INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 6707-6717 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Tinjauan Kriminologis Terhadap Praktik Penipuan Calo Tiket Konser di Indonesia
Abdur Rozak 1 ✉ , Triny Srihadiati 2
Universitas Budi Luhur
Email: 2043501275@student.budiluhur.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tinjauan kriminoligis terhadap praktik penipuan calo tiket konser di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kasus calo tiket, fenomena pembelian tiket secara besar-besaran dengan niat menjual  kembali  telah  menimbulkan  banyak  pertanyaan  mengenai  kemungkinan  sanksi  hukum  yang dapat diterapkan pada para calo. Namun, dari perspektif hukum, keberadaan calo tiket sebenarnya tidak melanggar hukum. Meskipun demikian, dalam praktiknya, sejumlah calo tiket seringkali terlibat dalam tindakan  penipuan  terhadap  pembeli  tiket.  Contohnya,  dengan  cara  memalsukan  tiket  konser  dan menjualnya sebagai tiket asli, menggandakan satu atau beberapa tiket konser yang sebenarnya, sehingga tidak semua pembeli dapat memasuki venue karena tiket sudah terpakai. Selain itu, terdapat juga calo tiket yang, setelah menerima pembayaran, tidak memberikan tiket dan sulit dihubungi.
Kata Kunci : Calo Tiket, Kriminologis, Penipuan.

## Abstract
The aim of this research is to analyze the criminological review of the fraudulent practices of concert ticket scalpers in Indonesia. This research method uses normative legal research. The results of this research show  that  in  the case of  ticket brokers, the phenomenon of buying  tickets on a  large scale with the intention of reselling them  has raised many questions regarding possible legal sanctions  that can be applied to brokers. However, from a legal perspective, the existence of ticket brokers does not actually violate the law. However, in practice, a number of ticket brokers are often involved in fraudulent acts against ticket buyers. For example, by counterfeiting concert tickets and selling them as genuine tickets, duplicating one or more actual concert tickets, so that not all buyers can enter the venue because the tickets have been used. Apart from that, there are also ticket brokers who, after receiving payment, do not provide tickets and are difficult to contact.
Keywords: Ticket Brokers, Criminologists, Fraud.

## PENDAHULUAN
Dalam kehidupannya, manusia tak dapat menghindar dari berbagai kebutuhan hidup. Mulai dari kebutuhan yang sangat esensial dan obligatif untuk dipenuhi, hingga kebutuhan yang bersifat opsional. Selain memenuhi kebutuhan, dalam rutinitas sehari-harinya, manusia juga  memuaskan  segala  keinginannya  dengan  cara  membeli  berbagai  produk  dan  jasa. Pembelian produk atau jasa tersebut mencerminkan identitas dirinya sebagai individu yang sebenarnya  memerlukan  kontribusi  dari  pihak  lain  yang  berdagang  produk  atau  jasa tersebut  untuk  memenuhi  beragam  kebutuhan  yang  diperlukan  demi  dirinya  sendiri. (Hariyadi, 2016).
Perkembangan  zaman  yang  terus  meluas  telah  mengakibatkan  meningkatnya keinginan  manusia  untuk  memenuhi  kebutuhan  mereka.  Salah  satu  manifestasi  dari keinginan tersebut terletak pada ranah hiburan. Terutama di kalangan milenial saat ini, dunia hiburan  menjadi  semakin  meriah.  Hiburan  menjadi  sarana  bagi  manusia  untuk  mencari kesenangan.  Konser  musik,  sebagai  salah  satu  bentuk  hiburan,  semakin  populer  dan diminati.  Industri  hiburan  melihat  potensi  bisnis  yang  menjanjikan  dan  menguntungkan melalui  penyelenggaraan  konser  musik  di  berbagai  lokasi  dan  kota.  Untuk  melibatkan masyarakat dalam kegiatan ini, perlu  perencanaan yang matang,  pengorganisasian yang efisien,  dan  pelaksanaan  sesuai  dengan  jadwal  yang  telah  ditetapkan.  Konser  musik melibatkan  berbagai  pihak,  termasuk  promotor  dan  pembeli  tiket,  dalam  keseluruhan rangkaian kegiatan tersebut (Purnamasari, Imaniyati, & Makmur, 2023).
Dalam  pelaksanaan  kegiatan  tersebut,  terjalin  hubungan  antara  promotor  yang bertindak sebagai pelaku usaha dan pembeli tiket konser sebagai konsumen. Hubungan ini bersifat berkelanjutan atau kontinu, dimulai sejak terbentuknya kesepakatan dalam transaksi jual-beli. Pihak yang menggunakan atau membeli produk/jasa disebut sebagai konsumen, sementara  pihak  yang  terlibat  dalam  perdagangan  produk/jasa  disebut  sebagai  pelaku usaha.  Seiring  berjalannya  waktu  dan  perubahan  zaman,  terdapat  beragam  jenis produk/jasa yang dapat dicari oleh konsumen. Umumnya sebelum membeli produk atau jasa,  konsumen  seringkali  melakukan  pertimbangan  berbagai  faktor  seperti  mencari informasi  mendalam  tentang  produk  atau  jasa  tersebut,  menelusuri  harga  yang  sesuai, mempertimbangkan jenis produk, merek, dan faktor lainnya. Pertimbangan-pertimbangan ini kemudian menjadi dasar untuk mengambil keputusan dalam pembelian suatu produk atau jasa (Haryani & Neltje, 2021). Hubungan ini terjalin karena adanya keinginan dan tingkat ketergantungan yang signifikan antara konsumen dan pelaku usaha. Dukungan konsumen menjadi krusial bagi pelaku usaha, karena tanpa dukungan tersebut, kelangsungan usaha dengan berbagai opsi menjadi tidak terjamin.
Ketika  konsumen  membuat  keputusan  untuk  membeli  produk  atau  jasa,  ini  akan menghasilkan suatu keterkaitan dengan pelaku usaha. Hubungan ini antara pelaku usaha dan konsumen disebut sebagai hubungan jual beli. Hubungan jual beli adalah koneksi di mana pelaku usaha, yang menjual barang atau jasa, berinteraksi dengan konsumen, yang akan membeli barang atau jasa yang ditawarkan, sehingga mencapai kesepakatan. Konsep jual beli diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya dalam Pasal 1458, yang merujuk pada perjanjian di mana satu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan barang atau benda kepada pihak lain setelah menerima pembayaran sesuai dengan harga yang  telah  disepakati.  Kesepakatan  ini  antara  pelaku  usaha  dan  konsumen  akan menghasilkan  hak  dan  kewajiban  yang  bersifat  mengikat.  Dapat  dilihat  bahwa  setelah konsumen menyelesaikan transaksi dengan pelaku usaha, pelaku usaha akan menyediakan produk/jasa  sesuai  dengan  kesepakatan  sebelumnya.  Saat  ini,  transaksi  jual  beli  tidak terbatas  pada  interaksi  langsung,  melainkan  juga  dapat  terjadi  secara  daring.  Dengan simpelnya,  jual  beli merupakan kesepakatan di mana satu  pihak setuju  untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan atas barang atau jasa yang diberikan. (Sitompul, 2006).  Jika diartikan lebih lanjut maka jual beli merupakan perjanjian timbal balik.
Berbagai macam konser musik seringkali terlaksana di Indonesia, dimulai dari musik tanah  air  hingga  kancah  internasional.  Banyaknya  konser  yang  akan  dilaksanakan, menyebabkan marak terjadinya penipuan dalam memperjual belikan tiket konser tersebut. Salma, seorang pengguna Twitter sejak tahun 2016 dengan akun @chickinfairy, merupakan penggemar berat dari boyband asal Korea Selatan, EXO, yang terdiri dari sembilan anggota dan debut pada tahun 2012. Grup ini dibentuk oleh agensi ternama Korea Selatan, yaitu SM Entertainment.  Pada  bulan  November  2019,  ketika  konser  di  Jakarta  diumumkan,  Salma berkeinginan untuk membeli tiket melalui situs web resmi. Namun, sayangnya, tiket tersebut telah habis terjual. Melihat situasi ini, Salma menemukan pengguna Twitter lain dengan akun @loeypcy88 yang menjual tiket untuk Festival Tribun E seharga 2,6 juta Rupiah.
Salma  kemudian  mengirimkan Direct  Message  kepada  pengguna  tersebut, menanyakan ketersediaan dan keaslian tiket, serta meminta identitas asli pengguna akun. Penjual dengan akun @loeypcy88 memberikan foto identitas  beserta nomor yang dapat dihubungi. Setelahnya, mereka melakukan transaksi, di mana Salma mengirimkan jumlah uang yang telah disepakati. Mereka juga berjanji untuk bertemu pada hari konser untuk menukarkan  tiket  E-Ticket  menjadi  tiket  fisik  sesuai  kesepakatan.  Sehari  sebelum pelaksanaan  konser,  Salma  berupaya  menghubungi  penjual  melalui  akunnya,  namun sayangnya tidak mendapat respons. Selain itu, akun Twitter penjual tidak aktif hingga hari konser. Pada  akhirnya, terungkap bahwa Salma menjadi korban tindak  pidana penipuan
yang dilakukan oleh pengguna akun @loeypcy88. Modus operandi yang diterapkan sama dengan korban-korban sebelumnya, di mana identitas yang disajikan oleh pengguna akun tersebut ternyata tidak sah dan bukan miliknya. Meskipun Salma telah melaporkan kejadian ini  kepada  pihak  berwajib,  ia  menghadapi  kesulitan  dalam  menyelidiki  kasus  ini  karena pengguna akun @loeypcy88 sudah tidak aktif dan menggunakan identitas palsu, sehingga sulit untuk mengidentifikasi pelaku dan mengembalikan uang Salma sepenuhnya. (Maharani &  Ruhaeni,  2020).  Jumlah  korban  akibat  penjualan  tiket  konser  mencapai  angka  yang signifikan (Amisah, Yahuli, & Oktavia, 2023).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  dengan  jenis  Penelitan  yang  dikenal  sebagai penelitian  hukum  normatif.  Menurut  pandangan  Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, penelitian hukum normatif adalah suatu bentuk penelitian yang melibatkan  pemeriksaan bahan  pustaka  ( library  research)  atau  analisis  data  sekunder,  sehingga  sering  disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. (Soekanto & Mamudji, 2003).
Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan metode studi pustaka. Studi pustaka mencakup semua upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan diinvestigasi. Sumber informasi dapat berasal dari  buku-buku  ilmiah,  laporan  penelitian,  tulisan  ilmiah,  tesis  dan  disertasi,  peraturan, ketetapan,  buku  tahunan,  ensiklopedia,  serta  sumber  tertulis  lainnya  baik  dalam  bentuk cetak  maupun  elektronik.  Kegiatan  studi  pustaka  menjadi  suatu  aspek  integral  dalam penelitian, di mana teori-teori  yang menjadi dasar  permasalahan dan  bidang yang akan dijelajahi  dapat  ditemukan  melalui  eksplorasi  literatur.  Selain  itu,  peneliti  juga  dapat memperoleh  wawasan  mengenai  penelitian-penelitian  sejenis  atau  yang  relevan  dengan fokus  penelitiannya,  termasuk  hasil-hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  sebelumnya. Melalui studi pustaka, peneliti memiliki kesempatan untuk memanfaatkan seluruh informasi dan pemikiran yang relevan dengan penelitiannya (Purwono, 2008).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sejarah Percaloan di Indonesia
Di  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI),  calo  diartikan  sebagai orang  yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah; perantara; makelar. Sinonim kata calo adalah makelar, yang di dalam KBBI didefinisikan lebih rinci  lagi,  yaitu perantara  perdagangan  (antara  pembeli  dan  penjual);  orang  yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli; orang atau badan hukum yang berjual beli sekuritas atau barang untuk orang lain atas dasar komisi.
Munculnya  perantara  atau  makelar  dapat  disebabkan  oleh  kondisi  yang  sulit "ditembus". Dalam ranah bisnis, sulitnya menembus situasi tertentu dianggap sebagai hal yang umum. Sebagai contoh, ketika seseorang berusaha menjual produk tetapi mengalami keterbatasan  akses  ke  pasar,  perantara  atau  calo  dapat  menawarkan  jasanya  untuk membantu  mengatasi  hambatan  tersebut.  Dalam  konteks  bisnis,  perantara  sering  kali menjadi elemen integral dalam proses penjualan maupun pembelian. Sebagai contoh, di masa lalu, seorang calon penumpang kereta api yang tidak ingin menghadapi kerumitan antrean di loket tiket dan ingin mendapatkan tempat duduk tertentu bisa memanfaatkan layanan calo tiket di stasiun. Meskipun demikian, praktik percaloan yang sederhana tersebut kemudian berkembang menjadi fenomena mafia tiket, di mana para calo, melalui koneksi mereka dalam sistem penjualan tiket perusahaan kereta api, dapat mengumpulkan tiket dan menjualnya  kembali  kepada  calon  penumpang  dengan  harga  yang  ditetapkan  sesuai keinginan mereka (Yamani, 2019).
Jika dianalisis sejarahnya, praktik penipuan telah ada sejak tahun 1950. Perkembangan praktik  ini  dimulai  dengan  keberadaan  penipu  tiket  bioskop.  Pada  tahun  1950,  banyak bioskop baru bermunculan di Surabaya setelah masa penjajahan Jepang, di mana bioskop diubah  fungsi  menjadi  alat  propaganda.  Pada  saat  itu,  sejumlah  film  diproduksi  dengan tujuan  membangkitkan  semangat  nasionalisme  masyarakat  Indonesia,  seperti  film  Darah dan Doa karya Usmar Ismail. Film-film Hollywood dan aksi yang juga populer, seperti Lullaby of  Broadway  karya  David  Butler  dan  Adios  Djanggo  karya  Ferdinando  Baldi,  turut meramaikan antusiasme, membuat calon pembeli bersedia mengantre selama dua hingga empat jam untuk mendapatkan tiket.
Keadaan  tersebut,  yang  akhirnya  menjadi  faktor  kunci  pemicu  praktik  percaloan, berawal dari ketidakseimbangan antara jumlah kursi yang tersedia di bioskop dan jumlah calon pembeli. Para calon pembeli yang sudah rela mengantre berjam-jam merasa kecewa ketika tiket habis terjual, bahkan ketika antreannya baru kurang dari sepuluh orang. Bahkan pada saat penayangan film populer, loket bioskop tidak membuka penjualan tiket di sore hari, meskipun jadwal penayangan tetap ada. Tidak hanya itu, beberapa pengelola bioskop ternyata  terlibat  dalam  mendukung  praktik  percaloan  ini.  Para  calo  tiket  bekerja  sama
dengan pengelola bioskop untuk menjalankan penjualan tiket secara ilegal, dan nantinya, komisi yang dihasilkan dari penjualan tiket akan dibagi antara calo dan pengelola bioskop (Khumaira, 2023).

## Penegakan Hukum Praktik Percaloan
Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan upaya untuk memastikan tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara konkret sebagai panduan perilaku dalam lalu lintas atau dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan  bernegara.  Setelah  pembuatan  hukum  dilakukan,  implementasinya  harus  dilakukan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, yang dikenal sebagai penegakan hukum. Istilah lain  yang  sering  digunakan  adalah  penerapan  hukum,  atau  dalam  bahasa  asing  seperti rechtstoepassing  dan  rechtshandhaving  (Belanda),  Law  enforcement  and  application (Amerika).  Menurut  Soerjono  Soekanto,  penegakan  hukum  adalah  kegiatan  yang mengharuskan penyelarasan nilai-nilai yang dijelaskan dalam prinsip-prinsip yang kokoh, serta mengonkretkan sikap dan tindakan sebagai bagian dari penjabaran nilai tahap akhir untuk  menciptakan,  memelihara,  dan  mempertahankan  tatanan  kehidupan  bersama (Rahman, Hasan, & Makkawaru, 2022).
Penegakan  hukum  mencerminkan  bahwa  pelaksanaan  hukum  harus mempertanggungjawabkan,  memberikan  kepastian,  dan  keadilan  kepada  seluruh masyarakat.  Oleh  karena  itu,  pelaksanaan  hukum  melibatkan  tiga  elemen,  yakni:  (1) keberadaan serangkaian peraturan yang mengatur perilaku masyarakat, (2) adanya lembaga atau  individu  yang  bertanggung  jawab  dalam  melaksanakan  tugas  untuk  memastikan kepatuhan  terhadap  peraturan  yang  ditetapkan,  dan  (3)  prosedur  serta  pelaksanaannya yang  tidak  mengalami  distorsi  atau  penyimpangan,  baik  dari  segi  prosedur  maupun wewenang (Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 2002).
Dengan  tindakan  calo  tiket  yang  berhasil  mengakuisisi  tiket  secara  menyeluruh, muncul pertanyaan signifikan mengenai potensi sanksi hukum yang mungkin dihadapi oleh mereka. Meskipun demikian, hingga saat ini belum ada peraturan yang dapat menghukum calo  yang  memperoleh  tiket  dengan  menggunakan  identitas  resmi.  Secara  prinsip, seseorang yang hendak membeli tiket, termasuk tiket konser, diwajibkan menunjukkan kartu identitas sebagai bukti identifikasi, seperti KTP atau SIM. Apabila seseorang membeli tiket dengan  menggunakan  kartu  identitas  yang  sah,  maka  tiket  tersebut  dianggap  sah,  dan individu tersebut tidak dapat dituntut hukum, meskipun ia berprofesi sebagai calo. (Aditya, 2023).
Ketika dipertimbangkan dari perspektif hukum, kehadiran calo tiket sebenarnya tidak melanggar hukum. Namun demikian, dalam kenyataannya, banyak calo tiket yang terlibat dalam praktik penipuan terhadap pembeli tiket. Contohnya adalah ketika calo tiket konser memalsukan tiket  konser  dan menjualnya seolah-olah tiket  tersebut  asli, menggandakan satu atau beberapa tiket konser asli sehingga tidak semua pembeli dapat masuk ke dalam venue  karena  tiket  telah  digunakan,  atau  calo  tiket  konser  yang,  setelah  menerima pembayaran, tidak memberikan tiketnya dan sulit dihubungi bahkan hingga saat yang sulit (Oktavira, 2023). Di Indonesia, pasal yang mengatur tentang calo yang menjual tiket palsu akan dijerat Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menerangkan bahwa: “ Barang  siapa  membuat  surat  palsu  atau  memalsukan  surat  yang  dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain  memakai  surat  tersebut  seolah-olah  isinya  benar  dan  tidak  dipalsu,  diancam  jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. ” . Selain pasal 263 ayat 1, pemalsuan surat juga bisa dituntut dengan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang akan diundangkan tahun 2026 yaitu pasal 391 ayat  (1)  UU1/2023  yang  berbunyi: “ Setiap  orang  yang  membuat  secara  tidak  benar  atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta  orang  lain  menggunakan  seolah-olah  isinya  benar  dan  tidak  palsu,  jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, yaitu Rp2 miliar. ”
Selain itu, jika calo tiket konser menjual tiket palsu maka hukuman dan sanksi yang dikenakan bisa lebih jelas. Sebab praktik ini sudah dapat dikatakan sebagai penipuan. Pada dasarnya pasal penipuan diatur dalam KUHP dan diancam pidana berdasarkan KUHP yang masih berlaku pada saat ini dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang baru akan berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,  yaitu tahun 2026, yang berbunyi:
Pasal 378 KUHP Pasal 492 UU 1/2023 Barang  siapa  dengan  maksud untuk menguntungkan diri sendiri  atau  orang  lain  secara melawan hukum, dengan memakai  nama  palsu  atau martabat  palsu,  dengan  tipu
Setiap  orang  yang  dengan maksud  menguntungkan  diri sendiri  atau  orang  lain  secara melawan hukum dengan
memakai  nama  palsu  atau kedudukan palsu, menggunakan
muslihat,  ataupun  rangkaian kebohongan, menggerakkan orang  lain  untuk  menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. tipu muslihat atau rangkaian kata bohong,  menggerakkan  orang supaya  menyerahkan  suatu barang, memberi utang, membuat  pengakuan  utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan  pidana  penjara  paling lama 4 tahun atau pidana denda paling  banyak  kategori  V,  yaitu
Rp.500 Juta.
Unsur-unsur  dalam  tindak  pidana  penipuan  berdasarkan  terjemahan  tim  penerjemah BPHN (Tamboto, 2018), yaitu:
1. Barang siapa
2. dengan maksud
3. untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
4.  dengan  memakai  nama  palsu  atau  martabat  palsu,  dengan  tipu  muslihat,  ataupun rangkaian kebohongan,
5.  Menggerakkan/membujuk  orang  lain  untuk  menyerahkan  barang  sesuatu  kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.
Analisis Teori Aktivitas Rutin dalam Praktik Percaloan Tiket Konser Teori aktivitas rutin atau routine theory activity adalah teori yang dikemukakan oleh Cohen dan Marcus Felson. Cohen dan Marcus Felson (1979) berpendapat bahwa struktural dalam  pola  aktivitas  rutin  dapat  mempengaruhi  tingkat  kejahatan  dengan  bertemunya dalam  waktu  dan  ruang  yang  sama  dengan  tiga  unsur  utama  yaitu:  (1)  Pelaku  yang termotivasi ( motivated offenders); (2) Target yang sesuai (suitable target); dan (3) Ketiadaan pengamanan yang memadai ( absence of capable guardians). Menurut Cohen dan Felson, ketiadaan salah satu faktor tersebut akan dapat mencegah terlaksananya kejahatan. Selain itu, dengan bertemu target yang sesuai dan tidak ada pengamanan yang memadai dalam waktu  dan  tempat  yang  bersamaan  akan  meningkatkan  kondisi  dimana  mendorong seseorang untuk berbuat tindak kejahatan. Apabila pengamanan juga berkurang, maka hal itu akan dapat meningkatkan jumlah kejahatan yang terjadi.
Dalam kasus penipuan oleh calo tiket konser, penipuan ini disebabkan oleh beberapa faktor sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam routine activity theory, yaitu:
a. Pelaku yang termotivasi ( motivated offenders)
Suatu kejahatan dapat terjadi apabila pelaku termotivasi untuk melakukannya. Pelaku calo  penipuan  tiket  konser  di  Indonesia  merasa  termotivasi  karena  para  calo  ini menggunakan sumber daya dan upaya yang minim, dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja,  serta  meraup  keuntungan  secara  cepat.  Pelaku  kejahatan  terlibat  dalam  praktik penipuan  dengan  jumlah  yang  relatif  kecil  namun  merugikan  banyak  pihak.  Selain  itu, motivasi pelaku untuk melakukan penipuan tercermin dalam modus yang dirancang untuk menipu para korban, sehingga membuat korban rentan untuk percaya.
b. Target yang sesuai ( suitable target)
Salah satu alasan kejahatan penipuan tiket konser di Indonesia ini adalah karena target yang sesuai. Korban penipuan tiket konser yang seharusnya mendapatkan tiket konser yang dibeli,  pada  kenyataannya  tidak  mendapatkan  apa-apa.  Hampir  semua  yang  tidak mendapatkan tiket melalui web resmi kemudian memilih untuk memanfaatkan calo demi bertemu idolanya, hal ini yang kemudian menjadi target dari para pelaku penipuan, karena para penggemar rela akan melakukan apapun demi menghadiri konser idola mereka.
c. Ketiadaan pengamanan yang memadai ( absence of capable guardians)
Resiko kejahatan akan akan semakin meningkat dan menjadi besar apabila tidak ada pengamanan yang memadai dari segi manusia maupun alatnya. Dari orang dewasa, teman, hewan dan alat keamanan seperti kamera CCTV, PIN dan sebagainya. Jika kejahatan terjadi tanpa adanya pengamanan yang memadai dan hanya dilakukan secara online dengan bukti KTP yang belum tentu keasliannya yang mengakibatkan terjadinya kejahatan penipuan.

## SIMPULAN
Perkembangan yang semakin pesat dalam era ini menyebabkan munculnya berbagai keinginan yang ingin dipenuhi oleh manusia. Salah satu manifestasi dari keinginan tersebut dapat  ditemui  dalam  dunia  hiburan.  Hiburan  menjadi  opsi  yang  diambil  manusia  untuk meraih kesenangan. Salah satu bentuk hiburan yang populer adalah konser musik, yang seringkali diselenggarakan di Indonesia, baik dalam skala musik lokal maupun internasional. Tingginya  jumlah  konser  yang  diadakan  memicu  peningkatan  kasus  penipuan  terkait penjualan tiket konser. Kemunculan perantara atau makelar dipicu oleh situasi yang sulit untuk  "ditembus".  Dalam  konteks  bisnis,  menghadapi  situasi  sulit  untuk  mencapai  pasar merupakan hal yang umum terjadi. Sebagai contoh, ketika seseorang ingin menjual suatu produk  tetapi  mengalami  kendala  akses  ke  pasar,  perantara  atau  makelar  dapat
menawarkan  jasanya  untuk  membantu  menembus  pasar  tersebut.  Dalam  ranah  bisnis, praktik perantaraan bahkan telah menjadi bagian integral dari kegiatan bisnis itu sendiri. Selalu  diperlukan  individu  yang  dapat  berperan  sebagai  perantara,  baik  dalam  proses penjualan maupun pembelian.
Dalam kasus calo tiket, fenomena pembelian tiket secara besar-besaran dengan niat menjual  kembali  telah  menimbulkan  banyak  pertanyaan  mengenai  kemungkinan  sanksi hukum yang dapat diterapkan pada para calo. Namun, dari perspektif hukum, keberadaan calo  tiket  sebenarnya  tidak  melanggar  hukum.  Meskipun  demikian,  dalam  praktiknya, sejumlah  calo  tiket  seringkali  terlibat  dalam  tindakan  penipuan  terhadap  pembeli  tiket. Contohnya,  dengan  cara  memalsukan  tiket  konser  dan  menjualnya  sebagai  tiket  asli, menggandakan satu atau beberapa tiket konser yang sebenarnya, sehingga tidak semua pembeli dapat memasuki venue karena tiket sudah terpakai. Selain itu, terdapat juga calo tiket yang, setelah menerima pembayaran, tidak memberikan tiket dan sulit dihubungi.
Menurut Teori Aktivitas Rutin, Pelaku yang tidak menggunakan banyak upaya dan tenaga, korban yang mudah dibujuk dan tidak ada cara lain karena tiket di website sudah habis  akhirnya  menggunakan  jasa  calo  dan  bahkan  keamanannya  tidak  bisa  dijamin keasliannya  menjadi  celah  kejahatan  penipuan  yang  harus  dievaluasi  kebijakannya  oleh pemerintah dan penyelenggara event.

## DAFTAR PUSTAKA
Aditya, R. (2023, Mei 23). Apakah Calo Tiket Konser Bisa Dipidana? Ini Penjelasan Berdasarkan Pasal Hukumnya. Dipetik Januari 15, 2024, dari
suara.com: https://www.suara.com/news/2023/05/23/160042/apakah-calo-tiket-konser-bisa-dipidana- ini-penjelasan-berdasarkan-pasal-hukumnya
Amisah, Yahuli, R., & Oktavia, V. (2023). Tinjauan Yuridis Sistem Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia Terhadap Korban Penipuan Tiket Konser. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 10(5), 2706-2711.
Hariyadi, G. T. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konsumen Berbelanja di Minimarket (Studi pada Indomaret dan Alfamart di Semarang). Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis, 1(1), 16-32.
Haryani,  E.,  &  Neltje,  J.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  yang  Tidak  Menerima Pembelian Produk Jasa Berupa Tiket Konser dari Pelaku Usaha Melalui Media Sosial Ditinjadu dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jurnal Hukum Adigama, 4(2), 1157-1182.
Khumaira,  D.  (2023,  Juni  20). Maraknya  Calo  Tiket  Coldplay:  Bukti  Gagalnya  Pemerintah  dalam Mengatasi  Praktik  Percaloan.  Dipetik  Januari  14,  2024,  dari  goodnewsfromindonesia.id:
https://www.goodnewsfromindonesia.id/2023/06/20/maraknya-calo-tiket-coldplay-bukti- gagalnya-pemerintah-dalam-mengatasi-praktik-percaloan
Maharani,  A.  D.,  &  Ruhaeni,  N.  (2020).  Tindak  Pidana  Penipuan  dalam  Transaksi  Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Penegakan Hukumnya terhadap Penipuan Tiket Konser Exo. Prosiding Ilmu Hukum, 6(2), 594-598.
Oktavira, B. A. (2023, November 17). Jerat Pidana Penipuan Calo Tiket Konser. Dipetik Januari 15,
2024,  dari  HukumOnline.com:  https://www.hukumonline.com/klinik/a/penipuan-calo-tiket- konser-lt6557484a44d4a#_ftn1
Purnamasari, H., Imaniyati, N. S., & Makmur. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Tiket Dalam Konser Musik KV Fest yang Diselenggarakan oleh Promotor Festival Kultvizion Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen. Bandung Conference Series: Law Studies, 3(1), 194-200.
Purwono. (2008). Studi Kepustakaan. Yogyakarta: Pustakawan Utama UGM.
Rahman, A., Hasan, Y. A., & Makkawaru, Z. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Perilaku Pegawai dan Calo Tentang Pungutan Liar. Indonesian Journal of Legality of Law, 5(1), 114-124.
Sitompul, R. (2006). Hukum Perdata Indonesia. Medan: Pustaka Bangsa Press.
Soekanto, S. (2002). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Soekanto,  S.,  &  Mamudji,  S.  (2003). Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat.  Jakarta: Rajawali Press.
Tamboto, K. J. (2018). Pengaturan Dan Praktik PenerapanPasal 378 KUHP Tentang Penipuan(Kajian Putusan Mahkamah AgungNomor 519 K/Pid/2017. Lex Et Socielitas, 6(7), 66-73.
Yamani,  Z.  (2019,  Juni  22). Calo,  Percaloan,  dan  Birokrasi.  Dipetik  Januari  13,  2024,  dari  dw.com: https://www.dw.com/id/calo-percaloan-makelar-dan-birokrasi/a-49266658