Implementasi Hak Asasi Manusia Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara Pada Peraturan Daerah Mengenai Sistem Penyelengaraan Pendidikan Gratis 12 Tahun di Provinsi Sumatera Selatan Khususnya Kota Palembang
Silfy Maidianti,S.H.,M.H Universitas Sjakhyakirti Palembang silfymaidianti@yahoo.com

## ABSTRAK
This research is motivated by the development of the city of Palembang local government also pay much attention to the aspect of the fulfillment of human rights education free of charge from elementary,  junior  high,  and  high  school  level.  It  is  the  fulfillment  of  socio-cultural  rights  of  the community which has been regulated in the South Sumatera Provincial Regulation No. 16 of 2011 on the  implementation  of  the  12-year  free  education  program  and  how  the  implementation  of  the program's  policies is  running  accordingly  and  on  target.  Of the issues to  be discussed1. The  role  of DPRD  of  Palembang  City  in  Formation  and  Supervision.  Product  Regulation  Area  Free  Education Program 12 Years   2. Implementation of the implementation of free education program 12 Years in the field.This research employs the empirical normative method by analyzing, solving and explaining the  existing  problems  by  collecting  data  clarifying  and  interpreting.  The  data  used  are  primary, secondary  and  tertiary  data.  The  result  of  the  research  can  be  concluded  that  in  forming  a  good regulation should be based on the principles of legislation. as well as the control side to what extent the DPRD has implemented effective oversight of the regional heads in implementing the established public policies. To carry out the oversight function, the DPRD in performing its duties is entitled to ask state officials, government officials or citizens to provide information on a matter that needs to be addressed  in  the  interest  of  the  state,  nation  of  government  and  regional  development.  In  Regional Regulation No. 3 of 2009 jo Perda 16 of 2011 on the implementation of PSG in South Sumatra, it is stipulated  that  program  funds  sourced  from  Provincial  APBD  are  channeled  directly  to  school accounts by provincial / municipal / private government. While funds sourced from APBD districts / cities distributed by the government district / city to each school / madrasah.  This PSG fund is used for school operational costs The mechanism for accounting for the allocation of PSG funds in schools should be arranged in order to be balanced. This means that the money out must be in accordance with the entry money as evidenced by the bill of expenditure. Then the note is attached with the letter of accountability (SPJ) reported to the financial department of the education department once every three months.  Suggestion  that  the  sharing  of  funds  from  districts  /  municipalities  should  not  be  delivered late  in  the  provincial  government  about  the  amount  of  fund  sharing  and  reporting  from  school  to government  on  the  number  of  students  and  must  be  on  target  until  there  is  no  delay  in  receiving assistance from the province.
Keywords: Regional Regulations; Human Rights; Free Education 12 Years.

## ABSTRAK
Penelitian ini dilatar belakangi oleh dalam pembangunan kota palembang pemerintah daerah juga banyak  memperhatikan  aspek  pemenuhan  HAM  pendidikan  gratis  dari  tingkat  SD,SMP,SMA. Merupakan pemenuhan hak-hak sosial budaya masyarakat yang sudah diatur dalam peraturan Daerah Provinsi Sumsatera selatan No 16 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan program pendidikan gratis 12 Tahun  dan  bagaimana  Implementasi  kebijakan  program  tersebut  berjalan  sesuai  dan  tepat  sasaran. Dari  Permasalahan  yang  akan  dibahas  :  Peranan  DPRD  Kota  Palembang  Dalam  Pembentukan  Dan Pengawasan    Produk  Peraturan  Daerah  Program  Pendidikan  Gratis  12  Tahun;  2.  Implementasi penyelenggaraan  program  pendidikan  gratis  12  Tahun    di  lapangan  Penelitian  ini  menggunakan metode  normatif  empiris  dengan  menganalisa,  memecahkan  dan  memberi  penjelasan  terhadap permasalahan yang ada dengan mengumpulkan data mengklarifikasi serta menginterpretasikan. Data yang  dipergunakan  adalah  data  primer,  sekunder  dan  tersier.  Hasil  penelitian  dapat  disimpulkan
Silfy  Maidianti,  Implementasi  Ham  Sebagai  Hak  Konstitusional  Warga  Negara  Pada  Peraturan Daerah Mengenai Sistem Penyelengaraan Pendidikan Gratis 12 Tahun Di Provinsi Sumatera Selatan Khususnya Kota Palembang Halaman 321-343
bahwa  dalam  membentuk  PERDA  yang  baik  harus  didasarkan  asas-asas  peraturan  perundang- undangan.  serta  sisi  kontrol  sejauh  mana  DPRD  telah  melaksanakan  pengawasan  secara  efektif terhadap  kepala  daerah  dalam  melaksanakan  kebijkan  publik  yang  telah  ditetapkan.  Untuk menjalankan  fungsi  pengawasan,  DPRD  dalam  melaksanakan  tugasnya  berhak  meminta  pejabat negara, pejabat pemerintahan atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang  perlu  ditangani  demi  kepentingan  negara,bangsa  pemerintah  dan  pembangunan  daerah.  Pada perda  nomor  3  tahun 2009 jo  perda 16 tahun  2011 tentang  penyelenggaraan  PSG  diProvinsi  sumsel diatur  bahwa  dana  program  yang  bersumber  dari  APBD  provinsi  disalurkan  langsung  ke  rekening sekolah  oleh  pemprov  untuk  sekolah/marasah  negeri/swasta.  Sedangkan  dana  yang  bersumber  dari APBD  kabupaten/kota  disalurkan  oleh  pemerintah  kabupaten/kota  kepada  masing-masing sekolah/madrasah.  Dana  PSG  ini  dipergunakan  untuk  biaya  operasional  sekolah  Mekanisme pertangungjawaban  pengalokasian  dana  PSG  disekolah  harus  diatur  agar  dapat  seimbang.  Artinya uang keluar harus sesuai dengan uang masuk yang dibuktikan dengan nota pembelanjaan. Kemudian nota  tersebut  turut  dilampirkan  dengan  surat  pertanggungjawaban  (SPJ)  yang  dilaporkan  kepada bagian  keuangan  dinas  pendidikan  setiap  tiga  bulan  sekali.  Saran  sebaiknya  dana  sharing  dari kabupaten/kota tidak terlambat disampaikan di pemprov tentang nominal dana sharing dan pelaporan dari  sekolah  ke  pemerintah  tentang  jumlah  siswa  dan  harus  tepat  sasaran  hingga  tidak  terdapat keterlambatan penerimaan bantuan dari provinsi.
Kata kunci : Peraturan Daerah; Hak Asasi Manusia ; Pendidikan Gratis 12 Tahun.

## A. PENDAHULUAN
Reformasi di Indonesia menyebabkan banyak
terjadinya perubahan  dalam  kehidupan  berbangsa dan  bernegara  di    Indonesia    salah satunya  adalah  amandemen  konstitusi. Amandemen  tersebut  dimaksudkan  agar tujuan  negara  sebagaimana  termaktub dalam  alenia  ketiga  pembukaan  Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  dapat  segera terwujud, reformasi tidak saja menyebabkan terjadinya perubahan sistem ketatanegaraan tetapi juga semakin gencar dan berani masyarakat menyuarakan tuntutan  agar negara dapat melindungi,menghormati serta memenuhi hak-hak sebagaimana diatur dalam konstitusi  termasuk  didalamnya    hak-hak sosial budayanya. 1
Tuntutan  akan  adanya  penegakan penghormatan  dan  pemenuhan  HAM terjadi disemua tatanan kehidupan berbangsa  dan  bernegara,  hal  yang  sama juga  terjadi  dalam  wilayah  Provinsi
Sumatera Selatan khususnya Kota
1 Jimly  Asshiddiqi,  Demokrasi  dan  Hak Asasi  Manusia,  Makalah  dalam  Stadium  generale Converence  Corporate  Forum  For  Community Development, Jakarta 19 Desember ,2005, hlm 3
Palembang sebagai ibukota Provinsi yang mengalami  perkembangan  yang  sangat pesat dan mengarah kepada kota metropolitan, persoalan HAM juga selalu mengemuka.  Persoalan  HAM  dikota biasanya  banyak  terjadi sebagai dampak dari  perkembangan  kota  yang  mengarah kepada  kota  yang  modern  dimana memerlukan  pembangunan  sarana  dan prasarana  yang  pada  akhirnya  jika  tidak ditangani secara serius akan menimbulkan persoalan HAM. 2
Kota  Palembang  sebagai  pusat perkembangan di wilayah Provinsi Sumatera  Selatan  dalam  beberapa  tahun terakhir  ini  akibat  dari  perkembangan kota  yang  sangat  pesat  menimbulkan persoalan  HAM,  misalnya  pembangunan pasar-pasar  modern  dan  retail  yang  tidak diatur  secara  tegas  dalam  peraturan daerah    berdampak  kepada    menurunya jumlah pasar-pasar tradisional,yang secara  langsung  juga  akan  berpengaruh kepada  menurunnya  jumlah  pedagang- pedagang  tradisional  juga  berpengaruh kepada hilangnya lapangan pekerjaan. 3
2 Eko  Riyadi,  Faktor  penyebab  timbulnya persoalan Haka  Asasi Manusia dalam Pembangunan kota, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2011, hal 26
3 Yudistira  Rusydi,  Perlunya  Pengaturan Pembangunan Pasar Modern dalam Rangka
Silfy  Maidianti,  Implementasi  Ham  Sebagai  Hak  Konstitusional  Warga  Negara  Pada  Peraturan Daerah Mengenai Sistem Penyelengaraan Pendidikan Gratis 12 Tahun Di Provinsi Sumatera Selatan Khususnya Kota Palembang Halaman 321-343
Penimbunan  rawa-rawa yang tidak terkendali  yang  dilakukan  oleh  para pengembang  di  Kota  Palembang  juga berpengaruh kepada timbulnya
permasalahan tidak saja masalah pertanahan  tetapi  juga  berdampak  luas misalnya timbulnya banjir, kemacetan hal ini  tentu  juga    merupakan  bagian  dari pelanggaran  hak-hak  sosial  masyarakat, kondisi  demikian  jika  tidak  diatur  dalam Peraturan  Daerah  akan    menimbulkan banyak persoalan 4
Program  pendidikan  gratis  12 tahun sudah dilakukan pemerintah daerah Propinsi  Sumatera  Selatan  sejak  tahun 2008. Hal ini dilakukan sebagai komitmen  pemerintah  untuk  memberikan pelayan  pendidikan  yang  layak  bagi mayarakat. Program ini awalnya merupakan janji kampenye calon gubernur  dan  calon  wakil  gubernur Sumatera  Selatan  H.Alex  Noerdin  dan H.Eddy Yusuf yang kemudian direalisasikan begitu mereka resmi menjabat  sebagai  Gubernur  dan  Wagub Sumsel pada 2008 lalu. Program pendidikan  gratis  di  Sumsel  dapat  di nikmati  tidak  hanya  masyarakat  miskin, namun  seluruh seluruh  siswa  dari tingkat Sekolah  Dasar  (SD)  sampai  dengan Tingkat  Sekolah  Menengah  Atas  (SMA), sekolah negeri maupun swasta di propinsi Sumsel.
Pendidikan  merupakan  prioritas utama  rencana  pembangunan  masyarakat daerah  Sumsel  dibawah  pimpinan  Alex Noerdin  sebab  anak-anak  merupakan generasi  penerus  bangsa  yang  wajib  di cerdaskan  oleh  pemerintah.  Anak-anak yang  memiliki  kecerdasan  dan  moral yang  terdidik  merupakan  aset  krusial dalam  memajukan  pembangunan  bangsa dan  bersaing  dikancah  internasional. Tujuan program ini selain untuk memenuhi  amanat  UUD  1945  untuk mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  juga
Melindungi Pasar-pasar Tradisional di Kota Palembang  sebagai  bagian  dari  Perlindungan  HAM, Jurnal  Konstitusi,  PKK.  Univ  Muhammadiyah Palembang, edisi 2 Nop. 2010 , hal 46
4 Ibid, hlm 36
bertujuan untuk menurunkan angka putus sekolah daan meningkatkan angka partisipasi pendidikan. 5
Pihak  yang  akan  diuntungkan dalam  program  pendidikan  gratis  ini adalah  masyarakat  yang  berasal  dari ekonomi  lemah  karena  mereka  dapat menyekolahkan anak-anak mereka sampai tingkat SMA tanpa harus membayar  biaya  sekolah.  Orang  tua hanya  perlu  membiayai  pakaian  dan ongkos sekolah anak-anak meraka. 6
Secara Nasional guna mewujudkan hal tersebut dipandang perlu menjadikan HAM sebagai bagian konstitusi  Indonesia,  hasil  amandemen ke-2  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  adalah dimasukkannya  aturan  tentang  HAM dalam  Pasal  28  huruf  a    sampai  dengan Pasal 28 huruf jUndang-Undang DasarRepublik  Indonesia    Tahun    1945, dengan dimasukkannya HAM bagian dari hukum  dasar  maka    menimbulkan kewajiban  bagi  pembentuk  aturan-aturan dibawah  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945
memasukan  unsur  HAM  sebagai  bagian yang  harus  diatur  di  dalam  peraturan Perundang-undangan yang dibentuk. 7 Sebagaimana telah berhasil dirumuskan  dalam  naskah  Perubahan Kedua  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
ketentuan  mengenai  hak-HAM  telah mendapatkan jaminan konstitusional yang sangat kuat dalam Undang-Undang Dasar.  Sebagian  besar  materi  Undang-
Undang Dasar Negara Republik
Indonesia  Tahun  1945  inisebenarnya berasal  dari  rumusan  Undang-Undang yang  telah  disahkan  sebelumnya,  yaitu Undang-Undang tentang HAM.
Dalam  rumusan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 HAM mencakup ketentuan-
5 http://igi.fisipol.ugm.ac.id. Diakses Tanggal 24 November  2014
6 Redaksi  Harian  pelita,  Pendidikan  Gratis di Sumsel,Jakarta,2013,hal 1
7 Ibid, hal 4
Silfy  Maidianti,  Implementasi  Ham  Sebagai  Hak  Konstitusional  Warga  Negara  Pada  Peraturan Daerah Mengenai Sistem Penyelengaraan Pendidikan Gratis 12 Tahun Di Provinsi Sumatera Selatan Khususnya Kota Palembang Halaman 321-343
ketentuan  baru  yang  belum  dimuat  di dalamnya,  maka  rumusan  HAM  dalam Undang-Undang Dasar
Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  dapat  mencakup  lima  kelompok materi sebagai berikut:
1.  Tanggungjawab  Negara  dan  Kewajiban Asasi Manusia a. Setiap orang wajib menghormati  HAM  orang  lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat,  berbangsa,  dan bernegara. b. Dalam  menjalankan  hak  dan kebebasannya, setiap orang wajib  tunduk  pada  pembatasan yang  ditetapkan  oleh  Undang- Undang dengan maksud semata-mata  untuk  menjamin pengakuan  dan  penghormatan atas  hak  dan  kebebasan  orang lain  serta  untuk  memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan nilai-nilai  agama,  moralitas  dan kesusilaan, keamanan dan keter-
tiban  umum  dalam  masyarakat yang demokratis.
c. Negara  bertanggungjawab  atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan
hak-HAM. d. Untuk  menjamin  pelaksanaan HAM, dibentuk Komisi Nasional  HAM  yang  bersifat independen  dan  tidak  memihak yang pembentukan, susunan dan kedudukannya  diatur  dengan Undang-Undang. Ketentuan-ketentuan yang memberikan jaminan konstitusional terhadap hak-HAM itu sangat penting dan bahkan  dianggap  merupakan  salah  satu ciri  pokok  dianutnya  prinsip  negara hukum  di  suatu  negara.  Namun  di samping    HAM,  harus  pula  dipahami bahwa  setiap  orang  memiliki  kewajiban dan  tanggungjawab  yang  juga  bersifat asasi.  Setiap  orang,  selama  hidupnya sejak  sebelum  kelahiran,  memiliki  hak dan  kewajiban  yang  hakiki  sebagai manusia.Pembentukan negara dan pemerintahan, untuk alasan apapun, tidak
boleh  menghilangkan  prinsip  hak  dan kewajiban  yang  disandang  oleh  setiap manusia.Karena  itu,  jaminan  hak  dan kewajiban itu tidak ditentukan oleh kedu- dukan orang sebagai warga suatu negara. Setiap  orang  di  manapun  ia  berada  harus dijamin hak-hak dasarnya.
Pada  saat  yang  bersamaan,  setiap orang  di  manapun  ia  berada,  juga  wajib menjunjung  tinggi  hak-hak  asasi  orang lain  sebagaimana  mestinya.  Keseim- bangan  kesadaran  akan  adanya  hak  dan kewajiban  asasi  ini  merupakan  ciri penting pandangan dasar bangsa Indonesia mengenai manusia dan kemanusiaan yang adil dan beradab.
Sebagai    pengaturan  lebih  lanjut dari ketentuan tersebut, kemudian lahirlah Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 sebagai  aturan  dalam  pelaksanaan  HAM di Indonesia.
Pengertian    HAM  menurut  Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999    adalah  :  “ Seperangkat  hak  yang melekat  pada  hakekat dan  keberadaan  manusia sebagai  makhluk  Tuhan
Yang  Maha  Esa  dan Merupakan anugerah- nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, Hukum, Pemerintahdan setiap orang  demi  kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat Manusia’’ Dalam  Undang-UndangNomor  39 Tahun    1999  disebutkan  bahwa  strategi penegakan  HAM  tahap    Pertama,  tahap status  penentuan  ( prescriptive  status ) dimana  pemerintah  telah  menetapkan beberapa  ketentuan  Perundang-undangan tentang  HAM,  selain  itu  pemerintah menerima  norma-norma  internasional, baik melalui ratifikasi maupun institusionalisasi norma-norma HAM internasional  ke  dalam  sistem  hukum nasional.
Silfy  Maidianti,  Implementasi  Ham  Sebagai  Hak  Konstitusional  Warga  Negara  Pada  Peraturan Daerah Mengenai Sistem Penyelengaraan Pendidikan Gratis 12 Tahun Di Provinsi Sumatera Selatan Khususnya Kota Palembang Halaman 321-343
Kedua , tahap  penataan  aturan secara konsisten ( rule consistent behavior ),  tahap  ini  akan  ditandai  oleh penghormatan  dan  penegakan  HAM secara  konsisten,  baik  oleh  Pemerintah maupun  masyarakat  Salah  satu  strategi yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai    usaha  untuk  mewujudkan perlindungan, penghormatan serta penegakan HAM adalah dengan memasukkan norma-norma HAM sebagai bagian  dari  setiap  peraturan  Perundang- undangan yang berlaku di Indonesia, baik peraturan Perundang-undangan yang
berlaku secara nasional maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku didaerah dalam hal ini Peraturan
DaerahPropinsi  Sumatera  Selatan  Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Sistem Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Propinsi Sumatera Selatan.
Kota Palembang  sebagai salah satu kota    mengalami    perkembangan  pesat dalam    beberapa  tahun  belakangan  ini tentu  juga  secara  konstitusional  harus dan  berkewajiban  untuk  melindungi  dan menghormati HAM dalam setiap pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan yang diatur dalam Peraturan Daerah.  Kota  Palembang  sebagai  bagian dari  Provinsi  Sumatera  Selatan    banyak menjadi  contoh  dari  daerah  lainnya dengan  kebijakan  dari  Peraturan  Daerah Propinsi    misalnya program  sekolah gratis,  berobat  gratis , dan  dalam  tahun terakhir  ini  penataan  kawasan  kumuh, 8
dengan swadaya masyarakat dan menggerakkan ekonomi mikro masyarakat  tentu  saja  hal  ini  sebagai bagian  dari  implementasi    perlindungan dan Penegakan HAM dikota Palembang.
Namun demikian di Kota Palembang  bukan  tidak  mempunyai masalah dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan penegakan dan PerlindunganHAM, APBD,  yang  belum  menyentuh  secara langsung kepada masyarakat serta.
8 Suara  Pembaharuan,  Semua  anak  sumsel Mendapat  program  sekolah  dan  berobat  gratis, Jakarta,2011.hal
Dengan  latar  belakang    tersebut  diatas menarik  untuk  diteliti  lebih  lanjut bagaimana    Pemenuhan    HAM  sebagai hak konstitusional warga dalam Peraturan Daerah  kota Palembang.

## B. PEMBAHASAN
1. Apa Peranan DPRD Kota Palembang Dalam  Mengimplementasikan  HAM Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Mengenai Penyelengaraan Program Pendidikan Gratis 12 Tahun Peranan  DPRD  Kota  Palembang dalam Mengimplementasikan HAMdalam  Peraturan  Daerah  Kota PalembangPeraturanDaerahmerupaka nprodukhukumdan  salahsatuperaturan Perundangan-undangandalamhirarki hukumdari sistem hukumdi Indonesia.Peraturan Daerahmenempatiposisi  strategisuntuk memperkuatasasnegarahukumdalam NegaraKesatuan Republik Indonesia(NKRI).Sebagai
produkhukumdileveldaerah,  Peraturan Daerahmemperkuatbasiskepastianhuk umyang  melandasiarah  dan  kebijakan pembangunandidaerah.Peraturan Daerahmempunyai    berbagai      fungsi yaitu:
Pertama: sebagai instrumen kebijakanuntuk melaksanakanotonomidaerahdantuga spembantuan sebagaimanadiamanatkandalamUnd ang-UndangDasarNegaraRepublik IndonesiaTahun1945(UUDNRI Tahun1945)dan Undang-
UndangtentangPemerintahanDaerah (Undang-UndangPemerintah Daerah). Kedua: merupakanperaturanpelaksanaandari peraturanPerundang-undangan  yang lebih    tinggi.    Dalam    fungsi    ini, PeraturanDaerah
tunduk pada ketentuan HierarkiperaturanPerundang- undangan.Dalam penyusunan programlegislasi    daerah  (prolegda), baik Peraturan Daerah Propinsi maupun  Kabupaten/Kota,  beberapa hal  yang  patut  diperhatikan  sebagai
Silfy  Maidianti,  Implementasi  Ham  Sebagai  Hak  Konstitusional  Warga  Negara  Pada  Peraturan Daerah Mengenai Sistem Penyelengaraan Pendidikan Gratis 12 Tahun Di Provinsi Sumatera Selatan Khususnya Kota Palembang Halaman 321-343
dasar  adalah: 9 (1)Perintah  peraturan Perundang-  undangan  lebih  tinggi; (2)Rencana  pembangunan  daerah; (3)Penyelenggaraan  otonomi  daerah dan tugas pembantuan; dan
(4)Aspirasi masyarakat daerah. Realisasi
keterlibatan aspirasi masyarakat  haruslah  dimaknai  sebagai usaha untuk hadirnya pastisipasi masyarakat Ketentuan Pasal l96 ayat (1) dan (4)  Undang-Undang  No.11  Tahun  2011 menyatakan  sebagai  berikut:  Masyarakat berhak  memberikan  masukan  secara  lisan dan/atau  tertulis  dalam  Pembentukan Peraturan  Perundang  undangan  Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau  tertulis  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1),  setiap  Rancangan  Peraturan Perundang-undangan harus dapat
diakses  dengan  mudah  oleh  masyarakat dalam    Undang-Undang  No.  32  Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya:Undang-Undang Pemerintah
daerah)  juga  menegaskan  kedudukan Peraturan  Daerah,  yakni  sebagaimana ketentuan Bab VI pasal  136 ayat   (1), (2) dan (3) yang berbunyi sebagai berikut:
Peraturan  Daerah  ditetapkan  oleh kepala  daerah  setelah  mendapat persetujuan bersama DPRD Peraturan daerah dibentuk dalam  rangka  penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuandan Perda sebagaimanadimaksud pada ayat  (1) merupakan  penjabaran lebih      lanjut    dari    peraturan Perundang-undangan yang  lebih tinggi  dengan  memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
Sisi konstitusionalitas Peraturan Daerah  sangat  kuat.  Tinggal  lagi  bagaimana materi muatan Peraturan Daerah berintegrasi  dengan  HAM.  Hal  terakhir  ini tidaklah dipandangringan
karena
9 . Muhammad Fauzan, 2007,
Implementasi  Program Legislasi Nasional dalam Peraturan Daerah,  PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, hal58
berimplikasi pada tolok ukur konstitusionalis  Indonesia.  Sebagai  bagian dari peraturanPerundang-undangan, proses  pembentukan  Peraturan  Daerah mengacu  pada  programlegislasi  daerah (prolegda)  sebagai instrumen perencanaan program  pembentukan  Peraturan  Daerah yang  disusun  secara  berencana,  terpadu, dan sistematis. Sebagai bagian dari peraturan Perundang-undangan, asas pembentukan  dan    materi  muatan  perda juga  wajib  tunduk pada ketentuan Undang- Undang  PPP.  Pasal  5  Undang-Undang  PPP  jo. Pasal 137 Undang-Undang Pemerintah Daerah  menegaskan  terdapat  tujuh  asas pembentukan peraturan Perundang- undangan yang utama, yakni: (1) kejelasantujuan, (2) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat (3)  kesesuaian  antara  jenis,  hierarki dan materi muatan;
(4) dapat dilaksanakan;
(5). kedayagunaan dan kehasilgunaan; (6)  kejelasan rumusan;dan (7)  keterbukaan. Selain  itu,  ketentuan  Pasal  6 Undang-Undang PPP jo. Pasal 138Undang-Undang Pemerintah Daerah  dengan  terang  menyatakan peraturan Perundang-undangan
berisi  materi  muatan  yang  sejatinya mengandung asas-asas sebagai berikut:
(1)pengayoman; (2)kemanusian;
(3)kebangsaan;
(4)kekeluargaan;
(5)kenusantaraan; (6)Bhinneka Tunggal Ika
;(7)keadilan;
(8)kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; (9)ketertiban  dan  kepastian  hukum;
dan/atau
(10)keseimbangan,    keserasian,  dan keselarasan.
Adapun  mengenai  materi  muatan Peraturan Daerah, ketentuan Pasal 12 Undang- Undang  PPP  menegaskan, Materi  muatan Peraturan    Daerah  adalah  seluruh  materi
Silfy  Maidianti,  Implementasi  Ham  Sebagai  Hak  Konstitusional  Warga  Negara  Pada  Peraturan Daerah Mengenai Sistem Penyelengaraan Pendidikan Gratis 12 Tahun Di Provinsi Sumatera Selatan Khususnya Kota Palembang Halaman 321-343
muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi  daerah  dan  Tugas  pembantuan,  dan menampung  kondisi  khusus  daerah  serta penjabaran  lebih  lanjut  peraturan  Perundang- undangan yang lebihtinggi.
Berdasarkan  klausul    terakhir  ini, maka  prinsip  tertib  hukum  ( legal  order ), ketundudukan  dan  ketaatan  asas  pada ketentuan  hukum  yang  lebih  tinggi  wajib digunakan untuk menilai konstitusionalitas Peraturan  daerah.  Tentu  saja  secara  patut asas-asas  dalam  materi  muatan  peraturan Perundang-undangan  yang    lebih      tinggi menjadi bagian terpenting untuk diperhatikan.  Secara  khusus  perlu  di pertegas  disini  bahwa  ketaatan  asas  pada fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,  sebagaimana  ditegaskan  Pasal  20 ayat    (1)  Undang-Undang  Pemerintahan Daerah,  maka    Peraturan  Daerah  sebagai otoritas  daerah  sekaligus  wujud  kreasi regulasi  daerah  mesti  tunduk    pada  asas- asas umum penyelenggaraan negara, yakni:
(1) asas kepastianhukum;
(2) asas  tertib penyelenggaranegara;
(3) asas  kepentingan umum;
(4) asas keterbukaan;
(5) asas proporsionalitas;
(6) asas profesionalitas;
(7) asas akuntabilitas;
(8) asas efisiensi;dan
(9) asas efektivitas. Selain
itu, dalam kerangka mewujudkan otonomi daerah, sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  Pasal 22 Undang-Undang Pemerintah  daerah,  maka daerah berkewajiban  untuk:
(1)  melindungi  masyarakat,  menjaga persatuan,  kesatuan  dan  kerukunan nasional, serta keutuhan NKRI; (2)  meningkatkan  kualitas  kehidupan masyarakat;
(3) mengembangkan kehidupan demokrasi;
(4 mewujudkan
keadilandan
pemerataan; (5)meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
(6)    menyediakan  fasilitas  pelayanan kesehatan;
(7)  menyediakan  fasilitas  sosial  dan fasilitas    umum  yang  layak;  (8)
mengembangkan sistem jaminan sosial;
(9)  menyusun  perencanaan  dan  tata ruangdaerah;
(10  )mengembangkan  sumber  daya produktif didaerah (11)  melestarikanlingkunganhidup; (12) mengelola administrasi kependudukan;
(13)  melestarikan nilai  sosial budaya;
(14)  membentuk  dan  menerapkan peraturan
Perundang-undangan sesuai  dengan  kewenangannya;  dan (15)  kewajiban  lain  yang  diatur  dalam peraturan
Perundang-undangan.
Penegasan diatas menggambarkan bahwa  produk  hukum  Peraturan daerah  memiliki  hubungan  yang sanga terat dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah itu sendiri,  sehingga  sekalian  capaian normativitas otonomi daerah mampu diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan    masyarakat  melalui peningkatan, pelayanan,
pemberdayaan,  dan    peran    serta masyarakat,  serta    peningkatan  daya saing  daerah  dengan  memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,
keadilan,
keistimewaan dan
kekhususan  suatu  daerah  dalam sistem NKRI, sebagaimana ditegaskan dalam  konsideransi  “Menimbang” Undang-Undang
tentang Pemerintahan  Daerah    Nomor  32 Tahun 2004.
Guna  mengawa  ldan  memperkuat tujuan    utama  Peraturan  Daerah,  khususnya dalam  mengintegrasikan  HAM  ke  dalam Peraturan  Daerah,  maka  muatan  materi Peraturan  Daerah  tidak  boleh  bertentangan dengan kepentingan umum dan atau/peraturan  Perundang-undangan  yang lebih   tinggi.
Dalam posisi yang strategis itu, sebagai satu  kesatuan  yang  memperkuat  sistem hukum  Indonesia,  Peraturan  Daerah  tetap meniscayakan  ketundukan  pada  konstruk prinsip-prinsip  demokrasi  konstitusional Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut menjadi acuan  nasional  bagi  pemantapan  usaha
Silfy  Maidianti,  Implementasi  Ham  Sebagai  Hak  Konstitusional  Warga  Negara  Pada  Peraturan Daerah Mengenai Sistem Penyelengaraan Pendidikan Gratis 12 Tahun Di Provinsi Sumatera Selatan Khususnya Kota Palembang Halaman 321-343
pembangunan  Indonesia  dalam  dimensi hukum  dan  produk-produk  hukum  yang diharapkan  berperan  serta  mendorong langkah-langkah  tertib  hukum  Indonesia ( legalorderinIndonesia ).
Salah  satu    prinsip  mendasar  dalam sistem hukum Indonesia adalah pengakuan  bahwa  seluruh  regulasi mesti mengacu  pada  konstitusi.  Di    dalamnya, selain  menegaskan  pentingnya  eksistensi daerah dalam lingkup NKRI, juga pengakuan terhadap produk-produk hukum daerah yang memungkinkan terwujudnya  kekuatan  nasional  yang  utuh dalam sebuah sistem hukum yang kuat.
Peraturan  Daerah  sebagai    produk hukum  yang  dihasilkan  bersama  antara kepala  daerah  dan  DPRD,    baik  di  tingkat propinsi maupun Kabupaten/Kota, sejatinya  meniscayakan  ketaatan  pada prinsip-prinsip  demokrasi  konstitusional Indonesia. Dari segi pembuatannya, Peraturan daerah memiliki kesaaan dengan Undang-Undang.
S alah  satu  perubahan  yang  merupakan hasil  dari  gerakan  reformasi  adalah  perubahan terhadap  sistem  pemerintahan  daerah,  sistem pemerintahan daerah pasca reformasi mengalami babak baru yang lebih memberikan harapan  bagi  terwujudnya  keadilan  dan pemerataan bagi masyarakat. Dengan diberlakukannya  Undang-Undang  No.  22  dan 25  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah dan  Perimbangan  Keuangan  antara   Pusat  dan Daerah  yang  telah  diganti  dengan  Undang- UndangNo.  32  dan  33  Tahun  2004.  Undang- Undang tersebut telah melimpahkan kekuasaan baik secara politik maupun secara administratif kepada daerah untuk menyelenggaran kewenangan  sesuai  dengan  prakarsa  dan inisiatif  masyarakat  didaerah  selain  6  (enam) kewenangan  yang  masih  menjadi  kewenangan pemerintah  pusat  antara  lain  politik  luar negeri,   moneter  dan  fiscal  nasional,  agama, pertahanan, keamanan, dan yudisial.
Pelimpahan  kewenangan  itulah  yang  kita namakan dengan “otonomi daerah”.Pelimpahan itu  secara  otomatis  juga  memindahkan  fokus politik ke daerah karena pusat kekuasaan tidak hanya  dimonopoli  oleh  pemerintah  pusat seperti  di  era  sentralisasi  namun  telah terdistribusi ke daerah.
Pelimpahan  kewenangan  itu  disertai  pula dengan  pemberian  kekuasaan  yang  lebih  besar bagi DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasi,  Budgeting dan Controling .Karena diharapkan  dengan  “Otonomi  Daerah”  DPRD mampu meningkatkan peran pembuatan peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat di daerah.  Namun demikian proses transisi menuju perilaku kekuasaan yang transparan,  partisipatif  dan  akuntabel  dalam menjalankan kekuasaan membutuhkan instrumen  dan  instrumen  yang  paling  tepat untuk mewujudkan perubahan itu adalah hukum sebagaimana pendapat Roscoe Pouend Law is a tool  of  Social  engineering .  Apabila  kita menempatkan  hukum   sebagai  alat  rekayasa sosial  maka  tak  pelak  akan  menepatkan peraturan Perundang-undangan pada posisi yang sangat  penting  dalam  mengatur  tata  kekuasaan maupun masyarakat.
Dalam  hal  ini  peranan  hukum  tertulis  di tingkat  daerah  atau  Peraturan  Daerah  menjadi sangat  penting.  Penggunaan  hukum  tertulis sebagai  alat  rekayasa  sosial  nampaknya  sudah menjadi  ciri  dari  negara  hukum  modern, sebagaimana  pendapat  ahli  sosiologi  hukum Marc  Galentar  mengenai  cirri-ciri  hukum modern,  yaitu  :Hukum  modern  terdiri  dari berbagai  aturan  aturan  yang  diterapkan  dengan cara  yang  tidak  berbeda-beda  dimana-mana. Berlakunya aturan itu bersifat teritirial dan tidak bersifat “pribadi”.
Perundang-undangan modern bersifat transaksional.Hak-hak  dan  kewajiban  diberikan secara  berbanding  menurut  hasil-hasil  transaksi (yang berupa kontrak-kontrak, kerugian- kerugian  dan  lain-lain)  antara  pihak  yang  satu dengan  pihak  yang  lainnya.Kaedah-kaedah hukum  modern  adalah  universalitas,  Sistem- sistem  ini  bersifat  hirarkhis,  Sistem-sistem  ini diatur  secara  birokratis,  Sistem  ini  bersifat rasional,  Sistem  ini  dijalankan  oleh  para  yuris, Sistem  ini  lebih  bersifat  teknis  dan  kompleks. Timbullah  para  perantara  professional  yang khusus menghubungi mahkamah dengan orang- orang  yang  harus  berhubungan  dengannya. Pengacara-pengacara  perantara  umum;  Sistem ini  dapat  diubahSistem  ini  bersifat  politik, Tugas membuat Undang-Undang dan menerapkannya keadalam keadaan yang bersifat teknis  dan  pejabatnya  dibedakan  dari  fungsi- fungsi pemerintahan lainnya.
Silfy  Maidianti,  Implementasi  Ham  Sebagai  Hak  Konstitusional  Warga  Negara  Pada  Peraturan Daerah Mengenai Sistem Penyelengaraan Pendidikan Gratis 12 Tahun Di Provinsi Sumatera Selatan Khususnya Kota Palembang Halaman 321-343
Ada  pemisah  antara  legislative  eksekutif dan  yudikatif.Sulit  dipungkiri  bahwa  institusi DPR  termasuk  didalamnya  DPRD  merupakan sebuah  institusi  yang  penting  dan  sangat berkontribusi  bagi  promosi,  proteksi,  dan realisasi pelaksanaan HAM. Kontribusi tersebut tidak hanya sebatas melalui proses pembentukan Undang-Undang  semata,  namun  juga  dalam fungsinya  melakukan  pengawasan  terhadap kinerja pihak eksekutif atau pemerintah.
Besarnya  fungsi  dan  kewenangan  DPR ini,  memiliki  nilai  yang  sangat  strategis  bagi usaha  pemajuan  HAM.Karena  itu,  diperlukan sebuah  upaya  untuk  memperkuat  institusi DPRD ini, bukan dalam soal kewenangan, tetapi kapasitasnya. Dengan Memperkuat kemampuan institusi  DPRD,  termasuk  pula  badan-badan kelengkapan dan  anggotanya, maka diharapkan mampu  menolong  dan  memperkuat  demokrasi, penegakan hukum, dan HAM. Dalam kaitannya dengan  hal  itu,  setidaknya  ada  lima  hal  dari dimensi HAM yang paling penting dalam proses penguatan DPRD yakni: 10
(1) nilai-nilai dan prinsip HAM, (2) standar HAM,
(3) human rigths claim holder
(4) duty beares
(5) human rigths remedies .
Hal-hal inilah yang menjadi point penting dalam  penguatan  DPRD.  Penguatan  terkait dengan  HAM  ini  juga  harus  masuk  dalam fungsi,  tugas  dan  mandat  DPRD  seperti  yang diberikan  konsitusi:  misalnya  dalam  proses pembuatan Undang-Undang, fungsi pengawasan dan  juga  representasi.    Selain  itu,  untuk memperkuat  kinerja  DPRD  terkait  dengan HAM,  diperlukan  pula  monitoring,  evaluation, asesement  atau  penilaian  terhadap  kinerja parleman.  Asesement  ini  dilakukan  baik terhadap  kinerja  intitusi  DPRD  maupun terhadap  kapasitas  HAM  intitusi  DPRD.Untuk mengimplementasikan hal itu,  telah melakukan assessment terhadap pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan DPRD.
Melalui  penilaian  terhadap  pelaksaan fungsi  legislasi  dan  pengawasan,  diharapkan dapat  dibaca  responsivitas  DPRD  terhadap HAM, sehingga dapat mewakili kinerja
10 Elsam,  Penguatan  Fungsi  Legislasi  Dewan Perwakilan    Rakyat  dalam  rangka    penguatan HAM di Indonesia, Elsam ,Jakarta, 2009, hal 48
( performance )  DPRD  secara  umum,  sebab kedua  fungsi  itulah  yang  intensitasnya  paling sering dilakukan DPRD. Selain itu keterbatasan waktu yang tersedia dalam melakukan assessment juga mengaharuskan untuk melakukan pemilihan isu secara spesifisik, guna dapat  diperoleh  data  dan  gambaran  yang spesifisik pula.
Karena HAM seharusnya menjadi landasan/pijakan  dari  keseluruhan  pelaksanaan fungsi  DPRD,  termasuk  di  dalamnya  fungsi legislasi dan pengawasan, sehingga HAM harus menjadi mainstream pada setiap produk legislasi DPRD  dan  pada  setiap  penggunaan  fungsi pengawasan.  Dengan  demikian,  mengingat banyaknya  jumlah  produk  legislasi  DPRD  dan jumlah  kasus/peristiwa  yang  dimonitoring  oleh DPRD,  penelitian  ini  hanya  menggunakan beberapa  produk  legislasi  DPRD  dan  kasus yang  diawasi  DPRD  sebagai  objek  penelitian, tidak  melakukan  pengkajian  terhadap  seluruh produk  legislasi  DPRD  selama  2005-2008, maupun seluruh pelaksaan fungsi pengawasan.
Pemilihan  ini  menggunakan  metode purposive sampling .Metode purposive sampling merupakan  salah  satu  metode sampling yang dapat digolongkan pada non-probalility sampling ,  atau  yang  lebih  dikenal  dengan istilah judgmental.
Tata  cara  ini  diterapkan  agar  peneliti benar-benar dapat menjamin bahwa unsur-unsur yang  ditelitinya  masuk  dalam  sampel  yang hendak  ditariknya.  Untuk  itu  ditetapkan  syarat- syarat  tertentu  yang  harus  dipenuhi  dalam memilih  unsur-unsur  sampel.Dalam  sistem penyelenggaraan  kenegaraan,  DPRD  ditetapkan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan  Sebagaimana  disebutkan  pada Pasal  1  ayat  (2)  Undang-  Undang  Nomor  32 Tahun  2004  adalah  penyelenggara  urusan DPRD  dalam  sistem  dan  prinsip  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagaimana dimaksudkan  dalam  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 11 . Kedudukan  DPRD  sebagaimana  yang diamanatkan oleh Undang- Undang Nomor 32 Tahun  2004  implikasinya  adalah  antara  kepala daerah  dan  DPRD  benar-benar  memiliki
11 Majda  El  Mumtajds,  Fungsi  DPRD  dalam Rangka  Implementasi  HAM    di  Daerah, PUSHAM UNIMED, Medan, 2012, hal 58
Silfy  Maidianti,  Implementasi  Ham  Sebagai  Hak  Konstitusional  Warga  Negara  Pada  Peraturan Daerah Mengenai Sistem Penyelengaraan Pendidikan Gratis 12 Tahun Di Provinsi Sumatera Selatan Khususnya Kota Palembang Halaman 321-343
kesetaraan  dan  kesederajatan  dan  tidak  ada dominasi  salah  satu  diantara  keduanya  .DPRD ditempatkan  kedalam  susunan  pemerintahan daerah  bersama  kepala  daerah,  pola  hubungan antara  kepala  daerah  dan  DPRD  dilaksanakan secara sub ordinat dalam arti tidak adanya posisi tawar  DPRD  terhadap  semua  kebijakan  yang diterbitkan  oleh  kepala  daerah,  sehingga eksistensi  DPRD  pada  masa  orde  baru  tidak lebih  hanya  sebagai  stempel  untuk  melegalisasi setiap program dan kegiatan yang diajukan oleh kepala daerah, apalagi harus melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintah daerah.
Setelah  runtuhnya  rezim  orde  baru, DPRD  yang  ditetapkan  sebagai  lembaga legislatifdaerah  dengan  menguatnya  peran  dan fungsi  DPRD  terutama  fungsi  kontrolnya terhadap  Pemerintah  daerah.Hal  ini  terlihat dimana kepala daerah memiliki kewajiban untuk menyampaikan  pertanggungjawaban  kepada DPRD  setiap  akhir  tahun  dan  akhir  masa jabatan.Ketentuan  tersebut  membuka  peluang terjadinya  penolakan  oleh  DPRD  yang  dapat berujung pada upaya pemberhetian (impeachment) terhadap Kepala Daerah. Dalam perkembangannya, supremasi DPRD  atas  Kepala  Daerah  tersebutternyata menimbulkan instabilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melihat eksistensi lembaga  DPRD  di  era  otonomi  daerah,  maka sudah  sepantasnya  DPRD  dapat  melaksanakan fungsi-fungsi  yang  dimilikinya  secara  lebih optimal.Salah  satu  fungsi  yang  dimiliki  oleh DPRD adalah fungsi pengawasan.Fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah merupakan  hal  yang  sangat  penting  untuk dioptimalkan.  Hal  ini  didasari  bahwa  fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam pengembangan demokrasi di Indonesia khususnya di daerah, karena bagaimanapun juga DPRD  adalah  lembaga  perwakilan  rakyat  yang berada  di  daerah  untuk  menyampaikan  aspirasi dan  sudah  sepantasnya  rakyat  juga  ikut  serta dalam mengawasi jalannya pemerintahan daerah yang  tercermin  dengan  pelaksanaan  fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah (eksekutif selaku pelaksana kebijakan).
Dengan adanya pengawasan yang dilakukan  oleh  DPRD  terhadap  pemerintah daerah tentunya merupakan cerminan terlaksananya  mekanisme checks  and  balances
dalam pengelolaan tata pemerintahan yang baik ( good  governace) di  daerah. 12 Salah  satu  ruang lingkup  dari  fungsi  pengawasan  DPRD  adalah pengawasannya  terhadap  Peraturan  Daerah, sebagaimana  dijelaskan  pada  Pasal  42  ayat  (1) huruf  c  Undang-Undang  Nomor  32  bahwa ruang  lingkup  pengawasan  DPRD  meliputi pengawasan  terhadap  pelaksanaan  Peraturan Daerah  dan  peraturan  Perundang-undangan lainnya,  peraturan  Kepala  Daerah,  APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan  program  pembangunan  daerah, dan kerjasama internasional di daerah.
Mengingat  bahwa  Peraturan  Daerah merupakan  kebijakan  sekaligus  sebagai  produk hukum  yang  tertinggi  di  tingkat  daerah  yang dikeluarkan  atas  inisiatif  DPRD  maupun eksekutif merupakan cerminan arah penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  maka sudah  sepantasnya  setelah  merumuskan  dan mengesahkan  suatu  Peraturan  Daerah,  maka DPRD harus melaksanakan fungsi pengawasannya  atas  implementasi  peraturan daerah  tersebut,  apakah  sudah  sesuai  dengan aturan  yang  telah  disepakati  bersama  dan apakah  sesuai  dengan  aspirasi  masyarakat banyak.
Sejalan  dengan  hal  tersebut  DPRD  Kota Palembang  mempunyai  peranan  yang  sama dengan DPRD daerah lainnya dalam mengimplimentasikan HAM sebagai hak konstitusional  warga  dalam  Peraturan  Daerah Kota Palembang, menurut Yudi Irawan anggota badan  legislasi  DPRD  kota  Palembang,  dalam pembentukan Peraturan Daerahdi Kota Palembang  DPRD  dan  pemerintah  daerah  tidak boleh lepas  dari  rambu-rambu  atau  aturan  yang ada,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004  tentang  pemerintahan  daerah  dan  khusus pembentukan  Peraturan  Daerahharus  mengacu kepada  surat  keputusan  bersama  menteri  dalam negeri dan menteri hukum dan HAM Nomor 20 dan  77  Tahun  2012,    tentang  parameter  HAM dalam pembentukan Peraturan Daerah. 13
Lebih  jauh  menurut  Yudi  Irawan,  DPRD mempunyai  beberapa  fungsi  antara  lain  fungsi legislasi  sebagai  tugas  utama  DPRD,  kemudian
12 Ibid , hal 87
13 Wawancara  dengan  Bp.  Yudi  Irawan, Anggota  Badan  legislasi  DPRD  Kota  Palembang, tanggal 27 juni 2012
Silfy  Maidianti,  Implementasi  Ham  Sebagai  Hak  Konstitusional  Warga  Negara  Pada  Peraturan Daerah Mengenai Sistem Penyelengaraan Pendidikan Gratis 12 Tahun Di Provinsi Sumatera Selatan Khususnya Kota Palembang Halaman 321-343
fungsi  Bugeter,  fungsi  pengawasan,  melalui fungsi  DPRD  inilah  ,  peranan  DPRD  Kota Palembang  dalam  mengimplimentasikan  HAM dalam Peraturan DaerahKota Palembang, terutama  fungsi  Legislasi  yaitu  fungsi  DPRD untuk  membuat  peraturan  Perundang-undangan yang ada, demikian juga dengan fungsi budgeter atau  penganggaran  DPRD  Kota  Palembang selalu bersama-sama dengan pemerintah daerah Kota  Palembang  menjadikan  HAM  sebagai parameter untuk pembentukan Peraturan Daerah Kota Palembang 14
Pelaksanaan  HAM  yang  diatur  dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Setiap orang mempunyai hak untuk menikmati kehidupannya serta  tumbuh  dan  berkembang  dalam  berbagai kehidupannya  yang  aman,  tenteram,  damai  dan sejahtera.  Oleh  karena  itulah  manusia  sebagai ciptaan  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dikaruniai seperangkat  hak  yang  melekat  kepadanya  yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh  negara,  hukum,  Pemerintah  dan  setiap orang demi untuk penghormatan dan perlindungan  harkat  dan  martabatnya  sebagai seorang manusia Akan tetapi, pada kenyataannya  sejarah  bangsa  Indonesia  telah mencatat  berbagai  penderitaan,  kesengsaraan dan  kesenjangan  sosial,  yang  disebabkan  oleh perilaku  tidak  adil  dan  diskriminatifatas  dasar etnik,  ras,  warna  kulit,  budaya,  bahasa,  agama, golongan,  jenis  kelamin,  dan  status  sosial lainnya. 15
Perilaku  tidak  adil  dan  diskriminatif tersebut  merupakan  pelanggaran  HAM  baik yang  bersifat  vertikal  (dilakukan  oleh  negara terhadap  warga  negara)  maupun  horizontal (dilakukan  oleh  antar  warga  negara),  dan bahkan  sebagian  pelanggaran  HAM  tersebut masuk  dalam  kategori  pelanggaran  HAM  yang berat (gross  violation  of  human  rights) .Selama hampir  68  tahun  usia  bangsa  Indonesia, pelaksanaan pemajuan, perlindungan, penegakan  dan  pemenuhan  HAM  masih  jauh dari  harapan.  Hal  ini  tercermin  dari  berbagai kejadian  antara  lain  berupa  penangkapan  yang
14 Wawancara  dengan  Bp.  Yudi  Irawan, Anggota Badan LegislasiDPRD Kota  Palembang, 27 Juni 2013
15 Komnas  HAM  ,  Pedoman  Pelaksanaan Monitoring  Hak  Asasi  Manusia,  KOMNAS  HAM, Jakarta, 2008, hal 12
tidak sah, penculikan, penganiayaan, perkosaan, pembunuhan,  pembakaran  dan  lain  sebagainya. Guna membantu masyarakat korban pelanggaran  HAM  untuk  memulihkan  hak- haknya. 16
Dalam  pembahasan  sebelumnya  telah diungkapkan  bahwa  secara  yuridis  formal masalah  HAM    sebagian  besar  telah  diatur  dan di impementasikan  dalam Peraturan Daerahbaik yang  sifatnya  khusus    maupun  aturan  yang secara  eksplesit  mengandung  nilai-nilai  HAM, secara  khusus    dapat  dilihat  seperti  Peraturan Daerahtentang  bantuan  pendidikan  gratis  bagi masyarakat  yang  kurang  mampu,  yang  diatur secara  umum  seperti  dalam  penganggaran dalamAPBD  Kota  Palembang.  Pelaksanaan Peraturan  Daerahyang  didalamnya  terkandung masalah HAM secara umum sudah dilaksanakan dengan baik, misalnya Peraturan Daerah tentang pemberian  bantuan  hukum  gratis,  selama  ini sudah  berjalan  dengan  sangat  baik,  terutama setelah  adanya  kerjasama  antara  Pemerintah Kota  Palembang  dengan  Lembaga  Bantuan Hukum  (LBH)  kota  Palembang  dan  dengan Pengadilan Agama  kelas IA Palembang dengan bekerjasama  dengan  perguruan  tinggi  Negeri dan Swasta dilingkungan kota Palembang.
Setiap  orang  mempunyai  hak  untuk menikmati  kehidupannya  serta  tumbuh  dan berkembang dalam berbagai kehidupannya yang aman,  tenteram,  damai  dan  sejahtera.Oleh karena  itulah  manusiaPendidikan  merupakan hak  warga  negara,  idealnya  diterimasecara gratis.Meski  demikian,  tentu  tidak  semua  biaya pendidikan itu gratis dan tidak semua orang bisa menikmati  fasilitas itu.Sumsel   menerapkan  ini, pendidikan  gratis  yang  memang  merupakan janji  politik  pasangan  H  Alex  Noerdin-H  Eddy Yusuf  ketika  mencalonkan  diri   menjadi Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel).Di Sumsel,  pendidikan  gratis  tidak  sekadar  bagi siswa  sekolah  negeri  dan   pendidikan  dasar. Pendidikan  dasar  hingga  SLTA,  baik  negeri maupun  swasta.Apakah  ini  bisa?   Pemerintah pusat,  pemerintah  provinsi,  dan  pemerintah kabupaten/kota bersinergi menganggarkan untuk  program  ini.Hasilnya,  sejak  Maret  2009
16 Harkristuti  Krisnowo,  Implementasi  Hak Asasi Manusia dalam Peraturan Perundang- undangan  PUSHAM,  Yogyakarta  15  Mei  2012,hal 18
Silfy  Maidianti,  Implementasi  Ham  Sebagai  Hak  Konstitusional  Warga  Negara  Pada  Peraturan Daerah Mengenai Sistem Penyelengaraan Pendidikan Gratis 12 Tahun Di Provinsi Sumatera Selatan Khususnya Kota Palembang Halaman 321-343
pendidikan  di  Sumsel  pun  gratis.  Artinya,  ada beberapa  komponen  pendidikan  diambl  alih tanggungjawabnya  oleh  negera  dalam  ini Pemerintah  Daerah.  Sehingga  orang  tua  hanya menyediakan  biaya  yang  semestinya  dia keluarkan.  Dua  program  yang  dilaksanakan Gubernur  Sumsel  H  Alex  Noerdin  mendapat anugerah
Museum
Rekor Indonesia
(MURI).Penyerahannya
dilaksanakan bertepatan  peluncuran  Program  Berobat  Gratis. Rekor  MURI  yang  dianugerahkan  kepada Gubernur Sumsel Alex Noerdin adalah program berobat  gratis  pertama  di  Indonesia  dan pemberian Rekor MURI untuk pemenuhan janji politik  yang  tercepat  dilakukan  Gubernur Sumsel  terpilih  Alex  Noerdin  dalam  81  hari sejak  dilantik,  7  November  2008.  Gubernur Sumsel  Alex  Noerdin  mengatakan,  bukan  soal rekor MURI yang penting tetapi bahwa program berobat  gratis  adalah  yang  pertama  kali  dan ditujukan untuk meringankan beban masyarakat. 17
Dan sekolah gratis yang dilaunching    26  Maret  2009.  Sementara  itu Menteri  Pendidikan  Nasional  (Mendiknas) Bambang  Sudibyo  kala  itu  menilai  bahwa Program  Pendidikan  atau  Sekolah  Gratis  yang diterapkan  Provinsi  Sumsel  dan  dicanangkan Gubernur  Sumsel,  agak  berbeda  dengan program  serupa  diberlakukan  di  daerah  lain  di Indonesia.  Program  Sekolah  Gratis  di  Sumsel ini  berlaku  bagi  semua  siswa  Sekolah  Dasar (SD) hingga SMU (SMA/SMK, Red) negeri dan swasta,  sedangkan  di  daerah  lain  baru  sebatas sekolah  negeri  saja,  kata  Mendiknas,  usai peresmian  peluncuran  Program  Sekolah  Gratis itu,  di  Palembang,  Rabu  (26/3/2009).  Menurut Bambang,  pemberlakuan  sekolah  gratis  secara nasional  baru  sebatas  untuk  sekolah  SD  hingga SMU  negeri  saja,  seperti  berjalan  pada  enam provinsi  yang  sudah  memberlakukan  program tersebut dalam waktu hampir bersamaan dengan Pemprov Sumsel ini.
Keenam  provinsi  telah  memberlakukan sekolah gratis pada tahun 2009, antara lain Jawa Barat  (Jabar),  Kalimantan  Timur  (Kaltim),  dan termasuk  Sumsel,  kata  dia  lagi.Pada  sambutan peluncuran  sekolah  gratis  di  Palembang  itu,
17 http://news.okezone.com/read/2010/12/13/g ubernur-sumsel-dapat -penghargaan- pendidikan.Diakses pada 24 November 2014
Mendiknas  mengingatkan  pula,  pemberlakuan sekolah  gratis  hendaknya  juga  ditindaklanjuti dengan  pembuatan  peraturan  daerah  (perda)- nya,  sehingga  memiliki  payung  kekuatan hukum.Perda  itu  mengatur  batasan  gratis termasuk  pemberian  sanksi  bagi  pihak  sekolah yang  melakukan  pelanggaran,  baik  sanksi administratif  maupun  unsur  pidana,  kata Bambang lagi.Ia berharap, dengan pemberlakuan  program  sekolah  gratis  itu  di Sumsel,  di  masa  mendatang  tidak  ada  alasan lagi  bagi  para  orangtua  yang  karena  kesulitan ekonomi tidak menyekolahkan anak- anaknya.Bagi H Alex Noerdin sendiri, pendidikan  gratis  bukan  lah  hal  baru.  Dia  telah menerapkan  sejak  menjadi  Bupati  Musi Banyuasin.  Karenanya,  ia   berani  menjamin pendidikan  gratis  tidak  menurunkan  mutu pendidikan.“Lima  tahun  lalu,  tidak  ada  lulusan SMA  di  Muba  yang  diterima  di  perguruan tinggi  negeri  (PTN).  Tapi  tahun  ini,  setelah pendidikan gratis berlangsung tingkat kelulusan ujian  nasional  saja  100  persen,  dan  ada  SMA yang  85  persen  siswanya  diterima  PTN,” ujarnya  ketika  itu  di  tahun  2007.Dengan dialokasikannya  anggaran  pendidikan  26,5 persen,  Muba  yang  pada  2002  masih  daerah tertinggal, dengan angka pendidikan tingkat SD 40  persen,  bahkan  SMA  hanya  20  persen,  kini 100 persen anak usia sekolah di Muba lulus SD, 93  persen  lulus  SMP,  dan  SMA  lebih  dari  70 persen.Menurutnya,  dialokasikannya  anggaran untuk  membuat  pendidikan  gratis,  tidak  akan mengganggu pelaksanaan program-program pembangunan. „Hal itu sudah dibuktikan dengan kesuksesan beberapa pemerintah daerah menyelenggarakan  pendidikan  gratis.  Untuk menyelenggarakan  pendidikan  gratis,  tidak tergantung pada besarnya APBD.Awal dimulainya  program  pendidikan  dan  kesehatan gratis  pada  2002,  APBD  Muba  hanya  Rp  600 miliar. Baru pada 2005, APBD Muba meningkat jadi Rp 1,2 triliun. 18
Program  sekolah  gratis  di  Sumsel dimaknai  sebagai  bebasnya  orang  tua  dari kewajiban membayar biaya operasional sekolah yang  selama  ini  dipungut  oleh  sekolah  kepada orang tua murid setiap bulan.”Selanjutnya biaya
18 Indonesia.go.id.2007.APBD  Sumsel  Tahun 2007 http://www.indonesia .go.id diakses tanggal 24 November 2014
Silfy  Maidianti,  Implementasi  Ham  Sebagai  Hak  Konstitusional  Warga  Negara  Pada  Peraturan Daerah Mengenai Sistem Penyelengaraan Pendidikan Gratis 12 Tahun Di Provinsi Sumatera Selatan Khususnya Kota Palembang Halaman 321-343
tersebut diganti/dibayar oleh pemerintah dengan besaran  tertentu  berdasarkan  kebutuhn  dasar setiap anak per bulan dalam mengikuti kegiatan belajar  mengajar  di  suatu  jenjang  pendidikan,” kata  Alex  Noerdin.Sedangkan  Pelaksanaan sekolah  gratis  itu  ditopang  oleh  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel dan pemda kabupaten/kota  yang  bekerjasama  memberikan bantuan  dana  operasional  sekolah,  sehingga murid  tidak  lagi  dibebani  biaya  sekolah.  Jadi dana  pendidikan  sekolah  gratis  ini  dianggarkan di APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota.Besaran dana bantuan operasional siswa tahun 2012 untuk SD sebesar Rp10.000  per  siswa  per  bulan  atau  Rp  120.000 per  tahun,  SMP  Rp  15.000  per  siswa  per  bulan atau  Rp  180.000  per  tahun,  SMA/MA   Rp 100.000 per siswa per bulan atau Rp 1.200.000 per  tahun,  dan  SMK,  nonteknologi  Rp  150.000 per siswa perbulan atau Rp 1.800.000 per tahun; untuk teknologi Rp 200.000 per siswa perbulan atau  Rp  2.400.000  per  tahun.Khusus  untuk siswa  SMA  dan  SMK  mendapat  bantuan  lebih besar karena mereka tidak mendapatkan bantuan operasional  sekolah  (BOS)  dari  pemerintah pusat yang telah berjalan selama ini.
Dana  program  sekolah  ini  dibiayai sharing  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja Daerah (APBD) Sumsel dan APBD kabupaten/kota.Contoh, untuk siswa di Palembang misalnya. Dana Rp 10.000 per siswa per  bulan,  dianggarkan  di  APBD  Sumsel  Rp 8.100  dan  APBD  Palembang  Rp  1.900.  Dana Rp  15.000  untuk  siswa  SMP/MTs,  Rp  15.000 dianggarkan  APBD  Sumsel  Rp  12.200  dan APBD  Palembang  Rp  2.800.  SMA/MA  Rp 100.000,  diangarkan  di  APBD  Sumsel  Rp 81.500 dan APBD Palembang Rp 18.500. SMK Teknik  Rp  200.000/siswa/bulan,  dianggarkan APBD  Sumsel  Rp  163.000  dan  sisanya  Rp 37.000 dianggarkan di APBD Palembang.Sharing  ini  tidak  sama,  seperti  di Empat Lawang,   Dana Rp 10.000 per siswa per bulan,  dianggarkan  di  APBD  Sumsel  Rp  7.000 dan  APBD  Empat  Lawang  Rp  3.000.  Dana  Rp 15.000  untuk  siswa  SMP/MTs,  Rp  15.000 dianggarkan  APBD  Sumsel  Rp  10.500  dan APBD  Empat  Lawang  Rp 4.500.  SMA/MA  Rp 100.000,  dianggarkan  di  APBD  Sumsel  Rp 70.000 dan APBD Palembang Rp 30.000. SMK Teknik  Rp  200.000/siswa/bulan,  dianggarkan APBD  Sumsel  Rp  140.000  dan  sisanya  Rp
60.000 dianggarkan di APBD Empat Lawang.Program  sekolah  gratis  ini  ditunjang juga oleh BOS yang untuk siswa SD sebesar Rp 580.000 per tahun/siswa, SMP/MTs Rp 710.000 per tahun/siswa, dan SMA/MA Rp 120.000 per tahun/siswa.Belum  lagi  ditambah  dana-dana bantuan  dari  pemerintah  pusat  seperti  Bantuan Khusus  Murid  (BKM)  dan  sebagainya.Dengan adanya  bantuan  tersebut,  siswa  di  Sumsel  tidak lagi  dipungut  biaya  operasional  sekolah  atau dikenal  dengan  uang  SPP.Sedangkan  uang buku,  uang  transport  dan  lain-lain  untuk  para siswa  dan  murid  ,  bisa  di  ambil  dari  dana bantuan  pusat  seperti  BKM  atau  bantuan pemerintah  kabupaten  dan  kota  sendiri  kepada siswa  atau  murid.Pengecualian  hanya  pada sekolah  standar  nasional  (SSN)  dan  rintisan sekolah  berstandar  internasional  (RSBI)  yang masih diperbolehkan memungut biaya operasional.Dalam  program  sekolah  gratis, biaya  pribadi  peserta  didik  seperti  ongkos transportasi ke sekolah, seragam, uang saku, dan sebagainya tetap ditanggung oleh murid.. 19
Sama dengan dana BOS, subsidi pendidikan  dari  Pemprov  Sumsel  diberikan setiap  triwulan.  Dengan  program  ini  tidak  ada alasan lagi orangtua untuk tidak menyekolahkan anaknya karena tidak ada uang.Sejak diberlakukannya  program  sekolah  gratis  oleh Gubernur  H  Alex  Noerdin  empat  tahun  lalu  di Sumsel, jumlah anak yang bersekolah mengalami  peningkatan.Pada  tahun  ajaran 2011/2012  di  Sumsel  terdapat  1.775.214  siswa yang  belajar  dan  tersebar  di  8.554  sekolah dengan  44.245  rombongan  belajar  yang  diasuh oleh 109.877 orang guru.Untuk angka partisipasi  kasar  (APK)  Sejak  2008,  APK  SD mencapai  102,03  persen,   Tahun  2010  APK meningkat  102,21  persen,  dan  2011  APK 101,43  persen.  Begitupun dengan  dengan  APM (Angka  Partisipasi  Murni)  tahun  2009,  hanya 95,01  persen,   2010  menjadi  95,14  persen,  dan tahun  2011  95.36  persen.Angka  putus  sekolah juga meningkat, kalau tahun  2009 0,45 persen, 2010  turun   0,38  persen,  dan  2011  menyiskan 0,31  persen.Di  tingkat  SMP/MTS,  APK  juga meningkat. Kalau 2009 94,01 persen, meningkat menjadi 96,06 persen di tahun 2010,
19 http://www.bi.go.id/NR/rdonlyers/55308A0 4-Fc01-48E6-A603-/Suplemen2.pdf.diakses pada tangggal 24 November 2014
Silfy  Maidianti,  Implementasi  Ham  Sebagai  Hak  Konstitusional  Warga  Negara  Pada  Peraturan Daerah Mengenai Sistem Penyelengaraan Pendidikan Gratis 12 Tahun Di Provinsi Sumatera Selatan Khususnya Kota Palembang Halaman 321-343
dan  96,36  persen  di  tahun  2011.  APM  juga meningkat,   81,60  persen  di  tahun  2009, meningkat  menjadi 83,07 persen di tahun 2010, dan 83,94 persen tahun 2011. Begitupun  angka putus sekolah di tingkat SMP/MTs, kalau tahun 2009  0,86  persen  turun  menjadi  0,76  persen  di tahun  2010,  dan  0,63  persen  di  tahun  2011.Di tingkat  SMA/MA/SMK,  APK  juga  meningkat. Kalau  2009   79,52  persen,  meningkat  menjadi 80,04 persen di tahun 2010, dan 81,27 persen di tahun 2011. APM juga meningkat,  56,27 persen di tahun 2009, meningkat  menjadi 67,03 persen di  tahun  2010,  dan  68,32  persen  tahun  2011. Begitupun   angka  putus  sekolah  di  tingkat SMA/MA/SMK,  kalau  tahun  2009  1,04  persen turun  menjadi  1,02  persen  di  tahun  2010,  dan 0,99 persen di tahun 2011.
Untuk  menjalankan  program  sekolah gratis  sejak  tingkat  SD,  SMP  dan  SMA, Pemerintah  Provinsi  Sumsel  mengalokasikan anggaran  sekolah  gratis  sebesar  Rp  186  miliar (6  bulan)  pada  Anggaran  Pendapatan  Belanja Daerah  (APBD)  2009.  “Alokasi  APBD  untuk sekolah gratis tahun 2010 mengalami peningkatan  menjadi  Rp  330  milyar,  Rp  360 milyar  tahun  2011   dan  Rp  432  milyar  tahun 2012  dibanding  anggaran  tahun  lalu.Pada APBD  tahun  2011  anggaran  untuk  sekolah gratis  sebesar  Rp  383  miliar  atau  ada  kenaikan Rp  53  miliar  dibanding  APBD  tahun  2010 sebesar  Rp  330  miliar.Sementara  itu  anggaran pendidikan  Sumsel  tahun  2013  dianggarkan mencapai sekitar 23 persen lebih.
Dimana jumlahnya untuk anggaran pendidikan untuk anggaran belanja langsungnya Rp  205  miliar  itu  diluar  Bos  dan  bantuan sekolah gratis karena itu melalui BPKAD.Anggaran  pendidikan  Sumsel  tahun 2013  untuk  belanja  langsung  Rp  205  miliar bertambah  3  miliar  dari  pengalihan  dana pendirian  padepokan  pencak  silat  sehingga menjadi 208 .100.000 miliar. Sedangkan belanja tidak  langsung  meningkat  lebih  dari  Rp  198 miliar.Untuk  tahun  2012  anggaran  pendidikan 225  miliar,  ini  masih  digabung  antara  program pos  bantuan  sekolah  gratis  .  Dan  belanja  tidak langsung  Rp  198  miliar.Selama  berjalannya beberapa  tahun  sekolah  gratis  ternyata  masih ada  sejumlah  kabupaten  dan  kota  di  Sumsel termasuk  Palembang  yang  share  dana  sekolah gratisnya  masih  kecil.Dan  sudah  seharusnya memang harus ada koordinasi antara kabupaten
dan  kota  dengan  provinsi  untuk  masalah  share ini  dimana  tugas  dan  tanggungjawab  Provinsi yang  merupakan  kepanjangtanganan  dari  pusat itu  adalah  koordinator  kabupaten  dan  kota  dan ini  hendaknya  tidak  hanya  pendidikan  juga sektor kesehatan juga harus diperhatikan karena pendidikan  dan  kesehatan  harus  berjalan seimbang.Selain  itu  sejak  dilounching  2009 yang  lalu,  sekolah  gratis   perjalanannya, program  ini  hanya  dipenuhi  kritik,  bukan masukan penyempurnaan.Memang dalam penerapan sekolah gratis di Sumsel selama ini , mengalami banyak kendala. Namun, sayangnya kendala  tersebut  hanya  dikritik.Sejauh  ini masyarakat   dan  pihak  terkait  jarang  sekali memberikan  masukan  dan  saran  sumbangsih terhadap program tersebut.
Padahal,  masukan  dan  saran  ini  sangat diharapkan  dalam  penyempuraan  program percontohan nasional ini.Selain itu,  masyarakat harus  diberikan  pemahaman  yang  jelas  tentang program  ini.  Sebab,  masyarakat  menilai  bahwa program  sekolah  gratis  merupakan  milik  Alex Noerdin.Padahal,  jika  dicerna  lebih  dalam, program  ini  merupakan  program  kolektif seluruh  komponen  daerah  yang  kebetulan ditelurkan  oleh  H  Alex  Noerdin  sejak memimpin  provinsi  ini.Dan  Pemprov  Sumsel selaku  koordinator,  melakukan  pendekatan  dan koordinasi lebih intens dengan kabupaten/kota.Sebab,  tidak  dipungkiri,  suksesi program  ini  tergantung  juga  dengan  dukungan setiap daerah di provinsi ini.Selain itu dukungan pemerintah/kota sudah ada. Tapi, perlu pendekatan lebih mendalam lagi. Agar program ini  benar-benar  terealisasi  sesuai  harapan,  tepat sasaran.Namun  secara  umum  selama  empat tahun  pelaksanaan  sekolah  gratis  di  Sumsel tidak bisa dipungkiri banyak menuai keberhasilan.Dalam penganggaran program sekolah  gratis  ini,  Pemprov  Sumsel  terus menambah  setiap  tahunnya.  Pada  2009  sebesar Rp186  miliar,  2010  Rp330  miliar,  meningkat pada 2011 sebesar Rp360 miliar, dan meningkat signifikan pada 2012 menjadi Rp423 miliar.Dimana  besaran  dana  program  sekolah gratis  ini  berada  di  atas  standar  pembiayaan minimal  yang  ditetapkan  Permendiknas  No 69/2009. Selain berhasil merealisasikan program  ini,   program  sekolah  gratis  ini  juga menuai kendala dalam penerapannya. Diantaranya,  adanya  keterlambatan  pencairan
Silfy  Maidianti,  Implementasi  Ham  Sebagai  Hak  Konstitusional  Warga  Negara  Pada  Peraturan Daerah Mengenai Sistem Penyelengaraan Pendidikan Gratis 12 Tahun Di Provinsi Sumatera Selatan Khususnya Kota Palembang Halaman 321-343
dana sekolah gratis.Hal ini disebabkan diantaranya perubahan mekanisme penganggaran  dan  penyaluran  dana.  Selain  itu, masih terdapat sekolah-sekolah yang memberlakukan  pungutan  biaya,  seperti  iuran awal  tahun  ajaran  dan  persiapan  siswa mengikuti ujian nasional, dan pungutan lainnya. Namun  terhadap  kendala  tersebut  Pemprov Sumsel melalui instansi terkait terus melakukan perbaikan dan kekurangan dari sekolah gratis ini agar  masyarakat  Sumsel  bisa  menikmati program  gratis  ini  lebih  baik  lagi  di  masa depan. 20
2. Bagaimana
implementasi penyelenggaraan  program  pendidikan gratis 12 Tahun  di lapangan
Penyelenggaraan  pendidikan  merupakan salah  satu  instrument bagi  pemerintah  dalam menerapkan  tujuan  bangsa  yaitu  mencerdaskan kehidupan
bangsa.Globalisasi
dan perkembangan  teknologi  yang  memaksakan pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
Namun,
kenyataannya  ketika  pemerintah  mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) kekhawatiran  pada  masyarakat  menengah  ke bawah  terhadap  daya  beli  yang  menurun  akan berdampak  negatif  pada  partisipasi  masyarakat terhadap  pendidikan.  Misalnya  terdapat  anak- anak  di  umur  7-15  tahun  terancam  putus sekolah, akibat naiknya biaya sekolah.Sehingga pemerintah mengalokasikan subsidi silang yaitu perencanaan  subsidi  sekolah  sebesar  20%  dari APBN dan APBD.
Masukan instrumental ( instrumental input ) yang sangat penting dalam penyelenggaraan  pendidikan  (sekolah)  adalah biaya  pendidikan.  Biaya  pendidikan  terbukti tidak  dapat  diabaikan  dalam  proses  pendidikan (sekolah).biaya  ( cost )  yakni  semua  jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang  maupun  barang  dan  tenaga  (yang  dapat dihargakan  dengan  uang).  Contohnya  adalah iuran  siswa,  biaya  sarana  fisik,  buku  sekolah, dan guru.
Penyelenggaran  program  sekolah  gratis atas peraturan daerah provinsi Sumatera Selatan
20 http://bos.kemedikbud.go.id/home/alokasi/n asional Diakses pada tanggal 24 November 2014
Nomor 16 Tahun 2011. Secara historis sebelum peluncuran program sekolah gratis (PSG) indeks pembangunan manusia (IPM) Provinsi Sumatera  Selatan  menunjukan  kinerja  yang rendah  dibandingkan  provinsi  lain  di  sumatera. Bukti  otentiknya,  nilai  IPM  Propinsi  ini  tahun 2007  sebesar  71.40  bahkan  lebih  rendah dibandingkan  provinsi  lain  seperti  Jambi (71.46), Bengkulu (71.14) dan Bangka Belitung (72.19).  Selain  itu,  rendahnya  capaian  IPM Sumatera  Selatan  ini  dipeparah  dengan  masih tingginya angka penduduk buta huruf pada data tahun  2007  jumlah  penduduk  buta  huruf dipropinsi  ini  cukup  tinggi  yaitu  berada  pada skor  3.34  untuk  penduduk  kelompok  usia  15 tahun  keatas  dan  1.40  untuk  penduduk  untuk usia  15  sampai  dengan  44  tahun.  Tahun  2008 dan  2009  jumlah  ini  menurun  menjadi  2.95. Untuk  kelompok  usia  15  tahun  keatas.  Senada dengan  itu  untuk  katagori  usia  15  sampai  44 tahun  skor  nya  menujukan  perbaikan  dengan menurun  hingga  0.86  dan  0.51  pada  2008  dan 2009.  Sebaliknya  usia  45  tahun  keatas  justru mengalami  kenaikan  hingga  menembus  skor 8.27 pada tahun 2009. 21
Sedangkan  angka  partisipasi  sekolah (APS)  Sumsel  menunjukan  partisipasi  yang cukup tinggi yaitu 97.55 pada kelompok usia 7- 12,  82.26  pada  kelompok  usia  13-15  tahun. 54.34  pada  kelompok  usia  16-18  tahun  namun masih sangat rendah pada kelompok usia 19-24 tahun  yaitu  hanya  sebesar  10.04.  Rendahnya angka  partisipasi  sekolah  dan  tingginya  angka buta huruf diprovinsi ini antara lain disebabkan oleh  kondisi  ekonomi  masyarakat  yang  masih rendah.  Menurut  data  BPS  Sumsel  tahun  1996- 2012, jumlah penduduk miskin di Sumsel tahun 2007  mencapai  1331.800 jiwa,  angka  ini  masih cukup besar karena masih ada 19,15 persen dari keseluruhan  jumlah  penduduk  Sumsel  yang tergolong miskin. 22
Logikanya  masyarakat  miskin  mereka tidak mampu untuk membiayai pendidikan bagi anak-anaknya.  Mereka  akan  lebih  memilih untuk  membiayai  kebutuhan  hidup  sehari-hari dibanding  harus  menyekolahkan  anak-anak mereka.  Anak-anak  harus  membantu  orang  tua
21 http://www.bps.go.id  diakses  tanggal  24 November 2014
22 http://www.sumsel.bps.go.id,. diakses
tanggal 24 November 2014
Silfy  Maidianti,  Implementasi  Ham  Sebagai  Hak  Konstitusional  Warga  Negara  Pada  Peraturan Daerah Mengenai Sistem Penyelengaraan Pendidikan Gratis 12 Tahun Di Provinsi Sumatera Selatan Khususnya Kota Palembang Halaman 321-343
meraka  bekerja  dirumah  dan  melupakan  cita- cita meraka untuk duduk mengeyam pendidikan.  Dinamika  proses  implementasi berdasarkan  faktor  pendukung  dan  penghambat implementasi PSG sumsel antara lain:
- Faktor  pendukung  :  secara  topdown atas  prakarsa  dari  kepala  daerah sendiri  sehingga  memiliki  ligitimasi politik  yang  kuat  dan  pemda  berserta jajaran  pemerintahnya  bekerjasama dan  konstiten  menjalankan  sesuai aturan yang berlaku dan mengevaluasi program.  Laju  pertumbuhan  ekonomi provinsi  yang  terus  meningkat,  tahun 2009  sebesar  4,1%    dan  tahun  2010 meningkat menjadi 5,4. Sampai dengan  triwulan  III  tahun  2011 kembali  meningkat  secara  signifikan menjadi  6,1%  .  Dukungan  dari  warga terutama  warga  miskin  yangg  sangat terbantu  dalam  program  ini  untuk menyekolahkan anak-anak mereka. 23
- Faktor  Penghambat  :  PSG  cenderung dinilai  merupakan  program  pribadi Alex  Noerdin  sebagai  pelaksanaan janji  kampaye  dirinya  sendiri  pada pemilu  kada  lalu,  berikut  berbagai penghargaan  yang  diraih  masih  atas nama  kepala  daerah,  bukan  pemda provinsi  sehingga  belum  ada  rasa kepemilikan  dan  pemahaman  bersama seluruh jajaran pemda dan masyarakat terhadap  program  yang  dijalankan. Pencarian dana sharing dari kabupaten/kota sering terlambat tergantung  prosedur  birokrasi  penentu nominal  dana  scharing  oleh  pemprov dan  lamanya  waktu  pelaporan  dari sekolah  kepada  pemerintah  tentang jumlah  siswa  yang  harus  dicover dalam  PSG  yang  nantinya  masihharus dicross-check  dahulu.  Masih  adanya budaya  yanng  mengharuskan  anak untuk bekerja dan membantu orangtua
23 http://beritapagi.co.id/read/2012/05.
Sumsel makin terdepan.Diakses pada tanggal 24 November 2014
begitu  tamat  SMP  lalu  putus  sekolah dan langsung bekerja. 24
Kepala  daerah  yang  melakukan  inovasi seperti  ini  juga  dituntut  memiliki  legitimasi politik  yang  kuat  dan  hubungan  politik  yang baik  dengan    segenap  jajaran  bawahannya dalam pemerintahan daerah agar kebijakan yang diusulkan  mendapat  dukungan  dan  komitmen bersama demi pencapaian hasil yang diinginkan pemahaman  bersama  dari  setiap  stakenholder baik itu diperlukan untuk menghindari berbagai resistensi  yang  mugkin  muncul.  Dari  segi keberlangsungan  lingkungan  hidup  anggaran daerah 20 SDA daerah secara besar-besaran dan tidak  terawasi.  Pelibatan  segenap  komponen masyarakat  dalam  proses  monitoring  dan evaluasi  diperlukan  agar  menjamin  prinsip transparansi pemerintahan. Partisipasi masyarakat ini juga berguna untuk menigkatkan dukungan  masyrakat  dan  mengurangi  resistensi terhadap program yang sedang berjalan.
Suatu  keberanian  yang  patut  dibanggkan yang  mampu  dilakukan  oleh  seorang  kepala daerah terlebih karena inovasi tersebut dijalankan pada level yang sangat luas yaitu satu provinsi
dengan sasaran
siswa SD/SMP/SMA/sederajat  baik  negeri  maupun swasta se-Sumsel dengan menggandalkan sharing  anggaran  dari  APBN  pusat,  APBD provinsi  dan  APBD  kabupaten.  Maka  dari kemampuan  kepala  daerah  untuk  melakukan konsolidasi  politik  dengan  berbagai  pihak sagatlah  diandalkan  serta  untuk  menjalin kerjasama dengan pihak non pemerintah (NGO) yang  memiliki  sumber  daya  untuk  mendukung keberhasilan  program  terutama  dari  segi finansial. 25
Proses institusional yang dilakukan dalam PSG  yaitu  dengan  menerbitkan  dua  macam peraturan  daerah  yaitu  PERDA  Keterlibatan segenap  komponen  masyarakat  dalam  proses monitoring  dan  evaluasi  diperlukan  agar menjamin  prinsip  transparansi  pemerintah. Partisipasi  masyarakat  ini  juga  berguna  untuk meningkatkan dukungan masyarakat dan
24 http://www.seputar indonesia.com/edisicetak/content/view,Diak ses pada tanggal 24 November 2014 25 http://www. trijayafmplg.net/berita. 2009/08/sumsel/Diakses  pada  tanggal  24 November 2014
Silfy  Maidianti,  Implementasi  Ham  Sebagai  Hak  Konstitusional  Warga  Negara  Pada  Peraturan Daerah Mengenai Sistem Penyelengaraan Pendidikan Gratis 12 Tahun Di Provinsi Sumatera Selatan Khususnya Kota Palembang Halaman 321-343
mengurangi  resistensi  terhadap  program  yang sedang  berjalan.    Berdasarkan  PERDA  No  31 Tahun  2009  tentang  pedoman  sekolah  gratis disumatera selatan terdapat organisasi pelaksana PSG  yang  berkedudukan  di  baik  provinsi maupun  kabupaten/kota  yang  masing-masing memiliki  tugas  dan  tanggungjawab  serta  saling berkoordinasi satu sama lain.
Struktur  Organisasi  :    Tim  pengarah,  tim pengarah  provinsi,  timpengarah  kabupatentim pengarah  provinsi  dan  kabupaten/kota  terdiri dari  kepala  daerah,  wakil  kepala  daerah,  asbid kesejahteraan  rakyat,  dan  kepala  bappeda. Bertugas  memberikan  arahan  dalam  program pendidikan gratis.
Tim  Manejemen  provinsi,  kabupaten kota, penanggungjawab pelaksana.
Tim Manajemen provinsi dan kabupaten/kota yang terdiri dari penanggung jawab kepala dinas pendidikan dan kepala kantor departemen agama. Pelaksana unsur dinas pendidikan dan  kepala  kantor  departemen  agama yang  terdiri  dari  ketua  wakil  ketua  I  dan II,  sekretaris,  bendahara  seksi  data  dan seksi monitoring Bertugas :
-    Mentapkan  alokasi  bantuan tiap kabupaten/ kota dan sekolah;
-    Mempersiapkan  sekretariat dan kelengkapannya; -  Mempersiapkan daftar alokasi bantuan kegiatan sesuai dengan; dana  dan  kegiatan  yang  telah ditetapkan;
-    Mempersiapkan  dan  malatih tim manejemen;
-    Melakukan  pendataan  dana sosialisasi;
-  Meyalurkan  dana  kesekolah dan masyarakat bertanggungjawab terhadap kasus penyimpangan; - Melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada kepala daerah; -  Mengembalikan  pelaksanaan kegiatannya kepada kepala daerah; -    Mengembalikan  sisa  dana  ke kas daerah sesuai ketentuan; Tim Manejemen tingkat sekolah/ madrasah  yang  terdiri  dari  kepala  sekolah  yang terdiri dari kepala sekolah,wakasek, guru/tenaga administrasi  sebagai  bendahara  dan  satu  orang anggota komite sebagai anggota yang  bertugas melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima melebihi  dari  yang  semestinya  maka  harus segera  magembalikan  kelebihan  dana  tersebut ke tim Manejemen provinsi atau kabupaten/kota.  Mengelola  dana  PSG  secara transparan dan bertanggungjawab
mengumumkan  komponen  penggunaan  dana dipapan pengumunan sekolah, bertanggungjawab terhadap kasus
penyimpangan  ditingkat  sekolah,  memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarat, melaporkan  penggunaan  dana  kepada  tim manajemen kabupaten/kota. 26
Dukungan  sumber  daya  pada  Perda Sumsel Nomor 3 Tahun 2009 jo Perda 16 Tahun 2011  tentang  penyelenggaran  PSG  diprovinsi Sumsel  diatur  bahwa  dana  program  yang bersumber  dari  APBD  provinsi  disalurkan langsung  ke  rekening  sekolah  oleh  pemprov untuk sekolah/madrasah/ponpres yang diketahui oleh  ketua  komite.  Lain  halnya  untuk  sekolah non  madrasah  ditransfer  ke  kas  daerah  masing- masing kabupaten/kota,sedangkan dana bersumber dari APBD kabupaten/kota disalurkan  oleh  pemerintah  kabupaten/kota kepada masing-masing sekolah/madrasah. Dana PSG  ini  digunakan  untuk  biaya  operasional sekolah  meliputi  biaya  kesejahteraan  guru  dan pegawai  termaksud  pembayaran  honorarium bulanan  guru  honorer  dan  tenaga  kependidikan honorer,  biaya  kegiatan  belajar  mengajar termaksud  pembelian  buku  referensi  dan  buku teks pembelajaran untuk dikoleksi diperpustakaan.
Biaya  kegiatan  peningkatan  mutu  guru dan biaya ekstrakulikuler (Kesiswaan). Mekanisme  pertanggungjawaban  pengalokasian dan  PSG  disekolah  harus  diatur  agar  dapat seimbang (balance), artinya  uang  keluar  harus sesuai  dengan  uanng  masuk,  yang  dibuktikn dengan  nota  pembelanjaan.  Kemudian  nota tersebut dilampirkan dalam surat pertanggungjawaban  (SPJ)  yang  dilaporkan
26 http://www.Data.tnp2k.go.id/filedata/Data/ 16  Sumsel.pdf.Diakses  pada  tanggal  24  November 2014
Silfy  Maidianti,  Implementasi  Ham  Sebagai  Hak  Konstitusional  Warga  Negara  Pada  Peraturan Daerah Mengenai Sistem Penyelengaraan Pendidikan Gratis 12 Tahun Di Provinsi Sumatera Selatan Khususnya Kota Palembang Halaman 321-343
kepada bagian keuangan dinas pendidikan setiap tiga  bulan  sekali.  Keluar  masuknya  uang  ini dipertanggungjawabkan oleh kepala sekolah dan pengelolanya dibantu oleh guru/tenaga administrasi sebagai bendahara disekolah.
Menyangkut  transparansi  penggunaan dana PSG disekolah, masih bersifat internal dan hanya  diketahui  oleh  kepala  sekolah  dan bendahara,  sedangkan  masyarakat  luas  belum dapat  mengetahui  keluar  masuknya  uang sebagimana  ketentun  Perda  Sumsel  Nomor  3 Tahun 2009.
Seperti  yang  juga  terjadi  disekolah- sekolah  lain  penerima  dana  BOS  dijakarta dimana menurut aturan sekolah wajib mencantumkan  laporan  pengumuman  agar diketahiu  masyarakat  secara  luas  namun  saat dilapangan,  masih  banyak  sekolah  yang  belum melakukannya.
Alasannya beragam, salah satunya karena pimpiman sekolah belum siap untuk menunjukan  laporan  penggunaan  dan  BOS kepada  masyarakat  secara  luasmelalui  papan pengumuman. 27 Dalam pengelolaan alokasi dana,  karena  sudah  sesuain  dengan  rencana anggaran biaya (RAB) maka kepala sekolah dan guru  tidk  mengalami  kesulitan  mengelola  dana PSG.  Kecuali  dalam  kesulitan  SPJ,  masih terdapat  keluhan  dari  belum  adanya  juklak  dan juknis  sehingga  pelaporan  ke  dinas  sering terlambat yang lupa mempengaruhi keterlambatan pada pencarian dan PSG triwulan berikutnya. Sedangkan untuk mendukung keberhasilan  PSG  telah  dilakukan  program peningkatan mutu guru pada tahun 2010 dengan mendirikan  sekolah  guru  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  kualitas  guru  yang  sudah  ada dengan  mengajarkan  ilmu-ilmu  pendidikan sesuai  perkembangan  zaman  dan  diprioritaskan untuk guru-guru didaerah terpencil. Semua guru akan  diasramakan  selama  tiga  bulan  dan  biaya ditanggung  oleh  pemerintah  yang  dimasukakan dalam anggaran tahun 2010.
Unit  cost  (biaya  satuan)merupakan  rata- rata besaran yang diperlukan oleh sekolah untuk melayani  satu  siswa  pertahun  dalam  mengikuti progran belajar mengajar pada jenjang pendidikan tertentu yang dicover oleh mekanisme sharing APBD. Unit cost ini berlaku
27 Jawa pos nasioanal,. network,2012.dana bos banyak salah sasaran dalam http;//jpnn.com
sama  untuk  semua  kabupaten/kota  di  Sumsel. Khusus  untuk  siswa  SMA/SMK  mendapatkan bantuan  lebih  besar  karena  mereka  tidak mendapatkan  dana  BOS  dari  pemerintah  pusat. Sedangkan  siswa  SD  yanng  telah  menerima BOS yaitu sebesar Rp. 580.000,- pertahun/siswa dan  SMP/MTS  Rp.  710.000,-  pertahun/siswa mendapat  unit  cost  yang  jauh  lebih  rendah. Namun  dengan  ditambah  bantuan  lain  seperti bantuan  khusus  murid  (BKM)  dari  pemerintah pusat  maka  siswa  di  Sumsel  tidak  lagi dipunggut  biaya  operasional  sekolah  atau  SPP kecuali  bagi  sekolah  Standar  Nasioanal  (SSN) dan  rintisan  sekolah  berstandar  internasional (RSBI) yanng masih diperbolehkan memunggut biaya operasional. Sedangkan untuk uang buku, transport dan lain-lainya ditanggung oleh orang tua  murid  yang  dapat  diambil  dari  dana  BKM atau bantuan pemerintah Kabupaten/Kota. 28
Adapun  beberapa  tantangan  yang  di hadapi  Pemerintah  Sumatera  Selatan  dalam pengembangan inisiatif PSG ini antara lain:
a. Ditinjau  dari  SDM  terkait  kualitas guru  .Jumlah  guru  di  Sumsel  pada 2012 sebanyak
109.000orang,17.253  dari  jumlah itu  sudah  tersertifikasi  .ini  berarti masih  ada  91.747 orang  guru  yang belum sarjana.tantangan
kedepannya adalah bagaimana Pemda  mewujudkan  kualitas  SDM guru  yang  lebih  baik  lagi  sehingga semua  guru  sudah  lulus  minimal S1. b. Dari  segi  aturan  pada  pasal  6
Peraturan Gubernur 31/2009
disebutkan bahwa dana SPG disalurkan  setiap  tiga  bulan  sekali. Namun  terdapt  banyak  keluhan dari  Kabupaten  dan  Kota  bahwa jadwal  penyaluran  ini  menyulitkan pendanaan  berbagai  kegiatan  di sekolah.  Tantangan  kedepannya ialah bagaimana menciptakan sistem administrasi penyaluran dana yang lebih efisien dan efektif. Selain itu harus ada ketentuan yang lebih jelas  mengenai  target  sasaran
28 Alex  Noerdien,2012.Empat  Tahun Realisasi  Sekolah  Gratis  Di  Sumsel  Menuai  Sukses Dalam http://alexnoerdien.co/pages/pendidikan
Silfy  Maidianti,  Implementasi  Ham  Sebagai  Hak  Konstitusional  Warga  Negara  Pada  Peraturan Daerah Mengenai Sistem Penyelengaraan Pendidikan Gratis 12 Tahun Di Provinsi Sumatera Selatan Khususnya Kota Palembang Halaman 321-343
program,  apakah  untuk  semua warga  Sumsel  yang  dalam  usia sekolah  tanpa  terkecuali,  atau hanya  untuk  warga  Sumsel  yang tidak  mampu  dan  perlu  dijelaskan pula  batasan  mengenai  warga kurang mampu.
c. Tidak adanya petunjuk pelaksanaan(juklak)  dan  petunjuk teknis  (juknis)  dapat  menyulitkan pelaksanaan  PSG  ini,  apalagi program ini menyangkut masyarakat seluruh Provinsi Sumsel  yang  seharusnya  terdapat aturan  dan  SOP  yang  sangat terperinci agar saat sampai ke level yang  paling  kecil  yaitu  pada Pemerintah  Desa  tidak  terdapt kesulitan untuk memahami prosedur pelaksanaan berikut pelporannya . d. Masalah transparansi Pada praktiknya, pelaporan mengalokasikn dana PSG disekolah  masih  hanya  diketahui oleh  segelincir  pihak  internal sekolah,  belum  dapat  di  ketahui oleh  masyarakat  luas.  Padahal dalam Perda sudah diatur ketentuan mengenai skema pertanggung jawaban  ini  karena  dana  PSG merupakan  uang  dari  rakyat  yang harus  dikelola  secara  transparan dan akuntabel.
Tantangan kedepannya  bagaimana  Sumsel dapat menerapkan aturan ini secara tegas  disertai  proses  monitoring dan evaluasi.
e. Masih  terdapat  berbagai  pungutan liar oleh sekolah terutama pada saat menjelang tahun ajaran baru seperti maraknya  kasus  jual  beli  bangku yang  eronisnya  malah  didukung oleh perilaku orang tua siswa yang memberi  celah  kepada  oknum sekolah
karena beramisi memasukkan  anaknya  ke  sekolah tersebut.  Pelanggaran  ini  sulit dibuktikn  karena  dilakukan  oleh dua  pihak  yang  sama-  sama memiliki  kepentingan.  Tantangan bagi  Pemprov  Sumsel  kedepannya
untuk membangun komitmen seluruh stakeholder agar besiap fair dalam  mendukung  keberhasilan program.
f. Tantangan  budaya,  dimana  masih banyak  anak  usia  SMP  tidak melanjutkan  pendidikannya  hingga ke  SMA  karena  dituntut  untuk bekerja  untuk  membantu  orangtua atau  bagi  anak  perempuan  untuk segera  dinikahkan  dari  pada  harus sekolah  yang  walaupun  biaya operasionalnya  sudah  geratis  tapi masih  harus  membiayai  keperluan seperti transportasi dan baju sekolah.    Kedepan  harus  ada kebijakan yang tegas untuk mengatasi  hal  ini  agar  PSG  dapat berhasil  mencapai  tujuan  yang telah di rumuskan. Misalnya dengan  kebijakan  yang  mengatur bagi  anak  yang  masih    dalam  usia sekolah  tapi  tidak  sekolah  ,maka tidak boleh memiliki SIM, termasuk  menahan  surat  nikah sampai lulus SMA.
g. Dari segi kepemimpinan, Gubernur harus  lebih  berkomitmen  untuk memajukn pendidikan di sumsel,termasuk untuk menggerakan segenap jajaran pejabat  Pemda  untuk  bersama mendukung  PSG  ini.karena  Alex Noerdin  pernah  mencalonkan  diri sebagai calon gubernur DKI
Jakarta  dalam  pemilukada  2012 dan  kalah.  Secara  tidak  langsung,
ini mencerminkan
ketidak seriusannya untuk benar-benar membangun sumsel sekaligus membuktikan  anggapan  negatif beberapa  kalangan  bahwa  PSG yang  inisiasinya  hanya  untuk mendongkrak  popularitas  agar  ia dapat  dengan  mudah  memasuki kancah perpolitikan yang lebih luas dan  “menguntungkan  “  bagi dirinya..  kedepannya  diperlukan komitmen  politik  dari  pemimpin yang bukan hanya sekedar pencitraan,namun  kesadaran  untuk mensejahterakan kehidupan rakyat.
Silfy  Maidianti,  Implementasi  Ham  Sebagai  Hak  Konstitusional  Warga  Negara  Pada  Peraturan Daerah Mengenai Sistem Penyelengaraan Pendidikan Gratis 12 Tahun Di Provinsi Sumatera Selatan Khususnya Kota Palembang Halaman 321-343
Visi  PSG  sebaiknya  menjadi  visi Pemprov Sumsel agar kepemilikannya  dapat  disarankan oleh segenap warga Sumsel, pencapaiannya  berjangka  panjang dan  tidak  hanya  menjadi  visi kepala daerah saja.
h. Dari  segi  keberlangsungan  hidup. Anggaran daerah 20% untuk pendidikan memang penting diusahakan pemda melalui berbagai  investasi,  namun  jangan sampai    harus  mengorbankan kelestarian lingkungan hidup untuk mengekspoitasi  SDA  secara  besar – besaran dan tidak terawasi.
i. Pelibatan segenap komponen masyarakat dalam proses monitoring dan evaluasi diperlukan agar menjamin prinsip transparansi pemerintahan. Partisipasi masyarakat  ini  juga  berguna  untuk meningkatkan dukungan masyarakan dan mengurangi resistensi  terhadap  program  yang sedang berjalan.
Hal ini bisa dipelajari dari PSG 12 tahun  di  Sumsel  ini  terkait  keseriusan Gubernur  untuk  langsung  menepati  janji kampanyenya  hanya  selang  4  bulan setelah  ia  resmi  menjabat  sebagai Gubernur.  Tidak  sedikit  calon  kepala daerah  di  negeri  ini  yang  mengobral banyak  „janji  manis‟  kepada  masyarakat saat  pemilukada  namun  setelah  ia memegang kekuasaan, janji tersebut nihil terealisasikan .
Terlepas  dari  motif  politik  apapun dari  program  PSG  ini  yang  memang berlandaskan  pemenuhan  janji  kampanye dan  cenderung  dimiliki  oleh  pihak Gubernur  sebagai  inisiator  saja,  namun setidaknya  dengan  dilaksanakannya  PSG selama  empat  tahun  telah  membantu banyak  orangtua  miskin  di  Sumsel  untuk memenuhi  kebutuha  pendidikan  dasar bagi  anak-  anaknya.  Hal  ini  bisa  terlihat dari  grafik-grafik  APK,APM,APS,dan IPM  yang  sudah  dipaparkan  pada  bab sebelumnya. meskipun angka pertumbuhan cenderung fluktuatif, namun telah  terjadi  banyak  peningkatan  secara
signifikan  dan  konsisten  yang  dapat menggambarkan  keberhasilan  program pendidikan gratis dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dasar warga. Tidak hanya  9  tahun  bahkan  sampai  12  tahun dan  kelak  akan  di  tingkatkan  lagi  hingga jenjang perguruan tinggi. namun demikian  masih  perlu  dilakukan  evaluasi dan perbaikan disana-sini demi kemajuan program selanjutnya.
Suatu keberanian yang patut dibanggakan yang  mampu  dilakukan  oleh  seorang  Kepala Daerah terlebih karna inovasi tersebut dijalankan pada level yang sangat luas yaitu satu provinsi dengan sasaran siswa SD/SMP/SMA/Sederajat  baik  negeri  maupun swasta  se-  Sumsel  dengan  mengandalkan sharing  anggaran  dari  APBN  pusat.,  APBN  di provinsi dan APBN di kabupaten. Maka dari itu kemampuan  Kepala  Daerah  untuk  melakukan konsolidasi  politik  dengan  berbagai  pihak  non pemerintah  (NGO)  yang  memiliki  sumberdaya untuk mendukung keberhasilan program terutama dari segi finansia. kepala Daerah yang melakukan  inovasi  seperti  ini  juga  dituntut memiliki  legitimasi  politik  yang  kuat  dan hubungan  politik  yang  baik  dengan  segenap jajaran bawahannya dalam Pemerintahan Daerah agar kebijakan yang diusulkan mendapat dukungan dan komitmen bersama demi pencapaian  hasil  yang  diinginkan.  Pemahaman bersama  dari  dari  setiap  stakeholder  baik  itu pemerintah maupun masyarakat mutlak diperlukan untuk menghindari berbagai resistensi yang mungkin muncul.
Dalam  hal  ini  komitmen  Pemda Sumsel  ,dukungan  APBN  yang  kuat  , serta  konsolidasi  politik  pemda  dengan berbagai  pihak  termasuk  NGO  telah menjadi  prasyarat  bagi  terlaksananya PSG  Sumsel.  Terbukti  dengan  segera terealisasikannya  program  hanya  slang  4 bulan setelah  Gubernur  terpilih  Sumatera Selatan.  Alex  Noerdin  resmi  menjabat dan  masih  berlangsung  hingga  hampir lima  tahun  masa  jabatannya  saat  ini. Pemda  juga  tidak  main-main  dalam memanfaatkan  APBN Sumsel yang terus miningkat  setiap  tahunnya  dengan  secara konsisten  menganggarkan  20%  anggaran daerah untuk pendidikan, walaupun  pada 2011  presentase  alokasi  pendidikan
Silfy  Maidianti,  Implementasi  Ham  Sebagai  Hak  Konstitusional  Warga  Negara  Pada  Peraturan Daerah Mengenai Sistem Penyelengaraan Pendidikan Gratis 12 Tahun Di Provinsi Sumatera Selatan Khususnya Kota Palembang Halaman 321-343
kurang  dari  20%  karena  APBN  tersedot untuk  kegiatan  SEA  GAMES  XXVI Sumatera Selatan.
Hal ini akan berbeda pada pemerintah  daerah  yang  tidak  memiliki komitmen  politik  yang  tinggi  terhadap pembangunan daerahnya. pendapatan daerah  yang  besar  dan  ketentuan  alokasi 20%APBN  untuk  pendidikan  tidak  akan memiliki dampak signifikan bagi peningkatan mutu pendidikan masyarakat daerah  terlebih  jika  pemerintah  daerah hanya  sibuk  mengurusi  kepentingan pribadinya  masing-  masing  sehingga muncul  konflik  kepentingan  yang  pada akhirnya  akan  menghambat  kemajuan daerah.

## III. PENUTUP
Dari uraian pada Bab-bab terdahulu dapat disimpulkan bahwa : Program  pendidikan  gratis  12  tahun  di provinsi  sumatera  selatan  ini  dapat menjadi program percontohan bagi daerah-  derah  lainnya  di  ndonesia  baik pada tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota dengan prasyarat: a. Daerah  tersebut  harus  memiliki komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah terutama kepala daerah untuk mengantarkan inovasi hingga  tercapainya  keberhasilan terhadap peningkatan kualitas pendidikan  ,  artinya  program  tidak dilakukan  setengah-setengah  yang akan berpeluang besar untuk berhenti di jalan.
b. Baik  pemerintah  provinsi  maupun pemerintah  kabupaten/kota  harus saling bersinergi untuk mengsukseskan  program  terutama dalam  mengatasi  masalah  yang timbul  terkait  pengelolaan  sharing dana PSG
c. Daerah harus memiliki APBD yang kuat  untuk  mampu  menggratiskan biaya  pendidikan.  Sumsel  dapat dikatakan  berhasil  menganggarkan program  ini  karena  memiliki  SDA yang  melimpah  sehingga  investasi yang  masuk  ke  daerah  pun  relatif
besar.  Kejelian  Pemerintah  Daerah dalam  memaksimalkan  berbagai potensi  yang  dimiliki  daerahnya untuk  meningkatkan  PAD  sangat dibutuhkan untuk menjamin keberlanjutan  program  terutama bagi pemkab/kota untuk
mengantisipasi bila terjadi masalah keterlambatan pencairan dana sharing dari pemerintah provinsi.
d. Pemerintah  Daerah  juga  harus mampu membangun jaringan kerjasama  dengan  pihak  NGO untuk  turut  menopang  pendanaan program  melalui  berbagai  bentuk foundation  atau  CSR.  Karena  jika hanya  mengandalkan  dana  dari APBD  yang  terbatas  dan  APBN pusat  kemungkinan  besar  akan mengganggu pos-pos
pembangunan lain di daerah.
e. Selain  dari  pihak  pemerintah  dan NGO,  dukungan  dari  masyarakat daerah  juga  sangat  penting  yang salah satunya dapat di aktualisasikan dengan ketaatan membayar pajak. Pemerintah daerah  harus  mampu  menciptakan sistem  pemerintahan  yang  bersih dan akuntabel agar dapat menjaring kepercayaan  warga  untuk  taat membayar pajak. Pajak masyarakat inilah yang kemudian akan menjadi retribusi daerah guna meningkatkan  pendapatan  daerah untuk mendanai pembangunan daerah termasuk soal pendidikan
f. Sejauh ini pemerintah daerah lain di indonesia sudah melakukan kunjungan  kerja  di  sumsel  untuk mencontoh keberhasilan PSG seperti komisi C DPRD Kalimantan Tengah(2010),  Pemda  NTB(2012), Pemda  Gorontalo(2012)  dll.  Hal yang  patut  menjadi  percontohan dalam  program  ini  adalah  mengenai program  sharing  anggaran  antara pemprov  dan  pemkab.  Dari  setiap
Silfy  Maidianti,  Implementasi  Ham  Sebagai  Hak  Konstitusional  Warga  Negara  Pada  Peraturan Daerah Mengenai Sistem Penyelengaraan Pendidikan Gratis 12 Tahun Di Provinsi Sumatera Selatan Khususnya Kota Palembang Halaman 321-343
kunker  ini  Gubernur  Sumsel  tidak sungkan untuk berbagi pengalamannya  menginisiasi  PSG baik  di  muba  maupun  di  sumsel. Sedangkan  instrumen  yang  dapat menjadi  acuan  replikasi  bagi  daerah lain  yaitu  rincian  APBD  tahun anggaran  2009,2010,2011  dan  2012 sebagai  referensi  dalam  membuat RAPBD, hasil laporan evaluasi PSG oleh  tim  manajemen  PSG  untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang  sebelumnya  pernah  dilakukan oleh  pemerintah  sumsel,serta  perda 3/2009  jo  perda  16/2011  tentang penyelenggaraan  PSG  di  provinsi sumsel  dan  pergub  nomor  31  tahun 2009  tentang    pedoman  sekolah gratis yang walaupun belum membentuk SOP (standart operasional procedure) secara terperinci tentang
pelaksanaa prograam  namun  dapat  menjadi pedoman  awal  pelaksanaan  yang dapat  dikembangkan  oleh  masing- masing pemda lainnya sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah.

## DAFTAR  PUSTAKA
Jimly  Asshiddiqi,  Demokrasi  dan  Hak  Asasi Manusia, Makalah dalam Stadium generale Converence  Corporate  Forum  For  Community Development, Jakarta 19 Desember ,2005 Eko  Riyadi,  Faktor  penyebab  timbulnya persoalan Haka Asasi Manusia dalam
Pembangunan kota, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2011 Yudistira Rusydi,
Perlunya
Pengaturan
Pembangunan  Pasar  Modern  dalam  Rangka Melindungi  Pasar-pasar  Tradisional  di  Kota Palembang  sebagai  bagian  dari  Perlindungan HAM, Jurnal Konstitusi, PKK. Univ
Muhammadiyah Palembang, edisi 2 Nop. 2010 Redaksi  Harian  pelita,  Pendidikan  Gratis  di Sumsel,Jakarta,2013
Suara  Pembaharuan,  Semua  anak  sumsel Mendapat  program  sekolah  dan  berobat  gratis, Jakarta,2011
Muhammad  Fauzan,  2007,    Implementasi Program  Legislasi  Nasional  dalam  Peraturan Daerah,  PT. Ghalia Indonesia, Jakarta
Elsam, Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan  Rakyat dalam rangka  penguatan HAM di Indonesia, Elsam ,Jakarta, 2009 Majda El Mumtajds, Fungsi DPRD dalam Rangka Implementasi HAM  di Daerah, PUSHAM UNIMED, Medan, 2012 Komnas HAM , Pedoman Pelaksanaan Monitoring Hak Asasi Manusia, KOMNAS HAM, Jakarta, 2008 Harkristuti Krisnowo, Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Peraturan Perundang-undangan PUSHAM, Yogyakarta 15 Mei 2012 http://igi.fisipol.ugm.ac.id. Diakses Tanggal 24 November  2014 http://news.okezone.com/read/2010/12/13/guber nur-sumsel-dapat -penghargaan- endidikan.Diakses pada 24 November 2014
Indonesia.go.id.2007.APBD Sumsel Tahun 2007 http://www.indonesia .go.id diakses tanggal 24 November 2014 http://www.bi.go.id/NR/rdonlyers/55308A04- Fc01-48E6-A603-
/Suplemen2.pdf.diakses pada tangggal 24 November 2014 1http://bos.kemedikbud.go.id/home/alokasi/nasi onal  Diakses  pada  tanggal  24 November 2014 http://www.bps.go.id diakses tanggal 24 November 2014 http://www.sumsel.bps.go.id,.  diakses  tanggal 24 November 2014 http://beritapagi.co.id/read/2012/05. Sumsel makin terdepan.Diakses pada tanggal 24 November 2014
1http://www.seputar ndonesia.com/edisicetak/content/view,Diakses pada tanggal 24 November 2014 http://www.trijayafmplg.net/berita.2009/08/sum sel/Diakses pada tanggal 24 November 2014 http://www.Data.tnp2k.go.id/filedata/Data/16 Sumsel.pdf.Diakses pada tanggal 24 November 2014 Jawa pos nasioanal,. network,2012.dana bos banyak salah sasaran dalam http;//jpnn.com Alex Noerdien,2012.Empat Tahun Realisasi
Sekolah Gratis Di Sumsel Menuai Sukses Dalam
Silfy  Maidianti,  Implementasi  Ham  Sebagai  Hak  Konstitusional  Warga  Negara  Pada  Peraturan Daerah Mengenai Sistem Penyelengaraan Pendidikan Gratis 12 Tahun Di Provinsi Sumatera Selatan Khususnya Kota Palembang Halaman 321-343
http://alexnoerdien.co/pages/pendid ikan Wawancara dengan Bp. Yudi Irawan, Anggota Badan legislasi DPRD Kota Palembang, tanggal 27 juni 2012 Wawancara dengan Bp. Yudi Irawan, Anggota Badan LegislasiDPRD Kota Palembang, 27 Juni 2013