Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4(03), 2018, 168-176

## Jaringan Pengelolaan Zakat Untuk Pertumbuhan Industri Keuangan Non Bank Syariah

## Ernawati
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo, Indonesia Email korenpondensi: erna_unhalu@yahoo.com

## Abstract
Sharia  non  bank  financial  industry  (IKNB)  still  low  share  of  the  conventional  IKNB.  The  one  of strategy to  accelerating growth  in  sharia  IKNB is  through the management  of  zakah, infaq, sadaqah and  awqaf  (ZISWAF).  This  paper  aims  to  explore  the  zakah  management  model  for  the  growth  of sharia  IKNB.  The secondary data were  obtained  through  reports,  information  and  zakat  regulation. The  analytical  method  used  is  descriptive  and  transaction  cost  approach.  The  results  show  that  the growth  of IKNBS can be accelerated  with an active role of IKNBS in  the ZISWAF management as a Unit  Pengumpul  Zakah  (UPZ),  besides  partnership  with  Lembaga  Amil  Zakah  (LAZ  ).  Partnership Model  will  minimize  control  and  information  cost  of  ZISWAF  management.  Lack  of  human  resource and technological are the problems management zakah by sharia IKNB.

## Kata Kunci: Management, ZISWAF, Partnership
Saran  sitasi: Ernawati, E. (2018). Jaringan Pengelolaan Zakat untuk Pertumbuhan Industri Keuangan Non  Bank  Syariah. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam,  4 (03),  168-176.  doi: http://dx.doi.org/10.29040/- jiei.v4i03.310
DOI : http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v4i03.310

## 1. Pendahuluan
Industri  keuangan  memiliki  peran  yang penting  dalam  transaksi  ekonomi  dan  non ekonomi.  Pada  perkembangan  lebih  lanjut, industri  keuangan  tidak  hanya  dapat  bertumpu pada  model  perbankan  yang  memiliki  batasan cakupan  jasa  yang  ditawarkan.  Variasi  dan perkembangan  berbagai  transaksi  keuangan  me- munculkan  kebutuhan  akan  pentingnya  lembaga non  bank.  Di  Indonesia  seiring  perkembangan industri keuangan syariah, industri keuangan non bank  syariah  juga  mengalami  ekspansi.  Baik aspek  jumlah,  maupun  jenisnya.  Berdasarkan data  Otoritas  Jasa  Keuangan  (2016),  jenis industri  keuangan  non  bank  (IKNB)  berbasis syariah  terdiri  dari  lembaga  asuransi,  lembaga
pembiayaan,  pegadaian,  lembaga  keuangan mikro  syariah,  lembaga  pembiayaan  ekspor  dan lembaga penjamin simpanan serta modal ventura.
Share  aset  IKNB  syariah  terhadap  IKNB konvensional  sekitar  4  persen.  Secara  individu, pada  posisi  Desember  2015, share perusahaan asuransi  sebesar  5,74  persen,  perusahaan  pem- biayaan  5,25  persen,  perusahaan  penjaminan 5,48 persen, pegadaian syariah 9,56 persen, serta pembiayaan  ekspor  syariah  13,06  persen. Adapun  komposisi  IKNB  syariah  disajikan sebagaimana  Tabel  1  yang  menunjukkan  bahwa perusahaaan  asuransi  merupakan  pemilik share terbesar  dalam  industri  keuangan  non  bank syariah, baik dari aspek jumlah perusahaan mau- pun  aset;  disusul  oleh  perusahaan  pembiayaan.
Sementara share terendah  untuk  porsi  aset dimiliki oleh lembaga keuangan mikro syariah . Rendahnya share IKNB syariah berimplikasi masih  terbatasnya  kapasitas  ekspansi  industri keuangan  non  bank  syariah.  Keterbatasan  terse- but dapat bersumber dari sisi supply (penawaran) maupun demand (permintaan) . Penawaran  dapat menciptakan  permintaan (supply  created  de- mand) , dapat  pula sebaliknya. Namun kedua sisi ini  perlu  diletakkan  secara  proposional  agar saling  mendukung  antara  satu  dengan  lainnya. Artinya, dalam upaya peningkatan peran mayarakat  dalam  industri  keuangan  syariah diperlukan  perbaikan  sistem  di  tingkat  lembaga keuangan non bank syariah itu sendiri.
