## COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting
Volume 7 Nomor 1, Juli-Desember 2023 e-ISSN : 2597-5234

## THE INFLUENCE OF INCOME LEVEL, TAXPAYER AWARENESS, AFFIRMATION OF TAX SANCTIONS, AND E-SAMSAT SERVICES ON MOTOR VEHICLE TAXPAYER COMPLIANCE (CASE STUDY OF MOTORIZED VEHICLE TAXPAYERS AT THE
KARAWANG SAMSAT OFFICE)
PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, PENEGASAN SANKSI PAJAK, DAN LAYANAN E-SAMSAT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT KARAWANG)
Reka Rosita¹, Yanti², Awaliawati Rachpriliani³
¹²³Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan Karawang ak19.rekarosita@mhs.ubpkarawang.ac.id ¹, yanti@ubpkarawang.ac.id ², awaliawati@ubpkarawang.ac.id ³

## ABSTRACT
This study aims to examine the effect of income level, taxpayer awareness, tax sanction enforcement, and  e-samsat  services  on  motor  vehicle  taxpayer  compliance  (a  case  study  on  motorized  vehicle taxpayers at the Karawang Samsat Office). The data collected is in the form of primary data using questionnaires with a quantitative approach. The population in the study were motor vehicle taxpayers registered at the Karawang Samsat office with a sample of 100 people using the Accidental Sampling technique. The data analysis method uses the Partial Least Squares (PLS) analysis technique with the SmartPLS version 4.0 application. The results of the study show that income levels have a positive and significant  effect  on  motor  vehicle  taxpayer  compliance,  taxpayer  awareness  has  a  positive  and significant  effect  on  motor  vehicle  tax  compliance,  affirmation  of  tax  sanctions  has  a  negative  and insignificant  effect  on  motor  vehicle  taxpayer  compliance,  e-service  -Samsat  has  a  positive  and significant influence on motor vehicle taxpayer compliance.
Keywords: Income Level, Taxpayer Awareness, Tax Sanction Affirmation, E-Samsat Service, Motor Vehicle Taxpayer Compliance

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat pendapatan, kesadaran wajib pajak, penegasan sanksi pajak, dan layanan e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi kasus pada wajib pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Karawang). Data yang dikumpulkan berupa data  primer  menggunakan  penyebaran  kuesioner  dengan  pendekatan  kuantitatif.  Populasi  pada penelitian adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor Samsat Karawang dengan sampel berjumlah 100 orang menggunakan teknik pengambilan sampel Accidental Sampling . Metode analisis data menggunakan teknik analisis Partial Least Squares (PLS) dengan aplikasi SmartPLS versi 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendapatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor,  penegasan  sanksi  pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, layanan e-samsat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Kata  Kunci  : Tingkat  Pendapatan,  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Penegasan  Sanksi  Pajak,  Layanan E- Samsat , Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor .

## PENDAHULUAN
Pajak  yaitu  suatu instrument utama  terkait  pendapatan  pemerintah daerah  dalam  membiayai  pengeluaran negara  (Lasmini  et  al.,  2020).  Sumber utama  penerimaan  alokasi  APBN diperoleh dari sektor pajak dan ditujukan untuk mendanai pengeluaran pemerintah yang  berfungsi  untuk  meningkatkan kemakmuran  masyarakat  (Prayitna  & Witono,  2022).  Sumber  pendapatan pajak  daerah  berasal  dari  pajak kendaraan  bermotor.  Menurut  UU  No. 28  Tahun  2009  Pasal  1  angka  (12), mengatur  bahwa  “Pajak  kendaraan bermotor  adalah  pajak  yang  dipungut atas  kepemilikan  dan/atau    penguasaan kendaraan  bermotor”  (Permana  & Hidayat,  2022).  Salah  satu  jenis  pajak provinsi yaitu pajak kendaraan bemotor. Definisi  samsat  berdasarkan  Peraturan Presiden  No.  5  Tahun  2015  tentang Penyelenggaran yaitu system
pelaksanaan  pemungutan  pada  kantor SAMSAT  atau  sistem  manunggal  satu atap  yaitu  pelayanan  administrasi  pajak kendaraan bermotor bersama organisasi terkait antara lain Bapenda, Polda Jabar dan PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Hidayat & Maulana, 2022).
Pada  masa  kini  kendaraan bermotor  merupakan  peran  penting untuk  menunjang  kegiatan  masyarakat. Masyarakat  kini  dapat  dengan  mudah untuk  membeli  kendaraan  bermotor karena  banyaknya  penawaran  cicilan bulanan  dengan  uang  muka  rendah (Mahdani  &  Ismatullah,  2020).  Setiap tahun  terjadi  kenaikan  pada  jumlah kendaraan  bermotor,  hal  tersebut diharapkan  kepada  wajib  pajak  untuk tetap  patuh  dalam  melaporkan  dan membayarkan  pajaknya  berdasarkan ketentuan  hukum  dan  wewenang pemerintah  daerah  (Hendriawan  & Sofianty, 2022). Adapun beberapa faktor yang  berdampak  pada  tinggi  rendahnya tingkat  kepatuhan  tersebut  dapat
dipengaruhi  oleh  tingkat  pendapatan, kesadaran, penegasan sanksi, dan adanya layanan e-samsat .
Pada  sistem  pencatatan  terdapat 11  juta  kendaraan  bermotor  yang pajaknya dapat ditagih, sedangkan dalam sistem  pencatatan  Bapenda  Jabar terdapat  sekitar  17  juta  unit  kendaraan yang  berpotensi  untuk  melaporkan  dan membayarkan  pajaknya,  selebihnya sekitar  6  juta  unit  kendaraan  dengan status  tidak  jelas,  tidak  melaporkan kehilangan  ataupun  kerusakan.  Faktor dari fenomena tersebut karena ekonomi dan social culture yang menjadi dampak dari  ketidakkepatuhan  wajib  pajak, pengelolaan  pajak  kendaraan  bermotor mengalami  banyak  kesulitan  karena wajib tidak patuh dalam melaporkan dan membayarkan  pajaknya,  maka  setiap tahunnya jumlah KTMDU akan mengalami  peningkatan  (Ali,  2020). Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis pada kantor Bapenda Karawang  sampai  dengan  periode februari  2023  jumlah  Kendaraan  Tidak
Melakukan  Daftar  Ulang  (KTMDU) tercatat  sekitar  365.177  unit  kendaraan.
Sementara Kendaraan Belum Melakukan  Daftar  Ulang  (KBMDU) tercatat sekitar 28.201 unit kendaraan. Hasil  penelitian  sebelumnya yang  telah  mengidentifikasi  variabel penelitian tingkat pendapatan mempunyai  dampak  positif  pada kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor  ditujukan  oleh  penelitian (Bhagaskara et al., 2023), (Barlan et al., 2021) dan (Sabtohadi & dkk, 2021) yang mengungkapkan  tingkat  pendapatan mempunyai pengaruh secara positif dan signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  kendaraan  bermotor.  Keahlian seseorang untuk melaksanakan perpajakan sangat berkaitan pada jumlah pendapatan  setiap  individu,  dalam keadaan  ini  salah  satu  hal  yang  harus diperhitungkan  terkait  tunggakan  pajak
yaitu tingkat pendapatan (Djatmika et al., 2021).  Tetapi  terdapat  perbedaan  dari penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Nita  et al.,  2022)  dan  (Puteri  et  al.,  2019) mengungkapkan  tingkat  pendapatan tidak adanya pengaruh terhadap kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor.  Besar  kecilnya  penghasilan seseorang bisa berdampak pada ketidakpatuhan. Seorang individu dengan penghasilan besar bisa jadi tidak patuh  untuk  melaksanakan  perpajakan begitupun  sebaliknya  apabila  seorang individu  dengan  penghasilan  kecil  pun bisa  jadi    tidak  akan  patuh  untuk melaksanakan  perpajakan  (Puteri  et  al., 2019).
Menurut  (Pranata  et  al.,  2022), (Salsabilla  &  Nurhayati,  2023)  dan
(Sista,  2019)  yang  mengungkapkan kesadaran  mempunyai  pengaruh  secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor. Agar terlaksananya kepatuhan setidaknya  seseorang  harus  memiliki pengetahuan  yang  baik  sehingga memiliki kesadaran mengenai
perpajakan  (Salsabilla  &  Nurhayati, 2023).  Tetapi  terdapat  perbedaan  dari temuan yang dilakukan oleh (Karlina & Ethika,  2021)  dan  (Putra  &  Dicriyani, 2022)  mengungkapkan  kesadaran  tidak adanya  pengaruh  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  kendaraan  bermotor. Sebagian  masyarakat  menempatkan pembayaran  pajak  sebagai  prioritas kedua, hal tersebut membuat ketidakpatuhan  pada  pajak  (Putra  & Dicriyani, 2022). Menurut penelitian yang
dilakukan  oleh  (Permana  &  Hidayat,
2022),  (Harlia  et  al.,  2022)  dan (Apriliyani, 2022) yang mengungkapkan bahwa  penegasan  sanksi  mempunyai pengaruh  secara  positif  dan  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
kendaraan  bermotor.  Dalam  hasil tersebut  dapat  menunjukan  terjadinya
pengukuhan  sanksi  yang  secara  jelas akan  berakibat  terhadap  kenaikan  pada kepatuhan  wajib  pajak  (Permana  &
Hidayat,
2022). Tetapi terdapat perbedaan  dari  temuan  yang  dilakukan oleh (Shafrani, 2019) dan (Sulistyowati
&  Girsang,  2021)  menunjukan  tidak adanya  pengaruh  antara  penegasan sanksi  berpengaruh  pada  kepatuhan wajib  pajak  kendaraan  bermotor. Aparatur  negara  menerapkan  sanksi tegas  kepada  wajib  pajak  yang  masih ternilai  tidak  tegas  hingga  abai  serta tidak melaksanakan kewajiban membayar  pajak  karena  pemberian sanksi pajak masih rendah (Sulistyowati & Girsang, 2021). Menurut penelitian yang dilakukan  oleh  (Maulana  &  Septiani, 2022), (Winasari, 2020) dan (Sabtohadi &  dkk,  2021)  yang  mengungkapkan layanan e-samsat mempunyai  pengaruh secara  positif  dan  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor. Dalam melapor dan membayarkan  PKB  melalui  layanan e- samsat kini  lebih  mudah  sehingga ketaatan meningkat (Maulana & Septiani,
2022).  Tetapi  terdapat  perbedaan  dari temuan yang dilakukan oleh (Hendriawan  &  Sofianty,  2022)  dan (Puspitasari  et  al.,  2022)  tidak menunjukan  adanya  pengaruh  antara e- samsat dengan  kepatuhan  wajib  pajak kendaraan bermotor. Hal ini dikarenakan untuk  memproses  pembayaran  pajak sebagai  wajib  pajak  masih  merasa kesulitan melakukan pembayaran mengunakan layanan e-samsat (Puspitasari et al., 2022).
Penelitian  tentang  kepatuhan kendaraan bermotor telah banyak diteliti.
Meninjau  dari  temuan  penelitian sebelumnya  yang  menunjukan  masih adanya ketidakpatuhan untuk melaporkan  pajaknya.  Namun  hasil penelitian  terdahulu  masih  menemukan kontradiksi  pada  hasil  penelitiannya.
Maka  peneliti  menyajikan  kebaharuan dalam  variabel  penelitian  ini  yaitu penegasan sanksi pajak.
RQ  :  Faktor  apa  saja  yang mempengaruhi  wajib  pajak  dalam melaksanakan  kewajiban  membayar pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak kendaraan bermotor ?

## Kajian Pustaka
Teori Atribusi (Atribution Theory) Berdasarkan  penjelasan  robbins
(1996)  teori  atribusi (atribution  theory) mengungkapkan persepsi yang mendasari  perilaku  seseorang  dan menganalisis tindakannya sesuai dengan faktor ekstern atau  faktor intern (Sihombing & Kristiyono, 2022). Faktor ekstern yaitu  pengaruh  dari  lingkungan luar, adapun beberapa faktor diantaranya seperti  tingkat  pendapatan,  penegasan sanksi  pajak,  dan  adanya  layanan e- samsat . Lain halnya dengan faktor intern yang  berarti  seseorang  yang  akan terdampak  dari  perilaku  atau  tindakan yang  dilakukannya,  seperti  kesadaran dalam melaksanakan
perpajakan.
Korelasi antara atribution theory dengan penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasi  mengenai  kepatuhan berdasarkan teori. Pada model penelitian ini, atribution theory sangat tepat untuk mendeskripsikan  variabel-variabel  yang akan diterapkan pada wajib pajak dengan menguraikan elemen yang mempengaruhi  (Irfana  et  al.,  2022). Bentuk  tanggung  jawab  seseorang merupakan  kepatuhan  pada  ketentuan hukum untuk berkontibusi bagi
kemajuan  bangsa  serta  dapat  dipenuhi secara  sukarela  (Yanti  et  al.,  2019). Perilaku dan pola pikir seseorang dalam menentukan  berapa  pajak  yang  harus dibayar  berdampak  pada  kepatuhan wajib pajak. Cara pandang seorang wajib pajak dapat menilai wajib pajak lainnya yaitu  dipengaruhi  oleh  teori  atribusi
terhadap  komponen  dari  ekstern  dan intern (Irfana et al., 2022). Pendapatan  merupakan  sumber penghasilan  seorang  individu  dalam memenuhi  kebutuhannya  dan  sangat penting untuk kehidupan serta kelangsungan hidup yang berkesinambungan pada seorang individu  (Nita  et  al.,  2022).  Seseorang lebih  taat  dalam  membayar  pajak biasanya mempunyai penghasilan tinggi karena  besarnya  tingkat  pendapatan lebih  besar  dari  tarif  yang  dikenakan sedangkan  orang  yang  berpenghasilan rendah cenderung tidak taat karena lebih memprioritaskan  kebutuhan  primernya (Sihombing & Kristiyono, 2022). Sesuai dengan atribution  theory ,  tingkat pendapatan  menjadi  pengaruh  faktor eksternal  perilaku  seseorang  dalam melaksanakan  kepatuhan  wajib  pajak. Oleh  sebab  itu  tingkat  pendapatan menjadi  pengaruh  eksternal  seseorang memiliki pemahaman terhadap kepatuhan  serta  ketentuan  hukum  dan tanggung  jawab  tentang  perpajakan (Puteri  et  al.,  2019).  Kesadaran  bagi seorang wajib pajak merupakan keinginan  yang  tulus  yang  bersumber dari  hati  nuraninya  sendiri  untuk memenuhi  kewajiban  membayar  pajak (Suarniti & Putra, 2022). Korelasi antara atribution  theory dengan  kesadaran wajib pajak terkait pengaruh intern yaitu dari perilaku seseorang dalam
melaksanakan  kewajiban  pajak  agar tetap  patuh.  Meningkatnya  kepatuhan wajib  pajak  karena  tingginya  tingkat kesadaran sehingga tingkat pemahaman mengenai  perpajakan  semakin  baik (Juliantari  et  al.,  2021).  Maka  dari  itu teori  atribusi  internal  menjadi  hal  yang mempengaruhi seseorang terhadap kepatuhan wajib pajak karena kesadaran dalam dirinya sendiri. Peraturan kebijakan yaitu sanksi pajak yang ditetapkan untuk mengantisipasi  terjadinya  kelalaian  dan
ketidakpatuhan  seseorang  untuk  tetap patuh  (Adyazmara  et  al.,  2022).  Sesuai dengan atribution  theory ,  penegasan sanksi pajak menjadi pengaruh eksternal perilaku  seseorang  dalam  melakukan kepatuhan  perpajakan.  Oleh  sebab  itu teori atribusi menjadi pengaruh ekternal seseorang agar tetap patuh. Karena jika tidak  membayarkan  pajaknya  maka dibuat peraturan mengenai sanksi pajak yang  tegas  sehingga  dapat  membuat seseorang  takut  dan  jera  (Nita  et  al., 2022).  Salah  satu  layanan  yang diselenggarakan  pihak  samsat  yaitu e- samsat merupakan  sistem  pelayanan elektronik yang bertujuan untuk memfasilitasi  transaksi  pembayaran pajak  kendaraan  bermotor  secara e- menggunakan  ATM  tententu  (Maulana &  Septiani,  2022).  Sesuai  dengan  teori atribusi,  layanan e-samsat menjadi pengaruh  eksternal  perilaku  seseorang untuk melaksanakan kepatuhan perpajakan.  Dengan  layanan e-samsat dapat  memberikan  kemudahan  bagi wajib pajak, menggunakan teknologi e- samsat manfaat  yang  dapat  dirasakan oleh  masyarakat  sebagai  wajib  pajak yaitu cepat, sederhana, berkualitas, aman dan efisien.

## Tingkat Pendapatan
Pendapatan  merupakan  sumber penghasilan  bagi  seseorang  dalam mencukupi kebutuhannya untuk kelangsungan hidup dirinya dan keluarganya yang saling berkesinambungan  (Nita  et  al.,  2022). Faktor tingkat pendapatan dapat dianggap  menjadi  hal  penting  yang berkaitan  dengan  kepatuhan  membayar pajak,  jika  seseorang  bekerja  dan mendapat  penghasilan  berupa  uang, secara  naluriah  uang  tersebut  akan ditujukannya untuk memenuhi keperluan diri  sendiri  dan  keluarganya.  Maka apabila  seseorang  telah  memenuhi syarat-syarat  tertentu  akan  timbul
kewajiban  membayar  pajak  kepada negara  (Djatmika  et  al.,  2021).  Karena pajak  kendaraan  bermotor  hanya dilakukan  satu  tahun  sekali  serta  tidak mengeluarkan  biaya  yang  sangat  besar, tidak  akan  menghalangi  masyarakat sebagai  wajib  pajak  supaya  tetap  patuh terlepas  dari  berapa  jumlah  besar  dan kecilnya  tingkat  pendapatan  seseorang tidak  akan  menghalangi  masyarakat sebagai  wajib  pajak  untuk  memenuhi kebutuhan  sehari-harinya  (Nita  et  al., 2022).  Tingkat  pendapatan  memiliki pengaruh  pada  perilaku  seseorang mengenai  pemahaman  agar  tetap  patuh pada  pajak  berdasarkan  hukum  pajak (Bhagaskara et al., 2023).

## Kesadaran Wajib Pajak
Kesadaran  wajib  pajak  yaitu sebuah  perbuatan  serta  keinginan terhadap  tanggung  jawabnya  pada hukum  pajak  (Sabtohadi  &  dkk,  2021). Penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor dapat  terus  meningkat  apabila  seorang wajib pajak dapat mematuhi perpajakan berdasarkan  ketentuan  hukum  yang berlaku  jika  dia  menyadari  bahwa membayar  pajak  itu  sangat  penting (Sitorus  et  al.,  2023).  Seorang  wajib pajak  akan  membayar  pajak  karena menyadari  bahwa  pemerintah  daerah mempunyai  landasan  hukum  yang menjadi  keharusan  yang  nyata  bagi seluruh  masyarakat  merupakan  strategi yang  dapat  meningkatkan  dalam membayar pajaknya serta dapat memotivasi  untuk  membayar  pajak (Irfana et al., 2022). Sebagai wajib pajak yang  telah  melaksanakan  perpajakan akan menyadari jika menunda
membayar  pajak  serta  penurunan  tarif pajak  akan  berpengaruh  terhadap pendapatan  daerah  dan  berakibat  pada pembangunan  dan  kesejahteraan  rakyat (Sista,  2019).  Mematuhi  terhadap ketentuan hukum tentang pajak merupakan  kesadaran  yang  melibatkan
beberapa  faktor  yaitu  diakui,  diketahui, ditaati  dan  dihargai.  Jika  tingkat kesadaran masih rendah berarti seseorang hanya mengetahui tetapi tidak mematuhi dan menerapkannya (Herawati & Marsono, 2020).

## Penegasan Sanksi Pajak
Fungsi  penegasan  pada  sanksi pajak memberikan efek jera kepada yang melanggar aturan pajak dan memastikan bahwa telah mematuhi aturan pajak yang berlaku (Nita et al., 2022). Menurut UU Nomor  28  Tahun  2007  mengenai ketentuan  umum  dan  cara  perpajakan yang menggulir ketentuan dan peraturan baru mengenai sanksi pada pelanggaran kewajiban  pajak  dan  fiskus.  Ketentuan hukum pajak bertujuan agar wajib pajak serta  fiskus  pajak  dapat  meminimalisir tindakan mengenai pelanggaran hukum. Sehingga  penegasan  pada  sanksi  dapat meningkatkan  kepatuhan  (Shafrani, 2019).  Sanksi  pidana  dan  sanksi administrative digunakan  pada  pajak untuk  penegasan  sanksi.  Penggunaan sanksi  pidana  khususnya  penderitaan berupa  penilangan  kendaraan  bermotor oleh  otoritas  pajak  dan  kepolisian sebagai  upaya  terakhir  agar  masyarakat mematuhi  ketentuan  hukum  pajak. Sementara  sanksi  administratif  yaitu mengganti  kerugian  pemerintah  daerah dengan  membayar  tunggakan  pajak dalam bentuk bunga (Viktoria & Triyani, 2022).  Pemerintah  menetapkan  fokus sanksi  perpajakan  sebagai  salah  satu bentuk  pengawasan  untuk  menjamin masyarakat  dapat  memenuhi  kewajiban perpajakannya  agar  wajib  pajak  tidak lalai  dalam  memenuhi  kewajiban membayar  pajak  (Irfana  et  al.,  2022). Sanksi administrasi dihitung sebesar 2% per bulan dengan selambat-lambatnya 15 bulan  dibebankan  kepada  pemilik kendaraan  sesuai  tanggal  jatuh  tempo menurut  aturan  pajak.  Karenanya tindakan  tegas  harus  diambil  sebagai
tanggapan  bagi  wajib  pajak  yang melanggarnya  (Yanti  et  al.,  2019).
Sebagai bagian dari penegakan ketertiban  dan  keteraturan  pajak,  bagi pelanggar  pajak  dikenakan  sanksi perpajakan. Hukuman pajak memberikan  otoritas  untuk  melacak orang yang melanggar hukum (Viktoria
& Triyani, 2022).
Layanan E-Samsat E-Samsat yaitu  serangkaian kegiatan online atau  elektronik  yang berkaitan dengan penyelenggaraan STNK, salah satunya pembayaran Pajak
Kendaraan  Bermotor  (PKB).  Tim pengawas  Samsat  Jabar  berinovasi melalui  program e-samsat menawarkan layanan  pembayaran  PKB  dan  validasi STNK bentuk pembayaran melalui ATM dan mobile  banking .  Organisasi  terkait antara lain Bapenda, Polda Jabar, dan PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja Cabang Jabar (Fitri et al., 2021). Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden No. 5 Tahun  2015  tentang  Penyelenggaraan Samsat  yang  diselenggarakan  secara daring mengenai mutu pelayanan untuk mewujudkan birokrasi yang aman, cepat dan  handal  (Setyawan  et  al.,  2019). Program  layanan e-samsat salah  satu fasilitas  untuk  membayar  PKB  dan berhubungan  dengan  kepuasan  dan kemudahan.  Sistem  pelayanan  Samsat yang sebelumnya hanya bisa diakses di kantor  Samsat  kota  maupun  kabupaten saat  ini  Surat  Tanda  Nomor  Kendaraan (STNK)  bisa  diakses  disemua  layanan samsat  (Wardani,  2020).  Pembayaran pajak kendaraan bermotor yang semakin mudah karena adanya layanan e-samsat dapat  meningkatkan  kepatuhan  pajak (Puspitasari et al., 2022).

## Kepatuhan Wajib Pajak
Melakukan  hak  perpajakan  dan bertanggung jawab terhadap perpajakan berdasarkan  ketentuan  undang-undang
merupakan  bentuk  kepatuhan  dan ketaatan sebagai warga negara yang baik (Sugiyani  et  al.,  2022).  Peningkatan kepatuhan  pembayaran  pajak  di  suatu negara  dapat  meningkatkan  pendapatan pemerintah daerah terkait pajak. Karenanya  sumber  pendapatan  negara sangat  berhubungan  dengan  tingkat kepatuhan (Prastyatini & Nabela, 2023). Di Indonesia aspek perpajakan menggunakan self  assessment  system yaitu  memberikan  kepercayaan  agar dapat  menghitung,  membayar  dan melaporkan  pajaknya  (Hidayat  & Maulana,  2022).  Hal  ini  sesuai  dengan ketentuan  UU  Nomor  18  Tahun  1997 pasal 7 dan UU No. 34 Tahun 2000 yang menentukan  bahwa  pajak  dipungut berdasarkan  penetapan  kepala  daerah atau  dibayar  sendiri  oleh  wajib  pajak (Atun, 2021).

## MODEL PENELITIAN
Berikut paradigma atau kerangka berpikir yang diturunkan menjadi model penelitian :
Gambar 1. Model Penelitian Sumber: Hasil pengembangan peneliti (2023) Tingkat Pendapatan dan Pengaruhnya  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Pendapatan  merupakan  uang berupa perolehan penghasilan seseorang,
perusahaan  atau  organisasi  lain  sebagai bentuk imbalan atas hasil dari pekerjaan yang telah dilakukan (Fatmawati & Adi, 2022). Menurut penelitian (Prastyatini & Nabela, 2023), (Barlan et al., 2021) dan (Djatmika  et  al.,  2021)  menunjukan tingkat  pendapatan  memiliki  pengaruh secara  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Setiap individu  pasti  mempunyai  perbedaan dalam  pendapatan,  seseorang  dengan pendapatan tinggi lebih cenderung untuk mematuhi aturan pajak. Sehingga setiap pendapatan  wajib  pajak  memiliki pengaruh  pada  kepatuhan  perpajakan (Bhagaskara  et  al.,  2023).  Hal  ini didukung oleh penelitian (Adyazmara et al., 2022) dan (Sabtohadi & dkk, 2021) menunjukan  bahwa  tingkat  pendapatan memiliki  pengaruh  secara  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Apabila penghasilan seseorang lebih dari jumlah yang  dikenakan  tarif  pajak  yang dikenakan,  mereka  akan  taat  terhadap pajak,  sedangkan  jika  menunda  dan menghindari  membayar  pajaknya  jika tarif  pajak  keseluruhan  dinilai  lebih tinggi  dari  penghasilan  yang  diperoleh (Adyazmara  et  al.,  2022).  Sehingga dirumuskan  hipotesis  pertama  pada penelitian ini yaitu: H1 : Tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor Kesadaran Wajib Pajak dan Pengaruhnya  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kesadaran  wajib  pajak  yaitu mengetahui, memahami serta melaksanakan tanggung jawab perpajakan dengan taat dan disiplin demi perasaan  sukarela.  Sehingga  kepatuhan membayar pajak akan semakin meningkat  (Ningsih  et  al.,  2022).
Menurut penelitian (Pranata et al., 2022),
(Irfana et al., 2022) dan (Suarniti & Putra,
2022)  hal  ini  membuktikan  kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  kendaraan  bermotor.  Kesadaran dalam  melaksanakan  perpajakan  yaitu bentuk  tanggung  jawab  sebagai  wajib pajak yang merupakan sikap dan moral untuk  memberikan  kontribusi  kepada negara  (Sulistyowati  &  Girsang,  2021) penelitian  tersebut  sependapat  dengan penelitian  (Pranata  et  al.,  2022)  dan (Salsabilla & Nurhayati, 2023) menunjukan  bahwa  kesadaran  wajib pajak memiliki pengaruh secara
signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  kendaraan  bermotor.  Tingkat kepatuhan  wajib  pajak  akan  semakin meningkat sebagaimana kesadaran wajib pajakpun semakin  meningkat (Pranata et al.,  2022).  Sehingga  dirumuskan hipotesis kedua pada penelitian ini yaitu: H2  :  Kesadaran  wajib  pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor Penegasan Sanksi Pajak dan Pengaruhnya  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Berdasarkan  ketentuan  hukum bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi  berupa  sanksi  administrasi  dan pidana  (Putra  &  Dicriyani,  2022). Menurut penelitian (Harlia et al., 2022), (Apriliyani,  2022)  dan  (Mahdani  & Ismatullah, 2020) mengungkapkan sanksi  pajak  memiliki  pengaruh  secara signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  kendaraan  bermotor.  Penegasan sanksi  pajak  menjadi  elemen  paling penting agar pengguna pajak
melaporkan  dan  membayar  pajaknya. Maka  dari  itu  meningkatnya  penegasan akan  berdampak  pada  kepatuhan  dan ketaatan  (Harlia  et  al.,  2022).  Hasil penelitian  tersebut  sependapat  dengan penelitian  (Permana  &  Hidayat,  2022)
dan (Yustriawan et al., 2022) mengungkapkan  bahwa  sanksi  pajak memiliki  pengaruh  positif  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor.  Penetapan  pada  penegasan sanksi,  dapat  berdampak  terhadap meningkatnya  kepatuhan  wajib  pajak (Permana  &  Hidayat,  2022).  Sehingga dirumuskan  hipotesis  ketiga  pada penelitian ini yaitu:
H3  :  Penegasan  sanksi  pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor
Layanan E-Samsat dan  Pengaruhnya Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Kendaraan Bermotor Salah  satu  pelayanan  yang diselenggarakan  pihak  samsat  yaitu layanan e-samsat sangat  efektif  dan efisien dalam melaporkan dan membayarkan pajaknya sehingga memberikan  kemudahan  bagi  setiap wajib pajak (Maulana & Septiani, 2022). Menurut penelitian (Maulana & Septiani, 2022), (Winasari, 2020) dan (Bhagaskara et al., 2023) mengungkapkan  bahwa  layanan e-
samsat memiliki  pengaruh  secara signifikan    terhadap  kepatuhan  wajib pajak  kendaraan  bermotor.  Pembayaran pajak  melalui  layanan e-samsat dapat memberikan  kemudahan  bagi  wajib pajak dalam membayar pajak, maka hal tersebut  bisa  meningkatkan  terhadap kepatuhan wajib pajak (Winasari, 2020). Penelitian  tersebut  sependapat  dengan penelitian  (Maulana  &  Septiani,  2022) dan (Sabtohadi & dkk, 2021) mengungkapkan  bahwa  layanan e- samsat memiliki  pengaruh  secara signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  kendaraan  bermotor.  Sehingga dirumuskan  hipotesis  keempat  pada penelitian ini yaitu:
H4 : Layanan E-Samsat berpengaruh positif  terhadap  kepatuhan  wajib pajak kendaraan bermotor

## METODE PENELITIAN
Data  yang  dikumpulkan  berupa data  primer  menggunakan  penyebaran kuesioner  dengan  pendekatan  teknik kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah  wajib  pajak  kendaraan  bermotor yang  terdaftar  di  kantor  samsat Karawang  sebanyak  869.464  unit kendaraan bermotor dengan sampel yang diambil sebanyak 100 orang wajib pajak. Metode pengambilan sampel menggunakan Accidental  sampling .
Metode  analisis  data  yang  diterapkan memakai  teknik  analisis Partial  Least Squares  (PLS) menggunakan  aplikasi SmartPLS versi 4.0 dan pengolahan data yang dilakukan menggunakan pengujian analisis outer model,  analisis inner model, dan pengujian hipotesis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Analisis Outer Model Data yang diperoleh dari pengujian Outer Model    dibuat  untuk menguji  kelayakan  dan  keterkaitan antara masing-masing variabel. Pengujian outer model meliputi convergent validity , discriminant validity serta construct  realibity  and validity . a. Convergent Validity
Gambar 2. Outer Model Sumber : Ouput smartPLS (2023)
Tabel 1. Outer Loading
Sumber: Output SmartPLS (2023)
Outer  loading atau loading factor digunakan  dalam  uji convergent validity .  Suatu  indikator  dinyakatakan reliabel  atau  valid  apabila  mempunyai nilai  korelasi  >0,70  sedangkan  apabila nilai  korelasi  <0,70  dinyatakan  tidak reliabel  atau  tidak  valid.  Hasil  tabel  1. Outer  Loading menunjukan  hasil  pada setiap  indikator  memiliki  nilai  korelasi >0,70 artinya penelitian dapat dianalisis lebih lanjut karena memenuhi convergent  validity atau  semua  nilai indikator  diterima  dan  dinyatakan reliabel atau valid. Indikator X1 X2 X3 X4 Y X1.1 0,868 X1.2 0,839 X1.3 0,843 X1.4 0,877 X1.5 0,841 X2.1 0,827 X2.2 0,868 X2.3 0,848 X2.4 0,833 X2.5 0,876 X3.1 0,844 X3.2 0,808 X3.3 0,837 X3.4 0,870 X3.5 0,875 X4.1 0,853 X4.2 0,842 X4.3 0,861 X4.4 0,903 X4.5 0,904 Y.1 0,831 Y.2 0,871 Y.3 0,908 Y.4 0,906 Y.5 0,887
b. Dicriminat Validitiy Tabel 2. Discriminant Validity (Cross Loading) Sumber: Output SmartPLS (2023)
Nilai  cross  loading digunakan dalam uji discriminant validitiy . Apabila nilai cross  loading suatu  indikator memiliki nilai paling tinggi
dibandingkan  dengan  yang  lainnya, dapat  dirumuskan  nilai  pada  indikator telah  memenuhi discriminant  validitiy yang  baik.  Hasil  tabel  2. Discriminant validitiy menunjukan  hasil  nilai cross loading pada setiap indikator mempunyai nilai paling tinggi
dibandingkan  dengan  nilai  variabel lainnya.  Artinya  nilai  pada  setiap indikator  dinyatakan  mempunyai  nilai discriminant  validitiy yang  baik  dan telah terpenuhi validitasnya.
c. Construct Realibity and Validity Tabel 3. Construct Realibity and
Validity
Sumber:
Output SmartPLS (2023) Pada pengujian construct realibity  and  validity ,  jika  nilai cronbach’s  alpha mempunyai  nilai >0,70 maka variabel tersebut memenuhi cronbach’s  alpha dan  dinyatakan realibel.  Hasil  pengujian  pada  tabel  3. Construct realibity and validity
menunjukkan  nilai cronbach’s  alpha pada  setiap  variabel  mempunyai  nilai >0,70,  maka  nilai  pada  masing-masing variabel telah memenuhi ketentuan nilai cronbach’s  alpha yang  baik  dan dinyatakan realibel.
Selanjutnya  hasil  nilai  pada ngujian composite  reliability ,  jika  nilai composite  reliability memiliki  nilai >0,60 maka variabel tersebut memenuhi composite  reliability dan  dinyatakan realibel.  Hasil  pengujian  pada  tabel  3.
Construct realibity and validity
menunjukan  nilai composite  reliability pada  setiap  variabel  mempunyai  nilai >0,60,  maka  nilai  pada  masing-masing variabel telah memenuhi ketentuan nilai composite  reliability yang  baik  dan dinyatakan realibel.
Selanjutnya  hasil  nilai  pada pengujian Average  Variance  Extracted (AVE) ,  jika  nilai AVE mempunyai  nilai >0,50  maka  masing-masing  variabel telah  memenuhi AVE dan  dinyatakan realibel.  Hasil  pengujian  pada  tabel  3. Construct realibity and validity menunjukan  nilai AVE pada  masing-
masing  variabel  memiliki  nilai  >0,50, maka  nilai  pada  setiap  variabel  telah
Indikator X1 X2 X3 X4 Y X1.1 0,868 0,758 0,722 0,752 0,614 X1.2 0,839 0,687 0,694 0,737 0,563 X1.3 0,843 0,665 0,680 0,707 0,511 X1.4 0,877 0,649 0,675 0,695 0,529 X1.5 0,841 0,647 0,712 0,732 0,509 X2.1 0,706 0,827 0,728 0,692 0,455 X2.2 0,664 0,868 0,762 0,638 0,536 X2.3 0,627 0,848 0,791 0,597 0,449 X2.4 0,666 0,833 0,736 0,602 0,405 X2.5 0,739 0,876 0,757 0,653 0,566 X3.1 0,738 0,799 0,844 0,742 0,483 X3.2 0,605 0,732 0,808 0,563 0,285 X3.3 0,653 0,709 0,837 0,626 0,353 X3.4 0,727 0,768 0,870 0,615 0,439 X3.5 0,705 0,744 0,875 0,662 0,502 X4.1 0,806 0,718 0,759 0,853 0,577 X4.2 0,713 0,594 0,580 0,842 0,521 X4.3 0,675 0,618 0,641 0,861 0,523 X4.4 0,747 0,636 0,650 0,903 0,574 X4.5 0,762 0,691 0,698 0,904 0,634 Y.1 0,466 0,447 0,395 0,482 0,831
Y.2 0,596 0,511 0,474 0,574 0,871 Y.3 0,593 0,531 0,470 0,617 0,908 Y.4 0,587 0,527 0,452 0,607 0,906 Y.5 0,572 0,505 0,423 0,573 0,887
Variabel Cronbach's Alpha Keandalan Komposit (rho_a) Keandalan Komposit (rho_c) Rata-rata Varians Diekstraksi (AVE) X1 0,907 0,910 0,931 0,729 X2 0,905 0,915 0,929 0,724 X3 0,903 0,922 0,927 0,718 X4 0,922 0,926 0,941 0,762 Y 0,928 0,933 0,945 0,776
memenuhi  ketentuan Average  Variance
Extracted (AVE) dan dinyatakan realibel. Jadi  kesimpulan  pada  pengujian construct realibity and validity mengungkapkan  bahwa  pada  masing- masing  indikator  yang  dipakai  dalam pengujian ini memenuhi
nilai
discriminant validity yang baik dan nilai pada semua variabel dinyatakan realibel.
2. Analisis Inner Model
Tahapan analisis pada pengujian
inner model  akan  dijelaskan  melalui pengujian coefficient  determination  (R- Square)
Koefisien Determinasi (R2) Tabel 4. Koefisien Determinasi (R2)
Sumber: Output SmartPLS (2023) Untuk  menghitung  seberapa besar pengaruh variabel independen (X) mempengaruhi  variabel  dependen  (Y) digunakan pengujian coefficient
determination  (R-Square) .  Jika  nilai R- square sebesar  0,33-0,67  artinya termasuk  kedalam  klasifikasi  sedang, sedangkan apabila hasilnya sebesar 0,19-
0,33 artinya termasuk kedalam klasifikasi lemah. Hasil pengujian tabel 4. Koefisien  Determinasi  (R2) pada variabel  dependen  (Y)  mengungkapkan bahwa  nilai R  Square sebesar  0,482. Pada nilai yang diperoleh  menjelaskan bahwa persentase besarnya variabel (Y) menunjukan nilai 48,2%. Maka nilai R- square mempunyai  indikasi  bahwa variabel independen berpengaruh terhadap  variabel  dependen  sebesar 48,2%, artinya nilai
coefficient determination  (R-Square) termasuk kedalam kategori sedang dan selebihnya sebesar 51,8% dikarenakan dampak dari variabel lain.

## 3. Pengujian Hipotesis
Tahapan  pengujian  hipotesis akan  dijelaskan  melalui  pengujian path coefficient.
Uji  hipotesis  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  untuk  menyelidiki nilai T-statistic dan  nilai P-values .  Jika nilai T-statistic >1,96 dan nilai P-values <0,05  maka  variabel  independen berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  variabel  dependen,  artinya hipotesis diterima.
Tabel 5. Path Coeficient
Sumber: Output
SmartPLS (2023) Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Kendaraan Bermotor
Hasil  pengujian  pada  tabel  5. Path coeficient menjelaskan bahwa pada variabel (X1) mempunyai nilai original sample sebesar  0,347  yang  berarti mempunyai pengaruh positif. Selanjutnya pada nilai T-statistic 2,058 >
1,96  dan  nilai P-values 0,040  <  0,05 artinya bahwa variabel tingkat pendapatan  (X1)  mempunyai  pengaruh signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak kendaraan bermotor (Y). Maka hal tersebut dirumuskan H1 diterima.
Berdasarkan  hasil  pengujian diatas  menyatakan  bahwa  tingkat pendapatan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak  kendaraan  bermotor.  Hal  ini berkaitan  dengan atribution  theory dimana  hal  tersebut  dipengaruhi  oleh faktor eksternal karena tingkat pendapatan  menjadi  salah  satu  faktor dorongan dari luar bagi seseorang untuk membayar  pajak.  Tingkat  pendapatan menjadi  faktor  dorongan  dari  luar bagaimana  seseorang  peduli  dengan
Variabel R-square Adjusted R-square Y 0,482 0,460 Variabel Sampel asli (O) Rata-rata sampel (M) Standar deviasi (STDEV) T statistik (|O/STDE V|) Nilai P (P values) X1 -> Y 0,347 0,342 0,169 2,058 0,040 X2 -> Y 0,341 0,332 0,169 2,015 0,044 X3 -> Y -0,383 -0,361 0,212 1,806 0,071 X4 -> Y 0,394 0,391 0,143 2,747 0,006
kewajiban pajaknya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Bhagaskara et al., 2023). Seorang wajib pajak bisa tepat waktu untuk membayar pajaknya dan tidak mengalami kesulitan jika  jumlah  penghasilannya  lebih  besar dari  tarif  pajak  yang  telah  dikenakan (Adyazmara  et  al.,  2022).  Hasil penelitian  tersebut  sependapat  dengan (Fatmawati & Adi, 2022) dan (Sabtohadi &  dkk,  2021)  yang  menyatakan  bahwa tingkat  pendapatan  memiliki  pengaruh secara  positif  dan  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor.
Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Kendaraan Bermotor
Hasil  pengujian  pada  tabel  5. Path coeficient menjelaskan bahwa pada variabel (X2) mempunyai nilai original sample sebesar  0,341  yang  berarti mempunyai pengaruh positif. Selanjutnya pada nilai T-statistic 2,015 > 1,96  dan  nilai P-values 0,044  <  0,05 artinya bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X2) memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
kendaraan  bermotor  (Y).  Dengan demikian dirumuskan H2 diterima.
Berdasarkan  hasil  pengujian diatas  menyatakan  bahwa  kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak  kendaraan  bermotor.  Hal  ini berkaitan  dengan atribution  theory dimana  hal  tersebut  dipengaruhi  oleh faktor  internal  karena  kesadaran  wajib pajak menjadi salah satu faktor dorongan dari  dalam  bagi  seseorang  untuk membayar  pajak.  Keinginan  dan dorongan dalam diri seseorang merupakan  kesadaran  yang  membuat tumbuhnya  rasa  tanggung  jawab  dalam memenuhi  kewajiban  membayar  pajak dengan  sukarela  tanpa  harus  adanya paksaan  (Juliantari  et  al.,  2021).
Meningkatnya tingkat kepatuhan dikarenakan  tingkat  kesadaran  semakin tinggi dan semakin baik (Pranata et al., 2022). Hasil penelitian tersebut sependapat  dengan  (Irfana  et  al.,  2022) dan  (Suarniti  &  Putra,  2022)  yang menyatakan  bahwa  kesadaran  wajib pajak  memiliki  pengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak kendaraan bermotor.
Pengaruh  Penegasan  Sanksi  Pajak Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Kendaraan Bermotor
Hasil  pengujian  pada  tabel  5.
Path coeficient menjelaskan bahwa pada variabel (X3) mempunyai nilai original sample sebesar  -0,383  yang  berarti mempunyai pengaruh negatif. Selanjutnya pada nilai T-statistic 1,806 < 1,96  dan  nilai P-values 0,071  >  0,05 artinya bahwa variabel penegasan sanksi pajak  (X3)  mengungkapkan  tidak adanya  pengaruh  secara  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan  bermotor  (Y).  Dengan demikian dirumuskan H3 ditolak
Berdasarkan  hasil  pengujian diatas  menyatakan  bahwa  penegasan sanksi  pajak  mempunyai  pengaruh negatif  dan  tidak  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor.  Hal  ini  berkaitan  dengan atribution  theory dimana  hal  tersebut dipengaruhi  oleh  faktor  eksternal  dan faktor  internal  karena  penegasan  sanksi pajak menjadi salah satu faktor dorongan dari  luar  dan  dorongan  dari  dalam  bagi seseorang  karena  tidak  patuh  untuk membayar  pajak.  Salah  satu  faktor eksternal  yang  menyebabkan  seseorang tidak  patuh  karena  disebabkan  oleh situasi.  Hal  ini  karena  Pemerintah Daerah  menawarkan  insentif  melalui program  pemutihan.  Tujuan  dari program  pemutihan  yaitu  memberikan keringanan  kepada  wajib  pajak  berupa penghapusan  denda.  Wajib  Pajak  yang tidak membayar pajaknya dapat
diuntungkan  dengan  adanya  program pemutihan yang tidak menimbulkan efek jera.  Hal  ini  disebabkan  belum  adanya penegasan  sanksi  yang  memberatkan wajib  pajak  dan  berujung  pada ketidakpatuhan  (Irfana  et  al.,  2022). Salah  satu  faktor  internal  yang menyebabkan  seseorang  tidak  patuh karena  disebabkan  oleh  persepsi  orang tersebut,  dikarenakan  adanya  keringan pada  sanksi  pidana  dan  administrasi, sehingga  penetapan  penegasan  pada sanksi  pajak  tidak  berdampak  pada peningkatan  kepatuhan  (Yustriawan  et al.,  2022).  Hasil  penelitian  tersebut sependapat dengan (Shafrani, 2019) dan (Sulistyowati  &  Girsang,  2021)  yang mengungkapkan tidak adanya pengaruh ketegasan sanksi pajak terhadap
kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor. Pengaruh Layanan E-Samsat Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Kendaraan Bermotor
Hasil  pengujian  pada  tabel  5. Path coeficient menjelaskan bahwa pada variabel (X4) mempunyai nilai original sample sebesar  0,394  yang  berarti mempunyai pengaruh positif. Selanjutnya pada nilai T-statistic 2,747 > 1,96  dan  nilai P-values 0,006  <  0,05 artinya bahwa variabel layanan e-samsat
(X4)  memiliki  pengaruh  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
kendaraan  bermotor  (Y).  Dengan demikian dirumuskan H4 diterima.
Berdasarkan  hasil  pengujian diatas  menyatakan  bahwa  layanan e- samsat mempunyai pengaruh positif dan signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  kendaraan  bermotor.  Hal  ini berkaitan  dengan atribution  theory dimana  hal  tersebut  dipengaruhi  oleh faktor eksternal karena layanan e-samsat menjadi salah satu faktor dorongan dari luar  bagi  seseorang  untuk  membayar pajak.  Pada  saat  ini  layanan e-samsat
dapat  memudahkan  masyarakat  untuk membayar pajaknya, sehingga meningkatkan  kepatuhan  dan  ketaatan terhadap  undang-undang  perpajakan (Winasari, 2020). Hal tersebut menjelaskan bahwa peningkatan kepatuhan  pajak  kendaraan  bermotor dipengaruhi oleh layanan e-samsat yang semakin baik sehingga berdampak pada kepuasan pelanggan (Oktavianingrum et al.,  2021).  Hasil  penelitian  tersebut sependapat dengan (Maulana & Septiani, 2022)  dan  (Sabtohadi  &  dkk,  2021) mengungkapkan  bahwa  layanan e- samsat memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## PENUTUP
Kesimpulan dalam penelitian ini sesuai dengan pengujian yang telah teliti dengan teknik analisis data menggunakan  aplikasi  SmartPLS  versi 4.0 dan data yang diolah berjumlah 100 responden  wajib  pajak  kendaraan bermotor  yang  ada  di  Kabupaten Karawang  maka  hasil  yang  diperoleh dalam  penelitian  ini  yakni  sebagai berikut:
1. Tingkat Pendapatan memiliki pengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak kendaraan  bermotor.  Maka  dapat disimpulkan  peningkatkan  pada kepatuhan  wajib  pajak  dikarenakan adanya  peningkatan  pada  tingkat pendapatan.
2. Kesadaran  Wajib  Pajak  memiliki pengaruh    positif  dan  signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak kendaraan  bermotor.  Maka  dapat disimpulkan peningkatan pada kepatuhan  wajib  pajak  dikarenakan adanya peningkatan pada kesadaran.
3. Penegasan  Sanksi  Pajak  memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak kendaraan  bermotor.  Hal  ini  dapat
dikaitkan  dengan  adanya  dorongan dari  luar  dan  dorongan  dari  dalam.
Salah  satu  faktor  eksternal  yang menyebabkan seseorang tidak patuh karena  disebabkan  oleh  situasi karena  adanya  keringanan  berupa insentif melalui program pemutihan. Faktor internal yang dapat mempengaruhi  sikap  seorang  wajib pajak  yaitu  persepsi  yang  timbul karena adanya keringan pada sanksi pidana  dan  administrasi,  sehingga penetapan  penegasan  pada  sanksi pajak tidak berdampak pada peningkatan kepatuhan. 4. Layanan E-Samsat memiliki pengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak kendaraan  bermotor.  Maka  dapat disimpulkan peningkatan pada kepatuhan  wajib  pajak  dikarenakan adanya  program e-samsat yang semakin  baik  sehingga  berdampak pada kepuasan pelanggan.
Penelitian  ini  hanya  berpusat pada  variabel  tingkat  pendapatan, kesadaran wajib pajak, penegasan sanksi pajak  dan  layanan e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaran bermotor. Saran bagi peneliti selanjutnya peneliti  menyarankan  untuk  melakukan observasi  dan research terlebih  dahulu mengenai  potensi  terkait  faktor  dan dampak  sesuai  dengan  fenomena  yang terbaru  pada  tempat  penelitian  yang dapat  menjadi  pengaruh  ketaatan  pajak sesuai  dengan  objek  dan  lokasi penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Adyazmara,  D.,  Muhammad,  &  Fahria, R.  (2022).  Peran  Sanksi  Pajak dalam Memoderasi Pengaruh antara Tingkat Penghasilan dan Implementasi Sistem Samsat Drive Thru  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis ,
25 (September), 150–159. www.jurnal.unikal.ac.id/index.php/ jebi Ali, R. (2020). Enam Juta Kendaraan di Jabar Belum Bayar Pajak . Merdeka.Com. https://www.merdeka.com/peristiw
a/enam-juta-kendaraan-di-jabar- belum-bayar-pajak.html Apriliyani,  L.  H.  (2022). Pengaruh Sosialisasi  ,  Pengetahuan  ,  Sanksi dan  Kualitas  Pelayanan  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor . 1 (2), 65–74.
Atun,  I.  S.  (2021).  Pengaruh  Tingkat Pendapatan,  Tarif  Pajak,  Denda pajak dan Probabilitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib  Pajak  Badan  (Studi  di  KPP Pratama Sukomanunggal Surabaya). Jurnal Mitra Manajemen , 4 (11),  1651–1663.
http://e- jurnalmitramanajemen.com/index.
php/jmm/article/view/125/69 Barlan,  A.  R.,  Mursalim  Laekkeng,  & Ratna  Sari.  (2021).  Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan,  Dan  Pengetahuan Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Kendaraan  Bermotor  Di Kantor Samsat Kabupaten Polewali Mandar. Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam , 6 (2), 168–178. https://doi.org/10.47435/adz- dzahab.v6i2.698 Bhagaskara,  K.,  Pramukty,  R.,  & Yulaeli,  T.  (2023).  Pengaruh
Tingkat  Pendapatan,  Kesadaran Wajib Pajak, dan Penerapan Sistem E-Samsat  Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor Roda  Dua  (Studi  Kasus  pada Kantor  Samsat  Kota  Bekasi). Profit:  Jurnal  Manajemen,  Bisnis Dan Akuntansi , 2 (1), 74–88. Djatmika, G. H., Harsono, B., Rosidah,
& Yohanes Bowo Widodo. (2021).
Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Tingkat  Penghasilan  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor  Pada  Kelurahan  Bekasi Jaya . 7 (1), 14–31.
Fatmawati,  S.,  &  Adi,  S.  W.  (2022).
Pengaruh Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pemahaman Pajak, Tingkat Pendapatan  Dan  Sanksi  Pajak Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Samsat Kota Surakarta) . 11 (1).
Fitri,  H.  N.,  Muhammad,  R.  N.,  & Rosmiati,  M.  (2021). Analisis
Kebijakan  Penerapan  E-SAMSAT
Pembayaran  Pajak  Kendaraan Bermotor  (  PKB  )  Dalam Meningkatkan  Pendapatan  Asli
Daerah  (  PAD  )  Pada  BAPENDA Provinsi  Jawa  Barat  Policy Analysis of Electronic SAMSAT ( E- SAMSAT ) Implementation Payment  of  Motor  Vehicle . 1 (2),
339–348.
Harlia,  A.,  Djamali,  H.,  &  Lalo,  A. (2022).  Pengaruh  kesadaran  wajib pajak,  sistem  pemungutan  pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  kendaraan  bermotor
(kantor …. Skripsi-2022 , 1 (4), 276– 290.
http://repository.trisakti.ac.id/usakt iana/index.php/home/detail/detail_ koleksi/0/SKR/judul/00000000000
000094287/0
Hendriawan,  A.  S.,  &  Sofianty,  D. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak,  Sanksi  Perpajakan  dan Penerapan  E-SAMSAT  terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Bandung  Conference Series … , 568–574.
https://proceedings.unisba.ac.id/ind ex.php/BCSA/article/view/1983%0
Ahttps://proceedings.unisba.ac.id/i ndex.php/BCSA/article/download/
1983/325 Herawati, J. D., & Marsono, S. (2020).
Pengaruh  Reformasi  Administrasi Perpajakan,Kesadaran Wajib Pajak, Dan  Sanksi  Pajak  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. AKTUAL: Jurnal Akuntansi  Dan  Keuangan , 5 (2), 99–109. https://e-journal.stie- aub.ac.id/index.php/aktual/article/v iew/776 Hidayat,  I.,  &  Maulana,  L.  (2022). Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor  di  Kota  Tangerang.
Bongaya  Journal  for  Research  in Accounting  (BJRA) , 5 (1),  11–35. https://doi.org/10.37888/bjra.v5i1. 322 Irfana,  M.,  Rizal,  Y.,  &  Meutia,  T.
(2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak,  Sanksi  Perpajakan  Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi Pada  Wajib  Pajak  Kendaraan Bermotor di Kota Langsa) . 3 , 651– 665.
Juliantari, N. K. A., Sudiartana, I. M., & Dicriyani,  N.  L.  G.  M.  (2021). Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,
Kualitas  Pelayanan,  Kewajiban
Moral, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Kendaraan  Bermotor  di Kantor  Samsat  Gianyar. Jurnal Kharisma , 3 (1), 128–139.
Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2021).
Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Kajian Akuntansi
Dan  Auditing , 15 (2),  143–154. https://doi.org/10.37301/jkaa.v15i2 .30 Lasmini, L., Astriani, D., & Rachpriliani,  A.  (2020).  Analisis Perencanaan  Pajak  Penghasilan Pasal  21  (Studi  Kasus  pada  PT CAS). Akbis: Media Riset Akuntansi  Dan  Bisnis , 4 (2),  116. https://doi.org/10.35308/akbis.v4i2 .3049 Mahdani, T. M., & Ismatullah, I. (2020). Pengaruh  Sanksi  Administrasi  dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal  Akuntansi  Dan Ekonomi  (JAE) , 6 (1),  16–25.
https://doi.org/10.29407/jae.v6i1.1
4751
Maulana, M. D., & Septiani, D. (2022).
Pengaruh Layanan Samsat Keliling, E-Samsat  Dan  Sanksi  Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Akuntansi , 14 (November),  231–
246. https://journal.maranatha.edu/index .php/jam/article/view/4538%0Ahtt ps://journal.maranatha.edu/index.p hp/jam/article/view/4538/2323 Ningsih, N. L. A. R., Kepramareni, P., & Pradnyawati, S. O. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak,Sosialisasi Perpajakan,Kewajiban Moral,Kualitas  Pelayanan  Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak Kendaraan  Bermotor  Di  Kantor Samsat  Kabupaten  Bangli . 4 (1),
13–23.
Nita,  E.,  Ahmad,  A.  W.,  &  Santi,  E. (2022).  Tingkat  Pendapatan  , Sanksi  Perpajakan  dan  Gender
Terhadap  Kepatuhan  Pembayaran
Pajak Kendaraan Bermotor ( Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan
Bermotor  di  Kota  Padang  ). Accounting  Information  System, Taxes, and Auditing , 1 (2), 128–141. Oktavianingrum,  D.,  Surya,  R.  T.,  & Apriliawati,  Y.  (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Online E-Samsat  Jabar  Terhadap  Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor  (  Studi  Kasus  Pada Kantor  Samsat  Kota  Bandung  I Pajajaran  )  The  Effect  of  the Application of the E-Samsat Jabar Online  System  Information  t . 1 (2),
244–252.
Permana, H. A., & Hidayat, V. S. (2022). Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan dan  Sanksi  Perpajakan  terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor  (Studi  Kasus  Kantor Samsat Makassar I). Equity , 25 (1), 89–102. https://doi.org/10.34209/equ.v25i1.
4241
Pranata,  A.,  Nurmala,  &  Arifin,  M.  A. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak,  Sanksi,  dan  Pemutihan
Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Kendaraan  Bermotor(Studi  pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi SumateraSelatan). Akuntansi , 14 (November), 319–329. Prastyatini,  S.  L.  Y.,  &  Nabela,  Y.  A. (2023). Pengaruh Motivasi, Pemanfaatan  Teknologi  Informasi, Sanksi  Administrasi  Dan  Tingkat Pendapatan  Terhadap  Kepatuhan
Wajib Pajak Kendaraan Bermotor . 23 (02), 1–9.
Prayitna,  S.,  &  Witono,  B.  (2022). Pengaruh  Sistem  Samsat  Drive Thru,  Kesadaran  Wajib  Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib pajak SAMSAT Kota Surakarta).
IKRAITH-EKONOMIKA  No , 5 (1), 134–141. Puspitasari, I., Agustina, H., Abdussalam, A., & Bustomi, A. A. (2022). Pengaruh Edukasi Pembayaran Pajak; Implementasi e- Samsat  dan  Program  Pemutihan Pajak Kendaraan. Bidayatuna Jurnal Pendidikan Guru Mandrasah  Ibtidaiyah , 5 (2),  219–
229.
https://doi.org/10.54471/bidayatun
a.v5i2.1922
Puteri, P. O., Syofyan, E., & Mulyani, E.
(2019).  Analisis  Pengaruh  Sanksi Administrasi,  Tingkat  Pendapatan, Dan  Sistem  Samsat  Drive  Thru Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Eksplorasi  Akuntansi , 1 (3),  1569–
1588.
https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.1 63 Putra,  D.  A.  R.  K.  D.  I.  G.  C.,  & Dicriyani,  N.  L.  G.  M.  (2022).
Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,
Kualitas  Pelayanan,  Kewajiban Moral,  Biaya  Kepatuhan,  Dan Sanksi  Pajak  Pajak  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor  di  Kantor  SAMSAT Klungkung. Bongaya  Journal  for Research  in  Accounting  (BJRA) ,
5 (1), 11–35. Sabtohadi,  J.,  &  dkk.  (2021).  Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak,  Sistem  Samsat  Drive  Thru, Program  E-Samsat  dan  Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor Pada  Kantor  Samsat  Pati. Jurnal Gerbang  Etam  Balitbangda  Kab.
Kukar , 15 (2), 41–50.
Salsabilla,  R.,  &  Nurhayati,  N.  (2023).
Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak dan  Sanksi  Administrasi  Pajak terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak
Kendaraan  Bermotor  Roda  Dua. Bandung Conference Series: Accountancy , 3 (1), 149–157. https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i1. 5983 Setyawan,  N.  R.,  Kalalinggi,  R.,  & Anggraeiny,  R.  (2019).  Inovasi Pelayanan Publik Melalui Program E-Samsat  di  Kantor  Samsat  Kota Samarinda. EJournal Pemerintahan  Integratif , 7 (1),  11– 20. Shafrani,  Y.  S.  (2019).  Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan  Sanksi  Pajak,  dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor  di  Kabupaten  Cilacap. Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah , 1 (2), 213–230. https://doi.org/10.24090/mabsya.v 1i2.3465 Sihombing,  odyta agnes, & Kristiyono, yokie  radnan.  (2022).  Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran  Wajib  Pajak,  Sanksi Pajak  Kendaraan  Bermotor  Dan Tingkat  Penghasilan  Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal  Ekonomi  Bisnis Dan Akuntansi (JEBA) , 20 (1). Sista,  N.  P.  A.  (2019). Pengaruh Kesadaran  Wajib  Pajak,  Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor  Di  Kantor  Samsat
Gianyar . 1 (1), 142–179. Sitorus, L. H. J., Waryanto, R. B. D., & Fauziah. (2023). Pengaruh kualitas pelayanan pajak, sanksi perpajakan,  dan  kesadaran  wajib pajak  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  kendaraan  bermotor  di samsat kecamatan krian . 4 (1), 72–
84.
Suarniti, N. K., & Putra, C. G. B. (2022). Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,
Sanksi  Perpajakan,  Dan  Kualitas
Pelayanan  Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor (Studi Kasus pada Kantor Bersama Samsat Karangasem). Hita Akuntansi  Dan  Keuangan , 3 (2),
108–116.
Sugiyani,  I.  G.  A.  A.,  Yuesti,  A.,  &
Bhegawati,  D.  A.  S.  (2022). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor  Di  Kecamatan  Mengwi Kabupaten Badung. KARMA (Karya Riset … , 2 (1), 2389–2395.
Sulistyowati, M., & Girsang, T. F. R. N.
(2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak,  Kualitas  Pelayanan,  Sanksi Perpajakan Dan Tingkat Pendidikan  Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  (Studi  Kasus  Pada Wajib  Pajak  Yang  Terdaftar  Di
SAMSAT  Kabupaten  Tebo) . 1 (1), 29–45. Viktoria,  E.,  &  Triyani,  Y.  (2022).
Pengaruh PengetahuanWajib Pajak , Kesadaran Wajib PajakKualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan  Pembayaran  Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di DKI Jakarta .
Wardani,  D.  K.  (2020).  Pengaruh
Program E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel  Intervening  (Studi  Kasus Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta). Akmenika:  Jurnal Akuntansi  Dan  Manajemen , 15 (2). https://doi.org/10.31316/akmenika. v15i2.999 Winasari, A. (2020). Pengaruh
Pengetahuan,  Kesadaran,  Sanksi, Dan  Sistem  E-Samsat  Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor  Di  Kabupaten  Subang. (Studi  Kasus  Pada  Kantor  Samsat Subang). Jurnal  Prisma  (Platform Riset  Mahasiswa  Akuntansi) , 1 (1),
11–19. https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/pri sma Yanti,  Maemunah,  M.,  &  Adha,  R. (2019).  The  Impact  of  Tax
Awareness and Taxation Sanctions on  the  Motor  Vehicles  Tax Compliance  (Case  Study  on SAMSAT  Karawang  Regency’s, West Java). European Exploratory Scientific Journal , 3 (2), 1–8. Yustriawan,  D.,  Tri,  D.,  &  Sirait,  M.
(2022). Deskripsi  Pengetahuan Pajak  ,  Sanki  Pajak  dan  Program Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Masa Pandemi Covid-
19 . 3 (1), 198–207.