## TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA IKLAN PENGEMBANG PERUMAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Barlian Tatawinarta 1 , Wiwik Sri Widiarty 2 , Andrew Betlehn 3
Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Universitas Kristen Indonesia Email: coachbarlian@gmail.com

## ABSTRAK
Kata kunci:
Pengembang perumahan, wanprestasi, iklan perumahan, refund Sektor  properti  adalah  tulang  punggung  (backbone)  pembangunan  di  Indonesia sehingga kepemilikan properti tentulah sangat berpengaruh bagi para pengembang dan juga berimbas pada 174 (seratus tujuh puluh empat) industri turunan lainnya dan juga berimbas bagi jutaan penduduk Indonesia. Ketidaksesuaian antara iklan perumahan  dengan  kenyataan  seringkali  membuat  para  konsumen  kecewa terhadap wanprestasi dari pengembang perumahan yang cidera janji. Baik cidera janji  mengenai  waktu  pembangunan,  kualitas  bangunan  dan  fasilitas  yang dijanjikan  sampai  janji  pengembang  yang  tidak  kunjung  tiba  juga  tidak  sedikit pengembang  yang  melarikan  uang  konsumennya  yang  jumlahnya  fantastis. Kejadian ketidaksesuaian antara iklan dengan kenyataan membawa dampak serius terhadap kepercayaan konsumen kepada para pengembang yang ada. Penyelesaian suatu  sengketa  perkara  yang  memuaskan  para  pihak  secara  win  win  solution merupakan  dambaan  dan  harapan  semua  pihak,  karena  akan  mendatangkan banyak manfaat dan juga dapat mempertahankan hubungan yang harmonis yang telah  terjalin  bahkan  sampai  kelanjutan  hubungan  yang  saling  mengeuntungkan para pihak. Ditinjau dari aspek hukum, penyelesaian sengketa yang berkeadilan, bermanfaat  dan  berkepastian  hukum  merupakan  harapan  dan  dambaan  semua pihak  yang  bersengketa.  H.A  Mukti  Arto  dengan  mengutip  Yahya  Harahap, mengemukakan  bahwa  pada  prinsipnya,  pihak  pihak  yang  bersengketa menghendaki penyelesaian yang cepat, cepat, adil dan murah. Dan hal ini menjadi asas umum dalam penyelesaian sengketa.

## ABSTRACT

## Keywords:
Housing developer, Wanprestasi, Housing advertisement, Refund The property sector is the backbone of development in Indonesia, thus property ownership greatly influences developers and impacts 174 other related industries and  millions  of  Indonesian  residents.  The  mismatch  between  housing advertisements  and  reality  often  disappoints  consumers  due  to  the  breach  of promises  by  housing  developers.  These  breaches  can  include  delays  in construction, poor building quality, unfulfilled promised facilities, and even cases where  developers  misappropriate  large  sums  of  money  from  consumers.  Such disparities  between  advertisements  and  reality  have  serious  implications  for consumer  trust  in  existing  developers.  A  satisfactory  resolution  to  disputes, achieved  through  a  win-win  solution,  is  the  desire  and  hope  of  all  parties involved,  as  it  brings  numerous  benefits  and  helps  maintain  harmonious relationships that have been established, or even allows for mutually beneficial future  relationships.  From  a  legal  perspective,  a  just,  beneficial,  and  legally

## Tanggung Jawab Hukum Terhadap Konsumen Pada Iklan Pengembang Perumahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
certain dispute resolution is the hope and aspiration of all parties involved in the dispute. H.A. Mukti Arto, quoting Yahya Harahap, suggests that, in principle, the disputing parties seek a resolution that is fast, fair, and inexpensive, which serves as a general principle in dispute resolution.

## PENDAHULUAN
Pembangunan  perekonomian  nasional  pada  era  globalisasi  harus  dapat  mendukung tumbuhnya  dunia  usaha  sektor  perumahan  (Nasution,  2002).  Sehingga  mampu  menghasilkan beraneka produk dan/atau jasa yang memiliki yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak  dan  sekaligus  mendapatkan  kepastian  atas  barang  dan/atau  jasa  yang  diperoleh  dari perdagangan dan bukan hanya perolehan profit semata dari usaha perumahan untuk masyarakat (Arto,  2017).  Penjelasan  bahwa  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen menjadi kunci penyelesaian permasalahan yang dihadapi konsumen perumahan, oleh karena itu urgensi dari peraturan tersebut menjadi penting mengingat kebutuhan konsumen akan perlidungan  hukum  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  (Umum,  2016).  Penyelesaian  suatu  sengketa perkara yang memuaskan para pihak secara win win solution merupakan dambaan dan harapan semua  pihak,  karena  akan  mendatangkan  banyak  manfaat  dan  juga  dapat  mempertahankan hubungan  yang  harmonis  yang  telah  terjalin  bahkan  sampai  kelanjutan  hubungan  yang  saling mengeuntungkan para pihak. Ditinjau dari aspek hukum, penyelesaian sengketa yang berkeadilan, bermanfaat  dan  berkepastian  hukum  merupakan  harapan  dan  dambaan  semua  pihak  yang bersengketa  (WIDIARTI,  2019).  H.A  Mukti  Arto  dengan  mengutip  Yahya  Harahap, mengemukakan bahwa pada prinsipnya, pihak pihak yang bersengketa menghendaki penyelesaian yang cepat, cepat, adil dan murah. Dan hal ini menjadi asas umum dalam penyelesaian sengketa. Demikian  juga  dengan  penyelesaian  sengketa  konsumen  perlu  secara  tepat,  adil  dan  berbiaya murah  merupakan  dambaan  semua  pihak,  baik  oleh  pelaku  usaha  dan  terutama  bagi  konsumen yang  dalam  berbagai  keadan  memiliki  posisi  yang  lemah  dibandingkan  dengan  pelaku  usaha khususnya  dari  aspek  proses  produksi  maupun  dari  aspek  keuangan.  Mulai  dari  hulu  ke  hilir, pengembang dalam menghasilkan suatu produk barang berupa rumah hunian ataupun rumah toko untuk tempat usaha atau jasa untuk kemudian dipasarkan kepada masyarakat dalam hal ini adalah konsumen (Hutahaean et al., 2022).
Sementara  itu,  Sularsi  mengemukakan,  bahwa  karakteristik  khusus  yang  ditemui  dalam sengketa konsumen antara lain berkaitan dengan ketimpangan daya tawar (bargaining position) antara konsumen dan pelaku usaha, dimana pada umumnya konsumen berada dalam posisi yang lebih lemah secara ekonomis, psikologis dan pengetahuannya dibandingkan dengan pelaku usaha dalam  hal ini  pengembang  perumahan  yang  pada  umumnya  dalam  bentuk  korporasi  dan  sudah tertata dengan sistematis dari segi pengelolaan (Arifin, 2019). Diluar hal tersebut titik pangkal dari sebuah  sengketa  umumnya  berawal  dari  informasi  yang  tak  diterima  secara  benar  dan  tepat, sehingga pemahaman mengenai transaksi jual beli rumah menjadi berbeda. Hal ini tentu sangat sederhana  dan  lebih  baik  diselesaikan  dengan  musyawarah  dan  mufakat  antara  pengembang dengan konsumen perumahan perihal pemenuhan hak dan kewajiban para pihak (Shafira & Saly, 2019).  Kewajiban  dan  peran  pengembang  adalah  mengembangkan  suatu  kawasan  dengan  cara merancang, membangun  dan  memasarkan  sebuah  kawasan  hunian ataupun  untuk usaha  kepada konsumen  yang  membutuhkan  atau  menginginkan  tinggal  ataupun  berusaha  di  lokasi  yang dikembangkan pengembang tersebut (Moertiono, 2020).
Penulis tertarik meneliti mengenai “Tanggung jawab hukum terhadap konsumen pada iklan pengembang perumahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen”.  Berikut  contoh  mega  proyek  Meikarta  yang  banyak  merugikan  konsumen  “Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Yudhi Darmansyah, mengungkapkan bahwa “Meikarta harus menghapus  iklan Meikarta dari  perputaran  iklan  di  televisi.  Kalau  kita  mau  menelaah  sesuai dengan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT), izin Meikarta itu kan baru 84,6 hektar, bukan 500 hektar (Supriatiningsih, 2016). Harusnya iklan yang seperti ini dihapus, karena konten iklan yang seperti itu menjadi sebuah kebohongan terhadap publik. Jadi kalau mau, Meikarta harusnya sesuai  realita  saja.  “Selain  itu,  Yudhi  juga  mengatakan  bahwa  Meikarta sudah melanggar  UUD dan  UU  Penyiaran,  dimana  konten  iklan  dinilai  telah  menyakiti  warga  masyarakat  sekitar pembangunan  proyek Meikarta”.  Jadi  promosinya  sangat  menarik  tetapi  kenyataannya  sangat mengecewakan. Kekecewaan ini akan berimbas kepada pengembang serta konsumen lainnya jika halini tidak segera ditangani (Putri & Humaira, 2021).
Undang-Undang  Penyiaran  yang  di  atas  dimaksud  adalah  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Bab IV Pasal 36 tentang Pelaksanaan Siaran ayat (5a) “Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong.”(Moniaga et al., 2021). Serta melanggar Etika Pariwara Indonesia amandemen 2020 Pasal 2.15 tentang Properti 2.15.1 Produk property hanya  dapat  diiklankan  jika  pihak  pengiklan  telah  memperoleh  hak  yang  sah  atas kepemilikannya, serta memiliki segala izin resmi yang diperlukan (Pattipeiluhu et al., 2021). Dan pasal  2.15.2  Segala  informasi  tentang  fasilitas,  material,  maupun  jangka  waktu  penyelesaiakn property  terkait  harus  benar-benar  dapat  dipertanggungjawabkan  (Bunga,  2021). Yang  pada kenyataannya  Meikarta  antara  iklan  dengan  kenyataannya  sangatlah  berbeda,  melanggar  Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1320 tentang syarat sahnya suatu perjanjian dan Pasal 1338 tentang kebebasan berkontrak serta melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 17 ayat (1) yang berbunyi, “Pelaku usaha periklanan  dilarang  memproduksi  iklan  yang:  a.  mengelabui  konsumen  mengenai  kualitas, kuantitas, bahan kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang  dan/atau  jasa;  b.  mengelabui  jaminan/garansi  terhadap  barang  dan/atau  jasa;  c.  memuat informasi  yang  keliru,  salah,  atau  tidak  tepat  mengenai  barang  dan/atau  jasa”.  (Moniaga  et  al., 2021).
Menurut Mochamad  Basuki  Hadimoeljono,  Mentri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan Rakyat mengatakan, “Selama ini penyaluran FLPP untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi melalui  perbankan.  Bank  kemudian  bekerja  sama  dengan  pengembang  untuk  membangun perumahan subsidi bagi kalangan MBR, selama ini kan pemerintah tidak masuk, hanya Bank BTN yang mengurus administrasi, berhak atau tidak. Nah sekarang saya mau masuk. Tahun ini saya akan bentuk timnya, kalau terbukti benar, kita blacklist . Saya harus kerja sama dengan asosiasi, seperti  Asosiasi  Pengembang  Perumahan  dan  Permukiman  (Apersi),  dan  Real  Estate  Indonesia (REI).  Kemudian  saya  jadi  pengawas  teknis,  karena  saya  punya  hak  untuk  itu,  dalam penjelasannya”.(Johnson et al., 2019). Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1) Bagaimana  tanggung  jawab  pengembang  dalam  iklan  perumahan  berdasarkan  undang  – undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?
2) Bagaimana upaya hukum dalam penyelesaian sengketa konsumen perumahan?

