## ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH DITERAPKANNYA BASIS AKRUAL TAHUN 2014 - 2015
Fathiyah 1 , Masnun 2

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the  financial  performance  of  Jambi Provincial  Government  in  the  regional  financial  statements  before  and  after  the implementation  of  accrual  basis  in  2014  and  2015.  The  result  of  the  research shows  that  the  financial  performance  of  Jambi  Provincial  Government  as measured  by  liquidity  ratio,  solvency  ratio  and  leverage  ratio  are  still  in  good category  and  within  safe  limits  because  value  of  all  the  ratio  is  above  industry standard, although in 2015 there is a decrease in all value ratio because in that year  the  Jambi  Provincial  Government  has  applied  the  accrual  basis  in presenting  the  financial  statements  so  that  there  is  a  decrease  in  the  asset  post that  is  in  the  post  of  current  assets  due  to  allowance  for  receivables  and  on  the post  of  fixed  assets  due  to  depreciation  of  fixed  assets.  Decrease  in  asset  value automatically leads to a decrease in its financial performance.
Keywords : financial performance, financial ratio, accrual basis

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang Penelitian
Perkembangan  posisi  keuangan  mempunyai  arti  yang  sangat  penting  bagi suatu  instansi  karena  Faktor  terpenting  untuk  dapat  melihat  perkembangan  suatu instansi  terletak  dalam  kinerja  keuangannya,  karena  dari  kinerja  keuangan tersebut  dapat mengevaluasi apakah kebijakan yang ditempuhsuatu instansi sudah tepat atau belum, sehingga  dapat diketahui apakah pengelolaan keuangan Instansi sudah baik atau tidak.
Kinerja  keuangan  dari  suatu  instansi  dapat  menentukan  berhasil  atau tidaknya  instansibersangkutan.  Fungsi  dari  pengukuran  kinerja  keuangan  adalah sebagai  alat  bantu  bagi  manajemen  di  instansi  dalam  proses  pengambilan keputusan,  juga  untuk  memperlihatkan  kepada  investor  maupun  pelanggan  atau masyarakat  secara  umum  bahwa  instansi  tersebut  mempunyai  kredibilitas  yang baik.
Pemerintah  Provinsi Jambi adalah salah satu instansi yang juga menerapkan fungsi  keuangan,  walaupun  sebagai  instansi  non  profit  yang  tidak  mencari keuntungan  karena  orientasinya  adalahuntuk  pelayanan  publik  yang  lebih  baik tetap  saja  dituntut  untuk  mempunyai  kinerja  keuangan  yang  baik  karenadengan kinerja  keuangan  yang  baik    artinya  sama  dengan  pelaksanaan  pengelolaan keuangan  daerah  dalammembiayai  pembangunan  dan  memberikan  pelayanan kepada  masyarakat  telah  dilaksanakan  dengan  baik  sesuai  dengan  perencanaan yang  telah  ditetapkan,  disamping  itu  juga  untuk  pertanggungjawaban  dan transparansi publik.
Setiap  akhir  tahun  Pemerintah  Provinsi  Jambi  menyusun  laporan pertanggung jawaban kinerja Pemerintah Daerah selama satu tahun kepada pihak pemangku  kepentingan  dan  salah  satu  bentuk  laporan  dan  pertanggung  jawaban tersebut adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Untuk untuk menganalisis
1 Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari
2 Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari
kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  maka  neraca  adalah  sebagai  salah  satu komponen  dari  Laporan  Keuangan  yang  sangat  penting  dalam  melakukan perhitungan  kinerja  keuangan  tersebut,dan  data  yang  ada  pada  pos-pos  dalam neraca ini kemudian dianalisis dengan menggunakan rasio keuangan seperti rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio leverege (utang)
Penelitian  ini  ditekankan  pada  analisis  perhitungan  rasio  keuanganpada Laporan  Keuangan  Pemerintah  Provinsi  Jambi  pada  periode  dua  tahun  terakhir yaitu  tahun  2014  dan  tahun  2015  untuk  melihat  Bagaimana  kinerja  keuangan Pemerintah  Provinsi  Jambi  pada  saat  sebelum  diterapkannya  Sistim  Akuntansi Pemerintahan  Daerah Berbasis Akrual  (sebelumnya masih menerapkan basis Kas menuju  Akrual)  yaitu  dengan  menggunakan  neraca  keuangan  tahun  2014  dan pasca  penerapan  Akuntansi  berbasis  akrual  yaitu  dengan  menggunakan  neraca keuangan tahun 2015.
