## Problematika Dalam Pembagian Waris Sebagai Upaya Peningkatan Pemahaman Hukum Di Kabupaten Tebo
Lili Naili Hidayah, S.H., M.Hum., Prof. H. JohniNajwan, S.H., M.H., Ph.D., Dr. Raffles, S.H., M.H., Hj.NelliHerlina, S.H., M.H., dan IndriyaFatni, S.H., M.H.
Fakultas HukumUniversitas Jambi, Jambi, Indonesia Email Korespondensi:lilinailihidayah@unja.ac.id

## ABSTRAK
Artikel ini merupakan hasil dari pengabdian kepada masayarakat mengenai pembagian waris sebagai  upaya  peningkatan  pemah  aman  hukum  terhadap  guru  dan  masyarakat  sekitar diwilayah  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  di  Kabupaten  Tebo.  Kegiatan  pengabdian kepada masyarakat mengenai problematika dalam pembagian waris. Pengabdian ini bertujuan untuk  meningkatan  pengetahuan  masyarakat  tentang  hukum  waris  sehingga  dapat mengecilkan  permasalahan  yang  timbul  dari  pembagian  waris.  Metode  yang  digunakan adalah  ceramah,  Pengabdian  ini  sangat  direspon  oleh  masyarakat.  Hal  ini  terbukti  dengan banyaknya  pertanyaan  yang  diajukan  oleh  masyarakat  terkait  dengan  pembagian  waris. Kegiatan  ini  dapat  dilakukan  secara  rutin,  baik  di  lokasi  yang  sama  maupun  di  lokasi  yang berbeda dengan tujuan untuk mencerdaskan masyarakat dalam hukum waris.
Kata Kunci: Pengabdian Kepada Masyarakat, Problematika, Hukum Waris

## ABSTRACT
This article is the result of community service regarding inheritance distribution as an effort to increase legal understanding of teachers and the surrounding community in the area of the Department  of  Education  and  Culture  in  Tebo  Regency.  Community  service  activities regarding  problems  in  inheritance  distribution.  This  service  aims  to  increase  public knowledge  about  inheritance  law  so  that  it  can  minimize  problems  that  arise  from  the distribution of inheritance. The method used is lecture, this service is very responsive to  the community.  This  is evidenced  by  the  many  questions  asked  by  the  community  related  to the distribution  of  inheritance.  This  activity  can  be  carried  out  routinely,  both  in  the  same location or in different locations with the aim of educating the community in inheritance law.
Keywords: Community Service, Problems, Inheritance Law

## PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  negara  yang  mayoritas  beragama  islam,  tentunya  Al  Quran  sebagai  kitab yang  merupakan  pesan  ketuhanan  tentunya  harus  dipercayai  dan  dilaksanakan  bagi  seluruh umat Islam 25 .  Sebagai umat islam yang melaksanakan peraturan syariat yang telah ada dalam nash-nash  dan  sharih  dalam  soal  pembagian  harta  warisan  adalah  merupakan  suatu keharusan 26
Adanya pengaturan bagaaimana membagi waris sebagaimana diatur dalam ayat ayat Alquran,  menunjukkan  bahwa  kecenderungan  manusia  terhadap  harta.  Dimana  ketentuan dalam  hukum  waris  islam  memiliki  cara  yang  unik  yang  telah  ditentukan  baik  itu  oleh Alquran maupun Sunnah Rosul 27 .
Pelaksanaan hukum waris terkadang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan  dalam nashnya, hal tersebut dikarenakan banyaknya permasalahan yang timbul dimasyarakat. Salah satunya  karena  sikap  yang  mengganggap  bahwa  hukum  waris  bukanlah  ilmu  yang  penting sehingga  ilmunyapun  lambat  laun  dilupakan 28 Disamping  itu  Pengetahuan  yang  tidak sebanding/ proporsional dalam pemahaman terhadap hukum islam maka terkesan masyarakat melihat  bahwa  hukum  islam  mengalami  stagnasi  dan  tidak  dapat  berkembang  mengikuti perkembangan zaman 29 .

## METODE

## Pendekatan
Bentuk  kegiatan  pengabdian  pada  masyarakat  dalam  bentuk  penyuluhan  hukum  dilakukan dengan metode :
Penyampaian materi dalam pengabdian kali ini tidak dapat dilaksanakan secara normal bertatap  muka  langsung  dengan  masyarakat    karena  pandemic  covid  19  yang  melanda Indonesia,  terutama  untuk  Provinsi  Jambi  yang  sampai  detik  akan  turun  masih  berzona merah,  namun  demikian  masih  bisa  di  selenggarakan    dengan  metode    Hybrid    Dan Pembicara berada di Ruang  Fuad Bafadhal FH Universitas Jambi Acara dimulai pada pukul 09.00 WIB, dan selesai pada pukul 12.00 WIB.  Segala persiapan acara dibantu oleh Kepala Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  berserta  Guru,  dan  pengawas  di  lingkungan  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tebo, bebeapa anggota tim pengabdian juga di libatkan turun ke lokasi pengabdian  sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar.  Materi yang disampaikan tentang problematika dalam pembagian waris dimasyarakat.

## Rencana Kegiatan

## Persiapan sasaran mitra
Sebelum  kegiatan  penyuluhan  kerja  dilakukan  terlebih  dahulu  melakukan  penjajakan  untuk menentukan permasalahan hukum apa yang dihadapi oleh Masyarakat terutama dalam hal ini
25 Johni Najwan, Hukum Kewarisan Islam, Yayasan Baitul Hikmah, Sumatra barat, 2003
26 Fatchur Rahman, Ilmu Waris, Al Maarif, Bandung, 1975
27 M.Zuhdi,  Problematika Penghitungan dan Pembagian Warisan Pada Keluarga Muslim,   NURANI, VOL. 17, NO. 1, JUNI 2017: 107 – 132
28 Andi  Tenri  Leleang  &  Asni  Zubair,  Problematika  Dalam  Penerapan  Hukum  Waris  Islam , Al-Bayyinah, Jurnal of Islamic Law/ Jurnal Hukum Islam, Vol. 3 No. 2. p. 220-234
29 Maryati Bachtiar, Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender,  Jurnal Ilmu Hukum, VOLUME 3 NO. 1
adalah  guru  .  Dari  penjajakan  tersebut  ditemukan  kurangnya  pemahaman  mengenai penyelesaian pembagian waris.

## Materi Kegiatan
Adapun  materi  kegiatan  yang  akan  disampaikan  oleh  narasumber  dan  instruktur  dalam program ini meliputi meliputi:
1. Menjelaskan  tentang  arti  pentingnya  dilakukan  pemahaman  tentang  problematika dalam pembagian waris
2. Menjelaskan  arti  penting  dan  manfaat  mengapa  perlu  mengetahui  problematka dalam pembagian waris
3. Menjelaskan  bahwa  dengan  memahami  problematika  dalam  pembagian  warisan maka masyarakat akan dapat segera menyelesaikan sesuai dengan ketentuan hukum Islam bagi yang memeluknya.
No  Kegiatan
Tujuan Kegiatan 1 Penjelasan mengenai mekanisme bagaimana pembagian warisan seharusnya Peserta  pengabdian  memahami  bahwa dalam  pembagian  warisan  harus  dengan cara  Islam  sesuai  dengan  ketentuan Alquran
2 Penjelasan mengenai apa yang menjadi  problematika  dalam pembagian warisan Peserta pengabdian paham manfaat mengetahui problematika pembagian
warisan
1. Kemudian  dilakukan  penyebaran  kuisoner  guna  mengukur  kemampuan  dan pemahaman  audiens  dan  masyarakat  umu  sehubungan  dengan  materi  sosialisasi guna mengetahui dan mengukur tercapainya sasaran sosialisasi
2. Monitoring  dan  evaluasi  dilakukan  guna  membadingkan  pemahaman  sebelum  dan setelah sosialisasi dilakukan.
3. Pelaporan  dilaksanakan  oleh  pelaksana  pengabdian  dengan  memperhatikan  hasil monitoring dan evaluasi.

## PEMBAHASAAN
Dalam  Hukum  Islam,  hukum  kewarisan menduduki  peran  penting,  yang  menyangkut  aspek kehidupan  umat  Islam . Hukum  Islam  merupakan  hukum  yang  dibangun  berdasarkan pemahaman manusia atas konsep al-Qur’ăn maupun as-Sunnah.  Konsep itu untuk  mengatur kehidupan  manusia  yang  berlaku  secara  universal  yang  sangat  relevan  dengan  setiap zamannya. 30 Hukum Islam mencakup seluruh aspek baik untuk mewujudkan  kebahagiaan di
30 Said Agil Husen Al-Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial (Jakarta: Pena Media, 2004) , 6.
dunia,  maupun  untuk  mencari  kebahagiaan  manusia  di  akhirat  kelak.  Di  antara  hukum tersebut ada yang tidak mengandung sanksi  yang hanya untuk tuntutan patuh, dan ada yang lainnya  mengandung  sanksi  yang  dirasakan  di  dunia  ini  layaknya  sanksi  hukum  pada umumnya  dan  sanksi  yang  dirasakan  di  akhirat  kelak.  Di  samping  itu  juga  dalam  hukum Islam yang hanya mengatur prinsip-prinsipnya saja, seperti hukum waris. Penekanan hukum Waris Islam hanya pada penekanan keadilan dan keselarasan.
Di  antara  hukum  yang  mengatur  tentang  hubungan  sesama  manusia  yang  ditetapkan Allah Swt. adalah aturan tentang warisan, yaitu harta dan pemilikan yang timbul akibat dari suatu  kematian.  Hukum  kewarisan  merupakan  salah  satu  bagian  penting  di  antara  seluruh hukum-hukum  berlaku  dewasa  ini,  di  samping  hukum  perkawinan. 2 Hal  ini  disebabkan hukum kewarisan itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, bahwa setiap  manusia  akan  mengakhiri  peristiwa  hukum  yang  lazim  disebut  dengan  meninggal dunia.  Peristiwa  meninggal  dunia  itu  akan  menimbul  hubungan  hukum  dengan  masyarakat yaitu masalah kewarisan.
Hukum kewarisan menduduki peran penting dalam hukum Islam. Al-Qur’ăn mengatur hukum  kewarisan  dengan  jelas  dan  terperinci.  Hal  ini  dapat  dimengerti  sebab  masalah  ini merupakan persoalan pasti dialami oleh setiap orang, di samping itu pembagian warisan amat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris. 3
Justru  itu  banyak  ahli  tafsir  menyebutkan,  ada  dua  hal  yang  paling  rinci  di  sebutkan dalam  al-Qur’an  yaitu  masalah  disekitar hukum  perkawinan  dan  masalah  kewarisan.  Dalam hal  pembahasan  waris,  terdapat  berbagai  macam  masalah  yang  terjadi  dan  juga  banyak pembahasan solusi mengenai masalah yang terjadi tersebut, karena terdapat banyak  masalah atau  kasus  yang  terjadi  dalam  hal  waris  inilah  sehingga  ilmu  waris  atau  fikih  mawaris  ini menjadi  salah  satu  ilmu  yang  menarik  untuk  ditelaah  lebih  dalam.  Masalah-masalah  yang terjadi dalam hal waris di antaranya Dalam hal waris terjadinya hubungan kewarisan antara dua orang yang mempunyai hubungan kerabat atau perkawinan itu ialah bila keduanya mati dalam  waktu  berbeda.  Kematian  yang  lebih  dulu  disebut  pewaris  dan  yang  mati  kemudian disebut ahli waris . Hal seperti ini sudah lumrah dan jelas hukumnya, yaitu orang yang mati kedua, dapat mewarisi harta waris orang yang pertama, baik sendirian atau bersama. Setelah orang  yang  kedua  meninggal,  harta  warisannya  berpindah  kepada  ahli  waris  selanjutnya, begitu seterusnya.
Di  Indonesia  sendiri  terdapat  beraneka  ragam  suku  dan  adat  istiadat.  Di  antara  suku- suku  di  Indonesia  memiliki  sistem  pembagian  warisan  yang  beraneka    ragam  menurut  adat istiadat  yang  sudah  berlaku  secara  turun  temurun.  Pembagian    harta  waris  menurut  adat istiadat ada perbedaan dengan pembagian menurut ilmu Faraid. Ada juga yang menggunakan sistem  pembagian  harta  warisan  dengan  system  kekeluargaan.  Disepakati  bagian  masing- masing  ahli  waris  secara  damai  tanpa  ada  pertikaian  sesama  ahli  waris.  Dalam  pembagian harta warisan, Islam sangat menekankan menggunakan perhitungan pembagian harta warisan menggunakan ilmu faraid. Ilmu faraid diterapkan sebagai upaya pencegahan pertikaian antara sesame    ahli  waris  akibat  adanya  rasa  ketidakadilan  yang  dirasakan  oleh  ahli  waris  dalam pembagian harta warisan.
Di Indonesia, pembagian harta warisan dengan hukum Islam melalui lembaga Peradilan Agama/Mahkamah  Syar’iyah  sebenarnya  sudah  ada  sejak  zaman  pemerintahan  Hindia Belanda.  Akan  tetapi  seiring  dengan  perjalanan  waktu,  pembagian  warisan  dengan menggunakan  hukum  Islam  di  Peradilan  Agama/Mahkamah  Syar’iyah  dicabut  oleh pemerintah  Hindia  Belanda  dan  sebagaigantinya  kewenangan  menangani  perkara  warisan dialihkan  ke  Pengadilan  Negeri  yang  dengan  dasar  pemeriksaan  berdasarkan  hukum  Adat atau hukum Islam  yang telah menjadi bagian hukum adat (teori receptie). Setelah Indonesia
merdeka keinginan untuk menghidupkan kembali kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah  Syar’iyah  terhadap  perkara  waris  makin  nampak  dan  puncaknya  adalah diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Saat pembagian warisan tiba, tak jarang timbul masalah di antara para ahli waris. Untuk itu, 6 masalah waris Islam yang kerap kali terjadi yaitu :
Mengetahui  asal  masalah  bagi  orang-orang  yang  membahas  Ilmu  Waris  termasuk kebutuhan  yang  mendesak,  sebab  dengan  diketahuinya  asal  masalah  akan  memudahkan membagi  warisan  kepada  orang  yang  berhak  mendapatkan  warisan  secara  benar  dan  tepat, serta memberikan warisan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan sahamnya secara sempurna tanpa ada yang mengurangi.
Mengetahui asal masalah, oleh para ahli fiqih dan ahli fara’id dinamakan at-Ta’shil, artinya mengetahui asal masalah dengan maksud untuk memperoleh angka kelipatan terkecil yang  dapat  mengeluarkan  saham  masing-masing  ahli  waris  tanpa  menimbulkan  pecahan. Karena  menguraikan  bahagiaan  waris  tidak  dibenarkan  kecuali  dengan  angka-angka  yang utuh 31 . Untuk mengetahui asal masalah, pertama sekali harus kita tinjau dan kita ketahui ahli warisnya,  apakah  mereka  semua  atas  golongan  yang  terdiri  dari  ash-habul  furudh  atau ashabah, dan sebagian lagi terdiri dari golongan ash-habul furudh.
Apabila ahli waris terdiri dari golongan ashabah keseluruhannya, maka asal masalahnya diambil dari bilangan ahli warisnya, yakni apabila keseluruhannya ahli waris terdiri atas laki- laki saja. Dapat dicontohkan sebagai berikut: seseorang meninggal dengan meninggalkan ahli waris 6 (enam) orang anak laki-laki, maka asalh masalahnya diambil dari bilangan jiwa dari ahli waris, yakni 6 (enam). Demikian pula bila seseorang meninggal dunia meninggalkan 12 (dua  belas)  orang  saudara  laki-laki  sekandung,  maka  asal  masalahnya  diambil  dari  12  (dua belas) dan demikian seterusnya.
Namun apabila ahli waris terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka laki-laki dihitung dua  jiwa  atau  dengan  kata  lain  (dikalikan  satu),  sesuai  dengan  ketentuan  yang  menetapkan bahwa  bagian  seorang  laki-laki  sama  dengan  bagian  dua  orang  perempuan  (lihat  al-Qur’an Surah an Nisa’ ayat 11). Asal masalahnya diambil dari perhitungan jumlah ahli waris (sesuai dengan perimbangan pembagiannya).   Misalnya  :  seseorang meninggal dunia meninggalkan dua orang anak laki-laki dan tiga orang anak perempuan, maka asal masalahnya diambil dari tujuh. Demikian pula apabila seseorang meninggal dunia meninggalkan lima anak perempyan dan tiga anak laki-laki, maka asal masalahnya diambildari sebelas. Dan misalnya juga apabila seseorang  meninggal  dunia  meninggalkan  tujuh  orang  saudara  perempuan  sekandung  dan sepuluh saudara laki-laki kandung, maka asal masalahnya diambil dari dua puluh tujuh.
Apabila semua ahli waris terdiri dari ash-habul furudh yang masing-masing bahagianya sama,  maka  asal  masalahnya  diambil  dari  makhraj  (sebutannya)  ash-habul  furudh  tersebut. Apabila  bahagiannya  sepertiga,  maka  asal  masalahnya  diambil  dari  tiga,  seperempat  asal masalahnya  diambil  dari  tiga,  seperempat  asal  masalahnya  diambil  dari  empat,  seperenam diambil  masalahnya  diambil  dari  empat,  seperenam  diambil  masalahnya  dari  enam,  dan seperdelapan  diambil  masalahnya  dari  delapan  demikian  seterusnya,  yakni  asal  masalah selamanya  diambil  dari  sebutan  pecahan  yang  dijadikan  bagian  ash-habul  furudh.  Namun
31 Muhammad Ali Ash-Shabuniy, Al-Mawaritsu Fisy-Syari’atl Islamiyah ‘Ala Dhanil Kitabi Was-Sunnati,  Saudi  Arabia,  cet.  II.,  tahun  1979  M.  Ali  Bahasa,  M.  Samahaji  Yahya,  28 Oktober 1987
apabila golongan ash-habul furudhnya lebih dari satu macam, maka asal masalahnya diambil dari  kelipatan  terkecil  semua  sebutannya,  baik  secara  tamatsul,  tadakhul  dan  tabayyun  dan tawafuk.
Sebagai kebalikan dari masalah ‘Aul ialah masalah Radd, yakni kasus pembagian harta pusaka  yang  jumlah  saham-saham  para  ahli  waris  lebih  kecil  dari  asal  maalah  yang  akan dibagi,  sehingga  bila  kepada  ahli  waris  diambilkan  haknya  sesuai  dengan  ketentuan,  akan terdapat sejumlah harta pusaka.
Dalam  ilmu  mewarits  sisa  dari  kelebihan  harta  tersebut  harus  dikembalikan  lagi kepada  ahli  warits  yang  berhak  menerimanya  sesuai  dengan  perbandingannya  yakni  besar kecilnya saham yang menjadi hak masing-masing dan harus diperhatikan pula siapa di antara ahli warits yang tidak berhak menerima dari sisa harta tersebut.
Pengembalian  sisa  lebih  kepada  ahli  waris  yang  berhak  menerima  kelebihan  itu dikalangan ahli faraidh dikenal dengan nama Radd, yang pengertiannya menurut bahasa ialah : Pulang satu kembali.
Sedang pengertian Radd menurut istilah adalah : berkurangnya asal masalah dari yang telah  ditentukan.  Radd  secara  murni  adalah  kebalikan  dari  ‘aul.  Apabila  ada  kelebihan  dari tirkah  setelah  ash  habul  furudh  diberikan  hak  atau  bahagianya  masing-masing  dan  disana tidak ada golongan ashabah, maka kelebihan ini diberikan kepada ahli waritsnya yang masih ada, yakni dari golongan ash habul furudh sesuai dengan nilai saham masing-masing. 32

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Fatchur Rahman, Ilmu Waris, PT Almaarif, Bandung, 1975
Johni  Najwan,  Ilmu  Kewarisan  Islam,  Johni  Najwan,  Hukum  Kewarisan  Islam,  Yayasan Baitul Hikmah, Sumatra barat, 2003
Said  Agil  Husen  Al-Munawar, Hukum  Islam  dan  Pluralitas  Sosial (Jakarta:  Pena  Media, 2004) , 6.
Dirjen Binbaga Islam Depag RI, Ilmu Fiqih, Jilid III, hal. 98

## Jurnal
Vera  Arum  Septianingsih,  Nurul  Maghfiroh,  PEMBAGIAN  HARTA  WARISAN  DALAM PERKAWINAN  POLIGAMI  PERSPEKTIF  HUKUM  ISLAM,  Varia Justicia,  Vol  11 No 1 (2015): Vol 11 No. 1 Maret 2015
M.Zuhdi,    Problematika  Penghitungan  dan  Pembagian  Warisan  Pada  Keluarga  Muslim, NURANI, VOL. 17, NO. 1, JUNI 2017: 107 – 132
Andi Tenri Leleang & Asni Zubair, Problematika Dalam Penerapan Hukum Waris Islam , Al- Bayyinah, Jurnal of Islamic Law/ Jurnal Hukum Islam, Vol. 3 No. 2. p. 220-234 Maryati  Bachtiar,  Hukum  Waris  Islam  Dipandang  Dari  Perspektif  Hukum  Berkeadilan Gender,  Jurnal Ilmu Hukum, VOLUME 3 NO. 1
32 Dirjen Binbaga Islam Depag RI, Ilmu Fiqih, Jilid III, hal. 98