## I J M A' D AN PROBLEMATIKAI\IYA
Aneri'

## Abstract
Ufulffi ryr dA;M dr wra aflnanic hu im nn naia caryrb trwbt wre  ad Wnd. sae. 7lz  main saa ate Al Qnan od wnahlulilurundsAtv.Intlxp,l"tulwtandVtVprdfr lndld li flloues Mf.,afer ln pad aua6'ifuw amg be @tp1io6 ld& nWtax de e Al Qi'd, od al Saafi.  Ag@rt x in ldr$ addhic ou itqbd n4alans ilan n rqrd Sna a a wtfuy deaweqrry@alog)
Kata Kunci: hrni tuiak4 Sranb Hilhan

## ,d Pendahuluan
Tidak ada perbedaan dikda"gan para ularna'  bahwa dQur'an dao al-Sunnah sebagai sumber hukum Islam primer (utama). lni didasarkan pada firman  Allah ddam surat al-Nisa ayat 59: I:ldi orozg orang yng brbnaa tadilah Alldh ddrl taailah ravl-|fu, dan Surat Ali Imran apt 39 Kazhanlah : Taatilah Allah dan rasul-ltya. Sebagaimana dikernukakan oleh AM. al-'0fahhtb K-hallaf,  bahwa perintah untuk mentaati Allah dalam ayat  tersebut artinya perintah  untuk mentaati dan mengikuti  alQur'an.  Demikian juga perintah untuk taat kepada
'Arlsori .&Lh doseo tcap Jurusn Syariah STAIN hrw&erto, durunrs  Prograu
Pascesarjana (S2) IAIN Sulthan  Syarif Qasim Pekanboru-
N-Manihii, Vol. lNo. I Jotollrni2olT
53

## Ansori
rasul, artinp perintah untuk mar dan mengikuti al-Sunnah.l  Posisi lcduanya sebagai sumber hukum Islam tidak dapat dipiuhkarr antara satu &ngan  lainnya Ini ditegaskan  dalam firman-Nya dalam surat  al- Nisa ayat  80 : furang siry mmtudri Ras[  fuarti ia tdah nmtaati Alkh.
Taat dan mengikuti al-Qur'an dan al-Sunnah artinla ialah mengakui  dan sekaligus mengamalkan isi  dan  pesan-pesan yang tertuang di dalamnya- &mua tindakan  dan sikap dalam menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang munorl termasuk  persoalan hukum. Maka dQur'an dan al-Sunnah harus  ditempatkan sebagai pedoman dan rujukan yang utama.
Sebagainana alQur'an dan al-Sunnah disepakati sebagai zumber hukum Islam primer (pertama) demikian juga halnya dengan ijrru', disepakati sebagai zumber hukum sekunder atau urutan ket(a setelah alQr:/an dan al-Sunnah.'? Atau dengan kxzb;n, fui' menempati poisi peftarna dari  sumber hukum yang  bukan 4 O4t). Dengan demikian ijnu'  rrenemptti posisi penting  terutama  di saat zumber asli (alQur'an dan al-Sunnah) tidak memberikan  ketentuan sesra tegas mengenai masdah-masalah tertentu  yang muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang selalu mengalami perlembangan  dan  perubahan.
Iebih jauh Anderson  mengemukakan bahwa  dalam kenyataannya hukum klam sebagian besar  didasarkan atas dua stmber yaitu  ijrm' d- qry.r. Dalam sejarahperlambangan hukum  Islam, ijrru' menryakn sumber terpenting di antara sumbersumber hukum yang a&. Sebab, lanjutnya di saat al-Qur'an perlu penafsiran dan al-Sunnah perlu ditelaah nntuk mengaahui  keabuhan dan kesahihannya" i/m'-lehyatg
rAM al-!flahhab Khallrf,  Kaifuj>Kaidd Hhmldaa rcrj. Noer Iskandar A.l-Banany oakana: Rajawali,  1993), hd. 19.
