* Jurnal ini merupakan adaptasi dari tugas akhir (skripsi) penulis. Adapun tugas akhir tersebut dikerjakan dengan bimbingan oleh A p La pulhayat S.H., LL.M., Ph.D dan Susi Dwi Harijan  S.H., LL.M., Ph.D.
** Alumnus Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipa  Ukur No. 35 Bandung, , kamasukarno@gmail.com S.H. (Universitas Padjadjaran).
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
Penerapan Perjanjian Internasional di Pengadilan Nasional Indonesia: Studi terhadap Putusan-Putusan Mahkamah Kons tusi*

## Kama Sukarno**

## Abstrak
Putusan-putusan MK belum secara tegas memperlihatkan kedudukan dan fungsi perjanjian internasional  sebagai  salah  satu  sumber  hukum  di  Indonesia.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari inkonsistensi yurisprudensi MK dalam menerapkan perjanjian internasional. Di lain pihak, diterapkannya perjanjian internasional oleh MK secara inkonsisten dapat berujung pada pelanggaran  hukum  internasional  oleh  Indonesia.  Peneli an  ini  bertujuan  untuk menjelaskan  mengenai  penerapan  perjanjian  internasional  selama  ini  di  MK,  serta mengkaji  dan  merumuskan  bagaimana  sebaiknya  perjanjian  internasional  diterapkan  di pengadilan  nasional  pada  masa  yang  akan  datang.  Untuk  menunjang  peneli an  ini, dilakukan wawancara kepada ahli hukum internasional, ahli hukum tata negara, dan prak si hukum. Terdapat dua hal yang diperoleh dari peneli an ini. Pertama, diamnya UUD 1945 dalam menjelaskan fungsi perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional menjadi faktor  utama  yang  melatarbelakangi  inkonsistensi  yurisprudensi  MK.  Kedua,  MK inkonsisten dalam menerapkan perjanjian internasional sebagai sumber hukum materiil namun  juga  sebagai  sumber  hukum  formil.  Disarankan  agar  MK  dapat  memberikan penafsiran  konstruk f  pada  Pasal  11  UUD  1945  serta  menempatkan  perjanjian  inter- nasional sebagai satu sumber hukum yang berdiri sendiri, sehingga  dak dapat diuji materi yang dapat berakibat pada terlanggarnya kewajiban internasional dari Negara Indonesia.
Kata kunci : hukum internasional, mahkamah kons tusi, perjanjian internasional, sumber hukum, UUD 1945.

## The Applica on of Trea es in the Indonesian Na onal Courts: Study on the Cons tu onal Court Decisions

## Abstract
The Cons tu onal Court's Decisions have not clearly showed the posi on and the func on of trea es as one of the legal sources in Indonesia. This is clearly seen from the inconsistency of trea es applica on by Cons tu onal Court.. The purpose of this study is to review the applica on of trea es by Cons tu onal Court to date, and to formulate how it should be done on the implementa on of interna onal Trea es on na onal court in the future. To support this research, interview with experts has been done. Two things obtained through this research. First, the UUD 1945's silence related to the func on of trea es in the domes c law was the main factor behind the inconsistencies of the Cons tu onal Court decisions. Second,  the  Cons tu onal  Court  to  date  was  mixing  the  func on  of  trea es  both  as  a
material  source  of  law  and  as  a  formal  source  of  law.  This  research  suggested,  the Cons tu onal Court must decide a construc ve decision to clarify the ambiguous posi on of the interna onal trea es in the future by interpre ng Ar cle 11 of UUD 1945, also to put trea es as a diﬀerent kind of source of law that can't be reviewed by the Cons tu onal Court to avoid the viola on of the interna onal law.
Keywords : interna onal  law,  cons tu onal  court,  treaty,  source  of  law,  the  1945 Cons tu on.

