## Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Yogyakarta)
Khairuddin, Djoko Budiarto, Erizal Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Khairuddin.UWM@gmail.com

## Abstract
Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan ideal, untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun faktanya  tidak  semua  perkawinan  berjalan  dengan  baik  sesuai  Tujuan  undang-undang.  Pembatalan perkawinan merupakan fenomena nyata di masyarakat, dan tidam membedakan suku, ras, agama, atau golongan apapun. Berikut ini  studi putusan untuk mengetahui proses pembatalan perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974  dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan,  pada  era  saat  ini  meski  hanya  terbatas  memperspektifkan  3  (tiga)  putusan.  Diharapkan sampai  pada  kesimpulan  akhir  tentang  pertimbangan-pertimbangan  hakim  terhadap  putusan pembatalan perkawinan.
Kata Kunci: pertimbangan hakim, putusan, pembatalan perkawinan, permohonan, gugatan

## Abstract
Marriage is an outer and inner bond between a man and a woman with the ideal goal, to form a happy eternal family based on God Almighty/Supreme, but in fact not all marriages run well according to the purpose of the law. Marriage annulment is a real phenomenon in society, and it does not distinguish any ethnicity, race, religion, or class. The following is  a  decision  study  to  find  out  the  process  of  annulment  of  marriage,  in  Law  Number  1  of  1974  and  the  judge's considerations in deciding cases of marriage annulment, in the current era although it is only limited to 3 (three) decisions. It is hoped that it will arrive at a final conclusion regarding the judge's considerations on the decision to annul marriage.
Keywords: judge's consideration, decision, marriage annulment, petition, lawsuit,

## A. Pendahuluan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945  sebagai landasan  negara 1 mengambarkan  kehadiran  suatu  negara  Negara  Indonesia merupakan negara yang meletakan nilai luhur ini sebagai suatu landasan bangsa indonesia  dimana  konstitusi  merupakan  landasan    hukum  tertinggi      bangsa Indonesia   yang menjadi    dasar    pembentukan    peraturan atau  undang-undang yang    mengatur    dalam  suatu  pemerintahan  hakekatnya  suatu  regulasi    sebagai bagian    dalam    hidup          masyarakat 2 artinya  konstitusi  memberikan  jaminan perlindungan  hukum  bagi  setiap  masyarakat  khususnya  yang  berkaitan  dengan peraturan  perundang  undangan  perkawinan  dan  Tata  tertib  dan  kaidah  tentang Perkawinan. Pentingnya peranan hukum di Indonesia, maka kaidah kaidah hukum juga mengatur tentang hidup bersama. Dalam hal ini berkaitan dengan peraturan
1 Roni  Sulistyanto  Luhukay, Penghapusan  Izin  Lingkungan  Kegiatan  Usaha  Dalam  Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja Jurnal Meta-Yuridis, No. P-ISSN : 2614-2031 / NO. E-ISSN : 2621-6450, Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang, hlm 101
2 Roni  Sulistyanto  Luhukay Pemenuhan  Jaminan  Kesehatan  Oleh  Perusahaan  Dalam Perpektif Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 ,  Jurnal Ilmiah Living Law E-Issn 2550-1208 Volume 13 Nomor 2, Juli 2021, Hlm 112.
perundang undangan perkawinan. Tata tertib dan kaidah tentang Perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Pokok Perkawinan yang termaktub dalam Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan.  Dalam  pengertian  hukum perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebuatkan bahwa perkawinan  merupakan  ikatan  lahir  dan  batin  antara  seorang  pria  dan  seorang wanita  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  yang  bahagia  kekal  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 3
Untuk  dapat  mewujudkan  tujuan  pernikahan,  adalah  bahwa  para  pihak yang akan melakukan pernikahan telah siap jiwa raganya. Sementara syarat suatu perkawinan sebagai mana telah dijelaskan pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan, salah satunya adalah mengenai minimal batas usia. Semula pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 batas umur diatur yakni laki-laki 19 (Sembilan belas) tahun dan perempuan 16 (enam belas) tahun, kemudian dalam perkembangannya setelah dilakukan  revisi  dalam  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019,  bahwa  jarak minimal  batas  usia  tersebut  diperbaharui  menjadi  sama,  antara  laki-laki  dan perempuan  yakni  sama-sama  berusia  19  (Sembilan  belas)  tahun.  Tujuan perkawinan seringkali terkendala oleh adat istiadat tradisi yang mengatur norma sosial kelompok masyarakat. 4
Pembatalan  perkawinan  merupakan  suatu  putusan  pengadilan  yang diwajibkan melalui persidangan. Hakim harus terlebih dahulu memeriksan  secara obyektif  tentang  duduk  perkara  sebenarnya  dan  bukan  secara a  priori 5 ,  harus terbukti  bahwa  perkawinan  yang  telah  dilangsungkan  mempunyai  cacat  hukum.
Dan  bentuk  dari  putusan  hakim  adalah  pernyataan  dalam  bentuk  tertulis  dan diucapkan  oleh  hakim  dalam  sidang  terbuaka  untuk  umum,  sebagai  produk pengadilan dan sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya  suatu  sengketa.  Dalam  suatu  perkara  yang  memberikan  putusan  adalah tugas  hakim.  Yang  dimaksud  dengan  putusan  hakim  adalah  putusan  akhir  dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara. Putusan akhir dalam  suatu  sengketa  yang  diputuskan  oleh  hakim  yang  memeriksa  dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan. Dalam hukum acara perdata, hukumannya berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak  yang  telah  dirugikan  atau  yang  dimenangkan.  Akibat  adanya  pembatalan perkawinan sudah pasti menimbulkan konsekuensi bahwasannya, perkawinan yang semula terjadi akan dianggap tidak pernah ada.  Pada contoh kasus penelitian ini
3 Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
4 Surmiati  Al,  Perkawinan  Usia  Muda  Di  Indonesia  Dalam  Perspektif  Negara  Dan  Agama  Serta Permasalahannya, Jurnal Legislasi Indonesia , Vol 12, No 2 (2015) H. 8
5 Ani  Yunita,  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Mengabulkan  Permohonan  Pembatalan  Perkawinan  Di Pengadilan Agama Bantul, Jurnal Repertorium, Vol 1, No 2 (2014), H. 64
adalah  Putusan  17x/pdt.G/2019/PA.YK,  30x/pdt.G/2019  /PA.YK,  dan 40x/pdt.G/2018/PA. YK

## B.  Telaah Konsep
Puncak (klimaks) persidangan adalah putusan hakim, dari suatu rangkain perkra yang sedang di periksa/ diadili oleh hakim. Putusan hakim mengenai dalam hal-hal: 6 mengenai  peristiwanya  (perbuatan  terdakwa),mengenai  hukumnya (kualifikasi  tindak  pidana),  apakah  terdakwa  bersalah  dan  dapat  di  pidana, kemudian  jika  terdapat  unsur-unsur  pidananya  dan  apakah  terdakwa  dapat dipidana. Pembatalan perkawinan yang harus melalui pembatalan dan akibatnya. Selanjutnya studi dilakukan terhadap 3 (tiga) putusan di Yogyakarta.
C. Metode Penelitian
Penulis  menggunakan  metode  penelitian  penelitian  hukum  normatif,  yaitu penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen berupa putusan pengadilan. Jenis penelitiannya yuridis normatif maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum yang berlaku di Indonesia (hukum positif) 7 Metode ini diharapkan dapat menimbulkan ide pembaca untuk lebih  memaham  gambaran  persidangan  dan  putusan  hakim  terkait  perkara pembatalan  perkawinan.  Adapaun  tujuan  penelitian  ini  untuk  menjawab permasalahan:  proses  pembatalan  perkawinan  dalam  Undang-undang  Nomor  1 Tahun  1974    dan  pertimbangan  hakim  dalam  memutus  perkara  pembatalan perkawinan.  Data  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  akan  dianalisis  secara kualitatif  deskriptif,  karena  kajian  merupakan  kajian  legal  dan  dianalisis  secara kualitatif 8 .
D.  Pembahasan
1. implementasi  Pertimbangan  Hakim  Terhadap  Putusan  Pembatalan Perkawinan
Pembatalan perkawinan dewasa ini masih sangat tabu dikalangan masyarakat Indonesia,  kendati  demikian  hukum  memiliki  peran  sebagai  acuan  dalam melakukan sebuah tindakan, sehingga sebuah proses dalam melakukan pembatalan perkawin harus jelas prosedur hukum yang mengaturnya, agar setelah terjadinya sebuah  proses  pembatalan  perkawinan  tidak  lagi  menyebabkan  persoalan  baru setelah putusnya perkara tersebut.
Pada tataran legal substance kajian ini merujuk dalam Undang-Undang Nomor 1  tahun  1974,  PP  nomor  9  tahun  1975  tentang  pelaksanaan  Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Beberapa aturan tersebut menyatakan
6 Sudarto. 1986. Hukum Dan Hukum Pidana . Bandung:Alumni, 1986, h. 74.
7 Hartanto Dan Nidya Tajsgoani , “ Dualisme Pengaturan Ojek Online Angkut Penumpang Dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Jakarta ”, Al’Adl , Vol. 13 No. 2, Juli 2020 h.257 8 Anajeng Esri Edhi Mahanani, “ Paradigma Yuridis Kemanfaatan Dan Kepatutan Suatu Produk Hukum Yang  Mengalami  Kebatalan  Mutlak ” , Jurnal  Widya  Pranata  Hukum ,  Volume  2,  Nomor  2,  September 2020, h. 65
syabahwa ketika rukun dan syarat pernikahan terpenuhi. Sebaliknya, perkawinan tidak sah ketika rukun dan syarat pernikahan tidak terpenuhi. Rukun merupakan sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, sementara syarat adalah sesuatu yang ada di dalam rukun perkawinan.
Pembatalan perkawinan bertitik tolak dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang  perkawinan,  hal  ini  bertujuan  untuk  memberikan  jaminan  hukum kepada masyarakat yang melaksanakan perkawinan sesuai  dengan aturan hukum yang  berlaku  jika  nantinya  ditemukan  kecacatan  dalam  proses  perkawinannya.
Menurut perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, suatu  perkawinan  dapat  di  batalkan  apabila  tidak  memenuhi  syarat-syarat  pada Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pada pokonya  menyatakan  sebuah  perkawinan  dapat  dibatalkan  karena  tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud, tetapi jika perkawinan itu telah terlanjur terlaksana  maka  perkawinan  itu  tidak  otomatis  batal.  Pasal  22  Undang-undang Nomor  1  tahun  1974  dinyatakan  dengan  tegas “ Perkawinan  dapat  dibatalkan, apabila  para  pihak  tidak  memenuhi  syarat-syarat  untuk  melangsungkan perkawinan”. Di dalam penjelasannya, kata “dapat” dalam Pasal ini dapat diartika n bisa batal atau bisa tidak batal, dan memperhatikan ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.
Istilah “batal” -nya dapat menimbulkan salah paham karena terdapat berbagai ragam definisi tentang batal (nietig) itu sendiri. Batal berarti nietig zonder krach (tidak ada kekuatan) zonder waarde (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti nietig verklaard , sedangkan absolute nietig adalah pembatalan mutlak. 9 Istilah dapat dibatalkan dalam undang-undang ini bebarati dapat difasidkan jadi relative nietig . Dengan demikian perkawinan  dapat  dibatalkan,  berarti  sebelumnya  telaj  terjadi  perkawinan  lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan aturan tertentu. 10
Perkawinan juga dapat dibatalkan apabila salah satu pihak  berbohong atau menyembunyikan sesuatu untuk keuntungan pribadinya. Saat pasangan melakukan kebohongan seperti identitas atau ternyata poligami secara diam-diam, maka pihak yang  merasa  dirugikan  dapat  mengajukan  permohonan  pembatalan  perkawinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bila:
1. Melakukan  pernikahan  karena  di  bawah  ancaman  atau  paksaan  yang melanggar hukum. (Pasal 27 UU Nomor 1 Tahun 1974)
2. Salah satu pihak memalsukan identitas dirinya, seperti status, usia, atau agama. (Pasal 27 UU Nomor 1 Tahun 1974)
3. Suami  atau  istri  ternyata masih  terikat  pernikahan dengan  orang  lain  tanpa sepengatahuannya. (Pasal 24 UU Nomor 1 Tahun 1974)
4. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama (Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam)
9 Amir Nuruddin Dan A. Tarigan. Hukum Perdata Islam Di Indonesia Jakarta: Kencana h. 107
5. Wanita  yang  dinikahi  masih  dalam  masa  iddah  dari  suaminya.  (Pasal  71 Kompilasi Hukum Islam)
6. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak (Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam)
7. Melanggar batas usia perkawinan (Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974). Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Yogyakarta. Bahwa dalam contoh kasus pertama yakni kasus Nomor 17x/pdt.G/2019/PA.YK,  adalah:  Bahwa  selama  pernikahan,  Pemohon  dan Termohon belum pernah berhubungan suami istri sampai permohonan pembatal perkawinan  ini  diajukan.  Sekitar  bulan  xxx  muncul  kecurigaan  antara  Pemohon dengan  Termohon,  kecurigaan  itu  bermula  pada  saat  pemohon  menanyakan kepada Termohon perihal tidak dilakukannya hubungan suami isteri sebagai mana layaknya  pasangan  suami  isteri.  Sembari  menunggu  kesiapan  Termohon  untuk melakukan kewajibannya pemohon menemukan kejanggalan-kejanggalan seperti:
1. Pada  saat  pemohon  memancing  dengan  berbagai  upaya  untuk  mengajak Termohon  berhubungan,  sikap  Termohon  menunjukkan  penolakkan, bahkan menolak dengan kasar;
2. Termohon memilih tidur tidak satu ranjang dengan Pemohon dan tidur di bawah dekat ranjang tempat tidur atau tidur di lantai;
3. Termohon pada saat masuk kamar dan berganti pakaian selalu memilih di dalam kamar mandi;
4. Pemohon  menemukan  foto  seorang  laki-laki  dan  kamar  kos  laki-laki  di handphone Termohon;
Pemohon mulai curiga terhadap aktifitas yang dilakukan Termohon di luar rumah. Kemudian Pemohon menceritakan kejadian tersebut kepada kedua orang Termohon. Setelah mendengar cerita tersebut, kedua orang tua Termohon dengan dibantu adik-adik Termohon mulai mencari tahu kebenarannya dan memasang alat pelacak posisi atau GPS di sepada motor yang dipakai Termohon sehari-hari.
Bahwa  perkiraan  pada  awal  bulan  November  2018,  akhirnya  ditemukan jawaban  atas  kejanggalan-kejanggalan  yang  dirasakan  oleh  Pemohon.  akhirnya Pemohon  beserta  keluarga  Termohon  (Bapak,  Ibu  dan  adik-adik  Termohon) melakukan  pertemuan  guna  meminta  klarifikasi  atas  temuan-temuan  dan  fakta- fakta dilapangan. Pada saat itu, Termohon akhirnya mengaku jika:
1. Termohon  adalah  laki-laki  yang  menyukai  sesama  lelaki  (penyimpangan seksual/homoseksual) dan penyimpangan ini sudah berlangsung cukup lama. Kemudian  selama  ini  Termohon  berusaha  menutup  rapat-rapat  dari keluarganya;
2. Termohon  memiliki  hubungan  dengan  laki-laki  yang  bernama  xxx  sejak sebelum menikah dengan Pemohon;
3. Termohon bersedia menikah dengan Pemohon adalah untuk mengalihkan atau menutupi penyimpangan seksual Termohon dari keluarganya sehingga tidak ada kecurigaan dari keluarganya;
4. Bahwa xxx adalah berkedudukan sebagai Perempuan dan Termohon sebagai laki-laki, sehingga seperti atau ibarat suami istri;
5. Bahwa  foto  laki-laki  dan  foto  kamar  kos  yang  ditemukan  di  dalam Handphone Termohon adalah benar laki-laki yang bernama xxx (pasangan homoseksual Termohon);
Pada waktu itu diputuskan untuk melakukan penyembuhan ataupun terapi kepada  Termohon.  Hal  ini  ditujukan  agar  Termohon  sembuh  dari  sakit penyimpangan  seksualnya;  Pada  tanggal  25  November  2018,  Termohon memutuskan  untuk  pergi  dari  rumah  dan  tidak  pernah  kembali  kerumah  orang tuanya  tersebut.  Setelah  kepergiannya  tersebut,  Termohon  pernah  1  (satu)  kali menghubungi Pemohon untuk menyampaikan permohonan maaf dan menjelaskan kepada Pemohon jika Termohon tidak lagi bisa tinggal bersama dengan Pemohon, karena itu bukan dunianya, Termohon tidak ingin menjalin hubungan suami istri dengan Pemohon dan lebih memilih pasangan sejenisnya xxx
Pemohon  memutuskan  untuk  mengajukan  permohonan  pembatalan perkawinan, karena menurut Pemohon kondisi yang demikian sudah tidak sesuai dengan  tujuan  perkawinan  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  1  Undang- Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum  Islam  yaitu  untuk  membentuk  suatu  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
1. Keterangan Saksi Saksi 1: Umur 63 tahun, bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon
a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
b. Bahwa  setelah  menikah,  Pemohon  dan  Termohon  hidup  bersama  di rumah orang tua Termohon di xxx;
c. Bahwa  sebelum  Pemohon  dan  Termohon  menikah,  saksi  tidak mengetahui tentang kelainan pada diri Termohon;
d. Bahwa  saksi  mengetahui  kelainan  pada  diri  Termohon  dari  cerita Pemohon,  kemudian  pada  bulan  Nopember  2018  Termohon  pergi meninggalkan rumah dan saksi tidak tahu dimana keberadaannya;
e. Bahwa setelah sidang pertama perkara ini, Pemohon dapat menghubungi Termohon, kemudian Termohon pulang memberikan surat pernyataan kepada Pemohon dan tidak menemui saksi;Bahwa saksi pernah membaca surat pernyataan Termohon yang diberikan kepada Pemohon, kemudian saksi dan Pemohon menyerahkan surat tersebut ke Pengadilan agama;
Saksi 2: Umur 28 tahun, bahwa saksi adalah adik kandung termohon
a. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon bercerita kepada saksi tentang kelainan diri Termohon, kemudian saksi penasaran
dan  menyelidik  kegiatan  Termohon  dengan  memasang  GPS,  ternyata Termohon  sebelum  ke  tempat  kerjanya,  selalu  ke  kos  seseorang  yang bernama xxx;
b. Bahwa setelah keluarga mendapatkan bukti-bukti yang cukup antara lain foto-foto  dan  GPS,  dan  menanyakan  kepada  Termohon,  akhirnya Termohon mengakui tentang keadaan dirinya;
c. Bahwa  pada  bulan  November  2018  Termohon  pergi  meninggalkan rumah dan saksi tidak tahu dimana keberadaannya;
d. Bahwa setelah sidang pertama perkara ini, Pemohon dapat menghubungi Termohon, kemudian Termohon pulang memberikan surat pernyataan kepada Pemohon dan tidak menemui saksi;
e. Bahwa  saksi  pernah  membaca  surat  pernyataan  Termohon  yang diberikan  kepada  Pemohon,  kemudian  ibu  Termohon  dan  Pemohon menyerahkan surat tersebut ke Pengadilan agama Yogyakarta.
2. Pertimbangan Hakim
Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan  tetapi  tidak  datang  menghadap  harus  dinyatakan  tidak  hadir,  maka permohonan  tersebut  harus  diperiksa  secara verstek; bahwa  pokok permohonan  Pemohon  adalah  mohon  dibatalkan  Perkawinannya  dengan Termohon,  karena  Pemohon  sebelum  dan  selama  berlangsungnya perkawinan  dengan  Termohon  merasa  telah  ditipu  (terjadi  Penipuan)  oleh Termohon; Mempertimbangkan secara materil dari dalil-dalil Pemohon yang dapat  disimpulkan  bahwa  yang  menjadi  pokok  masalah  dalam  perkara  ini adalah  apakah  Termohon  telah  melakukan  penipuan  dalam  perkawinan Pemohon dan Termohon ?
Bahwa  Majelis  menemukan  fakta  berdasarkan  bukti  persangkaan bahwa Termohon sengaja menutupi identitas dirinya, dan apabila Pemohon mengetahui keadaan diri Termohon tersebut, Pemohon tidak mau menikah dengan Termohon; Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan, oleh karenannya Pengadilan menyatakan  batal  Perkawinan  Pemohon  dan  Termohon  yang  telah dilangsungkan  pada  hari  xxx  telah  melaksanakan  pernikahan  di  hadapan Pengawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  xxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxx;
Berdasarkan  hasil  putusan  Pengadilan  Agama  Yogyakarta  Nomor 17x/Pdt.G/2019/PA.YK  Dari  putusan  tersebut  tersirat  bahwa  pokok permohonan  Pemohon  adalah  Pemohon  merasa  sebelum  dan  setelah berlangsungnya  perkawinan  dengan  Termohon  merasa  telah ditipu oleh Termohon.
Dalam  pertimbangan  ini  pemohon  mengajukan  alat  bukti  berupa fotokopi Surat Keterangan Dokter “xxxx”, atas nama xxx yang dinyatakan
waktu pemeriksaan dalam keadaan masih perawan, yang bermatrai cukup dan telah  sesuai  dengan  aslinya  sebagai  bukti  otentik  dan  berkekuatan  hukum. Oleh karena alasan dan pertimbangan tersebut mengadili bahwa:
a. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
b. Mengabulkan  permohonan  Pemohon  sebagian  dengan  verstek  untuk sebagian;
c. Menyatakan  batal  Perkawinan  Pemohon  dan  Termohon  yang  telah dilangsungkan  pada  hari  xxx  di  hadapan  Pengawai  Pencatat  Nikah Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  xxx,  sebagaimana  tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxx
d. Menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya Menurut  Penulis  yang  menjadi  pertimbangan  hakim  dalam  perkara  ini adalah  Bahwa  hal-hal  yang  dinyatakan  dalam  posita  pemohon  ternyata  setelah dikaitkan  dengan  keterangan  saksi  dan/bukti,  maka  Majelis  berpendapat  bahwa ditemukan fakta bahwa Termohon sengaja menutupi identitas dirinya, dan apabila Pemohon  mengetahui  keadaan  diri  termohon  tersebut,  Pemohon  tidak  mau menikah dengan Termohon. Sehingga penulis berpendapat permohonan atau dalil- dalil Pemohon sangat kuat dan sesuai dengan apa yang disampaikan saksi dimuka persidangan,  dan  oleh  karena  itu  perkawinan  tersebut  dapat  dibatalkan sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “seorang suami atau isteri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri”.
Menurut pendapat Erikson dalam bahwa identitas diri adalah identitas yang menyangkut eksistensi dari subyek, yang berarti bahwa subyek memiliki suatu gaya pribadi yang khas. 11 Oleh karena itu identitas diri berarti mempertahankan suatu gaya individualitas diri sendiri. Selain itu terdapat fakta Termohon lebih memilih mempertahankan  eksistensi  dirinya  untuk  lebih  memilih  hidup  bersama  dengan laki-laki  pasangan  sejenisnya,  sehingga  hal  tersebut  sudah  cukup  menjadi  dasar untuk mengabulkan permohonan pemohon.
Akibat  hukum  yang  muncul  setelah  adanya  pembatalan  perkawinan. bahwa dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 dikatakan bahwa:  “seorang  suami  atau  istri  dapat  mengajukan  permohonan  pembatalan perkawinan  apabila  ada  waktu  berlangsungnya  perkawinan  terjadi  salah  sangka mengenai diri suami atau istri”.
Rukun  dan  syarat  menentukan  suatu  perbuatan  hukum,  terutama  yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan
11 Adon Nasrullah Jamaludin, 2017. Sosiologi Perkotaan . Bandung: CV Pustaka Setia, h. 346
sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.
Penulis  juga  berpendapat  bahwa  pembatal  perkawinan  ini  masih  sangat tabu dikalangan masyarakat, sehingga sudah seharunya Undang-undang ini kembali disosialisasikan kepada masyarakan sebagai bahan edukasi dan kesadaran hukum masyarakat  tentang  aturan-aturan  tentang  perkawinan,  sehingga  nantinya masyarakat  bisa  lebih  memahami  tujuan  dari  perkawinan  tersebut.  Kemudian masyarakat lebih memahami unsur-unsur apa saja yang menjadikan suatu perkara layak diterima dan diperiksa.
Dalam  perkara  ini  penulis  juga  sangat  mengapresiasi  kinerja  Pengadilan Agama Yogyakarta yang memberikan pelayanan hukum dengan baik kepada para pihak sehingga menjadi cerminan pada masyarakat luas bahwa pengadilan Agama Yogyakarta  mampu  menjadi  lembaga  independen  yang  menghadirkan  keadilan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan bermartabat.
Kasus  kedua  dengan  Nomor  perkara  30x/pdt.G/2019  /PA.YK, pemohon:  umur  30  tahun  agama  islam,  pekerjaan  karyawan  swasta,  Pendidikan sekolah lanjut tingkat atas, tempat kediaman kecamatan Ngampilan. Termohon: umur 32 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, Pendidikan sekolah lanjut tingkat pertama, tempat kediaman kecamatan Ngampilan Kota Yogya. Kronologis: dalil gugatannya Pemohon meyatakan bahwa:Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Desember 2018 dihadapan pegawai pencatatan nikah  Kantor  Urusan  Agama  kecamatan  Sukorejo,  kabupaten  Ponorogo,  Jawa Timur.Kemudian  diketahui  oleh  Pemohon  pada  pertengahan  Desember  2019 bahwa  termohon  memiliki  masalah  Kesehatan  di  sekitar  saraf  tulang  belakang akibat terkena gempa di Yogya pada tahun 2006, dan Termohon juga mengakui sebelum menikah Termohon memang mempunyai masalah tidak bisa berereksi alat vitalnya.  Dan  pengakuan  Termohon  membuat  Pemohon  kecewa  karena Termohon  tidak  pernah  jujur  dari  awal  sebelum  pernikahan,  meskipun  dalam keadaan kecewa pemohon berusaha untuk membujuk Termohon untuk berobat, akan  tetapi  sikap  Termohon  justru  sangat  mengecewakan.  Bahwa  berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas sebagaimana  diataur dalam pasal 27 ayat 2 Undang- undang  Perkawinan  j.o  Pasal  72  Ayat  2  KHI  “seorang  suami  atau  isteri  dap at permohonan  pembatalan  perkawinan  apabila  pada  waktu  berlangsungnya perkawinan  terjadi  penipuan  atau  terjadi  salah  sangka  mengenai  diri  suami  atau isteri”  bahwa  unsur  salah  sangka  tersebut  diatas  in  casu  Termohon  sudah mengetahui  kondisi  Kesehatan  sejak  sebelum  pernikahan  akan  tetapi  pemohon tidak  pernah  memberitahukan  kondisi  tersebut  kepada  Pemohon  dan  malah terkesan  menutup-nutupi  kondisi  yang  sebenarnya  kepada  Pemohon.  Dengan jangka waktu 6 (enam) bulan telah diketahui salah sangka terhadap suami atau isteri in casu Pemohon dan Termohon menikah pada 19 Desember 2018 maka jangka
waktu 6 (enam) bulan adalah 19 Juni 2019 oleh karenanya permohonan pembatalan perkawinan  ini  masih  dapat  diajukan,  berdasarkan  uraian  tersebut  Pemohon berharap bahwa perkawinannya dapat dibatalkan demi hukum.
1. Keterangan saksi
Saksi 1: Sumiatun Binti Suro Marto Denun, umur 51 tahun agama islam pekerjaan  bertani,  tempat  kediaman  Dukuh  Krajen,  kecamatan  Sukorejo,
kabupaten Ponorogo, Jawa Timur dan saksi berstatus sebagai ibu  kandung pemohon, dengan sumpahnya menyatakan bahwa:
a. Pemohon  dan  Termohon  adalah  suami  isteri  yang  sah  menikah  pada bulan  Desember  2015,  dan  setelah  menikah  kemudian  Pemohon  dan Termohon bertempat tinggal bersama dengan saksi di ponorogo selama 1  minggu  dan  kemudian  pindah  ke  kota  Yogya,  selama  itu  antara Pemohon dan Termohon menurut saksi tidak ada satu masalah apapun.
b. Saksi mengetahui menurut cerita Pemohon bahwa Termohon tidak dapat memberikan nafkah batin karena alat kelaminnya tidak bisa berdiri, dan itu  diketahui  oleh  saksi  setelah  Pemohon  dan  Termohon  tinggal  2 minggu  di  Yogyakarta  dan  mengetahui  bahwa  Pemohon  telah mengupayakan  untuk  membantu  Termohon  dalam  mengatasi masalahnya namun termohon marah kepada Pemohon.
c. Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama dan ngontrak di depan rumah  saksi  selama  3  bulan,  dan  setau  saksi  antara  Pemohon  dan Termohon baik-baik saja dan tidak tahu kalau Pemohon dan Termohon terjadi suatu masalah dan Termohon
2. Pertimbangan Hakim
Pokok  Permohonan  Pemohon  adalah  mohon  dibatalkan perkawinannya  dengan  Termohon  karena  Termohon  tidak  dapat  memberi nafkah batin kepada Pemohon yang disebabkan termohon tidak bisa berereksi (alat  vitalnya)  tidak  bisa  berdiri,  dan  untuk  menguatkan  dalil  dalil permohonannya  Pemohon  kemudian  mengajukan  bukti-bukti  surat  dan keterangan saksi.
Adapun  bukti  surat  yang  disertakan  oleh  Pemohon  yaitu  berupa fotokopi  yang  telah  bermaterai  cukup  dan  cocok  dengan  aslinya  (Surat Keterangan RSU Muhammadiyah) yang menyatakan bahwa Pemohon masih perawan dan hal tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat seperti yang termaktub dalam Pasal 1870 KUH Perdata. Dan di perkuat oleh keterangan  keterangan  saksi  yang  menurut  hakim  sebagai  fakta  yang disaksikan langsung/ didengar sendiri oleh saksi dan relavan dengan dalil yang hasrus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi dan dapat diterima sebagai bukti.
Berdasarkan fakta-fakta diatas, maka terbuktilah fakta hukum antara lain:
a. Pemohon mengetahui keadaan diri Termohon sejak Desember 2019 dan perkara ini didaftarkan tanggal 17 juni 2019, yaitu kurang dari 6 (enam) bulan.
b. Keadaan diri Termohon disangka Pemohon, sama dengan laki-laki pada umumnya yang mana mampu dalam berhubungan suami isteri atau tidak mengalami ejakulasi dini.
c. Pada  saaat  perkawinan  Pemohon  tidak  mengetahui  keadaan  diri Termohon  dan  apabila  Pemohon  mengetahui  keadaan  diri  termohon, Pemohon tidak akan mau menikah dengan Termohon.
d. Tujuan  pernikahan  dan  memperoleh  kesenangan  dalam  kehidupan rumah tangga tidak tercapai.
Jika dianalisis dengan seksama maka berdasarkan fakta hukum tersebut maka  Pemohon  telah  dapat  membuktikan  dalil-dalil  permohonannya  dan telah memenuhi unsur pada Pasal 72 Ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahin 1974 tentang perkawinan yang berbunyi (Ayat 2) “seorang suami atau isteri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila  pada  waktu  berlangsungnya  perkawinan  terjadi  penipuan  atau salhsangka mengenai diri suami atau isteri” (Ayat 3) “apabila ancaman telah berhenti, bersalahsangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri dan tidak menggunakan  haknya  untuk  mengajukan  pembatalan  maka  haknya  gugur”. Dan  jika  berkca  pada  fakta  hukum  yang  di  temukan  maka  Pemohon  telah menggunkan  haknya  dan  seseuai  dengan  ketentuan  Undang-undang  yang berlaku,  Pemohon  melakukan  gugatan  kurang  dari  6  (enam)  bulan  setelah menikah.
Kemudian  pengakuan  saksi-saksi  yang  dihadirkan  juga  sangat bersesuaian dengan keadaan yang sebenarnya sehingga lebih mempermudah hakim untuk menyelesaikan sengketa ini. Kemudian didukung juga oleh bukti surat yang tulis oleh Termohon yang isinya mengakui ketidak mampuannya berereksi atau mempunyai aib yang mana dapat menjadikan sebab penghalang dari  tujuan  utama  pernikahan.  Bahwa  dengan  pertimbangn  pertimbangan tersebut  Hakim  akhirnya  mengabulkan  Permohonan  Pemohon  untuk membatalkan perkawinan Pemohon dan Termohon.
Kasus ketiga yakni putusan perkara Nomor 40x/pdt.G/2018/PA. YK. Pemohon:  Tempat  tanggal  lahir,  Yogyakarta  November  1999,  Pendidikan SMA, pekerjaan Pelajar, alamat Kota Yogyakarta. Termohon: Tempat tanggal lahir,  Yogyakarta  Juli  2001,  Pendidikan  SLTP,  pekerjaan  mengurus  rumah tangga,  alamat  Kota  Yogyakarta.  Kronologis  :  Pemohon  dan  termohon menikah  pada  hari  selasa  tanggal  27  maret  2018  yang  tercatat  oleh  pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Mantrijeron dan setelah pernikahan  itu  Pemohon  dan  Termohon  langsung  pisah  rumah,  Pemohon
tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan Termohon tinggal di rumah orang tua  Termohon.  Dan  selama  4  bulan  pernikah  tersebut  Pemohon  dan Termohon belum pernah hidup rukun, dan tidak ada komunikasi yang baik sebagaimana  layaknya  seorang  suami  isteri.  Kemudian  sebelum  pernikahan atau kurang lebih tanggal 20 September 2017 termohon memakasa pemohon untuk  melakukan  hubungan  suami  isteri  ketika  Pemohon  Belajar  bersama dirumah Termohon dan dalam keadaan rumah sepi Termohon membuka baju dan  kemudian  memaksa  Pemohon  sehingga  terjadilah  persetubuhan  antara Pemohon  dan  Termohon.  Kemudian  Pemohon  dan  Termohon  melakukan hubungan  suami  isteri  sebanyak  1  (satu)  kali,  namun  pada  saat  itu  kondisi Termohon  sudah  dalam  keadaan  hamil,  hal  ini  diketahui  kemudian  dari kete rangan dokter persalinan yang menyatakan “Termohon melahirkan dengan masa kandungan 10 (sepulu) bulan 5 (hari) hari”. Oleh karena Termohon dalam keadaan hamil, akhirnya pihak keluarga Termohon menuduh Pemohon sebagai ayah dari anak yang dikandung oleh Termohon dan meminta pemohon untuk menikahinya  jika  Pemohon  menolak  untuk  menikahi  maka,  pihak  keluarga Termohon  akan  melaporkan  Pemohon  pada  kepolisian,  dengan  tuduhan Perbuatan  cabul  terhadap  anak  dibawah  umur.  Dan  karena  dalam  keadaan dipaksa dan di bawah ancaman dari pihak keluarga Termohon yang meminta bertanggung  jawab  serta  untuk  mendapatkan  status  anak  yang  ada  dalam kandungan  Termohon,  dalam  keadaan  terpaksa  dan  tidak  bisa  menolak Pemohon  akhirnya  menikahi  Termohon.  Bahwa  karena  dalam  keadaan terpaksa dan di bawah ancaman akhirnya Pemohon mengajukan Permohonan pembatalan perkawinan dengan alasan yang berdasarkan pada Pasal 71 huruf F  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yang  berbunyi “ suatu  perkawinan  dapat dibatalkan  apabila  perkawinan  yang  dilaksanakan  dengan paksaan”.  Yang membuat Pemohon merasa dirugikan, tersiksa secara batin dan tidak pernah merasakan kebahagiaan sedikitpun hidup berumah tangga dengan termohon yang  melangsungkan  pernikahan  dengan  paksaan  dan  ketidak  jujuran Termohon, namun Termohon menolak dalil-dalil Pemohon.
Termohon  menolak  terhadap  dalil-dalil  dan  menanggapi  posita Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon dan Pemohon setelah menikah langsung pulang kerumah masing-masing, tetapi Pemohon masih sering datang kerumah  Termohon  tanpa  sepengetahuan  orang  tua  Pemohon.  Kemudian menanggapi  posita  Pemohon  yang  selanjutnya  yaitu,  tidak  benar  antara Pemohon  dan  Termohon  mulai  melakukan  hubungan  badan  kurang  lebih tanggal 20 Sptember 2017, tetapi yang benar adalah sebelum tanggal tersebut, dan antara Termohon dan Pemohon sudah sering sekali melakukan hubungan layaknya  suami  isteri  yang  kemudian  mengakibatkan  Termohon  hamil.  Lalu menyatakan bahwa tidak benar Termohon membuka baju kemudian memaksa Pemohon  sehingga  terjadi  persetubuhan  antara  Pemohon  dan  Termohon
tetapi yang benar, Pemohon sering mengajak dan memaksa Termohon untuk melakukan  persetubuhan  dan  Pemohon  selalu  mencari  waktu  yang  sepi  di rumah  Termohon  disaat  orng  tua  Termohon  bepergian.  Dan  selanjutnya membantah  posita  Pemohon  bahwa  tidak  benar  Termohon  melakukan hubungan suami isteri hanya 1(satu) kali, tetapi yang benar antara Termohon dengan Pemohon melakukan hubungan layaknya suami isteri sudah berkali- kali, apalagi antara Pemohon dan Termohon sudah berpacaran sejak 2015. Dan pada saat itu Pemohon setiap hari datang kerumah Termohon dan memakasa Termohon  untuk  melakukan  hubungan  suami  isteri.  Bahwa  apabila  dikatan masa  kandungan  termohon  10  (sepuluh)  bulan  5  (lima)  hari,  karena hitungannya  bukan  tanggal  20  September  2017,  tetapi  memang  sebelumnya antara Pemohon dan Termohon telah beberapa kali melakukan layaknya suami isteri. Kemudian membantah bahwa tidak benar keluarga Termohon menuduh Pemohon sebagai ayah dari anak yang dikandung Oleh Termohon, tetapi yang benar, pihak keluarga Termohon meminta pertanggung jawaban dari Pemohon sebagai  bapak  dari  anak  yang  dikandung  oleh  Termmohon  karena  memang Pemohon  satu-satunya  laki-laki  yang  menyetubuhi  Termohon,  kemudian Kembali menanggapi posita Pemohon bahwa tidak benar pemohon dipaksa dan di bawah acaman untuk menikahi Termohon, tetapi yang benar Pemohon dengan  telah  sadar  tanpa  paksaan,  ancaman  dan  tekanan  bersedia  menikahi Termohon  dan  telah  dituangkan  dalam  surat  perjanjian  perdamaian.  Bahwa Pemohon telah bersedia untuk bertanggung jawab terhadap terhadap apa yang telah  Pemohon  lakukan  pada  Termohon  yang  mengakibatkan  Termohon hamil,  bahwa  pada  saat  kelahiran  si  anak,  semua  yang  mengurus  adalah Pemohon. Bahwa sampai Permohonan pembatalan perkawinan ini diajukan, surat  kenal  lahir  si  anak,  masih  dibawa  oleh  Pemohon  sehingga  Termohon sangat kesulitan untuk membuat akta anak. Dan menyatakan tidak benar bahwa perkawinan ini adalah paksaaan, tetapi yang benar adalah perkawinan ini terjadi karena Pemohon telah berpacaran dengan Termohon sejak tahun 2015 dan sering  sekali  melakukan  hubungan  layaknya  suami  dan  isteri  sehingga perbuatan  inilah  yang  harus  dipertanggungjawabkan  oleh  Pemohon  kepada Termohon dan keluarganya.  Bahwa pada saat pernikahan terjadipun tidak ada unsur paksaaan, karena Pemohon dengan sadar mengucap ijab kabulnya pada Termohon dan di saksikan oleh para saksi dan keluarga para pihak. Jadi tidak benar  adanya  dalil  menyatakan  paksaan,  apalagi  adanya  surat  perjajian perdamaian  antara  kedua  orang  tua  Pemohon  dan  Termohon  yang  sepakat menikahkan  mereka  berdua.  Bahwa  setelah  menikahpun  Termohon  masih dipaksa  oleh  Pemohon  untuk  melayaninya  sebagai  seorang  isteri.  Dan melanjutkan Kembali bantahannya terkait bahwa tidak benar Pemohon merasa tersiksa karena yang benar justru Termohon dan keluarganyalah yang merasa tersiksa dengan Prilaku Pemohon yang tidak bertanggung jawab, pada tindakan
dan  prilakunya  yang  semuanya  dibebankan  kepada  Termohon  beserta keluarganya. Dan dikarenakan perbuatan pencabulan ada ancaman pidananya, maka  sudah  sepantasnya  kalau  keluarga  Termohon  melaporkan  perbuatan pencabulan  yang  dilakukan  oleh  Pemohon  pada  Termohon.  Dalam  hal  ini pemohon telah mempermainkan Lembaga suci perkawinan demi untuk lepas dari unsur pidananya. Kemudian Pemohon untuk lepas dari tanggung jawabnya dengan menyatakan tidak menginginkan perkawinan ini karena Pemohon tidak mau mengakui perbuatannya telah berkali kali menyetubuhi Termohon. Bahwa Termohon tetap bersikeras bahwa Pemohon harus mempertanggungjwabkan perbuatannya  karena  mencabuli  Pemohon  yang  mengakibatkan  Termohon hamil.  Kemudian  dengan  usahanya  Pemohon  mengadirkan  saksi  di persidangan.
1. Keterangan saksi
Saksi  kenal  Termohon  karena  Termohon  adalah  menantu  saksi,
dan  saksi  tahu  pernikahan  Pemohon  dan  Termohon,  yaitu  pada  bulan maret 2018. Dan pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Termohon dalam  keadaan  hamil.  Dan  menyatakan  bahwa  Pemohon  menikahi Termohon  karena  dalam  keadaan  dipaksa,  karena  sebelum  terjadinya pernikahan yaitu pada tanggal 17 maret 2017 keluarga Termohon datang kerumah  saksi  dalam  keadaan  marah-marah  untuk  meminta Pertanggungjawaban  Pemohon  karena  menurut  keluarga  Termohon, Pemohon telah menghamili Termohon.
Bahkan  pada  saat  itu,  keluarga  Termohon  sudah  melaporkan Pemohon ke polisi dengan dugaan tindak pidana perbuatan pencabulan. Dan seminggu kemudian keluarga termohon datang kerumah saksi untuk meminta jawaban, sehingga pada saat itu saksi tidak ada pilihan lain selain mengiyakan  keinginan  keluarga  Termohon  dan  membuat  kesepakatan bahwa  semua  proses  pernikahan  diurus  oleh  keluarga  Termohon  dan pernikahan  dilaksanakan setelah  ujian sekolah serta  perkawinan  tersebut hanya formalitas saja.
Bahwa masalah hubungan suami isteri, dari penuturan Pemohon, benar  mengakui  pernah  melakukan  hubungan  suami  isteri  denga Termohon, karena dipaksa oleh Termohon dan pemohon tidak yakin kalau bayi  yang  dikandung  oleh  Termohon  merupakan  anak  Pemohon,  sebab Pemohon  dan  Termohon  melakukan  hubungan  suami  isteri  pada  bulan September,  padahal  usia  kehamilan  Termohon  waktu  itu  sudah  jalan  3 (tiga) bulan.
Saksi  tidak  yakin  kalau  anak  yang  dikandung  Termohon  adalah anak Pemohon karena dari keterangan teman teman Termohon bahwa ada laki-laki  yang  melakukan  hubungan  badan  dengan  Termohon,  dan Pemohon merasa dipaksa untuk melakukan hubungan suami isteri dengan
Termohon karena saat itu Pemohon dirayu dan di paksa oleh Termohon dimana saat itu Termohon sudah tidak memakai baju dan jika Pemohon menolak untuk melakukan hubungan suami isteri maka Termohon akan bunuh diri, akhirnya Pemohon mengikuti keinginan Termohon, dan saksi tidak mengetahui berapa kali Pemohon melakukan hubungan suami isteri dengan Termohon.
Saksi kedua berstatus sebagai teman pemohon, menyatakan saksi hanya tahu nama dan orangnya sekitar 4 (empat) tahun yang lalu namun saksi tidak mengenal lebih jauh tentang diri Termohon; Namun menurut cerita Pemohon, Pemohon merasa tidak cocok dengan Termohon, saksi tidak tahu ketika menikah, dan tidak tahu termohon sudah hamil atau tidak. Dilain  pihak  saksi  tidak  pernah  melihat  Pemohon  bersama  wanita  lain kecuali  dengan  Termohon.  Bahwa  Pemohon  bisa  melakukan  hubungan suami isteri dengan Termohon karena saat dipanggil Termohon, saat itu keadaan  rumah  sedang  sepi,  kosong  hanya  ada  Termohon  dan  saat  itu Termohon  merayu  Pemohon  dan  memaksa  Pemohon  melakukan hubungan  badan.  Dan  mengatakan  bawha  Pemohon  adalah  orang  yang baik dan rajin beribadah.
Saksi  Termohon  I  (Paman  Termohon)  menyatakan  termohon menikah  dengan  pemohon  pada  bulan  maret  2018  dalam  keadaan termohon hamil dan dari penuturan termohon, anak yang dikandungnya adalah hasil hubungan dengan Pemohon.
Saksi  termohon  II,  bahwa  menurut  pengakuan  Termohon  anak yang dikandungnya adalah anak Pemohon dan selama ini saksi juga tidak pernah  melihat  laki-laki  lain  yang  datang  kerumah  Termohon  selain Pemohon.  Bahwa saksi tidak tahu apakah Perkawinan Pemohon dengan
Termohon  berlangsung  karena  Pemohon  dipaksa  oleh  Termohon,  yang jelas pada saat pernikahan dilangsungkan di KUA keluarga Termohon dan Pemohon juga hadir di sana.
2. Pertimbangan Hakim
Bahwa alasan atau dalil Pemohon mengajukan perkara pembatalan perkawinan pada pokoknya adalah karena sebelum pernikahan atau kurang lebih  tanggal  20  september  2017,  Termohon  memaksa  Pemohon  untuk melakukan hubungan suami isteri ketika Pemohon sedang belajar bersama dirumah  Termohon  dan  dalam  keadaan  rumah  sepi  dan  Termohon membuka  baju  kemudian  memaksa  Pemohon  dan  kemudian  terjadilah persetubuhan antara Pemohon dengan Termohon.
Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  melakukan  Hubungan  suami isteri sebanyak 1 (satu) kali, namun pada saat itu kondisi Termohon sudah dalam  keadaan  hamil,  hal  ini  kemudian  diketahui  berdasarkan  dari keterangan  dokter  persalinan yang  menyatakan  “Termohon  melahirkan
dengan  masa  kandungan  10  (sepuluh)  bulan  5  (lima)  hari”. Selain  itu diperkuat  dengan  Termohon  pernah  bercerita  dan  mengaku  kepada
Pemohon,  bahwa  Termohon  juga  pernah  melakukan  hubungan    badan dengan pria lain selain dengan Pemohon, karena Termohon dalam keadaan hamil,  akhirnya  pihak  keluarga  Termohon  menuduh  Pemohon  sebagai ayah  dari  anak  yang  dikandung  oleh  Pemohon  dan  meminta  Pemohon untuk menikahinya jika Pemohon menolak untuk menikahi maka, pihak keluarga Termohon akan melaporkan Pemohon pada kepolisian, dengan tuduhan Perbuatan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Dan karena dalam keadaan terpaksa dan dibawah ancaman oleh pihak Keluarga dari
Termohon  yang  meminta  bertanggung  jawab  serta  untuk  mendapatkan status bagi anak yang ada dalam kandungan Termohon, dengan keadaan terpaksa dan tidak bisa menolak Pemohon akhirnya menikahi Termohon sampai dengan saat ini.
Bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  yang  menjadi  pokok  masalah  dalam perkara  ini  adalah  apakah  Pemohon  dipaksa  berhubungan  badan  oleh Termohon dan apakah perkawinan antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan  dipaksa.  Dan  untuk  mengetahui  itu  majelis  Hakim  kemudian menilai alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan yang berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, dan menyatakan bahwa bukti-bukti tersebut telah sesuai.
Hakim  menimbang  keterangan  Saksi  I  Pemohon  dan  Saksi  II Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon dipaksa untuk melakukan hubungan badan dengan Termohon dan keluarga Pemohon mengawinkan Pemohon  dengan  Termohon  karena  dipaksa  oleh  keluarga  Termohon. Berdasarkan keterangan saksi II Pemohon sebagai mana tersebut di atas didasarkan informasi dari Pemohon dan menyatakan rumah sedang dalam keadaan sepi maka sangat wajar bila keterangan saksi hanya mendengar dari informasi  Pemohon.  dengan  demikian  berdasarkan  ketentuan  Pasal  171 Ayat (1) HIR, maka keterangan saksi II Pemohon tidak dapat diterima.
Majelis  hakim  berpendapat  bahwa  Termohon  adalah  seorang wanita yang lemah fisik, dalam kategori kakinya tidak normal, dan secara fisik  tidak  mungkin  seorang  yang  lemah  fisik  memaksa seorang  laki-laki yang sehat jasmani untuk melakukan hubungan badan.  Lalu menimbang Kembali  bahwa  berkaitan  dengan  Keterangan  saksi  I  Pemohon  yang mengatakan, keluarga Pemohon dipaksa oleh keluarga Termohon, untuk menikahkan Pemohon dengan Termohon, bila dihubungkan dengan bukti yang ada maka menurut majelis Hakim dengan adanya kesepakatan, maka tidak  terjadi  pemaksaan  dalam  Perkawinan  antara  Pemohon  dan Termohon.
Jika  dianalisis  bahwa  majelis  hakim  dalam  pertimbangannya berfokus pada 2 (dua) hal
a. Dalam  positanya  Pemohon  menyatakan  telah  terjadi  pengancaman oleh pihak keluarga Termohon yang meminta Pemohon bertanggung jawab  atas  hamilnya  Termohon  dan  meminta  pemohon  untuk menikahi  Termohon.  Jika  menolak  pihak  keluarga  Termohon  akan melaporkan  Pemohon  kepada  pihak  kepolisian  dengan  tuduhan perbuatan  cabul  terhadap  anak  dibawah  umur,  namun  dalam  fakta persidangan yang terjadi majelis hakim mendapatkan bukti sebaliknya, dengan adanya bukti surat (fotokopi surat keputusan bersama) antara Pemohon dan Termohon sehingga majelis Hakim berkeyakinan tidak ada unsur paksaan dalam perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon. b. Bahwa alasan/dalil Pemohon adalah karena sebelum pernikahan atau kurang  lebih  tanggal  20  September  2017,  Termohon  memaksa Pemohon  untuk  melakukan  hubungan  suami  isteri  ketika  Pemohon sedang belajar bersama dirumah Termohon dan dalam keadaan rumah sepi  Termohon  membuka  baju  dan  memaksa  Pemohon  sehingga terjadilah  persetubuhan  antara  Pemohon  dengan  Termohon.  Bahwa Pemohon dan Termohon melakukan Hubungan suami isteri sebanyak
1  (satu)  kali,  namun  pada  saat  itu  kondisi  Termohon  sudah  dalam kondisi  hamil,  hal  ini  diketahui  kemudian  dari  keterangan  dokter persalinan  yang  menyatakan  “Termohon  melahirkan  dengan  m asa kandungan 10 (sepuluh) bulan 5 (lima) hari.
Kasus dengan Nomor 17x/pdt.G/2019/PA.YK (1); Analisis putusan hakim adalah:  Bahwa  hal-hal  yang  dinyatakan  dalam  posita  pemohon  ternyata  setelah dikaitkan dengan keterangan saksi dan pendapat majelis hakim bahwa ditemukan fakta berdasarkan bukti prasangka bahwa Termohon sengaja menutupi identitas dirinya,  dan  apabila  Pemohon  mengetahui  keadaan  diri  termohon  tersebut, Pemohon tidak mau menikah dengan Termohon. Sehingga penulis berpendapat permohonan  atau  dalil-dalil  Pemohon  sangat  kuat  dan  sesuai  dengan  apa  yang disampaikan saksi dimuka persidangan, dan oleh karena itu perkawinan tersebut dapat dibatalkan sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum  Islam  “seorang  suami  atau  ist eri  dapat  mengajukan  pembatalan perkawinan apabila waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri”. Dengan dasar tersebut akhirnya majelis hakim memutuskan perkara ini dengan mengabulkan Permohonan Pemohon.
Kasus dangan Nomor 30x/pdt.G/2019 /PA.YK; Sedangkan putusan hakim dalam  kasus  ini  adalah:  Menurut  Majelis  hakim,  pokok  Permohonan  Pemohon dalam  Perkara  ini  adalah  membatalkan  Perkawinan  Pemohon  dan  Termohon dikarenakan  Termohon  tidak  dapat  menjalankan  kewajibannya  sebagai  suami
dalam  hal  memenuhi  kebutuhan  batin  Pemohon  dikarenakan  Termohon  tidak dapat melakukannya sebab Pemohon mengalami gangguan Kesehatan dalam hal ini  tidak  bisa  berereksi  (ejakulasi  dini)  sehingga  Pemohon  merasa  tidak  bahagia hidup  dengan  Termohon.  Kemudian  yang  selanjutnya  menjadi  pertimbangan hakim adalah bukti surat Pernyataan Termohon yang diajukan sebagai bukti yang berisi  merelakan  Pemohon  dan  memohon  untuk  dikabulkan  dan  hakim berpendapat  bahwa  hal  tersebut  justru  memperkuat  benar  adanya  Permohonan Pemohon.
Kasus  dengan  Nomor  40x/pdt.G/2018/PA.  YK;  Hakim  menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah Pemohon dipaksa  berhubungan  badan  oleh  Termohon  dan  apakah  perkawinan  antara Pemohon  dan  Termohon  dalam  keadaan  dipaksa.  Dan  untuk  mengetahui  itu majelis Hakim kemudian akan menilai alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan yang berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, dan menyatakan bahwa bukti- bukti  tersebut  telah  sesuai.  Dan  adapun  bukti  yang  disampaikan  di  persidangan adalah: Foto kopi surat kesepakatan bersama (bukti yang diakui oleh kedua belah pihak)  dan  dinyatakan  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  mengikat  dan sempurna.  Foto  kopi  dari  kopi  surat  pencabutan  laporan  polisi  tanggal  xxx. membuktikan  bahwa  setelah  adanya  surat  kesepakatan  bersama,  maka  laporan polisi tentang dugaan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur dicabut oleh Termohon.
Pembatalan  perkawinan  dapat  menghasilkan  putusan  batal  demi  hukum karena melanggar ketentuan agama dan dapat dibatalkan karena beberapa hal yang bersifat administratif. 12 Putusan hakim selain mempertimbangkan fakta hukumnya juga  mendasarkan  pada  asas  kepatutan  dan    kepantasan    (billijkheid    en redelijkheid). 13

## E.  Kesimpulan
Pembatalan perkawinan sejatinya merupakan suatu perbuatan hukum yang legal dalam peraturan Perundang-undangan di Republik Indonesia, namun masih saja ada oknum yang mencoba mencari keuntungan dan memenuhi hak-haknya dengan  cara  yang  curang,  atau  dengan  sengaja  melakukan  gugatan  pembatalan perkawinan,  memang  tidak  semua  kasus  yang  diajukan  dalam  penelitian  seperti sengaja  dibuat-buat  untuk  memenuhi  kepentingan  salah  satu  pihak  dalam berperkara seperti kasus 1 (satu), dan kasus 2 (dua) masih tergolong wajar/ umum terjadi dipersidangan di pengadilan agama. Tetapi yang sangan menarik dan perlu diberikan perhatian lebih dalam contih kasus ini adalah kasus ketiga. Karena dalam
12 Deni  Rahmatillah  Dan  A.N  Khofify,  Konsep  Pembatalan  Perkawinan  Dalam  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, Jurnal Hukum Islam , Vol XVII No. 2 Desember 2017, h. 169
13 Hartanto,  Aida  Dewi, “ Posisi  Hukum  Korban  Perzinahan  Yang  Dilaporkan  Atas  Tindak  Pidana Kesusilaan  Berdasar  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik ” , Jurnal Hukum To-Ra , Volume 6 Nomor 3 Desember 2020, h.. 285
pengamatan  penulis  kasus  ini  sangat  syarat  kepentingan  Pemohon  yang  sengaja ingin membatalkan perkawinannya, dengan alasan ada unsur pemaksaan dari pihak Termohon untuk melangsungkan perkawinan tersebut. Kemudian yang menjadi alasan bahwa gugatan tersebut terkesan dibuat-buat adalah karna dalam dalil-dalil permohonannya  tidak  terbukti  dalam  persidangan.  Lalu  diperjelas  dengan pendapat hakim dalam pertimbangannya, tidak mungkin seseorang yang memiliki kelemahan  fisik  mampu  memaksa  seseorang  yang  sehat  secara  jasmani  untuk melakukan persetubuhan.

## DAFTAR PUSTAKA
Sudarto. 1986. Hukum dan Hukum Pidana . Bandung:Alumni Adon Nasrullah Jamaludin, 2017. Sosiologi Perkotaan . Bandung: CV Pustaka Setia Amir  Nuruddin  dan  A.  Tarigan.  2004. Hukum  Perdata  Islam  Di  Indonesia .  Jakarta: Kencana Prenadamedia Jurnal: Anajeng Esri Edhi Mahanani, “ Paradigma Yuridis Kemanfaatan dan Kepatutan suatu Produk  Hukum  yang  Mengalami  Kebatalan  Mutlak ” , Jurnal  Widya  Pranata Hukum , Vol. 2, No. 2, September 2020
Hartanto dan Aida Dewi, “ Posisi Hukum Korban Perzinahan Yang Dilaporkan Atas Tindak Pidana Kesusilaan Berdasar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ” , Jurnal Hukum To-Ra , Vol. 6 No. 3 Desember 2020
Hartanto  dan  Nidya  Tajsgoani,  “Dualisme  Pengaturan  Oje k  Online  Angkut Penumpang  dalam  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar  (PSBB)  di  Jakarta”,
Al’Adl , Vol. 13 No. 2, Juli 2020
Deni  Rahmatillah  dan  A.N  Khofify, “ Konsep  Pembatalan  Perkawinan  Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam ” , Jurnal Hukum Islam , Vol. XVII No. 2 Desember 2017
Surmiati  Al, “ Perkawinan  Usia  Muda  Di  Indonesia  Dalam  Perspektif  Negara  Dan Agama Serta Permasalahannya ” , Jurnal Legislasi Indonesia , Vol 12, No 2, 2015
Ani  Yunita, “ Pertimbangan  Hakim  Dalam  Mengabulkan  Permohonan  Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Bantul ” , Jurnal Repertorium , Vol 1, No 2, 2014. Roni Sulistyanto Luhukay, Penghapusan Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Dalam Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja Jurnal Meta-Yuridis, No. P-ISSN : 2614-2031 / NO. E-ISSN : 2621-6450, Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang.
Roni Sulistyanto Luhukay Pemenuhan Jaminan Kesehatan Oleh Perusahaan Dalam Perpektif Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 ,  Jurnal Ilmiah Living Law E-Issn 2550-1208 Volume 13 Nomor 2, Juli 2021,
Peraturan perundang-undangan:
Undang  Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang Perubahan  Atas  Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan PP nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan
Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dokumen Lain
Putusan 17x/pdt.G/2019/PA.YK, Putusan 30x/pdt.G/2019 /PA.YK Putusan 40x/pdt.G/2018/PA. YK