Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                  e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No.2,  Juni 2023  |pp: 1110-1117 |DOI : https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i2.1000

## Pendampingan Penyusunan dan Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Melalui DJP Online pada  Klinik IDI Pajangan Bantul
1) Inna Zahara*, 2) Muhammad Erwan Syah, 3) Zennul Mubarrak
1)2)3) Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, DIY, Indonesia E-mail Corresponding: innazahara@gmail.com*

## INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK
Kata Kunci:
Wajib Pajak Badan SPT Tahunan Badan Pelaporan SPT DJP Online Setelah  adanya  reformasi  perpajakan  tahun  1983  pemerintah  memberikan  kepercayaan  penuh kepada  wajib  pajak  untuk  mendaftarkan,  membaca,  menyerahkan  dan  melaporkan  pajak secara mandiri. Klinik IDI Pajangan Bantul memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang berarti mempunyai kewajiban melakukan penyusunan SPT Tahunan PPh Badan. Berdasarkan fenomena di lapangan diketahui bahwa Klinik IDI Pajangan Bantul belum optimal dalam menghitung PPh badan  tahunan.  Tim  Pengabdian  kepada  Masyarakat  (PkM)  Fakultas  Ekonomi  dan  Sosial Universitas Jenderal Achmad Yani memandang perlu memberikan sosialisasi berupa pelatihan dan pendampingan terkait pengisian SPT Tahunan PPh badan yang berbasis manual. Sosialisasi dan pendampingan dilakukan untuk menghindari kesalahan perhitungan dan juga pengisian. Kegiatan pengabdian  pada  masyarakat  direncanakan  akan  dilanjutkan  dengan  pelatihan  pengisian  e-SPT Tahunan  PPh  badan  melalui  aplikasi  DJP  Online.  Kegiatan  pengabdian  ini  terdiri  dari  empat tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pendampingan, tahap penyusunan, dan tahap pelaporan SPT Tahunan Badan secara online. Pada saat pelaksanaan pendampingan, tim pengabdian masyarakat menggunakan  metode  ceramah  (presentasi),  tanya  jawab,  dan  praktek  perhitungan  serta penyusunan  SPT  Badan  Tahunan.  Para  peserta  pelatihan  dan  pendampingan  sangat  antusias mengikuti kegiatan mulai dari penjelasan mengenai pajak penghasilan bagi badan, pengelompokan dan perhitungan penyusutan aset tetap, dan sangat antusias saat mengikuti simulasi penghitungan pajak penghasilan bagi badan, dan pelaporan melalui DJP Online .

## ABSTRACT
Keywords: Corporate Taxpayer
Corporate Annual Tax Return Annual Tax Return Reporting Online DGT Community Service
After the tax reform in 1983, the government gave full confidence to taxpayers to register, read, submit,  and  report  taxes  independently.  The  IDI  Pajangan  Bantul  Clinic  has  a  Taxpayer Identification Number (NPWP), which means it must prepare the Annual Corporate Income Tax Return. Based on the phenomena in the field, it is known that the IDI Pajangan Bantul Clinic is still  not  optimal  in  calculating  annual  income  tax.  The  Community  Service  Team,  Faculty  of Economics  and  Social  Affairs,  Jenderal  Achmad  Yani  University,  saw  the  need  to  provide socialization  in  the  form  of  training  and  assistance  regarding  the  manual-based  filling  of  the corporate  Annual  Income  Tax  Return.  Socialization  and  assistance  are  carried  out  to  avoid calculation errors and also filling. The planned community service activities will be followed by training in filling out the Annual Income Tax Agency e-SPT through the Online DGT application. This service activity consists of four stages, namely the preparation stage, the mentoring stage, the  drafting  stage,  and  the  online  Corporate  Annual  Tax  Return  reporting  stage.  During  the assistance,  the  community  service  team  used  the  lecture  (presentation)  method,  question,  and answer, and the practice of calculating and preparing the Corporate Annual Tax Return draft. The training and mentoring participants were very enthusiastic about participating in activities starting from explaining income tax for entities, grouping and calculating depreciation of fixed assets, and were very enthusiastic when participating in income tax calculation simulations for entities, and reporting through online DGT .
This is an open access article under the CC–BY-SA license.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                  e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No.2,  Juni 2023  |pp: 1110-1117 |DOI : https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i2.1000

## I. PENDAHULUAN
Salah satu sumber penerimaan negara terbesar adalah pajak. Penerimaan pajak menjadi salah satu dari tiga penerimaan  yang  tercatat  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN).  Data  Badan  Pusat Statistik (BPS) menyebutkan 8,11% pendapatan pemerintah berasal dari pajak (BPS, 2022). Dalam laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), penerimaan pajak bersih secara umum mencapai Rp1.278,65 triliun pada 2021. Penerimaan pajak digunakan oleh pemerintah untuk mendanai kebutuhan belanja negara yang pada masa  mendatang  diharapkan  kontribusinya  semakin  meningkat  sehingga  tercapai  kemandirian  dalam pembiayaan negara (Nurjanah et al., 2020). Untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak,  pada tahun 2022 DJP memiliki strategi aktivitas inti yaitu dengan melakukan pengawasan terhadap wajib pajak atas perilaku pelaporan dan masa yang dikaitkan dengan aktivitas ekonomi pada tahun pajak berjalan (DJP, 2021).
Setelah  adanya  reformasi  perpajakan  tahun  1983  mekanisme  pemungutan  pajak  yang  semula  official assessment berubah menjadi self assessment. Self assessment memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk mendaftarkan, membaca, menyerahkan dan melaporkan pajak secara mandiri. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan  kewajiban  perpajakan,  termasuk  pemungutan  pajak  atau  pemotongan  pajak  tertentu.  Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan setiap wajib  pajak  yang  telah  memenuhi  persyaratan  subjektif  dan  objektif  sesuai  dengan  ketentuan  perundang- undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau  tempat  kedudukan  pengusaha  (wajib  pajak  sebagai  pengusaha).  Setelah  melakukan  pendaftaran  wajib pajak  akan  diberikan  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  dan  wajib  mengisi  Surat  Pemberitahuan  (SPT).  Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021  tentang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  mendefinisikan  SPT  sebagai  surat  yang  digunakan  wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan / atau pembayaran pajak, objek pajak dan / atau bukan objek pajak, dan / atau harta dan kewajiban sesuai dengan perundang-undangan perpajakan.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, mengatur penurunan tarif pajak bagi UMKM.  Tarif  pajak  penghasilan  final  yang  sebelumnya  dikenakan  adalah  1%  dari  pendapatan,  kemudian melalui peraturan tersebut diturunkan menjadi 0,5%. Hal ini memudahkan UMKM dalam perhitungan pajak yang harus dibayar tanpa harus menyusun laporan keuangan, cukup mengalikan omset atau penghasilan bruto selama satu bulan dengan 0,5% tanpa melihat laba atau rugi pajak. Pemerintah Kembali menstimulasi UMKM melalui  pemberian  insentif  pajak  khusus  bagi  mereka,  melalui  PMK  No.  110/PMK.03/2020  Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Namun, tarif tersebut hanya berlaku 4 tahun untuk badan usaha berbentuk CV dan 3 tahun untuk badan berbentuk PT sejak berdirinya badan usaha (Risa & Sari, 2021).  Setelah  melewati  tahun  penggunaan  tarif  PP  23,  berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  7  Tahun  2021  Tentang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  badan  usaha  wajib  menggunakan  tarif perhitungan PPh 25 Badan sebesar 22%. Hal tersebut menimbulkan perencanan perpajakan yang berbeda pada badan usaha. Sehingga diperlukan pembuatan laporan keuangan yang andal dan dapat dipercaya yang selaras dengan peraturan perpajakan.
