https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i7.2416 _ _ E-ISSN: 2684-883X Published by: Ridwan Institute

## PENATAAN DESA TERDAMPAK LUMPUR DI KABUPATEN SIDOARJO
Dyah Retno Karlina, Rizari, Faria Ruhana Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor Email: dkkartini@gmail.com ,

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang  collaborative  governance  dalam  penataan  desa terdampak  lumpur  di  Kabupaten  Sidoarjo.  Lumpur  Sidoarjo  sudah  terjadi  sejak  tahun 2004 dan sampai sekarang belum ada keputusan akhir terkait penataan desa terdampak pada tiga kecamatan yakni Porong, Jabon, dan Tanggulangin. Sedangkan, mayarakat dan desa  terdampak  lumpur  sudah  harus  segera  mendapatkan  tindak  lanjut  agar  dapat melaksanakan  fungsinya  dengan  baik.  Penelitian  ini  berfungsi  untuk  menganalisis bagaimana proses penataan desa, faktor pendukung dan faktor penghambat serta upaya mengatasinya. Merujuk pada model collaborative governance menurut Ansel dan Gash dengan metode penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Penulis menggunakan teknik pengumpulan  data  melalui  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance telah dilaksanakan dalam proses penataan desa terdampak lumpur Sidoarjo dengan cukup baik meliputi kondisi awal terkait sumber daya manusia yang kurang memadai secara kuantitas dan sumber daya keuangan yang mendukung, desain kelembagaan terkait kelembagaan yang sudah baik, aturan dasar yang sudah  ada,  dan  transparansi  yang  sudah  dilakukan,  kepemimpinan  fasilitatif  oleh stakeholders,  dan  proses  kolaborasi  terkait  face  to  face  dialogue,  membangun kepercayaan dan pemahaman antar peserta kolaborasi, berbagi pemahaman dan misi serta intermediate outcome berupa naskah kajian dan draft raperda. Namun masih ada faktor penghambat  yakni  kondisi  awal  sumber  daya  manusianta  yang  tidak  memadai  secara kuantitas,  proses  hasil  perumusan  penataan  desa  yang  terlalu  lama  dan  pemahaman masyarakat yang belum bisa diseragamkan mengakibatkan adanya kendala dalam proses penataan desa terdampak lumpur Sidoarjo.
Kata Kunci: collaborative governance, penataan desa, Sidoarjo

## Abstract
This  study  discusses  collaborative  governance  in  managing  mud-affected  villages  in Sidoarjo Regency. The Sidoarjo mudflow has occurred since 2004 and until now there has been no final decision regarding the arrangement of the affected villages in the three sub-districts namely Porong, Jabon and Tanggulangin. Meanwhile, the community and villages affected by the mud must immediately receive follow-up so that they can carry
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 5, No. 10, Oktober 2023
out their functions properly. This research serves to analyze how the process of village arrangement,  supporting  factors  and  inhibiting  factors  as  well  as  efforts  to  overcome them. Referring to the collaborative governance model according to Ansel and Gash with a  descriptive  qualitative  research  method.  The  author  uses  data  collection  techniques through observation, interviews, and documentation. The results of the study show that collaborative  governance  has  been  carried  out  in  the  process  of  structuring  villages affected  by  the  Sidoarjo  mudflow  quite  well  covering  the  initial  conditions  related  to inadequate  human  resources  in  terms  of  quantity  and  supporting  financial  resources, institutional design related to institutions that are already good, basic rules that already exist , and transparency that has been carried out, facilitative leadership by stakeholders, and  collaborative  processes  related  to  face  to  face  dialogue,  building  trust  and understanding between collaboration participants, sharing understanding and mission as  well  as  intermediate  outcomes  in  the  form  of  review  papers  and  draft  regional regulations. However, there are still inhibiting factors, namely the initial condition of inadequate human resources in quantity, the process of formulating village arrangements that  took  too  long  and  the  community's  understanding  that  could  not  be  uniformed resulted  in  obstacles  in  the  process  of  structuring  villages  affected  by  the  Sidoarjo mudflow.
Keywords: Collaborative Governance, Village Management, Sidoarjo.

