## SINKRONISASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
Elsa Aprilia Email: elsaapr12@gmail.com

## Abstract
The writing of this article aims to synchronize The Judgment Of Mahkamah Konstitusi he knows no. 46/ PUU-VIII/2010 with law number 1 Year 1974 about marriage. This type of research using normative legal research is descriptive and the approach used approach to legislation. Legal research materials used are primary and secondary legal materials, the techniques used in the collection of the material law in this research is the study of librarianship or study document. This research uses the legal materials analysis techniques with methods that use syllogisms deductive thinking patterns. There are several provisions in The Judgment Of Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 that are not in sync with the law number 1 Year 1974 about marriage as arrangement about children, relation of children outside marriage, responsibility from parent and authentication children in understanding The Judgment Of Mahkamah Konstitusi not synchron with the notion of legitimate son in law Marriage, but there is also a provision that such provision of synchronous’s authentication that protection about children outside marriage . After there is proof about the relationship of blood must remain an endorsement done his father against son beyond mating to be legitimate children.
Keywords: Synchronization; Children Outside Of Marriage; The Judgment Of Mahkamah Konstitusi

## Abstrak
Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jenis penelitian menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang- undangan. Bahan penelitian hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis memakai bahan hukum dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Terdapat beberapa ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang tidak sinkron dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seperti hubungan anak luar kawin, pembuktian anak dan tanggung jawab orangtua, namun terdapat juga ketentuan yang sinkron seperti ketentuan tentang pengaturan yang memberi perlindungan terhadap anak luar kawin. Setelah ada pembuktian tentang hubungan darah harus tetap ada pengesahan yang dilakukan ayahnya terhadap anak luar kawin agar menjadi anak sah.
Kata kunci: Sinkronisasi; Anak Luar Kawin; Putusan Mahkamah Konstitusi.

## A. Pendahuluan
Perkawinan adalah perilaku mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang dengan baik. Perkawinan merupakan suatu budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat tradisional budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup tapi dalam masyarakat modern budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka (Hilman Hadikusuma, 2007 : 1). Budaya perkawinan dan aturan yang berlaku pada suatu masyarakat itu tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu tinggal, selain itu faktor pengetahuan, kepercayaan, pergaulan dan keagamaan (Hilman Hadikusuma, 1990: 1).

## Sinkronisasi Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor
Luthfyah Trini Hastuti

## Email: luthfiyahth@gmail.com

## Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

## Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

## Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni
Email: acnugrah@gmail.com
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini keluar setelah ada judicial review Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dari Machica Mochtar. Tetapi setelah putusan ini keluar tidak ada penyesuaian dengan aturan hukum lainnya, penyinkronan putusan ini dengan aturan serupa lainnya harusnya dilakukan. Sinkronisasi ini diperlukan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran antar peraturan. Penulis mengambil ide untuk mensinkronkan dengan UU Perkawinan karena penulis menganggap peraturan ini berkaitan erat dengan isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
Sebelum Putusan MK itu keluar untuk jelasnya status anak luar kawin harus ada pengakuan dari ayah biologisnya dan jika sang ayah akan menjadikannya anak sah maka dilanjutkan dengan pengesahan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Pengakuan yang dimaksud ini adalah pengakuan sukarela dari ayahnya, karena belum ada ketentuan yang bisa memaksa ayah untuk mengakui anaknya. Pengakuan dan pengesahan ini digunakan agar anak luar kawin bisa mendapatkan pengakuan akan statusnya dan bisa mendapatkan haknya seperti anak sah. Setelah keluarnya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 maka pengakuan dari ayah sang anak menjadi pengakuan terpaksa karena pembuktian dengan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan sang ayah tidak bisa mengelak bahwa anak itu adalah anak kandungnya.

## B.  Metode Penelitian
Jenis penelitian dalam penulisisan artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan bahan hukum primer antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan bahan hukum sekunder diantaranya tesis, skripsi, disertasi, buku dan artikel di jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti. Adapun yang menjadi premis mayor dalam penulisan hukum ini adalah peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, sedangkan untuk premis minor yaitu UU Perkawinan.

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
Dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 UU Perkawinan menyebutkan tentang syarat-syarat perkawinan yang sah sehingga anak yang dilahirkan menjadi anak sah sesuai Pasal 42 UU Perkawinan. UU Perkawinan juga mengatur bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi dalam Putusan MK ini mengatur bahwa anak luar kawin memiliki hubungan perdata juga dengan ayah dan keluarga ayahnya dengan syarat harus terbukti ada hubungan darah dengan ilmu teknologi. Dengan salah satu perbedaan ini harus ada sinkronisasi antara UU Perkawinan dengan Putusan MK.  Sinkronisasi Putusan MK dengan UU Perkawinan dilakukan berdasarkan 4 (empat) indikator, yaitu:

## 1.  Pengaturan tentang anak
Mencermati judicial review (uji materi) UU No 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan di Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 melakoni babak baru mengenai akibat hukum yang ditimbulkan. Macica Mochtar mengajukan uji materi atas Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan karena merasa kepentingan dirinya dirugikan, tetapi permohonan dari uji materi yang diajukan hanya dikabulkan sebagian yaitu Pasal 43 ayat (1). Perubahan dengan adanya putusan dari MK adalah sebagai berikut:
“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”
Berdasarkan putusan tersebut, maka anak yang dilahirkan melalui hubungan luar nikah/ diluar ketentuan UU Perkawinan dapat mengajukan permohonan hubungan perdata kepada ayah biologis dan keluarga sang ayah dari anak. Selama ini anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Hal ini memberikan implikasi hukum yang positif bagi perkembangan psikologis sang anak karena, sudah menjadi kewajiban orangtua untuk mengasuh dan mendidik anak dengan layak.
2 Jurnal P rivat Law Vol. VII No 1 Januari - Juni 2019
Sinkronisasi Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor ...
Kedudukan anak luar kawin sebelum adanya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 sangat ironis, karena menurut Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini membuat anak luar kawin kehilangan sosok ayah yang tidak mengakui keberadaannya, pasal ini juga membuat ibu dari sang anak harus menanggung sendiri semua kebutuhan anaknya. Tetapi perlu diingat bahwa penafsiran luar kawin dalam Putusan MK ini bukan berarti “tanpa perkawinan” , anak luar kawin di sini berarti anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materiil sesuai dengan bunyi Pasal 6 sampai Pasal 11 UU Perkawinan tetapi perkawinan yang tidak dicatatkan ke negara atau tidak memenuhi syarat formil.

## 2.  Hubungan anak luar kawin
Pasal 280 KUHPerdata berbunyi bahwa “dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya” hubungan perdata yang dimaksud di sini adalah hubungan pribadi antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam suatu ikatan perkawinan. Tetapi dalam ketentuan Pasal 43 UU Perkawinan menetapkan, bahwa hubungan hukum antara anak luar kawin dengan perempuan yang melahirkan terjadi demi hukum. Artinya UU Perkawinan di Indonesia mengakui hubungan hukum  antara anak luar kawin dengan ibu kandungnya tanpa harus terlebih dahulu diberikan pengakuan oleh ibu kandung tersebut.
Dapatlah dikatakan bahwa undang-undang telah mengakui hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ibu yang mengandung dan melahirkannya. Sebagai akibat dari hubungan anak luar kawin dengan ibu dan keluarga ibunya yang terjadi secara otomatis maka anak tersebut hanya mendapatkan hak waris dari ibu dan keluarga ibunya, selain itu si anak akan mendapatkan pemeliharaan sampai anak itu dewasa.
Sekilas ketentuan dalam UU Perkawinan di atas terlihat sudah tidak mengandung suatu keadilan bagi si ibu dan anaknya, ini karena sebuah kehamilan tidak mungkin lepas dari peran pihak laki-laki sebagai ayah biologis sang anak. Dikarenakan si ayah tidak mengakui dan tidak melakukan perkawinan dengan si perempuan maka si ayah bebas untuk tidak bertanggungjawab dan memutuskan hubungan dengan ibu dan anaknya. Padahal jika ditelaah lagi hubungan hukum antar ayah dengan anaknya itu sangat diperlukan oleh anak tersebut. Anak tersebut dapat menuntut hak pemeliharaan yang wajar seperti anak-anak yang lain (D.Y. Witanto. 2012: 144-145). Dapat disimpulkan dari paragraf di atas bahwa tanpa pengakuan dari ayahnya maka pada asasnya anak itu bukan anak siapa-siapa. Ia tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, tetapi dengan adanya Putusan MK yang menyatakan bahwa ilmu pengetahuan dapat membuat hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ayah dan keluarga ayahnya muncul memberi harapan baru. Putusan MK mengatur bahwa anak dapat memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan ayah dan keluarga ayahnya.
Untuk putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa secara alamiah anak lahir karena pertemuan antara ovum dan sperma, baik melalui hubungan seksual maupun karena perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan atas sebab itu alasan Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini diantaranya adalah :
1)  tidak tepat dan tidak adil manakala anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan dengan ibunya saja
2)  tidak tepat dan tidak adil pula untuk membebaskan laki-laki yang menjadi ayah biologis dari tanggungjawabnya sebagai bapak dan bersamaan dengan itu pula menghilangkan hak anak terhadap bapaknya tersebut.
3)  hubungan anak dengan laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi juga dapat didasarkan pada adanya hubungan darah antara keduanya.
Dengan demikian terlepas dari prosedur administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum.

## 3.  Tanggung jawab orangtua
Pasal 42 UU Perkawinan menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, dengan sah nya suatu perkawinan maka hak
Jurnal Privat Law Vol. VII No 1 Januari - Juni 2019
Sinkronisasi Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor ...
dan tanggung jawab atau kewajiban dari orangtua terhadap anak kandungnya sudah jelas dan tidak ada keraguan. Kewajiban orangtua terhadap anak-anak mereka diatur dalam Pasal 45 UU Perkawinan yang mengatur demikian:
(1)   Kedua orang tua wajib memelihara dan menddidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
(2)   Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
Jelas terlihat bahwa UU Perkawinan memberi beban dan tanggung jawab atas anak terhadap orangtua yang terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dimana perkawinan sah yang dimaksud adalah yang sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (2) UU Perkawinan, yaitu perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Jadi UU Perkawinan memandang bahwa perkawinan yang tidak sah atau sama sekali tidak ada perkawinan akan melahirkan anak dalam status yang tidak jelas juga atau anak tidak sah (D.Y. Witanto. 2012: 137).
Jika dilihat Putusan MK hanya memberi perlindungan hukum dan kepastian hukum serta memberi jalan atau peluang hukum untuk mencari siapa yang harus bertanggung jawab atas kehidupan dari si anak dan siapa bapak biologis dari anak tersebut berdasarkan pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Setelah terbukti bahwa lelaki tersebut adalah ayah biologisnya tidak terdapat ketentuan dalam Putusan MK tersebut yang memaksa sang ayah melakukan pengakuan dan pengesahan sehingga Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak begitu saja memberi status sebagai anak sah setelah anak luar kawin dapat membuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa benar ia adalah anak kandung dari laki-laki yang diaku sebagai ayah biologisnya. Anak luar kawin tidak begitu saja mendapatkan semua hak keperdataannya.
Anak luar kawin yang dapat membuktikan bahwa ia memiliki hubungan darah dengan ayah biologisnya tidak langsung bisa meminta sang ayah untuk bertanggungjawab penuh atas hidupnya seperti sang ibu dan keluarganya yang otomatis memiliki hukum dengan anak luar kawin sesuai ketentuan dalam UU Perkawinan. Dalam Putusan MK tidak mengatur bahwa ayah yang sudah terbukti memiliki hubungan darah dengan sang anak tidak bisa begitu saja menimbulkan hubungan perdata diantara keduanya, selain itu tidak ada ketentuan yang memaksa ayah untuk melakukan pengakuan dan pengesahan.

