…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN 2798-3471 (Cetak)
Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3641 (Online)

## TINDAK PIDANA PENGGELAPAN OLEH PEMEGANG JABATAN DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP KERAHASIAAN BANK
Oleh Yusep Mulyana Universitas Pasundan Bandung Email: Yusepmulyana09@gmail.com

## Abstrak
Kerahasiaan itu diperlukan untuk kepentingan bank, dimana bank memerlukan kepercayaan dari masyarakat  yang  menyimpan  uang.  Lingkup  rahasia  bank  memang  menyangkut  simpanan nasabah.  Ketentuan  rahasia  bank  menurut  Undang-Undang  No.  10  Tahun  1998  berlaku  bukan saja menyangkut keadaan keuangan dari nasabah penyimpan dana  ( pasiva bank ), tetapi  berlaku pula  bagi  kredit  yang  diperoleh  oleh  nasabah  debitur  dari  bank  tersebut  ( aktiva  bank ).  Hal tersebut  berdasarkan penjelasan Pasal  44 ayat  (1) dan ayat  (2) yang berkaitan dengan informasi antara  bank  mengenai  kredit.  Kendala  Penerapan  Prinsip  Kerahasiaan  Bank  Terhadap  Tindak Pidana  Penggelapan  Oleh  Pemegang  Jabatan  Di  Bagian  Kredit  Dihubungkan  Undang-Undang Nomor 10  Tahun 1998 tentang Perbankan adalah rahasia bank pengaturannya belum mamadai. Akibatnya  kurang  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  pihak-pihak  yang  terkait,  sehingga dapat  menimbulkan  inefisiensi,  karena  banyaknya  pertanyaan  dan  kasus-kasus  pelaporan  yang menyangkut rahasia bank.
Kata kunci :  Penggelapan, Jabatan, Kerahasiaan Bank

## PENDAHULUAN
Bank  adalah  bagian  dari  sistem keuangan  dan  sistem  pembayaran  suatu negara.  Bahkan  pada  era  globalisasi  sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari system keuangan  dan  sistem  pembayaran  dunia. Mengingat hal yang demikian itu, maka begitu suatu  bank  telah  memperoleh  izin  berdiri  dan beroperasi  dari  otoritas  moneter  dari  Negara yang  bersangkutan,  bank  tersebut  menjadi “milik” masyarakat. Oleh karena itu eksistensinya  bukan  saja  hanya  harus  dijaga oleh  para  pemilik  bank  itu  sendiri  dan pengurusnya,  tetapi  juga  oleh  masyarakat nasional dan global.
Rahasia  bank  yang  diperlukan  sebagai salah  satu  faktor  untuk  menjaga  kepercayaan nasabah  penyimpan,  dimungkinkan  dibuka untuk  kepentingan  perpajakan,  penyelesaian piutang  bank,  kepentingan  peradilan  dalam perkara  pidana,  dalam  perkara  perdata  antara bank  dengan  nasabahnya,  dalam  rangka  tukar menukar informasi antar bank, atas
permintaan,  persetujuan  atau  kuasa  dari nasabah.
Kegagalan  penyelenggara  usaha-usaha perbankan  lebih  banyak  terjadi  olehkarena kurang  kehati-hatian  pihak  Perbankan  dalam mengelola  dana  masyarakat.  Ha  lini  pada gilirannya  menyebabkan  bank  berada  dalam posisi  sulit  dan  membahayakan.  kewajiban rahasi  Bank  yang  harus  dipegang  teguh  oleh Bank adalah bukan semata-mata bagi kepentingan  nasabah  sendiri,  tetapi  juga  bagi Bank yang bersangkutan dan bagi kepentingan masyarakat umum sendiri. Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menjalankan usahanya terutama dari dana masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali  kepada  masyarakat.  Selain  itu,  Bank juga  memberikan  jasa-jasa  keuangan  dan pembayaran lainnya
Dasar  dari  kegiatan  perbankan  adalah kepercayaan.  Tanpa  adanya  kepercayaan terhadap  perbankan  dan  juga  sebaliknya, kegiatan  perbankan  tidak  akan  berjalan dengan  baik.  Salah  satu  faktor  utama  yang
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
dapat  mempengaruhi  kadar  kepercayaan terhadap  bank  adalah  terjamin  atau  tidaknya rahasia nasabah yang ada pada bank. 1
Bank  akan  melakukan  penelitian secara  mendalam  dan  mendetail  atas  berkas aplikasi  kredit  yang  diajukan  jika  hasil penelitian ternyata berkas aplikasi kredit yang diajukan  jika  hasil  penelitian  ternyata  berkas aplikasi  kredit  belum  lengkap  maka  bank akan  mengembalikan  berkas  kepada  nasabah debitur  untuk  dilengkapi.  Sebaliknya  jika berkas sudah lengkap maka proses berikutnya masuk pada penilaian kelayakan kredit. 2
