-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-

## 1702

## ASPEK HUKUM PERKAWINAN SIRI DAN AKIBAT HUKUMNYA

## Addin Daniar Syamdan, Djumadi Purwoatmodjo
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email : addindani@gmail.com

## Abstract
Marriage which requires a husband if he wants more than one wife, must get the approval of his wife or his wives and get permission from the Religious Court. This study uses normative juridical research methods, and the problem is how the legal aspects of the validity of marital marriages? and what are the legal consequences of a Siri marriage on a wife and children resulting from a Siri marriage? From the results of the study that the marriage of Siri is not legal in the eyes of the law. In siri marriage law is legal according to Islamic law as long as it meets the harmony and legal requirements of marriage. As a result of the siri marriage law for the wife, the wife is not considered a legal wife and a wife is not entitled to the livelihood of her husband and the wife is not entitled to burdens in case of divorce. The  results  of  the  conclusions  in  Law  Number  1  of  1974  concerning  Marriage  and  Government Regulation Number 9 of 1975 put marriage registration as a condition (formal) that must be fulfilled in a marriage. A wife is also not entitled to a living from her husband, is not entitled to inheritance if her husband has passed away.

## Keywords: marriage; siri; law

## Abstrak
Perkawinan yang mengharuskan seorang suami apabila ingin beristeri lebih dari satu, harus mendapat persetujuan dari  isterinya atau isteri-isterinya dan mendapat izin dari Pengadilan Agama.Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative, dan permasalahannyabagaimana aspek hukum mengenai  keabsahan  perkawinan  siri?  dan  bagaimana  akibat  hukum  dari  perkawinan  siri  terhadap isteri  dan  anak  hasil  nikah  siri?Dari  hasil  penelitian  bahwa  perkawinan  siri  itu  tidak  sah  dimata hukum. Didalam hukum perkawinan siri adalah sah menurut hukum Islam selama memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan. Akibat hukum perkawinan siri bagi  isteri, isteri tidak dianggap sebagai isteri  sah  dan  seorang  isteri  juga tidak  berhak  atas  nafkah  dari  suaminya  serta  isteri  tersebut tidak berhak atas harta goni-gini jika terjadi perceraian.Hasil kesimpulan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  mendudukkan pencatatan perkawinan sebagai suatu syarat (formil) yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan. Seorang isteri juga tidak berhak atas nafkah dari suaminya, tidak berhak atas warisan jika suaminya telah meninggal dunia.

## Kata Kunci : perkawinan; siri; hukum
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702

## A. Pendahuluan
Perkawinan sudah menjadi merupakan sunnatullah yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan Tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di alam dunia bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi berikutnya.Perkawinan adalah tuntutan naluri  yang  berlaku  pada  semua  makhluk-Nya,  baik  pada  manusia,  hewan  maupun  tumbuh- tumbuhan.(Hadikusuma,  2010)Oleh  karena  manusia  sebagai  makhluk  yang  berakal,  maka  bagi manusia  perkawinan  merupakan  salah  satu  budaya  untuk  berketurunan  guna  kelangsungan  dan memperoleh  ketenangan  hidupnya,  yang  beraturan  dan  mengikuti  perkembangaan  budaya manusia.  Dalam  masyarakat  sederhana,  sempit  dan  bahkan  tertutup,  sedangkan  dalam  bentuk masyarakat modern budaya perkawinannya maju, luas serta terbuka(Hadikusuma, 2010). Keluarga merupakan  satuan  sosial  masyarakat  terkecil  yang  sangat  menentukan  atau  pilar  utama  dalam pembangunan masyarakat. (Prihatin, 2009).
Perkawinan  antar  manusia  berbeda  dengan  binatang  yang  melakukan  perkawinan  dengan bebas sekehendak  hawa  nafsunya. Bagi  binatang  perkawinan semata-mata keperluan birahi dan nafsu syahwatnya, sedangkan bagi perkawinan diatur oleh berbagai etika dan pengaturan lain yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Oleh karena itu manusia harus  mengikuti  tata  cara  perkawinan  berdasarkan  norma  hukum  dan  norma  agama  yang diterapkan di Indonesia.
Perkawinan bertujuan untuk melanjutkan sejarah manusia, karena keturunan yang baik harus dilalui dengan perkawinan yang sah menurut norma yang berlaku. Jika perkawinan tanpa aturan maka sejarah peradaban manusia tentu seperti binatang(Muthiah, 2017). Adapun mengenai norma yang  berlaku  untuk  perkawinan  adalah  berdasarkan  norma  agama  yang  diatur  di  dalam  KHI (Kompilasi  Hukum  Islam),  sedangkan  norma  hukum  beracuan  pada  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya umat Islam, pernikahan yang dilakukan oleh anggota masyarakat yang tidak dicatat oleh Kantor Urusan  Agama  (KUA).  Akad  nikah  dilaksanakan  oleh  pihak  keluarga  pengantin  pria  bersama pengantin  wanita,  tanpa  dihadiri  oleh  pejabat  KUA  Departemen  Agama  RI.Hal  ini  biasanya, terjadi dikalangan anggota masyarakat yang ingin berpoligami atau yang ingin beristeri lebih dari satu secara diam-diam agar tidak diketahui oleh pihak isteri dan atau anak-anak dari si suami.Sebab acapkali  seorang  laki-lelaki  merahasiakan  dan  menutup-nutupi  dari  isteri  resminya  dan menempatkan  budak  wanitaitu  dirumah  lain.  (Hasan,  2013)Pernikahan  ini  bertentangan  dengan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang  mengharuskan  seorang  suami apabila ingin beristeri lebih dari satu, harus mendapat persetujuan dari isterinya atauisteri-isterinya
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
dan  mendapat  izin  dari  Pengadilan  Agama.  Pernikahan  ini  didalam  masyarakat  disebut  dengan pernikahan siri.
Latar  belakang  terjadinya  pernikahan  siri  ini  disebabkan  pihak  pengantin  pria  dan  wanita tersebut ingin menghindar dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinandinyatakan bahwa:
“Pada  asasnya  dalam  suatu  perkawinan,  seorang  pria  hanya  boleh  mempunyai  seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.
Jadi pada dasarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami. Dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan pula bahwa:
“Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.
Hal  ini  berarti  bahwa  suami  diperbolehkan  beristeri  lebih  dari  satu  orang  apabila  hal  itu disetujui oleh suami dan isterinya.
Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:
Ayat (1)
“Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”

