## PERWUJUDAN NILAI AL-BIRR WA AL-TAQWA DALAM KEPEMILIKAN
Anisa Ilmia
UIN Sunan Gunung Djati Bandung Email: anisailmia@uinsgd.ac.id

## ABSTRACT
Islamic economics is an economic system that is different from the capitalist economic system and the socialist economic system, one of which is the ownership rights. Islam recognizes the existence of human ownership,  but still emphasizes that Allah SWT is  the absolute owner of everything include  the  universe  so  that  what  humans  have  is  only  a  mandate  that  must  be  obtained  and utilized in accordance with Allah’s rules. Ownership is the integration of the Islamic economic system so that it contains an element of morality that will give birth to the value of the khilafah and the value of al-birr wa al-taqwa (goodness and obedience) in which both values are centered on divine value (Ilahiyah). The realization of these values in ownership has implications for the well-being and economic equalization to achieve “falah” (bliss of the world and the hereafter).
Keywords : ownership, morality, value, Islamic economic, obedience

## PENDAHULUAN
Allah menciptakan manusia dan mem- beri kedudukan sebagai khalifah dan seba- gai pemakmur bumi. Segala sesuatu yang telah Allah berikan kepada manusia men- jadi hak baginya untuk dapat digunakan. Karena  itu,  manusia  mendapat  keperca- yaan utnuk mengelola bumi beserta isinya sebagai  upaya  memperoleh  harta  benda dan  kekayaan.  Selama  manusia  berusaha memperoleh  harta  dengan  baik,  maka selama  itu  pula  ia  mempunyai  hak  milik sepenuhnya  terhadap  harta  yang  diper- olehnya dan mengembangkannya. Namun demikian,  terdapat  aturan  yang  diten- tukan  Allah  pada  manusia  dalam  upaya- nya memperoleh hak kepemilikan sehing- ga apa yang dimilikinya dapat dipertang- gungjawabkan kepada Allah SWT.
Konsep  kepemilikan  merupakan bagian  dari  system  ekonomi  Islam  yang kompherensif dan berbeda dengan konsep kepemilikan  menurut  pandangan  ekono- mi  sosialis  maupun  ekonomi  kapitalis. Ekonomi Islam mengakui adanya kepemi- likan  individu  disamping  juga  mengakui adanya  kepemilikan  negara  maupun kepemilikan  publik  atau  umum.  Sedang- kan  ekonomi  sosialis,  cenderung  tidak mengakui adanya kepemilikan individu di mana  hal  itu  sejalan  dengan  tujuannya yaitu  kesejahteraan  dan  kemakmuran bersama  melalui  pengelolaan  dan  pemi- likan  harta  oleh  negara.  Sebaliknya,  eko- nomi  kapitalis  memberikan  kebebasan yang  seluas-luasnya  untuk  memiliki  dan mengelola harta secara perorangan.
Perbedaan  antara  kepemilikan  dalam ekonomi  Islam  dengan  ekonomi  sosialis dan ekonomi kapitalis tidak hanya terletak pada  hal-hal  yang  bersifat  aplikatif  tetapi yang  paling  mendasar  terletak  pada  ada- nya  nilai-nilai,  di  antaranya al  birr  wa  at taqwa yang merupakan  derivasi  dari nilai ketauhidan  (ketuhanan)  sebagai  panduan aplikatif kepemilikan.
Bersamaan  dengan  berkembangnya berbagai  usaha  maupun  bisnis  Islami dewasa ini, penekanan dan penegasan ten- tang  konsep  kepemilikan  dalam  Islam menjadi  hal  yang  harus  dipahami  serta diimplementasikan oleh para pelaku eko- nomi muslim sehingga segala materi yang dimilikinya  mampu  menuntun  kepada tujuan  utama,  yaitu al-falah (kebahagiaan di dunia dan akhirat).

## PEMBAHASAN

## Kepemilikan dalam Islam
Kata milik berasal dari bahasa Arab al- milk, yang secara etimologi berarti pengua- saan terhadap sesuatu. Al-milk juga berarti sesuatu  yang  dimiliki  (harta). Milk juga merupakan  hubungan  seseorang  dengan suatu harta yang diakui oleh syara’, yang menjadikannya  mempunyai  kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia da- pat melakukan tindakan hukum terhadap harta  tersebut,  kecuali  adanya  kalangan syara’.  Secara  terminologi, al-milk adalah pengkhususan  seseorang  terhadap  pemi- lik  sesuatu  benda  menurut  syara’  untuk bertindak  secara  bebas  dan  bertujuan mengambil  manfaatnya  selama  tidak  ada
penghalang  yang  bersifat  syara. 1 Milik adalah kekhususan terdapat pemilik suatu barang  menurut  syara’  untuk  bertindak secara  bebas,  bertujuan  mengambil  man- faatnya  selama  tidak  ada  penghalang syari. 2
Kepemilikan  ( al-milk )  merupakan  sa- lah satu unsur yang menjadi bagian dalam system ekonomi Islam di mana Al-qur’an sebagai  sumber  hukum  utama  menya- takan  bahwa  pemilik  mutlak  dari  segala sesuatu  termasuk  bumi  beserta  isinya adalah  Allah  SWT. 3 Sedangkan  manusia, sebagai  hamba  Allah  diberi  hak  kepe- milikan yang bersifat relative yaitu diberi kebebasan  untuk  mengelola  dan  meman- faatkan  alam  semesta  dengan  berbagai batasan dan aturan yang ditentukan Allah sebagai pemilik mutlak. 4
Pengakuan  Islam  terhadap  hak  milik relative  mencakup  hak  milik  individual ( milkiyah  fardhiah/private  ownership ),  hak milik  umum  atau  publik  ( milkiyah’ ammah/public  ownership )  dan  hak  milik negara  ( milkiyah  daulah/state  ownership ). 5 Adanya  pengakuan  tersebut  menunjuk- kan  bahwa  ajaran  Islam  memperhatikan kebutuhan  dan  kemashalahatan  umat manusia dengan jelas dan kompherensif.
1 Abdul  Rahman ,  Fikih  Muamalat (Jakarta  : Prenada Media Group, 2010), 46- 47.
2 Hendi  Suhendi, Fiqh  Muamalah (Jakarta  : Rajagrafindo, 1997), 33.
3 QS. Ali-Imran (3) : 189
4 QS. An-Nisaa (4) : 7
5 Pusat  Pengkajian  dan  Pengembangan  Ekonomi Islam  (P3EI), Ekonomi  Islam ,  (Jakarta  :      Rajagrafindo Persada, 2008), 75
6 P3EI, Ekonomi Islam , 56.

## Nilai Ketauhidan dan Khilafah dalam Kepemilikan
Moralitas  mencakup  pengertian  ten- tang  baik-buruknya  perbuatan  manusia dan  menunjuk  kepada  perilaku  manusia itu  sendiri.  Moral  menempati  posisi  pen- ting dalam ekonomi Islam yang dibangun dengan unsur keimanan dan ibadah. 6 Mo- ralitas  merupakan  kualitas  perilaku  ma- nusia  yang  menandakan  bahwa  perilaku tersebut benar atau salah, baik atau buruk. 7 Keimanan merupakan derivasi ketuhanan (ilahiyah)  yang  berarti  kepercayaan  dan pengakuan bahwa Allah merupakan satu- satunya  sumber,  poros  sekaligus  tujuan hidup,  sedangkan  ibadah  berarti  bahwa segala  aktifitas  diperuntukkan  sebagai sarana beribadah kepada Allah SWT.
Moralitas  memunculkan  nilai-nilai yang  akan  menuntun  terhadap  tingkah laku  seseorang.  Dalam  bidang  ekonomi, nilai-nilai ini akan menuntun pelaku eko- nomi  untuk  melakukan  aktifitas  ekonomi yang berkualitas dan  bertanggung jawab, seperti melakukan produksi atau konsum- si  dengan  penuh  keadilan,  kebaikan, tolong  menolong  serta  menghindari  hal- hal  yang  dilarang,  seperti  praktek riba , gharar , maisyir . Pada akhirnya, hal ini akan mampu  mengembangkan  ekonomi  dan membawa pada perwujudan falah. 8
7 Abdul Aziz, Etika Bisnis Perspektif Islam (Bandung : Alfabeta, 2013),13.
Lihat juga M. Dawan rahardjo, Etika Ekonomi dan Manajemen . (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1990), 3
8 P3EI, Ekonomi Islam , 57-58
Keberadaan  nilai  semata  pada  perilaku  ekonomi dapat  menghasilkan  suatu  perekonomian  yang  nor- matif,  tidak  akan  bisa  berjalan  secara  dinamis. Implementasi  nilai-nilai  harus  secara  bersama-sama didasarkan atar prinsip-prinsip ekonomi.
Berkenaan  dengan  kepemilikan  seba- gai  bagian  kompherensif  dalam  system ekonomi  Islam,  maka  tidak  terlepas  dari aturan-aturan  yang  melekat  padanya, meliputi  cara  perolehan,  pemanfaatkan dan pengelolaan serta penunaian kewajib- an dari hak milik tersebut. Aturan tersebut terimplementasikan  melalui  moralitas yang  akan  memunculkan  nilai-nilai  yang menuntun  kepada  tingkah  laku  manusia dalam  memperoleh,  memanfaatkan  dan menunaikan  kepemilikan.  Kepemilikan dalam  Islam  mengandung  nilai  moral yang  akan  menuntun  manusia  dalam melakukan kegiatan kepemilikan. 9
Konsep moral dan nilai dalam kepemi- likan bersumber pada prinsip ketauhidan dan tercermin dengan adanya pengakuan bahwa Allah merupakan pencipta dan pe- milik mutlak dari seluruh alam semesta. 10
ٌريَدَق  ٖء ۡيَش ِّلُك  َٰىَلَع ُ هلِلّٱ َو  ِۗ َض ۡرَ ۡلۡٱ َو َت ََٰو ََٰمهسلٱ ُكۡلُم َ ه َلِلّ َو ٩٨١
“ kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi,  dan  Allah  Maha  Perkasa  atas  segala sesuatu” (QS. Ali-Imran 189).
Allah  menciptakan  alam  semesta  ini bukan  untuk  kepentingan-Nya  sendiri, tetapi  untuk  kepentingan  sarana  hidup manusia  agar  tercapai  kesejahteraan  dan kemakmuran  sehingga  kepemilikan  ma- nusia bersifat relatif. 11
9 Abdul  Rahman ,  Fikih  Muamalat (Jakarta  : Prenada Media Group, 2010), 46-47.
10 P3EI, Ekonomi  Islam ,  75.  Lihat  juga  Juhaya  S Praja, Ekonomi Syariah , (Bandung : Pustaka Setia, 2012), 90.
11 P3EI, Ekonomi Islam , 75
12 Juhaya S Praja, Ekonomi Syari’ah , 90.
13 P3EI, Ekonomi Islam, 62. Konsep khilafah dapat dijabarkan  lebih  lanjut  dalam  berbagai  pengertian,
ٞبي َصَن  َءٓاَسِّنلَل َو  َنوُبَر ۡقَ ۡلۡٱ َو  َناَدَل ََٰوۡلٱ  َكَرَت اهمِّم  ٞبي َصَن  َلاَجِّرلِّل ا ٗضوُر ۡفهم ا ٗبي َصَن  ََۚرُثَك  ۡوَأ ُه ۡنَم هلَق اهمَم َنوُبَر ۡقَ ۡلۡٱ َو َناَدَل ََٰوۡلٱ َكَرَت اهمِّم ٧
“ Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta  peninggalan  ibu-bapa  dan  kerabatnya, dan  bagi  orang  wanita  ada  hak  bagian  (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian  yang  telah  ditetapkan” (QS.  An- Nisaa : 7).
Manusia  hanyalah  pemilik  sementara yang  diberi  hak  dan  amanah  oleh  Allah untuk  mengelola  alam  semesta. 12 Dengan adanya  pengakuan  tersebut  maka  apa yang  diusahakan  manusia  dalam  menge- lola  alam  semesta  termasuk  harta  keka- yaan harus didasarkan atas ibadah kepada Allah SWT. Dalam prakteknya, seseorang yang  menerapkan  moral  dan  nilai  ke- tauhidan  dalam  aktifitas  tersebut  akan senantiasa  menuntun  dirinya  untuk  me- lakukan hal-hal yang sesuai dengan aturan Allah  SWT  dan  menjauhkan  dirinya  dari hal-hal yang dilarang Allah SWT.
Manusia diciptakan Allah untuk men- jadi  khilafah  di  muka  bumi  yang  diberi amanah  dan  tanggung  jawab  oleh  Allah untuk  mengelola  alam  semesta. 13 Untuk mewujudkan nilai khilafah tersebut maka manusia  diberi  hak 14 penguasaan-pemi- likan  dan  hak  pengelolaan  sumber  daya
namun  pengertian  umumnya  adalah  amanah  dan tanggung jawab manusia terhadap apa-apa yang telah dikuasakan kepadanya dalm bentuk sikap dan perilaku manusia terhadap Allah, sesama dan alam semesta.
14 Hendi Suhendi , Fiqh Muamalah , 32. Hak adalah suatu  ketentuan  yang  digunakan  oleh  syara’  untuk menetapkan  suatu  kekuasaan    atau  suatu  beban hukum.
alam  untuk  memenuhi  kebutuhan  dan kelangsungan hidupnya.
َنيَذهلٱَف  َِۖهيَف  َنيَفَل ۡخَت ۡسُّم مُكَلَعَج اهمَم ْاوُقَفنَأ َو ۦَهَلوُس َر َو َ هلِلّٱَب ْاوُنَماَء ٞريَبَك  ٞر ۡجَأ  ۡمُهَل ْاوُقَفنَأ َو  ۡمُكنَم ْاوُنَماَء

## ٧
“Berimanlah  kamu  kepada  Allah  dan
Rasul-Nya  dan  nafkahkanlah  sebagian  dari hartamu  yang  Allah  telah  menjadikan  kamu menguasainya.  Maka  orang-orang  yang  ber- iman  di  antara  kamu  dan  menafkahkan  (se- bagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar” (QS. Al-hadid : 7). 15
Berkenaan  dengan  ayat  di  atas,  pen- ciptaan  bumi  dan  isinya  tidak  ditujukan untuk  dimiliki  suatu  golongan  manusia saja,  tetapi  untuk  semua  jenis  manusia. Oleh  karena  itu,  Islam  mengakui  adanya kepemilikan individu, 16 karena setiap ma- nusia  mempunyai  hak  untuk  menda- patkan  rezekinya  dengan  memiliki  dan mengolah alam semesta untuk memenuhi kebutuhannya selama cara perolehan dan pengolahannya  sesuai  dengan  tuntunan Allah  SWT.  Dengan  perannya  sebagai khilafah dan adanya pengakuan terhadap kepemilikan individu bagi manusia, maka ia  mempunyai tanggung jawab untuk ber- perilaku ekonomi secara benar dan  meng- gunakan  hak  miliknya  secara  baik  dan
15 Mustafa  Edwin  Nasution,  dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam (Jakarta : Prenada Media Grup, 2006), 19.
Yang dimaksud dengan menguasai di sini adalah penguasaan yang bukan secara mutlak. Hak milik pada hakikaynya milik Allah, manusia menafkahkan hartanya harus  menurut  hukum-hukum  yang  telah  disyariatkan Allah.
16 P3EI, Ekonomi Islam , 76.
Kepemilikan individu merupakan persyaratan yang mendasar bagi tercapainya kesejahteraan masyarakat, sebab ia menciptakan motivasi dan memberikan ruang bagi seorang individu untuk memanfaatkan sumber daya yang optimal.
sesuai  syariat  agar  apa  yang  dimilikinya menjadi sarana beribadah dan mempunyai nilai  di  hadapan  Allah  serta  bermanfaat bagi sesama.
Nilai Al-Birr  wa  Al-taqwa dalam Kepemilikan
Seperti  yang  telah  dibahas  sebelum- nya  bahwa  moralitas  dibangun  atas prinsip  tauhid  dan  mencakup  pengertian tentang  baik-buruknya  perbuatan  yang akan  menuntun  terhadap  nilai-nilai  peri- laku manusia. Prinsip ketauhidan berkait- an  erat  dengan  kepemilikan,  diantaranya terwujud  dalam  nilai al-birr  wa  al-taqwa . Nilai-nilai tersebut tercermin dalam bebe- rapa aturan dan ketentuan yang mengatur tingkah  laku  dan  perbuatan  manusia  da- lam proses kepemilikan.
Al-birr u berarti kebaikan dan Al-taqwa berarti  ketaqwaan  (melaksanakan  perin- tah  Allah  dan  menjauhi  larangan-Nya). 17 Dengan  adanya  nilai-nilai  tersebut  maka seluruh kegiatan kepemilikan harus dida- sarkan  pada  nilai-nilai  kebaikan  dan  ke- taqwaan, yaitu dengan melaksanakan apa yang  diperintahkan  Allah  dan  menjauhi apa yang dilarang Allah. Perwujudan nilai
Lihat juga Juhaya S Praja, Ekonomi Syari’ah , 92 17 Atang Abd Hakim, Filsafat Ekonomi Islam
Hakikat  taqwa  adalah  mengikuti  segala  yang diperintahkan oleh Allah SWT dan menjauhi segala yang dilarang  oleh-Nya.  Ia  adalah  sarana  untuk  meraih kebaikan dan kebahagian hidup di dunia dan di akhirat. Secara  bahasa  kebaikan  ( al-birr atau al-khair, atau al - ihsân ) berarti berimbang atau proporsional, karenanya iapun  dsebut al-‘adl (al-Qasimi,  1978;  128)  dan  atau prilaku  yang  baik (husn  al-khulq ).  Adapun  taqwa memiliki  beberapa  pengertian:  (1)  takut/ al-khauf; (2) hati-hati;  (3)  jalan  lurus;  (4)  meninggalkan  yang  tidak berguna;  dan  (5)  melindungi  dan  menjaga  diri  dari murka Allah.
kebaikan  dan  ketaqwaan  terlihat  dimana kepemilikan harus diperoleh dengan cara yang  halal,  baik,  sah  dan  sesuai  syariat (bebas riba,  maisyir dan gharar) .  Kepemi- likan dilarang diperoleh dengan cara yang batil, tidak sah serta melanggar hukum. 18
Cara  yang  diperintahkan  oleh  Allah yaitu  dengan  bekerja  dan  memperoleh langsung melalui pemindahan hak dengan jalan  warisan,  wasiat  serta  akad-akad  pe- mindahan hak milik yang sah seperti jual beli  atau  hibah 19 serta  tidak  terdapat  hal yang  secara  langsung  dapat  membahaya- kan/merugikan  keselamatan  orang  atau kelompok pada proses kekepemilikan dan pemanfaatan barang.
ۡلُف ۡلٱ  َي َر ۡجَتَل َر ۡحَبۡلٱ ُمُكَل َرهخَس يَذهلٱ ُ هلِلّٱ۞ ۡبَتَل َو ۦَه َر ۡمَأَب َهيَف ُك ْاوَُُت َنوُرُك ۡشَت  ۡمُكهلَعَل َو ۦَهَل ۡضَف نَم ٩١
“ Allah-lah  yang  menundukkan  lautan untukmu  supaya  kapal-kapal  dapat  berlayar padanya dengan seizin-Nya dan supaya kamu dapat  mencari  karunia  -Nya  dan  mudah- mudahan kamu bersyukur .”(QS. Al-jatsiyah : 12).
Sedangkan  yang  dilarang  Allah  yaitu yang  diperoleh  dengan  cara  bathil  dan tidak  sah,  seperti    korupsi,  penggelapan, pencurian, penipuan, penyuapan, berlaku curang dan harta yang diperoleh dari hasil riba  dan  sebagainya.  Selain  itu,  dilarang juga  untuk  mengekploitasi  dan  memo- nopoli barang yang dibutuhkan masyara- kat  demi  keuntungan  pribadi  atau  ke- lompok tertentu.
18 Yusuf  Qardhawi, Peran  Nilai  dan  Moral  Dalam Perekonomian  Islam terjemah,  (Jakarta  :        Robbani Press, 1997), 116.
Lihat  juga  Rachmat  Syafe’i, Fiqh  Muamalah , (Bandung : Pustaka Setia, 2000), 26.
ْاوُلُكۡأَتَل  َماهكُحۡلٱ ىَلَإ ٓاَهَب ْاوُل ۡدُت َو  َل َط ََٰبۡلٱَب مُكَن ۡيَب مُكَل ََٰو ۡمَأ ْا ٓوُلُك ۡأَت  َلَ َو
َف َنوُمَل ۡعَت  ۡمُتنَأ َو َم ۡثَ ۡلۡٱَب  َساهنلٱ َل ََٰو ۡمَأ  ۡنِّم ا ٗقي َر ٩٨٨ “Dan janganlah sebahagian kamu mema- kan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa  (urusan)  harta  itu  kepada  hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari- pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat)  dosa,  padahal  kamu  mengetahui .” (QS. Al-Baqarah : 188).
Demikian  juga  dalam  mengembang- kan kepemilikannya tersebut harus mengandung  nilai al-birr (kebaikan)  dan al-taqwa (ketaqwaan).  Kepemilikan  harus dikembangkan  dengan  cara-cara  yang dihalalkan dan sesuai syari’at, seperti de- ngan  membuka  tempat  usaha  yang  halal dengan  tetap  menjaga  kepentingan  dan ketertiban  umum,  serta  tidak  membaha- yakan/merugikan keselamatan orang lain. Kepemilikan  juga  dapat  dikembangkan dengan  melakukan  usaha  kerjasama  de- ngan  pihak  lain,  seperti    melalui  akad mudharabah, musyarakah dan sebagainya.
Manusia  dilarang  mengembangkan kepemilikannya  dengan  cara  yang  dapat merusak nilai dan akhlak, seperti menjual minuman  keras,  menjual  babi,  menjual obat terlarang atau hal-hal lain yang dapat merusak  kesehatan  jasmanai  dan  rohani, serta  membahayakan  keselematan  orang lain. Selain memberikan hak untuk mem-
19 Juhaya S, Ekonomi Syari’ah , 92
Lihat  juga  Achmad,    Jurnal  Al-Risalah  : Wawasan Al-Qur’an tentang  Kepemilikan , Vol.11 No.2 November 2011.
peroleh  dan  mengembangkan  kepemilik- an,  Islam  juga  memberikan  hak  kepada manusia  untuk  menggunakan  hak  milik- nya dimana penggunaannya tetap mewu- judkan  nilai-nilai  kebaikan  dan  ketaq- waan.
Nilai al-birr terwujud jika kepemilikan digunakan  untuk  sesuatu  yang  menda- tangkan  manfaat  bagi  pemiliknya  tanpa mendatangkan  madlarat  bagi  yang  lain. Bahkan,  sebaiknya  kepemilikan  dapat mendatangkan  manfaat  bagi  yang  lain, seperti memberi zakat (jika telah mencapai nisab),  infak,  shodaqah,  memberi  nafkah, berpartisipasi  dalam  kegiatan  sosial,atau bahkan dapat membuka lapangan pekerja- an  kepada  orang  lain.  Kepemilikan  dila- rang  digunakan  pada  hal-hal  yang  dapat menimbulkan  kerugian  atau  mudharat, baik untuk pemiliknya maupun yang lain. Dilarang  juga  digunakan  untuk  hal-hal yang  dapat  menimbulkan  kerusakan  di muka bumi ataupun hal-hal lain yang ber- tentangan  dengan  ajaran  syari’ah.  Manu- sia  juga  dilarang  berbuat  serakah  dengan penguasaan  materi  dan  menganggapnya sebagai ukuran keberhasilan.
Dalam  menggunakan  kepemiliknya, manusia  harus  bersikap  hati-hati,  seder- hana,  hemat,  tidak  berlebihan  tetapi  juga tidak  kikir.  Di  sinilah  perlu  adanya  kese- imbangan  dalam  penggunaan  kepemi- likan. Nilai keseimbangan di sini meliputi keseimbangan  dalam  pemenuhan  kebu-
20 Rifat  Syauqi  nawawi, Perspektif  Al-qura’an tentang Ekonomi , dalam Jauhar : Jurnal Pemikiran  Islam Kontekstual Vol.1 No. 1 , 99
tuhan  dunia  dan  akhirat,  juga  keseim- bangan  antara  kebutuhan  individu  dan kebutuhan sosial. 20

## SIMPULAN
Moral  merupakan  faktor  penting  da- lam  ekonomi  Islam.  Moral  berhubungan erat dengan prinsip dan nilai ketauhidan, di  mana  dalam  seluruh  aktifitas  ekonomi harus  didasarkan  pada  keimanan  dan ketaqwaan  Allah  SWT,  termasuk  dalam sistem kepemilikan yang merupakan salah satu  elemen  ekonomi.  Dari  moral  inilah akan muncul nilai-nilai yang akan menun- tun manusia pada perilaku ekonomi yang benar  sehingga  pada  akhirnya falah akan terwujud.
Dalam  Islam,  pemilik  mutlak  alam semesta adalah Allah SWT. Namun begitu, Islam  mengakui  kepemilikan  manusia, dengan  melihat  peran  manusia  sebagai khilfah yang diberi amanah dan hak untuk mengelola dan menggunakan alam semesta sesuai dengan syari’at.
Adanya  nilainya al-birru  wa  al-taqwa dalam kepemilikan berimplikasi terhadap kesejahteraan  umat  manusia,  yaitu  men- dorong  manusia  untuk  bekerja  secara produktif sebagai sumber ekonomi untuk memenuhi  kebutuhan  dan  terhindar  dari kemiskinan.  Selain  itu,  akan    tercipta suasana  saling  tolong  menolong,  meng- hargai dan menghormati di antara manu- sia.  Penerapan  nilai al-birru  wa  al-taqwa juga  akan  mencegah  adanya  dominasi
kelompok  kaya  yang  menguasai  kepen- tingan  rakyat  banyak  sehingga  ekonomi berada  dalam  keadaan  seimbang  dan tidak  dimonopoli  demi  kepentingan  ke- lompok  tertentu,  tetapi  menyebar  di
berbagai kalangan masyarakat. Hal tersebut  akan  mendorong  terciptanya kesejahteraan  dan  pemerataan  ekonomi sehingga  pada  akhirnya falah akan terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad,    Jurnal  Al-Risalah  : Wawasan  Al-Qur’an  tentang    Kepemilikan ,  Vol.11  No.2 November 2011.
Aziz, Abdul. Etika Bisnis Perspektif Islam .Bandung : Alfabeta, 2013.
Haider,  Syed  Nawab. Etika  dan  Ilmu  Ekonomi ,  terjemah  Husin  Anis.  Bandung  :  Mizan, 1991.
Hakim, Atang Abd. Filsafat Ekonomi Islam.
Hermawan,  Hendri  Adinugraha, Norma  dan  Nilai  dalam  Ilmu  Ekonomi  Islam. Media Ekonomi & Teknologi Informasi Vo.21 No.1 MAret 2013 : 49-59.
Nasution,  Mustafa  Edwin  Nasution,  dkk, Pengenalan  Eksklusif  Ekonomi  Islam. Jakarta  : Prenada Media Grup, 2006.
Praja, S Juhaya. Ekonomi Syariah . Bandung : Pustaka Setia, 2012.
Pusat  Pengkajian  dan  Pengembangan  Ekonomi  Islam  (P3EI). Ekonomi  Islam .  Jakarta  : Rajagrafindo Persada, 2008
Qardhawi,  Yusuf  . Peran  Nilai  dan  Moral  Dalam  Perekonomian  Islam terjemah.  Jakarta  : Robbani Press, 1997
Rahardjo, M. Dawan. Etika Ekonomi dan Manajemen . Yogyakarta : Tiara Wacana, 1990. Rahman, Abdul. , Fikih Muamalat . Jakarta : Prenada Media Group, 2010.
Sholahudin,M. Asas-asas Ekonomi Islam. Bandung: PT Rajagrafindo, 2007.
Sudarsono, Heri. Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar . Yogyakarta: CV.   Adipura, 2003. Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah . Jakarta : Rajagrafindo, 1997.
Sularno, M. Jurnal Al-Mawarid : Konsep Kepemilikan dalam Islam Edisi IX,2003.
Syafe’i, Rachmat. Fiqh Muamalah . Bandung : Pustaka Setia, 2000.
Syauqi,  Rifat  Nawawi, Perspektif  Al-qura’an  tentang  Ekonomi ,  dalam  Jauhar  :  Jurnal Pemikiran  Islam Kontekstual Vol.1 No. 1 , 99