## NATAPRAJA Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara
Volume 3 Nomor 2 Tahun 2015
Halaman 13-28

## EVALUASI KEBIJAKAN PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT KOTA PADANG DALAM MENGHADAPI BENCANA GEMPABUMI DAN TSUNAMI
Rahmadian Novert 1

## ABSTRACT
The purpose of this research is to evaluate and  examine government Padang City efforts  in  improving  the  preparedness  of  community  as  a  form  of  disaster  risk  reduction efforts the earthquake and tsunami. This research was conducted with descriptive method with  the  qualitative  approach.  The  results  of  this  research  shows  that  there  are  2 categories  of  the  efforts made  by  Government  of  Padang  city  in  enhancing  preparedness community.  First:  increasing  the  Community  Capacity  by  providing  the  knowledge  and understanding  of  disaster  that  spelled  out  into  action  disaster  preparedness  curriculum integration  into  the  formal  education  curriculum,  disasters,  simulated  socializing  and community empowerment through the formation of disaster preparedness in every village. Second:  provision  support  facilities  preparedness  communities,  by  setting  policy,  the creation  of  operational  Guidelines  in  case  of  an  emergency  and  evacuation  facilities development,  as  well  as  early  warning  facilities.  However  the  majority  of  the  program made still are incidental and not in a sustainable way. The existence of restructuring and its  frequent  mutations  in  the  BPBDPK  body,  the  lack  of  availability  of  budget  related preparedness, as well as the presence of apathy from the community is the bearer of three factors in an attempt to increase preparedness conducted the government of Padang City.
Keyword : Evaluation, Preparedness, the Role of Local Government

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi dan mengetahui upaya Pemerintah Kota Padang  dalam  meningkatkan  kesiapsiagaan  masyarakat  sebagai  salah  satu  bentuk  upaya pengurangan  resiko  bencana  gempabumi  dan  tsunami.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pertama: peningkatan kapasitas masyarakat dijabarkan ke dalam tindakan pengintegrasian kurikulum  siaga  bencana  kedalam  kurikulum  pendidikan  formal,  sosialiasi  kebencana, simulasi  kebencanaan  dan  pemberdayaan  masyarakat  melalui  pembentukan  Kelompok Siaga  Bencana  disetiap  kelurahan. Kedua: Penyedian  fasilitas  pendukung  kesiapsiagaan masyarakat,  dengan  menetapkan  kebijakan,  pembuatan  Panduan  operasional  dalam keadaan darurat dan pembangunan fasilitas evakuasi, serta fasilitas peringatan dini. Namun mayoritas  program  yang  dibuat  masih  bersifat incidental dan  belum  terlaksana  secara berkelanjutan.
Kata Kunci :  Evaluasi, Kesiapsiagaan, dan Peran Pemerintah Daerah
1 Pascasarjana Manajemen dan Kebijakan Publik UGM , email: rahmadian.novert@gmail.com

## PENDAHULUAN
Belakangan  ini  kajian  tentang ilmu  administrasi  Negara  kontemporer mengalami  pergeseran  paradigma  dari government ke governance .  Dalam  studi tentang governance , teori-teori administrasi  publik  tidak  lagi  dibatasi oleh  birokrasi  dan  lembaga  pemerintah, tetapi mencakup semua bentuk organisasi yang misi utamanya mewujudkan publicness (Haque,  2001:  Dwiyanto, 2004).  Hal  ini  ditandai  oleh  berbagai studi yang dilakukan ilmuwan administrasi Negara saat ini ternyata telah menerabas  batas-batas  institusi  negara dengan melakukan kajian terhadap institusi  non-pemerintah  seperti:  pasar, asosiasi  sekarela,  masyarakat  sipil,  dan sebagainya  yang  memiliki  kaitan  yang sangat  erat  dengan  persoalan-persoalan publik tak terkecuali bencana.
Bencana  merupakan    persoalan public  administration dan public  policy
(Pramusinto,  2009).  Alasan  mengapa persoalan  bencana  saat  ini  menjadi  salah satu  agenda public  policy mengingat bahwa  Negara  Indonesia  merupakan Negara  yang  sering  dilanda  bencana. Dalam  satu  dekade  saja  hampir  ratusan bencana  terjadi  di  Indonesia,  salah satunya  adalah  bencana  gempabumi  30 september  2009  yang  meluluhlantakan Kota  Padang  dan  menelan  383  korban jiwa.  Sebenarnya  jauh-jauh  hari  gempa
yang  terjadi  di  Kota  Padang  sudah diperkirakan oleh banyak ahli kebencanan.
Setelah terjadi gempa bumi tersebut  tidak  serta  merta  membuat  Kota Padang  aman  dari  bencana  gempa  bumi maupun  bencana  tsunami.  Dari  data Indeks  Rawan  Bencana  Tahun  2013 BNPB menyebutkan bahwa Kota Padang masuk  dalam  salah  satu  daerah  kategori rawan  bencana  tinggi  dan  berada  pada peringkat  10  secara  nasional  atau peringkat pertama dari wilayah kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat (BNPB, 2013). Dari sekian banyak bencana,  bencana  gempa  bumi  dan tsunami  yang  paling  mengancam,  hal  ini dikarenakan posisi daerah tersebut berada di  zona  subduksi  antara  lempeng  Indo- Australia dan lempeng Eurasia.Fenomena tersebut menjadikan Kota Padang sebagai salah satu daerah  yang sering mengalami bencana gempa bumi.
Berdasarkan data seismisitas yang diperoleh  dari United  States  Geological Survey (USGS), pada tahun 2014 di Kota Padang tercatat 246 kejadian gempabumi dengan  magnitudo  golongan  gempabumi merusak  sampai  golongan  gempabumi besar  (magnitudo  5  SR  sampai  8  SR). Begitu  juga  dengan  ancaman  bencana tsunami di Kota Padang, dengan mencermati  peta  bahaya  tsunami  yang dikeluarkan oleh BNPB pada tahun 2013,
menyatakan  dari  keseluruhan  wilayah Kota  Padang,  sebesar  7.613  Ha  atau 19,41  %  wilayah  Kota  Padang  masuk dalam  wilayah  bahaya  tinggi.  Meskipun kurang  dari  20  %  luas  wilayah  Kota Padang  secara  keseluruhan,  akan  tetapi wilayah  kelas  bahaya  tinggi  menutupi hampir  sebagian  besar  wilayah  pesisir pantai  Kota  Padang  terutama  di  wilayah pusat-pusat penduduk dan aktifitas masyarakat.
Namun, tingginya ancaman bencana  gempabumi  dan  tsunami  tidak diimbangi  dengan  tingkat  kesiapsiagaan yang  dimiliki  masyarakat  Kota  Padang. Dimana tingkat kesiapsiagaan masyarakat sangat mempengaruhi tingkat keselamatan masyarakat itu sendiri (Ainudin,  dkk  2012).  Hasil  penelitian LIPI (2006) menemukan tingkat kesiapsiagaan  masyarakat  Kota  Padang hanya  56%  dan  survei  BNPB  yang dilakukan  pada  tahun  2013  tentang indeks  pengetahuan  dan  kesiapsiagaan masyarakat Kota Padang, menggambarkan  dari  10  desa/kelurahan yang  disurvei  hanya  2  desa/kelurahan yang  berada  pada  kategori  sedang,  8 sisanya  berada  pada  kategori  rendah. Adanya  rentan  waktu  penelitian  LIPI (2006) dan Survei BNPB 2013, seharusnya bisa dimanfaatkan Pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Namun,
kenyataanya  walaupun  hampir  7  tahun, peningkatan  kesiapsiagaan  masyarakat Kota Padang tidak mengalami peningkatan.  Padahal  upaya  peningkatan kesiapsiagaan  merupakan  salah  satu amanat  dari  Deklarasi  Hyogo  2005-2015 tentang pentingnya peningkatan kesiapsiagaan disegala level dalam pengurangan  resiko  bencana,  termasuk kesiapsiagaan masyarakat.
Sebenarnya  berbagai  upaya  telah dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota  Padang dalam mensistematiskan pelaksanaan praktik  pengurangan  risiko  bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, baik untuk pada pemerintahan, masyarakat dan sekolah dengan memberdayakan  seluruh stakeholders yang  ada.  Dan  kebijakan  ini  diwujudkan melalui Peraturan Derah Pemerintah Kota Padang  No  3  Tahun  2008  tentang Penanggulangan  Bencana  didalamnya dimuat  bahwa  Pemerintah  Kota  Padang melakukan tindakan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat sebagai antisipasi bencana gempabumi dan tsunami.  Namun,  sejalan  dengan  hasil penelitian LIPI (2006) dan BNPB (2013) tentang tingkat kesiapsiagaan dan pengetahuan  masyarakat  Kota  Padang, dapat dikatakan bahwa rangkaian program  peningkatan  kesiapsiagaan  yang dilakukan  Pemerintah  Kota  Padang dinilai  masih  belum  optimal  dan  perlu
disempurnakan.  Disisi  lain  pentingnya dilakukan  sebuah  evaluasi  dan  analisa yang  mendalam  terhadap  upaya  yang telah  dilakukan,  mengingat  tidak  adanya peningkatan yang berarti tingkat kesiapsiagaan  masyarakat  Kota  Padang dari tahun ke tahun.
Untuk memahami apa yang sebenarnya  terjadi  dalam  kebijakan peningkatan  Kesiapsiagaan  masyarakat Kota  Padang,  maka  penelitian  hadir dengan  tujuan  mengevaluasi  kebijakan Peningkatan  Kesiapsiagaan  masyarakat oleh  Pemerintah  Kota  Padang  dengan cara  melihat  sejauhmana  upaya-upaya yang  telah  dilakukan  oleh  Pemerintah Kota Padang dan mengidentifikasi
kendala  apasaja  yang  menyebabkan pencapaian  tujuan  kebijakan  peningkatan kesiapsiagiaan tidak optimal.

## Tempat Penelitian
Penelitian ini dilakukan di instansi Pemerintah Kota (Pemko)
Padang  yaitu  di  BPBD,  di  LSM
Komunitas Siaga  Tsunami (Kogami) dan Kelompok Siaga Bencana (KSB)
Kelurahan  Lolong Balanti,  Kelurahan
Purus,  Kelurahan  Bungo  Pasang  dan Kelurahan  Bungus  selatan.  Informan yang dipilih menggunakan teknik sampling nonprobabilistic (dipilih dengan sengaja), yaitu purposive sampling (berdasarkan pertimbangan tertentu) oleh peneliti.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  memfokuskan  pada mengevaluasi dan melihat upaya kebijakan  yang  dilakukan  Pemerintah Kota Padang dalam membangun kesadaran dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat  di  Kota  Padang  dalam mengurangi  resiko  bencana  gempa  dan tsunami.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan  metode  deskriptif,  data yang  dikumpulkan  selama  penelitian berupa  wawancara,  dokumen-dokumen, sehingga  dapat  diperoleh  gambaran mengenai  masalah  yang  dihadapi  saat penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Upaya dan Evaluasi Kebijakan
Peningkatan Kesiapsiagaan Masyarakat
Kota Padang
Peningkatan
kesiapsiagaan
merupakan  elemen  penting  dari  kegiatan pengurangan resiko bencana yang bersifat  pro-aktif  sebelum  terjadinya bencana  (Hadayati,  Permana,  Pribadi, at al, 2006). Evaluasi kebijakan peningkatan  kesiapsiagaan  masyarakat  di
Kota  Padang  di  analisis  menggunakan pendekatan yang digunakan Kirschenbaum (2004) yang
mengungkapkan  bahwa  kegiatan  atau tindakan kesiapsiagaan tidak terlepas dari
4  (empat)  kategori  tindakan-tindakan yang berhubungan dengan:
1) Skill Level ,
2) Planning ,
3) Protection dan
4) Prevension.

## Skill Level
Peningkatan  Pengetahuan  Dan Pemahaman  sebagai  Aktivitas  Kunci Peningkatan Kesiapsiagaan Masyarakat
Dari  segi  pegetahuan  masyarakat Kota  Padang  sudah  cukup  memiliki pemahaman terhadap bencana gempa dan tsunami, namun yang menjadi permasalahan  adalah  tindakan  merespon bencana  gempa  dan  tsunami  tersebut yang  masih  sangat  kurang  dipahami. Kepanikan yang mengakibatkan ada yang meloncat  dari  lantai  dua  ketika  gempa terjadi  merupakan  bukti  nyata  bahwa respon bencana yang dimiliki masyarakat masih  perlu  ditingkatkan.  Sebab  respon masyarakat  yang  baik  akan  sangat menentukan keselamatan masyarakat ketika menghadapi bencana (ISDR/UNESCO,  2006).  Lebih  jauh,
tentunya peningkatan kesiapsiagaan melalui peningkatan pengetahuan masyarakat  tidak  cukup  hanya  sampai masyarakat  mengenal  bencana  gempa dan  tsunami  saja,  namun  harus  sampai ketingkat  bagaimana  cara  bertindak  atau merespon bencana dengan baik.
a)  Pendidikan  Bencana  Gempabumi  dan Tsunami melalui Pengintegrasian Kurikulum Siaga Bencana.
Upaya  peningkatan  kesiapsiagan yang  dilakukan  Kota  Padang  melalui pendidikan  fomal  dilakukan  dengan berbagai bentuk kegiatan di sekolah yang ada  di  Kota  Padang,  berdasarkan  hasil penelitian  kegiatan  tersebut  ditekankan dalam  tiga  aspek. Pertama ,  pembuatan sistem  kelembagaan  di  sekolah  yang anggotanya merupakan unsur yang terdapat  di  sekolah.  Kelembagaan  ini diberikan  peningkatan  kapasitas  melalui pelatihan, pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP), kelembagaan ini disebut Kelompok Siaga Bencana Sekolah (KSBS). Kedua , Peningkatan  pengetahuan  siswa  tentang kebencanaan  dalam  upaya  meningkatkan kesiapsiagaan disekolah melalui kurikulum  muatan  lokal  Siaga  Bencana. Ketiga ,  melakukan  simulasi  evakuasi, pendidikan dan pelatihan, serta SOP yang telah  dilaksanakan  perlu  diujicobakan melalui simulasi.
b)  Sosialisi  Penanggulangan  Bencana Kepada Masyarakat Kota Padang
Sosialisasi merupakan media yang pilih  Pemerintah  Kota  Padang  untuk meningkatkan  kesiapsiagaan  masyarakat, sebagaimana  yang  diungkapkan  Anwar (2012) masyarakat harus memiliki kesiapan  yang  baik  dalam  menghadapi
bencana  melalui  pembelajaran  yang diperoleh  dari  sosialisasi-  sosialisasi bencana  tsunami  yang  dilakukan  secara berkesinabungan. Sosiliasi yang dilakukan  Pemko  Padang  dilakukan memanfaatkan  media  elektronik,  secara lansung  dan  memanfaatkan  kearifan lokal. Pendekatan seacara lansung Pemerintah  Kota  Padang  memberikan materi sosialisi melalui kegiatan seminar, talkshow  kepada  masyarakat,  sedangkan melaui media cetak dan eltronik Pemerintah Kota Padang membuat pamphlet,  brosur  serta  baliho-baliho tentang  bencana  yang  disebar  di  beberpa titik di Kota Padang. Sedangkan sosialisasi dengan memanfaatkan kearifan  local  dilakukan  Pemko  Padang dengan  memanfaatkan  kegiatan-kegiatan ditengah  masyarakat  sebagai  media mensosiliasikan  pengetahuan  bencana, dalam  kegiatan  ini  Pemko  Padang menggunakan  tokoh  masyarakat,  seperti alim ulama, ninik mamak, serta perangkat masyarakat lainnya untuk menyampaikan materi  kebencanaan  kepada  masyarakat. Terlebih  tokoh  masyarakat  Kota  Padang tersebut  telah  diberi  materi  kebencanaan, termasuk bagaimana cara mendistribusikannya  kepada  masyarakat. Selain itu, dalam mensosiliasikan pengetahuan masyarakat kepada masyarakat  Pemko  Kota  Padang  juga memanfaatkan  media  elektronik  sebagai
sarana pendistribusian pengetahuan bencana  kepada  masyarakat.  Pemko Padang  sudah  melakukan  MoU  dengan radio  Classy  Fm,  MoU  tersebut  berisi kesepakatan  bahwa  radio  Classy  Fm menjadi  mitra  Pemko  Padang  dalam menyiarkan  edukasi  kebencanaan  dan memberikan  peringatan  dini  kepada masyarakat  Kota  Padang.  Selain  radio, Pemko Padang juga memanfaatkan media televisi,  televisi  yang  dimaksud  adalah TVRI  dan  Padang  TV  (tv  local). Penyebaran  pengetahuan  kebencanaan melalui  televisi  ini  dilakukan  dengan kegiatan  talkshow  oleh  pejabat-pejabat pemerintah Kota Padang terkait kebencanaan.  Namun,  berdasarkan  hasil penelitian  menunjukan  bahwa  kegiatan- kegiatan  yang  dilakukan  Pemko  Padang dalam  meningkatkan  pengetahuan,  tidak dilaksanakan  secara  berkelanjutan  dan tidak  terikat  kedalam  kebijakan,  bahkan terkesan  hanya  anginan-anginan  atau dengan  kata  lain  pelaksanaan  sosiliasi yang dilakukan bersifat incidental , dimana  program  sosialiasi  terhadap masyarakat  akan  rutin  dilaksanakan apabila  ada  beberapa  rangkaian  gempa mengguncang  Kota  Padang.  Dan  apabila kejadian  gempa  mulai  berkurang  atau bahkan  tidak  ada,  intensitas  kegiatan sosiliasi kepada masyarakat mulai berkurang  dan  bahkan  bisa  di  katakana tidak ada.
c) Simulasi  Gempa dan  Tsunami sebagai Upaya  Memperbaiki  Respon  Masyarakat Kota Padang
Upaya  peningkatan  pengetahuan masyarakat,  Pemko  Padang  melakukan rangkaian simulasi. Simulasi yang dilakukan  merupakan  untuk  melihat bagaimana  pengetahuan  yang  dimiliki masyarakat  Kota  Padang  yang  diperoleh melalui berbagai sosialisasi yang dilakukan Pemko Padang, dapat diterjemahkan  oleh  masyarakat  kedalam bentuk tindakan ketika bencana itu tejadi. Hal  ini  sesuai  dengan  ungkapan  (ISDR/ UNESCO,  2006)  diperlukan  latihan  dan simulasi untuk memastikan respon masyarakat  dalam  menghadapi  bencana terutama  saat  peringatan  dini.    Sehingga dengan rangkaian simulasi yang dilakukan masyarakat mendapat gambaran  nyata  bagaimana  merespon atau  bertindak  dalam  penyelamatan  diri ketika bencana gempa dan tsunami terjadi di Kota Padang.
Pemerintah  Kota  Padang  sejauh ini  telah  melakukan  beberapa  kali rangkaian  simulasi.  Namun,  berdasarkan hasil  penelitian  simulasi  yang  dilakukan Pemerintah  Kota  Padang  masih  terfocus dilaksanakan  di  pinggir  pantai,  padahal dalam  keseharian  kegiatan  masyarakat tidak  hanya  berada  di  pinggir  pantai. Kegiatan simulasi yang dilakukan Pemerintah Kota Padang belum
menyentuh upaya simulasi yang dilakukan  di  dalam  gedung.  Apabila melihat  peristiwa  gempa  dan  tsunami yang  pernah  terjadi  di  Kota  Padang  bisa terjadi  kapanpun,  tidak  bisa  dipungkiri peristiwa  gempa  dan  tsunami  terjadi ketika  jam  kerja,  dimana  masyarakat sedang  melakukan  aktivitas  di  dalam kantor  masing-masing,  termasuk  kantor yang  memiliki  lantai  lebih  dari  satu. Sehingga  untuk  memastikan  respon masyarakat  efektif  terhadap  gempa  dan tsunami,  Pemerintah  Kota  Padang  juga perlu melakukan simulasi terhadap masyarakat tersebut.
d) Pembentukan Kelompok Siaga Bencana (KSB) Sebagai Upaya

## Community Development
Terbentuknya  Kelompok  Siaga Bencana (KSB) di Kota Padang merupakan tindakan lanjutan dari sebuah upaya kesiapsiagaan, sebagaimna kesiapsiagaan  yang  dimaksudkan  dalam
UU No 24
Tahun tentang Penanggulangan  Bencana  kesiapsiagaan adalah  tindakan-tindakan  efektif  yang dilakukan  sebelum  terjadi bencana, termasuk pembentukan organisasi. Pembantukan  organisasi  yang  dimaksud tidak  semata-mata  hanya  organisasi pemerintah,  namun  juga  organisasi  yang ada ditengah masyarakat layaknya pembetukan KSB di Kota Padang sebagai perpanjangan  tangan  pemerintah  dalam
mesosiliasikan kesiapsiagaan kepada masyarakat.
Pembentukan KSB
yang dilakukan  Pemko  Padang  juga  sebagai bentuk  pengurangan  resiko  bencana berbabasis  masyarakat  yang  bertujuan membangun kapasitas masyarakat, sebabsecara garis besar program peningkatan  kesiapsiagaan  masyarakat seharusnya lebih ditekankan pada community  development (Rahayu,  2008).
Selama  ini  masyarakat  hanya  sebagai objek  dalam  penanggulangan  bencana, maka  paradigma  tersebut  mulai  diubah dengan  memberi  ruang  bagi  masyarakat untuk  ikut  serta  dalam  penanggulangan bencana.  Sebelum  adanya  pembentukan KSB,  BPBDPK  Kota  Padang  mengalami kesulitan untuk kesulitan untuk melakukan  kegiatan  sosialisasi  mengenai kerawanan  bencana  kepada  masyarakat, sosialisasi  mengenai  kerawanan  bencana juga  belum  dilakukan  menyeluruh  dan terpadu.  Mengingat  keterbatasan  dari BPBDPK  Kota  Padang  itu  sendiri, kemudian  banyaknya  daerah  di  Kota Padang  yang  memiliki  resiko  tinggi terhadap  gempa  dan  tsunami.  Selain  itu materi  yang  diberikan  BPBDPK  Kota Padang  belum  mencapai  sasaran  yang diperuntukkan  bagi  masyarakat  yang rentan, materi juga kurang dipahami oleh masyarakat,  sehingga  edukasi  maupun sosialisasi yang dilakukan oleh BPBDPK
Kota  Padang  kurang  efektif  dan  belum mampu  menjangkau  seluruh  masyarakat dan daerah rawan di Kota Padang.
Berdasarkan  peran,  tugas  dan tanggung  jawab  dari  setiap  KSB,  dapat diambil  kesimpulan  bahwa  KSB  tidak hanya  dibentuk  untuk  meningkatkan kapasitas  masyarakat  dan  komunitasnya sendiri,  tetapi  KSB  dapat  berperan  aktif dalam  setiap  penanggulangan  bencana  di Kota  Padang.  Dimulai  dari  tim  reaksi cepat yang langsung memberikan bantuan  kepada  warga  yang  butuh pertolongan tanpa menunggu tim penyelamat  dari  pihak  lain,  kemudian mampu  mengarahkan  dan  membantu warga untuk melakukan evakuasi, kemudian  mampu  bertugas  sebagai  tim SAR serta mengakomodasi permasalahan logistik  darurat  bencana.Namun,  dalam penerapannya  tidak  semua  Kelurahan  di Kota Padang yang secara aktif menjalankan organisasi pengurangan risiko bencananya. Dari temuan penelitian,  hanya  Kelurahan  pada  daerah zona  merah  rawan  tsunami  saja  yang perkembangannya berjalan berkesinambungan.  Karena  masyarakat yang  berada  pada  rawan  daerah  zona merah  sadar  bahwa  bencana  akan  datang pada  daerah  mereka  bisa  datang  kapan saja. Dan tentu konsep ini masih terbilang baru,  dan  referensinya  belum  cukup memadai  serta  belum  ada  dana  khusus
dianggarkan  per  bulannya  untuk  konsep ini,  sehingga  konsep  ini  bisa  dikatakan diterapkan  dan  diberdayakan  sesuai dengan  kebutuhan  dan  kharaketristik daerah masing-masing.

## Planning
Keberadaan  Rencana  dan  Panduan Operasional  sebagai  Strategi  Jangka Panjang Peningkatan Kesiapsiagaan

## Masyarakat
Pemerintah  Kota  Padang  serta lembaga ataupun organisasi/forum pengurangan  resiko  bencana  melakukan advokasi  kebijakan  yang  berhubungan dengan  kebencanaan,  mempengaruhi  dan meyakinkan stakeholder
untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan maupun  aturan-aturan  yang  dibutuhkan untuk mendukung penanggulangan bencana, yang dapat memberikan pertimbangan  atau  memfasilitasi  dalam pengelolaan bencana. Dalam memperkuat upaya peningkatan kesiapsiagaan masyarakat Pemerintah Kota mengadvokasi
kebijakan terkait kesiapsiagaan.  Adapun  kebijakan  yang dibuat  telah  Pemerintah  Kota  Padang adalah  pembuatan  Rencana  Aksi  Daerah (RAD),  Peraturan  Daerah  No  3  Tahun 2008, Peraturan Walikota Padang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Peringatan Sistem Peringatan  Dini,  Perwako  Nomor  25
Tahun 2011 tentang
Protap Penanggulangan  Bencana  Kota  Padang.
Memaknai  kebijakan  yang  dikeluarkan Pemerintah  Kota  Padang  dalam  upaya peningkatan kesiapsiagaan, disiapkan dan dituangkan  dalam  bentuk  peraturan  yang mengikat yang dikeluarkan oleh Pemerintah  Kota  Padang  yakni  berupa Peraturan  Daerah,  Peraturan  Walikota Padang.  Langkah  ini  diambil  agar kebijakan  yang  telah  dikeluarkan  lebih bermakna  dan  mengikat,  sesuai  dengan ISDR & LIPI (2006) kebijakan-kebijakan dituangkan  dalam  berbagai  bentuk,  dan akan lebih bermakna apabila dicantumkan secara konkrit dalam peraturan-peraturan,  seperti:  SK  atau Perda yang disertai dengan job description yang jelas.
Salah  satu  bentuk  kesiapsiagaan yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota Padang adalah dengan menyusun Rencana  Kontijensi  yang  merupakan pedoman  teknis  pelaksanaan  apabila terjadi bencana. Penyusunan juga berdasarkan  kajian  kerentanan  dimana Kota  Padang  terletak  di  pantai  barat Sumatra  yang  rawan  terhadap  gempa bumi  dan  tsunami.    Berdasarkan  kajian kerentanan  tersebut  serta  masukan  dari stakeholder disusunlah startegi menyangkut pengambilan kebijakan, realisasi  prosedur  tetap,  pengarahan sumber daya, penyediaan sarana mobiliasi  pengungsi,  mobiliasi  sarana prasarana  dan  prasarana,  pengawasan,
maka  dalam  perencanaan  kontijesni  ini BPBDPK Kota Padang, telah merencakan berbagai  aktifitas  seperti  membentuk posko,  menyiapakan  tim  reaksi  cepat, mengkoordinasikan kegiatan penanggulangan, mengatur dan
mengendalikan kegiatan posko, memberikan,  menerima  dan  mencata informasi,  membuat  laporan  kegiatan penanggulanag bencana. Penyusunan rencana  kontijensi  dilakukan  Pemerintah Kota Padang dengan pendekatan partisipatif,  yakni  semua stakeholder dilibatkan  dan  bebas  menyampaiakan pendapat.

## Protection
Penyiapan  Petunjuk,  Jalur  dan  Lokasi Evakuasi
Dalam melakukan tindakan perlindungan kepada
masyarakat Pemerintah Kota Padang telah melakukan pembuatan  peta  dan  petunjuk  jalur evakuasi yang  dapat  diaskes  oleh masyarakat. Kota Padang sejauh ini telah menempatkan  peta  evakuasi  di  beberapa titik  menjadi  keramaian  masyarakat  di Kota  Padang.  Peta  tersebut  dilengkapi pembagian  zona-zona  yang  menjadi daerah  ancaman  tsunami.  Peta  evakuasi harus dibuat dengan beberapa pendekatan,  salah  satunya  adalah  dengan perkiraan genangan tsunami untuk mengetahui sejauhmana bencana tsunami tersebut melanda suatu wilayah,
mengidentifikasi lokasi-lokasi dan fasilitas  yang  dapat  digunakan  sebagai tempat  penyelamatan  pertama,  tindakan tersebut  termasuk  pembutan  peta  jalur evakuasi yang meliputi evakuasi horizontal dan evakuasi vertical. Pertama: Jalur evakuasi Horizontal. Jalur evakuasi menurut Perda Kota Padang No 3 tahun 2008 adalah jalur perjalanan yang menerus (termasuk jalan keluar, koridor/selasar  umu  dan  sejenis)  dari setiap bagian bangunan termasuk didalam unit hunian tunggal ke tempat aman, yang disediakan
bagi
suatu lingkungan/kawasan sebagai tempat penyalamatan  atau  evakuasi.  Kapasitas jalan  akses  menuju  lokasi  penyelamatan penting,  sebab  jangan  sampai  terjadi kemacetan  dan  jalan  akses  tersebut merupakan  satu-satunya  jalan  menuju lokasi  aman.  Untuk  Kota  Padang  sendiri kapasitas jalan menjadi masalah tersendiri  yang  belum  mampu  dicarikan jalan  keluarnya.  Sejauh  ini  Pemko Padang  sudah  mengidentifikasi  beberapa jalan  yang  akan  dibangun  dan  akan direncanakan peningkatan kapasitas melalui  pelebaran  dan  pengaspalan  bagi yang  belum  diaspal.  Dari  dokumen BPBDPK  Kota  Padang  ada  72  titik  jalan yang  nantinya  dilakukan  pelebaran. Namun,  sejauh  ini  pelebaran  yang  telah dikerjakan  Pemko  Padang  hanya  baru satu  jalur,  yaitu  jalur  Alai-By  Pass.  Jalur
ini mulai dikerjakan Pemko Padang pada awal tahun 2009, namun sampai sekarang masih belum selesai sepenuhnya, walaupun  sudah  bisa  dilewati  tapi dibeberapa  titik  jalan  masih  belum diaspal  dan  masih  telihat  ada  beberapa bangunan  yang  belum  dibongkar  yang mengahalangi  jalan,  hal  ini  diakibatkan oleh  pembebasan  lahan  yang  masih belum selesai sepenuhnya.
Selain itu BPBDPK juga mengusulkan  pembangunan  5  buah jembatan  baru  yang  menghubungkan jalur-jalur  evakuasi  yang  terpisah  oleh sungai. Pemabangunan jembatan lcendrung  bersifat  horizontal  memanjang mengikuti pantai. Namun, dari 5 jembatan  yang  rencakan  dibangun  baru satu  jemabatan  yang  telah  selesai pengerjaannya,  yakni  jembatan  yang menghubungkan Purus Tengah dan Purus Atas.  Lokasi  penyelamatan  yang  telah diidentifikasi  dapat  ditempuh  dalam waktu  relative  cepat,  sebab  selain letaknya tidak  telalu jauh dari kelurahan- kelurahan yang terkena genangan tsunami,  jalan  akses  atau  rute  evakuasi menuju  lokasi  tersebut  kondisi  baik  dan lebar  karena  merupakan  jalan  koridor, sehingga  tidak  dimungkinkan  terjadi kemacetan.
Kondisi  material  jalur  di  Kota Padang  sebagian  besar  merupakan  jalan beraspal,  jalan  trotoar  dari paving  block
dan juga berupa tanah keras dan berbatu. Namun,  kenyataan  dari  hasil  penelitian masih  ada  beberapa  jalur  evakuasi  di Kota Padang berlobang-lobang dan rusak hal  ini  sangat  berpengaruh  dalam  proses evakuasi  masyarakat.  Keadaan  jalur evakuasi  di  Kota  Padang  sepenuhnya akan berpengaruh terhadap tingkat penyelamatan diri masyarakat. Walaupun di  beberapa  titik  sudah  mengalami perbaikan  seperti  halnya  jalan  Alai-By Pass,  namun  berdasarkan  hasil  penelitian perbaikan yang dilakukan Pemko Padang belum  selesai  sepenuhnya  masih  ada beberapa titik yang belum diaspal bahkan masih  ada  beberapa  bangunan  yang menghalangi jalan tersebut, kerena belum selesainya kesepakatan pembebasan lahan dengan masyarakat setempat.
Kedua: Jalur  evakuasi  Vertikal atau shelter. Sempitnya  waktu  evakuasi suatu  daerah  rawan  bencana  akan mempengaruhi tingkat pencapain masyarakat  ke  tempat  penyelamatan, masyarakat  akan  lebih  lama  mencapai sebuah tempat ketinggian atau perbukitan untuk  bisa  terhindar  dari  ancaman bencana  tsunami.  Evaluasi  dilakukan Pemko pasca gempa 30 September 2009. Sempitnya waktu yang diperlukan unntuk melakukan  evakuasi  untuk  mencapai perbukitan menyebabkan pemko mengadopsi kebijakan lain yaitu pembangunan Shelter perlindungan
tsunami sebagai  sarana evakuasi  vertical. Pembangunan Shelter di  Kota  Padang  di bedakan menjadi 2 macam, yakni Shelter pemukiman  dan  shlater  persimpanga. Shelter pemukiman  merupakan Shelter yang dipersiapkan Pemko Padang berada dsekita pemukiman penduduk, Shelter ini bisa  berbentuk  bangunan  publik,  masjid, sekolah  maupun  bangunan  swasta  yang memiliki  ketinggian  lebih  dari  10  meter. Sedangkan Shelter persimpangan merupakan  shlater  yang  dibangun  diatas jalan  yang  membentuk  simpang,  dengan kata  lain  shlater  ini  berupa  rangkain jembatan  yang  memanjang  dan  disetiap sisinya  mengarah  kejalan  sebagai  tangga untuk  masyrakat  naik  kehalter  ketika proses evakuasi bencana tsunami.
Sejauh  ini  Pemko  Padang  masih terfokus mempersiapkan Shelter sebanyak  mungkin Shelter pemukiman.
Pemko  Padang  sudah  mengidentifikasi beberapa  bangunan  yang  bisa  di  jadikan Shelter untuk tempat evakuasi masyarakat.  Adapun  bangunan  yang teridentifakasi  rata-rata  masih  bangunan lama,  walaupun  ada  beberapa  gedung yang  memang  disiapkan  untuk Shelter . Gedung yang disiapkan tersebut terintegrasi  dengan  sekolah,  maksudnya agar Shelter tersebut  tidak  hanya  bisa digunakan  ketika  bencana  terjadi  namun ketika  tidak  terjadi  bencana  bangunan tersebut dapat dimanfaatkan untuk
kegiatan belajar mengajar.Dalam
menjamin masyarakat bisa
menyelamatkan  diri  ketika  bencana gempa  dan  tsunami  terjadi  di  Kota Padang,  keberadaan Shelter dan  daya tampung dilingkungan masyarakat sangat menentukan.  Namun,  berdasarkan  hasil penelitian Shelter yang  ada  di  Kota Padang  belum  mampu  menampung seluruh  masyarakat  Kota  Padang  yang berada  di  zona  merah  bahkan  keberdaan Shelter tidak merata hanya beberapa titik saja  di  Kota  Padang  yang  dilengkapi shelter untuk penyelamatan masyarakat.
Alasan utamanya masyarakat tidak  menjadikan  shelter  sebagai  tempat evakuasi dalah ketidak percayaan masyarakat akan tingkat ketahanan bangunan Shelter ,  masyarakat  merasa Shelter bisa  saja  tiba-tiba  roboh  ketika gempa susulan terjadi. Keenggan masyarakat  ini  sebenarnya  beralasan, sebab berdasarkan hasil penelitian menemukan  bahwa  tidak  semua Shelter yang ada di Kota Padang telah melalu uji kelayakan,  sejauh  ini  hanya  8 Shelter yang  telah  melalui  uji  kelayakan. Keengaanan  masyarakat  untuk  tidak memilih Shelter untuk penyemalatan diri, dari  hasil  penelitian  juga  diakibatkan ketidak  tahuan  masyarakat  bangunan mana  saja  yang  bisa  dimanfaat  untuk Shelter .  Berdasarkan  temuan  penelitian ternyata  masyarakat  Kota  Padang  belum
sepenuhnya  mengerti  bangunan  apasaja yang  bisa  dimanfaatkan  untuk  menjadi Shelter ,  hal  ini  diakibatkan  kurangnya sosialisi  yang  diberikan  Pemko  Padang terkait bangunan  yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi Shelter .

## Prevension
Penyiapan  dan  Penyuluhan  Tas  SIBAD kepada Masyarakat
Belajar dari
Negara Jepang  yang  jauh-jauh  hari  sebelum bencana  gempa  dan  tsunami  terjadi masyarakatnya  sudah  dibekali  dengan sebuah tas yang berisi perlengkapan yang dibutuhkan ketika bencana terjadi.
Program tersebut dicoba diadopsi Pemerintah Kota Padang dalam mempersiapkan  masyarakat  agar  tidak terjadi  bencana  dan  bantuan  belum datang,  masyarakat  masih  bisa  bertahan hidup  dengan  perbekalan  yang  telah disiapkan sebelumnya. Pentingnya penyiapan  Tas  SIBAD  atau  perbekalan sudah  mulai  disosialisasikan  Pemerintah Kota Padang kepada masyarakat.
Pemerintah  Kota  Padang  merasa  bahwa perbekalan  yang  dilakukan  masyarakat sebelum  bencana  dapat  mengurangi terjadinya bencana kedua yakni kelaparan dan  serangan  penyakit  selama  masa tanggap darurat.
Perbekalan yang dilakukan masyarakat merupakan salah satu tindakan  kesiapsigaan  yang  dilakukan
pada  masa  pra-bencana,  sebagaimana yang  diungkapkan  oleh  Kirschenbaum (2001)  perbekalan  merupakan  tindakan kesiapsiagaan dengan penyiapan peralatan  yang  dibutuhkan  dan  harus dipersiapakan bila terjadi bencana. Sejauh ini Pemerintah Kota Padang sudah mulai mensosialisikan kepada masyarakat untuk  menyiapkan  Tas  SIBAD  yang berisi  perlengkapan  seperti:  air  mineral, makanan  instan,  minuman  dan  pakaian ganti, senter, korek api, lilin, tisu, baterai cadangan  dan  barang-barang  lainnya yang  dibutuhkan,  perlengkapan  mandi, perkengkapan  wanita  dan  perlengkapan bayi bagi yang memiliki bayi, radio kecil, kotak P3K dan obat-obatan yang diperlukan dan surat-surat penting. Namun,  berdasarkan  wawancara  dengan masyarakat menunjukan bahwa masyarakat belum sepenuhnya menyadari pentingnya  Tas  SIBAD,  ini  ditunjukan belum  mulainya  masyarakat  menyiapkan Tas  SIBAD  dirumah  masing-masing. Masyarakat  menganggap  bahwa  bencana belum  bisa  dipastikan  kapan  terjadi,  jika disiapkan  dari  sekarang  diakuatirkan makana  yang  ada  akan  basi  atau kadarluasa. Disisi lain, masyarakat belum banyak yang mengetahui bahwa perlunya Tas  SIBAD  dan  bahkan  tidak  tahu  sama sekali  dengan  Tas  SIBAD,  hal  ini ditengarai  kurangnya  sosialisi yang dilakukan  Pemerintah  Kota  Padang
terkait  pentingnya  Tas  SIBAD  sehingga bermuara  pada  ketidak  tahuan  dan ketidak pedulian masyarakat akan peningnya Tas SIBAD.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  dari  hasil penelitian  dan  pembahasan  mengenai upaya penigkatan kesiapsiagaan masyarakat  di  Kota  Padang,  peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:
Pemerintah  Kota  Padang  secara garis  besar  sudah  mulai  memperhatikan faktor kesiapsiagaan sebagai unsur penting  dalam  penanggulangan  bencana dengan telah diinisiasinya berbagai program kesiapsiagaan. Namun mayoritas  program  yang  dibuat  masih bersifat incidental dan  belum  terlaksana secara  berkelanjutan.  Disisi  penyedian fasilitas pendukung kesiapsiagaan masyarakat  (perbaikan  jalur  evakuasi, penyedianan  lokasi  evakuasi vertical ) rata-rata masih dalam tahap perencanaan.
Upaya  peningkatan  kesiapsiagaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dapat dikategori menjadi  2  yaitu: Pertama, Peningkatan Kapasitas  masyarakat  dengan  kegiatan Peningkatan pengetahuan
dan
Pemahaman masyarakat melalui
pengintegrasian kurikulum siaga bencana disekolah, sosialiasi, simulasi dan pembentukan  Kelompok  Siaga  Bencana
sebagai Community Development . Kedua,
Penyedian fasilitas pendukung
kesiapsiagaan masyarakat melalui penetapan kebijakan, pembuatan Panduan operasional  dalam  keadaan  darurat  dan pembangunan  fasilitas  evakuasi,  serta fasilitas peringatan dini.
Berdasarkan 4 kajian teori tindakan  kesiapsiagaan  Kirschenbaum (2004) bahwasannya Kesiapsiagaan tidak terlepas  dari  tindakan-tindakan  yang menyangkut Skill Level , Planning ,
Protection dan Prevension .  Keempat teori  yang  dikemukakan  Kirschenbaum digunakan  untuk  mengevaluasi  upaya Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan  kesiapsiagaan  masyarakat. Secara keseluruhanPemerintah Kota Padang  telah melakukanya dalam bentuk upaya dan berbagai kebijakan:

## Skill Level
Pemerintah Kota Padang memposisikan  peningkatan  pengetahuan sebagai kegiatan kunci dalam meningkatan  kesiapsiagaan  masyarakat yang  diterjemahkan  kedalam  bentuk pengintegrasian kurikulum siaga bencana kedalam  kurikulum  sekolah,  sosialiasi dan  simulasi  bencana  gempabumi  dan tsunami,  serta  pembentukan  Kelompok Siaga Bencana di 104 kelurahan. Namun, Pengintegrasian Kurikulum Siaga Bencana masih belum menyentuh seluruh sekolah  yang  ada,  baru  12  sekolah  yang
sudah mulai melakukannya. Sosialisi dan simulasi  masih  bersifat incidental atau baru  dilaksanakan  pasca  bencana  terjadi, sehingga  masyarakat  tidak  mendapatkan sosiliasi dan simulasi yang berkelanjutan. Dalam  hal  Kelompok  Siaga  Bencana (KSB)  pembentukanyaa  tidak  diiringi dengan penyediaan anggaran dan fasilitas yang  memadai,  sehingga  banyak  KSB yang mati suri karena ketiadaan dana dan fasilitas, kekakuan birokrasi dan minimnya
anggaran ditenggarai mengakibatkan hal tersebut terjadi.

## Planning
Dalam menentukan tindakan yang perlu  dilakuakn  sebelum,  saat  dan  pasca bencana,  Pemerintah  Kota  Padang  telah membuat  Rencana  Aksi  Daerah  (RAD) hingga Rencana Aksi Komunitas (RAK), Penyelesaian pembuatan Rencana Kontijensi  bencana  gempabumi  dan Tsunami  tahun  2013,  serta  membuat Protap penanggulangan bencana.

## Protection
Demi melindungi masyarakat
Kota  Padang  dari  bencana  gempabumi dan  tsunami.  Pemerintah  Kota  Padang telah  membuat  jalur  dan  lokasi  evakuasi baikhorizontal  maupun  vertikal  dalam bentuk shelter ,  serta  untuk  menjamin dapat  diakses  oleh  masyarakat  Pemko menempatkan  peta  dan  rambu-rambu pentujuk  jalur  evakuasi  di  berbagai  titik di Kota Padang. Namun, tempat
perlindungan  dan  jalur  evakuasi  masih belum  mencukupi  menampung  seluruh masyarakat  Kota  Padang  yang  terpapar tsunami.  Penambahan  jalur  dan  shelter masih  tahap  perencanaan,  selain  itu belum  semua shelter yang  ada  di  Kota Padang mengalami uji kelayakan mengakibatkan  keengganan  masyarakat untuk  menjadikan  pilihan  utama  dalam melindungi  diri  ketika  bencana  gempa dan tsunami terjadi.

## Prevension
Terkait  perbekalan  Pemerintah Kota Padang sudah melakukan penyuluhan  penyiapkan  TAS  Siaga Bencana  Darurat  (SIBAD)  dan  inisiasi pembetukan Unit Teknis Pelaksana Dinas (UPTD)  terkait  pemenuhan  kebutuhan dasar  bencana.  Namun,  penyuluhan  Tas SIBAD belum maksimal sehingga berdampak  pada  kengganan  masyarakat untuk menyiapkannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ainuddin,  Syed,  Jayant  Kumar  R. InternasionalFramework,
Key Stakholder and Community Preparedness for Earthquake Induced Disaster Management,
Vol.21.  No.1,  2012  pp.22-36.
Emerald Group Publishing Limited
Kirschenbaum, Alan. 2001 . Chaos
Organization and Disaster
Management . USA: Marcel Dekker
Kusumasari, Bevaola. Quamrul Alam dan Kamal  Siddiqui,  2012,  Disaster
Prevention and Management, Emerald Article, Monas University Kusumasari.Bevaola.2014.Manajemen Bencana dan Kapabilitas Daerah.Yogyakarta: Gava Media Rahayu,  Harkunti  P,  et  al.  2008. Pedoman Pelaksanaan Latihan
Kesiapsiagaan  Bencana  Tsunami untuk Kota dan Kabupaten . Jakarta:
Kementrian  Negara  Riset  dan Teknologi
TIM  LIPI,  2006,  Kajian  Kesiapsiagaan
Masyarakat  dalam  Mengantisipasi
Bencana  Gempa  dan  Tsunami  di Indonesia, LIPI-UNESCO/ISDR, Jakarta. www.buku- e.lipi.go.id/utama.cgi?lihatarsip&ja ns001...1
UNISDR,  2012  How  To  Make  Cities More  Resilient:  A  Handbook  For
Local Government Leaders:
Making  Cities  Resilient-My  City  is
Getting Ready!, Geneva. http://www.unisdr.org/files/26462 handbookfinalonlineversion.pdf.
diakses tanggal 01 Otober
2014USGS, 2014 .

## Dokumen
Perwako  Padang  No  37  Tahun  tentang
Prosedur  Tetap  Penanggulangan
Bencana
Renstra  BPBDPK  Kota  Padang  tahun
2013
Peraturan  Daerah  No.  5  Tahun  2011
tentang Pengelolan Pendidikan
Sadar Bencana.
Perda  No  4  Tahun  2014  tentang  RTRW Kota Padang 2010-2030
Rencana Kontijensi Menghadapi Bencana Gempabumi  dan  Tsunami  Kota Padang
Undang-Undang  RI  Nomor  24  Tahun
2007 tentang Penanggulangan Bencana Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 03 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana Perda  No.  18  Tahun  2008  tentang pembentukan  organisasi  dan  tata kerja badan penanggulangan bencana Kota Padang
Peraturan  Walikota  Padang  Nomor  58 tentang  Penjabaran  Tugas  Pokok dan  Fungsi  Badan  Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang.