## PEMBATALAN 3.143 PERATURAN DAERAH: SATU ANALISIS SINGKAT

## Leo Agustino
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta)
Abstrak :  Pemerintah  telah  membatalkan  3134  Peraturan  Daerah.  Terdapat  empat perihal  yang  menyebabkan  Perda  dibatalkan:  (i)  Perda  dan  Perkada  tersebut menghambat  investasi  (perizinan,  retribusi,  jasa  usaha,  IMB,  sumbangan  pihak  ke-3, dan lainnya); (ii) Perda dan Perkada tersebut bertentangan dengan undang-undang yang lebih  tinggi  dan  kepentingan  umum;  (iii)  Perda  dan  Perkada  tersebut  bertentangan dengan  UU  No.  23  tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  Putusan  Mahkamah Konstitusi  (sumber  daya  air,  menara  telekomunikasi,  BUMD,  dan  pengalihan  urusan); dan  (iv)  Perda  dan  Perkada  lainnya  yang  dirasa  tidak  perlu  karena  merupakan  norma awam  yang  berlaku  di  masyarakat.  Pembatalan  3.143  Perda  harus  dilakukan  dalam rangka  menegakkan  aturan  sebagaimana  tertuang  dalam  Undang-undang  No.  23  tahun 2014 dan Putusan MK, mendorong pertumbuhan ekonomi Kata Kunci : Pembatalan Perda, disharmonisasi, penegakkan aturan

## PENDAHULUAN
Sejak  diundangkannya  Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan  Daerah  dan  Undang- undang  No.  25  tahun  1999  tentang
Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan
Daerah, beberapa kewenangan keuangan  (daerah)  dilaksanakan  oleh pemerintah  daerah.    Mulai  saat  itu pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan,
melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakan yang sesuai dengan keperluan dan tuntutan masyarakat.  Sejak saat itu pulalah  pemerintah  daerah  tidak  lagi sekadar  sebagai  pelaksana  operasional regulasu yang ditentukan oleh pemerintah  pusat  ( top-down  policy ), tetapi  telah  menjadi  agen  penggerak pembangunan di tingkat daerah.
Melalui  pelaksanaan  otonomi daerah,  apapun  yang  dibuat  oleh
pemerintah daerah dapat dengan mudah dinilai  oleh  masyarakatnya  sendiri. selain  itu,  pada  prinsipnya  otonomi daerah  memberikan  kesempatan  yang besar  bagi  pembangunan  masyarakat  di tingkat  lokal, pemerataan pembangunan antar-wilayah,  dan  membuka  peluang baru bagi perbaikan kegiatan ekonomi.
Namun,  merujuk  pada  kondisi yang  terjadi,  pelaksanaan  otonomi daerah  masih  dirasa  jauh  dari  harapan. Ini karena masih banyak penyimpangan yang  terjadi  di  berbagai  bidang.    Salah satunya, pemerintah daerah kerap melakukan  peningkatan  pungutan  di daerah  sehingga  memperlambat  iklim usaha.    Alasan  yang  diajukan  oleh pemerintah daerah adalah untuk membiayai pembangunan daerah (dalam arti  kata  lain,  mengisi  Pendapatan  Asli Daerah).    Padahal  jika  iklim  usaha  di daerah  menjadi  lebih  kondusif,  maka akan  muncul multiplier-effects yang diharapkan seperti investor yang
menanamkan modalnya di daerah sehingga  membuka  lapangan  pekerjaan di daerah dan lainnya.
Terkait  dengan  regulasi  daerah yang diintensifikasi dan diekstensifikasi,  maka  tidak  heran apabila hampir semua komoditas ekonomi  yang  dihasilkan  oleh  daerah dijadikan  objek  pungutan.    Bahkan, komoditas  yang  melintas  di  suatu daerah  tidak  jarang  dijadikan  objek pajak, sehingga bukan hal yang mustahil  apabila  satu  komoditas  yang kebetulan  harus  melintas  dua  atau  tiga daerah kabupaten/kota—sejak dari produsen  ke  konsumen—mereka  harus membayar  pungutan  dua  atau  tiga  kali lebih besar dibandingkan
era sebelumnya.    Kondisi  obyektif  inilah yang  mendorong  Kementerian  Dalam Negeri  (Kemendagri)  sepanjang  tahun 2002  hingga  tahun  2009  melakukan pembatalan  2.246  peraturan  daerah (Perda). 1 Tidak berhenti di sana, antara tahun  2010  hingga  tahun  2014  pun Kemendagri melakukan pembatalan sebanyak 1.501 Perda, kemudian
November  hingga  Mei  2015  ada  139 peraturan  daerah  dibatalkan. 2 Total hingga  Mei  2015,  setidaknya,  sebanyak 7.029 Perda telah dibatalkan.
Pembatalan Perda kembali dilakukan  oleh  Kemendagri  pada  Juni 2016, di mana pada kesempatan tersebut
Presiden  Joko  Widodo  (kerap  disapa Jokowi)  membacakan  sendiri  3.143 Perda  yang  dibatalkan. 3 Dari  3.000
1 Data olahan penulis.
2 Data olahan penulis.
3 Merujuk  daftar  yang  diterbitkan  oleh Kemendagri, sebenarnya pembatalan Perda/Perkada  dan  Permendagri  bukan  3.143,
lebih  Perda  yang  dibatalkan,  1.765  di antaranya  adalah  Perda  Provinsi  dan Kabupaten/Kota serta 100 Peraturan/Keputusan  Menteri  Dalam Negeri  dan    yang  dicabut/direvisi  oleh Menteri  Dalam  Negeri  (Mendagri);  dan 1.267  Perda  Kabupaten/Kota  yang dicabut/direvisi oleh gubernur
(Kementerian  Dalam  Negeri  Republik Indonesia 2016).
Terdapat  empat  perihal  yang menyebabkan  Perda  dibatalkan:  (i) Perda dan Perkada tersebut menghambat investasi (perizinan,
retribusi,  jasa  usaha,  IMB,  sumbangan pihak ke-3, dan lainnya);  (ii) Perda dan Perkada  tersebut  bertentangan  dengan undang-undang  yang  lebih  tinggi  dan kepentingan  umum;  (iii)  Perda  dan Perkada  tersebut  bertentangan  dengan UU  No.  23  tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  dan  Putusan Mahkamah Konstitusi (sumber daya air, menara  telekomunikasi,  BUMD,  dan pengalihan  urusan);  dan  (iv)  Perda  dan Perkada lainnya  yang dirasa tidak perlu karena  merupakan  norma  awam  yang berlaku di masyarakat. 4

## Otonomi Daerah: Ilustrasi Konseptual
Otonomi  secara  etimologi  berasal  dari kata auto dan nomos yang  berarti sendiri  dan  peraturan  (atau  perintah). Merujuk  pada  dua  kata  tersebut,  maka
tetapi  3.142.    Ini  karena  Perda  Kabupaten Asahan  No.  8  tahun  2009  tentang  Pengelolaan Baran Milik Daerah dicatat rangkap  yakni pada No.  72  dan  73  dalam  Daftar  Pembatalan Perda/Perkada  dan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri yang Dibatalkan.
4 Wawancara  dengan  Direktur  Produk  Hukum Daerah,  Direktorat  Jenberal  Otonomi  Daerah, Kementerian Dalam Negeri, pada 2 Juni 2016.
secara sederhana otonomi dapat diartikan sebagai ‘peraturan yang dibuat oleh satu entitas (pemerintahan)
tersendiri’  atau  ‘memerintah  sendiri’ (Leo Agustino 2014: 13).  Kajian klasik Hoggart  (1981)  menyatakan  otonomi harus dipahami sebagai sebuah interaksi antara  pemerintah  yang  berada  lebih tinggi kedudukannya dengan pemerintah  yang  berada  di  bawahnya. Dalam  konteks  ini,  otonomi  mesti dipahami  sebagai independence  of localities .    Sejalan  dengan  Hoggart (1991), Sammoff (1990: 515) menyatakan  bahwa  otonomi  sebagai transferred  power  and  authoriry  over decision  making  to  local  units  are  the core of autonomy .
Dua  argumen  tersebut  tidak disanggah  oleh  Rosenbloom  (1993) yang  menjelaskan  otonomi  sebagai wujud penyerahan kuasa pada pemerintah yang lebih rendah tingkatannya untuk mengatur wilayahnya  secara  bebas  tanpa  ada campur  tangan  dari  pemerintah  pusat. Bahkan Kirby (Dlm. Ali 2002) memberi definisi otonomi daerah sebagai kebebasan  pemerintah  daerah  untuk berperan  dalam  menentukan  tujuan, kebijakan,  dan  membuat  keputusan pembangunan berdasar keperluan masyarakat setempat.
Tidak  jauh  berbeda,  Escobar- Lemmon  (2000)  menyatakan  otonomi sebagai  pemindahan  otoritas,  fungsi, dan tanggung-jawab
untuk
memformulasi  kebijakan dan keputusan dari  pemerintah  pusat  pada  pemerintah daerah.    Atas  dasar  konsep  tersebut, maka  ada  bidang  kuasa  pemerintah daerah  untuk  membuat  program  dan peraturan  sesuai  keadaan  wilayahnya. Ole  karena  itu,  otonomi  merupakan
antitesis  dari  sentralisasi  politik.    Oleh karena itu, otonomi seringkali dipadankan dengan desentralisasi. Karena keduanya menyiratkan pelembagaan kekuasaan dari pemerintah pusat  kepada  pemerintah  daerah,  maka beberapa  sarjana  seperti  Smith  (1985: 18) menyatakan desentralisasi sebagai:
... involves the delegation of power  to  lower  levels  in  a territorial hierarchy; .... Decentralization  may  be clearly  distinguished  from the dispersal of headquareters branches from  the  capital  city,  as when  part  of  a  national ministry is moved to provincial  city  to  provided employment there. Seabright (1996: 31) memberikan pendangan penjelas mengenai  kekuasaan  pusat  dan  daerah dengan  menegaskan  bahwa  kewajiban pemerintah  pusat  hanyalah to  inspect, monitor,  and  where  necessary  offer technical  advice,  support  supervision, and  training  within  their  respective sectors ;  tidak  lebih.    Atas  dasar pengertian  ini,  keputusan  dan  tindakan pimpinan daerah diarahkan pada pilihan-pilihan  yang  berkembang  di daerah  berdasarkan  keperluan  bagi mengembangkan  kemampuan  politik dan  ekonomi  masyarakat.    Oleh  karena itu,  dapat  dikatakan  bahwa  otonomi daerah adalah instrumen bagi mematangkan demokrasi politik,
ekonomi,  dan  partisipasi  rakyat  di  level lokal  tanpa  harus  menanggalkan  hirarki yang  melekat  dalam  konteks  otonomi itu  sendiri.    Dalam  arti  kata  lain,  untuk konteks negara kesatuan seperti Indonesia,  maka  konteks  hirarki  yang
melakat  pada  pemeirntah  daetah  tidak bisa  dianggap  enteng  karena  daerah merupakan  bagian  yang  integral  dalam pemerintahan  yang  berdaulat.    Merujuk kerangka inilah, otonomi daerah ditempatkan.

## Kondisi Pasca Pembatalan Perda dan Perekonomian Daerah
Pembatalan  3.143  Perda  pada  13  Juni 2016  mendapat  banyak  reaksi  dari pelbagai  pihak.    Ketua  MPR,  Dr. Zulkifli  Hasan  misalnya,  sangat  setuju dengan  pembatalan  Perda.    Alasannya, kalau Perda tersebut menghambat
investasi  dan  menyulikan  masyarakat kenapa harus tetap dipertahankan ( http://warta.co/ketua-mpr-sepakat- pembatalan-perda-oleh-pemerintah.html 25  Juni  2016).    Tetapi,  sebagian  besar menanggapi  pembatalan  Perda  secara negatif.  Kepala Dinas Pendapatan Kota Medan  misalnya,  menyatakan  bahwa pembatalan  Perda  Kota  Medan  akan berimbas pada hilangnya potensi pendapatan  asli  daerah  (PAD)  hingga Rp.  35  miliar  per  tahun.    Menurutnya lebih  lanjut,  hilangnya  potensi  tersebut akan  berimplikasi  pada  belanja  proyek ( http://www.koran- sindo.com/news.php?r=5&n=4&date=2 016-06-23 25 Juni 2016).
Hal  yang  sama  juga  dinyatakan Kepala  Dinas  Pengelolaan  Keuangan dan  Aset  Daerah  (PPKAD)  Pemerintah Kabupaten Simalungun, Mixnon Andreas Simamora, yang sudah menghitung-hitung,  setidaknya  terdapat PAD  yang  berkurang  hingga  Rp.  50
miliar lebih. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa target PAD
Kabupaten  Simalungun  dari  pajak daerah  (termasuk  di  dalamnya  Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB)) tahun 2016
ini sebesar Rp. 50 miliar, pajak retribusi jasa  usaha  sebesar  Rp.  1  miliar,  dan pajak  retribusi  jasa  umum  sebesar  Rp.
5,5 miliar ( http://www.koran- sindo.com/news.php?r=5&n=4&date= 2016-06-23 26  Juni  2016).    Tidak  jauh berbeda  dengan  Kota  Medan  dan Kabupaten  Simalungun,  Bupati  Sergai,
Soekirman,  mengatakan  hal  yang  lebih kurang  sama  bahwa  dari  8  Perda  yang dibatalkan  oleh  Kemendagri,  PAD Kabupaten  Sergai  diperkirakan  akan hilang  mencapai  Rp.  58,7  miliar ( http://www.koran-sindo.com/ news.php?r=5&n=4&date=2016-06-23 26 Juni 2016).
Demikian  pula  halnya  dengan Surakarta, akibat pencabutan atau pembatalan Perda di Surakarta menyebabkan  hilangnya  pendapatan daerah hingga Rp. 227,7 miliar
( http://berita.suaramerdeka.com/smceta
k/pajak-ratusan-miliar-rupiah-bisa- hilang/ 26 Juni 2016).  Sementara itu di Ternate,  Wakil  Ketua  DPRD  Kota Ternate, Mubin A Wahid, setuju dengan perihal berkurangnya PAD akibat pembatalan  Perda  oleh  Kemendagri pada  pertengahan  Juni  2016.    Ia mengatakan 5 Perda Kota Ternate  yang dibatalkan sangat mempengaruhi pendapatan daerah, malah akan merugikan  PAD  Kota  Ternate  hingga Rp. 11 miliar ( http://www.suara.com/news/2016/06/2 5/102829/ternate-rugi-rp11-miliar-
akibat-pembatalan-perda 27 Juni 2016).
Kendati  nada  negatif  lebih banyak dilntakna oleh daerah, tapi suara positif  daerah  pun  terdengar  pula. Misalnya,  Gubernur  Sumatera  Utara, Tengku Erry Nuradi, menyatakan walau ada  6  Perda  Provinsi  Sumatera  Utara yang dicabut oleh Kemendagri, tetapi ia
yakin hal tersebut tidak akan merugikan PAD  Sumut.    Malah  ia  menjelaskan beberapa Perda yang dibatalkan tersebut memang harus dianulir karena menghambat iklim investasi ( http://www.koran-
sindo.com/news.php?r=5&n=4& date=2016-06-23 27 Juni 2016).
Merujuk  pada  keterangan  di atas,  maka  reaksi  dan  keluhan  daerah atas  pembatalan  Perda  lebih  banyak mengarah  pada  kekhawatiran  mereka atas  hilangnya  potensi  PAD,  sedikit yang
menyinggung
legalitas
Kemendagri  dalam  pembatalan  Perda. Persoalannya  sekarang,  apakah  benar PAD  di  daerah  akan  berkurang?    Dan, bagaimanakah  mengelola  daerah  dalam iklim  yang  berubah  seperti  ini  (pasca pembatalan Perda)?
Menjawab  pertanyaan  pertama, apakah  benar  PAD  di  daerah  akan berkurang?    Tentu  ada  dampak  dari pembatalan  Perda  pada  PAD,  namun tidak  sebesar  yang  diberitakan  oleh daerah—hingga  belasan  dan  puluhan miliar. 5 Ini  karena  Dana  Bagi  Hasil (DBH)  akan  tetap  besar.    Pernyataan beberapa pejabat daerah terkait
5 Merujuk  Notulensi  Rapat  Direktur  Jenderal Otonomi Daerah dan Direktorat Produk Hukum Daerah  tanggal  27  Juni  2016 disebutkan  bahwa implikasi  besaran  pengurangan  PAD  akibat pembatalan  Perda,  adalah  sebagai  berikut:  (i) Untuk Kategori Retribusi Jasa Umum, diperkirakan pengurangan PAD rata-rata sebesar 10-15%;  (ii)  Untuk  Kategori  Pelayanan  Publik, diperkiran pengurangan PAD sebesar 5-7%; (iii) Untuk Pengalihan Urusan, diperkirakan pengurangan  PAD  untuk  Kab/Kota  0%  (karena pengalihan  urusan  belum  diikuti  dengan pengalihan  pendapatan  dari  hasil  pajak    dan retribusi,  yang  baru  akan  beralih  bilamana  ada perubahan  Undang-undang  No.  28  tahun  2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).
hilangnya potensi daerah hingga puluhan  miliar  merupakan  reaksi  sesaat akibat  dari  pembatalan  Perda  yang dirasa  tiba-tiba  (sebab  mereka  merasa tidak dilibatkan dalam proses pembatalan  tersebut,  malah  Perda  yang dibatalkan  oleh  Kemendagri  pernah mereka  diskusikan  sebelumnya  dengan Biro Hukum Kemendagri).  Oleh karena itu,  reaksi  yang  dapat  dilakukan hanyalah menyodorkan besaran hilangnya potensi PAD yang
berimplikasi  pada  pembangunan  di daerah.    Dan  kesalahan  ini  (hilangnya potensi  PAD  yang  berdampak  pada pembangunan),  menurut  mereka,  patut ditimpakan pada Kemendagri.
Pernyataan  daerah  itu  tentu belum  bisa  dikaunter  dengan  data investasi  ke  daerah  pasca  pembatalan
Perda.    Sebab  harapan  dar  pembatalan Perda, di antaranya,
adalah memperlancar arus ineveatasi ke daerah karena  kemudahan  peraturan  di  daerah. Ini sejalan dengan Paket Ekonomi yang dilakukan  oleh  pemeritah  Jokowi-JK sejak  tahun  2015.    Mengapa  demikian? Ini  karena sebagian besar (sekitar 52%) pembatalan  Perda  yang  dilakukan  oleh Kemendagri  terkait  dengan  hambatan investasi.    Oleh  karena  itu,  pembatalan Perda  baru  dapat  dinilai  dampaknya setelah  2  atau  3  semester  ke  depan; apakah  lebih  besar  keuntungan  yang diperoleh oleh daerah (melalui investasi yang  semakin  besar  ke  daerah  karena didorong  oleh  kemudahan  aturan,  atau sebaliknya).
Karenanya, evaluasi pembatalan Perda perlu dilakukan untuk membuktikan kesalahan asumsi pimpinan daerah dalam menilai pembatalan 3.142 Perda.
Setarikan  nafas  dengan  elaborasi  alinea sebelumnya dan merujuk data
pertumbuhan  ekonomi  per  wilayah (regional)  dan  provinsi  di  Indonesia (lihat  Gambar  1)  tampak  terjadi penurunan berarti pada Kwartal II tahun 2015.    Di  Sumatera  misalnya,  pada Kwartal  III  tahun  2014  pertumbuhan ekonomi  berada  di  angka  5.2,  tetapi
pada  Kwartal  II  tahun  2015  angka tersebut  turun  menjadi  3.6.    Hal  yang sama  terjadi  di  region  Jawa  dan Kalimantan.    Ini  berbeda  dengan Kawasan  Timur  Indonesia  (KTI)  yang justru  mengalami  pertumbuhan  cukup signifikan.  Hal ini menjelaskan apa?
Gambar 1. Pertumbuhan ekonomi per regional dan provinsi di Indonesia Sumber: diolah oleh Penulis dari data Bank Indonesia
Perbedaan  pertumbuhan  ekonomi  antara Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, serta KTI
patut diperhatikan sebab terjadi
pertumbuhan  yang  minus  di  beberapa daerah  di  Sumatera  (Aceh  dan  Riau)  dan Kalimantan  (Kalimantan  Timur,  Kaltim). Ini  aneh,  sebab  Aceh,  Riau,  dan  Kaltim adalah  daerah  produsen  mineral,  tetapi pertumbuhan  ekonominya  minus  (sekali lagi  lihat  Gambar  1).    Pertanyaannya, mengapa terjadi pertumbuhan  yang minus?    Jika  dikaitkan  dengan  studi kebijakan,  maka  boleh  jadi  hal  tersebut disebabkan  oleh  regulasi  daerah  yang justru tidak mendorong terhadap pertumbuhan  ekonomi  atau anti-growth (bisa  dalam  bentuk non-tarrief  barrier (NTB),  biaya  jasa  berlebihan,  dan macam sebagainya).
Asumsi lain yang dapat dibangun untuk menjelaskan pertanyaan tersebut  di  atas,  setidaknya  dapat dirujuk pada Grafik 1 (di bawah).  Pada grafik  tersebut  tampak  bahwa  sejak tahun  Juli  2009  (bahkan  sebelumnya) hingga  Desember  2010,  pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami pertumbuhan  yang  signifikan.    Seperti diketahui  bersama,  sepanjang  tahun 2002  hingga  tahun  2009,  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan pembatalan  terhadap  2.246  Perda  di seluruh Indonesia, bila dikaitkan dengan Grafik 1 ini, maka boleh jadi peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut  disebabkan  oleh  pembatalan ribuan  Perda  itu.    Namun  sayangnya, Kemendagri  tidak  memiliki  kajian komprehensif dan mendalam yang dapat menjelaskan hubungan
tersebut
sehingga  klaim  penulis  masih  bersifat hipotetikal.    Tetapi  paling  tidak,  jika berusaha dikait-kaitkan, maka boleh jadi ada  kaitan  antara  pembatalan  ribuan Perda  tersebut  dengan  pertumbuhan ekonomi pada rentang itu.
Meski  begitu,  pada  Desember 2010  terjadi  titik  balik,  di  mana pertumbuhan  ekonomi  yang  signifikan pada periode sebelumnya secara perlahan  mengalami  penurunan  berarti. Padahal antara tahun 2010 hingga tahun 2014 Kemendagri masih tetap melakukan pembatalan Perda—
jumlahnya    1.501  Perda.    Lantas persoalannya,  jangan-jangan  tidak  ada hubungan  antara  pembatalan  Perda dengan pertumbuhan ekonomi?
Inilah  yang  masih  menjadi pertanyaan serius lagi hipotetikal, apakah pembatalan Perda yang dilakukan oleh Kemendagri tidak terkait dengan  regulasi  yang  anti-investasi sehingga tidak berimpak pada pertumbuhan  ekonomi?    Atau  ada logika  politik  lokal  yang  memaksa pembatalan Perda tidak berdampak apa- apa.    Logika  politik  lokal  yang dimaksud adalah penyelenggaraan Pilkada  langsung,  di  mana  keuangan daerah,  sumber  daya  alam,  dan  lainnya diproyeksikan  untuk  kepentingan  elit dan pegembalian modal politik sehingga pembatalan  Perda  benar-benar  tidak mendorong  investasi  dan  pertumbuhan ekonomi.  Oleh karena itu, perlu kiranya dilakukan  penelitian  yang  mendalam dan  intensif  guna  memahami  fenomena ini.
Grafik 1 Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia
Sumber: diolah oleh Penulis dari data BPS
Menyitir Grafik 1 di atas, tampak bahwa terjadi  penurunan  yang  pasti  selepas Jokowi dilantik menjadi presiden RI ke- 7  (Oktober  2014).    Kendati  begitu, penurunan  tersebut  tidak  bisa  begitu saja dianggap sebagai akibat dari kinerja yang  kurang  optimal.    Ada  sebab  lain yang  dapat  dianggap  sebagai  sumber utama  penurunan  ekonomi  nasional,  di antaranya  perlambatan  ekonomi  global pada  tahun  2008  dan  2011  yang memporak-porandakan perekonomian Eropa  (beberapa  negara  mengalami
defisit  anggaran  neraca  berjalan  dan kebangkrutan  seperti  Yunani,  Spanyol,
Italia,  Portugal,  dan  lainnya)  serta beberapa negara Amerika Selatan termasuk Asia. Pun demikian,
perekonomian  lokal  seharusnya  tidak terlalu terpapar dampak ekonomi global tersebut.    Seharusnya  yang  amat mempengaruhi  perekonomian  daerah adalah  regulasi  nasional  dan  lokal  yang berdasar  pada  pendekatan  institusional (melalui  regulasi  yang  pro-invetasi  dan pro-rakyat).
Pembatalan  Perda  ke  depan harus  diperdalam  skopnya,  tidak  hanya kebijakan  yang  berada  di  bawah Kemendagri  saja,  tapi  juga  di  bawah kementerian  lain  yang  terkait  dengan hambatan
investasi,
pungutan bermasalah, kelestarian lingkungan, efektfitas  birokrasi,  transparansi  dan akuntabilitas,  serta  lainnya.    Ini  karena pembatalan  Perda  seharusnya  bukan saja  berhasil  mendorong  pertumbuhan ekonomi  di  daerah  otonom,  tapi  lebih jauh  dari  itu,  yakni  dapat  menurunkan
tingkat pengangguran—yang berimplikasi  secara  langsung  pada peningkatan Indeks Pembangunan
Manusia  (IPM).    Data  Bagan  1  (di bawah)  memperlihatkan  bahwa  di daerah  padat  penduduk  seperti  di  Jawa, tingkat  pengangguran  begitu  tinggi, termasuk  di  daerah-daerah  yang  Perda- nya  banyak  dibatalkan  seperti  di Sumatera  Utara  (Sumut),  Sumatera
Selatan  (Sumsel),  Sulawesi  Selatan (Sulsel), dan lainnya.
Bagan 1 Pengangguran terbuka per Agustus 2015 (dalam ribuan)
Sumber: diolah oleh Penulis dari data BPS
Realitas  yang  dibincangkan  dalam bagian  ini  menunjukkan  bahwa  reaksi, tuntutan,  atau  gugatan  daerah  terkait dengan pembatalan
Perda
yang dihubungkan  dengan  hilangnya  potensi PAD  daerah  masih  perlu  dilakukan kajian  yang  mendalam  dan  serius. Klaim  hilangnya  potensi  PAD  hingga puluhan  miliar  tidak  bisa  dikatakan begitu  saja  tanpa  ada  kajian  akademik yang  dapat  dipertanggungjawabkan. Dan  satu  yang  paling  penting  bahwa belum ada bukti kuat dengan dilakukannya  pembatalan  Perda  di seluruh  pemerintah  daerah  di  Indonesia telah menurunkan
perekonomian daerah.    Oleh  karena  itu,  perlu dilakukan  evaluasi  atau  penilaian  yang akademik  pada  Semester  II  atau  III (setelah  pelaksanaan  pembatalan  Perda ini)  untuk  memahami  sejauhmana pembatalan  Perda  tersebut  berdampak
pada pertumbuhan
ekonomi, peningkatan  investasi  (dalam  negeri maupun  asing),  perbaikan  pelaksanaan good  governance ,  dan  yang  terpenting hadirnya indeks kebahagiaan warga.

## Legalitas Pembatalan Peraturan
Daerah
Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan  perundang-undangan  yang dibuat  atau  dibentuk  oleh  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) Provinsi  dengan  persetujuan  bersama Gubernur.  Manakala, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk
oleh  DPRD  Kabupaten/Kota  dengan persetujuan  bersama  Bupati/Wali  Kota.
Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  adalah materi muatan dalam rangka
penyelenggaraan  otonomi  daerah  dan tugas  perbantuan  serta  menampung
kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Mengenai  kedudukan  Peraturan Daerah  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota dalam  hierarki  peraturan  perundang- undangan  dapat  dilihat  pada  Pasal  7,
Undang-undang  No.  12  tahun  2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan, seperti berikut: i. Undang-undang Dasar Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945; ii. Ketetapan Majelis Permusyarwaratan Rakyat (TAP MPR); iii. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (UU/Perppu); iv. Peraturan Pemerintah (PP);
v. Peraturan
Presiden
(Perpres);
vi. Peraturan  Daerah  Provinsi; dan vii. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Merujuk  pada  jenis  peraturan perundang-undangan,  maka  kekuatan hukum  suatu  peraturan  perundang- undangan  sesuai  dengan  hierarkinya. Ini  sejalan  dengan  asas  ‘kesesuaian antara  jenis,  hierarki,  dan  materi muatan,’ yang mengandung arti peraturan  perundang-undangan  harus memperhatikan  materi  muatan  yang tepat  sesuai  dengan  jenis  dan  hierarki ( lex  superiori  derogat  legi  inferiori ; peraturan
yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan  yang lebih rendah).  Dalam arti kata lain, peraturan yang lebih rendah tidak boleh
bertentangan (disharmoni) dengan peraturan yang lebih tinggi.
Pertanyaannya, bagaimana kalau ada  Peraturan  Daerah  Provinsi  dan
Kabupaten/Kota  bertentangan  dengan undang-undang?    Dan  bagaimana  pula jika ada Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota  bertentangan  dengan Peraturan  Daerah  Provinsi?    Siapakah yang  berhak  membatalkannya?    Untuk menjawabnya,  maka  perlu  penjelasan- penjelasan sebagai berikut.
Pertama, merujuk Undang- undang  No.  23  tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah, pembatalan
Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala  Daerah  (Perkada)  didasarkan pada  Pasal  250,  Ayat  (1)  yang mengamanahkan  Perda  dan  Perkada dilarang bertentangan dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau  kesusilaan.    Dan,  kepentingan umum  yang  dimaksud  (pada  Ayat  (2)) meliputi:
i. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
ii. terganggunya akses terhadap pelayanan publik; iii. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
iv. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
v. diskriminasi  terhadap  suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.
Merujuk Pasal 250, Ayat (1) dan (2)  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  pembatalan  Perda  atau  Perkada didasarkan  atas  tiga  hal:  (i)  disharmoni
kebijakan yang  lebih  tinggi, (ii)
kepentingan umum, dan/atau (iii) kesusilaan. Kedua, siapakah yang membatalkan Perda atau Perkada Provinsi?  Merujuk Pasal 251, Ayat (1), disebutkan: “Perda Provinsi dan peraturan  gubernur  yang  bertentangan dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan  oleh  Menteri.”    Seturut  itu, Pembatalan Perda Provinsi dan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  ditetapkan dengan  keputusan  Menteri  (Kepmen) (Pasal 251, Ayat (4)).
Ketiga, siapa  yang membatalkan Perda  atau  Perkada  Kabupaten/Kota? Merujuk  Pasal  91,  Ayat  (1),  disebutkan bahwa:
“Dalam melaksanakan pembinaan  dan  pengawasan  terhadap penyelenggaraan  Urusan  Pemerintahan yang  menjadi  kewenangan  Daerah kabupaten/kota  dan  Tugas  Pembantuan oleh  Daerah  kabupaten/kota,  Presiden dibantu  oleh  gubernur  sebagai  wakil Pemerintah  Pusat.”    Dilanjutkan  Ayat (2) bahwa dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai pada Ayat  (1),  maka  gubernur  mempunyai tugas di antaranya (lihat Poin e),  yakni: “Melakukan pengawasan terhadap Perda.”    Sejalan  dengan  itu,  pada  Ayat (3) ditegaskan bahwa: “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud  Ayat  (2),  gubernur  sebagai wakil  Pemerintah  Pusat  mempunyai wewenang:”  (salah  satunya)  adalah (lihat  Poin  a),  “Membatalkan  Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali  kota.”    Maka  dalam  hal  ini, gubernur  (sebagai  wakil  pemerintah
pusat)  mempunyai  wewenang  untuk membatalkan Perda dan Perkada.
Di  samping  itu,  kewenangan gubernur  untuk  membatalkan  Perda Kabupaten/Kota  juga  termaktub  dalam Pasal 251, Ayat (2)  yang menyebutkan: “Perda  Kabupaten/Kota  dan  peraturan bupati/wali  kota  yang  bertentangan dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan  oleh  gubernur  sebagai  wakil Pemerintah Pusat.”
Pada  dua  paragraf  di  atas  jelas bahwa pembatalan Perda dan Perkada di tingkat  Kabupaten/Kota  dilakukan  oleh Gubernur  sebagai  wakil  pemerintah pusat  di  daerah.    Namun,  apabila Gubernur  sebagai  wakil  Pemerintah
Pusat tidak membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau peraturan bupati/wali kota (Perkada) yang bertentangan dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang lebih tinggi, kepentingan umum,
dan/atau kesusilaan (sebagaimana dimaksud  pada  Pasal  250,  Ayat  (2)), maka  merujuk  Pasal  251,  Ayat  (3), Menteri  dapat  membatalkan  Perda Kabupaten/Kota dan/atau peraturan bupati/wali kota berkenaan.
Keempat,  merujuk  Pasal  24A Ayat  (1)  UUD  NRI  1945  menyatakan bahwa,  “Mahkamah  Agung  berwenang mengadili  pada  tingkat  kasasi,  menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang
terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnnya yang diberikan oleh undang-undang.” Berdasarkan
ketentuan  ini,  dapat  dipahami  bahwa apabila  terdapat  suatu  Perda  yang bertentangan  dengan  undang-undang,
maka lembaga yang diberikan
kewenangan untuk menguji dan membatalkannya adalah Mahkamah Agung.    Hal  ini  diperkuat  oleh  Pasal  9, Ayat (2), Undang-Undang No. 12 tahun 2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan menyebutkan
bahwa,  “Dalam  hal  suatu  Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-
Undang  diduga  bertentangan  dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.”
Poin  keempat  ini  dapat  memicu polemik,  sebab  di  satu  sisi,  poin pertama  hingga  ketiga  mewenangkan Mendagri  untuk  membatalkan  Perda, tapi  pada  poin  keempat,  MA-lah lembaga  yang  pantas  membatalkannya. Hal ini menunjukkan terjadi disharmonisasi antara peraturan
perundang-undangan  yang  mengatur tentang  legalitas  pembatalan  Perda, antara  Undang-undang  No.  12  tahun 2011  dengan  Undang-undang  No.  23 tahun  2014.    Pertanyaannya,  undang- undang  mana  yang  harus  diikuti  atau patuhi?
Adagium  hukum  mengatakan bahwa  suatu  peraturan  perundang- undangan  masih  dianggap  berlaku sebelum  ada  undang-undang  yang mencabutnya  sehingga  kedua  undang- undang tersebut dapat dijadikan pembenar  ( justify )  dalam  pembatalan
Perda.
Tapi, untuk menjawab pertanyaan di atas, tentu harus mengacu pada kaidah-kaidah penyusunan
perundang-undangan yang berlaku.
Dalam  kaidah  penyusunan  perundang- undangan,  jika  terjadi  disharmonisasi antara  peraturan  perundang-undangan setingkat,  hal  yang  harus  diperhatikan adalah  siapa  pemberi  mandat  undang- undang  tersebut.    Jika  pembentukan salah  satu  undang-undang  di  antara
undang-undang yang bertentangan merupakan  amanat  langsung  dari  UUD NRI 1945, maka undang-undang
tersebutlah  yang  seharusnya  dijadikan tempat berpijak utama dalam kehidupan berhukum  di  Indonesia.    Jika  hal  ini dikontekstualisasi dengan polemik mengenai  legalitas  Mendagri  dalam mencabut  Perda,  maka  secara  normatif Mendagri  memiliki  legalitas  dalam pembatalan  Perda  karena  berpayung pada  dalam  Pasal  251  Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.
Di  luar  itu  semua,  sebagai pengecualian Perda Pajak dan Retribusi Daerah,  sebagaimana  diatur  dalam Undang-undang  No.  28  tahun  2009 tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah, Menteri Keuangan dapat memberikan  rekomendasi  pembatalan Perda kepada Menteri Dalam Negeri.

## Pembatalan  Perda:  Kluster  dan Provinsi
Pada  bagian  awal  sudah  disebutkan bahwa  dasar  pembatalan  Perda  terdiri atas  empat  hal:  (i)  Perda  dan  Perkada tersebut  menghambat  investasi;  (ii) Perda dan Perkada tersebut bertentangan  dengan  undang-undang yang  lebih  tinggi  dan  kepentingan umum; (iii) Perda dan Perkada bertentangan  dengan  UU  No.  23  tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan Putusan Mahkamah Konstitusi; dan (iv) Perda  dan  Perkada  lainnya  yang  dirasa tidak  perlu  karena  merupakan  norma awam  yang  berlaku  di  masyarakat, maka pada bagian ini dianalisis pengklusteran lebih rinci atas peraturan- pertauran  daerah  bermasalah  secara lebih  rinci.    Setidaknya  ada  15  kluster yang dapat digunakan untuk
mempermudah  pembagian  jenis  Perda yang dibatalkan: 6
i. Mineral, Gas, Tambang, dan Batubara
ii. Pajak
iii. Retribusi iv. HIV dan Kesusilaan
v. Penyelenggaraan Adminsitrasi Kependudukan vi. Pertanian dan Perkebunan
vii. Pengelolaan  Barang  Milik Daerah viii. Sumber Daya Air dan Irigasi ix. Izin Gangguan
x. Badan  Usaha  Milik  Daerah (BUMD)
xi. Izin  tertentu  (Izin  Usaha, IMB, dan lainnya)
xii. Penyelenggaraan Urusan Provinsi dan Kabupaten/Kota xiii. Penyelenggaraan Pendidikan,  TKI,  dan  Hak Anak xiv. Jasa  Pelayanan  Tera,  Alat Ukur, dan Timbangan
xv. Pengelolaan Ketenagalistrikan
xvi. Sumbangan  Periode  3  pada Pemerintah
Merujuk  pada  kluster  tersebut, maka  dapat  disimpulkan  beberapa  hal. Pertama,  dari  1.765  Perda  (baik  di tingkat Provinsi
mapun Kabupaten/Kota)  yang  dicabut/direvisi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), retribusi  adalah  Perda  yang  paling
6 Kemendagri  menggunakan  lima  kategori yakni:  (i)  Retribusi  Jasa  Umum,  (ii)  Implikasi Putusan  MK,  (iii)  Pelayanan  Publik,  (iv) Konsekuensi  peralihan  urusan  pemerintahan daerah, dan (v) lain-lain yang meliputi penulisan legal drafting hingga delegasi blanko.
banyak  dibatalkan  (745  Perda),  disusul dengan  Pajak  (279  Perda),  Pengelolaan Barang  Milik  Daerah  (184  Perda), hingga yang terendah HIV dan Kesusilaan (2 Perda) (lihat Bagan 2).
Bagan 2 Pembatalan 1.765 Perda (per Kluster)
Sumber: diolah oleh Penulis dari Kemendagri (2016)
Mengapa  banyak  Perda  retribusi dibatalkan?  Ini karena di banyak daerah retribusi    kerap  bersifat  pajak.    Padahal konsep retribusi  adalah user-benefit charges atau pertukaran dengan pembayaran  harus  menyediakan  jenis jasa  atau  manfaat  pada  pembayarnya. Retribusi merupakan alat untuk membiayai penyediaan jasa tertentu dan bukan suatu mekanisme untuk meningkatkan  PAD.    Untuk  menjamin terjadinya  efisiensi  dalam  penyediaan jasa,  maka  pendapatan  yang  berhasil dikumpulkan  dari  retribusi  tertentu harus habis digunakan untuk menyediakan  jasa  tersebut.    Juga  untuk menjamin hubungan
pembayaran- manfaat,  pendapatan  yang  diterima seharusnya  dipegang  oleh  badan  yang memberikan  jasa  tersebut,  daripada mentransfer  kepada  Dispenda  (Dinas Pendapatan Daerah) setempat.
Berikutnya disusul dengan pajak yang  berjumlah  279  Perda.    Sebagian besar  dari  Perda  pajak  yang  dibatalkan lebih bernuansa pemberatan pada subjek pajak sehingga
memperlambat pertumbuhan ekonomi di daerah.  Pajak daerah  semestinya  tidak  ditegakkan pada  objek  yang  mempunyai  mobilitas tinggi. Objek pajak pada tingkat rendah sebaiknya  diarahkan  pada  objek  yang bermobilitas rendah (contohnya properti dan  gedung,  lampu,  spanduk,  hotel, restoran,  dan  lain  sebagainya).    Hal  ini sekaligus menjamin kebebasan pergerakan  barang  dan  jasa  antar- daerah.
Merujuk  pada  dua  kluster  ini (retribusi  dan  pajak),  dalam  bahasa umum disebut sebagai “pungutan” (jika ditotal  jumlah  keduanya  1.024  Perda), maka  secara  umum  dapat  disimpulkan bahwa 58% pembatalan Perda mengarah  pada  masalah  pungutan;  dan
ini  belum  terkait  dengan  Perda  “Izin Tertentu”  yang  berjumlah  110.    Bila ketiga  kluster  ini  digabungkan,  maka akan berjumlah 1.134 Perda yang setara dengan  64,2%  dari  1.765  Perda  yang dibatalkan  oleh  Menteri  Dalam  Negeri (Mendagri).  Kluster retribusi dan pajak (serta izin tertentu) inilah yang menurut Kemendagri memperlambat pertumbuhan  ekonomi  daerah,  oleh karenanya,  layak  untuk  dibatalkan. Dengan pembatalan ini, diharapkan roda ekonomi  bergerak  dengan  lancar  dan investasi dapat masuk secara mudah.
Kedua, mengenai peralihan kewenangan  sebagai  mandat  Undang- undang  No.  23  tahun  2014  seperti pendidikan  (56  Perda),  Minerba  (83 Perda),  serta  penyelenggaraan  urusan provinsi  dan  kabupaten/kota  (90  Perda) misalnya,  di  mana  total  gabungan kluster  tersebut  berjumlah  229  Perda
(atau setara dengan 12,9%),
menunjukkan  angka  yang  moderat berbanding pembatalan Perda pungutan. Meski  demikian,  Perda  tersebut  harus dibatalkan  karena  sudah  tidak  sesuai lagi  dengan  kewenangan  yang  sudah beralih ke atasnya.
Ketiga,  merujuk  Bagan  3  di bawah,  Pembatalan  Perda  dapat  dibagi ke  dalam  tiga  kategori:  (i)  pembatalan Perda  dengan  kuantitas  tinggi,  (ii) pembatalan  Perda  dengan  kuantitas sedang,  dan  (iii)  pembatalan  Perda dengan  kuantitas  tinggi.    Jawa  Timur, Jawa  Barat,  Sumatera  Utara,  dan Sulawesi  Selatan  adalah  provinsi  yang terkategori  dalam  pembatalan  Perda dengan  kuantitas  tinggi  (Jawa  Timur (142  Perda),  Jawa  Barat  (136  Perda), Sumatera  Utara  (133  Perda),  dan
Sulawesi
Selatan (121
Perda)). Kalimantan  Tengan,  Kalimantan  Barat,
Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, dan Nusa Tenggara Barat terkategori  dalam  pembatalan  Perda dengan  kuantitas  sedang  (Kalteng  (73 Perda),  Kalbar  (69  Perda),  Kalsel  (67 Perda),  Kaltim  (66  Perda),  Aceh  (65
Perda),  Sumbar  (60  Perda),  Sumsel  (60 Perda),  Riau  (53  Perda),  dan  NTB  (53 Perda)). Dan provinsi lainnya terkategori  dalam  pembatalan  Perda dengan kuantitas rendah. Pembatalan Perda dengan kuantitas  tinggi  berlaku  di  provinsi- provinsi  dominan  seperti  Jawa  Timur, Jawa  Barat,  Sumatera  Utara,  dan
Sulawesi Selatan.  Jawa Timur dan Jawa Barat dianggap memiliki jumlah penduduk  besar  di  Jawa,  Sumatera Utara dianggap sebagai pusat perekonomian besar di Sumatera, begitu juga  dengan  Sulawesi  Selatan.    Oleh karena  itu,  tidak  heran  apabila  daerah- daerah berusaha untuk mengatur daerahnya melalui  regulasi  daerah  yang berorientasi  pada  kepentingan  publik. Namun,  penilaian Kemendagri  berbeda. Sebab  itulah,  maka  pembatalan  Perda dilakukan  pada  daerah-daerah  yang simpul ekonomi di Jawa, Sumatera, dan
Sulawesi.  Sementara Pembatalan Perda dengan kuantitas sedang terjadi provinsi-provinsi layer kedua di
Indonesia.
Jadi  kesimpulannya,  peraturan- peraturan daerah yang dibatalkan ternyata  mengikuti  pola  pertumbuhan ekonomi di suatu provinsi (kecuali DKI
Jakarta), jumlah penduduk, dan mobilitas  masyarakat.    Ini  dibuktikan dengan provinsi yang mengalami pembatalan  Perda  yang  tinggi  dan sedang  (serta  rendah)  ternyata  adalah provinsi-provinsi  simpul  di  Indonesia.
Misalnya,  Sumatera  Utara  di  Sumatera, Sulawesi Selatan di Sulawesi, dan Jatim
dan Jabar di Jawa.
Bagan 3 Pembatalan 1.765 Perda (per Provinsi)
Sumber: dioleh oleh Penulis dari Kemendagri (2016)
Keempat, jika pada poin pertama,  terdapat  1.765  Perda  (baik  di tingkat Provinsi mapun Kabupaten/Kota)  yang  dicabut/direvisi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri),
maka  pada  bagian  ini  terdapat  1.267 Perda yang dicabut/direvisi oleh gubernur.    Merujuk  Bagan  4,  dapat disimpulkan  bahwa  kasus  yang  relatif sama  juga  terjadi  pada  bagian  ini  di mana retribusi adalah Perda yang paling banyak  dibatalkan  (411  Perda),  disusul dengan Penyelenggaraan Urusan
Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  (151 Perda),  Pengelolaan  Barang  Milik Daerah  (135  Perda),  Pajak  (125  Perda), dan seterusnya.
Manakala  kluster  terendah  yang dibatalkan  antaranya  adalah  HIV  dan Kesusilaan  serta  Jasa  Pelayanan  Tera, Alat  Ukur,  dan  Timbangan  (masing-
masing  1  Perda),  Badan  Usaha  Milik Daerah (BUMD) (7 Perda), Pengelolaan Ketenagalistrikan (8 Perda), dan lainnya (lihat Bagan 4 di bawah).
Dalam  konteks  ini,  hal  yang sama  dapat  dijelaskan  bahwa  Perda yang  dibatalkan  lbih  mengarah  pada Perda  retribusi  yang  salah  tujuan. Maksudnya,  retrisbusi  tidak  dipungu sebagaimana mestinya, tetapi ia dipungut  yang  sejalan  dengan  fungsi pajak.  Oleh karena itu, patut dibatalkan. sementara  itu,  pembatalan  Perda  terkait dengan Penyelenggaraan Urusan Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  lebih disebabkan  oleh  peralihan  urusan  dari kabupaten/kota  ke  provinsi  atau  pusat; karenanya gubernur membatalkan Perda-perda berkenaan.
Bagan 4 Pembatalan 1.267 Perda (per Kluster)
Sumber: diolah oleh Penulis dari Kemendagri (2016)
Kelima, pembatalan 1.267 Perda yang  dilakukan  gubernur  menunjukkan pola yang berbeda dengan poin ketiga di atas.    Pada  bagian  ini  provinsi  yang melakukan  pembatalan  tidak  mengikut pola  pertumbuhan  ekonomi  di  suatu provinsi, jumlah penduduk, dan mobilitas  masyarakat,  tetapi  lebih  acak dari  itu.    Ini  bisa  dilihat  dari  urutan berikut (dimulai dari yang tertinggi): (i)
Jawa  Timur  membatalkan  94  Perda, Jawa  Tengah  dan  Maluku  (84  Perda), Lampung  dan  Sumatera  Barat  (78 Perda),  Bali  (71  Perda),  NTT  (69 Perda),  Kalimantan  Selatan  (65  Perda), dan  NTB  (63  Perda)  (lihat  Bagan  5). Keunikan  temuan  ini  patut  dilakukan pendalaman  kajian  guna  mendapatkan jawaban  yang  sesuai  dengan  kebutuhan pembatalan Perda.
B agan 5 Pembatalan 1.267 Perda (per Provinsi)
Sumber: diolah oleh Penulis dari Kemendagri (2016)
Menyitir  Bagan  5  di  atas,  dapatlah disimpulkan  beberapa  hal.    Pertama,
pembatalan Perda oleh gubernur memang memerlukan ‘keberanian’ tersendiri  (oleh  gubenur  sebagai  wakil pemeirntah  pusat).    Ia  harus  berani menjadi  pemimpin  daerah  yang  tidak popular  terutama  dalam  menegakkan aturan  dalam  rangka  menghadirkan kesejahteraan  bagi  masyarakat  luas. Kedua,  komunikasi  dan  koodinasi menjadi  kunci  sukses  dan  keberhasilan gubernur untuk mengajak kabupaten/kota guna memahami kesalahan  yang  harus  mereka  lakukan dengan cara mencabut peraturan- peraturan  daerah  bermasalah.    Ketiga,
Perda  pungutan  harus  ditimbang  ulang kontennya agar investor mau menanamkan  modalnya  di  daerah—dan tidak  merasa  diberatkan  oleh  banyak pungutan  yang  menyebabkan  ekonomi biaya tinggi ( high cost economy ).
Secara  keseluruhan,  pembatalan 3.143  Perda  memang  harus  dilakukan dalam rangka menegakkan aturan sebagaimana  tertuang  dalam  Undang- undang No. 23 tahun 2014 dan Putusan MK,  mendorong  pertumbuhan  ekonomi yang  terus  melambat  sejak  pelantikan Joko  Widodo  sebagai  Presiden  ke-7
Indonesia (lihat Grafik 1), dan ‘menghadirkan kembali’ otonomi daerah dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

## Daftar Pustaka
Ali,  K.    2002.    Understanding
decentralization:  local  power over decision-making for comprehensif planning in Florida. Disertasi PhD. Michigan University. Escobar-Lemmon,  M.C.    2000.    The causes and process of decentralization.    Disertasi  PhD.
The University of Arizona.
Hoggart,  K.    1981. Local  decision- making  autonomy:  a  review  of conceptual  and  methodological issues .   London:  King’s  College Press.
Kementerian  Dalam  Negeri  Republik
Indonesia.    2016. Daftar Pembatalan  Perda/Perkada  dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang Dibatalkan . Jakarta: Kemendagri RI.
Leo Agustino.  2014. Politik Lokal dan Otonomi  Daerah .    Bandung Alfabeta.
Rosenbloom,  D.H.    1993. Public administrastion:  understanding management, politics, and law in the  public  sector .    New  York:
McGraw-Hill.
Sammoff,  J.    1990.    Decentralization: the  politics  of  intervention.
Development  and  Change 21:
513-530.
Seabright, P.  1996.  Accountability and decentralization  in  government: an  incomplete  contracts  model.
European Economics Review 40:
61-89.
Smith,  B.C.    1985. Decentralization: the  territorial  dimension  of  the state .  London: Allen & Unwin.
Undang-undang  No.  22  tahun  1999 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang  No.  25  tahun  1999 tentang  Perimbangan  Keuangan Pusat dan Daerah.
Undang-undang  No.  28  tahun  2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Undang-undang  No.  12  tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan Perundangan-undangan.
Undang-undang  No  23  tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah .