PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 24-32 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3

## URGENSI PEMBUATAN POSTNUPTIAL AGREEMENT DALAM BENTUK AKTA PIHAK SEBAGAI PROBATIONIS CAUSA BERDASARKAN KEBENARAN FORMIL
Melia Putri Purnama Sari 1 .
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia, 40115
E-mail : Melia18003@mail.unpad.ac.id askah diterima : 12/07/2023, revisi : 12/08/2022, disetujui 24/08/2022

## ABSTRACT
Purpose of This article examines the marriage agreement made when the marriage bond  period  is  in  progress  or  is  referred  to  as  Postnuptial  Agreement  referring  to  the Decision of the Constitutional Court Number 69/PUU-XII/2015. The purpose of writing this article  is  to  provide  education  regarding  the  urgency  in  the  household  as  a  form  of anticipating marital problems. This study uses a normative juridical method, namely by collecting  literature  study  data  through  an  analysis of  the  main  issues  accompanied  by sources from applicable legal products. Normatively, marriage agreements already have their legality applied in various laws and regulations, but in the general public this issue is not yet familiar enough. Some people think that making a marriage agreement has the opportunity to interfere with the sanctity of marriage, in fact gradually this will become very  important  because  it  discusses  the  substance  of  marital  assets  and  non-marital assets.  This  marriage  agreement  must  be  made  in  writing,  either  in  the  form  of  an authentic deed by a notary or private deed. Generally, this marriage agreement is made authentically for the sake of realizing Case of Probation or strong evidence in the future. The notary can make the marriage agreement be made before (Prenuptial Agreement) or while the marriage was in progress (Postnuptial Agreement).  The marriage agreement made by the Notary is included in the form of the Deed of the parties (Side) as the nature of this deed has been regulated in detail in CHAPTER IV UUJN.
Keywords: Deed, Notary, Marriage Agreement.

## ABSTRAK
Tujuan artikel ini mengkaji tentang perjanjian kawin yang dibuat saat masa ikatan perkawinan sedang berjalan atau disebut sebagai Postnuptial Agreement yang mengacu pada  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU-XII/2015.  Tujuan  dari  penulisan artikel ini ialah guna memberikan edukasi terkait urgensi dalam rumah tangga sebagai wujud dari antisipasi permasalahan perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis  normatif  yaitu  dengan  cara  mengumpulkan  data  studi  kepustakaan  melalui analisa pokok permasalahan disertai sumber dari produk-produk hukum yang berlaku. Secara  normatif  perjanjian  kawin  telah  memiliki  legalitasnya  yang  diterapkan  dalam
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 1-10 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
berbagai peraturan perundang-undangan, namun pada masyarakat umum persoalan ini belum cukup familiar. Sebagian orang berpendapat bahwa membuat perjanjian kawin berpeluang  mengganggu  kesakralan  perkawinan,  faktanya  lambat  laun  hal  ini  akan menjadi sangat penting karena didalamnya membahas tentang substansi harta benda perkawinan  maupun  non  harta  benda perkawinan. Perjanjian  kawin  ini  harus  dibuat secara tertulis, baik itu dalam bentuk akta autentik oleh Notaris maupun akta dibawah tangan.  Umumnya,  perjanjian  kawin  ini  dibuat  secara  autentik  demi  mewujudkan Probationis Causa atau alat bukti yang kuat di masa depan. Notaris dapat membuatkan perjanjian  kawin  baik  itu  dibuat  sebelum  ( Prenuptial  Agreement )  atau  ketika perkawinan tersebut sedang berjalan ( Postnuptial Agreement ). Perjanjian kawin yang dibuat oleh Notaris termasuk dalam bentuk Akta pihak ( Partij ) sebagaimana sifat dari akta ini telah diatur secara terperinci di BAB IV UUJN.
Kata Kunci : Akta, Notaris, Perjanjian Perkawinan.

