## STRATEGI PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TENTANG PENETAPAN BATAS LAUT ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA DI BLOK AMBALAT

## Devi Yusvitasari
Program Studi Ilmu Hukum Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Bali, E-mail : deviyusvitasari3@gmail.com

## Abstrak
Sengketa  Perbatasan  antara  Indonesia  dan  Malaysia  sering  kali  terjadi,  terutama  di kawasan perbatasan maritim. Sengketa Ambalat di laut Sulawesi merupakan salah satu contoh  sengketa  perbatasan  maritim  yang  belum  selesai  hingga  saat  ini.  Sengketa Ambalat  mencuat  sedikit  banyak  adalah  pengaruh  atas  kemenangan  Malaysia  atas Sipadan dan Ligitan, dimana hakim Mahkamah Internasional memberikan kemenangan atas  Sipadan  dan  Ligitan  dengan  alasan  penguasaan  efektif  (effective  occupancy)  di wilayah tersebut. Kemenangan Malaysia atas Sipadan dan Ligitan, membuat Malaysia semakin  berani  mengklaim  kawasan  maritim  lain  di  Indonesia,dengan  peta  unilateral 1979 yang dibuat oleh Malaysia, mereka kembali mengklaim kawasan lain di Indonesia, salah satunya yaitu Ambalat.Ambalat yang ditenggarai memiliki kandungan minyak dan gas  bumi  yang  berlimpah  merupakan  salah  satu  tujuan  Malaysia  untuk  menguasai Ambalat.  Pemerintah  Indonesia  tentu  tidak  tinggal  diam  dan  segera  mengambil langkah-langkah  untuk  menyelesaiakan  permasalahan  ini,pemerintah  Indonesia melakukan beberpa pendekatan seperti pendekatan secara hukum,politik,dan kedekatan wilayah untuk mengklaim Ambalat sebagai bagian dari wilayah Indonesia.
Kata Kunci : Sengketa, Batas Laut, Ambalat.

## Abstract
Border  disputes  between  Indonesia  and  Malaysia  often  occur,  especially  in  maritime border  areas.  The  Ambalat  dispute  in  the  Sulawesi  sea  is  one  example  of  a  maritime border dispute that has not been resolved to date. The Ambalat dispute was more or less the  influence  of  Malaysia's  victory  over  Sipadan  and  Ligitan,  where  the  judge  of  the International Court gave victory over Sipadan and Ligitan on the grounds of effective occupancy in the region. Malaysia's victory over Sipadan and Ligitan, made Malaysia bolder in claiming other maritime areas in Indonesia, with the unilateral map of 1979 made  by  Malaysia,  they  again  claimed  other  areas  in  Indonesia,  one  of  which  was Ambalat. Ambulances that were suspected of having oil and natural gas contents were abundance  is  one  of  Malaysia's  goals  for  mastering  Ambalat.  The  Indonesian government  certainly  did  not  remain  silent  and  immediately  took  steps  to  resolve  this problem, the Indonesian government took a number of approaches such as the approach of law, politics, and regional proximity to claim Ambalat as part of Indonesian territory.
Keywords: Dispute, Sea Limits, Ambalat

## Pendahuluan
Indonesia  yang  merupakan  negara
kepulauan  memiliki  batas  wilayah  laut berdasarkan  pada  UNCLOS  (United
Nations  Convension  on  the  Law  of  the Sea) 82/ HUKLA (Hukum laut) 82 yang selanjutnya  diratifikasi  oleh  pemerintah menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 1985. Indonesia memiliki sekitar 17.506 pulau  dengan  luas  2/3  wilayahnya merupakan  lautan.  Dari  pulau-pulau tersebut terdapat beberapa pulau terluar yang  berbatasan  langsung  dengan negara  tetangga.  Berdasarkan  survei Base Point yang dilakukan DISHIDROS TNI AL, dalam menetapkan  batas  wilayah  dengan negara  tetangga,  saat  ini  terdapat  183 titik  dasar  yang  berada  di  92  pulau terluar,  sedangkan  lainnya  ada  di tanjung  tanjung  terluar  dan  di  wilayah pantai.  Pada  umumnya  keberadaan kepulauan  merupakan  potensi  Sumber Daya Alam bagi Negara. Dari berbagai potensi  sumber  daya  alam  tersebut adalah  Blok  Ambalat.  Ambalat  terletak di  laut  Sulawesi  atau  Selat  Makasar milik  dengan  luas  15.235  kilometer persegi, diperkirakan mengandung kandungan  minyak  dan  gas  yang  dapat dimanfaatkan hingga 30 tahun ke depan. Wilayah  Blok  Ambalat  merupakan milik  Indonesia,  hal  ini  berdasarkan bukti penandatanganan Perjanjian Tapal Batas  Kontinen  Indonesia-Malaysia pada  tanggal  27  Oktober  1969,  yang ditandatangani  di  Kuala  Lumpur  yang kemudian  diratifikasi  pada  tanggal  7 November  1969.  Hal  inilah  yang menjadi  dasar  hukum  bahwa  Blok Ambalat  berada  di  bawah  kepemilikan Indonesia.  Penyelesaian  sengketa  Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia, menurut  hukum  internasional  harus dilakukan  secara  damai.  Penyelesaian sengketa perbatasan di wilayah perairan berbeda  dengan  daratan  yang  lebih mudah menentukan batas-batas wilayah.
Namun sengketa tersebut harus diselesaikan  dan  tidak  berlarut-larut sehingga  menjadikan  masalah  sengketa
Blok  Ambalat  makin  sulit  diselesaikan
secara  damai.  Jenis  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian  yuridis  normatif  dengan pendekatan  undang-undang  (statute approach)  latar  belakang  sejarah,  yaitu sebuah  penelitian  yang  menggunakan konsepsi  legistis  positivis  dengan mengemukakan  bahwa  hukum  identik dengan  norma-norma  tertulis  yang dibuat  dan  diundangkan  oleh  lembaga atau  pejabat  yang  berwenang.  Dan berdasarkan sejarah kepemilikan wilayah tersebut apakah ada fakta-fakta yang mendukung kepemilikannya. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian adalah :
1. Apakah dasar hukum Malaysia untuk melakukan  klaim  atas  sengketa kepemilikan terhadap Blok Ambalat?
2. Bagaimana  Proses  Klaim  Yang Diajukan  Malaysia  Terhadap  Blok Ambalat?
3. Apa  Pengaruh  Sipadan  dan  Ligitan pada klaim Malaysia atas Ambalat?
4. Apakah  langkah-langkah  hukum yang  dilakukan  Indonesia  dalam menghadapi  klaim  Malaysia  atas perbatasan wilayah Ambalat?

