## KETIDAKMERATAAN DISTRIBUSI  PENDAPATAN RUMAH TANGGA KOTA PALEMBANG ( STUDI KASUS PUSAT KOTA PINGGIR KOTA )
Lesi Hertati *)

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaruh  ketidakmerataan  distribusi pendapatan    antar  rumah  tangga  Kota  Palembang.  Pengambilan  sampel  dilakukan  pada  dua kecamatan  dan  masing-masing  kecamatan  diambil  satu  kelurahan  dan  masing-masing  kelurahan diambil  dua  Rukun  Tetangga  dan  tidak  ada  kesulitan  dalam  pengambilannya.  Hasil  Analisis  statistik inferensial  untuk  menguji  hipotesis  yang  diajukan,  kemudian  dilakukan  analisis  statistik  deskriptif. Selanjutnya untuk menguji hipotesis digunakan analisis dengan metode koefisien Gini. Tehnik analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi pendapatan antar rumah tangga wilayah yang di teliti Pusat  Kota  (24  ilir)    dan  Pinggir  Kota  (desa  Talang  Kemang)    merata  atau  tidak.  Hasil  Indeks  Gini keseluruhan antara Pusat Kota dan Pinggir Kota di wilayah Kota Palembang terjadi ketidakmerataan 0.38, angka ini tergolong ketidakmerataan sedang atau menengah. Sedangkan di Pusat Kota sendiri terjadi  ketidakmerataan  rendah  yaitu  0.27.  Dan  di  Pinggir  Kota  terjadi  ketidakmerataan  rendah  yaitu 0.12.  Hasil  perhitungan  Indeks  atau  koefisien  Gini  salah  satu  faktor  yang  erat  kaitannya  dengan ketidakmerataan distribusi pendapatan dapat  bersumber  dari berbagai hal,  seperti pendidikan yang rendah,  pendapatan  yang  rendah  dan  ketidakmerataan  pendapatan  antara  Pusat  Kota  dan  Pinggir Kota. Faktor lain yang tidak kala penting adalah meningkatkan ketrampilan khususnya penduduk usia kerja.
Kata Kunci : Ketidakmerataan, Distribusi Pendapatan, Indeks Gini.

## Pendahuluan
Pembangunan ekonomi
didefinisikan  sebagai  suatu  proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan    per    kapita    penduduk suatu  negara  dalam  jangka  panjang, yang  disertai    oleh  perbaikan    sistem kelembagaan  (Arsyad,  1999:  11). Sebagai    suatu  proses,    maka pembangunan    ekonomi    mempunyai kaitan    dan    pengaruh        yang  akan tercermin  pada  kenaikan pendapatan per    kapita    dan    perbaikan    tingkat kesejahteraan masyarakatnya.
Indikator    dari    laju    pertumbuhan ekonomi    suatu    negara,    salah satunya    ditunjukkan    dengan    tingkat pertumbuhan  Produk  Domestik  Bruto atau    Produk  Nasional    Bruto  (Anwar, 1992: 3).
Pembangunan pada
hakekatnya
adalah proses
perubahan    yang    terus  menerus, yang    merupakan    kemajuan    dan perbaikan    menuju    ke    arah    tujuan
yang    ingin    dicapai.    Meskipun demikian pembangunan
tidak
selamanya    berjalan    dengan    lancar, karena acapkali
diperlukan perubahan    dan    perombakan    yang dapat    membuat    pembangunan tersebut    menjadi    lebih    tepat    dan dapat    dirasakan    oleh    setiap penduduk (Nurlina, 2003: 27).
Dalam    proses    pembangunan, masalah      kependudukan    perlu menjadi  perhatian  antara  lain  adalah jumlah    dan    distribusi    penduduk. Jumlah    penduduk    yang    besar dengan  kualitas  rendah  akan  menjadi beban  pembangunan  sedangkan  jika kualitas baik maka akan dapat menjadi modal  pembangunan  (Andi,  2005:  1). Sebab  pertumbuhan  penduduk  yang diiringi  dengan  kualitas  yang  baik menjadi  kekuatan  yang  mendorong pertumbuhan
ekonomi dan keberhasilan pembangunan. Namun keberhasilan pembangunan  dalam  suatu  negara
*) Dosen FE STIER Muba
tidak semata-mata dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang diukur dari kemampuan    untuk  meningkatkan Produk  Domestik    Bruto    atau  Produk Nasional  Bruto    serta      Pendapatan Nasional    per    kapita  (Rudatin,  2000: 1).    Keberhasilan  pembangunan  juga diukur    dari    keberhasilan  usaha negara tersebut untuk mendistribusikan    pendapatan    secara merata    dan    adil    serta    dapat mengurangi  kemiskinan  absolut.
Ketidakmerataan distribusi pendapatan  dapat    bersumber    dari berbagai  hal,    seperti pendidikan  yang rendah, ketidakseimbangan dalam kepadatan  penduduk,  pendapatan  per kapita yang rendah
dan ketidakmerataan
pembangunan antara kota-kota, antardesa dan antarkota.  Ketidakmerataan  distribusi pendapatan  dapat  terjadi  juga  karena faktor  ketidakmerataan  akses  yang diperoleh seperti, akses fasilitas kesehatan,  fasilitas  pendidikan,  akses terhadap  informasi  lapangan  kerja (Nurlina,  2003:  106).  Dengan  kata lain ada  perbedaan  kesempatan  untuk memperoleh berbagai akses tersebut.
Oleh karena itu golongan masyarakat yang mendapat kesempatan lebih besar dalam pertumbuhan  ekonomi  akan  berusaha untuk memperbesar bagiannya, sedangkan  golongan    masyarakat yang  tidak  beruntung  akan  menerima bagian  yang  kecil    (Arndt,  1987:  23). Bagi  golongan  yang  berpendapatan rendah kesempatan
untuk
memperoleh  berbagai  akses  juga rendah. Persoalan pemerataan pendapatan  dapat di per kecil selama pertumbuhan
ekonomi dinikmati secara  adil  oleh  masyarakat  (Rokhim, 2006:  2).  Persoalan  akan  muncul  jika terjadi  perubahan  status  quo  dari golongan  kaya  dan  golongan  miskin, berupa  perbedaan  tingkat  pendapatan
yang  semakin  melebar.  Terlebih  lagi bila  perbedaan  yang  semakin  lebar  ini akibat  dari  perbedaan    kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
Ketidakmerataan    pendapatan dalam  suatu  wilayah  dapat  terjadi antara    Pusat  Kota    dan  Pinggir  Kota ( periphery). Masyarakat  di  Pusat  Kota relatif  lebih  sejahtera  dari  masyarkat yang di Pinggir Kota atau dengan kata lain  masyarakat  di  Pinggir  Kota  lebih miskin  (Emil:  2004:  3).  Mereka  yang berada  di  Pusat  Kota  menerima fasilitas  pendidikan  dan  kesehatan lebih baik dari masyarakat yang tinggal di  Pinggir  Kota.  Kota  sebagai  pusat pertumbuhan seharusnya dapat memberikan efek penetesan ke bawah ( trickle  down  effect) terhadap  daerah Pinggir  Kota.  Akan  tetapi  kenyataan sebaliknya,  yang  terjadi    pertumbuhan kota  menimbulkan  efek  pengurasan sumber  daya  dari  daerah  sekitarnya (Rustiadi  dkk,  2004:  4;  Nurmanaf 2004:3).
Pola pembangunan yang mendahulukan  pembangunan  di  Pusat Kota,  karena  di  Pusat  Kota  tersedia pelayanan jasa pemerintahan pembangunan  jasa    pelayanan  sosial dan kegiatan ekonomi (Susetya, 2007, 5).  Sementara  di  Pinggir  Kota  karena ketersediaan  fasilitas  relatif  kurang maka  pembangunan  berjalan  lambat. Meskipun demikian tidak semua masyarakat  di  Pusat  Kota  berada dalam kesejahteraan yang relatif sama.  Dalam  arti  di  Pusat  Kota  terjadi ketidakmerataan  distribusi  pendapatan sebagaimana  yang  terjadi  juga  di masyarakat Pinggir Kota (Metoty 2000: 6).
Jika  jumlah  penduduk  miskin relatif  banyak  maka  akan  membuka peluang  timbulnya  masalah  yang dapat mengancam proses keberlanjutan  program  pembangunan yang  dilaksanakan.  Oleh  karena  itu,
kebijakan pembangunan yang mengurangi  ketidakmerataan  distribusi pendapatan  sebagai  prioritas  penting dalam pembangunan, khususnya upaya  pengurangi  penduduk  miskin merupakan  hal  yang  sangat  positif (Prasetyawan, 1998: 12).
Namun apakah semua penduduk  yang  berada  di  Pusat  Kota berada  dalam  tingkat  kesejahteraan yang  sama,  atau  apakah  semua penduduk  di  daerah  Pinggir  Kota dalam  tingkat  kemiskinan  yang  sama? Pertanyaan  ini  akan  dibuktikan  secara empiris seberapa jauh tingkat ketidakmerataan
distribusi pendapatan  antarPusat  Kota      dengan Pinggir  Kota    dan  antarmasyarakat  di Pusat  Kota    dan  masyarakat  yang tinggal di Pinggir Kota.
Tujuan  pembangunan  ekonomi yang  harus  dicapai  adalah  agar pendapatan  masyarakat  meningkat dengan  cara  memacu  pertumbuhan sehingga hasil dari pertumbuhan dapat didistribusikan  secara  merata.  Karena itu  masalah  distribusi  pendapatan menjadi  masalah  yang  cukup  penting (Boediono, 1999: 1).
Akan  tetapi  Kuncoro  (2006: 155) menyatakan pertumbuhan ekonomi  yang  tinggi  tidak  selalu disertai  dengan  distribusi  pendapatan yang merata dan biasanya terjadi trade off antara  pertumbuhan  ekonomi  dan distribusi  pendapatan . Trade  off yang terjadi membawa implikasi yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah.
Namun  Kuznets  dalam  Todaro (2000:  207)  berpendapat  lain  bahwa pada  tahap-tahap  awal    pertumbuhan, distribusi pendapatan cenderung memburuk,  namun  pada  tahap-tahap berikutnya
akan membaik. Berdasarkan  pendapat  Kuznets  ini berarti kebijakan untuk mengejar pertumbuhan  ekonomi  tinggi  adalah
mutlak  diperlukan.  Pendapat  Kuznets dikenal dengan kurva  U terbalik.
Umumnya, distribusi pendapatan  dibedakan  menjadi  dua (Sagir,  2006:  5)  yakni  distribusi pendapatan fungsional ( functinal distribution  of  income )  dan  distribusi pendapatan personal ( personal distribution of income ). Distribusi pendapatan fungsional adalah distribusi
pendapatan berdasarkan fungsi kepemilikan  faktor  input,  misalnya sebagai  pemilik  modal  atau  pekerja; sedangkan  yang  dimaksud  dengan distribusi pendapatan personal  adalah menyangkut distribusi pendapatan antara    perorangan  atau  antara kelompok rumah tangga dalam masyarakat    tanpa  mempersoalkan sumber pendapatannya apakah berasal  dari  upah,  sewa  atau  lainnya. Ketidakmerataan distribusi pendapatan fungsional  akan  terjadi  antara  para pekerja sebagai penerima upah dengan  para  pemilik  modal  sebagai penerima  sewa  modal.  Sekelompok kecil pemilik modal menerima distribusi yang relatif besar dari total pendapatan, sedangkan kelompok pekerja  yang  jumlahnya  mayoritas menerima  bagian  yang  relatif    kecil. Pola distribusi pendapatan yang demikian tentu tidak diinginkan, karena tidak  memenuhi  rasa  keadilan  di masyarakat (Hasibuan, 1996: 2).
Ketidakmerataan distribusi pendapatan  personal    terjadi  antara seseorang  dengan  seorang  lainnya atau  anatara  kelompok  rumah  tangga dengan  rumah  tangga  lainnya  tanpa melihat  fungsi  masing-masing  apakah sebagai  pekerja  atau  pemilik  modal (Hasibuan,  1996:  4).  Kajian  ini  akan memfokuskan pada distribusi pendapatan personal.

## Pengukuran  Distribusi Pendapatan
Ada tiga pengukuran distribusi pendapatan    yaitu  kurva  Lorenz, koefisien Gini Rasio, dan  kriteria bank dunia. Kurva  Lorenz  dikembangkan oleh  Lorenz  pada  tahun  1905  (lihat Nurlina, 2003) yang mengkaji distribusi pendapatan    melalui  hubungan  antara kelompok penerima pendapatan dengan
pendapatan. Tingkat
ketidakmerataan  tinggi  bila  rentang antara    kurva  Lorenz  dan  garis kesamaan AO (line of equality ) adalah besar; sebaliknya tingkat ketidakmerataan  rendah  bila    rentang antara    kurva  Lorenz  dan  garis kesamaan  adalah    kecil.      Sementara koefisien Gini merupakan pengembangan  dari  kurva  Lorenz yang  mengukur  distribusi  pendapatan dari  sangat  setara/merata  sempurna  0 sampai  sangat  tidak  setara  atau merata  tidak  sempurna  1  (Kuncoro, 2006: 155).
Nilai  koefisien  Gini  atau  indeks Gini (IG) berkisar dari 0 sampai 1. Nilai koefisien Gini sebesar 0  atau 1  pada kenyataannya  tidak  mungkin  terjadi, karena tidak mungkin distribusi
pendapatan mengalami
merata sempurna  nilai  0  atau  tidak  merata sempurna nilai 1 (Dumairy, 1996: 54).
Oshima dalam Nitisastro  (1999:
3) membagi koefisien Gini di Indonesia dalam  3  bagian  ketidakmerataan. Ketidakmerataan  rendah  bila  angka Gini  <  0,3,    ketidakmerataan  sedang bila angka  Gini  terletak  antara  0,3 –0,4 dan ketidakmerataan tinggi, bila angka Gini  di  >  0,4.  Sementara  menurut Todaro, (2000: 110) angka Gini antara 0,20-0,35  ketidakmerataan  rendah, angka  dari  0,35-0,49  ketidakmerataan sedang  dan  angka  Gini  0,50-0,70 adalah  ketidakmerataan  yang  tinggi. Ketidakmerataan rendah berarti distribusi  pendapatan  relatif  paling baik,  sebaliknya    ketidakmerataan
tinggi  bermakna  distribusi  pendapatan buruk.
Selanjutnya pengukuran ketidakmerataan  distribusi  pendapatan dengan  menggunakan  kriteria  Bank Dunia    (Nurlina,  2003:  26;  Dumairy, 1996: 55) adalah dengan cara mengelompokkan
penerima
pendapatan  ke  dalam  tiga  kelompok, (1)  Jika  40  persen  jumlah  penduduk dengan pendapatan terendah menerima  lebih  kecil  dari  12  persen jumlah total pendapatan suatu kelompok,  maka  distribusi  pendapatan di kelompok tersebut mengalami ketidakmerataan  yang  tinggi.  (2)  Jika 40  persen  jumlah  penduduk  dengan pendapatan terendah menerima antara 12  persen  -  17  persen  jumlah  total pendapatan  suatu  kelompok,  maka distribusi  pendapatan  di  kelompok tersebut  mengalami  ketidakmerataan yang  sedang/menengah.  (3)  Jika  20 persen jumlah penduduk dengan pendapatan  terendah  menerima  lebih besar  dari  17  persen  jumlah  total pendapatan  suatu  kelompok,  maka distribusi  pendapatan  di  kelompok tersebut  mengalami  ketidakmerataan yang rendah.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Ketidakmerataan distribusi pendapatan  pusat  kota  dan  pinggir kota  di  wilayah  Kota  Palembang khususnya  beberapa  hal  yang  perlu menjadi perhatian adalah:
1.  Ketidakmerataan
distribusi pendapatan mencerminkan kondisi kesejahteraan/ kemiskinan penduduk baik dilihat secara kemiskinan absolut maupun kemiskinan  relatif.  Jika  jumlah penduduk  miskin  relatif  banyak maka  akan  membuka  peluang timbulnya  masalah  yang  dapat mengancam  proses  keberlanjutan program pembangunan yang dilaksanakan.  Oleh  karena  itu,
kebijakan pembangunan yang mengurangi
ketidakmerataan
distribusi pendapatan sebagai prioritas penting, khususnya upaya pengurangi penduduk miskin merupakan hal yang sangat positif. 2.  Sesuai  dengan  hasil  penelitian  ini,
salah satu faktor yang erat kaitannya dengan ketidakmerataan distribusi pendapatan dapat
bersumber    dari  berbagai  hal, seperti  pendidikan  yang  rendah, ketidak seimbangan dalam
kepadatan  penduduk,  pendapatan yang  rendah  dan  ketidakmertaan pembangunan  antara  pusat  kota dan pinggir kota, dapat terjadi juga karena faktor ketidakmerataan akses  yang  diperoleh  seperti, akses  fasilitas  kesehatan,  fasilitas pendidikan, akses terhadap informasi  lapangan  kerja.  Dengan kata lain ada perbedaan kesempatan  untuk  memperoleh berbagai akses tersebut.
3.  Faktor lain yang tidak kala penting adalah  meningkatkan  ketrampilan khususnya  penduduk  usia  kerja baik  di  pusat  kota  maupun  di pinggir kota ketidakmerataan
distribusi  pendapatan  tidak  saja terjadi  di  pinggir  kota  tetapi  juga terjadi  di  pusat  kota.  Hal  ini  dapat dipahami karena
dinamika kehidupan diantara keduanya berbeda.  Penduduk  dipusat  kota jauh lebih modern dan mempunyai kebutuhan yang relatif lebih banyak dan beragam bila dibandingkan dengan mereka yang tinggal dipinggir kota. 4.  Perlu upaya pemerintah
memperhatikan  masalah  bantuan modal  dan  pendidikan  khususnya masyarakat  miskin,  baik  di  pusat kota  maupun  di  pinggir  kota  di wilayah    Kota  Palembang.  Selama ini masih di jumpai adanya dikatomi  antara  kesejahteraan dan
kemiskinan  di  pusat  kota  dan pinggir  kota,    dimana  pusat  kota dianggap lebih sejahtera dibandingkan  dengan  masyarakat yang  tinggal  di  pinggir  kota.  Hal tersebut  sejalan  dengan  hasil penelitian  ini,  di  mana  ditemukan bahwa  seseorang  yang  tinggal  di pusat kota yang mempunyai pendidikan  rendah  ternyata  lebih beriko miskin dibandingkan seseorang  yang  tinggal  di  pinggir kota kecuali mereka yang mempunyai modal besar.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi,  Swastika.  2005. Data  Susenas Bicara . Jakarta: Susenas 2007 Andry,  Kuntoro,  dkk.  2006. Perspektif Pembangunan Wilayah Pedesaan. Badan    Penelitian dan Pengembangan Departemen Pertanian RI. Anwar.  1992 .  Pertumbuhan  Produk Domestik Regional  Bruto untuk Kesejahteraan Rakya http://www.pdrb.org/globalrights/ mapspdrb,html. (diakses 16 Januari 2007). Arsyad,L.1999. Pengantar    erencanaan dan    Pengembangan    Ekonomi Daerah, Yogyakarta: Edisi empat,  BPFE-UGM.
Arndt,  H.W.  1987. Pembangunan  dan Pemerataan  Indonesia  Di  Masa Orde Baru ,Jakarta:  LP3ES.
Badan  Pusat  Statistik,  Palembang DalamAngka 2005 - 2006. Boediono.  1999. Teori  Pertumbuhan Ekonomi, Yogyakarta: Edisi pertama, BPFE. UGM. Yogyakarta. Christiananta,  Budiman.  1986. Investsi Sumber  Daya  Manusia  Melalui
Pendidikan dan Dampaknya Terhadap Pendapatan , Ringkasan Desertasi
disampaikan  pada  Kongres  XI
ISEI Tahun 1990. Bandung.
Dumairy, 1996. Perekonomian Indonesia. Jakarta: Jilid 3 Penerbit Erlangga. Emil, Bachrul. 2004. Studi Pembiayaan Pembangunan Perkotaan  (Urban  Development Finance) Kota Prabumulih . Penerbit:  Kajian  ekonomi  dan Keuangan. Vol,8 No.1. Prabumulih. Esmara,  Hendra.  1983. Perencaan
Pembangunan .Jakarta: PAU.EKUI.
Kuncoro,  Mudrajad.  2006 .  Ekonomi Pembangunan . Yogyakarta: BPFE. UGM. Yogyakarta.
Metoty,  News . 2000. Fokus Atasi
Kemiskinan .  http//  www.metoty news.com.(diakses    tanggal  12 Januari 2007)
Nitisastro,
Widjojo. 1999. Pembangunan  Nasional:  Teori, Kebijakan  Dan  Pelaksanaan .
Jakarta: Penerbit. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Nurlina Tarmizi. 2005. Gejolak Ekonomi, Kemiskinan Dan Alternatif Kebijakan Pengentasan . Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi  Universitas  Sriwijaya Palembang.
Pemkot  Palembang.  2006 .  Desain Kawasan  Agropolitan  Gandus
Dan  Sekitarnya. Palembang:
Penerbit CV Beta Alamba Rekayasa.
Prasetyawan, W. 1998. Perlu Langkah kongkrit  Mengatasi  Penduduk Miskin .  Bisnis  Indonesia,  Sabtu 8 agustus 1998. http://bisnis.go.id (diakses tanggal 28 Pebruari 2007)
Rokhim,  Rofikoh.  2006.  Ekonomi  di Simpang  Jalan  Pertumbuhan  & kemiskinan.      Jurnal  Bisnis
Indonesia.  Rudatin, A.  2000.  ” Distribusi Pendapatan dan Faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Masyarakat  di    Desa  Penerima Dana Pogram IDT”, Pusat penelitian dan Pengembangan Ekonomi Yogyakarta. Sagir, Suharsono. 2006. Jangan Membangun Jika Hanya Memiskinkan .  Penerbit:  Pikiran
Rakyat.
Soeratno,  Arsyad.L.  1993. Metode Penelitian  Untuk  Ekonomi  dan Bisnis .  Jakarta:  AMP  YKPN. Yogyakarta.
Susetyo,  Didik.  2007. Struktur  Ruang
Wilayah. Palembang: Materi Regional. PPs UNSRI. Tambunan, Tulus. 1995 . Perekonomian Indonesia . Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia. Todaro,  M.    2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia ketiga . Jakarta: Jilid I Penerbit
Erlangga.