## PERSEPSI MASYAKARAT DKI JAKARTA TERHADAP FIGUR DAN KOMUNIKASI POLITIK BASUKI TJAHAJA PURNAMA (AHOK)

## Danny Prasetyo

## Abstract
A  leader  seeems  like  a captain  on  a  ship who will  lead  and  direct the ship  towards the  destination.  It  is  not  an  easy  matter  for  Basuki  Tjahaja  Purnama  or  Ahok  who  comes from minor ethnic to become a leader in DKI Jakarta where there once a massive race riot happened. The matter that later comes into view is how perception of DKI Jakarta citizens toward the figure of Ahok as a leader and the political communication he does. This research seeks to analyze the perception of DKI Jakarta citizens towards both the figure of Ahok as a leader  and  his  political  comunication,  where  in  which  Ahok  is  one  of  the  leaders  who engages  the  internet,  in  this  case  is  social  media,  as  a  means  of  communication  to  the citizens  leads.  Descriptive  method  is  applied  in  this  research.  That  is  a  method  which analyze  the  situation  and  condition  of  which  then  the  result  is  elaborated  in  the  research report.  In  this  problem  we  analyzed,  the  descriptive  method  we  used  is  a  survey  method. The research showed that in choosing a leader, people in Jakarta didn't concern about the race,  religion,  or  tribe,  but  it's  more  to  the  boldness  in  executing  the  policy  and  the obedience to the norm and regulation. People concerned Ahok covers all those criteria and moreover  he  applies  a  new way  of  having  a  politic  communication  with the  citizen  through the internet and cell-phone. Through people think that Ahok is such a bold leader in making some innovation in politic communication, he still needs to improve the way he talks of which is  so  frank,  and  highly  toned  and  even  concerned  rude.  Because  as  a  leader,  Ahok  is responsible to serve people in Jakarta and making them live comfortably.
Keywords : political communication, figure leadership, perception.

## A. PENDAHULUAN
Pemimpin  merupakan  figur  penting  dalam  menggerakkan  sebuah  organisasi dalam  hal  ini  bawahan  dan  juga  pengikutnya.  Menjadi  hal  yang  aneh  ketika seseorang  disebut  sebagai  pemimpin  tetapi  tidak  memilki  pengikut  ataupun  juga pengaruh  untuk  menggerakkan  orang  yang  dipimpinnya  dalam  mencapai  tujuan yang  diinginkan.  Setiap  pemimpin  tentu  memiliki  karakteristik  dan  model kepemimpinan yang berbeda sesuai dengan karakter yang dimilikinya, sehingga hal tersebut  juga  akan  berpengaruh  kepada  daerah  ataupun  organisasi  yang dipimpinnya,  karena  bagaimana  karakteristik  masyarakat  suatu  daerah  dapat mencerminkan karakteristik dari pemimpinnya.
Seorang  pemimpin  selayaknya  sebuah  nahkoda  dalam  sebuah  kapal, sehingga  kemana  kapal  tersebut  mencapai  tujuannya  tentu  ditentukan  oleh  siapa pemimpinnya.    Benny  Susetyo  menyatakan,  tak  ada  yang  bisa  mengingkari kenyataan  bahwa  cermin  baik  buruknya  wajah  republik  ini  berasal  dari  perilaku pemimpinnya. Jika perilaku mereka diperlihatkan dengan sikap egois, saling berebut tahta jabatan, mata internasionalpun akan melihat hanya sebatas itu moralitas para pemimpin republik ini.
Basuki  Tjahaja  Purnama  atau  dikenal  dengan  nama  Ahok  merupakan  salah satu  pemimpin  yang  memiliki  karakteristik  kepemimpinan  agak  berbeda  jika dibandingkan  dengan  kepemimpinan  kepala  daerah  lainnya.    Ketika  banyak  orang ingin  menjadi  pemimpin  dengan  harapan  mendapatkan  kekuasaan  dan  setelah  itu digunakan untuk kepentingan bahkan mungkin kemakmuran pribadinya, Ahok justru menggunakan  otoritas  kepemimpinan  yang  dimilikinya  berjuang  untuk  kepentingan rakyat.  Selain  itu,  di  saat  banyak  pemimpin  lebih  ingin  dilayani  karena  merasa
merekalah  pemilik  otoritas  tersebut,  Ahok  berusaha  untuk  menerapkan  bahwa menjadi  seorang  pemimpin  merupakan  amanat  dari  rakyat  untuk  kemudian  ketika terpilih,  maka  tentu  saja  seharusnya  wajib  berjuang  dan  melayani  kepentingan rakyat  yang  telah  memilihnya.  Pemimpin  jabatan  publik  bukanlah  pemimpin perusahaan  sehingga  harus  dilayani  dan  bukan  melayani.  Sebagai  seorang pemimpin daerah bersama Joko Widodo yang memimpin ibu kota negara yaitu DKI Jakarta,  Ahok  memiliki  sebuah  pemahaman  tentang  konsep  pemimpin  publik  yang harusnya melayani rakyatnya:
"Kalau  dulu  saya  liat  orang  miskin  tidak  bisa  sekolah,  tidak  bisa  berobat, saya  pakai  dompet  saya.  Saya  pergi  melayani  orang  dengan  mobil  saya. Ketika saya jadi pejabat, saya tidak pernah tahu apa itu uang bensin. Uang rakyat yang membayari saya. Saya hanya mendistribusikan uang itu kepada rakyat, jadi saya untung. Saya untung menolong orang dengan uang rakyat itu  sendiri.  Jadi,  kalau  rakyat  memiliki  pejabat  yang  mau  menjadi penolong, jadi  pelayan  mereka,  maka  saya  kira  kita  tidak  akan  mungkin  melakukan korupsi." (Gunawan, 2013: 111).
Pemimpin  yang  memegang  jabatan  publik  seharusnya  memang  melayani kepentingan  publik  dalam  hal  ini  masyarakat  yang  memilihnya.  Di  saat  pemimpin lainnya  ketika  terpilih  berusaha  untuk  menampilkan  dirinya  seolah-olah  bekerja untuk rakyat, namun yang terjadi justru sebaliknya yaitu bekerja untuk memperkaya diri  sendiri.  Penyebabnya  karena  untuk  mengembalikan  modal  kampanye,  juga karena  menganggap  jabatan  itu  merupakan  kekuasaan  yang  harus  dipertahankan bagaimanapun  caranya  sehingga  tidak  melakukan  perubahan  dibandingkan pemerintahan  sebelumnya.  Hal  ini  disebabkan  adanya  kekhawatiran  nantinya  akan berdampak  terhadap  kepemimpinannya,  selain  juga  berusaha  untuk  menjaga peluang agar tetap dapat terpilih kembali untuk masa periode pemilihan berikutnya. Sebagai  ibu  kota  negara,  DKI  Jakarta  tentu  saja  menjadi  barometer  bagi perkembangan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Ibaratnya, jika ada perubahan di  DKI  Jakarta  dan  hal  tersebut  berdampak  positif  bagi  kemajuan  daerah  dan masyarakatnya, maka biasanya hal tersebut akan ditiru oleh daerah-daerah lainnya. Moda  transportasi  massal  seperti  Transjakarta  atau  Busway  yang  dicetus  saat kepemimpinan  gubernur  Sutiyoso  menjadi  salah  satu  contohnya.  Bus  Transjakarta sekarang  tidak  hanya  menjadi  ikon  DKI  Jakarta,  tetapi  sudah  diadopsi  pula  oleh beberapa  daerah  seperti  Semarang,  Jogja,  Solo  dan  beberapa  kota  lainnya  di Indonesia.  Hal  ini  yang  menjadikan  DKI  Jakarta  menjadi  seakan  trensetter  bagi provinsi lainnya untuk dijadikan model pengelolaan kota yang tepat dan benar.
