Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam http://jurnal.faiunwir.ac.id Vol. 4, No. 2, September  2018 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275

## PENDEKATAN FILOSOFIS TERHADAP MULTIKULTURALISME INDONESIA

## TOBARI
Guru Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Brebes E-mail  : tob4ri81@gmail.com

## ABSTRACT
Multiculturalism  is  both  an  ideology  and  a  means  to  create  egalitarian  and  peaceful relationship between cultural groups in Indonesia. But there are some problems found when we analyze its basic assumptions, i.e. the principle of egality and recognition of differences. Firstly,  a  tension  happens  between  ‘one  and  many’,  where  multiculturalism  ironically  will neglect similarities while emphasizing differences among cultural groups. Secondly, conflicts may  arise  between  claims  of  egality  of  minorities.  If  we  want  to  proceed  with  the multicultural agenda, we need to solve these problems.
Keywords : multiculturalism, egality, recognition, minorities
Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam http://jurnal.faiunwir.ac.id Vol. 4, No. 2, September  2018
DOI 10.5281/zenodo.3553482

## PENDAHULUAN

## 1.  Latar Belakang, Teori, dan Pustaka
Berasal  dari  kata multi (plural)  dan kultural (tentang  budaya),  multi- kulturalisme  mengisyaratkan  pengakuan  terhadap  realitas  keragaman  kultural, yang  berarti  mencakup  baik  keberagaman  tradisional  seperti  keberagaman  suku, ras, ataupun agama, maupun keberagaman bentuk-bentuk kehidupan (subkultur) yang  terus  bermunculan  di  setiap  tahap  sejarah  kehidupan  masyarakat.  Istilah multikulturalisme secara umum diterima secara positif oleh masyarakat Indonesia. Ini  tentu  ada  kaitannya  dengan  realitas  masyarakat  Indonesia  yang  majemuk. (As’ad 2012)
Kemajemukan  masyarakat  Indonesia  terlihat  dari  beberapa  fakta  berikut: tersebar  dalam  kepulauan  yang  terdiri  atas  13.667  pulau  (meskipun  tidak seluruhnya  berpenghuni),  terbagi  ke  dalam  358  suku  bangsa  dan  200  subsuku bangsa,  memeluk  beragam  agama  dan  kepercayaan  yang  menurut  statistik:  Islam
Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam http://jurnal.faiunwir.ac.id Vol. 4, No. 2, September  2018 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275
Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam http://jurnal.faiunwir.ac.id

