## RESPONSIVITAS APARAT DALAM PELAYANAN ADMINISTRATIF KEPENDUDUKAN DESA HAYA-HAYA KECAMATAN LIMBOTO BARAT KABUPATEN GORONTALO
Maryam D. Poma STIA Bina Taruna Gorontalo maryamdpoma@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui Responsivitas Aparat Dalam  Pelayanan  Administratif  Kependudukan  Desa  Haya-Haya  Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif  kualitatif.  Untuk  memperoleh  data  dilakukan  dengan  menggunakan teknik  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi  berdasarkan  permasalahan penelitian.  Fokus  dalam  penelitian  ini  adalah  komunikasi  dalam  pelayanan, ketepatan waktu, dan orientasi pelayanan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  tentang  responsivitas  aparat  dalam  pelayanan administrasi  kependudukan  Desa  Haya-Haya  Kecamatan  Limboto  Barat Kabupaten Gorontalo belum sesuai dengan harapan yang diinginkan, maka dapat disimpulkan  bahwa:  1)  Komunikasi  atau  respon  aparatur  terhadap  pelayanan administrasi di Desa Haya-Haya belum sesuai dengan harapan masyarakat, hal ini disebabkan oleh adanya aparatur yang tidak memahami mekanisme dan prosedur pelayanan;  2)  Ketepatan  waktu  pelayanan  yang  kurang  baik,  dimana  setiap pelayanan  yang  diberikan  oleh  aparat  desa  masih  sangat  lambat;  3)  Orientasi pelayanan  yang  kurang  baik,  dimana  pemberian  pelayanan  kurang  berorientasi pada  kepuasan  yaitu  adanya  diskriminasi  dalam  penyelenggaraan  pelayanan sehingga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat.
Untuk meningkatkan pelayanan administrasi desa di Desa Haya-haya Kecamatan Limboto  Barat  Kabupaten  Gorontalo,  maka  disarankan:  1)  Dalam  memberikan pelayanan  administrasi  desa,  perlunya  komunikasi  atau  respon  yang  tinggi terhadap  aspirasi,  kebutuhan,  kondisi  dan  keadaan  masyarakat;  2)  Pemerintah desa  diharapkan  dapat  melayani  masyarakat  dengan  ketetapan  waktu  yang  telah ditentukan  dengan  penyederhanaan  birokrasi  dan  prosedural,  serta  penyesuaian biaya  pelayanan  agar  kebijakan  pelayanan  tersebut  dapat  diakses  oleh  seluruh kalangan  masyarakat;  3)  Pemerintah  desa  perlu  melakukan  upaya-upaya  yang mengarah  pada  terlaksananya  orientasi  pelayanan  yang  ditetapkan  dengan memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang diinginkan.
Kata Kunci: Responsivitas, Pelayanan, Pelayanan, Administratif
PENDAHULUAN Dalam menghadapi era globalisasi yang penuh tantangan dan peluang,  aparatur  negara  dituntut untuk  dapat  memberikan  pelayanan yang sebaik-baiknya berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume III Nomor 1 Juni 201 6
penerima  layanan,  sehingga  dapat meningkatkan  daya  saing  dalam pemberian  layanan  baik  berupa barang maupun jasa. Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004 mengandung  spirit  untuk  terciptanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.  Pelimpahan  wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah  daerah  memungkinkan terjadinya penyelenggaraan pelayanan  dengan  jalur  birokrasi yang  lebih  ringkas  dan  memberikan peluang  bagi  pemerintah  daerah dalam  pemberian  dan  peningkatan kualitas layanan.
Perkembangan masyarakat yang dinamis dengan semakin tingginya tingkat pendidikan, pengetahuan dan ketrampilan menuntut  responsifitas  dari  aparat pemerintahan  untuk  meningkatkan kualitas  pelayanan  bagi  masyarakat. Aparatur pemerintah desa merupakan alat  pemerintah  sebagai  pelaksana pemerintah terendah. Dalam menjalankan  tugas  dan  fungsinya harus mampu menunjukkan kualitasnya  sebagai  abdi  masyarakat dan  abdi  Negara.  Sebagai  abdi masyarakat aparatur pemerintah desa adalah wakil dari masyarakat.
Dengan,  fungsi  gandanya  tersebut diharapkan  aparatur  pemerintah  desa mampu  mewakili  masyarakat  yang dipimpinnya.
Tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah semakin menjadi  sorotan  masyarakat  karena mendapatkan  pelayanan  yang  baik adalah  hak  masyarakat,  sedangkan aparatur berkewajiban menyelenggarakan  pelayanan  secara prima, dengan
prinsip-prinsip pelayanan  yang  sederhana,  cepat,
tepat,  tertib,  murah,  transparan  dan tidak diskriminatif. Masyarakat tidak hanya  menuntut  pelayanan  publik yang  lebih  efisien,  dan  memuaskan, tetapi  juga  menginginkan  perilaku administrasi publik yang lebih responsive dan mencerminkan kepatutan  ( fairness ),  keseimbangan etika  dan  kearifan  / good  judgment .
Tuntutan yang gencar dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah merupakan tuntutan yang wajar yang sudah  seharusnya  direspon  oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-  perubahan  yang  terarah dengan semakin terwujudnya penyelenggaraan  pemerintah  yang baik. Idealnya,  aparatur  Pemerintah Desa  memberikan  pelayanan  pada masyarakat sesuai kebutuhan masyarakat.  Kenyataannya,  aparatur Pemerintah  Desa  belum  mampu menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dengan baik. Disamping karena kualitas aparaturnya, juga karena tidak semua warga masyarakat mengetahui kebutuhan dirinya sehingga masyarakat  begitu  saja  percaya kepada  aparat  desa.  Misalnya  dalam urusan  pemenuhan  kebutuhan  pokok dan layanan yang bersifat administsratif  kependudukan  seperti surat  pengantar  untuk  pengurusan Kartu Keluarga (KK), KTP, kelahiran, pernikahan, kematian.
Selain  itu  pelayanan  administrasi yang  ada  di  desa  bukan  hanya mengenai  surat-suratan  tetapi  juga mengenai  bantuan  BLT  dan  Raskin kepada  masyarakat  kurang  mampu, pelayanan  administratif  mengenai akta tanah dan lain sebagainya.
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume III Nomor 1 Juni 201 6
Desa  haya-haya  Kecamatan
Limboto  Barat  Kabupaten  Gorontalo adalah  salah  satu  desa  pemekaran yang  dimekarkan  pada  tahun  2008 dari  desa  induknya  yaitu  Desa Padengo  Kecamatan  Limboto  Barat. Meskipun  telah  berusia  sekitar  8 tahun,  namun  keinginan  masyarakat untuk memperoleh pelayanan administrasi  yang  maksimal  dari pemerintah  desa  belum  sepenuhnya terpenuhi, misalnya menyangkut pelayanan  yang  terkesan  mahal, berbelit-belit dan sulit diakses terutama  oleh  masyarakat  kalangan bawah.
Kenyataan yang ada di lapangan  melalui  observasi  awal yang  dilaksanakan  oleh  peneliti bahwa  walaupun  pemekaran  sudah dilakukan namun masih menyimpang dengan apa yang menjadi tujuan dari pemekaran  tersebut  yang  seharusnya lebih mengarah pada pelayanan yang berkualitas,  akan  tetapi  masih  sering terjadi  berbagai  masalah  antara  lain masih kurang berkualitasnya pelayanan  administrasi  desa  yang diberikan  oleh  pemerintah  Desa Haya-haya Kecamatan Limboto Barat  Kabupaten  Gorontalo  tampak pada lemahnya responsivitas penyelenggara  pelayanan  dalam  hal ini aparat desa, baik dalam memberikan  pelayanan  administrasi maupun pembinaan kepada masyarakat,  pelayanan  pengaduan masyarakat, penyelesaian sengketa di masyarakat  dan  lain  sebagainya. Artinya bahwa pelayanan administrasi  desa  yang  diberikan masih kurang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri, dalam memberikan pelayanan  administrasi  tampak  pada
masih  adanya  ketidakadilan  dalam memberikan pelayanan yang membeda-bedakan golongan masyarakat,  kedekatan  emosional dan kekerabatan dan lain sebagainya, baik  dari  segi  waktu,  biaya,  dan bentuk pelayanan yang diberikan. Permasalahan selanjutnya disebabkan oleh kurangnya komunikasi  atau  respon  yang  baik dari aparat sebagai penyedia layanan, sehingga pelayanan administrasi yang  ada  di  desa  haya-haya  belum terlaksana  sesuai  yang  diharapkan. Sebagai  contoh,  banyak  masyarakat yang  tidak  mengetahui  apa  saja persyaratan  yang  dibutuhkan  untuk mengurus  KTP,  Akta  Kelahiran, Akte  kematian,  dan  akta  tanah, sehingga  mereka  harus  bolak  balik antara  kantor  desa  dan  dinas  catatan sipil  tanpa  kejelasan.  Selain  itu  juga pelayanan administrasi  di  desa haya- haya  masih  sangat  lamban,  sehingga masyarakat yang ada harus menunggu  lama  dalam  mendapatkan pelayanan  administrasi.  Hal  ini kemudian  bermuara  pada  lemahnya simpati masyarakat
terhadap pemerintah  akibat  tidak  adanya kepuasan  dari  masyarakat  itu  sendiri selaku penerima layanan.
Permasalahan juga tampak pada  rendahnya  orientasi  pelayanan dimana  pelayanan  administrasi  desa yang  diberikan  pemerintah  desa kurang  berorientasi  pada  kepuasan masyarakat.
Misalnya dalam
pelayanan  administrasi  seperti  surat keterangan  (Domisili,  usaha,  dll), dan pengurusan kelengkapan administrasi KTP, sebagian masyarakat  merasa  didiskrimanasi dengan lamanya waktu proses pengurusan  yang  sebenarnya  dapat
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume III Nomor 1 Juni 201 6
dilakukan  lebih  singkat,  atau  bahkan ada  yang  sama  sekali  tidak  dapat dilayani  dengan  alasan  kesibukan. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggara  pelayanan  di  Desa Haya-haya kurang menyadari pentingnya  segala  bentuk  pelayanan yang  berorientasi  pada  kepuasan masyarakat  sebagai  tolok  ukur  bagi kualitas pelayanan yang diberikan. Kondisi ini kemudian memunculkan pandangan kritis terhadap  kinerja  Pemerintah  Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Desa dipandang kurang respon dan pandangan  negatif  lainnya  yang berujung pada rendahnya kepercayaan masyarakat kepada aparatur Pemerintah Desa. Sementara, masyarakat tidak mungkin menolak keharusan berhubungan dengan Pemerintah Desa sebagai organisasi pemerintahan di tingkat paling bawah.

## PERMASALAHAN
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi  masalah  tersebut  di  atas, maka rumusan masalah dalam penelitian  ini  adalah  Bagaimana Responsivitas Aparat Dalam Pelayanan Administratif Kependudukan Desa Haya-Haya Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo. TUJUAN DAN MANFAAT

## PENELITIAN
Tujuan Penelitian Adapun  tujuan  penelitian  ini adalah untuk mengetahui
Responsivitas Aparat Dalam Pelayanan Administratif Kependudukan Desa Haya-Haya Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo.

## Manfaat Peneltian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan  manfaat  positif  bagi semua  pihak  yang  terkait,  baik manfaat  secara  teoritis  maupun praktis sebagai berikut:
Manfaat Teoritis Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat  dalam  kontribusi  pemikiran terhadap pengembangan ilmu
pengetahuan secara umum dan khususnya bagi kajian ilmu
administrasi publik. Selain itu, sebagai  bahan  kajian  dan  referensi bagi  penelitian  lanjutan  khususnya mengenai  kebijakan  pemekaran  desa dalam meningkatkan pelayanan administrasi. Manfaat Praktis Secara praktis, penelitian ini diharapkan  dapat  menjadi  bahan masukan dan evaluasi bagi pemerintah  Kabupaten  Gorontalo secara umum, dan khususnya pemerintah Desa Haya-haya
Kecamatan  Limboto  Barat  untuk meningkatkan  kualitas  pelayanan administrasi kepada masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2005:11) penelitian deskriptif adalah  penelitian  yang  dilakukan untuk  mengetahui  nilai  variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume III Nomor 1 Juni 201 6
(Independen) tanpa membuat perbandingan,  atau  menghubungkan antara  satu  dengan  variabel  yang lain. Fokus Penelitian Penelitian  ini  difokuskan  pada Responsivitas Aparat Dalam Pelayanan Administratif Kependudukan Desa Haya-Haya Kecamatan Limboto Barat Kabupaten  Gorontalo,  yang  dapat dilihat dari aspek komunikasi, ketepatan waktu dan orientasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  deskripsi  hasil penelitian  yang  telah  dikemukakan sebelumnya  yang  menggambarkan mengenai ketiga fokus dalam penelitian tentang Kebijakan Pemekaran Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Admnistrasi  di  Desa  Haya-haya Kecamatan Limboto Barat Kabupaten  Gorontalo,  yaitu  tentang responsivitas  pelayanan,  ketepatan waktu  pelayanan,  dan  orientasi pelayanan,  maka  selanjutnya  dapat dikemukakan bahasan sebagai berikut: Responsivitas  aparat  dalam meningkatkan pelayanan administrasi desa haya-haya Kecamatan Limboto Barat Kabupaten  Gorontalo  dinilai  kurang baik.  Dengan  kata  lain  bahwa  aparat pemerintah desa dalam menyelenggarakan tugas pelayanannya kurang memiliki responsivitas  yang  tinggi  terhadap kebutuhan pelayanan khususnya
pelayanan  administrasi  desa  yang diharapkan  masyarakat.  Penilaian  ini diperoleh melalui pernyataan- pernyataan informan dan pengamatan  peneliti  di  lapangan, dimana  dari  segi  kemampuan  aparat mengenali  bentuk  pelayanan  yang sesungguhnya dibutuhkan oleh masyarakat  masih  sangat  kurang. Sehingganya pelayanan
yang diberikan  pun  sesuai  dengan  apa yang telah terpatron dalam ketentuan pelayanan  organisasi  pemerintah.
Misalnya dalam hal penyelenggaraan pelayanan  adminisrasi  desa,  aparat desa terkesan mempersulit dan sangat prosedural sehingga masyarakat  merasa  disulitkan  untuk memperoleh  pelayanan.  Hal  inilah yang kemudian
menimbulkan kesenjanngan  dalam  pelayanan  itu sendiri  dimana  masyarakat  selaku penerima  pelayanan  merasa  kurang terpenuhi kebutuhannya.
Selanjutnya responsivitas aparat dalam meningkatkan pelayanan  administrasi  desa  melalui ketepatan  waktu  pelayanan  oleh pemerintah Desa haya-haya Kecamatan Limboto Barat Kabupaten  Gorontalo  dinilai  kurang baik.  Dengan  kata  lain  bahwa  setiap pelayanan  administrasi  desa  yang diberikan oleh aparat desa haya-haya belum mampu memberikan pelayanan  yang  tepat  sesuai  dengan apa  yang  telah  ditetapkan  dalam mekanisme  dan  prosedur  pelyanan kantor desa. Penilaian tersebut diperoleh melalui pernyataan- pernyataan informan dan pengamatan  peneliti  di  lapangan mengenai  akuntabilitas  pelayanan administrasi desa yang diselenggarakan oleh aparat
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume III Nomor 1 Juni 201 6
pemerintah  desa.  Ketidak  tepatan dalam  melaksanakan  pelayanan  ini menunjuk  pada  kebijakan-kebijakan mengenai penyelenggaraan pelayanan yang ditempuh oleh pemerintah  desa  dipandang  kurang konsisten dengan aspirasi masyarakat,  terutama  dalam  hal prosedur  dan  birokrasi  pelayanan yang dianggap rumit dan menyulitkan bagi masyarakat, mengingat masyarakat di desa sebagian besar memiliki keterbatasan baik  dari  segi  ekonomi,  pendidikan, pengetahuan maupun wawasan tentang birokrasi. Misalnya kebijakan  mengenai  biaya  pelayanan administrasi desa yang oleh sebagian masyarakat  (terutama  masyarakat dengan income rendah)  tidak  dapat dipenuhi sehingga menimbulkan keengganan bagi golongan masyarakat  ini  berurusan  langsung dengan pemerintah di desa dalam hal pelayanan administrasi maupun pelayanan  jasa  lainnya.  Kondisi  ini seharusnya  dapat  dicermati  dengan baik  oleh  unsur  pemerintah  desa haya-haya  sehingga  peru  dilakukan perbaikan  terhadap  setiap  kebijakan- kebijakan yang akan ditempuh dengan  memprtimbangkan  kondisi dan  keberadaan  masyarakat  selaku obyek penerima kebijakan pelayanan tersebut. Kemudian responsivitas aparatur dalam meningkatkan pelayanan  administrasi  desa  melalui orientasi  pelayanan  oleh  pemerintah Desa haya-haya Kecamatan Limboto Barat  Kabupaten  Gorontalo  dinilai kurang baik. Dengan kata lain bahwa pelayanan  administrasi  desa  yang diselenggarakan  kurang  berorientasi pada  kepuasan  masyarakat  selaku
penerima barang/jasa layanan. Penlaian ini diperoleh melalui pernyataan  informan  terutama  dari luar unsur pemerintahan yang sebagian  besar  beranggapan  bahwa pelayanan khususnya pelayanan administrasi  desa  yang  diberikan oleh  pemerintah  Desa  haya-haya Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo kurang memuaskan. Demikian pula pengamatan  peneliti  di  lapangan yang  menunjukkan  bahwa  memang masih  ada  keluhan-keluhan  dari masyarakat mengenai pelayanan administrasi  desa  yang  diberikan oleh pemerintah dan terkesan kurang adil dan bijaksana. Misalnya timbulnya  keluhan  dari  masyarakat diakibatkan oleh pemberian pelayanan  administrasi  desa  yang kurang adil dan sering
memperioritaskan  kalangan  tertentu, kelompok  masyarakat  yang  cukup terpandang  di  desa,  masyarakat dengan kondisi  ekonomi yang layak, atau  masyarakat  yang  memiliki hubungan kekerabatan dengan aparat pemerintah desa. Kelompok masyarakat  inilah  yang  seringkali memperoleh prioritas pelayanan dibandingkan dengan kelompok masyarakat  bawah  yang  memiliki keterbatasan  akses  tersebut.  Adanya kesan  diskirminasi  dalam  pelayanan administrasi  seperti  itulah  yang memicu  timbulnya  keluhan-keluhan yang menunjukkan adanya ketidakpuasan dari masyarakat karena  penyelenggaraan  pelayanan yang dianggap tidak merata dan tidak menyeluruh secara adil. Secara keseluruhan dapat digambarkan  bahwa  responsivitas aparatur  dalam  dalam  meningkatkan
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume III Nomor 1 Juni 201 6
pelayanan  administrasi  desa  di  Desa haya-haya Kecamatan Limboto Barat Kabupaten  Gorontalo  adalah  kurang baik, yang ditunjukkan oleh responsivitas  pelayanan  yang  kurang baik,  ketepatan  waktu  pelayanan yang  kurang  kurang  baik,  dan orientasi pelayanan yang juga kurang baik.  Dengan  demikian,  maka  perlu menjadi  suatu  perhatian  serius  dari pihak pemerintah desa untuk mengantisipasi dan memperbaiki serta  meningkatkan  kemampuannya dalam  memberikan  pelayanan  yang berkualitas kepada masyarakat, sehingga  esensi  dari  pada  adanya pemekaran  desa  salah  satunya  yaitu untuk memberikan kemudahan birokrasi pelayanan kepada masyarakat dapat diwujudkan, hingga  hubungan  harmonis  dan dinamis  antara  pemerintah  dengan masyarakat  dalam  mencapai  tujuan pembangunan daerah.

## SIMPULAN
Berdasarkan  deskripsi  hasil penelitian  dan  pembahasan  yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa responsivitas aparat dalam pelayanan administrasi  kependudukan  di  Desa Haya-haya Kecamatan Limboto Barat  Kabupaten  Gorontalo  adalah kurang  baik.  Hal  ini  ditunjukkan oleh:
1. Komunikasi  atau  respon  aparatur terhadap  pelayanan  administrasi di  desa  haya-haya  belum  sesuai dengan  harapan  masyarakat,  hal ini disebabkan oleh adanya aparatur  yang  tidak  memahami mekanisme dan prosedur pelayanan yang ada di pemerintah
desa  sehingga  terkesan  bahwa aparatur  tidak  mampu  melayani kebutuhan  masyarakat  dalam  hal pelayanan administrasi desa.
2. Ketepatan  waktu  pelayanan  yang kurang baik, dimana setiap pelayanan  yang  diberikan  oleh aparat  desa  masih  sangat  lambat dan  selain  itu  dilihat  dari  segi biaya,  prosedural  dan  birokrasi dipandang menyulitkan bagi masyarakat kelas bawah. 3. Orientasi  pelayanan  yang  kurang baik, dimana pemberian pelayanan kurang berorientasi pada  kepuasan  yaitu  adanya diskriminasi dalam penyelenggaraan pelayanan sehingga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. 4. Kurangnya komunikasi, ketepatan waktu  pelayanan yang tidak sesuai serta orientasi pelayanan  yang  kurang  baik terhadap  pelayanan  administrasi yang  ada  di  desa  Haya-haya menjadikan  harapan  dan  tingkat kepuasan  masyarakat  kepada aparat  desa  sangat  rendah  atau tidak  sesuai  dengan  apa  yang mereka (masyrakat) harapkan.

## SARAN
Berdasarkan  simpulan  tentang responsivitas desa dalam meningkatkan pelayanan administrasi desa di Desa Haya-haya Kecamatan Limboto Barat
Kabupaten  Gorontalo  yang  kurang baik,  maka  diajukan  beberapa  saran diantaranya :
1. Dalam  memberikan  pelayanan administrasi desa, perlunya
komunikasi  atau  respon  yang
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume III Nomor 1 Juni 201 6
tinggi terhadap aspirasi, kebutuhan,  kondisi  dan  keadaan masyarakat selaku obyek penerima  pelayanan  agar  dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.
2. Pemerintah desa diharapkan dapat melayani masyarakat dengan
ketetapan waktu yang telah ditentukan dengan penyederhanaan birokrasi dan prosedural, serta penyesuaian biaya  pelayanan  agar  kebijakan pelayanan  tersebut  dapat  diakses oleh seluruh kalangan masyarakat.
3. Pemerintah  desa  perlu  melakukan upaya-upaya yang mengarah pada terlaksananya  orientasi  pelayanan yang ditetapkan dengan memberikan pelayanan sesuai dengan  apa  yang  diinginkan  dan dibutuhkan  serta  sesuai  dengan kondisi masyarakat agar mayarakat  merasa  puas  dengan hasil pelayanan yang diberikan.
4. Perlunya  perhatian  khusus  oleh Pemerintah  kabupaten  Gorontalo untuk  meningkatkan  pelayanan administrasi desa melalui peningkatan kinerja aparatur yang dilihat  dari  komunikasi  atau respon aparatur terhadap masyarakat, ketepatan waktu penyelesaian pelayanan, serta orientasi pelayanan yang baik atau sesuai  dengan  kebutuhan  atau harapan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisubrata,  H.Winarna  Surya.  2002. Etika Pemerintahan . Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Byars,  Lloyd  L  &  Rue,  Leslie  W. 2009. Human Resources
Management .  8th  edition.    Hill Irwin: McGraw. Dessler ,  Gary. 2006 . Manajemen
Sumber  Daya  Mnusia. Jilid  1.
Jakarta: PT. Indeks. Hasibuan,  Melayu  Sultan  Parlagua. 2012. Manajemen  Personalia dan  Sumber  Daya  Manusia . Yogyakarta: BPFE Kumorotomo, Wahyudi. 2008. Akuntabilitas  Birokrasi  Publik
‘Sketsa  Pada  Masa  Transisi’ . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Labolo, Muhadam. 2008. Memahami Ilmu  Pemerintahan  ‘Suatu Kajian Teori, Konsep, Pengembangannya . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Lukman, Sampara. 2009. Manajemen
Kualitas  Pelayaan .    Jakarta:
STIA LAN Press. Moeljono, Djokosantoso. 2007. Budaya Korporat dan Keunggulan Korporasi . Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. Nugroho,  D.Riant.  2003. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi,  dan  Evaluasi . Jakarta: Elex Media Komputindo. Mangkunegara.  2012 . Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung:  Remaja Rosdakarya. Nawawi , Hadari.  2012. Manajemen Sumber Daya Manusia . Yogyakarta: UGM. Press. Ratminto  dan  Winarsih,  Atik  Septi.
2009. Manajemen  Pelayanan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sabarno, Hari. 2007. Memadu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan  Bangsa. Jakarta: Sinar Grafika.
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume III Nomor 1 Juni 201 6
Santosa,  Pandji.  2008. Administrasi Publik:  Teori  dan  Aplikasi
Good  Governance .    Bandung:
PT. Refika Aditama. Siagian  P.  Sondang.  2007 . Kiat
Meningkatkan Produktivitas Kerja. Jakarta: Rineka. Cipta
Samsudin , Sadili. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia . Bandung: Pustaka Setia. Sri Kusrini Maruti. 2013. Responsivitas Pelayanan Kantor    Pertanahan  Kota Salatiga  Dalam  Implementasi Program Larasita. Soemantri,  Bambang  Trisantono. 2011. Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan  Desa,  “Suatu Pengantar Tugas Bagi Penyelenggara  Pemerintahan Desa  Secara  Normatif  dan Komprehensif” : Bandung:
Fokusmedia.
Soleh,  Chabib  dan  Suripto.  2010. Menilai  Kinerja  Pemerintahan Daerah . Bandung: Fokusmedia. Sugiyono.  2010. Metode  Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D ,  Ed.  Revisi  Cet.  Ke  -10. Bandung: Alfabeta. Sutopo,  dan  Suryanto,  Adi.  2003. Pelayanan Prima, Bahan Diklat  Prajabatan  Gol.  III, edisis Revisi . Jakarta: Lembaga Administrasi Negara. Surjadi. 2009. Pengembangan
Kinerja Pelayanan Publik . Bandung: Refika Aditama. Suharto, Edi. 2007. Kebijakan Sosial: Sebagai Kebijakan
Publik. Bandung: Alfabeta.
Wirartha,  I  Made.  2006 .  Metode Penelitian Sosial Ekonomi . Yogyakarta: Andi Offset.