## Politik Identitas dan dan penguatan Demokrasi Lokal
(Kekuatan Wong kito dalam demokrasi lokal)
Muhammad Sirajudin Fikri, Nico Oktario Adytyas Politik Islam Fakultas Adab dan Humaniora Muhsirajuddinfikri_uin@radenfatah.ac.id , Nadytyas@gmail.com

## Abstract
The  findings  in  the  study  are  that  there  are  several  local  values that are still used and are still a reference for the community in the process,  daily  life  such  as  peddling,  charity,  celebration,  mutual cooperation, ngobeng .  This  value  is  believed  to  still  be  a  tool  /
weapon  to  reduce  all  problems  in  the  community.  Then,  local values  are  still  believed  to  be  a  means  of  unifying  how  the stakeholders,  especially  the  executive  and  the  legislature,  show their  role,  especially  in  issuing  policies,  because  the  policy  or legal umbrella is the most appropriate realization to be issued.
Keywords: local value, Palembang, local

## 1. Pendahuluan
Kebangkitan  populisme  beriring  sejalan  dengan  politik  poteksi kepentingan  dalam  negeri.  Hal  ini  terlihat  pada  beberapa  negera  di  dunia  sebut saja  Amerika  Serikat  dengan  Donald  Trump-nya  yang  fenomenal,  keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa (brexit), menguatnya politik dan kandidat dari sayap kanan  di  Perancis,  kepopuleran  Presiden  Duterte  dengan  kebijakan-kebijakan politik dalam negeri Filipina yang dinilai terlalu proteksionis, dan tak ketinggalan Presiden Joko Widodo dengan aksi blusukan dan pro rakyat kecil sejak beberapa tahun  silam  juga  merupakan  bagian  dari  praktik-praktik  kebangkitan  populisme.
Politik populisme dinilai sebagai jawaban dan solusi mendesak di tengah kondisi politik-ekonomi  dunia  dan  regional  yang  tak  terkontrol  dan  cenderung  krisis. Pemimpin  masing-masing  negara  dipaksa  untuk  lebih  berpihak  kepada  rakyat ketimbang  terperangkap  dengan  konsep  dan  jargon  humanis  yang  berserakan dalam  kancah  internasional  (baca:  pluralisme,  pro  imigran/pencari  suaka, mendukung  penegakan  Hak  Asasi  Manusia,  peduli  buruh,  dan  seterusnya). Presiden  dan  calon  presiden  cenderung  lebih  disukai  ketika  mendahulukan keamanan  dan  keselamatan  rakyat  sipilnya  ketimbang  sibuk  mengurusi  orang asing yang masuk ke negara mereka baik legal maupun illegal.
Kebangkitan  politik  populisme  ini  menarik  dicermati  dalam  kerangka konsolidasi  demokrasi.  Hal  ini  tidak  saja  dapat  dilihat  di  luar  negeri tapi  juga  di dalam  negeri  sendiri,  Indonesia.  Gaya  politik  blusukan  Jokowi  yang  pro  rakyat kecil dapat dikatakan belumnya memberikan hasil maksimal, karena masih ada di
beberapa  daerah,  rakyat  yang  etnis,  suku,  dan  agamanya  yang  dinilai  dan dianggap  minoritas  mendapat  perlakukan  yang  diskriminatif.  Politik  populisme pada  satu  sisi  seakan-akan  membangkitkan  semangat  rakyat  yang  selama  ini ditindas  atau  tertindas  oleh  rezim  otoritarian  Orde  Baru.  Sementara  di  sisi  lain, gaya  politik  ini  terjebak  pada  suara-suara  mayoritas  yang  juga  pada  saat bersamaan  terkesan  menyukai  menindas  kelompok  minoritas.  Suara-suara mayoritas,  pada  banyak  kasus,  cenderung  menguntungkan  kelompok  status  quo. Padahal,  konsolidasi  demokrasi  menghendaki  menghilangkan,  paling  tidak menipiskan kuasa absolut dari masing-masing kelompok dengan membagi model kekuasaan (baca trias politica : eksekutif, legislatif, dan yudikatif).
Hal  ini,  pada  beberapa  daerah  juga  terjadi.  Dalam  kajian  politik,  kita begitu akrab dengan politik dinasti yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Politik dinasti berlangsung tidak saja dikarenakan oleh segelintir orang kuat yang ada  dan  berkuasa  di  daerah  tersebut,  melainkan  lemahnya  kontrol  politik  atas kekuasaan  mereka,  dan  belum  maksimalnya  kesadaran  atau  pendidikan  politik pada  masyarakat  di  daerah.  Ketiga  hal  ini  juga  berkaitan  dengan  konteks  sosial- kultural-politik  di  mana  dinasti  politik  tumbuh  dan  menguat.  Kebiasaan  budaya atau  nilai  ( social  values )  yang  dianut  jika  cenderung  permisif  –untuk  tidak mengatakan  belum  melek  politik-  dengan  kuasa  segelintir  orang,  dinasti  politik akan  tetap  eksis  dan  abadi  –tentu  saja  ini  bukanlah  faktor  tunggal  dan  tidak bekerja  secara  monolitik.  Potensi  praktik  dinasti  politik  cenderung  terbuka  lebar di  daerah  mana  saja  di  Indonesia.  Paling  tidak,  beberapa  data  dari  tren kepemimpinan  beberapa  kepala  daerah-  seorang  pemimpin  daerah  diasumsikan mampu menjabat sekurangnya dua periode di daerah yang sama. Jika pada masa dua  periode  berakhir,  sang  aktor  politik  akan  berpindah  ke  daerah  lain  untuk mencalonkan  diri.  Dalam  praktik  yang  tampak,  ini  bisa  saja  bukan  bagian  dari dinasti  politik,  akan  tetapi  fenomena  ini  mengundang  jalan-jalan  yang  terbuka lebar untuk melakukan dinasti politik, dengan cara-cara yang paling mendasar.
2. Nilai lokal, penghambat atau pendukung demokrasi
Nilai-nilai kultural yang masih tetap dipegang secara kuat oleh masyarakat Palembang, dalam hal ini kita sebut sebagai istilah “wong kito” terus diterapkan dengan berbagai cara dan berbagai macam situasi, dalam berbagai kesempatan ada banyak  kegiatan  yang  secara  tidak  langsung  telah  menerapkan  nilai-nilai  lokal dalam  proses  bermasyarakat.  Nilai  kultural  yang  terus  diterapakan  secara  tidak langsung  akan  terus  memperkuat  hubungan  antar  masyarkat  asli  Palembang  dan lebih  jauh  akan  terus  menjaga  kesakralan  nilai-nilai  kultural  masyarakat  asli Palembang.
Nilai-nilai kultural yang sudah dijelaskan di atas menggambarkan bahwa, ternyata  masih  banyak  nilai-nilai  atau  kearifan  lokal  yang  menjadi  pedoman masyarakat  dalam  menjalankan  hidupnya  di  tengah  masyarakat,  nilai-nilai  lokal yang  masih  bisa  “diselamatkan”  di  tengah  maraknya  budaya  luar  yang  lebih menggiurkan  masyarakat  karena  memang  terkesan  lebih  modern,  lebih  kekinian dan  lebih  segalanya,  dan  hal  tersebut  merupakan  efek  dari  keran  informasi  yang
dibuka  sangat  luas,  dan  juga  akan  membentuk  budaya  politik  d  setiap  daerah. Model-model  budaya  politik  lokal  ini  berkembang  sebagai  reaksi  dari  adanya tekanan  sosial,  politik,  dan  ekonomi.  Ia  lahir  dari  adanya  interaksi  antara  pola tingkah  laku  dan  pola  untuk  bertingkah  laku  dalam  masyarakat.  Sementara  itu, sistem  birokrasi  ada  di  tengah-tengah  pola  tingkah  laku  masyarakat  tersebut (Priyatmoko,  1991:252).  Budaya  politik  lokal  tumbuh  dan  berkembang  pada kelompok-kelompok  masyarakat  yang  mewariskan  nilai-nilai  positif  yang  sama, sehingga  harus  dikembangkan  dalam  penyelenggraan  pemerintahan,  khususnya pada  sistem  birokrasi  di  daerah  (Priyatmoko,  1991:254).  Hal  ini  dikarenakan budaya politik lokal tersebut, mempunyai nilai sejarah sebagai bentuk perjuangan untuk membentuk sistem politik, mempunyai cara tersendiri untuk menyelesaikan persoalan-persoalan, dan juga adanya aspek-aspek heroik yang membanggakan.
Budaya politik lokal yang berkembang di Indonesia adalah suatu warisan sosial  yang  terbentuk  melalui  perjalanan  sejarah.  Budaya  politik  lokal  tersebut terbentuk  dari  serangkaian  kepercayaan,  kebiasaan,  dan  struktur  soaial  yang berkaitan  dengan  kehidupan  politik  masyarakat.  Kepercayaan,  kebiasaan,  dan struktur  sosial  itulah  yang  menagaskan  pola  untuk  bertingkah  laku  masyarakat, mana  yang  seharusnya  dan  tidak  seharusnya  untuk  dilakukan.  Batasan-batasan dalam budaya terbut dapat berasal darii agama, adat istiadat ataupun norma-norma yang  berlaku  di  masyarakat.  Budaya  politik  lokal  ini,  dapat  dilihat  pada kecenderungan perilaku yang tampak pada kehidupan politik masyarakat lokal itu sendiri   Perkembangan  budaya  politik  lokal  di  Indonesia  adalah  sebagai  reaksi adanya tekanan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat supralokal. Dalam hal ini, budaya politik lokal dipengaruhi oleh sistem kultural dan kepercayaan atau agama (Sjamsuddin, 1989:36-37). Ia berkembang dalam komunitas-komunitas tradisional yang  mempunyai  nilai-nilai  positif  yang  patut  dikembangkan  dan  tetap dipertahankan dalam penyelenggaraan sistem birokrasi lokal di daerah.
Suatu  sistem  politik  juga  akan  mempengaruhi  kebudayaan  setiap  daerah,
juga  kan  mempengaruhi  bagaimana  pola  birokrasi  yang  diterapkan  dan  juga sistem  demokrasi  juga, Sistem  demokrasi  lokal  adalah cerminan  budaya  politik suatu  daerah,  bahkkan  menjadi  aspek  terpenting  karena  sistem  birokrasi mempengaruhi  seluruh  bidang  kehidupan  politik  masyarakat.  Budaya  demokrasi mempunyai  hubungan  yang  kuat  antara  budaya  politik  lokal   dikarenakan pertama,  birokrasi  adalah  institusi  politik;  kedua,  budaya  demokrasi  mempunyai peranan  penting  dalam  upaya  memahami  elit  politik;  dan  ketiga,  keberhasilan pembangunan  daerah  dipengaruhi  oleh  peranan  sistem  birokrasi  setempat  yang dijalankan
Ada  beberapa  argumen  yang  diutarakan  oleh  para  responden  terkait  bisa atau  tidaknya  tidak  suatu  nilai  lokal  dapat  mengubah  sistem  politik  lokal,  ada beberapa anggapan yang melihat bahwa nilai lokal masih banyak digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, namun dalam konteks masih atau tidak memperngaruh  sistem  politik  lokal  ini,  mereka  meragukan  hal  tersebut,  karena pada umunya saat ini, sistem politik lokal yang digunakan sudah melupakan hal- hal  yang  berbau  ke  lokal  an,  terutama  dalam  tat  kelola  kemudian  penyelesaian masalah  dsb.  Sistem  politik  lokal  justru  berkiblat  pada  sistem  tat  kelola  yang
disanjung-sanjung  oleh  masyarakat  dunia  seperti Good  Governance. Good Governance merupakan pola yang tata kelola yang dikemukakan oleh pihak-pihak seperti  UNDP,  PBB,  Bank  Dunia,  dengan  tujuan  untuk  membuat  tata  kelola  dan pengaturan  pemerintah  itu  lebih  efektif  dan  lebih  berkualitas,  namun  hal  terebut justru  kadang  kala  dapat  menggerus  hal-hal  yang  berbau  trasidisional  di  setiap daerah, karena pada dasarnya setiap daerah pasti memilik cara ke khas an masing masing  dalam  mengelola  daerah  mereka,  dan  hal  tersebut  merupakan  kearifan lokal, yang sbetulnya harus dijaga dan tidak bisa dipaksakan/ diagantikan dengan sistem  yang  berbau  modern  yang  kadang  kala  tidak  bisa  di  implementasikan dengan    mudah  oleh  masyarakat  lokal,  banyak  contoh  di  maasyarakat  Indonesia yang masih berada pada budaya politik parokial, mereka masih sedikit sulit untk menerima  sistem-sistem  yang  dibangun  dan  kadang  kala  mereka  tidak  dapat  se detail  se  profesional  aturan  aturan  dalam  good  governance  tersebut  dalam menjalankan roda pemerintahan daerah.
Banyak rasa kurang percaya kepada elit politik lokal yang masih menjual isu  isu  nilai  lokal  yang  mereka  bawa  guna  mendapatkan  simpati  warga  lokal, terutama  di  beberapa  daerah  yang  masih  kuat  unsur-unsur  kultural  yang  masih kental di tengah masyarakat. Beberapa masyarakat Palembang beranggapan nilai lokal  bisa  sangat  berpengaruh  dalam  suatu  sistem  politik  masyarakat,  terutama bagaimana ketika mereka dimanfaatkan hanya pada saat- saat tertentu dan setelah itu  mereka  akan  dilupakan  seiring  tampu  kekuasaan  yang  telah  dimiliki  oleh kontestan  pemilu.  Kesimpulan  yang  dapat  diambil  adalh  bagaimana  nilai  lokal/ kearifan  lokal  sangat  memungkinkan  bagaimana  perubahan  suatu  sistem  politik lokal  juga,  dan  dampak  yang  lebih  besar  juga  akan  mempengaruhi  sistem birokrasi  yang  ada  dalam  suatu  derah.  Sehingga  tidak  bisa  dipungkiri  dan dihindarkan  ketika  budaya  birokrasi  dan  budaya  politik  setiap  daerah  berbeda tergantung perkembangan budaya politik itu sendiri di setiap daerah.
Nilai-nilai  kultural  yang  dipeercayai  para  masyarakat  lokal,  juga berdampak  pada  pola  pikir  elit  lokal,  beberapa  penelitian  terdahulu  juga mengatakan  ada  beberapa  kejadian  di  beberapa  daerah  yang  melihat  bahwa penguatan  politik  Identitas  di  ranah  lokal  dapat  merubah  suatu  sistem  politik Habodin, Muhtar (2012), memberikan gambaran yang terjadi di beberapa daerah adanya  isu-isu  lokalisme  yang  dapat  menggiyang  kestabilan  pemerintah,  salah satunya  yang digambarkan di Pekanbaru, adanya isu isu putra daerah yang harus memimpin  dalam  suatu  daerah  membuat  beberapa  perubahan  terutama  dalam pemerintahan,  pada  era  orde  baru  pemimpin  daerah  semua  dikuasai  dan ditentukan  oleh  pusat,  ada  pergerakan  yang  dilakukan  oleh  para  elit lokal,  untuk mengusung  calon  gubernur  yang  berasal  dari  putra  daerah,  dan  hal  tersebut berhasil dilakukan, pada akhirnya terpilihlah salah satu putra daerah. Hal tersebut menjelaskan  dan  menggambarkan  bahwa  suatu  isu  lokal  dapat  merubah  peta politik dan dapat merubah sistem politik suatu daerah. Masih banyak contoh lain di berbagai daerah yang dapat menggambarkan bagaimana isu lokal dapat menjadi senjata yang ampuh dalam merubah suatu sistem politik, karena tekanan-tekanan yang berasal dari daerah tidak bisa dikesampingkan kekuatannya.
| Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam, Vol. XVIII No. 2, 2018 |
partai sebagai lembaga publik adalah niscaya.
Tingkat  kesejahteraan  masyarakat  yang  relatif  rendah. Tidak  bisa dipungkiri  bahwa  dalam  arena  pertarungan  seperti  Indonesia  banyak  yang  saling beradu,  berkompetisi  mendapatkan  apa  yang  diinginkan.  Mereka  yang  lapar menjadi  tameng  akan  prinsip  kejayaan  yang  dicoba  ditawarkan.  Kalangan  elit tentu  saja  memanfaatkan  situasu  seperti  ini  dan  juga  turut  dinikmati  oleh masyarakat  kelas  bawah, money  politic dan  korupsi  menjadi  kendala  yang menarik  untuk  disinggungkan  dengan  problematika  masyarakat.  Tingkat partisipasi  masyarakat  dalam  politik  yang  masih  digerakkan  oleh  uang menjadikan arena demokrasi Indonesia sebagai sebuah rimba politik. Siapa yang banyak uang dialah yang berhak menang. Tapi hal itu tidak menjadi jaminan bagi kemajuan suatu bangsa kedepan.
Pengaruh feodalisme dan paternalistik . Di Indonesia feodalisme digunakan untuk  merujuk  pada  perilaku-perilaku  negatif  yang  mirip  dengan  perilaku  para penguasa  yang  lalim,  seperti  'kolot',  'selalu  ingin  dihormati',  atau  'bertahan  pada nilai-nilai lama yang sudah banyak ditinggalkan'. Kuatnya feodalisme di masa lalu membuat orang enggan untuk mengeluarkan pendapat atau pikiran yang mungkin berbeda,  apalagi  bertentangan,  dengan  pikiran  orang  yang  dianggap  lebih  tinggi kedudukannya.  Sebaliknya,  orang  mengabaikan  pendapat  dan  pikiran  orang  lain yang berada dalam posisi yang dinilai lebih rendah dari posisinya sendiri. Masih lekatnya  kultur  paternalistik  dengan  pola  hubungan  patron-klien.  Kepemimpinan karismatis-paternalistik, baik struktural maupun kultural masih menempati grafik puncak  dalam  peringkat  pola-pola  kepemimpinan  di  Indonesia.  Kultur  dan struktur  paternalistik  ini  memposisikan  hubungan  antarmanusia  secara  vertikal. Interaksi  antarmanusia  bergerak  dari  atas  ke  bawah.  Kondisi  ini  kian membenarkan  tesis  George  McTurnan  Kahin  dalam  bukunya  “Nationalism  and Revolution  in  Indonesia ” (1952).  Menurut  Kahin,  hambatan  terbesar  bagi demokrasi di Indonesia adalah tabiat rakyatnya yang terlampau menunggu arahan dari atas. Rakyat lebih banyak menunggu petunjuk dari atas.
Sikap  pesimisi  dan  skeptic  terhadap  demokrasi . Para  penganut  teori konspirasi  cenderung  memandang  bahwa  apapun  di  dunia  sudah  dirancang sedemikian  rupa  dan  masyarakat  dunia  menjadi  korban  atas  skenario  besar tersebut. Demokrasi dianggap menjadi bagian dari scenario besar yang ditawarkan oleh  Negara-negara  barat  terhadap  dunia.  Ada  orang  berpendapat  bahwa masyarakat  Barat  yang  melahirkan  demokrasi  mempunyai  budaya  yang  berbeda dari budaya  Indonesia.  Ini dipakai alasan oleh orang  Indonesia  yang tidak setuju dengan  perkembangan  demokrasi  di Indonesia.  Bahwa  budaya  berpengaruh terhadap  pelaksanaan  demokrasi  adalah  benar.  Akan  tetapi  dalam  setiap  budaya dapat dikembangkan demokrasi. Memang kemudian demokrasi tidak akan presis sama di lingkungan budaya yang berbeda.. Demokrasi di Jepang tidak sepenuhnya sama  dengan  yang  ada  di  Amerika  Serikat  karena  budaya  Jepang  dan  Amerika berbeda.  Jangankan  antara  budaya  Timur  dan  Barat  seperti  itu,  demokrasi  di Perancis  dan  Inggeris  saja  berbeda  padahal  sama–sama  bangsa  Barat.  Namun
dalam  semua  perbedaan  yang ditimbulkan  oleh  perbedaan  budaya  tetap inti demokrasi selalu ada, yaitu bahwa yang berdaulat di negara itu adalah rakyat.

## 3. Nilai Kultural dan Politik Praktis
Politik  praktis  dapat  diidentikan  dengan  adanya  pemilihan  kepala  daerah secara  langsung,  pemilihan  daerah  secara  langsung  dapat  menimbulkan  banyak efek, namun hal tersebut untuk saat ini merupakan jalan terbaik untuk representasi masyrakat,  karena  konsep  demokrasi  yang  ditearpkan  dengan  cara one  man  one vote. Sebelumnya,  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  dipilih  oleh  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD).  Dasar  hukum  penyelenggaraan  pilkada adalah  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah. Dalam  undang-undang  ini,  pilkada  (pemilihan  kepala  daerah  dan  wakil  kepala daerah)  belum  dimasukkan  dalam  rezim  pemilihan  umum  (pemilu).  Pilkada pertama  kali  diselenggarakan  pada  bulan  Juni  2005.  Pemilu  diselenggarakan untuk  memilih  wakilwakil  rakyat  di  parlemen  maupun  pemimpin  eksekutif  di tingkat nasional dan lokal. seperti presiden dan gubernur.
Politik praktis yang dilakukan oleh setiap politisi memberikan kesan yang beragam kepada masyarakat, banyak janji janji yang diberikan oleh politisi gune mendapatkan simpati masyarkat dan mendapatkan apresiasi di tengah masyarakat. Pelestarian  aset-aset  lokal  kemudian  mengembangkan  masyarakat  lokal merupakan  isu  rutin  yang  dibawa  oleh  para  politisi  untuk  menarik  masyarakat untuk memilih mereka, dan hal tersebut merupakan hal  yang sah  saja dilakukan, karena  komunikasi  politik  diwujudkan  dalam  program-program  yang  terus diperkenalkan  di  tengah  masyarakat,  program  tersebut  akan  terjual  secara  laris bila  disandingkan  atau  dibenturkan  pada  daerah-daerah  yang  masih  kental menggunakan  nilai-nilai  kultural  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Penyelenggaraan pemilu  harus  sama-sama  diawasi  oleh  semua  pihak,  dengan  harapan  dapat terselenggaranya  pemil  yang  tanpa  cacat.    Beberapa  Indikator  pemilu  dapat dikatakan berkualitas adalah Penyelenggaraan Pemilu harus memperhatikan HAK ASASI MANUSIA yaitu pemenuhan hak politik seseorang, baik hak untuk dipilih maupun  hak  untuk  memilih.  Pemilu  harus  diselenggarakan  secara  langsung, umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil.  Selain  itu,  Pemilu  juga  harus diselenggarakan  dengan  taat  pada  asas  kepastian  hukum,  tertib  penyelenggara Pemilu,  kepentingan  umum,  keterbukaan,  proporsionalitas,  profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.
Pertimbangan  masyarakat  dalam  memilih  calon  pemimpinya  dengan pertimbangan  bahwa  orang  tersebut  memiliki  perhatian  yang  jelas  kepada konstituennya  terutama  tentang  perhatian  mereka  terhadap  pemberdayaan  orang lokal  dan  nilai  lokal  menjadi  salah  satu  acuana  mereka  dalam  memilih,  dan  hal tersbut  merupakan  suatu  hal  yang  wajar  bagi  setiap  orang  dalam  memilih  siapa yang  menjadi  wakil  mereka  di  pemerintahan,  beberapa  responden  juga mempercayai  bahwa  masih  banyak  alasan  konstituen  memilih  ekskutif  maupun legislatif.  Mereka  beranggapan  ada  faktor-faktor  lain  yang  juga  dominan  dalam mempngaruhi seseroang dalam memilih salah satunya adalah peran media dalam membentuk  pola  pikir  masyarakat,  selain  itu  masyarakat  juga  berpikiran  bahwa
karakteristik orang yang akan mereka pilih lebih kepada alasan sosiologis dimana mereka  akan  memilih  orang-orang  yang  berasal  dari  daerah  tersebut  tanpa memikirkan program-program apa yang merek gunakan.
Berbagai macam pertimbangan seseorang dalam memilih pilihannya tidak dapat disalahkan ataupun diberikan label salah atau benar, tetapi bila kita konteks kan  dalam  pembahasan  ini  bagaimana  nilai  kultural  menjadi  pertimbangan  atu tidak seseorang dalam memilih seseorang,beberapa responden mengatakan bahwa ada  kalanya  orang  terpengaruh  untuk  memilih  seseorang  apabila  orang-orang tersebut  melakukan  kegiatan-kegiatan  yang  berbau  kedaerahan  dan  berbau kultural, karen masyarakat daerah masih beranggapan bahwa, ketika seseorang tau dan  menghayati  suatu  kebudayaan  daerah  tersebut,  maka  secara  tidak  langsung mereka  juga  pasti  akan  peduli  terhadap  masyarakat  lokal  juga.  karena  adanya kesamaan  tujuan,  etnis,  bahasa  suku  maupun  budaya  mereka  juga  percaya  akan keniscayaan  bahwa  Bhinneka  Tunggal  Ika  merupkan  hal  yang  wajar,  dan  harus tetap bersatu dalam perbedaan.
Tahun-tahun  politik  seperti  sekarang  ini  menjadi  momentum  bagi  orang- orang  yang  ingin  menaikkan  popularitas  mereka  di  tengah  masyarakat  dengan, berbagai  macam  cara,  orang-orang  mendadak  menjadi  orang  yang  paling  peduli tentang  kedaerahan,  orang  orang  mendadak  menjadi  orang  yang  paling  mengerti akan  kebudayaan  yang  dipercayai  oleh  masyarakat,  kebudayaan  dianggap  sebagi urusan  seremonial  saja  yang  akan  diingat  ketika  ada  hajat  hajat  tertentu  tanpa ddilihat  bagaimana  mempertahankan  kebudayaan  itu,  identitas  identitas kebudayaan  hanya  keluar  ketika  orang  butuh  diperkenalkan  dengan  identitas konstituenhya. Banyak sekali orang yang tiba tiba menggunakan songket, banyak orang berfoto menggunakan tunjang (aksesoris kepala orang Palembang), mereka berbondong-bondong  ingin  menampilkan  identitas-identitas  yang  sebenarnya setelah itu akan mereka lupakan.
Pola  komunikasi  yang  dibangun  oleh  para  politisi  diharapakan  tidak meninggung  atau  menerobos  batasan  batasan  nilai-nilai  yang  dipercayai  oleh masyarakat  umum  di  tingkat  lokal,  karena  selama  ini  masyarakat  Palembeng menilai  banyak  oraang  yang  menggebu  gebu  ingin  memperjuangkan  nilai-nilai masyarakat  palembang,  namun  ketika  kampanye-ketika  memperkenalkan  diri  di masyarakat tidak mencerminkan hal tersbut, sehingga nilai-nilai yang digaungkan akan begitu saja hilang di tengah masyarakat.  Karena pada saat ini banyak poltisi mengadopsi  cara-cara  kampanye  politik  yang  di  adatasi  dari  luar  negeri, sedangkan  hal  tersebut  justru  menjadi  kontradiksi  di  masyarakat  terutama masyaraka yang masih awam dengan budaya-budaya politik terbaru. Hal tersebut memang  lumrah  saja  di  tengah  era  modernitas  di  semua  aspek  kehidupan masyarakat, namun para politisi seharusnya dapat lebih lihai untuk melihat mana yang bisa diiterapkan dengan penuh, dan mana yang hanya bisa diterapkan sesuai dengan masyarakat yang menjadi target suara dari para politisi tersebut. tidak bisa dipungkiri  bahwa  keberhasilan  dari  seseorang  politisi  dalam  mengkampanyekan programnya  dan  mentransformasikan  pikiran  dan  program-programnya  tidak terlepas dari berhasilnya para politisi untuk berkomunikasi di tengah masyarakat, dapat  diasumsikan  bahwa  nilai-nilai  yang  dibawa  oleh  politisi  tersebut  dapat diterima dan mungkin selaras dengan nilai-nilai yang dipercaya oleh masyarakat.
