Analisis Daya Dukung Lahan untuk Permukiman Berbasis Ancaman Bencana di Pulau-Pulau Kecil...................................... (Barus, et al)

## ANALISIS DAYA DUKUNG LAHAN UNTUK PERMUKIMAN BERBASIS ANCAMAN BENCANA DI PULAU-PULAU KECIL

## Studi Kasus di Pulau Panggang dan Pulau Pramuka, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
( Land Carrying Capacity Analysis for Settlement Based on Disaster Threats in Small Islands , Case Study in Panggang Island and Pramuka Island, Administration Regency of Kepulauan Seribu )
Baba Barus 1 , Herianto 2 , Vincentius P. Siregar 3 , Mira Harimurti 4
1 Departeman Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan, FP-IPB, Bogor
2 Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah, FP-IPB, Bogor
3 Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan, FPIK-IPB, Bogor
4 Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial, BIG, Bogor Jalan Meranti Kampus IPB Dramaga Bogor 16680, Indonesia E-mail: bbarus@apps.ipb.ac.id
Diterima: 20 Desember 2022; Direvisi:10 Maret 2023; Disetujui untuk Dipublikasikan: 20 April 2023

## ABSTRAK
Pulau-pulau kecil merupakan wilayah yang memiliki lahan terbatas namun banyak dimanfaatkan manusia sebagai  tempat  bermukim.  Peningkatan  jumlah  penduduk  dan  ancaman  bencana  merupakan  tantangan dalam  pengelolaan  pulau-pulau  kecil.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  daya  dukung  lahan  untuk permukiman dan ancaman bencana di Pulau Panggang dan Pulau Pramuka. Daya dukung lahan didasarkan pada  ketersediaan  lahan  dengan  mengacu  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional Nomor 17 Tahun  2016 dan sempadan pantai dengan  metode buffer dari garis  pantai pasang tertinggi ke arah daratan sejauh 10 m untuk Pulau Panggang, sedangkan 20 m untuk Pulau Pramuka. Kebutuhan  lahan  setiap  individu  dihitung  dengan  menggunakan  Standar  Nasional  Indonesia  (SNI)  03 – 1733:2004.  Ancaman  bencana  gelombang  ekstrim  dan  abrasi  ditentukan  berdasarkan  Peraturan  Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lahan yang tersedia untuk permukiman di Pulau Panggang dan Pulau Pramuka yaitu 5,91 ha dan 8,65 ha. Kebutuhan lahan untuk permukiman penduduk tahun 2021 Pulau Panggang dan Pulau Pramuka masing-masing 16,89 ha dan 3,64 ha. Ketersediaan potensi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk permukiman di Pulau Panggang sudah  melebihi  dari  kebutuhannya  10,98  ha  sedangkan  ketersediaan  potensi  lahan  untuk  permukiman  di Pulau  Pramuka  5,01  ha.  Hasil  perhitungan  ancaman  gelombang  ektrim  dan  abrasi  kawasan  pesisir  Pulau Panggang dan Pulau Pramuka untuk ancaman tinggi seluas 67,12%, ancaman sedang 1,55% dan ancaman rendah sebesar 31,34%. Adanya analisis kebutuhan dan ketersediaan lahan serta ancaman bencana pada pulau kecil yang dialokasikan untuk permukiman akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang di suatu wilayah.
Kata kunci : abrasi, gelombang ekstrim, penduduk

## ABSTRACT
Small islands usually have limited land but mainly used as a settlement area. The increasing population and disaster threat are the challenge for small island governance. This research aims to assess land carrying capacity for settlement area and disaster threats in  Panggang Island and  Pramuka Island. Land  availability was determined based on Ministerial Regulation of Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Regulation No. 17 2016 while coastal border was determined using  a buffer method that was measured  10  m  and 20  from the  highest astronomical tide coastal  line to the  land in  Panggang Island and Pramuka  Island  respectively.  Land  required  for  every  person  is  calculated  based  on  the  national  standard (SNI) 03-1733:2014. Extreme wave disaster and abrasion threat was determined based on the Regulation of National  Disaster  Management  Authority  (BNPB)  No.  2  2012.  This  study  finds  that  land  availability  for settlement in Panggang Island and Pramuka Island is 5,91 ha and 8,65 ha respectively. The analysis shows Land required as settlement area in 2021 was 16.89 ha and 3.64 ha in Panggang Island and Pramuka Island respectively. Land potential for settlement area in Panggang Island has exceeded the need of 10.98 ha, while in Pramuka Island is 5,01 ha. The Extreme wave disaster and abrasion threat in coastal area of Panggang Island and Pramuka Island calculations specihigh threat of 67,12%, a moderatek threat of 1,55%, and the low- threat  of  31,34%. An  analysis  of  the  needs  and  availability  of  land  and  disaster  threats  on  small  islands allocated for settlements will provide the basis for developing a Detailed Spatial Plan of an area.
Keywords: abrasion, extreme wave, population

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian  besar  pulaunya  merupakan  tergolong sebagai pulau kecil  (Andréfouët et al., 2022). Pulau kecil  merupakan  pulau  yang  memiliki  luas  kurang dari 2.000 km 2 (RI, 2007). Salah satu pemanfaatan pulau-pulau  kecil  yaitu  digunakan  sebagai  tempat untuk  bermukim  oleh  masyarakat.  Pemanfaatan pulau  kecil  sebagai  tempat  bermukim  merupakan salah satu bentuk pemanfaatan ruang di tengah isu keterbatasan ruang (Ketjulan et al.,  2019). Jumlah penduduk  yang  terus  meningkat  meyebabkan ruang  yang  ada  di  pulau-pulau  kecil  terkonversi menjadi  kawasan  terbangun.  Ketersediaan  tanah yang  bersifat  terbatas,  hal  tersebut  mendorong sebagian  besar  masyarakat  menempati  tanah- tanah  kawasan  di  pinggiran  pantai  yang  memiliki fleksibilitas  terhadap  akses  transportasi  jika dibandingkan  dengan  di  wilayah  daratan  (Sam  et al., 2020). Pembangunan permukiman di kawasan pesisir mengakibatkan ekosistem pesisir mengalami  perubahan  dan  lingkungan  pantai menjadi rusak (Nimah, 2022).
Kawasan pesisir di pulau kecil cenderung lebih penting dibandingkan dengan pulau  besar, karena kawasan  pesisir  di  pulau  kecil  umumnya  dijadikan sebagai  pusat  kegiatan  penduduk  (Muhammad  & Mardiatno,  2022).  Pemanfaatan  ruang  di  pulau- pulau  kecil  banyak  ditemukan  yang  tidak  sejalan dengan  peraturan  tentang  sepadan  pantai.  Salah satu tujuan dari peraturan tentang sempadan pantai yaitu untuk melindungi kelestarian alam  di wilayah pesisir  dan  kehidupan  masyarakat  dari  ancaman bencana  (RI,  2016).  Adanya  perubahan  fungsi sempadan  pantai  menjadi  lahan  tambak  dan permukiman telah mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan di wilayah pesisir (Hasibuan et al., 2020).
Sempadan pantai merupakan daratan sepanjang    pantai,  yang  lebarnya  proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 m (seratus meter) dari titik pasang tertinggi ke arah darat (KKP, 2018). Daerah sempadan pantai hanya diperbolehkan  untuk  tanaman  yang  berfungsi sebagai pelindung dan pengaman pantai, penggunaan  fasilitas  umum  yang  tidak  merubah fungsi  lahan  sebagai  pengaman  dan  pelestarian pantai  (Reskiyanti  et  al.,  2018).  Pengaturan sempadan  pantai  sebagai  wujud  penataan  ruang dalam  mendukung  keberlangsungan  kehidupan masyarakat di tengah ancaman bencana. Penataan ruang yang dilandasi dengan pengetahuan potensi bencana  dapat  menjadi  salah  satu  upaya penanggulangan bencana (Nugroho et al., 2017).
Wilayah  pulau-pulau kecil  merupakan wilayah rentan  terhadap  dampak  perubahan  iklim  (Ningsih et al., 2021). Salah satu ancaman bencana di pulau- pulau  kecil  di  wilayah  Kepulauan  Seribu  yaitu gelombang  tinggi  dan  abrasi  (BNPB,  2021).  Oleh sebab  itu  penting  untuk  memperhatikan  nasib pulau-pulau  kecil  dalam  menghadapi  perubahan iklim  (Doorga,  2022).  Tinggi  gelombang  pada
musim barat berbeda dengan musim timur dengan masing-masing  nilainya  yaitu  0,5-1  m  dan  2-3  m (Sachoemar,  2008).  Hasil  pengukuran  tinggi gelombang  di  Pulau  Pramuka  menunjukkan  tinggi gelombangnya berkisar antara 0,7-69,6 cm dengan periode  2,4-6,3  detik  (Sachoemar,  2008).  Salah satu  pemanfaatan  pulau-pulau  kecil  di  Kepulauan Seribu  dialokasikan  untuk  tempat  perumahan penduduk  (Darmawan,  2022).  Keterbatasan  ruang di pulau-pulau kecil menyebabkan pemanfaatannya perlu diatur. Pengaturan ruang di pulau-pulau kecil seringkali memerlukan pendekatan yang melibatkan  banyak  sektor,  hal  ini  dikarenakan banyaknya kepentingan yang hadir untuk memanfaatan ruang di wilayah tersebut (Djunarsjah et al., 2021).
Data  per  Juni  2021  jumlah  penduduk  yang tinggal di Pulau Panggang dan Pulau Pramuka yaitu sebanyak 7.129 jiwa (Statistik Sektoral DKI Jakarta, 2021). Luas hunian yang dibutuhkan oleh seorang dewasa  yaitu  sebesar  9,6  m 2 dan  seorang  anak yaitu  4,8  m 2 (BSN,  2004).  Berdasarkan  Kem. ATR/BPN  (2016)  disebutkan  bahwa  maksimum pemanfaatan ruang pulau yaitu 70% dari luas pulau dan  harus  menyediakan  30%  ruang  terbuka  hijau. Adanya  peraturan  tersebut  maka  pemanfaatan ruang  di pulau kecil  khususnya untuk  permukiman semakin terbatas.  Lebih jauh, pemanfaatan ruang di  perairan  dangkal  di  wilayah  Kabupaten Administrasi  Kepulauan  Seribu  khususnya  yang masuk wilayah taman nasional tidak diperbolehkan untuk  permukiman.  Kenyataannya  di  wilayah  lain banyak ditemukan keberadaan permukiman di atas air  sudah  sejak  lama  secara  turun  temurun  dan tetap eksis keberadaanya hingga saat ini (Irman et al., 2021).
Kebijakan  yang  diambil  oleh  pemerintah terhadap  pembangunan  daerah  tidak  hanya terfokus  pada  daratan  utama,  tetapi  juga  mulai fokus  di  wilayah  pesisir,  seperti  penataan  ruang pesisir dan pulau-pulau kecil (Hidayat et al., 2016). Hal  tersebut dibuktikan dengan banyaknya sarana dan  fasilitas di pulau-pulau kecil. Adanya peningkatan  jumlah  penduduk  yang  tinggal  di pulau-pulau kecil menyebabkan ruang terbangunnya  semakin  luas.  Keterbatasan  ruang membuat masyarakat di pulau-pulau kecil cenderung  kurang  memperhatikan  peraturan  yang ada dalam memanfaatkan ruang sehingga menyebabkan  acaman  bencana  di  pulau-pulau kecil semakin nyata.
Kawasan  pulau-pulau  kecil  dikenal  sebagai kawasan  penyedia  sumberdaya  yang  dapat dimanfaatkan oleh manusia (Ruwayan et al., 2020). Pemanfaatan pulau-pulau kecil secara umum akan berdampak terhadap kerusakan lingkungan sehingga  pengelolaannya  menjadi  krusial  untuk dilakukan (Marasabessy et al.,  2018).  Pulau-pulau kecil  yang  pada  umumnya  memiliki  lahan  terbatas cenderung  mendorong  pemanfaatan  wilayah  di kawasan  pesisir  dijadikan  sebagai  pusat  kegiatan penduduk (Muhammad & Mardiatno, 2022).
Analisis Daya Dukung Lahan untuk Permukiman Berbasis Ancaman Bencana di Pulau-Pulau Kecil...................................... (Barus, et al)
Permasalahan pemanfaatan
ruang di Kepualauan Seribu diantaranya kebutuhan lahan di pulau-pulau kecil yang dimanfaatkan untuk permukiman yang semakin meningkat dan ketersediaan  lahan  yang  semakin  terbatas  serta adanya  peraturan  tentang  pemanfaatan  ruang. Permasalahan  lainnya  yaitu  wilayah  Kabupaten Administrasi  Kepulauan  Seribu  yang  masuk  ke dalam  wilayah  yang  memiliki  ancaman  bencana gelombang  ekstrim  dan  abrasi  dengan  tingkat ancaman  tinggi.  Memperhatikan  permasalahan tersebut maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis daya dukung lahan untuk permukiman  di  Pulau  Panggang  dan  Pulau Pramuka berbasis ancaman bencana

## METODE

## Lokasi dan Data Penelitian
Lokasi  penelitian  ini  adalah  Pulau  Panggang dan  Pulau  Pramuka,  Kabupaten  Administrasi Kepulauan  Seribu  Provinsi  DKI  Jakarta.  Kedua pulau  ini  merupakan  pulau  yang  berpenduduk. Lokasi  penelitian  disajikan  pada Gambar  1 .  Data yang digunakan dalam kajian ini meliputi data garis pantai,  data  jumlah  penduduk,  foto  udara,  data gelombang,  data  arus  dan  data  tipologi  pantai. Berbagai  data  dan  sumber  diperolehnya  disajikan pada Tabel 1.
Gambar 1. Lokasi penelitian.
Tabel 1. Data yang digunakan
No Data Sumber 1 Foto  udara  resolusi  5  cm tahun 2021 BIG 2 Garis  pantai  tahun  2021 skala 1:5.000 BIG 3 Gelombang ERA5 4 Arus Copernicus 5 Tipologi pantai Portal Kemen ESDM 6 Jumlah Penduduk 2021 Pemda Kab. Adm.
Kepulauan Seribu

## Metode Penelitian
Alur  pelaksanaan  penelitian  ini  seperti digambarkan pada Gambar 2 .
Pengumpulan Data Start Garis Pantai
Jumlah Penduduk Gelombang
Arus Foto udara Tipologi pantai Kebutuhan Lahan untuk permukiman Ketersedian Lahan untuk Permukiman
1. Daya Dukung Lahan untuk Permukiman
2. Wilayah Rawan Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi
Finish
Gambar 2. Alur pelaksanaan penelitian.

## Penentuan Sempadan Pantai
Sempadan pantai merupakan daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal  100  m  di  wilayah  pesisir  yang  ditarik  dari garis  pasang  tertinggi  ke  arah  daratan.  Data  yang digunakan untuk penentuan sempadan pantai yaitu data  garis  pantai  pasang  tertinggi  yang  diperoleh dari Badan Informasi Geospasial (BIG) hasil survei tahun 2021 (BIG, 2021)
Metode  yang  digunakan  untuk  menentukan area sempadan pantai yaitu menggunakan metode buffer dengan  menggunakan software  GIS . Penentuan garis sempadan untuk Pulau Panggang 10 m dan sempadan Pulau Pramuka 20 m dari garis pantai  pasang  tertinggi.  Lebar  sepadan  pantai  ini karena Pulau Panggang dan Pulau Pramuka sudah dimanfaatkan  sebagai  tempat  untuk  permukiman secara turun termurun.  Kawasan sempadan pantai diillustrasikan pada Gambar 3 .
Gambar 3 .  Illustrasi sempadan pantai.

## Pemanfaatan Ruang Maksimum
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Agraria  &  Tata Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Negara  No.  17 Tahun  2016  disebutkan  bahwa  paling  sedikit  30%
dari  luas  pulau  dikuasai langsung  oleh  Negara (sebagai  kawasan  lindung  dan  untuk  kepentingan publik),  paling  banyak  70%  dari  luas  pulau  dapat dimanfaatkan  dan  perlu  adanya  pengalokasikan paling  sedikit  30%  dari  luasan  lahan  yang dimanfaatkan  untuk  ruang  terbuka  hijau  (Kem. ATR/BPN,  2016).  Salah  satu  maksud  dari pengaturan tersebut untuk mempertegas pemanfaatan tanah di pulau-pulau kecil.
Perhitungan  luas  didasarkan  pada  luas  pulau kemudian dilakukan pembagian luas sesuai dengan proporsinya masing-masing. Illustrasi pemanfaatan ruang di pulau kecil disajikan pada Gambar 4 .
Gambar 4 .  Illustrasi pemanfaatan ruang maksimum di pulau-pulau kecil.

## Perhitungan KawasanTerbangun
Kawasan terbangun di wilayah pulau ditentukan  dengan  menggunakan  digitasi  secara onscreen dari  data  citra  foto  udara  dengan menggunakan software  GIS .  Ruang  pulau  yang sudah  beralih  fungsi  menjadi  lahan  terbangun dihitung dengan menggunakan Persamaan 1 .
LLTn = ALTn / APn x 100 % ......................................... (1)
dimana:
LLT n =  Persentase luas lahan terbangun terhadap luas pulau ke-n ALT n =   Luas lahan terbangun pulau ke-n AP n =   Luas pulau ke-n

## Kebutuhan Ruang
Kebutuhan  ruang  penduduk  dihitung  dengan menggunakan  SNI  03-1733-2004  tentang  Tata Cara  Pelaksanan  Perumahan  di  Perkotaan  (BSN, 2004). Berdasarkan kegiatan yang terjadi di dalam rumah  hunian,  yaitu;  tidur  (ruang  tidur),  masak, makan (dapur), mandi (kamar mandi), duduk (ruang duduk/ruang  tamu),  kebutuhan  udara  segar  per orang dewasa per jam 16-24 m 3 dan per anak-anak per  jam  8-12  m 3 dengan  pergantian  udara  dalam ruang sebanyak-banyaknya 2 kali per jam dan tinggi plafon  rata-rata  2,5  m,  maka  diperoleh  kebutuhan luas lantai per orang. Perhitungan kebutuhan ruang minimum  per  orang  disajikan  pada Persamaan  2 , Persamaan 3 , Persamaan 4 dan Persamaan 5 .
∑ Luas lantai= A L utama + A L pelayanan .................. (2)
A L utama =(9,6 x ∑ Jiwa orang dewasa)+
(4,8 x ∑ Jiwa anak anak) ............................................. (3)
∑ A L pelayanan=50 % x A L utama) ........................... (4)
dimana:
A L utama = Luas lantai utama
A L pelayanan   = Luas lantai pelayanan
Jika  koefisien  dasar  bangunan  50%,  maka  luas kavling  minimum  setiap  orang  menggunakan Persamaan 5.
Luas kav min = 100 50 X ∑ Luas lantai ............................. (5)

## Penilaian Kawasan Rawan Bencana Gelombang Tinggi
Wilayah Kepulauan Seribu terdiri atas perairan dan  pulau-pulau  kecil.  Sebagaian  besar  pulau- pulau kecil masuk ke dalam zona Taman Nasional Kepulauan Seribu (TNKpS). TNKpS terbagi menjadi menjadi 4 zona yaitu zona inti, zona perlindungan, zona  pemanfaatan  wisata  dan  zona  permukiman. Terdapat 11 pulau yang dialokasikan sebagai zona perumahan  termasuk  pulau  Panggang  dan  Pulau Pramuka.  Berdasarkan  Indeks  Risiko  Bencana Indonesia  (IRBI)  tahun  2021  yang  dikeluarkan Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), wilayah Kepulauan Seribu masuk dalam ancaman bencana gelombang ekstrim dan abrasi dengan kelas tinggi (BNPB, 2021).
Kawasan  rawan  bencana  dihitung  dengan menggunakan  metode  yang  dituangkan  di  dalam Perka BNPB No. 2 Tahun 2012 (BNPB, 2012). Area pulau  dibentuk  dari  garis  pantai  pasang  tertinggi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) kemudian di konversi  menjadi  data  poligon  (area)  pulau.  Data gelombang  diperoleh  dari  data  prediksi  global reanalysis data  ERA5  (ECMWF)  dengan  resolusi 1/2º.  Data  diolah  dengan  menggunkan Software Ocean  Data  View (ODV)  kemudian  dibuat  kontur dengan  interval  0,25  m.  Data  arus  diperoleh  dari dataset Global Ocean Physics Analysis and Forcast yang  diunduh  dari  situs Copernicus  Marine Environment Monitoring Service (SMEMS) dengan resolusi 1/12º. Data selanjutnya dikonversi menjadi data  format  *.txt  dengan  menggunakan software ODV  dan  dilakukan  perhitungan  kecepatan  dan arah dengan menggunakan software Ms. Excel. Data tutupan lahan diperoleh dengan melakukan  interpretasi  foto  udara  dan  didelineasi mengikuti tutupan vegetasi. Hasil delineasi tutupan vegetasi  selanjutnya  dihitung  luasnya  untuk mengetahui  persentase  tutupan  lahannya.  Bentuk garis  pantai  dianalisis  menggunakan  data  garis pantai tahun 2021.  Penentuan jenis tipologi  pantai berdasarkan  pada  peta  geologi  yang  diakses  di portal  Kementerian  ESDM  tanggal  27  September 2022 (Kem. ESDM, 2022).
Analisis Daya Dukung Lahan untuk Permukiman Berbasis Ancaman Bencana di Pulau-Pulau Kecil...................................... (Barus, et al)
Tabel 2. Kriteria perhitungan ancaman bencana gelombang ekstrim dan abrasi.
Parameter Bobot (%) Kelas Rendah Sedang Tinggi Tinggi Gelombang 30 <1 m 1-2.5 m >2,5 Arus ( current ) 30 <0,2 0,2-0,4 >0,4 Tutupan vegetasi 15 >80 % 40-80 % <40% Bentuk garis pantai 15 berteluk berteluk-lurus lurus Tipologi Pantai 10 berbatu karang berbatu pasir berlumpur Setelah  semua  parameter  memiliki  skor selanjutnya dilakukan penjumlahan untuk mengetahui nilai ancaman gelombang ekstrim dan abrasi.  Nilai  ancaman  gelombang  ekstrim  dan abrasi  ini  diklasifikasikan  menjadi  ancaman  tinggi, ancaman  sedang  dan  ancaman  rendah,  dengan kriteria  perhitungan  disajikan  pada Tabel  2 . Perhitungan nilai ancaman gelombang ekstrim dan abrasi menggunakan Persamaan 6. Setelah  semua  parameter  memiliki  skor selanjutnya dilakukan penjumlahan untuk mengetahui nilai ancaman gelombang ekstrim dan abrasi.  Nilai  ancaman  gelombang  ekstrim  dan abrasi  ini  dibagi  menjadi  tiga  kelas  untuk diklasifikasikan  menjadi  ancaman  tinggi,  ancaman sedang  dan  ancaman  rendah.  Pembagian  interval untuk  mengkelaskan  ancaman  dilakukan  dengan menggunakan Persamaan 7 (Purbani et al., 2019). Selanjutnya  ditentukan  kelas  ancaman  menjadi  3 kelas yaitu kelas ancaman rendah, kelas ancaman sedang dan kelas ancaman tinggi ( Persamaan 8 ).
Nilai Ancaman Gelombang Ekstrim dan Abrasi = (0, 3 x skor tinggi gelombang) + (0,3 x skor arus) + (0,15 x skor tutupan  vegetasi)  +  (0,15  x  skor  bentuk  garis  pantai)  + (0,1 x skor tipologi pantai) ........................................... (6)
Nilai skor = Kelas/Nilai Maksimum Kelas ..................... (7)
GEA = (NT - NR) / 3  .................................................... (8)
dimana: GEA   =  Ancaman gelombang ektrim dan abrasi NT =  Nilai tertinggi NR =  Nilai terendah

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sempadan Pantai dan Pemanfaatan Ruang

## Ruang Terbangun
Pulau Panggang dan Pulau Pramuka merupakan  pulau  yang  dialokasikan  sebagai  zona perumahan.  Luas  kawasan  terbangun  di  Pulau Panggang dan Pulau Pramuka hasil digitasi secara onscreen dengan  menggunakan  data  foto  udara yaitu  9,21  ha  dan  10,36  ha.  Persentase  luas bangunan  terhadap  luas  pulau  untuk  panggang sebesar 61,04% dan untuk Pulau Pramuka sebesar 44,25 %. Kepadatan bangunan di Pulau Panggang lebih  tinggi  dibandingkan  Pulau  Pramuka.  Hasil digitasi  wilayah terbangun  di  Pulau  Panggang dan Pulau  Pramuka  disajikan  pada Gambar  5 dan
Gambar 6 . Luas lahan terbangun pada kedua pulau tersebut disajikan pada Tabel 6 .
Gambar 5 . Lahan terbangun di Pulau Panggang.
Gambar 6 . Lahan terbangun di Pulau Pramuka. Tabel 3. Luas lahan terbangun. Pulau Luas (ha) Pulau Lahan Terbangun Panggang 15,09 9,21 Pramuka 23,41 10,36

## Kebutuhan Lahan Permukiman
Jumlah  penduduk  Pulau  Panggang  sebanyak 5.864  jiwa  memerlukan  lahan  untuk  permukiman 16,89 ha. Penduduk yang tinggal di Pulau Pramuka sebanyak  1.265  jiwa  membutuhkan  lahan  untuk
permukiman  seluas  3,64  ha.  Berdasarkan  data jumlah  penduduk,  kebutuhkan  ruang  untuk  maka selanjutnya  dapat  ditentukan  daya  dukung  lahan untuk permukiman berdasarkan ketersediaan lahan dan kebutuhan lahan.

## Daya  Dukung  Lahan  untuk  Permukiman  Tahun 2021
Daya  dukung  lahan  untuk  permukiman merupakan ketersediaan lahan  yang dapat dimanfaatkan untuk permukiman untuk menampung jumlah penduduk di suatu tempat yang digunakan  sebagai  tempat  tinggal  secara  layak (Pantow et al., 2018). Hasil perhitungan ketersedian lahan yang dapat dimanfaatkan untuk permukiman di Pulau Panggang dan Pulau Pramuka pada tahun 2021  dengan  adanya  sempadan  pantai  dan pemanfaatan  ruang  70  %  diperoleh  luas  Pulau Panggang  dan  Pulau  Pramuka  yaitu  5,91  ha  dan 8,65  ha.  Daya  tampung  di  Pulau  Panggang  dan Pulau  Pramuka  pada  tahun  2019  diproyeksikan sudah melebihi daya tampungnya (Kuswara, 2013). Daya  dukung  lahan  untuk  permukiman  yang dihitung  berdasarkan  kebutuhan  dan  ketersediaan lahan  di  Pulau  Pramuka  dan  Pulau  Panggang disajikan pada Tabel 7 .
Tabel 4. Daya  dukung  lahan  untuk  Permukiman  di Pulau Panggang dan Pulau Pramuka.
No. Nama Pulau Lahan aktual (ha) Kebutuhan lahan (ha) Daya dukung lahan (ha) 1 Panggang 5,91 16,89 - 10,98 2 Pramuka 8,65 3,64 5,01
Berdasarkan  analisis  terhadap  ketersediaan lahan  Pulau  Panggang  memiliki  lahan  yang  lebih sempit dibandingkan dengan Pulau Pramuka. Luas lahan yang lebih sempit ini tidak sebanding dengan dengan  kebutuhan  lahannya.  Jumlah  penduduk Pulau  Panggang  5.864  jiwa  memerlukan  lahan untuk  permukiman  16,89  ha,  sehingga  masih kekurangan  lahan  sekitar 10,98  ha untuk permukiman  yang  layak  dengan  asumsi  tempat tinggal hanya satu lantai.
Pulau Pramuka yang memiliki lahan yang bisa dimanfaatkan  untuk  permukiman  seluas  8,65  ha dengan penduduk 1.265 memiliki kebutuhan lahan untuk  permukiman  seluas  3,64  ha  jika  tempat tinggal hanya satu lantai. Lahan untuk permukiman Pulau  Pramuka  masih  memiliki  potensi  sisa  luas lahan  5,01  ha.  Namun  dikarenakan  pemanfaatan Pulau  Pramuka  tidak  hanya  untuk  permukiman mengakibatkan luas lahan terbangun 10,36 ha.

## Gelombang dan Arus
Hasil  dari  visualisasi  dengan  menggunakan software  Ocean  Data  View  (ODV )  dengan menggunakan data gelombang bulan Oktober 2021 dengan  interval kontur 0,25 m menunjukkan bahwa di  wilayah  kajian  tinggi  gelombang  berkisar  antara
0,5  s.d.  0,75  m.  Data  gelombang  tersebut  jika dimasukan  ke  dalam  kriteria  kelas  ancaman bencana Tabel 2 , maka masuk  ke dalam kategori kelas  rendah.  Sebaran  tinggi  gelombang  di  lokasi kajian disajikan pada Gambar 7 .
Data  yang  diperoleh  dari  SMEMS  masih berupa data vektor yang terdiri atas vektor eastward velocity (uo)  atau  komponen  zonal  dan  vektor northward  velocity (vo)  atau  komponen  meridian. Kecepatan  arus  merupakan  resultan  dari  kedua vektor    tersebut.  Kecepatan  arus  di  lokasi  kajian berkisar antara 0,2 s.d. 0,4 m/s dengan arah  barat daya, jika dikonversikan ke dalam parameter kelas kriteria  ancaman  bencana  gelombang  ekstrim  dan abrasi  pada Tabel  2, maka  wilayah  penelitian tergolong  ke  dalam  kelas  sedang.  Arah  arus permukaan  pada  bulan  Juli  2022  disajikan  pada Gambar 8.
Gambar 7 . Tinggi gelombang di lokasi kajian.
Gambar 8 . Arah arus di lokasi kajian.

## Tutupan Vegetasi
Hasil  analisis  tutupan  vegetasi  di  Pulau Panggang  mempunyai  besaran  <  40%  karena seluruh  wilayah  garis  pantai  tidak  ditemukan vegetasi  hampir  semua  berupa  berupa  wilayah terbangun,  wilayah  ini  termasuk  ke  dalam  kelas tinggi  terhadap  ancaman  bencana  gelombang ekstrim dan abrasi (liat Tabel 2 ).
Analisis Daya Dukung Lahan untuk Permukiman Berbasis Ancaman Bencana di Pulau-Pulau Kecil...................................... (Barus, et al)
Sedangkan tutupan vegetasi di Pulau Pramuka bervariasi dengan kelas tinggi atau tutupan lahan < 40%  sebesar  66,14%,  kelas  sedang  atau  tutupan lahan  40-80%  sebesar  18,77%  dan  kelas  rendah atau  tutupan  lahan  >  80%  sebesar  15,09%. Sebagaian besar wilayah yang tidak ada vegetasinya dibangun infrastruktur untuk mencegah  terjadinya  abrasi.  Penentuan  tutupan lahan ini dilakukan dengan delineasi terhadap foto udara  yang  sudah  dikoreksi  secara  geometri (ditegakkan). Data foto yang sudah ditegakan dapat digunakan  sebagai  alternatif  sumber  data  dalam membuat peta dasar berskala besar (Damayanti & Harintaka, 2021).
Selanjutnya wilayah pesisir dilakukan buffer 10 m  untuk  Pulau  Panggang  dan  20  m  untuk  Pulau Pramuka  ke  arah  darat  dari  garis  pantai  pasang tertinggi.  Sempadan  pantai  ini  berfungsi  untuk melindungi wilayah peisisir dari ancaman bencena. Hasil  penentuan  tutupan  vegetasi  disajikan  pada Gambar 9 .
Gambar 9 . Sebaran tutupan vegetasi.

## Bentuk Garis Pantai
Gambar 10. Bentuk garis pantai.
Penentuan  bentuk  garis  pantai  dilakukan dengan  memanfaatkan  data  garis  pantai  pasang tertinggi.  Hasil  yang  diperoleh  dari  penentuan bentuk  garis  pantai  untuk  Pulau  Panggang  dan Pulau Pramuka bentuk garis pantai lurus atau kelas tinggi, lurus berteluk atau kelas sedang dan berteluk
atau  kelas  rendah.  Klasifikasi  bentuk  garis  pantai disajikan pada Gambar 10 .
Pesisir dengan bentuk garis pantai yang lurus cenderung  lebih  mudah  terabrasi  dibandingkan dengan  garis  pantai  yang  berteluk.  Hal  tersebut disebabkan garis pantai wilayah berteluk terlindung dari ancaman gelombang dan arus sehingga energi gelombang  dan  arus  tersebut  tidak  berdampak signifikan  terhadap  wilayah  pesisir  yang  berteluk dibandingkan  dengan  pesisir  dengan  garis  pantai yang  lurus.  Adanya  pengaruh  energi  gelombang laut secara terus menerus terhadap wilayah pantai dapat  menyebabkan  abrasi  di  wilayah  tersebut (Darmiati et al., 2020).

## Tipologi Pantai
Data tipologi pantai yang di peroleh dari portal Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral (ESDM)  diperoleh  bahwa  di  wilayah  pesisir  Pulau Panggang  dan  Pulau  Pramuka  berupa  jenis batugamping  terumbu  atau  masuk  dalam  kategori kelas rendah.  Topologi pantai yang berupa batuan ini sangat bermanfaat bagi pulau-pulau kecil untuk melindunginya  dari  acaman  gelombang  sehingga dapat  memperlambat  terjadinya  proses  abrasi. Berkurangnya  luasan  pulau-pulau  kecil  selain disebabkan  gelombang  dan  terjadinya  abrasi  juga dapat disebabkan oleh pemanasan global dan juga aktivitas manusia (Ningsih et al., 2021) .

## Ancaman  Bencana  Gelombang  Ekstrim  dan Abrasi (GEA)
Hasil  analisis  terhadap  ancaman  gelombang ekstrim dan abrasi dengan menggunakan parameter  tinggi  gelombang,  kecepatan  arus, tutupan  vegetasi,  bentuk  garis  pantai  dan  tipologi pantai  menghasilkan  nilai  GEA  terendah  0,48  dan tertinggi  0,63.  Nilai  GEA  tersebut,  selanjutnya dikelaskan  menjadi  tiga  kelas  ancaman  untuk mengklasifikasikan  tingkat  ancamannya,  kelas ancaman  dan  tingkat  ancamannya  disajikan  pada Tabel  6 .  Sedangkan  sebaran  kelas  ancaman bencana  gelombang  ekstrim  dan  abrasi  disajikan pada Gambar 11 .
Tabel 5 . Klasifikasi tingkat ancaman. No Interval Kelas Ancaman Tingkat Ancaman 1 0,48 - 0, 53 GEA < 0, 53 Rendah 2 0,53 - 0, 58 0,53 ≥ GEA < 0,58 Sedang 3 0,58 - 0,63 GEA ≥ 0,58 Tinggi Hasil  perhitungan  panjang  garis  pantai  di Pulau Panggang yang memiliki ancaman gelombang  ekstrim  dan  abarsi  dengan  tingkat ancaman tinggi sebesar 77,36 % dari total panjang garis pantai ( Gambar 12 ).  Tingkat ancaman tinggi ancaman  gelombang  ekstrim  dan  abaris  di  Pulau
Pramuka  sebesar  57,11%  dari  total  panjang  garis pantainya ( Gambar 13 ).
Bencana gelombang ekstrim perlu ditanggulangi dengan membangun infrastruktur dan penempatan kegiatan budidaya perikanan di lokasi yang aman (Risandi et al., 2021) . Selain itu kerugian yang ditimbulkan dari bencana gelombang ekstrim dan abrasi yaitu penduduk kehilangan lahan tempat tinggal,  lahan  pertanian  dan  lahan  pertambakan
yang berdampak pada hilangnya mata pencaharian dan berkurangnya penghasilan penduduk (Permatasari,  2021).  Bencana  gelombang  ekstrim dan  abrasi  dapat  menyababkan  perubahan  posisi garis  pantai  yang  cenderung  ke  wilayah  daratan (Isdianto et al., 2020). Wilayah yang rawan bencana perlu  membangun  permukiman  yang  adaptif terhadap  bencana  terutama  di  wilayah  pesisir (Priyatna & Kusumaningayu, 2022).
Gambar 11 . Sebaran kelas ancaman bencana gelombang ekstrim dan abrasi.
Gambar 12. Presentase  kelas  ancaman  di  Pulau Pangang
Gambar 13. Presentase  kelas  ancaman  di  Pulau Pramuka.
Analisis Daya Dukung Lahan untuk Permukiman Berbasis Ancaman Bencana di Pulau-Pulau Kecil...................................... (Barus, et al)

## KESIMPULAN
Hasil  analisis  terhadap  daya  dukung  lahan untuk  permukiman  di  Pulau  Pramuka  dan  Pulau Panggang pada tahun 2021 dengan memperhatikan ketersediaan lahan dan kebutuhan lahan  menunjukkan  bahwa  di  Pulau  Panggang kebutuhan  lahannya  sudah  melebihi  ketersediaan lahan,  sedangkan  ketersediaan  lahan  di  Pulau Pramuka  masih  bisa  memenuhi  kebutuhan  lahan untuk permukiman pada tahun 2021.
Pembangunan  permukiman  di  wilayah  pesisir Pulau  Panggang  dan  Pulau  Pramuka  perlu memperhatikan  ancaman  bencana  gelombang ekstrim  dan  abrasi.  Model  bangunan  untuk permukiman di wilayah pesisir Pulau Panggang dan Pulau  Pramuka  sebaiknya  dibuat  yang  adaptif terhadap  bencana.  Hal  tersebut  dikarenakan sebagian besar pesisir Pulau Panggang dan Pulau Pramuka  memiliki  potensi  ancaman  bencana gelombang  ekstrim  dan  abrasi  dengan  potensi tingkat ancaman tinggi.
Pemerintah daerah sebaiknya memperhatikan pulau-pulau  kecil yang dimanfaatkan untuk permukiman yang memiliki tingkat acaman bencana gelombang  ekstrim  dan  abrasi  dengan  kategori tinggi  dengan  membangun  infrastruktur  pemecah gelombang.
Penelitian ini dalam menganalisis daya dukung lahan  untuk  permukiman  hanya  menggunakan parameter ketersediaan lahan dan kebutuhan lahan sehingga  untuk  ke  depannya  bisa  ditambahkan sumberdaya alam, lingkungan fisik untuk permukiman dan faktor pendukung dalam permukiman. Penelitian ini juga belum menyertakan data Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sehingga ke depannya perlu ditambahkan, agar dampak dari ancaman  bencana  gelombang  ekstrim  dan  abrasi bisa  digunakan  untuk  mengetahui  zona  apa  saja yang terdampak.
Adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai peringatan  dini  bagi  pemerintah  daerah  dalam untuk  melakukan  mitigasi  bencana  di  Pulau Panggang  dan  Pulau Pramuka serta perencanaan pemanfaatan  ruang  untuk  permukiman  berbasis ancaman  bencana  gelombang  ekstrim  dan  abrasi. Penelitian selanjutnya sebaiknya bisa memberikan masukan  mengenai  lebar  sempadan  pantai  di pulau-pulau kecil yang aman untuk permukiman.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih ditujukan kepada  Badan Informasi Geospasial (BIG) yang telah berkontribusi dalam  memberikan  data  dan  aplikasi  yang digunakan dalam penelitian ini dan
PUSDIKLATREN
BAPPENAS yang telah memberikan  yang  telah  memberikan  biaya  dalam penelitian  ini,  beserta  semua  pihak  yang  telah berpartisipasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Andréfouët,  S.,  Paul,  M.,  &  Farhan,  A.R.  (2022). Indonesia’s  13558  islands:  A  new  census  from space and a first step towards a One Map for Small Islands  Policy. Marine  Policy , 135 (2022),  104848. DOI: https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104848. BIG  (Badan  Informasi  Geospasial).  (2021).  Data  Garis Pantai.  Belum  dipublikasikan.    Badan  Informasi Geospasial.  Bogor.
BNPB  (Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana). (2021). IRBI Indeks  Resiko  Bencana  Indonesia Tahun 2021 . Pusat Data dan Informasi Komunikasi Kebencanaan,  Badan  Nasional  Penanggulangan Bencana.  Jakarta. 354hlm.
BSN  (Badan  Standardisasi  Nasional).  (2004). Standar Nasional  Indonesia  Nomor    03-1733-2004  Tata Cara  Perencanaan  Lingkungan  Perumahan  di Perkotaan . Badan Standardisasi Nasional.  Jakarta. 58hlm.
Damayanti, A.P. & Harintaka, H. (2021). Kajian keandalan true  orthophoto  untuk  pemetaan  skala  besar 1 : 5.000.
Geoid, 16 (2), 177-188. DOI: https://doi.org/10.12962/j24423998.v16i2.8220. Darmawan, F. (2022). Local community perception about the planning and development of tourism destinations in Kepulauan Seribu Regency, Jakarta. Jurnal Infrastruktur , 8 (1), 17-24. DOI: https://doi.org/10.35814/infrastruktur.v8i1.2933. Darmiati,  Nurjaya,  I.W.,  &  Atmadipoera,  A.S.  (2020). Analisis  perubahan  garis  pantai  di  Wilayah  Pantai Barat  Kabupaten  Tanah  Laut  Kalimantan  Selatan. Jurnal  Ilmu  dan  Teknologi  Kelautan  Tropis,  12 (1), 211-222. DOI: https://doi.org/http://doi.org/10.29244/jitkt.v12i1.228 15.
Djunarsjah, E., Rogers, B.W. & Putra, A.P. (2021). Model konsep  dan  manajemen  seamless  cadastre (Wilayah studi : Pulau Pramuka). Prosiding FIT ISI , 1 , 283-287. Departemen Teknik Geodesi, Fakultas Teknik, Universiatas Diponegoro. Semarang. http://proceedings.undip.ac.id/index.php/isiundip20 21/article/view/638.
Doorga,  J.R.S.  (2022).  Climate  change  and  the  fate  of small islands: The case of Mauritius. Environmental Science  and  Policy , 136 (2022),  282-290.  DOI: https://doi.org/10.1016/j.envsci.2022.06.012.
Hasibuan,  G.P.,  Johan,  Y.  &  Brata,  B.  (2020).  Kajian kedudukan garis pantai untuk penetapan sempadan pantai  Kota  Bengkulu. Naturalis:  Jurnal  Penelitian Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  dan  Lingkungan ,
9 (2), 119-131. DOI:
https://doi.org/10.31186/naturalis.9.2.13513. Hidayat, A.R.T., Wijayanti, W.P., Kurniati, S. & Maha, E.A. (2016). Challenge and opportunity of settlement and infrastructure development in the Small Island (Case study:  Pulau  Laut  Kelautan  District,  Kotabaru Regency). Procedia  -  Social  and  Behavioral Sciences , 227 (2016), 286-293. DOI:
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.06.073. Irman, I., Adhayanto, O., Sari, R.K. & Suryadi, S. (2021). Analisis  yuridis  terhadap  status  hak  kepemilikan permukiman penduduk di atas Air. Jurnal Hukum & Pembangunan , 51 (2), 399-414. DOI:
https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.3057. Isdianto, A., Asyari, I.M., Haykal, M.F., Adibah, F., Irsyad,
M.J.  &  Supriyadi,  S.  (2020).  Analisis  perubahan garis pantai dalam mendukung ketahanan ekosistem pesisir. Jukung (Jurnal Teknik Lingkungan) , 6 (2), 168-181. DOI: https://doi.org/10.20527/jukung.v6i2.9260.
Kem.  ATR/BPN  (Kementerian  Agraria  dan  Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional).
(2016). Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor 17  Tahun  2016  tentang  Penataan  Pertanahan  di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil . Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.  Jakarta.
Kem.  ESDM  (Kementerian  Energi  dan  Sumberdaya Mineral.  (2022).  Kegeologian.  Diakses  dari: https://geoportal.esdm.go.id/geologi/. [17 November 2022].
Ketjulan,  R.,  Boer,  M.,  Imran, Z.  &  Siregar,  V.P.  (2019). Daya  dukung  lahan  untuk  pemukiman  penduduk dan  implikasinya  terhadap  kualitas  perairan  di pulau-pulau  kecil  (Kasus  Pulau-Pulau  Kecil  Selat Tiworo  Kabupaten  Muna  Barat). Jurnal  Ilmu  dan Teknologi  Kelautan  Tropis , 11 (3),  569-582.  DOI: https://doi.org/10.29244/jitkt.v11i3.25731.
KKP  (Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan).  (2018). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia  Nomor  21/PERMEN-KP/2018  tentang Tata  Cara  Perhitungan  Batas  Sempadan  Pantai . Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan.    Jakarta. 21hlm.
Kuswara,  K.  (2013).  Daya  dukung  lahan  untuk pengembangan  perumahan  di  Pulau  Panggang, Pulau  Pramuka,  Pulau  Kelapa  dan  Pulau  Tunda.
Jurnal Permukiman , 8 (1), 24-29.
Marasabessy,  I.,  Fahrudin,  A.,  Imran,  Z.  &  Agus,  S.B.
(2018).  Strategi  pengelolaan  berkelanjutan  pesisir dan  laut  Pulau  Nusa  Manu  dan  Nusa  Leun  di Kabupaten Maluku Tengah. Journal of Regional and Rural  Development  Planning , 2 (1),  1-22.  DOI: https://doi.org/10.29244/jp2wd.2018.2.1.11-22.
Muhammad,  D.T.N.  &  Mardiatno,  D  (2022).  Kerentanan pesisir pulau kecil (Studi kasus: Pulau Karimunjawa dan  Kemujan). JFMR-Journal  of  Fisheries  and Marine Research , 6 (1), 91-103. DOI: https://doi.org/10.21776/ub.jfmr.2022.006.01.11.
Nimah, R. (2022). Pelaksanaan Perda Kabupaten Tuban
Nomor  09  Tahun  2012  terhadap  pemukiman  di Sempadan Pantai Glondonggede. Joong-Ki: Jurnal Pengabdian  Masyarakat , 1 (3),  361-373.  DOI: https://doi.org/10.56799/joongki.v1i3.819.
Ningsih,  E.N.,  Setiawan,  A.,  Hartoni,  H.  &  Fauziyah,  F.
(2021).  Perubahan  luasan  Pulau  Pramuka,  Pulau Panggang dan Pulau Karya Kepulauan Seribu DKI Jakarta menggunakan data citra satelit penginderaan  jauh. Jurnal  Penelitian  Sains , 23 (2), 84-90. DOI: https://doi.org/10.56064/jps.v23i2.628. Nugroho, A.S., Wicaksono, A. & Kurniawan, I.A. (2017). Evaluasi tata ruang pesisir terhadap bencana abrasi
di  Kabupaten  Jepara. Seminar  Nasional  Geografi 2017, 747 –754. Program  Studi  S2  Geografi, Fakultas Geografi, UGM.  Yogyakarta.
Pantow, M., Moniaga, I. & Takumansang, E. (2018). Daya dukung permukiman dalam konsep pengembangan wilayah  di  Kecamatan  Langowan  Timur. Jurnal
Spasial , 5 (3), 417-426. DOI:
https://doi.org/10.35793/sp.v5i3.22006.
Permatasari,  I.N.  (2021).  Kajian  resiko,  dampak, kerentanan  dan  mitigasi  bencana  abrasi  di beberapa pesisir Indonesia ( A Literatur Review ). J- Tropimar ( Jurnal Riset Kelautan Tropis), 3 (1), 43-53. DOI: https://doi.org/10.30649/jrkt.v3i1.56.
Priyatna,  A.B.  &  Kusumaningayu,  I.  (2022).  Penerapan konsep  permukiman  adaptif  bencana  banjir  pada Kampung Nelayan Nambangan Surabaya. Senakama:  Prosiding  Seminar  Karya  Ilmiah Mahasiswa , 1 (1), 383-392. Purbani, D., Salim, H.L., Kusuma, L.P.A.S.C., Tussadiah, A.  &  Subandriyo,  J.  (2019).  Ancaman  gelombang ekstrim  dan  abrasi  pada  penggunaan  lahan  di pesisir Kepulauan Karimunjawa (Studi Kasus: Pulau Kemujan,  Pulau  Karimunjawa,  Pulau  Menjangan Besar dan Pulau Menjangan Kecil). Jurnal Kelautan
Nasional , 14 (1), 33-45.
DOI: http://dx.doi.org/10.15578/jkn.v14i1.7207.
Reskiyanti,  R.,  Rachman,  T.  &  Paotonan,  C.  (2018). Tinjauan Batasan Sempadan Pantai Tanjung Bunga Sebagai Implementasi Undang-Undang No 1 Tahun 2014. SENSISTE : Seminar  Sains  dan  Teknologi Kelautan, 33-39.    Gedung  CSA  Kampus  Fakultas Teknik  UNHAS  Gowa  27  September  2018. Makassar.
RI  (Republik  Indonesia).  (2016).  Peraturan  Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas  Sempadan  Pantai.  Sekretariat  Negara. Jakarta. 21hlm.
Risandi,  J.,  Pranowo,  W.S.  &  Candra,  D.P.  (2021). Prediksi  gelombang  ekstrim  di  Kepulauan  Seribu untuk aplikasi kelautan dan perikanan. Jurnal Riset Jakarta , 14 (2), 51-56. DOI:
https://doi.org/10.37439/jurnaldrd.v14i2.49.
Ruwayan,  D.K.,  Kumurur,  V.  &  Mastutie,  F.  (2020). Analisis  daya  dukung  dan  daya  tampung  lahan  di Pulau  Bunaken. Spasial , 7 (1),  94-103.  DOI: https://doi.org/10.35793/sp.v7i1.27788.
Sachoemar,  S.I.  (2008).  Evaluasi  kondisi  lingkungan perairan  Kepulauan  Seribu. Jurnal  Rekayasa
Lingkungan , 4 (1), 19-25. DOI:
https://doi.org/10.29122/jrl.v4i1.1839.
Sam,  I.M.,  Setiowati,  S.  &  Riyadi,  R.  (2020).  Analisis penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan  tanah  di  Sempadan  Pantai  di Kelurahan Bintarore. Tunas Agraria , 3 (2), 122-139. DOI: https://doi.org/10.31292/jta.v3i2.112.
Statistik Sektoral DKI Jakarta. (2021). Kepulauan Seribu. Diakses
dari https://statistik.jakarta.go.id/kepulauan-seribu/.    [17 November 2022].