## WEWENANG PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA DALAM PENGUSULAN PENYUMPAHAN ADVOKAT (Analisa Yuridis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVII/2018)

## Syahrul Sitorus
Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Sumatera (STAIS) Medan Jl. Sambu No. 64 Medan e-mail: syahrulsitorus72@gmail.com
Abstract: PERADI is an abbreviation of the Indonesian Advocates Association, it exists as  an  advocate  organization  which  is  a  forum  for  the  advocate  profession. Establishment of PERADI, PERADI's professional development and oversight authority is fully exercised by PERADI. The authorities include: Carrying out special education of the Advocate profession; Testing for Advocate candidates; Appointment of Advocates; Make  a  code  of  ethics;  Establish  an  Honorary  Board;  Establish  a  Supervisory Commission; Supervise; and Dismiss Advocates.

## Keywords: PERADI, Advocate, Law
PENDAHULUAN
Perjuangan para Advokat agar bisa diakui sebagai profesi yang bebas dan mandiri adalah  perjuangan  yang  cukup  lama  dan  panjang.  Setelah  lama  menanti  cukup  lama, payung hukum yang melindungi profesi Advokat akhirnya terbit. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“Undang-Undang Advokat”) yang diundangkan tanggal 5 April 2003 menjadi tonggak sejarah yang penting kebangkitan  profesi Advokat. Betapa tidak,  selain  memberikan  perlindungan  dan  penguatan  hak  profesi  Advokat,  undang- undang  ini  juga  mewujudkan  harapan  yang  selama  ini  ditunggu-tunggu  profesi  Advokat yakni:  berdirinya  Organisasi  Profesi  yang  bebas  dan  mandiri  untuk  mewadahi  profesi Advokat.  Setelah  cukup  lama  Profesi  Advokat  berpraktik  di  bawah  Pengawasan Pemerintah  secara  langsung,  akhirnya  Profesi  Advokat  meraih  kemandirian  dan  segala urusan  pembinaan  dan  pengawasan  diberikan  kepada  Profesi  Advokat  untuk menentukannya sendiri.
Pada  tanggal  7  April  2005  Perhimpunan  Advokat  Indonesia  (PERADI)  akhirnya diperkenalkan  kepada  masyarakat.  Dengan  dibentuknya  PERADI,  maka  wewenang pembinaan  dan  pengawasan  profesi  Advokat  sepenuhnya  dijalankan  oleh  PERADI. Wewenang tersebut antara lain: (1) Melaksanakan pendidikan khusus profesi Advokat; (2) Pengujian  calon  Advokat;  (3)  Pengangkatan  Advokat;  (4)  Membuat  kode  etik;  (5) Membentuk  Dewan  Kehormatan;  (6)  Membentuk  Komisi  Pengawas;  (7)  Melakukan pengawasan;  dan  (8)  Memberhentikan  Advokat.  Dari  peroses  pendidikan,  pengujian, pengangkatan,  pengawasan  praktik  sehari-hari  ,  semuanya  telah  menjadi  kewenangan PEARDI.  Satu-satunya  yang  tidak  menjadi  wewenang  Organisasi  Advokat  adalah Pengangkatan  Sumpah  Advokat  yang  dilakukan  oleh  Pengadilan  Tinggi  di  bawah Mahkamah Agung.
Meski  Undang-Undang  Profesi  Advokat  secara  terang  benderang  menganut  sistem Organisasi  tunggal  ( single  bar  system)  yang  sepenuhnya  direpresentasikan  oleh  PERADI, namun  hal  itu  sama  sekali  tidak  menghentikan  perdebatan  atasnya.  Beberapa  pihak menginginkan  Advokat  diwadahi  lebih  dari  satu  organisasi  ( multi  bar  system).  Sebagian diantaranya bahkan mendirikan Organisasi Profesi Advokat tandingan secara sepihak dan bertindak  menjalankan  wewenang  Organisasi  Advokat  layaknya  PERADI.  Perselisihan kewenangan  diantara  Organisasi  Advokat  pun  tak  dapat  terhindarkan.  Yang  paling menonjol  dari  itu  semua  adalah  soal  pengusulan  sumpah  Advokat.  Organisasi  Advokat selain  PERADI  secara  terus  menerus  mengusulkan  pengambilan  sumpah  Advokat  ke Pengadilan Tinggi, meski hal itu sejatinya bukan menjadi wewenangnya.
Jurnal Hikmah, Volume 16, No. 2, Juli – Desember 2019, ISSN: 1829-8419
Silang  pendapat  soal single  ataukah  multi  bar  system  ini  sendiri  telah  diputuskan oleh  Mahkamah  Konstitusi  berulang  kali.  Dalam  putusannya  yang  terakhir  yakni  putusan Nomor 35/PUU-XVII/2018, Mahkamah Konstitusi kembali menegaskan pendiriannya yang didasarkan  kepada  putusan-putusan  Mahkamah  Konstitusi  sebelumnya.  Mahkamah Konsitusi memang tidak menentukan mana diantara single atau multi bar system itu yang lebih  konstitusional,  karena  Pemerintah,  DPR,  dan  Organisasi  Advokat  sepenuhnya memiliki kebijakan hukum terbuka ( open legal policy) untuk menentukannya sendiri. Selain itu,  Mahkamah  Konstitusi  juga  menegaskan  bahwa  Pembentukan  Organisasi  Advokat selain  PERADI  tidak  dilarang,  namun  hal  itu  tak  lantas  menjadikan  Organisasi  Advokat selain PERADI itu berhak untuk menjalankan 8 (delapan) kewenangan Organisasi Advokat yang telah diberikan UU Advokat kepada PERADI.
Walaupun  perselisihan  tentang  kewenangan  Organisasi  Advokat  itu  telah  diputus Mahkamah  Konstitusi  berulang  kali.  Nyatanya,  putusan  Mahkamah  Konstitusi  itu  tidak sepenuhnya  dipatuhi  semua  pihak.  Mahakamah  Agung  melalui  Surat  Ketua  MA  Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 justru  tetap membukakan pintu bagi Organisasi  Advokat  selain  PERADI  untuk  mengusulkan  penyumpahan  Calon  Advokat  di Pengadilan  Tinggi  pada  wilayah  hukum  domisili  Advokat.  Meskipun  perdebatan  tentang hal ini sejatinya telah selesai dalam tataran konstitusi, namun dalam tataran implementasi ternyata  masih  menyisakan  persoalan.  Kedudukan  PERADI  sebagai  satu-satunya Organisasi  Advokat  yang  berhak  menjalankan  8  (delapan)  kewenangan  yang  diberikan Undang-Undang  Advokat  terus  dipertanyakan.  Semua  berpangkal  kepada  Surat  Ketua Mahkamah  Agung  tersebut  yang  senyatanya  tidak  konsisten  dengan  putusan  Mahkamah Konstitusi.
Oleh karena perselisihan wewenang Organisasi Advokat masih terjadi dalam tataran implementasi,  nyatalah  terdapat  kebutuhan  untuk  mencari  solusi  hukum  agar  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  35/PUU-XVII/2018  dapat  dilaksanakan  secara  konsisten, utamanya  bagaimana  langkah  hukum  yang  harus  ditempuh  untuk  menindaklanjuti  sikap Mahkamah  Agung  dan  Organisasi  Advokat  selain  PERADI  yang  tetap  mengusulkan penyumpahan  Advokat  walaupun  telah  nyata  hal  tersebut  menjadi  wewenang  eksklusif PERADI  sebagai  satu-satunya  Organisasi  Profesi  Advokat  yang  diberikan  oleh  Undang- Undang Advokat.

## PEMBAHASAN
Kedudukan  PERADI  dan  Organisasi  Advokat  Lain  Selain  PERADI  Pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-XVII/2018
Perdebatan  tentang  kedudukan  PERADI  sebagai  satu-satunya  wadah  atau single authorized  body  bagi  profesi  Advokat  terus  dipertanyakan.  Beberapa  bahkan memunculkan  pertanyaan  sederhana  misalnya  :  jika  memang  PERADI  ditunjuk  sebagai satu-satunya Wadah Organisasi Advokat, di pasal berapa dalam Undang-Undang Advokat itu ada yang memuat kata PERADI?. Jika diteliti secara seksama, dari total 36 (tiga puluh enam) pasal dan termasuk bagian penjelasan umum dan penjelasan pasal-per pasal dalam Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003  tentang  Advokat  memang  tidak  ditemukan satupun  kata  PERADI  di  dalamnya.  Lalu  bagaimana  PERADI  dianggap  sebagai  satu- satunya  Wadah  Organisasi  Profesi  yang  berwenang  menjalankan  8  (delapan)  wewenang pembinaan dan pengawasan profesi Advokat?
Untuk  mengetahui  kedudukan  PERADI  sebagai  satu-satunya  Organisasi  Profesi Advokat  yang  mendapatkan  wewenang  secara  atributif  dari  Undang-Undang  Advokat dapat  dilacak  dari  penafsiran  historis  dan  penafsiran  sistematis  atas  pasal-pasal  dalam Undang-Undang  Advokat.  Lahirnya  Undang-Undang  Advokat  yang  kemudian mengamanatkan dibentuknya wadah Organisasi Advokat adalah satu kesatuan proses yang simultan.  Di  awali  dari  Seminar  yang  difasilitasi  Pemerintah  di  Jakarta  pada  tahun  1995 yang diselenggarakan oleh Ikadin, AAI dan IPHI, lahirlah Kode Etik Bersama dan dibentuk
pula  Forum  Komunikasi  Advokat  Indonesia.  Selanjutnya  pada  tahun  2002  diadakan pertemuan  sebanyak  3  (tiga)  kali  yang  kemudian  pada  tanggal  11  Februari  2002 dideklarasikanlah  Komite  Kerja  Advokat  Indonesia  (KKAI)  yang  beranggotakan  IKADIN, AAI, IPHI, AKHI. HKPM, Serikat Pengacara Indonesia (SPI), dan Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI).
Komite  Kerja  Advokat  Indonesia  (KKAI)  melaksanakan  beberapa  kegiatan  yang menjadi fondasi bagi eksistensi Advokat, diantaranya : pertama, Membuat Panitia Bersama dengan  Mahkamah  Agung  menyelenggarakan  Ujian  Pengacara  Praktik  tanggal  17  April 2002; kedua, Membuat Kode Etik Advokat Indonesia pada tanggal 23 Mei 2002;  Ketiga, yang  signifikan  bagi  profesi  Advokat  adalah  mendesak  diundangkannya  Rancangan Undang-Undang  tentang  Advokat.  Dari  proses  inilah  kemudian  lahir  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang diundangkan tanggal 5 April 2003. Advokat mendapatkan  payung  hukum  yang  layak  untuk  melindungi  kehormatan  profesinya. Kemudian  pasal  32  ayat  (4)  Undang-Undang  ini  mengamatkan  “dalam  waktu  paling lambat  2  (dua)  tahun  setelah  berlakunya  undang-undang  ini,  Organisasi  Advkoat  telah terbentuk”.
Dalam rangka mewujudkan pendirian Organisasi Advokat tersebut, pasal 32 ayat (3) mengamanatkan  kepada  8  (delapan)  Organisasi  Advokat  yang  ada  yakni  IKADIN,  AAI, HAPI,  SPI,  AKHI,  HKPM,  dan  APSI  untuk  sementara  waktu  menjalankan  tugas  dan wewenang Organisasi Advokat. Pada tanggal 16 Juni 2003, kedelapan Organisasi Advokat ini  kemudian  sepakat  untuk  kembali  memakai  nama  Komite  Kerja  Advokat  Indonesia (KKAI).  Dari  KKAI  inilah  lahir  wadah  organisasi  Advokat  tunggal  yang  dinamai Perhimpunan  Advokat  Indonesia  (PERADI).  Sebelum  membentuk  PERADI,  KKAI  telah melakukan  sejumlah  persiapan  diantaranya:  pertama,  Melakukan  verifikasi  untuk memastikan  jumlah  Advokat  yang  masih  aktif  di  Indonesia;  kedua,  Membentuk  Komisi Organisasi  untuk  mempersiapkan  Konsep  Organisasi  Advokat  yang  sesuai  dengan  situasi dan kondisi Indonesia. Ketiga, Pembentukan Komisi Sertifikasi untuk mempersiapkan hal- hal  menyangkut  pengangkatan  Advokat  baru.  Selanjutnya  pada  tanggal  21  Desember 2004, Permhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dideklarasikan.
Dari  sisi  penafsiran  historis  atas  pasal-pasal  dalam  Undang-Undang  Advokat tersebut,  nyatalah  bahwa  pembentukan  Undang-Undang  Advokat  dan  berikut  dengan Pembentukan  PERADI  sebagai  Organisasi  Advokat  merupakan  satu  rangkaian  yang simultan  dan  tidak  terputus.  Karena  itu  jika  menghubungkan  beberapa  pasal  dalam Undang-Undang  Advokat  melalui  penafsiran  sistematis  juga  akan  didapat  jawaban  yang sama. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Advokat menegaskan “Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan undang-undang ini”. Senada dengan hal itu, penjelasan pasal 3 ayat (1) juga menyatakan “yang dimaksud dengan Organisasi Advokat dalam ayat ini adalah Organisasi Advokat yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Ini”. Pasal 32  ayat  (4) mempertegas kembali bahwa Organisasi Avokat yang akan dibentuk melalui Undang-Undang diberikan batas waktu yakni “dalam waktu  paling  lambat  2  (dua)  tahun  setelah  berlakunya  Undang-Undang  ini,  Organisasi Advokat telah dibentuk”. Dengan demikian, meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003  tentang  Advokat  tidak  memuat  satupun  kata  PERADI  di  dalam  batang  tubuhnya, namun  kehadiran  Undang-Undang  Advokat  dan  Pembentukan  PERADI  merupakan  satu kesatuan  proses  yang  simultan  dan  PERADI  lahir  untuk  menjalankan  amanat  Undang- Undang Advokat itu sendiri.
Perdebatan  tentang  kedudukan  PERADI  sebagai  satu-satunya  wadah  organisasi Advokat telah dibawa ke Mahkamah Konstitusi beberapa kali. Mahkamah konstitusi dalam beberapa  putusannya  juga  telah  menegaskan  pendiriannya  tentang  hal  ini  salah  satunya dalam pertimbangan putusan Nomor 66/PUU-VIII/2010 Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa  PERADI  adalah  satu-satunya  Organisasi  Advokat  yang  berwenang  menjalankan  8 (delapan)  wewenang  Organisasi  Advokat  sebagaimana  dikatakan: ...Satu-satunya  wadah profesi  Advokat  sebagaimana  dimaksud  dalam  UU  Advokat  adalah  satu-satunya  wadah
profesi Advokat yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pendidikan khusus profesi Advokat  [Pasal  2  ayat  (1)],  pengujian  calon  Advokat  [Pasal  3  ayat  (1)  huruf  f], pengangkatan  Advokat  [Pasal  2  ayat  (2)],  membuat  kode  etik  [Pasal  26  ayat  (1)], membentuk Dewan Kehormatan [Pasal 27 ayat (1)], membentuk Komisi Pengawas [Pasal 13  ayat  (1)],  melakukan  pengawasan  [Pasal  12  ayat  (1)],  dan  memberhentikan  Advokat [Pasal  9  ayat  (1),  UU  Advokat].  UU  Advokat  tidak  memastikan  apakah  wadah  profesi advokat  lain  yang  tidak  menjalankan  wewenang-wewenang  tersebut  berhak  untuk  tetap eksis atau tetap dapat dibentuk. Memperhatikan seluruh ketentuan dan norma dalam UU Advokat serta kenyataan pada wadah profesi Advokat, menurut Mahkamah, satu-satunya wadah  profesi  Advokat  yang  dimaksud  adalah  hanya  satu  wadah  profesi  Advokat  yang menjalankan  8  (delapan)  kewenangan  a  quo,  yang  tidak  menutup  kemungkinan  adanya wadah  profesi  advokat  lain  yang  tidak  menjalankan  8  (delapan)  kewenangan  tersebut berdasarkan  asas  kebebasan  berkumpul  dan  berserikat  menurut  Pasal  28  dan  Pasal  28E ayat (3) UUD 1945. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa dalam pembentukan PERADI, 8 (delapan)  organisasi  advokat  yang  ada  sebelumnya  tidak  membubarkan  diri  dan  tidak meleburkan diri pada PERADI.
Selanjutnya  dalam  putusannya  yang  terbaru  yakni  putusan  Nomor  35/PUU- XVII/2018 halaman 318, Mahkamah  Konstitusi kembali menegaskan kedudukan PERADI sebagai  berikut: Bahwa  persoalan  konstitusionalitas  organisasi  advokat  sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat sesungguhnya telah selesai dan telah dipertimbangkan secara tegas oleh Mahkamah, yakni PERADI yang merupakan singkatan (akronim)  dari  Perhimpunan  Advokat  Indonesia  sebagai  organisasi  advokat  yang merupakan  satu-satunya  wadah  profesi  advokat  [vide  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  014/PUU-IV/2006  bertanggal  30  November  2006],  yang  memiliki  wewenang sebagaimana  ditentukan  dalam  UU  Advokat  untuk:  a).  melaksanakan  pendidikan khususprofesi Advokat [Pasal 2 ayat (1)]; b). melaksanakan pengujian calon Advokat [Pasal 3  ayat  (1)  huruf  f];  c).  melaksanakan  pengangkatan  Advokat  [Pasal  2  ayat  (2)];  d). membuat kode etik [Pasal 26 ayat (1)]; e). membentuk Dewan Kehormatan [Pasal 27 ayat (1)];  f).  membentuk  Komisi  Pengawas  [Pasal  13  ayat  (1)];  g).  melakukan  pengawasan [Pasal  12  ayat  (1)];  dan  h).  memberhentikan  Advokat  [Pasal  9  ayat  (1)].  [vide  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-VIII/2010 bertanggal 27 Juni 2011];
Penegasan Mahkamah Konstitusi tentang kedudukan PERADI sebagai satu-satunya Organisasi  yang  berhak  menjalankan  8  (delapan)  wewenang  tersebut  sudah  tepat. Penunjukkan  PERADI  sebagai  satu-satu  nya  Organisasi  Advokat  untuk  menjelankan  8 (delapan) wewenang itu tidak dapat dikatakan sebagai  praktik monopoli kekuasaan yang menimbulkan  diskriminasi  negatif  bagi  Organisasi  Advokat  lain  selain  PERADI  yang dibentuk para Advokat. Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan bahwa para Advokat tetap  berhak  untuk  membentuk  Organisasi  Advokat  lainnya  sebagai  jaminan  hak  untuk berserikat  dan  berkumpul  sepanjang  Organisasi  yang  dibentuknya  tidak  menjalankan  8 (delapan)  wewenang  Pembinaan  Profesi  Advokat  yang  telah  diberikan  Undang-Undang Advokat kepada PERADI.
Demi  kepastian  hukum  dalam  pembinaan  dan  pengawasan  profesi  Advokat, Penanggjawab  ataupun  Otoritas  Pelaksana  Pembinaan  dan  Pengawasan  itu  haruslah diberikan  kepada  satu  Organisasi  Advokat  saja.  Jika  setiap  Organisasi  Advokat menjalankan  wewenang  Pembinaan  yang  sama,  maka  hal  itu  justu  akan  memunculkan kerancuan dalam tertib berorganisasi yang pada akhirnya berujung kepada ketidakpastian hukum.  Masing-masing  organisasi  Advokat  akan  dibawa  pada  posisi  saling  bersaing  dan bukan tidak mungkin saling berhadapan untuk menegasikan satu sama lain. Jika kondisi itu dibiarkan,  bukan  peningkatan  kualitas  profesi  Advokat  yang  dicapai,  yang  terjadi  justru malapetaka dan eksistensi profesi Advokat justru menjadi terancam.
Oleh  karena  itu,  pemberian  8  (delapan)  wewenang  Pembinaan  dan  Pengawasan Advokat  hanya  kepada  PERADI  itu  dalam  hemat  Penulis  bukan  sekedar  pilihan  hukum untuk  berkhidmad  dalam  single  bar  system.  Pilihan  itu  semata  untuk  mewujudkan  suatu
sistem  pembinaan  profesi  Advokat  yang  kuat  dan  kredible.  Pemberian  wewenang Pembinaan  kepada  lebih  dari  satu  Organisasi  hanya  akan  memunculkan  pertanyaan tentang  kredibilitas.  Sistem  pembinaan  yang  dilakukan  di  satu  organisasi  akan  saling diperbandingkan  dengan  pembinaan  yang  dilakukan  pada  organisasi  yang  lain.  Advokat yang  dijatuhi  sanksi  oleh  Organisasi  nya  akan  dapat  dengan  mudah  berpindah  kepada Organisasi  yang  lainnya,  begitu  seterusnya  sehingga  tujuan  peningkatan  kualitas  Profesi Advokat melalui pembinaan dan pengawasan profesi Advokat tidak akan pernah berjalan efektif.  Apabila  Pembinaan  dan  Pengawasan  Profesi  Advokat  dijalankan  oleh  lebih  dari satu  Organisasi,  hal  itu  justru  akan  melemahkan  sistem  pembinaan  itu  sendiri  dan menggerus Marwah Profesi Advokat.
Bahwa  dengan  demikian,  berdasarkan  Undang-Undang  Advokat  yang  kemudian ditegaskan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  putusan  Nomor  35/PUU-XVII/2018  yang menguatkan dan menegaskan kembali putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya dapatlah  disimpulkan  bahwa  PERADI  berkedudukan  sebagai  satu-satunya  Organisasi Advokat  di  antara  Organisasi-Organisasi  Advokat  lainnya  yang  berhak  secara  eksklusif untuk  menjalankan  8  (delapan)  wewenang  Pembinaan  dan  pengawasan  Profesi  Advokat sebagaimana  ditentukan  Oleh  Undang-Undang  Advokat.  Sedangkan  Organisasi  Profesi Advokat lain selain PERADI tetap diakui keberadaanya sebagai pelaksanaan atas berserikat dan  berkumpul,  namun  kedudukannya  bukanlah  sebagai  Organisasi  Advokat  yang berwenang  untuk  menjalankan  8  (delapan)  wewenang  Pembinaan  dan  Pengawasan Profesi  Advokat  sebagaimana  telah  diberikan  secara  atributif  oleh  Undang-Undang Advokat kepada PERADI.
Wewenang Pengusulan Sumpah Advokat Silang  pendapat  antar  Organisasi  Advokat  paling  nyata  terjadi  dalam  hal penyumpahan  profesi  Advokat.  Penyumpahan  Advokat  diwajibkan  oleh  Pasal  4  ayat  (1) Undang-Undang  Advokat  dimana  dikatakan  “ sebelum  menjalankan  profesinya,  Advokat wajib  bersumpah  menurut  agamanya  atau  berjanji  dengan  sungguh-sungguh  di  sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya”. Dari ketentuan pasal itu dapat dipahami  bahwa  Penyumpahan  para  Advokat  itu  tidak  diserahkan  kepada  Organisasi Profesi  Advokat  melainkan  tetap  menjadi  wewenang  Mahkamah  Agung  khususnya Pengadilan Tinggi di wilayah hukum domisili para Advokat yang akan disumpah.
Meski  telah  jelas  bahwa  yang  berwenang  melakukan  Penyumpahan  adalah Pengadilan  Tinggi,  namun  hal  itu  masih  menyisakan  pertanyaan  perihal  “ siapa  yang berhak  untuk  mengusulkan  penyumpahan  Advokat  itu  kepada  Pengadilan  Tinggi?”. Apakah PERADI saja sebagai satu-satunya Organisasi Advokat ataukah seluruh Organisasi Advokat  punya  hak  yang  sama  untuk  mengusulkan  Penyumpahan  itu.  Mencuatnya pertanyaan  ini  cukup  wajar  mengingat  dari  8  (delapan)  wewenang  pembinaan  dan pengawasan  yang  telah  diserahkan  Undang-Udang  Advokat  kepada  PERADI,  tidak  ada satupun  yang  menegaskan  bahwa  hanya  PERADI-lah  juga  satu-satunya  Organisasi  yang berhak untuk mengusulkan Penyumpahan Anggotanya kepada Pengadilan Tinggi.
Karena  pengusulan  sumpah  Advokat  tidak  disebutkan  secara  eksplisit  sebagai bagian dari wewenang PERADI, maka Organisasi Advokat lain selain PERADI memandang memiliki  hak  sama  untuk  megusulkan  Penyumpahan  Advokat  sendiri.  Di  sisi  lain,  Ketua Mahkamah Agung RI, melalui Surat Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015  menyampaikan  kepada  Ketua  Pengadilan  Tinggi  di  seluruh  Indonesia  bahwa pengusulan  sumpah  itu  dapat  dilakukan  baik  oleh  PERADI  ataupun  Organisasi  lainnya selain  PERADI.  Dalam  angka  6  suratnya,  Ketua  Mahkamah  Agung  menegaskan  “ bahwa terhadap    Advokat  yang  belum  bersumpah  atau  berjanji,  Ketua  Pengadilan  Tinggi berwenang  melakukan  penyumpahan  terhadap  Advokat  yang  memenuhi  persyaratan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 atas permohonan dari beberapa  Organsasi  Advokat  yang  mengatasnamakan  Peradi  dan  Pengurus  Organisasi Advokat  lainnya  hingga  terbentuknya  Undang-Undang  Advokat  yang  baru”.  Akibat
berlakunya ketentuan ini, seluruh Organisasi Advokat tanpa terkecuali dapat mengusulkan Penyumpahan  Advokat,  tanpa  diketahui  apakah  para  Advokat  yang  akan  disumpah  itu telah memenuhi persyaratan dari segi Administratif maupun kualifikasinya.
Atas  dasar  kondisi  tersebut,  sebelum  menjawab  pertanyaan  siapa  berhak  atas pengusulan  sumpah  Advokat,  maka  pertanyaan  hukum  mendasar  yang  harus  dijawab terlebih  dahulu  adalah  apakah  pengusulan  sumpah  Advokat  itu  merupakan  wewenang organisasi  Advokat  sehingga  menjadi  bagian  yang    tak  terpisahkan  dari  8  (delapan) wewenang  Organisasi  Advokat  yang  telah  ditentukan  dalam  Undang-Undang  Advokat. Pertanyaan  ini  penting  untuk  diurai  terlebih  dahulu  sebab  dalam  seluruh  batang  tubuh pasal  dan  penjelasannya,  Undang-Undang  Advokat  tidak  satupun  menyebutkan  secara spesifik  tentang  wewenang  Pengusulan  Sumpah  Advokat.  Satu-satunya  pasal  yang mengatur  tentang  Sumpah  Advokat  yakni  Pasal  4  ayat  (1),  (2),  dan  (3)  hanya  memuat wewenang  pengangkatan  sumpah  saja  yang  ditegaskan  menjadi  wewenang  Pengadilan Tinggi untuk melaksanakannya. Sementara wewenang  pengusulannya tidak diatur secara spesifik.
Untuk  menjawab  pertanyaan  itu,  perlu  kiranya  diuraikan  terlebih  dahulu  apa  saja wewenang Organisasi Advokat dalam Undang-Undang Advokat. Undang-Undang Advokat memberikan  8  (delapan)  macam  wewenang  yang  tersebar  pada  pasal-pasal  dalam Undang-Undang Advokat. Diantara wewenang itu antara lain:
(1) Pertama, Melaksanakan pendidikan khusus profesi Advokat. Diatur dalam Pasal 2 ayat (1)  Undang-Undang  Advokat  yakni  “ Yang  dapat  diangkat  sebagai  Advokat  adalah sarjana  yang  berlatar  belakang  pendidikan  tinggi  hukum  dan  setelah  mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.
(2) Kedua, melaksanakan pengujian calon Advokat. Diatur dalam pasal 3 ayat (1) huruf f yakni  “ Untuk  dapat  diangkat  menjadi  Advokat  harus  memenuhi  persyaratan  sebagai berikut : ...F. Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat”
(3) Ketiga,  melaksanakan  pengangkatan  Advokat.  Diatur  dalam  pasal  2  ayat  (2)  yakni “ Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat”
(4) Keempat, membuat kode etik. Diatur dalam pasal 26 ayat (1) yakni “Untuk menjaga martabat  dan  kehormatan  profesi  Advokat,  disusun  kode  etik  profesi  Advokat  oleh Organisasi Advokat”
(5) Kelima,  membentuk  Dewan  Kehormatan.  Diatur  dalam  Pasal  27  ayat  (1)  yakni “ Organisasi  Advokat  membentuk  Dewan  Kehormatan  Organisasi  Advokat  baik  di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah”
(6) Keenam,  membentuk  Komisi  Pengawas.  Diatur  dalam  pasal  13  ayat  (1)  yakni “ Pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh Organisasi Advokat.
(7) Ketujuh, melakukan pengawasan. Diatur dalam Pasal 12 ayat (1) yakni “Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat”
(8) Kedelapan,  memberhentikan  Advokat.  Diatur  dalam  pasal  9  ayat  (1)  yakni  “Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh Organisasi Advokat”
Dari  8  (delapan)  wewenang  Organisasi  Advokat  tersebut,  memang  tidak  terdapat satupun  pasal  yang  mengatur  wewenang  pengusulan  sumpah  Advokat  atau  setidak- tidaknya  menyatakan  pengusulan  advokat  masuk  ke  bagian  wewenang  yang  mana  dari kedelapan  wewenang  tersebut.  Namun  demikian,  meskipun  wewenang  pengusulan sumpah Advokat meskipun tidak diatur secara expresis verbis dalam pasal-pasal Undang- Undang  Advokat,  hal  itu  tidak  pula  berarti  bahwa  wewenang  itu  tidak  ada.  Proses pengusulan  Sumpah  Advokat  betul-betul  ada  secara  faktual  ( de  facto)  dalam  praktik penyumpahan  Advokat  di  lapangan.  Jika  dilihat  dari  urutannya,  proses  pengusulan sumpah  Advokat  itu  berada  setelah  proses  pengangkatan  Advokat  oleh  Organisasi Advokat.  Itulah  sebabnya  pasal  4  ayat  (1)  UU  Advokat  menegaskan  bahwa  “ sebelum menjalankan  profesinya,  Advokat  wajib  bersumpah  menurut  agamanya  atau  berjanji
dengan  sungguh-sungguh  di  sidang  terbuka  Pengadilan  Tinggi  di  wilayah  domisili hukumnya”.
Penyumpahan  Advokat  menurut  pasal  4  ayat  (1)  itu  hanya  dapat  dilakukan sepanjang  Advokat  telah  melewati  proses  pendidikan  profesi  khusus,  telah  lulus  ujian Advokat dan telah diangkat sebagai Advokat oleh Organisasi Advokat yang menaunginya. Karena  itu,  proses  penyumpahan  Advokat  adalah  rangkaian  proses  lanjutan  yang  tidak dapat  dipisahkan  dari  proses-proses  sebelumnya  itu.  Atas  dasar  itu,  jika  membaca ketentuan pasal tentang wewenang pendidikan, pengujian dan pengangkatan Advokat itu, lagipula pengusulan sumpah Advokat adalah pintu masuk menuju proses selanjutnya yakni penyumpahan di Pengadilan Tinggi, maka melalui penafsiran sistematis  dapatlah diketahui bahwa pengusulan sumpah Advokat adalah bagian yang tak terpisahkan dari 8 (delapan) wewenang Organisasi Advokat yang telah diberikan Undang-Undang Advokat.
Kemudian untuk menjawab pertanyaan  siapakah yang berhak untuk  mengusulkan Penyumpahan  itu  apakah  PERADI  ataukah  seluruh  Organisasi  Advokat,  maka  jawaban atas pertanyaan itu dapat dianalisa menggunakan teori kepentingan hukum. Dari rangkaian proses  yang  tidak  terpisahkan  sejak  pendidikan  profesi,  pengujian,  penangkatan  hingga penyumpahan  Advokat  jelaslah  terdapat  kepentingan  hukum  yang  sama  yakni sebagaimana  diebutkan  pasal  4  ayat  (1)  Undang-Undang  Advokat  yakni  agar  Advokat dapat  menjalankan  Profesinya.  Dengan  demikian,  jawaban  atas  pertanyaan  siapakah Organisasi  Advokat  yang  berhak  mengusulkan  Penyumpahan  Advokat  di  Pengadilan Tinggi  tentulah  Organisasi  Advokat  yang  sama  yang  berwenang  menyelenggarakan Pendidikan,  Pengujian,  dan  Pengangkatan  Advokat.  Semenjak  Undang-Undang  Advokat memberikan  wewenang  itu  kepada  PERADI,  maka  PERADI  pula  lah  satu-satunya Organisasi  Advokat  yang  berhak  untuk  menggunakan  wewenang  pengusulan  sumpah Advokat di Pengadilan Tinggi.
Penguatan atas wewenang PERADI untuk mengusulkan Penyumpahan Advokat ini telah ditegaskan pula oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 35/PUU-XVII/2018 pada  halaman  318  angka  3  dimana  dikatakan: Bahwa  lebih  lanjut  berkaitan  dengan penyumpahan advokat yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi tanpa mengaitkan dengan keanggotaan organisasi advokat yang pada saat ini secara de facto ada, tidak serta- merta membenarkan  bahwa  organisasi  di  luar  PERADI  dapat  menjalankan  8  (delapan) kewenangan sebagaimana ditentukan dalam UU Advokat, akan tetapi semata-mata dengan pertimbangan  tidak  diperbolehkannya  menghambat  hak  konstitusional  setiap  orang termasuk  organisasi  advokat  lain  yang  secara  de  facto  ada  sebagaimana  dimaksud  Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yaitu hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang  adil  dan  layak  dalam  hubungan  kerja.  Dalam  kaitan  ini,  calon  advokat  juga  harus dijamin perlindungan hak konstitusionalnya untuk disumpah oleh pengadilan tinggi karena tanpa  dilakukan  penyumpahan  calon  advokat  yang  bersangkutan  tidak  akan  dapat menjalankan  profesinya.  Oleh  karena  itu,  konsekuensi  yuridisnya,  berdasarkan  putusan Mahkamah  Konstitusi  yang  berkaitan  dengan  penyumpahan  menjadi  Advokat  maka  ke depan  organisasi-organisasi  advokat  lain  selain  PERADI  harus  segera  menyesuaikan dengan organisasi PERADI sebab sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan- Putusan Mahkamah  Konstitusi  tersebut  di  atas  bahwa  PERADI-lah  sebagai  satu-satunya  wadah profesi advokat yang di dalamnya melekat 8 (delapan) kewenangan di mana salah satunya berkaitan erat dengan pengangkatan Advokat [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006 bertanggal 30 November 2006].
Oleh  karena  pengusulan  sumpah  Advokat  merupakan  bagian  dari  8  (delapan) Wewenang  Organisasi  Advokat  yang  telah  diberikan  kepada  PERADI.  Dengan  demikian, satu-satunya Organisasi yang berhak untuk mengusulkan penyumpahan Advokat hanyalah PERADI. Organisasi selain PERADI tidak berwenang untuk mengusulkan sumpah Advokat karena  tidak  berhak  untuk  menjalankan  8  (delapan)  wewenang  pembinaan  dan pengawasan Profesi Advokat.
Keabsahan Sumpah Advokat Yang Diusulkan Selain PERADI Sebagaimana  telah  ditegaskan  oleh  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  di  atas, pengusulan sumpah Advokat masuk sebagai bagian dari 8 (delapan) wewenang Organisasi Advokat  dalam  hal  ini  PERADI.  Ketentuan  Pasal  1  angka  5  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan  menegaskan  Bahwa  Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya  untuk  mengambil  keputusan  dan/atau  tindakan  dalam  penyelenggaraan pemerintahan.  Hal  ini  juga  telah  ditegaskan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  dalam  putusan Nomor 014/PUU-IV/2006 menegaskan bahwa “... Organisasi PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri ( independen state organ ) yang melaksanakan fungsi negara”.
Dengan  demikian,  8  (delapan)  wewenang  PERADI  yang  diberikan  oleh  Undang- Undang  Advokat  termasuk  wewenang  pengusulan  Penyumpahan  itu  hanya  PERADI-lah satu-satunya pihak yang berhak mempergunakannya. Organisasi Advokat lain, betapapun didirikan dengan mekanisme pendirian yang mirip dengan PERADI, namun kedudukannya tidak sama dengan kedudukan PERADI. Organisasi Advokat selain PERADI berkedudukan sebagai badan hukum privat biasa yang segala tindakannya hanya berdampak pada ranah hukum privat saja. Sementara PERADI berkedudukan sebagai Organ Negara Independen sebab  PERADI  menjalankan  kekuasaan  dalam  ranah  hukum  publik  (imperatif)  untuk menjalankan  urusan  Pembinaan  dan  Pengawasan  Profesi  Advokat  yang  diberikan  secara atributif oleh Undang-Undang Advokat.
Dengan demikian, segala tindakan yang dilakukan Oleh Organisasi Advokat selain PERADI  yang  seolah-olah  menjalankan  salah  satu  dari  8  (delapan)  wewenang  PERADI yang  diberikan  oleh  Undang-Undang  Advokat,  termasuk  di  dalamnya  mengusulkan Sumpah  Advokat  kepada  Pengadilan  Tinggi,  adalah  perbuatan  melawan  hukum  yang merugikan  PERADI  selaku  satu-satunya  Pihak  yang  berhak  atas  wewenang  tersebut. Perbuatan  itu  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  dalam  ranah  hukum  Pidana  maupun perdata.  Sementara  dari  ranah  hukum  Administrasi,  tindakan  yang  dilakukan  oleh Organisasi  Advokat  selain  PERADI  itu  tidak  dapat  diakui  sebagai  Perbuatan  Hukum Administrasi, sebab Organisasi selain PERADI itu tidak memiliki wewenang hukum publik untuk melakukan tindakan tersebut.
Selain  itu,  Pasal  70  Undang-Undang  Administrasi  Pemerintahan  menegaskan “Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila: a. Dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan  yang  tidak  berwenang”.  Kemudian  ayat    (2)nya  menegaskan  “  Akibat hukum  Keputusan  dan/atau  Tindakan  sebaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  menjadi  :  a. Tidak  mengikat  sejak  Keputusan  dan/atau  Tindakan  tersebut  ditetapkan;  dan  b.  Segala akibat  hukum  yang  ditimbulkan  dianggap  tidak  pernah  ada.    Atas  dasar  itu,  meskipun Mahkamah Agung tetap membuka dan menerima pengusulan sumpah dari Advokat selain PERADI,  maka  produk  hukum  pengangkatan  sumpah  Advokat  tidak  sah  secara  hukum karena mengandung cacat wewenang dalam penerbitannya.
Pertanggungjawaban Hukum Yang Dapat Dimintakan Kepada Organisasi Advokat Selain PERADI Atas Pengusulan Sumpah Advokat Tanpa Wewenang Pengusulan  Advokat  yang  diajukan  Organisasi  Advokat  selain  PERADI  itu  tidak dapat dimintai pertanggunjawaban secara hukum administrasi melalui gugatan tata usaha negara,  sebab  kedudukan  Organisasi  Advokat  selain  PERADI  itu  bukanlah  sebagai independent  state  organ  layaknya  PERADI,  melainkan  hanya  badan  hukum  privat  biasa sehingga  tidak  dapat  digugat  di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara.  Namun  perbuatan bertindak  seolah-olah  sebagai  pemangku  wewenang  itu  senyatanya  masuk  sebagai perbuatan  melawan  hukum  yang  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  secara  pidana maupun perdata. Dari segi hukum pidana, pengusulan sumpah Advokat tanpa wewenang itu masuk sebagai perbuatan yang memakai nama palsu atau martabat palsu sebgaimana diancam  dalam  pasal  378  KUHP  yang  berbunyi: “Barang  siapa  dengan  maksud  untuk
menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  secara  melawan  hukum,  dengan  memakai nama  palsu  atau  martabat  palsu,  dengan  tipu  muslihat,  ataupun  rangkaian  kebohongan, menggerakkan  orang  lain  untuk  menyerahkan  barang  sesuatu  kepadanya,  atau  supaya memberi  hutang  maupun  menghapuskan  piutang,  diancam  karena  penipuan  dengan pidana penjara paling lama empat tahun”
R.  Soesilo  dalam  bukunya  menjelaskan  bahwa  unsur-unsur  perbuatan  ini  antara lain:  (1)  membujuk  orang  supaya  memberikan  barang,  membuat  utang,  atau menghapuskan  hutang;  (2)  maksud  pembujukan  itu  adalah  hendak  menguntungkan  diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak; (3) bujukan itu dilakukan dengan : a. Nama palsu; b. Akal cerdik d. Karangan perkataan bohong. Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “nama Palsu” bermakna bukan namanya sendiri. Sementara “keadaan palsu”  misalnya  mengaku  dan  bertindak  sebagai  pejabat  yang  berwenang  seperti  polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar surat pos, dan sebagainya yang sebenarnya tidak menjabat jabatan itu.
Dengan demikian, tindakan mengusulkan sumpah Advokat oleh Organisasi Advokat selain PERADI senyatanya melanggar ketentuan ini. Selebihnya, PERADI dan para pihak lainnya  yang  merasa  dirugikan  atas  perbuatan  pengusulan  sumpah  tanpa  wewenang  itu dapat  pula  memintakan  pertanggung  jawaban  secara  hukum  perdata  melalui  gugatan perbuatan  melawan  hukum  sepanjang  dapat  dibuktikan  hubungan  sebab-akibat  atas kerugian yang diderita tindakan penyumpahan tanpa wewenang tersebut.
Pertanggungjawaban  Hukum  Mahkamah  Agung  RI  Atas  Pengangkatan  Sumpah  Yang Diajukan Selain PERADI
Bahwa  pasca  Mahkamah  Konstitusi  mengeluarkan  putusan  Nomor  35/PUU- XVII/2018  yang  menegaskan  bahwa  pengusulan  penyumpahan  Advokat  menjadi  bagian dari wewenang PERADI, maka sejak terbitnya putusan itu Mahkmah Agung wajib langsung merevisi  atau  mencabut  Surat  Ketua  MA  Nomor:  73/KMA/HK.01/IX/2015  tanggal  25 September 2015 tentang Sumpah Advokat. Mahkamah Agung meskipun bertindak sebagai pelaku  kekuasaan  kehakiman  pada  ranah  implementasi  hukum  juga  tetap  terikat  dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memberikan tafsir atas permasalahan ini dalam ranah konstitusional.
Atas dasar itu, pertanggungjawaban hukum pertama yang dapat dimintakan kepada Mahkamah  Agung,  dalam  kedudukannya  yang  juga  adalah  badan  tata  usaha  negara adalah  meminta  Mahkamah  Agung  untuk  sesegera  mungkin  melaksanakan  putusan Mahkamah  Konsitusi  tersebut  dengan  merevisi  mencabut  Surat  Ketua  MA  Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Sumpah Advokat. Mahkamah Agung  harus  berhenti  untuk  menerima  pengusulan  sumpah  Advokat  yang  diajukan  oleh Organisasi Advokat lain selain PERADI. Hal ini dikarenakan, pengusulan sumpah Advokat tanpa  wewenang  itu  adalah  perbuatan  melawan  hukum  dalam  ranah  pidana  maupun perdata. Hal itu mendesak untuk dihentikan karena fungsi utama Mahkamah Agung pelaku kekuasaan kehakiman dalam tataran Impelementasi Hukum adalah menghadirkan keadilan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat.
Sama  halnya  dengan  Organisasi  Advokat  Selain  PERADI,  tindakan  Mahkamah Agung  tetap  membuka  pengusulan  sumpah  Advkoat  selain  PERADI  itu  dapat  pula dipandang sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) yang memunculkan kerugian. Akan tetapi, pertanggung jawaban atas kerugian yang disebabkan tindakan Mahkamaah Agung Tersebut masuk sebagai kategori PMH dalam ranah hukum administrasi negara. PERADI dan  pihak-pihak  lain  yang  dirugikan  oleh  tindakan  Mahkamah  Agung  mempertahankan Surat  Ketua  MA  Nomor:  73/KMA/HK.01/IX/2015  tanggal  25  September  2015  dapat mengajukan  gugatan  atas  sengketa  Perbuatan  Melawan  Hukum  oleh  Badan  dan/atau Pejabat Pemerintahan. Pengajuannya dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung  Nomor  2  Tahun  2019  Tentang  Pedoman  Penyelesaian  Sengekta  Tindakan
Jurnal Hikmah, Volume 16, No. 2, Juli – Desember 2019, ISSN: 1829-8419
Pemerintahan  dan  Kewenangan  Mengadili  Perbuatan  Melanggar  Hukum  Oleh  Badan dan/atau Pejabat Pemerintah ( Onrechmatige Overheidsdaad).
Dalam  pasal  1  angka  4  Perma  tersebut  ditentukan  bahwa  Sengketa  Perbuatan Melawan  Hukum  oleh  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  ( onrechtnmatige Overheidsdaad)  adalah  sengketa  yang  didalamnya  mengandung  tuntutan  untuk menyatakan  tidak  sah  dan/atau  batal  tindakan  Pejabat  Pemerintahan,  atau  tidak mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  beserta  ganti  rugi  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui jalur ini, PERADI dan para pihak yang dirugikan dapat meminta Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memerintahkan Mahkamah Agung menghentikan keberlakukan Surat Ketua MA Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 dengan cara merevisi ataupun mencabutnya. Penegasan atas hal ini disebutkan dalam pasal 5 ayat (3) Perma  Nomor  2  Tahun  2019  yakni  “ Dalam  hal  gugatan  dikabulkan  Pengadilan  dapat mewajibkan  kepada  Pejabat  Administrasi  Pemerintahan  untuk:  a.  Melakukan  tindakan pemerintahan;  b.  Tidak  melakukan  tindakan  pemerintahan;  c.  Menghentikan  tindakan pemerintahan.
Satu  hal  yang  penting  lagi,  selain  meminta  agar  dilakukan  tindakan  atau menghentikan tindakan pemerintahan tertentu, PMH Administrasi ini juga memiliki konsep pertanggung  jawaban  kerugian  yang  pada  PMH  perdata.  Pengadilan  yang  memutus permohonan  ini  juga  dapat  menetapkan  sejumlah  ganti  rugi  yang  harus  dibayar  atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan Pemerintahan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 5 ayat  (3)  dimana  disebutkan  “ kewajiban  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  92)  dapat disertai pembebanan rehabilitasi dan/atau ganti rugi.”
SIMPULAN Dibentuknya  PERADI,  maka  wewenang  pembinaan  dan  pengawasan  profesi Advokat  sepenuhnya  dijalankan  oleh  PERADI.  Wewenang  tersebut  antara  lain:  (1) Melaksanakan  pendidikan  khusus  profesi  Advokat;  (2)  Pengujian  calon  Advokat;  (3) Pengangkatan Advokat; (4) Membuat kode etik; (5)  Membentuk Dewan  Kehormatan; (6) Membentuk  Komisi  Pengawas;  (7)  Melakukan  pengawasan;  dan  (8)  Memberhentikan Advokat.  Dari  peroses  pendidikan,  pengujian,  pengangkatan,  pengawasan  praktik  sehari- hari , semuanya telah menjadi kewenangan PEARDI.

## DAFTAR PUSTAKA
Handoko  Eko  Santoso,  dalam  https://hukumclick.wordpress.com/2019/08/31/advokat- sejarah-organisasi-advokat-di-indonesia/, diakses 08 Februari 2020
Perhimpunan  Advokat  Indonesia, Kitab  Advokat  Indonesia,  Bandung:  Penerbit  Alumni,
2007.
Perma No. 2 Tahun 2019 Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-XVII/2018.
Soesilo, R., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 2013.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.