## INNOVATIVE: V OLUME 2 N OMOR 1 T AHUN 2022

## Research & Learning in Primary Education
Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Terhadap Karyawan Toko Erafone Megastore Cabang Mall Kartini Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor 569/Pid.B/2021/Pn Tjk)
Riko Noval Farid 1 , Zainudin Hasan 2
1,2, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Email: riconovalfarid11@gmail.com, zainudinhasan@ubl.ac.id

## Abstrak
Tindak kejahatan yang marak terjadi yakni tindak pidana penggelapan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372  sampai  dengan  Pasal  377  KUHP.  Tindak  pidana  yang  diatur  dalam  pasal  tersebut  adalah “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan, Permasalahan adalah : Penerapan sanksi pidana terhadap  tindak  pidana  penggelapan  dalam  jabatan  terhadap  karyawan  toko erafone  megastore Cabang Mall Kartini Bandar LampungpadaPutusan Nomor 569/Pid.B/2021/Pn.Tjk? dan  Dasar pertimbangan Hakim dalam  menjatuhkan  sanksi  pidana  terhadap  tindak  pidana  penggelapan  dalam  jabatan  terhadap  karyawan toko erafone megastore Cabang Mall Kartini Bandar Lampung pada Putusan Nomor 569/Pid.B/2021/Pn.Tjk? , Metode  penelitian  Pendekatan  yuridis  normatif  dan  empiris.  Hasil  penelitian  Pertanggungjawaban  pidana terhadap  tindak  pidana  penggelapan  yang  terdapat  pada  569/Pid.B/2021/PNTjk  yaitu  meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana  “ penggelapan  dalam  jabatan    secara  berlanju t” sebagaimana  telah melanggar Pasal 374 KUHP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pada Putusan Nomor 569/Pid.B/2021/PN.Tjk berdasarkan alat bukti dan pertimbangan yuridis, non yuridis dan sosiologis.
Kata kunci : Penerapan Sanksi; Tindak Pidana; Penggelapan

## Abstrak
Crimes that are rife are criminal acts of  embezzlement  as  regulated  in  Articles  372  to  377  of  the  Criminal Code. The crime regulated in the article is "abuse of rights" or "abuse of trust". The problems are: (1) The application  of criminal  sanctions against criminal  acts  of  embezzlement  in  office  against  employees  of  the Erafone Megastore store, Mall Kartini Bandar Lampung Branch in Decision Number 569/Pid.B/2021/Pn.Tjk? and The basis for the judge's consideration in imposing criminal sanctions on the crime of embezzlement in office against employees of the Erafone Megastore store, Mall Kartini Bandar Lampung  Branch in Decision Number 569/Pid.B/2021/Pn.Tjk? The methods are: normative  and empirical  juridical approach.  The results of  the  study:  Criminal  responsibility  for  the  criminal  act  of  embezzlement  contained  in 569/Pid.B/2021/PNTjk, namely  convincing guilty  of  committing  the  crime  of  "continuous  embezzlement  in office"  as  having  violated  Article  374  of  the  Criminal  Code  with  imprisonment  for  1  (one)  year  10  (ten) months.  Judge's  consideration  in  imposing  sentence  on  Decision  No.  569/Pid.B/2021/PN.Tjk  based  on evidence and juridical, non-juridical and sociological considerations Keywords: Application of Sanctions; Criminal act; Embezzlement

## PENDAHULUAN
Kejahatan  sebagai  fenomena  sosial  yang  terjadi  dimuka  bumi  mungkin  tidak  akan  ada  habisnya. Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu  sebabnya  dalam  keseharian  kita  dapat  melihat  berbagai  komentar  tentang  suatu  peristiwa  kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain (Topo santoso, 2014). Mengenai masalah ini dapat dilihat dari berbagai pemberitaan  di  media  massa  dan  media  elektronik  yang  selalu  memuat  berita  terjadinya  kejahatan. Kejahatan  dapat  terjadi  dimanapun,  tidak  menutup  kemungkinan  modus  perilaku  tindak  pidanaatau kejahatan semakin canggih baik dari segi pemikiran (modus) maupun dari segi teknologi.
Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh  setiap  manusia,  masyarakat  dan  bahkan  Negara.  Masalah  kejahatan  bukanlah  masalah  yang  baru meskipun  tempat  dan  waktunya  berbeda  tetapi  modus  operandinya  dinilai  sama.  Namun  ringan  dan beratnya setiap  ancaman  hukuman  tidak menjadi  penghalang  seseorang  untuk  tidak  melakukan  kejahatan atau pun pelanggaran. Hal ini menjadi masalah sebab tidak berarti sebuah aturan hukum jika kejahatan yang dilakukan  masyarakat  tidak  dapat  diikuti  oleh  aturan  hukum  itu  sendiri,  seperti  kejahatan  dengan  cara penggelapan yang merupakan salah satu dari jenis kejahatan terhadap harta benda manusia.