Penilaian  kelayakan  kredit  sudah dilakukan  dan  hasilnya  positif,  maka  berkas aplikasi  kredit  disampaikan  kepada  pejabat yang berwenang untuk memberikan keputusan persetujuan. Jika keputusan persetujuan sudah diberikan oleh pejabat yang berwenang  maka  tahap  berikutnya  adalah penandatanganan  akad  kredit  baik  secara langsung  maupun  melalui  notaris  termasuk pengikatan jaminan/agunan, dan tahap terakhir  adalah  pencairan  kredit  melaui rekening permohonan kredit. 3
Keberlangsungan
suatu bank bergantung  pada  kemampuan  bank  untuk menjunjung  tinggi  dan  mematuhi  dengan teguh  kerahasiaan  bank  tersebut.  Apabila hanya  berlandaskan  kewajiban  kontraktual belaka,  kewajiban  bank  untuk  menjaga rahasia  nasabahnya  akan  menjadi  rapuh sehingga  mudah  untuk  dilanggar.  Penerapan kerahasiaan bank ini perlu ditetapkan sebagai kewajiban hukum, sehingga tingkat kebutuhan  bank  untuk  menjaga  informasi nasabah  menjadi  semakin  kuat.  Hal  tersebut menjadi  landasan  ditetapkannya  ketentuan
1 Muhammad Djumhana, Memerangi Pencucian Uang, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.16, November 2012, hlm. 68
2 Ramlan Ginting, Pengaturan Pemberian Kredit Bank Umum, Diskusi Hukum Aspek Hukum Perbankan, Perdata, dan Pidana Terhadap Pemberian Fasilitas Kredit Dalam Praktek Perbankan di Indonesia, Jakarta, 2011. hlm. 84
3 E.C.W. Neloe, Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi , Jakarta, 2012, hlm. 97
rahasia  bank  dalam  Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 1998
Tentang Perbankan
(selanjutnya  disebut  UU  Perbankan)  sebagai tindak pidana bagi pelanggarnya.
Menghindari
terjadinya
penyalahgunaan  keuangan  nasabah  maka dibuatlah  aturan  khusus  yang  melarang  bank untuk  memberikan  informasi  tercatat  kepada siapapun berkaitan dengan keadaan keuangan nasabah,  simpanan  dan  penyimpanannya sebagaimana  diatur  dalam  UU  Perbankan kecuali dalam hal-hal tertentu yang disebutkan  secara  tegas  di  dalam  undang- undang tersebut.
Tindakan  anggota  komisaris,  direksi dan  pegawai  bank  yang  melanggar  prinsip kehati-hatian (ketaatan bank) termasuk Tindak  Pidana  penggelapan  dalam  jabatan. Pemutus Kredit (Manager) bertanggungjawab memeriksa  kredit  yang  diputus  telah  sesuai dengan prinsip kehati-hatian, meyakini kebenaran  data  dan  informasi  dalam  putusan kredit, meyakini dokumen pendukung putusan kredit  telah  lengkap,  berlaku,  sah,  dan berkekuatan hukum, meyakini bahwa analisis dan  evaluasi  kredit  telah  dilakukan  dengan benar.
Pengaturan
mengenai prinsip kerahasiaan  bank  sudah  terwujud  dalam peraturan perundang-undangan bidang
perbankan di Indonesia dan Prinsip kerahasiaan  bank  dapat  dipertahankan  karena ruang  lingkup  prinsip  mengenal  nasabah dengan  prinsip  kerahasiaan  berbeda.  Prinsip kerahasiaan  bank  pun  tidak  memiliki  korelasi langsung  terhadap  prinsip  mengenal  nasabah karena  prinsip  kerahasiaan  bank  mengenai merahasiakan  nasabah  dan  simpanannya sedangkan prinsip mengenal nasabah mengenai  bank  harus  mengetahui  bahwa  dana yang  dimiliki  nasabah  bukan  berasal  dari kejahatan, dalam pelaksanaan Prinsip mengenal  nasabah  yang  dapat  berakibat  pada pelanggaran  Prinsip  Kerahasiaan  bank  pada Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 Tentang Perbankan. Pasal 40 ayat (1) Undang- undang  Perbankan  mengatur  bahwa  bank
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
wajib merahasiakan informasi nasabah penyimpan dan  simpanannya,  karena  sejauh ini  kerahasiaan  bank  atas  nasabah  dapat diungkap  ketika seorang  nasabah  terjerat permasalahan hukum.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  rumusan masalahnya adalah :
1. Bagaimana  Penerapan  Prinsip  Kerahasiaan Bank Terhadap Tindak Pidana Penggelapan oleh Pemegang Jabatan di Bagian Kredit?
2. Bagaimana  kendala  Penerapan  Prinsip Kerahasiaan Bank Terhadap Tindak Pidana Penggelapan  oleh  Pemegang  Jabatan  di Bagian Kredit?

## LANDASAN TEORI

## A. Tindak  Pidana  Yang  Berkaitan  dengan Pegawai Bank
Bank  berasal  dari  kata  italia  banco yang  artinya  bangku. 4 Bangku  inilah  yang dipergunakan  oleh  bangkir  untuk  melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. 5 Istilah  bangku  secara  resmi  dan  popular menjadi bank. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan  menyimpan  dana-dana  yang dimilikinya. 6
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank  adalah  usaha  dibidang  keuangan  yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat,  terutama  memberikan  kredit  dan jasa  di  lalu  lintas  pembayaran  dan  peredaran uang. 7 Menurut  ketentuan  Pasal  1  Angka  2 Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah  badan  usaha  yang  menghimpun  dana dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam
4 Fransisca Claudya Mewoh, dkk, “ Analisis Kredit Macet ”, Jurnal Administrasi Bisnis, 2012. hlm.2 5 Ibid 6 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 7.
7 Ibid, hlm. 7-8
bentuk  kredit  dan/atau  bentuk-bentuk  lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.  Kemudian  agar  masyarakat  mau menyimpan  uangnya  di  bank  maka  pihak perbankan  memberikan  rangsangan  berupa balas  jasa  yang  akan  diberikan  kepada  si penyimpan. 8
Undang-undang Perbankan menyatakan  bahwa  tindak  pidana  yang termasuk  ke  dalam  jenis  tindak  pidana  yang berkaitan dengan sikap dan/atau tindakan yang dilakukan  oleh  Pengurus,  Pegawai,  Pihak Terafiliasi,  dan  Pemegang  Saham  Bank terdapat dalam beberapa pasal Undang-undang Perbankan yaitu:
Pasal 49 ayat (2) huruf b :
“Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai  bank  yang  dengan  segaja  tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan  untuk  memastikan  ketaatan  bank terhadap  ketentuan  dalan  undang-undang  ini dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan lainnya  yang  berlaku  bagi  bank,  diancam dengan  pidana  penjara  sekurang-kurangnya  3 (tiga)  tahun  dan                              paling  lama  8 (delapan) tahun            serta   denda sekurang- kurangnya                      Rp. 5.000.000.000,00 (lima  miliar  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).” Pasal 50 :
“Pihak terafilisiasi yang  dengan segaja tidak  melaksanakan  langkah-langkah  yang diperlukan  untuk  memastikan  ketaatan  bank terhadap  ketentuan  dalam  undang-undang  ini dan  peraturan  perundang-undangan  lainnya yang  berlaku  bagi  bank,  diancam  dengan pidana  penjara  sekurang-kurangnya  3  (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya
Rp. 5.000.000.000,00  (lima  miliar  rupiah)  dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00
(seratus miliar rupiah).”
Pasal 50A :
“Pemegang  saham  yang  dengan sengaja  menyuruh  dewan  komisaris,  direksi,
8 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya , PT Raja Grafindo Persada, 2015, Jakarta, hlm. 25
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak  melaksanakan  langkah-langkah  yang diperlukan  untuk  memastikan  ketaatan  bank terhadap  ketentuan  undang-undang  ini  dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainya  yang  berlaku  bagi  bank,  diancam dengan  pidana  penjara  sekurang-kurangnya  7 (tujuh)  tahun  dan  paling  lama  15  (limabelas) tahun  serta  denda  sekurang-kurangnya  Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00
(seratus miliar rupiah),”
Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran pada umumnya dibedakan berdasarkan  pembedaan  kuantitatif  (soal  berat atau entengnya ancaman pidana).
Penggolongan  tindak  pidana  tersebut  juga telah diatur dalam Undang-Undang Perbankan, yaitu dalam Pasal 51 Undang-Undang Perbankan yang berbunyi:
Ayat (1):
“Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat  (1),  Pasal  49,  Pasal  50,  dan  Pasal  50A adalah  kejahatan.”Ayat  (2):  “Tindak  pidana sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  48  ayat (2)  adalah  pelanggaran.”Selain  sanksi  pidana, pihak-pihak  yang  melakukan  tindak  pidana  di bidang  perbankan  juga  akan  dikenakan  sanksi tambahan,  yaitu  sanksi  administratif.  Hal  ini sesuai  dengan  ketentuan  yang  terdapat  dalam Pasal  52  UU  Perbankan,  yang  berbunyi sebagai  berikut:  Ayat  (1)  :“Dengan  tidak mengurangi  ketentuan  pidana  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50A, Bank Indonesia dapat menetapkan  sanksi  administratif  kepada  bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana  dimaksud  dalam  undang-undang ini, atau Pimpinan Bank Indonesia mencabutizin usaha bank yang bersangkutan.”
Ayat (2):
“Sanksi  administratif  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain adalah:a.
Denda  Uang;b.  Teguran  tertulis;c.  Penurunan tingkat kesehatan bank;d. Larangan untuk turut serta  dalam  kegiatan  kliring;e.  Pembekuan kegiatan  usaha  tertentu,  baik  untuk  kantor cabang  tertentu  maupun  untuk  bank  secara keseluruhan;f.  Pemberhentian  pengurus  bank dan  selanjutnya  menunjuk  dan  mengangkat pengganti  sementara  sampai  Rapat  Umum Pemegang  Saham atau  Rapat  Anggota Koperasi  mengangkat  pengganti  yang  tetap dengan  persetujuan  Bank  Indonesia;  g. Pencantuman  anggota,  pengurus,  pegawai bank,  pemegang  saham  dalam  daftar  orang tercela di bidang perbankan.
Ayat (3):
“Pelaksanaan  lebih  lanjut  mengenai sanksi  administratif  ditetapkan  oleh  Bank Indonesia.”
B. Rahasia Bank
Pengertian  rahasia  bank  oleh  Undang- Undang  No.  7  Tahun  1992  diberikan  oleh Pasal  1  angka  16  yang  lengkapnya  berbunyi sebagai  berikut:  Rahasia  bank  adalah  segala sesuatu  yang  berhubungan  dengan  keuangan dan  hal-hal  lain  dari  nasabah  bank  yang menurut  kelaziman  dunia  perbankan  wajib dirahasiakan.
Pengertian  ini  telah  diubah  dengan pengertian  yang  baru  oleh  Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Oleh Undang-Undang itu rumusan  yang  baru  diberikan  dalam  Pasal  1 angka 28 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang  lengkapnya  berbunyi  sebagai  berikut: Rahasia  bank  adalah  segala  sesuatu  yang berhubungan  dengan  keterangan  mengenai Nasabah.
Bank  wajib  merahasiakan  keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya,  kecuali  dalam  hal  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  41,  Pasal  41  A,  Pasal  42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44 A.34 : a. Untuk kepentingan perpajakan (Pasal 41)
b. Untuk  kepentingan  piutang  bank  (Pasal  41 A)
c. Untuk kepentingan peradilan pidana (Pasal 42)
d. Untuk  kepentingan  pemeriksaan  peradilan
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
perdata (Pasal 43)
e. Untuk kepentingan tukar menukar informasi antar bank (Pasal 44)
f. Untuk  kepentingan  pihak  lain  yang ditunjuk nasabah (Pasal 44 A)

## METODE PENELITIAN
Metode Penelitian  bersifat  deskriptif analitis  yaitu  menggambarkan  permasalahan dan  fakta-fakta  yang  terjadi  didasarkan  pada norma-norma  hukum  positif  yaitu  perundang- undang yang terkait dengan penelitian ini.
Metode  Pendekatan  dengan  yuridis normatif  yakni  mempergunakan  norma-norma hukum positif yang berkaitan dengan disparitas putusan pengadilan.
Analisis data dilakukan dengan kualitatif artinya tanpa mempergunakan angka-angka dan rumus statistik.

## A. PEMBAHASAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN  OLEH  PEMEGANG JABATAN DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP KERAHASIAAN BANK
Undang-Undang  No.10  Tahun  1998 belum  dapat  mengatur  persetujuan  semua pihak  khususnya  bank  dan  nasabah  mengenai bentuk  perlindungan  rahasia  bank  yang dilakukan  pihak  bank  dalam  menjaga  rahasia nasabahnya,  karena  dalam  undang-undang perbankan hanya menjelaskan tentang definisi, pengecualian  pemberian  informasi  rahasia nasabah,  dan  sanksi  dalam  rahasia  bank. Namun upaya yang dilakukan oleh bank dalam menjaga keamanan rahasia bank tersebut yaitu melalui  kelaziman  operasional,  pencatatan pada bank, dan hukum  kerahasiaan. Selain itu akibat hukum bagi pihak bank yang melakukan  pelanggaran  terhadap  rahasia  bank dapat  dikenakan  tiga  sanksi  yaitu,  sanksi pidana,  sanksi  administratif,  dan  sanksi perdata.
Asas  kerahasiaan  ( konfisidensialitas ) dalam  soal-soal  keuangan  perbankan  sudah dikenal  sejak  lama.  Pada  zaman  pertengahan ketentuan  semacam  itu  telah  diatur  pada peraturan perundang-undangan. Kerajaan Jerman  misalnya,  saat  itu  asas  kerahasiaan telah  diatur  dalarn  Kitab  Undang-Undang
Hukum  Perdata  kerajaan  setempat.  Dengan berkembangnya  perdagangan  dan  ambruknya feodalisme  dalam  pertarungan  yang  semakin sengit untuk memperjuangkan hak-hak individu, kepercayaan kepada kebiiakan lembaga perbankan untuk merahasiakan keterangan-keterangan mengenai soal-soal keuangan  dan  pribadi-pribadi  nasabahnya menjadi  satu  kebutuhan  yang  tidak  bisa ditawar-tawar lagi bagi perlindungan hak milik pribadi dan kelangsungan praktek perdagangan.
Menjelang pertengan abad ke-19, boleh dikatakan  semua  pemerintah  di  Eropa  Barat telah  mensahkan  asas  kerahasiaan  bank perbankan dan sejak itu undang-undang serupa telah  diberlakukan  di  setiap  negara  yang menghendaki  sistem  perbankan  yang  tertib. Undang-undang Perbankan yang diubah menjamin  kerahasiaan  bank  guna  melindungi kepentingan  nasabah  penyimpan  dana  dan simpanannya.
Kerahasiaan  data  bank  sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Perbankan No 10 Tahun 1998. Dimana (Pasal 1 angka 28 UU  No.10  Tahun  1998  tentang  Perbankan). Rahasia  bank  adalah  segala  sesuatu  yang berhubungan  dengan  keterangan  mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Berdasarkan  ketentuan  diatas,  jelas  bahwa yang wajib dirahasiakan oleh pihak Bank/Pihak terafiliasi hanya keterangan mengenai nasabah Penyimpan dan simpanannya.  Apabila  Nasabah  Bank  adalah Nasabah  Penyimpan  yang  sekaligus  juga sebagai  Nasabah  debitur,  bank  tetap  wajib merahasiakan  keterangan  tentang  nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan.
Keterangan  dan  keadaan  keuangan nasabah  selain  sebagai  nasabah  penyimpan dana bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan  olen  bank.  Pasal  40  UU Perbankan  yang  diubah  menetapkan  bahwa bank waiib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya,  kecuali  dalam  hal  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A. Pasal 42,
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
Pasal  43,  Pasal  44  dan  Pasal  44A.  Ketentuan rahasia bank dimaksud berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi.  Apabila  nasabah  bank  adalah nasabah penyimpan dan sekaligus juga sebagai nasabah debitur, bank wajib tetap merahasiakan  keterangan  tentang  nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan dana.
Berdasarkan  ketentuan  diatas,  maka didapat  mengetahui  kalau  ruang  ling-kup rahasia  bank  dipersempit  atau  dibatasi,  yakni menyangkut:
1. Keterangan  mengenai  nasabah  penyimpan dan  simpanannya.  Ini  tidak  termasuk keterangan  mengenai  nasabah  debitur  dan pinjamannya
2. Kewajiban pihak bank dan pihak terafiliasi untuk  merahasiakan  keterangan  tersebut, kecuali hal itu tidak dilarang oleh undang- undang
3. Situasi  tertentu  dalam  mana  informasi mengenai  nasabah  penyirnpan  dan  sim- panan  boleh  saja  dibeberkan  oleh  pihak yang  terkena  larangan  jika  informasi tersebut  tergolong  pada  informasi  yang dikecualikan atau informasi nasabah penyimpan  dan  simpanannya  yang  tidak termasuk dalam kualifikasi rahasia bank.
Bank  sebagai  lembaga  keuangan  yang dipercaya oleh masyarakat ( flduciaru financial institution ),  dihadapkan  pada  dua  kewajiban yang  saling  bertentangan  dan  seringkali  tidak dapat  dirundingkan.  Di  satu  pihak  bank mempunyai kewaiiban untuk tetap merahasiakan  keadaan  dan  catatan  keuangan nasabahnya  ( duty  of  confldentiality )  karena kewajiban  ini  timbul  atas  dasar  adanya kepercayaan ( fiduciary duty).
Bank juga berkewajiban untuk mengungkapkan ( disclose) keadaan dan catatan  keuangan  nasabahnya  dalam  keadaan- keadaan  tertentu.  Disinilah  seringkali  muncul konflik  kepentingan  ( conflict  of  interest )  yang dihadapi  bank.  Terdapat  dua  teori  tentang kerahasiaan  bank:  Pertama,  teori  kerahasiaan bank yang bersifat mutlak. Bank berkewajiban menyimpan  rahasia  nasabah  yang  diketahui
oleh  bank  dalam  keadaan  apapun,  baik keadaan  biasa  atau  dalam  keadaan  luar  biasa. Kedua,  teori  kerahasiaan  bank  yang  bersifat nisbi,  bank  diperbolehkan  membuka  rahasia nasabahnya untuk suatu kepentingan mendesak.
Teori  yang  bersifat  mutlak,  terlalu mementingkan hak individu, sehingga kepentingan  negara  dan  masyarakat  banyak sering  terabaikan.  Sebaliknya  pendirian  aliran nisbi  berpijak  pada  asas  proporsional  yang menghendaki pertimbangan kepentingan mana yang  lebih  berat.  Misalnya  pertimbangan untuk  membuka  atau  tidak  membuka  rahasia. Tidak  membuka  berarti  menyimpan  rahasia hanya untuk memenuhi kepentingan kelompok terbatas  yaitu  kalangan  perbankan,  atau membuka rahasia demi kepentingan yang lebih besar  yaitu  kepentingan  negara.  Pertimbangan dalam  memilih  tersebut  dihubungkan  dengan pemilihan  kepentingan.  Untuk  kepentingan peradilan dalam perkara pidana atas permintaan  polisi  dalam  tahap  penyelidikan, jaksa  dalam  tahap  penuntutan,  atau  hakim dalam tahap pemeriksaan di muka pengadilan, kerahasiaan  bank  dapat  dikecualikan.  Polisi, jaksa  atau  hakim  tersebut  dapat  meminta  izin kepada  pimpinan  BI  untuk  memperoleh keterangan  dari  bank  mengenai  simpanan tersangka.  Apabila  terjadi  tindak  pidana penggelapan  yang  dilakukan  karyawan  bank apalagi  menyangkut  dana  nasabah  yang dirahasiakan  dengan  sendirinya  masyarakat pada  umumnya  dan  nasabah  khususnya  tidak ada  lagi  kepercayaan  terhadap  lembaga perbankan.  Rezim  kerahasiaan  data  nasabah harus  sudah  mulai  diubah  khususnya  terkait pajak.  Jadi  sudah  tidak  perlu  ditutupi,  untuk hal yang menyangkut pajak.
Terkait  dengan  permintaan  rahasia  bank  oleh orang  yang  memaksa  pihak  bank  atau  pihak afiliasi  untuk  kepentingan perpajakan, piutang bank,  dan  kepentingan  pengadilan  untuk perkara pidana. Orang yang memaksa tersebut tidak  memiliki  Perintah  tertulis  atau  izin  dari pimpinan Bank Indonesia (“BI”). Juga dugaan terhadap  dewan  komisaris,  direksi,  pegawai
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
bank  atau  pihak  terafiliasi  lainnya  yang memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan  pun  dapat  dikenakan  sanksi. Pada  Pasal  3  ayat  (1)  PBI  2/19/2000 menegaskan  bahwa  pelaksanaan  ketentuan permintaan  rahasia  bank  terkait  masalah  di atas,  wajib  terlebih  dahulu  memperoleh perintah  atau  izin  tertulis  untuk  membuka rahasia bank dari pimpinan BI.
Tindakan/perbuatan pejabat atau pegawai  bank  yang  memberikan  informasi yang  tidak  benar  dan  menyesatkan  ini,  perlu dirumuskan  dan/  atau  diformulasikan  dalam Undang-undang  perbankan.  Sehingga  dapat dicegah dan ditanggulangi terjadinya perbuatan/ tindakan pejabat atau pegawai bank yang dapat menimbulkan korban dan kerugian bagi  masyarakat.  Bank  Indonesia  (sekarang Otoritas  Jasa  Keuangan),  perlu  secara  terus- menerus  meningkatkan  kegiatan  edukasi kepada masyarakat secara terstruktur, terencana dan terkordinasi dengan memberikan  pengetahuan  dan  meningkatkan pemahaman  serta  prinsif  kehati-hatian  atas segala  risiko  tugas  dan  fungsi  bank  serta semua layanan produk dan jasa bank.