## PENDAHULUAN
Sebagai sebuah entitas negara, desa memiliki posisi strategis di level dasar pemerintahan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional (Iskandar, 2020). Karena desa merupakan pemerintahan  yang  langsung  bersentuhan  dengan  masyarakat  sekaligus  menjadi  basis penyelenggaraan pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak publik masyarakat. Sehingga mampu  mendorong  prakarsa,  gerakan,  dan  partisipasi  masyarakat  desa  untuk mengembangkan potensi dan aset desa demi kesejahteraan bersama.
Keberadaan desa saat ini berkembang sejumlah 75.436 atau sebanyak 90% dari keseluruhan pemerintah desa dan kelurahan (Indonesia, 2018) Kondisi ini menunjukkan bahwa  sebagian  besar  wilayah  Indonesia  yang  didiami  oleh  penduduk  Indonesia merupakan  daerah  pedesaan.  Sehingga  dominasi  ini  memperkuat  pengaruh  terhadap perkembangan  pembangunan,  sistem  politik,  ekonomi  dan  sosial  budaya  secara  masif terhadap pembangunan di Indonesia.
Dibalik peran sentral dalam pembangunan, desa juga menjadi pusat bermulanya aktivitas  pembangunan.  Hal  ini  mendorong  pemerintah  untuk  melahirkan  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  yang  dilatarbelakangi  oleh  kesenjangan peran dan fungsi strategis desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan lemahnya kewenangan  yang  dimiliki  untuk  bisa  berpartisipasi  aktif  dalam  menyukseskan pembangunan  nasional.  Peraturan  ini  berfokus  pada  desa  agar  dapat  mengembangkan
sumber  daya  secara  komprehensif,  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi,  dan pemberdayaan desa dari desa yang tertinggal menjadi desa maju dan mandiri.
Salah satu isu yang menarik perhatian tentang Desa adalah terkait penataan desa. Penataan  desa  telah  banyak  dilakukan  pada  desa-desa  di  Indonesia,  mulai  dari pembentukan, penghapusan dan perubahan status desa yang dilatarbelakangi oleh adanya keragaman desa berdasarkan kondisi geografis dan demografis (BAME, 2023). Hal ini dilakukan bukan hanya sekedar pemenuhan unsur administratif saja tetapi juga sebagai upaya  untuk  mewujudkan  perubahan  desa  ke  arah  yang  lebih  baik.  Sebagaimana ditegaskan  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  1  Tahun  2017  tentang Penataan  Desa,  bahwa  tujuan  penataan  desa  yang  utama  adalah  untuk  mewujudkan efektivitas  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa,  mempercepat  peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan daya saing desa.
Namun  demikian,  penataan  desa  masih  menimbulkan  polemik  sampai  saat  ini. Beberapa  fakta  menunjukkan  ada  Pemerintah  Daerah  membentuk  desa  tanpa  progres yang  jelas  sehingga  banyak  yang  digunakan  hanya  untuk  kepentingan  pihak  tertentu (Sulasdiono & Kartika, 2017). Di sisi lain terdapat juga permasalahan pemekaran desa terutama mengenai adanya perilaku sekelompok elit yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat,  sehingga  memaksakan  dilakukannya  penataan  desa.  Sebagaimana  yang terjadi di Desa O’o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu(JERY, 2021).
Masalah lain yang ditemukan dalam penataan desa adalah kode desa. Pada kasus ini terkait dengan kewajiban pembentukan desa yang masih terabaikan dimana masih ada beberapa  kasus  yakni  desa  yang  belum  memiliki  kode  desa  tetapi  proses  kegiatan pemerintahannya  sudah  berjalan  (Kurniawan,  2018).  Yang  ditemukan  pada  beberapa wilayah  daerah  otonom  baru  yakni  di  Provinsi  Papua  Selatan,  Papua  Pegunungan  dan Papua Tengah yang belum disesuaikan kode dan data wilayahnya dengan yang baru.
Hal ini bertentangan dengan Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 bahwa kode wilayah  merupakan  identitas  wilayah  administrasi  yang  memuat  angka  yang merepresentasikan  wilayah  administrasi  desa.  Bahwa  fungsi  kode  desa  adalah  sebagai syarat untuk menyinkronkan data sebagai akses masuk ke aplikasi Sikeudes. Sehingga, desa yang belum memiliki kode desa tidak akan mendapatkan dana desa dari Pemerintah Pusat untuk penyelenggaraan pemerintahannya.
Lebih jauh polemik lain adalah masih banyak wilayah desa yang belum memiliki garis batas yang tegas dan mempunyai wilayah desa yang dibuat sesuai kaidah pemetaan. Situasi ini berdampak pada belum jelasnya wilayah desa yang menimbulkan konflik antar desa yang bersinggungan. Hal ini terjadi salah satunya pada Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak  Hulu  dengan  Desa  Pantai  Raja  Kecamatan  Perhentian  Raja  Kabupaten  Kampar Provinsi Riau (Hasudungan, 2012).
Beberapa  polemik  yang  terjadi  diantaranya  adanya  hambatan  pemekaran  dari aspek aparatur desanya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan (Hariyanti, 2014) di Desa Way Sindi, terjadi kendala pemekaran desa karena belum siapnya dari segi aparatur desa.  Di samping itu, ditemukan beberapa permasalahan lain terkait kurangnya kerjasama
dan  pendapatan  asli  desa,  rendahnya  latar  belakang  pendidikan  aparat  desa  dan masyarakat  serta  minimnya  sarana  prasarana  yang  terjadi  di  Desa  Sawang  Utara (Mamahit, 2016).
Berbagai  permasalahan  di  atas  menunjukkan  banyak  desa  yang  belum  lengkap secara  administrasi,  status  desa  dan  kedudukannya.  Hal  ini  menunjukkan  belum dilakukan penataan desa secara komprehensif. Dengan kondisi ini tentu berdampak buruk terhadap penyelenggaraan fungsi-sungsi pemerintahan dan pelayanan publik.
Salah  satu  daerah  yang  belum  tuntas  terkait  penataan  desa  adalah  Kabupaten Sidoarjo. Hal ini berkaitan dengan adanya bencana lumpur Sidoarjo terjadi sejak tahun 2006  yang  berdampak  pada  beberapa  desa  di  Kecamatan  Porong,  Jabon  dan Tanggulangin.  Bencana  lumpur  mengakibatkan  tergenangnya  sejumlah  pemukiman warga, fasilitas umum, dan pabrik-pabrik di sekitar sumber luapan. Dan berikut adalah daftar desa terdampak Lumpur di Kabupaten Sidoarjo:
Tabel 1.1 Desa Terdampak Lumpur Sidoarjo No Kecamatan Desa Wilayah Terdampak 1 Porong - Renokenongo 100% terendam lumpur - Glagaharum Sebagian kecil - Pamotan Sebagian kecil - Gedang Sebagian kecil - Wunut Sebagian kecil 2 Jabon - Besuki Sebagian besar - Kedungcangkring Sebagian kecil - Pejarakan Sebagian besar 3 Tanggulangin - Kedungbendo 100% terendam lumpur - Gempolsari Sebagian kecil - Ketapang Sebagian besar - Kalitengah Sebagian kecil
Sumber: Bagian Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo, 2021
Tabel desa terdampak lumpur di atas menunjukkan bahwa sebanyak 11 (sebelas) desa  terendam  lumpur  yang  tersebar  pada  3  (tiga)  kecamatan  yakni  Porong, Tanggulangin,  dan  Jabon.  Kondisi  desa  yang  tenggelam  secara  keseluruhan  terjadi  di Desa  Renokenongo  Kecamatan  Porong  dan  Desa  Kedungbendo  Kecamatan Tanggulangin. Desa dengan kondisi sebagian besar wilayahnya tenggelam adalah Desa Besuki dan Desa Pejarakan Kecamatan Tanggulangin, sedangkan kondisi wilayah yang hanya sebagian kecil tenggelam terdapat di Desa Glagaharum, Pamotan, Wunut, Gedang, Kedungcangkring,  Gempolsari  dan  Kalitengah.  Dengan  kondisi  desa  yang  tergenang, maka akan mempengaruhi proses pelayanan pemerintahan desa.
Tergenangnya  beberapa  wilayah  desa  terdampak  lumpur  juga  menimbulkan dampak  terhadap  perpindahan  penduduk  dari  satu  desa  ke  desa  lain.  Hampir  sebagian besar penduduk sudah tidak bertempat tinggal di wilayah desa yang didiami dan memilih untuk pindah ke desa atau wilayah lain. Hal ini dapat dilihat dari tabel jumlah penduduk wilayah terdampak di bawah ini:
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Wilayah Terdampak No Kecamatan Desa Jumlah Penduduk Jumlah KK Berdasarkan Kelamin Jumlah Penduduk Eksisting LK PR 1 Glagaharum 4.804 1.476 2.459  2.345 Sesuai data 2 Renokenongo 1.929 693 965 964 Eksisting 0 jiwa 3 Besuki 1.240 423 659 581 Eksisting 0 jiwa 4 Pejarakan 928 316 476 452 Eksisting 480 jiwa 5 Kedungcangkring 5015 1563 2516 2499 Sesuai data 6 Kedungbendo 1545 496 786 759 Eksisting 0 jiwa 7 Ketapang 1399 503 730 669 Eksisting 840 jiwa
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, April 2021
Kondisi  penduduk  desa  terdampak  lumpur  Sidoarjo  saat  ini  umumya  sudah direlokasi,  karena  banyak  desa  yang  sudah  tidak  berpenghuni  akibat  sebagian  besar penduduknya sudah berpindah tempat tinggal ke daerah lain. Beberapa desa sudah tidak ditinggali  oleh  penduduk  diantaranya  Desa  Renokenongo,  Desa  Besuki  dan  Desa Kedungbendo.  Sebagian  desa  lain  masih  ditinggali  oleh  beberapa  penduduknya  yakni Desa Ketapang dan Desa Pejarakan, namun sebagian besar sudah pindah dari desa asal. Berdasarkan kondisi tersebut, maka Desa Renokenongo, Besuki, dan Kedungbendo bisa dinyatakan tidak sesuai dengan syarat pembentukan desa pada pasal 8 ayat (3) poin b angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa jumlah penduduk yaitu “wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga”.
Kondisi  wilayah  dan  objek  desa  yang  tidak  sesuai  dengan  syarat  pembentukan desa  juga  berdampak  pada  penyaluran  dana  desa  yang  tidak  dapat  teralokasikan  dan terserap dengan baik. Pemerintah Pusat tetap menyalurkan dana desa kepada beberapa desa terdampak lumpur yang masih terdaftar menjadi penerima dana desa karena masih memiliki  kode  desa  diantaranya  Desa  Renokenongo,  Ketapang,  Kedung  Bendo  dan Besuki. Namun, karena keempat desa tersebut tidak memenuhi syarat untuk menerima dana desa, maka Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak mencairkannya sehingga dananya mengendap di Pemkab dan menjadi SILPA.
Permasalahan administrasi adalah dampak dari kurang optimalnya fungsi sistem pemerintahan pada desa-desa terdampak lumpur Sidoarjo. Hal ini terjadi karena lokasi pemerintahan  desa  berpindah-pindah  yang  menyebabkan  urusan  administrasi  menjadi tidak  terorganisisir  dengan  baik.  Sehingga  menyebabkan  sebagian  besar  masyarakat
terdampak lumpur Sidoarjo mengabaikan prosedur administrasi kepindahannya ke tempat tinggal yang baru, berakibat pada kondisi faktual di lapangan tidak sesuai dengan data administrasi yang tercatat. Hal ini juga berdampak buruk terhadap proses pemerintahan yang lain seperti proses pemilihan umum, pendataan survei nasional, dan pemenuhan hak dan  kewajiban  sebagai  warga  negara  atas  hak  pelayanan  dari  pemerintah  karena  data kependudukan yang tidak akurat.