Perbedaan basis pencatatan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah  Daerah  menyebabkan  ada  beberapa  perbedaan  yang  muncul  dalam beberapa pos yang ada pada neraca daerahdan secara otomatis akan berimbas pula pada  kinerja  keuangan  Pemerintah  daerah  dalam    periode  dua  tahun  tersebut. Perbedaan  penyajian  Laporan  Keuangan  (Neraca)  sebelum  dan  setelah diterapkannya  basis  akrual    dapat  dilihat  pada  tabel  neraca  Pemerintah  Provinsi Jambi Tahun 2014 dan 2015 berikut ini.

## Tabel 1, Pemerintah Provinsi Jambi Neraca
Per 31 Desember 2015 dan 2014 No. Uraian Tahun 2015 Tahun 2014 1. ASET ASET LANCAR Kas Piutang Daerah Penyisihan Piutang Beban Diayar dibayar di Muka Persediaan INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Non Permanen Investasi Permanen ASET TETAP Total Aset Tetap Akumulasi Penyusutan ASET LAINNYA Total Aset Lainnnya Akumulasi Amortisasi Akumulasi Penyusutan 477.729.819.138,96 217.697.239.558,99 6.250.449.690,25 (1.338.798.576,79) 531.343.107,00 254.589.585.359,51 304.076.094.502,57 12.321.730.504,81 291.754.363.997,76 3.701.672.055.790,85 7.216.099.983.228,65 (3.514.427.927.437,80) 906.698.353.541,58 912.565.536.286,40 (4.723.031.824.37) (1.114.150.920.45) 835.669.608.650,82 511.810.658.045,73 14.243.830.607,73 0 538.235.361,00 309.076.884.636,36 322.840.987.700,95 35.118.133.821,95 287.722.853.879,00 6.519.502.730.168,17 6.519.502.730.168,17 0 839.742.370.997,40 839.742.370.997,40 0 0 2. KEWAJIBAN Kewajiban Jk. Pendek Kewajiban Jk. Panjang 136.802.405.618,32 136.802.405.618,32 0 154.868.341.572,07 154.868.341.572.07 0 3. EKUITAS Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi Ekuitas Dana Cadangan 5.253.373.917.355,64 8.362.887.355.945,27 680.801.267.078,75 7.682.086.088.866,52 0
Sumber Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2015
Dari tabel diatas dapat dilihat perbedaannya terutama pada sisi aset baik aset lancar  maupun  aset  tetap  diamana  pada  tahun  2014  tidak  ada  pos    Penyisihan piutang sedangkan pada tahun 2015 karena sudah menerapkan basis akrual maka rekening tersebut muncul dan dilakukan perhitungan besaran penyisihannya,  Hal yang sama juga terlihat pada aset tetap dan aset lainnnya dimana pada tahun 2014 belum  ada  pos  rekening  akumulasi  penyusutan  dan  akumulasi  amortisasi sedangan  pada  tahun  2015  sudah  ada  dan  lansung  dilakukan  perhitungan penyusutan dan amortisasinya. Penambahan pos rekening ini menyebabkan terjadi penurunan  jumlah  total  aset  lancar,  aset  tetap  dan  aset  lainnya  pada  tahun  2015 sehingga  berpengaruh  pada  laporan  kinerja  keuangan  Pemerintah  Provinsi  Jambi pada dua tahun terakhir tersebut.