Schumpeter  menggariskan  bahwa  metode  demokratis  adalah  prosedur kelembagaan  untuk  mencapai  keputusan  politik  dimana  individu  memperoleh kekuasaan  untuk  membuat  keputusan  politik  melalui  kompetisi  merebut  suara rakyat  dalam  pemilu.  Perjalanan  sederetan  pemilukada  yang  telah  digelar  di sejumlah  daerah  di  Indonesia  ternyata  tidak  selalu  berjalan  dengan  baik,  bahkan konflik kerap mewarnai dalam proses pelaksanaannya. Pemilukada bagi sebagian pihak  dipandang  sebagai  sebuah  mekanisme  yang  amat  mahal  dalam  mencari pemimpin  dilembaga  eksekutif  pada  level  lokal,  hal  ini  diasumsikan  dengan tingginya dana keuangan yang harus dialokasikan pada ajang momen pemilu bagi para  kontestan,  tingginya  dana  keuangan  ini  ditengarai  sebagai  kekuatan  untuk dapat menciptakan partisipasi politik warga dalam pemilukada. Terhadap asumsi ini,  benar  jika  demokratisasi  membutuhkan  partisipasi  politik  warga,  akan  tetapi demokrasi  tidak  menyaraknan  penggunaan  kekuatan  uang  dalam  menciptakan partisipasi  tersebut  melainkan  demokrasi  mengajarkan  untuk  menciptakan partisipasi  secara  sadar  tentang  hak  dan  kewajiban  warga  negara  salah  satunya yakni memilih pemimpin.
Jika saja partai politik berikut “mesin-mesin” yang ada pada partai tersebut berkerja  tidak  hanya  menjelang  pemilukada  maka  tentu  tidak  akan  mengalami kesulitan  dalam  melakukan  pendekatan  kepada  warga  (pemilih),  jikapun  hal-hal yang  menyulitkan  masih  saja  dapat  dijumpai  dalam  menciptakan  partisipasi politik warga secara “sadar” maka hal yang tidak kalah penting adalah melakukan evaluasi terhadap kinerja partai dalam struktur formal pemerintahan, apakah telah terealisasi  visi  misi  ataupun  janji-janji  di  masa  kampanye  pemilukada sebelumnya,  jikapun  telah  terealisasi  maka  pertanyaan  selanjutnya  adalah seberapah  besar  terealisasi  bagi  kepentingan  warga  secara  luas.  Kondisikondisi evaluatif  seperti  inilah  yang  kerap  dikesampingkan  partai  politik  beserta  calon terpilihnya  dalam  memimpin  pemerintahan,  sehingga  kedepan  partai  politik maupun  kontestan  manapun  akan  mengalami  kesulitan  dalam  melakukan pendekatan kepada warga terlebih untuk menciptakan partisipasi politik warga di pemilukada.  Terhadap  kondisi  ini,  para  kontestan  beserta  partai  politik mensiasatinya dengan memberikan tawaran-tawaran menarik berupa uang, barang ataupun  jabatan  kepada  warga  agar  targetnya  semula  meningkatkan  partisipasi politik warga berubah derastis menjadi keberpihakan warga.(Sinaga:2012)
Dalam  sub  bab  ini  menenkankan  bahwa,  akan  selalu  beriringan  yang antara  politik  praktis  dalam  hal  ini  pemilu  legislatif,  pemilu  Presiden,  pemilihan Bupati  dan  Gubernurr  dsb.  Karena  dalam  sub  bab  ini  akan  membahas  tentang bagaimana  penelusuran  kearifan  lokal  dalam  hubungnnya  dengn  pemilu  dan demokrasi,  karena  diakui  atau  tidak  politik  praktis  ditingkat  nasional  akan membawa  dampak  juga  kepada  dinamika  yang  ada  di  daerah,  dan  hal  tersebut juga harus disikapi dengan benar dan baik, sehingga apapun yang terjadi di ranah politik  nasional  juga akan  berdampak  pada  ranah  lokal.  Dinamika  politik  praktis juga  tidak  bisa  dikesampingkan  akan  dampak  yang  lebih  besar  lagi  terutama apalagi  dilihat  dari  sisi  bagaimana  perkembangn  teknologi  yang  semakin  pesat, pendidikan  masyarakat  kota  Palembang  yang  semakin  tinggi  juga  akan menciptakan dampak negatif maupun positif, dampak positifnya adalah membuat kedewasaan  pendidikan  politik  masayarakat  Palembang  juga  semakin  dewasa,
sehingga  perbedaan  dalam  suatu  pilihan politik,  atas  adasar  apa  mereka  memilih wakil  mereka  di  pemerintahan  bukan  menjadi  pemisah  antar  satu  kelompok  dan lainnya, dan pada akhirnya pemilu dapat dimaknai sebagai pesta demokrasi yang sesungguhny  dan  dapat  memberikan  perubahan  kepada  masyrakat  lokal  dan memberikan  dampak  positif  kepada  masyarakat.  Dan  itu  merupakan  esensi sesungguhnya dari pelaksanaan pesta demokrasi yang ada di semua negara..

## 4. Nilai kultural dan konsolidasi penguatan Demokrasi Lokal
Nilai  kultural  yang  telah  dibahas  secara  komprehensif  diatas menggambarkan  bahwa  masyarakat  asli  Palembang  masih  menggunakan  nilai nilai  lokal  dalam  proses  kehidupan  sehari-hari.  Hal  tersebut  menjadi  suatu  sisi yang  harus  dipenuhi  dan  menjadi  kekuatan  baru  dalam  konsolidasi  Demokrasi lokal, budaya politik lokal pada setiap daerah memiliki karakteristik berbeda-beda perbedaan  dari  setiap  budaya  politik  ditentukan  perjalanan  hidup  dari  berbagai dinamika. Dalam suatu masyarakat yang sikap dan orientasi politiknya didominasi oleh  karakteristik  yang  bersifat  kognitif  akan  terbentuk  budaya  politik  yang parokial. Sementara, dalam sebuah masyarakat yang sikap dan orientasi politiknya diwarnai  oleh  karakteristik  yang  bersifat  afektif,  akan  terbentuk  budaya  politik yang  bersifat  subyektif.  Akhirnya,  masyarakat  yang  memiliki  kompetensi  politik yang  tinggi,  di  mana  warga  masyarakat  mampu  memberikan  evaluasi  terhadap proses  politik  yang  sedang  berjalan,  akan  terbentuk  sebuah  budaya  politik  yang bersifat partisipatif. (Almond:1963).
Nilai  lokal  diharapkan  terus  dijaga  terus  dilestarikan  dengan  tujuan akhir  dapat  dirasakan  hingga  turun-temurun,  karena  banyak  manfaat  yang  dapat diambil  dari  nilai  lokal  yang  terus  dijaga  kelestariannya,  beberapa  fungsi  atau manfaat yang dapat kita ambil adalah menurut Prof Nyiman Sirtha (dalam Sartini 2004  112:113) Berfungsi  untuk  konservasi  dan  pelestarian  sumber  daya  alam.
Berfungsi untuk pengembangan sumber daya manusia, misalnya berkaitan dengan upacara  daur  hidup,  konsep kanda  pat  rate . Berfungsi  untuk  pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, misalnya pada upacara saraswati, kepercayaan dan pemujaan pada pura Panji. Berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra dan pantangan Bermakna  sosial  misalnya  upacara  integrasi  komunal/kerabat. Bermakna  sosial,  misalnya  pada  upacara  daur  pertanian. Bermakna  etika  dan moral,  yang  terwujud  dalam  upacara  Ngaben  dan  penyucian  roh  leluhur.
