## KEJAHATAN ELEKTRONIK DENGAN PEMASANGAN SKIMER PADA SISTEM TRANSAKSI MESIN ATM
Murtiningsih
Universitas Wiralodra Email : murti.kartini76@gmail.com

## ABSTRACT
The pace of improvement in internet technology will not only have a positive impact, but negative  things  will  also  appear  as  side  effects  including  skimming  crimes  which  are included  in  the  form  of  cybercrime.  Skimmer  crime  with  the  mode  of  installing  tools  on ATMs  as  a  form  of  cybercrime  crime  and  legal  steps  in  overcoming  the  Crime  of  using information  systems  and  electronic  transactions.  Through  primary  and  secondary  data developed  and  analyzed  and  reviewing  Law  Number  11  of  2008  and  Law  Number  16  of 2019 concerning Electronic Information and Transaction where it is known that the mode of  operation  of  ATM  electronic  crimes  as  a  form  of  cybercrime  and  the  application  of electronic  information  and  transaction  laws  as  an  effort  to  overcome  the  crime  of  using information systems and electronic transactions.
Keywords:  Cybercrime,  Skimmer  crime,  Crime  of  using  information  systems  and electronic transactions.

## I. PENDAHULUAN
Lembaga perbankan menjadi salah satu tumpuan harapan dalam menggerakan roda perekonomian  nasional.  Namun  dari  banyaknya  perbankan  baik  swasta  maupun pemerintah,  tidak  diiringi  dengan  pengawasan  yang  ketat  terhadap  praktek  kejahatan perbankan  yang  semakin  meningkat  dari  kuantitas  dan  kualitasnya  dari  waktu  ke  waktu serta  munculnya  berbagai  kejahatan  perbankan  yang  bersifat  nasional  maupun internasional.
Kejahatan perbankan tidak hanya dilakukan oleh pihak luar perbankan, namun ada juga yang melibatkan dari pihak perbankan itu sendiri. Banyak modus operandi kejahatan dalam  dunia  perbankan,  salah  satunya  kejahatan  dalam  pemalsuan  Kartu  ATM  dengan sarana  internet.  Mengingat  tindak  pidana  pemalsuan  Kartu  ATM  bersinggungan  dengan suatu  kegiatan  atau  ketentuan  khusus  dibidang  perbankan  dengan  menggunakan kecanggihan teknologi.
Kemajuan  dan  perkembangan  teknologi  khususnya  telekomunikasi,  multimedia, dan  teknologi  informasi  pada  akhirnya  dapat  merubah  tatanan  organisasai  dan  hubungan
masyarakat. Hal ini tidaklah dapat dihindari karena flesibilutas dan kemampuan telematika dengan cepat memasuki aspek kehidupan manusia. Fenomena ini telah mengubah perilaku manusia dalam berinteraksi dengan manusia lain sehingga memunculkan norma-norma dan nilai-nilai baru 1 .
Kebutuhan dan penggunaan teknologi informasi yang diaplikasikan dengan internet dalam  segala  bidang  seperti  e-banking,  e-commerece,  e-education  dan  masih  banyak  lagi menjadi  suatu  yang  lumrah,  apalagi  di  kota-kota  besar.  Internet  telah  menciptakan  dunia baru yang dinamakan cyberspace. Cyberspace adalah istilah yang diciptakan oleh William Gibson,  yaitu  yang  berhubungan  dengan  kumpulan  komputer  yang  data  elektroniknya dapat diakses satu sama lain 2 .
Beberapa  waktu  terakhir  ini  sebagian  warga  masyarakat  khususnya  yang  masih sering melakukan transaksi pengambilan uang melalui sejumlah ATM pada beberapa bank tertentu  dibuat  cukup  gelisah.  Sehubungan  dengan  cukup  maraknya  kasus  pembobolan rekening nasabah pada beberapa bank tertentu dengan cara melakukan tindakan pemalsuan ATM. Kasus kejahatan perbankan dengan modus card skimming yang terjadi di Indonesia cukup  meresahkan.  Skimmer  digunakan  untuk  mencuri  data  penting  yang  ada  di  Kartu ATM korban.