## A.  Pendahuluan
Hukum internasional se daknya telah melewa  3 ( ga) fase,¹ yang mana masing- masing  fase  memengaruhi  evolusi  hukum  internasional. Fase  pertama ,  hukum internasional berperan dalam mengatur hubungan negara dengan negara.² Fase kedua adalah masa setelah Perang Dunia I, hukum internasional mulai menyentuh individu untuk melindungi dan memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM).³ Fase ke ga ditandai  oleh  globalisasi  dan  demokra sasi  negara-negara  yang  memunculkan kekuasaan Parlemen. Fase ke ga mengakibatkan hubungan hukum internasional dan  hukum  nasional  menjadi  semakin  kompleks  karena  kehadiran  hukum internasional dalam hukum nasional diuji dari segi democra c legi macy. ⁴ Hukum internasional itu sendiri bila dibedah berdasarkan sumbernya, terbagi atas  empat  instrumen,  yakni  perjanjian  internasional,  kebiasaan  internasional, doktrin,  dan  putusan  pengadilan.  Sumber  hukum  internasional  ini  didapat  dari Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional yang telah diakui sebagai suatu pernyataan authorita ve sebagai sumber hukum internasional.⁵ Tentunya dalam
¹ Wawancara dengan Damos Dumoli Agusman, 10 Februari 2016, melalui linimasa Facebook.
²   Fase  pertama  ini  ditandai  dengan  munculnya  Perjanjian  Westphalia  1648  yang  melahirkan  negara-negara bangsa yang berdaulat di Eropa. Pada fase ini belum ada perkembangan dari doktrin kons tusionalisme dan pemisahan kekuasaan, sehingga konﬂik antara hukum internasional dan hukum nasional belum ditemukan. Lihat juga Damos Dumoli Agusman, Trea es under Indonesian Law: A Compara ve Study , Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014, hlm. 54.
³   Meningkatnya  dorongan  untuk  jaminan  akan  HAM  yang  ditandai  dengan  lahirnya  DUHAM  yang  menjadi ladasan ﬁlosoﬁs dari PBB serta konvensi-konvensi HAM di kemudian hari.  Lihat Humphrey JP, " The Universal Declara on of Human Rights: Its History, Impact and Judical Character ", dalam buku Human Rights: Thirty Years A er the Universal Declara on , yang disusun oleh Ramcharan B.G. (eds), Netherlands: Springer, 1979, hlm. 37. Di saat yang sama terjadi perkembangan doktrin tentang kons tusi-kons tusi modern yang mana di dalam terikat konsep kedaulatan dan separa on of powers . Konﬂik antara hukum internasional dan hukum nasional mulai nyata terlihat pada fase ini. Lihat Damos Dumoli Agusman, Trea es Under Indonesian Law: A Compara ve Study, Loc.cit.
⁴   Pada fase ke ga yakni dimulai sejak akhir abad ke-20, hukum internasional  dak lagi semata-mata menyentuh kehidupan  manusia  dibidang  HAM  saja.  Berkembangnya  globalisasi  memunculkan  kebutuhan-kebutuhan hukum internasional mengatur masalah ekonomi, kebudayaan, dan lingkungan. Kebutuhan-kebutuhan yang muncul akibat globalisasi mulai melunturkan konsep kedaulatan yang sebelumnya kaku. Lihat:  David Haljan, Separa ng Powers: Interna onal Law before Na onal Courts, Leuven: T.M.C Asser Press, 2013, hlm.1.
⁵ Ibid , hlm. 70.
konteks  perkembangan  hukum  internasional,  sumber-sumber  hukum  inter- nasional secara otoma s ikut berkembang.
Terkait perkembangan dari perjanjian internasional sebagai salah satu sumber hukum internasional, perjanjian internasional telah sangat berkembang dari segi kuan tas maupun kualitas. Berdasarkan situs resmi PBB, semenjak PBB didirikan terdapat 32 perjanjian internasional yang ditetapkan oleh PBB dan hanya 7 dari 32 perjanjian  internasional  tersebut  yang  dibuat  sebelum  tahun  1970.⁶  Perkem- bangan internasional ini memiliki tantangan tersendiri bagi pemerintahan negara- negara.  Meningkatnya  prak k democra c  legi macy pada  Parlemen,  di  mana kebijakan-kebijakan  ekseku f  membutuhkan  otorisasi  lebih  oleh  Parlemen, menjadi  hambatan  tersendiri  bagi  negara  yang  belum  memiliki  sistem  hukum nasional yang mengatur perjanjian internasional dengan konsisten. Perkembangan democra c legi macy di Indonesia dapat dilihat pada perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pasca Reformasi 1998, yang mana terjadi pergeseran kekuasaan dari execu ve heavy menjadi legisla ve heavy pada  sistem  pemerintahan  Indonesia.⁷  Dari  sisi  perspek f  hukum internasional, hal ini dapat menghambat diterapkannya perjanjian internasional yang telah mengikat negara-negara. Berdasarkan hal ini pula permasalahan terkait hubungan hukum internasional dengan hukum nasional menjadi semakin nyata.⁸
Masalah prak k muncul di ranah Pengadilan Nasional Indonesia ke ka Hakim merujuk  pada  perjanjian  internasional,  yang  dalam  peneli an  ini  adalah Mahkamah Kons tusi (MK). Dalam memutus perkara yang diajukan kepadanya, MK  menggunakan  sumber  hukum  sebagai  alat  untuk  memeriksa  perkara. Berdasarkan prak k Mahkamah Kons tusi selama ini, hakim beberapa kali merujuk pada perjanjian internasional dalam memutus perkara dengan asas rechtsviding sebagai landasan. Namun, belum ada satu konsistensi akan penerapan perjanjian internasional  di  pengadilan  dikarenakan  belum  adanya  aturan  yang  jelas  dan kebiasaan yang konsisten. Dalam sebagian putusan, MK memang sudah merujuk kepada  perjanjian  internasional  yang signed  and  ra ﬁed ;  sebagian  putusan- putusan pengadilan merujuk pada perjanjian internasional yang signed but not yet ra ﬁed; terdapat  putusan-putusan  yang  merujuk  pada  Perjanjian  Interna onal yang mana Indonesia sama sekali  dak menjadi State-Party; bahkan terdapat suatu Putusan MK yang merujuk sekaligus pada perjanjian-perjanjian internasional yang
⁶   United Na ons, “United Na ons Treaty Collec ons”, h ps://trea es.un.org/doc/source/events/2005/list.pdf, diakses pada 29 Maret 2016.
⁷   Bagir Manan, Membedah UUD 1945 , Malang: Universitas Brawijaya Press, 2012, hlm. 123.
⁸   Teori dualisme (berdasarkan pandangan voluntarisme ) memisahkan hukum internasional-hukum nasional dan teori monisme (berdasarkan pandangan objek vis ) menganggap hukum internasional-hukum nasional berada dalam satu perangkat. Lihat: Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Bandung: PT. Alumni, 2003, hlm. 56.
⁹   Putusan Mahkamah Kons tusi Nomor 065/PUU-II/2004, putusan diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Kons tusi yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 3 Maret 2005.
¹⁰   Putusan  Mahkamah  Kons tusi  Nomor  013-022/PUU-IV/2006,  putusan  diucapkan  dalam  sidang  Pleno Mahkamah Kons tusi yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 6 Desember 2006.
¹¹   Putusan Mahkamah Kons tusi Nomor 5/PUU-VIII/2010, putusan diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Kons tusi yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 24 Februari 2011.
¹²   Putusan Mahkamah Kons tusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, putusan diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Kons tusi yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 30 Oktober 2007.
signed  and  ra ﬁed,  signed  but  not  yet  ra ﬁed. Jikapun  hakim  merujuk  pada perjanjian  internasional  yang signed  and  ra ﬁed, penerapan  tersebut  belum memiliki dasar atau kaidah yang jelas.  Beberapa contoh putusan-putusan tersebut adalah sebagai berikut:
1.  Beberapa putusan MK yang menggunakan Interna onal Covenant on Civil and Poli cal  Rights (ICCPR) 1966  (Indonesia  menandatangani  ICCPR  pada  23 Februari 2006 dan dira ﬁkasi 23 Mei 2006), antara lain:
a.  Pengujian  Materi  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2000  tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM);⁹
b.  Pengujian  Materi  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  tentang Penghinaan Kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia;¹⁰ dan
c.  Pengujian Materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹¹
2.  Dalam Putusan MK pada Pengujian Materi tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Narko ka (UU Narko ka),¹² MK menafsirkan kejahatan narko ka yang terdapat dalam UU Narko ka sebagai bagian dari the most serious crime yang  digolongkan  pada  Pasal  6  ICCPR.  MK  menyatakan  bahwa  penafsiran tersebut merukapakan metode penafsiran sistema s dengan VCLT 1969 sebagai jembatan.  VCLT  sendiri  dak  pernah  dira ﬁkasi  Indonesia,  meskipun  sudah diterima  negara-negara  di  dunia  sebagai  bagian  dari  hukum  kebiasaan internasional.
3.  Putusan  MK  tahun  2003  tentang  permohonan  pengujian  Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2003  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  penggan Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Pemberlakuan  Peraturan Pemerintah  Penggan   Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  (UU  Terorisme),  pada  Peris wa Peledakan  Bom  di  Bali  tanggal  12  Oktober  2002,  menjadi  Undang-Undang; putusan  ini  merujuk  kepada  ICCPR  (pada  saat  itu  Indonesia  belum  menjadi state-party) ,  ICC  1998  (Indonesia  bukan state-party sampai  saat  tulisan  ini dibuat), dan beberapa konvensi regional Amerika (yang mana  dak mungkin Indonesia  menjadi party dari  konvensi  regional  Amerika  karena  Indonesia
PJIH Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 590
¹³   Putusan Mahkamah Kons tusi Nomor 13/PUU-I/2003, putusan diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Kons tusi yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, 23 Juli 2004.
¹⁴   Putusan Mahkamah Kons tusi Nomor 38/PUU-IX/2011, putusan diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Kons tusi yang terbuka untuk umum pada hari Senin, 12 Maret 2012, hlm. 197
¹⁵   Putusan Mahkamah Kons tusi Nomor 140/PUU-VII/2009, putusan diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Kons tusi yang terbuka untuk umum pada hari Senin, 19 April 2010, hlm. 275.
¹⁶   Putusan Mahkamah Kons tusi Nomor 1/PUU-VIII/2010, putusan diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Kons tusi yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 2 Februari 2011, hlm. 151.
berada di Asia).¹³ Analisa peneli an ini nan nya juga akan menunjukan apakah dalam  putusan  ini,  MK  merujuk  pada  perjanjian-perjanjian  internasional tersebut sebagai norma dari hukum kebiasaan internasional, norma yang ada pada prinsip-prinsip hukum umum, atau memang diambil sebagai norma dari sebuah perjanjian internasional yang berdiri sendiri.
4.  Mahkamah  Kons tusi  dalam  memutus  perkara  permohonan  Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang ASEAN Charter¹⁴ terhadap UUD 1945, dalam putusannya Mahkamah menolak seluruh permohonan pemohon. Namun,  menyatakan  bahwa  Mahkamah  berwenang  mengadili  permohonan pemohon,  ar nya  berwenang  mengadili  undang-undang  (UU)  yang bersubstansi hukum internasional.
5.  Mahkamah  Kons tusi  dalam  memutus  perkara  permohonan  Pengujian Undang-Undang  Nomor  1/PNPS/1965  tentang  Pencegahan  Penyalahgunaan dan/atau  Penodaan  Agama  terhadap  UUD  1945,  dalam  putusannya menyatakan bahwa “Penghormatan negara Indonesia atas berbagai konvensi serta  perangkat  hukum  Internasional  termasuk  HAM  haruslah  tetap  ber- dasarkan pada falsafah dan kons tusi Negara Kesatuan Republik Indonesia”.¹⁵ 6.  Putusan Mahkamah Kons tusi Indonesia terkait Permohonan Judicial Review Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak),  dalam  per mbangannya  menyatakan  bahwa  perjanjian-perjanjian internasional  tentang  Hak  Anak  memang  dapat  digunakan  MK  sebagai  alat perbandingan, namun dalam hal ini perjanjian-perjanjian internasional itu  dak dapat menentukan batas umur anak secara kons tusional.¹⁶
Inkonsistensi dari Mahkamah Kons tusi selama ini membawa ke dakpas an hukum kepada masyarakat Indonesia, bahkan kepada masyarakat Internasional. Terlebih lagi, berdasarkan Putusan MK pada Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang ASEAN Charter, MK menyatakan berwenang menguji ASEAN Charter. Bilamana memang MK dapat menguji perjanjian internasional, tentu hal ini dapat menyebabkan Indonesia melanggar interna onal obliga ons yang sudah melekat kepadanya. Oleh karena itu, se daknya peneli an ini akan menjawab 2 iden ﬁkasi masalah, yakni pertama, mengenai fungsi dan kedudukan perjanjian internasional  di  Indonesia  berdasarkan  prak k  Pengadilan  Nasional  Indonesia,
¹⁷   Wawancara dengan I Dewa Gede Palguna, 27 Juli 2016, bertempat di Kantor Mahkamah Kons tusi Republik Indonesia.
¹⁸   Dalam putusan ini MK juga menyatakan bahwa pengesampingan asas non-retroak f dalam UUD 1945 juga sejalan dengan norma-norma hukum internasional lain yang didalilkan oleh pemohon.
khususnya  Mahkamah  Kons tusi,  selama  ini;  dan  kedua,  mengenai  bagaimana perihal  penerapan  perjanjian  internasional  diterapakan  di  Pengadilan  Nasional Indonesia, khususnya Mahkamah Kons tusi, di masa depan.

## B.  Fungsi  dan  Kedudukan  Perjanjian  Internasional  di  Indonesia  Berdasarkan Putusan-Putusan Mahkamah Kons tusi
MK memutus perkara-perkara yang berhubungan dengan perjanjian internasional dengan  berbagai  variasi.  MK  pernah  merujuk  langsung  kepada  perjanjian- perjanjian internasional yang mana Indonesia bukan merupakan Negara-Peserta; merujuk  kepada  UU  Ra ﬁkasi  dengan  anggapan  bahwa  UU  Ra ﬁkasi  dak terlepaskan dari perjanjian internasional yang dira ﬁkasi; MK merujuk kepada UU implementasi dari perjanjian internasional yang telah dira ﬁkasi; menggunakan hukum  kebiasaan  internasional  (VCLT  1969)  untuk  melakukan  penafsiran sistema s  antara  2  perjanjian  internasional  yang  telah  dira ﬁkasi;  bahkan terkadang MK merujuk kepada semua jenis varian yang disebutkan. Berdasarkan analisis terhadap putusan-putusan tersebut, se daknya ditemukan beberapa poin, yaitu:

## 1.  Supremasi UUD 1945
Hakim Kons tusi I Dewa Gede Palguna mengatakan bahwa di Indonesia berlaku supremasi UUD 1945, yang berar  bahwa UUD 1945 merupakan norma ter nggi yang  dak  dapat  dikalahkan  oleh  norma  lain  manapun.¹⁷  Berdasarkan  5  (lima) putusan  yang  dikaji  dalam  skripsi  ini,  dak  ada  satupun  putusan  MK  yang menunjukan bahwa MK menjadikan suatu norma yang mengalahkan UUD 1945.
Putusan MK Nomor 065/PUU-II/2004 tentang Jucidicial Review UU Pengadilan HAM  (asas  retroak f),  MK  menyatakan  dalam  Per mbangan  Hukum  bahwa pengesampingan asas non-retroak f secara kons tusional ditegaskan oleh Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945. Pada kasus tersebut, Para Pemohon mendalilkan bahwa terdapat  norma-norma  hukum  internasional  yang  secara  tegas  melarang penerapan asas retroak f. Dengan MK menjawab bahwa Pasasl 28J Ayat (2) UUD 1945  menyediakan  ruang  untuk  pengesampingan  asas  non-retroak f,  secara implisit MK menyatakan bahwa norma-norma hukum internasional  dak berlaku selama UUD 1945 mengatakan lain.¹⁸
Putusan  MK  Nomor  012/PUU-I/2003  tentang  Pengujian  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, MK menyatakan bahwa standar dan norma yang dikenal dalam konvensi-konvensi ILO harus disesuaikan dengan
PJIH Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 592
ukuran yang dikenal oleh UUD 1945.¹⁹ Ku pannya sebagai berikut:
“Seandainyapun  hal  itu  benar  bertentangan  dengan  standard  ILO  - quod non - maka standard dan norma-norma yang demikian haruslah dilihat  sebagai  bagian  dari  standard  dan  norma  yang  berlaku  di Indonesia  melalui  ukuran  yang  dikenal  dalam  UUD  1945.  Hal  itu disebabkan hak asasi  dak dipandang sebagai sesuatu yang berlaku mutlak.  Pasal  28J  ayat  (2)  UUD  1945  menetapkan  bahwa  dalam menjalankan  hak  dan  kebebasannya,  se ap  orang  wajib  tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud  semata-mata  untuk  menjamin  pengakuan  serta  peng- hormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan  per mbangan  moral,  nilai-nilai agama,  keamanan  dan  keter ban  umum  dalam  suatu  masyarakat demokra s.”
Putusan MK Nomor 1/PUU-VIII/2010 tentang Judicial Review UU Pengadilan Anak, MK menyatakan bahwa seluruh instrumen hukum internasional hanya dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam menentukan batas usia anak, namun instrumen hukum internasional  dak dapat dijadikan batu uji an sich dalam menilai kons tusionalitas batas usia anak.²⁰
Pada Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009 tentang Judicial Review Undang- Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan  Agama,  MK  secara  tegas  menjelaskan  supremasi  UUD  1945  di  atas perjanjian internasional. MK mengatakan, “Penghormatan Negara Indonesia atas berbagai perangkat hukum internasional termasuk HAM harus tetap berdasarkan falsafah  dan  kons tusi  NKRI”.²¹  Pada  per mbangan  hukum  tersebut  juga  MK menyatakan  bahwa  konsep  dan  prinsip  Negara  Hukum  Indonesia  dak  dapat disamakan begitu saja dengan prinsip negara hukum yang diangkat secara universal lewat instrumen-instrumen hukum internasional maupun prinsip negara hukum yang diangkat oleh ahli-ahli hukum tertentu.
Keempat  Putusan  MK  di  atas,  yaitu  Putusan  MK  Nomor  1/PUU-II/2004; Putusan MK Nomor 012/PUU-I/2003; Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009; dan Putusan  MK  Nomor  1/PUU-VIII/2010;  menggambarkan  supremasi  UUD  1945. Sedangkan pada 6 Putusan MK yang lain, meski  dak ada kalimat-kalimat eksplisit yang  menyatakan  supremasi  UUD  1945  seper   Putusan  MK  Nomor  012/PUU-
¹⁹   Putusan Mahkamah Kons tusi Nomor 12/PUU-I/2003, putusan diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Kons tusi yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 28 Oktober 2004, hlm. 113.
²⁰   Putusan Mahkamah Kons tusi Nomor 1/PUU-VIII/2010, Op.cit., hlm. 151.
²¹   Poin [3.34.9 Putusan Mahkamah Kons tusi Nomor 140/PUU-VII/2009, Op.cit., hlm. 275.
I/2003 dan Putusan MK Nomor 1/PUU-VIII/2010,  dak pula mengenyampingkan UUD  1945  di  bawah  instrumen  hukum  internasional  yang  dirujuk.  Dapat disimpulkan,  bahwa  meski  status  instrumen  hukum  internasional  dalam  sistem hukum  nasional  belum  jelas,  namun  dipas kan  bahwa instrumen  hukum internasional  dak sejajar maupun berada di atas UUD 1945 (huruf tebal oleh penulis).
Amerika  Serikat  mengenal  prinsip supremacy  clause dalam  Kons tusi-nya. Pasal VI Paragraf 2 Kons tusi AS menyatakan bahwa Kons tusi Negara Federal AS, federal  statutes ,  dan  perjanjian  internasional  adalah  3  bentuk  hukum  yang suprema f,  sehingga  peraturan  perundang-undangan  lain  dak  boleh bertentangan  dengan  ke ganya.  UUD  1945  dak  menjelaskan  secara  eksplisit mengenai supremacy  clause, dengan  kata  lain  dak  menyebutkan  posisi  dan kedudukan hukum di bawah UUD 1945. Namun, berdasarkan prak k MK hingga hari  ini,  juga  berdasarkan  wawancara  dengan  Hakim  MK  I  Dewa  Gede  Palguna, dapat dipas kan bahwa di Indonesia satu-satunya hukum yang bersifat suprema f dalam sistem hukum nasional adalah UUD 1945.
Mengenai  kedudukan  antara  Kons tusi  Negara  Federal  AS, federal  statutes , dan perjanjian internasional; kons tusi AS  dak menjelaskan kedudukan antara ke ganya. Case law di AS menjawab permasalahan tersebut. Putusan Mahkamah Agung AS dalam kasus Whitney vs Robertson 1888 yang menjawab status hierarki antara Kons tusi AS, Federal Statutes, dan Perjanjian Internasional.²² Se daknya Putusan  atas  kasus  Whitney  v.  Robertson  1888  menjawab  2  hal: Pertama , kedudukan hukum Federal Statutes dengan Perjanjian Internasional adalah sejajar, namun keduanya berada satu derajat di bawah Kons tusi; dan Kedua , bilamana federal  statues bertabrakan  dengan  perjanjian  internasional  maka  yang  akan berlaku adalah yang diterbitkan paling akhir.²³
Dalam konteks Indonesia, se daknya MK telah membuat satu keputusan yang konsisten bilamana berkaitan dengan supremasi kons tusi. UUD 1945 suprema f, dan  bahkan  bila  suatu  konvensi  internasional  bertentangan  dengan  UUD  1945, maka yang diiku  adalah UUD 1945.²⁴ Yang selanjutnya dapat dijawab MK adalah posisi  perjanjian  internasional  dengan  sumber-sumber  hukum  lainnya, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung AS pada Kasus Whitney v. Ferguson 1888 .

## PJIH Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 594
²²   Perlu  diingat  bahwa  putusan  ini  merupakan  perkembangan  dari  prinsip Charming  Betsy dari  Putusan Mahkamah Agung AS pada Kasus Murray vs. Schooner Betsy 1804. Prinsip ini menjawab bahwa kedudukan federal statutes sejajar dengan hukum kebiasaan internasional, dan penyusun federal statutes harus dapat menyusun statutes yang dapat berkesinambungan dengan hukum kebiasaan internasional.
²³   John Quigley, ”Toward More Eﬀec ve Judicial Implementa on of Treaty Based-Right”, Fordham Interna onal Law Journal, Vol. 29, Issue 3, 2005 , hlm. 585.
²⁴   Lihat penjeasan terkait putusan-putusan MK di paragraf-paragraf sebelumnya.
Meskipun sistem hukum Indonesia  dak menerapkan sistem preseden atau case law , tetapi perihal terkait supremasi kons tusi terhadap hukum internasional telah menjadi suatu yurisprudensi tetap dan dapat menjadi sumber hukum formil yang dapat berlaku.²⁵

## 2.  Perjanjian  Internasional  diterapkan  sebagai  Sumber  Hukum  Materiil  di Mahkamah Kons tusi
Mahkamah Kons tusi kerap kali merujuk kepada konvensi-konvensi PBB maupun perjanjian-perjanjian  internasional  yang  mana  Indonesia  bukan  merupakan Negara-Pihak. Hal ini terjadi pada Putusan MK Nomor 065/PUU-II/2004²⁶ tentang Judicial Review UU Pengadilan HAM (asas retroak f); Putusan MK Nomor 2-3/PUU- V/2007 tentang Judicial Review UU Narko ka (hukuman ma );²⁷ dan Putusan MK Nomor 13/PUU-I/2003 tentang Judicial Review UU Terorisme.²⁸
Hakim Kons tusi I Dewa Palguna, yang menjabat sebagai Hakim MK pada saat ke ga  putusan  di  atas  dikeluarkan,  mengemukakan  dua  pandangan  tentang mengapa MK merujuk pada instrumen-instrumen hukum internasional yang mana Indonesia bukan merupakan negara pihak:²⁹
a.  Perjanjian-perjanjian  internasional  tersebut  oleh  MK  dirujuk  hanya  sebagai pembanding guna memperkuat per mbangan hukum Mahkamah. Perjanjian- perjanjian  internasional  tersebut  dak  dirujuk  sebagai  dasar  hukum  yang mengikat;
b.  Di dalam perjanjian-perjanjian internasional, terutama Kovenan-Kovenan PBB, terdapat nilai-nilai moral yang  dak dapat dikesampingkan.
²⁵   Lihat  Ernst  Utrecht, Pengantar  Dalam  Hukum  Indonesia ,  cetakan  ke-11,  Jakarta:  P.T  Ich ar  Baru  dan  Sinar Harapan, 1989, hlm. 126.   Lebih lanjut Utrecht mengatakan bahwa yurisprudensi tetap terjadi karena suatu rangkaian  atau  rentetan  keputusan-keputusan  yang  sama  sehingga  dapat  menjadi  suatu  dasar  peradilan ( standard-arrest ) untuk menyelesaikan suatu masalah yang telah lama melahirkan keragu-raguan. ²⁶   MK pada putusan ini merujuk kepada Interna onal Covenant on Civil and Poli cal Rights (ICCPR) yang saat itu Indonesia belum menjadi bagian. MK juga merujuk pada Pasal 7 Konvensi Eropa tentang HAM yang mana Indonesia juga bukan merupakan negara pihak.
²⁷   MK pada putusan ini merujuk pada perjanjian-perjanjian internasional yang mana Indonesia bukan merupakan bagian, yakni: Pasal 76 ayat (3) dan 77 ayat (5) Protocol Addi onal I to the 1949 Conven ons and Rela ng to the Protec on  of  Vic ms  of  Interna onal  Armed  Conﬂict ; Pasal  6  ayat  (4) Protocol  Addi onal  II  to  the  1949 Conven ons and Rela ng to the Protec on of Vic ms of Interna onal Armed Conﬂict ; Pasal 80 Rome Statute of Interna onal Criminal Court ; Pasal 2 ayat (2) Conven on for the Protec on of Human Rights and Fundamental Freedoms (European Conven on on Human Rights) ; dan Pasal 4 American Conven on on Human Rights and Fundamental Freedoms Concerning the Aboli on of the Death Penalty.
²⁸   MK pada putusan ini merujuk pada beberapa perjanjian internasional yang mana Indonesia bukan merupakan negara  pihak,  yakni:    Pasal  7 European  Conven on  for  the  Protec on  of  Human  Rights  and  Fundamental Freedoms and Its Eight Protocols , Pasal 4 dan Pasal 15 United Na ons Interna onal Covenant on Civil and Poli cal  Rights 1966,  Pasal  9 American  Conven on  on  Human  Rights ,  Pasal  22-24 Rome  Statute  of  the Interna onal Criminal Court 1998.
²⁹   Wawancara I Dewa Gede Palguna, 27 Juli 2016, di Kantor Mahkamah Kons tusi RI.

## Penerapan PI di PN Indonesia: Studi terhadap Putusan MK
Pada  Putusan  MK  Nomor  65/PUU-II/2004,  rujukan  MK  kepada  perjanjian- perjanjian internasional dijabarkan oleh MK dalam rangka menjawab mengenai penerapan  asas  retroak f  di  Indonesia  sejalan  dengan  semangat  hukum internasional. MK merujuk kepada norma-norma perjanjian internasional terkait HAM untuk memperkuat pendapatnya bahwa UUD 1945 sejalan dengan semangat HAM, bukan justru melanggar HAM.³⁰ Rujukan MK dalam putusan ini yang merujuk kepada instrumen-instrumen hukum trans-regional juga dapat diar kan bahwa MK ingin menunjukan bahwa asas retro-ak f masih berlaku di belahan-belahan dunia lain.  Dengan  kata  lain,  MK  memang  merujuk  pada  perjanjian-perjanjian internasional  tersebut  sebagai  pembanding  untuk  memperkuat  per mbangan hukum.
Argumen  di  atas  juga  berlaku  pada  Putusan  MK  Nomor  2-3/PUU-V/2007 tentang Judicial  Review UU  Narko ka  (hukuman  ma )  dan  Putusan  MK  Nomor 13/PUU-I/2003 tentang Judicial Review UU Terorisme. Pada Putusan MK Nomor 2- 3/PUU-V/2007,  MK  merujuk  kepada  instrumen-instrumen  hukum  internasional yang  mana  Indonesia  bukan  Negara-Pihak  untuk  membandingkan  dan membuk kan bahwa hukuman ma  masih berlaku dalam hukum internasional dan juga  pada  masyarakat  regional,  sehingga  MK  dapat  menjawab  bahwa  adanya hukuman  ma   dalam  UU  Narko ka  masih  memiliki  ruang  dalam  hukum internasional. Putusan MK Nomor 13/PUU-I/2003 pun sama, MK merujuk kepada 5 perjanjian internasional (2 diantaranya perjanjian regional) sebagai pembanding dan memperkuat per mbangan hukum terkait asas retroak f.
Kesyahihan  dari  prak k  MK  dalam  merujuk  instrumen  hukum  internasional sebagai pembanding dan penguat per mbangan hukumnya dapat kita temukan pada Putusan MK Nomor 1/PUU-VIII/2010 tentang Judicial Review UU Pengadilan Anak. Mahkamah menyatakan:³¹
“Mahkamah  berpendapat  bahwa  konvensi  internasional,  rekomen- dasi Hak-Hak Anak PBB, dan instrumen hukum internasional lainnya batas  umur  12  tahun  dapat  dijadikan  perbandingan  dalam menentukan  batas  usia  minimal  bagi  anak  dalam  pertanggung- jawaban hukum. Namun, Mahkamah berpendapat bahwa instrumen hukum internasional dan rekomendasi PBB  dak dapat dijadikan batu uji an sich dalam menilai kons tusionalitas batas usia pertanggung- jawaban hukum anak.”
PJIH Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 596
³⁰   Lihat  Putusan  Mahkamah  Kons tusi  Nomor  065/PUU-II/2004, Op.cit., hlm.  34.  Mahkamah  menyatakan, “…semangat yang terkandung dalam UUD 1945 sejalan dengan semangat dalam sejumlah instrumen hukum internasional maupun regional.”
³¹   Putusan MK Nomor 1/PUU-VIII/2010, Op.cit., hlm. 151.
Dengan kata lain, pendapat mahkamah tersebut se daknya menegaskan dua hal. Pertama ,  MK  memang  mengakui  akan  prak knya  selama  ini  dalam menggunakan  perjanjian  internasional  sebagai  pembanding  dan  penguat per mbangan hukum. Kedua , MK secara implisit menyatakan bahwa instrumen- instrumen  hukum  internasional  dak  dapat  menentukan  perihal  kons tusional (baca:  supremasi  UUD  1945).  Pendapat  MK  lain  yang  dapat  dijadikan  argumen tambahan  dalam  hal  ini  ada  pada  pernyataan  MK  pada  Putusan  MK  Nomor  2- 3/PUU-V/2007 yang berbunyi:³²
“Bahwa diadopsinya Hak-Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 sebagai hukum ter nggi ( basic norm ), memiliki konsekuensi tersendiri, yaitu Hak  Asasi  manusia  tersebut  ikut  serta  menjadi  tolak  ukur  dalam menilai kons tusionalitas undang-undang yang mempengaruhi dan menyangkut  harkat  dan  martabat  manusia  yang  berada  diwilayah hukum negara, in casu Republik Indonesia. Sehingga oleh karenanya hak  kons tusional  yang  diar kan  dalam  pasal  51  ayat  (1)  UU  MK melipu   juga  hak  fundamental  atau  hak  asasi  manusia  yang  dak sematamata memiliki daya laku nasional, melainkan juga universal.”
Prak k  ini  dapat  dikaitkan  dengan  perkembangan  hukum  internasional  itu sendiri. Berkembangnya hukum internasional secara intrusif kedalam kehidupan ap individu telah mengembangkan prinsip-prinsip universal tentang kemanusiaan yang  dak  hanya  dapat  dianut  negara-negara  tapi  juga  dianut  oleh  masyarakat dunia. Hal ini menurut I Dewa Gede Palguna menjadikan MK  dak dapat begitu saja mengenyampingkan  prinsip-prinsip  hukum  internasional  yang  berkembang, karena  UUD  1945  sendiri  memberikan  penghargaan  yang  nggi  kepada perkembangan  dunia  dan  kemanusiaan.³³  Bagir  Manan  mengemukakan  hal senada, bahwa ada suatu ikatan moral yang mengikat Indonesia sebagai anggota PBB,  sehingga  kovenan-kovenan  PBB  yang  meskipun  Indonesia  bukan  Negara Pihak, wajib diperha kan oleh Indonesia.³⁴ Argumen tersebut menjadi landasan yang kuat dari prak k ini.
Penerapan perjanjian internasional sebagai pembanding yang  dak mengikat, serta alasan-alasan MK merujuk kepada perjanjian internasional dengan adanya keterikatan  moral  pada  putusan-putusan  yang  dijelaskan  di  atas,  menunjukan bahwa MK menjadikan perjanjian internasional sebagai sumber hukum materiil. Ar nya, perjanjian internasional dengan adanya keterikatan moral tersebut, turut berperan  dalam  membentuk  hukum,  yang  mana  dalam  hal  ini  adalah  putusan- putusan  MK.  Sebagai  sumber  hukum  materiil,  maka  dak  memerlukan  suatu
³²   Putusan Mahkamah Kons tusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, Op.cit. , hlm. 446.
³³   Wawancara dengan Hakim Kons tusi I Dewa Gede Palguna, 27 Juli 2016. ³⁴   Wawancara dengan Bagir Manan, 28 Juli 2016.

## Penerapan PI di PN Indonesia: Studi terhadap Putusan MK
bentuk hukum tertentu.
Prak k ini juga cenderung mengarah kepada aliran monisme. Meskipun MK memandang  perjanjian-perjanjian  internasional  tersebut  dak  dijadikan  dasar yang  mengikat,  akan  tetapi  prak k  ini  sesuai  dengan  konsep-konsep  dasar monisme.  Alasannya,  perjanjian-perjanjian  internasional  yang  belum  memiliki status hukum domes k tersebut digunakan dalam pengadilan nasional, terlepas dari apapun pandangan MK. Kentalnya penerapan konsep ini diperkuat ke ka MK melakukan penafsiran sistema s pada Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007, yang mana Vienna  Conven on  on  the  Law  of  Trea es (dalam  kapasitasnya  sebagai hukum  kebiasaan  internasional)  digunakan  sebagai  pisau  analisis  antara  norma dalam ICCPR dengan United Na ons Conven on Against Illicit Traﬃc in Narco c Drugs and Psychotropic Substances 1998. Perihal yang terakhir ini akan dibahas pada poin selanjutnya.

## 3. Perjanjian  Internasional  sebagai  Sumber  Hukum  Formil  di  Mahkamah Kons tusi
Bila  pada  putusan-putusan  yang  dianalisis  pada  sub-bab  di  atas  perjanjian internasional dirujuk sebagai sumber hukum materiil, maka 2 putusan MK yang akan  dibahas  pada  sub-bab  ini  mengindikasikan  bahwa  MK  mengklasiﬁkasian perjanjian  internasional  sebagai  sumber  hukum  formil.  Dalam  konteks  sumber hukum,  sumber  hukum  formil  ditaa   oleh  karena  bentuk  hukumnya.  Ar nya, sumber hukum formil memerlukan suatu bentuk hukum tertentu dalam sebuah klasiﬁkasi/hierarki  sistem  hukum.  Putusan  MK  Nomor  33/PUU-IX/2011  tentang Judicial Review UU Pengesahan ASEAN CHARTER dan Putusan MK Nomor 2-3/PUU- V/2007 tentang Judicial Review UU Narko ka mengindikasikan hal tersebut. Putusan MK Nomor 33/PUU-IX/2011 tentang Judicial Review UU Pengesahan ASEAN  CHARTER,  MK  menyatakan  bahwa  memiliki  kewenangan  untuk  menguji ASEAN Charter . Putusan MK ini menyiratkan  ga hal, yakni: Pertama , UU ra ﬁkasi dan  perjanjian  internasional  sebagai  lampirannya  adalah  satu  kesatuan; Kedua , karena  ia  adalah  undang-undang  maka  MK  dapat  mengujinya; Ke ga ,  MK mengatakan  bahwa  bentuk  UU  ini  memiliki logical  fallacies dan  harus  di njau kembali.³⁵ MK juga sudah melakukan penafsiran terhadap Pasal 11 UUD 1945. MK menyatakan  bahwa  bentuk  'persetujuan  DPR'  yang  dimaksudkan  pada  Pasal  11 UUD  1945  adalah  'persetujuan  internal/ parliemantary  approval' agar  ekseku f dapat  mera ﬁkasi  suatu  perjanjian  internasional  ( consent  to  be  bound ). Selanjutnya MK menyatakan bahwa bentuk 'persetujuan DPR' tersebut  dak harus
PJIH Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]

## 598
³⁵   Putusan Mahkamah Kons tusi Nomor 33/PUU-IX/2011, putusan diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Kons tusi yang terbuka untuk umum pada hari Senin, 4 Februari 2013, hlm. 194.
berbentuk  undang-undang,  meskipun  produk  hukum  yang  dibuat  oleh  DPR bersama Presiden adalah undang-undang. Sayangnya, MK  dak menjawab bentuk hukum  seper   apa  yang  tepat  digunakan  untuk  perjanjian  internasional berdasarkan  UUD  1945.  MK  juga  dak  menjawab  bagaimana  nan   kedudukan hukum  perjanjian  internasional  bila  prak k  penerapan  perjanjian  internasional selama ini diperbaharui. Terlepas dari penafsiran yang belum selesai tersebut, MK menyatakan bahwa pilihan bentuk hukum ra ﬁkasi perjanjian internasional dalam bentuk  formil  Undang-Undang  harus  di njau  kembali.³⁶  Namun,  perlu  diingat adalah  sejauh  ini  MK  tetap  menganggap  bahwa  perjanjian  internasional  yang berlaku adalah Undang-Undang.
Pada  Putusan  MK  Nomor  2-3/PUU-V/2007,³⁷  MK  menggunakan  metode penafsiran dengan menggunakan Pasal 31 VCLT 1969 sebagai dasar dari metode tersebut.³⁸  Mahkamah  menafsirkan  Konvensi  Narko ka  dan  Psikotropika  agar memberi penjelasan bahwa kejahatan narko ka dapat digolongkan sebagai serious crimes yang dapat dimasukan ke dalam kategori dari Pasal 6 ayat (2). Pasal 6 ayat (2) ICCPR  menyatakan  bahwa  hukuman  ma   hanya  dapat  diterapkan  kepada kejahatan yang tergolong most serious crimes . Dengan menafsirkan hal tersebut, Mahkamah  menyatakan  bahwa  kejahatan  Narko ka  dapat  dikategorikan  dalam Pasal 6 ICCPR sehingga dapat dikecualikan dalam hal penerapan hukuman ma .
Tidak hanya merujuk kepada Pasal 31 VCLT 1969, MK juga merujuk kepada Pasal 27 dan 46 VCLT 1969 mengenai perihal  dak boleh adanya peraturan perundang- undangan nasional menjadi halangan dari penerapan perjanjian internasional yang telah  dira ﬁkasi.³⁹  MK  merujuk  kepada  pasal-pasal  tersebut  dalam  rangka menjelaskan  bahwa  keterikatan  Indonesia  pada  ICCPR  karena  telah  mera ﬁkasi kovenan tersebut harus mengingat pula VCLT 1969 sebagai dasar dari rezim hukum perjanjian internasional.
Pada  konsep  dualisme,  perjanjian  internasional  ditransformasi  menjadi peraturan perundang-undangan nasional sehingga kehilangan sifat internasional. Perjanjian internasional tersebut  dak lagi governed by interna onal law , dalam hal  ini interna onal  law  of  trea es ,  namun  tunduk  pada  hukum  nasional  yang
³⁶   Putusan Mahkamah Kons tusi Nomor 33/PUU-IX/2011, Op.cit. , hlm. 195-196.
³⁷   Putusan Mahkamah Kons tusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, Op.cit.
³⁸ Ibid, hlm. 425. Bunyi Pasal 31 Vienna Conven on of the Law of Trea es 1969 (VCLT 1969) adalah sebagai berikut: “Suatu perjanjian internasional harus ditafsirkan dengan i kad baik sesuai dengan penger an sehari-hari yang diberikan terhadap is lah-is lah dalam suatu perjanjian internasional sesuai dengan konteksnya dan dengan mengingat objek dan tujuan perjanjian internasional tersebut.”
³⁹ Ibid, hlm. 420. MK mengawali pembahasan tentang rujukannya kepada VCLT 1969 dengan menyatakan: “untuk mengetahui ada- daknya pelanggaran suatu kewajiban internasional yang lahir dari perjanjian internasional, ketentuan yang harus dijadikan rujukan pertama adalah ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Perjanjian Internasional ( Vienna Conven on on the Law of Trea es 1969, selanjutnya disebut Konvensi Wina 1969), yang khusus berlaku bagi perjanjian internasional negara dengan negara”.
Penerapan PI di PN Indonesia: Studi terhadap Putusan MK
mengatur  mengenai  peraturan  perundang-undangan  nasional.⁴⁰  Karena  di Indonesia  yang  berlaku  adalah  perjanjian  internasional  sama  dengan  undang- undang, maka seharusnya perjanjian internasional yang sudah dira ﬁkasi  dak lagi tunduk  pada  rezim interna onal  law  of  trea es .  Berkaitan  dengan  Putusan  MK Nomor  2-3/PUU-V/2007,  ICCPR  dan  Konvensi  Narko ka  dan  Psikotropika  telah dira ﬁkasi  dan  masing-masing  memiliki  undang-undang  ra ﬁkasi,  sehingga kapasitasnya seharusnya adalah sebagai undang-undang.
Indonesia bukan merupakan Negara-Pihak dari VCLT 1969, namun VCLT telah diakui  sebagai  bagian  dari  hukum  kebiasaan  internasional.⁴¹  Dalam  metodologi hukum internasional, negara terikat kepada hukum kebiasaan internasional kecuali negara  dimaksud  melakukan  penolakan  secara  konsisten.⁴²  Meski  selama  ini perjanjian internasional dianggap sebagai undang-undang, Putusan MK Nomor 2- 3/PUU-V/2007 menunjukan indikasi bahwa perjanjian internasional di Indonesia masih memiliki sifat internasional, yakni governed by interna onal law . Indikasi ini dapat ditarik dari prak k MK pada putusan tersebut dengan menggunakan Pasal 31 VCLT 1969 sebagai dasar interpretasi ICCPR dan Konvensi Narko ka dan Psikotropia dan Pasal 27 dan 46 sebagai norma yang  dak boleh dilanggar. Hal ini mengar kan dua hal, yaitu:
a.  Perjanjian  internasional,  meski  bentuknya  adalah  lampiran  dalam  undang- undang  ra ﬁkasi,  masih  memiliki  sifat governed  by  interna onal  law .  Ini dikarenakan  MK  menggunakan  VCLT  1969  sebagai  hukum  kebiasaan internasional  dalam  per mbangan  hukumnya.  Padahal,  Indonesia  memiliki Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UU Perjanjian Internasional), namun sama sekali  dak dirujuk oleh MK.
b.  Bila  memandang  ICCPR  dan  Konvensi  Narko ka  dan  Psikotropika  sebagai undang-undang,  maka  muncul  pertanyaan  mengenai  kedudukannya  bila disandingkan  dengan  hukum  kebiasaan  internasional.  MK  dalam per mbangannya menyatakan bahwa penegakan perjanjian internasional  dak boleh  terhambat  oleh  hukum  nasional  sebagaimana  diatur  oleh  VCLT  1969. Ar nya, pada kasus ini, MK menyatakan secara  dak langsung menjadikan VCLT 1969 (sebagai hukum kebiasaan internasional berada di atas) sebagai kaidah hukum yang lebih  nggi dari ICCPR dan Konvensi Narko ka dan Psikotropika (sebagai undang-undang).
PJIH Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 600
⁴⁰   Lihat G.C. Thornton, Legisla ve Dra ing , London: Bu erworths, 1987, hlm. 236; Lambertus Erades dan Wesley Gould, The Rela on between Interna onal Law and Municipal Law in the Netherlands and in the United States , Leiden: A.W. Sythoﬀ, 1961, hlm. 297; Peter van Dijk dan Bahiyyih Tahzib, “Parliemantary Par cipa on in the Treaty Making Process of the Netherlands”, C hicago-Kent Law review , Vol. 67, 1991, hlm. 417-418.
⁴¹   Anthony Aust, Vienna Conven on on the Law of Trea es (1969), Oxford: Oxford Public Interna onal Law, 2006, h p://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1498.
⁴²   Damos  Dumoli  Agusman, Hukum  Perjanjian  Internasional:  Kajian  Teori  dan  Prak k ,  Bandung:  PT.  Reﬁka Aditama, 2010 , hlm. 138.
Hal selanjutnya yang pen ng menjadi catatan adalah, MK mengatakan dalam Putusan MK Nomor 33/PUU-IX/2011 bahwa keikutsertaan Indonesia dalam ASEAN Charter dapat berakhir sesuai dengan ketentuan Pasal 18 huruf (h) UU Perjanjian Internasional. Pendapat MK ini mengindikasikan bahwa perjanjian internasional yang  berlaku  di  Indonesia  tunduk  pada  hukum  nasional  Indonesia  tentang perjanjian internasional. Di satu sisi, pada Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007 MK merujuk  keterikatan  perjanjian  internasional  yang  mana  RI  merupakan  Negara- Pihak pada VCLT 1969 sehingga mengindikasikan bahwa perjanjian internasional tersebut masih memiliki karakter internasional ( governed by interna onal law ). Dalam  hal  kedudukan  hukum,  MK  juga  meninggalkan  kebingungan  bagaimana kedudukan  antara  perjanjian  internasional,  undang-undang,  serta  hukum kebiasaan internasional.

## 4.  Penerapan  Perjanjian  Internasional  di  Pengadilan  Nasional  Indonesia  di Masa Depan
Penerapan perjanjian internasional di Indonesia selama ini di Mahkamah Kons usi belum dapat menjawab beberapa pertanyaan. Satu-satunya jawaban yang dapat dipas kan hanya mengenai supremasi UUD 1945 di atas kaidah-kaidah hukum lain, termasuk  diantaranya  hukum  internasional.  Namun,  pertanyaan  terkait  bentuk hukum  domes k  perjanjian  internasional  serta  kedudukannya  belum  dapat dijawab  oleh  Mahkamah  Kons tusi.  Di  satu  sisi,  prak k  Mahkamah  Kons tusi selama ini mengindikasikan bahwa perjanjian internasional memiliki fungsi yang kuat  sebagai  sumber  hukum  di  Indonesia.  Norma-norma  hukum  internasional terutama  mengenai  HAM  seringkali  dirujuk  oleh  MK  karena  MK  menganggap bahwa  ada  satu  keterikatan  moral  antara  Negara  Indonesia  dengan  hukum internasional. Meski selama ini perjanjian internasional berlaku dalam bentuk UU, UU Perjanjian Internasional itu sendiri diperlakukan lebih is mewa.
Inkonsistensi  penerapan  perjanjian  internasional  di  Pengadilan  Nasional Indonesia, baik di level MK maupun peradilan umum,⁴³  dak lepas dari minimnya konstruksi hukum yang mengatur tentang hubungan hukum internasional dengan hukum nasional. Ketentuan kons tusional dalam UUD 1945 sendiri masih terlalu sederhana. Sepanjang perkembangannya sejak tahun 1945 hingga sekarang, hanya Pasal 11 yang menjadi materi muatan terkait perjanjian internasional dan hanya mengalami perubahan terkait 'persetujuan DPR'. Terlalu sederhananya ketentuan kons tusional  ini  menimbulkan  banyak  permasalahan  hukum  di  bidang  prak s. Terutama  frasa  'persetujuan  DPR'  yang  menimbulkan  polemik,  seakan  DPR  ikut dalam  semua  tahapan  pembuatan  perjanjian  internasional  serta  menyamakan
⁴³   Lihat Damos Dumoli Agusman, Trea es under Indonesian Law: A Compara ve Study , Op.cit , hlm. 391-412.
perjanjian  internasional  dengan  Undang-Undang  di  dalam  sistem  hukum nasional.⁴⁴  Ditambah  lagi  dengan  perkembangan  yang  masih  stagnan  ini,  maka akan muncul kemungkinan-kemungkinan perjanjian internasional diuji-materi dan dibatalkan MK dan dapat berakibat Indonesia melanggar hukum internasional.
Amerika Serikat dan Belanda menyediakan ketentuan kons tusional yang lebih lengkap terkait isu ini. Adanya supremacy clause dalam materi muatan kons tusi mereka meredam hampir seluruh isu terkait pertentangan hukum internasional dan hukum nasional. Pasal 91 Kons tusi Belanda dengan jelas menyatakan bahwa seluruh ketentuan hukum nasional akan menjadi  dak berlaku ke ka bertentangan dengan norma perjanjian internasional yang mengikat negara Belanda.⁴⁵ Bahkan, Kons tusi  Belanda  memungkinkan  negara  untuk  ikut  serta  dalam  perjanjian internasional yang bertentangan dengan Kons tusi itu sendiri.⁴⁶
Terkait  dengan  bentuk  persetujuan  parlemen  terhadap  perjanjian  inter- nasional,  Kons tusi  Belanda  menyebutkan  dengan  eksplisit  bahwa  persetujuan yang dimaksud merupakan persetujuan internal parlemen, serta dapat berbentuk tacit approval .⁴⁷ Sedangkan di Amerika Serikat, case law yang berkembang juga telah menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan terkait supreme clause yang di kandung  Kons tusi  AS.  Terkait  kedudukan,  perjanjian  internasional  hanya  satu derajat  di  bawah  Kons tusi  serta  sederajat  dengan Federal  Statutes .⁴⁸  Terkait bentuk  domes k  dari  perjanjian  internasional,  perkembangan case  law AS menegaskan  bahwa  sepanjang  suatu  ketentuan  perjanjian  internasional  bukan merupakan non-self  execu ng, maka  perjanjian  internasional  itu  berlaku  dan diterapkan  di  pengadilan  sebagai  perjanjian  internasional  (bukan  peraturan perundang-undangan nasional).⁴⁹
Putusan  pengadilan  telah  memiliki  peran  yang  begitu  besar  pada  per- kembangan hukum perjanjian internasional di AS dan Belanda. Belanda mes   dak menerapkan  sistem  hukum  preseden,  tetap  mendapatkan  pengaruh  putusan- putusan pengadilan dalam perkembangannya. Sebelum adanya Pasal 92 (2) hasil amandemen  Kons tusi  Belanda  1953,  Kons tusi  AS  hanya  mengakomodir 'persetujuan  parlemen'  dalam  bentuk  formil  berupa goedkerungswet. Goedskerungswet juga  menimbulkan  perdebatan  perihal legisla ve  character
PJIH Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 602
⁴⁴ Ibid, hlm. 475. ⁴⁵   Pasal 94 Kons tusi Kerajaan Belanda.
⁴⁶   Pasal  91  (3)  Kons tusi  Kerajaan  Belanda.  Ini  dimungkinkan  bila  2/3  dari House  of  States  Generals menyetujuinya.
⁴⁷   Pasal 91 (2) Kons tusi Kerajaan Belanda.
⁴⁸   Lihat Pasal VI Kons tusi AS; Putusan Mahkamah Agung AS pada Kasus Murray v. Schooner Charming Betsy 1804; dan Putusan Mahkamah Agung AS pada Kasus Whitney v. Robertson 1888.
⁴⁹   Lihat Putusan Mahkamah Agung AS pada Kasus Foster v. Neilsen 1829 ; dan Putusan Mahkamah Agung AS pada Kasus Meddelin v. Texas 2004.
dalam sumber hukum, sama seper  di Indonesia akhir-akhir ini. Lahirnya Pasal 92 (2) dilatar belakangi oleh perkembangan case law. ⁵⁰
Berhubung  semakin  intrusifnya  hukum  internasional  berkembang  ke  dalam lingkup  nasional, Indonesia  harus  segera menentukan posisinya dalam menem- patkan  hukum  internasional.  Inkonsistensi  dalam  penerapan  perjanjian internasional  di  pengadilan  selama  ini  dapat  menyebabkan  Indonesia  gagal menegakan atau bahkan melanggar hukum internasional. Prak k MK selama ini dalam menerapkan perjanjian internasional, sebagian besar dikarenakan, menurut MK, adanya keterikatan moral. Tentu dengan melihat Kons tusi AS dan Belanda, dorongan untuk melakukan amandemen UUD 1945 bermunculan.
Namun amandemen kons tusi memerlukan upaya poli k yang membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup banyak. Sementara itu globalisasi menuntut segala hal siap dalam tempo yang singkat. Alterna f yang dapat menjadi solusi selain dari amandemen kons tusi lewat MPR adalah melalui judicial interpreta on oleh MK.⁵¹ MK sebagai lembaga yang memiliki peran besar dalam menjaga UUD 1945 sebagai the living cons tu on berwenang untuk menciptakan kaidah kons tusi baru tanpa merubah teks kons tusi asli.⁵²
Menurut  Bagir  Manan,  yurisprudensi  ketatanegaraan  sebagai  salah  satu sumber  hukum  tata  negara  dapat  melahirkan  dan  mema kan  kaidah-kaidah hukum tata negara.⁵³ Mahkamah Kons tusi berperan besar dalam melahirkan dan mema kan  kaidah  hukum  ketatanegaraan,  termasuk  diantaranya  wewenang ketatanegaraan  dan  hubungan  antar  alat  kelengkapan  negara.⁵⁴  Ar nya, Mahkamah  Kons tusi  adalah  lembaga  yang  dapat  menjawab  kebuntuan  dari permasalahan  status  hukum  perjanjian  internasional  di  dalam  sistem  hukum nasional. Meski Indonesia adalah negara yang  dak menerapkan sistem preseden, akan tetapi putusan pengadilan tetap bersifat ﬁnal & binding yang dapat memiliki kekuatan  memaksa  agar  pengadilan  selanjutnya  mengiku   atau  se daknya memerha kan yurisprudensi tersebut.
Hingga hari ini MK belum mendapatkan ujian nyata yang mengharuskan MK menguji terkait adanya norma hukum nasional yang bertentangan dengan norma perjanjian internasional.⁵⁵ Jika suatu saat MK harus menguji hal tersebut, maka berdasarkan peneli an ini MK memiliki beberapa opsi:
⁵⁰   Lihat Damos Dumoli Agusman, Trea es under Indonesian Law , Op.cit, hlm. 341-346; dan Lambertus Erades dan Wesley Gould, Op.cit. , hlm. 307-335.
⁵¹   Wawancara dengan Hakim Kons tusi I Dewa Gede Palguna, 27 Juli 2016.
⁵²   Bagir Manan, Memahami Kons tusi: Makna dan Aktualisasi , Jakarta: Rajawali Press, 2014, hlm. 151-152.
⁵³   Bagir Manan, Konvensi Ketatanegaraan , Yogyakarta: FH UII Press , 2006, hlm. 39-40.
⁵⁴ Ibid.
⁵⁵   Damos Dumoli Agusman, Trea es under Indonesian Law , Op.cit. , hlm. 414.
1.  Meski beberapa pertanyaan seputar isu ini belum dapat dijawab oleh MK, satu hal yang pas  dan selalu ditegaskan secara konsisten oleh MK adalah mengenai supremasi UUD 1945 sebagai kaidah ter nggi.
Belanda  menaruh  penghargaan  yang  amat  nggi  kepada  perjanjian internasional,  karena  memiliki  sejarah  ketatanegaraan  yang  berhubungan dengan perjanjian internasional secara in m. Bagi Belanda, negara mereka lahir karena  perjanjian  internasional.⁵⁶  Oleh  karena  itu  hingga  hari  ini  kons tusi dapat  dikalahkan  oleh  perjanjian  internasional.⁵⁷  Sejarah  ketatanegaraan, merupakan bagian dari sumber hukum ketatanegaraan materiil.⁵⁸ MK  selanjutnya  dapat  menjabarkan  kesyahihan  dari  supremasi  UUD  1945 dalam sistem hukum berdasarkan sumber hukum ketatanegaraan materiil. Hal ini bertujuan agar perihal UUD 1945 ada di atas perjanjian internasional dapat terjawab.
2.  Bila poin nomor 1 di atas terjawab bahwa UUD 1945 secara sumber hukum ketatanegaraan  materiil  memang  bersifat  suprema f,  maka  se dak- daknya doktrin, dogma, dan prak k MK selama ini perihal supremasi UUD 1945 dapat dibenarkan. Yang perlu selanjutnya dijawab adalah perihal bentuk, fungsi, dan kedudukan domes k perjanjian internasional.
3.  Bila poin nomor 1 di atas terjawab sebaliknya, bahwa Indonesia berdasarkan sumber  hukum  ketatanegaraan  materiil  adalah  monisme  primat  hukum internasional, maka struktur hukum di Indonesia akan memerlukan perubahan yang cukup masif. Contoh yang paling sering diku p oleh ahli hukum Indonesia terhadap  pandangan  ini  adalah  ku pan  Pidato  Wakil  Presiden  Mohammad Ha a (saat itu menjabat Perdana Menteri RIS) tanggal 11 Agustus 1950 yang berbunyi,  “Berdasarkan  anggapan-anggapan  yang  diterima  dalam  pergaulan antara negara-negara, maka traktat itu lebih  nggi dari pada undang-undang dasar.”⁵⁹
4.  Bila poin 1 telah sesuai dengan poin 2, maka permasalahan selanjutnya adalah menempatkan posisi antara UU dengan perjanjian internasional. Ada 2 pilihan turunan terkait hal ini:
a.  Perjanjian internasional berada satu derajat lebih  nggi dari undang-undang nasional. Dengan Argumenasi bahwa Indonesia memiliki penghargaan yang nggi terhadap perkembangan nilai kemanusiaan dan dunia, yang didasari
PJIH Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 604
⁵⁶   Belanda telah 200 tahun memegang teguh prinsip ini dengan landasan bahwa Kerajaan Belanda lahir dari perjanjian internasional, yakni Treaty of Vienna 1815 . Lihat Gregory Fermont-Barnes, Encyclopedia of the Age of Poli cal Revolu ons and New Ideologies, 1760-1815, Greenwood Press: Michigan, 2007, hlm. 509. ⁵⁷   Lihat Pasal 91 (2) Kons tusi Belanda.
⁵⁸   Lihat Bagir Manan, Konvensi Ketatanegaraan , Op.cit., hlm. 35.
⁵⁹   Ernst Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Op.cit., hlm. 458.
oleh Pembukaan UUD 1945. Hal ini telah didukung lewat prak k MK selama ini,  terutama  mengenai  perkara  HAM,  yang  selalu  memper mbangkan instrumen-instrumen hukum internasional. Bahkan seringkali MK merujuk kepada instrumen hukum internasional yang mana Indonesia bukan Negara- Pihak.
b.  Perjanjian internasional berada sederajat dengan undang-undang nasional, dengan  tetap  mempertahankan  karakternya  sebagai  instrumen  hukum internasional  seper   yang  diterapkan  di  Amerika  Serikat.⁶⁰  Karena karakternya  sebagai  perjanjian  internasional,  ia  dak  dapat  diuji  di  MK, terkecuali  ia  adalah  UU  impelementasi  dari non  self-execu ng  trea es . Bilamana  ia  bertentangan  dengan  undang-undang  nasional,  maka  yang berlaku adalah yang paling akhir diterbitkan. Adapun bentuk approval dari DPR  dak lagi harus berbentuk UU.
5.  Dua pilihan lain yang  dak direkomendasikan berdasarkan tulisan ini adalah: a.  Menyamakan  Undang-Undang  dengan  perjanjian  internasional  tanpa  ada perbedaan. Permasalahan dari poin ini adalah dapat dimungkinkan terjadi logical fallacies seper  yang diuraikan oleh MK dalam Putusan MK Nomor 33/PUU-IX/2011 tentang Judicial Review UU Pengesahan ASEAN CHARTER, kemungkinan adanya norma perjanjian internasional diuji materilkan ke MK, dan bertentangan dengan norma hukum nasional.
b.  Menempatkan  perjanjian  internasional  di  bawah  derajat  Undang-Undang Nasional,  terkecuali  untuk  perjanjian  internasional  yang  dak  memiliki dampak  luas  sebagaimana  dijabarkan  dalam  Pasal  10  UU  Perjanjian Internasional. Dengan mengambil pilihan ini norma perjanjian internasional akan jauh lebih mudah diubah atau dibatalkan.

## C.  Penutup
Konﬂik  yang  mbul  dari  hubungan  hukum  internasional  dan  hukum  nasional, bergantung  pada  hukum  kons tusi  suatu  negara.⁶¹  Dalam  konteks  Indonesia, diamnya UUD 1945 dalam hal fungsi perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional menjadi latar belakang utama dari inkonsistensi MK dalam menerapkan perjanjian interna onal. Hal ini berbanding terbalik dengan supremacy clause yang ada  pada  Kons tusi  Amerika  Serikat  dan  Kons tusi  Belanda,  yang  secara  jelas menepatkan  perjanjian  internasional  dalam  sistem  hukum  nasionalnya.  Di  lain pihak,  seharusnya  Mahkamah  Kons tusi  dapat  menjawab  kebuntuan  dari
⁶⁰   Lihat Pasal VI Kons tusi AS; Putusan Mahkamah Agung AS pada Kasus Murray v. Schooner Charming Betsy 1804; dan Putusan Mahkamah Agung AS pada Kasus Whitney v.Robertson 1888.
nd ⁶¹   D.W. Greig, Interna onal Law , 2  Edi on , Bu erworth & Co Publishers Ltd, 1976, hlm. 52.
penerapan perjanjian internasional di pengadilan nasional Indonesia, oleh karena MK adalah penafsir utama Kons tusi.
Putusan-putusan  MK  selama  ini  mengindikasikan  bahwa  sejauh  terkait perjanjian internasional sebagai sumber hukum di Indonesia, MK  dak konsisten dalam  menerapkan  perjanjian  internasional  sebagai  sumber  hukum  materiil ataupun  formil.  Inkonsistensi  ini  semakin  membingungkan  terkait  pendekatan Indonesia terhadap hukum internasional, bahkan memiliki resiko Indonesia dapat melanggar  hukum  internasional.  Di  masa  depan,  entah  lewat  penafsiran  MK ataupun  lewat  amandemen  UUD  1945,  perjanjian  internasional  sebaiknya dijadikan  sumber  hukum  yang  berdiri  sendiri,  terpisah  dari  Undang-Undang. Dengan  begitu  maka  perjanjian  internasional  dapat  langsung  diterapkan  di pengadilan dan  dak dapat diuji di Mahkamah Kons tusi.

## Da ar Pustaka Buku
Aust, Anthony, Vienna Conven on on the Law of Trea es (1969), Oxford: Oxford Public Interna onal Law, 2006.
B.G, Ramcharan (eds), Human Rights: Thirty Years A er the Universal Declara on , Springer, Netherlands, 1979.
Bagir Manan, Membedah UUD 1945 , Universitas Brawijaya Press, Malang, 2012.
__________, Memahami  Kons tusi:  Makna  dan  Aktualisasi ,  Rajawali  Press, Jakarta, 2014.
__________, Konvensi Ketatanegaraan , FH UII Press, Yogyakarta, 2006. Damos Dumoli Agusman, Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori dan Prak k , PT. Reﬁka Aditama, Bandung, 2010.
___________________, Trea es Under Indonesian Law: A Compara ve Study , PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014.
Erades, Lambertus., dan Wesley Gould, The Rela on between Interna onal Law and Municipal Law in the Netherlands and in the United States , A.W. Sythoﬀ, Leiden, 1961.
Ernst  Utrecht, Pengantar  Dalam  Hukum  Indonesia ,  PT.  Ich ar  Baru  dan  Sinar Harapan, Jakarta, 1989.
Greig, D.W., Interna onal Law , Bu erworth & Co Publishers Ltd; 2nd edi on, 1976. Haljan, David, Separa ng Powers: Interna onal Law before Na onal Courts, T.M.C Asser Press, Leuven, 2013.
Fermont-Barnes, Gregory, Encyclopedia of the Age of Poli cal Revolu ons and New Ideologies, 1760-1815, Greenwood Press, Michigan, 2007. Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, PT. Alumni, Bandung,
2003. Thornton, G.C., Legisla ve Dra ing , Bu erworths, London, 1987.

## Dokumen Lain
h p://law.cornell.edu/
Quigley, John, “Toward More Eﬀec ve Judicial Implementa on of Treaty Based- Right”, Fordham Interna onal Law Journal, Volume 29, Issue 3, 2005.
U n i t e d   N a o n s ,   “ U n i t e d   N a o n s   T r e a t y   C o l l e c o n s ” ,
h ps://trea es.un.org/doc/source/events/2005/list.pdf,  diakses  pada  29 Maret 2016.
van  Dijk,  Peter  dan  Bahiyyih  Tahzib, “Parliemantary  Par cipa on  in  the  Treaty Making Process of the Netherlands ”, Chicago-Kent Law Review , Vol. 67, 1991. Wawancara  dengan  Bagir  Manan,  28  Juli  2016,  bertempat  di  kediaman  Bagir Manan.
Wawancara dengan Damos Agusman, 10 Februari 2016, via linimasa Facebook.
Wawancara  dengan  I  Dewa  Gede  Palguna,  27  Juli  2016,  bertempat  di  Kantor Mahkamah Kons tusi Republik Indonesia.

## Dokumen Hukum
Undang Undang Dasar 1945.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Putusan Mahkamah Kons tusi Nomor 12/PUU-I/2003, putusan diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Kons tusi yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 28 Oktober 2004.
Putusan Mahkamah Kons tusi Nomor 13/PUU-I/2003, putusan diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Kons tusi yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, 23 Juli 2004.
Putusan Mahkamah Kons tusi Nomor 065/PUU-II/2004, putusan diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Kons tusi yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 3 Maret 3005.
Putusan Mahkamah Kons tusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, putusan diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Kons tusi yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 6 Desember 2006.
Putusan Mahkamah Kons tusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, putusan diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Kons tusi yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 30 Oktober 2007.
Putusan  Mahkamah  Kons tusi  Nomor  140/PUU-VII/2009,  putusan  diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Kons tusi yang terbuka untuk umum pada hari Senin, 19 April 2010.
Putusan Mahkamah Kons tusi Nomor 1/PUU-VIII/2010, putusan diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Kons tusi yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 2 Februari 2011.
Putusan Mahkamah Kons tusi Nomor 5/PUU-VIII/2010, putusan diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Kons tusi yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 24 Februari 2011.
Putusan Mahkamah Kons tusi Nomor 33/PUU-IX/2011, putusan diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Kons tusi yang terbuka untuk umum pada hari Senin, 4 Februari 2013.
Putusan Mahkamah Kons tusi Nomor 38/PUU-IX/2011, putusan diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Kons tusi yang terbuka untuk umum pada hari Senin, 12 Maret 2012.
Kons tusi Kerajaan Belanda.

## Konstusi Amerika Serikat.
Protocol  Addi onal  I  to  the  1949  Conven ons  and  Rela ng  to  the  Protec on  of Vic ms of Interna onal Armed Conﬂict.
Protocol Addi onal II to the 1949 Conven ons and Rela ng to the Protec on of Vic ms of Interna onal Armed Conﬂict.
Conven on for the Protec on of Human Rights and Fundamental Freedoms 1950. United Na ons Interna onal Covenant on Civil and Poli cal Rights 1966. Vienna Conven on on the Law of Trea es 1969. Rome Statute of Interna onal Criminal Court 1998.
American Conven on on Human Rights and Fundamental Freedoms Concerning the Aboli on of the Death Penalty 1969
Putusan  Mahkamah  Agung  AS  pada  Kasus Murray  v.  Schooner  Charming  Betsy 1804.
Mahkamah Agung AS pada Kasus Foster v. Neilsen 1829.
Putusan Mahkamah Agung AS pada Kasus Whitney v. Robertson 1888. Putusan Mahkamah Agung AS pada Kasus Meddelin v. Texas 2004 .