## PENGARUH MANAJEMEN ASET TERHADAP OPTIMALISASI ASET TETAP PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
Moses Demetouw 1 jurnalmkd@gmail.com Agustinus Salle 2 agustinussalle@gmail.com Meinarni Asnawi 3 meinarni.asnawi@gmail.com

## Abstract
This  research  aims  to  analyze  the  influence  of  asset  management  on  the  level  of optimizing  fixed  assets  (land  and  building)  in  local  governments  of  Jayapura  regency. Using  purposive  sampling  method  the  sample  to  this  research  is  48  respondents.  The variables  are  assets  inventory,  legal  audit  assets,  asset  valuation,  and  supervision  and assets control.
According  to  the  results  using  the  multiple  linear  regression  showed  that individually  inventory  assets  proven  has  a  positive  and  significant  impact  on  optimizing fixed  assets  (land  and  building)  which  means  in  accordance  with  hypothesis,  individually legal  audit  assets  not  proved  has  a  positive  and  significant  impact  on  the  level  of optimizing assets fixed (land and building) which means not in accordance with hypothesis, individually asset valuation proven have had a positive and significant impact on the level of optimizing assets fixed (land and building), supervision and control assets proven have positive and significant impact on the level of optimizing assets fixed (land and building). While  the  simultaneous  analysis  results  show  that  the  four  variables  namely  inventory  of assets, audit legal assets, asset valuation, supervision and assets control proved significant / give positive response to the level of fixed ground asset optimality (land and building) this is proven by the value of F count > F table.
Keyword:  assets  inventory,  assets  legal  audit,  assets  valuation,  assets  supervision  and control, optimizing fixed assets (land and building).

## PENDAHULUAN
Keuangan  daerah  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  daerah  dalam  rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
Otonomi  daerah  dan  perimbangan  keuangan  antara  pusat  dan  daerah, secara implisit sebenarnya memposisikan pemerintah daerah agar mandiri dalam setiap  aspek  pembangunan,  termasuk  di  dalamnya  aspek  pendanaan pembangunan daerah.  Salah  satu  kriteria  penting  untuk mengetahui  kemampuan daerah  dalam  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya  adalah  kemampuan dalam  bidang  keuangan, oleh  karena  itu  kemampuan untuk mengelola  keuangan ini sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan suatu daerah.
1 Alumni Mahasiswa Magister Keuangan Daerah Universitas Cenderawasih
2 Staf Dosen Jurusan Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Cenderawasih
3 Staf Dosen Jurusan Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Cenderawasih
Pemerintah  daerah  dapat  menciptakan  sumber  pendapatan  dengan mengoptimalkan pengolahan terhadap aset milik pemerintah daerah dengan cara melakukan  langkah  strategis  untuk  melakukan  optimalisasi  aset  milik  pemerintah daerah  yang  saat  ini  dikategorikan  masih  belum  optimal  serta  mengevaluasi ketidakefisienan aset yang idle milik pemerintah daerah yang membutuhkan biaya operasional dan pemeliharaan yang besar. Kewenangan yang diberikan berkaitan pula  dengan  bagaimana  pemerintah  daerah  mampu  memaksimalkan  kekayaan daerah yang dimiliki misalnya melalui pengelolaan aset.
Aset  disini  dapat  diartikan  sebagai  barang/benda  yang  dapat  dimiliki  dan mempunyai nilai ekonomis (economic value), nilai komersial atau nilai pertukaran yang dimiliki atau digunakan suatu badan usaha, lembaga atau perorangan. Aset negara  adalah  barang  tidak  bergerak  (tanah  dan/atau  bangunan)  dan  barang bergerak  (inventarisasi)  yang  dibeli  atas  beban  APBN  dan  perolehan  lain  yang sah,  yang  dimiliki/dikuasai  oleh  instansi  lembaga  pemerintah  non  departemen, badan-badan,  tidak  termasuk  kekayaan  yang  dipisahkan  dan  bukan  kekayaan pemerintah daerah.
Barang  daerah  adalah  semua  barang  berwujud  milik  daerah  yang  berasal dari  pembelian  dengan  dana  yang  bersumber  seluruhnya  atau  sebagian  dari APBD,  dan  atau  berasal  dari  perolehan  lainnya  yang  sah  (Kepmendagri  No.29 Tahun  2002  Bab  I  Pasal  1). Real  property adalah  hak  perorangan  atau  badan hukum untuk memiliki dalam arti menguasai tanah dengan suatu hak atas tanah, misalnya  hak  milik  atau  hak  guna  bangunan  berikut  bangunan  (permanen)  yang didirikan diatasnya atau tanpa bangunan.
