Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 2 – Agustus 2021, Hal. 297-301| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3430.297-301

## HUKUM ATAS DESAIN INDUSTRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 2000
Ida Ayu Mas lndriani, Ni Made Jaya Senastri, Ni Made Puspasutari Ujianti Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia idaayumasindriani@gmail.com, nimadejayasenastri@gmail.com, puspasutariujianti@gmail.com

## Abstrak
Hak kekayaan intelektual termasuk desain industri. Ide keselamatan desain industri didasarkan pada keyakinan bahwa  imajinasi,  rasa  dan  inisiatif  manusia  terkait  erat  dengan  rancangan  industri.  Negara  menghibahkan perlindungan terhadap rancangan industri baru. Pengertian Negara hukum yang digunakan dalam perlindungan hukum desain industri didasarkan pada Undang-Undang No 31 Tahun 2000. Salah satu komponen dalam hal ini ialah  perlindungan  hak  asasi  manusia  yang  menjadi  pedoman  perlindungan  hukum  desain  industri.  Bentuk perlindungan  hukum  desain  industri  ada  dua  macam  yang  meliputi  perlindungan  hukum  preventif  dan perlindungan  hukum  represif.    Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  bentuk  perlindungan  hukum  desain industri berdasarkan Undang-undang No 31 Tahun 2000 dan menganalisis implikasi hukum jika pemegang hak desain  tidak  melakukan  pendaftaran  atas  desain  industrinya.  Penelitian  ini  didesai  menggunakan  penelitian normatif  dengan  pendekatan  konseptual.  Adapun  data  yang  digunakan  yaitu  data  primer  dan  sekunder  yang diperoleh  melalui  dokumentasi  dan  pencatatan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Perlindungan  hukum preventif  terdapat  dalam  Undang-Undang  yang  digunakan untuk mencegah  terjadinya  pelanggaran  dan  uraian mengenai  pelaksanaan  kewajiban  sedangkan  perlindungan  hukum  represif  ialah  pengamanan  yang  berbentuk sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Mengingat hal tersebut dan mengingat adanya perlindungan dalam  bentuk  Undang-Undang  desain  industri,  pendesain  dapat  menghambat  terjadinya  penjiplakan  terhadap desain industrinya dengan cara mendaftarkan desain industrinya.
Kata Kunci: Desain lndustri, Hak Desainer, Perlindungan Hukum

## Abstract
Intellectual  property  rights  including  industrial  designs.  The  idea  of  industrial  design  safety  is  based  on  the belief  that  human  imagination,  taste  and  initiative  are  closely  linked  to  industrial  design.  The  state  grants protection  against  new  industrial  designs.  The  definition  of  the  rule  of  law  used  in  the  legal  protection  of industrial  designs  is  based  on  Law  No.  31  of  2000.  One  of  the  components  in  this  case  is  the  protection  of human  rights  which  is  the  guideline  for  the  legal  protection  of  industrial  designs.  There  are  two  forms  of industrial  design  legal  protection,  which  include  preventive  legal  protection  and  repressive  legal  protection. This study aims to examine the form of legal protection for industrial designs based on Law No. 31 of 2000 and analyze the legal implications if the design rights holder does not register their industrial designs. This research was designed using normative research with a conceptual approach. The data used are primary and secondary data  obtained  through  documentation  and  recording.  The  results  of  the  study  indicate  that  preventive  legal protection is contained in the Act which is used to prevent violations and a description of the implementation of obligations  while repressive legal protection is security in the form of sanctions for violations that have been committed. In view of this and considering the existence of protection in the form of the industrial design law, the  designer  can  prevent  the  occurrence  of  plagiarism  of  his  industrial  design  by  registering  his  industrial design.