## A. Pendahuluan
Manusia merupakan makhluk Tuhan yang memiliki berbagai macam kebutuhan dan harus  dipenuhi  untuk  menjalankan  kehidupannya.  Tuhan  Yang  Maha  Esa  menciptakan manusia secara  berpasangan yaitu laki-laki dan perempuan. Diciptakannya laki-laki dan perempuan  hal  ini  merupakan  salah  satu  langkah  tujuan  guna  dapat  melangsungkan perkawinan  yang  dijamin  dan  dilindungi  oleh  hukum  Negara  yang  berlaku.  Secara konstitusional hak berkeluarga dan hak untuk memperoleh keturunan melalui perkawinan yang  sah  merupakan  hak  asasi  atau  hak  hukum  yang  dimiliki  oleh  setiap  orang  dan ditetapkan  dalam  pasal  10  UU  No.  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia  (HAM). 1 Guna  menjamin  pengakuan  dan  penghormatan  terhadap  HAM  maka  berdasarkan konstitusional hal ini telah diberikan batasan dan larangan dalam menjalankan kehidupan keluarga sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hadirnya UU Perkawinan ini menjadi petunjuk dalam menentukan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik dan wajib dipatuhi oleh tiap pasangan suami isteri maupun hubungan antara orang  tua  dengan  anak. 2 Disahkannya  UU  No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan, berartikan  bahwa  Negara  Indonesia  telah  memiliki  unifikasi  hukum  perkawinan  juga dasar-dasar hukum dalam kehidupan keluarga. 3
Pasca  ditetapkannya  UU  Perkawinan  ini  maka  berbagai  reglemen  inti  tentang perkawinan  wajib  ditaati  oleh  seluruh warga  Negara  Indonesia  (WNI). 4 Undang-undang Perkawinan juga diberlakukan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan ketetapan dari Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 guna di khususkan bagi WNI
1 Melia Putri Purnama Sari., dkk, “Tanggung Jawab Alimentasi Anak Yang Sudah Dewasa Terhadap Orang Tua lansia”, Jurnal Ius Constituendum , Vol. 7 No. 2, 2022, hlm. 294.
2 Melia Putri Purnama Sari, “Kewajiban Alimentasi Yang Tidak Dilakukan Oleh Orang Tua Terh adap Anaknya Dalam Perspekif Hukum Positif”, Jurnal Kertha Semaya , Vol. 10 No. 3, 2022, hlm. 686.
3 Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia , Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, hlm. 1.
4 Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata , Bandung: PT. Alumni, 2013, hlm. 61.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 1-10 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
yang beragama islam. Secara general arti dari perkawinan tersendiri merupakan hubungan hukum yang melekat dan kekal antara dua orang makhluk Tuhan YME juga secara sah telah diakui oleh masyarakat dan hukum berdasarkan peraturan perkawinan yang berlaku. Pada umumnya perkawinan dijalani bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana hal ini merupakan sebuah bukti ketetapan dari Pasal 3  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI).  Untuk  melangsungkan  perkawinan  dan  membentuk sebuah keluarga, hal ini merupakan  bagian dari hak konstitusi WNI secara  keperdataan yang  telah  ditegaskan  pada  Pasal  28B  Ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Sebuah akta yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna tidak perlu diartikan lain, selain apa yang tertulis dalam akta tersebut. Urgensi dibuatnya suatu akta yang bernilai pembuktian  sempurna  sangat  diperlukan  bagi  masyarakat  karena  berkelindan  dengan kepastian,  ketertiban,  serta  perlindungan  hukum,  persoalan  ini  secara  jelas  mampu menentukan hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum. Pasal 1868 KUHPerdata menyebutkan bahwa suatu akta yang berpotensi memiliki kekuatan pembuktian sempurna yakni  pada  saat  setelah  memenuhi  syarat  orientisitas  dari  undang-undang.  Kekuatan pembuktian dapat dibedakan menjadi tiga aspek, yaitu secara lahiriah, formil, dan materil. 5 Suatu akta dapat mewujudkan kekuatan pembuktian utamanya sebagai probationis causa, hal  ini  bertujuan  guna  menjadi  kebenaran  formil.  Kebenaran  formil  ( formeel  warheid ) adalah kebenaran yang didapatkan dan diajukan ke dalam persidangan berdasarkan bukti formal  yang  diajukan.  Kebenaran  formil  ini hadir  atas  dasar  penyerahan  bukti  ke  muka pengadilan oleh para pihak tanpa disertai keyakinan hakim. 6 Perjanjian perkawinan yang dibuat  sebagai probationis  causa ini  dapat  menjadi  kebenaran  formil  ketika  akta partij diserahkan dimuka persidangan guna dipastikan mewujudkan keberhasilan ketika terjadi sengketa harta kekayaan antara suami dan isteri. Akta partij (akta pihak) adalah akta yang dibuat di hadapan Notaris, hal ini sesuai dengan keterangan dan data yang diberikan oleh penghadap. 7 Pembuatan  akta  pihak  ini  dapat  dipraktikan  oleh  masyarakat  umum,  agar terhindar dari berbagai macam pertikaian.
Salah  satu  kasus  konkrit  terkait  polemik  perkawinan  terjadi  pada  Hendriani (Penggugat)  dengan  Zaenal  (Tergugat).  Informasi  kasus  ini  diambil  dari  laman  Putusan Mahkamah Agung No 66/Pdt.G/2022/PA.Mj. Isi dari posita tersebut menerangkan bahwa Hendriani (Penggugat) telah bercerai dengan Zaenal (Tergugat) di tahun 2020 yang lalu. Selama  ikatan  perkawinan  berlangsung,  keduanya  memperoleh  harta  bersama  (gono – gini) berupa benda bergerak  karena sifatnya (mobil). Saat itu selama perceraian hingga diajukannya gugatan, benda tersebut (mobil) masih berada dalam penguasaan Tergugat (mantan  suami)  bahkan  belum  pernah  dibagi  kepada  Penggugat.  Selama  pernikahan berjalan keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu dua orang anak perempuan
5 G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris , Jakarta: Erlangga, 1980, hlm. 47-51.
6 Phillipus H. Sitepu, “Syarat Materiil dan Formil Akta Notaris, Apa Saja?”, Hukum Online , https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-materiil-dan-formil-akta-notaris--apa-saja-lt601406afbaaa9/, [diakses pada tanggal 27 Juli 2023 WIB].
7 Wiratni Ahmadi.,dkk, Teknik Pembuatan Akta Notaris , Bandung: LoGoz Publishing, 2016, hlm. 12.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 1-10 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
dan satu orang anak laki-laki. Pasca perceraian ketiga anak tersebut berada di bawah kuasa ibunya  (Penggugat).  Sejak  tanggal  1  Maret  2021,  dalam  putusan  perceraian  antara Penggugat  dan  Tergugat,  Pengadilan  belum  menetapkan  tentang  Hak  Asuh,  dan  biaya nafkah ketiga anak tersebut. Bahkan dalam kurun waktu 10 bulan terakhir, terhitung dari bulan Juni 2021 hingga Maret 2022, Tergugat tidak pernah memberikan hadhanah atau nafkah anak (alimentasi). Dalam waktu 10 bulan tersebut Penggugat telah berusaha untuk menghubungi Tergugat dengan cara kekeluargaaan, hal ini bertujuan agar kiranya harta bersama dapat dibagi dua dan meminta biaya nafkah (alimentasi) untuk ketiga anak yang belum dewasa, namun upaya yang dilakukan tidak berhasil.
Atas permasalahan yang terjadi di kabupaten Majene tersebut, menyadarkan bahwa semestinya  masyarakat  lebih  peka  terhadap  pelbagai  hal  yang  dikhawatirkan  di  masa depan.  Untuk  mengantisipasi  hal  tersebut  maka  perjanjian  perkawinan  inilah  sangat membantu untuk menjadi kebenaran formil karena merupakan salah satu alat bukti yang kuat apabila dipergunakan sebagai pembuktian. Perjanjian perkawinan ini terbagi dalam dua  jenis,  yaitu  perjanjian  praperkawinan  ( prenuptial  agreement )  yang  dibuat  sebelum sesaat  perkawinan  dilakukan  dan  perjanjian  pascaperkawinan  ( postnuptial  agreement ) yang dibuat dalam ikatan perkawinan sedang berjalan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.

## B. Metode Penelitian
Penulisan ini merupakan bagian dari penelitian hukum normatif, yakni yang dilakukan melalui studi kepustakaan. 8 Penelitian hukum normatif dapat disebut  sebagai penelitian hukum doktrinal, sebagaimana pendapat ini disampaikan oleh Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim.  Objek  dari  penelitian  normatif  ialah  perpaduan  antara  hukum  tertulis  seperti peraturan perundang-undangan dengan das sein yaitu kenyataan yang ada dalam praktik. 9 Pendekatan  yang  dipergunakan  dalam  proses  penulisan  ini  ialah  melalui  metode pendekatan  undang-undang  serta  pendekatan  konseptual.  Proses  pengumpulan  bahan hukum umumnya dilakukan melalui tahapan studi pustaka ( library research ) dengan studi media digital ( virtual research ) sebagaimana situasi saat ini dunia telah ada ditahap  era digital.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Proses  Pembuatan Postnuptial  Agreement dan  Kepentingan  Dari  Keabsahan Postnuptial  Agreement Dalam  Akta  Pihak  Apabila  Terjadi  Perselisihan  Harta Kekayaan
Perjanjian  perkawinan  adalah  suatu  perjanjian  yang  membahas  terkait  harta benda  perkawinan  antara  suami  dengan  isteri.  Substansi  perjanjian  perkawinan umumnya hanya berkaitan dengan harta kekayaan saja, namun sesuai perkembangan
8 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif , Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 23.
9 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris , Depok: Kencana, 2016, hlm. 1.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 1-10 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
zaman kandungan dari perjanjian tersebut adakalanya tidak berkaitan dengan harta benda melainkan non harta benda atau berdasarkan keinginan  dari para pihak yang menentukan.  Langkah  utama  apabila  ingin  membuat  perjanjian  perkawinan  baik sebelum  ataupun  sesudah  diwajibkan  untuk  di  daftarkan  terlebih  dahulu.  Merujuk pada Pasal 29 UUP terdapat penjelasan bahwa dalam membuat perjanjian perkawinan ini harus didaftarkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan (PPN) terlebih dahulu. Hal tersebut guna memenuhi unsur publisitas dari perjanjian yang dimaksud, agar pihak ketiga  (kreditur)  mengetahui  serta  ikut  terikat  dalam  akta  yang  dibuatnya. 10 Dibuatnya postnuptial  agreement ini  sangat  berguna  apabila  para  pihak  yang  akan bertransaksi dengan salah satunya  baik  antara suami ataupun isteri  karena masing- masing diketahui hak dan kewajibannya. Berlaku penting pula apabila pasangan suami dan  isteri  tersebut  bercerai  maka  hadirnya postnuptial  agreement ini  tidak  akan kesulitan dalam memisahkan harta persatuan bulat selama perkawinan. Akibat  hukum  apabila prenuptial dan postnuptial  agreement tersebut  tidak  di daftarkan maka, perjanjian ini tidak memenuhi syarat publisitas serta hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya  saja  (suami isteri).  Dapat diambil contoh seperti terjadinya cerai mati atau cerai hidup dari salah satu kedua pasangan tersebut, maka perjanjian kawin itu akan tetap berlaku, namun apabila pasangan itu akan menjual atau menjaminkan  harta  kekayaanya  tetap  harus  mendapatkan  persetujuan  terlebih dahulu.  Sangat  penting  bagi  Notaris  dan  PPAT  ketika  akan  melakukan  transasksi apapun kepada pasangan suami isteri, ada atau tidaknya perjanjian kawin tetap harus dicantumkan  dalam  komparisi  akta  yang  bersangkutan. 11 Perihal  pendaftaran postnuptial  agreement atas  dasar  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU- XIII/2015, terdapat sebuah kewajiban bagi para pihak yang akan membuatnya. Bagi WNI  yang  beragama  muslim,  pencatatan  dilakukan  menurut  surat  dari  Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017  (Surat  Kementrian  Agama  2017).  Isi  surat  tersebut memerintahkan  bagi  perjanjian  perkawinan  baik  sebelum,  pada  saat,  dan  selama perkawinan  berlangsung  yang  disahkan  oleh  akta  Notaris  dapat  dicatatkan  oleh Pegawai  Pencatatan  Nikah  (PPN).  Bukti  dari  adanya  pengesahan  perjanjian perkawinan  khususnya postnuptial  agreement ,  hal  ini  dicatatatkan  oleh  PPN  pada kolom catatan akta nikah serta kolom catatan status perkawinan dalam kutipan akta nikah. 12
Tata  cara  pencatatan postnuptial  agreement bagi  WNI  yang  beragama  islam berdasarkan ketentuan Surat Kementrian Agama 2017, yakni harus mempersiapkan syarat  khusus  seperti  fotokopi  KTP,  fotokopi  KK,  fotokopi  akta  notaris  perjanjian perkawinan yang telah di legalisir, serta buku nikah suami dan isteri. Untuk pasangan non  muslim  pencatatan  ini  akan  dilakukan  berdasarkan  Surat  Direktur  Jendral
10 Op.Cit ., Habib Adjie, hlm. 41.
11 Ibid.
12 Ibid.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 1-10 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kementrian  Dalam  Negeri  Nomor 472.2/5876/DUKCAPIL Tentang Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan (Surat Dirjen  472.2/2017).  Ketentuan  tersebut  dapat  dilakukan  bagi  mereka  yang  akan membuat prenuptial  agreement dan postnuptial  agreement yang  dibuatkan  oleh Notaris  serta  selanjutnya  diserahkan  pada  Instansi  Pelaksana  atau  Unit  Pelaksana Teknis (UPT). Adapun persyaratan khusus yang harus dipersiapkan tidak jauh berbeda dengan  apa  yang  dilakukan  di  KUA 13 Pembuatan  akta postnuptial  agreement dalam bentuk akta notariil muatannya dimulai dari kepala akta, badan akta, serta akhir akta. Isi dari badan akta tersebut terdiri dari komparisi dan premis yang membahas seperti dimulainya pisah harta, harta yang dimiliki, bukti pemilikan, hak-hak para pihak, biaya- biaya,  domisili,  dan  lain  sebagainya. 14 Cakupan  dari  isi  akta  tersebut  sesuai  dari kesepakatan dan keinginan para pihak yang telah ditentukan.
Absahnya  suatu  perjanjian  perkawinan  yang  dibuat  di  hadapan  Notaris  akan sangat berguna bagi para pihak yang membuatnya, karena menjadi sumber alat bukti yang  kuat  berdasarkan  sifat  dari  akta  autentik  ini.  Akta  autentik  bersifat  kumulatif dalam  artian  harus  meliputi  semuanya,  sebagaimana  bentuk  penegasan  dari  Pasal 1869  KUHPerdata,  dan  apabila  tidak  memenuhi  sesuai  yang  di  persyaratkan  Pasal tersebut, maka akta ini akan terdegradasi menjadi akta dibawah tangan. Kewenangan seorang Notaris dalam membuat dokumen resmi yakni akta autentik, hal tersebut telah dipaparkan dalam penegasan Pasal 15 ayat (1) UUJN. 15 Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak dan mengikat, sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian  lain  selama  ketidakbenarannya  tidak  dapat  dibuktikan.  Keabsahan  dari hadirnya postnuptial  agreement yang  dibuatkan  dalam  bentuk  akta  pihak  sangat berguna menjadi probationis causa , upaya ini  dilakukan agar mengantisipasi hal-hal negatif  rumah  tangga  yang  melibatkan  perselisihan  harta  benda  perkawinan. Dibuatnya  akta  perjanjian  perkawinan  ini  akan  mewujudkan  perlindungan  hukum terhadap  subjek  hukum  dalam  mengamankan  harta  kekayaan  suami  ataupun  isteri. Apabila salah satu pihak baik diantara suami ataupun isteri telah melanggar isi dari perjanjian  tersebut  maka  dapat  digugat  ke  muka  pengadilan  atas  dasar  kebenaran formil.
2. Akibat  Hukum  Bagi Postnuptial  Agreement Apabila  Dibuatkan  Dalam  Bentuk Akta Dibawah Tangan
Pasca hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, telah melahirkan norma hukum baru sehingga norma perkawinan di Indonesia mengalami perkembangan  yang  sangat  signifikan.  Putusan  MK  2015  ini  menjadikan  perjanjian perkawinan  dapat  dibuat  pada  saat  selama  ikatan  perkawinan  berjalan,  serta  dapat diubah atau diperbaharui selama masa perkawinan. Ketentuan tersebut tidak hanya
13 Ibid., hlm. 43-46.
14 Ibid. , hlm. 90-91.,
15 Irma Devita Purnama Sari, “Akta Notaris Sebagai Akta Otentik”, Hukum Online , https://www.hukumonline.com/klinik/a/akta-notaris-sebagai-akta-otentik-lt550c0a7450a04, diakses pada tanggal [29 Juli 2023 pukul 12.53 WIB]
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 1-10 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
berlaku bagi pelaku perkawinan campuran saja tetapi umum, karena Putusan MK ini bersifat  final,  mengikat  para  pihak,  juga  mengikat  seluruh  WNI. 16 Dalam  suatu perbuatan  hukum  tentunya  tidak  akan  jauh  dengan  akibat  hukum,  salah  satunya perihal perjanjian perkawinan. Pada awalnya perjanjian perkawinan ini hanya dibuat sebelum  sesaat  perkawinan  dilakukan  ( prenuptial  agreement ),  sedangkan  pasca adanya Putusan MK kini diperbolehkan membuatnya ketika perkawinan telah berjalan ( postnuptial agreement ). Kedua perjanjian kawin tersebut diharuskan untuk dibuatkan dalam  bentuk  akta  autentik oleh  Notaris,  guna  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang sempurna. Akta yang dibuatkan oleh Notaris ini termasuk ke dalam akta pihak yakni suatu  perjanjian  dapat  dievaluasi  pada  syarat-syarat  yang  diperlukan  untuk  sahnya suatu  perjanjian  serta  isi  daripada  perjanjian  tersebut. 17 Pertimbangan  atas  syarat sahnya suatu perjanjian dapat dilihat dari Pasal 1320 KUHPerdata yaitu adanya kata sepakat, cakap, objek tertentu, serta kausa halal.  Dalam melakukan suatu perjanjian harus pula dilandasi dengan ittikad baik seperti yang ditegaskan oleh Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Isi dari perjanjian tersebut terdiri dari tiga unsur yakni, essentialia , naturalia , dan accidentalia .
Essentialia ialah  bagian  yang  harus  ada  dalam  suatu  perjanjian  karena  tanpa adanya bagian tersebut perjanjian ini tidak mungkin ada, contohnya seperti objek yang diperjanjikan dalam jual beli, bentuk dari unsur esensialia adalah adanya barang dan harga,  tanpa  kedua  unsur  tersebut  mengakibatkan  kontrak  jual  beli  itu  tidak  ada. Naturalia adalah bagian dari sifat suatu perjanjian (bernama) yang dianggap ada tanpa memerlukan secara khusus sesuatu yang diperjanjikan oleh para pihak. Lumrahnya, unsur naturalia dalam  suatu  perjanjian  ini  memiliki  sifat  yang  mengatur,  sehingga berdasarkan penegasan undang-undang hal itu dapat dilakukan penyimpangan oleh para pihak yang mengaturnya sepanjang tidak bertentangan dengan norma, ketertiban umum,  serta  kesusilaan. Accidentalia ialah  bagian  khusus  yang  ditentukan  dalam sesuatu hal ketika akan di perjanjikan oleh para pihak, contohnya cara pembayaran, pemilihan domisili, pilihan hukum yang berlaku, tempat dan cara penyerahan barang, dan  lain  sebagainya. 18 Ketiga  unsur  perjanjian  tersebut  dipergunakan  dalam pembuatan akta autentik ataupun akta dibawah tangan yang mana isinya berdasarkan kebutuhan agar tujuan bersama dan keinginan para pihak dapat terakomodir dengan baik.
Akta  autentik  dan  akta  di  bawah  tangan  keduanya  termasuk  pada  alat  bukti tertulis, namun yang memiliki kekuatan hukum hanyalah akta autentik yang dibuatkan oleh  pejabat  berwenang  seperti  Notaris.  Perjanjian  perkawinan  sangat  dianjurkan untuk  dibuat  dalam  bentuk  akta  pihak,  karena  bagaimanapun  perjanjian  ini  harus dicatatkan  oleh  Pegawai  Pencatatan  Perkawinan  yaitu  KUA  dan  DISDUKCAPIL. Persoalan ini dikarenakan salah satu syarat utama guna bisa dicatatkannya perjanjian
16 Ibid. , hlm. 90.
17 Herlien Budiono, Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017, hlm. 27.
18 Ibid. , hlm. 29-30.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 1-10 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
perkawinan dalam KUA atau DISDUKCAPIL ialah dengan melampirkan akta perjanjian perkawinan  yang  telah  dibuat  secara  autentik.  Perjanjian  perkawinan  yang  dibuat secara di bawah tangan hanya akan dianggap sebagai bentuk kesepakatan bersama dan mengikat  antara  pihak  suami  istri  yang  membuatnya  saja,  karena  tidak  memiliki dokumen resmi, serta secara negara perjanjian tersebut dianggap tidak ada dan tidak termasuk ke dalam posisi legal formal yang diatur dalam peraturan negara. Perjanjian perkawinan yang dibuatkan dalam bentuk akta di bawah tangan tidak dapat mengikat terhadap pihak ketiga hingga pada akhirnya perjanjian  secara demikian hanya  akan menimbulkan polemik apabila terjadi penyangkalan atau permasalahan dikemudian hari. Persoalan ini membuktikan bahwa akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang  lebih  sempurna  dibandingkan  akta  di  bawah  tangan,  karena  muatannya mencakup  kekuatan  pembuktian  lahiriah,  formil,  dan  materil.  Diperkuat  oleh argumentasi para Notaris yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat secara di bawah tangan tidaklah memiliki kekuatan hukum dan akan dianggap seolah- olah perjanjian tersebut tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat.

## D. Kesimpulan
Perjanjian perkawinan memiliki dua jenis yaitu prenuptial agreement dan postnuptial agreement. Perjanjian perkawinan dapat dibuatkan ke dalam akta autentik atau akta di bawah  tangan,  namun  sangat  diharuskan  perjanjian  ini  dibuatkan  oleh  Notaris  dalam bentuk akta pihak ( partij ) guna dapat mengikatkan pada pihak ketiga (kreditur). Setelah adanya putusan MK 69/PUU-XIII/2015 menjadikan perjanjian perkawinan dapat dibuat pada  saat  selama  ikatan  perkawinan  berjalan,  serta  dapat  diubah  atau  diperbaharui selama  masa  perkawinan.  Hadirnya postnuptial  agreement ini  sangat  penting  untuk antisipasi  polemik  rumah  tangga,  sebagaimana  bentuk  perjanjian  ini  merupakan probationis causa yang akan menjadi bagian dari kebenaran formil.
Kebenaran formil ( formeel warheid ) adalah kebenaran yang didapatkan dan diajukan ke  dalam  persidangan  berdasarkan  bukti  formal  yang  diajukan.  Dibuatnya postnuptial agreement ini  sangat  disarankan  bagi  masyarakat  yang  sudah  ada  dalam  ikatan perkawinan untuk mengatur pemisahan harta benda perkawinan. Dalam akta pihak yang dibuatkan  oleh  Notaris,  isi  badan  akta  terdiri  dari  komparisi  dan  premis  membahas mengenai  dimulainya  pisah  harta,  bukti  kepemilikan,  hak-hak  para  pihak,  dan  lain sebagainya. Adapun isi pada klausul perjanjian tergantung dari kesepakatan para pihak yang telah ditentukan selama itu sepakat dan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 1-10 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta: Erlangga, 1980. Herlien  Budiono,  Dasar  Teknik  Pembuatan  Akta  Notaris,  Bandung:  PT.  Citra  Aditya Bakti, 2017.
Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Depok: Kencana, 2016,
Riduan  Syahrani,  Seluk  Beluk  dan  Asas-asas  Hukum  Perdata,  Bandung:  PT.  Alumni,
2013.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali Pers,
2013.
Wahyono  Darmabrata  dan  Surini  Ahlan  Sjarif,  Hukum  Perkawinan  dan  Keluarga  di Indonesia, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
Wiratni  Ahmadi.,dkk,  Teknik  Pembuatan  Akta  Notaris,  Bandung:  LoGoz  Publishing, 2016.

## B. Jurnal
Melia Putri Purnama Sari., dkk, “Tanggung Jawab Alimentasi Anak Yang Sudah Dewasa Terhadap Orang Tua lansia”, Jurnal Ius Constituendum, Vol. 7 No. 2, 2022 . Mel ia Putri Purnama Sari, “Kewajiban Alimentasi Yang Tidak Dilakukan Oleh Orang Tua Terhadap Anaknya Dalam Perspekif Hukum Positif”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10 No. 3, 2022.

## C. Sumber Lainnya
Irma  Devita  Purnama  Sari,  “Akta  Notaris  Sebagai  Akta  Otentik”,  Hukum  Online, https://www.hukumonline.com/klinik/a/akta-notaris-sebagai-akta-otentik- lt550c0a7450a04, diakses pada tanggal [29 Juli 2023 pukul 12.53 WIB].
Phillipus H. Sitepu, “Syarat Materiil dan Formil Akta Notaris, Apa Saja?”, Hukum Online, https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-materiil-dan-formil-akta- notaris--apa-saja-lt601406afbaaa9/, [diakses pada tanggal 27 Juli 2023 WIB].