e-ISSN : 2621-4105

## KEDUDUKAN HUKUM ITSBAT NIKAH POLIGAMI SIRRI

## Ahmad Cholid Fauzi

## Magister Hukum Universitas Semarang

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisas kedudukan hukum Itsbat nikah poligami irri. Itsbat nikah poligami sirri adalah permohonan penetapan nikah yang diajukan ke Pengadilan  Agama  untuk  dinyatakan  mengenai  sahnya  pernikahan  kedua  dan seterusnya yang dilakukan secara sirri tidak dicatatkan sehingga memiliki kekuatan dan  kepastian  hukum.  Jenis  pendekatan  tesis  ini  adalah  penelitian  yuridis  normatif artinya hukum dikonsepsikan sebagai apa  yang tertulis dalam peraturan perundang- undangan  ( law  in  book ).  Hasil  penelitian  menunjukan  dikabulkannya  permohonan itsbat  nikah  poligami  sirri  dalam  putusan  Pengadilan  Agama  Magetan  nomor 445/Pdt.G/2012/PA.Mgt.  Putusan  tersebut  tergolong  hukum  materiil  baru.  Dengan demikian  legal  standing  terhadap  putusan  tersebut  akan  menjadi  yurisprudensi, melalui  itsbat  nikah  poligami  sirri  dari  Pengadilan  Agama  Magetan,  perkawinan tersebut  telah  mempunyai  kekuatan  dan  kepastian  hukum.  Adapun  solusi  terhadap putusan tersebut  yaitu perlu adanya payung hukum terhadap kebolehan itsbat nikah poligami  sirri,  adanya  penyuluhan  sosialisasi  tentang  pentingnya  pencatatan  nikah (nikah resmi) dan prosedur izin poligami.

## Keywords : Kedudukan hukum; itsbat nikah; poligami sirri
e-ISSN : 2621-4105

## THE POSITION OF LAWS ITSBAT NIKAH POLIGAMI SIRRI

## Ahmad Cholid Fauzi
Master of Law, University of Semarang

## ABSTRACT
This study aims to analyze the legal position of Itsbat marriage of polygamous irri marriage.  Itsri  sirri  polygamy  marriage  is  a  marriage  application  submitted  to  the Religious Court to be approved regarding the legitimacy of a second marriage and so on  which  is  carried  out  by  unregistered  sirri  so  that  it  has  the  power  and  legal certainty. This type of thesis question is a normative juridical study of legal intentions conceived  of  as  what  is  written  in  the  legislation.  The  results  showed  that  the application  for  the  Sirri  polygamy  marriage  was  granted  in the  Magetan  Religious Court ruling number 445 / Pdt.G / 2012 / PA.Mgt. The decision was classified as a new material law. Thus the legal position of this ruling will become jurisprudence, through the marriage of Sirri polygamy marriage from the Magetan Religious Court, this marriage has strength and legal certainty. As a solution to this decision, a legal umbrella  is  required  for  permissibility  of  the  Sirri  polygamy  marriage,  there  is  a briefing  on  the  importance  of  registration  of  marriage  (official  marriage)  and procedures for licensing polygamy.
Keywords: Legal position; marriage law; poligami sirri
e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Islam  mengatur  hubungan  individu  dengan  aturan  yang  sangat  suci  dan menjadikannya  mulia  derajatnya,  ada  hubungan  persaudaraan,  ada    hubungan persahabatan  bahkan  hubungan  perkawinan,  hubungan  pernikahan  termasuk pernikahan poligami tentunya adalah hubungan yang sangat kuat didalam Islam ( Mitsaqon  Holidzon )  untuk  menuju  rumah  tangga  yang sakinah,  mawaddah warohmah serta  melahirkan Durriyatan  toyyibah (keturunan  yang  baik  ). 1
Ajaran perkawinan termasuk perkawinan poligami didalam Islam bukan sekedar untuk kepuasan biologis kaum laki-laki, melainkan juga untuk pewarisan nilai- nilai guna melanggengkan peradaban dunia.
Praktek  perkawinan  poligami  yang  ada  di  tengah-tengah  masyarakat terdapat  banyak  ragam  dan  bentuk  dalam  pelaksanaanya,  ada  pernikahan poligami yang memang telah mendapatkan izin dari Pengadilan Agama resmi melalui  prosedur  yang  ditetapkan  oleh  Undang-undang,  namun  tidak  sedikit pula  praktek  perkawinan  poligami  yang  dilakukan  secara  sirri  (pernikahan poligami  yang  tidak  memperoleh  izin  dari  Pengadilan  Agama  sehingga  tidak dicatatkan),  trend  pernikahan  poligami  sirri  ini  dewasa  ini  telah  banyak  kita jumpai  di  antaranya  pernikahan  poligami  sirri  Murdiono,  syekh  puji  ,  bahkan poligami sirri mantan bupati Garut Aceng Fikri, itu semua adalah contoh-contoh perkawinan poligami sirri yang tidak prosedural menurut hukum namun terjadi di  Indonesia.  Oleh  karenanya  perkawinan  poligami  siri  semacam  itu  pada akhirnya membawa dampak yang luar biasa bukan saja bagi
pelaku  pernikahan  poligami  sirri,  melainkan  juga  bagi  anak-anak keturunannya sebab pada titik waktu tertentu sang anak yang lahir dari akibat perkawinan poligami sirri tersebut akan mencari dan meminta status hukum atas dirinya, kepastian hukum siapa bapaknya, dan bila kondisi sudah demikian ini pada  ujungnya  sang  ayah  dan  ibu  yang  merupakan  pasangan  pernikahan poligami  sirri  tersebut  mengajukan  permohonan  Itsbat  nikah  poligami  sirri (penetapan  pengesahan  kawin  poligami  yang  tidak  tercatat)  ke  Pengadilan
1 .Agus  Mustofa, Poligami  Yuuk,Benarkah  Al-qur.an  menyuruh  poligami  karena  alasan syahwat , Padma press, Surabaya,Tahun 2013, hlm.4.
e-ISSN : 2621-4105
Agama  guna  memperoleh  status/kepastian  hukum  tentang  sahnya  perkawinan poligami  sirri  yang  mereka  lakukan.  Hal  ini  sebagaimana  kasus  permohonan Itsbat nikah poligami sirri yang diajukan di Pengadilan Agama Magetan tersebut Persoalannya  adalah  apakah  ada  hukum  materiil  Pengadilan  Agama  yang mengatur  tentang  Itsbat  nikah  poligami  sirri  sebagaimana  yang  dimaksud? Sebab sesuai uraian diatas penjelasan pasal 49 ayat 2 aitem 22 Undang-undang nomer  7  tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  tidak  mengatur  perihal  Itsbat nikah  poligami  sirri,  padahal  dilapangan  secara  riil  banyak  ditemukan  kasus- kasus  demikian,  sehingga  lahir  sebuah  putusan  Pengadilan  Agama  Magetan nomor  445/Pdt.G/2012/PA.Mgt  yang  mengabulkan  Itsbat  nikah  poligami  sirri artinya perkawinan poligami sirri yang dilakukan pasangan Sujarno bin Hardjo Paimin dengan seorang wanita bernama Yuni Diana binti Hartono dinyatakan sah menurut hukum oleh Pengadilan Agama Magetan.
Berdasarkan  pemaparan  latar  belakang  diatas,  Penulis  hendak membahasnya dalam bentuk karya tulis tesis dengan judul:

## “KEDUDUKAN HUKUM ITSBAT NIKAH POLIGAMI SIRRI (DALAM
KAJIAN  TERHADAP  PUTUSAN  PENGADILAN  AGAMA  MAGETAN NOMOR : 445/Pdt.G/2012/PA.Mgt ) . Dengan harapan melalui penelitian ini dapat diketahui kedudukan hukum Itsbat nikah poligami sirri itu sendiri.

## B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian  ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  kedudukan  landasan  hukum  putusan  Pengadilan  Agama Magetan nomor : 445/Pdt.G/2012/PA. Mgt ?
2. Bagaimana  konsekuensi  yang  ditimbulkan  dan  solusi  atas  putusan Pengadilan Agama Magetan nomor : 445/Pdt.G/2012/PA. Mgt ?
e-ISSN : 2621-4105

## C. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  adalah  suatu  cara  atau  sistem  untuk  mengerjakan sesuatu  secara  sistematik  dan  metodologi  adalah  ilmu  pengetahuan  yang mempelajari proses  berfikir, analis berfikir serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian. 2 Jadi metode ini merupakan langkah-langkah dan cara yang sistematis, yang akan ditempuh oleh seseorang dalam suatu penelitian dari awal hingga pengambilan kesimpulan.

## 1. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian tesis ini adalah pendekatan yuridis normatif artinya hukum  dikonsepsikan  sebagai  apa  yang  tertulis  dalam  peraturan  perundang- undangan ( law in book ) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku bagi manusia yang dianggap pantas sebagai haknya. 3 dengan  mengkaji  apa  norma  hukum  yang  di  gunakan  oleh  hakim pengadilan agama Magetan dalam mengadili perkara permohonan Itsbat nikah poligami sirri dengan mengkaji dokumen-dokumen ( library document ) putusan pengadilan agama Magetan terkait dengan perkara tersebut.
Dari  putusan  tersebut  penulis  memfokuskan  pada “KEDUDUKAN HUKUM ITSBAT NIKAH POLIGAMI SIRRI (KAJIAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN  AGAMA  MAGETAN  NOMOR : 445/Pdt.G/2012/PA.Mgt TENTANG ITSBAT NIKAH POLIGAMI SIRRI)
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan pustaka.

## D. PEMBAHASAN
1. KEDUDUKAN  LANDASAN  HUKUM  TERHADAP  PERKARA  NOMOR  : 445/Pdt. G/2012/PA.Mgt
2 Soerjono  Soekamto, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat ,  (Jakarta:  Raja Grafinda Persada, 2001), hal 3.
3 .Amirudin, dan H.Zainal Asikin, Pengantar metode penelitian hukum, Raja Grafindo persada, Jakarta, hlm. 118.
e-ISSN : 2621-4105
Sebagimana  putusan  nomor  :  445/Pdt.G/2012/PA.  Mgt,  bahwa  Pengadilan Agama Magetan Jawa Timur telah memutus perkara permohonan Isbat poligami sirri yang diajukan oleh Pemohon (SUJARNO bin HARDJO PAIMIN) dan YUNI DIANA bin HARTONO,
M E L A W A N  ;
SUKARTINAH binti ISKANDAR, istri pertama sebagai : TERMOHON , dan dalam  putusannya  Majels  Hakim  dalam  hal  ini  mengadilii  dengan  amar  putusan sebagai berikut :
M E N G A D I L I
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan  sah  pernikahan  poligami  siri  Pemohon  I  (  SUJARNO  bin HARDO  PAIMIN  )      dengan  Pemohon  II  (  YUNI  DIANA  binti HARTONO ) yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2010 ;
3. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar    biaya  perkara  ini sebesar            Rp. 316.000,--  ( tiga ratus enam belas ribu rupiah),
Berdasarkan analisis diatas dapat dipahami bahwa putusan Pengadilan Agama Magetan nomor 445/Pdt.G/2012/PA.Mgt merupakan terobosan hukum mataril baru. karena  jelas-jelas  dalam  prespektif  undang-undang  hal  tersebut  menjelaskan  secara tegas bahwa permohonan itsbat nikah poligami sirri tidak di temukan.
Menurut penelitian ini, hakim mengabulkan perkara itsbat nikah poligami sirri berdasarkan beberapa hal, diantaranya :
a) Teori Keadilan
Dalam Islam, poligami didefinisikan sebagai perkawinan seorang suami dengan isteri  lebih  dari  seorang  dengan  batasan  maksimal  empat  orang  isteri  dalam  waktu yang bersamaan. Batasan ini didasarkan pada QS. al-Nisa‟(4): 3 yang berbunyi:
”Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hakhak) perempuan  yatim  (bilamana  kamu  mengawininya),  maka  kawinilah    wanita- wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-
e-ISSN : 2621-4105
budak  yang  kamu  miliki.  Yang  demikian  itu  adalah  lebih  dekat  kepada  tidak berbuat aniaya.”
Pegertian  hukum  yaitu  hakikat  hukum,  ialah  menjadi  sarana  bagi penciptaan suatu aturan masyarakat yang adil. Sedangkan hakikat hukum ialah membawa aturan yang adil dan dalam masyarakat ( rapport du droit, inbreng van recht ). 4
Demikian  halnya,  pernikahan  poligami  sirri  antara  Pemohon  I  dan Pemohon  II  telah  dilakukan  menurut  ketentuan  hukum  Islam,  dan  telah mendapatkan  ijin  dan  persetujuan  isteri  pertama,  serta  tidak  mempunyai halangan  pernikahan  menurut  prinsip  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974 maupun  Kompilasi  Hukum  Islam;  karena  itu  Majelis  hakim  sepakat mengabulkan permohonan isbat nikah poligami sirri pemohon.
Dalam  perkawinan  poligami  kewajiban  untuk  memelihara  dan memberikan  keperluan  hidup  bagi  isteri-isteri  dan  anak-anaknya  adalah tanggungan  suami  yang  telah  melangsungkan  perkawinan  poligami.  Antara isteri  yang  satu  dengan  isteri  yang  lainnya  seorang  suami  harus  berlaku  adil dalam hal pemberian nafkah lahir.
Demikian juga halnya dalam pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya, seorang  ayah  harus  berlaku  adil  terhadap  anak-anak  yang  lahir  dari  masing- masing isteri, yang merupakan salah satu syarat dalam melaksanakan poligami.
b) Teori Kepastian Hukum
Teori  kepastian  hukum,  menurut  Soerjono  Soekanto  adalah  Wujud kepastian hukum yaitu peraturan-peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum diseluruh wilayah negara.  Kemungkinan lain adalah peraturan tersebut berlaku  umum,  tetapi  bagi  golongan  tertentu,  selain  itu  dapat  pula  peraturan setempat,  yaitu  peraturan  yang  dibuat  oleh  penguasa  setempat  yang  hanya berlaku di daerahnya saja,  misalnya peraturan kotapraja . 5
Arti  penting  kepastian  hukum  menurut  Soedikno  Mertokusumo  bahwa masyarakat  mengharapkan  adanya  kepastian  hukum  karena  dengan  adanya
4 Ibid . hlm. 77
5 Soerjono Soekanto, op.cit , hlm. 56
e-ISSN : 2621-4105
kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. tanpa kepastian hukum, orang tidak tau apa yang harus diperbuatnya sehingga akhirnya timbul keresahan. Tetapi jika terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum dan ketat menaati peraturan hukum, maka akibatnya akan kaku serta menimbulkan rasa tidak adil.
Adapun yang terjadi peraturannya tetap demikian, sehingga harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara  ketat,  lex  dure,  sed  tamen  scripta  (Undang-undang  itu  kejam,  tapi memang demikianlah bunyinya). 6
Tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan  kemanfaatan.  Idealnya,  hukum  memang  harus  mengakomodasikan ketiganya.  Putusan  hakim,  misalnya,  sedapat  mungkin  merupakan  resultante dari ketiganya. 7
c) Teori Administrasi
Teori  administarasi  publik  adalah  serangkaian  konsep  yang  berhubungan dengan masalah publik yang telah diuji kebenarannya melalui riset untuk mencapai tujuan  secara  efektif  dan  efisien.  Teori  ini  menggambarkan  perubahan-perubahan dalam  arah  kebijakan  publik  dengan  mengeksploitasi  birokrasi.  Teori  administrasi yang mengedepankan birokrasi yang transparan menuntut seseorang untuk menempuh jalur  hukum.  Hal  itu  yang  dilakukan  oleh  pemohon  I  dan  II  untuk  mengajukan permohonan itsbat nikah poligami sirri. Dengan tujuan perkawinannya dinyatakan sah menurut  hukum  sesuai  pasal  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan,  Pasal  2 ayat  1.  serta,  perkawinannya  dapat  dicatatkan  sesuai  Pasal  2  ayat  (2)  yang menyebutkan  bahwa  tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Dengan demikian legal standing terhadap putusan itsbat nikah poligami sirri menjadi yurisprudensi.  Yurisprudensi  merupakan keputusan-keputusan  dari  hakim  terdahulu
6 Sudikno Mertokusumo, 1988 , Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta hlm. 136
7 Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2008 , Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum  di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta . , hlm. 155
e-ISSN : 2621-4105
untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam UU dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaian suatu perkara yang sama.

## 2. KONSEKUENSI  YANG  DITIMBULKAN  DAN  SOLUSI  ATAS  PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MAGETAN NOMOR : 445/Pdt.G/2012/PA.Mgt
Fungsi  dan  kedudukan  pencatatan  perkawinan  menurut  Bagir  Manan  adalah untuk  menjamin  ketertiban  hukum    ( legal  order )  yang  berfungsi  sebagai  instrumen kepastian  hukum,  kemudahan  hukum,  disamping  sebagai  salah  satu  alat  bukti perkawinan. 8 Oleh karena itu, jika terjadi pasangan yang telah melakukan perkawinan yang  sah  menurut  agama,  tetapi  belum  dicatat,  maka  menurut  Bagir  Manan  cukup dilakukan pencatatan. Jika pasangan itu diharuskan melakukan akad nikah lagi, maka hal itu bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1), akibatnya perkawinan yang baru menjadi tidak sah.
Dengan  adanya  pencatatan  perkawinan,  maka  akibat  hukumnya  perkawinan dianggap sah apabila memenuhi dua syarat, yaitu :
1)  Telah  memenuhi  ketentuan  hukum  materil,  yaitu  telah  dilakukan  dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam.
2)  Telah  memenuhi  ketentuan  hukum  formil,  yaitu  telah  dicatatkan  pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.
Itsbat nikah punya implikasi memberikan jaminan lebih konkret secara hukum atas hak anak dan isteri dalam perkawinan tersebut dan juga apabila pasangan suami isteri tersebut bercerai. Atau dengan kata lain itsbat nikah sebagai dasar hukum dari pencatatan perkawinan yang melahirkan kepastian hukum terhadap status perkawinan, status  anak  serta  harta  benda  dalam  perkawinan.  Adapun  solusi  terhadap putusan Pengadilan Agama Magetan dalam perkara nomor  : 445/Pdt.G/2012/PA/Mgt.  Yang mengabulkan permohonan  isbat nikah poligami sirri, sebagai berikut:
a. Perlu  adanya  payung  hukum  terhadap  kekosongan  hukum  itsbat  nikah mengenai kebolehan itsbat nikah poligami sirri yang terjadi setelah berlakunya Undang-undang  Perkawinan,  karena  semakin  banyaknya  perkawinan  yang
8 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia , Prenada Media Group, Jakarta, 2008, Hal. 159
e-ISSN : 2621-4105
tidak tercatat yang merugikan pihak isteri dan anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan.
b. Adanya  penyuluhan  sosialisasi  tentang  pentingnya  pencatatan  nikah  (nikah resmi), sah secara agama sekaligus mendapatkan perlakuan dan perlindungan hukum  sebagaimana  yang  dikehendaki  pasal  2 ayat  1  dan2  UUP  No.  1  Thn 1974. Penyuluhan pada masyarakat tentang hal ini harus terus digalakan secara terpadu dengan melibatkan para pihak dan instansi yang berkompeten
c. Adanya  sosialisasi  tentang  prosedur  izin  poligami  berdasarkan  Undang- undang  Perkawinan  No  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  Peraturan Pemerintah  No  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-undang  No  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  bagi penganut  agama  Islam.  Sosialisasi  ini  bertujuan  agar  masyarakat  tertib administrasi dan taat hukum
d. Harus ada penyuluhan ke desa-desa seperti melalui pengajian-pengajian selalu disinggung  tentang  pentingnya  pencatatan  nikah  agar  masyarakat  tahu  akan pentingnya  pencatatan  nikah.  Sekaligus  untuk  menghindari  berbagai kemungkinan negatif  yang terjadi, seperti perebutan warisan dan pengakuan anak, dll.

