JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Volume 5 Nomor 1 (2020): 77-
Perkembangan Partai Keadilan Sejahtera Tahun 1998 – 2017
Sibghatullah Arrasyid * , Husaini, Zainal Abidin
Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh *Alamat Korespondensi: sibghatullaharrasyid56@gmail.com
Info Artikel Abstrak
Riwayat Artikel:
Diterima Desember  2019 Disetujui Januari 2020 Dipublikasikan Februari 2020 Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS)  lahir  dari  gerakan  Tarbiyah  dari  beberapa kampus  di  Indonesia.  Gerakan  Tarbiyah  sendiri  awalnya  lebih  berfokus  sebagai gerakan  dakwah  yang  muncul  di  awal  1980-an  di  Era  Orde  Baru.  Penelitian  ini bertujuan untuk  menjelaskan  latar belakang berdirinya  PKS di Aceh,  menjelaskan landas pergerakan yang digunakan oleh PKS, dan  sistem kaderisasi PKS di Aceh. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  dengan  sumber  data  dari wawancara  pengurus  Partai  Keadilan  Sejahtera  wilayah  Aceh  dan  sumber  dari dokumen – dokumem  dari  media  dan  buku.Pengumpulan  data  dilakukan  dengan teknik  wawancara  dan  kritis  sumber  dari  dokumen  dan  buku.  Teknik  wawancra yang  dilakukan  adalah  teknik  wawancara  terbuka  agar  data  hasil  penelitian  dapat terpecaya  peneliti  mengunakan  alat  bantu  perekaman  berupa  alat  tulis  dan  media elektronik hand  phone .  Bedasarkan  hasil  analisis  data,  temuan  penelitian  ini  dapat dikemukakan sebagai berikut, latar belakang berdirinya Partai Keadilan Sejahtera di Aceh awal mulanya di bentuk pada tahun 1998; landasan pergerakan yang dipakai partai keadilan Sejahtera di Aceh mengunakan dasar Islam dan asas Pancasila; dan Sistem  kaderisasi  Partai  Keadilan  Sejahtera  di  Aceh  diawali  Dengan  pemahaman tentang tauhid dan diawali dengan pembentukan Halaqah. Simpulan penelitian ini adalah perkembangan Partai Keadilan Sejahtera di Aceh dimulai sejak tahun 1998,
dengan ketua pengurus wilayah pertama Nasir djamil, landasan berpijak pergerakan
Partai Keadilan Sejahtera di Aceh.
Kata Kunci: Perkembangan, Partai Keadilan Sejahtera, Aceh.

## Abstract
The  Prosperous  Justice  Party  (PKS)  was  born  from  the  Tarbiyah  movement  from  several campuses in Indonesia. The Tarbiyah movement itself began as a preaching movement that emerged  in  the  early  1980s  in  the  New  Order  Era.  This  research  tries  to  explain  the background of the establishment of PKS in Aceh, explain the movement foundation used by PKS, and the PKS regeneration system in Aceh. This study uses qualitative, with data sources from interviews with officials of the Aceh Prosperous Justice Party and sources from documents from the media and books. Data collection is done by interview techniques and critical sources of documents and books. The interview technique used is an open interview technique so that the research data can be trusted by researchers using recording tools in the form of stationery and electronic media for mobile phones. Based on the results of data analysis, the findings of this  study  can  be  stated  as  follows,  the  background  to  the  establishment  of  the  Prosperous Justice  Party  in  Aceh  was  originally  formed  in  1998;  Movement  foundations  that  use  the Prosperous freedom party in Aceh use the basis of Islam and the principle of Pancasila; and the  Prosperous  Justice  Party  cadre  system  in  Aceh  begins  with  an  understanding  of monotheism and begins with the formation of Halaqah. The conclusion of this research is the development of the Prosperous Justice Party in Aceh starting in 1998, with the head of the first regional administrator Nasir djamil, the foundation of the Prosperous Justice Party movement in Aceh.

## PENDAHULUAN
Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS)  lahir dari  gerakan  Tarbiyah  dari  beberapa kampus di Indonesia. Gerakan Tarbiyah sendiri awalnya lebih berfokus    sebagai    gerakan  dakwah yang  muncul  di  awal  1980-an  di  Era Orde    Baru.    Gerakan  Tarbiyah  bisa dipahami sebagai alternatif dari berbagai  gerakan    Islam.    Untuk memahami  di  mana  letak  PKS  dalam peta  gerakan  Islam  lain  maka setting politik  saat  itu  perlu  dicermati.  Di  sini perlu    diingat    bahwa  penguasa    Orde Baru  melakukan  represi  hambatan terhadap  aktivitas  Islam  politik.  Islam politik  adalah  kecenderungan  sebagian muslim  yang    aktif    di    sektor    politik dengan    membawa    aspirasi    agama Islam.
Reformasi  pasca otoritarisme
Orde  Baru,  telah  menghidupkan kembali demokrasi. Pertumbuhan partai  politik  pada  masa  itu  tidak terhindarkan    lagi,  sebab  partai  politik merupakan pilar dari  demokrasi   yang ada    di    dalam    suatu  negara  modern. Demikian  pula  komponen  kekuatan ummat  Islam  berkumpul  dalam  forum kongres ummat Islam. Mereka membahas
situasi politik dan pemerintahan  terkini  mencoba  men- jawab  bagaimana  posisi  ummat  Islam pasca Reformasi, khusus nya menghadapi  percepatan  pemilu  akhir tahun 1999.
Kongres  ummat  Islam  banyak  di gagas  oleh  tokoh – tokoh  lingkungan Dewan  Dakwah  Islamiyah  Indonesia, (DDII).  Gagasan  Kongres  Ummat Islam  (KUI)  ini  sungguh  ingin mereaktualasikan  wujud  Masyumi
Baru, dengan pemikiran hanya ada satu partai  Islam  di  Indonesia.  Akan  tetapi setelah penyerahan kekuasaan Presiden Soharto ke Habibi, banyak tokoh Islam mendirikan  Partai-partai  sendiri  di awali  dengan  deklarasi  Partai  Bulan Bintang  (PBB)  dengan  ketua  Yusril Ihza  Mahendra,  selanjutnya  Partai Amanat Nasional (PAN) dengan ketua
Amin Rais, selanjutnya Partai Kebangkitan  Bangsa  (PKB)  dengan ketua  Dewan  Syuro  KH.  Abdurahman Wahid dan ketua Umum Matori Abdul Jalil  dan  terakhir  Partai  Persatuan Pembangunan  mengukuhkan  dirinya kembali sebagai partai yang berazaskan Islam  den gan  tanda  Gambar  Ka’bah dengan  ketua  Umum  Hamzah  Haz mengantikan  Ismail  Hasan  Metareum. Pertengahan  Juli  1998  pimpinan gerakan  tarbiyah  berseta  pimpinan yayasan yang didirikan aktivis tarbiyah berkumpul  untuk  melakukan  musya- warah.  Diantara  aktivis  dakwah  yang datang  adalah  dari  yayasan  Al- Haramain,  umumnya  Alumni  Timur Tengah  dan  komunitas  SIDIK  (Studi dan  Informasi  untuk  Dunia  Islam Konteporer)  yaitu  kumpulan  Aktivis Dakwah  Indonesia.  Kemudian  juga hadir  ISTEC,  yaitu  alumni  perguruan Tinggi  negara-negara  barat  dan  juga yayasan Ibu Harapan pimpinan Ustazah Yoyoh Yusrah, jumlah peserta yang  hadir  34  orang  utusan  yayasan dan lembaga. Musyawarah yang dipimpin langsung  oleh  Ustat  Hilmi  Amiruddin, akhirnya  sepakat  mendirikan  Partai Keadilan.  Kesepakatan  diambil  pada hari  Senin,  26  Rabiul  Awal  1419  H atau  20  Juli  1998.  Pendeklarasian pendirian  Partai  diadakan  di  lapangan
Masjid  Al  Azhar  pada  tanggal  19 Agustus  1998  yang  dihadiri  lebih  dari 30.000  orang.  Dengan  presiden  partai lulusan  Barat,  yakni  Dr.  Nurmahmudi Ismail dengan memuculkan lebel, orang Texas  menjadi  pimpinan  partai  Islam, bertujuan  untuk  menghindari  tuduhan dan  stigma  isue  pan  Islamisme  jadi lebih Smooth dan juga  Partai Keadilan mengusungkan  Azas  Pancasila  dan Islam.  Hasil  pemilu  1999,  Partai Keadilan hanya mendapatkan 7 kursi di DPRI dari 7 kursi dua diantaranya dari
Sumatera yakni Irwan Prayitno
(Sumatra  Barat)  dan  Almuzamil Yusuf (Lampung),  dengan  total  perolehan suara  sekitar  1,4  juta  suara  atau  setara dengan  1,7  persen  suara  kemudian memperoleh  191  kursi  DPRD  seluruh Indonesia,  terbanyak  di  Sumatera sekitar  90  an  kursi  DPRD.  Partai Keadilan    menduduki    peringkat    ke tujuh    di  antara    48    partai  politik peserta    pemilu.    Hasil    ini    tidak mencukupi    untuk    mencapai    kete- ntuan electoral  threshold ,  sehingga  tidak bisa  mengikut  pemilu  2004  kecuali berganti  nama    dan  lambang.  Karena kegagalan  tersebut  Partai  Keadilan bermetamorfosis    menjadi  Partai Keadilan Sejahtera.
Hasil  keputusan  musyawarah dewan syuro XIII di wisma Haji Bekasi Jawa  Barat,  tanggal  17  April  2003, merekomendasikan PK bergabung dengan  PKS.  Tiga  hari  kemudian  di gelar  deklarasi  DPP  PKS  di  Silang Monas  Jakarta  yang  di  hadiri  sekitar 40.000  kader  Hidayat  Nur  Wahid kembali  di  tetapkan  sebagai  Presiden PKS  mengantikan  Al  Muzammil Yususf.  Pada  2    Juli    2003.  Partai Keadilan    Sejahtera    (PKS)  menye-
lesaikan  seluruh  proses  verivikasi Departemen  Kehakiman  dan  HAM  di tingkat  dewan  kepemimpinan  wilayah (tingkat Provinsi) dan dewan pimpinan Daerah  (tingkat  Kabupaten/Kota),  se- hari  kemudian  secara  administratif yuridis,  PK  bergabung  dengan  PKS yang dilakukan di kantor pengacara Tri Sulis Yorni di Pamulang, Tanggerang.
Dengan pengambungan ini seluruh  hak  PK  menjadi  hak  PKS, termaksud  anggota  dewan  dan  para kadernya  dengan  pengabungan  ini maka  PK  (Partai  Keadilan)  resmi berubah menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera).  Keputusan  pimpinan    tar- biyah  menuju  partai    politik    mer- upakan    sikap  keberanian    dan komitmen    yang    tinggi,  karena  dari keputusan  tersebut  penuh  resiko. Dalam hal ini  jika  dilihat  dari  ormas yang  lain  yang  tidak  berani  untuk aktivis  dalam  partai  politik,,  yang cenderung  tidak    ikut  serta  dalam sistem partai politik, mereka tidak mau ikut  serta  dengan  alasan  bahwa demokrasi  adalah  produk  dari  barat, karena  fokus  serta  kinerja  kadar  yang baik  serta  juga  keberanian  maka  tidak begitu  lama  Sruktur  wilayah  dan daerah  sangat  cepat  terbentuk  di berbagai wilayah di Indonesia.
Pada  tahun  2003  Partai  keadilan bertamformasi  ke  Partai  Keadilan Sejahtera  hal  tersebut  juga  berlaku untuk  seluruh  wilayah  di  Indonesia termaksud  Aceh,    deklarasi  pada  saat itu  berlangsung  di  Taman  Sari  turut hadir  beberapa rombongan tim  Dewan Pengurus  Pusat  PKS  yakni  Tifatul Sembiring  dan  juga  DR  Hidayat  Nur Wahid,  Partai  Keadilan  di  Aceh mupun  Partai  Keadilan  Sejahtera
mengalami  kenaikan  signifikan  ter- utama  sebagi  pemain  pemula  di  awal, bahkan  di  tahun  2004    pada    saat pertama  sekali  PKS  memunculkan  diri sebagai  sekoci  baru  bagi  jamagah tarbiyah  berhasil  menarik  mikat  dan perhatian warga Indonesia pada khusus nya  warga  Aceh  dengan  memperoleh suara  lonjakan suara  di  seluruh  daerah yakni  terkumpul  7,3  persen  dengan menguasai  45  kursi  DPR  RI  dan  di peringkat  ke  6  setelah  Partai  Golkar 21,58  %,  Partai  Kebangkitan  Bangsa 10,57  %,  Partai  Persatuan  Pem- bagunan  8,15  %,  Partai  Demokrat 7.45  %  suara  merupakan  hasil  yang signifikan  dari  hasil  pemilu  1999 dengan  mengunakan  Partai  keadilan yang  hanya  memperoleh  7  kursi  di DPR RI, sedangkan di Aceh PKS pada pemilu 2004 mendapatkan peringkat ke 4  dari  11  partai.  Ketika  pemilu  2014 PKS  meduduki  peringkat  7  dengan  8. 480.204  suara    (6,79%  )  suara. Sedangkan di Aceh PKS menempati di posisi  6  dari  15  partai  dengan  jumlah suara  121,494  suara  (  5.06  %).  Dari data tersebut bisa kita  melihat  bahwa potensi para kader PKS dan simpatisannya  masih  bergeming    di Nusantra  dan  Aceh,    oleh  karena  itu PKS merupakan salah satu Partai Islam yang masih memiliki pengaruh besar di Aceh.  Dengan  sistem  kaderisasi  yang baik  serta  agenda  yang  menolong masyarakat,  maka  PKS  merupakan Partai  penampung  Aspirasi  rakyat. PKS  sebagai  partai  berideologi  Islam memiliki  usaha  untuk  peningkatan jumlah kader maupun basis massa pada setiap  waktunya  yang  terlihat  pada pemilu  1999,  2004,    2009,    dan  2014 yang lalu, sehinga hal ini dapat di teliti
yaitu  dalam  perjalannya  di  dunia demokrasi  dan  juga  dalam  penentuan kriteria serta mekanisme untuk menjaring  kader  nya,  bagaimana  PKS menanamkan  ideologi  Islam  pada calon kadernya sehingga menghasilkan kader  yang  berkualitas  yang  tidak  saja dapat  di  nilai  oleh  partai  sendiri  tetapi juga  pada  masyarakat  untuk  mem- eroleh  posisi  jabatan  publik  dan  juga pada Islam yang menjadi ideologi nya.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  jenis penelitian  kualitatif.  Moleong  (2010:6) mendefinisikan  penelitian  kualitatif sebagai  penelitian  yang  bermaksud untuk  memahami  fenomena  tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya  perilaku,  persepsi,  motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan  dengan  cara  deskripsi  dalam bentuk  kata-kata  dan  bahasa,    pada suatu    konteks    khusus    yang  alamiah dan  dengan  memanfaatkan  berbagai metode alamiah. Tujuan menggunakan metodologi  kualitatif  ini  adalah  agar peneliti  dapat  mendeskripsikan  men- genai perkembangan PKS di Aceh. Hal ini  sesuai  dengan  pendapat  Sugiono (2008:8) penelitian  kualitatif data  yang di kumpul bersifat kualitatif.
Jenis  penelitian  dengan  pen- dekatan  kualitatif  ini  dipilih  supaya penelitian  mengenai  perkembangan PKS  di  Aceh  dapat  mendeskripsikan secara    mendalam  dan  luas  berdasar- kan  pengalaman  peneliti  dari  pene- litiannya .Dalam penelitian ini melihat permasalahan  dari  tipe  pertanyaan pokok-pokok  kegiatan  PKS,  politik sebagai  media  dakwahnya  dan  yang
berhubungan  dengan  model  baru gerakan  partai  PKS.   Maka  karena  itu dalam penelitian itu jenis penelitian  ini adalah  kualitatif.  Penelitian kualitatif adalah  salah  satu  metode  penelitian yang  bertujuan  untuk  mendapatkan pemahaman    tentang    kenyataan melalui    proses    berpikir    induktif. Dalam  penelitian ini,  peneliti   terlibat dalam    situasi      dan      setting      feno- menanya      yang      diteliti.  Peneliti diharapkan selalu memusatkan perhatian pada kenyataan atau kejadian  dalam  konteks  yang  diteliti. Setiap  kejadian    merupakan    sesuatu yang    unik    dan  berbeda  dengan  yang lain karena ada perbedaan  konteks.
Lokasi penelitian adalah tempat yang  digunakan  dalam  melakukan pene-  litian  untuk  memperoleh  data yang  diinginkan.  Sesuai  dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan  di  atas,  penelitian  ini dilaksanakan di Kantor Dewan Perwakilan  Wilayah  Partai  Keadilan Aceh.  Waktu  penelitian  adalah  saat berlangsungnya  penelitian.  Penelitian ini  dilaksanakan  pada  bulan  April  s.d Juli  2017,  ketika  peneliti  mengajukan judul sampai dengan peneliti melakukan penelitian ke Kantor DPW PKS  Aceh.  Dalam  penelitian  ini menggunakan  metode  pengumpulan data  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  memakai  dua  data  dan  meliputi dua  cara  dari  Data  primer  yiatu wawancara  untuk  mendapatkan  data dan informasi maka
penulis melakukan  wawancara  (komunikasi langsung)  dengan  para  informan. Dalam  mendapatkan    data      dan informasi      yang    berhubungan dengan  penelitian    ini,  maka  penulis
akan  mencari  informasi  dari  informan berikut  pengurus  yang  diwawancari untuk  mendalami  permasalahan  yang akan diteliti, dengan cara
mengkontruksi  para  aktivis  PKS  atau aktif  dalam  gerakan  model  baru  dan langkah  politik  PKS  mulai  DPW, DPD,  DPC  dan  pengurusnya,  kader PKS    dan    masyarakat    untuk mengetahui    lebih    mendalam      lagi. Misalnya      kejadian,  kegiatan,  organi- sasi, baik melalui tertulis atau rekaman video  atau  audio  tape,  pengambilan foto atau film.
Dalam  hal  yang  dimaksud adalah  melalui,  datang  kelapangan berhadapan  langsung  dengan  orang yang  diwawancara,  dengan  melalui kegiatan,  melihat,  mendengarkan,  dan bertanya,  bisa  juga  dengan  melalui telepon  dan email .  Wawancara  ini digunakan untuk memperdalam informasi yang dipahami  oleh mereka, dengan      tujuan        peneliti        dapat menangkap    pandangan    mereka terhadap politik sebagai media dakwah yang  dilakukan  oleh  PKS.  Maka karena  itu  wawancara  ini  untuk konfirmasi  agar    tidak  terjadi  kesalah- pahaman    antara  peneliti  dan  subyek penelitian,  sehingga  peneliti  men- dapatkan    hasil    yang    positif    tidak terjadi  kesalahpamahan  atau  hal-hal yang tidak  diinginkan.
Data  Skunder  adalah  sumber data  tertulis  dan  sumber  benda. Sumber  tertulis  berupa  dokumen resmi. Sumber benda terutama gambar- gambar atau foto-foto masalah  yang  di  teliti.  Data  sekunder merupakan semua data yang diperoleh melalui  studi  kepustakaan  yaitu pengumpulan  data  dari  buku-buku
referensi,  jurnal  yang  sesuai  dengan objek  kajian  penelitian  serta  berkaitan dengan  permasalahan  dalam  hal  ini mengenai  bagaimana  perkembangan PKS di Aceh.
Teknik Analisis Data Analisis data dalam penelitian kualitatif  dilakukan  sejak  sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan  dan  setelah  selesai  di lapangan.  Dalam  hal  ini  Nasution dalam Sugiyono (2014:89) mengatakan “Analisis  telah  mulai  sejak  meru - muskan  dan  menjelaskan  masalah, sebelum  terjun  ke  lapangan,  dan berlangsung  terus  sampai  penulisan hasil  penelitian”.  Selanjunya  Faisal (2008:149) “Data yang telah terkumpul (apapun  sumber,  metode  dan  alat pengumpulannya)  selanjutnya  perlu diolah  dan  dianalisis  untuk  menjawab masalah  penelitian,  dan  hipotesis penelitian”.  Data  dan  informan  yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis  dengan  menggunaka  analisis model  Miles  dan  Huberman  (dalam Sugiyono,  2014:  91)  yaitu, data reduction,  data  display, dan conclusion drawing/verification sebagai  berikut:
Data  reduction (reduksi  data), Data Display (penyajian data) dan Conclution Drawing/verification.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Latar  Belakang  Berdirinya  PKS  di Aceh
Dewan  perwakilan  wilayah  PKS provinsi  Aceh  sudah  ada  sejak  1998. Awalnya  kepengurusan  DPW  PKS provinsi  Aceh  diketuai  oleh  M.  Nasir Jamil.  Alamat  DPW  PKS  provinsi Aceh adalah jalan Banda Aceh-Medan,
KM.  4,  Gampong  Tanjung,  Kec- amatan  Ingin  Jaya,  Kabupaten  Aceh Besar, kode pos 23371, Tanjung, Ingin Jaya,  Kabupaten  Aceh  Besar,  Aceh  , Indonesia, 23116.
DPW  PKS  Aceh  memiliki  23 Dewan  Pengurus  Daerah  (DPD)  yang tersebar di seluruh kabupaten Aceh. Di antaranya  yaitu  DPD  Kota  Banda, DPD  Aceh  Besar,  DPD  sigli,  DPD Pidie  Jaya,  DPD  Bireuen,  DPD Lhokseumawe,  DPD  Langsa,  DPD Aceh  Jaya,  DPD  Meulaboh,  DPD Abdya.
Dalam  rumusan  visi  umumnya partai  ini  menyebutkan: “Partai  Kea - dilan Sejahtera sebagai Partai Dakwah penenggak  keadilan  dan  kesejahteraan dalam  bingkai  persatuan  umat  dan bangsa. “visi umum ini di jabarkan lagi dalam  visi  khusus,  yakni:  menjadi partai berpengaruh, baik secara kekuatan  politik,  partisipasi,  maupun opini  dalam  mewujudkan  masyarakat Indonesia  yang  madani.  Visi  umum dan  khusus  Partai  Keadilan  Sejahtera berorientasikan pada terwujudnya Partai Keadilan  Sejahtera  sebagai:
1. Partai dakwah yang mem- perjuangkan  Islam  sebagai  solusi dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.
2. Kekuatan  transformatif  dari  nilai dan  ajaran  agama  Islam  di  jamin dalam  proses  pembangunan  umat Islam  di  dalam  proses  pem- bangunan  kembali  umat  dan bangsa di berbagai bidang.
3. Kekuatan  yang  memolopori  dan menggalang  kerja  sama  dengan berbagai  kekuatan  yang  secita-cita dalam  menegakkan  nilai  dan sistem  Islam  yang rahmatal  lil

## `alamin.
4. Akselerator bagi perwujudan mas- yarakat madani di Indonesia.
Peran Partai keadilan Sejahtera Aceh sebagai partai dakwah.
1. Sebagai  Partai  Dakwah  penegak Keadilan  dan  kesejahteraan  dalam bingkai  Persatuan  Ummat  dan bangsa.
2. Partai  Berpengaruh  Baik  secara kekuatan Politik, partisipasi maupun  opini  dalam  mewu- judkan  masyarakat  Indonesia yang madani.
3. Partai  dakwah  yang  mem- perjuangkan Islam  Sebagai solusi Kehidupan  berbangsa  dan  ber- negara.
4. Kekuatan  transformatif  dari  nilai dan ajaran Islam di dalam proses pembangunan  kembali  umat  dan bangsa di berbagai bidang
5. Kekuatan yang mempelopori dan mengalang  kerjasama  dengan berbagai kekuatan yang secita-cita dalam  menegakkan  nilai  dan sistem  Islam  yang  rahmatan  lil alamin.
6. Akserelator  bagi  perwujudan  mas- yarakat madani di Indonesia.
7. Menyebar  luaskan  dakwah  Islam dan mencetak kader – kadernya seb- agai anashir taghyir.
8. Mengembangkan  institusi-institusi kemasyarakatan  yang  Islami  di berbagai  bidang  sebagai  markaz taghyir dan pusat solusi.
9. Membagun  opini  umum  yang islami  dan  iklim  yang  mendukung bagi  penerapan  ajaran  Islam  yang solutif dan membawa rahmat.
10. Membagun kesadaran politik
masyarakat, melakukan pem- belaan, pelayan dan pemberdayaan hak – hak kewarganegaraannya.
11. Menegakan  amar  makruf  nahi mungkar terhadap kekuasaan secara  konsisten  dan  kontinyu dalam bingkai hukum dan etika
12. Secara  aktif  melakukam  kom- unikasi, silaturahim, kerjasama dan islah  dengan  berbagai  unsur  atau kalangan umat Islam untuk terwujudnya  ukhwah  Islamiyah dan  wihdatul  ummah  dengan berbagi  komponen  bangsa  lainya untuk  memperkokoh  kebersamaan dalam merealisir agenda reformasi.
13. Ikut  memberikan  kontribusi  positif dalam  menengakkan  keadilan  dan menolak  kedhaliman  khususnyan terhadap muslim yang tertindas.
Adapun  visi,  misi  dan  tujuan  Partai Keadilan  Sejahtera  sebagai  Partai Dakwah ialah sebgai berikut :
Visi:  Menjadi  Partai  Dakwah  yang kokoh dan Trasformatif untuk melayani bangsa.
Misi :
1) Capacity Building
Meningkatkan  kuantitas  dan kualitas kader agar mampu merealisasikan tujuan- tujuan dakwah dan mampu mengelolanya.
2) Institution Building
Mengkokohkan  strtuktur  partai untuk  menghatarkan  kader  dan intitusi dakwah pada peran optimalnya  dalam  merealisasikan tujuan – tujuan dakwah.
3) Social Building
Mengkokohkan  peran  yang  di-
ambil  sebgai  perekat  ummat  dan pemersatu bangsa
secara konsepsional dan operasional.
4) Political Building
Meningkatkan akseptibilitas par- tai  dalam  rangka  mengokohkan peran  dan  posisi  dakwah  pada  peta politik lokal, nasional dan internasional.
5) Nation Building Mengelola  dan  memobilisasi sumber  daya  bangsa  secara  optimal untuk kemajuan ummat bangsa dan negara.
Tujuan :
1. Mewujudkan  masyarakat  madani yang  adil  dan  sejahtera  yang  di ridhoi Allah Subhanahu wata”ala, dalam  negara  Kesatuan  Republik Indonesia.
2. Mewujudkan  masyarakat  yang mandiri,  bermatabat,  bertangung jawab,  peduli,  sejahtera,  dan bahagia  di  negara  kesatuan Republik Indonesia.
3. Mewujudkan  pemerintahan  yang jujur,  bersih,  transparan,  berw- ibawa,  dan  bertangungjawab  ber- dasarkan  undang – undang  dasar negara  republik  Indonesia  tahun 1945,  hukum  perundang-undan- gan  serta  nilai – nilai  kebenaran dan keadilan yang menjamin hak – hak  rakyat  dan  bangsa  Indonesia serta  seluruh  tumpah  darah
Indonesia. Latar  belakang  berdirinya  Partai Keadilan ialah berawal dari pergerakan  hasil  dari  reformasi,  para anggota  partai  berasal  dari  para kalangan aktivis dakwah kampus yang
tersebar  di  seluruh  Indonesia  dan kalangan aktivis dakwah kampus Aceh juga  membentuk  Partai  Keadilan  di Aceh  pada  tahun  1998,  yang merupakan  cikal  bakal  dari  Partai Keadilan Sejahtera.
