## ETIKA POLITIK DALAM SEJARAH UMAT ISLAM

## Oleh:

## Susmihara
Dosen Tetap pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar
email: mihara.ogi@gmail.com

## Abstract
The purpose of this essay is trying to observe the concept of political ethics in  Islam  within  history of  Islam community.  The  writer  intentions  to describe  it  until  there  are no  less  understanding  about  it. Right  now, the political  situation  aborts  the  ethical  concept  of  Islam.  Actually  it  appears because  our  overview  by the  political  treatise  which  defines  politics  as  a way to seize the power with any circumstances. Probably, the other reason on  why  it  happens,  because  we  don’t  reflect  the  way  of  our  former throughout Islamic history.
On  this  essay,  it  will  be  found  that  the  balance  of  a  state  depends  on  the implementation  of  ethical  value  by  the  government  in  every  event  of Islamic  community  throughout  history.  The  result  of  this  implementation will  make  a  civil  society,  like  in  the City  of  Madinah  on  the  era  of Muhammad saw. However, it doesn’t mean that the ethical value of Islam is only able  for  the  society  on  the era  of  Muhammad  because  Islam ethical value prevails on the universal life. Furthermore, the Islamic ethical value is also implemented on after the era of Muhammad. It can be seen on the age of Caliphs or the era of each leaders of Islamic state. Beside it we will find, every conceptual of Islam political ethics in each treatises of classic Islamic scholars,  like  al-Ghazali,  al-Mawardi,  Ibn  Taimiyah  or  the  Islamic philosophers. Finally, the political ethics of Islam aims to ensure the right’s of people and to carry out the commandment of Allah swt.
Keywords: political ethics, Islam, history, state

## A. Pendahuluan
Etika  dalam struktur  ajaran  Islam  menempati  posisi  penting  dan  strategik. Selain sebagai salah satu bahagian dari unsur syariah, etika juga merupakan fungsi dari implementasi aqidah dan syariah itu sendiri. Lebih dari itu etika merupakan nilai-nilai yang  sangat  strategik  dalam  pembentukan khairu  ummah dan khairun  nas. Dalam posisi  demikian,  etika  hendaknya  dijadikan  nilai-nilai  asasi  dalam  kehidupan masyarakat,  baik  dalam  kehidupan  ekonomi,  dalam  kehidupan  politik,  maupun  dalam kehidupan budaya. 1 Akan tetapi etika yang bersumber dari agama dan tradisi itu masih belum teraplikasi dengan  baik dalam realitas kehidupan bermasyarakat. Dengan begitu,
1 Gabriel Almond dan Sidney Verba, The Civic Culture, (New Jersey: Princeton University Press, 1999), h. 25
maka  perilaku  ekonomi,  perilaku  politik  dan  perilaku  budaya  masyarakat  belum dipengaruhi oleh nilai-nilai etika yang luhur itu. Akibatnya timbullah berbagai kemelut dan persoalan dalam masyarakat.
Kehidupan  politik  dapat  diidentifikasikan  ke  dalam  tiga  hal  utama,  sumber kekuasaan,  distribusi  kekuasaan,  dan  pelaksanaan  kekuasaan. 2 Dalam  hal  sumber kekuasaan  belum  terdapat  masalah etika. 3 Sebab,  siapa  pemilik  kekuasaan  bukanlah pertanyaan etika,  tetapi  pertanyaan  epistemologi. Dari  sudut  pandangan  ajaran  Islam, sumber  kekuasaan  adalah  Allah  swt. 4 Kekuasaan  tersebut kemudian  dilimpahkan kepada  manusia  sebagai  khalifah  Allah  dan  kepada  seseorang  yang  dikehendakiNya. 5 Kekuasaan  yang  dilimpahkan  oleh  Allah  itu,  baik  untuk  masyarakat  maupun  untuk perorangan  termasuk  kekuasaan  dalam  pengertian  politik.  Secara  teoritis  Islam mengakui  adanya  tiga  sumber  atau  pemilik  kekuasaan  yaitu  Allah  swt.,  pemegang kekuasaan  absolut,  masyarakat  memiliki  kekuasaan  melalui  Sunnatullah  dan  orang perorang yang juga memiliki keuasaan melalui Sunnatullah. 6
Dalam  hal  distribusi  dan  pelaksanaan  kekuasaan  terdapat  beberapa  nilai  etika. Oleh  karena  kedua  hal  tersebut  merupakan  perbuatan  politik.  Nilai-nilai  tersebut  bila diaplikasikan  dalam  kehidupan  politik,  akan  menciptakan  sikap  dan  perilaku  politik yang  etik.  Dalam  kehidupan  politik  tidak  selamanya  berdasar  pada  nilai-nilai  etika tersebut, bahkan  kadang  kala  terjadi  penyimpangan  yang  memprihatinkan.  Distribusi dan pelaksanaan kekuasaan dalam lintasan sejarah politik Islam akan ditelusuri melalui uraian berikut.

## B. Sumber dan Distribusi Kekuasaan
Dalam  sejarah  politik  Islam  tercatat  bahwa  pemerintahan  Islam  untuk pertama kalinya  terbentuk  setelah  Nabi  Muhammad  saw.  hijrah  ke  Yasrib  (Madinah),  ketika terjadi  kesepakatan  Madinah  sebagaimana  tertera  dalam  Sahifah  yang  dapat  juga disebut  sebagai  Piagam  Madinah. 7 Dengan  terbentuknya  pemerintahan  Islam  itu, diproklamirkan  pula  lahirnya  suatu  negara  meskipun  wilayahnya  baru  terbatas  pada kota Madinah, jadi berbentuk negara kota (city state) sebagaimana halnya Athena dan Sparta pada masa Yunani Klasik. Dengan terbentuknya negara Madinah itu, maka Nabi Muhammad  saw.  mempunyai  tiga  status  yaitu  sebagai  Nabi,  sebagai  Kepala Negara/Pemerintahan  dan  sebagai  Panglima  Perang.  Sebaga  Nabi,  Muhammad  saw. ditetapkan  Allah.  Tetapi  sebagai  Kepala  Negara  dan  Panglima  Perang,  kekuasaannya terbentuk dengan sendirinya (melalui Sunnatullah) kemudian mendapat legitimasi dari rakyat  yang  juga  adalah  pemegang  kekuasaan  (melalui  Sunnatullah)  berupa  ijma’
2 Saleh Putuhena, Historiografi Haji Indonesia (Cet.I; Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2007), h. 257- 258
3 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik (Cet. I; Jakarta: PT. Grasindo, 1992), h. 4-5
4 Ahzami  Samiun  Jazuli, Kehidupan  dalam  Pandangan  Al-Quran.  Terj.  Saru  Narulita,  Miftahul Jannah dkk dengan judul Al-Hayatu fil- Qur’an al -Karim (Cet.I; Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 43
5 Ibnu  Khaldun, Muqaddimah  Ibn  Khaldun,  terj  Ahmadie  Thoha  (  Jakarta:  Pustaka  Firdaus. 2011), h 175
6 Saleh Putuhena, Historiografi Haji Indonesia, h. 258.
7 Isi ulasan lebih lanjut tentang Madinah dapat dilihat dalam  Zakaria Bashier, Sunshine ata Madinah (Markfield: The Islamic Fondation, 1990), h. 99-120
sukuti. 8 Penguasa dalam suatu masyarakat merupakan Sunnatullah dengan sangat tepat telah  dijelaskan  oleh  Ibnu  Khaldun. Menurut  peletak  dasar  Filsafat  Sosial  dan  Ilmu Sejarah Sosial ini penguasa merupakan jabatan tabi’iyun bagi manusia. Manusia tidak mungkin  hidup  dan  ada  tanpa  suatu  masyarakat. Hanya  dengan  kerjasama  warga masyarakat itu, dapat menghasilkan kekuatan dan kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Selain al- tabi’ah  al -basyariyah tersebut,  pada  warga  masyarakat  itu  terdapat  pula  al- tabi’at al-hayawaniyah yang menimbulkan kedzaliman, pertentangan, pembunuhan dan sebagainya. Untuk  mengembangkan al- tabi’ah  al -basyariyah dan  menekan al- tabi’ah al-hayawaniyah diperlukan  seorang  penguasa  yang  kuat  dari  kalangan  ’ asabiyah itu sendiri sebagai pemelihara dan hakim bagi masyarakatnya. 9
Legitimasi  atas  kekuasaan  politik  Muhammad  saw.  tidak  dinyatakan  secara formal, tetapi melekat pada legitimasi kenabiaannya yang telah ada sebelumnya. Dalam menjalankan  pemerintahannya,  Muhammad  saw.  membentuk  suatu  badan  yang  dalam literatur  sejarah  Islam  disebut ahlul  halli  wal  ’aqd .  Badan  ini  dapat  dianggap  sebagai perwakilan masyarakat karena anggotanya terdiri dari pada ahli dan tokoh masyarakat dari kelompok Muhajirin dan kelompok Anshar. Badan ini bertugas untuk mengontrol dan memberikan saran kepada pemerintah.
Setelah Muhammad saw. wafat, kekuasaan pemerintahan berpindah kepada Abu Bakar al-Siddiq (memerintah 632-634) melalui bai’ah , suatu pengakuan dan perjanjian untuk  taat  kepadanya,  jadi  suatu  legitimasi  formal.  Abu  Bakar  disebut  khalifah pengganti  Rasulullah dalam  hal  kekuasaan  politik.  Menurut  Ibnu  Khaldun,  khalifah adalah pengganti nabi untuk bertanggung jawab secara integral atas kepentingan syar’i bagi  kemaslahatan ukhrawiyah dan diniawiyah sedangkan al-mulk bertanggung  jawab secara  integral  atas  kepentingan  yang  bertalian  dengan  pemikiran  bagi  kemaslahatan duniawiyah dan menolak kemudharatannya.
Pengalihan  kekuasaan  pada  masa  Khulafaur  Rasyidin  dilaksanakan  dengan bai’ah . Tetapi  terdapat  variasi bai’ah itu  untuk  setiap  khalifah. Bai’ah terhadap  Abu Bakar dilakukan secara bebas artinya tanpa calon. Muhammad saw. ketika akan wafat tidak  mengangkat  ”putra  mahkota”  atau  menunjuk  calon  penggantinya  sebagai  kepala pemerintahan. Oleh karena pemerintahan adalah masalah duniawi dan menjadi haknya masyarakat,  maka  kepala  pemerintahan  ditentukan  oleh  rakyat  sendiri. Rakyat Madinah-pun  mem- bai’ah Abu  Bakar  didahului  oleh  pertemuan  untuk  membahas masalah pengangkatan khalifah, pengganti kepala negara atau pemerintahan tersebut.
Bai’ah terhadap  Umar  bin  Khattab  (memerintah  634-644 M.)  dilaksanakan berdasarkan  penunjukan  Abu  Bakar,  khalifah  yang  digantikannya.  Tampaknya penunjukan Umar bin Khattab tersebut disebabkan oleh trauma perpecahan di kalangan rakyat  yang  pernah  dialaminya  dalam  pertemuan  pengangkatan  khalifah  yang lalu itu.Oleh  karena  itu,  sebelum  wafat  Abu  Bakar  telah  menunjuk  Umar  sebagai  khalifah yang kemudian dibaiat oleh rakyat Madinah.
Khalifah ketiga Usman bin Affan (memerintah 644-656 M.) di bai’ah dari salah satu calon yang diajukan oleh khalifah sebelumnya Umar bin Khattab. Sebelum wafat khalifah  kedua  itu  telah  menunjuk  suatu  badan  pemilihan  khalifah  yang  terdiri  atas Usman  bin  Affan,  Ali  bin  Abi  Thalib,  Zubair  bin  Awwam,  Thalhah bin  Abdullah,
8 Khairon Nahdiyyin, Adonis Arab-Islam: Arkeologi Sejarah-Pemikiran. Judul asli Ats-tsabit wa al-Mutahawwil: Bahts fi Ibda wa al-Itba Inda al-Arab Jilid II (Cet.I; Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2007), h. 221.
9 Saleh Putuhena, Historiografi Haji Indonesia, h. 258.
Sa’ad  bin  Abi  Waqq as  dan  Abd. Rahman  bin  Auf.  Badan  yang  disebut al-Syura 10 ini, terdiri  dari  pada  sahabat  utama  itu  bertugas  untuk  memilih  khalifah  dan  sekaligus sebagai bai’ah terhadap  khalifah  terpilih  itu.  Atas  pertimbangan  senioritas  badan tersebut  memilih  dan  memenangkan  Usman  bin  Affan  dari  faksi  Bani  Umayyah  serta mengalahkan  rivalnya  Ali  bin  Abi  Thalib  dari  Hasyim  faksi  Bani  Hasyim,  kedua- duanya dari golongan aristokrasi Quraisy yang termasuk kaum Muhajirin.
Berbeda  dengan  pendahulunya,  Ali  bin  Abi  Thalib  (memerintah  656-661 M.) dibaiat  sebagai  khalifah keempat  di mesjid  Nabawi  di  Madinah  ketika  terjadi  kemelut yang  berakhir  dengan  terbunuhnya  Usman  bin  Affan.  Syahrastani  menyebutkan kelompok yang membaiat Ali bin Abi Thalib itu sebagai ahl al-nass wal- ta’yin (orang- orang yang berpegang pada ketentuan Tuhan dan penunjukanNya). Dari namanya jelas kelompok  ini  mendasarkan  baiatnya  pada  anggapan  yang  menyatakan  bahwa  sejak awal  Allah  dan  RasulNya  telah  menetapkan  Ali  bin  Abi  Thalib  sebagai  satu-satunya pemegang legitimasi kekhalifahan. Tiga khalifah terdahulu telah berlaku curang dengan merampas  hak  kekhalifahan  itu. Kelompok  inilah  yang  menjadi  cikal  bakal  dari timbulnya  partai  Syiah  yang  berseberangan  dengan  partai  Sunni  dalam  pandangan- pandangan  politik.  Meskipun  hanya  dibaiat  oleh  sekelompok  rakyat  Madinah,  tetapi kekuasaan politik Ali bin Abi Thalib diakui oleh seluruh umat Islam.
Dengan  terpilihnya  Ali  bin  Abi  Thalib  sebagai  khalifah,  Muawiyah  bin  Abi Sofyan  dari  Bani  Umayyah,  diberhentikan  sebagai  Gubernur  Syria.  Muawiyah  tidak menerima  baik  pemberhentian  ini, dan  mengangkat  senjata  melawan  pasukan  Ali  bin Abi  Thalib.  Ketika  kedua  belah  pihak  berhadapan  di  Siffin,  timbullah  gagasan  dari pihak  Muawiyah  untuk  berdamai  yang  diterima  baik  oleh  pihak  Ali  bin  Abi  Thalib. Dalam  perdamaian  pada  bulan  Januari  659  di  Adhruh  pihak  Ali  menyetujui  gagasan untuk  pengangkatan  seorang  khalifah  pengganti  Ali,  sementara  pihak  Muawiyah menetapkan  mantan  Gubernur  Syria  itu  sebagai  khalifah.  Mulai  saat  perjanjian  yang gagal ini, dunia Islam mengenal dua khalifah, Ali bin Abi Thalib yang berkedudukan di Kufah  dan  Muawiyah  bin  Abi  Sofyan  yang  berkedudukan  di  Damaskus.  Dari  sudut pandang  etika,  pengangkatan  Muawiyah  sebagai  khalifah  tidak  etis,  karena  melalui suatu rekayasa yang curang.
Sesudah  Khulafaur  Rasyidin  dan  setelah  Muawiyah  bin  Abi  Sofyan, pengangkatan  khalifah  tidak  disertai  bai’ah  tetapi  melalui  penunjukan  putra  mahkota dan berdasarkan pada genealogis dari dinasti tertentu. Pada periode klasik Islam (abad 7-13),  pengalihan  kekuasaan  politik  dengan  sistem  putra  mahkota  dilaksanakan  oleh Khilafah Amawiyah, Abbasiyah dan Fathimiyah yang kemudian diikuti oleh kesultanan Turki Usmani, Kerajaan Safawiyah, Kerajaan Mughal di India dan beberapa kesultanan di Indonesia pada periode pertengahan Islam (abad 13-19). Pada periode modern Islam ini, beberapa negara Islam terutama yang menganut sistem monarki tetap menerapkan sistem  putra  mahkota  dalam  pengalihan  kekuasaan  politik  dan  sebagian  negara  Islam lainnya menggunakan sistem pemilihan untuk memperoleh legitimasi rakyat.
Tampaknya  Abi  Hasan  al-Mawardi  (wafat 450  H.)  mengakui  sistem  putra mahkota ini dengan ketentuan yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan tertentu. Adalah  tidak  etis  kalau  khalifah  membatalkan  penunjukan  itu,  kecuali  jika  putra mahkota  tidak  atau  belum  memenuhi  syarat  ketika  akan  dilantik  menggantikan pendahulunya.  Al-Mawardi  bahkan  membenarkan  khalifah 11 untuk  menunjuk  dua
10 Lihat lebih lanjut mengenai Syura, Sayyid Sulaiman Nadwi, Ali bin Abi Thalib (Cet. I: Jakarta: Kaysa Media, 2015), h. 131.
11 Lihat, Anthony Black, Pemikiran Politik Islam (Cet. I: Jakarta: IKAPI, 2006), h. 177.
orang  atau  lebih  putra  mahkota  sekaligus  asalkan  dengan  menentukan  siapa  yang pertama,  kedua,  ketiga  dan  seterusnya.  Ia  mengacu  pada  peristiwa perang  Muktah, ketika Muhammad saw. menunjuk Zaid bin Harisah sebagai pimpinan perang, dengan ketentuan  jika  ia  tertimpa  musibah,  maka  diganti  oleh  Ja’far  bin  Abi  Thalib  dan  jika yang disebut terakhir juga tertimpa musibah maka diganti oleh Abdullah bin Ruwah.
Demikianlah  beberapa  variasi  tentang  pengalihan  kekuasaan  dalam  sejarah politik  Islam.  Aplikasi  etika  politik  tergambar  pada  proses  pengalihan,  bukan  pada sistem  pengalihan.  Dalam  kenyataannya  ada  di  antara  proses  pengalihan  itu berlangsung secara tidak etis.
Selain  pengalihan  kekuasaan,  terlihat  pula  adanya  praktek  pembahagian kekuasaan  dalam  sejarah  politik  Islam  itu. Pada  masa  Khulafaur  Rasyidin,  selain khalifah kekuasaan politik juga berada pada suatu badan yang disebut Ahlul Halli wal ’Aqd .  Badan  ini  yang  untuk  pertama  kalinya  dibentuk  oleh  Muhammad  saw  ini, anggota-anggotanya  terdiri  atas  para  tokoh  dan  pemuka  masyarakat  dengan  tugas mengoreksi  dan  membantu  kepala  pemerintahan  dalam  melaksanakan  tugas-tugasnya. Menurut  al-Mawardi  badan  ini  sepeninggal  Nabi  Muhammad  saw.,  bertugas  untuk memilih  khalifah.  Dengan  begitu, Ahlul  Halli  wal  ’Aqd ,  dapat  dianggap  sebagai pemegang  kekuasaan  legislatif,  sementara  kekuasaan  eksekutif  dan  yudikatif  berada dalam tangan kepala pemerintahan.
Setelah wilayah pemerintahan diperluas dengan penaklukan beberapa daerah di luar  Hijaz,  khalifah 12 mengangkat  seorang  kepala  pemerintahan  yang  disebut  amir untuk  wilayah  baru  itu,  misalnya  Mesir,  Yaman,  Syria,  dan  Iraq.  Pada  pemerintahan sesudah  Khulafaur  Rasyidin,  pemberian kekuasaan  politik  ke  daerah  ini  tetap dipertahankan  dan  diperluas. Selain  amir  di  daerah  ditempatkan  seorang  qadi  sebagai pemegang  kekuasaan  kehakiman  yang  langsung  bertanggung  jawab  kepada  khalifah. Jabatan  ini  untuk  pertama  kalinya  dibentuk  oleh  khalifah Umar  bin  Khattab  di Damaskus.  Dalam  perkembangan  selanjutnya  diangkat  seorang qadil qudah (kepala) yang  berkedudukan  di  pusat  pemerintahan.Jabatan  ini  untuk  pertama  kalinya  dalam sejarah  politik  Islam  dijabat  oleh  Abu  Yusuf  (wafat  798)  yang  diangkat  oleh khalifah al-Mahdi. Al-Mawardi  menjelaskan  bahwa  qadi  berhak  memutuskan  hal-hal  yang bertalian dengan huququl adamiyin (hak-hak manusia) seperti qisas, sedangkan hal-hal yang bertalian dengan huququl Allah), ditetapkan oleh amir.

## C. Etika Politik Masyarakat Madani
Negara  dan  pemerintahan  yang  didirikan  oleh  Muhammad  saw.  meskipun dalam  kurun  waktu  yang  sangat  singkat  telah  menciptakan  suatu  masyarakat  madani (civil  society)  dalam  arti  kata  yang  sebenarnya.  Bahkan  dapat  dikatakan  masyarakat Madinah  itu  merupakan masyarakat  madani  yang  pertama  dalam  sejarah  politik  umat manusia.  Meskipun  Athena  salah  satu  negara  kota  di  Yunani  pada  400  SM,  adalah bercorak  demokratis  tetapi  hak-hak  rakyat  belum  terpenuhi  dan  terlindungi.  Kondisi hak-hak sipil lebih parah lagi pada Sparta suatu negara kota yang bercorak militer dan saingan Athena itu. Plato yang mencoba untuk memadukan kedua kota itu, tetapi baru sampai  pada  tingkat  pemikiran  sebagaimana  telah  dituangkan  dan  dicantumkan  dalam
12 Lihat mengenai Khalifah, Ahzami Samiun  Jazuli, Kehidupan dalam Pandangan Alquran (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Pers, 2006), h. 44.
karya monumentalnya Republic. 13
Kekaisaran Romawi  yang  mendominasi  kehidupan  politik  dunia  Barat  klasik meskipun  telah  memiliki  lembaga-lembaga  demokratis dan  mempunyai sistem  hukum yang  pasti  belum  berhasil  mewujudkan  masyarakat  madani. Sistem  demokrasi  dan sistem  hukum  Romawi  lebih  bersifat  filosofis  spekulatif  dan  teoritis  dan  karena  itu sangat  berpengaruh  pada  kehidupan  politik  dunia. Idealisme  ajaran  Kristen  yang bersumber  pada  kecintaan  terhadap  si  miskin  dan  si  lemah  sebagaimana  halnya terhadap  si  kaya  dan  si  kuat,  tidak  dapat  diaplikasikan dalam  kehidupan  masyarakat. Baik Yesus maupun gereja tidak menerapkan ajaran mulia itu dalam kehidupan politik. Kerajaan  Persia,  saingan  utama  Romawi  menjelang  lahirnya  Islam,  yang  menganut agama  Zoroaster  telah  menciptakan  suatu  masyarakat  feodal.  Masyarakat  sipil  tidak mendapatkan haknya sebagaimana mestinya.
Tidaklah  berlebihan  jika  dinyatakan  bahwa  sampai  sekarangpun  belum  lahir suatu masyarakat madani melebihi apa yang telah dicontoh oleh Muhammad saw. dan umatnya di Madinah itu.
Memang  sepanjang  abad pertengahan,  pemikiran  sintesa  antara  ajaran  Kristen dengan natural  law mulai  diterima. Gereja  berkompeten  untuk  membina  sisi  spiritual masyarakat,  sementara  dengan  ide  hukum  alam  penguasa  menerapkan  batasan  moral, tetapi  semuanya  itu  baru  dalam  batas-batas  teoritis. Pada  periode  modern  Barat  yang ditandai  dengan  munculnya  Renaissans  dan  agama  Protestan  yang  lebih  menekankan pada  individualitas  manusia sebagai konsep  untuk  menuju  masyarakat  madani terlihat makin jelas.
Masyarakat  madani  yang  terbentuk  di Madinah  itu  dimulai  dengan  suatu perjanjian  yang  disepakati antara  Muhajirin,  Anshar,  dan  Yahudi  yang  menjadi  warga kota itu. Perjanjian tertulis yang dapat dianggap sejenis UUD negara di zaman modern sekarang,  mungkin  merupakan  dokumen  historis  pertama  dalam  jenisnya. Dokumen yang  sarat  dengan  nilai-nilai  dasar  etika  politik  itu,  mencantumkan  dua  prinsip  pokok yaitu  hak  dan  kewajiban  asasi  warga  negara  serta  hubungan  antara  negara  dengan warga  negara. Warga  negara  dalam  Piagam  Madinah  itu  meliputi  Muslim  (Muhajirin dan  Anshar)  dan  non-Muslim  (Yahudi).  Isi  perjanjian 14 itu  dapat  diklasifikasikan sebagai berikut:
1. Hak warga negara
a. Mendapat perlindungan terhadap agama, jiwa dan harta atau kekayaannya
b. Kebebasan beragama, berbuat dan berpendapat
c. Mendapat bantuan pendidikan, kesejahteraan, dan lain-lain
2. Kewajiban warga negara
a. Membela dan mempertahankan negara b. Membiayai negara c. Memelihara perdamaian dan keamanan
13 Mulyadi Kartanegara, Mengislamkan Nalar-Sebuah Respon Terhadap Modernitas (Cet. I: Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), h. 128.
14 Zuhairi Misrawi, Kota Suci, Piagam Madinah dan Muhammad saw. (Cet. I: Jakarta: Penerbit Kompas, 2009), h. 459-465
3. Perlakuan negara terhadap warga negara
a. Keadilan
b. Persamaan
c. Pertolongan
d. Persaudaraan
e. Permusyawaratan
Nilai-nilai  etika  politik  tersebut  telah  diaplikasikan  dalam  pelaksanaan kekuasaan  politik  oleh  Muhammad  saw.  dan  Khulafaur  Rasyidin  sehingga  terciptalah masyarakat  madani  di  Madinah.  Aplikasi  nilai-nilai  etika  politik  itu  karena  beberapa faktor:
1. Integritas  pribadi  Kepala  Negara,  baik  Muhammad  saw.  maupun  Khulafaur Rasyidin.
2. Corak  kepemimpinan  Kepala  Negara  berupa  keteladanan  dan  pelayanan  terhadap masyarakat.
3. Legitimasi dan dukungan dari rakyat
Pada  masa  pemerintahan  sesudah  Muhammad  saw.  dan  Khulafaur Rasyidin masyarakat  madani  mengalami  erosi.  Bertambah  luasnya  wilayah  pemerintahan sehingga  menyulitkan  kontrol  dari  pemerintah  pusat  merupakan  salah  satu  sebab timbulnya erosi tersebut. Selain itu, masuknya unsur non- Arab (‘ Ajmy dan Mawali) dan non-Muslim sehingga  masyarakat  menjadi  lebih  heterogen. Sikap,  perilaku  dan kebijaksanaan  para  khalifah  ikut  mempengaruhi  mundurnya  masyarakat  madani tersebut.
Dalam  sejarah  politik  Islam,  pemerintahan  Usman  bin  Affan,  terutama  bagian terakhirnya, terkenal sebagai pemerintahan nepotis. Seluruh amir di daerah dan pejabat penting diangkat dari kelompoknya sendiri, keturunan Umayyah. Kebijaksanaan inilah yang  memicu lahirnya  partai  oposisi ahl  anss  wal  ta’yin pengikut  Ali  bin  Abi  Thalib. Dengan  demikian  timbul  kembali  rivalitas  lama di  kalangan  kaum  Quraisy  yaitu  Bani Hasyim  dengan  Bani  Umayyah. Perbedaan  antara  kedua  kelompok  ini  berlangsung sepanjang  sejarah  politik  Islam  periode  klasik. Dari  segi  sejarah  intelektual  dan pemikiran pertentangan itu berbentuk lahirnya Sunni dan Syiah dalam Islam.
Kebijaksanaan  pemerintah  yang  kontroversial  semacam  itu  seringkali menyebabkan  timbulnya  peperangan  antara  kedua  partai  atau  faksi.  Protes  partai pendukung  Ali  bin  Abi  Thalib  yang  menyebabkan  terbunuhnya  Usman  bin  Affan, pertempuran  antara  Ali  bin  Abi  Thalib  dengan  Aisyah  di  dekat  Basrah  pada  656, peperangan  antara  pengikut  Ali  bin  Abi  Thalib  dengan  Muawiyah  bin  Abi  Sofyan dalam perang Siffin sebagaimana telah dijelaskan dan perebutan kekuasaan dari tangan Bani Umayyah oleh Bani Hasyim yang berakhir dengan berdirinya Khilafah Abbasiyah adalah  sebagian  dari  lembaran  hitam  sejarah  politik  Islam  yang  disebabkan  oleh perpecahan itu.
Kebijaksanaan  perluasan  wilayah  menyebabkan  konflik  yang  berkepanjangan antara  suatu  khilafah  dengan  negara  tetangganya. Keadaan  yang  demikian  sedikit banyak  menyita  waktu,  tenaga  dan  dana  serta  terutama  perhatian.  Konflik  antara khilafah  di  Andalusia  dengan  kerajaan  Kristen  sekitarnya,  peperangan  antara  Bani Umayyah  dengan  Byzantium,  Perang  Salib,  penyerbuan  bangsa  Mongol,  peperangan antara  Turki  dengan  Safawiyah  dan  banyak  lagi  peperangan  lainnya  menyebabkan terhalangnya  pembentukan  kembali  masyarakat  madani  itu  dalam  dunia  Islam.  Ini berarti aplikasi nilai-nilai etika politikpun terhambat adanya.

## D. Etika Politik Dalam Sejarah Pemikiran Islam
Salah  satu  bekas  kejayaan  umat  Islam  periode  klasik  adalah  berupa  warisan intelektual  yang  amat  kaya,  berbobot  dan  beragam. Beberapa  di  antaranya  berkaitan dengan  politik. Karya  pemikiran  politik  ini  diterbitkan  justru di  saat  khalifah  tidak memenuhi lagi peranan politik dan keagamaan, yang mulai terasa pada abad X dan XI. Pemikiran  politik  yang  bercorak  Sunni  dikemukakan  oleh al-Mawardi  dalam  bukunya al-Ahkam  al-Sultaniyah yang  telah  disebutkan  itu.  Oleh  karena  profesinya  sebagai Qadi,  maka  ia  menggunakan  pendekatan  hukum,  sehingga  karyanya ini  dapat disebutkan sebagai fiqhi politik.
Menurut  al-Mawardi,  imamah 15 (penguasa)  adalah  pengganti  tugas  kenabian untuk  memelihara  agama  dan  mengatur  pemerintahan  duniawi. Untuk  itu penguasa harus  memenuhi tujuh  kriteria  berikut.  Pertama,  keadilan  secara  umum. Kedua, memiliki  ilmu  pengetahuan  yang  cukup  untuk  berijtihad. Ketiga,  sehat  panca inderanya. Keempat,  sehat  atau  tidak  cacat  jasmaninya. Kelima,  berpandangan  luas untuk  mengatur  rakyat  dan  menciptakan  kemaslahatan. Keenam,  berani  dan bersungguh-sungguh  dalam  pertahanan  perlawanan  terhadap  musuh. Ketujuh,  harus dari  keluarga  Quraisy. Sebagaimana  telah  dijelaskan  terdahulu,  al-Mawardi menjelaskan  tentang  pengalihan  dan  pembahagian kekuasaan  serta  struktur pemerintahan dan fungsi-fungsi jabatan dalam struktur tersebut.
Al-Gazali (1058-1111) seorang ulama Sunni mencoba untuk memadukan tradisi keagamaan  dengan  pengalaman  pragmatis  dari  realitas  politik. Ia  berpendapat  bahwa fungsi  khalifah  adalah  pemeliharaan  terhadap  tradisi  nabi  dan  hukum  Islam, mewujudkan  kembali  kesatuan  umat  Islam,  dan  memelihara  militer  sebagai  kekuatan dunia. Adalah  hal  yang  sangat  penting  bagi  al-Gazali  ialah  pentingnya  menanamkan bagi  setiap  Muslim  kepercayaan yang  benar,  ketaqwaan  yang  mendalam,  dan mempraktekkan  secara  benar  hukum  Islam. Menurutnya  penyusunan  pemerintahan Muslim sebagai kondominium dari kekuasaan khalifah dan efektifnya kekuatan sultan. Masalah  ketaatan  kepada  penguasa  merupakan  suatu  topik  penting  dalam  pemikiran politik. Menurut  al-Gazali  penguasa  harus  ditaati  oleh  karena  perlawanan,  meskipun terhadap  tirani,  adalah  suatu  pilihan  yang  jelek. Tetapi  Ibnu  Batta  (wafat  997)  dari mazhab  Hambali,  menyatakan  bahwa  ketaatan  ada  batasnya. Jika  penguasa memerintahkan  seseorang  untuk  melawan  perintah  Allah,  maka  orang  itu  tidak  wajib menaati perintah tersebut. Ia juga berpendapat bahwa seluruh rakyat harus taat kepada penguasa dan ia mengutuk pemberontak militer terhadap suatu pemerintahan yang sah. Dalam  salah  satu  karyanya  tentang  nasehat  kepada  raja-raja,  al-Gazali  mengingatkan pentingnya  keadilan,  karena  Tuhan  sangat  mencintai  dan  menghargai  penguasa  yang adil. Penguasa  juga  harus  menertibkan  staf,  pembantu  dan  pelayannya. Tanggung jawab  utama  dari  penguasa  adalah  untuk  menjauhkan  diri  dari bid’ah dan  perilaku jelek, menjaga Sunnah Nabi dan untuk menghargai rakyat yang terpuji dan menghukum mereka  yang  jahat. Sama  halnya  dengan  yang  lainnya,  al-Gazali  menganggap  tugas utama  dari  penguasa  adalah  menjaga  ketertiban  masyarakat  dan  mengajarkan  ajaran yang benar.
Ibnu  Taymiyah  (1263-1328)  seorang  ulama  Hambali  terkemuka  berpendapat bahwa  para  ulama  bertanggung  jawab  untuk  memperkuat  hukum  dengan  memberikan advis kepada  penguasa,  mengajarkan  prinsip-prinsip  yang  benar  kepada  masyarakat
15 Lihat, Anthony Black, Pemikiran Politik Islam, h. 173 dan Kamaruzzaman, Relasi Islam dan Negara (Cet. I: Magelang: IKAPI, 2001), h. 44.
Muslim  dan  melaksanakan al- amru  bil  ma’ruf  wan  nahyu  ’anil  munkar . 16 Ia mengajukan  suatu  konsep  baru  dalam  pemerintahan  yaitu  ulama  sebagai  aktor  utama mempunyai  posisi  dan  peranan  penting  melebihi  khalifah. Kekuasaan politik  dapat diserahkan kepada pemimpin lokal saja kalau tidak kepada rezim militer asing-pun jadi.
Sejumlah  pemikiran mengenai etika  politik  dapat  dipahami  dari  karya  penulis- penulis  Persia. Kebanyakan  dari  tulisan  itu  memberikan  petunjuk  bagi  bangsawan terutama  dalam  istana. Salah seorang  penulis  ternama  Nizam al-Mulk  (wafat  1052) menasehatkan  sultan  supaya  berbuat  adil  dan  memberikan  petunjuk  tentang  teknik mengatur  pemerintahan. Dalam  buku  tentang  pemerintahan  tersebut,  ia  menjelaskan makna  keadilan  yaitu  setiap  kelas  dari  penduduk  akan  mendapatkan  haknya;  yang lemah harus dilindungi; dan produktifitas penduduk terjamin. Keadilan itu, menurutnya ditentukan oleh agama dan tradisi. Penguasa diwajibkan untuk melindungi tradisi Islam dan memelihara produktivitas dan stabilitas masyarakat. Tugas penguasa ini kelak akan dipertanggung jawabkan  kepada  Tuhan.  Kai  Ka’us  (wafat  1082)  menulis  buku Qabusname yang merupakan suatu kompendium tentang kearifan dari seorang penulis kepada anak tersayangnya. Buku memuat petunjuk tentang perilaku yang pantas dalam keluarga,  lingkungan  pekerjaan  dan  pemerintahan. Melalui  buku  ini,  penulisnya berusaha  untuk  mengingatkan  kepada  generasi  muda  tentang  bagaimana  menjadi seorang negarawan dan seorang Muslim yang baik.
Sebagaimana dimaklumi,  khazanah  intelektual  Muslim  telah  diperkaya  oleh pemikiran  filsafat. Di  antara  pemikiran  filsafat  itu  terdapat  ide  tentang  politik. Seperti halnya  pemikiran  filsafat  pada  umumnya,  ide  politik  yang  dikembangkan  oleh  filosof Muslim itu dipengaruhi juga oleh filosof Yunani klasik. Filosof Muslim yang terkenal sebagai  komentator  Plato  dan  Aristoteles  itu  adalah  al-Farabi  (wafat  950),  Ibnu  Sina (980-1037) dan Ibnu Rusyd (1126-1198).
Al-Farabi yang dianggap pelopor pemikiran teoritis politik dalam tradisi filsafat menuangkan pemikirannya itu dalam bukunya yang terkenal, al-Madinatul Fadilah. Ia memulai  dengan  suatu  resume  tentang  prinsip-prinsip  yang  berkaitan  dengan  Tuhan, emanasi intelijen tertinggi dan hubungan antara intelijen manusia dan imajinasi dengan alam  spiritual. Al-Farabi  sangat  yakin  tentang  filosof  sebagai  person  yang  harus  tahu tentang  kebenaran,  dan  bertanggung  jawab  untuk  mengaplikasikannya  dalam masyarakat. Filosof yang memahami suatu visi teoritik tentang kebenaran, adalah satu- satunya  person  yang  memenuhi  syarat  untuk  memerintah,  memerintahkan  rakyatnya, membentuk karakter mereka sesuai dengan prinsip-prinsip moral, mengajarkan kepada seni  praktis  dan  mendorong  mereka  untuk  melakukan  perbuatan  yang  baik  yang  pada saatnya nanti mereka akan mencapai setinggi mungkin kesempurnaan. Dalam bukunya yang lain Aphorisms of the Statesmen, al-Farabi menjelaskan bahwa ada dua tingkatan dari  negara  ideal.  Pertama,  negara  yang  diperintah  oleh  filosof,  nabi  dan  bangsawan, yang dengan bimbingan mereka merupakan inspirasi untuk mencapai suatu masyarakat utama  (virtuous  society). Kedua,  negara  yang  diperintah  sesuai  dengan  hukum  yang telah  diletakkan  oleh  filosof-nabi. Pada  negara  yang  demikian  penguasa  harus mengetahui  hukum-hukum  terdahulu,  keputusan yang  tepat  tentang  penerapan  hukum itu,  inisiatif  untuk  menyesuaikan  dengan  situasi  yang  baru  dan  kearifan  untuk menangani  masalah  yang  tidak  cukup  dengan  menggunakan  tradisi saja. 17 Ibnu  Rusyd
16 Lihat lebih lanjut pemikiran politik Ibnu Taimiyah, Anthony Black, Pemikiran Politik Islam, h. 289.
17 Lihat lebih lanjut pemikiran politik Al-Farabi, Anthony Black, Pemikiran Politik Islam, h. 143.
yang  di  Barat  terkenal  dengan  Averroes  memberikan  komentar  tentang  karya  Plato, Republic. Ia  menawarkan  suatu  visi  komprehensif dari  dunia  spiritual  dan  tempat manusia  di  dalamnya. Bagi  Ibnu  Rusyd  sebagaimana  halnya  al-Farabi,  ada  dua tingkatan  masyarakat  ideal. Salah  satu  di  antaranya  dibangun  oleh  filosof-nabi,  yang memadukan  kearifan,  intelijen  dan  kapasitas  imajinatif  untuk  secara  langsung mengkomunikasikan  kebenaran  kepada  orang  banyak. Yang  lain  adalah  masyarakat yang  dibangun  oleh  hukum  yang  merupakan  suatu  cara  untuk  mengimplementasikan kebenaran  spekulatif.  Hukum  baik  yang  berasal  dari  Yunani  maupun  hukum  Islam adalah kondusif untuk kesempurnaan jiwa yang bertalian dengan keyakinan yang benar dan perbuatan yang benar. Jadi dalam hal ini penguasa yang baik adalah sangat penting untuk terciptanya suatu masyarakat yang baik.

## E. Penutup
Dari sejarah politik Islam dapat diketahui bahwa maju mundurnya suatu negara dan  masyarakat  sangat  tergantung  pada  aplikasi  nilai-nilai  etika  oleh  pemerintah. Penetrapan  nilai-nilai  etika  politik  Islam  oleh  pemerintah  mendorong terbentuknya masyarakat  madani  sebagaimana  terlihat  pada  permulaan  Islam.  Sebaliknya pemerintahan  yang  tidak  berdasarkan  pada  etika  politik  Islam,  akan  menjerumuskan rakyat dalam kesengsaraan.
Etika  politik  Islam  bersifat  universal,  karena  itu  dapat  diaplikasikan  pada seluruh masyarakat kapan dan di manapun mereka berada. Oleh karenanya etika politik Islam  itu  bertalian  dengan  hak  dan  kewajiban  asasi  manusia  serta  hubungan  antara negara dengan warga negara.
Baik  secara  teoritis  sebagaimana  tercurah  dari  pikiran  para  intelektual  Muslim melalui  karya  tulis  mereka,  maupun  praktek  yang  telah  dilaksanakan  oleh  penguasa Islam  sepanjang  sejarahnya  memperlihatkan  kecenderungan  yang  sejalan. Dalam pelaksanaannya,  politik  bertujuan  untuk  kepentingan  perlindungan  dan  kesejahteraan rakyat  (termasuk  non-Muslim),  di  samping  untuk  memelihara  hukum  Allah. Hukum Allah bersama hukum lainnya merupakan bagian penting dari politik. Untuk mencapai tujuan  politik  maka  penerapan  hukum  Allah  dan  penyusunan  hukum  nasional  harus didasarkan pada nilai-nilai etika. Selain itu dalam pelaksanaan politik dan menjalankan hukum harus didasarkan pada etika. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk mendidik dan membentuk moral, sikap dan perilaku terpuji bagi masyarakatnya. Untuk itu semua diperlukan  penguasa  yang  memiliki  integritas  kepribadian,  bermoral  dan  memiliki kemampuan manajerial. Pemimpin adalah panutan dan pelayan bagi rakyatnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Al- Qur’anul Karim.
Al-Mawardi, al-Ahkamus Sultaniyah, Darul Fikr, Beirut.
_______, Encyclopedia Americana, Vol. 6, 1977.
As- Siba’i, Mustafa, Sistem Masyarakat Islam, Pustaka al-Hidayah, 1987.
Black, Anthony. Pemikiran Politik Islam, h. 173 dan Kamaruzzaman, Relasi Islam dan Negara (Cet. I: Magelang: IKAPI, 2001
Hitti, Philip K., History of The Arabs, The Macmillan Press, Pltd, 1974.
Kartanegara, Mulyadi. Mengislamkan Nalar-Sebuah Respon Terhadap Modernitas Cet. I: Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007
Khaldun, Ibnu . Tarikh Ibnu Khaldun, Jilid I, Darul Fikr, Beirut, 1979.
Lapidus, Ira M., A History of Islamic Society, Cambridge University Press, 1991.
Misrawi,  Zuhairi. Kota  Suci,  Piagam  Madinah  dan  Muhammad  saw. Cet.  I:  Jakarta: Penerbit Kompas, 2009
Putuhena, Saleh. Historiografi  Haji  Indonesia Cet.I;  Yogyakarta:  LKIS  Yogyakarta, 2007.