Tingkat  kewaspadaan/kehatihatian  dari masyarakat  jangan  cepat  terpancing  dan percaya begitu saja dengan janji/hadiah, bonus dan bunga yang cukup tinggi yang tidak layak diberikan, tentu ada motif/modus tertentu yang pada akhirnya bermuara  pada penyalahgunaan dengan menggelapkan dana masyarakat, untuk kepentingan kelompok atau pribadinya. Kejahatan  yang  menyangkut  praktik  bank dalam  bank  merupakan  usaha  bank  dalam bank  tanpa  izin  yang  berlindung  pada  usaha bank  yang  resmi,  yaitu  melakukan  kegiatan usaha  yang  dilarang  menggunakan  dana masyarakat  nasabah)  tanpa  seizin  Bank Indonesia  (sekarang  Otoritas  Jasa  Keuangan). Artinya, dana masyarakat yang disimpan pada bank  digunakan  untuk  tujuan-tujuan  tertentu memperkaya
diri pribadi atau kelompok/groupnya, diselewengkan baik dananya dipakai untuk berpoya-poya keperluan  pribadi  maupun  dalam  bentuk pemberian kredit terhadap kelompok/
groupnya  tanpa  kelayakan  agunan  dan  bunga yang seimbang dan tidak diproses secara ketat serta selektip, tanpa memperhatikan kelayakan usahanya  dan  tidak  mengikuti  prosedur pemberian  kredit  yang  ditetapkan  bank  dalam Standar  Operational  Procedur (SOP)  yang sebenarnya.
Akibat  tidak  dilakukan  analisis  secara benar dan baik, sehingga terjadi pembengkakan  kredit  macet  yang  tidak  bisa ditutupi  di  atas  kewajaran  yang  berisiko  bank pada akhirnya dapat terkena likuidasi. Kejahatan  praktik  bank  dalam  bank  berbeda gradasinya  dengan  pendirian  bank  tanpa  izin dari  pimpinan  Bank  Indonesia  (sekarang Otoritas  Jasa  Keuangan)  sebagaimana  yang dituangkan  dalam  ketentuan  pasal  46  ayat  (2) Undang-undang  perbankan  Nomor  7  Tahun 1992  yang  diperbaharui  dengan  Undang- undang  Nomor  10  Tahun  1998.  Apabila kejahatan  praktik  bank  dalam  bank,  banknya sudah mendapat izin resmi dari pimpinan Bank Indonesia, tetapi dalam praktik bank itu secara internal  menjalankan  usaha  bank  dengan menarik/menggunakan dana masyarakat  untuk diselewengkan/disalahgunakan untuk kepentingan  memperkaya  diri  pribadi  dan kelompok/groupnnya. Dengan modus memberikan  kredit  ke  kelompok/groupnya bukan  disalurkan  pada  masyarakat  yang membutuhkan,  dan  dalam  pemberian  kredit tidak  mengikuti  ketentuan  yang  ditetapkan bank, tanpa agunan yang jelas dan bunga yang sebanding.
Munculnya  kasus  rahasia  bank  adalah  karena pengaturannya  yang  masih  kurang  lengkap. Akibatnya  kurang  memberikan  kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait. Ketidakpastian ini dapat menimbulkan inefisiensi,  karena  banyaknya  pertanyaan  dan kasus-kasus  pelaporan  yang  menyangkut rahasia bank. Masalah rahasia bank yang juga terkait dengan pihak peradilan adalah mengenai  pemberian  keterangan  yang  bersifat rahasia bank dalam  sidang pengadilan terbuka untuk  umum.  Apabila  para  pihak  yang berperkara, terdakwa atau pengacaranya mengungkapkan  keterangan  yang  bersifat
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
rahasia  bank,  keterangan  tersebut  dapat diketahui oleh publik karena sidang pengadilan terbuka untuk umum.

## PENUTUP
Kesimpulan 1. Kerahasiaan itu diperlukan untuk kepentingan bank, dimana
bank memerlukan  kepercayaan  dari  masyarakat yang  menyimpan  uang.  Lingkup  rahasia bank  memang  menyangkut  simpanan nasabah.  Ketentuan  rahasia  bank  menurut Undang-Undang  No.  10  Tahun  1998 berlaku  bukan  saja  menyangkut  keadaan keuangan  dari  nasabah  penyimpan  dana ( pasiva  bank ),  tetapi  berlaku  pula  bagi kredit yang diperoleh oleh nasabah debitur dari  bank  tersebut  ( aktiva  bank ).  Hal tersebut  berdasarkan  penjelasan  Pasal  44 ayat  (1)  dan  ayat  (2)  yang  berkaitan dengan  informasi  antara  bank  mengenai kredit.
2. Kendala  Penerapan  Prinsip  Kerahasiaan
Bank Terhadap Tindak Pidana Penggelapan  Oleh  Pemegang  Jabatan  Di Bagian  Kredit  Dihubungkan  Undang- Undang      Nomor  10    Tahun  1998  tentang Perbankan
adalah rahasia bank
pengaturannya belum mamadai. Akibatnya kurang  memberikan  perlindungan  hukum bagi  pihak-pihak  yang  terkait,  sehingga dapat  menimbulkan  inefisiensi,  karena banyaknya  pertanyaan  dan  kasus-kasus pelaporan yang menyangkut rahasia bank. Saran
1. Regulasi  kerahasiaan  bank  tetap  harus dijaga,  tetapi  harus  ada  pengecualian- pengecualian.  Sehingga  akses  terhadap data  nasabah  tidak  kaku  baik  untuk perkara  pidana  maupun  perkara  perdata khususnya mengenai harta bersama dalam perkawinan.
2. Pengecualian  rahasia  bank  sesuai  dengan Undang-Undang  Perbankan, adalah
untuk  kepentingan  perpajakan,  untuk penyelesaian  piutang  bank  yang  sudah diserahkan  kepada  Badan  urusan  Piutang
dan Lelang Negara/Panitia Urusan,
Piutang Negara untuk kepentingan peradilan  dalam  perkara  pidana,  atas permintaan,  persetujuan  atau  kuasa  dari nasabah  penyimpan  yang  dibuat  secara tertulis

## DAFTAR PUSTAKA
[1] E.C.W.  Neloe,  Pemberian  Kredit  Bank Menjadi  Tindak  Pidana  Korupsi,  Jakarta, 2012
[2] Fransisca Claudya Mewoh, dkk, “Analisis Kredit Macet”, Jurnal Administrasi Bisnis, 2012.
[3] Hermansyah,  Hukum  Perbankan  Nasional
Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013
[4] Kasmir,  Bank  dan  Lembaga  Keuangan Lainnya, PT Raja Grafindo Persada, 2015, Jakarta
[5] Moeljatno,  Asas-asas  Hukum  Pidana,
Rineka Cipta, Jakarta, 2018 [6] Muhammad Djumhana, Memerangi
Pencucian  Uang,  Jurnal  Hukum  Bisnis,
Vol.16, November 2012
[7] Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern: Buku  Kesatu,  PT  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2013
[8] Neni  Sri  Imaniyati,  Pengantar  Hukum Perbankan  Indonesia,  Refika  Aditama, Bandung, 2010
[9] O.P.  Simorangkir,  Etik  dan  Moral Perbankan, Ind Hill, Jakarta, 2013
[10] P.A.F  Lamintang  dan  Theo  Lamintang, Delik-Delik  Khusus  Kejahatan  Terhadap Harta  Kekayaan,  Sinar  Grafika,  Jakarta, 2012
[11] Rachmadi  Usman,  Aspek-Aspek  Hukum Perbankan  Di  Indonesia,  PT.  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011
[12] Ramlan  Ginting,  Pengaturan  Pemberian Kredit  Bank  Umum,  Diskusi  Hukum Aspek  Hukum  Perbankan,  Perdata,  dan Pidana  Terhadap  Pemberian  Fasilitas Kredit  Dalam  Praktek  Perbankan  di Indonesia, Jakarta, 2011
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
[13] Rani  Sri  Agustina,  Rahasia  Bank,  Keni Media, Bandung, 2016
[14] Sigit  Triandaru, Totok  Budisantoso,  Bank dan  Lembaga  Keuangan  Lain,  Salemba Empat, Jakarta, 2016.
[15] Sutan Remi Syahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang  Bagi  Para  Pihak  Dalam
Perjanjian  Kredit  Bank  di  Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 2013.
[16] Teguh  Prasetyo,  Kriminalisasi  dalam Hukum  Pidana.  Penerbit  Nusa  Media, Bandung. 2011
[17] Tongat.  Hukum  Pidana  Materil,  UMM Press. Malang. 2016.
[18] Topo Santoso, Kriminologi,
PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge

## .

## HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN