Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol. 4, No. 1, 2023

## ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PADA SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH (STUDI KASUS PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)
Okta Melinda Sari 1 , Yulita Zanaria 2 , Dimas Bagus Editya 3
1* Universitas Muhammadiyah Metro, Jl Ki Hajar Dewantara, 34111, Lampung, Indonesia
2 Universitas Muhammadiyah Metro, Jl Ki Hajar Dewantara, 34111, Lampung, Indonesia
3 Universitas Muhammadiyah Metro, Jl Ki Hajar Dewantara, 34111, Lampung, Indonesia

## ABSTRACT
This study aims to find out how the Internal Control System in the Government Accounting System at the Department  of  Communication  and  Information,  East  Lampung  Regency.  The  type  of  research  used is qualitative  with  descriptive  analysis  method.  Data  collection  techniques  were  carried  out  by  means  of observations  and  interviews  conducted  at  government  agencies,  especially  at  the  Communication  and Information Office. Technical analysis using the PIECES analysis method to determine the effectiveness of the government accounting system is to use a compliance test. The results showed that the Government Internal Control System (SPIP) at the Department of Communication and Informatics of East Lampung Regency was running well, because its implementation was in accordance with the elements in the SPIP that had been determined based on PP no. 60 of 2008. The systems and procedures at the Communications and  Informatics  Service  of  East  Lampung  Regency  are  also  quite  adequate,  supported  by  competent employees  in  their  fields  so  that  the  error  rate  on  control  can  be  overcome.  This  results  in  the implementation of tasks not being fully efficient.
Keywords: System, Internal Control, Government Accounting

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  Untuk  mengetahui  bagaimana  Sistem  Pengendalian  Internal  Pada  Sistem Akuntansi  Pemerintah  Pada  Dinas  Komunikasi  Dan  Informatika  Kabupaten  Lampung  Timur.  Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara yang dilakukan pada instansi pemerintah khususnya pada Dinas  Komunikasi  dan  Informatika.  Teknis  analisis  menggunakan    metode  anaIisis  PIECES  untuk mengetahui  efektivitas  sistem  akuntansi  pemerintah  adalah  dengan  menggunakan  uji  kepatuhan (compliance test). Hasil penelitian menunjukan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Timur  sudah berjalan dengan baik, karena penerapannya telah sesuai dengan  unsur-unsur  dalam  SPIP  yang  telah  ditetapkan  berdasar  PP  No.  60  Tahun  2008.  Sistem  dan prosedur pada Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Timur  juga sudah cukup memadai, ditunjang dengan pegawai yang kompeten dibidangnya membuat tingkat kesalahan atas pengendalian dapat diatasi, jumlah pegawai  di  Dinas Kominfo  Kabupaten  Lampung  Timur   cukup lengkap,  namun  dinas  menerima  cukup banyak pelajar magang sehingga mengakibatkan pelaksanaan tugas belum sepenuhnya efisien.
Kata Kunci : Sistem, Pengendalian Internal, Akuntansi Pemerintah

## PENDAHULUAN
Pemerintah harus melaksanakan sistem pengendalian dalam organisasi agar mendapatkan kinerja pemerintahan yang baik dan dapat menciptakan good governance. Berkaitan dengan sektor pemerintahan, pendekatan dari sistem pengendalian intern pada Pemerintah Pusat dan daerah berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pengendalian intern adalah rencana organisasi dan metode yang digunakan  untuk  menjaga  atau  melindungi  aktiva,  menghasilkan  informasi  yang  akurat  dan  dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen (Krismiaji, 2010:218).
Setiap  kegiatan  dan  tindakan  yang  dilakukan  secara  terus  menerus  untuk  mencapai  tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Pengendalian intern tidak hanya memeriksa kebenaran angka-angka, tetapi juga memperhatikan struktur organisasi perusahaan/instansi, meningkatkan efisiensi kinerja  dan  menganalisis  keberhasialan  dari  suatu  kebijakan  manajemen.  Maka  dari  itu,  pengendalian intern harus dimonitor dan dievaluasi agar manfaat dari pengendalian intern tersebut berhasil serta dapat dipertanggungjawabkan.  Upaya  mewujudkan  visi,  Dinas  Kominfo  Kabupaten  Lampung  Timur  perlu adanya pengendalian internal. Dalam pelaksanaannya pasti Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Timur sendiri dihadapkan dengan berbagai kendala atau permasalahan.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Dinas Kominfo Kota Metro  dengan bapak Irawan menjelaskan  bahwa  Kondisi  lingkungan  pengendalian  Dinas  Kominfo  Kota  Metro  secara  umum  telah cukup  memadai,  dinas  kominfo  telah  memelihara  lingkungan  pengendalian  yang  efektif  serta menimbulkan perilaku positif dan kondusif. Temuan yang didapati di Dinas Kominfo Kota Metro ternyata banyak karyawan yang berasal dari latar pendidikan yang berbeda, sehingga tidak semua pegawai yang melakukan  tugas  pokok  pengawasan,  penganggaran  dan  perencaraan  berlatar  belakang  pendidikan ekonomi, khususnya akuntansi. Dengan demikian resiko yang mungkin masih akan timbul adalah adanya salah  pencatatan  atau  pengidentifikasian  transaksi.  Selain  itu  Pada  sistem  penilaian  risiko  dari  publik tentang pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kominfo Kota Metro, kinerja hardware yang semakin lama menurun, dan kerusakan aset teknologi. Perlu adanya perhatian khusus dalam sarana dan prasarana yang ada di  Dinas Kominfo Kota  Metro, seperti  fasilitas  bangunan  atau  gudang  untuk  dokumen  dan  barang- barang
Dinas Kominfo Kota Metro perlu memperhatikan penerapan unsur-unsur SPIP yang diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008  Dalam  Ketentuan  Umum  pasal  1  angka  2,  Sistem  Pengendalian  Intern  diselenggarakan  secara menyeluruh  di  lingkungan  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah.  Sistem  pengendalian  intern  sangat penting  dalam  menunjang  perbaikan  pengelolaan  pemerintah  daerah  dan  faktor  pendukung  untuk menciptakan pemerintahan yang akuntanbel dan transparan sebagai bentuk kinerja yang baik.
Peneliti  sebelumnya  telah  membahas  penerapan  sistem  pengendalian  internal.  Dalam penelitiannya,  Ismani  (2014)  yang  berjudul  Implementasi  sistem  pengendalian  intern  pemerintah  di Universitas Negeri Yogyakarta, menyatakan bahwa implementasi unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di UNY sudah berjalan dengan baik. Hamidah (2014) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan sumber daya manusia terhadap pengamanan aset negara. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan dan positif penerapan SPIP dan sumber daya manusia terhadap pengamanan aset negara. Dimana semakin baik penerapan SPIP dan sumber daya manusia maka pengamanan aset negara pun akan semakin baik.

## KAJIAN LITERATUR Pengendalian internal
Romney  dan  Steinbart  (2011:229),  mendefinisikan  pengendalian  internal  sebagai  berikut: “Rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang  akurat  dan  handal,  mendorong  dan  memperbaiki  efisiensi  jalannya  organisasi,  serta  mendorong kesesuian dengan kebijakan yang telah ditetapkan”. Berdasarkan definisi pengendalian internal menurut para ahli maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal merupakan suatu proses perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang dikoordinasi yang digunakan di dalam perusahaan  dengan  tujuan  untuk  menjaga  keamanan  harta  milik  perusahaan,  memeriksa  ketelitian  dan kebenaran  data  akuntansi,  mendorong  efisiensi,  dan  membantu  mendorong  dipatuhinya  kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian yang digunakan penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan  cara  mengumpulkan  data  yang  berhubungan  dengan  permasalahan  yang  dihadapi.  Sumber  data yang digunakan penulis dalam penyusunan adalah data primer, yang diperoleh dengan metode observasi dan  wawancara  yang  dilakukan  pada  instansi  pemerintah  khususnya  pada  Dinas  Komunikasi  dan Informatika.  Data  Primer  adalah  data  asli  yang  dikumpulkan  sendiri  oleh  penulis  untuk  menjawab penelitiannya secara khusus (Suliyanto; 2017)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengendalian intern yang diterapkan didalam lembaga bertujuan untuk melindungi asset lembaga dari segala  kecurangan  dan  kesalahmanfaatan  yang  dilakukan  oleh  pegawai  maupun  pimpinan  yang  dapat menimbulkan kerugian bagi negara. Pengendalian intern dalam  pemungutan retribusi terminal angkutan juga  bertujuan  untuk  membantu  pimpinan  guna  melakukan  perbaikan  dan  peningkatan  pengelolaan terhadap pemungutan tersebut. Agar perusahaan dapat menerapkan pengendalian intern yang efektif maka perlu mempelajari unsur-unsur pengendalian intern yakni lingkungan pengendalian, resiko pengendalian, aktivitas  pengendalian,  informasi  dan  komunikasi  serta  pemantauan  dan  mengaplikasikannya  didalam kegiatan operasional. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Dinas Kominfo Lampung Timur bahwa pengendalian intern dalam pemungutan retribusi terminal telah memenuhi hal-hal yang dianggap menjadi syarat suatu keefektifan pengendalian intern.
penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Timur    telah  dilaksanakan  dengan  baik,  bahwa  Dinas  Kominfo  Kabupaten  Lampung  Timur    telah menerapkan prinsip dalam setiap faktor dalam pengendalian intern menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun  2008.  Dengan  menerapkan  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah (SPIP)  maka  pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah dapat berjalan baik serta dapat mendukung penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan juga efisien. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)  pada  Dinas  Kominfo  Kabupaten  Lampung  Timur    telah  berjalan  dengan  cukup  optimal  dalam mendukung terciptanya good governance .
Terdapat  kekurangan  dari  Dinas  Kominfo  Kabupaten  Lampung  Timur    yang  ternyata  kurang memperhatikan latar pendidikan pegawainya, sehingga tidak semua pegawai yang melakukan tugas pokok pengawasan, penganggaran dan perencaraan berlatar belakang pendidikan ekonomi, khususnya akuntansi. Dengan  demikian  resiko  yang  mungkin  masih  akan  timbul  adalah  adanya  salah  pencatatan  atau pengidentifikasian transaksi. Jumlah pegawai di Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Timur  yang cukup lengkap namun menampung cukup banyak siswa magang mengakibatkan pelaksanaan tugas siswa magang jadi  belum  sepenuhnya  efisien  dan  kebanyakan  menganggur.  Dalam  sarana  dan  prasarana  yang  ada  di Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Timur , seperti fasilitas bangunan atau gudang untuk dokumen dan barang-barang  kurang  tercukupi  karena  barang-barang  yang  tergeletak  disudut  bawah  gedung  Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Timur .

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Timur , dan juga berdasar dari pembahasan yang telah dikemukakan mengenai penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Timur , maka penulis menarik kesimpulan bahwa secara umum Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Timur  sudah berjalan dengan baik, karena penerapannya telah sesuai dengan unsur-unsur dalam SPIP yang telah ditetapkan berdasar PP No. 60 Tahun 2008. Sistem dan prosedur pada Dinas Kominfo Kabupaten Lampung  Timur    juga  sudah  cukup  memadai,  ditunjang  dengan  pegawai  yang  kompeten  dibidangnya membuat tingkat kesalahan atas pengendalian dapat diatasi, jumlah pegawai di Dinas Kominfo Kabupaten Lampung  Timur    cukup  lengkap,  namun  dinas  menerima  cukup  banyak  pelajar  magang  sehingga mengakibatkan pelaksanaan tugas belum sepenuhnya efisien.

## DAFTAR LITERATUR
Arikunto, S. (2015). Prosedur Penelitian Bisnis. Bandung : Alfabeta. Atkinson, S, Banker, Kaplan. (2015). Management Accounting. Upper Saddle River : Prentice Hall. Chenhall dan Morris. (2016). The Impact of Structure. Enviroment and Interdependence on The Perceived Usefulnes of Management Accounting System. Journal Accounting Review.
Chia.  (2015). Decentralization.  Management  Accounting  System.  MAS  Information  Characteristic  and Their Interaction Effect on Managerial Accounting System. Journal Accounting Review. Ferona,  O.  (2013). Pengaruh  Desentralisasi  dan  Sistem  Akuntansi  Manajemen  terhadap  Kinerja Manajerial di Manado. Fakultas Ekonomi Universitas Samratulangi Manado. Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20. Semarang : Universitas Diponegoro.
Gordon dan Narayana. (2014). Manag ement Accounting System. Perceived Enviromental Uncertainty and Organization Structure an Empirical Analisis. Journal Accounting Analysis and Society. Handayani, Susi. (2014). Pengaruh Karakteristik Sistem Informasi Akuntansi Hansen  dan  Mowen.  (2015). Akuntansi  Manajemen  (Ancella  A.  Hermawan,  Penerjemah). Jakarta  : Erlangga. Juniarti  dan  Evelyn.  (2013). Hubungan  Karakteristik Informasi  yang  Dihasilkan  oleh Sistem  Akuntansi Manajemen terhadap Kinerja Manajerial pada Perusahaan Manufaktur di Jawa Timur. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Petra Surabaya Vol. 5.
Lempas, Yuwinda, dan Ventje. (2014). Desentralisasi dan Sistem Akuntansi Manajemen terhadap Kinerja Manajer pada PT. Sinar Galesong Prima Manado. Jurnal EMBA Vol. 2 No.1. Mahoney. (2013). Development of Managing Performance : A Research Approach. Cincinnanti : South Westen.
Manajemen  :  Broadscopes,  Timeliness,  Agregated,  and  Integrated  terhadap  Kinerja  Manajerial  pada UMKM di Desa Wedoro kab. Sidoarjo. Jurnal Akuntansi.
Mulyadi. (2012). Akuntansi Manajemen. Jakarta : Salemba Empat