Vol. 5, No. 2, November 2014 Hal: 129-137

## ANALISIS OPTIMASI ARMADA PENANGKAPAN MADIDIHANG SKALA KECIL DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
Fishing Fleet Optimization Analysis of Small Scale Yellowfin Tuna in West Seram Regency
Oleh:
Ruslan H.S. Tawari 1* , Domu Simbolon 2 , Ari Purbayanto 2 , Am Azbas Taurusman 2
1 Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan FPIK Unpatti Ambon
2 Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan FPIK IPB Bogor
* Korespondensi: donbilloland@ymail.com
Diterima: 29 Januari 2014;  Disetujui: 28 Mei 2014

## ABSTRACT
Optimum  allocation  of  catching  fleet  must  be  determined  optimally  so  that  the  level  of utilization  of  fish  resources  is  not  excessive  and  prevent  horizontal  conflicts  among  fishermen  in getting the same fishing area in the future. This study aims to determine the optimum allocation of catching  yellowfin  small-scale  units  in  the  district  of  West  Seram.  Research  using  the  linear  goal programming (LGP). To  optimize the  number of fishing unit, this study  suggested that  increasing number of the 40 HP fishing boat size from 25 to 38 units, while for the boat of 18 and 15 HP sizes should  be  maintained  on  the  actual  number  of  55  and  45  units,  respectively.  The  allocation  does not reduce unit allocation of certain existing arrest, thus avoiding conflict and socially friendly.
Keywords: allocation, optimum, fishing fleet, small-scale

## ABSTRAK
Alokasi  optimum  armada  penangkapan  harus  ditentukan  secara  optimal  agar  tingkat pemanfaatan  potensi  sumber  daya  ikan  tidak  berlebihan  dan  mencegah  timbulnya  konflik horizontal  antar  nelayan  dalam  memperebutkan  daerah  penangkapan  yang  sama  di  kemudian hari.  Penelitian  ini  bertujuan  menentukan  alokasi  optimum  unit  penangkapan  madidihang  skala kecil  di  Kabupaten  Seram  Bagian  Barat.  Penelitian  menggunakan  metode Linier  Goal Programming ( LGP ).  Optimasi  unit  penangkapan  madidihang,  menunjukkan  terjadi  peningkatan pada alokasi unit penangkapan armada 40 PK dari 25 unit menjadi 38 unit, sedangkan armada 18 PK dan armada 15 PK dipertahankan sesuai kondisi aktualnya masing-masing 55 unit dan 45 unit. Pengaturan  alokasi  ini  tidak  mengurangi  alokasi  unit penangkapan  tertentu  yang  sudah  ada, sehingga  menghindari  konflik  dan  ramah secara  sosial.
Kata kunci: alokasi, optimum, armada penangkapan, skala kecil

## PENDAHULUAN
Usaha  perikanan  tangkap  merupakan kegiatan yang sangat tergantung pada keterse- diaan  dan  daya  dukung  sumber  daya  ikan  dan lingkungan  perairan.  Perikanan  tangkap  nasio- nal masih dicirikan oleh perikanan tangkap ska-
la  kecil.  Hal  ini  terlihat  dari  komposisi  armada perikanan  yang  masih  didominasi  oleh  usaha perikanan  tangkap  skala  kecil,  yang  jumlahnya sekitar 85% (Hermawan 2006). Perikanan tang- kap  skala  kecil  secara  umum  memiliki  ciri-ciri teknologi  tertentu  dan  ada  berbagai  cara  yang dapat dilakukan untuk membedakan skala usa-
ha perikanan tangkap. Smith (1983) membeda- kannya  dalam  perikanan  skala  kecil  atau  skala besar,  perikanan  pantai  atau  lepas  pantai,  arti- sanal  atau  komersial.  Penggolongan  juga  dila- kukan berdasarkan ukuran kapal atau besarnya tenaga  mesin,  tipe  alat  tangkap  dan  jarak daerah  penangkapan  dari  pantai.  Skala  usaha perikanan  di  Indonesia  dibedakan  atas  ukuran kapal  dan berdasarkan kapal bertenaga mesin atau tidak. Di Filipina, nelayan yang mengguna- kan kapal di atas 3 GT diklasifikasikan sebagai nelayan  komersial.  Hongkong  dan  Singapura membedakannya  berdasarkan inshore dan offshore  fisheries .  Thailand  membedakannya berdasarkan  bobot  kapal,  tipe  alat  tangkap yang digunakan, dan area penangkapan (Smith 1983).  Ditjen  Perikanan  Tangkap  DKP  (2005), menjelaskan bahwa armada penangkapan ikan skala  kecil  adalah  armada  penangkapan  ikan yang  menggunakan  perahu  tanpa  motor  atau motor  tempel  serta  kapal  motor  berukuran  <  5 GT.
Struktur  armada  penangkapan  madidi- hang di Kabupaten Seram Bagian Barat didomi- nasi  oleh  armada  chilling  dengan  ukuran  pan- jang  rata-rata  9-12  meter,  lebar  1  meter,  dan tinggi  dari  palka  72,5  cm,  dengan  mengguna- kan  bahan  fiber  dan  kayu.  Dominasi  armada penangkapan  madidihang  menggunakan  motor tempel  dengan  ukuran  masing-masing  40  PK, 18  PK  dan  15  PK  serta  menggunakan  alat tangkap  pancing  ulur  dan  pancing  tonda.  Di samping  itu  kebutuhan  utama  armada  penang- kapan  skala  kecil  dalam  operasi  penangkapan madidihang  meliputi,  es  balok,  BBM  (minyak tanah, bensin dan oli), biaya akomodasi, umpan serta  peralatan  penangnan  hasil  tangkapan, menjadi  kendala  terdepan  bagi  nelayan  dalam setiap  mengawali  aktivitas  operasi  penang- kapan. Hal ini terkait dengan terbatasnya kepe- milikan  modal  usaha  bagi  nelayan  skala  kecil dan  rendahnya  pengetahuan  manajemen  usa- ha  oleh  nelayan  (Manurung  dan  Indraningsih 1995;  Nadjib,  1998;  Almeida et  al .  2001; Howara dan Laapo 2008)
Dengan  stuktur  armada  penangkapan yang  cenderung  bertambah,  maka  operasi penangkapan  yang  dilakukan  oleh  nelayan  se- tempat  tentunya  sangat  membebani  nelayan jika  tidak  diatur  secara  baik.  Hal  ini  berarti  alo- kasi  jumlah  optimum  armada  penangkapan harus  ditentukan  agar  tingkat  pemanfaatan potensi  sumber  daya  ikan  tidak  berlebihan  dan mencegah  timbulnya  konflik  horisontal  antar nelayan  dalam  memperebutkan  daerah  pe- nangkapan  yang  sama  di  kemudian  hari. Lintang et  al .  (2012),  menjelaskan  salah  satu cara meningkatkan produksi tuna adalah mela-
lui peningkatan unit upaya ( effort ) yaitu dengan mengerahkan  unit  atau  armada  penangkapan ikan  menuju  lokasi  yang  diduga  padat  popula- sinya. Agar tetap terjaga kelestariannya diperlu- kan  pengelolaan  secara  rasional  yaitu  meliputi pendugaan musim ikan dan bagaimana peruba- hannya  sebagai  respon  dari  kegiatan  eksplo- itasi.
Adapun  hal-hal  yang  perlu  dikaji  dalam kaitannya  dengan  alokasi  jumlah  armada penangkapan  ini  adalah  bagaimana  mengopti- malkan  hasil  tangkap  sesuai  dengan  potensi yang  tersedia  di  perairan  Kabupaten  Seram Bagian  Barat  yakni,  mengoptimalkan  alat  tang- kap,  mengoptimalkan  ukuran  kapal,  mengopti- malkan  jarak  tempuh  kapal,  mengoptimalkan penggunaan  bahan  bakar  minyak  (BBM), mengoptimalkan  penggunaan  es,  dan  meng- optimalkan  biaya  akomodasi.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  menentukan  alokasi  optimum unit  penangkapan  madidihang  skala  kecil  di Kabupaten Seram Bagian Barat.

## METODE
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  bulan  April 2011-Maret  2012.  Lokasi  penelitian  berada  pa- da  Laut  Seram  yang  merupakan  wilayah  ope- rasi  nelayan  madidihang  di  Kabupaten  Seram Bagian  Barat.  Sedangkan  nelayan  yang  dijadi- kan sampel dalam penelitian ini adalah nelayan yang  berada  di  9  (sembilan)  perkampungan pesisir  di  Kabupaten  Seram Bagian Barat  yaitu Dusun  Eli  Besar,  Dusun  Erang,  Dusun Tapinalu,    Desa  Tonu,  Dusun  Manggabongko, Dusun  Rahai,  Desa  Kawa,  Dusun  Waiyohong, dan  Dusun  Kasuari.  Peta  lokasi  penelitian dapat di lihat pada Gambar 1.
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan menggunakan  metode  survei.  Data  primer dikumpulkan  melalui  pengamatan  langsung terhadap operasi penangkapan dengan armada 40  PK,  18  PK  dan  15  PK  serta  wawancara dengan  menggunakan  kuesioner.  Wawancara dengan  menggunakan  kuesioner  dilakukan terhadap responden sebanyak 24 nelayan yang terdiri  dari  nelayan  pemilik  dan  nelayan penangkap  (ABK)  yang  dilakukan  secara pur- posive sampling (Kroelinger 2001; Radarwati et al. 2010).  Sedangkan  data  sekunder  didapat dari  berbagai  penelusuran  hasil  studi  berupa literatur,  statistik  perikanan  tangkap,  jurnal  dan bahan  seminar.  Data  yang  dibutuhkan  dalam penelitian  ini  berupa  hasil  tangkapan,  ukuran kapal,  jarak  tempuh  kapal,  trip  penangkapan, penggunan  BBM,  penggunaan  es  balok,  biaya operasi  penangkapan  dan  penggunaan  alat tangkap.

## Analisis Data
Untuk  mengoptimalkan  alokasi  bebera- pa jenis armada penangkapan secara bersama- an  yang  dibatasi  oleh  berbagai  kendala  ma- ka  analisis  data  digunakan    model goal  pro- gramming .  Stevenson  (1989)  mengemukakan bahwa goal    programming merupakan    variasi dari  model linear  programming yang dapat di- gunakan untuk menangani masalah yang mem- punyai banyak sasaran. Model goal programing terdapat  variabel deviasional dalam    fungsi kendala.    Variabel    tersebut    berfungsi    untuk menampung    penyimpangan    hasil  penyele- saian    terhadap    sasaran    yang    hendak    dica- pai.  Dalam proses pengolahan model tersebut, jumlah variabel deviasional akan diminimumkan di  dalam fungsi tujuan (Siswanto 1993).  Pemo- delan  dilakukan  untuk  menentukan  jumlah armada  penangkapan  yang  digunakan  oleh nelayan  madidihang  di  perairan  Seram.  Opti- masi  jumlah  armada  penangkapan  dilakukan dengan  meminimumkan  proporsi  kekurangan pemenuhan jumlah armada penangkapan untuk memenuhi  kebutuhan  jumlah  armada  yang tepat dan efektif sehingga dapat meminimalkan jumlah  biaya  operasional  yang  dianalisis dengan  menggunakan softwhere  Lingo  11.0 . Adapun  tahapan  analisis  optimasi  armada penangkapan  di  Kabupaten  Seram  Bagian Barat dilakukan sebagai berikut:
1) Notasi
Dalam  penelitian  ini  digunakan  notasi sebagai berikut:
Himpunan: I   = Himpunan Kendala J   = Himpunan Armada Tangkap
Indeks: i   = indeks kendala,
j   = indeks armada tangkap, j
Parameter: a ij = Koefisien fungsi kendala ke- i pada armada ke- j b i =  Jumlah ketersediaan faktor kendala ke- i
2) Variabel keputusan
Variabel-variabel keputusan dalam model ini adalah sebagai berikut:
di - = kekurangan  pemenuhan  sasaran  jumlah armada tangkap pada kendala-i (i  = 1, 2,
…, n)
d i + = Kelebihan  pemenuhan  sasaran  jumlah armada tangkap pada kendala I (i = 1, 2, …, n)
X j = Jumlah armada tangkap ke-j ( j = 1, 2, 3) j = 1, armada 40 pk
j = 2, armada 18 pk j = 3, armada 15 pk
3) Formulasi
Model goal  programming untuk  optimasi alokasi  jumlah  armada  penangkapan  menggu- nakan model matematika sebagai berikut :
Fungsi tujuan:
Fungsi tujuan dimodelkan sebagai berikut:
Min z =
.................................  (1)
Nilai z adalah  penjumlahan  dari  proporsi kekurangan  pemenuhan  jumlah  armada  pe- nangkapan berdasarkan kendala yang ada.
Fungsi Kendala:
(1)  Kendala  sasaran  pemenuhan  keuntungan yang  ingin  dicapai  nelayan  melalui  usaha perikanan  tangkap,  yaitu  bahwa  target pendapatan  maksimum  nelayan  dengan menggunakan armada tangkap ke- j diusa- hakan mencapai hasil maksimum, yaitu:
(2)  Kendala  sasaran  pemenuhan  kekuatan mesin  armada,  yaitu  bahwa  kekuatan jelajah mesin armada ke- j yang digunakan nelayan  diusahakan  tidak  melebihi  daya jelajah mesin armada yang optimal, yaitu:
(3)  Kendala sasaran pemenuhan penggunaan oli,  yaitu  bahwa  penggunaan  oli  atau minyak  pelumas  armada  ke- j yang  digu- nakan  nelayan  diusahakan  tidak  melebihi kapasitas  atau  batas  maksimal  minyak pelumas (oli) yang tersedia untuk kegiatan operasional nelayan, yaitu:
(4)  Kendala sasaran pemenuhan penggunaan minyak  tanah,  yaitu  bahwa  penggunaan minyak tanah armada ke- j yang digunakan nelayan  diusahakan    tidak  melebihi  kapa- sitas  atau  batas  maksimal  penggunaan minyak  tanah  yang  tersedia  untuk  kegi- atan operasional nelayan, yaitu:
….. (2)
….. (3) ….. (4)
….. (5)

## Gambar 1 Peta lokasi penelitian
(5)  Kendala sasaran pemenuhan penggunaan bensin,  yaitu  bahwa  penggunaan  bensin armada  ke- j yang  digunakan  nelayan diusahakan  tidak  melebihi  kapasitas  atau batas  maksimal  bensin  yang  tersedia untuk kegiatan operasional nelayan, yaitu:
(6)  Kendala sasaran pemenuhan penggunaan es  balok,  yaitu  bahwa  penggunaan  es balok  armada  ke- j yang  digunakan  nela- yan  diusahakan    tidak  melebihi  kapasitas atau  batas  maksimal  es  balok  yang  terse- dia  untuk  kegiatan  operasional  nelayan, yaitu:
(7)  Kendala sasaran pemenuhan biaya akomodasi,  yaitu  bahwa  biaya  akomodasi pada  setiap  operasional  nelayan  menggu- nakan  armada  ke- j diusahakan  sekecil mungkin, yaitu:
(8)  Kendala sasaran pemenuhan penggunaan pancing  tonda,  yaitu  bahwa  penggunaan pancing  tonda  pada  setiap  operasional nelayan  menggunakan  armada  ke- j dapat diatur  sehingga  penggunaannya  dapat efektif, yaitu:
(9) Kendala sasaran pemenuhan penggunaan pancing  ulur,  yaitu  bahwa  penggunaan pancing  ulur  pada  setiap  operasional nelayan  menggunakan  armada  ke- j dapat diatur  sehingga  penggunaannya  dapat efektif, yaitu:
(10)  Kendala ketaknegatifan:
,

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  analisis    alokasi  opti- mum unit penangkapan madidihang  yang  dila- kukan    terhadap  armada  penangkapan  40  PK (Xl), 18 PK (X2) dan 15 PK (X3), menunjukkan semua  sasaran  pengelolaan  yang  ditetapkan tercapai    secara    optimal  dan  tidak  menimbul- kan  konflik  di  perairan  Seram.  Hasil  analisis linear  goal  programming ( LGP )  menggunakan software  LINGO  11.0 memperlihatkan  alokasi ketiga  armada  penangkapan  yang  mengopti- malkan sembilan sasaran operasi penangkapan yang  ingin  dicapai terpenuhi.
Terkait dengan hal ini maka hasil analisis menunjukkan  9  (sembilan)  sasaran  dalam operasi  penangkapan  tersebut  perlu  dicapai dengan  ketentuan:  mengoptimalkan  hasil  tang-
….. (6)
….. (7)
….. (8)
…..…(9)
…. (10) ….. ……………. (11)
kap  total  hingga  tidak  lebih  dari  Rp  99.800.000 /trip,  mengoptimalkan  kekuatan  mesin  kapal hingga  mencapai  angka  total  jelajah  maksimal 33.351,25  meter  (21  mil),  mengoptimalkan penggunaan  oli  hingga  mencapai    angka  total tidak  lebih  dari  200  liter/trip,  mengoptimalkan penggunaan  minyak  tanah  hingga  mencapai angka  total  tidak  lebih  dari  4.500  liter/trip, mengoptimalkan  penggunaan  bensin  hingga mencapai  angka  total  tidak  lebih  dari  1.750 liter/trip,  mengoptimalkan  penggunaan  es  hing- ga  mencapai  angka  total  tidak  lebih  dari  500 balok/trip,  mengoptimalkan  penggunaan  biaya akomodasi  hingga  mencapai  angka  total  tidak lebih  dari  Rp  15.000/trip,  mengoptimalkan penggunaan  pancing  tonda  hingga  mencapai jumlah pancing  yang digunakan tidak lebih dari 125 unit/trip, dan mengoptimalkan penggunaan pancing  ulur  hingga  mencapai  jumlah  pancing yang digunakan tidak lebih dari 125 unit/trip.
Sasaran-sasaran  tersebut  menunjukkan bahwa  kondisi  optimal  dalam  pencapaian  tu- juan  yang  diinginkan  dalam  operasi  penang- kapan  madidihang  berupa  hasil  tangkapan, ukuran kapal, jarak tempuh, penggunaan bahan bakar  minyak  (BBM),  penggunaan  es,  biaya akomodasi  dan  alat  tangkap  yang  digunakan seluruhnya  habis  terpakai  atau  optimal  pada nilai-nilai  tersebut.  Kebutuhan  operasi  penang- kapan  terutama  es  balok,  bensin  dan  minyak tanah  dirasakan  sangat  penting  dalam  mendu- kung  setiap  operasi  penangkapan  madidihang sehingga  persediaan  sumberdaya  tersebut habis  terpakai.  Kondisi  ini  menunjukkan  bahwa mobilitas  nelayan  dalam  melakukan  penang- kapan  madidihang  cukup  tinggi,  sehingga ketersediaan  es  dan  BBM  perlu  ditingkatkan sebagai  bagian  dari  upaya  penambahan  unit penangkapan.
Selanjutnya  maka  solusi  optimal  yang diperoleh  berdasarkan  analisis  LGP  terdiri  atas nilai  alokasi  armada  penangkapan,  target  yang dicapai  dan  penggunaan  sumberdaya  yang optimal.  Alokasi  armada  penangkapan  optimal lebih lanjut dibandingkan dengan alokasi arma- da  penangkapan  saat  ini  (aktual)  guna  menen- tukan  apakah  diperlukan  penambahan  atau pengurangan  bahkan  mempertahankan  jumlah armada penangkapan  yang dioperasikan.  Hasil perbandingan  alokasi  unit  penangkapan  madi- dihang  di  perairan  Seram  pada  kondisi  saat  ini berdasarkan  hasil  analisis  LGP  disajikan  pada Tabel 1.
Tabel  1  menunjukkan  bahwa  hasil analisis  alokasi  ketiga  unit  penangkapan  ikan yang mengoptimalkan sepuluh sasaran operasi penangkapan  madidihang  di  perairan  Kabu- paten  Seram  Bagian  Barat  adalah  armada  40 PK  sekitar  38  unit,  armada  18  PK  sekitar  45
unit,  dan  armada  15  PK  sekitar  55  unit.  Bila hasil  optimasi  ini  diperbandingkan  dengan  alo- kasi  ketiga  unit    penangkapan  ikan  saat  ini, maka    terjadi  peningkatan  pada  alokasi  unit penangkapan  armada  40  PK  sebanyak  13  unit yakni  dari  25  unit  menjadi  38  unit.  Sedangkan untuk  armada  18  PK  dan  15  PK  tidak  terjadi penambahan  atau  pengurangan  dari  jumlah armada  penangkapan  yang  ada  pada  saat  ini melainkan  mempertahankan  jumlah  armada penangkapan  pada  kondisi  aktualnya  yakni masing-masing sebanyak 45 unit dan 55 unit.
Penambahan  unit  armada  40  PK  sesuai hasil  analisis  yakni  sebanyak  13  unit,  dari  25 unit menjadi 38 unit menunjukkan secara teknis kemampuan  armada  penangkapan  ini  dalam menjangkau daerah penangkapan dan melaku- kan  operasi  penangkapan  Madidihang  oleh nelayan  yang  lebih  sederhana  serta  secara ekonomis dapat mendorong meningkatkan pen- dapatan  nelayan.  Penambahan  alokasi  unit penangkapan  madidihang  ini  juga  mengindi- kasikan  bahwa  pengelolaan  perikanan  tangkap di  perairan  Kabupaten  Seram  Bagian  Barat masih  terbuka  peluang  pengembangan  baik dalam  bentuk  perbaikan  produktifitas  kegiatan maupun perluasan kegiatan perikanan tangkap. Pengembangan  kegiatan  perikanan  tangkap harus  diarahkan  pada  peningkatan  kapasitas armada  dan  teknologi  penangkapan  untuk dapat  mencapai fishing  ground yang  lebih  jauh dalam  rangka  mengurangi  tekanan  terhadap stok  ikan  di  perairan fishing  ground yang  ada sekarang,  untuk  itu  perlu  didukung  penyediaan sarana  dan  prasarana  tangkap  serta  pening- katan  teknologi  penanganan  dan  pengolahan hasil perikanan (Nikijuluw et al . 2003).
Sedangkan mempertahankan jumlah unit armada  18  PK  dan  15  PK  pada  kondisi  aktual- nya yakni masing-masing sebanyak 45 unit dan 55  unit  sesuai  hasil  analisis,  dalam  usaha penangkapan  Madidihang  skala  kecil  di  lokasi penelitian  menunjukkan  terjadinya  stagnasi  da- lam pengelolaan armada penangkapan di lokasi penelitian,  atau  dengan  kata  lain  nelayan  di- perhadapkan  dengan  suatu  kondisi  dimana adanya  upaya  yang  sangat  kuat  dalam  me- ningkatkan  pendapatan  namun  pada  sisi  lain sarana yang ada (armada penangkapan 18  PK dan  15  PK),  tidak  memiliki  kemapuan  untuk mengoptimalkan  sejumlah  kendala  yang  ada. Persoalannya  adalah  nelayan  tidak  memiliki alternatif  lain  dalam  meningkatkan  kapasitas armada  yang  lebih  besar  selain  memanfaatkan armada yang telah tersedia, mengingat nelayan dilokasi  penelitian  merupakan  nelayan  skala kecil  yang  memiliki  keterbatasan  modal  mau- pun  akses  dalam  memasarkan  hasil  tangkap- annya.
Terlepas  dari  permasalahan  tersebut, alokasi  optimal  ini  harus  dilakukan  dengan memperhatikan  tingkat  capaian  dari  setiap sasaran pengelolaan yang  ingin dicapai. Hal ini agar  dapat  menempatkan  porsi  dan  perhatian yang  tepat  dalam  implementasi  pengelolaan sasaran  (optimalisasi  armada  penangkapan), sehingga  tidak  terjadi  ketimpangan  atau  tidak aktualnya  faktor  input.  Sehubungan  dengan  itu maka  sasaran  optimalisasi  armada  penang- kapan  madidihang  yang  memiliki  faktor  input (barang-barang modal yang habis terpakai) dan cenderung  berubah  atau  berfluktuasi  seperti harga  es  dan  BBM  (bensin,  minyak  tanah  dan oli)  akibat  persaingan  harga  pasar  ataupun kebijakan  regulasi  pemerintah  merupakan  fak- tor  yang  secara  kontinyu  harus  dievaluasi  dan diselaraskan  untuk  mendapatkan  faktor  input yang  optimal  dengan  tingkat  capaian  yang diinginkan. Oleh karenaya  diperlukan perhatian yang lebih besar terhadap sasaran yang tingkat capaiannya  tidak  optimal  dalam  optimalisasi armada penangkapan dibanding sasaran lainnya dalam usaha dimaksud.
Optimalisasi  terhadap  armada  penang- kapan  ini  mutlak  dilakukan  mengingat  potensi ikan  tuna  di  perairan  Seram  Bagian  Barat sebesar  19.900  ton/tahun,  dengan  JTB  15.900 ton/tahun (DKP Provinsi  Maluku, 2009) dimana produksi madidihang pada  tahun 2011 sebesar 166,42  ton  (Koperasi  Tuna  Mandiri,  2011).  Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat 15.733,58  ton  JTB  di  perairan  Seram  Bagian Barat  yang  memungkinkan  untuk  dieksploitasi, sehingga  penambahan  atau  mempertahankan armada  penangkapan  yang  telah  ada  meru- pakan solusi terbaik dalam usaha penangkapan madidihang skala kecil pada saat ini.
Terkait  dengan  Kepmen  KKP  nomor  45 tahun  2011  tentang  estimasi  potensi  sumber daya  ikan  di  wilayah  pengelolaan  perikanan negara  Republik  Indonesia  yang  menetapkan status  tingkat  ekspoitasi  sumberdaya  madi- dihang  di  WPP  715  (Laut  Seram,  Laut Halmahera,  Laut  Maluku,  Teluk  Tomini  dan Teluk  Bireun)  sebagai  wilayah  yang fully exploited menunjukkan  bahwa  pengelolaan usaha  di  WPP  715  haruslah  dilaksanakan dengan  pendekatan  ekosistem  agar  tidak terjadi over  exploited. Dalam  konteks  tersebut maka  usaha  penangkapan  madidihang  skala kecil di lokasi studi mutlak dipertahankan seka- ligus  menjadi  soslusi  terdepan  dalam  penge- lolaan  usaha  dimaksud.  Hal  ini  disebabkan karena  usaha  dimaksud  merupakan  usaha penangkapan yang menggunakan armada kecil (>  1  GT)  dengan  mengunakan  alat  tangkap pancing  dengan  rata-rata  hasil  tangkapan  1-2 ekor  dalam  satu  trip  penangkapan.  Secara
teknis  operasional  pancing  merupakan  alat tangkap  yang  aktif  dan  ramah  lingkungan  dan tingkat  selektivitasnya  lebih  baik  dibandingkan alat  tangkap  lainnya  (Subani  dan  Barus  1989), sedangkan dari sisi hasil tangkapan jumlah ikan yang tertangkap cenderung sedikit dengan uku- ran  lebih  besar  dari  70  cm  (<  70  cm)  yang secara  biologis  merupakan  ikan  yang  telah matang  gonad  dan  telah  beberapa  kali  mele- paskan  telurnya  (Fromentin  dan  Fonteneau 2001)  sehingga  layak  untuk  ditangkap.  Total produksi  hasil  tangkapan  tahun  2011  sebesar 166.427,44  kg  atau  166,43  ton  menunjukkan eksploitasi  sumberdaya  madidihang  di  lokasi penelitian  masih  sangat  besar  dimungkinkan untuk  dikembangkan  mengingat  JTB  Laut Seram  sebesar  15.900  ton  (DKP  Prov  Maluku 2007)  dari  potensi  perikanan  pelagis  besar yang  talah  ditetapkan  berdasarkan  Kepmen KKP  nomor  45  tahun  2011  sebesar  1.065.000 ton.
Optimalisasi  pemanfaatan  sumberdaya penangkapan  dimaksudkan  untuk  menentukan alokasi armada penangkapan dan penggunaan sumberdaya yang tersedia bagi usaha penang- kapan  guna  pencapaian  target  kesejahteraan masyarakat  dan  kelestarian  sumberdaya  per- ikanan.  Nilai  yang  diperoleh  merupakan  solusi optimal dalam pengembangan armada penang- kapan  untuk  diterapkan  saat  ini  di  perairan Kabupaten  Seram  Bagian  Barat.  Selain  itu dimaksudkan  untuk  memberikan  solusi  kepada pihak-pihak  yang  berkepentingan  dalam  peng- ambilan  keputusan  yang  berkaitan  dengan pengembangan  armada  penangkapan  di  lokasi studi, agar menjadikan solusi ini sebagai dasar pengembangan  armada  penangkapan  madidi- hang  skala  kecil.  Hal  ini  juga  berkaitan  dengan tanggung  jawab  pemerintah  dalam  mendukung pengelolaan  sumber  daya  perikanan  yang tertib,  bertanggung  jawab,  dan  berkelanjutan sesuai  ketentuan  internasional  dan  regional, khususnya dalam Code of Conduct for Respon- sible Fishieries ( CCRF ).
Dalam penjelasan Kepmen KKP-RI nomor  50  tahun  2012  tentang  rencana  aksi nasional  pencegahan  dan  penanggulangan ill- egal, unreported, and unregulated fishing tahun 2012-2016  disebutkan  bahwa  perkembangan implementasi CCRF dinilai  belum  cukup sebagai  instrumen  dalam  pengelolaan  sumber- daya  perikanan  termasuk  pencegahan  dan penanggulangan IUU  Fishing .  Oleh  karena  itu diperlukan  rencana  aksi  global  dalam  rangka mencegah  kerusakan  sumber  daya  perikanan dan  membangun  kembali  sumber  daya  per- ikanan yang telah atau hampir punah, sehingga kebutuhan  pangan  yang  bersumber  dari  per- ikanan  bagi  generasi  saat  ini  dan  yang  akan
datang  tetap  dapat  terjamin  ketersediaannya, dimana  pengaturan  terhadap  unit-unit  penang- kapan  merupakan  bagian  dari  rencana  aksi dimaksud.  Hal  ini  berarti  keterlibatan  peme- rintah  dalam  melakukan  pengaturan  terhadap keberadaan armada penangkapan disuatu wila- yah  pengelolaan  mutlak  diperlukan  mengingat kualifikasi  dan  klasifikasi  armada  penangkapan secara  simultan  juga  turut  memberikan  tekan terhadap stok ikan di suatu peraiaran.
Sehubungan  dengan  itu  Soekarsono (1995)  dalam  Anadi  (2012)  mengklasifikasikan kapal  perikanan  menurut  fungsinya  yaitu  terdiri dari  kapal  tonda  ( troller ),  kapal  rawai  dasar ( bottom  long  liner ),  kapal  rawai  tuna  ( tuna  long liner ),  kapal  pukat  cincin  ( purse  seiner ),  kapal jaring insang ( gillnetter ), kapal bubu ( pot fishing vessel ),  kapal  pukat  udang  ( shrimp  trawler ), kapal setnet, kapal  pengangkut  ikan  dan sebagainya.  Andarto dan  Sutedjo  (1993)  mem- bagi  tipe  kapal  ikan  secara  umum menjadi  dua kelompok yakni, kelompok tipe kapal ikan yang menggunakan  alat  penangkap  pancing  dan kelompok  tipe  kapal  ikan  yang  menggunakan alat  tangkap  jaring.  Lebih  lanjut  FAO  (1996) mengklasifikasikan perikanan yang selektif bagi beberapa negara, menggolongkan perikanan di Indonesia  pada  dua  kategori  yaitu:  (1)  per- ikanan  skala  kecil;  menggunakan  mesin  luar  < 10 HP atau < 5 GT dengan daerah operasi jalur 1  (4  mil)  dari  garis  pantai,  dan  yang menggunakan  mesin  luar  <  50  HP  atau  <  25 GT dengan daerah operasi jalur 2 (4 mil-8 mil), dan (2) perikanan skala besar yang merupakan perikanan  industri;  menggunakan  mesin  dalam < 200 HP  atau 100 GT dengan  daerah operasi jalur 3 dan 4 (8 mil-12 mil dan atau > 12 mil).
Berdasarkan  klasifikasi  armada  tersebut di  atas  maka  pengalokasian  sejumlah  armada penangkapan  guna  mencapai  tujuan  yang diinginkan seperti uraian di atas pada dasarnya selalu dihadapkan pada keterbatasan (kendala) sumberdaya  yang  tersedia.  Oleh  karena  itu berbagai  kendala  dipilih  dan  dianalisis  berda- sarkan pada kepentingan pengembangan usaha  penangkapan  madidihang,  peningkatan kesejahteraan  nelayan  dan  tingkat  penerimaan secara  sosial  untuk  mendapatkan  hasil  yang optimal.
Optimalisasi  terhadap  armada  penang- kapan  di  lokasi  penelitian  juga  menunjukkan kemampuan  armada  penangkapan  tersebut
dalam menggunakan  alat tangkap  pancing  ulur dan  pancing  tonda.  Alat  tangkap  pancing  ulur dan  pancing  tonda  yang  digunakan  nelayan skala  kecil  di  Kabupaten  Seram  Bagian  Barat juga  merupakan  alat  tangkap  yang  selektif dalam  operasi  penangkapan  madidihang.  Ber- dasarkan  aspek  teknis,  pancing  ulur  dan  tonda sangat  mudah  dioperasikan  oleh  nelayan  se- hingga  tidak  memerlukan  pengetahuan  dan keterampilan  khusus.  Hal  ini  juga  terkait dengan kemudahan dalam mengadopsi teknologi pengoperasiannya, usaha turun-temu- run  dari  nenek  moyang,  resiko  kegagalan investasi rendah dan tidak memerlukan investasi yang besar (Manurung dan Indraningsih  1995;  Nadjib  1998).  Oleh  karena itu  unit  usaha  penagkapan  madidihang  yang selektif  dan  layak  dikembangkan  berdasarkan pertimbangan  aspek  biologi,  teknis,  ekonomi serta  sosial  yakni  usaha  pancing  ulur  dan pancing tonda.
Seleksi  teknologi  penangkapan  ikan tepat  guna  menurut  Haluan  dan  Nurani  (1988) dapat  dilakukan  melalui  pengkajian  aspek biologi,  teknik,  sosial,  dan  ekonomi  ( biotechni- co socio - economic approach ), sebagai berikut:
1)  Jika ditinjau dari aspek biologi, alat tangkap tidak  merusak  atau  mengganggu  keles- tarian  lingkungan.  Kriterianya  antara  lain meliputi  ukuran  jarring  atau mesh  size
(yang digunakan untuk menganalisis selektivitas  alat  tangkap), catch  per  unit effort (CPUE),  jumlah  ikan  layak  tangkap, jumlah komposisi ikan hasil tangkapan, dan cara pengoperasian alat tangkap.
2)  Alat  tangkap  secara  teknis  efektif  digu- nakan.  Kriterianya  mencakup  pengope- rasian  alat  tangkap,  daya  jangkau  operasi penangkapan,  pengaruh  lingkungan  fisik, selektivitas  alat  tangkap,  dan  penggunaan teknologi.
3)  Alat  tangkap  secara  sosial  dapat  diterima oleh masyarakat nelayan. Kriterianya: peni- laian dan penerimaan masyarakat terhadap alat tangkap, memberikan kesempatan ker- ja,  dan  banyaknya  tenaga  kerja  yang terserap.
4)  Alat  tangkap  secara  ekonomi  bersifat menguntungkan.  Kriterianya  meliputi  peni- laian  terhadap  aspek  ekonomi  dan  finasial, seperti penerimaan ( income ) per tahun dan income per tenaga kerja.
Tabel 1 Alokasi armada penangkapan madidihang
Jenis Armada Alokasi Armada Penangkapan  (Unit) Kondisi Aktual Solusi Optimal kapal 40 PK 25 38 kapal 18 PK 45 45 kapal 15 PK 55 55
Oleh  karena  itu  keterlibatan  pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan  dalam  bidang  perikanan  tangkap khususnya pengelolaan unit penangkapan  ska- la  kecil  di  Seram  Bagian  Barat  harus  menjadi bagian  integral  dari  perwududan  dan  pening- katan  kesejahteraan  nelayan.  Olujimi  (2000) dalam  rekomendasinya  terhadap  pengemba- ngan perikanan skala
kecil  di  negara  bagian  Logos  Nigeria menjelaskan  bahwa  pemanfaatan  sumberdaya perikanan  oleh  masyarakat  setempat  belum maksimal  diekspoitasi  baik  yang  menggunakan armada  tangkap  yang  telah  dimekanisasi maupun sebaliknya, karena kekurangan modal. Oleh  karenanya  diperlukan  campur  tangan pemerintah  dalam  menyelesaian  persoalan dimaksud  dengan  langkah  konkrit  berupa pemberian  subsidi  dan  penataan  organisasi sebagai  stimulan  dalam  pengembagan  perika- nan skala kecil.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Alokasi  unit  penangkapan  Madidihang  di lokasi  penelitian  dapat  mengoptimalkan  sejum- lah  kendala  berupa  hasil  tangkapan,  ukuran kapal, jarak tempuh, peng-gunaan bahan bakar minyak (BBM), peng-gunaan es, biaya akomodasi dan alat tangkap yang dihadapi oleh armada penangkapan nelayan skala kecil  yang beroperasi  di  Seram  Bagian  Barat.  Alokasi armada penangkapan mengalami penambahan pada  armada  40  PK  sebanyak  13  unit  yakni dari 25 unit menjadi 38 unit serta armada 18 PK dan  15  PK  tetap  dipertahankan  pada  kondisi aktualnya masing-masing sebanyak 45 unit dan 55 unit.

## Saran
Perlu perhatian pemerintah dalam memberikan  izin  usaha  perikanan  (SIUP)  pada armada  skala  kecil  dibawah  5  GT  terutama yang  menggunakan  perahu  motor  tempel kepada pelaku usaha perikanan untuk memperioritaskan  penambahan  pada  armada penangkapan  40  PK  dibandingkan  dengan armada 18 PK maupun 15 PK.

## DAFTAR PUSTAKA
Almeida  OT,  Mcgrath  DG,  Ruffino  ML.  2001. The  Commercial  fisheries  of  the  lower amazon: an economic analysis. Fisheries Management  and  Ecology .  8(2):  253- 269.
Anadi  L.  2012.  Pengembangan  Teknis  Desain Kapal  Pancing  Tonda  dengan  Material Fiberglass  di  Kabupaten  Buton  Sulawesi Tenggara  [Disertasi].  Bogor:  Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
Andarto  E,  Sutedjo  D.  1993. Proses  Perenca- naan  Kapal  Tuna  Long  Line .  Surabaya.
72 hal.
[DJPT]  Ditjen  Perikanan  Tangkap.  2005. Strategi  pengelolaan  kawasan  perikanan terpadu  di  sentra-sentra  kegiatan  nela- yan. Buletin Kawasan . 1(13): 17-19.
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, 2007.  Laporan  Tahunan  2006.  DKP provinsi Maluku. Ambon.
[FAO] Food and Agriculture Organization. 1996. Regional  Guidelines  for  Responsible Fisheries  in  Shoutheast  Asia,  Respon- sible    Fishing  Operasional .  Shoutheast Asian  Fisheries  Development  Center.  12
p.
Fromentin  JM,  Fonteneau  A.  2001.  Fishing effect  and  life  history  traits:  a  case  study comparing  tropical  versus  temperate tuna. Journal  fisheries  research, Elsevier science . 53:133-150.
Haluan  J,  Nurani  TW.  1988.  Penerangan metode  skoring  dalam  pemilihan  tekno- logi penangkapan ikan yang sesuai untuk dikembangkan di suatu wilayah perairan.
Bulletin PSP 1(2): 3-16.
Hermawan,  M.  2006.  Keberlanjutan  perikanan tangkap  skala  kecil  [Disertasi].  Bogor: Sekolah  Pascasarjana  Institut  Pertanian Bogor.
Howara D, Laapo A, 2008. Analisis determinasi usaha  perikanan  tangkap  nelayan    di Kabupaten  Tojo  Una-Una. Jurnal  Agro- land. 15 (4): 302-308.
Kroelinger  M.  2001.  Sampling  and  Inferential Statistics. Paper.
Lintang  CJ,  Ivor  L,  Labaro,  Aglius  TR,  Telleng. 2012.  Kajian  musim  penangkapan  ikan tuna  dengan  alat  tangkap  hand  line  di Laut  Maluku. Jurnal  Ilmu  dan  Teknologi Perikanan Tangkap 1(1): 6-9.
Manurung VT, Indraningsih KS. 1995. Profil dan masalah  pengembangan  perikanan  laut skala  kecil  di  Jawa  Timur  dan  Maluku. Forum  Penelitian  Agro  Ekonomi .  13(1): 71-83.
Nadjib  M.  1998. Organisasi  Produksi  dalam Kelembagaan  Ekonomi  Masyarakat  Ne- layan  dalam  Strategi  Pengembangan Desa  Nelayan  Tertinggal:  Organisasi
Ekonomi  Masyarakat  Nelayan .  Jakarta: Puslitbang  Ekonomi  dan  Pembangunan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Nikijuluw  VPH,  Bengen  DG,  Rifqi  M.  2003.
Guidelines and strategy for the development  of  coastal  fisheries  in  the District  of  Padang  Pariaman. Jurnal
Penelitian  Perikanan  Indonesia .  9:  75- 103.
Radarwati  S,  Baskoro  MS,  Monintja  DR,
Purbayanto  A.  2010.  Alokasi  optimum dan  wilayah  pengembangan  perikanan berbasis  alat  tangkap  potensial  di  Teluk Jakarta. Jurnal  Marine  Fisheries .  1(2): 189-198.
Siswanto.  1993. Goal  Programming  dengan menggunakan  Lindo .  Jakarta:  PT.  Elex Media Komputindo dan PT. Gramedia.
Smith.  1983.  A Research  framework  for traditional  fisheries,  International  center for living aquatic resourches
management (ICLRM) . Manila.
Stevenson.  1989. Introduction  to  management science . USA: Richard D. Irwin, inc.
Subani W, Barus HR. 1989. Alat Penangkapan Ikan dan Udang Laut di Indonesia Jurnal Penelitian  Perikanan  Laut  Nomor  :  50 Tahun 1988/1989. Edisi Khusus . Jakarta: Balai Penelitian Perikanan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Departemen Pertanian.
Olujimi O. Jinadu, 2000. small-scale fisheries in
Lagos State, Nigeria: economic sustainable  yield  determination. IIFET Proceedings . Nigeria: Lagos State.