## E. PENUTUP
Bahwa  nikah  poligami  sirri  dalam  prespektif  hukum  islam  (fiqh)  dapat dibenarkan sepanjang pelaksanaan nikah poligami sirri tersebut memenuhi syarat- syarat dan rukun nikah didalam Islam, hal itu sejalan dengan maksud pasal 2 ayat 1  undang-undang  nomor  1  tahun  1974  tentang  perkawinan  yang  menyatakan bahwa  perkawinan  sah  apabila  dilaksanakan  menurut  hukum  agama  dan  atau kepercayaan masing-masing, sehingga perkawinan poligami sirri dapat diajukan permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) ke Pengadilan Agama sesuai dengan maksud pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam  yang menyatakan bahwa dalam hal  perkawinan  tidak  dapat  dibuktikan  dengan  akta  nikah  dapat  diajukan  isbat nikahnya  ke  pengadilan  agama  oleh  karena  itu  putusan  Pengadilan  Agama
e-ISSN : 2621-4105
Magetan  nomor  445/Pdt.G/2012/PA.Mgt  yang  mengabulkan  permohonan  isbat nikah poligami sirri sejalan dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 undang-undang nomor 1  tahun  1974  tentang  perkawinan  dan  pasal  7  ayat  2  Kompilasi  Hukum  Islam. Dengan  demikian  legal  standing  terhadap  putusan  itsbat  nikah  poligami  sirri menjadi  yurisprudensi.  Yurisprudensi  adalah  keputusan-keputusan  dari  hakim terdahulu  untuk  menghadapi  suatu  perkara  yang  tidak  diatur  di  dalam  UU  dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaian suatu perkara yang sama. Yurisprudensi diciptakan berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 Mengenai  Kekuasaan  Kehakiman,  UU  ini  menyatakan  :  pengadilan  tidak  boleh menolak  untuk memeriksa  perkara,  mengadili  perkara  dan  memutuskan  perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas (kabur), melainkan wajib  memeriksa  serta  mengadilinya.  Hakim  diwajibkan  untuk  menggali, mengikuti  dan  memahami  keadilan  dan  nilai-nilai  hukum  yang  tumbuh  dan berkembang di dalam masyarakat
Setelah  dikabulkannya  itsbat  nikah,  implikasinya  terhadap  status perkawinan  dimana  perkawinan  tersebut  telah  mempunyai  kekuatan  hukum. Begitu  pula  anak-anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan  tersebut  mendapat pengakuan  Negara,  dimana  anak-anak  tersebut  berhak  atas  harta  warisan  dari bapaknya.  Selain  itu,  harta  yang  diperoleh  sejak  berlangsungnya  perkawinan merupakan  harta  bersama.  Dengan  demikian  pencatatan  perkawinan  merupakan persyaratan formil sahnya perkawinan, persyaratan formil ini bersifat procedural dan administratif. Itsbat nikah punya implikasi memberikan jaminan lebih konkret secara hukum atas hak anak dan isteri dalam perkawinan tersebut dan juga apabila pasangan suami isteri tersebut bercerai. Atau dengan kata lain itsbat nikah sebagai dasar  hukum  dari  pencatatan  perkawinan  yang  melahirkan  kepastian  hukum terhadap status perkawinan, status anak serta harta benda dalam perkawinan. Perlu adanya  payung  hukum  terhadap  kekosongan  hukum  itsbat  nikah  mengenai kebolehan  itsbat  nikah  poligami  sirri  yang  terjadi  setelah  berlakunya  Undang- undang Perkawinan.
e-ISSN : 2621-4105

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Prenada Media Group, Jakarta, 2008
Agus Mustofa,  Poligami Yuuk,Benarkah Al-qur.an menyuruh poligami karena alasan syahwat, Padma press, Surabaya,Tahun 2013. Amirudin, dan H.Zainal Asikin, Pengantar metode penelitian hukum, Raja Grafindo persada, Jakarta Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2008, Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum  di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Soerjono Soekamto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2001)
Sudikno Mertokusumo, 1988, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta