## INTERPRETASI UNSUR IKTIKAD BAIK DALAM KETENTUAN PASAL 27 AYAT 2 UNDANG-UNDANG PENANGANAN COVID-19
Gede Surya Aditya Madra, Dewa Gede Sudika Mangku, Made Sugi Hartono
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: gedesuryaadityamadra24@undiksha.ac.id, sudika.mangku@undiksha.ac.id, sugi.hartono@undiksha.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penafsiran  dan  mengetahui  tolak  ukur  interpretasi usur  iktikad  baik  dalam  ketentuan  Pasal  27  ayat  2  (dua)  UU  Penanganan  COVID-19.  Jenis penelitian  yang  digunakan  adalah  jenis  penelitian  hukum  normatif  dengan  Pendekatan Perundang-undangan  ( statute  approach )  dan  Pendekatan  Konseptual  ( conceptual  approach ). Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  (1)  Bahan  hukum primer, Bahan hukum sekunder dan Bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang  dilakukan  adalah  studi  kepustakaan  (library  research).  Teknik  analisis  bahan  hukum yang dipakai yaitu teknik deskripsi dikaji secara yuridis kualitatif, dan deskripsi itu dilakukan terhadap  isi  maupun  struktur  hukum  positif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa:  (1) Makna  unsur  iktikad  baik  yang  dimaksud  oleh  pembuat  undang-undang  ini  adalah  segala perbuatan  ataupun  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  pejabat  yang  berwenang  dalam  ketentuan UU Penanganan COVID-19 harus dijalankan berdasarkan tata kelola yang baik dan bertujuan untuk  menunjang  stabilitas  sektor  keuangan.  (2)  Tolak  ukur  ada  tidaknya  unsur  iktikad  baik dalam  ketentuan  Pasal  27  Ayat  2  (dua)  UU  Penanganan  COVID-19  dapat  dilihat  dari  asas- asas  dalam  hukum  tata  negara  yaitu  khususnya  pada  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  yang Baik.
Kata kunci: Interpretasi, Iktikad Baik, UU Penanganan COVID-19 .

## Abstract
This research aims to find out the clear interpretation and to know about the benchmarks in interpreting the good faith in the provisions of good faith in the Article 27 section 2 (two) Act of COVID-19 Handling.The type of research used by the researcher in this study is a type of law normative research. There is also an approach used by the author in this thesis named the Statutory  approach,  and  Conceptual  approach,  Sources  of  legal  material  used  in  this  study consist  of  (1)  Primary  legal  materials,  Secondary  legal  materials  and    Tertiary  legal materials. The technique of collecting legal materials is library research. The legal material analysis technique used is the description technique, and the description is carried out on the content and structure positive law. The results of this study indicate that: (1) The meaning of the element of good faith as meant by the makers of this law is all actions or policies carried out  by  the  competent  official  in  the  provisions  from  Act  of  COVID-19  Handling  must  be conducted  based  on  good  governance  and  aim  to  support  financial  sector  stability.  (2)  A measure  of  an  element  of  good  faith  in  the  provisions  Article  27  paragraph  2  (two)  Act  of COVID-19  Handling, can be seen from the principles in constitutional law, especially in the General Principles of Good Governance..
Keywords : Interpretation, Good Faith, Act of COVID-19 Handling..

## PENDAHULUAN
Wabah  Coronavirus  Disease  ( COVID- 19 )  atau  yang  lebih  dikenal  sebagai  Pandemi COVID-19 telah  menjadi  momok  menakutkan diseluruh  dunia  sejak  awal  mewabah  di Wuhan,  Provinsi  Hubei,  Cina.  Sejak  kasus pertama muncul di Wuhan, terjadi peningkatan kasus  COVID-19  di  China  setiap  hari  dan memuncak  disana  diantara  akhir  Januari hingga awal Februari 2020. Awalnya kebanyakan  laporan  datang  dari  Hubei  dan provinsi disekitar, kemudian bertambah hingga ke  provinsi-provinsi  lain di  seluruh  China  dan keseluruh dunia (McGoogan, 2020).
Semua  negara  dituntut  untuk  berupaya maksimal  menanggulangi  Pandemi COVID-19 ini  dalam  berbagai  sektor.  Upaya  yang dilakukan antara lain memberlakukan protokol kesahatan, lockdown berskala besar, rapid test dan/atau  swab  test  secara  masal  (Tempo, 2020),  realokasi  APBN,  penyaluran  bantuan, pengaturan  kebijakan-kebijakan  yang  relevan dengan keadaan di situasi Pandemi COVID-19 , mengingat wabah seperti ini mampu berdampak  besar  bagi  keberlangsungan  hidup masyarakat.
Sebagai negara memiliki tanggungjawab untuk  melindungi  segenap  warga  negaranya, pemerintah  Indonesia  juga  melaksanakan kewajibanya  untuk  membuat  kebijakan  dalam penanggulangan Pandemi COVID-19 ini. Salah satu  kebijakan  yang  diambil  oleh  pemerintah Indonesia  dalam  menanggulangi  Pandemi COVID-19 adalah dengan menetapkan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2020  Tentang Kebijakan  Keuangan  Negara  Dan  Stabilitas Sistem  Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona  Virus  Disease 2019  ( COVID-19 ) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (selanjutnya disebut Perppu Penanganan
COVID-19 )  yang  kemudian  telah  ditetapkan menjadi  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2020  Tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara
Dan  StabiIlitas  Sistem  Keuangan  Untuk Penangana  Pandemi Corona  Virus  Desease 2019  ( COVID-19 )  Dan/Atau  Dalam  Rangka Menghadapi  Ancaman  Yang  Membahayakan Perekonomian  Nasional  Dan/Atau  Stabilitas Sistem  Keuangan  Menjadi  Undang-Undang (selanjutnya  disebut  UU  Penanganan COVID- 19 ).
Sejak  ditetapkanya  Perppu  tersebut hingga  disahkan  menjadi  Undang-Undang, aturan  tersebut  mendapat  perhatian  berbagai kalangan  masyarakat  dan  akademisi  sehingga menuai  berbagai  kritik  bahkan  sampai  ada upaya judicial  revew pada  unsur-unsur  yang dimuat  pada  aturan  tersebut  (Saputra,  2020). Dari beberapa pasal yang dianggap inkonstitusional  dalam  substansi  gugatan judicial  revew  UU  Penanganan COVID-19 , yang  paling  mendapat  sorotan  adalah  terdapat pada  Pasal  27.  Pasal  tersebut  dianggap berpotensi menimbulkan praktik KKN (korupsi,  kolusi  dan  nepotisme),  kartel,  dan mal-administrasi penggunaan APBN atas dasar penanganan  dampak COVID-19 terhadap sistem  perekonomian  nasional  karena  dinilai ada  potensi  terjadinya  penyelewengan  dan moral  hazard pada  pasal  ini.  Khususnya  pada Pasal 27 ayat 2 (dua) yang berbunyi:
“Anggota KSSK, Sekertaris KSSK, anggota sekretariat  KSSK,  dan  pejabat  atau  pegawai Kementrian  Keuangan,  Bank  Indonesia, Otoritas  Jasa  Keuangan,  serta  Lembaga Penjamin  Simpanan,  dan  pejabat  lainya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  ini,  tidak  dapat  dituntut  baik  secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik  dan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan”.
Menurut Sukamta anggota Banggar DPR dalam wawancara oleh CNN Indonesia kalimat “tidak  dapat  dituntut  baik  secara  perdata maupun  pidana”  dalam  pasal  tersebut berentangan  dengan  prinsip  supremasi  hukum dan  prinsip  negara  hukum  (CNN  Indonesia, 2020).    Unsur  tidak  dapat dituntut  baik  secara perdata  maupun  pidana  dianggap  telah membuat  pejabat  yang  berkaitan  dengan Undang-Undang Penanganan COVID-19 menjadi kebal akan hukum sehingga dikhawatirkan  mampu  menimbulkan  celah untuk  melakukan  perbuatan  penyalahgunaan
wewenang (abuse of power). Dengan kata lain suatu  prinsip  negara  hukum  juga  disalahi karena  suatu  negara  dikatakan  sebagai  negara hukum  apabila  supremasi  hukum  sebagai landasan  penyelenggaraan  negara  dijalankan tidak hanya sebatas hukum yang dibuat, namun sebagaimana  hukum  tersebut  dilaksanakan dengan baik (Erowati, 2018).
Jika digabungkan dengan unsur selanjutnya, kalimat “tidak dapat dituntut baik secara  perdata  maupun  pidana  jika  dalam melaksanakan  tugas  didasarkan  pada  iktikad baik  dan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan”  menjadi  kalimat  yang krusial  karena  pada  kalimat  tersebut  terdapat unsur yang menjadikan pasal itu menjadi pasal yang superbody karena  memberikan  imunitas kepada pejabat pemerintahan yang bersangkutan  untuk  tidak  bisa  dimintai pertanggungjawaban  atau  dikoreksi  melalui lembaga peradilan. Unsur  iktikad  baik pada pasal ini dianggap menyerahkan penilaian terhadap ada tidaknya penyelewengan kekuasaan  yang  menibulkan  kerugian  pada keuangan  negara  secara  subyektif  penuh kepada  penyelengara  pemerintahan.  Artinya tidak ada kejelasan makna unsur “iktikad baik” atau unsur ini merupakan sebuah norma kabur. Bila  dikemudian  hari  ditemukan  kasus penyelewengan  kekuasaan  terhadap  keuangan negara dalam penanganan Pandemi COVID-19 akan  sangat  sulit  untuk  membuktikan  unsur pasal tersebut karena sebelum digunakan suatu pasal mestinya sudah memiliki penafsiran atau interpretasi  yang  jelas.  Sehingga  perlu  adanya interpretasi  yang  jelas  terhadap  makna  unsur iktikad  baik  dan  bagaimana  tolak  ukur  dari interpretasi  unsur  iktikad  baik  dalam  pasal  27 ayat 2 (dua) UU Penanganan COVID-19 .

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah jenis  penelitian  hukum  normatif  dengan Pendekatan Perundang-undangan ( statute approach ) dan Pendekatan Konseptual ( conceptual  approach ).  Sumber  bahan  hukum yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  terdiri dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Teknik pengumpulan  bahan  hukum  yang  dilakukan adalah  studi  kepustakaan  ( library  research ) dan  bahan  hukum  yang  diperoleh  dianalisis
dengan  teknik  deskripsi  serta  dikaji  secara yuridis  kualitatif,  deskripsi  itu  dilakukan terhadap  isi  maupun  struktur  hukum  positif. Pengolahan  bahan  hukum  dilakukan  dengan cara  deduktif,  yakni  menarik  kesimpulan  dari suatu  permasalahanyang  umum  sampai  ke permasalahan yang bersifat umum secara lebih mendetail.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Interpretasi  Unsur  Iktikad  Baik  dalam Ketentuan  Pasal  27  Ayat  2  (dua)  UU Penanganan COVID-19
Dalam penelitian ini, dengan memperhatikan  prinsip-prinsip  interpretasi, sebelum  menggunakan  metode-metode  yang lazim  dijelaskan    dalam  ajaran  tentang interpretasi penulis mencoba mengkaji terlebih dahulu  interpretasi  otentik  dari  unsur  iktikad baik dalam ketentuan pasal 27 ayat 2 (dua) UU Penanganan COVID-19 .  interpretasi  otentik tidak  termasuk  dalam  ajaran  tentang  metode interpretasi. Interpretasi otentik adalah penjelasan  yang  diberikan  undang-undang yang  bersangkutan  dan  terdapat  dalam  teks undang-undang  dan  bukan  dalam  tambahan lembaran  negara.  Mengingat  didalam  UU Penanganan COVID-19 tidak  ada  penjelasan sama  sekali  mengenai  makna  unsur  iktikad baik  dalam  batang  tubuh,  penjelasan  umum maupun  pada  penjelasan  disetiap  pasal- pasalnya  maka  interpretasi  otentik  tidak  dapat menjawab  interpretasi  akan  unsur  iktikad  baik dalam  ketentuan  Pasal  27  Ayat  2  (dua)  UU Penanganan COVID-19.
Beranjak dari interpretasi otentik, adapun urutan metode interpretasi yang penulis susun  untuk  menemukan  interpretasi  unsur iktikad  baik  dalam  ketentuan  Pasal  27  Ayat  2 (dua) UU Penanganan COVID-19 anatara lain :  Interpretasi  Sistematis,  Interpretasi  Historis, Interpretasi  Sosiologis/Teleologis  dan  terakhir Interpretasi Gramatikal.
Penafsiran sistematis merupakan penafsiran  menurut  sistem  yang  ada  dalam rumusan  hukum  itu  sendiri  ( systematische interpretative ).  Penafsiran  sistematis  juga dapat terjadi jika naskah hukum yang satu dan naskah  hukum  yang  lain,  di  mana  keduanya mengatur  hal  yang  sama,  dihubungkan  dan dibandingkan satu sama lain. Dalam
interpretasi  sistematis,  hukum  dipandang  oleh hakim  sebagai  suatu  kesatuan,  sebagai  sistem peraturan.  Suatu  peraturan  tidak  dipandang sebagai  peraturan  yang  berdiri  sendiri,  namun sebagai  bagian  dari  satu  sistem.  Tidak  hanya suatu peraturan dalam satu himpunan peraturan dapat  membenarkan  interpretasi  tertentu  dari sebuah  peraturan  itu,  namun  juga  pada beberapa  peraturan  bisa  mempunyai  dasar maksud atau asas yang sama. Hubungan antara keseluruhan  peraturan  tidak  semata-mata ditentukan  oleh  tempat  peraturan  itu  terhadap satu  sama  lain,  namun  oleh  tujuan  bersama atau asas-asas yang bersamaan yang mendasarkan  pada  peraturan-peraturan  itu (Mertokusumo, 2006: 59).
Apabila  bila  ditinjau  secara  sistematis terhadap sistem rumusan hukum UU Penanganan COVID-19 unsur  iktikad  baik pada  ketentuan  Pasal  27  Ayat  2  (dua)  UU Penanganan COVID-19 dengan  melihat  pasal- pasal  pada  peraturan  yang  sama,  penulis  tidak menemukan unsur-unsur lain yang berhubungan  dan  member  penjelasan  terhadap unsur iktikad baik. Jika dikaji secara sistemais berdasarkan  sistem  hukum  pidana,  juga  akan sulit  untuk  mencari  definisi  iktikad  baik, karena  hukum  pidana  Indonesia  sebetulnya tidak mengenal secara lebih rinci terkait makna dan  adanya  istilah  ataupun  unsur  mengenai iktikad baik (Saputra, 2017). Meskipun KUHP dan  beberapa  undang-undang  lainya  memuat unsur  iktikad  baik  namun  penjelasanya maknanya tidak dijelaskan.
Unsur iktikad baik sebenarnya merupakan  adopsi  dari  sistem  hukum  perdata. Apabila  ditinjau  secara  sistematis  terhadap sistem  hukum  Perdata,  unsur  iktikad  baik dikenal  dengan  2  (dua)  pengertian.  Pengertian itikad  baik  yang  pertama  adalah  pengertian itikad  baik  dalam  arti  subjektif  itu  disebut dengan kejujuran. Pengertian itikad baik dalam artian  subjektif/kejujuran  terdapat  dalam  Pasal 530 BW yang berbunyi “ Bezit ada yang dalam iktikad  baik  dan  ada  yang  dalam  iktikad buruk.”  dan  seterusnya  yang  mengatur mengenai  kedudukan  berkuasa  ( bezit ).  Itikad baik  dalam  arti  subjektif  merupakan  sikap batin atau suatu keadaan jiwa (Nugroho, 2016: 274).  Itikad  baik  yang  berarti  kejujuran  ini juga diatur dalam Pasal 1386 BW dalam pasal tersebut menentkan bahwa: “Pembayaran yang
dengan  itikad  baik  dilakukan  pada  seseorang yang memegang surat piutangnya adalah sah”.
Pengertian itikad baik yang kedua adalah itikad  baik  dalam  artian  objektif.  Dalam Bahasa Indonesia pengertian itikad baik dalam artian  objektif  itu  disebut  juga  dengan  istilah kepatutan. Itikad baik dalam artian objektif itu dirumuskan  dalam  Pasal  1338  ayat  (3)  BW yang  berbunyi  “suatu  perjanjian  harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Selanjutnya melaksanakan  suatu  perjanjian,  perilaku  para pihak, baik debitur maupun kreditur harus diuji atas  dasar  norma-norma  objektif  yag  tidak tertulis. Oleh karena itu pula itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) BW itu disebut itikad baik dalam  arti  obyektif.  Objektif di sini  menunjuk kepada  kenyataan  bahwa  perilaku  para  pihak itu  harus  sesuai  dengan  anggapan  umum tentang  itikad  baik  dan  tidak  semata-mata berdasarkan pada anggapan para pihak sendiri. Itikad baik yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat  (3)  BW  mengandung  pengertian  bahwa pelaksanaan  perjanjian  itu  harus  berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan  kesusilaan.  Dengan  demikian  menurut hemat penulis, pengertian iktikad baik berdasarkan  penafsiran  sistematis  terhadap sistem  hukum  Perdata,  iktikad  baik  dapat diarikan  sebagai  perbuatan  jujur  dengan mengandalkan  norma-norma  kepatutan  dan kesusilaan.
Setelah interpretasi sistematis, selanjutnya  penulis  menggunakan  metode interpretasi  historis  dalam  memaknai  unsur iktikad  baik  dalam  ketentuan  Pasal  27  UU Penanganan  COVID-19.  Interpretasi  undang- undang  menurut  sejarah  atau historische interpretatie adalah interpretasi makna undang-undang  dengan  cara  meneliti  menurut sejarah dibentuknya undang-undang. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri
Mulyani  Indrawati  dalam  Rapat  Kerja  dengan Badan  Anggaran  (Banggar)  DPR  ketika Penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU)  tentang  Penetapan  Perppu COVID-19 menjadi  Undang-Undang  (Setkab,  2020).  Sri Mulyani  mengatakan  Perppu  ini  dikeluarkan untuk bisa menciptakan bantalan agar ancaman itu  tidak  materialized  atau  paling  tidak ancaman tersebut bisa dimitigasi atau diminimalkan dampaknya.
Diperlukan sesegera  mungkin  agar  Pemerintah  dan
Otoritas  dapat  melaksanakan extraordinary actions yang  diperlukan,  termasuk  pelebaran defisit  dan  hal-hal  lain  dalam  menjaga stabilitas  sektor  keuangan.  Untuk  menangani ancaman tersebut ditunjang dengan memberikan perluasan dan penguatan kewenangan  terhadap  lembaga  atau  pejabat yang  bersangkutan,  seperti  anggota  KSSK, sekretaris  KSSK,  anggota  sekretariat  KSSK, dan pejabat atau pegawai kementerian keuangan,  Bank  Indonesia,  Otoritas  Jasa Keuangan,  serta  lembaga  penjamin  simpanan, dan  pejabat  lainnya,  yang  berkaitan  dengan pelaksanaan penanganan COVID-19.
Jadi  sesungguhnya  menurut  Pemerintah ketentuan  dari  Pasal  27  Ayat  2  (dua)  UU Penanganan COVID-19 merupakan  salah  satu ketentuan  yang  dibuat    dengan  tujuan memberikan  perluasan  kewenangan  terhadap pejabat-pejabat  yang  berkaitan  dengan  UU Penanganan COVID-19. Pemerintah  menaruh harapan  pada  peraturan  ini  agar  menjadi landasan  hukum  yang  kuat  bagi  Pemerintah dan  lembaga  terkait  untuk  terus  melanjutkan langkah-langkah  dalam  rangka  mengatasi ancaman COVID-19 di  bidang  kesehatan, ancaman  sosial  dan  ancaman  perekonomian serta  stabilitas  sistem  keuangan.  Dalam  Rapat Kerja  Badan  Anggaran  DPR  RI  Menkeu  Sri Mulyani telah menyampaikan bahwa Pemerintah juga sangat setuju dengan berbagai pandangan dari Anggota Dewan agar pelaksanaan  Perppu  yang  ditetapkan  sebagai Undang-Undang
nantinya benar-benar dijalankan  dengan  tata  kelola  yang  baik  dan menghindari/mencegah terjadinya moral
hazard .
Harapan Pemerintah agar segala ketentuan  yang  diatur  dalam  peraturan  ini dijalankan  berdasarkan  tata  kelola  yang  baik, menurut  hemat  penulis  adalah  maksud  yang ingin  disampaikan  oleh  Pemerintah  dalam unsur  iktikad  baik  yang  ada  pada  ketentuan Pasal  27  Ayat  2  (dua)  UU  Penanganan COVID-19 . Perluasan kewenangan serta tambahan  keleluasaan  yang  diberikan  kepada pejabat-pejabat  yang  terkait  itu  diharapakan tidak  menjadi  penghalang  dari  apa  yang menjadi tujuan pemerintah itu sendiri. Sehingga  menurut  apa  yang  disampaikan Pemerintah  pada  saat  pembentukan  undang- undang  ini,  unsur  iktikad  baik  yang  ada  pada
ketentuan  Pasal  27  Ayat  2  (dua)  mengandung arti  segala  tindakan  atau  perbuatan  yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam undang-undang ini harus dijalankan berdasarkan tata kelola yang baik. Setelah menggunakan metode
interpretasi historis, selanjutnya penulis menggunakan  metode  interpretasi  sosiologis atau  teleologis  dalam  mencari  makna  unsur iktikad  baik  dalam  ketentuan  Pasal  27  Ayat  2 (dua)  UU  Penanganan COVID-19 .  Interpretasi sosiologis  atau  teleologis  adalah  usaha menetapkan tujuan undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan (Ali, 2015: 187), atau penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan  masyarakat.  Penafsiran  sosiologis adalah  penafsiran  yang  disesuaikan  dengan keadaan sosial yang di dalam masyarakat agar penerapan  hukum  dapat  sesuai  dengan tujuannya  ialah  kepastian  hukum  berdasarkan asas  keadilan  masyarakat.  Konteks  sosial ketika suatu naskah dirumuskan dapat dijadikan  perhatian  untuk  menafsirkan  naskah yang  bersangkutan.  Peristiwa  yang  terjadi dalam  masyarakat  acap  kali  mempengaruhi legislator  atau  pembuat  undang-undang  ketika naskah  hukum  itu  dirumuskan  (Khalid,  2014: 13).
Interpretasi  secara  teleologis  terjadi apabila  makna  undang-undang  itu  ditetapkan berdasarkan  tujuan  kemasyarakatan.  Peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan  serta  situasi  sosial  yang  baru. Ketentuan  undang-undang  yang  sudah  usang digunakan  sebagai  sarana  untuk  memecahkan atau menyelesaikan sengketa yang terjadi masa sekarang. Metode ini baru digunakan jika kata- kata  atau  kalimat  dalam  undang-undang  dapat diinterpretasi  dengan  berbagai  cara.  Dapatlah dikatakan  bahwa  setiap  interpretasi  pada hakekatnya  merupakan  interpretasi  teleologis. Semakin  tua  atau  usang  suatu  undang-undang maka akan semakin banyak untuk dicari tujuan pembentuk  undang-undang  yang  disesuaikan dengan perkembangan dari masyarakat. Interpretasi  teleologis  juga  disebut  interpretasi sosiologis (Mertokusumo, 2006: 61).
Untuk  memulai  penafsiran  sosiologis atau  teleologis  dari  unsur  iktikad  baik  dalam ketetntuan  Pasal  27  ayat  2  (dua)  UU Penanganan COVID-19 ,  maka  perlu  untuk mengkaji  landasan  sosiologis  ditetapkanya
Perppu  Penanganan COVID-19 ini  menjadi Undang-Undang.
Landasan sosiologis merupakan  pertimbangan  atau  alasan  yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat  dalam  berbagai  aspek.  Landasan sosiologis  sesungguhnya  menyangkut  fakta empiris  mengenai  perkembangan  masalah  dan kebutuhan  masyarakat  dan  negara  (Hasanah, 2018). Landasan sosiologis dari UU
Penanganan
COVID-19 terdapat pada konsideran  undang-undang  tersebut  yang  pada pokoknya memuat tentang penyebaran COVID-19 yang dinyatakan oleh World Health Organization  (WHO)  sebagai  pandemi  pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan  dari  waktu  ke  waktu  dan  telah menimbulkan  korban  jiwa,  serta  kerugian material  yang  semakin  besar,  sehingga berimplikasi  pada  aspek  sosial,  ekonomi,  dan kesejahteraan masyarakat.
Konsideran  UU  Penanganan COVID-19 juga  menerangkan  bahwa  impiikasi  pandemi COVID-19 telah  berdampak  pula  terhadap memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas  ekonomi  domestik,  sehingga  perlu dimitigasi bersama oleh Pemerintah dan KSSK untuk  melakukan  tindakan  antisipasi  ( forward looking )  dalam  rangka  menjaga  stabilitas sektor keuangan.
Stabilitas  sektor  keuangan  merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan  bahwa  peraturan  ini  dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Maka pada  intinya  iktikad  baik  yang  dimaksud adalah  segala  perbuatan  yang  sesuai  dengen tujuan  undang-undang  ini  ditetapkan  yaitu menunjang stabilitas  dalam sektor keuangan.
Terakhir adalah menggunakan interpretasi  gramatikal  dalam  menginterpretasi atau  menafsirkan  makna  unsur  iktikad  baik dalam  ketentuan  Pasal  27  ayat  2  (dua)  UU Penanganan  COVID-19  karena  interpretasi gramatikal  ialah  interpretasi  atau  penjelasan terhadap undang-undang yang paling sederhana dibandingkan dengan metode interpretasi  yang  lain.  Interpretasi  gramatikal atau taalkundige  interpretatie atau  interpretasi menurut  arti  dari  perkataan.  Interpretasi gramatikal  adalah  interpretasi  kata-kata  dalam
undang-undang  sesuai  dengan  norma  bahasa atau norma tata bahasa.
Jika  dilihat  dari  sudut  pandang  norma bahasa  atau  norma  tata  bahasa,  secara etimologi  iktikad  baik  berasal  dari  dua  unsur kata,  yaitu  iktikad  dan  baik.  Kamus  bersar bahasa Indonesia menegaskan iktikad mempunyai  arti  keyakinan  atau  kepercayaan sedangkan baik memiliki arti patut atau benar. Berdasarkan pengertian tiap kata tersebut, jika dilihat  dalam  satu  kesatuan  frasa  iktikad  baik dapat  diartikan  dengan  makna,  sebagai  suatu perbuatan  yang  berdasarkan  kepercayaan  atau keyakinan  yang  teguh  maupun  kemauan  yang baik.  Sedangkan  menurut  kamus  hukum, iktikad  baik  merupakan  keadaan  pikiran  yang terdiri  dari  kejujuran  dalam  keyakinan  atau tujuan,  kesetiaan  pada  tugas  atau  kewajiban seseorang, kepatuhan terhadap standar komersial  yang  wajar  dari  transaksi  yang  adil dalam  perdagangan  atau  bisnis  tertentu,  atau tidak  adanya  niat  untuk  menipu  atau  untuk mencari keuntungan yang tidak masuk akal. Dari  hasil  interpretasi  yang  penulis lakukan  dengan  berbagai  metode  interpretasi, terdapat  beberapa  hasil  yang  memberikan makna  dan  penafsiran  yang  berbeda.  Untuk menyimpulkan  makna  dari  interpretasi  apa yang  paling  tepat  dalam  memahami  makna unsur  Iktikad  Baik  dalam  ketentuan  Pasal  27 Ayat  2  (dua)  UU  Penanganan COVID-19 , penulis melakukan pendekatan dengan penyesuaian  terhadap asas  contextualism (kontekstual).  Ian  McLeod  mengemukakan adanya  3  (tiga)  asas contextualism dalam interpretasi, yaitu sebagai berikut (Hadjon dan Djatmiati, 2005: 26):
Pertama,  Asas Noscitur  a  Sociis ,  suatu hal  diketahui  dari  associated-nya.  Artinya  dari suatu kata harus diartikan dalam rangkaiannya. Ini  senada  dengan  prinsip  kesatuan  dalam interpretasi,  artinya  setiap  norma  hendaknya dibaca  bersamaan  teksnya  secara  utuh  tak terpisahkan,  artinya  bagian  harus  berasal  dari keseluruhan,  dan  keseluruhan  terdiri  dari bagian-bagian.  Iktikad  baik  berada  pada rangkaian kalimat:
“Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat  KSSK,  dan  pejabat  atau  pegawai Kementerian  Keuangan,  Bank  Indonesia, Otoritas  Jasa  Keuangan,  serta  Lembaga Penjamin  Simpanan,  dan  pejabat  lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  ini,  tidak  dapat  dituntut  baik  secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik  dan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan”
Dari  rangkaian  kalimat  tersebut  unsur iktikad  baik  diartikan  harus  sesuai  dengan makna kalimat yaitu pejabat-pejabat pelaksana yang  berkaitan  dengan  UU  Penanganan COVID-19 tidak  dapat  dituntut  baik  secara perdata  maupun  pidana  hanya  apabila  dalam melaksanakan  tugas  didasarkan  pada  iktikad baik  dan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan. Artinya, rangkaian kalimat  pada  Pasal  27  ayat  2  (dua)  UU Penangana COVID-19 itu menghendaki penerapan  dari  undang-undang  ini  sesuai dengan  tujuan  dari  penetapanya.  Dalam  kata lain, makna yang mendekati adalah makna dari interpretasi historis dan makna dari interpretasi sosiologis/teleologis.
Kedua Asas Ejusdem Generis , atau yang sesuai  genusnya,  artinya  satu  kata  dibatasi makna  secara  khusus  dalam  kelompoknya. Sebelumnya,  penulis  menekankan  interpretasi sistematis dari unsur iktikad baik dari Pasal 27 Ayat  2  (dua)  UU  Penanganan COVID-19 dengan sudut pandang konsep hukum Perdata. Hal  ini  dikarenakan,  pada  pada  dasarnya konsep  hukum  pidana  tidak  akrab  dengan penggunaan  unsur  iktikad  baik,  dengan mengkomparasikan  suatu  teks  hukum  dengan teks hukum lainnya yang menyangkut hal yang sama  dalam  suatu  waktu  tertentu,  tidak  dapat ditemukan  makna  yang  lebih  memberikan penjelasan, meskipun dalam beberapa Undang- undang  hukum  pidana  temuat  unsur  iktikad baik seperti pada pasal 51 Ayat 2 (dua) KUHP dan Pasal 19 Ayat 1 UU Tipikor sesuai dengan Berdasar  interpretasi  sistematis  unsur  Iktikad Baik  dalam  Pasal  27  Ayat  2  (dua)  UU Penanganan  COVID-19  dengan  pendekatan konsep  hukum  perdata,  iktikad  baik  dapat diarikan  sebagai  perbuatan  jujur  dengan mengandalkan  norma-norma  kepatutan  dan kesusilaan. Kendati ada kecenderungan makna suatu unsur dibatasi oleh kelompoknya, namun menurut  hemat  penulis  makna  Iktikad  Baik yang  penulis  temukan  tersebut  masih  relevan dan  dapat  diterapkan  karena  pada  kalimat Pasal  27  Ayat  2  (dua)  juga  memuat pengecualian  terhadap  tuntutan  perdata,  selain
itu  kelompok  hukum  pidana  juga  tidak memberikan  penjelasan  akan  makna  unsur iktikad baik.
Ketiga, Asas  Expressio Unius  Exclusio Alterius, artinya  satu  konsep  digunakan  untuk satu  hal,  tidak  berlaku  untuk  yang  lain. Berdasarkan  asas  inilah  maka  perlu  adanya interpretasi  tersendiri  terhadap  unsur  Iktikad Baik dari ketentuan Pasal 27 Ayat 2 (dua) UU Penanganan COVID-19 . Sesuai dengan prinsip interpretasi  genetis,  artinya  selama  melakukan interpretasi terhadap teks, keberadaan teks asli harus  dijadikan  pertimbangan,  terutama  pada aspek  objektivitas,  gramatika,  budaya  dan kondisi  sosial,  dari  pembentukan  hukum  dan pembuat  hukum  tersebut.  Objektivitas,  artinya interpretasi  hendaknya  berdasarkan  dari  arti secara literal dari aturan hukum dan berdasarkan  hakekat  dari  aturan  hukum tersebut  harus  dibuat  sejelas-jelas  mungkin untuk  perkembangan  selanjutnya.  Konsep Iktikad  Baik  dalam  ketentuan  ini  digunakan untuk  keperluan  stabilitas  sistem  keuangan ditengah  masa  Pandemi COVID-19 .  Hal  ini selaras  dengan  apa  yang  menjadi  tujuan daripada  penetapan  Undang-undang  tersebut sehingga  interpretasi  yang  mendekati  adalah interpretasi historis dan interpretasi sosiologis/teleologis.
Berdasarkan asas-asas kontekstual tersebut  apabila  dielaborasi  dan  ditarik kesimpulan  perihal  interpretasi  mana  yang paling tepat untuk digunakan terhadap ketentuan  unsur  Pasal  27  Ayat  2  (dua)  UU Penanganan COVID-19 ini  adalah  interpretasi historis  dan  interpretasi  sosiologis/teleologis. Interpretasi  historis  dari  unsur  iktikad  baik dengan  memperhatikan  maksud-maksud  yang disampaikan  oleh  pemerintah  pada  saat perancangan  dan  penetapan  UU  Penanganan COVID-19 ini  adalah  mengandung  arti  segala tindakan  atau  perbuatan  yang  dilakukan  oleh pejabat yang berwenang dalam undang-undang ini  harus  dijalankan  berdasarkan  tata  kelola yang  baik.  Dan  secara  sosiologis  iktikad  baiik dalam  undang-undang  ini  berarti  segala perbuatan  yang  sesuai  dengen  tujuan  undang- undang  ini  ditetapkan  yaitu  menunjang stabilitas  dalam  sektor  keuangan.  Stabilitas sektor keuangan merupakan pertimbangan atau alasan  yang  menggambarkan  bahwa  peraturan ini  dibentuk  untuk  memenuhi  kebutuhan
masyarakat.  Secara  garis  besar  dapat  ditarik kesimpulan  makna  unsur  iktikad  baik  yang dimaksud  oleh  pembuat  undang-undang  ini adalah  segala  perbuatan  ataupun  kebijakan yang  dilakukan  oleh  pejabat  yang  berwenang dalam  ketentuan  UU  Penanganan COVID-19 harus  dijalankan  berdasarkan  tata  kelola  yang baik  dan  bertujuan  untuk  menunjang  stabilitas sektor keuangan.
Tolak Ukur Interpretasi Unsur Iktikad Baik dalam Ketentuan Pasal 27 Ayat 2 (dua) UU Penanganan COVID-19
Van  Bemmelen  (dalam  Hiariej,  2009: 65)  mengatakan  setiap  aturan  perundang- undangan  tertulis  memerlukan  interpretasi ( Elke geschrenven wetgeving behoeft interpretatie ). Demikian pula Remmelink yang berpendapat  bahwa  sekalipun  kata-kata  yang ditemukan  dalam  hukum  pidana  diberikan bobot lebih berat dibandingkan dengan hukum keperdataan  dan  penerapan  analogi  tidak diperbolehkan  dalam  hukum  pidana,  terutama hakim  pidana,  tidak  mungkin  menerapkan perundang-undangan tanpa penafsiran (Hiariej, 2009:  65).  Hukum  tidak  akan  berjalan  tanpa penafsiran,  oleh  karena  hukum  membutuhkan permaknaan  lebih  lanjut  agar  menjadi  lebih adil  dan  membumi.  Membuat  hukum  adalah suatu  hal  dan  menafsirkan  hukum  yang  sudah dibuat merupakan keharusan berikutnya sesuai pendapat  Satjipto  Rahardjo  (dalam  Susanto 2005:  6).  Salah  satu  urgensi  lain  dari  adanya interpretasi  adalah  pada  proses  pembuktian dalam  suatu  peradilan.  Interpretasi  menjadi penting  menurut  hemat  penulis  karena  untuk membuktikan adanya kesalahan terhadap suatu unsur,  maka  harus  dipahami  terlebih  dahulu apa  makna  unsur  yang  disangkakan  atau didakwakan tersebut.
Pembuktian ditikberatkan kepada keyakinan  hakim  berdasarkan  alat-alat  bukti yang  diajukan  dalam  persidangan  (Effendi, 2014:  171).  Ketentuan  Pasal  27  Ayat  2  (dua) UU  Penanganan COVID-19 yang  dapat mengesampingkan  gugatan  perdata  maupun tuntutan  pidana  apabila  didasarkan  iktikad baik,  sejatinya  harus  dibuktikan  terlebih dahulu  ada  atau  tidaknya  iktikad  baik  dalam perbuatan  yang  disangkakan.    Dalam  konteks unsur  iktikad  baik  dalam  ketentuan  Pasal  27 Ayat  2  (dua)  UU  Penanganan  COVID-19  ini,
pembuktian terhadap ada tidaknya pelanggaran terhadap  unsur  iktikad  baik  baru  bisa dilakukan  apabila  sudah  ada  interpretasi daripada unsur iktikad baik itu sendiri. Namun setelah  ada  interpretasi  yang  jelas  dalam implementasi  pembuktian  tersebut  diperlukan pula  sebuah  tolak  ukur  terhadap  ada  atau tidaknya  iktikad  baik  tersebut.  Tolak  ukur inilah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam  menjatuhkan  purusan  terkait  dengan pelanggaran  unsur  iktikad  baik  pada  Pasal  27 Ayat 2 (dua) UU Penanganan COVID-19.
UU Penanganan COVID-19 pada dasarnya  merupakan  bagian  dari  sebuah kesatuan  sistem  hukum  administrasi  negara yang  merupakan  turunan  dari  hukum  tata negara.  Karena  dalam  unsur-unsur  yang dimuat  didalamnya  mengandung  tindakan- tindakan aparatur negara dalam
menyelenggaran negara ditengah masa Pandemi COVID-19 . Untuk itu segala perbuatan yang ada didalamnya harus disesuaikan pula dengan kaedah-kaedah dalam hukum  administrasi  negara.  Sehingga,  tolak ukur  ada  tidaknya  unsur  iktikad  baik  dalam ketentuan  Pasal  27  Ayat  2  (dua)  UU Penanganan COVID-19 dapat dilihat dari asas- asas  pelaksanaan  negara  dalam  hukum  tata negara.
Dalam  hukum  tata  negara  terdapat  asas yang dikenal dengan asas-asas umum pemerintahan  yang  baik.  Asas-Asas  Umum Penyelenggaraan
Negara “Algemene Beginselen  van  Behoorlijk  Bestuur” atau “General  Principles  of  Good  Governance” atau  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  Yang Baik  (AAUPB),  supaya  bisa  tercipta  Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih. Seiring  dengan  perjalanan  waktu  dan perubahan  politik  Indonesia,  asas-asas  ini kemudian  muncul  dan  dimuat  dalam  suatu undang-undang  yaitu  Undang-Undang  No.  28 Tahun  1999  tentang  Penyelenggaran  Negara yang  Bersih  dan  Bebas  dari  Korupsi,  Kolusi, dan  Nepotisme  (selanjutnya  disebut  UU  Anti KKN).  dalam  pasal  3  UU  Anti  KKN disebutkan beberapa asas Asas Umum Penyelenggaraan Negara yaitu: Asas Kepastian Hukum,  Asas Tertib  Penyelenggaraan  Negara, Asas  Kepentingan  Umum,  Asas  Keterbukaan, Asas  Proporsionalitas,  Asas  Profesionalitas, dan Asas Akuntabilitas.
Berdasarkan dari
perkembangan ketatanegaraan  di  Indonesia,  asas-asas  yang tercantum  dalam  UU  Anti  KKN  tersebut diakui  dan  diterapkan  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  dan  dalam  proses  peradilan  di Peradilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN),  yakni setelah adanya UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.  5 Tahun 1986  Tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara. Adapun  penerapan  AAUPB  ke  dalam  praktik peradilan  di  PTUN  terlihat  dalam  Pasal  53 Ayat  (2)  huruf  b  disebutkan  “Keputusan  Tata Usaha  Negara  yang  digugat  itu  bertentangan dengan  asas-asas  umum  pemerintahan  yang baik”. Lebih jauh dijelaskan dalam penjelasannya yang dimaksud dengan AAUPB adalah meliputi asas-asas sebagaimana dimaksud dalam UU Anti KKN.
Asas  Kepastian  Hukum,  yaitu  asas dalam  Negara  hukum  yang  mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.
Asas Tertib
Penyelenggara  Negara,  yaitu  asas  yang menjadi  landasan  keteraturan,  keserasian  dan keseimbangan
dalam pengendalian penyelenggaraan  Negara.  Asas  Kepentingan Umum,  yaitu  asas  yang  mendahulukan kesejahteraan  umum  dengan  cara  yang aspiratif,  akomodatif  dan  selektif.  Asas Keterbukaan,  yaitu  asas  yang  membuka  diri terhadap  hak  untuk  memperoleh  informasi yang  benar,  jujur  dan  tidak  diskriminatif tentang  penyelenggaraan  Negara  dengan  tetap memerhatikan  perlindungan  atas  hak  asasi pribadi,  golongan  dan  rahasia  Negara.  Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan  keseimbangan  antara  hak  dan kewajiban penyelenggara Negara. Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian  yang  berdasarkan  kode  etik  dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Asas  Akuntabilitas,  yaitu  asas  yang menentukan  bahwa  setiap  kegiatan  dan  hasil akhir  dari  kegiatan  penyelenggaraan  Negara harus  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada masyarakat  atau  rakyat  sebagai  pemegang kedaulatan  tertinggi  Negara  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Asas-asas  inilah  yang  dapat  dijadikan tolak ukur akan ada atau tidaknya iktikad baik
dalam  sebuah  perbuatan  yang  disangkakan sebagai tindak pidana. Apabila terjadi penyelewengan  anggaran  atau  tindak  pidana korupsi  lainya  tolak  ukur  inilah  yang diperhatikan dalam pembuktian. Supaya terdapat  kepastian  yang  bersifat  mutlak  bagi terdakwa  atau  hakim  tentang  kebenaran  suatu peristiwa tindak pidana yang berkaitan dengan anggaran  negara  yang  diatur  oleh  UU Penanganan  COVID-19.  Sehingga,  tolak  ukur ini  menjadi  penting  untuk  dipahami  dalam peradilan yang kemungkinan akan terjadi.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  atas  hasil  dan pembahasan  bab  sebelumnya  yang  sekaligus menjawab  atas  permasalahan  yang  telah dikemukakan,  maka  didapatkan  simpulan sebagai  berikut:  Makna  unsur  iktikad  baik yang  dimaksud  oleh  pembuat  undang-undang ini  adalah  segala  perbuatan  ataupun  kebijakan yang  dilakukan  oleh  pejabat  yang  berwenang dalam  ketentuan  UU  Penanganan  COVID-19 harus  dijalankan  berdasarkan  tata  kelola  yang baik  dan  bertujuan  untuk  menunjang  stabilitas sektor  keuangan.  Tolak  ukur  ada  tidaknya unsur  iktikad  baik  dalam  ketentuan  Pasal  27 Ayat  2  (dua)  UU  Penanganan  COVID-19 dapat  dilihat  dari  asas-asas  dalam  hukum  tata negara  yaitu  khususnya  pada  Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik pada UU Anti KKN.

## SARAN
Dari kesimpulan diatas penulis merekomendasikan saran agar sekiranya Pemerintah  memberi  perubahan  pada    UU Penanganan COVID-19 atau memberi penjelasan dalam penafsiran unsur iktikad baik pada  Pasal  27  Ayat  2  (dua).  Karena  perlu adanya  penjelasan  makna  jelas,  tidak  multi tafsir dan ambigu sehingga tidak membingungkan
dalam pengimplementasianya.  Mengingat  undang- undang ini dibuat dalam masa darurat Pandemi COVID-19  sehingga  harus  dihindari  polemik yang  muncul  akibat  kekaburan  norma  ini. Selain  itu,  apabila  dikemudian  hari  terjadi penyelewengan  anggaran  terhadap  keuangan negara  yang  berkaitan  dengan  ketentuan- ketentuan  dalam  UU  Penanganan  COVID-19, bagi  hakim  yang  memeriksa  dan  mengadili
perkara  tersebut  dalam  merumuskan  dasar pertimbangan putusan agar sekiranya menggunakan interpretasi yang paling sesuai.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Achmad,  2015.  Menguak  Takbir  Hukum,

## Jakarta: Prenadamedia Group.
Ariani,  N.  M.  I.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  & Mangku, D.  G. S. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak
Terhadap  Curanmor  yang  dilakukan Oleh  Anak  di  Kabupaten  Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). Jurnal
Komunitas Yustisia , 2 (2), 71-80.
CNN  Indonesia,  2020,  Pengamat:  Perppu “Corona”  Berpotensi  Inkonstitusional dan Ada Celah Korupsi dalam https://youtu.be/joUKwoudxlA,  diakses tanggal  4  Oktober  2020  pukul  23.13 WITA.
Effendi,  Tolib,  2014.  Dasar  Dasar  Hukum
Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan  di  Indonesia),  Malang: Setara Press.
Erowati,  Eti  Mul,  2018,  Supremasi  Hukum
Dalam  Membangun  Sistem  Peradilan Berbasis  Perlindungan  Hukum  Dan Keadilan, dalam http://eproceeding.undiksha.ac.id/index. php/SENAHIS/index,    diakses  tanggal 15 Oktober 2020 pukul 15.00 WITA.
Gultom,  Hosiana  D.A,  2019.  Adakah  Akibat Hukum  dari  Perjanjian  Back  Date?, dalam  www.hukumonline.com,  diakses tanggal  28  Desember  2020  pukul  01.29 WITA.
Hadjon,  Philipus  Mandiri  dan  Tatiek  Sri Djatmiati,  2005.  Argumentasi  Hukum, Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University Press.
Hasanah, Sovia, 2018. Arti Landasan Filosofis,
Sosiologis, dan Yuridis, dalam www.hukumonline.com, diakses tanggal 4 Januari 2021 pukul 01.01 WITA.
Hiariej,  Eddy  O.S.,  2009,  Asas  Legalitas  dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana, Jakarta: Erlangga.
Khalid,  Alif.  Penafsiran  Hukum  Oleh  Hakim
Dalam  Sistem  Peradilan  Di  Indonesia,
Jurnal  Hukum  Al’  Adl,  Vol.  6,  No.  11, Januari-Juni 2014.
Mangku,  D.  G.  S.  (2011).  Peluang  dan Tantangan ASEAN Dalam Penyelesaian Sengketa Kuil Preah Vihear Di Perbatasan Kamboja dan Thailand. Pandecta: Research Law Journal , 6 (2).
Mangku, D. G. S. (2012). Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. Perspektif , 17 (3).
Mangku,  D.  G.  S.  (2013).  Kasus  Pelanggaran Ham  Etnis  Rohingya:  Dalam  Perspektif ASEAN. Media Komunikasi FIS , 12 (2).
McGoogan JM dan Wu Z, 2020. Characteristics of and Important Lessons From  the  Coronavirus  Disease  2019 (COVID-19) Outbreak in China: Summary  of  a  Report  of  72314  Cases From  the  Chinese  Center  for  Disease Control  and  Prevention.  JAMA,  DOI: 10.1001/jama.2020.2648, Februari 2020. Mertokusumo,  Sudikno,  2006.  Penemuan Hukum  Suatu  Pengantar,  Yogyakarta:
Liberty.
Santi,  G.  A.  N.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  &
Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten  Buleleng. Jurnal  Komunitas
Yustisia , 2 (3), 71-80.
Saputra,  Angga  Arya.  Pertanggungjawaban Pidana  Advokat  Dalam  Menjalankan Profesi  Berkaitan  Dengan  Itikad  Baik
Dalam Pasal 16 Undang-Undang Advokat, E-Journal Ilmu Hukum Kertha
Wicara, Vol. 06, No. 04, Oktober 2017. Saputra, I. G. A., Yuliartini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019).
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Kabupaten Buleleng. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1).
Sekretariat  Kabinet  Republik  Indonesia,  2020. Ini  Penjelasan  Menkeu  Soal  Latar Belakang  Perpu  Nomor  1  Tahun  2020, dalam
https://setkab.go.id/ini- penjelasan-menkeu-soal-latar-belakang- perpu-nomor-1-tahun-2020/, diakses
tanggal  29  Desember  2020  pukul  15.24 WITA. Tempo, 2020, Inilah Strategi Sejumlah Negara Untuk  Menangani  Pandemik  Global
Virus Corona dalam https://www.tempo.co,  diakses  tanggal 23 November 2020 pukul 20.35 WITA. Yuliartini,  N.  P.  R.  (2019).  Kenakalan  Anak dalam  Fenomena  Balapan  Liar  di  Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. Jurnal  Advokasi , 9 (1),  31- 43.