## KAPASITAS ORGANISASI INTERNASIONAL (PBB) DALAM MENENTUKAN SUATU ENTITAS (PALESTINA) SEBAGAI NEGARA

## Ria Wulandari
Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

## Abstract
On  December  2014  palestina  to  have  member  of  International  Criminal  Court  (ICC)it’s cause his status as a Observe Entity has change to become Observer State. A short time ago,  in  2009,  Palestina  tried  as  member  of  ICC  but  not  receivable  cause  his  status.This article  aims  to  explore  about  what  are  according  international  law  an  international organization  have  capacity  to  give  state  status  for  an  entity.  Finally,  International Organization  doesn’t  have  capacity  for  it  although  it’s  universal  international Organization.
Keyword :International Organization, State

## Pendahuluan

## A. Latar Belakang Permasalahan
Beberapa  tahun  yang  lalu  tepatnya  tanggal  29  September  2012  berdasarkan Resolusi  67/19  PBB  telah  memutuskan  untuk  meningkatkan  status  Palestina  sebagai Negara  Pengamat  (non  member  state)  dari  sebelumnya  sebagai  Entitas  Pengamat  pada Organisasi  Internasional  tersebut  sejak  22  November  1974.  Dalam  sidang  umum  itu Palestina memenangkan suara mayoritas. Hasil voting 193 negara anggota PBB, sebanyak 138  negara  mendukung,  9  negara  menolak  dan  41  negara  mengambil  posisi  abstain. Negara  yang  mendukung  diantaranya  Cina,  Aljazair,  Angola,  Brazil,  Kuba,  Yordania, Kenya, Nigeria, Pakistan, Peru, Qatar, Senegal, Afrika Selatan, Tajikistan, Venezuela dan Zimbabwe.  Adapun  negara  yang  menolak  diantaranya  adalah  Amerika  Serikat,  Israel, Kanada,  Republik  Ceko,  Panama  dan  negara-negara  di  Kepulauan  Pasifi;  Nauru,  Palau, Micronesia dan Kepulauan Marshal.
Sejarah kemerdekaan Palestina dideklarasikan pada tanggal 15 November  1988 di Aljir oleh Dewan Nasional PLO dan mengenai sejarah hubungan internasional, Palestina telah  diakui  oleh  negara-negara  OKI,  Liga  Arab,  Gerakan  Nonblok  dan  Asean  (selain Singapore).  Majelis  Umum  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  secara  resmi  mengakui proklamasi  tersebut  dengan  menyebut  entitas  itu  dengan  nama  “Palestina”  bukan “Organisasi  Pembebasan  Palestina”  (PLO).  Namun  demikian  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  tetap  tidak  memberi  tempat  bagi  Palestina  tersebut  dalam  kapasitasnya  sebagai pemerintah negara Palestina.
Meningkatnya status Paletina menjadi Negara Pengamat otomatis memberi peluang bagi  Palestina  untuk  bergabung  dengan  badan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  lainnya sekaligus  memberi  kesempatan  bagi  Palestina  untuk  melakukan  hubungan  diplomatik dengan negara-negara anggota.Tidak hanya itu Palestina kemudian juga diterima menjadi anggota  pada  Mahkamah  Pidana  Internasional  yang  dimulai  pada  Desember  2014. Padahal  sebelumnya  Mahkamah  Pidana  Internasional  menolak  Palestina  yang  berusaha meratifikasi  Statuta  Roma  sejak  2009  silam  sebagai  upaya  menuntut  kejahatan  Israel dalam  Operasi  Cast  Lead  pada  tahun  2008-2009.  Alasan  ditolaknya  Palestina  untuk meratifikasi  Statuta  Roma  adalah  status  Palestina  di  PBB  yang  hanya  sebagai  “Entitas Peninjau”  sementara  Mahkamah  Pidana  Internasional  bergantung  pada  pasal  14  Statuta Roma  yang  menegaskan  bahwa  tuntutan  hanya  bisa  diajukan  oleh  negara  yang  telah meratifikasi  Statuta  Roma  1998.  Menurut  jaksa  Mahkamah,  pihaknya  tidak  memiliki mekanisme untuk menentukan entitas mana  yang merupakan Negara, keputusan soal itu tergantung PBB. (News.detik.com)

## B. Permasalahan
Berdasarkan  uraian  diatas  dalam  tulisan  ini  maka  menimbulkan  permasalahan hukum yaitu “Berdasarkan Hukum Internasional, Apakah Organisasi Internasional (PBB) Memiliki Kapasitas Untuk Menentukan Suatu Entitas (Palestina) Sebagai Negara?”

## Pembahasan
Pemikiran  mengenai  lahirnya  suatu  negara  berasal  dari  pemikiran  kaum  naturalis yang menyatakan bahwa negara merupakan ciptaan hukum  alam. Oleh karena itu setiap bangsa berhak utnuk menentukan nasibnya sendiri. Bangsa-bangsa dalam mencapai status sebagai  negara  yang  berdaulat  dilakukan  dengan  berbagai  cara  diantaranya  dengan Proklamasi  Kemerdekaan  Negara,  Penyerahan  Kedaulatan  yang  dilakukan  dengan perjanjian  internasional  atau  karena  adanya  Plebisit.  Adapun  mengertian  ketiga  cara tersebut menurut Sugeng Istanto antara lain :
1. Proklamasi Kemerdekaan
Adalah  pernyataan  sepihak  dari  suatu  bangsa  bahwa  dirinya  melepaskan  diri  dari kekuasaan  negara  lain  dan  mengambil  penentuan  nasibnya  ditangannya  sendiri. Dengan  proklamasi  itu  suatu  bangsa  membentuk  organisasi  kekuasaan  yang berdaulat.
2. Perjanjian internasional
Perjanjian  internasional  juga  dapat  membentuk  negara  baru.Dengan  perjanjian  itu disepakati terbentuknya suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat dari suatu bangsa tertentu.  Organisasi  itu  mungkin  terbentuk  dari  suatu  suatu  bangsa  yang  semula dikuasainya ataupun dari suatu bangsa lain.
3. Plebisit
Yang dimaksud dengan  plebisit adalah pemungutan suara rakyat dari suatu wilayah tertentu.Plebisit yang membentuk negara biasanya terjadi sebagai penyelesaian suatu sengketa  antar  dua  negara  atau  lebih  tentang  kedudukan  suatu  wilayah tertentu.Rakyat wilayah itu diberi kesempatan untuk memilih bergabung pada salah-
satu  negara  yang  bertikai  atau  berdiri  sebagai  suatu  negara  merdeka  yang  berdiri sendiri.
Negara  merupakan  satu-satunya  entitas  yang  diakui  sebagai  subjek  hukum internasional  sejak  awal  mula  kelahiran  hukum  internasional.Negara  merupakan pemegang  (segala)  hak  dan  kewajiban  menurut  hukum  internasional.Itulah  sebabnya negara  disebut  sebagai  subjek  hukum  yang  paling  utama,  terpenting  dan  memiliki kewenangan terbesar sebagai subjek hukum internasional.
Meskipun  negara  merupakan  subyek  hukum  internasional  yang  utama,  namun belum  ada  kesepakatan  tentang  rumusan  pengertian  negara.  Dalam  hal  ini  rujukan  yang senantiasa  digunakan  adalah  konvensi  regional  kawasan  Amerika  yang  lebih  dikenal dengan Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara ( The Convention On  Rights  and  Duties  of  State  of  1933 ).  Meski  tidak  menetapkan  tentang  pengertian negara  namun  konvensi  tersebut  telah  menetapkan  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi negara  sebagaimana  tertuang  dalam  pasal  1  yang  menyatakan  negara  sebagai  subyek hukum  internasional  harus  memiliki  penduduk  yang  tetap,  wilayah  yang  pasti, pemerintahan  yang  berdaulat  dan  kemampuan  untuk  mengadakan  hubungan  dengan negara lain. Untuk lebih jelas akan kita tinjau unsur-unsur tersebut satu-persatu.
