PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 593-605 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
AKIBAT HUKUM AKTA JUAL BELI YANG MELANGGAR PASAL 40 AYAT 2 HURUF E UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/PDT/2020)
Christin Novalia Simanjuntak.*, Siti Hajati Hoesin.**
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Kampus UI Depok, Depok, Jawa Barat, 16424 Indonesia E-Mail: christin.novalia01@ui.ac.id, sitihajati@yahoo.com Naskah diterima : 01/03/2022, revisi : 30/05/2022, disetujui 06/06/2022

## Abstract
Notaries  as  public  officials  have  the  function  to  create  perfect  evidence,  act carefully and do their work in all honesty to maintain the dignity of a notary. In the making  of  an  authentic  deed,  witnesses  who  participate  in  the  making  of  the authentic deed are required. Witnesses and its qualification, or conditions that must be met by the witnesses have been determined by the law that can be found in Article 40  of  Law  Number  2  of  2014.  The  issue  raised  in  this  case  is  the  Supreme  Court Decision Case Number 156 K/PDT/2020. In this case, there are two deeds of sale and purchase which have the siblings of the seller stated as the witnesses . Therefore, this study  will  discuss  what  legal  consequences  arise  from  these  actions  and  the responsibility of the notary as the party who made the deed of sale and purchase of the land.

## Keywords: Witness, Sale and Purchase, Deed

## Abstrak
Notaris  sebagai  pejabat  umum  memiliki  fungsi  untuk  menciptakan  alat pembuktian  yang  sempurna,  bertindak  hati-hati  serta  jujur  dalam  bekerja  dan menjaga martabat Notaris. Dalam pembuatan akta otentik, diperlukan saksi-saksi yang ikut serta dalam pembuatan akta otentik tersebut. Saksi sendiri diatur dalam Pasal  40  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Jabatan  Notaris,  adapun syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh  saksi  telah  ditentukan  oleh  Undang-undang. Permasalahan  yang  diangkat  dalam  kasus  ini  adalah  mengenai  Kasus  Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/PDT/2020. Pada kasus ini, dua orang kakak beradik menjadi saksi pada akta jual beli tanah yang dibuat oleh satu sama lain. Oleh karena itu,  Penelitian  ini  akan  membahas  akibat  hukum  apa  yang  timbul  dari  tindakan tersebut serta pertanggungjawaban notaris selaku pihak yang membuat akta jual beli tanah tersebut.

## Kata Kunci: Saksi, Jual Beli, Akta
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 593-605 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.

## A. Latar Belakang
Notaris mulai dikenal di Indonesia pada permulaan abad ke-17 (tujuh belas) yang pada  saat  itu  dikenal  sebagai  lembaga  notariat.  Notaris  diberikan  amanah  dalam menjalankan tugas jabatannya untuk kepentingan publik. 1 Akan tetapi, notaris pada saat itu mayoritas berkebangsaan Belanda sehingga dipandang sebagai salah satu sarana monopoli dari Belanda. Pandangan tersebut diperkuat dengan keberadaan notaris yang hanya terpusat pada kota-kota besar yang juga membuat lembaga notariat kurang dikenal oleh kalangan orang-orang terpencil. 2 Kekurangan-kekurangan tersebut kemudian dicoba untuk dihadapi dengan penyesuaian-penyesuaian peraturan terkait jabatan notaris. Penyesuaian tersebut terus-menerus  diusahakan  hingga  saat  ini.  Usaha  untuk  melakukan  penyesuaian  tersebut harus terus dilakukan agar profesi jabatan notaris dapat mengikuti kebutuhan masyarakat yang terus bertambah dan berkembang.
Notaris sebagai pejabat umum memiliki posisi yang sangat penting dalam membantu menciptakan  kepastian,  ketertiban  dan  perlindungan  hukum  bagi  masyarakat.  Sebagai seorang pejabat umum, notaris wajib memahami dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan harus mencegah terjadinya permasalahan hukum dikemudian  hari  melalui  akta  otentik  yang  dibuatnya  sebagai  alat  pembuktian  yang sempurna di pengadilan. Segala sesuatu yang ditulis dan ditetapkannya (konstatir) adalah benar, dengan kata lain Notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam proses hukum. 1
Notaris  sebagai  pejabat  umum  yang  bahkan  jabatannya  diatur  dalam  undang- undang  tersendiri  menunjukkan  bahwa  notaris  memiliki  peran  yang  sangat  besar  bagi masyarakat.  Notaris  dalam  melaksanakan  pekerjaannya  adalah  pejabat  umum  yang berwenang  membuat  akta  autentik.  Berdasarkan  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  akta merupakan surat yang digunakan sebagai bukti dari suatu pernyataan atas suatu peristiswa hukum.  Surat  tersebut  dibuat  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan, disaksikan,  serta  disahkan  oleh  pejabat  yang  berwewenang  untuk  mengesahkannya. 2 Kemudian  Pengertian  dari  akta  autentik  dapat  ditemui  dalam  peraturan  perundang- undangan maupun doktrin-doktrin para ahli hukum. Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUH Perdata), akta autentik adalah akta yang  dibuat  dalam  bentuk  yang  telah  ditentukan  undang-  undang  oleh  atau  di  hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. 3
Berdasarkan  ketentuan  yang  dinyatakan  dalam  Pasal  1  Undang-Undang  Jabatan Notaris dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat disimpulkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang diberi kewenangan oleh Negara untuk membuat suatu akta otentik, kecuali yang dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Maka dalam hal ini akta  autentik  yang  dibuat  oleh  notaris  adalah  akta  yang  dapat  dipercaya  sehingga  dapat digunakan sebagai alat bukti tertulis. 4
1 Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hove, 2007), hlm. 444.
2 Irma
Devita. Purnamasari, “Akta Notaris Sebagai Akta
Autentik,” https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt550c0a7450a04/akta-notaris-sebagai-akta-autentik, diakses 22 Agustus 2021.
3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjtrosudibio, cet. 41 (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), Ps. 1868.
4 Sudarsono, Kamus Hukum , Cet. V, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 3.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 593-605 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Perbedaan Notaris dengan pejabat Negara lainnya yaitu Notaris tidak mendapatkan gaji,  namun  Notaris  hanya  mendapatkan  honorarium  sebagai  imbalan  atas  jasa  atau pelayanannya kepada masyarakat. Besarnya honorarium tersebut telah ditentukan di dalam perkumpulan atau organisasi INI. Perbedaan lainnya antara Notaris dengan profesi hukum lainnya terletak pada sifat bekerjanya, contohnya seorang profesi lainnya hanya terikat pada perundangundangan yang mengatur jabatannya, selain itu mereka bebas untuk menjalankan profesinya. Sedangkan Notaris terikat pada peraturan pemerintah dan tidak bebas dalam dimana  saja  seorang  Notaris  harus  bekerja,  kemudian  terikat  pada  peraturan  cuti  dan peraturan administrasi yang mengikat erat dengan pekerjaannya. 5
Notaris dalam melakukan tugas dan kewajibannya harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh  Notaris  agar  akta  yang  dibuat  menjadi  akta  otentik.  Kewajiban-  kewajiban  Notaris dalam menjalankan jabatannya diatur dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan  Notaris. Salah satu kewajiban yang notaris harus lakukan adalah wajib membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat  itu  juga  oleh  penghadap,  saksi,  dan  Notaris,  kecuali  peraturan  perundang-undangan menentukan lain. 6
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian). Secara umum saksi adalah seseorang yang memberikan kesaksian, baik secara lisan, maupun secara tertulis, yakni menerangkan apa yang ia saksikan sendiri ( waarnemen ), baik berupa perbuatan atau tindakan dari orang lain atau  suatu  keadaan  ataupun  suatu  kejadian. 7 Menurut  Tan  Thong  Kie  dalam  buku  studi Notariat  menyatakan  juga  bahwa  saksi  adalah  seseorang  yang  memberikan  kesaksian dengan menerangkan apa yang dilihat dan didengar. 8
Di dalam dunia kenotariatan, dikenal dua macam saksi, yaitu saksi kenal dan saksi instrumenter. Saksi kenal adalah saksi pengenal yang memperkenalkan penghadap kepada Notaris. Saksi pengenal terdiri dari dua orang yang berumur paling sedikit 18 tahun atau telah  menikah  dan  cakap  melakukan  perbuatan  hukum,  sedangkan  saksi  instrumenter adalah saksi yang wajib ada pada saat pembuatan akta notaris karena berfungsi sebagai alat bukti.  Saksi  intrumenter  dapat  memberikan  keterangan  bahwa  notaris  tersebut  telah melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak.
Adapun mengenai saksi, syarat saksi sudah diatur dalam Pasal 40 ayat (2) UUJN yakni sebagai berikut:
"(2)  Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. paling  rendah  berumur  18  (delapan  belas)  tahun  atau  sebelumnya  telah menikah;
b. cakap melakukan perbuatan hukum;
c. mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta;
d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
5 Budi Untung, Hukum Koperasi Dan Peran Notaris , (Yogyakarta: Andi, 2005), hlm.26
6 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 16.
7 G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris , (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 168.
8 Tan Thong Kie, Buku Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris , hlm. 268.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 593-605 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
e. tidak  mempunyai  hubungan  perkawinan  atau  hubungan  darah  dalam  garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak."
Sudah  menjadi  suatu  kebiasaan,  bahwa  Notaris  juga  akan  mengutamakan karyawannya  untuk  dijadikan  saksi  yang  dicantumkan  dalam  akta-akta  yang  dibuat  oleh Notaris.  Praktik  ini  tidak  dilarang  dan  diperbolehkan,  sepanjang  karyawan  tersebut memenuhi persyaratan untuk menjadi saksi sebagaimana diatur oleh peraturan perundang- undangan. Untuk mendukung kesuksesan seorang Notaris, tentunya seorang Notaris akan membutuhkan  bantuan  orang  lain,  termasuk  karyawan-karyawan  yang  bekerja  padanya. Karyawan  Notaris  mempunyai  peranan  cukup  penting  terutama  dalam  pekerjaan/jasa pembuatan akta. Dalam bekerja, Notaris dan karyawan atau staf, saling memerlukan satu sama lain.
Dewasa ini lembaga Notaris semakin dikenal oleh masyarakat dan dibutuhkan dalam membuat suatu alat bukti tertulis yang bersifat  otentik dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Kebutuhan akan lembaga notaris dalam praktek hukum sehari- hari tidak bisa dilepaskan dari meningkatnya tingkat perekonomian dan kesadaran hukum masyarakat. Akta autentik sebagai alat bukti yang paling kuat dan paling penuh, mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, baik dalam kehidupan  sosial,  bisnis,  perbankan,  pertanahan,  dan  masih  banyak  lainnya.  Dalam melakukan berbagai hubungan hukum, dimanapun kita berada, tidak harus di kota besar, dibutuhkan  pembuktian  tertulis  berupa  akta  autentik.  Akta  autentik  yang  menentukan secara  jelas  hak  dan  kewajiban  para  pihak  akan  menjamin  kepastian  hukum  sekaligus diharapkan dapat menghindari terjadinya sengketa. 9
Tujuan dibuatnya akta dihadapan Notaris adalah sebagai alat bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan secara perdata maupun tuntutan secara pidana dari pihak lain. 10 Akta autentik memang seharusnya tidak memiliki kecacatan  sama  sekali,  karena  Notaris  sebagai  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk membuat  akta,  harus  membuat  akta  yang  memuat  kebenaran  formal  seperti  apa  yang diberitahukan para pihak kepada Notaris.
Oleh karena pentingnya akta autentik tersebut, masyarakat membutuhkan seorang Notaris yang dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya serta segala capnya memberikan jaminan dan bukti, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya ( onreukbaar atau unimpeachable ), yang tutup mulut, dan yang membuat suatu perjanjian  yang  dapat  melindunginya  di  hari  yang  akan  datang.  Perlunya  suatu  tanggung jawab  baik  individual  maupun  sosial,  terutama  ketaatan  terhadap  norma-norma  hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada Kode Etik Profesi, bahkan merupakan suatu hal yang wajib sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada. 11
9 G.H.S. Lumbantobing, Peraturan Jabatan Notaris , hlm. 2.
10 Nur Aini, "Tanggung Jawab Notaris atas Keterangan Palsu yang Disampaikan Penghadap dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas," Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha 5 (Agustus 2019), hlm. 105.
11 Liliana Tedjosaputro, Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana (Jakarta: Bibgraf Publishing, 1994), hlm. 4.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 593-605 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Selain  itu,  dalam  membuat  suatu  akta,  seorang  Notaris  harus  benar-benar bertindak  amanah,  jujur,  saksama,  mandiri,  tidak  berpihak  dan  menjaga  kepentingan pihak  yang  terkait  dalam  perbuatan  hukum. 12 Di  samping  itu,  Notaris  sebagai  pejabat umum  harus  peka,  tanggap,  mempunyai  ketajaman  berpikir  dan  mampu  memberikan analisis yang tepat terhadap setiap fenomena hukum dan fenomena sosial yang muncul sehingga  dengan  begitu  akan  menumbuhkan  sikap  keberanian  dalam  mengambil tindakan yang tepat. 13
Akan  tetapi  nyatanya  terkadang  Notaris  melakukan  kesalahan,  baik  yang disengaja  maupun  tidak.  Salah  satunya  adalah  pada  kasus  yang  terdapat  dalam  Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/PDT/2020. Pada kasus ini, tiga orang kakak beradik  dari lima bersaudara membuat dua akta jual beli terhadap sebidang tanah warisan dari orang tua mereka, akan tetapi hal ini dilakukan tanpa persetujuandari saudara mereka yang lain, serta mereka bertiga berganti-gantian menjadi saksi pada ketiga akta tersebut. Berkaitan dengan penjelasan penulis di atas maka penulis tertarik untuk melakukan studi kasus terhadap kasus ini.

## B. Metode Penelitian
Metode penelitian digunakan untuk mendalami atau mempelajari satu atau beberapa gejala  hukum  tertentu  dengan  cara  menganalisanya. 14 Bentuk  penelitian  yang  digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif dan Putusan Mahkamah Agung. Adapun jenis data yang digunakan  adalah  data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  dan  sekunder. Adapun pemaparan dari bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:
a. Bahan  hukum  primer  adalah  bahan  hukum  yang  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat. 15 Dalam  penelitian  ini,  bahan  hukum  primer  yang  digunakan,  yaitu putusan  Pengadilan  dan  peraturan  perundang-undangan,  yakni  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata, Undang- Undang Jabatan Notaris, dan Kode Etik Notaris
b. Bahan  hukum  sekunder  adalah  bahan  hukum  yang  memiliki  hubungan  dengan bahan  hukum  primer  yang  digunakan  sebagai  sarana  membantu  menganalisis, memahami,  dan  menjelaskan  bahan  hukum  primer.  Dalam  penelititan  ini,  bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal, artikel ilmiah, penelusuran internet, dan makalah.
Alat  pengumpulan  data  yang  akan digunakan  dalam  penulisan  karya  ilmiah  ini berupa studi dokumen. Studi dokumen atau bahan pustaka berfungsi untuk memberikan fakta-fakta  yang  secara  tidak  langsung  memberikan  suatu  pemahaman  atas permasalahan yang sedang diteliti. 16 Studi dokumen tersebut didapatkan melalui buku-
12 Indonesia, Undang-Undang  Tentang  Jabatan  Notaris ,  UU  No.  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan Undang-undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Pasal 16 ayat 1.
13 Wawan  Setiawan,  “Sikap  Profesionalisme  Notaris  dalam  Pembuatan  Akta  Otentik," Media  Notariat (Mei-Juni 2004), hlm. 25.
14 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , cet. 3 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2005), hlm. 43.
15 Amiruddin dan  Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian  Hukum , cet. 9 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 119.
16 Ibid. , hlm. 66.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 593-605 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
buku,  jurnal-jurnal,  maupun  artikel-artikel  yang  terdapat  di  perpustakaan  maupun melalui penelusuran internet.

## C. Pemabahsan
Kasus ini dimulai dari GS & MP yang merupakan pasangan suami isteri, meninggal dunia dan meninggalkan 5 orang anak, ARS (Penggugat I), HDS (Penggugat II), EJS (Tergugat IV), MJS (Penggugat III) dan ESS (Tergugat V). Salah satu peninggalan harta warisan GS & MP adalah tanah perladangan seluas lebih kurang 3400 m 2 yang merupakan hak milik 5 orang ahli waris yakni Para Penggugat, Tergugat IV dan Tergugat V. Tergugat IV dan Tergugat V menjual  beberapa  bagian  tanah  warisan  tersebut  kepada  pihak  ketiga  dihadapan  Notaris DMB, akan tetapi, dalam akta jual beli yang dibuat, Tergugat IV dan Tergugat V menjadi saksi pada akta jual beli satu sama lain, dimana dalam akta jual beli oleh Tergugat IV yang menjadi saksi adalah Tergugat V, dan pada akta jual beli oleh Tergugat V yang menjadi saksi adalah Tergugat IV.

## Akibat Hukum Terhadap Akta Jual Beli
Akibat  hukum  merupakan  akibat  dari  suatu  tindakan  yang  dilakukan  untuk memperoleh  suatu  akibat  yang  dikeperhendaki  oleh  pelaku  dan  yang  diatur  oleh  hukum. Dengan  kata  lain,  akibat  hukum  adalah  akibat  dari  suatu  tindakan  hukum.  Akibat  hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. 17
Pada kasus di Putusan ini, Notaris menerbitkan dua akta jual beli, yakni: Pada proses pembuktian, terungkap bahwa pada akta jual beli nomor 307C, yang menjadi saksi didalam Akta tersebut adalah EJS (Tergugat IV) serta MJS, sedangkan pada akta jual beli nomor 307D yang menjadi saksi didalam Akta tersebut adalah ESS (Tergugat V) serta MJS.  MJS  yang  merupakan  Penggugat  III  dijadikan  saksi  dalam  akta,  akan  tetapi  MJS menyatakan tidak pernah menandatangani Akta tersebut.
Terkait  pada  akibat  hukum  atas  akta  yang  ditandatangani  oleh  saksi  yang mempunyai  hubungan  perkawinan  atau  hubungan  darah  dengan  Notaris  ataupun  para penghadap, telah diatur dalam Pasal 40 ayat 2 huruf (e) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang mana dinyatakan bahwa saksi tidak diperbolehkan mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.
MJS menyatakan bahwa MJS tidak pernah menandatangani akta jual beli tersebut yang  mengindikasikan  adanya  pemalsuan  tanda  tangan.  Akan  tetapi,  walaupun  ternyata permasalahan terkait pemalsuan tanda tangan tersebut tidak terbuktipun, tetap telah terjadi pelanggaran  pasal perundang-undangan  dalam  akta  jual  beli  ini,  karena  nyatanya  seluruh pihak yang menjadi saksi pada kedua akta tersebut adalah saudara sedarah.
Hal  tersebut  menyebabkan  akta  jual  beli  nomor  307C/2013  dan  akta  jual  beli nomor 307D/2013 tersebut tidak memenuhi salah satu unsur akta otentik, yaitu larangan saksi yang memiliki hubungan darah. Sesuai dengan Pasal 41 UUJN, Dengan tidak dipenuhi unsur dari padanya, maka tidak akan pernah ada yang disebut dengan akta otentik, sehingga
17 Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), hlm 192.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 593-605 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
kedua akta jual beli tersebut turun kekuatan pembuktiannya menjadi akta dibawah tangan. Akta di bawah tangan hanya mempunyai kekuatan pembuktian formal.

## Pertanggungjawaban Notaris
Berdasarkan pasal Menurut Pasal 1457 KUHPerdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak  yang  lain  untuk  membayar  harga  yang  telah  dijanjikan.  Pada  masyarakat,  untuk menjamin adanya kepastian hukum, para pihak menuangkan transaksi jual beli yang mereka lakukan kedalam bentuk akta otentik di hadapan Notaris.
Akta jual beli dapat memiliki kekuatan akta otentik jika sesuai dengan bentuk dan tata cara  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Jabatan  Notaris.  Bentuk  dari  suatu  akta notaris  diatur  dalam  Pasal  38  sampai  dengan  Pasal  53  Undang-Undang  Jabatan  Notaris. Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Jabatan Notaris, akta autentik merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh. 18 Ketentuan tersebut mengatur secara rinci isi dari bagian- bagian  akta  dari  awal  akta  sampai  akhir  akta.  Persyaratan  yang  harus  terpenuhi  untuk menjadi  penghadap  maupun  saksi  juga  diatur  dalam  Pasal  39  sampai  dengan  Pasal  41 Undang-Undang Jabatan Notaris. Oleh karena itu, suatu akta jual beli harus memenuhi bentuk akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Jabatan Notaris.
Notaris  dalam  membuat  akta  autentik  selain  memperhatikan  bentuk  dari  akta tersebut harus juga memperhatikan tata cara dari pembuatan akta autentik. Tata cara dari pembuatan  akta  autentik  diatur  dalam  Undang-Undang  Jabatan  Notaris.  Oleh  karena  itu, notaris  harus  menguasai  dan  memahami  ketentuan-ketentuan  dalam  Undang-Undang Jabatan  Notaris sebelum  membuat  suatu akta  autentik.  Hal  tersebut  harus dilakukan  oleh notaris agar akta yang dibuatnya tidak mengalami penurunan kekuatan pembuktian menjadi akta  di  bawah  tangan  atau  bahkan  aktanya  batal  demi  hukum.  Pihak  yang  datang  dan menggunakan jasa notaris pada umumnya ingin membuat akta autentik sehingga jika akta yang dibuat oleh notaris bukan merupakan akta autentik maka hal itu akan merugikan pihak tersebut.
Pada  putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  156  K/PDT/2020,  akta  jual  beli  nomor 307C/2013  dan  akta  jual  beli  nomor  307D/2014  yang  tadinya  merupakan  akta  otentik, karena ternyata para saksi di akta jual beli tersebut memiliki hubungan darah dengan salah satu pihak, artinya akta tersebut menjadi terdegradasi kekuatan pembuktiannya dari akta otentik menjadi akta dibawah tangan. Terhadap hal ini apabila terjadinya degradasi dari akta otentik menjadi akta dibawah tangan menimbulkan kerugian bagi para pihak, maka Notaris diwajibkan untuk membayar penggantian biaya, bunga dan ganti rugi.
Seperti  yang  dibahas  sebelumnya,  kita  ketahui  bahwa  dalam  Pasal  41  UUJN, dinyatakan dengan tegas menentukan apabila terjadi pelanggaran terhadap pembuatan akta otentik maka akan berakibat akta Notaris tersebut kehilangan otentisitasnya. Namun selain Kebenaran  formil  dari  akta, Notaris  juga dapat bertanggung jawab atas kebenaran materiil apabila  Notaris  dapat  membuktikan  kebenarannya  akan  kelalaian  atau  sengaja  sehingga
18 Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris , UU No. 2 Tahun 2014, Penjelasan Umum.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 593-605 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
dapat  menyebabkan  kerugian  bagi  para  pihak,  dalam  kebenaran  materiil,  tanggung  jawab Notaris dibagi menjadi: 19
pertanggungjawaban. Mengenai  persoalan  pertanggungjawaban.  Menurut  Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya yaitu:
Berdasarkan  teori  fautes  personalles  di  atas,  Penulis  berpendapat  bahwa  Notaris bertanggung  jawab  atas  pembuatan  akta  jual  beli  yang  mengandung  cacat  hukum, sebagaimana telah diuraikan pada sub bab diatas. Terhadap Notaris yang membuat akta jual beli tanah yang mengandung cacat hukum tersebut, dikategorikan sebagai perbuatan yang menyalahgunakan wewenang, mengingat wewenang yang ada padanya berdasarkan  UUJN telah disalahgunakan, sehingga penggunaan wewenang tersebut pada akhirnya tidak sesuai dengan  tujuan  pemberian  wewenang  itu  sendiri,  dalam  hal  ini  nampak  telah  terjadi penyalahgunaan wewenang oleh Notaris karena tidak menjalankan wewenang sebagaimana mestinya.  Adapun  kewajiban-kewajiban  yang  telah  notaris  langgar  melalui  perbuatannya adalah sebagai berikut:
Sebagai  seorang  Notaris,  seharusnya  Notaris  pada  kasus  ini  memerhatikan  prinsip kehati-hatian,  karena  sebagai  seorang  pejabat  umum,  Notaris  DMB  dalam  menjalankan tugasnya  tidak  hanya  cukup  memiliki  keahlian  hukum  tetapi  juga  harus  dilandasi  dengan tanggung jawab dan etika. Notaris harus bertindak hati-hati lebih cermat serta teliti dalam memeriksa dokumen maupun keterangan para pihak yang ingin membuat akta autentik agar tidak  menimbulkan  permasalahan  hukum  terhadap  akta  yang dibuatnya dikemudian  hari. Akta  yang  dikeluarkan  atau  dibuat  oleh  Notaris  sebagai  alat  bukti  yang  sempurna  harus memiliki  unsur  kesempurnaan  baik  dari  segi  materiil  maupun  formil,  dengan  demikian seorang Notaris wajib bertanggungjawab atas akta yang telah dibuatnya. Ditinjau dari aspek teoritik  dan  praktik,  pada  hakekatnya  dalam  menjalankan  habatanya  tersebut  maka  yang harus dipunyai oleh seorang Notaris adalah aspek kehati-hatian, kecermatan, dan kejujuran yang merupakan hal mutlak dalam melaksanakan jabatan tersebut.
Terhadap pelanggaran ini, UUJN telah mengatur sanksi administrasi yang
1) Tanggung  jawab  Notaris Secara Perdata Pertanggungjawaban  Notaris  terkait  kesengajaan,  kealpaan  dan/atau  kelalaiannya dalam pembuatan akta jual beli yang menyimpang dari syarat formil dan syarat materil tata cara pembuatan akta PPAT, tidak saja dapat dikenakan sanksi administratif tapi juga tidak menutup kemungkinan dituntut ganti kerugian oleh para pihak yang merasa dirugikan.
Berkaitan  dengan  kesalahan  dari  Notaris  yang  berhubungan  dengan  keperdataan, Konstruksi  yuridis  yang  digunakan  dalam  tanggung  jawab  perdata  terhadap  kebenaran materiil  terhadap  akta  yang  dibuat  oleh  Notaris  adalah  konstruksi  perbuatan  melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata). Perbuatan melawan hukum memiliki sifat aktif maupun pasif. Aktif dalam artian melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain, maka dengan demikian perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang aktif.  Pasif  dalam  artian  tidak  melakukan  suatu  perbuatan  tertentu  atau  suatu  keharusan, maka pihak lain dapat menderita suatu kerugian. Unsur dari perbuatan melawan hukum ini meliputi  adanya  suatu  perbuatan,  perbuatan  tersebut  melawan  hukum,  adanya  kesalahan dan  adanya  kerugian  yang  ditimbulkan.  Umumnya  seorang  Notaris  dapat  dituntut  untuk
19 Anshori, A. G, Lembaga Kenotariatan Indonesia: perspektif hukum dan etika, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 35.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 593-605 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
membayar ganti rugi dalam hal adanya kesalahan yang dilakukan Notaris, adanya kerugian yang  diderita,  antara  kerugian  yang  diderita  dengan  kelalaian  atau  pelanggaran  Notaris terdapat hubungan sebab akibat ( causalitas) .
Pemberian  ganti  rugi  sebagai  pertanggungjawaban  Notaris  terhadap  perilaku  Notaris yang  mengakibatkan  timbulnya  kerugian  bagi  kliennya.  Undang-undang  hanya  mengatur penggantian  kerugian  yang  bersifat  materiil.  Kemungkinan  terjadi  bahwa  kerugian  itu menimbulkan  kerugian  yang  immateriil,  tidak  berwujud,  moril,  idiil,  tidak  dapat  dinilai dengan uang, tidak ekonomis, yaitu berupa sakitnya badan, penderitaan batin, rasa takut, dan sebagainya.
Menurut Penulis, Notaris pada kasus ini dapat dimintakan pertanggungjawaban perdata oleh Pembeli yang beritikad baik dalam akta jual beli nomor 307C/2013 dan 307D/2013. Adapun perbuatan yang dilakukan notaris adalah perbuatan pasif yaitu tidak memastikan bahwa saksi-saksi yang menjadi saksi pada akta jual beli yang dibuatnya memenuhi syarat- syarat  dari  pembuatan  akta  otentik,  sedangkan  peraturan  perundang-undangan  yang dilanggar adalah Pasal 40 UUJN. Adapun kerugin yang dialami berupa biaya untuk membuat akta  otentik  tersebut  maupun  biaya  biaya  lainnya,  sehingga  sudah  sepatutnya  notaris mengganti rugi seluruh biaya yang telah dikeluarkan akibat terdegradasinya akta jual beli tersebut.  Bentuk  ganti  rugi  Materiil  yang  diberikan  Notaris  dapat  berupa  uang  yaitu pengembalian biaya pembuatan akta atau dapat berupa pembuatan akta kembali di kantor Notaris berbeda yang dibiayai oleh Notaris yang menimbulkan kerugian tersebut.
Pada putusan, hakim kurang mencari tahu lebih dalam terkait mengapa saksi-saksi yang ada pada akta jual beli tersebut bisa merupakan saudara sedarah.  Ini sangat disayangkan, padahal  menurut  Penulis,  hal  ini  penting  untuk  nantinya  menentukan  sanksi  yang  harus diterima  notaris  nantinya.  Hal  ini  agar  terlihat  jelas  apakah  notaris  dalam  melakukan  hal tersebut mengandung kesengajaan atau merupakan kelalaian semata.
Notaris  sendiri  seharusnya  dapat  melakukan  perlindungan  hukum  kepada  dirinya sendiri. Upaya perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa di  kemudian  hari  sedangkan  upaya  perlindungan  hukum  represif  bertujuan  untuk menyelesaikan perselisihan yang mengakibatkan sengketa. Dalam menjalankan wewenang undang-undang, Notaris memiliki tugas dan kewajiban yang memiliki prioritas yang berbeda. Walaupun tugas dan wewenang Notaris diatur dalam UUJN Perubahan, pada wewenang yang diatur dalam Pasal 15 ayat 2 huruf (a) Notaris tidak diwajibkan untuk menjalankannya dalam artian Notaris dapat menolak kewenangan tambahan tersebut apabila tidak sesuai dengan kode etik maupun undangundang yang berlaku. Saat menyetujui untuk  membuat akta jual beli, seharusnya notaris memastikan untuk mengenal jelas pihak-pihak yang menjadi saksi pada  akta  yang  akan  dibuatnya,  apabila  misalnya  para  pihak  meminta  memasukkan seseorang menjadi saksi, apabila notaris mengetahui bahwa saksi tersebut tidak memenuhi syarat  perundang-undangan,  maka  notaris  dapat  melakukan  perlindungan  preventif terhadap dirinya dengan menolak kewenangan tersebut.
1. Akta Jual Beli No. 307C/2013 antara ESS (Tergugat V) dengan RT (Tergugat I).
2. Akta Akta Jual Beli No. 307D/2013 antara EJS (Tergugat IV) dengan RT (Tergugat I)
2) Tanggung Jawab secara Administratif
Kesalahan administrasi atau biasa disebut dengan mal-administrasi yang dilakukan oleh Notaris dalam membuat akta otentik tentunya akan menimbulkan konsekuensi hukum, yakni Notaris dapat dimintai Teori fautes personalles , yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 593-605 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
terhadap  pihak  ketiga  dibebankan  kepada  pejabat  yang  karena  tindakannya  itu  telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
a. Teori fautes  de  services ,  yaitu  teori  yang  menyatakan  bahwa  kerugian terhadap  pihak  ketiga  dibebankan  pada  instansi  dari  pejabat  yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam  penerapannya,  kerugian  yang  timbul  itu  disesuaikan  pula  apakah kesalahan  yang  dilakukan  itu  merupakan  kesalahan  berat  atau  kesalahan ringan,  dimana  berat  dan  ringannya  suatu  kesalahan  berimplikasi  pada tanggung jawab yang harus ditanggung.
a. Bertindak Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum
b. Notaris Notaris berkewajiban untuk memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, kecuali ada alasan untuk menolaknya
c. Notaris  Notaris  berwewenang  untuk  memberikan  penyuluhan  hukum sehubungan dengan pembuatan Akta
dapat diberikan kepada Notaris, antara lain:
a. Peringatan lisan;
b. Peringatan tertulis;
c. Pemberhentian sementara;
d. Pemberhentian dengan hormat;
e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

## D. Kesimpulan dan saran
Berdasarkan hasil penelitan dan pembahasan yang telah dikemukakan oleh penulis, maka  dapat  diambil  kesimpulan  sebagai  berikut: pertama ,  Akibat    hukum  yang  timbul terhadap  akta  jual  beli  yang  saksi-saksinya  memiliki  hubungan  darah  dalam  garis  lurus keatas  atau  kebawah  dengan  pihak  dalam  akta,  yakni  jual  beli  307C/2013  antara  ESS (Tergugat  V)  dengan  RT  (Tergugat  I)  dan  Akta  Akta  Jual  Beli  No.  307D/2013  antara  EJS (Tergugat  IV) dengan  RT  (Tergugat  I)  yang  terdapat  di dalam  Putusan  Mahkamah  Agung Nomor  156  K/PDT/2020,  adalah  hilangnya  otentisitas  akta  tersebut,  dan  kekuatan hukumnya sama dengan akta dibawah tangan. Hal ini  karena hal tersebut sudah dilarang dengan jelas di dalam Pasal 40 ayat ayat (2) huruf (e) UUJN. Kedua, Pertanggungjawaban Notaris  DMB  terhadap  terdegradasinya  kekuatan  pembuktian  akta  jual  beli  yang  telah Notaris  DMB  buat  adalah  secara  administratif  yang  dapat  berupa  Peringatan  lisan, Peringatan  tertulis,  Pemberhentian  sementara,  Pemberhentian  dengan  hormat,  dan Pemberhentian dengan tidak hormat, dan secara keperdataan berupa pemberian ganti rugi materiil maupun imateriil.
Adapun saran yang dapat disampaikan dalam tulisan ini adalah agar Notaris selalu berhati-hati dalam bekerja. Notaris harus mengenal dengan baik pihak-pihak yang menjadi saksi dalam akta yang dibuatnya, agar akta tersebut tidak mengandung cacat dalam bentuk apapun.  Notaris  juga  diharapkan  selalu  menjalankan  tugasnya  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku, hal ini agar Notaris dalam menjalankan
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 593-605 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
kewajibannya sebagai pejabat umum dapat memberikan pelayanan dan kenyamanan yang optimal  pada  setiap  penghadap.  Hal  demikian  juga  diharapkan  dapat  menghindari terulangnya kejadian seperti yang terjadi pada kasus di putusan ini, yakni terdegradasinya kekuatan pembuktian akta otentik menjadi akta dibawah tangan

## E. Biodata Singkat Penulis
Christin  Novalia  Simanjuntak,  S.H. lulus  dari  FH  UI  pada  tahun  2020  dengan  peminatan Hukum Perdata. Sekarang Ia sedang melanjutkan studi di Magister Kenotariatan Universitas Indonesia sejak tahun 2020.
Dr.  H.  Siti  Hajati  Hoesin,  S.H.,  M.H.,  C.N. merupakan  staf  pengajar  Bidang  Studi  Hukum Administrasi  Negara  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia  sejak  tahun  1988.  Beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum pada tahun 1986, Magister Hukum pada tahun 1996, dan Doktor  Ilmu  Hukum  pada  tahun  2006  dari  Universitas  Indonesia.  Beliau  juga  aktif  dalam mengikuti  pelatihan  baik  Nasional  maupun  Internasional.  Saat  ini  Beliau  masih  menjadi anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah DKI Jakarta (2019-2022), dan anggota Dewan Pengupahan Kota (Depeko) Depok sejak 2018.

## F. Ucapan Terimakasih.
Terima kasih kepada Ibu Dr. H. Siti Hajati Hoesin, S.H., M.H., C.N. atas seluruh bantuan serta masukan yang diberikan dalam proses penulisan jurnal ini. Terima kasih juga kepada Tuhan, orang  tua,  adik-adik,  dan  sahabat-sahabat  penulis  yang  terus  memberi  dukungan  kepada penulis sepanjang pembuatan jurnal ini.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 593-605 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Adji,  Habib. Merajut  Pemikiran  Dalam  Dunia  Notaris  &  PPAT .  Bandung:  PT.  Citra Aditya Bakti, 2014.
Agustina,  Rosa.  Perbuatan  Melawan  Hukum,  Depok:  Pascasarjana  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia, 2003.
Ali, Ahmad. Menguak Tabir Hukum . Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.
Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum . Cet. 9. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
Anshori, Abdul Ghofur. Lembaga Kenotariatan Indonesia . Yogyakarta: UII Press, 2009
Fuady, Munir. Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
Kanter, E.Y. Etika Profesi Hukum ; Sebuah Pendekatan Religius . Jakarta: PT Storia Grafika, 2001. Kie, Tan Thong. Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris . Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hove, 2007.
Kohar, A. Notaris dalam Praktek Hukum , Bandung: Alumni, 1983. Tedjosaputro, Liliana. Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana . Jakarta: Bibgraf Publishing, 1994.
Mulyatno, Arvan. Notaris, Akta Autentik dan Undang-Undang Kenotariatan , Jakarta: Rajawali Press, 2008.
Notodisoerjo, R. Soegondo. Hukum Notariat di Indonesia . Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 1993.
Soekanto,  Soerjono. Pengantar  Penelitian  Hukum .  Cet.  3.  Jakarta:  Penerbit  Universitas Indonesia, 2005.
Sudarsono. Kamus Hukum . Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
Untung, Budi. Hukum Koperasi dan Peran Notaris. Yogyakarta: Andi, 2005.
Lumbantobing,  GHS. Peraturan  Jabatan  Notaris .  Jakarta:  Penerbit  Erlangga, 1999.

## B. Jurnal
Aini, Nur. "Tanggung Jawab Notaris atas Keterangan Palsu yang Disampaikan Penghadap dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas." Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha 5 (Agustus 2019): 105-116. Afifah, Kunni. "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya." Lex Reinassance Vol. 2, No. 1 (Januari 2017).
Setiawan, Wawan. “Sikap Profesionalisme Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik."
Media Notariat (Mei-Juni 2004): 23-40.

## C. Peraturan Perundang-Undangan
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 593-605 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Indonesia. Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris . UU No. 2 Tahun 2014. LN No. 3 Tahun 2014. TLN No. 5491.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [ Burgelijk Wetboek ]. Diterjemahkan oleh R.  Subekti dan R. Tjtrosudibio. Jakarta: Balai Pustaka, 1992.

## D. Internet
“Akta Notaris Sebagai Akta Otentik.” https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt550c0a7450a04/akta-notaris- sebagai-akta-otentik/ Diakses pada 30 Januari 2022. "Langkah Hukum Jika Dirugikan Oleh Notaris," https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fe9dafae18de/pemanggilan- notaris diakses pada tanggal 30 Januari 2022. “Peran, Fungsi dan Keberadaan Notaris Indonesia.” https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d89c363be3a9/peran--fungsi-dan- keberadaan-notaris-indonesia-oleh--herlien-budiono/. Diakses pada 30 Januari 2022. “Perbedaan Kode Etik Notaris dengan PPAT.” https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt509f7875153dc/perbedaan-kode- etik-notaris-dengan-ppat/. Diakses pada tanggal  30 Januari 2022.