## 4.  Pembuktian anak
BAB XII UU Perkawinan mengatur tentang asal-usul anak yang dalam Pasal 55 ayat (1) menyebutkan bahwa asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang authentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tetapi dalam Putusan MK menyebutkan bahwa pembuktian anak dapat dilakukan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu contoh ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa digunakan adalah tes DNA. Status ayah secara biologis atau ayah kandung dapat dibuktikan atau dibantah dengan kemungkinan yang paling mendekati kepastian yaitu dengan tes DNA ( Deoxyribo Nucleic Acid ). Tes DNA ini dilakukan pada asam nukleat yang menyimpan semua informasi tentang genetika. Bukan hal yang baru dalam proses penegakan hukum menggunakan peran dari bidang-bidang keilmuan lain, sehingga dalam kaitannya dengan asal-usul keturunan orang dapat menggunakan ahli ilmu genetika untuk melakukan pencocokan DNA si anak dengan laki-laki yang ditunjuk sebagai ayah biologisnya, jika hasil pemeriksaannya menunjukan kesesuaian, maka asal usul keturunan dapat dibuktikan dihadapan hukum.
( https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6854/5177 diakses pada hari Selasa, 3 April 2018. Pukul 21.00 WIB).
No Indikator yang dibandingkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 UU Perkawinan jo KUHPerdata Sinkron atau tidak sinkron 1 Pengaturan tentang anak Perlindungan untuk anak luar kawin Perlindungan untuk anak luar kawin Sinkron 4 Jurnal Pr ivat Law Vol. VII No 1 Januari - Juni 2019
Sinkronisasi Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor ...
No Indikator yang dibandingkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 UU Perkawinan jo KUHPerdata Sinkron atau tidak sinkron 2 Hubungan anak luar kawin Dengan ibu dan keluarga ibunya juga dengan ayah dan keluarga ayahnya Hanya dengan ibu dan keluarga ibunya Tidak sinkron 3 Tanggung jawab orangtua Didasarkan pada ikatan perkawinan dan hubungan darah Didasarkan pada ikatan perkawinan Tidak sinkron 4 Pembuktian anak Pembuktiannya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain yang menyebabkan pengakuan secara terpaksa Pembuktiannya dengan akta tertulis Tidak sinkron
Pada tabel perbandingan terlihat bahwa Putusan MK tidak mengatur beberapa indikator yang diperbandingkan. Putusan MK ini seakan hanya memberi ketentuan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan bisa mendapat pengakuan hanya dengan membuktikan melalui ilmu pengetahuan, tetapi tidak ada ketentuan lebih jelas tentang lainnya. Tidak ada ketentuan tentang pengertian anak luar kawin dan hubungan keperdataan seperti apa yang didapat anak luar kawin. Ketika Putusan MK ini tidak mengatur maka harus melibatkan aturan UU Perkawinan dan ketika UU Perkawinan maka akan menggunakan KUHPerdata
Setelah Putusan MK menyebabkan pembuktian asal-usul anak luar kawin dapat dilakukan dengan dasar ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi untuk mendapatkan hak keperdataan sebagai anak harus ada pengesahan dan pengakuan. Untuk pengakuan anak luar kawin setelah adanya Putusan MK harus ada putusan hakim yang ditembuskan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipi atau Disdukcapil yang kemudian baru bisa dikeluarkan akta pengakuan anak sebagai dasar sang anak untuk meminta ayahnnya memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain cara tersebut sebenarnya ada cara yang lebih yaitu melalui penetapan hakim.
Putusan yang dikeluarkan oleh hakim memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dilakukan eksekusi atas putusan hakim tersebut. Untuk pengakuan anak luar kawin selain dengan tembusan ke Disdukcapil dapat menggunakan putusan hakim, yaitu dengan meminta besaran nafkah yang harus diberikan oleh ayah biologis terhadap anak luar kawin yang sudah terbukti sebagai darah dagingnya. Pada saat petitum pihak anak atau ibu yang mewakilinya dapat langsung meminta kepada hakim untuk memberikan besaran nafkah yang harus diberikan sang ayah. Hal ini dilakukan agar lebih bisa menghemat proses dan waktu, karena pada dasarnya kedua cara ini tetap sama-sama memiliki kekuatan mengikat para pihak.

## D. Simpulan
Terdapat beberapa ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang tidak sinkron dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seperti hubungan antara anak luar kawin, tanggung jawab orangtua dan pembuktian anak dalam Putusan MK belum sesuai dengan UU Perkawinan, namun terdapat juga ketentuan yang sinkron seperti ketentuan tentang pengaturan anak. Kedua peraturan ini sama-sama memberi perlindungan hukum terhadap anak luar kawin dengan cara dan ketentuan masing-masing peraturan. Setelah ada pembuktian tentang hubungan darah antara anak luar kawin dan ayah biologisnya harus tetap ada pengesahan yang dilakukan ayahnya terhadap anak luar kawin agar menjadi anak sah.

## E. Saran
Untuk menghindari tumpang tindih penafsiran, pendapat atau opini dengan peraturan yang lain dengan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 akan lebih tepat bila aturan lain ikut dirubah dan disesuaikan dengan ketentuan dari Putusan MK tersebut agar tidak menimbulkan masalah baru. Selain itu terhadap lembaga pembentuk peraturan perundangan agar lebih dapat membenahi dan mensinkronkan peraturan yang ada atau bisa membuat suatu aturan baru yang sesuai dengan Putusan MK agar dapat berjalan beriringan.
F.   Daftar Pustaka
https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6854/5177 . Diakses pada hari Selasa, 3 April 2018
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
D.Y. Witanto. 2012. “ Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan”. Jakarta: Prestasi Pustaka
Hilman Hadikusuma. 2007. Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: CV Mandar Maju.
Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group http://digilib.uinsby.ac.id/8419/6/babiii.pdf. Diakses pada hari Minggu, 11 Maret 2018