Joseph  Schacht, Porgour Hrfum  ldan, terj. Moh. Sa'id dkk, flakarta:  Proyek Pembinaan Sarana Petgunraa Tuggi Agama DEPAG Rl, 1985), hd. 148. Lihat juga Muchw A&ln, Terbandingan Madzhab Ddam Islam &n Permasalahannyr,"  dalam Juhaya S. Praja (d), I*bon ldan  di Indorwi4  Panihhan dar hak& (Bandung:  Rema,a Rordakarya, 1991), haJ.2t3-215.
54 N-Marahij,Vol. I No. l Jaruari-Jmi2M7
lima' dan Probtematikanya
pada akhimya  menempati posisi menentuken  untuk  menetepkan atuan hukum  yang  mengiket.l
Ijmi', secett umum  didefinisikan sebagai  kesepakatan ftonsensus)  atau  kesatuan  pendepat  pata muitahid sepeninggal Nabi SAW  pada suatu mesa tertentu  metgenai  keteotuan  hukum  dari suatu masalah tertentu.r ljni' in menwut Abdullah  Ahmad An-Na'im, walaupun  seiak dini telah ditetapkan  (diakui) sebagi sumbet  syari'ah namun masih  meniadi bahan perdebaan di Lelangan para ahli hukum Islam  baik mengenai  pengertian dan  atau  segala  sesuatu yang berkaitan dengannya  yang telah ditetapkan oleh pata ulama'  tetdehulu.5
Salah  satu  petmasalahan yang akao  dikemukekan di sini ialah, mungkinkah lini'ddan ati kesepekaao bulat dengan tanpa adanya petbedaan, dapat tercapai?  Kalau  hal itu sulit atau tidak mungkin terunriud  (tetealisir) maka  bagaimana kia harus  mengattihan jni' ia
^t^v ^pL esensi yang  harus ditekankan darr ini' itu? Inilah yang akan dibahas secara singkat dalam tulisan  ini.

## B, Pengettian ljma'
Dikalangan para ulema', secara umum tidak a& petbedaan dalam lDengartikan ia7, yit]u :
..1, i,r .J- dJl r',,JJ..'Jl U]* O {,.)-,Yl i,!l O, Oz.r+rAr dUt 6',rJr.r/!r u) a 4c; &  *  *,
l.N.D Andetson, HtLu lio  li Dnia Mo&n, rcti.  Machnuo  Husein (Sunbeye: Amarptcss, l99l), hal t4.
'Subhi Mrhmasan(  Fi&/zr H*n  Db kbt,teti. A. Sudjono  (Bandung d-Ma'rif, 1981), hrl. 121. 5Abdullah Ahmad Ao-Nz\m, Dcbnutnfui $wi'af, rcf. A. Sudedy deo A. Amni (Yogyakette:  LK.iS, 1994), h.l. 148. 6Muhemmed Abu T,a.htzh, Utll lPilt (Betitt U.r d-F  Lr,  n.), h.l. 198. Lih.t iug. KhalEi Kditun-Kaildt, huJ,. 64.
II-Mat ,va. I No. I laaui-Jni 2007 55
" I(qdfua, dml, nuiilid Nd tu1 nw tettu u, fi&b v{ary Ranl SAW d6 wt laalam s)pra', dalan se+ n eWyrysifdqu'aruli'
Selain pengenian fu'yar.rgdi&rn<an oleh Abu  Zahnh tersebut, banyak deG"i"idefinisi lain  yang dikemukakan  oleh para  ahli usul al- fiqh. Dari berbagai definisi  yang a&, terdapat satu dtik kesamaan peffiry yang ada  pada ijfi yaiat danyr ateu te4ad;nya @haan d;t kdangan  para ulaou-

## C. Terlaksananya ljmi'
Sebagai salah satu zumber hukum Islam aau metde yang diguna- kan uotuk menyel"s iken dan menetapkan masalah-masalah hukurr1 pan llrme' menetapken secaa ketat terhadap  terlaksananya  ?"]z'lu'ifrr.\ ptaru,terdapxqrpara mujtahid pada waku terjadinya suatu masalah tertentrr, kemudian para mujtahid  tersebut sepakat untuk menetapkan ketentun  hukumnya'/
Mujtahid sebagai orang yang mempunyai kewenangan ddam be1fu2-,  menunrt Yusuf Qardawi  berus mempunf kualitas kdhnrun yang komprehensif, yaitu menguasai d^" memahami al-Qur'in, al- Sunnah bahasa Arab, usul al-fiq[ maqasid al-sharfah (maksud dan uiuan Syari'ah), kondisi sosid
dan mempunf integritas
moral (adil  dan taqwa).8 Dari persyaratan  tersebut  dapat disimpulkan bahwa individu-individu yang mengadakan /z-' ftaepakatan) addah orang  yang ahli dalam ilmu agama
Ddam konteks sekarang dimana kompleksitas permasdahan yang sangat  ragam dan variatif dan penyelesaiannya menuntut  keahlian dari berbagai disiplin  ilmu,  tenmnya pengertian mujuhid seb:gei s6* utama  dalam iim' perlu pemahaan  yang lebih luas. Mujuhid tidak
\halE( I@rl@dr,h.J. 64 - 6. tjhat juga Muhhar Yehp &n Fatchttnhrnarl fusr-M funliaot  Hhon frqh Nani @endorrg. d-Ma'arif, 1986), hrl. 59 - 60. tYusuf alQardhevi litLd tulan Syaria l:lart rer! Achmad Syathori (akana Bulen Bintan& 198r, hal. 6 - 67.
56
Al-Manihif, zd. 1No. 1 Jouari-Jmi2D7
,bia
:.abiddin  Koto, "!rna' Sebagai Kompromi Polidk " Pidato  Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam lrnu Fiqh IAN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru  tanggal 27 Seprember  20@, hd. 4
1,J-Manihii,Vol. t No. 1 Jouari-!wi2@7 57
hanya  seorang yang ahli bidang agama ddam ani sempit tapi iuga mempunyai  pengemhuan  yang cukup tentang ilmu-ilmu lain, sepeni ekonomi, sosial, politik, budaya, antropol%i, dan lain sebagainya.
I(du,yarry melak*an kesepakatan itu adalah seluruh muiuhid yaug ada. tanpa  memandang  (dibatasi) negara, kebangsaan  atau golongan.  Oleh karena itu bukan dikat akaur ijnu' kalar yang bersepakat
-misalnp- hanp mujtahid  Indonesia  saja. IG{a kesepakatan itu harus dinyaukan secara rcgas oleh  setiap mujtahid bahwa  ia rpakat dengan mujtahid-mujtahid yang lain tentang  ketentuan  hukum  dari suatu peristiwa atau masalah yang terjadi pada masa itu.  Pernyataan itu dapat dilakukan  melalui  lisan, nrlisan,  atau rikrp yrrrg menunju&kan  bahwa ia sepakat atas suatu keputusan hukum yang telah disetujui  (disepakati) oleh para mujtahid yaAtfu. Kmp, tidak ada satupun mujtahid  yang menentang atas kesepakatan itu. Kalau terdapat salah satu  mu.itahid yarg menentang  (tidak  setuju),  maka kesepakatan  sebagian besar mujmhid tersebut belum d*x*an iim'.'
Kehansan kesepakatan dilakukan  oleh seluruh mujtahid secara tegas dan tidak ada satu-pun  yang  berbeda apalagi menentang sebagai kriteria atau syarat fiifiirr,d deurt il?u'tersebut, hanya dapat teriadi  pada masa sahabat. Definisi  dan ryarat ijnu'yang sangat ketat tersebut, rrnurut Alaiddin Koto antara lain addah merujuk pada terjadinp baiat Abu Bakar sebagai khalifah pasca meninggdnya Rasul SAV Baiat atau penetapan Abu Bakar sebagai khdifah inilah menuntnp, sebagai ijnu'penamadeJanhlam, yang dikemudian  hari dijadikan sebagai dasar teori politik oleh kaum Srurni. rc Ketika  dunia  klam meluas  dan penodan kehidupan  yang sangat kompleks, agaknya  sangat sulit ijnw' drpat dilakukan dan ter*ujud dalam bentuk yang unfr seperti  definisi darr qfarat atau rukun irz-' sebagaimana di atas.

## Ansori

## D. Benatk
ljmd'
Sebagai sebuah  kesepakatan, yn' dilam realitasnya  terdapat be6agai kemungkinan.  Berkaitan dengan ini para ulama' membry  ti,ra'
ddam dua bentuk :
a. @' $at$,yaitu kesepakatan  dari  para mujtahid dengan pernyataan png jelas dan tegas, baik berupa ucapan,  tulisan  atau perbuatan. h &nA'Suh1i.,ya;a;u sebagian mujtahid memberikan  satu  pendapat dengan jelas dan tegas, sedangkan sebagian yang lain tidak memberikan  reaksi  (diam) terhadap pendapat yang telah dft emukakan tersebut. 1 1
Und;/,r iTta soih, para  ulama  sepakat :uu;r.n*. dqadrkn h.tfu kzrrern &nt& yru' t*fr |u'n h sr.,bagai W' idel yang dimaksudkan  dalam terminologi ilru' dan kriteria-kriteria  yang ditetapkan. Adapm tlru' ruHi rerdapat kontroversi di kalangan para ulama'. Imam al-Syafi'i mengarygap bahwa ijna' sthuD tidak dapat dijadikan l.tufu (srmber hukum), menuntnp  diamnp para mujtahid  yang tidak ikut serta dalam pengambilan  keputusan tidak serta merte  menandakan  semiu.

## E. Solusi Ahernatif
Dari defuisi (yurg antara lain telah dikemukakan  di depan) yang kemudian melahirkan persyaratan keabsahan qru', tnnbri berbagai problerr.  Problem tersebut anura lain, ber:ngkat dari pemyataan  bahwa tidak &pat dikatakan srcbagai. iira', kalau ada seseorang (mujtahid)
atau sd<elompok ydlg menentang (tidak setuju) dengan kesepakatan tersebut. Dikemukakan oleh al-Bazdawi,  sebagaimana dikutip oleh Ahmrd Hasan,  bahwa  apabila para ulama' bersepakat  dalam meneapkan hukum dari suatu masalah,  kemudian ada seorang
rlAbu Zahnh, Usit al-Fi$t, hd.  205.  Uhat juga Mesifuk Zuhdi, tugrtu Heon Wdt g*,Nt : tlari Masagung  1987), hd. 58.
58
IJ-lrIall.ahii, Vol. 1 No. 1 Jarwi-Jutti 2@7
(sekelompok) ulama'  yang tidak sepakat  (dengan ketetapan  tersebut), maka akan  menghilangkan keabsahan ijnw'.|2 Dengrn kata lain, kerpakatan para ulama' (mayoritas)  tersebut, tidak dapat dijadikan sebagai dasar (sumber) hukum, yang  demikian ini tentunya akan semakin  kecil kemungkinannya  merealisir  (mewujudkan) tira' xbaget salah satu sumber hukum Islam yang  telah disepakati.
Addah suatu kenyataan  apabila muncul suatu  permasalahan kemudian ditetapkan  ketentuan hukumnya  melalui kesepakatan bersama dalam bennrk lembaga  apapun, make sangat mtmgkin muncul pendapat dari seorang  atau sekelompok ulama' yang tidak senrju (sepakat). Sudah dianggap sebagi  ifru'apabila kesepakatan  para ulama' tersebut sudah mencapai proporsi auwr, yimt wara akal  para ulama' tenebut  ddak mungkin bersepakat dalam kaalahan  karena junrlahnya yang sudah cukup  banyak d"n juga karena situasi geografisnya.'3
Dengan  demikian, suatu  kesepakatan  dapat dijadikan sebagai pegangan
(sumber,  dasar) hukum v;bagaj- ijnu' walaupun  kesepakatan itu a& seorang atau sekelompok yang tidak sependapat. Keddaksepakatan iu tidak  harus  diletakkan pa& posisi yang mempengar rrt" otlau W. Karena  perbedaan yang terjadi  terutama  dalam  msalah-masalah yang secara tegas (te[s) tidak ada ketentrun hukunrnya  dalam z7s (alQur'an dan  al-Sunnah) ddam konsep umum hukum  hlam sangat mungkin terjadi.  Perbedaan  (sekdipun benolak belakend tidak mempengaruhi kebenaran relatif dari h*n ifuu'.
Oleh karena itu, suatu ketetapan hukum yang dihailkan dari suatu kesepakat2n dapat atau tidaknya  di.iadikan  suatu pegangan tidak hans bergantung pada kuantitas yang melahrkan kesepakatan tersebr.r.
fuakah seluruh ulama' (mujuhid) atau maloritas atau  bahkan hanp minoritas. Tkdapamla seoratrg  atau minoritas kelompok  teftentu yang tidak sepakat tidak harus secara olomatis mengurangi atau
t'1Ahn d tlas.r\ W teq. Rdrruni Astuti (Bandungi Arstaka 1985), hal 8a. BIM
N-Manahii, Ua. t Na 1 Jotttofini 2@7 59

## Ansori
membatalkan  nilai  kcepakatan itu unruk diikuti atau dipegangi sebagai zumber hukum. Akan tetrpi, juga bukan  berarti kesepakatan mayoritas merupakan  kepasdan  sebuah nilai kebenaran,  dengan  mengaaggap pendapat minoritas sebagai yang mustahil benar. Maka  dalam hal ini Ahmad Hasandalam bukunya yang sama, pendapat dua ulama' baar  yaitu  al-Amidi dan al-Jassas. Menurut  al-Amidi, nilai kebenaran dari suatu
tidak terletak di t-gnn mayorius atau minoritas. Pendapat maloritas tidak  harus dipaksakan  kepada masyankat umuk  diikud dan sebaliknya ddak benar penolakan terhadap suatu pen&pat ftesepakatan)  didasarkan atas minoritasnya. Sedang m€nurut .l-J"$g"S, nilai srutu  kesepakatan (ytu) lebih ditennrkan  dari pendann yang bener dan argumen  yang kuat. Berpijak  dari  penalaran yanS tepat dan dasar yang kuat lebih memiliki kualitas  yang baik  dari pada hanyr berpijak dari kuantites (nuyoritas atau minoritas)-nya.  r'
Kesepakatan oleh  seluruh multahid sangat mungkin dilakukan pda masa sahabat. Kaika daerah Islam  dan para  ulama'  menyebar ke babagai  wilayah,  konsekuersinya  penyaruan  kata sepakat meldui satu {aum sangat sulit tercapai Oleh  karena itu i1ru' lohzlyixtt if*'yry dilakukan oleh golongan mujtahid  tertentu  atau mujtahid daerah tertentu atas suatu permasalahan  keagamaan merupakan sebuah solusi kcika ftz- universal s:lit dicapai. Ketika ulama' daerah tenentu telah sepaka atas status hukum suatu kasus, maka  apabila ada ulama lain yang berbeda pendapat,  maka  kesepakatan tersebut tetap dapat diiadikfl W be3r lokal  daenh rcrsebut, wdaupun tidak universal, untuk  seluruh  umat klam.
Ignaz Gol&iher, sebagaimana telah dikutip oleh AMullah Ahmad An-Na'irru mengemukakan  bahwa titik tekan  nilai  dari sebuah konsensus (rjnu) tidek hanya pada kuantitas  yang  melakukannya (de"gr. prosedur dan  lembaganya),  akan tetapi aspek moral dari  orang- orang  yang melakuk n ilm' mervptkan falrtor yang harus diperhatikan
t rb*l, h,J. 8s
N-Manihii, Vd" t No. l Jotwi-Jmi2@7 60
ljma' dan Problematikanya
Artinp hasil konseosus zudah dapat  dianggap sebagai zumber hukum (tjoa), bna orang-onmg  yang melakukan fn4' br:rar$x dari lubuk hati yang dalam, niata:: yang suci dan tulus unnrk membahas dan menetapkan  suatu ketentuan hukum sebaik mungkin dari suatu permasalahan yang ada" dan secara universal tidak mrurgkin mernpunpi niat berbuat (b."r.p"k"Q  unnrk salah.t5
Rnang lingkup ifua' adal& sang* luas, tidak dapat didefinisikan dan  dibamsi secara ketat. @' toral sangat  s-ulit dicapai, enpa me nimbulkan perbedaan pendapat.  Karena  mengenai  persoalan tenentr:,
arp^ y^ig dijadikan pegangan satu kelompok  tertentu, bel,,m tentu dijadikan pegangan oleh kelompok lain.
Berangkat  dari itu semua, agar posisi @'sebagi zumber hukum yarA mm{q alafi benar-benar terealisir, rnaka salah  satu hal penting idah harus msninjau ulang teori (d.fir"i) klasik |;rz-'itu sendiri FIal ini dikarenakan  aturan teknis untuk berlangsungnyz (absahnya)  sebuah ijnu' yaclg sulit untuk terwr.rjud tersebut, antara lain  berpijak dari definisidefuisi W' dan persyaretan-persyaratan yang sangat keat.
Dalam bukunya yaog lai!, Ah.mrd l{asan  mengernukakan pen&- pat ulama' lain" yaitu Abd al-Aiz al-Bukhari, menunrnp ddam kaqa- karya fiqh,  ijttu'telah didefinisikan secara beragam.  Satu definisi menyatakan bafun ijrru'adalah kesepakatan  umar  Islam  dalam masalah-masalah  keagamaan. Definisi yang lain rnengeteken, ijni' adalah konsensus pendapat  orang-orang yang  berkompeten untuk beriyru- dalam persoalan-persoalan agama.  Sedang definisi  lain menyebutkan  fzz-'adalah kaepakatan  bulat &ri para ahli hukum umat pa& satu zaman terten$ dalam rnasalah-masalah terteonr- Memrrump dua definisi, penama  tel^h  banyak dikritik oleh  para ahli hukum yang datang kemudian. Sedang definisi ketiga  walaupun  telah  diterima sebagai definisi  baku  namun menurut Ahmad Hasan definisi ini tidak me*"kili proses  sejarah yang sesun ggrtlu;y;. daurl i/m' dalam Islam.  FIal
'5Arr-Na'ilrr, &ftarczd4 hal. 48.
Il-Maniinii, VoL  1 No. 1 JawiJni 2@7 67

## Ansori
ini penyebabnya tidak ada lain karena definisi tersebut tidak mengijinkan adanya  perbedaan pendapat, bahkan dari seorang ahli hukum-pun pada suatu generasi tenenm, dimana ijnu' telah dicapai.t6
Dengan demikian ftz-'tidak harus dilakukan dalam bentuk yang uruh sepeni definisi  semula  yang dibuat uotuk iilu-'itu lr.ndti. fui' untuk sebagian \ma't (,41a?a) dibagian  belahan dunia klam tenentu drpat saja terjadi. Konsekuersi selanjutnya  definisi ijrra' harus diadakan perubahan cakupan dari  sisi  ruang lingkup atau wilaphnp &n j"g.
dari sisi kriteria orang  yang meldnrkan ijtihad tersebut.
Mnnculnya br"t* W ini sangat terkait  &ngan perqFaratan terlaksarunya ilru'iu srcndiri. Dalam  persyaratan  terlaksanannya atau absahnya sebuh i/ra' yang ditetapkan  oleh para ulama',  harus disepakad oleh seluruh mujtahid secara tegas, baik melalui lien, finisan, ataupun  sikap yang marunjukkan dari  kesepakatannya  tersebut. Dengan kata lain, apabila terjadi kesepakatan di antara  para ahli hukum (mujtahiQ dan ternyata ada sebagian yang diam @rfuit) tidak  bersikap tegas tidak diang garp *bagi ilm'yang sebenarnl.a,  dan oleh karenanp fta'yzrrgdernt}l,.zul, ini tidak &pat dijadikan  lrujjah (wmkr hukum).
Persyaratan inilah yang kemudian memunculkan irlrneh iiou' $bt4n, sebeg,i  xL16", dari keterikatannya terha&p  definisi yza-' yang bakq pitu keharusan adanp kesepaketan d.mb mtltahtd.,  sehingga hanp lresepakatan yang tanpa perbedaan yang dianggap sah seb4i ijtta',
yrifrt, f*'Wih
Sebagaimana  telah dikonukakarl apabila muncul zuatu permasa- lahan, kemudian ditennrkan  ketetapan hukumnya meldui  frz-', sangat kecil kemungkinannya tidak  muncul perbedaan  atau  ketidaksetujuan terhadap  kesepakatan  tersebut. Apabila dalam kondisi sekarang  dan di masa yang akan &tang para ahli hukum klam (mujtahid) telah tersebar dan ada di seluruh  dunia  Islam,  persoalan di masing-masing
t6Ahmad Hasan, Plra $iM WonTeaag terj.  Agah Guaardi @andung Pu*aka 1984), hd. 144 - 145.
N-Jlr{^a;hi| VoI 1No. 1 Joauri-Juti20l7
62
ljma' dan hoblematikanya
&erah atau negara  berbeda-beda  sangat sulit menghindari munculnya perbedaan  pendapat dan itu aninya akan semakin meyulitkan tucapainyr ijnu'.
Olehkarena irq klasifikasi keabsahan i)m' igryrludtr.$iulng Sangat srlit dalam prakteknye seorang ulama' (mujtahid)  mendengar langsung  dan berkomentar  terhadap pendapat ftaepakatan) para ulama di masing-masing  daerah atau negara  dan harus menppakatinp" Maka diamnya sebagian ulama' terhadap kesepakatan dari suatu permasalahan yang muncul  di &erah atau negara tenentu ddak harus menghilangkan  atau membatdkan kesepakatan (ijna) tersebut.
Penplesaian  terhadap  permasalahar-permasalahan  yang muncul di tengah-tengah  masyarakat  merupakan mgas hukum Islam  daa para mujuhidnya- Tidak dihnarkan umat ddam kebingungan  dan ddak mengerti bagairrurra  harus benikap terhadap realia yang  harus dihadapi Oleh karena itu, menurut Nurcholis  Madjid, apabila suatu per- masalahan muncul di tengahtengah  masyarakat  dan sangat penting sena mendesak unnrk  ditennrkan kebijakan  hukumnya, maka  ketegasan dalam mengambil  keputusan adalah lebih baik daripada  membiarkan ufiut aulu masyarakat  dalam  keraguan  dan kaidakpastian.rT  Dengan kata laio, adalah tidak bijalsana apabila  zuatu  permasalahan tidak terselesaiLan dikarenakan  sulitnya tercapai kesepakatan bulat dan manplurub-
Dengan memperhatikan salah  satu zubsursi riru', ynil xbzg;n salah satu produk hukum dari penyelesaian mxalah-masalah yang dihadapi  masyarakat  yang  akan diikuti dan dianut,  maka  kevalidannya tidak  harus  ditekankan  pada kuantitas yang melakukan ijna'tersehl.4 tetapi  lebih pa& kualitas baik  yang  melakukannya rurupun landasan/
dasar pijakannp- pni' merapakanbagian  dari iidhad maka yang harus juga diperhatikan ialah  aspek moral dari orangorang yang  terLibat ddam
''Irtu:cholis Madii4 "Trqlid dan Iitih.d Mlsallh Kontinuitas  Dan Kreativitas Dlam Memahami Pesan Agema,'ddam  Budhy  Muruwer  P,achrua  (d), KadauliwiM Ina?t fulan hja& Qakana: Paramadina, 195), hal. 340.
N-Malahij, Vol. 1No. 1 Jouai-Juni2@7 63

## Ansori
pemufakatan  tersebut. Aninya bahwa kesepakatan yang tercapai benar- benar beranglot dari niaun  yang tulus dengan berupap sernalsimal mungkin untuk mencari  jawaban  dan pemecahan  yang terbaik,  dari suatu masdah  yang ada tidak  hanya kesepakatan yang  benifat  legalitas formal.

## F. Kesimpulan
Dad uniao di "t r, y"og &pat diambil kesimpulan  antara lain edalah ptaru para ulama'  sepakat bahwa ijru'rr:rrqekaa salah sau.r sumber hukum klarn setelah alQur'fu dan al-Sunnah. Kdv ii,ra' png &pat dijadikan sebagai sumber  hukum rnenunr ketentuan  baku yang ditetapkan  oleh  para ulama' klasik adalsh i|,tu' yaur,g dilakukan dan  disepakati oleh seluruh mujtahid dan didukung  secarr tegas (ijna' saih) oleh  para mujuhid yang lain. Namun dalam prel*eknya yru' yang demikian itu siit terwujud atau terlaksana- ^IG{7 unnrk mengatzsi kesulitan  tersebut maka yang harus dikaji ulang  antara lain ialah pengertian &n persyaratan yang rclah dianggap  baku tersebut, yaitu :
a. Pengertian ii*' nek harus ditekankan pada maka hduriltu1- np, tetapi  harus lebih ditekurkan pada kualitas dari  orang-orang yens  aala}rl/rlan ir?i'. b. Terdapamp seorang atau sebagian mujtahid yang diam atau tidak sepakat terhadap  suatu  hasil  kesepakatan tidak harus menganult atorryt ym'.

## DAFTAR  PUSTAIG
Abu Zahn\ Mul.r.'"-..1. U$il dl-nqb.Retr:l: D-ar al-Fikr, t.r
A&nr, Mrrher. "Perbandiryan  lviadzhab  dalam blam dan Permasalahannp"
&lam  Juhap S. Praja (ed), Hubn Nan di Indonsia Panibat dat Prakery, Remaja  Rosdakarya" Bandung: 191.
AlQardhawi, Yusuf. 4t;UaOaUn Ea;a ldan,trrj.  AchndSyathoriJakart*
Bulan Binteng 1987.
64
N-Ma ahii,Vol 1Nc. 1Jawi.Jmi2D7
ljma' dan Probternatikanya
Anderson, IND. fuhn Ndrn Di Duniz lut&tn, terj. Machnun Husein.
Surabaya  Amarpres, 191.
An-Na'irn, AMullah lthnad.. Mnxruki WU4 t r).A. Suaedy dan A.
Arrani. Yoglalsrta LKiS, 1994.
Hasan, Ahmad $nu',tert.R^hnarn Asuti. Bandung: Pu*aka, 1985.
. Pbxl litilad hHtan  Teaap, erj. Agah Gunardi Bandung:
Pusuka 198a.
Khallaf, AMullah UJahh*. KaidbKaidrt Hilhn?  Islan, terj. Noer Tskend^r
Al-Barsany  Jakarta  Rajavali  Pres, 1993.
Koto, Alaiddin 'Ijma' Sebagai Kornpromi  Politik " Pidato Peoguhrhan Grru Besar Teap Ddam llnu Fiqh IAIN Sulthan Syarif Qasim "ggal 29 September  2000,  Pekanbaru, 1999.
lv{djid,  Nurcholis.  "Taqlid Dan Iitih2d Masalah Kontinuitas dan Kreativitas Dalam Memahami  Pesan Agama"  d^lem Budhy Munavar Racbman (d.), Kontfulisai M
Islan ddlan Wdh,lakxruu Paramadina, 7n5.
Mrhm sani, Subhl Fiwfuhonfulanlnaataj. L$ljono. Bandung: Al Ma'arif, 1981.
*hacht, Jqh. furyrrtd  lrthon  IdaL terj. Moh. Sa'id dl:k. Jakan* Ditjen Binbaga  Islem DEPAG RI, 1985.
Yahp Muhktardan F*ch:rnhmar.- Dasr-Mr Panliruatl*than@iHani.
Bandung Al-Ma'arif, 1986.
N-Maa;hii, Vol 1 No. 1 Jowai-Jmi 2@7 65
N-Manihij, Vol. t No. 1 Jauwi-J uni 2 @7