## PENGARUH PENERAPAN CORPORATE GOVERNANCE, KEBERADAAN DEWAN DIREKSI PEREMPUAN DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

## Meiana Maulida Hikmawati
Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta Jln. Ahmad Yani Jln Ringroad Timur No.405 Bantul
e-mail: meiana@stipram.ac.id

## ABSTRAK
Corporate  governance mempunyai  peran  penting  dalam  menentukan  nilai  perusahaan. Tujuan  penelitian  ini  adalah  menganalisis  pengaruh  mekanisme  corporate  governance  yang terdiri  dari  dewan  komisaris  independen,  Dewan  Direksi  Perempuan,  komite  audit, kepemilikan  manajerial  dan  kepemilikan  institusional  terhadap  nilai  perusahaan  yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020 dengan mempertimbangkan variabel kontrol. Penelitian ini akan  memberikan  gambaran  bagaimana  penerapan  mekanisme corporate  governance menjadi sumber penciptaan nilai bagi perusahaan. Terdapat 510 perusahaan yang terdaftar di Bursa  Efek  Indonesia.  Dengan  menggunakan  metode purposive  sampling ,  sebanyak  128 perusahaan terpilih sebagai sampel. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang berupa  laporan  tahunan  perusahaan  tahun  2016-2020.  Penelitian  ini  menggunakan  teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya dewan komisaris indepeden, Dewan Direksi Perempuan dan kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.
Kata  kunci: Corporate  Governance, Perempuan,  Dewan  Direksi,  Strukturkepemilikan , Tobin’s Q

## ABSTRACT
Corporate governance has important role to drive firm values creation. The aim of this study is to analyze the influence of corporate governance consisting of independent commissioner, women  on  board,  audit  committe,  managerial  ownership  and  institutional  ownership  on value of the firms listed in BEI in 2016-2020 with the adding of control variables. This study will provide an illustration on how corporate governance practices become a value creation source  for  the  firms.  There  are  a  total  of  510  companies  listed  in  BEI.  Using  a  purposive sampling method, 128 companies were selected as samples. The 2016-2020 annual reports of the companies are used as secondary data source of this research. This study using multiple linear regresision analysis. The results indicate that only independent commissioner, women on board and institutional ownership had positive and significant affects firm’s value.
Keywords: corporate governance, women, board of directors, ownership structure, tobin’s q

## 1. PENDAHULUAN
Kasus  Enron  dan  WorldCom  mengarahkan  perhatian  dunia  pada  kebutuhan  akan  penerapan mekanisme Corporate  Governance .  Kedua  perusahaan  ini  jatuh  dan  kehilangan  kepercayaan  publik dan  investornya  pada  tahun  2002  karena  telah  melakukan  kecurangan  dengan  memanipulasi  laporan keuangannya.  Berbagai  pihak  menyatakan  bahwa  dewan  direksi  dan  komite  audit  tidak  memiliki pengawasan  yang  baik  terhadap  manajemen  (Muryati  dan  Suardhika,  2014).  Keruntuhan  kedua perusahaan  tersebut  disebabkan  oleh  kegagalan  strategi  dan  praktik  curang  manajemen  puncak  yang berlangsung  tanpa  terdeteksi  dalam  waktu  yang  lama.  Selain  itu,  sistem  regulasi  yang  kurang  baik, standar akuntansi dan audit  yang tidak konsisten, praktik perbankan  yang lemah, serta  manajer yang kurang  peduli  terhadap  hak-hak  pemegang  saham  minoritas  juga  menjadi  penyebab  gagalnya perusahaan-perusahaan  besar  tersebut.  Dengan  adanya  dua  kasus  besar  ini,  Amerika  membuat Sarbanes-Oxley  of  Act (2002),  yaitu  undang-undang  yang  berlaku  di  Amerika  Serikat  yang  di dalamnya memuat perarturan-peraturan baru untuk memperkuat tata kelola dan struktur akuntabilitas perusahaan publik (Djaddang et al., 2014).
Di  Indonesia, Corporate  Governance menjadi  perhatian  sejak  terjadinya  krisis  tahun  1997- 1999,  salah  satu  penyebab  krisis  adalah  lemahnya  pengawasan  yang  dilakukan  terhadap  direksi perusahaan yang seharusnya menjadi tanggungjawab dewan komisaris (Effendi, 2008). Adanya krisis ekonomi  dan  moneter  saat  itu  berkembang  menjadi  krisis  multidimensi  yang  berkepanjangan  di Indonesia.  Krisis  tersebut  terjadi  karena  banyak  perusahaan  yang  belum  menerapkan corporate governance secara konsisten, khususnya pada saat itu belum diterapkannya etika bisnis. Sehinga, pada tahun  1999,  Komite  Nasional  Kebijakan  Corporate  Governance  (KNKG)  telah  mengeluarkan Pedoman  Good  Corporate  Governance  GCG  yang  kini  telah  disempurnakan  tahun  2006.  Minimnya pelaporan  kinerja  keuangan  dan  kewajiban  perusahaan,  kurangnya  pengawasan  atas  aktivitas manajemen  oleh  komisaris  dan  auditor,  serta  kurangnya  insentif  untuk  mendorong  terciptanya efisiensi di berbagai perusahaan melalui mekanisme persaingan yang fair menyebabkan krisis tersebut menjadi semakin parah (Dwiridotjahjono, 2009).
Munculnya Corporate  Governance juga  disebabkan  oleh  pemisahan  antara  pengawasan kepemilikan  perusahaan. Corporate  governance berkaitan  dengan  hubungan  antara  manajemen, pemegang  saham  dan  pemangku  kepentingan  lainnya.  Struktur  kepemilikan  saham  yang  terkait  juga sangat  penting  diperhatikan  dalam  rangka  meningkatkan  nilai  perusahaan  (Abukosim  et  al.,  2014). Kemungkinan  perusahaan  berada  dalam  posisi  kesulitan  keuangan  juga  sangat  dipengaruhi  oleh struktur  kepemilikan  perusahaan.  Struktur  kepemilikan  menjelaskan  komitmen  pemilik  dalam menyelamatkan  perusahaan.  Pemilik  perusahaan  atau  para  pemegang  saham  dapat  menyerahkan pengelolaan  perusahaan  kepada  tenaga  ahli  atau  profesional  yang  disebut  manajer  untuk memaksimalkan  nilai  perusahaan.  Namun,  dalam  usaha  untuk  meningkatkan  nilai  perusahaan  akan muncul  konflik  kepentingan  antara  agen  (manajer)  dan  prinsipal  (pemegang  saham)  yang  disebut dengan konflik keagenan, yang pada akhirnya akan memunculkan agency cost . Biaya ini  merupakan jumlah  dari  biaya  yang  dikeluarkan  pemegang  saham  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap manajemen (Jensen dan Meckling, 1976).
Penerapan Corporate  Governance dipandang  sebagai  kriteria  kualitatif  tertentu  yang  harus dipenuhi  oleh  perusahaan.  Secara  teoritis,  apabila  diterapkan  dengan  baik  dan  benar  di  perusahaan dapat  meningkatkan  nilai  perusahaan,  meningkatkan  kinerja  keuangan,  mengurangi  risiko  yang mungkin dilakukan oleh manajer dengan  keputusan-keputusan  yang menguntungkan diri sendiri dan secara  umum  dapat  meningkatkan  kepercayaan  investor  (Newel  dan  Wilson,  2002).  McKinsey  dan Company  (2002)  dalam  penelitiannya  membuktikan  bahwa  lebih  dari  70%  investor  institusional bersedia  membayar  lebih  (26-30%  lebih  mahal)  saham  perusahaan  yang  menerapkan corporate governance dengan  baik  dibandingkan  dengan  perusahaan  yang  penerapannya  meragukan. Perusahaan  dengan  penerapan Corporate  Governance yang  buruk  akan  kehilangan  kepercayaan investor  dan  publik,  karena  pada  perusahaan  tersebut  tidak  terdapat  jaminan  atas  keamanan  invetasi yang  mereka  tanamkan,  serta  kemungkinan  kepentingan  pemegang  saham  yang  tidak  diperhatikan menjadi  pertimbangan  penting  bagi  pemegang  saham  dan  calon  investor  untuk  menghindari perusahaan  tersebut.  Dengan  hilangnya  kepercayaan  publik,  maka  kesempatan  perusahaan  untuk dapat berkembang menjadi semakin sulit. Dengan kata lain, nilai perusahaan tidak hanya diukur dari faktor keuangannya saja, tetapi juga kualitas corporate governance perusahaan.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh corporate  governance yang  terdiri  dari Dewan  Komisaris  Independen,  Dewan  Direksi  Perempuan,  Komite  Audit,  Kepemilikan  Manajerial dan Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.  Penelitian  ini  merupakan  pengembangan  dari  penelitian  yang  telah  ada  sebelumnya, namun  demikian  terdapat  beberapa  perbedaan  mendasar.  Pertama,  terdapat  perbedaan  sistem  yang berlaku pada negara maju dan negara berkembang, sehingga Dualitas CEO tidak dimasukkan menjadi variabel  dalam  penelitian  ini.  Kedua,  penelitian  ini  menambah  variabel  yang  diduga  mempengaruhi nilai  perusahaan,  yaitu  Dewan  Direksi  Perempuan.  Kumar  (2016)  telah  membuktikan  bahwa peningkatan  jumlah  dewan  wanita  bisa  mempengaruhi  peningkatan  nilai  perusahaan.  Ketiga,  dalam penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan (Khan  et  al., 2016) dan leverage (Imani  et al., 2016) sebagai  variabel  kontrol.  Keempat,  populasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh perusahaan  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  pada  tahun  2016-2020  dengan  menganalisis laporan tahunan yang telah di audit dan dipublikasikan dalam website www.idx.com.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Teori Keagenan ( Agency Theory )
Teori  Keagenan  adalah  sebuah  kontrak  dimana  satu  atau  lebih  pemilik  perusahaan  ( principal ) menyewa  orang  lain  yaitu  manajer  ( agent )  dengan  mendelegasikan  beberapa  wewenang  pembuatan keputusan yang terkait dengan kepentingan pemegang saham. Teori keagenan menjelaskan bagaimana perilaku  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  perusahaan,  karena  sebenarnya  antara  pemilik  dan manajemen  perusahaan  mempunyai  kepentingan  yang  berbeda  yang  pada  akhirnya  akan memunculkan terjadinya konflik keagenan. Konflik keagenan terjadi karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. (Jensen dan Meckling, 1976).

## 2.2 Corporate Governance
Menurut The  Organization  for  Economic  and  Development (OECD), corporate  governance adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. Corporate  governance mengatur  pembagian  tugas,  hak  dan  kewajiban  mereka  yang  berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan, termasuk para pemegang saham, dewan pengurus, para manajer dan semua anggota para pemegang saham dan non-pemegang saham dalam pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan kehidupan perusahaan (Sutojo dan Aldridge, 2005). 2.3 Nilai Perusahaan
Nilai  perusahaan  yang  tinggi  adalah  tujuan  jangka  panjang  yang  harus  diraih  perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemegang sahamnya.Sukamulja (2004) menyatakan bahwa Tobin’s Q  dinilai  bisa  memberikan  informasi  nilai  perusahaan  yang  paling  baik,  karena  dalam  rasio  ini memasukkan  semua  unsur  hutang,  modal  saham  dan  seluruh  aset  perusahaan.Klapper  dan  Love (2002)  menyatakan  bahwa  nilai  Tobin’s  Q  merupakan  rasio  dari  harga  penutupan  saham  di  akhir tahun buku dikali dengan banyaknya saham  yang beredar ditambah nilai buku  hutang dibagi dengan total aktiva.

## 3. METODE PENELITIAN
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  perusahaan  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia  selama  tahun  2016-2020.  Sampel  dipilih  dengan  metode purposive  sampling , berdasarkan pertimbangan  dan  kriteria  tertentu.  Adapun  kriteria  yang  digunakan  dalam  pengambilan  sampel adalah (1) perusahaan yang mempublikasikan annual report secara lengkap dan telah diaudit dan (2) perusahaan  yang  mempunyai  data  lengkap  terkait  dengan  variabel-variabel  yang  digunakan  dalam penelitian.  Berdasarkan  kriteria  yang  telah  ditentukan,  diperoleh  sampel  sebanyak  128  perusahaan. Teknik  analisis  yang  digunakan  dalam  pengujian  hipotesis  adalah  analisis  regresi  linier  berganda menggunakan program SPSS versi 20. Berikut model regresi linier berganda yang digunakan:
Q = α + β1 DKI + β2 DDW + β3 KOMA + β4 KEMA + β5 KEIN + β6 UP + β7 LEV + e

## 4. HASIL PENELITIAN

## 4.1 Statistik Deskriptif
Berikut  ringkasan  hasil  analisis  deskriptif  variabel  Nilai  Perusahaan  (Q),  Dewan  Komisaris Independen  (DKI),  Dewan  Direksi  Perempuan  (DDP),  Komite  Audit  (KOMA),  Kepemilikan Manajerial  (KEMA),  Kepemilikan  Institusional  (KEIN),  Ukuran  Perusahaan  (UP)  dan  Leverage (LEV) menggunakan program SPSS versi 20:
Tabel 1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian Variabel N Minimum  Maximum Mean SD Q 384 0,05 37,23 1,757 3,463 DKI 384 0,14 1,00 0,412 0,121 DDP 384 0,00 1,00 0,252 0,177 KOMA 384 1,00 6,00 3,224 0,724 KEMA 384 0,00 0,74 0,044 0,126 KEIN 384 0,00 0,60 0,048 0,088 UP 384 23,26 34,58 29,266  1,900 LEV 384 0,04 0,95 0,506 0,225 Valid N (listwise) 384
Sumber: Hasil Olah Data Statistik Deskriptif, 2021.
Berdasarkan  tabel  diatas,  dapat  diketahui  nilai  terkecil  ( minimum ),  nilai  terbesar  ( maximum ), rata-rata  ( mean )  dan  standar  deviasi  masing-masing  variabel  dengan  jumlah  observasi  dalam penelitian  ini  adalah  384.  Diketahui  bahwa  rata-rata  Nilai  Perusahaan  (Q)  sebesar  1,76,  nilai minimum  sebesar  0,5,  nilai  maksimum  sebesar  37,23 dan  standar  deviasi  sebesar  3,46.  Berdasarkan rata-rata  Nilai  Perusahaan  (Q),  maka  dapat  dilihat  bahwa  rata-rata  Nilai  Perusahaan  di  Indonesia sudah  baik,  yaitu  sebesar  1,76  kali  dari  total  aset  perusahaannya.  Rata-rata  Dewan  Komisaris Independen  (DKI)  sebesar  0,41,  nilai  minimum  sebesar  0,14,  nilai  maksimum  sebesar  1,00  dan standar  deviasi  sebesar  0,12 dengan  jumlah  observasi  (n)  sebesar  384.  Berdasarkan  rata-rata  Dewan Komisaris  Independen  (DKI),  maka  dapat  dilihat  bahwa  perusahaan-perusahaan  di  Indonesia  telah memenuhi ketentuan jumlah Dewan Komisaris Independen sekurang-kurangnya harus 30% dari total anggota Dewan Komisaris, yaitu sebesar 0,41 atau 41%.
Rata-rata  Dewan  Direksi  Perempuan  (DDP)  sebesar  0,25,  nilai  minimum  sebesar  0,00,  nilai maksimum  sebesar  1,00  dan  standar  deviasi  sebesar  0,18  dengan  jumlah  observasi  (n)  sebesar  384. Berdasarkan  rata-rata  Dewan  Direksi  Perempuan  (DDP),  maka  dapat  dilihat  bahwa  di  Indonesia keberadaan wanita dalam jajaran Direksi perusahaan sebesar 0,25 atau 25% dari total anggota direksi perusahaan.  Rata-rata  Komite  Audit  (KOMA)  sebesar  3,22,  nilai  minimum  sebesar  1,00,  nilai maksimum  sebesar  6,00  dan  standar  deviasi  sebesar  0,72  dengan  jumlah  observasi  (n)  sebesar  384. Berdasarkan rata-rata Komite Audit (KOMA), maka dapat diketahui bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia telah memenuhi ketentuan keanggotaan Komite Audit sekurang-kurangnya adalah 3 orang.
Rata-rata  Kepemilikan  Manajerial  (KEMA)  sebesar  0,044,  nilai  minimum  sebesar  0,00,  nilai maksimum sebesar 0,74 dan standar deviasi  sebesar 0,126 dengan jumlah observasi (n) sebesar 384. Berdasarkan  rata-rata  Kepemilikan  Manajerial  (KEMA),  maka  diketahui  bahwa  Kepemilikan Manajerial  pada  perusahaan-perusahaan  di  Indonesia  masih  rendah,  yaitu  sebesar  0,044  atau  4,4%. Rata-rata  Kepemilikan  Institusional  (KEIN)  sebesar  0,048,  nilai  minimum  sebesar  0,00,  nilai maksimum sebesar 0,60, dan standar deviasi sebesar 0,089 dengan jumlah observasi (n) sebesar 384. Berdasarkan  rata-rata  Kepemilikan  Institusional  (KEIN),  maka  dapat  diketahui  bahwa  kepemilikan saham oleh institusi pada perusahaan-perusahaan di Indonesia cukup rendah, yaitu sebesar 0,048 atau 4,8%.
Rata-rata  Ukuran  Perusahaan  (UP)  sebesar  29,27,  nilai  minimum  sebesar  23,26,  nilai maksimum sebesar 34,58 dan standar deviasi sebesar 1,90 dengan jumlah observasi (n) sebesar 384. Berdasarkan  rata-rata  Ukuran  Perusahaan  (UP),  maka  dapat  diketahui  bahwa  Ukuran  Perusahaan  di
Indonesia  sebesar  29,27  dari  total  asetnya.  Rata-rata  Leverage  (LEV)  sebesar  0,506,  nilai  minimum sebesar 0,04, nilai maksimum sebesar 0,95 dan standar deviasi sebesar 0,225 dengan jumlah observasi (n)  sebesar  384.  Berdasarkan  rata-rata  Leverage  (LEV)  perusahaan,  dapat  diketahui  bahwa perusahaan-perusahaan  di  Indonesia  menggunakan  0,506  atau  50,6%  pembelanjaan  asetnya  melalui hutang.

## 4.2 Hasil Pengujian Hipotesis
Hasil  pengujian  hipotesis  mengenai  pengaruh corporate  governance terhadap  nilai perusahaan  pada  perusahaan  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  tahun  2016-2020.  Berikut  hasil uji t menggunakan analisis regresi linier berganda dengan program SPSS versi 20:
Tabel 3 Hasil Uji t Variabel  t-statistik Sig. α Kesimpulan DKI 3,225 0,001  0,05 Signifikan DDP 4,596 0,000  0,05 Signifikan KOMA -0,462 0,645  0,05  Tidak signifikan KEMA -1,029 0,304  0,05  Tidak signifikan KEIN 2,020 0,044  0,05 Signifikan UP -0,978 0,329  0,05  Tidak Signifikan LEV -1,617 0,107  0,05  Tidak Signifikan
Sumber: Hasil Olah Data, 2021.
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  menggunakan  analisis  regresi  linier  berganda,  dapat diketahui  bahwa  Dewan  Komisaris  Independen,  Dewan  Direksi  Perempuan  dan  Kepemilikan Institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Hal ini dapat dilihat pada tabel  3,  dimana  nilai  signifikansinya  <  0,05.Sedangkan  Komite  Audit  dan  Kepemilikan  Manajerial tidak  berpengaruh  terhadap  Nilai  Perusahaan.  Dapat  dibuktikan  pada  tabel  3,  dimana  nilai signifikansinya > 0,05. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini, Ukuran Perusahaan dan Leverage  tidak  berpengaruh  terhadap  Nilai  Perusahaan.  Dapat  dibuktikan  pada  tabel  3,  dimana  nilai signifikansinya > 0,05 .

## 4.3 Pembahasan

## 4.3.1 Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Nilai Perusahaan
Hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan  bahwa  Dewan  Komisaris  Independen  (DKI) berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Nilai  Perusahaan  (Q).  Fama  dan  Jensen  (1983) menyatakan  bahwa  Dewan  Komisaris  Indepeden  dapat  mengurangi agency  cos t.  Berdasarkan  teori agensi, proporsi Dewan Komisaris Independen yang besar di perusahaan berdampak positif pada nilai perusahaan.  Hal  ini  berkaitan  dengan  peran  Dewan  Komisaris  Independen  sebagai  penengah  dalam perselisihan  yang  terjadi  diantara  para  manajer  internal  dan  mengawasi  kebijakan  manajemen  serta memberikan  nasihat  kepada  manajemen.  Keberadaan  dewan  komisaris  independen  dapat meningkatkan  efektifitas  pengawasan  dan  mendorong  peningkatan  kualitas  laporan  keuangan perusahaan. Investor mendapatkan jaminan bahwa perusahaan telah diawasi dengan baik yang mampu meminimalisir tindakan kecurangan yang dilakukan manajemen dalam pelaporan keuangan. Sehingga kualitas  laporan  keuangan  juga  semakin  baik  dan  menyebabkan  investor  tertarik  dan  percaya  untuk menanamkan  modal  di  perusahaan,  dengan  ini  harga  saham  perusahaan  akan  lebih  tinggi  dan  nilai perusahaan semakin meningkat (Imani et al., 2016).
Hasil  analisis  ini  sejalan  dengan  Nuryanah  dan  Islam  (2011),  Rano  dan  Midiastuty  (2011), Widyati  (2013),  bahwa  dewan  komisaris  independen  berpengaruh  positif  terhadap  nilai  perusahaan. Sama halnya dengan Khan, Awan, 2012 dan Khan et al (2016), bahwa Dewan Komisaris Independen berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  nilai  perusahaan.  Akan  tetapi  hasil  yang  berbeda diungkapkan  Bhagat,  Bolton  (2008),  Chughtai  dan  Tahir  (2015)  dalam  penelitiannya  yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.
Perusahaan-perusahaan  di  Indonesia  saat  ini  sudah  memenuhi  ketentuan  jumlah  komisaris independen minimal 30% dari total komisaris, yaitu 41% dari total komisaris. Hal ini berarti semakin tinggi proporsi Dewan Komisaris Independen, maka akan semakin baik Dewan Komisaris Independen dalam  melakukan  fungsi  pengawasan  dan  koordinasi  dalam  perusahaan.  Dibuktikan  dalam  hasil penelitian  bahwa  perusahaan  yang  memiliki  komisaris  independen  lebih  dari  30%  dari  total komisarisnya  memiliki  nilai  Tobin’s  Q  yang  lebih  tinggi  dari  pada  perusahaan  yang  komisaris independennya  kurang  dari  30%  dari  total  komisaris  perusahaan.  Keberadaan  dewan  komisaris memberikan  sinyal  yang  positif  kepada  investor,  para  pemegang  saham  pada  khususnya  dan pemangku  kepentingan  pada  umumnya,  bahwa  seluruh  kegiatan  perusahaan  selalu  dipantau  dengan baik dan optimal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keberadaan Dewan Komisaris Independen yang tinggi  di  perusahaan  menunjukkan  bahwa  perusahaan  telah  memiliki  kontrol  yang  penuh  dan  kuat terhadap  keputusan  manajerialnya,  setiap  keputusan  yang  diambil  di  perusahaan  telah  dikendalikan sebaik mungkin untuk mempertahankan citra perusahaan dimata publik, investor dan calon investor.

## 4.3.2 Pengaruh Dewan Direksi Perempuan Terhadap Nilai Perusahaan
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa  Dewan Direksi Perempuan (DDP) berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  Nilai  Perusahaan  (Q.Adanya  Dewan  Direksi  Perempuan  mampu menambah  sumber  daya  perusahaan  dan  memperluas  sudut  pandang  dalam  proses  pemecahan berbagai  masalah  dan  perencanaan  strategis  (Ruigrok  et  al.,  2007).  Dimana  perusahaan  dengan  dua orang  atau  lebih  wanita  dalam  jajaran  anggota  dewan,  memiliki  Nilai  Perusahaan  (Q)  yang  lebih tinggi dari pada perusahaan  lainnya dengan jumlah  wanita dalam jajaran anggota dewan kurang dari dua orang.
Hasil  penelitian  ini  mendukung  penelitian  Terjesen  et  al  (2015)  bahwa  adanya  wanita  dalam jajaran  direksi  perusahaan  mendorong  pengungkapan  informasi  yang  lebih  luas,  transparan  dan beretika, sehingga dapat memberikan reputasi yang baik terhadap perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian  Carter  et  al  (2003)  dan  Kumar  (2016)  bahwa  Dewan  Direksi  Perempuan  berpengaruh positif  terhadap  nilai  perusahaan.  Akan  tetapi  Kusumastuti  el  al  (2007)  dan  Darmadi  (2010) menyatakan  hal  yang  berbeda,  bahwa  Dewan  Direksi  Perempuan  tidak  berpengaruh  terhadap  Nilai Perusahaan.
Wanita memiliki sikap kehati-hatian yang sangat tinggi dan lebih teliti dibandingkan pria. Sisi inilah  yang  membuat  wanita  tidak  terburu-buru  dalam  mengambil  keputusan.  Wanita  dan  pria memiliki  ekspektasi  yang  berbeda  dalam  bekerja,  wanita  memandang  pekerjaan  sebagai pengembangan personal dan kepuasan pribadi, sehingga mereka akan bekerja dengan semangat yang terus-menerus dan cenderung berorientasi pada pencapaian sasaran dan pencapaian usaha perusahaan (Gavious et al., 2012). Dalam jajaran dewan direksi yang heterogen, dimana pria dan wanita memiliki kesempatan  yang  sama  untuk  berkontribusi  pada  perusahaan  akan  menghasilkan  ide-ide  yang  lebih bervariasi, lebih kreatif, lebih banyak pengetahuan dan menghasilkan alternatif-alternatif penyelesaian masalah yang lebih efektif. Jika laki-laki lebih mengutamakan intuisinya karena pengalaman dan jam terbang yang tinggi, wanita akan mengutamakan  kemampuan analisisnya dengan terperinci sehingga permasalahan menjadi lebih mudah untuk dipahami dan diselesaikan. Wanita juga cenderung bekerja secara  disiplin  sesuai  dengan  koridor  peraturan  yang  berlaku,  dimana  direksi  sebagai  organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolegial dalam mengelola perusahaan dengan mengutamakan  etika,  jadi  kemungkinan  terjadinya  kecurangan  oleh  pihak  manajemen  perusahaan dapat diminimalisir. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya wanita dalam jajaran direksi dapat  membantu  dalam  pengambilan  keputusan  yang  lebih  tepat  dan  optimal  dengan  risiko  lebih rendah yang dapat meningkatkan Nilai Perusahaan dimata publik, investor dan calon investor.

## 4.3.3 Pengaruh Komite Audit Terhadap Nilai Perusahaan
Hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan  bahwa  Komite  Audit  (KOMA)  tidak  berpengaruh terhadap  Nilai  Perusahaan  (Q).  Hal  ini  menjelaskan  bahwa  peranan  Komite  Audit  tidak  dapat menjamin  perlindungan  atas  hak-hak  pemegang  saham  perusahaan.  Semakin  banyak  jumlah  Komite Audit  tidak  menjamin  bahwa  perusahaan  telah  melakukan  pengawasan  yang  baik  dan bertanggungjawab  terhadap  pelaporan  keuangan,  manajemen  risiko,  pelaksanaan  audit  dan pelaksanaan corporate  governance perusahaan.Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  Rano  dan Midiastuty (2011), Nuryanah dan  Islam (2011) dan Widyati (2013) yang menyatakan bahwa Komite
Audit tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. Akan tetapi hal ini bertentangan dengan Chan, Li (2008) dan Khan et al (2016) bahwa Komite Audit berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan.
Adanya Komite Audit diharapkan membuat operasional perusahaan berjalan secara efektif dan efisien.  Akan  tetapi  hasil  penelitian  ini  mengemukakan  hal  yang  sebaliknya.  Perusahaan-perusahaan di  Indonesia  sebenarnya  sudah  memenuhi  standar  jumlah  anggota  Komite  Audit  yang  baik,  yaitu antara  3-6  orang.  Akan  tetapi  di  Indonesia  keberadaan  Komite  Audit  tidak  terlalu  dianggap  penting atau  hanya  pemenuhan  formalitas  semata  (Nuryanah  dan  Islam,  2011).  Meskipun  telah  terpenuhi secara  kuantitas, tapi secara kualitasnya belum terpenuhi.  Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris  dalam  memenuhi  tanggung  jawabnya  untuk  memberikan  pengawasan  secara  penuh, kemudian  membantu  dewan  komisaris  dalam  menjalankan  tanggungjawabnya  terkait  dengan kebijakan akuntansi perusahaan, pengawasan internal dan eksternal, serta sistem pelaporan keuangan. Pada  kenyataannya  banyak  anggota  Komite  Audit  yang  tidak  memiliki  pengetahuan  yang  memadai tentang  pengawasan  internal  dan  eksternal,  serta  tidak  memiliki  latar  belakang  pendidikan  akuntansi dan  keuangan  yang  bagus.  Padahal  Komite  Audit  yang  ideal  harus  memenuhi  prinsip-prinsip,  yaitu independen,  memiliki  latar  belakang  pendidikan  keuangan  yang  memadai,  memiliki  integritas  dan objektivitas, paham undang-undang yang terkait dengan perusahaan, taat pada peraturan yang berlaku, serta  paham  akan  etika  bisnis  yang  berlaku.  Jika  prinsip-prinsip  tersebut  telah  dipenuhi,  maka  akan tercipta  sinergi  yang  bagus  antar  anggota  dewan  perusahaan  (termasuk  Komite  Audit),  manajemen keuangan  perusahaan  (audit  internal)  dan  audit  eksternal,  sehingga  dapat  dipastikan  bahwa kewenangan dan tanggungjawab Komite Audit sudah terpenuhi atau belum.
Pada perusahaan yang tidak menerapkan penentuan Komite Audit yang baik akan menghambat fungsinya  dalam  membantu  komisaris  perusahaan.  Dewan  Komisaris  Independenlah  yang  akhirnya bekerja  lebih  keras  dalam  melakukan  fungsi  pengawasan  pada  perusahaan.  Sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  tidak  terdapat  koordinasi  yang  baik  antara  Dewan  Komisaris,  Komite  Audit, Audit  Internal  dan  Audit  Eksternal  (dalam  hal  ini  adalah  pengawasan  oleh  Pemerintah  yang  masih lemah),  sehingga  Komite  Audit  belum  dapat  melaksanakan  fungsi  dan  tanggungjawabnya  dalam membangun Nilai Perusahaan yang lebih baik.

## 4.3.4 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan
Hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan  bahwa  Kepemilikan  Manajerial  (KEMA)  tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan (Q). Hal ini mengindikasikan bahwa kepemilikan saham oleh manajemen  perusahaan  tidak  menjamin  berkurangnya  perilaku opportunistic manajemen  dan  konfik agenan  yang  terjadi  di  perusahaan.Hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  Wahyudi  dan  Pawestri (2006),  Jensen  dan  Meckling  (1976)  yang  menyatakan  bahwa  kepemilikan  manajerial  memiliki pengaruh  positif  dan  signifikan  yang  tidak  dapat  diabaikan  dalam  peningkatan  kinerja  dan  nilai perusahaan.Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur  dengan  proporsi  jumlah  saham  yang  dimiliki  oleh  manajemen  yang  secara  aktif  ikut  serta dalam  pengambilan  keputusan  perusahaan  (termasuk  direksi  dan  komisaris).  Manajer  memegang beberapa  peranan  penting  karena  manajer  adalah  pelaksana  perencanaan,  pengorganisasian,  pemberi arahan,  pengawas  dan  pihak  yang  mengambil  keputusan.  Dengan  ini,  posisi  manajer  dan  pemegang saham  perusahaan  menjadi  setara,  memiliki  tujuan  yang  sama  dengan  pemegang  saham  yang  akan meminimalisir  kemungkinan  terjadinya  konflik  keagenan.  Akan  tetapi,  hal  ini  konsisten  dengan Nuryanah,  Islam, Rano, Midiastuty (2011) dan Widyati  (2013) bahwa Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan.
Pada tabel 1 dapat diketahui bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia memiliki Kepemilikan Manajerial  yang  sangat  kecil,  yaitu  4,4%.  Dengan  proporsi  kepemilikan  saham  oleh  manajer  yang masih  sangat  kecil  mengindikasikan  bahwa  manajer  belum  dapat  merasakan  manfaat  program Kepemilikan  Manajerial.  Kepemilikan  manajerial  merupakan  insentif  bagi  manajer  agar  termotivasi dalam  meningkatkan  kinerja  perusahaan  yang  kemudian  dapat  menaikkan  nilai  perusahaan.  Secara teori  ketika  insentif  atau  kepemilikan  sahamnya  rendah,  maka  kemungkinan  terjadinya  konflik keagenan  dan  perilaku opportunistic sangat  tinggi,  sehingga  manajer  belum  dapat  berperan  penuh dalam  menciptakan  nilai  perusahaan.  Bisa  juga  ketika  kepemilikan  sahamnya  rendah,  manajemen kurang  termotivasi  untuk  mencapai  tujuan  perusahaan  dan  cenderung  mengutamakan  kepentingan pribadi,  sehingga  tidak  terdapat  peningkatan  kinerja  perusahaan  yang  signifikan  yang  dapat menaikkan nilai perusahaan dimata publik. Bagi investor dan calon investor, pada perusahaan dengan
Kepemilikan  Manajerial  yang  rendah  menjadikan  keberadaan  Dewan  Komisaris  Independen  sangat perlu  dipertimbangkan,  karena  pada  Kepemilikan  Manajerial  yang  rendah  memerlukan  fungsi pengawasan atau monitoring yang tinggi oleh Dewan Komisaris Independen.

## 4.4.5 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan
Hasil pengujian  hipotesis menunjukkan bahwa Kepemilikan  Institusional (KEIN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Perusahaan (Q). Artinya, jika Kepemilikan Institusional (KEIN) mengalami  peningkatan,  maka  Nilai  Perusahaan  (Q)  juga  akan  mengalami  peningkatan.  Keberadaan investor  institusional  dianggap  sebagai  monitoring  agent  yang  efektif  dan  optimal  dalam  setiap keputusan  yang  diambil  oleh  manajer.  Investor  institusional  terlibat  dalam  pengambilan  keputusan yang  strategis,  sehingga  tidak  akan  mudah  percaya  terhadap  tindakan  yang  kurang  baik  (Jensen  dan Meckling, 1976). Kepemilikan institusional berperan penting dalam meminimalkan terjadinya konflik keagenan antara manajer dan pemegang saham.
Hasil  ini  bertentangan  dengan  Wahyudi,  Pawestri  (2006),  Chilin  dan  Grace  (2007)  bahwa Kepemilikan  Institusional  tidak  berpengaruh  terhadap  Nilai  Perusahaan.  Akan  tetapi,  hal  ini  sejalan dengan  Widyati  (2013),  Hasnawati  dan  Sawir  (2015)  menyatakan  bahwa  Kepemilikan  Institusional berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Nilai  Perusahaan.  Semakin  besar  Kepemilikan  Institusi, maka  semakin  besar  dorongan  institusi  untuk  mengawasi  manajemen  dalam  mengoptimalkan  nilai perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan.
Kepemilikan  Institusional  meliputi  lembaga  keuangan  non  bank,  seperti  perusahaan  asuransi, dana  pensiun,  perusahaan  investasi  dan  perusahaan  reksa  dana.  Kepemilikan  saham  oleh  institusi dapat  meningkatkan  fungsi  pengawasan  atau  monitoring  atas  kegiatan  operasional  perusahaan  yang lebih  baik  dari  pada  kepemilikan  saham  manajemen  yang  rendah.  Kepemilikan  institusional merupakan  pengawasan  yang  independen  yang  lebih  efektif  dalam  memotivasi  manajemen perusahaan agar semakin meningkatkan kinerjanya untuk kepentingan pemegang saham. Kepemilikan ini juga memberikan pengawasan atas pembiayaan perusahaan agar lebih tepat guna dan menghindari pemborosan,  serta  menjadi  suatu  pencegahan  akan  potensi  terjadinya  praktek  manajemen  laba  yang dapat merusak citra perusahaan. Selain itu, kepemilikan saham oleh institusi juga lebih efektif dalam mengurangi  kemungkinan  terjadinya  konflik  antar  pemegang  saham  dan  antara  pemegang  saham dengan manajer perusahaan, sehingga hal ini juga sekaligus menjadi jaminan kepada para pemegang saham  bahwa  investasi  yang  mereka  tanamkan  diperusahaan  terlindungi  dan  kesejahteraannya menjadi prioritas utama.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  dan  pembahasan  mengenai  pengaruh Corporate Governance yang  terdiri  dari  Dewan  Komisaris  Independen,  Dewan  Direksi  Perempuan,  Komite Audit,  Kepemilikan  Manajerial  dan  Kepemilikan  Institusional  terhadap  Nilai  Perusahaan  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020, maka dapat disimpulkan bahwa Dewan Komisaris Independen,  Dewan  Direksi  Perempuan  dan  Kepemilikan  Institusional  berpengaruh  terhadap  Nilai Perusahaan. Sedangkan Komite Audit dan Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan.
Hal ini berarti bahwa Komite Audit tidak dapat menjamin perlindungan atas hak-hak pemegang saham  perusahaan.  Anggota  komite  audit  belum  memiliki  pengetahuan  tentang  pengawasan  internal dan keuangan yang memadai.  Tidak terdapat  koordinasi yang baik antara Dewan Komisaris, Komite Audit, Audit Internal dan Audit Eksternal, sehingga Komite Audit belum dapat melaksanakan fungsi dan  tanggungjawabnya  dalam  membangun  Nilai  Perusahaan  yang  lebih  baik.  Selain  itu,  pada perusahaan  dengan  proporsi  kepemilikan  saham  oleh  manajer  yang  masih  sangat  rendah mengindikasikan bahwa manajer belum merasakan manfaat adanya program Kepemilikan Manajerial. Manajer  belum  dapat  berperan  penuh  dalam  penciptaan  nilai  perusahaan.  Pada  kepemilikan  saham manajerial yang rendah, maka Dewan Komisaris akan semakin meningkatkan fungsi pengawasannya terhadap  seluruh  kegiatan  perusahaan  agar  nilai  perusahaan  semakin  baik  dan  kepentingan  para pemegang saham dapat terpenuhi.

## 6. SARAN
Berdasarkan  kesimpulan  hasil  penelitian,  maka  dapat  diajukan  beberapa  saran  oleh  peneliti, bagi perusahaan sebaiknya memperhatikan Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi Perempuan dan  Kepemilikan  Institusional  sebagai  alat  ukur  kinerja  keuangan  perusahaan  sekaligus  menjadi  alat bantu  dalam  menentukan  kebijakan  perusahaan  selanjutnya.  Sedangkan  bagi  investor,  keberadaan Dewan  Komisaris  Independen,  Dewan  Direksi  Perempuan  dan  Kepemilikan  Institusional  dapat dijadikan  sebagai  dasar  pengambilan  keputusan  investasi,  karena  ketiga  variabel  tersebut  dapat menunjukkan pencapaian kinerja perusahaan yang dapat menentukan nilai perusahaan.
Bagi penelitian yang akan datang, dalam penelitian ini  akan lebih baik jika pengukuran dewan komisaris  indepeden  menggunakan  latar  belakang  pendidikandan  frekuensi  pertemuan.  Pengukuran komite audit dapat ditambahkan dengan  dengan menggunakan latar belakang pendidikan dan jumlah komite  audit  independen.  Selain  itu,  disarankan  bagi  peneliti  selanjutnya  untuk  menambah  variabel lain  yang  berkaitan  dengan  mekanisme corporate  governance ,  seperti  pengungkapan  manajemen risiko perusahaan, keberadaan dewan direksi independen dan kepemilikan institusional asing.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Aanu, O. S., Odianonsen,  I. F., & Foyeke, O. I. 2014. Effectiveness of Audit Committee and Firm  Financial  Performance  in  Nigeria:  An Empirical  Analysis .  Journal  of  Accounting and Auditing, 1-11.
[2] Abukosim, Mukhtaruddin, Ferina I. S., & Nurcahaya, C. 2014. Ownership Structure and Firm Values:  Empirical  Study  on  Indonesia  Manufacturing  Listed  Companies. Researchers World: Journal of Arts, Science and Commerce, 5(4), 1-14.
[3] Bhagat,  S.,  &  Bolton,  B.  2008. Corporate  Governance  and  Firm  Performance .  Journal  of Corporate Finance, 14(3), 257-273.
[4] Carter,  D.  A.,  Simkins,  B.  J.,  &  Simpson,  W.  G.  2003. Corporate  Governance,  Board Diversity and Firm Value . Financial Review, 38(1), 33-53.
[5] Chan,  K.  C.,  &  Li,  J.  2008.  Audit Committee  and  Firm  Value:  Evidence  on  Outside  Top Executives  as  Expert ‐ Independent  Directors .  Corporate  Governance:  An  International Review, 16(1), 16-31.
[6] Chilin & Grace M. Liao. 2007. Ownership Structure, Information Disclosure and Corporate Value: An Empirical Analysis of Taiwan Companies. Proceedings of the 13 Asia Pacific Management Conference, Melbourne, Australia, 698-704.
[7] Chughtai,  M.  W.,  &  Tahir,  W.  A.  2015. Effects  of  Corporate  Governance  on  Organization Performance: Evidence from Banking Sector of Pakistan . IOSR Journal of Business and Management, 17(3), 75-82.
[8] Darmadi, S. 2013. Do Women In Top Management Affect Firm Performance? Evidence from Indonesia. Corporate  Governance:  The  International  Journal  of  Business  in  Society, 13(3), 288-304.
[9] Djaddang,  S.  2014. Penerapan  Pengendalian  Intern  Berbasis  Sarbanes  Oxley  Act  Dan Keandalan  Pelaporan  Keuangan:  Studi  Internal  Audit  Pada  Perusahaan  Publik  Di Indonesia . 3rd Economics & Bussiness Research Festival, 1543-1566.
[10] Dwiridotjahjono, J. 2016. Penerapan Good Corporate Governance: Manfaat Dan Tantangan Serta  Kesempatan  Bagi  Perusahaan  Publik  Di  Indonesia. Jurnal  Administrasi  Bisnis, 5(2), 101-112.
[11] Effendi,  M.  A.  2008. The  Power  of  Good  Corporate  Governance:  Teori  dan  Implementasi. Jakarta: Salemba Empat.
[12] Fama,  E.  F.,  &  Jensen,  M.  C. 1983. Agency Problems  and Residual  Claims.  The  Journal of Law and Economics, 26(2), 327-349.
[13] Gavious,  I.,  Segev,  E.,  &  Yosef,  R.  2012. Female  Directors  and  Earnings  Management  in High-Technology Firms. Pacific Accounting Review, 24(1), 4-32.
[14] Hasnawati,  S.,  &  Sawir,  A.  2015. Keputusan  Keuangan,  Ukuran  Perusahaan,  Struktur Kepemilikan  dan  Nilai  Perusahaan  Publik  di  Indonesia. Jurnal  Manajemen  dan Kewirausahaan (Journal of Management and Entrepreneurship), 17(1), 65-75.
[15] Imani,  Z.,  Homayoon,  A.,  &  Zamani,  E.  2016. The  Effect  of  Corporate  Governance  on Financial Performance of Listed Firms in Tehran Stock Exchange. Academic Journal of Accounting and Economic Researches, 5(1), 11-21.
[16] Jensen,  M.  C.,  &  Meckling,  W.  H.  1976. Theory  of  the  firm:  Managerial  Behavior,  Agency Costs and Ownership Structure . Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360.
[17] Khan, A., & Awan, S. H. 2012. Effect of Board Composition on Firm’s Performance: A Case of  Pakistani  Listed  Companies. Interdisciplinary  Journal  of  Contemporary  Research  in Business, 3(10), 853-863.
[18] Khan, A., Tanveer, T., & Malik, U. 2016. An Epirical Analysis of Corporate Governance and Firm Value: Evidence from KSE-100 Index. Accounting , 3(2), 119-130.
[19] Klapper,  L.  F.,  &  Love,  I.  2004. Corporate  Governance,  Investor  Protection  and Performance in Emerging Markets . Journal of Corporate Finance, 10(5), 703-728.
[20] Komite  Nasional  Kebijakan  Corporate  Governance  (KNKG).  2006. Pedoman  Umum  Good Corporate Governance Indonesia . Jakarta.
[21] Kumar,  S.  2016. Corporate  Governance  And  Firm  Performance  In  Indian  Listed  IT Companies . International Journal of Core Engineering & Management, 2(10), 219-230.
[22] Kusumastuti,  S.,  Supatmi,  S.,  &  Sastra,  P.  2007. Pengaruh  Board  Diversity  Terhadap  Nilai Perusahaan  dalam  Perspektif  Corporate  Governance .  Jurnal  Akuntansi  dan  Keuangan, 9(2), 88-98.
[23] McKinsey & Company. 2002. Global Investor Opinion Survey 2002: Key Findings . Diambil dari http://www.mckinsey.com/governance.
[24] Muryati,  N.  N.  T.  S.,  &  Suardikha,  I.  2014. Pengaruh  Corporate  Governance  Pada  Nilai Perusahaan . E-Jurnal Akuntansi, 9(2), 425-429.
[25] Newell, R., & Wilson, G. 2002. A premium for good governance. McKinsey Quarterly, 3(2), 20-23. Diambil dari http://www.globalclearinghouse.org.
[26] Nuryanah, S., & Islam, S. 2011. Corporate Governance and Performance: Evidence From An Emerging Market. Malaysian Accounting Review, 10(1), 17-42.
[27] Rano,  R.,  &  Midiastuty,  P.  P.  2014. Struktur  Kepemilikan,  Good  Corporate  Governance, Investasi  Dan  Nilai  Perusahaan:  Suatu  Pengujian  Sistem  Persamaan  Simultan. Jurnal Akuntansi, 1(1), 40-66.
[28] Ruigrok,  W.,  Peck,  S.,  &  Tacheva,  S.  2007. Nationality  and  Gender  Diversity  on  Swiss Corporate Boards. Corporate Governance: An International Review, 15(4), 546-557.
[29] Siallagan, H., & Machfoedz, M. U. 2006. Mekanisme Corporate Governance, Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan. Simposium Nasional Akuntansi IX, 23-26.
[30] Sukamulja,  S.  2004. Good  Corporate  Governance  di  Sektor  Keuangan:  Dampak  GCG Terhadap  Kinerja  Perusahaan  (Kasus  di  Bursa  Efek  Jakarta). Benefit:  Jurnal Manajemen dan Bisnis, 8(1), 1-25.
[31] Sutojo,  S.,  &  Aldridge,  E.  J.  2005. Good  Corporate  Governance:  Tata  Telola  Perusahaan Yang Sehat . Jakarta: PT Damar Mulia Pustaka.
[32] Terjesen, S., Aguilera, R. V., & Lorenz, R. 2015. Legislating A Woman’s Seat on The Board: Institutional  Factors  Driving  Gender  Quotas  for  Boards  of  Directors. Journal  of Business Ethics, 128(2), 233-251.
[33] Wahyudi,  U.,  &  Pawestri,  H.  P.  2006. Implikasi  Struktur  Kepemilikan  Terhadap  Nilai Perusahaan:  Dengan  Keputusan  Keuangan  Sebagai  Variabel  Intervening .  Simposium Nasional Akuntansi, 9, 1-25.
[34] Widyati,  M.  F.  2013. Pengaruh  Dewan  Direksi,  Komisaris  Independen,  Komite  Audit, Kepemilikan  Manajerial  dan  Kepemilikan  Institusional  Terhadap  Kinerja  Keuangan. Jurnal Ilmu Manajemen, 1(1), 234-249.