## WAJAH POLITIK DAN BUDAYA TELEVISI MENJELANG PEMILU 2014
Gufroni Sakaril Kepala Humas Indosiar e-mail: gufroni.sakaril@yahoo.co.id
Abstract : This article examines how factors of political economy of media in the democratic era influence on media content , in particular , how the political situation ahead of the 2014 elections and how this political phenomenon is mediated by the media . Culture in the world of television media that tend to promote market logic makes political events as entertainment . Pack the political news as a commodity for the sake of profit alone . Capital and power to make the political reality is precisely to create capital .
Keywords: media culture,economi politic, television
Abstrak, Artikel  ini  mengkaji  bagaimana  faktor-faktor  ekonomi  politik  media  pada  era demokrasi  memberikan  pengaruh  terhadap  isi  media,  khususnya,  bagaimana  situasi  politik menjelang  pemilu  2014  dan  bagaimana  fenomena  politik  ini    dimediasikan  oleh  media. Budaya  media  dalam  dunia  televisi  yang  cenderung    mengedepankan  logika  pasar menjadikan  peristiwa  politik  sebagai  hiburan.  Mengemas  berita  politik  sebagai  komoditas untuk kepentingan profit semata.  Modal dan kuasa  menjadikan realitas politik  justru untuk menciptakan kapital.
Kata kunci: budaya media, ekonomi politik, televisi

## PENDAHULUAN
Artikel  ini  mencoba  menyikapi secara kritis realitas televisi yang membentuk  budaya  media.  Budaya  media merupakan  budaya  berteknologi  tinggi. Dalam  perkembangannya  televisi  juga merupakan  suatu  entitas  industri,  dimana televisi  berubah  menjadi  sektor  ekonomi yang  paling  bergairah,  menguntungkan dan  menjanjikan.  Karenanya      berbagai bentuk  program  yang  ditampilkan  lebih banyak didasari hubungan resiprokal  yang berdasarkan logika pasar.
Sudah  menjadi  pemahaman  umum bahwa  semakin  bagus  suatu  acara  maka semakin  tinggi  ratingnya.    Semakin  tinggi ratingnya,  semakin  banyak  iklannya. Semakin banyak iklannya semakin menguntungkan bagi televisi.
Televisi  bagi  masyarakat  terlanjur dipandang  sebagai  media  informasi  dan hiburan.  Berbagai  format  program  televisi
dirancang  sedemikian  rupa,  baik  dalam bentuk  sinetron,  talkshow,  variety  show, infoteinment, bahkan juga berita.  Semuanya dirancang  dengan  filosofi  hiburan.    Semua berita,  tidak  terkecuali  secara  tersirat maupun  tersurat,  apakah  berita  kriminal, korupsi, kekerasan, atau  apa  pun, dirancang untuk  menghibur.    Ironisnya,  semangat menghibur  ini  karena  didorong  oleh  logika pasar  seringkali  mengabaikan  norma  dan etika  sehingga  secara  sadar  maupun  tidak mengabaikan  fungsi  idealnya.    Acara-acara di  televisi  terjebak  untuk  memperbanyak jumlah  pemirsa.  Pemirsa    disenangkan dengan  berbagai  hal  yang  sensasional, dramatisasi bahkan banalitas tidak terhindarkan.
Sungguh  menyedihkan,  setelah  era kebebasan  berjalan  13  tahun,  demokrasi media tampil dalam wujud kebebasan yang banal.  Banalitas  informasi  yang  justru sangat  potensial  untuk  mencederai  arti demokrasi yang sebenarnya. Dalam
perspektif  demokrasi,  televisi  seharusnya menjadi  salah  satu  media  yang  menjadi penyangga, karena media dapat menyediakan informasi politik bagi sehingga bisa digunakan masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya.
Media  ini  juga  dapat  memetakan berbagai  permasalahan  dalam  masyarakat dan  berfungsi  sebagai  medium  yang menciptakan  keteraturan.    Fungsi  sebagai pengawan  yang  terus  menerus  bagi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah.    Oleh  karena  itu,    sangatlah wajar  jika  masyarakat  yang  sedang  dalam proses  demokrasi  mengantungkan  dirinya pada idealisme media itu.
Akan tetapi ternyata ada keprihatinan  yag  muncul  bahwa  media massa  tidak  sepenuhnya  menjalankan fungsi-fungsinya  secara  tepat.  Media massa  komersial  yang  dikontrol  oleh pemilik modal telah menjadi kekuatan anti demokrasi  yng  mendukung  status  quo. Kebebasan  pers  yang  berlaku  dalam  era reformasi  justru  dianggap  sebagai  biang keladi  keresahan.      Kebebasan  pers  yang diharapkan dapat mengantarkan masyarakat  Indonesia  menuju  masyarakat informasi  itu  cenderung  menghalalkan segala  hal  untuk  tujuan-tujuan  tertentu. Kebebasan  pers  dirasakan  bertentangan dengan  etika  dan  nilai-nilai  moral  yang ingin dibangun dalam demokrasi.
Berita  politik  lebih  cenderung  untuk berbicara mengenai  tokoh politik daripada ideologinya.    Debat  serius  hilang,  atau dibiarkan  tanpa  arah  selama  masih  bisa menghibur dan membiarkan slogan-slogan kosong  tanpa  makna.    Hal  ini  berdampak pada  publik  sehingga  mereka  memandang sinis dunia politik.  Politik menjadi sesuatu yang tidak menarik.
Komunikasi  politik  sangat  penting dan  menentukan  dalam  demokratisasi. Dengan  adanya  persaingan  kepentingan komunikator  politik  untuk  memengaruhi, memperoleh, mempertahankan, dan memperluas  kekuasaan.  Kajian  fenomena komunikasi  politik  yang  menarik  untuk
dibahas,  yaitu:  Fenomena  komunikasi politik  dalam  sistem  politik  demokratis dengan  adanya  hubungan,  kontrol,  dan keseimbangan kekuasaan antara elit politik dengan  rakyat.  Fenomena  komunikasi politik  dalam  strategi  kampanye  dengan memberikan  visi,  misi,  dan  program kampanye  yang  sesuai  dengan  aspirasi, identifikasi  masalah  serta  potensi  dari rakyat  sendiri  berdasarkan  hasil  riset kampanye. Dinamika fenomena komunikasi politik menjadi semakin berkembang dengan dukungan dan kekuatan media massa dalam mewujudkan demokratisasi. Dari uraian diatas muncul pertanyaan,  bagaimana  wajah  program televisi  terkait  dengan  pemilu  2014. Apakah media akan menjadi institusi yang bertanggungjawab terhadap suksesnya pemilu? Atau akan tetap dengan ke”apaadaan”nya  yang penting menghibur melalui  berbagai  ekspresi  dan  format programnya.    Selanjutnya  ketika  sensor negara  sudah  tidak  ada  lagi,  dan  media menikmati  kebebasan  berekspresi  tanpa batas.  Lalu,  Siapa  yang  paling  berkuasa mengawasi isi media? Siapa yang menentukan  isi  berita  dan  hiburan  yang kita lihat dan dengar melalui televisi?

## KAJIAN TEORI
Budaya  Televisi, Budaya  media adalah  budaya  industri,  diorganisasi  atas model  produksi  massa  dan  diproduksi berdasar segmentasi dan aturan-aturan dari logika  pasar.    Karena  itu  ia  merupakan suatu bentuk budaya komersial, bentuknya adalah  komoditas  yang  berusaha  menarik laba  oleh  perusahaan-perusahaan  raksasa dengan  kepentingan  untuk  mengumpulkan modal.  Pemirsa  merupakan  komoditas, sehingga acara-acara televisi berputar pada tema-tema  kekinian  yang  digemari  (2012: 10). Hokheimer  dan  Adorno  dalam
Dialectic of enlightment (Mcquails, 2010) , telah mengantisipasi kehadiran televisi dan
kemunculan  bentuk  budaya  baru  yang akan  mengkombinasikan  penglihatan  dan suara,  imaji  dan  narati,  dalam  sebuah institusi  yang  akan  membentuk  jenis-jenis produksi,  teks,  dan  resepsi  dari  industri budaya. (2006:20)  Adorno melihat bahwa televisi  merupakan  sebuah  institusi  sosial yang  harus  bertanggung  jawab  pada perkembangan  psikologi  dan  tingkah  laku masyarakat modern sekaligus.
Herbert Marcuse, menyatakan bahwa merosotnya keluarga sebagai agen dominan  sebagai  agen  sosialisasi,  dan bangkitnya radio dan televisi. Ia menyatakan bahwa televisi sebagai bagian dari  aparatus  adminstrasi  dan  dominasi dalam masyarakat satu dimensi.
Pengetahuan  diatur  dan  diadminstrasi melalui  pengontrolan  informasi,  melalui penenggelaman  pribadi-pribadi  kedalam komunikasi  massa.    Pemirsa  sama  sekali tidak  mengetahui  apa  yang  sebenarnya terjadi  karena  mesin penghibur  itu menggagahi  dan    menggabungkan  mereka dengan mereka dengan yang lainnya dalam situasi  anesthesia,  tempat  semua  gagasan yang merusak (ditremental ideas) dilarang. (2006:21)    artinya,  Marcuse  memotret televisi  sebagai  bagia  dari  aparatus  yang memproduksi  pemikiran  dan  tingkah  laku yang diperlukan bagi reproduksi sosial dan kebudayaan  dalam  masyarakat  kapitalis kontemporer.
Kellner (2006:26) menyatakan bahwa  kebudayaan  merupakan  konstruksi sosial,  yang  secara  instrinsik  berhubungan perubahan  sosial.    Selain  itu,  berbagai peermasalahan masyarakat modern, seperti gender, ras, kelas, seksualitas, dan dimensi lain  dalam  kehidupan  masyarakat  secara sosial  dikonstruksi  dalam  representasi media.    Secara  kritis  televisi  dipandang sebagai industri budaya dan agen konstruksi sosial itu membentuk pemahaman  bahwa  budaya  media  perlu diwaspadai.
Selanjutnya  dalam  literatur  media, isu  mengenai  berbagai  faktor  yang memengaruhi isi media merupakan bagian
dari studi mengenai ekonomi politik media massa.
Menurut Mosco (1996:25), ekonomi  politik  adalah  studi  mengenai, “ the social  relations,  particularly  the power  relations  that  mutually  constitute the production, distribution, and consumption  of  resources .”  (berbagai hubungan  sosial,  khususnya  hubungan kekuasaan yang saling memengaruhi untuk membentuk produksi,  distribusi, dan konsumsi  sumber  daya).  Berdasarkan sudut  pandang  ini,  produk  komunikasi, seperti  isi  media  dan  juga  audien,  adalah sumber daya.
Mosco (1996; Foxwell, 2008) mengem-  bangkan  suatu  peta  ekonomi politik  yang  memiliki  tiga  jalan  masuk untuk  menjelaskan  proses  ekonomi  politik yaitu:  komodifikasi,  spasialisasi,  dan strukturasi.
Komodifikasi ( commodification ) adalah proses mengubah  nilai  guna  menjadi  nilai  tukar. Spasialisasi  ( spatialization )  adalah  proses mengubah  ruang  dengan  waktu,  atau proses perpanjangan institusional. Strukturasi  ( structuration )  menjelaskan proses  dimana  struktur  dan  manusia sebagai agen perubahan saling berinteraksi dan memengaruhi.
Menurut  Mosco,  proses  strukturasi disertai  pula  dengan  beberapa  isu  lainnya seperti  kelas  sosial,  gender,  hegemoni,  ras dan gerakan sosial. Isu mengenai kelas sosial membahas  arti  penting  kekuasaan  kelas ( class  power )  diikuti  dengan  diskriminasi gender; hegemoni merupakan proses melembagakan  akal  sehat  ( common  sense ). Isu  ras  ( race )  atau  etnis  membahas perbedaan  akses  komunikasi  sebagai  akibat adanya  perbedaan  ras  dan  etnis.  Gerakan sosial membahas bagaimana sejumlah besar orang  dari  berbagai  macam  latar  belakang yang  berbeda  bersatu  untuk  satu  tujuan bersama.
Suatu  pertanyaan  penting  dalam studi  ekonomi  politik  komunikasi  adalah, bagaimanakah  perubahan  kekuatan  pada pemegang  kontrol  produksi  dan  distribusi budaya dapat mengekang atau memberikan
kebebasan  kepada  ruang  publik.  Dengan kata  lain,  apakah  beralihnya  pemegang kontrol  isi  media  di  Indonesia  dewasa  ini telah  menghasilkan  penghormatan  yang lebih  baik  terhadap  hak-hak  publik  atau sebaliknya  menghasilkan  pengekangan. Pertanyaan ini mengarahkan kita pada dua isu  penting  (Golding  and  Murdock,  2000; Sun, 2008; Fathurokhmah, 2011).
Munculnya pemikiran ekonomi politik  yang  bersifat  kritis  ini  merupakan upaya untuk memahami proses kebangkitan  industri  media  massa  secara kritis, misalnya, untuk menjelaskan hubungan pemasaran massal produk ( mass marketing )  dengan  proses  ekonomi  dan sosial  yang  lebih  luas,  dan  juga  untuk untuk  mengkritisi  proses  ini  berdasarkan nilai-nilai  humanistik  ( humanistic  values ). Kebanyakan karya-karya di bidang ekonomi politik dibangun di atas kerangka kerja  Marxisme  yang  menjadi  sumber inspirasi  bagi  pergerakan  komunis  dan sosialis.
Mosco  (1996:25)  mendefinisikan ekonomi  politik  sebagai  studi  mengenai “ the social  relations,  particularly  the power  relations  that  mutually  constitute the production, distribution, and consumption of resources, ” yaitu hubungan  atau  relasi  sosial,  khususnya hubungan  kuasa  yang  saling  berinteraksi membentuk  produksi,  distribusi, dan konsumsi sumber daya.
Mosco  (1996:138)  mengemukakan suatu  gagasan  sebagai  upaya  memahami proses  ekonomi  politik  melalui  tiga  pintu masuk ( entry processes )
yaitu komodifikasi,  spasialisasi  dan  strukturasi. Ia mendefinisikan komodifikasi ( commodification ) sebagai,
“ the  process  of  transforming use value to  exchange value, and the manifold  ways  this  process  is extended  into  the  social  field  of communication products, of audiences,  and  of  labor,  which  has been  given  less  attention  than  one would  expect  from  a  political
economic analysis ” (proses mengubah  nilai  guna  menjadi  nilai tukar, dan cara-cara bagaimana proses  ini  [kemudian]  meluas  ke bidang sosial  yang mencakup produk komunikasi,  audien  dan  pekerja, [mereka]  yang  selama  ini  kurang mendapatkan perhatian dalam analisis ekonomi politik). Mosco (1996:138) juga
mendefinisikan spasialisasi ( spatialization ) sebagai  “ the  transformation  of  space  with time,  or  the  process  of  institutional extension ”  (transformasi  ruang  dengan waktu, atau proses perluasan institusional). Sedangkan strukturasi ( structuration ) didefinisikan sebagai “ the process whereby structures  are  mutually  constituted  with human  agency,  or,  to  put  it  more specifically,  structures  are  constituted  out of  agency  even  as  they  serve  as  the  very medium  for  that  constitution ”.  (proses dimana struktur dan agensi [yaitu keinginan  bebas  manusia  untuk  bertindak] saling membentuk/membangun, atau secara  lebih  spesifik,  struktur  terbentuk diluar  agensi  walaupun  agensi  tersebut berfungsi  sebagai  medium  bagi  proses pembentukan  itu).  Menurut  Mosco,  hasil strukturasi  adalah  hubungan  sosial  dan proses  kekuasaan  yang  terorganisir  di sekitar  kelas,  gender,  bangsa  dan  gerakan sosial  yang  saling  berhubungan  atau bertentangan satu sama lain.
Komodifikasi dalam Budaya media ,  Sebagaimana  telah  disinggung sebelumnya  bahwa  komodifikasi  adalah proses  mengubah  nilai  guna  menjadi  nilai tukar.  Komodifikasi  menjelaskan  proses bagaimana kapitalisme mencapai tujuannya  untuk  menumpuk  modal.  Atau mewujudkan  modal  melalui  perubahan atau  transformasi  nilai  guna  menjadi  nilai tukar.  Studi  ekonomi  politik  memberikan perhatian  besar    pada  berbagai  lembaga ekonomi  (bisnis)  dan  struktur  yang melingkupinya  yang  memproduksi  dan mendistribusikan  komoditi,  dan  juga  pada
lembaga pemerintah yang mengatur prosesnya.
Ekonomi politik komunikasi memberikan  perhatian  besar  pada  upaya untuk  meneliti  dan  menjelaskan  arti penting  berbagai  bentuk  struktur  yang bertanggung  jawab  terhadap  produksi, distribusi dan pertukaran komoditi komunikasi  dan  pengaturan  (regulasi) struktur,  terutama  oleh  negara.  Ekonomi politik cenderung mengedepankan struktur korporat  dan  negara  dalam  analisanya tanpa  mengabaikan  komoditi  itu  sendiri dan proses terjadinya komodifikasi.
Menurut Mosco (1996:145), ekonomi  politik  komunikasi  cenderung memberikan perhatian besar pada isi media (konten  media),  dan  juga  pada  audien media,  dan  memberikan  sedikit  perhatian pada  kerja  proses  produksi  pada  industri komunikasi.  Namun  demikian,  penekanan pada  dua  hal  pertama  tersebut  pada dasarnya  dapat  dimengerti  mengingat semakin pentingnya kedudukan perusahaan media  global  dan  meningkatnya  nilai  isi media.
Komodifikasi  konten .    Pemikiran  para ahli  ekonomi  politik  cenderung  tertuju kepada  isi  media  ketika  mereka  berpikir mengenai  bentuk  komoditi  komunikasi.
Dalam  hal  ini,  proses  komodifikasi  dalam komunikasi  mencakup  kegiatan  mengubah pesan  dimulai  dari  data  yang  sederhana hingga menjadi produk yang dapat dijual.
Pemilik modal atau kapital mengubah tenaga yang dikeluarkan pekerja  menjadi  program  televisi  atau radio, kolom atau artikel surat kabar, yang kemudian menjadi produk, dan selanjutnya dijual  ke  pasar  (audien).  Jika  penjualan berhasil,  hal  itu  akan  menghasilkan  nilai tambah,  yaitu  suatu  keuntungan,  pemilik kemudian menginvestasikan kembali untuk memperluas usahanya, atau berinvestasi  pada  bidang  usaha  lain  yang menjanjikan tambahan modal. Ahli ekonomi  politik  Marxis  memandang  hal ini  sebagai  realisasi  nilai  surplus  karena pemilik  modal  telah  dapat  melakukan
kontrol    terhadap  instrumen  produksi (kepemilikan  pers,  kantor  dll)  yang memungkinkan  pemilik  modal  menerima lebih banyak dari tenaga kerja dibandingkan  dengan  uang  yang  mereka keluarkan untuk membayar upah pekerja.
Institusi  media  ada  dalam  konteks organisasi  lain  yang  memiliki  kekuasaan dan  pengaruh.  Hal  ini  dipertegas  oleh Garnham  (2000)  yang  mengemukakan kritiknya  terhadap  pendekatan  media  jenis tertentu dengan mengatakan, „ media studies tends  to  focus  on  things  rather  than  the whole  social  process  which  lies  behind them’ (studi  media  cenderung  memberikan perhatian  pada  hal-hal  tertentu  dari  pada keseluruhan  proses  sosial  yang  berada  di belakang  media).  Institusi  media  memiliki kualitas dan posisi tertentu dalam kehidupan  ekonomi,  kemasyarakatan  dan budaya.  Sayangnya  masyarakat  sekarang menjelang  pemilu  2014  cenderung  sangat pragmatis  sekaligus  apatis  dan  tidak  ingin pusing.    Karakter  seperti  ini  menjadi komoditi  bagi  staisun  televisi  untuk memformat peristiwa politik secara pragmatis,  yaitu hiburan yang sarat dengan logika  pasar.    Audiens  menjadi  barang dagangan.  Namun  demikian  media  bukan segala-galanya.  Ini  jga  menunjukan  bahwa media  bukan  faktor  pengaruh,  tapi  saling pengaruh dengan masyarakat.
Media  juga  berinteraksi  dengan berbagai  institusi  lainnya.  Dalam  interaksi ini  media  dapat  memiliki  peran  dominan atau  kurang  dominan.  Berbagai  interaksi ini  perlu  dipertimbangkan  dalam  upaya membuat  model  hubungan  antara  media dan masyarakat. Interaksi ini menunjukkan bahwa  apapun  pengaruh  yang  dimiliki media  maka  pengaruh  tersebut  tidaklah bersifat  absolut  ( qualified )  dan  telah dimodifikasi terlebih dahulu ( modified ). Ketika  ekonomi  politik  memberikan perhatian pada agensi, proses, dan praktek sosial, maka studi ini cenderung memberikan  perhatian  pada  kelas  sosial. Bagi  studi  ekonomi  politik,  struktur  kelas menjadi  pintu  masuk  penting  untuk
memahami kehidupan sosial. Sebagaimana ditunjukkan  berbagai  studi  di  bidang  ini yang  terus  menerus  membahas  pembagian kelas  sosial  dalam  pembahasan  mengenai ekonomi  politik  komunikasi.  Namun demikian, terdapat dimensi lain strukturasi yang  berfungsi  sebagai  pelengkap,  namun juga bertentangan dengan analisis mengenai kelas termasuk isu-isu mengenai gender,  etnis  dan  kebangsaan  ( race ),  dan munculnya  gerakan  sosial  berdasarkan  isu publik  seperti  lingkungan  hidup,  yang bersama-sama dengan kelas, menghasilkan sebagian besar hubungan sosial komunikasi.  Berdasarkan  teori  strukturasi ini,  orang  dapat  berpikir  mengenai masyarakat  sebagai  kesatuan  tindakan yang  dimulai  oleh  agen  yang  memberikan pengaruh terhadap hubungan kelas, gender, dan gerakan sosial.
Proses strukturasi menghasilkan hegemoni yang didefinisikan sebagai :
“ the taken-for-granted,
common  sense,  naturalized  way  of thinking about the world, including everything from cosmology, through  ethics,  to  social  practices, that  is  both  incorporated  and contested in everyday life ”
(Mosco:1996).
Definisi ini
mengartikan hegemoni sebagai
akal  sehat  yang  diterima  sebagai kebenaran,  cara  alamiah  berpikir mengenai  dunia,  termasuk  segala sesuatu mengenai kosmologi, etika, tindakan  sosial  yang  diterima namun juga ditentang dalam kehidupan sehari-hari.
Penelitian  akademis  terhadap  media massa  sebagai  organisasi  mulai  intensif dilakukan di negara barat pada tahun 1980- an. Dalam perkembangan penelitian terhadap  media  massa,  perhatian  para peneliti berubah seiring dengan perkembangan  zaman  dan  pengetahuan. Pada perkembangan awal studi komunikasi massa  di  Amerika  pada  tahun  1950-an, penelitian  lebih  ditujukan  pada  efek  yang
dihasilkan  media  massa.  Media  massa ketika itu dinilai memiliki pengaruh sangat kuat  pada  masyarakat.  Namun  dengan semakin  banyaknya  media  yang  muncul, efek  atau  pengaruh  media  tidak  lagi signifikan.
Pada  tahun  1970-an  perhatian  orang beralih pada isi pesan media karena ketika itu  pemberitaan  media  massa  dinilai  bias. Orang mempertanyakan objektivitas berita yang  disampaikan  media  dan  muncul perdebatan mengenai nilai berita. Penelitian  yang  dilakukan  pada  masa  itu kebanyakan  adalah  untuk  mengetahui seberapa jauh objektivitas isi media.
Pada  tahun  1980-an,  menyadari bahwa  pembahasan  mengenai  efek  dan objektivitas  media  massa  tidak  akan memberikan  jawaban  yang  memuaskan tanpa  menelusuiri  situasi  internal  media maka  perhatian  beralih  pada  organisasi media  itu  sendiri.  Berbagai  penelitian menunjukkan  bahwa  isi  pesan  media sangat dipengaruhi oleh berbagai pengaruh internal  dan  eksternal  yang  dialami  media massa  sebagai  organisasi.  Pengaruh  yang diberikan  media  kepada  masyarakat  atau sebaliknya sangat bergantung pada bagaimana  media  bekerja.  Dalam  hal  ini McQuail (2000) menyatakan:
” Only  by  knowing  how  the media  themselves  operate  can  we understand how society influences the media  and  vice  versa .”  (Hanya dengan mengetahui bagaimana media bekerja  maka  kita  dapat  memahami bagaimana  masyarakat  memengaruhi media atau sebaliknya)
Jika  pada  masa  lalu,  media  massa cenderung  disalahkan  karena  efek  yang ditimbulkannya atau objektivitas beritanya yang  diragukan,  maka  dewasa  ini  muncul pengertian yang lebih baik terhadap media massa.  Secara  bertahap  perhatian  juga diberikan  pada  isi  media  massa  yang bersifat nonberita seperti drama, musik dan hiburan.
Organisasi  media,  dimana  isi  pesan media  dibuat,  memiliki  peran  penting sebagai penghubung dalam proses mediasi yang digunakan masyarakat untuk membahas  dan  mengembangkan  dirinya. Pada bagian ini kita akan melihat berbagai kekuatan  yang  memengaruhi  isi  media massa  berdasarkan  berbagai  penelitian yang pernah dilakukan para ahli. Kekuatan itu  mencakup  faktor-faktor  seperti  proses globalisasi,  konglomerasi  dan  fragmentasi media  serta  munculnya  teknologi  dalam distribusi  isi  media  dengan  munculnya televisi kabel, jaringan satelit dan jaringan telekomunikasi.  Faktor-faktor  struktural media  misalnya,  ukuran  media,  bentuk kepemilikan  dan  bagaimana  fungsi  media dalam  industri  informasi  dan  hiburan memiliki  konsekewensi  langsung  terhadap perilaku  media.  Dalam  hal  ini  „perilaku‟ mengacu  pada  segala  kegiatan  sistematis yang  akan  memengaruhi  tindakan  atau kinerja  yang  terkait  dengan  jenis  dan jumlah  isi  media  yang  dihasilkan  dan ditawarkan  kepada  khalayak.  Dengan demikian,  kita  perlu  melihat  tidak  hanya pada  faktor-faktor  internal  media  tetapi juga  pada  hubungan  media  dengan organisasi  lainnya  dan  juga  dengan masyarakat secara keseluruhan sebagaimana dikemukakan McQuail:
Structural features (for
instance,  size,  forms  of  ownership and media-industrial function) can be seen  as  having  direct  consequences for  the  conduct  of  particular  media organizations.  Conduct  refers  to  all the  systematic  activities  that  in  turn affect  performance,  in  the  sense  of the type and relative amount of media content  produced  and  offered  to audiences. [Faktor struktural
(misalnya, ukuran, bentuk
kepemilikan  dan  fungsi  industri media) memiliki konsekewensi langsung terhadap perilaku organisasi media. Perilaku mengacu pada segala kegiatan sistematis yang memengaruhi  tindakan/kinerja  yang
terkait  dengan  jenis  dan  jumlah  isi media yang dihasilkan dan ditawarkan kepada audien].
Penelitian  terhadap  media  massa dapat  dilakukan  dengan  mempelajari proses internal media yang disebut dengan istilah „media-sentris‟ ( media-centric ) atau mempelajari  faktor-faktor  eksternal  yang memengaruhi tindakan dan isi pesan media yang disebut dengan istilah „sosial-sentris‟
( society-centric ).  Penelitian  media-sentris lebih menekankan pada pengaruh organisasi  terhadap  isi  media  atau  konten yang dihasilkannya. Media-sentris mendukung  pandangan  bahwa  isi  media secara  sistematis  dan  jelas  dipengaruhi oleh  rutinitas  atau  kebiasaan  organisasi, tindakan  dan  tujuan  dari  berbagai  faktor personal  atau  ideologi.  Walaupun  hal  ini dapat  menghasilkan  pandangan  yang menganggap  kondisi  internal  organisasi sebagai  faktor  paling  penting  dalam memengaruhi isi media, namun pandangan ini  bersifat  terbuka  terhadap  interpretasi, bahwa kepemilikan dan kontrol memengaruhi  isi  media  atau  bahwasanya setiap  proses  produksi  massa  memberikan pengaruh secara sistematis terhadap konten.  Bias  media  yang  semakin  besar atau mengecil terhadap nilai-nilai, kepercayaan dan juga bias terhadap seleksi gambaran  realitas  dipandang  sebagai  hasil yang  sudah  direncanakan  yang  menjadi strategi  dari  mereka  yang  memiliki  dan mengontrol media.
Pertanyaan mengenai paradigma penelitian  yang  digunakan  dalam  riset terhadap organisasi media tidaklah penting karena  riset  organisasi  media  cenderung menggunakan  keduanya  baik  paradigma kualitatif maupun kuantitatif, baik perspektif  kritis  maupun  netral.  Terdapat pula  aspek-aspek  tertentu  yang  juga digunakan  pada  riset  organisasi  media seperti  analisis  struktural,  perilaku  dan budaya karena ketiganya relevan digunakan.  Metode  pengumpulan  data yang  umumnya  digunakan  pada  penelitian
organisasi  media  adalah  melalui  observasi terhadap  mereka  yang  bekerja  di  media dan melalui wawancara mendalam dengan informan.  Pada  saat  tertentu  riset  survei juga  diperlukan  guna  mendapatkan  data penting lainnya (misalnya untuk mengetahui peran kedudukan atau komposisi masyarakat).
Tidaklah mudah membicarakan organisasi  media  karena  pada  dasarnya tidak terdapat suatu bentuk yang ideal atau khusus  dari  media  massa.  Kata  ‟media massa‟  pada  awalnya  mengacu  pada organisasi  surat  kabar  dimana  seluruh kegiatan manajerial penting seperti keuangan,  pengumpulan  dan  pengolahan berita, percetakan dan distribusi  dilakukan di bawah satu atap. Jenis media massa lain pada  umumnya  seperti  perusahaan  film, penerbitan  buku  dan  industri  musik  tidak selalu memiliki model satu atap ini. Media lain memiliki sebagian saja dari model satu atap  seperti radio dan televisi. Melakukan seluruh kegiatan dibawah satu atap bahkan hampir  tidak  mungkin  bagi  media  yang disebut  dengan  „media  baru‟  yang memiliki  berbagai  fungsi  organisasi  yang terpisah  dan  berbeda-beda.  Sebagai  model dapat  kita  gunakan  redaksi  pemberitaan media  televisi  yang  bekerja  dalam  satu kesatuan  waktu  dan  tempat.  Namun  pada bagian  lainnya  di  stasiun  TV,  seperti bagian produks program drama, musik dan hiburan  memiliki  berbagai  fungsi  seperti proses kreatif, seleksi, pengolahan, produksi  dan  distribusi  (penyiaran)  yang sering kali dikelola secara terpisah.
Keberagaman  bentuk  media  massa disertai  pula  dengan  keragaman  pekerjaan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya yaitu  para  ‟komunikator  massa‟  ( mass communicators )  yang  mencakup  antara lain:  penyandang  dana,  produser  film  dan TV,  aktor/aktris,  penulis  cerita,  penulis buku,  reporter  surat  kabar  dan  penyiaran, penulis lagu, musisi, editor surat kabar dan majalah,  editor  video  dan  masih  banyak lainnya. Sebagian besar pekerjaan tersebut dapat  dibagi  lagi  ke  dalam  bagian-bagian
yang lebih sempit berdasarkan jenis media dan  ukuran  atau  status  organisasi,  status pekerjaan  dan  sebagainya.  Banyak  jenis pekerjaan  di  lingkungan  industri  media massa  yang  diatur  berdasarkan  kontrak kerja tidak tetap ( freelance ) atau kesepakatan  beberapa  orang  berdasarkan kepentingan  bisnis  seperti  dalam  produksi film.  Banyak  pekerja  media  (khususnya penulis  dan  aktor/aktris)  yang  tidak menjadi  karyawan  dari  suatu  perusahaan produksi film/TV, walaupun mereka mungkin  menjadi  anggota  dari  suatu organisasi  profesi  di  bidangnya.    Dengan demikian,  konsep  komunikator  massa  dan profesi media bersifat sangat cair sebagaimana  organisasi  media  massa. Lantas, bagaimana kita memahami dinamika  hubungan  dan  pengaruh  yang terjadi  dengan  berbagai  jenis  dan  status pekerjaan yang beragam ini.
Terlepas  dari  tingkat  keragaman  ini, kita  masih  dapat  memahami  produksi media  secara  logis  dengan  menggunakan suatu  kerangka  kerja  analisa  yang  sama. Satu  langkah  yang  bermanfaat  adalah dengan  menggunakan  level  analisa  (levels of  analysis ),  sehingga  berbagai  tahap pekerjaan  dan  interaksi  atau  hubungan diantara unit atau bagian organisasi media, atau  hubungan  antar  media  dan  hubungan antara  industri  media  dengan  dunia diluarnya  dapat  kita  identifikasi  untuk dipelajari.
Reyes (2004), misalnya, menjelaskan suatu hirarki yang terdiri atas sejumlah level atau tingkatan dimana pada setial  level  terdapat  organisasi  atau individu  yang  memberikan  pengaruhnya pada  media  massa  yaitu:  (1)    Supra- nasional  (lembaga  regulasi  internasional atau perusahaan multi-nasional) (2) Pemerintah  (termasuk  berbagai  lembaga sosial  nasional)  (3)  Masyarakat  (termasuk partai politik) (4) Industri media (perusahaan  media  pesaing,  pemasang iklan  dll)  (5)  Supra-organisasi  (rantai bisnis  dan  konglomerasi)  (6)  Komunitas (kota,  bisnis  lokal);  (7)  Intra-organisasi
(kelompok atau departemen dalam organisasi)  (8)  Individu  (peran,  latar belakang  sosial,  sikap  pribadi,  jenis kelamin, etnis dll)
Stephen Reese (2006)
mengemukakan  isi  pesan  media  atau agenda  media  merupakan  hasil  tekanan yang berasal dari dalam dan luar organisasi media.    Dengan  kata  lain,  isi  atau  konten media merupakan kombinasi dari program internal, keputusan manajerial dan editorial,  serta  pengaruh  eksternal  yang berasal  dari  sumber-sumber  nonmedia seperti individu-individu berpengaruh secara sosial, pejabat pemerintah, pemasang iklan dan sebagainya.
Shoemaker dan Reese (1991)
mengemukakan  lima  hipotesa  mengenai faktor-faktor  yang  berpengaruh  terhadap isi  media  massa  melalui  pernyataannya sebagai berikut: (1) Isi media mencerminkan realitas sosial (media massa sebagai  cermin  masyarakat).  (2)  Isi  media dipengaruhi oleh sosialisasi dan sikap para pekerja  media  atau  disebut  juga  dengan „pendekatan  yang  berpusat  pada  diri komunikator‟ ( communicator centred approach ).  (3)  Isi  media  dipengaruhi  oleh rutinitas  organisasi  media  (4)  Isi  media dipengaruhi  oleh  berbagai  lembaga  dan kekuatan  sosial.  (5)  Isi  media  merupakan fungsi ideologi dan upaya untuk mempertahankan  status  quo  (pendekatan hegemonik).

## METODE
Pada kajian ini digunakan tipe kajian deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif. Proses  analisis  data  deskriptif  karena berakar  pada  latar  belakang  alamiah bersifat  subjektif.  kualitatif  merupakan penelitian  yang  dilakukan  berdasarkan paradigma,  strategi  dan  implementasi model.  Sebuah  ide  abstrak  yang  dibentuk dengan  menggenaralisasikan  objek  atau hubungan  fakta-fakta  yang  diperoleh  dari pengamatan  secara  kualitatif  (Suwandi, 2008).
Jenis  data  yang  digunakan  pada kajian  ini  adalah  Data  Sekunder  yang diperoleh  melalui  sumber-sumber  lain yang  telah  dikumpulkan  berkaitan  dengan kajian ini berupa dokumentasi- dokumentasi  yang  diambil  dari  berbagai buku literatur,

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  penelitian. Jurnalistik  televisi adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan dengan  cara  menyiarkan  berita  ataupun ulasan  berita  tentang  berbagai  peristiwa atau  kejadian  sehari-hari  yang  aktual  dan faktual dalam waktu yang secepat-cepatnya terkait  dengan  capres  dan  cawapres  pada pemilu 2014.
Dalam  dunia  penyiaran,  jurnalistik televisi  merupakan  salah  satu  bagian  dari suatu  struktur  besar  manajemen  penyiaran yang ada di stasiun televisi tersebut. Karena itu  kerja  jurnalistik  televisi  tidak  bisa melepaskan  diri  dari  sembilan  kelompok yang saling berinteraksi, yaitu: investor/pemilik  stasiun  televisi, holding company ,  perusahaan  televisi,  departemen berita,  budaya  organisasi,  jurnalis  atau wartawan,  khalayak  umum,  sumber  berita, dan pemasang iklan.
Sebagai  sebuah  instrumen,  televisi bukanlah  sebuah  instrumen  yang  netral dimana berbagai kepentingan dan pemaknaan  dari  berbagai  kelompok  akan mendapatkan  perlakuan  yang  sama  dan seimbang.
Televisi justru dapat konstruksikan  realitas  untuk  disebarkan kepada masyarakat.
Sementara  di  sisi  lain,  dalam  proses memproduksi  isi,  televisi  tak  pernah terlepas dari tekanan beragam kepentingan mulai  dari  kepentingan  dari  jurnalis, kepentingan pengiklan hingga kepentingan pemilik  modal.  Berita  yang  keluar  dari redaksi  merupakan  ”titik  keseimbangan” dari berbagai kepentingan yang terakomodir dalam ruang redaksi. Akibatnya  bias  dalam  pemberitaan  dapat terjadi. Bias berita kerap terjadi pada masa
kampanye.  Mulai  dari  tataran  yang terendah, distorsi informasi hingga dramatisasi  fakta.  Mulai  dari  framing berita  hingga  pada  propaganda  politik. televisi kepada partai  politik tertentu telah menjadikan  televisi  yang  diharapkan mampu menjadi wacthdog dalam pertarungan pilpres justru terjebak menjadi bagian dari politik kekuatan tertentu.
Di  negara  demokratis  manapun, televisi senantiasa diatur oleh hukum lebih ketat  daripada  media  lainnya  karena televisi  memiliki  kekuatan  konstruksi sosial yang lebih besar dari media lainnya. Karenanya kegiatan jurnalistik atau pemberitaan  di  televisi  perlu  diatur  lebih ketat lagi baik dalam undang- undang yang mengatur  tentang  pelaksanaan  pemilu maupun dalam undang-undang yang mengatur  tentang  televisi  sebagai  salah satu kegiatan penyiaran.
Proses kerja profesional juga memiliki  landasan  ideologis  dan  etis. Karena  itu  dalam  melakukan  kegiatan jurnalistiknya,  stasiun  televisi  tetap  harus berdasarkan landasan nilai- nilai tersendiri yang  menenyukan  bagaimana  berita  itu diliput dan ditayangkan. Jurnalistik televisi juga  memiliki  prinsip  profesionalisme  dan aturan  kerja  tersendiri  khususnya  tentang apa tidak boleh, apa yang dilarang dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam kegiatan jurnalistiknya. Kebebasan wartawan dalam meliput dan menayangan sebuah peristiwa sesungguhya  dibatasi  oleh  berbagai  aturan dan  konsep  tentang  profesionalisme  dan prinsip-  prinsip  etis  dari  jurnalistik diantara  kode  etik  jurnalistik.  Untuk  itu perlu  diberikan  sanksi  yang  lebih  tegas dari  pelanggaran  berupa  keberpihakan jurnalistik yang dilakukan stasiun televisi.
Perdebatan  tentang  independensi media  dengan  pihak-pihak  yang  memiliki kepentingan  politik  kembali  mengemuka dalam  Pemilu  2014.  Politisi  dan  pemilik media secara terbuka berkolaborasi memanfaatkan  media  untuk  melakukan berbagai strategi mengekspresikan kepentingan  pribadi  atau  kelompoknya
lewat  media.  Dari  sekadar  pencitraan politik hingga modus-modus pembentukan opini  untuk  memilih  atau  tidak  memilih kandidat tertentu yang menjadi kawan atau lawan politiknya.
Altschull  (1984)  menyindir  bahwa isi media selalu mencerminkan kepentingan  mereka  yang  membiayainya. Fakta  ini  diperjelas  oleh  Noam  Chomsky dalam  buku Manufacturing  Consent .  Ia mengkritik  tajam  posisi  media  yang  tidak lagi bersifat netral. Ada banyak kepentingan  oportunis  yang  tidak  sesuai dengan  fungsi  dasar  media.  Kekuatan besar  yang  mengontrol  dan  membiayai media  menyebabkan  agenda  utama  media adalah menggiring publik pada pembentukan opini sesuai dengan kebutuhan sang penguasa media, termasuk dalam urusan politik. Monopoli dan
pemusatan kepemilikan  media  di  Indonesia  semakin kuat.  Bahkan  sistem  penyiaran  Indonesia mengarah  ke  sistem  sentralistik  karena kepemilikan  lembaga  penyiaran  swasta terpusat  pada  beberapa  individu  dan kelompok.  Ironisnya,  beberapa  di  antara pemilik  media  tersebut  memiliki  ambisi kuat  dan  terlibat  langsung  dalam  aktivitas politik/pemilihan umum. Akibatnya, berita-berita  pemilik  yang  mempunyai agenda  politik  dengan  jumlah  persentase yang  signifikan  mempersempit  ruang pemberitaan. Kondisi ini berimplikasi pada langkanya  isu-isu  publik  yang  mestinya bisa  diangkat  media.  Dengan  kata  lain, masuknya  agenda  pemilik  mau  tidak  mau menggeser  berita-berita  penting  lainnya yang relevan dan signifikan bagi publik. Dalam  situasi  semacam  ini,  sekali lagi,  publik  dirugikan  karena  minimnya informasi  berkualitas  yang  relevan  bagi kehidupan mereka. Dalam konteks pemilu, penyalahgunaan  media  telah  merampas hak  publik  untuk  memperoleh  informasi pemilu  yang  lebih  beragam  karena  durasi yang  seharusnya  bisa  dimanfaatkan  untuk tayangan-tayangan  yang  informatif,  justru diisi  oleh  wajah-wajah  para  pemilik
stasiun  TV,  capres  dan  cawapres  yang didukung, serta partai politik dari kelompok  kepentingan  mereka.  Walhasil, sebagian  media  arus  utama  cenderung tidak  lagi  bisa  diandalkan  kredibilitasnya dalam  menyampaikan  informasi  mengenai pemilu.
Regulasi  di  Indonesia  sebenarnya telah  mengatur  penyalahgunaan  stasiun televisi  untuk  kepentingan  pemilu  ini dalam  UU  Nomor  32  Tahun  2002  tentang Penyiaran. Pada pasal 36 ayat 4 dijelaskan bahwa  siaran  wajib  dijaga  netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan  golongan  tertentu.Hal  ini diperkuat  dengan  pasal  22  ayat  5  yang berbunyi,  “lembaga  penyiaran  harus menjaga independensi dalam proses produksi  program  siaran  jurnalistik  untuk tidak dipengaruhi oleh pihak eksternal atau internal,  termasuk  pemodal  atau  pemilik lembaga penyiaran”.
Dengan demikian, larangan penyalahgunaan televisi untuk kepentingan politis pemilik media yang tidak berhubungan  dengan  kepentingan  publik secara  tegas  telah  diatur  dalam  Undang- undang  Penyiaran.  Selain  melangar  UU, tayangan kampanye politik dengan beragam  modus  juga  melanggar  Pedoman Perilaku  Penyiaran  (P3)  dan  Standar Program  Siaran  (SPS)  tahun  2012,  yang dikeluarkan oleh KPI. Dalam pasal 11 ayat 2  dinyatakan  bahwa  “lembaga  penyiaran wajib menjaga independensi dan netralitas isi siaran dalam setiap program siaran”.
Aturan di atas kertas bisa jadi cukup tegas,  namun  penegakan  dan  pemberian sanksi  atas  pelanggaran  aturan  dalam praktiknya seringkali tidak sejalan.
Terbukti  dari  ketidakberdayaan  regulator memberikan sanksi tegas kepada pengelola televisi  pelanggar  aturan  main  pemilu. Pada  kondisi  demikian,  kehadiran  media komunitas  sangat  penting  dalam  diskusi mengenai  demokratisasi  media  di  masa pemilihan  umum,  terlebih  di  tengah tatanan  media  di  Indonesia  yang  sangat didominasi  swasta  sebagai  arus  utama.
Terlalu  dominannya  lembaga  penyiaran swasta  yang  tunduk  pada  rating  dan kepentingan pemilik telah terbukti merusak  sendi-sendi  demokrasi  pada pemilu 2014.
Dalam proses politik, media memiliki peran yang sangat penting dalam menyampaikan  setiap  pesan-pesan  politik kepada  publik.  Tujuan  utamanya  adalah untuk mempengaruhi publik dan mendapatkan opini public. Politisi memanfaatkan  political  marketing  dalam menyampaikan  pesan  dan  informasi.
Popularitas merupakan tingkat
keterkenalan dimata publik. Artinya sejauh mana publik telah mengenalnya. Popularitas tidak cukup jika tidak dibarengi  dengan  track  record  yang  baik. Udianto  2013,  menyebutkan  meskipun populer  belum  tentu  layak  untuk  dipilih. Sebaliknya meskipun memiliki kemampuan  atau  elektibilitas  sehingga layak  dipilih,  tapi  karena  kurang  populer dimata publik, maka rakyat juga tidak akan memilih.  Cara  mendapatkan  popularitas juga didukung dengan sering munculnya di permukaan  publik,  bisa  melalui  televisi, internet,  surat  kabar,  majalah,  dan  lain sebagainya.  Popularitas  dan  elektibilitas memiliki makna yang berbeda, akan tetapi ada  keterkaitan  antara  keduanya  yang saling mendukung.
Media  saat  ini  menjadi  lahan  yang strategis  dalam  menyampaikan  pesan- pesan  politik  kepada  publik,  dalam pembentukan  opini  publik  dan  juga membangun  citra  politik  dimata  publik. Setiap  menjelang  pemilu,  pastinya  media memiliki  peran  dominan  dibandingkan dengan  komunikasi  yang  bersifat  orasi. Citra  politik  seorang  tokoh  dibangun melalui media, baik itu dari kecapakannya, kepemimpinannya  dan  prestasi  politik yang  diraih.  Lalu  mengapa  media  sangat mendominasi sistem politik? Terdapat tiga alasan  mengapa  media  dijadikan  pilihan politik. Pertama, media memiliki powerfull  effect  yang  bertujuan  untuk mempengaruhi opini dan persepsi publik.
Sehingga bersedia untuk mendukung ide  dan  agenda  politik  yang  telah ditentukan. Menurut studi Phillipe J.Maarek  (dalam  Malik  :  999,54)  sebuah opini  publik  yang  dikembangkan  melalui media  begitu  kuat.  Kedua,  pesan  media bersifat umum, yakni dapat dijangkau oleh publik  yang  relatif  besar  dan  disebarkan secara  luas  yang  menjangkau  semua lapisan  publik  tanpa  melihat  keragaman yang ada.
Hal  ini  memungkinkan  informasi yang disebarkan oleh partai politik sampai ke  pelosok  yang  sulit  dijangkau.  Ketiga, dalam sistem demokrasi modern, kampanye politik melalui media merupakan  cara  primer  yang  digunakan oleh  setiap  kandidat.  Dimana  adanya proses  promosi  terhadap  produk-produk politik  yang  akan  dipasarkan  jika  mereka terpilih  atau  menang.  Intinya  setiap kandidat  mengumbar  iming-iming  yang begitu  menakjubkan  kepada  publik,  serta menampilkan  sisi-sisi  positif  saat  mereka berkampanye.
Hal tersebut bertujuan untuk menumbuhkan  citra  positif  dari  publik. Tetapi  saat  mereka  para  kandidat  yang terpilih  sudah  duduk  di  kursi  panas pemerintahan,  mereka  lupa  terhadap  janji- janji  yang  diberikan  saat  berkampanye. Masyarakat  hanya  bisa  gigit  jari  terhadap sistem pemerintahan saat ini. Kepada para kandidat yang terpilih agar dapat mewujudkan janji-janji yang telah diberikan kepada publik. Hal tersebut akan membuat  publik  lebih  pro  terhadap kandidat  yang  terpilih.  Justru  selain menaikkan  citra  mereka,  tetapi  juga memiliki  nilai  (+)  tersendiri  dari  publik dan dapat meningkatkan popularitas.
Media  sangatlah  bermanfaat  sebagai sarana  pencitraan  politik,  akan  tetapi bukan  berarti  bebas  masalah.  Berikut terdapat  beberapa  permasalahan  yang terjadi  akibat  penyalahgunaan  media. Yang  seharusnya  untuk  menumbuhkan citra  politik,  malah  sebaliknya.  Pertama, terjadinya bias dalam fungsi media. Selain
untuk  menumbuhkan  citra,  fungsi  media seharusnya  dijadikan  sebagai  alat  kontrol dan  pengendali  serta  pengamat  politik, sehingga adanya opini public. Akan tetapi, saat  ini  media  justru  disalahgunakan  oleh para  politisi  dan  partai  politik.  Mereka malah mempromosikan dan mempublikasikan dirinya agar populer dan terkenal dimata publik.
Kedua,  terjadinya  “perselingkuhan” media  dan  politik  yang  mengakibatkan munculnya  hegemoni  media.  Hegemoni media  adalah  pemanfaatan  media  untuk memelihara  kekuatan  politik  sebuah  elit yang berkuasa pada akhirnya berkontribusi pada pengendalian gagasan-gagasan sebuah  publik  oleh  orang-orang  yang berkuasa. Ketiga, kolonialisasi politik oleh media  (Prasojo:2004).  Artinya  semakin tidak jelasnya pemisahan kekuasaan antara kedua  sistem  yakni  media  dan  politik. Bahaya  yang  harus  dicegah  dari  adanya kolonialisasi politik, yaitu ketika penghalalan  segala  cara  oleh  media  agar dapat  menyukseskan  partai  politik.  Dalam hal  ini,  kedaulatan  publik  telah  digantikan dengan  kedaulatan  media.  Media  lebih berkuasa saat ini.
Hasil  penelitian  Rahmat  Edi  Irawan, Yusa Djuyandi, dan Marta Sanjaya tentang “Peliputan Media Televisi Dalam Pencitraan Partai Politik Menjelang Pemilihan  Umum  2014”  Universitas  Bina Nusantara  tahun  2013,  isi  berita  dan  iklan politik  yang  disajikan  dari  tiga  stasiun televisi  Metro  TV,  TV  One  dan  Trans7 periode  Agustus  hingga  November  2012. Pada  Metro  TV,  tercatat  dari  2025  item berita  yang ditayangkan “Metro Hari Ini”, terdapat  sekitar  164  berita  tentang  Partai Nasional Demokrat, diikuti 142 item berita tentang  Partai  Demokrat,  lalu  95  item berita  tentang  Golkar,  82  item  berita tentang  PDIP  dan  24  berita  tentang  PKS. Jumlah  tersebut  menunjukkan  betapa banyaknya  durasi  yang  digunakan  untuk menampilkan  tentang  Partai  Nasdem. Kebetulan  pemilik  dari  stasiun  televisi Metro TV adalah Surya Paloh, yakni orang
dibalik layar Partai Nasdem.
Hal  itu  terlihat  dari  sebagian  besar berita  Nasdem  yang  muncul  berisi  acara seremonial  pembentukan  Partai  Nasdem dan organisasi sayapnya diberbagai daerah. Sementara tingginya berita tentang partai Demokrat lebih banyak diisi tentang terungkapnya  kasus  suap  yang  dilakukan para  politisi  dari  partai  tersebut.  Selain pengaruh  dari  isi  berita,  Metro  TV  juga menerima  dan  menayangkan  iklan  Partai Nasdem  yang  cukup  banyak,  yaitu sebanyak  110  spot  iklan  dalam  periode waktu  Agustus  hingga  November  2012 silam.
Metro  TV  juga  memiliki  saingan baik  dari  segi  televisi  berita  maupun kepemilikannya,  yakni  TV  One  yang tercatat  menayangkan  1712  item  pada program  “Kabar  Petang”.  Dari  jumlah tersebut,  item  berita  tentang  Partai  Golkar sebanyak 102 item, disusul Partai Demokrat  95  item,  72  item  tentang  PDIP dan  masing-masing  30  item  berita  tentang PKS  dan  Nasdem.  Banyaknya  item  berita tentang Golkar pastinya disebabkan kepemilikan  stasiun  televisi  tersebut  yang sepenuhnya dimiliki keluarga Bakrie, yang dipimpin  oleh  Aburizal  Bakrie,  yang merupakan  Ketua  Umum  Partai  Golkar dan  Calon  Presiden  dari  partai  tersebut untuk  Pemilu  tahun  2014.  Sebagian  besar item  berita  tentang  Golkar  memang merupakan  berbagai  hal  yang  dilakukan Aburizal  Bakrie  sebagai  Ketua  Umum Golkar  dan  Calon  Presiden  dari  parpol tersebut.  Sementara  untuk  item  berita tentang  Partai  Demokrat,  sama  seperti pemberitaan  Metro  TV  yang  lebih  banyak diisi  dengan  berita  kasus  suap  yang dilakukan  pengurus  partai  yang  didirikan SBY tersebut. Berbanding sama dengan isi pemberitaan,  TV  One  juga  tercatat menayangkan  82  iklan  politik  Partai Golkar  dan  Aburizal  Bakrie  dalam berbagai versi sepanjang kurun waktu tiga bulan.
Sedangkan  stasiun  Trans7  yang  tidak berafiliasi  dengan  partai  politik  manapun,
tercatat  menayangkan  1008  item  berita  di Redaksi  Sore.  Tercatat  42  item  berita tentang  Partai  Demokrat,  20  item  berita tentang PDIP, 18 item berita Partai Golkar, 15  item  berita  PKS  dan  5  item  berita tentang  partai  Nasdem.  Catatan  tersebut menunjukkan  tidak  terlalu  dominannya berita  tentang  partai  politik  di  tayangan program  berita  di  Trans7.  Jumlah  terbesar ada  di  Partai  Demokrat,  yang  sebagian besar  isinya  memang  tentang  kejahatan korupsi  yang  dilakukan  politisi  partai tersebut.
Televisi kini menjadi alat untuk membantu menaikkan  citra  setiap  parpol,  terutama partai  politik  yang  baru-baru  muncul  di kalangan  publik.  Bentuk  pencitraan  yang dilakukan  tentunya  bermacam-macam, bisa  melalui  iklan  dan  diskusi  sehingga memberikan  gambaran  kepada  publik. Meskipun  saat  ini  mulai  bermunculan berbagai media alternatif dengan teknologi yang lebih modern seperti internet. Namun televisi  masih  dianggap  sebagai  media yang paling efisien dan berpengaruh sekali terhadap publik.
Meningkatnya  kebutuhan  publik terhadap  peran  dan  fungsi  media  juga menjadi alasan kuat bahwa hampir seluruh publik  memiliki  media  terutama  media televisi.  Salah  satu  kebutuhan  primer  di negara  demokratis  adalah  terpenuhinya atau  cukup  akan  segala  informasi  dalam bidang  politik  yang  mencakup  tentang keseluruhan  aktivitas  pemerintahan.  Mc Quail  (2011:46)  menyebutkan  salah  satu hal  yang  terkait  dengan  peranan  media adalah dimensi politik.
Media  televisi  diharapkan  dapat menggunakan kemampuan informatif untuk  mendukung  proses  yang  demokratis dan  dapat  melayani  kebutuhan  publik dengan  baik.  Media  memiliki  kemampuan untuk  mengubah  kecendrungan  opini publik,  seperti  demo  yang  rusuh,  dan protes politik. Hal tersebut dapat menurunkan  demokrasi  dan  meningkatkan apatisme politik.
Connell (1998)
sebagaimana  dikutip  oleh  Mc  Quail
(2011:34)  mengungkapkan  bahwa  media massa  semacam  itu  adalah  dangkal  dan tidak
bertanggungjawab. Media seharusnya bisa bertanggung jawab terhadap  segala  yang  telah  disajikan  oleh media tersebut.
Pembahasan. Pemilu bukanlah semata  masalah  teknis  bagaimana  memilih politisi  untuk  jabatan  publik.  Pemilu  juga dapat  dilihat  dari  kacamata  ekonomi. Adanya  perilaku money  politic atau vote buying selama  proses  Pemilu  juga  dapat dilihat  sebagai  satu  periode  singkat  dari “redistribusi  kekayaan”  khususnya  dalam lingkungan yang masih menonjol ketimpangan sosial dan ekonominya.
Pemilu bukan melulu urusan rasional sepenuhnya.  Dimanapun  Pemilu  pasti memerlukan adanya kampanye yang dalam prakteknya  tidak  dapat  dilepaskan  dari unsur-unsur  budaya  lokal:  “ In  presenting political  elections  as  an  expression  of popular  culture…  electoral  behavior  as  a meaningful cultural practice .” Masa Pemilu adalah  masa  pertarungan  simbol-simbol politik.  Lambang  partai,  warna  dominan partai,  gagasan,  jargon,  metafora,  dll. merupakan bagian dari kontestasi antar sub- budaya.  Pemilu  adalah  “event  budaya”, seperti  layaknya  festival  budaya  atau keagamaan yang dilaksanakan pada waktu- waktu tertentu.
Pemilu  di  Indonesia  sarat  dengan unsur  budaya  lokal,  yang  menjadikan Pemilu  ibarat  festival  musiman.  Masa kampanye  Pemilu  di  Indonesia  umumnya diisi  dengan  konvoi  kendaraan  bermotor menyebutnya  sebagai  “ Pawai:  Motorized Parades ” -- dari para pendukung partai atau calon  presiden  tertentu.  Umumnya  peserta konvoi  ini  menggunakan  kostum  dan berbagai pernak pernik yang identik dengan simbol dari Partai Politik atau politisi  yang didukungnya.
Selain itu, kampanye Pemilu umumnya  juga  diisi  dengan  adanya panggung  pertunjukan  yang  diisi  dengan orasi  dari  tokoh-tokoh  terkenal  internal Partai  ataupun  figur-figur  tertentu  yang
dikenal oleh massa, serta pertunjukkan live music yang  menampilkan  artis-artis  yang populer  di  masyarakat,  khususnya  para penyanyi dan penari  Dangdut. Di  beberapa daerah  juga  ditampilkan  pertunjukkan kesenian  rakyat  seperti  wayang  orang, wayang kulit, tarling, tayuban, dan sejenisnya.  Bahkan,  acara  kampanye  bisa “menyusup”  ke  acara-acara  sosial  di masyarakat, seperti acara perkawinan.
Pada saat puncak Pemilu berlangsung,  banyak  tempat  pemungutan suara  (TPS)  yang  dihias  layaknya   pada pesta  perkawinan.  Para  petugas  pemilihan di  TPS  banyak  yang  berdandan  dan berakting  layaknya  keluarga  atau  pihak penyelenggara  perkawinan  tersebut.  Istilah “pesta” tersebut tidak dapat dipelaskan dari historis peninggalan rezim otoriter Suharto, di mana Pemilu diibaratkan sebagai  “Pesta Demokrasi”  atau Festival  of  Democracy (Pemberton,  1986;  dan  Little,  1996), sebagai  kamuflase  dari  upaya  mobilisasi pemilih  selama  periode  Pemilu  di  masa Orde Baru.
Pada Pemilu 2014, semakin maraknya  keterlibatan  kalangan  selebriti (aktor/artis,  penyanyi,  pemain  sinetron, pelawak, dll.) di ruang politik. Keterlibatan tersebut  beragam,  dari  mulai  sekedar membantu  tim  sukses  partai,  menjadi penampil  atau  juru  kampanye,  menjadi pengurus  Partai,  sampai  benar-benar  ikut menjadi  kandidat  di  Partai  tertentu  yang turut bertarung dalam Pemilu. Ada semacam  hubungan  mutualisme  antara pada selebriti dan Partai Politik tersebut, di mana para selebriti menjadi makin terkenal karena  tampil  bersama  politisi  atau  bahkan sekaligus  juga  menjadi  politisi,  dan  disisi lain  para  selebriti  tersebut  menjadi  faktor penarik  bagi  Partai  Politik  dalam  meraih suara pemilih ( vote-getter ).
Selain  itu,  terdapat  beragam  variasi baru dari wujud ekspresi budaya masyarakat  dalam  Pemilu.  Contohnya adalah  maraknya  parodi  debat  politik  di televisi  yang  menampilkan  para  pelawak, artis ataupun para selebriti lain yang bukan
politisi.  Di  beberapa  daerah,  masyarakat bahkan  juga  membuat  kegiatan-kegiatan serupa.
Sebaliknya, para politisi juga berperan  sebagai  selebriti.  Dalam  acara Grand  Final  “Akademi  Fantasi  Indonesia,” juga ditampilkan bintang tamu Wiranto and Susilo  Bambang  Yudhoyono.  Keduanya juga  diminta  bernyanyi  untuk  kemudian dikomentari  oleh  para  juri  kala  itu,  yaitu Trie  Utami,  Harry  Roesli  and  Erwin Gutawa,  yang  mengomentari  mengenai performance, pitch  control ,  pilihan  lagu, dll.
Selain  itu,  pada  saat  ada  acara  debat calon  Presiden  yang  disiarkan  oleh  Metro TV  pada  30  Juni  dan  1  Juli  2014,  juga disajikan  acara  sampingan  yaitu  adanya panel  komentator  (Harry  Roesli,  Butet Kartredjasa  dan  Arswendo  Atmowiloto) yang  mengomentari  performance,  bahasa tubuh, pitch control , dan lainnya dari para Calon Presiden tersebut. untuk  mencermati  fenomen  Pemilu 2014,  tampaknya  tidak  banyak  perubahan dari kondisi 10 tahun lalu. Bahkan, dengan semakin  dominannya  peran  media  massa dan  sosial  media  sebagai  sarana  kampanye politik  makin  menguatkan  sinyalemen Chua dkk. bahwa budaya pop sudah sangat melekat  dalam  kontestasi  politik  di Indonesia.  Pada  masa  kampanye  Pemilu Legislatif  lalu,  masih  dominan  diisi  oleh kegiatan  pawai  atau  konvoi  kendaraan bermotor, panggung hiburan, dan sejenisnya.
Pada Pemilu Legislatif 2014 khususnya  pada  pemilihan  calon  anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), kemungkinan  akan  dimenangkan  oleh  para calon  yang  relatif  sudah  dikenal  publik. Para  anggota  DPD  periode  sebelumnya, para  selebriti  yang  biasa  tampil  di  televise, atau para calon yang merupakan bagian dari keluarga  tokoh di daerah, berpeluang lebih besar  untuk  terpilih.  Untuk  kasus  DPD, popularitas calon sangat signifikan menunjang  elektabilitas  mereka.  Para politisi  yang  sudah  dikenal  publik  --  dan
relatif tidak memiliki banyak catatan buruk sebelumnya--,  kemungkinan  memperoleh suara  yang  cukup  banyak.  Meskipun  ada beberapa pengecualian, seperti kasus terpilihnya  Aceng  Fikri,  mantan  Bupati Garut  yang  lengser  akibat  kasus  nikah sirinya. Kondisi tersebut disebabkan karena para  calon  DPD   lain  pada  umumnya kurang atau bahkan tidak dikenal oleh calon pemilih.
Analisis  yang  sama  tidak  dapat digunakan  untuk  proses  pemilihan  anggota legislatif  untuk  DPRD  dan  DPR  RI.  Dari informasi mengenai perolehan suara sementara  Pemilu  Legislatif,  menunjukkan bahwa  para  calon  legislatif   yang  partainya memiliki  jaringan  media  massa  dan/atau jor-joran  membuat  iklan  politik  di   media, tidak  serta  merta  memperoleh  suara  yang siginifikan,  seperti  dapat  dilihat  dari perolehan  suara  Partai  Hanura  (yang menguasai  jaringan  media  MNC  Group) dan  Partai  Nasdem  (yang  menguasai jaringan media Metro TV, Media Indonesia,  dll.).  Dari  berbagai  informasi yang  muncul  di  media  massa,  diduga bahwa  faktor  ketokohan  dari  ketua  Partai dan  Calon  Presiden  yang  diajukan  oleh Partai  Politik,  serta  masih  maraknya praktek vote  buying yang  dilakukan  oleh para calon dan tim suksesnya, adalah faktor yang paling menentukan
Sungguh  menyedihkan,  setelah  era kebebasan  berjalan  13  tahun,  demokrasi media tampil dalam wujud kebebasan yang banal.  Banalitas  informasi  yang  justru sangat  potensial  untuk  mencederai  arti demokrasi yang sebenarnya. Dalam perspektif  demokrasi,  televisi  seharusnya menjadi  salah  satu  media  yang  menjadi penyangga, karena media dapat menyediakan informasi politik bagi sehingga bisa digunakan masyarakat dalam menentukan  pilihan  politiknya.    Media  ini juga dapat memetakan berbagai permasalahan dalam masyarakat dan berfungsi sebagai medium yang menciptakan  keteraturan.    Fungsi  sebagai pengawan  yang  terus  menerus  bagi
penyalahgunaan kekuasaan
oleh pemerintah.    Oleh  karena  itu,    sangatlah wajar  jika  masyarakat  yang  sedang  dalam proses  demokrasi  mengantungkan  dirinya pada idealisme media itu.

## PENUTUP
Simpulan, Dinamika  budaya  televisi membuat  berbagai  unsur  dalam  organisasi industri televisi terjebak dan terkooptasi oleh semangat  logika  pasar.    Berbagai  kreatifitas jurnalisme  lebih  mengarah  pada  jurnalisme yang  menciptakan  kapital.  Kegiatan  pemilu 2014  pada  akhirnya  akan  tampil  dengan wajah “ business as ussual”. Peristiwa politik apa pun akan dikonstruksi sebagai jurnalisme  yang  mengusung  prinsip-prinsip bad  “news  is  good  news”.    Prinsip  yang banal  ini  berjalan  sepanjang  waktu  karena memiliki  sensasi  yang  dapat  mengundang hiburan  primitif  bagi  sebagian  besar pemirsanya, menyenangkan sekaligus prinsip  ekonomi  paling  primitif  tetap langgeng.
Dengan  demikian  idealisme  demokrasi mengalami  pendangkalan  makna  akibat dominannya  logika  pasar.  Demokrasi  sebagai komoditas  mengalami  pragmatisme  makna sebagai  kebebasan  berekspresi  semata  tanpa tanggung  jawab.  Kondisi  seperti  inilah  yang mungkin saja hadir dalam perwajahan televisi kita pada saat pemilu 2014.
Ada  hal  yang  patut  dicermati  untuk direnungkan  agar  moment  perubahan  2014 tidak  tersandung  pada  tembok  sejarah fluktuasi  harapan  dan  kekecewaan  seperti sebelumnya. Agar pesimisme tidak
berkembang menjadi apatis, Perlu dikembangkan  komunitas-komunitas  kajian televisi  yang  mengakomodasi  semangat untuk  mendorong  usaha-usaha  preventif terkait  dengan  peran  televisi  yang  bisa membawa  perubahan  dan  tidak  melupakan agenda  penting  tentang  apa  yang  harus diubah untuk Indonesia lebih baik.
Saran, Perlu  dikembangkan  suatu model yang mengarahkan pada pengkajian budaya  dan  masyarakat  agar  dapat
sepenuhnya  memahami  hakekat  budaya media.  perlu dikembangkan gerakan sosial tentang  kemelekmediaan  yang  kritis. Sehingga  perayaan  tanpa  pikir  panjang yang berlangsung tanpa arah bisa dikondisikan  dalam  format  pendidikan bagi  khalayak.  Sehingga  terjadi  resistensi alamiah pada khalayak. Sehingga komodifikasi isi dan audien lebih mengarah  pada  kebaikan  masyarakat. Melalui  ini  dapat  dikembangkan  media televisi yang membawa peran kedewasaan politik  bagi  masyarakat  dan    mendorong tampilnya  warga  negara  yang  aktif berpartisipasi dalam agenda-agenda politik yang  kongkrit  dan  konstruktif  terhadap penyelengaraan  pemilu  dengan  semagat demokrasi yang lebih bertanggung jawab.

## DAFTAR RUJUKAN
Bungin,    Burhan.  (2005) Pornomedia, Sosiologi  Media,  Kontsruksi  Sosial Teknologi  Telematika  dan  Perayaan Seks  di  Media  Massa ,  Jakarta  :
Prenada Media.
Fathurokhmah,    Fita.  (2011)  Wacana
Komunitas Agama: Sebuah
Propaganda  Media.  Jurnal  Penelitian dan  Pengembangan  Komunikasi  dan
Informatika  (  Volume  2  No.  2  Juni 2011, 222-236)
Foxwell,  Kerrie,  Jacqui  Ewart,  Susan Forde and Michaels Meadows.
(2008)  Sounds  like  a  whisper: Australian  Community  Broadcasting hosts a quiet revolution. Westminster Papers in Communication and Culture (Vol 5 (1), 5-23).
Garnham,  Nicholas  (2000). Emancipation, the  Media,  and  Modernity. Oxford University Press.
Golding,  Peter  dan  Graham  Murdock (2000), Culture,  Communication,  and Political  Economy in  J.  Curran  and M.  Gurevitch, Mass  Media  and Society , 3 rd Edition, London.

## Koran  Tempo.  (2014)  “Prabowo-Jokowi,
„Perang‟  Lewat  Televisi, Koran Tempo , 26 Mei 2014.
Kovach,  Bill  &  Tom  Rosenstiel,  (2001) Sembilan  Elemen  Jurnalisme ,  New York : Crown Publisher.
Masduki,  (2004)    "Jurnalisme  Politik:
Keberpihakan  Media  dalam  Pemilu 2004", Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik Universitas  Islam  Indonesia Yogyakarta Volume 8, Nomor 1, Juli
2004 Mcquail,  Denis.  (2013)  Communications Research Paradigms  :  Reflections on Paradigm Change in Communications Theory and Research.  International  Journal  of Communication (7, 222-225).
McQuail,  D.  (2006) Media  Performance:
Mass  Communication  in  the  Public Interest . London: Sage.
Mosco,  Vincent  (1996) The  Political Economy of Communication: Rethinking and Renewal , Sage Publication.
Staples,  Robert  and  Jones,  Terry  (1985).
Culture, Ideology, and Black
Television Images . The Black Scholar, Vol 16 (May/June).
Pamela  J.  Shoemaker  dan  Stephen  D.
Reese (2005),
Mediating the
Message:  Theories  of  Influences  on Mass  Media  Content ,  Longman,  New York.
Republiks (2014) "Aburizal Bakrie Banyak Diberitakan  Positif  di  TV  One", republika.co.id/berita/ nasional/politik/14/04/07/n3maer- aburizal-bakrie-banyak-diberitakan- positif-di-tv-one,  diakses  tanggal  26 Mei 2014.
Reyes,  G.  Mitchell  (2004)  Foucault, Cultural Studies, And Governmentality. The Southern Communication Journal (87-88) Tempo  (2014)  "KPI,  Dewan  Pers,  dan Penyelamatan Jurnalisme", http://www.tempo.co/read/ kolom/2010/08/05/219/KPI-Dewan- Pers-dan-Penyelamatan-Jurnalisme  , diakses tanggal 26 Mei 2014. Zulaikha, Hani Zulkifly. (2014). Persuasion and the Online Consumers: Investigating Copywriting  Strategies  in  Native Advertisements. International Journal  of  Social  Science  and Humanity  Vol  4 ,  No.  6,  November 2014 , 430-434