## Tingkat Kematangan Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(Studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020)

## Afif Syarifudin Yahya
Institut Pemerintahan Dalam Negeri; afifsyarifudinyahya@ipdn.ac.id * Correspondence: afifsyarifudinyahya@ipdn.ac.id; Jl. Ir. Soekarno Km. 20, Jatinangor, Indonesia
Received: 24-12-2023; Accepted: 28-12-2023; Published: 31-12-2023
Abstrak: Kebijakan desentralisasi telah memberikan kewenangan yang sangat luas kepada Daerah. Berbagai kewenangan yang diserahkan dilaksanakan oleh perangkat daerah selaku pembantu Kepala daerah. Oleh karena itu,  Perangkat  daerah  menjadi  ujung  tombak  keberhasilan  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  di  daerah. Perangkat  daerah  dengan  tingkat  kematangan  tinggi  menunjukkan  hasil  kinerja  yang  tinggi,  begitu  pun sebaliknya. Studi ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kematangan perangkat daerah penyelenggara urusan administrasi  kependudukan  dan  pencatatan  sipil.  Metode  yang  digunakan  adalah  metode  campuran  dengan strategi eksplanatoris sekuensial. Pengumpulan data dilaksanakan melalui pengisian tabel yang didasarkan atas 11 variabel yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018. Tabel yang telah diisi kemudian  diverifikasi  melalui  wawancara  dan  studi  dokumentasi  untuk  memperoleh  bukti  pendukung pelaksanaan agar hasil analisis menjadi valid. Wawancara dilaksanakan kepada Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, dan Pelaksana Teknis. Hasil studi menunjukkan bahwa tingkat kematangan  perangkat  daerah  penyelenggara  urusan  administrasi  kependudukan  dan  pencatatan  sipil  masuk pada  kategori  “Sangat  Rendah”  dengan  skor  18.  Berdasarkan  hal  tersebut,  hendaknya  Pemerintah  daerah berupaya  memenuhi  persyaratan  pada  variabel  dengan  tingkat  kematangan  yang  sangat  rendah  yakni penjaminan  mutu  pelayanan,  pendidikan  dan  pelatihan  aparatur,  analisis  kebijakan  dan  pemecahan  masalah tugas,  sumber  daya  peralatan  dan  perlengkapan  kerja  yang  terukur,  manajemen  resiko  pelaksanaan  tugas aparatur, dan budaya organisasi.
Kata Kunci : Tingkat Kematangan Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018; Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Kinerja Sangat Rendah.
Abstract:  Decentralization  policy  has  given  very  broad  authority  to  the  Local  Government.  These  various authorities are carried out by Local Agency as assistant Head of Local Government. Therefore, Local Agency is  the  spearhead  of  the  successful  implementation  of  government  affairs.  Local  Agency  with  a  high  level  of maturity shows high performance results, and vice versa. This  study aims to analyze the level of maturity on Local Agency of Population Administration and Civil Registration Affairs. The method used is mixed methods with a sequential explanatory strategy. Data collection is carried out by filling out of table based on 11 variables regulated  in  Minister  of  Home  Affairs  Regulation  Number  99  of  2018.  The  tables  that  have  been  filled  then verified through interviews and documentation study to obtain supporting evidence for implementation, so that the analysis results become valid. Interviews were conduct with Head of Agency, Secretary of Agency, Heads of Division, Heads of Sections, Heads of Subdivisions, and Technical Implementers. The results of the study show that the maturity level on Local Agency of Population Administration and Civil Registration Affairs is in the "Very  Low"  category  with  a  score  of  18.  Based  on  this,  Local  Governments  should  strive  to  fulfill  the requirements for variables with a very low level of maturity, namely service quality assurance, education and training of apparatus, policy analysis and task problem solving, measurable and work equipment resources, risk management in carrying out apparatus tasks, and organizational culture.
Keywords:  Local  Agency  Maturity,  Minister  of  Home  Affairs  Regulation  Number  99  of  2018;  Population Administration and Civil Registration Affairs; Very Low Performance.

## 1. Pendahuluan
Negara  Indonesia  telah  mengalami  pergeseran  penyelenggaraan  pemerintahan.
Pada  masa  awal  kemerdekaan,  penyelenggaraan  pemerintahan  lebih  condong  ke sentralisasi  tetapi  setelah  reformasi  1998  telah  bergeser  ke  desentralisasi.  Hal  ini ditunjukkan  dari  hubungan  Pusat  dengan  Daerah  dalam  pembagian  kewenangan penyelenggaraan  urusan  pemerintahan.  Dahulu  Pusat  bertindak  sebagai  pembuat kebijakan sekaligus pelaksana kebijakan sedangkan saat ini Pusat lebih berperan sebagai pembuat kebijakan sedangkan Daerah berperan sebagai pelaksana kebijakan (Suwandi & Yahya, 2019; Nuradhawati, 2019).
Kebijakan desentralisasi telah memberikan kewenangan yang sangat luas kepada Daerah (Suwandi & Yahya, 2017b; Said, 2015). Pasal 18 ayat (5) Konstitusi (amandemen) secara  jelas  mengamanatkan  bahwa  Pemerintah  daerah  melaksanakan  otonomi  seluas- luasnya (Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945). Dalam otonomi  luas,  Daerah  diberikan  kewenangan  yang  sangat  luas  untuk  mengatur  dan mengurus masyarakat daerah, kecuali urusan pemerintahan yang sudah ditetapkan sebagai kewenangan  Pusat  (Khairi,  2021;  Suwandi  &  Yahya,  2017a).  Adapun  yang  menjadi kewenangan absolut Pusat yakni pertahanan, keamanan, politik luar negeri, agama, yustisi, moneter dan fiskal nasional  sebagaimana yang diatur dalam Pasal  10 ayat  (1) Undang- Undang  Pemerintahan  Daerah  (Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan Daerah, 2014).
Berbagai  kewenangan  yang  diberikan  kepada  daerah  mencakup  urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud meliputi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib  yang  tidak  berkaitan  dengan  pelayanan  dasar,  dan  urusan  pemerintahan  pilihan sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  12  Undang-Undang  Pemerintahan  Daerah  (Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah,  2014).  Di  sisi  lain, Pemerintah daerah juga mendapat pelimpahan kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan  yang  didekonsentrasikan  dan  ditugas-pembantuankan  (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan, 2022).
Untuk  melaksanakan  berbagai  kewenangan  yang  diserahkan  kepada  daerah, Pemerintah  daerah  dibantu  oleh  perangkat  daerah  sebagai  penyelenggara  urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, 2016). Perangkat  daerah memiliki  kedudukan penting
dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah.    Selain  sebagai  pembantu  Kepala  daerah dan  DPRD,  juga  sebagai  penyelenggara  urusan  pemerintahan  (Peraturan  Pemerintah Nomor  18  Tahun  2016  Tentang  Perangkat  Daerah,  2016).  Kemudian  perangkat  daerah juga berperan sebagai ujung tombak pelayanan dan pembangunan di daerah. Maju atau mundurnya suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kinerja perangkat daerah (Khairi, 2021; Yahya & Amzan, 2022).
Untuk  menghasilkan  kinerja  perangkat  daerah  yang  optimal  sesuai  dengan  tata kelola  yang  baik,  Pemerintah  menetapkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  99 Tahun  2018  untuk  mengukur  sejauhmana  tingkat  kematangan  perangkat  daerah.
Perangkat  daerah  dengan  tingkat  kematangan  yang  tinggi  bahkan  sangat  tinggi mengindikasikan  bahwa  perangkat  daerah  tersebut  telah  melaksanakan  tata  kelola manajemen  organisasi  yang  baik  dan  kinerja  yang  dihasilkan  sudah  optimal.  Ada  11 (sebelas) variabel yang digunakan untuk mengetahui tingkat kematangan perangkat daerah yaitu:  perencanaan,  monitoring  dan  pengendalian,  penjaminan  mutu  layanan,  standar operasional  prosedur,  pendidikan  dan  pelatihan,  analisis  kebijakan  dan  pemecahan masalah, manajemen sumber daya yang terukur, manajemen resiko, pengukuran kinerja, pengembangan inovasi layanan, dan budaya organisasi. Nilai dari masing-masing variabel tersebut  sangat  menentukan  sejauhmana  tingkat  kematangan  perangkat  daerah,  apakah pada  posisi  Tingkat  I,  Tingkat  II,  Tingkat  III,  Tingkat  IV,  atau  Tingkat  V.  Penentuan tingkat  kematangan didasarkan  atas nilai  pada masing-masing variabel  yang dilengkapi dengan bukti pelaksanaan pada masing-masing variabel (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  99  Tahun  2018  Tentang  Pembinaan  Dan  Pengendalian  Penataan  Perangkat Daerah,  2018).  Perangkat  daerah  dengan  tingkat  kematangan  tinggi  menunjukkan  tata kelola  yang  berkualitas  dan  berkinerja  tinggi  sehingga  diharapkan  mampu  memberikan pelayanan secara optimal.
Kematangan  perangkat  daerah  adalah  gambaran  tentang  tingkat  kematangan proses  pelaksanaan  aktivitas  dalam  organisasi  yang  pada  dasarnya  bertujuan  untuk mengukur  kemampuan  dalam  melaksanakan  proses  produksi.  Pengukuran  kematangan perangkat daerah pertama sekali dikenal dengan istilah capability maturity model (CMM) (Gottschalk, 2009). CMM dapat dibedakan ke dalam dua model yaitu model bertingkat (staged  model) dan  model  berkesinambungan (continuous  model) .  Model  bertingkat menekankan  pada  pengukuran  pada  kumpulan  proses  organisasi  yang  menunjukkan tingkat-tingkatan  yang  menunjukkan  “kematangan”  organisasi,  sedangkan  model berkesinambungan menekankan pendekatan dengan menentukan titik awal dan kemudian
menentukan  titik  perubahan  proses  berikutnya.  Pendekatan  ini  lebih  menekankan  pada “kemampuan”  organisasi  pada  setiap  proses  organisasi.  CMM  model  bertingkat menyediakan peta jalan bagi organisasi untuk membangun kematangan organisasi dengan menentukan  area  proses  organisasi  yang  harus  dibangun  pada  setiap  tingkatan.  CMM bertingkat merupakan pendekatan untuk meningkatkan proses didalam organisasi dalam rangka  meningkatkan  kualitas,  kuantitas,  efisiensi,  dan  efektivitas  organisasi  dalam mencapai tujuannya (Khairi et al., 2018).
Beberapa penelitian  menunjukkan bahwa kinerja  perangkat daerah masih  dalam kategori  cukup,  bahkan  rendah  (Azmi,  2022;  Sucitra  &  Supriatna,  2020;  Ekowati  & Akbar, 2023). Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja perangkat daerah antara lain partisipasi  (Widigdo,  2015),  motivasi  kerja  (Nurrahman  &  Rahmadanita,  2022),  daya tanggap (Kusmana & Prasetyawan, 2021), kapasitas anggaran (Ahmari & Amar, 2014), tata kelola organisasi (Suprianto, 2014), kolaborasi/kerja sama (Azmi, 2022) dan capaian kinerja belum menjadi basis penilaian (Ayudia & Abdullah, 2023). Di sisi lain, besaran perangkat daerah perlu disesuaikan dengan beban kerja yang diemban agar menghasilkan kinerja yang optimal (Khairi, 2022 (Yahya, 2023). Kinerja perangkat daerah yang rendah berdampak terhadap kualitas layanan yang diberikan (Yahya & Setiyono, 2022).
Perangkat  daerah  di  Kabupaten  Bandung  Barat  perlu  dilakukan  evaluasi, mengingat telah berjalan lebih dari 2 (dua) tahun. Termasuk salah satunya adalah Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  selaku  penyelenggara  urusan  pemerintahan  bidang administarsi  kependudukan  dan  pencatatan  sipil.  Evaluasi  terhadap  perangkat  daerah dimaksudkan untuk mengukur produktivitas serta efisiensi dalam melaksanakan tugas dan fungsi.  Dengan  demikian  diharapkan  perangkat  daerah  mampu  menghasilkan  kinerja sesuai  dengan  tuntunan  aktual  masyarakat  dan  tuntutan  mewujudkan  tata  kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Memperhatikan  berbagai  fenomena  dan  argumen  di  atas  bahwa  tingkat kematangan berperan penting terhadap capaian kinerja organisasi perangkat daerah dalam memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  studi  ini difokuskan  untuk  menganalisis  tingkat  kematangan  perangkat  daerah  penyelenggara urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

## 2. Metode
Studi  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  tingkat  kematangan  perangkat  daerah penyelenggara  urusan  pemerintahan  bidang  administrasi  kependudukan  dan  pencatatan
sipil berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018. Metode yang digunakan  adalah  metode  campuran (mixed  methods) dengan  strategi  eksplanatoris sekuensial. Metode campuran (mixed methods) dengan strategi eksplanatoris sekuensial menekankan  bahwa  analisis  kualitatif  digunakan  untuk  menjelaskan  hasil  analisis kuantitatif (Creswell & Creswell, 2018). Pada tahap awal, ditanyakan beberapa hal sesuai dengan  variabel  pengukuran  untuk  menghasilkan  data  angka.  Kemudian  dilakukan analisis  secara  deskriptif  untuk  memberikan  interpretasi  atas  hasil  pengukuran  tersebut (Tashakkori & Teddlie, 2010). Studi ini menekankan pada penggambaran kondisi riil atau keadaan  yang  sebenarnya  yang  ada  di  lapangan  yang  dilengkapi  dengan  bukti-bukti pelaksanaan (Nawawi & Martini, 2005).
Pengumpulan data dilakukan melalui pengisian daftar isian tabel pada 11 variabel penentu tingkat kematangan perangkat daerah, wawancara, dan studi dokumentasi dengan penjelasan sebagai berikut:
1) Pengumpulan  data  tingkat  kematangan  perangkat  daerah  melalui  pengisian  daftar isian tabel disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah yang mencakup  11  (sebelas)  variabel  yang  digunakan  untuk  mengetahui  tingkat kematangan perangkat daerah, sebagai berikut:
Tabel 1. Variabel dan Penentuan Peringkat Kematangan Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang

## Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah
No Variabel Tingkat 1 Tingkat 2 Tingkat 3 Tingkat 4 Tingkat 5 1 Perencanaan pembangunan daerah Penentuan kegiatan yang diprioritaskan dalam dokumen perencanaan tahunan (Renja/RKPD) dilakukan  tanpa ada kriteria yang terukur. Penentuan kegiatan yang diprioritaskan dalam  dokumen rencana  tahunan dilakukan berdasarkan analisis terhadap hasil  (outcome) apa yang akan dicapai  kegiatan tersebut. Penentuan prioritas kegiatan  dalam dokumen rencana tahunan dilakukan berdasarkan analisis hasil (outcome)  dan analisis kemampuan kegiatan menghasilkan hasil (outcome). Penentuan prioritas kegiatan dilakukan berdasarkan analisis yang membandingkan hasil  (outcome) yang akan dicapai antara satu alternatif kegiatan  dengan alternatif kegiatan yang lain. Penentuan prioritas  kegiatan dalam dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome)  antara satu alternatif kegiatan dengan alternatif  kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi. 2 Monitoring  dan pengendalian pelaksanaan Monitoring  dan pengendalian dilakukan dengan Monitoring  dan pengendalian dilakukan secara Monitoring dan pengendalian dilakukan secara  berkala dengan  kriteria Monitoring  dan pengendalian dilakukan secara berkala  dengan kriteria Monitoring dan pengendalian dilakukan  secara sistematis, terstandarisasi
No Variabel Tingkat 1 Tingkat 2 Tingkat 3 Tingkat 4 Tingkat 5 tugas  perangkat daerah cara  sederhana dan tidak terstruktur. berkala  dengan fokus yang ditentukan. penyimpangan yang terstandarisasi pada setiap tahap kegiatan penyimpangan yang terstandarisasi dan diikuti dengan  umpan balik berupa perbaikan  yang terdokumentasi dengan baik. termasuk  umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi berbasis internet. 3 Penjaminan mutu layanan perangkat daerah Tidak ada penjaminan mutu atas produk yang dihasilkan  dan atas proses kerja yang dilakukan. Penjaminan mutu produk dan proses kerja dilakukan secara berkala  namun tidak mempunyai standar mutu produk dan proses yang ditetapkan Mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan  dilakukan pengujian secara  berkala secara internal Penjaminan mutu produk dan proses sudah distandarisasi serta  dilakukan pengukuran/pen gujian secara berkala oleh tenaga yang bersertifikat. Penjaminan  mutu produk dan proses dilakukan terstandarisasi dan berkala oleh tenaga ahli bersertifikat  serta didukung oleh teknologi informasi berbasis internet. 4 Standar operasional prosedur pelayanan perangkat daerah Tidak ada definisi resmi proses pelaksanaan pekerjaan  pada perangkat daerah. Definisi  proses organisasi sudah dituangkan dalam standar operasi prosedur (SOP). Definisi  proses organisasi sudah dituangkan  ke dalam SOP dan telah  dilakukan evaluasi berkala terhadap penerapan SOP Definisi  proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP, sudah dievaluasi secara berkala dan dilakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi penerapan  SOP berupa  tindakan koreksi atau perbaikan SOP. Definisi proses organisasi  sudah dituangkan  dalam SOP  dan  sudah dilakukan evaluasi serta tindak lanjut, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan/keluha n  pelanggan  serta didukung oleh teknologi  berbasis internet. 5 Pendidikan  dan pelatihan aparatur Belum ada dokumen  resmi rencana kebutuhan pendidikan  dan pelatihan  pada perangkat daerah Yang bersangkutan. Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai  sudah tersusun  secara parsial untuk jabatan tertentu. Dokumen rencana kebutuhan pengembangan Pegawai disusun  untuk seluruh jabatan. Rencana pengembangan pegawai dievaluasi secara regular dan seluruh pengembangan pegawai  sudah dilaksanakan sesuai dengan dokumen rencana pengembangan pegawai yang sudah ditetapkan. Hasil (outcome) pengembangan pegawai dievalusi secara regular sebagai umpan balik. 6 Analisis kebijakan dan pemecahan masalah tugas perangkat daerah Analisis kebijakan dan pemecahan masalah dilakukan secara sederhana  dan Analisis kebijakan  yang berdampak ke publik dilakukan  oleh tim internal perangkat Analisis kebijakan  dan pemecahan masalah  yang berdampak  ke publik dilakukan Analisis kebijakan dan pemecahan masalah yang bersifat strategis/berdam Analisis kebijakan dan pemecahan masalah strategis/berdamp ak ke publik melibatkan tim ahli dengan
No Variabel Tingkat 1 Tingkat 2 Tingkat 3 Tingkat 4 Tingkat 5 dengan  metode yang tidak terukur. daerah yang bersangkutan. menggunakan metode/teknik ilmiah oleh tim internal dengan melibatkan instansi pemerintah terkait pak  ke  publik melibatkan tim ahli. melakukan konsultasi  publik dan analisis umpan  balik  yang terukur dan terdokumentasi. 7 Manajemen sumber daya peralatan dan perlengkapan kerja yang terukur Penggunaan sumber daya dilakukan hanya berdasarkan ketentuan formal yang berlaku. Penentuan penggunaan input proyek dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan bahan/  sumber daya yang sudah ditetapkan. Analisis kebutuhan input/sumber daya proyek sudah distandarisasi dengan  proses ujicoba secara terbuka dan menggunakan metode ilmiah. Penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat berdasarkan standar input sumber daya, SOP dan prosedur penjaminan mutu produk. Penyediaan sumber  daya  dan pelaksanaan proyek dimonitor  secara ketat  berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan  mutu produk dan didukung oleh teknologi informasi berbasis internet. 8 Manajemen resiko pelaksanaan tugas aparatur Belum ada manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas pada perangkat daerah. Sudah ada sebagian pegawai yang melakukan analisis resiko dalam pelaksanaan tugasnya, namun hanya bersifat individu. Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan resiko dalam pelaksanaan tugas  tertentu yang dipandang mempunyai resiko tinggi. Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan resiko untuk seluruh tugas pada  perangkat daerah yang bersangkutan, namun belum dilakukan evaluasi  secara berkala. Perangkat  Daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan resiko dalam pelaksanaan  tugas serta semua resiko dapat dikendalikan tanpa ada kerugian baik bagi pegawai  maupun instansi. 9 Pengukuran kinerja perangkat daerah dan aparatur Belum ada target/rencana kinerja perangkat daerah yang terukur Sudah ada target kinerja perangkat daerah, tapi belum  konsisten mengacu dokumen perencanaan daerah. Sudah ada target kinerja perangkat daerah yang konsisten dengan dokumen perencanaan. Target kinerja perangkat daerah sudah dilakukan pengukuran pencapaiannya. Pencapaian  target kinerja  perangkat daerah sudah diukur  dan  sudah tercapai dengan baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian  target kinerja serta didukung  dengan teknologi informasi. 10 Pengembangan inovasi  layanan perangkat daerah Belum ada rencana pengembangan produk yang akan  dilakukan secara sistematis. Pengembangan produk dilakukan dengan mengadopsi inovasi yang dikembangkan oleh  daerah  lain (replikasi inovasi). Telah  disusun rencana pengembangan inovasi baik jenis, mutu maupun metodenya. Telah ada inovasi yang dikembangkan sendiri oleh perangkat daerah yang bersangkutan. Perangkat  daerah sudah  mempunyai program pengkajian dan inovasi secara terencana
dan berkelanjutan.
No Variabel Tingkat 1 Tingkat 2 Tingkat 3 Tingkat 4 Tingkat 5 11 Budaya organisasi perangkat daerah Belum ada budaya organisasi  pada perangkat daerah. Sudah ada slogan-slogan yang menggambarkan nilai  organisasi pada  perangkat daerah yang bersangkutan Sudah ada dokumen budaya organisasi yang resmi menggambarka n nilai-nilai, sikap dan perilaku di Perangkat daerah yang bersangkutan. Sudah ada program internalisasi budaya organisasi  yang berkelanjutan berdasarkan dokumen resmi Budaya organisasi sudah tercermin dalam  sikap  dan perilaku  pegawai pada perangkat daerah yang bersangkutan berdasarkan  hasil evaluasi secara rutin dan berkelanjutan
Sumber: diolah oleh Penulis berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah
Pertanyaan  pada  masing-masing  variabel  tersebut  disesuaikan  dengan  kebutuhan untuk menjawab rumusan studi sesuai dengan koridor ketentuan Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Nomor  99  Tahun  2018  tentang  Pembinaan  dan  Pengendalian Penataan Perangkat Daerah.
2) Wawancara dilakukan untuk memverifikasi jawaban yang telah diisi pada daftar isian yang mencakup 11 (sebelas) variabel penentu tingkat kematangan perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang  Pembinaan  dan  Pengendalian  Penataan  Perangkat  Daerah.  Penentuan informan  dilaksanakan  secara purposive  sampling terhadap  pejabat  atau  pegawai yang  memenuhi  kriteria  tertentu  (Kumar,  2008)  yang  melaksanakan  tugas penyelenggaraan  administrasi  kependudukan  dan  pencatatan  sipil,  yakni:  Kepala Dinas,  Sekretaris  Dinas,  Kepala  Bidang,  Kepala  Seksi,  Kepala  Subbagian,  dan Pelaksana Teknis.
3) Studi  dokumentasi  dilakukan  melalui  pengumpulan  dokumen  yang  menjadi  data dukung  atas  apa  yang  telah  diisi  sesuai  variabel  yang  ditanyakan.  Kemudian dilakukan penelaahan atas dokumen tersebut. Selain itu juga dilakukan penelaahan bebagai konsep dan teori organisasi, khususnya teori yang berkaitan dengan tingkat kematangan  perangkat  daerah,  maupun  dokumen  kebijakan  organisasi  yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang menjadi lokasi pengumpulan data (Arikunto, 2007).
Adapun metode analisis data dilakukan dengan memverikasi dan memvalidasi data yang telah diisi pada tabel isian 11 variabel. Apa yang telah diisi harus dilengkapi dengan bukti  pendukung  pelaksanaan.  Apabila  tidak  dilengkapi  dengan  bukti  pendukung pelaksanaan  maka  apa  yang  telah  diisi  pada  tabel  isian  tingkat  kematangan  organisasi
dinilai tidak valid dan diturunkan atau diberikan nilai paling rendah (1). Berdasarkan hasil analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan sejauhmana tingkat kematangan perangkat daerah.  Penarikan  kesimpulan  didasarkan  atas  perolehan  skor/nilai  masing-masing variabel kemudian diakumulasi dan ditentukan tingkat capaiannya apakah masuk kategori Sangat Rendah, Rendah, Sedang, Tinggi, atau Sangat Tinggi, dengan nilai interval sebagai berikut:
1) Skor 10-19 masuk kategori Sangat Rendah;
2) Skor 19,1-28 masuk katergori Rendah;
3) Skor 28,1-27 masuk kategori Sedang;
4) Skor 37,1-46 masuk kategori Tinggi; dan
5) Skor 46,1-55 masuk kategori Sangat Tinggi.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Penentuan  tingkat  kematangan  perangkat  daerah  didasarkan  atas  11  (sebelas) variabel yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang  Pembinaan  dan  Pengendalian  Penataan  Perangkat  Daerah  yang  meliputi: perencanaan,  monitoring  dan  pengendalian,  penjaminan  mutu  layanan,  standar operasional  prosedur,  pendidikan  dan  pelatihan,  analisis  kebijakan  dan  pemecahan masalah, manajemen sumber daya yang terukur, manajemen resiko, pengukuran kinerja, pengembangan inovasi layanan, dan budaya organisasi. Berdasarkan hasil pengisian tabel yang  berisikan  data/informasi  tingkat  kematangan  organisasi  dan  dokumen  pendukung maka  tingkat  kematangan  organisasi  pada  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Bandung Barat pada masing-masing variabel diuraikan sebagai berikut:

## (1) Variabel Perencanaan
Berdasarkan data/informasi yang diperoleh, maka tingkat kematangan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

## Tabel 2. Variabel Perencanaan
NO

## URAIAN KEGIATAN DALAM DPA
TOR METODE PENENTUAN PRIORITAS KETERSEDI AAN OUTCOME ANALISIS MENCAPAI OUTCOME 1 2 3 4 5 6 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat ada ada ada ada Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - - - - Penyediaan Alat Tulis Kantor ada ada ada ada Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ada ada ada ada
NO URAIAN KEGIATAN DALAM DPA TOR METODE PENENTUAN PRIORITAS KETERSEDI AAN OUTCOME ANALISIS MENCAPAI OUTCOME Penyediaan  Peralatan  dan  Perlengkapan Kantor ada ada ada ada Penyediaan  Bahan  Bacaan  dan  Peraturan Perundang-undangan ada ada ada ada Penyediaan Makanan dan Minuman ada ada ada ada Rapat-Rapat  Koordinasi  dan  Konsultasi  Ke Luar Daerah Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Rapat-Rapat  Koordinasi  dan  Konsultasi  Ke Dalam Daerah Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS ada ada ada ada 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor ada ada ada ada Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional ada ada ada ada 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem  Pelaporan  Capaian  Kinerja  dan Keuangan Penyusunan  Laporan  Capaian  Kinerja  dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ada ada ada ada Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun ada ada ada ada Penatausahaan Keuangan ada ada ada ada 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaa SKPD Penyusunan  Perencanaan  dan  Penganggaran SKPD ada ada ada ada 6 Program Penataan Administrasi Kependudukan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan  (membangun,  updating  dan pemeliharaan) ada ada ada ada Pengelolaan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ada ada ada ada Peningkatan Sistem Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan ada ada ada ada Pengolahan Akte Pencatatan Sipil ada ada ada ada Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu (DAK) ada ada ada ada

## Sumber: diolah oleh penulis
Berdasarkan  tabel  di  atas,  maka  tingkat  kematangan  organisasi  pada  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat berada pada tingkat  III. Hal ini dikarenakan setiap kegiatan yang dilaksanakan pada DPA organisasi telah tersedia analisis dan metode untuk menentukan prioritas kegiatan guna mencapai hasil (outcome), akan  tetapi  untuk  mencapai  hasil (outcome) tersebut  belum  dilaksanakan  analisis perbandingan alternatif antar kegiatan untuk mencapai hasil (outcome).

## (2) Variabel Monitoring dan Evaluasi
Berdasarkan data/informasi yang diperoleh, maka tingkat kematangan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

## Tabel 3. Variabel Monitoring dan Evaluasi
NO KEGIATAN MONEV JADWAL SASARAN/ FOKUS STANDAR/ KRITERIA ANALISIS UMPAN BALIK TINDAKAN PERBAIKAN 1 2 3 4 5 6 7 1 Implementasi  Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) 3 (tiga) kegiatan (Belanja Pegawai kegiatan, Belanja Pemeliharaan dan Belanja  Jasa  Internet Pelayanan Adminduk) Kelompok Sasaran Kegiatan Dinas kependudukan dan  Pencatatan Sipil Tidak Ada ada ada 2 Pengelolaan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga 24 Kegiatan Pelaksanaan Percepatan Pengelolaan Pelayanan KTP-EL dan KK Kelompok Sasaran Kegiatan Aparatur Dinas Kependudukan dan  Pencatatan Sipil Tidak Ada ada ada 3 Peningkatan  Sistem Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan 2 (dua) Kegiatan Belanja Pegawai Kegiatan dan Kegiatan Kerjasama Peningkatan Mutu Inovasi Pelayanan) Kelompok Sasaran Kegiatan Aparatur Dinas Kependudukan dan  Pencatatan Sipil Tidak Ada ada ada 4 Pengolahan Akte Pencatatan Sipil 2  Kegiatan  (Belanja Pegawai  Kegiatan  & Pengarsipan Dokumen Pelayanan Catatan Sipil Kelompok Sasaran Kegiatan Dinas Kependudukan dan  Pencatatan Sipil Tidak Ada ada ada 5 Pengembangan Sistem  Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu (DAK) 6  (enam)  Kegiatan (Penyediaan  Blangko Kependudukan, Pengadaan Tinta Ribbon KTP-EL, Koordinasi dan Konsultasi Ke Kementrian, Sosialisasi Administrasi Kependudukan & Pemeliharaan Perangkat Pelayanan) Kelompok Sasaran Kegiatan Disdukcapil, Stakeholders dan Masyarakat Kabupaten Bandung Barat Tidak Ada ada ada 6 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1000 lembar Materai Kelompok Sasaran Kegiatan Dinas Kependudukan dan  Pencatatan Sipil Tidak Ada ada ada 7 Penyediaan Jasa Perbaikan  Peralatan Kerja Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 8 Penyediaan Alat Tulis Kantor 27 Jenis Kelompok Sasaran Kegiatan Dinas Kependudukan dan  Pencatatan Sipil Tidak Ada ada ada 9 Penyediaan  Barang Cetakan dan Penggandaan 9  (sembilan)  Jenis Barang Cetakan Kelompok Sasaran Kegiatan Dinas Kependudukan dan  Pencatatan Sipil Tidak Ada ada ada
NO KEGIATAN MONEV JADWAL SASARAN/ FOKUS STANDAR/ KRITERIA ANALISIS UMPAN BALIK TINDAKAN PERBAIKAN 1 2 3 4 5 6 7 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5 (lima) Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelompok Sasaran Kegiatan Dinas Kependudukan dan  Pencatatan Sipil Tidak Ada ada ada 11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 35 Jenis Surat Kabar Kelompok Sasaran Kegiatan Dinas Kependudukan dan  Pencatatan Sipil Tidak Ada ada ada 12 Penyediaan Makanan dan Minuman 17 Kali Kelompok Sasaran Kegiatan Dinas Kependudukan dan  Pencatatan Sipil Tidak Ada ada ada 13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi  Ke  Luar Daerah Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 15 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS 79 orang Peserta BPJS Kelompok Sasaran Kegiatan  PTT Dinas Kependudukan dan  Pencatatan Sipil Tidak Ada ada ada 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1 Unit Gedung Kantor Kelompok Sasaran Kegiatan Kantor Disdukcasip Tidak Ada ada ada 17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 8 unit roda 4 & 15 unit roda 2 Kelompok Sasaran Kegiatan Kendaraan Dinas/operasio nal Dinas Kependudukan dan  Pencatatan Sipil Tidak Ada ada ada 18 Pengadaan  Pakaian Khusus Hari-hari tertentu Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 19 Penyusunan  Laporan Capaian  Kinerja  dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 (enam) Laporan Capaian Kinerja SKPD (Lapkin, LKPJ, LKPD, E-Monev, IKM dan Capaian Kinerja Kegiatan SKPD) Laporan Kinerja  Dinas Kependudukan dan  Pencatatan Sipil Tidak Ada ada ada 20 Penyusunan  Laporan Keuangan Akhir Tahun 4  Laporan  Keuangan Akhir  Tahun  (Neraca, CALK, LRA & Prognosis) Kelompok Sasaran Kegiatan Dinas Kependudukan dan  Pencatatan Sipil Tidak Ada ada ada
NO KEGIATAN MONEV JADWAL SASARAN/ FOKUS STANDAR/ KRITERIA ANALISIS UMPAN BALIK TINDAKAN PERBAIKAN 1 2 3 4 5 6 7 21 Penatausahaan Keuangan 12 Laporan Keuangan Bulanan Laporan Keuangan Berkala Disdukcapil Tidak Ada ada ada 22 Penyusunan Perencanaan dan Pengangaran SKPD 6 Dokumen Perencanaan dan Penganggaran  SKPD (Renja,  RKT,  RKA, DPA,  RKAP  &  DPA Perubahan) Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Disdukcapil Tidak Ada ada ada

## Sumber: diolah oleh penulis
Berdasarkan  tabel  di  atas,  maka  tingkat  kematangan  organisasi  pada  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat berada pada tingkat II. Hal ini  dibuktikan  dengan  sudah  dilakukannya  kegiatan  monitoring  dan  evaluasi  (monev) secara berkala dengan focus yang ditentukan, akan tetapi belum terdapat standar/kriteria penyimpangan yang terstandarisasi pada setiap tahap kegiatan.

## (3) Variabel Penjaminan Mutu Layanan
Berdasarkan data/informasi yang diperoleh, maka tingkat kematangan organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4. Variabel Penjaminan Mutu Layanan
NO PRODUK YANG DIHASILKAN BENTUK PENJAMINAN  MUTU  YANG DILAKUKAN DOKUMEN STANDAR MUTU PRODUK PELAKSANA PENGUJIAN MUTU INTERNAL AHLI EKTERNAL 1 2 3 4 5 6 1 Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Sumber: diolah oleh penulis
Berdasarkan  tabel  di  atas,  maka  tingkat  kematangan  organisasi  pada  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat berada pada tingkat I. Hal ini  dikarenakan  tidak  adanya  penjaminan  mutu  atas  produk  yang  dihasilkan  dan  atas proses kerja yang dilakukan.

## (4) Variabel Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan
Berdasarkan data/informasi yang diperoleh, maka tingkat kematangan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat pada variabel SOP pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 5. Variabel Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan
NO PEKERJAAN SOP EVALUASI SOP PERBAIKAN SOP MASUKAN PELANGGAN 1 2 3 4 5 6 1 SOP Biodata Penduduk WNI Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
NO PEKERJAAN SOP EVALUASI SOP PERBAIKAN SOP MASUKAN PELANGGAN 1 2 3 4 5 6 2 SOP  Biodata  Penduduk  WNA  dari LN Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 3 SOP  Biodata  Penduduk  WNA  dari LN Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 4 SOP  Perubahan  Biodata  Penduduk WNI Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 5 SOP  Perubahan  Biodata  Penduduk WNA dari LN Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 6 SOP Penerbitan KK Baru WNI Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 7 SOP Perubahan KK Karena Penambahan Anggota Keluarga WNI Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 8 SOP Perubahan KK Karena Penambahan  Anggota  Menumpang WNI Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 9 SOP  Penerbitan  dan  Perubahan  KK Bagi WNA Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 10 SOP Perubahan KK Karena Penambahan Anggota Keluarga Menumpang WNA Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 11 SOP  Penerbitan  KK  Karena  Rusak atau Hilang WNI Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 12 SOP  Penerbitan  KTP-EL  Baru  Bagi WNI Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 13 SOP Penerbitan KTP WNA Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 14 SOP  Penerbitan  KTP  Rusak  atau Hilang Bagi WNI dan WNA Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 15 SOP  Penerbitan  KTP  Karena  Pindah Datang Bagi WNI dan WNA Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 16 SOP Penerbitan KTP Karena Perpanjangan Bagi WNI dan WNA Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 17 SOP Penerbitan KTP Karena Perubahan  Biodata  Bagi  WNI  dan WNA Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 18 SOP Penerbitan Surat Pindah Datang Dalam Satu Desa Bagi WNI Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 19 SOP Penerbitan Surat Pindah Datang Antar Desa Bagi WNI Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 20 SOP Penerbitan Surat Pindah Datang Antar Kecamatan Bagi WNI Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 21 SOP Penerbitan Surat Pindah Datang Antar Kecamatan Bagi WNI Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 22 SOP Penerbitan Surat Pindah Datang Antar  Kecamatan  Bagi  WNI  di Kecamatan Tujuan Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 23 SOP Penerbitan Surat Pindah Datang Antar  Kabupaten  Bagi  WNI di Desa Asal Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 24 SOP Penerbitan Surat Pindah Datang Antar  Kabupaten  Bagi  WNI di Desa dan Kecamatan Tujuan Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 25 SOP Pelaporan Penduduk Yang Akan Bertransmigrasi Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 26 SOP Pelaporan Penduduk Yang Akan Berstransmigrasi  Antar  Desa  Dalam Satu Kecamatan di Desa Tujuan Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 27 SOP Pelaporan Penduduk Yang Akan Bertransmigrasi  Antar  Kecamatan Dalam Satu Kabupaten di Kecamatan Asal Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 28 SOP Pelaporan Penduduk Yang Akan Bertransmigrasi  Antar  Kecamatan Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
NO PEKERJAAN SOP EVALUASI SOP PERBAIKAN SOP MASUKAN PELANGGAN 1 2 3 4 5 6 Dalam Satu Kabupaten di Kecamatan Tujuan 29 SOP Pelaporan Penduduk Yang Akan Bertransmigrasi  Antar  Kabupaten atau Provinsi Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 30 SOP Pelaporan Penduduk Yang Akan Bertransmigrasi  Antar  Kabupaten atau Provinsi di Daerah Tujuan Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak ada 31 SOP  Pendaftaran  Pindah  Datang Orang  Asing  Yang  Memiliki  Izin Tinggal Tetap Dalam Satu Kabupaten di Wilayah NKRI Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 32 SOP  Pendaftaran  Pindah  Datang Orang  Asing  Yang  Memiliki  Izin Tinggal Terbatas Dalam Satu Kabupaten di Wilayah NKRI Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 33 SOP Pindah Datang Antar Kabupaten Dalam  Satu  Provinsi  atau  antar Provinsi  bagi  WNA  yang  memiliki Izin Tinggal Tetap dan Terbatas Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 34 SOP  Pendaftaran  Pindah  Datang WNI  KEluar  Negeri  untuk  Menetap Lebih Dari Satu Tahun Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 35 SOP  Pendaftaran  Pindah  Datang WNI Dari Luar Negeri Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 36 SOP  Pemdaftaran  Pindah  Datang Orang Asing Dari Luar Negeri Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 37 SOP  Perubahan  Status  Orang  Asing Dengan Status  Izin  Tinggal  Terbatas Menjadi Izin Tinggal Tetap Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 38 SOP Orang Asing Yang Akan Pindah Keluar Negeri Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 39 SOP  Pendataan  Penduduk  Rentan Administrasi Kependudukan Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 40 SOP Pencatatan Kelahiran Berdasarkan  Tempat  Domisili  Ibu WNI Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 41 SOP Pencatatan Kelahiran Berdasarkan di Luar Tempat Domisili Ibu WNI Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 42 SOP Pencatatan Kelahiran Berdasarkan  Tempat  Domisili  dan Diluar  Tempat  Domisili  Ibu  Orang Asing Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 43 SOP  Pencatatan  Peristiwa  Kelahiran Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 44 SOP  Pencatatan  Peristiwa  Kelahiran Yang Tidak Diketahui Orang Tuanya Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 45 SOP  Pencatatan  Kelahiran  WNI  di Luar Wilayah NKRI Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 46 SOP Pencatatan Lahir Mati Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 47 SOP Perkawinan di Wilayah NKRI Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 48 SOP  Pelaporan  Perkawinan  di  Luar Wilayah NKRI Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 49 SOP Pencatatan Pembatalan Perkawinan Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 50 SOP Pencatatan Perceraian Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 51 SOP Pelaporan Pencatatan Perceraian di Luar Wilayah NKRI Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 52 SOP Pencatatan Pembatalan Perceraian Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
NO PEKERJAAN SOP EVALUASI SOP PERBAIKAN SOP MASUKAN PELANGGAN 1 2 3 4 5 6 53 SOP Pencatatan Kematian di Wilayah NKRI Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 54 SOP  Pencatatan  Kematian  Orang Asing di Wilayah NKRI Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 55 SOP Pelaporan Kematian Yang Tidak Diketahui Identitasnya Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 56 SOP Pencatatan Pelaporan Kematian WNI diluar Wilayah NKRI Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 57 SOP  Pencatatan  Pengangkatan  Anak Wilayah NKRI Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 58 SOP  Pencatata  Pengangakatan  Anak Orang Asing 59 SOP Pencatatan Pengakuan Anak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 60 SOP Pencatatan Pengesahan Anak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 61 SOP Pencatatan Perubahan Nama Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 62 SOP Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan di Wilayah NKRI Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 63 SOP  Pencatatan  Peristiwa  Penting Lainnya Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 64 SOP Pembetulan Akta Catatan Sipil Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 65 SOP Pembatalan akta Catatan Sipil Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 66 SOP  Pendaftaran  Pindah  Datang Antar Kabupaten Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 67 SOP  Penerbitan  Surat  Keterangan Penduduk Musiman Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 68 SOP Darling Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
Sumber: diolah oleh penulis
Berdasarkan  tabel  di  atas,  maka  tingkat  kematangan  organisasi  pada  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat berada pada tingkat II. Hal ini dibuktikan dengan sudah adanya definisi proses yang dituangkan dalam standar operasi prosedur  (SOP),  akan  tetapi  belum  dilakukan  evaluasi  secara  berkala  atas  penerapan standar operasi prosedur (SOP) tersebut.

## (5) Variabel Pendidikan dan Pelatihan
Berdasarkan data/informasi yang diperoleh, maka tingkat kematangan organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat pada variabel Pendidikan dan Pelatihan dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 6. Variabel Pendidikan dan Pelatihan
NO JENIS JABATAN RENCANA PENGEMBANGAN REALISASI EVALUASI RENCANA EVALUASI DAMPAK 1 2 3 4 5 6 1 Jabatan Tinggi Pratama Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 2 Jabatan Administrator Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 3 Jabatan Pengawas Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 4 Jabatan Fungsional Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 5 Jabatan Pelaksana Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
Sumber: diolah oleh tim penulis
Berdasarkan  tabel  di  atas,  maka  tingkat  kematangan  organisasi  pada  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat berada pada tingkat I. Hal
ini dikarenakan belum adanya dokumen resmi rencana kebutuhan pengembangan pegawai (pendidikan dan pelatihan).
(6) Variabel Analisis Kebijakan dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah Berdasarkan data/informasi yang diperoleh, maka tingkat kematangan organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 7. Variabel Analisis Kebijakan dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat
Daerah NO KEBIJAKAN/MASALAH STRATEGIS METODE PENYELESAIAN NASKAH AKDEMIK/K AJIAN/ PERTIMBAN GAN KETERLIBAT AN AHLI KONSULT ASI PUBLIK 1 2 3 4 5 6 1 PERDA No.7 Tahun 2016 tentang Penyelengaraan Administrasi Kependudukan One Day One Service (KIA, KTP, KK, SKDWNI, SKPWNI) 14 hari kerja (Akta Kelahiran,  Akta  Kematian dan Akta Perkawinan) Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 2 PERBUP  No.  43  Tahun  2016 tentang  Peraturan  Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016  tentang  Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan One Day One Service (KIA, KTP, KK, SKDWNI, SKPWNI) 14 hari kerja (Akta Kelahiran,  Akta  Kematian dan Akta Perkawinan) Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

## Sumber: Diolah oleh penulis
Berdasarkan  tabel  di  atas,  maka  tingkat  kematangan  organisasi  pada  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat berada pada tingkat I. Hal ini dikarenakan dalam pemecahan masalah belum dilakukan analisis kebijakan terhadap masalah  tersebut  dengan  metode  penyelesaian  yang  tidak  terukur,  dan  belum  ada  tim internal yang mengkaji/menganalisis kebijakan tersebut.

## (7) Variabel  Manajemen  Sumber  Daya  Peralatan  dan  Perlengkapan  Kerja  yang

## Terukur
Berdasarkan data/informasi yang diperoleh, maka tingkat kematangan organisasi Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Bandung  Barat  pada  variabel Manajemen Sumber Daya Peralatan dan Perlengkapan Kerja yang Terukur dapat dilihat pada tabel berikut:

## Tabel 8. Variabel Manajemen Sumber Daya Peralatan dan Perlengkapan Kerja yang

## Terukur
NO SUMBER DAYA/KEGIATAN ANALISIS KEBUTUHAN SUMBER DAYA STANDAR ANALISIS BIAYA SOP PENGGUNAAN SUMBER DAYA MONEV PENGGUNAAN SUMBER DAYA 1 2 3 4 5 6 1 Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
Sumber: Diolah oleh penulis
Berdasarkan  tabel  diatas,  maka  tingkat  kematangan  organisasi  pada  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat berada pada tingkat I. Hal ini  dikarenakan  penggunaan  sumber  daya  hanya  berdasarkan  ketentuan  formal  yang berlaku,  dan  belum  didasarkan  atas  analisis  kebutuhan  bahan/sumber  daya  yang  sudah ditetapkan.

## (8) Variabel Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur
Berdasarkan  data/informasi  yang  diperoleh,  maka  tingkat  kematangan  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kabupaten Bandung Barat  dapat  dilihat pada tabel berikut.
Tabel 9. Variabel Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur
NO KEGIATAN/ PEKERJAAN TINGKAT MANAJEMEN RESIKO EVALUASI PENERAPAN RESIKO YANG TERJADI INDIVIDU ORGANISASI 1 2 3 4 5 6 1 Pekerjaan  Yang  Bersifat Rutin di DPA Pengelolaan Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan Apabila  terjadi  kesalahan dokumen kependudukan (KTP, KK, Akte Kelahiran dan dokumen kependudukan  lainnya)  di wajibkan kelengkapan dokumen  lainnya  sebagai alat  pendukung  kebenaran untuk di perbaiki ulang atas dokumen kependudukan tersebut Revisi Pelaksanaan Standar  Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Berkesinambungan Tidak Ada

## Sumber: Diolah oleh penulis
Berdasarkan  tabel  di  atas,  maka  tingkat  kematangan  organisasi  pada  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat berada pada tingkat I. Hal ini  dikarenakan  belum  adanya  manajemen  resiko  dalam  pelaksanaan  tugas  perangkat daerah.

## (9) Variabel Pengukuran Kinerja dan Perangkat Daerah Aparatur
Berdasarkan  data/informasi  yang  diperoleh,  maka  tingkat  kematangan  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat pada variabel Pengukuran Kinerja dan Perangkat Daerah Aparatur dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 10. Variabel Pengukuran Kinerja dan Perangkat Daerah Aparatur
NO KINERJA TARGET DALAM PEREJANJIAN KINERJA TARGET DALAM DOKUMEN PERENCANAAN CAPAIAN KINERJA DOK PERJANJIAN DOK PERENCANAAN 1 2 3 4 5 6 1 Survey Kepuasan Masyarakat 83 83 Tidak Ada 83 2 Nilai Evauasi SAKIP B B Tidak Ada B 3 Persentase Penduduk memiliki KTP-EL 88% 88% Tidak Ada 88% 4 Persentase Penduduk Ber Akta Kelahiran 28% 28% Tidak Ada 28% 5 Persentase Kepala Keluarga  yang  memiliki Kartu Keluarga 76% 76% Tidak Ada 76% 6 Persentase  Anak  yang memiliki KIA 20% 20% Tidak Ada 20% 7 Persentase Penerbitan Akta Kematian 25% 25% Tidak Ada 25% 8 Persentase Lembaga Pengguna Yang Memanfaatkan Data Kependudukan 10% 10% Tidak Ada 10%

## Sumber: Diolah oleh penulis
Berdasarkan  tabel  di  atas,  maka  tingkat  kematangan  organisasi  pada  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat berada pada tingkat  III. Hal ini dibuktikan dengan adanya target kinerja perangkat daerah yang konsisten dengan dokumen  perencanan,  namun  pengukuran  tingkat  pencapaiannya  belum  jelas  antara dokumen perjanjian dengan dokumen perencanaan.

## (10) Variabel Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah
Berdasarkan data/informasi yang diperoleh, maka tingkat kematangan organisasi Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Bandung  Barat  pada  variabel pengembangan inovasi layanan perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

## Tabel 11. Variabel Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah
NO KEGIATAN INOVASI KETERANGAN 1 2 3 1 Darling  (Kendaraan  Keliling),  SI  PEPEN  OC  (Sistem  Informasi Pelayanan  Penduduk  Online  Chat),  SI  LANDAK  (Sistem  Informasi Layanan Digital Akta Kelahiran) Inovasi  Dibuat  Untuk  Meningkatkan Kualitas  Pelayanan  yang  dibuat berbasis digital oleh Tenaga Ahli
Sumber: diolah oleh penulis
Berdasarkan  tabel  di  atas,  maka  tingkat  kematangan  organisasi  pada  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat berada pada tingkat II. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengembangan produk melalui replikasi inovasi dari daerah lain, akan tetapi belum disusun rencana pengembangan inovasi baik jenis, mutu maupun metodenya.

## (11) Variabel Budaya Organisasi
Berdasarkan data/informasi yang diperoleh, maka tingkat kematangan organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

## Tabel 12. Variabel Budaya Organisasi
NO DOKUMEN/KEGIATAN BUDAYA ORGANSASI KETERANGAN 1 2 3 1 Berbasis Pelayanan Prima Menuju Tertib Administrasi Kependudukan untuk Mewujudkan Kualitas Data dan Informasi Kependudukan Ada

## Sumber: diolah oleh penulis
Berdasarkan  tabel  di  atas,  maka  tingkat  kematangan  organisasi  pada  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat berada pada tingkat I. Hal ini dikarenakan belum adanya budaya organisasi perangkat daerah, maupun slogan-slogan yang menggambarkan nilai-nilai organisasi pada perangkat daerah yang bersangkutan.
Berdasarkan pemaparan pada seluruh variabel kematangan organisasi, maka dapat disimpulkan  kematangan  organisasi  yang  berada  pada  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat sebagai berikut:

## Tabel 13. Rekapitulasi Tingkat kematangan Organisasi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil NO Variabel Tingkat Kematangan Tingkat Skor 1 2 3 4 1 Perencanaan III 3 2 Monitoring dan Evaluasi II 2 3 Penjaminan Mutu Layanan I 1 4 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan II 2 5 Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I 1 6 Analisis Kebijakan dan Pemecahan Masalah Tugas I 1 7 Sumber Daya Peralatan dan Perlengkapan Kerja yang Terukur I 1 8 Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur I 1 9 Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah dan Aparatur III 3 10 Pengembangan Inovasi Layanan II 2 11 Budaya Organisasi 1 1 JUMLAH 18 Sumber: diolah oleh penulis
Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan nilai pada masing-masing variabel di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat kematangan organisasi Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat sudah pada tingkat kematangan “SANGAT RENDAH” dengan skor 18.

## 4. Kesimpulan
Perangkat daerah mempunyai peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.  Baik  atau  buruknya  kinerja  Pemerintah  daerah  sangat  dipengaruhi  oleh kinerja perangkat daerah. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah sebagai instrumen kebijakan pemeringkatan kinerja perangkat daerah (kematangan/maturitas perangkat daerah). Perangkat daerah yang memperoleh skor 10-19 dikategorikan  Sangat  Rendah,  skor  19,1-28  dikategorikan  Rendah,  skor  28,1-27 dikategorikan Sedang, skor 37,1-46 dikategorikan Tinggi, dan skor 46,1-55 dikategorikan Sangat Tinggi. Skor tersebut diperoleh dari hasil analisis 11 variabel penilaian kematangan perangkat daerah. Perangkat daerah dengan tingkat kematangan tinggi menunjukkan tata kelola  yang  berkualitas  dan  berkinerja  tinggi.  Dengan  demikian  diharapkan  perangkat daerah dengan tingkat kematangan tinggi mampu memberikan pelayanan secara optimal. Berdasarkan  hasil  studi  menunjukkan  bahwa  tingkat  kematangan  perangkat  daerah penyelenggara  urusan  administrasi  kependudukan  dan  pencatatan  sipil  masuk  pada kategori  “Sangat  Rendah”.  Oleh  karena  itu,  hendaknya  Pemerintah  daerah  berupaya memenuhi  persyaratan  pada  variabel  yang  nilai  kematangannya  sangat  rendah  yakni penjaminan  mutu  pelayanan,  pendidikan  dan  pelatihan  aparatur,  analisis  kebijakan  dan pemecahan masalah tugas, sumber daya peralatan dan perlengkapan kerja yang terukur, manajemen resiko pelaksanaan tugas aparatur, dan budaya organisasi.

## 5. Ucapan Terima Kasih
Penulis menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang telah berkenan dan memberikan dukungan sehingga studi untuk mengetahui tingkat kematangan  perangkat  daerah  pada  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  dapat dilaksanakan.

## 6. Daftar Pustaka
Ahmari, A., &  Amar, S. (2014). Pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Anggaran  Terhadap  Kinerja  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  Kabupaten Kepulauan  Mentawai. Jurnal  Riset  Manajemen  Bisnis  Dan  Publik , 2 (3). https://ejournal.unp.ac.id/index.php/jrmbp/article/view/5363
Arikunto, S. (2007). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik . Rineka CIpta.
Ayudia,  P.,  &  Abdullah,  S.  (2023).  Analisis  Keselarasan  Dokumen  Perencanaan,
Penganggaran,  dan  Akuntabilitas  Kinerja  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (Studi Kasus  pada  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Aceh. Jurnal  Riset  Akuntansi  an Bisnis , 23 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.30596/14353
Azmi,  C.  (2022). Pemetaan  Kondisi  Kematangan  (Maturity)  Unit  Kerja  Pengadaan
Barang/Jasa  (UKPBJ)  Studi  Kasus  UKPBJ  Daerah  Provinsi  Kepulauan  Riau . https://repository.its.ac.id/94370/
Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, and
Mixed methods Approaches. In SAGE (5th ed.). SAGE Publications.
Ekowati, M., & Akbar, F. (2023). Kinerja Aparatur Pemerintahan dalam Pelayanan Publik di Kantor UPT Samsat Binjai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi
Sumatera Utara. Jurnal Media Birokrasi , 5 (1).
https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jmb.v5i1.2736
Gottschalk,  P.  (2009).  Maturity  levels  for  interoperability  in  digital  government.
Government Information Quarterly . https://doi.org/10.1016/j.giq.2008.03.003
Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2022  tentang  Dekonsentrasi  dan  Tugas Pembantuan, (2022).
Khairi, H. (2021). Organisasi Sektor Publik . Penerbit NEM.
Khairi,  H.  (2022).  A  Model  for  Simplifying  the  Organizational  Structure  of  the Bureaucracy  in  Indonesia. TRANSFORMASI:  Jurnal  Manajemen  Pemerintahan ,
14 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jtp.v14i1.2349
Khairi, H., Yahya, A. S., & Alma’arif. (2018). Tingkat Maturitas Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung Barat .
Kumar, R. (2008). Research Methodology . SAGE Publications Ltd.
Kusmana,  D.,  &  Prasetyawan,  F.  (2021).  Kinerja  Badan  Kepegawaian  Pendidikan  dan
Pelatihan  Daerah  dalam  Menerapkan  Sistem  Merit  Berbasis  Talent  Scouting  di
Kabupaten Tegal. Jurnal Media Birokrasi , 3 (2).
https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jmb.v3i2.2475
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  99  Tahun  2018  tentang  Pembinaan  dan
Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, (2018).
Nawawi, H., & Martini, M. (2005). Penelitian terapan . Gajah Mada University Press.
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (1945).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (2014).
Nuradhawati,  R.  (2019).  Dinamika  Sentralisasi  dan  Desentralisasi  di  Indonesia.
ACADEMIA PRAJA: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan Dan Administrasi Publik ,
2 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jap.v2i01.90
Nurrahman, A., & Rahmadanita, A. (2022). Identifikasi Faktor-Faktor Pencapaian Kinerja Organisasi  Kecamatan  Sebatik  Tengah  Kabupaten  Nunukan  Provinsi  Kalimantan
Timur. Jurnal Media Birokrasi , 4 (2). https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jmb.v4i2.2854
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (2016).
Said,  A.  R.  A.  (2015).  Pembagian  Kewenangan  Pemerintah  Pusat-Pemerintah  Daerah Dalam  Otonomi  Seluas-Luasnya  Menurut  UUD  1945. Fiat  Justicia:  Jurnal  Ilmu Hukum , 9 (4). https://doi.org/https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no4.613
Sucitra, T. W., & Supriatna, I. (2020). Pengaruh Maturitas SPIP terhadap Kinerja Instansi
Pemerintah dan Implikasinya pada Pelayanan Publik (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Garut). Industrial Research Workshop and National Seminar (IRWNS) . https://doi.org/https://doi.org/10.35313/irwns.v11i1.2140
Suprianto,  E.  (2014).  Pengaruh  Penerapan  Tata  Kelola  Pemerintahan  Yang  Baik  dan
Teknologi  Informasi  Terhadap  Kinerja  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)
Guna  Mendukung  Implementasi  Otonomi  Daerah. Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis .
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/ekobis.15.1.17-30
Suwandi,  I.  M.,  &  Yahya,  A.  S.  (2017a). Refleksi  Otonomi  Daerah  di  Indonesia .  Alqa print.
Suwandi, I. M., & Yahya, A. S. (2017b). Reformasi Otonomi Daerah . Alqa print.
Suwandi, I. M., & Yahya, A. S. (2019). Penguatan Tata Kelola Pembangunan Kesehatan .
Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas.
Tashakkori,  A.,  &  Teddlie,  C.  (2010). Sage  handbook  of  mixed  methods  in  social  & behavioral research . Sage.
Widigdo,  A.  L.  (2015).  Pengaruh  Partisipasi  Penyusunan  Anggaran  Terhadap  Kinerja
Manajerial  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  Pada  Pemerintah  Kabupaten Tulungagung.
REVITALISASI: Jurnal Ilmu Manajemen , 4 (1).
https://doi.org/https://doi.org/10.32503/revitalisasi.v4i1.736
Yahya,  A.  S.  (2023). Evaluasi  Struktur  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Dinas  Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta .
Yahya,  A.  S.,  &  Amzan,  A.  Z.  (2022).  Efektivitas  Pelayanan  Perizinan  Udaha
Perdagangan  Melalui  Program  PAPA  JOSS  di  Kabupaten  Padang  Pariaman.
KYBERNAN: Jurnal Studi Kepemerintahan , 5 (2).
https://doi.org/https://doi.org/10.35326/kybernan.v5i2.2420
Yahya,  A.  S.,  &  Setiyono.  (2022).  Efektivitas  Pelayanan  Publik  Melalui  Sistem Pengelolaan  Pengaduan  Aplikasi  SP4N-LAPOR. Jurnal  Media  Birokrasi , 4 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jmb.v4i1.2432
©  2023  by  the  authors.  Submitted  for  possible  open  access  publication  under  the  terms  and conditions  of  the  Creative  Commons  Attribution  (CC  BY  SA)  license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/).