Berdasarkan    penjelasan  pada  latar  belakang  diatas,    disini  penulis  dapat merumuskan  permasalahannya  adalah  sebagai  berikut:  Bagaimana  kinerja keuangan  Pemerintah  Provinsi  Jambi  yang  diukur  dengan  rasio  likuiditas, solvabilitas dan rasio leverege (utang)  pada Laporan keuangan Pemerintah daerah sebelum  diterapkannya  basis  akrual  pada  tahun  2014  dan  pasca  diterapkannya basis akrual pada tahun 2015.
Untuk  menganalisis  kinerja  keuangan  Pemerintah  Provinsi  Jambi  yang diukur  dengan  rasio  likuiditas,  solvabilitas  dan  rasio  leverage  (utang)    pada laporan  keuangan  Pemerintah  daerah  sebelum  diterapkannya  basis  akrual  pada tahun 2014 dan pasca diterapkannya basis akrual pada tahun 2015.

## METODELOGI PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriftif kualitatif dengan cara menggunakan teori-teori yang berdasarkan pada buku-buku panduan dan konsep-konsep yang ditentukan , sehingga diperoleh gambaran yang dibahas  dan  metode  kuantitatif  dengan  cara  menganalisis  data  yang  dibutuhkan pada  penelitian  yaitu  data  keuangan  atau  analisis  terhadap  neraca  Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2014 dan 2015. Adapun Jenis data yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yaitu  laporan  keuangan  Pemerintah Provinsi JambiTahun 2014-2015.

## TINJAUAN PUSTAKA
Untuk  memutuskan  suatu  badan  usaha  atau  badan  perusahaan  memiliki kualitas  yang  baik  maka  ada  dua  penilaian  yang  paling  dominan  yang  dapat dijadikan acuan untuk melihat badan usaha/perusahaan tersebut telah menjalankan suatu kaidah-kaidah manajemen yang baik. Penilaian ini dapat dilakukan dengan melihat  sisi  kinerja  keuangan  ( financial  performance) dan  kinerja  non  keuangan ( nonfinancial  performance). Kinerja  keuangan  melihat  pada  laporan  keuangan yang  dimiliki  perusahaan/badan  usaha  yang  bersangkutan  dan  itu  tercermin  dari informasi  yang  diperoleh  pada balancesheet (neraca), income  statement (laporan laba rugi), dan cash flow statement (laporan arus kas) serta hal-hal lain yang turut mendukung  sebagai  penguat  penilaian financial  performance tersebut  (  Irham Fahmi, 2011: 2 ).
Menurut  Irham  Fahmi  (  2011:  2  ),  kinerja  keuangan  adalah  suatu  analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan  telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Seperti  dengan  membuat  suatu  laporan  keuangan  yang  telah  memenuhi  standard
an  ketentuan  dalam  SAK  (  Standar  Akuntasi  Keuangan  )  atau  GAAP  ( General Acepted Accounting Principle ), dan lainnya
Menurut  Munawir  (  2000:  31  ),  dalam  menganalisa  dan  menilai  posisi keuangan  dan  potensi  atau  kemajuan-kemajuan  perusahaan,  faktor  yang  paling utama untuk mendapatkan perhatian oleh penganalisa adalah:
a. Likuiditas,  adalah  kemampuan  perusahaan  untuk  memperoleh  kewajiban keuangannya  yang  harus  segera  dipenuhi  atau  kemampuan  perusahaan perusahaan untuk memenuhi keuangannya pada saat ditagih.
b. Solvabilitas,  adalah  kemampuan  perusahaan  untuk  memenuhi  kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi baik kewajiban keuangan jangka  pendek  maupun  jangka  panjang.  Suatu  perusahaan  dikatakan solvable apabila  perusahaan  tersebut  mempunyai  aktiva  atau  kekayaan  yang  cukup untuk  membayar  semua  hutang-hutangnya,  sebaliknya  apabila  jumlah  aktiva tidak  cukup  atau  lebih  kecil  daripada  jumlah  hutang,  berarti  perusahaan tersebut dalam keadaan insolvable.
c. Rentabilitas  atau profitability ,  adalah  kemampuan  menunjukan  kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.
Stabilitas  usaha,  adalah  menunjukan  kemampuan  perusahaan  untuk melakukan  usahanya  dengan  stabil,  yang  diukur  dengan  mempertimbangkan kemampuan  perusahaan  untuk  membayar  beban  bunga  atas  hutang-hutangnya tepat  pada  waktunya  dan  membayar  kembali  hutang-hutang  tersebut  tepat  pada waktunya,  serta  kemampuan  perusahaan  untuk  membayar  deviden  secara  teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan.
Menurut  Martono  dan  Harjito  (2005  :  51),  analisis  laporan  keuangan merupakan  analisis  mengenai  kondisi  keuangan  suatu  perusahaan  yang melibatkan neraca dan laba rugi.
Menurut  Dwi  Prastowo  dan  Rifka  Juliaty  (  2008  :  56  ),  analisis  laporan keuangan  tidak lain merupakan  suatu  proses  untuk  membedah  laporan  keuangan kedalam unsur-unsurnya, menelaah  masing-masing unsur tersebut, dan menelaah hubungan  diantara  unsur-unsur  tersebut,  dengan  tujuan  untuk  memperoleh pengertian dan pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan itu sendiri. Menurut  Mahmudi  (2016  ;  9)  fungsi  utama  dari  laporan  keuangan pemerintah  daerah  adalah  untuk  memberikan  informasi  keuangan  kepada  phak- pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut yang digunakan sebagai dasar pengambilan  keputusan  ekonomi,  sosial  dan  politik.  Namun  tidak  semuua pengguna laporan keuangan memahaki akuntansi sebagai alat untuk menghasilkan laporan keuangan  sehinggga untuk memahami dan menginterpretasikannya perlu dibantu  dengan  analisis  laporan  keuangan.  Analisis  laporan  keuangan  dimaksud untuk  membantu  bagaimana  menfsirkan  angka-angka  dalam  laporan  keuangan. Laporan  keuangan  merupakan  produk  akhir  dari  proses  atau  kegiatan  akuntansi suatu kesatuan usaha.
Laporan  keuangan  menyajikan  informasi  keuangan  yang  diperlukan  oleh pihak yang berkepentingan, antara lain: manajer perusahaan, pemilik perusahaan, bankir,  kreditor,  investor,  pemerintah  dan  lembaga  lain.  Menurut  Peraturan Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan (SAP)  dijelaskan  bahwa  Laporan  Keuangan  merupakan  laporan  terstruktur mengenai  posisi  keuangan  dan  transaksi  yang  dilakukan  oleh  suatu  entitas pelaporan.  Entitas  pelaporan  dalam  pemerintah  adalah  unit  Pemerintahan  yang terdiri  dari  satu  atau  lebih  entitas  akuntansi  yang  menurut  ketentuan  perundang-
undangan  wajib  menyampaikan  Laporan  Pertanggung  jawaban  berupa  laporan keuangan.
Laporan  keuangan  Pemerintah  daerah  sedikit  berbeda  dengan  laporan keuangan  perusahan,  adapun  komponen  laporan  keuangan  Pemerintah  daerah adalah sebagai berikut :
1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Arus Kas
5. Laporan Peubahan Saldo Anggaran Lebih
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan Atas Laporan Keuangan Informasi  aset  dalam  neraca  sangat  penting  untuk  menghitung    rasio keuangan tertentu, ada beberapa rasio keuangan yang kurang relevan untuk sektor publik    karena  berhubungan  dengan  laba  sedangkan  pada  sektor  publik  tidak tersedia  informasi  laba  ,  sehingga  rasio  keuangan    yang  digunakan  dalam menganalisis  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  adalah      rasio  likuiditas, solvabilitas dan rasio leverage  (Mahmudi, 2016)
1. Rasio Likuiditas
Adapun jenis rasio likuiditas yang digunakan dalam penelitian ini antara lain ;
Aktiva Lancar Rasio Lancar = Utang Lancar Kas + Efek Rasio Kas = Utang Lancar Aktiva Lancar  -  Persediaan Rasio Cepat = Utang Lancar Aktiva Lancar  -  Utang Lancar Working Capital to Total Aset  =
Total Aktiva
2. Rasio Solvabilitas
Total Aktiva
Rasio Solvabilitas  =
Total Utang
3. Rasio utang (leverage)
Adapun  jenis  rasio leverage yang  digunakan  sebagai alat  analisis  dalam penelitian ini antara lain:
Total Utang Rasio utang terhadap Ekuitas  =
Jumlah Ekuitas Dana
Total Utang
Rasio Utang terhadap Aset Modal =
Total Aset Modal

## PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  analisis  kinerja  keuangan  Pemerintah  Provinsi  Jambi dengan  menggunakan  rasio  keuangan  maka  diperole  hasil  seperti  pada  tabel berikut ini :
Tabel 2 Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2014 dan 2015 Rasio Keuangan 2014 2015 Rasio Likuiditas Rasio Lancar Rasio Kas Rasio Cepat Rasio Working Capital to Total Aset 5,3  : 1 3,3  : 1 3,4  : 1 0,107 : 1 3,4 : 1 1,5 : 1 1,6 : 1 0,06 : 1 Rasio Solvabilitas 54,9 : 1 39,4 : 1 Rasio Utang Rasio Utang terhadap Ekuitas Rasio Utang terhadap Aset Modal 0,01 : 1 0,02 : 1 0,02 : 1 0,03 : 1
Sumber  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Provinsi  Jambi  Tahun  2014  dan  2015, Data diolah
Rasio  Lancar  menunjukkan  apakah  pemerintah  memiliki  aset  yang mencukupi  untuk  menutupi  hutangnya,  nilai  standar  rasio  lancar  yang  dianggap aman adalah 2 : 1. Untuk Provinsi Jambi Rasio Lancar tahun 2014 adalah 5,3 : 1, namun pada tahun 2015 menurun menjadi 3,4 : 1 penurunan rasio ini dikarenakan Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2015 sudah menerapkan basis akrual dalam menyajikan  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  sehingga  ada  penurunan  nilai pada sisi aset yaitu penurunan jumlah aset lancar dikarenakan adanya penyisihan piutang dan  pada aset tetap dikarenakan adanya penyusutan aset tetap.
Walaupun terjadi penurunan pada nilai aset untuk tahun 2015 dibandingkan dengan  tahun  214  tetapi  nilai  rasionya  masih  dianggap  aman  artinya  keuangan Pemerintah Provinsi Jambi pada dua tahun tersebut masih dalam kategori lancar. Penurunan  ini  juga  otomatis  berimbas  pada  rasio  likuiditas  lainnya,  rasio solvabilitas dan rasio leveregenya.
Rasio  Kas  bermanfaat  untuk  mengetahui  kemampuan  Pemerintah  Provinsi Jambi  dalam  membayar  utang  yang  harus  segera  dipenuhi  dengan  kas  dan  efek yang  dimiliki  oleh  Pemerintah  daerah.  Untuk  Provinsi  Jambi    rasio  kasnya  pada tahun 2014 adalah 3,3 : 1 dan pada tahun 2015 menurun menjadi sebesar 1,5 : 1, walaupun  terjadi  penurunan  tetapi  rasio  ini  masih  dalam  kategori  aman  artinya Pemerintah Provinsi Jambi dapat memnuhi utangnya yang harus segera dipenuhi.
Rasio  cepat  merupakan  salah  satu  ukuran  likuiditas  yang  terbaik,  rasio  ini bermanfaat  untuk  Pemerintah  daerah  dalam  membayar  utangnya  dengan  cepat. Rasio ini juga menujukkan berapa alat likuiditas yang digunakan untuk melunasi utang  lancar.  Untuk  Provinsi  Jambi    tahun  2014  rasio  cepatnya  sebesar  3,4  :  1, tetapi  pada  tahun  2015    enurun  menjadi  sebesar  1,6  :  1.  Walapun  terjadi penurunan  rasio  ini  masih  pada  batas  aman,  semakin  tinggi  rasio  cepat  semakin tinggi tingkat likuiditas keuangan Pemerintah daerah.
Working Capital to Total Aset Ratio adalah rasio keuangan untuk mengukur likuiditas  dari  total  aktiva  dengan  posisi  kerja  netto.  Analisis  modal  kerja  ini
bermanfaat  untuk  menilai  kecukupan  keuagan  pemerintah  dalam  memenihi kebutuhan  pelaksanaan  operasi  rutin  harian    tanpa  harus  mencairkan  investasi jangka  pendek  dan  jangka  panjang,  menggunakan  dana  cadangan  atau penggunaan pos pembiayaan lainnya. Semakin tinggi modal kerja maka likuiditas organisasi semakin baik.
Rasio modal kerja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2014 adalah 0,107 : 1 dan  terjadi  penurunan  pada  tahun  2015  menjadi  0,06  :  1,  walaupun  terjadi penurunan  pada  tahun  ini  namun  likuiditas  organisasi  (Pemerintah  Provinsi Jambi) masih dalam kategori aman.
Rasio Solvabilitas digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah  daerah dalam  memenuhi  seluruh  kewajibannya  baik  kewajiban  jangka  pendek  maupun jangka  panjang.  Rasio  solvabilitas  untuk Provinsi  Jambi  pada  tahun  2014  adalah 54,9 : 1 dan pad tahun 2015 menurun menjadi sebesar 39,4 : 1, walaupun terjadi penurunan  tetapi  dalam  dua  tahun  tersebut  Pemerintah  Provinsi  Jambi    secara keuangan  sangat  likuid  dan  solvabel  bahkan  dapat  dikatakan  terlalu  likuid  (over likuid).
Rasio utang  (leverage ratio) sangat penting bagi kreditor dan calon kreditor potensial pemerintah daerh dalam membuat keputusan pemberian kredit, rasio ini digunakan  oleh  kreditor  untuk  mengukur  kemampuan  Pemerintah  daerah  dalam membayar  utangnya.  Komponen  dari  rasio  utang  ini  adalah  rasio  utang  terhadap ekuitas dan rasio utang terhadap aset modal.
Rasio utang terhadap ekuitas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui bagian dari setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang,  rasio  utang  yang  tinggi  mengindikasikan  bahwa  pemerintah  daerah mungkin  sudah  kelebihan  utang  (over  leverage)  dan  harus  segera  mencari  jalan untuk mengurangi utang. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan resiko pemberian utang semakin besar. Untuk Pemerintah Provinsi Jambi  pada tahun 2014 rasionya adalah 0.01 : 1 dan ada sedikit peningkatan pada tahun 2015 menjadi sebesar .02 : 1,  namun  besaran  rasio tersebut  masih  relatif  sangat  kecil  sehingga  masih  dalam batas aman.
Rasio utang terhadap aset modal digunakan untuk mengetahui berapa bagian dari aset modal yang dapat digunakan untuk menjamin utang. Aset modal dalam hal  ini  yang  diproksikan,  Rasio  utang  terhadap  aset  modal  Provinsi  Jsmbi  pada tahun 2014 adalah 0,02 : 1 dan ada sedikit peningkatan pada tahun 2015 menjadi 0,03 : 1, rasio ini juga masih relatif sangat kecil dan masih kategori batas aman. Rasio  utang  ini  sebenarnya  tidak    relevan  untuk  sektor  publik  karena asumsinya  jika  terjadi  likuidasi  kreditor  tidak  bisa  mengklaim  aset  modal pemerintah  jika  ada  kegagalan  pembayaran  dalam  membayar  utang  karena kreditor tidak dapat mempailitkan pemerintah daerah.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Hasil analisis kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2014 dan  2015  berdasarkan  rasio  likuiditas,  rasio  solvabilitas  dan  rasio  utang  dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Rasio  Likuiditas,  rasio  ini  menunjukkan kinerja  keuangan  Pmerintah  Provinsi Jambi  pada  tahun  2014  dan  2015  dalam kategori  baik  dan  masih  dalam  batas aman, walaupun ada penurunan nilai rasio pada tahun 2015 dibandingkan pada tahun 2104, tetapi untuk rasio lancar, rasio kas, rsio cepat dan rasio modal kerja
nilainya  masih  diatas  rata-rata  industri,  ini  artinya  keuangan  Pemerintah Provinsi Jambi dikategorikan likuid.
2. Rasio  solvabilitas,  rasio  ini  juga  menunjukkan  kinerja  keuangan  Pemerintah Provinsi  Jsmbi  pada  tahun2014  dan  2015  baik  dan  masih  dalam  batas  aman, walaupun  ditahun  2015  terjadi  penurunan  ditahun  2015  tetapi  keuangan Pemerintah Provinsi Jambi masih dalam kategori likuid dan solvabel
3. Rasio utang, rasio ini juga menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jambi  pada  tahun  2014  dan  2015  dalam kategori  baik  dan  dalam  batas  aman. Walaupun  terjadi  peningkatan  nilai  rasio  ditahun  2015  dibandingkan  pada tahun 2014 namun nilainya masih realtif sangat kecil sekali.
4. Penurunan  semua  nilai  rasio  keuangan  pada  tahun  2015  tersebut  dikarenakan Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun tersebut sudah menerapkan basis akrual dalam penyajian laporan keuangan sehingga terjadi penurunan jumlah dan nilai pada sisi aset yaitu penurunan nilai pada aset lancar karena adanaya penyisihan piutang  dan  penurunan  nilai  pada  aset  tetap  karena  adanya  penyusutan  aset tetap.  Penurunan  nilai aset  ini  otomatis menyebabkan  penurunan  pada  kinerja keuangannya.

## Saran
1. Untuk  meningkatkan  kinerja  keuangan  keuangannya  Pemerintah  Provinsi Jambi harus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah dengan jalan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mengelola keuangan daerah sehingga  dengan  pengelolaan  daerah  yang  baik  akan  meningkatkan  kenerja pemerintah daerah yang lebih baik.
2. Pemerintah  Provinsi  Jambi  melakukan  efisinsi  dalam  penggunaan  anggaran daerah  dan  lebih  fokus  penggunaan  anggaran  untuk  investasi  sehingga  dapat menambah aset pemerintah daerah seperti investasi dalam pembangunan infra s struktur  sehingga  dapat  meningkatkan  kinerja  pemerintah  dalam  memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA
Fahmi,  Irham.  2011. Analisis  Kinerja  Keuangan:Panduan  Bagi  Akademisi, Manajer,  dan  Investor  Untuk  Menilai  dan  menganalisa  Bisnis  Dari  Aspek Keuangan . Cetakan Kesatu. ALFABETA. Bandung. Mahmudi. 2016. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah . Edisi Ketiga. UPP
STIM YKPN,Yogyakarta
Martono  dan  D.  Agus  Harjito.  2001. Manajemen  Keuangan. Edisi  Pertama. EKONISIA Kampus Fakultas Ekkonomi UII. Yogyakarta.
Munawir,  Slamet.  1983. Analisa  Laporan  Keuangan .  Edisi  Kedua  Cetakan Pertama. LIBERTY.Yogyakarta.
Prastowo,Dwi  dan    Juliaty,  Rifka.  2008. Analisis  Laporan  Keuangan. Edisi Kedua. UPP STIM YKPN.Yogyakarta.
Sadeli , Lili M. 2011. Dasar – dasar Akuntansi. Bumi Aksara.Jakarta. Pemerintah  Provinsi  Jambi,  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Provinsi Jambi Tahun 2015.