## Pidana Seumur Hidup Dalam Dimensi Sistem Pemasyarakatan
Rizqi Mely Trimiyati 1 , Mitro Subroto 2
Prodi teknik Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan e-mail: 1 rizqimelytrimiyati@gmail.com , 2 subrotomitro07@gmail.com

## Abstrak
Pidana  seumur  hidup  masuk  kedalam  studi  kelompok  rentan,dimana  perlunya  mendapatkan perhatian yang serius dalam pelaksanaannya. Tujuan pidana seumur hidup untuk dilakukannya perlindungan  kepada  masyarakat  saja,  sedangkan  dalam  sistem  pemasyarakatan  tujuan  dari pidana  lebih  menintik  beratkan  kepada  ide  perlindungan  serta  melakukan  pembinaan  sampai dengan perbaikan (rehabilitasi) dari narapidana sendiri. dimana hal tersebut dilakukan agar pada saat narapidana tersebut keluar, dapat diterima oleh masyarakat dengan baik, sehingga terdapat kontradiksi antara pidana seumur hidup dengan sistem pemasyarakatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini penulis memakai tata cara penelitian normatif, dimana dengan memandang hukum  selaku  kaidah.  Dalam  mendapatkan  informasi  dengan  memakai  tata  cara  penelitian kepustakaan  ialah  dengan metode menekuni literatur hukum  yang  berhubungan dengan  pokok kasus, himpunan peraturan perundang- undangan, postingan hukum dan bermacam sumber tertulis  yang  yang  lain.  Kesimpulan  dari  penelitian  ini  terdapatnya  friksi  antara  maksud  dari pemidanaan  dengan  maksud  pemasyarakatan  diantaranya  pada  maksud  pemberian  pidana dimana  penjatuhan  pidana  seumur  hidup  lebih  menitik  beratkan  kepada  perlindungan masyarakat yang dimana pidana seumur hidup membatasi hak narapidana yaitu hak kebebasan bergerak  ataupun  hak  yang  lain,  pembinaan  yang  diberikan  kepada  narapidana  dengan  pidana seumur  hidup  di  Lembaga pemasyarakatan  di  Indonesia  belum  adanya hal  yang khusus  dalam metode  pembinaan  dimulai  dari  tempat  pembinaan,  program  pembinaan  seluruhnya  diikutkan dengan narapidana yang lainnya.

## Kata kunci: Hukuman Seumur Hidup, Sistem Pemasyarakatan, Pembinaan

## Abstract
Life  imprisonment  is  included  in  the  study  of  vulnerable  groups,  where  it  is  necessary  to  get serious  attention.  The  purpose  of life imprisonment  is  to  protect  the  community only,  while  in the correctional system, the purpose of the crime ismore to focuson the idea of protection and to carry out guidance up to the rehabilitation (rehabilitation) of the prisoners themselves. where this is done so that when the prisoner is released, it can be well received by the community, so that there is a contradiction between life imprisonment and the systemcorrectional. the method used in this study the author usesprocedures normative research, where by looking at the law as a rule. In obtaining information using library research procedures, the method is to study legal literature  related  to  the  subject  matter,  a  collection  of  statutory  regulations,  legal  posts  and various  othersources  written.  The conclusion  of  this study  is  that  there  is  friction  between the purpose  of  punishment  and  the  purpose  of  correctional,  including  the  purpose  of  giving  a sentence  where  the imposition  of  a life  sentence is  more focused  on  protecting the  community where life imprisonment limits the rights of prisoners, namely the right to freedom of movement or other rights, guidance given to convicts with life imprisonment in correctional institutions in
Indonesia, there is nothing specialin the method of coaching starting from the coaching place, theprogram is coachingentirely included with other inmates.

## Keywords: Life Sentence, Correctional System, Coaching

## 1. PENDAHULUAN
Pidana penjara merupakan pidana pokok yang sering diambil untuk memberikan sanksi  kepada  tindak  pidana  krimialitas,  majelis  hakim  dalam  putusannya  untuk mengadili  perkara  pidana.  Pidana  penjara  merupakan  suatu  pidana  dimana  dilakukan pembatasan  kekebasan  bergera  atau  berupa  perampasan  kemerdekaan  terpidana  dalam kurun  waktu  tertentu  dan  ditempatkan  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  (Lembaga Pemasyarakatan) atau Rumah Tahanan Negara (Rutan).
Pidana  penjara  memiliki  sebutan  lain  yaitu    pidana  pencabutan  kemerdekaan atau pidana hilang kemerdekaan, pidana penjara menjadi pidana utama diantara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara dapat dijatuhkan untuk hukuman seumu hidup. Adapun  jenis  hukuman  pidana  penjara  elah  diatur  dalam  KUHP  pada    pasal  12 menegaskan    pidana  penjara  merupakan  seumur  hidup  ataupun  selama  kurun  waktu tertentu.  Selanjutnya  salam  padal  12  pidana  dalam  waktu  yang  telah  ditentukan  tidak dipernolehkan  melebihi  20  (dua  puluh)  tahun.  Dalam  pasal  12  KUHP  dapat  diketahui maksud  dari  pidana  (Lembaran-Negara  Tahun  1958  Nomor  127,  1946). Pada  pasal  12 KUHP kalau pidana seumur hidup ialah pemenjaraan sepanjang terpidana masih hidup hingga dengan wafat.
Dengan  demikan  pidana  seumur  hidup  bukan  pidana  penjara  yang  hendak dijalankan  sepanjang  umur  terpidana  pada  dikala  dicoba  putusan  penjatuhan  hukuman pidana.  Penjatuhan  hukuman  pidana  seumur  hidup  dapat  diterima,  akan  tetapi menimbulkan  beberapa  kritikan,  menurt  (mantan)  menteri  kehakiman  Belanda, Modderman  dikarenakan  pada  dasarnya  pemberian  pidana  seumur  hidup  tidak  akan bergaya guna atau tidak efektif (Heckman et al., 1967). Dalam hal ini, hukuman seumur hidup  dihukum  sepanjang  hayat  dikandung  badan,hukuman  ini  dapat  bebas  hanya melalui upaya hukum luar biasa, grasi serta pidana seumur hidup dapat diganti dengan pidana sementara yaitu pidana 20 (dua puluh) tahun 1 .
Adapun dalam pelaksanaan pidana penjara seusai dengan sistem pemasyarakatan menjadi sarana pembaharuan dalam pidana penjara pada arah perubahan sebagai bentuk upaya  pembaharuan  pelaksanaan  pidana  dan  perlakuan  cara  baru  kepada  narapidana. Dalam  implementasinya  dapa  dilihat  memalui  input  dan  output  pada  komponen manusia,  komponen  aturan  hukum  serta  komponen  dari  masyarakatnya  itu  sendiri (UNAM, 2010).
Dalam  perkembangan  pengimplementasian  pidana  penjara  dengan  sistem pemsyarakatan  dengan  segala  kelemahannya  bukan  menjadi  salah  satu  cara  untuk mencari  jalan  lekuar  dengan  melakukan  penghapusan  pidana  penjara 2 .  Akan  tetapi
1 https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/pidana-penjara-seumur-hidup-penjara-seumur-terpidana-saat- divonis-atau-penjara-sampai-meninggal/
2
https://repository.unsri.ac.id/4329/1/RAMA_74201_02011381419449_0018096509_0003117704_01_fro nt_ref.pdf
dapat  dilakukan  dengan  mencari  upaya  baru  didalam  melaksanakan  pidana  penjara dengan  perlakuan  cara  baru  terhadao  narapidana  yaitu  dapat  dilakukan  dengan  teknik sera metode dalam upaya pembaharuan pidana yang memiliki sifat universal.
Pidana  seumur  hidup  masuk  kedalam  studi  kelompok  rentan,  dimana  perlunya mendapatkan  perhatian  yang  serius  dalam  pelaksanaannya 3 .  Tujuan  pidana  seumur hidup  untuk  dilakukannya  perlindungan  kepada  masyarakat  saja,  sedangkan  dalam sistem  pemasyarakatan  tujuan  dari  pidana  lebih  menintik  beratkan  kepada  ide perlindungan  serta  melakukan  pembinaan  sampai  dengan  perbaikan  (rehabilitasi)  dari narapidana  sendiri.  dimana  hal  tersebut  dilakukan  agar  pada  saat  narapidana  tersebut keluar,  dapat  diterima  oleh  masyarakat  dengan  baik,  sehingga  terdapat  friksi  antara pidana seumur hidup dengan sistem pemasyarakatan.

## 2. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  penulis  memakai  tata  cara  penelitian  normaif,  dimana dengan  memandang  hukum  selaku  kaidah.  Sifat  penelitian  menggunakan  metode kualitatif,  dimana  penelitian  ini  merupakan  prosedur  penelitian  yang  dapat menghasilkan  data  deskriptif  dalam  bentuk  kata-kata.  Dalam  mendapatkan  informasi dengan  memakai  tata  cara  penelitian  kepustakaan  ialah  dengan  metode  menekuni litaratur  hukum  yang  berhubungan  dengan  pokok  kasus,  himpunan  peraturan perundang- undangan, postingan hukum dan bermacam sumber tertulis yang yang lain. Bahan  yang  sudah  terhimpun  berikutnya  dicoba  analisis  dengan  memakai  tata  cara analisis  kualitatif  dimana  riset  yang  digunakan  buat  mempelajari  pada  keadaan  objek yang  alamiah  serta  periset  jadi  kunci  utama.  Menurut  (Tobing  et  al.,  2016)  penelitian kualitatif  menjadi  penelitian  yang  mempunyai  tujuan  diperuntukan    mempelajari peristiwa  apa  saja  yang  sedang  dialami  diantaranya  perilaku,  motivasi,  presepsi, tindakan secara holistic dengan digambarkan melalui kata-kata.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Teori Pemidanaan
Teori  pemidanaan  dalam  kehidupan  tiap  hari  terus  hadapi  perkembangan menjajaki  aktivitas  warga  dimana  terbentuknya  aksi  respon  dari  terdapatnya perkembangan  kejahatan  sendiri  yang  senantiasa  jadi  kasus  dalam  kehidupan  sosial warga dari masa ke masa, antara lain ialah:
1. Teori Retribution (Pembalasan) Keperkenalkan oleh Kent serta Hegel dalam teori ini pidana yang diberikan sekedar sebab seorang yang melaksanakan kejahatan ataupun tindak pidana, tujuan  dari  teori  mutlak  tidak  buat  membetulkan  seorang  yang  sudah melaksanakan  kejahatn  akantetapi  penjatuhan  pidana  absolut  diberikan selaku  wujud  pembalasan.  Teori  retribusi  mempunyai  pemikiran  kalau pemidanaan  ialah  pembalasan  serta  cocok  dengan  kejahatan  yang  dicoba,
3 https://news.detik.com/berita/d-4713298/ruu-pemasyarakatan-terpidana-mati-dan-penjara-seumur- hidup-tak-dapat-remisi
sehingga  penjatuhan  hukuman  yang  didapatkan  berorientasi  cocok  dengan letak  terbentuknya  kejahatan.  Sebab  dalam  teori  ini  lebih  mengutamakan sanksi  hukuman  pidana  dijatuhkan  sebab  seorang  melaksanakan  sesuatu tindak  kejahatan  yang  memunculkan  akibat  wajib  terdapat  selaku  suatu pembalasan  kepada  seorang  yang  sudah  melaksanakan  kejahatan  tersebut, dalam  perihal  ini  teori  mutlak  memilik  tujuan  buat  memuaskan  tuntutan keadilan.
2. Teori Deterrence (Penjeraan) Dalam  teori  ini  pidana  merupakan  alat  untuk  menegakan  tata  tertib  yang berada  di  dalam  masyarakat,  teori  deterence  berbeda  dengan  teori retribution,  dimana  focus  utama  dalam  pemikirannya  yaitu  penjatuhan pidana mempunyai maksud untuk memperbaharui sikap pelaku pidana tidak membahayakan.  Dalam  hal  ini  membutuhkan  pembinaan  terhadap  sikap mental.  Muladi  dalam  teori  ini,  menegaskan  pembalasan  atas  kesalahan yang  telah  diperbuat,  akan  tetapi  menjadi  salah  satu  sarana  untuk  dapat mencapai tujuan yang bermanfaat supaya dapat digunakan untuk melindungi masyarakat  agar  menuju  kesejahteraan  dalam  kehidupannya.  Dalam pemberian  sanksi  lebih  diutamakan  pada  tujuan  untuk  memberikan kepuasan  absolut  terhdap  keadilan.  Didalam  teori  ini  menunjukan  tujuan pidana dijadikan sebagai upaya pencegahan yaitu pencegahan secara khusus yang  diperuntukan  terhadap  pelaku  tindak  kejahatan  ataupun  pencegahan umum yang diperuntukan untuk masyarakat umum.
3. Teori Rehabilitasi (Re-Sosialisasi) Dalam  teori  rehabilitasi  lebih  mengutamakan  kepada  kesejahteraan narapidana  serta  warga.  Dalam  perihal  ini  dimaksudkan  buat  membagikan apa  yang  jadi  hak  narapidana  ataupun  masyarakat  binaan  pemasyarakatan cocok  dengan  porsinya,  tidak  terdapat  pengurangan  terhadap  hak  hak tersebut.  Sebab  dalam  teori  ini  sudah  memahami  dimana  terdapatnya penghormatan HAM. penjara selaku perlengkapan rehabilitation/ resosialization(  revisi)  memakai  model  tekanan  rendah  pada  warga  serta tekanan  besar  pada  orang,  dalam  makna  kalau  fokus  atensi  lebih diperuntukan  kepada  orang  pelanggar,  sebaliknya  warga  kurang diikutsertakan dalam proses revisi. Diilhami oleh berkembangnya psikologi, psikiatri serta ilmu kesejahteraan sosialPendekatannya masih individualistic. Memakai  strategi  sosialisasi,  pemaksaan  nilai-  nilai  dari  luar(  officer perspektif)  diucap  re-sosialisasi.  Doktrin  Rehabilitasi  merupakan  doktrin yang dikemukakan selaku respon dari kegagalan doktrin penjeraan. Doktrin ini berasumsi kalau pada hakekat nya pelanggar hukum itu merupakan orang yang mempunyai kekurangan ataupun mempunyai penyakit. Oleh karena itu dia  wajib  diperbaiki  ataupun  direhabilitasi.  Tetapi  sebab  dalam penerapannya  doktrin  ini  sangat  menempatkan  orang  pelanggar  hukum secara eklusif serta kurang mengaitkan masyarakat hingga doktrin ini hadapi kegagalan  pula.  Dalam  sesi  ini  butuh  mengembalikan  ikatan  hidup, kehidupa serta penghidupan. Dimana hidup ialah memulihkan ikatan orang dengan  Tuhannya.  Kehidupan  ialah  mengembalikan  ikatan  orang  dengan orang  serta  warga  luas,  supaya  pada  dikala  nanti  orang  ini  keluar  dari
penjara hingga ia bisa diterima oleh warga tanpa dikucilkan serta diberikan label  kalau  ia  orang  jahat.  Setelah  itu  penghidupan,  berkaitan  dengan pekerjaan  dimana  ia  hendak  kembali  kemasyarakat  buat  melanjutkan kehidupannya.  Pada  sesi  ini  menitik  beratkan  memanusiakan  manusia, dimana  atensi  diberikan  seluruhnya  terhadap  narapidana  sebab  kebutuhan orang lebih besar dibanding dengan kebutuhan warga.
4. Teori Reintegrasi Sosial (Restorastive Justice) Restorative justice ialah pendekatan yang mana lebih berfokus pada keadaan terciptanya  keadilan  serta  penyeimbang  untuk  pelakon  tindak  pidana  dan korbannya  sendiri.  Mekanisme  tata  kegiatan  serta  peradilan  pidana  yang menitik beratkan pada pemidanaan diganti jadi proses diskusi serta mediasi buat  menghasilkan  konvensi  atas  penyelesaian  masalah  pidana  yang  lebih adil  serta  balance  untuk  pihak  korban  serta  pelakon.  Restorasi  meliputi pemulihan  ikatan  antara  pihak  korban  serta  pelakon.  Pemulihan  ikatan  ini dapat didasarkan atas konvensi bersama antara korban serta pelakon. Pihak korban  bisa  mengantarkan  menimpa  kerugian  yang  dideritanya  serta pelakon juga diberi peluang buat menebusnya, lewat mekanisme ubah rugi, perdamaian,  kerja  sosial,  ataupun  kesepakatan-  kesepakatan  yang  lain. Proses pemidanaan global belum membagikan ruang kepada pihak yang ikut serta, dalam perihal ini korban serta pelakon buat berpartisipasi aktif dalam penyelesaian permasalahan mereka. Partisipasi aktif dari warga seolah tidak jadi  berarti  lagi,  seluruhnya  hanya  pada  vonis  pemidanaan  tanpa memandang  makna.  Reintegrasi  sosial  merupakan  sebagian  upaya  buat membangun kembali keyakinan, modal sosial, serta kohesi sosial. Proses ini tidaklah  proses  yang  gampang.  Proses  ini  lumayan  susah  serta  memakan waktu yang lama. Dimana keadaan buat mengembalikan narapidana ataupun masyarakat binaan pemasyarakatan buat bisa bersosialisasi ataupun kembali kemasyarakat.  Melenyapkan  stigma  yang  terdapat  dimasyarakat,  sehingga masyarakat binaan bisa diterima oleh warga dengan baik.

## Tujuan Pemidanaan
Pemberian  pidana  menjadi  saIah  satu  padangan  yang  digunakan  untuk memuaskan  korban  dari  tindak  pidana  ataupun  masyarakat,  penjatuhan  pidana  tidak hanya dapat dicapai dengan meIakukan pemberian hukuman pidana, namun pemberian pidana  menjadi  saIah  satu  upayarepfresif  yang  diwujudkan  daIam  sevuah  tindakan pengamanan.  DaIam  haI  ini  pengamanan  diIakukan  untuk  dapat  menghindarkan periIaku  yang  sama  diIakukan  oIeh  yang  Iainnya 4 .  Adapun  tujuan  pemidanaan  terus mengaIami  perkembangan  ditengah  masyarakat  sejak  awaI  sampai  dengan  sekarang sudah  mengaIami  banyak  perubahan  kearah  yang  Iebih  manusiawi  dan  rasionaI (Mahesa  &  Pemasyarakatan,  2021).  Bagi  Muladi  serta  Barda  Nawawi  Arief menarangkan kaIau pidana mempunyai faktor-faktor, yaitu:
1. Pidana  merupakan  suatu  pengenaan  penderitaan  ataupun  akibat  Iain  yang tidak menyenangkan;
2. Pidana  merupakan  pemberian  dengan  terencana  oIeh  orang  ataupun  tubuh yang mempunyai wewenang;
4 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt548dcc7042ed9/hak-yang-tidak-didapatkan-oleh- narapidana-seumur-hidup
3. Pidana  diberikan  kepada  orang  yang  sudah  meIaksanakan  tindak  pidana sesuai dengan peraturan yang berIaku.
Penghukuman  berasal  dari  kata  dasar  hukum,  yang  mana  mempunyai  makna selaku  menetapkan  hukuman  ataupun  memutuskan  terpaut  hukumannya,  menetapkan hukuman  atas  sesuatu  peritiwa  itu  bukan  cuma  menitik  beratkan  pada  hukum  pidana saja,  tetapi  ada  hukum  perdata  (Lembaran-Negara  Tahun  1958  Nomor  127,  1946). Adapun  tujuan  dari  pemidanaan    disesuaikan  pada  hukum  pidana,  dimana  tujuan utamannya  yaitu  kepada  keamanan  masyarakat  dari  kesejahteraan,  keseimbangan  serta keseIarasan  hidup  dengan  tidak  mengabaikan  keperluan  masyarakat,  korban  serta pelaku  tindak  pidana.  Adapun  unsur-unsur  pidana  didasarkan  atas  maksud  dari pemidanaan sebagai berikut:
1. Kemanusiaan  memiliki  arti  bahwa  pemidanaan  sendiri  memegang  teguh serta memuliakan harkat dan martabat orang lain;
2. Edukasi  memiliki arti  pemidanaan memberikan kesadaran untuk  orang lain atas  perbuatan  yang  telah  dilakukan  sehingga  menyebabkan  orang  tersebut memiliki  sikap  jiwa  yang  positif  dan  kondusif  dan  tidak  ada  niatan  untuk melakukan pengulangan kejahatan kembali;
3. Keadilan memiliki arti pemidanaan harus dirasakan adil baik oleh terpidana, korban maupun masyarakat.
Adapun  tujuan  dari  pemidanaan  itu  sediri  teIah  mengaIami  perkembangan  dari masa  ke  masa,  dimana  terdapa  perbaikan-perbaikan  yang  Iebih  mengarahkan  kepada arah yang lebih rasional. Pada awalnya pemidanaan memiliki tujuan untuk memberikan kepuasan dari pihak yang menjadi  korban ataupun dari masyarakat  kepada pihak yang melakukan tindak kejahatan 5 .
Penggunaan upaya hukum menjadi salah satu upaya yang digunaan untuk dapat mengatasi  persoaIan  sosial    daIam  permasalahan  kebijakan  untuk  dijadikan  kebijakan dalam penegkakan hukum. DiIihat dari sisi yang Iain, tujuan dari pemidanaan itu sendiri untuk terpidana yaotu sebagai upaya untuk dapat tercapainya kesejahteraan masyarakat pada  umumnya,  dengan  demikian  perIunya  ditetapkan  kebijakan  penegakan  hokum termasuk didaIamnya kebijakan sosiaI berupa segaIa sesuatu yang rasionaI untuk dapat mencapai kesehateraan.
Pandangan  terkait  tujuan  dari  pemidanaan  sebenarnya  tidak  dapat  dipisahkan dengan  perkembangan  teori  pemidanaan.  Dimana  teIah  dijeIaskan  terdapat  4  teori pemidanaan  yaitu  teori  retribution  (pembalasa),  deterrence  (penjeraan),  rehabiIitasi (resosialisasi) dan reintegrasi sosiaI (restorative justice). Dimana setiap teori mengaIami pembaharuan kea rah hulum yang positif.
DiIihat  dari  tujuan  pemidanaan  dalam  konsep  KUHP  pada  tahun  1982  yaitu sebagai berikut:
1) Pemidanaan memiliki tujuan:
a) Mencegah  untuk  diIakukannya  tindak  pidana  denngan  cara  penegakan kepada norma hokum untuk pengayoman kepada masyarakat;
b) Memberikan koreksi kepada terpidana san menjadikan terpidana tersebut sebagai orang yang baik dan berguna dapat tururt serta dalam kehidupan masyarakat;
5 https://ntt.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-upt/6063-wbp-hukuman-seumur-hidup-menghirup- udara-bebas
c) PenyeIesaian konflik yang ditimbuIkan oIeh tindak pidana, memberikan pemuIihan  keseimbangan  serta  menciptakan  perasaan  damain  di masyarakat;
d) Membebaskan rasa bersaIah terhadap terpidana.
2) Pemidanaan diberikan tidak untuk merendahkan mertabat manusia
Dalam  Rancangan  KUPH  Bab  III  dengan  judul  Pemidanaan,  Pidana  dan Tindakan, adapun tujuan dari pemidanaan sebaga berikut:
1) Pemidanaan bertujuan:
a) Pemidanaan  diberikan  untuk  mencegah  diIakukannya  tindak  pidana dengan  melakukan  pegegakan  norma  hokum  untuk  pengayom masyarakat;
b) Memberikan koreksi kepada terpidana san menjadikan terpidana tersebut sebagai orang yang baik dan berguna dapat tururt serta dalam kehidupan masyarakat;
c) Penyelesaian konfIik  yang ditimbuIkan oleh tindak pidana, memberikan pemuIihan  keseimbangan  serta  menciptakan  perasaan  damain  di masyarakat;
d) Membebaskan rasa bersaIah terhadap terpidana.
2) Pemidanaan diberikan tidak untuk merendahkan mertabat manusia.
Tujuan  adanya  penjatuhan  pidana  dilihat  dari  teori  retribution  (pembaIasan), pidana  sendiri  memiliki  keinginan  untuk  adanya  sebuah  keadiIan.  Pemberian  pidana selain  sebagai  pembaIasan,  disisi  Iain  juga  dituntut  untuk  adanya  keadiIan.  Dengan demikian  pemberian  pemidanaan  ersebut  meiliki  maksud  supaya  hak  masyarakat  juga dapat merasakan keadiIan karena peIaku kejahatan tersebut telah dijatuhi hukuman.
DaIam  hal  ini  hak  tersebut  memiliki  pandangan  sebagai  kebebasan  yang mempunyai  sifat  nyata, sedangkan sifat  yang melawan hokum  memiliki  arti sifat  yang tidak  nyata.  PeIanggaran  yang  dilakukan  oleh  perliaku  kejahatan,  secara  Iahiran memiliki  sifat  yang  positif,  akan  tetapi  dilihat  dari  sifat  kejahatan  sendiri  peIangaran tersebut  mejadi  dibatalkan  sifat  positifnya 6 .  Dimana  perbuatan  yang  meIawan  hokum tersebut ditiadakan dengan pidana sebagai bentuk pembalasannya.
Setiap orang yang melakukan kejahatan harus dijatuhi pidana, dimana perbuatan kejahatan  tersebut  merupakan  perbuatan  yang  melawan  hukum.  Negara  harus melakukan  tindakan  terhadap  setiap  perbuatan  yang  melawan  hokum  seperti pemidanaan  bagi  yang  melakukan  kejahatan.  Dengan  penjatuhan  pidana  tersebut diberikan  untuk  dapat  pemcapai  tujuan  pemidanaan  yaitu  untuk  melindungi  tertib hokum,  mencegah  orang  lain  melakukan  kejahatan  yang  sama  serta  tidak  terjadinya pengulangan  kejahatan  kembali  ( 160044-ID-Pidana-Seumur-Hidup-Dalam-Sistem- Pemasya.Pdf , n.d.).
Penjatuhan  pidana  memiliki  maksud  supaya  tidak  adanya  perbuatan  yang meIawan  hokum  dapat  dipertanggungjawabkan.  Semakin  hari  tingkat  kejahatan  dan kualitan  kejahatan  semakin  meningkat,  dengan  demikian  penjatuhan  pidana  terhadap perbuatan yang lemanggar hokum tidak menjamin berkurangnya tindak kejahatan.
Pemberian  penjatuhan  pidana  kepada  terpidana  dapat  memberikan  pengaruh kepada  orang  yang  diberikan  pidana  juga  orang  lain.  Adanya  prevensi  khusus  yang diberikan  untuk  dapat  memberikan  pengaruh  kepada  orang  lain.  Dari  adanya  prevensi
6 https://media.neliti.com/media/publications/160044-ID-pidana-seumur-hidup-dalam-sistem- pemasya.pdf
khusus tersebut diantaranya yaitu ancaman akan dipidana dan kemudian dijatuhi pidana. Dengan demikian orang akan memiliki rasa takut untuk  melakukan kejahatan. Adanya ancama  pemidanaan  menjadi  upaya  paksa  secara  psikologis  yaitu  dengan  melakukan perbuatan  tersebut  akan  memberikan  pengaruh  kepada  orang  lain  untuk  tidak melakukan tindak kejahatan.
Dalam KUHP, pidana seumur hidup telah diatur daIam pasaI 12 yaitu:
1) Pidana penjara adaIah seumur hidup atau selama waktu tertentu;
2) Pidana  penjara  seIama  waktu  tertentu  paling  pendek  adalah  satu  hari  an paling Iama adalah 15 (lima belas) tahun;
3) Pidana  penjara  seIama  waktu  tertentu  bisa  diberikan  untuk  20  (dua  puIuh) tahun  dalam  hal  kejahatan  yang  kejahatan  yang  pidananya  hakim  boleh memilih  antara  pidana  mati,  idana  sumur  hidup  sera  pidana  penjara  seIama waktu tertentu. Begitu pula daIam bata 15 (lima belas) tahun dapat diIampaui karena berbarengan, penguIangan serta karena danya ditentukan dalam pasaI 52 dan 52 a;
4) Pidana penjara seIama waktu  tertentu tidak boIeh lebih dari 20 (dua puIuh) tahun.
Dalam  pasal  12  ayat  (1)  tersebut  telah  mejelaskan  peraturan  mengenai  pidana penjara  seumur  hidup.  Ketentuan  dari  pasal  12  ayat  (1)  tersebut  menunju  pada  pidana penjara  yang  terdiri  dari  pidana  sementara  waktu  tertentu  dan  pidana  penjara  seumur hidup. Dalam ketentuan umum tersebut tidak dijelaskan bagaimana pengaturan terhadap pidana seumur hidup.
Pada  pasal  15  KUHP  tidak  mengatur  tentang  narapidana  seumur  hidup  untuk memperoleh hak pelepasan bersyarat, dimana pada pasal 15 KUHP menjelaskan:
1) Apabila terpidana telah menjalai 2/3 dari lamanya masa pidana penjara yang dijatuhkan, dimana sekurang kurangnya 9 (Sembilan) bulan, maka untuknya dapat  diberikan  pelepasan  bersyarat.  Apabila  terpidana  tersebut  diharuskan menjalaknakn  pidana  berturut  turut,  pidana  tersebut  dianggap  sebagai  satu pidana;
2) Pemberian  peleoasan  bersyarat  ditentukan  pada  masa  percobaan,  serta adanya syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan tersebut;
3) Masa  percobaan  lamanya  sama  dengan  sisa  waktu  pidana  penjara  yang belum dijalani serta ditambahn dengan 1 (satu) tahun.
Seseorang  yang  dijatuhi  hukuman  pidana  akan  merasakan  pengaruhnya  secara langsung, dimana pidana tersebut dapat dirasakan ketika penjatuhan pidana dikehendaki oleh  terpidana  supaya  tidak  melakukan  tindak  pidana  kembali.  Penjatuhan  pidana tersebut  benar benat  memberikan arti  dan memberikan efek kepada terpidana, dengan demikian penjatuhan pidana diharapkan dapat memberikan pengaruh kepada orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.
Berkaitan  dengan  tujuan  penjatuhan  hukuman  pidana  seumur  hidup  kepada seseorang dengan bentuk berupa pidana seumur hidup merupakan tindak pidana dalam KUHP yang diancam dengan penjatuhan pidana seumur hidup merupakan tindak pidana dalam  kategori  tindak  kejahatan  yang  berat.  Dalam  pidana  seumur  hidup  dilihat  dari sudut  pandang  tujuan  pemidanaan  sabai  penjeraan  atau  antisipasi  masa  depan  dengan harapan tidak akan terjadi kembali perbuatan-perbuatan pelanggaran tindak pidana berat (Maulani, 2014).
Pidana  penjara  seumur  hidup  sangat  bertentangan  dengan  gagasan  oleh  Dr. Saharjo,S.H  pada  tanggal  5  Juli  1963  didalam  pidato  penganugerahan  gelar  Doctor Honoris  Causa  di  bidang  Hukum  Universitas  Indonesia  yang  diberikan  judul  Pohon Beringin  Pengayoman.  Dalam  hal  ini  terdapat  perubahan  dimana  dari  sistem pemenjaraan  menjadi  sistem  pemasyarakatan  hal  tersebut  tentu  juga  merubah  sistem serta  pola  pembinaan  yang  dilakukan  kepada  narapidana  yaitu  dengan  mengutamakan pengayoman  dan  mengapaikan  pembalasan.  Adapun  program  pembinaan  yang dilakukan  kepada  narapidana  yaitu  program  pembinaan  kepribadian  dan  pembinaan kemandirian.  Dimana  pembinayang  dilakukan  kepada  narapidana  sebagai  bentuk pengilmpementasian  dari  tujuan  pemasyarakatan  diantaranya  reintegrasi  sosial  dapat terwujud.
Terdapat 2 (dua) elemen paling utama pada gagasan yang disampaikan oleh Dr. Saharjo,S.H  diantaranya  pengimplementasian  kedalam    sistem  pemasyarakatan  serta pemasyarakatan  dijadikan  untuk  acuhan  pembinaan.    Undang-Undang  No  12  Tahun 1995  tidak  terdapat  aturan  pelakuan  khusus  terhadap  pembinaan  untuk  narapidana seumur  hidup,  pada  penjatuhan  hukuman  pidana  seumur  hidup  untuk  individu  yang melakukan pelanggaran terhadap hukum sesungguhnya tidak selaras dengan tujuan serta arah pemasyarakatan.
Pemikiran terkat pemidana seumur hidup sesungguhnya bukan merupakan buah pemikiran  yang  baru.  Hal  tersebut  merupakan  hasil  buah  pemikiran  yang  terlag mendapatkan  pengaruh  dari  pemikiran  dari  beberapa  ahli,  pakar  serta  penilis  dalam kurun  waktu  beberapa  abad.  Dimana  beberapa  ahli,  pakar  serta  penulis  tersebut  telah mengeluarkan pendapat bagaimana dasar dari pemidana seimur hidup.
Perlu atau tidaknya hukuman pidana seumur hidup tidak tertuju pada persoalan tujuan  yang  akan  dicapai,  akan  tetapi  juga  harus  melihat  dari  sisi  persoalan  seberapa jauh  untuk  dapat  tercapai  tujuan  tersebut  dengan  tidak  menggunakan  paksaan.  Tidak semuah hal yang digunakan dengan paksaan terhadap terpidana hukuman seumur hidup akan  memiliki  arti,  maka  dari  itu  penggunaan  hukuman  seumur  hidupmasih  tetap diperlukan meskipun menjadi seuah alternative atau upaya yang dilakukan terakhir.
Seseorang  yang  mendaptkan  hukuman  pidana  penjara  baik  pidana  penjara sementara atau dalam kurun waktu tertentu ataupun pidana penjara seumur hidup yang dijalaninya  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  (Lapas)  disebut  dengan  narapidana. Narapidana  merupakan  terpidana  yang  berdasarkan  dengan  putusan  pengadilan  yang telah  mendapat  kekuatan  hukum  yang  tetap  menjalani  pidana  hilang  kemerdekaan  di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Republik Indonesia, 1995).
Di  Indonesia  dalam  mengimplemtasikan  pelaksanaan  pidana  penjara  sesuai dengan  Undang-Undang  No  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan,  merupakan perubahan  secara  yuridis  dari  sistem  kepenjaraan  berubah  menjadi  yang  lebih manusiawi  dengan  sistem  pemasyarakatan.  sistem  pemasyarakatan  Indonesia  menjadi proses pemidanaan yang menggunakan kegiatan  melalui pendekatan sistem serta upaya untuk dapat mengembalikan narapidana kepada masyarakat.
Sistem  pemasyarakatan  memiliki  fungsi  untuk  mempersiapkan  warga  binaan pemasyarakatan  guna  berintergrasi  dengan  masyarakat  secara  sehat  serta  dapat melaksanakan  peranannya  kembali  sebagai  anggota  masyarakat  yang  memiliki kebebasan  serta  tanggung  jawab.  Dalam  Undang-Undang  No  12  tentang Pemasyarakatan  tidak  mendiskripsikan  terkait  perlakuan  khusus  untuk  narapidana
dengan  pidana  seumur  hidup,  meskipun  menganut  sistem  pemasyarakatan  serta memiliki  titik  pusat  kegiatan  dalam  pemasyarakatan  yaitu  difokuskan  kepada pembinaan  serta  pembimbingan  pribadi  setiap  orang  yang  menjadi  narapidana  untuk dapat  menajdi  warga  masyarakat,  namun  narapidana  hukuman  seumur  hidup  tidak diberikan  kesempatan  untuk  cuti  menggunjungi  keluarga  serta  tidak  diberikan  hal asimilasi sepenuhnya.
Pada  Undang-Undang  No  22  tentang  Grasi,  dimana  pidana  penjara  seumur hidup  dapat  dilakukan  keringanan  atau  perubahan  menajdi  peidana  sementara  atau dalam  kurun  waktu  tertentu  melalu  pemberian  grasi  yang  diajukan  kepada  presiden yang  dapat  disampaikan  melalui  Kepala  Lembaga  Pemasyarakatan  dimana  nrapidana menjalani masa pidana (Pune, Pimpri, Chinchwad, Lonavala, Khandala, 2002).

## Kebijakan Pemidanaan Seumur Hidup Dalam Dimensi Pemasyarakatan
Dalam  pidato  Dokter.  Saharjo,  S.  H  yang  di  dengan  judul  tumbuhan  beringin pengayoman  dimana  berisikan  tentang  pergantian  sistem  kepenjaraan  jadi  sistem pemasyarakatan. sistem pemasyarakatan ialah sesuatu tatanan baru dimana menuju pada batasan  dan  tata  metode  melaksanakan  pembinaan  kepada  masyarakat  binaan pemasyarakatan  dengan  dasar  pancasila  yang  dilaksanakan  secara  bersama  antara pembina  dengan  yang  dibina,  dan  warga  unutuk  tingkatkan  mutu  dari  masyarakat binaan pemasyarakatan biar bisa memahami kesalahannya, membetulkan diri dan tidak hendak  mengulangi  perbuatannya  kembali  melaksanakan  tindak  pidana  sehingga  bisa diterima  dengan  baik  oleh  warga  dekat  bisa  membagikan  kedudukan  dalam  program pembangunan,  hidup  dengan  normal  selaku  masyarakat  yang  mempunyai  tanggung jawab ( 160044-ID-Pidana-Seumur-Hidup-Dalam-Sistem-Pemasya.Pdf , n.d.). Ada  pula  pergantian  sistem  kepenjaraan  jadi  sistem  pemasyarakatan  menolak pemikiran  universal  maysrakat  terpaut  pemasyarakatan  pada  saaat  ini,  dimana pemikiran warga terpaut penjara serta perlakuan retributive petugas kepada narapidana telah dikala berbeda dengan sistem pemasyarakatan. Dengan mempertimbangkan kalau dalam sistem pemasyarakatan diketahui  dengan  10 prinsip  pemasyarakatan yang mana prinsip  digunakan  selaku  prisip  pokok  yang  berkaitan  dengan  perlakuan  kepada narapidana serta anak didik pemasyarakatan dengan melakukan prinsip tersebut hendak membuktikan kearah wajib menjadi tujuan oleh sistem pemasyarakatn.
Dalam  10  (sepuluh)  prinsip  pemasyarakatan  sampai  dikala  ini  sangat bertentangan  dengan  wujud  pemberian  hukuman  pidana  seumur  hidup  serta  hukuman mati  yang  ada  pada  KUHP.  Pada  pasal  1  ayat  (  3)  Undang-  Undang  Dasar  1945 menegaskan  kalau  Negeri  Republik  Indonesia  ialah  negeri  hukum.  Dalam  perihal  ini dalam  paktrik  kehidupan  tiap  hari  mempunyai  konsekuensi  yuridis  serta  wajib dipertanggungjawabkan.  10  prinsip  pemasyarakatan  serta  penafsiran  pemasyarakatan pasti  tidak  selaras  dengan  wujud  penjatuhan  pidana  hukuman  seumur  hidup.  Dimana dalam penafsiran sistem pemasyarakatan yang jadi atensi ialah menimpa poin arah serta batasan,  kemana  arah  dantujuan  dari  pembinaan  sehingga  tujuan  dari  peamsyarakatan sendiri  bisa  tercapai.  Apabila  pidana  seseorang  yang  masuk  kedalam  sistem pemasyarakatan  dalam  batas  waktu  tertentu,  hingga  berkenaan  akan  sesuai  dengan sistem  pemasyarakatan.  Bagaimana  dengan  seseorang  yang  diberikan  penjatuhan hukuma  seumur  hidup  maupun  hukuman  mati  tidak  diragukan  lagi  mengalami bertentangan  dengan  apa  yang  memberikan  arah  dan  batasan  sistem  pemasyarakatan  .
Setiap  orang  nararapida  mempunyai  hak  dasar  yang  menempel  dalam  dirinya,  pada Undang-Undang  No  12  tentang  Pemasyarakatan  pasal  1  menyebutkan  narapidana merupakan  terpidana  yang  hilang  kemerdekaan,  hal  tersebut  memiliki  arti  hanya  hak kebebasan bergerak yang diambil dari mereka.
Peraturan menganai hak asasi tercantum dalam pasal 28. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan  hal  seluruh masyarakat  Indonesia tidak ada yang dikecualikan, narapidana  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  pun  berhak  atas  asasi  yang  mendasar tanpa ada pengurangan. Pada Undang-Undang No 12 tentang Pemasyarakatan  pasal 14 menyatakan  terkait  hal  narapidana  atau  warga  binaan  pemasyarakatan  yang  wajib diperoleh.  Berkaitan  dengan  penjatuhan  hukuman  seumur  hidup  beberapa  hak  untuk narapidana,  dimana  beberapa  hak  narapidana  dengan  hukuman  seumur  hidup  tidak memperoleh  pembebasan  bersyarat.  Dalam  KUHP  tidak  ada  ketentuan  terkiat  dengan pembebasan  bersyarat  bagi  narapidana  dengan  hukuman  seumur  hidup,  pada  pasal  15 ayat  (1)  KUHP  menjelaskan  bembinaan  bagi  masyarakat  dilakukan  jika  narapidana yang telah  mejalani 2/3 masa pidanya dan sedikit-dikitnya 9 bulan. Pada pidana seumur hidup belum bisa untuk diberikan kerena tidak didapati kapan 2/3 masa pidananya.
Telah  sangat  jelas  narapidana  yang  memperoleh  penjatuhan  hukuman  seumur hidup  tidak  memperoleh    hak  asimilasi,  apabila  dikaitkan  pemberian    pemberian hukuman pidana seumur hidup ataupun penjatuhan hukuman mati pasti  hak narapidana yang berada pada pasal 14 Undang- Undang No 12 tentang Pemasyarakatan tidak bisa sejalan  dengan  wujud  hukuman  pidana  penjara  seumur  hidup.  Dengan  demikian  ada beberapa  hak-hak  yang  sepatutnya  didapatkan  oleh  narapidana  terhalang  oleh  wujud pidana yang dengan dijalani ialah pidana seumur hidup.
Pidana  seumur  hidup  masuk  kedalam  studi  kelompok  rentan,  dimana  perlunya mendapatkan perhatian yang serius dalam pelaksanaannya. Tujuan pidana seumur hidup untuk  dilakukannya  perlindungan  kepada  masyarakat  saja,  sedangkan  dalam  sistem pemasyarakatan  tujuan  dari  pidana  lebih  menintik  beratkan  kepada  ide  perlindungan serta  melakukan  pembinaan  sampai  dengan  perbaikan  (rehabilitasi)  dari  narapidana sendiri. dimana hal tersebut dilakukan agar pada saat narapidana tersebut keluar, dapat diterima  oleh  masyarakat  dengan  baik,  sehingga  terdapat  friksi  antara  pidana  seumur hidup dengan sistem pemasyarakatan.
Undang-Undang  Dasar  1945  merupakan  induk  dari  peraturan  dan  perundang- undangan  di  Indonesia  yang  mengatur  mengai  hak  asasi  manusia  yang  tidak  boleh dirampas,  walaupun  orang  tersebut  menalani  hukuman  perampasan  kemerdekaan. Peraturan menganai hak asasi tercantum dalam pasal 28. Dalam Undang-Undang Dasar 1945  merupakan  hal  seluruh  masyarakat  Indonesia  tidak  ada  yang  dikecualikan, narapidana yang sedang menjalani masa hukumannya dalam Lembaga Pemasyarakatan pun  berhak  atas  asasi  yang  mendasar  tanpa  ada  pengurangan.  Dalam  Undang-Undang no 12 tentang Pemasyarakatan  pasal 14 menyatakan terkait hal narapidana atau warga binaan  pemasyarakatan  yang  wajib  diperoleh.  Berkaitan  dengan  penjatuhan  hukuman seumur hidup beberapa hak untuk narapidana, dimana beberapa hak narapidana dengan hukuman  seumur  hidup  tidak  memperoleh  pembebasan  bersyarat.  Dalam  KUHP  tidak ada ketentuan terkiat dengan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana dengan hukuman  seumur  hidup,  pada  pasal  15  ayat  (1)  KUHP  menjelaskan  bembinaan  bagi masyarakat dilakukan jika narapidana sudah melewati 2/3 masa pidanya dan sekurang- kurangnya  9  bulan.  Pada  pidana  seumur  hidup  tidak  bisa  diberikan  kerena  tidak diketahui  kapan  2.3  masa  pidananya.  Selanjutnya  dalam  pemberian  remisi  juga  tidak
dapat  diberikan  kepasa  narapidana  dengan  hukuman  seumur  hidup.  Pemberian pembebasan bersyarat dengan perysaratan sebagai berikut:
1. Pidanaya berupa pidana penjara selama waktu tertentu (pidana sementara);
2. Selama menjalani pidana, narapidana selalu berkelakuan baik.
Seluruh  narapidana  serta  anak  didik  pemasyarakatan  bisa  diberikan  asimilasi, terkecuali ialah:
1. Yang terancam jiwanya;
2. Sedang menempuh pidana penjara seumur hidup.
Sudah  sangat  jelas  narapidana  yang  mendapatkan  penjatuhan  hukuman  seumur hidup  tidak  memperoleh  hak  asimilasi,  apabila  dihubungkan  dengan  penjatuhan hukuman  pidana  seumur  hidup  maupun  penjatuhan  hukuman  mati  tentu  saja  hak narapidana yang disebutkan dalam pasa 14 Undang- Undang No 12 Tahun1995 tentang Pemasyarakatan  tidak  dapat  sejalan  dengan  bentuk  hukuman  pidana  penjara  seumur hidup.  Dengan  demikian  banyak  hak  yang  sepatutnya  didapatkan  oleh  narapidana terhalang oleh bentuk pidana yang dengan dijalani yakni pidana seumur hidup.
Tindak  pidana  dalam  KUHP  yang  mempunyai  ancaman  pidana  seumur  hidup ialah tindak pidana dalam kualifikasi selaku kejahatan yang berat. Tidak pidana tersebut sudah  dipaparkan  dalam  novel  II  dalam  8  bab  dan  23  syarat.  Dalam  KUHP  sudah dipaparkan, kelompok kejahatan terhadap keamanan Negeri masuk ekaldam  kelompok kejahatan yang bisa diberikan ancaman hukuman pidana seumur hidup,
Dari 23 syarat dalam KUHP yang muat ancaman pidana seumur hidup, 7 syarat diantaranyaa  kelompok  kejahatan  terhadap  keamanan  Negeri.  Syarat  tersebut  sudah diatur dalam pasal 104 terpaut makar buat menewaskan presiden ataupun wakil presiden ataupun membuat pemimpin tidak bisa memerintah, pada pasal 106 terpaut makar buat memisahkam sebagian daerah negeri, pada pasal 107 terpaut makar buat menggulingkan pemerintah,  pada  pasal  124  ayat(  3)  terpaut  membagikan  dorongan  musuh  dan membatasi serbuan terhadap musuh.
Kejahatan  lain  yang  diberikan  ancaman  hukuman  dengan  pidana  seumur  hidup ialah kelompok kejahatan yang membahayakan kepentingan universal. Padal pasal 187 terencana  memunculkan  kebakaran,  ledakan  ataupun  banjir  yang  menyebabkan kematian  orang.  Pada  pasal  198  terencana  mengenggelamkan,  mendamparkan  ataupun mengganggu  perahu  yang  menyebabkan  kematian  orang.  Pada  pasal  200  terencana mengahncurkan  serta  mengganggu  gedung  yang  menyebabkan  kematian  orang.  Pada pasal  204  terencana  menjual,  menawarkan,  menyerahkan  ataupun  memberikan  benda yang membahayakan nyawa orang serta menyebabkan kematian orang.
Pada pasal 339 tentang  pembnuhan yang didahului dengan tindak pidana, pada pasal  340  tindak  pidana  dengan  pembunuhan  berencana,  pada  pasal  365  kejahatan pemerasan  serta  pengamcaman.  Dalam  pasal  438  hingga  dengan  441  KUHP  berisikan mengecam  perbuatan  kekerasan  yang  bisa  dijatuhi  hukuman  seumur  hidup.  Kelompok kejahatan  yang  diancam  pidana  penjara  seumur  hidup  ialah  kejahatan  yang menimbulkan  kematian  orang.  Formulasi  pidana  seumur  hidup  memakai  sistem alternative perihal tersebut membuktikan kalau pidana seumur hidup dalam KUHP jadi saksi yang bisa diseleksi buat penjatuhannya tidak imperative.
Dalam  konteks  pemasyarakatan  kebijakan  pidana  seumur  hidup  mempunyai watak  paradoksial.  Hukuman  pidana  seumur  hidup  di  Indonesia  mempunyai  peluang
yang  kesil  buat  kembali  lagi  ke  warga.  Rendahnya  mungkin  kembalinya  narapidana dengan  hukuman  seumur  hidup  diakibatkan  banyaknya  hambatan  yuridis  kepada mungkin memasyarakatkan kembali narapiadana dengan hukuman seumur hidup.
Pada  pasal  7  Kepres  Nomor  5  Tahun  1987  mengatakan  mungkin  buat narapidana  seumur  hidup  buat  mendapatkan  remisi  menajdi  sesuatu  hambatan.  Perihal tersebut  terjalin  sebab  tidak  terdapatnya  jaminan  pada  narapidana  seumur  hidup  yang dimintakan  grasi  tentu  hendak  berganti  kedalam  pidana  sedangkan  waktu.  Setelah  itu pergantian  pudana  seumur  hidup  menajdi  pidana  sedangkan  waktu  lewat  pemberian grasi  bukan  ialah  upaya  hukum  yang  gampang  utamanya  buat  narapidana  yang  masih awam hukum. Berikutnya dalam Peraturan Menteri Hukum serta HAM Nomor. Meter. 03.  Hektometer.  02.  02  Tahun  1988  yang  menarangkan  tentang  persyaratan  subtantif buat  seseorang  narapidana  supaya  menemukan  izin  asimilasi,  antara  lain  sudah menempuh½  masa  pidana.  Dari  syarat  tersebut,  asimilasi  pula  tidak  bisa  diberikan kepada narapidana dengan hukuman pidana seumur hidup.
Dilihat dari bermacam peaturan yang terdapat diatas, terdapatnya hambatan yang dialami  buat  memasyarakatkan  kembali  narapaidana  seumur  hidup  buat  dikembalikan kepada warga sangat jelas berlawanan dengan konsep“ pemasyarakatan” yang dianut di dalam sistem pembinaan narapidana yang terdapat di Indonesia.
Pidana seumur hidup pula ialah bagian dari pemidanaan, dimana pidana penjara seumur hidup banyak menimbulkan paradoksal yang tidak tidak sering jadi perdebatan antar pakar hukum. Dipertahankannya pidana seumur hidup yang terdapat di Indonesia, bukan  berate  warga  sudah  menerima  dengan  utuh  hendak  terdapatnya  pidana  seumur hidup. Masih terdapat sebagian pihak yang belum dapat menerima hendak terdapatnya pidana  seumur  hidup  sebab  masih  dikira  tidak  sejalan  dengan  ilham  pemasyarakata yang  antara  lain  dengan  putudan  yang  demikian  terpidana  tidak  hendak  mempunyai harapan buat kembali lagi kepada warga.
Pidana seumur hidup jadi pidana perampasan kemerdekaan hendak membagikan akibat rantau penderitaan yang tidak cuma dialami narapidana tersebut,  hendak namun orang  lain  yang  mempunyai  kehidupan  yang  tergantung  kepada  narapidana  yang bersangkutan.  Perihal  tersebut  pidana  seumur  hidup  bukan  cuma  meyebabkan  rantai penderitaan  buat  narapidana,  namun  orang  yang  tergantung  kehidupannya  kepada narapidana yang bersangkutan.
Bangsa  indonesia  yang  masih  mengupayakan  terjadinya  KUHP  nasional  dalam update  hukum  pidana  yang  berpedoman  pada  nilai  sosial  budaya,  hingga  terdapatnya reorientasi serta reformulasi hendak pidana seumur hidup jadi sangat urgent. Salah satu asalan berartinya hendak terdapatnya kajian pidana seumur hidup yang bersumber pada dengan realitas kalau kebijakan tentang pidana seumur hidup yang sepanjang ini masih berpedoman  dari  pemikiran  dunia  barat.  Terdapatnya  perbandingan  antara  pemikiran dari dunia barat dengan tradisi yang terdapat di warga Indonesia.

## Bentuk Dan Tujuan Pembinaan Narapidana Seumur Hidup
Pelaksanaan  pemasyarakatan  di  Indonesia  didasarkan  kepada  Undang-Undang no 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dimana didalamnya terlah diatur bagaimana pembinaan  lepada  narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Sistem  Pemasyarakatan menekankan  pada  poka  pembinaan  kepada  warga  binaan    pemasyarakatan  (Dalam  & Memenuhi,  2021).  Pembinaan  berkelanjutan  dengan  selalu  memperhatikan  hak  asasi manusia  narapidana  dengan  harapan  adanya  perubahan  sikap  yang  dilakukan  oleh
narapidana.  Dalam  hal  ini  masih  banyak  terdapat  friksi  disela-sela  maksud  sistem pemasyarakatan  dengan  macam  metode  pemidanaan  yang  terdapat  dalam  KUHP  yaitu salah  satunya  pidana  seumur  hidup  yang  paling  utama    pemberian  hukuman  seumur hidup memiliki orientasi pada tujuan pemidanaan yaitu:
1. Memberikan rasa aman kepada masyarakat;
2. Melindungi dari individu
Adanya  friksi  antara  wujud  pemidanaan  berkaitan  dengan  adanya  implemtasi pemasyarakatan  terletak  pada  pemberian  pidana  lebih  memintingkan  terhadap keamanan  masyarakat  yang  mana  hukuman  pidana  seumur  hidup  memberikan pemabatasan hak terhadap narapidana yaitu kemerdekaan bergerak ataupun hak kainnya dapat menjauhakan narapidana dengan masyarakat. Hal tersebut diharaokan masyarakat merasa  aman,  terlindungi.  Selanjutnya  maksud  pemidanaan  ini  sangat  jelas  paradosal dengan  maksud  pemidanaan  dengan  sistem  pemasyarakatan  diantaranya  dengan melakukan  pembinaan  keapada  pelanggar  hukum  supaya  tidak  mengulangi perbuatannya  kembali,  serta  mengakui  kesalahannya  dan  mau  memperbaiki  hidup kehidupannya dan penghidupannya(Hidup et al., 2019).
Peraturan  Pemerintah  No  31  Tahun  1999  menarangkan  kalau  pembinaan  ialah aktivitas  buat  tingkatkan  mutu  ketakwaan  kepada  Tuhan,  intelektual,  perilaku  serta sikap  professional,  kesehatan  jasmani  serta  ronani  dari  narapidana  serta  anak  didik pemasyarakatan  (Chandrawati,  2020;  Maulani,  2014).  Ada  pula  pembinaan  yang diberikan keapda narapidana dengan pidana seumur hidup di Lembaga pemasyarakatan di Indonesia belum terdapat perihal yang spesial dalam metode pembinaan diawali dari tempat  pembinaan,  program  pembinaan  seluruh  diikutkan  dengan  narapidana  umum lainya.  Sepatutnya  memerlukan  perlakuan  spesial  dalam  melaksanakan  pembinaan narapidana dengan pidana seumur hidup.

## 4. PENUTUP

## Kesimpulan
Dari  hasil  pembahasan  diatas  tentang  pidana  seumur  hidup,  apabila  dihubungkan dengan teknik pembinaan yang ada di dalam sistem pemasyarakatan maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:
1. Terdapatnya  friksi  antara  maksud  dari  pemidanaan  dengan  maksud pemasyarakatan diantaranya pada maksud pemberian pidana dimana penjatuhan pidana seumur hidup lebih menitik beratkan kepada perlindungan masyarat yang dimana pidana seumur hidup pembatasan hak narapidana yaiu hak kemerdekaan bergerak  ataupun  hak  yang  lain.  Dengan  menjauhaka  natapidana  dengan masyarakat hal tersebut dilakukan dengan harapain dapat memberikan rasa aman dan  terlindungi  dari  ketakutan.  Selanjtnya  prinsip  dari  tujuan  pemidanaan paradoksal  dengan tujuan peminadaan pada sistem  pemasyarakatan diantaranya dengan membina pelanggar hukum supaya tidak mengulangi perilaku.
2. Pembinaan  yang  diberikan  keapda  narapidana  dengan  pidana  seumur  hidup  di Lembaga  pemasyarakatan  di  Indonesia  belum  adanya  hal  yang  khusus  dalam metode  pembinaan  dimulai  dari  tempat  pembinaan,  program  pembinaan seluruhnya diikutkan bersamaan  terpidana yang lain. Seharusnya membutuhkan
perlakuan  khusus  dalam  melakukan  pembinaan  narapidana  dengan  pidana seumur  hidup.  Hal  ini  menimbulkan  sebuah  dilematis  dimana  yang  sewajarnya terdapat pembinaan yang khusus untuk narapidana dengan pidana seumur hidup. Dalam  hal  ini narapidana dengan pidana seumur hdiup  memerlukan perlakuan khusus dalam melakukan pembinaan, mempertimbangkan tekad ataupun tingkat kontribusi dari narapidana dengan pidana seumur hidup pada saat  melaksanakan pembinaan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  sangat  kecil  sebab  tidak  adanya kepastian kapan pembinaan tersebut berakhir.

## Saran
Dari  kesimpulan  diatas  yang  telah  diuraikan,  penulias  memberikan  beberapa  saran diantaranya yaitu:
1. Tujuan pemidanaan sumur hidup harus beriringan dengan tujuan pemasyarakatandidalam menjalankan pembinaan kepada narapidana supaya mau memperbaharui  hidup,  kehidupan  dan  penghidupannya  dan  tetap  mengikutkan masyarakat.
2. Diberikannya  teknik  pembinaan  khusus  di  Lembaga  Pemasyarakatan  untuk narapidana  yang  mendapatkan  hukuman  seumur  hidup  sebab  keadaan  psikis berbeda  dengan  narapidana  lainnya,  sehingga  perlu  dilakukannya  pendekatan psikologis  untuk  dapat  memulihkan  keadaan  psikis  narapidana  dengan  pidana seumur hidup.

## DAFTAR PUSTAKA
160044-ID-pidana-seumur-hidup-dalam-sistem-pemasya.pdf . (n.d.).
Chandrawati, I. G. A. . F. (2020). Pidana Penjara Seumur Hidup Atau Pidana Mati (Konfigurasi Dilematis Antara Hukum Dan Kemanusiaan). Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum ,
8 (12), 1984. https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i12.p15 Dalam, D., & Memenuhi, R. (2021). Kedudukan Pidana Seumur Hidup Dalam Kerangka Pembentukan Hukum Pidana Nasional. Lex Crimen , 10 (4).
Heckman, J. J., Pinto, R., & Savelyev, P. A. (1967). 済無 No Title No Title No Title. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952. , 20–61.
Hidup, N. S., Fakultas, D., Universitas, H., Panitensier, H., Kedua, E., & Grafika, S. (2019).
LPPM Universitas Jambi Halaman | 250 . 3 , 250–260. Lembaran-Negara Tahun 1958 Nomor 127. (1946). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana . 5 (1), 127. Mahesa, M. T., & Pemasyarakatan, P. I. (2021). Pidana seumur hidup jika dikaitkan dengan metode pembinaan dalam sistem pemasyarakatan . 8 (2), 358–367. Maulani, D. G. (2014). Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Pemasyarakatan. FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum , 6 (2). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no2.81 Republik Indonesia. (1995). UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering ASCE , 120 (11), 259. www.bphn.go.id Tobing, D. hizki, Herdiyanto, Y. K., & Astiti, D. P. (2016). Bahan Ajar Metode Penelitian Kualitatif. Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udaya , 42. https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/870ba33936829bb37ecd8f62f851 4ba7.pdf