dari  3,1  juta hektar hutan bakau yang masih baik tahun  2005,  sekitar  1,8  juta  hektar sudah rusak;
3. Dampak  dari  pencemaran  limbah pabrik  tahu  terhadap  lingkungan hidup yaitu  rusaknya  kualitas lingkungan terutama perairan sebagai  salah  satu  kebutuhan  umat manusia dan makhluk hidup lainnya. Rusaknya lingkungan akibat  limbah  pabrik  tahu  yang berdampak buruk terhadap kehidupan  ekosistem  yang  berada diperairan  dan  juga  mengancam kesehatan manusia. Ganguan terhadap perairan sangat merugikan kualitas  mutu  air  serta  manfaatnya. Limbah tahu membawa akibat bagi lingkungan,  karena  mempunyai bahan-bahan berbahaya yang dibuang  ke  perairan  salah  satunya limbah berbahaya dan beracun; (3)
4. Penegakan  hukum  lingkungan  di Indonesia pada studi kasus kebakaran  hutan  yaitu  Penegakan hukum  lingkungan  di  Indonesia  di lakukan  oleh  pemerintah  dengan tegas  yaitu  terbukti  Kejagung Terima 126 Surat Penyidikan Kasus Kebakaran Hutan, Kejaksaan Agung  sampai  sekarang  sudah menerima 126 Surat Pemberitahuan
Dimulainya  Penyidikan  (SPDP) kasus kebakaran hutan dan lahan di seluruh Indonesia dari kepolisian; (4)
5. Kegiatan  pertambangan  terbuka yang dilakukan secara besar-
besaran  telah  mengubah  bentang alam,  yang  selain  merusak  tanah juga  menghilangkan  vegetasi  yang berada diatasnya. Lahan-lahan bekas  pertambangan  membentuk kubangan-kubangan raksasa,
sehingga  hamparan  tanah  menjadi gersang  dan  bersifat  asam  akibat limbah tailing dan  batuan  limbah
121
yang  dihasilkan  dari  kegiatan pertambangan. (5)
Salah satu faktor yang menyebabkan  terjadinya  hal  tersebut karena  belum  harmonisnya  peraturan perundang-undangan  sektoral  di  bidang lingkungan hidup. Secara teoritis peraturan perundang-undangan merupakan  suatu  sistem  yang  tidak boleh di dalamnya terdapat pertentangan, peraturan perundang- undangan saling berkaitan yang merupakan  bagian  dari  suatu  sistem hukum  nasional.  Terjadinya  tumpang- tindih peraturan yang mengatur lingkungan hidup, karena belum
terintegrasinya  peraturan  perundang- undangan yang bersifat sectoral, sedangkan  kebutuhan  akan  peraturan perundang-undangan  yang  harmonis dan  terintegrasi  dalam  pengelolaan lingkungan  hidup  sangat  diperlukan untuk mewujudkan ketertiban, menjamin  kepastian  dan  perlindungan hukum. (6) Pada saat terjadinya pertentangan, tumpeng tindih dalam tata aturan perundang-undangan,
pemaknaan  asas-asas  dalam  peraturan perundangan-undangan  menjadi  sangat penting  untuk  menentukan aturan mana yang  harus  dijadikan  dasar  atau  yang akan dijadikan acuan. (7)
