= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

## Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Balai
Rehabilitasi Sosial Bina Karya Cisarua
1 II Sumantri, 2 Faizal Pikri, 3 Muhammad Aldi Lubis
1 Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung; iisumantri73@gmail.com
2 Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung; faizalpikri@uinsgd.ac.id
3 Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung; aldymuhammad82@yahoo.co.id

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  process  of  knowing  the  organization  of  homeless  and  beggar coaching  by  the  Social  Rehabilitation  Office  of  West  Java  Province.  In  addition,  it  is  also important  to  know  the  assistance  process  carried  out  by  the  Social  Rehabilitation  Office  for homeless  people  who  have  participated  in  the  rehabilitation  program. The  method  used  in  this research is descriptive method with a qualitative approach. Descriptive method aims to describe or provide a complete picture of the effectiveness of the social rehabilitation program of the Bina Karya Social Rehabilitation Office. The results showed that in general the program of activities held  at  the  Rehabilitation  Office  was  very  influential  on  the  client,  despite  the  slight  changes experienced by the clients. Basically, of the many programs held at the hall, the most influencing of the lives of these clients is the skill activities.
Keywords: Public Policy, Effectiveness, Social Rehabilitation Program, Social Welfare.

## Pendahuluan
Gelandangan dan pengemis merupakan salah satu permasalahan sosial yang dapat menjadi penghalang  untuk  kemajuan  pembangunan  nasional,  yaitu  upaya  pemangkasan  kemiskinan  dan cara bagaimana dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Gelandangan dan pengemis pada  dasarnya  ialah  sekelompok  orang  yang  digolongkan  dalam  keadaan  yang  kurang  mampu, sehingga  mereka  berpindah  dari  desa  ke  kota  untuk  mencari  kehidupan  yang  lebih  baik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1980 Tentang Penganggulangan Gelandangan Dan Pengemis Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 dan 2, dijelaskan bahwa gelandangan merupakan sekelompok orang yang hidupnya tidak sesuai dengan aturan hidup dari kebanyakan manusia lainnya, seta tidak memiliki kediaman dan pekerjaan yang tetap di suatu daerah tertentu dan biasanya hidup merantau di  tempat  umum.    Sedangkan  pengemis  merupakan  sekelompok  orang  yang  sumber penghasilannya  adalah  pemberian  dari  orang  lain  secara  cuma-cuma  di  tempat  umum  dengan alasan-alasan yang membuat orang lain simpati padanya.
Gelandangan  dan  pengemis  biasanya  terdiri  dari  usia  produktif,  biasanya  dengan  dasar pendidikan serta skill yang rendah, sehingga mereka tidak memiliki daya saing serta sulit untuk bertahan  di  kehidupan  yang  keras  ini.  Dalam  menjalani  kehidupan  dan  penghidupan,  mereka sudah tidak memperhatikan lagi aturan-aturan yang berlaku  bahkan agama sehingga  senantiasa
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya Cisarua
menuntun  mereka  pada  perilaku  yang  buruk  yang  berakibat  pada  terganggunya  keamanan, ketertiban dan kenyamanan. Hal tersebut tentunya tidak dibenarkan, karena sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
Kesejahteraan sosial merupakan sebuah sistem atau lembaga yang memberikan pelayanan sosial serta institusi yang dibangun untuk membantu individu maupun kelompok untuk menvapai hubungan  baik  secara  personal  maupun  untuk  mengembangkan  suatu  kemampuan  dan kesejahteraan  atau  kebutuhan  keluargan  dan  masyarakat  semuanya  berjalan  dengan  seimbang, pengetian itu dikemukakan oleh  Fiendlander (1980:4).
Tujuan-fungsi dan timbulnya masalah kesejahteraan sosial (Nurdin,1990). Kesejahteraan sosial sebagai sistem mempunyai tujuan dan fungsi-fungsi, yaitu:

## 1) Tujuan kesejahteraan sosial
a) Kehidupan  yang  sejahtera  dapat  dikatakan  tercapai  jika  standar  kehidupan  pokok  seperti sandang, pangan dan papan serta hubungan sosialnya sudah dapat terlaksana dengan baik.
b) Penyesuaian  diri  yang  baik  daapt  dicapai  dengan  cara  menggali  sumber  daya  dan mengembangkan  taraf  hidup  yang  memuaskan  baik  kepada  masyarakayt  maupun lingkungannya.
2) Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial
Fungsi  dari  kesejahteraan  sosial  ialah  mengelola  adanya  disfungsional.  Fungsi kesejahteraan sosial pada dasarnya memiliki tujuan untuk membasmi serta mengurangi berbagai tekanan  yang  disebabkan  oleh  berbagai  perubahan  sosial  ekonomi,  serat  dapat  menghindari terjadinya  sistem  sosial  yang  buruk  yang  akan  berdampak  pada  proses  pembangunan  serta membuat suatu kondisi dimana kondisi tersebut mampu mendorong meningkatnya kesejahteraan masyarakat.  Pengertian  reorganisasi  memiliki  ccakupan  yang  cukup  luas  serta  dalam  berkaitan dengan kegiatan yang diselenggarakan untuk memberkan  pemulihan dan pemberian fungsi  atau peranan baru.
a) Fungsi penyembuhan ( curative )
Untuk  melakukan  pemulihan  atau  rehabilitasi  yang  dilakukan  untuk  penanaman  serta menumbuhkan  fungsi  sosial,  baik  dalam  dirinya  sendiri  maupun  kelompok  masyarakat  umum. Program  dari kesejahteraan sosial ialah melakukan penyembuhan apabila  di  dalamnya tercakup sekumpulan kegiatan yang diperuntukan untuk menguarangi keadaan-keadaan, ketidakmampuan fisik, emosional dan sosial agar orang yang mengalami  masalah tersebut  dapat berfungsi  secara normal kembali di dalam masyarakat.
b) Fungsi pencegahan ( preventive )
Kesejahteraan  sosial  yang  memiliki  sifat  pencegahan  yang  diperuntukan  untuk  dapat memperkuat  suatu  kelompok,  keluarga,  serta  kesatuan  masyarakat  untuk  menegah  timbulnya masalah atau kondisi sosial yang baru.
c) Fungsi pengembangan ( developmen t)
Kegiatan  ini  berfungsi  untuk  dapat  mengembangkan  berbagai  tujuan  serta  orientasinya untuk  memberikan  sumbangan  langsung  bagi  proses  pembangunan.  Tindakan  yang  dilakukan untuk  berlangsungnya  kesejahteraan  suatu  unsur  pelaksanaan  agar  terjadinya  suatu  perubahan
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya Cisarua
yaitu  dalam  meningkatkan  proses  perubahan  sosial.    Hal  ini  sangat  berpengaruh  terhadap perubahan struktur serta fungsi kelaurag maupun masyarakat, sehingga pesertanya disipkan untuk mendapatkan serta melaksanakan peran, fungsi dan tanggung jawab yang baru.