1. Penduduk
Penduduk  negara  adalah  manusia  yang  berasal  dari  negara  itu.Hans Kelsen(2008;481).  Sedangkan  menurut  Boer  Mauna  penduduk  adalah  kumpulan individu-individu  yang  terdiri  dari  dua  kelamin  tanpa  memandang  suku,  bahasa, agama dan kebudayaan  yang hidup dalam suatu masyarakat dan  yang terikat dalam suatu  negara  melalui  hubungan  yuridik  dan  politik  yang  diwujudkan  dalam  bentuk kewarganegaraan. Hal serupa juga ditegaskan oleh Starke bahwa negara sama sekali tidak  perlu  identik  dengan  suatu  ras  atau  bangsa  tertentu,  meskipun  identitas demikian memang ada. Menurut Jawahir Thontowi Penduduk yang dimaksud adalah kumpulan  individu  yang  memiliki  keterikatan  terhadap  negara  yang  dimaksud sebagaimana  layaknya  sebuah  entitas  politik.Dari  beberapa  pengertian  diatas  maka dapat  ditarik  suatu  kesimpulan  bahwa  tidak  ada  persyaratan  jumlah  minimum penduduk  yang  harus  dimiliki  suatu  negara  serta  tidak  ada  persyaratan  tentang keharusan homogeneous.
2. Wilayah Tertentu
Esensi kedaulatan wilayah terkandung dalam konsep hak yang berhubungan dengan kondisi factual sekaligus legal dimana wilayah dianggap sebagai miliki satu otoritas tertentu atau otoritas lainnya.Malcolm Shaw(2013;481).
Wilayah  bagi  sebuah  negara  modern  telah  menjadi  hal  yang  sangat esensial.Kenyataan ini tidak terlepas dari konsepsi negara modern yang mendasarkan pada  konstruksi  perjanjian  perdamaian  Westphalia  1648.Jawahir  Thontowi (2006;108).  Hal  mana  dalam  perjanjian  perdamaian    Westphalia  tersebut  apabila dipahami  secara  keseluruhan  telah  memberikan  dasar-dasar  bagi  terbentuknya negara-negara  yang  berdaulat  penuh  untuk  melaksanakan  kedaulatannya  dalam batasan-batasan  yang  didasarkan  pada  kewilayahan.Ibid.  Sebagai  konsekuensinya, wilayah dalam negara modern telah memegang peranan penting karena telah menjadi faktor psikologis dalam kaitannya dengan nasionalisme.Ibid. Kejelasan kepemilikan suatu  wilayah  oleh  negara  ditandai  dengan  adanya  control  yang  efektif  dari
pemerintahan negara tersebut. Meskipun demikian tidak berarti konflik suatu negara dengan  negara  tetangga  atau  negara  lain  menyangkut  suatu  wilayahakan  membuat suatu negara kehilangan statusnya sebagai negara.
3. Pemerintahan
Pemerintahan  yang  efektif  merupakan  salah-satu  syarat  bagi  suatu  entitas untuk  dikatakan  sebagai  negara  dikarenakan  hukum  internasional  akan membebankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban internasionalnya pada pemerintahan  suatu  negara.Pemerintahan  yang  berdaulat  mampu  menguasai  organ- organ  pemerintahan  secara  efektif  dan  memelihara  ketertiban  dan  stabilitas  dalam negeri  yang  bersangkutan.  Sefriani(2010:106).  Pengertian  berdaulat  tidak  dapat ditafsirkan  bahwa  pemerintah  yang  bersangkutan  tidak  pernah  diintervensi  pihak manapun dalam menentukan kebijakannya.Ibid. Semakin besar tingkat ketergantungan pada pihak asing (negara atau organisasi internasional) maka semakin besar potensi negara tersebut untuk diintervensi.Ibid.
4. Kemampuan Mengadakan Hubungan Dengan Subjek Hukum Lain
Kemampuan  untuk  mengadakan  hubungan  dengan  negara  lain  merupakan manifestasi  dari  kedaulatan.Ibid.  Suatu  negara  yang  merdeka  berarti  tidak  berada dibawah  otoritas  berdaulat  yang  sah  dari  negara  lain  sehingga  mampu  melakukan hubungan dengan negara lain.
Subjek  hukum  internasional  yang  kedua  setelah  negara  adalah  organisasi internasional  yang  dibentuk  oleh  dua  negara  atau  lebih  berdasarkan  perjanjian internasional  yang  berisi  fungsi,  tujuan,  kewenangan,  asas  dan  struktur  organisasi. Menurut  pasal  2  ayat  1  Konvensi  Wina  tahun  1969  tentang  Hukum  Perjanjian Internasional,  Organisasi  Internasional  adalah  organisasi  antar  pemerintah. Penonjolan  aspek  antar  pemerintah  ini  untuk  membedakan  antara  organisasi- organisasi  antar  pemerintah  (international  governmental  organizations/IGO’s)  dan organisasi-organisasi non pemerintah (non governmental organization/NGO’s).
Selanjutnya  berbeda  dari  Negara,  organisasi-organisasi  internasional  yang merupakan  himpunan  dari  Negara-negara  bukanlah  subjek  asli    hokum  internasional. Organisasi  internasional  adalah  subjek  buatan,  subjek  hukum  yang  diciptakan  oleh Negara-negara  yang  mendirikannya.Boer  Mauna(2005:463).  Organisasi-organisasi internasional  melaksanakan  kehendak  Negara-negara  anggota  yang  dituangkan  dalam suatu  perjanjian  internasional.Ibid.  atau  akte  konstitutif.Personalitas  yuridik  organisasi- organisasi internasional pada umumnya dinyatakan dalam akte konstitutif tersebut.Sehingga  permasalahan  mengenai  personalitas  yuridik  yang  sebelumnya  selalu dipertanyakan pada organisasi internasional tidak perlu lagi dipermasalahkan.
Pada  permulaan  abad  ke20  banyak  yang  mempertanyakan  masalah  personalitas yuridik pada organisasi internasional.Dalam hubungan ini penting sekali advisory opinion yang  diberikan  oleh  Mahkamah  Internasional  ( Internationa  lCourtofJustice )  yang dinamakan  kasus Reparation  of  Injuries .Mochtar  Kusumaatmadja  (2003;102). Persoalannya timbul berhubung dengan terbunuhnya pangeran Bernadotte dari Swedia di Israel  selagi  menjalankan  tugasnya  sebagai  anggota  komisi  PBB  pada  tahun  1958.Ibid. Majelis  Umum PBB minta suatu pendapat hukum  ( advisoryopinion ) kepada Mahkamah Internasional  tentang  hal  apakah  PBB  mempunyai  kemampuan  hukum  ( legal  capacity )
untuk  mengajukan  klaim  ganti  rugi  terhadap  pemerintah dejure atau defacto yang bertanggung jawab atau tidak.Ibid.
Pendapat  Mahkamah  Internasional  yang  dinyatakan  dalam  organisasi internasional  menyatakan  kedudukan  PBB  dan  organisasi  serupa  yaitu  badan-badan khusus  ( specialize  dagencies )  PBB  sebagai  subjek  hukum  menurut  hukum  internasional tidak  usah  diragukan  lagi.Dalam  piagam  PBB  ketentuan  tentang  personalitas  yuridik secara eksplisit terdapat dalam pasal 104 yang menyatakan bahwa PBB di Negara-negara anggota,  menikmati  kapasitas  yuridik  yang  perlu  bagi  pelaksanaan  fungsinya  dan  untuk mencapai  tujuan-tujuannya.  Untuk  mewejudkan  personalitas  yuridik  internasional  perlu dilengkapi  sejumlah  kecakapan-kecakapan  hukum  internasional  utama  ( themain international law capacities )  kecakapan  hukum  yang  dimaksud  adalah  sebagai  berikut: Matrin Dixon, dikutip dalam Sefriani(2010:102)
1. Mampu untuk menuntut hak-haknya didepan pengadilan internasional (dan nasional)
2. Menjadi  subjek  dari  beberapa  atau  semua  kewajiban  yang  diberikan  olehhukum internasional
3. Mampu  membuat  perjanjian  internasional  yang  sah  dan  mengikat  dalam  hukum internasional
4. Menikmati imunitas dari yurisdiksi pengadilan domestik.
Mengenai  hubungan  antara  Negara  dengan  organisasi  internasional  khususnya  PBB yang  saat  ini  menjadi  organisasi  internasional  yang  bersifat  universal  dengan beranggotakan  197  negara  memang  ada  beberapa  keuntungan  yang  didapat  oleh Negara  yaitu  diberi  hak  untuk  ikut  serta  dalam  komisi  ekonomi  regional  PBB  dan dapat ikut serta dalam beberapa badan khusus PBB. Namun ketidakikutsertaan Negara sebagai  anggota  penuh  PBB  bukan  merupakan  penghalang  atas  status  kenegaraan karena  sebagaimana  telah  dikemukakan  dalam  permulaan  mengenai  unsur-unsur Negara yang ditegaskan dalam Konvensi Montevideo 1933 yakni suatu entitas untuk dikatakan  menjadi  Negara  harus  memenuhi  empat  syarat;  penduduk  yang  tetap, wilyah  tertentu,  pemerintahan  yang  berdaulat,  serta  kemampuan  mengadakan hubungan dengan Negara lain. Sementara kecakapan hukum yang dimiliki organisasi internasional  untuk  mewujudkan  personalitas  yuridiknya  tidak  satupun  mendukung sebagai pemberi status Negara.
Terhadap permasalahan Palestina, Palestina telah memiliki empat unsur Negara sebagaimana  ditegaskan  dalam  Konvensi  Montevideo  1933.  Jika  yang  menjadi permasalahan  adalah  unsure  ketiga  yakni  pemerintah  yang  berdaulat  dalam  artian Palestina  tidak  dapat  menjaga  ketertiban  dan  stabilitas  dalam  negeri  karena  selalu berkonflik  dengan  Israel  maka  serta-merta  Israel  juga  patut  dipandang  tidak  dapat menjaga  ketertiban  dan  stabilitas  dalam  negerinya.  Apabila  yang  menjadi  permasalahan bagi Palestina untuk mendapat status Negara  adalah unsure ke empat yakni kemampuan mengadakan  hubungan  dengan  Negara  lain,  maka  fakta  menunjukkan  sejumlah  Negara telah  mengadakan  hubungan  dengan  Palestina  bahkan  sebagian  turut  memprakarsai kemerdekaan Palestina sebagai wujud pengakuan terhadap keberadaan Negara Palestina. Pengakuan  terhadap  suatu  pemerintah/Negara  berarti  suatu  sikap,  pernyataan  atau kebijakan  suatu  Negara  mengenai  kesiapan  melakukan  hubungan  internasional  dengan Negara tersebut.
Meski  saat  ini  Palestina  telah  diterima  sebagai  anggota  Mahkamah  Pidana Internasional  (dikarenakan  status  Palestina  di  PBB  telah  meningkat)  namun  pernyataan seorang  jaksa  Mahkamah  Pidana  Internasional  mengenai  Palestina  tidak  dapat  menjadi anggota pada  Mahkamah Pidana Internasional karena Palestina berstatus sebagai “Entitas Pengamat”  di  PBB  karenanya  belum  dapat  dikatakan  sebagai  Negara  dan  dalam menentukan  entitas  mana  yang  merupakan  Negara  adalah  bergantung  keputusan  PBB adalah    pernyataan  (dan  perbuatan)  yang  bertentangan  dengan  hukum  baik  ditinjau  dari segi  teori  unsur-unsur  Negara  maupun  teori  kecakapan  hukum  sebagai  perwujudan personalitas yuridik suatu organisasi internasional tidak mendukung mengenai kekuasaan organisasi internasional untuk menyematkan label Negara pada suatu entitas.

## Penutup
Dalam upaya menuntut kejahatan Israel dalam operasi Cast Lead pada tahun 2008- 2009  maka  Palestina  berusaha  meratifikasi  Statuta  Roma  sebagai  dasar  pendirian Mahkamah  Pidana  Internasional  namun  upaya  tersebut  ditolak.  Alasan  ditolaknya Palestina  karena  statusnya  di  PBB  sebagai  “Entitas  Pengamat”  bukan “Negara”.Pernyataan  penolakan  ditegaskan  oleh  jaksa  Mahkamah  Pidana  Internasional dengan menambah penrnyataannya bahwa yang menetukan suatu entitas sebagai Negara bergantung pada PBB.
Pernyataan  yang dikeluarkan jaksa Mahkamah Pidana Internasional dan perbuatan lembaga  hukum  internsional  tersebut  (dengan  menerima  keanggotaan  Palestina  pada Desember 2014 setelah Palestina meningkat  statusnya menjadi “Negara pengamat” pada tahun  2012)  menimbulkan  suatu  permasalahan  tentang  apakah  organisasi  internasional memiliki  kapasitas  untuk  menetukan  suatu  entitas  sebagai  Negara.  Permasalahan  ini bukanlah  permasalahan  politik  melainkan  permasalahan  hukum  yang  kemudian  harus dijelaskan  secara  hukum.Berdasarkan  teori  kaum  naturalis,  Negara  merupakan  ciptaan hukum  alamyang  berhak  menentukan  nasibnya  sendiri.  Dalam  mencapai  status  sebagai Negara  yang  berdaulat  dilakukan  dengan  berbagai  cara  diantaranya  proklamasi, penyerahan  kedaulatan  dengan  perjanjian  internasional  dan  plebisit.  Namun  untuk menjadi suatu Negara diperlukan empat unsure yakni penduduk yang tetap, wilayah yang tetap, pemerintah yang berdaulat dan kemampuan mengadakan hubungan dengan subjek hukum lain.
Kecakapan  hukum  sebagai  perwujudan  personalitas  yuridik  suatu  organisasi internasional adalah mampu menuntut hak-haknya didepan pengadilan internasional dan nasional,  membuat  perjanjian  internasional,  menjadi  subjek  dari  beberapa  atau  semua kewajiban  yang  diberikan  hukum  intersional  serta  menikmati  imunitas  dari  yurisdiksi pengadilan  domestik.Dari  keempat  hal  tersebut  tidak  ada  yang  memberi  hak  bagi organisasi internasional sebagai pemebri status Negara pada suatu entitas.
Salah-satu  syarat    keanggotaan  dalam  PBB  adalah  Negara  merdeka  namun  bukan berarti  apabila  ada  suatu  entitas  yang  tidak  menjadi  anggota  PBB  maka  otomatis  bukan Negara.  Oleh  karena  itu  pernyataan  seorang  jaksa  Mahkamah  Pidana  Internasional mengenai  PBB  yang  menentukan  suatu  entitas  sebagai  Negara  dan  perbuatan  lembaga tersebut  yang  menerima  Palestina  sebagai  anggota  setelah  statusnya  menjadi  “Negara Pengamat” di PBB adalah tidak sesuai dan bertentangan dengan hukum internasional.

## Daftar Pustaka

## A. Daftar Buku
1. Boer  Mauna,  2005,  Hukum  Internasional;  Pengertian,  Peranan  dan  Fungsi  Dalam  Era Dinamika Global, Bandung, PT Alumni
2. Hans Kelsen, 2008, Teori Hukum Murni; Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Bandung, Nusamedia
3. Jawahir  Thontowi,  2006,  Hukum  Internasional  Kontemporer,  Bandung,  PT  Refika Aditama
4. J.G  Starke,  2001,  Pengantar  Hukum  Internasional,  Edisi  Kesepuluh,  Jakarta,  PT  Sinar Grafika
5. Malcolm Shaw, 2013, Hukum Internasional, Bandung, Nusamedia
6. Mochtar Kusumaatmdaja, 2003, Pengantar Hukum Internasional, Bandung, PT Alumni
7. Sefriani, 2010, Hukum Internasional; Suatu Pengantar, Jakarta, PT Raja Grafindo
8. Sugeng Istanto, 1998, Hukum Internasional, Jogjakarta, Univ. Atmajaya

## B. Website
1. News.Detik.com, Kamis,05/04/2012,11.44 wib.