HUKMY : Jurnal Hukum Volume 3, No. 2, Oktober 2023 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508

## ANALISIS YURIDIS PROSES ADMINISTRASI PERUBAHAN NAMA ANAK (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Jember)
Muhammad Syauqun Adhim 1 , Ainun Najib 2 , Yulius Efendi 3 1.2.3 Universitas Ibrahimy, Situbondo Jawa Timur.
Email: 1 muhammadsyauqunadhim8@gmail.com, 2 adjie245@gmail.com,
3 yuliusefendi87@gmail.com

## Abstraks
Pada  kasus  yang  sering  terjadi,  banyak  orang  tua  yang  ingin  mengganti  nama anaknya  karena  menganggap  anaknya  sering  sakit  karena  menggunakan  nama tersebut.  Bukan  ilusi  bahwa  banyak  orang  tua  percaya  bahwa  mengubah  nama anaknya  untuk  menghindari  hal-hal  buruk.  Alasan  umum  lainnya  mengapa seseorang  mengganti  nama  dari  nama  sebelumnya  adalah  karena  mereka memiliki  kebutuhan  yang  berkaitan  dengan  kepentingan  masing-masing. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  aspek-  aspek  yuridis  yang  terkait dengan proses perubahan nama anak dan akibat hukum perubahan nama anak di Pengadilan  Negeri.  Penelitian  yang  dilakukan  adalah  penelitian  hukum  yang bersifat analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif-empiris yaitu penggabungan  atau  pendekatan  pada  peraturan  perundang-  undangan  terkait, serta  pandangan  para  ahli  dalam  bidang  hukum.  Data  primer  berdasarkan wawancara  dan  dokumentasi.  Data  sekunder  dengan  mengolah  data  dari  bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier,  dan  juga penelitian  ini  mengelola  data  yang  ada  dengan  menggunakan  analisis kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Proses perubahan nama  anak  di  Pengadilan  Negeri  Jember  melibatkan  tahapan  yang  terstruktur, dimulai  dari  pengajuan  permohonan  oleh  orangtua  atau  wali  anak,  pemeriksaan administratif  oleh  pengadilan,  penetapan  putusan  oleh  hakim  hingga pengumuman kepada publik. Setiap tahap memerlukan persyaratan administratif dan  dokumen  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya,  dengan  proses  penyelesaian yang berlangsung selama dua minggu dan adanya biaya perkara yang ditimbulkan 2)  Akibat  hukum  yang  muncul  atas  perubahan  nama  anak  adalah  pada  legalitas status  hukum  anak  terhadap  perubahan  beberapa  bukti  otentik,  seperti  Akta Kelahiran anak terhadap nama di dalam Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan, hak-hak  keperdataan  terhadap  anak  yang  tak  dapat  di  claim  sebab  beridentitas ganda.
Kata Kunci: Analisis Hukum, Administrasi, Pergantian Nama .

## Abstract
In cases that often occur, many parents want to change their children's names because they think their children often get sick because they use that name. It is not an illusion that  manyparents  believe  that  changing  their  child's  name  to  avoid  bad  things. Another common reason why someone changes their name from their previous name
is  because  they  have  needs  related  to  their  individual  interests.  This  study  aims  to analyze the juridical aspects related to the process of changing a child's name and the legal  consequences  of  changing  a  child's  name  in  the  District  Court.  The  research conducted is legal research that is analytical in nature and uses a type of normative- empirical  juridical  research,  namely  the  incorporation  or  approach  to  related  laws and regulations, as well as the views of experts in the field of law. Primary data based on  interviews  and  documentation.  Secondary  data  by  processing  data  from  primary legal materials, secondary legal materials and tertiary  legal materials, and also this study  manages  existing  data  using  qualitative  analysis.  Based  on  the  results  of  the study, it shows that 1) The process of changing the child's name in the Jember District Court involves structured stages, starting from submitting an application by the child's parent or guardian, administrative examination by the court, determining the decision by  the  judge  to  the  announcement  to  the  public.  Each  stage  requires  predetermined administrative requirements and documents, with a settlement process that lasts two weeks  and  the  costs  of  the  case  arising  2)  The  legal  consequences  arising  from  the change  of  the  child's  name  are  on  the  legality  of  the  child's  legal  status  against changes  in  some  authentic  evidence,  such  as  the  child's  Birth  Certificate  against  the name  in  the  Family  Card  (KK)  concerned,  Civil  rights  for  children  who  cannot  be claimed because of dual identity..
Keywords : Legal Analysis, Administration, Name Change.

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Menurut Soerjono Soekanto, hukum adalah sistem norma yang ditetapkan oleh pemerintah  atau  lembaga  berwenang  yang  mengatur  tingkah  laku  manusia  dalam masyarakat.  Hukum  juga  dapat  diartikan  sebagai  perangkat  untuk  mencapai  tujuan sosial tertentu, seperti menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan. 1 Menurut J.C.T. Simorangkir  dan  Woerjono  Sastropranoto,  hukum  adalah  peraturan-peraturan  yang bersifat  memaksa  yang  menentukan  tingkah  laku  manusia  dalam  masyarakat,  yang dibuat  oleh  pejabat-pejabat  yang  berwenang,  dan  yang  pelanggarannya  menimbulkan tindakan, khususnya hukuman tertentu. 2 Hukum didefinisikan sebagai tata nilai hukum.
3 Hukum  memuat  nilai-nilai  baik-buruk,  benar-salah,  adil-berat  sebelah,  dan  lain-lain yang berlaku secara umum.
Hukum  privat  terbagi  ke  dalam  dua  jenis,  yaitu  hukum  perdata  dan  hukum perniagaan.  Hukum  perdata  menurut  guru  besar  hukum  perdata  R.  Subekti,  hukum perdata dalam arti luas mencakup semua hukum “materi pribadi”, yaitu semua hukum
1 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2018), 4.
2 Utang Rasyidin, Dedi Supriyadi, Pengantar Ilmu Hukum (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 6.
3 Ibid, 8.
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 3, No. 2, Oktober 2023 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
dasar yang mengatur kepentingan individu. 4 Selanjutnya menurut R. Subekti, kata "sipil" sering  digunakan  sebagai  kebalikan  dari  "kriminal".  Namun,  beberapa  orang menggunakan  istilah  "hukum  perdata"  untuk  merujuk  pada  hukum  privat  substantif. Namun  istilah  “hukum  perdata”  sering  digunakan  sebagai  antonim  dari  “militer”, sehingga  lebih  tepat  digunakan  istilah  “hukum  perdata”.  Pada  khususnya  ketentuan penting  Hukum  Perdata  berbeda  dengan  "hukum  dagang",  istilah  "hukum  perdata" digunakan  dalam  arti  yang  lebih  sempit.  Hukum  perniagaan  merupakan  hukum  yang mengatur  hubungan  antar  individu  di  dalam  kegiatan  perdagangan.  Sebagai  contoh, adanya jual beli, utang piutang, mendirikan perusahaan, dan lain sebagainya.
Manusia  dapat  melakukan  perbuatan  hukum  apabila  sudah  dewasa  secara hukum  Menurut  Pasal  330  KUHPerdata  dijelaskan  bahwa  “Belum  dewasa  adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”. 5 Pernikahan adalah salah satu hal terpenting dalam kehidupan seseorang dan dalam bermasyarakat. Jika perkawinan itu dilakukan menurut hukum perkawinan atau  hukum  agama  yang  sejenis,  sehingga  perkawinan  itu  dapat  dianggap  sah,  maka penyatuan  laki-laki  dan  perempuan  itu  saling  menghormati  dan  sesuai  dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berharga. Perkawinan merupakan awal dari proses perwujudan kehidupan manusia. Oleh karena itu, menikah bukan hanya sekedar memenuhi  kebutuhan  biologis.  Dengan  adanya  perkawinan  diharapkan  tujuan perkawinan  dapat  tercapai  menurut  cara  yang  ditentukan  oleh  undang-  undang  atau peraturan perundang-undangan dan juga menurut ajaran agama yang dianut. 6
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa  Perkawinan  ialah  ikatan  lahir  bathin  antara  seorang  pria  dengan  seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk  keluarga (rumah tangga) yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  yang  Maha  Esa. 7 Pernikahan  merupakan peristiwa  penting  dalam  kehidupan  setiap  orang  yang  mempengaruhi  aspek  hukum, sosial,  ekonomi,  kemasyarakatan,  emosional,  jasmani  dan  rohani  di  antara  mereka.
4 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa, 2005), 9
5 Pasal 330 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Kebelumdewasaan.
6 Abdullah Siddik, Hukum Perkawinan Islam (Tinta Mas Indonesia: Jakarta, 1997), 144.
7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Salah  satu  kebutuhan  manusia  sebagai  makhluk  sosial  dengan  naluri  kebutuhan  dan keinginan  untuk  pemenuhan  hidupnya  adalah  hidup  bersama  untuk  menghasilkan keturunan yang baik melalui perkawinan yang sah, dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keyakinan Tuhan Yang Maha Esa.
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak  yang  masih  dalam  kandungan. 8 Anak adalah amanah dan anugerah Tuhan  Yang Maha  Esa,  yang  di  dalamnya  semua  martabat  manusia  berakar.  Setiap anak memiliki harkat  kemanusiaan  yang  harus  dilindungi  dan  setiap  anak  yang dilahirkan  harus diberikan hak-haknya meskipun tidak diminta. 9 Salah satu hak anak yaitu setiap anak berhak  atas  suatu  nama  sebagai  identitas  diri  dan  status  kewarganegaraan. 10 Tentu saja, hanya karena orang tua memiliki keinginan  atau alasan untuk  menamai  seorang anak,  bukan  berarti  nama  sang  anak  boleh  dianggap  enteng.  Melalui  namanya,  orang tua ingin anaknya menjadi anak yang baik, berguna bagi keluarga, agama dan bangsa, pada generasi penerus bangsa. Setiap nama yang diberikan orang tua kepada anaknya memiliki arti khusus, arti nama yang mengandung unsur baik dan positif bagi anak.
Nama  adalah  identitas  penting  yang  terkait  dengan  seseorang.  Identitas  ini memiliki pengaruh besar pada anak. Pemberian nama bayi baru lahir dari orang tua dan anggota  keluarga  merupakan  hal  yang  sederhana  namun  penting  yang  dapat mempengaruhi  kehidupan  anak  seiring  dengan  pertumbuhannya.  Nama  seseorang memiliki sejarah dan makna tersendiri. 11 Pilihan nama dan nama keluarga bergantung pada lingkungan tempat tinggal orang tersebut. Adat istiadat, budaya, dan norma saat ini juga harus diperhatikan saat memilih nama.
Nama adalah doa dan nama panggilan yang diberikan orang tua kepada anaknya dengan harapan, sehingga makna nama sebagai doa tersirat di dalam namanya.  Nama sangat  penting  dalam    warisan  dan  hubungan  keluarga  lainnya.  Nama  merupakan petunjuk  penting  bahwa  seseorang  adalah  subyek  hukum.  Alat  bukti  hukum  menurut pengertiannya  adalah  alat  bukti  tertulis  yang  menerangkan  sesuatu  sehingga
8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
9 Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015), 1.
10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
11 Laraswaty, I. N. S. A., & Subandi, E. J. “Tinjauan Yuridis Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran Dalam Hukum Perdata (Studi Di Pengadilan Negeri Mataram)”. Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram (2021), 402–409.
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 3, No. 2, Oktober 2023 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
mempunyai dasar hukum yang jelas dan kuat. 12 Mengenai peraturan peristiwa penting kependudukan  disebutkan  dalam  Pasal  11  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006 tentang  Administrasi  Kependudukan  yang  menjabarkan  Peristiwa  Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat  keterangan  kependudukan  lainnya  meliputi  pindah  datang,  perubahan  alamat, serta  status  tinggal  terbatas  menjadi  tinggal  tetap.  Pada  Pasal  17  Peristiwa  Penting adalah  kejadian  yang  dialami  oleh  seseorang  meliputi  kelahiran,  kematian,  lahir  mati, perkawinan,  perceraian,  pengakuan  anak,  pengesahan  anak,  pengangkatan  anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. 13 Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan  dan  Peristiwa  Penting  memerlukan  bukti  yang  sah  untuk  dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang- undang.
Hukum Indonesia mengizinkan perubahan nama, tetapi tidak semua perubahan disetujui  pengadilan.  Hakim  biasanya  menolak  perubahan  nama  yang  melanggar hukum.  Namun,  penolakan  tidak  terjadi  jika  alasan  perubahan  nama  tersebut  tidak melanggar  ketentuan  hukum.  Oleh  karena  itu,  selain  kelengkapan  dokumen persyaratan proses, ada faktor lain yang perlu diperhatikan  saat pengajuan perubahan nama. 14 Perubahan  identitas  anak  juga  berdampak  pada  hak  kewarganegaraan  anak, hak yang pertama dan paling mendasar adalah hak administrasi negara dalam bentuk kata  otentik  seperti  akta  kelahiran  dan  kartu  keluarga.  Anak  yang  baru  lahir  dicatat dalam  buku  kelahiran  negara  dan  dibuatkan  akta  kelahiran  dan  berdasarkan  akta kelahiran. Kartu keluarga yang dimiliki oleh orang tua anak akan diubah dan anak akan ditempatkan  pada  kartu  keluarga  dan  dianggap  sebagai  bagian  dari  keluarga.  Pada kasus  yang  sering  di  jumpai,  orang  tua  mengubah  nama  anaknya,  dan  beberapa melakukan hal yang sama dengan nama mereka sendiri.
Ada  beberapa  alasan  mengapa  hal  ini  terjadi.  Nama  kepanjangan,  nama kependekan,  nama  diubah  untuk  membawa  keberuntungan,  nama  yang  tidak  tepat
12 Victor M. Situmorang, Cormentyna Sitanggang, Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 40.
13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
14 Abdullah Faqih Ashiddiqy. “Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perubahan Data Akta Kelahiran di Disdukcapil Kabupaten Karanganyar”. Journal of Law, Society, and Islamic Civilization, (2021), 17.
dapat  membuat  anak  sakit,  nama  yang  berkonotasi  negatif  atau  konotasi  politik, memutuskan untuk mengubah  nama  anaknya karena kesalahan penulisan  nama pada akta kelahiran, atau nama yang tidak sesuai dengan agama atau kepercayaannya. Alasan lain  seseorang  mengubah namanya adalah  karena kepentingan  pribadi  seperti  halnya Bisnis.  Dalam  ketentuan  Pasal  52  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang Administrasi  Kependudukan  mengatur  bahwa  perubahan  nama  dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri setempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama  tersebut  wajib  didaftarkan  oleh  orang  yang  berubah  namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil  paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak  diterimanya  salinan  penetapan  pengadilan  negeri  oleh  penduduk.  Catatan  sipil selanjutnya akan  membuatkan catatan  pinggir pada register akta pencatatan  sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. 15
Dalam  Penetapan  Pengadilan  Nomor  92/Pdt.P/2023/PN.Jmr  tentang penggantian  nama  anak  dengan  Pemohon  Abdul  Hamid.  Pemohon  adalah  Bapak  dari termohon yaitu Febri Maulana. Febri Maulana adalah anak dari pasangan suami isteri Abdul Hamid dan Riski Nur Wulandari yang lahir di Jember pada tanggal 25  Februari 2013  sesuai  dengan  Kutipan  Akte  Kelahiran  :  3509-LU-25022013-0063  yang  di terbitkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tertanggal 26 Februari  2013.  Pemohon  mengajukan  permohonan  ini  adalah  ingin  mengganti  nama anak Pemohon tersebut diatas yaitu dari Febri Maulana menjadi Febri Sabda Fadilla.
Alasan  Pemohon  mengganti  nama  anak  adalah  anak  Pemohon  sering  sakit- sakitan dan sudah berkali-kali dibawa ke rumah sakit untuk berobat, namun tidak ada perubahan,  maka  Pemohon  meminta  saran  kepada  Ustadz  dan  Ustadz  menyarankan agar  Pemohon  mengganti  nama  anak  Pemohon.  Berdasarkan  uraian  diatas,  akan menarik  untuk  memkaji  lebih  lanjut  tentang  perubahan  nama,  terutama  mekanisme atau prosedur untuk mengubah nama anak dan konsekuensi hukumnya.

## B. Rumusan Masalah
Agar  penulisan  karya  ilmiah  ini  tidak  menyimpang  dari  judul  yang  ada,  maka perlu  adanya  fokus  penelitian  sebagai  pedoman  dasar  pembahasan  lebih  lanjut  dan dijadikan  dasar  pembuktian.Dari  konteks  penelitian  di  atas,  maka  peneliti  akan
15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 3, No. 2, Oktober 2023 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
membatasi  pembahasan  dan  dicari  penyelesaiannya  yang  dapat  dirumuskan  sebagai beri  Bkut:agaimana  proses  administrasi  perubahan  nama  anak  di  Pengadilan  Negeri Jember? Bagaimana akibat hukum terhadap perubahan nama anak di Pengadilan Negeri Jember?

## C. Metode Penelitian
Jika  teknik  penelitian  yang  tepat  digunakan  dalam  kompilasi,  sebuah  studi ilmiah  dapat  dipercaya  untuk  menjadi  akurat.  Dan  sebuah  metode  penelitian merupakan bagian dari prosedural dalam mendapatkan sebuah pengetahuan. Dan ilmu merupakan sebuah pengetahuan yang di dapatkan melalui metode ilmiah. 16 Jika teknik penelitian yang tepat digunakan dalam kompilasi, sebuah studi ilmiah dapat dipercaya untuk  menjadi  akurat.  Teknik  penelitian  adalah  pendekatan  atau  proses  yang digunakan untuk memahami subjek yang sedang dipelajari.

## PEMBAHASAN

## Prosedur Perubahan Nama Anak di Pengadilan Negeri Jember
Penggantian  nama  adalah  perubahan  terhadap  nama  lama  seseorang  menjadi nama  yang  baru  melalui  prosedur  hukum  pengajuan  permohonan  penggantian  atau perubahan nama. Dalam kenyataan dan perjalanan hidup seseorang adakalanya nama yang  diberikan  tidak  sesuai  dengan  keinginan  sehingga  akhirnya  memutuskan  untuk dilakukan  perubahan  nama.  Misalnya  karena  nama  yang  diberikan  terlalu  panjang, membuat  seseorang  memutuskan  untuk  mengganti  nama  yang  lebih  pendek  dan mudah diingat. Demikian alasan perubahan nama karena dianggap kurang baik, kurang membawa keberuntungan, tidak sesuai dengan agama dan kepercayaannya dan alasan- alasan  lainnya.  Namun  demikian,  penggantian  nama  tersebut  harus  dilakukan sesuai dengan  syarat  dan  prosedur  yang  berlaku  sehingga  penggantian  nama  anak  memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk menyandang nama tersebut di kemudian hari.
Persyaratan  penting  perubahan  nama  anak  adalah  surat  permohonan  dari pemohon  yang  telah  ditandatangani  di  atas  materai  senilai  Rp.10.000,-,  salinan dokumen  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  pemohon,  salinan  dokumen  Kartu  Keluarga
16 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2012),44
(KK)  pemohon,  salinan  akta  nikah  atau  buku  nikah  pemohon,  salinan  akta  kelahiran anak  yang  namanya  akan  diubah,  serta  fotokopi  dokumen-dokumen  penting  lainnya seperti  ijazah,  paspor,  dan  sejenisnya  merupakan  persyaratan  penting  yang  harus dilengkapi oleh pemohon.
Berdasarkan  ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008  tentang Persyaratan  dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dokumen-dokumen  yang  wajib  dilengkapi  dalam  hal  pencatatan  perubahan  nama adalah  :  a.  Salinan  penetapan  pengadilan  negeri  tentang  perubahan  nama,  b.  Kutipan Akta Catatan Sipil, c.  Kutipan  Akta  Perkawinan  bagi  yang  sudah  kawin,  d.  Fotokopi Kartu Keluarga, e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
Adapun mekanisme dan prosedur perubahan nama anak yaitu langkah awalnya adalah  menyerahkan  dokumen  persyaratan  kepada  loket  layanan  perdata  di  mana petugas PTSP Perdata akan memeriksa kelengkapannya. Setelah itu, petugas di Pojok e- Court akan mendaftarkan Pemohon dalam sistem. Langkah berikutnya adalah Pemohon menyerahkan bukti pembayaran SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar). Setelah tahap sebelumnya telah rampung, Pemohon akan menunggu untuk penetapan jadwal sidang. Pada saat sidang, Pemohon akan turut serta, dan pada akhirnya Pemohon dapat secara langsung  meminta  untuk  pengambilan  Penetapan  Pengadilan.  Waktu  penyelesaian proses perubahan nama anak di Pengadilan Negeri banyak memakan waktu tergantung kebijakan  dan  kepadatan  kerja  di  Pengadilan  Negeri  Jember,  namun  pada  umumnya penyelesaian  proses  perubahan  nama  anak  di  Pengadilan  Negeri  Jember  ditempuh dalam  2  minggu.  Mengenai  biaya  perkara  yang  ditimbulkan  harus  membayar  sebesar Rp 185.000 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah). Tidak selalu diperlukan adanya pengacara  dalam  perubahan  nama  anak  di  Pengadilan  Negeri  Jember.  Meskipun demikian,  menggandeng  pengacara  dapat  memastikan  kelancaran  dan  kepatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku selama proses perubahan nama anak.
Keputusan hakim atas perubahan nama anak di Pengadilan Negeri Jember ialah tidak  ada  satupun  keputusan  dari  hakim  di  Pengadilan  Negeri  Jember  yang  menolak perubahan nama anak. Ini disebabkan karena semua persyaratan, prosedur, dan surat permohonan dari Permohon telah mematuhi hukum dan tidak memiliki dampak negatif pada  pihak  lain.  Alasan  Pengadilan  Negeri  Jember  memberikan  izin  perubahan  nama
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
anak  adalah  perubahan  nama  anak  di  Pengadilan  Negeri  Jember  tidak  menimbulkan kerugian atau melanggar prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
Dalam  ketentuan  Pasal  52  Undang  Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang Administrasi  Kependudukan  mengatur  bahwa  perubahan  nama  dilaksanakan berdasarkan  penetapan  pengadilan  negeri  tempat  pemohon.  Selanjutnya,  perubahan nama  tersebut  wajib  didaftarkan  oleh  orang  yang  berubah  namanya  tersebut  kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak  diterimanya  salinan  penetapan  pengadilan  negeri  oleh  Penduduk.  Catatan  Sipil selanjutnya akan membuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.
Selanjutnya  setelah  persyaratan  tersebut  dipenuhi,  Pemohon  mengisi  dan menyerahkan  Formulir  Pelaporan  Perubahan  Nama  dengan  melampirkan  dokumen- dokumen  sebagaimana  disebutkan  di  atas  kepada  Instansi  Pelaksana  atau  UPTD Instansi  Pelaksana.  Pejabat  Pencatatan  Sipil  kemudian  membuat  catatan  pinggir  pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil. Perubahan nama selanjutnya akan direkam dalam database kependudukan. Prosedur ganti nama dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
1. Orang tua (bagi anak di bawah 17 tahun) atau si anak sendiri (bila sudah 17 tahun ke  atas)  harus  mengajukan  permohonan  ke  Panitia  Perdata  Pengadilan  Negeri setempat  (sesuai  domisilinya)  dengan  menyebutkan  alasan  penggantian  nama tersebut.
2. Menyertakan  dokumen  KTP  suami-istri,  Kartu  Keluarga,  Akta  Perkawinan,  dan Akta  Kelahiran  anak  bersangkutan.  Untuk  anak  17  tahun  ke  atas,  menyertakan KTP, KK, dan Akta Kelahiran.
3. Setelah  menjalani  proses  persidangan  dengan  membawa  saksi  dan  melengkapi bukti-bukti  yang  diperlukan,  Pengadilan  Negeri  akan  mengeluarkan  amar keputusan.
4. Berdasarkan  amar  keputusan  yang  dikeluarkan  Pengadilan  Negeri  tadi,  di  balik lembar  Akta  Kelahiran  akan  dibuatkan  Catatan  Pinggir  yang  memuat  keterangan mengenai perubahan nama tersebut.
Setelah nama baru seseorang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri setempat (ditetapkan  secara  hukum)  yang  diketahui  oleh  saksi,  maka  akan  diberikan  sebuah rujukan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil guna merubah identitas baru secara  administrai.  Dalam  hal  ini  Akta  Kelahiran  akan  tetap  sama  seperti  yang  dulu, hanya  saja  dibalik  lembaran  Akta  Kelahiran  tersebut  akan  dibuat  catatan  pinggir  dan disahkan  dengan  tanda  tangan  dari  Kepala  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil setempat.  Dengan  demikian,  secara  hukum,  maka  seseorang  akan  secara  sah  dapat menggunakan atau menyandang nama baru tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Berubahnya  nama  seseorang  melalui  permohonan  penggantian  nama  kepada Pengadilan tentunya secara yuridis akan membawa akibat hukum terhadap status anak tersebut secara hukum.
Alasan perubahan nama anak di Pengadilan Negeri Jember adalah dalam kasus yang ada di Pengadilan Negeri, alasan yang mendasari Pemohon untuk mengganti nama anaknya adalah karena anak tersebut sering mengalami masalah kesehatan yang buruk. Meskipun  sudah  mencoba  mengobatinya  di  rumah  sakit,  namun  kondisinya  tidak kunjung membaik. Akibatnya, Pemohon mencari nasehat dari seorang Ustadz mengenai kesehatan  anaknya  yang  sering  bermasalah  ini.  Setelah  berkonsultasi,  Ustadz menyarankan agar nama anak tersebut diubah, dengan harapan bahwa perubahan ini dapat  membawa  perbaikan  kondisi  anak.  Alasan  ini  menjadi  paling  berpengaruh  di antara  pertimbangan  lainnya  dalam  keputusan  untuk  mengubah  nama  anak,  dengan tujuan utama perubahan nama adalah demi kesejahteraan anak tersebut.
Dengan adanya perubahan nama anak tersebut, akibat hukum atas penggantian nama  anak  terhadap  legalitas  status  hukum  anak  antara  lain  adalah  terhadap perubahan beberapa bukti otentik, seperti akta kelahiran anak berikut terhadap nama di dalam Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan. Apabila perubahan nama dilakukan apabila  seseorang  sudah  dewasa  tentunya  prosesnya  akan  lebih  panjang,  mulai  dari perubahan nama terhadap akta kelahiran, perubahan nama dalam Kartu Keluarga (KK), perubahan dalam nama KTP (Kartu Tanda Penduduk), perubahan nama dalam paspor, perubahan  dalam  nama  ijazah  sekolah,  dan  lain  sebagainya,  sebagai  legalitas  nama seseorang. Perubahan tersebut  diawali adanya perubahan  akta kelahiran melalui akta pencatatan sipil, sebagai bentuk tertib administrasi kependudukan.
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 3, No. 2, Oktober 2023 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Penggantian nama seseorang dalam praktiknya tidak lepas dari budaya dan adat yang ada di masyarakat. Dalam budaya Jawa hal tersebut memang masih dipercaya oleh sebagian orang. Memberikan nama anak yang tidak sesuai akan membuat si anak sakit- sakitan  dan  lemah.  Solusinya  adalah  dengan  mengganti  namanya.  Setelah  prosesi penggantian  nama  selesai,  yang  harus  mereka  selesaikan  adalah  prosesi administrasinya. Yaitu mengganti nama akta kelahiran   dengan   nama   yang   baru. Untuk      pencatatan      perubahan      nama  dilaksanakan  berdasarkan  penetapan pengadilan,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  ketentuan  Pasal  52  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan  jo.  Pasal  93  ayat  (2)  Peraturan Presiden  Nomor  25  Tahun  2008  tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara  Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Ketentuan  Pasal  52  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang Administrasi  Kependudukan  menyatakan  bahwa  :  “Pencatatan  perubahan  nama dilaksanakan  berdasarkan  penetapan  pengadilan  negeri  tempat  pemohon”.  Pasal  93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
1.  Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
2.  Kutipan Akta Catatan Sipil;
3.  Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
4.  Fotokopi KK ; dan
5.  Fotokopi KTP.
Surat  permohonan  yang  diajukan  oleh  pemohon  dalam  permohonan penggantian nama anak sebaiknya dibuat secara tertulis. Jika dirasa tidak percaya diri untuk  menuliskan  permohonan  karena  merasa  kurang  pandai  menulis,  maka permohonan  dapat  diajukan  secara  lisan  kepada  aparatur  pengadilan  negeri  untuk dicatat.
Dalam  kasus  yang  dialami  ini,  untuk  perubahan  nama  yang  kemudian  disebut dengan  Pencatatan  Perubahan  Nama  hanya  dapat  dilakukan  berdasarkan  penetapan pengadilan.  Langkah  pertama  yang  harus  dilakukan  adalah  dengan  membuat  surat permohonan  perubahan  nama  kepada  Pengadilan  Negeri  di  tempat  pemohon.  Surat
permohonan ini nantinya akan digunakan untuk mengeluarkan suatu bentuk penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon mengajukan permohonan. Salinan penetapan tersebut  nantinya  menjadi  salah  satu  syarat  yang  wajib  dilampirkan  pemohon  ketika melaporkan pencatatan perubahan nama di Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan  Sipil  yaitu  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil.  Untuk  selanjutnya Instansi  Pelaksana  membuat  catatan  pinggir  pada  register  akta  Pencatatan  Sipil  dan kutipan akta Pencatatan Sipil.
Sebagaimana  telah  diuraikan  bahwasanya  keberadaan  anak  dalam  keluarga merupakan  sesuatu  yang  sangat  berarti.  Anak  memiliki  arti  yang  berbeda-beda  bagi setiap orang, antara lain sebagai penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala  usia lanjut. Ia dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tua. Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih  hidup,  anak  sebagai  penenang  dan  sewaktu  orang  tua  telah  meninggal,  anak adalah  lambang  penerus  dan  lambang  keabadian.  Anak  mewarisi  tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya, termasuk ciri khas, baik maupun buruk, tinggi maupun rendah. Anak adalah belahan jiwa dan bagian darah daging orang tuanya.
Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah S.W.T mensyari’atkan adanya perkawinan. Pensyari’atan perkawinan memiliki tujuan antara lain untuk berketurunan (memiliki anak) yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah.
Nasab dalam hukum perkawinan Indonesia dapat didefinisikan sebagai sebuah hubungan darah (keturunan) antara seorang anak dengan ayahnya, karena adanya akad nikah yang sah. Hal ini dapat dipahami dari beberapa ketentuan, diantaranya pasal 42, 45  serta  47  undang-undang  nomor  1  tahun  1974  tentang  perkawinan.  Pasal  42 menyatakan  bahwa  anak  yang  sah  adalah  anak  yang  dilahirkan  dalam  atau  sebagai akibat  perkawinan  yang  sah.  Pasal  45  (1)  kedua  orang  tua  wajib  memelihara  dan mendidik anak-anak mereka sebaik- baiknya. Selanjutnya dalam Pasal 47 (1) anak yang belum  mencapai  18  (delapan  belas)  tahun  atau  belum  pernah  melangsungkan perkawinan  ada  dibawah  kekuasaan  orang  tuanya  selama  mereka  tidak  dicabut  dari kekuasaannya.  (2)  orang  tua  mewakili  anak  tersebut  mengenai  perbuatan  hukum didalam dan diluar pengadilan.
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 3, No. 2, Oktober 2023 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Menurut  hukum  Perkawinan,  status  anak  dibedakan  menjadi  dua  :  pertama, anak sah. kedua, anak luar nikah. Anak sah sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 42  Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  1974  :  adalah  anak  yang  dilahirkan  dalam  atau sebagai  akibat  perkawinan  yang  sah.  Keberadan  anak  merupakan  amanah  sekaligus karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat suatu harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung  tinggi.  Hak  asasi  anak  merupakan  bagian  yang  termuat  dalam  Undang- Undang Dasar Negara
Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa tentang  hak-hak  anak.  Keberadaan  anak  merupakan  aset  penting,  karena  keberadaan anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan  berkembang,  berpartisipasi  serta berhak  atas  perlindungan  dari  tindak  kekerasan  dan  diskriminasi  serta  hak  sipil  dan kebebasan. Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya kelak menjadi anak yang baik, anak  yang  berguna  baik  bagi  keluarga,  agama  dan  bangsanya  sebagai  penerus keturunan. Keinginan tersebut salah satunya dengan cara memberi nama yang baik bagi anaknya.  Menjadi  hak  anak  dan  kewajiban  yang  mesti  dipenuhi  oleh  orang  tua  untuk memberikan  nama  yang  baik  kepada  bayi  yang  baru  dilahirkan.  Islam  menganjurkan pemilihan nama yang baik, karena merupakan lambang identitas seseorang dan nama itulah  ia  akan  dikenali  sepanjang  hayat  dan  menjadi  sebutan  sampai  ke  hari  akhirat. Apabila  orang  memanggilnya  dengan  nama  tersebut,  maka  pada  sepanjang  hayatnya, mereka seolah-olah berdoa untuk anak tersebut.
Nama  seseorang  bagaikan  sebuah  harapan,  orang  tua  terhadap  anaknya,  agar menjadi orang yang baik, selamat dan beruntung serta harapan lainnya. Orang tua akan memberi  nama  anaknya  dengan  sebaik-baiknya  sehingga  mencerminkan  hal-hal  yang baik pula. Adakalanya dalam perjalanan hidup seseorang, nama yang ia miliki dianggap kurang baik dan kurang sesuai sehingga memutuskan penggantian nama. Penggantian nama tersebut dapat dilakukan oleh orang tua terhadap anak manakala si anak masih berada  dalam  kekuasaan  orang  tua,  bisa  juga  dilakukan  sendiri  manakala  ia  sudah dewasa.  Sebagaimana  contoh  kasus  dalam  Penetapan  Pengadilan  Nomor 92/Pdt.P/2023/PN.JMR  tentang  penggantian  nama  anak.  Pengadilan  Negeri  Jember
yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara-perkara  perdata  permohonan,  telah memberikan  penetapan  sebagai  berikut  dalam  perkara  permohonan  :1.  Abdul  Hamid sebagai pemohon dari perkara ini; dan 2.  Riski  Nur  Wulandari  sebagai  saksi  dari perkara ini.
Pemohon  adalah  bapak  dari  Febri  Maulana  (termohon),  saksi  adalah  ibu  dari Febri Maulana (termohon). Febri Maulana adalah anak dari pasangan suami isteri Abdul Hamid  dan  Riski  Nur  Wulandari  yang  lahir  di  Jember  pada  tanggal  25  Februari  2013 sesuai  dengan  Kutipan  Akta  Kelahiran  :  3509-LU-25022013-  0063  yang  di  terbitkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tertanggal 26 Februari 2013.
Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin mengganti nama anak  Pemohon  tersebut  diatas  yaitu  dari  nama  Febri  Maulana  menjadi  Febri  Sabda Fadilla. Alasan Pemohon mengganti nama anak tersebut  diatas karena anak  Pemohon tersebut  sering  sakit-sakitan  dan  sudah  beberapa  kali  Pemohon  bawa  berobat  ke Rumah Sakit tetapi tetap saja tidak ada perubahan kemudian Pemohon bertanya Ustadz dan  Ustadz  tersebut  menyarankan  kepada  Pemohon  untuk  mengganti  nama  anak Pemohon.  Bahwa  atas  saran  dari  Ustadz  tersebut  selanjutnya  Pemohon  mengganti nama  anak  Pemohon  dari  nama  Febri  Maulana  menjadi  Febri  Sabda  Fadilla  dengan mengadakan syukuran kecil- kecilan dan setelah nama anak Pemohon tersebut diganti kondisi  anak  Pemohon  menjadi  lebih  baik.  Bahwa  selanjutnya  Pemohon  datang  ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember untuk mengurus penggantian nama anak Pemohon tersebut, namun dijelaskan oleh pegawai kantor tersebut bahwa untuk  mengganti  nama  anak  Pemohon  tersebut  bisa  saja  dilakukan  dengan  syarat terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Jember.
Berdasarkan  uraian  kasus  posisi  tersebut  di  atas,  dapat  diuraikan  bahwasanya proses  penggantian  nama  anak  dilakukan  melalui  proses  permohonan  kepada Pengadilan dengan mengajukan beberapa persyaratan yang diperlukan, antara lain KTP Pemohon, Kartu Keluarga (KK), Akta Nikah berikut akta kelahiran berikut disertai surat permohonan  yang  ditujukan  kepada  Pengadilan  Negeri  setempat  di  wilayah  domisili pemohon  yang  bersangkutan.  Dalam  prosesnya  juga  diperlukan  dokumen-dokumen pendukung  tersebut  di  atas  berikut  saksi  dalam  pemeriksaan  di  pengadilan  tersebut. Selanjutnya  dalam  sidang  akan  diberikan  kesempatan  kepada  pemohon  untuk
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 3, No. 2, Oktober 2023 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
menguraikan alasan- alasan hukum penggantian nama anak tersebut dilanjutkan pada agenda  keterangan  saksi.  Setelah  itu  sampai  pada  pertimbangan  hakim  yang  akan diteruskan pada pembacaan penetapan permohonan pemohon tersebut.

## Akibat Hukum Terhadap Perubahan Nama Anak di Pengadilan Negeri Jember
Peristiwa  hukum  adalah  semua  peristiwa  atau  kejadian  yang  dapat menimbulkan  akibat  hukum,  antara  pihak-pihak  yang  mempunyai  hubungan  hukum. Dengan  adanya  perubahan  nama  anak,  maka  menimbulkan  akibat  hukum  atas perubahan  nama  anak  tersebut  yaitu  status  anak  (pada  dokumen  resmi  seperti  Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga) yang mencakup identitas ganda, hak waris, perubahan status sosial, dan aspek lainnya.
Akibat  hukum  atas  penggantian  nama  anak  terhadap  legalitas  status  hukum anak  antara  lain  adalah  terhadap  perubahan  beberapa  bukti  otentik,  seperti  akta kelahiran  anak  terhadap  nama  di  dalam  Kartu  Keluarga  (KK)  yang  bersangkutan. Apabila perubahan nama dilakukan ketika seseorang sudah dewasa tentunya prosesnya akan  lebih  panjang,  mulai  dari  perubahan  nama  terhadap  akta  kelahiran,  perubahan nama  dalam  Kartu  Keluarga  (KK),  perubahan  dalam  nama  KTP  (Kartu  Tanda Penduduk), perubahan nama dalam paspor, perubahan dalam nama ijazah sekolah, dan lain sebagainya, sebagai legalitas nama seseorang. Perubahan tersebut diawali adanya perubahan  akta  kelahiran  melalui  akta  pencatatan  sipil,  sebagai  bentuk  tertib administrasi kependudukan.
Pemenuhan  akan  hak-hak  keperdataan  setiap  warga  Negara  sudah  harus dijamin  sejak  ia  dilahirkan,  dengan  menerbitkan  sebuah  dokumen  otentik  atau  bukti hukum, bahwa seseorang telah dikenal keberadaanya di muka bumi ini dan karenanya dapat  menikmati  hak-hak  asasi  manusianya  secara  lengkap.  Dokumen  otentik  itulah yang  disebut  dengan  akta  kelahiran.  Melalui  akta  kelahiran  dapat  diketahui  asal-usul orang  tua,  hubungan  darah,  hubungan  perkawinan,  hubungan  kewarisan,  dan sebagainya. Dokumen otentik tersebut juga diperlukan oleh setiap warga negara yang mengalami  peristiwa  penting  lainnya,  baik  itu  perkawinan,  perceraian,  kematian  dan sebagainya.  Melalui  kegiatan  pencatatan  sipil  dapat  menjadi  alat  bantu  utama  untuk penentuan  status  kewarganegaraan  seseorang,  terkait  dengan  hubungan  interaksi masyarakat internasional yang semakin tinggi.
Apabila seorang anak mengubah nama yang tercatat dalam Akta Kelahiran dari nama  aslinya,  maka  ia  memiliki  hak  untuk  mengganti  identitas  sesuai  dengan  nama baru  yang  dipilih  oleh  orang  tuanya.  Hal  ini  disebabkan  karena  anak  belum  memiliki kemampuan  untuk  memilih  identitas  sesuai  keinginannya  sendiri.  Pentingnya  hak administratif negara ini terletak pada perlunya penyesuaian atas perubahan nama anak. Penyesuaian  ini  berhubungan  dengan  aspek-aspek  lainnya,  seperti  hak  anak  untuk mendapatkan  manfaat  seperti  BPJS  kesehatan  dan  imunisasi,  jika  anak  memiliki asuransi  kesehatan,  perubahan  nama  bisa  mempengaruhi  proses  klaim  dan administrasi.  Nama  yang  tertera  dalam  catatan  imunisasi  anak  harus  sesuai  dengan identitas  resmi.  Perubahan  nama  dapat  menyebabkan  kesulitan  saat  memverifikasi riwayat  imunisasi  anak,  terutama  jika  data  tidak  diperbarui  secara  akurat.  Serta  hak anak  terhadap  warisan  jika  salah  satu  atau  kedua  orang  tuanya  meninggal  saat  anak masih kecil.
Nama anak yang tidak sah atau tidak tercatat dengan benar dalam akta kelahiran dapat mengakibatkan masalah dalam  hal pembagian  warisan di kemudian hari. Nama yang terdaftar dalam akta kelahiran menjadi salah satu bukti sah dalam mengklaim hak warisan. Identitas anak juga diperlukan dalam hal hak pendidikan saat anak mencapai usia  di  mana  pendidikan  diperlukan.  Nama  yang  tidak  sesuai  prosedur  dapat memengaruhi  proses  penerimaan  di  sekolah.  Banyak  lembaga  pendidikan  memeriksa keabsahan  dokumen  identitas  saat  mendaftar.  Semua  hak  keperdataan  anak memerlukan  identitas  yang  sah,  sehingga  anak  dapat  menerima  hak-haknya  tanpa hambatan. Dampak perubahan nama anak terhadap status sosial dapat dilihat dari segi budaya  sebagai  tindakan  yang  menghormati  tradisi  leluhur  dan  mengikuti  norma- norma budaya, dalam beberapa kultur yang masih melekat pada suatu daerah tertentu. Perubahan  nama  anak  juga  bisa  dianggap  sebagai  bentuk  kesulitan  beradaptasi terhadap lingkungan dengan nama baru. Perubahan nama anak juga bisa memicu reaksi positif maupun negatif dari keluarga dan teman-teman.
Apabila  dilihat  dari  segi  Hukum  Administrasi  Negara,  bahwa  pengeluaran beberapa akta oleh catatan sipil adalah suatu perbuatan administrasi Negara dari suatu lembaga yang berwenang atau berhak melakukan perbuatan administrasi Negara yang berupa  ketetapan  yang  berbentuk  akta  catatan  sipil  dari  peristiwa-peristiwa  yang
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
dilaporkan pada lembaga tersebut, yang pada prinsipnya memenuhi sifat-sifat konkret, individual, formal dan final.
Catatan sipil adalah suatu lembaga yang sengaja diadakan oleh pemerintah yang bertugas  untuk  mencatat,  mendaftarkan  serta  membukukan  selengkap  mungkin  tiap peristiwa penting bagi status keperdataan seseorang, misalnya perkawinan, kelahiran, pengakuan anak, pengesahan anak, perceraian, perubahan nama dan kematian. Seluruh peristiwa yang terjadi dalam keluarga yang mempunyai aspek hukum didaftarkan dan dibukukan,  sehingga  baik  yang  bersangkutan  sendiri  maupun  orang  lain  yang berkepentingan  mempunyai  bukti  yang  otentik  tentang  peristiwa-peristiwa  tersebut, sehingga kedudukan hukum anak menjadi pasti dan tegas.
Dalam  rangka  mewujudkan  kepastian  hukum,  maka  semua  akta–akta  didaftar dan  dikeluarkan  oleh  catatan  sipil  akan  dapat  mempunyai  kekuatan  pasti  dan  tidak dapat  dibantah  oleh  pihak  ketiga.  Karena  akta-akta  yang  dibuat  oleh  lembaga  catatan sipil  adalah  mengikat  terhadap  mereka  yang  berkepentingan.  Disamping  itu  juga  di bidang  perpindahan  penduduk,  di  bidang  kewarganegaraan  dan  di  bidang  kepastian kedudukan  hukumnya,  terciptanya  tertib  administrasi  kependudukan  berarti menghindarkan  kekacauan  administrasi  yang  berhubungan  dengan  kepastian kedudukan hukum seseorang, semua penduduk maupun oraganisasi RT dan RW serta aparat kelurahan dan kecamatan selalu menulis data penduduk dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada warganya  dengan sebenar-benarnya. Oleh karena  itu, maka untuk memperoleh kepastian, hal ini agar berpedoman pada data dalam akta cata tan sipil karena peristiwa-peristiwa pribadi seseorang terdapat dan terdaftar pada lembaga catatan sipil.
Pada  umumnya  kedudukan  hukum  seseorang  dimulai  pada  saat  ia  dilahirkan dan  akan  berakhir  dengan  kematian  bagi  dirinya.  Selanjutnya  peristiwa  kelahiran sampai dengan kematian seseorang akan membawa akibat- akibat hukum yang sangat penting, tidak saja untuk yang bersangkutan sendiri, akan tetapi juga untuk bekas isteri atau  bekas  suami  dan  anak-anak  mereka.  Maka  dari  itu  sangat  perlu  seseorang  itu memiliki dan memperoleh suatu bukti diri dalam kedudukan hukumnya, supaya mudah mendapatkan kepastian tentang kejadian–kejadian tersebut. Untuk itu lembaga catatan sipil bertujuan untuk memungkinkan pencatatan yang selengkap-lengkapnya dan oleh
karenanya  memberikan  kepastian  sebesar-besarnya  tentang  kejadian  peristiwa  tadi. Semua  kejadian-kejadian  atau  peristiwa-peristiwa  tersebut  dibukukan,  sehingga  baik yang bersangkutan sendiri maupun orang-orang lain yang berkepentingan, mempunyai bukti  tentang  kejadian-kejadian  tersebut.  Karena  mungkin  juga  ada  orang  ketiga mempunyai kepentingan untuk mengetahui tentang kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan anak, pengesahan anak dan ganti nama.
Jika  merubah  nama  anak  tanpa  mengikuti  langkah-langkah  yang  telah ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang, bisa memunculkan akibat- akibat  hukum  dan  administratif  tertentu  yang  potensial  berdampak  pada  kehidupan anak  tersebut  di  kemudian  hari.  Mengenai  konsekuensi  perubahan  nama  anak  tidak sesuai  prosedur  adalah  apabila  pemohon  melakukan  perubahan  nama  anak  tanpa mengikuti prosedur hukum yang tepat berpotensi menimbulkan implikasi hukum yang serius. Nama resmi seperti yang tercantum dalam akta kelahiran, kartu keluarga, kartu tanda  penduduk  dan  dokumen  lainnya  mungkin  tidak  sejalan  dengan  nama  baru tersebut,  yang  dapat  menghasilkan  kendala  dalam  hal  administrasi  dan  identifikasi. Selain  itu,  jika  perubahan  nama  tidak  sah  menurut  hukum,  hal  ini  dapat  berdampak pada hak- hak anak dalam berbagai aspek, termasuk hak waris, akses pendidikan, dan pelayanan publik. Di beberapa yurisdiksi, tindakan semacam itu bahkan dapat dianggap ilegal dan mengakibatkan tindakan hukum yang diberlakukan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian-uraian  yang  telah  dikemukakan  sebelumnya  dalam kaitannya  dengan  pokok  permasalahan  yang  ada,  maka  dapat  diambil  kesimpulan sebagai berikut : Proses perubahan nama anak di Pengadilan Negeri Jember melibatkan rangkaian  tahapan  yang  terstruktur,  dimulai  dari  pengajuan  permohonan  hingga pengumuman  kepada  publik.  Setiap  tahap  memerlukan  persyaratan  administratif  dan dokumen  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya,  dengan  proses  penyelesaian  yang berlangsung  selama  dua  minggu.  Ada  biaya  perkara  sejumlah  Rp  185.000,-  (Seratus delapan  puluh  lima  ribu  rupiah)  yang  diperlukan,  menunjukkan  tingkat  kompleksitas dalam  penyusunan  permohonan  serta  pemahaman  akan  peraturan  hukum  yang berlaku. Perubahan Nama Anak di Pengadilan Negeri Jember yang berdasarkan dengan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan UU No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Setiap
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 3, No. 2, Oktober 2023 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
pergantian nama anak di Pengadilan Negeri Jember tidak menimbulkan kerugian atau melanggar prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Ini berarti bahwa putusan hakim untuk menerima  perubahan  nama  anak  didasarkan  pada  pemenuhan  semua  persyaratan, prosedur,  dan  surat  permohonan  yang  telah  sesuai  dengan  hukum,  dan  tidak  akan memberikan dampak negatif pada  pihak lain. Keputusan untuk mengubah  nama anak didasari oleh fakta bahwa anak tersebut sedang menghadapi permasalahan kesehatan yang serius. Faktor ini menjadi yang paling kuat dalam mempengaruhi keputusan untuk melakukan  pergantian  nama,  dengan  tujuan  utama  dari  perubahan  nama  tersebut adalah untuk kebaikan dan kesejahteraan anak.
Sedangkan akibat hukum yang muncul atas perubahan nama anak terkait pada legalitas status hukum  anak terhadap  perubahan beberapa bukti otentik, seperti Akta Kelahiran anak terhadap nama di dalam Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan. Hak- Hak  Keperdataan  yang  tak  akan  terpenuhi  sebab  beridentitas  ganda  seperti  BPJS kesehatan, hak pendidikan, hak waris, dan menimbulkan perubahan status sosial, dan aspek lainnya. Hak-Hak Keperdataan anak telah tertuang pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Jika perubahan nama anak dilakukan tanpa mengikuti  prosedur  yang  telah  ditetapkan,  konsekuensinya  dapat  menjadi  serius  dari segi  hukum.  Tindakan  semacam  ini  berpotensi  menimbulkan  dampak  hukum  yang serius  dan  merugikan.  Implikasi  dari  tindakan  ini  dapat  mempengaruhi  hak-hak  anak dalam  berbagai  aspek,  termasuk  hak  waris,  akses  pendidikan,  dan  layanan  publik  Di beberapa  yurisdiksi,  tindakan  semacam  itu  bahkan  dapat  dianggap  ilegal  dan mengakibatkan tindakan hukum yang diberlakukan.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Abdullah Faqih Ashiddiqy. “Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perubahan Data Akta Kelahiran di Disdukcapil Kabupaten Karanganyar”. Journal of Law, Society, and Islamic Civilization, (2021).
Abdullah Siddik, Hukum Perkawinan Islam (Tinta Mas Indonesia: Jakarta, 1997).
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).
Laraswaty, I. N. S. A., & Subandi, E. J. “Tinjauan Yuridis Perubahan Nama Seseorang Pada Akta  Kelahiran  Dalam  Hukum  Perdata  (Studi  Di  Pengadilan  Negeri  Mataram)”. Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram (2021), 402–409.
Rika  Saraswati,  Hukum  Perlindungan  Anak  di  Indonesia  (Bandung:  PT.  Citra  Aditya Bakti, 2015).
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2018).
Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa, 2005).
Syahrul  Ibad  dan  Mochamad  Chazienul  Ulum,  Inovasi  Pelayanan  Publik.  (Malang:
Intrans
Publishing,
2023).
https://www.google.co.id/books/edition/Inovasi_Pelayanan_Publik/8YPgEAAA QBAJ?hl=en&gbpv=0
Utang Rasyidin, Dedi Supriyadi, Pengantar Ilmu Hukum (Bandung: Pustaka Setia, 2014).
Victor  M.  Situmorang,  Cormentyna  Sitanggang,  Aspek  Hukum  Akta  Catatan  Sipil  di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 40.

## Undang-Undang
Pasal 330 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Kebelumdewasaan.
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan