Program Studi Magister Ilmu Hukum

## Implementasi Nilai Keadilan Sosial Oleh Hakim Dalam Perkara Lanjar Sriyanto Dari Perspektif Pancasila Dan Kode Etik Profesi Hakim
Lilik Haryadi 1 , Suteki 2
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro arjuna_teki@yahoo.com

## ABSTRAK
Hakim  Pengadilan  Negeri  Karanganyar  yang  memutus  perkara  Lanjar  Sriyanto  atas  kelalaian dalam  berkendara  yang  mengakibatkan  istrinya  meninggal  dunia  dan  anaknya  mengalami  luka,  dalam pertimbangan hukumnya telah menggunakan pemikiran secara progresif yakni meskipun Lanjar Sriyanto secara fakta dan alat bukti yang dihadirkan telah memenuhi unsur rumusan pasal yang didakwakan namun hakim menilai dengan menggunakan dasar kemanusiaan dan keadaan Lanjar Sriyanto maka tidak ada sifat  dapat  dicelanya  Lanjar  Sriyanto  dan  adanya  alasan  pemaaf  sehingga  hakim  memutuskan  Lanjar Sriyanto  tidak perlu  menjalani  hukuman pidana.  Hakim  pada  tingkat  Pengadilan  Tinggi  dan  Mahkamah Agung  telah  merubah  putusan  Hakim  Pengadilan  Negeri  sehingga  menyatakan  lanjar  Sriyanto  telah memenuhi rumusan delik dan patut dipidana. Sehingga karena hakim pada tingkat Pengadilan Tinggi dan Mahkamah  Agung  hanya  melihat  pada  penerapan  hukum  bukan  melihat  langsung  keadaan  Lanjar Sriyanto maka keadilan dirasa belum dihadirkan sebagaimana keadilan sosial yang diamanatkan dalam Pancasila, Kode Etik Hakim, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Penelitian hukum ini adalah non- doktrinal  menggunakan pendekatan Socio  Legal  Research. Hakim  tidak  hanya  memutus  berdasarkan pada  rumusan  pasal  yang  didakwakan,  namun  hakim  wajib  menerapkan  nilai-nilai  yang  terkandung  di dalam Pancasila, Kode Etik Hakim, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Hakim menegakkan hukum juga  harus  menegakkan  nilai-nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat  termasuk  nilai  keadilan  sosial. Menegakkan hukum harus menguraikan makna dan tujuan hukum itu sendiri, bukan hanya menerapkan aturan perundang-undangan yang tertulis sehingga hakim bukan hanya sebagai corong undang-undang, namun hakim wajib menghadirkan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hakim wajib memutus perkara dengan keyakinannya serta dilandasi pada kebijaksanaannya. Hakim dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ada dalam masyarakat karena sejatinya hakim tidak berada dalam ruang hampa dari pengaruh-pengaruh sosial.
Kata Kunci: Keadilan sosial; Kode Etik Profesi Hakim; Pancasila; Perkara Lanjar Sriyanto
2 Penulis Kedua, Penulis Koresponden
Program Studi Magister Ilmu Hukum

## A. PENDAHUUAN
1. Latar Belakang
Hakim adalah profesi yang memiliki peran penting  dalam  mewujudkan  tujuan  hukum. Hakim mempunyai  kewenangan  memutus  perkara  yang disidangkan di peradilan berdasarkan kebijaksanaanya. 3 Makna  lebih  jauh, hakim  tidak sebatas pada itu saja, hakim memiliki makna filosofi jauh  lebih  mulia  dari  sekedar  pemutus  perkara dalam peradilan. Hakim harus senantiasa bijaksana melihat  nilai-nilai  yang  ada,  karena  nilai  sangat berperan  dalam  penegakan  hukum  dan menghadirkan  keadilan.  Hakim  dalam  memutus suatu perkara dilandasi pertimbangan- pertimbangan  sebagai  upaya  menghadirkan keadilan dalam setiap perkara yang diputusnya.
Peran  hakim  kerap  diuji  dengan  berbagai kondisi  yang  mengharuskan  hakim  menilai  lebih jauh  dengan  kebijaksanaannya.  Salah  satunya ketika  hakim  yang  memutus  perkara  Lanjar Sriyanto,  seorang  bapak  yang  memboncengkan anaknya yang berusia 10 tahun dan istrinya dengan menggunakan sepeda motor di jalan Karanganyar mengalami  kecelakaan  dan  menewaskan  istrinya sendiri.  Hakim  dihadapkan  pada  pilihan menegakkan  hukum  atau  tidak menegakkan hukum,  karena  menegakkan  hukum  belum  tentu menghadirkan  keadilan  dalam  perkara  ini.  Dilihat dari  hukum  positif  berdasarkan  pertimbangan putusan hakim perkara ini memenuhi unsur tindak
3 Secara  yuridis  lihat  Tugas  dan  Wewenang  Hakim  dalam Undang-Undang  Nomor  48  tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman.
pidana  yang  mengharuskan  Lanjar  Sriyanto menjalani  pidana,  meskipun  Putusan  Pengadilan Negeri  Karanganyar  menyatakan  Lanjar  Sriyanto terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan tindak  pidana  karena  kealpaan  menyebabkan matinya  Istrinya  sendiri  akan  tetapi  tidak  perlu menjalani hukuman. Banding yang dilakukan Jaksa kepada  Pengadilan  Tinggi  Jawa  Tengah membatalkan  putusan  Pengadilan  Negeri Karanganyar  dan  menjatuhkan  hukuman  kepada Lanjar Sriyanto hukuman percobaan 1 bulan 7 hari. Karena  tidak  menerima  putusan  tersebut  Lanjar Sriyanto dan kuasa hukumnya mengajukan kasasi ke  tingkat  Mahkamah  Agung,  oleh  Mahkamah Agung ditambah menjadi 2 bulan 14 hari. 4
Hukum dan keadilan digambarkan sebagai dua  buah  sisi  mata  uang  yang  tidak  dapat dipisahkan. Hukum  bertujuan  untuk  mewujudkan keadilan, dan  keadilan  tanpa  hukum tidak  bisa diwujudkan. Mendapatkan  keadilan terkadang pencari  keadilan  harus  melalui  prosedur-prosedur yang tidak adil, sehingga hukum bisa menjadi hal menakutkan  bagi  masyarakat. Supremasi  hukum yang  selama  ini  didengungkan bisa  jadi hanya sebagai  tanda (sign) tanpa  makna.  Teks-teks hukum  hanya  permainan  bahasa (language  of game) yang cenderung menipu dan mengecewakan.