## Ayat (2)
“Pengadilan hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang (berpoligami)  apabila,  Isteri  tidak  dapat  menjalankan  kewajibannya  sebagai  isteri,  isteri mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  yang  tidak  dapat  disembuhkan,  isteri  tidak  dapat melahirkan keturunan”.
Jika  syarat-syarat  tersebut  telah  dipenuhi  maka,  si  suami  harus  memenuhi  persyaratan sebagai berikut, Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, harus dipenuhi syarat- syarat  sebagai  berikut,  Adanya  persetujuan  dari  isteri,  adanya  kepastian  bahwa  suami  dapat menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, adanya kepastian bahwa suami mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
Adanya  persyaratan  seperti  di  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  butir  b  dan  butir  c  dipandang masyarakat sebagai persyaratan yang memang seharusnya ada dan logis.Akan tetapi persyaratan yang ada di dalam Pasal 5 ayat (1) butir a yang mengharuskan seorang suami untuk mendapatkan persetujuan  dari  isterinya  dianggap  berlebihan  karena  sulit  memungkinkan  untuk  mendapatkan izin  untuk  berpoligami.  Didalam  Pasal  6  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086 -
1702
“Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti  apakah  syarat-syarat  perkawinan  telah  dipenuhi  dan  apakah  tidak  terdapat halangan perkawinan menurut Undang undang”.
Namun dalam kenyataannya didalammasih  banyak masyarakat untuk tidak terhalang oleh syarat perkawinan khususnya syarat umur masyarakat akhirnya melakukan perkawinan siri.Selain itu ada juga suami yang ingin berpoligami melakukan perkawinan siri, dikarenakan syarat yang disebutkan diatas.Selain  itu sangat jarang wanita yang dengan keadaan apapun dengan sukarela memberikan  izin  atau  persetujuan  untuk  suaminya  menikah  lagi  atau  berpoligami.Meskipun terdapat  syarat-syarat  sebagaimana  yang  telah  dijabarkan  diatas.Namun  masih  saja  isteri  yang keberatan  untuk  memberikan  persetujuan  kepada  suami  untuk  menikah  lagi.  Oleh  karena  itu, suami yang ingin sekali mempunyai keturunan, atau yang isterinya menderita cacat fisik dan tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada suami, menempuh cara menikah dengan cara kawin siri atau nikah siri. Tidak merasa cukup atau bosan dengan isterinya. Karena suami tidak dapat berhasil mendapatkan  persetujuan  dari  isteri,  atau  tidak  tega  atau  tidak  berani  meminta  persetujuan tersebut, maka suami menempuh cara dengan nikah siri atau kawin siri.
Perkawinan  siri  bisa  terjadi  kepada  seorang  yang  belum  pernah  menikah  baik  laki-laki maupun wanita karena ada persyaratan yang tidak terpenuhi oleh kedua belah pihak antara lain, usia  belum  mencukupi  dan  terjadi  hamil  diluar  nikah.  Oleh  karena  perkawinan  tersebut  tidak didaftarkan pada Pejabat Pencatat Nikah.

## Kerangka Teori
Perkawinan  bukan  hanya  mempersatukan  dua  manusia,  yakni  laki-laki  dan  perempuan, melainkan mengikatkan tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah yang bersifat global.Akan tetapi, perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu negara. Perkawinan baru dinyatakan sah jika menurut hukum Allah dan hukum negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya(Saebani, 2008). Perkawinan menurut  Hukum  Adat  adalah  salah  satu  peristiwa  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing.Perkawinan menurut  Hukum  Islam  adalah  perjanjian  suci  berdasarkan  agama  antara  suami  dengan  isteri berdasarkan  hukum  agama  untuk  mencapai  suatu  niat,  satu  tujuan,  satu  usaha,  satu  hak,  satu kewajiban, satu perasaan sehidup semati.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Dalam  hal  syarat  perkawinan  bagi  umat  Islam  itu  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum Islam.Suatu akad perkawinan dipandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya sehingga  keadaan  perkawinan  itu  diakui  oleh  hukum  Islam.Perbedaan  antara  syarat  dan  rukun perkawinan  ialah  bahwa  rukun  perkawinan  merupakan  dari  hakekat  perkawinan.Adapun  syarat perkawinan ialah suatu yang mesti ada dalam perkawinan, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakekat perkawinan. Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima yaitu calon suami, calon  isteri,  wali  nikah,  dua  orang  saksi,  dan  ijab  kabul.  Sedangkan  menurut  undang-undang perkawinan secara lengkap mengatur syarat-syarat perkawinan baik yang menyangkut orangnya, kelengkapan  administrasi,  prosedur  pelaksanaannya  dan  mekanismenya.Perkawinan  siri  atau nikah  siri  adalah  sebuah  perkawinan  yang  tidak  dicatat  di  Kantor  Urusan  Agama.  Keberadaan kawin  siri  dikatakan  sah  secara  norma  agama  tetapi  tidak  sah  menurut  norma  hukum,  karena perkawinan  siri  tidak  dicatat  di  Kantor  Urusan  Agama.  Kata  “sirri”  secara  bahasa  berasal  dari bahasa Arab, yang berarti “rahasia” ( secret marriage ). Menurut Imam Maliki, nikah sirri adalah Nikah yang atas dasar kemauan suami, para saksi pernikahan harus merahasiakannya dari orang lain sekalipun kepada keluarganya.
Menurut Pasal 42 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Serta menurut Pasal 251KUHPerdata menegaskan bahwa  sahnya anak  yang dilahirkan sebelum  hari keseratus delapan puluh (6 bulan) dari perkawinan, dapat diingkari oleh suami.
Anak luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah  melakukan pengakuan secara sah terhadap anak  itu, atau bila pengakuan  itu terjadi dalam akta  perkawinannya  sendiri,  terlahirlah  hubungan  perdata  antara  anak  itu  dan  ayah  atau  ibunya (Pasal 280  KUH Perdata). Bertitik tolak pada hubungan perdata suami  isteri semata, maka  lain halnya  dengan  Undang-Undang  Perkawinan.  Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan  dikatakan bahwa:
“Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.
Hak  dan  kedudukan  isteri  adalah  seimbang  dengan  hak  dan  kedudukan  suami  dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.masing-masing berhak untuk  melakukan  perbuatan  hukum,  suami  adalah  kepala  keluarga  dan  isteri  adalah  ibu  rumah tangga.
Gap Analysis dan Permasalahan
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Adapun pokok pembahasannya lebih menyoroti tentang bagaimana pernikahan siri menurut aspek hukum yang ada serta bagaimana akibat hukumnya.Hal ini bertujuan untuk menjaga budaya perkawinan  dalam  masyarakat  Indonesia  agar  perkawinan  tersebut  benar-benar  sah  menurut undang-undang yang pada akhirnya bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum. Dari uraian- uraian  dan  latar  belakang  masalah  yang  telah  penulis  uraikan  diatas  maka  dapat  dirumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah aspek hukum mengenai keabsahan perkawinan siri ?
2. Bagaimanakah akibat hukum dari perkawinan siri terhadap isteri dan anak hasil nikah siri?

## Kebaruan/Orisinalitas Hasil Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  hasil  karya  sendiri.  Peneliti  mendapatkan  sumber  dari  studi kepustakaan  yang  menjadi  rujukan,  acuan,  pemahaman  teori  dan  pengutipan  yang  dapat dinyatakan  kebenarannya.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  berdasarkan  sudut  pandang  hukum mengenai Perkawinan Siri yang masih sering banyak dilakukan di Indonesiayang merupakan hasil gagasan dan ide pemikiran penulis. Peneliti melakukan perbandingan terhadap dua penelitian yang dilakukan sebelumnya yang termuat dan dirumuskan sebagai berikut:
1. Dampak Nikah Siri Terhadap Isteri dan Anak(Prihatin, 2009). Permasalahan penelitian  ini adalah  bagaimana  kedudukan  isteri    dan  anak  dalam  perkawinan  dan  apa  jalan  keluarnya agar  perkawinan  siri  ini  tidak  saja  sah  menurut  agamanamun  juga  sah  menurut  hukum negara. Hasil yang di peroleh yaitu isteri dan anak tidakdapat menuntut hak-haknya melalui Pengadilan  apabila  terjadi  perceraian.  Isteri  tidak  dapat  menuntut  hak  nafkah,  tempapt tinggal, harta gono gini dan juga harta warisan dari suaminya. Begitu juga dengan anak, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, ia tidak mempunyai hak nasab, nafkah, pemeliharaan dan pendidikan dari bapaknya juga hak waris atas harta peninggalan bapaknya. Lalu  jalan  keluarnya  yaitu  dengan  cara  mengajukan  istbat  nikah  ke  Pengadilan  Agama, sehingga nikah siri ini menjadi tercatat dan mempunyai kepastian dan kekuatan hukum.
2. Perkawinan  di  Bawah  Tangan  (Nikah  Siri)  Dalam  Perspektif  Feminis(Ni’matun  Naharin, 2017).  Permasalahan  dalam  penelitian  bagaimana  agar tidak  terjadi  diskriminasi  terhadap perempuan dalam hal ini perkawinan siri ? Hasil yang diperoleh banyak kalangan feminis yang  mengemukakan  pendapatnya  terkait  penindasan  terhadap  perempuan.  Dalam  hal  ini kaitannya dengan kawin siri yang memang sudah sejak awal merugikan sebelah pihak yakni perempuan.
3. Nikah  Siridan  Problematikanya  dalam  Hukum  Islam(Jaya,  2017).Permasalahan  dalam penelitian apakah pernikahan siri  itu berdasarkan  hukum  islam  ?  apakah sah perikawinan siri  itu  ?  Hasil  yang  diperoleh  menurut  hukum  islam  nikah  siri  dibagi  dua  bentuk  yaitu,
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
pernikahan yang dilangsungkan antara mempelai pria dan wanita saja tanpa kehadiran wali dan  saksi-saksi  serta  mereka  merahasiakan  perkawinan  tersebut.  Kedua  perinkahan  yang berlangsung  dengan  rukun-rukun  dan  syarat-syarat  yang  lengkap,  akan  tetapi  perkawinan tersebut dirahasiakan dari pengetahuan  masyarakat.  Dilangsungkan antara  mempelai  laki- laki dan wanita saja tanpa kehadiran wali dan saksi-saksi, maka pernikahan ini adalah batal (tidak sah).

## B. Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  yuridis normatif.Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti  bahan  pustaka  atau  sekunder.  Dalam  metode  penelitian  kepustakaan,  penulis menggunakan  data  sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  bahan-bahan  pustaka.Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis ialah menggambarkan yang kemudian menganalisis permasalahan yang ada melalui data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan(Martin Steinman, 2009).

## C. Hasil Dan Pembahasan

## 1. Aspek Hukum Mengenai Perkawinan Siri
Perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilakukan secara rahasia. Secara etimologi kata “ sirri” berasal  dari  bahasa  Arab,  yaitu  “ sirrun ”  yang artinya rahasia, sunyi, diam, tersembunyi sebagai  lawan  kata  dari  ‘ alaniyyah ,  yaitu  terang-terangan.  Kata sirri ini  kemudian  digabung dengan kata nikah sehingga menjadi nikah sirri untuk menyebutkan bahwa nikah yang dilakukan secara  diam-diam  atau  tersembunyi.Makna  diam-diam  dan  tersembunyi  ini  memunculkan  dua pemahaman,  yaitu  pernikahan  yang  diam-diam  tidak  diumumkan  kepada  khalayak  ramai  atau pernikahan yang tidak diketahui atau tidak tercatat di lembaga negara.Sedangkan Pengertian Nikah Siri  istilah  yang  berkembangdi  masyarakat  sama  dengan  istilah  nikah  dibawah  tangan;  yaitu sebuah prosespernikahan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dalam islam (seperti adanya wali, saksi dan ijab qabul)(Sobari, 2013). Jika ditinjau dari Undang-Undang perkawinan maka pekawinan siri dianggap tidak sah karena, pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memang mengatur bahwa:
“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.)
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Namun  dalam  ayat  selanjutnya  Undang-Undang  Perkawinan  mewajibkan  pencatatan perkawinan  untuk  mendapatkan  akta  perkawinan.Jadi,akta  perkawinan  adalah  bukti  telah terjadinya/berlangsungnya  perkawinan,  bukan  hanya  yang  menentukan  sah  tidaknya perkawinan.Hanya  saja,  ketiadaan  bukti  inilah  yang  menyebabkan  anak  maupun  isteri  dari perkawinan  siri  tidak  memiliki  legalitas  di  hadapan  negara.Jadi  perkawinan  siri  memang  sah secara  agama.Tetapi, tidak  memliki  kekuatan  hukum  dan  karenanya  dianggap  tidak  pernah  ada dalam catatan negara. Dengan kata lain, perkawinan siri tidak diakui oleh negara.
Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur tatacara perkawinan. Dalam Pasal 10 ayat (2) menyebutkan:
“Tatacara  perkawinan  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan kepercayaannya.”
Dalam Pasal 10 ayat (3) menyebutkan:
“Denganmengindahkan  tatacara  perkawinan  menurut  hukum  agamanya  dan kepercayaannya itu, perkawinan  dilangsungkan dihadapan  pegawai  pencatat dan dihadiri  oleh kedua orang saksi.”
Dari  ketentuan  perundang-undangan  diatas  dapat  diketahui  bahwa  peraturan  perundang- undangan sama sekali tidak mengatur materi perkawinan, bahkan dilandaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Peraturan perundang-undangan  hanya  mengatur  perkawinan  dari  formalitasnya,  yaitu  perkawinan  sebagai sebuah peristiwa hukum yang harus dilaksanakan menurut peraturan hukumnya. Suatu akad nikah dapat  terjadi  dalam  dua  bentuk,  pertama  akad  nikah  yang  dilakukan  itu  hanya  semata-mata memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni telah dilaksanakan dan telah  memenuhi ketentuan agama  yang dianut. Kedua akad  nikah dilakukan menurut ketentuan ayat (1) dan ayat (2), yakni telah dilaksanakan sesuai aturan agama dan telah dicatatkan pada pegawai pencatat nikah.
Apabila  bentuk  akad  nikah  yang  pertama  yang  dipilih,  maka  perkawinan  tersebut  telah diakui sebagai perkawinan yang sah menurut ajaran agama, tetapi tidak diakui sebagai perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum oleh negara.Oleh sebab itu, perkawinan semacam ini tidak dapat  pengakuan  dan  tidak  dilindungi  secara  hukum.Seharusnya,  karena  pencatatan  disini merupakan perintah  Allah SWT,  maka umat Islam dalam  melangsungkan perkawinan  memlilih bentuk  kedua  diatas.Yakni  memenuhi  ketentuan  Pasal  2  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  sekaligus.Kedua unsur dari ayat tersebut berfugsi  secara kumulatif. Unsur yang pertama  berperan  memberi  label sah pada perkawinan itu, sedangkan yang unsur kedua memberi label bahwa perkawinan tersebut merupakan perbuatan hukum. Oleh karena itu, pernbuatan itu mendapat pengakuan dan dilindungi
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
oleh  hukum.Dengan  demikian,  memenuhi  unsur  pencatatan  dalam  suatu  menjadi  perkawinan menjadi sangat penting, karena walaupun keberadaannya hanya bersifat administratif, tetapi peran dari pencatatan tersebut merupakan bukti otentik tentang dilangsungkannya perkawinan yang sah. Dengan  demikian,  melangsungkan  perkawinan  hanya  dengan  memenuhi  unsur  agama  saja sebagaimana  ketentuan  Pasal  2  Ayat  (1)  diatas  itu  belum  cukup  walaupun  perkawinan  tersebut dinyatakan sah menurut agama, karena unsur yang pertama menyangkut yuridis, dan unsur yang kedua menyangkut masalah administatif. Jadi untuk dapat membuktikan bahwa suatu perkawinan telah  dilangsungkan  seseuai  dengan  Undang-Undang  Perkawinan  adalah  melauli  akta  nikah, karena akta nikah merupakan bukti otentik.
Dalam hal Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Undang- Undang  yang  berlaku.Adanya  pencatatan  ini  diharapkan  agar  terjamin  ketertiban  dalam masyarakat.Oleh  sebab  itu  setiap  perkawinan  harus  dilangsungkan  dihadapan  dan  di  bawah pengawasan  pegawai  pencatat  nikah.  Perkawinan  yang  dilakukan  di  luar  pengawasan  pegawai pencatat  nikah  akan  menimbulkan  banyak  masalah.  bila  hal  ini  dihubungkan  dengan  Surat  Al Baqarah  ayat  282,  yang  isinya  menganjurkan  kepada  orang  yang  beriman  apabila  melakukan transaksi yang sifatnya tidak tunai untuk menuliskannya atau dibuat akta dan untuk transaksi yang sifatnya  tunai  boleh  dibuat  akta  dan  boleh  tidak  dibuat  akta.  Dari  pernyataan  ini  menunjukan bahwa  adanya  transaksi  akan  menimbulkan  hak  dan  kewajiban  diantara  para  pihak.  Apabila transaksinya  tunai  maka  hak  dan  kewajibannya  telah  dilaksanakan  oleh  para  pihak,  sedangkan apabila transaksinya tidak tunai, maka hak dan kewajibannya para pihak masih terus ada selama transaksi  belum diselesaikan.Mengingat hal  itu, maka transaksi  yang sifatnya tidak tunai sangat dianjurkan oleh syari’at untuk dibuat akta.Apabila ini dihubungkan dengan perbuatan melakukan perkawinan,  maka  pencatatan  atau  pembuatan  akta  perkawinan  sangat  dianjurkan.  Dengan terlaksananya  perkawinan,  maka  akan  timbul  hak  dan  kewajiban  diantara  para  pihak.  Hak  dan kewajiban  yang  dibebankan  para  pihak  ini  akan  berlangsung  terus  selama  masih  ada  ikatan perkawinan  dan/atau  putusnya  perkawinan.  Mengingat  hal  demikian,  maka  manfaat  yang didapatkan adanya akta tersebut sangat besar di banding dengan tidak dibuatnya akta.Fakta yang ada  dimasyarakat  menunjukkan  bahwa  bila  perkawinan  atau  perkawinan  tidak  ada  aktanya cenderung  disalahgunakan  oleh  pihak-pihak  tertentu  yang  hanya  mengejar  keuntungan  pribadi, yang  menjadi  korban  adalah  anak  dan  isterinya.Dengan  demikian,  maka  pemerintah  melalui Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah mengatur secara lengkap tentang tatacara melakukan perkawinan. Apabila aturan-aturan ini ditaati, maka para pihak akan mendapatkan perlindungan hukum. Apabila terjadi perceraian dalam perkawinan siri, pengadilan agama akan menolak untuk menyelesaikan  karena  tidak  ada  akta  nikah  resminnya.  Dengan  demikian  akan  sulit  untuk
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702 mendapatkan  perlindungan  hukum  tentang  pembagian  harta,  pengasuhan  anak  dan  mungkin pewarisan  dan  hal  ini  yang  dirugikan  adalah  isteri  dan  anak-anaknya.  Ini  yang  membuat perkawinan siri tidak sah menurut Undang-Undang.
Jadi dapat disimpulkan bahwa perkawinan siri akta perkawinan dibawah tangan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan. Jadi perkawinan siri adalah sah menurut agama akan tetapi tidak sah menurut Undang-Undang, karena tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat digunakan  sebagai  bukti  otentik  telah  berlangsungnya  sebuah  perkawinan.  Perkawinan  siri menurut Hukum Positif ada dua pendapat.Pendapat pertama mengatakan bahwa perkawinan siri sah, dengan pertimbangan pencatatan perkawinan hanya  merupakan  syarat administratif,  bukan menentukan  sah  tidaknya  suatu  perkawinan.Pendapat  kedua  mengatakan  perkawinan  siri dilakukan tidak sah, karena tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Undang-Undang yang berlaku.
Hukum  Perkawinan  siri  secara  agama  Islam  adalah  sah  atau  legal  dan  dihalalkan  atau diperbolehkan jika syarat dan rukun perkawinannya terpenuhi pada saat perkawinan siri digelar. Rukun perkawinan yaitu :
1. Adanya kedua mempelai
2. Adanya wali
3. Adanya saksi nikah
4. Adanya mahar atau maskawin
5. Adanya ijab qabul atau akad
Menurut hukum Islam nikah siri sah apabila (ada wali, saksi, ijab qabul, dan mahar(Farid, 2009). Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 ayat (1) ini, dijelaskan bahwa:
“Sebuah  perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. (Kompilasi Hukum Islam, n.d.)
Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah  memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab qabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam), maka perkawinan tersebut sah terutama di mata agama Islam dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini perlu disahkan lagi oleh negara, yang  dalam  hal  ini  ketentuannya  terdapat  pada  Pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang  Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan.Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam pencatatan dilakukan di KUA untuk meperoleh Akta Nikah sebagai bukti dari adanya perkawinan tersebut. Dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:
“Perkawinan  hanya  dapat  dibuktikan  dengan  Akta  Nikah  yang  dibuat  oleh  Pegawai Pencatat Nikah”.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Mengenai  pencatatan  perkawinan,  dijelaskan  pada  Bab  II  Pasal  2  Peraturan  Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan  lagi  di  KUA.  Setiap  orang  yang  akan  melangsungkan  perkawinan  memberitahukan secara  lisan atau tertulis rencana perkawinannya  kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan akan  dilangsungkan,  selambat-lambatnya  10  hari  kerja  sebelum  perkawinan  dilangsungkan. Kemudian pegawai pencatat akan memeriksa syarat-syarat perkawinan apakah telah dipenuhi atau terdapat halangan. Lalu setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak ditemukan  suatu  halangan  untuk  perkawinan,  pegawai  pencatat  mengumumkan  dan menandatangani  pengumuman  tentang  pemberitahuan  kehendak  melangsungkan  perkawinan dengan cara menempel surat pengumuman pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

## 2. Akibat Hukum Bagi Isteri dan Anak Hasil Perkawinan Siri
Perkawinan  siri  yang  terjadi  di  Indonesia  tetap  dipandang  sah  dalam  perspektif  agama apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya, tetapi akad nikah ini dapat menimbulkan dampak dan akibat hukum yang merugikan isteri dan anak-anaknya.
Kedudukan  isteri  dalam  perkawinan  siri  menurut  hukum  positif  atau  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam.Bahwa karnea perkawinan  siri  tidak  dikenal  dan  tidak  diakui  dalam  negara,  maka  perkawinan  tersebut  tidak mempunyai  hak  perlindungan  hukum.Hak  isteri  maupun  suami  dapat  dilindungi  oleh  Undang- Undang setelah memiliki alat bukti otentik tentang perkawinannya.
Dalam Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam menyatakam bahwa:

## “Setiap  perkawinan  harus  dilangsungkan  dihadapan  dan  dibawah  pengawasan  Pegawai Pencatat Nikah.”
Sehingga  perkawinan  siri  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  karena  perkawinannya  tidak dicatat  atau  tidak  dilangsungkan  dihadapan  Pegawai  Pencatat  Nikah.Perkawinan  siri  bahkan dianggap sebagai suatu pelanggaran, sebagaimana terdapat dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
Persoalan  akan  muncul  ketika  perkawinan  yang  telah  sah  (memenuhi  rukun  dan  syarat perkawinan menurut agama Islam), akan tetapi tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan negara, biasanya akan timbul banyak masalah setelah perkawinan. Tidak dapat dipungkiri perkawinan siri menjadi  kesenangan  di  depan,  membawa  petaka  di  belakang  dan  berdampak  negatif  karena hukumnya tidak terpenuhi(Haem, 2011).
Perkawinan  siri  berdampak  sangat  merugikan  bagi  isteri  dan  perempuan  umumnya,  baik secara hukum maupun sosial.
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702 1. Secara hukum:
a. Isteri tidak dianggap sebagai isteri sah;
b. Isteri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia;
c. Isteri  tidak  berhak  atas  harta  gono-gini  jika  terjadi  perceraian,  karena  secara  hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi(Jayadi, 2012).
2. Secara Sosial
Isteri  akan  sulit  bersosialisasi  karena  perempuan  yang  melakukan  perkawinan  siri  atau perkawinan dibawah tangan ini sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau isteri tersebut dianggap menjadi isteri simpanan.
Tidak semua anak yang lahir diluar suatu ikatan perkawinan yang sah, boleh diakui.Jadi ada anak luar kawin yang tertentu yang tidak boleh diakui. Didalam KUHPerdata ada dua macam anak luar kawin yaitu :
1. Anak luar kawin yang dapat diakui
2. Anak luar kawin yang tidak dapat diakui
Anak luar kawin yang tidak diakui tidak akan menimbulkan akibat hukum dalam pewarisan, karena anak luar kawin yang tidak diakui baik oleh ibunya maupun bapaknya tidak dapat mewarisi harta  peninggalan  orang  tuanya.  Sedangkan  anak  luar  kawin  yang  diakui  sah  baik  oleh  ibunya maupun  oleh  bapaknya  atau  kedua-duanya  akan  menimbulkan  akibat  hukum  oleh  pewarisan. Dengan adanya pengakuan tersebut akan mengakibatkan timbulnya hubungan perdata antara anak luar kawin yang diakui dengan orang tua yang mengakuinya.
Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, meskipun anak tersebut lahir dari perkawinan wanita hamil yang usia kandungannya kurang dari 6 bulan lamanya sejak ia menikah resmi. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:
“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”.
Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 :
1. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
2. Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.
Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:
1. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari pada perzinaan tersebut.
2. Pengadilan  memberikan  keputusan  tentang  sah/tidaknya  anak  atas  permintaan  pihak  yang berkepentingan.
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
Berkenaan dengan pembuktian asal-usul anak, Undang-Undang Perkawinan didalam Pasal 55 menyebutkan :
1. Asal-usul  seorang  anak  hanya  dapat  dibuktikan  dengan  akta  kelahiran  yang  otentik,  yang dikelurkan oleh pejabat yang berwenang
2. Bila  akta  kelahiran  tersebut  dalam  ayat  (1)  pasal  ini  tidak  ada,  maka  pengadilan  dapat, mengeluarkan  penetapan  tentang  asal-usul  seorang  anak  setelah  diadakan  pemeriksaan  yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
3. Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah kerja hukum pengadilan yang bersangkutan  mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.
Akibat  hukum  yang  lain  dari  perkawinan  siri  terhadap  anak  adalah  anak  tidak  dapat mengurus akta kelahiran, hal itu bisa dilihat dari permohonan akta kelahiran yang diajukan kepada kantor catatan sipil. Bila tidak dapat menunjukan akta nikah orangtua si anak tersebut, Dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan:
“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”.
Maka  didalam  akta  kelahiran  anak  itu  statusnya  dianggap  sebagai  anak  luar  nikah,  tidak tertulis nama ayah kandungnya dan hanya tertulis ibu kandungnya saja. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercatatnya nama si ayah akan berdampak sangat dalam secara social dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Sebagai anak yang dianggap lahir diluar perkawinan yang  sah  dari  kedua  orang  tuanya,  bisa  saja  mendapatkan  akta  kelahiran  melalui  pencatatan kelahiran. Hanya saja, didalam akta kelahiran tersebut hanya tercantum nama ibunya. Jika ingin mencantumkan  nama  ayahnya  juga  dalam  akta  kelahiran,  diperlukan  penetapan  pengadilan sebagai bentuk pengakuan anak tersebut oleh ayahnya.
Ketidakjelasan  status  si  anak  di  muka  hukum,  mengakibatkan  hubungan  antara  ayah  dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.

## D. Simpulan
Dalam  hal  perkawinan  siri,  didalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mendudukkan pencatatan perkawinan sebagai  suatu syarat (formil)  yang harus dipenuhi  dalam suatu perkawinan di Negara Indonesia selain  memenuhi  ketentuan  hukum  agama  dan  keyakinan  masing-masing  (materil).  Maka perkawinan  siri  itu  tidak  sah  dimata  hukum.  Kemudian    didalam  hukum  Islam  tidak  mengenal adanya pencatatan perkawinan sehingga perkawinan siri adalah sah menurut hukum Islam selama memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan.
Akibat hukum perkawinan siri bagi  isteri, Isteri tidak dianggap sebagai  isteri sah. Seorang isteri juga tidak berhak atas nafkah dari suaminya, tidak berhak atas warisan jika suaminya telah
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
meninggal  dunia,  dan  isteri  tersebut  tidak  berhak  atas  harta    gono-gini  jika  terjadi  perceraian, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Kemudian akibat hukum perkawinan  siri  bagi anak  adalah, anak  yang dilahirkan dari perkawinan siri  hanya  mempunyai hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya.  Anak  mempunyai  hak  dan  kewajiban dinafkahi  serta hak dan kewajiban kewarisan dengan  ibunya dan keluarga  ibunya  saja. Seorang anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan  siri  juga  tidak  akan  mendapatkan  warisan  jika  ayahnya meninggal dunia, tidak mempunyai akta kelahiran.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku
Ali, Z. (2009). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Farid, M. (2009). Masalah Nikah Keluarga. Jakarta: Gema Insani Press.
Hadikusuma, H. (2010). Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat,
Hukum Agama. Bandung: Mandar Maju.
Haem, N. H. (2011). Awas Ilegal Wedding, dari Penghulu Liar Hingga Perselingkuhan. Jakarta: Hikmah.
Hasan, M. A. (2013). Pedoman Hidup Rumah Tangga dalam Islam. Jakarta: Prenada Media.
Jayadi, A. (2012). Fenomena Nikah Siri Perspektif Makna Pelaku Siri. Surabaya: Putra Media Nusantara.
Martin Steinman, G. W. (2009). Martin Steinman dan Gerald Willen, Metode Penulisan Skripsi dan Tesis, Angkasa, Bandung, , hlm. 97. Bandung: Angkasa.
Muthiah, A. (2017). Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Saebani, B. A. (2008). Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang. Bandung: Pustaka Setia.
Soekanto, S. (2011). Pengantar Penelitian Hukum. jakarta: UI-Press.

## 2. Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Kompilasi Hukum Islam.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702

## 3. Jurnal
Jaya, D. P. (2017). Nikah Siri Dan Problematikanya Dalam Hukum Islam. Jurnal Hukum Sehasen, 2.
Ni’matun Naharin, N. F. (2017). Perkawinan Di Bawah Tangan (Nikah Siri) Dalam Perspektif Feminis. AHKAM, 5.
Prihatin, F. (2009). Dampak Nikah Siri Terhadap Istri dan Anak. Jurnal Hukum Dan
Pembangunan Edisi Khusus Dies Natalis 85 Tahun FHUI, 157.
Sobari, A. (2013). Nikah Siri Dalam Perspektif Islam. Mizan : Jurnal Ilmu Syariah, 1, 51.