Pengertian  ini  perlu  dibedakan  antara  penguasaannya  secara  fisik  atas tanah  dan/atau  bangunan  yang  disebut real  estate .  Kepemilikannya  sebagai konsep hukum (penguasaan secara yuridis), yaitu yang dilandasi dengan sesuatu hak  atas  tanah  disebut real  property (Siregar,2004:182).  Berdasarkan  beberapa penelitian  terkait  manajemen  aset,  masih  terdapat  banyak  masalah  dalam pengelolaan aset daerah.
Salah  satu  masalah  utama  pengelolaan  barang  (aset)  daerah  adalah ketidaktertiban  dalam  pengelolaan  data  barang  (aset).  Hal  ini  menyebabkan pemerintah daerah akan mengalami kesulitan untuk mengetahui secara pasti aset yang  dikuasai/dikelolanya,  sehingga  aset-aset  yang  dikelola  pemerintah  daerah cenderung tidak optimal dalam penggunaannya (Siregar, 2004: 561).
Oleh  sebab  itu,  pemerintah  daerah  harus  benar-benar  memahami  apa sajakah yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki guna
meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  khususnya  dalam  hal  ini  adalah aset tetap tanah dan bangunan.
Menurut Siregar (2004: 518-519) ada beberapa tahap manajemen aset yang dapat  dilakukan  guna  meningkatkan  aset-aset  yang  dimiliki  yaitu  inventarisasi aset,  legal  audit,  penilaian  aset,  optimalisasi  aset,  serta  pengawasan  dan pengendalian  aset,  di  mana  jika  kelima  tahapan  manajemen  aset  ini  dijalankan dengan baik maka akan memberikan manfaat yang besar bagi pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset  yang  lebih  tertib,  akuntabel,  dan  transparan.    Berangkat  dari  penjelasan  di atas,  maka  tujuan  penelitian  ini  adalah  menganalisis  pengaruh  manajemen  aset yang  terdiri  dariinventarisasi  aset,  legal  audit  aset,  penilaian  aset,  pemanfaatan aset,  serta  pengawasan  dan  pengendalian  aset  terhadap  optimalisasi  aset  tetap (tanah dan bangunan) milik Pemerintah Kabupaten Jayapura Provinsi Papua.
Lewes District Council (2005:2) mengatakan bahwa tujuan dari perencanaan manajemen  aset  adalah  :  (1)  Memastikan  efektivitas  dan  koordinasi  kegiatan manajemen  aset  yang  disusun  pemerintah;  (2)  Mengawasi  penggunaan  dana dalam proses manajemen serta penggunaan aset property; (3) Memastikan bahwa permasalahan  manajemen  aset  telah  dibahas  dalam  pertemuan  pengambilan keputusan sebagai dasar penyusunan rencana pelayanan; (4) Memahami batasan efektivitas,  efisiensi  serta  mempertimbangkan  kondisi  ekonomi  dalam  menyusun manajemen/pengelolaan  asset;  (5)  Membuat  pola  kerjasama  pengelolaan  aset dengan  pihak  ketiga  atau  organisasi  lain  yang  mampu  memenuhi  kebutuhan masyarakat.
Schaefers (1999) melakukan penelitian terhadap perusahaan-perusahaan di Jerman  tentang  penerapan  konsep  Corporate  Real  Estate  (CRE)  Management. Penelitian  ini  memperlihatkan bahwa meskipun  nilai  maupun  biaya  aset-aset  real estate  menunjukkan  jumlah  yang  signifikan,  aset-aset  CRE  saat  ini  oleh perusahaan-perusahaan yang dijadikan sampel tetap dikelola secara serius.
Manajemen  real  estate  yang  efektif  berarti  manajemen  yang  beralih  dari reaktif  dengan  proses  pengambilan  keputusan  yang  terdesentralisasi  melalui organisasi,  menuju  kepada  yang  bersifat  proaktif,  komfrehensif  dan  manajemen secara  luas  dan  menyeluruh  serta  didukung  oleh  informasi  yang  memadai  dan tepat waktu serta komitmen dari top manajemen.
Schaefers  juga  menjelaskan  bahwa  kerangka  konseptual  manajemen  aset real  estate  mencakup  item-item  karakteristik  manajerial  dan  operasional manajemen aset real estate aktif yang meliputi sistem informasi real estate, sistem perencanaan  real  estate,  sistem  pengorganisasian  real  estate  dan  sistem
pengawasan  real  estate.  Manajemen  aset  real  estate  juga  dipengaruhi  oleh  jenis perusahaan,  ukuran  perusahaan,  sikap  top  manajemen,  nilai  aset,  ukuran  asset dan komposisi aset.
Penelitian  ini  menguji  variabel  inventarisasi,  identifikasi,  legalaudit  dan penilaian  terhadap  optimalisasi  aset  tetap  di  Kabupaten  Jayapura.  Kerangka model dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut ini.
Gambar 1.1. Model Penelitian
Sumber : Siregar (2004) diolah penulis, 2016

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  data  primer  yang  diperoleh  melalui  pengisian kuesioner  dengan  menggunakan  aspek-aspek  yang  dianggap  penting  dalam pelaksanaan  manajemen  aset  sebagai  variabel  independen  adalah  sebagai berikut  :  Inventarisasi, Legal  audit, Penilaian,  Pengawasan  dan  Pengendalian Aset.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
kuesioner yang telah disebarkan kepada 48 responden jumlah skor ideal atau skor tertinggi  (SS)  untuk  seluruh  item  adalah  sebesar  4560  (5  x  19  x  48)  dan  jumlah skor  terendah  (STS)  sebesar  912  (1  x  19  x  48).  Jawaban-jawaban  yang  telah diberikan oleh responden umumnya berada pada kriteria setuju.
Tabel 1.1 Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel Skala likert Total 1 2 3 4 5 Inventarisasi 1 19 48 108 16 192 Legal audit - 12 51 125 4 192 Penilaian - 4 38 131 19 192 Pengawasan & pengendalian - 2 14 117 11 144 Jumlah 1 37 151 481 50 720 Total (skor x jumlah) 1 74 453 1924 250 2702 % 0,03 2,73 16,76 71,20 9,25 100 Sumber: Data primer hasil olahan 2016 Inventarisasi
Legal Audit
Penilaian
Pengawasan dan Pengendalian Optimalisasi
Tabel 1.1 menunjukan frekuensi pilihan jawaban empat atau setuju sebesar 1924 (71,20 persen), kemudian diikuti pilihan jawaban tiga atau netral sebesar 453 (16,76 persen), pilihan jawaban lima atau sangat setuju 250 (9,25 persen), pilihan jawaban  dua  atau  tidak  setuju  sebesar  74  (2,73  persen)  dan  terakhir  pilihan jawaban satu sebesar 1 (0,03 persen).
OPT = 4,268 + 0.369 (INV)i + 0.471 (PEN)i + 0,261 (PP)i + ei ............(3)
Persamaan yang dihasilkan di atas disimpulkan pada tabel 4.15 berikut.
Tabel 1.2 Uji Coefficients Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) 4.268 1.480 2.885 .006 INV .369 .076 .554 4.862 .000 .489 2.043 LA -.207 .137 -.225 -1.513 .138 .286 3.494 PEN .471 .157 .462 3.001 .004 .268 3.729 PP .261 .128 .190 2.035 .048 .728 1.373 a. Dependent Variable : OPT Sumber: Data primer hasil olahan 2016
Konstanta  (C)  ,  Konstanta  bernilai  4,268  dan  signifikan  memiliki  arti  jika semua  variabel  inventarisasi,  legal  audit,  penilaian,  serta  pengawasan  dan pengendalian sama dengan nol (tanpa ada variabel tersebut) maka variabel lain di luar  model  61  masih  berpotensi  cukup  besar  mempengaruhi  optimalisasi  aset tetap (tanah dan bangunan) yakni terjadi kenaikan sebesar 4,26 persen.
Pengaruh  inventarisasi  aset  terhadap  tingkat  optimalitas  aset  tetap  (tanah dan  bangunan).  Dari  hasil  uji  t tabel 3.8  koefisien  variabel  inventarisasi  aset mempunyai  arah positif  dan  signifikan  terhadap  optimalitas  aset  tetap  (tanah dan bangunan) dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,369 yang menunjukan bahwa jika  pelaksanaan  inventarisasi  aset  meningkat  sebesar  1  persen,  maka  secara rata-rata,  optimalitas  aset  akan  naik  sebesar  0,36  persen  dengan  anggapan variabel  lain  tetap  ( cateris  paribus ).  Hal  ini  membuktikan  dengan  adanya pelaksanaan inventarisasi meliputi pendataan, kodifikasi/labeling, pengelompokan dan  pembukuan/administrasi  yang  baik  maka  akan  memberikan  prediksi  adanya tingkat optimalitas aset tetap yang baik pula.
Pengaruh  legal  audit  terhadap  tingkat  optimalitas  aset  tetap  (tanah  dan bangunan). Dari hasil uji t tabel 3.8 koefisien variabel legal audit set mempunyai arah yang  kurang  signifikan  terhadap  optimalitas  aset  tetap  (tanah  dan  bangunan) dengan  nilai  koefisien  regresi  sebesar  -1,538  yang  menunjukkan  bahwa  jika
pelaksanaan legal audit tidak signifikan untuk itu tidak dianalisis secara mendalam agar tidak menimbulkan bias dalam penafsiran.
Pengaruh  penilaian  aset  terhadap  tingkat  optimalitas  aset  tetap  (tanah  dan bangunan). Dari hasil uji t tabel 3.8 koefisien variabel penilaian aset mempunyai arah yang  positif  dan  signifikan  terhadap  optimalitas  aset  tetap  (tanah  dan  bangunan) dengan  nilai  koefisien  regresi  sebesar  0,471  yang  menunjukkan  bahwa  jika pelaksanaan  penilaian  aset  meningkat  sebesar  1  persen,  maka  secara  rata-rata optimalitas  aset  akan  naik  sebesar  0,47  persen  dengan  anggapan  variabel  lain tetap  ( cateris  paribus ).  Hal  ini  membuktikan  dengan  adanya  penilaian  yang  baik dalam  hal  ini  yang  dilakukan  oleh  penilai  independen  (yang  sertifikasi)  dengan mencantumkan  nilai  aset  tersebut  dalam  satuan  rupiah  maka  akan  memberikan prediksi adanya tingkat optimalitas aset yang baik pula.
Pengaruh  pengawasan  dan  pengendalian  aset  terhadap  tingkat  optimalitas aset  tetap  (tanah  dan  bangunan)  dengan  nilai  koefisien  sebesar  0,261  yang menunjukkan  bahwa  jika  pelaksanaan  pengawasan  dan  pengendalian  aset meningkat  sebesar  1  persen,  maka  secara  rata-rata  optimalitas  aset  akan  naik sebesar 0,26 persen dengan anggapan variabel lain tetap ( cateris paribus ). Hal ini membuktikan  dengan  adanya  pelaksanaan  pengawasan  dan  pengendalian  yang baik  melalui  pengembangan  SIMA  (Sistem  Manajemen  Aset)  maka  akan memberikan prediksi adanya tingkat optimalitas aset yang baik.

## Hasil Wawancara dengan Informan
Piet Uspessy, SE Kepala Bidang Aset di BPKAD Kabupaten Jayapura:
“Pada  dasarnya  telah  dilaksanakan  oleh  para  pengelola  asset  di  setiap SKPD dan telah dilaporkan secara berkala, namun demikian masih terdapat berbagai  permasalahan  yang  harus  deibenahi  secara  seksama,  terutama perlunya  pengecekan  kembali  terhadap  seluruh  asset  yang  ada  di  SKPD untuk  memastikan  apakah  asset-aset  tersebut  dokumennya  tersimpan dengan baik” . Disamping itu perlunya tindaklanjut terhadap hasil pengecekan yang  dilaksanakan  oleh BPK  Perwakilan  di  Kabupaten  Jayapura  sebagai pihak  auditor,  karena  banyak  asset-aset  yang  berpindah  tangan  (bukan asset  tetap)  seperti  mobil,  motor,  laptop,  dan  lain-lain,  karena  banyak  yang bersangkutan  telah  dipindahtugaskan  tetapi  barangnya  tidak  dikembalikan ke  SKPD  pengelola  asset  tersebut” .  (wawancara,  24  Oktober  2016,  pukul 08.00 WIT).
Supriyanto, SE selaku Pengelola Aset Setda Kabupaten Jayapura :
“Pengelolaan  asset  di  Setda  Kabupaten  Jayapura  telah  optimal,  data-data sudah masuk semua dan sudah dilaporkan ke BPKAD. Untuk keterangan ini dapat dilihat dari laporan kami dan bisa dicek Kartu Inventaris Barang (KIB), Buku  Inventaris  Barang,  Kartu  Inventaris  Ruangan,  dan  lain  sebagainya. Untuk  asset  Setda  saya  sendiri  yang  melaporkan  ke  BPKAD,  kecuali
kendaraan yang dibawa oleh para Pejabat yang sudah non job, itu biasanya langsung dari BPKAD dan pak Sekda” . (Wawancara 24 Oktober 2016, pukul 09.00 WIT)
Rusli, SH pengelola Aset Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura :
“Aset  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Jayapura  telah  dicatat  dengan  baik, kalau  diprosentasekan  sekitar  85%  dan  yang  15  %  belum  tertata  dengan baik  karena  adanya  beberapa  hal  yakni  asset  yang  rusak  ringan,  rusak berat, terutama yang hilang ini agak sulit untuk mendeteksinya, disamping itu yang berpindah tangan juga lebih susah lagi, karena bila yang bersangkutan dipindahtugaskan  asset  yang  digunakan  sebaga  sarana  kerja  juga  ikut pindah,  itu  belum  lagi  yang  pensiun dan pindah  tempat  tinggal,  lebih  susah lagi untuk mencari yang bersangkutan . (Wawancara 24 Oktober 2016, pukul 11.00 WIT) .
Ming Rotinsulu pengelola barang di Dinas Kesehatan kabupaten Jayapura :
Pencatatan  inventaris  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Jayapura  telah dilakukan  dengan  baik  sesuai  dengan  prosedur  yang  telah  ditetapkan.  Aset pengadaan  tahun  berjalan  sudah  sesuai  dengan  prosedur  yakni  setelah selesai  pengadaan  langsung  dicatat  di  Buku  Inventaris  Barang,  dibuatkan Nomor  Barang  serta  penanggungjawab  barang  apabila  langsung  digunakan, sedangkan  bila  belum  akan  dimasukkan  dalam  Daftar  Stock  Barang.  Hal  ini juga  memudahkan  kami  untuk  pengecekan  barang  apabila  suatu  saat  ada pemeriksaan  dari  BPK  ataupun  Inspektorat.  Kami  setiap  mengeluarkan barang  harus  disiapkan  dulu  Berita  Acara  Serah  Terima  Barang,  ini  sebagai bukti pengambilan barang dan bukti jika suatu saat barang rusak atau hilang, maka  pemegang  barang  yang  harus  bertanggungjawab.  Disamping  apabila SKPD  berbelanja  barang  yang  dapat  dijadikan  inventaris,  perlunya penyesuaian  dengan  DPA  agar  tidaka  terjadi  kesalahan  dalam  pencatatan nantinya. (wawancara 24 Oktober 2016, pukul 11.30 WIT)
Budi  selaku  pengelola  asset  di  Badan  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Kampung Kabupaten (BPMPK) Jayapura :
„ Pengelolaan  asset  di  BPMPK  belum  optimal,  hal  ini  dikarenakan  belum memiliki gudang yang representative, banyaknya barang yang harus dikelola, SDM  pengelola  yang  masih  sangat  kurang.  Saya  sendiri  harus  mencatat, memeriksa,  dan  melaporkan  semua  inventaris  yang  ada  di  BPMPK.  Sejak saya diserahi tugas sebagai pengelola asset, ternyata sudah banyak barang- barang yang berpindah tempat karena pemegang barang sudah pindah tugas di  daerah  lain.  Sehingga  pencatatan  kami  sangat  sulit  disebabkan  yang bersangkutan  tidak  diketahui  alamat  lengkapnya,  juga  terkadang  tidak  bisa ditemui dengan berbagai alasan. Untuk itu melalui bapak ini kami mohon agar petugas  pengelola  barang  ditambah,  dan  perlu  ketegasan  dari  semua pimpinan  agar  mau  mengambil  asset-aset  Negara  yang  sudah  berpindah tangan tersebut”.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  para  informan  tersebut  dapat diketahui bahwa pengelolaan asset di beberapa SKPD sudah dilaksanakan, tetapi belum  optimal.  Hal  ini  yang  menjadi  masalah  utama  dalam  pengelolaan  asset  di
Pemerintah  Kabupaten  Jayapura.  Untuk  itu  perlunya  BPKAD  melakukan pengecekan  secara  berkala  terhadap  inventarisasi  barang  milik  pemerintah tersebut.  Khusus  untuk  asset  tetap  pada  umumnya  sudah  sangat  baik,  sehingga tidak  ada  kendala  yang  tidak  dapat  dicarikan  solusinya,  namun  yang  paling  sulit adalah barang bergerak seperti mobil, motor,  laptop, camera, dan barang-barang lain yang mudah dibawa ke mana saja. Masalah yang sering terjadi adalah barang yang  digunakan  rusak  atau  hilang  tetapi  tidak  melaporkan  kepada  pengelola barang,  sehingga  setelah  dilaksanakan  pengecekan  sulit  untuk  mencari  barang bukti, sedangkan yang bersangkutan tidak bersedia mengganti barang yang rusak tersebut.
Dengan  demikian  hasil  penelitian  secara  kualitatif  di  atas  sejalan  dengan pendapat Siregar (2004:519-520) yang menyatakan bahwa :
“ Salah  satu  masalah  utama  pengelolaan  barang  (asset)  daerah  adalah ketidakterlibatan  dalam  pengelolaan  data  barang  (asset).  Ini  menyebabkan Pemerintah  Daerah  akan  mengalami  kesulitan  untuk  mengetahui  secara pasti  asset  yang  dikuasi/dikelolanya,  sehingga  asset-aset  yang  dikelola pemerintah Daerah cenderung tidak optimal dalam penggunaannya. Kondisi di  masa  sekarang  ini  system  informasi  manajemen  asset  merupakan  suatu sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja, sehingga transparansi kerja dalam  pengelolaan  asset  sangat  terjamin  tanpa  adanya  kekhawatiran  akan pengawasan dan pengendalian yang lemah .

## KESIMPULAN DAN SARAN

## 1.  Kesimpulan
Hasil  penelitian  ini  membuktikan  bahwa  ada  pengaruh  yang  positif  dan signifikan  antara  inventarisasi  aset  terhadap  tingkat  optimalitas  aset  tetap  (tanah dan  bangunan)  pada  Pemerintah  Daerah.  Penelitian  ini  juga  menjelaskan  bahwa kurang  ada  pengaruh  yang  signifikan  antara  legal  audit  aset  terhadap  tingkat optimalitas aset tetap (tanah dan bangunan) pada Pemerintah. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan antara penilaian aset  terhadap  tingkat  optimalitas  aset  tetap  (tanah  dan  bangunan)  pada Pemerintah Daerah. Penelitian ini membuktikan bahwa ada pengaruh yang positif antara pengawasan dan pengendalian aset terhadap optimalitas aset tetap (tanah dan bangunan) pada Pemerintah Daerah.

## 2.  Saran
Jika dilihat dari signifikansi variabel yang paling berpengaruh terhadap tingkat optimalitas aset tetap (tanah dan bangunan) adalah inventarisasi. Karena memiliki signifikan  yang  paling  kecil,  maka pemerintah  daerah  Kabupaten  Jayapura harus
lebih  meningkatkan system  pendataan  inventarisasi  asset  (tanah dan  bangunan). Dalam hal ini pendataan, kodefikasi/labeling, pengelompokan dan pembukuan/administrasi  sehingga  dapat  memberikan  informasi  yang  tepat dalam penilaian, pengawasan dan pengendalian aset Kabupaten Jayapura.
Hasil  dari  tanggapan  responden  menunjukkan  legal  audit  aset  tidak berpengaruh terhadap tingkat optimalitas aset tetap (tanah dan bangunan). Tetapi alangkah  baiknya  variabel  legal  audit  tetap  diperhatikan  secara  khusus  sebagai salah  satu  tahapan  manajemen  aset  selain  inventarisasi,  tidak  bisa  dilakukan penilaian, pengawasan dan pengendalian, karena tahapan ini saling berhubungan dan  terintegrasi.  Legal  audit  aset  pada  pemerintah  daerah  Kabupaten  Jayapura harus  tetap  diperhatikan  karena  menyangkut  status  penguasaan  aset  sehingga barang  daerah  tersebut  dapat  dipergunakan/dimanfaatkan  secara  optimal  serta terhindar dari penyerobotan pengambil alihan atau klaim dari pihak lain.
Hasil  dari  tanggapan  responden  menunjukkan  penilaian  aset  berpengaruh terhadap  tingkat  optimalitas  aset  tetap  (tanah  dan  bangunan)  pemerintah Kabupaten  Jayapura.  Oleh  karena  itu  pemerintah  daerah  Kabupaten  Jayapura harus  melakukan  penilaian  atas  aset  yang  dikuasai  melalui  konsultan  penilaian yang  independen  untuk  mengetahui  nilai  kekayaan  maupun  informasi  untuk penetapan harga bagi aset yang ingin dijual.
Pengawasan  dan  pengendalian  aset  tetap  yang  telah  dijalankan  oleh pemerintah pada daerah Kabupaten Jayapura harus lebih ditingkatkan lagi dengan cara  pemantauan,  investigasi  dan  pengamanan  terhadap  aset  tetap  (tanah  dan bangunan),  sehingga  penanganan  aset  termonitor  jelas  mulai  dari  lingkup penanganan  hingga  siapa  yang  bertanggungjawab  menanganinya.  Hal  ini  akan meminimalkan  adanya  kolusi,  korupsi  dan  nepotisme  dalam  tubuh  pemerintah daerah

## DAFATAR PUSTAKA
Abdulah,  Shardy,  Razak  dan  Arman  Abdul , Pakir, Abd Hamid Kadir, 2011, “ The Caracteristics of Real Estate Assets Management Practice in the Malaysian Federal  Government ”, Journal  of  Corporate  Real  Estate Vol  13.  No  1,  PP 16-35.
Aliasuddin,  2002, “Produksi  Optimal  dan  RTS:  Industri  Besar  dan  Sedang  di Provinsi NAD” , Jurnal Riset Ekonomi dan Manajemen , vol. 2, No. 2, 2002, hal. 1-7.
Antoh, Ester Agustina, 2012, “ Manajemen  Aset  Dalam  Rangka  Optimalisasi  Aset Tetap  (Tanah  dan  Bangunan)  Pemerintah  Daerahndi  Kabupaten  Paniai”,
Tesis S2. Program pascasarjana UGM, Yoyakarta, (tidak dipublikasikan).
Bari, Muhammad, 2008, “ Analisis Pengelolaan Aset Tanah dan BangunanPemerintah Kota Pontianak” , Tesis. Program Pascasarjana UGM, Yogyakarta, (tidak dipublikasikan).
Bertovic,  Kaganova  dan  Rutledge,  2002, Asset  Management  for  Local Government,  Local  Government  Reform  Project  (LGRP), The  Urban Institute.
Boediono, 1999, Ekonomi Mikro , BPFE, Yogyakarta.
Dadson,  James,  and  Ebenezer,  Kobina,  2006,  “ Optimizing  Land  Asset Management  in  Ghana  a  Shared  Responsibility  and  recipe  for  good Governance” , Shaping the Change XXIII FIG Congress, Munich , Germany.
Ghozali,  Imam.  H,  2011, Aplikasi  Analisis  Multivariative  Dengan  Program  IBM SPSS 19 , Edisi 5, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
Hanis Muhammad H,  Trigunarsyah Bambang and Susilawati Connie, 2011 , “ The Application of Public Asset Management in Indonesia Local Government A Case Study in South Sulawesi Province ”, Journal of Corporate Real Estate Vol 13. No 1, PP 36-47.
Hidayati,  Wahyu  dan  Harjanto,  Budi,  2003, Konsep  Dasar  Penilaian  Properti , BPFE, Yogyakarta.
Idrus,  Muhamad,  2006,“ Pengaruh  Manajemen  Aset  terhadap  Maksimalisasi  Aset Tetap  (Tanah  dan  Bangunan)  Pemerintah  Daerah  (Studi  di  Kabupaten KolakaUtara)” , Tesis .  Program  PascasarjanaUGM,  Yogyakarta,  (tidak dipublikasikan).
Ilham,  Fadli,  2013, “Manajemen  Aset  Dalam  Rangka  Optimalisasi  Aset  Tetap (Tanah dan Bangunan) Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat”, Tesis. Program Pascasarjana UGM, Yogyakarta, (tidak dipublikasikan)
Mardiasmo,  2002, “Otonomi  dan  Manajemen  Keuangan  Daerah”, Penerbit  Andi, Yogyakarta.
Pakiding,  Yanuarius, 2006, “ Pengaruh  Manajemen  Aset  Dalam  Optimalisasi  Aset Tetap  (Tanah  dan  Bangunan)  Pemerintah  Daerah  (Studi  Kasus  di Kabupaten  Bantul) ”, Tesis .  Program  Pascasarjana  UGM,  Yogyakarta, (tidak dipublikasikan).
Hanis,  H.M.,  Trigursyah,  B.,  and  Susilawati,  C,  2011,  “ The  Application  of  Public Asset  Management  in  Indonesian  Local  Government, ” Queensland University of Technology, Brisbane , Australia
Husaini, 2005, “ Maksimalisasi Keuntungan Lumbung Desa Modern Studi Kasus di Kabupaten  Cirebon ”, Tesis  S2 ,  Program  Pascasarjana  UGM  Yogyakarta (tidak dipublikasikan).
Komite  Penyusun  Standar  Penilai  Indonesia.  2007,  ” Standar  Penilai  Indonesia ”. Jakarta
---------,Keputusan  Menteri  Keuangan  KMK  No  225/1971,  KMK  No  350/1994 tentang Aset Negara.
---------,Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  dan  Otonomi  Daerah  Nomor  11  tahun 2001  diubah  dengan  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  152  Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.
---------,Keputusan  Menteri  dalam  Negeri  Nomor 12  tahun 2003  tentang  Penilaian Barang Daerah.
Lewes District Council, 2005, Aset Management Plan . www:Lewes.gov.uk .
Lukman Azhari dan Akbar Roos, dan, 2010, “ Manajemen Taman Milik Pemerintah Kota  Bandung  Berbasiskan  Pendekatan  Manajemen  Aset ”,  Jurnal  Teoritis dan  Terapan  Bidang  Rekayasa  Sipil ,  Volume  17,  Nomor  3,  Desember 2010.
---------,Peraturan  Menteri  dalam  Negeri  Nomor  17  tahun  2007  tentang  Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
---------,Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  tahun  2006  tentang  Pengelolaan  Barang Milik Negara/Daerah.
Phelps,  Alan  James,  2009, “An  Ekamination  of  the  Relationship  Between Rationale,  Practice  and  Outcomes  in  Municipal  Property  Asset Management,” International Development Department School of
Government and Society University of Birmingham, A comparative Study of the UK and Russia.
Quertani, M.Z., Parlikad, A.K., and Mcfarlane, D, 2008, “ Towards An Approach To Selected  An  Asset  Information  Managem ent  Strategy,” International Journal of Computer Science and Application . Vol 5. No. 3b, PP 25-44.
Riduwan, 2009, “ Metode dan Tehnik Menyusun Tesis ”, penerbit Alfabeta Bandung.
Scharaven,  Daan,  Hartmann,  Andreas  and  Dewulf,  Geert,  2011, “Effective  of infrastucture  Assets  Management : Chalallanges  for  Public  Agencies”, Journal of Corporate Real Estate Vol 1. No 1, PP 61-74.
Sekaran, Uma, 2006, Metode Penelitian Untuk Bisnis, Salemba Empat, Jakarta.
Siregar,  Doli.  D,  2004, Management  Asset  Srategi  Penataan  Konsep Pembangunan  Berkelanjutan  secara  Nasional  dalam  Konteks  Kepala Daerah sebagai CEO’s pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah , penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Singarimbun,  Masri  dan  Effendi,  Sofyan.  1989. Metode  Penelitian  Survey, Edisi Satu, PT Pustaka LP3ES, Jakarta.
Soeratno  dan  Lincolin  Arsyad,  2008, Metodologi  Penelitian  untuk  Ekonomi  dan Bisnis, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
Sugiyono,2013,  “ Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D”, Penerbit CVAlfaBeta. Bandung.
Suharno,  2001,  “ Peningkatan  Profesionalisme  Penilai  Pemerintah”, Jurnal  Survei Penilaian Properti, Vol 002. No 3, 330-338.
Surminah,  Lin,  2008,  “ Manajemen  Aset  di  Lembaga  Litbang”,  Warta  Kebijakan Iptek & Manajemen Litbang , penerbit Papiptek-LIPI, Jakarta, 2008:77-94.
Th ompson,  Brian.  E,  2010,  “Achieving  Asset  Management  Excellence”, The Journal  of  Property  and  Asset  Management  is  a  periodic  refereed  journal published  by  the  National  property  Management  Association  (NPMA) ,  Vol 1. No 1.
---------,Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
---------,Undang –UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
---------,Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang  pengertian  Otonomi Daerah
---------,Undang-Undang  Nomor  32  dan  33  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah  dan  tentang  Perimbangan  Keuangan  antar  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah Daerah.
---------,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Wahyuni,  Ary,  (2011), “Pengaruh  Manajemen  Aset  Terhadap  Optimalisasi Pemanfaatan  Aset  Tetap  Pemerintah  Kabupaten  Sumbawa  Barat ”, Tesis S 2. Program Pascasarjana UGM, Yogyakarta, (tidak dipublikasikan).
Widarjono,  A,  2009, Ekonometrika  Pengantar  dan  Aplikasinya, Ekonisia  Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta.
Wiyono, G, 2011, Merancang Penelitian Bisnis dengan Alat Analisis SPSS 17.0 & SmartPLS 2.0, Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN, Yogyakarta.
Zebua,  Batzatulo,  2009,  “ Analisis  Manajemen  Aset  (Tanah  dan  Bangunan) Pemerintah  Daerah  (Studi  Kasus  di  Pemerintah  Kabupaten  Nias )”, Tesis. Program Pascasarjana UGM, Yogyakarta (tidak dipublikasikan