## Implikasi kebijakan reforma agraria terhadap ketidaksetaraan kepemilikan tanah melalui lensa hak asasi manusia

## Implications of agrarian reform policies on land ownership inequality through the lens of human rights

## Felishella Earlene & Benny Djaja
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, Indonesia email: earlenefelishella16@gmail.com
Submitted: May 25, 2023 Accepted: June 25, 2023  Publish: June 26, 2023
Abstract: Unbalanced land ownership is an issue that arises due to the basic need for everyone to own land. This imbalance in land ownership not only triggers agrarian conflicts and disputes but also has the potential to violate  human rights (HAM). This  study aims to examine the relationship between Agrarian Reform and the inequality of land ownership in the context of human rights. Normative legal research methods are used by analyzing secondary data through library research. The research results show that agrarian reform aims to restructure land ownership, use, and utilization with the principle of justice. Nonetheless, the imbalance in land ownership that still  exists has the potential to violate human rights. Human rights violations related to land ownership inequality not only cover land rights but also other rights such as employment, a decent standard of living, and others. Agrarian conflicts that arise due to  inequality in  land ownership can increase poverty and hinder the enforcement of human rights, especially in civil and political aspects. The importance of fair agrarian policies is crucial to preventing human rights violations. Unfortunately, the implementation of agrarian reform is still far from achieving the desired justice and prosperity, especially due to the frequent occurrence of agrarian conflicts related to unequal land ownership.
Keywords: Agrarian reform, inequality, human rights violations
Abstrak : Kepemilikan tanah yang tidak seimbang menjadi isu yang muncul akibat kebutuhan dasar setiap orang untuk memiliki tanah. Ketimpangan kepemilikan tanah ini  tidak hanya memicu konflik agraria  dan  sengketa, tetapi juga  berpotensi melanggar  Hak  Asasi  Manusia  (HAM). Penelitian  ini bertujuan untuk meninjau hubungan antara  Reforma Agraria  dan  ketimpangan kepemilikan tanah dalam  konteks  HAM.  Metode  penelitian  hukum  normatif  digunakan  dengan  menganalisis  data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reforma agraria bertujuan untuk merestrukturisasi kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dengan prinsip keadilan. Meskipun demikian, ketimpangan kepemilikan lahan  yang masih  ada  berpotensi melanggar HAM. Pelanggaran HAM yang terkait dengan ketimpangan kepemilikan tanah tidak hanya mencakup hak atas tanah, tetapi juga hak-hak lain seperti pekerjaan, standar hidup yang layak, dan lainnya. Konflik agraria  yang  muncul  akibat  ketimpangan kepemilikan tanah  dapat  meningkatkan kemiskinan dan menghambat penegakan HAM, terutama dalam aspek sipil dan politik. Pentingnya kebijakan agraria yang  adil  menjadi  krusial  dalam  mencegah  pelanggaran  HAM.  Sayangnya,  pelaksanaan  reforma agraria  masih  jauh  dari  harapan  dalam  mencapai  keadilan  dan  kesejahteraan yang  diinginkan, terutama karena sering terjadi konflik agraria terkait dengan ketimpangan kepemilikan lahan.
Kata Kunci: Reforma agraria, ketimpangan, pelanggaran HAM

## Pendahuluan
Dalam kehidupan  bermasyarakat tanah  bersifat esensial, dimana segala aspek  dalam kehidupan  manusia  bergantung  dan  berkaitan  pada  tanah,  seperti  untuk  sumber penghidupan,  tempat  tinggal,  keperluan  untuk  mendirikan  fasilitas  umum  dan  berbagai keperluan lainnya (Usman, 2020). Pada kondisi masa kini, dengan menjadikan tanah sebagai komoditas  tentunya  bertolak  belakang  dengan  fungsi  sosial  dari  hak  atas  tanah,  dimana dengan  menjadikan  tanah  sebagai  suatu  komoditas  akan  mengakibatkan  timbulnya permasalahan  seperti  spekulasi  tanah  atau  monopoli  tanah  yang  dengan  ini  akan menyebabkan  tidak  terciptanya  kesejahteraan  dan  kemakmuran  masyarakat  Indonesia (Harris  al.,  2021).  Adapun  dalam  UUPA  memuat  ketentuan  yang  menyiratkan  mengenai praktek  monopoli  tanah  dan spekulasi  tanah yang sebagaimana termaktub  dalam Pasal 13 dan  Pasal 26  UUPA  yang dengan ini menyiratkan bahwa  suatu  tanah  tidak dapat  dijadikan sebagai sebuah komoditas (Angkoso  al., 2020).
Pada  masa  sebelum  diberlakukannya  UUPA  sebagai  hukum  tanah  nasional  adanya dualisme  hukum  agraria di Indonesia  yaitu  berbagai aturan  hukum  mengenai  pertanahan yang  diberlakukan  sesuai  dengan  golongan  masyarakat  yang  secara khusus  dalam bidang penguasaan  tanah  (Wahari &  Jayantiari, 2022).  Pengaturan  mengenai  pertanahan  setelah adanya unifikasi hukum agraria diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok  Agraria (UUPA) yang merupakan hukum tanah nasional. UUPA merupakan  peraturan  perundang-undangan  yang  menggantikan  hukum  pertanahan  pada masa kolonial Hindia Belanda, di bentuk dan diundangkan dengan tujuan kemakmuran rakyat sebagaimana termaktub  dalam Pasal  33  UUD  1945,  akan  tetapi  tujuan  tersebut  bergeser setelah masa pemerintahan orde baru dimana diterapkannya kebijakan yang menitikberatkan pada peningkatan perekonomian yang menyebabkan adanya keberpihakan pada investor dan karenanya muncul berbagai aturan hukum pada bidang agraria yang dalam pelaksanaan dan implementasinya mengesampingkan hak-hak  masyarakat dan  mengakibatkan ketimpangan kepemilikan atas tanah (Rongiyati, 2013). Persoalan ketimpangan kepemilikan tanah hingga kini  telah  dianggap  sebagai konflik  yang  sudah  akut  dan  merupakan  akar  dari timbulnya konflik  agraria, dimana  konflik  agraria ialah adanya  suatu  ketidakadilan  secara  struktural (Sukamto & Prianto, 2023).
Reforma Agraria telah  diberlangsungkan  dari  era ke  era pemerintahan  di  Indonesia dengan  berbagai kebijakan  atau  program, dimana  saat awal  era reformasi telah  memberi kesempatan  untuk  penyelenggaraan  reforma  agraria  kembali  dengan  bertujuan  untuk sebesar-besarnya  bagi kemakmuran  dan  kesejahteraan  masyarakat, yang dengan  ini  pada tahun 2001 diterbitkannya Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Reforma Agraria (Sukamto  &  Prianto,  2023).  Reforma  agraria  tidak  lagi  diartikan  secara  sempit  seperti pengaturan  kembali dan menata struktur  penguasaan  tanah  melalui redistribusi hak  milik, melainkan  menjadikan  Reformasi  Agraria  guna  memperoleh  penyelesaian  atas  suatu persoalan dengan tidak hanya berfokus pada sisi ketimpangan kepemilikan atas tanah, akan tetapi  berfokus  pula  pada  akses  pengelolaan  dan  pemanfaatan  melalui  skema  izin
pemanfaatan lahan kepada masyarakat yang memiliki hak (Salim & Utami, 2019). Reforma Agraria  memuat  3  (tiga)  hal  utama  yaitu  guna  penataan  aset,  penataan  akses,  dan penyelesaian  sengketa,  dimana  ketiga  hal  tersebut  sejalan  dengan  Strategi  Nasional Pelaksanaan  Reforma  Agraria tahun  2015-2019  (Martini al., 2019).  Pengaturan  mengenai Reforma  Agraria  kini  dituangkan  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  86  Tahun  2018. Pelaksanaan  kebijakan  reforma  agraria  pada  hakikatnya  diharapkan  guna  memperoleh penyelesaian  dan  menjawab  segala  persoalan  terkait  dengan  ketimpangan  dalam  hal penguasaan  atas  tanah  sehingga dapat  menciptakan  pemerataan  kepemilikan lahan  guna tercapai kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat (Alvian & Mujiburohman, 2022).
Reforma agraria telah diadakan terlebih dahulu sebelum masa pemerintahan Presiden Joko  Widodo,  akan  tetapi  dalam pelaksanaannya  belum  maksimal sehingga  Presiden  Joko Widodo  mencantumkan  kembali  reforma  agraria  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 yang berkomitmen guna memberikan penguasaan atas tanah kepada masyarakat yang secara khusus  bagi petani dengan melalui program legalisasi aset  dan  redistribusi  tanah  (Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  Republik  Indonesia, 2016).  Kini  reforma  agraria  turut  diikutsertakan  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang termuat dalam bab 3 RPJMN 2020-2024 dengan tujuan  mengantisipasi adanya dampak  dari pandemi  Covid-19, serta guna  menitikberatkan pada penyelesaian persoalan-persoalan dalam bidang agraria dan mengurangi ketimpangan penguasaan atas tanah (Setiawan, 2020). Hingga saat ini, ketentuan dalam Ketetapan MPR RI Nomor  IX/MPR/2001  tentang  Pembaruan  Agraria masih tetap  berlaku  dan  sebagai acuan dalam penyelesaian konflik-konflik dan sengketa agraria, dimana segala ketentuan peraturan perundang-undangan  yang dibentuk  berkenaan  dengan  reforma agraria diharuskan  untuk tunduk  terhadap  Ketetapan  MPR  RI  tersebut  (Majelis Permusyawaratan  Rakyat  Republik Indonesia,  2021). Akan tetapi, Bambang Soesatyo  berpendapat  bahwa meskipun  Ketetapan MPR  RI  Nomor  IX/MPR/2001  tetap  diberlakukan  hingga sekarang  ini,  hingga  tahun  2019 masih  belum  terlaksananya  amanat  reforma  agraria, dimana  Rancangan  Undang -Undang (RUU) mengenai pertanahan  yang telah disusun  pada 2019 tidak  berhasil disahkan  sebagai Undang-Undang  (Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2021). Pada saat ini, sebagai bentuk  pelaksanaan  reforma agraria guna mempercepat berlangsungnya kebijakan Reforma Agraria dan penyelesaian konflik agraria dibentuknya Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang berlandaskan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Heriani, 2022).
Berkenaan dengan  Indonesia  sebagai negara hukum  yang tidak dapat dipisahkan  dari Hak Asasi Manusia (HAM), berarti bahwa apabila meninjau dari kacamata hukum, maka akan berkaitan dengan bagaimana upaya untuk menciptakan suatu keadilan dan ketertiban dalam kehidupan  bernegara, dimana perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu tujuan dari pengakuan atas negara hukum  (Suharyono  al., 2022). Salah satu HAM yang  melekat  dalam  diri setiap  masyarakat  ialah  hak  atas  tempat  tinggal,  dimana  UUPA sebagai hukum tanah nasional merupakan bentuk dari pelaksanaan reforma agraria pada era
awal  kemerdekaan,  yang  mana  di  dalam  UUPA  memuat  ketentuan  berkenaan  dengan perlindungan  dan  pengakuan  atas  HAM yang  dijaminkan dengan  konstitusi  yaitu  hak  atas tempat tinggal (Fajar al., 2022). Berkenaan dengan  hak atas tanah  yang melekat dalam diri setiap masyarakat sebagaimana telah diatur dalam UUPA ialah bahwa hak atas tanah berarti hak atas permukaan bumi yang ditujukan untuk dipergunakan dalam mempertahankan hidup (Suharyono al., 2022).
Berbicara mengenai HAM berkorelasi dengan pelaksanaan  kebijakan reforma agraria, yang mana adanya prinsip yang mendasari dalam penanganan konflik atau sengketa agraria yang sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR Nomor IX/MPR/2001  tentang  Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yaitu dalam menangani konflik agraria aparatur negara wajib menghormati dan menjunjung tinggi HAM yang dimiliki masyarakat (Setiawan, 2010).  Persoalan dalam bidang  agraria berkaitan erat dengan  HAM,  dimana dari sisi HAM melihat  agraria  memiliki  makna  yang  sangat  luas  dengan  tidak  hanya  terpaku  pada penguasaan  lahan melainkan seberapa  jauhnya  pemanfaatan atas  tanah  dapat  memenuhi HAM (Achmad, 2023).
Menurut data pengaduan di Komnas HAM tahun 2023 ini sudah  terdapat 1062 jumlah aduan, dimana 221 pengaduan  berkenaan dari isu kasus agraria (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia,  2023).  Persoalan  di  bidang  agraria kerap  terjadi  mengingat  tanah  merupakan kebutuhan  mendasar  bagi  tiap-tiap  masyarakat  sehingga  menimbulkan  keinginan  setiap orang untuk berusaha memiliki dan menguasai tanah (Amaliyah al., 2021). Konflik agraria juga dipicu  dari  adanya  paradigma kebijakan  pembangunan  nasional  yang  masih  memandang tanah  sebagai  sebuah  komoditas  dan  adanya  penyederhanaan  atas  hubungan  manusia dengan  tanah  yang  hanya  memandang  dari sisi  ekonomi  saja (Komisi  Nasional  Hak  Asasi Manusia,  2021).  Sengketa  tanah  yang  terjadi  di  Indonesia  menurut  Sekjen  Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) pada tahun  2022 mengalami peningkatan  jumlah sengketa tanah dibandingkan  dengan tahun  2021 yaitu  terdapat letusan  konflik agraria sebanyak 212 yang meliputi 1.035.613 hektar tanah yang berdampak pada 346.402 Kepala Keluarga (KK), dimana sesuai  catatan KPA  bahwa  penyebab  konflik  agraria tertinggi pada  tahun  2022  yaitu  pada sektor  perkebunan  dengan  jumlah 99  kasus  yang dikarenakan  investasi  dan  praktek  bisnis pada sektor perkebunan yang mendominasi ialah sebab dari timbulnya konflik-konflik agraria tersebut (Achmad, 2023).
Permasalahan  agraria  yang  sebagaimana  disebabkan  oleh  masalah  sektorialisme kebijakan  dan  kelembagaan  berkenaan  dengan  pengelolaan  sumber  pertanahan  seperti, pembangunan infrastruktur, perluasan skala lahan perkebunan,  dan lainnya ialah akumulasi dari permasalahan ketimpangan atas penguasaan atau kepemilikan dan pemanfaatan tanah yang tidak adil (Salfutra & Agustian, 2019). Saan Mustopa selaku Wakil Ketua Komisi II DPR RI menyatakan bahwa ketimpangan dan ketidakadilan dalam hal penguasaan tanah merupakan akar konflik agraria dan sebagai persoalan yang sangat akut, dimana telah dicatatkan bahwa 68% (enam puluh delapan persen) tanah yang berada di wilayah Indonesia  dikuasai oleh 1% (satu  persen)  sekelompok  pengusaha  dan  korporasi  besar  dan  16  juta  keluarga  petani
menggantungkan  hidupnya  hanya  pada  tanah  dengan  rata-rata luasan  dibawah  setengah hektar (Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2022).
Adapun  beberapa  contoh  dari ketimpangan  penguasaan  dan  kepemilikan  atas lahan yang  masih  ada  seperti  kasus  sengketa  kepemilikan  lahan  perkebunan  kelapa  sawit  di Sulawesi Tengah antara PT ANA dengan masyarakat Morowali Utara. Selain itu, ketimpangan lahan di desa Pakel, Banyuwangi, Jawa Timur pada tahun 1985 dimana adanya konflik agraria antara warga desa  Pakel  dengan  PT  Bumi Sari ditimbulkan  dari adanya  klaim sepihak  dan secara tiba-tiba atas tanah di desa Pakel dengan adanya pemberian Hak Guna Usaha (HGU) yang dalam SHGU hanya mencakup desa Songgon dan desa Kluncing, dan pada tahun 2019 PT Bumi Sari kembali mengklaim atas tanah di desa Pakel tersebut dengan beralaskan SHGU, akan tetapi sebelum diterbitkannya SHGU,  Badan Pertanahan Nasional di Banyuwangi telah memberikan surat pada warga desa Pakel bahwa SHGU yang dimiliki oleh PT Bumi Sari tidak termasuk wilayah desa Pakel dan PT Bumi Sari tetap mengklaim tanah di desa Pakel tersebut. Selain itu,  atas  tanah  yang diberikan  HGU  tersebut  telah  dikuasai  dan  diusahakan  sebagai sumber  perekonomian  selama  1  (satu)  abad  dengan  masyarakat  desa  Pakel  mayoritas merupakan  petani  dan  kehidupannya  bergantung  dengan  lahan tersebut,  dan  pada  tahun 2021 PT Bumi Sari menggugat Kepala Desa Pakel atas memerintahkan masyarakat untuk tetap menguasai dan  menggunakan  lahan  tersebut  (Pancarani &  Wahyuni,  2023).  Melihat pada persoalan-persoalan  di atas  sangat terlihat  adanya ketimpangan  kepemilikan lahan  antara warga masyarakat dengan  pihak  korporasi,  dan melihat pada  konflik  agraria di desa  Pakel tersebut  dapat dikatakan  bahwa  belum  terlaksananya amanat dalam Reforma Agraria dan diperlukan  kebijakan-kebijakan dalam pembaruan agraria atau Reforma Agraria yang tidak mengakibatkan  timbulnya  suatu  konflik  agraria, dikarenakan dengan  adanya  suatu  konflik agraria berpotensi pula terjadinya pelanggaran HAM masyarakat.
Pada penelitian-penelitian terdahulu  mengenai reforma agraria berfokus  melihat dari sisi perbandingan pemberlakuan reforma agraria sejak masa lampau hingga masa kini, dimana hasil pelaksanaan reforma agraria pada setiap era memberikan hasil yang berbeda berkenaan dengan  tingkat  konsistensi  produk  hukum  yang  dihasilkan  dari  reforma  Agraria tersebut (Sutadi,  2018).  Selain  itu  penelitian lainnya  yaitu  menitikberatkan  pada  kebijakan  reforma agraria itu sendiri yang meliputi tujuan dasar dilaksanakan reforma agraria, tahapan-tahapan pelaksanaannya,  beserta  dengan  hambatan  dalam pelaksanaannya  (Sulistyaningsih,  2021). Penelitian  lainnya  mengenai  Reforma  Agraria yaitu  penelitian  yang  berfokus  pada  upaya penyelesaian  konflik-konflik  agraria yang  ada  dengan  mengaitkan  pada  konsep  Reforma agraria (Salfutra & Agustian, 2019).
Penelitian  hukum  ini  dilaksanakan dengan  pandangan  yang  berbeda  dari penelitian- penelitian terdahulu, dimana penelitian ini ditujukan untuk  meninjau dari kacamata hukum dan  mengetahui  mengenai  reforma agraria  khususnya  dalam  hal  kebijakan  yang  ada  dan mengaitkan  pada  persoalan  mengenai  ketimpangan  kepemilikan  tanah  yang  masih  kerap terjadi  hingga  kini  dengan  mengkaji  dari  perspektif  Hak  Asasi  Manusia  atas  masalah ketimpangan kepemilikan tanah tersebut,  yang secara khusus  mengenai HAM yang melekat
pada  masyarakat  berkenaan  dengan  persoalan  kepemilikan  tanah,  mengingat  kebijakan reforma  agraria  berkaitan  dengan  HAM  dimana  dalam  penanganan  dan  penyelesaian terhadap berbagai sengketa dan konflik agraria wajib untuk  dilandasi dengan menghormati dan  menjunjung  tinggi  HAM  yang  melekat  dalam  diri  tiap-tiap  masyarakat,  serta  dengan adanya konflik agraria berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap HAM.

## Metode penelitian
Penelitian  hukum  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  yaitu  dalam melaksanakan penelitian ini dilakukan dengan berfokus pada penelitian terhadap peraturan perundang-undangan  tertulis dan mengkaji bahan  kepustakaan  atau  data sekunder  seperti norma-norma  hukum  yang  berlaku,  jurnal  ilmiah,  buku,  prosiding  seminar,  dan  lain sebagainya  yang  berkenaan  dengan  isu  hukum  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini  yaitu mengenai Reforma Agraria terhadap masalah ketimpangan kepemilikan tanah yang ditinjau dari perspektif  Hak  Asasi  Manusianya (Armia, 2022).  Penelitian ini  bersifat deskriptif  yang berarti bahwa penelitian  ini berfokus  dalam memberikan gambaran secara objektif  terkait dengan subjek dan objek penelitian ini yaitu berkenaan dengan  reforma agraria yang masih sedang dilaksanakan kini guna memperoleh jawaban atau memecahkan permasalahan terkait dengan ketimpangan kepemilikan tanah yang masih kerap terjadi dengan meninjau dari sisi HAM  (Muhaimin, 2020).  Dalam penelitian  hukum  ini  menggunakan  data  sekunder  berupa bahan  kepustakaan  yang  meliputi  buku,  jurnal  hukum,  peraturan  perundang-undangan, berita, dan majalah yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat pada penelitian hukum ini, dimana data sekunder  sebagaimana diuraikan di atas ditelusuri, diperoleh, dikumpulkan dan diakses melalui media elektronik.
Pendekatan  dalam penelitian ini ialah dengan  menggunakan pendekatan  perundang - undangan  ( statute  approach )  dan  pendekatan  konsep  ( conceptual approach ).  Pendekatan perundang-undangan  ialah dengan mengutamakan  peraturan perundang-undangan,  dalam hal  ini  peraturan  yang  berkenaan  dengan  reforma  agraria, UUD  1945,  Undang-Undang mengenai HAM dan peraturan lainnya yang berkenaan dengan isu hukum yang diangkat dan pendekatan konseptual yaitu dengan memberikan pandangan analisa penyelesaian terhadap isu ketimpangan kepemilikan tanah dengan mengacu atau berlandaskan pada konsep-konsep dan teori-teori hukum  yang melatarbelakangi isu hukum  tersebut,  seperti  konsep  hak asasi manusia, konsep  reforma agraria, konsep kesejahteraan, konsep  negara kesejahteraan, serta teori  keadilan  (Muhaimin,  2020).  Penelitian  hukum  ini  menggunakan  teknik  analisis  data kualitatif yakni menganalisis data-data dengan memberikan gambaran secara deskripsi dalam aspek hukum normatif dengan memaparkan atau menguraikan data-data yang dikumpulkan, kemudian  mengaitkan  data-data  tersebut  guna  menghasilkan  gambaran  baru  atau menguatkan suatu gambaran yang telah ada sebelumnya mengenai reforma agraria terhadap isu ketimpangan kepemilikan tanah dengan melihat dari sisi HAM.

## Hasil dan pembahasan

## Pelaksanaan kebijakan reforma agraria
UUPA  sebagai nasionalisasi  hukum  dalam bidang  agraria yang  menggantikan aturan hukum  agraria  pada  masa  kolonial  Hindia-belanda  dengan  ditujukan  membebaskan masyarakat Indonesia  yang bergantung dan berkaitan erat dengan tanah dari sistem feodal dibawah  kebijakan kolonial, yang mana prinsip  dalam UUPA  ialah bahwa  tanah diharuskan sebagai alat produksi guna tercipta keadilan sosial dengan tidak ditujukan untuk kepentingan individual  yang  dapat  menimbulkan  ketimpangan  pemilikan  tanah  dan  eksploitasi  antara pihak yang lemah dengan pihak yang kuat  (Bachriadi & Wiradi, 2011). Meskipun demikian, konflik agraria di Indonesia  kian meningkat salah satunya  persoalan mengenai ketimpangan kepemilikan  lahan  baik  antara korporasi  dengan  masyarakat, petani,  ataupun  masyarakat adat. Seiring dengan pelaksanaan terhadap prinsip dalam uupa tersebut telah dilakukannya kebijakan reforma agraria sejak dahulu kala hingga saat kini.
Reforma agraria atau  yang  dahulu  disebut  dengan  kebijakan landreform telah  ada sejak  era  orde  lama yaitu  pada  masa  pemerintahan  Presiden  Soekarno  tepatnya  setelah adanya unifikasi hukum agraria dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang  Peraturan Dasar Pokok-Pokok  Agraria, dimana pelaksanaan landreform pada masa pemerintahan  Soekarno  dilaksanakan  dengan  sangat  serius  dan  berkeyakinan  bahwa landreform merupakan  bagian  dari  cita-cita  revolusi  di  Indonesia.  Kebijakan landreform tersebut  pada  masa  orde  baru  dipandang  sebagai  program  yang  komunis  dan  tidak memberikan  keuntungan  bagi  masyarakat,  dimana  pada  masa  orde  baru  Soeharto melaksanakan  kebijakan landreform berupa  peluang  untuk  pelaksanaan  redistribusi  tanah berdasarkan  proyek  transmigrasi.  Pada  era  reformasi,  pelaksanaan landreform kembali dikenal  dengan  isu  reforma agraria dan  adanya  persoalan  dimana  masyarakat melakukan reclaiming terhadap  tanah-tanah  milik masyarakat yang telah dirampas untuk pelaksanaan pembangunan  negara  pada  masa  orde  baru,  selanjutnya  kini  pada  masa  pemerintahan presiden Joko Widodo  adanya program reforma agraria yaitu dengan program legalisasi aset dan perluasan penafsiran reforma agraria yaitu dengan skema distribusi hak individu kepada distriusi  hak  pemanfaatan  serta  menghasilkan  beberapa  produk  hukum  yang  mendasari pelaksanaan Reforma Agraria dan membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (Salim & Utami, 2019). Adapun karaktertistik dari reforma agraria hingga saat ini yaitu adanya landreform plus yang memuat penggabungan antara penataan aset dengan penataan akses, dimana penataan aset  ditujukan  untuk  mengembalikan  penguasaan,  pemilikan,  dan  pemanfaatan  tanah dengan  lebih  adil, sedangkan  penataan  akses  ditujukan  guna  memberikan bantuan  modal bagi masyarakat yang berdasarkan pemanfaatan tanah (Tarfi & Amri, 2021)
Istilah “Reforma Agraria” terkadang dibedakan dengan istilah landreform dikarenakan landreform dipandang  dan  diartikan  dalam  hal  pembagian  hak  atas  tanah,  sedangkan Reforma Agraria ialah landreform dengan ditambahkan fokus pada penataan ulang struktur agraria  yang  meliputi  penguasaan  dan  kepemilikan  lahan,  langkah  rekognisi,  restitusi, konsolidasi  tanah,  dan  upaya  memperbaiki  kualitas  hidup  masyarakat  (Kamim,  2022).
Kebijakan reforma agraria pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo merupakan salah satu  agenda  utama  dari  program  Nawacita  yang  sebagaimana  dimuat  dalam  Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 yaitu adanya 5  (lima)  program  prioritas  mengenai  reforma  agraria  berupa:  (1)  Penguatan  kerangka peraturan dan penyelesaian konflik-konflik  agraria, (2) penataan penguasaan dan pemilikan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), (3) kepastian hukum dan legalisasi hak atas TORA, (4) pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan,  pemanfaatan dan produksi  atas TORA, dan (5) lembaga pelaksanaan reforma agraria pada wilayah Pusat  dan  Daerah, dimana reforma agraria  ini  sebagai  salah  satu  upaya  yang  dilaksanakan  pemerintah  guna  menciptakan pemerataan,  mengingkatkan  produktivitas  rakyat,  dan  mengatasi  persoalan  kesenjangan penguasaan dan kepemilikan atas tanah (Marolli, 2017).
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, reforma agraria disiratkan dalam Bab III RPJMN 2020-2024 tentang mengembangkan wilayah untuk  mengurangi kesenjangan  dan menjamin pemerataan, yang mana isu strategis utama dalam  pembangunan  ialah  masih  terdapat  ketimpangan  antar  wilayah  di  Indonesia. ketimpangan atau kesenjangan antar wilayah di Indonesia dapat diselesaikan dengan upaya pemanfaatan ruang berdasarkan rencana tata ruang, akan tetapi upaya tersebut belum dapat terlaksana dikarenakan salah satu faktornya ialah rendahnya kepastian hukum mengenai hak atas tanah dan tingginya angka ketimpangan penguasaan dan kepemilikan atas tanah, dimana ketimpangan  kepemilikan dan  penguasaan tanah  tersebut  dapat  dilihat salah satunya  dari kepemilikan lahan oleh petani yaitu  berdasarkan data Survei Pertanian Antar Sensus  2018, dari  total  27,2  juta  rumah  tangga  hanya  15,8  juta  rumah  tangga atau  sekitar  58%  yang menguasai tanah  atau  lahan  dengan  luas hanya  kurang  dari 0,5  hektar  per rumah  tangga (Narasi  Lampiran  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2020  tentang Rencama Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024). Dalam upaya  penanganan persoalan  ketimpangan  lahan  melalui  pelaksanaan  reforma  agraria,  pada  tahun  2018 dibentuk  Satuan  Gugus  Tugas  Reforma  Agraria  (GTRA)  yang  dikoordinasikan  oleh  Tim Reforma Agraria, dimana pembentukan  GTRA ini ditujukan  guna mempercepat pelaksanaan program  strategis  nasional  reforma  agraria yaitu  legalisasi aset,  redistribusi  tanah,  serta upaya penyelesaian terhadap konflik dan sengketa agraria (Fajar al., 2022). Adapun kebijakan Reforma Agraria yang sudah pernah mencapai success story yaitu pada sepanjang tahun 2018 salah satunya ialah bahwa Kementerian ATR/BPN telah berhasil melakukan redistribusi tanah bekas  Hak  Guna  Usaha  (HGU)  yang dilepaskan  secara sukarela  di  Riau  dengan  total  4000 bidang tanah dengan luas tanah sekitar 4.000 (empat ribu) hektar (Biro Hukum dan Humas Kementerian ATR/BPN, 2018).
Dasar hukum dari kebijakan reforma agraria diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia  Nomor  86  Tahun  2018  tentang  Reforma  Agraria  (selanjutnya  disebut  dengan Perpres 86/2018), yang dalam Pasal 1 angka (1) berbunyi:
“Reforma  Agraria  adalah  penataan  kembali  struktur  penguasaan,  pemilikan, penggunaan,  dan  pemanfaatan tanah  yang lebih berkeadilan melalui penataan  aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia.”
Sesuai dengan bunyi ketentuan di atas dapat diartikan bahwa reforma agraria ialah suatu kebijakan  untuk  menata  kembali  struktur  penguasaan,  kepemilikan,  penggunaan  dan pemanfaatan atas tanah yang bertujuan guna menciptakan keadilan yang dilaksanakan dengan penataan  aset  dan  penataan  akses  yang  ditujukan  untuk  terciptanya  kemakmuran  rakyat Indonesia.  Adapun menurut  Pasal 2 Perpres 86/2018,  reforma agraria dilangsungkan dengan tujuan  untuk;  (a) mengurangi ketimpangan penguasaan  dan  pemilikan tanah  dalam rangka menciptakan  keadilan, (b) menangani sengketa agraria dan konflik agraria, (c) menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria melalui pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan atas tanah, (d) menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi angka kemiskinan, (e) memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi,  (f)  meningkatkan  ketahanan  dan  kedaulatan  pangan,  dan  (g)  memperbaiki  dan menjaga kualitas lingkungan hidup.

## Uraian persoalan ketimpangan kepemilikan tanah
Sengketa  agraria secara  umum  dikelompokkan  menjadi  4  (empat)  klasifikasi  yaitu sengketa persoalan pengakuan kepemilikan atas suatu bidang tanah, persoalan peralihan hak atas  tanah,  persoalan  berkenaan  dengan  menduduki  bekas  tanah  partikelir, dan  persoalan mengenai pembebanan hak atas tanah (Amaliyah al., 2021). Sengketa tanah yang kerap terjadi disebabkan  oleh  beberapa  faktor  antara  lain;  (a)  kelemahan  dalam  bidang  administrasi pertanahan,  (b) ketidakmerataan distribusi  kepemilikan tanah,  dan (c) legalitas kepemilikan hak  atas  tanah.  Berkenaan  dengan  sengketa  tanah  yang  diakibatkan  ketidakmerataan distribusi  kepemilikan  tanah  dalam  hal  ini  akan  mengakibatkan  timbulnya  ketimpangan penguasaan  dan  kepemilikan atas  tanah  yang  memberatkan  masyarakat bawah  khususnya bagi petani  (Ningrum, 2014). Berbicara mengenai ketimpangan kepemilikan atas tanah oleh petani merupakan suatu gambaran mengenai keadaan atau kondisi dalam bidang agraria yang juga  merupakan  cerminan dari  struktur  kemiskinan  petani,  yang  mana  pada  masa  kini  isu hukum  yang  berkembang  di  pedesaan  ialah  banyaknya  petani  yang  tidak  memiliki  tanah dengan ukuran yang memadai untuk  melangsungkan usaha di bidang pertanian atau bahkan tidak memiliki tanah sama sekali yang dengan ini dapat diartikan bahwa adanya ketimpangan kepemilikan atas tanah oleh petani di pedesaan (Rasyid al., 2022).
Berbicara mengenai  ketimpangan  kepemilikan  tanah,  adanya  dua  jenis  ketimpangan agraria yaitu ketimpangan distribusi dan ketimpangan alokasi, dimana ketimpangan distribusi ialah dengan adanya ketimpangan dalam hal penguasaan dan kepemilikan lahan antar petani dalam bidang usaha tani, sedangkan ketimpangan alokasi ialah adanya ketimpangan dalam hal peruntukkan  sumber  agraria antara sektor  yaitu  ketimpangan  alokasi untuk  korporasi  dan rakyat. Terhadap persoalan  ketimpangan distribusi  dapat  dikatakan  bahwa  adanya stagnasi transformasi  agraria di  Indonesia  yang  disebabkan  oleh  tidak  dilaksanakannya  kebijakan
landreform secara serius  yang  sebagaimana termaktub  dalam Pasal  8  Peraturan Pengganti Undang-Undang  Nomor  56  Tahun  1960  tentang  Penetapan  Luas  Tanah  Pertanian  dengan memberikan  batasan  minimum  penguasaan  lahan  pertanian  oleh  petani  yaitu  2  hektar, sedangkan  persoalan  ketimpangan  alokasi  sangat  terlihat  dalam sektor  kehutanan  dimana jenis-jenis  alokasi  kawasan  hutan  timpang  pada  pihak  korporasi  sejumlah  95,76  persen kawasan  hutan,  sedangkan  rakyat hanya sekitar  4,14  persen  dan  untuk  kepentingan  umum hanya sejumlah 0,1 persen (Shohibuddin,  2019).
Mengacu pada  ketentuan  Pasal 2  huruf  (a) Perpres  86/2018  yang memuat  mengenai tujuan reforma agraria yaitu untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan, akan tetapi terhadap tujuan tersebut masih kerap terjadi konflik pertanahan yang berkenaan dengan ketimpangan kepemilikan dan penguasaa n tanah hingga  saat  ini  baik  antara  sesama  petani  maupun  antara  petani  dan  warga  berhadapan dengan  korporasi.  Selama  tahun  2019  dalam  catatan  akhir  tahun  2019.  Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tercatat seluruh konflik agraria yang terjadi yaitu sejumlah 28 konflik di  Provinsi  Jawa Barat, 24  Konflik  di  Sumatera  Utara,  23  konflik  di  Kalimantan Tengah,  21 konflik di Jawa Timur, 16 konflik di Jambi, 16 konflik di DKI Jakarta, 14 konflik di Riau, 12 konflik di Aceh, 12 konflik di Sulawesi Selatan dan 11 konflik di Jawa tengah, dimana terhadap konflik agraria tersebut di atas adanya konflik-konflik agraria antara korporasi dengan warga dan/atau petani  seperti yang terjadi di Jawa Barat yaitu  antara warga Tamansari dengan Pemerintah Kota  Bandung,  konflik  agraria antara warga dengan  proyek  pembangunan  yang  disebabkan oleh  pembangunan  infrastruktur  seperti  pembangunan  jalan  tol  di  Depok,  konflik  agraria antara perusahaan  perkebunan  PT Cikrenceng dengan warga dan  petani berkenaan  dengan konflik kepemilikan dan penguasaan lahan atas tanah bekas  Hak Guna  Usaha (HGU), konflik kepemilikan lahan antara PT. Agro Jawa Barat dengan petani di Bandung, konflik kepemilikan lahan pada sektor perkebunan sawit antara PTPN II dengan petani penggarap dan masyarakat adat pada wilayah tersebut, dan konflik-konflik lainnya (Konsorium Pembaruan Agraria, 2019).

## Korelasi reforma agraria, ketimpangan kepemilikan lahan, dan hak asasi manusia
Pembaruan  hukum  bidang pertanahan  atau  reforma agraria dilandasi  oleh  ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945  yang menyatakan bahwa  segala bumi,  air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar -besarnya bagi kemakmuran rakyat, dimana dalam hal ini terdapat  hak menguasai oleh negara. Dalam ketentuan  pasal tersebut  di atas membebankan  kewajiban bagi negara untuk  meningkatkan kesejahteraan  dan  kemakmuran masyarakat dari melakukan pemanfaatan  dan  penguasaan atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, menjamin dan melindungi hak- hak masyarakat, serta mencegah segala tindakan  dari pihak lain yang dapat mengakibatkan masyarakat tidak dapat berkesempatan atau memperoleh hak yang dimilikinya atas bumi dan air tersebut  (Halwan & Nansa, 2021). Lahirnya kembali kebijakan reforma agraria pada saat memasuki orde reformasi hingga kini didukung dan dilandasi dengan Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001  dengan  ditujukan  untuk  mengurangi  kemiskinan,  memperbaiki  akses masyarakat dalam sektor ekonomi yang terutama ialah tanah, mengurangi konflik pertanahan,
dan  penataan  ulang  terkait  dengan  ketimpangan  penguasaan  tanah  dalam  hal  pemilikan, penguasaan dan pemanfaatan atas tanah dan sumber daya alam (Fajar al., 2022).
Dalam  TAP  MPR  Nomor  IX/MPR/2001  tentang  Pembaruan  Agraria dan  Pengelolaan Sumber Daya Alam memuat prinsip-prinsip dalam pelaksanaan pembaruan agraria yang salah satunya ialah menghormati dan menjunjung tinggi HAM sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 huruf (b). Dengan demikian, dalam melaksanakan pembaruan agraria atau reforma agraria wajib untuk  menghormati dan menjunjung tinggi HAM khususnya  dalam hal ini hak-hak yang berkaitan dengan pertanahan.  Pada kenyataannya,  seiring dengan dilaksanakannya  reforma Agraria hingga kini tetap masih terjadinya ketimpangan kepemilikan lahan yang dalam hal ini memicu timbulnya  pelanggaran terhadap  HAM.  Dalam mengatasi  konflik  pertanahan  yang salah satunya  ialah ketimpangan kepemilikan tanah  perlu mengkaji regulasi atau kebijakan- kebijakan  yang  ada  sehingga  dapat  menghindari  terjadinya  pelanggaran HAM,  mengingat pandangan  Achmad  Rubaei  mengenai  tanah  yang  pada  intinya  menjelaskan  bahwa  tanah memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat karena berfungsi ganda yaitu sebagai social asset dan capital asset , dimana social asset ialah tanah sebagai sarana pengikat kesatuan sosial pada  kalangan masyarakat dalam kehidupan  bermasyarakat, dan capital  asset ialah bahwa tanah sebagai benda ekonomi yang penting sekaligus menjadi objek perniagaan dan spekulasi, dimana  pada  satu  sisi  tanah  wajib  digunakan  dan  dimanfaatkan  untuk  kemakmuran  dan kesejahteraan  rakyat  sebesar-besarnya,  dan  di  sisi  lain tanah  harus  dilestarikan  (Nugroho, 2018).  Oleh  karena  hal  tersebut  di  atas,  pengaturan  kebijakan  dan  regulasi  da lam sektor agraria merupakan hal yang sangat krusial agar tidak terjadinya pelanggaran HAM.
Pelanggaran  HAM  yang  berpotensi  untuk  timbul  dikarenakan  adanya  ketimpangan kepemilikan  tanah  akibat  belum  teratasinya  oleh  program  kebijakan  reforma agraria tidak hanya terbatas pada pelanggaran hak atas tanah, melainkan dapat melanggar hak-hak lainnya seperti, hak atas pekerjaan, hak atas standar hidup  yang layak, dan hak-hak lainnya. Melihat pada contoh-contoh  kasus  konflik agraria berupa ketimpangan  kepemilikan atas lahan yang salah satunya yaitu  terjadi di desa Pakel, dimana PT Bumi Sari dengan beralaskan Sertipikat Hak  Guna  Usaha  (SHGU)  hendak  menguasai  lahan  warga  desa  Pakel  yang  beralaskan  hak berupa  Akta  1929  yang  telah dikuasai  dan  dimanfaatkan oleh  masyarakat desa  Pakel sejak dahulu selama 1 (satu) abad dan tanah tersebut dipergunakan sebagai sumber perekonomian dikarenakan mayoritas masyarakat desa  Pakel bermata pencarian sebagai petani, dan  pada tahun  2021  terjadi konflik  dimana PT  Bumi Sari melayangkan gugatan kepada  Kepala  Desa Pakel  atas  dasar  memberikan  perintah  kepada  masyarakat  desa  Pakel  untuk  bertani  dan bercocok  tanam  diatas  tanah  yang  diberikan  HGU  tersebut  (Pancarani &  Wahyuni,  2023). Meninjau pada contoh  kasus di atas terdapat hak-hak masyarakat desa Pakel yang dilanggar yaitu hak atas kesejahteraan dimana setiap orang berhak untuk  memiliki akan sesuatu yang merupakan miliknya dan hak untuk tidak dirampas atas milik tersebut sebagaimana termaktub dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39 Tahun 999), selain itu melanggar hak atas pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1),  dengan  tidak  dapat  melakukan  pertanian  dan  bercocok  tanam  di  wilayah  tersebut
mengakibatkan hilangnya pekerjaan atau  mata pencarian warga desa Pakel, serta melanggar hak untuk  mempertahankan hidup sebagaimana termaktub dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 39 Tahun 999.
Persoalan  ketimpangan  kepemilikan  jika  dilihat  dari  segi  kesejahteraan  masyarakat tentunya dapat mengakibatkan timbulnya kemiskinan, yang mana di Indonesia adanya filosofi kesejahteraan yaitu adanya hak bagi seluruh  warga negara ( walfare of all ) yang menyatakan bahwa  bagi  masyarakat  miskin  yang  merupakan  warga  negara  Indonesia  berhak  untuk memperoleh kesejahteraan dalam hidupnya yaitu dengan adanya pemenuhan kebutuhan baik secara material,  spiritual,  dan  sosial  sehingga  dapat  melangsungkan  kehidupannya  dengan layak dan dapat  melaksanakan fungsi  sosialnya (Dahliana Sukmasari, 2020). Adapun  konsep negara  kesejahteraan  ( state  walfare )  yang  tertuang  dalam  UUD  1945  sebagai state fundamental norm yang sebagaimana termaktub dalam bagian pembukaan ( preambule ) UUD 1945,  yang  dengan  ini  menjadikan  dasar  dari  penyelenggaraan  negara  Indonesia  yaitu memberikan  kesejahteraan  dan  kemakmuran  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  tanpa  adanya diskriminasi atau pengecualian (Riwanto, 2018).
Dalam hal adanya ketimpangan kepemilikan atas tanah tentunya  tidak berjalan sesuai dengan  konsep  negara  kesejahteraan,  dimana  adanya  kebijakan  reforma  agraria  guna pemerataan  sosial  dan  ekonomi  melalui  bidang  agraria  yang  salah  satunya  untuk menyelesaikan  persoalan  ketimpangan  kepemilikan  dan  penguasaan  tanah  sehingga menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat telah sesuai dengan konsep negara kesejahteraan  dan  merupakan  langkah  yang  baik  dalam  upaya  penyelesaian  persoalan tersebut,  akan  tetapi  dalam  pelaksanaannya  masih  belum  terciptanya  keadilan  dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat mengingat masih kerap terjadi konflik-konflik  agraria yang  berkenaan  dengan  ketimpangan  kepemilikan  lahan  sehingga  tentu  mengakibatkan peningkatan  angka  kemiskinan  di  Indonesia.  Dalam  hal  ini  dengan  adanya  ketimpangan kepemilikan  lahan  yang  dapat  mengakibatkan  meningkatnya  angka  kemiskinan  dapat dikatakan  berpotensi  melanggar HAM  yang  dimiliki oleh  setiap  orang,  dimana  kemiskinan sebagai salah satu hambatan utama dari penegakkan HAM dikarenakan dengan meningkatnya angka kemiskinan maka akan lebih banyak orang yang hak untuk memperoleh hidup yang layak nya  tidak  terpenuhi  dan  hak-hak  asasi  lainnya  seperti  hak  untuk  memperoleh  pendidikan ataupun  dalam hal mengakses keadilan yang mana masyarakat miskin lebih rentan terhadap perlakuan  sewenang-wenang  dalam  penegakan  hukum  dan  berbagai  pelanggaran  HAM lainnya dalam aspek sipil dan politik.
Ketentuan  dalam Pasal 1  angka (1)  Perpres  86/2018  menyiratkan mengenai  keadilan yaitu  bahwa  reforma  agraria ialah  kebijakan  untuk  melakukan  penataan  kembali  struktur penguasaan,  pemilikan,  penggunaan,  dan  pemanfaatan  atas  tanah  dengan  berkeadilan. Keadilan ialah suatu hal yang sangat esensial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dijamin dengan  dibentuknya  suatu  sistem norma  yang mengatur kehidupan  bermasyarakat guna  mencegah  terjadinya  konflik  dan  sebagai  pemecah  persoalan  yang  ada  dengan melandaskan  hukum  tersebut.  Menurut  Notonegoro,  keadilan  ialah  suatu  keadaan  dapat
dikatakan  adil  apabila  telah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku (Pandit,  2016).  Apabila  pandangan  tersebut  dikaitkan  dengan  persoalan  ketimpangan kepemilikan  lahan  belum  terciptanya  keadilan  mengingat  pada  peraturan  perundang - undangan  telah  mengatur  mengenai  hak-hak  mengenai kepemilikan  dan  penguasaan  atas tanah, khususnya  bagi petani yaitu sebagaimana dimuat dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor 56  Tahun 1960  tentang Penetapan  Luas Tanah Pertanian yang berbunyi:
“Pemerintah Mengadakan usaha-usaha agar supaya  setiap petani sekeluarga memiliki tanah pertanian minimum 2 hektar.”
Dari bunyi ketentuan pasal tersebut di atas, dapat dilihat bahwa tiap-tiap keluarga petani berhak untuk  memperoleh dan memiliki tanah dengan batas minimum 2 hektar, akan tetapi pada kenyataannya masih banyaknya petani yang memiliki lahan dibawah 2 hektar yang dalam hal  ini  adanya  ketimpangan  kepemilikan  lahan  dimana  berdasarkan  pada  data  Sensus Pertanian tahun  2013 bahwa total lahan pertanian rakyat sekitar 22,428  juta hektar dengan 38,49 persen dari total lahan tersebut dikuasai oleh 6,16 persen petani kaya dengan rata -rata tiap-tiap petani tersebut menguasai 5,37 hektar, kemudian petani kecil menguasai hanya 33,7 persen lahan dengan rata-rata tiap-tiap petani menguasai 0,91 hektar, lalu petani menengah menguasai lahan sebesar 15,8 persen dengan rata-rata tiap-tiap petani menguasai 2,18 hektar, dan petani gurem menguasai 11,94 persen dari total lahan tersebut  dengan rata-rata petani gurem hanya  menguasai 0,18 hektar. Serta terhadap  batas minimum 2 hektar  sebagaimana disebutkan  dalam Pasal 8  tersebut  di atas,  pada kenyataannya  masih adanya  87,63  persen petani yang menguasai lahan di bawah 2 hektar (Shohibuddin, 2019).
Jika  dikaitkan  dengan  pandangan  Notonegoro  mengenai  keadilan  yang  sebagaimana diuraikan di atas, tentunya dalam kehidupan  masyarakat sekarang ini belum tercipta keadilan mengingat masih adanya persoalan ketimpangan kepemilikan lahan yang mengakibatkan tidak terciptanya kesejahteraan, dimana menurut UUD 1945 sebagai landasan konstitusional negara Indonesia, setiap warga negara berhak untuk memperoleh kesejahteraan sebagaimana dimuat dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:
“Setiap orang berhak hidup  sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mend apatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”
Sesuai  dengan  bunyi  ketentuan  pasal  di  atas,  dapat  dikatakan  bahwa  setiap  warga negara  berhak  untuk  memperoleh  hidup  yang  sejahtera  dimana  jika  dikaitkan  dengan persoalan ketimpangan kepemilikan lahan ini menyebabkan tidak terciptanya kesejahteraan yang  dalam  hal  ini  berarti  tidak  terpenuhinya  hak  masyarakat  untuk  memperoleh kesejahteraan,  yang mana hak  atas kesejahteraan  juga termasuk dalam HAM  sebagaimana termaktub dalam Bagian Ketujuh UU No. 39 Tahun 999.
Mengingat bahwa dalam pengertian reforma agraria sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka (1) Perpres 86/2018 menyiratkan tentang keadilan, tentunya apabila memandang dari segi keadilan berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia, dimana mengenai Hak Asasi Manusia
diatur dalam Undang-Undang  Nomor  39 Tahun  1999 tentang  Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia  (HAM)  apabila  ditinjau  dari  sudut  pandang  prinsip  moral  ialah  bahwa  HAM memberikan standar  tertentu  terhadap sikap dan  perilaku manusia, nilai-nilai kemanusiaan, dan  HAM  diberikan  perlindungan  secara  teratur  sebagai  hak  hukum  baik  dalam  hukum nasional  maupun  internasional,  yang dengan  ini  berarti segala hal yang  berkenaan  dengan tidak  berdayanya  suatu  individu  ataupun  kelompok  dalam  kehidupannya  akan  berpotensi menimbulkan permasalahan HAM (Hakim & Kurniawan, 2021).  Sengketa dan konflik  agraria yang kerap terjadi memberikan potensi timbulnya persoalan HAM, yang mana Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam menangani aduan isu HAM berkenaan dengan konflik agraria  yang  semakin  meningkat  dengan  membentuk  Tim  Agraria  dimana  penyelesaian terhadap  konflik agraria akan dilaksanakan  berbasis pada HAM, serta  bekerja sama dengan WALHI guna mendorong penyelesaian konflik agraria berlandaskan HAM. Sengketa dan konflik agraria yang terjadi baik antara negara dengan masyarakat maupun antar masyarakat dengan korporasi  seperti  salah  satunya  ialah persoalan  ketimpangan  kepemilikan  dan  penguasaan tanah, yang dalam hal ini dapat menyebabkan timbulnya 3 (tiga) jenis pelanggaran HAM yaitu pelanggaran HAM berupa (a)perampasan tanah dan sumber kehidupan, (b) perampasan atau pembatasan atas hak untuk hidup, dan (c)proses perampasan hak dengan melibatkan aparatur negara.