Klinik  IDI  Pajangan  Bantul  merupakan  usaha  di  bidang  pelayanan  kesehatan  masyarakat  yang  telah memiliki  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  yang  berarti  mempunyai  kewajiban  untuk  melakukan penyusunan SPT Tahunan PPh Badan. Sebagai wajib pajak, Klinik IDI memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan dan membayar pajak kepada negara. Berdasarkan fenomena di lapangan diketahui bahwa Klinik IDI Pajangan  Bantul  masih  belum  optimal  dalam  menghitung  PPh  badan  tahunan.  Hal  ini  terkendala  terhadap perhitungan penyusutan aset, perubahan tarif pajak badan tahun 2023, dan pelaporan pajak secara online. Oleh karena  itu,  Tim  Pengabdian  kepada  Masyarakat  (PkM)  Fakultas  Ekonomi  dan  Sosial  Universitas  Jenderal Achmad  Yani  memandang  perlu  untuk  memberikan  sosialisasi  berupa  pelatihan  dan  pendampingan  terkait pengisian  SPT  Tahunan  PPh  badan  yang  berbasis  manual.  Pendampingan  diharapkan  mampu  memberikan pemahaman  yang  lebih  baik  terkait  pajak.  Pemahaman  yang  baik  terkait  pajak  dan  manfaatnya  akan mendorong  wajib  pajak  melakukan  pelaporan  dan  pembayaran  secara  sukarela.  Kurangnya  pemahaman
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                  e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No.2,  Juni 2023  |pp: 1110-1117 |DOI : https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i2.1000
tentang pajak akan menjadikan wajib pajak sebagai kelompok wajib pajak yang tidak patuh (Mustofa et al., 2016). Pajak harus diketahui dan dipahami agar dapat dibayar dan menjadi pendapatan, baik pendapatan daerah maupun  pendapatan  pemerintah.  Pendapatan  pajak  nantinya  dapat  digunakan  sebagai  sumber  pembiayaan belanja negara. Semakin tinggi penerimaan pajak maka memungkinkan terwujudnya kemandirian pembiayaan belanja.  Kepatuhan  pajak  menjadi  kunci  dalam  penerimaan  pajak  karena  kepatuhan  perpajakan  berkaitan dengan  ketaatan  dalam  menjalankan  peraturan  dan  ketentuan  pajak,  melakukan  pengisian,  pelaporan  dan pembayaran pajak (Awang & Amran, 2014).
Kegiatan pengabdian pada masyarakat direncanakan akan dilanjutkan dengan pelatihan pengisian e-SPT Tahunan  PPh  badan  melalui  aplikasi  DJP  Online.  Pelatihan  pengisian  e-SPT  dilakukan  setelah  DJP meningkatkan  pelayanannya  menjadi  berbasis  elektronik.  Diharapkan  dengan  adanya  pelatihan  akan memudahkan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya kepada negara.

## II. MASALAH
Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  No.  22/PMK.05/2022  tentang  Kebijakan  Akuntansi  Pemerintah Pusat mendefinisikan penyusutan sebagai alokasi sistematis dari nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama  masa  manfaat  aset  yang  bersangkutan.  Jumlah  penyusutan  untuk  setiap  periode  diakui  sebagai pengurang nilai buku aset tetap. Jumlah aset yang dapat disusutkan ditentukan setelah dikurangi nilai sisa aset tersebut.
Standar  Akuntansi  Keuangan  (SAK)  mendefinisikan  penyusutan  sebagai  jumlah  yang  dapat  disusutkan selama masa manfaat aset tetap menggunakan berbagai metode penyusutan sistematis yang dialokasikan untuk setiap  periode  akuntansi.  Apapun  metode  penyusutan  yang  digunakan,  diperlukan  konsistensi  dalam penerapannya,  tidak  berubah  terlepas  dari  pertimbangan  pajak  atau  tingkat  keuntungan  perusahaan.  Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Pasal 9 ayat (2) menyebut penyusutan merupakan hasil pembebanan dari pengeluaran yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu (1) tahun. Ada beberapa metode penyusutan aset tetap yang dapat digunakan oleh perusahaan berdasarkan prinsip akuntansi dan pajak. Perhitungan penyusutan menurut SAK menghasilkan nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan perhitungan aset sesuai dengan peraturan perpajakan (Mardjani et al., 2015).
Perbedaan ketentuan antara SAK dan ketentuan pajak dapat mempengaruhi besarnya beban penyusutan dan laba  yang  berbeda.  Selisih  ini  mengakibatkan  perbedaan  penetapan  pajak  penghasilan  antara  nilai  nominal yang  dihitung  oleh  wajib  pajak  dengan  jumlah  yang  dilaporkan dalam  Surat  Pemberitahuan  Tahunan yang diterbitkan  oleh  petugas  pajak.  Perbedaan  penetapan  pajak  penghasilan  menjadi  salah  satu  kendala  yang dihadapi  wajib  pajak  dalam  melaporkan  SPT  tahunan.  Berdasarkan  observasi,  Klinik  IDI  Pajangan  Bantul memiliki tiga kendala terkait dengan perhitungan PPh badan tahunan. Mulai dari perhitungan penyusutan aset, perubahan tarif, dan pelaporan pajak. Ketiga kendala tersebut menjadi penghambat optimalnya pelaporan SPT Tahunan Badan.
Gambar 1. Lokasi Klinik IDI Pajangan Bantul
Gambar 2. Observasi Langsung Klinik IDI oleh Tim PkM
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                  e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No.2,  Juni 2023  |pp: 1110-1117 |DOI : https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i2.1000
Selain  perbedaan  perhitungan  pajak,  perubahan  tarif  menjadi  kendala  lain  dalam  melakukan  pelaporan pajak.  Pada  tahun  2021, pemerintah  bersama  dengan  Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR)  resmi  menyepakati Rancangan  Undang-Undang  (RUU)  tentang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  (HPP).  RUU  tersebut menetapkan  tarif  PPh  Badan  untuk  tahun  2022  dan  seterusnya  sebesar  22%.  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia  Sri  Mulyani  mengatakan  bahwa  UU  HPP  merupakan  bagian  tak  terpisahkan  dari  reformasi perpajakan,  peningkatan  tax  ratio  dan  kepatuhan  wajib  pajak  (Agasie  &  Zubaedah,  2022).  UU  HPP dinilai mampu mengoptimalkan penerimaan pajak di Indonesia (Hariani, 2021).
Kenaikan tarif pajak akan berdampak positif bagi pemerintah. Sebaliknya, bagi wajib pajak, kenaikan tarif pajak akan menambah tekanan pada siklus keuangan mereka. Beban akan lebih besar bagi usaha kecil dengan sumber daya yang terbatas. Beban pajak yang terlalu tinggi menyebabkan rendahnya alokasi anggaran untuk kegiatan lain. Adanya pendampingan penyusunan dan pelaporan SPT tahunan PPh badan melalui DJP online pada Klinik IDI Pajangan Bantul diharapkan membantu pegawai mengatasi permasalahan yang menghambat optimalisasi pelaporan PPh badan dan tidak lagi kesulitan melakukan pelaporan secara online.

## III. METODE
Tim Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jenderal Achmad Yani melakukan kegiatan pengabdian pada Klinik IDI Pajangan Bantul. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh Tim dilakukan melalui dua tahapan, yaitu tahap perencanaan dan pelaksanaan. Kedua tahapan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.
1. Tahap perencanaan
Pada  tahap  ini  dilakukan  observasi  langsung  pada  lokasi  pengabdian  untuk  mengetahui  permasalahan yang  dialami  oleh  Klinik  IDI  Pajangan  Bantul.  Setelah  melakukan  observasi,  tim  PkM  menganalisis permasalahan  yang  ditemukan  selama  observasi  dan  mencari  solusi  dari  permasalahan  tersebut. Selanjutnya,  tim  PkM  menyusun  rencana  kegiatan,  melakukan  pembagian  kerja,  dan  berkoordinasi dengan Klinik IDI Pajangan Bantul untuk menjadwalkan pelaksanaan kegiatan PkM.

## Gambar 3. Tahap Perencanaan PkM

## 2. Tahap pelaksanaan
Kegiatan  pertama  dalam  pelaksanaan  program  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  adalah  sosialisasi dengan metode ceramah. Materi yang disampaikan dalam sosialisasi berkaitan dengan PPh Badan sesuai peraturan  perpajakan,  ditambah  dengan  informasi  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian.  Kegiatan  ini dilakukan  oleh  dosen  akuntansi,  dosen  psikologi,  dan  mahasiswa.  Selama  sosialisasi,  tim  PkM menyediakan waktu untuk sesi tanya jawab dengan pegawai Klinik. Sesi ini dilakukan setelah pemateri selesai  melakukan  pemaparan.  Tujuan  dari  sesi  ini  adalah  untuk  memberikan  pemahaman  yang  jelas tentang bagaimana PPh Badan dihitung, disusun, dan dilaporkan.
Proses  selanjutnya  dalam  tahap  pelaksanaan  pengabdian  adalah  pendampingan.  Tim  PkM mendampingi  pegawai  Klinik  IDI  Pajangan  Bantul  mulai  dari  proses  perhitungan,  penyusunan,  hingga melakukan  pelaporan  SPT  Tahunan  melalui  website  https://djponline.pajak.go.id.  Kegiatan  pendampingan berlangsung  selama  tiga  (3)  bulan.  Selama  fase  pendampingan,  tim  PkM  melakukan  evaluasi  rutin  untuk mengetahui seberapa baik pegawai memahami informasi yang diberikan selama pendampingan.
Gambar 4. Tahap Pelaksanaan PkM
Observasi Analisis
Koordinasi
Sosialisasi
Tanya Jawab
Pendampingan
Evaluasi
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                  e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No.2,  Juni 2023  |pp: 1110-1117 |DOI : https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i2.1000

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Tim PkM melakukan empat (4) langkah pendampingan. Langkah pertama yang dilakukan tim PkM adalah meninjau kembali pengelompokan dan penghitungan penyusutan aset tetap menurut ketentuan perpajakan dan selanjutnya  mendampingi  penyusunan  laporan  keuangan  fiskal.  Dalam  penyusunan  laporan  keuangan, perusahaan  mengikuti  prinsip  akuntansi  yang  berlaku  umum  yaitu  Standar  Akuntansi  Keuangan  (SAK). Laporan  yang  dihasilkan  menurut  SAK  disebut  laporan  keuangan  komersial.  Guna  memenuhi  persyaratan pelaporan  pajak,  perusahaan  harus  menyusun  laporan  keuangan  fiskal  yang  mengacu  pada  peraturan perpajakan. Setelah menyusun laporan keuangan komersial, wajib pajak badan perlu melakukan koreksi fiskal sehingga dapat menghitung pajak penghasilan. Koreksi fiskal dapat menyebabkan laba kena pajak berkurang (koreksi negatif) atau laba kena pajak bertambah (koreksi positif) (Mardiasmo, 2018).
Klinik  IDI  Pajangan  Bantul  masih  kesulitan  dalam  menghitung  penyusutan  aset.  Apabila  merujuk  pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Klinik IDI dapat melakukan penyusutan dengan metode garis lurus atau metode saldo menurun. Metode penyusutan untuk aset berwujud berupa bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus. Aset berwujud selain bangunan  dapat  disusutkan  dengan  metode  garis  lurus  atau  metode  saldo  menurun.  Tim  PkM  memberikan simulasi perhitungan penyusutan sebagai berikut. a.   Metode garis lurus:
Diketahui  sebuah  gedung  memiliki  harga  perolehan  Rp2.000.000.000  dengan  masa  manfaat  20  tahun. Dengan menggunakan metode garis lurus, penyusutan gedung setiap tahun dicatat sebesar Rp100.000.000 (Rp2.000.000.000:20 tahun).
b. Metode saldo menurun:
Klinik IDI Pajangan Bantul membeli mesin photo copy pada 1 Januari 2022 dengan harga Rp50.000.000, masa manfaat dari mesin tersebut adalah 4 tahun. Tarif penyusutan ditetapkan sebesar 50%, penyusutan mesin photo copy yang akan dicatat Klinik setiap tahun adalah sebagai berikut.
Tabel 1. Ilustrasi Penyusutan Saldo Menurun Tahun Tarif Penyusutan Nilai Sisa Buku Harga Perolehan 50.000.000 2020 50% 25.000.000 25.000.000 2021 50% 12.500.000 12.500.000 2022 50% 6.250.000 6.250.000 2023 Disusutkan sekaligus 6.250.000 0,00
Tim PkM juga memberikan simulasi terkait dengan perhitungan biaya penyusutan yang dapat dibebankan, apabila perhitungan penyusutan telah dilakukan. Berikut merupakan perhitungan penyusutan dengan metode garis lurus pada tahun 2022 yang dilakukan terhadap beberapa aset Klinik IDI Pajangan Bantul.
Tabel 2. Ilustrasi Penyusutan Metode Garis Lurus No Jenis Tgl. Perolehan Nilai Perolehan Masa Manfaat Nilai Buku Jan. 2022 Penyusutan Tahun 2022 Nilai Buku Des. 2022 1 Gedung Klinik  Jan. 2017 Rp400.000.000 20 Tahun 300.000.000  20.000.000 280.000.000 2 AC Jan. 2020 Rp12.000.000 4 Tahun 6.000.000 3.000.000 3.000.000 3 Komputer Jan. 2020 Rp28.000.000 4 Tahun 14.000.000 7.000.000 7.000.000 4 Lemari Berkas Jan. 2020 Rp24.000.000 8 tahun 18.000.000 3.000.000 15.000.000
Berdasarkan informasi tersebut, biaya yang dibebankan oleh Klinik Kesehatan Bantul dalam tahun pajak 2022 adalah sebagai berikut. (Tarif penyusutan sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2021 Pasal 11).
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                  e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No.2,  Juni 2023  |pp: 1110-1117 |DOI : https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i2.1000
Bantul
Tabel 3. Ilustrasi Perhitungan Pembebanan Pajak No Jenis Masa Manfaat Tarif penyusutan Penyusutan Tahun 2022 Penyusutan Tahun Pajak 2022 1 Gedung Klinik 20 Tahun 5% 20.000.000 20.000.000 2 AC 4 Tahun 25% 3.000.000 3.000.000 3 Komputer 4 Tahun 25% 7.000.000 7.000.000 4 Lemari Berkas 8 tahun 12,5% 3.000.000 3.000.000
Tidak hanya memberikan pemahaman terkait perhitungan penyusutan aset dan besarnya pembebanan pajak atas  penyusutan  tersebut,  tim  PkM  juga  memberikan  contoh  perhitungan  pajak  terutang  untuk  wajib  pajak badan. Dalam simulasi Klinik  IDI Pajangan Bantul diketahui memiliki Penghasilan Kena  Pajak pada tahun pajak  2022  sebesar  Rp80.000.000.  Berdasarkan  simulasi  tersebut,  pajak  penghasilan  terutang  Klinik  IDI Pajangan Bantul adalah 22% x 50% x Rp80.000.000 = Rp8.800.000
Setelah pemberian materi selesai, tim melakukan verifikasi kelengkapan pengisian SPT Badan Tahunan, baik  dalam  hal  penggunaan  formulir  maupun  penghitungan  penghasilan  kena  pajak,  besarnya  pajak  yang terutang  dengan  tarif  terbaru  sebesar  22%.  Pada  langkah  terakhir,  tim  melakukan  praktik  pelaporan  SPT tahunan badan melalui DJP Online. Para pegawai Klinik IDI Pajangan Bantul diinstruksikan untuk login pada laman DJP Online lalu klik pada  “tab”  lapor untuk mengunduh formulir e-Form  PDF dan  klik  pada  “tab” bayar untuk membuat e-billing sebagai bukti setor sebelum e-Form PDF dikirim dengan menggunakan token yang tersedia pada email wajib pajak. Para staf akuntansi dan keuangan Klinik IDI Pajangan Bantul, setelah mengikuti pelatihan dan pendampingan dapat menjelaskan tentang pengelompokan aset tetap dan klasifikasi penyusutannya sesuai ketentuan pajak, memahami tata cara perhitungan pajak badan dengan tarif terbaru, serta memahami tata cara pelaporan melalui e-Form PDF yang diunduh pada laman DJP Online.

## Gambar 5. Situs Pengisian SPT Secara Elektronik
Kegiatan  Pengabdian kepada  masyarakat  (PkM)  telah  terlaksana  dengan  baik  sesuai  yang direncanakan. Para peserta pelatihan dan pendampingan sangat antusias mengikuti kegiatan mulai dari penjelasan mengenai pajak penghasilan bagi badan, pengelompokan dan perhitungan penyusutan aset tetap, dan sangat antusias saat mengikuti simulasi penghitungan pajak penghasilan bagi badan, dan pelaporan melalui DJP Online. Adapun evaluasi pelaksanaan pengabdian ini, dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. Memantau secara berkelanjutan proses latihan berupa pengisian SPT Tahunan PPh Badan dan pengisian SSP formulir elektronik ( e-billing ).
2. Membantu  memecahkan  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  staf  akuntansi  dan  keuangan  Klinik  IDI Pajangan Bantul dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan dan pengisian SSP melalui formulir elektronik ( e-billing ).
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                  e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No.2,  Juni 2023  |pp: 1110-1117 |DOI : https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i2.1000

## Gambar 6. Evaluasi Pelaksanaan Pengabdian
Kegiatan ini akan dilakukan tindak lanjut yaitu binaan dan pendampingan berkelanjutan. Harapan ke depan peserta  pendampingan  khususnya  staf  akuntansi  dan  keuangan  Klinik  IDI  Pajangan  Bantul  akan  dapat mengelompokkan dan menghitung penyusutan aset tetap, menghitung pendapatan usaha dan biaya-biaya yang dapat  dikurangkan pada  penghasilan,  menghitung  jumlah  PPh-Badan  dengan  tarif  terbaru  serta  melaporkan secara  online.  Harapan  lebih  lanjut  bahwa  staf  akuntansi  dan  keuangan  Klinik  IDI  Pajangan  Bantul  akan termotivasi  untuk  dapat  memanfaatkan  fasilitas  berbasis  elektronik  yang  telah  disiapkan  oleh  Dirjen  Pajak yaitu e-SPT Tahunan  maupun e-billing dengan  baik  dan  benar  sesuai  dengan  peraturan  perpajakan  untuk memenuhi kewajiban pajak.

## V. KESIMPULAN
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  berupa  pendampingan  penyusunan  dan  pelaporan  SPT  Badan Tahunan  melalui  DJP  Online  untuk  Klinik  IDI  Pajangan  Bantul  berjalan  dengan  lancar.  Para  peserta pendampingan sangat memperhatikan penjelasan terkait dengan pajak penghasilan badan yang dilakukan tim PkM Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta. Hal ini dikarenakan adanya keinginan  dari  staf  akuntansi  dan  keuangan  di  Klinik  IDI  Pajangan  Bantul  untuk  lebih  memahami  cara membuat  dan  melaporkan pajak  yang  baik dan  tidak menimbulkan kesalahan  pelaporan. Setelah  mengikuti kegiatan  pengabdian  yang  dilakukan  oleh  tim  PkM,  peserta  dapat  mengelompokkan  dan  menghitung penyusutan aset tetap, menghitung pajak penghasilan badan dengan tarif baru, dan melaporkan SPT Tahunan Badan  dengan e-Form  PDF melalui  DJP  Online  untuk  pemenuhan kewajiban  perpajakan  bagi  wajib  pajak badan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Tim Dosen PkM Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta berterima kasih kepada Klinik IDI Pajangan Bantul atas kesediaannya menjadi mitra pengabdian dan menjalin kerjasama yang baik dalam melaksanakan kegiatan pengabdian. Terima kasih juga kami ucapkan kepada jajaran Universitas Jenderal  Achmad  Yani  Yogyakarta  dan  mahasiswa  yang  telah  berpartisipasi  mensukseskan  kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Tim Dosen PkM Fakultas Ekonomi dan Sosial.

## DAFTAR PUSTAKA
Agasie, D., & Zubaedah, R. (2022). Urgensi  Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Asas Kepentingan Nasional. Perspektif Hukum , 22 (2), 215–239. http://dx.doi.org/10.30649/ph.v22i2.131 Awang, N., & Amran, A. (2014). Ethics and Tax Compliance. In Ethics, Governance and Corporate Crime: Challenges and  Consequences (Vol.  6,  pp.  105–113).  Emerald  Group  Publishing  Limited.  https://doi.org/10.1108/S2043- 052320140000006004 BPS. (2022). Proporsi Realisasi Pendapatan Pemerintah Terhadap Produk Domestik Bruto (Persen) Tahun 2019-2021 . https://www.bps.go.id/indicator/13/1588/1/proporsi-realisasi-pendapatan-pemerintah-terhadap-produk-domestik- bruto.html DJP. (2021). Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak (Berkontribusi Bersama dalam Pemulihan Ekonomi Nasional) . https://pajak.go.id/id/tahunan-page Hariani,  A.  (2021). UU  HPP  Berpotensi  Menambah  Penerimaan  Perpajakan .  https://www.pajak.com/pajak/uu-hpp-
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                  e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No.2,  Juni 2023  |pp: 1110-1117 |DOI : https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i2.1000
berpotensi-menambah-penerimaan-perpajakan/ Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru 2018 . Penerbit Andi.
Mardjani,  A.,  Kalangi,  L.,  Lambey  Perhitungan  Penyusutan  Aset  Tetap,  R.,  Citralarasati  Mardjani,  A.,  Kalangi,  L., Lambey, R., Ekonomi dan Bisnis, F., & Akuntansi Universitas Sam Ratulangi, J. (2015). Calculation of Fixed Asset Depreciation According to The Financial Accounting Standards and Regulation Taxation and Its Effect on Financial Statements at PT. Hutama Karya Manado. Jurnal EMBA , 3 (1), 1024–1033.
Mustofa,  F.  A.,  Kertahadi,  &  R,  M.  M.  (2016).  Pengaruh  Pemahaman  Peraturan  Perpajakan,  Tarif  Pajak  dan  Asas Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak USaha Mikro Kecil dan Menengah yang Berada di  Wilayah  Kerja  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Batu  Setelah  Diberlakukannya  Peraturan. Jurnal  Perpajakan (JEJAK) , 8 (1). perpajakan.studentjournal.ub.ac.id Nurjanah, Y., Zulkarnain, P. D., Sutjipto, S. S. C., & Gracia, S. (2020). Pendampingan Pelaporan Pajak Menggunakan E-Filing. Jurnal Abdimas Dedikasi Kesatuan , 1 (1), 77–84. https://doi.org/10.374/jadkes.v1n1.1300 Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  22/PMK.05/2022  Tentang  Kebijakan  Akuntansi  Pemerintah Pusat
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
Risa, N., & Sari, M. R. P. (2021). Pengaruh Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 Dan Modernisasi  Perpajakan Serta Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bekasi. Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi , 12 (83), 20–37.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan