## Habitus dan Praktik Aktor dalam Arena Pemajuan Kebudayaan

## Habitus and Actor Practices on the Art Preservation

## Adiyanto
UPT Pemberdayaan Lembaga Seni Wilwatikta, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Jawa Timur
Alamat: Jalan Wisata Menanggal, Dukuh Menanggal, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia Email: yantoadipuji@gmail.com

## Abstrak
Fokus  kajian  ini  pada  fenomena  kurang  optimalnya  praktik  pemajuan  kebudayaan  melalui  kegiatan kesenian  berdasarkan  Undang-Undang  nomor  5  tahun  2017  tentang  Pemajuan  Kebudayaan.  Tujuan penelitian ini untuk mengungkap bagaimana habitus aktor pelaku pemajuan kebudayaan dalam melakukan kegiatan  dan  factor  apa  apa  saja  yang  berpengaruh  terhadap  habitus  aktor  pelaku  tersebut  serta implikasinya? Metode penelitian menggunakan etnografi dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Provinsi Jawa Timur. Informan yang diwawancarai adalah aparat dinas terkait dan pelaku seni. Teknik pengambilan data kualitatif melalui observasi kegiatan, wawancara dan dokumen. Data kualitatif dianalisis dengan teori praktik sosial dari Pierre Bourdieou. Hasil studi ini menunjukkan bahwa habitus kerja aktor pelaku pemajuan kebudayaan kurang optimal. Habitus  aktor pelaku pembuat program kegiatan pemajuan kebudayaan hanya rencana dan tidak dipraktikkan, dilakukan asal dipraktikkan saja dan yang penting ada kegiatan, penyediaan fasilitas kurang sesuai standar. Faktor yang berpengaruh terhadap habitus aktor pelaku adalah arena kegiatan kesenian kurang dilaksanakan dan hanya untuk memenuhi target laporan adminisratif saja. Implikasinya aktivitas pemajuan kebudayaan belum terintegrasi secara regional dan nasional.
Kata Kunci: Habitus, arena, praktik aktor, pemajuan kebudayaan, pelestarian kesenian

## Abstract
This study focuses on the phenomenon of the less-optimal practice of promoting culture through artistic activities  based on  Law  number  5  of  2017  concerning the Advancement  of  Culture.  The  purpose  of this study is to reveal how the habitus of actors who promote culture in carrying out activities and what factors influence the habitus of these actors and their implications? This research used ethnographic method with qualitative approach.  The  research  location is in East  Java  Province.  The  informants  interviewed  were related-government  officials  and  art  performers.  Qualitative  data  collection  technique  was  conducted through observation of activities, interviews and documents-analysis. Qualitative data were analyzed with the theory of social practice from Pierre Bourdieu. The results of this study indicate that the work habits of actors  who  promote  culture  are  less-optimal.  The  habitus  of  actors  who  make  programs  for  cultural promotion activities is only a plan and is not practiced, it is carried out as long as it is practiced and the important thing is that there are activities, the provision of facilities can not achieve its standard. The factor that influences the habitus of the actors is that the arena of artistic activities is not carried out and only fulfiling the targets of administrative reports. The implication is that cultural promotion activities have not been integrated regionally and nationally.
Keywords: habitus, field, actor practices, cultural promotions, art preservation
Biokultur, 2021, 10 (1): 15-25. DOI: http://dx.doi.org/10.20473/bk.v10i1.27799.
Article History: Received June 26, 2021; Accepted July 8, 2021; Published Online July 11, 2021

## Pendahuluan
Studi  ini  bertujuan  untuk  mengungkap  fenomena  habitus  dan  praktik  pemajuan kebudayaan  melalui  kegiatan  kesenian.  Berdasarkan  Undang-Undang  nomor  5  tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menunjukkan bahwa untuk memajukan Kebudayaan Nasional  Indonesia,  diperlukan  praktik  langkah  strategis  berupa  upaya  Pemajuan Kebudayaan  melalui  Pelindungan,  Pengembangan,  Pemanfaatan,  dan  Pembinaan  guna mewujudkan  masyarakat  yang  mempunyai  jatidiri  dan  berkepribadian  dalam Kebudayaan. Kajian ini penting dan menarik untuk dilakukan.
Unit  Pelaksana  Teknik  suatu  Dinas  tingkat  regional    adalah  salah  satu  unsur  penting dalam  setiap  program  bagi  kegiatan  pemajuan  kebudayaan.  Pemerintah  sebagai  aktor pelaku,  yaitu  fasilitator  dalam  hal  pemajuan  kebudayaan  merencanakan  program  dan melaksanakan  kegiatan  kesenian  yang  diharapkan  dapat  menghasilkan  nilai  moralitas sebagai wujud dari ketahanan budaya. Pada masa otonomi daerah ini, kegiatan pemajuan kebudayaan    merupakan  kesempatan  yang  sangat  tepat  untuk  memikirkan  langkah- langkah dalam memberdayakan daerah yang disesuaikan dengan lokalitas etnik sebagai acuan  untuk  membuat  suatu  program  kegiatan.  Bidang  kesenian  merupakan  salah  satu obyek pemajuan kebudayaan yang  dikelola secara terencana dan profesional berdasarkan realitas sosial di masyarakat agar sesuai dengan tujuan yang diamanatkan dalam Undang- Undang Pemajuan Kebudayaan.
Berbagai  penelitian  dan  kajian  tentang  perilaku  aparat  pemerintah  telah  dilakukan. Limbat,  Mantiri,  dan  Pangemanan  (2017)  meneliti  tentang Perilaku  Birokrasi  Dalam Mewujudkan  Prinsip  Pemerintahan  Yang  Baik  Di  Kecamatan  Passi  Timur  Kabupaten Bolaang Mongondow. Hasil penelitian mereka menyimpulkan bahwa untuk mewujudkan pemerintahan  yang  baik  dan  bersih  tentunya  perilaku  dan  etika  dalam  pemerintahan sangat  diharapkan  yang  terbaik  bagi  aparat  birokrasi.  Upaya  untuk  mewujudkan good governance memerlukan unsur perilaku dari para aparat pemerintah dalam melaksanakan permerintahan yang baik didalam birokrasi, dan menjalankan fungsi akuntabilitas, equity , loyality , responsive ,  dan rule  of  low .  Perilaku  birokrasi  di  kecamatan  ini  ada  banyak kelemahan yang terjadi terkait hal kejelasan dalam pemahaman terhadap tahapan-tahapan good  governance ,  yang  meliputi  pelayanan  yang  kurang  baik,  tidak  efisien  waktu sehingga proses penyelesaian lambat, dan kurangnya kesadaran akan tugas dan tanggung jawab pegawai.
Punya,  Sambiran,  and  Sampe  (2019)  meneliti  tentang Perilaku  Birokrasi  Pemerintah Dalam  Pelayanan  Administrasi  Pada  Kantor  Kecamatan  Malalayang  Kota  Manado. Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  bahwa  perilaku  birokrasi  pemerintah  dalam  pelayanan administrasi  melalui  kepedulian,  kedisiplinan  dan  tanggungjawab  belum  diterapkan secara optimal.  Padahal  menurut peneliti  aparat dituntut  1)  memiliki kepedulian dalam tanggap  terhadap  keinginan  masyarakat,  memberikan  kenyamanan  dalam  pelayanan administrasi  dan  peka  terhadap  perubahan  lingkungan  kerja.  2)  memiliki  kedisiplinan dalam  ketaatan  pada  aturan,  kehadiran tepat  waktu,  kepatuhan  pada  pimpinan,  bekerja sesuai budaya organisasi dan menjunjung tinggi etos kerja, 3) bertanggungjawab sesuai tupoksi/tugas pokok fungsi, tanggungjawab pada pimpinan, organisasi dan publik. Faktor kepemimpinan,  kompetensi,  penghargaan  dan  fasilitas  kerja  merupakan  faktor  yang mempengaruhi  perilaku  birokrasi  pemerintah  dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat.
Hamirul (2017) melakukan penelitian tentang Patologi Birokrasi Yang Dimanifestasikan Dalam  Perilaku  Birokrat  Yang  Bersifat  Disfungsional. Simpulannya  bahwa  patologi terjadi karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana kegiatan operasional. Mereka ingin mendapatkan uang lebih dan masyarakat kurang paham syarat urusan  birokrasi.  Untuk  itu  terapinya  penting  transparansi  bagi  kedua  belah  pihak. Birokrat  Kantor  Pertanahan  Kota  Cimahi  ini  kurang  kesadarannya  dalam  melakukan pelayanan publik. Maka saran peneliti, perlu disadarkan bahwa sosialisasi tentang syarat- syarat, prosedur,  waktu  dan biaya penting dilakukan kepada apparat  sendiri  dan warga masyarakat. Tujuan sosialisasi agar tidak memberi peluang warga masyarakat meminta tolong petugas dengan imbalan sejumlah uang. Warga masyarakat penting untuk paham prosedur  urusan  birokrasi  dan  mengurus  sendiri.  Jika  kedua  belah  pihak  sama-sama paham  dan  transparan,  maka  menanggulangi  masalah  penyogokan  dapat  dilakukan. Hukuman yang berat bagi oknum birokrat dan warga masyarakat yang terbukti memberi uang suap/sogok maupun yang diberi sogok ini dapat menimbulkan efek jera bagi mereka. Untuk kedepannya, diharapkan tindakan preventif ini dapat mencegah terjadinya patologi birokrasi pada Kantor Pertanahan Kota Ciamis.
Atsar  (2017)  meneliti  tentang Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pengetahuan  Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat  Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang- Undang  No.  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta. Hasil  penelitiannya  menyimpulkan bahwa  hak  cipta  atas  ekspresi  budaya  tradisional  dipegang  oleh  Negara.  Negara  wajib menginventarisasi,  menjaga  dan  memelihara  ekspresi  budaya  tradisional.  Penggunaan ekspresi  budaya  tradisional  harus  memperhatikan  nilai-nilai  yang  hidup  dalam masyarakat pengembannya. Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional  diatur  dengan  Peraturan  Pemerintah,  akan  tetapi  hak  cipta  terkait  ekspresi budaya  tradisional  yang  dipegang  oleh  negara  belum  ada  peraturan  pemerintahnya. Undang-Undang  No.  5  Tahun  2017,  juga  memberikan  perlindungan  terhadap pengetahuan  tradisional  dan  ekspresi  budaya  tradisional  seperti  seni,  adat  istiadat, permainan  rakyat  dan  olahraga  tradisonal.  Perlindungannya  dilakukan  dengan  cara inventarisasi objek pemajuan kebudayaan melalui sistem pendataan kebudayaan terpadu, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, publikasi dan pengembangan.
Zulkifli dan Ashari (2018) meneliti Perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Menurut Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2017. Dari  hasil  penelitiannya  menemukan  bahwa pemajuan  objek  kebudayaan  perlu  langkah-langkah  strategis  berupa  upaya  pemajuan kebudayaan  melalui  perlindungan,  pengembangan,  pemanfaatan  dan  pembinaan  guna mewujudkan masyarakat Indonesia sesuai dengan prinsip Trisakti yaitu berdaulat secara politik,  berdaulat  secara  ekonomi  dan  berkepribadian  dalam  kebudayaan.  Langkah strategis tersebut sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa. Negara  memajukan  kebudayaan  nasional  Indonesia  ditengah  peradaban  dunia  dan menjadikan  kebudayaan  sebagai  investasi  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Upaya  pemajuan  kebudayaan  itu  perlu mendapat  pelindungan  yaitu  Komitmen  pemerintah  dan  masyarakat  dalam  mengelola kekayaan  budaya  belum  optimal  karena  terbatasnya  pemahaman,  apresiasi,  dan komitmen yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Serafini dan Novosel (2021) mengkaji Budaya Sebagai Perhatian: Tanggapan Kebijakan Budaya Argentina. Hasil penelitian ini menunjukkan Argentina memiliki respons cepat
terhadap Covid-19, mengeluarkan keputusan isolasi wajib untuk pekerja di sektor budaya. Pemerintah  mengatakan  bahwa  setelah  tiga  bulan  tindakan lock  down ,  para  pekerja  di sektor  budaya  harus  membatalkan  kegiatan  mereka  dan  pembayaran  mereka ditangguhkan,  serta  tidak  menerima  penghasilan untuk  kegiatan  budaya mereka.  Maka pemerintah  memberikan  subsidi  baru  untuk  para  pekerja  budaya.  Selain  hal  tersebut, Kementerian  juga  mencanangkan  program  pelatihan  gratis  untuk  pekerja  budaya,  dan membuat  kegiatan  mengakses  pertunjukan  budaya online gratis.  Kebijakan  secara  luas memiliki  tiga  orientasi:  mendukung  pekerja  budaya,  mendukung  tempat  budaya,  terus mempromosikan  aktivitas  budaya.  Dengan  berpegang  pada  pemahaman  Antropologi Budaya itu maka akan menguntungkan masyarakat umum.
Procopiuck dan Freder (2020) melakukan penelitian tentang Kebijakan Publik Dan Tata Kelola Multilevel  Untuk Mempromosikan Ekonomi Kreatif  Dari  Bidang Budaya. Hasil dari penelitiannya menyimpulkan bahwa untuk mengevaluasi kekuatan dan kemampuan sistem  tata  kelola  multilevel  yang  dibentuk  oleh  lembaga  dan  aktor  di  tingkat  federal, negara  bagian,  dan  local,  maka  penting  merancang  dan  menerapkan  kebijakan  publik guna mempromosikan ekonomi kreatif sebagai alternatif pembangunan Brasil. Tujuannya agar  kebebasan  dan  kapasitas  prakarsa  lokal  dan  daerah  memungkinkan  untuk perkembangan  ekonomi  kreatif,  berdasarkan  sumber  daya  dan  kepentingan  lokal  pada otonomi  ini.  Terbukti  ketika  Kementerian  Kebudayaan  pada  2019  sudah  tidak  ada, kebijakan  ekonomi  ini  tidak  secara  signifikan  mengganggu  tindakan  otonomi  negara bagian dan kota, di mana ekonomi kreatif terus berkembang dan menjanjikan di beberapa daerah dan kota.
Annafie dan Nurmandi (2016)  meneliti tentang Kelembagaan Otonomi Khusus (Otsus) Dalam  Mempertahankan  Nilai-Nilai  Kebudayaan  Di  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta. Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bagaimana  kelembagaan  otonomi khusus  (otsus)  berperan  dalam  mempertahankan  nilai-nilai  kebudayaan  di  Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga keberadaan lembaga otsus sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya. Hal ini dikarenakan secara teori lembaga berisikan tentang  norma,  regulasi,  dan  kultural  yang  menyediakan  pedoman,  sumber  daya,  dan sekaligus hambatan untuk bertindak.
Penelitian yang dilakukan oleh Sartika (2019) tentang Analisa Perilaku Birokrasi dalam Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik  di  Kelurahan  Lambara  Kecamatan  Tawali, menyimpulkan  bahwa perilaku  birokrasi  dalam  menjalankannya  pelayanan  publik  di Lambara, Tawaeli belum menunjukkan sifatnya yang baik. diantaranya staf masih belum memiliki kemampuan, kebutuhan, dan pengalaman yang baik meskipun mereka memiliki kepercayaan  diri  yang  baik.  Karakteristik  birokrasi  belum  menunjukkan  hasil  yang maksimal. Padahal  aspek-aspek seperti hierarki, tugas, wewenang dan tanggung jawab yang masih belum berjalan dengan baik seperti yang diharapkan, maka birokrasi kurang berjalan  baik.  Hanya  aspek reward  system dan control  system yang  baik  dapat menunjukkan hasil yang baik.
Berdasarkan  dari  beberapa  hasil  penelitian  terdahulu  yang  dipaparkan,  maka  peneliti membandingkan  terkait  kesamaan  dan  perbedaan  dengan  penelitian  ini.  Persamaan penelitian  ini,  dengan  penelitian  yang  pertama,  kedua,  ketiga  dan  ke  empat  mengenai perilaku  birokrasi  yang  terjadi  pada  instansi  pemerintahan.  Sementara  itu  persamaan penelitian yang ke lima sampai ke sembilan terkait dengan Undang-Undang Pemajuan
Kebudayaan.  Perbedaan  dari  kesembilan  penelitian  terdahulu  dengan  penelitian  ini, bahwa  penelitian  ini  dilakukan  pada  tahun  2019  sampai  2020,  untuk  melengkapi kekurangan dari  penelitian sebelumnya, yaitu dengan mengungkap habitus dan praktik perilaku  birokrasi  yang  ada  pada  Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas  Kebudayaan  dan Pariwisata  Provinsi  Jawa  Timur,  yang  terkait  dengan  pelaksanaan  program  kegiatan pelestarian kesenian guna mewujudkan pemajuan kebudayaan seperti yang di amanatkan dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teori Pierre Bourdieu yaitu teori habitus dan praktik sosial dalam ranah/arena tertentu. Karena menurut peneliti teori Pierre Bourdieu relevan  untuk  digunakan  dalam  mengkaji  tentang  tindakan  sosial  birokrasi  dalam pelaksanaan  program  kegiatan  pelestarian  kesenian  guna  mewujudkan  pemajuan kebudayaan.

## Metode
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan metode ethnografi yang di kemukakan oleh John W. Creswell. Metode  Etnografi memiliki pendasarannya pada Antropologi.  Topik  bahasan  atau  perhatian  utamanya  adalah  budaya  kelompok  atau perorangan. Ethnografi berasal  dari  kata  Yunani 'ethnos' yang  berarti  'seseorang  atau kelompok budaya'. Kata ini menunjuk kepada panggambaran tentang cara hidup manusia secara  kelompok.  Asumsi  dasar  dari  metode  ini  adalah  bahwa  manusia  yang  hidup bersama selalu menjadi hubungan dengan manusia lain. lnteraksi yang terjadi di antara mereka setiap hari dalam jangka waktu yang lama pada akhirnya akan membentuk suatu budaya. Jadi  budaya itu adalah kumpulan dari pola tingkah laku kelompok orang yang hidup  bersama  dalam  suatu  tempat  atau  wilayah  tertentu.  Mereka  membentuk  standar perilaku, norma-norma dan nilai-nilai yang menjadi pegangan mereka dalam berinteraksi. Berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma yang mereka ciptakan maka berkembang pula di  antara  mereka  suatu  sistem  penghargaan (reward) dan  sangsi (punishment). Penghargaan  diberikan  kepada  mereka  yang  mampu  mempertahankan  bahkan meningkatkan norma atau nilai-nilai yang dianutnya. Sedangkan sangsi diberikan kepada mereka yang melanggar norma atau nilai hidup bersama. Mereka yang melanggar norma dan nilai-nilai hidup bersama disebut kurang beradab. Norma dan nilai-nilai budaya itu merupakan ungkapan identitas diri mereka. Mereka dikenal dan memperkenalkan dirinya lewat  norma  dan  nilai-nilai  hidupnya.  Tanpa  nilai  dan  norma  tersebut  mereka  akan kehilangan pijakan dan identitasnya menjadi tidak jelas.
Antropologi modern menggunakan etnografi untuk mempelajari masyarakat kontemporer beserta masalah sosial yang dihadapi. Masalah masyarakat modern yang menjadi topik bahasan penelitian Antropologi yang menggunakan metode etnografi misalnya masalah gagap  teknologi.  Pertanyaan  yang  hendak  dijawab  adalah  mengapa  sekelompok  orang tidak  dapat  mengikuti  perkembangan  teknologi  modern,  tetapi  di  pihak  lain  terdapat sekelompok  masyarakat  yang  sangat  cepat  menyesuaikan  diri  dan  mampu  menguasai teknologi  tersebut. Masalah lain yang menjadi  objek penelitiannya adalah dampak dan pengaruh  globalisasi,  pengrusakan  lingkungan,  kemiskinan,  jurang  antara  kaya  dan miskin,  perpecahan  masyarakat,  pendidikan,  pekerja  anak-anak,  benturan  dan  imitasi budaya,  masalah  tapal  batas  internasional.  Ada  beberapa  ilmu  turunan  dari  etnografi antara lain: etnografi kritis, auto-ethnografi, etnografi feminis dan etnografi interpretatif.
Yang  termasuk  juga  dalam  bidang  etnografi  adalah  hermeneutika.  Hermeneutika  lebih menekankan  pada  analisa  data  dalam  bentuk  teks.  Creswell  menggambarkan  etnografi sebagai  suatu  metode  yang  hendak  menggambarkan  dan  menafsirkan  'dunianya'  dari suatu  kelompok  orang  yang  memiliki  kesamaan  pola  hidup.  Boyle  mengatakan  bahwa metode  ini  melihat  budaya  secara  keseluruhan.  Untuk  menangkap  makna  dari  budaya tersebut,  kita  harus  menempatkan  diri  dalam  konteksnya.  Secara  gamblang  dikatakan bahwa  metode  ini  bermanfaat  untuk  memahami  bagaimana  manusia  mengkategorikan dunianya  melalui  analisa  data  yang  telah  dikumpulkan  sebelumnya.  Dengan  kata  lain, etnografi  berusaha  untuk  mempelajari  pengetahuan  apa  yang  digunakan  orang  untuk menafsirkan pengalaman.
Metode  etnografi  digunakan  oleh  peneliti  untuk  memahami  perilaku  manusia  dalam budaya dan lingkungannya. Budaya suatu kelompok terbentuk dan terefleksi dalam pola tingkah laku dan bahasa. Hal ini berarti bahwa untuk mengerti perilaku manusia, maka pemahaman  budayanya  merupakan  hal  penting.  Tujuan  utama  metode  ini  adalah memahami  pengalaman  hidup  manusia.  Hal  ini  didasarkan  pada  beberapa  pandangan yaitu, pertama; bahwa realita yang bersifat jamak. Tatanan sosial manusia terbentuk oleh budaya  yang  dianutnya.  Kedua;  manusia  menciptakan  makna  melalui  refleksi  diri, interaksi dengan manusia lain. Sikap, perilaku dan tindakan manusia dipahami bersama oleh mereka yang tinggal dalam lingkungan yang sama atau dalam budaya yang sama. Manusia  tidak  akan  mengerti  tindakan  dan  perilaku  manusia  lain  lepas  dari  konteks budayanya.  Ketiga;  tindakan  seseorang  akan  memberikan  pengaruh  pada  orang  lain. Keempat; keberadaan manusia tertata secara sosial. Kelima; bahwa keberadaan manusia bersifat dinamis dan mengerti dinamika adalah sangat penting dalam penelitian. Metode ini  juga  menyajikan  suatu  gambaran  atau  penafsiran  ( interpretation )  suatu  budaya, kelompok  sosial  atau  sistem.  Dengan  metode  ini  si  peneliti  hendak  mendalami  pola perilaku, kebiasaan, cara hidup yang diobservasi (Raco 2010).
Observasi pada kegiatan yang dilakukan oleh staf di lingkungan kerja mereka dan pelaku seni ketika berkegiatan. Untuk mendapatkan gambaran yang akurat  tentang bagaimana perilaku  birokrasi  aparatur  di  Unit  Pelaksana  Teknis  Pemberdayaan  Lembaga  Seni Wilwatikta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, peneliti melakukan observasi dengan seksama pelaksanaan program kegiatan  pelestarian  kesenian.  Dalam  hal  ini  peneliti  menitikberatkan  pada  perilaku birokrasi  dan  pelaksanaan  program  kegiatan  pelestarian  kesenian.  Bagaimana  aparat dalam  membuat  kebijakan  dan  bagaimana  pelaksanaan  program  pelestarian  kesenian. Wawancara mendalam kepada informan aparat sebagai staf, pimpinan, stakeholder terkait dan  pelaku  kegiatan  seni  dengan  pedoman  wawancara  pada  tahun  2019-  2020.  Data kualitatif dianalisis dengan teori Bourdieu.

## Hasil dan Pembahasan
Hasil penelitian ini sehubungan  dengan habitus dan praktik perilaku birokrasi  aparatur dalam  memberikan  kebijakan  ditinjau  dari  kesesuaian  regulasi  yang  ada  ternyata ditemukan data kualitatif berupa banyaknya rencana kegiatan tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Praktik pelaksanaan program kegiatan pelestarian kesenian tidak sesuai yang  diharapkan,  seperti  pelaksanaan  program  kegiatan  fiktif,  program  kegiatan  yang
penting  ada  dan  jalan,  serta  ketidak  sesuaian  antara  rencana,  pelaksanaan  dan  laporan kegiatan.
Habitus  yang  dilakukan  informan  aparat  pemerintah  dan  pelaku  seni  adalah  membuat rencana kegiatan tiap bulan selama setahun. Berdasarkan informan dari pelaku seni yang terlibat dalam arena kegiatan tertentu dan informan dari aparat pemerintah yang berkerja sebagai fasilitator E master mulai tahun 2019 sampai tahun 2020, menunjukkan adanya sejumah kegiatan pelestarian seni yang mana antara rencana program tidak sesuai dengan pelaksanaan  dan  pelaporan  kegiatan  melalui  berkas  yang  dikirim  lewat  fasilitator  E master.
Dijelaskan informan bahwa sarasehan, seminar, workshop seniman dan budayawan yang di rencanakan setiap bulan sebagai suatu kebiasaan atau habitus dalam menjalankan tugas pokok  fungsi/tupoksi.  Namun  dalam  praktiknya,  rencana  kegiatan  tersebut  tidak terlaksana.  Sementara  itu  disebut  ada  kegiatan  dalam  laporan  yang  dikirim  melalui operator  E  master  dari  bulan  Januari  sampai  Desember  tahun  2019.  Nilai  kedisiplinan kerja sesuai tugas pokok fungsi kurang dioptimalkan.
Data kualitatif lain, dikatakan informan jika sarasehan, seminar, workshop seniman dan budayawan  yang  di  rencanakan  setiap  bulan,  akan  tetapi  dalam  pelaksanaannya  tidak sesuai dengan yang direncanakan. Misalnya ada kegiatan yang direncanakan 2 atau 3 hari akan  tetapi  pelaksanaan  hanya  dilakukan  setengah  hari  saja  sudah  selesai.  Bahkan  ada pelaksanaan  kegiatan  hanya  dilakukan  dengan  mendokumentasi banner kegiatannya tanpa ada arena acara. Hal tersebut dilakukan pada tahun 2020.
Di tahun 2020 ada 5 kegiatan dramatari kolosal yang melibatkan lebih dari 100 seniman, yang  mana  honor  para  pelaku  seni  tidak  sesuai  dengan  peraturan  gubernur  tentang pedoman kerja dan pelaksanaan tugas pemerintah daerah tentang standar honor. Honor yang  diberikan  kepada  seniman  pelaku,  tidak  sesuai  dengan  standar  yang  ditentukan. Kondisi menjadi pembicaraan dan keluhan diantara seniman ‘koq kita cuman dapat segini ya’/’hanya  dapat  segini’,  demikian  dikatakan  informan  pelaku  seni/seniman.  Ketika informasi sebagai data kualitatif ini dikroscek ke aparat, maka aparat mengatakan bahwa mereka  hanya  membagikan  saja  honor  tersebut  sebagai  pertanggungjawaban administrative.  Mereka  kurang  memahami  tentang  besaran  honor  karena  dalam pengaturan honor mereka tidak dilibatkan.
Informan  staf  dan  pelaku  seni  menjelaskan  juga  terkait  pengadaan  bahan  dalam melakukan kreativitas seni.
“…Program  kegiatan  memfasilitasi  dan  menyediakan  bahan/  perlengkapan kreatifitas  seni  yang  kadang  bahan  tersebut  tidak  ada  ataupun  ketika  ada bahan/perlengkapan ternyata tidak sesuai dengan spek yang di rencanakan. Tapi ya dilaporkam  sesuai  saja  dengan  yang  direncanakan  karena  target  anggaran  harus tercapai…”
Selanjutnya dikatakan informan:
“Program  kegiatan  pameran  seni  dan  pasar  seni  yang  mana  kegiatan  pameran tersebut  para  pelaku  seni  diberi  stan  gratis  untuk  pameran  saja.  Stan  gratis  ini sebetulnya menggembirakan peserta pameran seni karena biaya yang dikeluarkan mereka bisa diminimalkan.  Akan tetapi dalam laporan kegiatannya ada anggaran
stan untuk para peserta pameran. Kami ini membuat laporan sesuai arahan pimpinan saja dan kata pimpinan juga arahan pimpinannya lagi”.

## Selanjutnya dikatakan kepala UPT
“Program  kegiatan  yang  kadang  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan, dikarenakan banyak hal-hal, atau kebutuhan yang lain di luar aturan yang ada, akan tetapi  hal  tersebut  sudah  menjadi  kaprah  dikalangan  instansi,  sehingga  hal-hal tersebut bisa saja terjadi”.
Berdasarkan  observasi  dan  wawancara  mendalam  kepada  informan  tersebut,  data kualitatif  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  program  kegiatan  asal  asalan  merupakan habitus  dan  praktik  perilaku  penyimpangan  kekuasaan  yang  berpotensi  dilakukan  oleh siapa saja. Persoalan seperti ini merupakan bagian dari mentalitas kebudayaan. Artinya, orang  yang  melaksanakan  program  kegiatan  tidak  sesuai  itu,  merupakan  sebuah pelanggaran karena tidak melaksanakan sesuai regulasi yang ada, akan tetapi lebih karena persoalan mentalitas  kebudayaan  sehingga orang  dapat  melakukan hal  yang buruk dan merugikan pada arena lingkungan kerja yang memungkinkan praktik tersebut terjadi.
Dalam penelitian ini menemukan bahwa praktik sosial birokrasi pada aparatur pemerintah dalam  menjalankan  tugas  dan  kewajibannya  yaitu  di  Unit  Pelaksana  Teknis Pemberdayaan  Lembaga  Seni  Wilwatikta  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Provinsi Jawa  Timur,  secara  etika  dan  moral  aparatur  masih  tergolong  kurang  optimal,  dengan adanya  praktik  yang  kurang  terpuji  dalam  arena  pelaksanaan  program  kegiatan pelestarian kesenian, sehingga belum dapat  mewujudkan pemajuan kebudayaan seperti yang di amanatkan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan.
Wujud  habitus  dan  praktik  pelaksanaan  program  kegiatan  yang  tidak  sesuai  dengan amanat  regulasi  mengindikasikan  bahwa  hal  tersebut  telah menjadi  bagian  yang  buruk dalam  perilaku  birokrasi.  Hampir  tiap  kewenangan  dalam  menjalankan  suatu  program kegiatan  itu  selalu  berakhir  dengan  pelaksanaan  program  kegiatan  yang  tidak  sesuai. Terjadinya pelaksanaan program kegiatan tersebut dilakukan dengan modus yang mirip, beberapa  diantaranya  adalah  berupa  program  kegiatan  abal-abal,  progam  yang  penting jalan dan laporan kegiatan fiktif. Dikatakan informan apparat sebagai berikut:
“Pelaksanaan  program  kegiatan  dibidang  kesenian  yang  buruk  tersebut  apabila dilakukan secara terus menerus maka untuk menjadikan program kegiatan kesenian sebagai  wujud  dari  pemajuan  kebudayaan  tidak  akan  berjalan  secara  optimal. Apalagi  laporan  kegiatannya  fiktif.  Melihat  kebutuhan  dalam  pelestarian kebudayaan  dibutuhkan  program  kegiatan  yang  baik,  jika  pelaksanaan  program kegiatan  terlalu  banyak  dimanipulasi,  dan  banyak  yang  tidak  sesuai,  maka  yang terjadi  cita-cita  dalam  pelestarian  kebudayaan  tidak  akan  terwujud.  Dinas Kebudayaan  dan  Pariwisata  Provinsi  Jawa  Timur  dalam  hal  ini,  Unit  Pelaksana Tugas  Pemberdayaan  Lembaga  Seni  Wiwatikta  yang  menangani  kesenian,
walaupun  telah  membuat  program  kegiatan  pelestarian  di  bidang  kesenian  tidak dapat mewujudkan pelestarian kesenian secara optimal”.
Birokrasi sebagai suatu sistem pengorganisasian aparatur sipil negara dengan tugas yang sangat  luas  dan  kompleks  sangatlah  diperlukan  dalam  pelestarian  program  kegiatan kesenian guna mewujudkan pemajuan kebudayaan, namun kinerja birokrasi dan rutinitas kegiatan  pejabat  dan  aparat  birokrasi  sering  menyebabkan  masalah  baru.  Pentingnya perilaku  dan  habitus  pelayanan  publik  yang  baik  kurang  dioptimalkan  dengan  adanya kurang kejelasan arena pelaksanaan tugas yang ditetapkan dalam birokrasi.
Pemerintah memiliki pola perilaku yang wajib dijadikan sebagai pedoman atau kode etik berlaku  bagi  setiap  aparaturnya.  Sangat  dibutuhkan  nilai  mentalitas  kebudayaan  dan prinsip dari para aparat ketika menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga bisa berdampak  pada  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik.  Perilaku  birokrasi  yang menyimpang lebih tepat dipandang sebagai gejala penyimpangan birokrasi atau disfungsi birokrasi, hal ini menyimpulkan bahwa gejala penyimpangan birokrasi adalah penyakit negara yang timbul akibat habitus dan praktik perilaku para birokrat yang membuka arena kesempatan  itu  dalam  lingkungan  kerja.  Dalam  kaitannya  dengan  fenomena  perilaku birokrasi  maka  kedudukan,  peran  dan  fungsinya  tidak  dapat  dipisahkan  dari  individu selaku  aparat  (pegawai)  yang  mempunyai  persepsi,  nilai,  motivasi  dan  pengetahuan dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawab sosial.
Habitus adalah struktur kognitif yang memperantarai individu dan realitas sosial. Habitus juga merupakan struktur subyektif yang terbentuk dari pengalaman individu berhubungan dengan  individu  lain  dalam  jaringan  struktur  obyektif  yang  ada  dalam  ruang  sosial (Bourdieu dalam Suyanto dan Akmal, 2010). Perilaku birokrasi dilakukan sebagai bentuk perilaku secara  individu untuk mengatur dan menentukan yang baik bagi dirinya sendiri, sangat terbuka lebar, menghiraukan pekerjaan dan tanggung jawabnya sebagai pemegang kendali di dalam birokrasi. Dengan membawa individualisme pemerintah dan masyarakat nantinya akan di rugikan. Tidak dapat dipungkiri lagi, pemerintahan saat ini tidak efisien dan  transparan  kepada  masyarakat  dikarenakan  adanya  individualisme,  yang menjerumuskan  birokrat  saat  ini  kedalam  suatu  permasalahan  dan  kerugian  bagi masyarakat  dan  pemerintah.  Solusinya  di  dalam  aspek  budaya  ada  dua  segi  utama kehidupan, yaitu segi sosial dimana seorang birokrat harus mengadakan kerjasama demi kelangsungan  pemerintahan  yang  bersinergi  dengan  segi  budaya  yang  merupakan keseluruhan tata nilai dan perilaku yang manisfestasinya tampak dalam tingkah laku dan hasil tingkah laku yang terlembagakan untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik.
Perilaku  didalam  birokrasi  termasuk  berbagai  faktor  yang  mempengaruhi  dan  bentuk tindakan  nyata  dalam  kehidupan  masyarakat  dan  pemerintahan  sehari-hari.  Setiap individu mempunyai karakteristik tersendiri, dan karakteristik tersebut akan dibawanya ketika  mereka  memasuki  lingkungan  tertentu.  Karakteristik  ini  berupa  kemampuan, kepercayaan  pribadi,  kebutuhan,  pengalaman  dan  sebagainya.  Demikian  pula  halnya dengan  organisasi  sebagai  lingkungan  bagi  individu  mempunyai  karakteristik  tertentu, yaitu keteraturan yang diwujudkan dalam susunan hirarki, pekerjaan, tugas, wewenang dan tanggung jawab, sistem imbalan dan sistem pengendalian. Jika karakteristik individu
dan  karakteristik  organisasi  berinteraksi,  maka  terbentuklah  perilaku  individu  dalam organisasi.
Habitus  dan  praktik  aktor  sebagai  wujud  perilaku  birokrasi  ini  yang  berpengaruh  dan menjadi masalah dalam arena pemajuan kebudayaan dan pelaksanaan program kegiatan pelestarian  kesenian  melalui  Unit  Pelaksana  Teknis  Pemberdayaan  Lembaga  Seni Wilwatikta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Aparat sering kurang profesional dalam menjalankan tugas mereka, nilai ketidak benaran dan ketidakdiplinan dari  para  aparat  ketika  menjalankan  program  kegiatan  membuat  perwujudan  pemajuan kebudayaan belum tercapai.
Habitus  dan  praktik  birokrasi  atau  aparat  pemerintah  ini  memiliki  posisi  yang  sangat penting  dalam  suatu  organisasi  pemerintahan  di  dinas  untuk  tercapainya  kemajuan kebudayaan  lewat  program  kegiatan  pelestarian  kesenian.  Oleh  sebab  itu  perilaku aparatur  pemerintah  sebagai  habitus  dan  praktik  sangat  penting  kaitannya  dengan pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsinya.  Perilaku  aparatur  pemerintah  dimaksudkan untuk  membantu  pegawai  dalam  meningkatkan  kualitas  kerja  birokrasi  pemerintahan yang  bersih  dari  penyelewengan  program  kegiatan  dan  profesional  dalam  arena pelaksanaannya.  Dalam  rangka  mewujudkan  pemajuan  kebudayaan  diperlukan  habitus dan praktik perilaku birokrasi  yang baik,  karena itu  banyak hal  yang harus dipacu dan dikembangkan  kepada  aparat  pemerintah,  sebagai  abdi  negara  dan  abdi  masyarakat benar-benar  harus mampu dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, melaksanakan program  kegiatan  secara  benar  kepada  masyarakat.  Gambaran  pelaksanaan  program kegiatan  pelesarian  kesenian  dapat  dilihat  dari  perilaku  aparat  pemerintah  yang merupakan  gambaran  apa  saja  yang  menjadi  tindakan  aparatur.  Seorang  aparat  pada pelaksanaan kerjanya, perilaku kerja ini dapat menggambarkan kinerja yang dimiliki oleh seorang aparatur pada bidang atau pada bagian yang ditempatinya. Perilaku kerja aparatur dalam  pelaksanaan  tugas-tugasnya  dalam  pelaksanaan  program  kegiatan  diukur  dan dinilai berdasarkan hasil kerja yang di  capai. Hal tersebut  tergantung  pada moral  yang dimiliki oleh masing-masing aktor aparatur baik atasan maupun bawahan apakah mereka mampu melaksanakan program kegiatan dengan baik atau tidak.

## Simpulan
Habitus dan praktik aktor birokrasi pada aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya menunjukkan bahwa etika/moral aparatur masih tergolong rendah dan kurang  optimal.  Dengan  adanya  habitus  dan  praktik  yang  beberapa  kali  dimanipulasi dalam  arena  pelaksanaan  program  kegiatan  pelestarian  kesenian,  menyebabkan  belum terwujudnya kemajuan kebudayaan seperti yang diamanatkan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Kualitas kerja birokrasi Pemerintahan sangatlah penting dan krusial untuk melestarikan  kesenian  yang  ada  di  Indonesia.  Aktivitas  pemajuan  kebudayaan  perlu diintegrasikan  secara  regional  dan  nasional  supaya  dapat  terbentuk  ketersinambungan dalam komunikasi dan kesamaan target yang ingin dicapai.

## Daftar pustaka
Annafie  K  &  Nurmandi  A  (2016)  Kelembagaan  Otonomi  Khusus  (Otsus)  Dalam Mempertahankan  Nilai-Nilai  Kebudayaan  Di  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta. Journal of Governance and Public Policy , 3 (2): 304–338.
Atsar  A  (2017)  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pengetahuan  dan  Ekspresi  Budaya Tradisional  Untuk  Meningkatkan  Kesejateraan  Masyarakat  Ditinjau  dari  Undang- Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang No. 28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta. Law  Reform ,  13 (2):  284-299. https://doi.org/10.14710/lr.v13i2.16162.
Hamirul (2017) Patologi Birokrasi Yang Dimanifestasikan Dalam Perilaku Birokrat Yang Bersifat  Disfungsional. Otoritas:  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan ,  7  (1):  14-18. https://doi.org/10.26618/ojip.v7i1.330.
Limbat F, Mantiri M, & Pangemanan S (2017) Perilaku Birokrasi Dalam Mewujudkan Prinsip Pemerintahan Yang Baik Di Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. Jurnal Eksekutif , 2 (2).
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/17410.
Procopiuck  M  &  dan  Freder  SM  (2020)  Public  Policies  and  Multilevel  Governance  to Promote the Creative Economy from the Cultural Field: Inter-federative Support for Curitiba’s Policy. Nova Economia , 30 (2):  383–405. https://doi.org/10.1590/0103- 6351/4716.
Punya  PS,  Sambiran  S,  &  Sampe  S  (2019)  Perilaku  Birokrasi  Pemerintah  Dalam Pelayanan  Administrasi  Pada  Kantor  Kecamatan  Malalayang  Kota  Manado. Eksekutif, 3 (3): 1-12.
Raco JR (2010) Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Kenunggulannya.
Jakarta: Grasindo.
Sartika D (2019) Analisis Perilaku Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli. Katalogis , 1 (7): 135–146.
Serafini P & Novosel N (2021) Culture as care: Argentina’s cultural policy response to Covid-19. Cultural Trends , 30 (1), 52–62. https://doi.org/10.1080/09548963.2020.1823821.
Suyanto  B  &  Akmal  MK  (2010) Anatomi  dan  Perkembangan  Teori  Sosial .  Malang: Aditya Media Publising.
Zulkifli AR &  Azhari  AR (2018) Perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan menurut Undang-undang  Nomor  5  Tahun  2017. Doktrina:  Journal  of  Law .  1  (1):  56-69. https://doi.org/10.31289/doktrina.v1i1.1611.