1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702

## ANALISIS PUTUSAN MA ATAS KASASI PUTUSAN PN. TUBAN NOMOR 25/PDT. G/2013/PN. TUBAN TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN

## Khalida Hayasinana, Agus Sarono, Budi Ispriyarso
Program Studi Magister Kenotariatan,
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email : khayasinana@gmail.com

## Abstract
Analysis  of  Supreme  Court  decisions  on  cassation  of  PN.Tuban  Decision  Number 25/Pdt.G/2013/PN.Tuban  regarding  Marriage  Agreements,  discussing  the  background  of  marital dispute  agreements  and  analysis  of  decisions  on  Marriage  Agreements.  This  type  of  research  is juridical  normative  using  reports,  because  it  will  conceptualize  the  law  as  what  is  written  in  the regulations  by  analyzing  decisions,  specifications  descriptive  analytical  research,  data  collection methods using literature and case studies, data analysis methods using qualitative analysis methods. It  is  known  that  the  implementation  of  the  marriage  agreement  made  between  the  Plaintiff  and Defendant I is not in accordance with the contents of the agreement and has never been registered at the Office of Population and Civil Registry and the Registrar's Office of the District Court. In the Supreme  Court  decision  on  appeal  of  PN.Tuban  Number  25/Pdt.G/2013/PN.Tuban,  the  Panel  of Judges decided to reject Defendant I's exception to the fullest, in the main case to grant some of the plaintiff's claim and sentence Defendant  I, Defendant  II, and Co-Defendant to be requested in this decision. Decisions  of the Panel  of Judges based  on  Law Number 1 of 1974 concerning Marriage Article 29 and Article 35 and Civil Code Article 147, Article 149, and Article 152.

## Keywords : verdict;cassation; agreement; marriage

## Abstrak
Analisis  putusan  MA  atas  kasasi  putusan  PN.Tuban  Nomor  25/Pdt.G/2013/PN.Tuban  tentang Perjanjian  Perkawinan,  membahas  mengenai  latar  belakang  terjadinya  sengketa  perjanjian perkawinan dan analisis putusan tentang Perjanjian Perkawinan. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus, karena akan mengkonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dengan menganalisis putusan, spesifikasi penelitian deskriptif analitis,  metode  pengumpulan  data  menggunakan  studi  pustaka  dan  studi  dokumentasi,  metode analisis data  menggunakan metode analisis-kualitatif. Diketahui pelaksanaan perjanjian perkawinan yang dibuat antara Penggugat  dan Tergugat  I tidak sesuai  dengan isi perjanjian serta tidak pernah teregister  di  Kantor  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  dan  Kantor  Kepaniteraan  Pengadilan Negeri.  Dalam  putusan  MA  atas  kasasi  putusan  PN.Tuban  Nomor  25/Pdt.G/2013/PN.  Tuban, Majelis  Hakim  memutuskan  dalam  eksepsi  untuk  menolak  eksepsi  Tergugat  I  untuk  seluruhnya, dalam  pokok  perkara  untuk  mengabulkan  sebagian  gugatan  dari  Penggugat  dan  menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini. Putusan Majelis Hakim berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 29 dan Pasal 35 serta KUH Perdata Pasal 147, Pasal 149, dan Pasal 152.

## Kata kunci : putusan; kasasi; perjanjian; perkawinan
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
- 1702

## A. Pendahuluan
Dalam  Pasal  1  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974  tentang perkawinan( Undang-Undang  Perkawinan 1974),  perkawinan  ialah  ikatan  lahir  batin  seorang pria  dengan  seorang    wanita  sebagai  suami-istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah tangga)    yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.(Jehani  2008). Perkawinan merupakan suatu perjanjian tertulis yang sah diantara seorang suami dan  istri. Suatu perkawinan juga  melahirkan permasalahan harta benda dari suami maupun istri, kekayaan  yang dimaksud berupa kekayaan pribadi atau harta bawaan.(Yuliartha 2007). Calon pasangan  suami- istri sebelum melangkah ke jenjang perkawinan ada kalanya  membuat suatu perjanjian kawin.Isi yang  diatur  di  dalam  perjanjian  kawin  tergantung  pada  pihak  calon  suami  maupun  calon  istri, asal  tidak  bertentangan  dengan  undang-undang,  agama  dan    kepatutan  atau  kesusilaan.  Bentuk dan isi perjanjian kawin, sebagaimana  halnya dengan perjanjian pada umumnya, kepada kedua belah  pihak    diberikan  kebebasan  (sesuai  dengan  asas  hukum  “kebebasan  berkontrak”)  karena ada  prisipnya,  setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  berserikat, berkumpul,  dan  mengeluarkan pendapat  sebagaimana  yang  terdapat  dalam Pasal  28 Undang-Undang  Dasar  1945 (“UUD 1945”) dan Pasal  28E  ayat  (3)  UUD  1945,(Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945,  n.d.)  asalkan  tidak  bertentangan  dengan  undang-undang,  kesusilaan  atau  tidak melanggar ketertiban umum (Manjorang and Aditya 2015).
Pasangan  yang  hendak  melangsungkan  perkawinan  pada  umumnya    sangat  jarang  atau bahkan  tidak  pernah  mempermasalahkan  mengenai  harta    masing-masing  pihak  atau percampuran  harta  yang  akan  terjadi  setelah    perkawinan.  Namun  semakin  berkembangnya situasi  dan  kondisi  dalam  masyarakat,  terutama  dengan semakin banyaknya pengaruh   budaya asing    masuk    ke    Indonesia,    sedikit    demi    sedikit    merubah  pola    hidup    dan    pandangan masyarakat.(Azzam  2012)    Harta    masing-masing    pihak    maupun  percampuran    harta  dalam perkawinan menjadi suatu permasalahan yang disoroti  oleh pasangan  suami-istri  yang  hendak melangsungkan  perkawinan.
Dibuatnya  perjanjian  kawin  sebelum  perkawinan,  membawa  konsekuensipada  calon pasangan  suami  isteri  yaitu  terpisahnya  harta  masing-masing  pihakcalon  suami-isteri  dimana masing-masing  berwenang  mengurus  danmengusahakan  hartanya,  sehingga  apabila  terjadi perceraian  di  antara  calonsuami-isteri  tersebut  kelak  maka  mengenai  harta  perkawinan  akan diseleaikansebagaimana  diatur  dalam  perjanjian  kawin  yang  telah  dibuat  di  antara  keduacalon suami-isteri tersebut.
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086
-
1702
Perjanjian  perkawinan  di  Indonesia  mulai  diperbolehkan  dibuat  sejak  diberlakukannya KUHPerdata  pada  tanggal  1  Mei  1848.Dalam  hal  perjanjian  perkawinan  ini,  kemudian  dimuat dan  dipertegas  kembali  dengan  diundangkannya  Undang-Undang  Perkwinan  Nomor  1  Tahun 1974.  Sementara  itu  akibat  daripada  perkembangan  zaman  yang  semakin  pesat  serta  adanya tuntutan persamaan derajat antara laki-laki dengan wanita, menyebabkan perjanjian perkawinan tersebut  lebih  sering  dibuat  sebelum  calon  pasangan  suami  istri  melangsungkan perkawinan.(Arief  2017)“Perjanjian  Kawin”  adalah  sama  seperti  “perjanjian”  pada  umumnya, yakni  kedua  belah  pihak  diberikan  kebebasan  (sesuai  dengan  asas  hukum  “kebebasan berkontrak”)  asalkan  tidak  bertentangan  dengan  undang-undang,  kesusilaan,  atau  tidak melanggar  ketertiban  umum.  (Silviana  2013)Perjanjian  Perkawinan  merupakan  suatu kesepakatan  seorang  laki-laki  dengan  seorang  perempuan  yang  akan    melangsungkan perkawinan  untuk  memisahkan  kepemilikan  harta  dan  utang    piutang,  dan  kesepakatan  tentang sejumlah  hal  penting  lain  pada  saat    mengarungi  bahtera  rumah  tangga.  Menurut  Hilman Hadikusuma,  kedudukan  harta    perkawinan  sebagai  modal  kekayaan  untuk  membiayai kehidupan  rumah  tangga  suami-istri,  maka  harta  perkawinan  itu  dapat  digolongkan  dalam beberapa macam, sebagai berikut  :
1. Harta yang diperoleh/dikuasai suami atau istri sebelum perkawinan, yaitu “harta bawaan”.
2. Harta  yang  diperoleh/dikuasai  suami  atau  istri  secara  perseorangan  sebelum  atau  sesudah perkawinan, yaitu “harta penghasilan”.
3. Harta yang diperoleh/dikuasai suami dan istri bersama-sama selama perkawinan, yaitu “harta pencaharian”.
4. Harta  yang  diperoleh  suami  istri  bersama  ketika  upacara  perkawinan  sebagai  hadiah,  yang kita sebut  “hadiah perkawinan”.
Berkaitan dengan definisi perjanjian perkawinan tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam perundang-undangan, melainkan secara implisit diatur di  dalam beberapa peraturan perundang- undangan.  Peraturan  yang  pertama  kali  mengatur  perjanjian  perkawinan  yaitu  tercantum  di dalam  pasal  139-154  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (selanjutnya  disingkat KUHPerdata),  kemudian  dilanjutkan  dengan  terbitnya  UndangUndang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan  (selanjutnya  disebut  UU  Perkawinan)  tepatnya  pada  Pasal  29  UU Perkawinan,  dan  Pasal  45-52  Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) ( Instruksi Presiden 1991).  Berikut  persamaan  dari  ketiga  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
perjanjian  perkawinan.(Susanti  2018)Reaksi  dari  Inpres  ini  adalah  dikeluarkannya  Keputusan Menteri  Agama  Nomor  154  Tahun  1991  Tentang  Pelaksanaan  Instruksi  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun  1991  Tanggal  10  Juni  1991  yang  berisi  agar  seluruh  instansi Departemen Agama dan instansi pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarluaskanKompilasi  Hukum  Islam  dan  menerapkannya  dalam  masalah-masalah  salah satunya dibidang perkawinan.( Keputusan Menteri Agama 1991).
Tabel 1
Persamaan Pengaturan Perjanjian Perkawinan Isi Perjanjian Kawin KUHPerdata UU Perkawinan Kompilasi Hukum Islam Mengatur tentang Persatuan  Harta Kekayaan
(Harta Bersama) Calon  suami  istri berhak  menyiapkan beberapa penyimpangan  dari peraturan undangundang sekitar persatuan harta  kekayaan,  asal perjanjian tidak menyalahi tata susilaan. (Pasal 139). Pada waktu atau sebelum  perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan  bersama dapat mengadakan
perjanjian tertulis
yang  disahkan  oleh Pegawai pencatat perkawinan (Pasal 29). Perjanjian perkawinan meliputi  percampuran  harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian  masing-masing sepanjang  hal  itu  tidak bertentangan dengan hukum
Islam  (Pasal 47 ayat 2). Perjanjian dilakukan sebelum perkawinan Atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian perkawinan harus dibuat  dengan  akta notaris sebelum perkawinan berlangsung.  (Pasal 47). Pada waktu atau
sebelum  perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan  bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis
yang  disahkan  oleh Pegawai pencatat
perkawinan....  (Pasal
29 ayat 1).
Pada  waktu  atau  sebelum perkawinan  dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat  perjanjian  tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat  Nikah  mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.  (Pasal  47  ayat 1).
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702 Perjanjian  tidak bertentangan dengan kesusilaan, agama Calon  suami  istri berhak  menyiapkan beberapa penyimpang  an  dari peraturan undangundang  skitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian tidak menyalahi tata susilaan. (Pasal 139). Perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan bilamana  melanggar batas-batas  hukum, agama, dan kesusilaan.  (Pasal  29 ayat 2). Kedua calon mempelai dapat mengadakan
perjanjian  perkawinn  dalam bentuk :
1. Taklik talak, dan 2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. (Pasal 45).
Dalam  perkawinan,  perjanjian  perkawinan  harus  diadakan  sebelumnya  pernikahan dilangsungkan dan harus diletakkan dalam suatu akta  notaris. Selain itu tidak diatur lebih lanjut bagaimana  tentang  perjanjian  perkawinan  dimaksud  hanya  disebutkan  bahwa  kalau  ada perjanjian  perkawinan  harus  dimuat  di  dalam  Akta  Perkawinan.(Hutabarat  2008)Perjanjian Perkawinan  memberikan  perlindungan  bagi  suami-isteri  yang  akan  terikat  dalam  suatu perkawinan.  Layaknya  perjanjian  pada  umumnya,  para  pihak  yang  membuat  perjanjian  harus mentaati  aturan  hukum  yang  melandasi  terbentuknya  perjanjian  tersebut.Para  pihak  memiliki kebebasan dalam membuat suatu perjanjian, tapi mereka harus tetap terikat pada kaidah, norma- norma, kepatutan, ketertiban umum, serta kesusilaan. Selain itu, ketika para pihak sudah terikat dalam  suatu  perjanjian,  maka  perjanjian  tersebut  harus  ditaati  seperti  layaknya  para  pihak menaati  suatu  produk  Undang-Undang  (Hutabarat  2008).  Apabila  salah  satu  pihak  melakukan wanprestasi atau tidak dapat melaksanakan kewajiban yang telah dicantumkan dalam perjanjian, maka pihak  yang dirugikan dapat  mengajukan  gugatan cerai  atau  ganti rugi  atas kerugian  yang telah dideritanya.
Tujuan perjanjian perkawinan :
1. Apabila  kekayaan  salah  satu  pihak  (suami  atau  istri)  lebih  besar  dibandingkan  harta kekayaan pihak lainnya.
2. Kedua  pihak  (suami  atau  istri)  membawa  masuk  harta  yang  cukup  besar  ke  dalam  harta perkawinan.
3. Masing-masing memiliki usaha sendiri. Sehingga apabila salah satu jatuh bangkrut (pailit), maka yang lain tidak ikut pailit.
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086
-
1702
4. Terhadap utang-utang  yang dibuat  sebelum perkawinan masing-masing  akan menanggung utangnya masing-masing.(Tunardy 2012)
Pada  dasarnya  perjanjian  perkawinan  tidaklah  seburuk  yang  menjadi  anggapan masyarakat.Mengingat  pentingnya  perjanjian  perkawinan  ternyata  cukup  banyak  manfaatnya bagi  suami  dan  istri.  Karena  itu  manfaat  dari  Perjanjian  Perkawinan  adalah  dapat  mengatur penyelesaian dari masalah yang kira-kira akan timbul selama perkawinan, antara lain :
1. Tentang  pemisahan  harta  kekayaan,  jika  tidak  ada  harta  gono-gini  syaratnya,  harus  dibuat sebelum pernikahan dan harus dicatatkan di tempat pencatatan perkawinan.
2. Tentang  pemisahan  hutang,  dalam  perjanjian  perkawinan  dapat  diatur  mengenai  masalah hutang yang akan tetap menjadi tanggungan dari pihak yang membawa hutang. Hutang yang dimaksud  adalah  hutang  yang  terjadi  sebelum  pernikahan,  selama  pernikahan,  setelah perceraian bahkan kematian.
3. Tanggung  jawab  terhadap  anak-anak  hasil  pernikahan  tersebut  terutama  mengenai  masalah biaya  hidup  anak,  dan  biaya  Pendidikannya  harus  diatur  sedemikian  rupa  berapa  besar kontribusi  masing-masing  orang  tua,  dalam  hal  ini  tujuannya  agar  kesejahteraan  anak-anak tetap terjamin.(Rini 2008)
Perjanjian kawin dibuat untuk menjaga hubungan, dan citra calon  pasangan suami-isteri, juga menghindari tuduhan bahwa salah satu pihak atau keluarganya ingin mendapatkan kekayaan pihak  lain,  terutama  dari  hasil    pembagian  harta  gono-gini  (harta  yang  didapat  setelah pernikahan).Dibuatnya  perjanjian  kawin  sebelum  perkawinan,  membawa  konsekuensi    pada calon  pasangan  suami  isteri  yaitu  terpisahnya  harta  masing-masing  pihak  calon  suami-isteri dimana  masing-masing  berwenang  mengurus  dan    mengusahakan  hartanya,  sehingga  apabila terjadi  perceraian  di  antara  calon  suami-isteri  tersebut  kelak  maka  mengenai  harta  perkawinan akan  diseleaikan  sebagaimana  diatur  dalam  perjanjian  kawin  yang  telah  dibuat  di  antara  kedua calon suami-isteri tersebut. Salah satu hal yang selalu dipermasalahkan dalam proses perceraian selain  masalah  pengasuhan  anak,  pembagian  harta  gono-gini  juga  menjadi  hal  yang  sering dipermasalahkan, yang terkadang memakan waktu yang lama dalam menyelesaikannya. Namun apabila  ada  perjanjian  kawin  diantara  calon  pasangan  suami  istri  tersebut,  maka  hal  tersebut tidak  akan  terjadi  karena  diselesaikan  sesuai  dengan  kesepakatan  dalam  perjanjian  kawin  yang telah dibuat sebelumnya.
Dampak yuridis Perjanjian Perkawinan/Perjanjian Pra Nikah meliputi :
1. Perjanjian mengikat pihak suami dan pihak istri,
2. Perjanjian mengikat pihak ketiga yang berkepentingan,
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
3. Perjanjian  hanya  dapat  diubah  dengan  persetujuan  kedua  pihak  suami  dan  istri,  dan  tidak merugikan kepentingan pihak ketiga, serta disahka oleh pegawai pencatat perkawinan.(Abdulkadir 2017)
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan judul “Analisis  Putusan  MA  Atas  Kasasi  Putusan  PN.Tuban  Nomor  25/Pdt.  G/2013/PN. Tuban  tentang  Perjanjian  Perkawinan” .Dari  uraian  di  atas  maka  permasalahan  yang  dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Apa  latar  belakang  timbulnya  sengketa  perjanjian  perkawinan  dalam  putusan  MA  Atas Kasasi Putusan PN. Tuban Nomor 25/Pdt.G/2013/PN. Tuban ?
2. Bagaimana analisisputusan MA Atas Kasasi  Putusan PN. Tuban Nomor 25/Pdt.G/2013/PN. Tuban tentang Perjanjian Perkawinan ?
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  latar  belakang  timbulnya  sengketa perjanjianperkawinan  dalam  putusan  MA  Atas  Kasasi  Putusan  PN.  TubanNomor 25/Pdt.G/2013/PN.Tuban serta menganalisis putusan MA Atas Kasasi Putusan PN.TubanNomor 25/Pdt.G/2013/PN.Tuban tentang perjanjian perkawinan.
Mengingat  penelitian  berfokus  pada  perjanjian  perkawinan  sebagaimana  sudah  pernah dijelaskan,  seperti  oleh  Filma  Tamengkel  di  tahun  2015,  penelitian  ini  berfokus  pada  Dampak Yuridis  Perjanjian  Pranikah  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perjanjian Perkawinan.(Tamengkel 2015) Haedah Faradz di tahun 2008, penelitian ini berfokus pada Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan  (Haedah Faradz 2008), sertaErdhyan Paramita dan  Irnawan  Darori  di  tahun  2017,  penelitian  ini  berfokus  pada  Akibat  Hukum  Perjanjian Perkawinan  Yang  Tidak  Disahkan  Oleh  Pegawai  Pencatat  Perkawinan  (Paramita  and  Darori 2017).
Maka  berdasarkan  tulisannya  tersebut  terdapat  perbedaan  fokus  penelitian  yang  akan dilakukan penulis dengan penelitian yang sudah ada. Walaupun sama-sama membahas Perjanjian Perkawinan  namun  penulis  menekankan  pada  analisa  yang  dilakukan  pada  putusan  MA  atas kasasi  PN.Tuban  Nomor  25/Pdt.G/2013/PN.Tuban  mengenai  bagaimana  latar  belakang timbulnya sengketa perjanjian perkawinan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan atas kasus perjanjian perkawinan.

## B. Metode Penelitian
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Di  dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  jenis  penelitianyuridis  normatif  dengan pendekatan kasus, karena penelitian ini akan mengkonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam  peraturan  perundang-undangan  dengan  menganalisis  Putusan  MA  Atas  Kasasi  Putusan PN. Tuban Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.Tuban tentang Perjanjian Perkawinan.
Spesifikasi  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitis.Deskriptif  analitis  disini  dimaksudkan untuk  memberikan  gambaran  Putusan  MA  Atas  Kasasi  Putusan  PN.Tuban  Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.Tuban  tentang  Perjanjian  Perkawinan  dikaitkan  dengan  pelaksanaan  hukum positif,  yang menyangkut  permasalahan  yang sedang diteliti, serta memberikan penjelasan dan makna  pada  pokok  permasalahan  yang  dianalisis  sehingga  dapat  memberikan  gambaran  yang jelas.
Untuk jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder tersebut  diatas  diambil dengan cara studi pustaka dan studi dokumentasi.Data sekunder adalah data  yang  diperoleh  secara  tidak  langsung,  melainkan  bersumber  dari  data-data  yang  sudah terdokumentasikan  dalam  bentuk  bahan-bahan  hukum.(Nazir  2008)Metode  analisis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  analisis-kualitatif.  Metode    ini  berfungsi  untuk mempelajari  suatu  masalah  yang  ingin  diteliti  secara  mendasar  dan  mendalam.(Zuriah  2009) Data yang diperoleh  dari hasil penelitian diolah dalam tahap analisis, sehingga diperoleh hasil penelitian  secara  jelas  mengenai  Putusan  MA  Atas  Kasasi  Putusan  PN.  Tuban  Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.Tuban tentang Perjanjian Perkawinan.

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Latar  belakang  timbulnya  sengketa  perjanjian  perkawinan  dalamputusan  MA  Atas Kasasi Putusan PN. Tuban Nomor 25/Pdt.G/2013/PN. Tuban
Perjanjian  perkawinan  timbul  karena  adanya  suatu  perbuatan  hukum  yang  mengatur tentang hubungan yang timbul karena hubungan kekeluargaan yaitu hukum keluarga.(Simanjutak  2017).  Hukum  tidak  menganggap  perkawinan  sebagai  suatu  ikatan seumur  hidup,  perkawinan  dapat  diputuskan  karena  perceraian.  Dalam  suatu  perkawinan hubungan antara suami dan istri dapat terjadi adanya suatu perjanjian. (Pringgodigdo 1977). Dalam  kasus  ini,  antara  Penggugat  dan  Tergugat  I  telah  membuat  perjanjian  kawin sebagaimana  yang tertuang dalam Akta Perjanjian Nikah Nomor 200 tertanggal 8 Juli 1994 sebelum  kedua  belah  pihak  melangsungkan  perkawinan  sebagaimana  yang  diuraikan  dalam Kutipan  Akta  Perkawinan  No.  15/130/A/1994  tertanggal  20  Juli  1994.  Perjanjian  kawin
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
antara  Penggugat  dan  Tergugat  I  dibuat  dan  ditandatangani  di  hadapan  Turut Tergugat/Notaris di Malang yang mana akta tersebut sebagian isinya dikutip sebagai berikut : Pasal 1 : “diantara suami dan istri tidak akan ada persatuan harta kekayaan juga tidak akan ada persatuan utang dan rugi dan juga tidak akan ada persatuan hasil-hasil dan pendapatan- pendapatan dari masing-masing”.
Namun,  perjanjian  kawin  yang  telah  dibuat  dan  ditandatangani  antara  Penggugat  dan Tergugat I dihadapan Turut Tergugat tidak pernah teregister di Kantor Dinas Kependudukan dan  Catatan  Sipil  maupun  didaftarkan  di  Kantor  Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri  Tuban sebagaimana  mestinya.  Pernyataan  tersebut  tidak  sesuai  dengan  Pasal  29  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang  berbunyi  :  “pada  waktu/sebelum perkawinan  dilangsungkan,  kedua  pihak  atas  perjanjian  bersama  dapat  mengadakan perjanjian  tertulis  yang  disahkan  oleh  pegawai  pencatat  perkawinan,  setelahmana  isinya berlaku  juga  terhadap  pihak  ketiga  sepanjang  pihak  ketiga  tersangkut”.  Bentuk  dari perjanjian  perkawinan  tidak  ditentukan  secara  tegas.Hal  ini  dapat  ditafsirkan,  dapat  dibuat dengan  akta  otentik  atau  cukup  dibawah  tangan.  Namun,  yang  perlu  mendapat  perhatian meskipun  perjanjian  perkawinan  tersebut  dibuat  dalam  salah  satu  bentuk  di  atas,  perjanjian perkawinan  harus  mendapat  pengesahan  dari  Pegawai  Pencatat  Perkawinan  sebagai  salah satu  syarat  sahnya.Akibat  hukum  perjanjian  perkawinan  yang  tidak  mendapat  pengesahan dari  Pegawai  Pencatat  Perkawinan  adalah  batal  (nieteg  van  rechtwege),  perjanjian perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, sehingga berlakulah prinsip  kedudukan harta  benda dalam perkawinan (pasal 35 Undangundang  Nomor 1 tahun 1974).(Sukardi 2016)
Dari  seluruh  harta  yang  diperoleh  selama  masa  perkawinan,  ternyata  Penggugat  tidak bisa menikmati harta-harta yang diperoleh selama perkawinan tersebut, karena seluruh harta bersama  yang  diperoleh  selama  perkawinan  telah  dikuasai  oleh  Tergugat  I.  Dalam  hal  ini Penggugat merasa dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I.
Oleh  karena  itu  Penggugat  mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  Negeri  Tuban  untuk meminta  kepada  Majelis  Hakim  membatalkan  perjanjian  nikah  yang  telah  dibuat  antara Penggugat  dan  Tergugat  I  karena  tidak  terpenuhinya  syarat  sah  dilakukannya  perjanjian kawin.  Selain  itu,  Penggugat  juga  mengajukan  gugatan  untuk  meminta  kepada  Majelis Hakim  melakukan  sita  marital  ( marital  beslag )untuk  melindungi  harta  bersama  yang seharusnya menjadi hak Penggugat juga.
Dalam eksepsi, Tergugat I memberikan jawaban atas gugatan yang diajukan Penggugat yakni  bahwasanya  perjanjian  nikah  yang  telah  dibuatnya  bersama  Penggugat  dihadapan
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
- 1702
Turut Tergugat/Notaris di Malang telah didaftarakan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga perjanjian nikah yang dibuat bersama dengan Penggugat tidak dapat diganggu gugat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 KUH Perdata yang menyebutkan, “setelah perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dengan cara bagaimana tidak boleh dirubah”.  Dan  Pasal  29  ayat  4  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan yang  menyebutkan,  “selama  perkawinan  dilangsungkan  perjanjian  tersebut  tidak  dapat diubah, keculai bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak  merugikan  pihak  ketiga”.  Selain  itu,  berdasarkan  Pasal  29  ayat  3  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  juga  mneyebutkan,  “perjanjian  tersebut  berlaku sejak perkawinan dilangsungkan”.
Dengan begitu, Tergugat I menyatakan, harta  yang teratasnamakan Tergugat  I dengan adanya  perjanjian  nikah  yang  dibuat  oleh  Penggugat  dan  Tergugat  I  sebelum dilangsungkannya perkawinan, maka harta tersebut menjadi milik Tergugat I dan tidak dapat diganggu  gugat  oleh  Penggugat  atau  siapapun.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  terlihat  bahwa perjanjian  perkawinan  yang  dibuat  antara  Penggugat  dan  Tergugat  I,  tidak  sesuai  dengan ketentuan  Pasal  147  jo.  Pasal  152  KUH  Perdata.( Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata , n.d.)
Pasal 147 KUH Perdata :
“Perjanjian  kawin  harus  dibuat  dengan  akta  notaris  sebelum  pernikahan  berlangsung,  dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat pernikahan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu”.
Pasal 152 KUH Perdata :
Ketentuan  yang  tercantum  dalam  perjanjian  kawin,  yang  menyimpang  dari  persatuan menurut  undang-undang,  seluruhnya  atau  sebagian,  tidak  akan  berlaku  bagi  pihak  ketiga sebelum  hari  ketentuan-ketentuan  itu  dibuktikan  dalam  suatu  register  umum  yang  harus diselenggarakan untuk itu di kepaniteraan pada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya perkawinan itu dilagsungkan, atau kepaniteraan di mana akta perkawinan itu didaftarkan, jika perkawinan berlangsung di luar negeri.
Selain  itu,  hal  yang  dikaitkan  dalam  perkara  ini  adalah  masa  berakhirnya  suatu perjanjian  kawin  tersebut,  tidak  ada  peraturan  perundangan  apapun  yang  mengatur  dan menjelaskan  tentang  kapan  dan  bagaimana  berakhirnya  perjanjian  kawin  tersebut,  sehingga perjanjian kawin antara Penggugat dan Tergugat I bersifat kabur.
Oleh  karena  itu,  jelas  adanya  dalam  putusan  MA  Atas  Kasasi  Putusan  PN.  Tuban Nomor  25/Pdt.G/2013/PN.  Tuban  telah  terjadi  sengketa  mengenai  perjanjian  perkawinan
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
antara  Penggugat  dan  Tergugat  I,  suami  sebagai  Penggugat  dan  istri  sebagai  Tergugat  I. Dalam  putusan  MA  Atas  Kasasi  Putusan  PN.  Tuban  Nomor  25/Pdt.  G/2013/PN.  Tuban tentang Perjanjian Perkawinan, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I.
Apabila terjadi sengketa antara suami dan istri mengenai perjanjian perkawinan, maka salah  satunya  dapat  mengajukan  perkaranya  ke  pengadilan  dengan  membuat  gugatan. Pengertian gugatan itu sendiri menurut Hukum Acara Perdata pada Pasal 1 angka 2, gugatan adalah  tuntutan  hak  yang  mengandung  sengketa  dan  diajukan  ke  pengadilan  untuk mendapatkan putusan.(Tim Visi Yustisia 2015)Tujuan para pihak menempuh proses perkara di pengadilan adalah untuk mendapatkan penetuan bagaimana hukumnya atas suatu perkara, yaitu bagaimana hubungan hukum di antara para pihak yang berperkara dan segala apa yang telah diputuskan dapat dijalankan. Jadi hasil yang diharapkan para pihak adalah agar segala hak  dan  kewajiban  yang  telah  diberikan  dalam  hukum  materiil,  baik  yang  berupa  hukum tertulis maupun yang tidak tertulis dapat diwujudkan lewat pengadilan. (Sunarto 2015)
2. Analisis  Putusan  MA  Atas  Kasasi  Putusan  PN.  Tuban  Nomor  25/Pdt.G/2013/PN. Tuban tentang Perjanjian Perkawinan
Isi  putusan  MA  atas  kasasi  putusan  PN.Tuban  Nomor  25/Pdt.  G/2013/PN.  Tuban tentang Perjanjian Perkawinan adalah sebagai berikut :
a. Dalam Eksepsi : Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
b. Dalam Pokok Perkara :
1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2) Menyatakan  batal  Perjanjian  Nikah  Nomor  200  tertanggal  8  Juli  1994  dibuat  dan  di tandatangani  di  hadapan  Turut  Tergugat/Notaris  di  Malang,  dengan  segala  akibat hukumnya;
3) Menyatakan seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I menjadikan harta bersama Penggugat dan Tergugat I;
4) Menghukum  Tergugat  I  untuk  membagi  harta  bersama  yang  diperoleh  selama perkawinan;
5) Penggugat dan Tergugat I yang besarnya sama rata antara Penggugat dan Tergugat I ; sita  atas  harta  bersama  yang  diperoleh  selama  perkawinan  Penggugat  dan  Tergugat  I ( marital beslag ) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Tuban sah dan berharga;
6) Menghukum  Tergugat  I,  Tergugat  II  dan  Turut  Tergugat  untuk  tunduk  pada  putusan ini;
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
7) Menghukum  Tergugat  I,  Tergugat  II  dan  Turut  Tergugat  untuk  membayar  biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp.1.172.000,- (satu juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
8) Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;
Dari uraian Putusan MA atas kasasi putusan PN. Tuban Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.Tuban tersebut di atas, dapat dilakukan analisis secara keseluruhan terkait dengan  permasalahan  mengenai  perjanjian  perkawinan  dalam  Putusan  MA  atas  kasasi putusan  PN.Tuban  Nomor  25/Pdt.G/2013/PN.Tuban,  yaitu  dalam  mengkaji  perjanjian perkawinan  dalam  putusan  ini,  dasar  diajukannya  gugatan  dalam  putusan  MA  atas  kasasi putusan  PN.Tuban  Nomor  25/Pdt.  G/2013/PN.  Tuban  adalah  Penggugat  merasa  dirugikan atas  perjanjian  nikah  yang  dilakukan  bersama  dengan  Tergugat  I.  Penggugat  mengajukan gugatan kepada Majelis Hakim untuk membatalkan perjanjian perkawinan yang telah di buat kedua  belah  pihak  pada  saat  melakukan  perkawinan  karena  perjanjian  perkawinan  tersebut tidak  pernah  teregister  di  Kantor  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Tuban  dan didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban. Penggugat memohon kepada Majelis Hakim  untuk  melakukan  sita  marital  atas  harta  yang  di  kuasai  oleh  Tergugat  I  karena seharusnya harta tersebut menjadi harta bersama.
Selanjutnya  untuk  menjamin  tidak  beralihnya  harta  bersama  tersebut,  Penggugat meminta  Majelis  Hakim  untuk  mengeluarkan  penetapan  sita  marital  dan  pemblokiran  atas harta  bersama  tersebut.  Bahwa  ketentuan  hukum  yang  berlaku  telah  menyebutkan  bahwa harta bersama haruslah dibagi dua seimbang antara suami dan istri dan dalam perkara aquo haruslah  dibagi  sama  rata  antara  Penggugat  dan  Tergugat  I.  Keputusan  Majelis  Hakim disesuaikan  dengan  peraturan  perundangan  yang  berlaku,  khususnya  pasal-pasal  pada KUHPerdata,  adat,  dan  kebiasaan  serta  praktek  yang  berlaku  dan  berkaitan  dalam  perkara aquo, aturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini.
Menurut  peneliti,  jika  mengacu  pada  alasan  diajukannya  gugatan  dalam  putusan  MA atas  kasasi  putusan  PN.Tuban  Nomor  25/Pdt.  G/2013/PN.Tuban  tersebut  di  atas  oleh Penggugat adalah sudah tepat.Peneliti juga berpendapat bahwa putusan yang di ambil Majelis Hakim  pun  juga  sudah  benar.Dalam  mengajukan  gugatannya  Penggugat  juga  berhak  untuk menentukan siapa saja yang dapat dijadikan Tergugat, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 305/K Sip/1991 yang menyatakan “bahwa penggugat mempunyai kebebasan untuk memilih siapa-siapa yang dinyatakan sebagai tergugat”.Dalam putusan MA atas kasasi putusan PN.Tuban Nomor 25/Pdt. G/2013/PN.Tuban, Penggugat menetapkan 3 (tiga) orang sebagai Tergugat.
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
- 1702
Selanjutnya atas gugatan Penggugat, pada hari sidang yang sudah ditentukan Tergugat I,  Tergugat  II  telah  hadir  dan  memaparkan  jawaban  atas  gugatan  Penggugat.  Sedangkan Turut  Tergugat  tidak  pernah  hadir  dalam  persidangan  dan  tanpa  alasan  yang  sah.Dengan begitu,  peneliti  menyimpulkan  bahwasanya  Majelis  Hakim  dalam  mempertimbangkan perkara ini,  yaitu perjanjian nikah  yang  Penggugat  dan Tergugat  I buat  dan tandatangani  di hadapan  Turut  Tergugat  adalah  perjanjian  nikah  “akal-akalan”,  karena  Penggugat  dan Tergugat  I  tidak  bersungguh-sungguh  dalam  untuk  melaksanakan  perjanjian  kawin tersebut.Para  pihak  pun  tidak  melakukan  pula  dengan  sebenarnya,  karena  tidak  ada  dalam berita  acara  pencatatan  perkawinan  dan  tidak  dicatat  dalam  akta  perkawinan  bahwa  dalam perkawinan  Penggugat  dan  Tergugat  I  terdapat  perjanjian  kawin.Perjanjian  kawin  antara Penggugat  dan  Tergugat  I  juga  tidak  memenuhi  syarat  formil  dan  materiil  dalam pelaksanaannya.  Sehingga  perjanjian  kawin  tersebut  tidak  sah  dan  dikatakan  batal  demi hukum.
Demikianlah beberapa dasar dan analisis dalam pertimbangan hakim pada putusan MA atas  kasasi  putusan  PN.Tuban  Nomor  25/Pdt.G/2013/PN.Tuban  tentang  Perjanjian Perkawinan. Pada prinsipnya pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada gugatan mengenai  harta  bersama,  mengacu  pada  dasar  hukum  gugatan  Penggugat  serta  jawaban Tergugat I maupun Tergugat II, dengan mempertimbangkan terlebih dahulu bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Tergugat  I, dan Tergugat II melalui proses pembuktian di persidangan. Pembuktian dalam konteks ini dilakukan untuk bukan berdasar pada dugaan atau kesimpulan dari gugatan maupun jawaban, tetapi dijadikan bukti adanya kebenaran/fakta dalam perkara ini.

## D. Simpulan
Latar  belakang  timbulnya  sengketa  dalam  putusan  MA  atas  kasasi  putusan  PN.Tuban Nomor  25/Pdt.  G/2013/PN.Tuban  tentang  perjanjian  perkawinan  dikarenakan  perjanjian perkawinan  yang  telah  dibuat  antara  Penggugat  dan  Tergugat  I  sebenarnya  tidak  pernah teregister  di  Kantor  Dinas  Kependudukan  Catatan  Sipil  maupun  didaftarkan  di  Kantor Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri,  sehingga  perjanjian  perkawinan  tersebut  tidak  sah.Namun harta  yang  seharusnya  menjadi  harta  bersama  antara  Penggugat  dan  Tergugat  I  telah  dikuasai oleh Tergugat I. Dalam hal ini, Penggugat merasa dirugikan atas perbuatan Tergugat I, sehingga Penggugat mengajukan gugatan untuk membatalkan perjanjian perkawinan yang Penggugat dan Tergugat I telah buat, serta mengajukan sita marital atas harta yang berada pada Tergugat I.
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Putusan  MA  atas  kasasi  putusan  PN.Tuban  Nomor  25/Pdt.G/2013/PN.  Tuban  tentang perjanjian  perkawinan,  dalam  Eksepsi,  menolak  Eksepsi  Tergugat  I  untuk  seluruhnya dikarenakan  berdasarkan  jawaban  Tergugat  I  yang  meminta  kepada  Majelis  Hakim  untuk menolak  seluruh  gugatan  yang  diajukan  Penggugat  tidak  dapat  dikabulkan,  dikarenakan perjanjian perkawinan  yang dibuat dan ditandatangani  antara Penggugat  dan Terggugat  I tidak memenuhi  syarat  formil  sehingga  menyebabkan  perjanjian  kawin  tersebut  batal  demi  hukum dan tidak sah.Sedangkan dalam pokok perkara, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk  sebagian,  menyatakan  batalnya  Perjanjian  Nikah  yang  dibuat  dan  ditandatangani  di hadapan  Turut  Tergugat/Notaris  di  Malang,  dengan  segala  akibat  hukumnya,  dikarenakan Perjanjian  Nikah  yang  dilakukan  Penggugat  dan  Tergugat  I  tidak  pernah  teregister  di  Kantor Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  dan  terdaftar  pada  Kantor  Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri. Serta  menyatakan  seluruh  harta  yang  diperoleh  selama  perkawinan  antara  Penggugat  dengan Tergugat  I  dijadikan  sebagai  harta  bersamaserta  menghukum  Tergugat  I  untuk  membagi  harta bersama yang diperoleh selama  perkawinan Penggugat dan Tergugat I yang besarnya sama rata antara  Penggugat  dan  Tergugat  I,  dengan  alasan  bahwa  Perjanjian  Nikah  yang  telah  dibuat tersebut tidaklah berlaku. Dengan begitu, dapat dikatakan perjanjian nikah yang Penggugat dan Tergugat  I  adalah  perjanjian  nikah  “akal-akalan”,  karena  Penggugat  dan  Tergugat  I  tidak bersungguh-sungguh dalam untuk melaksanakan perjanjian kawin tersebut.Para pihak pun tidak melakukan pula dengan sebenarnya, karena tidak ada dalam berita acara pencatatan perkawinan dan  tidak  dicatat  dalam  akta  perkawinan  bahwa  dalam  perkawinan  Penggugat  dan  Tergugat  I terdapat perjanjian kawin.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir, Muhammad. (2017). Hukum Perdata Indonesia . Catakan II. Bandung: PT.
CitraAditya Bakti.
Azzam, Ummu. (2012). Walimah Cinta, Mengadakan Pernikahan Itu Mudah & Berkah .   Jakarta: Agromedia Pustaka.
Hutabarat,  Samuel.  (2008). Penawaran  Dan  Penerimaan  Dalam  Hukum  Perjanjian .  Jakarta: Grasindo.
Jehani, Libertus. (2008). Perkawinan, Apa Resiko Hukumnya? Jakarta: Forum Sahabat.
Manjorang, Aditya P., and Intan Aditya. 2015. The Law of Love : Hukum Seputar  Pranikah,
Pernikahan, Dan Perceraian Di Indonesia . Pertama. Jakarta: Transmedia Pustaka. Nazir, Moch. (2008). Metode Penelitian . Jakarta: Ghalia Indonesia. Pringgodigdo. (1977). Ensiklopedi Umum . II. Yogyakarta: Kanisius.
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
Simanjutak. (2017). Hukum Perdata Indonesia . III. Jakarta: Kencana.
Sunarto. (2015). Peran Aktif Hakim Dalam Hukum Perdata . Jakarta: Prenadamedia Group. Tim Visi Yustisia. (2015). KUHPerdata Dan KUHAPerdata . Jakarta: Visimedia.
Yuliartha, Erike. (2007). The Wedding Book . Pertama. Jakarta: Transmedia.
Zuriah, Nurul. (2009). Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan . Jakarta: Bumi Aksara.
Arief, Hanafi. (2017). “Perjanjuan Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum   Positif Di Indonesia)” IX.
Haedah Faradz. (2008). “Tujuan Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan.” Dinamika Hukum 8.
Paramita, Erdhyan, and Irnawan Darori. (2017). “Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan   Yang Tidak Disahkan Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.” Repertorium IV.
Rini, Mike. (2008). “Perlukah Perjanjain Pranikah.” Dinamika Hukum 8.
Sukardi. (2016). “Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang  Hukum
Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum   Islam.”
Khatulistiwa VI.
Susanti,  Dyah  Ochtorina.  (2018).  “Perjanjian  Kawin  Sebagai  Bentuk  PerlindunganHukum  Bagi Pasangan Suami Istri” I.
Tamengkel, Filma. (2015). “Dampak Yuridis Perjanjian Pranikah Ditinjau Dari Undang-  Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perjanjian Perkawinan.” Lex Privatum III.
Silviana. (2013). “Pisah Harta, Mungkinkah?” Tabloid , 2013.
Tunardy,  Wibowo  T.  (2012).  “Perjanjian  Kawin.”  2012.(Diakses  tanggal  26  Februari  2020) http://www.jurnalhukum.com/perjanjian-kawin-huwdlijkse-voorwaarden/.
Instruksi Presiden . 1991.
Keputusan Menteri Agama . 1991.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata . n.d.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . n.d.
Undang-Undang Perkawinan . 1974.