Bermakna  politik,  misalnya  upacara ngangkuk  merana dan  kekuasaan patron client
Konsolidasi  demokrasi  dalam  era  otonomi  daerah  setelah  era  Orde Baru runtuh ditandai oleh beberapa kemajuan signifikan sebagai berikut: Pertama, penyelenggaraan  pemilihan  umum  anggota  DPR,  DPD  serta  DPRD  Provinsi, DPRD  Kabupaten/Kota  pada  tahun  yang  berjalan  secara  demokratis.  Pemerintah daerah mempunyai andil penting dalam dan mendukung proses pemilu demokratis yang  menghasilkan  para  anggota  parlemen  tersebut.  Kedua,  Pemerintah  daerah berperan dalam membangun kondusifitas berjalannya sistem kepartaian di tingkat lokal  sebagai  sendi  proses  pelembagaan  demokrasi.  Ketiga,  DPRD  Provinsi
maupun  DPRD  Kabupaten/Kota  menjadi  mitra  kritis  pemerintah  daerah  dalam pembangunan  daerah.  Dampak  relasi  politik  parlemen  lokal  dengan  pemerintah daerah  jelas  meningkatkan  akuntabilitas  politik  pemerintahan  daerah.  Keempat, pemilukada  sebagai  wujud  pelaksanaan  demokrasi  di  tingkat  lokal  secara  umum telah  menghasilkan  kepemimpinan  efektif  di  daerah.  Legitimasi  kepemimpinan lokal, lebih kuat, dalam kerangka good local  gonernance. Kelima, dalam konteks perkembangan demokrasi elektoral di tingkat lokal,nampak nyata pencerdasan dan pemberdayaan  masyarakat  secara  politik.  Pemberdayaan  politik  rakyat  (popular empowerment) sebagai esensi demokrasi tumbuh secara dinamis di tingkat lokal .
Tantangan  terberat  dalam kurun  waktu  20  tahun mendatang  dalam pembangunan politik adalah  menjaga  proses  konsolidasi  demokrasi  secara berkelanjutan.  Dalam  menjaga  momentumdemokrasi  tersebut,  tantangan  yang akan  dihadapi  adalah  melaksanakan  reformasi  struktur  politik,menyempurnakan proses  politik  dan  mengembangkan  budaya  politik  yang  lebih  demokratis agardemokrasi  dapat  berjalan  bersamaan  dan  berkelanjutan  sehingga  sasaran tercapainya  demokrasiyang  bersifat  prosedural  dan  substansial  dapat  tercapai. Tantang lain yang dihadapi untuk menjagakonsolidasi demokrasi adalah perlunya menyepakati pentingnya konstitusi yang lebih demokratis.Proses perubahan yang sudah berlangsung selama 4 kali masih menyisahkan berbagai persoalanketidaksempurnaan  dalam  hal  filosofi  maupun  substansi  konstitusional, terutama  dalam  kaitannyadengan  pelembagaan  dan  penerapan  nilai-nilai demokrasi secara luas
Konsolidasi  demokrasi  memerlukan  dukungan  seluruh  masyarakat Indonesia  yang  bersatu  padu  dalam  wadah  NKRI.  Tantangan  utamanya  adalah meneguhkan  kembali  makna  penting  persatuan  nasional  dengan  memperhatikan berbagai  keaneragaman  latar  belakang  dan  kondisi.  Hal  itu  meliputi  aspek desentralisasi,  keadilan,  sosial,  serta  sensitif  politik  yang  belum  tuntas penyelesaiannya,  seperti  masalah  federalisme,  masalah  pemberlakuan  syariat islam,  dan  masalah  hubungan  negara  dan  agama.  Tantangan  lain  dalam melaksanakan  konsolidasi  demokrasi  adalah  melaksanakan  rekonsiliasi  secara nasional  untuk  menyelesaikan  dan  menuntaskan  persoalan-persoalan  yang  masih mengganjal  pada  masa  yang  lalu,  seperti  pelanggaran  HAM  berat  dan  tindakan- tindakan kejahatan politik yang dilakukan atas nama negara. Terkait dengan telah dirumuskannya format hubungan pusat dan daerah yang baru, tantangan ke depan adalah menciptakan hubungan pusat dengan daerah yang baru, tantangan ke depan adalah  menciptakan  hubungan  kerja  pusat  dengan  daerah  yang  benar-benar mampu  memadukan  kepentingan  dalam  upaya  memperkuat  ikatan  NKRI  dan tetap  menjaga  berkembangannya  iklim  demokrasi  hingga  ke  tingkat  lokal  atau dinamika di berbagai daerah.
Tantangan  lain  untuk  menjaga  konsolidasi  demokrasi  adalah  perlunya mereformasi  birokrasi  sipil  dan  TNI-Polri.  Konsolidasi  demokrasi  memerlukan pelaksanaan  kebijakan  yang  reformis  di  dalam  pemerintahan  dan  memerlukan dukungan  birokrasi  yang  memenuhi  syarat  profesionalisme,  kredibilitas  dan kapasitas,  serta  efisiensi  dan  efektivitas.  Di  samping  itu,  salah  satu  tantangan terbesar  adalah  masih  belum  kuatnya  masyarakat  sipil,  baik  dari  segi  ekonomi
maupun  pendidikan.  Oleh  karena  itu,  dalam  kurun  waktu  dua  puluh  tahun  ke depan,  pendidikan  politik  akan  menjadi  alat  transformasi  sosial  menuju demokrasi.  Masyarakat  sipil  yang  kuat  sangat  tergantung  kepada  kapasitas masyarakat  dalam  merespon  dan  memahami  dinamika  pasar  global  dan  pasar dalam negeri serta saling berinteraksi antara negara,  masyarakat sipil, dan pasar dalam  mewujudkan  negara  yang  demokratis.  Tantangan  lain  untuk  menjaga proses konsolidasi demokrasi adalah mendorong terbangunnya partai politik yang mandiri  dan  memiliki  kapasitas  untuk  melaksanakan  pendidikan  politik  rakyat, mengagresasi dan menyalurkan aspirasi politik rakyat, serta menyeleksi pimpinan politik yang akan mengelola penyelenggaraan negara secara profesional.

## 5. Nilai Lokal dalam perwujudan persatuan dan Kesatuan
Dengan  keyakinan  bahwa  perubahan  mendasar  hanya  akan  terjadi  kalau dimulai dari “desa/kampung” maka posisi dan peran masyarakat adat – penduduk pedesaan  lainnya  menjadi  sangat  penting,  antara  lain  dengan  terus-menerus membangun  otonomi  asli  yang  berakar  pada  budaya  politik  lokal  dan  kearifan adat.  Menerapkan  demokrasi  partisipatif  dalam  pengambilan  keputusan  bersama di  tingkat  komunitas.  Menumbuh-suburkan  keberanian  politik  pemimpin- pemimpin  lokal  “merebut”  hak  politik  komunitas  adatnya  untuk  membangun kesepakatan-kesepakatan  bersama  di  kalangan  Masyarakat  Adat  yang  terkait dengan  “posisi  Masyarakat  Adat  terhadap  negara,  modal  dan  nilai-nilai  baru”. Dari  kepemimpinan  politik  tingkat  komunitas  inilah  Masyarakat  Adat  kemudian memperkuat  dirinya  memimpin  perubahan  pada  tingkat  yang  lebih  luas  tingkat kabupaten, baru kemudian memasuki arena advokasi di tingkat provinsi, nasional dan internasinal.
