## Kesaksian Perempuan Perspektif Fikih
The Testimony of Women in Fiqh Perspective
Nur Aisyah Dosen Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email : aisyahuin@gmail .com
Info Artikel
Abstract Diterima 23
Februari 2017 Revisi I 20 Maret 2017

## Revisi II
13
April 2017 Disetujui 23 Mei 2017 Saksi  merupakan  informasi  yang  diberikan  oleh  orang  yang  jujur  untuk membuktikan  kebenaran  dengan  lafal  kesaksian  di  dalam  majelis persidangan.  Salah  satu  problem  yang  menjadi  perdebatan  adalah tentang  kesaksian  perempuan.  Mengenai    kedudukan  perempuan  untuk dapat  menjadi  saksi,    pada  dasarnya  ulama  fikih  mengakuinya.  Namun demikian,  ulama  fikih  berbeda  pendapat  tentang    penerimaan  kesaksian perempuan  baik  berdasarkan  jumlah  saksi  maupun  masalah  yang dimintakan kesaksian.
Kata Kunci : Saksi, Perempuan
Witness is the information provided by people who are honest to prove the truth by pronunciations witness in the trial chamber. One of the problems is a debate about the woman's testimony. Regarding the position of women to be able to be witness, basically jurists admit it. However, jurists differ on  admission  of  testimony  by  women  based  on  the  number  of  witnesses and issue the requested testimony.
Keywords : Witness,  Women

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Di    antara    isu    yang    sering    menjadi   bahan    perdebatan    berkaitan    dengan kedudukan  perempuan  didalam    Hukum  Islam,  apakah  setara  dengan  kaum  laki-laki atau tidak, adalah kesaksian perempuan.  Pemahaman yang tersebar luas selama ini di kalangan  masyarakat  muslim  adalah  bahwa  nilai  kesaksian  perempuan  separoh kesaksian  laki-laki  sebagaimana  termuat  dalam  berbagai  kitab  fikih  maupun  tafsir. Pemahaman  yang  seperti  itu  tampaknya  saat  ini  banyak  menuai  kritik,  karena seolah-olah menempatkan  posisi  kaum  perempuan  lebih  rendah  dari  pada  kaum laki-laki.    Akibatnya,    banyak    tudingan    terhadap    Islam    sebagai    agama    yang diskriminatif terhadap kaum perempuan.
Pemahaman demikian menarik untuk dibahas karena secara tidak langsung hal itu  sama  dengan  memposisikan  laki-laki  di  atas  perempuan  atau  dengan  kata  lain derajat  perempuan  berada  di  bawah  laki-laki.  Penafsiran  tersebut  bertolak  belakang dengan prinsip Islam yang digali dari al-Quran dan hadis bahwa semua manusia setara di  hadapan  Allah  baik  laki-laki  maupun  perempuan.  Pembedanya  hanya  tingkat ketakwaan.
Kalau  ada  perbedaan,  itu  hanyalah  akibat  dari  fungsi  dan  tugas-tugas  utama  yang dibebankan oleh Islam kepada masing-masing jenis kelamin, sehingga perbedaan yang ada tidak mengakibatkan yang satu merasa bahwa ia memiliki kelebihan atas yang lain, mereka saling melengkapi dan saling menolong.
Memang  ada  ayat  yang  menegaskan  bahwa  “ Para  laki-laki  (suami)  adalah pemimpin  para  perempuan  (istri)  (QS.  al-nisa  (3):  4.  Namun  sebenarnya  ayat  ini hanyalah  berupa  anjuran  bagi  para  suami  untuk  memperlakukan  istrinya  dengan sifat terpuji, agar mereka dapat memperoleh kehidupan ideal dalam keluarga. Bukan berarti ayat ini meyatakan bahwa laki-laki selalu berada di atas  perempuan.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka  dapat  di  tarik  beberapa  rumusan masalah, sebagai berikut:
1. Apa pengertian, dasar hukum dan syarat-syarat saksi ?
2. Bagaimana Pandangan ulama terhadap kesaksian perempuan?

## PEMBAHASAN

## A. Pengertian, Dasar Hukum dan Syarat-Syarat Saksi
1. Pengertian
Menurut  etimologi  (bahasa)  kata  saksi  dalam  bahasa  arab  dikenal dengan Asy-syahadah  ( ةداهشلا )  adalah  bentuk isim  masdar  dari  kata دهشي - دهش ( syahida-yasyhadu)  yang  artinya  menghadiri,  menyaksikan  (dengan  mata kepala  sendiri)  dan  mengetahui. 1 sedangkan  secara  syar’i  bermakna  informasi yang  diberikan  oleh  orang  yang  jujur  untuk  membuktikan  kebenaran  dengan lafal kesaksian di dalam majelis persidangan. 2
2. Dasar Hukum Saksi
Adapun yang menjadi dasar hukum kesaksian diantaranya adalah :
Firman Allah swt, Q.S. al-Baqarah (2) : 282.
                                                                                                               
                                                                                                                      
                                                                                                                  
                                                                                                                             
                                                                                                                 
                                                                                                                          
                                                                                                          
1 A.  Warson  Moenawwir, Al-Munawir,  Kamus  Arab–Indonesia  (Cet.  2;    Surabaya:  Pustaka Progresif, 2002), h. 746-747.
2 Wahbah Az-Zuh}ayli>, Al-Fiqh al-Isla>miy wa Adillatuhu  (Cet. 3; Damaskus: Da>r al-Fikr, 1409 H/1989 M), h. 556.
                                                                                                                           
                                               
Terjemahnya:
Hai  orang-orang  yang  beriman,  apabila  kamu  bermu'amalah  tidak  secara  tunai  untuk waktu  yang  ditentukan,  hendaklah  kamu  menuliskannya.  dan  hendaklah  seorang penulis  di  antara  kamu  menuliskannya  dengan  benar.  dan  janganlah  penulis  enggan menuliskannya  sebagaimana  Allah  mengajarkannya,  meka  hendaklah  ia  menulis,  dan hendaklah  orang  yang  berhutang  itu  mengimlakkan  (apa  yang  akan  ditulis  itu),  dan hendaklah  ia  bertakwa  kepada  Allah  Tuhannya,  dan  janganlah  ia  mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah  (keadaannya)  atau  Dia  sendiri  tidak  mampu  mengimlakkan,  Maka  hendaklah walinya  mengimlakkan  dengan  jujur.  dan  persaksikanlah  dengan  dua  orang  saksi  dari orang-orang  lelaki  (di  antaramu).  jika  tak  ada  dua  oang  lelaki,  Maka  (boleh)  seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan)  apabila  mereka  dipanggil;  dan  janganlah  kamu  jemu  menulis  hutang  itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil  di  sisi  Allah  dan  lebih  menguatkan  persaksian  dan  lebih  dekat  kepada  tidak (menimbulkan)  keraguanmu.  (Tulislah  mu'amalahmu  itu),  kecuali  jika  mu'amalah  itu perdagangan  tunai  yang  kamu  jalankan  di  antara  kamu,  Maka  tidak  ada  dosa  bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah  penulis  dan  saksi  saling  sulit  menyulitkan.  jika  kamu  lakukan  (yang demikian),  Maka  Sesungguhnya  hal  itu  adalah  suatu  kefasikan  pada  dirimu.  dan bertakwalah  kepada  Allah;  Allah  mengajarmu;  dan  Allah  Maha  mengetahui  segala sesuatu. 3
Q.S. al-Thalaq (65): 2.
3 Departemen  Agama  RI, al  –  Qur’an  dan  Terjemahnya    (Semarang:  PT.  Karya  Toha  Putra, 2002),  h. 59-60.
                                                                                                                  
                                                                                                                 

Terjemahnya: Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan  baik  atau  lepaskanlah  mereka  dengan  baik  dan  persaksikanlah  dengan  dua orang  saksi  yang  adil  di  antara  kamu  dan  hendaklah  kamu  tegakkan  kesaksian  itu karena  Allah.  Demikianlah  diberi  pengajaran  dengan  itu  orang  yang  beriman  kepada Allah  dan  hari  akhirat.  Barangsiapa  bertakwa  kepada  Allah  niscaya  Dia  akan Mengadakan baginya jalan keluar. 4
Adapun dalam hadis,
لسو هيلع الله ىلص  َّيِبَّنلَا  َّنَأ هنع الله يضر  ِّيِنَهُجْلَا ٍدِلا َخ ِنْب ِدْي َز  ْنَع اَق م :َل َلَأ ( ِب ْمُكُرِب ْخُأ ْأَي يِذَّلَا ؟ِءاَدَهُّشلَا  ِرْي َخ يِت اَهَلَأ ْسُي  ْنَأ َلْبَق ِهِتَداَهَشِب ) ٌ مِلْسُم ُها َو َر
.(
Artinya: Dari Zaid Ibnu Kholid al-Juhany bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda:  “Maukah  kalian  aku  beritahu  sebaik-baik  persaksian?  Yaitu  orang  yang datang memberi saksi sebelum diminta persaksiannya.” (Riwayat Muslim). 5
3. Syarat-Syarat Saksi
Syarat-syarat saksi secara umum menurut ulama fikih mencakup:
1. Berakal sehat dan baligh (dewasa)
Seorang  saksi  disyaratkan  memenuhi  kualifikasi  berakal  sehat  dan balighberdasarkan  kesepakatan  fuqaha,  sehingga  kesaksian  orang  yang  tidak  berakal sehat tidak dapat diterima secara ijma’, seperti orang gila, orang mabuk, dan anakkecil yang  belum  dewasa  karena  tidak  dapat  diperoleh  kepercayaan  melalui  perkataan mereka.
Merdeka
4 Departemen Agama RI, al – Qur’an dan Terjemahnya,  h. 816.
5 al-Imam Muslim, Shahih Muslim, terj. Ma’mur Daud, Terjemah Hadis Shahih Muslim, Jilid II (Jakarta: Klang Book Centre, 1982), h. 60.
Ulama  Hanafi,  Maliki,  dan  Syafi’i  sepakat  bahwa  saksi  harus  orang  yang merdeka  sehingga  kesaksian  budak  tidak  diterima.  Namun  demikian,  pengertian merdeka  dalam  hal  ini  pada  hakikatnya  adalah  tidak  ada  ancaman  atau  pun  tekanan terhadap saksi.
Islam
Fuqaha  sepakat  bahwa  saksi  harus  beragama  Islam,  sehingga  tidak  diterima kesaksian seorang kafir terhadap orang Islam. Akan tetapi, ulama Hanafi dan Hanbali membolehkan  kesaksian  seorang  kafir  dalam  masalah  wasiat  yang  dibuat  dalam perjalanan.
Dalam praktek hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama, keabsahan saksi  non-muslim  dipertimbangkan  berdasarkan  kedudukan  saksi  tersebut,  apakah sebagai  syarat  hukum  atau  sebagai  alat  pembuktian.  Dalam  hal  saksi  sebagai  alat pembuktian,  yang  diperlukan  dalam  proses  pemeriksaan  di  pengadilan  untuk memperjelas suatu peristiwa dan kejadian yang dipersengketakan oleh para pihak yang berperkara,  dan  bukan  masalah  yang  berhubungan  dengan  agama  seperti  dua  orang saksi beragama Islam adalah syarat hukum untuk syahnya perkawinan, maka kesaksian non-muslim dapat diterima. 6
2. Tidak buta
3. Tidak bisu
4. Adil
5. Netral (tidak ada kepentingan)

## B. Pandangan Ulama Terhadap Kesaksian Perempuan
Pada  dasarnya  ulama  fikih  mengakui  kedudukan  perempuan  untuk  dapat menjadi  saksi.  Namun  demikian,  ulama  fikih  berbeda  pendapat  tentang    penerimaan kesaksian perempuan baik berdasarkan jumlah saksi maupun masalah yang dimintakan kesaksian. 7
6 Abdul  Manan, Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan  Agama,  Cet.  4 (Jakarta:  Kencana,  2006),  h.  381.  Raihan  A.  Rasyid, Hukum  Acara  Peradilan  Agama,  Edisi  Baru (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 160.
7 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, h. 381.
Adapun  dalam  masalah  apa  kesaksian  dua  orang  perempuan  tersebut  dapat  diterima bersama dengan kesaksian seorang laki-laki ulama fikih berbeda pendapat.
Menurut ulama Hanafi, kesaksian dua orang perempuan dan satu orang laki-laki dapat diterima dalam masalah yang berkaitan dengan hak-hak sipil, baik berupa harta maupun hak, atau yang tidak terkait dengan harta seperti nikah, talak, ‘ iddah, h}iwa>lah, wakaf,  wasiat,  hibah,  ikrar, ibra’,  kelahiran,  nasab.  Adapun  penerimaan  kesaksian perempuan tersebut didasarkan pada kualifikasi yang dimiliki oleh perempuan tersebut untuk  menjadi  saksi,  yaitu  perempuan  tersebut  memiliki  kesaksian  atas  apa  yang dilihat  dan/atau  didengar,  kecermatan/ingatan  yang  kuat,  dan  kemampuan  untuk memberikan kesaksian. Sementara nilai kesaksian dua orang perempuan sama dengan nilai  kesaksian  seorang  laki-laki  adalah  karena  perempuan  lemah  ingatannya  karena lebih sering lupa.
Sedangkan  menurut  ulama  Syafi’i,  Maliki,  dan  Hanbali,  kesaksian  perempuan bersama laki-laki hanya dapat diterima dalam masalah harta dan yang terkait dengan harta  seperti  jual  beli,  sewa,  hibah,  wasiat,  gadai,  dan  kafa>lah. 8 Adapun  sebab  tidak diterimanya  kesaksian  perempuan  adalah  karena  perempuan  cenderung  merasa  belas kasihan, ingatan yang tidak utuh, dan keterbatasan kewenangan dalam berbagai hal.
Sementara  dalam  masalah  yang  tidak  memiliki  keterkaitan  dengan  harta  dan tidak dimaksudkan untuk mendapatkan harta dan biasanya menjadi urusan kaum laki- laki  seperti  nikah,  rujuk,  talak,  wakalah,  pembunuhan  dengan  sengaja,  dan  hudud kecuali had zina hanya dapat ditetapkan berdasarkan kesaksian dua orang laki-laki.
Menurut jumhur ulama, dalam tindak pidana yang hukumnya kisas, saksi haruslah dua orang  laki-laki,  tidak  diterima  kesaksian  satu  orang  laki-laki  bersama  dua  orang perempuan. Berdasarkan hadis riwayat al-Nasa’i
َعُش ِنْب وِرْمَع ْنَع ْوُسَر  َلاَقَ ف ،َرَ بْيَخ  ِباَوْ بَا ىَلَع ًلاْيِتَق َحَبْصَا َرَغْصَلاْا َةَصّيَُمُ َنْبا َّنَا ِهّدَج ْنَع ِهْيِبَا ْنَع  ٍبْي ُل ِصُا َنْيَا ْنِم ،ِللها َلْوُسَر اَي :َلاَق ِهِتَّمُرِب ْمُكْيَلِا ُهْعَ فْدَا .ُهَلَ تَ ق ْنَم ىَلَع ِنْيَدِهاَش ْمِقَا :ص ِللها
ْي
اََّنَِّا َو ِنْيَدِهاَش ُب ُفِلْحَا  َفْيَك ،ِللها  َلْوُسَر اَي :َلاَقَ ف .ًةَماَسَق َْيِْسَْخَ  ُفِلْحَتَ ف :َلاَق ؟ْمِِبِاَوْ بَا ىَلَع ًلاْيِتَق َحَبْصَا َْلَ اَم ىَلَع
8 al-‘Allamah  Muhammad  bin  Abdurrahman  al-Dimasyqi, Rahmah  al-Ummah  fi  Ikhtila@f  al- A’immah, terj. Abdullah Zaki al-Kaf, Fikhi Empat Mazhab (Cet. 2; Bandung: Hasyimi, 2004), h. 528.
َلاَقَ ف ،ًةَماَسَق َْيِْسَْخَ ْمُهْ نِم ْفِلْحَتْساَف :ص ِللها ُلْوُسَر َلاَقَ ف ؟ْمَلْعَا ُمُه َو ْمُهُفِلْحَتْسَن َفْيَك ،ِللها َلْوُسَر اَي :
ىئاسنلا .اَهِفْصِنِب ْمُهَ ناَعَا َو ،ْمِهْيَلَع ُهَتَ يِد ص ُِّبَِّنلا َمَّسَقَ ف ؟ُدْوُهَ يلْا
Artinya :
“ Dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa sesungguhnya anak laki-laki  Muhayyishash  yang  paling  kecil  terbunuh  di  gerbang  Khaibar. Kemudian Rasulullah saw. bersabda, “Bawalah dua orang saksi atas orang yang membunuhnya,  maka  akan  kuserahkan  kepadamu  dengan  tali  yang mengikatnya”.  Lalu  mereka  berkata,  “Ya  Rasulullah,  dari  mana  aku  dapat memperoleh  dua  orang  saksi,  sedang  ia  terbunuh  di  gerbang  mereka  (kaum Yahudi) ?”. Nabi saw. bersabda, “Kalau begitu kamu dapat mengumpulkan lima puluh orang untuk bersumpah”. Lalu ia berkata, “Ya Rasulullah, bagaimana aku bisa  bersumpah  atas  sesuatu  yang  aku  sendiri  tidak  tahu  ?”.  Lalu  Rasulullah saw.  bersabda,  “Kalau  begitu  mintalah  lima  puluh  orang  diantara  mereka supaya  bersumpah”.  Ia  bertanya  (lagi),  “Ya  Rasulullah,  bagaimana  mungkin kami  menyumpah  mereka,  sedang  mereka  orang-orang  Yahudi  ?”.  Kemudian Rasulullah  saw.  membagi  diyatnya  itu  yang  (separuh)-nya  dibebankan  kepada mereka  (orang-orang  Yahudi)  dan  beliau  membantu  yang  separuhnya”.  (HR. Nasai)
al-Auzai dan al-Zuhri serta Imam al-Syaukani berpendapat, kesaksian perempuan dan dua orang laki-laki dapat diterima dalam tindak pidana yang hukumanya kisas. 9
Menurut al-Syaukani, hadis di atas hanya menyatakan dua orang saksi laki-laki dalam kisas, bukan menunjukkan tidak diterimanya kesaksian satu orang laki-laki dan dua  orang  perempuan.  Nabi  hanya  menuntut  yang  asal  tidak  boleh  dengan  selainnya, tetapi  kalau  tidak  ada,  maka  boleh  perempuan  menjadi  saksi  dalam  kisas, 10 sebagaimana firman Allah dalam surah al-baqarah ayat 282.
Jadi,  menurut  al-Syaukani,  kesaksian  perempuan  dalam  penetapan  hukuman kisas  dapat  diterima  dengan  syarat  jumlahnya  dua  orang  dan  disertai  laki-laki.  Ibn
9 al-Syaukani, Nailul al-‘Authar (Jilid. VIII; Beirut: Dar al-Jill, t.t.),h. 181-182.
10 Huzaimah Tahido Yanggo, Fikhi Perempuan Kontemporer (Cet. 1; Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), h. 162.
Hazm  membolehkan  kesaksian  perempuan  dalam  perkara  kisas  berdasarkan  firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah ayat 282.
Menurut al-Ghazali, pada pembunuhan tidak sengaja ( Qatl al-Khata) dan semua pelukaan ( al-Jarh) yang tidak mewajibkan diat selain harta saksinya, boleh terdiri atas satu  orang  laki-laki  dan  dua  perempuan.  hal  ini  karena  ia  memasukkan  masalah tersebut  dalam  masalah  yang  berhubungan  dengan  harta.  Imam  Syafi’I  hanya membolehkan kesaksian perempuan dalam pelukaan ( al-jarh) yang tidak ada hukuman kisasnya,  baik  yang  dilakukan  dengan  sengaja  maupun  tidak.  Akan  tetapi  syaratnya haruslah disertai laki-laki.
Jadi,  mayoritas  fukaha  sepakat  bahwa  dalam  tindak  pidana  pembunuhan, khususnya  yang  hukuman  kisas,  syarat  saksi  haruslah  laki-laki,  olehnya  kesaksian perempuan dalam masalah ini tidak diterima karena kesaksian perempuan mengandung unsur  syubhat,  berupa badal  (keraguan  dalam  pergantian).  Namun  demikian,  para ulama juga menerima kesaksian perempuan dalam masalah pembunuhan jika terdapat bukti-bukti  yang  jelas  dan  nyata  untuk  menetapkan  kebenaran  itu,  sedangkan  hakim bisa mempercayainya. 11
Adapun  dalam  masalah  had  zina  ulama  bersepakat  bahwa  masalah  tersebut hanya dapat ditetapkan minimal dengan kesaksian empat orang laki-laki yang merdeka, adil, dan beragama Islam.
Mengenai  kesaksian  dua  orang  perempuan  mempunyai  nilai  kekuatan  yang sama dengan seorang laki-laki, itu bukan karena perempuan memiliki akal yang lemah dan kekurang sempurnaan kemanusiaannya, yang karena itu menjadikan kesaksiannya berkurang kekuatannya tetapi hal itu disebabkan karena perempuan seperti dikatakan oleh  Muhammad  Abduh,”Tidak  semestinya  perempuan  menyibukkan  diri  dengan berbagai  urusan  yang  menyangkut  masalah  keuangan  dan  harta  kekayaan  lainnya karena daya ingat perempuan dalam urusan-urusan seperti ini cenderung lemah, tidak demikian halnnya dalam urusan-urusan kerumahtanggaan yang memang sudah menjadi
kesibukannya, dalam masalah ini daya ingat perempuan lebih kuat dari daya ingat laki- laki. 12
Selanjutnya menurut Mahmud Syaltut, ayat tersebut (Q.S. al-Baqarah (2): 282) turun  berkenaan  dengan  kondisi  yang  lazim  berlaku  pada  diri  perempuan  dan  masih senantiasa bersifat demikianlah sebagian perempuan, mereka tidak menghadiri majelis- majelis  utang  piutang  dan  bursa-bursa  perdagangan.  Akan  lain  halnya  jika  sebagian mereka  ada  yang  giat  beraktifitas  dalam  bidang  ini,  maka  hal  itu  sama  sekali  tidak meniadakan sifat-sifat yang memang sudah menjadi tabiat perempuan dalam hidupnya. Apabila ayat tadi memberi bimbingan kepada bentuk jaminan yang paripurna, sedang kaum  perempuan  juga  diakui  kehadiran  dan  keterlibatnnya  dalam  urusan  perniagaan dan masalah utang-piutang yang ada dalam masyarakat, maka perempuan juga berhak dan memiliki nilai jaminan atau kekuatan hukum seperti halnya laki-laki. 13
Menurut  Imam  al-Ghazali,  pada  kesaksian  atas  harta,  hak-hak  harta  dan sebabnya  kesaksian  boleh  terdiri  atas  seorang  laki-laki  dan  dua  orang  perempuan dengan dalil Q.S. al-Baqarah (2): 282. Termasuk juga dalam kategori ini adalah syirkah (kerja  sama), ijarah  (sewa  menyewa),  itlaaf  al-amwaal  (merusak  harta),  ‘uqud  al- dhaman  (transaksi  jaminan),  pembunuhan  keliru,  setiap  pelukaan  yang  tidak mewajibkan  kecuali  harta,  hak khiyar (hak memilih), dan  fasakh uqud (membatalkan transaksi).  Menurut  al-Kasani,  ijma’  tidak  melarang  kesaksian  perempuan  dalam masalah harta. 14
Sementara dalam masalah yang tidak diketahui kecuali oleh kaum perempuan, kesaksian  kaum  perempuan  saja  dapat  diterima  tanpa  harus  bersama  kesaksian  kaum laki-laki.  Namun  mengenai  batas-batas  masalah  yang  dimaksud  ulama  berbeda pendapat.  Menurut  ulama  Hanafi,  kesaksian  kaum  perempuan  saja  dapat  diterima dalam  masalah  kelahiran,  keperawanan,  dan  cacat  yang  dimiliki  kaum  perempuan, tetapi  dalam  masalah  penyusuan,  dan  tangis  bayi  pada  saat  kelahiran  dalam hubungannya untuk mendapat warisan, kesaksian kaum perempuan saja tidak diterima.
12 Huzaimah Tahido Yanggo, Fikhi Perempuan Kontemporer , h. 249.
13 Mahmud Syaltut, Islam Aqidah dan Syari’ah, Jilid II  (Cet. 1; Jakarta: Pustaka Amani Press, 1986),  h. 249.
14 Huzaimah Tahido Yanggo, Fikhi Perempuan Kontemporer , h. 158.
Sedangkan  menurut  ulama  Maliki,  Syafi’i,  dan  Hanbali,  kesaksian  perempuan  saja dapat diterima dalam masalah yang tidak diketahui oleh kaum  laki-laki secara umum seperti  keperawanan,  kegadisan,  kelahiran,  haid,  penyusuan,  tangis  bayi  pada  saat kelahiran, dan cacat yang dimiliki kaum perempuan dibalik pakaian.
Dalam hal kesaksian kaum perempuan saja, ulama berbeda pendapat mengenai jumlah  saksi  perempuan  tersebut.  Ulama  Hanafi  dan  Hanbali  berpendapat  kesaksian seorang perempuan saja yang adil dapat diterima.
Sementara ulama Maliki mensyaratkan dua orang saksi perempuan. Sedangkan ulama Syafi’i berpendapat minimal empat orang saksi perempuan.

## PENUTUP
A. Kesimpulan
Pada  dasarnya  ulama  fikih  mengakui  kedudukan  perempuan  untuk  dapat menjadi  saksi.  Dalam  perkara-perkara  tertentu  kesaksian  perempuan  dapat  diterima dalam hal yang terkait dengan harta serta yang berkaitan dengan masalah  yang tidak bisa  diketahui  kecuali  kaum  perempuan  itu  sendiri.  kecuali  kasus  pernikahan,  kisas, hudud, dan had zina kesaksian perempuan tidak dapat diterima.
B. Saran
Memperbandingkan  kondisi  perempuan  sekarang  di  mana  banyak  perempuan menjadi pemimpin publik, bahkan menjadi presiden, menjadi komisaris utama sebuah perusahaan  besar,  akuntan  terkemuka,  penghafal  Alquran,  dan  lain-lain  sebagai jawaban  dari  tuduhan  ulama  zaman  dahulu  bahwa  perempuan  daya  ingatnya  lemah, pelupa, tidak bisa memimpin, akal dan agamanya kurang, maka tentu saja pandangan bahwa kesaksian perempuan separuh dari laki-laki harus dikaji lebih lanjut. Kenyataan sekarang perempuan telah setara dengan laki-laki hampir dalam segala bidang, karena perempuan juga telah memiliki akses yang hampir  sama dengan laki-laki. Mengikuti perkembangan  ini,  maka  perempuan  sepatutnya  disetarakan  dengan  laki-laki  di hadapan  hukum,  termasuk  dalam  posisinya  sebagai  saksi  dalam  semua  urusan,  baik muamalat, munakahat, maupun jinayat khusus dibidang hudud dan qisas.
Nur Aisyah

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman al-Dimasyqi, al-‘Allamah Muhammad. Rahmah al-Ummah fi Ikhtila@f al- A’immah, terj.  Abdullah Zaki al-Kaf, Fikhi Empat Mazhab. Cet.  2; Bandung: Hasyimi, 2004.
al-Syaukani, Nailul al-‘Authar. Jilid. VIII; Beirut: Dar al-Jill, t.t. al-Zuh}ayli>, Wahbah. Al-Fiqh al-Isla>miy wa Adillatuhu. Cet. 3; Damaskus: Da>r al-Fikr, 1409 H/1989 M.
Manan, Abdul. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Cet.
4; Jakarta: Kencana, 2006.
Moenawwir,  A.  Warson. Al-Munawir,  Kamus  Arab–Indonesia.  Cet.  2;    Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.
Muslim  ,al-Imam. Shahih  Muslim,  terj.  Ma’mur  Daud,  Terjemah  Hadis  Shahih Muslim, Jilid II. Jakarta: Klang Book Centre, 1982.
Rasyid,  Raihan  A. Hukum  Acara  Peradilan  Agama,  Edisi  Baru,  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2006.
RI,  Departemen  Agama. al  –  Qur’an  dan  Terjemahnya.  Semarang:  PT.  Karya  Toha Putra, 2002.
Syaltut, Mahmud. Islam Aqidah dan Syari’ah, Jilid II, Cet. 1; Jakarta: Pustaka Amani
Press, 1986.
Yanggo,  Huzaimah  Tahido. Fikhi  Perempuan  Kontemporer.  Cet.  1;  Jakarta:  Ghalia Indonesia, 2010.