Salah satunya yang mulai tampak menonjol  adalah kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, yang umumnya bertalian dengan harta benda atau harta kekayaan. Kejahatan terhadap harta  kekayaan ini akan terlihat apabila tingkat kehidupan masyarakat semakin berat dan bertambah dengan melunturnya nilai-nilai kehidupan.  Hal-hal  yang  telah  di  sebutkan  diatas  sebelumnya,  memberikan  peluang  tertentu  kepada beberapa anggota masyarakat untuk melakukan suatu tindak pidana yang sangat erat hubungannya dengan kepercayaan  atau  penghargaan  masyarakat  terhadap  warga  di  sekitarnya,  berupa  penyalahgunaan kepercayaan,  dan  juga  erat  hubungannya  dengan  tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan  harta  benda  atau harta  kekayaan,  yaitu  tindak  pidana  penggelapan,  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Buku  Kedua  Bab  XXIV Pasal  372(penggelapan  biasa),  373(penggelapan  ringan),  374  dan  375  (penggelapan  dengan  pemberatan), dan 376 (penggelapan dalam keluarga) (Zainal, 2020).
Pasal 374 pada dasarnya hanyalah pemberatan dari Pasal 372 KUHP, yaitu apabila dilakukan dalam hubungan jabatan sehingga kalau Pasal 374 KUHP dapat dibuktikan maka Pasal 372 KUHP dengan sendirinya dapat  dibuktikan  juga  Disisi  lain,  tindak  pidana  penggelapan  memiliki  masalah  yang  berhubungan  erat dengan  sikap,  moral,  mental,  kejujuran  dan  kepercayaan  manusia  sebagai  individu.    Berdasarkan  uraian tersebut  dapat  diketahui  bahwa  tindak  pidana  penggelapan  merupakan  suatu  perbuatan  pidana  yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai pemilik sendiri barang sesuatu seluruhnya atau  sebagian  adalah  milik  orang  lain  yang  ada  dalam  kekuasaannya,  yang  diperoleh  bukan  karena kejahatan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk memilih judul Penerapan Sanksi Pidana  Terhadap  Tindak  Pidana  Penggelapan  Dalam  Jabatan  Terhadap  Karyawan  Toko Erafone  Megastore Cabang Mall Kartini Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor 569/Pid.B/2021/Pn.Tjk).

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif,  yaitu  suatu  metode  yang menitikberatkan  penelitian  pada  data  kepustakaan,  atau  data  sekunder  melalui  asas-asas  hukum  dan perbandingan  hukum.  Pada  penelitian  hukum  sosiologis  atau  empiris  maka  yang  diteliti  adalah  data sekunder,  untuk  kemudian  dilanjutkan  penelitian  terhadap  data  primer  dilapangan  atau masyarakat.Penelitian  ini  menggunakan  2  (dua)  pendekatan,  yaitu  pendekatan  yuridis  normatif  dan pendekatan empiris.
1. Pendekatan Yuridis Normatif
Pendekatan  yurudis  normatif  yaitu  pendekatan  dengan  cara  menelaah  kaidah – kaidah,  norma-norma, aturan-aturan, yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dilakukan dengan cara  studi  kepustakaan  (library  research),  untuk  mengumpulkan  berbagai  macam  peraturan  perundang- undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan di teliti. 2. Pendekatan Empiris
Pendekatan  empiris  yaitu  untuk  mengumpulkan  data  primer  sebagai  pembanding  data  sekunder  yang diperoleh secara langsung di objek penelitian melalui pengamatan (observation) dan wawancara (interview) dengan narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder dan data primer, yaitu : metode yang dipakai untuk  mendapatkan  data  dalam  menjawab  permasalahan  yang  dimulai  dari  pendekatan  masalah,  sumber dan  jenis  data,  prosedur  pengumpulan  data,  dan  prosedur  pengolahan  data  serta  diakhiri  dengan  analisa data.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan terhadap karyawan toko erafone megastore Cabang Mall Kartini Bandar Lampung pada Putusan Nomor 569/Pid.B/2021/Pn.Tjk
Menurut  wawancara  dengan  Bapak  Kiki  Sumarki  selaku  Ps  Kanit  I  Reskrim  Polsek  Kedaton  Pesawaran menerangkan  bahwa dalam  pertanggungjawaban  tindak  pidana  penggelapan  seperti  pada  Putusan  Nomor 569/Pid.B/2021/Pn.Tjk merupakan tindak pidana terhadap harta benda yang menyebabkan kerugian materil bagi  korbannya,  tindak  pidana  penggelapan  berasal  dari  adanya  kepercayaan  yang  diberikan  namun disalahgunakan akibat rendahnya suatu kejujuran. Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP, kemudian diatur lebih lanjut pada Pasal 374 KUHP mengenai penggelapan dalam hubungan kerja.
Menurut  wawancara  dengan  Bapak  Kiki  Sumarki  selaku  Ps  Kanit  I  Reskrim  Polsek  Kedaton  Pesawaran menerangkan  bahwaHakim  dalam  memeriksa  perkara  pidana,  berupaya  mencari  dan  membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan memegang  teguh pada surat  dakwaan  yang  dirumuskan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum.  Maka  perlu  diketahui  terlebih  dahulu  posisi kasus,  dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum  yang  terdapat  pada  putusan  nomor  569/Pid.B/2021/Pn.Tjk  yaitu sebagai berikut :
Menurut wawancara dengan Bapak Kiki Sumarki selaku Ps Kanit I Reskrim Polsek Kedaton Pesawaran menerangkan bahwaberawal terdakwa yang bekerja di Toko Erafone Simpur yang menjabatsebagai Kepala Toko  selama  7(tujuh)  bulan  dengan  mendapatkan  gajisebesar  Rp  3.000.000,-  (tiga  juta  rupiah)  dimana terdakwa  mempunyai  tugas  menjualHandphone  sesuai  dengan  target  yang  diberikan  oleh  Toko.  Adapun awalnyaterdakwa yang bekerja sebagai karyawan di toko Erafone simpur center,memiliki ideuntuk meretur (memesan)  barang  berupa  handpnone  yang  kemudian  akanterdakwa  jual  dengan  menggunakan  telepone toko  Erafone  simpurcenter,  namun  terdakwa  memesan  ke  toko  yang  berbeda,  dan  terdakwapertama  kali memesan melalui telepon Toko Erafone Simpur Center tempatterdakwa bekerja untuk memesan barang di Toko  Erafone  Mega  Store  MallKartini  yang  berada  di  Jalan  R.A  Kartini  yaitu  1(satu)  unit  Hp  merk  Iphone 11warna  Hitam  128Gb,  setelah  itu  terdakwa  langsung  pergi  menuju  tokoErafone  mega  store  mall  kartini untuk  pengambilan  barang  berupahandphone  yang  sudah  terdakwa  pesan  dan  terdakwa  jual  sedangkan uangnya  tidak  terdakwa  setorkan  ke  TokoErafone,  kemudian  yang  kedua  terdakwa  mengulang  kembali perbuatannya. Kemudian terdakwa dihubungi oleh atasan terdakwa dan memberitahukan bahwaterdakwa
tidak  diperbolehkan  bekerja  kembali  dari  pekerjaan  terdakwa  dikarenakan  setelah  diaudit  oleh  pihak Eraphone  ada  beberapa  barang  yang  diambil  oleh  terdakwa  namun  uangnya  tidak  terdakwa  setorkan  ke Toko,setelah mendapat kabar tersebut terdakwa langsung melarikan diri ke Jakarta untuk mencari pekerjaan yang  baru.  Sepulang  terdakwa  dari  Jakarta  terdakwa  menujukosan  yang  berada  di  labuhan  ratu  Bandar Lampung, tidak lama kemudian  terdakwa katahuan  oleh  rekan  kerja  terdakwa  yang  dahulu,  dan  terdakwa dibawa ke Polsek Kedaton untuk diamankan atas perbuatan yang telah terdakwa lakukanAkibat perbuatan terdakwa ERAFONE Simpur Center mengalami kerugian sebesar Rp. 24.397.000,- (Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Ibu  Venny  Prihandiniselaku  Jaksa  pada  Kejaksaan  Negeri Bandar lampung menerangkan bahwa surat dakwaan merupakan dasar atau landasan pemeriksaan perkara dalam  sidang pengadilan, berbeda dengan  halnya  surat  tuntutan  yang  memiliki  arti  yaitu  surat  yang  berisi tuntutan  Penuntut  Umum  terhadap  suatu  tindak  pidana.  Pada  hakikatnya  seorang  Jaksa  Penuntut  Umum harus  membuat  surat  dakwaan  dan  surat  tuntutan  yang  membuat  pelaku/terdakwa  suatu  tindak  pidana tidak dapat lolos dari jerat hukum. Hakim dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang  dirumuskan  di  dalam  surat  dakwaan.  Seorang  terdakwa  hanya  dapat  dijatuhi  hukuman  karena  telah dibuktikan  dalam  persidangan  bahwa  ia  telah  melakukan  tindak  pidana  seperti  apa  disebutkan  atau  yang dinyatakan jaksa dalam surat dakwaan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Ibu  Venny  Prihandini  selaku  Jaksa  pada  Kejaksaan  Negeri Bandar lampung menerangkan bahwa pada kasus Putusan Nomor 569/Pid.B/2021/PN.Tjk, Jaksa Penuntut Umum  memberikan  Surat  dakwaan  secara  alternatif  kepada  terdakwa  pelaku  tindak  pidana  penggelapan, yaitu :
1. Dakwaan  pertama  :  “de ngan  sengaja  dan      melawanhukum  memiliki  barang  sesuatu,yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapiyang  adadalam kekuasaanya bukan karena kejahatan,dilakukan oleh orang  yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerjaatau  karena pencarian atau  karena mendapat uang upah untuk  itu, jika antara beberapa  hubungannya    sedemikian  rupa  sehingga  harus  dipandang    sebagai  satu  perbuatan berlanjut ” dimana Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur  dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64KUHP.
2. Dakwaan  kedua  :  “ dengan  sengaja  dan      melawan  hukum,      dengan  sengaja      dan    dengan melawan   hukum memiliki  barang  sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah  kepunyaan orang  lain,  tetapi  yang  ada  dalam    kekuasaannya    bukan      karena      kejahatan,    jika    antara beberapa  perbuatan,    meskipun  masing-masing  merupakan  kejahatan  atau  pelanggaran, adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64KUHP.
Dalam  surat  dakwaan  di  atas,  diketahui  bahwa  dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum    berbentuk  dakwaan alternatif.  Dalam  surat  dakwaan  alternatif,  terdakwa  didakwakan  melakukan  tindak  pidana  yang  mana Penuntut  Umum  akan  menentukan  dakwaan  pertama  atau  kedua  yang  pantas  diberikan  oleh  terdakwa tentunya dengan melihat unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal yang dilanggar oleh terdakwa.
Dalam perkara di atas, terdakwa Dimas Pratama  bin  Indra Taufik didakwa dengan dakwaan pertama yaitu  melanggar  Pasal  374  KUHP  jo  Pasal  64  ayat  (1)  KUHP  yaitu  tindak  pidana  penggelapan.  Selanjutnya dalamproses persidangan dan sampai pada pengambilan keputusan, akhirnya Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 374
KUHP. Untuk membuktikan tepat atau tidaknya penerapan pasal yang dilakukan oleh Mejelis Hakim bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, maka semua unsur-unsur tentang tindak pidana tersebut harus terpenuhi seluruhnya.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Venny Prihandidni selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar lampung menerangkan bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan  alternative  pertama  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  374  KUHP,  yang  unsur-unsurnya  adalah sebagai:

## 1.Unsur barang siapa.
a. bahwa    yang      dimaksud  dengan barang      siapa tidak  lain  menunjuk      kepada    seseorang (persoon) sebagai      subyek    hukum      yang  mempunyai  hak  dan  kewajiban  hukum  yang manaatas  perbuatannyadapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum
b. bahwa  dalam  persidangan  ini  Penuntut  Umum  telah  menghadapkan  seoranglaki-lakiyang bernama Dimas Pratama bin Indra Taufik sebagai Terdakwa.
c. bahwa dalam pemeriksaan mengenai identitasnya ternyata Terdakwa tersebut mempunyai identitas  yang  sama  dengan  identitas  Terdakwa  sebagaimana    dimaksud    dalam      surat dakwaan  Penuntut Umum    sehingga  tidaklah terjadi  kesalahan penuntutan (errorinpersona) sebab Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah benar Terdakwa yang  dimaksud  Penuntut  Umum    dalam  surat  dakwaannya,  dengan  demikian  maka  unsur barang siapa telah terpenuhi;
2. Unsur dengan sengaja  dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau    sebagian  adalah  kepunyaan  orang  lain  berada  dalam  kekuasaannya  bukan    karena kejahatan melainkan karena jabatan atau karena pekerjaan.
a. bahwa    dimaksud    dengan      sengaja    memiliki    dengan  melawan  hukum  adalah  suatu kesengajaan yang dilakukan untuk  memilik iatau menguasai sesuatu barang yang dilakukan secara tanpa hak
b. bahwa yang  dimaksud dengan barang  adalah segala sesuatu  yang   berwujud termasuk pula  binatang,  uang,  baju,  kalung  dan  sebagainya.  Bahwa  barangyang  dimilikisi  pelaku tersebut harus milik orang lain baik  sebagian  maupun seluruhnya.
c. Bahwa darifakta-fakta hukum  diatas dapat disimpulkan jika perbuatan terdakwayang telah meminta retur  antara lain1 (satu) unit HP merk IPhone 11128  GB warna hitam, 1(satu) Unit HP  merk    Samsung  A718/128  GB  wana  birudan  1(satu)  unitHP  merk  Samsung  A516/128  GB warna  hitamuntuk  kemudian  uang    hasil  penjualan  HP      tersebut  tidak  dikembalikan terdakwa  kepada  Toko  Erafone  Simpur  melainkan sudah  dijual  untuk    kepentingan pribadi terdakwa  tentunya terdakwa sudah bersikap seolah-olah  dirinya sebagai          pemilik  atas1 (satu) unit HP merk  IPhone 11128  GBwarna hitam, 1 (satu) Unit HP merk Samsung A71 8/128 GB  wana    birudan  1  (satu)  unit  HP  merk  Samsung  A516/128  GB    warna  hitam  yang terdakwabawa  tersebut,dengan  demikian telah terpenuh isub    unsur   dari    memiliki  barang sesuatu  yang    seluruhnya  atau  sebagian  adalah  kepunyaan  orang    lain  berada  dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
d. Bahwa terakhir yang harus dibuktikan apakah perbuatan terdakwa memiliki barang sesuatu
yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang  lain  berada dalam  kekuasaannya bukan  karena kejahatan telah dilakukan secara dengan sengaja dan melawan hukum.
e. Bahwa  dalam        perkembangannya    bahwa    perbuatan  melawan  hukum  tidak  hanya diartikan  secara  formil  sebagai  suatu  perbuatan  yang    bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.
f. bahwa  berdasarkan  fakta  persidangan  diketahuijika  perbuatan  terdakwa  yang  telah meminta retur  antara lain1 (satu) unit HP merk IPhone 11128  GB warna hitam, 1 (satu) Unit HP  merk    Samsung  A718/128  GB  wana  birudan  1(satu)  uni  tHP  merk  Samsung  A516/128 GBwarna  hitam  untuk  kemudian  uang    hasil  penjualan  HP      tersebut  tidak  dikembalikan terdakwa  kepada  Toko  Erafone    Simpur    tentunya  tidak    seijin    dari  pemilik  Toko  Erafone Simpur  dengan  demikian  perbuatan  terdakwa  tersebut  telah  dilakukan  dengan  sengaja dan melawan hukum dan merugikan pihak Toko Erafone Simpur
g. bahwa dengan demikian maka unsur dengan sengaja dan dengan melawan  hukum  memiliki barang  sesuatu  yang    seluruhnya      atau  sebagian  adalah  kepunyaan  orang    lain  berada dalam  kekuasaannya  bukan  karena  kejahatan  melainkan  karena  jabatan  atau  karena pekerjaan secara bersama-sama telah terpenuhi secara sah menuruthukum.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Venny Prihandini selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar lampung  menerangkan  bahwaputusan  yang  di  jatuhkan  kepada  Terdakwa  berdasarkan  kualitas kesalahannya dengan melihat latar belakang dari pada tindak pidana tersebut dimana sanksi pidana yang di jatuhkan  telah  sesuai  dengan  Pasal  374  KUHP  yang  berisi    “ penggelapan  yang  dilakukan  oleh  orang yang  penguasaannya  terhadap  barang  disebabkan  karena  ada  hubungankerja  atau  karena pencarian  atau  karena  mendapat  upah  untuk  itu,  yang  antara  beberapa  perbuatan,  meskipun masing-masing  merupakan  kejahatan  atau  pelanggaran,  ada  hubungannya  sedemikian  rupa sehingga  harus  dipandang  sebagai  perbuatan  berlanjut ”. Oleh  karena  unsur  tindak  pidana  yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti  seluruhnya, maka keputusan   majelis hakim  yang menyatakan terdakwa  melanggar  Pasal  374  KUHP  menurut  penulis  sudah  tepat  atau  dengan  kata  lain  pasal  yang didakwakan oleh JPU dan selanjutnya ditetapkan oleh Majelis Hakim sudah tepat.
Selanjutnya untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang haruslah didasarkan pada ketentuan Pasal 184 KUHAP, yang menjelaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar  terjadi  dan  bahwa  terdakwalah  yang  bersalah  melakukannya.  Adapun  alat  bukti  yang  sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP adalah sebagai berikut:
a. Keterangan saksi; b. Keterangan ahli;
c. Surat; d. Petunjuk;
e. Keterangan terdakwa
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Venny Prihandini selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar lampung  menerangkan  bahwa  merujuk  pada  Berita  Acara  Pemeriksaan  (BAP)  maka  alat  bukti  yang  sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP telah terpenuhi yaitu dengan adanya keterangan 4 orang saksi yaitu MR endy Saputra bin HerryIdama,  Nurul Alinah binti Muhammad  Holil, Veranita Ramadhani binti Muhammad
Nasir,  dan  Egy    Roni  Ananda  bin  Nizwar,  dengan  barang  bukti seperti 1  (satu)  pcs  Baju  kemeja  Panjang kotak – kotak    warna  Putih,  1  (satu)  pcs  kemeja  batik  lengan  pendek  warna  kombinasi  abu-abu  dan putih Karena milik Dimas Pratama maka Dikembalikan kepada  terdakwa Dimas Pratama, 1 (satu) bukti struk  pesanan  1  (satu)  unit  Hp  merk  Samsung  A51    warna  hitam  6/128Gb,  1  (satu)  bukti  struk pesanan  1  (satu)  unit  Hp  merk  Iphone  11  warna  hitam  128Gb,  1  (satu)  bukti  struk  pesanan  dan  1 (satu) unit Handphone merk Samsung A71 warna biru 8/128Gb dan 1 (satu) buku tabungan Bank BCA dengan Nomor Rek 0230967431.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Ibu  Venny  Prihandidni  selaku  Jaksa  pada  Kejaksaan  Negeri Bandar  lampung  menerangkan  bahwauntuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  maka  perlu dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan  yang  memberatkan  dan  yang  meringankan  Terdakwa,  yaitu Bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa,  maka  perlu  dipertimbangkan  terlebih  dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.
Keadaanyang  memberatkan:
1. Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
Keadaanyang meringankan:
1. Terdakwa belump ernah dijatuhi pidana
2. Terdakwa sopan di persidangan;
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Venny Prihandini selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar lampung  menerangkan  bahwa  adapun  dalam  Berita  Acara  Pemeriksaan  tersebut,  terdakwa  telah  terbukti melakukan Tindak Pidana penggelapan yang kami dakwakan dalam dakwaan alternative pertama yang mana Majelis  Hakim  dengan  memperhatikan  fakta-fakta  hukum  tersebut  diatas  memilih  langsung  dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, dan Berita Acara tersebut  telah lengkap yang disertai dengan alat-alat bukti dan keterangan para saksi yang dianggap telah sah menurut hukum, serta Berita Acara Pemeriksaan telah berjalan sesuai dengan dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Venny Prihandini selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar lampung  menerangkan  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  hukum,  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa Terdakwa  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “ Penggelapan Dalam Jabatan  Secara Berlanju t” dan melangar Pasal 374 KUHP dan oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.
2. Dasar  pertimbangan  Hakim  dalam  menjatuhkan  sanksi  pidana  terhadap  tindak  pidana  penggelapan dalam jabatan terhadap karyawan toko erafone megastore Cabang Mall Kartini Bandar Lampung pada Putusan Nomor 569/Pid.B/2021/Pn.Tjk
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hendro Wicaksono selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung  Karang  menerangkan  bahwa  lain  daripada  teori  tersebut  diatas,  Hakim  dalam  menjatuhkan putusannya melihat pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak  sebagaimana  yang  termuat  dalam  unsur-unsur  tindak  pidana  yang  didakwakan  kepadanya Pertimbangan  non-yuridis  oleh  hakim  dibutuhkan  oleh  karena  itu,  masalah  tanggung  jawab  hukum  yang dilakukan oleh terdakwa umur tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada segi normatif, visi kerugiannya
saja, tetapi faktor intern dan ekstern yang melatarbelakangi Terdakwa dalam melakukan tindak pidana harus dipertimbangkan secara arif oleh hakim yang mengadili.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak  Hendro Wicaksono selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung  Karang  menerangkan  bahwa  pertimbangan  non  yuridis  bersifat  sosiologis  yang  berguna  untuk mengkaji latar belakang sosial mengapa seseorang melakukan suatu tindak pidana, aspek psikologis berguna untuk mengkaji kondisi psikologis Terdakwa pada saat melakukan suatu tindak pidana dan setelah menjalani pidana  sedangkan  aspek  kriminologi  diperlukan  untuk  mengkaji  sebab-sebab  seorang  melakukan  tindak pidana dan bagaimana sikap serta perilaku Terdakwa yang melakukan tindak pidana, dengan demikian hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang adil.
Majelis  Hakim  juga  mempertimbangkan  unsur  delik  dan  hal-hal  yang  meringankan  dan  memberatkan terdakwa.  Adapun  yang menjadi pertimbangan  Hakim  terhadap  tindak  pidana  penggelapan  dalam  jabatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah sebagai berikut : Pertimbangan yang memberatkan dan meringankan, penjatuhan  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  Hakim  memuat  hal-hal  yang memberatkan  dan  meringankan.  Hal  ini  memang  sudah  ditentukan  dalam  Pasal  197  ayat  (1)  KUHAP  yang menyebutkan putusan pemidanaan memuat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Selanjutnya pertimbangan hal memberatkan dan meringankan dalam persidangan Terdakwa yaitu Keadaan yang  memberatkan bahwa : Keadaa nyang  memberatkan yaitu Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain  dan  Keadaan  yang  meringankan  yaitu  Terdakwa  belum  pernah  dijatuhi  pidana  dan  Terdakwa sopan  dipersidangan;  Tindak  pidana  penggelapan  merupakan  tindak  pidana  terhadap  harta  benda  yang menyebabkan kerugian materil bagi korbannya, tindak pidana penggelapan berasal dari adanya kepercayaan yang diberikan namun disalahgunakan akibat rendahnya suatu kejujuran. Tindak pidana penggelapan dalam perkara  Nomor  569/Pid.B/2021/PNTjk  telah  melanggar  Pasal  374  KUHP.  Unsur  memegang  barang berhubungan  dengan  pekerjaaan  atau  jabatan  atau  karena  mendapat  upah  uang,  terpenuhi,  dengan  alat bukti sebagai berikut:
1. Keterangan  saksi-  saksi.  Adanya  bebarapa  orang  saksi  yang  telah  didengar  keterangannya  dibawah sumpah.
2. Adanya barang bukti yang di sita
3. Keterangan tersangka. Dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa.
Keterangan  saksi  dan  keterangan  terdakwa  saling  menunjukkan  kesesuaian,  sehingga  melahirkan kesimpulan  bahwa  terdakwa  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  atas  tindak  pidana, melakukan tindak pidana “ Penggelapan Dalam Jabatan  Secara Berlanju t”. Berdasarkan hasil wawancara dengan  Bapak  Hendro  Wicaksono  selaku  Hakim  pada  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang  menerangkan bahwa  dampak  pertimbangan  hakim  dalam  penjatuhan  pidana  tekait  hal-hal  yang  memberatkan  dan meringankan  pidana  terhadap  pelaku  adalah  hukum  itu  bertujuan  kesejahteraan  dan  juga  untuk menyembuhkan  kembali,  keadaan  kejiwaan  yang  terguncang  akibat  perbuatan  yang  telah  ia  lakukan,  jadi tujuan untuk dijatuhkan pidana tidak semata-mata untuk menghukum siterdakwa yang bersalah. Akan tetapi membina  dan  menyadarkan  kembali  terdakwa  yang  telah  melakukan  kekeliruan  atau  telah  melakukan penyimpangan.
Kalau  tujuan  dari  pidana  tujuansosial,  maka  walaupun  itu  hal-hal  yang  meringankan  hakim  harus memperhatikan, karena pidana itu tidak bisa disamaratakan. Artinya tidak ada suatu peristiwa hukum yang terjadi  itu  sama  dan  dalam  hal  terdakwa  adanya  hal  yang  meringankan  baginya  maka  pidananya  boleh dikurangi dan dalam hal terdakwa seorang residivis maka pidanya bisa ditambah sepetiga. Dan hakim dalam
menjatuhkan putusannya hakim harus bertanggung jawab atas isi putusan yang telah dibuat karena hakim telah diletakan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan ditegakkan, putusan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada hukum, masyarakat dan kepada Tuhan yang maha Esa.
Kebebasan  Hakim  untuk  menentukan  berat  ringannya  sanksi  pidana  penjara  juga  tidak  terlepas  dari pedoman dan batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap  terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap  Tuhan Yang Maha Esa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana  dimana  dalam  penelitian  ini  tindak  pidana  penggelapan  dalam  jabatan  harus  mempertimbangkan motif  terdakwa  dalam  melakukan  perbuatan  tersebut  dan  bagaimana  dampak  yang  ditimbulkan  dari perbuatan penggelapan dalam jabatan tersebut.
Suatu  proses  peradilan  diakhiri  dengan  penjatuhan  putusan  akhir (vonis), aspek  pertimbangan- pertimbangan  yuridis  terhadap  tindak  pidana  yang  didakwakan  merupakan  konteks  yang  paling  dalam putusan  hakim.  Hakikatnya  pada  pertimbangan  yuridis  merupakan  pembuktian  perbuatan  terdakwa terhadap unsur-unsur tindak pidana.
Penerapan  Pasal  374  KUHP  dalam  dakwaan  tersebut  dirasa  sudah  tepat  dikarenakan  Terdakwa  turut serta  dalam  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  Terdakwa  dengan  menggunakan  jabatan  yang  ia  miliki  untuk menggunakan uang setoran dari took  untuk digunakan bagi kepentingan Terdakwa sendiri maupun orang lain,  tanpa  sepengetahuan  dari  pemilik  toko  erafone.  Berdasarkan  uraian  diatas  dapat  di  analisis bahwa  dalam  Putusan  Nomor  569/Pid.B/2021/PNTjk  pertimbangan  Hakim  dalam  menjatuhkan  pidana terhadap Terdakwa mendasar teori pertimbangan hakim yang didasarkan pada 3 (tiga) bentuk pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis, pertimbangan non yuridis atau sosiologis dan pertimbangan yang memberatkan dan meringankan, maka memperoleh fakta-fakta hukum sebagai bahan pertimbangan serta kecocokan dari unsur-unsur pasal yang di tuntut oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 374 KUHP yang dirasa tepat. Selain hakim menjadikan hukuman pidana penjara dan denda sebagai sarana pembalasan terhadap diri Terdakwa juga  menjadikan  hukuman  pidana  penjara  dan  denda  sebagai  sarana  tujuan  yaitu  memberikan  pelajaran kepada Terdakwa agar dilain waktu setelah keluar dari penjara tidak mengulangi perbuatan kriminal apapun dan sebagai shock therapy untuk masyarakat supaya tidak mengikuti perbuatan tersebut.

## SIMPULAN
1. Pertanggungjawaban  pidana  terhadap  tindak  pidana  penggelapan  yang  terdapat  pada 569/Pid.B/2021/PNTjk  yaitu  sanksi  pidana,  yang  mana  mengenai  pasal  yang  dijatukan  dirasa  sudah tepat. Dengan demikian, menyatakan terdakwa  Dimas Pratama  bin  Indra Taufi  ktelah  terbukti  secara sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “ penggelapan  dalam  jabatan    secara berlanju t” dan  menjatuhkan  pidana  terhadap  dengan  pidana  penjara  selama  1  (satu)  tahun  10 (sepuluh)  bulan. “ melakukan  Penggelapan  dilakukan  oleh  orang      yang    menguasai  barang    itu karena  hubungan  kerja    yang  dilakukan    secara  berlanjut ” sebagaimana    dalam  dakwaan Alternative Pertama Penuntut Umum.
2. Pertimbangan  Hakim  dalam  menjatuhkan  hukuman  pada  putusan  nomor  569/Pid.B/2021/PNTjk berdasarkan beberapa pertimbangan. Terlebih dahulu hakim membaca dakwaan sesuai yang didakwakan penuntut  umum.Setelah  hakim  membaca  isi  surat  dakwaan  tersebut,hakim  lalu  memastikan  terbukti tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan alat bukti dan pertimbangan yuridis, non yuridis dan  sosiologis  serta  meyakini  bahwa  terdakwa  didakwakan  dalam  dakwaan  alternative  pertama  yakni melanggar  Pasal  374  KUHP  mengenai  penggelapan  dengan  memenuhi  unsur-ursur  yang  terkandung
dalam  Pasal  374  KUHP  dengan  pidana  penjara  selama  1  (satu)  tahun  10  (sepuluh)  bulanTerdakwa berada  dalam  tahanan  dengan  perintah  agar  terdakwa  tetap  ditahan.  Menurut  pendapat  penulis hukuman yang diberikan sudah berkesesuaian karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa waktunya lebih  lama  dari  pada  masa  penahanannya  dan  perbuatan  terdakwa  diyakini  sebagai  tindak  pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Khahim. 2003. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Berdasarkan Undang-UndangNomor 13 Tahun 2003) . Citra Aditya Bakti, Bandung Adami Chazawi. 2005. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 . Raja Grafindo Persada, Jakarta Amir Ilyas. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia,Yogyakarta Andi Hamzah. 2001. Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Ghalia Indonesia,Jakarta Andi  Rahmiah  Nanda.  2017. Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Tindak  Pidana  Penggelapan.  Jurnal  Hukum Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.Volume 2 Andi ZainalAbidin. 2007. Hukum Pidana 1 . Sinar Grafika, Jakarta Anhar.2014. Tinjauan  Terhadap  Tindak  Pidana  Penggelapan  Dengan  Pembertan  Yang  Dilakukan  Secara Berlanjut. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Edisi I, Vol. 2
Antonius  Sudirman.  2009. Hukum  Pidana  Dan  Dinamika  Sosial-Suatu  Kajian  Teori  Dan  Praktek  Di Indonesia. BP Undip,Semarang. Barda  Nawawi  Arif.  2001. Masalah  Penegakan  hukum  dan  Kebijakan  Penanggulangan  Kejahatan. Citra Aditya Bakti, Bandung
C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2004. Pokok-Pokok Hukum Pidana . Pradnya Paramit, Jakarta Dekdikbud. 1999. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka , Jakarta Frans Maramis. 2013. Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia . Raja Grafindo Persada,Jakarta https://www.kompasiana.com/khoirulargen/585d27ce04b0bd75497f462a/dasar-pemberatan-pidana- karena-jabatan Diakses Tanggal 27 Juli 2019 Pukul 20.00
Intan  Nurina Seftiniara.  2015. Analisis Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pelaku  Penipuan  Perempuan Yang  Dijadikan  Pekerja  Seks  Komersial. Jurnal  Ilmu  Hukum  Pranata  Hukum  Program  Studi  Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung Volume 10 Nomor 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) M.Sudrajat Bassar. 1984. Tindak-Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP , Remaja Karya, Bandung P.A.F. Lamintang.1996. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Citra Aditya Bakti, Bandung
PeraturanPemerintahNomor 92 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Suryani.  2009. Pelaksanaan  koordinasi  antara  penyidik  dengan  jaksa  penuntu  umum  dalam  penyelesaian perkara  pidana. Dosen  Fakultas  Hukum  Universitas  IBA  Palembang.  Jurnal  Ilmu  Hukum.  Program Magister Hukum Universitas Bandar Lampung. Pranata HukumVolume 4 No. 1.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang  Kepolisian Negara Republik Indonesia Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor I Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Undang-UndangNomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Zainudin  Hasan.  2018. Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pelaku  Penyalahgunaan  Narkotika  Yang Dilakukan  Narapidana  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Way  Huwi  Provinsi  Lampung. Dosen  Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.Jurnal Pranata Hukum Volume 13 Nomor 2 Zainudin Hasan. 2020. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Perseroan Terbatas. Jurnal Keadilan Progresif. Volume 11Nomor 1