## KERANGKA DASAR PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH
Oleh : Rahmat Ilyas 1
Abstract
Islamic transactions based on the basic paradigm that the universe was created by God as amanah  (trust  Divine)  and  means  the  joy  of  life  for  all  mankind  to  prosper  materially  and spiritually  intrinsic  (Al-falah).  The  basic  paradigm  emphasizes  every  human  activity  has accountability and divine values that put the sharia and morals as parameters of good and bad, right and wrong with the business activity. Financial reporting is the structure and process of accounting that describes how the financial information provided and reported to  achieve the  goal of  economic and social state
Keywords: Transaction, welfare, financial statements

## A. Pendahuluan
Perbankan  syariah  merupakan  bagian  dari  entitas  syariah  yang  berfungsi sebagai lembaga intermediary keuangan diharapkan dapat menampilkan dirinya secara baik  dibandingkan  dengan  perbankan  dengan  sisitem  yang  lain  (perbankan  yang berbasis  bunga).  Gambaran  tentang  baik  buruknya  suatu  perbankan  syariah  dapat dikenali melalui kinerjanya yang tergambar dalam laporan keuangan. 2
Penyajian  laporan  akuntansi  bank  syariah  telah  diatur  dengan  pedoman standar  akuntansi  keuangan  syariah  (PSAK)  dan  pedoman  akuntansi  perbankan syariah  Indonesia  (PAPSI).  Oleh  karena  itu,  laporan  keuangan  harus  mampu memfasilitasi  semua  pihak  yang  terkait  dengan  bank  syariah.  Kekurangan  perhatian PSAK  dan  PAPSI  dalam  masalah  syariah  juga  terdapat  dalam  hal  fungsi  laporan keuangan  memfasilitasi  DPS  untuk  memeriksa  dana  non  halal  yang  diterima  oleh bank. Dana non halal berdasarkan PSAK no. 59 dan PAPSI digabung dengan dana
1 Dosen Jurusan Syariah dan dan Ekonomi Islam STAIN Syaikh Abdurahman Siddik Bangka Belitung email: mtd_82@yahoo.com
2 Dwi  Suwikno, Analisis  Laporan  Keuangan  Perbankan  Syariah ,  (Yogyakarta,  Pustaka  Pelajar, 2010), hlm. 118
Qardh.  Penggabungan  dapat  menimbulkan  persoalan  syariah  berupa  tercampurnya yang  hak  dan  yang  bathil.  Ketiadaan  pemisahan  akan  menyebabkan  kurangnya perhatian  untuk  mengupayakan  pengeliminasian  dan  non  halal  dimasa  yang  akan datang. 3
Laporan    keuangan  adalah  laporan  periodik  yang  disusun  menurut  prinsip- prinsip akuntansi yang diterima secara umum tentang status keuangan dari individu, asosiasi, atau organisasi bisnis yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas pemilik.
Laporan  keuangan  bank  sama  saja  dengan  laporan  keuangan  perusahaan. Neraca  bank  memperlihatkan  gambaran  posisi  keuangan  suatu  bank  pada  saat tertentu.  Laporan  laba-rugi  memperlihatkan  hasil  kegiatan  atau  operasional  suatu bank  selama  satu  periode  tertentu.  Laporan  perubahan  posisi  keuangan memperlihatkan darimana saja sumber dana bank dan kemana saja adana disalurkan. Laporan  ini  disusun  dari  neraca  pada  dua  periode  dan  laporan  laba-rugi  selama periode yang dilaporkan. Selain dari ketiga komponen utama laporan keuangan diatas, juga  harus  disertakan  catatan  dan  laporan  lain  serta  materi  penjelasan  yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. 4
Berbeda  dengan  perusahaan  lainnya,  bank  diwajibkan  menyertakan  laporan komitmen  dan  kontijensi,  yaitu  memberikan  gambaran,  baik  yang  bersifat  tagihan maupun kewajiban pada tanggal laporan.

## B. Paradigma Transaksi  Syariah
Transaksi syariah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa   alam   semesta dicipta  oleh    Tuhan    sebagai . amanah    ( kepercayaan    Ilahi )    dan    sarana kebahagiaan        hidup      ba gi seluruh    umat    manusia  untuk      mencapai kesejahteraan hakiki secara  material    dan  spiritual (alfalah). Paradigma      dasar  ini menekankan  setiap  aktivitas  umat    manusia  memiliki  akuntabilitas    dan    nilai ilahiyah yang   menempatkan   perangkat syariah dan akhlak sebagai  parameter baik  dan  buruk,  benar  dan    salahnya    aktivitas  usaha.    Paradigma ini  akan
3 Muhammad, Manajemen Keuangan Syariah; analisis Fiqh & Keuangan , (Yogyakarta:UPP STIM YKPN, 2014), hlm. 83
4 Veithzal Rivai & Arviyan Arifin, Islamic Banking , (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 876
membentuk integritas  yang  membantu terbentuknya karakter  tata kelola yang baik ( good governance )  dan  disiplin pasar  ( market discipline ) yang  baik.
Syari ah  merupakan  ketentuan    hukum    Islam  yang men gatur    aktivitas umat    manusia    yang    berisi  perintah    dan la rangan,  baik  yang  menyangkut hubungan  interaksi  ve rtikal dengan  Tuhan    maupun    interaksi    horizontal dengan    sesama  makhluk.   Prinsip   syariah  yang  berlaku   umum   dalam kegiatan muamalah (transaksi syariah)   mengikat  secara hukum bagi  semua  pelaku  dan stakeholder    perbankan  yang  melakukan  transaksi      syariah.  Akhlak    merupakan norma  dan  etika  yang   berisi . nilai-nilai   moral   dalam interaksi sesama  makhluk agar  hubungan  tersebut menjadi saling  menguntungkan,  sinergis  dan  harmonis. Transaksi syariah berasaskan pada   prinsip   :
1. Persaudaraan (ukhuwah);
2. Keadilan  (' adalah);
3. Kemaslahatan (maslahah); ·
4. Keseimbangan (tawazun);
5. Universalisme (syumuliyah). 5
Prinsip persaudaraan ( ukhuwah ) esensinya merupakan  nilai universal  yang menata    interaksi    sosial  dan  harmonisasi  kepentingan  para  pihak    untuk kemanfaatan  secara u mum  dengan    semangat . saling  menolong, . Transaksi syariah  menjunjung   tinggi  nilai  kebersamaan    dalam  memperoleh  manfaat (sharing economics) sehingga seseorang tidak boleh mendapat   keuntungan di  atas kerugian orang  lain. · Ukhuwah  dalam  transaksi s yari'ah      berdasarkan  prinsip s aling mengenal (ta'aruf), saling  memahami (tafahum), saling  menolong (ta'awun), saling menjamin (takaful), saling be rsinergi dan  beraliansi (tahalu.f). _ .
Prinsip  keadilan  adalah  esensinya    menempatkan ses uatu    hanya    pada tempatnya    dan    mernberikan  sesuatu hany a      pada      yang    berhak      serta memperlakukan  sesuatu ses uai    posisinya.  Implementasi    keadilan  dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya    unsur:
5 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Lembaga Keuangan Syariah (KDPPLKS), tahun 2007, Paragraf  15,  hlm. 6
1. Riba  (unsur    bunga    dalam    segala    bentuk    dan  jenisnya , baik    riba nasiah   maupun  fadhl):
2. Kezaliman  (unsur    yang    merugikan  diri . sendiri,        orang  lain, maupun  lingkungan);
3. Maysir (unsur   judi  dan  sikap   spekulatif);
4. Gharar (unsur   ketidakjelasan):
5. Haram    (unsur    haram    baik    dalam    barang    maupun  jasa  serta aktivitas   operasional  yang   terkait). 6
Esensi riba    adalah    setiap    tambahan  pada    pokok    piu  tang  yang dipersyaratkan    dalam    transaksi  pinjam-meminjam  serta  derivasinya    dan transaksi   tidak  tunailainnya,  dan setiap  tambahan  yang  dipersyaratkan  dalam transaksi pertukaran    antarbarang-barang   ribawi   termasuk  pertukaran money exchange) yang   sejenis   secara   tunai   maupun tangguh   dan   yang   tidak   sejenis secara  tidak   tunai ..
Esensi kezaliman  ( dzulm )    adalah    menempatkan sesuatu  tidak   pada tempatnya,  mernberikan    sesuatu    tidak sesuai  ukuran, kualitas dan  temponya. mengambil      sesuatu  yang    bukan    haknya    dan    memperlakukan  sesu . atu  tidak sesuai  posisinya. Kezaliman dapat menimbulkan  kemudharatan   bagi masyarakat secara  keseluruhan,  bukan  hanya  sebagian;  atau  membawa    kemudharatan  bagi salah satu pihak atau pihak-pihak . yang  melakukan  transaksi,
Esensi maysir . adalah    setiap  transaksi  yang  bersifat  spekulatif  dan    tidak berkaitan  dengan  produktivitas  serta    bersifat    perjudian    (gambling). Esensi gharar adalah  set i ap tran s ak s i  yang  berpotensi  merugikan    salah    satu    pihak karena      mengandung    unsur keti dakjelasan,    manipulasi  dan    eksploitasi informasi  serta  tidak  adanya    kepastian  pelaksanaan  akad.    Bentuk-bentuk gh ar ar   antara    lain:
1. Tidak   adanya    kepastian  penjual   untuk    menyerahkan objek  akad pada    waktu  terjadi  akad,  baik  objek  akad  itu  sudah  ada    maupun belum   ada:
6 Ibid , Paragraf  17 hlm. 7
2. M e njual  sesuatu  yang  belum  berada  di bawah pengua s aan   penjual;
3. T idak  adanya    kepa s tian  kriteria    kualita s dan  kuantitas barang/jasa ;
4. T i d a k   adanya    kepastian  juml a h   harga   yang   harus   dib ay ar   dan alat  pembayaran;
5. Tidak   adanya   ketegasan  jenis  dan  objek  akad;
6. K ondi s i  objekakad  tidak  dapat   di j amin k e s e s uaiannya dengan   yang dit e ntukan   dalam   tran s aksi ;
7. Adanya   un s ur   ek s ploitasi ' salah  satu  pihak  karena   informasi   yang k urang a tau  dimanipulasi  dan  ketidak ta huan a tau  ket i dakpa ha m a n y ang ditransak s ikan. 7
Esensi  haram  adalah segala  un s ur y ang  dilarang   secara teg as dalam a l- Quran    dan   a s -Sunah .
