Marsono, Iman Santoso, Kemala Atmojo (2023) Penerapan Rehabilitasi terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam  Perspektif Teori Rehabilitasi, (8) 9, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 9, September 2023
PENERAPAN  REHABILITASI  TERHADAP  KORBAN  PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF TEORI REHABILITASI
Marsono, Iman Santoso, Kemala Atmojo Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM E-mail: marsonojakarta19@gmail.com, imansantoso@iblam.ac.id, kemalaatmojo@iblam.ac.id

## Abstrak
Mahkamah  Agung  dengan  dasar  ketentuan  Pasal  103  UU  Narkotika  mengambil langkah  untuk  membangun  paradigma  penghentian  kriminalisasi  bagi  pecandu narkoba dengan mengeluarkan Surat Ederan Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun  2010  tentang  Penetapan  Penyalahguna,  dan  Pecandu  Narkoba  ke  Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Penulis memberikan contoh kasus tentang korban penyalahgunaan narkotika yang kasusnya telah diputus oleh PN Klaten dengan putusannya Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN.Kln. Metode penelitian yang  digunaka  adalah  metode  yuridis  normatif,  yaitu  penelitian  yang mengutamakan  data  kepustakaan  yaitu  penelitian  terhadap  data  sekunder.  Data sekunder  tersebut  dapat  berupa  bahan  hukum  primer,  sekunder  maupun  tersier. Penelitian ini meliputi penelitian mengenai ketentuan hukum positif yang berlaku di  Indonesia  yang  berkaitan  dengan  penerapan  rehabilitasi  terhadap  korban penyalahgunaan  narkotika.  Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis  menyimpulkan bahwa penerapan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika, dilakukan oleh Tim asesmen terpadu dengan tujuan menyelamatkan korban penyalahgunaan narkotika, apabila seseorang sebagai pecandu. atau korban yang tertangkap dapat menentukan  apakah  dimasukkan  dalam  penjara  atau  direhabilitasi.  Pecandu  dan korban  penyalahgunaan  narkotika  adalah  “orang  sakit”  yang  wajib  menjalani pengobatan dengan menempatkan meraka kedalam lembaga rehabilitasi Sosial. Hal tersebut  berdasarkan  pertimbangan  bahwa  sebagian  besar  pelaku  narkotika merupakan  korban  penyalahguna  narkotika.  Pemahaman  reorientasi  penanganan pecandu dan korban penyalahguna Narkotika, yang merumuskan bahwa pengguna Narkotika yang sedang dalam proses hukum dan terbukti sebagai pengguna murni tidak lagi digiring ke dalam jeruji besi, akan tetapi direhabilitasi, sehingga baik dari Kepolisian dan Kejaksaan masih menerapkan proses hukum dan pemid naan bagi setiap penyalah guna yang tertangkap tangan mengonsumsi Narkotika.
Kata kunci: Hukum; Rehabilitasi; Penyalahgunaan Narkotika.

## Abstract
The  Supreme  Court  based  on  the  provisions  of  Article  103  of  the  Narcotics  Law took steps to build a paradigm to stop criminalization for drug addicts by issuing a Supreme Court Decree (SEMA) Number 4 of 2010 concerning the Determination of Abusers, and Drug Addicts into Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation Institutions. The author provides an example of a case of a victim of drug abuse whose case has been decided by PN Klaten with its decision Number 8 / Pid.Sus / 2019 / PN.Kln. The research method used is the normative juridical method, which is research that prioritizes literature data, namely research on secondary data. The secondary data can be primary, secondary or tertiary legal material. This research includes research on positive legal provisions in force in Indonesia relating to the application of rehabilitation to victims of drug abuse. Based on the results of the study, the author concluded that the application of rehabilitation for victims of drug abuse  was  carried  out  by  an  integrated  assessment  team  with  the  aim  of  saving victims of drug abuse, if someone is an addict. Or the victim caught can determine whether to be put in prison or rehabilitated. Addicts and victims of drug abuse are "sick  people"  who  are  obliged  to  undergo  treatment  by  placing  them  in  social rehabilitation  institutions.  This  is  based  on  the  consideration  that  most  drug offenders are victims of drug abuse. Understanding the reorientation of handling addicts and victims of drug abuse, which formulates that drug users who are in the legal  process  and  proven  to  be  pure  users  are  no  longer  led  to  bars,  but rehabilitated, so that both the Police and the Prosecutor's Office still apply legal processes and naan ids for every abuser caught consuming narcotics.

## Keywords: Law; Rehabilitation; Narcotics abuse.

## Pendahuluan
Narkotika  jika  disalahgunakan  atau  digunakan  tidak  sesuai  dengan  standar pengobatan  dapat  menimbulkan  kerugian  bagi  perorangan  atau  masyarakat  khususnya generasi  muda.  Hal  ini  akan  lebih  merugikan  jika  disertai  dengan  penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang dapat melemahkan ketahanan nasional (Yatim, 1986).
Narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman sintetis atau semisintetis  yang  dapat  menyebabkan  dampak  tertentu  bagi  penggunanya.  Istilah narkotika  yang  dipergunakan  disini  bukanlah  sekedar  narcotics,  namun  secara farmacologie  (farmasi)  sama  artinya  dengan  drug  yaitu  sejenis  zat  yang  apabila dipergunakan  akan  membawa  efek  dan  pengaruh-pengaruh  tertentu  pada  tubuh  si pemakai, yaitu mempengaruhi kesadaran, memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap  perilaku  manusia  dan  pengaruh-pengaruh  tersebut  dapat  berupa  :  penenang, perangsang  (bukan  rangsangan  seks)  menimbulkan  halusinasi  (pemakai  tidak  mampu
Penerapan Rehabilitasi terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Perspektif Teori Rehabilitasi
membedakan  antara  khayalan  dan  kenyataan,  kehilangan  kesadaran  akan  waktu  dan tempat) (Fadhli, 2018).
Permasalahan penyalahgunaan narkotika di masyarakat Indonesia semakin tidak terkendali, dengan berbagai jenis narkoba yang beredar diberbagai kawasan dikota-kota besar hingga pelosok-pelosok desa, sehingga semakin meluasnya pengedar, pemakai, dan pencandu narkoba. Penyalahgunaan narkoba yang menjalar melibatkan korban mencakup dari berbagai kalangan anak-anak, remaja, generasi muda, publik figur, hingga aparatur negara (Santi et al., 2019).
Pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), terhadap  pengguna  narkotika  dapat  dibedakan  menjadi  Penyalahguna,  Pecandu  dan Korban  Penyalahgunaan  Narkotika.  Penyalahguna  narkotika  adalah  orang  yang menggunakan  narkotika  tanpa  hak  atau  melawan  hukum.  Namun  jika  orang  tersebut merupakan  pecandu  narkotika,  ia  merupakan  orang  yang  menggunakan  dan menyalahgunakan narkotika secara ketergantungan baik secara fisik maupun psikisnya. Dimana  penyalahguna  dan  pecandu  narkotika  memiliki  unsur  kesengajaan  dalam perbuatannya. Hal ini tentu saja berbeda dengan kualifikasi orang yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika.
Pengertian  Korban  Penyalahgunaan  Narkotika  sendiri  merujuk  terhadap penjelasan  Pasal  54  UU  Narkotika  bahwa  “korban  penyalahgunaan  narkotika  adalah orang  yang  tidak  sengaja  menggunakan  narkotika  karena  dibujuk,  diperdaya,  ditipu, dipaksa,  dan/atau  diancam  untuk  menggunakan  Narkotika”.  Dengan  demikian  korban penyalahgunaan narkotika ini tidak memiliki unsur kesengajaan dalam mempergunakan narkotika.  Dimana  orang  yang  menjadi  korban  penyalahgunaan  narkotika  ini menggunakan  narkotika  karena  suatu  keadaan  tertentu  membuatnya  menggunakan narkotika  yang  tidak  didasarkan  niat  dan  keinginannya,  sehingga  ia  disebut  sebagai korban.
Seorang korban penyalahgunaan narkotika harus terbukti tidak mempunyai unsur kesengajaan  mempergunakan  narkotika  secara  melawan  hukum  dikarenakan  adanya keadaan (seperti dipaksa atau diancam) yang membuat ia mau tidak mau menggunakan narkotika atau karena ketidaktahuan yang bersangkutan kalau yang digunakannya adalah narkotika (seperti ditipu, dibujuk, atau diperdaya) (Dwiyanti et al., 2019).
Untuk mengatasi permasalahan narkotika tidak cukup hanya dengan memberikan sanksi  pidana  saja,  namun  dibutuhkan  juga  tindakan  lainnya  agar  tidak  hanya  berupa hukuman  saja  tetapi  juga  dapat  memperbaiki  dan  memulihkan  keadaan  pelaku  atau korban  agar  tidak  terjerumus  kembali  kepada  narkotika  (Busnarma,  2019).  Salah  satu bentuk  tindakan  lainnya  tersebut  adalah  dengan  melakukan  upaya  rehabilitasi. Rehabilitasi  terhadap  pecandu  narkotika  adalah  suatu  proses  pengobatan  untuk membebaskan  pecandu  dari  ketergantungan,  dan  masa  menjalani  rehabilitasi  tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman (Sutarmo, 2006).
Mahkamah Agung dengan dasar ketentuan Pasal 103 UU Narkotika mengambil langkah untuk membangun paradigma penghentian kriminalisasi bagi pecandu narkoba dengan mengeluarkan Surat Ederan Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010
tentang Penetapan Penyalahguna, dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis  dan  Rehabilitasi  Sosial (Laoly,  2019) . Dalam  hal  ini  menunjukkan  bahwa penyalahgunaan  narkoba  sebagai  pelaku  tindak  pidana  serta  sebagai  korban  dari perbuatannya, sehingga upaya untuk menindak lanjuti penyalahgunaan narkoba dengan melakukan  upaya  pemulihan  secara  rehabilitasi,  baik  rehabilitasi  medis  maupun rehabilitasi sosial.
Dalam UU Narkotika pada pasal 1 menjelaskan dua macam rehabilitasi. Pertama, rehabilitasi medis adalah suatu proses pengobatan secara terpadu dengan membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba. Sedangkan kedua, rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu fisik, mental serta sosial agar mantan pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
Untuk itu lembaga pemerintah maupun swasta dapat meningkatkan peran edukasi kepada  masyarakat  luas  akan  pentingnya  rehabilitasi  medis  maupun  rehabilitasi  sosial terhadap  korban  penyalahgunaan  narkoba.  United  Nations  Office  on  Drugs  and  Crime menjelaskan  bahwa  rehabilitasi  mempunyai  empat  tujuan.  Pertama,  sebagai  tindakan lanjut  tahap  detoksifikasi  untuk  mempertahankan  kemajuan  fisiologis  dan  psikologis. Kedua,  mempertajam  dan  meneruskan  berhentinya  perilaku  adiktif.  Ketiga,  mendidik serta mendorong individu pengguna agar dapat memodifikasi perilaku gaya hidup yang lebih konstruktif agar tidak terpengaruh terhadap godaan narkoba.
Keempat, mendidik serta mendukung perilaku agar tewujudnya kesehatan pribadi, keberfungsian sosial, serta menekan resiko penyakit yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan publik (Diputra, 2012). Dalam proses rehabilitasi, banyak sikap maupun perlakuan  dari  orang  sekitar  yang  sangat  berpengaruh  terhadap  pemulihan  korban penyalahgunaan  narkotika,  pengaruh  yang  sangat  besar  terhadap  keberhasilan  korban penyalahgunaan  narkotika  untuk  sembuh  dari  ketergantungan  narkoba  adalah  ingin diterima dan didukung usahanya.
Pemberian dukungan sosial dari orang yang berarti diseputar kehidupan korban penyalahgunaan narkoba sangat berpengeruh dalam meningkatkan harga diri seseorang, dengan  harga  diri  yang  tinggi  dapat  mempercepat  proses  penyembuhan  korban penyalahgunaan narkotika (Eki, 2023). Dalam penelitian ini penulis memberikan contoh kasus  tentang  pengalahgunaan  narkotika  yang  pelakunya  oleh  pertimbangan  hakim sebagai  pecandu  penyalahgunaan  Narkotika,  sehingga  timbul  kewajiban  bagi  Majelis Hakim  untuk  memerintahkan  agar  terhadap  diri  terdakwa  dilakukan  Rehabilitasi  yang kasusnya  telah  diputus  oleh  Pengadilan  Negeri  Klaten  dengan  putusannya  Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN.Kln.
Dalam  kasus  ini  terdakwanya  adalah  Handy  Sugiyanto  als.  Babahe  (32  tahun) yang oleh Penuntut Umum didakwa bersalah telah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan  dan  menguasai  serta  menyalah  gunakan  Narkotika  bagi  dirinya  sendiri Sebagaimana diatur pasal 112 ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009 dan pasal 127 ayat (1) huruf  a  UU  No  35  tahun  2009  tentang  Narkotika,  sehingga  dituntut  pidana  terhadap terdakwa selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada
Penerapan Rehabilitasi terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Perspektif Teori Rehabilitasi
dalam  tahanan  dengan  perintah  terdakwa  tetap  ditahan  dan  denda  Rp800.000.000,- (delapan ratus juta) subside 6 (enam ) bulan penjara.
Berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim Pengadilan  Negeri  Klaten  mengadili:  1)  Menyatakan  Terdakwa  Handy  Sugiyanto  als. Babahe  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana “Menyalahgunakan Narkotika Gol. I Bagi Diri Sendiri “; 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Handy Sugiyanto als. Babahe berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum menjalani  rehabilitasi  atas  diri  terdakwa,  di  rumah  sakit  Ghrasia  Pakem  Kabupaten Sleman DIY selama 6 (enam) bulan; 3) Menetapkan masa menjalani rehabilitasi sebagai masa menjalani pidana.
Berdasarkan  uraian  dan  latar  belakang  di  atas  maka  penulis  menetapkan  judul penelitian  ini  adalah:  Penerapan  Rehabilitasi  Terhadap  Korban  Penyalahgunaan Narkotika  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika Dalam  Perspektif  Teori  Rehabilitasi  (Studi  Putusan  Pn  Klaten  Nomor  Nomor: 8/Pid.Sus/2019/Pn.Kln).
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  maka  rumusan  penelitian  ini  yaitu;  1) Bagaimana  pertimbangan  penerapan  rehabilitasi  terhadap  korban  penyalahgunaan narkotika?  2)  Bagaimana  pertimbangan  hakim  dalam  memutus  rehabilitasi  terhadap korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN.Kln?

## Metode Penelitian
Peter  Mahmud  Marzuki  (2013),  menyatakan  bahwa  “Penelitian  hukum  adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin- doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi.  Metode  penelitian  hukum merupakan  suatu  cara  yang  sistematis  dalam  melakukan  sebuah  penelitian 15 .  Tipe Penelitian  yang  dilakukan  dalam  penelitian  hukum  ini  adalah  dengan  menggunakan metode Penelitian yuridis normatif.
Penelitian  hukum  normatif  merupakan  penelitian  yang  mengutamakan  data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder tersebut dapat berupa bahan  hukum  primer,sekunder  maupun  tersier (Hanitijo,  2000).  Penelitian  ini  meliputi penelitian mengenai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan penerapan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika.

## Hasil dan Pembahasan
A. Pertimbangan  Penerapan  Rehabilitasi  Terhadap  Korban  Penyalahgunaan Narkotika
1. Pelaksanaan  tim  asesmen  terhadap  korban  penyalahguna  narkotika  dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dihubungkan dengan tujuan pemidanaan
Rehabilitasi  dinilai  sebagai  solusi  jitu  dan  ideal  dalam  upaya  menekan  angka prevalensi  penyalah  guna  Narkotika.  Untuk  menyamakan  presepsi  bahwa  pengguna
Narkotika  lebih  baik  direhabilitasi  daripada  dipenjara.  Pada  prakteknya,  banyak  pihak masih mempertanyakan bagaimana mekanisme yang ideal tentang implementasi asesmen terpadu sesuai dengan Peraturan Bersama itu sendiri.
Hal  inilah  yang  menjadi  hambatan  dalam  pemahaman  reorientasi  penanganan pecandu  dan  korban  penyalah  guna  Narkotika,  yang  merumuskan  bahwa  pengguna Narkoba yang sedang dalam proses hukum dan terbukti sebagai pengguna murni tidak lagi digiring ke dalam jeruji besi, akan tetapi direhabilitasi, sehingga baik dari Kepolisian dan Kejaksaan masih menerapkan proses hukum dan pemid naan bagi setiap penyalah guna yang tertangkap tangan mengonsumsi Narkotika (Rizky, 2017).
Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika adalah “orang sakit” yang wajib menjalani pengobatan dengan menempatkan meraka kedalam lembaga rehabilitasi Sosial. Hal  tersebut  berdasarkan  pertimbangan  bahwa  sebagian  besar  pelaku  narkotika merupakan korban penyalah guna narkotika, yang dapat dikatakan sebagai orang sakit. Menempatkan  pecandu  atau  penyalahguna  narkotika  kedalam  lembaga  rehabilitasi merupakan  sesuai  dengn  tujuan  Undang-undang  No.  35  tahun  2009  tentang  narkotika yaitu Pasal 4 huruf d yang menyebutkan untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika (Santi et al., 2020).
Mekanisme  Pelaksanaan  Asesmen  Terpadu  diatur  sebagai  berikut:  1)  Tim Asesmen  Terpadu  melakukan  asesmen  berdasarkan  tertulis  dari  penyidik.  Penyidik mengajukan permohonan paling lama 1x24 jam setelah penangkapan, dengan tembusan kepada Kepala BNN setempat sesuai dengan tempat kejadian perkara. 2) Tim Asesmen Terpadu (TAT) melakukan asesmen maksimal 2x 24 jam, selanjutnya hasil asesmen dari tim dokter dan tim hukum disimpulkan paling lama hari ketiga. 3) Hasil Asesmen dari masing-masing  tim  asesmen  dibahas  pada  pertemuan  pembahasan  kasus  (case conference)  pada  hari  keempat  untuk  ditetapkan  sebagai  rekomendasi  Tim  Asesmen Terpadu.  Rekomendasi  Tim  Asesmen  Terpadu  berisi  keterangan  mengenai  peran tersangka dan/atau terdakwa dalam tindak pidana, tingkat ketergantungan penyalahguna narkotika,  rekomendasi  kelanjutan  proses  hukumnya  dan  tempat  serta  lama  waktu rehabilitasi.  Rekomendasi  Tim  Assesmen  Terpadu  ditanda  tangani  oleh  ketua  tim asesmen terpadu.
Rekomendasi Tim Asesmen terpadu dilampirkan dalam berkas perkara tersangka harus asli bukan dalam bentuk foto copy. Rekomendasi inilah yang seharusnya dijadikan dasar bagi Hakim untuk menetapkan seorang terdakwa sebagai penyalahguna atau korban Narkotika, atau sebagai pelaku tindak pidana Narkotika. Pada bagian kedua UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bunyi pasal 54 menyatakan bahwa: “Pecandu Narkotika dan  Pecandu  penyalahgunaan  Narkotika  wajib  menjalani  rehabilitasi  medis  dan rehabilitasi sosial.”
Implementasi dalam Pasal 54, yakni mewajibkan rehabilitasi yang diperuntukan terhadap  pecandu  dan  pecandu  dari  penyalahgunaan  narkotika  yang  ketergantungan dengan narkotika terutama golongan I, sehingga ada upaya oleh BNN bagi para pecandu guna  mendapatkan  rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  sosial  dengan  tujuan  dapat memulihkan serta mengembalikan pecandu agar bisa berada dala lingkungan masyarakat
Penerapan Rehabilitasi terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Perspektif Teori Rehabilitasi
secara  normal  dan  terbebas  dari  ketergantunga  bahaya  narkotika.  Dalam  proses rehabilitasi terhadap pecandu narkotika ini dibagi atas dua terapi yakni secara medis dan terapi secara sosial.
Rehabilitasi  sosial  adalah  proses  pengembalian  kebiasaan  pecandu  narkotika dalam kehidupan masyarakat agar pecandu tidak lagi menyentuh bahwa terjerat dalam lingkup  bahaya  narkotika  yang  ada  dikehidupan  bermasyarakat,  rehabilitasi  sosial bertujuan  mengintegrasikan kembali penyalahguna dan/atau pecandu narkotika ke dalam masyarakat dengan cara memulihkan proses berpikir, berperilaku dan  beremosi sebagai komponen  kepribadiannya  agar  mampu  berinteraksi  dilingkungan  sosialnya  (dalam lingkungan rehabilitasi).
BNN melaksanakan rehabilitasi sosial sesuai dengan Keputusan Menteri yang ada serta adanya kesinambungan dalam kementerian sosial membantu rehabilitasi di bidang sosial. Rehabilitasi berkelanjutan adalah tahapan bina lanjut (after care) yang merupakan serangkaian kegiatan positif dan produktif bagi penyalahguna/pecandu narkotika pasca menjalani tahap pemulihan (rehabilitasi medis dan sosial).
Tahapan bina lanjut merupakan bagian yang integral dalam rangkaian rehabilitasi ketergantungan  narkotika  dan  tidak  dapat  dianggap  sebagai  bentuk  terapi  yang  berdiri sendiri,  hal  ini  berkaitan  dengan  pemahaman  umum  bahwa  setelah  pecandu menjalani program  rehabilitasi  di  tempat  rehabilitasi,  mereka  masih  memerlukan  pendampingan agar proses reintegrasi ke masyarakat dapat berlangsung sesuai dengan tujuan untuk dapat hidup normatif, mandiri dan produktif (Hidayatun & Widowaty, 2020).
Upaya lain sebagai langkah strategis Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) mengadakan  proses  Penjangkauan  kepada  para  pecandu  Narkotika.  Penjangkauan  ini dilakukan  dengan  cara  “jemput  bola”  yaitu  dengan  mendatangi  rumah-rumah  pecandu agar mau  direhabilitasi,  lalu  dengan  memanfaatkan  pecandu  yang  ada  untuk  mengajak temannya yang sesama pecandu agar mau direhabilitasi. Upaya ini dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan untuk meyakinkan pecandu agar mau di rehabilitasi.
Pihak  BNN  setelah  menerima  wajib  lapor  tenaga  tim  kesehatan  dan  tenaga psikologis  melakukan  assesmen  terhadap  pecandu  sehingga  proses  penerimaan  wajib lapor  itu  didasari  oleh  diri  sendiri  atau  voluntary  (sukarela),  bagi  pecandu  yang  sudah cukup  umur  dan  juga  bisa  dilaporkan  oleh  keluarga  pecandu  yang  sudah  cukup  umur kepada Institusi Penerima Wajib Lapor, untuk pecandu narkotika yang belum cukup umur dalam melaksanakan wajib lapor dilakukan atau dilaporkan oleh orang tua/wali pecandu Narkotika. Alat yang digunakan setidaknya dapat mendeteksi 4 (empat) jenis Narkotika, yaitu opiat, ganja, metamfetamin dan methylenedioxy methamphetamine (MDMA).
Proses pemberian rekomendasi ini mengacu pada penentuan tempat rehabilitasi yang sudah ditunjuk oleh menteri baik menteri kesehatan bagi tempat rehabilitasi medis sesuai Kemenkes No. 1305 Tahun 2011 dan menteri sosial bagi tempat rehabilitasi sosial dalam  pemulihan  dibidang  sosial  yang  diperuntukan  bagi  pecandu  narkotika,  dalam proses  ini  BNN  mengirimkan  surat  rujukan  ke  pusat  rehabilitasi  sebagai  surat rekomendasi  untuk  memasukan  atau  mengirimkan  pecandu  narkotika  ke  pusat rehabilitasi.
Assesmen  ulang  dimaksudkan  untuk  memastikan  pecandu  narkotika  apakah memang  mengunakan  narkotika  atau  tidak  mengkonsumsi  narkotika,  apabila  pecandu narkotika  terbukti  mengkonsumsi  narkotika  maka  pecandu  narkotika  langsung mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis selama 6 bulan untuk melepas racun didalam darah. Sedangkan hasil assesmen ulang pecandu tidak terbukti kedapatan mengkonsumsi narkotika,  maka  dinyatakan  bukan  pecandu  dan  di  kembalikan  kepada  keluarga  untuk mendapatkan pembinaan dari orang tua atau wali dalam pergaulan yang berdampak akan bahaya narkotika.

## 2.  Hambatan  dalam  pelaksanaan  rehabilitasi  terhadap  korban  penyalahguna narkotika  dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika dihubungkan dengan tujuan pemidanaan
Penentuan status sebagai pengguna atau korban peredaran atau penyalahgunaan narkoba rawan disalahgunakan. Kategori sebagai produsen, bandar, pengedar, penadah dan pengguna narkoba amat sulit ditentukan. Antara kategori yang satu dengan lainnya beda-beda  alias  berpotensi  dimainkan.  Apapun  kategorinya  bila  seseorang  secara “sukarela” melaporkan diri kepada Badan Narkotika Nasional atau polisi atau lembaga rehabilitasi  yang  ditunjuk,  otomatis  dia  akan  bersetatus  “pengguna”  dan  akan  segera menjalani proses rehabilitasi di tempat yang dikelola pemerintah atau rehabilitasi yang direkomendasikan oleh Badan Narkotika Nasional.
Apabila yang melaporkan adalah pengguna yang sekaligus juga pengedar, maka dia bisa bebas dari jeratan hukum dan negara akan rugi membiayai rehabilitasi pengguna dan pengedar. Bila yang ada di dalam adalah orang berkategori ganda seperti itu, maka lembaga rehabilitasi akan mengelola orang yang salah.
1) Tidak ada kriteria baku lamanya rehabilitasi. Penentuan berapa lama pecandu akan  direhabilitasi  tidak  ada  kriteria  baku.  Kriteria  sembuh  juga  bermacam-macam, sehingga  ada  pecandu  yang  direhabilitasi  3  bulan,  6  bulan,  atau  9  bulan.  Apakah seseorang  boleh  pulang  untuk  lanjut  ke  pasca  rehabilitasi  sangat  tergantuk  pada pengelola.  Bila  pengelola  rehabilitasi  tidak  jujur,  maka  bisa  saja  mereka  “menahan” residen selama mungkin demi terus mendapat dana dari APBN. Residen rawan menjadi objek bisnis berkedok rehabilitasi.
2)  Penentuan  berapa  lama  pecanduakan  direhabilitasi  tidak  ada  kriteria  baku. Kriteria  sembuh  juga  bermacam-macam,  sehingga  ada  pecandu  yang  direhabilitasi  3 bulan,  6  bulan,  atau  9  bulan.  Apakah  seseorang  boleh  pulang  untuk  lanjut  ke  pasca rehabilitasi sangat tergantuk pada pengelola. Bila pengelola rehabilitasi tidak jujur, maka bisa  saja  mereka  “menahan”  residen  selama  mungkin  demi  terus  mendapat  dana  dari Angaran  Pendapatan  Belanja  Negara.  Pengguna  menjadi  rawan  sebagai  objek  bisnis berkedok rehabilitasi (Diputra, 2012).
3)  Tidak  ada  kriteria  baku  rawat  jalan  atau  rawat  inap.    Jika  seseorang  harus terpaksa  menjalani  rehabilitasi,  maka  otomatis  yang  bersangkutan  lebih  memilih rehabilitasi rawat jalan dan menghindari rehabilitasi rawat inap. Dengan demikian pasti tidak  ada  yang  mau  rehabilitasi  rawat  inap.  Penentuan  seseorang  rawat  jalan  saja  atau
Penerapan Rehabilitasi terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Perspektif Teori Rehabilitasi
rawat  inap  yang  kemudian  secepatnya  akan  dilanjutkan  dengan  rawat  jalan  sangat ditentukan orang yang melakukan assessment awal.
Deputi  Bidang  Rehabilitasi  Badan  Narkotika  Nasional  Diah  Setia  Utami mengungkapkan,  meskipun  para  pencandu  narkoba  sudah  direhab,  dia  bisa  balik  lagi menggunakannya.  Hal  itu  ia  katakan  dalam  acara  Indonesia-U.S.  Drug  Demand Reduction  Workshop.  Dirinya  pun  menyebut  bahwa  para  pengguna  atau  pencandu narkoba  yang  sudah  direhabilitasi  dan  balik  lagi  untuk menggunakan  masih  sekitar  70 persen. "Ada pasti, karena memang tinggi sekitar 70 persen,"
Mekanisme  pembiayaan  menggunakan  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara untuk pecandu narkoba oleh tempat rehabilitasi dan pasca rehabilitasi sangat sederhana, sehingga  rentan  terjadi  kolusi  dan  korupsi.  Cukup  kunjungan  oleh  petugas  kemudian diberikan rekomendasi, dan selanjutnya berbekal rekomendasi itulah tempat rehabilitasi bisa mengklaim uang pengganti rehabilitasi bagi para pecandu.
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) pada dasarnya sepakat bahwa PP 99 harus direvisi secepat mungkin, pandangan ini didasarkan atas konteks harm reduction (pengurangan dampak buruk) bagi pengguna dan pecandu narkotika. ICJR menilai bahwa PP  Nomor  99  tahun  2012  tentang  Pemberian  Remisi  tidak  melihat  secara  lebih  fokus realita dan masalah empiris peradilan pidana yang berhubungan dengan kasus narkotika. Atas  permasalahan  overkapasitas  dan  masalah  narkotika,  ICJR  memiliki  beberapa catatan, diantaranya;
a. Masalah Overkapasitas Dan Penyalahguna Narkotika
Salah  satu  masalah  utama  dalam  overkapasitas  adalah  karena  tingginya  supply tahanan dan narapidana ke dalam lapas. Berdasarkan Penelitian ICJR pada 2016, Populasi penghuni penjara meledak dua kali lipat dari 71.500 menjadi 144.000 pada tahun 2016 hingga 2021, padahal kapasitas penjara hanya bertambah kurang dari 2%.

## b. Kebijakan tidak tepat sasaran
ICJR justru mempertanyakan semangat ini, jika memang berencana mengurangi overkapasitas, maka mengapa di arahkan atau menyentuh kebijakan pemidanaan kepada kejahatan  korupsi?  berdasarkan  data  SDP  bahwa  jumlah  warga  binaan  terbesar  dalam Lapas  salah  satunya  adalah  narapidana  yang  menyandang  status  korban  penyalahguna napza/narkotika.

## c. Korban Narkotika Anak tiri Negara
Dengan  kondisi  hukum  narkotika  yang  sangat  buruk  ini,  Pemerintah  justru mengarahkan perubahan kebijakan ke arah salah sasaran. Seharusnya, pelonggaran remisi diarahkan kepada korban narkotika yaitu pengguna dan pecandu, yang sebetulnya tidak layak masuk dalam penjara. Apalagi SEJA (Surat Edaran Jaksa Agung), (Surat Edaran Mahkamah  Agung)  SEMA  terkait  pengguna  dan  pecandu  harus  masuk  rehabilitasi, mengalami  kegagalan  dalam  praktik,  karena  kebijakan  aparat  penegak  hukum  kita ternyata  lebih  bersemangat  memasukkan  mereka  (pengguna/pecandu)  ke  penjara. Dibutuhkan  ikatan  profesi  konselor  pecandu  narkoba  sehingga  ada  lembaga  yang
bertanggungjawab  untuk  menjaga  etika  profesi,  membuat  standar  kompensasi, mengawasi perilaku konselor narkoba.
Berdasarkan hal tersebut kemudian penulis melihat adanya kendala yang masih butuh  perhatian  serius  dari  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  upaya  pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika. Secara teoritis terdapat beberapa hal  yang  menjadi  faktor  penyebab  dan  membutuhkan  penjabaran  belum terimplementasinya dengan baik pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika yaitu: a) Subtansi Hukum. b) Struktur Hukum. c) Kultur Hukum. d) Sarana dan Prasarana.
B. Pertimbangan  Hakim  Dalam  Memutus  Rehabilitasi  Terhadap  Korban Penyalahgunaan  Narkotika  Sebagaimana  Dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri Klaten Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN.Kln
1. Pertimbangan  Hakim  dalam  Pemidanaannya  Memberikan  Rehabilitasi Terhadap Terdakwa
Telah  banyak  pecandu  Narkotika  yang  tertangkap  lagi  oleh  aparat  kepolisian setelah menjalani masa hukuman dipenjara. Salah satu alasannya adalah tidak dapat lepas dari  ketergantungan  terhadap  Narkotika  dan  terpaksa  kembali  menyalahgunakan Narkotika.  Sehingga  pemidanaan  dengan  pidana  penjara  tidaklah  efektif  untuk menjerakan  pecandu  Narkotika.  Oleh  karena  itu  Rehabilitasi  dianggap  sebagai pemidanaan yang lebih tepat untuk menanggulangi penyalahgunaan Narkotika” (Hanafi, 2013). Dalam mempertimbangkan tindakan bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika harus ada  surat  keterangan  dari  dokter  dan  atau  keterangan  dari  seorang  ahli  untuk membuktikan bahwa pelaku penyalahgunaan Narkotika tersebut adalah pecandu.
Keterangan  ahli  menurut  Pasal  1  angka  28  KUHAP  menyebutkan  bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal apa yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dan Pasal 184 ayat (1) telah menyebutkan bahwa salah satu alat bukti yang sah ialah keterangan ahli, maka sebagai alat bukti yang sah keterangan ahli dapat  diberikan  pada  tahap  penyidikan,  penuntutan  hingga  tahap  pemeriksaan dipengadilan.  Dokter  sebagai  keterangan  ahli  dapat  menyatakan  keterangan  dalam pemeriksaan dipengadilan dan\dapat dimintai sebagai saksi dan atau untuk petunjuk bagi hakim untuk mempertimbangkan putusan dalam sebuah perkara.
Dokter sebagai keterangan ahli dimintai hadir dipengadilan, oleh karena dua versi pertama sebagai saksi a de charge. Saksi ini dihadirkan kepersidangan oleh jaksa penuntut umum  dimana  keterangannya  dapat  menguntungkan  maupun  memberatkan  terdakwa. Versi kedua dokter sebagai keterangan ahli bertidak sebagai saksi a de charge. Saksi ini dihadirkan  kepersidangan  oleh  terdakwa  atau  penasehat  hukumnya  sebagaimana  telah dijelaskan dalam Pasal 65 KUHP.
Keterangan yang diberikannya meringankan terdakwa atau dapat dijadikan dasar pembelaandari  terdakwa  atau  penasehat  hukumnya.  Sehingga  pada  tahap  pemeriksaan dipengadilan, baik jaksa maupun penasehat hukum tersangka dapat menghadirkan saksi
Penerapan Rehabilitasi terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Perspektif Teori Rehabilitasi
atau ahli dengan ijin hakim. Pasal 186 Kuhap menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan, hal ini sejalan dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam  Pasal  187  huruf  C  KUHAP  yang  menyebutkan bahwa  keterangan  ahli  yang  diberikan  dalam  bentuk  laporan  termasuk  kategori  bukti surat.
Keterangan ahli tersebut adalah sebuah petunjuk bagi hakim jika dianggap bahwa keterangan yang diberikan seorang ahli relevan dan dapat menjernihkan duduk persoalan yang  timbul  disidang  peradilan  maka  hakim  dapat  mengambil  keterangan  itu  dalam pertimbangannya.  Klasifikasi  keterangan  ahli  hanya  keterangan  ahli  atau  hanya keterangan  biasa  saja  tidak  menjadi  persoalan,  karena  keterangan  itu  sendiri  sudah merupakan  petunjuk  dan  petunjuk  merupakan  salah  satu  alat  bukti  yang  diatur  dalam Pasal  184  KUHP  walaupun  bukan  alat  bukti  yang  utama  namun  hakim  akan menimbangkan petunjuk tersebut dalam persidangan.
Keterangan  ahli  tersebut  dapat  diberikan  dalam  bentuk  tulisan  yaitu  assesment yang menyatakan bahwa terdakwa merupakan korban pelaku penyalahgunaan Narkotika dan  dapat  juga  disampaikan  didalam  persidangan  saat  pemeriksaan  saksi-saksi  untuk memberikan  keterangan  kepada  hakim  bahwa  terdakwa  memang  membutuhkan rehabilitasi.  Putusan  tindakan  rehabilitasi  dapat  diberikan  apabila  ada  keterangan  dari dokter ahli yang memeriksa atau menangani terdakwa dan dengan keterangan dari dokter ahli tersebut hakim dapat mendapatkan petunjuk yang nantinya akan menjadi salah satu dasar diputuskannya tindakan rehabilitasi bagi terdakwa dan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa ini tidak harus berupa penjatuhan hukuman pidana atau tahanan semata.
Akan tetapi juga lebih memperhatikan masalah penyembuhan rasa kecanduan dari diri  terdakwa.  Jika  semata-mata  ingin  menghukum  terdakwa  dengan  pidana  penjara bukan tidak mungkin jika terdakwa setelah keluar dari penjara akan melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika lagi (Diputra, 2012).
2. Pertimbangan  Hakim  Dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Klaten  Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN.Kln
a. Pertimbangan Hakim
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  yang  terungkap  dalam  persidangan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas, telah ternyata bahwa Terdakwa telah memiliki dan menguasai sabu seberat 0,4gram yang ditimbang beserta pembungkusnya. Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  yang  terungkap  dalam  persidangan,  yaitu keterangan  dari  saksi  Dinar  Setyawan  dan  saksi  Widi  Prayitno,  serta  keterangan Terdakwa, ternyata Terdakwa memiliki sabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri, bukan  untuk  dijual,  hal  ini  terbukti  dari  hal  tes  urine  Terdakwa,  jika  beberapa  saat sebelum  ditangkap  Terdakwa  telah  menghisap/mengkonsumsi  sabu  dan  sabu  yang dimilikinya adalah seberat 0,4gram ditimbang beserta pembungkusnya.
Menimbang, bahwa ternyata sejak tanggal 12 Juni 2018 s/d Terdakwa ditangkap Terdakwa  masih  dalam  proses  Rehabilitasi  Sosial  pada  Rehabilitasi  Kunci  Yogjakarta karena Terdakwa mengalami ketergantungan obat Narkotika dan memerlukan perawatan
/rehabilitasi  lebih  lanjut,  namun  terdakwa  tidak  mondok  melainkan  rawat  jalan  setiap minggu  datang  ke  panti  sekali,  dan  Terdakwa  juga  tidak  bersedia  dirujuk  ke  RS Panti Rapih dan lebih memilih dokter sendiri yaitu dr. Musinggih, Sp.Kj.
Menimbang,  bahwa  jenis  narkotika  yang  ditemukan  pada  diri  Terdakwa  hanya sabu seberat 0.4gram ditimbang beserta pembungkusnya, yang dibeli Terdakwa dari Resi Dewo  dengan  maksud  untuk  dipergunakan  sendiri,  bukan  untuk  diperdagangkan  atau diperjual-belikan.  Menimbang,  bahwa  Terdakwa  yang  bermaksud  untuk  menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan.
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  pertimbangan  sebagaimana  tersebut diatas,  maka  unsure  ketiga  ini  tidak  terbukti.  Menimbang,  bahwa  dari  seluruh  uraian- uraian  sebagaimana  tersebut  di  atas,  maka  Majelis  Hakim  berkesimpulan  bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur dari pasal 112 ayat (1) UU.No. 35 tahun  2009,  oleh  karena  itu  terdakwa  Handy  Sugiyanto  als.  Babahe  harus  dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan pertama tersebut.
Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Komulatif dan dakwaan pertama  tidak  terbukti,  maka  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan dakwaan  Kedua  yaitu melanggar  Pasal  127  ayat  (1)  huruf  a  UU  No.35  Th.2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1) Setiap Penyalahguna; 2) Narkotika Golongan I  bagi  diri  sendiri.  Menimbang,  bahwa  pidana  yang  akan  dijatuhkan  tersebut  bukan semata-mata  sebagai  pembalasan  atas  kesalahan  terdakwa,  namun  diharapkan  dengan pemidanaan  tersebut  dapat  menjadi  pelajaran  bagi  terdakwa  maupun  orang  lain  untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari.
Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa. Hal  yang  memberatkan:  a)  Perbuatan  terdakwa  tidak  mendukung  program  pemerintah yang sedang gencargencarnya memerangi/memberantas penyalahgunaan Narkoba. Hal yang meringankan: a) Terdakwa sopan dipersidangan, mengakui perbuatannya, dan merasa  bersalah.  b)  Terdakwa  pada  saat  ditangkap  masih  dalam  proses perawatan/rehabilitasi  social  di  Rehabilitasi  Kunci  Yogyakarta,  dan  perawatan  dr. Musinggih, Sp.Kj karena Terdakwa mengalami ketergantungan obat keras/Narkotika.

## b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
Penuntut  Umum  tanggal  27  Pebruari  2019  yang  pokoknya  berpendapat  bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, karena itu menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut; 1)  Menyatakan  terdakwa  Handy  Sugiyanto  als  Babahe  secara  sah  dan  menyakinkan bersalah  telah  melakukan  tindak  pidana  memiliki,  menyimpan  dan  menguasai  serta menyalah gunakan Narkotika bagi dirinya sendiri Sebagaimana diatur pasal 112 ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009 dan pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
Penerapan Rehabilitasi terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Perspektif Teori Rehabilitasi
2)  Menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  Selama  5  (lima)  tahun  dan  6  (enam)  bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp800.000.000, - (delapan ratus juta) subside 6 (enam) bulan penjara;
3) Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip kecil yang didalamnya berisi serbuk warna putih yang di duga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu berat 0,4 gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 buah pipet kaca yang didalamnya berisi serbuk putih  yang  diduga  narkotika  golongan  I  bukan  tanman,  1  buah  hand  phone  nokia  X2 warna hitam beserta sim cardnya, 1 buah alat bong penghisap terbuat dari botol kaca YOU C1000, 1 buah korek api gas warna hijau, dirampas untuk dimusnahkan, 1 Suzuki Smash warna biru Nopol AD-2991-GC dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa.

## c. Putusan Hakim
1)  Menyatakan  Terdakwa  Handy  Sugiyanto  als.  Babahe  tidak  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalamdakwaan Pertama. 2) Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Pertama tersebut. 3) Menyatakan Terdakwa  Handy  Sugiyanto  als.  Babahe  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Gol. I Bagi Diri Sendiri. 4) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Handy Sugiyanto als. Babahe berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum menjalani rehabilitasi atas diri terdakwa, di rumah sakit Ghrasia  Pakem  Kabupaten  Sleman  DIY  selama  6  (enam)  bulan.  5)  Menetapkan  masa menjalani rehabilitasi sebagai masa menjalani pidana.

## Kesimpulan
Pelaksanaan  penerapan  rehabilitasi  terhadap  korban  penyalahgunaan  narkotika, dilakukan  oleh  Tim  asesmen  terpadu  dengan  tujuan  menyelamatkan  korban penyalahgunaan  narkotika,  apabila  seseorang  sebagai  pecandu.  atau  korban  yang tertangkap  dapat  menentukan  apakah  dimasukkan  dalam  penjara  atau  direhabilitasi. Pecandu  dan  korban  penyalahgunaan  narkotika  adalah  “orang  sakit”  yang  wajib menjalani pengobatan dengan menempatkan meraka kedalam lembaga rehabilitasi Sosial.
Hal  tersebut  berdasarkan  pertimbangan  bahwa  sebagian  besar  pelaku  narkotika merupakan korban penyalahguna narkotika. Pemahaman reorientasi penanganan pecandu dan korban penyalahguna Narkotika, yang merumuskan bahwa pengguna Narkotika yang sedang dalam proses hukum dan terbukti sebagai pengguna murni tidak lagi digiring ke dalam jeruji besi, akan tetapi direhabilitasi, sehingga baik dari Kepolisian dan Kejaksaan masih  menerapkan  proses  hukum  dan  pemid  naan  bagi  setiap  penyalah  guna  yang tertangkap tangan mengonsumsi Narkotika.
Pertimbangan hakim dalam memutus rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan  narkotika  karena  narkotika  dan  terpaksa  kembali  menyalahgunakan Narkotika.  Sehingga  pemidanaan  dengan  pidana  penjara  tidaklah  efektif  untuk menjerakan  pecandu  Narkotika.  Oleh  karena  itu  Rehabilitasi  dianggap  sebagai pemidanaan  yang  lebih  tepat  untuk  menanggulangi  penyalahgunaan  Narkotika”. Ketentuan  Hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  tindakan  Rehabilitasi  bagi  terdakwa
Penyalahgunaan  Narkotika  terdapat  dalam  Pasal  54,  Pasal  55  dan  Pasal  103  Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Sedangkan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN.Kln, karena terdakwa hanyalah sebagi pemakai dan kepemilikan sabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri, serta saat ini Terdakwa masih dalam proses perawatan dr. Musinggih, Sp.KJ hal ini terbukti dari surat dan salinan Resep obat yang diberikan  oleh  dokter  dan  menjalani  Rehabilitasi  Sosial  di  Rehabilitasi  Kunci Yogyakarta.

## BIBLIOGRAPHY
Busnarma, T. (2019). Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan  Dan  Peredaran  Gelap  Narkotika  Di  Pengadilan  Negeri  Padang.
Soumatera Law Review , 2 (1), 172–192.
Diputra,  I.  B.  P.  S.  (2012).  Kebijakan  Rehabilitasi  terhadap  Penyalah  Guna  Narkotika pada  Undang  Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika. Jurnal  Magister Hukum Udayana , 2 (1), 44098.
Dwiyanti, K. B. R., Yuliartini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sanksi  Pidana  Penyalahgunaan  Narkotika  Dalam  Undang-Undang  No.  35  Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Anggota Tni Atas Nama Pratu Ari Risky Utama). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1),
31–43.
Eki,  S.  (2023). Upaya  Meningkatkan  Kepercayaan  Diri  dan  Interaksi  Sosial  melalui Terapi Vokasional pada Korban Penyalahgunaan Narkotika di Yayasab An-Nur Haji Supono . UIN PROF. KH SAIFUDDIN ZUHRI.
Fadhli, A. (2018). NAPZA Ancaman, Bahaya, Regulasi dan Solusi Penanggulangannya. Yogyakarta: Gava Media .
Hanafi,  J.  (2013). Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Putusan  Tindak  Pidana Pecandu Narkotika (Studi Putusan Nomor: 402/Pid. Sus/2011/Pn. Yk.) . UIN SUNAN KALIJAGA.
Hanitijo, R. (2000). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia .
Hidayatun, S., & Widowaty, Y. (2020). Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan. Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan , 1 (2).
Laoly,  Y.  H.  (2019).  Jerat  mematikan:  perspektif  kesejahteraan  ekonomi  dalam penyalahgunaan narkoba. (No Title) .
Marzuki, P. M. (2013). Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana. Mertokusumo, Sudikno .
Rizky,  F.  (2017).  Pelaksanaan  Rehabilitasi  Terhadap  Pecandu,  Penyalahguna  Dan Korban Narkotika. Riau Law Journal , 1 (1), 103–123.
Penerapan Rehabilitasi terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Perspektif Teori Rehabilitasi
Santi, G. A. N., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng.
Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (3), 216–226.
Santi, G. A. N., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (3), 216–226.
Sutarmo,  S.  V.  (2006). Jangan  Coba–coba  Menjadi  Pengguna  Narkoba .  Jakarta:  UI Press.
Yatim,  D.  I.  (1986). Kepribadian,  keluarga,  dan  narkotika: tinjauan  sosial-psikologis . Arcan.

## Copyright holder:
Marsono, Iman Santoso, Kemala Atmojo (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: