Universitas Dharmawangsa
PERUBAHAN DAN PERKEMBANGAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA

## Oleh : Andi Maysarah

## Abstrak
Penulisan  bertujuan  untuk  mengetahui  perubahan  dan perkembangan sistem Hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research).  Pembahasan masalah didasarkan pada pendapat-pendapat ahli dan tinjauan ilmu hukum yang berlaku  di  Indonesia.  Dari  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa hukum yang ada di Indonesia tidak terlepas dari konteks sejarah. Hukum yang  ada  di  Indonesia  mengadopsi  sistem  hukum  Belanda.  Indonesia menggunakan  sistem  Hukum  Belanda  karena  pada  saat  itu  Indonesia merupakan negara jajahan kolonial Belanda dan karena pada saat yang bersamaan Indonesia belum memiliki hukum yang berasal dari tradisinya sendiri.  Sistem  Hukum  di  Indonesia  menggunakan  sistem  Eropa Kontinental.  Seiring  berkembangnya  tradisi  dan  kebiasaan  masyarakat Indonesia, menyebabkan Indonesia menjalankan sistem perpaduan hukum antara  Sistem  Hukum  Eropa  Kontinental  dan  Anglo  Saxon.  Selain  itu Indonesia juga menjalankan sistem hukum yang sesuai dengan pemikiran para  filsuf  dengan  aliran/  mazhab  Positivisme.  Aliran/mazhab Sociological Jurisprudence menekankan bahwasanya sistem hukum positif akan  berjalan  efektif  apabilai  sesuai  kaidah  dan  norma  yang  hidup  di masyarakat.
Kata kunci : sistem hukum dan perkembangan

## 1. Pendahuluan

## 1.1. Latar Belakang
Perkembangan  Hukum  yang  ada  di  Indonesia  tidak terlepas dari sejarah yang telah berjalan cukup lama. Jika melihat sejarah panjang tersebut, Hukum yang ada di Indonesia tersebut
berasal  dari  Negara  Belanda,  yang  dulu  pernah  menjajah Indonesia.  Tidak  bisa  dipungkiri,  bahwa  Indonesia  telah mengadopsi  hukum  yang  berasal  dari  negara  Belanda  tersebut. Mengingat  karena  Indonesia  adalah  negara  kolonial  jajahan Belanda,  jadi  mau  atau  tidak  Indonesia  juga  harus  menerapkan sistem hukum yang ada di Negara Belanda.
Hukum  Indonesia  secara  keseluruhan  masih  meng- gunakan  hukum  yang  berasal  dari  negara  kolonialnya,  yaitu Negara Belanda. Hampir semua hukum yang berjalan di Belanda juga  ikut  diterapkan  di  Indonesia.  Dengan  kata  lain,  Hukum Indonesia  adalah  hukum  yang  masih  mengacu  kepada  hukum yang dibuat oleh Belanda.
Sistem  Hukum  Eropa  Kontinental  adalah  sistem  hukum yang diterapkan di negara Belanda. Karena Indonesia adalah bekas jajahan  Belanda,  jadi  sistem  Eropa  Kontinental  juga  telah diterapkan  di  Indonesia.  Sistem  Hukum  Eropa  Kontinental  lebih menekankan  kepada  hukum  yang  tertulis,  dan  perundang- undangan menduduki peran penting dalam sistem hukum ini. Di Indonesia sendiri, dasar hukumnya adalah konstitusi.
Sebagai  salah  satu  dimensi  kehidupan  bangsa  Indonesia, Hukum  Indonesia  adalah  suatu  kebutuhan  mendasar  yang didambakan kehadirannya sebagai alat pengatur kehidupan, baik dalam  kehidupan  individual,  kehidupan  sosial  maupun kehidupan  bernegara.  Kebutuhan  hakiki  Bangsa  Indonesia  akan ketentraman,  keadilan  serta  kesejahteraan  (kemanfaatan)  yang dihadirkan  oleh  sistem  aturan  yang  memenuhi  ketiga  syarat keberadaan hukum tersebut menjadi sangat mendesak pada saat ini, ditengah-tengah situasi transisional menuju Indonesia baru.
Sistem  Hukum  Indonesia  sering  digunakan  dalam kehidupan sehari-hari untuk menunjuk pada sistem norma yang berlaku  dan  atau  diberlakukan  di  Indonesia.  Hukum  Indonesia adalah hukum, sistem norma atau sistem aturan yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain yang juga populer digunakan, Hukum
Indonesia  adalah  hukum  positif  Indonesia,  semua  hukum  yang dipositifkan atau yang sedang berlaku di Indonesia.
Membicarakan Sistem Hukum Indonesia berarti membahas hukum secara sistemik yang berlaku di Indonesia. Secara sistemik berarti hukum dilihat sebagai suatu kesatuan, yang unsur-unsur, sub-sub  sistem  atau  elemen-elemennya  saling  berkaitan,  saling pengaruh  mempengaruhi,  serta  saling  memper-kuat  atau memperlemah  antara  satu  dengan  yang  lainnya  tidak  dapat dipisahkan.
Sebagai suatu sistem, Hukum Indonesia terdiri atas sub-sub sistem  atau  elemen-elemen  hukum  yang  beraneka,  antara  lain Hukum  Tata  Negara  (yang  baigia-bagiannya  terdiri  dari  tata negara dalam arti sempit dan Hukum Tata Pemerintahan), Hukum Perdata (yang bagian-bagiannya terdiri atas hukum Perdata dalam arti  sempit,  Hukum  Acara  Perdata  dan  Hukum  Dagang  atau Hukum  Bisnis),  Hukum  Pidana  (yang  bagian-bagiannya  terdiri dari  Hukum  Pidana  Umum,  Hukum  Pidana  Tentara,  Hukum Pidana  Ekonomi  serta  Hukum  Acara  Pidana)  serta  Hukum Internasional  (yang  terdiri  atas  Hukum  Internasional  Publik  dan Hukum Perdata Internasional). (Bisri, Ilhami, 2004 : 5 – 6). Melihat  dari  sistem  hukum  yang  saat  ini  berlaku  di Indonesia,  tampak  adanya  perpaduan  antara  satu  sistem  hukum dengan sistem yang lainnya. Indonesia tidak hanya menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental saja, tetapi juga telah mengalami perkembangan dalam sistem hukumnya. Hal tersebut disebabkan karena  adanya  sumbangan  dari  para  pemikir/filsuf  terhadap sistem hukum yang sedang berjalan. Sehingga sistem hukum yang ada  di  Indonesia  saat  ini  terlihat  mengalami  perkembangan  dan kemajuan karena adanya hasil pemikiran dari para filsuf tersebut. Hal  itulah  yang  menjadi  dasar  penulisan  makalah  ini,  dimana penulis  disini  akan  menjelaskan  perubahan  sistem  hukum  yang ada di Indonesia. Selain itu, penulis juga akan menjelaskan tentang
Universitas Dharmawangsa
perkembangan sistem hukum yang ada di Indonesia berdasarkan hasil pemikiran filsuf hukum.

## 1.2.  Tujuan Penelitian
Penulisan  bertujuan  untuk  mengetahui  perubahan  dan perkembangan sistem Hukum di Indonesia.

## 1.3. Metode Penelitian
Penelitian ini
menggunakan
metode
penelitian kepustakaan  ( library  research ).    Pembahasan  masalah  didasarkan pada  pendapat-pendapat  ahli  dan  tinjauan  ilmu  hukum  yang berlaku di Indonesia.

## 2. Uraian Teoritis

## 2.1.  Sistem Hukum Indonesia
Sistem Hukum Indonesia terbentuk dari dua istilah, sistem dan  hukum  Indonesia.  Sistem  diadaptasi  dari  bahasa  Yunani systema yang berarti suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian, atau hubungan yang berlangsung diantara satuan- satuan atau komponen-komponen secara teratur (Syaukani, Imam, 2004 : 59). Dalam bahasa Inggris sistem mengandung arti susunan atau jaringan. Jadi dengan kata lain istilah sistem itu mengandung arti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan dan merupakan satu keseluruhan.
Adapun  hukum  Indonesia  adalah  hukum  atau  peraturan perundang-undangan yang didasarkan kepada landasan ideologi dan  konstitusional  negara,  yaitu  Pancasila  dan  Undang-Undang. Sehubungan dengan itu, hukum Indonesia sebenarnya tidak lain adalah  sistem  hukum  yang  bersumber  dari  nilai-nilai  budaya bangsa yang sudah lama ada dan berkembang. Dengan kata lain, hukum Indonesia merupakan sistem hukum yang timbul sebagai
buah usaha budaya rakyat Indonesia yang berjangkauan Nasional, yaitu  sistem  hukum  yang  meliputi  seluruh  rakyat  sejauh  batas- batas nasional negara Indonesia (Syaukani, Imam, 2004 : 63).
Perlu  dijelaskan  disini bahwa  pengertian  seperti  itu tidak bisa  dilepaskan  dari  konteks  sejarah.  Sebagaimana  diketahui, setelah  merdeka  bangsa  Indonesia  belum  memiliki  hukum  yang bersumber  dari  tradisinya  sendiri  tetapi  masih  memanfaatkan peraturan perundang-undangan peninggalan pemerintah kolonial Belanda.  Kendati  memang,  atas  dasar  pertimbangan  politik  dan nasionalisme  peraturan  perundang-undangan  itu  mengalami proses  nasionalisasi,  seperti  penggantian  nama  :  Kitab  Undang- undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  merupakan  nasionalisasi  dari Wetboek Van Straafrechts, dll. Selain penggantian nama, beberapa pasal  tidak  lagi  sesuai  dengan  kebutuhan  sebuah  negara  yang merdeka,  berdaulat  dan  relegius  turut  pula  diganti  dan ditambahkan yang baru (Syaukani, Imam, 2004 : 64).
Pendekatan  seperti  diatas  dalam  jangka  pendek  sangat bermanfaat  karena  dapat  menghindarkan  terjadinya  kekosongan hukum  (Rechtsvacuum).  Namun,  dalam  jangka  panjang  upaya “Tambal Sulam” atau Transplantasi itu sebenarnya kurang efektif dan cenderung kontra produktif bila terus menerus diberlakukan. Ini  didasarkan  fakta  bahwa  upaya  “Tambal  Sulam”  atau transplantasi pada  hakikatnya tidak  mengubah  watak  dasar  dari hukum  warisan  kolonial  yang  cenderung  represif,  feodal, diskriminatif dan individualistik, sebagai salah satu upaya pihak penjajah untuk menekan kaum inlender . Karakteristik hukum yang seperti  itu  jelas  bertentangan  dengan  ciri  khas  masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi kolektivisme.

## 2.2.  Perubahan Sistem Hukum di Indonesia
Setelah mengalami penjajahan oleh negara Belanda, dimana Indonesia  saat  itu  masih  ikut  menggunakan  sistem  hukum  yang
berasal  dari  negara  Belanda  tersebut  yakni  sistem  hukum  eropa kontinental.
Namun, seiring berjalannya
waktu dan berkembangnya  kehidupan  masyarakat  Indonesia,  setelah  itu terjadi perubahan dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Awal  sistem  hukum  yang  diterapkan  di  Indonesia  hanya  sistem hukum  eropa  kontinental  saja,  setelah  itu  sistem  hukum  yang berlaku  di  Indonesia  mengalami  perpaduan  antara  sistem  eropa kontinental dan sistem hukum anglo saxon.
Sistem  Hukum  Eropa  Kontinental  lebih  mengedapankan hukum  tertulis,  peraturan  perundang-undangan  menduduki tempat penting. Peraturan perundang-undangan yang baik, selain menjamin  adanya  kepastian  hukum,  yang  merupakan  syarat mutlak bagi terwujudnya ketertiban, juga dapat diharapkan dapat mengakomodasi  nilai-nilai  keadilan  dan  kemanfaatan.  Lembaga peradilan  harus  mengacu  pada  undang-undang.  Sifat  undang- undang tertulis yang statis diharapkan dapat lebih fleksibel dengan sistem  bertingkat  dari  norma  dasar  sampai  norma  yang  bersifat teknis, serta dengan menyediakan adanya mekanisme perubahan undang-undang.
Sistem Hukum Anglo Saxon cenderung lebih mengutama- kan  hukum  kebiasaan,  hukum  yang  berjalan  dinamis  sejalan dengan  dinamika  masyarakat.  Pembentukan  hukum  melalui lembaga  peradilan  dengan  sistem  jurisprudensi  dianggap  lebih baik  agar  hukum  selalu  sejalan  dengan  rasa  keadilan  dan kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat secara nyata.
Sistem  hukum  di  Indonesia  dewasa  ini  adalah  sistem hukum  yang  unik,  sistem  hukum  yang  dibangun  dari  proses penemuan,  pengembangan,  adaptasi,  bahkan  kompromi  dari beberapa  sistem  yang  telah  ada.  Sistem  hukum  Indonesia  tidak hanya mengedepankan ciri-ciri lokal, tetapi juga mengakomodasi prinsip-prinsip umum yang dianut oleh masyarakat internasional.
Apapun sistem hukum yang dianut, pada dasarnya tidak ada  negara  yang  hanya  didasarkan  pada  hukum  tertulis  atau hukum kebiasaan saja. Tidak ada negara yang sistem hukumnya menafikan  pentingnya  undang-undang  dan  pentingnya pengadilan

## 2.3.  Perkembangan  Sistem  Hukum  Indonesia  berdasarkan pemikiran Filsuf Hukum
Perkembangan  sistem  Hukum  Indonesia  makin  tampak ketika  adanya  sumbangan  dari  pemikiran  para  filsuf  pemikir hukum.  Perkembangan  itu  salah  satunya  adalah  dari  madzhab positivis. Dalam arti ini, positivisme sama tuanya dengan filsafat. Tetapi sebagai gerakan yang tetap dalam filsafat umum, sosiologi dan ilmu hukum pada hakikatnya adalah gejala modern. Yang di satu pihak menyertai pentingnya ilmu pengetahuan, dan sisi yang lain  menjelaskan  tentang  filsafat  politik  dan  teori  tentang  ilmu hukum (Friedmann. 1960:143).
Positivisme  atau  yang  dikenal  dengan  aliran  positivis mempunyai pengaruh yang besar dalam proses pembentukan dan penegakan  hukum  di  Indonesia.  Pada  kebanyakan  tindakan lembaga  legilatif  untuk  membuat  undang-undang,  tindakan Pemerintah  (Excecutive)  dan  aparat  dalam  menegakkan  hukum, bahkan  tindakan  hakim  dalam  memutus  perkara  selalu menjadikan pemikiran mazhab ini sebagai acuan. Selain itu, aspek keadilan dalam penegakan hukum dalam sistem hukum nasional selalu dilihat dari perspektif keadilan hukum.
Lahirnya pemikiran mazhab positivis mempunyai landasan tersendiri  sehingga  pandangan  ini  memiliki  ciri  khas  tersendiri, namun  sayangnya  pejabat  negara  yang  diberi  tugas  untuk membentuk  dan  melaksanakan  hukum  kurang  memper-hatikan landasan pemikiran mazhab hukum positivis, akibatnya keadilan hukum  selalu  menjadi  perdebatan  dalam  masyarakat  dan  tidak jarang selalu melahirkan konflik baik vertikal maupun horizontal.
Positivisme  menekankan  setiap  metodologi  yang dipikirkan  untuk  menemukan  suatu  kebenaran,  hendaknya menjadikan  realitas  sebagai  sesuatu  yang  eksis  dan  objektif  dan harus dilepaskan dari berbagai macam konsepsi metafisis subjektif. Ketika pemikiran positivisme diterapkan ke dalam bidang hukum, positivisme  hukum  melepaskan  pemikiran  hukum  sebagaimana dianut  oleh  para  pemikir  aliran  hukum  alam.  Jadi  setiap  norma hukum haruslah eksis secara objektif sebagai norma-norma yang positif.  Hukum  tidak  dikonsepkan  sebagai  asas-asas  moral  yang abstrak  tentang  hakikat  keadilan,  melainkan  sesuatu  yang  telah dipositifkan  sebagai  undang-undang  guna  menjamin  kepastian hukum.
Pembentukan  hukum  yang  dimaksud  disini  adalah lahirnya  aturan  tertulis  yang  memiliki  keabsahan  untuk diberlakukan. Lahirnya hukum yang sah karena adanya keputusan dari suatu badan/lembaga yang diberi berwenang oleh konstitusi untuk  menciptakan  hukum.  Jika  mengartikan  hukum  sebagai sistem  aturan  hukum  positif,  maka  lembaga  yang  membentuk hukum (legislative functie) dalam sistem Pemerintahan Indonesia dijalankan  oleh  Lembaga  Legislatif  (Majelis  Permusyawaratan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  dan  Dewan  Perwakilan Daerah),  Lembaga  Eksekutif  (Presiden/Wakil  Presiden  dibantu para Menteri), dan Lembaga Yudikatif (kehakiman).
Pembentukan Undang-Undang Oleh Lembaga DPR/DPD dengan persetujuan Presiden. Bentuk hukum yang diciptakan oleh lembaga  ini  adalah  undang-undang.  Ciri  khas  undang-undang yang  dibentuk  oleh  Lembaga  DPR/DPD  dengan  persetujuan Presiden adalah materi atau isinya yang bersifat ”umum”. Hal ini sesuai  dengan  pemikiran  Hans  Kelsen  bahwa  Undang-undang sebagai  norma  hukum  yang  bersifat  umum.  Isi  undang-undang selalu  bersifat  umum,  sehingga  sebagian  besar  pasal-pasal  yang
Universitas Dharmawangsa
terdapat  di  dalamnya  masih  membutuhkan  aturan  pelaksana berupa Peraturan Pemerintah.
Di  Indonesia,  penerapan  prinsip  ini  melahirkan  masalah karena  hukum  selalu  menjadi  kendala  dalam  pembangunan bahkan  hukum  itu  bersifat  statis  dan  tidak  dapat  menyesuaikan diri  dengan  setiap  keadaan  yang  berubah.  Banyak  kalangan mengatakan dengan gamblang bahwa hukum itu bersifat statis dan kaku  (Rigid).  Pandangan  yang  demikian  adalah  keliru  karena mengabaikan aspek lain dalam pembentukan hukum.
Model  penegkan  hukum  di  Indonesia  tidak  terlepas  dari pengaruh  pemikiran  positivisme.  Menurut  Kelsen  bahwa  norma hukum yang sah menjadi standar penilaian bagi setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu/kelompok dalam masyarakat. Standar  penilaian  dimaksud  adalah  hubungan  antara  perbuatan manusia  dengan  norma  hukum.  Jadi  norma  hukum  menjadi ukuran untuk menghukum seseorang atau tidak, dan mengklaim seseorang  bersalah  atau  tidak  harus  diukur  berdasarkan  pasal dalam peraturan tertulis, tanpa memperhatikan aspek moral dan keadilan.
Kaum  positivisme  mengartikan  keadilan  hukum  sebagai legalitas.  Suatu  perturan  hukum  dikatakan  adil  jika  benar-benar diterapkan  pada  semua  kasus.  Demikian  sebaliknya,  suatu peraturan hukum dianggap tidak adil jika hanya diterapkan pada suatu  kasus  tertentu,  dan  tidak  diterapkan  pada  kasus  lain  yang sama.  Substansi  keadilan  hukum  dalam  pandangan  positivism adalah  penerapan  hukum  dengan  tanpa  memandang  nilai  dari suatu  aturan  hukum  (asas  kepastian).  Jadi  hukum  dan  keadilan adalah  dua  sisi  mata  uang.  Kepastian  hukum  adalah  adil,  dan keadilan hukum berarti kepastian hukum.
Doktrin  positivisme  ini  masih  diterapkan  dalam  proses penegakan  hukum  di  Indonesia,  terutama  pada  bidang  pidana menyangkut  penerapan  pasal  dan  prosedur  dalam  sistem
pelaksanaan  hukum.  Oleh  karena  prinsip  yang  mengacu  pada aturan  hukum  tertulis  sehingga  banyak  kasus  dalam  sengketa lingkungan,  para  pelaku  kejahatan  selalu  dinyatakan  bebas  dari tuntutan  hukum  karena  tidak  memenuhi  unsur-unsur  dalam aturan  hukum  lingkungan.  Wajar  jika  dikatakan  bahwa  wajah penegakan  hukum  di  Indonesia  dinyatakan  dengan  ungkapan “Hukum hanya berlaku terhadap mereka yang lemah”. Kenyataan ini sangat bertentangan dengan p rinsip “Setiap orang bersamaan kedudukannya di depan hukum”.

