Cost Recovery Rate dan Pengendalian Biaya di Rumah Sakit: Studi kasus pada Rumah Sakit Pemerintah
1 Mutia Arfiani, 2 Heru Fahlevi, 3 Zuraida
1 Program Studi Akuntansi, Politeknik Aceh, Indonesia
2,3 Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Akuntansi dan Binis, Universitas Syiah Kuala,

## Indonesia
Abstract. This study aims to analyze the cost recovery rate (CRR) and cost controlling practices in a government hospital  after  the  implementation  of  Indonesian  Diagnostic  Related  Groups/Cases  Based  Gropus  (INA-DRGs/ CBGs). A mixed method study was conducted at a type A provincial referral hospital located in one of the provinces in Sumatra. Data was collected from patient documents and databases as well as INA-DRGs / CBG claims during 2018.  Interviews  using  semi-structured  technique  were  conducted  with  doctors  and  hospital  management  as  the informen.  To  analyze  the  data,  this  study  used  descriptive  statistical  methods  and  interview  data  processing methods. The results found that the accumulation of CRR was only 60%, which means the INA-CBGs tariff was 40% smaller  than  the  total  hospital  claims.  The  study  also  found  differences  in  claims  and  INA  DRG  /CBGs  between different  group  of  patient  age,  sex,  day  of  treatment  and  severity.  Finally,  the  cost  controlling  mechanism  at  the studied  hospital  still  uses  the  aggregate  /  total  cost  approach  and  the  casemix  accounting  or  a  case-by-case approach was still uncommon among the hospital management.
Keywords: Biaya Klaim, INA-CBGs, Casemix, Rumah Sakit, Cost Recovery
Abstract. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis cost recovery rate (CRR) dan pengendalian biaya di rumah sakit  pemerintah  pasca  penerapan  Indonesian  Diagnostic  Related  Groups/  Cases  Based  Gropus  (INA-DRGs/ CBGs).  Jenis  penelitian  yang  digunakan  penelitian  kuantitatif  dan  kualitatif  yang  bersifat  deskriptif-analitik dilakukan di  sebuah rumah sakit rujukan provinsi  tipe A yang berlokasi  di  salah  satu  provinsi  di  Sumatera. Data dikumpulkan  dari  dokumen  dan  database  pasien  serta  klaim  INA-DRGs/  CBG  selama  tahun  2018.  Wawancara dengan  menggunakan  teknik  semi  structured    dengan  narasumber  dokter  dan  manajemen  rumah  sakit.  Untuk menganlisis  data  digunakan  metode  statistik  deskriptif  dan  metode  pengolahan  data  wawancara.  Hasil  penelitian menemukan  bahwa  akumulasi  CRR  hanya  60%  yang  artinya  tarif INA-CBGs  hanya  mampu  menutupi  60%  biaya yang dikeluarkan rumah sakit. Penelitian ini juga menemukan perbedaan selisih klaim dan INA DRGs/CBGs antara usia pasien, jenis kelamin, hari rawatan dan tingkat keparahan. Pengendalian biaya pada rumah sakit yang diteliti masih  menggunakan  pendekatan  agregrate/  total  biaya  dan  belum  menggunakan  pendekatan  kasus  per  kasus sehingga pengendalian biaya yang dilakukan belum optimal.
Keywords: Biaya Klaim, INA-CBGs, Casemix, Rumah Sakit, Cost Recovery
Corresponding author: hfahlevi@unsyiah.ac.id How to  cite this article. Arfiani,  M, Fahlevi, H., Zuraida. (2020).  Cost Recovery Rate dan Pengendalian Biaya di Rumah  Sakit:  Studi  kasus  pada  Rumah  Sakit  Pemerintah. Jurnal  ASET  (Akuntansi  Riset). Program  Studi  Akuntansi. Fakultas  Pendidikan  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas  Pendidikan  Indonesia , 12 (2),  372–383.  Retrieved  from https://ejournal.upi.edu/index.php/aset/article/view/26317 History of article. Received: Juli 2020, Revision : Desember 2020, Published : Desember 2020 Online ISSN: 2541-0342 . Print ISSN: 2086-2563 . DOI : https://doi.org/10.17509/jaset.v12i2.26317 Copyright©2020. Jurnal ASET (Akuntansi Riset) Program Studi Akuntansi FPEB UPI .

## PENDAHULUAN
Sejak  tahun  2010,  Indonesia  telah melakukan  reformasi  yang  signifikan  pada sektor  kesehatan  khususnya  rumah  sakit (Fahlevi, 2016).
Penerapan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bertujuan meningkatkan  kualitas  kesehatan  masyarakat Indonesia dengan menjamin akses rumah sakit kepada  setiap  warga  Indonesia  melalui jaminan kesehatan sosial ( universal coverage )
(Handayani,  Suharmiati,  &  Pratiwi,  2018). Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)
Kesehatan telah diamanahkan untuk mewujudkan misi tersebut  (Aulia et al, 2016) dengan  memperluas  jumlah  masyarakat  yang memiliki  asuransi  khususnya  masyarakat miskin yang ditanggung jaminan kesehatannyan  oleh  pemerintah  pusat  dan daerah.
Seiringan  dengan  pelaksanaan  JKN, pemerintah Indonesia telah mengubah metode pembayaran rumah sakit dari metode retrospective kepada prospective melalui adopsi Indonesian Diagnostic Related Groups (INA-DRGs). Tujuannya adalah untuk meningkatkan  efisiensi  dan  mutu  pelayanan rumah  sakit  di  Indonesia.  Pada  tahun  2014, BPJS  Kesehatan memperkenalkan Indonesian Case  Based  Groups (INA-CBGs)  yang menggantikan Indonesian  Diagnosis  Groups (INA-DRGs).  Secara  operasional,  kedua sistem  tersebut  sama  yaitu  rumah  sakit dibayar  berdasarkan  diagnosa  utama  pasien dan tidak tergantung kepada berapa lama hari rawatan,  jenis  tindakan  yang  dilakukan,  dan biaya  yang  keluarkan  rumah  sakit  (Aulia  et al.,  2016).  Sehingga  sistem  pembayaran  ini dikenal  dengan  sistem  paket  (Geissler  et  al, 2012).
Penggunana  metode  pembayaran  INA- DRGs/  CBGs  merupakan  peluang  dan sekaligus tantangan bagi setiap rumah sakit di Indonesia  (Mardiah  &  Rivany,  2018).  Risiko keuangan  akibat  lonjakan  biaya  pengobatan pasien  yang  dulunya  ada  di  lembaga  asuransi kini  berpindah  ke  rumah  sakit  karena  pada sistem  pembayaran  DRGs,  asuransi  (BPJS) memiliki  tarif  yang  sama  untuk  setiap  kasus penyakit  dengan  kesamaan  diagnosa  utama terlepas  dari  perbedaan  jumlah  hari  opname dan biaya aktual yang dikeluarkan oleh rumah sakit  (Chua  &  Preston,  1994:  Geissler  et  al, 2012).
Setelah  lebih  dari  5  tahun  penerapan INA-DRGs/  CBGs,  rumah  sakit  dan  BPJS sama sama melaporkan kerugian. Di satu sisi, sejumlah rumah sakit mengeluh akan kecilnya tarif  BPJS  sehingga  menganggu  keuangan rumah sakit (Handayani et al., 2018), terutama rumah sakit swasta (Nurwahyuni & Setiawan, 2019).    Di  sisi  lain,  BPJS  mengeluhkan tingginya  tingkat  klaim  rumah  sakit  sehingga berujung  kepada  defisit  keuangan  yang mencapai puluhan triliun rupiah. Saling klaim ini  menimbukan  polekmik  berkepanjangan sehingga membutuhkan penelitian  yang mendalam  terkait cost  recovery  rate (CRR), tarif  BPJS  dan  pengendalian  biaya  di  rumah sakit.
Penelitian  terkait  dampak  INA-DRGs/ CBGs  dan  pengendalian  biaya  rumah  sakit rumah  sakit  Indonesia  masih  relatif  jarang dilakukan (Fahlevi, 2016). Sejumlah penelitan menemukan  bahwa  tarif  INA-CBGs  tidak mampu menutup klaim rumah sakit. Misalnya,  Budiarto  &  Sugiharto  (2013) melakukan penelitian pada pasien Jamkesmas yang  dirawat  dengan  diagnosa  penyakit jantung  koroner  pada  di  10  rumah  sakit vertikal.  Penelitian  tersebut  menemukan bahwa  secara  akumulasi  tarif  BPJS  lebih besar dari pada klaim rumah sakit. Hal senada juga ditemukan oleh Supriadi (2013), Duarsa, Sulistiadi, & Sangadji (2019), dan (Aurelia & Pujiyanti, 2017).
Sebaliknya,  beberapa  penelitian  lainnya menemukan  hal  yang  berbeda.  Misalnya, Handayani  et  al.  (2018)  menemukan  bahwa tarif  84  RS  umum  BLU/BLUD  secara  umum lebih  rendah  daripada  tariff  INA-CBGs. Penelitian  Lilissuriani,  Saputra,  &  Ruby (2017)  juga  menunjukan  hasil  yang  sama bahwa  secara  kumulatif  besaran  tarif  BPJS lebih  kecil  daripada  klaim  rumah  sakit  untuk pasien  dengan  diagnosa  utama  penyakit jantung coroner . Beberapa penelitian menemukan  bahwa  sejumlah  kasus  di  rumah sakit memiliki tarif yang lebih tinggi daripada pembayaran  BPJS,  sedangkan  kasus  yang lain, misalnya dengan tingkat keparahan yang lebih  rendah,  tarif  rumah  sakit  masih  lebih rendah  daripada  tarif  INA-CBGs  (Mardiah  & Rivany,  2018,  Mardiah,  2016,  Dumaris, 2016).
Penelitian ini memiliki 2 tujuan  yaitu (1) menganalisis cost  recovery  rate (CRR)  yaitu kemampuan  tarif  BPJS  menutup  klaim  biaya pasien  rumah  sakit,  (2)  mengevaluasi  strategi pengendalian biaya di rumah sakit pemerintah pasca  penerapan  INA-DRGs/  CBGs.  Data penelitian  yang  dianalisis  adalah  data  pasien rawat  inap  terbanyak  tahun  2018  di  rumah sakit  Sejahtera  (RS  Sejahtera).  RS  Sejahtera merupakan  rumah  sakit  pemerintah  yang terletak salah satu provinsi di pulau Sumatera yang  memiliki  lebih  dari  700  tempat  tidur sehingga menjadi rumah sakit rujukan tipe A.
Berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya, penelitian  ini  melakukan  analisis  deskriptif perbandingan  antar  kelompok,  profil  pasien, dan juga melihat dari segi diagnosa pasien per kasus sehingga hasilnya dapat menggambarkan  adanya  perbedaan  CRR untuk  setiap  kasus  DRG.  Disamping  itu, penelitian ini juga menyikap praktek pengendalian biaya di rumah sakit pemerintah pasca INA-DRGs yang masih jarang dilakukan  (Fahlevi,  2016).  Dengan  demikian, hasil  penelitian  tidak  hanya  akan  menambah referensi  akuntansi  dan  manajemen  rumah sakit juga bermanfaat bagi praktisi manajemen keuangan di rumah sakit.
Pada  bagian  selanjutnya  akan  dipaparkan terkait  sistem  pembayaran  di  rumah  sakit Indonesia  dan  perubahannya  serta  hasil penelitian  sebelumnya.  Setelah  itu,  metode penelitian akan dijelaskan pada bagian ketiga. Bagian  keempat  akan  memaparkan  dan mendiskuskan hasil penelitian. Sebagai penutup,  bagian  kesimpulan  dan  keterbatasan penelitian  akan  disajikan  pada  bagian  akhir artikel ini.

## KAJIAN LITERATUR
Sistem  Pembayaran  Rumah  Sakit  pasca Penerapan INA-CBGs
Pemerintah  telah  meningkatkan  anggaran kesehatan  dalam  upaya  meningkatkan  akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak mampu  dengan  skema  asuransi  sosial.  Untuk memastikan  tingginya  efisiensi  pengeluaran tersebut,  pemerintah  memutuskan  untuk mengadopsi  metodep  pembayaran  berbasis paket atau  dikenal  dengan  INA-DRGs/CBGs. Sistem  ini  sudah  digunakan  di  berbagai negara.  Sejumlah  penelitian  menemukan bahwa  sistem  tersebut  mampu  meningkatkan efisiensi dan produkvitas rumah sakit. Namun demikian, sejumlah penelitian juga mengkonfirmasi adanya praktek moral hazard ,  misalnya  manupulasi  data, upcoding , pemilihan  pasien  yang  menguntungkan, pasien  dikeluarkan  dari  RS  walaupun  belum sembuh dan lainnya.
Sistem pembayaran berbasis DRGs sangat  berbeda  dengan  metode  pembayaran yang  sebelumnya  digunakan  seperti fee  for
service dan capitation .  Pada  kedua  metode pembayaran  tersebut,  rumah  sakit  relatif mendapatkan  keamanan  dari  risiko  lonjakan biaya pasien karena akan dibayar BPJS sesuai dengan  tindakan  yang  dilakukan.  Namun, pada  sistem  paket  (DRGs),  pembayaran  akan dilakukan  berdasarkan  tarif  yang  ditentukan oleh  kementrian  kesehatan.  Tarif  tersebut dibuat berdasarkan nilai rata-rata untuk setiap perawatan  atas  masing  masing  diagnosa utama pasien yang dirawat (Humaidi, 2014).
Untuk menentukan tarif INA- DRGs/CBGs, tim tarif Kementrian Kesehatan menghimpun  data  dari  rumah  sakit  sampel  di Indonesia. Data yang dikumpulkan mulai dari besaran  rumah  sakit,  tipe  rumah  sakit  sampai kepada biaya operasional. Karena pembayarannya  perpaket,  maka  rumah  sakit tidak  perlu  lagi  merinci  biaya  yang  sudah dikeluarkannya  selama  perawatan  pasien (Sari, 2014).
Respon rumah sakit yang tidak diharapkan  tersebut  dapat  dikaitkan  dengan tarif  pembayaran  sistem  paket  DRGs.  Dalam sistem  ini,  rumah  sakit  akan  menanggung kerugian  jika  gagal  menyembuhkan  pasien segera mungkin. Sebaliknya, rumah sakit akan mendapatkan  keuntungan  dari  selisih  antara tarif  DRGs  dengan  biaya  pasien  yang dikeluarkan.  Penelitian  sebelumnya  sudah mengkonfirmasi bagaimana respon dari rumah  sakit  terhadap  pembayaran  berbasis DRGs,  dengan  perubahan  sistem  pembayaran rumah  sakit  berbasis  DRGs  yang  lebih objektif, sehingga dapat meningkatkan kinerja rumah sakit (Busse, 2012;  Harding & Preker, 2000; Theurl & Winner, 2007)
Pasca  implementasi  JKN,  baik  rumah sakit  pemerintah  maupun  rumah  sakit  swasta dituntut  untuk  memberikan  pelayanan  terbaik dengan  harga  yang  terjangkau  (Duarsa  et  al., 2019). Pemerintah telah meningkatkan anggaran kesehatan dalam upaya meningkatkan  akses  pelayanan  kesehatan kepada  masyarakat  tidak  mampu  dengan skema  asuransi  sosial.  Untuk  memastikan tingginya  efisiensi  pengeluaran  tersebut, pemerintah  memutuskan  untuk  mengadopsi metode  pembayaran  berbasis  paket  atau dikenal  dengan  INA-DRGs/CBGs.  Sistem  ini
sudah  digunakan  di  berbagai  negara  seperti Amerika,  Australia,  Jerman,  dan  Singapura. Sejumlah  penelitian  menemukan  bahwa sistem  pembayaran  berbasis  DRGs  tersebut mampu meningkatkan efisiensi dan produkvitas  rumah  sakit  (Theurl  &  Winner, 2007;  (Cheng,  Chen,  &  Tsai,  2012).  Namun demikian, sejumlah penelitian juga mengkonfirmasi adanya praktek moral hazard ,  misalnya  manipulasi  data  penyakit, upcoding ,  dan  strategi  rumah  sakit  lainnya yang  tidak  diharapkan  (Cook  &  Averett, 2020;  Jürges  &  Köberlein,  2015;  Shmueli  et al., 2002).
Sistem pembayaran berbasis DRGs sangat  berbeda  dengan  metode  pembayaran yang  sebelumnya  digunakan  seperti fee  for service dan  kapitasi.  Pada  kedua  metode pembayaran  tersebut,  rumah  sakit  relatif mendapatkan  keamanan  dari  risiko  lonjakan biaya pasien karena akan dibayar BPJS sesuai dengan  tindakan  yang  dilakukan.  Namun, pada  sistem  INA-CBGs,  pembayaran  akan dilakukan  berdasarkan  tarif  yang  ditentukan oleh  kementrian  kesehatan.  Tarif  tersebut dibuat berdasarkan nilai rata-rata untuk setiap perawatan  atas  masing  masing  diagnosa utama pasien yang dirawat (Humaidi, 2014).
Untuk menentukan tarif INA- DRGs/CBGs, tim tarif Kementrian Kesehatan menghimpun  data  dari  rumah  sakit  sampel  di Indonesia. Data yang dikumpulkan mulai dari besaran  rumah  sakit,  tipe  rumah  sakit  sampai kepada biaya operasional. Karena pembayarannya  perpaket,  maka  rumah  sakit tidak  perlu  lagi  merinci  biaya  yang  sudah dikeluarkannya  selama  perawatan  pasien (Sari, 2014).
Cost Recovery Rate (CRR) Respon rumah sakit yang tidak diharapkan  tersebut  dapat  dikaitkan  dengan tarif  pembayaran  sistem  paket  DRGs.  Dalam sistem  ini,  rumah  sakit  akan  menanggung kerugian  jika  gagal  menyembuhkan  pasien segera mungkin. Sebaliknya, rumah sakit akan mendapatkan  keuntungan  dari  selisih  antara tarif  DRGs  dengan  biaya  pasien  yang dikeluarkan  (Busse,  2012;  Harding  &  Preker, 2000; Theurl & Winner, 2007).
Pentingnya cost  recovery  rate  (CRR) sebagai alat penentuan efisiensi yang bertujuan  untuk  mengetahui  sejauh  mana pendapatan rumah sakit dapat menutupi biaya yang  dikeluarkan  rumah  sakit  (Mardiah  & Rivany,  2018).  Melalui  CRR  rumah  sakit dapat menutupi dan menggambarkan bagaimana  hubungan  antara  hasil  yang dicapai  suatu  usaha  yang  dilakukan  dengan sumber  daya  yang  dipergunakan  untuk menghasilkan  suatu  produk  atau  output. Perhitungan  CRR  dengan  membandingkan cost  of  treatment dengan  tarif  rumah  sakit (Mardiah, 2016).

## Evaluasi  Pengendalian  Biaya  Pelayanan Rumah Sakit
Untuk  menanggulangi  peningkatan  biaya perawatan  pasien  dan  penerapan  pembayaran berdasarkan sistem DRG, rumah sakit dituntut untuk  dapat  mengendalikan  biaya  secara efektif  (Fahlevi,  2016).  Secara  tradisional, manajemen  rumah  sakit  membandingkan antara  total  pengeluaran  dan  total  pemasukan untuk  mendapatkan  gambaran  keuntungan dan  efesiensi  rumah  sakit.  Namun  demikian, cara  tradisional  tersebut  kita  tidak  cocok  lagi diterapkan  pada  masa  pembayaran  biaya pasien berdasarkan sistem paket, terlepas dari berapa  biaya  yang  dikeluarkan  oleh  rumah sakit.
Rumah sakit kini didorong untuk menerapkan  pengendalian  yang  lebih  mikro dan  kasus  per  kasus  (Fahlevi,  Ilhamsyah,  & Oktari,  2020).  Hal  tersebut  dapat  dilakukan dengan  menggunakan  tarif  DRGs  sebagai pembanding.  Pengendalian  tersebut  dikenal dengan istilah case-mix accounting dan sudah diterapkan  di  banyak  rumah  sakit  khususnya di negara maju (Lehtonen, 2007).

## METODOLOGI PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  kuantitatif  dan  kualitatif  yang bersifat deskriptif-analitik. Pendekatan kuantitatif digunakana untuk membandingkan biaya  klaim  yang  seharusnya  dikeluarkan pasien  berdasarkan  tarif  rumah  sakit  dengan
biaya yang ditanggung BPJS berdasarkan tarif INA-CBGs pada pelayanan rawat inap pasien penyakit dalam pada periode Januari- Desember 2018.
Sampel  penelitian  ini  adalah  5  kasus rawat  inap  terbanyak  pada  bagian  penyakit dalam RS Sejahtera tahun 2018. Kelima kasus tersebut  adalah  yaitu  CKD  ( Chronic  Kidney Disease ) stage 5  dengan  kode  N18,  PSMBA (Pendarahan  Saluran  Cerna  Bagian  Atas) dengan  kode  K92, Diabetes  Mellitus Type  2 dengan  kode  E11, Sepsis dengan  kode  A41, dan Sirosis Hepatis dengan kode K74. Jumlah data pasien dari 5 kasus tersebut adalah 1.258 pasien.  Data  penelitian  akan  dianalisis  dan diuji dengan statistik nonparametik.
Penelitian  ini  kemudian  dilanjutkan dengan  metode  kualitatif  dengan  melakukan wawancara  untuk  mendapatkan  informasi yang  merupakan  upaya  dan  langkah  yang dilakukan  rumah  sakit  sehubungan  dengan perbedaan  tarif  rumah  sakit  dan  tarif  INA- CBGs  pada  pasien  rawat  inap.  Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur dimana peneliti telah mempersiapkan  sejumlah  pertanyaan  dan selama wawancara peneliti dapat mengembangkan pertanyaan lain dari jawaban narasumber.
Narasumber  wawancara  adalah  staf  ahli dari  divisi  akuntansi,  divisi  keuangan,  divisi instalasi asuransi dan dokter spesialis penyakit dalam.  Pada  penelitian  ini,  wawancara  yang dilakukan  dengan  metode semi  structured interview dengan  setiap  narasumber  secara personal  sesuai  dengan  waktu  yang  mereka tentukan  masing-masing  untuk  mendapatkan data  kualitatif.  Pertanyaan  yang  diajukan berpedoman  pada  pokok  permasalahan  yang diteliti  dan  dimodifikasi  berdasarkan  hasil jawaban dari narasumber.
Wawancara  dilakukan  secara  terbuka dimana  narasumber  tahu  bahwa  mereka sedang diwawancara serta mengetahui
maksud dan tujuan wawancara. Hasil wawancara  akan  dicatat  melalui  catatan tertulis, perekam suara, dan pengambilan foto. Peralatan  yang  digunakan  dalam  proses wawancara  ini  adalah  recorder  atau  alat perekam suara lainnya. Wawancara dilakukan di  kantor  narasumber  dengan  durasi  rata-rata 30  s.d.  60  menit.  Wawancara  dilakukan  pada bulan Februari s.d. Maret 2019.
Data  kasus  dan  pasien  yang  didapatkan dianalisis  dengan  menggunakan  metode statistic deskriptif untuk menemukan pola dan gambaran  biaya  pasien  berdasarkan  kasus, tingkat  keparan  dan  profil  pasien.  Lebih lanjut,  hasil  wawancara  diolah  dengan menggunakan  metode  analisis  data  kualitatif untuk menemukan  strategi rumah sakit dalam mengendalikan  biaya  perawatan  pasien  pasca INA-DRG/CBGs.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil penelitian
Jumlah  sampel  yang  diambil  sebanyak  1.258 pasien,  dengan  karakteristik  pasien  paling muda  adalah  1  tahun,  dan  umur  paling  tua adalah  103  tahun.  Pasien  dengan  jenis kelamin laki-laki sebanyak 688 orang dengan umur  terendah  1 tahun  dan  umur  tertinggi  97 tahun.  Untuk    jenis  kelamin  perempuan terkumpul 570 pasien dengan umur terendah 1 tahun  dan  tertinggi  103  tahun.  Lebih  lanjut dapat dilihat pada tabel 1.

## Tabel 1 Karakteristik Pasien Rawat Inap Penyakit Dalam 2018
Karakteristik Pasien Jumlah (n) Umur Pasien ( Tahun) Rata-Rata Minimum Maksimum Jenis Kelamin Laki-laki 688 55 1 97 Perempuan 570 57 1 103 Umur Pasien <50 tahun 428 37 1 50 >50 tahun 830 62 1 103 1.258 Sumber: data diolah (2018)
Peneliti juga  mengelompokkan  umur  menjadi dua  kelompok,  yaitu  kelompok  umur  <50 tahun  dan  kelompok  umur  >50  tahun. Kelompok  umur  <50  tahun  dengan  jumlah 428  dengan  umur  rata-rata  pasien  37  tahun, sedangkan  jumlah  pasien  dengan  kelompok umur  >50  tahun  sebesar  830,  dengan  umur rata-rata 62 tahun.
Selanjutnya  peneliti    juga  melihat karakteristik pasien berdasarkan lima diagnosa  terbanyak  selama  tahun  2018  (tabel 2).  Diagnosa  yang  diambil  adalah  CKD (Chronic  Kidney  Disease)  stage  5  (N18) jumlah  pasien  361  orang,  Diabetes  Mellitus Type 2 (E11) jumlah pasien 353 orang, Sepsis dengan  (A41)  jumlah  pasien  300  orang, Sirosis  Hepatis  (K74)  jumlah  pasien  130 orang,  dan  PSMBA  (Pendaharan  Saluran Cerna Bagian Atas) dengan kode K92 jumlah pasien 114 orang.
Tabel 2. Karakteristik Pasien Rawat Inap Penyakit Dalam Dengan Lima Diagnosa
No Diagnosa Jumlah (n) Umur Pasien (Tahun) Rata- Rata Mini mum Maks imum 1 CKD Stage 5 361 Laki-laki 204 54 10 86 Perempuan 158 52 8 87 2 DM Type 2 353 Laki-laki 183 56 11 93 Perempuan 169 55 16 88 3 Sepsis 300 Laki-laki 143 58 1 97 Perempuan 157 60 1 103 4 Sirosis Hepatis 130 Laki-laki 89 52 18 73 Perempuan 41 62 1 87 5 PSMBA 114 Laki-laki 69 53 1 97 Perempuan 45 57 1 87
Sumber data sekunder diolah 2018 Pasien  dengan  jenis  kelamin  laki-laki mendominasi  pada  diagnosa  CKD  Stage  5, DM  Type  2,  Sirosis  Hepatis  dan  PSMBA. Sedangkan  jenis  kelamin  perempuan  hanya mendominasi  pada  diagnosa  Sepsis.  Umur pasien  yang  termuda  yaitu  1  tahun  ada  pada pasien  dengan  diagnosa  Sepsis,  Sirosis Hepatis,  dan  PSMBA,  sedangkan  pasien dengan umur tertua ada pada diagnosa Sepsis yaitu 103 tahun.
Pada  penelitian  ini  peneliti  melakukan perbandingan  antara  total  biaya  klaim  dan total  yang  dibayarkan  BPJS  Kesehatan
berdasarkan  tarif  INA-CBGs  pada  pasien rawat inap penyakit dalam. Dengan membandingkan  total  biaya  klaim  dan  tarif INA-CBGs  akan  muncul  selisih,  selisih  yang muncul  bisa  merupakan  selisih  negatif (defisit) atau selisih positif (surplus).

## Analisis CRR Pasien Penyakit Dalam
Jumlah yang dibayarkan BPJS Kesehatan atas  klaim  biaya  rumah  sakit  merupakan pendapatan  yang  diterima  rumah  sakit.  Yang menjadi pertanyaan pada penelitian ini apakah pembayaran  berdasarkan  tarif  INA-CBGs  ini mampu  menutupi  pengeluaran  yang  di keluarkan pihak rumah sakit dalam melakukan  pelayanan  kesehatan.  Banyak terjadi keluhan terhadap tarif INA-CBGs yang dianggap  merugikan  rumah  sakit.  Peneliti melakukan  analisis  dengan  membandingkan total  biaya  klaim  rumah  sakit  dengan  total yang dibayarkan BPJS Kesehatan.
Jumlah yang dibayarkan BPJS Kesehatan atas  klaim  biaya  rumah  sakit  merupakan pendapatan  yang  diterima  rumah  sakit.  CRR mengukur  kemampuan  tarif  BPJS  yang diterima  rumah  sakit  untuk  menutupi  biaya pengobatan  pasien  yang  diproksikan  melalui tarif  rumah  sakit.  Jika  CRR  diatas  100%, maka  rumah  sakit  mendapatkan  keuntungan (surplus/  selisih  positif)  dari  pembayaran BPJS karena total klaim rumah sakit dibawah total  tarif  BPJS.  Sebaliknya,  jika  CRR dibawah 100%, maka rumah sakit mengalami kerugian (defisit/ selisih negatif) karena klaim rumah  sakit  tidak  dapat  dipenuhi  oleh  tarif yan dibayarkan BPJS.
Berdasarkan perbandingan tersebut didapatkan  hasil  CRR  secara  keseluruhan untuk  5  penyakit  pasien  rawat  terbanyak tersebut  adalah  60%  (tabel  3).  Artinya  tarif BPJS  hanya  mampu  menutupi  60%  biaya yang dikeluarkan oleh RS Sejahtera.
Tabel. 3 Analisis CRR RS Sejahtera
Jumlah CRR Jumlah CRR Tarif Rumah Sakit Rp 26.259.645.621 60% Tarif INA-CBGs Rp 15.797.969.000
Berdasarkan  data  yang  telah  diolah, terjadi  selisih  negatif  dari  perbandingan  total biaya klaim dan total tarif INA-CBGs, hal ini disebabkan  total  tarif  rumah  sakit  jauh  lebih besar  yaitu  Rp  26.259.654.621,-  dari  pada jumlah yang dibayarkan pihak BPJS Kesehatan sesuai tarif INA-CBGs  sebesar Rp 15.797.969.000,-.  Sehingga  terjadi  selisih negatif  sebesar  Rp  -10.461.685.621,-  dengan selisih  maksimum  sebesar  Rp  311.292.982,- dan selisih minimum sebesar Rp -8.316.125,-.
Selanjutnya, total klaim rumah sakit yang terbesar  ada  pada  diagnosa  DM  type  2,  yaitu Rp  9.690.255.055  (353  pasien).  Sedangkan pada  diagnosa  CKD  Stage  5  (361  pasien), total  biaya  klaim  rumah  sakit  mencapai Rp  7.577.275.237,-.  Dengan  demikian,  biaya perawatan  pasien  DM  Type  2,  lebih  besar. Akan  tetapi  total  tarif  INA-CBGs  yang dibayarkan untuk pasien dengan diagnosa DM type  2  hanya  sebesar  Rp  5.198.959.900,-  , sedangkan untuk diagnosa CKD Stage 5 total yang  dibayarkan  pihak  BPJS  Kesehatan  Rp 5.291.175.800,-.
Walaupun  tetap  terjadi  selisih  negatif pada  pasien  dengan  diagnosa  CKD  Stage  5, tapi  selisih  negatifnya  tidak  terlalu  besar seperti yang terjadi pada pasien diagnosa DM Type  2.  Pada  pasien  dengan  diagnosa  DM Type 2 terjadi total selisih negatif yang besar yaitu sebesar
Rp
-4.491.295.155,- dikarenakan  total  klaim  rumah  sakit  terlalu jauh  berbeda  dengan  yang  dibayarkan  BPJS Kesehatan.
Jika  dilihat  perbandingan  antar  nilai maksimum  pada  tarif  INA-CBGs  dan  tarif rumah sakit akan terlihat pada setiap diagnosa nilai  maksimum  tarif  INA-CBGs  selalu  lebih besar,  dibandingkan  dengan  nilai  maksimum pada  tarif  rumah  sakit,  dengan  demikian seharusnya  hal  tersebut  dapat  menimbulkan selisih  positif.  Akan  tetapi  pada  setiap diagnosa  total  selisih  yang  timbul  semua bernilai  negatif  dikarenakan  jumlah  selisih negatif  yang  lebih  banyak  terjadi  daripada selisih positif.
Analisis  lebih  lanjut  dapat  dilihat  pada tabel  4  yang  menunjukan  bahwa  tidak  ada jenis  diagnose,  kelompok  umur  pasien,  jenis kelamin,  kelas  rawatan  dan  tingkat  keparan
yang  memiliki  CRR  diatas  100%  (surplus). CRR  tertinggi  yaitu  70%  berasal  dari kelompok  diagnose  CKD  stage  5  dan kelompok  pasien  dengan  hari  rawat  teredah (1-15  hari).  Sebaliknya,  CRR  terendah ditemukan  pada  kelompok  pasien  dengan masa  rawatan  terpanjang  (46-61  hari)  yaitu 15,18% yang disusul dengan kelompok pasien dengan masa rawatan 31-45 hari.
Tabel. 4 Ringkasan Hasil Analisis
Perbandingan Biaya Klaim dan Tarif INA- CBGs Karakteristik Porsi (%) Selisih Positif Porsi (%) Diagnosa CKD Stage 5 28,69% 150 kasus 41,55% DM Type 2 28% 123 kasus 34,55% Sepis 24% 91 kasus 30,33% Sirosis Hepatis 10,33% 33 kasus 25,38% PSMBA 9,06% 13 kasus 11,40% Umur Pasien <50 Tahun 34,02% 141 kasus 32,94% >50 Tahun 65,97% 269 kasus 32,40% Jenis Kelamin Laki-laki 54,68% 235 kasus 34,10% Perempuan 45,31% 175 kasus 30,70% Kelas Rawatan Kelas1 22,17% 88 kasus 31,54% Kelas 2 5,64% 24 kasus 32,43% Kelas 3 71,93% 298 kasus 32,92% Tingkat Keparahan Tingkat I 16,45% 78 kasus 37,68% Tingkat II 49,52% 169 kasus 27,10% Tingkat III 34,02% 163 kasus 38,08% Hari Rawatan 1-15 Hari 83,54% 398 kasus 37,87% 15-30 Hari 14,62% 11 kasus 5,98% 31-45 Hari 0,015% 1 kasus 5,26% 46-61 Hari 0,003% 0 kasus 0%
Sumber data sekunder diolah (2018)
Hasil  penelitian  ini  juga  menunjukan bahwa  CKD  Stage  5  merupakan  jenis diagnosa dengan jumlah CRR positif (surplus) terbanyak  yaitu  41,55%  (150  kasus).  Untuk kasus dengan CRR negatif (defisit) terbanyak adalah  kelompok  pasien  dengan  masa  rawat 46-61  hari  yaitu  100%  (4  kasus).  Analisis  ini dapat  menjadi  dasar  untuk  investigasi  biaya dan  efisiensi  lebih  lanjut  guna  meningkatkan
efisiensi dan juga menjaga kestabilan keuangan rumah sakit.

## Strategi Kendali Biaya di RS Sejahtera
RS  Sejahtera  telah  menjalankan  program JKN  sejak  2014,  Sejak  tahun  tersebut, pembayaran  atas  klaim  rumah  sakit  untuk pasien BPJS dilakukan berdasarkan tarif INA- CBGs.  Seiring  dengan  adanya  perbedaan antara klaim rumah sakit dan tarif INA-CBGs, managemen sudah melakukan beberapa strategi  yaitu  (1)  Peningkatan  peran  dokter dalam  kendali  biaya,  (2)  Penggunaan clinical pathway , (3) Program revisi tarif rumah sakit. Pertama,  RS  Sejahtera  melalui  divisi akuntansi  telah  membuat  beberapa  strategi pengendalian  biaya  yang  melibatkan  dokter. Dokter  merupakan  aktor  yang  paling  penting dalam  implementasi  strategi  pengendalian biaya karena ditangan dan keputusan merekalah biaya perawatan pasien ditentukan. RS  Sejahtera  telah  memperbaiki  sistem pencatatan  riwayat  tindakan  pasien  dan perbaikan  database  tindakan  dan  obat  yang dapat  disesusuaikan  dengan  formularium BPJS.
―Pihak  dokter  harus  mengikuti  prosedur yang  jelas  dalam  memutuskan  untuk memberikan tindakan medis, harus sesuai diagnosanya,  sekarang  semua  melalui sistem,  jadi  dokter  bisa  mengakses  di komputer,  trus  memilih  tindakan  atau obat  yang  akan  diberikan  pasien,  jadi yang bisa di pilih hanya  yang tersedia di sistem  dan  ada  syarat-syaratnya.  Jadi dokter  sekarang  tidak  bisa,  memberikan tindakan  medis  yang  tidak  perlu,  atau memberi obat yang berlebihan.‖ (KBA)
Disamping  itu,  setiap  selisih  negatif (surplus)  biaya  pengobatan  pasien  yang disebabkan  oleh  perbedaan  yang  mencolok antara  tarif  BPJS  dan  klaim  rumah  sakit, divisi  akuntansi  akan  mengirimkan  informasi tersebut  kepada  staf  medis  fungsional  (SMF) untuk dibahas dan dievaluasi penyebabnya.
‗Beberapa  langkah  sudah  kita  lakukan untuk  pengendalian  biaya  pelayanan
rumah  sakit,  kita  secara  melakukan ekspose  kepada  ketua  kelompok  medis (SMF)  tentang  kelebihan  biaya  untuk dievaluasi bersama‘ (Staf divisi akuntansi).
Kedua,  RS  Sejahtera  telah  menerapkan clinical  pathway (CP).  CP  merupakan perwujudan standarisasi tindakan medis untuk setiap kasus penyakit yang sama yang disusun oleh komite medik dan para spesialis. Tujuan penerapan  CP  adalah  agar  tindakan  medis yang  dilakukan  oleh  dokter  menjadi  lebih seragam sehingga biaya dan kualitas pengobatan pasien dapat ditingkatkan.
‗Kalau  evaluasi  harian,  kita  pantau melalui  apakah  setiap  tindakan  medis sudah  sesuai  dengan  Clinical  Pathway, apakah sudah sesuai. Jika ada pasien yang harus  di  rawat  lebih  dari  lima  hari,  harus diberikan alasan‘ (Staf divisi akuntansi).
Ketiga,  manajemen  RS  Sejahtera  telah merencanakan  revisi  tarif  rumah  sakit  yang selama  ini  digunakan  sebagai  pembanding dalam  evaluasi  tarif  BPJS.  Tarif  rumah  sakit yang  ada  adalah  tarif  yang  disahkan  oleh Pergub  tahun  2013.  Meskipun  disusun  lebih dari  6  tahun  lalu,  manajemen  RS  Sejahtera percaya  bahwa  tarif  tersebut  terlalu  tinggi. Menurut  narasumber,  tarif  tersebut  disusun dengan  menggunakan  unit  cost  yang  tinggi, karena  pada  saat  itu  RS  Sejahtera  baru membangun  gedung  baru  yang  dilengkapi dengan  alat-alat  medis  yang  canggih  dan terbaru.
―Iya  bagian  akuntansi  ada  melakukan analisis  secara  internal,  sebagai  evaluasi dan  menjadi  dasar  untuk  mengajukan perubahan Pergub no 57 Tahun 2013, itu sudah  lama  sekali  perlu  di  ganti. Rencananya  pada  tahun  2019  ini  akan kita  di  rubah,  kita  dibantu  tim  dari Malaysia  dalam  menyusun  tarif  baru nanti.‖ (Kepala Bagian Akuntansi)
‗Tarif  rumah  sakit  yang  digunakan sebagai dasar klaim rumah sakit ke BPJS Kesehatan hanya merupakan pembanding
saja, karena memang peraturan dari BPJS Kesehatan  untuk  mengajukan  klaim harus berdasarkan tarif rumah sakit‘ (Staf divisi akuntansi)
Penelitian  ini  menemukan  bahwa  baik secara  kumulatif  5  kasus  rawat  inap  penyakit dalam  di  RS  Sejahtera  pada  tahun  2018 memiliki  atau  secara  terpisah  menunjukan bahwa  biaya  rumah  sakit  masih  lebih  tinggi daripada tarif BPJS. Hal ini konsisten dengan hasil  penelitian  Budiarto  &  Sugiharto  (2013) dan  Supriadi  (2013),  Duarsa,  Sulistiadi,  & Sangadji  (2019),  dan  Aurelia  &  Pujiyanti (2017).  Penelitian  tersebut  membuktikan bahwa  CRR  rumah  sakit  untuk  kasus  yang diteliti  lebih  kecil  100%  yang  artinya  rumah sakit mengalami defisit (kekurangan pembayaran) akibat selisih negatif antar klaim rumah  sakit  dan  tarif  BPJS.  Sebaliknya,  hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian  Handayani  et  al.  (2018)  dan Lilissuriani,  Saputra,  &  Ruby  (2017)  yang membuktikan  bahwa  tarif  INA-DRGs/CBGs sudah layak dan adil untuk rumah sakit.
Penelitian  ini  juga  menemukan  faktor faktor potensial penyumbang defisit keuangan rumah  sakit  akibat  CRR  yang  terlalu  rendah. Faktor tersebut adalah hari rawatan ( length of stay ),  umur  pasien,  jenis  kelamin  dan  tingkat keparahan. Selisih negatif juga paling banyak terjadi pada pasien dengan jenis kelamin laki- laki.  Hasil  penelitian  ini  tidak  konsisten dengan  hasil  penelitian  Wijayanti  &  Sugiarsi (2013)  yang  menemukan  bahwa  umur  pasien bukan  merupakan  determinan  selisih  antara tarif INA-CBGs dan biaya klaim rumah sakit.
Hasil  analisis  pada  tingkat  keparahan menunjukkan  bahwa  tingkat  keparahanan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan perbedaan biaya klaim dan tarif INA-CBGs karena tingkat keparahan mempengaruhi  komplikasinya  suatu  penyakit sehingga  membawa  efek  bagi  pemberi pelayanan  kesehatan,  Pemberian  pelayanan kesehatan  meliputi  obat  dan  atau  pelayanan rehabilitasi.  Hasil  ini  mendukung  hasil penelitian  Rahayuningrum,  Tamtomo,  & Suryono  (2017)  juga  menemukan  bahwa tingkat  keparahan  memiliki  pengaruh  tidak
langsung perbedaan tarif rumah sakit dan tarif INA-CBGs.  Di  samping  itu,  hari  rawatan menjadi  salah  satu  faktor  yang  menyebabkan perbedaan  antara  tarif  INA-CBGs  dan  tarif rumah  sakit.  Hal  in  senada  dengan  hasil penelitian  (Dumaris,  2016)  yang  menemukan bahwa  faktor  lama  rawatan  berkontribusi terhadap  selisih  klaim  rumah  sakit  dengan tarif BPJS.
Selanjutnya,  penelitian  ini  menemukan bahwa  tarif  INA-CBGs  digunakan  sebagai alat  untuk  mengevaluasi  efisiensi  dari  kasus yang klaimnya diatas INA-DRGs. Manajemen rumah  sakit  memiliki  beberapa  strategi  yang sifatnya  lebih  kepada  pengendalian  tingkat makro  ( agregrate ),  tidak  kasus  per  kasus. Untuk  mengendalikan  biaya,  manajemen rumah  sakit  sudah  mengikutsertakan  dokter, bahkan indikasi wewenang dokter diintervensi oleh  strategi  pengendalian  biaya  ditemukan dalam penelitian ini.
Motivasi  untuk  mengendalikan  biaya  per pasien  ( case  mix  accounting )  terhalang  oleh ketiadaan  data  unit  cost  yang  andal  dan terpercaya. Tarif rumah sakit yang  selama ini digunakan  dipercaya  tidak  lagi  relevan  dan terlalu  besar  nilainya.  Tarif  yang  seharusnya dapat digunakan untuk mengevaluasi perawatan  pasien  tidak  digunakan  karena adanya persepsi bahwa tarif tersebut tidak lagi akurat.  Namun  demikian,  tarif  tetap  memiliki fungsi  tidak  tergantikan  sebagai  informasi untuk penganggaran dan pengusulan dana dari pemerintah.

## SIMPULAN
Untuk  melihat  kemampuan  tarif  INA- CBGs  dalam  menutupi  pengeluaran  rumah sakit, Dilakukan perbandingan antara pendapatan  rumah  sakit  berdasarkan  jumlah yang dibayarkan BPJS Kesehatan dengan total biaya yang dikeluarkan rumah sakit, Hasilnya kemampuan tarif  INA-CBGs dalam menutupi pengeluaran  tersebut  hanya  60%,  Tanggapan bagian  keuangan  tentang  kondisi  ini,  mereka mengetahui  hal  ini  dan  menyatakan  RS Sejahtera  masih  menerima  subsidi  dari Pemerintah Daerah.
Selisih  positif  paling  banyak  terjadi  pada diagnosa  CKD  Stage  5,  pada  jenis  kelamin
laki-laki,  dengan  kelompok  umur  pasien  >50 tahun, kelas rawatan 3, hari rawatan 1-15 hari, dan  tingkat  keparahan  II,  Sedangkan  selisih negatif  banyak  muncul  pada  diagnosa  DM Type  2,  pada  kelompok  umur  pasien  <50 tahun,  dengan  jenis  kelamin  laki-laki,  pada kelas  rawatan  3,  hari  rawatan  1-15  hari,  dan tingkat keparahan II,
Perlunya pengendalian biaya yang diterapkan  di  RS  Sejahtera  atas  kondisi  ini, Pihak RS Sejahtera sudah melakukan beberapa  langkah  seperti  bagian  akuntansi yang  melakukan  analisis  internal  terhadap perbandingan  biaya  klaim  dan  tarif  INA- CBGs selama tahun 2016 sampai 2018, hal ini dilakukan  sebagai  dasar  untuk  mengambil kebijakan  selanjutnya,  Seperti  merubah  tarif yang  berlaku  di  rumah  sakit,  Pihak  keuangan memegang  kendali  pada  setiap  pengeluaran yang  dilakukan  pihak  rumah  sakit  dalam melakukan  pelayanan  kesehatan.  Dokter memiliki  peran  dalam  dalam  pengendalian biaya  dengan  memberikan  informasi  tentang biaya  riil  yang  dikeluarkan  setiap  melakukan pelayanan kesehatan. Namun demikian, penelitian  ini  menegaskan  akan  pentingnya perbaikan  tarif  sehingga  lebih  mencerminkan biaya yang aktual.
Penelitian ini tidak bebas dari keterbatasan.  Pertama,  sampel  pasien  yang digunakan  hanya  pasien  rawat  inap  penyakit dalam.  Kedua,  perode  penelitian  yang  hanya satu  tahun  sehingga  tidak  dapat  memberikan gambaran yang lebih lengkap (tren). Penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti  terkait  dengan  persepsi  dokter  atas keterlibatannya di strategi pengendalian biaya di  rumah  sakit.  Penelitian  yang  sama  dapat juga  direplikasi  dengan  lokasi  penelitian  di rumah  sakit  swasta  yang  memiliki  struktur dan  budaya  organisasi  yang  berbeda  dengan rumah sakit pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Aulia, S., Supriadi, Sari, D. K., & \Mutiha, A.
(2016). Cost Recovery Rate program Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan. Akuntabilitas , 8 (2), 111–120. https://doi.org/10.15408/akt.v8i2.2767
Aurelia, A., & Pujiyanti, E. (2017). Biaya
Satuan dan pemulihan biaya (cost recovery rate) layanan pasien acute coronary syndrome dengan rawat inap di Rumah Sakit X Tahun 2015. Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia , 1 (3),
132–137.
Budiarto, W., & Sugiharto, M. (2013). Biaya klaim INA CBGs dan biaya riil penyakit katastropik rawat inap peserta jamkesmas di rumah sakit studi di 10 rumah sakit milik kementerian kesehatan Januari-Maret 2012 (Expense of INA CBGs claim and real expense of catastropic diseases inpatient jamke. Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Litbang Kesehatan .
Busse, R. (2012). Do diagnosis-related groups explain variations in hospital costs and lenght of stay? - Analyses from the EURODRG project for 10 episoded of care accross 10 European countries. Health Economics , 21 (Suppl.2), 1–5.
https://doi.org/10.1002/hec
Cheng, S. H., Chen, C. C., & Tsai, S. L.
(2012). The impacts of DRG-based payments on health care provider behaviors under a universal coverage system: A population-based study. Health Policy , 107 (2–3), 202–208. https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2012.
03.021
Chua, W. F., & Preston, A. (1994). Worrying about accounting in health care.
Accounting, Auditing & Accountability Journal , 7 (3), 4–17.
Cook, A., & Averett, S. (2020). Do hospitals respond to changing incentive structures ? Evidence from Medicare ‘ s 2007 DRG restructuring. Journal of Health Economics , 73 , 102319. https://doi.org/10.1016/j.jhealeco.2020.1 02319
Duarsa, A. M., Sulistiadi, W., & Sangadji, I. (2019). Strategi atasi perbedaan unit cost sectio caesaria dengan klaim berdasarkan tarif INA- CBG ‘ s pada pasien BPJS di Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Bunda Liwa. Jurnal Manajemen Dan Administrasi RUmah Sakit Indonesia
(MARSI) , 3 (2), 142–154.
Dumaris, H. (2016). Analisis perbedaan tarif rumah sakit dan tarif INA CBGs pelayanan rawat jalan di RSUD Budhi Asih Jakarta Tahun 2015. Jurnal Administrasi Rumah Sakit , 3 (1), 20–28. Fahlevi, H. (2016). Understanding why the role of accounting is unchanged in Indonesian public hospitals. Journal of Accounting and Organizational Change ,
12 (2), 203–222. https://doi.org/10.1108/JAOC-03-2014-
0020
Fahlevi, H., Ilhamsyah, T. R., & Oktari, R. S.
(2020). Predicting Cost Recovery Rate of Ischemic Stroke Patients: A Potential
Application of Big Data Analysis in
Hospital. In Journal of Physics:
Conference Series . Palembang: IOP. https://doi.org/10.1088/1742- 6596/1500/1/012106 Handayani, L., Suharmiati, S., & Pratiwi, N. L. (2018). Unit Cost rumah sakit dan tarif INA-CBGs: Sudahkah Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Dibayar dengan Layak? Buletin
Penelitian Sistem Kesehatan , 21 (4), 219–
227.
Harding, A., & Preker, A. S. (2000).
Understanding Organizational Reforms The Corporatization of Public Hospitals . Washington: The World Bank. Humaidi, I. (2014). Perubahan tarif INA-
CBGs Membuat biaya kesehatan lebih efektif. BPJS Kesehatan . Jürges, H., & Köberlein, J. (2015). What explains DRG upcoding in neonatology?
The roles of financial incentives and infant health. Journal of Health
Economics , 43 , 13–26. https://doi.org/10.1016/j.jhealeco.2015.0 6.001
Lehtonen, T. (2007). DRG-based prospective pricing and case-mix accounting — Exploring the mechanisms of successful implementation. Management
Accounting Research , 18 , 367–395. https://doi.org/10.1016/j.mar.2006.12.00
2
Lilissuriani, Saputra, I., & Ruby, M. (2017).
Perbedaan biaya riil rumah sakit dan tarif ina-cbg untuk kasus katastropik dengan penyakit jantung koroner pada pasien rawat inap peserta jaminan kesehatan nasional di rsuza. JUKEMA , 3 (1), 198– 205.
Mardiah, M. (2016). Cost recovery rate tarif rumah sakit dan tarif INA-CBG‘s berdasarkan clinical pathway pada penyakit arteri koroner di RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang Tahun 2015. ARSI , 2 (3), 245–259. Mardiah, M., & Rivany, R. (2018). Cost
Recovery rate tarif rumah sakit dan tarif ina-cbg‘s berdasarkan clinical pathway pada penyakit arteri koroner di RS Pemerintah A di Palembang Tahun 2015. Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia ,
1 (4), 175–184. https://doi.org/10.7454/eki.v1i4.1794
Nurwahyuni, A., & Setiawan, E. (2019).
Kinerja rumah sakit swasta dengan pembayaran INA- CBGs di era Jaminan Kesehatan Nasional: Casemix, Casemix Index, Hospital Base Rate. Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia , 4 (2), 1–
10.
Rahayuningrum, I. O., Tamtomo, D., & Suryono, A. (2017). Comparison between hospital inpatient cost and INA- CBGs Tariff of inpatient care in the national health insurance scheme in Solo, Boyolali and Karanganyar Districts, Central Java. Journal of Health Policy and Management , 01 (02), 102–112. https://doi.org/10.26911/thejhpm.2016.0 1.02.05
Sari, R. P. (2014). Perbandingan Biaya riil dengan tarif paket INA CBGs dan
Analisis faktor yang mempengaruhi biaya riil pada pasien diabetes melitus rawat inap Jamkesmas di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta. Journal Spread ,
4 (April), 61–70.
Shmueli, A., Intrator, O., & Israeli, A. (2002). The effects of introducing prospective payments to general hospitals on length of stay, quality of care, and hospitals‘ income: the early experience of Israel. Social Science & Medicine , 55 , 981–989.
Supriadi, S. (2013). Cost recovery rate unit hemodialisa rumah sakit ABC tahun 2006-2008. Jurnal Vokasi Indonesia ,
1 (1), 78–92.
Theurl, E., & Winner, H. (2007). The impact of hospital financing on the length of stay: Evidence from Austria. Health
Policy , 82 , 375–389.
https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2006.
11.001 Wijayanti, A. I., & Sugiarsi, S. (2013).
Analisis perbedaan tarif riil dengan tarif paket INA-CBG pada pembayaran klaim
Jamkesmas pasien rawat inap di RSUD Kabupaten Sukoharjo. Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia , 1 (1), 1–10. https://doi.org/10.33560/.v1i1.56