Berbagai  upaya  perlu  dilakukan  dalam rangka  peningkatan  kapasitas  keuangan  IKNBS, baik dari  aspek  sumber keuangan  maupun  aspek pembiayaan.  Salah  satu  potensi  terbesar  dalam pengelolaan  keuangan  syariah  yaitu  dana  zakat, termasuk  infaq,  sedekah  dan  waqaf  (ZISWAF). Zakat  merupakan  kewajiban  seorang  muslim, dan  merupakan  rukun  Islam  ke-4.  Zakat  akan berkembang  seiring  dengan  perkembangan ekonomi. Sehingga semakin berkembang pereko- nomian  (karenanya  pendapatan)  maka  akan semakin  tinggi  pula  potensi  zakat.  Namun pengelolaan  zakat  selama  ini  masih  jauh  dari potensi  yang  ada,  yang  jika  merujuk  pada  hasil penelitian  Firdaus,  dkk  (2012)  jumlahnya mencapai 3,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).  Kekuatan  organisasi  pengelola  zakat ternyata  belum  mampu  mengoptimalkan  peneri- maan  zakat,  yang  hanya  mencapai  1  persen  dari
potensi  yang  ada.  Organisasi  pengelola  zakat  di Indonesia  sebanyak  38.013  organisasi  yang terdiri  dari  Badan  Amil  Zakat  Nasional (BAZNAS)  1  unit,  Lembaga  Amil  Zakat  Nasi- onal  (LAZNAS)  18  unit,  Lembaga  Amil  Zakat (LAZ) propinsi/kabupaten 47 unit,  unit pengum- pul  zakat  (UPZ)  8.680  unit,  dan  sisanya  adalah Badan  Amil  Zakat  Baerah  (BAZDA)  baik  yang berkedudukan  di  tingkat  propinsi,  kabupaten, kecamatan,  maupun  kelurahan  (Juwaini,  2011). Dengan  demikian  permasalahan  lemahnya  pem- berdayaan  masyarakat  juga  ditentukan  oleh lemahnya  jaringan  LAZ  dalam  pengumpulan zakat.  Penelitian  Ernawati  (2016)  menunjukkan bahwa  seluruh  LAZNAS  memiliki  target  pem- berdayaan  baik  mustahik  perorangan  maupun kelompok.
Pada sisi lain, jaringan pengelolaan ZISWAF  yang  ada  masih  ‘kering’  dari  keter- libatan  industri  keuangan  non  bank  syariah. Pengelolaan  zakat  selama  ini  hanya  terlayani pada  lembaga  keuangan  mikro  Baitul  Mal  wat Tamwil  (BMT).  BMT  mengalokasikan  dana zakat,  infak  dan  sedekah  dalam  bentuk  non komersil  ( qardrul  hasan )  guna  pengembangan usaha  kaum  duafa  (Sumarni,  2018).  Namun ruang  gerak  lembaga  ini  masih  sangat  terbatas dan  berskala  kecil,  sehingga  belum  mampu menjangkau  potensi  zakat  yang  cukup  besar. Padahal  zakat  dapat  merupakan  sumber  keua- ngan  yang  aman  bagi  IKNBS,  sebab  memiliki ‘biaya dana’ yang rendah namun sekaligus dapat memperoleh  bagian  zakat  sebagai  amil  (pengu- mpul). Sehingga pengelolaan dana ZISWAF oleh
Tabel 1 Jumlah Perusahaan dan Aset Industri Keuangan Syariah di Indonesia Tahun 2015
Jenis Industri Jumlah Full Syariah Jumlah UUS Aset (Miliar Rp) Share Perusahaan Asuransi Syariah 8 45 26.519 40,87 Perusahaan Pembiayaan Syariah 3 37 22.350 34,45 Perusahaan Modal Ventura Syariah 4 2 481 0,74 Perusahaan Penjaminan Syariah 2 2 618 0,95 PT Pegadaian (Persero) 0 1 3.749 5,78 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) 0 1 11.137 17,17 Lembaga Keuangan Mikro Syariah 5 0 27 0,04 Total 22 88 64.882   100,00 Sumber: OJK 2016, diolah
IKNBS selain sebagai unit pengumpul zakat juga dapat mendorong pertumbuhan IKNB tersebut.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  diperlukan suatu  kajian  mengenai  model-model  jaringan pengelolaan ZISWAF untuk pertumbuhan indus- tri  keuangan  non  bank  syariah.  Model  tersebut dapat  ditinjau  dari  berbagai  aspek.  Salah  satu pendekatan yang dapat digunakan dalam penilaian  model  jaringan  tersebut  yaitu  biaya transaksi.  Tulisan  ini  mengkaji  model  jaringan pengelolaan  ZISWAF  dengan  pendekatan  biaya transaksi,  baik  biaya  informasi,  pengawasan maupun biaya lainnya untuk mendorong partum- buhan IKNBS di Indonesia

## 2. Metode Penelitian
Studi  model  jaringan  pengumpulan  zakat dilakukan  pada  lembaga  amil  zakat  nasional (LAZ),  baik  dari  pihak  korporasi,  maupun orsosmas.  Sumber  penelusuran  UPZ/LAZ  mela- lui  publikasi  Forum Zakat (FOZ) dan BAZNAS. Penelusuran juga dilakukan pada kelompok Bank Umum  Syariah  (BUS)  dan  LKMS.  Jumlah  LAZ yang  diteliti  sebanyak  13  LAZ  berbasis  sosial kemasyarakatan; dan seluruh  UPZ/LAZ  berbasis BUS  serta  LKMS.  Pengumpulan  data  dilakukan melalui dokumentasi hasil publikasi kegiatan dan laporan zakat LAZ yang diperoleh melalui direk- tory on line masing-masing LAZ dan BUS. Pada sisi  lain  dilakukan  pula  pengumpulan  data melalui  studi  kepustakaan  dari  hasil  penelitian dan  gagasan-gagasan  terkait  dengan  kelemba- gaan  zakat.  Model  pengelolaan  ZISWAF  dideri- vasi dari penelaahan  model  yang diadaptasi oleh muzakki maupun  UPZ/LAZ  di  Indonesia. Selanjutnya  dilakukan  analisis  alternatif  model untuk  pertumbuhan  IKNBS  dengan  pendekatan transaction  cost ,  yang  terdiri  dari  biaya  infor- masi,  pengambilan  keputuan,  dan  biaya  penga- wasan.  Pengukuran transaction  cost dilakukan secara  kualitatif  yang  merujuk  pada  indikator ‘tinggi’  dan  ‘rendah’  berdasarkan  penelaahan penulis.  Selanjutnya  dilakukan  kajian  atas  pelu- ang  dan  tantangan  model  pengelolaan  ZISWAF berdasarkan kepustakaan yang relevan.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1 LAZ  sebagai  Lembaga  Pengelola  Dana Zakat
Lembaga  pengelola  zakat  di  Indonesia terdiri  dari  lembaga  yang  didirikan  oleh  peme- rintah  dan  lembaga  yang  didirikan  oleh masyarakat. Lembaga yang didirikan oleh peme- rintah  yang  bertindak  sebagai  pengumpul  zakat yaitu  Badan  Amil  Zakat  Nasional  dan  Daerah (BAZNAS  dan  BAZDA).  Cakupan  kerja BAZNAS  secara  nasional  sementara  BAZDA hanya  berada  pada  wilayah  propinsi  maupun kabupaten/kota  yang  dibentuk  oleh  pemerintah daerah.  Unit  pengumpul  zakat  (UPZ)  BAZNAS telah  mencapai  101  unit,  dan  32  diantaranya merupakan  korporat,  baik  BUMN/BUMD  mau- pun  privat.  Namun  tidak  semua  UPZ  berbadan hukum  Lembaga  Amil  Zakat  Nasional.  Adapun LAZ  yang  telah  disahkan  oleh  Kementrian Agama  sebagai  Lembaga  Amil  Zakat  Nasional yang  didirikan  oleh  masyarakat  dan  organisasi sosial disajikan sebagaimana Tabel 2.
Lembaga  Amil  Zakat  Nasional  tampaknya memiliki  kekuatan  yang  cukup  besar  dari  aspek jaringan.  Lembaga  Amil  Zakat  Hidayatullah, PKPU, Rumah Zakat, LAZISNU, PZU merupakan  LAZNAS  dengan  jaringan  terbesar. Jaringan  ini  merupakan  suatu  upaya  LAZ  untuk menjangkau  muzakki  potensial.  Jejaring  ini diperkuat  oleh  sistem  pembayaran  dana  yang lebih  mudah  berbasis  elektronik  atau  e-banking yang  dipadukan  dengan  sitem  manual  pemba- yaran  di  konter  bank,  konter  lembaga,  maupun sistem  jemput.  Namun  seluruh  LAZ  hanya menerima  penyetoran  pembayaran  baik  di  bank umum baik berbentuk bank syariah maupun bank konvensional,  dan  tidak  memiliki  varian  model pembayaran  melalui  lembaga  keuangan  lainnya termasuk IKNB.