## 3. Pembahasan
Hukum  sebagai  sistem  norma  yang  berlaku  bagi masyarakat  Indonesia,  senantiasa  dihadapkan  pada  perubahan sosial  yang  sedemikian  dinamis  seiring  dengan  perubahan kehidupan masyarakat, baik dalam konteks kehidupan individual, soaial  maupun  politik  bernegara.  Pikiran  bahwa  hukum  harus peka  terhadap  perkembangan  masyarakat  dan  bahwa  hukum harus disesuaikan atau menyesuaikan diri dengan keadaan yang telah  berubah,  sesungguhnya  terdapat  dalam  alam  pikiran manusia Indonesia (Ilhami Bisri, 2004 : 125).
Roscoe Pound adalah salah satu ahli hukum yang beraliran Sociological Jurisprudence yang lebih mengarahkan perhatiannya pada  kenyataan  hukum  daripada  kedudukan  dan  fungsi hukum dalam  masyarakat.  Kenyataan  hukum  pada  dasarnya  adalah kemauan publik, jadi tidak sekedar hukum dalam pengertian law in  books (hukum  tertulis). Sociological  Jurisprudence menunjukkan kompromi yang cermat antara hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi terciptanya kepastian hukum (positivism law)  dan living  law sebagai  wujud  penghargaan  terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum (Lili Rasjidi, 2007 : 45). Aliran Sociological Jurisprudence dalam  ajarannya  berpokok  pada  pembedaan  antara
hukum  positif  dengan  hukum  yang  hidup  (living  law)  ,  atau dengan  perkataan  lain  suatu  pembedaan  antar  kaidah-kaidah hukum dengan kaidah-kaidah sosial lainnya. Bahwa hukum positif hanya  akan  efektif  apabila  selaras  dengan  hukum  yang  hidup dalam  masyarakat.  Bahwa  pusat  perkembangan  dari  hukum bukanlah  terletak  pada  badan-badan  legislatif,  keputusan- keputusan badan judikatif ataupun ilmu hukum, akan tetapi justru terletak di dalam masyarakat itu sendiri (Soerjono Soekanto, 2007 : 42).
Roscoe  Pound  menyatakan  dan  menjelaskan  sebuah ringkasan antinomi lain yang berwujud ketegangan antara hukum dan  aspek-aspek  lain  dari  kehidupan  bersama.  Filsafat  hukum mencerminkan keadaan bersitegang antara tradisi dan kemajuan, stabilitas dengan perubahan serta kepastian hukum. Sebegitu jauh, karena  salah  satu  tugas  hukum  adalah  untuk  menegakkan ketertiban (Purnadi Purbacaraka, 1978 : 34-35).
Dalam buku lain, Pound menjelaskan bahwa tugas pokok pemikiran modern mengenai hukum adalah tugas rekayasa sosial. Pound  berusaha  untuk  memudahkan  dan  menguatkan  tugas rekayasa  sosial  ini.  Dengan  merumuskan  dan  menggolongkan kepentingan-kepentingan  sosial  yang  keseimbangannya  menye- babkan hukum berkembang (Friedmann, 1960 : 141)
Dalam paham sosiologi hukum, yang dikembangkan oleh aliran Pragmatic  Legal  Realism yang  dipelopori  antara  lain  oleh Roscoe Pound memiliki keyakinan bahwa hukum adalah “ a tool of social  engineering ”  atau  “alat  pembaharuan  masyarakat”  atau menurut Mochtar
Kusumaatmadja “sarana
perubahan
ma syarakat”, dalam konteks perubahan hukum di Indonesia harus diarahkan ke jangkauan yang lebih luas, yang berorientasi pada : 1. Perubahan  hukum  melalui  peraturan  perundangan  ang  lebih bercirikan  sikap  hidup  serta  karakter  bangsa  Indonesia,  tanpa mengabaikan nilai-nilai universal manusia sebagai warga dunia,
sehingga kedepan akan terjadi transformasi hukum yang lebih bersifat  Indonesiani  (mempunyai  seperangkat  karakter  bangsa yang positif).
2. Perubahan  hukum  harus  mampu  membimbing  bangsa Indonesia  menjadi  bangsa  yang  mandiri,  bermartabat  dan terhormat  dimata  pergaulan  antar  bangsa,  karena  hukum  bisa dijadikan  sebagai  sarana  mencapai  tujuan  bangsa  yang  efektif (Purnadi Purbacaraka, 1978 : 127).
Perubahan  hukum  di  Indonesia  pada  kenyataannya berlangsung, baik yang dilakukan oleh penyelenggara negara yang berwenang  (lembaga  legislatif  dan  eksekutif)  melalui  penciptaan berbagai  peraturan  perundangan  yang  menjangkau  semua  fase kehidupan  baik  yang  berorientasi  pada  kehidupan  perorangan, kehidupan sosial maupun kehidupan bernegara (politik) atau yang diusulkan oleh berbagai lembaga yang memiliki komitmen tentang pemabruan  dan  pembinaan  hukum,  sehingga  mampu  mengisi kekosongan  atau  kevakuman  hukum  dalam  berbagai  segi kegidupan.
Dengan  perencanaan  yang  baik,  perubahan  hukum diarahkan  sesuai  dengan  konsep  pembangunan  hukum  di Indonesia,  yang  menurut  Mochtar  Kusumaatmadja  harus dilakukan dengan jalan :
1. Peningkatan  dan  penyempurnaan  pembinaan hukum  nasional dengan  antara  lain  mengadakan  pembaharuan,  kodifikasiserta unifikasi  hukum  di  bidang-bidang  tertentu  dengan  jalan memperhatikan kesadaran hukum masyarakat.
2. Menertibkan  fungsi  lembaga  hukum  menurut  proporsinya masing-masing.
3. Peningkatan kemampuan dan kewibawaan penegak hukum.
4. Memupuk kesadaran hukum masyarakat, serta
5. Membina  sikap  para  penguasa  dan  para  pejabat  pemerintah/ negara ke arah komitmen yang kuat dalam penegakan hukum,

## Universitas Dharmawangsa
keadilan  serta  perlidungan  terhadap  harkat  dan  martabat manusia.

## 4. Kesimpulan dan Saran

## 4.1.  Kesimpulan
1.  Hukum  yang  ada  di  Indonesia  tidak  terlepas  dari  konteks sejarah.  Hukum  yang  ada  di  Indonesia  mengadopsi  sistem hukum  Belanda.  Indonesia  menggunakan  sistem  Hukum Belanda  karena  pada  saat  itu  Indonesia  merupakan  negara jajahan kolonial Belanda dan karena pada saat yang bersamaan Indonesia belum memiliki hukum yang berasal dari tradisinya sendiri.
2.  Sistem  Hukum  Indonesia  menggunakan  sistem  Eropa Kontinental.  Seiring  berkembangnya  tradisi  dan  kebiasaan masyarakat  Indonesia,  menyebabkan  Indonesia  menjalankan sistem  perpaduan  hukum  antara  Sistem  Hukum  Eropa Kontinental  dan  Anglo  Saxon.  Selain  itu  Indonesia  juga menjalankan  sistem  hukum  yang  sesuai  dengan  pemikiran para filsuf dengan aliran/ mazhab Positivisme.
3.  Aliran/  mazhab  Sociological  Jurisprudence  menekankan bahwasanya sistem hukum positif akan berjalan efektif apabilai sesuai kaidah dan norma yang hidup di masyarakat.
4.2.  Saran
Bahwa  Sistem  Hukum  Indonesia  harus  sesuai  dengan norma dan kaidah yang hidup di masyarakat. Hal ini dikarenakan hukum  itu  harus  memandang  keadaan  dan  kondisi  masyarakat agar dapat menciptakan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat  itu  sendiri.  Hukum  positif  akan  berjalan  efektif  bila sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat.

## Daftar Pustaka
Universitas Dharmawangsa
Bisri,  Ilhami.  2004. Sistem  Hukum  Indonesia,  prinsip-prinsip  dan implementasi hukum di Indonesia , Jakarta : PT. Raja Grafindo
Syaukani,  Imam,  dkk.  2004. Dasar-dasar  Politik  Hukum, Jakarta  : Rajawali Pers Friedmann. 1960. Teori dan Filsafat Hukum, telaah kritis atas teori-teori hukum, Jakarta : Rajawali Pers. Rasjidi, Lili. 2007 . Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Abadi Soekanto, Soerjono. 2007. Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada Purbacaraka,  Purnadi.  1978. Renungan  tentang  Filsafat Hukum, Palembang : Lembanga Penelitian Hukum Fakultas
Hukum UNSRI.
Friedmann.  1960. Teori  dan  Filsafat  Hukum,  idealisme  filosofis  dan problema keadilan, Jakarta : Rajawali Pers.