## Jp.jok (Jurnal Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan)
http://ejurnal.budiutomomalang.ac.id/index.php/jpjok Doi : https://doi.org/10.33503/jp.jok.v5i1.1677

## Sport of Policy Analysis and Evaluation: a Systematic Literature Review
Muhlisin 1) , Sandey Tantra Paramitha 2) , Yudhi Purnama 3) , Rif’iy Qomarullah 4) , Muhammad Gilang Ramadhan 5)
1 Pendidikan Olahraga, Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia
2 Ilmu Keolahragaan FPOK Universitas Pendidikan Indonesia
3 PJKR FKIP Universitas Wahid Hasyim, Indonesia
4 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi, FIK Universitas Cendrawasih, Indonesia
5 Pendidikan Olahraga, Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia Email: 1 muchlisin@unwahas.ac.id , 2 sandeytantra18@upi.edu , 3 yudhipurnama@unwahas.ac.id , 4 qomarrifqi77@gmail.com , 5 gilangramadhan16@upi.edu ,

## ABSTRACT
The  research  is  based  on  the  lack  of  research  and  publications  related  to  macro  sports  policy  in Indonesia.  Therefore,  the  purpose  of  this  paper  is  to  analyze  research  articles  related  to  sports policy in Indonesia. This study uses a systematic literature review (SLR).  The research population uses research articles related to sports policy and the research sample uses the purposive sampling technique using inclusive and exclusive criteria. The results of this study indicate that the direction of sports policy in Indonesia is still leading to achievement sports that focus on the development of the sport itself. It can be concluded that sport has not been able to become an important aspect in wider development (development through sport) and the results of the Literature Review, it can be concluded that the Evaluation Analysis of sports policy is still very minimal.
Key Words : Analysis, Evaluation, Sports Policy

## Analisis dan Evaluasi Kebijakan Olahraga : a Systematic Literature Review

## ABSTRAK
Penelitian  didasari  dari  minimnya  jenis  penelitian  dan  publikasi  berkaitan  dengan  kebijakan olahraga secara makro di Indonesia. Untuk itu tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis artikel  penelitian  berkaitan  dengan  kebijakan  olahraga  di  Indonesia.  Penelitian  ini  menggunakan penelitian a  Systematic  literature  review (SLR).  Populasi  penelitian  menggunakan  artikel-artikel penelitian  berkaitan  dengan  kebijakan  olahraga  dan  sampel  penelitian  menggunakan  Teknik Purposive  Sampling  menggunakan  kriteria  inklusif  dan  Eksklusif.    Hasil  dari  penelitian  ini  bahwa arah  kebijakan  olahraga  di  Indonesia  masih  mengarah  pada  olahraga  prestasi  yang  fokus  pada pengembangan olahraga itu sendiri. Hal ini dapat disimpulkan bahwa olahraga belum bisa menjadi aspek penting dalam pembangunan yang lebih luas ( development through sport ) dan Hasil Review Literature dapat disimpulkan bahwa Analisis Evaluasi kebijakan olahraga masih sangat minim.
Kata Kunci : Analisis, Evaluasi, Kebijakan Olahraga
© 2021 IKIP BUDI UTOMO MALANG Info Artikel P-ISSN 2613-9421 Dikirim : 24 September 2021 E-ISSN 2654-8003 Diterima : 12 November 2021
Dipublikasikan : 30 November 2021
 Alamat korespondensi: yudhipurnama@unwahas.ac.id Universitas Wahid Hasyim,  Jl. Menoreh Tengah X No.22, Sampangan, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50232, Indonesia
Muhlisin 1) , Sandey Tantra Paramitha 2) , Yudhi Purnama 3) , Rif’iy Qomarullah 4) , Muhammad Gilang
Ramadhan 5) .Jp.jok (JurnalPendidikan. Jasmani, Olahraga dan Kesehatan). 5(1) 76-90

## PENDAHULUAN
Sebuah ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode dan Teknik dalam  memunculkan  berbagai  informasi  yang  ada  kaitanya  dengan  kebijakan adalah  pengertian  dari  analisis  kebijakan.  Namun  banyak  pemimpin  yang  tidak mengetahui bahwa pentingnya dilakukan analisis kebijakan. (Safitri et al., 2021). Kebijakan  sebuah  negara  dalam  upaya  membangun  olahraga  adalah  salah  satu dari  pilar  yang  bertujuan  menjaga  kesehatan  dan  kebugaran  jiwa  dan  raga  yang bisa memberikan dukungan pada produktivitas sumber daya manusia.(Rahadian & Ma‟mun,  2018). Meskipun sebagai  ilmu  terapan kebijakan sangat erat  kaitannya dengan  berbagai  bidang  yang  berkaitan  dengan  tata  Kelola  seperti  pada  bidang keolahragaan.
Pembuat  kebijakan  olahraga  dapat  membuat  perubahan  kebijakan  olahraga yang  akan  memiliki  efek  yang  relatif  cepat  pada  peningkatan  kinerja  atlet. Kebijakan dan proses olahraga yang dipertimbangkan dan diterapkan dengan baik dapat  memengaruhi  hasil  kinerja  jangka  panjang.  Selama  20  tahun  terakhir, berbagai  penelitian  telah  melihat  faktor-faktor  di  tingkat  meso  yang mempengaruhi  kinerja  olahraga  negara-negara  (Gowthorpb  et  al.,  2014)  Isu teoretis  muncul  karena  masih  belum  jelas  sejauh  mana  kebijakan  elit  olahraga dapat  mempengaruhi keberhasilan suatu bangsa  di  kompetisi  internasional besar. Ada  berbagai  penelitian,  yang  menunjukkan  bahwa  faktor  tingkat  makro  –  di mana  populasi  dan  kekayaan  diidentifikasi  sebagai  yang  paling  penting  –  '' menjelaskan  ''  lebih  dari  50%  kesuksesan  olahraga  internasional.  Pemerintah menjadi  lebih  bersedia  untuk  campur  tangan  secara  langsung  dalam pengembangan  olahraga  elit  dengan  melakukan  investasi  keuangan  yang  cukup besar, sehingga mengarah pada peningkatan pelembagaan sistem olahraga elit (De Bosscher  et  al.,  2009)  Kebijakan  olahraga  telah  menjadi  motor  sejumlah perubahan  cepat  dan  pergeseran  prioritas  aspek  pembangunan  nasional  (Collins, 2010)
Mengacu  pada  UU  No.  25  tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional,  perencanaan  pembangunan  dilakukan  ke  dalam  tiga tahap,  yaitu  perencanaan  jangka  pendek,  jangka  menengah  dan  jangka  panjang. Perencanaan jangka panjang dirumuskan dalam dokumen Rencana Pembangunan
78 Muhlisin 1) , Sandey Tantra Paramitha 2) , Yudhi Purnama 3) , Rif’iy Qomarullah 4) , Muhammad Gilang
Ramadhan 5) .Jp.jok (Jurnal Pendidikan. Jasmani, Olahraga dan Kesehatan). 5(1) 76-90
Jangka  Panjang  Nasional  (RPJPN)  tahun  2005-2025)  Olahraga  masih  belum menunjukkan  bahwa  olahraga  menjadi  arus  utama  dalam  sistem  perencanaan pembangunan nasional. Secara umum hadirnya sistem pembangunan keolahragaan  nasional  akan  sangat  dipengaruhi  oleh  bagaimana  Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. karena dari situlah pandangan dan ideologi negara  memandang  bagaimana  pentingnya  olahraga  dalam  pembangunan nasional.
Olahraga  elit  saat  ini  menikmati  investasi  tingkat  tinggi  di  banyak  negara kapitalis.  Tujuan  utama  dari  pengembangan  olahraga  elit  adalah  untuk mengenalkan  dan  memberikan  alasan  kepada  negara  untuk  memprioritaskan  dan berinvestasi dalam olahraga elit (Grix & Carmichael, 2012). Banyak negara maju yang  justru  sekarang  ini  memanfaatkan  olahraga  sebagai  investasi  dalam  Sistem pembangunan  Nasional  mereka.  Hal  ini  tentu  menjadi  landasan  strategis  kajian bagaimana  mengembangkan  arah  kebijakan  olahraga  baik  secara  mikro  maupun makro dalam tatanan pembangunan olahraga di Indonesia.
Arah  pembangunan  keolahragaan  nasional  saat  ini  berpusat  pada  orientasi pencapaian  prestasi  di  berbagai  tingkatan.  Banyak  pemangku  kebijakan keolahragaan  banyak  menentukan  prioritas  arah  kebijakan  mengarah  pada prestasi. Menjadikan tolak ukur prestasi sebagai arah penentuan kebijakan. Hal ini sangat  memerlukan  kajian  dan  analisis  mendalam  berkaitan  dengan  kebijakan olahraga  di  tingkat  makro  maupun  mikro  di  Indonesia.  Tentu  ketimpangan  dari tidak  berimbangnya  3  pilar  pengembangan  tersebut  akan  berdampak  pada pengembangan  olahraga  itu  sendiri  ketika  ada  1  pilar  yang  terlalu  dianggap penting  sedangkan  pilar  lainnya  banyak  diabaikan  dan  tidak  diperhatikan.  Maka menjadi  penting  kajian  kebijakan  olahraga  dapat  menyelaraskan  dan menyeimbangkan ketiga pilar pembangunan olahraga nasional.
Olahraga  pendidikan,  olahraga  rekreasi,  dan  olahraga  prestasi  adalah cakupan dari pembangunan olahraga. Ketiga ruang lingkup olahraga ini dilakukan melalui  pembinaan  dan  pengembangan  olahraga  secara  terencana,  sistematik, berjenjang,  dan  berkelanjutan,  yang  dimulai  dari  pembudayaan  dengan pengenalan gerak pada usia dini, pemassalan dengan menjadikan olahraga sebagai gaya  hidup,  pembibitan  dengan  penelusuran  bakat  dan  pemberdayaan  sentra-
Muhlisin 1) , Sandey Tantra Paramitha 2) , Yudhi Purnama 3) , Rif’iy Qomarullah 4) , Muhammad Gilang
Ramadhan 5) .Jp.jok (JurnalPendidikan. Jasmani, Olahraga dan Kesehatan). 5(1) 76-90
sentra  keolahragaan  melalui  sistem  kompetisi,  serta  peningkatan  prestasi  dengan pembinaan  olahraga  unggulan  nasional  sehingga  olahragawan  andalan  dapat meraih puncak pencapaian prestasi.(Rahadian & Ma‟mun, 2018).
Belum  adanya  penelitian  dan  kajian  mengenai  3  pilar  keolahragaan  yang berkaitan  dengan  anggaran,  program  dan  perhatian  pemerintah  sehingga diperlukan  kajian-kajian  dan  penelitian  yang  berkaitan  dengan  kebijakan keolahragaan.    Maka  berdasarkan  kajian  diatas  penulis  menganalisa  minimnya jenis  penelitian  dan  publikasi  berkaitan  dengan  kebijakan  olahraga  secara  makro di  Indonesia.  Untuk  itu  tujuan  dari  penulisan  ini  adalah  untuk  mengexplorasi artikel  penelitian  berkaitan  dengan  kebijakan  olahraga  di  Indonesia.  Hal  ini diharapkan dapat menjadi referensi kajian dan analisis kebijakan olahraga di masa yang akan datang.

## METODE
Penelitian ini menggunakan penelitian a Systematic literature review (SLR).
Literatur  review  dibatasi  dengan  kriteria  artikel  yang  mengkaji  tentang  analisis, evaluasi,  kajian  kebijakan  olahraga  dari  3  pilar  yaitu  olahraga  prestasi,  olahraga masyarakat  dan  olahraga  Pendidikan  pada  jurnal  yang  diterbitkan  selama  tahun 2020  s.d  2021.  Artikel  dalam  literature  review  ini  dilakukan  dengan  cara menganalisis,  mengekstrasi  dan  mensintesis  kemudian  hasilnya  dirangkum berkaitan dengan kebijakan olahraga.
Artikel desain penelitian SLR dengan menggunakan mesin pencarian secara acak dengan menelusuri hasil penelitian kebijakan Olahraga berbahasa indonesia. Artikel  yang digunakan difokuskan pada artikel original  empirical  research atau artikel penelitian yang berisi hasil dari pengamatan aktual kajian maupun analisis dimana terdapat abstrak, pendahuluan, metode, hasil, dan diskusi
Strategi pencarian artikel menggunakan database yang tersedia pada google scholar,  Portal  Garuda  dan  Microsoft  Academic.  Kata  kunci  dalam  menemukan artikel,  yaitu  kebijakan  Olahraga,  Evaluasi  Kebijakan  Olahraga,  Analisis Kebijakan  Olahraga.  Peneliti  menggunakan  “AND”  sebagai  Boolean  operator. Penggunaan boolean operator “AND” bertujuan untuk mengkombinasikan konsep
80 Muhlisin 1) , Sandey Tantra Paramitha 2) , Yudhi Purnama 3) , Rif’iy Qomarullah 4) , Muhammad Gilang
Ramadhan 5) .Jp.jok (Jurnal Pendidikan. Jasmani, Olahraga dan Kesehatan). 5(1) 76-90
dan  aspek  yang  berbeda  sebagai  kata  kunci  pencarian  sehingga  mempersempit dokumen yang akan didapat.
Dari  hasil  analisis  diharapkan  akan  ditemukan  sebuah  kesimpulan  yang dapat dijadikan dasar mengenai kebijakan olahraga. Tabulasi data dari hasil artikel kemudian disitasi dan dianalisis dan dibahas secara mendalam dalam artikel ini.

## HASIL
Berdasarkan  penelusuran  artikel  dengan  menggunakan  google  scholar  dan portal  garuda  diperoleh  beberapa  artikel  yang  relevan  dan  sesuai  dengan  kriteria inklusi  diperoleh  sebanyak  20 artikel  dan  yang  layak  di  Analisa  sebanyak  7 Artikel berkaitan dengan Kebijakan Olahraga.
Tabel 1. Hasil rekapitulasi Literatur Review Keterangan Hasil Penelusuran Google Scholar Portal Garuda Microsoft Academic Penelusuran Lengkap 15.600 4 3.363 Sesuai Kriteria Inklusi 11 3 6 Layak untuk dianalisa 6 0 1
Terdapat  7  jenis  artikel  yang  dapat  dianalisis  dari  beragam  jenis  penelitian berkaitan dengan kebijakan olahraga mencakup kebijakan secara nasional maupun dalam  lingkup  mikro.  Dari  kata  kunci  yang  digunakan,  artikel  kebijakan  tidak sebanyak  artikel  manajemen,  bidang  kajian  yang  lebih  umum  dari  kebijakan namun  keduanya  memiliki  kemiripan  dalam  pemahaman  di  masyarakat.  Artikel dengan  kata  kunci  manajemen  cenderung  lebih  banyak  dibandingkan  dengan artikel kebijakan. Hal ini menunjukkan perlu banyak kajian-kajian atau penelitian yang mengkaji berkaitan dengan kebijakan khususnya bidang olahraga.
Berikut  hasil  secara  detail  artikel  hasil  penelurusan  menggunakan  a Systematic  Literature  review  tentang  kebijakan  olahraga. Tabel  2.  Hasil
Penyaringan Artikel yang layak di analisis NO Peneliti / Tahun Judul Artikel Hasil/Temuan 1 (Safitri  et  al., 2021) Urgensi Analisis Kebijakan Analisis  kebijakan  merupakan  sebuah ilmu  sosial  terapan  yang  menggunakan berbagai  teknik  dan  metode  dalam melahirkan  informasi-informasi  yang berhubungan  dengan  kebijakan.  Analisis kebijakan  ini  sangat  penting  untuk dilaksanakan.
Alasan  yang  mendasari  diperlukannya
Muhlisin 1) , Sandey Tantra Paramitha 2) , Yudhi Purnama 3) , Rif’iy Qomarullah 4) , Muhammad Gilang
Ramadhan 5) .Jp.jok (JurnalPendidikan. Jasmani, Olahraga dan Kesehatan). 5(1) 76-90
analisis kebijakan yaitu untuk mengetahui segala bentuk kelayakan dan pembiayaan  dari  kebijakan  yang  diambil yang  dianalisis  melalui  proses  ilmiah dengan  pendekatan  saintifik.  Dengan diketahuinya kelayakan sebuah kebijakan maka  dapat  dijadikan  pertimbangan dalam melahirkan kebijakan tersebut dan dengan  diketahuinya  pembiayaan  maka dapai disusun secara strategis dan efektif pengeluaran yang akan digunakan. 2 (Ramadhan et al., 2020) Implementasi Kebijakan Olahraga Pendidikan Sebagai Upaya Pembangunan Melalui Olahraga Berdasarkan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional Hasil  dari  penelitian  ini  ditemukan bahwa  implementasi  kebijakan  pada olahraga Pendidikan sudah sesuai dengan Undang-undang sistem keolahragaan nasional. Namun masih terdapat kekurangan  serta  ketidakmerataan  pada beberapa aspek. Penelitian ini merupakan kebaruan  dalam  studi  analisis  kebijakan olahraga di Indonesia khususnya di Kota Bandung. 3 (Indrawan & Riyoko, 2020) Kebijakan Dispora Kota Palembang Dalam Megembangkan Minat Masyarakat Untuk Berolahraga Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa sejauh  ini  Dinas  Pemuda  dan  Olahraga Kota Palembang telah berupaya semaksimal  mungkin  dalam  membuat suatu  kebijakan  dan  mewujudkan  suatu pembinaan  olahraga  dengan  baik  dan menyeluruh kepada masyarakat, tujuannya  untuk  memudahkan  setiap warga masyarakat yang ingin melakukan aktivitas  olahraga  dan  mendapatkan pelayanan  pembinaan  olahraga  secara menyeluruh  terhadap  semua  fasilitas olahraga  di  kota  Palembang.  faktor pendukung  dengan  adanya  pembinaan olahraga  telah  disediakan  sarana  dan prasarana olahraga yang memadai, faktor penghambatnya  sendiri  masih  minimnya masyarakat  yang  mengerti  pentingnya olahraga  bagi  kesehatan  dan  kebugaran tubuh, dan tanggapan masyarakat sendiri masyarakat senang karena merasa diperhatikan  dengan  adanya  pembinaan olahraga dimasyarakat yang telah
82 Muhlisin 1) , Sandey Tantra Paramitha 2) , Yudhi Purnama 3) , Rif’iy Qomarullah 4) , Muhammad Gilang
Ramadhan 5) .Jp.jok (Jurnal Pendidikan. Jasmani, Olahraga dan Kesehatan). 5(1) 76-90
direncanakan oleh Dispora Kota Palembang. 4 (Kusumiadi et al., 2021) Program Pembangunan Olahraga pada Pemerintahan Kabupa Bandung Barat Tahun 2019 1. program  pembangunan  olahraga  di Kabupaten  Bandung  Barat  sudah cukup  baik,  melihat  dari  hasil wawancara  yang  telah  disebutkan. Wawancara  pun  dilakukan  dengan orang-orang  yang  dapat  dipercaya keabsahan datanya. Hasil dari penelitian terhadap informan di lapangan  pun  membuahkan  hasil bahwa  program  dan  kebijakan  di Bandung  Barat  sudah  cukup  untuk mendukung masyarakat dalam melakukan  aktifitas  olahraga.  Namun berdasarkan keterangan informan juga, sebaiknya untuk tahun anggaran 2. kedepannya, program pemberian alat- alat  untuk  masyarakat  harus  lebih akurat  lagi.  Karena  ada  masyarakat yang  suda  hmelakukan  pengajuan proposal  lebih  dahulu  tapi  kalah dengan  yang  baru  memasukan  ajuan untuk  pengadaan  alat-alat  tersebut. Oleh  karena  itu  ada  baiknya  lebih ditingkatkan lagi dalam hal pelayanan terhadap masyarakatnya. 5 (Sirait et al., 2021) Implementasi kebijakan keolahragaan dan peran pemangku kepentingan dalam peningkatan prestasi atlet 1. peningkatan prestasi atlet tidak bisa dilepaskan dari adanya sinergi dan kerjasama antara seluruh pemangku kepentingan, dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga, KONI, FORMI, atlet, vendor, dan pelatih.
2. terdapat dua variabel yang sangat mempengaruhi terhadap peningkatan atlet berprestasi yaitu Pertama, sumber daya, di mana ada sumber daya keuangan/pendanaan dan sumber daya sarana dan prasarana yang masih dalam masalah yang belum terselesaikan 3. Kedua, sikap para pelaksana, di mana variabel ini diketahui adanya stakeholder yang tidak berperan aktif dikarenakan organisasi tersebut tidak beroperasi.
Muhlisin 1) , Sandey Tantra Paramitha 2) , Yudhi Purnama 3) , Rif’iy Qomarullah 4) , Muhammad Gilang
Ramadhan 5) .Jp.jok (JurnalPendidikan. Jasmani, Olahraga dan Kesehatan). 5(1) 76-90
6 (Turang  et  al., 2021) Strategi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dalam Pembinaan Olahraga (Studi di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu) 1. Dinas Kepemudaan dan Olahraga sejauh ini masih kurang dalam melaksanakan perumusan strategi,
karena dispora masih terkendala penganggaran apbd sehingga perumusan strategi yang sudah direncanakan dan harus dijalankan belum berjalan dengan baik. 2. Implementasi strategi yang di buat Dinas Kepemudaan dan Olahraga sejauh ini masih kurang belum memaksimalkan pengimplementasian mulai dari sumber daya (tenaga kepelatihan), serta anggaran APBD yang telah di rencanakan. 3. Evaluasi yang di buat oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kotamobagu sejauh ini Pemerintah belum melaksanakannya dengan baik dalam melaksanakan kebijakan pemerintah mengenai Sarana prasarana 7 (Iman et al., 2020) Kebijakan dan Program Kabupaten Bandung Dalam Olimpade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Dalam merumuskan kebijakan tidak terlepas dari kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan mulai dari asepek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian/penilaian dan evaluasi. Hal itu memiliki peran dan fungsi strategi untuk meningkatkan mutu Pendidikan dalam mewujudkan Standar Nasiona Pendidikan (SNP) yaitu dengan melalui program kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) sebagai salah satu indikatornya. Hal tersebut dapat dijadikan potensi kekuatan dalam meningkatkan mutu Pendidikan yang bisa bersaing, berkualitas dan unggul.

## PEMBAHASAN
Metode  a  systematic literature  review yang  mengidentifikasi,  menilai,  dan menginterpretasi  seluruh  temuan-temuan  pada  suatu  topik  penelitian,  untuk menjawab  pertanyaan  penelitian  ( research  question )  yang  telah  ditetapkan
84 Muhlisin 1) , Sandey Tantra Paramitha 2) , Yudhi Purnama 3) , Rif’iy Qomarullah 4) , Muhammad Gilang
Ramadhan 5) .Jp.jok (Jurnal Pendidikan. Jasmani, Olahraga dan Kesehatan). 5(1) 76-90
sebelumnya  (Hayat  et  al.,  2021).  Fokus  kajian  dan  pertanyaan  penelitian  dalam artikel  ini  menjawab  bagaimana  arah  kebijakan  olahraga  di  Indonesia  dan bagaimana  evaluasi  dan  analisis  kajian  kebijakan  yang  ada  di  Indonesia berdasarkan hasil temuan artikel yang temukan.

## Kebijakan Olahraga di Indonesia
Kebijakan  olahraga  di  Indonesia  pada  dasarnya  akan  melekat  pada  arah kebijakan pembangunan nasional yang sudah dituangkan baik dalam RPJP 2005 – 2025 maupun pada RPJM 5 tahunan yang telah disusun oleh pemerintah.  Melihat dari 3 pilar pembangunan keolahragaan seharusnya sistem keolahragaan nasional harus  menjadikan  ketiga  penyangga  dalam  posisi  yang  sejajar,  sama  tinggi sehingga bangunan akan menjadi kokoh. Tidak ada ketiganya yang lebih penting namun  ketiganya  merupakan  unsur  yang  penting  dan  saling  menopang.  Artinya melihat  hal  tersebut  seharusnya  3  pilar  olahraga  harus  menjadi  perhatian pemerintah  yang  memiliki  kedudukan  sama  pentingnya.  Jika  melihat  paradigma kita  dapat  melihat  bagaimana  pemerintah,  pengampu  kebijakan  olahraga  baik  di sektor  goverment  maupun  non  goverment  masih  memandang  bahwa  pilar olahraga prestasi sebagai pilar utama dalam pembangunan olahraga nasional. Hal tersebut  dapat  dilihat  dari  bagaimana  anggaran  dan  perhatian  pemerintah  yang berlebih pada pilar olahraga prestasi.
Ditinjau  dari  paradigma  pengembangan  olahraga  “Development  Through Sport”,  yang  sekarang  ini  berkembang  seharusnya  menjadi  pijakan  dalam  arah kebijakan  olahraga.  Memposisikan  olahraga  prestasi  dibandingkan  dengan  pilar yang  lainnya,  pada  dasarnya  adalah  mengkerdilkan  olahraga  itu  sendiri.  Dimana kita  terpancang  pada  bagaimana  mengembangkan  olahraga.  Sudah  saatnya  kita mulai  mengubah  paradigma “development  of  Sport” yaitu  bagaimana membangun/mengembangkan  olahraga  menjadi “Development  through  Sport” yaitu  bagaimana  pembangunan  nasional  disegala  bidang  melalui  olahraga.  Hal tersebut  tentu  akan  lebih  meningkatkan  harkat  dan  martabat  olahraga  sebagai “ priority sector” atau bidang prioritas dalam pembangunan nasional.
Ada  7  (tujuh)  Program  Prioritas  Nasional  yang  akan  dilakukan  sesuai dengan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  Tahun 2020-2024  yang  terdiri  dari Ketahanan Ekonomi, Pengembangan Wilayah, SDM
Muhlisin 1) , Sandey Tantra Paramitha 2) , Yudhi Purnama 3) , Rif’iy Qomarullah 4) , Muhammad Gilang
Ramadhan 5) .Jp.jok (JurnalPendidikan. Jasmani, Olahraga dan Kesehatan). 5(1) 76-90
Berkualitas dan Berdaya Saing, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, Penguatan  Infrastruktur,  pembangunan  lingkungan  hidup,  serta  stabilitas  politik hukum  dan transformasi pada publik  (Bappenas, 2020).  Isu utama pembangunan keolahragaan  yang  Angkat  dalam  RPJMN  tersebut  adalah  Prestasi  olahraga swbagai salah satu indikator daya saing sumber daya mausia di Indonesia. Namun, capaian  prestasi  olahraga  Indonesia  masih  tertinggal  dan  belum  didukung  oleh budaya  olahraga  yang  baik.  Pembangunan  budaya  olahraga  perlu  ditempuh melalui  pemassalan  olahraga  untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  dalam meningkatkan kebugaran, kesehatan, dan kegembiraan, serta hubungan sosial.
Ramadhan et al., (2020) dalam artikelnya mengatakan bahwa Sesuai dengan pasal  17  undang-undang  sistem  keolahragaan,  ruang  lingkup  olahraga  dibagi kedalam  3  pilar  keolahragaan  yaitu  Olahraga  Pendidikan,  olahraga  rekreasi  dan olahraga prestasi (UU No 3 Tahun 2005, 2005). Paradigma yang ada didalam tata Kelola  pembangunan  olahraga  di  Indonesia  dapat  dilihat  masih  timpangnya perhatian,  pengembangan,  pembinaan  diantara  3  pilar  olahraga  tersebut.  Baik secara  nasional  maupun  di  daerah  olahraga  prestasi  masih  menjadi  pilar  yang paling memeperoleh perhatian yang jauh lebih besar dibandingkan 2 pilar lainnya. Hal ini sebenarnya dapat menjadi kajian Bersama apakah kebijakan pembangunan 3 pilar tersebut memang dirasa sudah tepat atau masih memerlukan kajian secara komprehensif.
Semakin  berkembangnya  olahraga  Pendidikan  dan  olahraga  rekreasi ditandai  banyaknya  kajian,  dan  meningkatnya  olahraga  dikalangan  masyarakat melalui even-even olahraga pada lingkup olahraga Pendidikan dan meningkatknya partisipasi  masyarakat  dalam  berolahraga.  Untuk  membantu  pembuat  keputusan mendapatkan  informasi  yang  berhubungan  dengan  keputusan  yang  akan  dibuat maka pelaksanaan analisis kebijakan sangat perlu dilaksanakan. Kegiatan analisis kebijakan  tersebut  dapat  dilakukan  melalui  kegiatan  penelitian,  mengklarifikasi dan memisahkan permasalahan  yang dapat  menemukan ketidaksesuaiakan antara tujuan  dan  upaya,  menyajikan  alternatif  baru,  serta  mengusulkan  cara  untuk menyampaikan ide dalam perumusan kebijakan tersebut.
Kelemahan pada pilar olahraga pendidikan dan olahraga masyarakat/rekreasi adalah  masih  lemahnya  perhatian  pemerintah  pada  2  pilar  tersebut.  Stakeholder
86 Muhlisin 1) , Sandey Tantra Paramitha 2) , Yudhi Purnama 3) , Rif’iy Qomarullah 4) , Muhammad Gilang
Ramadhan 5) .Jp.jok (Jurnal Pendidikan. Jasmani, Olahraga dan Kesehatan). 5(1) 76-90
pengampu  pada  pilar  tersebut  sebenarnya  memiliki  ruang  lingkup  yang  luas, namun  terkendalanya  anggaran.  Perhatian  pada  olahraga  prestasi  begitu  besar, arah  kebijakan  olahraga  masih  sangat  berorientasi  pada  olahraga  prestasi  yang memiliki  daya  tarik  di  berbagai  kalangan.  Tentu  hal  ini  pada  dasarnya melemahkan  olahraga  sendiri,  dimana  olahraga  menjadi  alat  sarana  bagi pengembangan  olahraga  itu  sendiri (Sport  Development) Perlu  kajian  yang mendalam  agar  bagaimana  olahraga  dapat  menjadi  arus  utama  dalam  prioritas pembangunan  nasional  adalah  bagaimana  kebijakan  olahraga  itu  sendiri  mampu menunjukkan  perannya  dalam  lingkup  yang  lebih  luas,  tidak  sekedar pengembangan olahraga. Artinya paradigma pengembangan olahraga ( Development of Sport ) menuju ke pengembangan melalui olahraga ( Development throught  Sport ).  Saat  ini  stakeholder  dibidang  keolahragaan  masih  terjebak bagaimana  mengembangkan  olahraga  sehingga  terkotak  pada  bagaimana pencapaian  prestasi  semata.  Hal  tersebut  yang  menjadikan  nilai  olahraga  justru tidak sepenting bidang prioritas dalam pembangunan nasional.
Dalam  perspektif  historis  di  Indonesia,  kebijakan  pengembangan  olahraga sangat  erat  kaitannya dengan visi politik pimpinan negara,  yaitu seperti pada era orde  lama  yang  dipimpin  oleh  Presiden  Soekarno,  olahraga  identik  dengan identitas  nasional,  visi  pembangunannya  adalah nation  and  character  building , demikian pula pada era orde baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, olahraga identik  dengan  kualitas  hidup  masyarakat  suatu  bangsa,  visi  pembangunannya adalah  kualitas  manusia  Indonesia  seutuhnya,  sedangkan  di  era  reformasi  yang sudah  dipimpin  oleh  lima  orang  presiden,  yaitu  B.J.  Habibie,  Abdurachman Wahid,  Megawati  Soekarnoputri,  Susilo  Bambang  Yudoyono,  dan  Jokowi, pembangunan olahraga belum ada visi  yang jelas, akan tetapi  payung hukumnya sudah  berhasil  ditetapkan,  yaitu  Undang-undang  No.  3  tentang  Sistem Keolahragaan Nasional (Ma‟mun, 2019).
Dari  sisi  semangat  yang  telah  dirumuskan  dalam  Undang-undang  No.  3 Tahun 2005 tentang SKN, sesungguhnya Indonesia tidak ketinggalan terlalu jauh jika dibandingkan dengan Negara-negara maju, seperti Korea Selatan dan Jepang, akan  tetapi  masalah  utamanya  adalah  dalam  implementasi  Undang-undang dimaksud yang dipandang masih jauh dari yang semestinya  (Ma‟mun, 2016). Isu
Muhlisin 1) , Sandey Tantra Paramitha 2) , Yudhi Purnama 3) , Rif’iy Qomarullah 4) , Muhammad Gilang
Ramadhan 5) .Jp.jok (JurnalPendidikan. Jasmani, Olahraga dan Kesehatan). 5(1) 76-90
pergeseran  paradigma  pembangunan  olahraga  dari development  of  sport ke development  through  sport menginspirasi  kembali  untuk  mengoreksi  sesuai dengan  isu  global  pembangunan  olahraga  yang  dicanangkan  PBB  dengan  istilah Sport for Development and Peace (SDP) dalam payung Sustainable Development Goal’s (SDG‟s) untuk tahun pembangunan 2015-2030.
Pembangunan  melalui  olahraga  merupakan  isu  global  yang  menjadi paradigma pada bidang olahraga, yang sedang banyak dibahas serta sudah banyak diterapkan di Negara-negara maju, serta memiliki artian bahwa olahraga memiliki peran  sebagai  salah  satu  aspek  penting  dalam  hal  pembangunan  baik  tingkat internasional, nasional maupun regional (Cameron, 2018). Hal ini berbeda dengan paradigma „pengembangan olahraga‟ yang memiliki artian bahwa olahraga adalah objek yang harus dikembangkan, dan tentunya hanya fokus saja pada olahraganya itu sendiri itu untuk dikembangkan (Dowling et al., 2018).
Pembangunan  yang  dimaksud  merupakan  artian  pembangunan  bidang- bidang yang lain yang menjadi indikator dalam pembangunan suatu negara. Salah satunya  merujuk  pada  indikator  dari  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM).  Pada indikator  IPM  yang menjadi ukuran  yaitu tiga dimensi,  yang terdiri  dari  dimensi umur  panjang  dan  hidup  sehat,  dimensi  pengetahuan,  dan  dimensi  standar  hidup layak yang dilihat dari segi ekonomi. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat ini,  olahraga  akan  bisa  menjadi  aspek  yang  mempengaruhi  pada  peningkatan dimensi  tersebut.  Oleh  karena  itu,  pembangunan  dalam  arti  ini  bukan  berarti pembangunan  yang  berarti  membangun  sebuah  benda  fisik  seperti  Gedung  dan lainnya.  Namun  pembangunan  yang  dimaksud  adalah  pembangunan  yang mengarah  pada  segala  aspek  yang  menjadi  indikator  pembangunan  secara nasional.
Pentingnya  olahraga  menjadi  aspek  pembangunan  nasional  sejalan  dengan salah satu dari tiga dimensi indikator dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan angka harapan hidup saat kelahiran  (Indeks  Kesehatan).  Faktanya  dengan  berolahraga  seseorang  akan terjaga  kondisi  kesehatannya,  bahkan  hingga  ketingkat  bugar  (kondisi  diatas sehat). Maka dari itu olahraga akan bisa menjadi aspek penting dari pembangunan nasional suatu Negara, terutama Indonesia yang notabene posisi  Indonesia masih
88 Muhlisin 1) , Sandey Tantra Paramitha 2) , Yudhi Purnama 3) , Rif’iy Qomarullah 4) , Muhammad Gilang
Ramadhan 5) .Jp.jok (Jurnal Pendidikan. Jasmani, Olahraga dan Kesehatan). 5(1) 76-90
pada  Negara  berkembang  dilihat  dari  nilai  IPM-nya  yaitu  0,689  yang  berarti masih pada kelas Negara-negara berkembang.
Dalam  rangka  pembangunan  nasional  melalui  olahraga  ini  sangat  penting peran dari pemerintah. Pada kapasistasnya pemerintah harus bisa mendorong dan menciptakan  masyarakatnya  untuk  mencapai  tahap  dimana  IPM-nya  meningkat hingga  masuk  pada  kelas  Negara-negara  maju.  Salah  satu  caranya  yaitu  dengan meningkatkan  kondisi  kesehatan  masyarakatnya,  dalam  hal  ini  yaitu  dengan membuat  masyarakatnya  sadar  akan  pentingnya  berolahraga.  Maka  dari  itu pemerintah  harus  membuat  dan  tentunya  mengimplementasikan  aturan-aturan mengenai  olahraga  dalam  rangka  membuat  masyarakatnya  untuk  berolahraga sehingga kondisi kesehatannya meningkat. Aturan yang dimaksud dan berlaku di Indonesia  sudah  tertuang  pada  Undang-undang  no.  3  tahun  2005  tentang  Sistem Keolahragaan Nasional. Langkah selanjutnya adalah bagaimana caranya UU no.3 tahun  2005  tentang  SKN  bisa  terimplementasikan  dengan  baik  dan  merata  di seluruh kawasan Indonesia.

## SIMPULAN
Pada  dasarnya  kebijakan  olahraga  di  Indonesia  saat  ini  masih  mengarah pada paradigma “ development of sport/sport development ”. Artinya bahwa masih menempatkan  bahwa  olahraga  hanya  diartikan  sebagai  olahraga  dalam  tatanan prestasi  olahraga  itu  sendiri,  tanpa  melihat  manfaat  dari  olahraga  yang  bisa berdampak secara lebih luas. Hal ini sangat jelas dibuktikan dengan pengalokasian anggaran yang sangat tidak sebanding dengan ruang lingkup olahraga lain seperti olahraga  Pendidikan  dan  olahraga  rekreasi.  Maka  dari  itu  merupakan  tugas  yang sangat  luar  biasa  dan  membutuhkan  usaha  yang  sangat  besar  untuk  menjadikan olahraga sebagai aspek penting dalam pembangunan yang lebih luas ( development through sport ) sesuai amanat yang termaktub pada UU SKN No.3 tahun 2005

## DAFTAR RUJUKAN
Bappenas. (2020). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. National Mid-Term Development Plan 2020-2024 , 313.
Cameron,  C.  (2018).  „Happiness‟  and  „Holes‟:  Questions  for  the  Future  of
Muhlisin 1) , Sandey Tantra Paramitha 2) , Yudhi Purnama 3) , Rif’iy Qomarullah 4) , Muhammad Gilang
Ramadhan 5) .Jp.jok (JurnalPendidikan. Jasmani, Olahraga dan Kesehatan). 5(1) 76-90
Development  through  Sport. Canadian  Journal  of  Development  Studies  / Revue  Canadienne  d’études  Du  Développement , 27 (4),  567–572. https://doi.org/10.1080/02255189.2006.9669174
Collins, M. (2010). From “sport for good” to “sport for sport‟s sake” - not a good move  for  sports  development  in  england? International  Journal  of  Sport Policy , 2 (3), 367–379. https://doi.org/10.1080/19406940.2010.519342
De  Bosscher,  V.,  De  Knop,  P.,  van  Bottenburg,  M.,  Shibli,  S.,  &  Bingham,  J. (2009).  Explaining  international  sporting  success:  An  international comparison  of  elite  sport  systems  and  policies  in  six  countries. Sport Management Review , 12 (3), 113–136.
https://doi.org/10.1016/j.smr.2009.01.001
Dowling, M., Brown, P., Legg, D., & Grix, J. (2018). Deconstructing comparative sport  policy  analysis:  assumptions,  challenges,  and  new  directions. International  Journal  of  Sport  Policy  and  Politics , 10 (4),  687–704. https://doi.org/10.1080/19406940.2018.1530276
Gowthorpb,  L., Gowthorp,  L.,  & De  Bosscher,  V. (2014). Elite sport  culture  and policy  interrelationships:  the  case  of  Sprint  Canoe  in  Australia. Leisure Studies . https://doi.org/10.1080/02614367.2013.833973
Grix,  J.,  &  Carmichael,  F.  (2012).  Why  do  governments  invest  in  elite  sport?  A polemic. International Journal of Sport Policy , 4 (1), 73–90. https://doi.org/10.1080/19406940.2011.627358
Hayat,  R.  S.,  Mahendra,  A.,  &  Juliante,  T.  (2021). Analisis  Program  Structured
Terhadap  Positive  Youth  Development  dengan  Menggunakan  Systematic Literature  Review  dalam  Pembelajaran  Pendidikan  Jasmani  dan  Olahraga . 20 (1), 29–39.
Iman,  N.,  Trisnamansyah,  S.,  &  Arifin,  D.  (2020).  Kebijakan  dan  Program Kabupaten  Bandung  Dalam  Olimpade  Olahraga  Siswa  Nasional  (  O2SN  ). Nusantara Education Review , 3 (2), 121–132.
Indrawan,  Y.,  &  Riyoko,  E.  (2020).  Kebijakan  Dispora  Kota  Palembang  Dalam Megembangkan  Minat  Masyarakat  Untuk  Berolahraga. Halaman  Olahraga Nusantara (Jurnal Ilmu Keolahragaan) , 3 (2), 157–172.
https://doi.org/10.31851/hon.v3i2.4449
Kusumiadi,  Nuryadi,  &  ma‟mun.  (2021).  Program  Pembangunan  Olahraga  pada Pemerintahan  Kabupaten  Bandung  Barat  Tahun  2019. Jurnal  Ilmu Keolahragaan , 19 (2), 73–78.
Ma‟mun,  A.  (2016).  Pembudayaan  Olahraga  dalam  Perspektif  Pembangunan Nasional Konsep, Strategi, dan Implementasi Kebijakan. Sosio Humanika .
90 Muhlisin 1) , Sandey Tantra Paramitha 2) , Yudhi Purnama 3) , Rif’iy Qomarullah 4) , Muhammad Gilang
Ramadhan 5) .Jp.jok (Jurnal Pendidikan. Jasmani, Olahraga dan Kesehatan). 5(1) 76-90
Ma‟mun, A. (2019). Governmental Roles in Indonesian Sport Policy: From Past to
Present. International Journal of the History of Sport .
https://doi.org/10.1080/09523367.2019.1618837
Rahadian,  A.,  &  Ma‟mun,  A.  (2018).  Kebijakan  Olahraga  dalam  Pemerintahan Lokal: Sebuah Penelitian dalam Merumuskan Rancangan Induk
Pembangunan  Olahraga  Nasional. Prosiding  Seminar  Pendidikan  Jasmani- FPOK UPI , Sport Policy , 1–12. https://doi.org/10.17605/OSF.IO/YZRC8
Ramadhan, M. G., Ma‟mun, A., & Mahendra, A. (2020). Implementasi Kebijakan Olahraga  Pendidikan  sebagai  Upaya  Pembangunan  Melalui  Olahraga Berdasarkan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional. Jurnal Terapan Ilmu Keolahragaan . https://doi.org/10.17509/jtikor.v5i1.23824
Safitri,  U.,  Nuarizal,  A.,  &  Gistituati,  N.  (2021).  Urgensi  analisis  kebijakan. JRTI(Jurnal Riset Tindakan Indonesia) , 6 (1), 72–76.
Sirait, J., Noer, K. U., Jakarta, U. M., Dahlan, J. K. H. A., Tim, K. C., & Selatan, T.  (2021).  Implementasi  kebijakan  keolahragaan  dan  peran  pemangku kepentingan  dalam  peningkatan  prestasi  atlet. Jorpres  (Jurnal  Olahraga Prestasi) , 17 (1), 1–10.
Turang, J. G., Sambiran, S., & Monintja K, D. (2021). Strategi Dinas Kepemudaan dan  Olahraga  Dalam  Pembinaan  Olahraga  (Studi  di  Dinas  Kepemudaan  dan Olahraga Kota Kotamobagu). Jurnal Governance , 1 (2), 1–9.
UU  No  3  Tahun  2005.  (2005).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional Dengan. Presiden RI , 1 , 1–53.