Vol. 7, No. 2, Oktober 2021, Pp : 474 – 482
p–ISSN 2406-9744
DOI: http://dx.doi.org/10.30998/rdje.v7i2.10565
Available online at https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/RDJE
UPAYA MENEKAN PERMASALAHAN KEPENDUDUKAN DI MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN AKSES PENDIDIKAN NONFORMAL
Muhammad Ancha Sitorus 1(*) , Evalina Franciska Hutasoit 2
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Sumatera Utara, Indonesia ancha.sitorus@gmail.com 1 , evalinafranciska@gmail.com 2

## Abstract
Received: Revised: Accepted: 28 Juli 2021 02 September 2021 26 September 2021 Penelitian  ini  merupakan  kajian  diharapkan  dapat  memberikan  gambaran upaya dalam menekan permasalahan kependudukan di masyarakat melalui peningkatan  akses  pendidikan  nonformal  yang  dibangun  melalui pendekatan  pendidikan  kependudukan.  Peningkatan  akses  pendidikan nonformal  tidak  terlepas  dengan  pemetaan  modal  sosial  di  masyarakat.
Sumberdaya manusia yang berkualitas merupakan salah satu modal utama dalam  pembangunan  nasional,  karenanya  peningkatan  kualitas  hidup menjadi  salah  satu  agenda  pembangunan  ditengah  permaslahan pertumbuhan penduduk. Upaya peningkatan kualitas oendiduk dipengaruhi oleh  arah  pembangunan,  dan  tidak  terlepas  dari  dinamika  masyarakat diantarannya  potensi,  permasalahan  dan  kemiskinan.  Dengan  masih tingginya  angka  putus  sekolah  dari  tahun  ke  tahun  terutama  pada  masa pandemic Covid-19, maka pendidikan informal dan pendidikan nonformal menjadi  salah  satu  upaya  yang  dilakukan  untuk  mencegah  masalah kependudukan  seperti  pernikahan  usia  anak,  laju  pertumbuhan  penduduk, serta  kemiskinan  dan  pengangguran.  Dengan  hanya  sekitar  55,8  persen keluarga  Indonesia  yang  mengetahui  isu  kependudukan  dengan  disparitas antara  masyarakat  perkotaan  dan  pedesaan  serta  berdasarkan  tingkat kekayaan,  maka  penanaman  isu  kependudukan  merupakan  Langkah  awal untuk membangun kesadaran masyarakat yang mandiri dan terutama daoat menjangkau  kelompok  rentan  dalam  masyarakat.  Modal  sosial  berperan dalam  proses  membangun  masyarakat  menjadi  lebih  bertanggung  jawab untuk  mempersiapkan  dan  mengembangkan  program.  Penguatan kesepakatan dan pemetaan sosial menjadi kunci utama dengan keterlibatan berbagai pihak untuk ikut dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan  informal.  Pendidikan  kependudukan  diintegrasikan  dengan pendidikan  informal  dibangun  dalam  kurikulum  dengan  materi berdasarkan  isu  kearifan  lokal  yang  disusun  bersama  disampaikan  untuk membangun  kesadaran  dan  tetap  bertahan  terutama  dalam  masa  pandemi Covid-19.
Keywords: Pendidikan Informal, Pendidikan Kependudukan, Modal Sosial
(*) Corresponding Author: Sitorus, ancha.sitorus@gmail.com, +62 8137 5985 074
How  to  Cite: Sitorus, M.  A.,  &  Hutasoit,  E.  F.  (2021).  Upaya  Menekan  Permasalahan  Kependudukan  Di Masyarakat  Melalui  Peningkatan  Akses  Pendidikan  Nonformal. Research  and  Development  Journal  of Education, 7 (2), 474-482.

## INTRODUCTION
Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu modal utama dalam pembangunan nasional. Penduduk  merupakan modal untuk mengelola sumberdaya alam untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup,  serta  menjadi  pelaksana  pengaturan  kehidupan masyarakat  (Tjaja,  n.d.).  Oleh  karena  itu,  peningkatan  kualitas  hidup  dan  kualitas masyarakat  Indonesia  menjadi  salah  satu  agenda  pembangunan  nasional  (Bappenas  RI, 2014).  Di  sisi  lain,  penduduk  yang  berkualitas  masih  menjadi  pekerjaan  rumah  jangka
panjang  yang  dihadapi  pemerintah  Indonesia,  dengan  masalah  pertumbuhan  penduduk yang masih menjadi salah satu perhatian.  Dengan jumlah penduduk sebanyak 270,20 juta jiwa  (BPS,  2021),  Indonesia  merupakan  negara  dengan  penduduk  terbanyak  keempat  di dunia.
Penyiapan  penduduk  yang  berkualitas  merupakan  tugas  semua  pihak.  Sesuai dengan  sasaran jangka  panjang  dan tujuan  pembangunan  nasional  (Bappenas  RI,  2014), jika  tantangan  dan  masalah  pembangunan  penduduk  tidak  ditangani  dengan  serius  dan menyeluruh,  maka  jumlah  penduduk  yang  besar  akan  menjadi  beban  dalam pembangunan.  Kualitas  penduduk  dipengaruhi  oleh  beberapa  hal,  diantaranya  rata-rata umur  hidup,  pendidikan  dan  pendapatan  yang  saling  berkaitan  dengan  indikator pembangunna  lainnya,  antara  lain  derajat  sesehatan,  kemiskinan,  partispasi  sekolah (UNDP, 2020). Oleh karena itu, arah pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan  saat  ini.  Pembangunan  harus  memperhatikan  potensi  yang  ada,  dinamika sosial, serta permasalahan di masyarakat. Berbagai macam permasalahan saat ini seperti tingginya  jumlah  kemiskinan,  lowongan  kerja  yang  tidak  memadai,  kesempatan  dalam pendidikan, serta masalah pemukiman.
Badan  Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana  (BKKBN)  merupakan  instansi pemerintah  yang  memiliki  tugas  pokok  dan  fungsi  dalam  pengendalian  kependudukan telah  menyelenggarakan  berbagai  program  peningkatan  kualitas  penduduk.  Hal  ini dilakukan  melalui  penyusunan  Grand  Design  Pembangunan  Kependudukan  (GDPK). Pelaksanaan GDPK antara lain pencanangan program kampung keluarga berkualitas dan pelaksanaan  layanan  kontrasepsi  (BKKBN,  2020).  Program  pembangunan  keluarga dilaksanakan  melalui  berbagai  upaya  diantaranya  upaya  peningkatan  kesadaran masyarakat  melalui  pendidikan  kependudukan.  Secara  formal,  upaya  ini  dilakukan melalui  program  kerja  sama  pendidikan  kependudukan  jalur  sekolah.  Selain  itu, pendidikan  kependudukan  dilakukan  dengan  pendekatan  non  formal  melalui  program pendidikan dan pelatihan; serta pendekatan informal melalui kelompk kegiatan keluarga/ masyarakat (BKKBN, 2015). Adapun isu strategis terkait permasalahan penduduk antara lain  mencakup  jumlah  dan  komposisi  penduduk,  migrasi  serta  perkembangan  wilayah perkotaan.  Disamping  itu,  isu  pertumbuhan  penduduk  dan  pemanfaatkan  komposisi penduduk  produktif  juga  menjadi  hal  pernting  yang  perlu  menjadi  perhatian  (BKKBN, 2019).
Berdasarkan  Survey  Kinerja  dan  Akuntabilitas  Program  (SKAP)  Tahun  2019, indeks  pengetahuan  keluarga  mengenai  isu  kependudukan,  adalah  55,8  persen. Berdasarkan wilayah, masyarakat di wilayah perkotaan menunjukkan indeks pengetahuan yang  lebih  tinggi  dibandingkan  masyarakat  di  pedesaan  (58,1  persen  dibanding  53,6 persen).  Disamping  itu,  indeks  kekayaan  juga  menunjukkan  tren  yang  sama,  dimana keluarga  dengan  indeks  kekayaan  teratas  memiliki  pemahaman  isu  kependudukan  yang lebih  tinggi  (58,8  persen)  dibandingkan  dengan  keluarga  pada  indeks  kekayaan  bawah (53,2  persen)  (BKKBN  &  BPS,  2019).  Ini  menunjukkan  masih  rendahnya  pemahaman keluarga  Indonesia  terkait  isu  kependudukan  sehingga  diperlukan  upaya  sebagai  sarana peningkatan pengetahuan keluarga di Indonesia.
Penyebarluasan  program  pendidikan  kependudukan  juga  dapat  dilaksanakan dengan  pendekatan  jalur  pendidikan  informal.  Melihat  data  hasil  SKAP  2019  diatas, maka  program  pendidikan  kependudukan  jalur  informal  dapat  difokuskan  kepada masyarakat di daerah pedesaan dan keluarga dengan indeks kekayaan bawah. Penanaman isu kependudukan dalam keluarga merupakan salah satu langkah awal untuk membangun kesadaran  masyarakat,  sehingga  secara  mandiri  keluarga  akan  berpartisipasi  dalam pembangunan.  Hal  ini  sesuai  dengan  amanat  yang  terkandung  dalam  Undang-Undang Republik  Indonesia  No.20  Tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  (2003)
dimana  pendidikan  informal  di  masyarakat  dapat  diselenggarakan  oleh  keluarga  dan lingkungan dengan bentuk kegiatan belajar secara mandiri.
Disisi  lain,  kualitas  pendidikan  juga  masih  menjadi  topik  penting  dalam pembangunan  sumberdaya  manusia  yang  berkualitas.  Fenomena  siswa  putus  sekolah dapat terjadi di  sekolah  pedesaan  maupun  di  perkotaan.  Untuk  Provinsi  Sumatera  Utara berdasarkan  data  statistik  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  pada  tahun  2019/ 2020  angka  putus  sekolah  SMP  sebanyak:  3.403  jiwa,  SMA  sebanyak:  2.326  Jiwa  dan SMK: 3.741 jiwa, jumlah ini masih sangat besar jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia  (Pusat Data dan Teknologi Informasi, 2020). Munculnya fenomena dengan banyaknya jumlah putus sekolah atau masyarakat tidak dapat menyelesaikan satu jenjang pendidikan formal di sekolah disebabkan karena beberapa alasan. Kajian terdahulu yang dilakukan  oleh  Mujiati  et  al.,  (2018)  menunjukkan  bahwa  beberapa  faktor  yang  dapat menyebabkan anak putus sekolah adalah pendidikan orang tua yang masih rendah, akses anak terhadap layanan pendidikan, lingkungan dan kondisi tempat tinggal keluarga. Hal - hal tersebut diatas serta pandangan masyarakat yang masih menganggap pendidikan tidak menjadi  unsur  utama  dan  prioritas  dalam  kehidupan,  dapat  menyebabkan  anak  yang masih sekolah menjadi lebih mudah terpengaruh untuk putus sekolah.
Permasalahan pendidikan di Indonesia juga masih mencakup tidak meratanya akses pendidikan  dan  perluasan  akses,  masih  belum  baiknya  daya  saing  mutu  serta  relevansi materi  kedalam  kehidupan.  Disamping  itu,  masih  terdapat  masalah  pembiayaan pendidikan  yang  mahal  serta  permasalahan  pengelolaan  Pendidikan.  Karena  itu, diperlukan perubahan-perubahan dalam sektor pendidikan dengan kebijakan daerah yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan (Suryana, 2020).
Putus sekolah erat kaitannya dengan masalah sosial dan aspek kependudukan lain seperti kasus nikah anak, kemiskinan, serta peningkatan pengangguran dan krimininalitas (Hutasoit,  2020;  Quraisy &  Arifin,  2017;  Rahmi  & Adry,  2018). Mengingat  pentingnya pendidikan  dalam  rangka  membangun  kualitas  sumberdaya  manusia,  dan  sesuai  dengan Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.20  Tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan Nasional  (2003),  Negara  juga  memberikan  kesempatan  bagi  masyarakat  yang  putus sekolah  agar  tidak  kehilangan  kesempatan  mendapatkan  layanan  pendidikan  melalui layanan pendidikan non formal.  Mengingat pendidikan kependudukan diharapkan dapat menekan  permasalahan  sosial  di  masyarakat,  maka  akses  pendidikan  nonformal  tidak terlepas dengan pemetaan modal sosial di masyarakat.

## METHODS
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  pendekatan  kualitatif  deskriptif.  Penulisan dilakukan di Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan analisis data  primer  dan  sekunder.  Data  Primer  diperoleh  melalui  observasi  dan  wawancara dengan pengelola program kependudukan, sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan studi kepustakaan ( desk research ).  Data sekunder diperoleh dari dokumen yang relevan dengan tema penulisan, yang terdiri dari, jurnal, buku, serta publikasi dari situs lembaga. Analisis  data  dalam  penelitian  kualitatif  dilakukan  mulai  dari  awal  penulisan.  Dalam penelitian  ini  terdapat  langkah-langkah  dalam  analisis  data,  di  antaranya  yakni  Reduksi Data,  Penyajian  Data  dan  Penarikan  Kesimpulan  (Moleong,  2006).  Hasil  analisis  data penelitian disajikan dalam bentuk narasi.

## RESULTS & DISCUSSION
Pendidikan kependudukan yang terintegrasi dalam pendidikan informal merupakan salah  satu  upaya  strategis  dalam  pemecahan  permasalahan  kependudukan  untuk meningkatkan kemandirian masyarakat terutama yang terdampak COVID  - 19. Tahapan awal  dalam  pengintegrasian  pendidikan  kependudukan  adalah  pemetaan  modal  sosial. Secara  sederhana,  modal  sosial  merupakan  kepercayaan  yang  mengakar  dalam  faktor budaya,  baik  berupa  etika  dan  moral,  yang  dapat  digunakan  sebagai  jalan  untuk menciptakan  pemahaman  kesepakatan  bersama  dan  nilai  kepercayaan  bagi  orang-orang didalamnya. Menurut Bank Dunia (1999, dalam Smith, 2009) modal sosial adalah norma, institusi dan hubungan sosial yang membentuk kualitas interaksi sosial dalam masyarakat, serta  institusi  dan  hubungan  sosial  yang  memungkinkan  orang  dapat  bekerja  sama. Menurut  Mashud  et  al.,  (2010),  hubungan  sosial  didasari  oleh  rasa  saling  percaya,  dan kepercayaan tersebut  akan membangkitkan  semangat  kebersamaan  dan  solidaritas  sosial yang  tinggi,  sehingga  akan  berdampak  positif  pada  peningkatan  kesejahteraan  ekonomi dan pembangunan pada jangka panjang.
Modal  sosial  merupakan  suatu  proses  yang  akan  terus  mengalami  perkembangan dan terus akan meluas seiring perkembangannya. Modal sosial dianggap sebagai ciri-ciri organisasi  sosial  yang  meliputi  kepercayaan,  norma  dan  jaringan  kerja.  Yang membedakan  modal  sosial  dengan  modal  yang  lainnya  adalah  modal  sosial  tidak  akan mengalami  pengurangan  bila  digunakan,  malah  akan  terus  berkembang.  Karena  itu, modal  sosial  bukan  juga  mendorong  orang  untuk  melakukan  kegiatan  bersama.  Hal  ini dikarenakan mudahnya koordinasi tindakaan bersama yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi  dalam  masyarakat  (Mashud,  2010).  Pemanfaatan  modal  sosial  akan  semakin membaik  bila  digunakan  terus  menerus.  Faktor  yang  umum  dan  saling  berpengaruh dalam modal sosial adalah pendidikan, kelas ekonomi maupun sosial, pelaku, kebiasaan, dan  nilai  internal  dalam  pelaku.  Modal  ini  memiliki  dasar  pada  norma,  gagasan,  relasi sosial dan norma sebagai salah satu asset yang berharga (Bhandari & Yasunobu, 2009) . Modal  sosial  tidak  terlepas  dari  sumberdaya  manusia,yang  meliputi  pengetahuan, kecakapan  dan  keterampilan  individu.  Kecapakan  tersebut  merupakan  salah  satu karakteristik  dari  kewirausahaan.  Pendekatan  modal  manusia  mendasarkan  pada pemikiran  bahwa  investasi  dalam  satu  bidang  akan  memberikan  keuntungan  dalam bidang  lain,  dan  pada  akhirnya  akan  menghasilkan    kesejahteraan  masyarakat.  Sebagai contoh,  investasi  dalam  bidang  pendidikan  akan  mendorong  kualitas  sumberdaya,  dan sumberdaya  yang  berkualitas  tersebut  nantinya  akan  mendorong  keuntungan  dalam bidang  ekonomi.  Kesejahteraan  sosial  dan  ekonomi  dapat  diperoleh  secara  individual maupun  kolektif  melalui  investasi  pada human  capital .  Mereka  secara  aktif  harus berusaha  memperoleh  pengetahuan  melalui  pendidikan  formal  untuk  membangun kredibilitas.  Modal  manusia  dianggap  sebagai  senjata  utama  dalam  memerangi kemiskinan.  Oleh  karena  itu  individu  secara  berkelanjutan  harus  melakukan  investasi pada  modal  manusia  atau human  capital dalam  rangka  mengembangkan  dan mempertahankan kreativitas mereka (Reimers-Hild et al., 2007). Keterikatan modal sosial akan  menghasilkan  kesertaan  semua  elemen  masyarakat,  media  yang  sesuai,  prinsip masyarakat  yang  saling  menjaga,  kemampuan  memobilisasi  sumberdaya  dalam  semua anggota kelompok (Kusumastuti, 2016).
Modal  sosial  dalam  pendidikan  kependudukan  dapat  dijelaskan  sebagai  produk hubungan  manusia  satu  sama  lain,  khususnya  hubungan  yang  dekat  dan  berkelanjutan. Hubungan ini  ditandai dengan adanya kerja sama dengan pola interelasi timbal balik dan saling menguntungkan,  yang dibangun di atas kepercayaan berdasarkan norma dan nilai sosial.  Menurut  Badaruddin  (2005)  teori  modal  sosial    terdiri  dari:  1(1)  Karakteristik
Komunitas Sosial, (2) Jaringan dan Dukungan, (3). Tindakan Kolektif, (4) Kepercayaan, (5) Solidaritas, (6) Keharmonisan.
Karakteristik  komunitas  sosial  dapat  dipetakan  oleh  petugas  dan  masyarakat peduli kependudukan dengan memperhatikan keberlanjutan kegiatan atau sebuah gerakan yang  populis.  Komunitas  yang  dipilih  diharapkan  mampu  untuk  menciptakan  program dengan tujuan maupun pembagian tugas yang jelas. Di masyarakat, beberapa komunitas yang  bisa  dimanfaatkan  dalam  integrasi  pendidikan  kependudukan  non  formal  adalah karang  taruna,  remaja  masjid/  gereja,  kelompok  kegiatan  masyarakat  maupun  kegiatan rutin  keagamaan.  Pembangunan  jaringan  dan  dukungan    dibentuk  dengan  melibatkan semua  pihak  yang  terlibat  dalam  pendidikan  informal.  Jaringan  tersebut  antara  lain melibatkan pemerintah desa atau kelurahan sebagai pembina kegiatan dengan petugas KB lapangan sebagai motor penggerak.
Pemetaan  masyarakat  peduli  kependudukan  dilakukan  dengan  melakukan identifikasi  pihak-pihak  strategis  yang  dapat  dijadikan  sebagai  mitra  pelopor,  dan kemudian  menjadi  penggerak  program  pendidikan  kependudukan  kepada  masyarakat. Mitra terkait antara lain seperti LSM/ LSOM, pemuka agama, figur kemasyarakatan, dan tokoh/pemimpin  adat  yang  dianggap  sebagai  mitra  strategis.  Tokoh  pelopor  hasil identifikasi kemudian dapat diberikan materi pendidikan kependudukan, yang dilanjutkan dengan  penguatan  kesepakatan  dengan  petugas  lapangan  KB  dan  kader  pengelola program di lapangan. Penyebarluasan informasi dan materi pendidikan kependudukan di masyarakat  dapat  dilakukan  secara  berjenjang  dengan  pemanfaatan  berbagai  media berbasis  kearifan  lokal  seperti  pertemuan  keagamaan,  musyawarah  masyarakat  desa, melalui radio komunitas, atau melalui kegiatan kesenian.
Tindakan  kolektif  ditandai  dengan  pengambilan  keputusan  dengan  leterlibatan seluruh pihak dalam masyarakat. Dengan terlibatnya berbagai pihak termasuk para tokoh, kader  dalam  setiap  kegiatan  rapat  koordinasi  (rakor)  tingkat  desa/  kelurahan,  maka rencana  pelaksanan  pendidikan  kependudukan  dapat  diintegrasikan  dengan  aktivitas  di kelompok  masyarakat  dengan  dukungan  sumberdaya  desa  dan  kelurahan.  Sehingga, diharapkan  mampu  meningkatkan  pemahaman  masyarakat  terhadap  isu  kependudukan, dan dapat memunculkan kesadaran mengenai pentingnya persoalan kependudukan dalam upaya  peningkatan  kualitas  hidup  masyarakat.  Selanjutnya  dapat  dilakukan  sosialiasi dalam  kelompok  masyarakat  oleh  anggota  kelompok  yang  telah  mendapat  sosialisasi pendidikan kependudukan. Jika memungkinkan. Kegiatan sosialisasi dapat menghadirkan tokoh  lainnya  yang  memiliki  kompetensi  di  bidang  yang  disampaikan.  Materi  yang disampaikan  juga  dapat  dikembangkan  sesuai  dengan  isu  strategis  di  wilayahnya  atau dikaitkan dengan aktivitas dalam kelompoknya. Jika anggota kelompok menyadari bahwa dampak  kependudukan erat dengan aktivitas kelompoknya atau kejadian setempat maka memudahkan  fasilitator  dalam  mempersuasi  anggota  kelompok  mengenai  pentingnya pendidikan kependudukan.
Pembangunan  kepercayaan  dimulai  dengan  adanya  hasil  nyata  yang  telah dilakukan  oleh  komunitas  informal  peduli  kependudukan.  Kepercayaan  yang  terjalin antar  masyarakat  terlihat  saat  pembagian  kerja  dan  pelaksanaan  pendidikan kependudukan  melalui  kegiatan  informal.  Semua  sasaran  diharapkan  mendapatkan pengalaman  pembelajaran  kependudukan  untuk  mendapatkan  pengalaman  yang  sama dengan harapan terjadi perubahan perilaku masyarakat terutama pada masyarakat rentan dalam  hal  ini  anak  muda  yang  putus  sekolah.  Untuk  itu,  tahapan  awal  penguatan  dan penegasan menjadi penting untuk membangun kepercayaan.
Pengembangan  pendidikan  kependudukan  melalui  pemberdayaan  seluruh  elemen masyarakat  harus  bersifat  penguatan  dasar  komunitas  karena  adanya  kegiatan  dalam berbagai  ikatan  komunitas  di  masyarakat  seperti  domisili,  pekerjaan,  agama,  ataupun ketertarikan  tiap  individu  dalam  karakteristik  yang  berbeda.  Dalam  pengembangan
pendidikan kependudukan, kebijakan yang diambil harus berdasarkan dan mengakomodasi modal sosial semua elemen masyarakat sehingga bisa menjadi kekuatan di masyarakat (Wirutomo, 2012). Melalui pendidikan kependudukan ini juga diharapkan akan muncul solidaritas di masyarakat untuk secara bersama sama membangun kesadaran mengenai  dampak  kependudukan  dan  berusaha  berubah  untuk  memperbaiki kehidupannya. Perubahan ini dapat dilihat melalui peningkatan partisipasi sekolah formal dan  non  formal  anak  putus  sekolah,  gotong  royong  dalam  mengatasi  kemiskinan,  serta peningkatan  life  skill  dimasyarakat.  Masyarakat  terutama  dalam  komunitas  informal secara  proaktif  berpartisipasi  dan  mencari  jalan  terhadap  masalah  kependudukan  dan keterlibatan  semua  pihak  di  masyarakat.  Pendidikan  ini  erat  kaitannya  dengan  aspek pemberdayaan  dan  merupakan  dasar  dari  peningkatan  kesadaran  di  masyarakat. Pendidikan  non  formal  merupakan  usaha  dalam  peningkatan  pemberdayaan  masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan dan derajat melalui pengembangan potensi pada tiap  anggota  masyarakat  dan  dengan  kemampuan  dalam  diri  sendidi  mereka  memiliki upaya dalam pengembangan keterampilan dan pengetahuan melalui program pendidikan dengan harapan mereka mampu berdaya saing terutama dalam menghadapi tantangan di masyarakat terutama masa pandemi COVID-19 (Fathy, 2019).
Melalui  kegiatan  ini,  diharapkan  muncul  keharmonisan  yang  tercipta  di  sebuah komunitas karena adanya hubungan antar individu yang secara sadar tidak ingin memicu permasalahan yang berujung pada konflik dan mampu mengatasi masalah di masyarakat. Pemetaan  sasaran  utama  dalam  penyampaian  isu  kependudukan,  terutama  terhadap golongan  masyarakat  rentan  diharapkan  mampu  memunculkan  kesadaran  untuk  mampu kembali  berusaha  dan  berdaya  dalam  meningkatkan  kualitas  hidupnya.  Terutama  pada masa  pandemi  Covid-19  ini,  kerentanan  masyarakat  dapat  dipetakan  melalui  kegiatan informal  untuk  dipecahkan  bersama.  Terutama  anak-anak  putus  sekolah  dan  penguatan life skill sehingga mampu  meningkatkan daya saing di masyarakat untuk memutus mata rantai  kemiskinan.  Modal  sosial  dan  pemberdayaan  masyarakat  saling  berkaitan  dengan upaya  pemberdayaan  masyarakat  serta  pembangunan  berkelanjutan  dalam  konteks inklusif,  dalam  keberhasilan  pembangunan  terutama  dalam  pengembangan  pendidikan kependudukan, modal sosial dapat menjadi kerangka utama dalam penentuan kebijakan di mulai dari perencanaan terendah di tingkat desa (Fathy, 2019).
Masyarakat  dalam  pandemi  Covid-19  menunjukkan  rasa  tanggap  tinggi  dalam melindungi  sesama  anggota  masyarakat.  Sesama  warga  memberikan  dukungan  bagi kelompok  yang  terdampak  Covid-19.  Penguatan  kegiatan  informal  dan  pendidikan kependudukan  diharapkan  mampu  menggalang  solidaritas  sosial  agar  warga  dapat berpartisipasi  dalam  mengatasi  masalah  sosial.  Masyarakat  dengan  modal  sosial kemudian  mendapatkan  pencerahan  baru  dalam  penerapan  kebijakan  publik  di  level dasar,  kemudian  mampu  membentuk  institusi  sebagai  wadah  perumusan  tanggapan bersama (Regus, 2020). Masalah kependudukan adalah masalah bersama, untuk itu dalam mengatasi  permasalahannya,  keterlibatan  semua  di  level  komunitas  menjadi  penting dalam  pembangunan  kesadaran  dan  memunculkan  semangat  gotong  royong  dalam memecahkan  masalah  di  masyarakat  terutama  dalam  pandemi  Covid-19.  Pemberdayaan masyarakat  melalui  pendidikan  non  formal  terutama  dalam  integrasi  pendidikan kependudukan  merupakan  proses  dalam  peningkatan  taraf  hidup  dan  kesadaran masyarakat utuk secara sadar meningkatkan pengetahuan yang di dapatkan dari lembaga yang menyelenggarakan pendidikan non formal sehingga masyarakat yang terlibat dapat mengubah  kehidupannya  menuju  keluarga  yang  lebih  sejahtera  (Miradj  &  Sumarno, 2014).

## CONCLUSION
Salah  satu  modal  utama  dalam  pembangunan  adalah  penduduk  yang  berkualitas. Dalam  peningkatan  kualitas  penduduk,  arah  pembangunan  harus  disesuaikan  dengan kebutuhan  lingkungan  serta  dinamika  masyarakat  dengan  memperhatikan  berbagai macam  potensi,  kondisi  saat  ini,  serta  permasalahan  di  masyarakat.  Jumlah  anak  putus sekolah  atau  masyarakat  tidak  dapat  menyelesaikan  satu  jenjang  pendidikan  formal menjadi  masalah  terutama  di  masa  pandemi  Covid-19.  Kasus  putus  sekolah  erat kaitannya  dengan  masalah  kependudukan  dan  sosial  seperti  peningkatan  kasus  nikah anak,  kemiskinan,  serta  pengangguran.  Integrasi  pendidikan  kependudukan  dalam  jalur pendidikan  informal  merupakan  alternatif  membangun  kesadaran  masyarakat  dan kemandirian  yang  menjangkau  masyarakat  terutama  golongan  masyarakat  rentan. Pembangunan  di  masyarakat  tidak  terlepas  dari  penguatan  modal  sosial  dengan melibatkan semua pihak termasuk dalam pendidikan informal. Modal sosial membangun masyarakat menjadi lebih bertanggung jawab untuk mempersiapkan dan mengembangkan program.  Penguatan  kesepakatan  dan  pemetaan  sosial  menjadi  kunci  utama  dengan keterlibatan  berbagai  pihak  untuk  ikut  dalam  peningkatan  partisipasi  masyarakat  dalam pendidikan  informal.  Pendidikan  kependudukan  diintegrasikan  dengan  pendidikan informal  dibangun  dalam  kurikulum  dengan  materi  berdasarkan  isu  kearifan  lokal  yang disusun bersama disampaikan untuk  membangun  kesadaran dan tetap bertahan terutama dalam masa pandemi Covid-19.
Pengembangan  pendidikan  kependudukan  melalui  pemberdayaan  seluruh  elemen masyarakat  harus  bersifat  penguatan  dasar  komunitas  karena  adanya  kegiatan  dalam berbagai  ikatan  komunitas  di  masyarakat  seperti  domisili,  pekerjaan,  agama,  ataupun ketertarikan  tiap  individu  dalam  karakteristik  yang  berbeda.  Dalam  pengembangan pendidikan kependudukan, kebijakan yang diambil harus berdasarkan dan mengakomodasi modal sosial semua elemen masyarakat sehingga bisa menjadi kekuatan di  masyarakat. Penelitian  ini  diharapkan  mampu  meningkatkan  partisipasi  dan pembangunan konstruktif yang memperkuat semangat gotong royong dalam membangun kemandirian dalam masyarakat untuk dapat bertahan di masa pandemi Covid-19 terutama kejadian  putus  sekolah  untuk  kembali  belajar  pada  pendidikan  formal  atau  nonformal sebagai perwujudan wajib belajar setiap anggota masyarakat.

## ACKNOWLEDGEMENT
Penelitian  ini  telah  diseminarkan  pada  Duconomics  Sci-meet  2021,  sebuah pertemuan ilmiah bidang pendidikan dan ekonomi. Hasil dari perhelatan tersebut adalah publikasi  ilmiah  dalam  bentuk  prosiding  pada  situs  https://s.id/Duconomics.  Naskah ilmiah  ini  merupakan  hasil  tindak  lanjut  dari  perhelatan  tersebut  dengan  beberapa penyempurnaan.

## REFERENCES
Badaruddin.  (2005). Modal  Sosial  (Social  Capital)  dan  Pemberdayaan  Komunitas Nelayan . Pustaka Pelajar. Bappenas  RI.  (2014). Buku  I.:  Agenda  Pembangunan  Nasional  Peraturan  Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunna Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 . Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Bhandari, H., & Yasunobu, K. (2009). What is Social Capital? A Comprehensive Review of  the  Concept. Asian  Journal  of  Social  Science , 37 (3),  480–510. https://doi.org/10.1163/156853109X436847
BKKBN.  (2015). Profil  Kependudukan  dan  Pembangunan  di  Indonesia .  Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
BKKBN.  (2019). Petunjuk  Pelaksanaan  Pendidikan  Kependudukan  Jalur  Formal,  Non Formal, Informal . Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. BKKBN. (2020). Panduan Penyusunan Grand Design Kependudukan 5 Pilar . BKKBN. BKKBN,  &  BPS.  (2019). Survei  Kinerja  dan  Akuntabilitas  Program  KKBPK  (SKAP)
Keluarga Tahun 2019 . BPS. (2021). Hasil Sensus Penduduk 2020 . https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk- 2020.html
Fathy,  R.  (2019).  Modal  Sosial:  Konsep,  Inklusivitas  dan  Pemberdayaan  Masyarakat.
Jurnal Pemikiran Sosiologi , 6 (1), 1. https://doi.org/10.22146/jps.v6i1.47463
Hutasoit, E. F. (2020). Pernikahan Usia Dini dan Pelanggaran Hak Anak. In B. Setiawan &  M.  R.  M.  Damanik  (Eds.), Bunga  Rampai  Program  Keluarga  Berencana  dan Pembangunan Keluarga (pp. 107–130). IPB Press.
Kusumastuti,  A.  (2016).  Modal  Sosial  dan  Mekanisme  Adaptasi  Masyarakat  Pedesaan dalam  Pengelolaan  dan  Pembangunan  Infrastruktur. MASYARAKAT:  Jurnal Sosiologi , 20 (1). https://doi.org/10.7454/mjs.v20i1.4740 Mashud, M., Sutinah, & Sudarso. (2010). Sosiologi Pembangunan . Universitas Terbuka.
Miradj,  S.,  &  Sumarno,  S.  (2014).  Pemberdayaan  Masyarakat  Miskin,  Melalui  Proses Pendidikan  Nonformal,  Upaya  Meningkatkan  Kesejahteraan  Sosial  Di  Kabupaten Halmahera  Barat. Jurnal  Pendidikan  Dan  Pemberdayaan  Masyarakat , 1 (1),  101. https://doi.org/10.21831/jppm.v1i1.2360
Mujiati,  Nasir,  &  Ashari,  A.  (2018).  Faktor  -  Faktor  Penyebab  Siswa  Putus  Sekolah. Didaktis: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Pengetahuan , 18 (3), 271–281.
Pusat  Data  dan  Teknologi  Informasi.  (2020). Jumlah  Siswa  Putus  Sekolah  Menurut Tingkat Tiap Provinsi Tahun 2019/2020 . Statistik Pendidikan.
http://statistik.data.kemdikbud.go.id
Quraisy,  H.,  &  Arifin,  J.  (2017).  Kemiskinan  dan  Putus  Sekolah. Equilibrium:  Jurnal Pendidikan , 4 (2). https://doi.org/10.26618/equilibrium.v4i2.498
Rahmi,  M.,  &  Adry,  M.  R.  (2018).  Pengaruh  Tingkat  Putus  Skolah,  Kemiskinan  dan Pengangguran terhadap Kriminalitas di Indonesia. Jurnal Ecosains , 7 (2), 147–154.
Regus, M. (2020). Pentingnya Revitalisasi Modal Sosial Paska Pandemi Covid-19. Jurnal Kependudukan Indonesia , 11. https://doi.org/10.14203/jki.v0i0.575
Reimers-Hild,  C.  I.,  Fritz,  S.  M.,  &  King,  J.  W.  (2007).  Entrepreneurial  Career Development:  Using  Human  Capital,  Social  Capital,  and  Distance  Education  to Achieve  Success. Advancing  Woman  in  Leadership  Online  Journal , 23 (Spring). http://www.advancingwomen.com/awl/spring2007/reimers.htm
Suryana,  S.  (2020).  Permasalahan  Mutu  Pendidikan  dalam  Perspektif  Pembangunan
Pendidikan. Edukasi , 14 (1).
https://doi.org/https://doi.org/10.15294/edukasi.v14i1.971
Tjaja, R. P. (n.d.). Menuju Penduduk Tumbuh Seimbang Tahun 2020 . Retrieved June 30, 2021, from
https://www.bappenas.go.id/files/3113/5228/3135/ratna__20091015140133__2376 __0.pdf
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.20  Tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan Nasional, (2003).
UNDP. (2020). The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene . Human
Development Reports. http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/IDN# Wirutomo,  P.  (2012). Sosiologi  Untuk  Jakarta:  Menuju  Pembangunan  Sosial  Budaya . Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Jakarta.