## Pembahasan
Awal Persengketaan Ambalat Indonesia dan Malaysia mempunyai  masalah  persengketaan yang cukup rumit, konflik kedua negara terjadi  mulai  dari  masalah  perbatasan darat,  pembalakan  liar,  Tenaga  Kerja Indonesia  (TKI),  hingga  masalah perbatasan laut, khusus untuk permasalahan perbatasan laut Indonesia, cukup  banyak  sengketa  yang  terjadi diantara kedua negara ini salah satunya adalah  tumpang  tindih  di  selat  Malaka yang  menjadi  jalur  perdangangan internasional  yg  sangat  ramai.  Selat
Malaka  merupakan  salah  satu  kasus perbatasan  laut  antara  Indonesia  dan Malaysia,  kedua  negara  ini  mempunyai beberapa  kasus  lagi  mengenai  wilayah perbatasan  yaitu  seperti  Kasus  Sipadan dan  Ligitan,  kasus  yang  mencuat semenjak  tahun  1967,  dimana  pada tahun  ini  diadakan  pertemuan  teknis mengenai  hukum  laut  dan  akhirnya kedua negara bersepakat untuk menjadikan  Sipadan  dan  Ligitan sebagai  status  quo,  dan  pada  tahum 1969 Indonesia dan Malaysia melakukan penandatanganan kesepakatan  yang  disebut  dengan Perjanjian Tapal Batas Kontinental 1969
dan diratifikasi pada 7 november 1969. Namun  pada  tahun  1979  menurut Syamsumar  Dam  Malaysia  membuat peta  secara  unilateral  dan  memasukan Sipadan  dan  Ligitan  sebagai  wilayah Malaysia  dan  Pedra  Blanca  milik Singapore  sebagai  bagian  dari  wilayah Malaysia  dan  tentunya  peta  ini  tidak diakui  oleh  Indonesia  dan  Singapore. Mulai  dari  hal  ini,  karena  tidak menemui  kesepakatan  setelah  diadakan beberapa  kali  pertemuan  bilateral  dan karena segan untuk membawa permasalahan  ini  ke  tingkat  ASEAN, kedua  negara  ini  memilih  untuk membawa  kasus  sengketa  wilayah  ini ke  Mahkamah  Internasional  atau  ICJ
(International  Court  Of  Justice)  pada tahun 1998. Namun sayangnya Indonesia  kalah  dalam  perebutan wilayah  ini  dengan  16  dukungan  suara hakim kepada Malaysia dan 1 dukungan suara hakim terhadap Indonesia sehingga  pada  Desember  2002  Sipadan dan Ligitan resmi jatuh menjadi bagian wilayah  Malaysia.    Kekalahan  yang diterima  Indonesia  pasca  kemenangan
Malaysia  atas  Sipadan  dan  Ligitan membawa  kekecewaan  yang  sangat besar  bagi  Indonesia,  setelah  selang beberapa tahun pasca sengketa Sipadan dan  Ligitan,  terjadi  kembali  sengketa
mengenai  Blok  Ambalat.  Kawasan  ini memang mempunyai kandungan minyak  yang  kaya,  di  wilayah  perairan timur  Kalimantan  kandungan  minyak hingga  mencapai  700  juta  hingga  satu miliar  barel,  sementara  kandungan gas-nya  diperkirakan  lebih  dari  40 triliun kaki kubik.
Malaysia kembali melakukan klaim sepihak  dengan  berdasarkan  kepada Peta  Nasional  Malaysia  (Peta  Pentas Benua) tahun 1979. Peta ini merupakan peta  unilateral  yang  dibuat  Malaysia untuk  mengklaim  wilayah  perbatasan Indonesia.  Peta  ini  tidak  diakui  oleh UNCLOS  1982  karena  tidak  memiliki dasar  atau  acuan  hukum.  Menurut UNCLOS  1982  pasal  16  ayat  2 disebutkan bahwa syarat utama penggunaan  sebuah  peta  dan  daftar koordinat geografis suatu negara adalah,
“Negara  pantai  harus  memberikan pengumuman  sebagaimana  mestinya mengenai atau daftar koordinat geografis  tersebut  dan  mendepositkan satu  salinan  atau  turunan  setiap  atau daftar  tersebut  kepada  Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa – Bangsa.” Setiap negara yang membuat suatu peta wilayah diwajibkan untuk mengumumkan pada negara
tetangganya  yang  berbatasan  langsung dan  memberitahukan  kepada  PBB. Namun  Malaysia  tidak  melakukan  hal tersebut,  Malaysia  tetap  bersikeras dengan  penggunaan  Peta  Nasional Malaysia 1979 sebagai dasar klaim atas Ambalat dan kawasan teritorial lainnya. Ini artinya bahwa peta 1979 merupakan peta  yang  tidak  mempunyai  implikasi hukum  tetapi  mempunyai  implikasi politis.

## Lokasi Ambalat
Ambalat  adalah  blok  dasar  laut yang  berlokasi  di  sebelah  timur  Pulau Borneo  (Kalimantan).  Pada  tanggal  16 Februari  2005,  Petronas  memberikan
konsesi  atas  Blok  ND-6  dan  ND-7 kepada Pertronas Carigali yang bermitra dengan Royal Dutch/Shell Group. Blok yang  menjadi  subyek  konsesi  Malaysia ini tumpang tindih dengan blok Ambalat yang  dikonsesikan  tahun  1999  kepada Shell dan Blok Ambalat Timur atau East
Ambalat  yang  telah  dikonsesikan  oleh Indonesia  kepada  ENI,  (perusahaan minyak  Italia)  dan  Unocal,  perusahan multinasional Amerika pada 12 Desember 2004. Adanya tumpang tindih pemberian  konsesi  inilah  yang  menjadi pemicu ketegangan antara kedua negara Sementara  itu,  Indonesia  sendiri  sudah memberikan beberapa blok konsesi lain sejak  tahun  1960an  kepada  beberapa perusahaan  asing  dengan  lokasi  dan nama  yang  berbeda.  Konsesi  minyak yang  dilakukan  indonesia  di  Laut Sulawesi  terutama  di  kawasan  Blok Ambalat  tidak  pernah  mendapatkan protes dari Malaysia walaupun kawasan tempat konsesi minyak tersebut memasuki  bagian  wilayah  Peta  Pentas
Benua atau Peta Nasional 1979 menurut Malaysia.  Malaysia  mulai  mengadakan protes  mengenai  konsesi  ini  pasca kemenangan  Malaysia  atas  wilayah Sipadan  dan  Ligitan  dan  puncaknya pada  tahun  2005  dimana  Malaysia memberikan  hak  konsesi  minyak kepada  perusahaan  asing  asal  Belanda yaitu  Shell.  Saat  ketegangan  hubungan antara kedua Negara semakin meningkat,  ada  satu  pemahaman  tidak presisi bahwa bahwa semua kawasan di Laut  Sulawesi  sebelah  timur  Borneo disebut  Ambalat.  Selain  itu,  perlu dipahami bahwa yang dimaksud dengan kawasan  Ambalat  adalah  dasar  lautnya saja  (landas  kontinen),  tidak  termasuk perairannya. Dalam hukum laut internasional,  perbedaan  ini  penting sekali karena rejim hukumnya memang berbeda. Proses Klaim Yang Diajukan Malaysia Terhadap Blok Ambalat: 1. Tahun  1979,  Malaysia  menggunakan Peta  Wilayah  Malaysia  1979  yang secara unilateral memasukkan wilayah Ambalat sebagai wilayahnya sebagai dasar klaim tersebut. Padahal peta  tersebut  sudah  diprotes,  tidak hanya  negara  Indonesia  tetapi  juga seperti  Filipinan  dan  Singapore. Klaim  Malaysia  yaitu  12  mil  laut yang  berada  di  sekitar  Pulau  Karang Ambalat, hal tersebut jika dari Pulau Sipadan dan Ligitan sudah sejauh 70 mil.
2. Malaysia  mengklaim  wilayah  di sebelah  timur  Kalimantan  Timur  itu miliknya  dan  menyebut  wilayah Ambalat sebagai Blok XYZ berdasarkan  peta  yang  dibuatnya pada  1979.  Sedangkan  Indonesia menyebut  blok  yang  sama  sebagai
Blok Ambalat dan Blok East Ambalat.
Di Ambalat, Indonesia telah memberikan konsesi eksplorasi kepada  ENI  (Italia)  pada  1999. Sementara  itu,  Blok  East  Ambalat diberikan  kepada  Unocal  (Amerika Serikat) pada 2004. 3. Malaysia belum siap untuk melakukan  dialog  dengan  Indonesia pada  bulan  Juli  2004,  karena  sedang melakukan  survei  titik  dasar  (precise location) dari peta 1979. 4. Tahun 1961 Indonesia mulai memberikan konsesi eksplorasi kepada  berbagai  perusahaan  minyak, dan  sampai  sekarang  konsesi  terus berjalan.  Masalah  muncul  ketika Malaysia  membuat  peta  secara sepihak  pada  1979.  Ditambah  lagi bahwa,  Malaysia  merasa  lebih berperan dalam proses pembangunan Ambalat.
5. Garis  dasar  adalah  garis  lurus  yang menghubungkan  titik-titik  terluar, apabila  tarik  dari  garis  lurus  itu, maka  Ambalat  masuk  di  dalamnya
dan  bahkan  lebih  jauh  ke  luar  lagi.
Sikap itu sudah dicantumkan Indonesia  dalam  Undang-Undang Nomor  4  Tahun  1960,  yang kemudian  diakui  dalam  Konvensi Hukum Laut 1982. 6. Keberhasilan Indonesia memperjuangkan  konsep  hukum negara kepulauan (archipelagic state) hingga  diakui  secara  internasional.
Pengakuan  itu  terabadikan  dengan pemuatan  ketentuan  mengenai  asas dan  rezim  hukum  negara  kepulauan dalam Bab IV Konvensi PBB tentang Hukum  Laut  atau  United  Nations Convention  on  the  Law  of  the  Sea (UNCLOS).  Konvensi  ini  ditetapkan dalam  Konferensi  Ketiga  PBB tentang Hukum Laut di Montego Bay,
Jamaica, pada 10 Desember 1982.
7. Masalah  yang  dihadapi  Indonesia saat ini terkait dengan kasus Sipadan dan  Ligitan.  Masalahnya,  pada  saat berseteru  dengan  Malaysia  dalam kasus Sipadan dan Ligitan, Indonesia tidak meminta Mahkamah Internasional memutuskan garis perbatasan  laut  sekaligus.  Indonesia tidak pernah merundingkannya.Dalam  kelaziman hukum internasional, karena Malaysia tidak memprotes, itu berarti pengakuan  terhadap  sikap  Indonesia sebagaimana  tertuang  dalam  UU Nomor 4 Tahun 1960. Malaysia, baru mulai  mengajukan  nota  protes  pada 2004  setelah  menang  dalam  kasus Pulau Sipadan-Ligitan.
8. Pada  1998  Indonesia  memberikan konsesi kepada Shell untuk melakukan eksplorasi minyak. Malaysia  tahu  itu,  tapi  tidak memprotes. Akhir 2004, saat Indonesia  menawarkan  konsesi  blok baru  di  Ambalat,  namun  hal  tersebut mendapat protes dari Malaysia.
Faktor-faktor  penyebab  timbulnya
persengketaan blok perairan ambalat
Adapun Faktor-faktor penyebab timbulnya  persengketaan  blok  perairan ambalat yaitu : 1) Masing-masing negara baik Indonesia maupun Malaysia mengklaim  bahwa  blok  perairan ambalat  adalah  wilayah  teritorial kedaulatan negaranya.
2) Tidak  adanya  batas  negara  yang jelas dikawasan perairan ambalat.
3) Tidak  adanya  kesepakatan  antar kedua negara atas batas negara.
4) Adanya  sumber  daya  alam  yang melimpah,  yang  terkandung  dalam perut  bumi  di  kawasan  perairan ambalat  yaitu  minyak  dan  gas bumi.

## Klaim  Blok  Ambalat  dari  Perspektif Indonesia
Indonesia  mempunyai  dasar  dalam mengklaim  Ambalat  yaitu  berdasarkan UNCLOS 1982 dimana Indonesia telah resmi  diakui  sebagai  negara  kepulauan, Dengan  berlakunya  UNCLOS  1982 maka  UNCLOS  1982  berhak  mengatur yurisdiksi  maritim  yang  dapat  diklaim oleh  negara  kepulauan,  lebih  lanjut dalam  UNCLOS  1982  yurisdiksi maritim  meliputi  ”zona-zona  tertentu yaitu  laut  territorial  (territorial  sea) sejauh  12  mil  laut,  zona  tambahan (contiguous  zone)  sejauh  24  mil  laut, Zona  Ekonomi  Ekslusif  (Exclusive Economic  Zone)  sejauh  200  mil  laut dan landas kontinen (Continental Shelf) hingga  350  M  atau  lebih.”12  Jika dikaitkan dengan konflik Ambalat,maka dalam penarikan garis pangkal Indonesia  dapat  dilakukan  dengan penarikan  garis  pangkal  lurus  atau straight  baseline,  penarikan  garis pangkal  lurus  ini  memperbolehkan Indonesia  untuk  menarik  garis  pangkal dari  pulau  terluar  indonesia  dan  untuk mengukur laut teritorial dapat menggunakan  garis  pangkal  lurus  ini.
Setelah kehilangan Sipadan dan Ligitan, Indonesia  menarik  garis  pangkal  dari Karang  Unarang  dan  penarikan  garis dasar  menggunakan  Karang  Unarang diperbolehkan  bila  menurut  UNCLOS
1982  dan  hal  ini  yang  dijadikan  klaim oleh  Indonesia  dalam  kasus  Ambalat. Menurut  Khoridatul  Anissa  dalam UNCLOS 1982 dijelaskan bahwa  ”Selain  Indonesia  berhak  untuk menarik  garis  pangkal  dari  Karang
Unarang  hingga  12  mil  laut,  Indonesia juga  dapat  mengukur  hingga  sejauh 200mil dan Ambalat yang terletak pada posisi 03039’LU, 118022’00”BT, masih terletak  27  mil  laut  dari  wilayah Indonesia yang berarti Ambalat terletak diwilayah  landas  Kontinen  Indonesia, Ambalat  juga  merupakan  kelanjutan alamiahdari  wilayah  Kalimantan  Timur sehingga  Indonesia  berhak  untuk menggunakan landas kontinen.”

## UNCLOS  dan  Peta  Baru  Malaysia
1979 Ada  satu  pandangan  bahwa  dalam mengklaim Ambalat, Indonesia mengacu  pada  UNCLOS  sementara “Malaysia  bersikukuh  pada  peta  yang disiapkannya  tahun  1979”  Indonesia dan Malaysia sama-sama telah meratifikasi/menjadi anggota UNCLOS. Indonesia bahkan sudah menandatangani  UNCLOS  pada  tahun 1985  melalui  UU  No.  17/1985, sedangkan Malaysia melakukan ratifikasi pada tanggal 14 Oktober 1996 (United  Nations,  2010).  Ini  berarti bahwa  Indonesia  dan  Malaysia  harus mengikuti  ketentuan  UNCLOS  dalam melakukan  klaim  atas  kawasan  laut seperti  laut  teritorial,  ZEE  dan  landas kontinen.  Artinya,  dalam  menyatakan hak  atas  Ambalat  pun  kedua  negara harus  mengacu  pada  UNCLOS.  Secara teori,  Malaysia  atau  Indonesia  perlu membuktikan
bahwa Ambalat
merupakan  landas  kontinen  mereka
yang sah menurut UNCLOS. UNCLOS baru  berlaku  sejak  16  November  1994 meskipun  penandatanganannya  sudah dimulai  sejak  tahun  1982  di  Montego Bay,  Jamaica  (United  Nations,  1982a). Sebelum  adanya  UNCLOS  1982,  hak negara atas landas kontinen (dasar laut) diatur  oleh  Konvensi  Jenewa  1958 (United  Nations,  1958).  Konvensi  ini menyatakan  bahwa  hak  negara  pantai atas  landas  kontinen  berlaku  hingga kedalaman  200  meter  di  bawah permukaan  laut  atau  hingga  jarak  yang masih  bisa  dieksploitasi  (Konvensi Jenewa 1958, Pasal 1). Definisi ini tentu saja  tidak  memberikan  ukuran  definitif terhadap  kawasan  dasar  laut  yang menjadi  hak  suatu  negara  pantai. Dengan  kata  lain,  hak  atas  landas kontinen  tergantung  dari  kemampuan suatu  negara  untuk  mengeksploitasi sumberdaya alam (minyak, gas,mahkluk hidup)  yang  ada  padanya.  Semakin maju  teknologi  suatu  negara,  maka semakin  luas  pula  dasar  laut  yang  bisa dikuasai  dan  dikelolanya.  Dengan demikian,  usaha  Indonesia  untuk memberikan  blok  konsesi  kepada perusahaan tertentu di tahun 1960an dan 1970an  di  kawasan  dasar  laut  di  Laut Sulawesi  memang  ada  justifikasinya. Sementara  itu,  ketika  Indonesia  sudah mulai  memberikan  blok  konsesi, Malaysia mengeluarkan Peta Baru pada bulan  Desember  1979  dengan  batas terluar  klaim  maritim  yang  sangat eksesif di Laut Sulawesi. Peta ini secara jelas  memasukkan  kawasan  dasar  Laut, yang  kemudian  oleh  Indonesia  disebut Blok  Ambalat,  sebagai  bagian  dari Malaysia.  Indonesia  dan  beberapa negara tetangga lainnya tidak mengakui Peta  ini  dan  mengajukan  protes. Indonesia  mengirim  nota  protes  bulan Februari 1980 terkait Pulau Sipadan dan Ligitan  yang  juga  dimasukkan  dalam peta  itu,  padahal  penyelesaian  sengketa kepemilikan  kedua  pulau  tersebut  pada
waktu itu belum tuntas.
Protes  ini  diikuti  oleh  Filipina  dan China terkait Spratly Islands. Singapura mengirimkan  protesnya  bulan  April 1980  terkait  dengan  Pedra  Branca (Pulau  Batu  Puteh).  Protes  juga dilayangkan  oleh  Thailand,  Vietnam, Taiwan, dan United Kingdom atas nama Brunei  Darussalam.  Singkatnya,  Peta 1979 adalah peta sepihak Malaysia yang tidak  mendapat  pengakuan  dari  negara tetangga dan dunia internasional. Meski demikian, Pata 1979 tetap menjadi peta resmi  yang  berlaku  di  Malaysia (setidaknya  secara  sepihak)  bahkan hingga saat ini. Fakta ini menjadi dasar pandangan bahwa Malaysia mendasarkan  klaimnya  atas  Ambalat pada  Peta  1979.  Di  sisi  lain,  Indonesia memberikan konsesi atas Blok Ambalat (1999) dan East Ambalat (2004) setelah meratifikasi UNCLOS (1985). Logikanya,  tindakan  Indonesia  terkait klaim kawasan maritim setelah meratifikasi  UNCLOS  harus  sesuai dengan  aturan  UNCLOS.  Inilah  yang menjadi  dasar  pandangan  bahwa Indonesia mengklaim Ambalat berdasarkan UNCLOS. Indonesia Tidak Dapat Memenangkan Sengketa Kasus Pulau Sipadan-Ligitan Indonesia dan Malaysia sama-sama mengklaim kedaulatan atas Sipadan dan Ligitan yang kasusnya berujung di ICJ. ICJ  memutuskan  bahwa  Malaysia  yang berhak  atas  keduanya  karena  Inggris (penjajah  Malaysia)  terbukti  telah melakukan  penguasaan  efektif  terhadap kedua  pulau  tersebut.  Penguasaan efektif  ini  berupa  pemberlakuan  aturan perlindungan  satwa  burung,  peraturan terkait  aktivitas  pengumpulan  telur penyu  (paragraf  145  keputusan  ICJ 2002)  dan  operasi  mercusuar.  Perlu diingat, Indonesia dan Malaysia bersepakat  bahwasannya  penguasaan
efektif  ini  dinilai  hanya  berdasarkan tindakan  sebelum  tahun  1969.  Jadi, pembangunan villa ataupun resor wisata di  Sipadan  atau  Ligitan  yang  terjadi setelah tahun 1969 tidak ada
pengaruhnya  terhadap  keputusan  ICJ atas  kedaulatan  kedua  pulau  tersebut. Indonesia  juga  tidak  kehilangan  pulau karena  Sipadan  dan  Ligitan  memang tidak  pernah  menjadi  milik  Indonesia sebelumnya. Sipadan dan Ligitan adalah pulau  “tak  bertuan”  yang  setelah disidangkan  ternyata  menjadi  milik Malaysia.  Meski  demikian,  istilah kehilangan pulau ini memang beralasan, misalnya  karena  Indonesia  pernah mendirikan  titik  pangkal  (atau  disebut juga  titik  dasar,  TD)  di  Pulau  Sipadan dan  Ligitan.  Tindakan  Indonesia  yang menetapkan  titik  pangkal  di  kedua pulau  tersebut  memberikan  kesan bahwa  kedua  Pulau  terebut  memang adalah milik Indonesia. Meski demikian, secara  hukum,  tindakan  ini  bisa dipertanyakan  karena  status  kedaulatan atas  Sipadan  dan  Ligitan  ketika  itu belum  tuntas.  Selain  itu,  tindakan menjadikan  kedua  pulau  tersebut sebagai  titik  pangkal  terjadi  setelah 1969,  sehingga  tidak  dipertimbangkan oleh ICJ dalam memutuskan kedaulatan atas  Pulau  Sipadan  dan  Ligitan. Indonesia  kalah  dari  Malaysia  karena faktor  pengendalian  efektif  yang dijalankan  oleh  Malaysia,  dan  putusan mahkamah internasional yang membuat
Indonesia kalah dari Malaysia. mahkamah  internasional  memutuskan bahwa  Malaysia  berhak  atas  pulau Sipadan-Ligitan.  Padahal  Indonesia telah berjuang agar pulau
Sipadan-Ligatan  agar  tidak  lepas  tapi apa  boleh  buat  keputusan  mahkamah internasional tidak bisa diganggu gugat.
Pengaruh  Sipadan  dan  Ligitan  pada klaim Malaysia atas Ambalat.
Diberikannya kedaulatan atas
Sipadan  dan  Ligitan  kepada  Malaysia oleh  ICJ  pada  tahun  2002  melahirkan potensi  berubahnya  konfigurasi  garis pangkal  Indonesia  dan  Malaysia  di sekitar Laut Sulawesi. Di sisi Indonesia, hal  ini  telah  diakomodir  dalam  garis pangkal yang ditetapkan dengan PP No. 37/2008.  Garis  pangkal  Indonesia  kini tidak  lagi  menggunakan  Pulau  Sipadan dan  Ligitan  sebagai  titik  pangkal sehingga  konfigurasi  garis  pangkal berubah  dan  berakibat  pada  perubahan zona laut yang bisa diklaim. Sementara itu,  ada  kemungkinan  bahwa  Malaysia akan menggunakan kedua pulau tersebut sebagai titik pangkal. Konsekuensinya, wilayah laut yang bisa diklaim oleh Malaysia akan melebar ke bagian  selatan  menuju  Blok  Ambalat. Hal  inilah  yang  menjadi  dasar pandangan  bahwa  Sipadan  dan  Ligitan berpengaruh  pada  klaim  Malaysia  atas Ambalat.  Namun  juga  perlu  ada  kajian teknis  dan  hukum  untuk  menentukan sejauh  mana  Sipadan  dan  Ligitan mempengaruhi  klaim  Malaysia  atas wilayah  maritim  di  Laut  Sulawesi. Dalam  negosiasi  batas  maritim  antara
Indonesia  dan  Malaysia,  hal  ini  akan menjadi  bahan  pertimbangan  yang sangat penting. Opsi Penyelesaian Sengketa Ambalat  Mengingat  Malaysia  dan Indonesia  telah  meratifikasi  UNCLOS maka  idealnya  penyelesaian  sengketa mengacu  pada  UNCLOS,  bukan  pada ketentuan  yang  berlaku  sepihak. Menurut UNCLOS, Pulau Borneo (yang padanya  terdapat  Indonesia,  Malaysia dan  Brunei  Darussalam)  berhak  atas laut teritorial, zona tambahan, ZEE dan landas  kontinen.  Di  sebelah  timur Borneo,  bisa  ditentukan  batas  terluar laut teritorial yang berjarak 12 mil dari garis  pangkal,  kemudian  garis  berjarak 200  mil  yang  merupakan  batas  ZEE demikian  seterusnya  untuk  landas kontinen. Zona-zona yang terbentuk ini
adalah hak dari daratan Borneo. Secara sederhana bias dikatakan bahwa yang di bagian selatan adalah hak Indonesia dan di utara adalah hak Malaysia. Tentu saja, dalam  hal  ini,  perlu  ditetapkan  garis batas  yang  membagi  kawasan  perairan tersebut. Sementara itu, garis batas darat antara  Indonesia  dan  Malaysia  di Borneo  memang  sudah  ditetapkan. Garis itu melalui Pulau Sebatik, sebuah pulau kecil di ujung timur Borneo, pada lokasi  lintang  4°  10’  (empat  derajat  10 menit)  lintang  utara.  Garis  tersebut berhenti  di  ujung  timur  Pulau  Sebatik. Idealnya,  titik  akhir  dari  batas  darat  ini menjadi  titik  awal  dari  garis  batas maritim.  Meski  demikian,  ini  tidak bearti bahwa garis batas maritime harus berupa  garis  lurus  ke  timur  mengikuti garis  4°  10’  lintang  utara.  Garis  batas maritim  ini  harus  sedemikian  rupa sehingga  membagi  kawasan  maritim  di Laut  Sulawesi  secara  adil.  Garis  inilah yang  akan  menentukan  ”pembagian” kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia dan  Malaysia  atas  kawasan  maritim  di Laut Sulawesi, termasuk Blok Ambalat. Hingga  saat  ini,  garis  ini  belum ada/disepakati dan sedang dirundingkan. Menurut  UNCLOS,  proses  penentuan garis  batas  landas  kontinen  mengacu pada  Pasal  83  yang  mensyaratkan dicapainya solusi yang adil atau  ”equitable  solution”  (Ayat  1). Untuk  mencapai  solusi  yang  adil  inilah kedua negara dituntut untuk berkreativitas  sehingga  diperlukan  tim negosiasi  yang  berkapasitas  memadai. Perlu  diperhatikan  bahwa  ’adil’  tidak selalu berarti sama jarak atau equidistance meskipun garis sama jarak tentu saja bisa menjadi pilihan yang adil. Dari perspektif di atas, bisa disimpulkan bahwa  status  hak  berdaulat  atas Ambalat  belum  sepenuhnya  jelas. Belum  ada  garis  batas  maritim  hasil kesepakatan yang menetapkan/membagi kewenangan  kedua  negara.  Meski
demikian,  pada  landas  kontinen  (dasar laut)  Laut  Sulawesi  memang  sudah terjadi  eksplorasi  sumberdaya  laut berupa pemberian konsesi oleh Pemerintah  Indonesia  sejak  tahun
1960an  kepada  perusahaan  asing  yang tidak  pernah  diprotes  secara  langsung oleh  Malaysia.  Sejalan  dengan  itu, Malaysia  juga  telah  menyatakan klaimnya  atas  kawasan  tertentu  di  Laut Sulawesi  melalui  Peta  1979  meskipun kenyataannya  peta  itu  diprotes  tidak saja  oleh  Indonesia  tetapi  juga  negara tetangga lainnya dan dunia internasional. Klaim  oleh  Indonesia  dalam  bentuk pemberian  blok  konsesi  sejak  tahun 1960an dan klaim terkait oleh Malaysia tentu akan menjadi salah satu pertimbangan dalam melakukan delimitasi  batas  maritim  di  Laut Sulawesi, selain mengacu pada UNCLOS yang lahir belakangan.
Bagi  Indonesia,  batas-batas  blok konsesi  yang  sudah  ada  sejak  tahun 1960an dan tidak ditolak oleh Malaysia tentu  akan  menjadi  satu  pertimbangan penting  dalam  menetapkan  batas maritim di Laut Sulawesi. Sementara itu, Malaysia yang kini menjadi pemilik sah Sipadan  dan  Ligitan  bukan  tidak mungkin  akan  mengambil  keuntungan dari posisi kedua pulau tersebut. Meski
Malaysia  bukan  negara  kepulauan seperti Indonesia, secara teoritis Sipadan  dan  Ligitan  tetap  berhak  atas kawasan  maritim  seperti  dinyatakan dalam  UNCLOS,  Pasal  121.  Namun demikian,  tetap  ada  kemungkinan Indonesia  menolak  memberikan  peran penuh  kepada  kedua  pulau  tersebut sehingga tidak terlalu besar pengaruhnya  terhadap  klaim  Malaysia. Ada  kemungkinan  Indonesia  akan berargumentasi  bahwa  pulau  berukuran kecil  seperti  Sipadan  dan  Ligitan semestinya tidak memberikan efek yang tidak  proporsional  (disproportionate effect)  pada  garis  batas  maritim  antara
Indonesia  dan  Malaysia.  Hal  ini  juga sudah diakui dalam hukum internasional modern. Dalam  negosiasi,  hal  seperti  ini sangat penting dan tentu sudah menjadi pertimbangan  tim  Indonesia.  Dua pertimbangan  sebelumnya  yaitu  blok konsesi  dan  keberadaan  Sipadan  dan Ligitan akan berpengaruh pada delimitasi batas maritim di Laut Sulwesi. Dua pertimbangan ini yang nampaknya telah  dijadikan  dasar  oleh  Pemerintah Indonesia  saat  mengeluarkan  peta Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI)  2010  dengan  batas  maritim tentatif di Laut Sulawesi. Indonesia dan Malaysia  juga  perlu  menyelesaikan batas  maritim  untuk  perairannya,  yang dalam  hal  ini  termasuk  dalam  rejim ZEE.  Pertanyaan  selanjutnya  adalah apakah kedua Negara akan mengadopsi konsep  garis  tunggal  untuk  dua  rejim yang  berbeda  atau  menetapkan  garis yang  berbeda  untuk  tiap  rejim?  Jika memilih menetapkan garis batas tunggal maka  satu  garis  akan  membagi  dasar laut  sekaligus  airnya.  Secara  praktis, garis  semacam  ini  akan  menentukan batas  kewenangan  untuk  pemanfaatan minyak/gas di dasar laut sekaligus ikan di  perairannya.  penetapan  garis  batas tunggal untuk landas kontinen dan ZEE nampaknya  menjadi  opsi  yang  cukup baik bagi Indonesia dan Malaysia.

## Pentingnya  Penetapan  Batas  Laut Bagi Suatu Negara
Konsep  tetang  batas  suatu  negara selalu  fokus  pada  batas-batas  daratan. Namun  sekarang  terjadi  perubahan pergeseran  keadaan,  perkembangan tentang  wilayah  laut  territorial  yang tidak  tetap  menyebabkan  negara  yang berada diseluruh belahan dunia sekarang  lebih  mementingkan  posisi lautan  daripada  daratan,  karena  jika batas  daratan  masih  bisa  dilihat sedangkan  batas  laut  susah  jika
dideteksi.  Dalam  konsepsi  hukum internasional  yang  mengatur  perihal ruang  lingkung  cakupan  wilayah  yaitu berhubungan  dengan  cara  bagaimana negara tersebut memiliki atau kehilangan wilayahnya. Mengenai cakupan  wilayah  Republik  Indonesia, terdapat  berbagai  macam  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur tentang  hal  tersebut.  Rujukan  yang tertinggi  ada  dalam  pasal  25  A  UUD 1945 yang berbunyi: “Negara Kesatuan Republik  Indonesia  adalah  sebuah negara  kepulauan  yang  memiliki  ciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas  dan  hak-haknya  ditetapkan oleh  UndangUndang.  Berkaitan  dengan ditetapkannya  batas  diwilayah  darat, negara  berhak  bernegosiasi  dengan negara  yang  berbatasan.  Peraturan perundang-undangan  yang  membahas tentang hal ini terdapat dalam UU. No. 17  tahun  1985  mengenai  ratifikasi ratifiksi  UNCLOS  1982,  UU.  No.  6 tahun  1996  tentang  perairan  Indonesia dan  yang  terkhusus  adalah  UU  No.  43 tahun  2008  tentang  wilayah  negara. Dengan  adanya  penetapan  batas  laut bagi  suatu  negara  itu  sama  saja  negara memperoleh kepastian hukum, sehingga jelas  bagian  mana  yang  menjadi  batas wilayah negara A dengan batas wilayah B.

## Langkah  Hukum  Negara  Indonesia dalam  Menghadapi  Klaim  Malaysia Atas Blok Ambalat
Kebijakan  pemerintah  Indonesia sebelum  terjadi  konflik  Ambalat memang  dapat  dikategorikan  masih belum optimal dan belum tepat sasaran. Bila  saja  Indonesia  sejak  dahulu  lebih memperhatikan  masalah  perbatasan Indonesia  mungkin  kejadian  konflik Ambalat  tidak  perlu  terjadi.  Saat  ini pemerintah  Indonesia  yang  mencakup instansi-instansi  terkait  berkoordinasi bersama,  membuat  kebijakan  yang
terkait  untuk  menyelesaikan  konflik Ambalat  dan  untuk  mencegah  konflik yang  sarna  terulang.  Secara  yuridis, Indonesia  diuntungkan  oleh  adanya pasal  47  UNCLOS  bahwa  sebagai negara  kepulauan,  Indonesia  dapat menarik garis di pulau-pulau terluarnya sebagai  patokan  untuk  garis  batas wilayah  kedaulatannya.  Paling  tidak, ada  empat  langkah  yang  dapat  diambil untuk  menyelesaikan  sengketa  wilayah Ambalat  tersebut.  Pertama,  melalui perundingan  bilateral,  yaitu  memberi kesempatan  kedua  belah  pihak  untuk menyampaikan  argumentasinya  tentang wilayah  yang  disengketakan  dalam forum bilateral. Indonesia dan Malaysia harus secara jelas menyampaikan mana batas  wilayah  yang  diklaim  dan  apa landasan  yuridisnya.  Dalam  hal  ini,
Malaysia tampaknya akan menggunakan peta 1979 yang kontroversial  itu.  Sementara  Indonesia mendasarkan  klaimnya  pada  UNCLOS 1982. Jika gagal, maka perlu dilakukan cooling  down  dan  selanjutnya  masuk langkah  kedua  dengan  menetapkan wilayah  sengketa  sebagai  status  quo dalam kurun waktu tertentu. Pada tahap ini,  bisa  saja  dilakukan  eksplorasi  di Blok  Ambalat  sebagai  sarana  untuk menumbuhkan  rasa  saling  percaya kedua belah pihak (confidence building measures).  Pola  ini  pernah  dijalankan Indonesia-Australia  dalam  mengelola Celah  Timor.  Langkah  ketiga  bisa memanfaatkan organisasi regional sebagai sarana resolusi konflik,
misalnya,  melalui  ASEAN  dengan memanfaatkan  High  Council  seperti termaktub  dalam  Treaty  of  Amity  and Cooperation yang pernah digagas dalam Deklarasi  Bali  1976.  Malaysia  akan enggan  menggunakan  jalur  ini  karena takut  dikeroyok  negara-negara  ASEAN lainnya.  Sebab,  mereka  memiliki persoalan  perbatasan  dengan  Malaysia akibat  ditetapkannya  klaim  unilateral
Malaysia berdasarkan peta 1979, seperti Filipina,  Thailand,  dan  Singapura.  Di samping  itu,  kedua  negara  juga  bisa memanfaatkan  jasa  baik  (good  office) negara  yang  menjadi  ketua  ARF (ASEAN  Regional  Forum)  untuk menengahi  sengketa  ini.  Jika  langkah ketiga  tersebut  tidak  juga  berjalan, masih ada cara lain. Membawa kasus itu ke  Mahkamah  Internasional  (MI) sebagai  langkah  nonpolitical  legal solution.  Mungkin,  ada  keengganan Indonesia  untuk  membawa  kasus tersebut ke MI karena pengalaman pahit atas  lepasnya  Sipadan  dan  Ligitan. Tetapi, jika Indonesia mampu menunjukkan bukti yuridis dan fakta-fakta  lain  yang  kuat,  peluang untuk memenangkan sengketa itu cukup besar.  Pasal-pasal  yang  ada  pada UNCLOS  1982  cukup  menguntungkan Indonesia,  bukti  ilmiah  posisi  Ambalat yang  merupakan  kepanjangan  alamiah wilayah  Kalimantan  Timur,  bukti sejarah  bahwa  wilayah  itu  merupakan bagian  dari  Kerajaan  Bulungan,  dan penempatan kapal-kapal patroli TNI-AL adalah  modal  bangsa  Indonesia  untuk memenangkan sengketa tersebut.

## Kesimpulan
Terjadinya  berbagai  ketegangan antara  Indonesia  dengan  Malaysia  di kawasan  perbatasan,  salah  satunya, adalah  karena  belum  terselesaikannya batas  maritim  antara  kedua  negara  di berbagai tempat. Indonesia dan
Malaysia  harus  menuntaskan  urusan batas  maritim  di  empat  lokasi  yaitu  di Selat Malaka, Laut China Selatan, Laut Sulawesi  dan  Selat  Singapura.  Belum terselesaikannya  batas  maritim  tersebut memicu  berbagai  kasus  seperti  Blok Ambalat.  Sengketa  atas  Blok  Ambalat bermula saat Petronas memberikan blok konsesi  kepada  Shell  untuk  kawasan yang  sebelumnya  sudah  dikonsesikan oleh Indonesia kepada Unocal dan ENI.
Kunci penyelesaian kasus Ambalat pada dasarnya  adalah  penetapan  batas maritim  antara  kedua  negara  di  Laut Sulawesi. Hal ini sedang dilakukan oleh Indonesia  dan  Malaysia  melalui  jalur negosiasi.  Penentuan  garis  batas  antara kedua  negara  idealnya  mengacu  pada UNCLOS dengan memperhatikan segala factor yang berpengaruh, terutama faktor geografis (panjang garis pantai,  keberadaan  pulau/karang  kecil). Selain itu, adanya telah adanya aktivitas pemanfaatan  sumberdaya  alam  seperti minyak/gas  yang  terjadi  di  sekitar kawasan  Ambalat  sejak  tahun  1960an tentunya  perlu  untuk  dipertimbangkan. Sebagai  negara  kepulauan  terbesar  di dunia  yang  memandang  laut  sebagai satu  kesatuan  tak  terpisahkan  dari daratan,  Indonesia  memang  sudah selayaknya  memerhatikan  wilayah  dan yurisdiksi  maritimnya.  Penetapan  garis batas  maritim  antarnegara  adalah  salah satu pekerjaan rumah yang harus selalu mendapat perhatian.

## Saran
Indonesia  harus  lebih  berhati-hati dalam  penyelesaian  sengketa  Ambalat sehingga tidak terulang kejadian seperti Sipadan  dan  Ligitan  untuk  kedua kalinya. Adapun langkah –langkah yang dapat  diambil  yaitu  mempersiapkan bukti  dan  diplomasi  yang  kuat  bahwa Ambalat  adalah  bagian  dari  hak berdaulat Republik Indonesia, selain itu peningkatan  kapasitas  diplomat  dan team  perundingan  juga  harus  lebih diperhatikan. Pemerintah Indonesia juga perlu  meningkatkan  penjagaan  di kawasan perbatasan dengan menempatkan  TNI  AL  dan  TNI  AU, selain  itu  Indonesia  juga  harus  tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yaang dilakukan oleh Malaysia.
Pemerintah  Indonesia  baik  Presiden, Kementerian Luar Negeri, Kementerian
Pertahanan,  dan  seluruh  pemerintah
yang bertanggung jawab wajib mengintensifkan  perundingan  bilateral dengan  Malaysia  terutama  masalah perbatasan  maritim  salah  satunya Ambalat  sehingga  sengketa  ini  tidak berlarutlarut dan mendapatkan kesepakatan  yang  mengikat  secara hukum bagi kedua belah pihak.

## Daftar Pustaka
Anggreni, I. A. K. N., Mangku, D. G. S., SH, L. M., Yuliartini, N. P. R., &  SH,  M.  (2019).  Analisis
Yuridis  Pertanggungjawaban Pemimpin  Negara  Terkait Dengan  Kejahatan  Perang Dan  Upaya  Mengadili  Oleh Mahkamah Pidana Internasional  (Studi  Kasus Omar  Al-Bashir  Presiden Sudan). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1). Antara.  2009.  Ambalat  border  talks begins  to  show  progress. Diakses dari http://www.antara.co.id/en/ne ws/1251308334/ambalat-bord ertalks-begin-to-showprogres s, tanggal 24 Desember 2019. Arifianti,  Dian  Isnaini.  2004.  “Kasus Ambalat dalam Konteks Wawasan Nusantara,” Yogyakarta.  Damanik,  R. 2009.  Krisis  Ambalat  dan Agenda  Kelautan,  Kompas, 16 Juni 2009.Diaksesdarihttp://cetak. kompas.com/read/xml/2009/0 6/16/0447424/krisis ambalatdanagendakelautan, tanggal 24 Desember 2019. Arsana,  I  MA.  2007.  Batas  Maritim Antarnegara - Sebuah Tinjauan  Teknis  dan  Yuridis, Gadjah  Mada  University Press, Yogyakarta.
Gatra. 2009. Malaysia Kembali Langgar Batas  Wilayah.  Diakses  dari
<http:// www.gatra.com/artikel.php?i d=126654, tanggal 25 Desember 2019. Itasari,  E.  R.,  &  Mangku,  D.  G.  S. Fulfillment  Of  Educational Rights For Indonesian Citizens  Who  Are  In  The Border Areas With Neighborhoods. Mangku, D. G. S. (2010). Pelanggaran terhadap  Hak  Kekebalan Diplomatik  (Studi  Kasus Penyadapan  Kedutaan  Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon Myanmar berdasarkan  Konvensi  Wina 1961). Perspektif , 15 (3).
Mangku,  D.  G.  S.  (2011).  Peluang  dan
Tantangan  ASEAN  Dalam Penyelesaian  Sengketa  Kuil Preah  Vihear  Di  Perbatasan Kamboja dan Thailand. Pandecta: Research Law Journal , 6 (2).
Mangku, D. G. S. (2012). Suatu Kajian Umum  tentang  Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk  di  Dalam  Tubuh ASEAN. Perspektif , 17 (3). Mangku,  D.  G.  S.  (2013).  Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya:  Dalam  Perspektif ASEAN. Media  Komunikasi FIS , 12 (2).
Mangku, D. G. S. (2017). The Efforts of Republica  Democratica  de
Timor-Leste (Timor Leste) to be a member of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)  and  take  an  active role  in  maintaining  and creating  the  stability  of security in Southeast Asia. Southeast  Asia  Journal of  Contemporary  Business, Economics  and  Law , 13 (4),
18-24.
Mangku, D. G. S. (2018). Kepemilikan Wilayah  Enclave  Oecussi Berdasarkan Prinsip Uti Possidetis Juris. Jurnal Advokasi , 8 (2), 150-164.
Mangku,  D.  G.  S.  (2018).  Legal
Implementation  On  Land
Border Management Between Indonesia  And  Papua  New
Guinea According to Stephen B. Jones Theory. Veteran Law
Review , 1 (1), 72-86. Mangku, D. G. S. Indonesian Government  Authority  In Terms Of Border Management  With  Other Countries. Mangku, D. G. S., & Itasari, E. R. (2015). Travel Warning in International Law Perspective. International Journal of Business, Economics and Law , 6 (4).
Mangku,  D.  G.  S.,  &  Radiasta,  I.  K.
(2019).  Tanggung  Jawab Negara terhadap Penembakan
Pesawat  MH17  berdasarkan
Hukum Internasional. Pandecta:
Research Law Journal , 14 (1), 25-33.
Mangku,  D.  G.  S.,  Triatmodjo,  M.,  &
Purwanto, H. (2018). Pengelolaan Perbatasan  Darat  Antara Indonesia Dan Timor Leste Di Wilayah Enclave Oecussi (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada). Marpaung,  Leonard.  2005.“Dari  Sili  ke Ambalat (Ambalat Melakukan Sipadan-Ligitan).” Forum Hukum. Volume ke 2. Nomor 1. Jakarta. Oegroseno,  AH.  2009.  Indonesia’s Maritime  Boundaries,  dalam Cribb, R. dan Ford,
M.(eds)Indonesia Beyond the Water’s  Edge  –  Managing  an Archipelagic  State,  ISEAS,
Singapore. Periani,  A.,  &  Mangku,  D.  G.  S. Implementation  Of  Asean Convention On Counter Terrorism  In  Eradication  Of Terrorism  That  Happens  In The South Asia Area.
Purwanto, H., & Mangku, D. G. (2016).
Legal  Instrument  of  the Republic  of  Indonesia  on Border  Management  Using the Perspective of Archipelagic State. International  Journal of  Business,  Economics  and Law , 11 (4).
Purwanto,  H.,  &  Mangku,  D.  G.  S. Border  Security  In  Indonesia And Papua New Guinea.
Purwendah, E., Mangku, D., & Periani, A.  (2019,  May).  Dispute Settlements of Oil Spills in the Sea Towards Sea Environment Pollution. In First International Conference  on  Progressive Civil  Society  (ICONPROCS 2019) . Atlantis Press.
Setiawati, N., Mangku, D. G. S., SH, L. M., Yuliartini, N. P. R., & SH, M. (2019). Penyelesaian Sengketa  Kepulauan  Dalam Perspektif Hukum Internasional  (Studi  Kasus Sengketa  Perebutan  Pulau Dokdo  antara  Jepang-Korea
Selatan). Jurnal  Komunitas Yustisia , 2 (1).
Widayanti, I. G. A. S., Mangku, D. G. S., SH, L. M., Yuliartini, N. P. R.,
& SH, M. (2019). Penggunaan Tentara  Anak  Dalam  Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif  Hukum  Humaniter (Studi Kasus: Konflik
Bersenjata Di Sri Lanka). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1). Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019).  Tindakan  Genosida terhadap  Etnis  Rohingya dalam  Perspektif  Hukum Pidana Internasional. Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum , 21 (1), 41-49.