JSAP: Journal Syariah and Accounting Public ISSN:  2622-3538 Available Online at https://journal.umgo.ac.id/index.php/JSAP/index
Vol. 5, No. 1 Juli 2022
DOI: 10.31314/jsap.2x.x.xx-xx.2074

## PENGAMANAN  BARANG  MILIK  DAERAH  DALAM  MEWUJUDKAN  AKUNTABILITAS  PADA BADAN KEUANGAN KABUPATEN GORONTALO UTARA
Maryati Kadir Thalib 1 , Novita Adam 2 .
1. Program Studi Komputerisasi Akuntansi, STMIK Ichsan Gorontalo, Indonesia 2. Program Studi Komputerisasi Akuntansi, STMIK Ichsan Gorontalo, Indonesia
Email; maryatithalib88@gmail.com, adamnovita09@gmail.com
Info Artikel:  Diterima: 13 juni 2022,  Disetujui: 23 juni 2022, Publish 15 juli 2022

## Abstract:
This  study  aims  to  analyze  and  describe  how  the  implementation  of  securing  Regional  Property  in realizing accountability in the North Gorontalo Regency Financial Board. the method used in this study is a qualitative approach by conducting interviews with employees in the accounting and asset sector. The  results  of  the  study  show  that  the  safeguarding  of  Regional  Property  in  the  North  Gorontalo Regency Finance Agency has been effective but not yet accountable. The novelty of this study is what distinguishes  it from previous  research, namely the researcher includes  elements  of Regional Original Revenue (PAD) to assess accountability in securing Regional Property.
Keywords: BMD Protection; PAD; Accountability

## Abstrak:
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dan  menjabarkan  bagaimana  pelaksanaan  pengamanan Barang  Milik  Daerah  dalam  mewujudkan  akuntabilitas  pada  Badan  Keuangan  Kabupaten  Gorontalo Utara.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  pendekatan  kualitatif  dengan  melakukan wawancara  kepada  pegawai  di  bidang  akuntansi  dan  aset.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pengamanan Barang Milik Daerah di Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara sudah efektif namun belum  akuntabel.  Keterbaruan  dari  penelitian  ini  yang  membedakannya  dari  penelitian  sebelumnya yaitu  peneliti  memasukkan  unsur  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  untuk  menilai  akuntabilitas  dalam pengamanan Barang Milik Daerah.
Kata kunci : Pengemanan BMD; PAD; Akuntabilitas

## PENDAHULUAN
Semakin pentingnya akuntabilitas kekayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah  No.  12  Tahun  2019  tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mewajibkan pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBD  dalam bentuk  laporan  keuangan  yang  disusun  melalui suatu  proses  akuntansi.  Barang  Milik  Daerah berkaitan dengan pos persediaan, aset tetap dan aset lainnya dalam laporan keuangan. Untuk itu diperlukan  khusus  dari  pemerintah  daerah. Kontribusi  pengelolaan  Badan  Pengelola  Barang Milik Daerah, terutama dalam menjalankan roda pemerintahan dan dalam memberikan pelayanan  kepada  masyarakat,  serta  menjadi satu  acuan  yang  digunakan  oleh  Badan Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  dalam  pemberian opini.
Kendala  yang  sering  dihadapi  oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengamanan  Barang  Milik  Daerah  selain terbatasnya  sumber  daya  manusia  yang  ahli adalah  belum  tegasnya  penerapan  aturan perundang-undangan  terkait.  Hal  tersebut mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan  dalam  pengamanan  Barang  Milik Daerah.  Beberapa  permasalahan  diantaranya belum  bersertifikatnya  aset  tanah  atau  aset tanah  sudah  bersertifikat  namun  belum  atas nama  pemerintah  daerah,  aset  diklaim  pihak lain,  aset  yang  tidak  diketahui  keberadannya, serta lambannya penyelesaian dokumen kepemilikan aset (Lukito, 2017).
Pengamanan Barang Milik Daerah pada Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Gorontalo  Utara memiliki dasar hukum berupa Peraturan Daerah
Gorontalo  Utara  Nomor  5  Tahun  2012  Tentang Pengelolaaan  Barang  Milik  Daerah,  Peraturan menteri  dalam  Negeri  Nomor  19  Tahun  2016 tentang Pedoman Pengelolaan Milik Daerah, dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014 tentang
Pengelolaan
Barang Milik
Negara/Daerah.  Pada  Peraturan  Daerah  Nomor 08  Tahun  2015  Pasal  1  Ayat  (8)  disebutkan bahwasanya  Barang  Milik  Daerah,  merupakan semua  barang  yang  dibeli  atau  diperoleh  atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau perolehan lainnya yang sah.
Kabupaten Gorontalo Utara mempunyai beragam aset baik yang berasal dari APBD  ataupun  perolehan  lainnya  yang  sah. Perolehan  lainnya  yang  sah  dapat  berasal  dari hibah masyarakat atau hibah Pemerintah Pusat. Berdasarkan data yang diperoleh total nilai aset Kabupaten  Gorontalo  Utara  pada  tahun  2019 sebesar  Rp  1.751.689.583.600,09,  tahun  2020 mengalami kenaikan sebesar
Rp 1.890.001.988.704,09  serta  pada  tahun  2021 kembali  mengalami  kenaikan  secara  signifikan sebesar  Rp  2.021.632.996.992,41.  Aset  yang
Aset Tahun 2019 (Dalam Rupiah) 2020 (Dalam Rupiah) 2021 (Dalam Rupiah) Tanah 96.995.144.343,00 107.040.299.143,00 103.379.140.518,00 Peralatan Dan Mesin 206.619.171.753,29 243.497.631.465,29 271.993.084.004,29 Gedung Dan Bangunan 440.377.842.940,00 471.606.382.664,00 512.024.345.415,04 Jalan, Jaringan Dan Irigasi 960.792.064.022,15 1.002.748.963.690,15 1.073.036.225.809,43 Aset Tetap Lainnya 20.415.216.921,65 21.354.584.321,65 19.479.825.211,65 Konstruksi Dalam Pengerjaan 26.490.143.620,00 43.754.127.420,00 41.720.376.034,00 Total Aset Tetap 1.751.689.583.600,09 1.890.001.988.704,09 2.021.632.996.992,41
berada  di  bawah  kewenangan  daerah  tersebut wajib dikelola secara baik  dan benar. Maka dari itu,  dibutuhkan  sebuah  sistem  untuk  mengelola BMD  agar  pemanfaatannya  memungkinkan untuk  memberikan  kontribusi  yang  dapat menaikkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) Kabupaten Gorontalo Utara. (Bidang Aset Badan Keuangan Gorontalo Utara).
Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah Aset Pemerintah

## Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2019-2021
Sember: Bidang Aset Kabupaten Gorut, 2022
Meningkatnya  PAD  sebagai  hasil  dari pemanfaatan BMD diharapkan dapat memberikan  kontribusi  positif  terhadap pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan.  Selain  itu  kontribusi  BMD terhadap  PAD  sangat  dibutuhkan  untuk mengelola  kekayaan  daerah.  Berdasarkan Permendagri Nomor 19 tahun  2016 tentang Pedoman  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah, bentuk  pemanfaatan  Barang  Milik  Daerah diantaranya  dalam  bentuk  sewa,  pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, dan kerjasama penyediaan infrastruktur.  Apabila  pemerintah  daerah dalam  hal  ini  Dinas  Keuangan  Kabupaten Gorontalo Utara tidak mengamankan
potensi
BMD tersebut maka penyelenggaraannya  tidak  akan  berjalan efektif dan efisien, sehingga perlu dilakukan perlindungan  terhadap  BMD  baik  dari  segi administrasi,  fisik  maupun  hukum.  agar
pemanfaatannya  dapat  dioptimalkan  serta menghindarkannya  dari  diserobot,  diambil alih,  atau  diklaim  oleh  pihak  yang  tidak bertanggungjawab (Fuady, 2017).
Pelaksanaan  APBD  Kota  Madiun  tahun 2017  memperoleh  opini  Wajar  Tanpa pengecualian  (WTP)  dari  Badan  Pemeriksa Keuangan  (BPK),  menurut  Gubernur  Jatim Soekarwo perolehan opini WTP ini merupakan perwujudan pengelolaan keuangan  yang  yang  sehat  dan  juga didukung  sistem  pengendalian  intern  yang efektif, serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan (Soekarno, 2018). Perolehan  opini  WTP  tersebut  tentunya harus  terus  dipertahankan,  salah  satunya dengan cara menjaga akuntabilitas pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan  aset  daerah.  Shabrina  (2014) menyebutkan  bahwa  realisasi  kegiatan pengamanan aset Pemerintah Kota Surabaya secara  administratif,  fisik,  dan  hukum  tidak berjalan  efektif  tapi  sudah  akuntabel. Tukunang  (2016) berpendapat  bahwa pengelolaan  aset  daerah  selama  ini  telah berjalan, namun belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan untuk mencapai  daya  guna  dan  hasil  guna  yang maksimal. Sesuai dengan penjabaran di atas, maka  penulis  tertarik  mengambil  judul penelitian: Pengamanan Barang Milik
Daerah  dalam  Mewujudkan  Akuntabilitas  di BPKAD Kota Madiun.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian  kualitatif  dan  jenis  penelitian deskriptif untuk mendeskripsikan pengamanan aset daerah dalam pelaksanaan  akuntabilitas  pada  Badan Keuangan  Kabupaten  Gorontalo  Utara. Penelitian  ini  dilakukan  di  Badan  Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara, bagian Akuntansi dan Aset dengan waktu penelitian kurang  lebih  selama  3  bulan  yang  dimulai bulan  September  2022  hingga  bulan November  2022.  Sumber  data  primer diperoleh  dari  hasil  wawancara  dengan empat  orang  informan  yaitu  Kepala  Bidang Aset,  Kepala  Sub  Bidang  Rencana  Dan Kebutuhan  Barang,  Kepala  Sub  Bidang Penyimpanan  Dan  Pemeliharaan  BMD  dan Kepala Sub Bidang Pendataan BMD.
Peneliti  memilih  informan  sesuai dengan  kebutuhan  penelitian  dan  yang dianggap kredibel untuk menjawab masalah penelitian.  Untuk  itu  peneliti  menetapkan empat  orang  informan  tersebut  karena dianggap  memiliki  keterlibatan  secara langsung dalam kegiatan pengamanan BMD. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari  catatan-catatan,  dokumen-dokumen yang  digunakan  serta  arsip  resmi  Badan
Keuangan  Kabupaten  Gorontalo  Utara. Dokumen  tersebut  antara  lain:  Standar Operasional  Prosedur  (SOP)  pengamanan BMD,  Kartu  Inventaris  Barang  (KIB),  daftar aset tetap Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara,  serta  data  Realisasi  Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Teknik keabsahan  data  yang  digunakan  berupa  uji validitas internal atau kepercayaan terhadap hasil penelitian dengan triangulasi. Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi  sumber  dan  triangulasi  teknik. Peneliti  memilih  triangulasi  sumber  dan teknik  dengan  alasan  efisiensi  waktu  yang membutuhkan  wawancara  berulangkali  dan tentunya  akan  kurang  mengoptimalkan proses pengumpulan data di lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengamanan Barang Milik Daerah
Berdasarkan wawancara yang dilakukan  peneliti  kepada  para  informan yang  bertugas  serta  melalui  pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan pengamanan  BMD  diperoleh  hasil  bahwa pengamanan  BMD  meliputi  pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan  hukum  yang  dilakukan  oleh Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara sudah  berjalan  secara  efektif  namun  belum akuntabel.
Berikut  kutipan  wawancara  dengan para informan terkait mekanisme
pengamanan BMD Badan Keuangan Kabupaten  Gorontalo  Utara.  Menurut pernyataan dari para informan, pengamanan BMD Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara  dapat  dikatakan  sudah  efektif  dilihat dari telah dilaksanakannya kegiatan pengamanan  Barang  Milik  Daerah  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
Pernyataan dari Kepala Bidang Aset adalah sebagai berikut:
“...Terkait  landasan  hukum  ada  3  jenis yakni,  yang  pertama  Peraturan  Pemerintah Nomor  27  Tahun  2014  tentang Pengelolaan Barang  Milik  Negara/Daerah,  kemudian lebih  spesifik  lagi  kita  punya  Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5
Tahun  2012  Tentang  Pengelolaaan  Barang Milik  Daerah,  kemudian  terkait  dengan perincian  pelaksanaan  teknis  pelaksanaan kita  mengacu  pada  Permendagri  Nomor  19 Tahun  2016  tentang  Pedoman  Pengelolaan Barang Milik Daerah...”
Demikian  juga  pernyataan  dari  Kepala  Sub Bidang Penyimpanan Dan Pemeliharaan:
“...Untuk  pengamanan  itu  prinsipnya  kita ada  Permendagri  Nomor  19  Tahun  2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah,  kemudian  ada  perda  Kabupaten Gorontalo  Utara  Nomor  5  Tahun  2012 Tentang Pengelolaaan Barang Milik Daerah. Jadi  permendagri  itu  acuan  dari  pusatnya, kemudian untuk muatan lokalnya tadi Perda Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun 2012  Tentang  Pengelolaaan  Barang  Milik Daerah...”

## Pernyataan  senada  juga  diungkapkan  oleh
Staf Bidang Aset:
“...landasan  hukumnya  kita  menggunakan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, kemudian itu  ada  turunannya  Perda  Kabupaten Gorontalo  Utara  Nomor  5  Tahun  2012 Tentang Pengelolaaan Barang Milik Daerah...”
Hasil penelitian ini bertolak belakang  dengan  penelitian  yang  dilakukan oleh  Shabrina  yakni  pengamanan  aset Pemerintah  Kota  Surabaya  belum  efektif namun  sudah  akuntabel.  Pengamanan  aset milik  Pemerintah  Kota  Surabaya  dikatakan belum  efektif    karena  belum  mampu mencapai sasaran keberhasilan yang diharapkan,  baik  dari  segi  pengamanan administrasi,  pengamanan  fisik,  maupun pengamanan hukum (Shabrina, 2014).
Pengamanan administrasi merupakan  kegiatan  pengendalian  dalam pengurusan  BMD  dengan  menghimpun, mencatat, dan menyimpan bukti kepemilikan  atas  barang  dengan  tertib  dan aman. Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo  Utara  telah  melakukan  kegiatan pengamanan  administrasi  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Di  mana  kegiatan  pengamanannya meliputi kegiatan: 1) penghimpunan, pencatatan, dan penyimpanan seluruh bukti kepemilikan  atas  aset  dengan  tertib  dan aman; serta 2) melakukan inventarisasi BMD setiap satu tahun sekali dan sensus barang 5 tahun sekali untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya atas BMD.
Kegiatan  pengamanan  administrasi yang  dilakukan  Badan  Keuangan  Kabupaten Gorontalo  Utara  tersebut  telah  sesuai dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27 Tahun 2014 tetang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah  Pasal  44  ayat  (1);  Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang  Pedoman  Pengelolaan  Barang  Milik Daerah;  serta Perda Kabupaten  Gorontalo Utara  Nomor  5  Tahun  2012  Tentang Pengelolaaan Barang Milik Daerah.
Pengamanan fisik merupakan kegiatan  yang  dikerjakan  agar  secara  fisik BMD terhindarkan dari persoalan
menurunnya  fungsi  dan  jumlah  barang, hingga kehilangan barang. Pengamanan fisik BMD  di  Badan  Keuangan  Kabupaten Gorontalo  Utara  meliputi:  1)  Untuk  aset tanah pengamanan dilakukan dengan pemasangan  pagar  pembatas,  pemasangan patok  atau  prasati,  pemasangan  papan nama,  serta  melakukan  penjagaan  bila diperlukan;  2)  Untuk  pengamanan  fisik terhadap  gedung  dan  bangunan  dilakukan dengan  cara  memasang  pagar,  memasang bukti  kepemilikan  dan  menyediakan  satuan pengamanan  (bekerjasama  dengan  Satpol PP);  dan  3)  Untuk  aset  kendaraan  dinas pengamanan fisik dilakukan dengan mewajibkan pihak pengguna/peminjam kendaraan dinas membuat surat pernyataan tanggungjawab risiko. Kegiatan pengamanan fisik  tersebut  sesuai  dengan  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19  Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD.
Pengamanan hukum merupakan tindakan  pengamanan  yang  dilakukan terhadap  BMD  yang  bermasalah  dengan pihak  lain.  Di  mana  pengamanan  hukum yang  dilakukan  oleh  Badan  Keuangan Kabupaten  Gorontalo  Utara  meliputi:  1) pengamanan  hukum  untuk  aset  tanah dilakukan  dengan  pembuatan  sertifikat tanah,  sedangkan  untuk  tanah  yang  sudah bersertifikat  namun  belum  beratasnama
pemerintah daerah maka dilakukan pensertifikatan  ulang;  2)  pengamanan hukum  terhadap  gedung  dan  bangunan dilakukan melalui pelengkapan Izin Mendirikan  Bangunan  (IMB);  dan  3) melakukan  pengamanan  hukum  terhadap kendaraan  dinas  dengan  melengkapi  Bukti Pemilikan  Kendaraan  Bermotor  (BPKB).
Kegiatan pengamanan hukum yang dilakukan  Badan  Keuangan  Kabupaten Gorontalo  Utara  telah  sesuai  dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun 2014  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik Negara;  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Pedoman Pengelolaan  BMD  serta  Perda  Kabupaten Gorontalo  Utara  Nomor  5  Tahun  2012 Tentang  Pengelolaaan  Barang  Milik  Daerah Hal  ini  sesuai  dengan  hasil  wawancara dengan  beberapa  pihak.  Kepala  Sub  Bidang Aset menyebutkan bahwa:
“...Kalau  pengamanan  hukum  ini  kita melengkapi  bukti  kepemilikan  atas  tanah, jadi    sertifikat  tanah  yang  belum  memiliki sertifikat dan tanah yang belum beratasnama pemerintah Kabupaten Gorontalo  Utara  kita  sertifikatkan  untuk pengamanan terhadap tanah. Kalau pengamanan  terhadap  gedung  dan  tanah seperti  tadi  ada  IMB,  kalau  hukum  terkait dengan bukti kepemilikan...”
Pernyataan  tersebut  didukung  dengan pernyataan dari Kepala Sub Bidang Rencana Dan Kebutuhan Barang:
“…ada  pengamanan  yang  sifatnya  legal, contohnya  pengamanan  dalam  bentuk pensertifikatan tanah...”
Kegiatan  pengamanan  BMD  yang dilakukan  oleh  Badan  Keuangan  Kabupaten Gorontalo  utara  dikatakan  efektif  karena telah  dilakukan  sesuai  dengan  peraturan perundangundangan  yang  berlaku  yaitu, Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun 2014  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik Negara;  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Pedoman Pengelolaan  BMD  serta  perda  Kabupaten Gorontalo  Utara  Nomor  5  Tahun  2012 Tentang  Pengelolaaan  Barang  Milik  Daerah. Indikator  lainnya  yang  dapat  dijadikan sebagai  tolok  ukur  efektivitas  pengamanan BMD  yang  dilakukan  oleh  Badan  Keuangan Kabupaten  Gorontalo  Utara  juga  dapat dilihat dari pencapaian target jumlah barang yang  telah  diamankan  hingga  mencapai  ± 90% setiaptahun anggaran. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Kepala Bidang Aset:
“...Untuk target alhamdulillah sudah terpenuhi  setiap  tahunnya,  kita    melakukan itu berdasarkan data survey yang
sebelumnyajuga. Jadi alhamdulillah targetnya  terpenuhi.  Insyaallah  ±  90%  dari target hingga mencapai 100%...”
Pernyataan beliau tersebut didukung oleh pernyataan dari Staf Bidang Aset:
“... Target alhamdulillah sudah tercapai ya, karena memang kita setiap tahun menggali data aset-aset yang belum tersertifikat ada sekitar 90% an lebih lah.... ”

## Akuntabilitas Pengamanan Aset
Menurut Mardiasmo, prinsip akuntabilitas  publik  dalam  manajemen  aset yang  harus  dipenuhi paling  tidak  meliputi akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas  proses,  dan  akuntabilitas kebijakan  (Mardiasmo,  2002) . Akuntabilitas kejujuran adalah bentuk pertanggungjawaban  yang  terkait  dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan. Dalam pelaksanaan pengamanan administrasi,  fisik,  dan  hukum  pada  Badan Keuangan  Kabupaten  Gorontalo  Utara  tidak ditemukan adanya penyalahgunaan wewenang jabatannya. Para aparatur pelaksana  bekerja  sesuai  dengan  tugas pokok  dan  fungsi  masing-masing  bidang. Akuntabilitas hukum adalah bentuk pertanggungjawaban  yang  terkait  dengan
jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum. Dalam pelaksanaan pengamanan administrasi,  fisik,  dan  hukum,  pedoman pelaksanaan yang digunakan adalah Peraturan  Daerah  Kabupaten  Gorontalo Utara  Nomor  5  Tahun  2012  Tentang Pengelolaaan Barang Milik Daerah . Akuntabilitas proses adalah bentuk pertanggungjawaban  yang  terkait  dengan dipatuhinya prosedur yang digunakan dalam melaksanakan pengelolaan kekayaan daerah.  Prosedur  pelaksanaan  pengamanan barang  milik  daerah  tertulis  pada  Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun  2012  Tentang  Pengelolaaan  Barang Milik Daerah. Untuk pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan  hukum  tertera  pada  pasal  27 ayat 2.
Ketiga  pelaksanaan  pengamanan tersebut,  sudah  sesuai  dengan  prosedur yang  ada.  Akuntabilitas  kebijakan  adalah bentuk  pertanggungjawaban  Pemerintah Daerah  atas  kebijakan  yang  telah  dibuat. Seluruh  pertanggungjawaban  pelaksanaan pengamanan  administrasi,  fisik,  dan  hukum dilakukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara selaku pengelola barang milik daerah. Bentuk
pertanggungjawaban
pengamanan
administrasi  kepada  Sekretaris  Daerah
berupa  laporan  pencatatan  atas  aset  tanah yang  dikelola  Dinas  Pengelolaan  Bangunan dan Tanah yang diregister ke aplikasi Barang Milik  Daerah  oleh  Bidang  Aset  pada  Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara.
Untuk  pengamanan  fisik,  bentuk pertanggungjawabannya ke Sekretaris Daerah  berupa  laporan  per  kegiatan pemasangan  patok  batas,  pagar  kawat berduri,  dan  papan  nama  aset.  Sedangkan untuk pengamanan hukum, bentuk pertanggungjawabannya berupa laporan per perkara  sengketa  tanah  di  pengadilan,  baik itu  perkara  yang  dimenangkan  oleh Pemerintah Daerah maupun kalah, sehingga tampak dalam neraca bagaimana
pengelolaan  aset  tanahnya  per  tahun  dan berdampak pada keuangan daerah.
Meskipun praktek di lapangan menunjukkan pelaksanaan pengamanan administrasi, fisik, dan hukum tidak efektif, namun pertanggungjawaban
kegagalan
pelaksanaannya  selalu  dilaporkan  kepada
Sekretaris
Daerah sebagai bentuk
pertanggungjawaban atas pengamanan aset
milik Pemerintah
Daerah Kabupaten
Gorontalo Utara.

## KESIMPULAN
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan
bahwa pelaksanaan
pengamanan  aset  pemerintah  provinsi Gorontalo  Utara  baik  secara  administratif, fisik  maupun  hukum    telah  berjalan  secara efektif  namun  belum  akuntabel.  Masalah mengenai  pengamanan  administrasi,  fisik dan  hukum  yaitu  belum  terinventarisirnya aset tanah milik Pemda Kabupaten Gorontalo  Utara  yang  akurat  dalam  aplikasi BMD,  berikut  kurangnya  sumber  daya aparatur pengamanan fisik dalam memonitor  aset  tanah  milik  Pemda Kabupaten  Gorontalo  Utara,  penguasaan tanah  milik  Pemda  oleh  pihak  ketiga  tanpa adanya  hubungan  hukum  yang  jelas, kurangnya  sarana  dan  prasarana  seperti kendaraan dinas untuk melakukan monitoring  di  lapangan,  dan  beberapa  aset tanah  milik  Pemda  Kabupaten  Gorontalo Utara  yang  belum  bersertifikat.  Namun, ketidakefektivan  pelaksanaan  pengamanan aset  di  Pemda  Kabupaten  Gorontalo  Utara masih dapat dipertanggungjawabkan kepada Sekretaris  Daerah  selaku  Pengelola  Barang Milik  Daerah.  Pertanggungjawaban  tersebut berupa  laporan  inventarisasi  aset  yang tertera  dalam  aplikasi  BMD,  laporan  hasil pengadaan  proyek  pemasangan  pagar  pada aset  tanah,  dan  laporan  gugatan  perkara
sengketa  aset  tanah  yang  dilayangkan  pada Pemda Kabupaten Gorontalo Utara.

## REFERENSI
Fuady,  M.M.  (2017).  Kegiatan  Pengamanan Barang Milik Daerah.
Lukito,  J.  (2017).  Identifikasi  Masalah  aset
Berdasar Riset dan Hasil Pemeriksaan  BPK.  Diakses  pada  1 Desember 2022, dari https://www.djkn.kemenkeu.go.id. Mardiasmo. 2002. Prinsip-Prinsip Manajemen  Dalam Pembiayaan Desentralisasi . Yogyakarta: FE-UGM Peraturan  Daerah  Kabupaten  Gorontalo
Utara Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengelolaaan  Barang  Milik  Daerah Diakses  Tanggal  9  Desember  2022, dari http://jdih.gorutkab.go.id/pencaria n/MTU2/UEVSREEgTk8gNSBUQUhV TiAyMDEyLnBkZg==/7/download
Peraturan  Pemerintah  No.  12  Tahun  2019
tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah
Shabrina, N. K. (2014). Efektivitas Pengamanan Aset dalam Mewujudkan Akuntabilitas
di  Pemerintah  Kota  Surabaya.  Jurnal Kebijakan  dan  Manajemen  Publik,
2, 1-9.
Soekarno,  R.  (2018).  Pemprov  Jatim  dan  36 Kabupaten/Kota  Raih  Opini  WTP.
Diakses pada 4 Desember 2018, dari http://m.beritajatim.com/politik_pe merintahan/340315/pemprov-
jatim-dan36-kabupaten/kota_raih- opini-wtp.html.
Soleh, Chabib dan Rochmansjah, Heru. 2010.
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  dan Aset Daerah (Edisi kedua). Bandung: Fokusmedia.
Sugiyono.  2007. Memahami  Penelitian Kualitatif . Bandung: CV. Alfabeta Sumini dan Esther. 2010. Modul
Penggunaan,  Pengamanan,  dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah . Jakarta: Kemenkeu.
Tukunang,  S.  C.  F.  (2016).  Manajemen  Aset Daerah  pada  Dinas  Pendapatan Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset Daerah  Kabupaten  Kepulauan  Siau, Tagulandang, Biaro. Jurnal EMBA, 4, 236-253.