PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, Maret-Juni 2023, Halaman 77-92 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i2
PROBLEMATIKA PERLUASAN MAKNA KEPUTUSAN ADMINISTRASI NEGARA PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Ari Wuisang 1 ; Roby Satya Nugraha 2 .
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pakuan Jalan Pakuan No. 1 Bogor 16143
E-Mail : ari.wuisang@unpak.ac.id, robysatyanugraha@unpak.ac.id Naskah diterima : 01/05/2023, revisi : 01/06/2023, disetujui :30/06/2023.

## ABSTRAK
Tujuan Penelitian ini ialah untuk mjelaskan bahwa  Pemaknaan KAN dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) masih menampakkan adanya ketidakjelasan  atau  bahkan  kekeliruan  konsep.  Oleh  sebab  itu,  perlu  dilakukan perumusan  ulang  atau  penormaan  yang    jelas  (tidak  ambigu),  agar  terdapat  kepastian hukum dalam perlindungan hukum bagi rakyat, khususnya dalam hal masyarakat hendak menggugat  pemerintah  ke  PTUN  akibat  dilakukannya  tindakan  pemerintahan  berupa Keputusan Administrasi Negara  (KAN) dan tindakan  faktual pemerintah yang dianggap merugikan. penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni  melalui  studi  dokumen maupun kepustakaan terhadap data-data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
Kata  kunci  :  keputusan  administrasi  negara,  peradilan  tata  usaha  negara,  tindakan pemerintahan.

## ABSTRACT
The purpose of this research is to explain that the meaning of KAN in Law no. 30 of 2014 concerning Government Administration (UUAP) still reveals a lack of clarity or even a  misunderstanding  of  the  concept.  Therefore,  it  is  necessary  to  re-formulate  or standardize that is clear (unambiguous), so that there is legal certainty in legal protection for the people, especially in the case that the public wants to sue the government to the Administrative  Court  due  to  government  actions  in  the  form  of  State  Administration Decrees (KAN) and factual actions government that is considered harmful. the research used is normative juridical law research. The data collection technique used was through document and literature studies on secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, Maret-Juni 2023, Halaman 77-92 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i2
Keywords:  state  administration  decisions,  state  administrative  courts,  government actions.

## A. Pendahuluan
Keputusan  Tata  Usaha  Negara  atau  Keputusan  Administrasi  negara  (selanjutnya disingkat  KAN)  merupakan  instrumen  pemerintahan  yang  menjadi  ujung  tombak  dalam menghadapi  peristiwa  konkrit  dalam  kehidupan  masyarakat  sehari-hari,  terutama  terkait dengan  fungsi  pemerintah  dalam  memberikan  pelayanan  publik  ( public  service ).  Fungsi tersebut  menjadi  salah  satu  fungsi  mendasar dalam  hukum  administrasi, yaitu  penormaan. Sebagai  bagian dari tindakan hukum pemerintah, pembuatan KAN oleh pejabat pemerintah tunduk pada 3 (tiga) tolak ukur keabsahan dalam tindakan pemerintah, yaitu kewenangan, prosedur  dan  substansi. Pertama ,  kewenangan.  Setiap  KAN  yang  diterbitkan  harus berdasarkan  kewenangan  sebagaimana  ditentukan  oleh  peraturan  perundang-undangan dasarnya. Kedua , prosedur. Artinya, pemrosesan KAN harus menempuh semua prosedur yang telah  ditentukan. Ketiga ,  substansi.  Artinya,  KAN  yang  diterbitkan  tidak  mengandung  cacat hukum. Penggunaan ketiga tolak ukur tersebut menjadi rambu-rambu yang menjamin tidak adanya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat.
Seperti  telah  diuraikan  di  atas,  terbitnya  suatu  KAN  umumnya  sebagai  pemenuhan sarana  pelayanan  publik  oleh  pemerintah  kepada  masyarakat,  seperti  misalnya  dalam  hal perizinan,  sertifikat  tanah,  dan  keputusan-keputusan  administratif  lainnya.  Di  samping  itu, adakalanya  juga  penggunaan  KAN  ini  untuk  melakukan  penegakan  hukum  administrasi seperti surat pembongkaran terhadap bangunan liar, pencabutan izin dan sebagainya. Oleh sebab itu, KAN ini sangat berkait erat dengan hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat 1 dan  karenanya  tak  jarang  muncul  gesekan-gesekan  dalam  hubungan  antara keduanya.
Dalam kaitan itu, menurut Philipus M. Hadjon, dalam negara hukum Indonesia yang berlandaskan  Pancasila  menghendaki  tercapainya  keseimbangan/  keserasian  dalam  hidup dan  kehidupan,  dan  kiranya  sudah  seyogianya  jiwa  inilah  yang  menjadi  landasan  dalam hubungan  antara  pemerintah  dengan  rakyat. 2 Dengan  dasar  hubungan  yang  demikian, tidaklah berarti bahwa tidak mungkin akan lahir sengketa antara pemerintah dengan rakyat. Dalam setiap kehidupan bersama pasti akan  muncul sengketa, demikian  juga halnya dalam hubungan antara pemerintah dengan rakyat.  Apalagi seiring meningkatnya peran pemerintah dalam  kehidupan  warga  negara  sebagaimana  telah  dikemukakan  di  atas,  maka  hubungan
1 Hubungan timbal balik ini menjadi objek utama dari hukum administrasi sebagaimana dikemukakan oleh  Baron  J.  Gerando,  bahwa  bahwa  objek  hukum  administrasi  negara  adalah  peraturan-peraturan  yang mengatur hubungan timbal balik antara pemerintah dengan rakyat . Philipus M. Hadjon dkk., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1997), hal. 22.
2 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (Surabaya : PT Bina Ilmu, 1987), hal. 87- 88.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, Maret-Juni 2023, Halaman 77-92 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i2
antara  pemerintah  dengan  masyarakat  menjadi  semakin  meningkat  pula,  risiko  terjadinya sengketa antara pemerintah dengan warga negara pun ikut meningkat.
Hubungan  antara  pemerintah  dengan    warga  negara  dalam  hukum  publik  bersifat subordinatif, artinya disatu pihak pemerintah dilekati dengan kekuasaan publik, sementara dilain pihak warga negara tidak dilekati oleh kekuasaan yang sama. 3 hal ini diakui juga oleh Peter Cane yang mengatakan : “.....the government is a very powerfull institution…. 4 Dengan posisi  yang  tidak  seimbang  ini,  maka  pemerintah  berpotensi  untuk  sewenang-wenang terhadap  masyarakat.  Oleh  sebab  itu,  perlindungan  bagi  warga  negara  yang  hak  atau kepentingannya  berpotensi  atau  telah  dirugikan  oleh  pelaksana  wewenang  publik  menjadi hak fundamental dalam negara yang berdasarkan hukum. 5
Keberadaan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  menjadi  perwujudan  dari  perlindungan hukum kepada rakyat, sebagai sarana bagi masyarakat untuk melawan (menggugat) KAN yang dianggap merugikan hak-hak mereka. Ruang lingkup KAN pada mulanya mengacu kepada UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009. Namun demikian, seiring dengan terbitnya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi  Pemerintahan  (selanjutnya  disingkat  UUAP),  muncul  pergeseran  terhadap konsep  KAN.  Terjadi  perluasan  makna  yang  revolusioner  apabila  kita  bandingkan  antara pemaknaan KAN dalam UU PTUN dengan UUAP.
Dalam UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas  UU No. 5 Tahun 1986, KAN merupakan individual norm yang hanya berlaku untuk orang-orang/badan hukum yang didefinisikan sebagai berikut: 6
“Penetapan  tertulis  yang  dikeluarkan  oleh  badan  atau  pejabat  tata  usaha  negara yang  berisi  tindakan  hukum  tata  usaha  negara  yang  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.
Kemudian,  dalam  versi  UUAP  pemaknaan  terhadap  KAN  mengalami  perubahan sebagaimana terdapat dalam Pasal 87 yang menentukan :
“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009  harus dimaknai sebagai:
a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
b. Keputusan  Badan  dan/atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  di  lingkungan  eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3 Ridwan, Hukum administrasi Negara (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 112.
4 Peter Cane, An Introduction to Administrative Law (Oxford : Clarendon Press, 1987), p.6.
5 A’an Efendi dan Freddy Purnomo, Hukum Administrasi ( Jakarta : Sinar Grafika, 2019 ), hlm. 200. 6 Pasal 1 angka 9.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, Maret-Juni 2023, Halaman 77-92 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i2
c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
e. Keputusan yang  berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.
Apabila kita bandingkan kedua rumusan di atas, maka nampak ada perluasan makna atau  bertambahnya  ruang  lingkup  daripada  KAN  tersebut.    Dikaitkan  dengan  kompetensi absolut  PTUN,  maka  kehadiran  UUAP  telah  mendekonstruksi  kriterium  objek  sengketa  di Peratun,  sehingga  apa  yang  sebelumnya  dikecualikan  sebagai  objek  sengketa  TUN (administrasi pemerintahan) kini masuk menjadi kriterium objek sengketa di PTUN. 7 Dengan perkataan  lain,  UUAP  membawa  konsekuensi  yuridis  semakin  meluasnya  juga  kompetensi absolut PTUN. 8
Namun  demikian,  unsur-unsur  KAN  dalam  UUAP  perlu  mendapatkan  telaahan  lebih lanjut, karena terdapat ketidakjelasan dan bahkan kekeliruan konsep didalamnya. Oleh sebab itu,  dalam  artikel  ini  akan  dikaji  isu-isu  hukum  seputar  KAN  vesi  Pasal  87  UUAP  dengan harapan pasal tersebut menjadi lebih implementatif atau memberikan makna yang jelas dalam upaya  perlindungan  hukum  bagi  rakyat  dan  bermanfaat  sebagai  referensi  dalam  praktik peradilan khususnya PTUN.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  secara  khusus  memusatkan  fokusnya  pada  studi  terhadap  pemaknaan Pasal  87  UUAP.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  yaitu  penelitian  hukum  yuridis  normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni melalui studi dokumen maupun kepustakaan terhadap  data-data  sekunder  berupa  bahan-bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier. Analisis yang digunakan adalah secara deskriptif, yaitu dengan menggunakan kata-kata dan kalimat-kalimat yang disusun secara sistematik agar dapat dimengerti.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Tindakan Pemerintahan
Tindakan pemerintahan adalah terjemahan lazim atas istilah bahasa Belanda bestuurs handelingen atau  dalam  bahasa  Inggris administrative  activity . 9 Menurut  Prajudi Atmosudirjo, kegiatan-kegiatan administrasi negara terdiri atas perbuatan-perbuatan yang bersifat yuridis  (artinya : secara langsung mencipta akibat-akibat hukum) dan yang bersifat
7 Enrico Simanjuntak, Perdebatan Hukum Administrasi (Bekasi : Gramata Publishing, 2018), hal. 648. 8 Bambang Heriyanto, “Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Paradigma UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”, dalam Pakuan Law Review Volume IV No. 1 Januari-Juni Tahun 2018, hal. 82.
9 Sudarsono, Legal Issues Pada Peradilan Tata Usaha Negara pasca Reformasi (Jakarta : Kencana, 2019), hal. 35-36. Lihat juga, Aan Efendi dan Freddy Purnomo, op.cit., hal. 179.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, Maret-Juni 2023, Halaman 77-92 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i2
non  yuridis.    Ada  4  (empat)  macam  perbuatan-perbuatan  hukum  ( rechtshandelingen ) administrasi negara masa kini, yakni :
a. Penetapan ( beschikking, administrative discretion );
b. Rencana ( plan );
c. Norma jabaran ( concrete normgeving );
d. Legislasi semu ( pseudo-wetgeving ). 10
Menurut Komisi van Poelje, tindakan pemerintahan adalah tindakan-tindakan hukum yang dilakukan penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. 11 van Wijk dan Willem Konijnenbelt membagi tindak pemerintahan menjadi tindakan hukum ( rechtshandelingen ) dan  tindakan  nyata/faktual  ( feitelijke  handelingen ).  Dengan  demikian,  tindakan pemerintahan  adalah  semua  tindakan    pemerintah  yang  meliputi  tindakan  hukum  dan tindakan  faktual. 12 Tindakan  hukum  pemerintahan  adalah  “ een  vilsverklaring  in  een bijzonder geval uitgaande van en administratief orgaan, gericht op het in het leven roepen van een rechtsgevolg op het gebeid van administratief recht” (suatu pernyataan kehendak yang muncul dari organ administrasi dalam keadaan khusus, dimaksudkan untuk menimbulkan akibat  hukum  dalam  bidang hukum  administrasi).    Tindakan  hukum  dapat  dimaknai  juga sebagai  tindakan-tindakan  yang  berdasarkan  sifatnya  dapat  menimbulkan  akibat  hukum tertentu, atau een rechtshandeling is gericht op het scheppen van rechten of plichten (tindakan hukum adalah tindakan yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban). 13 Tindakan faktual adalah tindakan yang ditujukan sebatas untuk menimbulkan akibat faktual  tanpa  menimbulkan  akibat  hukum  atas  kedudukan  warga  negara.  Koentjoro Purbopranoto  menerjemahkan  feitelijkehandelingen  sebagai  “tindak  pemerintahan  yang berdasarkan  fakta”,  dan  mendefinisikannya  sebagai  tindakan  yang  tidak  mempunyai hubungan  dan  akibat  langsung  dengan  kewenangannya,  seperti  upacara  seremonial pembukaan  jembatan  atau  pelebaran  jalan  raya.  Utrecht  menerjemahkan  tindakan feitelijkehandelingen  sebagai  “golongan  perbuatan  yang  bukan  perbuatan  hukum”  yang menurutnya  dalam  hukum  administrasi  termasuk  irrelevant  (tidak  berarti),  seperti pembuatan  jembatan  atau  lapangan    olahraga,  yang  pada  dasarnya  adalah  perbuatan konstruksi (constructie handeling). 14
Dalam kaitan itu, tindakan faktual juga dapat dibedakan antara tindakan eksplanatori (wissenserklarungen) dan tindakan dalam bentuk fungsi faktual (verrichtungen). Tindakan yang pertama misalnya tindakan memberikan  informasi, peringatan, laporan, laporan ahli dan  lain  sebagainya,  sedangkan  kategori  tindakan  yang  kedua  misalnya  pembayaran sejumlah  uang,  perjalanan  dengan  mobil  dinas,  memberikan  perlindungan  inokulasi
10 Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara (Jakarta : Ghalia Indonesia , 1994) , hal. 87. 11 Yudhi Setiawan dkk., Hukum Administrasi Pemerintahan (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2017), hal. 89. 12 Sudarsono , op.cit., hal. 36. 13 Ibid . 14 Ibid .
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, Maret-Juni 2023, Halaman 77-92 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i2
(pemindahan mikroorganisme baik berupa bakteri maupun jamur dari tempat atau sumber asalnya ke medium baru yang telah dibuat dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi dan aseptis), pembersihan  jalan raya, pembangunan gedung pemerintahan, pembangunan  dan pemeliharaan rute transportasi dan sebagainya. 15
Dari kedua macam tindakan pemerintahan tersebut, sebagaimana dinyatakan Utrecht, yang  paling  banyak  dilakukan  oleh  pemerintah  adalah  tindakan  hukum,  atau  apabila dikaitkan dengan UUAP Pasal 1 angka 8 dapat juga disebut sebagai tindakan  administrasi pemerintahan. 16
Unsur-unsur tindakan hukum adalah :
a. Perbuatan  itu  dilakukan  oleh  aparat  pemerintah  dalam  kedudukannya  sebagai penguasa  maupun  sebagai  alat  perlengkapan  pemerintahan  ( bestuursorganen ) dengan prakarsa dan tanggungjawab sendiri;
b. Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan;
c. Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi negara;
d. Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat; dan
e. Perbuatan  hukum  administrasi  tersebut  harus  didasarkan  pada  peraturan perundang-undangan yang berlaku. 17

## 2. Teori Perlindungan Hukum
Menurut  Sjachran  Basah,  perlindungan  terhadap  warga  diberikan  bilamana  sikap tindak administrasi negara itu menimbulkan kerugian terhadapnya. Perlindungan terhadap administrasi  negara  dilakukan  terhadap  sikap  tindaknya  dengan  baik dan  benar  menurut hukum,  baik  yang  tertulis  maupun  yang  tidak  tertulis.  Dengan  kata  lain,  melindungi administrasi negara dari melakukan perbuatan yang salah menurut hukum. Di dalam negara hukum  Pancasila,  perlindungan  hukum  bagi  rakyat  diarahkan  kepada  usaha-usaha  untuk mencegah  terjadinya  sengketa  antara  pemerintah  dan  rakyat,  menyelesaikan  sengketa antara  pemerintah  dan  rakyat  secara  musyawarah  serta  peradilan  merupakan  sarana terakhir. 18
Dikeluarkannya  Undang-Undang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  dan  UUAP sesungguhnya  tidak  semata-mata  memberikan  perlindungan  terhadap  hak-hak perseorangan,  tetapi  juga  sekaligus  melindungi  hak-hak  masyarakat  yang  menimbulkan kewajiban-kewajiban  bagi  perseorangan.  Hak  dan  kewajiban  perseorangan  bagi  warga negara  harus  diletakkan  dalam  keserasian,  keseimbangan  dan  keselarasan  antara
15 Aan Efendi dan Freddy Purnomo, op.cit., hal. 187.
16 Sudarsono, op.cit., hal. 37. 17 Ridwan HR, op.cit., hal 112-113. 18 Yudhi Setiawan dkk., op.cit., hal. 208.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, Maret-Juni 2023, Halaman 77-92 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i2
kepentingan  perseorangan  dengan  kepentingan  masyarakat,  sesuai  dengan  prinsip  yang terkandung dalam falsafah negara yaitu Pancasila.
Penerapan fungsi-fungsi hukum administrasi negara akan menciptakan pemerintahan yang bersih sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Pemerintah menjalankan aktivitas sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  atau  berdasarkan  asas  legalitas,  dan  ketika menggunakan freies ermessen harus memerhatikan asas-asas umum yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum. Ketika pemerintah menggunakan instrumen yuridis, dengan mengikuti ketentuan formal dan materiil, penggunaan instrumen tersebut  tidak  akan  menyebabkan  kerugian  terhadap  masyarakat.  Dengan  demikian, perlindungan terhadap warga masyarakat akan terjamin dengan baik. 19
Menurut  Sabian  Lust,  perlindungan  hukum  bagi  warga  negara  terhadap  tindakan pemerintahan  diberikan  dengan  dua  cara.  Pertama,  perlindungan  hukum  preventif (preventive  protection/preventieve  rechtsbescherming/protection  juridique  preventive). Kedua, perlindungan hukum a posteriori (protection a posteriori). 20 Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah sengketa. Perlindungan hukum preventif diwujudkan dalam  bentuk  pelibatan  masyarakat  dalam  proses  pengambilan  keputusan,  di  mana masyarakat diberikan hak untuk menyampaikan pendapat maupun keberatannya terhadap suatu  keputusan  yang  akan  diambil  oleh  organ  pemerintahan.  Dengan  dilibatkannya masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan,  maka  akan  lebih  dapat  menerima  keputusan yang ditetapkan. 21
Perlindungan  hukum  preventif,  meskipun  sangat  penting  dalam  rangka  mencegah sengketa, tetapi tentu saja tidak dapat menyelesaikan semua persoalan. Sengketa tetap dapat saja terjadi, dan oleh karena itu dibutuhkan perlindungan hukum a posteriori dalam rangka penyelesaian  sengketa  tersebut.  Menurut  Sabient  Lust,  perlindungan  hukum  a  posteriori meliputi perlindungan hukum secara politik (political legal protection), perlindungan hukum oleh organ-organ pemerintahan (administrative legal protection) dan perlindungan hukum oleh  kekuasaan  peradilan  (legal  protection  by  jurisdictions). 22 Sesuai  dengan  judul penelitian  ini,  maka  perlindungan  hukum  oleh  kekuasaan  peradilan  yang  menjadi  titik sentral.
Perlindungan  hukum  oleh  kekuasaan  peradilan  (judicial  legal  protection)  adalah perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh  lembaga  peradilan.  Lembaga  peradilan  akan menyelesaikan sengketa atas keputusan yang memiliki akibat res judicita dan oleh karena itu dapat menyelesaikan sengketa itu secara pasti. Perlindungan hukum oleh lembaga peradilan
19 Ibid., hal. 209.
20 A’an Efendi dan Freddy Purnomo, op.cit., hal. 204.
21 Ibid. 22 Ibid. , hal. 205.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, Maret-Juni 2023, Halaman 77-92 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i2
hanya  dapat  terjadi  setelah  adanya  kasus  konkret  dan  pihak  yang  dirugikan  mengajukan kasusnya ke pengadilan. 23

## 3.  Pengaturan Ruang Lingkup KAN dalam UUAP
Tindakan hukum publik bersegi satu yang dilakukan oleh badan/pejabat pemerintahan (administrasi  negara)  berwujud  keputusan.  Sebagian  sarjana  seperti  Bachsan  Mustafa 24 , Bagir Manan, Utrecht menggunakan istilah “ketetapan”. Sedangkan Jimly Asshiddiqie 25 , WF Prins,  Marbun  dan  lain-lain  menggunakan  istilah  “keputusan”.  Jenal  Hoesen  dan  Muchsan mengatakan  bahwa  penggunaan  istilah  keputusan  akan  lebih  tepat  untuk  menghindari kesimpangsiuran pengertian dengan istilah ketetapan. 26 Dalam hukum positif, istilah teknis yuridis yang digunakan  yaitu:
1. Keputusan Tata Usaha Negara (dalam UU PTUN);
2. Keputusan Administrasi Pemerintahan atau Keputusan Administrasi Negara (dalam UU AP).
Menurut  H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, KAN merupakan keputusan pemerintahan untuk  hal  yang  bersifat  konkret  individual  (tidak  ditujukan  untuk  umum)  dan  sejak  dulu telah  dijadikan  instrumen  yuridis  pemerintahan  yang  utama.  Dalam  kaitan  itu,  Jimly Asshiddiqie  mengatakan,  keputusan  hukum  yang  bersifat  menentukan  atau  menetapkan sesuatu secara administratif menghasilkan keputusan administrasi negara (beschikking).27
Secara  teoritik,  berdasarkan  definisi  KAN  menurut  para  sarjana,  terdapat  beberapa unsur yang terdapat dalam KAN (beschikking), yaitu :
1. Pernyataan kehendak sepihak;
2. Dikeluarkan oleh organ pemerintahan;
3. Didasarkan pada kewenangan hukum yang bersifat publik;
4. Ditujukan untuk hal khusus atau peristiwa konkret dan individual;
5. Dengan maksud untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang administrasi. Dalam  Pasal  2  Undang-Undang  Administrasi  Belanda  (AwB),  pengertian  KAN mengandung enam unsur yaitu sebagai berikut :
1. Suatu pernyataan kehendak tertulis;
2. Diberikan  berdasarkan  kewajiban  atau  kewenangan  dari  hukum  tata  negara  atau hukum administrasi negara;
3. Bersifat sepihak;
23 Ibid.
24 Bachsan Mustafa, Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001),  hal. 63.
25 Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta : PT Bhuana Ilmu Populer, 2007), hal. 209.
26 Ridwan HR, op.cit., hal. 140. 27 Jimly Asshiddiqie, op.cit., hal. 209.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, Maret-Juni 2023, Halaman 77-92 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i2
4. Dengan mengecualikan keputusan yang bersifat umum;
5. Yang  dimaksudkan  untuk  penentuan,  penghapusan,  atau  pengakhiran  hubungan hukum  yang  sudah  ada,  atau  menciptakan  hubungan  hukum  baru,  yang  memuat penolakan sehingga terjadi penetapan, perubahan, penghapusan atau penciptaan;
6. Berasal dari organ pemerintahan. 28
UU  PTUN  Indonesia  nampaknya  mengadopsi  definisi  KAN  dari  AwB.  Dalam  Pasal    1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diuraikan unsur KAN sebagai berikut:
1. Penetapan tertulis;
2. Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bersifat Konkret, indvidual dan final;
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
Penetapan  tertulis.  Konsep  tentang  Penetapan  tertulis  terutama  menunjuk  pada  isi, bukan  kepada  bentuk  keputusan  yang  dikeluarkan  oleh  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha Negara. 29 Keputusan  itu  memang  diharuskan  tertulis,  namun  yang  disyaratkan  tertulis bukanlah  bentuk  formatnya  seperti  surat  keputusan  pengangkatan  dan  sebagainya. Persyaratan  tertulis  itu  diharuskan  untuk  kemudahan  segi  pembuktian.  Oleh  karena  itu, sebuah  memo  atau  nota  dapat  memenuhi  syarat  tertulis  tersebut  dan  akan  merupakan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini apabila sudah jelas :
1. Badan atau pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya;
2. Maksud serta mengenai hal apa saja isi tulisan itu;
3. Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya.
Dikeluarkan  oleh  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara.  Pejabat  Tata  Usaha  Negara adalah pejabat di pusat dan di daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif. 30 Dalam perspektif UU PTUN, keputusan yang dimaksudkan di sini hanyalah keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah selaku administrasi negara. Keputusan yang dikeluarkan oleh organ-organ  kenegaraan  lain  (pembuat  undang-undang  dan  peradilan)  tidak  termasuk dalam pengertian KAN berdasarkan hukum administrasi negara. 31
Berisi  tindakan  hukum  tata  usaha  negara.  Tindakan  hukum  tata  usaha  negara  adalah perbuatan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban bagi orang lain. 32
28 Ridwan HR, op.cit ., hal. 144-145. 29 Bambang Heriyanto, loc.cit., hal. 78. 30 Ibid. 31 Ridwan HR, op.cit., hal. 150. 32 Bambang Heriyanto, loc.cit., hal. 78.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, Maret-Juni 2023, Halaman 77-92 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i2
Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembuatan dan penerbitan keputusan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau harus didasarkan  pada  wewenang  pemerintahan  yang  diberikan  oleh  peraturan  perundang- undangan.  Tanpa  dasar  kewenangan,  pemerintah  atau  tata  usaha  negara  tidak  dapat membuat dan menerbitkan keputusan atau keputusan itu menjadi tidak sah. Keputusan itu akan  menimbulkan  akibat  hukum  bagi  pihak  yang  dikenai  keputusan,  karena  itu pembuatannya  harus  didasarkan  pada  kewenangan  yang  sah.  Organ  pemerintahan  dapat memperoleh  kewenangan  untuk  membuat  keputusan  tersebut  melalui  tiga  cara  yaitu atribusi, delegasi dan mandat.
Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Akibat hukum yang dimaksud yang lahir dari keputusan adalah munculnya hak, kewajiban, kewenangan atau  status  tertentu  bagi  seseorang  atau  badan  hukum perdata.  Dapat  pula  terjadi  bahwa dikeluarkannya keputusan itu tidak melahirkan atau melenyapkan hak dan kewajiban, tetapi sekedar menyatakan hak dan kewajiban yang telah ada. Dalam hal demikian, keputusan jenis ini disebut keputusan deklaratoir.
Bersifat Konkret, individual dan final. Bersifat  konkrit artinya obyek yang diputuskan tidak abstrak  tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Bersifat individual artinya keputusan  TUN  tidak  ditujukan  kepada  umum  tetapi  tertentu  baik  alamat  maupun  yang dituju. Bersifat final artinya sudah definitif, dan karenanya sudah dapat menimbulkan akibat hukum.  Keputusan  yang  masih  memerlukan  persetujuan  atasan  atau  instansi  lain  belum bersifat  final  karenanya  belum  dapat  menimbulkan  suatu  hak  atau  kewajiban  pada  pihak yang bersangkutan.
Konsep  KAN  dalam  UU  PTUN  sebagaimana  diuraikan  di  atas  mengalami  pergeseran seiring  dengan  terbitnya  UU  AP.  Pergeseran  ini  cukup  revolusioner  sehingga  memperluas makna KAN yang telah diatur selama ini. Perluasan makna KAN terdapat dalam Pasal 87 UU AP.  Apabila  dibandingkan  antara  KAN  menurut  UU  PTUN  dan  UU  AP,  maka  dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :
UU PTUN, Pasal 1 angka 9 UU AP, Pasal 87
1. Penetapan tertulis;
2. Dikeluarkan  oleh  Badan/Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi
Negara); 4. Berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
1. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
2. Keputusan  Badan  dan/atau  Pejabat Tata  Usaha  Negara  di  lingkungan eksekutif,  legislatif,  yudikatif,  dan penyelenggara negara lainnya;
3. Berdasarkan  ketentuan  perundang- undangan dan AUPB;
4. Bersifat final dalam arti lebih luas;
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, Maret-Juni 2023, Halaman 77-92 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i2
5. Bersifat  Konkret,  indvidual  dan final;
6. Menimbulkan  akibat  hukum  bagi seseorang  atau  badan  hukum perdata.
5. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
6. Keputusan  yang  berlaku  bagi  Warga Masyarakat.
Namun  demikian,  penormaan  terhadap  unsur-unsur  KAN  yang  mengalami  perluasan dalam  UUAP  dapat  dikatakan  tidak  memadai,  karena  terdapat  ketidakjelasan  dan  bahkan kekeliruan  konsep  didalamnya.  Oleh  sebab  itu  dalam  subab  berikutnya  penulis  akan menelaah lebih jauh unsur-unsur dimaksud.

## 4.  Pemaknaan terhadap Unsur-Unsur KAN dalam Pasal 87 UUAP
a. Penetapan tertulis yang juga mencakup Tindakan faktual.
Apakah maksudnya frasa tersebut ? Apakah tindakan faktual dipersamakan dengan penetapan  tertulis  ? Dengan  perkataan  lain,  apakah  tindakan  faktual  masuk  ke  dalam ruang  lingkup  penetapan  tertulis?  Salah  satu  isu  hukum  yang  timbul  dalam perkembangan tindakan pemerintahan yaitu diintrodusirnya tindakan faktual sebagai bagian dari penetapan tertulis dalam UUAP. Pasal 87  UU AP  menyebutkan rumusan yang  tidak  lazim  yaitu  “penetapan  tertulis  yang  juga  mencakup  tindakan  faktual”. Dalam UU AP, nomenklatur “tindakan faktual” ini hanya ada dalam Pasal 87 huruf a ini. Penjelasan Pasal 87 huruf a hanya menyatakan “cukup jelas” meski pada kenyataannya banyak  yang  tidak  mengetahui  makna  tindakan  faktual  tersebut:  apakah  termasuk penetapan  tertulis,  ataukah  tindakan  yang  bukan  penetapan  tertulis? 33 Menurut Philipus  M.  Hadjon  hal  ini  merupakan contradictio  in  terminio (bandingkan:  yang dimaksud kambing juga mencakup kucing). 34
Menurut  Sudarsono,  setiap  tindakan  faktual  yang  bukan  dimaksudkan  untuk menimbulkan  akibat  hukum,  namun  dalam  kenyataannya  telah/berpotensi menimbulkan akibat hukum, maka tindakan tersebut dapat menjadi objek sengketa di Peratun. 35 Pandangan  Sudarsono  ini  dapat  pula  dikaitkan  dengan  pemaknaan Keputusan Administrasi Negara dalam Pasal 87 huruf e UUAP sebagai “keputusan yang berpotensi  menimbulkan  akibat  hukum”.    Apakah  antara  tindakan  faktual  yang berpotensi  menimbulkan  akibat  hukum  dapat  dikaitkan  dengan  keputusan  yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, mengingat penetapan tertulis juga mencakup tindakan faktual ? Selain itu, nomenklatur  keputusan yang  berpotensi menimbulkan
33 Sudarsono, op.cit., hal. 18. 34 Philipus M. Hadjon, makalah disampaikan dalam acara seminar nasional Administrative Law Update yang diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, pada tanggal 23 Oktober 2017.
35 Sudarsono, op.cit., hal. 19.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, Maret-Juni 2023, Halaman 77-92 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i2
akibat hukum ini pun perlu mendapatkan telaahan lebih lanjut seperti apa kriteria yang berpotensi menimbulkan akibat hukum tersebut.
b. Keputusan Badan dan/atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara di  lingkungan  eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya.
KAN  pada  dasarnya  dimaksudkan  sebagai  keputusan  yang  diterbitkan  oleh pemerintah selaku administrasi negara (eksekutif). Dalam kaitan itu, menurut Bachsan Mustafa,  membuat  KAN  adalah  fungsi  dari  pemerintah  yang  dilakukan  oleh  badan pemerintah,  bukan  oleh  badan  peradilan  (hakim)  atau  oleh  badan  pembuat  undang- undang (DPR). Dengan perkataan lain, membuat KAN itu adalah perbuatan pemerintah (overheid)  yang  khusus  dalam  lapangan  pemerintahan  yang  dilakukan  oleh  badan- badan/organ-organ  pemerintah  (bestuur),  seperti  gubernur,  walikota,  bupati  dan seterusnya yang merupakan eselon dari pemerintah pusat, yaitu Presiden sebagai badan eksekutif tertinggi. 36
c. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat
Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan  dan/atau  Tindakan  (Pasal  1  angka  15  UUAP).  Berdasarkan  ketentuan tersebut, maka dapat ditafsirkan bahwa Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam :
1). Keputusan yang bersifat individual, hanya berlaku bagi orang tertentu atau badan  hukum  tertentu  ( beschikking ),  seperti  izin,  sertifikat  tanah,  surat pengangkatan, dsb.
2). Frasa “yang terkait” bisa saja diartikan dengan banyak orang (umum) yang terkait  dengan  (terkena)  keputusan  tersebut .  Keputusan  semacam  ini disebut Keputusan  yang  merupakan  pengaturan  yang  bersifat  umum (keputusan  yang  bersifat  umum atau besluit ).  Dalam  UU  PTUN  ditentukan bahwa Keputusan yang bersifat umum adalah “pengaturan yang memuat norma- norma  hukum  yang  dituangkan  dalam  peraturan  yang  kekuatannya  mengikat setiap  orang”. Contohnya  adalah  peraturan  kebijaksanaan,  seperti  misalnya Peraturan  Walikota  Bogor  Nomor  61  Tahun  2018  tentang  Pengurangan Penggunaan  Kantong  Plastik.  Peraturan  ini  berlaku  umum  bagi  semua masyarakat yang ada di kota bogor.
d. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya
Pada umumnya, KAN/Keputusan TUN dipahami sebagai keputusan di lingkungan tata  usaha  negara  atau  administrasi  negara  (“eksekutif”),  karena  memang  yang banyak bersentuhan dengan pelayanan serta hak dan kewajiban masyarakat adalah eksekutif. Namun “urusan tata usaha negara” atau “urusan administrasi negara” bisa
36 Bachsan Mustafa, op.cit., hal. 70.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, Maret-Juni 2023, Halaman 77-92 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i2
juga terjadi di lingkungan legislatif, yudikatif ataupun penyelenggara negara lainnya. Dengan  demikian  di  lingkungan  tersebut  dapat  pula  terbit  KAN/Keputusan  TUN. Misalnya SK  Ketua  Pengadilan  yang  berlaku  bagi para hakim dibawahnya.  Ataupun Keputusan  Ketua  DPR  RI/DPD RI  yang bersifat administratif,  Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI/DPD RI yang berlaku bagi pegawai DPR RI/DPD RI.
1). Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB KAN atau Keputusan TUN diterbitkan harus berdasarkan :
a. Peraturan perundang-undangan, berarti terdapat dasar peraturan perundang- undangan untuk diterbitkannya KAN/Keputusan TUN.
b. Asas-asas  Umum  Pemerintahan  yang  Baik  (AUPB).  Awalnya  AUPB  ini merupakan  hukum  tidak  tertulis.  AUPB  lahir  sebagai  asas-asas  umum  tidak tertulis yang dikembangkan dalam karya-karya para pakar hukum administrasi (seperti  Crince  le  Roy)  dan  juga  dikembangkan  oleh  para  hakim  TUN  dalam praktik  peradilan.  Tetapi  karena  sekarang  sudah  disebutkan  dengan  tegas dalam  UU  Administrasi  Pemerintahan  maka  AUPB  sudah  menjadi  hukum tertulis.
2). Bersifat final dalam arti lebih luas
Dalam UUAP tidak ada pengaturan secara jelas apa yang dimaksud dengan bersifat final dalam arti luas. Penjelasan Pasal 87 UUAP hanya menentukan: “ yang dimaksud  dengan  “final dalam  arti  luas” mencakup  Keputusan  yang diambil  alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang”.
Namun  demikian,  final  dalam  arti  luas  dapat  saja  ditafsirkan  misalnya dalam  konteks  pelayanan  publik.  Setiap  tahap  dalam  proses  pelayanan  publik dapat dikatakan bersifat final dalam arti luas. Misalnya, dalam proses penerbitan izin itu ada tahap-tahap sebagai berikut :
a. Tahap Permohonan;
b. Tahap Pemrosesan (penelitian).
c. Tahap Penerbitan izin atau penolakan izin.
Setiap  tahap  itu  dikatakan  final  sehingga  apabila  dianggap  merugikan seseorang  atau  badan  hukum,  maka  sudah  langsung  dapat  digugat  ke  PTUN. Katakanlah  pada  tahap  pemrosesan/penelitian  izin  tidak  ada  tindak  lanjut  lagi atau tidak ada hasilnya, maka dianggap sudah final. Pihak yang merasa dirugikan karena terhambatnya proses izin tersebut  dapat langsung menggugat ke PTUN tanpa harus menunggu lagi tahap penerbitan atau penolakan izin.
3). Keputusan yang  berpotensi menimbulkan akibat hukum
Keputusan semacam ini tidak dikenal dalam UU PTUN dan dalam UUAP pun tidak diberikan jabaran yang memadai. Berpotensi berarti ada kemungkinan di masa depan keputusan tersebut akan menimbulkan akibat hukum.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, Maret-Juni 2023, Halaman 77-92 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i2
Keputusan semacam ini diterbitkan tetapi tidak langsung efektif berlaku dan baru berlaku beberapa waktu atau beberapa tahun kemudian. Pemberlakuannya pada  saatnya  nanti  berpotensi  menimbulkan  akibat  hukum,  misalnya  kerugian bagi seseorang, atau badan hukum, atau masyarakat umum. Keputusan semacam ini  dapat  langsung  digugat  ke  PTUN  apabila  dianggap  kedepannya  dapat menimbulkan kerugian. Sebagai contoh, Instruksi Gubernur DKI Jakarta Jakarta Nomor  66  Tahun  2019  tentang  Pengendalian  Kualitas  Udara.  Dalam  Bagian Kesatu  angka  tiga  Ingub  tersebut  Gubernur  menginstruksikan  untuk memperketat  ketentuan  uji  emisi  bagi  seluruh  kendaraan  pribadi  mulai  pada tahun 2019 dan memastikan tidak ada kendaraan pribadi berusia lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang dapat beroperasi di wilayah DKI Jakarta pada tahun 2025. Instruksi ini berpotensi merugikan warga masyarakat yang mobilnya nanti akan berusia lebih dari 10 tahun pada tahun 2025 nanti, karena tidak bisa beroperasi lagi di Jakarta. Bagaimana dengan nasib klub-klub mobil klasik misalnya.
Bahkan saat tulisan ini dibuat pun sudah mulai ada aksi-aksi menolak Ingub tersebut yang dilakukan oleh komunitas mobil-mobil antik, 37 ataupun keberatan dari pedagang mobil bekas. 38 Sementara itu,  di  sisi lain,  ada  pula pihak yang akan diuntungkan kelak oleh Ingub tersebut diantaranya perusahaan-perusahaan mobil baru, karena nantinya masyarakat akan dipaksa untuk membeli mobil baru agar tetap dapat menggunakan jalan di wilayah DKI Jakarta.

## D. Kesimpulan dan Rekomendasi
Pemaknaan  KAN  dalam  UUAP  masih  menampakkan  adanya  ketidakjelasan  atau bahkan  kekeliruan  konsep,  seperti  misalnya  penetapan  tertulis  yang  mencakup  tindakan faktual. Oleh sebab itu, perlu dilakukan perumusan ulang atau penormaan yang  jelas (tidak ambigu), agar terdapat kepastian hukum dalam perlindungan hukum bagi rakyat, khususnya dalam hal masyarakat hendak menggugat pemerintah ke PTUN karena munculnya kerugian akibat dilakukannya suatu tindakan pemerintahan.
37 “Ratusan  Pengguna  Mobil  Tua  Berkumpul  Tolak  INGUB  Pembatasan  Usia  Kendaraan”, https://www.gridoto.com/read/221821439/ratusan-pengguna-mobil-tua-berkumpul-tolak-ingub-pembatasan-usia- kendaraan#!%2F , diakses tanggal 24 April  2022.
38 “ Usia Kendaraan Dibatasi 10 Tahun, Pedagang Mobil Bekas Tak Setuju”, https://www.gridoto.com/read/221808704/usia-kendaraan-dibatasi-10-tahun-pedagang-mobil-bekas-tak-setuju#!%2F , diakses tanggal 24 April 2022.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, Maret-Juni 2023, Halaman 77-92 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i2

## DAFTAR PUSTAKA
A. Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Lainnya Indonesia. Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara . UU No. 5 Tahun 1986.
___________. Undang-Undang  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara . UU No. 9 Tahun 2004.
___________. Undang-Undang  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. UU No. 51 Tahun 2009.
___________. Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman . UU No. 48 Tahun 2009.
___________. Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan . UU No. 30 Tahun 2014.

## B. Jurnal
Heriyanto,  Bambang.  “Kompetensi  Absolut  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Berdasarkan Paradigma  UU  No.  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan”. Pakuan  Law Review No. 1 (2016) :  82.

## C. Buku
Asshiddiqie., Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara . Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2013.
Atmosudirdjo, Prajudi. Hukum Administrasi Negara . Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994.
Cane, Peter. An Introduction to Administrative Law . Oxford : Clarendon Law Series, 1987. Efendi, A’an dan Freddy Poernomo. Hukum Administrasi . Jakarta : Sinar Grafika, 2019.
Effendi  Lotulung,  Paulus. Hukum  Tata  Usaha  Negara  dan  Kekuasaan .  Jakarta  :  Salemba Humanika, 2013.
____________________________. Beberapa  Sistem  tentang  Kontrol  Segi  Hukum  terhadap  Pemerintah . Jakarta : PT Bhuana Ilmu Populer, 1986.
Fahmal,  Muin. Peran  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  yang  Layak  dalam  Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih . Jakarta : Total Media, 2008.
Indroharto. Usaha  Memahami Undang-Undang tentang Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  Buku  I.
Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1993.
M. Hadjon, Philipus. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia . Surabaya : PT Bina Ilmu, 1985.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, Maret-Juni 2023, Halaman 77-92 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i2
M.  Hadjon,  Philipus  dkk. Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia .  Yogyakarta:  Gajah  Mada University Press, 1997.
Marganda Aritonang, Dinoroy. Aspek Hukum Penyelenggaraan Administrasi Publik di Indonesia . Bandung : Refika Aditama, 2019.
Mustafa, Bachsan. Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001.
Morya  Immanuel  Patiro, Yopie. Diskresi  Pejabat  Publik  dan  Tindak  Pidana  Korupsi .  Bandung: Keni Media, 2012.
Ridwan,  Juniarso  dan  Achmad  Sodik  Sudrajat. Hukum  Administrasi  Negara  dan  Kebijakan Pelayanan Publik . Bandung : Nuansa, 2009.
Ridwan HR, Ridwan. Hukum Administrasi Negara . Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2010.
Ridwan. Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah . Yogyakarta : FH-UII Press, 2014.
Setiawan, Yudhi, dkk., Hukum Administrasi Pemerintahan . Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2017.
Simanjuntak, Enrico. Perdebatan Hukum Administrasi . Bekasi : Gramata Publishing, 2018.
Sinamo, Nomensen. Hukum Administrasi Negara . Jakarta : Jala Permata Aksara, 2010.
Sudarsono. Legal Issue Pada Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Reformasi Hukum Acara dan Peradilan Elektronik . Jakarta : Kencana, 2019.
Supandi. Kapita Selekta Hukum Tata Usaha Negara . Bandung : Alumni, 2016.
Yasin,  Muhammad,  Laode  Rudita,  dkk. Anotasi  Undang-Undang  No.  30  Tahun  2014  tentang Administrasi Pemerintahan . Depok : UI-CSGAR, 2017.

## D. lainnya
“Ratusan  Pengguna  Mobil  Tua  Berkumpul  Tolak  INGUB  Pembatasan  Usia  Kendaraan”, https://www.gridoto.com/read/221821439/ratusan-pengguna-mobil-tua-berkumpul- tolak-ingub-pembatasan-usia-kendaraan#!%2F , diakses tanggal 24 April  2022. “Usia  Kendaraan  Dibatasi  10  Tahun,  Pedagang  Mobil  Bekas  Tak  Setuju”, https://www.gridoto.com/read/221808704/usia-kendaraan-dibatasi-10-tahun- pedagang-mobil-bekas-tak-setuju#!%2F , diakses tanggal 24 April 2022.