## APRIL 2008
• Patricia Rinwigati Waagstein
Pivatisasi Jasa  Militer dalam Konflik Bersenjata : Status  Hukum dan Pertanggungjawaban dalam  Hukum lntemasional
• Adam Soroinda Nasution
Penggunaan Cluster  Munitions Menurut  Ketentuan  Hukum Humaniter  dalam  Konflik  Bersenjata  lnternasional  antara Israel dan  Hizbullah pada Tahun 2006
• Rudhi A viantara
Analisis  Pelanggaran  Hukum  Humaniter  pada  Penyerbuan
Desa  My  Lai  dalam  Perang Vietnam
• Sanjaya Arya/
Causes of Recruitment of Child  Soldiers in Nepal : An Analysis from Child  Rights  NGO Perspectives
• Rully Sandra
Bantuan Kemanusiaan dalam Hukum Humaniter lntemasional
• Terjemahan  Konvensi  tentang  Munisi-munisi  Cluster (Convention  on Cluster Munitions) tahun 2008
Diteroitkan oleh: PUGA T STUDI HUKUll HUllA,NITtiR DAN HAM Ir.Isl PAKULTAS HUKUll U,.N&RSfl'AS l'RISAKTJ

## JURNAL  HUKUM  HUMANITER

## Diterbitkan  oleh  Pusat Studi  Hukum Humaniter dan HAM (terAs) Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta
Penanggung-jawab: Rektor Universitas  Trisakti Prof.  Dr.  Thoby Mutis
Dewan  Redaksi  Kehormatan: Prof.  KGPH.  Haryomataram,  S.H. Prof Timothy L.  H.  McCormack Prof.  Dr.  Andi Hamzah,  S.H. Michael Cottier,  LL. M. Brigjen.  TNI (Purn) PL T. Sihombing,  S.H., LL.M. Kol.  Chk.  Natsri Anshari,  S. H.,  LL.M. Rudi M.  Rizki,  S. H.,  LL.M.
Pemimpin  Redaksl  : Arlina Permanasari,  S.H.,  M.H.
Anggota Redaksl : Andrey Sujatmoko,  S. H.,  M. H. Aji  Wibowo,  S.H., M.H. Kushartoyo  Budisantosa,  S. H.,  M.H. Amalia Zuhra,  S.H.,  LL.M Jun Justinar,  S. H.,  M.H.
Sekretariat : Ade A/fay Alfinur, S.Sos. Supriyadi,  S.E.
Alamat  Redaksi  :
Pusat Studi Hukum Humaniter dan  HAM  (terAs)  FH-USAKTI JI.  Kyai Tapa  No. 1 Gedung H  Lt. 5 Kampus A Grogol Jakarta 1 1440 Tlp./Faks . :  (021) 563-7747 E-mail  :  alfay_2002@yahoo.com
Jurnal Hukum Humaniter terbit setiap enam  bulan pada bulan April dan Oktober

## EDITORIAL
Segala  puji  dan  ungkapan  rasa  syukur  kami  panjatkan  ke  hadirat  Allah Ta'ala sehingga atas perkenanNYA jualah maka JURNAL HUKUM HUMANITER ini dapat kembali  hadir di  tangan  para pembaca.

## Pembaca yang budiman,
Edisi ini mengetengahkan tulisan mengenai masalah yang sedang menjadi tren  dalam  sengketa  bersenjata  antar  negara,  yaitu  adanya  privatisasi jasa­ jasa mi liter di mana dalam artikel di edisi ini secara khusus membahas  mengenai status  hukum  dan  pertanggung-jawabannya  menurut  Hukum  Humaniter.  Di samping  itu,  diketengahkan pula analisis mengenai penggunaan  munisi  clus­ ter;  suatu  alat berperang  yang  bersifat membabi-buta (indiscriminate) yang akhir-akhir ini sering digunakan sebagai sarana berperang. Khusus dalam edisi ini  dipaparkan  mengenai  penggunaan  munisi  cluster  oleh  Israel  pada  tahun 2006.  Sementara,  berkaitan  dengan  cara  atau  metode  berperang,  disajikan suatu  studi  kasus  mengenai  pelanggaran  H u ku m  H u man iter  dalam penyerangan di desa My Lai  yang  dilakukan  oleh pasukan Amerika Serikat di Vietnam  pada tahun  1968, yang  merupakan  kasus pokok dalam mempelajari adanya  pelanggaran-pelanggaran  Hukum  Humaniter  yang  dilakukan  oleh Angkatan  Bersenjata.  Topik  lain  dalam  edisi  ini  masih  menyoroti  tentang penggunaan  tentara  anak,  khususnya  yang  ditinjau  dari  persepektif  NGO; yang  akan  melengkapi  artikel-artikel  sejenis  pada  edisi  yang  lalu.  Akhirnya, melengkapi topik artikel  dalam  edisi  ini,  disampaikan  pula analisis  mengenai bantuan kemanusiaan yang dilakukan pada waktu terjadi sengketa bersenjata.
Adapun  mengenai isi "Kolom'� dikemukakan terjemahan dari Convention on Cluster Munitions, 2008 yang melengkapi artikel terkait sehingga pembaca dapat  memperoleh  gambaran  yang  lengkap  mengenai  senjata  baru  yang penggunaannya juga menjadi tren dewasa ini; di samping juga untuk meminta perhatian  dan  kesadaran  dari  berbagai  kalangan  akan  sifat  munisi  cluster yang  dapat  menimbulkan  Iuka-Iuka  serius  dan  bersifat  membabi-buta.
Akhirnya,  Redaksi  berharap  bahwa  semua  lapisan  masyarakat  yang menaruh perhatian terhadap perkembangan Hukum  Humaniter dalam segala aspeknya,  dapat  berpartisipasi  memberikan  pandangan  dan  analisis  mereka guna  memperkaya  wawasan  mengenai  Hukum  Humaniter.  Demikian  pula, segala kritik dan saran konstruktif dari pembaca akan sangat dinantikan demi perbaikan penerbitan JURNAL HUKUM  HUMANITER di masa-masa yang akan datang.

## Selamat membaca.

## Redaksl
JURNAL  HUKUM  HUMANITER,  Vol. 4, No.  6

## DAFTAR ISI
ARTIKEL him

## 1 . Patricia  Rinwigati Waagstein
Privatisasi Jasa  Militer dalam  Konflik Bersenjata: Status Hukum dan Pertanggungjawaban dalam  Hukum  Inter- nasional  ........................... . . ............ . .............................. . ....  1038

## 2. Adam  Soroinda  Nasution
Penggunaan Cluster Munitions Menurut Ketentuan Hukum Humaniter dalam Konflik Bersenjata Internasional antara Israel dan  Hizbullah pada  Tahun 2006 ..............................  1067

## 3. Rudhi Aviantara
Analisis Pelanggaran Hukum  Humaniter pada Penyerbuan Desa  My Lai dalam Perang  Vietnam  . .. . .. .. ... .. . . . . .. . . .. . .. . .. . .. .  1090
4. Sanjaya Arya!
Causes  of Recruitment of Child  Soldiers in Nepal: An Analysis from  Child  Rights  NGO  Perspectives  . .. .. . . . .. .. .. .. ..  1 1 19
5. Rully Sandra
Bantuan Kemanusiaan dalam  Hukum  Humaniter Inter- nasional ........ . ... . .. . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . ............. . ......  1 142

## KOLOM
Terjema h a n   Konven s i  tenta n g   M u n isi-m u nisi Cluster (Convention on Cluster Munitions) tahun 2008 .  . ..............  1 165
JURNAL  HUKUM  HUMANITER,  Vol. 4, No. 6

## BANTUAN K EMANUSIAAN  DALA M  HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

## Rully Sandra

## Abstrak
Bantuan  kemanusiaan  bagi  korban  konflik  bersenjata  merupakan aspek penting untuk mengurangi  penderitaan  penduduk sipil yang terjebak di dalam konflik. Aturan  hukum yang mendasari kewajiban dan  hak  terkait  dengan  pemberian  bantuan  kemanusiaan  diatur ters e b a r   di  d a l a m   i n stru men-i nstru m e n   h u k u m   h u m a n iter internasional  (HHI).  HHI  juga  mengakui  dua  alasan  yang  dapat menjadi jastifikasi yang sah untuk pihak yang terlibat konflik menolak memberikan akses atau  memfasilitasi  bantuan yang  diberikan  oleh organisasi  kemanusiaan.  Akan  tetapi  dalam  pra kteknya  hal  itu seri ng kali  tidak  dapat  dipenuhi,  sehingga  penolaka n   bantuan kem a n usiaan  lebih  bersifat  sewen ang-wenang  tan pa  mem­ pertimbangkan  kepentingan  yang  lebih  luas  untuk  melindungi  dan menjaga martabat penduduk sipil serta  memperlakukan mereka yang tidak terlibat  konflik secara  manusiawi.

## A.  Pendahuluan
Di masa perang, penderitaan penduduk sipil seringkali diakibatkan karena mereka tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan dasar mereka. Keadaan ini akan semakin m e n g k h a w atirka n terutama bagi kelompok rentan seperti orang-orang yang terluka, sakir, anak-anak, perempuan hamil dan orang lanjut usia.  Keadaan seperti ini jelas menu njukkan pentingnya  bantu a n   keman usiaan,  bah kan  seringka l i   bantuan kem a n us i a a n   ya n g   d i berika n   oleh  org a n isasi  atau  p et u g a s kemanusiaan menjadi satu-satunya sumber bagi korban konfli k  untuk dapat berta han h idup.
1 Rully  Sandra,  S.H.,  LL.M  adalah  mantan  Manajer  Program  Kerjasama  dengan  M iliter  dan Kepolisian pada Kantor Perwakilan Regional Komite Intemasional Palang Merah (International Committee of the Red Cross/ICRC) Jakarta.

## 1 143 Bantuan  Kemanusiaan dalam Hukum Humaniter Internasional
Bantuan  kemanusiaan  tidak  memiliki  definisi  standar  yan g diterima oleh semua pihak karena  berbagai lembaga  menggunakan interpretasinya  sendiri-sendiri  sesuai  dengan  kebutuhan  mereka . Bantuan kemanusiaan dalam tulisan ini didefinisikan sebagai tindakan yang diakibatkan adanya situasi luar biasa (misa l :  keadaan darurat), d i   m a n a   bentuk- bentu k  pelaya n a n   n o rm a l   ti d a k   berfu n g s i sebagaimana  mestinya  untuk  dapat  memenuhi  kebutuhan  dasar masyarakat yang menjadi korban .2 Bantuan kemanusiaan bertujuan untuk  menyela matkan  manusia,  meringanka n   penderita a n   dan menjaga martabat manusia selama dan setelah krisis yang diakibatkan oleh manusia ataupun yang diakibatkan  oleh bencana alam.3 Meskipun  pentingnya  upaya  untuk  meringankan  penderitaan manusia  di masa  konflik bersenjata  sudah  diakui secara  l uas,  akan tetapi praktik di lapangan seringkali tidak sejalan. Pihak yang terlibat konflik seringkali  memandang  isu  bantuan  kemanusiaan  ini secara berbeda . Terkadang organisasi kemanusiaan dilarang memasuki zona konflik dengan a lasan kepentingan militer, pertimbangan keamanan atau  untuk melemahkan  moral musuh.  Hal  ini  menghambat upaya untuk  memberikan  bantuan  dan  akibatnya  ribuan  orang  terpaksa harus  hidup  dengan jumlah  makanan,  air  bersih  dan  obat-obatan yang  sangat  terbatas.  Tulisan  ini  bertujuan  u ntuk  meli hat  dan memahami bagaimana hukum humaniter internasional  melihat dan berusa ha  menjamin  bantuan  kemanusiaan  sebagai  bagian  yang sangat penting untuk meringankan penderitaan penduduk sipil dalam suatu  konflik bersenjata .  Tulisan  ini dibagi ke dalam empat ba . g ian, di mana bagian pertama berusaha memberikan tinjauan legal-historis untuk  perkembangan  bantuan  kemanusiaan .   Bagian  kedua  akan melihat bagaimana bantuan kemanusiaan diatur di dalam instrumen hukum humaniter internasional, terutama Konvensi Jenewa 1949 dan dua Protokol Tambahannya tahun 1977. Bagian ketiga akan meninjau alasan  yang  dapat  diterima  untuk  menolak  bantuan  kemanusiaan dan  bagian  tera k h i r   a ka n   meninjau  isu-isu  seputa r  ba ntua n kemanusiaan  dalam salah satu  konflik terkini yang baru saja  terjadi pada awal tahun 2008 antara  Palestina vs.  Israel di Jalur Gaza, dan diakhiri  dengan kesimpulan.
2 Bo_ko  Jakovljevi_,  "The  right  to  humanitarian  assistance  - Legal  aspects," International Review of the Red Cross, No 260, September - Oktober  1987,  hal. 470.
3 Principles and Good Practice of Humanitarian Donorship, Stockholm, 17 Juni 2003, paragraf 1 .

## B. Pert<embangan Legal-Historis tentang Bantuan Kemanuslaan
Catatan  sejara h   menemukan  bahwa  bantu a n   keman usiaa n bukanlah  konsep  baru  dalam  peradaban manusia,  konsep i n i  telah ditem u ka n   sejak  a bad  pertenga h a n .4  Pada  awalnya,  bantu a n kemanusiaan dilihat sebagai upaya untuk memberikan bantuan yang bersifat segera dalam jangka pendek untuk orang-orang yang terluka selama konflik bersenjata, yang sebagian besar di antaranya adalah tentara.5  Namun  demikian,  dalam  perkembangan  berikutnya,  kita dapat  melihat  bahwa  j u m la h   korban  dari  orang  sipil  semakin bertambah  sehingga  bantuan  kemanusiaan  lebih  bertujuan  untuk melindungi penduduk sipil.
Bantuan kemanusiaan internasional berskala besar pertama kali diselenggarakan  pada  masa  Perang  Dunia  I  yang  ditujukan  untuk membantu  penduduk  sipil  di  Belgia  dan  Prancis  Selatan.  Sekitar sembilan juta  penduduk sipil  terancam  kelaparan  setelah  pasukan Jerman melakukan pendudukan atas Belgia pada tahun 1914. Operasi bantuan kemanusiaan  dibentuk pada tanggal 12 Oktober 1914 dan dikenal dengan nama Komisi untuk Bantuan Kemanusiaan di Belgia.6 Kejadian  penting  lainnya  terkait dengan  bantuan keman usiaan adalah  konfl ik  bersenjata  non-internasional  yang  terjadi  antara kelompok pemberontak Biafra yang  berupaya untuk memisahkan diri d a ri  N igeria  pada  ta h u n 1 9 6 7 - 1 9 7 0 . Pem batasa n  keg iata n kemanusiaan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berkonflik mengakibatkan kematian dua sampai tiga juta orang, sebagian besar di antaranya karena kelaparan dan penyakit.7 Konsekuensi dari tragedi keman usiaan  tersebut  di  antaranya  adalah  Komiter  Internasional Palang  Merah  (ICRC)  memutuskan  untuk  meni ngkatkan  kegiatan perlindungannya  bagi  korban  konflik  bersenjata  non  internasional
• Marie-Jose Domestici-Met (Ed.), "Into the Third Millennium Humanitarian Assistance," Network on  Humanitarian Assistance, Presses Universitaires  D'Aix-Marseille,  2002,  hal. 22.
5 Surabhi  Ranganathan,  "Reconceptualising  the  Boundaries  of "Humanitarian"  Assistance:
"What's  in  a  name"  or "the  Importance  of  being  Earnest," John  Marshall  Law Review, Fall 2006,  hal.  199.
6 Peter  Macalister-Smith, International  Humanitarian  Assistance:  Disaster  Relief Actions  in International Law and  Organisation, the Henry Dunant Institute,  Martinus Nijhoff Publishers, Belanda,  1985,  hal.  10-1 1.
7 Mary  Ellen  O'Connell, "Humanitarian  Assistance  in  Non-International  Armed  Conflict:  the Fourth Wave of Rights,  Duties and  Remedies," Israel  Yearbook on  Human Rights, Volume 3 1, 183 - 217,  Martinus Nijhoff Publishers,  2001, hal.  191.
J URNAL HUKUM  HUMANITER,  Vol . 4, No.  6
1145 Bantuan Kemanusiaan  dalam  Hukum  Humaniter Intemasional
dan  didirikannya Medecins  Sans  Frontieres - Dokter Tanpa  Batas (MSF), yang  menjadi titik tolak berkembangnya kegiatan Organisasi Non  Pemerintah atau  NGO di  bidang kemanusiaan.8
Meningkatnya  jumlah  konflik  bersenjata  dan  korban  konflik melahirkan  kesadaran  baru  di  kalangan  masyarakat  internasional tentang  masalah-masalah  kemanusiaan.  Konferensi  Internasional Gerakan  Palang  Merah  dan  Bulan  Sabit  Merah  telah  berulangkali mengeluarkan  resolusi  dan  menghimbau  pihak-pihak yang  terlibat konflik agar memberikan akses yang cepat dan tanpa halangan untuk bantuan kemanusiaan sehingga dapat mencapai penduduk sipil yang membutuhkan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam  hukum humaniter internasional, serta menghormati dan melindungi petugas kemanusiaan.9  Inisiatif serupa juga  disampaikan  oleh  organisasi­ organisasi  lain,  salah  satunya  adalah  Institut  Internasional  u ntuk Huku m   Humaniter  (IIHL)  di  San  Remo,  yang  pada  tahun  1992, menjadikan bantuan kemanusiaan sebagai topik utama dari kegiatan Roundtable ke-17 tentang Masalah-masalah Hukum Humaniter Terkini dan  Evolusi  dari  Hak  untuk  Menerima  Bantuan .  Dewan  Institut tersebut  kemudian  mengadopsi  sebuah  dokumen  yang  berjudul "Prinsip-prinsip  Panduan tentang  Hak atas Bantuan  Kemanusiaan," yang mengakomodasikan kesimpulan dan rekomendasi dari kegiatan Roundtable di atas.10 Akan tetapi, di balik semua upaya yang dilakukan u ntuk  memastika n  bantuan  kemanusiaan  bagi  korban  konflik bersenjata, dunia tetap harus menyaksikan berbagai masalah dalam implementasinya di berbagai konflik bersenjata yang terjadi di masa ini, seperti yang terjadi di  Sudan,  Sri  Lanka, Somalia, Timer Leste, bekas  Negara  Yugoslavia11  dan  Gaza.  Selain  itu  kewajiban  untuk
B Ibid.
9 Filosofi tentang  bantuan kemanusiaan terdapat dalam Prinsip Dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, dideklarasikan di Wina tahun 1965; lihatjuga Resolusi 3 dari Konferensi Intemasional Palang Merah dan  Bulan Sabit Merah ke-30, tahun  2007, paragraf 10;  Deklarasi "Melindungi Martabat Manusia" dari  Konferensi  Intemasional  Palang  Merah  dan  Bulan Sabit Merah  ke-28,  2003;  Deklarasi  Final dari Konferensi Intemasional  untuk Pertindungan Karban Perang, yang diadopsi pada tanggal 1 September 1993, Konferensi Intemasional Palang Merah dan  Bulan  Sabit Merah ke-26,  1995;  dll.
10 "Guiding Principle on the Right to  Humanitarian Assistance," International Review of the Red Cross, No.  297,  November-Desember 1993, hal. 519-525.
11 Sebagai contoh lihat kasus: ICTY Prosecutor v. Zdravko  Tolimir, N0010r IT-05-8812-1 (dakwaan pertama). Pelaku dikenakan beberapa dakwaan, salah satunya adalah secara sengaja mem batasi bantuan  kemanusiaan bagi  penduduk Muslim di Srebrenica dan _epa.
JURNAL  HUKUM  HUMANITER, Vol.  4,  No.  6
memberikan akses yang aman dan tanpa halangan untuk pengiriman bantuan  kemanusiaan  seringkali dilanggar oleh  pihak yang  terlibat konflik,  bahkan  di  beberapa  situasi,  petugas  kemanusiaan  secara sengaja  diserang atau  dibunuh,  dan  menciptakan  l ingkungan  kerja yang tidak aman bagi para  petugas kemanusiaan ini.

## C. Bantuan Kemanusiaan dalam Hukum Humaniter Intemaslonal
Bantuan  kemanusiaan  didasari  atas  dua  filosofi  dasar  h ukum humaniter, yaitu (1) pembedaan antara kombatan dan non-kombatan d a n (2) kewaji ba n   u ntuk  menghormati  d a n   melindungi  serta memberikan perlakuan yang manusiawi terhadap mereka yang tidak atau  tidak lagi  ambil  bagian  dalam  pertempuran, terutama  mereka yang berada  di  tangan musuh.12
Konvensi-konvensi  Jenewa  1949  dan  Protokol  Tambahannya tahun  1977 adalah sumber utama  yang  memberika n  panduan  dan kerangka  hukum tentang bantuan kemanusiaan .  Selain itu, karakter kemanusiaan dari bantuan juga ditekankan dalam putusan Mahkamah Internasional  dalam  kasus  Nikaragua  vs.  AS,  di  mana  Mahkamah menyatakan  dalam  putusannya :  "There  can  be  no  doubt  that  the provision of strictly  humanitarian  assistance to  persons  or forces in another  country,  whatever  their  political  affiliations  or objectives, cannot be regarded  as unlawful  intervention, or as  in  any other way contrary to  international law. 13"
Bantuan kemanusiaan mengandung beberapa kewajiban dan hak untuk negara, organisasi kemanusiaan dan korban .  Negara, sebagai penanggung-jawab  utama  memiliki  dua  tingkatan  kewajiban  untuk memberi ka n   bantuan  keman usiaan  kepada  penduduknya  yang membutuhkan  dan  menerima  bantuan  jika  mereka  tidak  mampu untuk menyediakannya sendiri. Bantuan kemanusiaan juga mengatur h a k   organisasi  keman usiaan  u ntuk  menawarka n  bantuan  dan mendapatkan  akses  menuju  korban  agar dapat  menganta rkan bantuan mereka. Sejalan dengan itu, korban juga memiliki hak untuk meminta  dan  menerima bantuan. Lebih dari  itu, kewajiban ini harus d ilihat sejalan dengan larangan mengakibatkan kelaparan penduduk
1 2 Resolusi XXVIII Konferensi  Internasional  Palang  Merah dan  Bulan  Sabit Merah ke- 20.
13 Mahkamah Internasional, Kasus terkait dengan Kegiatan Militer dan Paramiliter di dan me/a wan Nikaragua  (Nikaragua  v.  Amerika  Serikat), Putusan,  27  Juni  1986,  paragraf 242.
1 14 7 Bantu an  Kemanusiaan dalam Hukum Humaniter Internasional
sipil (starvation) sebagai salah satu  metode berperang . 14 Selain  kerangka  hukum  umum tentang  bantuan  kemanusiaan ini, ada  unsur lain yang terkait dengan situasi spesifik yang ada dalam suatu konflik, terutama dalam kaitannya dengan kedaulatan nasional untuk mengatasi  masalah dalam  negeri  mereka.

## 1.  Bantuan  Kemanusiaan  dalam  Konflik  Bersenjata  Inter­ nasional
D a l a m   konfl i k   bersenjata  i nternasional,  kewaj i ba n   u ntu k menyediakan bantuan kemanusiaan dianggap sebagai kewajiban erga omnes.15 Ketentuan erga omnes adalah istilah latin yang artinya 'untuk semua'.16 Mahkamah Internasional menekankan pentingnya kewajiban ini di salah satu putusan utamanya dalam kasus, the Barcelona Trac­ tion, 17  dan  menyatakan  hal sebagai berikut:
"Such obligations derive, for example,  in  contemporary interna­ tional law, from the outlawing of acts of aggression, and of geno­ cide,  as also from the principles and  rules concerning the basic rights  of the  human  person,  including  protection  from  slavery and  racial  discrimination .   Some  of  the  corresponding  rights  of protection  have  entered  into  the  body  of general  international
14 Pasal 54 (1) Protokol Tambahan I; Pasal 14 Protokol Tambahan II; Aturan 53 Hukum Kebiasaan
Humaniter  Internasional;  Secara  sengaja  menggunakan  kelaparan  terhadap  penduduk sipil juga dianggap sebagai kejahatan perang dalam konflik bersenjata internasional menurut pasal 8  (2) (b) (xxv) Statuta  Roma.
15 Monika  Sandvik-Nylund, Caught in Conflicts:  Civilian  Victims,  Humanitarian Assistance  and International  Law, Edisi  ke-2  direvisi,  Institute  for  Human  Rights,  Abo  Akademi  University, Turku,  2003, hal.  135.
16 Maurizio Ragazzi, the Concept of International Obligations Erga  Omnes, Oxford Monographs in International Law, 1997, hal.  1. Kewajiban erga omnes menurut Institut Hukum Internasional (De L 1Nstitut de Droit Internationa0 dalam resolusinya  tahun  1996, didefinisikan sebagai:
(a)  Kewaj iban  menurut  hukum  internasional  bahwa  Negara  memiliki  kewaj iban  atas masyarakat  internasional,  dalam  setiap  situasi,  dengan  mempertimbangkan  nilai-nilai bersama dan kepentingan untuk mematuhi, sehingga pelanggaran atas kewajiban tersebut memungkinkan semua  Negara  untuk mengambil tindakan;  atau
(b)  Kewajiban menurut perjanjian multilateral yang mengatur bahwa Negara peserta perjanjian memiliki  kewajiban  atas  semua  Negara  peserta  lain,  dalam  setiap  situasi,  dengan mempertimbangkan  nilai-nilai  bersama  dan  kepentingan  untuk  mematuhi,  sehingga pelanggaran atas kewajiban ini memungkinkan semua Negara peserta untuk mengambil tindakan.
17 Mahkamah  Internasional, Barcelona  Traction,  Light and Power  Co.  Ltd.  (Belg.  v.  Spain), Putusan,  1970 I.CJ.  3,  32  (5  Februari  1970).
law (Reservations to the Convention on the Prevention and Pun­ ishment of the Crime of Genocide, Advisory Opinion, I.CJ .  Re­ ports  1951, p.  23); others are conferred  by international instru­ ments of a  universal or quasi-universal character."18
Singkatnya ,   M a h kamah  Internasional  menyataka n   bahwa persyaratan  pertama  untuk  sebuah  kewajiban  dianggap  sebagai kewajiban erga omnes adalah "kewajiban negara terhadap Masyarakat Internasional sebagai satu  kesatuan."19  Kewajiban erga  omnes dari bantu a n   kem a n usiaan  dalam  h ukum  huma niter  i nternasional diperoleh dari  Pasal  1  yang sama dalam  keempat Konvensi Jenewa 1949,  yang  mewajibkan  negara  peserta  untuk  memastikan  dan menghormati  implementasi  ketentuan-ketentuan  yang  ada  dalam konvensi tersebut dalam semua situasi. 20
Kewajiban utama untuk melindungi dan membantu korban konflik berada  di  tangan  pemerintah  yang  berwenang  di  wilayah  konflik tersebut. Konvensi Jenewa IV menyatakan bahwa kewajiban ini tidak membedakan identitas dari orang-orang yang dilindungi,  baik yang berasal dari  pihak mereka  sendiri ataupun pihak musuh.  Ketentuan meng�nai kewajiban ini diatur lebih lanjut di Pasal 70 dan 71 Protokol Tambahan  I  dengan  menambahkan  kewajiban  untuk  mengijinkan dan memfasilitasi akses bantuan kemanusiaan untuk penduduk sipil yang membutuhkan.
Satu  hal  yang  menarik  dari  kewajiban  untuk  menyediakan bantu a n   adalah  bahwa  ketentuan  ini  lebih  d ifokuska n  u ntuk memastikan  bahwa  pihak-pihak yang  harus  dilindungi  dari  pihak musuh  tidak  akan  diperlakukan  secara  diskriminatif,  namun  tidak mengatur secara jelas tentang  kewajiban  untuk  membantu  warga negara  dari  negara  itu  sendiri.  Hal  ini  dikarenakan  adanya  asumsi bahwa  negara tidak akan menyakiti warganya sendiri .21 Akan tetapi, konflik yang terjadi  akhir-akhir ini  menunjukkan  situasi sebaliknya. Kelompok etnis  atau  agama tertentu  yang tinggal  di  suatu  wilayah seringkali lebih rentan untuk didiskriminasi jika diduga bahwa mereka
18 Ibid.
19 Bassiouni, M. Cherif, "International Crimes: Jus Cogens and Obligatio Erga Omnes," Law and Contemporary Problems, Vol.  59,  No.  4,  1997,  hal. 72.
20 Supra, catatan  kaki  12, hal. 89.
21 Ibid, hal.22.
1 149 Bantuan  Kemanusiaan  dalam  Hukum  Humaniter Intemasional
terafiliasi atau dilihat memiliki kesamaan latar belakang dengan pihak musuh.
Jika  negara  tidak  mampu  menyediakan  kebutuhan  dasar  bagi penduduknya  Konvensi Jenewa  mewajibkan  Negara  tersebut untuk mengijinkan  organisasi  kemanusiaan  yang  tidak  berpihak  untuk memberikan bantuan mereka serta memfasilitasi kegiatan organisasi tersebut.  Secara  jelas  diatur  bahwa  negara  harus  memberikan persetujuannya atas bantuan tersebut dan tidak boleh ditolak tanpa alasan yang sah.
Pihak  yang  terlibat  konflik  berkewajiban  u ntuk  membantu organisasi kemanusiaan dalam menjalankan operasi bantuan mereka. Konvensi  Jenewa  IV  mengatur  bahwa  pihak yang  berkonflik harus mengijinkan  jalur  bebas  untuk  bantuan  keman usiaan,  terutama apabila  bantuan tersebut membawa  kebutuhan  dasar untuk  anak­ anak di  bawah  usia  lima belas tahun dan  ibu hamil atau yang akan segera  melahirkan.22
Kewajiban  untuk  memfasilitasi  bantuan  tidak  hanya  ditujukan kepada negara yang terlibat konflik tetapi ditujukan kepada seluruh negara.23 Ketika memfasilitasi bantuan kemanusiaan, negara memiliki kewenangan  untuk  memeriksa  bantuan  tersebut  dan  memastikan bahwa bantuan yang dikirimkan tidak menyembunyikan senjata atau peralatan mi liter yang dapat ditujukan kepada atau dimanipulasi oleh pihak  musuh.24  Selain  itu,  kewajiban  untuk  memfasilitasi  bantuan kemanusiaan  mengandung  kewajiban  u ntuk  menghormati  dan menjunjung  tinggi  prinsip  serta  norma-norma  hukum  humaniter internasional,  termasuk  ketentua n   ya ng  m engatur  tenta n g keselamatan dan keamanan petugas kemanusiaan.25
Hak  u ntuk  menawarkan  bantuan  kemanusiaan  dimil iki  oleh organisasi  nasional  dan  internasional  yang  memiliki  mandat  untuk memberikan  bantuan kemanusiaan tersebut.  Organisasi  seperti  ini harus  memenuhi  sejumlah  persyaratan  yang  diatur dalam  hukum humaniter, yaitu organisasi ini harus memiliki misi kemanusiaan dan
22 Pasal 23  (1) Konvensi Jenewa  ke-IV.
23 Dietrich Schindler, "Humanitarian Assistance,  Humanitarian Interference and  International Law," dalam buku the Essays in Honour of Wang  Tieya, died it oleh R. St. J. Macdonald, Kluwer Academic Publishers,  Martinus  Nijhoff,  Inggris,  1993,  hal.  697.
2• Commentary pasal 23 dan  59  Konvensi Jenewa  ke-IV.
25 Laporan Sekretaris Jendral PBB tentang Perlindungan Bantuan Kemanusiaan untuk Pengungsi dan Pihak-Pihak Lain  dalam  Situasi Konflik, 5/1998/883, 22  September  1998, paragraf 9.
JURNAL HUKUM  H UMANITER,  Vol . 4, No.  6
ketidakberpihakan dan kegiatan-kegiatan mereka harus benar-benar mem i l i ki  ka ra kter  kema n usiaan  serta  tidak  d i pengaruhi  oleh pertimbangan politik ataupun militer.26 Tawaran bantuan yang bersifat kemanusiaan  dan  tidak  berpihak  tidak  boleh  dianggap  sebagai intervensi  atas  konflik  bersenjata  tersebut  dan  juga  tidak  dapat dianggap  sebagai  tindakan  yang  tidak  bersahabat.27  Ketentuan  ini secara spesifik ditujukan untuk bantuan kemanusiaan yang ditawarkan oleh  negara  lain.2s
Karban konflik bersenjata memiliki hak untuk menerima bantuan, seperti yang diatur dalam Pasal 7 (Konvensi I,11, III), Pasal 8 (Konvensi IV)  dari  Konvensi-konvensi  Jenewa .  Semua  hak  yang  dimiliki  oleh orang-orang yang dilindungi ini bersifat wajib dan tidak dapat dicabut atau  dikesampingkan.29  Hak  untuk  menerima  bantuan  merupakan hak  yang  melekat  dalam  diri  setiap  manusia  u ntuk  memastikan penghormatan  atas  hak  atas  hidup,  kesehatan,  perlindungan  dari perlakuan  yang  kejam  dan  merendahkan  martabat  serta  hak-hak asasi manusia lain yang sangat penting untuk menjamin kelangsungan hidup  di  masa  darurat  sipil.30  Hak ini juga  mengandung  hak untuk meminta  dan  menerima  bantuan  kemanusiaan  yang  berasal  dari organisasi  nasional atau  internasional yang kompeten  atau  dari  do­ nor lain.31
2. , Bantuan  Kemanusiaan dalam Situasi  Pendudukan
Ketentuan  mengenai  bantu a n   kemanusiaan  d a l a m   situasi pendudukan dapat ditemukan di lebih banyak pasal dan diatur secara lebih jelas jika dibandingkan dengan situasi konflik bersenjata  lain .32 Pasa l  55  ( 1 )   Konvensi  Jenewa  IV  mengharuska n   penguasa pendudukan  untuk "sedapat  mungkin  sesuai  dengan  kemampuan yang dimiliki" memenuhi kebutuhan makanan dan obat-obatan  bagi
2 6 Commentary pasal 9/9/9/10 Konvensi Jenewa 1949. 27 Pasal 70 (1) Protokol Tambahan  I tahun 1977. 28 Paul J.I.M De Waart, "Long-term development aspects of humanitarian assistance in armed conflicts," dalam Assisting  the  Victims of Armed Conflict and Other Disasters, diedit oleh  Frits Kalshoven,  Martinus Nijhoff Publishers,  Belanda, 1989, hal. 73. 29 Supra catatan  kaki  22,  hal. 695. 30 Prinsip 1, Guiding Principle on the Right to  Humanitarian Assistance, International Institute of Humanitarian Law,  San  Remo,  September 1992. 31 Pasal 30 Konvensi Jenewa  Ke-IV.
32 Yoram  Dinstein, "the Right to  Humanitarian Assistance," Human  Rights at the Dawn  of the
Twenty-First Century, Karel Vasak - Amirocum Uber, 1999, Bruylant,  Brussel, hal. 185.

## 1151 Bantuan Kemanusiaan dalam Hukum  Humaniter lnternasional
penduduk  yang  tinggal  di  wilayah  penduduka n .   Hal  ini  berarti meskipun  penguasa  pendudukan  mungkin  menghadapi  beberapa kendala materiil, namun kendala tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari tanggung jawab.33 Pasal 69 (1) Protokol Tambahan I  menambahkan  kebutuhan  dasar  yang  harus  dianggap  sebagai bantu a n   kem a nusiaan  dan  harus  disediakan  oleh  penguasa pendudukan, termasuk di  antaranya  adalah  pakaian, kasur, tempat berlindung, keperluan lain-lain yang penting untuk keberlangsungan hid up penduduk serta penting untuk keperluan menjalankan ibadah.
Apabila  penguasa  pendudukan  mengalami  kesu l itan  u ntuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk di wilayah pendudukan, maka mereka  harus  bersedia  menerima  bantuan  keman usiaan  (jika ditawarkan) dari  luar, seperti  yang  diatur dalam  Pasal  59  Konvensi Jenewa IV.  Kewajiban untuk mengijinkan paket bantuan kemanusiaan mencapai penduduk sipil ini bersifat unconditional atau tanpa syarat. 34 Kewajiban  untuk  memfasilitasi  bantuan  ini  harus  dilakukan  secara sungguh-sungguh  melalui  skema  bantuan  yang  cepat  dan  teliti . Penguasa pendudukan harus bekerja sama di seluruh aspek, dengan mengijinkan  transportasi,  penyimpanan,  dan  memberikan  fasilitas untuk  pendistribusian  bantuan  yang  dilakukan  oleh  organisasi kemanusiaan.35 Bantuan  kemanusiaan tidak boleh dibebani dengan pajak, cukai ataupun biaya-biaya lainnya, kecuali jika hal itu diperlukan untuk kepentingan ekonomi wilayah pendudukan.36 Akan tetapi, harus diingat bahwa  meskipun penguasa  pendudukan  menerima  tawaran bantuan dari  pihak luar,  bukan berarti  mereka  lepas dari  kewajiban untuk menyediakan bantuan tersebut.37
Kewajiba n   untuk  memfasilitasi  bantuan  kemanusiaan  juga mengandung kewajiban nengatif untuk tidak menghalangi akses atas bantuan  tersebut.  Penguasa  pendudukan  atau  pihak yang  terlibat konflik yang secara sengaja menghambat bantuan kemanusiaan akan d i a n g g a p   m el a ku ka n   keja hata n   pera ng38  ata u  m e n g a n ca m
33  Commentary pasal SS (1) Konvensi Jenewa ke-IV  1949.
34 Commentary pasal  S9  Konvensi Jenewa ke-IV  1949.
35  Ibid.
36 Pasal  61  (2) Konvensi Jenewa  ke-IV  1949.
37  Supra catatan kaki 14,  hal.  21 .
38 Pasal 8 (b) (xxv) Statuta Roma.
perdamaian atau  keamanan dunia .39
Di  sisi  lain,  ketentuan  yang  mengatur  hak untuk  menawarkan bantuan  dan  hak  untuk  menerima  bantuan  ya ng  dimili ki  oleh organisasi kemanusiaan dan penduduk sipil dalam situasi pendudukan sama  dengan  ketentuan  yang  mengatu r  konfl i k   bersenj ata internasional yang  bersifat konvensional.

## 3.  Bantuan Kemanusiaan dalam Situasl  Konflik Bersenjata Non-Intemaslonal
Ketentuan  tentang  bantuan  kemanusiaan  dalam  situasi  konflik bersenjata  non-internasional  sangatlah  terbatas.  Dasar  hukumnya dapat  ditarik  dari  Pasal  3  yang  sama  di  empat  Konvensi  Jenewa . Meskipun pasal tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan tentang bantuan  kemanusiaan,  namun  kesimpulan  tersebut  bisa  diperoleh melalui interpretasi pasal. 40 Kewajiban tentang bantuan kemanusiaan kemudian diatur di Pasal  18 Protokol Tambahan II tahun  1977.
Secara  umum kewajiban negara untuk menyediakan kebutuhan dasar warga  negaranya  merupakan bagian dari jaminan dasar atas perlakuan  yang  manusiawi  bagi  penduduk  sipil  dan  perlindungan untuk penduduk sipil dari kekerasan atas hidup, kesehatan, martabat serta  kondisi fisik mereka.41
Aturan  lain  yang  membedakan  situasi  konflik  bersenjata  non­ internasional  dari  konflik  bersenjata  internasional  adalah  adanya persyaratan agar bantuan kemanusiaan tersebut terorganisasikan .42 Meskipun  kewajiban ini sudah  dianggap sebagai  hukum  kebiasaan, namun dalam praktiknya  masih dapat mengalami kesulitan .  Negara mungkin saja keberatan untuk memfasilitasi bantuan, terutama yang datang  dari  organisasi  asing,  karena  memberikan  bantuan  bagi penduduk sipil  di  daerah  konflik berarti juga  memberikan  bantuan bagi penduduk yang bersimpati  kepada  pemberontak.43
39 Lihat Resolusi Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan PBB, di antaranya adalah: UN GA A 43/131-1988, UN GA A 45/100-1990,  UN  GA A 60/123-2005,  UN GA A 60/180-2005,  UNSC Res.  1265-1999, UNSC Res.  1296-2000, UNSC Res.  13 14-2000, UNSC Res.  1379-2001, UNSC Res.  1460-2003, UNSC  Res.  1674-2006 ..
10 Supra catatan  kaki  14, hal. 22.
11 Pasal  3 yang sama  di ke-4  Konvensi Jenewa;  Pasal 4 Protokol Tambahan II tahun  1977.
12 Pasal  18  (2)  Protokol Tambahan II  1977.
13 Michael  Bothe, "Relief  Actions:  the position of the  Recipient State,"  dalam  buku Assisting the  Victims  of Armed  Conflict  and  Other  Disasters (diedit  oleh  Frits  Kalshoven),  Martinus Nijhoff Publisher,  Belanda,  1989,  hal.  91.
Kenyataan  lain yang juga  menjadi perhatian adalah, terkadang organisasi kemanusiaan harus meminta persetujuan dan kerja sama dari  penguasa de  facto ketika  mereka  membutuhkan  akses  untuk menjangka u   penduduk  sipil  ka rena  mereka  tidak  bisa  ha nya bergantung kepada pemerintah yang 'sah'. Hal ini dapat menimbulkan dua  masalah  bagi  organisasi  kemanusiaan.  Pertama,  sulit  untuk memastikan  kepatu han  h ukum  dari  a ktor  non-negara  seperti kelompok  pemberontak.  Dengan  demikian,  meminta  persetujuan penguasa de  facto tidak  sepenuhnya  menjamin  bahwa  bantuan kemanusiaan akan memperoleh akses yang cepat dan tan pa halangan untuk menemui  penerima bantuan dan petugas  kemanusiaan akan tetap  berada  dalam  situasi  rentan  ketika  menjalankan  misinya . Masalah  ked ua  terkait  dengan  reaksi  dari  penguasa de  jure; pemerintah  dapat  salah  mengartikan  kerja  sama  atau  komunikasi tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap kelompok pemberontak, sehingga dapat  mengganggu  hubungan antara  pemerintah negara tersebut dengan organisasi kemanusiaan yang sedang menjalankan misi  bantuan .
D.  Penolakan Bantuan Kemanusiaan: Legal or Illegal Justi­ fication?
Akses untuk bantuan kemanusiaan erat kaitannya dengan konsep 'ruang  kemanusiaan'.  Konsep  ini  berkembang  setelah  kesulitan­ kesul itan  ya ng  d ihadapi  oleh  masyarakat  internasional  dalam mem beri kan  bantu a n   dan  perlindungan  bagi  pen d u d u k   ya ng mengalami kesulitan.44 Ruang kemanusiaan pada intinya adalah akses yang  harus diamankan dan dijaga untuk memastikan integritas dan efektivitas  kegiatan  kemanusiaan .45  Ketentuan  tentang  bantuan kemanusiaan dan upaya untuk memantau keselamatan dan keadaan korban  konflik bersenjata  sangat bergantung  pada  akses tersebut, baik  akses  dari  organisasi  kemanusiaan  menuju  penduduk  yang membutuhkan atau  sebaliknya.46
Penolaka n   pemberian  akses  u ntu k  bantu a n   kem a n usiaa n
"  Larry  Minear  dan  Thomas G. Weiss, Mercy under Fire:  War  and  the  Global  Humanitarian Community, Westview Press, AS, 1995, hal. 38. •S Ibid.
'6 UNHCR, The State  of the  World's  Refugees 1993, hal.3.
bukanlah fenomena baru dalam situasi  konflik bersenjata.  Di  masa lalu penolakan untuk memberikan akses dengan tujuan membiarkan penduduk pihak musuh kelaparan dianggap sebagai suatu tindakan yang  sah .47  Ironisnya,  meskip u n   situasi  sudah  berubah  d a n mengakibatkan kelaparan sekarang dianggap sebagai tindakan yang ilegal, kita masih sering melihat bantuan kemanusiaan ditolak sebagai bagian  dari  kebijakan  yang  secara sengaja  menjadikan  penduduk sipil  sebagai  sasara n .48  Penolakan  bantuan  kemanusiaan  dapat dilakukan dengan menghalangi akses kemanusiaan, baik di tingkat kebijakan atau di dalam praktik di lapangan atau dengan menciptakan situasi yang tidak kondusif yang dapat mengancam nyawa  petugas kemanusiaan.
Commentarydari Protokol Tambahan menyatakan bahwa bantuan kemanusiaan hanya dapat ditolak dengan dasar yang kuat dan tidak boleh ditolak dengan alasan yang sewenang-wenang atau dilakukan secara  mendadak.49
Berdasarkan interpretasi dari Pasal 71  Protokol Tambahan I dan Pasal  18 Protokol Tambahan II, dapat disimpulkan  bahwa terdapat dua alasan  yang sah  untuk menolak bantuan kemanusiaan. Alasan perta ma  adalah  adanya  kepenti ngan  m i l iter  yan g   i mperatif. Kepentingan  militer dianggap imperatif apabila  keputusan tersebut dianggap  memiliki  kepentingan  yang  absolut  untuk  mendukung operasi militer5° atau apabila diketahui suatu organisasi kemanusiaan memberikan  dukungan  atau  bantuan  bahan  makanan ke pasukan musuh .   Kepentingan  militer  yang  imperatif  memiliki  standar yang sangat tinggi dan tidak sama dengan kepentingan militer biasa.  Hal ini  dimaksudkan  agar  pihak yang  berkonflik  tidak  semena-mena menggunakan  alasan  ini  untuk menolak memberikan  akses  u ntuk bantuan  kemanusiaan .   Bahkan  penjelasan  Protokol  Tambahan  I menyebutkan  bahwa segala keputusan sepihak yang diambil tanpa persetujuan  atau  diskusi  dengan  pihak terkait  dianggap  sebagai tindakan yang tidak dapat diterima. Pembatasan ruang gerak petugas
47 Lihat pasal 17 dari Lieber Code: Perang tidak hanya dilakukan dengan menggunakan senjata. Adalah suatu tindakan yang sah untuk membiarkan pihak musuh kelaparan, baik mereka yang bersenjata  ataupun tidak bersenjata,  agar musuh lebih cepat menyerah.
48 Christa Rottensteiner, "The denial of humanitarian assistance as a crime under international law," International Review of the Red Cross, No. 835, 1999, hal.  556. 49 Supra catatan kaki 42.
1155 Bantuan  Kemanusiaan dalam  Hukum  Humaniter Internasional
kemanusiaan  hanya  dapat  dibenarkan  untuk  melakukan  penilaian cepat mengenai situasi di lapangan dan perkembangan pertempuran. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan keamanan petugas kemanusiaan dan bukan hanya untuk membatasi pergerakan mereka. Pembatasan  tersebut  harus  bersifat  sementara  dan  tidak  boleh diterapkan  melampaui  kebutuhan  yang  sebenarnya . Pembenaran kedua untuk menolak bantuan kemanusiaan adalah apabila bantuan tersebut ditawarkan oleh lembaga atau aktor yang tidak memenuhi kriteria  kemanusiaan (humanity) dan ketidakberpihakan (impartial­ ity) . Sebagian  besar  aktor  kemanusiaan  memiliki  komitmen  yang sama  untuk  membantu  meringankan  penderitaan  dan  melindungi umat manusia.51
Komitmen  ini  dipahami  dengan  memastikan  pemberi  bantuan harus selalu netral dan  non politis untuk dapat menjamin agar bantuan kemanusiaan  dapat  diterima  oleh  mereka  yang  membutuhkan. Komitmen ini juga ditekankan dalam Prinsip 24 dari Prinsip Panduan untuk Pengungsi Internal yang menyebutkan bahwa : "Semua bantuan kemanusiaan harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan  ketidakberpihakan  serta  tanpa  diskriminasi."52  Tidak  hanya organisasinya saja, petugas kemanusiaan juga harus bersikap netral dan tidak berpihak.
Konsep kemanusiaan sudah dapat dipahami dengan cukup jelas. Pada  intinya  tindakan yang dilakukan oleh  organisasi  adalah  untuk m e m be r i ka n   bantuan  kepada  korb a n . 53  Sementara  pri nsip ketidakberpihakan  bera rti  organisasi  kemanusiaan  tidak  boleh melakukan  diskriminasi  atas  dasar  kewarganegaraan,  ras,  agama, kelas  sosial  atau  opini  politik.  Kegiatannya  harus  ditujukan  untuk memba ntu  meri n g a n ka n   penderita a n   manusia,  sepe n u h nya berdasarkan atas kebutuhan korban, serta memberikan prioritas pada kasus-kasus  atau  kea d a a n   ya ng  pa l i ng  m endesa k.  Pri n s i p ketidakberpihaka n  juga  mengandung  makna  bahwa  organisasi kemanusiaan  harus  mempertimbangkan  prinsip  non-diskriminasi
5 0 Commentary Pasal 54 (5) Protokol Tambahan I. si Supra catatan kaki 43,  hal. 60. sz Dokumen E/CN.4/1998/53/Add.2, tanggal  11  Februari  1998, dapat diakses di \I  "*"http;J.l (terakhir dikunjungi tanggal 25 Mei  2008).
Lihat juga Prinsip 8 dari "Guiding Principle on the Right to Humanitarian Assistance'', UHL, San Remo,  1993. s3 Commentary Pasal 18, Protokol Tambahan II.
JURNAL  HUKUM  HUMANITER,  Vol. 4, No. 6
Sebelumnya,  BSMP menerima  145 telepon dari penduduk yang membutuhkan  bantuan  namun  Israel  menolak  memberikan  akses kepada  mereka.  Ketika  akses  diberikan  pada  tanggal  7  Januari, petugas  medis hanya  diberikan waktu  tiga jam untuk  menjalankan tugas  mereka  namun dilarang  untuk membawa  ambulans.  Setelah tiga  jam  tersebut  berakhir,  pasukan  Israel  mulai  mengeluarkan tembakan  ke  arah  di  mana  ambulans berada.  BSMP tidak berhasil melakukan  evakuasi  korban di wilayah tersebut sampai tanggal  17 Januari 2009.61
Pertanyaan yang harus dijawab dalam situasi ini adalah apakah penolakan Israel untuk memberikan akses bagi petugas kemanusiaan didasari pada  alasan yang sah  atau tidak.  Hal pertama yang  harus kita analisa di sini adalah apakah kehadiran organisasi kemanusiaan ataupun  petugas  medis  di  daerah  konflik  tersebut  memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemampuan pihak musuh untuk terus  melakuka n   perlawanan  atau  dengan  kata  lain,  a paka h persyaratan  kepentingan  militer  yang  imperatif  dipenuhi  oleh keputusan  yang  diambil  oleh  pasukan  Israel?  Dan  kedua,  apakah terdapat alasan yang kuat untuk meragukan karakter kemanusiaan dan ketidakberpihakan dari organisasi kemanusiaan yang melakukan pekerjaannya  di Gaza?
Berdasarkan  laporan  dan  kesaksian  korban  maupun  petugas kemanusiaan  yang  didokumentasikan  oleh  berbagai  organisasi internasional, kita dapat menyimpulkan bahwa bantuan kemanusiaan yang ada di Gaza  pada saat bertujuan  untuk membantu  penduduk sipil yang terjebak di dalam wilayah pertempuran dan tidak mampu mencapai daerah  perlindungan atau fasilitas  medis terdekat.  Tidak ada  indikasi  bahwa  organisasi  kemanusiaan  memberikan  bantuan langsung ke pihak Hamas. Selain  itu,  konvoi  bantuan kemanusiaan tetap dapat diperiksa oleh pasukan Israel apabila diperlukan, sehingga jika  terdapat  penyalahgunaan  bantuan  kemanusiaan  ataupun penyelundupan senjata menggunakan konvoi bantuan kemanusiaan dapat  diketahui  oleh  penguasa  pendudukan.  Meskipun  penduduk yang  menerima  bantuan  bersimpati  kepada  Hamas,  namun  bukan
6 1 Laporan  dari  Gaza  oleh  Delegasi U S National  Lawyers  Guild,  1 1   Februari  2009,  bttpJL
(terakhir dikunjungi  12 Juni 2009).

## 1159 Bantuan  Kemanusiaan dalam  Hukum  Humaniter Intemasional
berarti hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kepentingan mi liter yang  imperatif.  Perlindungan  terhadap  penduduk  sipil  hanya  bisa dihentikan sementara apabila mereka ikut ambil bagian secara  aktif dalam pertempuran.62
Aspek  kepentingan  militer  yang  imperatif  lainnya  yang  harus dipertimbangkan adalah apakah pembatasan tersebut ditujukan untuk menjamin  keamanan  petugas  kemanusiaan  atau  hanya  sekedar membatasi  ruang gerak mereka.  Berdasarkan  dari  laporan-laporan yang ada, penulis menyimpulkan bahwa ancaman atas keselamatan petugas  kemanusiaan justru  datang  dari  pihak  peserta  konflik  itu sendiri,  sehingga  penolakan  atau  pembatasan  akses  kemanusiaan tersebut  lebih  ditujukan  untuk  menghambat  proses  pemberian bantuan  kemanusiaan kepada penduduk sipil.
Alasan  kedua  yang  dapat  diterima  adalah  apabila  organisasi kemanusiaan gagal  membuktikan kredibilitasnya  sebagai organisasi yang  berdasar  pada  kemanusiaan  dan  ketidakberpihakan.  Setelah membaca  sejumlah  laporan  yang  dikeluarkan  oleh  UNOCHA  dan perkembangan  operasional  dari  ICRC,63  tidak ditemukan  adanya indikasi bahwa tindakan menolak atau niembatasi akses kemanusiaan disebabkan  ka rena  kegagalan  organisasi  kem a n usiaan  untuk membuktikan karakter kemanusiaan dan ketidakberpihakan mereka secara  bonafid. Komponen  palang  merah  dan  bulan  sabit  merah bekerja  sama dengan BSMP dan Bintang  Daud  Merah  Israel  dalam
62 Konsep 'turut ambil bagian langsung dalam pertempuran' (direct participation in hostilities) mengacu  pada  tindakan  spesifik  yang  dilakukan  oleh  individu-individu  sebagai  bagian  dari cara  bertempur antara  plhak-pihak yang terlibat konflik; ICRC, Interpretive  Guidance on  the Notion  of Direct Participation  in Hostilities under International  Humanitarian Law,  Mei  2009, hal.  18.
63 UNOCHA,  Laporan  Mingguan  untuk  Perlindungan  terhadap  Penduduk Sipil  291,  24 - 31 Desember 2008;  UNOCHA, Laporan Mingguan untuk Perlindungan terhadap Penduduk Sipil, 1 - 8 Januari  2009;  UNOCHA,  Laporan  Mingguan untuk Perlindungan terhadap Penduduk Sipil, 9  - 15  Januari  2009;  UNOCHA,  Laporan  Mingguan untuk Perlindungan  terhadap  Penduduk Sipil,  16  - 20  Januari  2009;  UNOCHA,  Perkembangan  dari  Lapangan  tentang  Gaza  dari Koordinator Kemanusiaan, 16 Januari 2009; Perkembangan operaslonal ICRC,  17 Januari 2009; Perkembangan operasional ICRC; 12 Januari 2009; Perkembangan operasional ICRC,  10 Januari 2009;  Perkembangan operasional ICRC,  7 Januari  2009;  Perkembangan operasional ICRC,  5 Januari  2009;  Perkembangan operasional ICRC, 4  Januari  2009;  Perkembangan operasional ICRC,  3  Januari  2009;  Perkembangan  operasional  ICRC,  1  Januari  2009;  Perkembangan operasional ICRC, 3 1 Desember 2008; Perkembangan operasional ICRC,  30 Desember 2008; Laporan Amnesty International tentang  Israel/Gaza  Operation 'Cast Lead':  22 days of death and  destruction, Juli 2009.
misi  kemanusiaan  mereka.  Selain  itu  kehadiran  ICRC  di  Israel  dan wilayah  pendudukan Israel  sudah  berlangsung  sejak  perang Arab­ Israel tahun  1967.64  Kondisi yang sama juga ditemukan di  berbagai badan PBB yang  bertugas di sana, baik UNRWA,  WFP dan lain-lain. Tidak ada indikasi dari kebijakan Israel maupun Hamas, baik selama pertempuran berlangsung ataupun sebelum itu, yang menunjukkan adanya  kecurigaan mereka atas kredibilitas organisasi kemanusiaan yang ada di  Gaza.
Dari  analisis  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  pasukan  Israel tidak  memiliki  pembenaran  yang  kuat  untuk  membatasi  akses kemanusiaan  karena tidak ada  satu  pun  dari  dua  alasan  yang sah menurut HHI dapat dibuktikan. Akan tetapi ada  hal  lain yang  perlu diperhatikan  dalam  situasi  ini,  yaitu  tidak  terlihat  indikasi  bahwa penolakan bantuan kemanusiaan tersebut dilakukan secara sengaja untuk  mengakibatkan  kelaparan  di  pihak  penduduk  sipil .65  Komisi Pencari  Fakta  PBB  menyimpulkan  bahwa  tindakan  yang  dilakukan oleh pasukan Israel merupakan pelanggaran atas kewajiban menurut hukum  kebiasaan internasional  untuk memperlakukan  korban  Iuka seca ra  m a n usiawi .  Sel a i n   itu  tindakan  tersebut  juga  d a pat dikategorikan  sebagai  pelanggaran  terhadap  hak  untuk  hidup, pelanggaran terhadap  hak atas  integritas fisik,  dan tindakan yang kejam dan tidak manusiawi di beberapa kasus yang ditemukan - hal ini merupakan pelanggaran Pasal 6 dan 7 dari Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.66

## F. Kesimpulan
Conteh  di  atas  menunjukkan  kepada  kita  bahwa  meskipun kewajiban terkait dengan pemberian bantuan kemanusiaan terlihat tidak kontroversial,  namun  pada  kenyataannya  pihak  yang terlibat konflik  seringkali  kesulitan  untuk  memenuhi  tanggung-jawabnya
64 Laporan Tahunan ICRC 2008: Israel, wilayah pendudukan dan wilayah otonomi Palestina, 27 Mei  2009,  hal.1.
6 5 Unsur niat untuk secara  sengaja  melakukan sesuatu  dengan tujuan untuk mengakibatkan kelaparan  pada  penduduk sipil  merupakan  salah  satu  bagian  dari elements of crime dalam Statuta Roma untuk membuktikan apakah suatu tindakan merupakan kejahatan perang atau tidak.
66 Laporan dari  Komisi Pencari Fakta  PBB untuk Konflik Gaza (UNFFMGC), NHRC/12/48,  15 September 2009,  paragraf 818-819, hal. 233.

## 1 16 1 Bantuan  Kemanusiaan dalam  Hukum  Humaniter lnternasional
karena  alasan-alasan yang tidak dapat dibenarkan  menurut hukum humaniter.Catatan  lai n  yang juga  perlu  menjadi  perhatian  adalah bagaimana penolakan bantuan kemanusiaan selalu dikaitkan dengan kelaparan  u ntuk bisa  dikategorikan  sebagai  kejahatan  perang atau pelanggara n   hukum  humaniter.  Dalam  kenyataannya,  penolaka n bantuan  kemanusiaan  yang  dilakukan  oleh  salah  satu  pihak yang terlibat  konflik dapat  berakibat  buruk dan  menambah  penderitaan penduduk sipil yang terjebak konflik tan pa harus memiliki niat untuk secara sengaja mengakibatkan kelaparan. Penulis berpendapat bahwa h ukum  h u maniter  internasional  seharusnya  mempertimbangkan penolakan bantuan kemanusiaan sebagai satu  bentuk  pelanggaran tersendiri  dengan  atau  tan pa  ada  kaitannya  dengan  niat  untuk mengakibatkan  kelaparan. Perlindungan terhadap penduduk sipil di dalam konflik bersenjata tetap menjadi salah satu tujuan utama dari hukum humaniter internasional dan misi-misi kemanusiaan .  Jaminan hukum  terhadap upaya  perlindungan  ini perlu  lebih diperkuat agar penduduk sipil dapat terhindar dari  penderitaan yang tidak perlu.

## DAFTAR PUSTAKA
Allen, Charles A., "Civilia n  Starvation  and  Relief during Armed  Con­ flict: the Modern H umanitarian Law," Georgia Journal of Inter­ national and Comparative Law, Spring 1989.Bassiouni, M .  Cherif, "International Crimes: Jus Cogens and Obligatio Erga  Omnes," Law and Contemporary Problems, Vol .  59, No. 4, 1997.  Bothe, Michael, "Relief  Actions:  the position  of the  Recipient State," dalam buku Assisting  the  Victims of Armed Conflict and Other Disasters (diedit  oleh  Frits  Kalshoven),  Martinus  Nijhoff  Pub­ lisher,  Holland,  1989. De Waart,  Paul J.I.M., "Long-term  devel­ opment aspects of humanitarian assistance in armed conflicts," dalam Assisting the Victims of Armed Conflict and Other Disas­ ters, diedit oleh  Frits  Kalshoven,  Martinus  Nijhoff  Publishers, Holland,  1989. Dietrich  Schindler,  "Humanitarian  Assistance, Humanitarian Interference and International Law," dalam buku the  Essays  in  Honour  of  Wang  Tieya, diedit  oleh  R.  St.  J . Macdonald,  Kluwer  Academic  Publishers,  Martinus  N ijhoff, Inggris,  1993 . Dinstein, Yoram, "the Right to  H umanitarian As­ sistance," Human Rights at the Dawn of the  Twenty-First Cen­ tury, Karel Vasak - Amirocum Uber,  1999, Bruylant,  Brussels.
JURNAL  HUKUM  HUMANITER,  Vol. 4, No. 6

## "Guiding  Principle on the Right to Humanitarian Assistance,"
International Review of the Red Cross, No.  297,  November­
Desember 1993.
Jakovljevi-'  Bo_ko,  "The  right to humanitarian  assistance - Legal aspects," International Review of the Red Cross, No 260, Sep­ tember - Oktober 1987.Marie-Jose  Dbmestici-Met (Ed.), "Into the  Third  Millennium  Humanitarian  Assistance," Network  on Humanitarian Assistance, Presses Universitaires D'Aix-Marseille, 2002.Minear,  Larry dan Weiss,  Thomas G., Mercy  under Fire: War and the Global Humanitarian Community, Westview Press, AS,  1995. Monika  Sandvik-Nylund, Caught in  Conflicts:  Civilian Victims,  Humanitarian Assistance and International Law, Edisi ke-2 direvisi, Institute for Human Rights, Abo Akademi Univer­ sity,  Turku,  2003.0'Connell,  Mary Ellen, "Humanitarian  Assis­ tance  in Non-International Armed Conflict: the Fourth Wave of Rights, Duties and Remedies," Israel Yearbook on Human Rights, Volume 31, 183 - 217, Martinus Nijhoff Publishers, 2001.Ragazzi, Maurizio, the Concept of International Obligations Erga Omnes, Oxford  Monographs in International  Law,  1997.Ranganathan, Surabhi, "Reconceptualising the Boundaries of "Humanitarian" Assistance: "What's  in  a  name" or "the  Importance  of  being Earnest," John  Marshall Law Review, Fall  2006.Rottensteiner, Christa, "The denial of humanitarian assistance as a crime un­ der international law," International Review of the Red Cross, No. 835,  1999.Sams,  Katie,  "International  Humanitarian Law and the Humanitarian Action of the International Committee of the Red Cross," Refugee Survey Quarterly, Vol. 25, Issue 4, UNHCR, 2006.Smith,  Peter  Macalister, International  Humanitarian  As­ sistance:  Disaster  Relief Actions  in  International  Law  and Organisation, the Henry Dunant Institute, Martinus Nijhoff Pub- 1 ishers,  Holland,  1985 . Konvensi  Jenewa  1949  . Protokol Tambahan  I  1977.Protokol  Tambahan  II  1977.Statuta  Roma 1998.ICTY Prosecutor v. Zdravko  Tolimir, Nomor IT-05-8812-1. Mahkamah Internasional, Barcelona Traction,  Light and Power Co. Ltd.  (Belg.  v.  Spain), Putusan, 1970 I.CJ .  3, 32 (5  Februari 1970). Mahkamah Internasional, Kasus terkait dengan Kegiatan Militer dan  Paramiliter di dan  melawan  Nikaragua  (Nikaragua v. Amerika Serikat), Putusan, 27 Juni 1986. Principles and Good
JURNAL  HUKUM  HUMANITER,  Vol . 4, No. 6
1 163 Bantuan  Kemanusiaan dalam  Hukum  Humaniter Internasional
Practice  of Humanitarian  Donorship, Stockholm,  17  Juni 2003. Resolusi Majelis Umum PBB dan Dewan  Keamanan PBB, di antaranya adalah:  UN GA A 43/13 1-1988, UN GA A 45/100- 1990,  UN  GA  A  60/123-2005,  UN  GA A  60/180-2005,  UNSC Res.  1265-1999, UNSC Res. 1296-2000, UNSC Res. 1314-2000, UNSC  Res.  1379-2001,  UNSC  Res.  1460-2003,  UNSC  Res. 1674-2006. Resolusi  XXVIII  Konferensi  Internasional  Palang Merah  dan  Bulan  Sabit  Merah  ke- 20. Lieber  Code.  Commen­ tary Konvensi Jenewa  1949. Commentary Protokol Tambahan I . Guiding  Principle  on  the  Righ t  to  Human itarian Assistance.ICRC, Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities under International Humanitarian Law, Mei 2009.ICRC, Siaran Pers ICRC (09/04), Gaza: ICRC demands urgent access  to  the  wounded  as  Israeli  army  fails  to  assist wounded  Palestinians, 08  Januari  2009. Laporan  Sekretaris Jenderal PBB tentang Perlindungan Bantuan Kemanusiaan untuk Pengungsi dan Pihak-pihak Lain dalam Situasi Konflik, S/1998/ 883,  22 September 1998.Laporan Tahunan ICRC 2008:  Israel, wilayah  pendudukan  dan  wilayah  otonomi  Palestina,  27  Mei 2009.
Laporan dari Komisi Pencari Fakta PBB untuk Konflik Gaza (UNFFMGC),
A/HRC/12/48,  15 September 2009.
Laporan dari Komisi Pencari Fakta PBB untuk Konflik Gaza (UNFFMGC),
A/HRC/12/48,  15 September 2009. UNOCHA,  Flash  Appeal for occupied  Palestin i a n   territory  - Gaza  2009,  2  Februari 2009.UNOCHA, Laporan Mingguan untuk Perlindungan terhadap Penduduk Sipil 291, 24 - 31 Desember 2008; UNOCHA, Laporan Mingguan untuk Petlindungan terhadap Penduduk Sipil,  1 - 8 Januari 2009; UNOCHA, Laporan Mingguan untuk Perlindungan terhadap Penduduk Sipil, 9 - 15 Januari 2009; UNOCHA, Laporan Mingguan  untuk  Perlindungan terhadap  Penduduk Sipil,  16 - 20  Januari  2009;  UNOCHA,  Perkembangan  dari  Lapangan tentang Gaza dari - Koordinator Kemanusiaan, 16 Januari 2009;
Perke m b a n g a n   o p e ra s i o n a l   I C RC,  1 7   J a n u a ri  2 0 0 9 ;
Perke m b a n g a n   o p e ra s i o n a l   I CRC,  1 2   J a n u a ri  2 0 0 9 ; Perke m b a n g a n   opera s i o n a l   I C RC,  1 0   J a n u a ri  2 0 0 9 ; Perke m b a n g a n   o p e ra s i on a l   I CRC,  7  J a n u a ri  2 0 0 9 ; Perke m b a n g a n   opera s i on a l   I CRC,  5  J a n u a ri  2 0 0 9 ;
JURNAL  H UKUM  HUMANITER,  Vol . 4, No. 6
Perke m ba ng a n   opera s i o n a l   ICRC,  4  J a n u a ri  2 0 0 9 ; Perke m b a n g a n   opera s i o n a l  ICRC,  3  J a n u a ri  2 0 0 9 ; Perke m ba n g a n   opera s i o n a l   ICRC,  1  J a n u a ri  2 0 0 9 ; Perke m b a n g a n   operasional  ICRC,  3 1   Desember  2008; Perkembangan operasional ICRC, 30 Desember 2008; Laporan Amnesty  International  tentang  Israel/Gaza  Operation  'Cast Lead':  22 days of death and destruction, Juli 2009. Dokumen  E/CN.4/1998/53/Add.2, tanggal  1 1  Februari  1998,  dapat diakses di BBC, Q & A: Gaza Conflict,
dari Gaza oleh Delegasi US National Law­ yers G u i ld, 1 1 Februari 2 0 0 9 ,
JURNAL  HUKUM  HUMANITER,  Vol .  4,  No. 6