INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 6422-6432 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Diplomasi Pertahanan sebagai Upaya Mengamankan Laut Sulu dan Sulawesi dari Kejahatan Transnasional
Raul Redemtus Maramis 1 ✉ , Yoedhi Swastanto 2 , Syaiful Anwar 3
Universitas Pertahanan Republik Indonesia
Email: maramisraul@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Laut Sulu dan Laut Sulawesi merupakan perairan penting bagi Indonesia dan juga negara tetangga yang berbatasan langsung yaitu Malaysia dan Filipina  karena merupakan pintu masuk  transportasi perdagangan internasional ke laut Pasifik. Kejahatan Lintas Negara kerap kali terjadi di wilayah ini membawa  dampak  negative  terhadap  negara-negara  yang  berbatasan  langsung  terlebih  khusus masyarakat pesisir. Penelitian ini akan membahas mengenai peran Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam upaya mengamankan Laut Sulu dan Sulawesi dari ancaman Kejahatan Lintas Negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis kualitatif, yang mana mengedepankan pengumpulan data melalui  metode  wawancara  dan  studi  kepustakan  yang  komprehensif.  Dengan  ini,  akan  dapat dipetakan bagaimana upaya Diplomasi Pertahanan yang diambil Indonesia dalam upaya menekan terjadinya Kejahatan Lintas Negara di Laut Sulu dan Laut Sulawesi.
Kata  Kunci:  Diplomasi Pertahanan, Laut Sulu, Laut Sulawesi, Kejahatan Lintas Negara

## Abstract
The Sulu and Sulawesi Seas are important waters for Indonesia as well as neighboring Malaysia and the Philippines as they are the entry points for international trade transportation to the Pacific Ocean. Transnational crimes often occur in this region, bringing negative impacts on countries that have direct borders,  especially  coastal  communities.  This  research  will  discuss  the  role  of  Indonesia's  Defense Diplomacy in efforts to secure the Sulu and Sulawesi Seas from the threat of Transnational Crimes. This research uses a qualitative analysis research method, which prioritizes data collection through interviews  and  comprehensive  library  studies.  With  this,  it  will  be  able  to  map  out  how  Defense Diplomacy efforts taken by Indonesia in an effort to suppress the occurrence of Trans-State Crime in the Sulu Sea and Sulawesi Sea.
Keywords: Defense Diplomacy, Sulu Sea, Sulawesi Sea, Transnational Crime

## PENDAHULUAN
Wilayah Laut Sulu dan Laut Sulawesi merupakan perairan penting bagi Indonesia dan juga  negara  tetangga  yang  berbatasan  langsung  yaitu  Malaysia  dan  Filipina  karena merupakan pintu masuk transportasi perdagangan internasional ke laut Pasifik yang setiap tahunnya dilintasi sekitar 100 ribu kapal yang membawa sekitar 55 juta metrik ton barang dan lebih dari 15 juta pelaku bisnis yang melintasi wilayah ini. Kondisi perairan yang ramai tentu membawa keuntungan bagi Indonesia dan negara-negara tetangga di kawasan ini dari  segi  ekonomi,  selain  itu  kawasan  ini  juga  menjadi  tempat  mata  pencaharian  bagi masyarakat  pesisir.  Menjamin  keamanan  wilayah  dari  segala  kejahatan  merupakan tanggung  jawab mutlak pemerintah,  wilayah yang aman dari ancaman keamanan dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat. (Ardiansyah, Rifky. (2019)
Ancaman kejahatan transnasional seperti perompakan dan pembajakan kapal sangat sering terjadi, sehingga membuat perairan Laut Sulu dan Laut Sulawesi menjadi tidak aman. Menurut data  yang  dihimpun dalam seminar bersama BAKAMLA RI, perompakan bukan satu-satunya kasus di Laut Sulu dan Sulawesi yang perlu mendapat perhatian lebih, kasus- kasus lain seperti Migran Ilegal, Human Trafficking, Terorisme, Illegal Fishing, dan Narkotika juga marak terjadi di wilayah ini. Dalam hukum internasional, kewenangan negara untuk menindak  pelaku  kejahatan  dibatasi  oleh  konsep  yurisdiksi,  yang  menghambat  proses penuntutan pelaku yang melintasi batas negara. Penjahat lintas batas sering memanfaatkan celah hukum, yaitu terbatasnya kewenangan suatu negara untuk menerapkan hukum di luar batas  negaranya,  yang  dalam  hukum  internasional  dikenal  dengan  istilah  yurisdiksi. Yurisdiksi adalah kekuasaan atau kompetensi hokum dari negara atas orang, benda atau peristiwa (hukum). Yurisdiksi negara tidak dapat dilepaskan dari prinsip kedaulatan negara, konsekuensi logis dari prinsip kedaulatan negara, karena negara memiliki kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam batas-batas teritorialnya (territorial souvereignty).  (Dirgantara, Banyu. (2020).
Setiap negara memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan di dalam wilayahnya. Menurut Starke, yurisdiksi ini dapat diartikan sebagai hak, kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki  oleh  suatu  negara  untuk  membuat  peraturan  hukum,  melaksanakan  dan menegakkan penerapan peraturan tersebut dalam hubungannya dengan orang, benda, hal atau  masalah  yang  berada  dan  atau  terjadi  di  dalam  batas-batas  teritorial  negara  yang bersangkutan.
Dalam hukum internasional, dikenal juga dengan istilah Yurisdiksi Internasional dimana setiap negara memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang mengancam masyarakat internasional. Yurisdiksi ini lahir tanpa memandang dimana kejahatan itu dilakukan atau warga negara
yang  melakukan  kejahatan  tersebut.  Lahirnya  prinsip  yurisdiksi  universal  atas  jenis-jenis kejahatan yang merusak masyarakat internasional sebenarnya juga disebabkan karena tidak adanya  badan  peradilan  internasional  yang  secara  khusus  mengadili  kejahatan  yang dilakukan oleh individu (perorangan).
Kejahatan-kejahatan ini termasuk kejahatan perang, kejahatan terhadap perdamaian internasional, kejahatan terhadap kemanusiaan, pembajakan, pembajakan, terorisme, dan kejahatan terhadap kemanusiaan lainnya yang membahayakan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Namun, di sisi lain, prinsip yurisdiksi universal memerlukan kesepakatan dan izin dari negara tempat yurisdiksi universal diterapkan karena menyangkut wilayah kedaulatan suatu  negara.  Hal  inilah  yang  perlu  dinegosiasikan  dalam  agenda  TCA  sehingga  dapat memberikan peluang bagi suatu negara untuk dapat menerapkan tindakan hukum.
Laut Sulu dan Sulawesi mencakup perairan tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia dan Filipina yang sangat luas. Keterbatasan unsur Indonesia, Malaysia dan Filipina merupakan negara yang memiliki perairan yang cukup luas dengan postur TNI AL masing-masing yang tidak sesuai dengan kebutuhan operasional. Masing-masing TNI AL telah memprioritaskan operasi keamanan perairan di negara masing-masing, sehingga jumlah unsur yang dapat dikerahkan ke Laut Sulu dan Laut Sulawesi untuk melaksanakan operasi Trilateral Maritime Patrol (TMP) terbatas. Indonesia harus memprioritaskan patroli di sektor-sektor lain seperti Selat Malaka, Laut Natuna, ketiga ALKI dan wilayah perbatasan laut dengan negara-negara sekitar.  Dengan  jumlah  unsur  kapal  perang  yang  terbatas  apabila  dihadapkan  dengan luasnya wilayah tanggung jawab, maka jumlah unsur kapal perang yang dapat dihadirkan di Laut Sulu  dan Sulawesi menjadi terbatas, hal yang  sama juga terjadi  pada  Malaysia dan Filipina. Kurangnya armada menjadi kendala utama tidak efektifnya TMP di Laut Sulu dan Sulawesi.
Kejahatan transnasional di Laut Sulu dan Sulawesi merupakan kejahatan terorganisir yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kriminal yang berbasis di suatu negara tertentu. (Dirgantara,  Banyu.  (2020).  Kejahatan  yang  dilakukan  diduga  telah  direncanakan  secara matang  sehingga  sulit  dideteksi,  dalam  rangka  penegakan  hukum  kasus  transnasional, masyarakat pesisir perlu berpartisipasi dengan menjadi mata dan alat pemerintah. Dengan masyarakat yang aktif menyampaikan  informasi terjadinya kejahatan  lintas negara, tentu akan memudahkan tugas aparat terkait dalam menekan angka kasus kejahatan yang terjadi. Kasus-kasus  seperti  imigran  gelap,  narkotika  dan  perdagangan  manusia  akan  mudah terdeteksi jika masyarakat terlibat aktif dalam pelaporan. (Ardiansyah, Rifky. (2019). Untuk itu perlu  adanya  tim  khusus  yang  dibentuk  oleh  ketiga  negara  tersebut  untuk  dapat mendampingi  masyarakat  pesisir,  memberikan  edukasi  tentang  pentingnya  keterlibatan
masyarakat dalam upaya pemberantasan kejahatan transnasional yang marak terjadi.
Sikap  tegas  perlu  diambil  oleh  pemerintah  Indonesia  dalam  menindak  pelaku kejahatan yang berdomisili di luar negeri sehingga dapat memberikan efek jera dan dapat mengurangi terjadinya kasus serupa. Diplomasi Pertahanan perlu diterapkan dalam rangka penegakan  hukum  dengan  menjalin  kerjasama  dengan  negara  tetangga  khususnya Malaysia  dan Filipina yang sering menjadi tempat  persembunyian para  pelaku kejahatan transnasional  yang  tidak  tersentuh  oleh  penegakan  hukum.  Trilateral  Cooperative Arrangement (TCA) yang saat ini digagas oleh Indonesia, Malaysia, dan Filipina, yang fokus utamanya adalah penumpasan kasus-kasus kejahatan transnasional di wilayah Laut Sulu dan Sulawesi, perlu dinegosiasikan dan disempurnakan sehingga dapat memberikan ruang bagi hukum untuk bertindak dan berperan dalam penegakan hukum.
Dari  uraian  diatas,  peneliti  akan  menfokuskan  penelitian  pada: “Bagaimana  Peran Diplomasi  Pertahanan  Indonesia  dalam  kerangka  Trilateral  Cooperative  Arrangement sebagai upaya mengamankan Laut Sulu dan Laut Sulawesi dari ancaman Kejahatan Lintas Negara ?”

## Tinjauan Pustaka

## Defence Diplomacy
Secara  historis,  bentuk  diplomasi  pertahanan  cenderung  dianggap  sebagai pemahaman baru, dimana konsep tersebut merupakan bentuk pengembangan dari teori diplomasi. Diplomasi sendiri merupakan implementasi hubungan antar negara berdaulat melalui perantara pejabat yang berada di dalam atau di luar negeri (Berridge & James, 2003), dengan  ini  juga  dapat  diartikan  bahwa  diplomasi  berfungsi  untuk  memenangkan  hati manusia, mengubah cara pandang dan sikap yang berlawanan, sehingga masing-masing pihak  bersedia  menerima  perdamaian  dan  optimis  terhadap  nilai-nilainya.  Diplomasi menuntun  negara  dan  bangsa  untuk  berperilaku  saling  menghormati,  dapat  hidup berdampingan  secara  damai,  membuat  dunia  menjadi  padat  dengan  kerjasama,  dan lengkap dengan keadilan (Emilia, 2013, p. 6).
Berdasarkan  pengertian  di  atas,  diplomasi  pertahanan  dapat  didefinisikan  sebagai "semua metode  dan strategi yang digunakan oleh negara-negara yang mungkin berada dalam  keadaan  persaingan  satu  sama  lain,  tetapi  mereka  telah  menggunakan  praktik tertentu  termasuk  ekonomi,  budaya,  kerja  sama  politik,  kerja  sama  pertahanan  dan diplomasi untuk berteman, mudah-mudahan bekerja sama satu sama lain, dan, yang paling penting, untuk membangun dan meningkatkan rasa saling percaya" (Pedrason, 2015, hlm. 16). Melalui definisi ini, dapat dipahami bahwa strategi yang digunakan oleh negara-negara
yang mungkin dalam keadaan bersaing satu sama lain, tetapi mereka telah menggunakan praktik-praktik  tertentu  termasuk  ekonomi,  budaya,  kerja  sama  politik,  kerja  sama pertahanan dan diplomasi untuk berteman, semoga bekerja sama satu sama lain, dan, yang paling penting, untuk membangun dan meningkatkan rasa saling percaya.

## Kerjasama Internasional
Perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  saat  ini  yang  memberikan  akses kemudahan  akses  informasi,  termasuk  akses  kejahatan  dari  organisasi  kejahatan  lintas negara yang memanfaatkan penggunaan akses kemajuan teknologi  dan informasi untuk lebih  memperluas  jaringan  kejahatan  organisasi  tersebut.  Hal  ini  tentunya  berpotensi menimbulkan  kejahatan  yang  semakin  meluas,  dan  kerjasama  internasional  merupakan pilihan dan solusi yang menjadi jalan keluar dari permasalahan ini.
Kerjasama  internasional  merupakan  tempat  bertemunya  berbagai  kepentingan  dari berbagai  negara  dan  bangsa  yang  tidak  dapat  dipenuhi  di  dalam  negaranya  sendiri. Kerjasama internasional merupakan sisi lain dari konflik internasional, yang juga merupakan aspek  hubungan  internasional.  Masalah  utama  kerjasama  internasional  didasarkan  pada sejauh mana masing-masing negara mendapatkan keuntungan dan manfaat timbal balik yang diperoleh melalui kerjasama yang dapat mendukung kerjasama yang didasarkan pada kepentingan tindakan unilateral dan kompetitif (Dougherty & Robert, 2000: 419).
Kerjasama  internasional  merupakan  bentuk  kondisi  masyarakat  internasional  yang saling bergantung satu sama lain. Diperlukan suatu wadah yang dapat menampung suatu kegiatan interaksi antar negara dalam melakukan kerjasama untuk pemenuhan kebutuhan nasional. Kerjasama internasional ini juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masing- masing negara dan ditentukan oleh kepentingan bersama dari negara-negara yang terlibat dalam suatu kerjasama (Perwita & Yani, 2005: 34).

## Kejahatan Transnasional Terorganisir
Kejahatan di dunia internasional terus meningkat dan berkembang, baik modus atau sasarannya sesuai dengan perkembangan peradaban manusia sejak ribuan tahun yang lalu hingga sekarang. Selain itu, perkembangan teknologi dan informasi yang saat ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern atau milenial telah menjadikan masalah sumber kejahatan  baru.  Kemampuan  sindikat  terorisme  lintas  negara  didukung  oleh  struktur organisasi yang terstruktur dan sistematis, sehingga kelompok penjahat ini sulit "dijelajahi" oleh  aparat,  selain itu  pemanfaatan teknologi dan  informasi modern,  dimanfaatkan  oleh sindikat jaringan terorisme dalam menyebarkan jaringan terorisme.
Selain itu penggunaan teknologi dan informasi modern, yang digunakan oleh sindikat jaringan terorisme ini dalam menyebarkan paham ekstrimnya, membuat aparat semakin sulit mengetahui  struktur  organisasinya,  dengan  identitas  organisasi  yang  sulit  dilacak, berpotensi memudahkan  sindikat terorisme  ini masuk ke  dalam suatu negara tanpa ada gangguan  yang  berarti.  Era  modern  saat  ini  telah  memicu  munculnya  fenomena  yang disebut global village dimana individu dapat berhubungan satu sama lain tanpa batas-batas tertentu  seperti  batas  geografis,  ekonomi,  ideologi,  politik,  sosial,  budaya  dan  hukum (Prisgunanto, 2012: 17).

## METODE PENELITIAN
Metodologi  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  tesis  ini  adalah  kualitatif, dimana  data  yang  akan  diperoleh  diintrepretasi  oleh  peneliti  untuk  memahami  konteks dengan  lebih  luas.  Norman  Denzin  dan  Yvonna  Lincoln  (2018,  p.  43)  mendefinisikan penelitian  kualitatif  sebagai  “a  situated  activity  that  locates  the  observer  in  the  world. Qualitative research consists of a set of interpretive, material practices that make the world visible.  This  means  that  qualitative  researchers  study  things  in  their  natural  settings, attempting to make sense of or interpret phenomena in terms of the meanings people bring to them.” Menjelaskan bahwa  dalam  penelitian  kualitatif, peneliti ditempatkan di tengah dunia  untuk  mengamat,  agar  dunia  dapat  terlihat  dengan  jelas.  Sehingga  penggunaan metode penelitian kualitatif tertumpu pada menginterpretasi fenomena yang diamati, untuk memberikan makna yang lebih luas terhadap fenomena tersebut.
Peneliti  menitikberatkan  pada  penggunaan  desain  penelitian  studi  kasus,  dimana menurut Creswell (2013, p. 97) sebagai “a type of design in qualitative research that may be an object of study, as well as a product of the inquiry. Case study research is a qualitative approach in which the investigator explores a real-life, contemporary bounded system (a case)  or  multiple  bounded  systems  (cases)  over  time,  through  detailed,  in-depth  data collection  involving  multiple  sources  of  information  (e.g.,  observations,  interviews, audiovisual material, and documents and reports), and reports a case description and case themes.” Menjelaskan bahwa dalam penelitian studi kasus, peneliti melalui pengumpulan data  yang  rinci  dan  mendalam  yang  melibatkan  berbagai  sumber  informasi  semacam pengamatan, wawancara, dokumen dan laporan. Dalam bentuk penelitian ini, pada dasarnya penelitian tertumpu pada penjelasan tentang sebab-sebab yang melampaui suatu peristiwa yang spesifik (Schwandt & Gates, 2018), sehingga terpagari oleh suatu peristiwa dan waktu tertentu yang akan dianalisa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran  Diplomasi  Pertahanan  Indonesia  dalam  kerangka  Trilateral  Cooperative Arrangement  sebagai  upaya  mengamankan  Laut  Sulu  dan  Laut  Sulawesi  dari  Ancaman Kejahatan Lintas Negara
Indonesia, Filipina dan Malaysia menjalin kerjasama trilateral pada tahun 2016 dengan nama Trilateral Cooperative Arrangement (TCA). Dalam kesepakatan tersebut, ketiga negara membentuk nama INDOMALPHI yang merupakan gabungan dari masing-masing negara sebagai  tanda  dimulainya  kerja  sama  trilateral  tersebut.  Langkah  ini  diinisiasi  oleh Pemerintah  Indonesia  sebagai  upaya  responsif  dalam  penanganan  peningkatan  kasus penculikan yang dilakukan oleh Kelompok Abu Sayyaf pada tahun 2016.
Kerjasama  trilateral  diawali  dengan  pertemuan  ketiga  negara  yang  difasilitasi  oleh Indonesia  yang  berlangsung  di  Yogyakarta  pada  5  Mei  2016.  Hasilnya  adalah  Deklarasi Bersama,  dimana  ketiga  negara  sepakat  untuk  bekerjasama  dan  berkomitmen  untuk meningkatkan keamanan di perairan yang masih rawan penculikan. Selanjutnya, pada 20 Juni  2016,  pertemuan  kedua  dilaksanakan  di  Manila,  Filipina  dengan  agenda  merancang pedoman pelaksanaan kerjasama trilateral dalam menangani Abu Sayyaf Group. Hasil dari berbagai aturan dan pedoman dalam kerjasama tersebut tertuang dalam Joint Statement yang akan menjadi dasar pelaksanaan kerjasama trilateral ini. Kesepakatan Joint Statement tersebut  disepakati  oleh  Menteri  Pertahanan  masing-masing  negara.  Kesepakatan  ini merupakan konsensus prosedur kerjasama yang dibuat oleh ketiga negara dalam mengatasi ancaman keamanan di Laut Sulawesi, Sulu dan Sabah (Uswatun, 2021).
Bentuk  kesepakatan  dalam  Trilateral  Cooperative  Arrangement  antara  Indonesia, Malaysia dan Filipina terdiri dari Patroli Laut Terkoordinasi (Coordinated Sea Patrol), Patroli Udara (Air Patrol), Pertukaran Informasi dan Intelijen (Information and Intellijent Sharing) dan Latihan Darat Bersama (Land Exercise), (Primayanti, 2019).
Pada tanggal 14 Juli 2016, Indonesia, Filipina, dan Malaysia kembali bertemu untuk menandatangani  kesepakatan  baru  sebagai  upaya  tindak  lanjut  dari  agenda  kerjasama trilateral  sebelumnya.  Dalam  kesepakatan  ini,  ketiga  negara  berupaya  meningkatkan keamanan dengan membentuk Sulu Sea Patrol Initiative (SSPI). Dalam kebijakan ini, ketiga negara sepakat untuk bekerjasama dalam melakukan pengamanan maritim dalam bentuk Trilateral  Coordinated  Patrol.  Hal  ini  tidak  lepas  dari  peran  serta  pemerintah  Indonesia, dalam  hal  ini  Presiden  Jokowi  terus  menghimbau  agar  kegiatan  patroli  bersama  dapat dilakukan oleh ketiga negara untuk meningkatkan keamanan di sekitar perairan Sulawesi- Sulu dalam menghadapi penculikan yang dilakukan oleh Kelompok Abu Sayyaf (Gunawan, 2016: 1).
Pada  tahun  2017,  kerjasama  trilateral  meluncurkan  kebijakan  Maritime  Command Control  yang  terintegrasi  dengan  Patroli  Terkoordinasi  Trilateral  yang  telah  dibentuk sebelumnya. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari kerjasama trilateral yang telah terjalin sebelumnya (Apriyana, 2019: 1414). Pengendalian Komando Maritim diresmikan di Tarakan  yang  juga  dihadiri  oleh  perwakilan  Menteri  Pertahanan  masing-masing  negara. Maritime Command Control ini merupakan pusat komando dalam memberikan informasi bantuan darurat yang segera dibutuhkan jika ada penduduk atau kapal di sekitar perairan di  wilayah  patroli  terkoordinasi  trilateral.  Dalam  proses  kesepakatan  tersebut,  Indonesia melalui Kementerian Pertahanan menginisiasi pelaksanaan kerjasama pertukaran informasi intelijen yang berperan dalam mendorong terbentuknya Maritime Command Control ini.
Pemerintah  ketiga  negara  semakin  mengintensifkan  kerjasama  ini  dengan menyelenggarakan Patroli Udara Trilateral pada tahun 2017. Program ini merupakan bagian dari  Pusat  Komando  Maritim,  yang  sebelumnya  hanya  fokus  pada  penjagaan  perairan. Dengan adanya kerjasama  patroli udara ini, tentunya dapat memudahkan ketiga negara untuk melakukan pengawasan di wilayah udara Laut Sulawesi-Sulu. Pada tahun yang sama, pemerintah Indonesia juga ingin meningkatkan kapasitas negara yang berpatroli dengan menerapkan ketentuan Hot Pursuit. Kebijakan Hot Pursuit ini memungkinkan negara-negara untuk memasuki wilayah perairan negara lain untuk melakukan aksi pengejaran terhadap berbagai kejahatan internasional yang bisa saja terjadi seperti penculikan di laut. Namun, inisiatif tersebut ditolak oleh  pemerintah Filipina yang  bersikeras tetap berpegang teguh pada kebijakan nasionalnya yang melarang keterlibatan pasukan militer asing di wilayahnya. Setelah berbagai upaya negosiasi, pada tahun 2018 ketiga negara akhirnya sepakat untuk mengimplementasikan skema Hot Pursuit dalam kerjasama trilateral (Uswatun, 2021). Hal ini semakin menunjukkan peran aktif Indonesia dalam kerjasama trilateral ini.
Menurut data yang dihimpun dari Mabes TNI, Trilateral  Cooperation Arrangement menghasilkan penurunan insiden di Laut Sulu dan Sulawesi dari tahun 2017 hingga 2018, terutama  perompakan  dan  penculikan  untuk  tebusan  (Primayanti,  2019).  Meskipun  telah terjadi  penurunan  yang  signifikan  terhadap  kejahatan  lintas  negara  di  Laut  Sulu  dan Sulawesi, namun terdapat ancaman kejahatan berupa ancaman terorisme, narkotika hingga illegal  immigrant.  Pada  tahun  2017  terjadi  pertempuran  Marawi  yang  menimbulkan kekhawatiran  bahwa  pengaruh  radikalisasi  dan  ancaman  ekspansi  ISIS  melalui  foreign terrorist fighter, ekspansi ini dapat dilakukan dengan menjadi pengungsi.
Menurut data dari Mabes TNI tahun 2019, terdapat sekitar 7894 pengungsi yang tidak memiliki  dokumen  kewarganegaraan  dan  menjadi  imigran  ilegal.  Orang-orang  tanpa dokumen inilah yang dikhawatirkan akan menjadi ancaman asimetris karena dengan mudah
dapat dipengaruhi secara ideologi untuk menjadi teroris (Primayanti, 2019).
Berdasarkan  fakta  di  atas,  perkembangan  lingkungan  strategis  sejalan  dengan perkembangan ancaman. Pemerintah Indonesia mempersiapkan pengelolaan sumber daya manusia dan seluruh potensi pertahanan yang dimiliki tidak hanya pada saat perang, tetapi juga pada saat damai dan pasca perang (Supriyatno, 2014 : 68). Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mendorong pembentukan patroli udara dan latihan darat dengan negara-negara anggota. Hal ini merupakan pengembangan dari patroli laut dan intelijen intelijen dalam Trilateral  Cooperation  Arrangement  (TCA),  serta  peningkatan  sarana  dan  prasarana  di wilayah perbatasan.
Sejak awal, TCA diprakarsai oleh pemerintah Indonesia karena maraknya penculikan di laut yang banyak menimpa warga negara Indonesia. Setelah ketiga negara sepakat untuk bekerjasama,  Indonesia  tetap  menunjukkan  kepedulian  yang  tinggi  dengan  mendorong kesepakatan  patroli  bersama  beserta  pertukaran  informasi  antar  negara.  Upaya  tersebut berhasil  dengan  diresmikannya  Trilateral  Coordinated  Patrol  and  Maritime  Command Control  pada  tahun  2017.  Selanjutnya,  pada  tahun  2018  Indonesia  juga  kembali mengupayakan pembentukan mekanisme Hot Pursuit yang sebelumnya ditolak oleh Filipina dengan  dalih  tidak  sesuai  dengan  konstitusinya.  Namun,  setelah  negosiasi  panjang mekanisme  ini  dapat  terbentuk  dan  menjadi  salah  satu  upaya  ketiga  negara  dalam mengamankan Laut Sulawesi - Sulu yang rawan kejahatan.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Indonesia  merupakan  aktor  negara  terdepan  dalam kerjasama  trilateral.  Berbagai  upaya  yang  dilakukan  Indonesia  akhirnya  'didengar'  oleh negara lain sehingga kerjasama trilateral ini mampu menjadi ujung tombak penanganan kejahatan maritim yang terjadi di Laut Sulawesi - Sulu. Jika dipahami secara seksama, Filipina seharusnya  dapat  berperan  lebih  aktif  karena  kerjasama  trilateral  ini  dibentuk  menyusul meningkatnya kasus penculikan di laut oleh Kelompok Abu Sayyaf yang berbasis di Filipina Selatan. Selain itu, kejahatan yang sering terjadi hanya berpusat di perairan antara Sulu dan Sabah. Namun, dalam hal ini, Filipina menjadi negara yang sulit diajak berkoordinasi dalam menjalin berbagai kesepakatan seperti Hot Pursuit dan latihan darat bersama yang hingga saat ini belum terlaksana.
Peran aktif  dalam menangani permasalahan di Laut Sulu  dan Sulawesi  sebenarnya ditunjukkan oleh Indonesia dalam menghadapi sikap asimetris resiprokal yang ditunjukkan oleh  Pemerintah  Filipina  terkait  masalah  kedaulatan.  Dalam  kerjasama  keamanan,  setiap negara  belum  tentu  sepakat  dalam  setiap  poin  kebijakan  sehingga  dapat  menghambat kerjasama  (Moodie,  2000:  7).  Indonesia  selalu  berusaha  mendorong  terciptanya kesepakatan-kesepakatan dalam berbagai kesempatan seperti dalam Pertemuan Trilateral
Menteri  Luar  Negeri  dan  Menteri  Pertahanan  masing-masing  negara  hingga  lingkup pertemuan  regional  seperti  Asean  Regional  Forum,  karena  dalam  kerjasama  keamanan, diperlukan suatu negara yang dapat mempengaruhi dan mengarahkan negara lain dalam rangka memenuhi tujuan keamanan bersama (Moodie, 2000: 8).

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, Diplomasi Pertahanan Indonesia mampu mempengaruhi negara-negara di kawasan Laut Sulu dan Laut Sulawesi ikut terlibat dalam  upaya  menekan  kasus  kejahatan  lintas  negara.  Indonesia  bertindak  sebagai penggagas  terbentuknya  kerjasama  TCA,  berbagai  langkah  telah  dilakukan  Indonesia hingga ketiga negara bersepakat untuk melakukan kerjasama guna memberikan keamanan diwilayah Laut Sulu dan Laut Sulawesi.

## DAFTAR PUSTAKA
AMMTC. “ASEAN Plan of Action in Combating Transnational Crime (2016 - 2015)”. Retrieved from https://asean.org/storage/2012/05/ASEAN-Plan-of-Action-in- CombatingTC_Adopted-by-11th-AMMTC-on20Sept17.pdf  diakses  pada  8  November 2022.
