Landasan Etik Nilai Keberpihakan Fatwa MUI No.83 Tahun 2023 Tentang Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina – Imadah Thoyyibah 1 , Septiana Dwiputri Maharani 2 , Rahmad Alamsyah 3 , Rosmala 4

## Landasan Etik Nilai Keberpihakan Fatwa MUI No.83 Tahun 2023 Tentang Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina
Imadah Thoyyibah 1 , Septiana Dwiputri Maharani 2 , Rahmad Alamsyah 3 , Rosmala 4 STISIP Persada Bunda, Universitas Gadjah Mada, STIH PB, STISIP PB imadahthoyyibah80@gmail.com 1 , septiana.dm@ugm.ac.id 2 , rahmadalamsyah21@gmail.com 3 , rosmala.lbs@gmail.com 4 Riwayat Artikel: Diterima: 23 November 2034 Direvisi: 1 Desember 2023 Diterbitkan: 31 Desember 2023
Doi: 10.53565/pssa.v9i2.1013

## Abstrak
Penelitian bertujuan mengkaji landasan etik dari nilai keberpihakan yang terkandung dalam fatwa MUI no.  83  tahun  2023  tentang  dukungan  terhadap  perjuangan  Palestina.  Jenis  penelitian  ini  deskriptif kualitatif  dengan  metode library  research dan  teknik  analisa  hermeneutika.  Data  primer  diambil  dari naskah  Fatwa  MUI  No.83  tahun  2023,  dan  data sekunder  diambil  dari  buku,  media  massa,  dan  jurnal ilmiah atau penelitian terdahulu yang berkaitan dengan materi penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa  landasaan  etik  yang  digunakan  MUI  untuk  mengeluarkan  fatwa  adalah  berangkat  dari  situasi historis-faktual  agresi  militer  Israel  atas  Palestina.  Adanya  fenomena  dukungan  terhadap  kedua  belah pihak  membutuhkan  sikap  memilih  untuk  tidak  berpihak  pada  zionisme  Israel  dan  mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Nilai keberpihakan MUI berlandaskan pada hirarki nilai Islam yang bersifat rasional-transendental. Nilai relijius Islam sejalan dengan nilai mashlahat (kebaikan bersama) yaitu demi  menegakkan  nilai  keadilan  dan  kemanusiaan.    Keberpihakan  MUI  kepada  perjuangan  Palestina dilandaskan  pada  prinsip  menjaga  agama,  jiwa,  keturunan,  harta,  dan  akal  budi.  Keberpihakan  ini diambil bukan berdasarkan preferensi subyekti tetapi didasarkan pada pilihan nilai-nilai universal yang disepakati .
Kata kunci : Etika, Islam, Fatwa MUI, Palestina
The research examines the ethical basis of the values of subsistence contained in MUI fatwa no. 83 of 2023 on support for  the  Palestinian  struggle.  This  type  of  research  is  qualitatively  descriptive  with  library  research  methods  and hermeneutic analysis techniques. Primary data is taken from the 2023 MUI Fatwa manuscript No.83 and secondary data from books, mass media, and previous scientific journals or research related to research material. The results of the analysis show that the ethical basis used by MUI to issue the fatwa is based on the historical-factual situation of Israeli military aggression against Palestine. There is a phenomenon of support on both sides that requires an attitude of  opposition  to  Israeli  Zionism  and  support  for  the  struggle  for  Palestinian  independence.  The  partiality  value according to MUI is based on a rational-transcendental hierarchy of Islamic values. Islam's religious values are in line with the values of mashlahat (common goodness) in order to uphold the values of justice and humanity. MUI's partiality  to  the  Palestinian  struggle is based  on  the principles  of  preserving  religion,  soul,  descent,  wealth,  and reason. This partiality is taken not on the basis of the preference of the subject but based on the choice of universally agreed values.
Landasan Etik Nilai Keberpihakan Fatwa MUI No.83 Tahun 2023 Tentang Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina – Imadah Thoyyibah 1 , Septiana Dwiputri Maharani 2 , Rahmad Alamsyah 3 , Rosmala 4

## PENDAHULUAN
Akhir-akhir ini dunia sedang diramaikan dengan aksi bela Palestina di berbagai negara. Aksi  bela  Palestina  ini  dipicu  oleh  konflik  yang  terjadi  antara  pasukan  Hamas  dan tentara IDF Israel pada 7 Oktober 2023. Konflik bermula dari serangan mendadak dari pihak Hamas terhadap pangkalan militer Israel di sejumlah kota besar di bagian Tengah dan Selatan kota Israel. Komandan Militer Hamas Mohammad Deif mengatakan bahwa serangan  ke  Israel  ini  merupakan  bentuk  respons  atas  blokade  yang  terjadi  di  Gaza selama 17 tahun oleh Israel. Pada hari yang sama Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu,  langsung  mengumumkan  perang  melawan  militer  Hamas  dengan melakukan  serangan  balik  (Adryamartanino  &  Indriawati,  2023).  Sampai  dengan tanggal 14 November 2023 Israel telah menghancurkan kota Gaza hingga menewaskan 11.180 warga sipil Gaza termasuk 4.609 anak-anak dan 28.200 orang cedera hanya dalam kurun waktu 38 hari (Barir, 2023).
Serangan defensif Israel dengan mengebom warga sipil dan anak-anak tidak berdosa tersebut rupanya telah memicu aksi empati dan protes keras dari masyarakat dunia. Sebagaimana  berita  yang  dikutip  oleh  iNews.id  sedikitnya  ada  tujuh  negara  yang melakukan  aksi  membela  Palestina  seperti  Inggris  Raya,  Prancis,  Jerman,  Senegal, Turki, Italia, dan Amerika Serikat pasca serangan 7 Oktober 2023 tersebut (Lainufar, 2023).
Konflik  Palestina  dan  Israel  adalah  sejarah  yang  panjang.  Konflik  ini  tidak  sekedar konflik  perebutan  wilayah,  tetapi  juga  diwarnai  dengan  motif  sentimen  agama  dan politik  apartheid  gerakan  zionisme.  Konflik  ini  melibatkan  politik  internasional  yang dimainkan  oleh  para  elit  global  yang  turut  mendukung  pendirian  negara  Israel.  Hal inilah  yang  dikritik  oleh  berbagai  pihak  bahwa  Israel  dan  sekutunya  sengaja menciptakan politik apartheid untuk pendirian suatu negara (Mimoun, 2021).
Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia menjadi negara yang masih konsisten berada di pihak Palestina sejak awal kemerdekaannya, itu karena Indonesia dan Palestina memiliki hubungan yang sangat dekat dan harmonis secara historis. Menurut buku “Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri” karya M. Zein Hassan,  Palestina  adalah  negara  yang  pertama  kali  mendukung  dan  mengakui kedaulatan  Indonesia  pada  tahun  1944.  Saat  itu,  mufti  besar  Palestina  Syekh Muhammad  Amin  Al-Husaini  dan  seorang  saudagar  kaya  Palestina,  Muhammad  Ali Taher menyiarkan dukungan rakyat Palestina untuk kemerdekaan Indonesia melalui siaran  radio  dan  media  berbahasa  Arab  pada  6  September  1944  selama  dua  hari berturut-turut.  Ketua  tokoh  Palestina  inilah  yang  aktif  melobi  negara-negara  di Kawasan Timur Tengah yang berdaulat di Liga Arab untuk mendukung kemerdekaan Indonesia.  Bahkan  Ali  Taher  rela  menyumbangkan  kekayaannya  untuk  mendukung kemenangan  Indoenesia  saat  terjadi  agresi  militer  II  Belanda  di  Indonesia  pada Desember 1948 (Tim detikcom, 2021).
Adanya  gerakan  BDS  (Boycott,  Divestment,  Sanction)  yang  diluncurkan  pada  tahun 2005 cukup menginspirasi banyak negara untuk berpihak kepada Palestina termasuk Indonesia.  BDS  adalah  gerakan  kebebasan,  keadilan,  dan  kesetaraan  yang  dipimpin Palestina  untuk  melawan  diskriminasi  penjajah  Israel  yang  menolak  hak  pengungi Palestina untuk kembali ke rumah mereka. Gerakan ini terinspirasi oleh Gerakan anti- apartheid  di  Afrika  Selatan.  Seruan  BDS  mendesak  tindakan  untuk  menekan  Israel agar  mematuhi  hukum  internasional.  Sejak  diluncurkan,  BDS  telah  memberikan dampak  besar  dan  secara  efektif  menantang  dukungan  internasional  terhadap apartheid Israel dan kolonialisme pemukim (BDS Movement, 2005).
Landasan Etik Nilai Keberpihakan Fatwa MUI No.83 Tahun 2023 Tentang Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina – Imadah Thoyyibah 1 , Septiana Dwiputri Maharani 2 , Rahmad Alamsyah 3 , Rosmala 4
Palestina adalah satu-satunya negara di dunia yang belum merasakan kemerdekaan di abad  21  ini.  Dukungan  moral  Indonesia  terhadap  kemerdekaan  Palestina  sejauh  ini belum mampu mengubah nasib Palestina untuk bebas dari penjajahan Israel. Selama puluhan tahun, rakyat Palestina hidup dalam tekanan dan blockade Israel. Perjuangan militer  Palestina  tidak  mendapat  dukungan  secara  internasional  karena  status Palestina  yang  belum  merdeka.  Sedangkan  Israel  dengan  leluasa  melakukan  agresi militernya  karena  dilindungi  oleh  hukum  internasional  PBB.  Nilai-nilai  HAM  tidak berlaku bagi Palestina yang tidak memiliki hak kedaulatan di mata PBB. Negara-negera yang  tergabung  dalam  PBB  dibuat  tidak  berkutik  dengan  hak  veto  Amerika  yang mendukung  Israel.  Setiap  resolusi  yang  diberikan  PBB  tidak  diindahkan  oleh  pihak Israel, negara zionis ini tetap dengan ambisinya menguasai Palestina dan menghabisi kelompok militan Hamas sebagai musuh terbesarnya di jalur Gaza.
Palestina adalah salah satu negara dari 29 negara-negara Asia-Arika yang yang hadir dalam  Konferensi  di  Bandung  pada  tahun  1955  yang  turut  mendeklarasikan  dan mengecam  segala  bentuk  penjajahan  di  dunia,  termasuk  penjajahan  Israel  atas Palestina.  Sebagaimana  termaktub  dalam  pembukaan  UUD  1945,  Indonesia  secara tegas  menyatakan  bahwa  “Penjajahan  di  dunia  ini  harus  dihapuskan  karena  tidak sesuai  dengan  perikemanusiaan  dan  perikeadilan”.  Sebagai  bentuk  dukungan  dan upaya  mendukung  perjuangan  rakyat  Palestina  di  tanah  Gaza  tersebut  kemudian mendorong  Majelis  Ulama  Indoensia  (MUI)  mengeluarkan  fatwa  N0.  83  tahun  2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina.
Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  merupakan  lembaga  keagamaan  di  Indonesia  yang berdiri sejak tahun 1975 berfungsi sebagai pengayom, pembimbing, dan pembina umat Islam.  Anggota  MUI  terdiri  dari  ulama,  uzama  atau  pemimpin  organisasi,  dan cendekiawan  muslim  Indonesia.  Berdirinya  MUI  memiliki  tujuan  untuk  menyatukan langkah dan gerak umat Islam di Indonesia demi mewujudkan cita-cita bersama dan Islam  yang  lebih  baik.  MUI  memiliki  peran  aktif  dalam  mencari  solusi  atas permasalahan  yang  berkaitan  dengan  umat  Islam  secara  nasional  ataupun internasional (Ghani, 2022), salah satunya adalah solusi terhadap permasalahan yang dihadapi umat Islam yang ada di Palestina.
Dikeluarkannya  Fatwa  MUI  No.  83  didasari  pada  beberapa  pertimbangan  dewan majelis; bahwa agresi dan aneksasi Israel telah mengakibatkan korban jiwa yang tidak terhitung,  dan  kehancuran  rumah  warga  dan  fasilitas  publik.  Meskipun  fenomena dukungan terhadap Palestina telah dilakukan oleh banyak pihak dengan beragam cara sebagai  wujud  solidaritas  kemanusiaan  dan  ukhuwah  Islamiyah  dan  ukhuwah insaniyah namun didapat juga pihak yang mendukung agresi Israel dengan bantuan persenjataan,  finansial,  opini  publik  mendukung  zionisme,  hingga  membeli  produk yang  secara  nyata  mendukung  zionis  Israel.  Untuk  itu  MUI  memandang  perlu menetapkan  fatwa  MUI  tentang  hukum  dukungan  terhadap  perjuangan  Palestina untuk dijadikan pedoman bagi umat Islam.
Terdapat  empat  poin  ketentuan  hukum  dalam  fatwa  MUI  N0.83    diantaranya:  (1) kewajiban  mendukung  perjuangan  kemerdekaan  palestina  atas  agresi  Israel,  (2) mendukung  Palestina  dengan  mendistribusikan  zakat,  infaq  dan  sedekah  untuk kepentingan  perjuangan  rakyat  palestina,  (3)  memperbolehkan  pendistribusian  dana zakat  ke  mustahik  yang  berada  di  tempat  yang  jauh  seperti  Palestina  dalam  situasi darurat,  dan  (4)  mengharamkan  dukungan  agresi  Israel  terhadap  Palestina  baik langsung  maupun  tidak  langsung.  Untuk  itu  MUI  menghimbau  kepada  umat  Islam untuk  semaksimal  mungkin  menghindari  transaksi  dan  penggunaan  produk  yang terafiliasi  dengan  Israel  yang  mendukung  penjajahan  dan  zionisme.  MUI  juga
Landasan Etik Nilai Keberpihakan Fatwa MUI No.83 Tahun 2023 Tentang Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina – Imadah Thoyyibah 1 , Septiana Dwiputri Maharani 2 , Rahmad Alamsyah 3 , Rosmala 4
menghimbau kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan  Palestina  melalui  jalur  diplomasi  di  PBB  agar  menghentikan  perang  dan memberikan  sangsi  kepada  Israel,  mengirim  bantuan  kemanusiaan,  serta berkonsolidasi  dengan  negara-negara  OKI  guna  menekan  dan  menghentikan  agresi Israel (MUI, 2023).
Fatwa MUI No. 38 mungkin memiliki potensi kritik baik dari kalangan internal maupun eksternal.  Tantangan  yang  akan  dihadapi  dalam  implementasi  fatwa  ini,  termasuk dalam konteks hubungan diplomatik Indonesia mungkin berdampak pada kerukunan antaragama. Peneliti akan menganalisis secara mendalam terhadap nilai keberpihakan yang  diusung  oleh  Fatwa  MUI  No.  38,  apakah  nilai  keberpihakan  tersebut  sejalan dengan  prinsip-prinsip  keadilan  universal  atau  memiliki  dimensi  yang  lebih  spesifik terkait  dengan  konflik  Israel-Palestina.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji landasan etik nilai keberpihakan dari Fatwa MUI No.83 terhadap perjuangan Palestina dengan  pendekatan  historis-faktual.  Hasil  penelitian  diharapkan  dapat  memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran nilai keberpihakan dalam fatwa MUI No.  38  2023  terkait  dengan  dukungan  terhadap  perjuangan  Palestina  bagi  tegaknya nilai keadilan dan kemanusiaan.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kualitatif  rasionalistik.  Metode  ini mengutamakan  makna  daripada  jumlah.  Penelitian  rasionalistik  menggunakan kerangka  teoritik  yang  dibangun  dari  hasil  penelitian  sebelumnya,  teori-teori  yang dikenal, dan gagasan pakar. Kemudian, kerangka teoritik ini dikonstruksikan menjadi sesuatu yang mengandung sejumlah masalah yang perlu diteliti lebih lanjut (Muhadjir, 1996)
Teknik  pengumpulan  data  berdasarkan library  research yaitu  diambil  dari  data kepustakaan,  seperti  buku-buku,  artikel  dari  media  massa,  dan  jurnal-jurnal penelitian.  Sumber  utama  model  generalisasi  secara  empirik  adalah  literatur  dan penelitian sebelumnya.
Teknik  analisis  data  menggunakan  metode  hermeneutika  dengan  unsur  metodis induksi-deduksi,  kesinambungan  historis,  deskripsi,  dan  interpretasi  (Bakker  & Zubair, 1990). Hermeneutika, yaitu metode untuk menangkap objective geist (makna yang terdalam) atau deep structure dari objek penelitian. Metode ini digunakan untuk menangkap makna essensial yang terkandung dalam karya-karya teks yang terungkap melalui bahasa maupun gejala-gejala sosial. Fenomena objek penelitian dilihat sebagai suatu wacana yang terbuka untuk ditafsirkan sesuai konteksnya (Kaelan, 2005).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sejarah Pendudukan dan Penjajahan Israel atas Palestina
Sejarah  konflik  antara  Palestina  dan  Israel  berawal  dari  tahun  1947-1948  dimana komunitas  Yahudi  yang  bermukim  di  Palestina  mendeklarasikan  diri  membentuk sebuah  negara  dengan  bantuan  Inggris  dan  dukungan  PBB.  Kekalahan  kekaisaran Ottoman-Turki  pada  perang  dunia  I  menjadikan  Palestina  yang  berada  dibawah kekuasaan Ottoman-Turki jatuh ke tangan Inggris. Keluarlah Deklarasi Balfour yaitu perjanjian berisi 112 kata oleh Inggris pada tahun 1917 yang isinya bertujuan untuk mendirikan  “rumah  nasional”  bagi  orang -orang  Yahudi  di  Palestina.  Pernyataan  itu datang  dalam  bentuk  surat  dari  Menteri  Luar  Negeri  Inggris  Arthur  Balfour  yang ditujukan kepada tokoh komunitas yahudi Inggris Lionel Walter Rothschild (Laveda & Nashrullah, 2021).
Landasan Etik Nilai Keberpihakan Fatwa MUI No.83 Tahun 2023 Tentang Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina – Imadah Thoyyibah 1 , Septiana Dwiputri Maharani 2 , Rahmad Alamsyah 3 , Rosmala 4
Pada tahun 1920-an terjadi peningkatan imigrasi Yahudi dari Eropa ke Palestina atas mandat  Inggris  sehingga  populasi  Yahudi  di  Palestina  meningkat  menjadi  33  persen pada  tahun  1947.  Berakhirnya  mandat  Inggris  pada  14  Mei  1948  memicu  perang antara Arab dan Israel. Pasukan militer Zionis lalu mengusir setidaknya 750.000 warga Palestina, yang juga merebut 78 persen wilayah bersejarah Palestina. Wilayah Palestina hanya  tersisa  22  persen  terbagi  dua  wilayah  tepi  Barat  dan  jalur  Gaza.  Perang  ini diakhiri dengan perjanjian gencatan senjata pada tahun 1949 antara Israel dan Mesir, Lebanon,  Yordania,  dan  Suriah  yang  dikenal  sebagai  Garis  Hijau  sebagai  garis perbatasan  yang  diakui  secara  umum  antara  Israel  dan  tepi  Barat  Namun  di  tahun 1967 Israel kembali mengusir 300.000 warga Palestina dari rumah mereka dan berhasil menduduki seluruh wilayah bersejarah Palestina. (Qothrunnada, 2023).
Gambar.1 Penyusutan peta Palestina dari masa ke masa (Sumber: Qothrunnada, 2023)
Perjanjian damai pertama antara Palestina-Israel Pada tahun 1993 (Oslo I) & 1995 (Oslo II)  yang  ditandatangani  Perdana  Menteri  Israel  Yitzhak  Rabin  dan  Ketua  Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Mahmoud Abbas yang mengarahkan pada pembentukan Otoritas Palestina (PA). Wilayah tepi Barat yang diduduki Israel dibagi menjadi wilayah A,B,  C.  Otoritas  Palestina  mengendalikan  sebagian  besar  wilayah  dan  bertanggung jawab  22  persen  wilayah  tepi  Barat  atas  hak  pendidikan,  kesehatan,  dan perekonomian,  sementara  Israel  punya  kendali  penuh  atas  keamanan  eksternal. Namun area C yang seluas 60 persen wilayah tepi Barat tetap dikendalikan penuh oleh Israel.  Artinya  pengendalian  penuh  oleh  Otoritas  Palestina  yang  merujuk  pada perjanjian Oslo tidak pernah terjadi alias gagal (Qothrunnada, 2023).
Kegagalan Perjanjian damai Oslo disinyalir karena akibat pergantian rezim di Israel dan Amerika, terutama pasca terbunuhnya PM Israel Yitzak Rabin oleh seorang kelompok sayap  kanan  Israel  yang  sejak  awal  tidak  menyetujui  perjanjian  Oslo.  Begitu  juga penolakan  keras  dari  pejuang  Palestina.  PM  Benjamin  Netanyahu  adalah  kelompok sayap kanan Israel yang tidak memiliki keinginan untuk memberikan konsesi apa pun kepada  Palestina,  dan  tidak  menginginkan  kesepakatan  apa  pun  dengan  PLO,  yang mereka anggap sebagai teroris (Ningsih, 2023).
Dari masa-kemasa wilayah Palestina berada di bawah kendali militer Israel. Palestina tersegmentasi  menjadi  wilayah  Gaza,  Tepi  Barat,  dan  Yerusalem  Timur.  Pasca perjanjian Oslo Israel justru membangun 250 pemukiman komunitas Yahudi dimana 120 adalah pemukiman illegal di tepi Barat dan Yerusalem Timur. Pendudukan dan penjajahan tanah Palestina terus berlanjut hingga saat ini bahkan terkonfirmasi bahwa peta Palestina telah dihilangkan di Google Maps. Yang tertampil hanya wilayah Israel, Jalur  Gaza,  dan  tepi  Barat  yang  dipisahkan  oleh  garis  putus-putus.  Pihak  Google beralasan tidak memberi label pada perbatasan tersebut karena tidak ada konsensus Internasional tentang lokasi perbatasan Palestina.
Landasan Etik Nilai Keberpihakan Fatwa MUI No.83 Tahun 2023 Tentang Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina – Imadah Thoyyibah 1 , Septiana Dwiputri Maharani 2 , Rahmad Alamsyah 3 , Rosmala 4
Israel dan sekutunya (Amerika, Inggris, dan Uni Eropa) tidak pernah mengakui sedang menjajah  Palestina.  Palestina  dianggap  hanya  wilayah  sektoral  dibawah  kontrol pemerintah Israel sehingga posisinya sangat lemah dalam hukum internasional PBB. Francesca  Albanese,  seorang  reporter  khusus  PBB  dalam  sebuah  pidato  kepada Australian Press Club menjelaskan, “Isra el menarik pasukannya dari Gaza pada tahun 2005, tetapi telah memberlakukan blokade darat, laut dan udara di daerah Gaza sejak Hamas  berkuasa  pada  tahun  2007.  Itu  sama  saja  dengan  pendudukan – meskipun Israel dan sekutunya tidak setuju dengan penilaian itu” (Purohit, 2023).
Resolusi PPB pada 29 November 2012 dimana terdapat 138 dari 193 negara anggota PBB yang mengakui Palestina sebagai negara yang berdaulat faktanya tidak memiliki pengaruh  apapun  bagi  kemerdekaan  Palestina  karena  tidak  adanya  pengakuan  dari negara-negara sekutu Israel. Bahkan PM Israel Netanyahu menuduh presiden Palestina Mahmud Abbas telah membuat ‘propaganda palsu’ melawan Israel. Kemerdekaan yang sesungguhnya  masih  belum  nyata  sampai  Palestina  menegosiasikan  perjanjian perdamaian dengan Israel. Israel masih mengontrol Tepi Barat, Yerusalem Timur dan akses  ke  Gaza,  dan  menuduh  Palestina  melewatkan  negosiasi  dengan  kampanye peningkatan status mereka ke PBB.
Pada  30  September  2015  untuk  pertama  kalinya  bendera  Palestina  dikibarkan  di Gedung  markas  PBB  sebagai  tanda  pengakuan  Palestina  sebagai  negara  pemantau non-anggota.  Pengakuan  tersebut  diharapkan  dapat  menyelesaikan  perdamaian Palestina-Israel.  Israel dan Amerika Serikat berada di antara delapan negara yang tidak setuju  dengan  langkah  tersebut  (Galih,  2015).  Namun  di  penghujung  tahun  2017 presiden AS Donald Trump memicu konflik memanas kembali antara Israel-Palestina karena pernyataannya yang akan memindahkan Kedutaan AS ke kota Yerusalem dan mengklaim kota Yerusalem sebagai ibukota Israel secara sepihak. Keberpihakan Trump dipengaruhi oleh kesamaan identitas, ideologi Israel dan pengaruh Islamphobia di AS pada waktu itu. Beberapa tokoh-tokoh Yahudi di AS juga memiliki pengaruh yang kuat dalam  dunia  politik  AS.  Disamping  itu  AS  memiliki  kepentingan  ekonomi  sebagai pemasok persenjataan ke Israel salama perang menghadapi militan Hamas (Ruhiat & Akim, 2020). Sekali lagi konflik Israel dan Palestina hanya dijadikan alat para elit global untuk menghegemoni dunia internasional agar tetap berada dibawah kontrol mereka.

## Situasi Genosida dan Pelanggaraan HAM di Palestina
Masyarakat  dunia  melihat  konflik  antara  Palestina  dan  Israel  tidak  lagi  dipandang sebagai  isu  konflik  agama  dan  perebutan  wilayah,  tetapi  sudah  mengarah  pada  isu genosida  dan  pembersihan  etnis.  Tindakan  agresi  militer  zionis  Israel  yang membabibuta tidak lagi mengindahkan hukum internasional tentang aturan perang. Sejumlah  rumah  rakyat  sipil,  tempat  ibadah,  sekolah,  bahkan  rumah  sakit  turut dibombardir  hingga  menelan  korban  bayi,  anak-anak,  wanita,  tenaga  medis,  dan jurnalis yang jelas-jelas harus dilindungi  (Akmal & Mufti, 2023).
Landasan Etik Nilai Keberpihakan Fatwa MUI No.83 Tahun 2023 Tentang Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina – Imadah Thoyyibah 1 , Septiana Dwiputri Maharani 2 , Rahmad Alamsyah 3 , Rosmala 4
Gambar 3. Suasana demonstrasi bela Palestina di Madrid-Spanyol, 2020 (sumber: https://www.pressenza.com/es/2014/07/paremos-el-genocidio- palestino/ )
Pembantaian  di  Gaza  saat  ini  mengingatkan  kembali  pada  peristiwa Nakba (berarti ‘bencana’ atau ‘malapetaka’) Palestina di tahun 1948 yang menelan korban 15.000 jiwa. Selama  tragedi  ini,  penjajah  zionis  melakukan  70  kali  pembantaian  atas  warga Palestina dan menyita 1,718 hektar lebih tanah warga Palestina.  Sebelum peristiwa Nakba ,  warga  Palestina  menempati  1.300  desa  dan  kota  di  Palestina.  Namun,  saat tragedi Nakba penjajah mengambil alih 774 desa dan kota, dimana 531 di antaranya hancur  total  (Munawwar,  2021).  Peristiwa  ini  mengakibatkan  700.000  orang  lebih terusir dari tanahnya secara permanen; eksodus, depopulasi, penghapusan geografis, penyangkalan hak pengungi untuk kembali, dan penghancuran masyarakat Palestina. Para  pengungi  Palestina  di  Lebanon  menolak  menggunakan  istilah nakba dan bersikeras  untuk  menyebut diri  sebagai  ‘pengungsi  yang  kembali’ .  Persepsi  ini mengandung  pesan  kepada  masyarakat  internasional  bahwa  hak  kembali  para pengungsi  dapat  dinegosiasikan  dan  tidak  bisa  ditawar  sebagai  imbalan  atas kenegaraan Palestina (Khalidi, 1992).
Situasi pembantaian warga Gaza diwarnai dengan isu geopolitik global. Sejumlah media mengabarkan akan adanya konspirasi projek rezim zionis Israel yang akan membangun Kanal  Ben  Gurion  untuk  menyaingi  terusan  Suez  yang  ada  di  Mesir  dengan mengorbankan  wilayah  Gaza.  Hal  inilah  memunculkan  praduga  akan  adanya kesengajaan  pembersihan  etnis  di  jalur  Gaza  untuk  melancarkan  projek  tersebut. Kanal ini akan dibangun mulai dari ujung Selatan di Teluk Aqaba, lalu mengarah ke utara mengelilingi jalur Gaza dengan laut Mediterania dengan anggaran antara 16-55 miliar  USD.  Dikaitkan  dengan  situasi  hancurnya  kota  Gaza  saat  ini  maka  orang berasumsi  bahwa  Israel  dan  sekutunya  sedang  mempersiapkan  perlintasan  projek kanal  yang  jaraknya  jauh  lebih  pendek  jika  melintasi  wilayah  yang  dikuasai  Hamas (Syarifuddin, 2023)
Terlepas  dari  isu  yang  beredar  tentang  projek  pembangunan  kanal,  fakta  bahwa genosida dan kejahatan kemanusiaan adalah substansi dari konflik ini.  Tidak sedikit perang  media  dan  perang  narasi  yang  dilancarkan  oleh  pihak-pihak  yang  pro-Israel telah mengaburkan masalah isu kemanusiaan menjadi sekedar isu politik dan agama sehingga  membuat  beberapa  pihak  lebih  memilih  bersikap  netral  dan  diam  atau memilih sikap aman untuk tidak turut campur dengan situasi perang yang terjadi di Palestina. Masalah ini digiring untuk bisa membenarkan tindakan agresi tentara Israel yang terus menggempur dan membom bahkan secara terang-terangan menghancurkan rumah sakit, sekolah, rumah ibadah tanpa pandang bulu dan mengorbankan nyawa
Landasan Etik Nilai Keberpihakan Fatwa MUI No.83 Tahun 2023 Tentang Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina – Imadah Thoyyibah 1 , Septiana Dwiputri Maharani 2 , Rahmad Alamsyah 3 , Rosmala 4
4000  lebih  anak-anak  yang  tidak  berdosa  dengan  dalih  membela  diri  dan menghancurkan tororis Hamas. Mereka menuding Hamas menggunakan rakyat sipil sebagai perisai dan bersembunyi ditengah-tengah warga sipil.
Beberapa  dokumentasi  selama  pertempuran  bulan  oktober  2023  secara  nyata  pihak Israel  telah  beberapa  kali  melakukan  pelanggaran-pelanggaran  hukum  humaniter internasional  dengan  memborbardir  rumah  sakit,  warga  sipil,  dan  tenaga  medis. Menteri  Luar  Negeri  Palestina  Riyad  Al-Maliki  sempat  memohon  kepada  Dewan Keamanan PBB untuk mendesak gencatan senjata, demi mengurangi potensi jumlah korban  penduduk  Gaza  akibat  serangan  pasukan  Israel.  Majelis  Umum  PBB menyetujui  resolusi  gencatan  senjata  tersebut  serta  menyerukan humanitarian  truce (gencatan  senjata  kemanusiaan)  antara  pasukan  Israel  dan  militan  Hamas  di  Gaza, Palestina dalam sidang PBB Jumat, 27 Oktober 2023. Israel dan AS diketahui menolak resolusi  gencatan  senjata,  bahkan  menyebut  PBB  tidak  memiliki  legitimasi  maupun relevansi dalam konflik ini. PBB juga gagal menghasilkan hingga empat resolusi terkait konflik Israel-Palestina, akibat dari veto yang dilakukan oleh negara anggota tetapnya, termasuk AS (Surdarsono & Gatra, 2023)
Fenomena ini menunjukkan bahwa otoritas tertinggi tidak ada dalam komunitas politik internasional.  PBB  yang  seharusnya  berfungsi  sebagai  lembaga  internasional  yang memiliki  kekuatan  untuk  menangani  masalah  global,  hanya  menjadi  alat  negara- negara  kuat  untuk  mendapatkan  keuntungan  geopolitik.  Sanksi  komunitas internasional terhadap Israel dalam konfliknya dengan Palestina tampaknya tidak bisa direalisasikan. Ini berbeda dengan konflik Rusia-Ukraina, di mana sanksi ekonomi dan sosial dari komunitas internasional berperan sangat kuat.

## Landasan Etik Nilai Keberpihakan Fatwa MUI No. 83
Nilai  berperan  dalam  membentuk  norma  dan  standar  etika  dalam  budaya  dan masyarakat yang berbeda. Kelompok yang berbeda mungkin memiliki nilai dan norma yang berbeda, yang mengarah pada perspektif dan praktik etika yang berbeda. Pada akhirnya, etika dan nilai-nilai saling berhubungan, dengan nilai-nilai yang memberikan dasar untuk penilaian dan tindakan etis. Mereka menginformasikan pemahaman kita tentang apa yang benar atau salah secara moral dan membimbing perilaku kita sesuai dengan prinsip-prinsip etika (Frondizi, 2007).
Fatwa  MUI  adalah  representasi  dari  pandangan  Islam  tentang  nilai  perjuangan Palestina  melawan  Israel.  Islam  sebagai  agama  memiliki  landasan  filosofis  yang menjadikan  Al- Qur’an  dan  Sunnah  Nabi  sebagai  pedoman  berfikir  dan  bertindak. Prinsip  ini  sebagaimana  tertuang  dalam  Fatwa  MUI  yang  meletakkan  empat  sumber hukum sebagai dalil penetapan hukum moral, yaitu Al- Qur’an, Hadist, ijma ulama, dan kaidah ushul fiqh.
Pada  dasarnya,  etika  dalam  Islam  bertujuan  untuk  mengarahkan  hubungan  antara manusia  dengan  Tuhan  dan  dengan  sesama  manusia.  Etika  Islam  dibangun  diatas landasan Iman, Islam dan Ihsan dimana ketiganya adalah landasan bagi pengetahuan aqidah (teologi), syariah (hukum normatif), dan mu’amalah (hukum sosial) (Thoyyibah, 2018)
Pada aspek iman berarti tindakan moral harus dilandasi oleh prinsip tauhid dimana tujuan  perbuatan  moral  adalah  tujuan  teologis  ( rabbaniyah) yaitu  perbuatan  yang dilandasi  oleh  keyakinan  atas  keesaan  Tuhan  yang  membawanya  pada  ketaatan, ketundukan, dan mengagungkan Tuhan sebagai sang Khalik. Tauhid berkaitan erat dengan  etika,  karena  meyakini  keesaan  Tuhan  mempengaruhi  cara  manusia berinteraksi dengan sesama makhluk ciptaan-Nya. Orang yang berketuhanan adalah
Landasan Etik Nilai Keberpihakan Fatwa MUI No.83 Tahun 2023 Tentang Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina – Imadah Thoyyibah 1 , Septiana Dwiputri Maharani 2 , Rahmad Alamsyah 3 , Rosmala 4
orang  yang  selalu  memandang  dirinya  hamba,  ciptaan,  lemah,  dan  tidak  berdaya  di hadapan  kuasa  Tuhan.  Sikap  ini  yang  mendorong  seseorang  untuk  tidak  sombong, jujur, adil, dan berbuat baik dihadapan Tuhan yang maha baik. Pengetahuan tauhid akan  menyadarkan  seorang  hamba  sadar  akan  dirinya,  dapat  menempatkan perilakunya sesuai dengan yang diridhoi dan dikehendaki Tuhannya.
Aspek Islam meliputi prinsip penyerahan diri terhadap aturan sang Pencipta, berserah diri atas segala ketentuan dan hukum yang sudah ditetapkan baik terkait hukum alam dan  hukum  bersosial. Islam berarti  tunduk  terhadap  norma-norma  kebaikan  yang sudah  digariskan.  Islam  adalah  fitrah  dimana  bertujuan  untuk  keselamatan.  Maka tindakan  moral  yang  didasarkan  pada  Islam  adalah  tindakan  yang  membawa  pada prinsip keselamatan bagi alam semesta.
Aspek ketiga adalah Ihsan . Prinsip ihsan , merupakan konsep membuat kebaikan dalam segala aspek kehidupan, baik secara materi maupun non-materi. Penanaman pahala serta  melakukan  segala  tindakan  dengan  keikhlasan  dan  kebaikan  hati  termasuk dalam  prinsip  ini.  Ihsan  dilandasi  dengan  sikap  adil,  takwa,  dan  akhlak  terpuji (Thoyyibah, 2018).
Kriteria untuk menentukan nilai melibatkan kualitas dan karakteristik nilai-nilai itu sendiri,  daya  tahan  dan  kedalaman  kepuasan,  dan  hubungan  antara  nilai  dan kemauan (motif dan alasan bertindak). Etika berkaitan dengan menentukan apa yang benar  atau  salah  secara  moral,  sedangkan  nilai-nilai  mengacu  pada  kualitas  atau prinsip yang dianggap penting atau diinginkan oleh individu atau masyarakat. Nilai- nilai  memberikan  dasar  untuk  pengambilan  keputusan  etis,  karena  mereka membentuk  keyakinan  kita  dan  memandu  perilaku  kita.  Mereka  mempengaruhi penilaian kita tentang apa yang benar atau salah, baik atau buruk.
Etika  Islam  menitikberatkan  pada  prinsip  keadilan  dalam  hubungan  antar  sesama manusia. Menjalankan keadilan artinya memberikan hak-hak yang seimbang dan adil kepada  semua  orang,  tanpa  memandang  ras,  suku,  atau  agama.  Prinsip  takwa mengajarkan untuk mendorong tindakan-tindakan baik dan mencegah tindakan buruk di dalam masyarakat. Ini berarti bahwa seorang muslim diberi tanggung jawab moral untuk menghargai nilai-nilai positif dalam masyarakat dan menentang segala bentuk kejahatan  atau  kerusakan  yang  dapat  mengganggu  ketentraman  sosial.  Etika  Islam juga mencakup pentingnya mengembangkan akhlak terpuji dalam diri manusia, seperti kesabaran,  kejujuran,  keadilan,  ketulusan,  dan  tolong-menolong.  Menjaga  akhlak terpuji ini membantu seorang muslim menjaga hubungan yang harmonis dengan orang lain dan mencapai kedamaian batin (Pujianti, 2022).
Dalam konteks fatwa MUI, tiga pilar etika Islam tadi adalah landasan etik cara berfikir dan berpendapat para ulama. Terkait dukungan moral terhadap perjuangan Palestina, terdapat  beberapa  poin  yang  menjadi  landasan  hukum  moral  keberpihakan  MUI berdasarkan ayat Al- Qur’an, Hadist dan Ushul Fiqh diantaranya:
1. Larangan berbuat kerusakan meskipun dalam keadaan perang
2. Larangan membunuh sesama manusia
3. Diperbolehkan  melakukan  perlawanan  terhadap  pihak  yang  melakukan pengusiran dan penjajahan
4. Perintah untuk saling tolong menolong dan solidaritas antar manusia
5. Diperbolehkan mendistribusikan zakat kepada korban perang
6. Kumudlaratan itu harus dihilangkan
Al- Qur’an  dan  Sunnah  Nabi  senantiasa  mengajarkan  prinsip  kemanfaatan  dalam hukum suatu perkara moral. Sebagaimana teori etika Abed AlJabiri (dalam Rozi, 2006) tentang al-mashlahah yang prinsipnya merujuk pada al-Qurân dan as-Sunnah. Teori
Landasan Etik Nilai Keberpihakan Fatwa MUI No.83 Tahun 2023 Tentang Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina – Imadah Thoyyibah 1 , Septiana Dwiputri Maharani 2 , Rahmad Alamsyah 3 , Rosmala 4
ini didasarkan pada prinsip kemanfaatan; baik dan buruk ditentukan oleh akibat suatu tindakan  dan  bukan  oleh  tindakan  itu  sendiri.  Tindakan  yang  bermanfaat  menurut kategori al-mashlahah harus  berlandaskan  pada  tujuan-tujuan  syariât  (prinsip menjaga  agama,  jiwa,  keturunan,  harta,  dan  akal). Al-mashlahah dibangun  di  atas prinsip  keselarasan  antara  akal  dan  wahyu. Al-mashlahah dengan  demikian  tidak bersifat sekuler dan karena itu dapat dijadikan alternatif bagi kelemahan-kelemahan yang terkandung dalam etika Utilitarianisme.
Dalam suatu perkara, jika kemanfaatan lebih besar daripada kemudlaratan (bahaya) maka  itu  diperbolehkan  meski  kerusakan  itu  terjadi.  Tetapi  kewajiban  untuk  tidak membuat  kerusakan  adalah  prinsip  dasarnya  dan  harus  menjadi  tujuan  perbuatan. Jadi kebaikan adalah tujuan utama, niat yang baik akan menggugurkan akibat yang tidak  baik  dan  akibat  yang  tidak  baik  adalah  dasar  dari  larangan  suatu  perkara. Pengetahuan  kebaikan  dan  keburukan  adalah  pengetahuan  yang  bersifat  apriori (Achmad, n.d.: 13). Pengetahuan ini adalah pengetahuan yang dapat diperoleh melalui refleksi  akal.  Kebaikan  dan  keburukan  adalah  sesuatu  yang  jelas  bisa  dibedakan dengan  kemampuan  berpikir.  Al- Qur’an  menjelaskan…  “Katakanlah  (wahai Muhammad)!  Tidak  sama  keburukan  dengan  kebaikan”  (QS.  Al - Maidah:100)…”Demi Jiwa (manusia) dan yang menjadikannya (Allah) lalu diilhamkan Allah kepadanya mana yang buruk dan mana yang baik” (QS. Asy-Syams: 7-8).
Metode pemikiran Islam dibangun berdasarkan sunnah Rasul dalam berfikir yang tidak lain adalah metode rasional transedental, yaitu menganalisis fakta-fakta empirik dan mengangkatnya pada kesadaran spiritual, kemudian membangun visi transeden dalam memecahkan  persoalan  secara  operasional,  metode  rasional  transedental  ini  dapat dijalankan  dengan  menempatkan  Al- Qur’an  dan  akal  berada  dalam  hubungan dialektik, untuk memahami realitas (Muhajarah, 2022). Hubungan Al- Qur’an dan akal berada dalam hubungan dialogis yang fungsional, tidak struktural yang subordinatif. Akal tidak berada diatas wahyu begitu juga sebaliknya. Dalam aktualisasinya wahyu (al- Qur’an)  tidak  bisa  berdiri  sendiri,  sebagai  pedoman  hidup bagi  manusia,  ia sepenuhnya justru bergantung pada kapasitas akal dalam memahaminya. Tanpa akal, wahyu justru kehilangan makna bagi kehidupan manusia ( (Asy’arie, 1999: 20 -21). Peperangan  pada  dasarnya  adalah  sesuatu  perbuatan  yang  tidak  baik,  tetapi peperangan  yang  didasarkan  tujuan  kebaikan  seperti  untuk  membela  diri,  menjaga harta,  jiwa,  keturunan  dan  martabat  kemanusiaan  maka  itu  diperbolehkan  dalam batasan-batasan  etika  peperangan.  Islam  menetapkan  suatu  hukum  peperangan dalam  kondisi-kondisi  tertentu  dengan  aturan  yang  jelas  dan  tidak  boleh  dilanggar demi  kebaikan  yang  lebih  tinggi.  Bahkan  untuk  situasi  ketika  jiwa  terancam,  Islam memperbolehkan  untuk  melawan  demi  tujuan  moral  itu  sendiri.  Melawan  kebatilan diperbolehkan demi tegakkan kebaikan dan kebenaran. Perang bukanlah tujuan tetapi sarana untuk mempertahankan diri membela kebaikan tertinggi yaitu tegaknya nilai- nilai kemanusiaan (Basyar, 2020).
Himbauan  MUI  untuk  mengambil  langkah-langkah  tegas  membela  perjuangan Palestina didasarkan pada alasan membela kemanusiaan dan menegakkan keadilan. Israel  telah  melanggar  prinsip-prinsip  kemanusiaan  sehingga  Palestina  mengalami ketidakadilan  diantaranya;  pihak  Israel  telah  melakukan  kejahatan  perang  dengan melakukan pembantaian rakyar sipil, penjajajahan dan pengusiran. Israel juga telah melanggar etika perang dimana mereka telah menghancurkan beberapa fasilitas yang dilarang  dalam  perang  seperti  rumah  warga  sipil,  rumah  ibadah,  rumah  sakit,  dan sekolah.  Israel  juga  telah  melakukan  pelanggaran  HAM  dengan  membunuh  orang- orang yang dilindungi dalam perang yaitu para lansia, wanita, anak-anak, jurnalis, dan
Landasan Etik Nilai Keberpihakan Fatwa MUI No.83 Tahun 2023 Tentang Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina – Imadah Thoyyibah 1 , Septiana Dwiputri Maharani 2 , Rahmad Alamsyah 3 , Rosmala 4
tim  medis.  Israel  memperlakukan  tawanan  perang  dengan  tidak  baik,  seperti menelanjangi,  melukai,  menyiksa  dan  merendahkan  martabatnya  sebagai  manusia. Blockade  Israel  sudah  memperlakukan  warga  Palestina  seperti  binatang  yang  tidak layak  untuk  hidup  dan  menyiksanya  dengan  kesakitan,  kelaparan,  dan  kehausan. Israel tidak lagi membedakan musuh dari militer atau sipil, kenyataan bombardier yang dilakukan  kepada  seluruh  warga  Gaza  adalah  bukti  tidak  lagi  mengindahkan  rasa kemanusiaan  di  Tengah  peperangan.  Tindakan  mereka  didasarkan  pada  ambisi apartheid dan ideologi zionis yang diusung untuk meratakan tanah Gaza membangun Kerajaan Israel Raya.

## Pentingnya Nilai Keberpihakan
Dalam  etika,  ketidakberpihakan  sering  dianggap  sebagai  prinsip  fundamental, terutama  dalam  penalaran  moral  dan  evaluasi  dilema  etika.  Ini  membutuhkan mengesampingkan  bias  pribadi  dan  mempertimbangkan  kepentingan  dan  perspektif semua pihak yang terlibat. Ketidakberpihakan mungkin dapat membantu memastikan keadilan dan mengejar kebaikan bersama namun suatu pilihan moral harus dilandasi nilai-nilai  obyektif  dan  universal.  Penting  untuk  mengenali  dan  mengatasi  nilai keberpihakan untuk memastikan perilaku etis dan mempromosikan masyarakat yang lebih adil.
Scheler  berpendapat  bahwa  nilai-nilai  memiliki  keberadaan  objektif  dan  nilai  yang melekat,  terlepas  dari  preferensi  individu  atau  pendapat  subjektif.  Nilai-nilai  bukan sekadar konstruksi subjektif tetapi berakar pada sifat objektif realitas. Scheler percaya bahwa nilai-nilai dapat dirasakan dan dikenali melalui pemahaman intuitif dan respons emosional kita. Baginya nilai-nilai memiliki struktur hierarkis, dengan beberapa nilai secara objektif lebih tinggi atau lebih signifikan daripada yang lain (Scheler et al., 1973: 269) Scheler menekankan pentingnya menyelaraskan tindakan dan pilihan kita dengan nilai-nilai  objektif  ini,  karena  mereka  memberikan  dasar  untuk  perilaku  etis  dan kehidupan yang bermakna.
Menurut  Scheler,  nilai-nilai  objektif  berfungsi  sebagai  prinsip  panduan  untuk pengambilan keputusan moral dan harus diprioritaskan dari pada preferensi subjektif atau  norma  sewenang-wenang.  Norma  sewenang-wenang  adalah  norma  atau  aturan yang didasarkan pada preferensi pribadi atau pendapat subjektif daripada nilai atau prinsip objektif. Scheler berpendapat bahwa penting untuk membedakan antara norma sewenang-wenang dan nilai-nilai objektif untuk memprioritaskan keselarasan etika dan kehidupan  yang  bermakna  (Scheler  et  al.,  1973:  217).  Dalam  hal  boikot  produk misalnya,  masyarakat  saling  melempar  argument  di  media  sosial.  Sebagian menyangsikan ini akan berdampak secara ekonomi, dimana akan mengancam nasib para  buruh  dan  pengusaha-pengusaha  lokal.  Cara  pandang  ini  mungkin  karena pengaruh pemikiran yang fatalistik dan materialistik akibat dari kolonialisme (Suryatni, 2020).
Selain itu, penting untuk digarisbawahi bahwa berdirinya negara Israel tidak luput dari ambisi  besar  kelompok  Zionis  Yahudi  yang  ingin  membentuk  Kerajaan  Israel  Raya (Marufi,  2023).  Organisasi  ini  sudah  sejak  awal  di  peringatkan  oleh  Einstein  lewat suratnya  yang  beredar  luas  bahwa  organisasi  zionis  adalah  organisasi  teroris  dan berbahaya. Perjuangan Palestina saat ini tidak sedang menghadapi kelompok penjajah yang dari sejak awal ingin menguasai tanah Palestina dan menyingkirkan etnis Arab dari  bumi  Palestina.  Perang  ini  adalah  perang  ideologi,  maka  selama  ideologi  zionis masih  berkuasa  di  Israel  maka  ambisi  membumi  hanguskan  Palestina  tidak  akan
Landasan Etik Nilai Keberpihakan Fatwa MUI No.83 Tahun 2023 Tentang Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina – Imadah Thoyyibah 1 , Septiana Dwiputri Maharani 2 , Rahmad Alamsyah 3 , Rosmala 4
pernah padam. Jika seandainya kelompok militant Hamas tidak ada di Palestina maka tanah palestina sudah lama rata dibawah kekuasaan Israel.
Palestina  adalah  negeri  tiga  agama,  sejak  kekhalifahan  Umar  warga  Palestina  hidup damai dan berdampingan tanpa konflik. Bangsa Yahudi Israel yang mengklaim tanah Palestina  adalah  “tanah  yang  dijanjikan  Tuhan”  tidak  bisa  dijadikan  alasan  untuk mereka  mendirikan  negara  apartheid.  Klaim  teologis  ini  patut  dipertanyakan  karena sejatinya  orang  Yahudi  sendiri  berbeda  pendapat  dalam  hal  ini.  Apalagi  berhadapan dengan  persepsi  teologi  agama  Islam  yang  tentu  berbeda  dalam  keyakinan  dan pandangan historis. Terlepas dari klaim teologis masing-masing agama, Palestina harus diperjuangkan  dari  sisi  hak-hak  kemanusiaan  yang  telah  direnggut  oleh  kelompok zionis  Israel.  Perjuangan  Palestina  adalah  perjuangan  mempertahankan  harta,  jiwa, keturunan,  dan  martabat  kemanusiaan.  Perjuangan  Palestina  adalah  perjuangan menegakkan keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan. Sekte zionis menurut pengakuan seorang rabi yahudi adalah ajaran ateis, maka dibutuhkan diskusi teologis yang dapat mendamaikan  dan  menyelamatkan  martabat  manusia  bukan  membinasakan  dan menafikan manusia lain. Fatwa MUI dalam hal ini hadir untuk mengingatkan kembali fungsi agama dan akal budi kepada seluruh umat manusia.

## KESIMPULAN
Landasaan  etik  yang  digunakan  MUI  untuk  mengambil  inferensi  hukum  dilakukan berdasarkan  prinsip  etika  Islam  dimana  asas  kemaslahatan  menjadi  dasar  pijakan dalam  menilai  situasi  moral.  Tindakan  yang  masuk  kategori al-mashlahah harus berlandaskan  pada  tujuan-tujuan  syariât  yaitu  prinsip  menjaga  agama,  jiwa, keturunan,  harta,  dan  akal  budi.  Prinsip  moral  dan  etika  Islam  bercorak  rasional- transedental  yaitu  menggunakan  Al- Qur’an  dan  Sunnah  Nabi  sebagai  pedoman berfikir.  Hirarki  Nilai  didasarkan  pada  empat  sumber  yaitu  Al- Qur’an,  Hadist,  Ijma Ulama, dan kaidah ushul Fiqh. Dalam tradisi Islam, menentukan nilai obyektif tidak didasarkan  pada  nilai  preferensi  tetapi  pada  rasionalitas-transedental  dimana pandangan akal harus sejalan dengan wahyu dan sebaliknya interpretasi wahyu harus sejalan  dengan  akal.  Kebaikan  dan  kebatilan  adalah  perkara  yang  jelas  dan  bisa dirasionalisasi.  Pertimbangan  nilai  dalam  fatwa  MUI  merujuk  pada  situasi  historis- faktual. Nilai keberpihakan MUI terhadap perjuangan Palestina adalah sesuatu yang logis dan obyektif serta bisa dipertanggungjawabkan secara etis.
Sikap  netral  dan  tidak  berpihak  dalam  melihat  perjuangan  Palestina  akan semakin  memperkuat  kejahatan  yang  dilakukan  Israel  dan  melemahkan  prinsip- prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial di mata dunia. Dalam konsepsi moral Islam, bukan  persoalan  sejauh  mana  sebuah  dukungan  bisa  berdampak  pada  suatu perubahan melainkan suatu perbuatan kecil dapat menunjukkan posisi keberpihakan seorang  hamba  kepada  nilai  kebaikan  sehingga  dapat  dipertanggungjawabkan  di hadapan Tuhannya.

## Daftar Pustaka
Achmad, M. (n.d.). Etika dalam islam . Al-Ikhsan.
Adryamartanino, V., & Indriawati, T. (2023, October 13). Kronologi Serangan Hamas ke Israel pada Oktober 2023 . Kompas.Com. https://www.kompas.com/stori/read/2023/10/13/140000879/kronologi- serangan-hamas-ke-israel-pada-oktober-2023?page=all#page2
Akmal,  S.,  &  Mufti.  (2023,  November  12). Genosida  Gaza  di  Depan  Mata  Dunia . Serambinews.Com. https://aceh.tribunnews.com/2023/11/12/genosida-gaza- di-depan-mata-dunia?page=2
Landasan Etik Nilai Keberpihakan Fatwa MUI No.83 Tahun 2023 Tentang Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina – Imadah Thoyyibah 1 , Septiana Dwiputri Maharani 2 , Rahmad Alamsyah 3 , Rosmala 4
Asy’arie, M. (1999). Filsafat Islam (Sunnah Nabi dalam Berfikir) . LESFI. Bakker, A., & Zubair, A. C. (1990). Metodologi Penelitian Filsafat . Kanisius. Barir,  M.  (2023,  November  14). Data  Korban  Pembantaian  oleh  Zionis  Israel  di  Gaza Palestina,  11.180  Meninggal,  Termasuk  4.609  Anak .  Tribunnews.Com. https://www.tribunnews.com/internasional/2023/11/14/data-korban- pembantaian-oleh-zionis-israel-di-gaza-palestina-11180-meninggal-termasuk- 4609-anak
Basyar, M. H. (2020). Etika Perang dalam Islam dan Teori Just War. Jurnal Penelitian Politik . https://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/854 BDS  Movement.  (2005). What  Is  BDS? BDS:  Freedom,  Justice,  Equality. https://bdsmovement-net.translate.goog/what-is- bds?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc
Frondizi, R. (terj. ). (2007). Pengantar Filsafat Nilai (What is Value) . Pustaka Pelajar. Galih, B. (2015, October 1). Sejarah Tercipta, Bendera Palestina Kini Berkibar di Markas PBB .
Kompas.Com. https://internasional.kompas.com/read/2015/10/01/01593261/Sejarah.Tercip ta.Bendera.Palestina.Kini.Berkibar.di.Markas.PBB Ghani, Z. B. R. (2022, May 31). Tugas dan Fungsi MUI di Indonesia Lengkap dengan Sejarahnya .  IDN  TIMES.  https://www.idntimes.com/life/education/zihan- berliana-ram-ghani/tugas-dan-fungsi-mui?page=all Kaelan. (2005). Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat . Paradigma. Khalidi, R. I. (1992). Observations on the Right of Return. Journal of Palestine Studies , 21 (2), 29 – 40. https://doi.org/10.2307/2537217 Lainufar, I. R. (2023, November 6). 7 Negara yang Melakukan Aksi Bela Palestina, dari Inggris hingga Amerika Serikat . INews.Id.
https://www.inews.id/news/internasional/7-negara-yang-melakukan-aksi-bela- palestina-dari-inggris-hingga-amerika-serikat Laveda,  M.,  &  Nashrullah,  N.  (2021,  May  25). Deklarasi  Balfour,  112  Kata  yang Menjerumuskan Palestina . Republik.
https://internasional.republika.co.id/berita/qto6ik320/deklarasi-balfour-112- kata-yang-menjerumuskan- palestina#:~:text=Deklarasi%20Balfour%20adalah%20perjanjian%20berisi%2011 2%20kata%20oleh,kepada%20tokoh%20komunitas%20yahudi%20Inggris%20Lio nel%20Walter%20Rothschild.
Marufi,  A.  (2023).  Mengungkap  Tabir  Konflik  Sepanjang  Masa  Palestina  dan  Israel Kritik Ideologi Zionisme dari kacamata Plato. Jurnal Kaganga: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora , 7 (2). https://ejournal.unib.ac.id/jkaganga/article/view/27712/13210
Mimoun, R. (2021, May 20). Zionism cannot produce a just peace. Only external pressure can end the Israeli apartheid . The Washington Post. https://www.washingtonpost.com/opinions/2021/05/20/israel-gaza-war- zionism-apartheid-injustice-pressure/
Muhadjir, N. (1996). Metodologi Penelitian Kualitatif . Rake Sarasin. Muhajarah, K. (2022). Beragam Teori Kecerdasan, Proses Berpikir dan Implikasinya terhadap Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Jurnal Pendidikan, Sains, Sosial,
Dan Agama , 8 (1), 116 – 127.
https://doi.org/https://doi.org/10.53565/pssa.v8i1.442 MUI.  (2023). Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  No.83  Tahun  2023  Tentang  Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina . Ningsih, W. L. (2023, November 21). Kenapa Perjanjian Oslo Gagal Mendamaikan Israel dan Palestina? Kompas.Com. https://www.msn.com/id-id/berita/other/kenapa- perjanjian-oslo-gagal-mendamaikan-israel-dan-palestina/ar- AA1kg4rZ?ocid=msedgntp&cvid=f02ed4d301164ccc91c33af199db873f&ei=18 Pujianti,  E.  (2022).  ETIKA  DALAM  PENDIDIKAN  AGAMA  ISLAM. Jurnal  Mubtadiin . http://journal.an-nur.ac.id/index.php/mubtadiin/article/view/172
Landasan Etik Nilai Keberpihakan Fatwa MUI No.83 Tahun 2023 Tentang Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina – Imadah Thoyyibah 1 , Septiana Dwiputri Maharani 2 , Rahmad Alamsyah 3 , Rosmala 4
Purohit,  K.  (2023,  November  17). Does  Israel  have  the  right  to  self-defence  in  Gaza? Aljazeera.  https://www.aljazeera.com/news/2023/11/17/does-israel-have-the- right-to-self-defence-in-gaza Qothrunnada, K. (2023, November 9). Peta Palestina dari Masa ke Masa yang Semakin Menyusut . Detikinet. https://inet.detik.com/cyberlife/d-7028143/peta-palestina- dari-masa-ke-masa-yang-semakin-menyusut Rozi. (2006). Prinsip Etika Islam: Studi filsafat moral Muhammad Abed Al-Jabiri [Ilmu Filsafat]. Universitas Gadjah Mada.
Ruhiat, F., & Akim. (2020). Klaim Sepihak Donald Trump Terhadap Kota Yerusalem Sebagai Ibukota Israel Dalam Perspektif Konstruktivisme. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional , 16 (1), 19 – 30. https://doi.org/10.26593/jihi.v16i1.3361.19-30 Scheler, M., Frings, M. S., & Funk, R. L. (1973). Formalism in Ethics and Non-Formal Ethics of Values; A New Attempt toward the Foundation of an Ethical Personalism . Northwestern University Press.
Surdarsono, W., & Gatra, S. (2023, November 2). Konflik Israel-Palestina, Kegagalan PBB, dan Anarki Sistem Internasional . Kompas.Com.
https://www.kompas.com/global/read/2023/11/02/082242170/konflik-israel- palestina-kegagalan-pbb-dan-anarki-sistem-internasional?page=all#page2 Suryatni, L. (2020). Komunikasi media sosial dan nilai-nilai budaya pancasila social media  communications  and  cultural  values  of  pancasila. JSI  (Jurnal  Sistem Informasi)
… . https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jsi/article/view/27 Syarifuddin. (2023, November 8). Israel Bertekad Rebut Jalur Gaza untuk Bangun Kanal
Ben Gurion dan Saingi Terusan Suez? Sindonews.Com.
https://international.sindonews.com/read/1246039/45/israel-bertekad-rebut- jalur-gaza-untuk-bangun-kanal-ben-gurion-dan-saingi-terusan-suez- 1699413111#:~:text=Kanal%20Ben%20Gurion%20rencananya%20akan%20diba ngun%20mulai%20dari,mengelilingi%20Jalur%20Gaza%20dan%20terhubung%2 0dengan%20Laut%20Mediterania.
Thoyyibah,  I.  (2018).  Pendidikan  Dasar  Anti  Korupsi  dalam  Tinjauan  Filsafat
Pendidikan Islam. Menara Ilmu , 7 (1), 50 – 66. https://doi.org/https://doi.org/10.33559/mi.v12i80.643
Tim detikcom. (2021, May 30). Palestina Mengakui Kedaulatan Indonesia Pada 1944,
Ini Sejarahnya . Detiknews. https://news.detik.com/internasional/d- 5588577/palestina-mengakui-kedaulatan-indonesia-pada-1944-ini-sejarahnya