Sebelum  melihat  model  kepemimpinan  Ahok  dan  juga  bagaimana  persepsi masyarakat  DKI  Jakarta  kepada  pemimpinnya  itu,  tentu  menjadi  menarik  untuk mengetahui latar belakang singkat dari wakil gubernur DKI Jakarta ini. Lahir dengan didikan  keras  dari  sang  ayah  yang  merupakan  keluarga  Tionghoa  termasyhur karena  dikenal  kedermawanannya  di  Pulau  Belitung,  Ahok  dididik  oleh  sang  ayah agar tidak menjadi sombong dan harus dapat bergaul dengan teman-temannya yang berbeda etnis dan agama, meski saat sudah membaur bukan berarti Ahok lepas dari tindakan  diskriminasi  karena  ia  berasal  dari  etnis  Tionghoa    yang  menjadi  etnis minoritas di wilayahnya tersebut. (Bastian, 2013: 17).
William  Skinner  dalam  The  Chinese  Minority  seperti  dikutip  oleh  Charles Choppel dalam bukunya Tionghoa Indonesia Dalam Krisis menyatakan bahwa orang Tionghoa selalu merupakan minoritas kecil di Indonesia. Dalam tahun 1961, mereka
diperkirakan berjumlah sekitar 2,45 juta orang, mungkin saja mereka itu tidak pernah dianggap  mewakili  lebih  dari  2,5  persen  dari  seluruh  jumlah  penduduk  waktu  itu. (Coppel,  1994:  21).  Dari  jumlah  tersebut,  tentu  saja  menjadi  suatu  "prestasi" tersendiri  bagi  Ahok  sebagai  bagian  dari  minoritas,  akan  tetapi  dapat  menjadi pemimpin  di  daerah  yang  mayoritasnya  berbeda  secara  etnis  maupun  agama tersebut.
Pemimpin  tentu  saja  menjadi  faktor  penting  dalam  perubahan  sebuah  kota. Akan tetapi, tanpa dukungan dari masyarakat itu sendiri, seorang pemimpin sehebat apapun  tetap  saja  tidak  dapat  mengontrol  dan  memimpin  kota  tersebut  untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Demi mencapai tujuan bersama dengan masyarakat  itulah,  dibutuhkan  suatu  komunikasi  politik  yang  baik  antara  pemimpin dengan masyarakat yang dipimpinnya. Hal ini tentu saja tidak mudah direalisasikan, apalagi  Ahok  bukan  asli  dari  DKI  Jakarta,  bahkan  dia  juga  adalah  kaum  minoritas yaitu  etnis  Tionghoa  kristen  dimana  masyarakat  DKI  yang  dipimpinnya  mayoritas adalah  etnis  Betawi  dengan  agama  muslim.  Ini  tentu  menjadi  suatu  tantangan tersendiri  bagi  Ahok  untuk  membuktikan,  apakah  dirinya  dapat  melakukan komunikasi politik yang baik kepada masyarakat golongan mayoritas yang berbeda dengan dirinya.
Kerusuhan  beraroma  etnis  pada  tahun  1998  dimana  peranakan  etnis Tionghoa  menjadi  sasaran  atau  bahkan  seakan  musuh  bersama  warga  mayoritas DKI  Jakarta  waktu  itu  tentu  saja  masih  membekas.  Akan  tetapi,  terpilihnya  Ahok meski hanya sebagai wakil gubernur bersama Joko Widodo yang menjadi gubernur, tentu  memiliki  makna  tersendiri  bagi  masyarakat  DKI  Jakarta,  meskipun  kampanye yang  menyinggung  etnis  dan  agama  cukup  santer  terdengar  saat  pelaksanaan Pemilukada DKI Jakarta tahun 2012 lalu.
Pola komunikasi yang tepat antara pemimpin dan masyarakat yang dipimpin, menjadi  prasyarat  utama  dalam  menjalankan  sebuah  kepemimpinan  pada  suatu daerah  atau  wilayah.  Menarik  untuk  dicermati  bagaimana    komunikasi  politik  yang dilakukan  oleh  Ahok  sebagai  pemimpin  dengan  etnis  minoritas  tersebut  saat memimpin  daerah  dengan  etnis  mayoritas  yang  berbeda  dengan  dirinya.  Pola komunikasi  politik  seorang  pemimpin  dapat  tercermin  dari  kebijakan  yang  diambil terhadap  suatu  permasalahan  tertentu.  Beberapa  contoh  kebijakan  yang  diambil saat menjadi pemimpin di Jakarta diantaranya: pemasangan closed-circuit television (CCTV)  di  kantor  kelurahan  serta  kecamatan  dan  juga  pada puskesmas di  wilayah Jakarta dan juga mengunggah laporan kegiatan pemerintah provinsi DKI Jakarta ke situs you tube. (Bastian, 2013: 94-96).
Mungkin Ahok bukan orang pertama yang menyampaikan hasil rapat kepada masyarakat,  akan  tetapi  video  yang  diunggah  ke  You  Tube  adalah  bentuk transparansi jalannya pemerintahan yang bagus, karena video tidak diedit sehingga bisa  menggambarkan  dengan  jelas  situasi  yang  persis  sama  dengan  kondisi  yang terjadi  di  ruang  rapat.  Bentuk  transparansi  dengan  mengunggah  proses pengambilan  kebijakan  ke  situs  media  sosial  ini,  seakan  menggambarkan  model komunikasi politik yang hendak dibangunnya kepada masyarakat DKI Jakarta. Latar belakang Ahok sebagai warga minoritas, bahkan menjadi figur seorang pemimpin di masyarakat  mayoritas  berbeda  etnis  tentu  bukan  hal  mudah.  Jika  mencermati makna  minoritas  berdasarkan  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI),  minoritas memiliki  makna  yaitu  golongan  sosial  yang  jumlah  warganya  jauh  lebih  kecil  jika dibandingkan  dengan  golongan  lain  di  suatu  masyarakat  dan  karena  itu didiskriminasi  oleh  golongan  lain  itu.  Figur  Ahok  sebagai  pemimpin  minoritas  di masyakarat  mayoritas  tersebut  makin  dikuatkan  dengan  menilik  data  BPS
berdasarkan  sensus  penduduk  tahun  2000  seperti  dilansir  situs  wikipedia.org, provinsi  DKI  Jakarta  dengan  8,3  juta  penduduk  terdiri  dari  tujuh  etnis  besar  yang mendiami Jakarta, etnis Tionghoa berada pada urutan keempat dengan 5.53% dari total  penduduk  DKI  Jakarta.  Data  ini  hanya  merupakan  gambaran  umum  secara teknis bahwa kaum Tionghoa termasuk kaum minoritas di provinsi DKI Jakarta.
Masyarakat Tionghoa di Indonesia seperti ditegaskan Leo Suryadinata, bukan merupakan  minoritas  yang  homogen.  Dari  sudut  budaya,  orang  Tionghoa  terbagi atas  peranakan  dan  totok.  Peranakan  adalah  orang  Tionghoa  yang  sudah  lama tinggal  di  Indonesia  dan  umumnya  sudah  terbaur,  mereka  berbahasa  Indonesia sebagai  bahasa  sehari-hari  dan  bertingkah  laku  sebagai  pribumi.  Totok  adalah pendatang baru, umumnya baru tinggal di Indonesia satu hingga dua  generasi dan masih menguasai bahasa Tionghoa. (Suryadinata, 2010: 228). Sejak proklamasi RI, minoritas  ini  dianggap  senantiasa  menimbulkan  masalah,  meski  tidak  selalu  sama. Mula-mula pada zaman kolonial mereka dianggap pro Belanda dan antinasionalisme Indonesia,  eksklusif  dan  kerjanya  hanya  mencari  keuntungan,  hingga  kemudian dianggap simpatisan komunis. Akhir-akhir ini mereka dianggap sebagai kapitalis dan konglomerat  yang  mengeruk  kekayaan  negara  tanpa  perasaan  patriotisme. Kerusuhan  1998  yang  terjadi  ditujukan  kepada  warga  Tionghoa,  tidak  terlepas  dari persepsi negatif tersebut.
Sebagai  pemimpin  minoritas  di  DKI  Jakarta,  dalam  menjalankan kepemimpinan politiknya dimana di dalamnya tentu juga termasuk komunikasi politik yang dilakukannya, penelitian ini ingin mengetahui persepsi masyarakat khususnya masyarakat  DKI  Jakarta  yang  notabenenya  merupakan  pihak  yang  merasakan dampak  langsung  dari  kepemimpinan  dan  juga  komunikasi  politik  pemimpinnya  ini. Dari  hal  inilah  penelitian  ini  merumuskan  permasalahan  yang  akan  diteliti  yaitu bagaiman  persepsi  masyakarat  DKI  Jakarta  terhadap  figur  Ahok    dan  juga bagaimana  komunikasi  politik  yang  sudah  dijalankannya  selama  menjadi  wakil gubernur kepada masyakarat DKI Jakarta.
Diharapkan  penelitian  ini  dapat  menjadi  jembatan,  baik  bagi  Ahok  sebagai seorang  pemimpin  untuk  mengetahui  persepsi  rakyat  yang  dipimpinnya  terhadap komunikasi politik yang dilakukannya, maupun bagi masyarakat DKI Jakarta sebagai pihak  yang  dipimpinnya  agar  dapat  makin  mengenal  pemimpin  daerahnya  melalui komunikasi politik yang dilakukannya.

## A.1. Tinjauan Pustaka
Makna dari figur sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah tokoh  yang  merupakan  peran  sentral  dan  menjadi  pusat  perhatian. Kepemimpinan seseorang tidak hanya dilihat sebagai kualitas, tetapi juga serangkaian fungsi yang harus dilaksanakan kelompok. Hal ini diungkapkan oleh Stewart L Tubss dan Sylvia Moss  dalam  bukunya Human  Communication yang  juga  menyatakan  bahwa seorang  pemimpin  adalah  orang  yang  berhasil  dengan  baik  melaksanakan  fungsi tugas  dan  pertimbangan  dengan  baik.  Fungsi  tugas  yang  dimaksudkan  disini  ialah kegiatan-kegiatan  yang  membantu  kelompok  mencapai  tujuannya  dan  juga mengarahkan  kelompok    (masyakarat)  bagaimana  cara  terbaik  memulai, menjelaskan  pendapat  orang  lain.  Sedangkan  fungsi  pertimbangan  berkaitan dengan  moral,  meliputi  setiap  kegiatan  yang  mempengaruhi  iklim  emosional  atau meningkatkan  kepuasan  perseorangan  para  anggota:  menunjukkan  kesepakatan, dukungan  atau  dorongan,  memberi  kesempatan  kepada  anggota  yang pembicaraannya  mungkin  tidak  diperhatikan  untuk  mengemukakan  pendapat  dan sebagainya. (Tubbs dan Moss, 1996: 93). Pendapat Tubbs dan Moss tersebut ingin
menguatkan  bahwa  pemimpin  bekerja  bukan  untuk  mencapai  tujuannya  sendiri, namun  tujuan  untuk  kepentingan  bersama-sama  dan  juga  untuk  kepuasan (kesejahteraan) rakyat yang dipimpinnya.
Senada dengan pendapat Tubss dan Moss,  M.  Ryaas  Rasyid  memandang  adanya  tiga  fungsi  pokok  dari  kepemimpinan yaitu  fungsi  identifikasi  dan  analisis,  fungsi  penetapan  tujuan  dan  perumusan kebijakan,  serta  fungsi  membangun  dan  menggerakkan  semangat.  Berdasarkan fungsi identifikasi dan analisis, pemimpin karena posisinya sebagai pusat acuan dari pengikut,  harus  mampu  membuat  identifikasi  dan  analisis  atas  masalah-masalah yang  menjadi  perhatian  publik  dan  kemampuan  itu  juga  mencakup  antisipasi  atas sejauh  mana  para  pengikut  akan  bereaksi  terhadap  rencana-rencana  yang  akan dipaparkan  oleh  pemimpin.  Fungsi  kedua  yaitu  penetapan  tujuan  dan  perumusan kebijakan  menyatakan,  dalam  upaya  mewujudkan  tujuan  bersama  maka  seorang pemimpin  harus  berperan  sebagai  representatif  dari  pengikut.  Makna  dari  fungsi ketiga yaitu membangun dan menggerakkan semangat ialah membangun kemauan keras  diantara  pengikut  untuk  bertindak  dan  melaksanakan  setiap  segi  kebijakan yang termasuk dalam tanggung jawabnya sehingga mencapai tujuan. (Rasyid, 2002: 138-143).
Setiap  pemimpin  pasti  memiliki  tipe  kepemimpinan  yang  berbeda  sesuai dengan karakter yang melekat pada dirinya. Salah satu tipe kepemimpinan menurut Weber  dalam "The  Theory  of  Social  and  Economic  Organization" menyatakan bahwa  berdasarkan  sumber  kekuasaan,  kepemimpinan  dibagi  menjadi  tiga  yaitu kepemimpinan  rasional,  kepemimpinan  tradisional  dan  kepemimpinan  kharismatik. Kepemimpinan  rasional  ialah  kepemimpinan  bersumber  pada  kewenangan  legal yang  beranjak  dari  peraturan-peraturan  yang  telah  ditetapkan,  kepemimpinan tradisional  ialah  pengakuan  atas  tradisi  hak  berkuasa  secara  turun-temurun  yang dimiliki oleh pemimpin. Tipe ketiga ialah kepemimpinan kharismatik yaitu pengakuan terhadap  kualitas-kualitas  istimewa  yang  dimiliki  oleh  pemimpin  dan  dipercaya pengikutnya sebagai karunia khusus.
Dari  ketiganya,  tipe  kepemimpinan  rasional  yaitu  kepemimpinan  yang bersumber pada kewenangan legal yang beranjak dari legalitas pola-pola peraturan normatif mendekati tipe kepemimpinan Ahok dalam kepemimpinannya, contohnya : saat  proses  pemindahan  PKL  di  Tanah  Abang,  karena  pedagang  menolak  untuk pindah,  Ahok  mengancam  akan  mempidanakan  mereka  (para  pedagang)  karena berjualan di bahu jalan yang seharusnya untuk lalu lintas kendaraan. Bagi seorang pemimpin  merupakan  keharusan  untuk  menaati  peraturan  yan  telah  dibuat  dan bukannya  justru  melanggarnya.  Oleh  karenanya  salah  satu  pernyataannya  yang pernah  dilontarkan  dalam  situsnya www.Ahok.org ,    menanggapi  protes  pedagang dan dianggap tidak memihak masyarakat kecil ialah "saya lebih taat pada konstitusi dan  bukan  konstituen."  Menjadi  suatu  pertanyaan,  apakah  figur  pemimpin  rasional seperti  ini  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat  kota  Jakarta  yang  sebelumnya  sudah terbiasa dengan  ketidakteraturan  serta mudah  melanggar  peraturan? Apakah Ahok juga merupakan figur pemimpin yang dapat menjadi teladan bagi masyarakatnya?
Komunikasi  politik  oleh  beberapa  ilmuwan  dianggap  memiliki  fungsi  yang istimewa,  karena  komunikasi  politik  meletakkan  basis  untuk  menganalisis permasalahan  yang  muncul  dan  berkembang  dalam  keseluruhan  proses  dan perubahan  suatu  bangsa.  (Arrianie,  2010:  15).  Komunikasi  politik  sendiri  memiliki signifikansi  terhadap  empat  lingkungan  aktual  yang  sangat  berpengaruh  saat  ini, seperti yang diungkapkan Gun Gun Heryanto dan Shulhan Rumaru (2013: 10) yaitu:
1.  Industri  media  massa,  baik  cetak  maupun  elektronik,  tumbuh  sangat  pesat. Dinamisasi  ini  menyebabkan  munculnya  hal-hal  baru  yang  sangat  berkait
dengan keberadaan media massa dalam politik.
2.  Tumbuh  pesatnya  industri  yang  berbasis  pada  layanan  jasa  komunikasi  dan juga  makin  menjamurnya  lembaga-lembaga  konsultan politik  sebagai  bentuk baru  komunikasi  politik  kontemporer.  Seluruh  pasangan  kandidat  dalam Pemilu  2009  lalu  misalnya,  menggunakan  jasa  para  konsultan  politik  untuk memenangkan  pertarungan  politik  mereka.  Ini  membuktikan  komunikasi politik kian menunjukkan perannya yang sangat penting.
3.  Maju  pesatnya  perkembangan  ICT  (information  and  communication technology).  Saat  ini,  komunikasi  yang  berlangsung  di  tataran  komunikasi interpersonal  tidak  lagi  didominasi  oleh  komunikasi  secara  fisik,  melainkan sudah  mengalami  dinamisasi  dengan  masuknya  basis  dukungan  teknologi komunikasi.  Salah  satu  contohnya  adalah  fenomena virtual  communication atau  komunikasi  online.  Indikasinya  adalah  semakin  meningkatnya  jumlah pengguna internet di Indonesia.
4.  Semakin terbukanya proses demokratisasi di Indonesia. Seluruh aktor politik, baik individu maupun kolektif, dituntut memiliki kemampuan komunikasi politik yang  memadai.  Tuntutan  semacam  ini  berlaku  bagi  komunikator  politik  di suprastruktur  (eksekutif,  legislatif  dan  yudikatif)  maupun  di  level  infrastruktur (partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, media massa, figur atau tokoh politik).
Salah  satu  contoh  kebijakan  menggunakan  media  ICT  ( information  and communication  technology ),  yang  hingga  kini  dirasakan  dampaknya  langsung  oleh masyarakat  ialah  adanya  transparansi  dalam  penyusunan  progam  kerja,  maupun kegiatan-kegiatan  lainnya  yang  berdampak  pada  masyarakat  melalui  media  sosial Youtube.  Dengan  adanya  informasi  bagaimana  kegiatan  gubernur  dan  wakil gubernur  dalam  memimpin  warga  DKI,  serta  memanfaatkan  kemajuan  teknologi internet  inilah  yang  menyebabkan  sekat-sekat  pemikiran  tradisional  tentang perbedaan etnis maupun agama menjadi terbuka.
Sarbaugh dalam bukunya Intercultural Communication menyatakan perbedaan  budaya  yang  berbeda  antara  rakyat  dengan  pemimpin  menentukan bagaimana  komunikasi  dapat  berlangsung.  Cara  kita  menilai  budaya  lain  dengan nilai-nilai budaya kita sendiri dan menolak mempertimbangkan norma-norma budaya lain akan menentukan  keefektifan komunikasi yang akan terjadi. Di satu pihak, ada orang-orang  yang  sekaligus  mengetahui  dan  menerima  kepercayaan  dan  perilaku orang lain. Pada pihak lain, ada juga orang-orang yang tidak mengetahui dan tidak menerima,  sehingga  kemungkinannya  tinggi  sekali  mengalami  kegagalan komunikasi.  Penggunaan  sistem  sandi  yang  sama,  pengakuan  atas  perbedaan dalam  kepercayaan  dan  perilaku,  dan  pemupukan  sikap  toleran  terhadap kepercayaan dan perilaku orang lain, membantu terciptanya komunikasi yang efektif. (Tubss dan Moss, 1996: 242).
Berlo  sendiri  berpendapat  bahwa  tujuan  komunikasi  berkaitan  erat  dengan kejiwaan  dan  emosional,  artinya  berkomunikasi  secara  persuasif  adalah berkomunikasi  dalam  rangka  mempengaruhi  orang  lain  dengan  usaha  mengubah keyakinan, nilai,  atau sikap mereka.  Aspek persuasif  yang  dimaksudkan  oleh Berlo ialah  komunikasi  politik  yang  dilakukan  pelaku  komunikasi,  tujuannya  untuk mempengaruhi  orang  lain  dengan  usaha  mengubah  keyakinan,  nilai  dan  sikap mereka  tidak  menggunakan  pola  atau  cara  komunikasi  lama  (konvensional)  tetapi mulai  memanfaatkan  teknologi  informasi  dalam  hal  ini  media  sosial.  Hal  tersebut sesuai  dengan  aspek  informatif  oleh  Berlo  yaitu  objektivitas,  rasionalitas,  logis  dan konkrit. (Erliana, 2005: 26)
Senada  dengan  Berlo,  Nimmo  sendiri  menyatakan  bahwa  orang  tidak dilahirkan  dengan  kepercayaan,  nilai  dan  penghargaan  politik.  Namun,  mereka dapat  menyusunnya  secara  berkesinambungan  jika  dihadapkan  pada  suatu rangsangan  politik.  Salah  satu  tahap  penyusunan  personal  ini  terdiri  atas  segala sesuatu yang dipelajari orang melalui komunikasi politik. Pikiran dan perasaan yang menyusun  citra  orang  tentang  politik  itu  berguna  dan  juga  memuaskan  bagi  orang itu.  Citra  membantu  memberikan  alasan  yang  dapat  diterima  secara  subjektif tentang mengapa segala sesuatu hadir sebagaimana tampaknya, tentang preferensi politik,  dan  tentang  penggabungan  dengan  orang  lain.  Kita  memperoleh  rasa nyaman  secara  fisik,  sejahtera,  diakui  orang,  dihargai  baik  itu  melalui  prestasi maupun  menikmati  ganjaran  lahiriah  bagi  pengalaman  kita,  karena  seorang pemimpin politik mengerti bahwa citra memenuhi kebutuhan manusia, dan karena itu mengungkapkan  himbauannya  dalam  bentuk  lambang  untuk  membangkitkan  citra yang simpatik diantara khalayak massa. (Nimmo, 2010: 6-9).
Stewart  L.Tubbs  dan  Sylvia  Moss  menambahkan,  terdapat  beberapa  gaya komunikasi  yang  dikenal  diantaranya  ialah  gaya  komunikasi  mengendalikan  dan gaya  komunikasi  dua  arah.  Gaya  komunikasi  mengendalikan  ditandai  oleh  satu kehendak  untuk  membatasi,  memaksa  dan  mengatur  perilaku,  pikiran  dan tanggapan  orang  lain,  sedangkan  gaya  komunikasi  dua  arah  ialah  dalam mengungkapkan  pendapat  melalui  tindakan  informal.  Terkait  dengan  hal  tersebut, Dennis  seperti  dikutip  dalam  Stewart  dan  Moss  dalam  bukunya Human Communication, dua  faktor  komunikasi  organisasi  yaitu:  komunikasi  ke  bawah (komunikasi yang diprakarsai oleh manajemen organisasi tingkat atas dan kemudian ke  bawah  melalui  rantai  perintah),  dan  komunikasi  ke  atas  (proses  penyampaian gagasan,  perasaan  dan  pandangan  pegawai  atau  rakyat  tingkat  bawah  kepada atasannya dalam organisasi atau negara). (Tubbs dan Moss, 1996: 169).

## A.2. Metode Penelitian
Tipe  penelitian  yang  digunakan  ialah  penelitian  kuantitatif  dengan  metode yang  dipilih  adalah  deskriptif  yaitu  penelitian  dimaksudkan  untuk  menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal-hal lain yang sudah disebutkan dan hasilnya dipaparkan dalam  laporan  penelitian.  Ditinjau  dari  segi  masalah  yang  diteliti,  metode  deskriptif adalah metode penelitian survai yaitu penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. (Arikunto, 2010: 172). Populasi penelitian ini ialah masyakarat DKI Jakarta  dengan  lima  wilayah  kotamadya,  dan  sampel  yang  diambil  berjumlah  400 orang  responden.  Dari  kelima  kotamadya  tersebut,  tiga  kotamadya  yang  memiliki jumlah  penduduk  terbesar  di  Jakarta  memiliki  prosentase  yang  besar  pula  dalam pengambilan  responden  yaitu  Jakarta  Selatan  (32,5%),  Jakarta  Timur  (27,5%)  dan Jakarta  Barat  (14,75%).  Untuk  pengambilan  sampel  sendiri  dengan  menggunakan teknik probability  sampling yaitu  teknik  pengambilan  sampel  yang  memberikan peluang  yang  sama  bagi  unsur  populasi  untuk  dipilih  menjadi  sampel  dengan  cara simple  random  sampling (pengambilan  sampel  dilakukan  secara  acak  tanpa memperhatikan  strata  yang  ada  dalam  populasi  tersebut.  Sebanyak  88,5% responden minimal lulusan SMA dan Sarjana (S1), dan selebihnya tamatan SD dan SMP.  Untuk  jenis  pekerjaan  karyawan  swasta  dan  pengusaha  menempati prosentase yang besar yaitu 66,5% responden, sedangkan selebihnya yaitu mereka yang  berprofesi  :  PNS,  dosen,  guru,  mahasiswa,  ibu  rumah  tangga  dan  profesi lainnya.  Selain  itu,  sebagian  besar  responden  yaitu  80%  sudah  tinggal  di  Jakarta lebih  dari  10  tahun.  Dari  hasil  informasi  awal  data  responden  tersebut,  tentunya
responden  yang  dijadikan  sampel  cukup  representatif.  Pengumpulan  data  yang dilakukan penulis ialah dengan menyebarkan kuesioner. Teknik dalam menganalisa data dalam penelitian merupakan analisa deskriptif dimana data kuantitatif didukung data  kualitatif.  Tiap  respon  pertanyaan  diberikan  skor  tertentu  tergantung  pada tingkat kepuasan responden tersebut.

## B. PEMBAHASAN

## B.1. Persepsi terhadap Figur Ahok sebagai Pemimpin
Persepsi masyarakat dapat disimpulkan sebagai tanggapan atau pengetahuan  lingkungan  dari  kumpulan  individu-individu  yang  saling  berinteraksi karena mempunyai nilai-nilai, norma, cara dan prosedur yang merupakan kebutuhan bersama berupa  suatu  adat  istiadat  tertentu yang  bersifat continue dan  terikat  oleh suatu  identitas  bersama  melalui  intepretasi  data  indera.  Dalam  menjalankan kepemimpinannya,  seseorang  dilihat  berdasarkan  dirinya  sebagai  figur  pemimpin dan juga fungsi kepemimpinan yang dilakukannya.
Beberapa hal yang yang akan dianalisa dari persepsi masyakarat DKI Jakarta terhadap figur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, diantaranya : B.1.1. Figur berdasarkan identitas.
Figur  berdasarkan  identitasnya  yaitu  untuk  mengetahui  persepsi  masyakarat DKI Jakarta dalam memilih pemimpin melihat dari suku, etnis atau agamanya. Hasil penelitian  ini  ternyata  menunjukkan  bahwa  82%  masyakarat  DKI  Jakarta  tidak melihat  bahwa  faktor  SARA  sebagai  hal  utama  dalam  memilih  seseorang  menjadi pemimpinnya.  Ini  membuktikan  bahwa  meskipun  Ahok  adalah  figur  dengan  latar belakang  etnis  dan  agama  minoritas,  tidak  mempengaruhi  responden  dalam menentukan pilihan pemimpinnya.

## B.1.2. Tipe kepemimpinan
Tipe kepemimpinan Ahok yang taat pada norma atau aturan dalam persepsi masyakarat  DKI  Jakarta.  Dari  analisis  data  hasil  penelitian  didapati  bahwa  Ahok merupakan tipe pemimpin yang dibutuhkan masyakarat DKI Jakarta saat ini karena ketegasannya  dalam  menindak  jika  ada  masyakarat  yang  melakukan  pelanggaran terhadap  aturan.  Ketaatan  pada  norma  dan  aturan  juga  menjadi  faktor  lain  bagi 64,5%  responden  yang  menjawab  setuju  bahwa  Ahok  merupakan  figur  pemimpin yang  dibutuhkan  DKI  Jakarta  saat  ini.  Hasil  data  responden  tersebut  tentu mendukung  dari  teori  yang  diungkapkan  Weber  dalam "The  Theory  of  Social  and Economic  Organization" menyatakan  bahwa  berdasarkan  sumber  kekuasaan, kepemimpinan  dibagi  menjadi  tiga  yaitu  kepemimpinan  rasional,  kepemimpinan tradisional dan kepemimpinan kharismatik. Dari ketiga tipe tersebut, Ahok termasuk dalam  tipe  kepemimpinan  rasional  yaitu  kepemimpinan  yang  bersumber  pada kewenangan legal yang beranjak dari legalitas pola-pola peraturan normatif.

## B.1.3. Fungsi pertimbangan
Fungsi  pertimbangan  yang  termasuk  di  dalamnya  adalah  tingkat  kepuasan dan  juga  dukungan  atau  dorongan  dari  responden  terhadap  figur  kepemimpinan Ahok. Dari data tersebut menunjukkan bahwa 69,50% responden menyatakan setuju bahwa  Jokowi  dan  Ahok  dalam  2  tahun  masa  awal  kepemimpinannya  sudah melakukan perubahan bagi kota Jakarta. Salah satu contoh perubahan seperti yang diungkapkan  oleh  salah  seorang  responden  saat  penulis  melakukan  wawancara bahwa "sekarang  rumah  susun  sudah  banyak  ditempati  serta  ditambah pembangunannya  dan  ada  pembangunan  waduk  di  daerah  Pluit,  Jakarta  Utara." Hasil  tersebut  menggambarkan  bahwa  Ahok  menjalankan  fungsi  pertimbangan
sebagai  seorang  pemimpin.  Sebagai  salah  satu  fungsi  menurut  Tubbs  dan  Moss, fungsi  pertimbangan  ini  berkaitan  dengan  moral  meliputi  setiap  kegiatan  yang mempengaruhi  atau  meningkatkan  kepuasan  perseorangan  anggota  masyarakat. Hasil  tersebut  juga  membuktikan  bahwa  teori  Tubbs  dan  Moss  ini  dilakukan  oleh Ahok dalam menjalankan fungsinya sebagai pemimpin di DKI Jakarta.
B.1.4. Fungsi tugas.
Fungsi  tugas  yaitu  pemimpin  memberikan  arahan  dalam  mencapai  tujuan yang  diinginkan  bersama.  Dari  hasil  data  yang  diperoleh,  49,50%  responden percaya bahwa Ahok dapat memperbaiki kehidupan masyakarat DKI Jakarta. Hal ini tentu  menguatkan  pernyataan  sebelumnya  yang  menyatakan  bahwa  71% responden percaya Ahok bekerja untuk kepentingan masyakarat DKI Jakarta. Hasil data  ini  menguatkan  pendapat  Tubbs  dan  Moss  tentang  fungsi  tugas  pemimpin bahwa  Ahok  merupakan  figur  pemimpin  yang  membantu  masyakarat  dalam mencapai  tujuannya  yang  dibuktikan  bahwa  Ahok  bekerja  untuk  kepentingan masyarakat demi tercapainya kesejahteraan masyakarat DKI Jakarta lebih baik.

## B.2.  Persepsi  Masyarakat  DKI  Jakarta  terhadap  Komunikasi  Politik  yang dilakukan Ahok.
Untuk  mengetahui  persepsi  masyakarat  DKI  Jakarta  terhadap  komunikasi politik yang dilakukan oleh Ahok maka dilihat dari beberapa faktor yaitu : B.2.1. Faktor gaya komunikasi.
Faktor  gaya  komunikasi  dalam  menyampaikan  pesan  dapat  dilihat  dari persepsi  responden  terhadap  gaya  komunikasi  Ahok  dalam  menyampaikan  pesan kepada  masyakarat  DKI  Jakarta.  Seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa gaya  komunikasi  yang  dikenal  adalah  gaya  komunikasi  mengendalikan  dan  gaya komunikasi  dua  arah.  Dari  sajian  data  di  atas,  didapati  bahwa  57,25%  responden menyatakan  setuju  dengan  gaya  komunikasi  Ahok  yang  cenderung  mengendalikan seperti diungkapkan Stewart L Tubbs dan Sylvia Moss, dimana gaya komunikasi ini membatasi,  memaksa,  mengatur  perilaku  bawahan  dalam  hal  ini  masyakarat  DKI Jakarta untuk mengikuti aturan dan norma yang disepakati.  Gaya komunikasi Ahok ini  sesuai  dengan  persepsi  responden  atas  pernyataan  sebelumnya  yang menyatakan  Ahok  adalah  pemimpin  yang  tegas  dalam  melakukan  kebijakan  serta taat  norma  dan  dibutuhkan  masyakarat  DKI  Jakarta  saat  ini.  Meski  secara  gaya komunikasi yang termasuk gaya mengendalikan yang tegas disetujui sebagian besar responden,  akan  tetapi  responden  mengingkan  agar  Ahok  dapat  mengubah  cara bicara  dalam  menyampaikan  kebijakan.  Sebagian  responden  yaitu  59%  responden menyatakan  setuju  bahwa  Ahok  seharusnya  mengubah  cara  dia  berkomunikasi yang  terkadang  dengan  menggunakan  kalimat  kasar  bahkan  cenderung menjatuhkan,  seperti  yang  diungkapkan  beberapa  responden  dalam  wawancara dengan  penulis  pada  saat  penelitian.  Hal  ini  juga  dikuatkan  pada  pertanyaan sebelumnya  dimana  sebagian  besar  responden  setuju  cara  bicara  seseorang mempengaruhi  dalam  memilih  pemimpin.  Berdasarkan  persepsi  masyakarat  DKI Jakarta  terhadap  gaya  komunikasi  politik  Ahok  ini,  didapati  bahwa  sebagian  besar masyakarat  setuju  dengan  gaya  komunikasinya  tegas  yang  oleh  Tubbs  dan  Moss disebut  dengan  gaya  komunikasi  mengendalikan.  Akan  tetapi,  masyakarat  kurang setuju  jika  gaya  komunikasi  tersebut  dinilai  arogan  oleh  beberapa  pihak.  Meski setuju  dengan  gaya  komunikasi  Ahok  tersebut,  tidak  demikian  dengan  cara bicaranya  dalam  menyampaikan  suatu  kebijkan  kepada  masyakarat.  Cenderung kasar  dan  blak-blakan  dalam  menyampaikan  kebijakan  ternyata  menurut masyakarat  DKI  Jakarta  merupakan  hal  yang  harus  dirubah  oleh  Ahok  sebagai
seorang  pemimpin,  apalagi  cara  bicara  seseorang  ternyata  mempengaruhi masyarakat DKI Jakarta dalam memilih seorang pemimpin.

## B.2.2. Faktor perbedaan kepercayaan dan budaya.
Faktor  ini  muncul  karena  adanya  sikap  toleran  terhadap  perbedaan kepercayaan budaya antara Ahok dengan mayoritas masyarakat DKI Jakarta dapat menciptakan  komunikasi  yang  efektif.  Dari  sajian  data  terlihat  bahwa  45,25% responden  kurang  setuju  dengan  pernyataan  bahwa  gaya  komunikasi  Ahok  tidak cocok  dengan  budaya  Betawi.  Jawaban  responden  ini  juga  dikuatkan  dengan  latar belakang  suku  Betawi  seperti  yang  dijelaskan  sebagai  berikut.  Suku  Betawi  sendiri dilihat  dari  asalnya  merupakan  hasil  perkawinan  antar  etnis  dan  bangsa  di  masa lalu. Berjiwa sosial yang tinggi, menghargai nilai-nilai agama dan menjaga pluralitas merupakan  beberapa  budaya  dari  suku  Betawi  yang  masih  dijaga  secara  turun- temurun.  Bentuk  pluralitas  budaya  Betawi  serta  asal  usulnya  yang  berasal  dari berbagai  etnis  juga  dikuatkan  oleh  jawaban    responden  saat  diberikan  pernyataan bahwa ada sebagian pihak yang menduga gaya komunikasi Ahok dipengaruhi oleh latar  belakang  dirinya  sebagai  etnis  Tionghoa.  Selain  itu,  sebanyak  44,50% responden  kurang  setuju  jika  gaya  komunikasi  Ahok  dipengaruhi  karena  latar belakangnya  sebagai  etnis  Tionghoa.  Hal  ini  dikuatkan  oleh  pendapat  Seow  Wah yang  menyatakan  bahwa  dalam  hubungan  interpersonal,  bangsa  Cina  lebih menyukai  toleransi,  harmoni,  sifat  layak  dipercaya.  Selain  itu  bangsa  Cina  juga cenderung  melakukan  permainan  'muka'  demi  memperkuat  hubungan  baik,  yang artinya  sangat  menjaga  kredibilitas  dan  reputasinya.  (Seow  Wah,  2013:  10).  Hasil data  tersebut  juga  memberikan  penegasan  terhadap  pendapat  Sarbaugh  yaitu adanya  pengakuan  terhadap  perbedaan  kepercayaan  dan  budaya  dari  masyakarat DKI Jakarta terhadap Ahok itulah yang menyebabkan komunikasi dapat berlangsung secara efektif, karena masyakarat kurang setuju komunikasi Ahok dipengaruhi latar belakang etnisnya.
B.2.3. Faktor penggunaan media.
Faktor penggunaan media  yang didalamnya termasuk media  internet  (media sosial)  dan  juga  media  telekomunikasi  (telepon)  serta  dampak  penggunaan  media sebagai  sarana  Ahok  melakukan  komunikasi  politik  terhadap  citra  dirinya  dalam persepsi  masyakarat  DKI  Jakarta.  ata  tersebut  menunjukkan  bahwa  36,75% menyatakan  setuju  internet  merupakan  salah  satu  cara  yang  tepat  dilakukan  Ahok dalam menjalin komunikasi dengan warga DKI Jakarta. Hal ini tentu sejalan dengan pendapat dari Toffler dan Gun yang menyatakan sistem komunikasi komputer akan meningkatkan  partisipasi  secara  luas  dan  pemerataan  dalam  kehidupan  sosial dengan  mengijinkan  untuk  mengakses  informasi  dengan  mudah.  Selain  itu, terobosan  yang  dilakukan  Ahok  tersebut  sesuai  dengan  pendapat  Tabroni  bahwa internet  saat  ini  dapat  dikatakan  media  yang  vital  dalam  proses  komunikasi  politik. Hal  ini  dikarenakan,  internet  menjadi  media  paling  efektif  untuk  menyampaikan pesan-pesan  politik  dari  atas  ke  bawah  ataupun  sebaliknya.  (Tabroni,  2012:153- 154).  Selain  dengan  internet  ataupun  media  sosial,  media  komunikasi  telepon genggam atau handphone juga menjadi terobosan Ahok dalam menjalin komunikasi dengan  warga  DKI  Jakarta.  Ditambah  lagi,  hampir  sebagian  besar  masyakarat handphone  bukan  lagi  barang  kebutuhan  tersier  atau  sekunder,  bahkan  sudah menjadi  barang  kebutuhan  primer,  karena  sebagian  masyakarat  pasti  memilikinya. Memberikan  nomor  handphone  pribadi  kepada  warganya  tentu  menjadi  terobosan dalam  mengembangkan  komunikasi  antara  pemimpin  dengan  masyakaratnya.  Lalu bagaimana dengan persepsi masyakarat DKI Jakarta terhadap terobosan pemimpin yang  memberikan  nomor  handphonenya?  Ternyata  60%  responden  menyatakan
setuju  jika  pemimpin  memberikan  nomor  handphone  kepada  masyakaratnya,  agar dapat  melaporkan  keluhannya  secara  langsung.  Terobosan  menggunakan  media dengan  memanfaatkan  teknologi  informasi  ini  merupakan  bagian  upaya  untuk mengubah pola lama masyakarat yang menganggap komunikasi harus dengan tatap muka  (konvensional).  Dengan  penggunaan  media  ini,  masyakarat  tetap  dapat melakukan komunikasi dengan pemimpinnya tanpa harus bertemu langsung, karena dapat memanfaatkan kemajuan teknologi salah satunya melalui media. Berdasarkan analisa tentang persepsi masyakarat DKI Jakarta  tentang komunikasi politik Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, gaya komunikasi yang dilakukan Ahok ternyata sejalan dengan  dari  teori  Berlo  dalam  bukunya    bukunya The  Process  of  Communication tentang  tujuan  komunikasi  berdasarkan  aspek  informative  dan  persuasive.  Aspek informative yaitu bertindak secara objektif, rasional, logis dan juga aspek persuasive yaitu untuk mempengaruhi orang lain dengan usaha mengubah keyakinan, nilai dan sikap  mereka  tidak  menggunakan  pola  atau  cara  komunikasi  lama  (konvensional) tetapi  mulai  memanfaatkan  teknologi  informasi  dalam  hal  ini  menggunakan terobosan  yaitu  media  sosial  (Hasan:  2005:  26).  Hal  tersebut  ditunjukkan  dalam penelitian  dimana  faktor  penggunaan  media  mendapat  dukungan  dari  sebagian besar responden, baik itu media internet maupun lewat handphone.

## C. PENUTUP

## C.1. Simpulan
Persepsi  masyakarat  DKI  Jakarta  ternyata  menunjukkan  bahwa  masyakarat DKI  Jakarta  tidak  melihat  suku,  agama,  ataupun  etnisnya  tetapi  berdasarkan kemampuan  dan  kebutuhan  masyakarat.  Ahok  adalah  pemimpin  yang  dibutuhkan oleh  masyakarat  DKI  Jakarta  saat  ini.  Salah  satu  alasannya  ialah  karena  mereka melihat  Ahok  merupakan  figur  pemimpin  yang  tegas  dan  taat  pada  norma  dan aturan  yang  berlaku.  Hal  inipun  menegaskan  Ahok  merupakan  pemimpin  dengan tipe legal rasional dimana kewenangan yang dilakukannya beranjak dari pola aturan normatif.  Persepsi  terhadap  komunikasi  politik  Ahok,  dari  hasil  penelitian disimpulkan  bahwa  sebagian  besar  masyakarat  setuju  dengan  gaya  komunikasi politik yang dilakukan Ahok meski cenderung memaksa dan mengendalikan.  Meski setuju  dengan  gaya  komunikasi  Ahok  tersebut,  tidak  demikian  dengan  cara bicaranya  dalam  menyampaikan  suatu  kebijkan  kepada  masyakarat.  Cenderung kasar,  blak-blakan,  dengan  nada  tinggi  dalam  menyampaikan  kebijakan  ternyata menurut  masyakarat  DKI  Jakarta  merupakan  hal  yang  harus  dirubah  oleh  Ahok sebagai seorang pemimpin. Selain itu, komunikasi politik yang dilakukan Ahok dalam penyampaian  pesan-pesan  politiknya  melalui  penggunaan  media  dalam  hal  ini internet  (media  sosial),  ternyata  disukai  oleh  sebagian  besar  masyakarat  DKI Jakarta.  Implikasi  dari  hal  tersebut    ditunjukkan  dengan  tingkat  kepuasan  yang cukup  tinggi  dari  masyakarat  DKI  Jakarta  terhadap  kinerja  dan  juga  komunikasi politiknya selama menjadi wakil gubernur DKI Jakarta.
Berdasarkan  kesimpulan  hasil  penelitian  di  atas,  penulis  melihat  bahwa masyakarat  DKI  Jakarta  tidak memandang perbedaan latar belakang etnis maupun agama, dalam memandang figur Ahok sebagai pemimpin. Selain membawa nuansa baru  melalui  penggunaan  media  dalam  komunikasi  politik,  gaya  komunikasi  Ahok yang tegas dan mengendalikan ternyata juga disetujui oleh masyakarat DKI Jakarta. Meski  demikian,  cara  bicara  Ahok  yang  cenderung  keras,  bernada  tinggi  dan  blak- blakan  dalam  menyampaikan  kebijakan  tentu  perlu  mendapat  perhatian  khusus, karena heterogennya masyakarat DKI Jakarta.
C.2. Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  kesimpulan  yang  ada,  penulis  memberikan saran diantaranya:
1.  Sebagai  figur  pemimpin  minoritas  yang  memimpin  masyarakat  mayoritas, Ahok  wajib  menjaga  hubungan  dan  harmonisasi  dengan  masyarakat  DKI Jakarta  yang  berbeda  secara  etnis  dan  agama,  khususnya  dengan  ormas- ormas  keagamaan  yang  melakukan  penolakan  terhadap  pengangkatannya sebagai  gubernur  DKI  menggantikan  Joko  Widodo  yang  tepilih  menjadi presiden Republik Indonesia.
2.  Meski  Ahok  dipandang  sebagai  figur  yang  tegas  dan  melakukan  terobosan dalam komunikasi politik oleh masyarakat DKI Jakarta, akan tetapi Ahok perlu untuk  memperbaiki  cara  bicaranya  yang  blak-blakan,  bernada  tinggi  bahkan cenderung  kasar  tersebut,  apalagi  saat  ini  dirinya  tidak  hanya  wakil  tetapi sudah  menjadi  gubernur  DKI  Jakarta.  Sebagai  pemimpin,  Ahok  tentu mempunyai  kewajiban  mengayomi  dan  memberikan  kenyamanan  terhadap semua golongan masyakarat.

## DAFTAR RUJUKAN
Arikunto, Suharsimi. (2010). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik . Jakarta: Rineka Cipta. Arrianie,  Lely.(2010). Komunikasi  Politik,  Politisi  dan  Pencitraan  di  Panggung  Politik . Bandung : Widya Pajajaran. Bastian,  Radis.  (2013). Ahok:  Tegas,  Disiplin,  Tanpa  Gentar,  Demi  Rakyat ."Yogyakarta: Palapa.
Berlo,  David  K.  1960. The  Process  of  Communication:  An  Introduction  to  Theory  and Practice. Holt, Rinehart and Winston, New York Coppel,  Charles  A.  (1994).  Tionghoa  Indonesia  Dalam  Krisis.  Jakarta:  Pustaka  Sinar Harapan.
Gunawan, Markus. (2013). Ahok: Koboi Jakarta Baru . Jakarta: Visimedia. Hasan, Erliana. (2005). Komunikasi Pemerintahan . Bandung: PT. Refika Aditama. Heryanto,  Gun  Gun  dan  Shulhan  Rumaru.(2013). Komunikasi  Politik:  Sebuah  Pengantar . Bogor : Ghalia Indonesia. Nimmo,  Dan.  (2010). Komunikasi  Politik  Khalayak  dan  Efek. Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya.
Rasyid, M.Ryaas.(2002). Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
Seow  Wah,  Sheh.  (2013). Chinese  Leadership:  Mulai  dari  Zaman  Klasik  sampai  Zaman Modern . Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. Suryadinata,  Leo.  (2010). Etnis  Tionghoa  dan  Nasionalisme  Indonesia:  Sebuah  Bunga Rampai 1965-2008. Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2010. Tabroni,  Roni.  (2012). Komunikasi  Politik  Pada  Era  Multimedia .  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya Offset.
Tubbs,  Stewart  L  dan  Sylvia  Moss.(1996). Human  Communication:  Konteks-konteks Komunikasi . Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset. W eber, Max (1947). The Theory of  Social and Economic Organization , translated by A.  M. Henderson and Talcott Parsons. Edited with an introduction by Talcott Parsons. New York: Free Press.
Sumber Internet : www.Ahok.org www.id.wikipedia.org,  data  BPS  berdasarkan  sensus  penduduk  tahun  2000  provinsi  DKI Jakarta, diunduh pada 1 Agustus 2014, pk.19.00 WIB