Persatuan  dan  kesatuan  akan  mudah  tercapai  bila  masyarakat  sudah  pada taraf  yang  sejahtera,  kemakmuran  akan  membuat  mayrakat  lebih  tenang  dalam menjalankan  semua  kehidupannya.  Jalan  yang  paling  tepat  adalah  membuat masyarakat  berdaulat,  berdaulat  dalam  berbagai  hal,  termasuk  berdaulat  dalam mengekspresikan  pola  pikirnya.  Kedaulatan  maksudnya  memberikan  kebebasan namun tetap berada dalam kaidah-kaidah  yang telah diatur oleh Undang-undang, karena  selama  ini  pengalaman  yang  diambil  ketika  masyarakat  dikebiri kebebasannya, masyarakat di pasung dalam melakukan berbagai hal, efeknya akan berlanjut  panjang  dan  akan  menyimpan  bara  dalam  sekam,  yang  lama  kelamaan akan  memberikan  dampak  yang  sangat  besar  dan  tidak  dapat  diprediksi  kapan akan  meledak.  Era  orde  baru  merupakan  contoh  yang  paling  mudah  untuk dikemukakan, rezim otoriter memegang kendali dari struktur paling tinggi hingga paling  rendah,  cengkraman  otoritas  yang  dilakukan  akhirnya  membuat  ingin bergerak tetapi tidak bisa.
Sistem  otoriter  yang  diterapkan  sangat  membebani  masyarakat  yang  ada didaerah  terutam  adanya  aturan-aturan  penyeragaman  kebijakan.  Penyeragaman kebijakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  merupakan  realisasi  dari  sistem sentralistik yang diterapkan, tidak ada keraifan lokal tata kelola pemerintah yang dipertahankan  semua  harus  berada  dalam  satu  komando  pusat,  dan  terkenal namanya  istilah  “Jawanisasi”  dimana  semua  orang  di  seluruh  Indonesia  dipaksa
untuk  menggunakan  berbagai  atribut  Jawa,  dan  hal  tersebut  mereduksi  semua keanekaragaman  yang  ada  di  Indonesia,  dan  hal  tersebut  merupakan  salah  satu sifat menafikkan multikulturalisme di masyarakat.
Gelombang  demokrasi  dalam  bentuk  tuntutan  reformasi  di  negara-negara tidak demokrasi, termasuk Indonesia pada era Orde Baru, menjadi ancaman bagi eksistensi  ideologi  nasional  seperti  Pancasila.  Namun  demikian,  globalisasi  juga melahirkan paradoksnya sendiri: di satu sisi globalisasi demokrasi mengakibatkan kebangkrutan  banyak  paham  ideologi,  di  sisi  yang  lain  juga  mendorong bangkitnya nasionalisme lokal, bahkan dalam bentuknya yang paling dangkal dan sempit  semacam ethnonationalism ,  atau  bahkan tribalism .  Gejala  ini  yang  terus mengancam integrasi negara-negara majemuk dari sudut etnis, sosiokultural, dan agama  seperti  Indonesia.  Gelombang  demokratisasi  yang  melanda  Indonesia bersamaan  dengan  krisis  moneter,  ekonomi,  dan  politik   membuat  Pancasila seolah kehilangan relevansinya.
Sementara  itu  proses  desentralisasi  dan  otonomisasi  daerah  yang  sedikit banyak  mendorong  penguatan  sentimen  kedaerahan.  Apabila  tidak  diantisipasi, bukan  tidak  mungkin  menumbuhkan  sentimen local-nationalism yang  dapat tumpang tindih dengan ethnonationalism . Dalam proses ini, Pancasila baik sengaja maupun  akibat  langsung  dari  proses  desentralisasi  akan  makin  kehilangan  posisi sentralnya ( Azyumardi Azra,  2008 ).
Kristalisasi  nilai  Pancasila  sangat  bisa  diimplementasikan  dalam kehidupan  masyarakat  sehari-hari,  karena  pada  dasarnya  nilai-nilai  Pancasila merupakan intisari dari nilai-nilai yang dipercayai di tengah masyarakat Indonesia yang  berbudaya  ini,  Pancasila  merupakan  pandangan  hidup  yang  berakar  dalam kepribadian bangsa, maka ia diterima sebagai dasar negara yang mengatur hidup ketatanegeraan. pancasila berperan sebagai pengatur sikap dan tingkah laku orang Indonesia  masing-masing  dalam  hubungannya  dengan  Tuhan  Yang  Maha  Esa (Sila-I),  dengan  sesama  manusia  (sila  II)  dengan  tanah  air  dan  nusa  bangsa Indonesia (Sila-III) dengan kekuasaan dan pemerintahan negara (kerakyatan) dan dengan negara sebagai kesatuan dalam rangka realisasi kesejahteraan (sila-V). Hal ini tampak dalam sejarah bahwa meskipun dituangkan dalam rumusan yang agak berbeda,  namun  dalam  3  buah  Undang-Undang  Dasar  yaitu  dalam  pembukaan UUD’45,  dalam  mukadimah  konstitusi  RIS  dan  dalam  mukadimah  UUDS  RI (1950). Pancasila tetap tercantum di dalamnya. Pancasila yang selalu dikukuhkan dalam kehidupan konstitusional itu dan menjadi pegangan bersama pada saat-saat terjadi  krisis  nasional  dan  ancaman  terhadap  ekosistem  bangsa  kita,  merupakan bukti sejarah bahwa pancasila memang selalu dikehendaki oleh bangsa Indonesia sebagai  dasar  kehormatan  Indonesia,  yaitu  sebagai  dasar  negara,  hal  ini  karena telah  tertanam  dalam  kalbunya  rakyat  dan  dapat  mempersatukan  seluruh  rakyat Indonesia.
Pancasila  memberikan  corak  yang  khas  kepada  bangsa  Indonesia  dan  tak dapat  dipisahkan  dari  bangsa  Indonesia  serta  merupakan  ciri  khas  yaitu membedakan  bangsa  Indonesia  dari  bangsa  lain.  Terdapat  kemungkinan,  bahwa tiap-tiap  sila  secara  terlepas  dari  yagn  lain,  bersifat  universal  yang  juga  dimiliki bangsa-bangsa  lain  di  dunia  ini,  akan  tetapi  ke-5  sila  yang  merupakan  satu kesatuan yang tidak terpisah pula itulah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia.
Kenyataan  sehar-hari  yang  kita  lihat  dalam  masyarakat  bangsa  Indonesia  antara lain :
Bangsa  Indonesia  sejak  dahulu  sebagai  bangsa  yang  religius,  percaya akanadanya zat yang maha kuasa dan mempunyai keyakinan  yang penuh, bahwa segala  sesuatu  yang  ada  dimuka  bumi  ini  akan  ciptaan  Tuhan.  Dalam  sejarah nenek  moyang,  kita  ketahui  bahwa  kepercayaan  kepada  Tuhan  itu  dimulai  dari bentuk dinamisme (serba tenaga), lalu animisme (serba arwah), kemudian menjadi politeisme  (serba  dewa)dan  akhirnya  menjadi  monoteisme  (kepercayaan  akan adanya Tuhan Yang Maha Esa) sisanya dalam bentuk peninggalan tempat-tempat pemujaan dan peribadatan upacara-upacara ritual keagamaan.

## 6. Kesimpulan
Nilai-nilai  lokal  dapat  menajadi  acuan  dan  harapan  dalam  mengkonsolidasikan demokrasi  di  tingkat  lokal,  hal  tersebut  terbukti  dari  apa  yang  sudah  dibahas  di atas,  dimana  banyak  bukti  yang  mengatakan  bahwa  nilai-nilai  lokal  wong  kito dapat  mengkonsolidasikan  demokrasi  di  tingkat  lokal,  mereka  masih  setia menggunakan  nilai-nilai  lokal  dalam  kehidupan  sehari-hari  dengan  acuan-acuan yang  telah  terlihat,  nilai  lokal  dapat  menjadi  penengah  dan  dapat  menjadi  pagar dari  masyarakat  guna  menghambat  hal-hal  buruk  atau  hal-hal  yang  sekiranya dapat  memberikan  efek  buruk  kepada  masyarakat  Palembang,  mereka  menjadi pembaatas  dan  menjadi  acuan  ketika  mereka  mengalami  permasalahan- permasalahan  yang  kapan  saja  dapat  menghampiri  kehidupan  mereka.  Dari  sini dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai lokal masih bisa menjadi rujukan awal dan menjadi  harapan di kemudian hari apabila ada masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan  dengan  cara  formal.  Nilai  lokal  yang  masih  sangat  bisa  menjadi acuan  dalam  proses  konsolidasi  demokrasi  harus  mendapatkan  dukungan  dari berbagai kalangan mulai dari kepala daerah, DPRD hingga aktor-aktor lain  yang memiliki  kapasitasa  dan  otoritas  untuk  menjaga  dan  mempertahankan  semua  hal tersebut.
Banyak  nilai-nilai  lokal,  yang  masih  dianut  dan  di  implementasikan  oleh masyarakat  Palembang  dalam  kehidpan  sehari  hari  Umpak-umpakan,  sedekah sanjo-sanjo, lelang, berasan dsb. Nilai-nilai tersebut merupakan nilai kultural yang masih  dijaga  dan  terjaga  dalam  kehidupan  masyarakat  Palembang,  nilai-nilai tersebut  merupakan  nilai  yang  bisa  menunjang  lahirnya  berbagai  macam kekuatan-kekuatan  lokal  yang  mengarah  kepada  semakin  kuatnya  politik  lokal, dalam  hal  ini  kuatnya  politik  lokal  ke  arah  yang  lebih  positif,  mereka  bisa mengatur  kekuatan-kekuatan  yang  ada  di  tengah  masyarakat  menjadi  kekuatan yang dapat mengintegrasikan segala perbedaan.
Pertanyaan selanjutnya adalah apakah nilai-nilai lokal dapat mempersatukan  masyarakat,  jawabannya  sangat  bisa  dan  sangat  berpeluang dimanfaatkan,  terutama  di  era  demokrasi  modern  ini.  Hampir  sama  dengan daerah-daerah  lainnya  nilai-nilai  lokal  mulai  mendapatkan  tempatnya  ketika  era Orde  Baru  runtuh,  era  desentralisasi  dianggap  sebagai  ruh  baru  oleh  masyarakat lokal  untuk  lebih  aktif  dan  eksis  dalam  proses  demokratisasi  di  tingkat  lokal. Namun  disini,  perlu  adanya  peran  berbagai  pihak  untuk  merelisasikan  harapan
tersebut,  harus  ada  sinergitas  antar  semua  pihak  untuk  tetap  menjalankan  dan mencapai  cita-cita  yang  diamanatkan  oleh  desentralisasi,  namun  harus  pada koridor  yang  memang  telah  ditentukan  tidak  ada  yang  namanya  desentralisasi yang terlalu jauh, semua harus pada porsinya.
Kebijakan merupakan realisasi paling kongkrit dalam proses  memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk berkembang, para pembuat kebijakan mulai  dari  kepala  pemerintahan  daerah,  hingga  DPRD.  kebijakan  yang  peka kebutuhan masyarakat lokal merupakan hal paling dekat yang bisa dilakukan oleh pemangku kebijakan, ketika kebijakan dapat dikeluarkan diharapkan semua pihak dapat menerima dan dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari , dan hal tersebut  dapat  membuat  rasa  puas  hati  bagi  masyarakat  lokal,  kertika  mereka marasa  dihadirkan  dalam  kontribusi  bernegara,  kettakutan-ketakutan  akan lahirnya konflik di tengah masyarakat lama kelamaan akan memudar.

## Daftar Pustaka
Abdilah, Ubed. (2002). Politik Identitas Etnis: Pergulatan tanda tanpa identitas . Magelang:  Indonesia Tera
Anderson,  Bennedict.  2001. Imagined  Communities:  Komunitas-komunitas Terbayang . Terjemahan Omi Intan Naomi. Yogyakarta: Insist Press. Andriyani,Lusi.  2008. Islam  dan  politik  Identitas  (studi  Politik  Identitas  PKS  di era reformasi) (Thesis) . Universitas Airlangga Barker,  Chris.  2000. Cultural  Studies:  Theory  and  Practice .  London:  Sage Publication Ltd
Buchari,  Sri  Astuti.  2014. Kebangkitan  Etnis  Menuju  Politik  Identitas .  Jakarta: Obor Indonesia
Haboddin,Muhtar. Menguatnya  Politik  Identitas  di  Ranah  Lokal .  Jurnal Pemerintahan Volume 03, Nomor 01 Februari 2012
Haris,  Syamsudin  (1994). Demokrasi  di  Indonesia,  Gagasan  dan  Pengalaman . Jakarta:LP3Es
Haryanto. 2015. Politik Kain Timur  (Instrumen Meraih Kekuasaan) . Yogyakarta: Polgov
Latif, Yudi. 2009. Dalam Politik Identitas, Agama, Etnis. Salatiga: Percik Maarif,  Ahmad  S.  2010. Politik  Identitas  dan  Masa  Depan  Pluralisme  Kita . Jakarta:Paramadina
Patji,  Abdul  Rachman.  2002. Etnisitas  Dalam  Konstruksi  Identitas  Lokal  dan Nasional Studi Riau dan Mataram. Jakarta:LIPI Thung, Julan.2006. Klaim, Kontestasi dan Konflik Identitas . Jakarta :LIPI Press Purwanto.  2015. Politik  Identitas  dan  Resolusi  Konflik  Transformastif .  Jurnal Review politik Volum 05, Nomor 01, Juni 2015
Sukamto,GM.  2010. Politik  Identitas  (  suatu  kajian  awal  dalam  kerangka  dan interaksi “lokalitas” dan “globalisasi”) . Malang : UM press