Dengan  adanya  sengketa  dan  konflik  agraria berupa  ketimpangan  kepemilikan  tanah seperti  yang  terjadi  antara  warga  masyarakat  dengan  pihak  korporasi  berkenaan  dengan penguasaan dan  kepemilikan tanah  berpotensi  melanggar hak dasar yang melekat pada diri tiap-tiap orang yaitu setiap orang memiliki hak untuk  hidup  dimana hal ini termaktub dalam Pasal 28A UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk  hidup  serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.  Selain itu diatur juga mengenai hak untuk  hidup dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: “setiap  orang berhak  untuk  hidup,  mempertahankan  hidup  dan  meningkatkan kehidupannya.”
Dengan  ini  setiap  orang  diberikan  hak  dasar  yang  melekat  untuk  mempertahankan kehidupanya  dengan alasan apapun  juga, dimana dengan  adanya ketimpangan  kepemilikan tanah  seperti  yang  terjadi  pada  para petani  yang  hanya  memiliki lahan  dibawah  2  hektar bahkan  adanya  petani  yang  tidak  memiliki lahan,  sebagaimana  menurut  data  Badan  Pusat Statistik  mayoritas petani  yaitu 15,89  juta petani  hanya  memiliki luas lahan kurang  dari 0,5 hektar,  sedangkan  lahan  pertanian  bagi  petani  ialah  sumber  mata  pencariannya  guna melangsungkan kehidupannya.  Adapun dengan adanya ketimpangan kepemilikan tanah maka mengakibatkan tidak terciptanya kesejahteraan dalam masyarakat, dimana menurut Pasal 28H ayat (1) memuat  mengenai hak  konstitusional  warga negara  untuk  memperoleh  kehidupan yang sejahtera. Tidak hanya  hak untuk  hidup  sejahtera, setiap warga negara juga diberikan HAM yang tidak  dapat dikurangi dalam keadaan apapun  untuk  hidup,  bebas  dari perlakuan diskriminatif,  memperoleh  perlindungan  dan  penegakan  atas  HAM  yang  dimilikinya  yang sebagaimana termaktub dalam Pasal 28I UUD 1945.
Dalam  ketentuan  Pasal  36  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang  Hak Asasi  Manusia  yang  berbunyi: “(1)setiap  oran g berhak  mempunyai  milik, baik sendiri  maupun  bersama-sama  dengan  orang  lain  demi  pengembangan  dirinya,  keluarga, bangsa dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum, (2) tidak seorang pun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara m elawan hukum.”
Dapat diartikan bahwa setiap orang berhak untuk  memiliki akan suatu hal yang memang haknya  dan  tidak  ada  yang berhak  untuk  merampas barang milik orang tersebut,  sehingga dalam hal  masalah  ketimpangan  kepemilikan  lahan  yang  dikarenakan  adanya  perampasan atau  penyerobotan  atas  tanah  milik  masyarakat  oleh  korporasi  seperti  persoalan  antara korporasi  dengan  masyarakat  petani  di  Morowali  Utara  akan  mengakibatkan  timbulnya pelanggaran atas HAM yang dimiliki oleh masyarakat setempat, selain itu konflik kepemilikan lahan yang terjadi di desa Pakel tentunya  menimbulkan pelanggaran HAM warga desa Pakel. Dengan demikian,  kebijakan  reforma agraria sangat  penting  untuk  didorong  pelaksanaanya guna  mempercepat  penanganan  terhadap  problematika  terkait  pertanahan  seperti  salah satunya  persoalan ketimpangan  kepemilikan tanah yang menimbulkan  berbagai konflik  dan sengketa  agraria  serta  berpotensi  melanggar  HAM  dengan  sesuai  yang  sebagaimana diamanatkan  dalam  UUD  1945  dan  UUPA  dimana  dalam  pelaksanaannya  mengutamakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

## Penutup
Berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan di atas, kebijakan Reforma Agraria ditujukan  agar menciptakan  pemerataan sosial dan  ekonomi  dengan  melalui sektor  agraria yang berkeadilan untuk tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan seluruh masyarakat ialah sesuai dengan yang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  (UUD  1945)  dan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok  Agraria (UUPA) yaitu mengenai terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan  bagi  seluruh  masyarakat  dengan  dilaksanakannya  Reforma  Agraria.  Dalam menyusun  kebijakan Reforma Agraria harus sejalan dengan prinsip-prinsip yang sebagaimana dimuat  dalam  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Nomor  IX/MPR/2001  tentang Pembaruan  Agraria dan Pengelolaan Sumber  Daya Alam (TAP  MPR Nomor  IX  Tahun  2001), yang salah satunya ialah prinsip menghormati dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana tercantum  dalam Pasal 5  huruf  (a). Akan  tetapi,  meski telah  dilaksanakannya program-program dalam Reforma Agraria hingga saat kini kerap ditemui persoalan-persoalan dalam  bidang  agraria  yang  kunjung  kian  meningkat  sepanjang  tahun  2022.  Salah  satu persoalan yang terjadi ialah adanya ketimpangan kepemilikan atas tanah yang dalam hal ini tidak  hanya  memicu  dan  menimbulkan  konflik  dan  sengketa  agraria saja, melainkan  dapat menimbulkan  pelanggaran  terhadap  HAM  dikarenakan  tidak  terciptanya  keadilan  dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat yang tentunya dapat meningkatkan angka kemiskinan. Dengan meningkatnya  angka kemiskinan yang  diakibatkan dari meningkatnya  angka konflik ketimpangan kepemilikan lahan akan melanggar HAM yaitu tidak hanya terbatas pada hak atas
kesejahteraan, hak untuk  memperoleh hidup yang layak, atau hak atas pendidikan, melainkan berpotensi melanggar berbagai hak asasi lainnya seperti dalam aspek sipil dan politik.
Dengan  adanya  konflik  dan  sengketa  agraria  yang  dapat  timbul  dari  adanya ketimpangan kepemilikan tanah berpotensi melanggar HAM yaitu terhadap hak untuk  hidup dan hak untuk  tidak dirampas sebagaimana diatur dalam Pasal 28A UUD 1945, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang  Nomor  39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999),  Pasal 36  ayat (1)  dan  (2) UU  39/1999,  serta  melanggar hak untuk  hidup  sejahtera sebagaimana diatur  dalam  Pasal  28H  ayat  (1)  dan  hak  untuk  tidak  diperlakukan  secara  diskriminatif, diperlakukan sama di hadapan hukum, dan memperoleh perlindungan dan menegakkan HAM yang  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  28I  UUD  1945.  Oleh  karena  itu,  program-program dalam  kebijakan  reforma  agraria  sangat  penting  untuk  dilaksanakan  dengan  serius  dan berlandaskan pada HAM guna mempercepat upaya penyelesaian sengketa dan konflik agraria terutama  dalam  hal  ketimpangan  kepemilikan  tanah  sehingga  dapat  terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran dalam kehidupan bermasyarakat.

## Daftar  pustaka
Achmad,  A.  T.  D.  (2023,  Januari). Komnas  HAM  Bakal  Bentuk  Tim Penyelesaian  Masalah Agraria . Diakses pada tanggal 20 Juni 2023 dari
https://www.hukumonline.com/berita/a/komnas-ham-bakal-bentuk-tim- penyelesaian-masalah-agraria-lt63bd0e836cad1?page=1
Achmad, A. T. D. (2023, Januari). KPA: Sepanjang 2022 Terjadi 212 ‘Letusan’ Konflik Agraria . Diakses  tanggal  12  Mei  2023  dari https://www.hukumonline.com/berita/a/kpa -- sepanjang-2022-terjadi-212-letusan-konflik-agraria-lt63bc2116991c6/
Alvian,  F.,  &  Mujiburohman,  D.  A.  (2022).  Implementasi  Reforma  Agraria  Pada  Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jurnal Tunas Agraria , 5(2), 111-126.
Amaliyah, Ma’ruf,  M. A.,  Sary, N.,  &  Bitu,  S.  G.  (2021).  Reforma Agraria dan  Penanganan Sengketa Tanah. Jurnal Hermeneutika , 5(1), 29-39.
Angkoso,  J.  B., Luthfi,  A.  N.,  &  Sudibyanung.  (2020).  Distribusi  Penguasaan  dan  Pemilikan Tanah Pertanian di Desa Nglegok, Kabupaten  Karanganyar. Jurnal Tunas Agraria , 3(2), 101-121.
Armia, M.  S.  (2022). Penentuan  Metode &  Pendekatan  Penelitian  Hukum .  Aceh:  Lembaga Kajian Konstitusi  Indonesia (LKKI).
Bachriadi, D & Wiradi, G. (2011). Enam Dekade Ketimpangan: Masalah Penguasaan Tanah di Indonesia . Bandung: Agrarian Resource Centre, Bina Desa dan KPA.
Biro Hukum  dan Humas  Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan  Nasional. (2018, Agustus). Reforma Agraria Menjamin Pemerataan Sosial Ekonomi Masyarakat Secara Menyeluruh . Diakses pada tanggal 20 Juni 2023 dari
https://www.kominfo.go.id/content/detail/13688/reforma-agraria-menjamin- pemerataan-sosial-ekonomi-masyarakat-secara-menyeluruh/0/artikel_gpr
Fajar, H F., Syahputra,  J., & Ningsih, M. P. N. A.  (2022). Strategi Kebijakan Reforma Agraria Dalam  Mewujudkan  Kesejahteraan  Masyarakat  Yang  Berkeadilan  Sosial  Dengan Berasaskan Konstitusi. Jurnal Hukum Lex Generalis , 3(9), 758-775.
Hakim, L., & Kurniawan, N. (2021). Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia  Berbasis Kewajiban Asasi Manusia. Jurnal Konstitusi , 18(4), 869-897.
Halwan, M., & Nansa, A.  (2021). Politik Hukum  Pemerintah  Dalam Bidang Pertanahan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Maddika: Journal of Islamic Family Law , 2(2), 13-25.
Harris, A., Sitepu, F. Y., & Andriati, S. L. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Dualisme Kepemilikan Hak  Guna  Bangunan  Diatas  Hak  Pengelolaan  Sebagai Aset  Pemerintah  Kota  Medan (Sengketa Tanah di Kecamatan Medan Petisah). De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum . 6(2), 339-351.
Heriani, F. N. (2022, Juni). Gugus Tugas Reforma Agraria Tangani Ketimpangan Kepemilikan dan Penguasaan Lahan . Diakses pada tanggal 19 Juni 2023 dari https://www.hukumonline.com/berita/a/gugus-tugas-reforma-agraria-tangani- ketimpangan-kepemilikan-dan-penguasaan-lahan-lt62a2e83ab78fe?page=all
Kamim, A. B. M. (2022). Reforma Agraria di Perkotaan, Usaha Mencari Bentuk: Kasus Jakarta,
Indonesia. Jurnal Aspirasi , 13(2), 153-168.
Kementerian Komunikasi  dan Informatika Republik Indonesia.  (2016, Oktober  18). Adil dan Sejahtera  Dengan  Reforma  Agraria .  Diakses  pada  tanggal  19  Mei  2023  dari https://www.kominfo.go.id/content/detail/8230/adil-dan-sejahtera-dengan-reforma- agraria/0/kerja_nyata
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2021). Standar Norma dan Pengaturan Nomor 7 Tentang Hak Asasi Manusia Atas Tanah dan Sumber Daya Alam . Jakarta: Komnas HAM RI. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2023, Februari). Data HAM Aktual . Diakses pada tanggal 19 Mei 2023 dari https://dataaduan.komnasham.go.id/#/dashboard
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.  (2022, September). Saan  Mustopa: Ketimpangan  Penguasaan  Tanah  Sudah  Akut .  Diakses  tanggal  18  Mei  2023  dari https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40686/t/Saan+Mustopa%3A+Ketimpangan+Pe nguasaan+Tanah+Sudah+Akut +
Konsorsium  Pembaruan Agraria. (2019). Catatan  Akhir Tahun 2019  Konsorsium Pembaruan Agraria “Dari Aceh  Sampai Papua:  Urgensi  Penyelesaian Konflik  Struktural  dan  Jalan Pembaruan  Agraria  ke  Depan” .  Diakses  pada  tanggal  23  Mei  2023  dari https://www.kpa.or.id/assets/img/dokumen/20230214101749_5681eb1b826c1cc04e e03011239a186c.pdf
Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia.  (2021,  April). Bamsoet  Dorong Percepatan  Reformasi  Agraria .  Diakses  pada  tanggal  19  Juni  2023  dari https://www.mpr.go.id/berita/Bamsoet-Dorong-Percepatan-Reformasi-Agraria
Marolli. (2017, Maret). Langkah  Percepatan Reforma Agraria . Diakses pada tanggal 22 Mei 2023 dari https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/9489/langkah- percepatan-reforma-agraria/0/artikel_gpr
Martini, S., Ash-Shafikh, M. H., & Afif, N. C. (2019). Implementasi Reforma Agraria Terhadap Pemenuhan Harapan Masyarakat Yang Bersengketa Lahan. Jurnal Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan , 5(2), 150-162.
Muhaimin.  (2020). Metode  Penelitian  Hukum .  Nusa  Tenggara Barat:  Mataram University Press.
Mujiati & Aisiyah, N. (2014). Perkembangan Peraturan Mengenai Redistribusi Tanah Dalam Rangka Reforma Agraria Di Kabupaten Boyolali. Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan , 39, 457-469.
Ningrum, H. R. S. (2014). Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Berbasis Keadilan. Jurnal Pembaharuan Hukum , 1(2), 219-227.
Nugroho, O. C. (2018). Konflik Agraria Di Maluku Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal HAM , 9(1), 87-101.
Pancarani, I. A. & Wahyuni, R.. (2023). Perlindungan Hak Kepemilikan Tanah Masyarakat Desa Pakel: Penelusuran  Legal Standing Akta 1929 Dalam Sengketa Tanah Dengan PT. Bumi Sari. Jurnal Tunas Agraria , 6(2), 110-124.
Pandit,  I. G. S.  (2016). Konsep  Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik. Jurnal Administrasi Publik , 1(1), 14-20.
Rasyid,  A.  S.,  Lapasere,  R.  S.,  &  Nutfa,  M.  (2022).  Ketimpangan  Penguasaan  Tanah, Kemiskinan,  dan  Strategi  Bertahan  Hidup  Masyarakat  Petani  Di  Desa  Langaleso Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi. Syntax Literate , 7(8), 10320-10336.
Riwanto,  A.  (2018). Politik  Hukum  Negara  Kesejahteraan  Indonesia  Pasca  Reformasi . Sukoharjo: Oase Pustaka.
Rongiyati, S.  (2013).  Land  Reform Melalui Penetapan  Luas Tanah  Pertanian (Kajian Yuridis Terhadap UU No. 56/PRP/Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian). Jurnal Negara Hukum , 4(1), 1-15.
Salfutra, R. D., & Agustian, R. A. (2019). Alternatif Penyelesaian Konflik Agraria (Suatu Telaah Dalam  Perspektif  Reforma  Agraria  Dan  Pmebangunan  Berkelanjutan). Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) , 1(1), 1-18.
Salim,  M.  N.  &  Utami,  W.  (2019). Reforma  Agraria  Menyelesaikan  Mandat  Konstitusi . Yogyakarta: STPN Press.
Setiawan, U. (2010). Kembali Ke Agraria . Yogyakarta: STPN Press.
Setiawan, U. (2020, November). Reforma Agraria dalam RPJMN . Diakses pada tanggal 21 Mei 2023 dari https://setkab.go.id/reforma-agraria-dalam-rpjmn/
Shohibuddin,  M.  (2019,  Maret). Meluruskan  Narasi  Ketimpangan  Agraria .  Diakses  pada tanggal  22  Mei  2023  dari https://psa.ipb.ac.id/meluruskan-narasi-ketimpangan- agraria/
Suharyono, Hayatuddin, K., & Is, M. S. (2022). Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Memperoleh Hak Atas Tanah Di Indonesia. Jurnal HAM , 13(1), 15-28.
Sukamto, I., & Prianto, Y. (2023). Konsistensi  Kaidah Hukum Tentang Ketimpangan Distribusi Tanah dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Pangan. Jurnal Litigasi , 24(1), 1-13.
Sukmasari, D. (2020). Konsep  Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al- Qur’an. Jurnal AT-Tibyan , 3(1), 1-16.
Sulistyaningsih, R. (2021). Reforma Agraria di Indonesia. Jurnal Perspektif , 26(1), 57-64.
Sutadi,  R.  D.,  Luthfi,  A.  N.,  &  Mujiburahman,  D.  A.  (2018).  Kebijakan  Reforma Agraria Di Indonesia  (Kajian Komparatif  Tiga Periode  Pelaksanaan:  Orde Lama, Orde  Baru, dan Orde Reformasi). Jurnal Tunas Agraria , 1(1), 192-218.
Tarfi,  A.  &  Amri,  I.  (2021).  Reforma  Agraria  Sebagai  Jalan  Menuju  Perdamaian  Yang Berkelanjutan di Aceh. Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan , 7(2), 210-225.
Usman,  A.  H.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Hak  Milik atas  Tanah  Adat  Setelah  Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan , 1(2), 60-76.
Wahari, N.  P.  D.  A.  W.,  &  Jayantiari, I.  G.  A.  M.  R. (2022).  Pengaturan  Girik dan  Implikasi Kepastian Hukum Dalam Pembuktian Hak Atas Tanah. Jurnal Legislasi Indonesia , 19(3), 425-434.