Email: postgraduateprogramunes@gmai.com Online: http://fhum.ojs.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ
Volume 1, Issue 4, Januari 2018 E-ISSN : 2579-4914 P-ISSN : 2579-4701

## ANALISIS KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BUKITTINGGI

## CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF REVOCATION OF CRIMINAL ACTION ON CHILDREN IN LEGAL AREAS POLRESBUKITTINGGI

## WILLIAN FEBRINA
Magister of Law at Ekasakti University Email: llianfeb@yahoo.com

## ABSTRACT
Crimes of sexual abuse against children are regulated in Article 76 of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. Child abuse is one of the social problems that are very  disturbing  to  the  community  so  that  it  needs  to  be  prevented  and  overcome.  The criminal act of sexual abuse that occurred in the jurisdiction of Polres Bukittinggi for the last 3 (three years) has increased, so it is interesting to study from the criminology aspect by  looking  for  the  causal  factors,  so  that  efforts  can  be  sought  or  solutions  to  overcome them. The rise of sexual abuse that occurs can be caused by weak self-control and a weak psychological  condition  of  a  person,  but  also  because  of  technological  factors  such  as watching  pornographic  films  that  make  the  perpetrators  unable  to  resist  themselves  and economic factors and factors of low education.

## Keywords: Criminology,Criminal Offense, Sexual Abuse Against

## PENDAHULUAN
Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana sangat diperlukan untuk  melindungi  hak  dan  masa  depan  anak,  namun  seringkali  justru  masyarakat mengabaikannya,  kondisi  ini  tentuanya  tidak  sejalan  dengan  amanat  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak  yang  telah  diperbaharui  dengan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-undang  (Perpu)  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang PerlindunganAnak.
Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2016 menyebutkan secara jelas bahwa:
“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi  secara optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  maka  sebagai  golongan  rentan  seharusnya  anak- anak  lebih  dilindungi  di  dalam  masyarakat  namun  yang  terjadi  mereka  dijadikan  korban produktif  bagi  para  pelaku  penyimpangan  seksual  yang  biasanya  dilakukan  oleh  orang- orang  di  sekitar  korban  karena  peluangnya  sangat  tinggi 1 .  Dalam  perkembangannya, persoalan  kekerasan  seksual  tidaklah  bersifat  personal  dan  berdiri  sendiri,  melainkan merupakan masalah sosial yang mempunyai banyak aspek dan faktor yang melingkupinya 2
Pasal  72  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  sebagaimana  yang  telah  diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016juga menyebutkan bahwa
(1) Masyarakat  berhak  memperoleh  kesempatan  seluas-luasnya  untuk  berperan dalam perlindungan anak.
(2) Peran masyarakat  sebagaimana dimaksud dalam ayat  (1) dilakukan oleh orang perseorangan,  lembaga  perlindungan  anak,  lembaga  sosial  kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.
Berkaitan  dengan  adanya  kejahatan  yang  terjadi  di  masyarakat,  dalam  perspektif kriminologi Topo Santoso menyatakan bahwa:
“Masyarakat  senantiasa  berproses,  dan  kejahatan  senantiasa  mengiringi  proses tersebut,  sehingga  diperlukan  pengetahuan  untuk  mempelajari  kejahatan  tersebut, mulai  dari  pengetahuan  tentang  pelaku,  sebab-sebab  pelaku  tersebut  melakukan kejahatan,  sampai  dengan  melakukan  kejahatannya.  Kriminologi  berasal  dari  kata crimen yang  berarti  kejahatan  dan logos berarti  ilmu/pengetahuan.Jadi kriminologiberarti ilmu pengetahuan tentang kejahatan. 3
Tindak  pidana  pencabulan  terhadap  anak  sebagai  korbannya  dalam  pemikiran kriminologi  merupakan  salah  satu  masalah  sosial  yang  sangat  meresahkan  masyarakat sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi setelah menemukan faktor-faktor penyebab yang melatar belakangi timbulnya kejahatan tersebut. Oleh karena itu masalah terjadinya tindak pidana,  terutama  tindak  pidana  cabul  ini  perlu  mendapatkan  perhatian  serius  dari  semua
1 SetoMulyadi, Kekerasan  Seksual  Pada  Anak ,  http:///www.sinarharapan.co.id,  diakses tanggal 4 desember 2017
2 Anna  Marie  Wattie .  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  di  Ruang  Publik;  Fakta,  Penanganan danRekomendasi , Yogyakarta, PPK dan Ford Foundation, 2002  hlm. 4.
3 Topo Santoso, Kriminologi, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm 9
kalangan  terutama  kalangan  kriminolog  dan  penegak  hukum  sebagaimana  yang  terjadi  di wilayah hukum Kepolisian Resor Bukittinggi.
Kota Bukittinggi  sebagai kota wisata  yang sedang berkembang dari segala bidang menghadapi  permasalahan  dengan  semakin  meningkatnya  angka  kejahatan  pencabulan. Berdasarkan  data  yang  penulis  peroleh  dari  Satuan  Reserse  Kriminal  (Satreskrim) Kepolisian  Resor  Bukittinggi,  selama  3  (tiga)  tahun  terakhir  tindak  pidana  pencabulan menunjukan  terjadinya  peningkatan  yaitu  pada  tahun  2015  sebanyak  23  (dua  puluh  tiga) kasus  yang  dilaporkan  dan  selesai  sebanyak  22  (dua  puluh  dua)  kasus,  sedangkan  pada tahun 2016 sebanyak 20 (dua puluh) kasus dan  yang bisa diselesaikan sebanyak 15 (lima belas)  kasus.  Adapun  pada  tahun  2017  sebanyak  24  (dua  puluh  empat)  kasus  dan  dapat diselesaikan semuanya. 4
Semakin  meningkatnya  tindak  pidana  pencabulan  yang  terjadi  di  wilayah  hukum Kepolisian Resor Bukittinggi menarik untuk dikaji dari aspek kriminologi dengan mencari faktor-faktor  penyebab  terjadinya  dan  meningkatnya  tindak  pidana  pencabulan  tersebut, sehingga dapat dicarikan upaya atau solusi untuk menanggulangi tindak pidana pencabulan yang semakin mengkhawatirkan di Kota Bukittinggi..
Berdasarkan  latar  belakang  pemikiran  di  atas,  maka  permasalahan  yang  dibahas dalam tulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:
1. Apakah  faktor-faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  tindak  pidana  pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Bukittinggi?
2. Bagaimanakah  upaya  yang  dilakukan  untuk  menanggulangi  terjadinya  tindak pidana  pencabulan  terhadap  anak  di  wilayah  hukum  Kepolisian  Resor Bukittinggi?
3. Kendala-kendala  apakah  yang dihadapi  dalam menanggulangi  terjadinya  tindak pidana  pencabulan  terhadap  anak  di  wilayah  hukum  Kepolisian  Resor Bukittinggi?
4.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  suatu  penelitian  yang  bersifat deskriptif  analitis ,  yaitu  suatu
4 Data  diperoleh  dari  Unit  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  (PPA)  Satuan  Reserse  Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor (Polres) Bukittinggi Tahun 2017
penelitian yang menggambarkan tentangfaktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana  pencabulan  dan  upaya  yang  dilakukan  untuk  menanggulangi  tindak  pidana pencabulan  di  wilayah  hukum  Kepolisian  Resor  Bukittinggi.Metode  pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah yuridis  normative, yang  didukung  pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif. yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan. 5 Pendekatan yuridisempiris dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  semua  bahan  dan  data  yang diperoleh dari lapangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

## HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
A. Faktor-Faktor  Yang  Menyebabkan  Terjadinya  Tindak  Pidana  Pencabulan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bukittinggi
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  di  Satuan  Reserse  Kriminal (Satreskrim)  Polres  Bukittinggi,  penulis  mendapatkan  data  mengenai  tindak  pidana pencabulan terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum Polres Bukittinggidari tahun 2015-2017.  Dimana  dalam  kurun  waktu  tersebut,  tindak  pidana  pencabulan  terhadap anak setiap tahunnya mengalami peningkatan sebagaimana yang terlihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 1 Data Tindak Pidana Pencabulan Terhadap AnakDi Polres Bukittinggi Tahun 2015-2017 Tahun Tindak Pidana Pencabulan Lapor Selesai 2015 23 22 2016 20 15 2017 24 24 Sumber: Data Diolah Dari Satreskrim Polres Bukittinggi Tahun 2018
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan diperoleh penjelasan bahwa berkaitan  dengan  faktor-faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  tindak  pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Bukittinggi, yaitu:6
1. Kurangnya Pengawasan Orang Tua.
5 Ronny  HanitijoSoemitro, Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri ,  Ghalia  Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 23
6 Hasil  Wawancara  dengan  Bapak  Ajun  Komisaris  Polisi  (AKP)  Ahmad  Natun,  S.H.,  Kepala Satuan  Reserse  Kriminal  (Kasatreskrim)  Kepolisian  Resor  Bukittinggi  pada  tanggal  5  April  2018  di Bukittinggi.
Pengaruh besar terhadap terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di  Kota  Bukittinggi  juga  datang  dari  peranan  orangtua  itu  sendiri,  dimana  anak- anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana  pencabulan  datang  dari  anak  yang mengalami  atau  berada  di  tengah-tengah  keluarga  yang  kurang  baik  seperti keluarga  yang  kurang  harmonis  (orang  tuanya  bertengkar),  keluarga  pemabuk, keluarga penjudi, orang tua memiliki kesibukan dan lain sebagainya. 7
2. Faktor Rendahnya Pendidikan
Pelaku  tindak  pidana  pencabulan  terhadap  anak  yang  terjadi  di  Kota Bukittinggi,  pada umumnya mempunyai  pendidikan  yang rendah.Dengan  tingkat pendidikan  yang  rendah,  para  pelaku  tidak  berpikir  bahwa  dengan  melakukan perbuatan  tersebut  dapat  merusak  keluarga  dari  pelaku  tersebut  dan  watak  anak yang  menjadi  korban.  Jadi,  dapat  disimpulkan  bahwa  faktor  pendidikan  yang rendah  mempengaruhi  keadaan  jiwa,  tingkah  laku  terutama  intelegensinya sehingga  mereka  dapat  melakukan  kejahatan  dalam  hal  ini  tindak  pidana pencabulan pada anak di Kota Bukittinggi. 8

## 3. Faktor Lingkungan atau Tempat Tinggal
Dari  hasil  penelitian  penulis,  bahwa  bukan  hanya  pengaruh  faktor lingkungan sosial yang ikut berperan akan timbulnya kejahatan tetapi faktor tempat tinggal  pun  ikut  juga  mempengaruhi  kejahatan  seperti  tindak  pidana  asusila terutama  tindak  pidana  pencabulan.Keluarga  yang broken  home tentunya menyebabkan  luka  batin  terhadap  anak-anaknya,  dan  kesibukan  orang  tua  dengan pekerjaan  menjadikan  anak  terlantar  dan  tidak  mendapat  asuhan  dari  orang  tua
7 Hasil  Wawancara  dengan  Bapak  Ajun  Inspektur  Polisi  Dua  (Aipda)  Elvanaldi,Kepala  Unit Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  (Kanit.  PPA)  Satuan  Reserse  Kriminal  (Satreskrim)  Kepolisian Resor Bukittinggipada tanggal 7 April 2018 di Bukittinggi.
8 Hasil  Wawancara  dengan  Bapak  Ajun  Inspektur  Polisi  Dua  (Aipda)  Elvanaldi,Kepala  Unit Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  (Kanit.  PPA)  Satuan  Reserse  Kriminal  (Satreskrim)  Kepolisian Resor Bukittinggipada tanggal 7 April 2018 di Bukittinggi.
dengan maksimal. 9

## 4. Faktor Minuman Keras
Kasus  pencabulan  juga  terjadi  karena  adanya  stimulasi  diantaranya  karena dampak alkohol. Orang yang dibawah pengaruh alkohol sangat berbahaya karena ia  menyebabkan  hilangnya  daya  menahan  diri  dari  sipeminum.  Alkohol  jika dipergunakan  akan  membahayakan  manusia,  begitu  seseorang  yang  mempunyai gangguan-gangguan  dalam  seksualitasnya,  dimana  minuman  alkohol  melampui batas  yang  menyebabkan  dirinya  tak  dapat  menahan  nafsunya  lagi,  dan  akan mencari  kepuasan  seksualnya,  bahkan  dengan  pencabulan  dengan  siapa  saja  tak terkecuali mencabuli anaknya sendiri.
5. Faktor Teknologi Informasi
Adanya  berkembangnya  teknologi  tentunya  membawa  pengaruh  bagi kehidupan.Pengaruh  tersebut  meliputi  dua  sisi  yaitu  pengaruh  positif  dan pengaruh  negatif.Dampak-dampak  pengaruh  globalisasi  tersebut  kita  kembalikan kepada  diri  kita  sendiri  sebagai  generasi  muda  agar  tetap  menjaga  etika  dan budaya, agar kita tidak terkena dampak negatif dari globalisasi.Namun  informasi yang tidak tersaring membuat tidak kreatif, prilaku konsumtif dan membuat sikap menutup  diri  serta  berpikir  sempit.Hal  tersebut  menimbulkan  meniru  perilaku yang buruk.Mudah terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan suatu negara yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada.
6. Faktor Peranan Korban
Peranan  korban  atau  sikap  korban  sangat  menentukan  seseorang  untuk melakukan  kejahatan  terhadapnya  termasuk  kejahatan  asusila.Dari  hasil wawancara  didapatkan  keterangan  bahwa  korban  yang  masih  di  bawah  umur adalah  tetangga  pelaku,  dimana  korban  hampir  setiap  hari  sepulang  sekolah bermain  di  Rental  PS  milik  pelaku  sehingga  antarakorban  dan  pelaku  sering bertemu  dan  berinteraksi.  Dari  interaksi  tersebut  korban  sering  minta  uang  jajan dan minta gratis bermain PS sehingga pelaku memanfaatkan situasi tersebut yang
9 Hasil Wawancara denganDodi Wahyudi, Tersangka Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak pada tanggal 15 April 2018 di Lembaga Pemasyarakatan Bukittinggi.
akhirnya terjadilah tindak pidana pencabulan. 10

## 7. Faktor Biologis Pelaku
Faktor  biologis,  yaitu  hasrat  menyalurkan  kebutuhan  seksual,  namun dilakukan  dengan  melanggar  hukum  atau  bukan  pada  tempat  yang  tepat,  seperti yang dilakukan pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak yang mengatakan bahwa alasan yang melatarbelakangi melakukan pencabulan terhadap anak karena dia  tidak  punya  istri  sebagai  tempat  untuk  menyalurkan  hasrat  dan  kebutuhan seksualnya. 11
8. Faktor Psikologis Pelaku
Faktor  psikologis  pelaku,  yaitu  penyimpangan  orientasi  seksual  pelaku pencabulan.Pelaku  tindak  pidana  pencbulan  terhadap  anak  mempunyai  orientasi seksual  yang tidak normal  sehingga dia lebih menyukai  anak-anak dibandingkan dengan  orang  dewasa  ditambah  dengan  kebiasaan  dia  yang  suka  menonton  film porno  dan  pornografi  anak  di  internet  sehingga  menimbulkan  hasrat  untuk melakukan pencabulan terhadap anak. 12
B. Upaya  Yang  Dilakukan  Untuk  Menanggulangi  Terjadinya  Tindak  Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bukittinggi
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan diperoleh penjelasan bahwa upaya  yang  dilakukan  untuk  menanggulangi  terjadinya  tindak  pidana  pencabulan terhadap  anak  di  wilayah  hukum  Kepolisian  Resor  Bukittinggi  diperoleh  penjelasan sebagai berikut:
“Masalah pokok terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak sebenarnya terletak  pada  faktor-faktor  yang  mungkin  mempengaruhinya,  sehingga pemecahan  masalahnya  harus  secara  komprehenshif  dan  terintegrasi  dengan melibatkan  seluruh  pemangku  kepentingan  yang  bertanggung  jawab  atas perlindungan  terhadap  anak-anak.  Kerja  sama  secara  lintas  sektoral  antar instansi  sangat  dibutuhkan  untuk  menanggulangi  terjadinya  tindak  pidana pencabulan terhadap anak yang sungguh sudah sangat memprihatinkan. Aparat
10 Hasil  Wawancara  dengan  Bunga,  Korban  Tindak  Pidana  Pencabulan  Terhadap  Anak.pada tanggal 20 April 2018 di Bukittinggi.
11 Hasil Wawancara denganDodi Wahyudi, Tersangka Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak pada tanggal 15 April 2018 di Lembaga Pemasyarakatan Bukittinggi.
12 Hasil Wawancara denganDodi Wahyudi, Tersangka Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak pada tanggal 15 April 2018 di Lembaga Pemasyarakatan Bukittinggi.
kepolisian  tidak  akan  mampu  untuk  menanggulangi  sendiri  tanpa  dibantu  dan didukung peran serta secara aktif dari masyarakat”. 13
Adapun secara konkrit, upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya tindak  pidana  pencabulan  terhadap  anak  di  wilayah  hukum  Kepolisian  Resor Bukittinggidengan melakukan 3 (tiga) upaya, dengan penjelasan sebagai berikut:
1. Upaya Pre-emtif. Pendekatan pre-emtif ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a. Pemasangan Spanduk dan Banner ,
b. Melakukan kegiatan sosialisasi.
c. Membagikan selebaran ( leaflet ) dan stiker 14
2. Upaya Preventif, antara lain:
a. Individu
b. Masyarakat
c. Pemerintah. Adapaun kegiatan yang dilakukan antara lain:
1) Mengadakan penyuluhan hukum..
2) Mengadakan penyuluhan keagamaan
d. Kepolisian
3. Upaya Represif
Penanggulangan  yang  dilakukan  secara represif adalah  upaya  yang dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum,  berupa  penjatuhan  atau  pemberian  sanksi pidana  kepada  pelaku  kejahatan  melalui  mekanisme  sistem  peradilan  pidana (criminal  justice  system) dalam  hal  ini  dilakukan  oleh  kepolisian,  kejaksaan, pengadilan dan Lembaga permasyarakatan.
C. Kendala-Kendala  Yang  Dihadapi  Dalam  Menanggulangi  Terjadinya  Tindak Pidana  Pencabulan  Terhadap  Anak  Di  Wilayah  Hukum  Kepolisian  Resor Bukittinggi
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan diperoleh penjelasan bahwa kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  menanggulangi  terjadinya  tindak  pidana
13 Hasil  Wawancara  dengan  Bapak  Ajun  Komisaris  Polisi  (AKP)  Ahmad  Natun,  S.H.,  Kepala Satuan  Reserse  Kriminal  (Kasatreskrim)  Kepolisian  Resor  Bukittinggi  pada  tanggal  5  April  2018  di Bukittinggi.
14 Hasil  Wawancara  dengan  Bapak  Ajun  Inspektur  Polisi  Dua  (Aipda)  Elvanaldi,Kepala  Unit Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  (Kanit.  PPA)  Satuan  Reserse  Kriminal  (Satreskrim)  Kepolisian Resor Bukittinggipada tanggal 7 April 2018 di Bukittinggi.
pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Bukittinggiada 2 (dua) kendala,  yaitu pertama, kendala  internal,  adalah  kendala  yang  berasal  dari  dalam institusi  Satuan  Reserse  Kriminal  (Satreskrim)  Kepolisian  Resor  Bukittinggi  dan kedua, kendala  eksternal,  adalah  kendala  yang  berasal  dari  luar  institusi  Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Bukittinggi. 15
Kendala  internal  yang  dihadapi  Satuan  Reserse  Kriminal  (Satreskrim) Kepolisian  Resor  Bukittinggi  dalam  upaya  menanggulangi  tindak  pidana  pencabulan terhadap anak antara lain:
1. Masalah Anggaran (Dana)
2. Sumber Daya Manusia
3. TerbatasanyaJumlahPersonil
Adapun kendala eksternal yang dihadapi Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian  Resor  Bukittinggi  dalam  upaya  menanggulangi  tindak  pidana  pencabulan terhadap anak antara lain:
1. Faktor substansi undang-undang.
2. Keharusan menghadirkan saksi
3. Korban tidak mau disidik.
4. Adanya sikap keluarga korban
5. Adanya  persepsi  dari  keluarga  korban  bahwa  apabila  perkara  pencabulan  yang menimpa keluarganya dikeahui banyak orang dianggap sebagai aib keluarga.
6. Stigma negatif masyarakat

## PENUTUP
Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat  menarik  kesimpulan  sebagai  berikut:  Faktor-faktor  yang  menyebabkan  terjadinya tindak  pidana  pencabulan  terhadap  anak  di  wilayah  hukum  Kepolisian  Resor  Bukittinggi ada  8  (delapan)  faktor,  yaitu:  (1)  faktor  kurangnya  pengawasan  orang  tua,  (2)  faktor rendahnya pendidikan, (3)faktor lingkungan atau tempat tinggal, (4)faktor minuman keras, (5)faktor  teknologi  informasi,  (6)faktor  peranan  korban,  (7)faktor  biologis  pelaku,  dan
15 Hasil  Wawancara  dengan  Bapak  Ajun  Komisaris  Polisi  (AKP)  Ahmad  Natun,  S.H.,  Kepala Satuan  Reserse  Kriminal  (Kasatreskrim)  Kepolisian  Resor  Bukittinggi  pada  tanggal  5  April  2018  di Bukittinggi.
(8)faktor psikologis pelaku.
Upaya  yang  dilakukan  untuk  menanggulangi  terjadinya  tindak  pidana  pencabulan terhadap  anak  di  wilayah  hukum  Kepolisian  Resor  Bukittinggi  ada  3  (tiga)  upaya,  yaitu: (1) upaya pre-emtif berupa pemasangan spanduk dan banner mengenai perlindungan anak, dan  melakukan  kegiatan  sosialisasi  tentang  pencegahan  kekerasan  seksual  terhadap  anak sertamembagikan  selebaran  ( leaflet )  dan stiker dalam  rangka  pencegahan  kekerasan seksual  terhadap  anak,  (2)upaya preventif yang  dilakukan  oleh  individu,  masyarakat,  dan pemerintah dalam bentuk  penyuluhan hukum  dan penyuluhan keagamaan sertaKepolisian dengan  cara  melakukan  patroli  atau  razia  rutin  dan  memberikan  penyuluhan  hukum terhadap  masyarakat  dibantu  lembaga  terkait,  (3) , upaya represif berupa  penjatuhan  atau pemberian  sanksi  pidana  kepada  pelaku  melalui  mekanisme  sistem  peradilan  pidana (criminal  justice  system) oleh  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan  dan  Lembaga permasyarakatan.
Kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  menanggulangi  terjadinya  tindak  pidana pencabulan  terhadap  anak  di  wilayah  hukum  Kepolisian  Resor  Bukittinggiada  2  (dua), yaitu:  (1)  kendala  internal  antara  lain:  masalah  anggaran,  sumber  daya  manusia  dan terbatasnya  jumlah  personil,  (2)  kendala  eksternal,  antara  lain:  faktor  substansi  undang- undang,keharusan  menghadirkan  saksi,  korban  tidak  mau  disidik,  sikap  keluarga  korban, persepsi keluarga korban sebagai aib keluarga dan stigma negatif masyarakat.

## DAFTAR NPUSTAKA
Abdussalam, Kriminologi, Restu Agung, Jakarta, 2009
Ahmad  Kamil, Hukum  Perlindungan  dan  Pengangkatan  Anak  di  Indonesia ,  Rajawali Perss, Jakarta,2008
Anna  Marie  Wattie .  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  di  Ruang  Publik;  Fakta,
Penanganan danRekomendasi , Yogyakarta, PPK dan Ford Foundation, 2002
Arif Budiyanto, Kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual , Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Indonesia, 1982
Arif  Gosita,  Masalah Korban  Kejahatan  (Kumpulan  Karangan), Akademi  Presindo, Jakarta, 1993
Didik  M.  Arif  Mansur, Urgensi  Perlindungan  Korban  Kejahatan  Antara  Norma  dan Realita, Raja Grafindo, Jakarta, 2007
Djoko  Prakoso  dan  B.Simanjuntak, Lembaga  Bimbingan  Kenakalan  Remaja  (Etiologi Juvenile Deliquency ) , Alumni, Bandung, 1997
Irma SetyowatiSoemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak , Bumi Aksara, Jakarta,1990
Kartini Kartono, Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual , Mandar Maju, Bandung, 1985
KoesparmonoIrsan, Hukum  Perlindungan  Anak ,  Fakultas  Hukum  Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2007
Leden  Marpaung, Kejahatan  terhadap  Kesusilaan  dan  Masalah  Prevensiny ,  Sinar Grafika, Jakarta, 2004
Moeljatno, Asas -Asas Hukum Pidana, Rieneka Cipta, Jakarta, 2008
Ninik  Widiyanti, Kejahatan  dalam  Masyarakat  dan  Pencegahan ,  Bina  Aksara,  Jakarta, 1987
RomliAtmasasmita, Kapita  Selekta  Hukum  Pidana  dan  Kriminologi, Mandar  Maju, Bandung, 1995
Ronny HanitijoSoemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
SoerjonoSoekanto, Sosiologi  Keluarga:  Tentang  Ikhwal  Keluarga,  Remaja  dan Anak ,Rineka Cipta, Jakarta, 1990
SoetandyoWignjosoebroto, Kejahatan  Kesusilaan  dan  Pelecehan  Seksual  Dalam Perspektif  Sosial  Budaya dalam  Suparman  Marzuki  (Ed.) Pelecehan  Seksual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1995
Topo Santoso, Kriminologi, Rajawali Pers, Jakarta, 2009
W.A Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi , Jakarta: Pustaka Sarjana, Jakarta, 2003