## Wawasan:
Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta

## STRATEGI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM MENGANTISIPASI PAHAM RADIKAL DAN INTOLERAN DI SEKOLAH
Retno Widyastuti Madrasah Tsanawiyah Negeri 22 Jakarta, Indonesia E-mail: enomts22@gmail.com

## Abstract
The purpose of this study is to review the results of a survey conducted by LaKIP and PPIM from UIN Syarif  Hidayatullah  Jakarta  as  published  in  BBC  Indonesia  and  Republika,  regarding  radicalism  and intolerance in school. The method used is a literature review. The review concluded that the strategy anti- radicalism  and  intolerance  can  be  done  with  two  strategies.  The  first  is  a  school  cultural  development strategy through collaboration in Wiyata Mandala program. The second, integrated learning strategies that integrate the five characters in every subject’s area. For the supervision and guidance of teachers in carrying out their profession as teachers, two strategies can be used. The first is the strategy for supervising teachers in carrying out their duties according to the discipline of civil servants regualtion. The second supervise, monitor and training for teachers.
Keywords: radicalism, intolerance, character education, teacher character competence.

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengomentari hasil survey yang dilakukan oleh LaKIP dan PPIM dari  UIN  Syarif Hidayatullah  Jakarta  seperti yang dimuat di  BBC  Indonesia  dan  Republika  mengenai paham radikalisme dan intoleransi yang terjadi di sekolah. Metode yang digunakan adalah studi literatur yang  membahas  mengenai  pendidikan  karakter  siswa  dan  karakter  guru.  Hasil  analisis  diperoleh kesimpulan bahwa strategi penanaman anti radikalisme dan intoleran dapat dilakukan dengan dua strategi. Pertama  strategi  pengembangan  budaya  melalui  kolaborasi  melalui  pogram  wawasan  wiyata  mandala. Kedua strategi pembelajaran terintegrasi yaitu guru mengajarkan nilai-nilai lima karakter ke dalam mata pelajaran  yang  diampunya.  Untuk  pengawasan  dan  pembinaan  terhadap  guru  dalam  menjalankan profesinya sebagai guru dapat dilakukan 2 strategi. Pertama strategi pengawasan guru dalam menjalankan tugasnya  sesuai  disiplin  pegawai  negeri.  Kedua  strategi  pembinaan  dengan  menerapkan  pembinaan melalui pendidikan dan latihan bagi guru.
Kata kunci : radikalisme, intoleransi, pendidikan karakter, kompetensi karakter guru.

## Wawasan:
Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta

## PENDAHULUAN
Hasil survei Lembaga Kajian Islam
dan
Perdamaian (LaKIP), yang dipimpin  oleh  Prof.  Dr.  Bambang Pranowo,  yang  juga  guru  besar sosiologi  Islam  di  UIN  Jakarta,  pada Oktober  2010  hingga  Januari  2011, mengungkapkan  hampir  50%  pelajar setuju  tindakan  radikal.  Data  itu menyebutkan 25% siswa dan 21% guru menyatakan  Pancasila  tidak  relevan lagi. Sementara 84,8% siswa dan 76,2% guru  setuju  dengan  penerapan  Syariat Islam  di  Indonesia.  Jumlah  yang menyatakan  setuju  dengan  kekerasan untuk  solidaritas  agama  mencapai 52,3%  siswa  dan  14,2%  membenarkan serangan bom.
Sejalan dengan pendapat Abdullah  Darraz,  peneliti  Maarif Institute,  yang  mengatakan  bahwa institusi  sekolah  dari  aspek  sisi kebijakan, proses pembelajaran di kelas dan  proses  eskrakulikuler  terlalu permisif membolehkan kelompok radikal  masuk  ke  dalam  institusi mengatasnamakan  bimbingan  belajar dan  konseling,  sehingga  membuat radikalisme  itu  menguat  di  sekolah negeri. Oleh sebab itu melemahnya nilai Pancasila  dan  kebangsaan  di  sekolah berbanding  lurus  dengan  maraknya radikalisme itu (Lestari, 2016).
Pada  tahun  2017  hasil  penelitian dari PPIM (Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat  UIN  (Universitas  Islam Negeri)  Syarif  Hidayatullah  Jakarta (Yukianto,  2018),  dilakukan  terhadap siswa/mahasiswa dan guru/dosen dari
34  provinsi  di  Indonesia,  menyatakan sebanyak  34,3  persen  responden memiliki  opini  intoleransi  kepada kelompok  agama  lain  selain  Islam. Sebanyak  48,95  persen  responden siswa/mahasiswa  merasa  pendidikan agama  mempengaruhi  mereka  untuk tidak  bergaul  dengan  pemeluk  agama lain.  Sebanyak  58,5  persen  responden mahasiswa/siswa memiliki pandangan keagamaan dengan opini yang radikal. Pemahaman  radikal  dan  intoleransi masuk ke sekolah melalui; (1) aktivitas pembelajaran  di  kelas  oleh  guru,  (2) melalui  buku  pelajaran  yang  diduga memuat konten intoleransi, (3) melalui pengaruh dan intervensi alumni dalam kegiatan  kesiswaan  di  sekolah  dan  (4) lemahnya kebijakan kepala sekolah/yayasan  dalam  mencegah masuknya pengaruh radikalisme . Hal  tersebut  cukup  mengagetkan dan mengkhawatirkan bahwa nilai-nilai pancasila sebagai dasar negara terancam oleh paham radikal islamisme yang  intoleran  terhadap  keragaman  di dalam  negara  Indonesia.  Selain  sikap permisif  dari  institusi  sekolah,  paham intoleran, kekerasan dan anti pancasila dapat  masuk  karena  tidak  adanya penyeleksian  dan  pengawasan  yang cukup  ketat  sehingga  kemungkinan guru-guru yang berpaham radikal dan intoleran  dapat  menyebarkan  paham ideologinya di sekolah. Tentu diperlukan
penelitian khusus bagaimana  proses  perekrutan  dan prosedur pengawasan aparat pemerintah  terkait  dalam  memberikan

## Wawasan:
Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta
ruang bagi paham radikal dan intoleran berada di institusi sekolah.
Pentingnya  peran  guru  itu  dapat dilihat dari tugas guru pada umumnya dibedakan  tiga  hal  (Dzukifli  &  Inda, 2015), meliputi:
1. Tugas  Pribadi.  Tugas  ini  mengenai kepribadian guru sebagai orang yang digugu  dan  ditiru,  guru  memahami dan  menetapi  konsep  siapa  dirinya. Bahwa  guru  memiliki  tiga  konsep pribadi  yaitu;  konsep  diri  ( Self Concept ),  ide  diri  ( Self  Idea ),  dan realitas diri ( Self Reality ).
2. Tugas Sosial. Tugas ini adalah tugas misi kemanusiaan atau pemanusiaan manusia.  Guru  berperan  sebagai pelayan manusia (gogos humaniora) atau sebagai pelayan masyarakat.
3. Tugas Profesional.
Tugas melaksanakan  peran  profesi  yang mana guru harus memenuhi kualifikasi  sebagai  guru  sehingga  ia dapat memberikan sejumlah
pengetahuan  kepada  siswa  dengan hasil yang baik.
Ilustrasi di atas, penulis maksudkan  bahwa  pendidikan  tidak hanya mengenai kecerdasan, kreativitas dan  kecakapan  semata  juga  termasuk pembentukan  karakter  dari  siswa  atau peserta  didik.  Sebagai  negara  yang berbhineka  tunggal  ika  atau  negara yang  menjunjung  keragaman  dalam satu  kesatuan  bangsa  dan  negara membutuhkan  pembangunan  karakter yang menunjang dari cita-cita kebangsaan  dan  kenegaraan.  Tertuang di  dalam  konstitusi  dan  norma  dasar
negara  Pancasila.  Pendidikan  karakter juga sebagai wujud ketahanan nasional dalam rangka mempertahankan kelangsungan  hidup  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.
Kajian  literatur  ini  dimaksudkan untuk  mejawab  dua  pertanyaan. Pertama: Bagaimana strategi pendidikan  karakter  untuk  menagkan radikalisme  dan  intoleran?  Kedua: bagaimana strategi pengawasan terhadap  guru  dalam  menanamkan sikap non-radikal dan intoleran?

## METODE
Sumber  pembahasan  berasal  dari berita di portal berita di internet yakni BBC Indonesia dan Republika mengenai paham  radikalisme  dan  intoleransi mengutip hasil penelitian oleh Lembaga Kajian  Islam  dan  Perdamaian  serta Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat dari  UIN  Syarif  Hidayatullah.  Metode penelitian menggunakan studi literatur yang  membahas  mengenai  pendidikan karakter siswa dan kompetensi karakter guru.  Serta  menggunakan  peraturan perundang-undangan  yang  terkait. Sehingga didapatkan gambaran seharusnya guru menjalankan tugasnya sebagai tenaga pendidikan sesuai yang dikehendaki  oleh  tujuan  pendidikan nasional. Bahwa profesi guru memiliki kompetensi  yang  harus  dipenuhi  oleh mereka yang berprofesi sebagai guru.
Dengan  metode  studi  literatur diharapkan  memperlihatkan  kaitannya profesi guru dengan sistem pendidikan nasional  dan  program  pendidikan

## Wawasan:
Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta
karakter dalam membina karakter siswa dalam proses pembelajaran. Sedangkan hasil  penelitian  mengenai  paham radikalisme dan intoleransi yang terjadi di  sekolah  sebagai  sumber  bahasan untuk menunjukkan kritik dari pemenuhan  kompetensi  guru  dan program  pendidikan  karakter  belum terlaksana  dengan  baik,  karena  hal tersebut harus dipenuhi terlebih dahulu kompetensi  karakter  guru  sebagai pelaksana  pendidikan  karakter  dalam rangka  terbentuknya  karakter  siswa yang sesuai dengan harapan ketahanan nasional seperti yang dikehendaki oleh pemerintah  dalam  sistem  pendidikan nasional.

## PEMBAHASAN Karakter Sebagai Ketahanan Nasional
Perlu  kiranya  kita  membahas karakter  sebagai  ketahanan  nasioal. Ketahanan  nasional  adalah  kondisi dinamis  suatu  bangsa  yang  berisi keuletan  dan  ketangguhan,  dalam membentuk  kekuatan  nasional  yang mampu  menghadapi  dan  mengatasi segala  macam  ancaman,  tantangan, halangan,  dan  gangguan  yang  datang dari luar dan dari dalam negeri secara langsung  maupun  tidak  langsung membahayakan  kelangsungan  hidup bangsa dan tujuan pencapaian nasionalnya (Suryodiprojo, 1997). Selain dari  aspek  geografis,  kependudukan, dan  kekayaan  alamnya,  ketahanan nasional juga terdiri dari aspek ideologi, politik,  ekonomi,  sosial-budaya,  dan pertahanan-keaamanan. Secara sederhana ketahanan nasional dirumuskan  sebagai  strategi  bangsa Indonesia membentuk kekuatan dalam
menangani  segala  macam  serangan terhadap  kelangsungan  hidup  bangsa dalam  mencapai  tujuannya.  Sebab keragaman  yang  dimiliki  bangsa Indonesia  tersebut  di  atas  sangat  akan rawan konflik kepentingan dan diperlukan  pengelolaan  keragaman tersebut  di  kehidupan  modern  yang kompleks. Dapat disimpulkan ketahanan  nasional  adalah  kondisi dimana  sebagai  bangsa  memiliki kekuatan  mampu  menghadapi  segala sesuatu yang membahayakan kelangsungan  hidup  bangsa  dalam mencapai cita-cita bersamanya.
Karakter sebagai bagian ketahanan  nasional  adalah  yang berkaian  dengan  sosial-budaya  dalam membentuk sistem nilai, sistem pengetahuan,  dan  sistem  perilaku lingkungan  sosial,  atau  bisa  disebut sebagai alat untuk membentuk karakter kolektif.  Menurut  Otto  Bauer  yang disebut dengan bangsa adalah persamaan,  karakter,  dan  kesatuan karakter yang dihasilkan oleh kesatuan pengalaman  (Rahmawati,  Linda  Cibya &  Dewi,  2021).  Terbentuknya  karakter kolektif  haruslah  melalui  pendidikan nasional.  Sangatlah  tepat  ketika pemerintah mencanangkan pendidikan karakter masuk dalam sistem pendidikan  nasional  dalam  rangka mengatasi  segala  ancaman,  tantangan, hambatan,  dan  gangguan  yang  timbul dari  kompleksitas  kepentingan  yang tentunya menimbulkan konflik. Karakter  kolektif  sebagai  bangsa  akan menjadi penangkal dari konflik kepentingan  yang  ada  dalam  segi geografis,  kependudukan,  dan  sumber daya  alam  serta  dalam  segi  ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

## Konsep Pendidikan Karakter

## Wawasan:
Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta
P ISSN: 2548-9232; E ISSN: 2775-3573

## Volume 2 Nomor 2 Tahun 2021: 187-201
Konsep pendidikan karakter berkaitan  dengan  amanat  UU  No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  pasal  3  yang  menyatakan bahwa  fungsi  pendidikan  nasional adalah  mengembangkan  kemampuan (kompetensi)  dan  membentuk  watak (karakter)  serta  peradaban  bangsa (sistem  sosial  politik  dan  budaya). Menurut  Thomas  Lickona  (Yaumi, 2014),  karakter  adalah  mengetahui kebaikan, menginginkan kebaikan, dan melakukan  segala  sesuatu  yang  baik. Kebaikan dan segala sesuatu yang baik tentunya  berdasarkan  nilai-nilai  yang disepakati  oleh  bangsa  Indonesia, sebagaimana  pasal  3  UU  No.20  Tahun 2003  selanjutnya  menyebutkan  yaitu menjadi  manusia  yang  beriman  dan bertakwa  kepada  TuhanYang  Maha Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu, cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi warga  negara  yang  demokratis  serta bertanggung jawab. Landasannya adalah  norma  dasar  negara  yakni Pancasila  dan  konstitusi  negara  UUD 1945 yang telah di amandemen.
Terdapat program yang dicanangkan oleh Kementerian
Pendidikan  dan  Kebudayaan  yaitu penguatan  pendidikan  karakter  (PPK) dengan mengembangkan lima karakter utama yang berasal dari nilai Pancasila yaitu: religius, nasionalisme, integritas, mandiri,  dan  gotong  royong.  Kelima kakarter  utama  ini  dikembangkan melalui pengembangan budaya sekolah juga  melalui  kolaborasi  bersama komunitas-komunitas di luar
lingkungan  pendidikan  (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017). 1. Religius. Nilai karakter yang mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan  ajaran  agama  dan kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan agama, menjunjung  tinggi  sikap  toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama dan  kepercayaan  lain,  hidup  rukun dan  damai  dengan  pemeluk  agama lain.  Implementasi  nilai  karakter religius ini ditunjukkan dalam sikap cinta  damai,  toleransi,  menghargai perbedaan  agama  dan  kepercayaan, teguh  pendirian,  percaya  diri,  kerja sama  antar  pemeluk  agama  dan kepercayaan, anti perundungan dan kekerasan,  persahabatan,  ketulusan, tidak memaksakan kehendak, mencintai  lingkungan,  melindungi yang kecil dan tersisih.
2. Nasionalisme. Nilai karakter yang merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan  penghargaan  yang  tinggi terhadap  bahasa,  lingkungan  fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa,  menempatkan  kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan  diri  dan  kelompoknya. Sikap nasionalis ditunjukkan melalui sikap  apresiasi  budaya  bangsa sendiri,  menjaga  kekayaan  budaya bangsa, rela berkorban, unggul, dan berprestasi,  cinta  tanah  air,  menjaga

## Wawasan:
Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta
lingkungan,  taat  hukum,  disiplin, menghormati  keragaman  budaya, suku, dan agama.
3. Integritas.  Nilai  karakter  yang mendasari  perilaku  pada  upaya menjadikan  dirinya  sebagai  orang yang  selalu  dapat  dipercaya  dalam perkataan,  tindakan,  dan  pekerjaan, memiliki  komitmen  dan  kesetiaan pada  nilai-nilai  kemanusiaan  dan moral.  Karakter  integritas  meliputi sikap tanggung jawab sebagai warga negara, aktif terlibat dalam kehidupan sosial, melalui konsistensi tindakan  dan  perkataan  yang berdasarkan  kebenaran.  Seseorang yang  berintegritas  juga  menghargai martabat individu (terutama penyandang disabilitas), serta mampu menunjukkan keteladanan.
4. Mandiri. Nilai karakter
yang merupakan  sikap  dan  perilaku tidak  bergantung  pada  orang  lain dan  mempergunakan  segala  tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan,  mimpi  dan  cita-cita.  Siswa yang  mandiri  memiliki  etos  kerja yang  baik,  tangguh,  berdaya  juang, profesional,  kreatif,  keberanian,  dan menjadi pembelajar sepanjang hayat.
5. Gotong  royong.  Nilai  karakter yang mencerminkan tindakan menghargai  semangat  kerja  sama dan  bahu  membahu  menyelesaikan persoalan bersama,
menjalin
komunikasi dan persahabatan, memberi bantuan/pertolongan pada orang-orang  yang  membutuhkan.
Diharapkan
siswa dapat
menunjukkan  sikap  menghargai sesama, dapat bekerja sama, inklusif, mampu berkomitmen atas keputusan bersama,  musyawarah  mufakat, tolong  menolong,  memiliki  empati dan rasa solidaritas, anti diskriminasi,  anti  kekerasan,  dan sikap kerelawanan.
Selain  itu  pemerintah  melalui program PPK membuat konsep sinergi tiga  pusat  pendidikan  yakni  sekolah, keluarga,  dan  masyarakat.  Ketiganya bersinergi membentuk ekosistem pendidikan  atau  dapat  dikatakan sejalan dengan konsep wawasan wiyata mandala, yang  mana  sekolah berperan sebagai pusat pendidikan dan lingkungan  sekitar  (keluarga  dan masyarakat)  sebagai  sumber-sumber belajar dan ketahanan sekolah. Program PPK ini sudah dimulai dari tahun 2016, dan diharapkan sudah diimplementasikan  ke  seluruh  sekolah di Indonesia pada tahun 2020 (Sumber infografis, www.kemdikbud.go.id). Pendidikan  karakter  itu  sendiri  adalah upaya  mengintegrasikan  nilai-nilai sosial, moral, etika, budaya, dan agama ke dalam mata pelajaran atau aktivitas pembelajaran
tanpa harus membahasnya secara terpisah.
Karenanya guru perlu membuat strategi pengembangan  bahan  ajar  yang berbasis karakter.
Dalam pendidikan karakter selain siswa  memiliki  lima  karakter  utama yakni religius, integritas, nasionalisme, mandiri, dan gotong royong. Dilengkapi  dengan  kecakapan  yang

## Wawasan:
Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta
menunjang  lima  karakter  tersebut meliputi; kecakapan itu adalah berpikir kritis  dan  analitis,  kreatif  dan  inovatif, komunikatif dan kolaboratif. Kritis dan analitis,  siswa  memiliki  daya  nalar untuk mengolah
informasi/
pengetahuan sehingga
dapat mengetahui dan memahami kebenaran dari informasi/pengetahuan yang diterima.  Kreatif  dan  inovatif,  siswa mampu  berpikir  pemecahan  masalah serta menemukan cara atau pendekatan yang  baru  atau  yang  efektif  dari masalah yang ditemukan. Komunikatif dan kolaboratif, Siswa mampu mengungkapkan pendapatnya
sehingga diskusi dan kerjasama dengan orang  lain  dalam  menemukan  dan memecahkan  masalah  atau  dalam membagi informasi/pengetahuan yang diperolehnya
(Sumber infografis,
www.kemdikbud.go.id ). Dalam
membangun  lima  karakter  tersebut  di atas diperlukan suatu strategi penguatan pendidikan karakter, sejalan dengan  pendapat  Otto  Bauer  sebagai bangsa  memerlukan  karakter  kolektif bersama  dan  hal  tersebut  perlu dibangun melalui pendidikan.
Strategi
Penguatan
Pendidikan Karakter Strategi  penguatan  pendidikan karakter  kiranya  dapat  tergambarkan dalam menerapkan
strategi deradikalisasi  dengan  menerapkan konsep  mata  pelajaran  Sejarah,  PPKn, Bimbingan  Konseling,  dan  Agama menjadi  model  perpaduan/  integrasi
dengan  cara  pengajar  menentukan konsep  dan  ketrampilan  yang  akan diajarkan pada satu semester (Hergianasari, 2019). Dengan
mengkonsepkan sebagai berikut:
1. Konsep dari mata pelajaran Sejarah:
a. Konsep sejarah perjuangan bangsa melawan penjajah untuk merebut kemerdekaan, membuktikan bahwa kedamaian adalah sesuatu yang diperjuangkan dengan harga yang mahal.
b. Perjuangan kemerdekaan Indonesia  bersama-sama  dengan suku, ras, agama yang berbeda.
2. Konsep dari mata pelajaran PPKn:
a. Konsep tenggang rasa,
b. Ketertiban,
c. Toleransi,
d. Falsafah Pancasila,
e. Konstitusional  Indonesia  yaitu UUD 1945.
3. Konsep dari mata pelajaran Agama:
a. Bagaimana agama dapat mengatur  dimensi  jiwa  atau rohani  seseorang  untuk  hidup damai  sebagai  kerangka  inti pemahaman kedamaian dari agama  yaitu  sebagai  tuntunan hidup manusia yang paling dasar.
b. Konsep pemahaman agama hendaknya  sesuai  dengan  tujuan bahwa  agama  sebagai  pilar kebangsaan  yang  damai  dan bertoleransi.
c. Pengajar pendidikan agama harus terkoordinasi dengan baik sehingga
muatan-muatan pelajaran  yang  diajarkan  tidak

## Wawasan:
Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta
mengandung unsur paham radikal.
4. Konsep  mata  pelajaran  Bimbingan Konseling:
a. Menyentuh psikologis siswa secara mendalam,
b. Sebagai  media  untuk  melihat karakteristik dasar manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan,
c. Sebagai  bentuk  pelatihan  untuk peningkatan  secara  praktis  dan aktif untuk memahami kebutuhan hidup  bertoleransi  kebangsaan yang majemuk sesuai dengan pilar universal/  interaksi  kemanusiaan yang adil dan beradab.
d. Motor  kampanye  gerakan  anti teroris.  Dapat  diringkas  bahwa setiap  mata  pelajaran  tersebut  di atas secara simultan dan sistematis memuat  lima  nilai  karakter  yang hendak ditanamkan kepada siswa atau  peserta  didik  namun  tetap dengan  menerapkan  kecakapan dalam berpikir kritis dan analitis, kreatif  dan  inovatif,  komunikatif dan kolaboratif.
Strategi  pendukungnya  adalah pengembangan  budaya  sekolah  dan kolaborasi
dengan komunitas- komunitas/masyarakat di luar lingkungan
pendidikan dalam mengembangkan wawasan lingkungan sekolah  terhadap  nilai-nilai  yang dimiliki  secara  inheren  dalam  lima karakter bangsa yaitu religius, integritas,  nasionalisme,  mandiri,  dan
gotong royong sebagai karakter kolektif suatu bangsa. Sekolah dapat mengadakan kegiatan bersama
masyarakat di sekitar sekolah, lembaga swadaya  masyarakat,  karang  taruna, organisasi  ekstra  kulikuler,  organisasi masyarakat,  instansi  pemerintah  pusat maupun daerah dan lain-lain. Misalnya ikut bersama-sama mengawasi kegiatan atau perilaku warga sekolah khususnya siswa  supaya  tidak  terlibat  tindak kenakalan  remaja  dan  kriminal  yang dapat merusak masa depannya. Strategi ini  dikenal  dengan  ketahanan  sekolah atau dengan istilah wiyata mandala.

## Kompetensi Karakter Guru
Presiden Joko Widodo
menyatakan bahwa  peran guru sangat penting dalam pendidikan dan ia harus menjadi sosok yang mencerahkan, yang membuka  alam  dan  pikir  serta  jiwa, memupuk nilai-nilai kasih sayang, nilai- nilai  keteladanan,  nilai-nilai  perilaku, nilai-nilai moralitas, nilai-nilai kebhinnekaan
(Kementerian
Pendidikan  dan  Kebudayaan,  2017). Inilah  sejatinya  pendidikan  karakter yang menjadi inti dari pendidikan yang sesungguhnya. Dari pernyataan tersebut  dapat  disimpulkan  terdapat kedekatan  hubungan  antara  guru dengan  siswanya.  Kedekatan  itu terungkapkan  dari  konsep  guru menurut  Ki  Hajar  Dewantara,  bapak pendidikan  nasional.  Dari  ungkapan beliau:  Ing  ngarso  sungtulodo,  ing madyo  mangunkarso,  dan  tut  wuri handayani.  Maksudnya  adalah  guru

## Wawasan:
Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta
menjadi teladan bagi siswanya, menjadi inspirasi  bagi  siswanya,  dan  menjadi motivator mendorong siswanya maju.
Guru adalah pelayan publik yang memberikan  jasa  dalam  melakukan pengajaran  kepada  peserta  didik (Hidayat, 2016). Definisi guru menurut undang-undang  No.  14  Tahun  2005 Tentang  Guru dan Dosen, guru adalah pendidik  profesional  dengan  tugas utama mendidik, mengajar, membimbing,  mengarahkan,  melatih, menilai,  dan  mengevaluasi  peserta didik  pada  pendidikan  anak  usia  dini jalur  pendidikan  formal,  pendidikan dasar,  dan  pendidikan  menengah. Untuk  menjadi  guru  seseorang  harus memenuhi empat kompetensi, menurut Permendiknas  No.  16  Tahun  2007 disebutkan  kompetensi  guru  antara lain:
1. Kompetensi Pedagogik
a. Menguasai  karakteristik  peserta didik  dari  aspek  fisik,  moral, sosial,  kultural,  emosional,  dan intelektual.
b. Menguasai  teori  belajar  dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
c. Mengembangkan kurikulum yang terkait  dengan  mata  pelajaran/ bidang pengembangan yang diampu.
d. Menyelenggarakan  pembelajaran yang mendidik.
e. Memanfaatkan teknologi informasi  dan  komunikasi  untuk kepentingan pembelajaran.
f. Memfasilitasi pengembangan potensi  peserta  didik  untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.
g. Berkomunikasi  secara  efektif, empatik,  dan  santun  dengan peserta didik.
h. Menyelenggarakan  penilaian  dan evaluasi proses dan hasil belajar.
i. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.
j. Melakukan  tindakan  reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.
2. Kompetensi Kepribadian
a. Bertindak  sesuai  dengan  norma agama,  hukum,  sosial,  dan kebudayaan nasional Indonesia.
b. Menampilkan diri sebagai pribadi yang  jujur,  berakhlak  mulia  dan teladan  bagi  peserta  didik  dan masyarakat.
c. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa.
d. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab  yang  tinggi,  rasa  bangga menjadi  guru,  dan  rasa  percaya diri.  5.  Menjunjung  kode  etik profesi guru.
3. Kompetensi Sosial:
a. Bersikap inklusif, bertindak obyektif,  serta  tidak  diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi.

## Wawasan:
Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta
b. Berkomunikasi  secara  efektif, empatik,  dan  santun  dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan,  orang  tua  dan masyarakat.
b. Berdaptasi  di  tempat  bertugas  di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya.
c. Berkomunikasi dengan komunitas profesi  sendiri  dan  profesi  lain secara  lisan  dan  tulisan  atau bentuk lain.
4. Kompetensi Profesional: Menguasai materi, struktur, konsep, dan  pola  pikir  keilmuan  yang mendukung  mata  pelajaran  yang diampu.
Dari keempat kompetensi tersebut di  atas,  ada  dua  kompetensi  yang menekankan  pada  sikap  diri  dan pandangan  hidup  seorang  guru  yakni kompetensi kepribadian dan kompetensi  sosial.  Keduanya  dapat dikatakan sebagai kompetensi karakter yang  harus  dimiliki  seorang  guru. Terkait  dengan  pernyataan  Presiden Jokowi mengenai peran guru, kompetensi  guru  sebagai  pembawa nilai-nilai luhur bangsa terwakili dalam kompetensi  pribadi  dan  kompetensi sosial  dari  empat  kompetensi  yang wajib  dimiliki  oleh  guru.  Keduanya sangat  diperlukan  dimiliki  oleh  guru dalam  rangka  mendukung  program penguatan  pendidikan  karakter  siswa. Dapat  dikatakan  guru  harus  selesai dulu  tentang  karakter  dirinya  sebelum
dia  membina  karakter  siswanya. Karakter  yang  diinginkan  negara terhadap  profesi  guru  yang  harus  di garis  bawahi  bahwa  guru  harus bertindak sesuai norma hukum, agama, sosial  dan  kebudayaan  nasional Indonesia  serta  bersikap  inklusif, obyektif, dan tidak diskriminatif.

## Karakter  Ideal  Guru  Versus  Realitas Karakter Radikal dan Intoleransi
Program  penguatan  pendidikan karakter  menempatkan  guru  sebagai pengajar yakni  mampu  menyampaikan mata  pelajaran  agar  dimengerti  dan dipahami  anak  didik.  Guru  sebagai penghubung ,  mampu  menghubungkan anak  didik  dengan  sumber-sumber belajar  yang  beragam  baik  di  dalam maupun  di  luar  sekolah.  Guru  sebagai fasilitator ,  mampu  membantu  anak didik  dalam  proses  pembelajaran, menjadi  teman  diskusi  dan  bertukar pikiran.  Guru  sebagai katalisator , mampu  mengidentifikasi,  menggali, dan  mengoptimalkan  potensi  anak didik.  Guru  sebagai penjaga  gawang , membantu  anak  didik  untuk  mampu menyaring pengaruh negatif (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,  2017).  Dari  program penguatan pendidikan karakter
dimaksudkan terdapat perubahan perilaku  dari  siswa  atau  anak  didik sesuai  dengan  tujuan  yang  hendak dicapai  oleh  pemerintah.  Tujuannya adalah menangkal paham-paham yang tidak  sesuai  dengan  karakteristik bangsa  Indonesia  yakni  religius,

## Wawasan:
Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta
nasionalisme,  integritas,  mandiri,  dan gotong-royong.  Sedangkan  guru  itu sendiri  harus  memiliki  kompetensi kepribadian  dan  kompetensi  sosial seperti  yang  sudah  diuraikan  di  atas mengenai  kompetensi  guru  yang merupakan karakter ideal seorang guru. Namun  realitasnya  konsep  ideal tersebut belum terjadi darihasil penelitian PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terhadap
siswa/mahasiswa dan guru/dosen dari 34  provinsi  di  Indonesia,  menyatakan sebanyak  34,3  persen  responden memiliki  opini  intoleransi  kepada kelompok  agama  lain  selain  Islam. Sebanyak  48,95  persen  responden siswa/mahasiswa  merasa  pendidikan agama  mempengaruhi  mereka  untuk tidak  bergaul  dengan  pemeluk  agama lain.  Sebanyak  58,5  persen  responden mahasiswa/siswa memiliki pandangan keagamaan dengan opini yang radikal. Para  ahli  sepakat  bahwa  pemahaman radikal  dan  intoleransi  masuk  ke sekolah melalui;
1. Aktivitas pembelajaran di kelas oleh guru,
2. Melalui buku pelajaran yang diduga memuat konten intoleransi,
3. Melalui  pengaruh  dan  intervensi alumni dalam kegiatan kesiswaan di sekolah dan
4. Lemahnya kebijakan kepala sekolah/yayasan  dalam  mencegah masuknya pengaruh radikalisme.
Bagaimana cara mengatasi ketimpangan antara ideltas dan realitas.
Perlu  adanya  strategi  pelaksanaan  di lapangan agar idealitas yang diharapkan  bisa  terwujud  dengan melakukan  strategi  pengawasan  dan pembinaan di dalam institusi sekolahyang  terkait semua unsur  yang ada  di  sekolah  seperti  kepala  sekolah, guru-guru,  kepala  tata  usaha,  dan karyawan yang ada di sekolah. Namun dalam  tulisan  ini  fokus  kepada pengawasan dan pembinaan guru yang berkaitan  langsung  dalam  pendidikan karakter.

## Strategi  Pengawasan  dan  Pembinaan Guru
Strategi  yang  bisa  dijalankan dalam rangka pengawasan guru dalam memenuhi  kompetensinya  dengan menerapkan  sanksi  seperti  yang termaktub dalam PP No. 94 Tahun 2021 Tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil junto  Permen  PAN-RB  No.16  Tahun 2009  tentang  Jabatan  Fungsional  Guru dan  Angka  Kreditnya.  Peraturan tersebut memberikan sanksi kehilangan hak  tunjangan  profesi,  tunjangan fungsional, dan maslahat tambahan jika guru tidak melakukan tugasnya sebagai guru dan sebagai pegawai negeri sipil. Guru yang mendapat hukuman disiplin tingkat  sedang  dan  disiplin  berat berupa  penurunan  pangkat  atau  yang terkena hukuman diberhentikan sementara  sebagai  aparat  sipil  negara, guru  tersebut  dibebaskan  sementara dari jabatan fungsionalnya sebagai guru dan  pemberhentian  secara  permanen jika  terbukti  bersalah  di  pengadilan.

## Wawasan:
Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta
Pemerintah  juga  menerapkan  angka kredit  sebagai  penilaian  seorang  guru meniti jenjang karirnya dalam kenaikan pangkat  sebenarnya  dalam  rangka pengawasan terhadap kompetensi guru dalam melaksanakan profesinya sebagau  guru.  Dengan  cara  tersebut pemerintah  benar-benar  melakukan pengawasan  dan  mengevaluasi  kinerja guru  apakah  telah  memenuhi  syarat kompetensi yang berlaku yang menjadikannya  berhak  menyandang profesi  sebagai  guru  termasuk  dalam kaitannya  melaksanakan  pendidikan karakter terhadap pesera didik.
Strategi  dalam  hal  pembinaan (Raharjo,  2013),  dapat  dilakukan dengan  pembinaan  internal  oleh sekolah  dilaksanakan  oleh  kepala sekolah  dan  guru-guru  yang  memiliki kewenangan  membina,  melalui  rapat dinas, rotasi tugas mengajar, pemberian tugas-tugas  internal  tambahan,  diskusi dengan  rekan  sejawat  dan  sejenisnya. Selain itu mengadakan pendidikan dan pelatihan terhadap guru yang terprogram  dan  berkesinambungan seperti:
1. In  House  Training merupakan pelatihan  yang  dilakukan  kalangan sendiri dalam Kelompok Kerja Guru
(KKG) atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran,  pelatihan  ini  dilakukan oleh guru yang memiliki kompetensi terhadap guru yang belum memiliki kompetensi.
2. Program  magang  adalah  program pelatihan  yang  dilaksanakan  di industry/institusi yang terkait
dengan  pengembangan  kompetensi guru.
3. Kemitraan  Sekolah  adalah  pelatihan yang diselenggarakan melalui kerjasama  sekolah  dengan  pihak institusi  pemerintah  atau  swasta dalam bidang keahlian tertentu.
4. Belajar  Jarak  Jauh  adalah  pelatihan yang dilaksanakan tanpa menghadirkan instruktur dan peserta pelatihan dalam satu tempat tertentu,  melainkan  dengan  sistem pelatihan  melalui  internet  dan sejenisnya.
5. Pelatihan  berjenjang  dan  pelatihan khusus  adalah  pelatihan  yang dilaksanakan di P4TK (Pusat Pengembangan  dan  Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan)
dan atau LPMP (Lembaga Penjaminan  Mutu  Pendidikan)  dan lembaga lain yang diberi wewenang, di  mana  program  pelatihan  disusun secara  berjenjang  mulai  dari  jenjang dasar, menengah, lanjut dan tinggi.
6. Kursus  singkat  di  LPTK  (Lembaga Pendidikan  Tenaga  Kependidikan) atau  lembaga  pendidikan  lainnya. Dimaksudkan untuk melatih
meningkatkan  kompetensi  guru dalam beberapa kemampuan seperti menyusun karya ilmiah, merencanakan,  melaksanakan  dan mengevaluasi  pembelajaran,  dan lain-lain.
7. Pendidikan  lanjut,  pengikutsertaan guru  dalam  pendidikan  lanjut  ini dapat dilaksanakan dengan
memberikan  tugas  belajar,  baik  di

## Wawasan:
Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta
dalam maupun luar negeri, bagi guru yang berprestasi. Pelaksanaan pendidikan lanjut akan
menghasilkan  guru-guru  pembina yang  dapat  membantu  guru-guru lain  dalam  upaya  pengembangan profesi guru.
Pembinaan  non  diklat  pun  dapat dilakukan (Raharjo, 2013), seperti:
1. Diskusi masalah pendidikan. Diskusi ini  diselenggarakan  secara  berkala dengan topik sesuai dengan masalah yang di alami di sekolah.
2. Seminar. Pengikutsertaan guru dalam kegiatan seminar dan pembinaan  publikasi  ilmiah  juga dapat  menjadi  model  pembinaan berkelanjutan  profesi  guru  dalam meningkatkan  kompetensi  guru. Melalui  kegiatan  ini  memberikan peluang kepada guru untuk berinteraksi  secara  ilmiah  dengan kolega seprofesinya berkaitan dengan  hal-hal  terkini  dalam  upaya peningkatan kualitas pendidikan.
3. Workshop.  Workshop  dilakukan untuk  menghasilkan  produk  yang bermanfaat bagi pembelajaran, peningkatan  kompetensi  maupun pengembangan karirnya.
4. Penelitian. Penelitian dapat dilakukan  guru  dalam  bentuk penelitian  tindakan  kelas,  penelitian eksperimen  ataupun  jenis  yang  lain dalam  rangka  peningkatan  mutu pembelajaran
5. Penulisan  buku/bahan  ajar.  Bahan ajar  yang  dibuat  guru  dapat
berbentuk  diktat,  buku  pelajaran ataupun buku dalam bidang pendidikan
6. Pembuatan  media  pembelajaran. Media  pembelajaran  yang  dibuat guru  dapat  berbentuk  alat  peraga, alat  praktikum  sederhana,  maupun bahan  ajar  elektronik  (animasi pembelajaran)
7. Pembuatan  karya  teknologi/karya seni.  Karya  teknologi/seni  yang dibuat  guru  dapat  berupa  karya teknologi  yang  bermanfaat  untuk masyarakat dan atau pendidikan dan karya  seni  yang  memiliki  nilai estetika yang diakui oleh masyarakat.
Pembinaan  tersebut  diharapkan akan mengarahkan dan dapat memantau pola pikir dan cara pandang guru apakah sudah memenuhi kompetensi  guru  yang  dikehendaki oleh  pemerintah  atau  belum.  Serta menjadi acuan bagi pemerintah langkah apa yang dapat diambil jika ditemukan guru yang berpaham radikal, intoleransi  dan  melakukan  tindak kekerasan dalam mengajar di sekolah.

## KESIMPULAN
Dapat diterimanya paham radikalisme  dan  intoleransi  oleh  guru dan siswa menandakan acuan nilai-nilai yang  terumuskan  dalam  lima  karakter (religius, integritas, nasionalisme, mandiri,  dan  gotong-royong)  belum secara  konsekwen  diajarkan  oleh  guru di  sekolah.  Hal  itu  juga  menunjukkan

## Wawasan:
Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta
masih  adanya  sikap  permisif  sekolah, karena  belum  dipahami  bahwa  nilai- nilai  karakter  suatu  bangsa  adalah bagian dari sistem pendidikan nasional yang  merupakan  amanat  konstitusi negara.
Untuk  tidak  tersebarnya  paham radikalisme  dan  intoleransi  penerapan lima  karakter  bangsa  sesuai  program penguatan  pendidikan  karakter  yang dicanangkan pemerintah dapat dilakukan dengan melakukan beberapa strategi,  antara  lain  pertama  strategi pengembangan  budaya  sekolah  dan kolaborasi  bersama  masyarakat  diluar lingkungan pendidikan dalam menjaga ketahanan sekolah atau dikenal dengan wawasan  wiyata  mandala. Kedua strategi pembelajaran terintegrasi yaitu guru  mengajarkan  nilai-nilai  lima karakter ke dalam mata pelajaran yang diampunya  khususnya  mata  pelajaran Sejarah,  PPKn,  Bimbingan  Konseling, dan Agama.
Untuk
pengawasan dan pembinaan  terhadap  guru  dalam
menjalankan  profesinya  sebagai  guru, antara  lain  menerapkan  2  strategi. Pertama  Strategi  pengawasan  guru dalam  menjalankan  tugasnya  sesuai disiplin  pegawai  negeri  sipil  dan memenuhi  kompetensinya  dengan menerapkan sanksi bila terjadi pelanggaran dengan tidak
diindahkannya kewajiban dan larangan oleh  guru  yang  bersangkutan  seperti termaktub dalam Peraturan Pemerintah No.94  Tahun  2021  tentang  Disiplin Pegawai  Negeri  Sipil  junto  Peraturan Menteri  PAN-RB  No.16  Tahun  2009 tentang  Jabatan  Fungsional  Guru  dan Angka  Kreditnya.  Kedua  strategi pembinaan dengan menerapkan pembinaan  melalui  pendidikan  dan latihan bagi guru atau melalui kegiatan non  pendidikan  dan  pelatihan,  yaitu dapat  dilakukan  dengan  pembinaan internal oleh sekolah dilaksanakan oleh kepala  sekolah  dan  guru-guru  yang memiliki kewenangan membina, melalui  rapat  dinas,  rotasi  tugas mengajar, pemberian tugas-tugas internal  tambahan,  diskusi  dengan rekan sejawat dan sejenisnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Dzukifli & Inda, P. (2015). Karakteristik Guru Ideal, Seminar Psikologi dan Kemanusiaan. Pshychology Forum UMM .
Hergianasari, P. (2019). No Title. Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan , 9 (3), 239 – 244. https://ejournal.uksw.edu Hidayat, S. (2016). Profesi Kependidikan . Pustaka Mandiri.
Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  (2017). Penguatan  Pendidikan  Karakter  Jadi Pintu Masuk Pembenahan Pendidikan Nasional . https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/07/penguatan-pendidikan- karakter-jadi-pintu-masuk-pembenahan-pendidikan-nasional Lestari,  S.  (2016). Ketika  paham  radikal  masuk  ke  ruang  kelas  sekolah . https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/160519_indonesia_la psus_radikalisme_anakmuda_sekolah.

## Wawasan:
Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta
Rahmawati, Linda Cibya & Dewi, D. A. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan Perpektif Pancasila Sebagai Landasan Ketahanan Nasional. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 9 (2).
Suryodiprojo, S. (1997). Ketahanan Nasional Indonesia. Jurnal Ketahanan Nasonal , 2 (1). Yaumi, M. (2014). Pendidikan Karakter: Landasan, Pilar, dan  Implementasi . Prenadamedia Group.
Yukianto,  A.  (2018). Strategi  Mencegah  Radikalisme  di  Sekolah .  Republika. https://republika.co.id/berita/kolom/wacana/18/06/01/p9nc8j396-strategi- mencegah-radikalisme-di-sekolah
Permendiknas No. 16 Tahun 2007.
Permen  PAN-RB  No.  16  Tahun  2009  tentang  Jabatan  Fungsional  Guru  dan  Angka Kreditnya.
Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sumber infografis, www.kemdikbud.go.id Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.