## PERAN KOMANDO OPERASI KHUSUS (KOOPSUS) TNI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME
Ramadhan Aji Pamungkas 1 , Hari Soeskandi 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: ajipamungkas1098@gmail.com , Soeskandihari@gmail.com

## Abstrak
Belum  ada  pengaturan  lebih  lanjut  mengenai  porsi  yang  diperani  oleh  Koopsus  TNI  dalam pemberantasan Tindak Pidana Terorisme melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana disebutkan  dalam  Undang-Undang  TNI  Pasal  7  ayat  (2)  huruf  (b)  angka  3  melalui  tugas  pokok  TNI melalui OMSP untuk mengatasi aksi terorisme, sehingga terdapat kekaburan hukum didalamnya dan menimbulkan  suatu  pertanyaan  bagaimana  peran  dan  kewenangan  Koopsus  TNI  dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta sampai sejauh mana Koopsus TNI dapat diterjunkan dalam  Pemberantasan  Tindak Pidana Terorisme.  Menggunakan  penelitian  hukum  normatif  dengan metode pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan konsep. Dari penelitian ini menjelaskan bahwa peran dan kewenangan Koopsus TNI dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini adalah sebagai  tugas  perbantuan.  Dalam  konteks  kejahatan  terorisme  maka  Koopsus  TNI  terlibat  dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang dilaksanakan sebagai tugas perbantuan dan terdapat batasan  dalam  pelibatan  Koopsus  TNI  ini  dalam  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  seperti situasi dan kondisi, tempat, waktu, dan tingkat ancaman seperti apa yang nantinya Koopsus TNI bisa turun ke lapangan dalam operasi pemberantasan terorisme.
Kata Kunci: Peran dan kewenangan Koopsus TNI, Terorisme, Operasi Militer Selain Perang (OMSP)

## Abstract
There  is  no  further  regulation  regarding  the  role  played  by Special  Operations  Command  Of  The Indonesian National Armed Forces in eradicating the Crime of Terrorism through Military Operations Other Than War as stated in the TNI Law Article 7 paragraph (2) letter (b) number 3 through the main tasks of the TNI through OMSP to overcome acts of terrorism, so that there is a legal ambiguity in it and  raises  a  question  about  the  role  and  authority  of  the Special  Operations  Command  Of  The Indonesian National Armed Forces in the Eradication of Criminal Acts of Terrorism, as well as to what extent the Special Operations Command Of The Indonesian National Armed Forces can be deployed in the Eradication of Criminal Acts of Terrorism. Using normative legal research with statute approach and conceptual approach. This study explains that the role  and authority  of the Special  Operations Command Of The Indonesian National Armed Forces in the Eradication of Criminal Acts of Terrorism is as  an  auxiliary  task.  In  the  context  of  terrorism  crimes,  the Special  Operations  Command  Of  The Indonesian National Armed Forces is involved in the Eradication of Criminal Acts of Terrorism which is carried out as an auxiliary task and there are limitations in the involvement of the Special Operations Command Of The Indonesian National Armed Forces in the Eradication of Terrorism Crimes such as the situation and conditions, place, time, and the level of threat that the Special Operations Command Of The Indonesian National Armed Forces can take action to the field in combating terrorism operations. Keywords: The role and  authority of the Special  Operations  Command  Of  The  Indonesian  National Armed Forces, Terorism, Military Operations Other Than War

## PENDAHULUAN
Perkembangan terorisme meningkat secara signifikan sejak diawal tahun 1970-an. Dalam periode itu, terorisme berkembang mengusung agama tertentu, perjuangan kemerdekaan,
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
pemberontakan,  gerilya,  bahkan  teror  dilakukan  demi  menegakkan  dan  melanggengkan kekuasaannya.  Ketidakstabilan  dunia  dan  munculnya  frustrasi  sekelompok  masyarakat  di berbagai negara menuntut hak-hak yang dianggap fundamental dan sah, sehingga memicu meluasnya  terorisme.  Kegiatan  terorisme  dalam  berbagai  bentuk,  terus  berkembang  dan semakin meluas keberbagai negara seperti yang terjadi pada serangan bom di World Trade Centre  (WTC) di Amerika  Serikat pada  11  September  2001,  yang  berlanjut pada terjadinya serangkaian aksi teror seperti yang terjadi di Indonesia yakni Bom Bali I (2002), Bom Bali II (2005), peledakan Hotel Marriot Jakarta dan di depan Kedubes Australia, Kuningan Jakarta hingga peledakan bom seperti di Rusia, Mesir, Spanyol, Inggris, bahkan bom bunuh diri Irak pasca pendudukan negara koalisi global.(Manullang, 2006)
Teroris  termasuk  tindak  kejahatan  tetapi  teroris  merupakan  kejahatan  yang  berbeda lingkupnya, sehingga tidak masuk dalam undang-undang pidana umum yaitu Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Menyadari tindak pidana terorisme tidak diatur secara khusus dalam KUHP untuk memberantas Tindak Pidana Terorisme. Indonesia sendiri baru memiliki undang-undang  khusus  yang  mengatur  terorisme  pada  tahun  2002,  hingga  pembaharuan sampai sekarang yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-Undang tersebut merupakan kebijakan formulatif hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana terorisme.(Mahyani, 2019)
Berdasarkan data dari Global Terorism Index Tahun 2018, Indonesia menempati urutan ke-42  ancaman  aksi  terorisme pada  tahun  2018  dari hampir  200  lebih  negara di dunia.  Ini artinya aksi terorisme di Indonesia sudah masuk dalam level yang sangat kritis untuk ancaman terhadap  kedaulatan  dan  keselamatan  sebuah  bangsa  dan  negara,  untuk  itu  pelibatan Tentara Nasional Indonesia sudah sangat dibutuhkan.  Pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme merupakan sebuah hal yang dimungkinkan bila terorisme dilihat sebagai  sebuah tindakan yang mengancam keutuhan dan pertahanan negara.
Pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menanggulangi aksi teror di Indonesia memiliki  sejarah  yang  cukup  panjang.  Di  Indonesia  sendiri,  militer  telah  memegang  peran penting  dalam  sejarah  penanggulangan  terorisme.  Terorisme  adalah  paham  yang berpendapat  bahwa  penggunaan  cara-cara  kekerasan  dan  menimbulkan  ketakutan  adalah cara yang sah untuk mencapai tujuan. (Syafa’at, 2003)
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
Menghadapi ancaman terorisme yang terus mengalami transformasi, Pemerintah telah memberikan  kewenangan  kepada  TNI  untuk  mengatasi  aksi  terorisme  berdasarkan  pada Undang – Undang  Nomor  5  Tahun  2018  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme dan  Undang – Undang  Nomor  34  Tahun  2004  Tentang  Tentara  Nasional  Indonesia.  Kedua peraturan perundang – undangan tersebut menyebutkan bahwa tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang dan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi TNI.
Pemberian kewenangan TNI untuk mengatasi aksi terorisme menjadikan perdebatan di kalangan  publik  yaitu  menurut  sebagian  kalangan  terutama  para  aktivis  HAM  yang mengatakan bahwa TNI tidak perlu dilibatkan kedalam Undang  - Undang Terorisme karena apabila dilibatkan dalam hal mengatasi aksi terorisme akan berpotensi terjadi pelanggaran HAM, dapat melanggar prinsip supremasi sipil, serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban ketika melakukan penangkapan ada suatu pelanggaran yang dilakukan oleh TNI  dan tunduk pada peradilan mana. Ada juga yang menyatakan bahwa peran TNI dalam penanggulangan terorisme perlu dilibatkan karena kejahatan terorisme merupakan kejahatan yang tidak dapat ditangani secara parsial, melainkan harus melibatkan seluruh pihak pemangku kepentingan.
Pada  dasarnya,  tidak  salah  jika  melibatkan  TNI  dalam  isu  terorisme,  karena  terorisme memang merupakan fenomena multi-dimensional. Akan tetapi diperlukan aturan mengenai batasan-batasan tertentu mengenai pelibatan tersebut, seperti sejauh mana, kapan, dalam ancaman atau skenario yang bagaimana TNI diturunkan, jangan sampai mengganggu proses penegakkan  hukum  yang  berjalan.  Dengan  begitu,  sinergi  Polri  dan  TNI  dapat  terjaga  dan operasi yang dijalankan berlangsung lebih efektif dan terintegrasi.(Jusi, 2019)
Pada  tahun  2019  Presiden  telah  menghidupkan  kembali  lembaga  khusus  TNI  yang bertujuan  agar  dapat  melaksanakan  tugas  dari  Undang – Undang  Nomor  34  Tahun  2004 Tentang  Tentara  Nasional  Indonesia  dan  Undang – Undang  Nomor  5  Tahun  2018  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Lembaga tersebut merupakan satuan tugas milik TNI  yang  diberi  nama  Komando  Operasi  Khusus  TNI  (Koopsus  TNI)  yang  digerakkan  untuk melakukan  pemberantasan  terorisme  dengan  berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  66 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia.
Personel Koopssus TNI berasal dari pasukan khusus ketiga matra yaitu terdiri dari Sat-81 Kopassus  TNI-AD,  Denjaka  TNI-AL,  Satbravo-90  Kopasgat  TNI-AU  yang  merupakan  prajurit yang  memiliki  kualifikasi  untuk  melakukan  berbagai  jenis  operasi  khusus,  baik  di  dalam maupun  di  luar  negeri,  yang  menuntut  kecepatan  dan  keberhasilan  yang  tinggi.  Tugas Komando Operasi Khusus TNI lebih banyak diarahkan pada penangkalan terorisme, sehingga fungsi intelijen sangat diutamakan dalam pasukan ini. Tugas dan fungsi utama dari pasukan ini yaitu dalam upaya penangkal, penindak, dan pemulih. Untuk masalah penangkalnya ada surveillance , yang isinya intelijen, 80 persen kegiatan dilakukan observasi jarak dekat dan 20 persen penindakan.
Sementara  itu,  secara  garis  besar,  salah  satu  tugas  TNI  adalah  untuk  memberantas terorisme. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 43 I ayat (1) UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyebutkan tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang (OMSP). Dari hal ini secara jelas terlihat bahwa pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme sudah menjadi amanat undang-undang,  terutama bila  dipandang  bahwa  ancaman  tersebut sebagai  tindakan  yang mengancam  kedaulatan  negara,  keutuhan  wilayah  ataupun  keselamatan  segenap  Bangsa Indonesia.
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan tentang alasan dibentuknya Komando Operasi  Khusus  TNI,  yaitu  ditujukan  untuk  mengatasi  ancaman  asimetris  yang  terus berkembang,  atau  ancaman  perang  yang  tidak  terduga.  Berkaitan  dengan  penjelasan tersebut, salah satu ancaman asimetris yang dimaksudkan tersebut, yang juga akan ditangani oleh  Komando  Operasi  Khusus  TNI  adalah  tentang  masalah  tindak  pidana  terorisme  di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian merupakan prosedur atau cara Peneliti di dalam mengumpulkan dan menganalisis  bahan  hukum.  Penulisan  skripsi  yang  baik  dan  benar,  harus  menggunakan metode penelitian hukum yang baku yang sudah diakui oleh ahli hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research), yakni penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum,
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum atau legal issues yang dihadapi yaitu  bagaimana  peran  dan  kewenangan  Komando  Operasi  Khusus  (Koopsus)  TNI  dalam pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme.  Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  berupa  pendekatan  undang-undang  ( statute  approach ),  dan  pendekatan konseptual ( conseptual approach ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Peran dan Kewenangan Koopsus TNI dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Di era sekarang ini, tindak kejahatan yang mencuat kepermukaan telah dirasakan dan semakin  multidimensional.  Hal  ini  sering  terjadi  hampir  diseluruh  negara-negara  belahan dunia terutama aksi kejahatan terorisme. Keamanan negara lebih banyak berperan penting dalam  penanggulangan  tindak  pidana  terorisme  ini.  Peran  Polri  sebagai  garda  terdepan memang dibutuhkan mengingat sistem yang dikedepankan adalah penegakan hukum, tetapi kurang tepat jika Polri dalam penanggulangan tindak pidana terorisme berjalan sendiri tanpa keterlibatan militer yaitu TNI. Melibatkan TNI dalam penanggulangan tindak pidana terorisme ini  suatu  pertimbangan  yang  tepat,  mengingat  musuh  negara  yang  perlu  dibinasakan terutama  menyangkut  keamanan  negara  dan  kedaulatan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  (NKRI)  dari  aktor-aktor  teroris.  Dimana  dengan  peran  TNI  dalam  pelibatan penanggulangan  aksi  teroris  ini  merupakan  kejahatan  yang  di  pandang  telah  mengarah kepada ancaman kedaulatan negara.
Penggunaan kekuatan militer untuk menumpas teroris merupakan hal yang wajar di semua  negara  seperti  Operasi  Woyla  1981,  Operasi  Entebbe  1976,  Operasi  pasukan  Rusia untuk  pembebasan  sandera  Tahun  2002  dan  2004,  serta  beberapa  kasus  yang  lain. Keterlibatan  militer  dalam  penanggulangan  aksi  teroris  ini  seperti  pembajakan  terhadap pesawat  Indonesia,  pembajakan  pesawat  terhadap  penumpang  yahudi  Israel,  dan penyanderaan di negara Rusia tersebut diatas merupakan hal yang sangat mendesak melihat lingkup kejahatan yang dilakukan oleh aktor teroris ini diluar ambang batas lingkup aparat keamanan sipil yakni polisi. Dalam hal ini pelibatan TNI dalam penanggulangan aksi teroris seperti pembajakan pesawat oleh teroris di Thailand ini merupakan hal yang wajar, mengingat
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
aparat keamanan dari kepolisian dalam praktek penertiban hanya lingkup dalam negeri saja. Dengan demikian dasar legal dalam pelaksanaan ini adalah undang-undang TNI.
Mengingat teroris merupakan kejahatan yang membutuhkan penanganan yang juga ekstra,  otomatis  hal  ini  harus  ditangani  oleh  aparat  keamanan  negara.  Aparat  keamanan negara yang dimaksud disini adalah TNI. Dengan pelibatan TNI termasuk hal yang tepat untuk menyikapi aksi teroris ini, yang mana teroris merupakan kejahatan yang masuk dalam konteks yang berbeda  dengan  kejahatan  lainnya.  Hal  tersebut  dikarenakan  aksi  teroris ini  bisa  saja sewaktu-waktu tanpa kasat mata menyerang kapan saja yang dapat mengganggu, merusak, dan menghancurkan keutuhan serta kedaulatan negara.
Ketua Panitia Khusus (PANSUS) Muhammad Syafi’i pada Rapat Pansus Tindak Pidana Terorisme, Kamis, 16 Juni 2016, 10.15-13.07 WIB, menegaskan bahwa pelibatan TNI dalam penanganan Teroris adalah sesuatu yang sebenarnya tidak bisa di pungkiri pertama, karena fakta  sejarah  menunjukkan itu.  Yang  ke dua  karena  kemungkinan  terjadinya  tindak  pidana teroris itu bisa juga diluar yuridiksi Kepolisian Republik Indonesia misalnya, Kapal di Kedutaan Besar dan lain sebagainya. Itu yang menjadi alasan saya untuk mengatakan keterlibatan TNI itu memang seharusnya secara konstitusi di Undang-undang TNI juga kita baca memang salah satu tupoksi TNI adalah melindungi Negara ancaman Teroris.
Kekuatan  militer  dapat  dan  bahkan  wajar  dilibatkan  dalam  upaya  penanggulangan terorisme  baik  ditinjau  dari  aspek  teknis,  kemampuan,  legal,  maupun  politis.  Secara  legal, militer  juga  bisa  dikerahkan  untuk  memerangi  terorisme  baik  dari  aspek  hukum  domestik maupun  dalam  ketentuan  legal  hukum  internasional.  Kewajaran  tersebut  yang  dimaksud tentu  apabila  tindakan  aksi  teroris  itu  telah  mengancam  keutuhan  dan  keamanan negara.(Wulansari, 2017)
Dalam  penanggulangan  aksi  terorisme  di  Indonesia,  yang  mempunyai  kewenangan untuk  menindak  pada  umumunya  Polri  yakni  Detasemen  Khusus  88  atau  yang  sering  kita kenal  Densus  88  dalam  penanggulangan  terorisme,  sejalan  dengan  itu  didalam  Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tercantum penyebutan peran TNI yang juga memiliki peran dalam menanggulangi aksi terorime, hal ini mengartikan bahwa TNI juga dapat terjun dalam  penanggulangan  aksi  terorisme.  Dimana  pada  masa orde  baru  yang  dulu  TNI terlibat  di  garda  terdepan  dalam  menanggulangi  aksi  terorisme.  Kemudian  setelah  masa
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
reformasi  dan  setelah  ada  pengaturan  pemisahan  di  batang  tubuh  Angkatan  Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yakni antara TNI dan Polisi, TNI tidak lagi berada di garda terdepan. Walaupun  TNI  tidak  berada  di  garda  terdepan  lagi  bukan  berarti  tidak  mempunyai kewenangan dalam menanggulangi aksi teroris karena undang-undang telah mengatur yang saat ini posisinya dalam penanggulangan aksi teroris sebagai garda pendukung. Sebagai garda pendukung disini mengartikan bahwa TNI akan bertindak apabila bila dibutuhkan oleh Polri.
Pelibatan TNI dalam menanggulangi terorisme harus tetap berpedoman pada Undang- Undang TNI dan berlandaskan alasan operasional, hal tersebut jelas tertuang dalam Pasal 7 ayat 2 huruf (b) angka 3 dimana dijelaskan melalui undang-undang ini TNI dalam tugas pokok yang  dilakukan  dengan  OMSP dalam  mengatasi  aksi  terorisme.  Tentu dengan berdasarkan Pasal tersebut TNI bisa berjalan sebagaimana mestinya.
Keterlibatan  TNI  selain  diatur  dalam  Undang-Undang  TNI  terdapat  juga  dalam Undang-Undang Terorisme yang tertuang dalam Pasal 43 I yang mengatur tentang peran TNI dalam  pemberantasan  tindak  pidana  terorisme,  dimana  dalam  isi  dari  pasal  tersebut menjelaskan  secara  singkat  yaitu  OMSP  merupakan  bagian  tugas  TNI  yang  dilaksanakan sesuai  tugas  pokok  serta  fungsinya  dan  ketentuan  lebih  lanjut,  untuk  mengenai pelaksanaannya OMSP diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres). OMSP yang dimaksud ini merupakan  jenis  operasi  yang  dilakukan  militer  diluar  konteks  peperangan.  Pelaksanaan OMSP diatur dalam Perpres, hal ini mengartikan bahwa pelibatan TNI dalam penanggulangan tindak  pidana  teroris  ini  hanya  bersifat  sementara  atau  dalam  hal  perbantuan  saja.  Selain bersifat sementara atau sebagai perbantuan saja Perpres tersebut guna nantinya yang akan mengatur jalannya TNI dalam penanggulangan tindak pidana teroris. Oleh karena itu, Perpres harus segara diterbitkan karena jika tidak diterbitkan maka makna tersebut akan berubah dan menjadikan  pelibatan  TNI  dalam  mengatasi  aksi  terorisme  ini  menjadi  permanen  jika  ada serangan teroris, tentu hal ini jika menjadi permanen akan menjadikan tugas antara Polri dan TNI  dalam  penanggulangan  aksi  teroris  ini  menjadi  masalah  atau  terganggu.  Masalah  yang akan terjadi antara dua keamanan negara tersebut yaitu pada nantinya akan menjadi konflik di  lapangan  yang  mana  sama-sama  akan  mempunyai  alasan  doktrin  operasi  saat  dalam menanggulangi aksi terorisme ini.
Keterlibatan  TNI  sudah  dapat  di  akomodasi  melalui  Undang-Undang  TNI  dengan adanya keputusan presiden. Keputusan presiden ini merupakan pokok yang krusial, karena didalamnya  akan  menyangkut  terhadap  pertimbangan  konteks  eskalasi  ancaman  dan bagaimana TNI dapat secara efektif berkontribusi terhadap penanganan aksi teror tersebut. Di  luar  itu,  keputusan  presiden  ini  juga  penting  karena  menyangkut  pada  prinsip civil supremacy yang dianut pada negara-negara demokratis.(Mengko, 2017)
Pelibatan  Koopsus  TNI  dalam  menanggulangi  aksi  teroris  harus  memperhatikan langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum melakukan tindakan dalam penanggulangan tindak  pidana  terorisme.  Dalam  penanggulangan  tindak  pidana  terorisme  yang  ada  di Indonesia ini dengan melibatkan TNI tentu adanya batasan-batasan yang harus diatur dalam undang-undang.  Hal  ini  agar  tidak  adanya  penyalahgunaan  wewenang  dalam  bertindak nantinya.  Penyalahgunaan  inilah  yang  kita  harus  hindarkan  agar  menciptakan  negara demokrasi  yang  profesional.  Mengingat  adanya  prosedur-prosedur  yang  harus  dilalui  dan diperhatikan yang tentunya hal ini semua dengan tujuan untuk mencapai apa yang diinginkan sesuai secara prosedural.
Jika  dilihat  pada  Pasal  7  ayat  (2)  huruf  (b)  angka  3  dalam  Undang-Undang  TNI menjelaskan  mengenai  OMSP  untuk  mengatasi  aksi  terorisme,  dalam  pengaturan  ini  tidak adanya penjelasan mengenai batasan lebih rinci apa yang dilakukan TNI nantinya dilapangan. Dengan demikan pemerintah harus menjelaskan secara runtut yang tentunya diatur nantinya dari  atas  ke  bawah  dengan  jelas  dan  terperinci  soal  batasan  dalam  melibatkan  TNI  dalam penanggulangan aksi teroris ini. Tentu batasan ini yang akan menuntun TNI untuk kelancaran dalam bertindak. Tidak hanya itu, mengingat dalam penanggulangan aksi teroris ini adalah Polri  yang  lebih  utama,  maka batasan  TNI  dalam  menanggulangi  aksi  teroris  ini juga  perlu diatur. Tentu persoalan yang akan terjadi jika tidak ada aturan batasan sedemikan rupa, maka akan menimbulkan suatu gesekan antara dua instansi anatar TNI dan Polri sebagaimana yang telah dijelaskan  diatas.  Kemudian  jika  hal  ini  tidak  segara  dilakukan  maka  selanjutnya  bisa terjadi tidak ada sinergi lagi antara dua instansi ini tentunya, yang jelas teroris di Indonesia akan berkembang-biak terus menerus.
Secara garis besar TNI akan diminta oleh Polri jika aksi teroris ini masuk dalam skala besar, dimana skala besar ini menyangkut pada tindakan ancaman keutuhan dan keamanan
negara.  Bila  ancaman  ini  sudah  mengarah  kesana,  maka  itu  diluar  konteks  Polri  yang dikarenakan hal tersebut justru adalah tugas dari TNI sebagai pertahanan negara.
Batasan mengenai situasi dan kondisi yang akan diatur nantinya dalam pelibatan TNI dalam penanggulangan tindak pidana terorisme ini, TNI harus menunggu dari pihak dari Polri. Mengingat  bahwasanya  dalam  penanggulangan  tindak  pidana  terorisme  ini  tetap mengedepankan  profesionalitas  Polri  dan  mengedepankan  penegakan  hukum.  Apabila nantinya  Polri  tidak  bisa  lagi  untuk  mengatasi  aksi  teroris  maka  TNI  masuk  didalamnya. Biasanya  hal  ini  terjadi  mengenai  situasi  dimana  Polri  tidak  dapat  mengakses  jalur  dalam melakukan  penanggulangan  aksi  teroris  dan  kondisi  lapangan  yang  tidak  memungkinkan. Akses  jalur  dan  kondisi  dilapangan  yang  tidak  memungkinkan  ini  sebagaimana  para  aktor- aktor teroris berada dimedan yang sulit diakses, misalnya di pegungan, di hutan, diluar negeri maka dalam situasi dan kondisi seperti ini maka TNI akan bergerak dalam menanggulangi aksi teroris.  Dalam  kondisi  dan  situasi  seperti  diatas  telah  menjelaskan  bahwasanya  dalam penanggulangan  tindak pidana  teroris  ini  untuk  bertindak  lebih dahulu  adalah  Polri.  Tentu dalam penanggulangan tindak pidana terorisme oleh TNI harus berada situasi ancaman yang berskala besar. Dalam skala besar yang dimaksud ini apabila telah mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti penyerangan terhadap Istana Negara, Kedutaan luar negeri sebagaimana undang-undang mengatur.

## KESIMPULAN
Presiden telah menghidupkan kembali lembaga khusus TNI yang diberi nama Komando Operasi  Khusus  TNI  (Koopsus  TNI)  yang  digerakkan  untuk  melakukan  pemberantasan terorisme dengan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019. Personel Koopssus TNI  berasal  dari  pasukan  khusus  ketiga  matra  yaitu  terdiri  dari  Sat-81  Kopassus  TNI-AD, Denjaka  TNI-AL,  Satbravo-90  Kopasgat  TNI-AU  yang  merupakan  prajurit  yang  memiliki kualifikasi khusus untuk melakukan berbagai jenis operasi khusus, baik di dalam maupun di luar negeri.
Saat ini belum ada pengaturan lebih lanjut mengenai porsi yang diperani oleh  Koopsus TNI  dalam  pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  melalui  Operasi  Militer  Selain  Perang (OMSP) sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang TNI Pasal 7 ayat (2) huruf (b) angka
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
3 melalui tugas pokok TNI melalui OMSP untuk mengatasi aksi terorisme, sehingga terdapat kekaburan  hukum  didalamnya  dan  menimbulkan  suatu  pertanyaan  bagaimana  peran  dan kewenangan  Koopsus  TNI  dalam  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme,  serta  sampai sejauh mana Koopsus TNI dapat diterjunkan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, karena peran dan Kewenangan Koopsus TNI itu sendiri dalam pemberantasan tindak pidana terorisme saat ini hanya sebatas perbantuan kepada pihak Polri.
Dengan  demikian,  Presiden  harus  segera  mengeluarkan  Perpres  yang  mengatur  tugas dan kewenangan Koopsus TNI secara jelas dimana pasukan khusus tersebut bisa diterjunkan ketika  terjadi  aksi  terorisme.  Hal  tersebut  agar  tidak  menjadi  masalah  dalam  penanganan pemberantasan  terorisme,  karena  hal  tersebut  juga  merupakan  tugas  dari  Densus  88  Anti Teror Polri. Sehingga nantinya tidak akan menjadi konflik di lapangan dalam menanggulangi aksi terorisme. Pada dasarnya hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir adanya tumpang tindih  dalam  pemberantasan  tindak  pidana  terorisme  antara  Polri  dan  TNI.  Sehingga diperlukan aturan yang jelas terhadap situasi, kondisi, tempat, waktu, serta tingkat ancaman dimana Koopsus TNI bisa diterjunkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Jusi, I. I. (2019). Polemik Hubungan TNI-Polri dalam Kontra-Terorisme di Indonesia. Journal of Terrorism Studies , 1 (1), 5.
Mahyani,  A.  (2019).  Perlindungan  hukum  anak  sebagai  pelaku  terorisme. Jurnal  Hukum Magnum Opus , 2 (1), 276598.
Mengko, D. M. (2017). Pelibatan TNI dalam Kontra Terorisme di Indonesia. Jurnal Penelitian Politik , 14 (2), 193 – 204.
Wulansari,  E.  M.  (2017).  Urgensi  Keterlibatan  Tentara  Nasional  Indonesia  (Tni)  Dalam Penanggulangan Aksi Terorisme. Proceedings Universitas Pamulang , 2 (1).
Manullang, A. C. (2006). Terorisme & perang intelijen: dugaan tanpa bukti . Manna Zaitun.
Syafa’at, M. A. (2003). Tindak Pidana Teror Belenggu Baru bagi Kebebasan dalam “terrorism, definisi, aksi dan regulasi.” Jakarta: Imparsial .
Peraturan Perundang-undangan
Peraturan  Panglima  TNI  Nomor  19  Tahun  2019  tentang  Organisasi  Dan  Tugas  Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia.
Peraturan  Presiden  Nomor  66  Tahun  2019  tentang  Susunan  Organisasi  Tentara  Nasional Indonesia.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.