## Tobari
Pendekatan Filosofis Terhadap Multikulturalisme Indonesia DOI 10.5281/zenodo.3553482
88,1%, Kristen dan Katolik 7,89%, Hindu 2,5%, Budha 1% dan yang lain 1% (dengan catatan ada pula penduduk yang menganut keyakinan yang tidak termasuk agama resmi  pemerintah,  namun  di  kartu  tanda  penduduk  menyebut  diri  sebagai pemeluk  agama  resmi  pemerintah),  dan  riwayat  kultural  percampuran  berbagai macam pengaruh budaya, mulai dari kultur Nusantara asli, Hindu, Islam, Kristen, dan juga Barat modern.(Tukiran 2004)
Yang  umumnya  dikenal  oleh  masyarakat  awam  adalah  multikultural-isme dalam  bentuk  deskriptif,  yakni  menggambarkan  realitas  multikultural  di  tengah masyaraka. (Rosyada 2014) Parekh (1997) membedakan lima model multikulturalisme:
1).  Multikulturalisme  isolasionis, yaitu  masyarakat  yang  berbagai  kelompok kulturalnya  menjalankan  hidup  secara  otonom  dan  terlibat  dalam  interaksi minimal satu sama lain.
2). Multikulturalisme akomodatif, yaitu masyarakat yang memiliki kultur dominan yang  membuat  penyesuaian  dan  akomodasi-akomodasi  tertentu  bagi kebutuhan  kultur  kaum  minoritas.  Masyarakat  ini  merumuskan  dan menerapkan  undang-undang,  hukum,  dan  ketentuan-ketentuan  yang  sensitif secara  kultural,  dan  memberikan  kebebasan  kepada  kaum  minoritas  untuk mempertahankan  dan  mengembangkan  kebudayaan  mereka.  Begitupun sebaliknya, kaum minoritas tidak menantang kultur dominan.
Multikulturalisme ini diterapkan di beberapa negara Eropa.
3). Multikulturalisme otonomis, yaitu masyarakat plural yang kelompok-kelompok kultural utamanya berusaha mewujudkan kesetaraan ( equality ) dengan budaya dominan dan meng-inginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara  kolektif  bisa  diterima.  Perhatian  pokok  kultural  ini  adalah  untuk mempertahankan  cara  hidup  mereka,  yang  memiliki  hak  yang  sama  dengan kelompok  dominan;  mereka  menantang  kelompok  dominan  dan  berusaha menciptakan  suatu  masyarakat  yang  semua  kelompoknya  bisa  eksis  sebagai mitra sejajar.
4). Multikulturalisme  kritikal/interaktif, yakni  masyarakat  plural  yang  kelompok- kelompok  kulturalnya  tidak  terlalu  terfokus  ( concerned )  dengan  kehidupan kultural  otonom,  tetapi  lebih  membentuk  penciptaan  kolektif  yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif khas mereka.
5). Multikulturalisme  kosmopolitan, yaitu  masyarakat  plural  yang  berusaha menghapus  batas-batas  kultural  sama  sekali  untuk  menciptakan  sebuah masyarakat  tempat  setiap  individu  tidak  lagi  terikat  kepada  budaya  tertentu, sebaliknya secara bebas terlibat dalam percobaan-percobaan interkultural dan sekaligus  mengembangkan  kehidupan  kultural  masing-masing.(Mufrihah 2014)
Selain  multikulturalisme  deskriptif,  sebetulnya  ada  lagi  multikulturalisme normatif, yakni suatu sokongan positif, bahkan perayaan atas keragaman komunal,
Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam http://jurnal.faiunwir.ac.id Vol. 4, No. 2, September  2018 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275
yang  secara  tipikal  didasarkan  entah  atas  hak  dari  kelompok-kelompok  yang berbeda  untuk  dihargai  dan  diakui,  atau  atas  keuntungan-keuntungan  yang  bisa diperoleh  lewat  tatanan  masyarakat  yang  lebih  luas  keragaman  moral  dan kulturalnya.  Multikulturalisme  normatif  melibatkan  kebijakan  sadar,  terarah,  dan terencana  dari  pemerintah  dan  elemen  masyarakat  untuk  mewujudkan multikulturalisme.
Menurut  Parekh,  ada  tiga  komponen  multikulturalisme,  yakni  kebudayaan, pluralitas  kebudayaan,  dan  cara  tertentu  untuk  merespons  pluralitas  itu. Multikulturalisme  bukanlah  doktrin  politik  pragmatik,  melainkan  cara  pandang kehidupan  manusia.  Karena  hampir  semua  negara  di  dunia  tersusun  dari  aneka ragam  kebudayaan-artinya  perbedaan  menjadi  asasnya-dan  gerakan  manusia  dari satu  tempat  ke  tempat  lain  di  muka  bumi  semakin  intensif,  maka multikulturalisme  itu  harus  diterjemahkan  ke  dalam  kebijakan  multikultural sebagai politik pengelolaan perbedaan kebudayaan warga negara.
Setidaknya ada tiga model kebijakan multikultural negara untuk menghadapi realitas pluralitas kebudayaan. Pertama, model yang mengedepankan nasionalitas. Nasionalitas  adalah  sosok  baru  yang  dibangun  bersama  tanpa  memperhatikan aneka  ragam  suku  bangsa,  agama,  dan  bahasa,  dan  nasionalitas  bekerja  sebagai perekat  integrasi.  Dalam  kebijakan  ini  setiap  orang-bukan  kolektif-berhak  untuk dilindungi negara sebagai warga negara. Model ini dipandang sebagai penghancur akar  kebudayaan  etnik  yang  menjadi  dasar  pembentukan  negara  dan menjadikannya  sebagai  masa  lampau  saja.  Model  kebijakan  multikultural  ini dikhawatirkan terjerumus ke dalam kekuasaan otoritarian karena kekuasaan untuk menentukan unsur-unsur integrasi nasional berada di tangan suatu kelompok elite tertentu. (Rosyada 2014)
Kedua,  model  nasionalitas-etnik  yang  berdasarkan  kesadaran  kolektif  etnik yang kuat yang landasannya adalah hubungan darah dan kekerabatan dengan para pendiri  nasional  ( founders ).  Selain  itu,  kesatuan  bahasa  juga  merupakan  ciri nasional-etnik  ini.  Model  ini  dianggap  sebagai  model  tertutup  karena  orang  luar yang  tidak  memiliki  sangkut  paut  hubungan  darah  dengan  etnis  pendiri  nasional akan tersingkir dan diperlakukan sebagai orang asing.
Ketiga,  model  multikultural-etnik  yang  mengakui  eksistensi  dan  hak-hak warga  etnik  secara  kolektif.  Dalam  model  ini,  keanekaragaman  menjadi  realitas yang  harus  diakui  dan  diakomodasi  negara,  dan  identitas  dan  asal-usul  warga negara  diperhatikan.  Isu-isu  yang  muncul  karena  penerapan  kebijakan  ini  tidak hanya  keanekaragaman  kolektif  dan  etnik,  tetapi  juga  isu  mayoritas-minoritas, dominan-tidak  dominan.  Persoalannya  menjadi  lebih  kompleks  lagi  karena ternyata  mayoritas  tidak  selalu  berarti  dominan,  karena  berbagai  kasus menunjukkan  bahwa  minoritas  justru  dominan  dalam  ekonomi.  Jika  kekuasaan negara  lemah  karena  prioritas  kekuasaan  dilimpahkan  ke  aneka  ragam  kolektif sebagai  konsekuensi  pengakuan  negara,  negara  mungkin  diramaikan  konflik-

## Tobari
Pendekatan Filosofis Terhadap Multikulturalisme Indonesia DOI 10.5281/zenodo.3553482
Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam http://jurnal.faiunwir.ac.id Vol. 4, No. 2, September  2018 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275
konflik internal berkepanjangan yang pada gilirannya akan melemahkan negara itu sendiri. (Unwanullah 2012)
Sampai  saat  ini  pemerintah  dan  masyarakat  Indonesia  belum  menentukan secara  normatif  model  multikulturalisme  macam  apa  yang  harus  diterapkan  di negeri ini. Selain membutuhkan kajian-kajian antropologis yang lebih mendalam, tampaknya  juga  diperlukan  kajian  filosofis  terhadap  multikulturalisme  itu  sendiri sebagai  sebuah  ideologi.  Berbeda  dari  yang  dipahami  orang  awam,  ternyata multikulturalisme  mengandung  asumsi-asumsi  problematis  yang  harus  sebaiknya dikenali,  diakui  sepenuhnya  atau  direvisi  sesuai  realitas  khas  setiap  negeri, sebelum  pemerintah  dan  masyarakat  dapat  memutuskan  apakah  akan  memeluk ideologi multikulturalisme dan selanjutnya menormatifkannya.(Selatan Zulqarnain, et al. 2016)
Dalam makalah ini, penulis akan berusaha menguraikan asumsi-asumsi dasar dari  multikulturalisme  dan  konsekuensinya  secara  konseptual,  lalu  menyajikan beberapa  tinjauan  kritis  terhadap  multikulturalisme  tersebut,  sebelum  akhirnya mencoba untuk mengaitkan pertimbangan atas bangunan konsep multikulturalisme  itu  secara  keseluruhan  dengan  realitas  masyarakat  Indonesia yang majemuk.

## 2.   Tujuan Penulisan
Tulisan ini hendak menguraikan asumsi-asumsi dasar multikulturalisme dan konsekuensinya  secara  konseptual,  lalu  menyajikan  beberapa  tinjauan  kritis terhadap  multikulturalisme  tersebut,  sebelum  akhirnya  mencoba  untuk mengaitkan  pertimbangan  atas  bangunan  konsep  multikulturalisme  itu  secara keseluruhan dengan realitas masyarakat Indonesia yang majemuk. (Mufrihah 2014)

## 3.   Metode Penulisan
Objek  material  dari  kajian  ini  adalah  multikulturalisme  sebagai  sebuah bangunan  konsep,  sementara  objek  formalnya  adalah  ontologi.  Dengan  demikian multikulturalisme  tidak  akan  diteliti  menurut  metode  antropologis,  melainkan disoroti secara filosofis, yaitu ditinjau dalam cahaya dasar-dasar kenyataan tentang manusia dan dunia, hakikat keberadaan. (Setyaningum 2003)
Ada tiga langkah metodis yang akan disajikan dalam penulisan ini. Pertama, mengidentifikasi  filsafat  tersembunyi,  yaitu  menyelidiki  konsep  filosofis (pandangan  hidup)  yang  secara  faktual  tersembunyi  di  dalam  peristiwa,  atau keadaan  dan  situasi,  atau  fenomena  yang  merupakan  masalah  itu.  Terutama diperhatikan  sikap,  pilihan,  dan  penilaian  orang,  sejauh  diungkapkan  atau diperlihatkan  dalam  tingkah  lakunya  (pendapat  umum).  Filsafat  tersembunyi  itu dirumuskan dan dijelaskan tanpa memberikan komentar lebih lanjut.
Kedua, evaluasi kritis. Filsafat tersembunyi itu dievaluasi secara kritis dengan memperlihatkan  kekuatan  dan  kelemahannya.  Untuk  itu,  konsepsi  itu

## Tobari
Pendekatan Filosofis Terhadap Multikulturalisme Indonesia DOI 10.5281/zenodo.3553482
Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam http://jurnal.faiunwir.ac.id Vol. 4, No. 2, September  2018 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275
dikonfrontasi  dengan  data-data  masalah  atau  situasi  yang  lengkap;  atau dibandingkan  dengan  pengalaman  orang  umum;  atau  diteliti  koherensi  interen pada filsafat tersembunyi itu. (Winataputra 2008)
Ketiga,  konsepsi  filosofis  yang  lebih  utuh.  Konsepsi  itu  mungkin  dapat memecahkan  masalah  yang  bersangkutan  dengan  lebih  baik  dan  lengkap. Pemahamannya  dapat  menjelaskan  kedudukan  peristiwa  atau  fenomena  aktual. Mungkin juga pemahaman itu dapat memberikan pengarahan fundamental untuk mengambil sikap yang lebih tepat (etis) dalam situasi itu.(Azhari 2012)

## PEMBAHASAN

## 1.  Prinsip-prinsip Asumtif dalam Multikulturalisme
Istilah multikulturalisme marak digunakan pada tahun 1950 di Kanada. Istilah ini diderivasi dari kata multicultural yang dipopulerkan surat kabar-surat kabar di Kanada,  yang  menggambarkan  masyarakat  Montreal  sebagai  masyarakat multikultural  dan  multilingual.  Pengertian  tentang  multikulturalisme  memiliki dua ciri utama: pertama, kebutuhan terhadap pengakuan (the need of recognition), kedua, legitimasi  keanekaragaman  budaya  atau  pluralisme  budaya.  Parsudi Suparlan menuliskan, Konsep multikulturalisme tidaklah dapat disamakan dengan konsep  keanekaragaman  secara  suku-bangsa  atau  kebudayaan  suku-bangsa  yang menjadi  ciri  masyarakat  majemuk,  karena  multi-kulturalisme  menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan. Ulasan mengenai multikulturalisme  akan  harus  mau  tidak  mau  akan  juga  mengulas  berbagai permasalahan yang mendukung ideologi ini, yaitu politik dan demokrasi, keadilan dan  penegakkan  hukum,  kesempatan  kerja  dan  berusaha,  HAM,  hak  budaya komuniti  dan  golongan  minoritas,  prinsip-prinsip  etika  dan  moral,  dan  tingkat serta mutu produktivitas.(Baidi 2010)
Multikulturalisme  lahir  dari  benih-benih  konsep  yang  sama  dengan demokrasi,  supremasi  hukum,  hak  asasi  manusia,  dan  prinsip-prinsip  etika  dan moral  egaliter  sosial-politik.  Pengakuan  akan  kesamaan  derajat  dari  fenomena budaya yang beragam itu tampak dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika , berbeda- beda tetapi tetap satu. Ungkapan itu sendiri mengisyaratkan suatu kemauan yang kuat  untuk  mengakui  perbedaan  tapi  sekaligus  memelihara  kesatuan  atas  dasar pemeliharaan keragaman, bukan dengan menghapuskannya atau mengingkarinya. Perbedaan dihargai dan dipahami sebagai realitas kehidupan, hal ini adalah asumsi dasar yang juga melandasi paham multikulturalisme.
Lahirnya  paham  multikulturalisme  berlatar  belakang  kebutuhan  akan pengakuan ( the need of recognition ) terhadap kemajemukan budaya, yang menjadi realitas  sehari-hari  banyak  bangsa,  termasuk  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  sejak semula multikulturalisme harus disadari sebagai suatu ideologi, menjadi alat atau wahana  untuk  meningkatkan  penghargaan  atas  kesetaraan  semua  manusia  dan kemanusiaannya  yang  secara  operasional  mewujud  melalui  pranata-pranata

## Tobari
Pendekatan Filosofis Terhadap Multikulturalisme Indonesia DOI 10.5281/zenodo.3553482
Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam http://jurnal.faiunwir.ac.id Vol. 4, No. 2, September  2018 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275
sosialnya, yakni budaya sebagai pemandu kehidupan sekelompok manusia sehari- hari.  Dalam  konteks  ini,  multikulturalisme  adalah  konsep  yang  melegitimasi keanekaragaman  budaya.  Kita  melihat  kuatnya  prinsip  kesetaraan  ( egality )  dan prinsip pengakuan ( recognition ) pada berbagai definisi multikulturalisme:
Multikulturalisme  pada  dasarnya  adalah  pandangan  dunia  yang  kemudian dapat  diterjemahkan  dalam  berbagai  kebijakan  kebudayaan  yang  menekankan penerimaan  terhadap  realitas  keagamaan,  pluralitas,  dan  multikultural  yang terdapat  dalam  kehidupan  masyarakat.  Multikulturalisme  dapat  juga  dipahami sebagai  pandangan  dunia  yang  kemudian  diwujudkan  dalam  kesadaran  politik. Masyarakat  multikultural  adalah  suatu  masyarakat  yang  terdiri  dari  beberapa macam komunitas budaya dengan segala kelebihannya, dengan sedikit perbedaan konsepsi mengenai dunia, suatu sistem arti, nilai, bentuk organisasi sosial, sejarah, adat serta kebiasaan.(Sudrajat 2014)
Multikulturalisme mencakup suatu pemahaman, penghargaan serta penilaian atas  budaya  seseorang,  serta  suatu  penghormatan  dan  keingintahuan  tentang budaya  etnis  orang  lain  ,sebuah  ideologi  yang  mengakui  dan  mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan. Multikulturalisme  mencakup  gagasan,  cara  pandang,  kebijakan,  penyikapan  dan tindakan,  oleh  masyarakat  suatu  negara,  yang  majemuk  dari  segi  etnis,  budaya, agama  dan  sebagainya,  namun  mempunyai  cita-cita  untuk  mengembangkan semangat  kebangsaan  yang  sama  dan  mempunyai  kebanggan  untuk mempertahankan kemajemukan.(Azhari 2012)
Konsekuensi  dari  multikulturalisme  adalah  sikap  menentang  dan  anti terhadap,  atau  setidaknya  bermasalah  dengan,  monokulturalisme  dan  asimilasi yang merupakan norma-norma wajar dari sebuah negara bangsa sejak abad ke-19. Monokulturalisme  menghendaki  adanya  kesatuan  budaya  secara  normatif,  sebab yang  dituju  oleh  monokulturalisme  adalah  homogenitas,  sekalipun  homogenitas itu  masih  pada  tahap  harapan  atau  wacana  dan  belum  terwujud  ( pre-existing ). Sementara itu, asimilasi adalah timbulnya keinginan bersatu antara dua atau lebih kebudayaan  yang  berbeda  dengan  cara  mengurangi  perbedaan-perbedaan  untuk mewujud  menjadi  satu  kebudayaan  baru.  Pertentangan  antara  multikulturalisme dan  monokulturalisme  tampak  nyata  sekali  dari  asumsi  dasar  yang  saling berseberangan,  yang  satu  melegitimasi  perbedaan  sementara  yang  lain meminimalisir perbedaan.(Mubit 2016)

## 2.  Kritik Terhadap Multikulturalisme
Secara  awam,  kita  menyadari  kebutuhan  untuk  mengakui  berbagai  ragam budaya sebagai sederajat demi kesatuan bangsa Indonesia. Namun secara filosofis, ternyata multikulturalisme mengandung persoalan yang cukup mendasar tentang konsep  kesetaraan  budaya  itu  sendiri.  Beberapa  kritikus  multikulturalisme  telah

## Tobari
Pendekatan Filosofis Terhadap Multikulturalisme Indonesia DOI 10.5281/zenodo.3553482
Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam http://jurnal.faiunwir.ac.id Vol. 4, No. 2, September  2018 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275
bicara  tentang  kelemahan  multikulturalisme.  Kritik  terhadap  multikulturalisme biasanya berangkat dari dua titik tolak. (Mania 2010)
Pertama,  kesadaran  tentang  ketegangan  filosofis  antara  kesatuan  dan perbedaan ( one and many ). David Miller menulis bahwa multikulturalisme radikal menekankan perbedaan-perbedaan antarkelompok budaya dengan mengorbankan berbagai  persamaan  yang  mereka  miliki  dan  dengan  demikian  multikulturalisme akan melemahkan ikatan-ikatan solidaritas yang berfungsi mendorong para warga negara  untuk  mendukung  kebijakan-kebijakan  redistributif  dari  negara kesejahteraan. Hal ini, komentar Anne Phillips akan menghancurkan kohesi sosial, melemahkan  identitas  nasional,  mengosongkan  sebagian  besar  dari  isi  konsep kewarganegaraan ‖ . Jika telah sampai pada titik yang berbahaya, multikulturalisme radikal  akan  membangkitkan  semangat  untuk  memisahkan  diri  atau  separatisme dalam psike kelompok-kelompok kultural.
Kedua,  kenyataan  bahwa  dapat  terjadi  benturan  prinsip  kesetaraan  antara elemen  minoritas  dalam  kelompok  sosial.  Peneliti  feminis  Susan  Moller  Okin, misalnya,  menilai  bahwa  agenda  multikulturalisme  tidak  dapat  berbuat  banyak, atau  justru  makin  melemahkan  posisi  perempuan  dalam  tatanan  masyarakat lokalnya.  Praktik-praktik  seperti  poligami,  penyunatan  alat  kelamin  perempuan, pernikahan paksa terhadap anak-anak perempuan termasuk anak-anak perempuan berusia dini, dan lain sebagainya praktik yang bias gender, justru dilegitimasi oleh multikulturalisme  yang  memberikan  hak  otonom  bagi  setiap  kelompok  kultural untuk  melanggengkan  tatanan  sosial  masing-masing.  Jika  tatanan  sosial  dari kelompok  kultural  tersebut  didasarkan  atas  sistem  patriarki,  kata  Okin,  posisi perempuan dalam masyarakat itu sangat lemah.(Tukiran 2004)
Anne  Phillips  menganalisis  situasi  ini  sebagai  benturan  antarprinsip kesetaraan.  Terjadi  konflik  antara  dua  klaim  kesetaraan.  Multikulturalisme  ingin menghapuskan  ketidaksetaraan  yang  dialami  oleh  kelompok-kelompok  kultural minoritas,  sementara  feminisme  ingin  menghapuskan  ketidaksetaraan  yang dialami  oleh  kaum  perempuan.  Kedua  proyek  ini,  multikulturalisme  dan feminisme,  sebetulnya  berangkat  dari  komitmen  yang  sama  terhadap  prinsip kesetaraan  dan  keduanya  berhadap-hadapan  sebagai  dua  aspek  yang  harus diseimbangkan. Karena keduanya sama-sama mengurusi isyu ketidaksetaraan yang nyata, sangat tidak tepat untuk memutuskan yang satu lebih fundamental daripada yang lain.
Ada  risiko  konseptual  dalam  multikulturalisme  bahwa  perbedaan  budaya akan  terlalu  disakralkan  sehingga  kebenaran  universal  tentang  praktik  sosial- politik yang ideal tidak lagi dicari dan kritik normatif atas praktik budaya tertentu ditabukan. Para feminis sudah lama mengkritik multikulturalisme sebagai ideologi yang  merugikan  perempuan  karena  melegitimasi  sistem  sosial  patriarkis  dalam budaya-budaya  lokal.  Sekalipun  prinsip  kesetaraan  ( principle  of  equality )  bersifat mendasar bagi demokrasi dan kehidupan kebangsaan modern, namun kesetaraan