Kejahatan  Informasi  Teknologi  (IT)  atau cybercrime memiliki  karakter  yang berbeda  dengan tindak  pidana  umum  baik  dari  segi  pelaku,  korban, modus  operandi,  dan tempat kejadian perkara sehingga butuh penanganan dan pengaturan khusus di luar KUHP. Penggunaan  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  sebagaimana  dirubah  dengan  Undang-undang  Nomor  19  Tahun2016  tentang Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik,  memberikan  referensi  hukum  untuk  menjerat  aksi  kriminalitas  yang menggunakan sistem elektroni. Dalam UUITE telah diatur perbuatan yang terkait dengan tindak  pidana  siber  termasuk  perbuatan  yang  dilarang  mendistribusikan  informasi elektronik  yang  memiliki muatan  penginaan  atau  pencemaran  nama  baik,  perbuatan  yang mengakibatakan  terganggunya  sistem  elektronik,  perbuatan  yang  dapat  diaksesnya informasi  elektronik  yang  memiliki  muatan  yang  melanggar  kesusilaan  dan  perjudian.
1 Marwah  Effendy, Direksi,  Penemuan  Hukum,  Korporasi  &  Tax  amnesty  dalam  penegakan  hukum . Referensi, Jakarta, 2012, hlm. 45.
2 https://glosarid.com/index.php/term/komputerinternet.cyberspace.xhtml .  Data  diakses  tanggal  30  Oktober 2022, pkl 20:00wib.
UUITE  juga  jelas  telah  mengatur  perbuatan  yang  dilarang  untuk  memperoleh  informasi elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  serta  yang  merusak,  menghilangkan, memindahkan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik milik orang lain. Dengan demikian  UUITE  telah  mengatur  tentang  konsekwensi  hukum  atas  perusakan  alat  untuk memasukan  Kartu  ATM  yang  diganti  dengan  skimmer  yang  terjadi  pada  mesin-mesin ATM.  Hal  tersebut  diatas  menimbulkan  masalah  bagaimana  pengaturan  hukum  terhadap kejahatan system elektronik ATM serta upaya pemerintah dalam menanggulangi kejahatan system elektronik ATM dengan pemasangan skimmer.

## II. IDENTIFIKASI MASALAH
1. Bagaimanakah Pengaturan Hukum Terhadap Kejahatan System Elektronik ATM?
2. Bagaimana Upaya Pemerintah dalam Menanggulangi Kejahatan Sistem Elektronik ATM Dengan Pemasangan Skimmer?

## III. METODE
Metode  penelitian  yang  dipergunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  dengan  yuridis normatif, yaitu melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan penulisan. Tekhnik pengumpulan data yang menggunakan studi kepustakaan (library resreach) yaitu melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan  seperti  buku-buku,  pendapat  sarjana,  bahan  kuliah,  surat  kabar,  artikel  dan  juga berita yang didapat dari internet yang bertujuan untuk memperoleh atau mencari konsepsi- konsepsi,  teori-teori  atau  bahan-bahan  atau  doktrin-doktrin  yang  berkenaan  dengan penulisan ini, dimana data yang diapakai adalah analisis kualitatif yaitu data yang didapat secara primer maupun sekunder disusun dengan sistematis kemudian disimpulkan sehingga diperoleh gambaran yang jelas.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pengaturan Hukum Terhadap Kejahatan System Elektronik ATM
Teknologi  informasi  menyentuh  setiap  aspek  kehidupan  manusia  yang dapat  menimbulkan  kejahatan,  baik  kejahatan  itu  dilakukan  dengan menggunakan sarana-sarana dari sistem atau jaringan komputer, di dalam sistem atau jaringan  komputer.  Dalam  kejahatan  pencurian  dana  nasabah  bank  melalui
penggandaan kartu ATM, tindak kejatan tersebut dilakukan dengan menggunkan sarana  dari  sistem  komputer  dan  terhadap  sistem  atau  jaringan  komputer,  yaitu dengan  mengambil  data  elektronik  yang  terdapat  dalam  kartu  ATM  korbannya dan  memindahkan  data  elektronik  tersebut  pada  pita  magenik  kartu  ATM  yang baru,  dengan  demikian  pelaku  dapat  dengan  leluasa  menggunakan  kartu  ATM tersebut dan mengambil uang korbannya melalui mesin ATM 3
Skimming adalah aktivitas menggandakan informasi yang terdapat dalam pita  magnetik  (magnetik  srtpe)  yang  terdapat  pada  kartu  kredit  maupun  ATM  / Debit  secara  ilegal.  Ini  artinya  dapat  disimpulkan  bahwa  skimming  adalah aktivitas  yang  berkaitan  dengan  upaya  pelaku  untuk  mencuri  data  dari  pita magnetik  kartu  ATM/Debit  secara  ilegal  untuk  memiliki  kendali  atas  rekening korban.  Laman  bank  tech  menerangkan  bahwa  teknik  pembobolan  kartu  ATM nasabah  melalui teknik  skimming  pertama  kali  teridentifikasi  pada  2009  lalu  di ATM  Citibank,  Woodland  Hills,  California.  Saat  itu  diketahui  jika  tenik skimming dilakukan dengan cara menggunakan alat yang ditempelkan pada slot mesin  ATM  (tempat  memasukan  kartu  ATM)  dengan alat  yang  dikenal  dengan nama skimmer. Modus operasinya adalah mengkloning data dari magnetic stripe yang terdapat pada kartu ATM milik nasabah.
Sebagai  informasi  magnetic  stripe  adalah  garis  lebar  hitam  yang  berada dibagian  belakang  kartu  ATM.  Fungsinya  kurang  lebih  seperti  tape  kaset, material ferromagnetic yang dapat dipakai untuk menyimpan data (suara, gambar atau bit biner). Secara teknis, cara kerjanya mirip CD Writer pada komputer yang mampuh  membaca  CD  berisi  data,  kemudian  menyalinnya  ke  CD  lain  yang masih  kosong.  Dan  isinya  dapat  dipastikan  akan  sama  persis  dengan  CD asluinya.  Skimmer  bukan  satu-satunya  alat  yang  digunakan  oleh  para  pelaku skimming.  Para  pelaku  biasanya  juga  memanfaatakan  kamera  pengintai  (spy cam) untuk mengetahui gerakan jari nasabah saat memasukan PIN kartu ATM.
Namun kamera pengintai sudah jarang digunakan seiring dengan semakin canggihnya alat skimmer yang digunakan para pelaku. Laman How Stuff Works melaporkan  jika  kini  telah  beredar  pula  jenis  skimmer  yang  dilengkapi  dengan
3 Barda Nawawi Arief. MasalahPenegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. Kencana Jakarta 2007 hal 243
kemampuan  membaca  kode  PINkartu  ATM.  Dan  hebatnya  lagi,  skimmer  jenis ini  juga  bisa  langsung  mengirimkan  data-data  yang  didapat  via  SMS  pada pelaku. Berikut sistematis cara kerja pelaku skimming;
a) Pelaku  mencari  target  mesin  ATM  yang  ingin  dipasangi  skimmer.  Keriteria yang dicari adalah mesin ATM yang tidak ada penjagaan keamanan, sepi dan tidak ada pengawasan yang memadai seperti CCTV yang tidak maksimal;
b) Pelaku memulai aksipencurian data nasabah dengan memasang alat skimmer pada mulut mesin ATM;
c) Melaui  alat  skimmer  para  pelaku  menduplikasi  data  magnetic  stripe  pada kartu ATM lalu mengkloningnya ke dalam kartu ATM kosong. Proses ini bisa dilakukan  dengan  cara  manual,  dimana  pelaku  kembali  ke  ATM  dan mengambil  chip  data  yang  sudah  disiapkan  sebelumnya.  Atau  bila  pelaku sudah  menggunakan  alat  skimmer  yang  lebih  canggih,  data-data  yang  telah dikumpulkan  dapat  diakses  dari  manapun.  Umpamanya  data  dikirimkan  via SMS.
Pengaturan  hukum  sebagai  penegakan  aturan  terhadap  tindak  pidana  di bidang  teknologi  informasi  diatur  di  dalam  Undang-undang  Nomor  11  tahun 2008  tentang  Informasi  dan  Teknologi  Elektronik  jo  Undang-undang  Nomor  19 Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  yang  mana  memuat  ketentuan tentang  unsur-unsur  tindak  pidana  (perbuatan  yang  dilarang)  di  bidang  ITE, antara  lain  dalam  ketentuan  pasal  27  sampai  dengan  pasal  36  Undang-undang Nomor  11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Teknologi  Elektronik  jo  Undang- undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Adapun  ketentuan  pasal  27  ayat  (1)  sampai  ayat  (4)  beserta  perubahan penjelasannya sebagai berikut:
(1) Setiap  orang  dengan  sengaja  atau  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  informasi  elektronik
dan/atau  dokumen  elektronik  yang  memiliki  muatan  yang  melanggar kesusilaan;
(2) Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  dapat  diaksesnya  informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;
(3) Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penginaan dan/atau pencemaran nama baik;
(4) Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan  dn/atau  membuat  dapat  diaksesnya  informasi  elektronik dan/atau  dokumen  elektronik  yang  memiliki  muaran  pemerasan  dan/atau pengancaman.

## Perubahan dari penjelasan pasal tersebut adalah
(1) Yang  dimaksud  dengan  “mendistribusikan”  adalah  mengirimkan  dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada orang banyak atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.
Yang  dimaksud  dengan  “mentransmisikan”  dalah  mengirimkan  informasi elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  ditujukan  kepada  satu  pihak  lain melaui sistem elektronik.
Yang  dimaksud  dengan  “membuat  dapat  diakses”  adalah  semua  perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui bsistem elektronik yang  menyebabkan  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  dapat diketahui pihak lain atau publik
(2) Cukup jelas.
(3) Ketentuan ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang daitur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
(4) Ketentuan  ini  mengacu  pada  ketentuan  pemerasan  dan/atau  pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
Ketentuan pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut :
(1) Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  berita  bohong  dan menyesatkan  yang  mengakibatkan  kerugian  konsumen  dan  transaksi elektronik;
(2) Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  informasi  yang diyunjukan  untuk  menimbulkan  rasa  kebencian  atau    permusuhan  individu dan/atau  kelompok  masyarakat  tertentu  berdasarkan  atas  suku,  agama  dan antar golongan (SARA).
Ketentuan pasal 29  sebagai berikut :
“Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mengirimkan  informasi  elektronik atau  dokumen  elektronik  yang  berisi  ancaman  kekerasan  atau  menakut-nakuti yang ditunjukan secara pribadi”
Ketentuan pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sebagai berikut :
(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun;
(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
(3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer  dan/atausistem  elektronik  dengan  cara  apapun  dengan  melanggar, menerobos, melampoi atau menjebol sistem keamanan.
Ketentuan pasal 31 ayatv (1) dan ayat (2) sebagai berikut :
(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi  atau  penyadapan  atas  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen elektronik  dalam  suatu  komputer  dan/atau  sistem  elektronik  tertentu  milik orang lain;
(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi  atas  transmisi  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik yang  tidak  bersifat  publik  dari,  ke,  dan  di  dalam  suatu  komputer  dan/atau sistem  elektronik  tertentu  milik  orang  lain,  baik  yang  tidak  menyebabkan
perubahan  apapun  maupun  yang  menyebabkan  adanya  perubahan, penghilangan,  dan/atau  penghentian  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan.
Penambahan ayat (3) dan ayat (4) pada pasal 31 sebagai berikut :
(3) Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  tidak  berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum  atas  permintaan  kepolisian,  kejaksaan,  atau  instansi  lainnya  yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang;
(4) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tatacara  intersepsi  sebagaimana  dimaksud pada ayat (3) diatur dengan undang-undang.
Ketentuan pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut :
(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun  mengubah,  menambah,  mengurangi,  melakukan  transmisi,  merusak, menghilangkan,  memindahkan,  menyembunyikan  suatu  informasi  elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik;
(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapunmemindahkan  atau  menstransfer  informasi  elektronik  atau  dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak
Ketentuan pasal 33 sebagai berikut :
“Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  melakukan tindakan  apapun  yang  berakibat  terganggunya  sistem  elektronik  atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya”.
Ketentuan pasal 34 ayat (1) sebagai berikut:
(1) Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum memproduksi,  menjual,  menagadakan  untuk  digunakan,  mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki :
a. Perangkat  keras  atau  perangkat  lunak  komputer  yang  dirancang  atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33;
b. Sandi lewat komputer, kode akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan  agar  sistem  elektronik  menjadi  dapat  diakses  dengan  tujuan memfasilitasi  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  27  sampai dengan pasal 33.
Ketentuan pasal 35 sebagai berikut :
“Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  melakukan manipulasi,  penciptaan,  perubahan,  penghilangan,  pengrusakan  informasi elektronik  dan/atau  Dokumentasi  elektronik  dengan  tujuan  agar  informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang autentik”.
Ketentuan pasal 36 sebagai berikut :
“Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  melakukan perbuatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  27  sampai  dengan  pasal  34  yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain”.
Berkenaan  dengan  unsur-unsur  tindak  pidana  di  bidang  ITE  tersebut,  di dalam  Undang-undang  Nomor  11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Teknologi Elektronik  jo  Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik,  dirumuskan  juga  sejumlah  ketentuan  pidana  di  bidang  ITE sebagaimana tercantum dalam pasal 45 sampai dengan pasal 52 dengan ketentaun sebagai berikut:
Ketentuan pasal 45 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sebagai berikut:
(1) Setiap  orang  yang  memenuhi  unsur  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  27 ayat  (1),  ayat  (2),  ayata  (3)  dan  ayat  (4)  dipidana  dengan  pidana  penjara paling lama 6 (enam) tahun atau dendan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
(2) Setiap  orang  memenuhi  unsur  sebagaimana  dimaksud  pasal  28  ayat  (1)  dan ayat  (2)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam)  tahunatau denda paling banyak Rp 1,000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
(3) Setiap  orang  yang  memnuhi  unsur  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  29 dipidana  dengan  pdana  penjara  paling  lama  12  (dua  belas) tahun  atau  denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
Penambahan ayat (4) dan ayat (5) pada pasal 45 sebagai berikut :
(4) Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentrasmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  informasi  elektronik dan/atau  dokumen  elektronik  yang  memiliki  muatan  pemerasan  dan/atau pengancaman  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  27  ayat  (4)  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan.
Ketentuan pasal 45A Perubahan sebagai berikut:
(1) Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  berita  bohong  dan menyesatkan  yang  mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam  transaksi elektronik  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  28  ayat  (1)  dipidana  dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
(2) Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  informasi  yang ditujukan  untuk  menimbulkan  rasa  kebencian  atau  permusuhan  individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan anyar  golongan  (SARA)  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  28  ayat  (2) dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Ketentuan pasal 45B Perubahan sebagai berikut :
“Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mengirimkan  informasi elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  yang  berisi  ancaman  kekerasan  atau menakut-nakuti  yang  ditujukan  secara  pribadi  sebagaimana  dimaksud  dalam pasal  29  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun  dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus limapuluh juta rupiah)”.
Ketentuan pasal 46 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sebagai berikut :
(1) Setiap  orang  yang  memenuhi  unsur  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
(2) Setiap  orang  yang  memenuhi  unsur  sebagaiman  dimaksud  dalam  pasal  30 ayat  (2)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  7  (tujuh)  tahun  atau denda paling banyak Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
(3) Setiap  orang  yang  memenuhi  unsur  sebagaiman  dimaksud  dalam  pasal  30 ayat  (3)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  8  (delapan)  tahun  atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
Ketentuan pasal 47 sebagai berikut :
“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 31 ayat  (1)  dan/atau  ayat  (2)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  10 (sepuluh  tahun)  atau  paling  banyak  Rp  800.000.000,00  (delapan  ratus  juta rupiah)”.
Ketentuan pasal 48 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sebagai berikut :
(1) Setiap  orang  yang  memenuhi  unsur  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  32 (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan tahun) atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar ruiah);
(2) Setiap  orang  yang  memenuhi  usur  sebagaiaman  dimaksud  dalam  pasal  32 ayat  (2)  dipidana  paling  paling  lama  9  (sembilan)  tahun    atau  denda  Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
(3) Setiap  orang  yang  memenuhi  unsur  sebagaiman  dimaksud  dalam  pasal  32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
Ketentuan pasal 49 sebagai berikut :
“Setiap  orang  yang  memenuhi  unsur  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  33 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)”.
Ketentuan pasal 50 sebagai berikut:
“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 34 ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)”.
Ketentuan pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut :
(1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 35  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  12  (dua  belas)  tahun  atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah);
(2) Setiap  orang  yang  memenuhi  unsur  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah).
Ketentuan pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut :
(1) Dalam  hal  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  27  ayat  (1) menyangkut  kesusilaan  atau  eksploitasi  seksual  terhadap  anak  dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok;
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 samapai dengan pasal  37  ditujukan  terhadap  komputer  dan/atau  sistem  elektronik  serta informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau yang  digunakan  untuk  layanan  publik  dipidana  dengan  pidana  pokok ditambah sepertiga.
B. Upaya  Pemerintah  Dalam  Menanggulangi  Kejahatan  System  Elektronik ATM Dengan Pemasangan Skimmer
Perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  khususnya  teknologi informasi  dan  komunikasi  telah  menimbulkan  pengaruh  hamper  dalam  seluruh aspek  kehidupan  manusia  dan  kegiatannya  di  masyarakat  termasuk  di  bidang perbankan  nasional  memberikan  kemudahan  bagi  nasabah  bank,  sebagian  besar bank  pada  saat  ini  bahkan  mengandalkan  teknologi  informasi  dan  media elektronik  sebagai  dasar  pelayanannya,  seiring  dengan  kemudahan  untuk melakukan transformasi secara cepat melalui pemanfaatan teknologi ternyata dari
segi hokum membawa konsekwensi tersendiri. Konsekwensi hukum yang terlihat yakni bentuk kejahatan hokum yang mengarah kepada suatu perbuatan kriminal 4 . Penanggulangan  kejahatan  dengan  menggunakan  hokum  pidana merupakan  bagian  dari  kebijakan  criminal.  Penanggulangan  kejahatan  tersebut adalah  dalam  rangka  untuk  mencapai  tujuan  akhir  dari  kebijakan  criminal  itu sendiri yaitu memberikan perlindungan masyarakat dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan  bagi  masyarakat.  Dalam  hal  ini,  terhadap  tindak  pidana  pencurian nasabah  bank  melalui  penggandaan  kartu  ATM  harus  dilakukan  upaya  represif atau  tindakan  hukum.  Upaya  represif  atau  tindakan  hukum  yang  dilakukan  oleh polisi  atau  penyidik  dilaksanakan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku. Banyak sekali kasus-kasus yang terjadi akibat imbas dari undang- undang informatika dan transaksi elektronik yang banyak dipertanyakan oleh para ahli. Sehingga terjadilah revisi undang-undang informasi dan transaksi elektronik pada  tahun  2016.  Perubahan  undang-undang  informasi  dan  transaksi  elektronik telah  disahkan  menjadi  Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik. Maka ditinjau dari modus operasi yang dilakukan oleh para pelaku  kejahatan  penggunaan  system  elektronik  dengan  modus  operasi  skiming dengan menggunakan alat skimmer dapat dikategorikan dalam UUITE tersebut.
Tindakan  hukum  terhadap  pencurian  atau  pembobolan  dana  pada  bank diantaranya dengan menjerat pelaku pencurian dana nasabah bank melalui modus skimmer. Hal tersebut menandakan bahwa harus terdapat aturan dan sanksi yang tegas  kepada  para  pelaku  tindak  pidana  pencurian  atau  pembobolan  dana  pada bank,  dengan  tujuan  agar  masyarakat  dan  pelaku  takut  serta  tidak  akan melakukan  tindak  pencurian  dana  nasabah  dengan  modus  skimmer  dan  sebagai efek jera.

## V. PENUTUP
A. Simpulan
Dari  pembahasan-pembahasan  sebelumnya  dapat  disimpulkan  antara  lain sebagai berikut:
4 Budi Agus Riswandi, Aspek hukum internet banking , Rajawali pres, Jakarta 2005, hlm. 188.
1. Kejahatan perbankan yang berbasis teknologi dan informasi salah satunya yang menterang system perbankan berupa skiming melalui penggandaan kartu ATM dengan menggunakan teknologi komputer dan memanipulasi data dengan cara memindahkan  data  elektronik  yang  terdapat  pada  kartu  ATM  korbannya  ke kartu  ATM  milik  pelaku.  Pencurian  dana  nasabah  bank  melalui  penggandaan kartu  ATM  atau  skimmer  telah  menjadi  ancaman  stabilitas  dan  rasa  aman nasabah  bank.  Oleh  karenanya  pengaturan  hukum  terhadap  kejahatan  system elektronik ATM telah diatur pemerintah dengan merubah UUITE yaitu melalui Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Penanggulangan  kejahatan  system  elektronik  ATM  dengan  pemasangan skimmer  oleh  pemerintah  dilakukan  melalui  dua  tindakan  yaitu  melalui tindakan  represif  dan  preventif.  Tindakan  atau  kebijakan  represif  melalui penegakan sarana pidana, yaitu perumusan pidana dan pemidanaan yang telah dilegalkan  melalui  perundang-undangan.  Sedangkan  tindakan  atau  kebijakan prefentif  yaitu  upaya  penanggulangan  kejahatan  dengan  tidak  melakukan hukum pidana, yakni upaya penanggulangan oleh pihak perbankan dan nasabah serta stoke holder yang terkait (penegak hukum).

## B. Saran
1. Perbankan harus melakukan pengendalian pengamanan fisik terhadap peralatan dan  ruangan  yang  digunakan  terhadap  bahaya  pencurian,  pengerusakan  dan tindakan  kejahatan  lainnya  oleh  pihak  yang  tidak  berwenang.  Selain  itu perbankan  juga  harus  melakukan  pemantauan  secara  rutin  untuk  menjamin keamanan  dan  kenyamanan  bagi  nasabah  pengguna  jasa  perbankan.  Seperti peningkatan keamanan pada system elektronik, diantaranya pada kondisi mesin ATM sebagai alat transaksi.
2. Pemerintah  juga  harus  melakukan  tindakan  hukum  dan  upaya  represif  yang dapat dilakukan terhadap tindak pencurian dana pada bank, diantaranya dengan menerapkan  Undang-undang  Nomor  11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan Teknologi  Elektronik  jo  Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik  untuk  menjerat  pelaku  pelaku  pencurian  dana  nasabah bank  melalui  modus  skimmer.  Hal  tersebut  diharapakan  terdapat  aturan  dan sanksi  yang  tegas  terhadap  para  pelaku  tindak  pidana  pencurian  atau pembobolan  dana  nasabah  pada  bank,  sebagai  tujuan  agar  masyarakat  dan pelaku takut serta tidak akan melakukan tindakan pencurian dana nasabah bank dengan  modus  skimmer  juga  sebagai  efek  jera  terhadap  pelaku  kejahatan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku & Jurnal
Barda  Nawawi  Arief.  MasalahPenegakan  Hukum  Dan  Kebijakan  Hukum  Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. Kencana Jakarta 2007
Budi Agus Riswandi, Aspek hukum internet banking , Rajawali pres, Jakarta 2005,
Marwah  Effendy, Direksi,  Penemuan  Hukum,  Korporasi  &  Tax  amnesty  dalam penegakan hukum . Referensi, Jakarta, 2012,

## 2. Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Informasi  dan  Transasksi
Elekrtonik
3. Sumber Lainya
https://glosarid.com/index.php/term/komputerinternet.cyberspace.xhtml . Data diak- ses tanggal 30 Oktober 2022,