Hal  yang  hendaknya  diperhatikan dalam melakukan harmonisasi hukum di bidang  lingkungan  hidup  yakni  hakikat dari  lingkungan  hidup  dimana  sifatnya yang  tidak  statis  dan  berproses  secara terus  menerus  dengan  hukum-hukum alam,  walaupun  terdapat  suatu  kondisi dimana lingkungan memiliki kemampuan menahan berbagai perubahan.  Sehingga  menurut  para  ahli jika lingkungan hidup mengalami dinamika dan berkembang, baik melalui proses  yang  perlahan-lahan  (evolusi)
misalnya terjadi gradasi dari lingkungan yang  baik  ke  lingkungan  yang  ekstrim,
ditandai dengan berkurangnya keanekaragaman  hayati,  kekeringan, kondisi  zat  kimia  pada  tanah,  maupun secara  cepat  (revolusi)  misalnya  akibat gunung meletus, gempa yang mengubah kondisi  lingkungan,  struktur  tanah  dan geologi. (8)
Jika  merujuk  pada  kondisi  diatas, maka sesungguhnya tata lingkungan dan ekosistem  tidaklah  bersifat  tetap  atau lestari  tetapi  sifatnya  dinamis  dan mengalami  perubahan  seiring  dengan perkembangannya  yang  dipengaruhi oleh  dua  hal,  yakni  manusia  sebagai bagian  dominan  dari  lingkungan  dan faktor dari dalam lingkungan itu sendiri. Oleh  karena  itu  penggunaan  istilah pelestarian lingkungan hendaknya dapat ditinjau  kembali  penggunaannya  dalam peraturan  perundang-perundangan  yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan  oleh  Otto  Soemarwoto yang tidak setuju dengan asas pelestarian lingkungan yang menurutnya bertentangan dengan hakikat  alam  dan  hakikat  pembanguna itu sendiri dan mengemukakan pendapat bahwa  asas  yang  lebih  sesuai  adalah asas daya dukung terlanjutkan. (8)
Dari uraian-uraian diatas, menunjukkan  bahwa  penataan  dan pengelolaan  sumber  daya  alam  dan lingkungan  hidup  yang  berlangsung selama ini tidak selaras dengan ideologi dan penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam.

## B. PERMASALAHAN
Sebagai  bagatasan  dalam  mengkaji penelitian  ini,  maka  permasalahannya adalah bagaimanakah konsep
harmonisasi  hukum  yang  ideal  untuk membentuk  hukum  lingkungan  yang berkeadilan, demokratis
dan berkelanjutan?
122

## C. METODE
Adapun  untuk  mengkaji  penelitian ini,  metode  penelitian  yang  digunakan adalah  menggunakan  metode  penelitian hukum  normatif  dengan  menggunakan bahan  hukum  primer,  sekunder  dan tertier.  Pendekatan  masalah  dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue    aproach),
pendekatan konseptual ( conceptual
approach)  dan  pendekatan  kasus (case approcah) .  Selanjutnay  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kualitatif, dengan  cara  menganalisis  dari  bahan- bahan  hukum  yang  dikumpulkan  dari berbagai sumber yang relavan. Pendekatan  kualitatif  digunakan  dalam hal mendeskirpsikan temuan-temuan isu hukum  dibidang  hukum  lingkungan sehingga  menghasilman  suatu  tawaran konsep  ideal  tentang  pembangunan hukum lingkungan yang ideal.

