## FILANTROPI BERBASIS FAITH BASED ORGANIZATION DI INDONESIA (Studi Kasus Program PKPU)

## Amril Maryolo. AR
Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta E-mail: amril_maryolo@yahoo.com

## Abstract
Philanthropy is an act of generosity that has a sense of sympathy for human beings. Generosity is an integral part of the character of Indonesian society, derived from religious wisdom, culture, and a strong sense of community. The existence of Faith Based  Organization (religious-based organization) helps the government in overcoming the social inequalities that occur in middle and lower society. One of the humanitarian organizations based on Islam in Indonesia is the Post of Justice Peduli Ummat (PKPU) which provides assistance, various forms of social activities in various fields. The presence of these humanitarian agencies in Indonesia marks the "new practice of philanthropy" of the Islamic philanthropy movement in realizing the public welfare.
Keywords : Philantrophy, Faith Based Organization,PKPU

## Abstrak
Filantopi  merupakan  tindakan  kedermawanan  yang  memiliki  rasa  simpati  terhadap  sesame manusia.  Sikap  kedermawanan  merupakan  bagian  integral  dari  karakter  masyarakat Indonesia,  berasal  dari  kearifan  religius,  budaya,  dan  rasa  yang  kuat  dalam  masyarakat. Keberadaan Faith Based Organization (organisasi berbasis keagamaan) membantu pemerintah dalam mengatasi kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat menengah kebawah. Salah satu organisasi kemanusiaan berbasis agama Islam di Indonesia adalah Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU)  yang  memberikan  bantuan,  berbagai  bentuk  kegiatan  sosial  di  berbagai  bidang. Kehadiran  lembaga-lembaga  kemanusiaa n  tersebut  di  Indonesia  menandai  “praktek  baru kedermawanan”gerakan filantropi Islam dalam mewujudkan kesejahteraan publik.
Kata kunci : Filantropi, Organisasi Berbasis Keagamaan, PKPU

## PENDAHULUAN
Filantropi adalah sikap kedermawanan yang berwujud tindakan yang mencintai  sesama  manusia  serta  nilai kemanusiaan,  sehingga menyumbangkan  harta,  waktu,  dan  tenaganya  untuk  membantu  orang  lain. Aktivitas filantropi tidak hanya dari pribadi manusia namun juga organisasi- organisasi sosial-keagamaan, termasuk Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah, sejak awal 1990-an telah menjadi bagian dari masyarakat sipil. Ketika negara kurang berperan memberikan layanan dan bantuan sosial kepada masyarakat meskipun  telah  ada  regulasi  yang  telah  mengaturnya,  hal  tersebut  yang mendorong organisasi sukarelawan.
Organisasi  filantropi  Islam  di  Indonesia  secara  aktif  terlibat  dalam berbagai  jenis  proyek  sosial  untuk  melayani  masyarakat  miskin  serta
mendalami dampak terhadap wacana muslim tentang masalah kesejahteraan. Tujuan organisasi tersebut untuk memberikan pembinaan keadilan sosial dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat, menyediakan bantuan bagi mereka yang  membutuhkan  termasuk  keluarga  yang  berpenghasilan  rendah,  anak yatim,  korban  bencana,  dan  pengungsi  yang  terkena  dampak  bencana. Aktivisme  filantropis  muncul  sebagai  respon  ketidakcukupan  negara  dalam mempertahankan sistem kesejahteraan dan mengurangi penderitaan. Relasi organisasi  sukarelawan  dan  filantropi  dengan  negara  ditandai  dengan kolaborasi, tumpang tindih, dan interdependensi. Oleh karena itu, organisasi sukarelawan  melengkapi  agenda  berbasis  negara  kesejahteraan.  Dari perspektif  politik,  kebijakan  filantropi  negara  Islam  menunjukkan  bahwa negara difasilitasi muslim sebagai bentuk aspirasi agama dan politik. Bentuk filantropi  dari  negara  Muslim  adalah  prioritas  filantropi  zakat  untuk melindungi kelompok kurang mampu termasuk golongan minoritas. 1
Pos  Keadilan  Peduli  Umat  (PKPU)  merupakan  salah  satu  dari  sekian banyak  lembaga  filantropi  berbasis faith  based  organization (organisasi berbasis keagamaan) di Indonesia. Lembaga ini berkomitmen dalam rangka memberikan fasilitas antara kaum dermawan (aghniya) dengan fakir miskin (dhuafa). Awal perkembangan PKPU hanya mengelola dan mendistribusikan dana  umat  yang  sumbernya  dari  zakat,  infaq,  dan  shadaqah.  Namun perkembangannya, hingga saat ini PKPU menerima donasi dalam hal bantuan kemanusiaan dunia, peningkatan pengetahuan dan keterampilan anak yatim, pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat, dan pemberdayaan kualitas hidup  untuk  kesejahteraan  masyarakat.  Kehadiran  PKPU  memberikan dampak positif bagi kualitas pembangunan manusia serta perkembangan di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan tanggap darurat yang merupakan fokus pada lembaga tersebut.
Tulisan ini akan memfokuskan pada program PKPU yang merupakan lembaga filantropi berbasis keagamaan yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.  PKPU  menjadi  pihak  yang  turut  memberikan  bantuan  kepada masyarakat  yang  membutuhkan  bantuan  tidak  hanya  dalam  skala  nasional tetapi  juga  skala  internasional.  Islam  menekankan  pentingnya  hubungan sesama  manusia  ( habluminannas )  sebagai  kepedulian  berbagi  atau menawarkan  apa  saja  kepada  orang  yang  membutuhkan  serta  negara mewajibkan  memberikan  bantuan  kepada  fakir  miskin  agar  keadilan  sosial mampu  terwujud.  Berikut  penulis  akan  menjelaskan  mengenai, pertama , bagaimana  relasi  Islam  dengan  filantropi  berbasis faith  based  organization . Kedua, prospek  filantropi  berbasis  keagamaan. Ketiga ,  filantropi  dalam
1 Amril  Maryolo  AR,  “Review artikel  Hilman  Latief  (Philantrophy  and  Muslim Citizenship in Post- Suharto Indonesia)”, Tugas review artikel dalam mata kuliah Topik Khusus Agama dan Masyarakat di Pps UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 21 November 2016, 1.
mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan sosial. serta keempat , program PKPU  sebagai  lembaga  filantropi  dan  transformasi  gerakan  PKPU  dalam pemberdayaan ummat.

## ISLAM, FAITH BASED ORGANIZATION , DAN FILANTROPI
Islam  menaruh  perhatian  yang  sangat  serius  terhadap  filantropi. Praktek  filantropi  telah diatur dalam Islam sebab hal ini merupakan  wujud habluminanas (hubungan antar manusia). Islam seperti agama-agama lainnya, mengajarkan nilai kesukarelaan dalam arti kepedulian berbagi dengan orang lain atau menawarkan apa saja kepada mereka yang membutuhkan. Salah satu dari  aturan  Islam  yang  mengatur  sikap  kedermawanan  dan  nilai-nilai kemanusiaan adalah zakat, infaq, dan sadaqah.
Islam  memberikan  landasan  moral  bagi  regenerasi  sipil.  Iman memberikan makna pada pelayanan masyarakat dan niat baik, penempatan hubungan  spiritual  antara  individu  dan  isu  publik.  Islam  sangat  membantu untuk internalisasi orientasi  kepada  kepentingan  publik. 2 Program berbasis keagamaan  yang  mulai  di  munculkan  oleh  Islam  untuk  membantu  mereka yang membutuhkan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup kaum  miskin  di  Indonesia  karena  organisasi  filantropi  berbasis  keagamaan sangat  dipercaya  oleh  masyarakat  dalam  pengentasan  masalah  kemiskinan secara serius.
Dalam  pandangan  Islam  telah  jelas  bahwa  Islam  menolak  teori kapitalisme  yang  melakukan  akumulasi  kapital  dan  bebas  memberikan hartanya kepada siapa saja yang dia kehendaki, bebas melakukan tabungan, dan menghaburkan untuk aktivitas tertentu. Ia telah mengingkari kekuasaan Allah dan merampas hak milik rakyatnya. 3
Allah berfirman dalam Surah An-Nur Ayat 33 :
ِ ِفِفۡعَت ۡسَي ۡلَو ِ َِنيِ ذ لَّٱ ِ ِ ُمُهَيِنۡغُيِ ٰ ذتََّحِاًحاَكِنِ َنوُدِ َيَِ َلَ ُِ ذللّٱ ِ ِِهِل ۡضَفِنِم ِ ۦِ َِو َِنيِ ذ لَّٱ ِ َِنوُغَتۡبَي َِبٰ َتِك ۡ لٱ ِ ِِلاذمِنِ مِمُهوُتاَءَوِۖاٗ ۡيَۡخِۡمِهيِفِۡمُتۡمِلَعِ ۡنِإِۡمُهوُبِت َكََفِۡمُكُنَٰمۡيَأِ ۡتَكَلَمِاذمِم ِِذللّٱ ِ ِ يِ ذ لَّٱ ِ ِٰىَتاَء ِ ۡمُك ِ ِِرۡكُتِ َ لََو ِ َ َعَلِۡمُكِتَٰيَتَفِْاوُه ِِء اَغِ ۡ لۡٱ ِ ِ َضَرَعِ ْ اوُغَتۡبَ ِ لِّاٗن ُّصَ َ تََِنۡدَر َ أِۡنِإ ِِةٰوَيَ ۡ لۡٱ ِ ِ اَيۡنُّلدٱ ِ ِذنِإَفِذنُّههِرۡكُيِنَمَو َِ ذللّٱ ِ ِٞميِحذرِٞروُفَغِ ذنِهِهَٰر ۡ كِإِِدۡعَبِۢنِم ٣٣ِ ِ
Terjemahan :
“ Dan  orang-orang  yang  tidak  mampu  kawin  hendaklah  menjaga  kesucian (diri)nya,  sehingga  Allah  memampukan  mereka  dengan  karunia-Nya.  dan
2 Hilman Latief, Politik Filantropi Islam di Indonesia (Yogyakarta: Ombak, 2013), xiv.
3 Muhammad  Yusuf  Al-Qardhawi, Musykilatul  Fakri  Wa- Kaifa  ‘Alajahal  Islam, terj. Umar Fanany. (Surabaya: Bina Ilmu, 1996), 38-39.
budak-budak  yang  kamu  miliki  yang  memginginkan  perjanjian,  hendaklah kamu  buat  Perjanjian  dengan  mereka,  jika  kamu  mengetahui  ada  kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya  kepadamu.  dan  janganlah  kamu  paksa  budak-budak wanitamu  untuk  melakukan  pelacuran,  sedang  mereka  sendiri  mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang  memaksa  mereka,  Maka  Sesungguhnya  Allah  adalah  Maha  Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu. ” Karena  itu,  Allah  mewajibkan  orang  kaya  untuk  mengeluarkan  “hak tertentu”  dari  ke kayaan  mereka.  Dengan  cara  itu  bisa  dijamin  mengatasi persoalan sosial dan kemiskinan.
Menurut Dawam Rahardjo, praktik filantropi sesungguhnya telah ada sebelum  Islam  mengingat  wacana  keadilan  sosial  juga  telah  berkembang. 4 Menurut Warren Weaver, menegaskan bahwa filantropi bukanlah tradisi yang baru  melainkan  telah  ada  pada  masa  kuno. 5 Praktik  ini  tidak  hanya  dalam agama  Islam  tetapi  juga  dalam  agama-agama  lain,  seperti  Hindu,  Budha, Kristen, dan lain-lain.
Dalam  masyarakat  Barat  dikenal  konsep  kedermawanan  individu ( private charity ), aspek ini mempunyai perbedaan secara konseptual dengan kesejahteraan  publik  ( public  welfare )  yang  berada  di  organisasi  atau komunitas. Kegiatan filantropi di dunia Barat dipengaruhi oleh motivasi dan inspirasi  keagamaan.  Dikatakan  bahwa  filantropi  merupakan  konsep universal. Sebagai suatu asas kebaikan, praktek bersedekah,  dengan berbagai landasan  teologis  filosofis  dan  etis,  senantiasa  menjadi  bagian  dari  tradisi agama. 6
Faith based organization (FBO’s) yang dimaks ud disini ialah organisasi- organisasi sosial ( non-profit ). Organisasi pada sektor ini bertujuan antara lain untuk  memberikan  layanan  sosial,  kebutuhan  primer  masyarakat,  dan menyediakan  model  advokasi  dengan  didasarkan  sistem  kemandirian  ( self- reliance ). 7 Program  filantropi  yang  dilaksanakan  misalnya,  pemberdayaan masyarakat,  pengentasan  kemiskinan,  dan  bantuan  pendidikan  non-formal. Pelaksanaan kegiatan seperti ini dengan kerja sama antar FBO’s dan negara untuk melahirkan kebijakan kesejahteraan rakyat bermisi pro-rakyat.
4 M.  Dawam  Rahardjo, Filantropi  Islam  dan  Keadilan  Sosial : Mengurai  Kebingunan Epistemologis (Jakarta: Teraju, 2003), xxxiv.
5 US  History  Encyclopedia, http://www.answers.com/topic/philatropy (diakses 8/1/2017).
6 Hilman Latief, Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kaum Modernis (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 35-36.

## ORGANISASI FILANTROPI BERBASIS KEAGAMAAN
Lembaga  filantropi,  sebagaimana  organisasi  sosial  lainnya,  memiliki target  penerima  manfaat.  Nomenklatur  penerima  manfaat  yang  sering dikampanyekan  dalam  proses  penggalangan  dana  oleh  lembaga  filantropi, sangat berpengaruh pada  karakter program setiap lembaga filantropi, yaitu kaum miskin dan anak-anak terlantar/yatim. 8 Perubahan sikap dan kebijakan presiden  Soeharto  menjadi  salah  satu  faktor  penting  dalam  perkembangan filantropi  Islam.  Soeharto  memulai  munculnya  usaha  filantropi  Islam  yang kemudian terbukti menjadi salah satu lembaga warisan, yaitu yayasan amal bakti muslim pancasila (YABMP) pengoperasiannya memungut dana Rp 1.000 dari  setiap  PNS  dan  anggota  ABRI  beragama  Islam,  yang  digunakan  untuk membangun masjid dan kegiatan dakwah. 9
Menurut  Amelia  Fauzia,  kegiatan  filantropi  Islam  termasuk pembentukan  lembaga  pendidikan,  penyediaan  komunitas  layanan,  atau dukungan keuangan proyek-proyek pembangunan. Hal ini mewakili elemen masyarakat  sipil  yang  kuat  dan  tumbuh  dalam  menghadapi  negara  yang lemah. 10 Adapun  pendapat  Max  Weber  dalam  bukunya  ekonomi  dan masyarakat,  alasan  berperan  dalam  konteks  aksi  sosial,  menurutnya  aksi sosial  adalah  tindakan  yang  berorientasi  ke  arah  perilaku  orang  lain.  Ada empat  jenis  ideal  yaitu,  (1)  instrumental  rasional,  berharap  hasil  sebagai kondisi  dan  sarana  untuk  mencapai  akumulasi.  (2)  nilai  rasional,  menilai tindakan untuk keperluan sendiri terlepas kemungkinan hasilnya sukses. (3) affectual-determinan ditentukan perasaan atau emosi. (4) ditentukan tradisi oleh kebiasaan. Tindakan rasional dan hasil rasional diukur tapi tidak sesuai dengan tindakan yang baik atau tradisi maka nilai- rasional juga akan menjadi irasional.  Hal  lain  juga  menunjukkan  bahwa  perbedaan  dalam  aksi  sosial mungkin timbul dari wilayah yang tingkat partisipasinya berbeda. Weber juga berpendapat bahwa pemberian sedekah merupakan aspek etis setiap agama. 11

## FILANTROPI UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN KEADILAN SOSIAL
Sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia mengalami proses Islamisasi yang kuat, setidaknya sejak akhir tahun 1990-an – sekarang.  Proses Islamisasi yang semakin kental dalam birokrasi negara yang berimplikasi pada dinamika  gerakan  filantropi  Islam.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang  disebut  oleh
8 Ibid., 166
9 Azyumardi Azra, “Negara dan Filantropi Islam”, dalam www.republika.co.id , di akses tanggal 8 Januari 2017.
10 Dayana Parvanova, Book Review, Amelia Fauzia : Faith and the State: A  History of Islamic Philantropy in Indonesia (University of Vienna Austria: ASEAS, 2013), 398.
11 Erica Bornstein, “The Impulse of Philanthropy” Cultural Anthropology , the America Anthropological Association., Vol. 24, Issues 4, pp. 622-651. 2009, 623-624.
Arskal  Salim  dengan  ‘nasionalisasi  Syari’ah’  yaitu  ditetapkannya  kebijakan - kebijakan institusional zakat, pengelolaan zakat, kewajiban membayar zakat dan  pajak,  dan  sebagainya.  Para  cendekiawan  Muslim  mulai  memberikan makna  yang  lebih  luas  terhadap  filantropi  Islam  bukan  hanya  aspek keagamaan namun, aspek sosial ekonomi untuk menegakkan keadilan sosial. 12 Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan usaha yang terencana dan terarah yang berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi  kebutuhan manusia, mengatasi masalah sosial, dan memperkuat institusi-institusi sosial. 13 Penanggung jawab utama dalam mengatasi problem sosial yaitu negara melalui kementerian sosial dan kementerian lainnya yang terkait bidang kesejahteraan sosial. Sementara itu, lembaga non pemerintah yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial adalah masyarakat, organisasi- organisasi sosial seperti lembaga filantropi.
Pergeseran  paradigma  pembangunan  kesejahteraan  sosial  akibat perkembangan globalisasi dan menguatnya interaksi antar peradaban dunia telah memperkuat paham ekonomi kapitalisme dalam berbagai  pendekatan pembangunan.  Berbagai  sektor  pembangunan  terobsesi  oleh  pendekatan efisiensi,  rasionalisasi,  dan  indikator  ekonomi  lainnya  sehingga  sektor kesejahteraan  sosial  ikut  terpengaruh.  Secara  makro  paham  ekonomi kapitalisme  telah  melahirkan  kritikan  tajam  terhadap  paham welfare  state (negara  kesejahteraan).  Sehingga  berkembang  anggapan  bahwa  negara kesejahteraan merupakan sistem yang boros, tidak mampu memberdayakan masyarakat,  dan  menimbulkan  jebakan  kemiskinan.  Melalui  stigma  ini pembangunan  kesejahteraan  sosial  mengalami  pergeseran  paradigma. Memunculkan    dimensi  teoritis  baru  yaitu  dari  masalah  ke  kebutuhan,  dari stigmasisasi ke hak asasi manusia, dari penerima pasif ke pelaku aktif, dan dari bantuan sosial ke pemberdayaan. 14
Oleh  karena  itu,  faktor  keterbukaan  dari  unsur  pimpinan  yang berorientasi  kepada  kepentingan  agama,  dan  kepentingan  negara  harus  di utamakan  untuk  menghindari  kepentingan  diri  sendiri.  Fokus  kepada maqashid syariah adalah sangat di perlukan untuk kesejahteraan masyarakat menurut syariat Islam. Tanpa faktor tersebut sukar dibayangkan terciptanya keadilan sosial melalui pengelolaan filantropi dan hanya akan menjadi sebuah wacana. 15
12 Hilman Latief, Politik Filantropi Islam, 15.
13 Edi  Suharto, Analisis  Kebijakan  Publik  Panduan  Praktis  Mengkaji  Masalah  dan Kebijakan Sosial (Bandung: Alfabeta, 2012), 35.
14 Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik , 37
15 Azyumardi  Azra, Berderma  Untuk  Semua  Wacana  dan  Praktik  Filantropi  Islam (Jakarta: Mizan Publika, 2003), 39.

## PROGRAM  POS  KEADILAN  PEDULI  UMMAT  (PKPU)  SEBAGAI LEMBAGA FILANTROPI
Kemunculan  Pos  Keadilan  Peduli  Ummat  (PKPU)  sejak  krisis  yang terjadi pada tahun 1997 yang mempengaruhi kondisi perekonomian bangsa dan rakyat Indonesia. Menyikapi krisis yang berkembang , sejumlah pemuda melakukan  aksi  sosial  di  sebagian  wilayah  Indonesia.  Mereka  kemudian menggagas  entitas  kepedulian  publik  yang  bisa  bergerak  secara  sistematis. Maka pada 10 Desember 1999 lahirlah lembaga sosial yang bernama PKPU. Seiring  berjalannya  waktu  lembaga  kemanusiaan  nasional  PKPU  telah memperoleh  register  di  PBB  sebagai  lembaga  dengan  status  “ special consultative status ”  dari economic and social council (Ecosoc). 16
PKPU  adalah  sebuah  organisasi  basis  Islam  yang  telah  resmi  di  akui oleh pemerintah Indonesia. PKPU resmi ditunjuk sebagai organisasi koleksi zakat  nasional,  berarti  pemerintah  mengakui  sebagai  organisasi  yang bertanggung  jawab  untuk  mengelola  dan  mendistribusikan  zakat,  infak, sedekah,  dan  wakaf  di  Indonesia. 17 PKPU  mempunyai  hubungan  sejarah dengan  Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS).  PKPU  berada  di  bawah  struktur organisasi  PKS  dan  di  kenal  sebagai  Pos  Terpadu  Pelayanan  Masyarakat (poster masyarakat). Pada tahun 1999 PKPU menjadi organisasi independen yang mengelola dana filantropi dari orang Indonesia yang bermukim di dalam dan luar negeri. 18
PKPU memiliki sejumlah program di berbagai sektor yaitu, pendidikan, ekonomi, tanggap darurat, kesehatan, sosial, dan yatim. Keseluruhan aktivitas tersebut didedikasikan pada umat dan rakyat Indonesia untuk bersama. PKPU berkeyakinan bahwa yang terbaik diantara mereka adalah yang paling besar kontribusinya terhadap sesama. Aksi nyata program prioritas filantropi PKPU adalah sebagai berikut 19 :
a. Penanggulangan bencana berbasis komunitas ( Community Based Disaster Risk Management ) tujuan program ini adalah mendorong masyarakat untuk mandiri dalam menghadapi resiko bencana.
b. Program  Ibu  Sadar  Gizi  (BUDARZI)  program  ini  ditujukan  kepada masyarakat  yang  mempunyai  anak  balita  dalam  rangka  peningkatan  gizi anak.  Karena  itu,  yang  menjadi  sasaran  utama  adalah  ibu-ibu  kurang mampu yang memiliki anak balita.
16 PKPU,  “Sejarah  PKPU”,  dalam http://www.pkpu.org/about-us/history/ ,  di  akses tanggal 8 Januari 2017.
17 Dede Rusdiana dan Zaim Saidi, Diaspora giving: An Agent of Change in Asia Pacific Communities (Indonesia: AsiaPacific Philantrophy Consortium, 2008), 167.
18 Ibid ., 169.
19 Widyawati, Filantropi Islam dan Kebijakan Negara Pasca-Orde Baru : studi tentang Undang-Undang Zakat dan Undang-Undang Wakaf (Bandung: Arsad Press, 2011), 160-161.
c. Program komunitas sehat. Program ini fokusnya adalah pemberian layanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
d. Program Komunitas Hijau ( Green Comuunity ) yaitu program pemberdayaan masyarakat dengan orientasi pada kesehatan.
e. Program  Sinergi  Pemberdayaan  Komunitas  (PROSPEK)  adalah  program yang  berorientasi  pada  masyarakat  dalam  bidang  ekonomi  usaha kecil/UMKM.
f. Program Pendidikan Berbasis Potensi Masyarakat. Program yang ditujukan dalam mengasah kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat agar memiliki motivasi  yang  kuat,  pengetahuan,  dan  keterampilan  yang  dapat dikontribusikan bagi pengembangan daerah.
g. Voucher  Yatim,  yaitu  program  filantropi  dalam  bentuk  voucher  belanja yang diberikan kepada anak-anak yatim sesuai kebutuhan mereka.
h. Dan beberapa program kerjasama antar lembaga filantropi, kemanusiaan, pembangunan masyarakat, dan pengumpulan dana.
Sebuah  babak  baru  bagi  PKPU,  dimana  keberadaannya  sebagai lembaga kemanusiaan nasional juga diakui internasional. Tekad PKPU untuk bekerja atas nama kemanusiaan lintas negara diakui secara profesional. Kerja nyata itu terwujud dalam program kemanusiaan  untuk gempa Haiti, gempa Turki,  gemopa  Jepang,  krisis  kemanusiaan  di  Somalia,  Palestina,  Philipina, Palestina, dan krisis kemanusiaan di Myanmar. Sebagai lembaga sosial yang menangani  peristiwa  kemanusiaan  global  maka  PKPU  mengembangkan standarisasi program dengan peningkatan mutu program dan layanan dengan menghasilkan kontribusi yang solutif bagi masyarakat. 20
PKPU membuka donasi bagi masyarakat yang ingin menyumbangkan uang  untuk  realisasi  program.  Bagi  masyarakat  yang  ingin  berdonasi  bisa melalui  rekening  kemanusiaan  PKPU  di  berbagai  bank  yang  bekerjasama dengan PKPU atau cara kredit melalui log-in pada halaman web PKPU. Cara berdonasi dapat melalui transfer, tunai, atau fasilitas payment online di situs PKPU  Human  Initiative.  Pihak  PKPU  menyediakan  layanan  langsung  via telepon,  whatss  app  (WA),  dan  email  apabila  calon  donatur  mengalami kesulitan saat melakukan donasi atau ingin melakukan pertanyaan.
PKPU tidak hanya fokus berbagi bantuan di Indonesia. Namun, bantuan kemanusiaan PKPU diberikan juga ke berbagai negara yang dilanda bencana. Pada  maret  2017  lembaga  PKPU  mengirimkan  tim  misi  kemanusiaan  ke Somalia,  Kenya,  dan  Nigeria.  Pengiriman  tim  tersebut  sebagai  bentuk
20 PKPU, “PKPU diakui Sebagai NGO in Special Consultative Status with Economic Social Council at United Nation” Annual Report PKPU 2009-2013 (Indonesia), 12.
kepedulian atas bencana kelaparan, kekeringan, dan wabah penyakit kolera yang menimpa  warga di ketiga negara tersebut. 21
TRANSFORMASI  PKPU  DARI  LEMBAGA  KEMANUSIAAN NASIONAL  KE HUMAN  INITIATIVE :  WACANA  DAN  AGENDA

## KERJA
Pada Milad PKPU ke- 17 diluncurkan logo barunya yaitu “PKPU Human Initiative”.  Presiden  Direktur  PKPU,  Agung  Notowigono, mengatakan,  PKPU berkomitmen  melakukan  bantuan  kemanusiaan  yang  jauh  lebih  luas  dari sebelumnya.  Human  Initiatve  ingin  lebih  mengumpulkan  inisiatif-inisiatif kebajikan seluruh manusia, baik dari Indonesia sampai negara lainnya untuk kemanusiaan.
Dalam  berbagai  bencana  dan  konflik  dibeberapa  belahan  dunia, keberadaan organisasi kemanusiaan untuk membantu korban bencana sangat kuat.  Inisiatif  masyarakat  sipil  tentunya  sangat  berperan  dalam  lembaga kemanusiaan.  Pertumbuhan  organisasi  kemanusiaan  Islam  berpengaruh terhadap  pembentukan  wacana  dan  agenda  misi  kemanusiaan. 22 Jangkauan organisasi Islam yang ikut terlibat dalam pekerjaan sosial dan kemanusiaan sangat luas. Peranan yang dimainkan sangat mencolok, mereka membagikan makanan  dan  pakaian  kepada  anak  yatim  piatu  dan  kaum  miskin,  sembari menyediakan  pelayanan  kesehatan  dan  pendidikan,  pemberdayaan masyarakat miskin, dan memberikan bantuan untuk korban bencana. 23
Selain  program-program  di  berbagai  sektor,  PKPU  memiliki  tiga program baru yang sedang dikerjakan tahun 2017. Adapun program-program tersebut adalah initiative for children (program yang berrtujuan meningkatkan pengetahuan  dan keterampilan anak yatim) , initiative for  disaster (program yang  bertujuan  untuk  mengurangi  dampak  bencana  melalui  pemberdayaan masyarakat) , dan initiative for empowerement (program pemberdeyaan untuk meningkatkan  kualitas hidup,  kemandirian, serta kesejahteraan masyarakat berkelanjutan). 24
Telah  di  jelaskan  sebelumnya,  terdapat  agenda  baru  dari  program- program  PKPU  Human  Initiative.  Agenda  tersebut  fokus  ke  pemberdayaan masyarakat kurang mampu dan bantuan kepada anak yatim, serta bantuan- bantuan bagi daerah bencana. Transformasi PKPU merupakan gerakan baru
21 Sindonews, “Afrika Dilanda Kelaparan, PKPU Berangkatkan Tim ke Benua Hitam,” dalam https://nasional.sindonews.com/read/1189939/94/afrika-dilanda-kelaparan-pkpu- berangkatkan-tim-ke-benua-hitam-1489995365 , diakses pada 30 Juli 2017.
22 Hilman  Latief  dan  Zezen  Zaenal  Mutaqin,  “Islam  dan  Urusan  Kemanusiaan:  Peta Wacana dan Perumusan Agenda Ker ja”, Hilman Latief dan Zezen Zaenal Mutaqin (ed.), Islam dan Urusan Kemanusiaan: Konflik, Perdamaian, dan Filantropi (Jakarta: Serambi, 2015), 23-24. 23 Hilman Latief, Melayani Umat: Filantropi , xvi.
24 PKPU, “Program human initiative,” dalam https://www.pkpu.org , diakses pada 30
Juli 2017.
yang memunculkan agenda baru dalam perannya dalam mengatasi masalah kemanusiaan.

## PENUTUP
Aktifitas filantropi berbasis keagamaan telah ada bukan hanya agama Islam  tapi  juga  agama-agama  lainnya.  Filantropi Faith  based  organization beroperasi  dalam  memberikan  pelayanan  dan  bantuan  sosial  kepada masyarakat  guna  mengatasi  permasalahan  sosial.  Perubahan  sikap  dan kebijakan  presiden  Soeharto  menjadi  salah  satu  faktor  penting  dalam perkembangan filantropi Islam di Indonesia. Salah satu lembaga filantropi di dunia adalah Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) yang memiliki program aksi nyata seperti pengumpulan dana, pemberdayaan masyarakat, pembangunan masyarakat, pelayanan bantuan sosial, bantuan kemanusiaan. PKPU sebagai lembaga  nasional  juga  diakui  secara  internasional  dari  Ecosoc.  Dalam pandangan  Islam  telah  jelas  bahwa  Islam  menolak  teori  kapitalisme  yang melakukan akumulasi kapital dan bebas memberikan hartanya kepada siapa saja  yang  dia  kehendaki,  bebas  melakukan  tabungan,  dan  menghaburkan untuk aktivitas tertentu.
Seiring berjalannya waktu, lembaga kemanusiaan PKPU mengembangkan program-programnya. PKPU Human Initiative berkomitmen memberikan bantuan kemanusiaan terhadap korban bencana, pemberdayaan masyarakat kurang mampu, bantuan kepada anak yatim. PKPU menyalurkan bantuan di berbagai daerah di Indonesia dan negara-negara yang ada di dunia.

## DAFTAR PUSTAKA
Azra, Azyumardi. “Negara dan Filantropi Islam.”, dalam www.republika.co.id . Diakses 8 Januari 2017.
________________, Berderma Untuk Semua Wacana dan Praktik Filantropi Islam, Jakarta: Mizan Publika, 2003.
Bornstein,  Erica.  “The  Impulse  of  Philanthropy” Cultural  Anthropology ,  the America  Anthropological  Association.,  Vol.  24,  Issues  4,  pp.  622-651. 2009.
Latief, Hilman. Politik Filantropi Islam di Indonesia , Yogyakarta: Ombak, 2013. ____________, Melayani  Umat:  Filantropi  Islam  dan  Ideologi  Kaum  Modernis , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
Latief,  Hilman  dan  Zezen  Zaenal  Mutaqin,  “Islam  dan  Urusan  Kemanusiaan: Peta  Wacana  dan  Perumusan  Agenda  Kerja”,  Hilman  Latief  dan  Zezen Zaenal  Mutaqin  (ed.), Islam  dan  Urusan  Kemanusiaan:  Konflik, Perdamaian, dan Filantropi . Jakarta: Serambi, 2015.
Maryolo AR, Amril. “Review artikel Hilman Latief (Philantrophy and Muslim Citizenship in Post- Suharto Indonesia)” Tugas review artikel dalam mata kuliah Topik Khusus Agama dan Masyarakat di Pps UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 21 November 2016.
Parvanova, Dayana. Book Review, Amelia Fauzia : Faith and the State: A History of Islamic Philantropy in Indonesia , University of Vienna Austria: ASEAS,
2013.
PKPU, “PKPU diakui Sebagai NGO in Special Consultative Status with Economic Social  Council  at  United  Nation” Annual  Report  PKPU  2009-2013 (Indonesia) .
_______,  “Sejarah  PKPU”, http://www.pkpu.org/about-us/history/ .  Diakses tanggal 8 Januari 2017.
_______, “Program  human  initiative,”  dalam https://www.pkpu.org ,  diakses pada 30 Juli 2017.
Rahardjo,  M.  Dawam. Filantropi  Islam  dan  Keadilan  Sosial : Mengurai Kebingunan Epistemologis , Jakarta: Teraju, 2003. Sindonews,  “Afrika  Dilanda  Kelaparan,  PKPU  Berangkatkan  Tim  ke  Benua Hitam,” dalam
https://nasional.sindonews.com/read/1189939/94/afrika-dilanda- kelaparan-pkpu-berangkatkan-tim-ke-benua-hitam-1489995365 , diakses pada 30 Juli 2017. Suharto, Edi. Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial , Bandung: Alfabeta, 2012. US  History  Encyclopedia, http://www.answers.com/topic/philatropy . Diakses 8 Januari 2017.
Widyawati, Filantropi  Islam  dan  Kebijakan  Negara  Pasca-Orde  Baru  :  studi tentang  Undang-Undang  Zakat  dan  Undang-Undang  Wakaf ,  Bandung: Arsad Press, 2011.
Yusuf Al-Qardhawi, Muhammad. Musykilatul Fakri Wa- Kaifa ‘Alajahal Islam. Umar Fanany (terj.). Surabaya: Bina Ilmu, 1996.