Pada  bagian  lain,  banyak stakeholders yang  memiliki  kepentingan  terhadap penataan desa. Sehingga, bukan hanya dari pihak Pemerintah Daerah saja yang berusaha untuk melakukan penataan desa terdampak lumpur Sidoarjo. Di samping itu, masyarakat pun memiliki kepentingan agar adanya kejelasan atas status desa yang mereka tinggali untuk  mendapatkan  pelayanan  publik  yang  jelas.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  adanya potensi  besar  yang  semestinya  dapat  memudahkan  dalam  proses  penataan  desa  yang sampai saat ini belum dilaksanakan.
Penataan  desa  dalam  konteks  pemerintahan  modern  idealnya  dilakukan  secara sistematis  dengan  melibatkan  banyak  pihak  (Wardiyanto  et  al.,  2016).  Dalam  konteks yang dimaksud adanya pelibatan banyak aktor yang terkait sehingga dapat mempercepat proses penataan desa. Dengan demikian dapat berimplikasi pada efektivitas pelayanan dan  penggunaan  anggaran.  Telah  dilaksanakan  pengkajian  oleh  Pemerintah  Daerah Kabupaten Sidoarjo yang bekerjasama dengan Universitas Brawijaya dan menghasilkan Laporan  Analisis  Penghapusan  dan  atau  Penggabungan  Kelurahan/Desa  di  Kabupaten Sidoarjo  Tahun  2017.  Kemudian,  dilaksanakan  fasilitasi  oleh  Bagian  Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo untuk pelaksanaan musyawarah desa terdampak Lumpur sejak tahun 2018-  2020.  Bahkan  telah  dihasilkan  Surat  Keputusan  Bupati  Sidoarjo  Nomor: 188/440/438.1.1.3/2020 tentang Tim Penataan Wilayah Desa dan Kelurahan Terdampak Lumpur  Sidoarjo.  Namun  hal  tersebut  belum  menghasilkan  penataan  desa  yang komprehensif terhadap desa terdampak lumpur Sidoarjo.
Dengan kondisi yang ada dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 6  Tahun  2014  tentang  Desa,  sejatinya  desa-desa  terdampak  lumpur  semestinya  telah dilakukan penataan secara baik. Dengan demikian, dalam rentan waktu yang cukup lama ini desa-desa tersebut dapat menyelenggarakan fungsinya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  untuk  memenuhi  pelayanan  administrasi  kependudukan, penyaluran anggaran dana desa, dan pengembangan potensi desa secara optimal.
Dalam  konteks  penataan  desa  memerlukan  pelibatan  banyak  pihak  untuk mencapai tujuan bersama secara hakikat terkait konsep collaborative governance (La Ode Syaiful Islamy, 2018) . Hal yang dimaksud sinergitas yang berbasis komitmen bersama untuk  menyelaraskan  pemahaman  terhadap  urgensi  penataan  desa  dengan  pelibatan berbagai  kepentingan  yakni  pemerintah,  swasta,  akademisi,  masyarakat  dan  media. Sehingga, diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang tepat dalam jangka waktu yang ditentukan.
Namun demikian, para pihak yang berkepentingan tersebut masih bekerja sendiri tanpa adanya kerja sama yang harmonis. Padahal para pihak tersebut memiliki kesamaan objek  yakni  desa.  Seharusnya  dengan  objek  yang  sama  tersebut  mereka  dapat  bekerja
sama  melakukan  penataan  desa  sehingga  mendapatkan  hasil  yang  lebih  efektif  dan efisien.  Kondisi  ini  menjadi  menarik  untuk  dilakukan  penelitian  mengapa  belum  ada kolaborasi dalam penataan desa. Hal ini mengingat kolaborasi merupakan tren tata kelola pemerintahan yang solusional di era pemerintahan modern.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif,  dengan  pendekatan deskriptif.  Dalam  hal  ini  peneliti  akan  mengidentifikasi  faktor-faktor  penyebab  belum dilakukannya penataan desa terdampak lumpur Sidoarjo secara komprehensif.
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  desa  terdampak  lumpur  di  Kecamatan  Porong Kabupaten Sidoarjo. Dengan waktu penelitian disesuaikan dengan pedoman akademik program studi magister Institut Pemerintahan Dalam Negeri tahun ajaran 2022/2023.
Sumber data didapat dari data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang didapatkan dari sumber pertama baik individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuosioner yang biasa dilakukan peneliti. Sedangkan data sekunder  adakah  data  primer  yang  telah  diolah  lebih  lanjut  dan  disajikan  oleh  pihak pengumpul  data  primer  atau  oleh  pihak  lain  misalnya  dalam  bentuk  tabel-tabel  atau diagram-diagram.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  studi dokumen  dan  wawancara.  Dalam  hal  teknik  pengumpulan  data  dijelaskan  menurut pendapat  Cresswell  (2016:189)  adalah  “The  data  collection  steps  include  setting  the boundaries for the study, collecting information through unstructured or semi structured observations and interviews, documents, and visual materials, as well as establishing the protocol  for  recording  information.”  Artinya  bahwa  langkah  teknik  pengumpulan  data berupa  pembatasan  lokasi  penelitian,  mengumpulkan  informasi  melalui  observasi, wawancara,  arsip,  materi  visual,  dan  melakukan  prosedur  perekaman/penyimpanan informasi. Adapun penjelasan mengenai teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi kualitatif (pengamatan), wawancara dan dokumentasi.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber yakni dengan membandingkan  data  yang  diperoleh  melalui  beberapa  sumber  yakni  wawancara  dan studi  dokumentasi  terkait  penataan  desa  terdampak  lumpur  Sidoarjo  di  Kabupaten Sidoarjo berbasis kolaborasi.
Peneliti menganalisis data yang diperoleh dengan mengumpulkan dan memilah data terkait penataan desa berbasis kolaborasi yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen  melalui  informan  yang  peneliti  sudah  tentuka,  selanjutnya  peneliti  memilah data yang diperlukan agar penelitian tidak gegabah dalam pengambilan dari hasil data yang didapatkan. Setelah itu, menyajikan data awal yang akan menjadi rujukan peneliti untuk  menganalisis  penataan  desa  agar  mampu  memahami  segala  peristiwa  maupun gejala  yang  akan  timbul  dalam  penelitian.  Lalu  peneliti  mampu  menyimpulkan  dan memverifikasinya sebagai sebuah data dari hasil penelitian Penataan Desa Terdampak Lumpur di Kabupaten Sidoarjo.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kondisi Awal
Sumber Daya Manusia
Potensi  yang  dimiliki  oleh  desa-desa  Lumpur  Lapindo  yang  ditinjau  dari  segi sumber  daya  manusianya  merupakan  salah  satu  indikator  berjalannya  suatu  sistem pemerintahan  di  suatu  desa.  Tanpa  adanya  dukungan  sumber  daya  manusia  yang berkualitas  dan  berdaya  guna,  suatu  pemerintahan  tidak  akan  berjalan  dengan  baik. Sehingga Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dituntut untuk dapat mengoptimalkan segala potensi  sumber  daya  manusia  yang  ada  sehingga  mampu  memberikan  manfaat  bagi masyarakat di sekitarnya.
Akibat  dari  adanya  Lumpur  Lapindo  menyebabkan  bergesernya  kemampuan masyarakat untuk dapat mengelola daerahnya sendiri dengan maksimal. Hal ini didukung oleh  fakta  di  lapangan  bahwa  sebagian  besar  pejabat  desa  terdampak  lumpur  di Kecamatan  Porong  merupakan  pejabat  pelaksana  tugas  (PLT)  sehingga  tidak memungkinkan untuk mengambil kebijakan penting yang strategis. Berikut merupakan desa-desa  terdampak  lumpur  di  Kecamatan  Porong,  yakni:  Desa  Renokenongo, Glagaharum, Pamotan dan Gedang. Disajikan dalam tabel di bawah ini jumlah perangkat desa terdampak:
Tabel 4.4 Jumlah Perangkat Desa Terdampak Lumpur Kecamatan Porong No Desa Kepala Desa Sekretaris Desa Lainnya Jumlah 1 Renokenongo 1 - 1 2 2 Glagaharum 1 1 7 9 3 Pamotan 1 1 7 9 4 Gedang 1 1 5 7
Sumber: Kecamatan Porong dalam Angka 2021
Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa jumlah perangkat desa yang masih bekerja di Desa Renokenongo sebanyak dua orang dengan rincian satu kepala desa yang dibantu  oleh  satu  perangkat  desa,  di  Desa  Glagaharum  dan  Desa  Pamotan  memiliki jumlah yang sama sebanyak sembilan orang dengan rincian satu kepala desa, dibantu satu sekretaris desa dan tujuh perangkat desa. Sedangkan di Desa Gedang terdiri dari tujuh orang,  yakni  satu  kepala  desa,  satu  sekretaris  desa  dan  lima  perangkat  desa.  Dengan memperhatikan jumlah perangkat desa yang masih aktif menjalankan tugasnya, di Desa Renokenongo menunjukkan jumlah yang sangat minim, yang dikhawatirkan tidak bisa menjalankan  tugas  pemerintahan  desa  dengan  baik  karena  harus  berbagi  tugas  untuk dapat mengurusi semua administrasi di desa. Kegiatan pelayanan administrasi juga tidak bisa dilaksanakan dengan baik karena keterbatasan personal, sedangkan banyak persoalan administrasi yang harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan.
Selain  itu,  status  Kepala  Desa  yang  menjabat  di  desa-desa  terdampak  lumpur Sidoarjo semuanya adalah penjabat (Pj). Hal ini didukung oleh pernyataan Kepala Bagian
Pemerintahan  Sidoarjo,  bahwa  kepala  desa  yang  bertugas  di  empat  desa  sudah  selesai melaksanakan  tugasnya  sebagai  Kepala  Desa  dan  selanjutnya  untuk  posisi  Kepala Desanya diisi dengan penjabat (Pj).
Kondisi faktual yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar desa terdampak  lumpur  sudah  tidak  dihuni  oleh  penduduknya.  Namun,  jika  merujuk  pada syarat  pembentukan  desa  di  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  bahwa  salah  satu syarat pembentukan desa di Jawa adalah memiliki syarat minimal penduduk sebanyak 6.000  (enam  ribu)  jiwa  atau  1.200  (seribu  dua  ratus)  kepala  keluarga.  Berikut  data eksisting penduduk desa di Kecamatan Porong:
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Desa Terdampak Kecamatan Porong No Desa Jumlah Penduduk Sebelum Lumpur Setelah Lumpur Penduduk Pindah Jumlah Eksisting 1 Renokenongo 5.752 1.935 3.187 0 2 Glagaharum 4.804 4.017 787 Sesuai data 3 Pamotan 3.971 3.927 44 Sesuai data 4 Gedang 3.690 3.707 17 Sesuai data Sumber: Kecamatan Porong 2022
Tabel  jumlah  penduduk  desa  terdampak  lumpur  Sidoarjo  di  Kecamatan  Porong menunjukkan adanya perubahan jumlah penduduk yang signifikan di Desa Renokenongo, yakni  dari  jumlah  5.752  jiwa  menjadi  tidak  berpenghuni  karena  wilayahnya  yang terendam  lumpur  keseluruhan.  Sedangkan  di  desa  yang  lain  diantaranya  Desa Glagaharum yang tercatat penduduknya melakukan pindah sebanyak 787 jiwa, di Desa Pamotan  sebanyak  44  jiwa,  dan  Desa  Gedang  sebanyak  17  jiwa.  Namun  berdasarkan keterangan  Camat  Porong  menjelaskan  bahwa  banyak  penduduk  yang  tidak melaksanakan  pencatatan  kepindahannya,  sehingga  jumlah  eksisting  yang  ada  di lapangan bisa saja berubah tidak sesuai data yang disajikan tabel di atas.

