## KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIK PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Oleh : Jiddy Masyfu’ 1

## Email : Jiddymasyfu@ymail.com

## Abstrak
Masalah pendidikan merupakan persoalan  yang sangat penting bagi semua umat. Pendidikan selalu menjadi tumpuan harapan untuk mengembangkan individu dan masyarakat.  Untuk  itu,  perlu  adanya  peningkatan  mutu  pendidikan  terutama pendidik.  Hal  ini  karena  pendidik  menempati  posisi  yang  sangat  berpengaruh terhadap perkembangan peserta didik untuk mendapatkan eksistensi fitrahnya.Tugas pendidikan ini tidak hanya menjadi tugas dari guru maupun orang tua  saja  akan  tetapi  juga  menjadi  tugas  dari  pemerintah.  Salah  satu  usaha  yang dilakukan  pemerintah  untuk  memperbaiki  pendidikan  Islam  di  Indonesia  dapat kita  lihat  komitmen  mereka  dalam  PP  NO.  19  Tahun  2005  tentang  Standar Nasional  Pendidikan    bab  VI  dan  PP  RI  No  19  Tahun  2005  tentang  Standar Nasional Pendidikan, bab VI pasal 28 ayat (3). Tujuan penelittian ini adalah untuk mendeskripsikan  kebijakan  pemerintah  dalam  meningkatkan  mutu  pendidik pendidikan  agama  Islam.  Metode  pada  penelitian  ini  menggunakan  metode deskriptif. Metode deskriptif adalah sebuah penelitian yang mempelajari masalah- maslah  dalam  masyarakat,  serta  tatacara  yang  berlaku  dalam  masyarakat  serta situasi-situasi  tertentu,  termasuk  tentang  hubungan,  kegiatan-kegiatan,  sikap- sikap,  pandangan-pandangan  serta  proses-proses  yang  sedang  berlangsung  dan pengaruh-pengaruh  dari  suatu  fenomena.  Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan, diketahui  bahwa  Untuk  meningkatkan  mutu  pendidik  pendidikan  agama  Islam pemerintah  sudah  mengaturnya  salah  satunya  dengan  mengeluarkan  kebijakan yang tertuang dalam PP NO. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bab  VI  dan  PP  RI  No  19  Tahun  2005  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan,  bab VI  pasal  28  ayat  (3).  Diharapkan  dengan  adanya  peraturan  pemerintah  tersebut mutu mutu pendidik pendidikan agama Islam akan semakin meningkat.
Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Mutu Pendidikan  Agama Islam.

## Pendahuluan
Pendidikan pada dasarnya merupakan sarana strategik untuk meningkatkan potensi  bangsa  agar  mampu  berkiprah  dalam  tataran  yang  lebih  global.  Hanson dan  Brembeck  menyebutkan  bahwa  pendidikan  itu  sebagai “investment  in
1 Dosen Pascasarjana Konsentrasi Pendidikan Islam UNISDA Lamongan
people” untuk  pengembangan  individu  dan  masyarakat,  dan  di  sisi  lain pendidikan merupakan sumber untuk pertumbuhan ekonomi. 2
Perbaikan  kualitaspendidikan  tidak  dapat  hanya  dengan  melakukan peningkatan  sarana  danprasarana,  perubahan  kurikulum  atau  meningkatkan kualifikasi  masukandari  sistem  pendidikan  tanpa  memperhatikan  kualitas  dan nasib  ataukesejahteraan  pendidik.  Perbaikan  sarana  dan  prasarana,  kurikulum telahbanyak  dilakukan,  namun  demikian,  masih  sedikit  yang  dilakukan denganmenyentuh kebutuhan dan nasib pendidik secara utuh.
Para ahli di bidang pendidikan, secara terus terang mengakui bahwa pokok persoalan pendidikan yang sering dibahas dalam berbagai kesempatan selama ini lebih  terfokus  kepada  masalah  kurikulum  ketimbang  dengan  masalah  pendidik. Padahal,  telah  menjadi  pemahaman  umum  bahwa  masalah  pendidik  jauh  lebih penting  daripada  masalah  kurikulum  dan  komponen  pendidikan  lain.  Pernyataan tersebut  memberikan  gambaran  bahwa  masalah  pendidik  atau  guru  memang belum  sepenuhnya  mendapatkan  perhatian  yang  memadai  oleh  para  praktisi pendidikan, apalagi oleh pengambil kebijakan pendidikan.
Pendidik sebagai salah satu komponen terpenting dalam sistem pendidikan harus  mendapat  perhatian  yang  utama  dan  utama.  Kualitas  atau  mutu  mereka harus senatiasa ditingkatkan. Di samping itu kesejahteraan dari sisi material juga harus  mendapat  perhatian  yang  serius.  Dengan  begitu  mereka  dapat  bekerja maksimal dalam meningkatkan kualitas pendidikan, tanpa harus memikirkan hal- hal lain yang terkait dengan kebutuhan hidup mereka.
Dalam uraian di  atas, penulis menjelaskan kriteria seorang pendidik  yang dapat dikatakan professional dan kompeten. Di samping itu dijelaskan juga hal-hal yang  terkait  dengan  program  peningkatan  mutu  pendidik,  baik  yang  dapat dilakukan  oleh  lembaga  pendidikan,  maupun  yang  saat  ini  dilakukan  oleh pemerintah seperti sertifikasi guru dan dosen.

## Pembahasan
2 John W Hanson. dan Cole S. Brembeck , Education and the Development of Nations, (New York: Holt : Rinehart and Winston, tanpa tahun), 23.

## 1. Pengertian Mutu Pendidik
Dalam  kamus  besar  Bahasa  Indonesia  dinyatakan,  bahwa  pendidik adalah  orang  yang  mendidik. 3 Dalam  pengertian  yang  lazim  digunakan, pendidik  adalah  orang  dewasa  yang  bertanggung  jawab  memberikan pertolongan  pada  paserta  didiknya  dalam  perkembangan  jasmani  dan rohaninya,  agar  mencapai  tingkat  kedewasaan,  mampu  mandiri  dalam memenuhi  tugasnya  sebagai  hamba  dan  khalifah  Allah  swt  dan  mampu melakukan tugas  sebagai makhluk sosial  dan sebagai  makhluk individu  yang mandiri. 4
Istilah  pendidik  mencakup  pula  guru,  dosen,  dan  guru  besar.  Guru adalah  pendidik  professional  dengan  tugas  utama  mendidik,  mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas  utama  mentransformasikan,  mengembangkan,  dan  menyebarluaskan ilmu  pengetahuan,  teknologi  dan  seni  melalui  pendidikan,  penelitian,  dan pengabdian  kepada  masyarakat.  Sedangkan  guru  besar  atau  professor  adalah jabatan  fungsional  tertinggi  bagi  dosen  yang  masih  mengajar  di  lingkungan satuan pendidikan tinggi. 5
Mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa  yang  menunjukkan  kemampuannya  dalam  memuaskan  kebutuhan  yang ditentukan oleh pelanggan. 6 Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu dapat dilihat  mulai  dari  input,  proses,  dan  output.  Kualitas  atau  mutu  adalah conformance to requirement yaitu sesuai yang diisyaratkan atau distandarkan.
Suatu  produk  memiliki  kualitas  apabila  sesuai  dengan  standar  kualitas  yang telah  ditentukan.  Standar  kualitas  meliputi  bahan  baku,  proses  produksi,  dan produksi jadi. 7
3 W.J.S. Perwadarmita, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 250.
4 Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam , (Jakarta: Kencana, 2010), 159.
5 Ibid, 160
6 Edward Sallis, Total Quality Management in Education, (Jogjakarta: IRCiSoD, 2010), 56.
7 Philip B. Crosby, Quality is Free, (Mc-Graw Hill Book: New York, 1979), 58.
Kualitas adalah “doing the right thing, right time, always striving for improvement,  and  always  satisfying  the  customers”. Selain  itu  kualitas merupakan  suatu  kondisi  dinamis  yang  berhubungan  dengan  produk,  jasa, manusia,  proses,  dan  lingkungan  yang  memenuhi  atau  melebihi  harapan. 8
Kualitas  atau  mutu  apabila  diaplikasikan  ke  dalam  dunia  pendidikan  sebagai berikut:
a. kualitas mencakup usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan
b. kualitas mencakup produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan
c. kualitas  merupakan  kondisi  yang  selalu  berubah  (misalnya  apa  yang dianggap  merupakan  kualitas  saat  ini  mungkin  dianggap  kurang berkualitas pada masa mendatang).
Dalam  manajemen  mutu  terpadu  makna  kualitas  atau  mutu  adalah suatu  filosofi  komprehensif  tentang  kehidupan  dan  kegiatan  lembaga  yang menekankan perbaikan berkelanjutan tujuan fundamental untuk meningkatkan mutu, produktivitas, dan mengurangi pembiayaan. 9
Dari  uraian  tentang  mutu  di  atas,  maka  mutu  pendidik  merupakan kualitas  sesuai  dengan  standar  yang  telah  ditentukan  oleh  pelanggan,  baik pelanggan internal maupun eksternal.

## 2. Standar Mutu Pendidik/Guru Pendidikan Agama Islam
Dalam  PP  no.  19  Tahun  2005  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan bab  VI  disebutkan  bahwa  Pendidik    secara  umum  harus  memiliki  kualifikasi akademik  dan  kompetensi  sebagai  agen  pembelajaran,  sehat  jasmani  dan rohani,  serta  memiliki  kemampuan  untuk  mewujudkan  tujuan  pendidikan nasional. 10
a. Standar kualifikasi
8 Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana, Total Quality Management (TQM), (Yogyakarta: Penerbit Andi Offset, 1998), 120.
9 Syafauddin, Manajemen  Mutu  Terpadu  dalam  Pendidikan:  Konsep,  Strategi,  dan  Aplikasi, (Jakarta: Grasindo, 2002), 29.
10 Undang-Undang SISDIKNAS No.  20  Tahun  2003  &  PP  RI  No.  47  Tahun  2008 ,  (Bandung: Rhustyb Publiser, 2009), 77.
Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  adalah tingkat  pendidikan  minimal  yang  harus  dipenuhi  oleh  seorang  pendidik yang  dibuktikan  dengan  ijazah  dan/atau  sertifikat  keahlian  yang  relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 11
Pendidikan  mutu  guru  sebagai  pendidik  dan  tenaga  kependikan dilaksanakan  dengan  mengacu  pada  standar  pendidik  dan  tenaga kependidikan  mata  pelajaran  dalam  Standar  Nasional  Pendidikan  (SNP). Untuk itu dilakukan kegiatan-kegiatan penyediaan guru pendidikan agama Islam  untuk  satuan  pendidikan  peserta  didik  usia  dini,  pendidikan  dasar, pendidikan  menengah,  dan  pendidikan  tinggi  pada  jalur  formal  dan  non formal,  serta  informal.  Dilakukan  pula  pendidikan  dan  pelatihan  metode pembelajaran pendidikan agama Islam, pemberian bea peserta didik Strata 1 (S1) untuk guru pendidikan agama Islam, dan juga melakukan sertifikasi guru pendidikan agama Islam.
Peningkatan  kemampuan  guru  juga  diberikan  kepada  guru-guru yang  belum  mencapai  gelar  S1  sesuai  dengan  Undang-Undang  yaitu memberikan kesempatan melanjutkan pendidikan tanpa banyak meninggalkan  tugas-tugas  di  sekolah  yaitu  dengan  merancang  suatu program  pendidikan dualmode  system . Dualmode  system adalah  dua modus  belajar  yaitu  menggunakan  modul  sebagai  bahan  belajar  mandiri (BBM),  kemudian  ada  kuliah  secara  tatap  muka  di  tempat  yang  sudah ditunjuk  dan  disepakati  antara  mahasiswa  dengan  dosennya. Dualmode system itu  hakekatnya  sama  dengan  Universitas  Terbuka  yang melaksanakan  belajar  jarak  jauh,  namun  berbeda  dengan  kelas  jauh  dari suatu perguruan tinggi. Kalau kelas jauh perguruan tinggi membuka kelas di  luar  kampusnya,  sehingga  menyulitkan  untuk  mengontrol  kualitas pembelajaran dan kualitas lulusannya.
Secara  Undang-Undang  kegiatan  ini  legal,  karena  ada  pasal  atau Bab  dalam  Undang-Undang  Sistem  Pendidikan  Nasional  No.  20  tahun 2003  pasal  31  dan  SK  Mendiknas  No.  107/U/2001  tentang  PTJJ
11 Ibid. 77.
(Perguruan  Tinggi  Jarak  Jauh).  Dalam  Undang-Undang  itu  secara  lebih spesifik  mengizinkan  penyelenggaraan  pendidikan  di  Indonesia  untuk melaksanakan  pendidikan  melalui  cara  Perguruan  Tinggi  Jarak  Jauh dengan  memanfaatkan  teknologi  komunikasi  dan  informasi,  misalnya dengan  memanfaatkan  perangkat  komputer  dengan  internetnya  seperti  e- learning  atau  e-mail.  Belajar  jarak  jauh  ini  tidak  boleh  diselenggarakan atau  dibuka  oleh  perguruan  tinggi  yang  tidak  ditugasi,  jadi  harus dikendalikan atau dikoordinasikan. 12
Ada dua jalur/cara dalam rangka peningkatan kualitas kemampuan guru,  pertama  adanya  jalur  resmi  untuk  mengikuti  pendidikan  S1,  kedua yang  rutin  mengikuti  kegiatan-kegiatan  melalui  Musyawarah  Guru  Mata Pelajaran  (MGMP).  Dari  kedua  jalur  ini,  diharapkan  guru  pendidikan agama Islam di sekolah tidak berjalan begitu saja dan kemampuannya juga tidak meningkat. Sebagai orang Islam kita berpegang kepada suatu kaidah yang  menyatakan  bahwa “kalau  hari  ini  lebih  jelek  dari  hari  kemarin, maka celaka. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, maka rugi, dan kalau  hari  ini  lebih  bagus  dari hari  kemarin, maka  beruntung”. Maka harus  ada  upaya-upaya  untuk  terus  menerus  belajar min  al-mahdi  ila  al- lahdi . Artinya guru harus senantiasa meningkatkan kualitas dirinya.
Dalam manajemen mutu perbaikan terus menerus merupakan suatu keharusan. 13 Artinya  semua  komponen  yang  terlibat  dalam  sebuah organisasi  termsuk  guru  harus  senantiasa  melihat  segala  kekurangannya dan  tetap  melakukan  perbaikan  demi  tercapainya  tujuan  yang  telah ditentukan bersama.
b. Standar kompetensi
Istilah  kompetensi  guru  mempunyai  banyak  makna,  Broke  and Stone  mengemukakan  bahwa  kompetensi  guru  merupakan  gambaran kualitatif tentang hakikat perilaku guru yang penuh arti. 14 Sedangkan dalam
12 Ibid. 78.
13 Edward Sallis, ............................................................, 76.
14 E.  Mulyasa, Standar  Kompetensi  dan  Sertifikasi  Guru ,  (Bandung:  Remaja  Rosdakarya,  2007), hlm. 25
PP  RI  No  19  Tahun  2005  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan,  bab  VI pasal  28  ayat  (3)  disebutkan  bahwa  kompetensi    sebagai  agen pembelajaran  pada  jenjang  pendidikan  dasar  dan  menengah  serta pendidikan  anak  usia  dini  meliputi:  kompetensi  pedagogik,  kompetensi kepribadian, kompetensi professional, dan kompetensi sosial. 15

## 1) Kompetensi pedagogik
Dalam  Standar  Nasional  Pendidikan,  penjelasan  pasal  28  ayat  (3) butir  a  dikemukakan  bahwa  kompetensi  pedagogik  adalah kemampuan  mengelola  pembelajaran  peserta  didik  yang  meliputi pemahaman  terhadap  peserta  didik,  perancangan  dan  pelaksanaan pembelajaran,  evaluasi  hasil  belajar,  dan  pengembangan  peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. 16
Lebih  lanjut  dalam  RPP  tentang  guru  dikemukakan  bahwa “kompetensi  pedagogik  merupakan  kemampuan  guru  dalam pengelolaan  pembelajaran  peserta  didik  yang  sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:
a) Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan
b) Pemahaman terhadap peserta didik
c) Pengembanagan kurikulum/silabus
d) Perencanaan pembelajaran
e) Pelaksanaan pembelajran yang mendidik dan dialogis
f) Pemanfaatan teknologi pembelajaran
g) Evaluasi hasil belajar
h) Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potendi yang dimilikinya. 17
2) Kompetensi kepribadian
15 Undang-Undang  Sisdiknas  No.  20  Tahun  2003  &  PP  RI  No.  47  Tahun  2008. ......................................, 77.
16 E.  Mulyasa, Standar  Kompetensi  dan  Sertifikasi  Guru,  ............................................................ , 75.
17 Ibid, 76.
Dalam  Standar  Nasioanal  Pendidikan,  penjelasan  pasal  28  ayat  (3) butir  b,  dikemukakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  kompetensi kepribadian  adalah  kemampuan  kepribadian  yang  mantap,  stabil, dewasa,  arif,  dan  berwibawa,  menjadi  teladan  bagi  peserta  didik  dan berakhlak mulia. 18
Lebih lanjut dalam PP RI No. 74 tahun 2008 pasal 3 ayat (5) dijelaskan kompetensi kepribadian guru sekurang-kurangnya mencakup: beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, arif dan bijaksana, demokratis, mantap, berwibawa, stabil, dewasa, jujur, sportif, menjadi teladan bagi peserta didik  dan  masyarakat,  secara  obyektif  mengevaluasi  kinerja  diri,  dan mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. 19
Moh.  Uzer  Usman  menjelaskan  bahwa  kemampuan  pribadi  ini meliputi hal-hal berikut: 20
a) Mengembangkan  kepribadian  yang  meliputi;  bertaqwa  kepada Tuhan Yang Maha Esa; berperan dalam masyarakat sebagai warga Negara  yang berjiwa Pancasila; mengembangkan sifat-sifat terpuji yang dipersyaratkan bagi jabatan guru.
b) Berinteraksi  dan  berkomunikasi,  yang  meliputi;  berinteraksi dengan  sejawat  untuk  meningkatkan  kemampuan  profesional; berinteraksi dengan masyarakat untuk penunaian misi pendidikan.
c) Melaksanakan  bimbingan  dan  penyuluhan,  yang  meliputi; mengkaji  siswa  yang  mengalami  kesulitan  belajar;  membimbing murid yang berkelainan dan berbakat khusus.
d) Melaksanakan  administrasi  sekolah,  yang  meliputi;  mengenal pengadministrasian  kegiatan  sekolah;  dan  melasanakan  kegiatan administrasi sekolah.
18 Ibid, 77.
19 Anonim, Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 Guru dan Dosen, Undang-Undang RI Tahun 2003 Sisdiknas dan PP RI N0. 19 Tahun 2005, (Surabaya: Wacana Intelektual, 2009), 25.
20 Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 16.
e) Melaksanakan  penelitian  sederhana,  yang  meliputi;  mengkaji konsep  dasar  penelitian  ilmiah;  dan  melaksnakan  penelitian sederhana.

## 3) Kompetensi profesional
Dalam  pasal  1  ayat  4  Undang-Undang  Guru  dan  Dosen  Nomor  14 Tahun  2005  dijelaskan  bahwa  profesional  adalah  pekerjaan  yang dilakukan  oleh  seseorang  dan  menjadi  sumber  penghasilan  kehidupan yang  memerlukan  keahlian,  kemahiran  atau  kecakapan  yang memenuhi  standar  mutu  atau  norma  tertentu  serta  memerlukan pendidikan profesi.
Burhanudin  Salam  dalam  Haidar  Putra  Daulay  menyatakan profesionalis  adalah  pekerjaan  yang  menghasilkan  nafkah  hidup  dan menghendaki suatu keahlian.Cirinya sebagai berikut:
a) Memiliki keahlian di bidang tertentu
b) Menggunakan waktunya untuk bekerja dalam bidang tersebut
c) Hidup dari pekerjaan tersebut
d) Bukan sebagai hobi. 21
Guru  adalah  jabatan  profesional  yang  memerlukan  berbagai  keahlian khusus.  Sebagai  suatu  profesi,  maka  harus  memenuhi  kriteria professional, sebagai berikut: 22
a) Fisik: sehat jasmani dan rohani, tidak mempunyai cacat tubuh yang bisa menimbulkan ejekan atau rasa kasihan dari peserta didik.
b) Mental/kepribadian:  berjiwa  pancasila,  mampu  menghayati GBHN,  mencintai  bangsa  dan  sesama  manusia  dan  rasa  kasih sayang  kepada  anak  didik,  berbudi  pekerti  yang  luhur,  berjiwa kreatif,  dapat  memanfaatkan  rasa  pendidikan  yang  ada  secara maksimal,  mampu  menyuburkan  sikap  demokrasi  dan  penuh tenggang  rasa,  mampu  mengembangkan  kreativitas  dan  tanggung
21 Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: Kencana, 2007), 76.
22 Oemar  Malik, Pendidikan  Guru  Berdasarkan  Pendekatan  Kompetensi (Jakarta:  Bumi  Aksara, 2006), 36.
jawab  yang  besar  akan  tugasnya,  mampu  mengembangkan kecerdasan  tinggi,  bersikap  terbuka,  peka,  dan  inovatif, menunjukkan  rasa  cinta  kepada  profesinya,  ketaatannya  akan disiplin, dann memiliki sense of humor .
c) Keilmiahan/pengetahuan:  memahami  ilmu  yang  dapat  melandasi pembentukan  diri,  memahami  ilmu  pendidikan  dan  keguruan  dan mampu  menerapkannya  dalam  tugasnya  sebagai  pendidik, memahami dan menguasai serta mencintai ilmu pengetahuan yang akan diajarkan, memiliki pengetahuan yang cukup tentang bidang- bidang  yang  lain,  senang  membaca  buku-buku  ilmiah,  mampu memecahkan persoalan secara sistematis terutama yang berhubungan  dengan  mata  pelajaran,  dan  memahami  prinsip- prinsip kegiatan pembelajaran.
d) Keterampilan:  mampu  berperan  sebagai  organisator  proses pembelajaran,  mampu  menyusun  bahan  pembelajaran  atas  dasar pendekatan  struktural,  interdisipliner,  fungsional,  behavior,  dan teknologi,  mampu  menyusun  garis  besar  program  pembelajaran, mampu  memecahkan  dan  melaksanakan  teknik-teknik  mengajar yang baik dalam mencapai tujuan pendidikan, mampu merencanakan  dan  melaksanakan  evaluasi  pendidikan,  dan memahami  dan  mampu  melaksanakan  kegiatan  dan  pendidikan luar sekolah.

## 4) Kompetensi sosial
Kompetensi  sosial  adalah  kemampuan  guru  sebagai  bagian  dari masyarakat  untuk  berkomunikasi  dan  bergaul  secara  efektif  dengan peserta  didik,  sesama  pendidik,  tenaga  kependidikan,  orang  tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar secara lisan, tulisan dan isyarat. 23
Arikunto  mengemukakan  kompetensi  social  mengharuskan  guru memiliki  kemampuan  komunikasi  sosial  baik  dengan  peserta  didik,
23 Kementerian  Agama  RI, Modul  Pengembangan  Pendidikan  Agama  Islam, (Jakarta:  Kemenag RI, 2010), 3
sesame  guru,  kepala  sekolah,  pegawai  tata  usaha,  bahkan  dengan anggota masyarakat. 24
Guru  adalah  makhluk  sosial,  yang  dalam  kehidupannya  tidak  bisa terlepas  dari  kehidupan  social  masyarakat  dan  lingkungan  sekitarnya. Oleh  karena  itu  guru  dituntut  untuk  memiliki  kompetensi  sosial  yang memadai,  terutama  dalam  kaitannya  dengan  pendidikan,  yang  tidak terbatas  pada  pembelajaran  di  sekolah  tetapi  juga  pada  pendidikan yang terjadi dan berlangsung di masyarakat. 25
Guru dalam pandangan al-Gazali mengemban dua misi sekaligus, yaitu tugas  keagamaan,  ketika  guru  melakukan  kebaikan  dengan menyampaikan  ilmu  pengetahuan  kepada  manusia  sebagai  makhluk termulia. Sedangkan yang termulia dari tubuh manusia  adalah hatinya. Guru  bekerja  menyempurnakan,  membersihkan,  menyucikan  dan membawa  hati  itu  menuju  Allah.  Tugas  lainnya  adalah  tugas sosiopolitik  (kekhalifahan),  dimana  guru  membangun,  membangun, memimpin  dan  menjadi  teladan  yang  menegakkan  keteraturan, kerukunan,  dan  menjamin  keberlangsungan  masyarakat,  yang keduanya  berujung  pada  pencapaian  kebahagiaan  di  akhirat.  Oleh karena  itu  guru  harus  memiliki  standar  kualitas  pribadi  tertentu,  yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri dan disiplin. 26
Setidaknya ada tujuh kompetensi social  yang harus dimiliki guru agar dapat  berkomunikasi  dan  bergauk  secara  efektif,  baik  di  sekolah maupun  di  masyarakat.  Ketujuh  kompetensi  tersebut  dapat diidentifikasikan sebagai berikut:
a) Memiliki  pengetahuan  tentang  adat  istiadat  baik  social  maupun agama
b) Memiliki pengetahuan tentang budaya dan tradisi
c) Memiliki pengetahuan tentang inti demookrasi
d) Memiliki pengetahuan tentang estetika
24 Ibid. 4
25 E. Mulyasa, ............................................................, 173.
26 Ibid, 174.
e) Memiliki apresiasi dan kesadaran social
f) Memiliki sikap yang benar terhadap pengetahuan dan pekerjaan
g) Setia terhadap harkat dan martabat manusia. 27
Keempat  standar  kompetensi  guru  tersebut  masih  bersifat  umum dan  perlu  dikemas  terutama  guru  pendidikan  agama  Islam,  dengan menempatkan  manusia  sebagai  makhluk  ciptaan  Allah  yang  beriman  dan bertaqwa,  serta  sebagai  warga  Negara  Indonesia  yang  demokratis  dan bertanggungjawab. 28
Di  kalangan  pemikir  Islam,  pembicaraan  tentang  pendidik  yang professional  sudah  lama  berlangsung,  walaupun  penjabarannya  belum tersistematisasi  dan  terkoordinasi  sebagaiamana  yang  terjadi  di  masa sekarang.  Pejabaran  profesi  dan  kompetensi  pendidik  terkadang  masih bercampur  aduk  dengan  pembicaraan  tentang  kode  etik  pendidik  yang merupakan  salah  satu  ciri  kalangan  professional,  seperti  dokter  dan pengacara. 29
Abuddin  Nata,  menyimpulkan  kriteria  seorang  pendidik  yang dipaparkan  oleh  Al-Ghazali  ke  dalam  enam  belas  kriteria.  Kriteria  yang harus  dimiliki  oleh  seorang  pendidik  adalah,  harus  manusiawi,  humanis, demokratis,  terbuka,  adil,  jujur,  berpihak  pada  kebenaran,  menjunjung akhlak  mulia,  toleran,  egaliter,  bersahabat,  pemaaf  dan  menggembirakan. Dengan  sifat-sifat  yang  demikian,  maka  seorang  pendidik  dapat menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dalam keadaan yang partisipatif, aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan (paikem). 30
Sebagian besar dari kriteria yang disampaikan oleh ahli pendidikan Islam  seperti  al-Ghazali  di  atas,  lebih  banyak  terkait  dengan  kompetensi kepribadian  dan  social.  Adapun  kompetensi  akademik  dan  pedagogik tampaknya  kurang  mendapat  perhatian.  Hal  ini  menurut  mereka,
27 Ibid, 176.
28 E. Mulyasa, ............................................................ , 27.
29 Abuddin Nata, ............................................................ , 168.
30 Ibid, Selengkapnya  lihat  Abuddin  Nata, Menuju  Sukses  Sertifikasi  Guru  Dan  Dosen, (Ciputat: Fazamedia, 2009), 40-41.
kompetensi  kepribadian,  akhlak  dan  social  lebih  utama  dibandingkan dengan  kompetensi  lainnya.  Kompetensi  akademik  dan  pedagogik berkaitan  dengan  pembinaan  mutu  intelektual  dan  keterampilan  peserta didik,  sedangkan  kompetensi  kepribadian  dan  sosial  berkaitan  dengan pembinaan mutu akhlak dan kepribadian peserta didik. 31

## 3. Strategi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Sudahkah guru di negeri ini menjadi sosok  yang ideal bagi murid- muridnya? Secara kasat  mata sepertinya belum, masih banyak kelemahan dan  kekurangan  guru  di  negeri  ini,  baik  aspek  intelektualitas,  moralitas, maupun dedikasi sosialnya. 32
Oleh karena itu, peningkatan kualitas guru adalah salah satu kunci memajukan  pendidikan  yang  ditunggu-tunggu  oleh  anak  didik  dan masyarakat  secara  umum.  Berbagai  program  harus  diadakan  untuk menunjang  pengembangan  potensi  guru  ini.  Disisi  lain  guru  juga  harus termotivasi untuk banyak membaca, berlatih berkarya, serta menjadi figure inspirator dan motivator bagi anak didik dan masyarakat.
Tanpa  daya  keinginan  dalam  diri  guru,  maka  usaha  apapun  yang dilakukan  oleh  pemerintah  tidak  ada  artinya,  karena  hanya  formalitas belaka, tanpa ada energy perubahan ke arah yang lebih baik sesuai dengan harapan yang diinginkan semua pihak. Hanya sekadar mengikuti pelatihan tanpa ada efeknya. 33
Secara  umum  terdapat  beberapa  langkah  strategi  yang  dapat diimplementasikan  dalam  lingkungan  kependidikan  dengan  tujuan  bahwa peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan akan behasil melalui strategi- strategi berikut ini:
a. Evaluasi diri self assessment
Evaluasi diri sebagai langkah awal bagi setiap sekolah yang ingin, atau merencanakan  untuk  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia.
31 Ibid, 170.
32 Jamal ma’mur Asmani, Manajemen Pengelolaan Dan Kepemimpinan Pendidikan Professional, (Jogjakarta, DIVA Press, 2009), 58.
33 Ibid, 59.
Kegiatan ini dimulai dengan curah pendapat brainstorming yang diikuti oleh  kepala  sekolah,  guru,  dan  seluruh  staf,  dan  diikuti  juga  anggota komite sekolah.
Kegiatan  evalusi  diri  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kondisi  sekolah saat ini dalam segala aspeknya (seluruh komponen sekolah), kemajuan yang  telah  dicapai,  maupun  masalah-masalah  yang  dihadapi  ataupun kelemahan  yang  dialami.  Kegiatan  evaluasi  diri  ini  juga  merupakan refleksi/mawas diri, untuk membangkitkan kesadaran/keprihatinan akan penting  dan  perlunya  pendidikan  yang  bermutu,  sehingga  timbul komitmen  bersama  untuk  meningkatkan  mutu  sense  of  quality,  serta merumuskan titik tolak point of departure bagi sekolah/madrasah yang ingin atau akan mengembangkan diri terutama dalam hal mutu.
b. Perumusan Visi, Misi, dan tujuan
Bagi  pihak  sekolah  yang  baru  berdiri  atau  baru  didirikan,  perumusan visi dan misi serta tujuan merupakan langkah awal/pertama yang harus dilakukan yang menjelaskan kemana arah pendidikan yang ingin dituju oleh para pendiri/penyelenggara pendidikan. Dalam kasus sekolah/madrasah  negeri  kepala  sekolah  bersama  guru  mewakili pemerintah  kab/kota  sebagai  pendiri  dan  bersama  wakil  masyarakat setempat  ataupun  orang  tua  siswa  harus  merumuskan  kemana  sekolah kemasa  depan  akan  dibawa,  sejauh  tidak  bertentangan  dengan  tujuan pendidikan nasional seperti tercantum dalam UU Nomor 23 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
c. Perencanaan
Perencanaan pada tingkat sekolah adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjawab  apa  yang  harus  dilakukan  dan  bagaimana  melakukannnya untuk mewujudkan tujuan (tujuan-tujuan) yang telah ditetapkan/disepakati  pada  sekolah  yang  bersangkutan,  termasuk anggaran yang diperlukan untuk membiayai kegiatan yang direncanakan.
Dengan  kata  lain  perencanaan  adalah  kegiatan  menetapkan  lebih  dulu tentang  apa-apa  yang  harus  dilakukan,  prosedurnya  serta  metode pelaksanaannya  untuk  mencapai  suatu  tujuan  organisasi  atau  satuan organisasi.  Perencanaan  oleh  sekolah  merupakan  persiapan  yang  teliti tentang  apa-apa  yang  akan  dilakukan  dan  skenario  melaksanakannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan, dalam bentuk tertulis.
d. Pelaksanaan
Apabila  bertitik  tolak  dari  fungsi-fungsi  manajemen  yang  umumnya kita kenal sebagai fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan/penggerakkan  atau  pemimpinan  dan  kontrol/pengawasan serta  evaluasi,  maka  langkah  pertama  sampai  dengan  ketiga  dapat digabungkan  fungsi  perencanaan  yang  secara  keseluruhan  (untuk sekolah) sudah dibahas. Didalam pelaksanaan tentu masih ada kegiatan perencanaan-perencanaan  yang  lebih  mikro  (kecil)  baik  yang  terkait dengan penggalan waktu (bulanan,semesteran, bahkan mingguan), atau yang terkait erat dengan kegiatan khusus, misalnya menghadapi lomba bidang studi, atau kegiatan lainnya.
Tahap pelaksanaan, dalam hal ini pada dasarnya menjawab bagaimana semua  fungsi  manajemen  sebagai  suatu  proses  untuk  mencapai  tujuan lembaga yang telah ditetapkan melalui kerjasama dengan orang lain dan dengan  sumber  daya  yang  ada,  dapat  berjalan  sebagaimana  mestinya (efektif  dan  efisien).  Pelaksanaan  juga  dapat  diartikan  sebagai  suatu proses kegiatan merealisasikan apa-apa yang telah direncanakan.
Peran  masing-masing  itulah  yang  juga  perlu  disoroti  didalam implementasi  strategi  peningkatan  mutu  pendidik  dan  tenaga kependidikan.  Untuk  melihat  peran  tersebut  dapat  dilihat  sebagai berikut:
1) Peran kepala sekolah/Madrasah
Dengan  kedudukan  sebagai  manajer  kepala  sekolah/Madrasah bertanggung  jawab  atas  terlaksananya  fungsi-fungsi  manajemen.
Kepala sekolah merupakan penentu masa depan sekolah. 34 Sebagai perencana,  kepala  sekolah  mengidentifikasi  dan  merumuskan  hasil kerja  yang  ingin  dicapai  oleh  sekolah  dan  mengidentifikasi  serta merumuskan  cara-cara  (metode)  untuk  mencapai  hasil  yang diharapkan. Peran dalam fungsi ini mencakup: penetapan tujuan dan standar,  penentuan  aturan  dan  prosedur  kerja  di  sekolah/madrasah, pembuatan  rencana,  dan  peramalan  apa  yang  akan  terjadi  untuk masa yang akan datang.
2) Peran Guru dan Staf Sekolah
Peran  guru  (staf  pengajar)  sebenarnya  tidak  jauh  berbeda  dengan peran  kepala  sekolah,  hanya  lingkupnya  yang  berbeda.  Artinya  di samping tugas-tugas mendidik guru juga memiliki tugas-tugas yang bersifat manajemen. 35
3) Peran Orang Tua Siswa dan Masyarakat
Kedua  peran  tersebut  akan  sulit  dilaksanakan  tanpa  keikutsertaan peran  orang  tua  siswa  dan  masyarakat.  Orang  tua  siswa  dan masyarakat berperan dalam mengawasi mutu hasil pendidikan yang dilaksanakan oleh tenaga kependidikan di sekolah.
4) Pemerintah
Peran Pemerintah untuk tujuan dalam jangka panjang, yaitu dengan mengupayakan  kebijakan  yang  memperkuat  sumber  daya  tenaga kependidikan  melalui  cara  dengan  memperkuat  sistem  pendidikan dan tenaga kependidikan yang memiliki keahlian.
e. Evaluasi
Evaluasi sebagai salah satu langkah strategi dalam meningkatkan mutu pendidik  dan  tenaga  kependidikan,  merupakan  kegiatan  yang  penting untuk  mengetahui  kemajuan  ataupun  hasil  yang  dicapai  oleh  sekolah didalam  melaksanakan  fungsinya  sesuai  rencana  yang  telah  dibuat sendiri  oleh  masing-masing  sekolah.  Evaluasi  pada  tahap  ini  adalah
34 Mujamil Qomar, Manajemen Pendidikan Islam, (Malang: Erlangga, 2007), 287.
35 Sulistyorini, Manajemen Pendidikan Islam, Konsep, Strategi dan Aplikasi, (Yogyakarta: Teras, 2009), 84.
evaluasi  menyeluruh,  menyangkut  pengelolaan  semua  bidang  dalam satuan  pendidikan  yaitu  bidang  teknis  edukatif  (pelaksanaan kurikulum/proses  pembelajaran  dengan  segala  aspeknya),  bidang ketenagaan, bidang keuangan, bidang sarana prasarana dan administrasi ketatalaksanaan sekolah. Sungguh pun demikian, bidang teknis edukatif harus menjadi sorotan utama dengan fokus pada capaian hasil (prestasi belajar siswa).
f. Pelaporan
Pelaporan  disini  diartikan  sebagai  pemberian  atau  penyampaian informasi tertulis dan resmi kepada berbagai pihak yang berkepentingan stake  hokders,  mengenai  aktifitas  manajemen  satuan  pendidikan  dan hasil yang dicapai dalam kurun waktu tertentu berdasarkan rencana dan aturan  yang telah ditetapkan sebagai  bentuk  pertanggung jawaban atas tugas dan fungsi yang diemban oleh satuan pendidikan tersebut.
Strategi  tersebut  dalam  esensi  tertentu  sebenarnya  sudah diimplementasikan oleh  beberapa sekolah  yang berada di  Indonesia sejak sebelum  Indonesia  merdeka  yang  terbukti  dengan  adanya  berbagai lembaga  pendidikan  swasta  (swadaya  masyarakat)  tumbuh  besar,  bahkan sebagian  besar  berbentuk  lembaga  pendidikan  tradisional.  baik  yang berlandaskan agama maupun budaya.
Demikian  juga  penerapan  skenario  peningkatan  mutu  pendidik  dan tenaga  kependidikan  di  Indonesia  sangat  terkait  dengan  sistem pemerintahan (yang baru mengalami perubahan besar dan implementasinya  masih  terus  berkembang),  sistem  pendidikan,  kebijakan yang  mendukung,  serta  pengalaman-pengalaman  masa  lalu  yang  dapat digunakan  sebagai  guru  terbaik  disamping  mengambil  manfaat  dari pengalaman negara lain, agar tidak perlu mengulang kesalahan yang sama. Tidak  kalah  pentingnya  dalam  hal  ini  adalah  suasana  masyarakat  (semua pihak)  yang  menghendaki  desentralisasi  (otonomi),  transparansi, demokratisasi, akuntabilitas, serta dorongan peningkatan peran masyarakat dalam hampir semua kebijakan dan layanan publik, termasuk pendidikan.

## Simpulan
Pendidik sebagai salah satu komponen terpenting dalam sistem pendidikan harus  mendapat  perhatian  yang  utama  dan  utama.  Kualitas  atau  mutu  mereka harus senatiasa ditingkatkan. Di samping itu kesejahteraan dari sisi material juga harus  mendapat  perhatian  yang  serius.  Dengan  begitu  mereka  dapat  bekerja maksimal dalam meningkatkan kualitas pendidikan, tanpa harus memikirkan hal- hal lain yang terkait dengan kebutuhan hidup mereka. Kualitas atau mutu apabila diaplikasikan ke dalam dunia pendidikan sebagai berikut:
a. Kualitas mencakup usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan
b. Kualitas mencakup produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan
c. Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah (misalnya apa yang dianggap merupakan  kualitas  saat  ini  mungkin  dianggap  kurang  berkualitas  pada  masa mendatang).
Untuk  meningkatkan  mutu  pendidik  pendidikan  agama  Islam  pemerintah sudah mengaturnya  salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan  yang tertuang dalam  PP  NO.  19  Tahun  2005  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan    bab  VI disebutkan  bahwa  Pendidik    secara  umum  harus  memiliki  kualifikasi  akademik dan kompetensi.
Pada  kualifikasi  akademik  mutu  guru  sebagai  pendidik  dan  tenaga kependikan  dilaksanakan  dengan  mengacu  pada  standar  pendidik  dan  tenaga kependidikan  mata  pelajaran  dalam  Standar  Nasional  Pendidikan  (SNP).  Untuk itu  dilakukan  kegiatan-kegiatan  penyediaan  guru  pendidikan  agama  Islam  untuk satuan  pendidikan  peserta  didik  usia  dini,  pendidikan  dasar,  pendidikan menengah,  dan  pendidikan  tinggi  pada  jalur  formal  dan  non  formal,  serta informal.  Dilakukan  pula  pendidikan  dan  pelatihan  metode  pembelajaran pendidikan  agama  Islam,  pemberian  bea  peserta  didik  Strata  1  (S1)  untuk  guru pendidikan  agama  Islam,  dan  juga  melakukan  sertifikasi  guru  pendidikan  agama Islam.
Sedangkan untuk kompetensi pemerintah sudah mengaturnya dalam PP RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, bab VI pasal 28 ayat (3)
disebutkan  bahwa  kompetensi    sebagai  agen  pembelajaran  pada  jenjang pendidikan  dasar  dan  menengah  serta  pendidikan  anak  usia  dini  meliputi: kompetensi  pedagogik,  kompetensi  kepribadian,  kompetensi  professional,  dan kompetensi sosial.

## Daftar Rujukan
Anonim,  2009, Undang-Undang  RI  No.  14  Tahun  2005  Guru  dan  Dosen, Undang-Undang RI Tahun 2003 Sisdiknas dan PP RI N0. 19 Tahun 2005 , Surabaya: Wacana Intelektual.
Asmani.  Ma’mur.  Jamal.  2009. Manajemen  Pengelolaan  Dan  Kepemimpinan Pendidikan Professional, Jogjakarta, DIVA Press.
Daulay,  Haidar,  Putra,  2007. Pendidikan  Islam  dalam  Sistem  Pendidikan Nasional, Jakarta: Kencana.
Hanson,  John  W.  dan  Cole  S.  Brembeck. Education  and  the  Development  of Nations, New York: Holt : Rinehart and Winston.
Malik,  Oemar.  2006. Pendidikan  Guru  Berdasarkan  Pendekatan  Kompetensi Jakarta: Bumi Aksara.
Muhaimin dan Mudjib, Abd. 1993. Pemikiran Pendidikan Islam, Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalnya , Bandung: Tarsito.
Mulyasa.  E.  2007. Standar  Kompetensi  dan  Sertifikasi  Guru ,  Bandung:  Remaja Rosdakarya.
Philip B. Crosby. 1979. Quality is Free, Mc-Graw Hill Book, New York. Qomar, Mujamil. 2007. Manajemen Pendidikan Islam , Malang: Erlangga.
Sallis,  Edward.  2010. Total  Quality  Management  In  Education, Jogjakarta: IRCiSoD.
Syafauddin.  2002. Manajemen  Mutu  Terpadu  dalam  Pendidikan:  Konsep, Strategi, dan Aplikasi, Jakarta: Grasindo.
Tjiptono, Fandy. 1998.  dan Anastasia Diana, Total Quality Management  (TQM),
Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.
Undang-Undang  SISDIKNAS  No.  20  Tahun  2003  &  PP  RI  No.  47  Tahun  2008 , Bandung: Rhustyb Publiser, 2009.
Usman,  Moh,  Uzer.  2007. Menjadi  Guru  Profesional, Bandung:  Remaja Rosdakarya.
W.J.S.  Perwadarmita.  1991. Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia ,  Jakarta:  Balai Pustaka.