## D. PEMBAHASAN
Pengaturan Hukum Nasional secara sektoral  mengatur  pengelolaan  sumber daya  alam  dan  lingkungan  hidup dimulai dengan lahirnya Undang- Undang  No.5  Tahun  19  Tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria, Undang-Undang  No.5  Tahun  1967 Tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok
Kehutanan,  Undang-Undang  No.  11 Tahun 1967 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Pertambangan, Undang-Undang  No.  11  Tahun  1974 tentang  Pengairan,  UU  No.  4  Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup,  dan  Undang-Undang  No.  9 Tahun  1985  tentang  Perikanan. (8)
Namun  kehadiran  Undang-Undang ini pada kala itu masih sangat berorientasi  pada  semangat  eksploitasi sumber  daya  alam  sebagai  sektor  yang mendukung target pertumbuhan ekonomi
dan  peningkatan  pendapatan  negara, berorientasi    dan    berpihak    pada pemodal/investor besar untuk kepentingan    perolehan   profit   dalam bisnis,  sehingga  mengabaikan  akses dan kepentingan serta mematikan potensi- potensi perekonomian masyarakat di daerah, menganut ideologi  penguasaan  dan  pemanfaatan sumber  daya  alam    yang    berpusat pada    sehingga  orientasi  pengelolaan sumberdaya  alam  bercorak  sentralistik, manajemen  pengelolaan  sumber  daya alam menggunakan pendekatan sektoral,  sehingga  sumber  daya  alam tidak  dilihat  sebagai  sistem  ekologi yang  terintegrasi  ( ecosystem ),  corak sektoral    dalam    kewenangan    dan kelembagaan  menyebabkan tidak adanya        koordinasi    dan    keterpaduan antar  sektor dalam pengelolaan  sumber daya  alam,  dan  tidak  diakui  dan dilindunginya hak-hak masyarakat hukum  adat  secara  hakiki  dan  fakta kemajemukan  tatanan  hukum  dalam penguasaan  dan  pemanfaatan  sumber daya alam dan lingkungan  hidup. (2) Selanjutnya sebagai penyempurnaan  peraturan  perundang- undangan maka sejumlah upaya dilakukan  antara  lain  memberlakukan undang-undang seperti, Undang- Undang  No.  5  Tahun  1990  tentang Konservasi  Sumberdaya  Alam  Hayati dan  Ekosistemnya,  Undang-Undang No.  24  Tahun  1992  tentang  Penataan Ruang  dan  Undang-Undang    No.    23 Tahun    1997    tentang    Pengelolaan Lingkungan   Hidup. Namun  demikian, persoalan
mendasar dalam pengelolaan    sumberdaya  alam    dan lingkungan    hidup    masih    belum terjawab    dalam    substansi  maupun implementasi dari undang-undang tersebut, karena masih ditemukan kelemahan-kelemahan substansial yakni  pemerintah  masih  mendominasi peran dalam
penguasaan dan
123 pemanfaatan sumber daya alam, mekanisme keterpaduan dan
koordinasi   antar   sektor   belum diatur secara eksplisit dan terinci,  pendekatan dalam  pengelolaan  sumber  daya  alam tidak  diatur  secara  komprehensif,  hak- hak masyarakat adat/lokal atas penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya  alam  belum  diakui  secara hakiki,  ruang bagi partisipasi masyarakat    dan    transparansi    dalam pengelolaan  sumberdaya  alam  masih diatur  secara  terbatas,  akuntabilitas pemerintah  kepada  publik dalam pengelolaan  sumber  daya  alam  belum diatur secara tegas eksplisit. (2) Kendati kemudian menyusul diberlakukan  UU  No.  22  Tahun  2001 tentang  Minyak  dan  Gas  Bumi;  UU No.  7  Tahun    2004  tentang  Mineral Tambang  dan  Batubara;    UU  No.  18
Tahun  2004  tentang  Perkebunan;  UU
No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;  UU  No.  27    Tahun    2007 tentang    Pengelolaan    Wilayah    Pesisir dan    Pulau-pulau  Kecil;  dan  UU  No.  4 Tahun  2009  tentang  Pertambangan
Mineral  dan Batubara;   dan   UU   No.
32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup;  sebagai  pengganti dari undang-undang yang
diberlakukan    sebelumnya,    tetapi prinsip-prinsip    dasar pengelolaan sumber  daya  alam  dan  lingkungan hidup  seperti:  prinsip  konservasi  dan keberlanjutan      fungsi      sumberdaya alam,    prinsip      transparansi      dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan  sumberdaya  alam,  prinsip desentralisasi      kewenangan,      prinsip persetujuan      secara      bebas    yang diberikan  informasi  awal,   pengakuan dan      perlindungan      atas      hak-hak masyarakat      adat,      ternyata      belum terakomodasi  dan  terintegrasi  secara hakiki dan proporsional sebagai perwujudan  dari  prinsip  keadilan,
demokrasi  dan  keberlanjutan  dalam pengelolaan  sumber  daya  alam  dan lingkungan hidup.
Dari beberapa Undang-undang yang  berkaitan  dengan  lingkungan hidup  dan  pengelolaan  sumber  daya alam,  bahwa Indonesia   dari  perspektif hukum    negara    yang berwujud peraturan  perundang-undangan    dapat dikatakan    sebagai negara yang diibaratkan  memiliki    rimba    hukum.
Sangat  banyak  produk  hukum  negara yang  dibentuk    untuk    mengatur pengelolaan  sumber  daya  alam  dan lingkungan, sampai pada aspek kehidupan  sangat  pribadi  juga  diatur oleh  pemerintah.  Konsekuensinya,  dari satu  segi  dalam  kaitan  dengan  regulasi pengelolaan  lingkungan  hidup  dan sumber    daya    alam    pada    tingkatan perundang-undangan
terjadi disharmonisasi pengaturan    substansi, inkonsistensi ( inconsistency ), tumpang tindih ( overlapping ), ambiguitas ( ambiguity ), dan kontradiksi ( contradiction ) antara
undang-undang yang  satu  dengan lainnya  yang  mengatur  pengelolaan sumber  daya  alam,  terutama  dalam pengaturan    mengenai    kewenangan dari    lembaga    negara    yang    diatur secara    sektoral,    tidak    secara terintegrasi,    dalam    pengelolaan sumber daya alam. (9)
Selain  itu,  disharmoni  pengaturan substansi yang berkaitan dengan prinsip    demokrasi    di  mana  prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan atau kebijakan
pemerintah  diatur  tidak  dimulai  dari tahapan  perencanaan,  tetapi  setelah kebijakan  pemerintah  tersebut  dibuat, khususnya  dalam    setelah  penetapan suatu  kawasan  dilakukan  atau  setelah izin-izin kepada investor dikeluarkan  oleh    pejabat      yang berwenang.      Kemudian      prinsip
124
tranparansi    dan partisipasi  masyarakat juga tidak diatur pada tahapan pelaksanaan, monitoring   dan   evaluasi dalam perundangan-undangan sumber   daya alam.
Demikian  halnya  pada  prinsip keberlanjutan, kehati-hatian adalah komponen  utama  dalam  menjamin keberlangsungan lingkungan hidup, dan prinsip  ini  sebagai  upaya  pencegahan dari  ancaman  kerusakan  lingkungan sebagai  sistem  kehidupan manusia,  dari pengkajian  tersebut  diatas  pada  prinsip ini  beberapa  Undang-Undang  yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
mengabaikan  aspek  kehati-hatian.dan untuk  prinsip  keadilan,  aspek  yang berkaitan  dengan  hubungan  pemerintah dan  rakyat  dalam  konteks  berbangsa dan  bernegara  adalah  pengakuan  dan perlindungan  terhadap    keberadaan kesatuan-kesatuan   masyarakat    hukum adat    dan  hak-hak  trdisional  atas penguasaan  dan  pemanfaatan  serta akses  pada  sumber    daya    alam sebagai    sumber    kehidupan    mereka yang   utama, juga  menjadi  aspek  yang belum mendapatkan perlindungan yang maksimal. Dalam teori kedaulatan sebagaimana  dikemukakan  oleh  Jimly Ashhidiqie bahwa sesungguhnya
terdapat satu lagi teori tentang kedaulatan  selain  yang  selama  ini dikenal,  yakni  kedaulatan  lingkungan. Lanjut  pendapatnya  bahwa  gagasan ekokrasi  dan  kedaulatan  lingkungan tersebut,  dapat  dikembangkan  dalam konteks kekuasaan yang dikonstruksikan dalam mekanisme hubungan  antara  Tuhan,  Alam  dan Manusia.  Karena  alam  dan  manusia harus  hidup  dalam  keseimbangan,  dan untuk  menjamin  keseimbangan  tersebut diperlukan  kehadiran  Tuhan,  hal  ini sekaligus merubah cara pandang manusia  modern  saat  ini  terhadap  alam
yang  tadinya  sangat anthropocentris menjadi theocentrisme. Dan  keenam ajaran  tentang  kedaulatan  ini  telah diadopsi kedalam Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945, khususnya pasca amandemen. (2)
Bahwa  untuk  membentuk  hukum lingkungan atau hukum tentang pengelolaan  sumber  daya  alam  yang adil,  demokratis  dan  berkelanjutan maka  konsep  kedaulatan  lingkungan yang  dikemukakan  oleh  Jimly  tersebut diatas  bisa  dijadikan  landasan  politik hukum dalam pengharmonisasian undang-undang bidang lingkungan hidup, terlebih lagi jika konsep tersebut telah  diwujudkan  dalam  bentuk  norma dalam  konstitusi  yakni  Pasal    33    ayat (3) dan Pasal 28 H ayat (1).  Lebih jauh dikemukakan oleh Jimly, “guna menjamin keseimbangan, perikehidupan modern  yang  serba  sekuler  perlu mempertimbangkan  kembali  kehadiran
Tuhan  dalam  cara  berpikir  manusia dalam berhubungan dengan alam sekitarnya dan bahkan alam seluruhnya, bahkan Tuhan, Alam dan Manusia harus dipandang memiliki hak-hak dan konteks kekuasaannya masing- masing. (2)
Bahwa  selain  konsep  kedaulatan lingkungan,  untuk  membentuk  hukum lingkungan atau hukum tentang pengelolaan  sumber  daya  alam  yang adil,  demokratis  dan  berkelanjutan, hendaknya  pembuatan  Undang-Undang bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam
memperhatikan  pendekatan  pluralisme hukum.  Pendekatan  pluralisme  hukum (legal  pluralism), menurut  Werner Menski  jauh  lebih  mendalam  sifatnya, sehingga  untuk  memahami  hukum  dan tertib  hukum,  studi  tentang  norma- norma  saja  nyaris  tidak  pernah  cukup. Kita  juga  harus  mempertimbangkan nilai-nilai, fakta, makna, proses,
125
struktur, hubungan kekuasaan, personel, dan teknologi. (10)
Pendekatan ini akan membawa kita pada pemaknaan konsep keadilan lingkungan, menurut Subarkah penegakan  hukum  yang  menggunakan legal  pluralism  approach  diharapkan dapat mewujudkan keadilan lingkungan. (11) Konsep keadilan
lingkungan  ini  dapat  kita  temui  pada nilai-nilai  Pancasila,  khususnya  sila  ke lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,  konsep  keadilan  sosial  ini sejalan  dengan  apa  yang  dikemukakan oleh  John  Rawls  bahwa  subjek  utama keadilan  adalah  masyarakat,  Rawls menegaskan bahwa program penegakan keadilan  yang  berdimensi  kerakyatan haruslah  memperhatikan  dua  prinsip keadilan  yaitu  : Pertama ,  memberi  hak dan  kesempatan  yang  sama  atas kebebasan  dasar  yang  paling  luas, seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua , mampu mengatur kembali  kesenjangan  sosial  ekonomi yang  terjadi  sehingga  dapat  memberi keuntungan  yang  bersifat  timbal  balik (reciprocal  benefits) bagi  setiap  orang, baik mereka yang berasal dari kelompok  beruntung  maupun  tidak beruntung.  Dalam  perumusan  Undang- Undang  bidang  lingkungan  hidup  dan pengelolaan sumber daya alam keadilan dapat  dipandang  dari  dua  aspek, pertama; keadilan  dapat  dipandang sebagai  sebuah  keutamaan (virtue), yang  muncul  dari  upaya  reflektif individu mengenai cara hidup yang baik dan  sesuai  dengan  etika  (gagasan keadilan  menurut  Plato),  dan kedua; keadilan yang dipandang sebagai keutamaan  tadi  hanya  melulu  muncul dan  eksis  di  relung  pribadi  masing- masing individu, namun lebih jauh lagi, keadilan  hadir  pada  suatu  situasi  dan komunitas  kehidupan  manusia.  Oleh karenanya  Pasal  28  H  ayat  (1)  yang menyatakan  setiap  orang  berhak  hidup
sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat tinggal  dan  mendapatkan  lingkungan hidup  yang  baik  dan  sehat  serta  berhak memperoleh  pelayanan  kesehatan.  Hal ini  menandakan  negara  diharuskan untuk  menjamin  terpenuhinya  hak setiap orang untuk memperoleh lingkugan  hidup  yang  baik  dan  sehat sebagai  bagian  dari  hak  asasi  bidang ekologi.

## E. PENUTUP
Berdasarkan  uraian  pembatasan sebagaimana
telah diuraikan
sebelumnya,  maka  kesimpulan  karya ilmiah  ini  adalah:  sebagai  upaya Harmonisasi  Hukum  di  Bidang  Hukum Lingkungan  Hidup  yang  Berkeadilan, maka  konsep  kedaulatan  lingkungan dalam  sebagai  perwujudan  prinsip keseimbangan  hak  antara  manusia dengan alam, dengan pendekatan pulralisme  hukum (legal  pluralism) untuk mewujudkan keadilan lingkungan,  dapat  menjadi  rujukan untuk membentuk norma dalam peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  pengelolaan  sumber  daya alam  dan  lingkungan  hidup.  Demikain pula dengan penerapan prinsip keberlanjutan, kehati-hatian adalah komponen  utama  dalam  menjamin keberlangsungan lingkungan hidup, dan prinsip  ini  sebagai  upaya  pencegahan dari  ancaman  kerusakan  lingkungan sebagai sistem kehidupan manusia.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Nurjaya N. (et al) Laporan Akhir Tim Pengkajian Konstitusi Tentang  Pengelolaan  Sumber Daya  Alam  Untuk  Menjamin Kemakmuran Rakyat , BPHN
Kementerian  Hukum  dan  HAM. RI, Jakarta;
126
2. Asshiddiqie J. Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi  dan  Pelaksanaannya. In:  di  Indonesia .  Jakarta:  PT. Ichtiar Baru Van Haove;
3. Adack  J. Dampak  Pencemaran Limbah  Pabrik  Tahu  Terhadap Lingkungan  Hidup .  Lex  Adm.
1(3).
4. Akhmaddhian S. Penegakan Hukum Lingkungan Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan.  In:  Tahun  2015) ,  Jurnal Unifikasi.
5. National  Geographic  Indonesia, “Hutan  Mangrove  Indonesia Terus Berkurang” , 30 Mei 2012,
Nasional  Geographic.  Indonesia,
Jakarta;
6. Goesniadhie K. Harmonisasi Sistem Hukum; Mewujudkan
Tata  Pemerintahan  yang  Baik . Media, Malang: Nasa; 7. Priyanta  M. Pembaharuan  dan
Harmonisasi Perundang- Undangan  Bidang  Lingkungan dan  Penataan  Ruang  Menuju Pembangunan Berkelanjutan . Hasanuddin Law Rev. 1(3). 8. Siahaan NHT. Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan , Penerbit Erlangga. Jakarta; 9. Hipan  N.  Nirwan  Moh  Nur,  & Hardianto Djanggih. Problematika Penyelesaian Sengketa Tanah Di Lokasi Tanjung Sari Kabupaten Banggai . Law Reform. 14(1). 10. Menski W. Perbandingan Hukum dalam  Konteks  Global,  Sistem Eropa, Asia dan Afrika . Bandung:  Nusa  Media;  2014.
113-114 hal.
11. Subarkah    hal294. Implementasi hukum progresif dalam pembangunan berkelanjutan ekologis . J Yudisial. 8(3).