## Sumber Daya Keuangan
Pada  proses  kegiatan  penataan  desa  tentunya  membutuhkan  anggaran  yang disesuaikan  dengan  kebutuhan  masing-masing  daerah  (Esa,  2016).  Penataan  desa terdampak  Lumpur  Sidoarjo  juga  sudah  dianggarkan  secara  sistematis  pada  rencana anggaran.  Berdasarkan  pernyataan  Kepala  Bagian  Pemerintahan  menyatakan  bahwa untuk  anggaran  penataan  desa  terdampak  Lumpur  sudah  dianggarkan  pada  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kabupaten  Sidoarjo  pada  Dokumen  Pelaksanaan Anggaran.

## Partisipasi
Partisipasi merupakan salah satu indikator pada penataan desa terdampak lumpur Lapindo. Collaborative governance dalam penataan desa terdampak lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo diukur melalui partisipasinya yakni rapat yang dilaksanakan sebagai konsolidasi dan koordinasi dalam pelaksanaan penataan desa terdampak lumpur Sidoarjo.
Penataan desa diawali oleh fasilitasi oleh Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan kesepakatan awal berupa adanya pihak yang mengusulkan penataan desa pada 6 Februari 2019. Kemudian berlanjut pada kegiatan fasilitasi kedua pada 3 September 2019 yang menghasilkan keputusan bahwa PPLS tidak bersedia menjadi penggagas usulan karena hanya  bertanggung  jawab  terhadap  proses  ganti  rugi  saja,  tidak  terkait  administrasi lainnya.  Dalam  hal  ini,  partisipasi  dari  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur  sangat  besar dalam fasilitasi keputusan penataan desa.
Dilanjutkan  dengan  kegiatan zoom  meeting yang  dilaksanakan  oleh  Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemda Kabupaten Sidoarjo yang pertama pada  15  Mei  2020  dengan  keputusan  bahwa  wilayah  terdampak  lumpur  Lapindo ditetapkan  sebagai  bencana  Pemerintahan  yang  berakibat  pada  adanya  inisiasi penggabungan  desa  oleh  Kemendagri  melalui  Ditjen  Bina  Pemdes  dan  BAK. Zoom meeting kedua  dilaksanakan  pada  4  Juni  2020  yang  menghasilkan  terbentuknya  tim terpadu  yang  anggotanya  terdiri  dari  unsur  terkait  dari  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemda Kabupaten Sidoarjo.
Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur  melaksanakan  fasilitasi  sehingga  mengasilkan usulan  dan  kronologi  penggabungan  desa.  Dan  selanjutnya  pada  3  Desember  2020, Pemda  Kabupaten  Sidoarjo  melakukan  rapat  konsolidasi  penataan  desa  dengan menghasilkan kesepakatan konsep skenario penataan desa. Yang selanjutnya melakukan sosialisasi  kepada  pemerintah  desa  terdampak  Lumpur  Lapindo  dengan  menghasilkan kesepakatan  bersama  penataan  desa  disaksikan  Tim  Penataan  wilayah  Kabupaten Sidoarjo. Yang kemudian berita acara penataan desa dibuat dengan ditandatangani oleh pemerintah desa dan BPD dan disaksikan oleh Camat dan Ketua Tim Penataan Desa.
Dalam  proses  penataan  desa  terdampak  Lumpur  Sidoarjo  telah  dilaksanakan beberapa proses rapat, musyawarah yang diikuti oleh semua stakeholders terkait mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo,  Camat,  Pemerintah  Desa  serta  masyarakat  yang  ikut  andil.  Sehingga menghasilkan  keputusan  penataan  desa  yang  disepakati  bersama,  dan  disetujui  oleh seluruh pihak yang terkait di dalamnya.

## Konflik
Penyelesaian  sebuah  masalah  harus  melalui  sebuah  proses  yang  panjang, keterlibatan pihak-pihak tertentu, dan riskan akan terjadinya konflik (Putri et al., 2022). Begitu  pula  dengan  penataan  desa  terdampak  lumpur  Sidoarjo  yang  memiliki  peluang adanya konflik, apalagi jika dilihat dari latar belakang kejadian yang merugikan banyak pihak terutama masyarakat sekitar.
Masyarakat merupakan objek utama dalam penyelesaian penataan desa terdampak Lumpur  Sidoarjo.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Camat  Porong,  menjelaskan
bahwa  kondisi  masyarakat  di  lapangan  sangat  dinamis  dan  tidak  bisa  diprekdisikan. Terutama  dalam  penyelesaian  penataan  desa  terdampak  di  Kecamatan  Porong  yang memiliki keberagaman masyarakat, perbedaan persepsi diantara masyarakatnya.
Permasalahan  sosial  yang  timbul  dalam  masyarakat  terdampak  lumpur  Sidoarjo berasal dari informasi yang simpang siur terkait dampak bencana lumpur secara umum. Beberapa informasi tersebut dapat diverifikasi secara langsung oleh aparat pemerintah, namun sebagian mengalami distorsi yang menyebabkan warga gelisah terutama terkait persoalan  ganti  rugi  TKD/aset  desa.  Permasalahan  ini  ditemukan  di  berbagai  desa terdampak lumpur dengan skala distorsi yang berbeda-beda. Yang mengakibatkan adanya kepentingan beberapa warga tertentu untuk tetap terhubung dengan daerah asalnya dan memberikan pengaruh terhadap penyelesaian permasalahan/ konflik yang lain.
Konflik yang terjadi di masyarakat terdampak Lumpur Sidoarjo secara umum tidak termanifestasikan  dalam  ketegangan  atau  konflik  yang  berujung  pada  kekerasan. Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  konflik  yang  terjadi  masih  dapat  diatasi  oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan menjunjung asas musyawarah.

## Desain Kelembagaan Kelembagaan
Kelembagaan dalam penataan desa terdampak lumpur Sidoarjo merupakan aturan yang dipegang oleh masyarakat agar dapat berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan.  Hal  ini  dalam  kaitan  penataan  desa  terdampak  lumpur  Sidoarjo  berbentuk Keputusan Bupati Nomor: 188/460/438.1.1.3/2020 tentang Tim Penataan Wilayah Desa dan Kelurahan Terdampak Lumpur Sidoarjo.
Keputusan  ini  berisikan  tugas  pokok  yang  berisikan  tujuh  point  yang  harus dilaksanakan oleh tim penataan wilayah. Dengan komposisi tim penataan wilayah desa dan kelurahan terdampak lumpur Sidoarjo sebagai berikut;
a. Pengarah : Bupati Sidoarjo b. Pembina : Wakil Bupati Sidoarjo c. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo d. Wakil Ketua               :  Asisten  Pemerintah  dan  Kesra  Setda Kab.Sidoarjo e. Sekretaris :  Kepala  Bagian  Pemerintahan  Setda    Kab. Sidoarjo f. Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Bina Pemerintah Kecamatan pada Bagian Pemerintahan g. Anggota : - Kepala  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan Aset Daerah Kab. Sidoarjo - Kepala  Badan  Perencanaan  Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo - Inspektur Kabupaten Sidoarjo
- Kepala  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat Desa Kabupaten Sidoarjo - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo - Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Sidoarjo - Kepala  Bagian  Hukum  Setda  Kabupaten Sidoarjo - Camat Porong - Camat Tanggulangin - Camat Jabon
Tim  yang  terbentuk  oleh  Surat  Keputusan  Bupati  ini  bertugas  untuk mengidentifikasi,  melengkapi,  menyiapkan,  melaksanakan,  mereview,  dan mengevaluasi  kegiatan  penataan  desa  terdampak  lumpur  Sidoarjo  serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo. Dengan adanya SK Bupati  ini  dapat  memperkuat  landasan  hukum  tim  penataan  untuk  bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan tuntas.

## Aturan Dasar
Penataan  desa  dilakukan  dengan  memperhatikan  beberapa  dasar  hukum  yang mengatur diantaranya:
a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
e. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sidoarjo  Nomor  6  Tahun  2016  tentang  Pedoman Penataan Desa
f. Surat  Keputusan  Bupati  Sidoarjo  Nomor  188/460/438.1.1.3/2020  tentang  Tim Penataan Wilayah Desa dan Kelurahan Terdampak Lumpur Sidoarjo.
Peraturan  di  atas  merupakan  dasar  hukum  atau  aturan  dasar  penataan  desa terdampak  lumpur  Sidoarjo.  Mulai  dari  tingkatan  Undang-Undang,  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri,  Peraturan  Daerah,  dan  Surat  Keputusan  Bupati  dipakai  sebagai  acuan dalam penataan desa agar sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Sehingga dalam proses penataan desa terdampak lumpur memiliki aturan dasar yang mumpuni dan cukup lengkap.

## Transparansi
Kegiatan  penataan  desa  terdampak  lumpur  merupakan  kegiatan  yang  menjadi sorotan  dalam  pelaksanaannya,  sehingga  membutuhkan  publikasi  secara  berkala  dan transparan  kepada  masyarakat  terutama  masyarakat  terdampak  lumpur  Sidoarjo. Publikasi  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo  merupakan  bentuk transparansi  yaitu  keterbukaan  organisasi  dalam  memberikan  informasi  yang  terkait
dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang menjadi pemangku kepentingan.
Berdasarkan pernyataan Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sidoarjo, bahwa  sebagai  bentuk  transparansi  penataan  desa  dilakukan  publikasi  melalui  media massa  seperti  penyebarluasan  di  koran  dan  situs  online  lainnya.  Hal  ini  dapat  diakses secara online oleh seluruh masyarakat ketika membutuhkan informasi tentang penataan deesa terdampak lumpur Sidoarjo.
Namun  tidak  hanya  itu,  kegiatan  secara  rutin  yang  dilaksanakan  sebagai  bentuk transparasi  Pemda  Sidoarjo  adalah  dengan  rutin  melaksanakan  kegiatan  rapat,  dan sosialisasi terhadap masyarakat desa terdampak melalui Kecamatan maupun Desa. Hal ini  dirasa  lebih  efektif  karena  mampu  menyalurkan  informasi  secara  langsung  kepada masyarakat, dan jika terjadi missedcommunication dapat diatasi secara langsung. Seperti halnya  yang  sudah  dilakukan  oleh  Bagian  Pemerintahan,  bahwa  untuk  memberikan infromasi secara langsung melalui kegiatan tanya jawab pada forum sosialisasi.

## Kepemimpinan Fasilitatif
Kepemimpinan  fasilitatif  adalah  salah  satu  kunci  keberhasilan collaborative governance (Molla et al., 2021). Gaya kepemimpinan fasilitatif ini sangat relevan dan dibutuhkan dalam penataan desa terdampak lumpur Sidoarjo. Didukung oleh beberapa bukti bahwa pemimpin daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten yang sangat pro aktif terhadap proses penataan desa. Pada tanggal 30 September 2019, Gubernur Jawa Timur bersurat ke Presiden RI terkait permohonan fasilitasi penataan desa dan kelurahan wilayah terdampak lumpur Lapindo. Hal ini menunjukkan bahwa pimpinan pada tingkat provinsi melaksanakan kepemimpinan fasilitatif untuk proses penataan desa.
Lebih  lanjut,  kepemimpinan  fasilitatif  juga  ditunjukkan  oleh  Wakil  Bupati Sidoarjo yang bersurat kepada Presiden RI perihal usulan dan fasilitasi penggabungan dan penghapusan wilayah desa terdampak lumpur Lapindo tertanggal 25 Februari 2020. Hal ini juga menunjukkan bahwa pimpinan di level Pemerintah Daerah juga memiliki kepemimpinan yang fasilitatif terhadap proses penataan desa terdampak lumpur.
Didukung  oleh  pernyataan  Ketua  DPRD  Kabupaten  Sidoarjo  bahwa  selaku pimpinan  Lembaga  legislatif  juga  selalu  mendukung  proses  penataan  desa  terdampak lumpur  Sidoarjo  dengan  melaksanakan  dukungan  penuh  dengan  mendorong  proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang diperlukan.
Selain  itu,  Pj  Sekretaris  Daerah  Kabupaten  Sidoarjo  juga  menyatakan  bahwa pimpinan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selalu memfasilitasi penataan desa terdampak lumpur  Sidoarjo  melalui  kegiatan  rapat  fasilitasi,  konsolidasi,  dan  sosialisasi  yang diberikan  melalui  Bagian  Pemerintahan  dan  Camat  kepada  masyarakat  terkait  update informasi dan kebijakan terbaru yang terbentuk.
Dari beberapa data dan pernyataan narasumber di atas, dapat penulis simpulkan bahwa  pimpinan  di  tingkat  pusat  hingga  daerah  memiliki  dukungan  berupa kepemimpinan  fasilitatif  yang  mempermudah  proses  penataan  desa  terdampak  lumpur Sidoarjo agar segera tuntas.

## Proses Kolaborasi

## Face to Face Dialogue
Salah  satu  proses  kolaborasi  yakni face  to  face  dialogue merupakan  proses komunikasi  yang  dilakukan  secara  langsung  melalui  tatap  muka  (Ipan  et  al.,  2021). Kegiatan tatap muka dalam proses penataan desa terdampak lumpur dilakukan mulai dari tingkat paling atas hingga bawah.
Rapat-rapat yang sudah dilaksanakan kebanyakan dilaksanakan secara langsung oleh  pihak  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sidoarjo  dengan  pihak-pihak  terkait  yakni Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur  dan  Kemendagri  berupa  kegiatan  fasilitasi  ataupun konsolidasi sejak tahun 2019 hingga sekarang.
Proses  kolaborasi  secara  langsung  juga  dilakukan  ketika  proses  sosialisasi  dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo terhadap masyarakat terdampak lumpur melalui perwakilan  Kepala  Desa  dan  Kepala  BPD.  Kemudian  dilaksanakan  musyawarah  desa pada masing-masing desa terdampak lumpur agar terbentuknya kesepahaman terhadap konsep penataan desa terdampak Lumpur Sidoarjo.
Sehingga penulis menyimpulkan bahwa dalam proses kolaborasi penataan desa terdampak lumpur Sidoarjo terjadi secara tatap muka langsung atau biasa disebut face to face  dialogue .  Hal  ini  dilakukan  bertujuan  agar  pesan  yang  ingin  disampaikan  dapat diterima dengan baik dan langsung bisa dilaksanakan.

## Membangun Kepercayaan
Pada  proses  kolaborasi  juga  tidak  mudah  karena  harus  ada  juga  membangun kepercayaan diantara pihak terkait agar memudahkan penyampaian maksud dan tujuan yang  ingin  dicapai.  Membangun  kepercayaan  dilakukan  oleh  pemimpin  terhadap masyarakatnya, hal ini akan lebih mudah jika dilaksanakan oleh pemimpin yang arif.
Membangun kepercayaan merupakan tahapan yang tidak mudah untuk dilakukan. Hal  ini  berbanding  terbalik  jika  pimpinan  menunjukkan  itikad  baik  dengan  aksi  yang dilakukan sesuai dengan pernyataan yang dilontarkan akan lebih mudah. Terutama dalam proses  penataan  desa  terdampak  lumpur  Sidoarjo  ini,  kepentingan  masyarakat  yang beragam  dan  pola  pikir  yang  berbeda  dari  banyak  kepala  membuat  prosesnya  lebih panjang.  Namun,  pada  prosesnya  membangun  kepercayaan  dalam  penataan  desa terdampak  lumpur  Sidoarjo  dapat  dilaksanakan  dengan  baik.  Hal  ini  didukung  oleh penerimaan  masyarakat  yang  baik  terhadap  skenario  yang  diajukan  oleh  Pemerintah Pusat.
Camat Porong menyatakan bahwa dinamika yang terjadi pada masyarakat sangat dinamis. Tidak mudah untuk membujuk masyarakat agar ikut satu suara dengan konsep penataan  desa  yang  ditawarkan.  Namun,  dengan  metode  pendekatan  yang  dilakukan pihak kecamatan dengan melaksanakan musyawarah desa secara berkala, dan pendekatan secara langsung kepada masyarakat secara informal mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pimpinan dan akhirnya menyetujui konsep penataan desa terdampak lumpur Sidoarjo.

## Membangun Komitmen
Membangun  komitmen  dalam  proses  kolaborasi  merupakan  hal  yang  penting untuk  dilakukan.  Hal  ini  biasa  dilakukan  oleh  pimpinan  yang  terkait.  Komitmen  dari pimpinan untuk menyukseskan proses kolaborasi. Membangun komitmen dalam proses penataan  desa  terdampak  lumpur  Sidoarjo  harus  dilakukan  oleh  seluruh stakeholders terkait.
Proses membangun komitmen diawali dari pimpinan pada tingkat daerah yakni Bupati Kabupaten Sidoarjo untuk mendukung proses penataan desa terdampak lumpur. Jika  komitmen  tidak  dibangun  dari  pimpinan  daerah,  maka  proses  penataan  desa terdampak  lumpur  tidak  dapat  dilaksanakan  secara  konsisten  dan  berkelanjutan. Komitmen yang dibangun sudah menunjukkan hal yang positif, karena proses penataan desa terdampak lumpur Sidoarjo bukan melalui jangka waktu yang pendek, tetapi dalam jangka waktu yang panjang yakni mulai dari tahun 2019 hingga sekarang.
Berdasarkan pernyataan Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo bahwa Bupati Sidoarjo selalu berkomitmen mendukung setiap proses dalam penataan desa terdampak lumpur,  dan  menuntaskan  sampai  pada  tahap  terakhir  dari  penataan  desa  terdampak lumpur berupa terbitnya kebijakan yang sah secara hukum.
Kemudian, hal ini juga selaras dengan pernyataan dari Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo bahwa selalu mendukung seluruh proses yang berlangsung, menunggu arahan dari  Bupati  Sidoarjo  untuk  tahap  selanjutnya  dan  mengawal  pembentukan  Rancangan Peraturan Daerah terkait penataan desa terdampak lumpur Sidoarjo.
Sampai  saat  ini,  meskipun  sudah  berganti  Bupati  namun  proses  penataan  desa tetap dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjalin komitmen yang baik dari pimpinan dan unsur pendukung lainnya untuk penataan desa terdampak lumpur Sidoarjo.

## Berbagi Pemahaman dan Misi yang Dihadapi
Berbagi  pemahan  dan  misi  yang  dihadapi  dalam  proses  kolaborasi  merupakan proses  yang  wajib  dilewati  untuk  mendapatkan  hasil  yang  baik  terutama  berbagi pemahaman  kepada  masyarakat  terdampak  lumpur.  Pada  penataan  desa  terdampak lumpur Sidoarjo, berbagi pemahaman dilakukan melalui kegiatan konsolidasi dari pihak Pemerintah  Pusat  kepada  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur  dan  Pemerintah  Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan diadakannya rapat konsolidasi yang dilakukan.
Setelah satu pemahaman dan misi yang dihadapi oleh pimpinan maka diteruskan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan masyarakat terdampak lumpur melalui rapat konsolidasi  yang  dilaksanakan  dengan  para  pihak  terkait  di  Kabupaten  serta  Camat Porong, Tanggulangin, dan Jabon.
Kemudian dilaksanakan musyawarah desa dengan Kepala Desa, Kepala BPD dan masyarakat  terdampak  lumpur  pada  masing-masing  desa  untuk  menyamakan  persepsi dan misi yang akan dilakukan. Hal ini cukup efektif, karena menghasilkan berita acara musyawarah desa yang ditandatangani oleh peserta musdes.
Namun dalam pelaksanan di lapangan masih ditemui kendala yakni masyarakat terdampak lumpur masih melakukan penolakan terhadap sosialisasi konsep penataan desa yang  ditawarkan  oleh  Pemerintah  Daerah  Sidoarjo.  Masih  terjadi  penolakan  terkait
konsep penggabungan desa terdampak, karena masyarakat masih khawatir terhadap bagi hasil  tanah  aset  desa  yang  dimiliki,  dan  status  kepegawaian  dari  perangkat  desa  yang digabung.
Dari beberapa hal di atas menunjukkan bahwa telah terjadi berbagi pemahaman dan misi yang dihadapi oleh pihak-pihak terkait dalam proses penataan desa terdampak lumpur Sidoarjo, namun masih terjadi kendala pada pemahaman misi yang diterima oleh masyarakat  terdampak  lumpur  Sidoarjo.  Sehingga  belum  dapat  dilakukan  secara maksimal pemahaman dan misi yang dihadapi.

## Intermediate Outcome
Intermediate  outcome merupakan  hasil  dari  kegiatan  usaha  yang  dapat diidentifikasi  dan  diukur  dalam  waktu  dekat.  Pada  penataan  desa  terdampak  lumpur Sidoarjo  diorganisir  bahwa  terdapat  beberapa  intermediate  outcome  yakni  :  (1)  hasil kesepakatan musyawarah; (2) hasil kajian; (3) draft raperda.
Beberapa  hasil  jangka  pendek  yang  dihasilkan  pada  proses  penataan  desa terdampak lumpur Sidoarjo masih merupakan hasil sementara yang belum bisa dijadikan rujukan  akhir  dari  penataan  desa  terdampak  lumpur  Sidoarjo.  Sehingga  masih  harus menunggu tindak lanjut yang lebih jauh dari pihak terkait agar menghasilkan hasil akhir yang diinginkan.

## Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Faktor Penghambat
Tujuan utama dari semua pihak yang terlibat dalam proses kolaborasi penataan desa terdampak lumpur Sidoarjo adalah agar adanya keputusan final terkait penataan desa terdampak  agar  masyarakat  mendapatkan  manfaat  dan  kepastian  dari  proses  penataan desa.  Selain  hal  tersebut,  semua  pihak  yang  terlibat  sudah  melaksanakan  tugas  dan tanggung  jawabnya  sesuai  kapasitas  yang  dimiliki  untuk  mendukung  proses  penataan desa terdampak lumpur Sidoarjo.
Namun  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  dalam  setiap  proses  kolaborasi  juga memiliki  faktor  penghambat  yang  dapat  disimpulkan  dari  dimensi  yang  belum  baik, diantaranya:
1. Sumber daya manusia yang tidak mumpuni
Perangkat desa terdampak lumpur Sidoarjo memiliki jumlah personal yang terbatas dan  dapat  dikatakan  kurang  untuk  dapat  mendukung  kegiatan  administrasi  akibat dampak dari lumpur Sidoarjo. Di samping itu, otoritas yang dimiliki oleh kepala desa yang statusnya hanya sebagai penjabat juga tidak dapat leluasa untuk menghasilkan keputusan.
2. Proses dengan jangka waktu yang lama Dampak  dari  lumpur  Sidoarjo  telah  dirasakan  oleh  pemerintah  daerah  Kabupaten Sidoarjo  dan  utamanya  masyarakat  sejak  tahun  2004  hingga  sekarang.  Proses pengkajian  terhadap  penataan  desa  sudah  dilaksanakan  sejak  tahun  2017,  namun hingga tahun 2023 masih belum terdapat keputusan final terkait hal tersebut. Dapat dilihat  dari  proses  awal  pengkajian,  konsolidasi  hingga  sosialisasi  tergolong memakan jangka waktu yang panjang
3. Pemahaman masyarakat yang beragam
Dalam  proses  musyawarah,  masih  ditemukan  banyak  masyarakat  yang  tidak  satu paham  terkait  konsep  penataan  desa  karena  kekhawatiran  masyarakat  terdampak lumpur  Sidoarjo  terhadapganti  rugi  aset  tanah  yang  dimiliki  tidak  akan  kembali penuh kepada pemiliknya. Sehingga hal ini menyebabkan penghambat dalam proses kolaborasi penataan desa terdampak lumpur Sidoarjo.

## Faktor Pendukung
Faktor  pendukung  dalam  penataan  desa  terdampak  lumpur  Sidoarjo  sebagai berikut:
1. Dukungan dari berbagai stakeholders
Keterlibatan stakeholders yang dimulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan kapasitasnya masing- masing memiliki peranan penting dalam mendukung proses penataan desa terdampak lumpur Sidoarjo.
2. Partisipasi dari berbagai pihak terkait Penataan  desa  terdampak  lumpur  Sidoarjo  tidak  hanya  dilakukan  dari  pihak pemerintah,  namun  juga  pihak  lain  seperti  masyarakat  dan  BPD  Desa.  Dengan keterlibatan  mereka  dapat  mendukung  proses  penataan  desa  terdampak  lumpur Sidoarjo.

## Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Faktor Penghambat
Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat diantaranya:
a. Sumber daya yang tidak mumpuni Pemerintah  mengatur  kebijakan  khusus  terkait  pengaturan  jumlah  personal,  dan konsep penggabungan personal
b. Proses dengan jangka waktu yang lama Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya dukungan dari pimpinan untuk mendorong proses  penataan  desa  terdampak  lumpur  Sidoarjo  agar  bisa  dilaksanakan  secara efektif waktu dan tidak membutuhkan jangka waktu yang lama. Dorongan berupa fasilitasi kegiatan penataan dan koordinasi dengan tingkat yang lebih tinggi yakni Pemerintah Pusat secara intensif.
c. Pemahaman masyarakat yang beragam Masih  ditemukannya  pemahaman  yang  beragam  di  masyarakat,  maka  dibutuhkan usaha lebih untuk mensosialisasikan kembali kepada masyarakat dengan pendekatan yang  lebih  baik  agar  menghasilkan  pemahaman  yang  selaras  dengan  tujuan  yang diinginkan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang diperoleh, kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis terkait penataan desa terdampak Lumpur Sidoarjo dan dengan variable pada teori collaborative governance menurut Ansel dan Gash yang mencakup kondisi awal terkait sumber daya manusia yang kurang memadai secara kuantitas dan sumber daya keuangan yang mendukung, desain kelembagaan terkait kelembagaan yang
sudah  baik,  aturan  dasar  yang  sudah  ada,  dan  transparansi  yang  sudah  dilakukan, kepemimpinan  fasilitatif  oleh stakeholders ,  dan  proses  kolaborasi  terkait face  to  face dialogue, membangun  kepercayaan  dan  pemahaman  antar  peserta  kolaborasi,  berbagi pemahaman dan misi serta intermediate outcome berupa naskah kajian dan draft raperda. Meskipun  sudah  terlaksana  dengan  cukup  baik,  namun  penulis  menemukan beberapa  permasalahan  yang  menghambat  berlangsungnya  proses  kolaborasi.  Berikut hasil  pengamatan  penulis  terkait  faktor  penghambat  proses  kolaborasi  penataan  desa terdampak lumpur Sidoarjo: (1) Sumber daya manusia pada desa terdampak yang tidak memadai secara kuantitas; (1) Proses perumusan hasil penataan desa yang terlalu lama; (3) Pemahaman masyarakat yang masih belum bisa diseragamkan dalam satu pandangan.

## BLIBLIOGRAFI
BAME,  Y.  (2023). Fasilitasi  Pemerintah  Kalurahan  Jeruk  Wudel  Terhadap Pengembangan Bum Desa “Marsudi Luhur” (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa" APMD").
Esa,  R.  F.  (2016).  Pertarungan  Kepentingan  Politik  dalam  Perumusan  RPJM  Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011-2015. Jurnal Politik Muda , 5 (2), 256–267.
Hariyanti.  (2014). Pemekaran  Desa  Way  Sindi  Hanuan  Kecamata  Karya  Penggawa Kabupaten Pesisir Barat. Skripsi Universitas Lampung .
Hasudungan,  T.  M.  (2012).  Evaluasi  Kebijakan  Penetapan  Batas  Desa. Jurnal Administrasi Pembangunan , 1 (01).
Indonesia, S. (2018). Badan pusat statistik. BPS-Statistics Indonesia .
Ipan,  I.,  Purnamasari,  H.,  &  Priyanti,  E.  (2021).  Collaborative  governance  dalam penanganan stunting. Kinerja , 18 (3), 383–391.
Iskandar,  A.  H.  (2020). SDGs  desa:  percepatan  pencapaian  tujuan  pembangunan nasional berkelanjutan . Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
JERY, J. (2021). Konfigurasi Kepentingan Aktor Dalam Proses Pemekaran Desa (Studi Kasus  Desa  O’o  Kecamatan  Dompu  Kabupaten  Dompu  2020)  (Doctoral dissertation, Universitas_Muhammadiyah_Mataram).
Kurniawan,  H.  (2018). Implementasi  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
La  Ode  Syaiful  Islamy,  H.  (2018). Collaborative  governance  konsep  dan  aplikasi . Deepublish.
Mamahit,  E.  D.  (2016).  Kebijakan  Pemekaran  Desa  dalam  Meningkatkan  Pelayanan Kepada  Masyarakat  Studi  di  Desa  Sawang  Utara  Kecamatan  Melonguane Kabupaten Talaud. Jurnal Eksekutif, Voil. 1 No , 7 .
Molla,  Y.,  Supriatna,  T.,  &  Kurniawati,  L.  (2021).  Collaborative  governance  dalam pengelolaan kampung wisata praiijing di desa tebara kecamatan kota waikabu-bak kabupaten sumba barat. Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa , 6 (2), 140– 148.
Putri,  P.  A.  A.  A.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  &  Mangku,  D.  G.  S.  (2022).  Peranan  Hukum Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 10 (3), 197–205.
Sulasdiono, A., & Kartika, R. S. (2017). Implementasi Penataan Desa Di Kabupaten Kutai Kartanegara,  Pasaman  dan  Kendal. Jurnal  Kebijakan  Pembangunan , 12 (2),  189– 200.
Wardiyanto, B., Aminah, S., & Martanto, U. (2016). Percikan pemikiran tata kelola dan pembangunan desa . Airlangga University Press.

## Copyright Holder:
Dyah Retno Karlina (2023)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: