Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor Vol. 4 No. 1 (2016), pp. 131-172, link: https://www.academia.edu/31855947 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

## Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat
*

## (LIVELIHOOD IDDA IN DIVORCE CASE SUES)

## Erwin Hikmatiar
Posko-Legnas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangsel Email: erwin.mailer@gmail.com
Abstract: Divorce  in  marriage  is  a  breaker  strap  between  husband  and  wife. Divorce is a result of not harmonious relationship between husband and wife in rights and obligations within a family. However, divorce does not mean the loss of  the husband's  responsibility to  provide  a living  to  the  former wife. There  are still some provisions that require the husband to provide maintenance to his wife after the divorce. The debate then appear in their duty to provide a living idda on simply believing divorce is final.
Keywords: Livelihoods, the waiting period, Divorced Sues.
Abstrak: Perceraian dalam perkawinan merupakan pemutus tali pengikat antara suami  dan  isteri.  Perceraian  terjadi  akibat  dari  tidak  harmonisnya  hubungan antara  suami  dan  isteri  dalam  menjalankan  hak  dan  kewajibannya  di  dalam sebuah  keluarga.  Akan  tetapi,  adanya  perceraian  bukan  berarti  lepasnya tanggung  jawab  suami  untuk  memberikan  nafkah  kepada  mantan  Istri.  Masih ada  beberapa  ketentuan  yang  mewajibkan  kepada  sang  suami  untuk memberikan  nafkah  kepada  sang  istri  pasca  diputusnya  perceraian.  Perdebatan kemudian muncul dalam hal kewajiban memberikan nafkah iddah pada percara cerai gugat.
Kata Kunci: Nafkah, Iddah, Cerai Gugat.
* Diterima  tanggal  naskah  diterima:  25  Maret  2016,  direvisi:  11  April  2016,  disetujui untuk terbit: 20 Mei 2016.

## Pendahuluan
Hubungan  antara  laki-laki  dengan  perempuan  merupakan  sebuah tuntutan  yang  telah  diciptakan  oleh  Allah  Swt,  dan  untuk  menghalalkan hubungan  itu  maka  disyariatkanlah  akad  nikah.  Pada  dasarnya  setiap  laki- laki  muslim  dapat  saja  menikah  dengan  wanita  yang  disukainya,  namun segera  harus  disebutkan  bahwa  prinsip  itu  tidak  mutlak  karena  harus  ada batas-batasnya. 1 Pergaulan  antara  laki  laki  dengan  perempuan  yang  telah diatur  dalam  pernikahan  ini  tentunya  akan  mendapatkan  nilai  ibadah  dan sumber pahala bagi suami dan isteri. Adanya penikahan juga sebagai wadah untuk kehalalan dalam melakukan jima’ bagi suami dan isteri.
Nikah  merupakan  salah  satu  asas  pokok  yang  paling  utama  dalam pergaulan  atau  masyarakat  yang  sempurna.  Pernikahan  itu  bukan  saja merupakan  satu  jalan  yang  amat  mulia  untuk  mengatur  kehidupan  rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu  perkenalan  antara  suatu  kaum  dengan  kaum  yang  lainya  dan perkenalan  itu  akan  menjadi  jalan  untuk  menyampaikan  pertolongan  antara satu dengan yang lainya.
Perkawinan  dalam  pengertian  Undang-Undang  Perkawinan  No.  1 tahun 1974  merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang  bahagia  dan  kekal    berdasarkan ketuhanan  yang maha  esa.  Sedangkan perkawinan  menurut  KHI  pasal  2  adalah  akad  yang  sangat  kuat  atau mitssaqan  ghalidzan untuk  mentaati  perintah  Allah  dan  melaksanakannya merupakan  ibadah. 2 Sedang  dalam  hukum  Islam,  kata  perkawinan  dikenal dengan  istilah  nikah.  Menurut  ajaran  Islam  melangsungkan  pernikahan berarti  melaksanankan  ibadah.  Melakukan  perbuatan  ibadah  berarti  juga melaksanakan ajaran agama. Menurut ajaran agama Islam, tujuan perkawinan adalah  untuk  membentuk  keluarga  dengan  maksud  melanjutkan  keturunan serta mengusahakan agar dalam rumah tangga dapat  diciptakan ketenangan berdasarkan cinta dan kasih sayang. 3
1 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama , cet.II, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.5.
2 Abdurrahman,  Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan  Tentang Perkawinan, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1986), h. 64
3 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam Dan Peradilan Agama , cet.II, h. 27.
Perkawinan bagi umat Islam, bukanlah sekedar suatu ikatan lahiriyah antara seorang pria dengan wanita guna memenuhi kebutuhan biologis, tapi merupakan  sunnah  Rasulullah  SAW,  suatu  perbuatan  suci  dan  luhur  yang bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan hidup dan mencapai ketenangan dalam kehidupan rumah tangga. 4
Dengan  adanya  pernikahan,  yang  merupakan  salah  satu  hal  yang membedakan manusia yang memiliki akal dengan binatang yang berkembang biak  dimana  saja  dan  kapan  saja.  Hal  ini  kemudian  menjadi  salah  satu  hal yang  sakral  dan  penting  dalam  kehidupan  manusia,  karena  pernikahan dipandang  sebagai  salah  satu  hal  yang  suci  dan  mulia  dan  merupakan  titik balik  perkembangan  umat  manusia.  Melalui  Jalan  pernikahan,  manusia  bisa saling memenuhi kebutuhan dan keperluannya serta dapat saling mengisi dan melengkapi. 5
Perceraian  merupakan  sebuah  keputusan  yang  menyakitkan  bagi pasangan suami dan isteri. Perceraian juga merupakan sebuah hal yang halal namun  dibenci  oleh  Allah  SWT. 6 Dilihat  dari  Undang  Undang  No.7  tahun 1989  tentang  peradilan  Agama  dan  kompilasi  hukum  Islam  dikenal  dengan istilah cerai talak dan cerai gugat. Perceraian yang dimaksud dalam penulisan ini  adalah  perceraian  karena  talak  dan  perceraian  karena  gugatan  isteri. Dalam  pasal  39  Undang-Undang  perkawinan  tahun  1974  menyebutkan “untuk  melakukan  sebuah  perceraian  harus  ada  cukup  alasan  bahwa  antara suami  dan  isteri  tidak  akan  dapat  rukun  sebagai  suami  isteri”.  Cerai  talak merupakan  cerai  yang  dilafadzkan  oleh  pihak  suami  sedangkan  cerai  gugat merupakan  cerai  yang  diajukan  oleh  pihak  wanita  sebagai  isteri. 7 Dalam Kompilasi  Hukum  Islam  dijelaskan  tentang  talak,  talak  adalah  ikrar  suami dihadapan  sidang  pengadilan  agama  yang  menjadi  salah  satu  penyebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, 131 Kompilasi Hukum Islam.
Bila  perceraian  terjadi  atas  kehendak  suami  maka  bekas  isteri  berhak mendapatkan  nafkah  lahir  dari  suaminya  selama  masa  Iddah.  Hal  tersebut tercantum  dalam  pasal  149  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  menyebutkan
4 Hamdan Rasyid, Fiqh Indonesia, (Jakarta: P.T al-Mawardi,  2003), h. 171. 5 Abd Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 12.
6 Imam  Muhammad  bin  Ismail, Subul  Al-Salam, (Bandung,  Dahlan,  1985)  h. 168.
7 Undang-Undang Pokok Perkawinan , (Jakarta: Bumi Aksara, 1989), h. 39.
apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan nafkah,  maskan dan  kiswah  kepada mantan isteri  selama  dalam masa iddah kecuali bekas isteri dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. 8

## Pengertian Cerai Gugat
Pada  masa  pra-Islam  kedudukan  perempuan  berada  dalam  kondisi yang  tidak  terhormat,  bahkan  dalam  batas  tertentu  tidak  dianggap  sebagai manusia.  Begitu  pula  dalam  perkawinan,  perempuan  dianggap  sebagai barang  yang  dipertukarkan,  tanpa  ada  ikatan  yang  jelas.  Kedatangan  Islam mengangkat  derajat  dan  martabat  perempuan  salah  satunya  dengan disyariatkan  perkawinan  yang  mana  didalamnya  diatur  mengenai  hak  dan kewajiban.  kemudian  untuk  menjaga  kelangsungan  lembaga  perkawinan maka  diciptakan  mekanisme  perceraian  agar  laki-laki  tidak  mudah  untuk menceraikan isterinya. 9
Perceraian adalah penderitaan yang tidak akan berhenti pada batasan kalimat yang diucapkan suami ketika marah atau dalam situasi gila. Kalimat perceraian  adalah  kalimat  yang  akan  mengguncangkan  langit  sebelum mengguncangkan  eksistensi  keluarga,  dimana  suami,  isteri,  dan  anak-anak semuanya akan merasakan guncangan tersebut dan mereka akan menenggak pil  kepahitan  serta  terhalang  dari  meraih  impian  yang  didambakan  yaitu kehidupan keluarga yang penuh kehangatan. 10
Suatu  perkawinan  dapat  putus  dan  berakhir  karena  berbagai  hal, antara lain karena terjadinya talak yang dijatuhkan suami terhadap isterinya, atau  karena  perceraian  diantara  keduanya. 11 Perceraian  dalam  ikatan perkawinan adalah sesuatu yang dibolehkan oleh ajaran Islam. Apabila sudah ditempuh  berbagai  cara  untuk  mewujudkan  kerukunan,  kedamaian,  dan kebahagiaan, namun harapan dalam tujuan perkawinan tidak akan terwujud
8 Abdurrahman. Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia, (Jakarta:  CV  Akademika Pressindo, 2007), h. 149
9 Ahmad  Tholabi  Kharlie, Hukum  Keluarga  Indonesia, (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2013), h. 228.
10 Terjemahan  kitab  Butsainah  as-sayid  al-Iraqi, asror  fil  hayati  al-mullaqot , (Jakarta : Pustaka al-sofwa, 2005), h. 210.
11 Sohari  Sahrani, Fikih  Munakahat:  kajian  fikih  nikah  lengkap, (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2009), h. 229.
atau tercapai sehingga yang terjadi adalah perceraian. 12
Cerai  yang  dalam  bahasa  ‘Arab  di  sebut  “Ath-tholaaq”  itu mengandung  arti  memutuskan  atau  meninggalkan.  Menurut  istilah,  cerai adalah  melepaskan  ikatan  perkawinan  dan  mengakhiri  hubungan  suami isteri. Talak artinya ialah lepas atau putus pertalian, habis pergaulan, bercerai, dan  berpisah. 13 Di  dalam  Islam,  pada  prinsipnya  perceraian  itu  dilarang, kecuali ada alasan-alasan obyektif yang menuntut adanya sebuah perceraian antara  suami  isteri.  Dari  Ibn  ‘Umar  r.a.,  ia  telah  menyampaikan,  Rasulullah SAW telah bersabda:
“Telah  menceritakan  kepada  kami  Katsir  bin  Ubaid  Al-Himsi  berkata,  telah menceritakan  kepada  kami  Muhammad  bin  Khalid  dari  Ubaidullah  bin  Al- Walid  Al-Washshafi  dari  Muharib  bin  Ditsar  dari  Abdullah  bin  Umar  ia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Perkara halal yang paling di benci oleh Allah adalah perceraian”. (Hadits Riwayat Ibnu Majah).
Secara  umum  pengertian dari cerai  gugat  yaitu  isteri  menggugat suaminya  untuk  bercerai  melalui  pengadilan,  yang  kemudian  pihak pengadilan  mengabulkan  gugatan  dimaksud  sehingga  putus  hubungan penggugat  (isteri)  dengan  tergugat. 14 Dalam  sistem  hukum  perkawinan  di Indonesia putusnya perkawinan karena perceraian dapat dibagi menjadi dua bagian  yakni  perceraian  talak  dan  gugat.  Perceraian  talak  adalah  perceraian yang  dikehendaki  oleh  pihak  suami  dan  diajukan  ke  Pengadilan  Agama, dalam  proses  peradilanya  disebut  permohonan  cerai  talak.  Sedangkan perceraian gugat dapat diartikan sebagai sebuah perceraian yang dikehendaki oleh  pihak  isteri  dan  diajukan  ke  Pengadilan  Agama,  dalam  proses peradilannya disebut gugatan perceraian.
Gugatan cerai yang diajukan dapat dianggap sebagai salah satu upaya tuntutan  hak  kepada  pihak  suami.  Dengan  kata  lain  seorang  isteri  yang mengajukan gugatan cerai berarti menuntut haknya yang telah dirugikan oleh suaminya, sehingga ia memerlukan dan meminta perlindungan hukum yang pasti dan adil kepada pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus  perkara  perceraiannya.  Suatu  tuntutan  hak  harus  mempunyai kepentingan  hukum  yang  cukup,  merupakan  syarat  utama  untuk  dapat
12 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 80. 13 Buya Hamka, Tafsir Al-Azhar, cet III, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994), h. 212
14 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Indonesia , h. 906.
diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan. 15
Untuk  dapat  mengajukan  gugatan  cerai  di  pengadilan  maka  harus mempunyai kepentingan yang cukup dan layak serta memiliki dasar hukum. Alasan tersebut haruslah telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai  hukum  nasional  serta  termasuk  ke  dalam  hukum  Islam  dan  hukum adat,  yang  menjadi  alas  atau  dasar  hukum  bagi  pengajuan  gugatan  cerai  di pengadilan. 16

## Cerai Gugat Dalam Perspektif Fiqh
Islam  mengharuskan  keberadaan  akad  pernikahan  selamanya. Pernikahan  yang  dilaksanakan  antara  suami  isteri  seharusnya  terus berlangsung  hingga  maut  memisahkan  antara  mereka  berdua.  Namun terkadang ada juga pernikahan yang pada akhirnya berakhir karena berbagai alasan.  Perbedaan  pendapat  dan  pandangan  biasanya  menjadi  alasan  yang fundamental dan mendasar dari setiap perceraian.
Selain  talak  yang  menjadi  wewenang  laki-laki  (suami),  dalam khazanah  Islam  juga  dikenal  istilah khulu ’  yang  memberikan  hak  bagi perempuan  untuk  menuntut  perceraian  kepada  suami  yang  ia  tidak  senang. Namun hal tersebut bukan menjadi sarana main-main kedua pasangan, tetapi menjadi jalan terakhir bagi penyelesaian rumah tangga. 17
Pada  dasarnya  talak/cerai  itu  adalah  mutlak  milik  pihak  suami. Artinya  hanya  pihak  suami  yang  berhak  menceraikan.  Apabila  isteri menginginkan  terjadinya  perceraian  dengan  suaminya  maka  ia  harus meminta  persetujuan  suaminya,  biasanya  permintaan  itu  diikuti  dengan kompensasi  agar  pihak  suami  mau  melepas  haknya.  Perceraian  seperti  ini disebut khulu’ . 18
Para  ulama  berbeda  pendapat  mengenai  hukum  asal  dari  perceraian. Sebagian  ulama  mengatakan  bahwa  hukum  asalnya  adalah  makruh
15 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty Press, 2006), h. 53
16 Muhammad  Syaifuddin,  dkk, Hukum  Perceraian, Cet.  II,  (Jakarta:  Sinar Grafika, 2014) h. 135.
17 Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga , h. 230. 18 Yayan  Sopyan, Islam-Negara  “Transformasi  Hukum  Perkawinan  Islam  dalam Hukum Nasional”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), h. 187.
sebagaimana hadist Rasulullah yang menunjukkan kearah sana. Argumentasi lain  menyatakan  bahwa  hukum  asal  dari  perceraian  adalah  makruh  karena perkawinan merupakan nikmat Allah sehingga ketika terjadi perceraian maka dapat  diartikan  sebagai  bentuk  pengingkaran  terhadap  nikmat  Allah  dan perceraian merupakan sumber dari segala derita yang akan dirasakan bukan hanya oleh pihak suami dan isteri tapi juga pihak anak. 19
Menurut  madzhab  Maliki,  hukum  asal  perceraian  bukan  makruh, hanya  mendekati  makruh  saja,  yang  dikatakan  oleh  sebagian  mereka  hal  ini tergantung  pada  kuat  atau  tidaknya  penyebab  terjadinya  perceraian. Hukumnya  berubah  menjadi  haram  apabila  berat  dugaan  akan  terjadi perzinahan  dengan  perempuan  itu  sesudah  diceraikannya  atau  dengan perempuan lain. Dalam Madzhab Hanafiyah pendapat terpecah menjadi dua kelompok,  kelompok  yang  pertama  menyatakan  boleh  atau jaiz sedangkan pendapat  yang  kedua adalah  haram.  Namun  ada  pula  sebagian  ulama  yang menyatakan bahwa hukum asal dari perceraian adalah mubah. 20
Istilah  cerai  gugat  tidak  dikenal  sebelumnya  dalam  hukum  Islam, karena cerai gugat merupakan keberanjakan dari Khulu ’. Dalam bahasa Arab, khulu  berarti  menghilangkan,  diantara  artinya  ialah  menanggalkan. 21 Secara syara khulu ’  adalah  berpisahnya  suami  dari  isterinya  dengan  memberi  ganti yang diambil suami dari isterinya atau selainnya, dengan kata-kata tertentu. 22 Dalam  sebuah  hadis  Rasulullah  bersabda:  “Siapa  saja  perempuan  yang meminta suaminya untuk menceraikannya dengan tanpa alasan, maka haram baginya bau surga (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi). 23
Ibnu  Taimiyah  mendeskripsikan  mengenai khulu ’  yakni  seseorang wanita tidak menyukai suami dan ingin berpisah kemudian dia memberikan mahar atau sebagian dari penebus dirinya. 24 Di dalam khulu terdapat beberapa
19 Yayan  Sopyan, Islam-Negara  “Transformasi  Hukum  Perkawinan  Islam  dalam Hukum Nasional” , h. 179.
20 Yayan  Sopyan, Islam-Negara  “Transformasi  Hukum  Perkawinan  Islam  dalam Hukum Nasional” , h. 180.
21 Muhammad  Al-Utsaimin, Shahih  Fiqh  Wanita, (Jakarta:  Akbar  Media  Eka Sarana, 2009), h. 340.
22 Ali yusuf as-subki, Fiqh Keluarga “Pedoman Berkeluarga dalam Islam”, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 68.
23 Sunan Abu Dawud, 1899 24 Ibnu Taimiyah, Fatawa An-Nisa , penerjemah Khairun Na’im, (Jakarta: Ailah,
2005), h. 351.
unsur  yang  merupakan  karakteristik  dan  di  dalam  setiap  unsur  terdapat beberapa syara t:
1. Suami yang menceraikan adalah seseorang yang ucapanya telah dapat diperhitungkan  secara syara ,  yaitu  akil,  baligh  dan  berbuat  atas kehendaknya sendiri dan kesengajaan.
2. Isteri  yang  di khulu adalah  seseorang  yang  berada  dalam  wilayah  si suami  dalam  arti  isterinya  atau  orang  yang  telah  diceraikan,  namun masih berada dalam iddah raj’i.
3. Adanya  uang  ganti  dalam  bentuk  suatu  yang  berharga  dan  dapat dinilai,  yang  nilainya  sebanding  dengan  mahar  yang  diterimanya waktu akad nikah. Ganti rugi ini diberikan oleh isteri sendiri atau oleh pihak ketiga atas persetujuan suami-isteri.
4. Sighat atau ucapan cerai yang disampaikan oleh suami yang ada dalam ungkapan  tersebut  dinyatakan  “uang  ganti”  atau iwadh. Tanpa menyebutkan  ganti  ini  ia  menjadi  talak  biasa,  seperti  ucapan  suami “saya ceraikan kamu dengan tebusan sebuah sepeda motor”. 25
Khulu adalah  pengguguran  dan  bukan  perceraian.  Dengan  demikian, tidak  ada ruju ’  di  dalamnya,  karena ruju ’  hanya  bagi  wanita-wanita  yang diceraikan.  Demikian  pula  diantara  hukum-hukum  positif  yang  berkaitan dengan khulu ’  bahwasanya khulu ’  dibolehkan  pada  saat  wanita  sedang menjalani haid. 26 Hal ini senada dengan firman Allah:
“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil  kembali  sesuatu  dari  yang  telah  kamu  berikan  kepada  mereka, kecuali  kalau  keduanya  khawatir  tidak  akan  dapat  menjalankan  hukum- hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan  hukum-hukum  Allah,  Maka  tidak  ada  dosa  atas  keduanya tentang  bayaran  yang  diberikan  oleh  isteri  untuk  menebus  dirinya.  Itulah hukum-hukum  Allah,  Maka  janganlah  kamu  melanggarnya.  Barangsiapa yang  melanggar  hukum-hukum  Allah  mereka  Itulah  orang-orang  yang zalim.” (Al-Baqarah : 229)
Syaikh  Hasan  Ayyub  berpendapat  tidak  ada  larangan khulu ’  di  masa haid  dan  masa  suci.  Dimana  suami  menyetubuhi  isterinya,  karena  cerai
25 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh (Jakarta: Kencana, 2003), h. 133.
26 Muhammad Al-Utsaimin, Shahih Fiqh Wanita , h. 341
dimasa  haid  dilarang  dengan  alasan  bahaya  yang  menimpa  isteri  karena lamanya  iddah.  Sedangkan khulu ’  bertujuan  menghilangkan  bahaya  yang menimpa isteri karena pergaulan yang buruk dan tinggal bersama orang yang dibencinya.  Hal  tersebut  dianggap  lebih  besar  bahayanya  dibandingkan dengan  lamanya  masa  iddah,  sehingga  boleh  menolak  bahaya  yang  lebih tinggi dengan bahaya yang lebih rendah. 27
Untuk  maksud  yang  sama  dengan  kata khulu ’,  ulama  menggunakan beberapa kata yaitu fidyah, shulh, dan mubaraah. Walaupun dalam makna yang sama,  namun  dibedakan  dari  segi  jumlah  ganti  rugi  atau iwadh yang digunakan.  Apabila  ganti  rugi  untuk  putusnya  hubungan  perkawinan  itu adalah  seluruh  mahar  yang  diberikan  waktu  nikah  adalah khulu ’  bila  ganti rugi  adalah  separuh  dari  mahar  disebut shulh ,  bola  ganti  rugi  lebih  banyak dari mahar yang diterima disebut fidyah, dan bila isteri bebas dari ganti rugi disebut mubaraah . 28
Jika isteri membenci suaminya karena fisiknya, akhlaknya, agamanya, usianya  yang  tua,  kelemahannya,  atau  yang  semisalnya  serta  ia  takut  tidak bisa  menjalankan  hak  Allah  untuk  mentaati  suaminya  maka  ia  boleh melakukan khulu ’ terhadap suaminya dengan memberikan kompensasi untuk menebus dirinya. 29
Perceraian  yang  terjadi  akibat khulu ’  mengakibatkan  konsekuensi adanya  tebusan  yang  harus  dikeluarkan  oleh  isterinya  berupa  benda,  bisa maskawin,  bisa  benda  yang  lebih  murah  dari  maskawin,  atau  yang  lebih mahal  tergantung  pada  kesepakatan  suami. Khulu ini  bisa  dilakukan  baik dalam  keadaan  suci  maupun  keadaan  haid,  karena  biasanya khulu ’  terjadi karena  kehendak  dan  kemauan  isteri.  Adapun  kehendak  ini  menunjukkan bahwasanya  ia  rela  walaupun  iddahnya  menjadi  panjang.  Apalagi  biasanya khulu ’  itu  tidak  terjadi  selain  karena  perasaan  perempuan  yang  tidak  dapat dipertahankan lagi.
Perceraian yang dilakukan dengan khulu ’  ini  berakibat  jatuhnya  talak ba’in  sughra yakni  bekas  suami  tidak  dapat  rujuk  lagi,  dan  tidak  boleh menambah  talak  sewaktu  iddah,  hanya  diperbolehkan  menikah  kembali
27 Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian, h. 135. 28 Abdul  Ghofur  Anshori, Hukum  Perkawinan  Islam  perspektif  Fiqh  dan  Hukum Positif, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 136. 29 Muhammad Tholib, Manajemen Keluarga Sakinah, (Yogyakarta: Pro-U, 2007) h. 261.
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 4 No 1 Juni 2016. ISSN: 2089-032X - 140
dengan akad yang baru. Khulu ’ tidak boleh lahir karena kehendak suami dan tekanan  suami.  Karena  hal  ini  berarti  paksaan  terhadap  isteri  untuk mengorbankan  hartanya  guna  keuntungan  suami  dan  apabila  pihak  suami yang ingin bercerai atau pihak suami merasa benci kepada isterinya maka ia dapat bertindak dengan cerai talak, sebab talak itu ada dalam kekuasaannya. 30
Mayoritas  ulama  berpendapat  bahwasanya khulu ’  tidak  sah  apabila pihak  suami  mempersulit,  menyusahkan,  menganiaya,  atau  tidak memberikan  hak-hak  isteri  dengan  tujuan  agar  isteri  menebus  dirinya  dari suami.  Dari  beberapa  pemaparan  yang  telah  disebutkan  diatas,  dapat dipahami  bahwasanya khulu ’  merupakan  solusi  yang  diberikan  oleh  hukum Islam  kepada  isteri  yang  berkehendak  untuk  bercerai  dari  Suami,  dengan tujuan untuk menghindarkan isteri dari kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis serta menimbulkan kemudharatan jika dipertahankan. 31

## Cerai Gugat Dalam Perspektif Undang-Undang
Pada  dasarnya  cerai  gugat  pada  sistem  hukum  perkawinan  di Indonesia  mengadopsi  ketentuan khulu’ dari  fiqh.  Namun  terjadi  beberapa modifikasi, sehingga pada akhirnya terjadi perbedaan antara cerai gugat dan khulu ’. Antara cerai gugat dan khulu ’ sama-sama merupakan bentuk putusnya perkawinan  yang  dikehendaki  oleh  pihak  isteri  namun  cerai  gugat  tidak menetapkan adanya uang tebusan sebagaimana khulu ’.
Keberanjakan  ( point  of  departure) hukum  keluarga  Islam  dari  fiqh konvensional kepada peraturan perundang-undangan memberikan pengaruh positif  terhadap  perkembangan  hukum  Islam,  terutama  dalam  kasus perceraian. 32 Dalam  perspektif  undang-undang khulu ’  merupakan  perceraian yang terjadi dalam bentuk mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk. Hal  ini  berdasarkan  Pasal  161  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  berbunyi “Perceraian  dengan  jalan khulu ’  mengurangi  jumlah  talak  dan  tidak  dapat dirujuk”. 33
Dalam  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  masalah
30 Yayan  Sopyan, Islam-Negara:  Transformasi  Hukum  Perkawinan  Islam  dalam Hukum Nasional , h. 188. 31 Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian , h. 136
32 Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia , h. 230.
33 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam , h. 78.
perceraian  diatur  dalam  pasal  38  sampai  pasal  41  Undang-Undang Perkawinan  No.1  tahun  1974 dan  tata  cara  perceraian  diatur  dalam  pasal  14 sampai  dengan  pasal  36  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  tahun  1875  serta teknisnya  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  3  Tahun  1975. 34 Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  pasal  113  sampai  dengan  pasal  162 merumuskan  garis  hukum yang lebih  rinci  mengenai  sebab-sebab  terjadinya perceraian, tata cara, dan akibat hukumnya.
Pasal  38  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  menyatakan  bahwa perceraian  adalah  “putusnya  perkawinan”.  Adapun  yang  dimaksud  dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan  membetuk  keluarga  yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.” 35
Berbeda  dengan  aturan  fikih  yang  menganggap  bahwa khulu ’  dapat dilakukan  dimanapun,  dalam  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia jelas disebutkan bahwasanya gugatan cerai dan khulu ’ hanya dapat dilakukan di  depan  sidang  Pengadilan  Agama,  diluar  itu  gugatan  cerai  tidak  dapat dilakukan.  Hal  ini  sesuai  dengan  pasal  40  Undang-Undang  Nomor  1  tahun 1974  “Gugatan  perceraian  diajukan  kepada  Pengadilan ” .  Hal  ini  dipertegas dengan  Kompilasi  Hukum  Islam  pasal  115  yang  menyatakan  “Perceraian hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang  Pengadilan  Agama  setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” 36
Dalam  ketentuan  hukum  perkawinan  di  Indonesia  dikenal  dengan adanya  asas  mempersulit  perceraian  atau  asas  preventif,  asas  ini  bertujuan untuk  menjaga  keutuhan  rumah  tangga.  Dengan  dipersulitnya  proses perceraian,  maka  diharapkan  pihak  yang  mengajukan  gugatan  cerai  akan berpikir kembali untuk melakukan perceraian serta mengubah keinginannya untuk  bercerai. 37 Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  mengatur  mengenai proses gugatan cerai yang tercantum dalam pasal 39:
1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah
34 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam , h. 74.
35 Abdurrahman,  Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan  Tentang Perkawinan, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1986), h. 73
36 Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, h. 151
37 Anik  Farida, Perempuan  dalam  Sistem  Perkawinan  dan  Perceraian  di  Berbagai Komunitas Adat, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2007), h. 33.
Pengadilan  yang  bersangkutan  berusaha  dan  tidak  berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2) Untuk  melakukan  perceraian  harus  ada  cukup  alasan  bahwa  antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.
3) Tata  cara  perceraian  di  depan  sidang  Pengadilan  diatur  dalam peraturan perundangan tersebut.
Aturan  mengenai  kemana  seharusnya  mengajukan  gugatan  terdapat pada  pasal  73  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  jo.  Undang-Undang Nomor  3  Tahun  2006  jis.  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  yang menyatakan  bahwa  gugatan  perceraian  diajukan  oleh  isteri  atau  kuasanya kepada  Pengadilan  yang  daerah  hukumnya  meliputi  kediaman  penggugat, kecuali  apabila  penggugat  dengan  sengaja  meninggalkan  tempat  kediaman bersama  tanpa  izin  penggugat. 38 Dalam  hal  isteri  sebagai  penggugat bertempat  kediaman  di  luar  negara,  maka  gugatan  perceraian  diajukan kepada  Pengadilan  Agama  yang  daerah  hukumnya  meliputi  tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat. 39
Dengan  adanya  aturan  bahwa  perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di depan  sidang  pengadilan  dan  harus  ada  cukup  alasan  bahwa  tidak  akan terjadi  kerukunan  maka  disinilah  terdapat  ruang  bagi  hakim  untuk mempersulit  perceraian  dan  mendamaikan  pihak  yang  ingin  bercerai. Kemudian  Kompilasi  Hukum  Islam  mempertegas  asas  preventif  ini  dengan adanya ketentuan pada pasal 131:
1) Pengadilan  agama  yang  bersangkutan  mempelajari  permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya  tiga  puluh hari memanggil  pemohon  dan  isterinya  untuk  meminta penjelasan tentang  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  maksud menjatuhkan talak.
2) Setelah  Pengadilan  Agama  tidak  berhasil  menasehati  kedua  belah pihak  dan  ternyata  cukup  alasan  untuk    menjatuhkan    talak    serta yang  bersangkutan  tidak  mungkin  lagi hidup  rukun  dalam rumah tangga,    pengadilan    Agama    menjatuhkan    keputusannya    tentang izin  bagi  suami  untuk mengikrarkan talak.
38 Dedi Supriyadi dan Mustofa, Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam, (Jakarta: Pustaka Al-Fikriis, 2009), h. 197.
39 Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian , h. 255.
Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq , maka untuk menetapkan putusan perceraian menurut pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun  1989  jo.  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  jis.  Undang-Undang Nomor  50  Tahun  2009,  harus  didengar  keterangan  saksi  saksi  yang  berasal dari  keluarga  atau  orang  yang  dekat  dengan  suami  isteri  tersebut.  Majelis hakim  Pengadilan  Agama  setelah  mendengar  keterangan  saksi  tentang  sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak atau orang lain untuk menjadi hakam. 40
Untuk  melakukan  perceraian  di  Pengadilan  Agama  tentu  saja  harus melewati beberapa proses yang berlaku. Isteri yang akan mengajukan gugatan cerai  perlu  memperhatikan  persyaratan administrasi  umum  yang ditetapkan baik  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974,  Peraturan  Pemerintah Nomor  9  Tahun  1975,  dan  peraturan  pelaksana  lainya.  Maksud  dari persyaratan  administrasi  umum  ini  adalah  syarat-syarat  yang  bersifat administratif  yang  harus  dipenuhi  sebagai  tahap  awal dari  rangkaian  proses hukum penyelesaian perkara di Pengadilan Agama. Persyaratan administrasi tersebut tergantung kepada apakah para pihak diwakili oleh kuasa hukumnya atau tidak. 41
Apabila  pihak  yang  berperkara  tidak  didampingi  oleh  kuasa hukumnya  maka  harus  mempersiapkan  surat  permohonan  atau  gugatan. Kemudian menyiapkan uang administrasi yang nantinya dibayarkan kepada bagian pendaftaran permohonan atau gugatan di Pengadilan Agama. Setelah membayar  uang  administrasi  maka  pihak  pemohon  atau  penggugat  akan menerima SKHUM (Surat Keterangan Untuk Membayar).
Apabila  pihak  yang  berperkara  memilih  untuk  didampingi  oleh penasihat  hukum  maka  sebelum  mengajukan  ke  pengadilan  maka  harus membuat  surat  kuasa  yang  berisi  pernyataan  memberikan  kuasa  kepada penasihat  hukum  untuk  mewakili  pemohon  atau  penggugat  dalam menyelesaikan perkara tersebut.
Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor: KMA/032/SK/IV/2006  tentang  pemberlakuan  buku  II  pedoman  pelaksanaan tugas  dan administrasi  pengadilan  merupakan  pedoman  hukum  bagi  sistem pelayanan  perkara  secara  teknis  administrasi  di  pengadilan  yang
40 Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian, h. 256.
41 Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian, h. 257.
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 4 No 1 Juni 2016. ISSN: 2089-032X - 144
menggunakan sistem meja, yaitu sistem kelompok kerja yang terdiri dari meja I (termasuk didalamnya kasir), Meja II, dan Meja III.
Dalam  berperkara  di  Pengadilan  Agama  ada  baiknya  apabila penggugat tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai hukum untuk didampingi  oleh  penasihat  hukum/advokat  atau  orang  yang  sudah berpengalaman  dalam  proses  pengajuan  gugatan  perceraian.  Sebaliknya pemohon  atau  penggugat  tidak  menganggap  remeh  persoalan  yang  sedang dihadapi  karena  konsekuensi  hukum  yang  akan  terjadi  dikemudian  hari memiliki  sifat  mengikat  dan  memaksa. 42 Bagi  suami  atau  isteri  yang  tidak mampu  secara  finansial  maka  dapat  mengajukan  gugatan  perceraian berdasarkan prosedur pengajuan berperkara secara prodeo.
Dalam  menyidangkan  perkara  perceraian,  majelis  hakim  menurut pasal 80 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun  2006  jis.  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  melakukan pemeriksaan  atas  gugatan  perceraian  selambat-lambatnya  30  hari  setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama.  Pemeriksaan  tersebut  dilakukan  dalam  sidang  tertutup,  meskipun pelaksanaan  dengan  sidang  tertutup  bertentangan  dengan  asas  peradilan namun  untuk  menjaga  aib  pihak  suami  dan  isteri  maka  pengadilan  berhak mengadakan persidangan dengan tertutup.
Adanya  waktu  selama  30  hari  sejak  gugatan  cerai  diajukan dimaksudkan  untuk  memberikan  kesempatan  kepada  majelis  hakim Pengadilan  Agama  untuk  memeriksa  secara  teliti  dan  cermat  dalam  rangka mempelajari secara seksama substansi dari gugatan perceraian. Jangka waktu ini  juga  dapat  diartikan  bahwasanya  Pengadilan  Agama  memberikan  waktu kepada  pihak  yang  ingin  bercerai  untuk  berpikir  kembali  perihal keinginannya untuk melakukan perceraian.
Majelis hakim berdasarkan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jis. Undang-Undang Nomor 50 Tahun  2009  memiliki  kewenangan  untuk  mendamaikan  kedua  belah  pihak. Upaya  mencapai  perdamaian  wajib  dilakukan  dengan  cara  mediasi  dengan hakim  yang  ditunjuk  sebagai  mediator  oleh  Pengadilan  Agama.  Mediasi dilakukan  berdasarkan  PERMA  Nomor  1  Tahun  2008,  dalam  jangka  waktu paling 40 hari dan dapat diperpanjang selama 14 hari.
42 Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian, h. 372.
Jika  mediasi  gagal  maka  hakim  mediator  membuat  surat  keterangan bahasa  upaya  perdamaian  tidak  tercapai  pada  majelis  hakim  dan  proses perkara  segera  dilanjutkan.  Namun  apabila  tercapai  perdamaian  maka mediator  membuat  surat  keterangan  bahwa  suami isteri  telah  sepakat  untuk bersama  dan  tidak  melanjutkan  kehendak  untuk  bercerai  yang  selanjutnya disampaikan  kepada  majelis  hakim  yang  memeriksa  perkara  tersebut. Menurut pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jis. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tidak dapat diajukan  gugatan  perceraian  baru  berdasarkan  alasan  yang  ada  dan  telah diketahui oleh penggugat sebelum perdamaian tercapai, dalam asas peradilan pasal ini mengandung asas nebis in idem. 43
Menurut  pasal  18  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975, terjadinya  perceraian  terhitung  sejak  dinyatakan  di  depan  ruang  sidang pengadilan. Selanjutnya  pada pasal 34  gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya    terhitung  sejak  jatuhnya  putusan  Pengadilan  Agama  yang  telah memiliki kekuatan hukum tetap.
Hukum  Islam  tidak  mengatur  mengenai  proses  penyelesaian perceraian secara khusus, dalam hukum Islam yang diatur hanya tentang sifat hakim,  budi  pekerti  hakim,  saksi  beserta  sifat-sifatnya,  jenis  hukuman  yang dijatuhkan, dan sistem musyawarah atau yang biasa kita kenal saat ini adalah peradilan.

## Akibat Cerai Gugat
Setiap keputusan yang diambil tentu saja memiliki resiko yang harus dihadapi.  Dalam  hal  perkawinan  ketika  pihak  isteri  ataupun  pihak  suami memilih untuk bercerai maka mereka harus siap menghadapi konsekuensinya.  Dalam  hukum  perkawinan  di  Indonesia  tidak  disebutkan secara spesifik mengenai akibat dari cerai gugat
Kewajiban suami yang telah menjatuhkan talak kepada isterinya dapat diuraikan kepada beberapa macam yakni pemberian mut’ah, memberi nafkah
43 Nebis  in  Idem  adalah  salah  satu  asas  dalam  hukum  yang  memiliki pengertian sebagai tindakan  yang tidak boleh dilakukan  untuk  kedua kalinya dalam perkara  yang  sama,  Nebis  in  idem  lazim  disebut execeptio  rei  judicatae atau gewijsde zaak . Permasalahan nebis in idem ini diatur dalam pasal 1917 KUHPerdata.
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 4 No 1 Juni 2016. ISSN: 2089-032X - 146
baik  itu  nafkah  pakaian  dan  tempat  kediaman  untuk  mantan  isteri  selama dalam masa iddah, membayar atau memberikan pelunasan pada mas kawin, membayar nafkah untuk anak-anaknya. 44 Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974  menegaskan  bahwa  akibat  dari  putusnya  perkawinan  karena perceraian ialah:
1. Baik  ibu  atau  bapak  tetap  berkewajiban  memelihara  dan  mendidik anak-anaknya,  semata-mata  berdasarkan  kepentingan  anak  bilamana ada  perselisihan  mengenai  penguasaan  anak-anak,  pengadilan memberi keputusan
2. Bapak  yang  bertanggung  jawab  atas  semua  biaya  pemeliharaan  dan pendidikan  yang  diperlukan  anak  itu,  bilamana  bapak  dalam kenyataanya  tidak  dapat  memberi  kewajiban  tersebut  pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya  penghidupan  dan/atau  menentukan  sesuatu  kewajiban  bagi bekas isteri. 45
Pasal  156  Kompilasi  Hukum  Islam  mengatur  mengenai  putusnya perkawinan  sebagai  akibat  dari  cerai  gugat.  Anak  yang  belum  mumayyiz berhak  mendapatkan  hadhanah  dan  ibunya,  kecuali  bila  ibunya  telah meninggal  dunia,  maka  kedudukannya  digantikan  oleh  wanita  dalam  garis lurus ke atas dari ibu, kemudian ayah atau wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, dan wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. 46
Putusnya  hubungan  antara  suami  dan  isteri  tidak  serta  merta hubungan  dengan  anak  menjadi  putus.  Status  suami  dan  isteri  berubah menjadi mantan suami dan isteri namun tidak bisa seorang anak. Oleh karena itu  hak  anak  haruslah  tetap  diperhatikan.  Bagi  anak  yang  sudah  mumayyiz berhak  memilih  untuk  mendapatkan  hak  asuh  dari  ayah  dan  ibunya  karena anak  yang  sudah  mumayyiz  dianggap  sudah  mampu  memilih  yang  baik untuk dirinya sendiri.
44 Mohammad  Idris  Ramulyo, Hukum  Perkawinan  Islam  “Suatu  Analisis  dari Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  dan  Kompilasi  Hukum  Islam”, (Jakarta:  Bumi Aksara, 1999), h. 190.
45 Abdurrahman,  Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan  Tentang Perkawinan, h. 74
46 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, h. 151.
Namun  apabila  pemegang  hadhanah  ternyata  tidak  dapat  menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah    dicukupi,    maka  kerabat  dapat  mengajukan  permohonan  untuk memindahkan  hak  Hadhanah  kepada  kerabat  lain  yang  dalam  ketentuan memiliki hak Hadhanah. 47
Wahyu  Ernaningsih  dan  Putu  Samawati  menguraikan  pendapatnya mengenai  akibat  hukum  perceraian  terhadap  nafkah  anak  yang  mana  dapat dirinci sebagai berikut: 48
1. Kewajiban membiayai anak tidak hilang karena putusnya perkawinan akibat adanya perceraian.
2. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah sampai anak dianggap sudah dewasa dan mampu untuk menghidupi dirinya sendiri.
3. Apabila  ayah  tidak  dapat  memberi  biaya  pemeliharaan  maka pengadilan  dapat  menentukan  bahwa  ibu  ikut  memikul  biaya  hidup anak.
4. Apabila  ayah  tidak  dapat  melaksanakan  putusan  pengadilan,  maka isteri  bisa  mengajukan  permohonan  eksekusi  kepada  pengadilan agama atau pengadilan negeri dimana proses cerai dilakukan.

## Pengertian Nafkah Iddah
Kata nafkah  berasal  dari bahasa  Arab  secara etimologi  mengandung arti  berkurang.  Dalam    kamus  Arab  Indonesia al-Nafaqah memiliki    arti “biaya,    belanja  atau    pengeluaran”.  Nafkah  dibagi  menjadi  dua.  Pertama, memprioritaskan  nafkah  untuk  diri  sendiri.  Kedua,  bernafkah  kepada  orang lain  yang  mana  disebabkan  oleh  hubungan  pernikahan,  hubungan kekerabatan, dan hubungan kepemilikan. 49
Al-Khatib  al-Syarbaini  membatasi  pengertian  nafkah  dengan  sesuatu
47 Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, h. 151. 48 Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian, h. 372.
49 Wahbah  Zuhaili, Fiqh  Imam  Syafi’i:  Mengupas  Masalah  Fiqhiyah  Berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits , penerjemah Muhammad Afifi,dkk (Jakarta: Al-Mahira, 2010), h. 41.
yang dikeluarkan dan tidak dipergunakan kecuali untuk sesuatu yang baik. 50 Nafkah merupakan pengeluaran yang dilakukan kepada orang yang menjadi tanggung  jawabnya.  Nafkah  juga  dapat  dipahami  sebagai  konsekuensi  dari adanya ikatan perkawinan. Para ulama sepakat bahwa setelah terjadinya akad nikah isteri berhak mendapatkan nafkah. Hanya saja ulama berbeda pendapat ketika  membahas  apakah  hak  nafkah  itu  diperoleh  ketika  terjadi  akad  atau setelah tamkin atau ketika isteri telah pindah ke tempat kediaman suami. Ibnu Hazm  mengungkapkan  bahwa  adanya  ikatan  suami  isteri  sendirilah  yang menjadi sebab diperolehnya hak nafkah. 51
Jumhur  ulama  berpendapat  bahwasanya  suami  wajib  memberikan nafkah isterinya apabila  isteri  menyerahkan diri kepada  suaminya  sekalipun belum melakukan sengaja, isteri tersebut orang yang telah dewasa dalam arti telah  layak  melakukan  hubungan  sengaja,  perkawinan  suami  isteri  itu  telah memenuhi  syarat  dan  rukun  dalam  perkawinan.  Tidak  hilang  hak  suami untuk menahan isteri disebabkan kesibukan isteri yang dibolehkan agama. 52
Kemudian  iddah  berasal  dari  kata al-add dan al-ihsha ,  yaitu  sesuatu yang  dihitung  oleh  perempuan,  ia  menempatinya  dalam  beberapa  hari  dan masa. Iddah merupakan nama untuk masa bagi perempuan untuk menunggu dan  mencegahnya  untuk  menikah  setelah  wafatnya  suami  atau  berpisah dengannya. 53 Macam-macam iddah isteri yakni iddah karena talak raj’i (cerai tetapi suami masih diperkenankan untuk kembali ke pangkuan isteri), iddah karena  talak  ba’in  (cerai  yang  dilakukan  tiga  kali  oleh  suami  atau  dengan melalui talak khulu ), iddah dalam masa hamil dan iddah sebab ditinggal mati suaminya. 54
Ahmad  Al-Ghundur  memberikan  definisi  mengenai  iddah  yakni jenjang  waktu  yang  ditentukan  untuk  menanti  kesucian  (kebersihan  rahim)
50 Syamsuddin  Muhammad  bin  Muhamamd  al-Khatin  al-Syarbini, Mugni  al- Muhtaj, Juz V, (Beirut: Dar-al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), h. 151. 51 Wahbah  Zuhaili, Fiqh  Imam  Syafi’i:  Mengupas  Masalah  Fiqhiyah  Berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits , penerjemah Muhammad Afifi,dkk), h. 42. 52 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu , hal.7376
53 Ali Yusuf as-subki, Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 348.
54 Wahbah  Zuhaili, Fiqh  Imam  Syafi’i:  Mengupas  Masalah  Fiqhiyah  Berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits , penerjemah Muhammad Afifi,dkk, (Jakarta: Al-Mahira, 2010), h. 53.
dari  pengaruh  hubungan  suami  isteri  setelah  sang  isteri  diceraikan  atau ditinggal  mati  oleh  suami,  yaitu  waktu yang  biasa  dipikul  oleh isteri  setelah putus  ikatan  pernikahan  karena  dikhawatirkan  terjadi  kesyubhatan  dalam pengaruh hubungan kelamin atau yang sesamanya seperti bermesra-mesraan (dengan pria lain jika ia segera menikah). 55
Ibnu Taimiyah berpendapat. Iddah merupakan masa waktu terhitung di  mana  wanita  menunggu  untuk  mengetahui  kosongnya  rahim,  di  mana pengetahuan  ini  diperoleh  dengan  kelahiran,  atau  dengan  hitungan  bulan atau  dengan  perhitungan quru ’. 56 Dalam  masa  iddah  seorang  wanita  tidak boleh  kawin  dengan  laki-laki  lain  sebelum  masa  iddahnya  selesai.  Adapun unsur-unsur nafkah iddah yakni: 57
1. Adanya satu tenggang waktu tertentu
2. Wajib dijalani oleh bekas isteri kecuali qobla dukhul
3. Karena diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya
4. Adanya  keharaman  untuk  melakukan  perkawinan  selama  masa iddahnya belum selesai
Iddah  menurut  penjelasan  Soemiyati  ialah  masa  menunggu  atau tenggang  waktu  sesudah  jatuh  talak  dalam  waktu  dimana  si  suami  boleh merujuk kembali isterinya, sehingga pada masa iddah ini si isteri belum boleh melangsungkan  perkawinan  baru  dengan  yang  lain.  Adapun  tujuan  dan kegunaan masa iddah adalah sebagai berikut: 58
1. Untuk  memberi  kesempatan  berpikir  kembali  dengan  pikiran  yang jernih, setelah mereka menghadapi keadaan rumah tangga yang panas dan  yang  demikian  keruhnya  sehingga  mengakibatkan  perkawinan mereka putus.
2. Dalam perceraian karena ditinggal mati suami iddah diadakan untuk menunjukan rasa berkabung atas kematian suami
55 Amiur  Nuruddin  dan  Azhari  Akmal  Tarigan, Hukum  Perdata  Islam  di Indonesia:  Studi  Kritis  Perkembangan  Hukum  Islam  dari  Fikih,  UU  NO.1/74  sampai  KHI, cet.III, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 241. 56 Ibnu Taimiyah, Kifayatul Akhyar h. 391.
57 Sayyid  Sabiq, Fiqh  Sunnah ,  penerjemah  Abdurrahim,  dkk,  (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 118.
58 Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian, h. 401.
3. Untuk  mengetahui  apakah  dalam  masa  iddah  tersebut  pihak  isteri telah mengandung atau tidak.

## Nafkah Iddah dalam Perspektif Fiqh
Para ulama bersepakat bahwa wanita yang ditalak sebelum dicampuri dan sebelum melakukan khalwat, tidak mempunyai iddah. Hanafi, maliki dan hambali mengatakan bahwa apabila suami telah berkhalwat denganya, tetapi dia  tidak  sampai  mencampurinya  lalu  isterinya  tersebut  ditalak  maka  si isterinya harus menjalani ‘iddah persis seperti isteri yang telah dicampuri. 59
Selama  iddah  dalam  talak  raj’i  isteri  berhak  untuk  menerima  nafkah serta  seluruh  hak-haknya,  kecuali  biaya  merias  diri  karena  dia  bukan  lagi milik sang suami. Selain itu suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya yang dicerai jika isteri masih tamkin .
Isteri tidak berhak menerima nafkah dari suaminya karena talak ba’in dengan  talak  khulu  atau  talak  tiga  kali.  Sebab,  telah  terputusnya  hubungan perkawinan  sehingga  status  isteri  adalah  seperti  perempuan  yang  ditinggal mati  oleh  suaminya.  Adapun  talak  ba’in  yang  disebabkan  oleh  fasakh  nikah karena penyebab yang baru seperti murtad, satu susuan atau seperti sumpah li’an, jika tidak menafikan anaknya maka  suami berkewajiban menafkahinya. Adapun talak ba’in karena fasakh nikah yang disebabkan aib dari salah satu kedua  belah  pihak  (suami-isteri),  maka  isteri  tidak  berhak  mendapatkan nafkah karena fasakh nikah membatalkan akad nikah yang telah dilakukan. 60
Sedangkan perempuan yang dicerai dan menjalani masa iddah dalam keadaan hamil maka ia berhak untuk mendapatkan nafkah dan pakaian serta seluruh  biaya  hidup  lainya.  Namun,  nafkah  tidak  wajib  diberikan  kepada perempuan  yang  hamil  karena wathi  syubhat dan  tidak  dinikahi  atau perempuan  yang  hamil  hasil  dari  nikah  fasid.  Tidak  wajib  memberikan nafkah  kepada isteri  yang  hamil  kecuali betul-betul  hamil.  Apabila  dia  telah nyata  hamil,  maka  suami  wajib  memberikan  nafkah  harian.  Jumlah  nafkah bagi  perempuan  yang  telah  dicerai  yaitu  setara  dengan  kebutuhannya  saat masih  bersama  suami.  Sedangkan  perempuan  yang  iddah  karena  kematian
59 Jawad  Mughniyah,  A l-Fiqh  ‘ala  Madzahib  al-khamsah ,  penerjemah  Afif Muhammad,dkk, (Jakarta: Lentera, 1996), h. 464.
60 Wahbah  Zuhaili, Fiqh  Imam  Syafi’i:  Mengupas  Masalah  Fiqhiyah  Berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits , h. 54.
suaminya tidak berhak mendapatkan nafkah sekalipun  tidak dalam keadaan hamil. 61
Dalam  kajian  hukum  Islam,  akad  nikah  yang  sah  menimbulkan  hak dan  kewajiban  antara  suami-isteri,  diantaranya,  pihak  isteri  berhak  untuk mendapatkan  nafkah  dari  pihak  suami  yang  menafkahinya. 62 Hal  ini  sesuai dengan firman Allah:
“Tempatkanlah  mereka  (para  isteri)  di  mana  kamu  bertempat  tinggal menurut  kemampuanmu  dan  janganlah  kamu  menyusahkan  mereka  untuk menyempitkan  (hati)  mereka.  Dan  jika  mereka  (isteri-isteri  yang  sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka  bersalin,  kemudian  jika  mereka  menyusukan  (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di  antara  kamu  (segala  sesuatu)  dengan  baik;  dan  jika  kamu  menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya” (At- Thalaq: 6)
Imam  Syafii  berpendapat  bahwa  perempuan  hamil  tidak  berhak mendapatkan  nafkah  dari  suami  yang  meninggal  dunia,  namun  menurut pendapat yang rajih pihak isteri berhak mendapatkan tempat tinggal. 63

## Nafkah Iddah dalam Perspektif Undang-Undang
Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  tidak  secara spesifik  mengatur  tentang  hak  nafkah  bagi  mantan  isteri  yang  telah  dicerai. Pasal  41  c  dalam   Undang-undang  tersebut  menjelaskan:  “pengadilan  dapat mewajibkan  kepada  bekas  suami  untuk  memberikan  penghidupan  dan  atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isterinya”. 64
Namun  untuk  yang  beragama  Islam  dan  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil (PNS) memang ada ketentuan mengenai hal itu, yakni untuk yang beragama
61 Wahbah  Zuhaili, Fiqh  Imam  Syafi’i:  Mengupas  Masalah  Fiqhiyah  Berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits , h. 55 62 Satria  Effendi  Muh  Zein, Problematika  Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer (Jakarta: Kencana, 2010), h. 152.
63 Wahbah  Zuhaili, Fiqh  Imam  Syafi’i:  Mengupas  Masalah  Fiqhiyah  Berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits , h. 54 64 Abdurrahman, Himpunan  Peraturan Perundang-Undangan  Tentang Perkawinan, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1986), h. 74.
Islam  diatur  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam,  sedang  untuk  Pegawai  Negeri Sipil  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  10  tahun  1983  jo.  Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990.
Berkaitan  dengan  hak-hak  mantan  isteri,  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI) pasal 149 menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena talak, maka suaminya wajib:
1. Memberikan  mut'ah  yang  layak  kepada  bekas  isterinya,  baik  berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut Qabla ad dukhul.
2. Memberikan  nafkah, maskan (tempat  tinggal)   dan kiswah (pakaian) kepada  bekas  isteri  selama  masa  ‘iddah,  kecuali  bekas  isteri  telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi  mahar  yang  masih  terhutang  seluruhnya,  atau  separoh  bila qabla ad dukhul .
4. Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. 65
Apabila  suami  adalah  seorang  Pegawai  Negeri  Sipil,  maka  sesuai dengan  ketentuan  pasal  8  PP.  No.10  tahun  1983  berlaku  peraturan  sebagai berikut:
1. Apabila  perceraian  terjadi  atas  kehendak  pegawai  negeri  sipil  pria, maka  ia  wajib  menyerahkan  sebagaian  gajinya  untuk  penghidupan bekas isteri dan anaknya
2. Pembagian  gaji  sebagaimana  dimaksud  dalam   ayat  1  ialah  sepertiga untuk  pegawai  negeri  pria  yang  bersangkutan,  sepertiga  untuk  bekas isterinya, dan sepertiga untuk anaknya.
3. Apabila  dari  perkawinan  tersebut  tidak  ada  anak  maka  bagian  gaji wajib disertakan oleh pegawai negeri sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya.
4. Apabila  perceraian  terjadi  atas  kehendak  isteri,  maka  ia  tidak  berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya
5. Ketentuan  sebagaimana  dimaksudkan  dalam  ayat  (4)  tidak  berlaku,
65 Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2007), h. 149
apabila isteri minta cerai karena dimadu 66
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  ketentuan  mengenai  nafkah  Iddah diatur  dalam  pasal  (153).  Bagi  seorang  isteri  yang  putus  perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus  bukan  karena  kematian  suami.  Kemudian  bagi  seorang  janda  apabila perkawinan    putus    karena    kematian,    walaupun qobla    al    dukhul ,    waktu tunggu    ditetapkan  130  (seratus  tiga  puluh)  hari,  Apabila  perkawinan  putus karena  perceraian,waktu  tunggu  bagi  yang  masih  haid  ditetapkan  tiga  kali suci  dengan  sekurang-kurangnya  sembilan  puluh  hari,  dan  bagi  yang  tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. 67
Apabila  perkawinan  putus  karena  perceraian sedang  janda  tersebut dalam    keadaan    hamil,  waktu  tunggu  ditetapkan  sampai  melahirkan  dan Apabila  perkawinan  putus  karena  kematian,  sedang  janda  tersebut  dalam keadaan  hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
Bagi  perkawinan  yang  putus  karena  perceraian,  tenggang  waktu tunggu  dihitung  sejak  jatuhnya,  Putusan  Pengadilan  Agama  yang mempunyai    kekuatan    hukum    yang    tetap,    sedangkan    bagi    perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.  Waktu  tunggu  bagi  isteri  yang  sedang  haid  sedang  pada  waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid. Dalam  hal  tersebut apabila  bukan  karena  menyusui,  maka iddahnya selama  satu  tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

## Konsep Keadilan dan Hikmah Nafkah Iddah
Istilah  keadilan  ( iustitia )  berasal  dari  kata  “adil”  yang  berarti:  tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.  Dari  beberapa  definisi  dapat  disimpulkan  bahwa pengertian  keadilan  adalah  semua  hal  yang  berkenan  dengan  sikap  dan tindakan  dalam  hubungan  antar  manusia,  keadilan  berisi  sebuah  tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan  tersebut  tidak  pandang  bulu  atau  pilih  kasih;  melainkan,  semua
66 Abdurrahman, Himpunan  Peraturan Perundang-Undangan  Tentang
Perkawinan, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1986), h. 74.
67 Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, h. 150.
orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.
Hans Kelsen menekankan pada filsafat hukum Plato, bahwa keadilan didasarkan  pada  pengetahuan  perihal  sesuatu  yang  baik.  Pengetahuan  akan hal  yang  baik  secara  fundamental  merupakan  persoalan  di  luar  dunia.  Hal tersebut dapat diperoleh dengan kebijaksanaan. 68 Konsep Keadilan oleh Plato diproyeksikan pada diri manusia sehingga yang dikatakan adil adalah orang yang  mengendalikan  diri  dan  perasaannya  dikendalikan  oleh  akal.  Salah seorang pakar hukum terkenal John Rawls lewat karyanya A Theory of Justice mengemukakan  3  prinsip  kedilan,  yang  sering  dijadikan  rujukan  oleh beberapa ahli yakni:
1. Prinsip Kebebasan yang sama ( equal liberty of principle)
2. Prinsip perbedaan ( differences principle)
3. Prinsip persamaan kesempatan ( equal opportunity principle)
Konsep  keadilan  dalam  perspektif  Alquran  dapat  dilihat  pada penggunaan lafaz  adil  dalam  berbagai  bentuk  dan  perubahannya. Lafaz al- ‘adlu adalah  sebuah  konsep  yang  mengandung  beberapa  makna.  Secara etimologis al-adl bermakna al-istiwa (keadaan  lurus)    juga  bermakna:    jujur, adil,  seimbang, sama,  sesuai,  sederhana,  dan  moderat bahkan kata ‘adl juga bermakna al-I’wjaj (keadaan  menyimpang)  atau  kembali,  dan  berpaling. Selanjutnya  terdapat  lafaz  lain  yang  semakna  atau  sinonim  dengan kata al-adl yakni: al-qisthu dan al-Mizan . 69
Kata  keadilan  dalam  bahasa  Indonesia  berasal  dari  kata  adil  yang berasal dari bahasa Arab, yakni: لدع yang bermakna:  istiqamah,  seimbang, harmonis,  lurus,  tegak,  kembali,  berpaling,  dan  lain-lain.  Alquran menggunakan    beberapa    lafaz    yang    bermakna    adil    yang    dipakai  dalam kontes  kalimat  yang  berbeda,  yakni: lafaz لدع  ,طسق ,  dan نازيم yang  bermakna perintah  Allah  kepada  manusia  untuk  berlaku  adil. 70
Paling tidak ada empat makna keadilan yang dikemukakan oleh para pakar  agama. Pertama ,  adil  dalam arti  "sama"  kita  dapat  berkata  bahwa  si  A
68 Friedmann, Teori  dan  Filsafat  Hukum, (Jakarta:  PT  Rajawali  Press,  1990),  h. 118 69 Quraish  Shihab, Wawasan  Al-Quran  Tafsir  Maudhu’i  atas  Pelbagai  Persoalan Umat, (Bandung: Mizan, 1998), h. 112 70 Quraish  Shihab, Wawasan  Al-Quran  Tafsir  Maudhu’i  atas  Pelbagai  Persoalan Umat, h. 113.
adil,  karena  yang  dimaksud  adalah  bahwa  dia  memperlakukan  sama  atau tidak  membedakan  seseorang  dengan  yang  lain.  Tetapi  harus  digarisbawahi bahwa  persamaan  yang  dimaksud  adalah  persamaan  dalam  hak.  Dalam Alquran disebutkan:
Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu  menyampaikan  amanat  kepada  yang berhak  menerimanya,  dan  (menyuruh  kamu)  apabila  menetapkan  hukum  di antara manusia supaya  kamu menetapkan  dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi  pengajaran  yang  sebaik-baiknya  kepadamu.  Sesungguhnya  Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (An-Nisa: 58)
Kata  "adil"  dalam ayat diatas  bila  diartikan  "sama"-  hanya  mencakup sikap dan perlakuan hakim pada saat proses pengambilan keputusan. Ayat ini menuntun sang hakim untuk menempatkan pihak-pihak yang bersengketa di dalam  posisi  yang  sama,  misalnya  ikhwal  tempat  duduk,  penyebutan  nama (dengan  atau  tanpa  embel-embel  penghormatan),  keceriaan  wajah, kesungguhan  mendengarkan,  dan  memikirkan  ucapan  mereka,  dan sebagainya  yang  termasuk  dalam  proses  pengambilan  keputusan.  Apabila persamaan  dimaksud  mencakup  keharusan  mempersamakan  apa  yang mereka  terima  dari  keputusan,  maka  ketika  itu  persamaan  tersebut  menjadi wujud nyata kezaliman. 71
Kedua ,  adil  dalam  arti  "seimbang."  Keseimbangan  ditemukan  pada suatu  kelompok  yang  di  dalamnya  terdapat  beragam  bagian  yang  menuju satu  tujuan  tertentu,  selama  syarat  dan  kadar  tertentu  terpenuhi  oleh  setiap bagian.  Dengan  terhimpunnya  syarat  ini,  kelompok  itu  dapat  bertahan  dan berjalan memenuhi tujuan kehadirannya. Hal ini senada dengan firman Allah:
Hai  manusia,  apakah  yang  telah  memperdayakan  kamu  (berbuat  durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah  Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang (Al-Infithar: 6-7)
Ketiga ,  adil  adalah  "perhatian  terhadap  hak-hak  individu  dan memberikan  hak-hak  itu  kepada  setiap  pemiliknya".  Pengertian  inilah  yang didefinisikan dengan "menempatkan sesuatu pada tempatnya" atau "memberi pihak  lain  haknya  melalui  jalan  yang  terdekat”.  Pengertian  keadilan  seperti ini, melahirkan keadilan sosial.
71 Quraish  Shihab, Wawasan  Al-Quran  Tafsir  Maudhu’i  atas  Pelbagai  Persoalan Umat , h. 114.
Keempat ,  adil  yang  dinisbatkan  kepada  Ilahi.  Adil  di  sini  berarti "memelihara  kewajaran  atas  berlanjutnya  eksistensi,  tidak  mencegah kelanjutan  eksistensi  dan  perolehan  rahmat  sewaktu  terdapat  banyak kemungkinan  untuk  itu."  Keadilan  dalam  pelaksanaannya  tergantung  dari struktur-struktur  kekuasaan  dalam  masyarakat,  struktur-struktur  mana terdapat  dalam  bidang  politik,  ekonomi,  sosial,  budaya,  dan  ideologi.  Maka membangun keadilan berarti menciptakan struktur-struktur yang memungkinkan pelaksanaan keadilan. 72
Disyariatkannya  beriddah  dan  memberikan  nafkah  bagi  isteri  yang sedang  menjalankan  iddah  merupakan  salah  satu  bentuk  dari  perwujudan keadilan dalam Islam. Adanya ketentuan beriddah kepada wanita yang telah dicerai dengan tidak boleh menikah lagi dengan laki-laki lain sampai ia selesai menjalani  iddah-nya  bertujuan  agar  rahim  terhindar  dari  percampuran sperma  dari  laki-laki  yang  berbeda.  Maka  jika  ternyata  ia  hamil  ditengah- tengah menjalani masa iddah, maka akan jelas siapa ayah kandungnya. Ibnu Al-Qayyim telah menjelaskan hikmah disyariatkanya iddah diantaranya:
1. Keagungan  akan  pentingnya  akad  ini,  menghilangkan  kekuatannya, dan menampakan kemuliaannya.
2. Memberikan waktu  untuk  kembali  bagi yang  bercerai.  Diharapkan ia menyesal  dan  kembali  sehingga  ia  menemukan  waktu  yang memungkinkan untuk kembali.
3. Memenuhi  hak  suami,  menampakan  pengaruh  kehilangannya  dalam mencegah  dari  berhias.  Oleh  karena  itu  disyariatkan  berkabung padanya lebih lama dibanding berkabung kepada orang tua dan anak.
4. Berhati-hati  atas  hak  suami,  kemaslahatan  isteri,  hak  anak,  dan melaksanakan hak Allah yang mewajibkannya. 73
Nafkah  pada  masa  iddah  merupakan  sebuah  bentuk  jaminan  dan wujud  pertanggungjawaban  dari  suami  kepada  mantan  isterinya.  Adanya pemberian nafkah pada masa iddah ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi mereka  yang  telah  bercerai  untuk  rujuk.  Perwujudan  dari  konsep  keadilan pada  nafkah  iddah  ini  dapat  kita  lihat  bahwasanya  ketika  perceraian  terjadi pihak  wanita  yang  lebih  merasakan  dampak  apalagi  sebagian  besar  dari
72 Quraish  Shihab, Wawasan  Al-Quran  Tafsir  Maudhu’i  atas  Pelbagai  Persoalan Umat , h. 116.
73 Ali yusuf as-subki, Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam , h. 351.
wanita  tidak  memiliki  penghasilan  dalam  artian  hanya  sebagai  ibu  rumah tangga.
Ketika  perceraian  terjadi  maka  nafkah  iddah  menjadi  sumber  daya bagi  isteri  yang  dicerai  untuk  menata  ulang  hidup  mereka  kembali  dan sebagian  kalangan  berpendapat  nafkah  iddah  merupakan  uang  pelipur  lara bagi  isteri  yang  dicerai.  Adanya  nafkah  bagi  mantan  isteri  yang  telah diceraikan  selama  masih  masa  iddahnya  memberikan  peluang  yang  cukup tinggi  untuk  dipersatukannya  kembali ikatan yang  telah  putus  tersebut.  Hal ini  terjadi  karena  adanya  nafkah  tersebut  berarti  masih  tersisa  rasa  kasih sayang diantara keduanya.

## Profil Pengadilan Agama Jakarta Selatan
Pengadilan  Agama  Jakarta  Selatan  dibentuk  berdasarkan  surat keputusan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  69  Tahun  1963.  Pada mulanya  Pengadilan  Agama  di  wilayah  DKI  Jakarta  hanya  terdapat  tiga kantor yang dinamakan Kantor Cabang, yaitu:
1. Kantor Cabang Pengadilan Agama Jakarta Utara
2. Kantor Pengadilan Agama Jakarta Tengah
3. Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya sebagai Induk
4. Semua Pengadilan Agama tersebut di atas termasuk Wilayah Hukum Cabang  Mahkamah  Islam  Tinggi  Surakarta.  Kemudian  setelah berdirinya  Cabang  Mahkamah  Islam  Tinggi  Bandung  berdasarkan surat  keputusan  Menteri  Agama  Nomor  71  tahun  1976  tanggal  16 Desember  1976.  Semua  Pengadilan  Agama  di  Propinsi  Jawa  Barat termasuk Pengadilan Agama yang berada di Daerah Ibu Kota Jakarta Raya berada dalam Wilayah Hukum Mahkamah Islam Tinggi Cabang Bandung.  Dalam  perkembangan  selanjutnya  istilah  Mahkamah  Islam Tinggi menjadi Pengadilan Tinggi Agama (PTA). 74
Berdasarkan  Surat  Keputusan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia Nomor  61  tahun  1985  Pengadilan  Tinggi  Agama  Surakarta  dipindah  di Jakarta, akan tetapi realisasinya baru terlaksana pada tanggal 30 Oktober 1987
74 Sejarah  Pengadilan  Agama  Jakarta  Selatan,  diakses  pada  tanggal  25  Mei 2015 dari www.pa-jakartaselatan.go.id
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 4 No 1 Juni 2016. ISSN: 2089-032X - 158
dan  secara  otomatis  Wilayah  Hukum  Pengadilan  Agama  di  wilayah  DKI Jakarta adalah menjadi Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
Terbentuknya  kantor  Pengadilan  Agama  Jakarta  Selatan  merupakan jawaban  dari  perkembangan masyarakat  Jakarta,  yang  ketika itu  pada  tahun 1967 merupakan cabang dari Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya yang berkantor di jalan Otista Raya Jakarta Timur. Sebutan pada waktu itu adalah cabang Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
Kantor  Cabang  Pengadilan  Agama  Jakarta  Selatan  dibentuk  sesuai dengan  banyaknya  jumlah  penduduk  dan  bertambahnya  pemahaman penduduk  serta  tuntutan  masyarakat  Jakarta  Selatan  yang  di  wilayahnya cukup luas. Untuk itu keadaan kantor ketika itu masih dalam keadaan darurat yaitu  menempati  gedung  bekas  Kantor  Kecamatan  Pasar  Minggu  di  suatu gang kecil yang sampai saat ini dikenal dengan gang Pengadilan Agama Pasar Minggu  Jakarta  Selatan,  pimpinan  kantor  dipegang  oleh  H.  POLANA. Penanganan  kasus-kasus  hanya  berkisar  perceraian  kalaupun  ada  tentang warisan  masuk  kepada  Komparisi  itu  pun  dimulai  tahun  1969  kerjasama dengan  Pengadilan  Negeri  yang  ketika  itu  dipimpin  oleh  Bapak  BISMAR SIREGAR, S.H. 75
Sebelum tahun 1969 pernah pula membuat fatwa waris akan tetapi hal tersebut  ditentang  oleh  pihak  keamanan  karena  bertentangan  dengan kewenanganya. 76 Sejak  1  April  1937,  kewenangan  Pengadilan  Agama  di wilayah  Jawa  dan  Madura  dipersempit  hanya  berwenang  mengadili  kasus perkawinan  dan  perceraian,  sedangkan  kasus  waris  dan  wakaf  menjadi wewenang Lanraad (sekarang menjadi Pengadilan Negeri). Sehingga sempat beberapa  orang  termasuk  Pak  Hasan  Mughni  dan  karena  penetapan  fatwa waris sehingga sejak saat itu fatwa waris ditambah dengan kalimat “Jika Ada Harta Peninggalan”.
Pada  tahun  1976  gedung  Kantor  Cabang  Pengadilan  Agama  Jakarta Selatan pindah ke Blok D Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan menempati serambi  Masjid  Syarief  Hidayatullah  dan  sebutan  Kantor  Cabang  pun dihilangkan  menjadi  Pengadilan  Agama  Jakarta  Selatan  dan  pada  masa  itu diangkat  pula  beberapa  Hakim  honorer  yang  di  antaranya  adalah  Bapak  H.
75 Sejarah  Pengadilan  Agama  Jakarta  Selatan,  diakses  pada  tanggal  25  Mei 2015 dari www.pa-jakartaselatan.go.id
76 Sejarah  Pengadilan  Agama  Jakarta  Selatan,  diakses  pada  tanggal  25  Mei 2015 dari www.pa-jakartaselatan.go.id
Ichtijanto, S.A., S.H.
Penunjukan  tempat  tersebut  atas  inisiatif  Kepala  Kandepag  Jakarta Selatan  yang  waktu  itu  dijabat  oleh  Bapak  Drs.  H.  Muhdi  Yasin.  Seiring dengan perkembangan tersebut diangkat pula 8 karyawan untuk menangani tugas–tugas  kepaniteraan  yaitu  Ilyas  Hasbullah,  Hasan  Jauhari,  Sukandi, Saimin, Tuwon Haryanto, Fathullah AN, Hasan Mughni, dan Imron, keadaan penempatan  Kantor  di  serambi  Masjid  tersebut  bertahan  sampai  pada  tahun 1979.
Pada bulan September 1979 Kantor Pengadilan Agama Jakarta Selatan pindah ke gedung baru di Jl. Ciputat Raya Pondok Pinang dengan menempati gedung baru dengan tanah yang masih menumpang pada areal tanah PGAN Pondok  Pinang  dan  pada  tahun  1979  pada  saat  Pengadilan  Agama  Jakarta Selatan  dipimpin  oleh  H.  Alim  BA  diangkat  pula  Hakim-Hakim  honorer untuk  menangani  perkara-perkara  yang  masuk,  mereka  diantaranya:  KH. Ya’kub, KH. Muhdats Yusuf, Hamim Qarib, Rasyid Abdullah, Ali Imran, Drs. H. Noer Chazin. 77
Pada perkembangan selanjutnya yaitu semasa berkepimpinan Drs. H. Djabir  Manshur,  S.H.,  Kantor  Pengadilan  Agama  Jakarta  Selatan  pindah  ke Jalan  Rambutan  VII  No.  48  Pejaten  Barat,  Pasar  Minggu,  Jakarta  Selatan dengan  menempati  gedung  baru.  Di  gedung  baru  ini  meskipun  tidak memenuhi  syarat  untuk  sebuah  Kantor  Pemerintah  setingkat  Walikota, karena  gedungnya  berada  di  tengah-tengah  penduduk  dan  jalan  masuk dengan kelas jalan III C. Namun sudah lebih baik ketimbang masih di Pondok Pinang, pembenahan–pembenahan fisik terus dilakukan terutama pada masa kepemimpinan Drs. H. Jayusman, S.H. Begitu pula pembenahan–pembenahan administrasi  terutama  pada  masa  kepemimpinan  Drs.  Ahmad  Kamil,  S.H. pada  masa  ini  pula  Pengadilan  Agama  Jakarta  Selatan  mulai  mengenal komputer  walaupun  hanya  sebatas  pengetikan  dan  ini  terus  ditingkatkan pada masa kepemimpinan Drs. Rifát Yusuf. 78
Pada  masa  perkembangannya  selanjutnya  tahun  2000  ketika kepemimpinan  dijabat  oleh  Drs.  H.  Zainuddin  Fajari,  S.H.  pembenahan- pembenahan  semua  bidang,  baik  fisik  maupun  non  fisik  diadakan  sistem
77 Sejarah  Pengadilan  Agama  Jakarta  Selatan,  diakses  pada  tanggal  25  Mei 2015 dari www.pa-jakartaselatan.go.id
78 Sejarah  Pengadilan  Agama  Jakarta  Selatan,  diakses  pada  tanggal  25  Mei 2015 dari www.pa-jakartaselatan.go.id
komputerisasi  dengan  online  komputer,  dan  ini  terus  dibenahi  pada  masa periode Ketua Pengadilan Agama Drs. H. Syed Usman, S.H. Yang tujuannya adalah  untuk  meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat  pencari  keadilan dan menciptakan peradilan yang mandiri dan berwibawa.
Perkembangan  selanjutnya  tahun  2007-2008  ketika  kepemimpinan dijabat  oleh  Drs.  H. A.  Choiri,  S.H.,  M.H. pembenahan-pembenahan  semua bidang,  baik  fisik  maupun  non  fisik sudah  terintegrasi dengan  online komputer,  pada  periode  ini  juga  Pengadilan  Agama  Jakarta  Selatan  berhasil pengadaan tanah untuk bangunan gedung baru seluas + 6000 m 2 yang terletak di Jl. Harsono RM, Ragunan, Jakarta Selatan. 79
Selanjutnya sejak tahun 2008 telah dibangun gedung baru yang sesuai dengan  purwarupa  Mahkamah  Agung  RI.  Pembangunan  dilaksanakan  2 tahap,  tahap  pertama  tahun  2008  dan  tahap  kedua  tahun  2009  pada  saat  itu Pengadilan  Agama  Jakarta  Selatan  diketuai  oleh  Drs.  H. Pahlawan  Harahap, S.H., M.A.
Selanjutnya  pada  akhir  April  2010,  gedung  baru  Pengadilan  Agama Jakarta  Selatan  diresmikan  bersama-sama  dengan  gedung-gedung  baru lainnya  di  Pontianak  (Kalimantan  Barat)  oleh  Ketua  Mahkamah  Agung  RI. Kemudian  pada  awal  Mei  2010  diadakan  tasyakuran  dan  sekaligus dimulainya aktifitas perkantoran di gedung baru tersebut, pada saat itu Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan dijabat oleh Drs. H. Ahsin Hamid, S.H . 80
Sejak  menempati  gedung  baru  yang  cukup  megah  dan  representatif tersebut di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dilakukan pembenahan dalam segala  hal,  baik  dalam  hal  pelayanan  terhadap  pencari  keadilan  maupun dalam  hal  peningkatkan  T.I.  (Teknologi  Informasi)  yang  sudah  semakin canggih  disertai  dengan  program-program  yang  menunjang  pelaksanaan tugas  pokok,  seperti  program  SIADPA  (Sistem  Informasi  Administrasi Perkara Pengadilan Agama) yang sudah berjalan dan terintegrasi dengan  TV Media Center , Touch  Screen  (KIOS-K)  serta  beberapa  fitur  tambahan  dari Situs Web http://www.pa-jakartaselatan.go.id.
Pengadilan  Agama  Jakarta  Selatan  yang  merupakan  pengadilan
79 Sejarah  Pengadilan  Agama  Jakarta  Selatan,  diakses  pada  tanggal  25  Mei 2015 dari www.pa-jakartaselatan.go.id
80 Sejarah  Pengadilan  Agama  Jakarta  Selatan,  diakses  pada  tanggal  25  Mei 2015 dari www.pa-jakartaselatan.go.id
tingkat  pertama  bertugas  dan  berwenang  untuk  memeriksa,  memutus,  dan menyelesaikan perkara-perkara. Disamping tugas pokok yang  sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama Jakarta Selatan memiliki fungsi: 81
1. Fungsi  mengadili  ( judicial  Power ),  yakni  menerima,  memeriksa mengadili,  dan  menyelesaikan  perkara-perkara  yang  menjadi kewenangan pengadilan agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)
2. Fungsi  Pembinaan,  yakni  memberikan  pengarahan,  bimbingan,  dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajaranya baik  menyangkut  teknis  yudisial,  administrasi  peradilan,  maupun administrasi  umum  atau  perlengkapan,  keuangan,  kepegawaian,  dan pembangunan (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomo 3 tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)
Struktur  organisasi  Pengadilan  Agama Jakarta  Selatan  mengacu  pada Undang-Undang  nomor  7  tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama, Surat Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  nomor  KMA/004/II/92  tentang organisasi  dan  Tata  Kerja  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  dan  Pengadilan Tinggi  Agama  dan  KMA  Nomor  5  tahun  1996  tentang  Struktur  Organisasi Peradilan.
Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2615/Pdt.G/2011/PA.JS Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor
2165/Pdt.G/2011/PA.JS  adalah  perkara  cerai  gugat  yang  telah  didaftarkan  di Pengadilan  Agama  Jakarta  Selatan  pada  tanggal  14  November  2011  dengan duduk perkara :
Penggugat  merupakan  seorang  isteri  berusia  32  tahun  yang  bekerja sebagai karyawati dan bertempat tinggal di Jalan DD RT 010 RW 001 No. 46B Kelurahan  Menteng  Dalam  Kecamatan  Tebet  Jakarta  Selatan.  Dalam  perkara ini  penggugat  memberikan  kuasa  kepada  Hudi  Yusup,  SH.,  MH  dan  Ori
81 Kamarusdiana, Hukum  Acara  Pengadilan  Agama ,  (Jakarta:  Fakultas  Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2013) h. 1.
Rahman  SH  yang  merupakan  advokat  pada  kantor  syahrir  Yudaningrum Miranti (SYM) Law Office
Tergugat  merupakan  suami  dari  penggugat,  beragana  Islam  dan bekerja sebagai karyawan. Tergugat bertempat tinggal di Jalan DD RT 010 RW 001 No. 46B Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan.
Penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 11  September  2004  serta  dicatatkan  di  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan Lawang  Kabupaten  Lawang  Jawa  Timur  sebagaimana  kutipan  akta  nikah Nomor.699/57/IX/2004.  Kemudian  dalam  perkawinan  tersebut  dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2007.
Kondisi  rumah  tangga  antara  penggugat  dengan  tergugat  berjalan harmonis  setidaknya  pada  tahun  pertama  pernikahan  mereka.  Kemudian dalam jangka waktu antara 1 tahun sampai 3 tahun terjadi pertengkaran dan perselisihan  antara  penggugat  dengan  tergugat  sampai  puncaknya  pada tahun  2010  terjadi  pertengkaran  hebat  antara  penggugat  dengan  tergugat. Adanya  pertengkaran  tersebut  diakui  oleh  penggugat  dan  tergugat dikarenakan  tidak  adanya  persamaan  visi  dan  pandangan  hidup  dalam membina rumah tangga.
Perselisihan  dan  pertengkaran  diantara  penggugat  dengan  tergugat semakin  memburuk  dan  berkepanjangan  tanpa  ada  perdamaian  diantara keduanya.  Intensitas  komunikasi  antara  penggugat  dengan  tergugat  sudah berkurang  bahkan  hampir  tidak  ada  komunikasi  apalagi  antara  penggugat dengan tergugat setelah pisah ranjang selama 4 tahun. Kemudian akibat dari perselisihan  ini  pula  antara  penggugat  dengan  tergugat  telah  pisah  rumah selama 8 bulan.
Penggugat  selama  ini  telah  berusaha  untuk  bersabar  dan  bertahan dengan  harapan agar  perselisihan  berakhir dan  keadaan  rumah  tangga  akan menjadi  lebih  baik.  Namun  ternyata  harapan  hanya  menjadi  sebuah  angan- angan yang tak bisa menjadi nyata, tidak ada perubahan pada sikap tergugat dan perselisihan masih saja terjadi diantara keduanya.
Perselisihan  dan  pertengkaran  yang  tidak  terbendung  ini  menjadi dasar  alasan  dari  pihak  penggugat  untuk  menyatakan  bahwasanya  rumah tangga yang dijalani dengan tergugat saat ini tidak dapat terwujud keluarga yang  bahagia,  tenteram,  dan  tidak  ada  lagi  rasa  saling  mencintai  dan kecocokan diantara keduanya.
Kehidupan  rumah  tangga  yang  sedemikian  rupa  menyebabkan penggugat  merasa  tidak  memiliki  harapan  lagi  serta  tidak  ada  manfaatnya untuk melanjutkan membina rumah tangga dengan tergugat. Karena apabila tetap  dipaksakan  untuk  bertahan  maka  yang  akan  terjadi  adalah kemudharatan dan kesengsaraan.
Pertemuan telah dilakukan antara penggugat dengan terugat dan juga orang  tua  penggugat  melalui  telepon  untuk  membicarakan  masalah  yang terjadi  dan  kelanjutan  dari  hubungan  antara  penggugat  dengan  tergugat. Namun  ternyata  tidak  ditemukan  titik  temu  antara  keduanya  maka  dari  itu baik penggugat maupun tergugat sepakat untuk melakukan perceraian.
Selama  pernikahan  antara  penggugat  dengan  tergugat  ada  sebidang tanah  berikut  bangunan  rumah yang  terletak  di Jl.  Kalibata  Utara  IV  Nomor C1,  RT  007  RW  02  Kelurahan  Kalibata  Kecamatan  Pancoran  Jakarta  Selatan yang dibeli secara bersama-sama. Selain itu terdapat sebidang tanah  berikut bangunan  rumah  yang  terletak  di  Jalan  Blok  D  Nomor  05  Kabupaten  Bogor Kecamatan Cibinong Desa Nanggewer Mekar Jawa Barat dengan luas kurang lebih 120 meter persegi.
Sebuah  mobil  Chevrolet  warna  abu-abu  dengan  nomor  polisi  B  8383 BN  dengan  nomor  rangka  KL1CA26FE8H307042  dan  nomor  mesin Z24SED037071  yang  dimiliki  semasa  perkawinan  antara  penggugat  dengan tergugat  yang  juga  menjadi  harta  bersama.  Sebelum  diajukanya  gugatan, antara penggugat dengan tergugat sebelumnya telah sepakat untuk mengatur mengenai harta bersama, hak asuh anak, biaya nafkah, dan biaya pendidikan anak.
Penggugat dan tergugat telah sama-sama membuat dan menandatangani  perjanjian  nomor  5  tanggal  7  Oktober  2011  yang  dibuat dihadapan H Yunardi SH selaku notaris di wilayah Jakarta Selatan yang mana mengatur mengenai harta bersama dan hak asuh anak. Mobil chevrolet yang telah  disebutkan  diatas  telah  diserahkan  oleh  penggugat  kepada  tergugat pada tanggal 7 Oktober 2011.
Dalam  petitumnya  penggugat  meminta  kepada  Pengadilan  Agama Jakarta  Selatan  untuk  menetapkan  hak  asuh  anak  kepada  penggugat. Kemudian  penggugat  juga  meminta  untuk  menetapkan  bahwa  tergugat sebagai  ayah  untuk  bertanggung  jawab  secara  finansial  untuk  memberikan nafkah dan biaya pendidikan anak sebesar Rp. 4.000.000 .
Penggugat  juga  memohon  kepada  Pengadilan  Agama  Jakarta  Selatan untuk  menghukum  tergugat  untuk  mentaati  apa  yang  telah  disepakati bersama  dihadapan  Notaris.  Adapun  mengenai  hak  pasca  perkawinan penggugat meminta nafkah iddah kepada tergugat sebesar Rp 10.000.000.
Dari  duduk  perkara  yang  telah  diuraikan  diatas  majelis  hakim memberikan  pertimbangan  antara  lain:  menimbang  bahwasanya  dasar hukum  dari  gugatan  perceraian  ini  adalah  pasal  19  huruf  (f)  Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  yang  mana  mengisyaratkan  harus  ada perselisihan  dan  pertengkaran  secara  terus  menerus  antara  suami  isteri  dan tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangganya.
Majelis  hakim  juga  menimbang  dari  tanya  jawab  antara  penggugat dengan  tergugat  pada  setiap  persidangan  telah  ada  upaya  untuk mendamaikan  namun  tetap  tidak  berhasil  dan  juga  dari  bukti  yang  telah diajukan  oleh  penggugat  dan  tergugat  maka  majelis  hakim  menemukan sebuah fakta bahwasanya di dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi percekcokan terus menerus yang mana segala usaha perdamaian telah  dilakukan  dan  tidak  berhasil  mendamaikan  kedua  belah  pihak  maka majelis  hakim  menafsirkan  bahwasanya  hati  kedua  belah  pihak  telah  pecah sehingga  memenuhi  ketentuan  pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
Selanjutnya  majelis  hakim  juga  mempertimbangkan  bahwa  telah apabila terbukti terjadi pertengkaran terus menerus antara penggugat dengan tergugat dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga tersebut  maka  tujuan  perkawinan  sebagaimana  pasal  1  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tidak  akan  tercapai  dan  juga  apabila  tidak  diceraikan maka  akan  mengakibatkan  bertambahnya  beban  penderitaan  lahir  dan  batin kedua belah pihak. Pertimbangan ini juga didasarkan pada dalil dalam kitab Ghoyatul  Marom  yang  menyatakan  “Di  waktu  si  isteri  sudah  sangat  tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami”.
Dalam  hal  nafkah  iddah  majelis  hakim  mempertimbangkan  karena tergugat  tidak  keberatan atas  gugatan  dari  penggugat  yang meminta  nafkah iddah  pada  tergugat  sebesar  Rp.  10.000.000  maka    gugatan  penggugat  dapat dikabulkan  dan  tergugat  dihukum  untuk  membayar  nafkah  iddah  sesuai dengan yang dicantumkan dalam amar putusan.
Dari duduk perkara dan pertimbangan hakim sebagaimana yang telah diuraikan diatas, majelis hakim memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak ba’in sughra tergugat terhadap penggugat
3. Menetapkan  anak  penggugat  dan  tergugat  berada  di  bawah pemeliharaan  penggugat  tanpa  mengurangi  hak-hak  tergugat  selaku ayah kandungnya untuk menyalurkan kasih sayang
4. Menghukum  tergugat  untuk  membayar  biaya  hadhanah  kepada penggugat  setiap  bulan  minimal  sejumlah  Rp.  4.000.000  sampai  anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun
5. Menetapkan  harta  gono  gini  yang  terdapat  dalam  perjanjian  No.  5 tertanggal  7  Oktober  2011  yang  dibuat  dihadapan  notaris  Haji Yunardi, SH adalah sebagai berikut :
a. 1  unit  mobil  merk  Chevrolet  warna  abu-abu  metalik  ddengan nomor polisi B-8383BN adalah milik tergugat
b. Rumah  dengan  nomor  sertifikat  1183/nanggewer  mekar, beralamat  di  blok  D.05  Nomor  6  kabupaten  Bogor,  Kecamatan Cibinong  dan  rumah  dengan  nomor  sertifikat  377/Kalibata beralamat  di  Jalan  Kalibata  Utara  IV  RT  007,  RW  02  Nomor  C1,
Kecamatan Pancoran, Kelurahan Kalibata adalah milik penggugat
6. Menghukum  tergugat  untuk  membayar  nafkah  iddah  kepada penggugat selama tiga bulan sebesar Rp. 10.000.000
7. Membebankan  kepada  penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara sejumlah Rp. 316.000

## Landasan dan Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Iddah bagi Isteri yang mengajukan Gugatan Cerai
Nafkah iddah merupakan kewajiban dari mantan suami kepada isteri yang  telah  diceraikan.  Hal  ini  merupakan  suatu  sikap  yang  sepatutnya dilakukan  oleh  suami  karena  nafkah  iddah  bisa  sedikit  meringankan  beban hidup  ketika  menjalani  masa  iddah  dan bisa  menjadi  pelipur lara  bagi  isteri yang diceraikan.
Dengan  merujuk  pada  kepentingan  nafkah  bagi  isteri  yang  sedang menjalani masa iddahnya dan mengingat bahwa psikologis pihak isteri yang lebih  rapuh  setelah  terjadinya  perceraian,  maka  tepat  kiranya  dalam  sistem hukum  perkawinan  di  Indonesia,  jika  suami  menceraikan  isterinya  ia  harus membayar  sejumlah  uang  dengan  wujud  pemberian  nafkah,  maskan,  dan kiswah isteri sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada bab  sebelumnya.
Hak  nafkah  iddah  sejatinya  diberikan  kepada  isteri  yang  mendapat cerai  talak  raj’i  sebagai  kompensasi  pihak  suami  kepada  isterinya  atas putusnya hubungan perkawinan. Namun dewasa ini  hak nafkah iddah tidak hanya diberikan kepada isteri yang dicerai talak namun juga bagi isteri yang menggugat cerai pun mendapatkan nafkah iddah.
Putusan  cerai  gugat  biasanya  tidak  diikuti  dengan  kewajiban  suami untuk membayar nafkah iddah terhadap isteri yang telah diceraikan,  hal  ini dikarenakan    adanya  peraturan  yang  mengatur  bahwa  isteri  tidak  akan mendapat  nafkah  iddah  apabila  nusyuz  atau  mendapat  talak  ba’in sughra.sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam    pasal  41  huruf  (c)  Undang- Undang   No.1   Tahun   1974.    Namun   hakim    tentu   saja   tidak   serta merta mengikuti  teks  Undang-Undang  melainkan  juga  melakukan  pertimbangan menggunakan ijtihadnya sebagai seorang hakim yang memiliki tujuan untuk mencapai  keadilan.  Adapun    yang    menjadi  pertimbangan    hakim    dalam menghukum  tergugat  diantaranya  adalah  nusyuz  tidaknya  isteri  dan kemampuan suami secara materi. 82
Nusyuz  isteri  adalah  suatu  bentuk  kedurhakaan  atau  ketidaktaatan isteri  terhadap  suami  baik    dalam  bentuk  perbuatan  maupun  dalam  bentuk perkataan.  Isteri    yang    tergolong    nusyuz    haknya    untuk    memperoleh nafkah  iddah    dari    suaminya    pasca    perceraian    menjadi    gugur.    Suami selaku  pemohon  tidak  wajib  memberikan  nafkah  iddah  pada  isteri  yang nusyuz, sesuai dengan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. 83
Pertimbangan    hakim    Pengadilan    Agama    Jakarta  Selatan    untuk menghukum  tergugat  adalah  jika  isteri  terbukti  tidak nusyuz dan suami mempunyai  penghasilan  yang  cukup.  Selain  itu  hakim  juga    melihat kemampuan  dari  isteri  untuk  menghidupi  dirinya  sendiri. Seorang isteri
82 Abdurrahman,  Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan  Tentang Perkawinan, h. 74
83 Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, h. 149
tidak akan meminta cerai dari suami tanpa adanya faktor-faktor tertentu, hal ini yang menjadi bagian yang harus dicermati oleh hakim dalam menetapkan hak serta kewajiban suami isteri apabila perceraian terjadi.
Dalam  beberapa  kasus,  isteri  mengajukan  cerai  karena  adanya kekerasan  baik  dalam  bentuk  fisik  maupun  psikis,  tidak  adanya  tanggung jawab  suami  dalam  hal  menafkahi  keluarga, adanya  gangguan  pihak  ketiga, tidak  adanya  keharmonisan,  dan  lain  sebagainya  yang  pada  akhirnya bermuara  pada  keinginan  untuk  berpisah  dan  mengakhiri  bahtera  rumah tangga.  Di  sini  tugas  hakim  adalah  harus  bisa  memahami  dan  mencermati pokok permasalahan yang terjadi sebenarnya. 84
Perkara  cerai  gugat  yang  penulis  angkat,  tidak  adanya  lagi keharmonisan dan syiqaq menjadi alasan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta  Selatan  sebagaimana  pada  putusan  Nomor  2615/Pdt.G/200/PA.JS 85 . Dalam  kasus  ini  pihak  suami  telah  menunaikan  kewajiban  dan  tanggung jawabnya  selaku  kepala  rumah  tangga  dengan  baik  namun  terjadinya perselisihan antara keduanya seperti api yang tidak dapat dipadamkan.
Sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  posita,  pada  awal-awal pernikahan  isteri  mengaku  bahwa  dia  telah  berusaha  bersabar  dan  bertahan demi  keutuhan  rumah  tangga  namun  kemudian  pihak  isteri  melihat  tidak adanya  perubahan  pada  perilaku  suami  yang  mana  perselisihan  dan keributan  antara  keduanya  tidak  dapat  terelakan.  Dari  kalimat  ini  kita  bisa memahami  bahwasanya  ternyata attitudde (sikap)  seorang  suami  kepada isterinya  yang  membuat  isteri  merasa  bahwa  perkawinan  mereka  tidak  lagi harmonis dan damai padahal salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk mewujudkan  menciptakan  keluarga  yang sakinah,  mawaddah,  warrahmah . Perbedaan  prinsip  dan  pandangan  hidup  juga  menjadi  alasan  isteri  untuk menggugat cerai suaminya.
Pada  dasarnya  perbedaan  prinsip  dan  pandangan  hidup  merupakan hal  yang  wajar  mengingat  pernikahan  merupakan  bentuk  penyatuan  dua
84 Muhammad Ishar Helmi, “ Pengadilan Khusus KDRT; Implementasi Gagasan Sistem Peradilan  Pidana  Terpadu  Penanganan  Kasus-Kasus  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  (SPPT- PKKTP)”, Jurnal Cita Hukum [Online], Volume 2 Number 2 (1 Desember 2014), h.319. 85 Di  kalangan  mazhab  Syafi’I  seperti  yang  dikemukakan  oleh  Zakariya  al- anshari  bahwa  syiqaq  itu  tidak  lain  adalah  perselisihan  antara  suami  misteri,  dan perselisihan ini sangat memuncak serta dikhawatirkan terjadi  kemudharatan apabila perkawinan ini diteruskan
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 4 No 1 Juni 2016. ISSN: 2089-032X - 168
insan yang berbeda kelamin, keluarga, dan latar belakang sehingga perbedaan pemikiran  dan  ideologi  wajar  adanya  karena  apa  yang  ada  dalam  fikiran manusia yang satu dengan yang lainya berbeda. Biasanya untuk menghadapi hal ini perlu hadirnya rasa pengertian dan saling memahami satu sama lain. Namun  dalam  kasus  ini  tampaknya  tidak  ada  upaya  untuk  mengerti  dan memahami sehingga tidak ada perubahan sikap suami.
Hakim  menimbang  bahwa  peristiwa  hukum  yang  terjadi  pada putusan ini bukan merupakan nusyuz seorang isteri sehingga memang pantas untuk  mendapatkan  nafkah  iddah.  Dalam  peraturan  perundang-undangan memang  bagi  isteri  yang  mengajukan  gugatan  cerai  tidak  mendapatkan nafkah  iddah  namun  hakim  mengacu  pada  asas  keadilan  bahwa  penggugat berhak atas nafkah iddah meskipun talak yang dijatuhkan adalah talak ba’in sughra.
Kebijakan  hakim  Pengadilan  Agama  Jakarta  Selatan  menetapkan nafkah  iddah  merupakan  sebuah  langkah  besar    dalam  upaya  mewujudkan keadilan.  Hakim  berani  keluar  dari  Undang-Undang  yang  seharusnya  tidak memberikan nafkah iddah kepada isteri yang mengajukan gugatan cerai. Istri dianggap memang berhak untuk mendapatkan nafkah iddah karena tidak ada unsur  nusyuz  pada  dirinya  dan  kemampuan  suami  untuk  memberikan nafkah pada masa iddah isteri.

## Penerapan Asas Keadilan
Dalam  fiqh  diatur  bahwasanya  pemberian  nafkah  iddah  berdasarkan jatuhnya talak kepada isteri, nafkah iddah hanya diberikan kepada isteri yang mendapat talak raj’i. demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 ayat (b) yang menyatakan bahwa “ bilamana perkawinan putus karena talak maka suami wajib memberikan nafkah,  maskan  dan  kiswah  kepada  bekas  isteri  selama dalam  iddah,  kecuali  bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan  tidak  hamil” akan  tetapi  pada  prakteknya  pemberian  nafkah  iddah pada  perkara  perceraian  di  Pengadilan  Agama  Jakarta  Selatan  ditetapkan berdasarkan  kerelaan  suaminya  dan  juga  dilihat  dari  segi  istrinya  yang dinggap  tidak  melakukan  nusyuz.  Hal  ini  dilakukan  dalam  rangka  upaya hakim untuk menerapkan asas keadilan yang objektif.
Dalam  wawancara  penulis  dengan  hakim  Pengadilan  Agama  Jakarta Selatan Rusdi MH beliau menyatakan bahwasanya terkait dengan penerapan
nafkah  iddah  dalam  putusan,  hakim  pengadilan  agama  sudah  seharusnya menjunjung  asas  keadilan.  Beliau  berpendapat  bahwasanya  hakim  bukan hanya  sebatas  pegawai  negeri  atau  pegawai  Undang-Undang  yang  hanya mengikuti teks Undang-Undang namun hakim adalah pegawai keadilan yang harusnya  mengedepankan  keadilan.  Kalimat  “Demi  Keadilan  Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” pada bagian awal setiap putusan mencerminkan keadilan yang harus dijunjung tinggi oleh para hakim. 86
Sebagai  pegawai  keadilan,  hakim  harus  bisa  menilai  bukan  hanya berdasarkan  kepada  Undang-Undang  dan  juga  berdasarkan  hati  nurani. Undang-Undang  yang  merupakan  landasan  pokok  bagi  hakim  dalam memutuskan  setiap  perkara  yang  ditanganinya,  namun  apabila  terdapat Undang-Undang yang menghalangi seorang hakim untuk dapat berlaku adil maka  hakim  tersebut  boleh  menggunakan  ijtihadnya  dan  tidak  mengikuti Undang-Undang. 87
Memang  dalam  masalah  penerapan  nafkah  iddah  pada  perkara  cerai gugat  ada  beberapa  perbedaan  pendapat  di  kalangan  hakim,  sebagian berpendapat  bahwasanya  apabila  perceraian  terjadi  karena  gugatan  isteri terhadap  suaminya  maka  secara  otomatis  terlepas  hak  maskan,  kiswah,  dan nafkah  iddah  kepadanya  namun  sebagian  lagi  berpendapat  bahwasanya harus dilihat terlebih dahulu penyebabnya isteri menggugat.
Untuk  mencapai  putusan  yang  adil,  Rusdi  Tahir  selaku  hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan menyatakan harus dilihat terlebih dahulu peristiwa  hukumnya  dengan  seksama  apakah  memang  hal  tersebut  perlu untuk  diputuskan.  Yang  harus  diutamakan  oleh  seorang  hakim  dalam memutuskan  suatu  perkara  bukanlah  undang-undang  namun  aspek keadilan. 88
Apabila undang-undang yang menghalangi hakim untuk berlaku adil maka  hakim  boleh  untuk  tidak  menggunakanya  dan  memutuskan berdasarkan  ijtihad  dan  apa  yang  ia  yakini  keadilannya  karena  putusan hakim  bersifat  setara  dengan  undang-undang  bagi  terhukum.  Dalam  hal  ini
86 Berdasarkan wawancara dengan  Drs. Muh. Rusydi Thahir, S.H., M.H pada tanggal 259 Mei 2015
87 Berdasarkan wawancara dengan  Drs. Muh. Rusydi Thahir, S.H., M.H pada tanggal 259 Mei 2015
88 Berdasarkan wawancara dengan  Drs. Muh. Rusydi Thahir, S.H., M.H pada tanggal 259 Mei 2015
dapat  dilihat  bahwasanya  hakim  di  Pengadilan  Agama  Jakarta  Selatan  pro gender kepada pihak isteri.
Tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana menanamkan pemikiran pro  gender  dan  pro  keadilan  hakim  dalam  menetapkan  setiap  putusanya sehingga  putusan  yang  diambil  kemudian  hari  lebih  kepada  obyektif  dan tidak ada pihak yang dirugikan.perlu adanya gebrakan baru dan keberanian hakim  terutama  dalam  hal-hal  yang  tersirat  dan  tersurat  selama  proses persidangan.  Dalam  kaitan  tugas  hakim  sebagai  pembuat  hokum  pada kondisi  tertentu  harus  mampu  membuat  terobosan  hokum  yang  tentu  saja dilandasi  dengan  argumentasi  yang  rasional  dan  filosofi  dalam  pendekatan masalah hukumnya. 89

## Penutup
Yang dimaksud cerai gugat adalah perceraian yang dikehendaki isteri dan  diajukan  ke  pengadilan  agama,  cerai  gugat  merupakan  bentuk keberanjakan  dari khulu pada  fiqh.  Sedang  Nafkah iddah merupakan  nafkah yang  diberikan  suami  kepada  isteri  yang  diceraikanya  selama  masa  iddah. Dalam  penerapan  pemberian  nafkah  iddah  kepada  isteri  hakim  Pengadilan Agama  Jakarta  Selatan  memandang  tidak  hanya  sebatas  terpaku  kepada Undang-Undang  melainkan  perlu  melihat  kepada  peristiwa  hukumnya apakah isteri memang pantas untuk mendapatkan nafkah iddah.
Penerapan  asas  keadilan  dalam  putusan  pengadilan  agama merupakan  sebuah  elemen  penting  dalam  rangka  upaya  hakim  untuk mencapai  keadilan.  Hakim  memiliki  ijtihad  yang  mana  memberikan  akses untuk  menimbang  apakah  peraturan  perundang-undangan  sesuai  untuk diterapkan. Asas keadilan ini seharusnya bisa memberikan hakim keleluasaan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

## Pustaka Acuan
Abdurrahman. Perkawinan Dalam Syariat , Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
89 Andi Syamsu Alam, Penulisan Argumentatif dalam Putusan , Suara Udilag II, no II (Juli 2003), h. 68.
Al-Husaini,Imam  Taqiyudin  Abu  Bakar. Kifayatul  Akhyar  Fii  Alli  Ghayatil Ikhtishaar , cet VI, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah,2012.
Ali, Mohammad Daud. Hukum Islam Dan Peradilan Agama , cet II, Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002.
Ali, Zainuddin. Hukum Perdata Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
Al-Jaziry,  Abdurrahman.  Al-Fiqhu  ‘ala  Madzahibil  Arba’ah , Dar  El-Hadith,
2004.
Al-Utsaimin,  Muhammad. Shahih  Fiqh  Wanita ,  Jakarta:  Akbar  Media  Eka Sarana, 2009.
Anshori,  Abdul  Ghofur.  Hukum  Perkawinan  Islam  perspektif  Fiqh  dan
Hukum Positif, Yogyakarta: UII Press, 2011.
As-subki,  Ali  yusuf.  Fiqh  Keluarga  “Pedoman  Berkeluarga  dalam  Islam”.
Jakarta: Amzah, 2010.
As-Syarbini,  Syamsuddin  Muhammad  bin  Muhamamd  al-Khatin.  Mugni  al- Muhtaj , Juz V, Beirut: Dar-al-Kutub al-Ilmiyah, 1995.
Al-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, juz. 10, Suriah : Dar al- Fikr bi Damsyiq, 2002.
………........, Fiqh Imam Syafi’i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al- Qur’an  dan  Hadits,  penerjemah  Muhammad  Afifi,dkk,  Jakarta:  Al- Mahira, 2010.
Farida,  Anik. Perempuan  dalam  Sistem  Perkawinan  dan  Perceraian  di  Berbagai Komunitas Adat , Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2007.
Friedmann,. Teori dan Filsafat Hukum, Jakarta: PT Rajawali Press, 1990.
Ghazaly, Abd Rahman. Fiqh Munakahat , Jakarta: Kencana, 2003.
Hamka, Buya. Tafsir Al-Azhar, cet III, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994.
Kamarusdiana.  Hukum  Acara  Pengadilan  Agama,  Jakarta:  Fakultas  Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2013.
Kharlie,  Ahmad  Tholabi.  Hukum  Keluarga  Indonesia, Jakarta:  Sinar  Grafika,
2013.
Mertokusumo,  Sudikno.  Hukum  Acara  Perdata  Indonesia,  Yogyakarta: Liberty Press, 2006.
Mughniyah,Jawad.  A l-Fiqh  ‘ala  Madzahib  al-khamsah ,  penerjemah  Afif Muhammad,dkk, Jakarta: Lentera, 1996
Nuruddin,  Amiur.  dan  Tarigan,  Azhari  Akmal. Hukum  Perdata  Islam  di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU NO.1/74 sampai KHI, cet.III, Jakarta: Kencana, 2006.
Rasyid, Hamdan. Fiqh Indonesia , Jakarta: PT Al-Mawardi, 2003.
Ramulyo,  Mohammad  Idris.  Hukum  Perkawinan  Islam  “Suatu  Analisis  dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam” ,
Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
Sabiq, Sayid. Fiqh Sunnah , Beirut : Darul Fikr, 1983.
Sahrani,  Sohari. Fikih  Munakahat:  kajian  fikih  nikah  lengkap ,  Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2009.
Shihab,  Quraish. Wawasan  Al-Quran  Tafsir  Maudhu’i  atas  Pelbagai  Persoalan Umat , Bandung: Mizan, 1998.
Sopyan,  Yayan. Islam-Negara:  Transformasi  Hukum  Perkawinan  Islam  dalam Hukum Nasional, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
Supriyadi  ,  Dedi  dan  Mustofa.  Perbandingan  Hukum  Perkawinan  Islam  di
Dunia Islam, Jakarta: Pustaka Al-Fikri, 2009.
Syaifuddin,  Muhammad.  dkk,  Hukum  Perceraian,  Cet.  II,  Jakarta:  Sinar Grafika, 2014.
Syarifuddin, Amir. Garis-Garis Besar Fiqh, Jakarta: Kencana, 2003.
Taimiyah,  Ibnu. Fatawa  An-Nisa ,  penerjemah  Khairun  Na’im,  Jakarta:  Ailah, 2005.
Tholib, Muhammad. Manajemen Keluarga Sakinah, Yogyakarta: Pro-U, 2007.
Zein,  Satria  Effendi  Muh. Problematika  Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer , Jakarta: Kencana, 2010. Helmi, Muhammad Ishar, “ Pengadilan Khusus KDRT; Implementasi Gagasan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap  Perempuan  (SPPT-PKKTP)”, Jurnal  Cita  Hukum [Online], Volume 2 Number 2 (1 Desember 2014).