## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197
5 th Sinta Akreditated

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
Author :
Wiwin Tri Yuniawati 1 , Paulus Bing Adiputra, Habib, Chandra Hery Putranto yuniawati45@gmail.com

## Fakultas Hukum Universitas Kadiri

## Abstrak
Pemerintah  mengatur  perlindungan  hukum  terhadap  Tenaga  Kerja  Indonesia melalui  Undang-  Undang  No.  39  Tahun  2004  tentang  Penempatan  Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Tetapi, Kenyataannya masih banyak kasus-kasus yang terjadi di luar negeri dalam hal penyiksaan yang dialami oleh buruh migran. Serta masih adanya TKI yang tersangkut masalah hukum dan belum dibebaskan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Mereka masih dipandang sebagai komoditi untuk memenuhi permintaan pasar dan bukan pekerja Indonesia di luar negeri yang wajib dilindungi. Komoditi ini tercermin dari minimnya poin perlindungan  di  Undang-Undang  no.  39  tahun  2004  tentang  Penempatan  dan Perlindungan  TKI  di  luar  negeri.  Sehingga  hak-hak  para  buruh  migran  untuk dilindungi oleh hukum di Negara tempat mereka bekerja terabaikan. Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan atas perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri  yang  mengalami  perlakuan  tidak  manusiawi  dan  menghasilkan  bentuk perlindungan hukum baik secara preventif (pencegahan) maupun secara rehabilitasi (pemulihan) yang dilakukan oleh Pemerintah agar tidak terulang
Kata Kunci : Perlindungan , Tenaga Kerja Indonesia

## PENDAHULUAN
Tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia sudah berlangsung cukup lama dan jumlahnya  terus  bertambah.  Pada  awalnya,  semua  berlangsung  secara wajar  sesuai  dengan kekuatan faktor penarik dari Malaysia dan faktor pendorong dari Indonesia. Perekonomian Malaysia bertumbuh cepat, sementara penduduk dan tenaga  kerjanya  relatif  jarang.  Karena  kekurangan  tenaga,  sistem  ekonomi menjanjikan upah tinggi. Sebaliknya,  jumlah  penduduk  Indonesia  sangat  besar,
1 Mahasiswa Program Studi Hukum S2 Fakultas Hukum Universitas Kadiri NIM : 202001020008

## Jurnal Transparansi Hukum
5 th Sinta Akreditated
sementara  kesempatan  kerja sangat  terbatas,  pengangguran  cukup  tinggi.  Faktor jarak    yang    relatif    dekat    serta    faktor  kesamaan    budaya    dan    bahasa    ikut mendorong    arus    tenaga    kerja    Indonesia    ke    Malaysia.  Pada      mulanya berlangsung   menurut   kekuatan   pasar   kerja.   Informasi   pada   umumnya melalui  para  Persoalan    TKI    di    Malaysia    sesungguhnya    bukan    saja persoalan        ekonomi  kontemporer    atau    sesaat,    tetapi    juga    problem    sejarah migrasi    dari    penduduk    Malaysia  (Melayu)  bahkan  sebelum  kelahiran kolonialisme.  Dengan  demikian  sejarah  pengiriman  TKI    khususnya    memiliki sejarah  yang  panjang,  maka  kehadirannya  sering  sekali  menjadi  salah satu problem    utama    dalam    hubungan    bilateral    kedua    Negara.    Berbeda    halnya dengan pengiriman  TKI  ke  kawasan  Asia  Timur  misalnya  yang  relatif  mudah diselesaikan  jika terjadi   persoalan   yang   menimpa   TKI   atau   majikan   dan penduduk   lokal.
Jika   terjadi permasalahan  yang  menimpa  TKI,  seperti  penganiayaan oleh  majikan  maka  persoalan  bias merembet  ke  hal-hal  lain  di  luar  persoalan hubungan    kerja    sehingga    sangat    merepotkan  kedua  Negara.  Saat  ini  Sebagai buruh  asing  di  negara  tempat  bekerja,  buruh-buruh  ini  diberlakukan  secara diskriminatif.  Mereka  dilarang  mendirikan  serikat  buruh  atau  masuk  dalam serikat buruh setempat. Buruh migran perempuan yang bekerja di sektor domestik (PRT/Pembantu  Rumah    Tangga)    memperoleh    upah    lebih    rendah    dibanding buruh  migran  laki-laki.  Karena waktu  kerja  yang  ketat,  banyak  buruh  migran dihalang-halangi  untuk  menjalankan  ibadah sesuai dengan agamanya. Lebih dari itu  jumlah  buruh  migran  Indonesia  yang  sebagian  besar  perempuan  dalam konstruksi  masyarakat  patriarkis  rentan  terhadap  tindak  kekerasan  yang  berbasis pada diskriminasi gender.
Demikian  juga  pada  saat  kembali  ke  Tanah  Air,  mereka  sering  menjadi obyek pemerasan  berbagai  oknum,  pemaksaan  angkutan  dengan  harga  mahal, nilai  tukar  mata uang  asing  yang  diturunkan,  dan  lain-lain.  Dengan  demikian, mudah    dipahami    bahwa    di  samping    sejumlah    TKW/TKI    yang    berhasil mengendalikan    diri,    banyak    di    antara    mereka  yang  menghadapi  akumulasi permasalahan  yang  tidak  tertahankan  sehingga  menimbulkan  letupan  emosional. Melihat besarnya devisa Negara yang dapat diperoleh dari sektor penempatan TKI di luar negeri ini, tentu saja membuat posisi pemerintah RI sangat dilematis ketika dihadapkan  pada    persoalan    yang    menyertai    penempatan    para    TKI    ke    luar negeri  ini.  Pemerintah  tentu tidak  ingin  apabila  pendapatan  hamper  sebesar  15 triliun  per  tahun  itu  hilang  begitu  saja. Namun,  permasalahan  yang  menimpa para  TKI  tersebut  di  luar  negeri  bukanlah  pekerjaan ringan  bagi  pemerintah, apalagi    kasus-kasus    tersebut    menyangkut    hubungan    unilateral  antarnegara. Mereka  lebih  memilih  untuk  mendapatkan  pekerjaan,  sekalipun  itu  biayanya

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197
5 th Sinta Akreditated
tidak murah dan kemungkinan resikonya tidak kecil.  Dalam  penafsiran  undang- undang  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  hak  dari  buruh migran  atas  Pemerintah adalah  mendapatkan  perlindungan  dalam  keseluruhan  proses penempatan  buruh migran  ke   luar  negeri.Namun  yang  terjadi  pada  buruh  migran  adalah saat mereka berada di tempat kerja/di luar negeri. Permasalahannya selama ini adalah pihak kedutaan  merasa  bahwa  karena  tidak  adanya  atase  tenaga  kerja,  maka persoalan  buruh peraturan  hukum  yang ada,  Beberapa  pasal  yang  mengatur mengenai  Perlindungan  bagi  buruh  migran,  namun pasal- Perbedaan   paling mendasar   yang   saya   temukan   ialah   perbedaan   dalam   hal hubungan hukum pada buruh lokal hubungan hukum yang mengikat adalah hukum antara majikan dan dan buruh. Hukum yang mengaturnya pun adalah hukum yang diberlakukan oleh  negara  yaitu  hukum  ketenagakerjaan,  Undang-Undang  No.  13  tahun  2003. Hubungan Hukum  yang  berlaku  pada  Buruh  Migran  sangat  beragam  dibanding hubungan  hukum buruh  lokal  hubungan  hukum  buruh  migran  ini  mencakup empat  pihak,  antar  buruh  dan agen,  buruh  dan  pemerintah  dalam  negeri,  buruh dengan  pemerintah  diluar  negeri,  buruh dan  majikannya  diluar  negeri.   Bisa dilihat  Undang-Undang  dalam  negeri  yang  mengatur tentang  perburuhan  luar negeri    yaitu    Undang-Undang    No.39    tahun    2004.    Bukan    hanya  peraturan perundangan  saja  yang  mengatur  tentang  perburuhan  luar  negeri  tapi  juga lembaga dunia ILO mengatur dalam sebuah kesepakatan konvensi.

## RUMUSAN MASALAH
Bagaimana perlindungan hukum terhadap buruh migran Indonesia di luar negeri ?

## METODE PENELITIAN
Penulisan   ini   merupakan   penelitian   yang   bersifat   deskriptif   analitis, dengan pendekatan  yuridis  normatif.  Yaitu  penelitian  yang  dilakukan  dengan mendasarkan    pada  data   kepustakaan    atau    data    sekunder.      Jenis   data   yang digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  data  kualitatif  yang  berdasarkan  pada data  sekunder.  Data  sekunder  ini  diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumen, terutama bahan hukum yang berkaitan dengan buruh migran.

## PEMBAHASAN
Peran Negara Untuk Melindungi Buruh Migran Peran   Negara   merupakan hal   yang   sangat   penting   dalam   melindungi   warga negaranya  yang  berada di  luar  negeri.  Pemerintah  pernah  mengadakan  rakornas  TKI  pada tanggal   13 Juli   2006   yang   menghasilkan   reformasi   penempatan   dan   perlindungan pekerja/buruh  migran  di    luar  negeri    dengan  membentuk  Badan  Nasional Penempatan  dan  Perlindungan  TKI  (BNP2TKI)  dan  mengurangi  birokrasi

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197
5 th Sinta Akreditated
penempatan. Reformasi ini tertuang dalam INPRES No. 6 tahun 2006. Pemerintah (khususnya Depnakertrans) telah lama diminta untuk  keluar  dari  cara  pandang yang    memposisikan    buruh    migran    sebagai    persediaan  tenaga    kerja    atau menjadikan  buruh  migran  sebagai  objek  dari  bisnis  penempatan    tenaga kerja semata.  Permintaan  ini  tidak  digubris  sama  sekali,  walaupun  hal    ini  sejalan dengan nafas  Konstitusi  UUD  45  yang  menghargai  hak  warga  negara  secara utuh;  dan  selaras dengan  Konvensi  Perlindungan  Hak  Asasi  Buruh  Migran yang  oleh  Pemerintah  sendiri dicanangkan untuk diratifikasi pada periode RAN- HAM 1998-2003.
Uang  yang  dikirimkan  oleh  buruh  migran  kepada  keluarganya  adalah penyelamat ekonomi   di   pedesaan.   Masyarakat   hidup   dari   penghasilan   buruh migran   ketimbang penghasilan  sektor  ekonomi  yang  mereka  akses  di  desanya.8 Sudah  lama  diketahui  bahwa masalah  buruh  migran  bukan  hanya  masalah jumlah  orang  yang  ditempatkan  ke    luar negeri dan mengirimkan uang ke dalam negeri. Buruh migran adalah kelompok yang sangat rentan terhadap berbagai   jenis pelanggaran hak asasi  manusia. Hingga penghujung  tahun 2012 pun, media cetak dan  elektronik  masih  kerap  menampilkan    laporan    tentang  perlakuan  buruk terhadap buruh migran.9 Sudah banyak pula laporan dan kajian dari organisasi non- pemerintah    (ornop)    dan    organisasi    buruh    migran    yang    dengan    gamblang memaparkan  kesewenang-wenangan    yang    dialami    buruh    migran        Indonesia baik  di  dalam  maupun  di luar  negeri    sejak  tahap  pra  keberangkatan,  masa penempatan  dan  ketika  bekerja  di  luar negeri hingga proses kepulangan. Dari kasus-kasus  yang  terungkap,  buruh  migran  Indonesia  yang  berkonflik  dengan majikan   dan   mengakibatkan   kematian   pada   majikan   adalah   karena   buruh migran  melakukan    tindakan    pembelaan    dan    mempertahankan    diri    dari kekerasan    yang    sering  dialami,    juga      perlawanan      dari      usaha      perkosaan terhadap   dirinya.
Selain      itu,      kualitas  penyelenggaraan  pelatihan  bagi  calon  TKI  dan akomodasi pekerja yang tidak sesuai dengan standar  dan  cenderung  mengurung calon  pekerja.  Persoalan  perlindungan  buruh  migran indonesia   yang   ada   di luar   negeri   perlu   ditingkatkan.   Negara   masih   sangat   lemah perlindungannya terhadap  para  buruh.  Baik  pada  saat  keberangkatan  ataupun  kepulangan. Pelanggaran    HAM    pada    buruh    migran    nyaris    dianggap    hal    biasa.    Ketika mengurus dokumen  keberangkatan,  buruh  migran  menjadi  mangsa  pemerasan dari  aparat    yang korup,  dan  menjadi  korban  penipuan  dari  agen    tenaga  kerja serakah    yang  mengenakan biaya sangat mahal. Selama menunggu keberangkatan, mereka tinggal berjejalan di  tempat penampungan  yang  kondisinya  sangat    tidak manusiawi,      tanpa   air    ,    penerangan,  udara  segar,  dan  makanan  yang    layak. Sesampainya di  luar negeri pun,  tidak ada jaminan bahwa mereka  akan    lolos

## Jurnal Transparansi Hukum
5 th Sinta Akreditated
dari  perlakuan  buruk  di  tempat  bekerja,  dari  mulai    jam  kerja  yang panjang, pemotongan gaji bahkan bekerja tanpa dibayar, disekap, menjadi korban kekerasan (fisik,  psikologis,  seksual)  dari  majikan/keluarga  majikan,  dipenjara    tanpa proses    hukum  yang  sah,  hingga  larangan  untuk  menjalankan  ibadah.  Sejarah perburuhan Indonesia mencatat bagaimana tanggapan Pemerintah  Indonesia pada tahun    1985    ketika    public    dalam    negeri    mulai    terganggu    oleh    gencarnya pemberitaan mengenai  kondisi  kerja  serupa  perbudakan  (jam  kerja  panjang, serangan  seksual)  yang dialami pembantu  rumah  tangga asal  Indonesia di luar negeri. Bukan mencari cara untuk melindungi  dan  memulihkan  hak-hak  korban, Sudomo,  Menteri  Tenaga  Kerja  waktu    itu, malah mengeluarkan surat keputusan (KEP .420/Men/1985, bertanggal 24 April 1985), yang mewajibkan  calon  buruh migran    untuk    menandatangani    surat    pernyataan    bahwa    mereka  tidak      akan berbicara   kepada   wartawan   selama   bekerja   di   luar   negeri.   Bahwa   buruh Indonesia  yang  berkeluh-kesah  demikian  adalah  mereka  yang  sebenarnya  hanya ingin mengakhiri kontrak kerjanya.
Perlindungan      terhadap      individu      dari      putusan      yang      mengurangi kehidupan, kebebasan,  serta  kesetaraan  perlindungan  hukum  yang  dikenakan oleh  pemerintah  kepada individu atau kelompok.  Jaminan hukum yang tercantum di  dalam  konstitusi  nasional  yang  dilengkapi  dengan  perlindungan  Internasional yang  menghormati  hak  jaminan  ekonomi  dan  sosial      individu,     seperti          hak untuk   memperoleh   pekerjaan,   hak   untuk   memperoleh pekerjaan,  hak  untuk memperoleh  biaya  pengobatan,  hak   untuk  liburan,  yang  semuanya memiliki nilai  penting  setara  dengan  konsep  hak  politik  yang  lebih  tua  keberadaannya. Diplomasi   mewujudkan   Indonesia   yang   bersatu,   lebih   aman,   dan   damai, adil,  demokratis    dan    sejahtera.    Kepentingan    nasional    Indonesia    dapat diterjemahkan    dengan  Memelihara  dan  meningkatkan  dukungan  internasional terhadap  keutuhan  wilayah  dan  kedaulatan  Indonesia.  Membantu  pencapaian Indonesia sejahtera melalui kerjasama pembangunan.
Memperkuat  hubungan  kerjasama  bilateral,  regional,  dan  internasional  di segala  bidang  dan  meningkatkan  prakarsa  dan  kontribusi  Indonesia  dalam pencapaian  keamanan  dan  perdamaian      internasional      serta      memperkuat multilateralisme.   Selain   itu,   dalam pencapaian  tujuan  kebijakan  luar  negeri sangat  ditentukan  oleh  keterkaitan  antara konsep  kepentingan  nasional  yang menjadi  acuan  perumusan  tujuan  kebijakan  luar negeri,  peluang  dan  tantangan atau  kendala  yang  ada  dilingkungan  eksternal  dan internal dapat terselesaikan dengan jalan mencari solusi yang positif demi kesejahteraan masyarakatnya,   serta kapabilitas   nasional   untuk   mewujudkan   pencapaian   tujuan tersebut.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197
5 th Sinta Akreditated
Seharusnya  pekerja  migran  dan  anggota  keluarganya  harus  dilindungi oleh  hukum dan  berhak  atas  hak  hidupnya  meskipun  berada  di  luar  negaranya. Pekerja    migrant    disini  dititik    beratkan    apda    tenaga    kerja    wanita,    karena sebagian  besar  tenaga  kerja  Indonesia  di luar   negeri   adalah   wanita   di   sector informal.   Karena   pekerja   migran   dan   anggota keluarganya  dapat  dijadikan sasaran    penyiksaan    atau    perlakuan    atau    penghukuman    yang  kejam,    tidak manusiawi    dan    merendahkan    martabat    oleh    majikannya    dengan    sewenang ≤wenang.  Karena  Keputusan  Menteri    Tenaga  Kerja  dan    Transmigrasi No.104A/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri, yang disinyalir lebih berpihak kepada PPJTKI, bukan pada TKI. Mencegah agar tidak terjadinya eksploitasi dan diskriminasi terhadap buruh migran baiknya  pemerintah harus  mengatasi  efek  negatif  dari  mekanisme  pasar-pasar  tenaga  kerja tidak sempurna      supaya      memenuhi      standar      buruh      internasional.      Dalam      hal tersebut  konvensi    ILO    melarang    adanya    perbudakan    maupun    kerja    paksa terhadap  Buruh  migran dan   anggota   keluarganya.   Kerja   paksa   dalam   hal ini   tidak   mencakup   yang   biasanya diwajibkan  pada  orang  yang  ditahan  atas perintah    yang    sah    dari    pengadilan,    atau    pada  orang  yang  tengah  menjalani pembebasan bersyarat dari penahanan.
Buruh  migran  dan  anggota  keluarganya  berhak  atas  kebebasan  berpikir, keyakinan dan  beragama.  Hak  ini  harus  mencakup  kebebasan  untuk  menganut atau  menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan  kebebasan untuk  menjalankan  agama  atau    kepercayaannya    dalam    kegiatan    ibadah, pentaatan,  pengamalan,  dan  pengajaran,  baik secara  sendiri  maupun  bersama- sama    dengan    orang    lain,    baik    ditempat    umum    maupun  secara  pribadi  dan dipaksa.  Kebebasan    untuk    menjalankan    agama    atau    kepercayaan    seseorang hanya    dapat  dibatasi      oleh      ketentuan      berdasarkan      hukum,      dan      yang diperlukan      untuk      melindungi  keamanan,    ketertiban,    kesehatan    atau    moral masyarakat,  atau  hak  dan  kebebasan  dasar orang lain. Untuk memastikan bahwa pendidikan  agama  dan  moral  bagi  anak-anak  mereka  sesuai  dengan  keyakinan sendiri.  Pengakuan        individu        dalam       hukum        international        hak       asasi manusia    juga dicantumkan dalam konvensi penghapusan diskriminasi rasial dan protocol  optional  kovenan  hak-hak    sipil    dan    politik,    yang    dalam    hal    ini memberikan    hak    petisinya    atau    prosedur  pengaduan  bagi  individu.  Demikian juga hak buruh untuk menyampaikan pengaduan yang diatur dalam konvensi ILO.

## PENUTUP
Perlindungan  buruh  migran  seharusnya  dilakukan  serius  karena  sesama manusia terlebih  lagi  penyumbang  devisa  negara.  Untuk  mengatasi  TKI  yang menghadapi  masalah, diperlukan langkah sisematis dan terstruktu, salah satunya

## Jurnal Transparansi Hukum
5 th Sinta Akreditated
seperti  mengganti  duta  besar  di  negara-negara    yang    dianggap    gagal    dalam memberi  perlindungan  bagi  TKI.   Berbagai  kebijakan yang dilegalkan melalui Inpres lebih banyak pengara pada perbaikan administrasi dan  perbaikan  efisiensi kerja    birokrasi    untuk    pengerahan    atau    penempatan        tenaga    kerja,  belum menyentuh  pada  penyempurnaan  sistem  perlindungan  hak  asasi  buruh  migran. Sehingga      kebijakan      mengenai      TKI      harus  dibadingkan  market    intelegent. Konsep  penempatan  buruh  migran  harus  berlandaskan  pada upaya  menguatkan posisi  buruh  migran  bukan  menjadikannya  sebagai  objek.  Mengambil posisi sebagai  penjaga  hak  asasi  manusia,  bukan  sebagai  pedagang  tenaga  kerja. Tugas  utama    pemerintah    adalah    memastikan    agar    warga    negaranya    yang bekerja  sebagai  buruh migran dimana pun berada tanpa kecuali mempunyai akses terhadap sistem perlindungan hak asasi manusia yang menyeluruh.

## DAFTAR PUSTAKA
Hilmy,   Umu. Urgensi   Perubahan   UU   Nomor:   39   Tahun   2004   tentang Penempatan   dan Perlindungan Pekerja Indonesia  di Luar Negeri,
RDP antara Pakar dengan Panja Pekerja Indonesia  Komisi IX tanggal 16 Desember 2010.  Jones,  Sidney.  Making  Money  off    Migrants,  the  Indonesian  Exodus  to Malaysia.
2000.  Kansil  dan  Christine,  Kitab  Undang-undang  Ketenagakerjaan,  Pradnya Paramita, Jakarta. P.Tong, Rosemarie. Feminist thought,Jalasutra:Yogyakarta dan Bandung,
2006. Purbacaraka  dan  Soerjono  Soekanto, Sendi-sendi  Ilmu  Hukum  dan  Tata Hukum,  Alumni, Bandung, 1986. Rachmad  Budiono,  Abdul. Hukum  Perburuhan di  Indonesia,  Penerbit  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 1999.Ramdlon   Naning,
1982.  Gatra      Ilmu      Negara,      Jakarta:      Penerbit      Liberty      Yogyakarta,      PT Gramedia. Sabhana Azmy, Ana. Negara buruh migrant perempuan, Yayasan Obor Indonesia. Soekanto, Soerjono.
Pengantar  Penelitian  Hukum,  Jakarta,  UI  Press,  1986.  Sudjana,  Eggi.  Melepas Ranjau TKI., Jakarta. RMBOOKS,
2009. Suny, Ismail. Mekanisme Demokrasi Pancasila, Jakarta, Aksara Baru, 1981. Sutedi, Adrian. Hukum Perburuhan, Jakarta. Sinar Grafika, 2009.