Tinjauan Hukum Atas Wanprestasi Yang Dilakukan Nasabah Dalam Perjanjian Pembiayaan Pada Perseroan Terbatas (PT) Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Unit Serangbaru 2
Indri Yuliani 1 , Wulan Windiarti 2 Universitas Pelita Bangsa
E-mail: rindriyuliani@gmail.com
Article History : Received: 30 Juni 2024
Revised: 12 Juli 2024
Accepted: 14 Juli 2024
Abstract: The background to the writing of this thesis was a financing agreement with a Murabahah contract and a Wadiah contract entered into by PT. Madani National Capital, research that uses empirical methods to analyze legal reviews of defaults made by customers in PT financing agreements. Madani National Capital Unit Serangbaru 2. This research aims to gain a deeper understanding of cases of default that occur in sharia financing institutions. The research method used is an empirical method by collecting field data from respondents, observations, interviews who were directly involved in default and secondary data, namely books related to the discussion in this research. Discussion and analysis use qualitative analysis methods. The results of this research are that the factors that cause customers not to perform are economic factors such as a decline in the customer's financial condition, and there are also customers who deliberately do not want to fulfill their obligations. Efforts that can be made by PNM Mekaar Unit Serangbaru 2 are by means of Rescheduling, Restructuring, Reconditioning and joint responsibility.
Keywords : Legal Review, Civil Code, Financing
Agreement, Default
PENDAHULUAN Perjalanan sejarah perkembangan perekonomian di Indonesia, termasuk terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997, telah menumbuhkan kesadaran akan kekuatan sektor usaha mikro. Nilai strategis tersebut kemudian diwujudkan oleh pemerintah dengan mendirikan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) pada tanggal 1 juni 1999, sebagai BUMN yang memiliki misi memberdayakan usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK). Tugas pemberdayaan PT PNM dilakukan melalui pengaturan jasa pembiayaan atau lembaga pembiayaan dan jasa manajemen, sebagai bagian dari penerapan startegi pemerintah untuk memajukan UMKMK, khususnya kontribusi terhadap sektor rill, untuk meningkatkan pertumbuhan pengusaha-pengusha baru yang mempunyai prospek usaha dan mampu menciptakan lapangan kerja. Lembaga pembiayaan yang dimaksud ialah menurut pasal 1 angka
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## 2602
5 keputusan presiden nomo 61 tahun 1998 “dinyatakan bahwa yang dimaksud Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termaksud dalam bidang usaha lembaga pembiayaan”. Lembaga pembiayaan yang dimaksud adalah berbentuk perseroan terbatas atau koperasi. (sunaryo, 2008) PNM Mekaar Syariah adalah layanan pemberdayaan berbasis kelompok yang ditujukan bagi perempuan pra-sejahtera pelaku usaha ultra mikro dengan merujuk dan sesuai syariat islam, melalui:
1. Peningkatan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan cita-cita dan kesejahteraan keluarga
2. Pembiayaan modal usaha tanpa agunan
3. Pembiasaan budaya menabung
4. Peningkatan kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis. (PNM Mekaar dan PNM Mekaar Syariah, n.d.)
Pembiayaan berbasis kelompok yang di maksud adalah pemberian sejumlah dana untuk mendukung usaha yang telah di rencanakan kepada sekumpulan nasabah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga. (A, 2022)
Layanan Mekaar difokuskan kepada perempuan pelaku usaha mikro, dengan kondisi keluarga memiliki tingkat pendapatan perkapita maks RP.800.000 perbulan,dan memenuhi syarat kondisi rumah ( casphor indeks ). pembiayaan mekaar tidak mensyaratkan agunan fisik melainkan bersifat tanggung renteng kelompok dengan syarat kedisiplinan mengikuti proses persiapan pembiayaan (PP) dan pertemuan kelompok minggun (PKM).
Prospek nasabah mekaar adalah ibu-ibu prasejahtera yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam berusaha, tetapi kurang termanfaatkan karena akses pembiayaan modal usaha yang sangat terbatas. Keterbatasan akses pembiayaan terutama di sebabkan karena kendala formalitas, skala usaha, dan ketiadaan agunan. (A, 2022) Sebelum pencairan pembiayaan pihak pertama dan pihak penerima pembiayaan melakukan akad dan perjanjian terlebih dulu, dalam perjanjian yang telah disepakati terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak, pengembalian secara berangsur dengan mencicilnya perminggu jika sudah tempo , setiap minggunya diwajibkan untuk mengadakan pertemuan kelompok dengan seluruh anggota,pertemuan tersebut dihadiri oleh petugas mekaar atau disebut dengan AO ( Account Officer ) untuk mengambil uang cicilan dari setiap kelompok dan melihat perkembanagan usaha bagi nasabah yang sudah menerima pembiayaan. Pada fakta dilapangan tidak semua nasabah melakukan prestasi,salah satu faktor penyebab melawan prestasi yaitu kesengajaan. Hal tersebut dikatakan wanprestasi, karena nasabah ingkar atau tidak melakukan perjanjian yang telah disepakati. Dalam hukum wanprestasi diatur dalam KUHP pasal 1338 yang berbunyi “ seluruh persetujuan yang dibuat sesuai undang-undang yang berlaku, sebagai undang-undang bagi mereka yag membuatnya.

## LANDASAN TEORI
a
Lembaga Pembiayaan
Lembaga Pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga Pembiayaan meliputi: Perusahaan Pembiayan, yaitu badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit (Kayo, 202)
Kegiatan dibidang pengembangan kegiatan lembaga pembiayaan diatur
berdasarkan Keppres Nomor 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Menurut Pasal 1 angka (2) Keppres Nomor 61 tahun 1988 jo Pasal 1 huruf (b) SK. Menkeu Nomor 1251/KMK.013/1988 yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah: Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat Berdasarkan definisi di atas, dalam pengertian lembaga pembiayaan terdapat unsur-unsur, sebagai berikut:
1. Badan usaha, merupakan perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan;
2. Kegiatan pembiayaan, merupakan melakukan pekerjaan atau aktivitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan (Junaidi, 2022)
3. Penyediaan dana, merupakan perbuatan menyediakan uang untuk suatu keperluan; 4. Barang modal, merupakan barang yang dipakai untuk meng- hasilkan sesuatu atau barang lain, seperti mesin-mesin, peralatan pabrik dan sebagainya;
5. Tidak menarik dana secara langsung (non-deposit taking) artinya tidak mengambil uang secara langsung baik dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan surat sanggup bayar kecuali hanya untuk dipakai sebagai jaminan utang kepada bank yang menjadi krediturnya;
6. Masyarakat, merupakan sejumlah orang yang hidup bersama disuatu tempat, yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap aman. Dasar hukum dari lembaga pembiayaan, yaitu:
1. Dasar Hukum Substantif
Dasar hukum substantif eksistensi pembiayaan yaitu perjanjian diantara para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Perjanjian antara pihak perusahaan financial sebagai kreditur dan pihak konsumen sebagai debitur. Hal ini dilandasi pada ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.
2. Dasar Hukum Administratif
Dasar hukum lembaga pembiayaan ini dengan di keluarkannya Keppres Nomor 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, ini mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Salah satu kegiatan usaha dari lembaga pembiayaan tersebut adalah menyalurkan dana dengan sistem yang disebut Pembiayaan Konsumen. Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 1988 telah diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga.
Mengenai Perusahaan Pembiayaa, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Nomor 84/PMK.012/2006 pada tahun 2006. Pada tahun 2007, Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan Lembaga Keuangan menerbitkan dua peraturan, Nomor: PER-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan berdasarkan Prinsip syariah dan Nomor: PER-04/BL/2007 tentang Akad yang digunakan dalam kegiatan perusahaan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, guna membentuk kerangka
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
2604
hukum yang sesuai untuk memperlancar operasional Perusahaan Pembiayaan Syariah. Sesuai POJK Nomor 29/POJK.05/2014, pasal 1 Angka 1, tentang Penyelenggaraan Perusahaan Pembiayaan, dijelaskan bahwa “badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan pengadaan barang dan/atau jasa” adalah Perusahaan Pembiayaan. Menurut definisi tersebut, yang dimaksud dengan “perusahaan pembiayaan syariah” adalah perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pembelian produk dan/atau jasa sesuai dengan prinsip syariah. (Dahlan, 2011)
b Nasabah
Nasabah adalah pelanggan (costumer) yaitu individu atau perusahaan yang mendapatkan manfaat atau produk dan jasa dari sebuah perusahaan perbankan, meliputi kegiatan pembelian, penyewaan serta layanan jasa (Nasution, 2015) . Nasabah menurut Pasal 1 ayat (17) UU No. 10 tahun 1998 adalah “Pihak yang menggunakan jasa bank.” Nasabah mempunyai peran penting dalam industri perbankan, dimana dana yang disimpan nasabah di bank merupakan dana yang terpenting dalam operasional bank untuk menjalankan usahanya. Nasabah menurut otoritas jasa keuangan yaitu perseorangan atau badan yang menggunakan ataupun menerima fasilitas bank, baik dalam bentuk produk maupun jasa. Adapun pengertian nasabah menurut para ahli, sebagai berikut:
1. Menurut Boediono (2003:35) Nasabah yaitu orang yang harus mendapatkan perhatian serta kepedulian secara sungguh-sungguh dalam hal organisasi berorientasi kepadanya sehingga kemudian mampu bertahan pada era persaingan mutu yang semakin laa semakin tinggi 2. Menurut Pardede (2004:9)
Pardede mengatakan bahwa nasabah merupakan orang yang mempercayakan pengurusan uangnya kepada bank untuk kemudian digunkan dalam operasional bisnis perbankan yang dengan hal tersebut kemudian mengharap imbalan berupa uang atas simpanan tersebut (Rosyda, Nasabah Adalah: Pengertian, Macam-macam, Contoh, Keuntungannya, n.d.)
Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa nasabah adalah seseorang atau badan usaha (korporasi) yang mempunyai rekening simpanan dan pinjaman dan melakukan transaksi simpanan dan pinjaman tersebut pada sebuah bank. (Wiryaningtyas, 2016)
c Perjanjian
Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian yaitu “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati isi dalam perjanjian tersebut”. (Nasional, 2005) . Kamus Hukum menjelaskan, perjanjian merupakan persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama. Menurut pasal 1313 KUHPerdata “Suatu persetujuan yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih” (Sudarsono, 2007)
Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa suatu perjanjian mengandung unsur- unsur sebagai berikut (Nafiatul Munawaroh, 2023) :

## 1. Perbuatan
Kata “perbuatan “yang mengacu pada perjanjiannya ini lebih kepada “perbuatan hukum” atau “tindakan hukum”. Hal tersebut karena adanya perbuatan sebagaimana dilakukan oleh para pihak yang memperjanjikan tersebut
2. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih
Perjanjian hakikatnya dilakukan paling sedikit oleh 2 (dua) pihak yang saling berhadp-hadapandan saling memberikan pernyataan satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum (subjek hukum)
3. Mengikatkan diri
Komitmen yang dibuat oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya termasuk dalam perjanjian. Hal ini menunjukkan bahwa karena kemauannya sendiri, ada akibat hukumnya.
Syarat sah perjanjian atau kontrak Perjanjian haruslah memenuhi syarat-syarat agar suatu perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 1320 KUHPerdata, sebagai berikut:
1. Kesepakatan para pihak
Kata “sepakat” tidak boleh diperoleh karena adanya kekhilafan akan barang atau diri pihak yang terlibat dalam persetujuan. Bilamana adanya unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan hal ini berarti melanggar syarat sah perjanjian 1
2. Kecakapan para pihak
Pasal 1329 KUHPeradata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap. Kemudian Pasal 1330 KUH Perdata menyatakan bahwa ada beberapa orang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni : Pertama, orang yang belum dewasa; Kedua, mereka yang ditaruh dibawah pengampun; dan Ketiga, orang-orang perempuan dalam pernikahan, ( setelah diundangkan Undang-Undang No 1 tahun 1974 pasal 31 ayat 2maka perempuan dalam perkawinan dianggap cakap hukum).

## 3. Suatu hal tertentu
Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu (een bepaald onderwerp). Pasal 1333 KUHPerdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (zaak) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu. Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (centainty of terms), berarti bahwa apa yang diperjanjiakan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya Istilah barang dimaksud dalam bahasa Belanda disebut sebagai zaak. Zaak dalam bahasa belanda tidak hanya berarti barang dalam arti sempit, tetapi juga berarti yang lebih luas lagi, yakni pokok persoalan. Oleh karena itu, objek perjanjian tidak hanya berupa benda, tetapi juga bisa berupa jasa. J. Satrio menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah objek prestasi perjanjian. Isi prestasi tersebut harus tertentu atau paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.
4. Sebab yang halal
1 Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## 2606
Sahnya klausa dari suatu perjanjian ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian tanpa klausa atau sebab yang halal atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum atau batal demi hukum 2
METODE PENELITIAN Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah sebuah penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, perilaku tersebut bisa dihasilkan dari wawancara atau juga dapat diperoleh dari perilaku yang nyata, dilakukan melalui pengamatan langsung oleh peneliti (Mukti fajar ND, 2010). Dilakukan penelitian secara langsung ke lokasi.
Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan sosiologis, pendekatan psikologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum adalah pendekatan yang menganalisa tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika norma itu bekerja didalam masyarakat, terutama pada nasabah PNM mekaar unit SerangBaru, disamping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial, Pendekatan psikologi hukum yaitu pendekatan didalam penelitian hukum empiris, dimana hukum dilihat pada kejiwaan manusia. Kejiwaan manusia tentu menyangkut tentang kepatuhan dan kesadaran masyarakat tentang hukum, seperti masyarakat melakukan perbuatan yang melangggar hukum. (Rifa'i, 2023).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
PNM Mekaar Unit Serangbaru 2 memberikan pinjaman modal tanpa agunan sehingga berhasil menarik minat masyarakat untuk melakukan pinjaman. Namun di sisi lain dengan diberikannya kemudahan bagi nasabah dengan meniadakan suatu agunan dalam pemberian kredit pinjaman modal usaha kepada masyarakat, perusahaan cenderung mengalami risiko yang sangat tinggi terhadap terjadinya kredit macet. Kredit bermasalah belum tentu dapat dikatakan kredit macet, sedangkan kredit macet sudah tentu menjadi kredit bermasalah (Saputri, Rini, & Ibrahim , 2015)
Nasabah memiliki kewajiban untuk membayar angsuran yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Janji nasabah PT PNM Mekaar Syariah Unit Serangbaru 2 telah disepakati bersama ketika melakukan pencairan dana dan menjadi komitmen pertanggungjawaban yang wajib ditaati. Anggota nasabah PNM Syariah Unit Serangbaru 2 akan membaca janji nasabah dan doa bersama setiap perkumpulan kelompok yang diadakan setiap minggu. Adapun janji nasabah PNM Syariah Unit Serangbaru 2 yaitu:
1) hadir tepat waktu;
2) membayar angsuran mingguan sesuai kewajiban;
3) menggunakan pembiayaan ini untuk usaha;
4) hasil usaha untuk kesejahteraan keluarga kami; dan
5) bertanggungjawab bersama bila ada nasabah yang tidak memenuhi kewajiban.
Kewajiban debitur kepada PT PNM Syariah Unit Serangbaru 2 sesuai dengan asas yang mengikat. Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menjelaskan: “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi
2 Pasal 1335 KUH Perdata
mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasanalasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”.
Itikad baik menurut Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata merupakan satu dari beberapa sendi yang terpenting dari hukum kontrak yang memberikan kekuasaan kepada hakim untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan suatu kontrak agar tidak melanggar kepatutan dan keadilan (Syaifuddin, 2012, p. 94) . Pada Pasal tersebut juga tersirat ajaran asas kekuatan mengikat yang dikenal dengan istilah pacta sunt servanda yang memiliki arti janji yang mengikat.
Di samping itu perjanjian kredit tanpa agunan akan memiliki akibat hukum baik bagi debitur maupun kreditur apabila tidak dilaksanakan dengan itikad baik dengan menggunakan asas pacta sunt servanda. Debitur memiliki kewajiban membayar hutang-hutangnya terhadap kreditur dengan menggunakan seluruh harta benda miliknya meskipun tidak dilakukan perjanjian pengikatan jaminan. Di sisi lain kreditur juga memiliki hak untuk menuntut debitur dalam pelunasan pembayaran hutangnya (Evalina & Monica, 2016)
Pemenuhan prestasi adalah hakikat dari suatu perjanjian karena merupakan kewajiban debitur. Debitur dikatakan wanprestasi apabila debitur tidak melaksanakan tanggung jawabnya yang disebabkan kesalahan debitur baik karena kelalaian maupun kesengajaan dan keduanya itu dapat dipersalahkan kepadanya. Unsur-unsur dari wanprestasi yaitu debitur sama sekali tidak berprestasi, debitur keliru berprestasi, atau debitur terlambat berprestasi.
PNM Mekaar Syariah Unit Serangbaru 2 dapat melakukan upaya hukum untuk memperoleh haknya karena debitur telah melakukan wanprestasi sesuai yang tercantum dalam Pasal 1267 KUH Perdata yang menyatakan: “pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga”. Dari Pasal 1267 KUH Perdata, dapat disimpulkan apabila seorang kreditur yang menderita kerugian karena debitur melakukan wanprestasi, kreditur memiliki alternatif untuk melakukan upaya hukum atau hak sebagai berikut:
1. meminta pelaksanaan perjanjian atau;
2. meminta ganti rugi;
3. meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi atau;
4. dalam perjanjian timbal balik, dapat diminta pembatalan perjanjian; sekaligus meminta ganti rugi.
Upaya penanganan merupakan hal yang sangat penting untuk mencegah kemungkinan terjadinya kerugian lebih lanjut atas pembiayaan yang bermasalah. Oleh karena itu, ada beberapa usaha dalam menangani pembiayaan mudharabah bermasalah yang dilakukan oleh PNM Mekaar Syariah Unit Serang baru 2 diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Teguran, yaitu dengan mengingatkan nasabah bermasalah untuk membayar angsurannya yang telah jatuh tempo menggunakan HP (handphone);
2. Melakukan kunjungan ke rumah nasabah bermasalah untuk sama-sama mencari solusi atas penyebab nasabah terlambat membayar angsuran;
3. Pemberitahuan dengan surat teguran (somasi 1,2,3);
4. Memanggil nasabah bermasalah untuk datang ke kantor untuk mencari solusi dari permasalahan yang terjadi.;
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## 2608
5. Penitipan barang jaminan. Dalam hal ini tidak begitu saja melakukan pelelangan atau penjualan terhadap barang jaminan tersebut. Akan tetapi, terlebih dahulu memberikan waktu kepada nasabah supaya melunasi kewajibannya;
6. Memberikan keringanan dengan upaya preventif, yaitu dimulai dari pemahaman dan pelaksanaan proses pembiayaan yang benar menyangkut internal dan eksternal, serta memahami faktor yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah.
7. Rescheduling, yaitu dengan mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal pembayaran (penanggalan, tenggang waktu), dan jumlah angsuran.
8. Restructurisasi, memberikan keringanan untuk membayar angsuran Selain itu, berdasarkan hasil wawancara terhadap Kepala Unit PNM Mekaar Syariah Unit Serangbaru 2 bahwa kasus sengketa di PNM Mekaar Syariah sering terjadi, sengketa yang sering terjadi adalah adanya nasabah yang tidak mau membayar angsuran yang mengakibatkan kerugian bagi anggota kelompoknya dan juga PNM Mekaar Syariah Unit Serangbaru 2. Kerugian yang ditimbulkan adalah kerugian materiil karena anggota kelompok lainnya harus menanggung angsuran dari nasabah yang tidak membayar, hal ini dikarenakan PNM Mekaar Syariah Unit Serangbaru 2 menggunakan sistem tanggung renteng apabila ada nasabah yang tidak membayar maka nasabah lain dalam satu kelompok wajib menanggungnya. Karena banyaknya sengketa yang timbul, maka PNM Mekaar Syariah memiliki upaya-upaya untuk ikut menyelesaikan sengketa tersebut dengan cara:

## 1. Pemberian Keringanan
Pemberian keringanan angsuran ini dilakukan oleh PNM Mekaar Syariah Unit Serangbaru 2 terhadap nasabah yang tidak mau membayar angsuran atau tidak rutin membayar angsuran. Pemberian keringanan ini berupa penurunan jumlah biaya angsuran dan perpanjangan masa angsuran hingga 300 minggu dengan harapan agar nasabah yang mangkir dari kewajibannya ini dapat melakukan kewajibannya lagi yaitu membayar angsuran dengan biaya yang lebih ringan.

## 2. Tanggung Renteng
Apabila pemberian keringanan sudah dilakukan namun nasabah masih tetap tidak mau membayar angsuran/tidak rutin membayar maka upaya yang dilakukan oleh PNM Mekaar Syariah yaitu menggunakan sistem tanggung renteng. Sesuai dengan perjanjian, bahwa PNM Mekaar Syariah menggunakan sistem tanggung renteng, apabila ada salah satu anggota yang tidak bisa membayar angsuran maka akan menjadi tanggung jawab bersama seluruh anggota kelompok. Tanggung renteng berasal dari kata tanggung berarti memikul, menjamin, menyatakan kesediaan untuk membayar utang orang lain apabila orang tersebut tidak menepati janjinya. Sedangkan kata renteng berarti rangkaian, untaian. Tanggung renteng diartikan sebagai tanggungjawab bersama antara peminjam dan penjaminnya atas hutang yang dibuatnya (Saripudin 2013). Menurut Supriyanto tanggung renteng yaitu sebuah tanggung jawab bersama antar anggota kelompok dalam melakukan kewajibannya yang berdasarkan pada sikap keterbukaan dan saling mempercayai satu sama lain. Jika terjadi penyimpangan dalam sebuah kelompok, maka konsekuensinya semua anggota dalam kelompok wajib menanggungnya (Faidah & Dewi, 2014)
3. Musyawarah
Apabila tanggung renteng tidak bisa dilaksanakan maka akan diadakan
musyawarah yang dihadiri oleh seluruh anggota kelompok dan juga pihak PNM Mekaar Syariah. Hal ini bertujuan agar mendapatkan titik temu dari permasalahan yang sedang dialami. Apabila permasalahan ini tidak menemukan titik terang, atau dianggap tidak berhasil, maka PNM Mekaar Syariah akan menyerahkan keputusan penyelesaian kepada kelompok. PNM mekaar Syariah akan memberikan opsi penyelesaian yaitu dengan melakukan pelunasan dini atau melanjutkan permasalahan ini ke Pengadilan Agama. Pelunasan dini adalah langkah untuk melunasi seluruh angsuran nasabah, hal ini bisa dilakukan oleh nasabah yang bersangkutan atau pelunasan yang dilakukan dengan tanggung renteng.
4. Pengajuan Gugatan
Jika musyawarah tidak berhasil dan para pihak sepakat untuk melanjutkan ke ranah hukum maka akan menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Maka perlu dibuatkannya gugatan ke Pengadilan Agama dan mendaftarkan gugatan ke Panitera Pengadilan Agama dengan domisili hukum yang telah disepakati Dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama tentunya sudah dijelaskan dalam perjanjiannya bahwa salah satu kewajiban dari nasabah adalah bertanggungjawab bersama apabila ada nasabah dalam satu kelompok yang tidak memenuhi kewajiban. Maksud dari kalimat tersebut adalah memberi pengertian tentang sistem tanggung renteng, apabila ada salah satu anggota yang tidak membayar angsuran maka anggota kelompok lainnya harus ikut bertanggung jawab membayar angsuran tersebut sesuai dengan sistem tanggung renteng. Selanjutnya, jika adanya nasabah wanprestasi yang mengakibatkan perselisihan maka akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, apabila musyawarah tidak berhasil maka perselisihan tersebut akan diselesaikan di Pengadilan Agama.
Berdasarkan UU No. 3/2006 bahwa perkara yang terjadi di lembaga keuangan mikro syariah merupakan perkara ekonomi syariah. PNM Mekaar Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah, jika terdapat sengketa di PNM mekaar Syariah Unit Serangbaru 2 maka dapat diselesaikan melalui Peradilan Agama. Pada perjanjian syariah di PNM Mekaar Syariah Unit Serangbaru 2 dengan nasabahnya tercantum bahwa perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah dan apabila musyawarah tidak berhasil maka penyelesaian sengketa nya melalui Pengadilan Agama, perjanjian tersebut sudah berdasarkan mekanisme dari undang-undang yang berlaku. Pada umumnya upaya hukum dalam menyelesaikan sengketa, dikenal dengan dua macam cara yaitu melalui litigasi atau sistem peradilan (ordinary court) dan melalui non litigasi atau disebut juga ADR (Alternative Dispute Resolution) yaitu penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan, misalnya salah satunya melalui lembaga arbitrase. Pada perbankan syariah, kedua bentuk upaya hukum ini juga digunakan dalam rangka menyelesaikan sebuah sengketa hukum. Hanya saja, upaya hukum dengan cara litigasi melalui sistem peradilan (ordinary court) dalam bidang Perbankan Syariah, yang semula menjadi kewenangan Pengadilan Niaga yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 10 tahun 19988 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, kemudian dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diperkuat lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, beralih menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PNM Mekaar Syariah Unit
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## 2610
Serangbaru2 terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi dalam akad murabahah yang dipilih adalah strategi restrukturisasi, eksekusi atau penjualan barang jaminan, serta penyelesaian hukum yang dilakukan di luar pengadilan dengan melalui lembaga arbitrase. kemudian, upaya lainnya yang dilakukan oleh debitur yang memenuhi prestasi terhadap debitur wanprestasi dengan menghubungi kerabat dekat atau kerabat yang menjadi penjamin atas debitur wanprestasi untuk menemukan itikad baik dari debitur wanprestasi agar dapat memenuhi prestasinya sesuai dengan yang sudah di perjanjikan Kerabat dekat yang menjadi penjamin debitur dapat diminta pertanggungjawabannya atas debitur apabila terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, dikarenakan penjamin juga turut serta menandatangani formulir pengajuan pinjaman modal sebagai orang yang menjamin calon debitur. Peran penjamin pada pelaksanaan Program Mekaar ini disaat debitur melakukan wanprestasi dan tidak dapat dihubungi oleh anggota kelompok maupun Account Officer, maka penjamin akan dihubungi agar dapat menginformasikan kepada debitur wanprestasi untuk melakukan mediasi kendala yang dialami oleh debitur sehingga melakukan wanprestasi.

## KESIMPULAN
Wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah dalam perjanjian pembiayaan merupakan pelanggaran terhadap kewajiban yang telah disepakati antara nasabah dengan PNM Mekaar unit serangbaru 2, pelaksanaan peminjaman modal pada PT. PNM Mekaar Syariah unit serangbaru 2 belum terpenuhi sebagaimana mestinya karena masih ada nasabah yang lalai akan kewajibannya atau tidak memenuhi prestasi. kelalaian tersebut disebabkan karena: kurang lancarnya perekonomian pada nasabah sehingga kesulitan keuangan yang dialami oleh nasabah berdampak terhadap terjadinya kredit macet yang dialami, kesengajaan, nasabah banyak pinjaman yang menyebabkan pembayaran bentrok dengan lembaga lain, nasabah pindah rumah yang menjadikan anggota kelompok tidak tahu alamat tempat tinggal saat ini.
Adapun mekanisme peminjaman modal di PT. PNM Mekaar Syariah unit Serangbaru 2 terdiri dari Sosialisasi, Uji Kelayakan atau survey, Verifikasi , Persiapan Pembiayaan, pengajuan pencairan dana, terakhir pencairan ana sekaligus penandatanganan perjanjian diatas materai sebagai bentuk bahwa nasabah siap bertanggung jawab atas dana tersebut. setelah melakukan peminjaman modal tersebut maka nasabah diwajibkan untuk membayar angsuran yang sudah disepakati. pembayaran angusuran dilakukan secara kredit dengan lama angsuran adalah sebanyak 50 minggu atau 1 tahun 2 minggu yang dibayar seminggu sekali bertepatan dengan pertemuan kelompok yang wajib dilaksanakan.
Upaya yang dapat dilakukan oleh PNM Mekaar unit serang baru 2 yaitu mengatur penyelamat kredit bermasalah sbeleum diselesaikan melalui lembaga hukum yaitu dengan cara dilakukan penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran (Rescheduling), memperkecil bagi hasil (reconditioning), dilakukan penagihan atau pembiayaan ulang atas nama pribadi pengurus, penataan kembali ( restucturing) .
DAFTAR REFERENSI A, R. (2022). Buku Kebijakan Mekaar syariah. Jakarta Selatan: PT Permodalan Nasional Madani. Dahlan, S. (2011). Manajemen lembaga keuangan, Edisi Keenam. In Manajemen lembaga keuangan, Edisi Keenam (p. 281). Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Kayo, E. S. (202, February 22). Pengertian Lembaga Pembiayaan . Retrieved from SAHAM OK: https://www.sahamok.net/edukasi/pengertian-lembaga-pembiayaan/
Mukti fajar ND, Y. A. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. In Y. A. Mukti fajar ND, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (p. 280). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Nafiatul Munawaroh, S. (2023, Oktober 13). Perbedaan MoU dan Perjanjian atau Kontrak . Retrieved from Hukum Online: https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan- kontrak-dan-mou-lt514689463d4b2/#_ftn7
Nasution, M. H. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking. 65. PNM Mekaar dan PNM Mekaar Syariah . (n.d.). Retrieved from https://www.pnm.co.id/bisnis/pnm-mekaar Rifa'i, I. J. (2023). Metodologi Penelitian Hukum (1 ed.). (A. Iftitah, Ed.) Kuningan: PT Sada Kurnia Pustaka. Rosyda. (n.d.). Nasabah Adalah: Pengertian, Macam-macam, Contoh, Keuntungannya . Retrieved from Gramedia Blog: https://www.gramedia.com/literasi/produsen/ Sunaryo. (2008). hukum lembaga pembiayaan, hal 3. jakarta: sinar grafika. Wiryaningtyas, D. P. (2016). Pengaruh Keputusan Nasabah Dalam Pengambilan Kredit Pada Bnak Kredit Desa Kabupaten Jember. Jurnal Ekonomi dan Bisnis .