(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)

## Peran Street Level Bureaucracy dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota
Makassar
Muhlis Madani 1  , Muhammad Irvan Nur Iva 2 , Iswadi Amiruddin 3
1 Ilmu Administrasi, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia 2 Ilmu Administrasi, Universitas Muhammadiyah Sinjai, Indonesia 3 Ilmu Administrasi, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  the  role  of  the  street  level  bureaucracy  in  the  implementation  of sustainable food agricultural land protection policies in the city of Makassar. The method used in this research is qualitative with case study type. The data collection process is done through observation,  interviews  and  documentation.  Research  informants  consisted  of  stakeholders, frontline bureaucrats and farmers who were selected by purposive sampling. Then data analysis techniques  through  data  reduction,  data  presentation,  and  drawing  conclusions.  The  results showed  that  the  role  of  the  street  level  bureaucracy  in  the  implementation  of  sustainable agricultural  land  protection  policies  carried  out  by  the  Makassar  City  Agriculture  Office included  the  role  of  supervisor  and  monitoring  of  the  protection  of  food  agricultural  land. Technically,  the  Department  of  Agriculture  and  Fisheries,  through  field  officers,  conducts regular monitoring of farmer activities. In addition, they also play a role in receiving reports on farmers'  added  area  and  reporting  to  the  service  every  week.  As  for  those  who  play  a  role  in providing assistance and technical agricultural counseling are carried out by Field Agricultural Instructors.
Keywords : street level bureaucrats, policy implementation, agricultural land protection

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran street level bureaucracy dalam implementasi kebijakan  perlindungan  lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan  di  kota  Makassar.  Metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif  dengan  tipe  studi  kasus,  Proses  pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pemangku kepentingan, birokrat garis depan dan petani yang dipilih secara purposive sampling . Kemudian  teknik analisa data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan  kesimpulan. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  peran  street  level  bureaucracy  dalam  implementasi kebijakan  perlindungan  lahan  pertanian  berkelanjutan  dijalankan  oleh  dinas  pertanian  Kota Makassar  meliputi  peran  sebagai  pengawas  dan  monitoring  terhadap  perlindungan  lahan pertanian  pangan.  Secara  teknis  dinas  pertanian  dan  perikanan  melalui  petugas  lapangan melakukan  pemantauan  secara  rutin  terhadap  aktivitas  petani.  Selain  itu  mereka  juga  berperan dalam  menerima  pelaporan  mengenai  Luas  Tambah  Tanam  petani  dan  melaporkan  ke  dinas setiap minggu. Adapun yang berperan dalam memberikan pendampingan dan penyuluhan teknis pertanian dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan.
Kata kunci : street level bureaucrats, implementasi kebijakan, perlindungan lahan pertanian
 muhlismadani12@gmail.com
https://doi.org/10.26618/kjap.v7i3.6406
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Desember 2021, Volume 7, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)

## PENDAHULUAN
Street-Level Bureaucratic merupakan aparat birokrasi yang langsung bersentuhan dengan pelayanan publik atau dalam arti lain adalah aparat birokrasi yang melakukan akses
langsung dengan publik atau melakukan pelayanan  publik  Menurut  (Lipsky,
2010) mengenai street-level
bureaucracy ini dikatakan bahwa sebagai  aktor  yang  penting  dalam melaksanakan  kebijakan  publik  dan berinteraksi  dengan  masyarakat  yang dilayani,  para  birokrat  ini  memiliki banyak pola perilaku dalam
memberikan pelayanan
kepada masyarakat,  sementara  pola  perilaku tersebut tidak seragam dan berbedabeda antara  instansi  maupun  antara  individu satu  dengan  yang  lain  dalam  membuat kebijakan  pelayanan  yang  diberikan kepada masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan  oleh  (Lipsky,  2010)  bahwa sikap dan perilaku street-level bureaucrats dipengaruhi  oleh  norma dan budaya masyarakat dimana streetlevel  bureaucrats  tersebut  bekerja. Tugas  pekerjaan  yang  dilaksakan  oleh street-level bureaucrats adalah pekerjaan  yang  bersifat  teknis  sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil terkait  dengan  implementasi  kebijakan adalah  yang  bersifat  teknis  juga.  Pada
umumnya  pola  pekerjaan street-level bureaucrats bersifat  rutin,  dan  sehari- hari  cenderung  menghadapi  pekerjaan yang sama. Pola interaksi dengan warga cukup  intens  sehingga  hubungan  antara petugas  dengan  warga  masyarakat cukup dekat dan bahkan kadang-kadang terus bersentuhan langsung setiap hari.
Street level bureaucrat merupakan aktor utama dalam implementasi kebijakan,  ia  adalah  variabel  terpenting dalam  keberhasilan  suatu  kebijakan. Peran strategisnya adalah dalam menjalankan kebijakan sehari-hari. Mereka etalase dari suatu birokrasi yang mampu  mempengaruhi  persepsi  dan pandangan masyarakat terhadap kebijakan  yang  dilakukan.  Dimana  hal tersebut  akan  bergantung  atas  diskresi dan  interpetasi  street  level  bureaucrat dalam melaksanakan suatu kebijakan.
Dalam pembangunan sektor pertanian dewasa ini, masalah
terpenting adalah pertanian berkelanjutan.  Pertanian  berkelanjutan dimaksud  agar  proses  pemanfaatan sumber daya pertanian dapat dilaksanakan  secara  optimal.  Dengan pertanian yang berkelanjutan diharapkan  dapat  memenuhi  kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat masa kini tanpa  harus  mengorbankan  kebutuhan dan  kesejahteraan  generasi  yang  akan datang (Puspasari, 2012).
Bentuk kepedulian negara terhadap pentingnya pertanian
berkelanjutan diwujudkan dengan menerbitkan  beberapa  regulasi.  Salah satunya  adalah  Undang-undang  No.  41 Tahun 2009 tentang Tentang Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan yang Berkelanjutan
(selanjutnya disingkat  UU  PLP2B)  sebagai  prinsip- prinsip  dasar  tentang  perlindungan tanah  pertanian  pangan  berkelanjutan dalam  konteks  nasional.  Dalam  UU PLP2B,  perlindungan  tanah  pertanian pangan  berkelanjutan  diselenggarakan berdasarkan asas: manfaat; keberlanjutan dan
konsisten;
keterpaduan; keterbukaan dan
akuntabilitas;  kebersamaan  dan  gotong- royong; partisipatif; keadilan; keserasian,
keselarasan,
dan keseimbangan;  kelestarian  lingkungan dan kearifan lokal; desentralisasi; tanggung jawab negara; keragaman; dan sosial  dan  budaya.  Perlindungan  Lahan Pertanian
Berkelajutan (disingkat PLP2B)  diselenggarakan  dengan  tujuan beberapa hal yakni: melindungi kawasan  dan  tanah  pertanian  lahan secara berkelanjutan; menjamin tersedianya  tanah  pertanian  pangan secara berkelanjutan; mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;  melindungi  kepemilikan  lahan pertanian pangan milik petani;
meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan  petani  dan  masyarakat; meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan  petani;  meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak  (Firianti 2020).
Pemerintah
kemudian
menerbitkan beberapa peraturan turunan sebagai  aturan  pelaksanaan  dari  UU PLP2B yang  bersifat  teknis  dan operasional. Beberapa peraturan pemerintah  (selanjutnya  disingkat  PP) berfungsi  menjelaskan  lebih  detail  dari undang-undang  tersebut,  yaitu  (1)  PP No.1  Tahun  2011  tentang  Penetapan dan  Alih  Fungsi  Lahan  Pertanian;  (2) PP  No.12  Tahun  2012  Tentang  Insentif Perlindungan
Lahan
Pertanian Berkelanjutan;  (3)  PP  No.25  Tahun
2012  Tentang  Sistem  Informasi  Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan (4) PP No.30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan
Lahan Pertanian  Pangan  Berkelanjutan.  Dari berbagai  aturan  tersebut  memberikan rincian  mengenai  tugas,  wewenang  dan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah  provinsi  dan  pemerintah  daerah kabupaten/kota mengenai PLP2B. Mengenai  hal  tersebut  upaya  PLP2B dilaksanakan melalui pembentukan kawasan Pertanian Berkelanjutan
(KP2B) yang terdiri dari Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Desember 2021, Volume 7, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
dan  Lahan  Cadangan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan  (LCP2B)  dan  berbagai unsur pendukungnya.
Berkurangnya  luas  lahan  sawah ini  disebabkan  oleh  adanya  konversi atau  alih  fungsi  lahan  dari  lahan pertanian  ke  non  pertanian,  baik  untuk keperluan  perumahan,  fasilitas  umum maupun  property  lainnya.  Demikian juga  dipertegas  dikatakan  oleh  Kepala Dinas  Pertanian  dan  Perikanan  (DP2) Makassar  yaitu,  Bapak  Abd.  Rahman Bando  (beritakotamakassar.fajar.co.id/ 2020/02/21),  mencatat  luas  hamparan lahan  pertanian  di  Kota  Makassar  yang hilang  dalam  kurun  waktu  10  tahun terakhir  seluas  500  hektar.  Data  lahan untuk  Sawah  pada  tahun  2008  itu luasnya 2.636 hektar.
Ketahanan  lahan  akan  pertanian pangan  yang  ada  di  kota  Makassar mutlak  terkendala  akan  ketersediaan kapasitas  lahan  akan  pertanian,  karena perkembangan penduduk dan permukiman.  Pergerakan  pelaku  bisnis properti  dalam  membeli  tanah  juga berkembang  pesat.  Lahan  pertanian  di Kota  Makassar  semakin  sederhana selangkah demi selangkah. Untuk situasi  ini,  otoritas  publik  sebagai pemegang pendekatan harus memberikan  pertimbangan  yang  luar biasa  sejauh  jaminan  terhadap  daerah pertanian itu sendiri, dengan melakukan
pengaturan  tentang  penjaminan  lahan pangan pertanian yang ekonomis, seperti  yang  telah  diatur  di  dalam Peraturan Perundang - Undangan No 41 Tahun  2009  dengan  tetap  menjaga  dan mencegah  transformasi  kapasitas  lahan pertanian  yang  semakin  padat  dan selanjutnya  dilakukan  untuk  membatasi efek kemalangan baik sejauh pemeliharaan  ekologis  untuk  asimilasi air  untuk  mengurangi  efek  banjir, sebagai pemasok makanan dan
selanjutnya untuk memperluas
pendapatan ekonomi Kota di Makassar.
Pemerintah daerah dianggap berhasil  apabila  mampu  membangun dan mengembangkan daerahnya, namun di sisi lain pembangunan juga membutuhkan tanah, begitu pun pertanian juga membutuhkan tanah agar kedaulatan  pangan  dapat  terwujud. pembangunan  ikut  mengancam  tanah- tanah  produktif,  baik  di  pedesaan maupun  di  perkotaan  yang  dijadikan mall, pabrik, serta bangunan atau sarana lain milik masyarakat dan pelaku usaha. Berlangsungnya  fenomena  penyusutan luas tanah pertanian, terutama persawahan  di  daerah  sub  urban menunjukkan bahwa dinamika perubahan  penggunaan  tanah  menjadi semakin intensif dengan semakin berkembangnya  perekonomian  suatu wilayah.
Pertumbuhan penduduk
kabupaten/kota
dan aktivitas perekonomian  memerlukan  tanah  untuk perumahan, industri, sarana dan prasarana penunjang lainnya.
Istilah birokrasi garis depan merujuk  kepada  aparat  birokrasi  yang langsung bersentuhan dengan pelayanan publik atau dalam arti lain adalah aparat birokrasi yang melakukan akses langsung  dengan  publik  atau  mereka yang  memberikan  pelayanan  publik. Konsep ini diperkenalkan oleh (Wetherley,  1977)  yang  berpendapat bahwa  street  level  bureaucacy  adalah mereka  yang  menjalankan  tugas  dan berhubungan langsung dengan masyarakat.  Lebih  lanjut,  (Lipsky, 2010)  juga  berpendapat  bahwa  praktek birokrasi  birokrasi  garis  depan  tersebut merupakan mekanisme untuk mengatasi situasi  yang  sulit,  yaitu  sebagai  upaya untuk  keluar  dari  situasi  frustatif  antara besarnya  permintaan  pelayanan  dan keterbatasan sumber daya  yang dimilki. Apalagi dalam kenyataannya permintaan peningkatan pelayanan seperti tidak pernah berhenti.
Konsep Street-Level  Bureaucacy ini  pertama  kali  diperkenalkan  oleh (Lipsky,  2010)  dimana  Street-Level Bureaucracy adalah birokrat garis depan yang  memberikan  pelayanan  langsung kepada masyarakat. Street level bureaucracy tergolong dekat dari
konsep ideal birokrasi datasemen impersonal  dalam  pengambilan  suatu keputusan.  Jika  dilihat  dari  segi  objek street  level  bureaucracy  dapat  dikritisi sebagai pelaksana yang dapat dikatakan tidak  mampu  memberikan  pelayanan yang responsive dan juga tepat, dikarenakan  terkendala  pada  sumber daya  yang  tidak  memadai,  permintaan peningkatan untuk layanan, tujuan yang membingungkan  dan  klien  yang  tidak mampu menerima.
Jadi  jika  dilihat  dari  persoalan tersebut secara tidak langsung berpengaruh  pada  masalah  penyediaan pelayanan  sosial.  Hal  tersebut termasuk pada berbagai kedalam persoalan  yang  relevan,  dengan  realitas birokrat  garis  depan  yang  dimana  telah berujung  pada  kontrol  organisasi  yang bermasalah serta akuntabilitas yang sulit dimengerti  oleh  masyarakat,  sehingga menyebabkan  dampak  negative  yang terjadi terhadap pandangan  masyarakat,  serta  pekerja memiliki sifat alutruistik yang memiliki pandangan dari
arti mementingkan  kepentingan  orang  lain. hal  tersebut  menjadi  suatu  kendala seperti kehilangan mitivasi diri.
Sebagai konsekuensinya para birokrat garis depan akhirnya mengembangkan  sistem  coping  untuk mengahdapi  berbagai  kondisi  kerja
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Desember 2021, Volume 7, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
klien  yang  berbagai  macam.  Jadi  hal tersebut  memiliki  arti  bahwa  birokrat garis depan
dapat merangkum  dan  membatasi  layanan dengan  melakukan  kegiatan  bersifat rutinitas, menunggu digaris batas, kertas kerja  yang  berlebih,  berfikir  negative karena menimbulkan kepada masyarakat  serta  melakukan  tindakan pilih  kasib  terhadap  masyarakat  yang akan  dilayani.  Biokrat  garis  depan ( Street  Level  Bureaucracy )  mengalami sebuah  atau  akan  terjadi  tekanan dikarenakan pemikiran klien.
Street  Level  Bureaucrat memiliki peran  penting  dalam  mengatur  tingkat konflik  sebagaimana  dengan  peran mereka  sebagai  pengontrol sosial.
Sebagai Warga negara menerima manfaat dari
pelayanan publik,merupakan salah satu fungsi dari control  sosial  street  level  bureaucrat seperti  halnya  membutuhkan  komentar dalam  diskusi  tentang  lokasi  pekerja pelayanan  publik  didalam  masyarakat yang  memiliki  konteks  lebih  besar. sektor  pelayanan  publik  sebenarnya dapat  memainkan  peran  di  dalam perlakuan  dampak  dari  sistem  ekonomi mereka  yang  tidak  menerima  manfaat utama serta mengabaikan ketidak mampuan  ekonomi  sosial  utama,  maka darisitulah  konterovesi  publik  juga berfokus kepada kontrol sosial.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif,  yang  bertujuan untuk  menjelaskan  fenomena  peran street  level  burauecract  atau  birokrasi garis  depan  secara  holistik.  Strategi penelitian  yang  digunakan  adalah  studi kasus  untuk  memperoleh  penjelasan komprehensif  yang  berkaitan  peran birokrasi garis depan dalam implementasi  kebijakan  perlindungan lahan  pertanian  pangan.  Penelitian  ini dilaksanakan di Kota Makassar.
Penentuan informan dalam penelitian  diterapkan  secara purposive ,
yaitu mereka yang dianggap berkompeten dan mempunyai informasi yang berkaitan dengan kebijakan perlindungan  lahan  pertanian  pangan yang  meliputi,  a)  Kepala  bidang  dan Kasie  Dinas  Pertanian  dan  Perikanan Kota  Makassar,  b)  penyuluh  pertanian lapangan, c) Pemimpin Pertanian
Kecamatan, dan d) petani . Sumber data penelitian  terdiri  dari  data  primer  dan sekunder.  Teknik  pengumpulan  data terdiri dari observasi, wawancara mendalam  dan  dokumentasi.  Tiga  alur kegiatan  analisis  data  yang  digunakan secara  bersamaan  yaitu:  reduksi  data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/  verifikasi  (Miles  dkk 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dilematika konflik interaksi Street Level  Bureaucracy dengan  klien  salah satu  faktor  munculnya  sebuah  konflik dimana  kebijakan  yang  telah  dibuat telah  bertentangan  dengan  pendoman organisasi  yang  ada.  Menurut  Simon Haliday  dalam  jurnalnya  menjelaskan bahwa  dalam  konflik  yang  telah  terjadi antara  otonomi  pekerja  dan  persyaratan sebuah  kontrol  pengawasan  selain  itu birokrat garis depan cenderung berfokus pada  permasalahn  publik  merupakan kedekatan  interaksi  para  birokrat  garis depan  dengan  warga  negara  dan berdampak  pada  kehadiran  masyarakat. Sebuah keputusan street level bureaucracy mendestribusikan serta mengalokasikan dengan
cara menentukan layak atau tidaknya sebuah pelayanan (Mises, 1994).
Peran Street  Level  Bureaucrat memiliki peran penting dalam mengatur tingkat konflik yang sifatnya konteporer sesuai  dengan  peran  mereka  sebagai pengontrol sosial. Sebagai Warga negara menerima manfaat dari pelayanan  publik,merupakan  salah  satu fungsi  dari  control  sosial  street  level bureaucrat seperti halnya membutuhkan komentar  dalam  diskusi  tentang  lokasi pekerja  pelayanan  publik  didalam masyarakat yang memiliki konteks lebih
besar. sektor pelayanan publik sebenarnya  dapat  memainkan  peran  di dalam  perlakuan  dampak  dari  sistem ekonomi  mereka  yang  tidak  menerima manfaat  utama  serta  mengabaikan ketidak mampuan ekonomi sosial utama,  maka  darisitulah  konterovesi publik  juga  berfokus  kepada  kontrol social (Subarsono, 2005).
Jika  dilihat  dari  sudut  pandang warga  negara,  peran  street  level bureaucrat  secara  luas  merupakan  salah satu  fungsi  pemerintahan  yang  bersifat insentif.  Sebagai  rutinitas  sehari-hari secara tidak langsung berdekatan berinteraksi dengan tema yang berbeda- beda seperti pelayanan parkir berlanggan,  pendidikan,  dan  layanan public  service  lainya.  Sebagai  birokrat garis  depan  dapat  memperlakukan warga  sesuai  dengan  harapan  atau eksepetasi  masyarakat  warga  sekitar dengan baik seperti perlakuan yang adil, efektif. oleh sebab itu maka hal tersebut secara  tidak  langsung  dapat  melihat jelas sebuah keterbatasn intervensi yang sifatnya  efektif  dan  kendala  dapat merespon apa yang telah terjadi. Perihal dengan realitas yang ada Michel Lipsky memiliki  dua  cara  dalam  mengurangi kesinambungan  dan  ketidak  puasan klien  serta  membuat  birokrat  garis depan  (Street  level  bureaucrat)  agar dapat  dipertanggung  jawabkan  cara
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Desember 2021, Volume 7, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
tersebut  dapat  dilakukan  dengan  cara meningkatkan  partisipasi  klien  dalam pengambilan  keputusan  lembaga  dan membentuk  birokrat  garis  depan  yang baru memiliki sikap prefesional, berketampilan, berkomitmen, professional.  Dengan  adanya  fenomena tersebut  birokrat  garis  depan  ada perbedaan  antara  kebijakan  pemerintah yang  harus  dilakukan  sesuai  dengan kejadian  yang  sebenarnya  terjadi  ketika kebijakan itu dapat di implementasikan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan observasi
dalam fenomena implementasi  kebijakan  perlindungan lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan,
menunjukkan beberapa temuan penelitian  berkaitan  dengan  peran birokrasi  garis  depan (street  level bureaucracts) sebagai berikut:

## Fungsi Kontrol
Komitmen organisasi yaitu, adanya rasa kesadaran akan keterlibatan dan loyalitas yang dilakukan oleh Dinas Pertanian  dalam  mengimplementasikan kebijakan  perlindungan  lahan  pertanian pangan berkelanjutan di Kota Makassar. Hal  ini  telah  di  tetapkan  dalam Peraturan  Nomor  41  Tahun  2009 mengenai  perlindungan  lahan  akan pertanian  pangan  yang  berkelanjutan, yang  merupakan  system  serta  proses penetapan, perencanaan,
pengembangan, pemanfaatan,
pengendalian,  serta  pengawasan  akan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan.
Hal  itu  sesuai  dalam  PERDA (Peraturan Daerah) kota Makasar   No 4 tahun  2015  pada  Bab  IV  di  Pasal  43 bagian  1  mengenai    Rencana  Penataan
Ruang Kota Makassar, diatur berdasarkan tujuan untuk mengefektifkan pemanfaatan ruang yang  sesuai  peruntukannya    untuk  zona budidaya  yang  diperuntukkan  untuk zona alokasi dibidang pertanian di Kota Makassar.
Pedoman  atas  hukum  di  suatu wilayah yang sesuai dari apa yang telah ditetapkan  berdasarakan  wilayah  atau kawasan peruntukannya, adalah pengaturan untuk mengelola penggunaan  ruang  dan  komponen kontrol  yang  telah  dikumpulkan  di setiap wilayah yang ditetapkan berdasarkan  rencana  format  penataan ruang.  Pedoman  penyusunan  memiliki pengaturan  untuk  bisa  diharapkan  guna membuat  kawasan  yang  terlindungi, menguntungkan, produktif serta berkelanjutan.
Fungsi kontrol yaitu bentuk pengawasan  atau  pengamatan  yang dilakukan Dinas Perikanan dan Pertanian  terhadap  segalah  aktifitas yang dilakukan secara langsung maupun
tidak  langsung,  baik  diluar  maupun didalam lingkungan kerja dalam melindungi lahan untuk pertanian pangan  yang  berkelanjutan  di  kota Makassar.  Lebih  lanjut,  di  Dinas Pertanian  punya  petugas  lapangan  di bidang pertanian yaitu Pemimpin Pertanian Kecamatan (PPK) yang berjumlah  7  orang  dibentuk  oleh  Dinas Pertanian  Kota  Makassar.  Jumlah  PPK tersebut  disesuaikan  dengan  lahan pertanian yang tersisa di Kota Makassar yaitu  Kecamatan  Biringkanaya,  Tallo, Tamalanrea, Rappocini, Manggala,
Panakukkang  dan  Tamalate.    PPK berperan  penting  dalam  memantau  atau mengawasi  secara  rutin  setiap  kegiatan para  petani,  yang  kerja  sama  dengan Penyuluh  Pertanian  Lapangan  (PPL) yang  di  beri  SK  langsung  dari  pusat, sebagai  Aparatur  Sipil  Negara    (ASN) bergerak di bidang teknis
penyuluhannya.  Petugas  PPK  tersebut turun  dilapangan  secara  rutin  dalam melakukan pengontrolan secara
langsung  dan  biasanya  dilakukan  2  kali dalam seminggu. Keterbatasan jumlah PPK sebagaimana terungkap dalam
penelitian  ini  telah  sesuai  dengan  yang dijelaskan  oleh  (Wetherley,  1977) bahwa  dalam  menyelesaikan  tugas- tugas  birokrasi  garis  depan,  mereka perlu menemukan cara untuk
mengakomodasi  tuntutan  kerja  dalam kondisi adanya keterbasan sumber daya.
Temuan lapangan lain, jika ditemukan pelanggaran dalam penyalagunaan  kawasan  peruntukan pertanian yang sudah di tetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar. Dinas Penataan  Ruang  kota  Makassar  selama ini belum pernah melakukan penindakan terhadap perlindungan
lahan  pertanian  di  Kota  Makassar. Mereka bergerak pada koridor berdasarkan  adanya  izin  laporan  yang ada, seperti laporan keberatan masyarakat  dan  kawasan  yang  tidak sesuai  dengan  peruntukannya  sesuai dengan  Peraturan  Daerah  RTRW  Kota Makassar. Adapun untuk penindakannya,  Dinas  Penataan  Ruang di  bidang  penertiban  akan  melakukan penindakan  secara  langsung  jika  terjadi pelanggaran  yang  tidak  sesuai  dengan peruntukannya  sesuai  dengan  Peraturan Daerah  Nomor  4  Tahun  2015  RTRW kota Makassar. Hal itu sesuai
PERWALI (Peraturan
Walikota)
Makassar  Nomor  25  tahun  2014  pada pasal  5  bagian  2,  mengenai  pengaturan untuk pelaksana/pihak yang mempunyai bangunan  namun  tidak  mempunyai surat perizinan untuk melakukan pembangunan  tapi  tidak  selaras  dengan izin yang diberikan.
h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Desember 2021, Volume 7, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Berdasarkan uraian hasil penelitian diatas, maka dalam pandangan (Lipsky, 2010) letak
kekuatan  birokrasi  garis  depan  adalah pemberian  layanan  langsung  kepada publik  sesuai  kondisi  dan  permintaan publik  dalam  batasan  sebagaimana aturan  yang  berlaku  dalam  organisasi publik pelaksana layanan atau kebijakan publik.  Lebih  lanjut  sesuai  dengan temuan  dilapangan,  birokrasi  garis depan  berperan  dalam  memberikan sanksi  dan  memberikan  batasan  atas kehidupan  masyarakat  sebagaiamana aturan  dan  kebijakan  yang  telah ditetapkan  dalam  kasus  ini  kontrol  dan monitoring  terhadap  aktivitas  pertanian petani  di  Kota  Makassar  sebagai  upaya untuk menjalankan kebijakan perlindungan  lahan  pertanian  pangan berkelanjutan. Para birokrat garis depan ini  yang  mengarahkan  petani  bertindak dalam konteks aktivitas pertanian mereka.
(Lipsky, 2010) berpandangan bahwa orientasi Street Level
Bureaucracy terhadap  peraturan  dan prosedur  cenderung  tinggi  sehingga menjadikannya  sebagai  patron  dasar dalam  memberikan  pelayanan.  Hal  ini dapat berakibat pada rendahnya kemampuan birokrasi garis depan dalam merespon  perubahan  atau  melakukan inovasi.  Lebih  lanjut  tidak  adanya
inisiatif  dan  pengembangan  kreatifitas dalam mengendalikan perubahan sehingga rutinitas mereka dalam bekerja dianggap sesuatu yang wajar dan benar.

## KESIMPULAN
Dinas  Pertanian  dan  Perikanan melalui  PPK  petugas  lapangan  yaitu Pemimpin  Pertanian  Kecamatan  telah menjalankan perannya sebagai birokrasi garis depan dalam implementasi kebijakan  perlindungan  lahan  pertanian berkelanjutan  di  Kota  Makassar.  Peran yang  dilakukan  meliputi  pengawasan dan monitoring terhadap aktivitas petani dan  melaporkan  luas  tambah  tanam setiap minggunya kepada dinas pertanian  dan  perikanan.  Peran  lain ditunjukkan oleh PPL dalam memberikan pendampingan teknis kepada  petani.  Selain  itu  Dinas  Tata Ruang  dan  Bangunan  Kota  Makassar berperan  dalam  melakukan  penindakan terhadap  pelanggaran  izin  mendirikan bangunan seperti alih fungsi lahan yang tidak  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Lipsky, M. (2010). Street-level bureaucracy:  Dilemmas  of  the individual  in  public  services Updated  Edition .  Russell  Sage Foundation.
h tt p :/ /j o u rn al .u n is mu h .a c. id /i n d ex .p h p /k o la b o ra si
Miles,  M.B,  Huberman,  A.M,  &
Saldana,  J.  (2014). Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook,  Edition  3. Sage Publications.  Terjemahan  Tjetjep
Rohindi Rohidi, UI-Press.
Mises,  L.  V.  (1994). Edited  by  Bettina
Bien  Graves  Bureaucracy .  Yale University Press.
Puspasari,  A.  (2012). Faktor-Faktor Yang  Mempengaruhi  Alih  Fungsi Lahan Pertanian Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Petani (Studi  Kasus  Desa  Kondangjaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten  Karawang) .  Institut Pertanian Bogor. Subarsono,  A.  (2005). Peleayanan Publik  Yang  Efesien,  responsive, Dan Non Partisipan. Gajah Mada University Press. Wetherley,  R.  and  M.  L.  (1977). Level
Bureaucrats and Institutional Innovation:  Implementing  Special Education Reform, . Harvard
Education Review.
Peraturan  Daerah  Nomor  4  Tahun2015 tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  Kota  Makassar  tahun
2015-2023 Peraturan Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan  Nomor  4  Tahun  2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor  53 Tahun  2007  tentang  Pedoman Umum Budidaya Lahan Pegunungan Peraturan  Pemerintah  Nomor  1  Tahun 2011  tentang  Penetapan  Kawasan dan  Alih  Fungsi  Lahan  Pertanian Pangan Berkelanjutan Peraturan  Pemerintah  Nomor  25  Tahun 2015  tentang  Sistem  Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Peraturan  Pemerintah  Nomor  30  Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan  Lahan  Pertanian Pangan Berkelanjutan Peraturan Walikota Makassar Nomor 25 Tahun 2014 tentang penertiban Undang-undang  Nomor  41  Tahun  2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Undang-undang  Nomor  26  Tahun  2007
tentang Penata Ruangan http://beritakotamakassar.fajar.co.id/ber ita/2020/02/21/lahan-pertanian- makassar-tergerus-500-ha/