Apabila  dilihat  dari  sudut  pandang sosiologi  tentu  berbeda  dari  sudut  pandang  teks
4 Rincian diakses dari kompas http://regional.kompas.com/read/2011/12/12/2135248/ function.file-get-contents.
Program Studi Magister Ilmu Hukum
166
perundang-undangan.  Kasus  Lanjar  Sriyanto  ini mungkin  satu  dari  sekian  banyak  perkara  yang mengundang  pertanyaan  mengenai  penegakan hukum di negara ini. Lantas bagaimanakah hakim berperan dalam perkara ini, bukankah hakim diatur dengan  etika  profesi  dan  nilai-nilai  yang  hidup dalam  masyarakat  untuk  senantiasa  menjalankan tugas  dan  wewenangnya  dengan  bijak.  Dalam perkara  ini  semua  wewenang  dan  tugas  yang dimiliki  oleh  hakim  harus  dilaksanakan  dalam rangka  menegakkan  hukum,  kebenaran  dan keadilan  tanpa  pandang  bulu  dengan  tidak membeda-bedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, dimana setiap orang sama kedudukannya  di  depan  hukum  dan  hakim.  Kode etik  profesi  hakim  telah  dijelaskan  pula  Hakim harus  memberikan  keadilan  kepada  semua  pihak dan  tidak  beriktikad  semata-mata  untuk menghukum. 5 Apakah  kedudukan  setiap  orang didepan  hukum  selalu  harus  sama  tanpa  melihat latar belakang sosial ekonomi seseorang.
Pasal  1  Undang-undang  No  48  Tahun 2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  “Kekuasaan Kehakiman  adalah  kekuasaan  negara  yang merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan guna menegakkan  hukum  dan  keadilan  berdasarkan Pancasila  dan  Undang-undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  demi terselenggaranya  Negara  Hukum  Republik Indonesia”. Pasal 2 ayat (2) menuliskan “Peradilan negara  menerapkan  dan menegakkan hukum  dan
keadilan  berdasarkan  Pancasila”.  Selain  itu  diatur pula  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  bahwa  hakim  wajib menggali  nilai-nilai  yang  ada  dan  hidup  dalam masyarakat  tidak  hanya  berdasar  pada  peraturan teks undang-undang yang sudah ada. Hakim harus senantiasa berani untuk menguatkan kebijaksanaannya  diatas  teks  yang  tertulis. Menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (according to the letter), melainkan  menurut  semangat  dan  makna  lebih dalam (to very meaning) dari undang-undang atau hukum. 6 Menegakkan hukum tidak  hanya dengan kecerdasan  intelektual,  melainkan  dengan kecerdasan  spiritual. Penegakan  hukum  yang dilakukan  dengan  penuh  determinasi,  empati, dedikasi, komitmen terhadap  penderitaan bangsa dan  disertai  keberanian  untuk  mencari  jalan  lain daripada yang bisa dilakukan. 7
Pancasila  merupakan  sumber  dari  segala sumber hukum nasional yang mengandung banyak nilai  yang  merupakan  asli  cerminan  bangsa Indonesia.  Pasal  5  Pancasila  menyebutkan keadilan  sosial  bagi  seluruh rakyat  Indonesia. Keadilan  sosial  dirangkum  dalam  Pancasila diartikan  tidak  hanya  keadilan  dalam  segi pemerataan  ekonomi  dan  pembangunan,  namun keadilan  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  untuk mendapatkan  akses  hukum  dan  keadilan  yang sama. Keadilan sosial merupakan hak bagi setiap warga  negara  yang  hidup  bersama  dalam  negara
6 Satjipto  Rahardjo, Membedah  Hukum  Progresif,  Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006, hlm.272
7 Satjipto  Rahardjo,  Penegakan  Hukum  Suatu  Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. xiii
Program Studi Magister Ilmu Hukum
167
ini.  Perlakuan  hukum  tidak  dibedakan  antara golongan  atas  maupun  golongan  bawah,  semua berhak  mendapatkan  akses  hukum  dan  keadilan yang  setara.  John  Rawls  mengemukakan  teori keadilan,  bahwa  konsekwensi  dari  hidup  bersama dalam  masyarakat  harus  menghadirkan  nilai keadilan  yaitu Keadilan  distributif,  keadilan  legal, keadilan komutatif. 8

## 2. Kerangka Pemikiran
Pada  dasarnya  kehidupan  manusia  tidak dapat  dipisahkan  dari  hukum.  Sepanjang  sejarah peradaban manusia,  peran  sentral  hukum  dalam upaya  menciptakan  suasana  yang  memungkinkan manusia merasa  terlindungi,  hidup  berdampingan secara  damai  dan  menjaga  eksistensinya  didunia telah diakui.
Menegakan hukum perlu melihat lebih jauh makna  filosofisnya.  Hukum  tidak  hanya  bersifat tertulis  yang menjadi suatu  kepastian  saja  dan terkesan  kaku.  Hukum  tidak  hanya  menerapkan aturan seperti yang tertulis dalam Undang-undang. Hukum  itu  tujuan  utamanya  bukan  hanya menghadirkan  kepastian  hukum,  namun  juga keadilan,  lebih  jauh  dari  itu  hukum  harus  mampu menghadirkan kesejahteraan dalam masyarakat.
Maka  dalam  menegakkan  hukum  secara baik  diperlukan  penegak  hukum  yang  baik  pula. Satjipto  Rahardjo mengutip  ucapan  Taverne, “Berikan  pada  saya  jaksa  dan  hakim  yang  baik, maka dengan peraturan yang buruk sekalipun saya
8 Bur  Rasuanto, Keadilan  Sosial  (Pandangan  Deontologis Rawls  dan  habermas  Dua  Teori    Filsafat  Politik  Modern), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm 6
bisa  membuat  putusan  yang  baik”. Hukum  yang baik  akan  rusak  ketika  dipegang  oleh  penegak hukum  yang  tidak  baik. Sebaliknya apabila Undang-undangnya  yang  buruk  namun  penegak hukumnya  baik  akan  mampu  membawa  kepada keadaan hukum yang baik. Mengutamakan perilaku (manusia)  daripada  peraturan  perundang- undangan sebagai titik tolak paradigma penegakan hukum,  akan  membawa  kita  untuk memahami hukum sebagai proses dan proyek kemanusiaan.
Agenda  reformasi  yang  menjadi  tuntutan masyarakat  adalah  bagaimana  terpenuhinya  rasa keadilan  ditengah  masyarakat.  Realitanya,  ukuran rasa  keadilan  masyarakat  itu  tidak  jelas.  Menurut Hakim Agung Abdul Rachman Saleh, rasa keadilan masyarakat yang  dituntut  harus  mampu  dipenuhi oleh  para  hakim  itu  tidak  mudah.  Hal  ini dikarenakan ukuran rasa keadilan masyarakat tidak jelas. 9
Keadilan  adalah  inti  atau  hakikat  hukum. Keadilan  tidak  hanya  dapat  dirumuskan  secara matematis  bahwa  yang  dinamakan  adil  bila seseorang  mendapatkan  bagian  yang  sama dengan  orang  lain.  Demikian  pula,  keadilan  tidak cukup  dimaknai  dengan  simbol  angka sebagaimana tertulis  dalam  sanksi-sanksi  KUHP dan  Perundang-undangan,  misalnya  angka 10 tahun,  5  tahun, 1 tahun  dan  seterusnya.  Karena keadilan  sesungguhnya  terdapat  dibalik  sesuatu yang  tampak  dalam  angka  tersebut (metafisis),
9 Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Univesitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 340
Program Studi Magister Ilmu Hukum
terumus  secara  filosofis  oleh  petugas hukum/hakim. 10
Keadilan  selalu  menjadi  objek tujuan, khususnya  melalui  lembaga  pengadilan.  Keadilan adalah  hal  yang  mendasar  bagi  bekerjanya  suatu sistem  hukum.  Sistem  hukum  tersebut sesungguhnya merupakan  suatu  struktur  atau kelengkapan untuk mencapai konsep keadilan yang telah disepakati bersama. 11
Kerusakan  dan  kemerosotan  dalam mencari keadilan  melalui  hukum saat  ini disebabkan permainan prosedur yang menyebabkan  timbulnya  pertanyaan  “apakah pengadilan itu mencari keadilan atau kemenangan?”.  Proses  pengadilan  dinegara  yang sangat  sarat  dengan  prosedur (heavly proceduralizied) menjalankan  prosedur  dengan baik  ditempatkan  diatas  segala-galanya,  bahkan diatas  penanganan  substansi (accuracy  of substance). Sistem seperti itu dapat menyebabkan terjadinya trials without truth.
3. Metode Penelitian
Penelitian  hukum  ini  adalah  non-doktrinal menggunakan Socio  Legal  Research yaitu penelitian  hukum  yang  mengkaji  hukum  sebagai peraturan  dan  juga  kenyataan  di  lapangan. Mengkaji  bagaimana  peraturan  hukumnya  di  lihat juga  kenyataan berlakunya hukum di masyarakat. Pendekatan  hukum  secara  konteks  di
10 Andi  Ayyub  Saleh, Tamasya  Perenungan  Hukum  dalam “Law  in  Book  and  Law  in  Action” Menuju Penemuan  Hukum (Rechtsvinding), Yarsif Watampone, Jakarta, 2006, hlm. 70
11 Suteki, desain  hukum  di  ruang  sosial, Thafa  Media, Yogyakarta, 2013, hal 207
masyarakatnya. Teori  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  Teori  yang  bersifat  mikro diantaranya : Teori Keadilan sosial oleh John Rawl dan Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo. Teori hukum Makro yaitu : teori bekerjanya hukum dalam masyarakat oleh William J. Chambliss dan Robert B.  Seidman  dan  Teori  tujuan  hukum  oleh  Gustav Rudbruch.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Dilema Penegakan Hukum dalam Perkara
Lanjar Sriyanto.
Lanjar Sriyanto seorang pria yang memiliki istri  bernama Saptaningsih dan  seorang  anak bernama  Samto  Warih.  Lanjar  Sriyanto  memiliki latar belakang pendidikan SD dan berkerja sebagai petani  dan  terkadang  serabutan.  Tahun  2009 merupakan tahun yang merubah kehidupannya, dia harus  menjalani  hukuman  atas  kealpaan  yang didakwakan  kepadanya.  Tidak  hanya  hal  itu  yang membuat Lanjar Sriyanto berubah, namun istrinya meninggal  akibat  kecelakaan  bersama  Lanjar Sriyanto  dan  Samto  Warih  di  Jalan  Karanganyar- Colomadu dalam suasana lebaran. Oleh Penuntut Umum  Lanjar  Sriyanto  ini  didakwakan dengan Pasal  359  KUHP  subsider  Pasal  360  ayat  (2) KUHP.  Lanjar  Sriyanto  ditahan  Penuntut  Umum sejak  tanggal  09  Desember  2009  s/d  tanggal    28 Desember  2009.  Kemudian  Ditahan  oleh  Hakim Pengadilan  Negeri  Karanganyar  sejak  tanggal  17 Desember  2009  s/d  tanggal  15  Januari  2010. Setelah  penasehat  hukum Lanjar  mengetahui  dan mendampingi  maka  mengajukan  penangguhan
Program Studi Magister Ilmu Hukum
pada tanggal  7 Januari  2010 berdasarkan  Surat Kuasa  Khusus  tertanggal  07  Januari  2010, berdasarkan permohonan penangguhan penahanan  dan/atau  pengalihan status  tahanan dari  penasehat  hukum  terdakwa  tertanggal  7 Januari  2010  maka  Pengadilan  Negeri  dengan penetapan  No.  249/Pid.B/2009/PN.Kray.  Lanjar Sriyanto dikeluarkan oleh Jaksa terhitung sejak 14 Januari 2010.
Lanjar  Sriyanto  di  tuntut  pada  hari  kamis tanggal  25  Pebruari  2010  yang  pada  pokoknya menuntut Lanjar  Sriyanto  dinyatakan  bersalah melakukan  tindak  pidana  karena  kealpaannya menyebabkan  matinya  orang  lain dan  karena kealpaanya  menyebabkan  orang  lain  luka sedemikian rupa sehingga berhalangan menjalankan  pekerjaan  untuk  sementara  waktu. Menuntut hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan 7 (tujuh) hari. Pembuktian di Indonesia diatur dengan hukum acara pidana yaitu Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Pasal 183 KUHAP “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali  apabila  dengan  sekurang-kurangnya  dua alat  bukti  yang  sah  ia  memperoleh  keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”
Hakim  dalam  memeriksa  dan  memutus menganut  sistem  pembuktian  menurut  undang- undang  secara  negatif  (negatief  wettelijk  stelsel). Sistem  tersebut  menganut  bahwa  untuk menyatakan seseorang bersalah  atau  tidak bukan semata-mata  didasarkan  pada  bukti  yang  cukup
atau keyakinan hakim semata namun harus terbukti dengan  alat  bukti  yang  dihadirkan  di  persidangan ditambah dengan keyakinan hakim. Jadi sistem ini memadukan  unsur  objektif  dan  subjektif  dalam menentukan  seseorang  bersalah  atau  tidak.  Jika salah  satu  unsur tersebut  tidak  terpenuhi  dan menunjukkan keterbuktian kesalahan  terdakwa. Dalam hal ini perkara Lanjar Sriyanto ditinjau dari segi dan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut  undang-undang,  kesalahan  terdakwa dapat  dibuktikan  tetapi  hakim  tidak  yakin  akan kesalahan terdakwa dalam hal ini terdakwa Lanjar Sriyanto  tidak  dapat  dikatakan  bersalah.  Dari keyakinan  hakim  nilai-nilai  yang  hidup  di masyarakat  dapat  masuk  kedalam  penegakan hukum  sehingga  mampu  menghadirkan  tujuan hukum yaitu keadilan.

## 2. Implementasi Nilai Keadilan Sosial Oleh
Hakim Dalam Perkara Lanjar Sriyanto.
Menganalisa  perkara  Lanjar  Sriyanto  dari sudut pandang keadilan sosial tentu akan berbeda dengan  kajian  dari  segi  hukum  formal  saja. Masyarakat  dan  penegak  hukum  masih terbelenggu  oleh kekakuan normative prosedural yang  ada  dalam  suatu  peraturan  perundang- undangan,  karena  hakim  bukan  lagi  sekedar corong  undang-undang  (speekbuis  van  de  wet, bounce de la loi). Artinya bahwa hakim senantiasa memiliki  keberanian  mengambil  keputusan  yang berbeda  dengan  ketentuan  normatif,  sehingga keadilan  substansial  sulit  diwujudkan  melalui putusan hakim pengadilan karena masih cenderung memberikan keadilan formal.
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Kelemahan  Indonesia  menganut  sistem hukum civil  law,  yang  mendasarkan  bangunan sistem  hukum  pada  undang-undang  maka  para hakim  adalah  pelaksana  undang-undang,  bukan pencipta  undang-undang sebagaimana yang dilakukan  oleh  para  hakim  di  inggris  yang menganut  sistem common  law,  sehingga  bahwa hakim  di  Indonesia  dapat  melakukan  penemuan hukum (rechtsvinding) melalui putusannya, mereka tidak  boleh  menabrak  isi  dan  falsafah  peraturan perundang-undangan yang ada.
Jika menggunakan sociological jurisprudence maka  akan  ada  konsekuensi  logis dari sistem kerja pengadilan :
1. Terdapat    penghargaan  terhadap the  living law;
2. Memberikan  kebebasan  kepada  hakim  untuk memutus  perkara  berdasarkan the  living  law, atas dasar faham hukum non-positivistik;
3. Melakukan  inventarisasi  putusan-putusan hakim  yang  memuat  nilai-nilai  hukum  yang tumbuh  dan  berkembang  dalam  masyarakat sebagai  pencerminan  kesadaran  hukumnya sebagai  bahan  hukum  primer  dalam pembuatan  peraturan  perundang-undangan serta  dapat  dipakai  sebagai  bahan pertimbangan hakim lainnya;
4. Mengembangkan  lembaga  peradilan  yang dapat menjadi  badan  yang  menyelesaikan sengketa  hukum  antara  pemerintah  pusat dengan pemerintah daerah;
5. Mengembangkan public  control terhadap produk perundang-undangan. 12
Apabila  dilihat  dari  hukum  pidana  maka terpenuhinya  unsur-unsur  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  Lanjar  Sriyanto  terbukti,  namun melihat  tujuan  hukum  maka  keadilan  dan kemanfaatan  tidak  tercapai.  Sehingga  hakim melihat  bahwa  seseorang  dapat  dipidana  harus memenuhi  dapat  dipertanggungjawabkannya perbuatan  atau  adanya  sifat  patut  dicelanya perbuatan  tersebut.  Dalam  hal  ini  perbuatan  yang dilakukan  oleh  Lanjar  Sriyanto  dalam  keadaan terpaksa dan tidak patut untuk dicela.
Hakim mempertimbangkan faktor psikologis dan sosiologisnya secara progresif yaitu humanis,  realistis  dan  berfikiran  maju  sehingga memberikan  kepuasan  harmonis  sekaligus.  Dari pertimbangan  ini  hakim  telah  menyebutkan  kata progresif  dengan  berfikiran  maju,  hal ini mengisyaratkan  bahwa  hakim  tidak  hanya berpandangan  pada  apa-apa  yang  menjadi  fakta persidangan  yaitu  terpenuhinya  unsur  tindak pidana,  namun  hakim  dapat  menggali  nilai-nilai yang  hidup  dalam  masyarakat  yaitu  humanis, realistis  dengan  tujuan  mencapai  kepuasan  dan harmonis. Hal ini tentu dapat kita lihat bahwa hakim mengedepankan rasa keadilan dan kemanfaatan.
Hakim dalam putusannya mempertimbangankan  keadaan  ekonomi  hal  ini mengisyaratkan bahwa hakim harus mengedepankan  rasa  keadilan  sosial  dalam  hal
Program Studi Magister Ilmu Hukum
pemerataan  ekonomi  dan  mempertimbangkan bahwa Lanjar Sriyanto memang pantas untuk tidak diberikan  pidana  karena faktor ekonomi.  Prinsip semua  orang  sama  dihadapan  hukum  tentu merupakan  asas  yang  baik  yang  bertujuan  untuk memberikan  kepastian  hukum,  namun  ketika seseorang dengan ekonomi kekurangan duperlakukan  sama  dengan  mereka  yang berekonomi lebih tentu akan menjadi ketidakadilan. Hakim  menilai  adanya  alasan  pemaaf  sehingga Lanjar  Sriyanto  tidak  dapat  dipersalahkan  dan menjalani Pidana.
Di  Pengadilan Negeri Lanjar  Sriyanto mendapatkan  keadilan  karena  hakim  melihat langsung  kondisinya,  sehingga  pertimbangan keadilan  sosial    yang  menjadi  dasar  hakim memberikan putusan bebas. Menyatakan terdakwa Lanjar  Sriyanto  telah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  melakukan tindak  pidana  karena kealpaannya  menyebabkan  orang  lain  mati  dan luka sedemikian rupa sehingga menjadi sakit untuk sementara  waktu,  akan  tetapi  tidak  dapat dipersalahkan  dan  dijatuhi  pidana  karena  tindak pidana  tersebut  dilakukan  atas  dasar  keadaan memaksa.
Lanjar  Sriyanto mengajukan Kasasi  pada tanggal 04 Agustus 2010 melalui kuasa hukumnya atas  putusan  Pengadilan  Tinggi  Jawa  Tengah nomor 153/Pid/2010/Pt.Smg tertangal 25 Mei 2010. Memori kasasi diajukan tertanggal 16 Agustus 2010 yang  diterima  Pengadilan Negeri  Karanganyar pada tanggal 18 Agustus 2010.
Mahkamah  Agung Menolak permohonan Kasasi  dari  Pemohon  Kasasi/Terdakwa  Lanjar Sriyanto tersebut. Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi  Semarang  Nomor  :  153/Pid/2010/PT.Smg tanggal  25  Mei  2010  yang  membatalkan  putusan Pengadilan Negeri Karanganyar nomor  :249/Pid.B/2009/PN.Kray  tanggal  14  Maret 2010  sekedar  mengenai  pidana  yang  dijatuhkan pada amar putusan.
Putusan Kasasi tersebut telah menguatkan putusan  Pengadilan  Tinggi  yang  menyatakan bahwa  Lanjar  Sriyanto  bersalah.  Terpenuhinya unsur  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  Lanjar Sriyanto  menjadi  dasar  memutus  bagi  hakim Mahkamah  Agung,  namun  hal  ini  dirasa  tidak memberikan  keadilan  bagi  Lanjar  Sriyanto sebagaimana  putusan yang telah  diputuskan  oleh hakim Pengadilan Negeri Karanganyar.
Putusan Perkara  Lanjar  Sriyanto  ditinjau dari segi dan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah  menurut  undang-undang,  kesalahan  terdakwa dapat  dibuktikan  tetapi  hakim  tidak  yakin  akan kesalahan terdakwa dalam hal ini terdakwa Lanjar Sriyanto  tidak  dapat  dikatakan  bersalah.  Dari keyakinan  hakim  tersebutlah  nilai-nilai  yang  hidup di  masyarakat  dapat  masuk  kedalam  penegakan hukum  sehingga  mampu  menghadirkan  tujuan hukum yaitu keadilan.
a) Bekerjanya Hukum  Dalam  Ruang  Peradilan pada Perkara Lanjar Sriyanto
Pemegang  peran  membuat  norma  primer bagi  siapa  saja  yang  melanggar  ketentuan  pasal 359  KUHP  dan  360  KUHP.  Diikuti  dengan  norma
Program Studi Magister Ilmu Hukum
sekunder  yaitu  bagi  hakim  wajib  menyelesaikan perkara  yang  dihadapkan  padanya  berperan sebagai  pemberi  sanksi.  Jika  melihat  pendapat hakim Demon Sembiring yang menganggap Lanjar Sriyanto  bersalah  melakukan  kelalaian  dalam berkendara,  namun  tidak  menyebabkan  matinya istrinya,  namun  ada  pengaruh  dari  hal  lain  yaitu mobil  yang  menabrak  dari  arah depan  yang menyebabkan  matinya  Saptaningsih  istri  Lanjar. Hakim  mampu  melihat  dari  sudut  lain  bahwa kelalaian  yang  dilakukan  Lanjar  Sriyanto  memang salah,  namun  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan atas kematian istrinya. Sehingga dalam putusannya Lanjar  Sriyanto  tidak  menjalani  hukuman sebagaimana yang telah diputuskannya.
Bahwa dalam menjalankan hukum,  hakim tidak  lepas  dari  afiliasi-afiliasi  sosial  non  ukum berupa kekuatan sosial personal. Jadi apabila ada dua  hakim  bisa  dikatakan  berbeda  pula  yang  kita hadapi, kita seakan menghadapi dua hukum yang berbeda.  Seperti  dalam  Perkara  Lanjar  Sriyanto kita bisa melihat hakim Pengadilan Negeri berbeda dengan  hakim  pada  Pengadilan  Tinggi  maupun Mahkamah Agung.
Menurut penjelasan teori bekerjanya hukum di  ruang  sosial  maka  ada  variabel-variabel  yang mempengaruhi bekerjanya hukum yaitu :
1) Kedudukan para pihak
Proses  peradilan  tentu  ada  pihak-pihak yang  dihadapkan,  dan  dalam  Perkara  Lanjar Sriyanto kedudukan pihak Lanjar Sriyanto sebagai pemegang  peran  tidak  sama  dengan  perangkat penegak hukumnya dalam  hal  ini  penerap  sanksi.
Lanjar  dengan  latar  belakang  ekonomi  dan pengetahuan  hukumnya  yang  minim  maka menjalani prosedur hukum untuk mencari keadilan dengan  jalan  yang  tidak  adil.  Hadirnya  penasehat hukum  M  Taufik  menyeimbangkan  kedudukan pemegang peran dengan penerap sanksi, sehingga diperoleh  suatu  keadaan  yang  sama.  Sebagai pembuat  undang-undang  pemerintah  tentu  harus mengatur  mengenai  pendampingan  penasehat hukum bagi masyarakat dengan ekonomi rendah.

## 2) Motivasi hakim
Motivasi  hakim  dalam  memutus  perkara Lanjar  Sriyanto  berbeda-beda,  dari  hakim  pada tingkatan  Pengadilan  Negeri,  Pengadilan  Tinggi sampai  pada  Hakim  Mahkamah  Agung.  Hakim pada  Pegadilan  Negeri  dapat  mempertimbangkan keadaan Lanjar Sriyanto dengan melihat langsung keterangan keterangan dari Lanjar Sriyanto, saksi- saksi, barang bukti dan juga keterangan ahli secara langsung. Sedangkan pada  tingkatkan  Pengadilan Tinggi  hanya  melihat  berdasarkan  berkas  perkara dan  putusan  Hakim  Pengadilan  Negeri  sehingga motivasi  bagi  hakim  Pengadilan  Tinggi  akan berbeda  dalam  mewujudkan  keadilan  sosial  bagi Lanjar Sriyanto.

## 3) Budaya hukum (legal culture)
Berbicara  budaya  hukum  maka  ada  teori Lawrence    Friedman  yaitu  adanya  komponen dalam sistem hukum yaitu :
1. Struktur  Hukum  yaitu berupa  bagian  yang bergerak  menjalankan  nilai  dalam  suatu mekasnisme (pengadilan, badan legislatif)
Program Studi Magister Ilmu Hukum
2. Substansi  Hukum  yaitu  produk  hukum  yang dikeluarkan oleh pembuat undang-undang.
3. Budaya  Hukum  yaitu  berupa  sikap  dan  nilai- nilai yang menjadi pegangan masyarakat dan menentukan apakah hukum dipatuhi.
Budaya  hukum  dijalankan  oleh  Pengadilan Negeri,  Pengadilan  Tinggi dan  Mahkamah  Agung. Budaya  hukum  berupa  nilai  yang dituangkan di dalam  peraturan  tertulis  berupa  KUHP  diterapkan terhadap  Lanjar  Sriyanto. Di  satu  sisi  adanya hukum yang tidak tertulis berupa nilai pertimbangan moral  dan  sosial  terhadap  Lanjar  Sriyanto  yang melanggar hukum tertulis tersebut. Budaya hukum yang dijalankan  itu  menjadi  preseden bagi hakim- hakim  lain  yang  menangani  perkara  serupa dan diterapkan di dalam pertimbangan putusannya.

## 4) Peranan pembuat undang-undang
Pemerintah atau badan  legislatif  yang berperan  sebagai  pembuat  undang-undang  telah membuat  norma  dalam  KUHP  dan  juga  Undang- undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan  Angkutan  Jalan.    Disatu  sisi  pemerintah  juga telah  membuat  peraturan  hukum  yang  memuat nilai-nilai dalam Pancasila dan UUD RI tahun 1945 yang  telah  diamandemen  dimana  didalamnya mengandung  nilai-nilai  asli  bangsa  Indonesia  dan merupakan the living law yang wajib dijalankan oleh penerap  sanksi.  Sehingga  hakim  tidak  hanya menerapkan peraturan hukum pidana Materiil yaitu KUHP dan hukum formil yaitu KUHAP namun juga mewujudkan nilai keadilan sosial yang diamantkan oleh Pancasila.

## b) Dilema Nilai Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum  dan  Keadilan  Hukum  Bagi Masyarakat.
Menegakkan  nilai  kepastian  terkadang penegak  hukum  terlalu  terpaku  dengan  aturan tertulis.  Pencari  keadilan harus  melewati  prosedur yang  tidak  adil  semisal  untuk  mendapatkan keadilan  Lanjar  Sriyanto  melalui  jalan  tidak  adil yang  harus  diterima Lanjar Sriyanto  yaitu  proses yang dijalani oleh Lanjar Sriyanto, baik ditetapkan menjadi  tersangka  maupun  menjalani  masa penahanan,  tentu  menjadikan  perasaan  ketakutan bagi Lanjar Sriyanto.
Bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diberi  prioritas  pemenuhannya  pada  tiap  sistem hukum  positif, seolah-olah  kepastian  hukum  itu harus ada lebih dulu, baru kemudian keadilan dan kemanfaatan.  Oleh  karena  itu,  hukum  sebagai penegak  hukum  dalam  hal  ini  Hakim wajib mempertimbangkan  Keadilan  terlebih  dahulu  bagi Lanjar  Sriyanto,  baru  melihat  kemanfaatan  bagi masyarakat dan terakhir barulah memperhitungkan kepastian  hukumnya. Karenanya,  nilai  keadilan juga  menjadi  dasar  dari  hukum  sebagai  hukum. Dengan  demikian, keadilan  memiliki  sifat  normatif sekaligus  konstitutif  bagi  hukum.  Dalam  hal  ini, keadilan  menjadi  landasan  moral  hukum  dan sekaligus  tolok  ukur  sistem  hukum  positif. Karenanya,  kepada  keadilanlah,  hukum  positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus  menjadi  unsur  mutlak  bagi  hukum.  Artinya, hukum tanpa keadilan adalah sebuah aturan yang tidak pantas menjadi hukum.
Jurnal Law Reform
Program Studi Magister Ilmu Hukum
174
Keadilan  adalah  inti  atau  hakikat  hukum. Keadilan  tidak  hanya  dapat  dirumuskan  secara matematis  bahwa  yang  dinamakan  adil  bila seseorang  mendapatkan  bagian  yang  sama dengan  orang  lain.  Demikian  pula,  keadilan  tidak cukup  dimaknai  dengan  simbol  angka sebagaimana  tertulis  dalam  sanksi-sanksi  KUHP dan  Perundang-undangan,  misalnya angka 10 tahun,  5  tahun, 1 tahun  dan  seterusnya. Karena keadilan sesungguhnya terdapat dibalik sesuatu yang tampak dalam angka tersebut (metafisis), terumus  secara  filosofis  oleh  petugas hukum/hakim.  Lanjar  Sriyanto  menjalani  proses ketidakadilan,  disaat  perkara  yang  sama menewaskan  orang  lain,  tidak  dilakukan penahanan  karena  dianggap  memenuhi  syarat untuk ditangguhkan.

## c) Menjadi  Hakim  yang  Progresif  dan
Berkeadilan.
Hukum berada pada  subsistem  sosial sehingga  fungsi  utama  hukum  juga  sebagai mekanisme  pengintegrasian.  Dalam  prakteknya Pengadilan menjalankan  fungsi  integrasi  yang diwakili oleh hakim, sehingga hakim bertanggungjawab menghadirkan keadilan (bringing  justice  to  the  people)  dan  kebenaran (searching for the truth) dalam rangka menciptakan integrasi sosial. 13 pada system common law hakim dapat  menciptakan  hukum  dan  tidak  terbelenggu pada  aturan  hukum  sehingga  hakim  benar-benar bersifat independendan bebas memperhatikan atau
13 Suteki, Masa  depan  hukum  progresif,  thafamedia, Yogyakarta, 2015 hlm 68
tidak  faktor-faktor  yang  mengarah  padanya,  baik faktor dari dalam maupun di luar pengadilan. Hakim dalam menyelesaikan perkara tidak hanya melihat fakta-fakta dari berkas perkara namun juga melihat realitas  sosial  di  mana  perkara  itu  terjadi. Mempertimbangkan  perkembangan  pemikiran  dari Positivistic  Jurisprudence menuju  kearah Sociological Jurisprudence. 14
Berbicara  hakim juga  melihat  sebagai manusia  penuh  dengan  berbagai  afiliasinya terhadap  variabel-variabel  non  hukum  berupa kekuatan sosial personal. Maka dari perkara Lanjar Sriyanto  ini  kita  dapat  melihat  dari  satu  hakim dengan hakim yang lain dapat berbeda pandangan mengenai keadilan dikarenakan adanya faktor non hukum.  Hakim  pada  tingkat  Pengadilan  Negeri cenderung melihat keadaan sosial Lanjar Sriyanto dan  memperhatikan  realitas  sosial  yang  terjadi. Hakim dipengaruhi pula oleh budaya hukumnya.
Budaya hukum para  hakim  yang menangani  perkara  Lanjar  Sriyanto  berwujud persepsi,  anggapan,  sikap  dan  nilai-nilai  yang dipegang  oleh  masing-masing  hakim  yang  dapat mempengaruhi  mereka  untuk  menghadirkan keadilan  dengan  putusan  yang  adil  dan memberikan  kemanfaatan  bagi masyarakat. Budaya  hukum  adalah  keeluruhan  faktor-faktor yang  menentukan  bagaimana  sistem  hukum memperoleh  tempat  yang  sesuai  dan  dapat diterima di dalam kerangka budaya masyarakat.
Program Studi Magister Ilmu Hukum
175
Keadilan  itu bukan berarti  harus  sama, tetapi  keadilan  itu  harus  memposisikan  pada porsinya,  seperti  dalam  kasus  Lanjar  Sriyanto  ini bagaimana hak-hak Lanjar Sriyanto terpenuhi dan kalau kita lihat tidak adanya sifat jahat dari Lanjar Sriyanto dalam perkara kecelakaan ini seharusnya keadilan  diterapkan  dengan  tidak  menghukum Lanjar Sriyanto. 15
Faktor sosiologis, seperti dalam pertimbangan  majelis  hakim yaitu  bahwa  Lanjar Sriyanto  harus menjalani kehidupan  berikutnya sebagai orangtua tunggal bagi anaknya dan faktor ekonomi  yaitu  bahwa  sebagai  seorang  buruh  dia harus  segera  bekerja untuk  menghidupi keluarganya. 16
Pada  kasus  Lanjar  Sriyanto  hakim  pada tingkat  Pengadilan  Negeri  melihat  dari sisi hati nurani  bahwa  Lanjar  Sriyanto  berhak  untuk mendapatkan penangguhan penahanan. Selain itu menjatuhkan  putusan  kepada  Lanjar  Sriyanto meskipun  secara  normatif telah  terpenuhi  unsur tindak  pidananya  namun  karena  ada  faktor  lain maka  Lanjar  Sriyanto  tidak  perlu  menjalani hukuman  karena  tidak  adanya  sifat  jahat  Lanjar Sriyanto  yang  dapat  dipertanggungjawabkan pidana. Berarti  hakim  telah  menundukkan  dirinya bukan sebagai amtenaar yang terbelenggu perintah Undang-undang  namun  memiliki  inisiasi  untuk mementingkan  keadilan  substantif.  Tetapi  hakim
15 Wawancara dengan M Taufik, SH. MH selaku Pengacara Lanjar Sriyanto
16 Wawancara  dengan  Demon  Sembiring,  Hakim  yang menangani perkara Lanjar Sriyanto pada Pengadilan  Negeri Karanganyar.
pada  tingkat  Banding  maupun  Kasasi  yang  telah membatalkan  putusan  Pengadilan  Negeri  justru telah  mementingkan  keadilan  formal.  Berdasarkan keadilan  sosial  yang  ada  dalam  Pancasila,  Kode Etik  Profesi  Hakim,  Undang-undang  Kehakiman serta berdasarkan  optik sociological  jurisprudence dan  pertimbangan  sosial  budaya masyarakat Indonesia  justru  putusan  Pengadilan  Negeri  lebih mendekati pada keadilan sosial dan mempertimbangkan  hati  nurani  dan  rasa  keadilan masyarakat.  Hakekat  hakim  sebagaimana  dalam hadist, Rasulullah SAW bersabda:
“Hakim  ada  tiga  golongan,  dua golongan masuk  neraka  dan  satu  golongan masuk  surga. Pertama, Hakim yang mengetahui hak (kebenaran) kemudian  ia menetapkan  hukuman  dengan kebenaran itu, maka hakim yang seperti itu masuk surga. Kedua, Hakim yang mengetahui hak, tetapi ia menghukum dengan yang bukan hak, hakim ini akan  masuk  neraka.  Ketiga,  Hakim  yang menghukum dengan tidak mengetahui hukum dan ia  memutus  dengan ketidaktahuannya  itu,  maka hakim ini pun akan masuk neraka “
Hakim  oleh karena itu  dalam  memberikan putusan  harus  berdasar  penafsiran  hukum  yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan  berkembang  dalam  masyarakat,  juga  faktor lain  yang  mempengaruhi  seperti  faktor  budaya, sosial,  ekonomi, politik,  dan  lain-lain 17 .  Dengan demikian  seorang  hakim  dalam  memberikan
17 Nanda  Agung  Dewantoro, Masalah  Kebebasan  Hakim dalam  Menangani  Suatu  Perkara  Pidana (Aksara  Persada: Jakarta, Indonesia, 1987) hal.36
Program Studi Magister Ilmu Hukum
putusan  dalam  kasus  yang  sama  dapat  berbeda karena  antara  hakim  yang  satu  dengan  yang lainnya  mempunyai  cara  pandang  serta  dasar pertimbangan yang berbeda pula.

## C. PENUTUP
Ketidakadilan yang  diterima Lanjar Sriyanto tidak hanya terhadap putusan pemidanaan namun juga proses yang harus dijalani oleh Lanjar Sriyanto,  baik  semenjak  ditetapkan  menjadi tersangka,  tentu  menjadikan  perasaan  ketakutan bagi  Lanjar  Sriyanto,  sampai  pada  penahanannya dengan  alasan  tidak  adanya  hal-hal  yang  dapat ditangguhkannya penahanan yaitu :
Keadilan  adalah  inti  atau  hakikat  hukum. Keadilan  tidak  hanya  dapat  dirumuskan  secara matematis  bahwa  yang  dinamakan  adil  bila seseorang  mendapatkan  bagian  yang  sama dengan  orang  lain.  Demikian  pula,  keadilan  tidak cukup  dimaknai  dengan  simbol  angka sebagaimana  tertulis  dalam  sanksi-sanksi  KUHP dan  Perundang-undangan,  misalnya  angka 10 tahun,  5  tahun, 1 tahun  dan  seterusnya.  Karena keadilan  sesungguhnya  terdapat  dibalik  sesuatu yang  tampak  dalam  angka  tersebut (metafisis), terumus  secara  filosofis  oleh  petugas hukum/hakim.  Lanjar  Sriyanto  menjalani  proses ketidakadilan,  disaat  perkara  yang  sama menewaskan  orang  lain,  tidak  dilakukan penahanan  karena  dianggap  memenuhi  syarat untuk ditangguhkan.
Apabila mendasarkan pada teori Keadilan Sosial  oleh  John  Rawls menjelaskan  bahwa
keadilan sosial sebagai the difference principle dan the principle of fair equality of opportunity. Inti the difference  principle,  adalah  bahwa  perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang  beruntung.  Lanjar  Sriyanto  dengan  latar belakang  ekonomi  yang  kurng  maka  seharusnya lebih  diperlakukan  dengan  perlindungan  khusus. Sementara  itu, the  principle  of  fair  equality  of opportunity menunjukkan pada mereka yang paling kurang  mempunyai  peluang  untuk  mencapai prospek  kesejahteraan,  pendapat  dan  otoritas. Mereka  inilah  yang  harus  diberi  perlindungan khusus.  Menurut  Rawls,  situasi  ketidaksamaan harus  diberikan  aturan yang  sedemikian  rupa sehingga  paling  menguntungkan  golongan masyarakat  yang  paling  lemah  seperti  Lanjar Sriyanto  ini  dengan  melihat  fakta  bahwa  korban adalah masih keluarganya sendiri.
Jika mendasarkan  pada teori hukum progresif  maka  Keadilan  sosial  didapat  bukan hanya dari  menjalankan  peraturan  formil  terhadap setiap  permasalahan  hukum  yang  terjadi,  namun melihat  melalui  sisi  lebih  jauh  daripada  makna hukum  dan  keadilan  itu  sendiri.  Menilik  dengan menggunakan  perasaan,  dengan  nilai-nilai  yang hidup  dalam  masyarakat  dan  menggunakan pandangan  moral.  Tentu  hal  ini  dibutuhkan penegak hukum yang memiliki nilai moral yang baik dan memiliki nilai agamis.
Program Studi Magister Ilmu Hukum

## D. KESIMPULAN
Pancasila  merupakan  falsafah  bangsa yang  diterapkan  di  dalam  segala  lini  kehidupan termasuk  dalam  proses  peradilan.  Hakim  selain memutus  berdasarkan  pada  fakta-fakta  di persidangan  serta  alat  bukti,  juga  wajib  menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yakni nilai keadilan  sosial.  Nilai  keadilan  tersebut  telah dituangkan  di  dalam  kode  etik  profesi  hakim  dan juga dalam Undang-undang Kehakiman yang wajib diterapkan  oleh  hakim  tidak  hanya  saja  dalam pergaulan namun juga dalam memutuskan sebuah perkara  yang  dihadapkan  padanya.  Sebagaimana sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP yakni Negatief Wettelijk Stelsel sehingga bukan saja alat bukti namun juga menggunakan keyakinannya.
Hakim  Pengadilan  Negeri  Karanganyar dalam pertimbangan hukumnya telah menggunakan pemikiran  secara  progresif  yakni meskipun  Lanjar  Sriyanto  secara  fakta  dan  alat bukti  yang  dihadirkan  telah  memenuhi  unsur rumusan  pasal  yang  didakwakan  namun  hakim menilai dengan menggunakan dasar kemanusiaan dan keadaan Lanjar Sriyanto maka tidak ada sifat dapat dicelanya Lanjar Sriyanto dan adanya alasan pemaaf  sehingga  hakim  memutuskan  Lanjar Sriyanto  tidak  perlu  menjalani  hukuman  pidana. Hakim  pada  tingkat  Pengadilan  Tinggi  dan Mahkamah  Agung  telah  merubah  putusan  Hakim Pengadilan  Negeri  sehingga  menyatakan  lanjar Sriyanto telah memenuhi rumusan delik dan patut dipidana.  Sehingga  karena  hakim  pada  tingkat Pengadilan  Tinggi  dan  Mahkamah  Agung  hanya
melihat  pada  penerapan  hukum  bukan  melihat langsung  keadaan  Lanjar  Sriyanto  maka  keadilan dirasa  belum  dihadirkan  sebagaimana  keadilan sosial  yang  diamanatkan  dalam  Pancasila,  Kode Etik Hakim, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman.
Hakim tidak  hanya  memutus  berdasarkan pada  rumusan  pasal  yang  didakwakan  namun hakim wajib menerapkan nilai-nilai yang terkandung di  dalam  Pancasila,  Kode  Etik  Hakim,  Undang- undang Kekuasaan Kehakiman. Hakim menegakkan hukum juga harus menegakkan nilai- nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat  termasuk  nilai keadilan sosial.
Menegakkan  hukum  harus  menguraikan makna dan tujuan hukum itu sendiri, bukan hanya menerapkan  aturan  perundang-undangan  yang tertulis  sehingga  hakim  bukan  hanya  sebagai corong  undang-undang,  namun  hakim  wajib menghadirkan  tujuan  hukum  yaitu  keadilan, kemanfaatan  dan  kepastian  hukum.  Hakim  wajib memutus  perkara  dengan  keyakinannya  serta dilandasi pada kebijaksanaannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Setiardja, A Gunawan, 1990, Dialektika Hukum Dan Moral  Dalam  Pembangunan  Masyarakat Indonesia, Yogyakarta: Kanisius.
Saleh, Andi  Ayyub, 2006, Tamasya  Perenungan
Hukum dalam “Law in Book and Law in Action” Menuju Penemuan  Hukum  (Rechtsvinding),
Yarsif Watampone, Jakarta.
Program Studi Magister Ilmu Hukum

## Waluyo, Bambang, 1991, Implementasi Kekuasaan
Kehakiman Republik Indonesia, Edisi 1 Cet. 1,
Jakarta: Sinar Grafika
Salam, Burhanuddin,  1997, Etika  Sosial,  Asas Moral  Dalam  Kehidupan  Manusia, Cet.  ke-1,
Jakarta: Aneka Rineka Cipta.
Rasuanto, Bur, 2005, Keadilan Sosial (Pandangan
Deontologis  Rawls  dan  habermas  Dua  Teori Filsafat  Politik  Modern),  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
Darmodiharjo, Darji  dan  Shidarta, 2002, Pokok-
Pokok  Filsafat  Hukum,  cet.  ke-4,  Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama.
Warasih,  Esmi, 2005, Pranata  Hukum  Sebuah Telaah  Sosiologis, Semarang: Suryandaru
Utama
E. Sumaryono, 1995, Etika Profesi Hukum Norma-
Norma  Bagi  Penegak  Hukum, cet.  ke-1, Yogyakarta: Kanisius.
Suseno, Frans Magnis, 1990, Etika  Dasar:
Masalah-masalah  Pokok  Filsafat  Moral,
Yogyakarta: Kanisius.
Kaelan  MS, 2004, Pendidikan  Pancasila,
Yogyakarta: Paradigma.
Leback, Karen, Teori-teori keadilan six theories of
justice, Bandung: Nusamedia.
Rasjidi,  Lili dan  Ira  Thania  Rasjidi, 2004, Dasar-
Dasar  Filsafat  dan  Teori  Hukum,  Bandung:
Citra Aditya Bakti
Bagus, Lorens, 1996, Kamus  Filsafat, Jakarta:
Gramedia.
Arifin, Muhammad, 1994, Teori dan Filsafat Hukum-
Idealisme  Filosofis  dan  Problema  Keadilan,
Cetakan  Kedua, Jakarta: Raja  Grafindo

## Persada
Muladi dan  Barda  Nawawi  Arief, 1992, teori-teori dan  kebijakan  hukum  pidana,  cetakan  kedua, edisi revisi, Bandung: Alumni.
Rahardjo, Satjipto, 2007, Biarkan Hukum Mengalir (Catatan  Kritis  Tentang  Pergulatan  Manusia dan Hukum), Jakarta: Penerbit Buku Kompas
--------------------, 1980, Hukum  dan  Masyarakat, Bandung: Alumni.
--------------------, 2000, Ilmu Hukum, cetakan kelima, Bandung: Citra Aditya Bakti.
--------------------, 2006, Membedah  Hukum Progresif, Jakarta: Penerbit Buku Kompas
--------------------, 2009, Penegakan  Hukum  Suatu Tinjauan  Sosiologis, Yogyakarta: Genta Publishing.
Arinanto, Satya,  2008, Hak  Asasi  Manusia  dalam Transisi  Politik,  Jakarta: Pusat  Studi  Hukum Tata  Negara  Fakultas  Hukum  Univesitas Indonesia
Sidharta, 2010, Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial,
Putusan  Hakim:  Antara  Keadilan,  Kepastian Hukum,  dan  Kemanfaatan,  Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia
Suteki, 2013, Desain  Hukum  di  Ruang  Sosial, Yogyakarta: Thafa Media.
--------, 2015, Masa  Depan  Hukum  Progresif, Yogyakarta: Thafamedia.
Huijbers, Theo,  1990, Filsafat  Hukum, Pustaka Filsafat, Yogyakarta: Kanisius.
Program Studi Magister Ilmu Hukum
W. Friedman,  Legal  Theory,  diterjemahkan  oleh Muhammad  Arifin  dengan  judul Teori  dan Filsafat Hukum-Idealisme  Filosofis  dan
Problema  Keadilan (  Susunan  II  ), Cetakan
Kedua , 1994, Jakarta: Raja Grafindo Persada William  Chambliss  &  Robert  B Seidman,  1971,
Law, order and power. Reading:Mass Addison-
Wesly.