## d) Fungsi penunjang ( supportive )
Dalam  hal  ini  mencakup  berbagai  kegiatan  untuk  membantu  mewujudkan  tujuan. Contohnya,  untuk  membantu  terwujudnya  tujuan kebijaksanaan  pemerintah  dalam  memperkuat program  kependudukan  serta  keluarga  berencana  dengan  cara  melalui  motivasi  yang  diberikan serta sikap yang dilakukan oleh orang-orang baik itu kelompok, keluarga maupun masyarakat.
3) Timbulnya masalah kesejahteraan sosial.
Penyebab  timbunya  masalah  sosial  ini  disebakan  karena  terjadinya  beberapa  hambatan, antara lain:
a) Sangat tergantung pada perekonomian
b) Tidak memiliki potensi untuk menyesuaikan diri
c) Disebabkan karena tingkat kesehatan yang rendah
d) Tidak adanya waktu luang dan sarana rekreasi.
e) Terbentuknya keadaan sosial serat pengolahan pelayanan sosial yang tidak efektif
Gibson  (1994:31)  mengemumukan  arti  dari  efektivitas  melalui  dua  pendekatan  sistem, yakni:
1) Semua siklus input-proses-output, bukan hanya dilihat dari  output saja, dan
2) Adanya feedback atau  timbal  bail  yang  diakibatkan  oleh  hubungan  antara  organisasi dengan lingkungan disekitarnya.
Sedangkan menurut menurut Siagian (2001:24), efektivitas dapat diartikan sebagai hasil dari sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dilakukan yang merupakan pemanfaatan dari sumber daya sarana  maupun  prasana  dalam  jumlah  tertentu  yang  secara  sadar  telah  ditetapkan  sebelumnya. Tercapai  tidaknya  suatu  tujuan  tertentu  merupakan  cerminan  dari  keberhasilan  efektivitas.  Jika kegiatan  yang  dilaksanakan  sudah  mendekati  tujua,  maka  dapat  disimpulkan  semakin  tinggi tingkat  efektivitasnya.  Efektivitas  dapat  diukur  dari  seberapa  jauh  tujuan  serta  efisiensi  dapat dicapai,  dengan  mengkombinasikan  sumber  daya  dnegan  cermat.  Atmosoeprapto  (2002:139) memberikan  arti  bahwa  efektivitas  adalah  melakukan  hal  yang  benar.  Budiani  (2007:  53) mengemukakan  efektivitas  suatu  program  dapat  diukur  melalui  berbagai  variabel  yakni  seperti berikut:
a. Ketepatan program yakni mengukur sejauh mana peserta yang terhimun dalam prgram tersebut sudah mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan
b. Sosialisasi  program  merupakan  potensi  dari  penyelenggara  program  dalam  melaksanakan penyampaian  suatu  informasi  mengenai  program  tersebut  baik  pada  masyarakat  luas  dan khususnya bagi peserta program.
c. Pencapaian tujuan program, dapat diukur ketika antara hasil yang di dapat dengan tujuan yang ditentukan sudah sesuai atau seimbang.
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
___________________     ________________________________________________________ Ii Sumantri, Faizal Fikri, Muhammad Aldi Lubis
Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya Cisarua
d. Pemantuan  program  ialah  keberlangsungan  kegiatan  seetlah  program  dilaksanakan  sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.
Berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  11  tahun  2009  tentang Kesejahteraan  Sosial  Bab  I  Pasal  I  ayat  8  menyatakan  bahwa  salah  satu  program  pemerintah adalah rehabilitasi  sosial. Rehabilitasi  sosial adalah  pengembangan  bagaimana seseorang dapat menjalankan  fungsinya  secara  layak  atau  wajar  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Lebih  lanjut dalam  pasal  7  ayat  1  Rehabilitasi  sosial  ini  dapat  diartikan  untuk  mengembalikan  dan meningkatkan  skill  dari  seseorang  yang  tidak  berjalan  sesuai  dengan  fungsi  yang  seharusnya dalam melaksanakan fungsi sosial selaknya kebanyakan orang.
Fenomena yang pada umumnya terjadi di kota besar, seperti gelandangan dan pengemis, disebabkan  karena  susahnya  hidup  yang  mereka  alami  di  pedesaan.  Ini  merupakan  akibat  dari peningkatan  jumlah  penduduk  dan  semakin  berkurangnya  tanah  garapan.  Sedangkan  pada umumnya  masyarakat  yang  hidup  di  desa  merupakan  masyarakat  miskin.  Hal  ini  mendorong mereka  untuk  mencari  penghidupan  di  tempat  lain  untuk  memperbaiki  kehidupan  mereka kedepannya, lalu pergi ke kota. Ketertarikan yang disebabkan oleh perkembangan pembangunan infrastruktur  serta  keadaan  sosial  ekonomi  di  kota  besar  yang  sangat  pesat,  merupakan  faktor pendorong  berpindahnya  masyrakat  desa  ke  kota.  Hal  lain  yang  menjadi  faktor  pendorong perpindahan  masyarakat  desa  ke  kota  ialah  diperburuk  oleh  pembangunan  yang  lambat  di pedesaan.
Data  gelandangan  dan  pengemis  tahun  2015  menurut  dinas  sosial  provinsi  jawa  barat berturut  turut  adalah  5.800  dan  2.757.  namun  jumlah  tersebut  mengalami  peningkatan  ditahun 2017 yaitu sebesar 7.949 untuk gelandangan dan 15.400 untuk  pengemis.  Jumlah gelandangan dan  pengemis  di  Jawa  Barat  sebagian  besar  berada  di  Kota  Bandung,  dikarenakan  Bandung merupakan Ibu Kota Provinsi. Sehingga banyak masyarakat desa yang menjadi pengemis di Kota Bandung.  Hal  tersebut  menunjukan  bahwa  adanya  ketidaksesuain  antara  peraturan  pemerintah provinsi  Jawa Barat  Nomor 10 tahun 2012  pasal 48 ayat  1 dan 2 tentang ketertiban sosial yang menyatakan  bahwa  ketertiban  sosial  dan  fasilitas  umum  yang  seharusnya  bersih  dari  kegiatan pengumpulan  uang  atau  barang  di  muka  umum  yang  telah  dijamin  oleh  Pemerintah  Kabupaten Kota,  namun  yang  tejadi,  sangat  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Gelandangan dan pengemis akan cenderung mengalami peningkatan, sebagai akibat dari kondisi sosial ekonomi yang mengakibatkan meningkatnya kemiskinan, pendidikan yang semakin rendah serta rasa aman oleh karena itu masalah gelandangan, pengemis harus ada penanganan yang serius baik oleh pemerintah maupun partisipasi dari masyarakat lainnya dengan suatu perencanaan yang berkesinambungan. Salah satunya yaitu melalui rehabilitasi sosial di tiap-tiap daerah provinsi termasuk Provinsi Jawa Barat yang mendominasi adanya gelandangan dan pengemis.
Rehabilitasi sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dilakukan melalui Balai Rehabilitasi Sosial  Bina  Karya  (BRSBK).  Balai  ini  memberikan  pelayanan  serta  rehabilitasi  sosial  untuk orang-orang  yang  mengalami  masalah  baik  itu  dalam  aspek  kesejahteraan  sosial  seperti gelandangn dan pengemis. Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya (BRSBK) Jawa Barat memiliki peran  untuk  dapat  memperbaiki  permasalahan  yang  terjadi  pada  gelandangan  dan  pengemis, setidaknya  keterlibatan  dalam  pembangunan,  minimal  untuk  keluarga  dan  diri  sendiri.  Namun
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya Cisarua
pada kenyataannya masih banyak para gelandangan dan pengemis yang sudah dibina dan direhab di BRSBK kemballi lagi ke sudut Kota Jawa Barat.
Orang miskin dan PMKS ialah kelompok yang sering kali tersisihkan, hal ini dikarenakan kehidupan mereka tidak terjamah oleh strategi pembangunan dimanan mekanisme pasar dijaikan sebagai tumpuan. Rentannya kelompok ini, disebakan karena kecacatan fisiknya atau penyandang disabilitas  serta  pengangguran  yang  kurang  mampun  merespon  perubahan  sosial  yang  terjadi disekitarnya, dimana hal ini mengakibatkan kelompok ini makin tidak terlihat dan tersisihkan.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi Jawa  Barat melalui Balai  Bina  Karya  dalam  menuntas  masalah  kemiskinan  dalam  kategori  Gepeng  mempunyai program-program sebagai berikut:
Tabel 1.1 Program-program Rehabilitasi Sosial BRSBK No Program-Program Rehabilitasi Output 1 Bimbingan Fisik, Mental,Dan Spiritual Bimbingan fisik, mental, dan spiritual bertujuan untuk membangun konsep diri yang positif dan percaya diri. 2 Bimbingan Sosial Perorangan Bimbingan sosial perorangan bertujuan untuk membantu individu agar klien mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. 3 Bimbingan Sosial Kelompok Bimbingan sosial kelompok bertujuan untuk mengurangi permasalahan yan terjadi pada klien melaui cara pemanfaatan dinamika kelompok. 4 Bimbingan keterampilan dan kewirahusaan
a. pengolahan bahan
pangan sehingga layak jual
b. keterampilan menjahit
c. Keterampilan montir motor
d. Keterampilan tambahan berupa bercocok tanam dan kerajinan tangan
a. Pengolahan bahan pangan agar para gepeng mampu membuat bahan olahan pangan yang layak dijadikan peluang usaha.
b. keterampilan menjahit dimaksudkanagar gepeng memiliki keterampilan dan peluang usaha kecil kecilan.
c. keterampilan montir motor dimaksudkan agar para gepeng dapat memahami prihal otomotif sehingga memiliki keterampialn dan pekrjaan layak.
d. keterampilan pertanian agar para gepeng bisa bercocok tanam.
e. keterampilan Handycraft dimaksudkan para gepeng memilik kerajinan tangan di diri masing masing

## Sumber: Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya Jawa Barat
Program yang dilaksanakan oleh Balai Rehabilitasi Bina Karya dimaksudkan agar dampak yang dihasilkan dapat mencegah gepeng tidak kembali ke jalanan karena dalam pelaksanaan para gepeng telah diberikan rehabilitasi  berupa keterampilan dan spiritual  yang cukup dan bertujuan mengubah pola pikir kerah yang tentunya lebih baik. Pada observasi awal, peneliti mendapatkan pengakuan dari seorang mahasiswa yang magang disana, mahasiswa tersebut mengakui kalau para gepeng telah mengikuti berbagai program rehabilitasi yang diberikan oleh Balai Bina Karya, tetapi
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya Cisarua
masih banyak yang kembali ke jalanan ibu kota, dan mengganggap pendapatan mengemis lebih menjanjikan  dari  pada  berwirausaha.  Dengan  demikian,  penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis efektivitas program rehabilitasi sosial terhadap gelandangan dan pengemis di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya Cisarua.

## Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif bertujuan untuk medeskripsikan atau memberi suatu gambaran secara lengkap  terhadap  efektivitas  program  rehabilitasi  sosial  Balai  Rehabilitasi  Sosial  Bina  Karya. Metode  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  dengan  pendekatan  kualitatif  karena  pendekatan kualitatif  merupakan  penelitian  yang  menghasilkan  ide-ide,  aspirasi  yang  tidak  menghasilkan angka tetapi berupa deskripsi dalam bentuk kata dan analisis.

## Hasil Dan Pembahasan
Upaya  pembangunan  bidang  Kesejahteraan  Sosial  termasuk  peningkatan  Kesejahteraan Sosial  yang  diperuntukan  bagi  orang-orang  jalanan,  pengemis,  korban  perdagangan  manusia, gelandangan, serta orang-orang yang berada di kolong jembatan merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional yang mengupayakan agar tidak seorangpun tertinggal dan tidak terjangkau dalam proses pembangunan. Sebagai manusia mereka pada hakikatnya memiliki kemampuan diri yang  dapat  dikembangkan,  namun  untuk  mengembangkan  kemampuan  tersebut  perlu  adanya proses  khusus  yaitu  melalui  pelayanan  rehabilitasi  sosial  diselenggarakan  untuk  orang-orang jalanan, pengemis, korban perdagangan manusia, gelandangan, serta orag-orang yang berada di kolong.  Undang Undang Dasar 1945 pasal  27 ayat  (2) menyatakan bahwa:  “Tiap  -  Tiap Warga Negara Berhak Atas Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusiaan”. Demikian pula pasal 34 bahwa: “Fakir Miskin Dan Anak Terlantar Dipelihara Oleh Negara”. Setiap warga negara dalam pengertian tersebut di atas termasuk bagi orang-orang yang mengalami disfungsi sosial yang disebabkan  oleh  berbagai  macam  faktor  baik  karena  kemiskinan,  kecacatan,  keterlantaran, ketunaan  sosial,  korban  bencana  dan  pengungsi,  keterpencilan,  eksploitasi,  korban  tindak kekerasan dan disintegrasi. Untuk dapat memperoleh kehidupan dan penghidupan yang layak serta mewujudkan  kesejahteraan  sosialnya,  maka  Pemerintah  berkewajiban  mengupayakan  fasilitas fasilitas yang diperlukan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia menuju pembangunan manusia  seutuhnya.  Salah  satu  upaya  yang  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  dalam  rangka penyediaan fasilitas bagi pelayanan sosial adalah dilaksanakan melalui sistem Panti.

## 1. Pelaksanaan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis BRSBK
Proses  penanganan  yang  diselenggarakan  oleh  Balai  Rehabilitasi  Sosial  Bina  Karya  ini adalah  pembinaan  berupa  bantuan  pertolongan,  bimbingan,  perawatan  serta  rehabilitas  dimana kegiatan  berlangsung  secara  terstruktur,  jelas  arah  tujuannya,  serta  diremcanakan  dengan  baik dengan  dasar  pendekatan  pekerjaan  sosial  yang  diperuntukan  untuk  agar  dapat  meningkatnya
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya Cisarua
kesejahteraan  sosial  para  pengemis  tersebut.  Dibawah,  penulis  sajikan  bagan  pola  operasional pengangan Keluarga Binaan Sosial (KBS) Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya Cisarua Provinsi Jawa Barat.

## Gambar 4.1
Pola Operasional Pengangan Keluarga Binaan Sosial (KBS) Balai Rehabilitasi Sosial Bina

## Karya Cisarua Provinsi Jawa Barat
Adapun pola operasional dalam meningkatkan kesejahteraan sosial  di  Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya ini dilaksanakan selama 4 bulan per angkatan mulai dari klien masuk sampai berakhirnya waktu yang sudah ditetapkan. Untuk terciptanya ketertiban pelayanan kesejahteraan tersebut, maka pihak balai melakukan tahap-tahap proses pelayanan berdasarkan pada buku acuan (pedoman) yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial yang diantaranya sebagai berikut:
a. Pendekatan Awal
Tahap  pendekatan  ini  adalah  serangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  guna  untuk memperkenalkan segala sesuatu yang ada di Balai.
1) Sosialisasi
Pendekatan Awal Penerimaan Bimbingan Mental sosial & keterampilan Praktek belajar kerja
Orientasi & konsultasi Identifikasi masalah Motivasi seleksi Registrasi Penelaahan Pengungkapan Masalah Penempatan dalam program Bimbingan fisik & mental Bimbingan sosial Bimbingan keterampilan P e rsia p a n P e n y a lu ra n Bimbingan kesepian dan peran serta masyarakat Bimbingan sosial masyarakat Pembinaan bantuan stimulan produktif Bimbingan usaha/kerja P e n y a lu ra n Bimbingan peningkatan kehidupan bermasyarakat dan berperan serta dalam pembangunan Bantuan pengembangan usaha/ bimbingan peningkatan keterampilan Bimbingan pemantapan/ peningkatan usaha Terpadu Razia Motivasi jalanan Instansi terkait Tujuan:terbina dan berkembangnya tata kehidup&sosial para gelandanga & pengemis yang meliputi pulihnya kembali rasa harga diri, tanggung jawab sosial serta berkemauan melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan dan penghidupan masyarakat
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya Cisarua
Sosialisasi  dilaksanakan  dalam  rangka  menyampaikan  informasi  tentang  program  dan kegiatan  balai  rehabilitasi  sosial  bina  karya  kepada  Dinas  Sosial  Kota  dan  Kabupaten  dengan maksud  agar  kegiatan  pelayanan  rehabilitasi  sosial  gelandangan  mendapatkan  informasi  dan jadwal pembinaan yang dilaksanakan oleh Balai.

## 2) Identifikasi, Seleksi, dan Motivasi
Pelaksanaan  kegiatan  seleksi,  identifikasi,  dan  motivasi  awal  bagi  calon  warga  binaan dilakukan  oleh  Dinas  Sosial  Kota  dan  Kabupaten.  Hasil  dari  seleksi,  identifikasi,  dan  motivasi calon warga binaan selanjutnya dikirim ke Balai oleh Dinas Sosial Kota Kabupaten. Calon warga binaan  yang  dikirim  dari  dinas  sosial  kota  dan  kabupaten  selanjutnya  diseleksi  ulang  oleh  para pekerja sosial dan seksi  penerimaan dan penyaluran di  balai untuk memeriksa kesesuaian calon warga binaan dengan kriteria yang telah ditentukan.
b.  Penerimaan
Registrasi  sebelum  calon  klien  masuk  kedalam  balai  dan  mengikuti  seluruh  program, terlebih dahulu klien harus memberi data-data pribadi seperti ktp dan kk atau surat keterangan dari Dinas Sosial masing-masing.

## 1) Penelaah dan pengungkapan masalah
a) Faktor yang  menentukan pengaruh signifikan terhadap penyebab berlangsungnya  keadaan yang dialami oleh para gelandangan dan pengemis beserta keluarganya pada saat ini.
b) faktor  penentu  lainnya  yang  paling  kritis,  keterkaitan  antara  pemahaman  dengan  memilih faktor-faktor yang dapat diatasi dan menentuan sumber, tersedianya motivasi serta kekuatan.
c) Pengkajian  kembali  dapat  dilakukan  setelah  dilakukannya  pengujian  serta  penyusunan instrumen  yang  telah  tersusun,  para  profesional  yang  terlibat  didalamnya,  antara  lain  tes kemampuan, tes psiko sosial, catatan kasus, tes penyesuaian sosial dan lain-lain.

## 2) Tahap Resosialisasi
Mental  sosial  dan  keterampilan  kegiatan  ini  bertujuan  untuk  menumbuhkan  pengertian, kepedulian  serta  kemauan  masyarakat  untuk  ikut  berperan  dalam  melaksanakan  pembinaan kesejahteraan  sosial  bagi  para  pengemis  dan  gelandangan  dan  bimbingan  ini  dilakukan  untuk penyiapan tempat penyaluran sesuai dengan keterampilan dari masing-masing klien.
a) Bimbingan Sosial Hidup Bermasyarakat
Bimbingan  sosial  ini  merupakan  proses  yang  utama,  karena  pada  bagian  ini  merupakan tahap peringanan beban dari sebuah Balai dalam kegiatan yang bertujuan untuk mempersiapkan para gelandangan dan pengemis, untuk kembali ke masyarakat.

## b) Bimbingan Usaha Kerja Produktif
Bimbingan ini dilakukan untuk penyiapan tempat penyaluran kerja/usaha/transmigrasi para klien setelah menerima bimbingan/pembinaan rehabilitasi selama berada di dalam Balai.
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

## 3) Tahap Penyaluran
Tahapan  ini  bertujuan  untuk  menempatkan  klien  pada  lapangan  kerja  atau  sektor  usaha sesuai  dengan  bakat  dan  keterampilan  yang  dimiliki.  Jenis  penyaluran  berupa  penyaluran  ke lapangan kerja/usaha, kembali  kekeluarga/daerah asal, ataupun mengikuti program transmigrasi berwirausaha.

## 4) Tahap Bimbingan Lanjut
Rancangan yang dilakukan dalam tahap ini melakukan kegiatan bimbingan yang dilakukan untuk  memantau  perkembangan  bekas  klien  guna  memantapkan,  meningkatkan  dan mengembangkan  kemandirian  klien.  Kegiatan  ini  dilakukan  oleh  beberapa  pihak  terkait  yang bekerjasama dengan pihak balai terkait.
Jadwal pembinaan gelandangan dan pengemis pelaksanaan program yang berada di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya ini yakni dilaksanakan rutin yakni dari hari Senin sampai Minggu, dimulai  dari  pukul  05.15  sampai  21.00  WIB.  Adapun  pelaksanaannya  diselenggrakan  oleh aparatur sosial atau pekerja kesejahteraan sosial serta tenaga teknis lainnya seperti psikolog, guru, dokter, tenaga instruktur serta para petugas dari lembaga/instansi terkait lainnya.
2.  Pengawasan  Yang  Dilakukan  Oleh  BRSBK  Terhadapat  Gelandangan  Dan  Pengemis  Yang Telah Mendapatkan Pembinaan
Pengawasan  kepada  gelandangan  dan  pengemis  setelah  melaksakanan  program  adalah salah satu bentuk yang dilakukan oleh balai agar kita dapat menetapkan tujuan supaya terealisasi dengan  baik  dan  untuk  memastikan  bahwa  para  gelandangan  dan  pengemis  tidak  turun  lagi  ke jalan dan memberikan suatu  bantuan berupa usaha yang diberikan kepada mereka. Pengawasan dilakukan  oleh  aparatur  atau  pegawai  balai  langsung  turun  ke  lapangan  dimana  mereka menjalankan usaha baru mereka, apakah mengalami kemajuan yang signifikan atau tidak.
Berdasarkan  wawancara  dapat  disimpulkan  bahwa  pengawasan  yang  dilakukan  setelah program  dilaksanakan  oleh  balai  sudah  mengalami  progres  yan  cukup  baik  dengan  melakukan pengawasan  serta  memberikan  suatu  bantuan  berupa  usaha-usaha  yang  dijalankan  oleh  mereka, sehingga  mereka  dapat  mengembangkan  usahanya  sendiri  setelah  dilakukannya  pemberdayaan, agar mereka tidak terjun kembali kejalan.

## 3.  Analisis SWOT
Kekuatan  yang  berada  di  program  Balai  Rehabilitasi  Sosial  Bina  Karya  ini,  dalam mengefektivitaskan  program  rehabilitasi  terhadap  pengemis,  gelandangan,  tidak  menutup kemungkinan  adanya  sejumlah  faktor  pendukung  dan  faktor  penghambat.  Pada  dasarnya,  para pengemis  yang  dibina  di  balai  ini  mempunyai  potensi  tersendiri  yang  kemudian  mereka  ini memiliki  keinginan  yang  kuat  untuk  mengembangkan  minat  dan  bakatnya  tersebut  dalam menghadapi  segala  permasalahan  yang  akan  terjadi  dalam  kehidupannya.  Terciptanya  jalinan sikap kekeluargaan dan kebersamaan antara pengurus dan para pengemis yang menjadi klien di balai sehingga dalam melaksanakan pembinaan tersebut menimbulkan adanya pendekatan secara emosional,  saling  percaya  dan  saling  bertanggung  jawab  antara  keduanya.  Yang  paling mendukung lancarnya pelaksanaan program adalah dengan adanya semangat serta keinginan yang
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya Cisarua
kuat  dari  para  klien  dalam  mengikuti  pembinaan/bimbingan  tersebut,  diantaranya  berupa bimbingan motivasi, bimbingan keagamaan, bimbingan keterampilan, dan sebagainya.
Kelemahan  yang  dijumpai  dalam  pelaksanaan  program,  terhadap  gelandangan  dan pengemis. Kurangnya anggaran yang diberikan oleh pemerintah setempat sehingga menghambat pelaksanaan  program.  Tingkat  pendidikan  yang  rendah  menyebabkan  beberapa  materi  yang disampaikan  sangat  lamban  untuk  diterima  oleh gelandangan  dan  pengemis.  Waktu  pembinaan yang dirasa terlalu singkat, yang bila tidak dimanfaatkan dengan baik maka akan mengakibatkan ketidaksungguhan dan ketidakseriusan terhadap materi  yang akan didapat  oleh para klien. Atau bahkan dirasa tidak cukup untuk merubah secara total segala pola tingkah laku para pengemis yang sudah  terbiasa  dengan  kehidupan  jalanan  yang  berlatar  belakang  tidak  mengindahkan  tata kemasyarakatan,  sehingga  dikhawatirkan  mereka  bisa  kembali  lagi  melakukan  aktivitasnya sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai sehingga  menghambat  jalannya  suatu  program.  Seperti  ruang  kelas,  tempat  tinggal  klien  yang kurang  layak  dan  terbatasnya  sumber  air  yang  bersih  dan  tidak  fokusnya  klien  yang  sedang mengikuti  program  karena  membawa  anak  anaknya  kekelas.  Kurangnya  pemantauan  ketempat tinggal klien oleh pekerja sosial sehingga banyak klien yang bisa saja keluar tanpa seijin pekerja social dan kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas.
Peluang keberhasilan program  yaitu dengan memberikan modal kepada klien yang telah menyelesaikan masa program, bekal tersebut merupakan salah satu peluang agar para klien dapat mandiri dan memulai usaha dengan menerapkan ilmu ilmu yang didapatkan dibalai rehabilitasi, sehingga mereka tidak kembali lagi kejalanan. Hal tersebut akan mengurangi angka gelandangan dan  pengemis  di  Provinsi  Jawa  Barat.  Ancaman  yang  mungkin  terjadi  diantaranya  adalah  para klien yang telah mendapatkan program  rehabilitasi  kembali  kejalanan, hal  tersebut  dikarenakan para  klien  yang  kembali  kejalanan  tidak  memiliki  tempat  tinggal  tetap,  dan  pihak  balai  tidak memberikan  modal  yang  cukup  untuk  membuat  usaha  sehingga  mereka  berpikir  bahwa  biaya hidup  dijalan lebih murah dibandingkan dengan biaya sewa rumah dan tempat  usaha. Sehingga pada  akhirnya  mereka  lebih  memilih  untuk  kembali  kejalanan.  Hal  ini  menjadi  ancaman  bagi pemerintah khususnya dinas sosial Provinsi Jawa Barat dan Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya agar  melakukan  evaluasi  terhadap  program  rehabilitasi  sosial  sehingga  ancaman  tersebut  dapat teratasi.

## Simpulan
Dalam penyelenggaraan pembinaan yang dilaksanakan terhadap para gelandangan dan pengemis adalah  berupa  pelayanan  dan  rehabilitasi.  Diantaranya  dilakukan  melalui  berbagai  kegiatan bimbingan, baik berupa bimbingan spiritual, fisik, sosial, mental maupun bimbingan keterampilan. Pada dasarnya, pembinaan yang dilaksanakan di BRSBK tersebut tidak lain bertujuan tujuan dari dilaksanakannya program tersebut dapat diistilahkan dengan “Me-manusia-kan Manusia”. Dimana program  tersebut  diantaranya  ditujukan  untuk  mencegah  agar  tidak  adanya  gelandangan  dan pengemis didalam masyarakat, mengurangi meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis di masyarakat, hidup bermasyarakat kembali bekas gelandangan dan pengemis agar menjadi bagian dari masyarakat yang mempunyai kemampuan guna mendapat hidup yang lebih baik, kehidupan yang semestinya sejajar dengan kebanyak orang lainnya.
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

## Referensi
Anggara, S. (2012). Ilmu Administrasi Negara . Bandung: CV Pustaka Setia.
Atmosoeprapto,  K.  (2002). Menuju  SDM  Berdaya  –  Dengan  Kepemimpinan  Efektif  dan Manajemen Efisien . PT. Alex Media Komputindo: Jakarta.
Dimock & Dimock. (1992). Administrasi Negara . Jakarta: Rineka Cipta.
Effendy, O.U. (2003). Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Etzioni,  A.  (1982). Organisasi-Organisasi  Modern. Alih  bahasa  oleh  Suryatim.  Jakarta: Diterbitkan atas kerja sama Universitas Indonesia dan Pustaka Bradjaguna.
Fahrudin, A.D. (2012) .  Pengantar Kesejahteraan Sosial . Bandung: PT revika Aditama.
Gibson,  dkk.  (1994). Organisasi  dan  Manajemen  Perilaku  Struktur  Proses .  (Terjemahan: Djoerban Wahid). Jakarta: Penerbit Erlangga
Hariwoeryanto, K.  (1987). Kebijaksanaan Sosial dan Evaluasi  Kesejahteraan Sosial . Bandung: PT. Karya Nusantara
Meleong, L.J. (2001). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Nasution. S. (2000 ). Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif . Bandung: Taristo.
Ndraha, T. (2005). Teori Budaya Organisasi. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
Nurdin, M.F. (1990). Pengantar Studi Kesejahteraan Sosial . Bandung: Angkasa Bandung.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial.
Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 34 Fakir Miskin dan Anak Terlantar dipelihara oleh Negara.
Peraturan  pemerintah  republik  Indonesia  nomor  31  tahun  1980  tentang  penganggulangan gelandangan dan pengemis Bab 1 pasal 1 ayat 1 dan 2.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sosial.
Peraturan Gubernur Jawa Barat  Nomor 113 tahun 2009 tentang  Organisasi  dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  (PP)  No  31  tahun  1980  tentang  Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.
Siagian,  S.P.  (1986). Organisasi,  Kepemimpinan  dan  Perilaku  Organisasi .  Jakarta:  Penerbit Gunung Agung.
Sihombing, M.J. (2005). Kekerasan Terhadap Masyarakat Marjinal . Yogyakarta: Narasi.
Steers,  R.M.  (1985). Efektivitas  Organisasi (penerjemah  Magdalena  Jamin).  Jakarta:  Penerbit Erlangga.
Stoner, J. (1984). Manajemen . Intermedia: Jakarta.
Sugiono.  (2007). Metode  Penelitian  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kualitatif,  dan  R&D . Bandung: Alfabeta.
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya Cisarua
Suharto, E. (2010). Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Sosial . Bandung: CV alphabet.
Sumaryadi,  I.N.  (2005). Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Otonom  dan  Pemberdayaan Masyarakat . Jakarta: Penerbit Citra Utama
Tangkilisan, H.N.S. (2005). Manajemen Publik . Jakarta: Penerbit Grasindo
Ulbert, S. (2012). Metode Penelitian Sosial . Bandung: Refika Aditama
Waldo, D. (1996). Pengantar Studi Public Administration . Jakarta: Bumi Aksara.