Latar  Belakang  Berdirinya  Partai
Keadilan  Sejahtera  Aceh  di  jelaskan oleh Muhammad Nasir Djamil Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat Republik Indonesia periode 2014-2019,
ketua  Dewan  Perwakilan  Wilayah Partai  Keadilan  Aceh  pertama,  dalam wawancara  sebagai  penelitian  sebagai berikut: “ Partai  keadilan  berdiri  Aceh di  tahun  1998,  pasca  reformasi  Partai Keadilan  dideklarasikan  di  Aceh dikukuhkan  dan  pelantikannya  dilak- sanakan  di  lapangan  Brimob  Lingke Banda  Aceh  Bulan  Oktober,  di  hadiri oleh Sekertaris Jendral Partai Keadilan Anis  Matta  ,  Embrio  Partai  Keadilan Aceh  ialah  Aktivis  Lembaga  Dakwah Kampus dan berkumpul serta menerima  mandat  untuk  mendirikan Partai  Keadilan  di  Aceh.  Konsep Partai Keadilan sudah didapat sebelum dideklarasikan, karena Partai Keadilan merupakn emberio dari aktifis dakwah kampus  di  seluruh  Indonesia  menjadi bahagian  dari  pengurus  dari  Partai Keadilan  di  daerah  mereka  masing- masing. Sebelumnya sudah ada ikatan emosional  sudah  ada  satu  kesamaaan dalam  melihat  persoalan-persoalan bangsa  dalam  melihat  persoalan- persoalan  dalam  masyarakat  sehinga waktu  di  deklarasikan  dan  dimun- culkan  maka  di  sambutlah  oleh  para aktivis – aktivis dakwah Kampus yang ada di seluruh Indonesia. Mereka yang akan  menjadi  pengurus – pengurus Partai  Keadilan  sehingga  tak  heran
Kalau pengurus partai keadilan di huni oleh  orang-orang  muda  bahkan  ada yang  masih  dari  kalangan  mahasiswa, dan  para  pelopor  terbentuknya  Partai Keadilan  di  Aceh  ialah:  Alm Irwansyah,  Mohariadi,  Said  Tahar, Nasir  Djamil,  Raihan  Iskandar,  Andi Salahuddin,  mereka  adalah  orang- orang  yang  melopori  terbentuk  Partai Keadilan di Aceh.
Secara  umum  emberio  Partai Keadilan  Aceh  kala  itu  ialah  selutuh pengurus  Alumni  Lembaga  Dakwah Kampus di seluruh Aceh yang dimana mereka  menerima  Mandat  untuk membentuk  Partai  Keadilan  Di  Aceh pada  Tahun 1998  pada  bulan Oktober yang  juga  di  pelopori  oleh  Alm Irwansyah,  Mohariadi,  Said  Tahar, Nasir  Djamil,  Raihan  Iskandar,  Andi Salahuddin,  kepengurusan  pertama  di Aceh  di  kukuhkan  oleh  Sekertaris Jenderal  Partai  keadilan  yakni  Aniss Matta,  yang  di  berlangsungkan  pada lapangan Brimob Lingke. Serta dihadiri  oleh  kalangan  masyarakat, para pemuda serta ibu-ibu pengajian.

## Landasan  Pergerakan  yang  dipakai PKS Aceh
Landasan  pergerakan  yang  Dipakai oleh  Partai  Keadilan  Sejahtera  Aceh, di  jelaskan  oleh  ketua  Dewan  Syura Wilayah  Provinsi  Aceh  Mohariadi dalam  wawancara  sebagai  peneliti sebagai berikut: “Landasan pergerakan yang  dipakai  oleh  Partai  Keadilan Sejahtera  Aceh  ialah  landasan  Islam, dan  mengedepankan  praktik-praktik politik  yang  bersih  serta  berkompeten menjauhi  setiap  para  anggota  partai dengan  praktik-praktik  politik  kotor seperti  money  politik,  sara  camp  dan
black  kampain,  landasan  pergerakan partai  keadilan  sejahtera  mengikuti pema haman ahlu sunnah wal jamaah” ( Wawancara , 15 Agustus 2017). Landasan  pergerakan  yang  dipakai oleh  Partai  Keadilan  Sejahtera  Aceh, dijelaskan  oleh  Muhammad  Nadsir Djamil,  Anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapil Aceh 1,  Ketua  Pertama  Dewan  Pengurus Wilayah  Partai  Keadilan  Aceh  dalam wawancara  sebagai  peneliti  sebagai berikut:
“Landasan  partai  ialah  Islam, Partai  keadilan  mencoba  men- awarkan  azas-azas  Islam  dalam menjawab  persoalan-persoalan  ke- bangsaan. Landasan  yang  dipakai oleh  Partai  Keadilan  Aceh,  meng- gunakan  landasan  Islam  dan  ter- maksud  dalam  ajaran  pemahaman Ahlu  Sunnah  wal  Jamaah,  Partai keadilan  sejahtera  juga mengusung tinggi  pemahaman  Pancasila  seb- agai  dasar  negara  kesatuan  Rep- ublik Indonesia.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Latar belakang berdirinya Partai Keadilan Sejahtera di Aceh ,  awal  mula  dibentuk  di  tahun 1998, yang diajak oleh pengurus pusat mengajak  seluruh  aktivis  dakwah  di Aceh dari kampus IAN Ar Raniry dan kampus Unsyiah, dari kalangan aktivis dakwah yang menyetujui untuk di buat partai.  Bahkan,  ketika  telah  menjadi Partai  Keadilan  Sejahtera,  tampak terjadi  penguatan  ideologi  dan  agenda Islami yang lebih nyata dan artikulatif. Dalam  konteks  penggeseran  ini  Partai Keadilan  Sejahtera  menjadi  semakin dekat  dengan Ikwanul  Muslimin ini
terlihat  pada  keterusterangan  Partai keadilan  Sejahtera  dalam  menerapkan ideologi  Islam  dan  memperjuangkan berlakunya  sistem  sosial  Islam,  sistem politik  Islam,  dan  penerapan  Syariat Islam  sebagai  hukum  formal  negara.
Landasan pergerakan apa yang dipakai oleh Partai Keadilan Sejahtera di Aceh sistem  kaderisasi  Partai  Keadilan Sejahtera di Aceh.
Landasan  pergerakan  yang  di pakai  Partai  Keadilan  Sejahtera  di Aceh menggunakan  dasar  Islam  dan termaksud  dalam  ajaran  pemahaman Ahlu  Sunnah  wal  Jamaah.  Partai keadilan  sejahtera  juga  mengusung tinggi  pemahaman  Pancasila  sebagai dasar  negara  kesatuan  Republik Indonesia. Islam tidak dapat dipisahkan  dengan  politik,  juga  umat Islam  harus  berperan  penuh  dalam menjalakan  roda  pemerintahan  dalam mengelola  dan  memajukan  suatu daerah dan negara.
Sistem Kaderisasi Partai Keadilan  Sejahtera  di  Aceh  diawali dengan memberikan pemahaman tentang  tauhid  dengan  pembentukan halaqah, kelompok- kelompok pengajian  yang  dibina  dan  dibimbing oleh  satu  orang  murabbi,  dengan diberikan pemahaman
Islam, kepemimpinan, sirah nabawiyah, sirah sahabiyah  dan  bedah  kitab  hadits
Alwafi kitab syarah Arbagin Anawawiyah,  selain  bentuk  pem- binaan dan pengajian proses kaderisasi lainnya  dengan  proses  penyaluran bakat  dan  minat  para  kader. Pogram pengembangan  kepemimpinan  ber- tujuan untuk menyiapkan kepemimpinan: Struktural, Fungsional, Legeslatif,  Eksikutif  dan  Publik  agar
berkerja  sesuai  dengan  tugas  dan fungsinya  mewujudkan  visi  dan  misi partai  yakni  Mewujudkan  Masyrakat madani  yang  Adil,  Sejahtera  dan Bermatabat.

## DAFTAR PUSTAKA
Artawijaya.  (2014). Belajar  Dari  Partai Masyumi.
Jakarta: Pustaka Alkausar.
Budiarjo  Miriam  (2008). Dasar-Dasar Ilmu  Politik. Gramedia  Pustaka Utama Burke Peter 2001. Jakarta: Sejarah  Dan  Teori  Sosial. Yayasan Obor Indonesia. Djaelani  Abdul  Qadir.  (2016). Sejarah Perjuangan  Politik  Umat  Islam  di
Indonesia. Jakarta: Yayasan Pengkajian Islam Madinah Munawarah Jakarta. Fariz  Abu  Qadir  abdul  Muhammad. (2000). Sistem  Politik  Islam.
Jakarta: Robbani Press. Hisyam Usamah. (2012). Sepanjang Jalan Dakwah Tifatul Sembiring. Jakarta: Dharmapena Citra Media. Kuntowijoyo.    (1994). Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Tiara  Wac- ana Yogya.
Nasihin.  (2012). Sarekat  Islam  Mencari Ideologi. Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Nashir  Haedar.  (2014). Memahami IdeologiMuhammadiyah. Yogyakart a: Suara Muhammadiyah. Suhelmi  Ahmad  (2014). Polemik  Negara Islam  Soekarno  vs  Natsir. Jakarta: Universitas Indonesia Press . Sugiyono  (2008). Metode  Penelitian Kuantitatif  Kualitatif  Dan  R&D. Bandung: Alfabeta.