## TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PELABUHAN PENYEBERANGAN BALOHAN SABANG
Rachmatika Lestari 1 , Apri Rotin Djusfi 2 , Phoenna Ath Thariq 3
1 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar Email: rachmatikalestari@utu.ac.id
2 Prodi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar Email: aprirotindjusfi@utu.ac.id
3 Prodi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar Email: phoennaaththariq@utu.ac.id

## Abstract
In the context of developing the Sabang Free Trade Zone and Free Port, it is necessary to revitalize the development of the Balohan Crossing Port of Sabang City. However, based on Article 11 PP Number 69 of 2001 concerning Ports, it is stated that the management of national, international ports and hub ports is left to BUMN, in this case PT. Indonesian Port (Pelindo). Whereas on the other hand, Law No. 32 of 2004  and  Law  No.  34  of  1999  indicates  the  transfer  of  authority  from  the  central government  to  regional  governments,  including  in  terms  of  port  management.  The same  is  true  in  the  context  of  Aceh's  autonomy,  based  on  Law No.  11  of 2006 concerning the Government of Aceh states that there is a surrender of wider authority to the regions to manage their own household affairs. The problem in this research is how is the authority to operate a port based on positive law in Indonesia? What is the authority  for  managing  regional  feeder  ports  in  the  context  of  Aceh's  special autonomy?  And  what  are  the  procedures  for  the  utilization  and  management  of  the Balohan  crossing  port?  The  method  used  in  this  study  is  a  nominative  juridical research method. The results of the study showed that the authority to operate the port was technically regulated in Government Regulation No. 61 of 2009 concerning Ports. In  the  context  of  Aceh's  special  autonomy,  Law  No.  11  of  2006  concerning  Aceh Government  and  PP No.  23  of  2015  concerning  National  Government  Authority  in Aceh in the context of Aceh's special autonomy, wasn’t mentioned in detail regarding port management according to the type of hierarchy, but only mentioned regarding port  management  (in  general)  managed  by  BUMN  in which  the  management  is managed with the Aceh Government and / or Regency / City Government. Even though the  Act  and  PP  aren’ t mentioned  in  detail,  the  procedures  for  the  utilization  and management  of  the  Balohan  crossing  port  can  be  seen  in  the  Minister  of Transportation Decree Number KP. 432 of 2017 concerning the Establishment of a National  Port  Master  Plan.  The  Ministry  of  Transportation  stated  that  the  Port  of Balohan Sabang occupied the PL (Local Feed Port) hierarchy. This means that the Regency / City Government in Prov. Aceh has the authority to manage the Balohan Port in Sabang legally justified and allowed by law.
Keywords: authority, management and development, balohan port
Vol 4, No 1, April 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000  tentang  Kawasan  Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas  Sabang sebagaimana  telah  dikukuhkan  dengan  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2000 tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang Nomor  2 Tahun  2000  tentang  Kawasan  Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas, menetapkan  Kawasan  Sabang  sebagai  sebagai  Kawasan  Perdagangan  Bebas  dan Pelabuhan Bebas untuk jangka waktu 70 (tujuh puluh) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut.
Untuk  lebih  memaksimalkan  pelaksanaan  pengembangan  Kawasan Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas  Sabang (BPKS),  dilakukan  kegiatan- kegiatan  usaha-usaha  di bidang  perdagangan,  jasa,  industri,  pertambangan  dan energi,  transportasi,  maritim  dan  perikanan,  pos  dan  telekomunikasi,  perbankan, asuransi, pariwisata dan bidang-bidang lainnya. Kedudukan Kawasan Sabang terus diperkuat  dengan  terbitnya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2006  tentang Pemerintahan  Aceh  yang  isinya  menyatakan  Kawasan  Perdagangan  Bebas  dan Pelabuhan  Bebas  Sabang  adalah  kawasan  yang  berada  dalam  wilayah  hukum Negara  Kesatuan  RI  yang  terpisah  dari  daerah  pabean  sehingga  bebas  dari:  tata niaga,  pengenaan  bea  masuk,  pajak  pertambahan  nilai  dan  pajak  penjualan  atas barang  mewah.  Pemerintah  pusat  bersama  Pemerintah  Aceh  mengembangkan Kawasan  Perdagangan  Bebas  Sabang  sebagai  pertumbuhan  regional  melalui kegiatan  di  bidang  perdagangan,  jasa,  industri,  pertambangan  dan  energi, transportasi  maritim,  pos  dan  telekomunikasi,  peternakan,  asuransi,  pariwisata, pengolahan, pengepakan, gudang dan hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan industri dari kawasan sekitarnya, serta kawasan Sabang diarahkan untuk kegiatan dan investasi serta kelancaran arus barang dan jasa kecuali barang dan jasa yang secara tegas dilarang oleh Undang-Undang.
Dalam rangka pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang perlu adanya Revitalisasi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Balohan Kota Sabang. 1 Untuk itu, Dinas Perhubungan Aceh pada hari Selasa, 26 Maret  2019  menginisiasi  terlaksananya  rapat  koordinasi  terkait  pengelolaan  dan operasional Pelabuhan Penyeberangan Balohan Sabang bersama Pemerintah Kota Sabang  dan  BPKS  di  Kantor  Dishub  Aceh. Para  peserta  rapat  sepakat  untuk mendukung  rencana  pengelolaan  Pelabuhan  Penyeberangan  Balohan  secara terintegrasi dengan status kepemilikan aset di bawah Pemerintah Aceh/BPKS dan pengelolaan dapat dilaksanakan melalui kerjasama pengelolaan antara Pemerintah, Pemerintah  Aceh,  Pemerintah  Kota  Sabang,  dan  BPKS.  Pada  akhir  pertemuan disepakati  untuk  menindaklanjuti  persiapan  pengelolaan  Pelabuhan  Balohan dengan  menyiapkan  MoU  antara  BPKS,  Kemenhub,  Pemerintah  Aceh  &
1 Admin, Ini  dia  capaian  pembangunan  pelabuhan  Balohan  Sabang,  diakses  dari  situs bpks.go.id/2019/07/19/ini-dia-capaian-pembangunan-pelabuhan-balohan-sabang/, pada 18 April 2020, pukul 16.47 WIB.
Vol 4, No 1, April 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Pemerintah Kota  Sabang  serta  melakukan  rapat  lanjutan  secara  terjadwal  untuk membahas isu-isu penting terkait persiapan pengelolaan. 2
Akan  tetapi,  berdasarkan Pasal  11  Peraturan Pemerintah Nomor 69  Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan disebutkan  bahwa  pengelolaan  pelabuhan  nasional, internasional  dan hub  port (pelabuhan pengumpul)  diserahkan  kepada  BUMN, dalam hal ini PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Sedangkan di sisi lain, UU No. 32 Tahun 2004 dan  UU  No. 34 Tahun 1999 mengisyaratkan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah termasuk dalam hal pengelolaan pelabuhan. Sama halnya dalam konteks otonomi Aceh, berdasarkan UU No.  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh  disebutkan  bahwa  adanya penyerahan kewenangan  yang  lebih  luas  kepada  daerah  untuk  mengurus  urusan rumah  tangganya  sendiri,  salah  satunya  dalam  hal  pengelolaan  pelabuhan,  dan pelabuhan Balohan Sabang adalah pelabuhan yang terletak di Provinsi Aceh.
Berdasarkan uraian di  atas, maka rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini adalah:
1) Bagaimana kewenangan penyelenggaraan pelabuhan berdasarkan hukum positif di Indonesia?
2) Bagaimana  kewenangan  pengelolaan  pelabuhan  pengumpan  regional  dalam konteks otonomi Khusus Aceh?
3) Bagaimana  tata  cara  pemanfaatan  dan  pengelolaan  pelabuhan  penyeberangan Balohan?

## 2. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  metode  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian yuridis nomatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi dalam hal pengelolaan  pelabuhan penyeberangan  Balohan  Sabang dengan  mengacu  pada peraturan perundang-undangan yang terkait dalam konteks otonomi khusus Aceh.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1) Kewenangan Penyelenggaraan Pelabuhan Berdasarkan Hukum  Positif di Indonesia
Pelabuhan  merupakan  suatu  tempat  dimana  terjadi  berbagai  aktivitas pemerintahan, bisnis, perdagangan, pariwisata, ekonomi dan lain-lain. Selain itu di  pelabuhan,  berbagai  komoditi  diperdagangkan  dan  diperjualbelikan  dengan menggunakan berbagai sistem perekonomian yang ada.
Bambang Triatmodjo berpendapat bahwa:
“Pelabuhan (port) merupakan  suatu  daerah  perairan  yang  terlindung  dari gelombang  dan  digunakan  sebagai  tempat  berlabuhnya  kapal  maupun kendaraan  air  lainnya  yang  berfungsi  untuk  menaikkan  atau  menurunkan penumpang, barang maupun hewan, reparasi, pengisian bahan bakar dan lain sebagainya  yang  dilengkapi  dengan  dermaga  tempat  menambatkan  kapal,
2 PD, Dishub  Aceh  Integrasikan  Pengelolaan  Pelabuhan  Balohan  Sabang,  diakses  dari  situs https://dialeksis.com/aceh/dishub-aceh-integrasikan-pengelolaan-pelabuhan-balohan-sabang/,  pada  18 April 2020, pukul 17.00 WIB.
Vol 4, No 1, April 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
kran-kran  untuk  bongkar  muat  barang,  gudang  transito,  serta  tempat penyimpanan  barang  dalam  waktu  yang  lebih  lama,  sementara  menunggu penyaluran  ke  daerah  tujuan  atau  pengapalan selanjutnya.  Selain  itu, pelabuhan merupakan pintu gerbang serta pemelancar hubungan antar daerah, pulau  bahkan  benua  maupun  antar  bangsa  yang  dapat  memajukan  daerah belakangnya atau juga dikenal dengan daerah pengaruh. Daerah belakang ini merupakan daerah yang mempunyai hubungan kepentingan ekonomi, sosial, maupun  untuk  kepentingan  pertahanan  yang  dikenal  dengan pangkalan militer angkatan laut ” . 3
Dari  berbagai  aktivitas  di  pelabuhan  tersebut  pada  dasarnya  bertujuan untuk  memberikan  nilai  tambah  dan  kemanfaatan  yang  tidak  sedikit  bagi masyarakat, usahawan dan pemerintah. Nilai tambah dan manfaat tersebut dapat berupa jasa, uang, barang, kesejahteraan, dan berbagai manfaat serta nilai-nilai ekonomis  lainnya  yang  dirasakan  langsung  maupun  tidak  langsung  oleh berbagai lapisan dan kelompok stakeholder yang ada, baik yang berada di sekitar lingkungan  pelabuhan,  maupun  di  luar  lingkungan  pelabuhan  yang  ada.  Oleh karena  itu,  pelabuhan  sebenarnya  memegang  peranan  penting  dalam  berbagai kegiatan pemerintahan dan perekonomian yang ada di suatu negara. Selain itu, aktivitas  di  pelabuhan,  baik  langsung  maupun  tidak  langsung,  juga  berkaitan dengan  berbagai  aspek  utama  pemerintahan,  seperti security, authority, transportasi, dan lain sebagainya.
Pada  prakteknya,  sektor  pelabuhan  juga  berkaitan  erat  dengan  berbagai regulasi internasional yang mengatur mengenai pelayaran dan pelabuhan, seperti konvensi-konvensi internasional yang berkaitan dengan International Maritime Organisation (IMO), International Ship and Port Facility Security Code (ISPS), International  Convention  for  the  Safety  of  Life  at  Sea (Solas)  dan  berbagai konvensi  internasional  dalam  bidang  perdagangan  dan  pasar  bebas,  seperti World Trade Organisation (WTO) dan lainnya.
Selain  dari  pada  itu,  pengelolaan pelabuhan  juga  berkaitan  erat  dengan berbagai  Undang-Undang  (UU)  lainnya,  seperti  UU  Perikanan,  UU Pemerintahan  Daerah,  UU  Pabean,  UU  Lingkungan  Hidup,  UU  Karantina Perikanan, UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan berbagai undang- undang lainnya. Dengan demikian, pengelolaan pelabuhan pada dasarnya, tidak hanya berkaitan dengan regulasi yang sifatnya nasional, akan tetapi juga sangat berkaitan  dengan  berbagai  regulasi  dan  konvensi  yang  bersifat  regional, internasional.
Pengelolaan pelabuhan tidak hanya semata-mata berkaitan dengan sektor pemerintahan,  akan  tetapi  juga  berkaitan  dengan  berbagai  sektor  di  bidang perekonomian, khususnya perdagangan dan transportasi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pengelolaan pelabuhan adalah pengelolaan yang sifatnya multi sektoral dan multi dimensional. Dengan kata lain, kewenangan daerah di wilayah laut  ini  sebaikya  lebih  dimaknai  sebagai  “manajemen  pelabuhan”,  dan  bukan
3 Bambang Triatmodjo, Pelabuhan, Beta Offset, Yogyakarta, 1996, hlm. 2.
Vol 4, No 1, April 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
“penguasaan  pelabuhan”. 4 Artinya,  perlu  disadari  bahwa  pengertian “pengelolaan  pelabuhan”  se sungguhnya  bukan  dalam  arti  sempit  sebagai pengelolaan dermaga dan infrastruktur fisik pelabuhan lainnya, melainkan juga menyangkut keselamatan lalu lintas pelayaran, sistem navigasi dan persandian, perijinan  bagi  kapal  yang  akan  berlabuh  atau  berlayar,  administrasi  bongkar muat,  dan  sebagainya.  Kewenangan  teknis  seperti  itu  sangat  mensyaratkan kemampuan  yang  handal  dari  SDM  dan  perangkat  sistem  kediklatan pendukungnya. Tanpa adanya human-ware yang memadai, maka pengambilalihan  pengelolaan  pelabuhan  hanya  akan  mendatangkan  kerugian baik bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat di wilayah tersebut.
Sebagaimana  dikemukakan  di  atas,  maka  pengelolaan  pelabuhan  pada dasarnya berkaitan dengan berbagai sektor yang ada di suatu negara, dan juga berkaitan  dengan  berbagai  regulasi  yang  sifatnya  regional  dan  internasional. Maka  dari  itu,  kegiatan  pengelolaan  pelabuhan  mempunyai  dasar  pengaturan yang tidak sedikit dan berdimensi banyak, yang tidak dibatasi oleh batas-batas teritorrial tertentu, bahkan dapat dikatakan pengelolaan pelabuhan diatur secara global.
Pelabuhan  sebagai  salah  satu  unsur  dalam  penyelenggaraan  pelayaran memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya  dikuasasi  oleh  negara  dan  pembinaannya  dilakukan  oleh Pemerintah  dalam  rangka  menunjang,  menggerakkan,  dan  mendorong pencapaian tujuan nasional, dan memperkukuh ketahanan nasional.
Pembinaan  pelabuhan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  meliputi  aspek pengaturan,  pengendalian,  dan  pengawasan.  Aspek  pengaturan mencakup perumusan dan penentuan kebijakan umum maupun teknis operasional. Aspek pengendalian mencakup pemberian pengarahan bimbingan dalam pembangunan dan pengoperasian pelabuhan. Sedangkan aspek pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan kepelabuhanan.
Pembinaan  kepelabuhanan  dilakukan  dalam  satu  kesatuan  Tatanan Kepelabuhanan  Nasional  yang  ditujukan  untuk  mewujudkan  kelancaran, ketertiban,  keamanan  dan  keselamatan  pelayaran  dalam  pelayanan  jasa kepelabuhanan,  menjamin  kepastian  hukum  dan  kepastian  usaha,  mendorong profesionalisme  pelaku  ekonomi  di  pelabuhan,  mengakomodasi  teknologi angkutan,  serta  meningkatkan  mutu  pelayanan  dan  daya  saing  dengan  tetap mengutamakan pelayanan kepentingan umum.
Dengan  ditetapkannya  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008  tentang Pelayaran,  pengaturan  untuk  bidang  kepelabuhanan  memuat  ketentuan mengenai penghapusan monopoli dalam penyelenggaran pelabuhan, pemisahan antara  fungsi regulator dan operator serta memberikan peran serta pemerintah daerah  dan  swasta  secara  proporsional di  dalam  penyelenggaraan kepelabuhanan.
4 Lihat kutipan Tri Widodo W. Utomo, Mencermati Polemik Pengelolaan Pelabuhan, diakses dari situs http://www.geocities.com/triwidodowu/pelabuhan.pdf
Vol 4, No 1, April 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Selanjutnya  mengenai  pengaturan  penyelenggaraan  pelabuhan  secara teknis  diatur  oleh  Peraturan  Pemerintah  No.  61  Tahun  2009  tentang Kepelabuhanan.  Peraturan  tersebut  dibentuk  untuk  melaksanakan  ketentuan Pasal 78, Pasal 89, Pasal 95, Pasal 99, Pasal 108, Pasal 112 ayat (2), Pasal 113, dan  Pasal  210  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008  tentang Pelayaran, yang mengatur mengenai Tatanan Kepelabuhanan Nasional, Rencana Induk  Pelabuhan  serta  Daerah  Lingkungan  Kerja dan  Daerah  Lingkungan Kepentingan pelabuhan, penyelenggaraan kegiatan di pelabuhan, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri,  penarifan,  pelabuhan  dan  terminal  khusus  yang  terbuka  bagi perdagangan luar negeri, dan sistem informasi pelabuhan.
Menurut  Pasal  37  Peraturan  Pemerintah  Nomor  61  Tahun  2009  tentang
Kepelabuhanan  “k egiatan  pemerintahan  di  pelabuhan  paling  sedikit  meliputi fungsi  pengaturan  dan  pembinaan,  pengendalian,  dan  pengawasan  kegiatan kepelabuhanan,  keselamatan  dan  keamanan  pelayaran.  Selain  kegiatan pemerintahan pada pelabuhan dapat dilakukan fungsi kepabeanan, keimigrasian, kekarantinaan,  dan/atau  kegiatan  pemerintahan  lainnya  yang  bersifat  tidak tetap ”. 5
Fungsi  pengaturan  dan  pembinaan, pengendalian,  dan  pengawasan kegiatan  kepelabuhanan  dilaksanakan  oleh  penyelenggara  pelabuhan. Penyelenggara pelabuhan terdiri atas:
a. Otoritas Pelabuhan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial; dan b. Unit  Penyelenggara  Pelabuhan  pada  pelabuhan yang  belum  diusahakan secara komersial. 6
Aparat penyelenggara pelabuhan terdiri atas:
a. aparat Otoritas Pelabuhan; dan
b. aparat Unit Penyelenggara Pelabuhan. 7
Kegiatan pengusahaan di pelabuhan terdiri atas: a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang; dan b. jasa terkait dengan kepelabuhanan. 8
Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang terdiri atas:
a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
b. penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;
c. penyediaan  dan/atau  pelayanan  fasilitas  naik  turun  penumpang  dan/atau kendaraan;
d. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan petikemas;
e. penyediaan  dan/atau  pelayanan  jasa  gudang  dan  tempat  penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
5 Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan.
6 Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan.
7 Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan.
8 Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan.
Vol 4, No 1, April 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
f. penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal petikemas, curah cair, curah kering, dan ro-ro;
g. penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang;
h. penyediaan  dan/atau  pelayanan  pusat  distribusi  dan  konsolidasi  barang; dan/atau
i. penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal. 9
Kegiatan  tersebut  dilakukan  oleh  Badan  Usaha  Pelabuhan  yang  dapat melakukan kegiatan pengusahaan pada 1 (satu) atau beberapa terminal dalam 1 (satu) pelabuhan. Badan Usaha Pelabuhan dalam melakukan kegiatan usahanya wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh:
a. Menteri untuk Badan Usaha Pelabuhan di pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul;
b. gubernur  untuk  Badan  Usaha  Pelabuhan  di  pelabuhan  pengumpan regional; dan
c. bupati/walikota untuk Badan Usaha Pelabuhan di pelabuhan pengumpan lokal. 10
Penetapan  Badan  Usaha  Pelabuhan  yang  ditunjuk  untuk  melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan pada pelabuhan yang berubah statusnya dari pelabuhan  yang  belum  diusahakan  secara  komersial  menjadi  pelabuhan  yang diusahakan secara komersial dilakukan melalui pemberian konsesi dari Otoritas Pelabuhan.
Penyelenggaraan pelabuhan laut serta pelabuhan sungai dan danau  yang digunakan  untuk  melayani  angkutan  penyeberangan  yang  diusahakan  secara komersial harus memenuhi ketentuan:
a. kegiatan  pengaturan  dan  pembinaan,  pengendalian,  dan  pengawasan kegiatan  kepelabuhanan  dilaksanakan  oleh  Otoritas Pelabuhan  yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan;
b. kegiatan  pemerintahan  di  bidang  keselamatan  dan  keamanan  pelayaran dilaksanakan oleh Syahbandar; dan
c. kegiatan  pengusahaan  dilaksanakan  oleh  Badan  Usaha  Pelabuhan  yang mengusahakan pelabuhan laut untuk melayani angkutan penyeberangan. 11
Penyelenggara  pelabuhan  laut  serta  pelabuhan  sungai  dan  danau  yang digunakan  untuk  melayani  angkutan  penyeberangan  yang  belum  diusahakan secara  komersial  dilakukan  oleh  Unit  Pelaksana  Teknis  Pemerintah,  Unit Pelaksana Teknis pemerintah provinsi, atau Unit Pelaksana Teknis pemerintah kabupaten/kota. 12
2) Kewenangan Pengelolaan Pelabuhan Pengumpan dalam Konteks Otonomi Khusus Aceh
9 Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan.
10 Pasal 71 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan.
11 Pasal 163 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan.
12 Pasal 163 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan.
Vol 4, No 1, April 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah pengelolaan pelabuhan, di antaranya UU No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 33 Tahun 2004 tentang  Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan  Daerah,  UU  No.  34  Tahun  1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota, PP No. 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan, serta UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
Di antara peraturan perundang-undangan tersebut di atas, yang mengatur masalah pengelolaan pelabuhan secara khusus adalah PP No. 69 Tahun 2001, sedangkan peraturan perundang-undangan yang lain tidak mengatur rinci secara eksplisit. Dalam Pasal 11 PP No. 69 Tahun 2001 disebutkan bahwa pengelolaan pelabuhan  nasional,  internasional  dan hub  port (pelabuhan pengumpul) diserahkan  kepada  BUMN,  dalam  hal  ini  PT.  Pelabuhan Indonesia  (Pelindo). Namun demikian, di sisi lain, UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 34 Tahun 1999  mengisyaratkan  adanya  pelimpahan  wewenang  dari  pemerintahan  pusat kepada  pemerintahan  daerah.  Penerapan  dari  peraturan  perundang-undangan yang dilaksanakan oleh aparat pemerintahan terjadi gesekan, terutama dalam hal interpretasi.  Di  satu  pihak,  pemda  merasa  memiliki  kewenangan  untuk mengelola  pelabuhan  yang  menjadi  yurisdiksi  pusat  (seperti  yang  tercantum Pasal 11 PP No.69 Tahun 2001). Pertimbangan interpretasi ini adalah asas lex superiori derogat legi inferiori. Bahwa PP tidak boleh bertentangan dengan UU yang hirarkhinya lebih tinggi, yaitu UU No.32 Tahun 2004.
Sementara, pemerintah pusat, dalam hal ini Depertemen Perhubungan dan PT. Pelindo berpijak pada asas lex specialis derogat legi generalis. Alasannya, bahwa  baik  UU  No.32  Tahun  2004  maupun  UU  No.34  Tahun  1999  tidak mengatur  baik  secara  eksplisit  maupun  implisit  mengenai  pengelolaan pelabuhan.  Sehingga  persoalan  ini  harus  tunduk  pada  PP  No. 69  tahun  2001, selama PP ini belum diubah.
Pasal 21 ayat (4) UU No. 21 Tahun 1992 menyebutkan bahwa pengelolaan pelabuhan yang dilaksanakan secara terkoordinir antara kegiatan pemerintahan dan  kegiatan  pelayaran  jasa  di  pelabuhan  diatur  lebih  lanjut  dengan  PP. Sedangkan PP No.69 Tahun 2001 dalam pasal 1 huruf (7) dan (10) serta Pasal 33 ayat (3) memberikan hak ”monopoli” kepada BUMN yang bergerak di bidang pelabuhan, yaitu PT. Pelindo.
Pasal 9 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pemerintahan dapat  menetapkan  kewenangan  khusus  dalam  wilayah  provinsi  dan  atau kabupaten/kota.  Pada  ayat  (2)  disebutkan  bahwa  kewenangan  khusus  ini meliputi  perdagangan  bebas  dan/atau  pelabuhan bebas  ditetapkan  dengan Undang-Undang.  Artinya,  pasal  ini  mengamanatkan  adanya  UU  khusus yang mengatur  masalah  perdagangan  bebas  dan/atau  pelabuhan  bebas.  Selain  itu, Pasal  227  secara  implisit  juga  memberikan  wewenang  pengelolaan  pelabuhan oleh Pemda.
Dalam  konteks  otonomi  Khusus  Aceh,  terdapat beberapa  peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  kewenangan  pengelolaan pelabuhan oleh Pemerintah Aceh di antaranya:
a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
Vol 4, No 1, April 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
c. Undang-Undang  9  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua  atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan.
e. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh;
Bahwa  dengan  diberlakukannya  UU  No. 32  Tahun  2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan kemudian telah diubah  dengan  Undang-Undang  9  Tahun  2015 tentang  Pemerintahan  Daerah serta UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang ditandai dengan diserahkannya  kewenangan  yang  lebih  luas  kepada  daerah  untuk  mengurus urusan  rumah  tangganya  sendiri,  salah  satunya  dalam  hal  pengelolaan pelabuhan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pasal dalam UUPA yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan pelabuhan, diantaranya: Pasal 19 ayat (1):
(1) Pemerintah kabupaten/kota berwenang mengelola pelabuhan dan bandar udara umum.
(2) Pelabuhan dan bandar udara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelabuhan dan bandar udara umum yang dikelola oleh Pemerintah sebelum Undang-Undang ini diundangkan.
(3) Pemerintah Aceh melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota  dalam  pengelolaan  pelabuhan  dan  bandar  udara  umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh badan usaha milik daerah.
Pasal 172:
(1) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota dapat membangun pelabuhan dan bandar udara umum di Aceh.
(2) Pengelolaan pelabuhan dan bandar udara yang dibangun oleh Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat  (1),  dilakukan  oleh  Pemerintah  Aceh  dan/atau  pemerintah kabupaten/kota.
(3) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pembangunan  dan  pengelolaan pelabuhan  dan  bandar  udara  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan ayat (2) diatur dengan qanun dengan memperhatikan norma, standar, dan prosedur yang berlaku.
Pasal 173:
(1) Pelabuhan dan bandar udara umum  yang pada saat Undang-Undang ini diundangkan, dikelola  oleh  badan  usaha  milik  negara  (BUMN) dikerjasamakan  pengelolaannya  dengan  Pemerintah  Aceh  dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
(2) Kerja  sama  pengelolaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  dapat berbentuk perusahaan patungan yang dilaksanakan sesuai dengan norma, standard dan prosedur yang berlaku.
(3) Pelaksanaan fungsi keselamatan pelayaran dan keselamatan penerbangan bagi  pelabuhan  dan  bandar  udara  umum  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  dan  ayat  (2)  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan.
(4) Pelaksanaan kerja sama pengelolaan pelabuhan dan bandar udara umum yang  dikelola  oleh  badan  usaha  milik  negara  (BUMN)  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  dilakukan  sesuai  dengan  norma,  standar,  dan prosedur yang berlaku.
Pasal 254:
(1) Penyerahan kewenangan pengelolaan pelabuhan dan bandar udara umum dari  Pemerintah  kepada  pemerintah  kabupaten/kota  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  19  dilaksanakan  paling  lambat  awal  tahun anggaran 2008.
(2) Pengelolaan pelabuhan dan bandar udara umum yang sudah ada pada saat Undang-Undang  ini  diundangkan  dikerjasamakan  antara  badan  usaha milik  negara,  Pemerintah  Aceh,  dan  pemerintah  kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 dilaksanakan paling lambat awal tahun anggaran 2008.
Pasal 264:
“Penyerahan  prasarana,  pendanaan,  personil,  dan  dokumen  yang  berkaitan dengan  pelabuhan  dan  bandar  udara  umum  dari  Pemerintah  kepada pemerintah kabupaten/kota di Aceh dilakukan paling lambat pada permulaan tahun anggaran 2008”.
Jika dilihat dari isi Pasal 19, Pasal 172, Pasal 173, Pasal 254 dan Pasal 256 Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh di  atas dapat  disimpulkan  bahwa  mengenai  seluruh  pelabuhan-pelabuhan  yang  ada dikerjasamakan  pengelolaannya,  sedangkan  dari segi  pembangunannya  dapat dilakukan  oleh  Pemerintah  (Indonesia),  Pemerintah  Aceh  dan  Pemerintah Kabupaten/Kota.
Untuk  memberikan  kepastian,  kejelasan,  dan  landasan  hukum  dalam menyelenggarakan kewenangan Pemerintah yang bersifat Nasional di Aceh serta untuk melaksanakan Pasal 270 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh.
Di  dalam  lampiran  Peraturan  Pemerintah  Nomor  3  Tahun  2015  tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh, dijelaskan mengenai kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh yang berkaitan dengan pengelolaan pelabuhan antara lain:
Vol 4, No 1, April 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
- Pemberian hak atas tanah di wilayah pesisir, lebih diutamakan untuk nelayan, pembangunan pelabuhan, lingkungan hidup dan wisata (Bidang Pertanahan, Sub Bidang Pengaturan Pertanahan di wilayah Pesisir, Laut dan Pulau Kecil).
- Persetujuan  lokasi  pelabuhan  laut  (Bidang  Perhubungan,  Sub  Bidang Perhubungan Laut).
- Penyelenggaraan pelabuhan laut yang dikelola oleh BUMN dikerjasamakan dengan  Pemerintah  Aceh  dan/atau  Pemerintah  Kabupaten/Kota  (Bidang Perhubungan, Sub Bidang Perhubungan Laut).
- Penetapan  keputusan pelaksanaan  pembangunan  pelabuhan  utama  dan pelabuhan  pengumpul (Bidang  Perhubungan,  Sub  Bidang  Perhubungan Laut).
- Pertimbangan  teknis  penambahan  dan  atau  pengembangan  fasilitas  pokok pelabuhan  utama  dan  pelabuhan  pengumpul (Bidang  Perhubungan,  Sub Bidang Perhubungan Laut).
- Penetapan pelabuhan baru yang terbuka bagi perdagangan luar negeri kecuali Kawasan Sabang (Bidang Perhubungan, Sub Bidang Perhubungan Laut).
- Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan  yang berdomisili dan beroperasi  pada lintas  pelabuhan  antarprovinsi  dan  internasional (Bidang Perhubungan, Sub Bidang Perhubungan Laut).
- Penetapan  lokasi  pembangunan  serta  pengelolaan  pelabuhan  perikanan (Bidang  Kelautan  dan  Perikanan,  Sub  Bidang  Perikanan,  Sub-sub  Bidang Perikanan Tangkap).
Di dalam lampiran PP Nomor 3 Tahun 2015 mengenai bidang Perhubungan,
sub  bidang  Perhubungan  Laut  di  atas,  disebutkan  bahwa  “Penyelenggaraan pelabuhan laut yang dikelola oleh BUMN dikerjasamakan dengan Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota”. Sama halnya seperti yang tertuang dalam Pasal 173 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyatakan bahwa  “Pelabuhan  dan  bandar  udara  umum  yang  pada  saat  Undang -Undang  ini diundangkan,  dikelola  oleh  badan  usaha  milik  negara  (BUMN)  dikerjasamakan pengelolaannya dengan Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota”.
Dengan demikian dapat  disimpulkan dalam konteks otonomi khusus Aceh, berdasarkan  aturan-aturan  yang  terkait  tidak  menyebutkan  secara  rinci  mengenai pengelolaan  pelabuhan  menurut  jenis  hierarkinya,  akan  tetapi  hanya  disebutkan mengenai pengelolaan pelabuhan (secara umum) dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara  (BUMN)  yang  dikerjasamakan  pengeloaannya  dengan  Pemerintah  Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
3) Bagaimana tata cara pemanfaatan dan pengelolaan pelabuhan penyeberangan Balohan?
Sistem pengelolaan pelabuhan di Indonesia ada 3 (tiga) tipe, yaitu pertama :
- Pertama, Tipe Land Lord Port adalah dimana Pemerintah menyediakan dan menyiapkan  fasilitas  dasar  lahan  dan  diatasnya  dibangun  fasilitas pendukungnya  seperti  oleh  pihak  swasta/BUP  dan  dioperate  oleh  BUP  itu sendiri  dengan  skema  konsensi  dan  kerjasama  lainnya.  Konsensi yang diperbolehkan  adalah  konsesi  pengusahaan  pelabuhan  terkait  dengan penyediaan jasa kapal dan barang yang melalui mekanisme tender. Tipe ini
diterapkan  pada  Pelabuhan  Terminal  Baru  Tanjung  Tembaga  Probolinggo yang  merupakan  pelabuhan  komersial  atau  pelabuhan  yang  diusahakan (commercial port).
- Kedua, adalah  Tipe Tool  port pemerintah  menyediakan  fasilitas  dasar  dan pendukung yang kemudian disewakan ke pihak swasta dan sistem ini belum diterapkan di negara kita.
- Selanjutnya yang ketiga yaitu Tipe Operating Port adalah dimana lahan dan fasilitas  disediakan  oleh  pemerintah  kemudian  pemerintah  membangun fasilitas pendukungnya dan mengoperasikan sendiri. Sistem ini diberlakukan pada tipe pelabuhan yang tidak diusahakan atau non-commercial port seperti Pelabuhan Pasuruan.
Dalam konteks otonomi khusus Aceh berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang  Pemerintahan  Aceh  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  3  Tahun  2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh, tidak disebutkan secara eksplisit  mengenai  pengelolaan  pelabuhan berdasarkan  jenis  hierarkinya, hanya disebutkan bahwa:
- Jika  dilihat  dari  isi  Pasal  19,  Pasal  172,  Pasal  173,  Pasal  254  dan  Pasal  256 Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh  di  atas dapat  disimpulkan  bahwa  mengenai  seluruh  pelabuhan-pelabuhan  yang  ada dikerjasamakan  pengelolaannya,  sedangkan  dari  segi  pembangunannya  dapat dilakukan  oleh  Pemerintah  (Indonesia),  Pemerintah  Aceh  dan  Pemerintah Kabupaten/Kota.
- Di dalam lampiran PP Nomor 3 Tahun 2015 mengenai bidang Perhubungan, sub  bidang  Perhubungan  Laut  di  atas,  disebutkan  bahwa  “Penyelenggaraan pelabuhan laut yang dikelola oleh BUMN dikerjasamakan dengan Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota”.
Dari pasal-pasal sebagaimana yang diuraikan di atas, mengenai pengelolaan pelabuhan  sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  UU  No.  11  Tahun  2006 sama halnya  seperi  yang  tertuang  dalam  PP  Nomor  3  Tahun  2005 menyatakan  bahwa penyelenggaraan  pelabuhan  laut  dikelola  oleh  BUMN  dikerjasamakan  dengan Pemerintah Aceh dan/atau Kabupaten Kota.
Oleh  karena  dalam  konteks  otonomi  khusus  Aceh  tidak  mengatur  secara khusus mengenai pengelolaan kepelabuhanan (dalam hal ini pengelolaan pelabuhan Balohan  Sabang)  maka  dapat  kita  lihat  berdasarkan  aturan  yang  terdapat  dalam Undang-Undang  RI  Nomor  17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran, dan Peraturan Pemerintah No. 69/2001 Tentang Kepelabuhanan.
Pelabuhan dan Kepelabuhanan sudah diatur dalam UU No. 17/2008 tentang Pelayaran.  Undang-undang  ini  diperkuat  oleh  regulasi  turunannya,  yaitu PP  No. 61/2009 tentang Kepelabuhanan, yang diperbaharui oleh PP No. 64/2015.
UU  No.  17/2008  mengenal  hierarki  pelabuhan  yang  terdiri  atas  Pelabuhan Utama,  Pelabuhan  Pengumpul,  dan  Pelabuhan  Pengumpan.  Pembangunan  dan pengelolaan  pelabuhan  diatur  berdasarkan  hierarki  pelabuhan  dan  dituangkan dalam RIPN (Rencana Induk Pelabuhan Nasional).
Sebelumnya implementasi  ketentuan  dalam  PP  No.  69/2001 tentang Kepelabuhanan yang merupakan kebijakan desentralisasi kewenangan penyelenggaraan kepelabuhanan dan pengelolaan pelabuhan, kemudian dijabarkan dalam  Keputusan  Menteri  Perhubungan  No.  KM  53/2002  Tentang  Tatanan Kepelabuhanan  Nasional  dan  Keputusan  Menteri  Perhubungan  No.  KM  54/2002 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut, serta Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 55/2002 Tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus.
Sedangkan mengenai penyerahan kewenangan atau desentralisasi pengelolaan  pelabuhan  kepada  Propinsi,  Kabupaten  dan  kota,  ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 56/2002, tanggal 29 Agustus 2002, Tentang Pelimpahan/penyerahan Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja) Kepada Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam Pasal 1 Keputusan tersebut ditetapkan sebagai berikut: (1) Pelabuhan  laut lokal  yang  diselenggarakan  oleh  Pemerintah  (Unit  Pelaksana Teknis/Satuan  Kerja  Pelabuhan)  sebagaimana  tercantum  dalam  Lampiran  I Keputusan  ini,  diserahkan  kepada  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  lokasi pelabuhan laut tersebut berada, sebagai tugas desentralisasi.
(2) Pelabuhan laut regional yang diselenggarakan oleh Pemerintah (Unit Pelaksana Teknis/Satuan  Kerja  Pelabuhan)  sebagaimana  tercantum  dalam  Lampiran  II Keputusan ini, dilimpahkan kepada Pemerintah  Propinsi di lokasi pelabuhan laut tersebut berada, sebagai tugas dekosentrasi.
Dalam hal pengelolaan pelabuhan Balohan Sabang, berdasarkan Keputusan Menteri  Perhubungan  Nomor  KP.  432  tahun  2017  tentang  Penetapan  Rencana Induk  Pelabuhan  Nasional,  Pelabuhan  Balohan  Sabang  menduduki  hierarki  PL (Pelabuhan  Pengumpan  Lokal). Ini  artinya  bahwa  upaya  Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Prov. Aceh berwenang untuk mengelola Pelabuhan Balohan di Sabang secara legal dibenarkan dan diperbolehkan oleh undang-undang. Dalam hal otoritas pengelolaannya, pelabuhan dikelola dengan beberapa jenis pengelolaan sesuai  dengan  fungsi  dan  hirarkinya.  Pelabuhan  laut  lokal  yang diselenggarakan oleh Pemerintah (Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Pelabuhan) diserahkan  kepada  Pemerintah Kabupaten/Kota di  lokasi  pelabuhan  laut  tersebut berada sebagai  tugas  desentralisasi. Kemudian  Pelabuhan  laut  regional  yang diselengarakan oleh Pemerintah (Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Pelabuhan) dilimpahkan kepada Pemerintah Propinsi di lokasi pelabuhan laut tersebut berada, sebagai tugas dekosentrasi. Untuk pelabuhan dengan skala kecil seperti Pelabuhan sungai  dan  danau  diselenggrakan  oleh  Kabupaten/Kota  yang  pelaksanaanya dilakukan  oleh  Unit  Pelaksana  Teknis  Kabupaten/Kota  atau  Badan  Usaha Pelabuhan Daerah. Sedangkan untuk pelabuhan yang berfungsi sebagai Pelabuhan penyeberangan diselenggarakan oleh Pemerintah yang pelaksanaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara atau oleh Kabupaten/Kota yang pelaksanaannya oleh Unit Pelaksana Teknis Kabupaten/Kota atau Badan Usaha Pelabuhan Daerah. Mengenai klasifikasi atau hierarki pelabuhan, di dalam PP No. 69/2001 telah membuat  pengaturan  yang  jelas.  Disini,  pelabuhan  dibagi  menjadi  3 (tiga)  jenis, yaitu  pelabuhan  nasional  dan  internasional  yang  dikelola  PT  Pelindo;  pelabuhan
Vol 4, No 1, April 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
regional  yang  dikelola  pemerintah  propinsi;  dan  pelabuhan  lokal  yang pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah kabupaten dan kota.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:
1) Kewenangan  penyelenggaraan  pelabuhan  berdasarkan  hukum  positif  di Indonesia secara teknis diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang  Kepelabuhanan.  Peraturan  tersebut  dibentuk  untuk  melaksanakan ketentuan Pasal 78, Pasal 89, Pasal 95, Pasal 99, Pasal 108, Pasal 112 ayat (2), Pasal  113,  dan  Pasal  210  ayat (2)  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008 tentang Pelayaran.
2) Mengenai  kewenangan  pengelolaan  pelabuhan  pengumpan  regional  dalam konteks  otonomi Khusus  Aceh berdasarkan  UU  No.  11  Tahun  2006  tentang Pemerintahan  Aceh  dan  PP  No.  23  Tahun  2015 tentang  Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh konteks otonomi khusus Aceh, tidak disebutkan secara  rinci  mengenai  pengelolaan  pelabuhan  menurut  jenis hierarkinya,  akan  tetapi  hanya  disebutkan  mengenai  pengelolaan  pelabuhan (secara  umum)  dikelola  oleh  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  yang dikerjasamakan pengeloaannya dengan Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
3) Walaupun tidak disebutkan secara rinci dalam UU No. 11 Tahun 2006 dan PP No.  23  Tahun  2015  mengenai  pengelolaan  pelabuhan  Balohan  Sabang, mengenai  tata  cara  pemanfaatan  dan  pengelolaan  pelabuhan  penyeberangan Balohan Kewenangan  pengelolaan  pelabuhan  pengumpan  regional  dalam konteks  otonomi Khusus  Aceh dapat  dilihat  pada  Keputusan  Menteri Perhubungan Nomor KP. 432 Tahun 2017 tentang Penetapan Rencana  Induk Pelabuhan Nasional. Dalam Kepmen Perhubungan tersebut disebutkan bahawa Pelabuhan  Balohan  Sabang  menduduki  hierarki  PL  (Pelabuhan  Pengumpan Lokal). Ini artinya  bahwa  Pemerintah  Kabupaten/Kota  dalam  Prov.  Aceh berwenang  untuk  mengelola  Pelabuhan  Balohan  di  Sabang  secara  legal dibenarkan dan diperbolehkan oleh undang-undang.

## 5. REFERENSI
Bambang Triatmodjo, Pelabuhan, Beta Offset, Yogyakarta, 1996. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
Vol 4, No 1, April 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007  tentang  Pembagian  Urusan Pemerintahan  antara  Pemerintah,  Pemerintahan  Daerah  Provinsi,  dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh;
Peraturan  Menteri  Perhubungan  Republik  Indonesia  Nomor  PM  51  Tahun  2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut.
Keputusan  Menteri  Perhubungan  Nomor  KP.  432  tahun  2017  tentang  Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional
Admin, Ini dia capaian pembangunan pelabuhan Balohan Sabang, diakses dari situs bpks.go.id/2019/07/19/ini-dia-capaian-pembangunan-pelabuhan-balohan- sabang/, pada 18 April 2020, pukul 16.47 WIB.
PD,  Dishub  Aceh  Integrasikan  Pengelolaan  Pelabuhan  Balohan  Sabang,  diakses dari  situs  https://dialeksis.com/aceh/dishub-aceh-integrasikan-pengelolaan- pelabuhan-balohan-sabang/, pada 18 April 2020, pukul 17.00 WIB.
Tri Widodo W. Utomo, Mencermati Polemik Pengelolaan Pelabuhan, diakses dari situs http://www.geocities.com/triwidodowu/pelabuhan.pdf