SULTAN JURISPRUDENCE
Jurnal Riset Ilmu Hukum

## SULTAN JURISPRUDANCE: JURNAL RISET ILMU HUKUM
Volume 2 Nomor 1, Juni 2022, hlm. (93-104) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2798-5598 | e-ISSN: 2798-2130 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/index

## Pemenuhan Restitusi dalam Proses Diversi terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik di Kejaksaan Negeri Batu
Mochamad Rafi Al Alwan
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur E-mail: alwanrafi0@gmail.com

## Wahyudi
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur E-mail: ekow.ih@upnjatim.ac.id
DOI : http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2 .
Info Artikel |Submitted : 22 November 2021
|Revised : 17 Mei 2022 |Accepted : 18 Mei 2022
How  to  cite:  Mochamad  Rafi  Al  Alwan, Wahyudi,  “Pemenuhan  Restitusi  dalam  Proses Diversi terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik di Kejaksaan Negeri Batu”, Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum , Vol. 2 No. 1, (Juni, 2022), hlm. 93-104.

## ABSTRACK:
Currently,  cases  of  children  dealing  with  the  law  are  increasingly  happening  in  the  community. Special attention from law enforcement officers is needed, especially the state must be present in providing protection for its citizens. However, the implementation of offering restitution for victims of crimes against children is not optimal. This study aims to identify and understand the application of diversion through the fulfillment  of  restitution  for  victims  of  child  crimes  and  to  analyze  the  factors  that  become  obstacles  in fulfilling the rights of victims of criminal acts at the Batu District Attorney's Office. The type of research used is empirical juridical research. Data collection is done by means of library research and interviews. Data analysis was carried out using descriptive analytical methods and using a qualitative approach. The results of the study indicate that the implementation of the right of restitution for children who are victims of violent crimes at the Batu District Attorney's Office has  not been fully implemented in the Diversion agreement. There are 3 (three) factors that become obstacles in the fulfillment of the right to restitution for children who are victims of the crime of sexual violence. The first factor is the law which does not yet have coercive power against the perpetrators. The second factor is law enforcers whose understanding is less than optimal. The third factor is the community that is still developing the will and ability of the perpetrators in  the right to restitution for children who are victims of sexual violence.
Keyword : Restitution, Diversion, Physical Violence

## ABSTRAK:
Saat  ini,  kasus  anak  berhadapan  dengan  hukum  semakin  gencar  terjadi  di  tengah-tengah masyarakat.  perhatian  khusus  dari  aparat  penegak  hukum  sangat  diperlukan,  utamanya  negara harus hadir dalam memberikan perlindungan bagi warganya. Namun,  pemberian restitusi untuk korban  tindak  pidana  terhadap  anak  kurang  optimal.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggali pengetahuan  dan  memahami  implementasi  diversi  lewat  pemenuhan  restitusi  kepada  korban tindak  pidana  anak  serta  pada  korban  tindak  pidana  dalam  Kejaksaan  Negeri  Batu.  Penelitian mempergunakan metode penelitian yuridis empiris. Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara Studi  wawancara  serta  kepustakaan.  Analisis  data    dilakukan  dengan  menggunakan  metode deskriptif  analitis  serta  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Hasil  penelitian  membuktikan pengadaan hak restitusi pada anak korban tindak pidana kekerasan dalam Kejaksaan Negeri Batu belum  bisa  diterapkan  sepenuhnya  dalam  kesepakatan  Diversi.  Terdapat  3  (tiga)  Faktor  yang menghambat  penerapan  pemenuhan    restitusi  pada  Anak  korban  tindak  Pidana  Kekerasan  fisik. Faktor penghambat yang pertama merupakan faktor Hukum, dalam hal ini belum adanya aturan daya  paksa  kepada  pelaku  bila  pelaku  tidak  membayarkan  restitusi  pada  korban. Keduamerupakan  faktor  dari  Penegak  Hukum,  kurang  adanya  kesepahaman  antara  penegak hukum mengenai urgensi pemberian restitusi pada anak korban tindak pidana kekerasan. Faktor yang  terakhir  merupakan  faktor  masyarakat,  terdapat  faktor  ekonomi  yang  menjadi  kendala pelaku tidak mampu unk tmengganti kerugian pada korban tindak pidana kekerasan fisik.
Kata Kunci : Restitusi, Diversi, Kekerasan Fisik
Pendahuluan
Dewasa ini kasus anak berhadapan  dengan  hukum  semakin gencar terjadi di tengah-tengah masyarakat. Peristiwa ini sangat meresahkan  bagi  masyarakat,  sehingga perhatian  khusus  dari  aparat  penegak hukum  sangat  diperlukan,  utamanya negara  harus  hadir  dalam  memberikan perlindungan  bagi  warganya.  Anak adalah  generasi  penerus  bangsa  yang mempunyai peran krusial untuk menjamin  kemajuan  mutu  negara ataupun  bangsa  di  masa  mendatang. Anak  memiliki  karakter  yang  lebih spesifik jika disandingkan dengan orang dewasa,  anak  juga  termasuk  kelompok yang  rentan  terabaikan  haknya.  Oleh karenanya hak anak harus menjadi fokus utama  agar  tidak  terabaikan.  Barda Nawawi  Arief  menjelaskan,  proteksi aturan  terhadap  anak  merupakan  salah satu  usaha  perlindungan  hokum  pada luasnya  kebebasan  serta  hak  asasi  anak yang  sudah  menjadi  kebutuhan    demi kesejahteraan hak anak.
Terbentuknya  Undang-Undang No.  11  Tahun  2012  terkait  Sistem Peradilan  Pidana  Anakadalah  bentuk penafsiran  pada  Konvensi  Hak  Anak “Convention on the Rights of the Child” (1989)  yang  memuat  perlindungan hukum  pada  anak.  Alasan  lain  yang mendasari pembentukan UU SPPA yaitu dalam  praktiknya  anak  disebut    objek, serta  perlakuan  yang  diberikan  pada anak  yang  mempunyai  masalah  dengan hukum memiliki kecenderungan membuat rugi anak. Di dalam UU SPPA alternatif yang dipilih untuk menyelesaikan  kasus  tindak  pidana terhadap anak yaknidengan menggunakan asas pendekatan
restorative  justices  yang  dilakukan secara  pengalihan  atau  yang  biasa disebut  diversi.  Tony  F.  Marshall  Ahli krimonologi  yang  berasal  dari  Inggris mengungkapkan dalam karyanya ”Restorative  Justice  an  Overview”
artinya  restorative  justice  merupakan salah satu prosedur di  mana  para pihak yang  memiliki  kepentingan  duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan sebagaimana mencari  solusi  dalam  menuntaskan akibat  dari  penyimpangan  yang  dibuat untuk kepentingan di masa mendatang. Dalam prosedur acara pidana konvensional  misalkan  apabila  suatu perkara  yang  dilaporkan  dan  telah diproses  oleh  penegak  hukum  lalu terjadi  perdamaian  dari  para  pihak pelaku  maupun  korban,  kemudian korban  memaafkan    pelaku,  maka demikian tidak dapat memberi pengaruh terhadap  wewenang  penegak  hukum guna  melanjutkan  perkara  itu  ke  proses pidana konvensional. Metode penyelesaian pidana formal memerlukan waktu  yang  lama    dan  tidak  memiliki kepastian untuk korban ataupun pelaku, hal tersbeut dirasa tidak  dapat memenuhi ataupun
memulihkan hubungan  diantara  pelaku  dengan korban,  oleh  karena  itu  konsep  asas restorative justice menawarkan prosedur penyelesaian pemulihan yang mencakup korban dengan pelaku dengan langsung untuk menyelesaikan perkaranya di luar pengadilan.
Wirjono Prodjodikoro berpendapat  bahwa  pada  prinsipnya, perilaku melawan hukum mengakibatkan  suatu  permasalahan dalam lingkup masyarakat yang berwujud tidak seimbangannya kehidupan dalam masyarakat (evenwichtsverstoring). Dalam
permasalahan  ini  timbul  keinginan masyarakat  untuk  memulihkan  keadaan semula  agar  tidak  terjadi  Keguncangan kembali.    Menurut  pendapat  Muladi, tujuan  dari  konsep  pengaturan  yang berhubungan dengan perlindungan korban  tindak  pidana,  hal  pokok  yang perlu  difokuskan  yaitu  fokus  terhadap korban yang merugi. Kerugian itu bukan hanya  fisik  ataupun  material  saja
melainkan  pula  mengenai  psikis  yang diderita  oleh  korban.  Gangguan  psikis yang  biasanya  di  derita  korban  selama ini bisa dalam bentuk “trauma kehilangan  kepercayaan  diri”. Gejala  yang  timbul  dari  gangguan tersebut  bisa  seperti  rasa  curiga, kegelisahan,  depresi,  sinisme,  kesepian maupun  perilaku  yang  lain.  Restitusi memiliki  prinsip  memulihkan  kondisi awal  (restutio  in  integrum)  merupakan suatu  upaya  pengembalian  kondisi semula terhadap korban tindak
kejahatan    sebelum  kejahatan  muncul walaupun  tidak  mungkin  korban kembali  di  keadaan  awal.  Restitusi memberikan  ketegasan  bahwasannya pemulihan  pada  korban  harus  seadil- adilnya  yang  meliputi  sejumlah  aspek yang  muncul  akibat  sebuah  kejahatan. Harapannya  dengan  restitusi,  korban bisa pulih kembali terhadap kebebasannya,  hak-hak  yang  direnggut, status sosial,
kewarganegaraan, kehidupan  keluarga,  kembali  ke  tempat tinggal, memulihkan pekerjaan, dan aset dipulihkan.  Dijelaskan  pula  pada  PP Nomor 43 Tahun 2017 terkait Pengadaan Restitusi  untuk  Anak  yang  Merupakan Korban  Tindak  Pidana,  “Restitusi merupakan pembayaran ganti rugi yang diberikan pada pelaku berdasar keputusan  pengadilan  yang  memiliki kekuatan hukum tetap terhadap kerugian  materiil  ataupun  immaterial yang  dialami  korban  serta  ahli  waris.” Restitusi  merupakan  salah  satu  tolak ukur  untuk  pelaksanaan  penyelesaian perkara  tindak  pidana  kekerasan  fisik terhadap anak, tidak adanya jaminan jika restitusi  bisa  segera  dipenuhi  dan dibayarkan  pada  korban,  menjadi  salah satu  faktor  penghambat.  Pelaksanaan proses  restitusi  karena  biasanya  pelaku tidak  bersedia  membayar  atau  tidak mampu  untuk  membayar  saat  proses pelaksanaan kesepakatan.
Pengadaan  pemberian  restitusi bagi  korban  tindak  pidana  pada  anak kurang  maksimal  terkhusus  terkait
pemenuhan  restitusi  tersebut  bisa diberikan  pada  korban.  Berdasarkan LPSK  hanya  ada  enam  kasus  Restitusi yang terbayarkan di tahun 2019.  Dengan rincian 3 kasus tindak pidana kekerasan terhadap  anak.  Masalah  timbul  akibat kurangnya  kesadaran  proses  hukum untuk mengusahakan terdapatnya restitusi,  kurangnya  sosialisasi  terhadap publik  terkait  terdapatnya  restitusi, hingga  potensi  pelaku  bbila  dibebankan restitusi  pada  tindak  pidana  kekerasan anak.
Seperti  halnya  yang  terjadi  pada anak  korban  tindak  pidana  kekerasan dan  pelaku  anak  terdapat  dalam  salah satu  perkara  yang  ditangani  oleh Kejaksaan  Negeri  Batu  dengan  nomor perkara  PDM-03/Batu/Epp.2/10/2020 dan  nomor  register  perkara  PDM- 02/Batu/Euh.2/10/2020,  dalam  perkara tersebut  anak  terlibat  perkelahian sehingga salah satu anak menjadi korban kekerasan  yang  mengakibatkan  luka berat,  yang  artinya  berdasar  Pasal  71D Undang-undang  Nomor  35  tahun  2014 terkait  perubahan  terhadap  Undang- Undang  Nomor  23  tahun  2002  terkait Perlindungan Anak, berhak atas pemenuhan  hak  restitusi  sebagai  upaya pemulihan keadaan anak yang diberikan akibat  oleh  tindak  pidana  yang  ada. Pada  perkara  tersebut  juga,  Fasilitator Diversi  telah  memutus  bahwa  dalam putusannya Terpidana wajib
membayarkan  restitusi  yang  sudah disepakati    dua  pihak.  Negeri  Batu sudah  beberapa  kali  melaksanakan Diversi  dalam  penyelesaian  perkaranya, Sejauh  ini  perkara  tindak  pidana kekerasan  terhadap  anak  yang  memuat hak restitusi seperti halnya pada perkara di  atas  dapat  dikatakan  masih  sangat jarang sekali  terjadi dan masih terbilang sangat minim, yang seharusnya restitusi merupakan  solusi  dari  permasalahan yang  muncul  untuk  memenuhi  hasrat korban yang telah direnggut oleh pelaku tindak  pidana.  Penelitian  dilaksanakan bertujuan  guna  memahami  penerapan
Restitusi  lewat  proses  diversi  korban tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Batu, serta guna menganalisa faktor apa yang menjadi hambatan untuk
memenuhi  hak  Restitusi  pada  anak korban  tindak  pidana  di  Kejaksaan Negeri  Batu  sehingga  proses  restitusi jarang  digunakan  untuk  penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak.

## Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  yang dipergunakan  merupakan  penelitian yuridis  empiris  yakni  jenis  penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan.  yakni  melakukan  pengkajian pada  ketetapan  hukum  yang  ada  dan suatu hal yang terdapat pada kenyataan dalam  masyarakat. 1 Merupakan  suatu penelitian  yang  studi-studi  empiris untuk  menemukan  teori-teori  mengenai proses  terjadinya  dan  mengenai  proses bekerjanya hukum didalam masyarakat.
Pengumpulan  data  dilaksanakan dengan studi kepustakaan terhadap data sekunder  dari  kutipan  beberapa  sumber data  serta  wawancara  pada  data lapangan  dikumpulkan  menggunakan teknik wawancara tidak terarah ataupun tidak terstruktur. 2 Penelitian  hukum  sosiologis  atau empiris  merupakan  sebuah  metode penelitian yang dimana akan dilakukan untuk mendapatkan mengenai  data  primer  dan  juga  data sekunder serta menentukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif  serta  fakta  yang  digunakan untuk  melakukan  proses  induksi  dan pengujian  kebenaran  yang  kuat  dari narasumber adalah fakta yang mutakhir. 3 Terdapat  dua  macam  data
1 Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek , 15. 2 Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , 45. 3 Bahder  Johan  Nasution,  Metode Penelitian Ilmu Hukum, 123
dalam  penelitian  hukum  yuridis empiris  yakni  data  primer  dan  juga data sekunder.
Metode  analisis  data  merupakan tahap  penting  dalam  suatu  penelitian karena  dengan  analisis  data  ini,  data yang  diperoleh  akan  diolah  untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan  yang  ada.  Berdasarkan
Analisis  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  metode  pendekatan kualitatif  terhadap  data  primer  dan data  sekunder.  Deskriptif  tersebut, meliputi  isi  dan  struktur  hukum positif,  yaitu  suatu  kegiatan  yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan  isi  atau  makna  aturan hukum yang dijadikan rujukan menyelesaikan  permasalahan  hukum yang menjadi objek kajian.

## Pemenuhan  Restitusi  dalam  Proses Diversi  pada  Anak  Korban  Tindak
Pidana Kekerasan Fisik
Pemerintah  belum  lama  ini mengeluarkan PP Nomor 43 Tahun 2017 terkait  Penyelenggaraan  Restitusi  Untuk Anak  yang  Merupakan  Korban  Tindak Pidana.  Peraturan  ini  adalah  bentuk implementasi  berdasar  ketetapan  Pasal 71D ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun  2014  terkait  Perubahan  terhadap Undang-Undang  Nomor23  Tahun  2002 terkait  Perlindungan  Anak.  Hal  ini menunjukkan tingkat keseriusan pemerintah  dalam  melindungi  hak korban  tindak  pidana  terkhususnya korban  anak.  PP  Nomor  43  Tahun  2017 Terkait Penyelenggaraan Restitusi Untuk Anak  yang  Merupakan  Korban  Tindak Pidana  adalah  salah  satu  wujud  rasa empati oleh pemerintah terhadap korban tindak  pidana  anak.  Peraturan  ini didalamnya  memberikan  penjelasan mengenai  mekanisme  atau  tata  cara pemberian dan permohonan hak restitusi  untuk  anak  korban  dari  sebuah tindak pidana. Aturan ini memfokuskan
terkait  peraturan  pemberian  ganti kerugian  untuk  pemulihan  korban  dari sebuah  tindak  pidana  terkhusus  tindak pidana  kekerasan  fisik.  Sebelum  ada peraturan  restitusi,  pemerintah  kurang memberikan  perhatian  terhadap  proses dari  pemenuhan  restitusi  baik  menganti kerugian  korban,  mengganti  kerugian tersebut  dimaksudkan  agar  pelaku memberikan  kepada  korban  sebagai bentuk dari tanggung jawab atas prilaku yang  di  perbuat  sehingga  anak  korban mengalami penderitaan dan kerugian.
PP Nomor 43 Tahun 2017 Terkait
Penyelenggaraan  Restitusi  Untuk  Anak Korban Tindak pidana dapat memberikan  kemudahan  untuk  anak yang  merupakan  korban  tindak  pidana guna  mengajukan  permohonan  restitusi pada  pengadilan  yang  mana  hal  ini sudah  merupakan  tanggung  jawab  dari pelaku  kejahatan  untuk  mengganti kerugian  yang  diderita  oleh  korban. Aturan ini mengatur pula secara khusus mengenai  perlindungan  pada  korban, dan  menjadi  bahan  bacaan  untuk  para aparatur  penegak  hukum  agar  lebih memikirkan  perlindungan  pada  anak akibat  dari  terdapatnya  sebuah  tindak kejahatan.  Pemerintah  dan  aparatur penegak hukum, sering tidak memperhatikan  langkah  pemenuhan atau pengembalian hak dan perlindungan menurunnya mental, psikis  pada  anak    terutama  korban, pemerintah  dan  aparat  penegak  hukum cenderung  fokus  terhadap  pelaku  atas pembalasan atau hukuman pidana.
Anak  selaku  korban  tindak pidana  disini  memiliki  hak  untuk menerima  Restitusi,  demikian  telah ditulis didalam PP Nomor43 Tahun 2017 Terkait Penyelenggaraan Restitusi Untuk Anak  yang  Menjadi  Korban  Tindak Pidana.  Dalam  Peraturan  ini  terdapat pengecualian atas tindak pidana apa saja yang bisa mendapatkan restitusi. Didalam  Peraturan  ini  anak  yang  boleh mengajukan  atau  memperoleh  hak restitusinya diatur dalam Pasal 2 angka 2
yang  merupakan  anak  yang  usianya belum  18  tahun  yang  sedang  memiliki masalah dengan hukum dengan beberapa  kategori.  Pemenuhan  Restitusi pada  anak  yang  merupakan  korban tindak  pidana  wajib  dilakukan  dengan tepat,  dan  sesuai  target,  ataupun  tidak disalahgunakan. Restitusi perlu diterima maupun  diberikan  anak  atau  keluarga yang merupakan korban suatu kejahatan ataupun pihak korban sebanding dengan keadaan  dan  kerugiaan  anak  yang merupakan  korban  tindak  kejahatan. Selain  itu,  untuk  memperjelas  alur pemberian  restitusi  dan  apa  sajakah yang  berhak  diberikan  pada  korban. Jenis  restitusi  terhadap  anak  yang merupakan  korban  dijelaskan  di Pasal  3 PP  Nomor43  Tahun  2017  terkait Penyelenggaraan  Restitusi  Untuk  Anak yang Merupakan Korban Tindak Pidana. Permasalahan  yang  sering  muncul didalam  masyarakat  adalah  pelaku tindak pidana  mempunyai seribu alasan hanya guna mengalihkan diri agar tidak membayar ganti kerugian atau memenuhi  restitusi  sebagai  hak  dari korban,  pelaku  kebanyakan  memilih melakukan penggantian kewajiban tindak  kejahatannya  dengan  pidana penjara, hal ini dikarenakan pelaku atau keluarga pelaku kebanyakan berasal dari kalangan  yang  tidak  mampu,  sehingga untuk  membayar  nominal  restitusi mereka  merasa  keberatan.  Begitu  pula dengan syarat yang wajib dipenuhi oleh korban  dalam  mengajukan  permohonan restitusi  dirasa  terlalu  rumit  karena korban  haruslah  membawa  bukti ataupun dokumen dan aset mereka yang dianggap  hilang  maupun  rusak.  Akibat kejadian  tindak  pidana  pada  Penuntut Umum. Dari bukti itu yang dipergunakan  penuntut  umum  sebagai bahan  pertimbangan  hakim  agar  pelaku juga  membayarkan  restitusi.  Dalam  hal ini  salah  satu  jaksa  penuntut  umum dalam
Kejaksaan Negeri Batu menyampaikan  bahwa  banyak  pihak dari  aparat  penegak  hokum  kadang-
kadang  memperoleh  hambatan  ketika memfasilitasi pengajuan restitusi korban tindak  pidana.  Terdapat  pelaku  tindak piana  tidak  mau  untuk  membayar rstitusi  serta  lebih  memilih  hukuman penjara.  Disamping  itu,  masih  banyak jaksa  penuntut  umum  yang  tidak  mau tmemasukkan restitusi dalam tuntutannya  karena  belum  jelasnya aturan  yang  dibuat  maka  kewajiban pelaku membayar restitusi tidak dinyatakan pada vonis hakim. Kesepakatan  Diversi  dengan Nomor Perkara PDM- 03/Batu/Epp.2/10/2020  dan  Nomor Perkara  PDM-  02/Batu/Euh.2/10/2020.
merupakan salah satu Kesepakatan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan  Negeri  Batu terkait  perkara  kekerasan  fisik  terhadap anak.  Selama  ini  keberhasilan  anak korban  tindak  pidana  kekerasan  guna memperoleh  hak  restitusi  sangatlah kurang.  Bisa  diamati  dari  laporan tahunan.  Dalam  laporan  LPSK,  hanya ada 6 perkara restitusi yang terbayarkan di  tahun  2019.    Minimnya  tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemberian  hak  restitusi  pada  anak korban tindak pidana kekerasan itu bisa dilihat  pula  pada  Perkara  kekerasan terhadap  anak  korban  dalam  Kejaksaan Negeri  Batu,  seperti  tertuang  dalam tabel:
Tabel  1. Perkara  Diversi  dengan
Restitusi
Tahun Perkara Anak Berhasil Diversi tanpa Restitusi Perkara Anak Berhasil Diversi dengan Restitusi Jumlah 2016 6 6 2017 0 0 2018 3 3 2019 0 0 2020 2 2 Jumlah 11 Sumber : Kejaksaan Negeri Batu
Dari  tabel  tersebut  menunjukkan bahwa  masih  kurangnya  langkah
memenuhi  hak  restitusi  pada  anak korban  tindak  pidana  kekerasan  belum terpenuhi  dari  cita-cita  dan  harapan dalam  Undang-undang  Perlindungan
Anak, serta Undang-undang
Perlindungan  Saksi  maupun  Korban pada langkah memberikan perlindungan anak  yang  merupakan  korban  tindak pidana  guna  memperoleh  hak.  Anak korban  tindak  pidana  kekerasan  berhak mendapatkan  restitusi  akibat  tindak pidana yang dialami dirinya, tetapi guna memperoleh  hak  anak  korban  tindak pidana  kekerasan  haruslah  mengajukan permohonan  restitusi  seperti  sudah termuat  dalam  peraturan  pelaksana yakni PP No. 43 tahun 2017
terkaitPenyelenggaraan  Restitusi  pada Anak  Korban  Tindak  Pidana  bagai peraturan turunan dari amanat yang ada pada Pasal 71D ayat (2) Undang- undang No.  17  tahun  2016  terkait  Penentuan PP Pengganti  Undang-undang  No.  1  tahun 2016  terkait  Perubahan  kedua  terhadap Undang-undang  No.  23  tahun  2002 mengenai  Perlindungan  Anak,  serta  PP
Nomor7 tahun 2018
mengenai Pemberian  Restitusi,  maupun  Bantuan untuk Korban serta saksi yang termasuk amanah  yang  tertera  dalam  Pasal  7B Undang-undang  Nomor  31  tahun  2014 terkait  Perubahan  atas  Undang-undang
Nomor 13 tahun 2006 terkait
Perlindungan Korban maupun Saksi.
Pada  pasal  5  ayat  (2)  PP  No.  43 tahun  2017  mengenai  penyelenggaraan Restitusi  Untuk  Anak  yang  Merupakan Korban  Tindak  Pidana,  menyatakan permohonan restitusi sebelum
terdapatnya  keputusan  pengadilan  bisa diajukan, lewat sejumlah tahapan, yakni dalam  tahap  penyidikan,  penuntutan, serta  bisa  diajukan  lewat  LPSK.  Namun dalam  tahap  penuntutan  masih  terjadi perdebatan  dilingkungan  kejaksaan  ada yang  mengganggap  bahwa  pengajuan permohonan  restitusi  dapt  dilaksanakan pada  proses  musyawarah  diversi  ada pula  yang  menganggap  hanya  boleh dimasukkan dalam tuntutan.
Pelaksanaan Kesepakatan Diversi dilakukan di ruangan khusus anak yang ada di tiap satuan kerja pada lingkungan Kejaksaan  Republik  Indonesia  terdapat pengecualian untuk kondisi tertentu bisa diselenggarakan  dilokasi  lainnya  yang telah  disetujui  oleh  para  pihak  dengan harus disetujuiKepala Cabang Kejaksaan Negeri  ataupun  Kepala  Kejaksaan Negeri. Mengenai ini orang tua atau wali anak  yang berhalangan hadir  atau  tidak diketahui  keberadaannya,  musyawarah diversi tetap diteruskan dengan menghadirkan  kemasyrakatan  selaku pengganti dari orangtua atau wali. Adapun Tahapan didalam Penyelenggaraan  Restitusi  untuk  Anak yang  sebagai  Korban  Tindak  Pidana ialah  diantaranya  berdasar  dari  PP Nomor 43 Tahun 2017 terkait Penyelenggaraan  Restitusi  dan  hasil wawancara  salah  satu  Jaksa  Penuntut Umum  Kejaksaan  Negeri  Batu:  proses pengajuan  restitusi,  proses  permohonan restitusi,  pemberian  restitusi,  pemberian ganti kerugian di kejaksaan negeri batu. Penerapan  upaya  untuk  memenuhi  hak restituasi  kepada  anak  korban  tindakan pidana kekerasan fisik pada perkara No.
aksanaan upaya pemenuhan hak perkara PDM-03/Batu/Epp.2/10/2020 dan nomor perkara PDM- 02/Batu/Euh.2/10/2020 telah
memenuhi  aturan  Perundang-undangan yakni  bahwa  pemberian  hak  restitusi dilakukan  pada  anak  yang  sebagai korban  tindakan  pidana.  Yang  mana mengenai  ini  korban  ialah  korban  yang usianya  17  tahun  sewaktu  kejadian tindakan  pidana  yang  berarti  korban memiliki  hak  restitusi  itu,  berikutnya korban  maupun  pihak  korban  pula sudah  memohonkan  hak  restitusi  yang selanjutnya  penuntut  umum  telah memasukkan kedalam kesepakatan diversinya. Ini berarti menjadi sangatlah penting  dikarenakan  memberi  peluang untuk  pelaku  dalam  memberikan keterangan  supaya  jumlah  nilai  estimasi yang  diminta  dari  korban  pula
memenuhi  kemampuan  pelaku,  supaya upaya  untuk  memenuhi  hak  restitusi kepada  korban  bisa  dilaksanakan  secara baik.
Namun terjadi perbedaan
pendapat  oleh  para  penegak  hukum bahwasannya  ada  yang  sepakat  bahwa restitusi  dapat  dimasukkan  dalam Diversi jika melihat dari tujuan Restutusi itu  sendiri.  Namun  ada  pula  yang berpendapat jika melihat dari PP Nomor 43 Tahun 2017 mengenai
Penyelenggaraan  Restitusi  Untuk  Anak yang  sebagai  Korban  Tindak  Pidana yang  terdapat  dalam  aturan  Pasal  19 hingga  Pasal  22  yang  menyebutkan bahwa  Restitusi  harus  melalui  Putusan
Pengadilan terlebih dahulu. Pembebanan  restitusi  terhadap  pelaku diartikan  disamping  untuk  mengganti rugi  atas  penderitaan  menjadi  akibat tindakan  pidana  untuk  menjadi  bentuk pertanggungjawaban  tindakan  pidana yang dilaksanakan, pula diartikan untuk memperingan penderitaan maupun penegakan  keadilan  untuk  anak  yang sebagai korban tindak pidana dari akibat kejadian
tindak pidana yang dilaksanakan pelaku tindak pidana.
Kendala  dalam  Pemenuhan  Restitusi pada Korban Tindak Pidana Kekerasan
Anak
Ada  faktor  penghambat  dalam upaya  pemenuhan  restitus  bagi  anak korban  tindakan  pidana  kekerasan  di Kejaksaan  Negeri  Batu,  yaitu  faktor hukum, penegak hukum, dan masyarakat.  Faktor  hukum  memiliki kendala  yaitu  tidak  adanya  aturan mengenai  mekanisme  kelanjutan  hal  itu menjadikan  tidak  terdapatnya  kepastian kepada  anak  korban  tindakan  pidana agar  dapat  terpenuhi  haknya.  Pihak kejaksaan  masih  melihat  munculnya kesulitan  kendala  saat  menjalankan penuntutan dikarenakan pada peraturan itu  tidak  terdapat  aturan  baku  guna menetapkan  jumlah  dari  kerugian immateriill  ataupun  materiil,  maka  dari
itu  pihak  kejaksaan  menghadapi  masa sulit  saat  memperhitungkan  berapa jumlah  restitusi  yang  haruslah  dibayar oleh  pelaku  pada  korban.  Selain  Itu terdapat  perbedaan  pendapat  mengenai Pemenuhan  Restitusi  dalam  proses diversi,  jika  melihat  cara  pelaksanaan restitusi  didalam  PP  Nomor  43  tahun 2017 mengenai Penyelenggaraan
Restitusi  untuk  Anak  korban  tindak pidana  ,  ada  yang    berpendapat bahwasanya restitusi tidak bisa diajukan di  dalam  proses  diversi  demi  untuk menghentikan  penuntutan.  Namun, adapula  yang  berpendapat  jika  ditinjau dari pengertian Restitusi itu sendiri salah satunya  merupakan  ganti  kerugian  dan di  diversi  diatur  mengenai  ganti kerugian  hal  tersebut  dianggap  sudah terpenuhi.
Hal tersebut terjadi dikarenakan  dalam  kejaksaan  sendiri belum  ada  aturan  atau  regulasi  internal yang  mengatur  mengenai  pelaksanaan Restitusi.
Kendala  dalam  faktor  penegak hukum  yaitu  minimnya  kesadaran masyarakat  akan  haknya.  Namun,  jika melihat pembahasan sebelumnya bahwa masih banyak terjadi perbedaan pendapat  dikalangan  Penegak  Hukum tentang  betapa  penting  pemenuhan  hak restitusi ini, menimbulkan akibat restitusi yang termasuk hak anak korban tindakan pidana yang sangatlah bermanfaat  untuk  memulihkan  korban dan  sebaliknya  malah  tidak  terpenuhi. Prosedur  yang  sangat  rumit  yang mengharuskan  Jaksa  Penuntut  umum untuk  meminta  pendapat  dari  berbagai lembaga  seperti  LPSK,  Panitera  dan pertimbangan Hakim dalam
memasukkan  Restitusi  membuat  Jaksa Penuntut  Umum  lebih  fokus  terhadap Pemidanaan  terhadap  pelaku  tidak memfokuskan pemulihan kepada korban dalam  memenuhi  hak-hak  korban  hal tersebut  sangat  bertentangan  dengan tujuan  dari  hadirnya  Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban,
dikarenakan  penegak  hukum  masih
memfokuskan  dalam  hal  pemidanaan kepada  pelaku  tindakan  pidana  pelaku tindak  pidana.Korban  cenderung  masih diposisikan sebagai alat pembuktian saja tanpa memperhatikan hak dari korban. Kendala  dalam  faktor  masyarakat  yaitu kurangnya unsur yang memaksa didalam peraturan perundang-undangan mengenai  pemenuhan  hak  restitusi  ini, berakibat pada penerapan untuk memenuhi  hak  restitusi  ini  pada akhirnya  bergantung  dari  rasa  sadar pelaku  itu  sendiri  atas  perbyatan  yang dilakukan  pada  anak  korban.  Pra  pihak dari  pelaku,  bukanlah  hanya  pelaku selaku  seorang  individual,  tetapi  orang lain atau pihak ketiga yang berkemauan untuk  menjalankan  kewajiban  pelaku ketika  membayar  hak  restitusi  kepada anak  korban  tindakan  pidana  kekerasan sering  kali  melupakan  kewajibannya. Hak  restitusi  yang  tidak  bisa  dipenuhi dikarenakan tidak terdapatnya kemampuan atau kesediaan pelau untuk menjalankan kewajiban yang seharusnya harus dipenuhi.
Berdasarkan  pada  pihak  si korban,  peraturan  ini  pihak  si  korban sudah  cukup  banyak  ditanggungkan persyaratan  yang  harus  terpenuhi  agar dapat  memohonkan  hak  restitusi.  Ini tentunya sangatlah memberikan kesulitan  kepada  anak  selaku  korban tindakan  pidana.  Apalagi  umumnya pihak  korban  kekerasan  seksual  ialah masyarakat  biasa  yang  kurang  paham apabila  dihadapkan  dengan  hukum. Antara  lain  persyaratan  itu  salah satunya,  uraian  kerugian  yang  senyata- nyatanya yang diderita, uraian tindakan kekerasan,  identitas  pelaku  tindak pidana,  jumlah  atau  besaran  restitusi, fotokopi  identitas  anak  yang  sebagai korban  tindakan  pidana  dari  pejabat berwenang yang mendelegasinya misalnya  kerugian  atas  hilangnya kekayaan, mengganti rugi atas penderitaan  menjadi  akibat  tindakan pidana, serta mengganti biaya perawatan psikologis  atau  medis,  surat  kuasa
hukum bila pengajuan restitusi
dimohonkan oleh kuasa korban ataupun keluarga,  fotokopi  surat  keterangan hukum  yang  suda  pejabat  legalisasi apabila  anak  yang  sebagai  korban  telah meninggal  .
Upaya dalam pemenuhan restitus bagi  anak  korban  tindak  pidana kekerasan  di  Kejaksaan  Negeri  Batu. Permasalahan  utama  untuk  upaya restitusi kepada anak dikarenakan faktor minimnya  pengetahuan  tentang  hak anak  dan  parenting  skill  sepanjang proses  pemilihan  pada  anak  yang  telah sebagai korban.
Disamping itu, masyarakat  pula  banyak  yang  masih tidak  mengetahui  dan  paha,  akan  tata cara  dan  prosedur  rujukan  sosial  dan pengaduan  serta  memohonkan  hak restitusi untuk anak
Pemenuhan    Restitusi  di  dalam kejaksaan  belum  memiliki  aturan internal yang bisa dijadikan acuan untuk penerapan  dalam  memberikan  restitusi untuk  anak  korban  tindakan  pidana kekerasan.  Oleh  karena  itu  Jaksa Penuntut  umum  tetap  mengupayakan mengganti  kerugian  atau  restitusi kepada korban tindakan pidana kekerasan  terhadap  anak  untuk  proses diversi dibandingkan dengan memaksukan dalam tuntutannya. Karena  didalam  Peraturan  Jaksa  Agung RI  Nomor  PER-  006/A/J.A/04/2015 mengenaiAcuan Penyelenggaraan Diversi  di  Tingkat  Penuntutan.  Dari berkiblat pada teori pendekatan restoratif Kejaksaan Negeri Batu
memasukkan  Restitusi  dalam  proses diversi  demi  mencapai  atau  memenuhi hak  dari  korban,  dengan  prosedur  yang mudah  serta  metode  musyawarah  yang diterapkan  akan  lebih  efisien.  Kejaksaan Negeri  Batu  mewajibkan  jaksa  penuntut umum  untuk  menawarkan  kepada korban  untuk  menyelesaikan  perkara dengan Diversi sesuai SOP yang berlaku dalam  Kejaksaan  dan  berdasar  Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Jaksa  Penutut  Umum  dalam  Kejaksaan Negeri
Batu juga memberikan kesempatan  kepada  kedua  belah  pihak agar bermusyawarah untuk menentukan nominal  ganti  kerugian  agar  tidak menimbulkan  keberatan  dari  salah  satu pihak,  demikian  juga  sudah  dituangkan didalam  PP  Nomor  43  tahun  2017 mengenai  Penyelenggaraan  Restitusi untuk  Anak  korban  tindak  pidana, Bahwasanya  Pelaku  juga  berhak  untuk mengutarakan  pendapatnya.  Metode musyawarah diharapkan tidak ada pihak yang  merasa  keberatan  atas  nominal yang disepakati  demi mewujudkan atau mengganti hak korban yang telah hilang akibat terjadinya tindak pidana. Dengan menggunakan konsep keadilan restoratif yang  didalamnya  terdapat  sejumlah substansi  yang  terdiri  dari  beberapa prinsip,diantaranya: keikutsertaan bersama-sama  antara  pelaku  dengan korban,  menjadikan  pelaku  dan  korban selaku  pihak  yang  sangatlah  memegang peranan  penting  aktif  yang  berupaya untuk  mencari  penyelesaian  secara  adil untuk  keseluruhan  pihak,  serta  diantara pihak haras memiliki kesepakatan untuk menentukan jalur personal dan informal.
Dalam  memberikan  ketegasan pemberian ganti rugi, pelaku menganggap  jika  telah  melaksanakan hukuman  pidana  kerugian  korban tersebut dianggap telah dibayarkan atau sudah  dianggap  gugur.  Oleh  sebab  itu pelaku  tidak  jarang  untuk  enggan melunasi  ganti  kerugian  tersebut. Namun, didalam pelaksanaan kesepakatan  diversi  yang  memuat pemenuhan restitusi di Kejaksaan Negeri Batu  memberikan  penegasan  didalam Akta  Kesepakatan  Diversinya,  didalam perjanjiannya  termuat  peraturan  yang memaksa. Dengan adanya unsur memaksa  ini  diharapkan  ganti  rugi korban  tersebut  segera  terpenuhi  dan memberikan efek jera kepada pelaku.
Melalui  hadirnya  sejumlah  upaya  yang telah  dilaksanakan  oleh  para  Penegak Hukum khususnya di Lembaga
Kejaksaan  Negeri  Batu  diharapkan upaya-upaya  tersebut  berjalan  dengan baik  sehingga  dapat  tercita  atau terwujudnya  cita-cita  bangsa  demi melindungi hak korban akibat terjadinya suatu tindak pidana.

## Penutup
Sesuai  hasil  penelitian  maupun pembahasan,  sehingga  bisa  ditarik kesimpulan  jika  penyelenggaraan  hak restitusi  terhadap  anak  korban  tindakan pidana  kekerasan  di  Kejaksaan  Negeri Batu belum bisa diterapkan sepenuhnya dalam kesepakatan Diversi. Ini dikarenakan terdapatnya pembeda
pendapat  diantara  para  aparat  penegak hukum.  Tidak  terlaksananya  pemberian hak restitusi  tersebut disebabkan karena tidak  adanya  aturan  internal  Kejaksaan mengenai  SOP  dalam  pemenuhan Restitusi,  oleh  sebab  itu  sebagian  dari Jaksa  Penuntut  Umum  menggunakan aturan  jaksa  mengenai  Diversi  demi memenuhi restutusi dari korban. Hal ini menegaskan bahwa tujuan implementasi hak  restitusi  menjadi  upaya  pemulihan terhadap  anak  korban  tindakan  pidana belum bisa dirasakan manfaatnya secara nyata oleh korban, peraturan perundang-undangan yang
dipublikasikan  belum  bisa  sebagai penjamin  atas  perlindungan  anak  dari tindakan pidana.
Faktor  yang  dijadikan  sebagai kendala  penerapan  dalam  memenuhi hak restitusi pada anak korban tindakan pidana  kekerasan  seksual  ada  3  faktor diantaranya.  Yakni  faktor  pertama  ialah Penegak  Hukum,  ialah  kesepahaman penegak  hukum  mengenai  pentingnya pemberian  hak  restitusi  pada  anak korban  tindakan  pidana  kekerasan sesual  yang  masih  kurang  maksimal. Faktor kedua ialah masyarakat mengenai ini  ialah  masih  minimnya  kemampuan dan kesediaan pelaku
dalam memberikan  hak  restitusi  pada  anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Faktor  ketiga  yakni  Hukum,  mengenai
ini  ialah  Undang-undang  serta  aturan pelaksanaan mengenai hak restitusi pada anak  belum  mempunyai  daya  paksa terjadi apabila pelaku tidak
membayarkan  kewajiban  membayar restitusi pada korban.

## Daftar Pustaka
Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika, 2013. Arief,  Bada  Nawawi. Beberapa  Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana . Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
Asikin,  Amiruddin  Zainal. Pengantar Metode  Penelitian  Hukum .  Jakarta: Rajawali Pers, 2006. LPSK.  “Laporan  Tahunan  2019,”  2019. https://lpsk.go.id/assets/uploads/
files /ffb5e5500009918ec2f41e20349e25f2. pdf.
Marasabessy,  Fauzy.  “Restitusi  bagi Korban  Tindak  Pidana:  Sebuah Tawaran  Mekanisme  Baru.” Jurnal Hukum  dan  Pembangunan  Tahun  ke- 45 1, no. 55 (2015).
Marlina. Peradilan  Pidana  Anak  di Indonesia,  Pengembangan  Konsep Diversi  dan  Restorative  Justice . Bandung: Refika Editama, 2009. Muladi. Hak  Asasi  Manusia,  Politik  dan
Sistem  Peradilan  Pidana .  Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002. Pangemanan, Jefferson B. “Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam  Sistem  Peradilan  Pidana
Indonesia.” Jurnal Lex et Societatis 3, no. 1 (2015).
Wahyudi,  Setya. Implementasi  Ide  Diversi dalam  Pembaharuan  Sistem  Peradilan Pidana Anak di Indonesia .
Yogyakarta: Genta Publishing, 2011. Waluyo,  Bambang. Penelitian  Hukum dalam Praktek . Jakarta: Sinar Grafika,
2002.
“Wawancara  dengan  Salah  Satu  Jaksa
Penuntut  Umum  Kejaksaan  Negeri Batu.” Jawa Timur, 2021.
Wijaya, Andika, dan Dida Peace Ananta. Darurat  Kejahatan  Seksual .  Jakarta: Sinar Grafika, 2016. Wijaya, Irawan Adi. “Pemberian Restitusi sebagai Perlindungan Hukum  Korban  Tindak  Pidana.” Jurnal  Hukum  Dan  Pembangunan
Ekonomi 6, no. 2 (2018).