Lembaga amil zakat  tampaknya tidak  hanya terfokus  pada  donasi  ZISWAF  namun  mem- perluas  donasi  untuk  dana  kemanusiaan,  CSR, bahkan  dalam  bentuk  barang.  Secara  umum, penyaluran  dana  LAZ  diarahkan  pada  bidang ekonomi,  kesehatan,  pendidikan,  dakwah,  dan sosial kemanusiaan. Program sosial kemanusiaan
Tabel 2 Karakteristik Lembaga Amil Zakat Indonesia Nama Lembaga Tahun LAZNAS Jenis Donasi Jejaring Alokasi Pos Keadilan dan Peduli Umat (PKPU) 2001 Zakat, Infaq, Sedekah, Waqaf, CSR Perusahaan, Barang, Qurban, Dana Bencana Kemanusiaan 43 Kantor Ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial Rumah Zakat (RZ) 2003 ZIS 43 kantor Cabang Ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial Dompet Duafa 2001 Zakat, Infaq, Sedekah, Waqaf, CSR Perusahaan, Kurban, Kemanusiaan, dll 17 Cabang Ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial Dompet Peduli Ummat Daruttauhid (DPU DT) 2004 ZISWAF 15 cabang/unit Ekonomi, pendidikan, dakwah, sosial Lazis Dewan Da’wah 2002 ZIS dan donasi sosial individu/ perusahaan 4 Lazis daerah Dakwah, sosial Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) 2015 ZIS 14 perwakilan Ekonomi, pendidikan, kesehatan, dakwah, sosial Baitul Maal Hidayatullah (NMH) 2015 ZIS, kemanusiaan, CSR 69 Unit pembantu Ekonomi, pendidikan, dakwah, sosial Lazis Muhammadiah (Lazis MU) na ZIS, sosial, kemanusiaan n.a Ekonomi, pendidikan, dakwah, sosial LAZIS NU 2010 ZIS, CSR, dll 42 wilayah/cabang Ekonomi, pendidikan, dakwah, sosial Pusat Zakat Ummat (PZU) 2001 ZISWAF 34 perwakilan/unit pendidikan, kesehatan,dakwah, sosial, dan ekonomi Yayasan Nurul Hayat 2015 ZISWAF 19 kantor perwakilan Kesehatan, pendidikan, ekonomi sosial, dakwah PPPA Yayasan Darul Qur’an n.a Sedekah dan lainnya (kurban, aqiqah, dsb) 8 Kantor Cabang Pendidikan, Dakwah, Sosial Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) 2001 ZIS dan lainnya 7 cabang/ jaringan Pendidikan, Kesehatan, Dakwah, Sosial, Ekonomi
Sumber: Direktori Online Masing-masing LAZ (diakses September 2016)
Sumber: Hasil Analisis Penelitian Gambar 1 Model Pertama Pengumpulan ZISWAF di Indonesia
dapat  berbentuk  tanggap  darurat  (bencana  alam, daerah  konflik,  dst).  Adapun  bantuan  kesehatan yang  dilakukan  LAZ  diarahkan  pada  bantuan pengobatan  dan  penyediaan  sarana/prasarana kesehatan. Sementara dana pendidikan berbentuk beasiswa, pelatihan pendidik, maupun sarana dan prasarana  sekolah.  Beberapa  program  dakwah yang  dilakukan  LAZ  yaitu  pelatihan  dai  serta pengadaan sarana dan prasarana ibadah. Sementara  alokasi  anggaran  dalam  bidang ekonomi  secara  umum  dalam  bentuk  bantuan modal,  pendampingan  usaha,  dana  bergulir  dan peningkatan skill kewirausahaan.
3.2 Model Jaringan Pengelolaan Dana Zakat Model rantai pengumpulan dan alokasi dana ZISWAF/donasi  di  Indonesia  setidaknya  ada  5
(lima)  model; Model  Pertama (Gambar  1) Individu  maupun  perusahaan  mengalokasikan secara  langsung  pada  kelompok  sasaran.  Model ini  dianggap  oleh  individu  maupun  perusahaan lebih  efektif.  Bagi  perusahaan,  model  langsung ini  sangat  disesuaikan  dengan  nilai-nilai  peru- sahaan Selanjutnya, pada Model Kedua (Gambar 2)  jaringan  pengelolaan  zakat  menunjukkan bahwa  baik  individu  maupun  perusahaan menyerahkan  donasi  yang  dimiliki  kepada  LAZ baik  sebagian  maupun  seluruhnya  yang  kemu- dian disalurkan kepada kelompok sasaran. Model ini  diadopsi  secara  umum  oleh  Bank  Umum Syariah  di  Indonesia.  Masyarakat  yang  meng- adopsi model ini memiliki manfaat tersendiri dari
Dana Individu
Kelompok Sasaran Akhir Dana Perusahaan
penyaluran  zakat,  selain  lebih  terorganisir,  zakat yang  dibayarkan  juga  diakui  sebagai  pengurang pajak  berdasarkan  Peraturan  Direktur  Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2018.
Pada Model Ketiga (Gambar 3) individu dan atau  perusahaan  melakukan  pembayaran  zakat pada  UPZ  yang  telah  ditunjuk  oleh  LAZ.  Dana yang  dimiliki  sebagian  atau  seluruhnya  diterus- kankan  pada  LAZ  maupun  dialokasikan  secara langsung.  BAZNAS  menggunakan  model  jari- ngan  ini  dengan  UPZ  yang  berasal  dari  peme- rintah  maupun  privat.  Begitupun  halnya  dengan BAZDA  yang  memiliki  UPZ  sampai  dengan tingkat  kelurahan  bahkan  di  rumah  ibadah/ tingkat mesjid.
Model  jaringan  yang  melibatkan  lembaga keuangan  mikro  syariah  lebih  besar  disajikan pada Model  Keempat sebagaimana  Gambar  4. Pada Model  Keempat ,  individu  maupun  perusa- haan  penyalurkan  zakat  melalui lembaga keuangan  (bank  umum)  yang  kemudian  menya-
lurkan  kepada  LAZ  yang  selanjutnya  dialoka- sikan kepada kelompok sasaran. Model  ini  salah satunya diadopsi oleh Bank Muamalat Indonesia, yang  tidak  hanya  menyalurkan  dananya  kepada LAZ  namun  juga  kepada  BMT.  Pada Model Keempat ini  tidak  ada  relasi  antara  IKNBS  dan LAZ (BAZNAS)
Selanjutnya pada Model  Kelima (Gambar 5) merupakan  model  integrasi  antara  institusi  zakat dan  lembaga  keuangan  mikro.  Model Kelima menunjukkan  bahwa  IKNBS  (khususnya  lem- baga  keuangan  mikro)  dapat  berperan  sebagai UPZ  dan  atau  LAZ  yang  secara  langsung  dapat menyalurkan pendanaan pada masyarakat miskin (asnaf) produktif. Berbeda  halnya dengan Model Keempat ,  yang  secara  umum  masih  terdapat hubungan  kemitraan  antara  pembayar  zakat (dalam  hal  ini  perbankan  syariah  misalnya) dengan  IKNBS,  pada Model  Kelima IKNBS tidak memiliki hubungan kemitraan dengan
Sumber: Hasil Analisis Penelitian Gambar 2 Model Kedua Pengumpulan ZISWAF di Indonesia
Sumber: Hasil Analisis Penelitian
Gambar 3 Model Ketiga Pengumpulan ZISWAF di Indonesia
Sumber: Hasil Analisis Penelitian Gambar 4 Model Keempat Pengumpulan ZISWAF di Indonesia
Dana Individu LAZ Dana Perusahaan Dana Individu UPZ Dana Perusahaan LAZ Kelompok Sasaran Akhir Kelompok Sasaran Akhir Dana Individu Dana Perusahaan Kelompok Sasaran Akhir LAZ IKNBS
pembayar  zakatnya.  Model  ini  secara  khusus telah  diadopsi  oleh  lembaga  keuangan  mikro syariah  BMT  Indonesia  yang  meskipun  bukan merupakan  UPZ  dan  LAZ  namun  melakukan layanan  penerimaan  ZISWAF  yang  selanjutnya dialokasikan  pada  pembiayaan  produktif  bagi masyarakat.  Lembaga  non  bank  syariah  lain seperti  asuransi,  pegadaian,  pembiayaan,  dst tampaknya  belum  memiliki  peran  signifikan pada  kelima  model  yang  telah  dipaparkan sebelumnya.  Oleh karena  itu diperlukan  modify- kasi  model  jaringan  dalam  rangka  peningkatan peran  yang  sebesar-besarnya  dari  berbagai lembaga non  bank syariah. Model  modifikasi  ini sebagaimana disajikan pada Gambar 6.
Pada  Gambar  6  IKNBS  bertindak  langsung sebagai  UPZ  dari  LAZ  yang  ada.  Dana  yang tidak  sesuai  dengan  jasa  layanan  UPZ  IKNBS akan disalurkan ke pada LAZ afiliasinya. Begitu-
pun  pula  dana  yang  ada  pada  LAZ  akan dialokasikan  kepada  IKNBS  sesuai  bidang  usa- hanya  masing-masing.  Sebagai  contoh,  layanan pendidikan  dan  kesehatan  dapat  dikelola  oleh jasa  asuransi  syariah,  sementara  layanan  modal usaha  dapat  dikelola  oleh  LKMS,  Lembaga Pembiayaan,  dan  Pegadaian.  Tujuan  akhir  dari model  ini  yaitu  berdaya  secara  ekonomi,  kese- hatan  dan  pendidikan.  Meskipun  alokasi  dana tidak  berorientasi  bagi  hasil,  namun  model  ini tentu  saja  berorientasi  jangka  panjang,  sehingga dapat  merubah  mustahik  menjadi  muzakki. Industri  Keuangan  Non  Bank  Syariah  dapat mengambil  manfaat  pengelolaan  dana  sebagai amil  zakat  baik  dari  muzakki  lama  maupun  dari muzakki baru (yang sebelumnya mustahik).
Sumber: Hasil Analisis Penelitian Gambar 5 Model Kelima Pengumpulan ZISWAF di Indonesia
Sumber: Hasil Analisis Penelitian Gambar 6 Model Modifikasi Pengumpulan ZISWAF Tabel 7 Sasaran Utama Model Jaringan Pengumpulan ZIS Model Uraian Alasan Penggunaan Model 1 Model Langsung Persaudaraan
2 Model BAZNAS Pengeloaan ZIS sebagai kewajiban negara 3 Model Agency Koordinasi antar lembaga untuk mencapai muzakki potensial 4 Model Mandiri Mengisi keterbatasan negara dalam mengelola ZIS, CSR, bantuan kemanusiaan, Kebutuhan Tanggap darurat, dsb
5 Model Integrasi
Mengisi keterbatasan negara dalam mengelola ZIS produktif
6 Model Kemitraan
Sinergitas pengelolaan ZIS produktif
Sumber: Hasil Analisis Peneliti Dana Individu UPZ IKNB Dana Perusahaan Kelompok Sasaran Produktif dan Pertanggungan LAZ Dana Individu IKNBS Dana Perusahaan Kelompok Sasaran Produktif
Secara  ringkas,  penggunaan  dan  alasan/ kondisi penggunaan  dari keenam  model  jaringan pengelolaan zakat disajikan sebagaimana Tabel 7. Model Pertama sampai Model  Keempat yang disajikan  bukanlah trade  off antara  satu  dengan lainnya,  sebab  model-model  tersebut  diperlukan dalam rangka penyaluran zakat fitrah dan upaya- upaya  tanggap  darurat  lainnya.  Model Pertama merupakan  model  persaudaraan,  yang  memang dianjurkan  oleh  Islam  untuk  mengutamakan sedekah  pada  ‘keluarga’.  Model  ini  juga dianjurkan  bagi  perusahaan  untuk  memberikan sumbangan  nyata  bagi  lingkungan  sekitar perusahaan. Sementara Model Kedua merupakan model  BAZNAZ/BAZDA  yang  menganggap bahwa  zakat merupakan kewajiban  negara untuk melakukan  pungutan.  Adapun Model  Ketiga , lebih  fleksibel  dibanding Model  Kedua yang melibatkan  unit  pengumpul  ( agency )  diluar pemerintahan guna mencapai muzakki potensial.
Selanjutnya  pada Model  Keempat, yang merupakan  model  mandiri  dapat  dilakukan dalam  kondisi  upaya-upaya  tanggap  darurat. Sebab  mobilisasi  massa  dan  pendanaan  dapat lebih  efektif  jika  melibatkan  partisipasi  masya- rakat.  Namun  untuk Model  Kelima dan Keenam dapat  dilakukan trade  off antara  satu  dengan lainnya,  yaitu  bahwa  pemerintah  dapat  memilih salah satu model yang dinggap dapat mendorong efektifitas pengelolaan zakat produktif, sekaligus mendorong IKNBS untuk lebih berkembang.
Pemilihan  Model  Integrasi (Model  Kelima) atau  Model  Kemitraan (Model  Keenam) dapat mendorong  keterlibatan  aktif  IKNBS,  bukan hanya sebagai obyek namun juga sebagai subyek pengelola  dana  ZISWAF.  Pilihan  atas  kedua model  ini  dapat  dilakukakn  melalui  pendekatan biaya transaksi. Biaya transaksi digunakan untuk mengukur  efesien  tidaknya  desain  kelembagaan, semakin  tinggi  biaya  transaksi  maka  desain kelembagaan semakin tidak efesien, dan sebaliknya.  Biaya  transaksi  merupakan  perpin- dahan  barang,  jasa,  informasi,  pengetahuan  dll, dari  satu  tempat  (komunitas)  ke  tempat  (komu- nitas)  lain;  atau  pemindahan  barang  dari
produsen ke konsumen, atau pemindahan barang dari  satu  individu  ke  individu  yang  lain  yang terdiri dari: biaya transaksi pasar, biaya transaksi manajerial,  dan  biaya  transaksi  politis  (Furubotn &  Richter,  2010).  Biaya  transaksi  pasar  meru- pakan  seluruh  biaya  yang  dikeluarkan  agar barang/jasa bisa sampai ke pasar:  meliputi  biaya persiapan  kontrak  (biaya  pencarian/pengadaan informasi),  biaya  pembuatan  kontrak  (biaya bargaining ,  negosiasi  dan  pembuatan  kepu- tusan), biaya monitoring dan penegakan kontrak.
Pada model jaringan pengelolaan zakat yang mampu  mendorong  IKNBS,  beberapa  biaya transaksi yang harus dipertimbangkan yaitu: bia- ya  informasi,  biaya  pembuatan  kontrak,  dan biaya  pengawasan.  Biaya  informasi  pengelolaan zakat  terdiri  dari  biaya  kelayakan  mustahik, termasuk  di  dalamnya  biaya overlapping musta- hik.  Biaya  pembuatan  kontrak  terdiri  dari  biaya penilaian  sampai  pengambilan  keputuan  IKNBS untuk  mendanai  mustahik.  Sementara  biaya pengawasan  terdiri  dari  biaya  koordinasi  antara lembaga dan pertanggungjawaban UPZ IKNBS.
Perbandingan  biaya  antara  Model  Integrasi dan  Kemitraan  disajikan  sebagaimana  Tabel  8. Pada  Model  Integrasi,  biaya  informasi  sangat tinggi  karena  minimnya  koordinasi  antara  lem- baga zakat. Sehingga LAZ IKNBS akan melaku- kan  survey  kelayakan  mustahik  dengan  waktu dan  biaya  yang  cukup  besar.  Sebab  IKNBS bukanlah  lembaga  zakat  yang  memiliki  basis data  mustahik.  Berbeda  halnya  dengan  Model Kemitraan,  yang  berjejaring  dengan  LAZ,  biaya ini  dapat  diminimalkan,  sebab  LAZ  yang  telah ada  memiliki  basis  data  mustahik.  Terlebih  lagi bahwa  dengan  berjejaring, overlapping penda- naan dapat lebih diminimalkan.
Selanjutnya  untuk  biaya  pembuatan  kepu- tusan  harus  diakui  bahwa  pada  Model  Integrasi, keputusan  akan  lebih  cepat,  dikarenakan  LAZ dan  IKNBS  berada  pada  institusi  yang  sama. Sebaliknya  dengan  Model  Kemitraan.  Namun biaya  ini  dapat  diminimalkan  dengan  adanya pelimpahan  prosedur  administrasi  pembuatan keputusan di wilayah UPZ IKNBS
Tabel 8 Biaya Transaksi Model Integrasi dan Model Kemitraan Jenis Biaya Model Integrasi Model Kemitraan Biaya Informasi Tinggi Rendah Biaya Pembuatan Keputusan Rendah Tinggi Biaya Pengawasan Tinggi Rendah Sumber: Hasil Analisis Penelitian
Gambar 7 Full Model Pengelolaan Zakat
Pada  Model  Integrasi,  BAZNAS  sebagai lembaga  koordinasi  ZISWAF  akan  menghadapi koordinasi  yang  lebih  rumit  dibanding  pada Model  Kemitraan.  Pengawasan  Model  Kemit- raan  akan  dilakukan  secara  berjenjang,  yaitu UPZ  IKNBS  akan  bertanggungjawab  kepada LAZ  yang  menaunginya,  sekaligus  bertang- gungjawab kepada Otoritas Jasa Keuangan seba- gai  lembaga  pengawas.  Sehingga  tampak  bahwa IKNBS bagi LAZ merupakan agency untuk zakat produktif  dan  dana  pertanggungan  (kesehatan dan pendidikan).
Berdasarkan model pengelolaan zakat Model Pertama  sampai  Keempat  dan  Model  Keenam, maka  dapat  disusun  full  model  pengelolaan zakkat (termasuk  infak, sedekah dan wakaf serta dana  sosial  lain)  sebagaimana  diajikan  pada Gambar 7.
Keterbatasan  sumberdaya  juga  merupakan masalah dalam optimalisasi  jaringan penerimaan zakat. Sumberdaya pengelolaan zakat terdiri dari: teknologi  dan  kualitas  amil  zakat.  Kualitas  amil zakat bukan hanya dalam pengumpulan ZISWAF, namun  juga  dalam  pengambilan  keputusan alokasinya. Perlu dilakukan standariasi kopetensi dan  sertifikai  amil  zakat  (Forum  Zakat,  2012). Adaptasi teknologi pengelolaan dana zakat perlu terkoneksi  dengan  berbagai  institusi  zakat  dan UPZ  IKNBS.  Sehingga  terjalin  database  utuh dari  keseluruhan  sistem  pengelolaan  zakat Indonesia.
3.3 Peluang dan Tantangan Kemitraan Industri  Keuangan  Non  Bank  Syariah dan Lembaga Amil Zakat dalam
Pengelolaan Dana ZISWAF
Peluang  dan  tantangan  pengelolaan  zakat oleh  IKNBS  dapat  ditinjau  dari  aspek  regulasi, kelembagaan,  dan  sumber  daya  manusia  dan
Keterangan: 1. Dana dapat langsung sialokasikan kepada kelompok sasaran khususnya dalam konteks ‘persaudaraan’ dan pembianaan masyarakt wilayah perusahaan
2. Dana disetor melalui UPZ dan LAZ
3. UPZ non-IKNBS (pemerintah dan korporasi) dapat menyalurkan dana kepada LAZ, maupun ke kelompok sasaran ekonomi/non ekonomi
4. Dana non-produktif yang terkumpul pada IKNBS disalurkan kepada LAZ, sementara dana produktif dialokasikan kepada kelompok sasaran ekonomi dan pertanggungan
5. LAZ menyalurkan dana produktif kepada IKNBS, baik seluruhnya maupun sebagian. Dana non produktif dialokasikan kepada kelompok sasaran non ekonomi. LAZ juga dapat menyalurkan dana produktif secara langsung kepada kelompok sasaran ekonomi (namun tidak untuk kasus dana pertanggungan) tanpa melalui
IKNBS
Sumber: Hasil Analisis Penelitian
Dana Individu/ Perusahaan LAZ Kelompok Sasaran Non Ekonomi UPZ IKNBS Kelompok Sasaran Ekonomi, dan Pertanggungan ZISWAF Produktif ZISWAF Non Produktif 1 2 5 4 UPZ Non IKNBS 3
teknologi.  Pada  sisi  regulasi,  Peraturan  Menteri Agama  No  52  tahun  2014  telah  menyiratkan kebolehan  mendayagunakan  dana  zakat  untuk usaha produktif sengan syarat sebagaimana pasal 33:  (a)  apabila  kebutuhan  dasar  mustahik  telah terpenuhi;  (b)  memenuhi  ketentuan  syariah;  (c) menghasilkan  nilai  tambah  ekonomi  untuk mustahik;  dan  (d)  mustahik  berdomisili  di  wila- yah  kerja  lembaga  pengelola  zakat.  Selanjutnya pada pasal 34 dinyatakan  bahwa pendayagunaan zakat  untuk  usaha  produktif  dapat  dilakukan paling sedikit memenuhi ketentuan: (a) penerima manfaat  merupakan  perorangan  atau  kelompok yang  memenuhi  ketentuan  mustahik;  dan  (b) mendapat pemdampingan LAZ diwilayah domisili  mustahik.  Namun  tantangan  yang dihadapi  terkait  optimalisasi  dana  zakat  yaitu belum  adanya  regulasi  ‘pemaksaan’  zakat  oleh negara, sebagaimana ‘pemaksaan’ pajak. Selanjutnya  pada  sisi  kelembagaan,  IKNBS memiliki  berbagai  jenis  layanan  yang  sesuai dengan  kebutuhan  mustahik,  misalnya  asuransi syariah  untuk  layanan  kesehatan  dan  pendidikan mustahik; pembiayaan syariah untuk pembiayaan produktif usaha  mustahik; LKMS untuk bantuan modal  mustahik  dan  sebagaimnya.  Namun tantangan  yang  ada  memang  belum  terdapatnya regulasi yang mengatur secara khusus pengelolaan zakat pada IKNBS.

## 4. Kesimpulan
Pertumbuhan  industri  keuangan  non  bank (IKNB)  syariah  dapat  didorong  melalui  peran aktif  IKNBS  dalam  pengelolaan  dana  ZIS dengan  memposisikan  IKNBS  sebagai  unit pengumpul  zakat  (UPZ),  sekaligus  bermitra dengan  LAZ.  Pada  sisi  lain,  IKNBS  memiliki berbagai bentuk lembaga yang dapat secara cepat merespon  layanan  ZIS,  seperti:  asuransi  syariah untuk  alokasi  dana  pendidikan  dan  kesehatan mustahik;  pembiayaan  syariah,  LKMS  dan pegadaian syariah untuk layanan usaha mustahik. Mekipun  dalam  pengelolaan  dana  ZISWAF, IKNBS tidak profit oriented , IKNBS tetap dapat dapat  memperoleh  benefit  dari  status  kelemba- gaan  amil  zakat,  dan  usaha  lainnya  yang  tidak
bertentangan  dengan  syariah.  Pilihan  model kemitraan ini memiliki beberapa tantangan yaitu: belum  adanya  regulasi  keterlibatan  IKNBS dalam  pengelolaan  zakat,  maupun  aspek  minim- nya sumberdaya manusia dan konektivitas tekno- logi pengelolaan zakat.

## 5. Ucapan Terimakasih
Terimakasih kepada Departemen Ilmu Ekonomi  dan  Studi  Pembangunan  FEB  Univer- sitas  Halu  Oleo,  atas  dukungannya  hingga  karya ilmiah ini diterbitkan.

## 6. Daftar Pustaka
Ernawati ,  E.  (2016).  Karakteristik  program pemberdayaan mustahik oleh Lembaga Amil Zakat  Nasional  Di  Indonesia. INFERENSI Jurnal  Penelitian  Sosial  Keagamaan , 10 (2), 309-334.
Firdaus , M., Beik, I. S., Irawan, T., & Juanda, B. (2012).  Economic  estimation  and  determi- nations  of  Zakat  potential  in  Indonesia. Jeddah:  Islamic  Research  and  Training Institute .
Forum  Zakat.  2012.  Cetak  Biru  Pengembangan Zakat  Indonesia  2011-2025,  Panduan  Masa Depan  Zakat  Indonesia.  [diunduh  2016 Maret  30].  Tersedia  pada: http://www.- forumzakat.org
Furubotn , E. G., & Richter, R. (2010). nstitutions and  economic  theory:  The  contribution  of the  new  institutional  economics .  University of Michigan Press.
Juwaini, A. (2011). Strategi pengembangan SDM zakat indonesia, dalam Strategi pengelolaan zakat di Indonesi a. Jakarta: FOZ, hlm. 33-41. OJK.2016. Statistik IKNBS . [diunduh 2016 Maret 25] . Tersedia pada: http://ojk.go.id
Peraturan  Menteri  Agama  No  52  tahun  2014 Tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Perhitungan Zakat  Mal  dan  Zakat  Fitrah  Serta  Pendaya- gunaan Zakat untuk Usaha Pproduktif
Sumarni,  S.  (2018).  Pendistribusian  Dana  Zakat Infak  Sedekah  (ZIS)  untuk  Pemberdayaan Masyarakat  Studi  Kasus  BMT  Amanah Ummah  Sukoharjo.  Jurnal  Ilmiah  Ekonomi
Islam, 4(02), 116-125. doi:http:- //dx.doi.org/10.29040/jiei.v4i2.261