Anwar,  S.  (2014).  “Peran  Diplomasi  Pertahanan  Dalam  Mengatasi  Tantangan  di  Bidang Pertahanan”. Jurnal Pertahanan: Diplo masi Pertahanan, Vol. 4(2), pp. 71-93;
Ardiansyah, Rifky. (2019), "Kerjasama Trilateral (Indonesia-Malaysia-Filipina) Melalui Program Trilateral Maritime Patrol Indomalphi Untuk Meningkatkan Keamanan Maritim Di Laut Sulu-Sulawesi (Tahun 2016-2019)" Jurnal Lmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia;
Berridge, G. & James, A. (2003). A Dictionary of Diplomacy. New York: Palgrave MacMillan;
Dirgantara,  Banyu  (2020),  "Efektivitas  Pelaksanaan  Operasi  Trilateral  Maritime  Patrol Indomalphi dalam Menjaga Keamanan Maritim di Wilayah Laut Sulu", Jurnal Maritim Indonesia, Juni 2020, Volume 8 Nomor 1:
Dougherty, James E. &, Robert L. Pfaltzgraff Jr., 2000. Contending Theories of International Relations, A Comprehensive Survey, 5th ed., New York Longman;
Emilia, R. (2013). Praktek Diplomasi. Jakarta: Boduose Media;
Kementerian  Pertahanan  Republik  Indonesia.  (2016).  Framework  Trilateral  Cooperation Arrangement. Jakarta: Kementerian Pertahanan Indonesia;
Khasanah, Uswatun . 2021. Analisis Peran Indonesia dalam Kerjasama Keamanan Trilateral di Laut  Sulawesi – Sulu  Pada  Tahun  2016 – 2018,  Journal  of  International  Relations,
Volume 7, Nomor 4.
Moodie,  Michael.  (2000)  Cooperative  security:  Implications  for  national  security  and international  relations.  Dalam  https://www.sandia.gov/cooperative-monitoring- center/_assets/documents/sand98-050514.pdf diakses pada 8 November 2022.
Pedrason,  R.  2015.  ASEAN's  Defence  Diplomacy:  The  Road  to  Southeast  Asian  Defence Community? Universitas Heidelberg: Heidelberg;
Perwita, Anak Agung Banyu dan Yanyan Mochamad Yani. 2005. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Bandung: PT Remaja Rosdakarya;
Prisgunanto, Ilham. 2012. Komunikasi dan polisi. Jakarta: C.V Prisani Cendikia.
Primayanti,  Putu  Ika.  (2020).  Trilateral  Cooperation  Arrangemant  Sebagai  Strategi Pertahanan Indonesia Dalam Penanggulangan  Ancaman Asimetris Di Kawasan Asia Tenggara, Jurnal Pertahanan & Bela Negara, Volume 10 Nomor 1.
Supriyatno, M. 2014. Tentang Ilmu Pertahanan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Sofiana,  Nabillah,  (2017).  Hot  Pursuit  Dan  Prakteknya  Di  Indonesia.  Skripsi,  Universitas Airlangga.
Triwahyuni,  Dewi.  2008.  Perubahan  Kebijakan  Keamanan  Amerika  Serikat  Pasca  11 September 2001 Untuk Kawasan Asia Tenggara. Universitas Komputer Indonesia;
Moodie,  Michael.  (2000)  Cooperative  security:  Implications  for  national  security  and international relations. Dalam https://www.sandia.gov/cooperative-
monitoringcenter/_assets/documents/sand98-050514.pdf Gunawan. (2016, Mei 12). Jokowi: Intensifkan Patroli untuk Atasi Perompakan. Diambil dari
Benar News: https://www.benarnews.org/indonesian/berita/patroli-atasi- perompakan12052016143826.html.
Apriyana, M  Andrey. (2019). “Kerjasama Trilateral dalam Menangani Ancaman Maritim di
P erairan Sulu”. Universitas Mulawarman.
Schwandt, T. & Gates, E. (2018). Case  Study Methodology. N. Denzin & Y. Lincoln. (Ed.). London: SAGE Publication Inc.
Creswell, J. (2013). Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches.
London: SAGE Publication Inc.
Norman Denzin & Lincoln, Yvonna S., (2018). ed. Handbook of Qualitative Research, 2 nd editions, New Delhi, Teller Road Thousand Oaks, California, USA: Sage Publication, Inc.,