## Tobari
Pendekatan Filosofis Terhadap Multikulturalisme Indonesia DOI 10.5281/zenodo.3553482
Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam http://jurnal.faiunwir.ac.id Vol. 4, No. 2, September  2018 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275
bukanlah  satu-satunya  prinsip  yang  berlaku.  Demokrasi  juga  mengandung penghargaan  terhadap  hak  asasi  manusia  dan  memberikan  ruang  luas  bagi individu  dalam  kelompok  untuk  mengekspresikan  diri  secara  unik.  Isyu ketegangan  antara  penghargaan  terhadap  keberbedaan  dan  hak  untuk  menjadi berbeda dengan konsep universal tentang martabat  individu sesungguhnya inilah perlu diteliti lebih lanjut agar ditemukan solusi yang tepat.
Sampai  di  titik  ini,  kita  bisa  memandang  proyek  multikulturalisme  dengan lebih  menyeluruh,  bukan  semata-mata  sebagai  jargon  politik  untuk  mencitrakan ideologi atau organisasi yang pro kemanusiaan, melainkan sebagai sebuah konsep filosofis  dengan  asumsi-asumsi  yang  ternyata  problematis.  Salah  satu  ironi  dari proyek multikultural, lanjut Anne Phillips, adalah bahwa atas nama kesetaraan dan respek  mutual  antarelemen  masyarakat,  ia  juga  mendorong  kita  untuk memandang  kelompok-kelompok  dan  tatanan-tatanan  budaya  secara  sistematis lebih  berbeda  daripada  kenyataan  sesungguhnya  dan  dalam  proses  tersebut, multikulturalisme  berkontribusi  menciptakan  stereotipisasi  wujud-wujud  kultural yang ada.

## 3.  Multikulturalisme Indonesia di Masa Depan
Saat  ini term multikulturalisme  sedang  laris  dalam  arti  positif  di  kalangan birokrat,  akademisi,  maupun  masyarakat  umum.  Visi  indah  tentang  kelompok- kelompok  budaya  berbeda  yang  berinteraksi  dalam  kedamaian  dan  ko-eksistensi konstruktif ada di benak kita semua. Pidato-pidato dan esai-esai yang mendorong dijunjung tingginya multikulturalisme ada di mana-mana, meminta dan menuntut adanya  sikap  menghargai  setiap  wujud  kebudayaan,  daerah  atau  sub-kelompok, yang ada di Indonesia.
Namun,  konflik  inheren  dalam  konsep  multikulturalisme  belum  dicarikan solusi  fundamental,  sehingga  kita  melihat  dalam  praktiknya  terjadi  benturan- benturan  antara  konsep  yang  satu  dan  yang  banyak  ( one  and  many ).  Aksi terorisme,  misalnya,  menunjukkan  adanya  identitas  kelompok  kultural  yang  kuat namun memberontak terhadap identitas bersama dan kepentingan rakyat banyak sebagai  sesama  warga  Indonesia.  Para  teroris  mengorbankan  kepentingan  dan keselamatan  sesama  warga  negara  Indonesia  untuk  memperjuangkan  tujuan kelompok kulturalnya sendiri. Kita bisa menilai hal yang sama terjadi pada gerakan -gerakan separatisme di berbagai penjuru wilayah Indonesia. Menguatkan identitas kelompok kultural ternyata bisa menabrak kepentingan agenda nasional yang lebih besar, sila ketiga dari Pancasila, yakni persatuan Indonesia.(Rosyada 2014)
Problem  benturan  antarklaim  kesetaraan  juga  perlu  diselesaikan.  Jika  esensi dari  multikulturalisme  adalah  pengakuan  bahwa  kaum  minoritas  perlu diperlakukan  setara  seperti  kelompok  mayoritas,  kita  akan  berhadapan  dengan persoalan:  bagaimana  dengan  kaum  minoritas  di  tengah  kaum  minoritas  itu ( minorities  within  minorities )?  Bahkan  kaum  minoritas  pun  dapat  berlaku

## Tobari
Pendekatan Filosofis Terhadap Multikulturalisme Indonesia DOI 10.5281/zenodo.3553482
Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam http://jurnal.faiunwir.ac.id Vol. 4, No. 2, September  2018 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275
menindas  terhadap  kaum  minoritasnya  sendiri,  itu  kita  temui  dalam  realitas masyarakat.  Perlakuan  terhadap  kaum  perempuan  di  tengah  sub-kelompok kultural yang patriarkis adalah satu contoh. Di Indonesia juga kita temukan kasus- kasus seperti sekte-sekte keagamaan minoritas yang tidak memperoleh pengakuan kesetaraan  dari  kelompok  keagamaan  mayoritas  tempat  mereka  berafiliasi,  juga sub-sub  kultur  lain  yang  masih  bergerak  di  bawah  tanah,  eksis  tapi  tidak  berani menampilkan  diri  karena  takut  pada  konsekuensi  sosial  dari  kelompok  kultural mayoritas,  misalnya  kaum  gay  dan  lesbian,  kelompok  ateis,  dan  seterusnya. Multikulturalisme  macam  apa  yang  bisa  memperlakukan  mereka  secara sepantasnya?  Jika  kesetaraan  dan  penghargaan  atas  perbedaan  dijunjung  tinggi, adakah  batas-batasnya?  Pertanyaan-pertanyaan  ini  perlu  dibahas  lebih  lanjut dalam penelitian-penelitian selanjutnya.(Selatan ZulQarnain, et al. 2016)

## DAFTAR ISI
As’ad,  M.  2012.  “Pluralisme  Agama  Dalam  Pandangan  Islam.” Akademika :  1–9. h t t p: / / s t a in m e t r o. a c . id /e - j ou r n al / i nd e x. p hp / a k ad em i ka / a r t i cl e / download/55/50.
Azhari, Rusli. 2012. “Multikulturalisme Dalam Wacana Al - Qur’an.” HUNAFA: Jurnal Studia  Islamika 9(1):  105–20.  http://jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/ article/view/44.
Baidi.  2010.  “Agama  Dan  Multikulturalisme :  Pengembangan  Kerukunan Masyarakat Melalui Pendekatan Agama.” Millah: Jurnal Studi Agama 10: 1–30.
Mania, Sitti. 2010. “Implementasi Pendidikan Multikultural Dalam  Pembelajaran.” Lentera Pendidikan 13(1): 78–91.
Mubit, Rizal. 2016. “Peran Agama Dalam Multikulturalisme Masyarakat Indonesia.” Epistemé:  Jurnal  Pengembangan  Ilmu  Keislaman 11(1).  http://ejournal.iain- tulungagung.ac.id/index.php/epis/article/view/104.
Mufrihah,  Arina.  2014.  “Implikasi  Prinsip  Bimbingan  Dan  Konseling  Terhadap Kompetensi  Multikultural  Konselor.” Jurnal  Pelopor  Pendidikan 7(1):  73–86. http://www.stkippgrismp.ac.id/jurnal-pelopor-pendidikan-5/.
Rosyada,  Dede.  2014.  “Pendidikan  Multikultural  Di  Indonesia  Sebuah  Pandangan Konsepsional.” Sosio Didaktika 1(1): 1–12.
Selatan  Zulqarnain,  Sulawesi,  Kata  Kunci,  Nilai-Nilai  Pendidikan  Multikultural, and  Pondok  Pesantren.  2016. “Penanaman  Nilai -Nilai  Pendidikan Multikultural  Di  Pondok  Pesantren  D  DI- AD  Mangkoso  Barru.” Jurnal  Al- Thariqah 1(2): 193–205.
Setyaningum,  Arie.  2003.  “Multikulturalisme  Sebagai  Identitas  Kolektf  Kebijakan Politik Dan Realitas Sosial.” Jurnal ISP 7(UGM): 243–60.

## Tobari
Pendekatan Filosofis Terhadap Multikulturalisme Indonesia DOI 10.5281/zenodo.3553482
Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam http://jurnal.faiunwir.ac.id Vol. 4, No. 2, September  2018 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275
Sudrajat,  Sudrajat.  2014.  “Revitalisasi  Pendidikan  Multikultural  Dalam Pembelajaran.” Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi 2(1): 82– 90. http://journal.uny.ac.id/index.php/jppfa/article/view/2620.
Tukiran.  2004.  “Pendidikan  Multikultural  Dan  Nasionalisme  Indonesia.” Sosio Didaktika 1(1): 29–36.
Unwanullah,  Arif.  2012.  “Transformasi  Pendidikan  Untuk  Mengatasi  Konflik Masyarakat Dalam Perspektif Multikultural.” Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi 1(1): 45–57.
Winataputra,  Udin  Saripudin.  2008.  “Multikulturalisme -Bhinneka  Tunggal  Lka Dalam  Perspektif  Pendidikan  Kewarganegaraan  Sebagai    Wahana Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia.” Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan (Vol  14,  No  75  (2008)):  1009–27.  http://jurnaldikbud.kemdikbud.go.id/ index.php/jpnk/article/view/364.

## Tobari
Pendekatan Filosofis Terhadap Multikulturalisme Indonesia DOI 10.5281/zenodo.3553482