## KEMENANGAN PETAHANA DALAM KONTESTASI PILKADA SERENTAK 2018: DITINJAU DARI PERSPEKTIF POWERCUBE

## Andi Muh. Dzul Fadli
Universitas Lakidende, Unaaha Sulawesi Tenggara, Email: dzulfadliandimuh@yahoo.com

## Indrawan Tobarasi
Universitas Lakidende, Unaaha Sulawesi Tenggara, Email: indrawan.t2684@gmail.com
Komeyni Rusba Universitas Balikpapan, Kalimantan Timur E-mail: komeyni@uniba-bpn.ac.id

## Abstrak
Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada)  di  Indonesia  telah dilaksanakan  secara  serentak  sebanyak  3  (tiga)  kali  yakni  pada tahun  2015,  2017,  dan  2018.  Secara  filosofis,  pilkada  serentak dilaksanakan  untuk mengefisiensikan  anggaran,  menekan pelanggaran  dan  kecurangan (electoral  malpractices) serta meminimalisir  gejala  sosial-politik  dari  adanya  pilkada  yang sebelumnya  dilaksanakan  secara  terpisah  berdasarkan  periode akhir masa jabatan setiap kepala daerah. Berangkat dari fenomena persentase  kemenangan  para  petahana  di  berbagai  kontestasi pilkada 2018, maka menarik dikaji untuk memaknai faktor-faktor yang  menyebabkan  kemenangan  para  petahana  tersebut.  Dalam kajian  ini  digunakan  pendekatan  kualitatif  terhadap  berbagai literatur  terutama  yang  bertalian  dengan  pengoperasian  bentuk- bentuk  kekuasaan  dalam  perspektif  teori  kubus  kekuasaan (the powercubetheory).Penulis  mengumpulkan  danmereview  literatur kontemporer  yang  relevan  dengan  fenomena  yang  dikaji secaradialektis dengan cara melakukan reviewdan menganalisisnya  secara  kritis  atasberbagai  sumber  literatur  yang terpilih.  Hasil  kajian  menunjukkan  bahwa  ada  3  (tiga)  bentuk kekuasaan  sebagai  faktor  kemenangan  petahana,  yakni:Pertama,
Jurnal TAPIs Vol. 14 No.02 Juli-Desember 2018
bentuk  kekuasaan  yang  terlihat (visible  power)ialahkesempatan untuk  menarik  simpati  masyarakat  melalui  jualan  program pembangunan  yang  telah  dilaksanakan  sebagai  investasi  politik. Kedua,  bentuk  kekuasaan  yang  tersembunyi(hidden  power) ialah politisasi  birokrasi  melalui  mobilisasi  aparatur  sipil  negara, monopoli  dukungan  partai  politik,  dan  kooptasi  terhadap penyelenggara  pemilu. Ketiga,  bentuk  kekuasaan  yang  tidak terlihat (invisible  power),  melalui peranan  pemuka  agama  dan pemangku  adat  untuk  menanamkan  nilai-nilai  dan  ideologi merupakan  modalitas  politik  petahana  sebagai  konsekuensi  dari stratifikasi sosial-masyarakat.
Kata Kunci: Pilkada, Petahana, Bentuk Kekuasaan.

## Pendahuluan
Pemilihan  kepala daerah  (Pilkada)  serentak  ketiga  di Indonesiatelah  dilaksanakan  pada  27  Juni  2018.  Ada  171  daerah dengan  rincian  17  provinsi,  39  kota,  dan  115  kabupaten  yang menyelenggarakan Pilkada langsung di tahun 2018. 1 Pada periode sebelumnya,  pilkada  dilaksanakan  secara  terpisah,  mengikuti periode  akhir  masa  jabatan  seorang  kepala  daerah.  Sebagaimana dalam UU No. 10/2016 tentang perubahan kedua UU No. 1/2015
tentang  penetapan  peraturan  pemerintah  pengganti  UU  No. 1/2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang.Menariknya  di  pilkada  tahun  2018,  partisipasi petahana sebagai kandidat mengalami peningkatan. Pilkada 2017, persentase  keikutsertaan  petahana  sebesar  16,61  persen,
1 Andhika  Prasetia,  “Ini  171  Daerah  yang  Gelar  Pilkada
Sserentak 27 Juni 2018”, diakses dari https://news.detik.com/berita/d-3479819/ini-171-daerah-yang- gelar-pilkada-serentak-27-juni-2018, pada 27September 2018
Jurnal TAPIs Vol. 14 No.02 Juli-Desember 2018
sedangkan  pada  Pilkada  2018,  partisipasi  petahana  meningkat menjadi 19,49 persen. 2
Calon  petahana  paling  banyak  terdapat  di  pilkada kabupaten/kotayakni  calon  petahana  bupati  dan  wakil  bupati berjumlah  106orang.Serta  calon  gubernur  dan  wakil  gubernur petahana  sebanyak  13  orang. 3 Peningkatan  partisipasi  calon petahana  tentu  didasarkan  pada  kalkulasi  peluang  kemenangan. Peluang  tersebut  dapat  diukur  melalui  kebijakan-kebijakan  pada masa  pemerintahan,  capaian  program  pembangunan,  politisasi birokrasi,  sampai  pada  kesiapan  dari  aspek  finansial  petahana sebagai  konsekuensi  tingginya  biaya  demokrasi  langsung (direct democracy) pada  momen  pilkada.  Selain  itu,  pragmatisme  partai politik  untuk  tidak  mengambil  resiko  mendukung  kandidat  yang berpeluang kalah adalah faktor yang tidak dapat dikecualikan.
Tolok  ukur  lainnya  ialah  menguatnya public  truth (kepercayaan  publik)  terhadap  kinerja  petahana. 4 Kemudian adanya potensi manipulasi Pilkada oleh kepentingan memenangkan  petahana,sebab  didukung  oleh  kelemahan  dalam aturan  pada  proses  rekruitmen  penyelenggara  pemilu. 5 Oleh
2 Azhar  Azis ,  “Calon  Kepala  Daerah  Pengusaha  Dominasi Pilkada 2018’, diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2018/07/26/18520301/64- kepala-daerah-petahana-terpilih-pada-pilkada-serentak-2018, pada 27 September 2018 3 Kompas TV,“Ini  dia  Para  Petahana  Pilkada  2018”,diakses
dari http://www.tribunnews.com/nasional/2018/06/27/ini-dia- para-petahana-pilkada-2018, pada 2Oktober 2018 4 Rex  Tiran ,  “ Kemenangan  Petahan  dan  Demokrasi  Lokal dalam  Pilkada Kabupaten  Kupang  Tahun  2013 ”  Tesis  Program Magister  Ilmu  Politik  Universitas  Airlangga  (Surabaya:  Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2013), hlm. 1
5 Amri  Yusra danIkhsan  Darmawan,  “Kepentingan  Petahana dalam  Manipulasi  Pilkada  Labuhan  Batu  Selatan  2015” ,Jurnal Wacana Politik,2(2), 74 – 87 (Oktober 2017), hlm. 85
Jurnal TAPIs Vol. 14 No.02 Juli-Desember 2018
karena  itu,  secara  konseptual  menyiratkan  bahwa  ada  beberapa potensi-potensi  yang  dapat  dieksplorasi  dan  eksploitasi  petahana dalam  memenangkan  kontestasi  pilkada.  Meskipun  pada  konteks lainnya,  petahana  dapat  dikalahkan  oleh  pasangan  calon lain, yang  disebabkan  oleh  beberapa  faktor  lain  seperti  faktor  internal dan  eksternal,  perilaku  pemilih,  pengelolaan  media,  dan pengawalan suara yang berlapis. 6
Potensi  kemenangan  petahana  dapat  juga  disebabkan  oleh kemampuan petahana dalam memperoleh dukungan para elit lokal seperti pemuka agama, pemangkut adat, ataupun daricivil society yang  ada  di  daerah  selain  dari  dukungan  dan  bekerjanya  mesin partai  politik  pengusung.  Hal  tersebut  dimaknai  sebagai kemampuan petahana dalam mengindoktrinasi ataupun mengkooptasi  elit  lokal  berdasarkan  bentuk-bentuk  kekuasaan yang  diimplementasikan.  Seperti  penelitian  tentang  elite  lokal yang  berbasis  pesantren  bersinergi  dengan  kekuatan  politik, terutama dalam mendukung petahana yangbertarung mempertahankan kekuasaannya. 7
Pada  artikel,  penulis  akan  menguraikan  faktor-faktor  yang menyebabkan  kemenangan  petahana  dengan  menggunakan perspektif  teori  kubus  kekuasaan (the  powercube  theory)dengan bertolak pada persentase atau tingkat keterpilihan yang signifikan berdasarkan hasil penetapan pemenang oleh KPU masing-masing daerah. Secara empirik, berikut ini persentase empat pasang calon petahana.
6 Mhd. Rafi Yahya , “Faktor yang Mempengaruhi Kemenangan Jefry Noer dan Ibrahim Ali di Pilkada Kabupaten Kampar”, Jurnal Dinamika Pemerintahan,1(1), 42 – 49 (Januari 2018), hlm. 42 7 Abdul Chalik,“Elite Lokal Berbasis Pesantren Dalam
Kontestasi  Pemilihan  Kepala  Daerah  Di  Jawa  Timur”, KARSA:
JurnalSosial  dan  Budaya  Keislaman, 23(2),  363 – 381  (Desember 2015), hlm. 363.
Jurnal TAPIs Vol. 14 No.02 Juli-Desember 2018
No. Nama Calon Petahana Pilkada Jumlah Suara (%) Partai Politik Pengusung 1 Ganjar Pranowo - Taj Yasin Jawa Tengah 58,78 % PDI-P, Demokrat, Golkar, PPP, NasDem 2 Rahmat Effendi - Tri Adhianto Kota Bekasi 68,29 % PPP, Demokrat, PAN,  Hanura, PDIP, PKB, Nasdem, Golkar 3 Bima Arya Sugiarto- Dedie Rachim Kota Bogor 43,64 % PAN,
Demokrat, Golkar, NasDem, Hanura 4 Sunjaya
Purwadi Sastra - Imron Kab. Cirebon
45 % PDI-P
Sumber: Data olahan tahun 2018
Berdasarkan  data-data  tersebut  di  atas,  menyiratkan  bahwa secara kuantitatif keempat pasangan calon petahana mendapatkan perolehan  suara  yang  signifkan  dengan  dukungan  partai  politik yang  dominan,  terkecuali  pasangan  Purwadi  Sastra-Imron  yang diusung  tunggal  oleh  PDI-P  pada  pilkada  Kabupaten  Cirebon. Oleh  karena  itu,  menarik  untuk  dianalisis  terhadap  capaian  yang didapatkan  para  petahana  dalam  membantu  persentase  atau besaran kemenangan pada pilkada serentak tahun 2018.
Untuk  menganalisis  fenomena  tersebut,  maka  penulis  ini akan  menggunakan  teori powercubesebagai  sebuah  kerangka
Jurnal TAPIs Vol. 14 No.02 Juli-Desember 2018
pemikiran  untuk  menganalisis  melalui  tiga  dimensi  bentuk kekuasaan,  yaitu  kekuasaan  yang  terlihat (visible  power), kekuasaan yang tersembunyi (hidden power), dan kekuasaan yang tidak  terlihat (invisible  power).  Karena  menggunakan  teori powercube sebagai  kerangka  analisis  dianggap  relevan  dalam memaknai  kekuasaan  dalam  konteks  politik  lokal  melalui  proses demokratisasi di daerah. 8 Teori ini dapat membantu untukmemetakan  hal-hal  yang berperan  dalam  kekuasaan,  para aktor di dalamnya, persoalan dan situasi yang melatarbelakanginya,  bahkan  kemungkinan  untuk  melakukan perubahan  secara  tepat  dan  evolusioner.  Teori  ini  sekaligus mengantarkan  pada  alasan  mengapa  seseorang  berpotensi memenangkan pertarungan dalam politik. 9
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi  secara  teoritik sebab-sebab  tentang  penggunaan  bentuk-bentuk  kekuasaan petahanamenggunakan kerangka teori powercube. Pada
8 Abd. Halim,Politik  Lokal:  Pola,  Aktor  dan  Dramatikalnya (Yogyakarta: LP2B, 2014), hlm. 55. Teori powercube adalah teori yang  dicetuskan  oleh  John  Gaventa  sebagai  bagian  dari  analisi baru  untuk  memahami  kekuasaan.  Teori  ini  memiliki  3  (tiga) bagian  atau  dimensi  yaitu  dimensi  level,  dimensi  ruang,  dan dimensi  bentuk  (lihat  selengkapnya  pada JohnGaventa ,“Finding the  Spaces  for  Changes:  A  Power  Analysis” IDS  Bulletin, 37(6), 23 – 33,  November  2006).Teori powercube telah  mendapat  kritik dari  Cox  karena  teoripowercube sebagai  analisis  kekuasaan seperti pada konteks politik global, analisis yang sediakan sangat terbatas  dalam  melihat  perubahan  sosial,  terutama  bagaimana menganalisis  tentang  agensi  pada  dimensi  keamanan,  dimensi praksis, dan dimensi pedagogi (lihat selengkapnya Laurence Cox, “Powercube: understanding power for social change”, Journal of Political  Power, 4(2),  301-307,  (August  2011).  Namun  menurut penulis,  menggunakan  teori powercube dianggap  relevan  dan kontekstual untuk menganalisis dinamika politik lokal.
9 Abdul Chalik,Op.cit., 365
Jurnal TAPIs Vol. 14 No.02 Juli-Desember 2018
umumnya,  beberapa  artikel  tentang  kemenangan  petahana  dalam pilkada disebabkan faktor internalyaitu penguatan tim pemenangan  untuk  memenangi  pilkada. 10 Sedangkan  dalam perspektif powercube bahwa  pada  konteks  politik  lokal, hidden power sebagai modal kekuatan politik para elit. 11
Penulis  sedikit  berbeda  dengan  argumen-argumen  pada umumnya  seperti  diuraikan  di  atas.  Jika  pada  studi-studi sebelumnya menyatakan bahwa faktor internal dan adanya hidden powerpetahanaagar  bisa  memenangipemilihan  kepala  daerah, maka  artikel  ini  berargumen  bahwa  kemenangan  petahana padapilkada  2018  disebabkan  adanya  bentuk-bentuk  kekuasaan lain  seperti visible  power (kekuasaan  yang  terlihat)  dan invisible power (kekuasaan  yang  tidak  terlihat).Oleh  sebab  itu,  artikel  ini merupakan  pemaknaan  terhadap  bentuk-bentuk  kekuasaan petahana pada kontestasi pemilihan kepada daerah secara serentak pada  tahun  2018.  Sehingga  sekaligus  mengantarkanpada  alasan mengapa seseorangbisa memenangkan pertarungan dalampolitik.

## Metode
Dalam  artikel  kajian  ini,  penulis  menggunakan  pendekatan kualitatif  melalui  studi  literatur  dan  dokumentasi  yang  bertalian dengan  fenomena  kemenangan  para  petahana  dalam  kontestasi pilkada  serentak  tahun  2018.  Studi  literaturdilakukan  dengan mengumpulkan  danmereview  literatur  serta  kontemporer  yang relevan  denganfenomena  yang  dikaji  khususnya  yang  bertalian dengan teori kubus kekuasaan (the powercubetheory).Dialektikadibangun  dengan  cara  melakukan 10 Puji Astuti  dkk,  “Strategi  Pemenangan  Petahana  dalam Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah Kabupaten Ngawi  2010”,
Journal of Politic and Government Studies, (2013)
11 Welhelmina  Selfina  Beli ,  “ Hidden  Power dalam  Politik Pemekaran  di  Nu sa  Tenggara  Timur”, Jurnal  of  Government - JOG, 2(1), 1 – 17 (Desember 2016), hlm. 2
Jurnal TAPIs Vol. 14 No.02 Juli-Desember 2018
reviewdan  menganalisnya  secara  kritis  atasberbagai  sumber literatur yang terpilih.

## Pembahasan Kontestasi Pilkada Serentak 2018: Kemenangan Petahana
Berbeda  dengan  pilkada  sebelumnya  di  Indonesia  yang dilaksanakan  secara  mandiriatau  terpisah  berdasarkan  periode akhir masa jabatan masing-masing kepala daerah. Secara filosofis, efisiensi  anggaran,  menekan  pelanggaran  dan  kecurangan (electoral  malpractices) sertameminimalisir  gejala  sosial-politik akibat  adanya  pilkada  sebagai  argumentasi  yang  fundamental dalam  melaksanakan  pilkada  serentak  tahap  awal  pada  tahun 2015,  termasuk  pada  tahun  2018  dari  171  daerah  baik  pada tingkat  provinsi  dan  kabupaten/kota.  Dari  aspek  partisipasi pemilih,  menurut  salah  satu  komisioner  KPU  RI  bahwa  pada pilkada 2018 secara nasional tingkat partisipasi pemilih sebanyak 73,24%.  Mengalami  penurunan  dibandingkan  pilkada  2017
dengan tingkat partisipasi sebesar 74%dari jumlah DPT. 12
Partisipasi  masyarakat  untuk  mengikuti  pemilihan  kepala daerah  tersebut  pada  dasarnya  menjadi  tolok  ukur  partisipasi politik  dalam  demokratisasi  di  daerah.Melalui  penyelenggaraan pemilu  yang  demokratismerupakan  salah  satu  parameter kualitasdemokrasi. Tingginya partisipasi politikmasyarakat dalam pemilu  menunjukkan  bahwa  masyarakatmengikuti,  memahami dan  ikut  sertadalam  kegiatan  pemilu. 13 Selain  itu,  menurut  Moon et.  al bahwa  partisipasi  politik  masyarakat  dapat  membantu membentuk identitas kolektif, serta mencapai keadilan sosial dan
12 Merdeka ,“KPU  sebut  partisipasi  pemilih  di  Pilkada  2018 capai 73,24 persen”, diakses dari https://www.merdeka.com/politik/kpu-sebut-partisipasi-pemilih- di-pilkada-2018-capai-7324-persen.html, pada 5 Oktober 2018 13 Ratnia  Solihah danSiti  Witianti,  “Permasalahan  dan  Upaya Mewujudkan Pemilu Demokratis di Indonesia Pasca Reformasi”, Jurnal Bawaslu, 3(1), 13 – 33 (Juni 2017), hlm. 23
Jurnal TAPIs Vol. 14 No.02 Juli-Desember 2018
kesetaraan  di  seluruh  kelas,  gender  dan  etnis. 14 Oleh  karena  itu,
meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  pemilu (voter turnout) adalah  aspek  yang  tidak  kalah  penting  dari penyelenggaraan  pemilu  untuk  membentuk  identitas  kolektif. Selain  dari  permasalahan  terkait  pemiluyang  penuh  dengan kecurangan (flawedelections).
Identitas  kolektif  dari  partisipasi  politik  berfungsi  untuk membangun  sistem  yang  demokratis  sebagaipencapaianterhadap manfaat  yang  terkait  dengan  masyarakat  itu  sendiri  melalui penyaluran  hak  pilih. 15 Selanjutnya  bahwa  yang  menyebabkan masyarakat  untuk  tidak  menggunakan  hak  pilihnya  secara sederhana  diklasifikasikan  kedalam  dua  kelompok  besar  yaitu faktor dari internal (bersumber dari dirinya)yang disebabkan oleh faktor  teknis  dan  faktor  pekerjaan.  Sedangkan  faktor  ekternal (sebab  yang  datang  dari  luar  dirinya)  ialah  adanya  faktor administrasi, sosialisasi, dan politik masyarakat. 16
Dengan  menurunnya  partisipasi  politik  masyarakat  tersebut, maka  ada  hal  yang  dianggap  belum  selesai  atau  belum  dicapai dalam  pilkada  kali  ini.  Karena  secara  representatif  pada  konteks demokrasi  langsung (direct  democracy)bahwa  setiap  pejabat publik,  tidak  terkecuali  kepala  daerah  membutuhkan  partisipasi pemilih  sebagai  bentuk  daulat  masyarakat.  Oleh  karena  itu, menurut  penulis  bahwa  beberapa  faktor  yang  menyebabkan rendahnya partisipasi tersebut disebabkan minimnya hasrat politik kekuasaan  seseorang  untuk  menjadi  calon  kepala  daerah.  Selain itu,  ‘gemuknya’  atau  mengerucutnya  dukungan  partai  pol itik kepada  calon  petahana  adalah  permasalahan  lain  pada  konteks
14 Bruce  E.  Moon ,  et.al,“Voting  Counts:  Participation in  the Measurement of Democracy”, Studies in Comparative International Development, 41(2), 3 – 32 (April 2006), hlm. 30
15 Ibid, hlm. 31
16 Bismar  Arianto ,  “Analisis  Penyebab  Masyarakat  tidak Memilih  dalam  Pemilu” Jurnal  Ilmu  Politik  dan  Pemerintahan, 1(1), 51 – 60(2011), hlm. 56
Jurnal TAPIs Vol. 14 No.02 Juli-Desember 2018
ini. 17 Sehingga menyebabkan kesungkanan dan pesimisme politik dengan  adanya  dominasi  petahana  dalam  merangkul  dan menggalang dukungan partai politik.
Selanjutnya hasil rilis dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) bahwa  kemenangan  petahana  dalam  pilkada  seperti  pada  tahun 2015  disebabkan  oleh  beberapa  faktor. Pertama,  karena masyarakat  merasa  puas  atas  kinerja  kepemimpinan  petahana selama  menjabat. Kedua,  petahana  lebih  dikenal  oleh masyarakatyakni  popularitas  sebagai  modal  politik.Ketiga, petahana  dianggap  telah  menguasai  dan  mampu  menjangkau semua segmen pemilih. Keempat, petahana mampu menggerakan tokoh informal maupun formal seperti birokrasi. Kelima, petahana ini lebih siap secara finansial. 18
Uraikan  LSI  tersebut  terutama  pada  faktor  ketiga,  keempat, dan kelima menyiratkan bahwa kemenangan petahana merupakan sesuatu  yang  terencana  dan  telah  dipersiapan  secara  matang. Sebab  kekuasaan  politik  yang  dimiliki  oleh  kandidat  petahana adalah  keniscayaan  untuk  menaikkan  elektabilitasnya  melalui bentuk-bentuk  kekuasaan  yang  dimilikinya.  Bentuk-bentuk kekuasaan  baik  kekuasaan  yang  terlihat (visible  power), kekuasaan yang tersembunyi (hidden power), dan kekuasaan yang tidak terlihat (invisible power). Sehingga secara faktual, hasil dari pilkada serentak 2018 sebagai kemenangan para petahana.
17 Penulis menggunakan  frasa  ‘gemuk’  yang  mengandung  arti bahwa  pragmatisme  partai  politik  saat  ini  cenderung  untuk mendukung  calon  petahana  dengan  pertimbangan  peluang kemenangan.Tanpa keberanian dalam memberikan edukasi politik kepada masyarakat  khususnya  menawarkan  seseorang  yang dianggap  baru  tetapi  memiliki  integritas,  rekam  jejak  dan kapabilitas.
18 Ardi  Mandiri dan  Erick  Tanjung,  “LSI:  70  Persen  Petahana Menang dalam Pilkada Serentak” diakses dari https://www.suara.com/news/2015/12/10/161341/lsi-70-persen-
petahana-menang-dalam-pilkada-serentak, 3Oktober 2018
Jurnal TAPIs Vol. 14 No.02 Juli-Desember 2018
Sebagai contoh, pada pilkada 2015 ada 82,5% petahana yang kembali  bertarung,  dan  63,2%  petahana  terpilih  kembali. Sementara,  pada  pilkada  serentak  2017  ada  65  petahana  kepala daerah dan 20 petahana wakil kepala daerah  yang bertarung, dan yang  terpilih  kembali  sebanyak  48  orang  atau  56,47%. 19 Sedangkan di pilkada 2018, ada 64 kepala daerah  yang berstatus sebagai  petahana  memenangkan  pilkada  pada  daerah  masing- masing, 20 serta ada 11 petahana unggul lawan kotak kosong. 21
Data-data  tersebut  menunjukkan  bahwa  majunya  seorang petahana dalam kontestasi pemilihan secara langsung seperti pada pertarungan  pilkada  tidak  luput  dari  modal  politik,menjadi prasyarat yang harus dimiliki oleh setiap kandidat. Karena secara elektoral, ada ruang-ruang yang mesti dicapai agar memenangkan pertarungan  politik.  Oleh  sebab  itu,  bentuk-bentuk  kekuasaan dianggap  sebagai  titik  tolak  seorang  petahana  baik  pada  proses kandidasi  sampai  pada treatment terhadap  konstituen  pada  hari pemilihan.

## 1. Kekuasaan yang Terlihat (Visible Power)
Kontestasi  pilkada  adalah  pertarungan  antar-aktor  untuk merebut  hati  masyarakat  sebagai  pemilih  yang  diharapkan  akan
19 Anwar  Saragih dan  Barry  Calvin  Ginting,  “Proyeksi Mewujudkan  Pemilu  Berintegritas  Lewat  Netralitas  Aparatur Sipil  Negara  di  Pilkada  Serentak  2018” Jurnal  Bawaslu, 3(3),
351 – 362 (Juni 2017), hlm. 352
20 Luthfia  Ayu  Azanella danRetia  Kartika  Dewi,  “64  Kepala Daerah  Petahana  Terpilih  pada  Pilkada  Serentak  2018”  diakses dari  https://nasional.kompas.com/read/2018/07/26/18520301/64- kepala-daerah-petahana-terpilih-pada-pilkada-serentak-2018, pada 5Oktober 2018
21 Yandri  Daniel  Damaledo ,  “11  Petahana  Unggul  Lawan
Kotak  Kosong  Versi  Hitung  Cepat  KPU” diaksesdari https://tirto.id/11-petahana-unggul-lawan-kotak-kosong-versi- hitung-cepat-kpu-cM9Y, pada 4 Oktober 2018
Jurnal TAPIs Vol. 14 No.02 Juli-Desember 2018
linier  dengan  perolehan  suara  secara  siginifikan.  Sebagaimana diketahui  bahwa  pertarungan  politik  secara  simetris  dapat  terjadi bila para kandidat tidak memiliki kekuatan politik pada perspektif kekuasaan.  Seperti  tidak  adanya  peluang  memanfaatkan kekuasaan  pada  pemerintahan  baik  pada  konteks  eksekutif dan legislatif.  Sedangkan  pertarungan  secara  asimetris  dapat  terjadi bila  salah  satu  kandidat  tertentu  memiliki  kekuasaan  pada pemerintahan,  seperti  halnya  pada  pilkada  serentak2018  dimana salah  satu  pasangan  calon  memiliki  kekuasaan  politik  baik  di eksekutif dan legislatif pemerintahan.
Dalam  tinjauan  kekuasaan bahwa  lembaga,  aktor  dan kepentingan  merupakan  unit-unit  penyusun  bentuk  kekuasaan yang  terlihat,  sebagai  representasi  kontestasi  antar-aktor kekuasaan. 22 Posisi  calon  petahana  diuntungkan  dari  jabatan yangmelekat  di  dalam  status  sosial-masyarakatyakni  sebagai pemimpin  di  suatu  daerah.  Bila  ditinjau  dari  bentuk  kekuasaan yang  terlihat (visible  forms  of  power),calon  petahana  secara langsung memiliki kesempatan untuk menarik simpati masyarakat melalui jualan program yang telah direncanakan ataupun program pembangunan yang telah dilaksanakan.
Selain  daripada  itu,  kehadiranpemimpin  (sebagai  petahana) di  tengah-tengah  masyarakatmenjadi social-capital(modal  sosial) yang dapat disebut sebagaiinvestasi politik dalam merebuthati dan simpati  masyarakat  pada  pemilu  berikutnya. 23 Karena  secara konseptual,  ada  tiga  modal  yang  harus  dimiliki  oleh  para  calon yanghendak  mengikuti  kontestasi  pilkadasecara  langsung  yaitu modal politik (political capital), modal sosial(social capital), dan modal ekonomi (economicalcapital). 24 Oleh sebab itu, terbukanya
22 Abd.Halim,Op.cit., 55-56
23 Khoiron dan Ahmad Siboy, “Kemenangan Petahana
(Incumbent) pada Pilkada 2015 di Kota Surabaya dan Kabupaten
Malang:  Strategi  Politik  dan  Marketing  Politik”, Jurnal  Ilmu Administrasi Publik, 3(1), 1 – 10 (April 2018), hlm. 4 24 KacungMarijan, Sistem  politik  Indonesia:  Konsolidasi
Jurnal TAPIs Vol. 14 No.02 Juli-Desember 2018
peluang  menjadi  nilai  tambah  dan  pijakan  petahana  untuk mensosialisasikan  dirinya  sendiri  dalam  memengaruhi  pola  pikir masyarakat.  Sehingga  kontestasi  di  pilkada  oleh  para-aktor khususnya petahana dapat terlihat secara visual.
Ada  berbagai  rupa  dan  jenis  dari  bentuk  kekuasaan  yang terlihat  dilakukan  oleh  seorang  kepala  daerah  yang  berstatus sebagai  petahana  di  dalam  pilkada  langsung.  Sebagai  contoh sosialisasi  atau  kampanye kepala  daerah  terhadap  predikat  opini Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP)dalam  pertanggungjawaban atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  pada  tahun anggaran tertentu dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan.Selain  itu,  dalam  bentuk  lain  ialah  penghargaan piala  adipura  terhadap  suatu  kota  di  Indonesia  yang  berhasil dalam  kebersihan  serta  pengelolaan  lingkungan  perkotaan  yang diselenggarakan  oleh  Kementerian  Kehutanan  dan  Lingkungan Hidup.
Bentukkekuasaan  ini  biasanya  mencoba  mengubah  ‘apa, siapa, dan bagaimana’ kebijakan itu menjadi lebih
akuntabel. 25 Faktor  petahana  menjadi  salahsatu  bukti  kuatnya pengaruh kekuasaandalam politik daerah, mendukung
Demokrasi  Pasca-Orde  Baru,(Jakarta:  PT.  Kencana  Prenada Media Group, 2010)
25 Cecilia Luttrell  et.al,“The  Power  Cube  Explained”, The Poverty-Wellbeing Platform, 3 (November 2007) Gambar 2. Suasana Penjemputan Piala Adipura Kabupaten Konawe (Sumber: mediakendari.com) Gambar 1. Suasana Pemaparan Keberhasilan Pemerintah Kota Bogor (Sumber: emsatu.com)
Jurnal TAPIs Vol. 14 No.02 Juli-Desember 2018
terciptanyasimpul  jaringankekuasaan  dan  pendanaan  sebagai kunci  dalamkemenangan  petahana. 26 Selain  itu,  petahana  mampu mengkonversi  kekuasaan  politiknya  dengan  memvisualisasikan sesuatu  yang  dianggap  sebagai  prestasi  dalam  pelaksanaan pemerintahan. Tak diragukan bahwa hal itu tidak menghindarkan suatu  analisis  yang  lebih  mendalam  tentang  makna  dibalik prestasi  yang diperoleh. Karena pada dasarnya segala sesuatunya dapat  dimanipulasi  sesuai  kebutuhan  penguasa  dalam  hal  ini petahana pada konteks pilkada langsung.

## 2. Kekuasaan yang Tersembunyi (Hidden Power)
Fakta  menarik  dari  hasil  pilkada  serentak  tahun  2018  ialah kemenangan  kotak  kosong  dan  dominannya  kekalahan  petahana untuk  pemilihan  gubernur.  Akan  tetapi  fakta  lain  yang  menjadi penting  pula  untuk  dianalisis  ialah  tingkat  partisipasi  petahana sebagai peserta pilkada yang mengalami peningkatan dibandingkan pilkada tahun 2017. Sertaadanya 11 petahana  yang unggul  atas  kotak  kosong.  Fenomena  tersebut  dapat  dianalisis dengan menggunakan teori-teori kekuasaan. Salah satunya dengan menggunakan perspektif hidden power. Secara  konseptual,  penggunaan  bentuk  kekuasaan  yang tersembunyi (hidden  forms  of  power) bertujuan  untuk mempertahankan  kepentingan  seseorang  atau  kelompok  melalui penciptaan  halangan  atau  gangguan  yang  dapat  membendung partisipasi  kritis  masyarakat. 27 Dalam  kontestasi  pilkada  sebagai arena perebutan kekuasaan, maka halitu dapat berlangsung secara simetris ataupun secara asimetris antar-kandidat. Proses perebutan kekuasaan  politik  dalam  momentum  pilkada  dimulai  sejak kandidasi  calon.  Konstruksi  sistem  pemilu  di  Indonesia  dengan dibolehkannya calon tunggal, menyebabkan adanya kotak kosong pada  kertas  suara,  sebagai  konsekuensi  tanpa  adanya  rivalitas kandidat.
26 Abdul Chalik,Loc.cit.
27 Abd. Halim,Op.Cit., hlm. 61
Jurnal TAPIs Vol. 14 No.02 Juli-Desember 2018
Namun fenomena tersebut, hakikatnya adalah aktualisasipetahana merupakan bentuk kekuasaan secara tersembunyi.  Karena  kekuasaan  menurut  Gaventa  merupakan kekuatan  untuk  kepentingan  pribadi,  salah  satunya  dengan mempertahankan  kekuasaan  dan privilege dari  kepentingan- kepentingan. 28 Kepentingan yang dimaksud pada konteks ini ialah kemampuan  petahana  mereduksi  hasrat  politik  orang  lain  dalam kontestasi  pilkada.  Adanya  politik uang  atau  mahardalam pencalonan  kepala  daerah  adalah  sebab  bakal  calon  lain gagalmendapat  rekomendasi  dari  partaikarena  kalah  memberi mahar daripasangan lain. 29 Proses rekruitment calon kepala daerah dengan  mahar  terhadap  partai  politik  sebagai cost  politic.Selain menunjukkan  pragmatisme  partai  politik  namun  fenomena  dari perspektif  bentuk  kekuasaan  tersembunyi  dimaknai  sebagai  cara seseorang untuk membendung munculnya calon lain.
Bentuk  kekuasaan  yang  tersembunyi  initidak  hanya  berasal dari  tindakan  aktor  tapi  juga  beroperasi  sebagai  jaringan kekuasaaan  yang  mendefinisikan  ‘cara  kerja  sesuatu’  di  balik layar. 30 Hidden  power berfokus  pada  kontrol  aktual  atas pengambilan  keputusan,  dan  bagaimana  aktor  dan  institusi  yang kuat  mempertahankan  pengaruhnya. 31 Dalam  persepktif  teori powercube bahwa  orang-orang  atau  lembaga-lembaga  yang mengendalikan  kekuasaan  tertentu  sebagai  proteksi  pengaruh dengan  mengendalikan  siapa  yang  sampai  pada  pengambilan keputusan dan apa yang ada dalam agenda. Termasuk bagaimana petahana mengendalikan para elit partai politik untuk menentukan
28 Institute of Development Studies, “Power Pack: Understanding Power for Social Change”, 1– 90(2009), hlm. 11
29 Ratnia SolihahdanSiti Witianti,Op.Cit, hlm. 22
30 Maro Pantazidou,  “ What  Next  for  Power  Analysis?  A Review  of  Recent  Experience  with  the  Powercube  and  Related Frameworks ”, IDS Working Papers (August 2012), hlm. 12
31 CeciliaLuttrellet.al, Loc.cit.
Jurnal TAPIs Vol. 14 No.02 Juli-Desember 2018
dukungannya meskipun terkesan mengabaikan aspirasi grassrootsdalam mendorong pilihannya. Dinamika  ini  beroperasi  pada  banyak  tingkatan  untuk dikecualikan dan mendevaluasi keterwakilan kelompok-kelompok lain  yang  kurang  kuat  termasuk  seorang  bakal  calon  dan masyarakat  lokal.Sementara  dalam  kekuasaan  yang  tersembunyi (hidden  power) yang  menjadi  target  utama  bukanlah  siapa  yang akan  diusung,  karena  hal  tersebut  sudah  memilikikepastian politik,  yaknidukungan  m asyarakat,  tetapi  “transaksi  apa  yang dilakukan  antara  aktor  dan voters ”,  “apa  yang  akan  dilakukan setelah  kemenangan  diperoleh”.  Hal  tersebut  terkait  dengan keuntungan  apa,  posisi  apa,  dan bargaining apa  yang  akan ditindaklanjuti setelah kemenangan diperoleh. 32
Bentuk  kekuasaan  yang  tersembunyi  lainnyayang  paling sering  menjadi  kekuatan  petahana  ialah  politisasi  birokrasi melalui  mobilisasi  aparatur  sipil  negara  (ASN).  Di  Pilkada serentak  2018,  pelanggaran  terkait  keterlibatan  ASN  mengalami peningkatan dengan  angka  721  kasus.  Sementara  itu,  Badan Pengawas  Pemilu  (Bawaslu)  telah  menindaklanjuti  sekitar  500 pelanggaran  ASN  di  Pilkada  serentak  2018.  Dari  pelanggaran ASN  tersebut,  ada  yang  sudah  dipidanakan.Ambisi  promosi jabatan,  alasan  senioritas  di  lingkungan  birokrasi  dan  kedekatan secara  personal  antara  ASN  dengan  calon  petahana  yang menjadikan  sebab  ketidaknetralan  ASN. 33 Hidden  power adalah alat penguasa untuk mempertahankan status quo-nya. 34
Selain  daripada  itu,  salah  satu  pilar  dalam  pelaksanaan pilkada langsung  yang  rentan  terkooptasi  oleh  kepentingan petahana ialah ketidaknetralan penyelenggara pemilu. Hal ini sulit untuk  dihindari  oleh  setiap  kontestan.  Sebab  kemampuan petahana  untuk  memproteksi  para  penyelenggara  pemilu
32 JohnGaventa ,“Finding  the  Spaces  for  Changes:  A  Power Analysis” IDS Bulletin, 37(6), 23 – 33 (November 2006), hlm. 29
33 Anwar Saragihdan Barry Calvin Ginting,Op.Cit., hlm. 352
34 Abd. Halim,Op.cit.,hlm. 67
Jurnal TAPIs Vol. 14 No.02 Juli-Desember 2018
terbentuk secara alamiah oleh banyaknya gesekan organisasi civil society dan  tingginya  biaya  setiap  calon  penyelenggara  untuk terpilih sebagai komisioner. Sehingga keadaan tersebut, memaksa calon  komisioner  untuk  melakukan  kontrak  politik  terutama kepada calon petahana akibat adanya tradisi mahar dalam proses seleksi penyelenggara pemilu.
Dengan  demikian,  kemampuan  petahana  untuk  mereduksi kesempatan  atau  preferensi  orang  lain  pada  konteks  pilkada serentak,  secara  empirik  dapat  dilakukan  dengan  memonopoli atau  mendominasi  dukungan  dari partai  politik  pada  proses kandidasi.  Selain  itu,  mobilisasi  ASN  untuk  kepentingan  politik kekuasaan  dan  adanya  ketergantungan  penyelenggara  pemilu pada saat proses seleksi  sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh para  petahana.  Oleh  karena  itu,  fenomena-fenomena  tersebut  di atas  merupakan  bentuk-bentuk  pengoperasian  kekuasaan  yang tersembunyi (hidden power) yang dilakukan oleh petahana.

## 3. Kekuasaan yang Tidak Terlihat (Invisible Power)
Bentuk  kekuasaan  yang  tidak  terlihat  dapat  digunakan  pada demokrasi di daerah khususnya pada konteks pilkada. Dialektika kekuasaan  di  daerah  yang  secara  kasat  mata  tidak  terbaca  oleh publik  dapat  dianalisis  dengan  menggunakan  bentuk  kekuasaan yang tidak terlihat (invisible forms of power). Secara kontekstual bahwa kekuasaan ini merupakanpiranti petahana untuk meningkatkan  elektabilitas  oleh  konstituen.  Mengikuti  pendapat Luttrell,  Bird,  Byrne,  &  Carter  (2007)bahwa  petahana dapatmenginternalisasikan  norma  dan  nilai  masyarakat  yang dapat  menyebabkan  individu  secara  tidak  sadar  mengontrol perilaku mereka sendiri untuk memenuhi harapan sosial. 35 Masyarakat  kehilangan  kesadaran  karena  terbius  oleh nilai-nilai dan ideologi penguasa. 36
35 CeciliaLuttrellet.al, Loc.Cit
36 Institute of Development Studies, Loc.cit.
Jurnal TAPIs Vol. 14 No.02 Juli-Desember 2018
Hal  tersebut  dapat  dilacak  melalui  momen-momen  politik baik  pada  tingkatan  nasional  dan  tingkatan  di  daerah.  Sebagai contoh  bagaimana  para  kandidat  berlomba untuk  merebut  dan menggalang  dukungan  dari  tokoh-tokoh  agama  dan  adat  pada etnis  tertentu.  Menggunakan  peran  elit  terutama  dari  kalangan agamawan dan pemangku adat adalah pilihan  yang realistis yang coba  dijalankan  oleh  setiap  kandidat,  tidak  terkecuali  oleh petahana. Invisible powerdapat membentuk kepercayaan,
perasaan  diri,  dan  penerimaan  status  quo  terhadap  individu. Menanamkan  nilai-nilai  dan  ideologi  dalam  tinjauan invisible power dikarenakan  karakteristik  yang  pluralistik  baik  pada konteks agama dan suku bangsa di sebuah daerah.
Petahana  melalui  instrumen  agama  misalnya  menjadi  alat propaganda  elit  untuk  memuluskan  kepentingan  politik,  dimana nilai-nilai spiritualitas disebarluaskan ke masyarakat. Pada praktik invisible  power, petahana  menggunakan  elit  politik  agama  dan adat, sebab nilai-nilai agama dan tradisi lokal masyarakat menjadi faktor kuat untuk ‘mengelabui’ masyarakat di daerah. 37 Selain itu, menggunakan  para  elit  tersebut  secara  taktis  dianggap  lebih efisien  dan  efektif  dalam  menggalang  dukungan  dari  beberapa kalangan tertentu. Selain itu, kemampuan petahana tersebut dalam tinjauan  teori  kekuasaan  sebagai  bentuk ‘power  over’ yang
mengacu  pada  kemampuan  untuk  mempengaruhi  tindakan  dan menggunakannya  untuk  menguasai  pihak  lain.  Dikarenakan  juga ko nsep  ‘ power  over’ sebagai  hubungan  asimetris  antara  dua  atau beberapa aktor. 38
Peranan  tokoh  masyarakat  baik  dari  pemuka  agama  dan pemangku  adat  dalam  momen  politik.  Secara  antropologis, penggunaan  nilai-nilai  dan  ideologi  melalui  elit  politik  yang berbasis agama  dan  daerah  adalah  suatu  keniscayaan  sebagai modalitas  politik  dan  konsekuensi  dari  stratifikasi  sosial-
37 Abd. Halim, Op.cit., hlm. 68
38 KeithDowding, Encyclopedia  of  Power,(California:  SAGE Publications, Inc. 2011), hlm. 521
Jurnal TAPIs Vol. 14 No.02 Juli-Desember 2018
masyarakatmelalui  rayuan  simbolik.Sehingga  di  dalam  pilkada langsung,tokoh-tokoh  tersebut  senantiasa  mendapat  perhatian para  petahana  dan  politisi lainnya  guna  sebagai  mesin pendongkrak  suara  pada  setiap  daerah  pemilihan.  Selain  itu,
melalui  proses  sosialisasi,  budaya  dan  ideologi  mengabadikan eksklusi  dan  ketidaksetaraan  dengan  mendefinisikan  apa  yang dapat diterima oleh masyarakat.
Fenomena  tersebut,  bila  dianalisis  dengan  menggunakan konstruksi  teori  modal  Bourdieu,  maka  setiap  subyek  peserta pemilu(kandidat  dan  partai  politik)  berpacu  untuk  menggunakan modal  simbolik  melalui  agamawan  dan  pemangku  adat  sebagai cerminan invisible power. Adanya seseorang atau kelompok yang direpresentasekan  sebagai  simbol  yang  memiliki  kekuatan  dalam mengkonstruksi  realitas,  mampu  menggiring  orang  untuk mempercayaidan  mengubah  pandangan  orang  tentang  realitas seseorang  atau  sekelompok  orang.  Modus  pengoperasian  praktik kekuasaan yang  tidak  terlihat  ini  melalui  internalisasi ketidakberdayaan  masyarakat. 39 Di  dalam  masyarakat  daerah yangmemegang akar tradisi, mereka lebih sukadan bisa diarahkan atas  para  tetuahagama,  atau  tokoh  agama  dan  tokohmasyarakat melalui arahan dan instruksi lisan. 40
Tipologi  masyarakat  merupakan  acuan  dasar  para  kontestan politik  dengan  membuat  pemetaan  dalam  menyerap  dukungan dari  bawah.  Bila  kehidupan  sosial-masyarakat  lebih  mengedepan pemberian  kekuasaan  secara  simbolik,  maka  relasi  emosional masyarakat  lebih  mudah  terpetakan  sehingga  apa  yang  menjadi instruksi  seorang  elit  politik  agama  atau  pemangku  adat  menjadi lebih  efektif  dan  efisien.  Oleh  karena  itu,  menjamurnya  para kontestan  politik  meminta  restu  dan  mempublikasi  secara  tidak langsung  dukungan  seorang  tokoh,  maka  rasa  kebersamaan masyarakat untuk mengerucutkan dukungannya akan terbangun.
39 Abd. Halim, Op.cit., hlm. 70
40 Abdul Chalik, Op.cit., 373
Jurnal TAPIs Vol. 14 No.02 Juli-Desember 2018

## Penutup
Fenomena  kontestasi  pilkada  serentak  di  Indonesia  yang telah dilaksanakan sejak tahun 2015, 2017, dan 2018 diikuti oleh berbagai latar belakang calon termasuk para petahana yang masih diperbolehkan oleh undang-undang. Adanya persentase kemenangan  para  petahana  diberbagai  pilkada  pada  dasarnya disebabkan oleh pengoperasian dari bentuk-bentuk kekuasaan dari perspektif  teori  kubus  kekuasaan (powercube) antara  lain:
Pertama,  bentuk  kekuasaan  yang  terlihat (visible  power) seperti kesempatan  untuk  menarik  simpati  masyarakat  melalui  jualan program pembangunan  yang telah dilaksanakan sebagai investasi politik. Kedua,  bentuk  kekuasaan  yang  tersembunyi (hidden power) ialah  politisasi  birokrasi  melalui  mobilisasi  aparatur  sipil negara,  monopoli  dukungan  partai  politik,  dan  kooptasi  terhadap penyelenggara  pemilu. Ketiga,  bentuk  kekuasaan  yang  tidak terlihat (invisible  power),  melalui peranan  pemuka  agama  dan pemangku adat untuk menanamkan nilai-nilai dan ideologi adalah modalitas  politik  petahana  sebagai  konsekuensi  dari  stratifikasi sosial-masyarakat.
Dalam  berbagai  momen  pemilu  seperti  pemilihan  kepala daerah,  ada  banyak  strategi  kontestan  untuk  memenangkan pertarungan  politik  kekuasaan  di  daerah.  Karena  secara konseptual,  kontestasi  pilkada  yang  secara  langsung  tersebut menimbulkan konsekuensi adanya komunikasi secara langsung di antara berbagai elemen baik calon, partai politik, masyarakat dan lain  sebagainya. Sehingga  adanya  pengoperasian  bentuk-bentuk kekuasaan adalah kemustahilan untuk dihindari, akan tetapi setiap kontestan  dituntut  pula  untuk  konsekuen  (taat  asas)  terhadap regulasi  dan  norma-norma  agar  pilkada  benar-benar  melahirkan kepala  daerah  yang  berintegritas  dan  berprestasi  dalam menahkodai jalannya pemerintahan.

## Daftar Pustaka
Arianto, B. (2011). Analisis Penyebab Masyarakat tidak Memilih dalam Pemilu. Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan, 1(1),
136
Jurnal TAPIs Vol. 14 No.02 Juli-Desember 2018
51 – 60.
Azanella, L. A., & Dewi, R. K. (2018, July 26). 64 Kepala Daerah Petahana  Terpilih  pada  Pilkada  Serentak  2018.  Retrieved from
https://nasional.kompas.com/read/2018/07/26/18520301/64- kepala-daerah-petahana-terpilih-pada-pilkada-serentak-2018 Azis,  A.  (2018, June  26).  Calon  Kepala  Daerah  Pengusaha Dominasi Pilkada 2018. INews.Id. Retrieved from https://www.inews.id/news/read/161981/calon-kepala-
daerah-pengusaha-dominasi-pilkada-
2018?sub_slug=nasional
Beli,  W.  S.  (2016).  Hidden  Power  dalam  Politik  Pemekaran  di Nusa Tenggara Timur. Jurnal of Government - JOG, 2(1), 1 – 17.
Chalik,  A.  (2015).  Elite  Lokal  Berbasis  Pesantren  Dalam Kontestasi  Pemilihan  Kepala  Daerah  Di  Jawa  Timur. KARSA:  Jurnal Sosial  dan  Budaya  Keislaman, 23(2),  363 –
381.
Damaledo,  Y.  D.  (2018,  June 28).  11  Petahana  Unggul  Lawan Kotak Kosong Versi Hitung Cepat KPU. Tirto.Id. Retrieved from https://tirto.id/11-petahana-unggul-lawan-kotak- kosong-versi-hitung-cepat-kpu-cM9Y
Dowding,  K.  (Ed.).  (2011). Encyclopedia  of  Power.  California: SAGE Publications, Inc.
Gaventa,  J.  (2006).  Finding  the  Spaces  for  Changes:  A  Power Analysis. IDS Bulletin, 37(6), 23 – 33.
Halim,  A.  (2014). Politik  Lokal:  Pola,  Aktor  &  Alur Dramatikalnya  (Perspektif  Teori  Powercube,  Modal  dan
Jurnal TAPIs Vol. 14 No.02 Juli-Desember 2018
Panggung). Yogyakarta: LP2B.
Institute  of  Development  Studies.  (2009).  Power  Pack:
Understanding Power for Social Change, 1 – 90.
Khoiron, & Siboy, A. (2018). Kemenangan Petahana (Incumbent) pada Pilkada 2015 di Kota Surabaya dan Kabupaten Malang: Strategi  Politik  dan  Marketing  Politik. Jurnal  Ilmu
Administrasi Publik, 3(1), 1 – 10. Kompas TV. (2018, June 27). Ini dia Para Petahana Pilkada 2018. Tribunnews.com. Retrieved from http://www.tribunnews.com/nasional/2018/06/27/ini-dia- para-petahana-pilkada-2018 Luttrell,  C.,  Bird,  K.,  Byrne,  S.,  &  Carter,  J.  (2007).  The  Power Cube Explained. The Poverty-Wellbeing Platform, 3(November), 1 – 5.
Mandiri, A., & Tanjung, E. (2015, December 10). LSI: 70 Persen
Petahana  Menang  dalam  Pilkada  Serentak. Suara.Com. Retrieved from https://www.suara.com/news/2015/12/10/161341/lsi-70-
persen-petahana-menang-dalam-pilkada-serentak
Marijan,  K.  (2010). Sistem  politik  Indonesia:  Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru. Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group.
Merdeka.  (2018,  June  29).  KPU  sebut  partisipasi  pemilih  di Pilkada  2018  capai  73,24  persen. Merdeka.Com.  Retrieved
from https://www.merdeka.com/politik/kpu-sebut- partisipasi-pemilih-di-pilkada-2018-capai-7324-persen.html
Moon, B. E., Birdsall, J. H., Ciesluk, S., Garlett, L. M., Hermias,
J.  J.,  Mendenhall,  E.,  …  Wong,  W.  H.  (2006).  Voting
Jurnal TAPIs Vol. 14 No.02 Juli-Desember 2018
Counts:  Participation  in  the  Measurement  of  Democracy. Studies  in  Comparative  International  Development, 41(2), 3 – 32.
Pantazidou, M. (2012). What Next for Power Analysis? A Review of  Recent  Experience  with  the  Powercube  and  Related Frameworks. IDS Working Papers (Vol. 2012).
Prasetia, A. (2017, April 20). Ini 171 Daerah  yang Gelar Pilkada Sserentak  27  Juni  2018.  Retrieved  January  21,  2018,  from https://news.detik.com/berita/d-3479819/ini-171-daerah- yang-gelar-pilkada-serentak-27-juni-2018
Rohman, T., Astuti, P.,  &  Fitriyah. (2013). Strategi Pemenangan Petahana dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Ngawi  2010. Journal  of  Politic  and  Government  Studies,
446 – 461.
Saragih,  A.,  &  Ginting,  B.  C.  (2017).  Proyeksi  Mewujudkan
Pemilu Berintegritas Lewat Netralitas Aparatur Sipil Negara di Pilkada Serentak 2018. Jurnal Bawaslu, 3(3), 351 – 362. Solihah,  R.,  &  Witianti,  S.  (2017).  Permasalahan  dan  Upaya Mewujudkan  Pemilu  Demokratis di  Indonesia  Pasca Reformasi. Jurnal Bawaslu, 3(1), 13 – 33.
Tiran,  R.  (2013). Kemenangan  Petahana  dan  Demokrasi  Lokal dalam  Pilkada  Kabupaten  Kupang  Tahun  2013.  Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.
Yahya,  M.  R.  (2018).  Faktor yang  Mempengaruhi  Kemenangan Jefry  Noer  dan  Ibrahim  Ali  di  Pilkada  Kabupaten  Kampar, 1(1), 42 – 49.
Yusra, A., & Darmawan, I. (2017). Kepentingan Petahana dalam Manipulasi  Pilkada  Labuhan  Batu  Selatan  2015. Jurnal
139
Jurnal TAPIs Vol. 14 No.02 Juli-Desember 2018
Wacana Politik, 2(2), 74 – 87.