INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 7300-7312 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Evaluasi Kebijakan Bantuan Siswa Miskin Melalui Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) (Studi Kasus Di SMA Negeri 4 Kota Cirebon)
Iim Rohimatun Nahdiyyah 1 ✉
Politeknik Siber Cerdika Internasional Email: iim_rohimatun@polteksci.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan ntuk mengetahui kondisi umum evaluasi kebijakan Bantuan Siswa Miskin di SMA  Negeri  4  Kota  Cirebon;  untuk  mengetahui  sejauh  manakah  kebijakan  Bantuan  Siswa  Mikin terhadap siswa SMA Negeri 4 Kota Cirebon; untuk Mengetahui Upaya manakah kebijakan Bantuan Siswa Miskin terhadap siswa di SMA Negeri 4 Kota Cirebon di SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Alasan penulis mengambil objek penelitian di atas karena ingin mengetahui bagaimana tempat pelaksanaan kebijakan bantuan siswa miskin melalui program Kartu Indonesi Pintar tersebut yang awalnya terdapat kekurangan sehingga kurang optimal sehingga kedepannya menghasilkan yang baik di masa yang akan dating. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan kebijakan SMA Negeri 4 Kota Cirebon setelah di evaluasi cukup efektif. Dampak evaluasi kebijakan Bantuan Siswa Miskin (BSM) di SMAN 4 Kota Cirebon di harapkan memberikan dampak yang positif diantaranya bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Upaya Evaluasi Kebijakan Siswa Miskin (BSM) DI SMA Negeri 4 Kota Cirebon pemerintah dalam memberikan pendidikan yang layak dan berkualitas melalui berbagai usaha seperti pengembangan kurikulum nasional dan lokal.
Kata  Kunci:  Kata  kunci  berisi  ide-ide  atau  konsep  dasar  yang  mewakili  bidang  yang diteliti. Jumlah kata kunci antara 3-5 Frasa dan diurutkan menurut abjad

## Abstract
This research aims to determine the general condition of the evaluation of the Poor Student Assistance policy at SMA Negeri 4 Cirebon City; to find out the extent of the Mikin Student Assistance policy for students at SMA Negeri 4 Cirebon City; to find out what measures are available for the Poor Student Assistance policy for students at SMA Negeri 4 Cirebon City at SMA Negeri 4 Cirebon City. The reason the author took the research object above was because he wanted to know how to implement the policy for helping poor students through the Smart Indonesian Card program, which initially had shortcomings so it was less than optimal so that in the future it would produce good results in the future. The results of the research show that the implementation of the Cirebon City 4 Public High School policy after evaluation is quite effective. The impact of the evaluation of the Poor Student Assistance (BSM) policy at SMAN 4 Cirebon City is expected to have a positive impact, including being able to continue their education to a higher level. Efforts to evaluate the Poor Student Policy (BSM) at SMA Negeri 4 Cirebon City by the government in providing decent and quality education through various efforts such as developing national and local curricula.
Keywords: Keywords contain basic ideas or concepts that represent the field under study; Thenumber of keywords is between 3-5 Phrases and are sorted alphabetically

## PENDAHULUAN
Salah  satu  indikator  kemajuan  pembangunan  suatu  bangsa  adalah  tingkat  capaian pembangunan Sumber Daya Manusianya, bahkan pendidikan menjadi domain utama bagi setiap negara yang ingin maju dan ingin menguasai teknologi. Setiap negara mempunyai kewajiban  mencerdaskan  kehidupan  bangsanya  tanpa  terkecuali,  Pemerintah  Indonesia dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat menegaskan tentang tujuan nasional yaitu :
“Melindungi  segenap  bangsa  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,memajukan kesejahteraan umum, mencerdasan kehidupan bangsa, dan ikut melekasanakan ketertiban dunia berdasarkian kemerdekaan,perdamaian abadi dan keadilan social”
Dalam  alenia  diatas  mengungkapkan  bahwa  pendidikan  merupakan  sepenuhnya tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya demi pencapaian sebuah tujuan nasional.
Pendidikan, khususnya  pendidikan dasar merupakan kebutuhan dasar setiap warga Negara. oleh karena itu,upaya peningkatan mutu pendidikan mutlak halus dilakukan dalam rangka  meningkatan  mutu  sumber  daya  manusia  bangsa  Indonesia.hal  tersebut  sesuai dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional.  Di dalamnya di atur tentang maksud dari pendidikan, yaitu pada pasal I ayat (1) sebagai berikut:
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk
memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Maksud sebagaimana di atas yaitu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan  untuk  pencapaian  pembangunan  yang  berakhlak  mulia  agar  berguna  untuk  suatu bangsa.
Secara  umum  kualitas  pendidikan  di  pengaruhi  oleh  empat  kriteria  yang  pertama kualitas awal peserta didik, kualitas penggunaan, pemilihan sumber-sumber pendidikan yang berkualiatas dan proses belajar mengajar. Dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa tentu tidak  lepas  dari beberapa kendala,  salah satunya kendala adalah  dalam hal  biayaya pendidikan terutama bagi keluarga kurang mampu dan keluarga miskin. Terbukti banyak anak usia  sekolah  dari  keluarga  kurang  mampu  dan  keluarga  miskin  “terpaksa”  tidak  sekolah bahkan tidak sedikit yang lebih memilih ikut bekerja membantu orang tuanya dari pada untuk pendidikan sekolah.
Berdasarkan  Data Balai Pusat  Statistik  Kriteria siswa miskin adalah orang tua atau kepala keluarga  tidak mempunyai pekerjaan  yang tetap , tidak berpenghasilan tetap dan penghasilan tersebut  tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan makan-minum 3 kali sehari dengan  jumlah  keluarga  4  orang,  tempat  tinggal  dari  dinding  kayu/tembok  yang  tidak sempurna, lantai masih berupa tanah/plesteran ,telah mendapatkan kartu raskin. Sedangkan untuk  keluarga  tidak  mampu  ,  mereka  telah  bekerja  tetap  akan  tetapi  penghasilan kurang/tidak    mencukupi  untuk  memehuni  kebutuhan  hidup  keluarganya  dan  tidak mendapatkan  kartu  raskin  yang  dikeluarkan  oleh  Badan  Pusat  Statistik  setempat  dan membawa surat tidak mampu dari Lurah
Dalam rangka mewujudkan cita-cita kualitas  pendidikan nasional, Pemerintah terus berupaya  melakukan  peningkatan  mutu  pendidikan  yang  layak,  dengan  cara  berusaha menjangkau semua lapisan masyarakat agar dapat mengikuti pendidikan sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu upaya agar masyarakat dapat mengikuti pendidikan layak, pemerintah menggulir sebuah kebijakan dalam bentuk  suatu program  kebijakan  yang di kenal kebijakan ‘BSM” (Bantuan Siswa Miskin) melalui progrma KIP ya itu bantuan dari pemerintah kepada sekolah berupa sejumlah uang tunai yang diberikan langusng kepda siswa yang berasal dari keluarga miskin dan tidak mampu
Kebijakan bantuan siswa miskin oleh Pemerintah Pusat di berikan sumbangan berupa dana  pendidikan  ke  sekolah-sekolah  setingkat  SD  (Sekolah  Dasar)  sampai  SMA  (Sekolah Menengah  Atas)  dan  SMK  (Sekolah  Menengah  Kejuruan)  baik  negeri  maupun  swasta. Kebijakn Bantuan Siswa Miskin (BSM) tersebut  dicanangkan sebagai pelengkap dari program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Dengan Tujuan untuk membantu  penanggulangan dalam hal
kebutuhan siswa dan pembiayaan seolah. Bantuan Siswa Miskin (BSM) ini diharapkan  dapat berkontribusi dalam mengatasi biaya-biaya pendidikan secara  tidak langsung yang harus di keluarkan oleh keluarga rumah tangga msikin dan kurang mampu sepetin biaya pembelian tas sekolah, pembelian buku, pembelian alat tulis dan tunggakan-tunggakan sekolah
Pelaksanaan penyaluran dana bantuan Bantuan Siswa Miskin Melalui Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMA Negeri 4 Kota Cirebon Setiap Tahun akan tergambar dalam sebuah tabel di bawah berikut ini :
Tabel 1
Rekapitulasi Data  Jumlah Penerima KIP di SMA Negeri 4 Kota Cirebon
Sumber: SMA Negeri 4 Kota Cirebon 2020
Bantuan kebijakan KIP diterima langsung oleh tiap siswa melalui pemberitahuan dari sekolah  dengan  langsung  mengambil  dananya  melui  Rekening  BNI  untuk  di  gunakan langsung  kebutuhan  yang  berkaitan  dengan  sekolah  (pendidikan).  Berdasarkan  tujuan dengan di adakan kebijakan BSM di harapkan untuk bisa mengatasi lambatan pembiayaan dan dalam memenuhi  kebutuhan pendidikan bagi siswa miskin agar tidak putus sekolah dan tetap bisa melanjutkan ke  perguruan tinggi setidaknya dapat memehuni program  belajar sembilan tahun.
Rekap  data  siswa  penerima  Kartu  Indonesia  Pintar  di  SMA  Negeri  4  Kota  Cirebon, penulis dapat kemukakan dalam tabel berikut ini:
Tahun Kelas Jumlah Dana Tanggal SK Nama BANK 2018 X Rp. 1.000.000 02 April 2018 BNI XI Rp. 1.000.000 02 April 2018 XII Rp. 500.0000 13 Maret 2018
2019
X Rp.1.000.000 08 April 2019 BNI XI Rp. 1.000.000 04 Februari 2019 XII Rp. 500.000 04 Februari 2019
2020
X Rp. 1.000.000 05 Mei 2020 BNI XI Rp. 1.000.000 05 Mei 2020 XII Rp. 500.0000 05 Mei 2020

## Tabel. 2
Rekapitulasi Data Siswa Penerima KIP di SMA Negeri 4 Kota Cirebon
No Tahun Jumlah Siswa 1 2018 167 2 2019 125 3 2020 159
Sumber: SMA Negeri 4 Kota Cirebon 2020
Di dalam Pemanfaat  dana KIP tersebut terdapat permasalahan seperti, dengan adanya pengambilan  dana BSM siwa-siwi tersebut ada perasaan Malu.
Maka dengan itu perlu adanya evaluasi kebijakan setiap tahunnya untuk mengetahui bagaimana  kondisi  permasalahan  yang  akan  timbul  kembali  kedepannya  dari  sebuah kebijakan bantuan siswa miskin tersebut sehingga ada  perbaiki dan penanganan yang akan terjadi di awal  pelaksanaanya  baik dilihat dari pengevaluasian bantuan tersebut serta dari penanggulangan dampak kebijakan itu sendiri.
Berdasarkan  permasalahan  yang  dibahas  dalam  penulis  artikel  ini,  peneliti  yang dilakukan untuk membahas permasalahan tersebut mempunyai tujuan:
1. Untuk mengetahui kondisi umum evaluasi kebijakan Bantuan Siswa Miskin di SMA Negeri 4 Kota Cirebon.
2. Untuk  mengetahui  sejauh  manakah  kebijakan  Bantuan  Siswa  Mikin  terhadap  siswa  SMA Negeri 4 Kota Cirebon.
3. Untuk Mengetahui Upaya manakah kebijakan Bantuan Siswa Miskin terhadap siswa di SMA Negeri 4 Kota Cirebon.
Kegunaan praktis yaitu diharapkan dapat memberi masukan berupa saran yang terkait untuk  Dinas  Pendidikan  Kota  Cirebon  pada  khususnya  dalam  peningkatan  dan  perbaikan bantuan siswa miskin dalam akses mutu pendidikan.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong (2010:6) penelitian kualitatif adalah: penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek  penelitian  misalnya  perilaku,  persepsi,  motivasi, tindakan dan lain- lain. Secara holistik dan dengan cara deskrpsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa  pada  suatu  konteks  khusus  yang  alamiah  dan  dengan  memanfaatkan  berbagai metode  ilmiah”  Penelitian  kualitatif  menurut  Bogdan  dan  Taylor  (dalam  Lexy  J.  Moleong 2010:4)  “penelitian  kualitatif  adalah  prosedur  penelitian  berupa  kata -kata  ataupun  data
bersifat deskriptif dari perilaku ataupun informasi lisan yang dapat diamati. Dalam penelitian ini, penulis memilih peneliti yaitu di SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Alasan penulis mengambil objek penelitian di atas karena ingin mengetahui bagaimana tempat pelaksanaan kebijakan bantuan siswa miskin melalui program Kartu Indonesi Pintar tersebut yang awalnya terdapat kekurangan sehingga kurang optimal sehingga kedepannya menghasilkan yang baik di masa yang akan datang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
A. Evaluasi Kebijakan Bantuan Siswa Miskin Melalui Program Kartu Indonesia Pintar Di Kota Cirebon (studi kasus SMA Negeri 4 Kota Cirebon)
Evaluasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk membandingkan hasil dari pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai dengan hasil yang telah Kota  Cirebon. Dinas tidak dapat  mengevaluasi  sesuatu  apabila  tidak  diketahui  kebijakan  apa  yang  ingin  di  evaluasi. Evaluasi  kebijakan  publik  adalah  sebuah  penilaian  terhadap  kebijakan  -  kebijakan  politik dalam bidang sosial yang menyangkut kehidupan publik. Evaluasi kebijakan merupakan hasil kebijakan  dimana  pada  kenyataannya  mempunyai  nilai  dari  hasil  tujuan  atau  sasaran kebijakan. Menurut William N. Dunn dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik menjelaskan bahwa evaluasi merupakan salah satu proses ataupun siklus kebijakan publik.
Pada dasarnya evaluasi kebijakan bertujuan untuk menilai apakah tujuan dari kebijakan yang  dibuat  dan  dilaksanakan  tersebut  telah  tercapai  atau  tidak.  Realitanya  suatu  konsep evaluasi  tidak  hanya  sekedar  menghasilkan  sebuah  kesimpulan  mengenai  tercapai  atau tidaknya  sebuah kebijakan  atau masalah telah terselesaikan tetapi evaluasi juga  berfungsi sebagai klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam memyeleisekan masalah  pada  proses  kebijakan selanjutnya. Kebijakan merupakan  sesuatu yang bermanfaat dan juga merupakan penyederhanaan sistem yang dapat membantu dan mengurangi  masalah-masalah  dan  serangkaian  tindakan  untuk  memecahkan  masalah tertentu, oleh sebab itu suatu kebijakan dianggap sangat penting.
William Dunn menyebut istilah kebijakan publik dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik, pengertiannya sebagai berikut : ''Kebijakan Publik ( Public Policy) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan  -  keputusan  untuk  tidak  bertindak,  yang  dibuat  oleh  badan  atau  kantor pemerintah" (Dunn, 2003 : 132). Kebijakan publik sesuai apa yang dikemukakan oleh Dunn mengisyaratkan  adanya  pilihan-pilihan  kolektif  yang  saling  bergantung  satu  dengan  yang lainnya, dimana didalamnya keputusan-keputusan untuk melakukan tindakan.
Evaluasi kebijakan merupakan salah satu tingkatan di dalam proses kebijakan publik, evaluasi adalah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu berjalan dengan  baik  atau  tidak.  Evaluasi  kebijakan  mempunyai  definisi  yang  beragam,  William  N. Dunn, memberikan arti pada istilah evaluasi  bahwa : "Secara umum istilah evaluasi  dapat disamakan  dengan  penaksiran  ( appraisal),  pemberian  angka  (rating)  dan  penilaian ( assessment), kata - kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya.
Dalam  arti  yang  lebih  spesifik,  evaluasi    berkenaan  dengan  produksi  informasi mengenai  nilai  atau  manfaat  hasil  kebijakan"  (Dunn,  2003  :  608).  Pengertian  di  atas menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan merupakan hasil kebijakan dimana pada kenyataannya mempunyai  nilai  dari  hasil  tujuan  atau  sasaran  kebijakan.  Bagian  akhir  dan  suatu  proses kebijakan adalah evaluasi kebijakan. Kriteria - kriteria evaluasi kebijakan di atas merupakan tolak ukur atau indikator dari evaluasi kebijakan publik.
Dikarenakan penelitian ini menggunakan metode kualitatif maka pembahasan dalam penelitian ini berhubungan dengan pertanyaan yang dirumuskan oleh William Dunn untuk setiap kriterianya. Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata dampaknya tidak  mampu  memecahkan  permasalahan  yang  tengah  dihadapi  masyarakat,  maka  dapat dikatakan  bahwa  suatu  kegiatan  kebijakan  tersebut  telah  gagal,  tetapi  adakalanya  suatu kebijakan  publik hasilnya  tidak  langsung efektif  dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu.
Pendidikan adalah serangkaian usaha untuk pengembangan bangsa. Pengembangan bangsa  itu  akan  dapat  diwujudkan  secara  nyata  dengan  usaha  menciptakan  ketahanan nasional  dalam,  rangka  mencapai  cita  -  cita  bangsa.  Mengingat  hal  itu,  maka  sistem pendidikan akan diarahkan kepada perwujudan keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara pengembangan kuantitas dan pengembangan kualitas serta aspek lahiriah dan aspek rohaniah, itulah sebabnya pendidikan nasional kita dirumuskan sebagai usaha sadar untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya.
Pelaksanaan  program  pendidikan  yang  dilaksanakan  di  Indonesia  pada  umumnya tidak  akan  berhasil  tanpa  didasarkan  pada  kebijakan  pemerintah.  Kebijakan  Pemerintah bidang  pendidikan  merupakan  dasar  hukum  bagi  operasional  pendidikan  nasional.  Pada dasarnya program pendidikan dengan tujuannya yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, merupakan program yang sentralistik. Sentralistik artinya bahwa pemerintah pusat menginginkan  adanya  peningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia  melalui  pelaksanaan pendidikan nasional.  Kemudian Pemerintah Daerah memiliki atau diberi kewenangan untuk mengeloia dan melaksanakan Pendidikan di daerahnya masing - masing dengan dasar tujuan
tersebut.  Dengan  demikian  antara  pemerintah  dengan  pemerintah  daerah  akan  terjalin koordinasi yang baik.
Indonesia  memang  sangat  erat  dengan  permasalahan  pendidikan,  terutama  di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Banyak dari mereka yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke  jenjang yang lebih tinggi,  dikarena  berbagai persoalan ekonomi dan  sosial budaya. Fakta -fakta tersebut hanya sebagian kecil dari betapa pendidikan di Negeri ini masih merasakan  belum  tersentuh  oleh  pendidikan  formal,  kualitas  pendidikan  yang  masih dipertanyakan, banyak anak - anak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi akibat tidak punya biaya karena pendidikan yang mahal, dan akibat - akibat buruk lainnya yang diakibatkan oleh permasalahan pendidikan yang ada selama ini.
Sebagai  upaya  mengatasai  permasalahan  tersebut,  pemerintah  mengeluarkan program baru untuk menangani masalah pendidikan bagi siswa yang kurang mampu yang disebut Bantuan Siswa Miskin (BSM). Hal ini didasarkan pada Undang - Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap peserta didik berhak  mendapatkan  biaya  pendidikan  bagi  mereka  yang  orang  tuanya  tidak  mampu. Sebagai  implementasi  dari  undang  -  undang  tersebut  pemerintah  telah  menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan diinana dalam pasal 2 ayat 1 berbunyi bahwa pendanaan pendidikan mejadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
Berdasarkan  peraturan  tersebut  dalam  rangka  pemerataan  pendidikan  khususnya memberikan kesempatan kepada anak yang berasal dari keluarga kurang mampu agar dapat tetap  bersekolah,  pemerintah  melalui  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  serta Kementenan Agama RI memberikan Bantuan Siswa Miskin (BSM). Tujuan pemenntah pusat mengembangkan pendidikan dengan  tujuan meningkatkan kualitas  sumber  daya manusia dengan membekali anak usia sekolah memiliki life skill yang diharapkan. Hal tersebut sesuai dengan  Undang  -  Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional menyatakan  bahwa  Pendidikan  nasional  berfungsi  mengembangkan  kemampuan  dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan  bangsa,  bertujuan  untuk  berkembangnya  potensi  peserta  didik  agar  menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhak mulia, sehat, berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga  negara  yang  demokratis  serta bertanggung jawab.
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakah pendidikan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat. Begitu juga halnya  dengan  Kota  Cirebon,  di  mana  sesuai  dengan  pelimpahan  kewenangan  bidang
pendidikan,  melakukan  berbagai  upaya  agar  tugas  otonomi  dapat  dilaksanakan  dengan sebaik-baiknya.  Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  adalah  dengan  mengimplementasikan kebijakan  bidang  pendidikan.  Salah  satu  kebijakan  bidang  pendidikan  adalah  program bantuan siswa miskin.
Beberapa tahun ke belakang akses pendidikan tidak secara luas terbuka, hal tersebut ditandai dengan banyaknya anak usia sekolah yang tidak sekolah atau gagal sekolah untuk melanjutkan  ke  jenjang  pendidikan  yang  lebih  tinggi.  Banyak  terjadi  drop  out  anak  usia sekolah di sekolah menengah bahkan di sekolah dasar. Hal tersebut terjadi karena jumlah unit pendidikan (penyelenggara teknis pendidikan) masih relatif sedikit dan berbayar. Kemudian lembaga swasta ikut dan turut serta menyelenggarakan pendidikan sehingga jumlah sekolah cukup banyak dan mampu membuka akses anak usia sekolah untuk mengikuti pendidikan. Akan tetapi, jumlah sekolah saja nampaknya masih belum cukup untuk membuka akses seluas -  luasnya,  masih  ada  kendalam  sehinggabanyak  anak  usia  sekolah  yang  gagal  mengikuti pendidikan. Salah satunya tingkat kemampuan ekonomi keluarga untuk membiayai anaknya mengikuti  jenjeng  sekolah  ke  tingkat  yang  lebih  tinggi.  Sejalan  dengan  itu  pemerintah mengeluarkan  beberapa  program  untuk  dapat  membantu  keluarga  miskin  agar  anaknya dapat mengikuti pendidikan.
Program  Bantuan  Siswa  Miskin  adalah  salah  satu  kebijakan  pemerintah  untuk membantu siswa yang masih berada di garis kemiskinan untuk dapat mengatasi kesulitan- kesulitan  orang  tua  untuk  membiayai  kebutuhan  anaknya  yang  tidak  dicover  oleh  KIP sebagaimana mestinya. Untuk mewujudkan fungsi dan tujuan tersebut, Pemerintah pusat dan Pemerintah  Daerah  berhak  mengarahkan,  membimbing,  membantu,  dan  mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang beriaku, sesuai dengan prinsip - prinsip dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.
Pendekatan teori dari Dunn 2003:610) yang memandang bahwa kiteria evaluasi dalam menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan yang terbagi atas 6 (enam) kiteria yang meliputi:
1. Efektivitas
2. Efisiensi
3. Kecukupan
4. Perataan
5. Responsivitas
6. Ketepatan
Merupakan landasan teoriritis dalam melakukan analisis penelitian ini. Adapun hasil analisis dan pembahasannya masing-masing kiteria evaluasi kebijakan menurut parameter
yang telah ditentukan sebelumnya dapat di jelaskan sebagai berikut :

## 1. Efektivitas
Suatu pekerjaan dikatakan efektif jika hasilnya mampu mencapai target yang ditentukan. Tidak menekankan bagaimana cara melakukannya dan berapa biaya yang dibutuhkan untuk itu. Selama biaya yang diperantukan untuk mendukung pekerjaan tersebut masih standar dan selama cara yang dilakukan juga masih tergolong wajar. Di sisi lain jika tujuannya tercapai maka pekerjaan dinyatakan efektif. Efektivitas pelaksanaan suatu program dibahas dengan dasar pertanyaan bahwa apakah hasil dari pelaksanaan program tersebut telah tercapai atau belum. Hal ini menunjukkan bahwa program dilihat dari hasil akhir.
2. Kecukupan
BSM (Bantuan Siswa Miskin) adalah suatu kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah guna membantu keluarga miskin untuk mengatasi hambatan dalam biaya sekolah. Untuk itu diharapkan program ini memiliki cakupan yang cukup luas, artinya semua siswa miskin dapat memenuhi kebutuhan terutama dalam hal pendidikan.

## 3. Perataan
Seperti  yang  telah  dijelaskan  di  atas  bahwa  BSM  (Bantuan  Siswa  Miskin)    sebagai kebijakan  pemerintah  dalam  hal  penanggulangan kemiskinan yang dikonsentrasikan dalam hal pendidikan, maka diharapkan pelaksanaannya dapat memenuhi kriteria perataan. Apakah biaya  dan  penyalurannya  bermanfaat  dan  bisa  didistribusikan  dengan  merata  kepada kelompok  -  kelompok  yang  berbeda.  Penerima  BSM  adalah  siswa  berasal  dari  keluarga kurang  mampu  /  miskin,  orangtua-siswa  penerima  Kartu  Perlindungan  Sosial  (KPS),  siswa penerima  Kaitu  Calon  Penerima  Bantuan  Siswa  Miskin,  orangtua  siswa  peserta  Program Keluarga Harapan (PKH), siswa terancam putus sekolah karena kesulitan biaya, siswa yatim, piatu, siswa yang berasal dari panti asuhan dan siswa berasal dari korban musibah, korban bencana, korban PKH dari Rumah Tangga Sangat Miskin dan siswa dari program keahlian (SMA).

## 4. Responsivitas
Suatu kebijakan dikatakan berhasil jika mampu memuaskan kebutuhan masyarakat yang menjadi obyek kebijakan tersebut. Begitu juga halnya dengan program BSM (Bantuan - Siswa Miskin), dimana pelaksanaan BSM harus mampu memuaskah para siswa miskin yang menjadi obyek kebijakan. Tinggi rendahnya tingkat kepuasan siswa menunjukkan berhasil tidaknya kebijakan tersebut.

## 5. Ketepatan
Berkaitan  dengan  efektivitas  dan  efisiensi  pelaksanaan  suatu  program  dalam  rangka mengoptimalkan  kemanfaatannya,  maka  perlu  juga  diperhatikan  unsur  ketepatan.  Suatu program, dikatakan berhasil jika memiliki unsur ketepatan, terutama tepat sasaran.
B. Dampak Evaluasi Kebijakan BSM di SMA Negeri 4 Kota Cirebon terhadap Siswa. Seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  pembangunan  suatu  bangsa  akan terlaksana  dan  mencapai  kesuksesan  sesuai  dengan  tujuan,  jika  dalam  pelaksanaannya didukung  oleh  beberapa  instrumen  penting.  Salah  satu  intrumen  penting  yang  mampu mendukung pelaksanaan  pembangunan suatu bangsa adalah sumber daya  manusia yang berkualitas. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia dalam suatu negara, maka akan semakin  optimal  dukungan  terhadap  pemerintan  dalam  melaksanakan  pembangunannya, begitu pun sebaliknya
Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka pemerintah perlu melakukan berbagai upaya  agar  kualitas  sumber  daya  manusia  meningkat.  Salah  satu  upaya  yang  penting dilakukan adalah pendidikan. Pendidikan dianggap sebagai upaya yang paling utama untuk dapat  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia.  Tentunya  pendidikan  yang  dikelola dengan mutu dan kualitas yang tinggi dan profesional Sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semakin tinggi mutu dan kualitas pendidikan, maka akan semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusianya,  begitu pun sebaliknya. Untuk itu upaya peningkatan mutu dan  kualitas pendidikan merupakan upaya penting untuk diperhatikan dan terus ditingkatkan.
Berbagai upaya harus dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan,  salah  satunya  mengeluarkan  kebijakan-kebijakan  baik  kebijakan  administratif maupun kebijakan teknis  bidang pendidikan. Salah  satu kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan adalah BSM (Bantuan Siswa Miskin).

## SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian mengenai evaluasi kebijakan Bantuan Siswa Miskin di SMA Negeri 4 Kota Cirebon di penulis menyimpulkan sebagai berikut : Pertama, Pelaksanaan kebijakan SMA Negeri 4 Kota Cirebon  setelah di evaluasi cukup efektif karena tujuan dari BSM itu sendiri seperti; mengurangi hambatan siswa miskin dalam mengakses pendidikan,  mencegah  putus  sekolah  karena  kesulitan  biaya  terutama  dalam  pendidikan, membantu siswa atau personal dalam memenuhi kegiatan pembelajaran. Evaluasi kebijakan
bantuan  siswa  miskin  di  SMA  Negeri  4  Kota  Cirebon  belum  efisien,  karena  siswa  yang memperoleh dana bantuan tersebut tidak dipergunakan dengan semestinya sehingga beban siswa orangtua bertambah terutama yang berkaitan dengan sekolah. Setelah mengevaluasi kebijakan BSM bahwa kecukupan itu belum cukup, karena ada sebagian orang tua siswa yang masih mengeluh bahwa dana tersebut belum bisa menggantikan keseluruhan pembiayaan kebutuhan siswa maupun sekolah. Evaluasi kebijakan BSM (Bantuan Siswa Miskin) dalam hal pemerataan masih belum merata. Hal ini terlihat sekolah yang mendapatkan dana bantuan siswa  miskin,  tidak  seluruhnya  mendapatkan,  masih  terdapat  siswa  dalam  kategori  miskin belum  mendapatkan  sepenuhnya.  Selain  itu,  anggaran  dan  pusat  yang  diberikan  daerah untuk penggunaan dana ini belum merata seluruhnya dibagikan ke seluruh sekolah. Responsif SMAN Negeri 4 Kota Cirebon terhadap responsivitas sudah cukup responsif. Walaupun masih ada sebagian siswa yang mendapatkan dana tersebut malu karena dikategorikan siswa miskin dan keluarga tidak mampu. Kebijakan BSM di SMA Negeri 4 Kota Cirebon  setelah di evaluasi belum  mencapai  ketepatan.  Hal  ini  ditandai  dalam  pemanfaatan  dana  tersebut  baik kegunaan,  manfaat  dan  sasarannya  masih  belum  tercapai  dengan  baik  dan  seharusnya. Kedua, Dampak evaluasi kebijakan Bantuan Siswa Miskin (BSM) di SMAN 4 Kota Cirebon di harapkan  memberikan  dampak  yang  positif  diantaranya  bisa  melanjutkan  pendidikan  ke jenjang yang lebih tinggi, mendapatkan fasilitas dan hak yang sama dalam proses kegiatan belajar  mengajar,  dengan  adanya  Bantuan  Siswa  Miskin  bisa  memutus  rantai  kemiskinan, orang tua siswa bisa memberikan dan menyedikan penunjang belajar untuk anak-anaknya. Ketiga,  Upaya  Evaluasi  Kebijakan  Siswa  Miskin  (BSM)  DI  SMA  Negeri  4  Kota  Cirebon pemerintah  dalam  memberikan  pendidikan  yang  layak  dan  berkualitas  melalui  berbagai usaha seperti pengembangan kurikulum nasional dan lokal, peningkatan kompetensi guru melalui 6 pelatihan, pengadaan buku pembelajaran, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana  pendidikan,  serta  peningkatan  sistem  manajemen  sekolah.  Namun,  berbagai indikator  mutu  pendidikan  masih  cukup  rendah.  Salah  satunya  akibat  dari  rendahnya partisipasi pendidikan pada kelompok masyarakat miskin yang disebabkan tingginya biaya pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustustino,  Leo  2008  Dasar-Dasar  Kebijakan  Publik.  Bandung:  Anggota  IKAPI  Dan  CV

## Alfabeta
Bogdan  Robert  dan  Setevan  J  Taylor,  1992.Pengantar  Metode  Penelitian  Kualitatif:  Suatu Pengantar Fenomenologis Terhadap Ilmu-Ilmu Sosial. Surabaya:  Usaha Nasional Cresswel,  W.  John.  2010.  Research  Desaign  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif  dan Mixed.Diterjamahkan oleh Achmad Fawald. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Dunn,Wiiam  N,2010.  Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik,  Penerjemah  Wibawa Samodra.Yogyakarta:Gadjah Mada University Press
Dwijowijoto. 2004. KebijakanPublik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: Gramedia Moleong.Lexy, 2010.Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.
Nawawi,ismail.2007.Publicy Analisis Strategi Teori dan Praktek Surabaya:ITS Press
Nugroho,Riant.2011  Public:  Dinamika  Kebijakan-Analisis  Kebiakan-Manajemen Kebijakan.Jakarta:penerbit PT.Elex Meidia Komputindo
Poerwadarminta, 2010. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta :Balai Pustaka Subarso,2010.Analisis Kebijakan Publik.jogjakarta:Pustaka Belajar.
Sugiyono. 2013. Memahami Penelitian Kualitatif.Bandung:Alfabeta&Anggota IKAPI Peraturan Perundangan:
Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap peserta didik berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu.Sebagai Implementasi.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  48  Tahun  2008  tentang  Pendanaan  Pendidikan  dimana dalam  pasal  2  ayat  1  berbunyi  bahwa  pendanaan  pendidikan  menjadi tanggungjawab bersama anatara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.