## Jurnal Hukum tora : Hukum untuk mengatur dan melindungi masyarakat
Volume 7 Issue 3, 2021 P-ISSN: 2442-8019, E-ISSN: 2620-9837 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Legal Protection From Creditors As The Fiduciary Security In A  Financing  Associated  With  The  Award  Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019

## Hawer Trimaryanto 1
1, Bachelor Degree, Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia. E-mail: hawergultom03@gmail.com
Abstract: The background of this research is that the fiduciary guarantee is a form of legal protection for creditors as the holder of the fiduciary guarantee in the management agreement regulated in Article 15 of Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantee. However, after the issuance of the Constitutional Court Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019 which considers the provisions of article 15 of the fiduciary guarantee Act regarding the executorial power of fiduciary recipients who will abuse creditors, or in other words the fiduciary guarantee certificate has no legal certainty. in the power of execution. Therefore, the aim of this study is to analyze the legal certainty and protection of the execution of fiduciary guarantees in the agreement regulated by the Decision of the Constitutional Court Number 18 / PUU-XVII / 2019. This research is a normative juridical study but is also supported by empirical data so that it is researched data that comes from literature and court decisions. The results show that the legal certainty of the Fiduciary Guarantee Parate in the Financing Agreement is linked to the Constitutional Court Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019, namely that creditor companies can still execute fiduciary objects as long as there are provisions for default or default in the agreement of the parties as outlined in the deed. agreement and the debtor's willingness to submit the object of guarantee. The form of legal protection for creditors as holders of fiduciary guarantees is linked to the Constitutional Court Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019 in a preventive manner, namely by making a financing agreement as outlined in a deed and containing provisions related to default or default. Meanwhile, repressive legal protection is that if the debtor does not admit to default, the creditor can file a lawsuit against the court, so that the court will determine the condition of the debtor's default.
Keywords : Legal Protection, Fiduciary Guarantee, Financing Agreement
How to Site: Gultom, H. T. (2021). Legal Protection From Creditors As The Fiduciary Security In A Financing Associated With The Award Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019. Jurnal Hukum to-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat , 7(3), 355–385. https://doi.org/10.33541/tora.v7i3.43

## Introduction
Kehidupan sehari-hari keperluan akan dana guna menggerakan roda perekonomian dirasakan semakin meningkat. Di satu sisi ada masyarakat yang kelebihan dana, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengusahakannya, dan di sisi lain ada kelompok masyarakat lain yang memiliki kemampuan untuk berusaha namun terhambat pada kendala oleh karena hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki dana sama sekali. Untuk mempertemukan keduanya diperlukan intermediary yang akan bertindak selaku

## Hawer Trimaryanto (2021)
Legal Protection From Creditors As The Fiduciary Security In A Financing Associated With The Award Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Jurnal Hukum tora: 7(3): 355-385
kreditor yang akan menyediakan dana bagi debitor. Dari sinilah timbul perjanjian utang piutang atau pemberian kredit. 1
Pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan, untuk itu melalui perjanjian utang piutang antara pemberi utang (kreditor) di satu pihak dan penerima pinjaman (debitor) di lain pihak. Setelah perjanjian tersebut disepakati, maka lahirlah kewajiban pada diri kreditor, yaitu untuk menyerahkan yang yang diperjanjikan kepada debitor, dengan hak untuk menerima kembali uang itu dari debitor pada waktunya, disertai dengan bunga yang disepakati oleh para pihak pada saat perjanjian pemberian kredit tersebut disetujui oleh para pihak. Hak dan kewajiban debitor adalah bertimbal balik dengan hak dan kewajiban kreditor. Selama proses itu tidak menghadapi masalah dalam arti kedua belah pihak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan maka persoalan tidak akan muncul. Biasanya persoalan baru timbul jika debitor lalai mengembalikan uang pinjaman pada saat yang telah ditentukan. 2
Kegiatan-kegiatan pembiayaan dilakukan oleh suatu lembaga keuangan baik bank maupun lembaga keuangan non bank, Lembaga keuangan bank terdiri dari Bank Sentral, Bank Umum, dan BPR, sedangkan lembaga keuangan non bank terdiri dari Asuransi, Pegadaian, Koperasi, Dana Pensiun dan Lembaga Pembiayaan. Pada era sekarang ini begitu banyak peminat masyarakat dengan lembaga keuangan non bank salah satunya lembaga pembiayaan yang dimana dapat memberikan berbagai kemudahan dibandingkan bank, kemudahan-kemudahan tersebut menyebabkan lembaga pembiayaan mengalami perkembangan yang cukup pesat di negara Indonesia karena begitu banyak peminat dari masyarakat untuk memilih lembaga pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. 3
Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. 4 Lembaga Pembiayaan meliputi Sewa Guna Usaha, modal Ventura, Anjak Piutang, Usaha Kartu Kredit, Pembiayaan Proyek, dan Pembiayaan Konsumen. 5 Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan, disebutkan bahwa pembiayaan konsumen sebagai suatu kegiatan yang “dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk
1 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 1 .
2 Ibid, hlm 1-2.
3 Ade Arthesa dan Edia Handiman, Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank , Indeks, Jakarta,  2006, hlm. 247
4 Parasite, Pamorti, dan Rwzky Septianto, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Lembaga Pembiayaan atas Perampasan Barang Jaminan Fidusia oleh Negara , Jurnal Privat Law , Vol. II No.5 Juli 2014
5 Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.12-13
Legal Protection From Creditors As The Fiduciary Security In A Financing Associated With The Award Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Jurnal Hukum tora: 7(3): 355-385
pembelian barang, yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen”, pembiayaan konsumen yang diterapkan pemerintah merupakan bagian dari kebijakan pembangunan ekonomi suatu negara. 6
Perjanjian kredit yang melibatkan kreditor sebagai pemberi pinjaman dan debitor sebagai peminjam dana memiliki kepentingan yang bertimbal balik, landasan utama dalam pemberian pinjaman kepada debitor adalah kepercayaan. Salah satu jaminan kebendaan berdasarkan kepercayaan adalah fidusia. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan definisi mengenai fidusia adalah ”Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.
Dalam praktiknya ada kecenderungan bahwa objek jaminan fidusia akan dikuasai bank jika nasabah debitor tidak sanggup melunasi hutang. Demikian pula jika terjadi kepailitan dari nasabah debitor bagaimana status barang jaminan fidusia. Kreditor diakui sabagai kreditor saparatis murni sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yaitu “Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia”.  Hal ini menghendaki kejelasan sehubungan dengan kedudukan preferensi pemegang fidusia. 7
Untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditor maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan di kantor Perdaftaran Fidusia. Dan nantinya kreditor akan memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia yang berirah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian sertifikat tersebut memiliki kekuatan eksekutorial langsung apabila debitor melakukan pelanggaran perjanjian fidusia kepada kreditor.
Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dikatakan bahwa debitor dan kreditor dalam Perjanjian Jaminan Fidusia berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Secara a Contrario dapat dikatakan bahwa apabila debitor atau kreditor tidak memenuhi kewajiban melakukan prestasi, salah satu pihak dikatakan wanprestasi. Fokus perhatian dalam masalah Jaminan Fidusia adalah wanprestasi dari debitor pemberi fidusia. Dalam hukum perjanjian, jika seorang debitor tidak memenuhi isi perjanjian atau tidak melakukan hal-hal yang dijanjikan, debitor tersebut telah melakukan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya. 8
6 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung. 1999, hlm. 31
7 Tan Kamelo, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, Alumni,  Bandung,  2006, hlm. 15-16
8 Oey Hoey Tiong, Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan , Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm 36 .

## Hawer Trimaryanto (2021)
Legal Protection From Creditors As The Fiduciary Security In A Financing Associated With The Award Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Jurnal Hukum tora: 7(3): 355-385
Dalam praktik peradilan, kasus cidera janji yang dilakukan oleh debitor pemberi fidusia pada umumnya adalah debitor tidak memenuhi kewajiban membayar hutang/angsuran kredit kepada bank. Akibatnya, kreditor penerima fidusia dan debitor harus membayar, bunga, ongkos dan biaya perkara. Maka guna memberikan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban oleh Pemberi Fidusia (Debitor), Penerima Fidusia (Kreditor) diberikan kekuatan bertindak dengan Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut. Sertifikat Jaminan Fidusia mempunya kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang ditandai dengan dicantumkan kata- kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Dengan kekuatan eksekutorial tersebut, apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.
Namun kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia menjadi perdebatan ketika diajukan uji materiil dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan:
Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.
Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.
Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam
Legal Protection From Creditors As The Fiduciary Security In A Financing Associated With The Award Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Jurnal Hukum tora: 7(3): 355-385
pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap” 9
Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut seakan-akan menghilangkan kepastian hukum dari sertifikat jaminan fidusia sebagaimana yang terkandung dalam makna tersirat pada Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 tahun 1999 yang dapat dipahami bahwa bahwa sertifikat fidusia memberikan hak yang sangat kuat kepada penerima fidusia (kreditor), karena sertifikat fidusia langsung dapat bekerja setiap saat ketika pemberi fidusia (debitor), telah dianggap cidera janji. Hal tersebut karena secara hukum, dalam perjanjian fidusia  hak milik kebendaan sudah berpindah menjadi hak penerima fidusia (kreditor), sehingga kreditor dapat setiap saat mengambil objek jaminan fidusia dari debitor dan selanjutnya menjual kepada siapapun dengan kewenangan penuh ada pada kreditor dengan alasan karena kekuatan eksekusi dari sertifikatnya telah dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Perspektif makna Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia mencerminkan adanya pemberian perlindungan hukum yang seimbang antara pihak- pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia dan juga objek yang menjadi Jaminan Fidusia, baik perlindungan hukum dalam bentuk kepastian hukum maupun keadilan. Hal tersebut dengan alasan menjamin kelancaran dan ketertiban pembayaran angsuran, maka diperlukan adanya jaminan, karena diperlukannya sejumlah uang untuk melakukan perjanjian pembiayaan. Lembaga jaminan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah lembaga jaminan fidusia, yang merupakan salah satu dari lembaga jaminan. Lembaga jaminan fidusia berarti peralihan kepemilikian hak suatu benda didasarkan dengan kepercayaan, akibatnya kekuasaan objek berada pada pemberi fidusia meskipun benda tersebut tetap dikuasai oleh pemilik benda. Sering kali objek jaminan fidusia telah hilang atau rusak atau berpindah tangan, saat akan dilakukan hak eksekutorial oleh kreditor. Sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak kreditor karena turunnya nilai barang jaminan fidusia yang sudah rusak, karena tidak dipelihara debitor. 10 Hal tersebut sebagaimana yang terjadi pada perjanjian jaminan fidusia antara Muhammad Irvan dengan PT. Mandiri Tunas Finance Pekanbaru perihal pembelian sebuah unit mobil merek Daihatsu Terios, namun dalam pembayaran angsuran Muhammad Irvan selaku debitor mengalami keterlambatan dalam pambayaran, sehingga PT.  Mandiri Tunas Finance Pekanbaru memberikan peringatan kepada debitor melalui telephon. Setelah diberikan peringatan oleh PT. Mandiri Tunas Finance Pekanbaru, debitor tetap saja tidak melanjutkan pembayaran angsuran, sehingga PT. Mandiri Tunas Finance Pekanbaru mengirim orang ke rumah debitor untuk memberikan peringatan
9 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hlm. 125
10 Oey Hoey Tiong, Op. Cit , hlm. 37

## Hawer Trimaryanto (2021)
Legal Protection From Creditors As The Fiduciary Security In A Financing Associated With The Award Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Jurnal Hukum tora: 7(3): 355-385
perihal pembayaran angsuran, namun kreditor tetap saja tidak mau melakukan pembayaran, sehingga PT. Mandiri Tunas Finance Pekanbaru menerbitkan surat peringatan sebanyak dua kali perihal penarikan kendaraan yang dibeli oleh kreditor secara berangsur, namun kreditor tetap saja tidak mau memberikan kendaraan tersebut. Malah kreditor mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru perihal perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh PT. Mandiri Tunas Finance Pekanbaru. Padahal sejatinya kreditor dalam hal ini telah melakukan cidera janji atas kredit mobil sebagaimana yang telah diperjanjikan. 11
Terhadap gugatan yang diajukan oleh Muhammad Irvan selaku debitor, hakim pengadilan negeri memberikan putusan bahwa PT. Mandiri Tunas Finance Pekanbaru telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan memberikan sanksi berupa pengembalian mobil kepada debitor. Dalam pertimbangannya hakim dalam hal ini mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Padahal senyatanya dalam hal ini Muhammad Irvan selaku debitor telah melakukan cidera janji dengan tidak membayar angsurannya, sehingga PT. Mandiri Tunas Finance Pekanbaru telah dirugikan dengan adanya putusan hakim tersebut. 12
Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa dengan putusan yang dikeluarkan Mahkmah Konstitusi tidak memberi kepastian dan perlindungan hukum jika debitor melakukan wanprestasi terhadap kreditor, dimana penerima fidusia dapat melakukan eksekusi atas jaminan fidusia tanpa putusan pengadilan. Namun dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi kreditor tidak serta merta dapat langsung melakukan kekuatan eksekutorial terhadap objek jaminan fidusia sehingga tidak sesuai dengan asas jaminan fidusia.
Selain itu melihat Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, jika kreditor dalam hal ini perusahaan pembiayaan tersebut membuat perjanjian kedalam akta notaris dan didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia maka akan memperoleh sertifikat Jaminan Fidusia yang memuat irah-irah. Yang dengan sertifikat Jaminan Fidusia itulah kreditor secara serta merta mempunyai hak eksekusi langsung tanpa memerlukan putusan pengadilan, karena kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. 13
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, eksekusi jaminan fidusia yang dalam kenyataannya masih ditemui kontradiktif bagi pemberi fidusia (debitor) maupun oleh penerima fidusia (kreditor) dalam  perjanjian dengan jaminan fidusia, hal tersebut sehubungan dengan mencegah munculnya kerugian bagi perusahaan pembiayaan, maka ketertiban dan kelancaran pembayaran perlu dijamin, dan mengingat bahwa perjanjian
11 Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 242/Pdt.G/2019/PN.Pbr
12 Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 242/Pdt.G/2019/PN.Pbr
13 Munir Fuady, Jaminan Fidusia , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 29
Legal Protection From Creditors As The Fiduciary Security In A Financing Associated With The Award Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Jurnal Hukum tora: 7(3): 355-385
kredit memerlukan sejumlah uang serta banyaknya konsumen yang lalai dalam melalukan pembayaran, maka diperlukan adanya suatu jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditor selaku perusahaan pembiayaan.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif sehingga yang diteliti adalah asas- asas hukum dan kaidah-kaidah hukum yang masih berlaku namun juga didukung dengan data empiris sehingga yang diteliti adalah data yang berasal dari kepustakaan dan putusan pengadilan.

## Discussion

## Kepastian Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Dikaitkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
Menurut Sri Soedwi M. Sofwan dengan dijadikannya benda yang dibeli sebagai jaminan, maka diharapkan konstruksi yuridis untuk mengatur tentang fasilitas kredit suatu barang. Pada  peraturan tersebut ada kepastian hukum bagi lembaga pemberian kredit. Sehingga lembaga kredit harus diimbangi dengan jumlah yang besar karena adanya lembaga jaminan, dengan disediakan periode waktu yang lama dan disediakan bunga yang relative rendah. 14
Telah terdapat berbagai perundang-undangan yang memiliki keterkaitan atas hukum jaminan, yang dijadikan sebuah konsep yuridis untuk mengatur jaminan di masa mendatang. Sebagai suatu pembebanan hutang untuk mengatur perlindungan hukum terhadap kreditur dan debitur, maka untuk mengatur suatu hubungan hukum para pihak diperlukan ketentuan hukum jaminan.
Jaminan Fidusia merupakan jaminan kebendaan yang sering digunakan dalam perjanjian kredit. Kreditur dapat mengalihkan hak kepemilikan atas barang dari debitur. Pelaksanaan pemberian dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia kepemilikan benda mengikuti penguasaan pemilik benda, sehingga memiliki keseimbangan hak dan kewajiban terhadap pemberi fidusia dan  penerima fidusia. Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia penerima fidusia dapat melakukan kekuatan eksekutorial jika cidera janji atau debitur tidak melaksanakan kewajibannya maka kreditur berhak menjual objek jaminan dengan kuasanya sendiri terhadap objek jaminan.
Hak jaminan atas benda bergerak, dijadikan agunan untuk melunasi hutang tertentu, yang mana kreditur mendapat kedudukan diutamakan dibanding kreditur-kreditur lainnya
14 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Khususnya Fidusia di dalam Praktik dan Pelaksanaannya di Indonesia, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1997, hlm.5 .

## Hawer Trimaryanto (2021)
Legal Protection From Creditors As The Fiduciary Security In A Financing Associated With The Award Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Jurnal Hukum tora: 7(3): 355-385
merupakan Jaminan Fidusia. 15 Akta sertifikat jaminan fidusia berisi irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dibentuk oleh notaris untuk menjamin perjanjian hutang piutang antara pemberi fidusia dan penerima fidusia dengan melibatkan jaminan yang harus didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia.
Berdasarkan penjelasan mengenai  jaminan fidusia erat kaitannya dengan teori eksekusi. Teori eksekusi atau Executie/Uitvoering merupakan pelaksanaan putusan pengadilan. 16 Hutang piutang yang mengatur pelaksanaan hak kreditur, apabila debitur tidak memenuhi secara sukarela hutang piutang tersebut disebut hukum eksekusi. 17
Sehingga dapat dipahami bahwa dalam perutangan, debitur memiliki kewajiban atas prestasi sedangkan kreditur memiliki hak atas prestasi. Bilamana para pihak memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing maka akan terlaksana suatu hubungan hukum. Kreditur dapat menuntut pelaksanaan pemenuhan piutangnya terhadap kekayaan debitur dengan penjualan objek jaminan yang dijadikan sebagai jaminan (hak verhaal / eksekusi) dalam hal hak pemenuhan hutang apabila debitur tidak memenuhi prestasinya secara sukarela. Dikarenakan sebelumnya terdapat perjanjian (bending) terhadap benda jaminan maka penjualan dapat dilakukan di muka umum. Penjualan dapat terjadi apabila ada penyitaan ( beslag) terhadap objek jaminan debitur sebagai pelunasan piutang kreditur tersebut.
Eksekusi Jaminan Fidusia mengandung kepastian hukum karena eksekusi dapat dilaksanakan dengan sederhana dan efisien, hal tersebut merupakan ciri dari jaminan hutang kebendaan. 18 Sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial. Kekuatan eksekutorial mendasari cidera janji atau debitur tidak melaksanakan kewajibannya maka kreditur berhak menjual objek jaminan dengan kuasanya sendiri terhadap objek jaminan. 19
Hal tersebut sebagaimana yang terjadi pada perjanjian jaminan fidusia  antara Muhammad Irvan dengan PT. Mandiri Tunas Finance Pekanbaru perihal pembelian sebuah unit mobil merek Daihatsu Terios, namun dalam pembayaran angsuran Muhammad Irvan selaku debitor mengalami keterlambatan dalam pambayaran, sehingga PT. Mandiri Tunas Finance Pekanbaru memberikan peringatan kepada debitor melalui telephon. Setelah diberikan peringatan oleh PT. Mandiri Tunas Finance Pekanbaru, debitor tetap saja tidak melanjutkan pembayaran angsuran, sehingga PT. Mandiri Tunas Finance Pekanbaru mengirim  orang ke rumah debitor untuk memberikan peringatan perihal pembayaran angsuran, namun kreditor tetap saja tidak mau melakukan pembayaran, sehingga PT. Mandiri Tunas Finance Pekanbaru menerbitkan surat peringatan sebanyak dua kali perihal
15 Hamzah dan Senjum Manulang, Hukum Jaminan, Jakarta: Rineka Cipta, 1987, hlm. 167 .
16 Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000, hlm. 150 .
17 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Op.Cit., hlm. 31.
18 Munir Fuady, Jaminan Fidusia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 57.
19 Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, Op.Cit ., hlm.. 152.
Legal Protection From Creditors As The Fiduciary Security In A Financing Associated With The Award Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Jurnal Hukum tora: 7(3): 355-385
penarikan kendaraan yang dibeli oleh kreditor secara berangsur, namun kreditor tetap saja tidak mau memberikan kendaraan tersebut. Malah kreditor mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru perihal perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh PT. Mandiri Tunas Finance Pekanbaru. Padahal sejatinya kreditor dalam hal ini telah melakukan cidera janji atas kredit mobil sebagaimana yang telah diperjanjikan. 20
Terhadap gugatan yang diajukan oleh Muhammad Irvan  selaku debitor, hakim pengadilan negeri memberikan putusan bahwa PT. Mandiri Tunas Finance Pekanbaru telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan memberikan sanksi berupa pengembalian mobil kepada debitor. Dalam pertimbangannya hakim dalam hal ini mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut seakan-akan menghilangkan kepastian hukum dari sertifikat jaminan fidusia sebagaimana yang terkandung dalam makna tersirat pada Pasal 15 ayat (2) UU No.  42  tahun  1999  yang dapat dipahami bahwa bahwa sertifikat fidusia  memberikan hak yang sangat kuat kepada penerima fidusia  (kreditor), karena sertifikat fidusia langsung dapat bekerja setiap saat ketika pemberi fidusia (debitor), telah dianggap cidera janji. Padahal senyatanya dalam hal ini Muhammad Irvan selaku debitor telah melakukan cidera janji dengan tidak membayar angsurannya, sehingga PT. Mandiri Tunas Finance Pekanbaru telah dirugikan dengan adanya putusan hakim tersebut. 21
Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa dengan putusan yang dikeluarkan Mahkmah Konstitusi tidak memberi kepastian dan perlindungan hukum jika debitor melakukan wanprestasi terhadap kreditor, dimana penerima fidusia dapat melakukan eksekusi atas jaminan fidusia tanpa putusan pengadilan. Namun dengan adanya putusan Mahkamah  Konstitusi kreditor tidak serta merta dapat langsung melakukan kekuatan eksekutorial terhadap objek jaminan  fidusia  sehingga tidak sesuai dengan asas jaminan fidusia.
Jika penulis kaitkan dengan teori Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch yang menyatakan  bahwa kepastian undang-undang atau peraturan, segala macam  cara, metode dan lain  sebagainya harus berdasarkan undang-undang atau Hukum tertulis ditulis oleh lembaga yang berwenang, mempunyai sanksi yang tegas, sah dengan sendirinya ditandai dengan diumumkannya di Lembaga Negara.  Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.  Konflik norma  yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma
20 Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 242/Pdt.G/2019/PN.Pbr
21 Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 242/Pdt.G/2019/PN.Pbr

## Hawer Trimaryanto (2021)
Legal Protection From Creditors As The Fiduciary Security In A Financing Associated With The Award Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Jurnal Hukum tora: 7(3): 355-385
atau distorsi norma  peraturan.  Di dalam kepastian hukum terdapat hukum positif dan hukum tertulis. 22
Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari  aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam satu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. 23 Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi. 24
Sebagaimana diketahui guna menjaga kepentingan dalam hubungan antara anggota masyarakat maka diperlukan suatu sarana  berupa keberadaan hukum agar tercipta ketentraman dan ketertiban dalam bermasyarakat. Agar dapat terciptanya kepastian hukum bagi para pihak, pelaksanaan hukum harus dilangsungkan secara damai, namun suatu pelanggaran hukum masih dapat terjadi. Hukum tersebut dapat menjadi kenyataan bila pelanggaran hukum dapat ditegakkan dengan penegakan hukum. Sehingga, penulis merasa hal ini berkaitan dengan penelitian ini, yaitu harus terjaminnya kepastian hukum bagi penerima jaminan fidusia terhadap kekuatan eksekutorial yang dimiliki kreditur.
Dalam hal para pihak telah memperoleh kesepakatan dalam pembuatan perjanjian hutang maka harta kekayaan milik debitur otomatis dijadikan jaminan. Jaminan ini dijadikan kreditur sebagai sarana memperkecil resiko cidera jika debitur tidak melaksanakan kewajibannya.
Sehingga hal ini menjadi erat kaitannya kepastian hukum dengan penelitian ini, yakni kekuatan hak eksekutorial objek jaminan fidusia yang  dimiliki kreditur. Menurut Gustav Radbruch atas tiga nilai dasar tujuan hukum diperlukan asas prioritas agar terciptanya hukum. Disebabkan karena kemanfaatan dan kepastian hukum maupun sebaliknya sering berbenturan dengan keadilan hukum dalam realitanya. Karena dasar tujuan hukum memiliki tiga nilai dasar maka salah satunya perlu dikorbankan pada saat terjadi. Urutan
22 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , (Bandung : PT. Citra Adityua Bakti, 2000), hlm. 19
.
23 M.Yahya Harahap , Pembahasan,Permasalahan dan Penerapan KUHAP , (Jakarta : Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2006), hlm.76
24 http://rasjuddin.blogspot.com/2013/06/hubungan-3-tujuan-hukum-kepastian-hukum.html ., diakses 14 September 2020
Legal Protection From Creditors As The Fiduciary Security In A Financing Associated With The Award Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Jurnal Hukum tora: 7(3): 355-385
yang digunakan oleh Gustav Radbruch pada asas prioritas adalah Keadilan Hukum; Kemanfaatan Hukum; Kepastian Hukum. 25
Ketiga aspek tersebut, menurut Gustav Radbruch bersifat relatif, dapat mendesak kepastian hukum dan kegunaan dan dapat juga menimbulkan keadilan. Hubungan ini tidak memuaskan karena bersifat relatif. Kebebasan sebagai suatu landasan dan suatu cita hukum lebih dipilih oleh Meuwissen. Kebebasan yang dimaksud tidak terkait dengan hal yang diinginkan, karena kebebasan bukan merupakan kesewenangan. Tetapi berkaitan dengan suatu hal apa yang diingini. Sehingga kepastian, persamaan, keadilan, dan sebagainya dapat dihubungkan dengan kebebasan. 26
Suatu keadaan yang pasti, ketetapan atau ketentuan merupakan Kepastian. Hukum harus menciptakan kepastian dan keadilan. Kepastian sebagai suatu pedoman kelakuan dan keadilan karena suatu tatanan dapat dinilai wajar dapat ditunjang oleh pedoman kelakuan. Hanya karena dilaksanakan dengan pasti dan bersifat adil fungsi hukum dapat berjalan. Kepastian hukum hanya dapat dijawab secara normatif. 27
Kelsen mengemukakan bahwa hukum merupakan sebuah sistem norma. Aspek “seharusnya” atau das sollen yang ditekankan pada pernyataan , dan disertakan dengan peraturan disebut dengan norma. Pedoman dalam perilaku  individu merupakan aturan yang bersifat umum. Masyarakat membutuhkan aturan untuk dijadikan sebagai batas dalam melakukan tindakan antara individu maupun individu dengan masyarakat, sehingga menimbulkan adanya kepastian hukum. 28
Untuk mengatur secara logis dan jelas maka dibentuk suatu peraturan yang diundangkan dengan pasti merupakan kepastian hukum normatif. Frasa kata “jelas” yang berarti logis dan tidak multi tafsir dengan sistem norma lain digunakan untuk menghindari benturan atau konflik norma. Keadaan yang bersifat subjektif tidak dapat dipengaruhi oleh kepastian hukum yang jelas, konsekuen, konsisten, dan tetap. Hukum dapat dicirikan secara paksa dengan kepastian dan keadilan bukan dengan tuntutan moral.
Hukum berisi keadilan yakni kepastian hukum. Fungsi dari suatu norma untuk memaksimalkan keadilan maka suatu peraturan harus ditaati. Dalam menjaga ketertiban dan keamanan negara menurut Gustav Radbruch harus memperhatikan keadilan dan kepastian hukum. Teori kepastian hukum didasarkan dengan nilai kebahagiaan dan
25 Muhammad Erwin, Filsafat Hukum, Jakarta: Raja Grafindo, 2012, hlm. 123 .
26 Sidharta Arief Meuwissen, Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, Bandung: PT Refika Aditama, 2007, hlm. 20 .
27 Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hlm. 59 .
28 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 158 .

## Hawer Trimaryanto (2021)
Legal Protection From Creditors As The Fiduciary Security In A Financing Associated With The Award Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Jurnal Hukum tora: 7(3): 355-385
keadilan suatu negara, sehingga membuat hukum positif wajib ditaati. 29 Saat ini terdapat putusan Mahkamah Konstitusi bahwa penerima fidusia tidak serta merta memiliki kekuatan eksekutorial. Setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dilihat bahwa tidak munculnya kepastian hukum bagi kreditur terhadap kekuatan eksekutorial dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Jenis jaminan dibedakan menurut objek, diuraikan sebagai berikut:
Jaminan berupa harta kekayaan debitur merupakan jaminan umum. Diatur dalam Pasal 1131 dan pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa segala harta kekayaan debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada baik benda bergerak maupun benda tetap akan dijadikan jaminan untuk segala hutang-hutang dari para kreditur. Hasil dari penjualan harta kekayaan debitur dijadikan pelunasan hutang kepada kreditur, kecuali terdapat alasan pelunasan hutang didahulukan.
Jaminan yang memiliki wujud seseorang atau jaminan perorangan (borgtocht) merupakan jaminan khusus. Apabila debitur lalai melaksanakan kewajiban, jaminan perorangan ini dapat dilaksanakan. Jaminan ini tidak terdapat pada undang-undang melainkan tercipta karena adanya perjanjian antara para pihak. 30
Kreditur terbagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut:
Kreditur preferen, kreditur yang memiliki tingkatan lebih tinggi dibanding orang yang berpiutang lainnya, dengan kata lain memiliki hak isitimewa untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu, dan diatur dalam undang-undang berdasarkan sifat piutangnya.
Kreditur separatis, kreditur yang memiliki hak jaminan kebendaan in rem untuk mengeksekusi objek jaminan atas kekuasaannya sendiri (parate eksekusi) tanpa membutuhkan putusan pengadilan.
Kreditur konkuren, diatur dalam Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk memperoleh pelunasan hutang dari debitur diperoleh dengan tidak didahulukan namun dengan cara bersamaan.
Berbeda dengan kreditur preferen yang memiliki hak istimewa dari undang-undang, dikarenakan sifatnya, serta kreditur konkuren dimana para kreditur memperoleh pelunasan secara bersama-sama, Gadai, Hipotek, Hak Tanggungan, dan Fidusia memiliki hak Kreditur separatis; mengeksekusi objek atas kuasanya sendiri, tanpa adanya putusan pengadilan (parate eksekusi). Kedudukan kreditur separatis, kreditur menjadi jaminan khusus jadi kreditur disini memiliki hak untuk dapat melakukan eksekusi, tanpa putusan
29 Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis) , Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002, hlm. 254 .
30 Badriyah Harun, Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, hlm.
Legal Protection From Creditors As The Fiduciary Security In A Financing Associated With The Award Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Jurnal Hukum tora: 7(3): 355-385
pengadilan, tetapi setelah Putusan Mahkamah Konstitusi ini eksekusi  harus didasarkan kesepakatan debitur dan kreditur, apabila tidak menemukan kesepakatan maka harus melalui gugatan pengadilan.
Kekuatan eksekutorial dan disamakan dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terhadap sertifikat fidusia menurut Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang jaminan fidusia sehingga berkaitan atas permasalahan konstitusionalitas. Dapat dipahami, jika debitur telah melakukan cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya, selanjutnya sertifikat fidusia ini bisa langsung dilaksanakan.
Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi hal tersebut menunjukan sifat eksklusif yang diberikan kepada kreditur dan terdapat hak debitur yang diabaikan karena tidak menciptakan keadaan hukum yang seimbang baik dalam bentuk kepastian hukum maupun keadilan, karena tidak mempunyai kesempatan membela diri apabila terjadi cidera janji dan mendapat harga yang wajar dari penjualan objek jaminan. Namun, menurut Pasal 29 Undang-Undang jaminan fidusia, dapat melakukan pelaksanaan kekuatan eksekutorial tanpa adanya putusan pengadilan. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi membuat pelaksanaan eksekusi langsung oleh kreditur terhadap jaminan fidusia yang telah didaftarkan menjadi tidak berfungsi lagi.
Hal tersebut sebagaimana Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa “kekuatan eksekutorial” dan disamakan dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap terhadap sertifikat fidusia menurut Pasal 15 ayat (2) Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia inskonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat jika tidak terciptanya suatu kesepakatan mengenai cidera janji (wanprestasi) antara para pihak dan pemberi fidusia keberatan untuk menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka harus melakukan gugatan melalui pengadilan.  Selain itu cidera janji harus didasarkan atas kesepakatan antara para pihak untuk mendasari telah terjadi cidera janji. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa tidak terdapatnya keadaan  hukum  yang  seimbang antara kreditur dan debitur dalam perjanjian fidusia. Pihak debitur tidak memiliki kebebasan dalam berkehendak di dalam perjanjian ini padahal hal tersebut menjadi suatu syarat fundamental didalam keabsahan suatu perjanjian.
Padahal senyatanya dengan penguasaan objek jaminan berada pada debitur, sering kali terjadi objek jaminan tersebut mengalami kerusakan atau telah hilang dan bahkan telah berpindah tangan, sehingga menyebabkan terjadi penuruan nilai harga pada objek jaminan akan dieksekusi oleh kreditur karena objek jaminan tersebut telah mengalami kerusakan akibat tidak dipelihara debitur, karena debitur tidak memenuhi kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak Kreditur.

## Hawer Trimaryanto (2021)
Legal Protection From Creditors As The Fiduciary Security In A Financing Associated With The Award Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Jurnal Hukum tora: 7(3): 355-385
Menurut pendapat narasumber yang penulis peroleh bahwa Undang-Undang Jaminan Fidusia ini sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan kepastian hukum yang proporsional untuk masing-masing pihak karena terdapat prinsip transparansi, prinsip prioritas, droit de preference, droit de suite dan menurut pendapat dari tiga narasumber kreditur mempunyai hak lebih dikarenakan debitur telah menyerahkan jaminannya, dan kreditur memiliki piutang yang pelunasan dalam membayarnya dijamin dengan Jaminan FIdusia. Standar tersebut merupakan prinsip Jaminan Fidusia, dengan dicabutnya mekanisme yang mudah akan membuat menjadi tidak atraktif bagi kreditur, apabila harus melakukan gugatan melalui pengadilan. 31
Mengenai “kekuatan eksekutorial” dan “mempersamakan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” yang dijelaskan pada Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang jaminan fidusia, berdampak pada proses eksekusi atas kekuasaan sendiri yang dimiliki oleh penerima fidusia, tanpa memperoleh putusan dari pengadilan. Dalam hal lain jaminan fidusia telah memberikan kekuasaan objek benda yang menjadi jaminan yang berada pada debitur, sehingga memungkinkan debitur akan menyalahgunakan dan membuat kreditur mengalami kerugian. Walaupun hal ini hanya berupa kemungkinan ini dapat terjadi jika pemberi jaminan fidusia beritikad tidak baik atau tidak memenuhi kewajibannya.
Para Narasumber yang merupakan ahli dalam Hukum Perjanjian dan tentunya dalam Hukum Jaminan sependapat, bahwa seharusnya dapat dilihat berdasarkan kasus per kasus, fenomena fakta dan fenomena hukum dapat dibedakan, dengan fenomena fakta yang telah terjadi tidak menjadikan parate eksekusi tidak berjalan dengan baik, parate eksekusi harus tetap ada. Sebelumnya apabila debitur tidak setujupun saat kreditur melakukan eksekusi, debitur tetap dapat melakukan gugatan. 32
Kreditur memiliki hak untuk melakukan eksekusi dan penjualan objek jaminan  atas kuasanya sendiri, sebagaimana diatur pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang jaminan fidusia yang mengatur bahwa keadaan tersebut dapat dilakukan jika debitur melakukan cidera janji. Sehingga tidak terciptanya kepastian hukum yang berhubungan dengan mekanisme pelaksanaan eksekusi dan kapan debitur dinyatakan telah melakukan wanprestasi, serta pemberi fidusia yang kehilangan kesempatan untuk mendapat hilangnya kesempatan debitur untuk mendapat harga yang wajar dari penjualan objek jaminan menurut Hakim Mahkamah Konstitusi.
Dalam hal lain munculnya “paksaan” dan “kekerasan” dapat pula terjadinya kesewenang-wenangan oleh pihak yang telah diberi kuasa untuk menagih pinjaman
31 Wawancara Dengan Rio Christiawan selaku Pakar Hukum Lembaga Pembiayaan di Jakarta, Pada tanggal 4 Januari 2021.
32 Wawancara Dengan Rio Christiawan selaku Pakar Hukum Lembaga Pembiayaan di Jakarta, Pada tanggal 4 Januari 2021.
Legal Protection From Creditors As The Fiduciary Security In A Financing Associated With The Award Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Jurnal Hukum tora: 7(3): 355-385
hutang debitur, serta merendahkan harkat dan martabat debitur. Sehingga terbukti adanya persoalan inskonstitusionalitas pada Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia.
Kalimat wanprestasi dijelaskan pada penjelasan Pasal 21 Undang-Undang jaminan fidusia sebagai berikut: “tidak memenuhi prestasi baik yang berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian Jaminan Fidusia, maupun perjanjian jaminan lainnya.” 33 Pada pasal 15 ayat (3) Undang-Undang jaminan fidusia yang didasar cidera janji dapat menimbulkan syarat dari hak parate eksekusi. Dalam hakikatnya pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata timbulnya cidera janji relatif sederhana, berbunyi: 34 “ Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur  harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Sehingga seseorang dikatakan cidera janji dilihat dari kondisi, yaitu:
Pada waktu perjanjian ditetapkan, debitur tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan telah lewatnya waktu (jatuh tempo).
Perjanjian tidak menentukan suatu waktu, jika debitur tetap tidak melakukan kewajibannya meskipun sudah diberitahukan oleh kreditur.
Cidera janji dalam perjanjian fidusia dilihat apabila debitur terlambat melakukan kewajiban atau prestasi yang harusnya  dilakukan. Namun bisa ditambahkan dalam perjanjian khusus untuk menentukan syarat timbulnya suatu cidera janji, di dalam perjanjian pokok  yang dibebankan dengan akta notaris, 35 terlihat dari pendapat Satrio “ salah satu pengamatan dari pembentukan undang-undang atas terciptanya urgensi pemberi fidusia merupakan pembebanan fidusia melalui akta notarial .” 36 Disini terlihat Undang-Undang jaminan fidusia berusaha menciptakan situasi yang seimbang antara kreditur mempunyai kepastian hukum dan debitur memiliki perlindungan hukum.
Undang-Undang jaminan fidusia mengatur mekanisme eksekusi jaminan fidusia, yakni parate eksekusi, dan “titel eksekutorial”. Mekanisme parate eksekusi disediakan oleh undang-undang merupakan hal khusus untuk memastikan agar dapat dieksekusi secara efisien, cepat, dan efektif, tanpa putusan pengadilan. Dengan mekanisme parate eksekusi, kreditur berhak menjual objek jaminan dengan kuasanya sendiri. Undang-Undang jaminan fidusia juga mengatur hal-hal mengenai cidera janji objek harus diserahkan oleh debitur.
33 Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 21.
34 Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1238.
35 Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 5 ayat (1).
36 Satrio, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 144 .

## Hawer Trimaryanto (2021)
Legal Protection From Creditors As The Fiduciary Security In A Financing Associated With The Award Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Jurnal Hukum tora: 7(3): 355-385
Namun, jika debitur tidak mau memberikan  secara sukarela, penerima fidusia berhak mengambil objek tersebut, dan dapat meminta bantuan dari pihak berwenang. 37
Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diketahui bahwa kepastian hukum atas parate Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Dikaitkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yaitu perusahaan kreditur masih bisa mengeksekusi objek fidusia selama ada ketentuan cedera janji atau wanprestasi dalam kesepakatan para pihak  yang dituangkan dalam akta perjanjian  dan kerelaan debitur menyerahkan objek jaminan. Jika tidak, maka kreditur harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan. Putusan MK dapat memperjelas makna dari Pasal 15 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sehingga, putusan MK terkait dengan jaminan fidusia diartikan bahwa permohonan eksekusi jaminan tetap bisa menarik kendaraan dari debitur yang telah diperingatkan sebelumnya.  Namun putusan mahakamah konstitusi tersebut berimplikasi terhadap harmonisasi ketentuan titel eksekutorial dan parate eksekusi pada Undang-Undang jaminan fidusia karena menyebabkan tidak berfungsinya beberapa pasal yang terkait dengan mekanisme pelaksanaan eksekusi fidusia seperti Pasal 29 dan Pasal 30.

## Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Selaku Pemegang Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. 38 Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dicederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. 39
Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interprestasi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa interpretasi atau
37 Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, , Pasal 30.
38 Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987. hlm.29 .
39 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. hlm. 38
Legal Protection From Creditors As The Fiduciary Security In A Financing Associated With The Award Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Jurnal Hukum tora: 7(3): 355-385
penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks Undang-Undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit.
Dalam penelitian ini teori perlindungan hukum digunakan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor selaku pemegang jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Dimana akta jaminan fidusia adalah merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pihak pemilik dan penerima hak tersebut, namun dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 malah melemahkan posisi kreditor karena tidak dapat langsung melakukan eksekusi atas jaminan fidusia tersebut walaupun debitor telah melakukan cidera janji atas perjanjian pembiayaan yang telah disepakatinya, sehingga menimbulkan kerugian bagi penerima jaminan fidusia.
Hal tersebut sebagaimana yang terjadi pada perjanjian jaminan fidusia  antara Muhammad Irvan dengan PT. Mandiri Tunas Finance Pekanbaru perihal pembelian sebuah unit mobil merek Daihatsu Terios, namun dalam pembayaran angsuran Muhammad Irvan selaku debitor mengalami keterlambatan dalam pambayaran, sehingga PT. Mandiri Tunas Finance Pekanbaru memberikan peringatan kepada debitor melalui telephon. Setelah diberikan peringatan oleh PT. Mandiri Tunas Finance Pekanbaru, debitor tetap saja tidak melanjutkan pembayaran angsuran, sehingga PT. Mandiri Tunas Finance Pekanbaru mengirim  orang ke rumah debitor untuk memberikan peringatan perihal pembayaran angsuran, namun kreditor tetap saja tidak mau melakukan pembayaran, sehingga PT. Mandiri Tunas Finance Pekanbaru menerbitkan surat peringatan sebanyak dua kali perihal penarikan kendaraan yang dibeli oleh kreditor secara berangsur, namun kreditor tetap saja tidak mau memberikan kendaraan tersebut. Malah kreditor mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru perihal perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh PT. Mandiri Tunas Finance Pekanbaru. Padahal sejatinya kreditor dalam hal ini telah melakukan cidera janji atas kredit mobil sebagaimana yang telah diperjanjikan. 40
Terhadap gugatan yang diajukan oleh Muhammad Irvan selaku debitor, hakim pengadilan negeri memberikan putusan bahwa PT. Mandiri Tunas Finance Pekanbaru telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan memberikan sanksi berupa pengembalian mobil kepada debitor. Dalam pertimbangannya hakim dalam hal ini mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Padahal senyatanya dalam hal ini Muhammad Irvan selaku debitor telah melakukan cidera janji dengan tidak membayar
40 Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 242/Pdt.G/2019/PN.Pbr

## Hawer Trimaryanto (2021)
Legal Protection From Creditors As The Fiduciary Security In A Financing Associated With The Award Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Jurnal Hukum tora: 7(3): 355-385
angsurannya, sehingga PT. Mandiri Tunas Finance Pekanbaru telah dirugikan dengan adanya putusan hakim tersebut. 41
Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa dengan putusan yang dikeluarkan Mahkmah Konstitusi tidak memberikan perlindungan hukum bagi  kreditor, dimana penerima fidusia dapat melakukan eksekusi atas jaminan fidusia tanpa putusan pengadilan.  Namun dengan adanya putusan  Mahkamah Konstitusi kreditor tidak serta merta dapat langsung melakukan kekuatan eksekutorial terhadap objek jaminan  fidusia sehingga tidak sesuai dengan asas jaminan fidusia.
Sebagaimana diketahui bahwa kepercayaan pemberian jaminan dari kreditur ke debitur atas hak yang dijaminkan dan apabila perjanjian lunas, maka benda tetap kembali menjadi milik sang pemberi jaminan. 42 Secara bahasa, Fidusia diambil dari kalimat Fiduciare Eigendom Overdracht yang diambil dari Bahasa Belanda berarti penyerahan hak milik berdasar asas kepercayaan. 43 Berdasarkan penjelasan tersebut, istilah Fidusia yang berarti penyerahan hak milik benda sesuai kepercayaan adapun benda yang diserahkan masih tetap berada dibawah pemilik asalnya.
Perjanjian yang menimbulkan Fidusia memiliki beberapa karakteristik23 Pertama, pemberi Fidusia dengan penerima Fidusia memiliki hubungan perikatan, memberikan suatu hak untuk kreditur agar dapat mendapat penyerahan barang jaminan dari debitur; kedua, Perikatan tersebut adalah perikatan untuk member prestasi atau sesuatu dengan perbuatan debitur telah menyerahkan suatu barang. ketiga, Perikatan dalam rangka pemberian Fidusia merupakan perikatan yang accesoir , yaitu merupakan perikatan yang membututi perikatan lainnya (perikatan pokok) berupa perikatan hutang piutang. Keempat, Perikatan Fidusia tergolong kedalam perikatan dengan syarat batal, karena jika hutangnya dilunasi, maka  jaminannya secara Fidusia menjadi hangus; kelima, Perikatan Fidusia tergolong perikatan yang bersumber dari suatu perjanjian yakni perjanjian Fidusia; keenam, Perjanjian Fidusia merupakan perjanjian yang digolongkan sebagai perjanjian tak bernama atau disebut juga dari bahasa belanda Onbenoem De Overeenkomst . Perjanjian Fidusia tunduk pada ketentuan umum perikatan dalam KUHPerdata. 44
Jaminan fidusia memiliki kemudahan dalam hal eksekusi yang merupakan suatu kelebihan dibandingkan dengan jaminan pada umumnya yaitu berupa kemudahannya bagi kreditur menjual objek fidusia atas dasar kekuasaan sendiri. Praktiknya ditemukan masalah
41 Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 242/Pdt.G/2019/PN.Pbr
42 Nazia Tunisa, ‘Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia’, Jurnal Cita Hukum , Volume 3.Number 2 (2015), hlm. 362 .
43 Marhainis Abdul Hay, Hukum Perdata , Jakarta: Badan Penerbit Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran, 2011, hlm. 66
44 M. Yasir, ‘Aspek Hukum Jaminan Fidusia’, SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta , Vol. 3.No. 1 (2016), hlm.83
Legal Protection From Creditors As The Fiduciary Security In A Financing Associated With The Award Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Jurnal Hukum tora: 7(3): 355-385
seperti debitur tidak menyerahkan objek jaminan dengan sukarela, penarikan paksa objek jaminan, hingga terjadi pelanggaran lebih berat yaitu debitur telah mengalihkan penguasaan objek jaminan ke pihak ketiga. 45
Adapun keuntungan untuk kreditor, adalah menggunakan prosedur perikatan fidusia relatif cepat karena pemberi kredit tidak perlu menyediakan tempat menyimpan barang fidusia contoh seperti pegadaian. Keuntungan yang didapat lain ialah diperolehnya kreditor sesuai ketentuan Pasal 27 UU No. 42 Tahun 1999 bahwa terdapat kelebihan adanya hak yang dapat mendahului atau preferent bagi kreditor atau bagi penerima fidusia untuk menerima fidusia atau menerima pelunasan piutang atas hasil eksekusi benda objek jaminan fidusia yang lahir karena kepailitan atau likuidasi oleh debitor. Terdapat perlindungan hak bagi kreditor berdasarkan objek jaminan fidusia dari perjanjian kredit oleh kreditor dengan debitor, yang terhadap ada kemungkinan wanprestasi oleh debitor.
Fidusia memberi manfaat bagi debitur dan kreditur. Adapun manfaat untuk debitor adalah membantu kegiatan usaha debitur dengan tak keberatan, debitor tetap dapat menguasai barang jaminan untuk kegiatan usahanya dikarenakan yang diserahkan hanyalah berupa hak Milik saja, Namun wujud benda masih berada diatas penguasaan debitur atau penerima kredit. Proses eksekusi lembaga Jaminan Fidusia dimungkinkan kepada pemberi fidusia untuk dapat menguasai benda objek jaminan, melakukan kegiatan ekonomi yang mendapat pembiayaan dari pinjaman dari jaminan fidusia. Apabila debitur ingkar janji maka pihak kreditur dapat melakukan eksekusi benda jaminan fidusia. Subekti, yang dimaksud dengan eksekusi adalah upaya pihak memenangkan putusan guna mendapat hak yang dimilikinya dengan bantuan kekuatan hukum, dengan memaksa para pihak yang kalah agar melaksanakan putusan. 46
Eksekusi merupakan langkah akhir oleh kreditur pada saat debitur diyakini tidak lagi memiliki kemampuan dan/atau iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya membayar kredit. Pembayaran yang seharusnya dibayarkan secara berlaka tidak dilakukan oleh debitur. Beberapa sebab/alasan tidak lancarnya kredit (kredit macet) yang seharusnya dipenuhi oleh debitur, disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan yang tidak terduga dalam keluarga dan menjadi tanggungan debitur, gagalnya usaha sebagai sumber pendapatan utama bagi debitur  dan/atau keluarga, atau salah salah satunya diketahui sebab debitur tidak memiliki iktikad baik untuk membayar kredit sesuai dengan perjanjian
45 Kintan Ayunindya, ‘Aturan Terbaru Eksekusi Jaminan Fidusia’, Journal Lawyers Counselor At Law , 2020
46 https://bplawyers.co.id/2020/01/30/aturan-terbaru-eksekusi-jaminan-fidusia , diakses 20 Meret 2021

## Hawer Trimaryanto (2021)
Legal Protection From Creditors As The Fiduciary Security In A Financing Associated With The Award Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Jurnal Hukum tora: 7(3): 355-385
yang telah disepakati. Atas sebab/alasan yang berbeda tersebut kreditur pada umunya memiliki penyelesaian kredit macet atau cara eksekusi yang berbeda. 47
Pelaksanaan eksekusi didasarkan pada ketentuan Pasal 29 UU No. 42 Tahun 1999, yang mempersyaratkan pemberi fidusia (debitur) dalam keadaan cidera janji sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, debitur lalai untuk tidak memenuhi kewajiban atau prestasi dengan debitur tidak melaksanakan prestasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan/disepakati dalam perjanjian pokok dan/atau telah dianggap wanprestasi berdasarkan kesepakatan yang dibuat dan dituangkan dalam perjanjian pokok. Dengan title eksekutorial terdapat kemudahan kepada penerima fidusia (kreditur), dengan the right to reposses penerima fidusia (kreditur) diberikan wewenang untuk mengambil objek jaminan fidusia dari pemberi fidusia (debitur), jika diketahui pemberi fidusia (debitur) tidak bersedia menyerahkan objek jaminan fidusia. Selanjutnya untuk dapat terlaksana eksekusi terhadap benda jaminan Fidusia, Pasal 30 UU No. 42 Tahun 1999 menentukan, pemberi Fidusia diwajibkan menyerahkan benda objek fidusia untuk melaksanakan eksekusi Jaminan Fidusia.
Namun  setelah Putusan Mahkamah Konstitusi  No. 18/PUU-XVII/2019, seluruh dari eksekusi objek fidusia tetap dapat dilakukan oleh penerima fidusia selama telah diperjanjian dari awal terdapat klausul wanprestasi. Dilain kata, jika pada awal perjanjian terjadi kesepakatan terkait klausul wanprestasi dalam perjanjian antara kreditur dan debitur, maka jika debitur telah cidera janji maka akan bersedia dieksekusi. Sehingga maksud Mahkamah konstitusi adalah untuk memperjelas bahwa apabila terdapat klausula cidera janji perjanjian berarti segera dapat dilakukan proses dieksekusi untuk pembuktian.
Karekteristik perjanjian Fidusia yaitu antara pemberi dan penerima Fidusia terdapat hubungan perikatan, yang memberikan hak kreditur agar mendapat penyerahan barang jaminan dari debitur. Kedua, Perikatan tersebut adalah perikatan memberikan sesuatu dikarenakan debitur telah menyerahkan suatu barang.
Menurut Pasal 1313 KUHPerdata yang memberikan batasan tentang definisi tentang perjanjian atau persetujuan bahwa “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Sehingga dapat  dikatakan  bahwa perjanjian melahirkan suatu perikatan diantara dua pihak yang membuatnya atau dengan kata lain, bahwa perikatan yang lahir berasal dari perjanjian disamping itu perikatan yang lahir dari undang-undang. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata tentang kesepakatan perjanjian. Perjanjian ialah perbuatan hukum yang berdasarkan kesepakatan untuk menimbulkan akibat hukum. Menurut Sudikno, “perjanjian merupakan
47 Benny Krestian Heriawanto, ‘Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Ekse- kutorial’, Jurnal Legality Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang , Vol. 27.No. 1, 2019, Hlm. 54-67 .
Legal Protection From Creditors As The Fiduciary Security In A Financing Associated With The Award Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Jurnal Hukum tora: 7(3): 355-385
hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum”. 48
Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata tentang asas konsensualitas menyatakan bahwa suatu perjanjian yang berdasarkan pada kesepakatan diantara kedua belah pihak tentang hal-hal pokok objek perjanjian. Dengan ini sesuai asas konsensualitas, telah ditentukan lahirnya suatu perjanjian dan dapat diketahui tentang kesepakatan yang menjadi inti dari perjanjian yang terjadi. Semenjak tercapainya kesepakatan dalam suatu perjanjian dan perikatan maka perjanjian tersebut telah lahir. Namun selama para pihak yang membuat perjanjian tidak menyepakati ketentuan lain maka perjanjian tersebut tetap berlaku bagi para pihak. Asas ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat- syarat sahnya perjanjian yang dengan menyatakan segala perjanjian yang dibuat secara sah akan dianggap mengikat bagi para pembuatnya seperti halnya undang-undang. Pengaturan tentang Hukum Perjanjian yang diatur menurut Buku III KUHPerdata, tentang perikatan lahir dari perjanjian dan dari undang-undang. Menurut KUHPerdata terdapat aturan umum dan aturan khusus untuk semua perjanjian. Dalam suatu kegiatan perjanjian/kontrak tidak selalu menguntungkan para pihak. Terkadang tidak terpenuhinya suatu unsur mengakibatkan tidak sah perjanjian. Dalam perjanjian jaminan fidusia apabila unsur essensialia tidak dipenuhi maka mengakibatkan perjanjian tersebut dianggap tidak ada. Sedangkan dalam hal perjanjian fidusia yang merupakan klausula wanprestasi unsur aksidentalian yang berarti dengan tidak adanya unsur klausula wanprestasi dalam perjanjian fidusia telah mengakibatkan kesulitan bagi para pihak pembuatnya.
Unsur Aksidentalia atau Unsur yang akan ada untuk mengikat para pihak tergantung apabila para pihak menyepakatinya yang bila tidak ada maka berakibat perjanjian tersebut dapat mempersulit para pihak.  Apabila dalam keadaan tertentu bentuk hukum tidak dipenuhi unsur perjanjian aksidentalia akan dapat menyulitkan proses pelaksanaan perjanjian para pihak. Terdapat banyak resiko yang akan dipertanggungjawabkan yang kadang sulit diperhitungkan dan timbul dari sifat dasar kontrak. Perlu dihindari hal-hal yang menjadi pemicu timbulnya sengketa di dalam kontrak diantaranya: ketidakcermatan dalam berkontrak, kedua, itikad baik para pihak. 49 Ketidakcermatan dalam menentukan klausula wanprestasi dalam perjanjian fidusia akan memicu tidak adanya kepastian hukum yang berujung sengketa atau konflik antar para pihak. Dipenuhinya asas kebebasan berkontrak agar melahirkan kebebasan untuk para pihak agar tidak memperberat salah satu pihak dan tidak ada unsur paksaan didalam perjanjian. Perjanjian dalam kontrak sesuai asas kebebasan berkontrak merupakan perlindungan hukum dalam hukum perdata bagi para pihak. Dipandang sebagai bagian hukum privat, menurut P.S. Atiyah, karena bentuk
48 Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia ,  Yogyakarta:  Liberty,  1985, hlm. 97 .
49 Ocje Salman dan Anton F Susanto, Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali , Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 67

## Hawer Trimaryanto (2021)
Legal Protection From Creditors As The Fiduciary Security In A Financing Associated With The Award Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Jurnal Hukum tora: 7(3): 355-385
pelanggaran terhadap kewajiban yang terdapat dalam kontrak adalah murni merupakan tanggung jawab dari pihak-pihak yang terikat dalam kontrak. 50
Para pihak yang akan melakukan perjanjian jaminan fidusia dengan berpedoman pada Pasal 1320 BW tentang syarat sahnya perjanjian bahwa para pihak harus secara  tegas menyepakati klausula wanprestasi agar tidak memberat salah satu pihak khususnya kreditur atau penerima fidusia. Sehingga terdapat hubungan hukum yang seimbang antar para pihak. Sedangkan apabila telah disepakati kalusula wanprestasi namun apabila perjanjian telah disepakati tanpa klausula wanprestasi yang jelas dalam perjanjian, maka akan mempersulit para pihak khususnya kreditur. Sehingga pihak kreditur dapat membatalkan perjanjian sejak awal dimulainya, atau dapat memperbaharui isi kontrak perjanjian yang menyebutkan secara tegas dan jelas.
Perlindungan hukum dengan cara berkontrak dalam dunia bisnis, merupakan jenis yang sangat populer. Akan tetapi, pada sisi yang lain luasnya kesempatan untuk menentukan perlindungan hukum sendiri dengan cara berkontrak seringkali menimbulkan kerugian yang tidak diduga sebelumnya. Hal itu disebabkan karena adanya keterbatasan salah satu pihak yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang kontrak dan adanya itikad kurang baik dari pihak yang menawarkan perjanjian. Oleh karena itu, dalam membuat perjanjian sudah menjadi keharusan bagi para pihak untuk mengetahui prinsip- prinsip perlindungan hukum yang seimbang. 51
Berdasarkan uraian tersebut maka guna terciptanya perlindungan hukum preventif bagi kreditor selaku pemegang  jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yaitu dengan membuat perjanjian pembiayaan yang dituangkan dalam akta dan memuat ketentuan terkait cedera janji atau wanprestasi dalam kesepakatan  para pihak  serta kesediaan debitur menyerahkan objek jaminan  apabila melakukan wanprestasi. Hal tersebut dikarenakan Putusan MK secara gambling memperjelas makna dari Pasal 15 UU No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Sehingga, putusan MK terkait dengan jaminan fidusia diartikan bahwa permohonan eksekusi jaminan tetap bisa menarik kendaraan dari debitur yang telah diperingatkan sebelumnya.
Uraian tersebut menginformasikana bahwa, jika pada awal perjanjian terjadi kesepakatan terkait klausul wanprestasi  dalam perjanjian antara kreditur dan debitur, maka jika debitur telah cidera janji maka akan bersedia dieksekusi.  Sehingga maksud Mahkamah konstitusi adalah untuk memperjelas bahwa apabila terdapat klausula cidera
50 Ida Bagus Wyasa Putra, Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional , Bandung: Refika Aditama, 2000, hlm. 129
51 Yassir Arafat, ‘Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang Dalam Kontrak’, Jurnal Rechtens , Vol. 4.No. 2, 2015, hlm.26 .
Legal Protection From Creditors As The Fiduciary Security In A Financing Associated With The Award Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Jurnal Hukum tora: 7(3): 355-385
janji perjanjian berarti segera dapat dilakukan proses dieksekusi untuk pembuktian. Karekteristik perjanjian Fidusia yaitu antara pemberi dan penerima Fidusia terdapat hubungan perikatan, yang memberikan hak kreditur agar mendapat penyerahan barang jaminan dari debitur. Kedua, Perikatan tersebut adalah perikatan memberikan sesuatu dikarenakan debitur telah menyerahkan suatu barang.
Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penangananya di lembaga peradilan. Sesuai dengan uraian tersebut dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. 52
Salah satu permasalahan adalah ketika debitur lalai dalam melaksanakan prestasinya sesuai dengan perjanjian kepada kreditur. Dalam suatu jaminan kebendaan, hak untuk menuntut pemenuhan prestasi melalui eksekusi benda jaminan baru bisa dilakukan sejak debitur wanprestasi. Selama perikatan (hak dan kewajiban) dilaksanakan sesuai perjanjian, maka kreditur sama sekali tidak boleh mengutak-atik jaminan yang menempel pada perjanjian utang piutang. Hak-hak kreditur terhadap jaminan kebendaan debitur baru efektif ketika utang telah sesuai untuk ditagih dan batas waktu pembayaran telah dilewati oleh pihak debitur atautelah dinyatakan lalai oleh sebuah somasi. 53
Hal tersebut sebagaimana yang terjadi pada perjanjian jaminan fidusia  antara Muhammad Irvan dengan PT. Mandiri Tunas Finance Pekanbaru perihal pembelian sebuah unit mobil merek Daihatsu Terios, namun dalam pembayaran angsuran Muhammad Irvan selaku debitor mengalami keterlambatan dalam pambayaran, sehingga PT. Mandiri Tunas Finance Pekanbaru memberikan peringatan kepada debitor melalui telephon. Setelah diberikan peringatan oleh PT. Mandiri Tunas Finance Pekanbaru, debitor tetap saja tidak melanjutkan pembayaran angsuran, sehingga PT. Mandiri Tunas Finance Pekanbaru mengirim orang ke rumah debitor untuk memberikan peringatan perihal pembayaran angsuran, namun kreditor tetap saja tidak mau melakukan pembayaran, sehingga PT. Mandiri Tunas Finance Pekanbaru menerbitkan surat peringatan sebanyak dua kali perihal penarikan kendaraan yang dibeli oleh kreditor secara berangsur, namun kreditor tetap saja tidak mau memberikan kendaraan tersebut. Malah kreditor mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru perihal perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh PT. Mandiri Tunas Finance Pekanbaru. Padahal sejatinya kreditor dalam hal ini telah melakukan cidera janji atas kredit mobil sebagaimana yang telah diperjanjikan. 54
52 Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987. hlm.29.
53 Muhamad Chidir Ali, dkk. Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran , ( failissesment & Sursence van Betaling ). Bandung: CV. Mandar Maju, 1995, hlm.93-93
54 Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 242/Pdt.G/2019/PN.Pbr

## Hawer Trimaryanto (2021)
Legal Protection From Creditors As The Fiduciary Security In A Financing Associated With The Award Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Jurnal Hukum tora: 7(3): 355-385
Terhadap gugatan yang diajukan oleh Muhammad Irvan selaku debitor, hakim pengadilan negeri memberikan putusan bahwa PT. Mandiri Tunas Finance Pekanbaru telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan memberikan sanksi berupa pengembalian mobil kepada debitor. Dalam pertimbangannya hakim dalam hal ini mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Padahal senyatanya dalam hal ini Muhammad Irvan selaku debitor telah melakukan cidera janji dengan tidak membayar angsurannya, sehingga PT. Mandiri Tunas Finance Pekanbaru telah dirugikan dengan adanya putusan hakim tersebut. 55
Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa dengan putusan yang dikeluarkan Mahkmah Konstitusi tidak memberi kepastian dan perlindungan hukum jika debitor melakukan wanprestasi terhadap kreditor, dimana penerima fidusia dapat melakukan eksekusi atas jaminan fidusia tanpa putusan pengadilan. Namun dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi kreditor tidak serta merta dapat langsung melakukan kekuatan eksekutorial terhadap objek jaminan  fidusia  sehingga tidak sesuai dengan asas jaminan fidusia.
Sebagaimana pandangan Muhamad Chidir Ali, dkk yang menyatakan bahwa hak jaminan khusus adalah merupakan hak-hak yang memberikan kepada si pemegang tagihan (kreditur) suatu kedudukan yang lebih baik daripada kreditur yang lain. 56 Maksud kedudukan yang lebih baik disini adalah kedudukan diantara para kreditur konkuren yang sama-sama mempunyai hak untuk melakukan tagihan pelunasan atas piutangnya dari kekayaan milik debitur. 57 Hal tersebut dikarenakan menurut undang-undang setiap kreditur yang sama kualitasnya memiliki hak yang seimbang atas pelunasan piutangnya dari harta benda milik debitur, sedangkan bagi pihak yang telah diperjanjikan secara khusus mengenai jaminan bagi utang-utang debitur, baik dengan jaminan perorangan ( persoonljke zakerheidsrecthen ), di mana posisi kreditur akan naik setingkat menjadi kreditur preferen, yang akan memperoleh hak untuk dapat didahulukan dalam penagihan pelunasan piutangnya dari hasil penjualan lelang benda tertentu atau sekelompok benda- benda tertentu milik debitur pemberi jaminan. 58
Jaminan  Fidusia berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia merupakan suatu jaminan atas benda bergerak yang penguasaanya masih dalam penguasaan debitur meskipun telah terjadi pengalihan kepemilikan. Ketika seseorang yang menjaminkan barangnya menggunakan jaminan Fidusia, dalam prakteknya banyak yang tidak mendaftarkan jaminan Fidusia tersebut,
55 Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 242/Pdt.G/2019/PN.Pbr
56 J.Satrio, Op.Cit, hlm.228.
57 Muhamad Chidir Ali, dkk. Kepailitan dan penundaan pembayaran, (failissesment & Sursence van Betaling). Bandung: CV.Mandar Maju, 1995, hlm.93-93 .
58 J.Satrio, Op.Cit, hlm.1
Legal Protection From Creditors As The Fiduciary Security In A Financing Associated With The Award Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Jurnal Hukum tora: 7(3): 355-385
padahal dalam hal ini pendaftaran jaminan Fidusia merupakan prinsip yang utama dalam jaminan yakni mengenai pubilitas sehingga konsekuensi dari melanggar diasas tersebut adalah mengenai hak perlindungan hukumnya. 59
Debitur adalah salah satu pihak dalam melaksanakan jaminan Fidusia walaupun sebagian pihak yang tidak melaksanakan perjanjian dengan baik tetap memiliki hak mendapatkan perlindungan hukum khususnya. Perlindungan hukum tersebut adalah pada saat eksekusi jaminan Fidusia yang memiliki tujuan agar debitur walaupun telah tidak melaksanakan perjanjian dengan baik tetapi tidak mengalami kerugian secara materil maupun inmateril.
Eksekusi Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan putusan pengadilan yang  telah berkekuatan hukum tetap, sehingga memerlukan pengamanan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jika terjadi kredit macet dan eksekusi atau penarikan barang begerak yang menjadi jaminan kredit, maka atas dasar Peraturan Kapolri tersebut, diharapkan agar terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan. 60
Dalam putusan nomor 18/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi menyatakan kreditur ( Leasing ) tidak bisa lagi secara sepihak mengeksekusi atau menarik objek jaminan Fidusia seperti kendaraan atau rumah, hanya berdasar sertifikat jaminan Fidusia. Dimana akta jaminan Fidusia adalah merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pihak pemilik dan penerima hak tersebut, namun dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019 malah melemahkan posisi kreditor karena tidak dapat langsung melakukan eksekusi atas jaminan Fidusia tersebut walaupun debitor telah melakukan cidera janji atas perjanjian pembiayaan yang telah disepakatinya, sehingga menimbulkan kerugian bagi penerima jaminan Fidusia. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis akan mengkaji terkait perlindungan hukum bagi pihak penerima jaminan Fidusia yang tidak bisa melakukan eksekusi jaminan Fidusia walaupun debitor telah cidera janji  dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan
59 Wirojono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian , Bandung: Bale Bandung, 1986, hlm. 20
60 Perkap No. 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Jasa Objek Jaminan Fidusia

## Hawer Trimaryanto (2021)
Legal Protection From Creditors As The Fiduciary Security In A Financing Associated With The Award Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Jurnal Hukum tora: 7(3): 355-385
tidak dicederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. 61
Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interprestasi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks Undang-Undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit.
Mahkamah Konstitusi memutuskan leasing yang ingin menarik kendaraan harus mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri. Tetapi eksekusi sepihak oleh kreditur tetap bisa dilakukan, asalkan debitur mengakui adanya cidera janji (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan Fidusianya. Sepanjang debitur telah mengakui adanya wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian  Fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi kreditur untuk dapat melakukan eksekusi sendir. 62
Namun, apabila yang terjadi sebaliknya, di mana pemberi debitur tidak mengakui adanya wanprestasi dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian Fidusia, maka kreditur tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Dengan demikian hak konstitusionalitas debitur dan kreditur terlindungi secara seimbang.
Keputusan itu didasari tidak adanya perlindungan hukum yang seimbang antara debitur dengan kreditur. Kreditur memiliki hak eksklusif dalam menarik objek jaminan Fidusia tanpa memberikan kesempatan kepada debitur untuk membela diri. Bahkan menurut Mahkamah Konstitusi, terkadang kreditur menarik objek jaminan Fidusia secara sewenang-wenang dan kurang ‘manusiawi’, baik berupa ancaman fisik maupun psikis. 63
Pengadilan Negeri Pekanbaru mengabulkan gugatan pemohon dengan menyatakan PT. Mandiri Tunas Finance Pekanbaru melawan hukum. Terhadap gugatan yang diajukan oleh Muhammad Irvan selaku debitor, hakim pengadilan negeri memberikan putusan bahwa PT. Mandiri Tunas Finance Pekanbaru telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan memberikan sanksi berupa pengembalian mobil kepada debitor. Dalam pertimbangannya hakim dalam hal ini mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-
61 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. hlm. 38
62 https://kumparan.com/kumparannews/mk-leasing-tak-bisa-lagi-asal-tarik-kendaraan-harus-lewat- pengadilan-1say-1I9soEi , diakses pada 23 Maret 2021
Legal Protection From Creditors As The Fiduciary Security In A Financing Associated With The Award Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Jurnal Hukum tora: 7(3): 355-385
XVII/2019. Padahal senyatanya dalam hal ini Muhammad Irvan selaku debitor telah melakukan cidera janji dengan tidak membayar angsurannya, sehingga PT. Mandiri Tunas Finance Pekanbaru telah dirugikan dengan adanya putusan hakim tersebut. 64
Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 15 ayat (2), khususnya frasa ‘kekuatan eksekutorial’ dan ‘sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap’, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘terhadap jaminan Fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan Fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Sementara Pasal 15 ayat (3) khusus frasa ‘cidera  janji’ tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya saling menghargai.
Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 42/1999 disebutkan ‘Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (3) Apabila  debitur cidera janji Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.’
Pemohon menilai bahwa pasal ini bertentangan dengan UUD 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4), yang berbunyi Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 27 ayat (1) Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28G ayat (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28H ayat (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.
Mahkamah Konstitusi pun memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan dari para Pemohon. Mereka pun menyatakan bahwa untuk merampas kendaraan atau barang yang dijaminkan harus melalui keputusan pengadilan. 65
64 Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 242/Pdt.G/2019/PN.Pbr

## Hawer Trimaryanto (2021)
Legal Protection From Creditors As The Fiduciary Security In A Financing Associated With The Award Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Jurnal Hukum tora: 7(3): 355-385
Oleh karena itu dengan berlakunya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, maka pelaksanaan eksekusi terhadap obyek jaminan Fidusia tidak serta merta dapat dilakukan melalui parate eksekusi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 15 UUJF, namun sangat tergantung pada isi perjanjian Fidusianya, apakah telah memuat kondisi cidera janji dan mekanisme penyelesaiannya atau tidak. Jika tidak memuat kondisi cindra janji dan mekaniisme penyelesaiannya, maka kreditur dapat menempuh jalur gugatan atas dasar wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dianyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ia menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Dengan konsekwensi salah satunya tuntutan ganti rugi oleh kreditur kepada debitur.
Berdasarkan  uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa perlindungan hukum represif bagi kreditor selaku pemegang jaminan Fidusia dalam perjanjian pembiayaan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yaitu kreditur dapat mengajukan gugatan wanprestasi kepada debitur melalui pengadilan yang dicantumkan dalam perjanjian Fidusia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan bahwa si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dianyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ia menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan yang salah satunya dapat menuntut denda dan ganti rugi.

## Conclusion
Kepastian hukum atas parate Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Dikaitkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019 yaitu perusahaan kreditur masih bisa mengeksekusi objek fidusia selama ada ketentuan cedera janji atau wanprestasi dalam kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam akta perjanjian dan kerelaan debitur menyerahkan objek jaminan. Namun putusan mahakamah konstitusi tersebut dapat dimanfaatkan oleh debitur- debitur yang beritikad tidak baik, dalam hal ini debitur yang beritikad tidak baik dapat dengan mudah menyatakan bahwa ia tidak melakukan wanprestasi dan tidak mau menyerahkan obyek jaminan fidusia, walaupun secara nyata ia lalai memenuhi kewajibannya. Selain itu berimplikasi terhadap harmonisasi ketentuan titel eksekutorial dan parate eksekusi pada Undang-Undang jaminan fidusia karena menyebabkan tidak berfungsinya beberapa pasal yang terkait dengan mekanisme pelaksanaan eksekusi fidusia seperti Pasal 29 dan Pasal 30.
Bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor selaku pemegang jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

## Hawer Trimaryanto (2021)
Legal Protection From Creditors As The Fiduciary Security In A Financing Associated With The Award Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Jurnal Hukum tora: 7(3): 355-385
18/PUU-XVII/2019 secara preventif yaitu dengan membuat perjanjian pembiayaan yang dituangkan dalam akta dan memuat ketentuan terkait cedera janji  atau wanprestasi dalam kesepakatan para pihak serta kesediaan debitur menyerahkan objek jaminan apabila melakukan wanprestasi. Sedangkan perlindungan hukum represif yaitu apabila debitur tidak mengakui telah wanprestasi, kreditur bisa menggugat ke pengadilan, sehingga pengadilan yang akan menentukan keadaan wanprestasi debitur. Apabila pengadilan memutuskan debitur telah melakukan wanprestasi maka debitur tidak dapat mengelak lagi dan berkewajiban untuk memenuhi putusan tersebut dengan melunasi kewajibannya atau menjual objek jaminan fidusia untuk melunasi hutangnya.

## Acknowledgments
Guna teciptanya kepastian hukum bagi para pihak baik itu kreditur maupun debitur dalam perjanjian fidusia, diharapkan pemerintah selaku pembuat undang-undang melakukan revisi atas Undang-Undang jaminan fidusia, hal tersebut dikarenakan dengan adanya putusan mahakamah konstitusi yang menghapus ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang jaminan fidusia tersebut menyebabkan tidak berfungsinya beberapa pasal yang terkait dengan mekanisme pelaksanaan eksekusi fidusia seperti Pasal 29 dan Pasal 30.
Guna terciptanya perlindungan hukum bagi kreditor selaku pemegang jaminan fidusia, kreditur sebaiknya dalam pembuatan kontrak atau akta perjanjian pembiayaan harus mengatur jelas mengenai ketentuan wanprestasi. Kreditur dapat membuat klausul bahwa debitur wajib menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela apabila debitur melakukan wansprestasi. Klausul tersebut bertujuan agar dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia tidak terjadi konflik antara kreditur dan debitur.

## Hawer Trimaryanto (2021)

## References
Books
Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung. 1999. Ade Arthesa dan Edia Handiman, Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank , Indeks, Jakarta, 2006.
Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis) , Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002.
Badriyah Harun, Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah, Yogyakarta: Pustaka Yustisia,
2010
Benny Krestian Heriawanto, ‘Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Ekse-kutorial’, Jurnal Legality Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang , Vol. 27.No. 1, 2019.
Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007. Hamzah dan Senjum Manulang, Hukum Jaminan, Jakarta: Rineka Cipta, 1987.
Ida Bagus Wyasa Putra, Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional , Bandung: Refika Aditama, 2000.
Legal Protection From Creditors As The Fiduciary Security In A Financing Associated With The Award Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Jurnal Hukum tora: 7(3): 355-385
Kintan Ayunindya, ‘Aturan Terbaru Eksekusi Jaminan Fidusia’, Journal Lawyers Counselor At Law , 2020
M. Yasir, ‘Aspek Hukum Jaminan Fidusia’, SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta , Vol. 3.No. 1 (2016).
M.Yahya Harahap , Pembahasan,Permasalahan dan Penerapan KUHAP , Jakarta : Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2006.
Marhainis Abdul Hay, Hukum Perdata , Jakarta: Badan Penerbit Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran, 2011
Muhamad Chidir Ali, dkk. Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran , ( failissesment & Sursence van Betaling ). Bandung: CV. Mandar Maju, 1995.
Muhammad Erwin, Filsafat Hukum, Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
Munir Fuady, Jaminan Fidusia , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
Nazia Tunisa, ‘Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia’, Jurnal Cita Hukum , Volume 3.Number 2 (2015).
Ocje Salman dan Anton F Susanto, Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali , Bandung: Refika Aditama, 2005.
Oey Hoey Tiong, Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan , Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
Parasite, Pamorti, dan Rwzky Septianto, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Lembaga Pembiayaan atas Perampasan Barang Jaminan Fidusia oleh Negara , Jurnal Privat Law , Vol. II No.5 Juli 2014
Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2008.
Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , Bandung : PT. Citra Adityua Bakti, 2000.
Satrio, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, Bandung: Citra Aditya Bakti,
2005.
Sidharta Arief Meuwissen, Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Khususnya Fidusia di dalam Praktik dan Pelaksanaannya di Indonesia, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1997.
Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia ,  Yogyakarta:  Liberty,  1985.
Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
Tan Kamelo, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, Alumni, Bandung, 2006.

## Hawer Trimaryanto (2021)
Legal Protection From Creditors As The Fiduciary Security In A Financing Associated With The Award Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Jurnal Hukum tora: 7(3): 355-385
Wirojono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian , Bandung: Bale Bandung, 1986.
Yassir Arafat, ‘Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang Dalam Kontrak’, Jurnal Rechtens , Vol. 4.No. 2, 2015.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; ___________, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; ___________, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang  Jaminan Fidusia; ___________, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia;
___________, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ___________, Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 242/Pdt.G/2019/PN.Pbr

## Website
http://rasjuddin.blogspot.com/2013/06/hubungan-3-tujuan-hukum-kepastian- hukum.html., diakses 14 September 2020
https://bplawyers.co.id/2020/01/30/aturan-terbaru-eksekusi-jaminan-fidusia, diakses 20 Meret 2021
https://kumparan.com/kumparannews/mk-leasing-tak-bisa-lagi-asal-tarik-kendaraan- harus-lewat-pengadilan-1say-1I9soEi, diakses pada 23 Maret 2021