## Jurnal Qisthosia
: Jurnal Syariah dan Hukum
Volume 4 Nomor 1 bulan Juni 2023
PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA PERUSAHAAN RINTISAN DI KOTA MAKASSAR
LABOR LAW PROTECTION OF STARTUPS IN MAKASSAR CITY

## Sufriaman
Universitas Handayani Makassar sufriamanamir90@gmail.com

## Herman
Universitas Handayani Makassar herman_ph@yahoo.co.id

## Abstrak
Di era perkembangan zaman (era modern), banyak  lahir perusahaan rintisan atau orang lebih kenal dengan perusahaan startup yang  diinisiasi  oleh  pengusaha  muda  yang  mana  perusahaan  tersebut  berbasis  pada kemajuan teknologi. Pamanfaatan kemajuan teknologi dalam berusaha tersebut tentu memberikan dampak baik bagi kemajuan dunia usaha di Indonesia, baik dalam hal kecepatan dalam  proses transaksi maupun kemudahan bagi para pelaku usaha dalam memasarkan jenis usaha yang dilakukan. Bukan hanza pada kota- kota besar, dalam perkembangannya perusahaan Startup saat ini telah masuk ke daerah-daerah terkhusus Kota Makassar, dimana seiring perkembangan tersebut tentunya didukung dengan pengadaan tenaga kerja di setiap daerah, baik dengan system hybrid maupun dengan system kerja remote. Tentu akan timbul banyak permasalahan terkhusus mengenai perlindungan hukum bagi tenaga kerja pada perusahaan rintisan tersebut mulai dari proses pengupahan, sistem jaminan sosial dan perlindungan hukum jika terjadinya Pemutusan Hubungan  Kerja  (PHK).  Karya  tulis  ini  bertujuan  untuk  dapat  dipahami  bebagai  bentuk  perlindungan hukum  tehadap  tenaga  kerja  pada  perusahaan  rintisan  tersebut,  metode  penelitian  ini  digunakan  dengan metode  penelitian  yuridis  normatif  dengan  menggunakan  pendekatan  literatur  perundang-undangan  dan pendekatan konsep hukum serta wawancara kepada tenaga kerja pada perusahaan rintisan yang berada di Kota  Makassar.  Hasil  dan  Analisa  dari  penelitian  ini  adalah  perlindungan  hukum  terhadap  tenaga  kerja yang bekerja pada perusahaan rintisan, baik dari segi pengupahan dan upah lembur yang merupakan bagian dari  perlindungan  ekonomi,  kesejahteraan  dan  fasilitas  tenaga  kerja  yang  merupakan  bagian  dari perlidungan  sosial  dan  keselamatan  dan  Kesehatan  bagi  tenaga  kerja  yang  merupakan  bagian  dari perlidungan teknis tenaga kerja serta hal-hal lainnya yang menjadi hak-hak dari para pekerja.

## Kata Kunci: Perlindungan hukum; Tenaga Kerja; Perusahaan Rintisan

## Abstract
In the era of development, many startup companies were born or people who are more familiar with startup companies initiated by young entrepreneurs where these companies are based on technological advances. The use of technological advances in doing business certainly has a good impact on the progress of the business world in Indonesia, both in terms of speed in the transaction process and convenience for business actors in marketing the type of business being carried out. Not only in big cities, in its development, startup companies  have  now  entered  areas,  especially  Makassar  City,  where  along  with  this  development,  of
course, it is supported by the procurement of workers in each region, both with a hybrid system and with a remote work system. Of course, many problems will arise, especially regarding legal protection for workers at the startup, starting from the wage process, the social security system and legal protection in the event of  Termination  of  Employment.  This  paper  aims  to  be  able  to  understand  the  various  forms  of  legal protection  for  workers  in  the  startup  company,  this  research  method  is  used  with  normative  juridical research  methods  using  a  statutory  literature  approach  and  a  legal  concept  approach  as  well  as interviewing workers in startup companies located in Makassar. The results and analysis of this study are legal protection for workers who work in start-up companies, both in terms of wages and overtime wages which  are  part  of  the  economic  protection,  welfare  and  facilities  for  workers  which  are  part  of  social protection and safety and health for workers which is part of the protection of labor technical personnel and other matters which are the rights of workers.
Keywords: Legal protection; Labor; Startup Company

## I. PENDAHULUAN
Jauh  sebelum  Indonesia  merdeka  tenaga  kerja  merupakan  sesuatu  yang  dianggap  paling mendasar dalam perkembangan suatu negara, dengan memiliki tenaga kerja yang kompoten tentu akan berdampak pada perkembangan suatu negara terutama tingkat kesejahteraan masyarakat dan tersedianya lapangan kerja yang tentunya akan semakin mengurangi pengangguran dalam suatu negara. 1 Sejarah  perkembangan  bangsa  Indonesia  sebelum  kemerdekaan  dideklarasikan memberikan banyak gambaran dan sistem kondisi kerja dimulai dengan sistem kerja konvensional, sistem kerja dengan mesin ketik, sistem kerja dengan komputer hingga saat ini sistem kerja dengan menggunakan jaringan yang tentunya bisa dikerjakan dimanapun tanpa memandan lokasi tenaga kerja tersebut.
Dalam  pengertiannya  perusahaan  rintisan  atau  dikenal  dengan  perusahaan  Startup (startup company) adalah  perusahaan  yang  belum  lama  ini  beroperasi  atau  perusaan  yang  dibuat  oleh pengusaha-pengusaha  muda  dengan  berbasi  pada  kemajuan  teknologi  atau  memanfaatkan teknologi  dalam  pengelolaan  dan  proses  bisnis  usaha  tersebut. 2 Hal  ini  tentunya  lebih mengandalkan kerja-kerja teknologi dan meminimalisir jumlah tenaga kerja.
1 S.  H.  Rohendra  Fathammubina,  “ Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemutusan  Hubungan  Kerja  Sepihak Bagi  Pekerja ,”  Jurnal  Ilmiah  Hukum  DE’JURE:  Kajian  Ilmiah  Hukum  3,  no.  1  (10  Mei  2018):  108–30, https://doi.org/10.35706/dejure.v3i1.1889.
2 Chairunnisa Ramadhani Putri Nursalim dan Leli Joko Suryono, “ Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Pada Perjanjian  Kerja  Outsourcing ,”  Media  of  Law  and  Sharia  2,  no.  1  (31  Desember  2020):  46–62, https://doi.org/10.18196/mls.v2i1.11478.
Perusahaan yang berbasis  pada jaringan  atau biasa disebut dengan perusahaan rintisan kini mulai menjamur di Indonesia, dengan bermodalkan aplikasi hal tersebut jelas akan memudahkan kerja-kerja konvensional yang selama ini berjalan, sebut saja perusahaan sekelas Gojek atau Grab yang tentu banyak menggeser perusahaan-perusahaan konvensional seperti Ojek pangkalan hingga jasa angkutan transportasi lainnya seperti taksi, lebih umumnya lagi berkaitan dengan perusahaan yang berbasis ekonomi kreatif dan ekonomi digital.
Peningkatan perusahaan yang berbasis perusahaan rintisan saat ini tentu karena adanya Covid 19 yang pada tahun 2019 melanda Indonesia(Marshal Sajou and Milka Tarmadi Putri dan Niken Febriana Dwi 2020), sehingga keperluan dan pemakaian teknologi  dalam  perusahaan sangatlah dibutuhkan,  karena  tidak  menutup  kemungkinan  kedepan  kendala-kenala  lainnya  seperti  yang terjadi pada saat covid 19 bisa terjadi lagi, dan juga pemakaian teknologi yang semakin meningkat dalam masyarakat. 3
Ketatnya  persaingan  dan  adanya  banyak  tantangan  yang  dialami  perusahaan  dari  tahun ketahun tentu akan berkembang lebih cepat beriringan dengan perkembangan teknologi dan tentu akan  meninggalkan  aturan-aturan  konvensional  yang  diharapkan  aturan  tersebut  dapat memberikan  kepastian  hukum(Agung  et  al.,  n.d.).  Rencanaya  untuk  para  pelaku  usaha  atau perusahaan  rintisan  akan  diatur  lebih  lanjut  pada  RUU  Kewirausahaan,  dimana  walaupun Rancangan  Undang-Undang  Kewirausahaan  tersebut  tidak  mempunyai  kaitan  mengenai perusahaan rintisan dan cenderung dipersamakan dengan pengusaha pemula atau berada di level Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. 4
Berdasarkan inventarisasi masalah dalam Rancangan Undang-Undang Kewirausahaan pada pasal 1 angka 1 disebutkan Bahwa wirausaha pemula adalah wirausaha atau wirausaha sosial yang memulai  kegiatan  berwirausaha  dalam  jangka  waktu  kurang  dari  empat  puluh  dua  bulan  sejak terdaftar dan atau terdata di lembaga periyinan usaha.
3 Sutrisno  Sutrisno  dkk.,  “ Dampak  Pemberian  Motivasi  Dan  Insentif  Terhadap  Kinerja  Pegawai  Pada Perusahaan  Rintisan :  Literature  Review,” Management  Studies  and  Entrepreneurship  Journal  (MSEJ) 4,  no.  2  (8 Maret 2023): 1781–1881, https://doi.org/10.37385/msej.v4i3.1443.
4 Daniel Perwira dkk., “ Perlindungan Tenaga Kerja melalui Sistem Jaminan Sosial: Pengalaman Indonesia ,” Juni 2003, https://www.neliti.com/publications/51146/.
Rumusan  ini  tidak  sepenuhnya  keliru  sebab  para  pelaku  rintisan  memang  didominasi  oleh anak-anak mudah yang melek teknologi dan tentunya masih pemula dalam melakukan kegiatan berusaha dengan skala permodalan yang relatif masih rendah seperti halnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), namun hal yang jadi pembeda adalah para pelaku usaha rintisan dengan UMKM pada umumnya yang dimaksud dalam istilah wirausaha pemula tersebut adalah adanya penekanan pada faktor inovasi dan pemanfaatan teknologi pada perusahaan rintisan yang mampu menyebabkan disrupsi pada aspek-aspek kehidupan. 5 Faktor tersebutlah yang tidak dimiliki oleh pada pengusaha muda dalam konteks UMKM pada umumnya atau pada pengusaha muda dengan sistem konvensional lainnya.
Menurut  Mathias  Klang,  disrupsi  khususnya  disrupsi  teknologi  terjadi  secara  terus menerusbahkan  tanpa  disadari  oleh  masyarakat  dan  terjadi  secara  tidak  menyenangkan  karena dampak  yang  ditimbulkan. 6 Cowan  Schwartz  mengungkapkan  bahwa  disrupsi  teknologi  dapat dipandang sebagai teknologi baru yang tidak sekedar menggantikan teknologi lama namun juga menggantikan tatanan kehidupan sosial yang memaksa manusia secara sadar dan tidak sadar untuk beradaptasi terhadap perkembangan tersebut. Disisi lain ilmu hukum justru mengalami hambatan dalam mengikuti perkembangan teknologi tersebut.
Penerapan sistem perusahaan rintisan ini terus mengalami perkembangan beriringan dengan terjadinya  pademi  covid  pada  tahun  2019,  dilansir  dari  CNBC  Indonesia,  beberapa  perusahaan mulai  berpikir  untuk  menerapkan  atau  menggabungkan  perusahaannya  dengan  kemajuan teknologi, karena selain dapat melakukan efesiensi dari segi biaya juga memberikan kemudahan dalam  pelaksanaan  pekerjaan,  persentase  pekerjaan  rintisan  yang  mulai  berkembang  naik  13% selama pandemi dan responden yang berharap pekerjaannya akan terus dapat dilakukan dengan menggunakanm teknologi sebanyak 23% dengan berbagai alasan seperti halnya kemudahan dalam bekerja dan pekerjaan yang dapat dilakukan dimana saja. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa
5 Ashabul  Kahfi,  “ Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tenaga  Kerja ,”  Jurisprudentie :  Jurusan  Ilmu  Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 3, no. 2 (1 Desember 2016): 59–72, https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v3i2.2665.
6 Nandang Purnama, “ Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dan Pengusaha Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Pasal 59 Berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ,” Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL) 2, no. 1 (31 Mei 2021): 74–86, https://doi.org/10.33751/pajoul.v2i1.3410.
perusahaan  rintisan  telah  mulai  diminati  masyarakat  baik  sebagai  pengusaha  maupun  sebagai tenaga kerja dalam suatu perusahaan rintisan. 7
Perusahaan  rintisan  perlu  untuk  dibahas  mengingat  dalam  undang-undang  nomor  13  tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) dan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) tidak dibahas secara detail dan jelas mengenai perusahaan rintisan  apalagi  dengan  metode  kerja remote  working pada  tenaga  kerja  perusahaan  rintisan tersebut.  Sebab  pada  kedua  undang-undang  tersebut  tidak  membedakan  perusahaan  rintisan ataupun perusahaan konvensional lainnya begitupun tidak membedakan sistem kerja yang dipakai apakah menggunakan sistem kerja langsung pada kantor perusahaan atau dengan metode remote working. 8
Minimnya modal efesiensi tenaga kerja yang dialami oleh para pengusaha pelaku perusahaan rintisan, memberikan tantangan bagi mereka agar lebih kreatif dalam melakukan kegiatan bisanis baik dalam tahap memulai usaha begitupun jika usaha tersebut sudah berjalan. Mengenai efesiensi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam perusahaan rintisan ini sangat dimungkinkan karena adanya perkembangan dan pemakaian teknologi. Sementara itu minimnya biaya diantaranya dapat diatasi dengan inovasi produk barang atau jasa yang akan dihasilkan sehingga hal tersebut dapat menarik dan memberikan minat bagi para investor sejak awal proses pendirian perusahaan rintisan. Adanya kekurangan biaya tidak dapat diselesaikan secara pasif dengan menunggu bantuan modal usaha dari lembaga keuangan ataupun bantuan modal dari pemerintah saja. Para pelaku pemula perusahaan  rintisan  cendrung  aktif  dalam  melakukan  sosialisasi  untuk  dapat  meyakinkan  dan merayu para pemodal secara swadaya sembari harus menekan biaya produksi dan meminimalisir tenaga kerja yang dipakai.
Pada perlindungan hukum bagi tenaga kerja telah banyak dibahas pada penelitian-penelitian sebelumnya,  sepeti  halnya  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  Centia  Sabrina  Nuriskia  yang bekaitan dengan perlindungan hukum pekerja dalam penerapan sistem remove working sebagai
7 Ujang Charda, “ Karakteristik Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja ,” Jurnal Wawasan Yuridika 32, no. 1 (26 Mei 2016): 1–21, https://doi.org/10.25072/jwy.v32i1.86. 8 Otti  Ilham  Khair,  “ Analisis  Undang-Undang  Cipta  Kerja  Terhadap  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Di Indonesia, ”  Widya  Pranata  Hukum :  Jurnal  Kajian  Dan  Penelitian  Hukum  3,  no.  2  (27  September  2021):  45–63, https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i2.442.
pembaharuan sistem kerja. Perbedaan dan kelebihan dari penelitian ini berfokus pada perusahaan rintisan dimana tenaga kerja pada perusahaan rintisan diminimalisir dan hak-hak yang diperlukan oleh tenaga kerja pada perusahaan rintisan apakah telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang  ketenagakerjaan  atau  undang-undang  cipta  kerja,  penelitian  ini  juga  dilakukan untuk  melengkapi  penelitian  yang  dilakukan  oleh  anggraeny  (2021)  yang  membahas  tentang perjanjian  kerja  pada  pekerja  yang  menerapkan remove  working berupa  klausul-klausul  yang tercantum dalam perjanjian kerja dan keabsahan perjanjian kerja dalam sistem kerja tenaga kerja remove  working (Putu  et  al.  2020) . Perbedaannya  penelitian  ini  tidak  hanza  membahas  tentang perjanjian kerja dan remove working saja tetapi lebih umun pada perlindungan tenaga kerja secara keseluruhan  dan  bukan  hanya  pada  sistem  kerja remove  working tetapi  pekerjaan  dengan menggunakan teknologi baik dikerjakan dalam ruangan kantor ataupun pekerjaan dengan sistem remove  working. Penelitian  lainnya  lagi  yang  dilakukan  oleh  sinaga  (2017)  membahas  secara umum mengenai hak-hak pekerja, hubungan hukum para pihak dalam hubungan ketenagakerjaan hingga  hambatan  terhadap  pemenuhan  dari  hak-hak  pekerja  diindonesia,  perbedaan  dan kelebihannya penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum bagi perusahaan rintisan (startup) yang tentunya berbeda dengan perusahaan pada umumnya.
Pada penelitian ini membahas lebih spesifik pada perlindungan hukum bagi tenaga kerja pada perusahaan baru dirintis atau perusahaan yang mengadalkan teknologi pada prosesnya dan dalam hal pendanaan terikat pada investor, yang tentunya akan berdampak pula pada tenaga kerja yang tepakai dalam hal perlindungan hukumnya baik dalam hal perlindungan ekonomi, perlindungan sosial maupun perlindungan hukum lainnya dalam hal perlindungan teknis.

## II. METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  ini  menggunakan  metode  dengan  jenis  penelitian  yakni  yuridis  normatif yakni  penelitian  dengan  menggunakan  bahan  kepustakaan  dalam  hal  penelitian  pada  teori-teori yang terdapat pada buku dan karya tulis lainnya serta data sekunder lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan penelitian, yakni dengan pendekatan aturan-aturan dalam perundang-undangan yang ada (statue approach) yang  merupakan  bentuk  penelitian  pada  produk-produk  hukum.  Pendekatan  konseptual (conseptual approach) adalah merupakan padangan yang berdasarkan pada pandangan-pandangan para  ahli  hukum  atau  disebut  juga  doktrin  ilmu  hukum  yang  berkembang  dalam  masyarakat. Pendekatan  konseptual  ini  diperlukan  apabila  tidak  adanya  aturan  perundang-undangan  yang
mengatur  pemasalahan  yang  diteliti.  Kemudian  pendekatan  yang  lainnya  adalah  dengan menggunakan pendekatan konfaratif yakni dengan melakukan perbandingan pada sistem hukum yang dianut oleh negara lain tentunya lebih khusus terhadap permasalahan yang diteliti.
Proses  pengumpulan  data  dan  bahan-bahan  penelitian  dengan  cara  mempelajari  data  atau bahan kepustakaan hukum berdasarkan pokok permasalahan, aturan perundang-undangan, artikel hukum  lainnya,  berbagai  bahan  dan  data  penulis,  serta  melakukan  proses  wawancara.  Pada penelitian  ini  juga  menggunakan  data  komparatif  terkait  aturan  yang  terdapat  pada  negara  lain yang mengatur tentang perlindungan tenaga kerja pada perusahaan rintisan. Data tersebut dianalisa secara  kualitatif,  yaitu  data  yang  didapatkan  akan  diolah  kemudian  dilakukan  pembahasan  dan diambil kesimpulan sebagai jawaban atas pemasalahan yang diteliti.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Perlindungan  Hukum  Tenaga  Kerja  Perusahaan  Rintisan  Berdasarkan  Hukum Ketenagakerjaan
Dalam  membahas  mengenai  perlindungan  hukum  terhadap  tenaga  kerja,  ada  3  macam perlindungan  hukum  tenaga  kerja  menurut  soepomo.  yakni  pertama  berkaitan  dengan perlindungan  hukum  yang  berkaitan  dengan:  (1)  Perlindungan  ekonomi  dimana  perlindungan tenaga kerja untuk dapat mendapatkan penghasilan atau upah yang cukup; (2) Perlindungan hukum berkaitan  dengan  perlindungan  sosial  tentunya  perlindungan  akan  Kesehatan  dalam  bekerja, jaminan  ketika  tenaga  kerja  mengalami  pemutusan  hubungan  kerja  serta  sesuatu  yang berhubungan  dengan  kehidupan  sosial  lainnya;  (3)  Perlindungan  teknis  dimana  berupa perlindungan akan keamanan kerja dan keselamatan bagi tenaga kerja;
Kepastian hukum tekait hak-hak pekerja merupakan salah satu metode yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi terjadinya permasalahan dalam lingkup ketenagakerjaan.  Dengan begitu pemerintah pun mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak tenaga  kerja. 9 Undang-undang  ketenagakerjaan  adalah  salah  satu  aturan  yang  dikeluarkan  oleh
9 Sari Anggar Kusuma Melati dan Arief Wibowo, “Segmentasi Pelanggan Menggunakan Metode K-Means Clustering Berdasarkan Model Qrf Pada Perusahaan Rintisan Penyedia Tenaga Kerja ,” Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer Fakultas  Ilmu  Komputer  Universitas  Al  Asyariah  Mandar  6,  no.  2  (1  September  2020):  15–19, https://doi.org/10.35329/jiik.v6i2.138.
pemerintah  dimana  mengatur  terkait  hubungan  kerja  pada  waktu  sebelum,  selama  dan  setelah bekerja. Dan pada tahun 2020 pemerintah mengesahkan undang-undang Cipta Kerja dimana dalam Undang-undang ini mengubah puluhan pasal  dari  undang-undang Ketenagakerjaan. Berlakunya Undang-undang Cipta Kerja, undang-undang ketenagakerjaan masih tetap berlaku hanya saja ada beberapa pasal yang sebelumnya terdapat pada undang-undang ketenagakerjaan kemudian diubah dan  diatur  dalam  Undang-undang  Cipta  Kerja.  Ada  beberapa  peraturan  yang  lebih  rendah  dari undang-undang terkait ketenagakerjaan.
Terdapat  perbedaan  pekerja  pada  perusahaan  rintisan  dengan  perusahaan  pada  umumnya, pertama terkait kesepakatan kerja yang dituangkan dalam perjanjian kerja dalam hal perusahaan dan  pekerja  melakukan  pekerjaan  sesuai  dengan  bidang  dan  kemanpuannya,  adanya  perjanjian tersebut  tentu  melahirkan  suatu  perikatan  kedua  belah  pihak  baik  pekerja  maupun  pengusaha dimana kedua belah pihak terikat akan hak dan kewajiban masing-masing pihak. 10 Menurut pasal 54 ayat (2) undang-undang ketenagakerjaan menyatakan bahwa isi atau muatan yang tertera dalam perjanjian  kerja  yang  dibuat  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  perusahaan,  perjanjian  kerja Bersama  ataupun  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Wawancara  yang  dilakukan dengan  pekerja  Nurqadri  jamal  tidak  mencantumkan  sistem  kerja  yang  diberlakukan  begitupun peraturan  perusahaan  tidak  diperlihatkan  pada  saat  perjanjian  kerja  antara  perusahaan  rintisan dengan  pekerja  tersebut,  sedangkan  pekerja  lainnya  saudara  Akbar  dalam  perjanjian  kerjanya dengan sistem kontrak dimana kapan saja dan dalam waktu apa saja dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja apabila pekerja yang bersangkutan tidak memenuhi target yang diinginkan oleh perusahaan.
Kedua terkait jam kerja pada perusahaan rintisan, sebagaimana yang termuat dalam pasal 77 undang-undang  ketenagakerjaan  sebagaimana  telah  diubah  ketentuannya  dalam  undang-undang cipta kerja mengatur terkait jam kerja yakni 7 jam/hari untuk 6 hari kerja atau 8 jam/hari untuk 5 hari  kerja.  Berdasarkan  wawancara  dengan  pekerja  perusahaan  Bukalapak,  pada  perjanjiannya tercantum jam kerja yaknin pada pukul 08.00 pagi sampai dengan pada pukul 16.00 waktu kota Makassar namun pada praktiknza bekerja secara fleksibel sesuai dengan target atau deadline yang diberikan oleh perusahaan, jika target cepat terpenuhi tentunya tenaga kerja akan lebih santai lagi
10 Nina Yolanda, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia, ” Fakultas Hukum Universitas Palembang 18, no. 2 (2020).
dalam  melakukan  rutinitasnya  namun  sebaliknya  jika  target  yang  diberikan  perusahaan  belum terpenuhi sampai batas deadline yang telah ditentukan hal itu memaksa tenaga kerja tersebut untuk melakukan  lembur  dengan  tekanan  yang  lebih  dari  atasan  agar  kiranya  target  yang  diharapkan perusahaan dapat terpenuhi. 11
Menurut  Carlson,  fleksibilitas  kerja  merupakan  suatu  kebijakan  yang  ditentukan  oleh perusahaan terkait pengaturan dan pemilihan tempat kerja dan waktu kerja. Menurut john, fleksibel dalam  skema  jam  kerja  yakni  pekerja  mampu  secara  bebas  dalam  melakukan  pekerjaan  bebas dalam menentukan jam kerja dengan harapan sesuai dengan deadline yang telah diberikan, jadi para pekerja dapat mengatur jam kerja sesuai dengan keadaan mereka. Jika dicermati berdasarkan hasil wawancara dengan responden jam kerja pekerja ditentukan sendiri oleh pekerja, kapan saja pekerja  ingin  melakukan  pekerjaan  baik  pekerjaan  dalam  membuat  laporan  ataupun  kunjungan pada  perusahaan  mitra  ataupun  calon  mitra  hal  tersebut  disesuaikan  oleh  pekerja  yang bersangkutan,  namun  tentu  pekerja  tersebut  mesti  memperhatikan  hal-hal  lainnya  terkait  batas waktu kerja atau deadline yang diberikan oleh perusahaan padanya ataupun target yang ditentukan baim target perhari maupun target perbulan.
Pada Peraturan Pemrintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan waktu istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja yang terdapat pada pasal 23 menyatakan bahwa perusahaan “sektor usaha atau pekerjaan tertentu” dapat menerapkan waktu kerja kurang dari ketentuan pada undang-undang dengan salah satu karakteristiknya yaitu “waktu  kerja yang  fleksibel” dimana bagian penjelasan  atas pasal  23 ayat 2 peraturan tersebut menjelaskan  bahwa  waktu  kerja  fleksibel  adalah  waktu  kerja  yang  memberikan  lebih  banyak kebebasan kepada pengusaha dan pekerja/karyawan dalam mengatur jam kerja. Lebih lanjut dalam pasal  tersebut  yakni  dalam  pasal  23  ayat  3  yang  dimaksud  dalam  peraturan  tersebut  dijelaskan bahwa  sector  usaha  yang  dapat  secara  bebas  jam  kerjanya  adalah  perusahaan  yang  bergerak dibidang usaha energi, sumber daya mineral, sector pertambangan, usaha minyak dan gas bumi, sector  perikanan  dan  sector  agribisnis,  jika  melihat  dari  pekerjaan  tersebut  diatas  ada  bayak perusaan  yang  tidak  termasuk  didalamnya,  dimana  perusaan  rintisan  atau  startup  lebih
11 Arfan  Kaimudin,  “ Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tenaga  Kerja  Anak  Dalam  Perundang-  Undang  Di Indonesia |  Yurispruden:  Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam  Malang,”  27  Juni  2019, https://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/article/view/1740.
mengedepankan  teknologi,  kecepatam  dalam  proses  bisnis  dan  kurangnya  tenaga  kerja  yang terpakain pada perusahaan tersebut.

## 1.1. Perlindungan hukum tenaga kerja dalam hal perlindungan ekonomi.
Dalam hal perlindungan ekonomi tertentu berkaitan dengan upah pekerja yang bersangkutan baik  upah yang sesuai  Standar Upah Minimum  Kota (UMK) maupun Upah Minimum Provinsi (UMP), hal ini dipertegas dengan ketentuan dalam pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 yang mengatur upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan meliputi  peritas  daya  beli  (keseimbangan  kemampuan  berbelanja),  tingkat  penyerapan  tenaga kerja, dan median upah. berdasarkan hasil wawancara kami dengan responden semua respondek mengatakan untuk standarisasi gaji yang diberikan oleh perusahaan rintisan melebihi dari standar gaji  upah  minimum  kota  maupun  provinsi.  Sehingga  persoalan  gaji  bulanan  tenaga  kerja  di perusahaan rintisan tidak dipermasalahkan.
Perlindungan ekonomi lainnya berkaitan dengan Upah lembuh tenaga kerja berkaitan dengan upah  lembur  yang  diberikan  perusahaan,  hal  ini  diatur  dalam  undang-undang  ketenagakerjaan pasal  78  sebagaimana  ketentuannya  telah  diubah  dalam  undang-undang  cipta  kerja  yang menyatakan bahwa pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang wajib membayar upah lembur yang mana harus ada persetujuan dari pekerja serta waktu  kerja lembur hanya dapat  dilakukan dan diterapkan paling lama 4 jam dalam satu minggu, dalam perusahaan rintisan menganut sistem kerja yang fleksibel tentu hal ini akan sulit  bagi  tenaga kerja dalam menentukan  mekanisme dalam pengaturan lembur dan pada praktiknya perusahaan rintisan tidak mengenal  waktu  lembur bagi  tenaga kerja.  Sehingga tidak pernah  ada  penghitungan  lembur  dan  pembazaranlembur  bagi  perusahaan  rintisan  atau  startup, namun menurut tenaga kerja responden hal itu tidak menjadi masalah karena gaji atau upah yang mereka peroleh telah lebih dari upah minimum yang ditentukan pemerintah setempat. 12

## 1.2. Perlindungan hukum tenaga kerja dalam hal perlindungan sosial.
12 gede  Dendi  Teguh  Wahyudi,  Dewa  Gede  Sudika  Mangku,  Dan  Ni  Putu  Rai  Yuliartini,  “ Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Penganiayaan Adelina Tkw Asal Ntt Di Malaysia) ,” Jurnal Komunitas Yustisia 2, no. 1 (2019): 55–65, https://doi.org/10.23887/jatayu.v2i1.28772.
Perlindungan  sosial  dalam  perlindungan  hukum  bagi  tenaga  kerja  berkaitan  dengan kesehatan  kerja  dan  berhubungan  dengan  kesejahteraan  sosial  bagi  tenaga  kerja,  dimana  tentu perusahaan diwajibkan memberikan dan mengikutsertakan tenaga kerja mereka untuk mengikuti program BPJS dan perlindungan sosial pada para pekerjanya hal ini bukan saja pada perusahaan pada umumnya tetapi perusahaan baru baik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) maupun perusahaan rintisan atau startup yang saat ini mulai berkembang. Pada perusahaan responden kami dan berdasarkan wawancara dengan tenaga kerja perusahaan rintisan, pada perusahaan tersebut telah dilengkapi dengan fasilitas jaminan kesehatan dengan didaftarkan pada BPJS Kesehatan yang dimana sewaktu-waktu apabila karyawan maupun keluarga karyawan dalam keadaan sakit dapat menggunakan fasilitas tersebut. 13
Dalam  hal  perlindungan  sosial  dan  kesejahteraan  diatur  dalam  undang-undang ketenagakerjaan yakni  pada pasal  100 yang menyatakan bahwa perusahaan wajib menyediakan dan  memberikan  fasilitas  kesejahteraan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  bagi  pekerja  sesuai dengan kebutuhan atau kemampuan perusahaan, adanya fasilitas kesejahteraan diharapkan pekerja dapat  dengan  maksimal  dalam  melaksanakan  pekerjaannya  sehingga  adanya  timbal  balik pelaksanaan hak dan kewajiban bagi pekerja dan pengusaha kesejahteraan bukan hanya berkaitan dengan  gaji  atau  upah  saja  menlainkan  adanya  berbagai  fasilitas  lainnya  dalam  melaksanakan keseharian bagi para pekerja seperti fasilitas ibadah, kantin dan tempat yang nyaman, pada hasil wawancara kami dengan saudara Nur Qadri karyawan Bukalapak mengatakan bahwa hal tersebut tidak  terpenuhi  pada  perusahaan  karena  pada  perusahaan  Bukalapak  sebagai  perusahaan perwakilan di Makassar sehingga kami hanya melakukan pekerjaan dengan sistem remote working sehingga  fasilitas  ibadah  dan  lainnya  belum  terpenuhi  berhubung  karena  kantor  ini  merupakan kantor  cabang  dan  untuk  fasilitas  kesejahteraan  lainnya  kami  dikutkan  dalam  BPJS Ketenagakerjaan dimana jika dikemudian hari tenaga kerja dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)  maka  ada  jaminan  sosial  yang  dapat  diperoleh  dari  BPJS  ketenagakerjaan  sebelum mendapatkan tempat pekerjaan yang baru.

## 1.3. Perlindungan hukum tenaga kerja dalam hal perlindungan teknis.
13 Ngabidin Nurcahyo, “ Perlindungan hukum tenaga kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, ” Jurnal Cakrawala Hukum 12, no. 1 (1 April 2021): 69–78, https://doi.org/10.26905/idjch.v12i1.5781.
Perlindungan teknis pada perlindungan hukum tenaga kerja berkaitan dengan perlindungan keamanan dan keselamatan tenaga kerja hal ini tentu tidak memiliki dampak yang lebih kepada tenaga  kerja  karena  perusahaan  rintisan  atau  startup  tidak  termasuk  dalam  perusahaan  yang beresiko  tinggi,  runang  lingkup  pada  proses  kerjanya  lebih  banyak  pada  kegiatan  pengimputan atau  laporan  kegiatan  yang  dilakukan  tenaga  kerja,  serta  kegiatan  lainnya  misalnya  kunjungan- kunjungan yang dilakukan kepada mitra-mitra pada perusahaan rintisan tersebut. 14
Namun,  dalam  hal  menjaga  tenaga  kerja  dari  ancaman  keamanan  dan  keselamatan  kerja tenaga kerja tersebut tetap diikutkan pada program jaminan sosial ketenagakerjaan apabila ada hal- hal yang tidak diinginkan menimpa karyawan tersebut, seperti halnya jika terjadi kecelakaan kerja pada  saat  melakukan  kunjungan  ke  mitra  perusahaan  rintisan.  Akibat  lainnya  yang  dapat didapatkan tenaga kerja dalam hal Kesehatan adalah Kesehatan mental  akibat dari tekanan dari target yang diharapkan oleh perusahaan rintisan serta kesehatan badan karena dikejar target atau deadline yang ditentukan oleh perusahaan rintisan.
Terkait  keselamatan  dan  Kesehatan  kerja  (K3),  dalam  pasal  86  ayat  1  Undang-undang Ketenagakerjaan  menyatakan  bahwa  setiap  pekerja  mempunyai  hak  untuk  mendapatkan perlindungan  terkait  keselamatan  dan  Kesehatan  kerja,  begitupun  dengan  pekerja  dalam perusahaan  rintisan,  pekerja  tersebut  juga  mempunyai  hak  terhadap  hal  tersebut.  Perusahaan rintisan yang mana pekerja seringkali tidak berada dikantor yang tetap dan bisa kemana saja tidak menutup  kemungkinan  megalami  suatu  kejadian  seperti  duduk  yang  tidak  sehat  atau  tidak beralaskan  kursi  yang  baik  yang  dpat  mengakibatkan  sakit  pinggang  pada  tulang  ekor  pekerja. Berpotensi mengalami ganguan otot, gangguan mata karena berhadapan seharian dengan teknologi baik laptop maupun handphone hingga tidak menutup kemungkinan kecelakaan pada saat menuju tempat kerja online. 15
Hukum Indonesia belum sepenuhnya dapat memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja  terutama  bagi  tenaga  kerja  rintisan,  sehingga  pemerintah  dapat  mengakomdir  dan
14 Lis Julianti, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Outsourcing Di Indonesia ,” Jurnal Advokasi 5, no. 1 (2015): 29388.
15 Yoga  Maulana  Yusuf  dkk.,  “ Implementasi  Program  Corporate  Social  Responsibility  Oleh  Perusahaan Unicorn Di Indonesia, ” Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 6, no. 3 (11 Februari 2020): 252– 58, https://doi.org/10.24198/jppm.v6i3.26214.
mengahdirkan  aturan  secara  spesifik  perihal  pengaturan  tenaga  kerja  pada  perusahaan  rintisan, perlindungan hak-hak pekerja tersebut tentunya haru terus mengikuti perkembangan dunia usaha, pembentukan  hukum  dalam  bidang  ketenagakerjaan  yang  secara  komprehensif  sangat  penting sehingga  dapat  berguna  untuk  melindungi  pekerja  baik  dalam  hal  perlindungan  ekonomi, perlindungan sosial, maupun perlindungan teknis lainnya, kepada pekerja pada perusahaan rintisan dapat  dipertegas  terkait  hak-hak  pekerja  dan  kewajiban  perusahaan  pada  perusahaan  rintisan, sehingga  turunannya  pada  peraturan  perusahaan  dapat  terakomodir  begitupun  pada  perjanjian kerja antara tenaga kerja dan perusahaan, jam kerja, mekanisme dalam pemberian upah lembur, fasilitas perusahaan, serta keselamatan dan Kesehatan kerja yang mempunyai hak yang adil dengan pekerja pada umumnya.

## 2. Analisis  Yuridis  Perlindungan  Hukum  Tenaga  Kerja  Perusahaan  Rintisan  di  Kota Makassar Menurut Undang-undang Ketenagakerjaan.
Sebagai  negara  berkembang,  mau  tidak  mau  bangsa  Indonesia  harus  mengambil  langkah industrialisasi  dalam  memacu  perkembangan  teknologi  dan  kreatifitas  generasi  mudanya,  salah satunya  dengan  mengembangkan  dan  memberikan  ruang  seluas-luasnya  kepada  perusahaan rintisan  di  bidang  teknologi  dan  digital.  Kemajuan  teknologi  dan  digital  diberbagai  sektor didukung  dengan  tumbuh  pesatnya  pengguna  internet  ditanah  air,  hal  ini  didukung  oleh  alat telekomunikasi  yang  semakin  maju  dan  hampir  dimiliki  oleh  semua  kalangan  mejadikan perusahaan rintisan teknologi semakin meningkat.
Di Kota Makassar sendiri  sudah mulai  menjamur perusahaan rintisan baik  yang dikelolah sendiri  oleh  warga  lokal  Kota  Makassar  juga  banyak  dari  perusahaan  rintisan  yang  berpusat  di Jakarta namun memiliki tenaga kerja di Makassar, dimana perusahaan rintisan sendiri terdiri dari beberapa kategori dan jenis perusahaan rintisan yang berkembang di Kota Makassar. Diantaranya:
a. Sofware House , merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pembuatan dan pengembangan  perangkat  lunak  atau  aplikasi  baik  berbasis  desktop,  web,  ponsel pintar, layanan multimedia, maupun layanan desain grafis.
b. E-commerce ,  merupakan  perusahaanrintisan  yang  menyadiakan  layanan  toko berbasis online kepada masyarakat untuk bisa berbelanja secara online.
c. Financial Teknology , merupakan perusahaan yang mengembangkan inovasi  dalam bidang jasa keuangan atau finansial melalui teknologi modern.
d. Digital  Agency ,  merupakan  perusahaan  rintisan  yang  bekerja  untuk  membantu memasarkan produk dengan cara strategis melalui jalur digital seperti menggunakan sosial media untuk pemasarannya.
Berdasarkan  pada  data  tersebut,  melalui  hasil  wawancara  dengan  perusahaan  rintisan  dan tenaga  kerja  perusahaan  rintisan  yang  ada  di  Kota  Makassar  yaitu  PT.  Kreasi  Binar  Indonesia (Keranjang  belanja)  yaitu  perusahaan  rintisan  teknologi  yang  dikembangkan  di  kota  Makassar yang  bergerak  dibidang  e-commerce  dengan  menjadi  aplikasi  yang  memberikan  fasilitas  pada masyarakat kota makassar dalam melakukan belanja online dan juga bagi mitra masyarakat Kota Makassar yang akan menjual produknya pada masyarakat.
Keranjang Belanja (kerbel) merupakan perusahaan yang memiliki tujuan yang hampir sama dengan  perusahaan  rintisan  lainnya  yang  sudah  besar  seperti  halnya  Shopee,  Bukalapak, Tokopedia  dan  Lazada  yang  sudah  tidak  asing  lagi  bagi  pengguna  e-commerce  di  Indonesia, namun Keranjang Belanja sendiri secara khusus memberikan kelebihan dan kemudahan dibanding dengan e-commerce lainnya yang sudah dikenal masyarakat yakni kemudahan dalam berbelanja sayur sayuran segar yang ada disekitar wilayah kota Makassar.
Melalui hasil wawancara peneliti dengan pimpinan Keranjang Belanja (kerbel) Edy Junaedi menyebutkan saat ini untuk tenaga kerja atau karyawan yang dipekerjakan oleh Keranjang belanja masih bekerjasama dengan PT. Bosowa Berlian Motor yang menjadi induk lahirnya PT. Kreasi Binar Indonesia sehingga untuk perlindungan tenaga kerja hampir sama dengan perusahaan pada umumnya.
Perlindungan  ekonomi  yang  berkaitan  dengan  upah  bagi  tenaga  kerja  pada  Keranjang Belanja  dinilai  sudah  diatas  dari  upah  minimum  Kota  Makassar,  dimana  walaupun  perusahaan yang masih baru dalam hal e-commerce tetapi untuk dapat bersaing dengan e-commerce lainnya tentu  perusaahn  tersebut  harus  memiliki  tenaga  kerja  yang  kompoten  dan  pengalama  pada perusahaan  rintisan  lainnya,  sehingga  upah  yang  diberikan  kepada  tenaga  kerja  juga  mengikuti upah  yang  diberikan  pada  jenis  usaha  e-commerce  lainnya,  namun  pada  perusahaan  Keranjang Belanja menggunakan jam kerja fleksibel yang dapat dikerjakan dimana saja tanpa ada ketentuan waktu dan tempat yang ditetapkan perusahaan. Hal ini sejalan dengan apa yang tertuang dalam pasal  90  Undang-undang  Nomor  13  tentang  ketenagakerjaan  menyebutkan  bahwa  perusahaan dilarang membayar upah lebih rencah dari upah minimum dan bagi pengusaha yang tidak mampu
membayar  upah  minimum  akan  dilakukan  penangguhan.  Namun  tidak  sejalan  dan  tidak  ada kepastian dalam penentuan upah lembur bagi perusahaan yang ketentuan terkait upah lembur tidak diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan.
Dalam  hal  perlindungan  sosial  dan  perlidungan  teknis  lainnya  tentu  berkaitan  dengan keselamatan  dan  kesehatan  kerja  dimana  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1970 tentang Keselamatan Kerja, dimana dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa kesehatan dan  keselamatan  kerja  (K3)  diperuntukkan  bagi  setiap  pekerja  disegala  tempat  kerja.  Dengan ketentuan  tersebut  berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  setiap  tenaga  kerja  pada  perusahaan Keranjang  Belanja  (Kerbel)  tersebut  diikut  sertakan  dalam  program  jaminan  sosial  yang diwajibkan oleh pemerintah baik itu BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan, selain itu disiapkan  fasilitas-fasilitas  kantor  dalam  melaksanakan  pekerjaan  bagi  tenaga  kerja  perusahaan tersebut,  seperti  halnya  laptop  yang  memadai  dan  biaya  entertaint  dan  transportasi  para  tenaga kerja.
Berdasarkan  hasil  wawancara  salah  satu  tenaga  kerja  dalam  perusahaan  rintisan  yang terpusat di Jakarta dan mempunyai perwakilan di Makassar, tenaga kerja tersebut bernama Muh. Nurkadri  Jamal  menyatakan  bahwa  pada  perusahaan  rintisan  dalam  hal  perlindungan  secara ekonomi yakni pemberian upah sudah cukup layak atau bahkan lebih dari yang diharapkan, namun untuk jam kerja bagi tenaga kerja pada perusahaan rintisan tidak ada batasan dimana kapan saja pipinan  dari  perusahaan  membutuhkan  tenaga  kerja  tersebut,  tenaga  kerja  tersebut  harus  selalu siap setiap saat dan saat dibutuhkan, dan juga tidak mengenal adanya upah lembur.
Hal-hal  lain  seperti  kesehatan  karyawan  mereka  tidak  memerlukan  lagi  biaya  dalam  hal medis  seperti  halnya  konsultasi  dokter,  obat,  biaya  rumah  sakit  dan  biaya  persalinan  baik  dari tenaga  kerjanya  maupun  bagi  keluarga  tenaga  kerja  sepenuhnya  menjadi  tanggungjawab perusahaan  selama  tenaga  kerja  tersebut  masih  terikat  dalam  kontrak  perusahaan.  Perusahaan startup  sendiri  dalam  hal  perjanjian  pekerjaan  dengan  tenaga  kerja  dengan  menggunakan Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  (PKWT)  dimana  pihak  perusahaan  memberikan  waktu  kerja kepada  tenaga  kerja  dan  apabila  tenaga  kerja  tersebut  tidak  sesuai  ekspektasi  atau  tidak  dapat mengejar target yang diharapkan akan sangat besar kemungkinan dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh pihak perusahaan.

## IV. KESIMPULAN
Dalam hal pengaturan perusahaan rintisan secara khusus di  Indonesia belum diatur secara detail semua ketentuan perundang-undangan yang berkaitan tenaga kerja dan perlindungan hukum tenaga  kerja  dalam  perusahaan  diatur  secara  umum  pada  Undang-undang  Ketenagakerjaan dan/atau  Undang-Undang  Cipta  Kerja  ataupun  penambahan  peraturan  dibawahnya,  dan  tidak dibedakan antara perusahaan rintisan ataupun perusahaan pada umumnya, padahal pola pekerjaan dan  sistem  kerja  yang  beda  diantara  keduanya.  Perlu  adanya  perubahan  atau  amandemen disesuaikan  dengan  kondisi  dan  kemajuan  teknologi  dan  dapat  dibedakan  tenaga  kerja  pada perusahaan rintisan dengan perusahaan pada umumnya. Agar perusahaan dapat memberlakukan dan  pekerja  pada  perusahaan  rintisan  ini  mendapatkan  perlindungan  hukum  yang  pasti,  aturan- aturan  perihal  tersebut  dapat  mengacu  pada  negara-negara  yang  telah  berkembang  dalam  hal perusahaan  rintisan,  seperti  halnya  aturan  yang  mencakup  terkait  ketentuan  klausul-klausul satandar yang wajib ada pada perjanjian kerja ataupun peraturan perusahaan, ketentuan jam kerja yang  fleksibel  dan  jam  kerja  lembur  pada  perusahaan,  fasilitas  yang  diberikan  oleh  perusahaan kepada  tenaga  kerja,  ketentuan  terkait  keselamatan  dan  Kesehatan  bagi  tenaga  kerja,  serta ketentuan  lainnya  terkait  perusahaan  rintisan  yang  diatur  sesuai  dengan  kondisi  pekerja  dalam menerima hak-haknya tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Charda,  Ujang.  “KARAKTERISTIK  UNDANG-UNDANG  KETENAGAKERJAAN  DALAM PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  TENAGA  KERJA.” Jurnal  Wawasan Yuridika 32, no. 1 (26 Mei 2016): 1–21. https://doi.org/10.25072/jwy.v32i1.86.
Julianti, Lis. “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Outsourcing Di Indonesia.” Jurnal Advokasi 5, no. 1 (2015): 29388.
Kahfi,  Ashabul.  “PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  TENAGA  KERJA.” Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 3, no. 2 (1 Desember 2016): 59–72. https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v3i2.2665.
Kaimudin,  Arfan.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tenaga  Kerja  Anak  Dalam  Perundang- Undang Di Indonesia | Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang,” 27 Juni 2019. https://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/article/view/1740.
Khair, Otti Ilham. “Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia.” Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum 3, no. 2 (27 September 2021): 45–63. https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i2.442.
Melati,  Sari  Anggar  Kusuma,  dan  Arief  Wibowo.  “SEGMENTASI  PELANGGAN MENGGUNAKAN  METODE  K-MEANS  CLUSTERING  BERDASARKAN  MODEL QRF PADA PERUSAHAAN RINTISAN PENYEDIA TENAGA KERJA.” Jurnal Ilmiah
Ilmu  Komputer  Fakultas  Ilmu  Komputer  Universitas  Al  Asyariah  Mandar 6,  no.  2  (1 September 2020): 15–19. https://doi.org/10.35329/jiik.v6i2.138. Nurcahyo,  Ngabidin.  “Perlindungan  hukum  tenaga  kerja  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan  di  Indonesia.” Jurnal  Cakrawala  Hukum 12,  no.  1  (1  April  2021):  69–78. https://doi.org/10.26905/idjch.v12i1.5781.
Nursalim, Chairunnisa Ramadhani Putri, dan Leli Joko Suryono. “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Pada Perjanjian Kerja Outsourcing.” Media of Law and Sharia 2, no. 1 (31 Desember 2020): 46–62. https://doi.org/10.18196/mls.v2i1.11478.
Perwira, Daniel, Alex Arifianto, Asep Suryahadi, dan Sudarno Sumarto. “Perlindungan Tenaga Kerja  melalui  Sistem  Jaminan  Sosial:  Pengalaman  Indonesia,”  Juni  2003. https://www.neliti.com/publications/51146/.
Purnama,  Nandang.  “PERLINDUNGAN  HUKUM  TENAGA  KERJA  DAN  PENGUSAHA DALAM  PELAKSANAAN  PERJANJIAN  KERJA  PASAL  59  BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA.” Pakuan Justice  Journal  of  Law  (PAJOUL) 2,  no.  1  (31  Mei  2021):  74–86. https://doi.org/10.33751/pajoul.v2i1.3410.
Rohendra  Fathammubina,  S.  H.  “PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  PEMUTUSAN HUBUNGAN  KERJA  SEPIHAK  BAGI  PEKERJA.” Jurnal  Ilmiah  Hukum  DE’JURE:
Kajian Ilmiah Hukum 3, no. 1 (10 Mei 2018): 108–30.
https://doi.org/10.35706/dejure.v3i1.1889.
Sutrisno,  Sutrisno,  Mekar  Meilisa  Amalia,  Klemens  Mere,  Abu  Bakar,  dan  Deddy  Novie  Citra Arta.  “Dampak  Pemberian  Motivasi  Dan  Insentif  Terhadap  Kinerja  Pegawai  Pada Perusahaan  Rintisan:  Literature  Review.” Management  Studies  and  Entrepreneurship
Journal (MSEJ) 4, no. 2 (8 Maret 2023): 1781–1881.
https://doi.org/10.37385/msej.v4i3.1443.
Wahyudi,  Gede  Dendi  Teguh,  Dewa  Gede  Sudika  Mangku,  dan  Ni  Putu  Rai  Yuliartini. “PERLINDUNGAN  HUKUM  TENAGA  KERJA  INDONESIA  DITINJAU  DARI PERSPEKTIF  HUKUM  INTERNASIONAL  (STUDI  KASUS  PENGANIAYAAN ADELINA  TKW  ASAL  NTT  DI  MALAYSIA).” Jurnal  Komunitas  Yustisia 2,  no.  1 (2019): 55–65. https://doi.org/10.23887/jatayu.v2i1.28772.
Yolanda, Nina. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA.” Fakultas Hukum Universitas Palembang 18, no. 2 (2020).
Yusuf,  Yoga  Maulana,  Dimas  Aji  Prastyo,  Levina  Khaerunnisa,  dan  Santoso  Tri  Raharjo. “IMPLEMENTASI  PROGRAM  CORPORATE  SOCIAL  RESPONSIBILITY  OLEH PERUSAHAAN  UNICORN  DI  INDONESIA.” Prosiding  Penelitian  dan  Pengabdian kepada Masyarakat 6, no. 3 (11 Februari 2020): 252–58.
https://doi.org/10.24198/jppm.v6i3.26214.