## STRATEGI RRC DALAM DINAMIKA KONFLIK DI LAUT CHINA SELATAN
Ade Priangani Jeremy Aldi Rezki Hattu
Dosen dan Mahasiswa Hubungan Internasional UNPAS

## Abstract
South  China  Sea  (SCS)  dispute  is  a  matter  of  seizure  or  claim  of  a  territory  by some  countries  is  indeed  a  complicated  problem.  Conflicts  involving  China  with some  members  of  ASEAN  have  heated  up.  To  improve  relations  with  ASEAN, China through persuasive attitudes and actions. Due to liberalization strategy of China's political economy over SCS especially to ASEAN. The success of ASEAN over the last 50 years has made ASEAN a market share by the major powers that gave  birth  to  a  "rivalry".  This  research  uses descriptive  method  and  historical method, where the research is focused on the plan and action of liberalization of China's  political  economy  to  face  the  rivality  of  the  major  countries  correlation with  the  dynamics  of  SCS  conflict.  The  results  of  this  research  are:  ASEAN succeeded  in  maintaining  peace  of  political  security  stability  but  difference  of opinion related issue of sensitive SCS dispute become challenge entering the next 50 years. SCS is actually becoming OBOR's maritime silk line to Southeast Asia. Facing the rivalry of the big countries, China uses its economic card as a control over  ASEAN.  AIIB  as  China's  bargaining  opportunity  to  ASEAN.  So  China  can easily get rid of western influence and win ASEAN diplomatically.
Keywords  : China’s  Strategy ,  South  China  Sea,  Liberalization  of  Political Economy, Rivalry, Territorial Claims

## PENDAHULUAN
Laut  China    Selatan  (LCS),  terletak  di  wilayah  yang  berbatasan  dengan China  ,  Taiwan,  dan  sebagian  negara  ASEAN  (Association  of  Southeast  Asian Nations).  Wilayah  ini  secara  geografis  memiliki  arti  strategis,  baik  ditinjau  dari segi  kepentingan  jalur  lalu  lintas  pelayaran,  dari  aspek  politik,  pertahanan  dan keamanan, ataupun dari aspek ekonomi berupa kekayaan sumber daya alam yang ada  di  wilayah  tersebut. Dalam  aspek  kepentingan  lalu  lintas  pelayaran,  wilayah ini  merupakan  salah  satu  jalur  pelayaran  dan  perdagangan  dunia  yang  sangat penting.  Wilayah  ini  juga  merupakan  lokasi  yang  penting  tempat  transit  dan wilayah  operasional  kapal  serta  pesawat  militer  untuk  aspek  politik,  pertahanan
dan  keamanan.  Aspek  sumber  daya    alam  yang  berupa  wilayah  landas  kontinen, memiliki  memiliki  kandungan  sumber  daya  minyak  dan  gas.  Beberapa  kegiatan explorasi  membuktikan  besarnya  kandungan  minyak  dan  gas  melalui  pipa-pipa dan kabel  bawah  laut.  Wilayah  zona  ekonomi  eksklusif  (ZEE)  di  Laut  China Selatan juga banyak mengandung sumber daya perikanan dan sumber daya hayati lainnya (Wiranto, 2016:2)
Meningkatnya  pertumbuhan  perekonomian  Negara-negara  di  sekitar wilayah  LCS,  menjadikan  kebutuhan  akan  energi  dan  stock  pangan  di  Negara- negara  tersebut  semakin  meningkat.  Dilatarbelakangi  adanya  perbedaan kepentingan di  wilayah ini, seperti kontrol strategis terhadap posisi penting jalur transportasi  laut,  wilayah  penangkapan  ikan,  eksplorasi  dan  eksploitasi  minyak mentah  serta  gas  alam,  menyebabkan  potensi  konflik  di  wilayah  LCS  semakin meningkat dan melibatkan para pihak claimant states (Negara-negara pengklaim), yaitu  Republik  Rakyat  China  (RRT),  Vietnam,  Taiwan,  Filipina,  Malaysia  dan Brunei Darussalam. 1
Untuk mempatenkan Laut China  Selatan sebagai teritorialnya, pada 2009 China    mengajukan  peta  sembilan  garis  putus-putusnya  kepada  PBB.  Pengajuan itu  lantas  ditentang  oleh  Vietnam  dan  Malaysia,  diikuti  protes  dari  Filipina  dan Indonesia.  Ketegangan  terus  berlanjut  dengan  beberapa  gesekan  serius,  seperti saling  cegat  oleh  kapal  angkatan  laut  masing-masing  negara.  Lalu  pada  2013, Filipina membawa sengketa dengan China  ke Pengadilan Tetap Arbitrase di Den Haag,  Belanda,  yang  kemudian  memancing  kemarahan  Beijing.  Sengketa berlanjut  pada  2014  ketika  China  menyatakan  bahwa  panel  tidak  memiliki yurisdiksi atas kasus tersebut, karena menyangkut masalah kedaulatan dan definisi batas, yang tidak tercakup oleh Konvensi PBB. Selain itu, China juga menyatakan bahwa  Filipina  dan  China  telah  sepakat  untuk  menyelesaikan  sengketa  hanya melalui  negosiasi.  Namun  pada  Oktober  2015,  PCA  di  Den  Haag  mengatakan bahwa  mereka  memiliki  yurisdiksi  atas  setidaknya  tujuh  dari  15  klaim  yang
1 Yusuf  Effendi, Membangun  Kekuatan  Armada  TNI  AL, Jalasena  No.  08/I,  Desember 2011, hlm. 15.
diajukan  oleh  Filipina.  Sidang  atas  klaim  tersebut  kemudian  diadakan  pada November lalu dengan tidak dihadiri oleh perwakilan dari China. 2
Mahkama  arbitrase  kemudian  mengambil  keputusan  pada  12  Juli  2016, bahwa China tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim teritorial Laut China Selatan  serta  dianggap  telah  memperburuk  sengketa  regional  dengan  reklamasi lahan  dan  pembangunan  pulau  buatan  yang  menghancurkan  terumbu  karang  dan kondisi alam di daerah sengketa. Filipina, menyambut baik keputusan arbitrase itu sementara China menolaknya mentah-mentah. 3
Konflik  di  Laut  China    Selatan  telah  melibatkan  hingga  negara-negara ekstra  kawasan  (non-claimant  states),  namun  alasan  yang  medasar  adalah mewaspadai  kebangkitan  China  ,  khususnya  dibidang  politik,  ekonomi,  dan militer (Wiranto,  2016:64-65). Sengketa  wilayah  Laut  China    Selatan  sulit diselesaikan sebab setiap negara yang terlibat mempunyai kepentingan sendiri dan menempuh pendekatan sendiri meskipun beberapa negara yang mengklaim masuk dalam  wadah  ASEAN.  Empat  negara  anggota  Perhimpunan Negara-negara  Asia Tenggara itu (Malaysia, Brunei, Vietnam dan Filipina) memperebutkan wilayah di Kepulauan Spratly dan Paracel yang juga diklaim oleh China . 4
Vietnam  mendesak  agar  ASEAN  mengambil  sikap  lebih  tegas  terhadap China terkait sikap dan aktivitas negara itu di Laut China  Selatan. Vietnam juga mendesak  ASEAN  agar  tata  perilaku  di  LCS  yang  tengah  disusun  dan dinegosiasikan  antara  ASEAN  dan  China    bersifat  mengikat.  Sifat  mengikat  itu selama  ini  ditolak  China  .  Adapun  tata  perilaku  dapat  disepakati  dalam  ARF
2 “Ini  Perjalanan Sengketa  Kawasan Laut  China  Selatan”,  diakses  dari https://m.tempo.co/read/news/2016/07/12/118787130/ini-perjalanan-sengketa-kawasan-laut- Tiongkok-selatan , pada tanggal 7 April 2017.
3 Ibid.
4 Rohmatin  Bonasir,  “ASEAN  masih  'terpecah'  soal  sengketa  Laut  China  Selatan”, diakses dari http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/04/150427_asean_laut_China  _selatan , pada tanggal 23 Agustus 2017.
setelah  proses  negosiasi  panjang  selama  15  tahun  terakhir. 5 Hal  ini  dikarenakan Vietnam lebih cenderung mendekat ke AS. 6
Filipina  yang  tadinya  mengajukan  gugatannya  ke  Mahkamah  Arbitrasi Internasional  untuk  menentang  klaim  China  ,  kini  mulai  mendekat  ke  China  . Setelah  putusan  yang  memenangkan  Filipina,  Manila  Dibawah  Duerte  justru terkesan mengabaikannya. Filipina terkesan tak peduli dengan keputusan arbitrase internasional atas sengketa LCS. Selain Filipina, Kamboja, Thailand dan Malaysia memiliki  kecenderungan  yang  sama,  yakni  bersikap  lunak  kepada  China  .  Kritik oleh  barat  atas  alih  kepemimpinan  di  Thailand  yang  dinilai  tak  demokratis membuat negara itu cenderung membuka diri lebih lebar pada kehadiran China . Sikap  tersebut  berpotensi  besar memperlemah  posisi  ASEAN  dan  cenderung mengabaikan idealisme sentralitas ASEAN. 7
Selain  itu,  China  merupakan  mitra  dagang  terbesar  ASEAN  dengan  total perdagangan  sebesar  346,4  miliar  dollar  AS  atau  setara  dengan  15,2  persen  dari nilai  total  perdagangan  ASEAN  pada  2015.  Dari  data  Kementerian  Perdagangan untuk  sektor  investasi  pada  2015,  tercatat  ASEAN  menerima  investasi  asing langsung  sebesar  8,2  miliar  dollar  AS  dari  China.  Hal  tersebut  menempatkan China sebagai investor terbesar ke-4 secara total investasi ASEAN. 8
Teori yang relevan untuk mengkaji masalah ini adalah Politik Luar Negeri. Jack  C.  Plano  dan  Ray  Olton  dalam  bukunya  Kamus  Hubungan  Internasional (1999:155) mengatakan bahwa Politik Luar Negeri adalah: “ Strategi atau rencana tindakan  yang  dibentuk oleh  para  pembuat  keputusan  suatu  negara  dalam menghadapi negara lain atau unit politik Internasional lainnya yang dikendalikan untuk menapai  tujuan  nasional  spesifik  yang  dituangkan  dalam  terminology kepentingan nasional.
5 “Vietnam  Desak  ASEAN  Bersikap  terhadap  China  ”,  Hari an  Kompas,  Bandung  6 Agustus 2017.
6 “Malaysia  Merapat  ke  China  ,  AS  Gandeng  Vietnam”,  diakses  dari http://www.dw.com/id/malaysia-merapat-ke-China -as-gandeng-vietnam/a-36209922 , pada tanggal 23 Agustus 2017.
7 “ Sikap Independen ASEAN Diuji”, Harian Kompas, Bandung 8 Agustus 2017.
8 Aprilia  Ika,  “China  adalah  Mitra  Dagang  Terbesar  bagi  ASEAN”,  diakses  dari http://ekonomi.kompas.com/read/2016/08/08/134500326/china.adalah.mitra.dagang.terbesar.bagi. asean , tanggal 30 Agustus 2017.
Dalam  aktivitas  Politik  Luar  Negeri,  suatu  negara  memiliki  tujuan,  cara mencapai tujuan, cara mengelola sumber daya alam agar ia dapat bersaing dengan aktor-aktor (negara) lain, begitu pula dengan China.
Untuk  memenuhi  ambisinya,  pada  bulan  Mei  1958,  Mao  mengumumkan strategi  pembangunannya  yang  baru.  Strategi  Mao  kali  ini  adalah  dengan lompatan  besar  ke  depan  atau Great  Leap  Forward atau  dalam  bahasa  aslinya disebut Da Yue Jin. 9 Lompatan besar ke depan merupakan sebuah program yang disusun  oleh  Partai  Komunis  China  di  RRT,  yang  berlangsung  dari  tahun  1958 hingga  1960  dengan  tujuan  untuk  membangkitkan  ekonomi  China  melalui industrialisasi  secara  besar-besaran  dan  memanfaatkan  tenaga  kerja  murah. Kemudian  setelah  kematian  Mao,  orang  yang  berkuasa  di  China  adalah  Deng Xiaoping.  Karena  kedekatannya  dengan  militer  dalam  jangka  waktu  yang  lama, dialah  satu-satunya  orang  dalam  puncak  hirarki  kekuasaan  yang  mampu mendapatkan penghormatan dan dukungan dari sebagian besar pejabat. Beberapa kebijakan  China  oleh  Deng  Xiaoping 10 diantaranya empat modernisasi (militer, ilmu pengetahuan dan teknologi, pertanian, industry) dan kebijakan Pintu Terbuka (Kaifang Zhenze).
Kebijakan-kebijakan  tersebutlah  yang  mengawali  liberalisasi  ekonomi China.  Bergabungnya  China  dengan  WTO,  APEC  serta  sebagai  mitra  ASEAN. Demi  cita-citanya  mencapai  modernisasi  kebijakan-kebijakan  seperti Open  door policy,  Good  Neighbour  Policy dan “Go  Global”  strategy di  implementasikan. Serta  inisiatif  jalur  sutra  baru  (OBOR)  oleh  presiden  Tiongkok,  Xi  Jinping  pada tahun 2013, yang berusaha menarik ASEAN ke dalamnya.
Politik  Luar  Negeri  hanya  menganalisa  apa  yang  ditetapkan  suatu  negara terhadap  lingkungan  ‘luarnya.’  Ia  tidak  ingin  masuk  lebih  dalam  lagi  guna membahas  apa  saja  reaksi  lingkungan  (atau  negara)  ‘luar’  terhadap  suatu  negara yang memberlakukan  Politik  Luar  Negeri.  Reaksi  tersebut  meliputi  interakisi
9 “GERAKAN  LOMPATAN BESAR  KE  DEPAN  (GREAT  LEAP  FORWARD)  (DA YUE  JIN )”,  diakses  dari http://www.porosilmu.com/2015/01/revolusi-Tiongkok-masa-mao-ze- dong.html , tanggal 26 April 2017.
10 China
di Masa
Deng Xiaoping.pdf,
di akses dari
elisa.ugm.ac.id/user/archive/download/30326/6a371482101, tanggal 26 April 2017.
antar  negara  di  luar,  sebagai  contoh,  China  menolak  dan  tidak  akan  mematuhi Keputusan Arbitrase yang menolak klaim historis China. Oleh negara-negara yang ada  diskitar  LCS,  apakah  mereka  satu  sama  lain  saling  mendukung,  netral,  atau bahkan cenderung menentang China .
Masalah  ‘reaksi’  yang  dimunculkan  oleh  lingkungan  luar  ini  dibahas  di dalam  disiplin  Politik  Internasional.  KJ.  Holsti  mendefinisikan  Politik Internasional sebagai: “… interaksi antara dua negara atau lebih … (yang terdiri atas)  pola  tindakan  suatu  negara  dan  reaksi  atau  tanggapan  negara  lain  terhadap tindakan tersebut …”
Jika  Politik  Luar  Negeri  hanya  membahas  bagaimana  sebuah  negara menanggapi  serangkaian  tindakan  yang diambil  berdasarkan  analisis  kondisi internasional,  maka  politik  internasional  merupakan  aksi-reaksi  tindakan  antar- negara.  Bidang  yang  secara  khusus  membahas  prinsip  ‘aksi - reaksi’  ini  adalah Politik Internasional.
Berbeda dengan Politik Luar Negeri, Politik Internasional menitikberatkan pada dinamika ‘tanggap - menanggapi’ antara dua atau lebih negara. Tentu saja, di dalam  Politik  Internasional  juga  dibahas  masalah  Politik  Luar  Negeri,  tetapi sejauh Politik Luar Negeri tersebut berakibat pada kondisi aksi-reaksi antarnegara.
Karena  tema  diatas  menyangkut  juga  masalah  konflik,  maka  juga digunakan  teori  konflik.  Dalam  bukunya  yang  berjudul The  Twenty Years  Crisis (1939), E.H. Carr bercerita tentang konflik antar negara bahwa:
“Konflik  antar  Negara  tidak  bisa  d ihindarkan  dalam  sistem  internasional tanpa otoritas yang berwenang yang mengatur hubungan di antara mereka. Setiap individu harus tunduk pada ketentuan hukum dalam negara. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi Negara. Karena dalam sistem internasional tidak  ada  sistem  peraturan  yang  dapat  memaksakan  ketundukan  Negara. Tidak ada hukum internasional yang bisa membuat Negara mempertimbangkan  tindakan-tindakannya.  Negara  dapat  dengan  bebas melakukan apa saja dengan kekuatan yang mereka miliki.”
Setiap konflik yang terjadi selalu dicari jalan penyelesaiannya. Terkadang, konflik dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak yang bertikai secara langsung. Namun  tak  jarang  pula  harus  melibatkan  pihak  ketiga  untuk  menengahi  dan mencari  jalan  keluar  baik  oleh  Negara  atau  oleh  organisasi  regional  bahkan
organisasi internasional, seperti ARF (ASEAN Regional Forum), AMF (ASEAN Maritime  Forum),  dan  sebagainya.  Apabila  dengan  mekanisme  penyelesaian konflik tersebut belum juga mendapatkan hasil, maka permasalahan tersebut dapat diteruskan  ke  ranah  yuridis  melalui  Mahkama  Arbitrase  maupun  Mahkama Internasional (Wiranto, 2016:37).
Dalam kajian ini juga menggunakan teori strategi yang berasal dari istilah militer.  Menurut  pengertian  klasik  strategi  adalah  suatu  manuver  militer untuk mencapai pertempuran dan taktik digunakan saat kedua kekuatan saling bertemu. Clausewitz (1812:19) dalam Principles of War menyatakan bahwa strategi adalah the combination of individual engagements to attain the goal of the campaign or war.  Menurut Clausewitz  (1832)  dalam On  War menyatakan  bahwa  strategi adalah the use  of  an  engagement  for  the  purpose  of  the  war.  Untuk  mencapai tujuan  perang,  maka  diperlukan  kekuatan/pasukan.  Sehingga  dapat  disimpulkan dari pernyataan Clausewitz bahwa strategi adalah pemanfaatan pertempuran untuk mencapai tujuan perang dengan menggunakan kekuatan/pasukan yang ada.
Namun, sesuai perkembangan jaman strategi mengalami perluasan makna. Perluasan  makna  pada  strategi  yaitu  pengembangan  menuju  ranah  non  militer. Karena  masing-masing  memiliki  kekuatan  dan  kemampuan  untuk  menjadi penyebab  perang.  J.C.  Wylie  (2007:9), Strategy  is  a  plan  of  action  designed  in order to achieve some end; a purpose together with a system of measures for its accomplishment. 11 Penjelasan Wylie menunjukkan bahwa perencanaan dari suatu aksi  untuk  mencapai  suatu  tujuan  bersama  dengan  sistem  yang  terukur  untuk pencapaian keberhasilan disebut strategi.
Liddell Hart menyatakan bahwa strategi adalah seni mendistribusikan dan menggunakan  metode  atau  cara-cara militer  untuk  memenuhi  tujuan  akhir kebijakan  yang  diambil.  Keberhasilan  dari  strategi  tergantung  terutama  kepada kalkulasi  yang  tepat  serta  koordinasi  antara  akhir  dan  metode  yang  digunakan (end dan means).
11 Frans  P.B.  Osinga,  Science, Strategy  and  War  :  The  Strategic  Theory  of  John  Boyd (New York : Routledge, 2007) hlm. 9.
Adapun  diplomasi  sebagai  instrument  negara  untuk melaksanakan  Politik Luar  Negrinya  ,  adalah  komunikasi  formal  yang  dilakukan  oleh  suatu  negara dengan pihak lain diluar negara . Hal ini dapat berupa negara lain, negara-negara lain,  ataupun  kumpulan  berbagai  negara  yang  tergabung  dalam  suatu  organisasi. Diplomasi  adalah  pelaksanaan  dari  politik  luar  negeri  suatu  negara.  Diplomasi haruslah  dilakukan  dengan  mengikut  sertakan  kementerian  luar  negeri  Negara yang  bersangkutan,  agar  memperoleh  otoritas  sebagai  bagian  dari  politik  luar negeri.  Namun  hal  ini  tidak  harus  berarti  bahwa  aktivitas  antar  pihak  dari  dua Negara  yang menyertakan kementerian luar negeri langsung menjadi bagian dari diplomasi.  Tanpa  agenda  yang  terkait  dengan  politik  luar  negeri  sebagai  strategi maka hal ini adalah sekedar aktivitas antar bagian dari dua Negara. 12
Dalam kasus Laut China Selatan, strategi China atas kawasan Laut China Selatan  merupakan  jalur  sutra  maritime  inisiatif One  Belt  One  Road China. Terdapat  upaya  reklamasi  China  untuk  mengontrol  kawasan  tersebut  serta memperkuat  kedudukannya.  Lalu  dengan  mendirikan  AIIB  (Asian  Infrastructure Investment Bank) guna sebagai saluran dana untuk pembangunan infrastruktur di Asia  Tenggara.  Selanjutnya  dengan  menggunakan  diplomasi  ekonominya terhadap  ASEAN,  sehingga  China  dengan  mudah  mengontrol  alur  negosiasi sesuai dengan kepentingannya.
Penelitian  ini  terbatas  pada  usaha  mengungkapkan  suatu  masalah  atau keadaan  atau  peristiwa  sebagaimana  adanya  sehingga  bersifat  sekedar mengungkapkan  fakta  (Fact  Finding),  yang  kemudian  diajukan  dengan menganalisa  data  atau  fenomena  tersebut  untuk  mencari  solusi  dalam  kaitan- kaitannya  dengan  strategi  baru.  Dengan  metode  deskriptif  ini,  peneliti  ingin mencari  tahu  sejauh  mana  perkembangan  Dinamika  Konflik  di  Laut  China Selatan  dan  bagaimana  Strategi  Politk  Luar  Negeri  China  merespond  atas dinamika konflik yang terjadi.
12 J.H, A.Irawan, dan Giandi Kartasasmita. 2015. Penelitian Monodisipliner : “ Diplomasi komersial Indonesiake Belanda Masa Kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004- 2014)”. IPPM, UNPAR.

## PEMBAHASAN

## A. Solidaritas  Anggota  ASEAN  dalam  Mempertahankan  Stabilitas  di LCS
Terdapat perbedaan dan perubahan sikap antara anggota-anggota ASEAN. Vietnam  mendesak  agar  ASEAN  mengambil  sikap lebih  tegas  terhadap  China terkait  sikap  dan  aktivitas  negara  itu  di  Laut  China    Selatan.  Vietnam  juga mendesak  ASEAN  agar  tata  perilaku  di  LCS  yang  tengah  disusun  dan dinegosiasikan  antara  ASEAN  dan  China    bersifat  mengikat.  Sifat  mengikat  itu selama  ini ditolak  China  .  Jelas  sekali  bahwa  Vietnam  mengambil  jarak  dengan China.  Sikap  Vietnam  tersebut  bisa  dikaitkan  dengan  upaya  AS  dalam  mencari sekutu untuk menyaingi China.
Pada  2013,  Filipina  membawa  sengketa  dengan  China    ke  Pengadilan Tetap  Arbitrase  di  Den  Haag,  Belanda,  yang  kemudian  memancing  kemarahan Beijing.  Keputusan  arbitrase  internasional  yang  saat  itu  telah  menolak  klaim China  dan  memenangkan  Filipina. Namun  Filipina  yang  tadinya  mengajukan gugatannya ke Mahkamah Arbitrasi Internasional untuk menentang klaim China , kini  mulai  mendekat  ke  China.  Setelah  putusan  yang  memenangkan  Filipina, Manila  Dibawah  Duerte  justru  terkesan  mengabaikannya.  Filipina  terkesan  tak peduli  dengan  keputusan  arbitrase  internasional  atas  sengketa  LCS.  Selain Filipina,  Kamboja,  Thailand  dan  Malaysia  memiliki  kecenderungan  yang  sama, yakni bersikap lunak kepada China . Kritik oleh barat atas alih kepemimpinan di Thailand  yang  dinilai  tak  demokratis  membuat  negara  itu  cenderung  membuka diri  lebih  lebar  pada  kehadiran  China  . Sikap  tersebut  berpotensi  besar memperlemah  posisi  ASEAN  dan  cenderung  mengabaikan  idealisme  sentralitas ASEAN.
ASEAN perlu menyadari bahwa dengan adanya  perbedaan  yang berlarut- larut  akan  memperlemah  posisi  ASEAN  di  dunia  internasional.    Perbedaan pendapat  terkait  China  dalam  sengketa  LCS  memperlihatkan  bahwa  pengaruh China begitu kuat dalam melanggengkan perbedaan di tubuh ASEAN.
Keputusan Kamboja, sebagai tuan rumah KTT Ke-20 ASEAN, untuk tidak memasukkan soal Laut China Selatan ke dalam agenda resmi KTT dilihat sebagai
hasil  dari  pengaruh  dan  tekanan  China  terhadap  negara  itu.  Dengan  kata  lain, apabila ASEAN tidak dapat menyatukan sikap sesegera mungkin, spekulasi yang mengatakan  bahwa  China  berkemampuan  dan  berkepentingan  untuk  menekan ASEAN akan mendapat pembenaran. 13
Ketidak  mampuan  ASEAN  dalam  merumuskan  COC  dan  hasil  diskusi panjang  yang  nantinya  mengikat  atau  tidaknya  COC,  dapat  menimbulkan  kritik bahwa  ASEAN  sebagai  satu  suara  yang  sama  dan  upaya  integritas  ASEAN,  visi 2020 sebagai ASEAN Community in a Global Community of Nations, yang masih merupakan cita-cita yang jauh dari harapan.

## B. Soliditas Anggota ASEAN dalam Mempertahankan Stabilitas ASEAN di LCS
Sikap independen ASEAN akan diujui, apakah ASEAN nantinya berhasil mengambil  satu  suara  terkait  mengikat  atau  tidaknya  COC,  dan  berhasil mempertahankan  netralitas  dan  keutuhan  ASEAN  dalam  membela  anggotanya tanpa terikat oleh kepentingan-kepentingan negara-negara besar.
Selain  itu  terdapat  perubahan  sikap  Filipina  terkait  putusan  Pengadilan Arbitrase Internasional  berdampak  pada  soliditas  ASEAN.  Filipina  tadinya mengajukan  gugatannya  ke  Mahkamah  Arbitrasi  Internasional  untuk  menentang klaim  China.  Setelah  putusan  yang  memenangkan  Filipina,  Manila  Dibawah Duerte  justru  terkesan  mengabaikannya.  Filipina terkesan  tak  peduli  dengan keputusan arbitrase internasional atas sengketa LCS. Presiden China, Xi Jinping, sebelumnya    mengatakan  kepada  Filipina  dan  Vietnam  bahwa  sengketa  Laut China  Selatan  (LCS)  harus  diselesaikan  secara  bilateral.  Hal  itu  diungkapkan Jinping  dalam  pertemuan  terpisah  dengan  pemimpin  kedua  negara  di  sela-sela pertemuan  APEC  di  Lima,  Peru  tahun  2016.  Selama  pertemuan  di  Peru,  Jinping mengatakan  kepada  Presiden  Filipina  Rodrigo  Duterte  untuk  secara  aktif memikirkan  kerja  sama  maritim  dan  meningkatkan  interaksi  positif  di  laut menjadikan LCS sebagai kesempatan untuk kerja sama bilateral. Filipina bersedia
13 Rizal  Sukma,  “ASEAN  dan  Sengketa  Laut  China  Selatan”,  diakses  dari internasional.kompas.com/read/2012/04/11/02542066/ASEAN.dan.Sengketa.Laut.China.Selatan, tanggal 5 September 2017.
untuk  benar-benar  menangani  masalah-masalah  maritim  dengan  China  melalui dialog dan konsultasi. 14
Baik  Filipina  maupun  Vietnam  mengharapkan keputusan  arbitrase internasional  tersebut,  yang  menolak  klaim  china  di  jalur  laut  strategis  yang menjadi jalur bagi niaga dunia senilai 5 triliun dollar AS per tahun. Kedua negara itu juga menyerukan agar penghormatan atas hukum laut internasional disebutkan dalam  pernyataan  bersama.  Kamboja  yang  meminta  dilakukannya  pembicaraan bilateral menentang penyebutan keputusan hukum tersebut. Manila sepakat untuk menghilangkan rujukan  kepada keputusan hukum itu dalam pernyataan  bersama. Hal  itu  dilakukan  Manila  untuk  mencegah  agar  kebuntuan  itu  tidak  mengarah pada kegagalan mengeluarkan pernyataan bersama. 15
Meski  demikian,  pernyataan  bersama  tersebut  menyebutkan  pentingnya menemukan  resolusi  damai  dalam  sengketa  LCS  sesuai  dengan  hukum internasional,  termasuk  hukum  laut  PBB  yang  menjadi  rujukan  bagi  keputusan mahkamah  tersebut.  Soliditas  ASEAN  pun  akan  diuji,  terkait  hal  penggunaan landasan hukum internasional dalam perumusan COC atau tidak. Negara ASEAN harus  satu  suara  dalam  bertindak  tegas  atas  sengketa  LCS.  Kenetralan  ASEAN dalam  menyelesaika  persoalan  memberikan  arti  bahwa  ASEAN  tetap  membela anggotanya.  Hal  ini  bertujuan  agar  menghindari  konflik  berkepanjangan  antar sesama anggotanya dan menuju pada tujuan ASEAN dibentuk dan prinsip-prinsip yang  telah  ditentukan.  Konflik  antar  anggota  tentunya  akan  menghambat pembangunan negara-negara ASEAN. Akan sangat disayangkan apabila ASEAN yang  dibentuk  untuk  mensejahterahkan  rakyatnya  untuk  menuju  suatu  integritas regional, malah menjadi arena “ Power Projection” negara-negara besar.
14 Berlianto,  “ Soal  LCS,  China  Desak  Penyelesaian  Secara  Bilateral ”,  diakses  dari international.sindonews.com/read/1156787/42/soal-lcs-china-desak-penyelesaian-secara-bilateral- 1479622949
15 “ Filipina  Cabut  Isu  Laut  China  Selatan,  ASEAN  Keluar  dari  Kebuntuan  Bersama ”, diakses
dari internasional.kompas.com/read/2016/07/25/15264661/filipina.cabut.isu.laut.china.selatan.asean.ke luar.dari.kebuntuan.bersama, tanggal 6 September 2017.

## C. Rencana  serta Tindakan Persuasif China Atas Kawasan LCS
Komitmen  China  pada  kerjasamanya  dengan  ASEAN  serta  gagasan rencana  OBOR  yang  sedang  berlangsung,  ditandai  dengan  tindakan  persuasif China  yang  berusaha    menggandeng  beberapa  negara  ASEAN.  China  berusaha untuk  memelihara  dan  mempertahankan  perdamaian  dan  stabilitas  keamanan. Karena kawasan LCS menjadi krusial bagi proyek OBOR serta jalur perdagangan China-ASEAN.  Terjadinya  perang  terbuka  atau  ketidakstabilan  keamanan  di kawasan  LCS  akan  berdampak  pada  kerjasama  dan  hubungan  China-ASEAN. Usaha China selama beberapa tahun terakhir dalam memperluas pengaruhnya ke ASEAN akan sia-sia, dan China akan kehilangan mitra kerjasama yang penting. Dengan berbagai  ketegangan  yang  timbul,  akan kontradiksi  terhadap  kebijakan China terhadap ASEAN. China tentu tidak menginginkan perang dengan ASEAN. Selain  itu,  ASEAN  bukan  saja  pangsa  pasar  China,  negara-negara  besar  seperti AS,  India,  Jepang,  Korea  Selatan,  dll,  juga  turut  bersaing  dalam  memasarkan produk-produknya ke ASEAN. China harus bisa bersaing dengan beberapa negara besar  tersebut.  Dengan  kedekatan  geografisnya  dengan  kawasan  Asia  Tenggara, China  perlu  untuk  menjadi  kekuatan  besar  baru  di  kawasan.  Hal  itu  didukung dengan perlunya penguasaan pasar oleh China di ASEAN. Konsistensi China juga dipertegas  oleh  pernyataannya  bahwa  ASEAN  adalah  mitra  dalam  derap diplomasinya  dan  mendukung  komunitas  ASEAN  untuk  bersama-sama memelihara perdamaian dan stabilitas kerja sama keamanan kawasan oleh Sekjen Pusat ASEAN-China (ACC) Yang Xiuping pada pembukaan "ASEAN-China Day Fair", Selasa 18 Agustus 2016, serangkaian peringatan 25 tahun kemitraan dialog ASEAN  dan  Tiongkok.  Karena  begitu  pentingnya  ASEAN  bagi  China,  Oleh karena  itu,  kedua  pihak  hendaknya  saling  memperkuat  kerja  sama  untuk membangun  hubungan  dan  kerja  sama  yang  lebih  baik,  lebih  menguntungkan kedua  pihak  di  masa  depan.  Jika  China  tidak  bias  menjaga  hubungan  baiknya dengan  Negara-negara  ASEAN,  tidak  hanya  akan  kehilangan  mitra  dagang pentingnya, kebijakan  OBOR  juga  akan  terhambat,  serta  tujuan  untuk  menjadi kekuatan besar di Asia tengah dan IndoChina akan sangat sulit terwujud.

## D. Liberalisasi  Ekonomi-Politik  China  Menghadapi  Rivalitas  Negara Besar di Kawasan Asia Pasifik
Terdapat dua komponen utama dalam OBOR, yaitu transportasi darat dan laut.  Transportasi  darat  disokong  oleh  Sabuk  Jalur  Sutra  Ekonomi  (Silk  Road Economic  Belt),  sedangkan  Jalur  Sutra  Maritim  (MSR)  berperan  sebagai penyokong transportasi laut. LCS dalam proyek OBOR nantinya merupakan Jalur Sutra  Maritim    (dalam  peta 21st  Century  Maritime  Silk  Road)  yang menghubungkan China dengan Asia Tenggara.

## 1) Kontrol China atas kawasan LCS
Sebelumnya  di  LCS  China  telah  mereklamasi  dan  militerisasi  beberapa pulau buatannya.  Peran  pulau  buatan  China  di  masa  perang  dan  dalam  hukum maritim  tampaknya  sangat  diragukan.  Terlalu  kecil  dan  terisolasi  untuk mempertahankan  diri  dari  serangan  besar,  aset-aset  ini  dapat  dengan  mudah menjadi  beban  di  masa  perang.  Oleh  karena  murni  buatan  manusia,  pulau-pulau ini tidak berhak mendapatkan batas laut teritorial 12 mil laut atau zona ekonomi eksklusif 200 mil laut.
China  mungkin  tidak  secara  resmi  mendeklarasikan  zona  identifikasi pertahanan  udara  di  Laut  China  Selatan  karena  tindakan  semacam  itu  dapat memicu  krisis  besar  dan  membuat  banyak  negara  Asia  Tenggara  memusuhi
Tiongkok. Tapi Beijing akan memberlakukan beberapa zona pertahanan udara di daerah-daerah  sekitar  Kepulauan  Paracel  dan  Spratly.  China  juga  secara  diam- diam  akan  menyatakan  bahwa  langit  dalam  garis  berbentuk  huruf  U  menjadi miliknya. 16

## 2) China  dan  pembentukan  Asian  Infrastructure  Investment  Bank (AIIB)
Untuk memenuhi inisiatif One Belt One Road, diperlukan sejumlah besar injeksi  modal,  maka  AIIB  terbentuk.  AIIB  dipandang sebagai  strategi  penting untuk  mendukung  pelaksanaan  inisiatif  ini.  Alasan  utama  di  balik  pengaturan AIIB  adalah  dengan  memperluas  pengembangan  kemitraan  di  antara  negara berkembang - untuk membangun mutual politik kepercayaan, integrasi ekonomi, dan mempertemukan masyarakat dengan kepentingan budaya.
Sekaligus  membawa  isu  membangkitkan  pembangunan  negara- negara berkembang di kawasan yang dilalui jalur sutra dan jalur maritim. Sebenarnya ini dapat  menjadi  kendaraan  politik  bagi  China  pula  untuk  mengembangkan  ide OBOR demi meraih kepentingannya di Laut China Selatan. Oleh sebab itu, dapat dikatakan  bahwa  China  sebagai  penginisiasi  AIIB  mendapat  kemenangan diplomatik dalam peluncuran konsep visi strategis jalur perdagangan dunia. 17
3) Diplomasi ekonomi-politik China di ASEAN
a. Diplomasi ekonomi China melalui sektor perdagangan.
Kerjasama yang dilakukan China dengan ASEAN pada dasarnya bertujuan untuk mengurangi ketakutan ASEAN akan kekuatan ekonomi China yang sangat besar. China melakukan kebijakan-kebijakan yang spesifik kepada ASEAN untuk membantu  negara-negara  ASEAN  menyelesaikan  masalah  perdagangan  dan investasi  dan  juga  membantu  ASEAN  menjaga  stabilitas  finansialnya.    Para pemimpin  China  berusaha  membangun  citra  China  yang  dermawan  melalui
16 Alexander  L.  Vuving,  “Strategi  Laut  China  Selatan”,  diakses  dari apdf- magazine.com/id/strategi-laut-China -selatan/ , pada tanggal 16 September 2017.
17 Elisa Putri Ayuningtyas, “ KEPENTINGAN CHINA “ONE BELT, ONE ROAD” MELALUI  AIIB  (  ASIAN  INFRASTRUCTURE  INVESTMENT  BANK)”, diakses  dari www.researchgate.net/profile/Elisa_Ayuningtyas/publication/309556158_China_dan_AIIB_dalam _Perspektif_Neorealisme/links/5816ce3608aedc7d89676863/China-dan-AIIB-dalam-Perspektif- Neorealisme , tanggal 17 September 2017.
proposal  kerjasama  ekonominya.  China  juga  berusaha  meyakinkan  bahwa pihaknya  siap  menawarkan  kerjasama  yang  bersifat  “menang  menang”  sehingga ASEAN  lebih  tenang  dan  percaya  bahwa  China  yang  kuat  akan  membantu mendorong perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan.
Tren  defisit perdagangan  ASEAN  terhadap  China  menyebabkan meningkatnya dependensi perdagangan ASEAN terhadap produk China. Semakin tergantung  ASEAN  kepada  China  maka  akan  semakin  sulit  juga  bagi  ASEAN untuk  mempertahankan  independensinya  dan  semakin  besar  pula  kemungkinan China  mengontrol  atau  menyetir  kebijakan  perdagangan  ASEAN  agar  sesuai dengan  kepentingan  nasionalnya.  Pada  kasus  Indonesia  contohnya  neraca perdagangan  Indonesia-China  defisit  di  pihak  Indonesia.  Pada  tahun  2008, perdagangan  keduanya  mencapai  US$31,5 milyar  atau  merepresentasikan pertumbuhan  sebesar  25.7%.  China  mengekspor  barang  sebesar  US$  17,19 milyar,  sedangkan  Indonesia  mengekspor  barang  sebesar  US$  14,33  milyar  ke China.  Nilai  ekspor  Indonesia  ke  China  nilainya  US$  49,2  milyar  sementara impor dari China nilainya adalah US$ 52 milyar. 18
b. Diplomasi ekonomi China melalui sektor investasi.
Diplomasi  China  terhadap  ASEAN  dalam  sektor  investasi  memiliki beberapa  tujuan  dasar  : Pertama,  ACFTA  diharapkan  dapat  meningkatkan investasi China di ASEAN  yang sebenarnya juga memiliki beberapa keuntungan komparatif  bagi  China  seperti  sumber  daya  alam,  energi  serta  upah  buruh  yang bahkan  lebih  rendah  dibandingkan  dengan  upah  buruh  di  beberapa  propinsi  di China. Kedua,  sektor  swasta  China  akan  diuntungkan  dengan  adanya  kerjasama ACFTA  di  bidang  investasi  yang  memberikan  kebijakan  preferensial  khusus sehingga  mendorong  mereka  berinvestasi  di  ASEAN. Ketiga,  China  ingin menarik lebih banyak lagi investasi yang datang dari ASEAN. Keempat, ACFTA sebagai  sebuah  kerjasama  perdagangan  bebas  diharapkan  dapat  menarik  lebih banyak lagi investasi ke China dari mitra dagang asing diluar ASEAN. 19
18 Ibid.
China  menanamkan  investasi  terkait  dengan  pencarian  energi  di  Asia  Tenggara dengan  cara mengerahkan  SOE-SOE  (state-owned  enterprises)  China  yang bergerak  dalam  pencarian  minyak  seperti China  Petroleum  and  Chemical Company (SINOPEC), China  National  Petroleum  Company (CNPC),  dan China National  Offshore  Oil  Corporation (CNOOC).  Walaupun  Asia  Tenggara  tidak memiliki  cadangan  minyak  terbesar  di  dunia,  namun  pasokan  minyak  dari Indonesia,  Malaysia,  Brunei,  Vietnam,  dan  Filipina  cukup  penting  sehingga negara  ini  tidak  lepas  dari  diplomasi  China  untuk  eksplorasi  minyak  di  negara- negara tersebut.
Pada tanggal 14 Maret 2005 China mengajak Filipina dan Vietnam untuk menandatangani  kesepakatan  untuk  melakukan  survei  untuk  mencari  cadangan minyak  di  Laut  China  Selatan.  Dalam  bidang  infrastruktur  China  merupakan investor  terbesar  di  Kamboja  dan  China  juga  memberikan  bantuan  berupa kerjasama bilateral yang berupa bantuan skala besar untuk konstruks iinfrastruktur di  Vietnam,  Myanmar,  dan  Laos.  Di  Kamboja,  perusahaan  negara  China  juga berinvestasi  besar-besaran  pada  sektor  infrastruktur  dan  kebutuhan  dasar, contohnya  adalah China  Road  and  Bridge  Corporation dan China  International Waterand  Electric  Company.  Di  Vietnam,  terdapat  setidaknya  50  perusahaan China yang berinvestasi di sektor pembangkit listrik, pertambangan, besi dan baja, sepeda motor, bahan kimia, dan bahkan persenjataan. Beberapa SOE China yang berinvestasi  di  Vietnam  adalah China  Metallugircal  Construction  Corporation, China  Ironand  Steel,  dan  China  State  Construction  Engineerir  and  Harbin Power.
China melihat bahwa penanaman modal untuk membangun infrastruktur di negara-negara  ASEAN,  terutama  yang  berbatasan  langsung  dengan  China,  akan menguntungkan  dalam  jangka  panjang  karena  infrastruktur  yang  baik  akan meningkatkan  perdagangan.  Selain  itu,  China  juga  berniat  untuk  membangun infrastruktur  jalan  dengan  rute  transportasi  yang  menghubungkan  Yunnan  dan Asia Tenggara.Alasan China mendorong investasi ke ASEAN lebih karena alasan ekonomi, yakni alasan efisiensi biaya produksi. Beberapa negara anggota ASEAN menetapkan  upah  buruh  yang  bahkan  lebih  rendah  dari  China.  Negara-negara
CLMV menetapkan upah buruh yang lebih rendah dibandingkan China, terutama di  propinsi-propinsi  China  yang  paling  maju  seperti  Beijing  dan  Shanghai.  Jika China  berinvestasi  di  negara  tetangga  yang  jaraknya  relatif  dekat  dan  berupah lebih  rendah,  maka  China  akan  dapat  memotong  biaya  produksi  dan meningkatkan  efisiensi  kerja.  Jarak  yang  relatif  dekat  juga  menjad  inilai  tambah AsiaTenggara karena akan memudahkan pergerakan barang dan jasa. 20 c. Tindakan persuasif China dan pengaruhnya terhadap ASEAN.
Peningkatan  interaksi  kerjasama  China-ASEAN,  juga  dimanfaatkan  oleh China  untuk  memperbesar  pengaruhnya  di  kawasan  Asia  Tenggara.  Hal  ini mempermudah China dalam memenangkan kawasan LCS yang krusial bagi jalur perdagangan  dengan  negara-negara  Asia  Tenggara  serta  yang  nantinya diperuntukkan  untuk  Jalur  Sutra  Maritim  dalam  kebijakan  OBOR.  Tentu  dalam rencana  ini  tidak  bias  dicapai  dengan  tindakan  yang  sembarangan  atau  gegabah mengingat sengketa  LCS  yang sudah berjalan kurang lebih 15 tahun dan sempat memanas  mengancam  perdamaian  stabilitas  keamanan  di  kawasan.  Dalam tindakannya  China  memanfaatkan  konstruksi  sosial  yang  telah  dibangunnya dengan  ASEAN  sejak  1990-an,  yaitu  dependensi  ASEAN  kepada  China memudahkannya  menyetir  alur  negosiasi  demi  pemenuhan  kepentingan nasionalnya.
Pengaruh  China  terhadap  ASEAN  sangat  kentara  pada  Juli  2016  dalam sebuah pertemuan khusus di Kunming, China, perbedaan di antara negara anggota ASEAN  sudah  terlihat  jelas  ketika  perhimpunan  ini  menarik  kembali  sebuah pernyataan  keras  yang  mengecam  China  atas  kedaulatan  di  LCS.  Negara-negara yang bersekutu dengan China menolak pernyataan tersebut. Hampir seluruh dunia menyaksikan apakah para menlu ASEAN memiliki suara sama yang menghormati keputusan  mahkamah  arbitrase  itu  dan menghormati  hukum  internasional  atau tidak.  Tercatat  dalam  sejarah  ASEAN,  untuk  pertama  kali  para  menlu perhimpunan  ini  tidak  mengeluarkan  sebuah  pernyataan  bersama.  Pasalnya sebagai  ketua  ASEAN  tahun  2012,  Kamboja  menentang  sebuah  pernyataan bersama  menteri  luar  negeri  ASEAN  mengenai  LCS.  Sikap  yang  diperlihatkan
Kamboja  itu  mengundang  pro-kontra.    Yang  tampak  nyata  ialah  persatuan ASEAN telah retak akibat kecenderungan Kamboja lebih memihak kepada China. Kamboja  perlu  membuat  keputusan-keputusan  mengenai masa  depannya  apakah akan  seiring  dan  seirama  dengan  para  anggota  organisasi  ini,  atau  mengikuti tetangganya  yang  raksasa,  sekaligus  kaya,  mengingat  berbagai  investasi  yang dilakukan China.
Dalam  tindakannya,  rencana  China  untuk  menguasai  LCS  mulai mendapatkan  hasil.  Kerjasama  yang  dibangun  dengan  ASEAN  sejak  1990an, memperlebar ruang lingkup ekonomi-politik China. Dalam inisiatif OBOR China berhasil menarik ASEAN untuk bergabung dalam AIIB. Sepuluh anggota ASEAN telah  bergabung  dengan Asian  Infrastructure Investment  Bank yang  dipimpin Beijing,  salah  satu  lengan  keuangan  OBOR,    menandakan  keinginan  mereka untuk  mengambil  bagian  dalam  peluang  ekonominya.  Bergabungnya  ASEAN didasari  tuntutan  ekonomi  demi  kemajuan  pembangunan  infrastruktur,  investasi yang masuk lebih besar, dan lain sebagainya.
Melalui  konsep  OBOR,  China  menawarkan  bagaimana  negaranya  dapat menjadi  mitra  dagang  utama  sepanjang  jalur  sutra  bagi  stabilitas  politik  serta kemakmuran  negara  berkembang.  China  telah  berhasil  meyakinkan  dan menyatukan negara- negara di kawasan OBOR dan sekitarnya dalam satu institusi formal  multilateral,  dengan  semangat  untuk  membangun  infrastruktur  negara berkembang  di  kawasan  Asia  terutama  kawasan  ASEAN  yang  potensial.  AIIB benar- benar dapat menjadi sarana pengikat sebagai interkonektivitas dan integrasi perkonomian.  Secara  tidak  langsung  China  telah  berhasil  di  tahap  awal menancapkan konsep OBOR bagi keuntungan terkait ekspansi perdagangan bagi negaranya. Sekaligus membawa isu membangkitkan pembangunan negara- negara berkembang di kawasan yang dilalui jalur sutra dan jalur maritim.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilaksanakan  mengenai  Pengaruh Dinamika  Konflik  di  Laut  China  Selatan  Terhadap  Strategi  Politk  Luar  Negeri
China,  kesimpulan yang  didapat menjawab  pertanyaan-pertanyaan  yang  telah diajukan serta membuktikan hipotesa yang telah dibuat yaitu :
Dinamika  konflik  di  Laut  China  Selatan  yang  telah  berlangsung  sejak klaim China tahun 1947, yang telah meluas terdapatnya persaingan antara negara- negara  besar  di  kawasan.  Lalu  memanasnya  konflik  yang  terjadi  diantara  China, Vietnam, Brunei Darussalam, Filipina, Taiwan dan Malaysia. Yang telah direspon ASEAN  dengan  keberhasilnnya  dalam  memelihara  dan  mempertahankan perdamaian  dan  stabilitas  di  kawasan  selama  50  tahun  terakhir.  Adapun  mulai terdapatnya perbedaan pendapat diantara anggota ASEAN terkait isu sensitif yaitu LCS, akan menjadi tantangan bagi ASEAN untuk memasuki 50 tahun berikutnya. Berbagai  pencapaian  ASEAN  sebagai  kawasan  dengan  pertumbuhan  ekonomi yang  pesat,  menjadikan  kawasan  ini  sebagai  potensi  pasar  bagi  negara-negara besar  khususnya  China.  Dinamika  konflik  LCS  yang  sebelumnya  telah mengancam  hubungan  China-ASEAN,  melahirkan  upaya  persuasif  China  untuk memulihkan hubungan diantara keduanya. China yang sebelumnya telah memulai interaksinya  dengan  ASEAN  sejak  1990an  melalui  peningkatan  interaksi perdagangannya dengan negara-negara Asia Tenggara menandakan komitmen dan konsistensi liberalisai ekonomi-politik China, digunakan China sebagai alat untuk memperbesar  pengaruhnya  dan  menghilangkan  ketakutan  ASEAN  terhadap kekuatan ekonomi China yang besar.
Kawasan LCS sebenarnya menjadi jalur perdagangan penghubung China- ASEAN  dalam  inisiatif  OBOR  yang  dikemukakan  oleh  Presiden  Xi  tahun  2013. Sadar  akan  persaingan  yang  semakin  sengit  oleh  negara-negara  besar  yang mengancam  lepasnya  LCS,  maka  China  menggunakan  kartu  ekonomi  sebagai kontrol  terhadap  ASEAN.  Upaya  persuasif  China  dilakukan  menggunakan diplomasi  ekonomi  di  ASEAN.  Tindakan-tindakan  tersebut  berhasil,  ditandai dengan  susahnya  ASEAN  dalam  merumuskan  COC  yang  mengikat,  lamanya proses negosiasi kurang lebih 15 tahun sejak DOC, perubahan sikap ASEAN yang sudah tidak terlalu menentang China, serta perbedaan pendapat yang mulai terlihat diantara anggota ASEAN.
Semakin  dependennya  ASEAN  dengan  China  maka  semakin  kuat pengaruh  China.  China  akan  dengan  mudah  menyingkirkan  pengaruh-pengaruh barat,  serta  memenagkan  ASEAN  secara  diplomatik  terhadap  rivalitas  yang terjadi.  Terkait  proyek  raksasa  OBOR,  China juga  berhasil  menarik  ASEAN bergabung  dalam  AIIB  guna  mendanai  proyek  OBOR.  AIIB  sebagai  peluang China  dalam bargaining terhadap  ASEAN,  pertukaran  dukungan  negara-negara berkembang  dengan  bantuan  infrastruktur  yang  ditawarkan  China.  Hal  ini  pula yang  menjadi  amunisi  China  jika  mengalami  tekanan  dari  negara  lain  di  dunia internasional serta dalam menghadapi rivalitas negara-negara besar.

## DAFTAR PUSTAKA
Wiranto,  Surya.  2016. Resolusi  Konflik  Menghadapi  Sengketa  Laut  China Selatan. Yogyakarta: Penerbit LeutikaPrio.
Holsti,  K.J.  1987. Politik  Internasional:  Kerangka  untuk  Analisis.  Penerjemah Wawan Juwanda. Bandung: Binacipta.
Daniels,  Christoper  L.  2014. South  China  Sea  energy  and  Security  Conflicts. Estover Road, Plymouth PL6 7PY, UK : Scarecrow Press.
Jackson,  Robert  dan  Sorensen,  Georg.  2013. Pengantar  Studi  Hubungan Internasional  Teori  dan  Pendekatan, Edisi  Kelima.  Terjemahan  Dadan Suryadipura dan Pancasari Suyatiman. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Plano,  Jack  C.  dan  Olton, Roy.  1999. Kamus  Hubungan  Internasional.
Terjemahan Wawan Juanda dan Putra A. Bardin. Bandung.
Theodore  A.  Couloumbis  dan  James  H.  Wolfe.  1990 Pengantar  Hubungan internasional: Keadilan dan power, Bandung: CV Abardin.

## Saputra, Heru. 2016. Klaim Teritorial China di Perairan Laut China Selatan dan
Respon  Filipina  (Analisa  Strategi  Filipina  Sebagai  Respon  atas  Klaim China  di  Laut  China  Selatan.  Skripsi  Program  S1.  Bandung  :  FISIP-HI
Unpas.
A.Irawan, J.H.  dan Kartasasmita, Giandi. 2015. Diplomasi komersial Indonesiake Belanda  Masa  Kepemimpinan  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono (2004-2014). Penelitian Monodisipliner :  IPPM, UNPAR.

## Radiah. 2017. Pengaruh Dinamika Konflik Laut China Selatan dan Implikasinya
Terhadap  Pembangunan  Ekonomi  di  Indonesia. Skripsi Program  S1. Bandung: FISIP-HI Unpas.
Harahap, Anugrah, Baginda. 2016. Upaya ASEAN dalam Menyelesaikan  Konflik Laut  China  Selatan  Tahun  2010-2015.  Pekanbaru:  FISIP-HI  Universitas Riau.
Utoro,  Romavitanto,  Hermudani.  2010. Pencapaian  China-ASEAN  Free  Trade Area  Studi  Kasus  Early  Harvest  Program.  Skripsi  tidak  diterbitkan. Depok: FISIP-HI UI.
Harini, Setyasih. Kepentingan Nasional China dalam Konflik Laut China Selatan. Jurnal  Staf  Pengajar  Ilmu  Hubungan  Internasional.  Surakarta:  FISIP-HI Unsri.

## Baswedan, Laila, Rezvina. 2015. Hubungan Internasional di Asia Tenggara Sikap
ASEAN  dalam  Usaha  Penyelesaian  Konflik  Laut  Cina  Selatan.  Makalah tidak di terbitkan. Yogyakarta: FISIP-HI Universitas Muhammadiyah.
Ayuningtyas, Elisa, Putri. 2015. Kepentingan Cina “One Belt One Road” Melalui AIIB  (ASIAN  INFRASTRUCTURE  INVESTMENT  BANK). Makalah  tidak diterbitkan.  Salatiga:  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Komunikasi  Universitas Kristen Satya Wacana.
Syaifullah, Imron. 2016. Diplomasi Republik Rakyat China di ASEAN Pada Masa Xi  Jinping.  Jurnal  tidak  diterbitkan.  Surakarta:  FISIP-HI  Universitas Sebelas Maret.