Keyword: Industrial Design, Designer Rights, Legal Protection

## I. PENDAHULUAN
Saat ini, hak atas kekayaan intelektual ataupun Intellectual Property Right semakin menjadi isu global terutama  di  Negara-negara  berkembang,  karena  banyaknya  kegiatan  pengeksporan  produk  industri inovatif  yang  berpusat  pada  hak  atas  kekayaan  intelektual.  Oleh  karena  itu,  pembelaan  hukum  atas kekayaan  intelektual  menjadi  perhatian  seluruh  dunia.  Dengan  perkembangan  zaman  yang  begitu pesat  maka  semua  Negara  termasuk  lndone  sia  bersaing  dalam  organisasi  perdagangan  dunia. Perdagangan dunia memerlukan produk yang berkualitas yang ditandai dengan merek masing-masing. Hak  atas  kekayaan  intelektual  ialah  hak  yang  memiliki  sifat  khusus  yang  dipegang  oleh  pencipta
ataupun  penemu  sebagai  bagian  dari  kegiatan  intelektual,  yang  berbentuk  karya  sains,  seni,  sastra, serta inovasi teknologi (Imaniyati, 2010) .
Hak kekayaan intelektual termasuk desain industri. Ide dari keselamatan dan rancangan industri diciptakan  dari  keyakinan  dim  ana  kemunculan  dari  rancangan  industri  tidak  dapat  dibedakan  dari fantasi  dan  inisiatif    yang  muncul  dari  pikiran  manusia (Lubis  &  Masnun,  2020) .  Akibatnya, rancangan  industri  adalah  barang  ataupun  peradaban  pemahaman  ciptaan  manusia.  Dalam perkembangannya  rancangan  industri  ini  memegang  peran  yang  utama  dalam  hal  keberhasilan perusahann  industri  serta  perdagangan  suaru  Negera (Soliha,  2008) .  Perihal  tersebut  menjadikan desain industri sebagai fasilitas dalam memperoleh nilai ekonomi yang lebih besar di bidang industri.
Perlindungan  desain  industri  oleh  Negara  Indonesia  dihibahkan  unruk  pencipta  rancangan terhadap rancangan industri baru. Suatu desain dikatakan baru jika, pada saat disetujui, tidak memiliki kemiripan  dengan pengungkapan yang telah  dipublikasikan sebelumnya (Saidin, 2007) . Untuk  dapat melindungi  desain  industri  harus  terdaftar  di  Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual  untuk dilindungi dari penjiplakan atau persaingan curang. Desain industri ini benar terbentuk sebab adanya registrasi  serta  hak  eksklusif  suatu  desain  industri  yang  hendak  diperoleh  setelah  melaksanakan registrasi dan dikeluarkannya sertifikat atas desain industri tersebut oleh Ditjen Hak Atas Kekayaan I ntelektual.  Pendaftaran  merupakan  hal  yang  penting  untuk  kelangsungan  hak  desain  industri. Registrasi  tersebut  diamanatkan  oleh  UU  No  31  Tahun  2000  menjadi  wajib,  dengan  prosedur  yang menyebutkan bahwa hak istimewa hanya diberikan setelah pendaftaran selesai (Maulana, 2010) . Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini Dahliyani, (2013) ; (Arif &  Rosni,  2018) & (Sulasno,  2019) mengungkapkan  bahwa  Kekataan  intelektual  meliputi  hak  cipta, merek,  paten,  desain  tata  letak  sirkuit  terpadu,  desain  industri,  rahasia  dagang  dan  perlindungan varietas  tanaman  dan  ketentuannya  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  2000  tentang Desain  Industri,  bahwa  mewajibkan  kepada  desain  industri  memenuhi  unsur  kebaruan  dan  keaslian sehinnga  ketika  didaftarkan  tidak  ada  kesamaan  dari  merek  produk  yang  lain.    Dengan  adanya Undang-undang tentang desain Industri ini, secara norma Negara Indonesia menyatakan bahwa telah memberikan  perlindungan  terhadap  hal-hal  yang  berkenaan  bersama  dengan  desain  industri  di lndonesia,  namun  terkait  terciptanya  rancangan  industri  ini,  Negara  Indonesia  tidak  menjami  tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran di bidang  desain industri  yang berupa bentuk-bentuk pemakaian desain  industri  orang  lain  yang  sudah  terdaftar  oleh  pihak  yang  tidak  bertanggungjawab  atau  tanpa adanya izin dari pemilik desain industri. Dari uraian sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum desain industri berdasarkan Undang-undang No 31 Tahun 2000 dan menganalisis implikasi hukum jika pemegang hak desain tidak melakukan pendaftaran atas desain industrinya.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif,  yang  menerapkan  pendekatan Perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual.    Pendekatan  ini  beranjak  l  dari  Perundang- undangan  dan  dokrrin-doktrin  di  dalam pengetahuan  hukum.  Pendekatan ini  yakni  mengulas aturan yang  ditentukan  dalam  Undang-undang  yang  memiliki  keterkaitan  seperti  isu  hukum  yang  dibahas. Sumber  data  yang  digunkan  adalah  data  primer  dan  sekunder  yang  diperoleh  dengan  menggunakan metode  analisis  literature  yang  meliputi  penelusuran,  pendokumentasian  sumber-sumber  buku  atau Peraturan  Peraturan-undangan,  dan  menyusun  secara  sistematis  relevan  dengan  permasalahan  yang dibahas, kemudian  mengkaji bahan tersebut untuk  mendapatkan bahan yang  akan digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini, selanjutnaya dianalisis secara kualitatif deskriptif

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Bentuk Perlindungan Hukum Desain Industri Berdasarkan Undang-undang No 31 Tahon 2000 Perlindungan  hukum  ialah  sesuatu  konsep  yang  umum  dari  Negera  hukum.  Bersumber  pada  pasal  I ayat  (3)  UUD  1945,  Negera  Indonesia  merupakan  Negera  hukum  .  Sebagai  Negera  hukum  hingga seluruh aspek kehidupan dalam warga, kenegaraan, pemerintahan wajib bersumber pada atas hukum. Untuk  mewujudkan  perihal  tersebut,  maka  dari  itu  Negera  memerlukan  perangkat  hukum  yang digunakan  untuk  mengendalikan  keseimbangan  kehidupan  masyarakat  lewat  Perundang-undangan dengan  memperhatikan  fungsi  yurisprudensi.  Perihal  tersebut  mengakibatkan  Peraturan  Perundang- undangan  memiliki  peran  yang  amat  sangat  berarti  dalam  Negara  hukum.  Salah  satu  unsur  negara
hukum  adalah  menjamin  hak  asasi  manusia  (warga  Negara  Indonesia).  Unsur  jaminan  hak  asasi manusia  tersebut  ditempatkan  pertama  karena  hak  tersebut  merupakan  benda  untuk  menjaga seseorang  dari  kekejaman,  kesemena-menaan  serta  dapat  menjamin  agar  tidak  melanggar  hak  orang lain,  maka  dari  itu  Negara  mempunyai  kewenangan  agar  dapat  menjaminan  hak-hak  yang  melekat pada individu maupun masyarakat. Perlindungan terhadap hak asasi manusia ini adalah sesuatu yang begitu penting di dalam perihal ini.
Perlindungan  hukum  ialah  pemadatan  dari  rasa  perlindungan,  dalam  hal  ini  perlindungan  hukum hanyalah mengacu pada perlindungan hukum.
Manusia  adalah  subyek  hukum  baik  dalam  interaksinya  dengan  manusia  lain  maupun  dalam interaksinya dengan lingkungannya, sehingga keamanan ini menyangkut hak dan kewajiban. Manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum sebagai subyek hukum (CST, 1989) . Selain  itu  juga  perlindungan  hukum  ini  dapat  diartikan  sebagai  perlindungan  akan  harkat  dan martabat,  dimana  dalam  hal  ini  manusia  sebagai  subyek  hukum  mendapatkan  pengakuan  terhadap hak-hak asasi manusia berdasarkan keputusan hukum dari kesewenangan (Hadjon, 1987) .
Pelaksanaan  perlindungan  hukum  diberikan  suatu  wadah  hukum,  yang  sering  disebut  sebagai alat pembelaan hukum termasuk perlindungan hukum preventif dan represif, yakni a. Perlindungan hukum preventif
Perlindungan  ini  pada  umumnya  dapat  diambil  kesimpulan  sebagai  pencegahan.  Perlindungan  ini benar-benar  berarti  besar  bagi  tindakan  pemerintah,  jika  ini  difokuskan  pada  kebebasan  bertindak, yang  menghasilkan  belaan  ini,  pemerintah  merasa  lebih  cenderung  untuk  bertindak  hati-hati  saat mengambil  keputusan.  The  Prevailing  Laws  yang  digunakan  di  Amerika  Serikat  termasuk  jenis pertahanan seperti diatas yang digunakan untuk menghambat terjadinya pelanggaran hukum dan juga tambahan  batasan-batasan  dalam  melaksanakan  kewajiban.  Bentuk  perlindungan  hukum  atas  desain industri sebelum adanya Undang-undang No 31 Tahun 2000 yakni pada abad ke 18 pengaturan desain industri dikenal untuk pertama kalinya yaitu di Negara lnggris. Dimana pada saat itu The Designing and Printing of Lines, Cotton, Calicoes, and Muslins Act pada tahun 1787 merupakan Undang-undang yang  pertama  mengenai  desain  industri,  di  mana  Undang-undang  ini  memberi  tambahan pertanggungannya hanya untuk 2 bulan, tapi bias diperpanjang hingga 3 bulan. Desain industri hanya dua dimensi pada saat itu, dan mengikuti perkembangan zaman lewat Sculpture Copyright1798 desain industri  memiliki  bentuk  menjadi  3  dimensi  di  mana  hanya  mengatur  mengenai  lingkup  model manusia  dan  binatang.  Selanjutnya  dikeluarkan  Undang-undang  tahun  1839  yang  menyesuaikan dengan  desain  industri  lebih  luas  yakni  berkenaan  meskipun  pendaftaran  diperlukan,  periode keamanan selalu singkat. Hanya saja setelah dikeluarkannya Undang-undang 1842 barulah diubah dan dibuat lebih rinci dari sebelumnya, di mana jangka waktunya dapat diperluas secara progresif.
Kemudian  di  bidang  desain  industri  terdapat  perjanjian  pengaturan  internasional  multiraleral yang  mengatur  mengenai  pengaturan  internasional,  yang  dapat  berwujud  seperti  konvensi  ataupun persetujuan. Pengaturan internasional di bidang desain industri terdiri dari Konvensi Paris yang dalam hal  ini  digunakan  untuk  melindungi  hak  kepemilikan  industri,  Konvensi  Barne  digunakan  sebagai bantuan  karya-karya  sastra  maupun  seni,  persetujuan  Hague  yang  dalam  ha)  ini  mengatur  tentang deposit intemasional atas desain industri, dan Persetujuan Lacarno yang berkenaan dengan penetapan penggolongan  internasional  untuk  desain  industri,  kernudian  yang  terakhir  ialah  persetujuan  TRIPs- gan 1994. Seiring dengan perkembangan era mulailah timbul persoalan adanya peniruan pada desain industri  orang  lain,  dengan  adanya  perihal  tersebut  maka  pemerintah  Indonesia  merancang  Undang- undang  berkenaan  dengan  desain  industri  dan  menyempurnakan  hukum  nasionalnya.  Setelah disahkan,  ada  beberapa  perihal  yang  perlu  tercantum  di  dalam  perihal  perlindungan  pada  desain industri  di  Indonesia  yakni  berkenaan  definisi,  berkenaan  pendesain,  beberapa  ketentuan  mengenai bantuan terhadap desain industri, pengecualian bantuan terhadap desain industri, topik, ruang lingkup hak, keinginan pembatalan pendaftaran, penyelesaian sengketa desain industri dan sistem pendaftaran desain industri serta penyelesaian sengketa dan penetapan sengketa.
Perlindungan  ini  dilalui  dengan  bantuan  konstitutif  yang  memberi  tambahan  perlindungan kepada  pihak  yang  memakai  desain  industri  terlebih  dahulu  dengan  mendaftarkan  kebaruan  desain industrinya,  hal  tersebut  menyebabkan  apabila  ada  terjadi  kemiripan  maka  Direktorat  Hak  Atas Kekayaan  lntelektual  berhak  menolak  pendaftaran  tersebut.  Yang  di  mana  tujuan  berasal  dari mekanisme  bantuan  konstitutif  ini  yakni  untuk  menjamin  kepastian  hukum  dan  keputusan  yang menjamin  keadilan  untuk  para  pihak  yang  sudah  mendaftarkan  desain  industrinya,  dalam  hal  ini
pernilik  haklah  yang  memiliki  hak  hukum  seperti  hak  untuk  mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan Negeri dan Pengadilan iaga apabila terjadi sengketa.
b. Perlindungan hukum represif
Perlindungan  ini  memiliki  fungsi  agar  dapat  menuntaskan  serta  menangani  permasalahan  yang nampak akibat terdapatnya suatu pelanggaran. Perlindungan ini dapat berupa seperti pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan  oleh si pelaku. Penangan hukum represif  dilakukan  oleh. Badan Peradilan  yakni Pengadilan  negeri untuk tuntutan perkara pidana, sanksi  di dalam perkara ini dapat  berupa  penahanan  serta  kompensasi  dan  dalam  Pengadilan  Niaga  yang  digunakan  agar selesaikan  gugatan  perdata  dengan  sanksi  yang  berwujud  ubah  rugi  materiil,  inmateriil  dan penangguhan  semua  pelaksnaan  hak  desain  industri  seperti  pembuatan,  penggunaan,  penjualan,  dan mengimpor barang yang telah berlisensi ataupun didaftarkan. Penyelesaian sengketa melalui alternatif diluar  pengadilan  (ADR),  dalam  hal  ini  kesepakatan,  perantara,  dan  arbitrase  adalah  pilihan  untuk ADR  dalam  siatuasi  seperti  ini.  ADR  dapat  digunakan  untuk  menyelesaikan  konflik  di  sector  Haki dan juga di dalam penyelesaian sengketa desain industri.

## 2 . Implikai Hukum Jika Pemegang Bak Desain Tidak Mendaftarkan Produk Desainnya
Pendesain  atau  penerima  hak  diberi  perlindungan  desain  industri  dalam  bentuk  hak  desain  industri. Hak  ini  diberikan  dengan  tujuan  agar  pendesain  dapat  melaksanakan  hasil  dari  desainnya  ataupun untuk  mencegah  pihak  tertentu  memanfaatkan  hak  tersebut  tanpa  persetujuan  serta  sepengetahuan pendesain.  Di  Indonesia  perlindungan  Undang-undang  desain  industri  terdaftar  dan  pelaksanaannya dalam  hal  peraturan  desain  industri  ini  didasarkan  pada  konsep  keadilan.  Bentuk  keamanan  ini merupakan  suatu  cara  yang  dipergunakan  pemerintah  dengan  tujuan  agar  memungkinkan  desainer menjadi lebih inovatif dan menciptakan desainer yang lebih mengunrungkan. Mengingat hal tersebut, dan mengingat adanya perlindungan hukum untuk desain industri yang dimana memiliki fungsi untuk memastikan bahwa hak perancang, serta hak dan kewajiban pihak lain dijamin dan untuk memastikan bahwa  hak  desain  industri  tersebut  tidak  dilanggat  oleh  pihak  yang  tidak  bertanggungjawab.  Akan tetapi  dalam  hal  ini  seringkali  terjadi  pelanggaran  desain  industri  yang  dilakukan  berkaitan  dengan fungsi.  Identitas  sebuah  produk  desain  industri  yang  telah  mempunyai  reputasi  produk  yang  baik dapat  digunakan  sebagai  jaminan  terhadap  kualitas  barang  yang  dapat  menyebabkan  desain  industri memiliki  keuntungan  ekonomis. Selain  itu  masih  kurangnya pemahaman  masyarakat atau pendesain mengenai pendaftaran hak atas desain  industri yang  menyebabkan  masih banyaknya pihak  lain  yang menjiplak, meniru, dan bahkan menjual produk desain tanpa adanya perjanjian dengan pemilik desain industri atau tanpa ijin pendesain. lmplikasi hukum apabila pemegang hak desain tidak mendaftarkan produk  desainnya,  maka dalam  hal  ini pendesain tidak akan  mendapatkan  hak apapun dalam bentuk perlindungan  hukum  seperti  peraturan  di  dalam  Undang-  undang  No  31  Tahun  2000.  Dalam  hal  ini apabila terjadi penjiplakan terhadap produk desain yang belum didaftarkan, kemudian pendesain tidak bisa  menuntut  hak  atas  produk  desainnya  dan  bahkan  tidak  dapat  melakukan  penuntutan  ganti  rugi maupun penuntutan melalui badan peradilan terhadap pihak yang melakukan penjiplakan.

## IV. KESIMPULANDAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa Desain industri dilindungi dalam dua hal dibawah UU  No  31  Tahun  2000,  yakni  keamanan  hukum  preventif  dan  perlindungan  hukum  yang  represif. Bentuk  perlindungan  hukum  atas  desain  industri  diatur  dalam  Undang-undang  No  31  Tahun  2000 tentang  Desain  lndustri.  Yaitu  berkenaan  beberapa  ketentuan  mengenai  bantuan  terhadap  desain industri,  pengecualian  bantuan  terhadap  desain  industri,  topik,  ruang  lingkup  hak,  keinginan pembatalan pendaftaran, penyelesaian sengketa desain industri dan sistern pendaftaran desain industri serta  penyelesaian  sengketa  dan  penetapan  sengketa.  Sedangkan  perlindungan  hukum  represif  ialah perlindungan  yang  berbentuk  pemberian  sanksi  kepada  pihak  yang  melakukan  pelanggaran.  Sanksi dalam hal ini dapat berbentuk penjara, denda, ganti rugi dalam bentuk materiil ataupun inmateriil dan segala  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  hak  desain  industri,  seperti  pembuatan, penggunaan, penjualan, impor, dan ekspor barang yang telah mendapat izin harus diakhiri. lmplikasi hukum  apabila  pemegang  hak  desain  tidak  mendaftarkan  produk  esainnya  yaitu  mengakibatkan pemilik  desain  industri  tidak  mendapatkan  hak  apapun  dalam  bentuk  perlindungan  hukum  sesuai
dengan  peraturan  yang  diatur  dalam  Undang-  Undang  ini  dan  tidak  dapat  melaksanakan  penuntutan ganti rugi maupun penuntutan melalui badan peradilan terhadap pihak yang melakukan penjiplakan.

## 2. Saran
Dari simpulan penelitia, adapun yang menjadi saran yaitu kepada Pemerintah dalam perihal ini wajib lebih  berperan  aktif  ulang  dalam  mensosialisasikan  serta  mengimbuhkan  pengetahuan  maupun pemahaman  mengenai  desain  industri  kepada  masyarakat  terutama  di  kalangan  pendesain.    Pemilik desain  industri  wajib  untuk  lebih  meningkatkan  kesadaran  terhadap  pentingnya  pendaftaran  produk desain  industrinya sebagai bagian  dari  kekayaan  intelektual  dan sesegera  mungkin untuk  melakukan usaha pendaftaran desain industrinya untuk memperoleh pemyataan dimata hukum dalam memelihara desainnya dari penjiplakan, peniruan maupun pembajakan dari pihak yang tidak bertanggungjawab.

## DAFTAR PUSTAKA
Arif,  M.,  &  Rosni,  R.  (2018).  Pemanfaatan  dan  Pengelolaan  Hak  atas  Kekayaan  Intelektual  (HKI) Sebagai Strategi Pengembangan Kewirausahaan. Jurnal Geografi , 10 (1), 98–104. CST, K. (1989). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia .
Dahliyani, I. (2013). Pembinaan Keagamaan pada Penderita Gangguan Mental dan Pecandu Narkoba. Mudarrisa , 5 (1), 1–170. Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia . PT. Bina llmu. Surabaya. Imaniyati,  N.  S.  (2010).  Media  Hukum  Perlindungan  Hki  Sebagai  Upaya  Pemenuhan  Hak. Jurnal Media Hukum , 17 (1), 162–176.
Lubis, M. F. R., & Masnun. (2020). Perlindungan Desain Industri dalam  Upaya Memajukan Produk Lokal  dalam  Era  Revolusi  Industri. Jurnal  Pendidikan,  Sejarah,  Dan  Ilmu-Ilmu  Sosial , 4 (2), 129–135.
Maulana,    lsan  B.  (2010). Desain  lndustri  Teori  dan  Praktek  di  Indonesia (Bandung).  PT.  Citra Adirya Bakti. Bandung.
Saidin, O. (2007). Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual . PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Soliha, E. (2008). Analisis Industri Ritel di Indonesia. Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE) , 15 (2), 128– 142.
Sulasno.  (2019).  Lisensi  Hak  Kekayaan  Intelektual  (Hki)  dalam  Perspektif  Hukum  Perjanjian  di Indonesia. Jurnal Hukum , 3 (2), 352–379.