## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol.  4  No  2 – Agustus  2023,  Hal.  385-391  |  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.4.2.7939.385-391

## KELALAIAN SUPIR BUS PARIWISATA MENYEBABKAN BUS MASUK KE JURANG DAN MENYEBABKAN PENUMPANG MENINGGAL DUNIA (STUDI KASUS ANAK DIBAWAH UMUR MEMBUKA REM PADA BUS)
Meysa Andrea 1 , Khalid 2
1,2 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia E-mail: 1 meisyaandrea752@gmail.com, 2 khalid.mhum@gmail.com

## Abstrak
Kasus  kecelakaan  fatal  di  mana  seorang  anak  di  bawah  umur  membuka  rem  pada  bus  pariwisata menggarisbawahi  eskalasi  serius  dari  kelalaian  dalam  industri  transportasi.  Studi  kasus  ini  mendalam menganalisis  insiden  ini  untuk  mengidentifikasi  faktor  penyebab  dan  memberikan  wawasan  tentang  tindakan pencegahan yang diperlukan. Kejadian ini menyoroti pentingnya keamanan dan pengawasan dalam operasi bus pariwisata  serta  kebijakan  untuk  melindungi  keselamatan  penumpang,  khususnya  penumpang  muda.  Melalui pendekatan  yang  komprehensif,  studi  ini  menyelidiki  faktor-faktor  yang  menyebabkan  akses  anak  di  bawah umur  ke  komponen  penting  pada  bus.  Hasil  analisis  menyoroti  pentingnya  pelatihan  dan  pengawasan  ketat terhadap  sopir,  serta  perlunya  desain  keamanan  yang  lebih  baik  pada  kendaraan.  Selain  itu,  tanggung  jawab penumpang  terhadap  anak  nya  juga  menjadi  aspek  penting  yang  perlu  diperhatikan.  Melalui  pembahasan  ini, studi  kasus  ini  menegaskan  bahwa  insiden  semacam  ini  bukan  hanya  tanggung  jawab  individu,  tetapi  juga melibatkan  seluruh  ekosistem  industri  transportasi.  Dengan  mengambil  tindakan  pencegahan  yang  tepat, meningkatkan  pengawasan,  dan  memperkuat  kebijakan  keamanan,  industri  transportasi  dapat  meminimalkan risiko insiden serupa di masa depan dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi seluruh penumpang.
Kata Kunci: Kelalaian Supir, Anak Dibawah Umur, Kecelakaan Bus Pariwisata

## Abstract
The case of a fatal accident in which a minor applied the brakes on a tour bus underscores a serious escalation of negligence in the transportation industry. This case study in-depth analyzes this incident to identify the causal factors  and  provide  insight  into  the  necessary  countermeasures.  This  incident  highlighted  the  importance  of security  and  supervision  in  tourism  bus  operations  as  well  as  policies  to  protect  the  safety  of  passengers, especially young passengers. Through a comprehensive approach, this study investigates the factors that lead to minors’ access to critical components on buses. The results of the analysis highlight the importance of training and  close  supervision  of  drivers,  as  well  as  the  need  for  better  safety  designs  on  vehicles.  In  addition,  the responsibility  of  passengers  towards  their  children  is  also  an  important  aspect  that  needs  attention.  Through this discussion, this case study confirms that incidents of this kind are not only the responsibility of individuals, but  also  involve  the  entire  transportation  industry  ecosystem.  By  taking  the  right  precautions,  increasing oversight  and  strengthening  security  policies,  the  transportation  industry  can  minimize  the  risk  of  similar incidents in the future and create a safer environment for all passengers.

## Keywords: Driver negligence, Minors, Tourist bus accident

## I. PENDAHULUAN
Perlindungan  hukum  terhadap  anak  dalam  sistem  peradilan  pidana  anak  adalah  suatu  konsep yang  penting  untuk  memastikan  hak-hak  dan  kesejahteraan  anak-anak  yang  terlibat  dalam  proses peradilan pidana. Sanksi pidana terhadap anak kecil yang terlibat dalam kecelakaan dan menyebabkan korban  jiwa  akan  bervariasi  tergantung  pada  yurisdiksi  hukum  yang  berlaku.  Di  banyak  negara, sistem peradilan anak akan diterapkan untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan anak di bawah usia  tertentu.  Dalam  banyak  sistem  hukum,  termasuk  hukum  pidana  konvensional,  hukum  yang
berlaku  terhadap  anak-anak  di  bawah  usia  tertentu  sering  kali  berbeda  dengan  hukum  yang  berlaku terhadap orang dewasa.
Tujuan  dari  sistem  peradilan  anak  ialah  memperhatikan  kepentingan  dan  perlindungan  anak, sambil  memberikan  pendekatan  rehabilitatif  daripada  pemidanaan  yang  keras.  Dalam  kasus kecelakaan  yang  melibatkan  anak  kecil,  upaya  akan  dilakukan  untuk  mengevaluasi  apakah  anak tersebut memiliki kesadaran dan pemahaman yang cukup untuk bertanggung jawab atas tindakannya.
Hukum pidana Islam dapat mengatur pelaksanaan hukuman jinayah terhadap pelaku kejahatan, termasuk  anak  -  anak.  Namun,  pelaksanaan  hukuman  pidana  Islam  juga  memperhatikan  prinsip- prinsip keadilan, kepentingan anak, dan pendekatan rehabilitatif. Penting untuk diingat bahwa hukum pidana dan implementasinya sangat kompleks, dan informasi spesifik mengenai sanksi pidana dalam situasi yang Anda sebutkan harus dikonsultasikan dengan ahli hukum atau lembaga yang berwenang di negara atau yurisdiksi yang relevan.
Jaminan  hukum  terhadap  anak  dalam  kerangka  keadilan  hukum  merupakan  gagasan  penting untuk  menjamin  kebebasan  dan  bantuan  pemerintah  terhadap  anak  terkait  dengan  proses  penegakan hukum.  Sesuai  regulasi  positif  dan  regulasi  Islam,  makna  anak  muda  diuraikan  secara  tak  terduga. Dalam  bahasa  regulasi  positif,  anak  digambarkan  sebagai  individu  remaja  (minderjarig/underage people),  anak  di  bawah  umur  atau  di  bawah  umur  (minderjarig  heid/mediocrity),  atau  sebagai  anak muda di bawah pengawasan wali (minderjarige under voordij).
Pada  akhirnya,  anak  muda  adalah  sebutan  bagi  mereka  yang  belum  berpengalaman  dan  akan menjadi dewasa karena pedoman tertentu meskipun secara intelektual dan sebenarnya mereka belum sampai  pada  perkembangan.  Sementara  itu,  anak  muda  dalam  regulasi  Islam  dikenal  sebagai seseorang  yang  belum  sampai  pada  masa  perkembangan.  Artinya,  individu  belum  memiliki  pilihan untuk  mencapai  sejauh  mungkin  aktivitasnya  dapat  terwakili  secara  sah.Dalam  beberapa  sistem hukum, ketika anak kecil terlibat dalam kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa, proses hukum yang berlaku dapat melibatkan beberapa tahapan berikut:
1. Penyelidikan:  Polisi  atau  pihak  berwenang  akan  melakukan  penyelidikan  untuk mengumpulkan  bukti  dan  fakta  terkait  kecelakaan.  Mereka  akan  mencari  tahu  apakah  ada kelalaian atau tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh anak kecil.
2. Pertimbangan  umur  dan  kapasitas  pemahaman  anak:  Dalam  banyak  yurisdiksi,  usia  anak  di bawah mana mereka tidak dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakan kriminal mereka adalah usia yang ditentukan.
Dalam sistem hukum pidana anak, umur ini bervariasi tergantung pada negara dan yurisdiksi. Jika  anak  kecil  berada  di  bawah  batas  usia  ini,  proses  hukum  mungkin  tidak  melibatkan hukuman pidana, tetapi lebih berfokus pada pendekatan rehabilitatif dan perlindungan anak.
3. Pertimbangan faktor-faktor lain: Selain umur, pihak berwenang juga akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti niat, kesadaran, dan tingkat keterlibatan anak dalam kecelakaan.  Mereka  mungkin  juga  mempertimbangkan  apakah  orang  tua  atau  penjaga  anak telah melaksanakan tanggung jawab mereka  dengan memastikan anak tersebut berada dalam pengawasan yang memadai.
4. Pendekatan  rehabilitatif:  Jika  anak  ditemukan  bertanggung  jawab  atas  tindakan  mereka, pendekatan rehabilitatif  akan diterapkan.
Pendekatan rehabilitatif mungkin melibatkan program pengawasan, konseling, dan dukungan dari  pekerja  sosial  atau  profesional  terlatih.  Perlu  dicatat  bahwa  proses  hukum  dan  sanksi pidana  terhadap  anak  kecil  yang  terlibat  dalam  kecelakaan  dan  menyebabkan  korban  jiwa dapat  sangat  bervariasi  di  berbagai  negara  dan  yurisdiksi.  Oleh  karena  itu,  sangat  penting untuk  dapat  mengacu  pada    hukum  dan  peraturan  yang  berlaku  di  negara  yang  relevan  atau berkonsultasi dengan ahli hukum setempat untuk informasi yang lebih akurat dan spesifik.
5. Dalam  beberapa  kasus  di  mana  anak  kecil  terlibat  dalam  kecelakaan  yang mengakibatkan korban  jiwa,  pengadilan  dapat  mengambil  beberapa  faktor  tambahan  ke  dalam pertimbangan dalam menentukan sanksi pidana atau tindakan yang tepat.
Penting untuk diingat bahwa hukum pidana dapat bervariasi secara signifikan antara yurisdiksi dan tergantung pada hukum yang berlaku di negara atau wilayah tertentu.
Sesuai  Pasal  1  ayat  (3)  Peraturan  No.  11  Tahun  2012  menyatakan  bahwa  “anak  yang berhadapan  dengan  hukum  adalah  anak  yang  berumur  kurang  dari  18  (delapan  belas)  tahun  yang dikaitkan dengan tindak pidana”.
Sampai  saat  ini,  model  disiplin  pidana  yang  berlaku  pada  PP  No.  11  Tahun  2012  tentang Kerangka  Penegakan  Hukum  Remaja,  peraturan  ini  memberikan  struktur  legitimasi  tertentu  untuk mengatur  keamanan  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  serta  mengontrol  proses  penegakan hukum  remaja.  Secara  umum,  kemungkinan  keadilan  yang  mendukung  sehubungan  dengan mengalahkan  perilaku  agresif  di  rumah  dengan  peraturan  pidana  mengacu  pada  metodologi  yang menyoroti  pemulihan  dan  kompromi  di  antara  pelaku  dan  korban.  Pendekatan  ini  menitikberatkan pada  upaya  untuk  memperbaiki  kerugian  akibat  kejahatan,  mengubah  cara  berperilaku  pelaku,  dan memperkuat keamanan dan bantuan pemerintah terhadap korban.
Meskipun  demikian,  sangat  penting  untuk  mencatat  bahwa  pelaksanaan  ekuitas  yang bermanfaat dalam perilaku agresif pada kasus-kasus rumah di bawah peraturan pidana dapat menjadi rumit  dan  memerlukan  struktur  yang  kuat  untuk  dan  dari  kerangka  ekuitas  dan  organisasi  penting lainnya.  Kemalangan  atau  keteguhan  hati  orang  yang  bersangkutan,  serta  kekuatan  kepolisian  yang dipilih  untuk  secara  sah  menentukan  demonstrasi  kriminal,  tidak  dapat  dipisahkan  dari  gagasan tentang kesalahan.
Penting  untuk  diingat  bahwa  proses  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  kejahatan  anak  muda dapat bervariasi dari satu negara ke negara lain, dan ada kerangka keadilan khusus untuk anak-anak di beberapa negara yang menempatkan keamanan dan pemulihan anak sebagai hal yang sangat penting. Siklus  ini  juga  dapat  mencakup  upaya  untuk  mendapatkan  bukti,  rapat,  dan  cadangan  sesuai kebutuhan dan kebebasan anak dalam kerangka ekuitas. Hal ini karena strategi kepolisian yang tidak tepat  untuk  menghukum  anak  dengan  menjebloskan  mereka  ke  dalam  penjara  terbukti  tidak  mampu menjebloskan anak dan kemudian mendorong perkembangan dan kemajuan mereka sebagai individu yang lebih baik. Seringkali, represi dapat membuat anak-anak lebih berbakat dan lebih terampil dalam melakukan perilaku  kriminal mereka, itulah sebabnya penting untuk melakukan apa saja  untuk lebih mendorong mereka menjadi jauh lebih baik di kemudian hari.
Seperti yang diungkapkan di sebelumnya, pokok permasalahan dalam penelitian ini  adalah: 1. Anak yang terkait dengan kecelakaan ini juga harus divonis hukuman penjara karena kesalahan anak yang merupakan setengah dari hukuman penjara bagi orang dewasa. sebagaimana diatur dalam Pasal 26  ayat  (1)  Peraturan  Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Peradilan  Remaja  (Peraturan  Pengadilan  Anak Muda)  terkait  dengan  Pasal  79  ayat  (2)  Peraturan  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Kerangka Pemerataan  Remaja.  2.  Bagaimana  pendekatan  rehabilitatif  dan  jaminan  anak  diterapkan  dalam  hal persetujuan  pidana  terhadap  anak  kecil  yang  bermain  dengan  transportasi  yang  menyebabkan kecelakaan  dengan  korban  jiwa?  Manfaat  dari  penelitian  ini  adalah  1.  Bagaimana  korelasi  antara hukum  pidana  dan  hukum  pidana  Islam  untuk  menangani  kasus  anak  kecil  yang  terlibat  kecelakaan dengan korban jiwa? 2. Mengerti metodologi rehabilitatif dan keamanan anak diterapkan sehubungan dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak kecil yang bermain dengan transportasi yang menyebabkan kecelakaan dan menyebabkan korban jiwa, dan mensurvei sejauh mana pendekatan ini dapat membantu pemulihan dan penanggulangan anak itu dan cara mengantisipasi agar anak tersebut tidak berperilaku berbahaya di masa depan.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  yang  dilakukan  pada  penelitian  ini  adalah  Penelitian  deskriptif,  Penelitian  deskriptif bertujuan  untuk  mendapatkan  gambaran  yang  komprehensif  tentang  fenomena  hukum  pidana terhadap anak. Penelitian ini dapat melibatkan analisis data statistik, tinjauan literatur, atau studi kasus untuk  menggambarkan  karakteristik  pelaku  anak,  jenis  kejahatan  yang  dilakukan,  profil  korban,  dan sistem peradilan anak yang berlaku.
Dalam  konteks  penelitian  ini,  metode  pendekatan  hukum  komparatif  dapat  digunakan  untuk menganalisis  dan  membandingkan  pendekatan  hukum  pidana  nasional  dengan  hukum  pidana  Islam terhadap kasus yang melibatkan anak di bawah umur dalam kecelakaan bus.
Langkah-langkah dalam metode ini meliputi:
1. Pengumpulan Data: Mengumpulkan data hukum pidana nasional yang terkait dengan anak di bawah  umur  dalam  kasus  kecelakaan  bus,  seperti  undang-undang,  peraturan,  dan  putusan pengadilan.  Selain  itu,  mengumpulkan  pandangan  ulama  dan  literatur  hukum  pidana  Islam yang terkait.
2. Analisis  Data:  Menganalisis  data  yang  dikumpulkan  untuk  mengidentifikasi  persamaan  dan perbedaan  antara  pendekatan  hukum  pidana  nasional  dan  hukum  pidana  Islam  dalam  hal tanggung jawab, sanksi, dan perlindungan anak di bawah umur dalam kasus kecelakaan.
3. Perbandingan: Melakukan perbandingan mendalam antara dua pendekatan hukum, menyoroti poin-poin persamaan dan perbedaan dalam hal definisi tanggung jawab anak di bawah umur, sanksi yang diterapkan, dan tujuan perlindungan mereka.
4. Analisis  Kesesuaian:  Menganalisis  kesesuaian  kedua  pendekatan  hukum  dengan  prinsip- prinsip keadilan, perlindungan anak, dan tujuan rehabilitasi yang diinginkan oleh masyarakat. Teknik ini akan mencakup pemeriksaan penulisan peraturan pidana umum dan peraturan pidana
Islam sehubungan dengan kewajiban anak di bawah umur dalam kasus kecelakaan.
Langkah-langkah yang mungkin dilakukan antara lain:
1. Pembuktian tertulis yang membedakan: memunculkan penulisan peraturan pidana umum dan peraturan  pidana  Islam  yang  berlaku  untuk  kewajiban  anak  di  bawah  umur  dalam  kasus kecelakaan.
2. Ujian Tulis: Membedah substansi tulisan untuk memahami pandangan dan pandangan tentang hukum pidana umum dan hukum pidana Islam tentang kewajiban anak di bawah umur dalam perkara kecelakaan.
3. Pemeriksaan: Menghubungkan antara sudut pandang hukum pidana umum dan hukum pidana Islam dalam arti pertanggung jawaban, persetujuan dan keamanan anak di bawah umur dalam kasus kecelakaan.
4. Penyelidikan  Akhir:  Melakukan  pemeriksaan  akhir  dari  tulisan  yang  telah  diperiksa,  dengan menyimpulkan  persamaan,  perbedaan,  dan  mengetahui  pada  dasarnya  perspektif  hukum pidana dan hukum pidana Islam.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Analisis Ahli Teknik Mesin
Peristiwa  ini  diduga  akibat  rusaknya  rem  tangan  pada  bus  yang  membawa  rombongan penjelajah dari Tangerang Selatan. Kejadian itu pun mendapat perhatian dari salah satu pakar Desain Mesin Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Iis Siti Aisyah. Iis mengatakan, seharusnya sopir bus  tidak  membiarkan  kendaraan  tetap  menyala  meski  rem  tangan  sudah  terpasang.  Terutama  pada kondisi jalan yang terjal atau dengan kemiringan. Mesin kendaraan sangat panas dan secara konsisten di manual untuk tidak membuat kendaraan terlalu panas. Dianggap terlalu lama hidup, bisa membuat mesin  kendaraan  terbakar.  Karena  kendaraan  dihentikan,  sistem  pendingin  yang  biasanya  diperoleh dari  aliran  udara  yang  mengalir  (bergerak)  tidak  dapat  diakses.  “Jadi  mesin  dan  knalpotnya  sering lebih  cepat  panas,”  ujarnya.  Rem  tangan  umumnya  bukan  bidang  kekuatan  untuk  jadi  rem  utama, sehingga  ada  beban  beban  paling  ekstrim  dan  batas  tanjakan  yang  bisa  dijaga  olehnya.  Jika  tidak terpantau, maka kejadian langka bisa membuat kendaraan bergerak.
Rem tangan juga diketahui tidak pernah digunakan. Hal ini karena rangkanya bersifat mekanis dan  disekat  oleh  keempat  rodanya.  “Sebagai  gambaran,  jika  rem  tangan  (handrem)  diinjak  dan kendaraan  digas,  rem  tidak  cukup  mampu  mengalahkan  tenaga  bus,”  kata  Iis.  Top  Program  Kajian Perancangan  Mekanik  UMM  ini  menambahkan,  turunnya  jalan  tersebut  positif  menambah  daya gravitasi.  Dikombinasikan  dengan  batas  perjalanan  yang  ditumpuk  sepenuhnya.  Dengan  demikian, beban yang dipikul tidak dapat ditahan oleh rem tangan. Kemiringan juga akan membuat power shift yang dihasilkan. Uniknya jika  kendaraan dibiarkan di permukaan yang rata.  Tenaga  yang  dihasilkan karena  berat  kendaraan  akan  berlawanan  dengan  hub  kendaraan  yang  sama.  Jika  Anda  parkir  di permukaan yang miring, resultan tenaga tidak berlawanan tetapi membingkai suatu titik seperti yang ditunjukkan  oleh  kemiringan  tersebut.  Semakin  penting  tanjakannya,  semakin  penting  poin berikutnya.
Hal ini memberikan hasil imbang karena resultan tenaga akibat bobot kendaraan ke depan atau belakang  kendaraan  (bergantung  pada  posisi  miring  kendaraan  dan  letak  titik  fokus  gravitasi). Terakhir, instruktur asal Sukoharjo, Jawa Tengah ini mengatakan, memiliki informasi  yang baik bagi pengemudi  kendaraan  besar  itu  penting.  Selain  itu,  aturan  juga  harus  diperbaiki  karena  kecelakaan sering  terjadi  karena  kecerobohan  pengemudi.  “Dan  terlebih  lagi  keadaan  kendaraan  yang  tidak wajar,” imbuhnya.

## 3.2 Analisis Ahli Hukum
Kuasa hukum terkemuka Indonesia, Hotman Paris, mengatakan siap memperjuangkan keadilan bagi sopir bus di Guci yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan angkutan. Melalui akun  Instagramnya  sendiri,  Hotman  Paris  bahkan  menjawab  ajakan  warganet  untuk  membantu memberikan  ekuitas  kepada  sopir  bus  di  Guci.  Hotman  Paris  pun  mengunggah  klarifikasi  dari seseorang  di  tiktok  terkait  fenomena  fenomenal  kondisi  transportasi  sebelum  kejadian  hingga  bus terjatuh.
Awalnya,  isu  ini  bermula  ketika  video  angkutan  Guci  menjadi  sensasi  di  dunia  maya  lewat hiburan  virtual.  Atas  kejadian  tersebut,  Sopir  dan  Kenet  Bus  ditetapkan  sebagai  tersangka  karena dianggap lalai karena meninggalkan bus yang sedang dihangatkan, dan karena mereka tidak berada di tempat  duduk  Sopir  dan  gagal  menggunakan  rem  tangan.  Namun,  Polres  Tegal  juga  menegaskan adanya  dakwaan  karena  membuat  anak-anak  bermain-main  di  area  setir  dan  menarik  rem  tangan mobil sehingga mobil melaju dan terbalik menjadi kecelakaan.
Diketahui, saat keberangkatan terjadi kendala karena ban belakang tidak bisa berputar. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ternyata  rem tangan  di bus tersebut selama ini berfungsi dengan baik dan dalam posisi terkunci yang membuat ban belakang bus tidak berputar saat pemberangkatan. Dengan ini kami menyadari bahwa pengemudi angkutan tidak ceroboh dalam menjaga keamanan para pemudiknya.  Makanya  kenapa  bus  tersebut  tetap  bisa  jatuh  ke  jurang,  kata  seorang  netizen  dalam video yang diunggah Hotman Paris pada Senin, 15 Mei 2023.
Memaknai  dua  potensi  spekulasi  yang  terjadi  antara  jalanan  yang  menurun  dan  bentuk  tanah, dari  klaim  kelompok  Penasihat  Keamanan  Angkutan  Umum,  ada  dua  hal  yang  membuat  bus  terus berjalan  sehingga  bus  terjatuh  ke  jurang.  Yang  pertama  adalah  kemiringan  jalan  yang  melebihi kapasitas  rem  tangan  untuk  berdiri  kokoh  di  atas  kendaraan  dalam  keadaan  darurat.  Yang  kedua dimana  bus  bergerak  karena  kontur  tanah  yang  tidak  baik,  basah  dan  licin,”  jawabnya.  Namun, menjelang  akhir  video,  orang  tersebut  kembali  membuat  mereka  memikirkan  kembali  penyebab kecelakaan transportasi tersebut karena tidak adanya pemahaman antara hasil pemeriksaan dan video yang  ditayangkan.  Namun  dari  komentar-komentar  di  video  yang  di  buat,  warganet  mengakui  ada yang salah, yakni di video tersebut saat mobil terjun ke jurang, ban belakang mobil juga ikut berputar yang menandakan rem tangan tidak berfungsi.
Benarkah ada anak-anak yang menggunakan rem tangan pada truk tersebut, karena pada saat di video  tersebut  ban  belakang  mobil  tersebut  ikut  berputar.  Sedangkan  saat  pemeriksaan,  rem  tangan busnya kembali berfungsi, terlepas dari ada yang memindahkan rem tangan tersebut atau tidak, akan kami serahkan ke pihak kepolisian,” kata Hotman Paris Hutapea.

## 3.3 Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas
Kepastian tersangka ini dilakukan usai ada kasus yang digelar Polres Tegal, Rabu (10/5/2023). Kepala  Bidang  Humas  Polda  Jatim  Kombes  Pol  M  Iqbal  Alqudusy  mengatakan,  akibat  kasus kecelakaan  bus  diakibatkan  karena  supir  dan  kernet  tersebut  dengan  kecerobohan  dalam  kewajiban mereka sebagai tim transportasi yang mengendarai bus tersebut.
Sehingga, bus yang membawa banyak pemudik itu mengalami kecelakaan, di mana dua korban meninggal  dunia  dan  beberapa  orang  luka-luka.  Mulai  dari  luka  ringan  dan  luka  berat,  Tersangka seharusnya  dijerat  dengan  Pasal  359.  “Sesuai  dengan  Pasal  359  KUHAP,  setiap  orang  yang  karena salah  langkah  (kecerobohannya)  membuat  orang  lain  meninggal  dunia,  diancam  dengan  pidana kurungan paling lama lima tahun atau pidana kurungan dasar satu tahun” kata Iqbal.

## 3.4 Hasil Gelar Perkara
Dalam  gelar  perkara  dilaporkan,  berdasarkan  hasil  keterangan  dari  Bina  Marga  Provinsi  Jawa Tengah, saat kejadian bus PO Duta Wisata bernomor polisi B 7260 CGA parkir di lokasi yang bukan termasuk  ruas  jalan,  baik  itu  jalan  kabupaten,  provinsi,  maupun  jalan  nasional.  Lokasi  parkir  bukan termasuk jalan raya atau jalan umum.
Mengingat hasil penilaian oleh pengamat ahli spesialis pemegang merek Hino (APM), tercatat bahwa  angkutan  wisatawan  dihentikan  pada  kemiringan  delapan  derajat,  dengan  rem  tangan  dalam posisi  terkunci  dan  roda  di  depan.  sedang  dihidupkan.  Namun,  kendaraan  tersebut  dikatakan  tetap memiliki pilihan untuk meluncur ke depan karena kondisi jalan yang miring, serta bentuk tanah yang
bebas (tidak kuat). Tumpukan ekstra penumpang di atas angkutan menyebabkan roda ganjal jatuh dan ban belakang angkutan dapat berputar secara bertahap.
Karena pengemudinya tidak berada tepat di kemudi, dia tidak bisa mengontol bus itu, sehingga bus  itu  bergerak  maju  secara  bertahap,  hingga  akhirnya  bus  meluncur  dan  masuk  ke  jurang. Akibatnya,  bus  yang  membawa  puluhan  penumpang  itu  mengalami  kecelakaan,  di  mana  ada  dua korban  meninggal  dunia  dan  puluhan  lainnya  luka-luka.  Tersangka  disebut  dijerat  dengan  Pasal  359 KUHP.  “Sebagaimana  Pasal  359  KUHP,  barang  siapa  karena  kesalahannya  (kealpaanya) menyebabkan orang lain mati, diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling sedikit satu tahun,” kata Iqbal.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Dalam penelitian ini, telah dilakukan tinjauan hukum pidana dan hukum pidana Islam terhadap kasus  kecelakaan  bus  di  Tegal  yang  melibatkan  anak  di  bawah  umur.  Hasil  analisis  dari  kedua pendekatan  hukum  tersebut  memberikan  gambaran  yang  mendalam  tentang  tanggung  jawab  pidana, sanksi, dan perlindungan bagi anak di bawah umur dalam konteks kecelakaan.
Dari  hasil  peninjauan  hukum  pidana,  terungkap  bahwa  hukum  pidana  nasional mempertimbangkan  keterbatasan  tanggung  jawab  anak  di  bawah  umur  dalam  kasus  kecelakaan. Sanksi  pidana  yang  diterapkan  cenderung  mengedepankan  rehabilitasi  dan  pemulihan  anak,  dengan mempertimbangkan  faktor  usia,  kematangan,  dan  motivasi  pelaku.  Pengadilan  juga  cenderung mempertimbangkan alternatif pemulihan yang bersifat edukatif dan rehabilitatif.
Sementara  itu,  tinjauan  hukum  pidana  Islam  mengungkapkan  bahwa  prinsip  keterbatasan tanggung  jawab  menjadi  poin  penting.  Hukum  pidana  Islam  menekankan  sanksi  yang  bersifat restoratif  dan  rehabilitatif,  dengan  fokus  pada  pemulihan  pelaku  dan  perlindungan  masyarakat. Pertimbangan kematangan mental dan faktor-faktor pendorong perbuatan juga diperhitungkan.

## 2. Saran
Berdasarkan  hasil  peninjauan  hukum  pidana  dan  hukum  pidana  Islam  terhadap  kasus kecelakaan bus di Tegal yang melibatkan anak di bawah umur, beberapa saran dapat diajukan:
1. Penguatan Pendekatan Rehabilitatif: Terdapat kebutuhan untuk lebih menguatkan pendekatan rehabilitatif  dalam  sistem  hukum  pidana  nasional  untuk  anak  di  bawah  umur.  Hal  ini  dapat mencakup pengembangan program-program rehabilitasi yang lebih luas dan efektif.
2. Pendidikan  Hukum  dan  Kesadaran:  Pentingnya  pendidikan  hukum  kepada  masyarakat, terutama  orang  tua  dan  pelaku  anak  di  bawah  umur,  untuk  memahami  tanggung  jawab  dan sanksi pidana yang mungkin dihadapi dalam kasus kecelakaan.
3. Harmonisasi  dengan  Prinsip  Islam:  Bagi  negara  yang  menerapkan  hukum  pidana  Islam, penting  untuk  mengupayakan  harmonisasi  antara  prinsip  hukum  pidana  nasional  dengan prinsip hukum pidana Islam dalam perlindungan anak di bawah umur.
4. Penelitian  Lebih  Lanjut:  Penelitian  lebih  lanjut  dapat  dilakukan  untuk  menganalisis efektivitas  dari  program  rehabilitasi  dan  alternatif  pemulihan  yang  diterapkan  pada  anak  di bawah  umur  dalam  kasus  kecelakaan.  Hal  ini  akan  membantu  meningkatkan  pendekatan yang lebih berfokus pada pemulihan dan perlindungan anak.
Dengan  mengambil  langkah-langkah  tersebut,  diharapkan  bahwa  tanggung  jawab  dan perlindungan  anak  di  bawah  umur  dalam  kasus  kecelakaan  bus  dapat  diperkuat,  sejalan  dengan prinsip hukum pidana dan hukum pidana Islam yang berlandaskan pada rehabilitasi dan keadilan.

## 3. Manfaat Kajian ini dalam Perspektif Lebih Luas
Tinjauan  hukum  pidana  dan  hukum  pidana  Islam  atas  kasus  kecelakaan  bus  di  Tegal  yang melibatkan anak di bawah umur memberikan wawasan yang lebih dalam terhadap perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang tanggung jawab, sanksi, dan  perlindungan  yang  diberikan  pada  anak  di  bawah  umur  dalam  konteks  kecelakaan,  dapat dihasilkan beberapa manfaat penting dalam perspektif yang lebih luas:
1. Perbaikan  Sistem  Hukum:  Hasil  dari  tinjauan  ini  dapat  memberikan  dasar  bagi  perbaikan sistem hukum pidana dan hukum pidana Islam dalam mengatasi kasus yang melibatkan anak
di  bawah  umur.  Perbaikan  ini  dapat  mencakup  penyesuaian  sanksi,  pengembangan  program rehabilitasi yang lebih efektif, dan pendekatan yang lebih terfokus pada pemulihan.
2. Perlindungan  Anak  yang Lebih Baik: Dengan memahami keterbatasan tanggung jawab anak di  bawah  umur  dan  fokus  pada  rehabilitasi,  sistem  hukum  dapat  lebih  baik  melindungi  hak dan  kesejahteraan  anak-anak.  Ini  sejalan  dengan  konvensi  internasional  yang  mendorong perlindungan dan pembangunan anak.
3. Peningkatan  Kesadaran  Masyarakat:  Hasil  dari  peninjauan  ini  juga  dapat  digunakan  untuk meningkatkan  kesadaran  masyarakat  tentang  hak  dan  tanggung  jawab  anak  di  bawah  umur dalam  konteks  hukum  pidana.  Masyarakat  yang  lebih  sadar  akan  dapat  mencegah  perilaku berisiko dan memberikan dukungan bagi anak yang terlibat dalam kasus kecelakaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  A.  (2009). Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan  (Judicialrudence)  termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) . Jakarta: Prenada Media Group. Asikin, A. dan Z. (2012). Pengantar metode penelitian hukum . Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. Hakim,  A.  (2008). Garuda  Nusantara  dalam  bukunya  Maidin  Gultom,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia . Bandung: Refika Aditama.
Soemitro, R. H. (1994). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri . Jakarta: Ghalia Indonesia. Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Badung: CV. Alfabeta Umbara, C. (2014). Sistem peradilan pidana anak tentang perlindungan anak . Bandung: Pelangi Cendekia. Widodo, G. (2016). Sistem pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana perspektif undang-undang nomor 11 tahun  2012  tentang  sistem  peradilan  pidana  anak.  Tangerang  Selatan .  Tangerang  Selatan:  Pacu  Minat Baca.