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini akan menggunakan yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan sifat penelitian deskriptif. Penelitian yuridis  normatif  merupakan  suatu  penelitian  kepustakaan  yang  dilakukan  dengan  meneliti  data
sekunder (Yasa et al., 2021). Penelitian dilakukan dengan meneliti ketentuan-ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan dan literatur terkait.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Tanggung  Jawab  Pengembang  dalam  Iklan  Perumahan  Berdasarkan  Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Dalam  iklan  perumahan  yang  merupakan  janji  pengembang  perumahan  kepada konsumennya  akan  membangun  unit  dan  sarana  prasarananya  sesuai  dengan  spesifikasi  yang tertera di iklan dan tanggal serah terima unitnya. Janji tersebut wajib dipenuhi oleh pengembang perumahan kepada konsumennya, pada saat janji tersebut belum atau tidak dipenuhi (wanprestasi) maka  ada  hak  konsumen  yang  dirugikan.  Intinya  konsumen  perumahan  saat  mereka  merasa dirugikan meminta uang mereka Kembali ( refund ) atau meminta pengembang perumahan untuk memenuhi  janjinya  baik  unit  ataupun  sarana  prasarana  yang  tertera  dalam  iklan  perumahan pengembang perumahan (Lahilote, 2016).
Mengaitkan permasalahan diatas dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  pada  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 menyatakan bahwa “Pelaku usaha memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan / atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. (DM, 2016). Hak atas ganti rugi ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang tidak seimbang akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memunuhi harapan konsumen. Ganti rugi ini  pada  prakteknya  dapat  berbentuk  penggantian  unit  atau  pengembalian  sejumlah  uang  yang sudah  dibayarkan  konsumen  kepada  pengembang  perumahan  sebagai  wujud  itikad  baik  dalam melakukan kegiatan usahanya. Hanya saja proses dan teknis pelaksanaannya belum diatur dengan detil khususnya “Tanggung Jawab Pengembang Dalam Iklan Perumahan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”
Intinya  bentuk  tanggung  jawab  pengembang  perumahan  dalam  iklan  perumahan  adalah mengembalikan  uang  konsumen  yang  telah  masuk  ( refund )  atau  memenuhi  janji  pengembang perumahan yang telah dipublikasikan dalam bentuk iklan berupa unit rumah yang dipesan berikut dengan  fasilitasnya  ataupun  pada  prakteknya  ada  yang  unitnya  dipindah  (Paju,  2016).  Bentuk konkrit  tanggung  jawab  adalah  ganti  rugi  dari  pengembang  dalam  mempertanggungjawabkan iklan  perumahannya  adalah  dalam  bentuk  pengembalian  dana atau refund .  Adapun  seluk-beluk refund dalam Aspek Hukum Jual-Beli, sebagai berikut; Istilah refund atau pengembalian dana kian populer  penggunaannya  seiring  meningkatnya  kegiatan  bisnis  di  masyarakat.  Dalam  berbagai transaksi seperti jual-beli tiket pesawat, kereta api dan belanja barang lainnya seperti tas, sepatu dan  baju,  istilah refund sering  dijumpai. Refund merupakan  bagian  yang  tidak  bisa  dilepaskan dalam  transaksi  jual-beli  barang  dan  jasa.  Namun  perlu  menjadi  perhatian,  penerapan refund ternyata sangat beragam umumnya bergantung pada klausul yang dibuat oleh penjual atau pemberi layanan.  Misalnya,  dalam  pembelian  tiket  pesawat,  terdapat  kondisi-kondisi  tertentu refund tersebut  dapat  terjadi  dengan  pengembalian  dana  100  (seratus)  persen.  Tapi,  terdapat  kondisi tertentu lainnya juga refund tersebut diberikan tidak penuh kepada konsumen. Ada juga pelaku usaha  yang  secara  terang-terangan  tidak  memberlakukan refund pada  barang  dan  jasa  yang dijualnya.  Tidak  hanya  itu,  dari  sisi  waktu  pengembalian  ke  konsumen,  penerapan refund juga sangat  beragam  mulai  dari tiga  hari,  60  (enam  puluh)  hingga  90  (Sembilan  puluh)  hari. Lantas seperti apa aturan main refund tersebut karena beragamnya penerapan refund tentunya menjadi pertanyaan bagi publik sebagai konsumen. Publik (baca: konsumen) juga sering tidak memahami hak-haknya  dalam  ketentuan refund tersebut  sehingga  cenderung  memilih  untuk  diam

## Tanggung Jawab Hukum Terhadap Konsumen Pada Iklan Pengembang Perumahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
(ANGRAENI, 2019).
Praktisi hukum pelindungan konsumen dan Ketua Komunitas Konsumen Indonesia (KKI), David Tobing menjelaskan dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata),  “ refund termasuk  dalam  kategori  ganti  rugi  akibat  tidak  dijalankannya  suatu prestasi atau wanprestasi. Setidaknya terdapat tiga persyaratan terjadinya wanprestasi yaitu tidak melakukan  sesuatu  yang  disanggupi  untuk  dilakukan,  melakukan  perjanjian  tidak  sesuai  yang diperjanjikan dan melakukan perjanjian tapi terlambat (Sakti, 2021). Dia menjelaskan ketentuan wanprestasi sehingga menimbulkan konsekuensi refund ini dapat mengacu pada Pasal 1236 dan 1239  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata.  Pada  Pasal  1236  menerangkan  wanprestasi  bisa terjadi  dalam  jual  beli  barang  dan  jasa  apabila  salah  satu  pihak  tidak  mampu  menyerahkan barangnya seperti yang dijanjikan. Kemudian, Pasal 1239 menyatakan wanprestasi terjadi apabilah salah satu pihak tidak mampu melakukan perbuatan tertentu. Sehingga, sebagai konsekuensinya Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  mengatur  bahwa  pihak  yang  telah  wanprestasi  harus melakukan  penggantian  biaya,  kerugian  dan  bunga. Refund atau  pengembalian  biaya  termasuk dalam salah satu jenis ganti kerugian. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  pada  Pasal  4  huruf  H  menyatakan refund merupakan  hak  konsumen  untuk mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian,  apabila  barang  dan/atau  jasa  yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya (Umum, 2016).
Sedangkan, kewajiban pelaku usaha memberi refund saat barang dan jasa yang diberikan tidak sesuai perjanjian juga tercantum dalam Pasal 7 huruf g. Di bagian lain yaitu Pasal 19 ayat 2 sangat jelas diatur tentang tanggung jawab pelaku usaha apabila akibat mengkonsumsi barang dan jasa menimbulkan kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Jangka  waktu  pengembalian refund sangat  beragam. Seharusnya yang bisa menjadi acuan adalah Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimana  pengembalian  uang  dilakukan  7(tujuh)  hari  setelah  transaksi  (Putri  &  Humaira,  2021). Membandingkan  dengan  aturan  dunia  penerbangan  ada  ketentuan  dimana  apabila  pembayaran dilakukan oleh penumpang dengan uang tunai maka maskapai harus mengembalikannya selambat lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah pengaduan dan apabila pembayaran dilakukan dengan kartu  kredit  atau  debet  selambat  lambatnya  30  hari  setelah  pengajuan”.  Tetapi  belum  ada pengaturan  khusus  tentang  tata  cara refund dari  pengembang  perumahan  kepada  konsumen perumahan.
Jika  kita  bandingkan  peraturan  perundangan  dengan  merujuk  pada  Peraturan  Menteri Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor  11/PRT/M/2019  tentang Sistem Perjanjian  Pendahuluan Jual Beli Rumah pada Pasal 9 ayat (2) berbunyi “Apabila calon pembeli membatalkan pembelian Rumah tunggal, Rumah deret atau Rumah Susun sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  seluruh  pembayaran  yang  diterima  pelaku  pembangunan  harus dikembalikan  sepenuhnya  kepada  calon  pembeli.”  Dan  pada  Pasal  5  dan  6  berbunyi “Pengembalian pembayaran sebagaimana  dimaksud pada Ayat (2) atau dalam hal terdapat sisa uang  pembayaran  setelah  diperhitungkan  dengan  pemotongan  sebagai  dimaksud  pada  ayat  (3) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat pembatalan ditandatangani. (6) Dalam hal pengembalian pembayaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak terlaksana, pelaku pembangunan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per-mil) per-hari kalender  keterlambatan  pengembalian  dihitung  dari  jumlah  pembayaran  yang  harus dikembalikan.”
Perbedaan yang jelas antara peraturan perundangan yang meninjau permasalahan yang ada, yaitu  pengembalian  dana  ( refund) dan  pemenuhan  janji  (prestasi)  dalam  iklan  pengembang perumahan dikarenakan belum ada aturan yang tegas dan jelas serta peraturan yang tumpang tindih serta belum ada undang-undang pelaksanaannya yang secara spesifik mengatur proses pemenuhan tanggung jawab pengembang perumahan terhadap iklan perumahan sehingga banyak merugikan konsumen  perumahan.  Untuk  lebih  jelasnya  perbedaan  peraturan  mengenai refund terhadap pengembang  perumahan  yang  lalai  atau wanprestasi  dan  pengembang  yang  memenuhi  janjinya atau prestasi menurut beberapa hukum positif di Indonesia dapat kita lihat dari penjelasan berikut:
Berdasarkan Pasal 9 Ayat 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2019 Tahun 2019 mengenai Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah. "Dalam hal pelaku pembangunan lalai memenuhi jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf adan/atau huruf b, calon pembeli dapat membatalkan pembelian Rumah tunggal, Rumah deret atau Rumah Susun". Pengembang Perumahan atau pelaku pembangunan dikenakan denda  sebesar  1‰  (satu  per-mil)  per-hari  kalender  keterlambatan  pengembalian  dihitung  dari jumlah pembayaran yang harus dikembalikan. Lihat Pasal 9 Ayat 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2019 Tahun 2019 mengenai Sistem Perjanjian Pendahuluan  Jual  Beli  Rumah:  "  Dalam  hal  pengembalian  pembayaran  dalam  jangka  waktu sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (5)  tidak  terlaksana,  pelaku  pembangunan  dikenakan  denda sebesar  1‰  (satu  per-mil)  per-hari  kalender  keterlambatan  pengembalian  dihitung  dari  jumlah pembayaran yang harus dikembalikan ". Jika Pengembang perumahan atau pelaku pembangunan lalai  setelah  PPJB,  maka  seluruh  pembayaran  yang  telah  diterima  harus  dikembalikan  kepada pembeli. Lihat pasal 13 ayat 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2019 Tahun 2019 mengenai Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah: "Dalam hal  pembatalan  pembelian  Rumah  setelah  penandatanganan  PPJB  karena  kelalaian  pelaku pembangunan maka seluruh pembayaran yang telah diterima harus dikembalikan kepada pembeli ".
Mengutip dari Wiwik Sri Widiarty yang mengutip dari R.d Tjitrosudibio dan R Subekti bahwa  “Kehadiran  hukum  diharapkan  berlaku  adil  di  muka  hukum,  tanpa  ada  diskriminasi dihadapan  hukum”.  Bagi  yang  masyarakat  kepentingannya  dirugikan,  maka  sesuai  pasal  1365 KUH  Perdata,  yang menyatakan,  kewajiban  seseorang  untuk  mengganti  kerugian kepada  pihak yang  merasa  dirugikan  kepentingan  perdatanya.  Aturan  pengembang  perumahan  dalam  proses ganti rugi ini tidak dibahas secara detil dalam undang undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999, karena masih bersifat umum. Mengaitkan permasalahan diatas dengan merujuk pada Undang  Undang  nomor  8  tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  (Shafira &  Saly,  2019). Pada pasal 4 Undang Undang nomor 8 tahun 1999 menyatakan bahwa “Pelaku usaha memberikan ganti  rugi  atas  kerusakan,  pencemaran,  dan  /  atau  kerugian  konsumen  akibat  mengkonsumsi barang dan/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Hak atas ganti rugi ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang tidak seimbang akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memunuhi harapan konsumen. Ganti rugi ini pada prakteknya dapat berbentuk penggantian unit atau  pengembalian  sejumlah  uang  yang  sudah  dibayarkan  konsumen  kepada  pengembang perumahan sebagai wujud itikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Hanya saja proses dan teknis  pelaksanaannya  belum  diatur  dengan  detil  khususnya  mengenai  Tanggung  Jawab Pengembang  dalam  Iklan  Perumahan  Berdasarkan  Undang  –  Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

## Tanggung Jawab Hukum Terhadap Konsumen Pada Iklan Pengembang Perumahan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

## 2. Upaya Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Perumahan
Penyelesaian sengketa konsumen yang mudah, cepat dan murah adalah impian para pihak. Penyelesaian  sebaiknya  dapat  diselesaikan  secara  bipartid terlebih  dahulu,  dengan  musyawarah untuk  mencapai  mufakat  ini  sesuai  dengan  penyelesaian  sengketa  Pasal  147  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman bahwa “Penyelesaian sengketa perumahan terlebih dahulu diupayakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat”. (WIDIARTI, 2019) Cara penyelesaian sengketa konsumen menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2011 Pasal 147 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman bahwa “Penyelesaian sengketa perumahan terlebih dahulu diupayakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat”. Penyelesaian sengketa konsumen yang ideal adalah secara bipartid, musyawarah untuk mencapai mufakat. Menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak  Jajang Suteja, Ketua Asosiasi Perumahan DPD HIMPERRA Jawa Barat sekaligus Direktur Utama PT Kharima Catur Manunggal, “Jika ada urusan hukum, akan diselesaikan terlebih dahulu, untuk hal konsumen yang tidak puas atau merasa dirugikan, langsung saya tangani.
Dengan  menggantikan  uang  kepada  konsumen  langsung  sejumlah  kerugiannya. Khususnya  jumlah  uang  kecil.  Dalam  bisnis  properti  kita  dengan  konsumen,  konsumen  tinggal diproyek kita, proyek kita rumah kita, saat kita ada masalah dengan konsumen, apalagi sampai tuntut-menuntut akan berimbas ke bisnis lebih baik jika ada masalah dengan konsumen dirugikan, kita ganti kerugiannya.” Pernyataan ini sejalan dengan Undang-undang perlindungan konsumen tetapi  jika  penyelesaian  secara  bipartid  tidak  menemui  titik  temu,  maka  konsumen  dapat mengadukan permasalahan hukum ini ke Lembaga penyelesaian sengketa konsumen.
Mengutip David tobing, KUH Perdata dan hukum acara perdata. Menurut ketentuan yang terdapat pada pasal 45 ayat (1) UUPK dapat diketahui suatu sengketa konsumen dapat diselesaikan dengan 2 (dua) cara, yaitu (Arto, 2017):
1. Melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha; dan
2. Melalui pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

## 2.1. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
Latar  belakang  dan  tujuan  berdirinya  Yayasan  Lembaga  Konsumen  Indonesia  atau dikenal dengan YLKI pada 11 Mei 1973 berawal dari kepedulian sekelompok masyarakat akan penggunaan  produk-produk  dalam  negeri  serta  bagaimana  melindunginya.  Sedangkan tujuannya adalah memberi bimbingan dan perlindungan kepada masyarakat konsumen menuju kesejahteraan keluarga. Bidang dan bentuk kegiatan: Bidang kegiatan utama lembaga ini adalah perlindungan konsumen, di samping bidang lainnya seperti kesehatan, air bersih dan sanitasi, gender,  dan  hukum  sebagai  penunjangnya.  Bidang-bidang  ini  dilaksanakan  terutama  dalam bentuk studi, penelitian, survai, pendidikan dan penerbitan, advokasi, seminar, pemberdayaan masyarakat konsumen, dan pengembangan dan pendampingan masyarakat dan sebagainya.

## 2.2. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
Jika penyelesaian sengketa konsumensecara bipartid tidak menemui kata sepakat maka konsumen dapat mengadukan pengembang ke BPSK. Menurut hasil interview oleh penulis ke BPSK Jakarta, bahwa BPSK adalah lembaga non-struktural yang bekedudukan di kabupaten atau  kota  yang  berfungsi  sebagai  alternatif  bagi  konsumen  untuk menyelesaikan  sengketa  di luar pengadilan dengan prinsip mudah, sederhana dan cepat. Di BPSK anggotanya terdiri dari
unsur pemerintah, unsur konsumen dan unsur pelaku usaha. adapun prinsip dasar penyelesaian di BPSK antara lain:
a. Pilihan  sukarela,  penyelesaian  sengketa  di  BPSK  melalui  cara;  Konsiliasi,  Mediasi  atau Arbitrase atas dasar pilihan para pihak.
b. Bukan berjenjang
c. Anggota majelis sebagai fasilitator
d. Penyelesaian  sengketa  konsumen  melalui  BPSK  diutamakan  diselesaikan  secara musyawarah.
Ada 3 model penyelesaian di BPSK ini:
1. Konsiliasi
BPSK memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalahnya jika hanya menyajikan saja memfasilitasi semua apa ya sebagai sifatnya sebagai moderator sambil  menjelaskan  apa  saja  hal-hal  yang  menyangkut  hak  konsumen  masuk  pada  harus bagaimana  menyelesaikannya  kita  akan  menjadi  kesepakatan  ini  diambil  oleh  ini  tanpa intervensi.
2. Mediasi
Mediasi BPSK memfasilitatasi apa yang menjadi masalah yang dihadapi kedua belah pihak atau menjadi pihak ketiga.
3. Arbitrase BPSK bertindak sebagai Hakim untuk memutuskan perkara.
Tabel 1 Data Survey Penyelesaian Sengketa Konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Periode 31 Desember 2021
DATA PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) PERIODE 30 DESEMBER 2022
NO JENIS PENGADUAN  JML CARA PENYELESAIAN
MEDIASI  KONSILIASI  ARBITRASE SIDANG BERJALAN 1 PROPERTY 30 28 2 2 FINANCE/LEASING 10 9 1 3 PEMBELIAN PRODUK 7 5 2 4 E-COMMERCE 1 1 5 RETAIL 2 2 6 PDAM 1 1 7 PENDIDIKAN 1 1 8 PAKET PERNIKAHAN 1 1 9 PERBANKAN 3 3 10 TRANSPORTASI UDARA 1 1 11 JASA PARKIR 2 2 0 12 SHOWROOM 2 2 13 TELEKOMUNIKASI 1 1 14 ASURANSI 3 2 1 15 BIRO JASA 2 2 TOTAL PENGADUAN 67 52 9 6
Hasil survey penulis ke BPSK Jakarta, jika kita perhatikan  angka tertinggi di tabel Data Penyelesaian Sengketa di BPSK tahun 2021 dan 2022 pada jenis aduan yang tertinggi pertama dan kedua  ada  di  pengaduan  sektor “Property”. Konsumen  yang  berani  bertindak  untuk  menuntut pelaku usaha ke BPSK yang masuk ke dalam angka tabel di atas, tetapi berapa banyak konsumen yang tidak angkat suara yang dirugikan? “sangat banyak jumlahnya!” Jika kita berkaca kepada diri sendiri  sebagai  konsumen,  maupun  melihat  kawan  dan  saudara  kita  sebagai  konsumen  yang dirugikan. Tampak  dari  kedudukan  konsumen  dari  sudut  sosial-ekonomi  keuangan,  hukum  dan peradilan  serta  daya  tawar  masih  sangat  lemah.  Penelitian  yang  dilakukan  baik  oleh  badan Pembinaan hukum Nasional-Departemen kehakiman (tahun 1979), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (tahun 1981) maupun Perserikatan Bangsa-bangsa (dalam tahun1965) juga sampai pada hasil kesimpulan bahwa “… para konsumen segan mengajukan perkaranya ke Pengadilan karena khawatir biaya yang dipikulnya menjadi lebih besar dari kerugian yang mereka derita…”.

## Flowchart Penyelesaian Sengketa di BPSK
Adapun flowchart untuk  alur  penyelesaian  persidangan  sengketa  konsumen  di  BPSK sebagai berikut:
Flowchart di  atas  pada  kotak  proses  yang  berwarna  merah,  pada  proses  ini  terdapat beberapa hambatan sehingga proses persidangan yang tidak dapat dilanjutkan seperti; pelaku usaha tidak  hadir,  butuh  bantuan  penyidik  dan  putusan  tidak  dilaksanakan.  BPSK  tidak  dapat meneruskan prosesnya, sehingga dinilai BPSK masih sangat lemah. Sehingga dibutuhkan reposisi penguatan BPSK serta perlunya perbaikan alur proses dalam penyelesaian perkara (Sakti, 2021).
Dari  hasil interview penulis  dengan  bapak  Nurul  Setiabudi  anggota  BPSK  Jakarta  ada sekitar 200 (dua ratus) lebih putusan BPSK yang dibatalkan di Mahkamah Agung. Ini juga dibahas di  Jurnal  Yudisial  Perlindungan  Konsumen  atas  Penerapan  Klausula  Baku  oleh  Muhamad Syamsudin, Fera Aditias Ramadani yang memutus berbeda dengan putusan Badan Penyelesaian Sengketa  Konsumen,  yang  dikuatkan  oleh  pengadilan  tinggi  negeri  Surabaya  terkait  dengan klausula baku (Bunga, 2021).
Perihal pengajuan keputusan BPSK melalui pengadilan negeri hingga kasasi Mahkamah Agung  di  Pasal  56  Ayat  (2)  Undang  Undang  Perlindungan  Konsumen  jo  Pasal  41  Ayat  (3) Kepmendag Nomor 350/ 2001 (Moertiono, 2020). Putusan BPSK final dan mengikat, namun dapat diajukan  keberatan  upaya  hukum  melalui  Pengadilan  Negeri  untuk  selanjutnya  kasasi  kepada MARI  namun  sesuai  dengan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  7  Tahun  2012  tentang Rumusan Hukum hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman pelaksanaan tugas bagi  Pengadilan  ditetapkan  bahwa  peninjauan  kembali  atas  putusan  kasasi  dalam  perkara konsumen  tidak  dapat  dilakukan.  Seberapa  efektif  penyelesaian  di  BPSK  ini  sangat  tergantung kepada itikad baik kedua belah pihak untuk bermusyarawah dan bermufakat untuk mencapai titik kata  sepakat.  Jika  melalui  penyelesaian  sengketa  di  BPSK  tidak  ada  titik  temu,  atau  putusan melalui arbitrase di BPSK tidak memuaskan salah satu pihak maka salah satu pihak tersebut dapat mengajukan banding ke pengadilan negeri.

## Tanggung Jawab Hukum Terhadap Konsumen Pada Iklan Pengembang Perumahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

## KESIMPULAN
Berdasarkan analisis  dan  pembahasan  serta  temuan  penelitian  sebagaimana  diuraikan  di bab-bab sebelumnya, dapat kiranya dirumuskan pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut: Iklan adalah  janji  pengembang  perumahan,  inti  dari  pemenuhan  prestasi  iklan  perumahan  pada prakteknya  adalah  menyelesaikan  unit  rumah  berikut,  sarana  dan  prasarana  lengkap  dengan persyaratan legalitasnya atau dengan menggantikannya dengan unit lain jika konsumennya sepakat atau  ganti  rugi  /  pengembalian  dana  ( refund )  kepada  pihak  konsumen.  Perjalanan  panjang pembentukan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  perlindungan  konsumen  masih banyak kekurangannya, karena masih sumir dan belum ada aturan khusus tentang ganti rugi atau refund khususnya  dalam  bidang  perumahan.Konsumen  tidak  terlindungi  baik  secara  preventif maupun  represif  sebagaimana  perlindungan  hukum  yang  dimaksudkan  oleh  Philipus  M.Hadjon karena  Secara  preventif  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  khususnya  Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai bentuk perlindungan konsumen tidak bisa melindungi konsumen yang dirugikan dari informasi iklan dari pelaku usaha serta proses ganti rugi yang belum jelas, belum dibahas secara detil.
Upaya hukum yang merupakan perlindungan hukum secara represif dan keadilan hukum untuk konsumen perumahan dalam penyelesaian sengketa konsumen perumahan belum maksimal karena  dalam  proses  dan  posisi  BPSK  masih  memiliki  sejumlah  kelemahan  dan  kekurangan selama  ini  dan  penyelesaian  sengketa  masih  bergantung  kepada  itikad  baik  para  pihak  untuk penyelesaian sengketa konsumen tidak mempunyai kekuatan eksekutorial. Penyelesaian sengketa yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  sendiri  tidaklah  konsisten  apakah merupakan wewenang dari BPSK atau pengadilan, sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi konsumen sehingga perlu direposisi dan dibenahi prosesnya.

## DAFTAR PUSTAKA
angraeni, A. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Perumahan Terhadap Informasi Yang Tidak Sesuai Dalam Brosur Oleh Pengembang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  Juncto  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman . Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Arifin, J. (2019). Perlindungan Konsumen Atas Wanprestasi Developer Terhadap Bangunan Kpr Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen. Yustitia , 5 (2), 226–241.
Arto, A. M. (2017). Teori dan Seni Menyelesaikan Perkara di Pengadilan. Cet. I .
Bunga,  M.  (2021).  Mekanisme  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Menurut  Undang  Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Gorontalo Law Review , 4 (2), 331– 347.
DM,  H.  A.  (2016).  Implementasi  Undang-Undang  No.  8  tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen terhadap Sengketa Jual-Beli Rumah di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta. Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta . Hutahaean,  S.  P.,  Hasnati,  H.,  &  Dm,  M.  Y.  (2022).  Tanggung  Jawab  Hukum  Pengembang Terhadap Perumahan Yang Mengalami Banjir Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Uu Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Proceeding Iain Batusangkar , 1 (1), 585–591. Johnson, J., Husainy, H., & Maisa, M. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan  Produk  Barang  Yang  Tidak  Sesuai  Dengan  Apa  Yang  Di  Iklankan  Di  Media  Sosial Facebook Oleh Pelaku Usaha. Jurnal Kolaboratif Sains , 2 (1).
Lahilote, H. S. (2016). Tanggung Jawab Developer Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)
Perumahan  Dalam  Perspektif  Hukum  Perlindungan  Konsumen. Jurnal  Ilmiah  Al-Syir’ah , 7 (1).
Moertiono,  R.  J.  (2020).  Perbuatan  Melawan  Hukum  Dalam  Perjanjian  Multi  Level  Marketing Barang-Barang Makanan, Minimunan Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Ditinjau  Dari  Uu  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen. Jurnal  Ilmiah Metadata , 2 (2), 100–119.
Moniaga,  R.,  Tambajong,  H.  B., &  Lumowa,  V.  (2021). Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen Perumahan  Terhadap  Promosi  Developer  Dalam  Bentuk  Iklan  Pada  Transaksi  Jual  Beli Secara Kredit . Universitas Katolik De La Salle.
Nasution, A. (2002). Hukum perlindungan konsumen. Jakarta: Diadit Media .
Paju,  P.  (2016).  Jaminan  Sertifikat  Produk  Halal  Sebagai  Salah  Satu  Perlindungan  Terhadap Konsumen  Menurut  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen. Lex Crimen , 5 (5).
Pattipeiluhu, I.  B.,  Rumkel,  N.,  &  Suwarti,  S.  (2021).  Kajian  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Promosi Iklan Perumahan di Kota Ternate. Khairun Law Review , 1 (1).
Putri, A. A., & Humaira, H. (2021). Perlindungan Konsumen Terhadap Iklan Properti Yang Belum Dibangun Oleh Developer Di Kota Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan , 5 (2), 291–300. Sakti, R. I. P. (2021). Perlindungan Konsumen terhadap Iklan Rumah yang Menyesatkan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan  Konsumen  (Studi  Kasus  Putusan  Nomor  203/Pdt/2019/Pt  Mdn) .  Universitas Sumatera Utara.
Shafira,  R.,  &  Saly,  J.  N.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pembeli  Rumah  Umum  Dari Perbuatan  Wanprestasi  Oleh  Developer/Pengembang  Sesuai  Dengan  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jurnal Hukum Adigama , 2 (1), 913– 937.
Supriatiningsih,  E.  (2016).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Konsumen  Dalam  Industri Perumahan  Menurut  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen. Jurnal Hukum De’rechtsstaat , 2 (2), 141–156.
Umum,  K.  P.  (2016). Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Nomor  28 . PRT/M/2016 Tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan.
Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.
Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 45 Ayat 1. Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Refund dari  sisi konsumen, Pasal 4 huruf h.
Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Refund dari sisi pelaku usaha, Pasal 7 huruf g.
Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 17 ayat (1).
Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Refund dari sisi pelaku usaha, Pasal 19 ayat (2).
Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 41 ayat 3 Kepmendag No.350/2001.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2011  Pasal  147  tentang  Perumahan  dan Kawasan Pemukiman.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Bab IV Pasal 36. Widiarti, W. S. R. I. (2019). Perlindungan Konsumen Terhadap Merek Dagang. Yure Humano , 3 (1), 64–78.
Yasa,  I.  G.  M.  O.  S.,  Sudiatmaka,  I.  K.,  &  Ardhya,  S.  N.  (2021).  Peran  Yayasan  Lembaga Perlindungan Konsumen Terkait Kerugian Konsumen Ditinjau Berdasarkan Pasal 8 Huruf F Undang–Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  (Studi  Kasus Kerugian Konsumen Terhadap Pembelian Rumah Subsidi Di Wilayah Kabupaten Tabanan). Jurnal Komunitas Yustisia , 4 (2), 322–333.

## This Work is Licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License