Prin s ip  k e ma s lahata n (ma s hlahaii) esensinya  merupa kan s e g ala  bentuk keb a ik a n  dan  manfaat y ang  berdimen s i  duniawi d a n    ukhra w i , m a t er i al da rt s pi r itual,      serta    i n div i • d ua l  d a n  kol e ktif . K e maslahatan ya ng  d i akui    hams memenuhi dua    unsur y akn i kepatuhan sy ari ' ah (halal) s erta    ber m anf aat    dan membawa      kebaikan (thayib) dalam    semua    as pe k secara    keseluruhan . yang tidak  menimbulkan  kemu dharatan, . Transaksi  syari'ah y ang    dianggap bermaslaha t harus  memenuhi    secara  keseluruhan    unsur-unsur    yang menjadi tujuan ketetapan  syari'ah (maqashid syari ' ah) yaitu  berupa pemeliharaan  terhadap
:
1. Akidah,   keimanan    dan   ketakwaan (dien);
2. Intelektual   (' aql);
3. Keturunan   (nasl):
4. Jiwa  'dan  keselamatan  (nafs);
5. Harta   benda  (mal).
7 Ibid
Prinsip    keseimbangan  (tawazun)  esensinya  meliputi    keseimbangan aspekmaterial  dan  spiritual,  aspek  privat  dan publik, sektor keuangan  dan sektor riil,  bisnis  dan  sosial,  dan  keseimbangan  aspek  pemanfaatan  dan    pelestarian. Transaksi    syari'  ah  tidak    hanya    menekankan  pada    maksimalisasi    keuntungan perusahaan  semata   untuk   kepentingan pemilik   (shareholder). Sehingga  manfaat yang  didapatkan tidak  hanya  difokuskan pada    pemegang  saham,  akan   tetapi pada   semua    pihak   yang   dapat   merasakan   manfaa t adanya · suatu   kegiatan ekonomi.
Prinsip    universalisme (syumuliyah) esensinya    dapat  dilakukan  oleh,  dengan, dan  untuk    semua    pihak  yang   berkepentingan (stakeholder) . tanpa    membedakan suku,   agam a, ras  dangolongan,  sesuai  dengan   semangat   kerahmatan  semesta (rahmatan  lil alamin). 8

## C. Karakteristik  Transaksi Syari'ah
Transaksi   syariah  terikat   dengan   nilai-nilai   etis  meliputi . aktivitas   sektor keuangan  dan  sektor    riil  yang  dilak u kan    secara  koheren    tanpa      dikotomi sehingga keberada an dan nilai  uang  merupakan cerminan   aktivitas  investasi   dan per dagangan.   Implementasi    transaksi   yang   sesuai   dengan paradigma dan azas transaksi syari'ah harus memenuhi kar akteristik dan  persyaratan sebagai berikut:
1. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan  prinsip saling paham dan saling ridha;
2. Prinsip    kebebasan  bertransaksi  diakui  sepanjang  objeknya    halal  dan baik (thayib);
3. Uang hanya   berfungsi  sebagai alat  tukar dan   satuan pengukur  nilai, bukan   sebagai   komoditas;
4. Tidak   mengandung unsur   riba;
5. Tidak mengandung unsur   kezaliman;
6. Tidak  mengandung unsur   maysir;
7. Tidak   mengandung unsur   gharar;
8. Tidak   mengandung unsur   haram;
9. Tidak   menganut   prinsip nilai waktu dari uang (time value of money) karena keuntungan yang  didapat   dalam · kegiatan  usaha  terkait  dengan  risiko yang  melekat  pada kegiatan   usaha  terse but  sesuai  dengan   prinsip al- ghunmu bil  ghurmi (no gain without accompanying   risk);
10. Transaksi   dilakukan   berdasarkan suatu  perjanjian yang  jelas  dan benar    serta    untuk    keuntungan    semua  pihak    tanpa    merugikan pihak  lain  sehingga   tidak  diperkenankan menggunakan standar  ganda    harga    untuk  satu    akad  serta  tidak    menggunakan duatransaksi bersamaanyang   berkaitan (ta'alluq) dalam   satu  akad;
11. Tidak    ada  distorsi    harga    melalui    rekayasa    permintaan (najasy), maupun  melalui  rekayasa  penawaran (ihtikar);
12. Ti d ak  mengandung unsur    kolusi  dengan  suap   menyuap (risywah). 9
D. Prinsip-prinsip Akuntansi
Pelaporan  keuangan  adalah  struktur  dan  proses  akuntasi  yang menggambarkan  bagaimana  informasi  keuangan  disediakan  dan  dilaporkan  untuk mencapai tujuan ekonomik dan sosial negara. Lingkup pelaporan keuangan meliputi struktur dan mekanisme bekerjanya sistem dalam suatu negara. 10
Struktur  akuntansi  melukiskan  unsur-unsur  (pihak-pihak  dan  sarana-sarana) yang terlibat dalam dan terpengaruh oleh penentuan/penyediaan informasi keuangan dan  saling  hubungan  antara  unsur-unsur  tersebut.  Pihak  yang  terlibat (berkepentingan)  meliputi  pelaku  dan  institusi  misalnya  penyusun  standar,  profesi, pemerintah, badan pembina pasar modal, perusahaan sebagai entitas, analis, manajer, akuntan  publik,  dan  pemakai  laporan.  Sarana-sarana  yang  membentuk  struktur akuntansi  meliputi  misalnya  peraturan  pemerintah,  standar  akuntansi,  laporan keuangan,  dan  konvensi  pelaporan.  Pengertian  proses  akuntansi  dalam  pelaporan keuangan  adalah  mekanisme  tentang  bagaimana  pihak-pihak  dan  sarana-sarana pelaporan  bekerja  dan  saling  berinteraksi  sehingga  dihasilkan  informasi  keuangan
9 Ikatan  Akuntan  Indonesia  (IAI), Kerangka  Dasar  Penyusunan  dan  Penyajian  Laporan  Lembaga Keuangan Syariah (KDPPLKS), tahun 2007, Paragraf 27 hlm. 10
10 Jefri Heridiansyah dan Sujadi, Fungsi Manajemen Dalam Penyajian Laporan Keuangan , Jurnal STIE Semarang, Vol 3, No 2, Edisi Juni 2011
yang  diwujudkan  dalam  bentuk  laporan/statemen  keuangan  termasuk  mekanisme untuk menentukan kewajaran statemen keuangan.
Standar akuntansi sebagai acuan penyusunan laporan keuangan yang berlaku disuatu negara, akan berbeda dengan standar akuntansi di negara lain. Perbedaan ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, hukum, sosial, politik dan ekonomi di tiap-tiap negara.  Masalah  keterbandingan  ( Comparability) laporan  keuangan,  tingkat  keandalan (reliability) dan  peluang  ketidakpastian  menjadi  konsekuensi  dari  adanya  perbedaan standar akuntansi ini. 11
Akuntansi  berfungsi  sebagai  penyedia  data  guna  penyusunan  laporan keuangan dengan syarat data tersebut harus objektif dan informatif bagi kepentingan berbagai  pihak  yang  terkait  dengan  perusahaan.  Agar  dapat  memenuhi  fungsinya diperlukan  seperangkat  prinsip  dan  konsep  akuntansi  dalam  pencatatan  data  dan penyusunan laporan keuangan perusahaan. Prinsip dan konsep akuntansi diantaranya:
1. Konsep kesatuan usaha
Konep  ini  menyatakan  bahwa  pencatatan  kegiatan  perusahaan  itu  harus dipisahkan dari kegiatan pemiliknya atau rumah tangga pemiliknya.
2. Konsep kelangsungan hidup
Perusahaan  didirikan  tidak  untuk  sementara  waktu,  tetapi  diharapkan berjalan terus sepanjang waktu. Azas bahwa hidup sepanjang waktu akan mempengaruhi metode penilaian.

## 3. Konsep harga pokok
Sehubungan  dengan  konsep  kedua  tersebut  diatas,  data  akuntansi  akan dicatat  menurut  harga  perolehannya  (at  cash)  pada  waktu  pristiwa  itu terjadi  dan  tinggal  tetap  demikian  dalam  catatan  atau  laporan  akuntansi karena ini merupakan pendekatan yang paling objektif.
4. Konsep kesatuan pengukuran
Pencatatan  data  akuntansi  digunakan  satuan  ukuran  uang  (rupiah).
Fluktuasi  nilai  uang  dianggap  tidak  ada  pengaruhnya  terhadap  jumlah- jumlah yang ditunjukkan dalam laporan keuangan perusahaan.
11 Aris Tri Cahyono, Meta Teori Standar Akuntansi Keuangan Di Indonesia  - Menuju Konvergensi SAK di Masa Globalisasi , Jurnal Eksis Vol.7 No.2, Agustus 2011: 1816 – 2000
5. Konsep periode waktu
Oleh  karena  aktivitas  perusahaan  berjalan  sepanjang  waktu,  proses penyajian  kondisi  keuangan  dan  hasil  operasi  perusahaan  perlu  dipecah dalam periode-periode tertentu.
6. Konsep objektivitas
Untuk keperluan pencatatan akuntansi dibutuhkan dukungan bukti-bukti transaksi yang bersifat objektif dan dapat diuji kebenarannya.
7. Konsep keterbukaan
Semua  fakta-fakta  perlu  diungkapkan  secara  terbuka  supaya  laporan kondisi  keuangan  dan  hasil  usaha  persahaan  sedapat  mungkin  bersifat informatif  dan  memberi  arti  (tidak  menyesatkan)  bagi  pihak-pihak  yang berkepentingan.
8. Konsep konsistensi
Didalam  akuntansi  terdapat  beberapa  metode  yang  dapat  dipergunakan, misalnya  dalam  hal  penilaian  persedian,  menentukan  besarnya penyusutan,  menaksir  kerugian  piutang  yang  tidak  dapat  ditagih. Akuntansi  harus  memilih  salah  satu  metode  yang  paling  sesuai  dengan kebutuhan. Sekali satu metode telah dipilih, maka secara konsisten harus dipertahankan terus dari perode ke periode.
9. Konsep konservatisme
Umumnya  konservatisme  diartikan  sebagai  mencatat  aset  dengan  harga yang lebih rendah dari harga perolehannya atau mencatat hutang dengan nilai  yang  lebih  tinggi.  Selain  itu  juga  konservatisme  juga  diberi  makna bahwa akuntan mengikuti prinsip mengakui kemungkinan rugi yang akan terjadi, tetapi tidak mengantisipasikan laba yang belum direalisir. 12
Konservatisme  akuntan  menyatakan  bahwa  apabila  ada  beberapa alternatif  akuntansi  maka  alternatif  yang  seharusnya  dipilih  adalah alternatif yang paling kecil kemungkinannya untuk melaporkan aset  atau pendapatan  lebih  besar  dari  yang  seharusnya.  Konservatisme  timbul
12 Dwi Suwikno, Pengantar akuntansi Syariah , (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 6
karena  ada  kecendrungan  dari  pihak  manajemen  untuk  menaikkan  nilai aset dan pendapatan suatu perusahaan. 13

## E. Tujuan   Laporan  Keuangan dalam Akuntansi Syariah
Tujuan  laporan  keuangan  adalah  menyediakan  informasi  yang    menyangkut posisi  keuangan,  kinerja    serta  perubahan  posisi  keuangan  suatu  perbankan  syari'ah yang  bermanfaat  bagi    sejumlah  besar    pemakai dalam  pengambilan  keputusan ekonomi. Di samping  itu, tujuan lainn ya adalah :
1. Meningkatkan  kepatuhan  terhadap  prinsip  syari'ah  dalam  semua transaksi  dan  kegiatan  usaha;
2. Informasi   kepatuhan perbankan   s y ari' ah  terhadap prinsip syari' ah, serta  informasi  aset, kewajiban,  pendapatan  dan   beban   yang   tidak sesuai   dengan  prinsip s y ari'ah   bila  ada dan   bagaimana   perolehan : dan   peng gunaannya;
3. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggungjawab    perbankan  syari'ah  terhadap  ama nah  dalam mengamankan  dana,      menginvestasikannya    pada    tingkat keuntungan yang   layak;   dan
4. Informasi  mengenai    tingkat  keuntungan  investasi  yang  diperoleh penanam      modal    dan    pemilik    dana    syirkah · temperer:      dan informasi    mengenai  pemenuhan  kewajiban  ( obligation) fungsi  sosial perbankan    syari'ah,  termasuk   pengelolaan  dan   penyaluran   zakat, infak,  sedekah,   dan   wakaf.
Laporan keuangan yang disusun untuk   tujuan   ini  me m enuhi    kebutuhan bersama  sebagian  besar  pernakai. N amun . demikian,  laporan      keuangan  tidak menyediakan s emua    inforrnasi  yang  mungkin    dibutuhkan      pemakai  dalam p engambilan    keputusan    ekonomi  karena  secara  umum  menggambarkan pengaruh    keuangan    dari  kejadian    di  masa  lalu,    dan    tidak    diwajibkan
untuk      menyediakan        informasi n onkeuangan.        Laporan    keuangan  juga
13 Mamduh  M  Hanafi  &  Abdul  Halim, Analisis  Laporan  Keuangan ,  (Yogyakarta,  UPP  STIM YKPN, 2007), hlm. 41
menunjukan  apa y ang  telah  dilakukan  manajem e n (st e ward s hip), atau pertanggungjawaban  manajemen  atas  sumber  daya    yang    di p ercayakan kepadanya . Pemakai    yang    ingin    menilai    apa  yang  telah    dilakukan    atau pertanggungjawaban  manajemen   berbuat   demikian    agar   mereka dapat membuat ke p utusan  ekonomi: keputusan  ini  mungkin   mencakup,  mi s aln y a,   keputusan untuk    menahan  atau    menjual    investasi . mereka  dalam  perbankan  syari'ah  atau keputusan untuk rn engangkat    kembali   atau   mengganti  manajemen .
Sedangkan  dalam  PSAK  101  disebutkan  bahwa  Laporan keuangan  adalah suatu  penyajian  terstruktur  dari  posisi  keuangan  dan  kinerja  keuangan  suatu  entitas syariah.  Tujuan  laporan  keuangan  adalah  untuk  memberikan  informasi  mengenai posisi  keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian  besar  pengguna  laporan  keuangan  dalam  membuat  keputusan  ekonomik. Laporan  keuangan  juga  menunjukkan  hasil  pertanggungjawaban  manajemen  atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan  tersebut,  suatu  laporan  keuangan  menyajikan  informasi  mengenai  entitas syariah yang meliputi:
1. aset;
2. kewajiban;
3. dana syirkah temporer;
4. ekuitas;
5. pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian;
6. arus kas;
7. dana zakat; dan
8. dana kebajikan. 14
F. Tujuan   Laporan  Keuangan dalam Akuntansi Konvensional
Tujuan  laporan  keuangan  adalah  menyediakan  informasi  yang  menyangkut posisi  keuangan,  kinerja  serta  perubahan  posisi  keuangan  suatu  perusahaan  yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
Laporan  keuangan  yang  disusun  untuk  tujuan  ini  memenuhi  kebutuhan bersama  sebagian  besar  pemakai.  Namun  demikian,  laporan  keuangan  tidak menyediakan  semua  informasi  yang  mungkin  dibutuhkan  pemakai  dalam pengambilan  keputusan  ekonomi  karena  secara  umum  menggambarkan  pengaruh keuangan  dari  kejadian  di  masa  lalu,  dan  tidak  diwajibkan  untuk  menyediakan informasi nonkeuangan.
Laporan  keuangan  juga  menunjukkan  apa  yang  telah  dilakukan  manajemen (stewardship),  atau  pertanggungjawaban  manajemen  atas  sumber  daya  yang dipercayakan  kepadanya.  Pemakai  yang  ingin  menilai  apa  yang  telah  dilakukan  atau pertanggungjawaban  manajemen  berbuat  demikian  agar  mereka  dapat  membuat keputusan  ekonomi;  keputusan  ini  mungkin  mencakup,  misalnya,  keputusan  untuk menahan  atau  menjual  investasi  mereka  dalam  perusahaan  atau  keputusan  untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen. 15

## G. Keterbatasan Laporan Keuangan
Laporan  keuangan  yang  dibuat  oleh  manajemen  mempunyai  tujuan  untuk memberikan  informasi  dari  posisi  keuangan  dan  perubahan  posisi  keuangan  secara periodik  yang  dilakukan  oleh  pihak  manajemen  perusahaan.  Laporan  keuangan bersifat histroris karena laporan keuangan merupakan akumulasi dari transaksi yang telah  terjadi  dalam  suatu  perusahaan  dalam  masa  yang  bersangkutan,  dan  bersifat menyeluruh  karena  merupakan  akumulasi  dari  seluruh  kegiatan  usaha  yang  dapat diukur atau dinyatakan dengan uang.
Dengan  karakteristik  yang  melekat,  dapat  diidentifikasikan  beberapa keterbatasan laporan keuangan yaitu:
1. Laporan keuangan yang dibuat secara periodek pada dasarnya merupakan interim  report  (laporan  yang  dibuat  antara  waktu  tertentu  yang  sifatnya sementara dan bukan merupakan laporan yang final).
2. Laporan  keuangan  menunjukkan  angka  dalam  rupiah  yang  kelihatannya bersifat  pasti  dan  tepat,  tetapi  sebenarnya  dasar  penyusunannya  dengan standar nilai yang mungkin berbeda atau berubah-ubah.
3. Laporan  keuangan  disusun  berdasarkan  hasil  pencatatan  transaksi keuangan  atau  nilai  rupiah  dari  berbagai  waktu  atau  tanggal  yang  lalu, dimana daya beli uang tersebut semakin menurun, dibandingkan dengan tahun-tahun  sebelumnya,  sehingga  kenaikan  volume  penjualan  yang dinyatakatkan  dalam  rupiah  belum  tentu  menunjukkan  atau mencerminkan  unit  yang  dijual  semakin  besar,  mungkin  kenaikan  itu disebabkan naiknya harrga jual barang tersebut yang mungkin juga diikuti tingkat kenaikan harga.
4. Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi  posisi  atau  keadaan  keuangan  perusahaan  karena  faktor- faktor tersebut tidak dapat dinyatakan dengan satuan uang. 16
H. Asumsi Dasar
Untuk  mencapai  tujuannya,  laporan  keuangan  disusun atas  dasar  akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan  peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan  pada  saat    kas  atau  setara  kas  diterima  atau  dibayar)  dan  diungkapkan  dalam catatan  akuntansi  serta  dilaporkan    dalam  laporan  keuangan  pada  periode  yang bersangkutan.  Laporan  keuangan  yang  disusun  atas  dasar  akrual  memberikan informasi  kepada    pemakai  tidak  hanya  transaksi  masa  lalu  yang  melibatkan penerimaan  dan  pembayaran    kas  tetapi    juga  kewajiban  pembayaran    kas  di  masa depan  serta  sumber  daya  yang  merepresentasikan  kas  yang  akan  diterima  di  masa depan.  Oleh      karena  itu,  laporan  keuangan  menyediakan    jenis  informasi  transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
Penghitungan  pendapatan  untuk tujuan pembagian  hasil  usaha  menggunakan dasar  kas.  Dalam  hal  prinsip  pembagian  hasil  usaha  berdasarkan  bagi  hasil, pendapatan atau hasil yang dimaksud  adalah  keuntungan  bruto  ( gross  profit ). 17
Penentuan  pendapatan  dan  biaya  dari  posisi  harta  dan  kewajiban  ditetapkan tanpa  melihat  transaksi  kas  telah  dilakukan  atau  tidak.  Penentuannya  bukan
16 Suhardi dkk, Akuntansi Pengantar , (Bangka Belitung, UBB Press Pangkalpinang, 2009), hlm.
54
17 IAI, KDPPLKS ……. Pragraf  41-42
keterlibatan  kas,  tetapi  didasarkan  pada  faktor  legalnya  apakah  memang  sudah merupakan  hak  (pendapatan)  atau  kewajiban  (biaya)  perusahaan  atau  belum.  Kalau sudah, harus dicatat tanpa menunggu pembayaran atay peneriman kas. 18
Penyusunan  atau  pencatatan  laporan  keuangan  yang  disusun  berdasarkan accrual  basis dinyatakan  juga  dalam  Fatwa  DSN  No.14  tahun  2000  yang  menyatakan bahwa:
1. Pada  prinsipnya,  LKS  boleh  menggunakan  sistem Accrual  Basis maupun Cash Basis dalam pencatatan administrasi keuangan.
2. Dilihat  dari  segi  kemaslahatan  ( al-ashlah ),  dalam  pencatatan  sebaiknya digunakan  sistem  acrual  basis,  akan  tetapi  dalam  distribusi  hasil  usaha hendaknya  ditentukan  atas  dasar  penerimaan  yang  benar-benar  terjadi ( cash basis ).
3. Penetapan sistem yang harus dipilih harus disepakati dalam akad. 19
I. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan
Karakteristik  kualitatif  merupakan  ciri  khas  yang  membuat  informasi  dalam laporan  keuangan  berguna  bagi  pemakai.  Terdapat  empat  karakteristik  kualitatif pokok yaitu, dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan.
1. Laporan Dapat dipahami
Pertama, Kualitas  penting  informasi  yang  ditampung  dalam  laporan keuangan  adalah  kemudahannya  untuk  segera  dapat  dipahami  oleh pemakai.  Untuk  maksud  ini,  pemakai  diasumsikan  memiliki  pengetahuan yang memadai  tentang  aktivitas  ekonomi  dan  bisnis,  akuntansi,    serta kemauan    untuk  m empelajari  informasi  dengan  ketekunan  yang wajar.  Namun  d emikian,  informasi  kompleks  yang  seharusnya dimasukkan  dalam  laporan  keuangan    tidak    dapat    dikeluarkan hanya   atas   dasar  pertimbangan  bahwa  nformasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.
2. Laporan Relevan,
18 Arfan Ikhsan dkk, Teori Akuntansi , (Bandung, Citapustaka Media, 2015), hlm. 58
19 Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah , (Jakarta, Erlangga, 2014), hlm. 782
agar  bermanfaat  informasi  harus  relevan  untuk  memenuhu  kebutuhan pemakai  dalam  proses  pengambilan  keputusan.  Informasi  memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan  membantu  mereka  mengevaluasi  peristiwa  masa  lalu,  masa  kini atau  masa  depan,  menegaskan,  atau  mengoreksi,  hasil  evaluasi  mereka dimasa lalu.
Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakikat dan materialitasnya. Dalam beberapa  kasus  hakikat  informasi  saja  sudah  cukup  untuk  menentukan relevansi.  Misalnya  pelaporan  suatu  segmen  baru  dapat  mempengaruhi penilaian  risiko  dan  peluang  yang  dihadapi  perbankan  syariah  tanpa mempertimbangkan  materialitas  dari  hasil  yang  dicapai  segmen  baru tersebut dalam periode pelaporan.
3. Laporan harus andal
Agar bermanfaat, informasi juga harus andal ( reliable ). Informasi memiliki kualitas  andal  jika  bebas  dari  pengertian  yang  menyesatkan,  kesalahan material,  dan  dapat  diandalkan  pemakainya  sebagai  penyajian  yang  tulus atau jujur ( faithful representation )  dari yang seharusnya  disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.
Informasi  mungkin  relevan  tetapi  jika  hakekat  atau  penyajiannya    tidak dapat diandalkan  maka penggunaan informasi  tersebut  secara  potensial dapat  menyesatkan.  Misalnya,  jika  keabsahan  dan  jumlah  tuntutan  atas kerugian dalam suatu tindakan hukum masih dipersengketakan, mungkin tidak  tepat  bagi  entitas  syariah  untuk  mengakui  jumlah  seluruh  tuntutan tersebut dalam neraca, meskipun mungkin tepat untuk  mengungkapkan jumlah serta keadaan dari tuntutan tersebut .

## 4. Laporan dapat dibandingkan.
Pemakai  harus  dapat  memperbandingkan   laporan  keuangan  entitas syariah antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan  ( trend ) posisi dan  kinerja  keuangan.  Pemakai  juga  harus  dapat  memperbandingkan laporan  keuangan  antar  entitas  syariah  untuk  mengevaluasi  posisi keuangan,  kinerja serta  perubahan  posisi  keuangan  secara  relatif.  Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan
peristiwa  lain yang serupa harus dilakukan  secara konsisten  untuk  entitas syariah  tersebut,  antar  periode  entitas  syariah yang sama, untuk entitas syariah yang berbeda, maupun dengan entitas lain.
Implikasi  penting  dari  karakteristik  kualitatif  dapat diperbandingkan adalah  bahwa  pemakai  harus  mendapat informasi  tentang kebijakan  akuntansi  yang  digunakan  dalam  penyusunan  laporan keuangan  dan  perubahan  kebijakan  serta  pengaruh  perubahan tersebut.  Para      pemakai      harus dimungkinkan    untuk    dapat mengidentifikasi    perbedaan kebijakan  akuntansi  yang diberlakukan  untuk  transaksi  serta peristiwa  lain  yang  sama  dalam sebuah  entitas  syariah  dari satu periode  ke periode  dan dalam  entitas syariah  yang  berbeda. Ketaatan  pada  standar  akuntansi  keuangan syariah,  termasuk pengungkapan  kebijakan  akuntansi  yang  digunakan oleh entitas  syariah, membantu  pencapaian  daya banding.
Kebutuhan terhadap daya banding jangan dikacaukan dengan  keseragaman semata-mata    dan  tidak  seharusnya  menjadi  hambatan  dalam memperkenalkan  standar  akuntansi  keuangan  syariah  yang  lebih  baik. Entitas syariah  tidak perlu  meneruskan kebijakan akuntansi yang tidak lagi selaras  dengan    karakteristik  kualitatif  relevansi  dan  keandalan.  Entitas syariah  juga  tidak  perlu  mempertahankan  suatu  kebijakan  akuntansi  kalau ada alternatif lain yang lebih relevan dan lebih andal.
Berhubung  pemakai ingin membandingkan  posisi keuangan,  kinerja serta perubahan  posisi  keuangan  antar  periode,  maka  entitas  syariah  perlu menyajikan informasi periode sebelumnya dalam laporan keuangan. 20

## J. Unsur-unsur Laporan Keuangan dalam Akuntansi Syariah
Sesuai  karakteristik  maka  laporan  keuangan  entitas  syariah  antara  lain meliputi:
1. komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial:
a. laporan posisi keuangan;
20 IAI, KDPPLKS , Paragraf  45-48 dan 52-53, 60-63
b. laporan laba rugi;
c. laporan  arus kas; dan
d. laporan perubahan  ekuitas.
2. komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial:
a. laporan sumber dan penggunaan  dana zakat; dan
b. laporan sumber dan penggunaan  dana kebajikan.
3. komponen  laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan  dan tanggung jawab  khusus  entitas  syariah tersebut.
Unsur   yang   berkaitan   secara   langsung   dengan  pengukuran  posisi keuangan  adalah  aset,  kewajiban,  dana syirkah temporer  dan ekuitas. Pos-pos  ini didefinisikan sebagai berikut:
1. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai  akibat dari  peristiwa  masa  lalu  dan  dari  mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas  syariah.
2. Kewajiban merupakan  hutang  entitas  syariah  masa  kini yang  timbul dari  peristiwa  masa  lalu,  penyelesaiannya diharapkan  mengakibatkan arus  keluar  dari  sumber  daya  entitas  syariah  yang  mengandung  manfaat ekonomi.
3. Dana    syirkah    temporer    adalah    dana    yang    diterima  sebagai  investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu  dan  pihak  lainnya  dimana entitas    syariah  mempunyai  hak  untuk  mengelola  dan  menginvestasikan dana    tersebut    dengan    pembagian    hasil    investasi      berdasarkan kesepakatan.
4. Ekuitas adalah  hak  residual  atas  aset  entitas  syariah    setelah dikurangi  semua  kewajiban  dan  dana syirkah temporer. 21

## K. Unsur-unsur Laporan Keuangan dalam Akuntansi Konvensional
Laporan  Keuangan  menggambarkan  dampak  keuangan  dari  transaksi  dan peristiwa lain  yang  diklasifikasikan  dalam  beberapa  kelompok  besar  menurut
21 IAI, KDPPLKS , Paragraf 71
karakteristik  ekonominya.  Kelompok  besar  ini  merupakan  unsur  laporan  keuangan. Unsur  yang  berkaitan  secara  langsung  dengan  pengukuran  posisi  keuangan  adalah aktiva,  kewajiban  dan  ekuitas.  Sedang  unsur  yang  berkaitan  dengan  pengukuran kinerja  dalam  laporan  laba  rugi  adalah  penghasilan  dan  beban.  Laporan  perubahan posisi  keuangan  biasanya  mencerminkan  berbagai  unsur  laporan  laba  rugi  dan perubahan  dalam  berbagai  unsur  neraca;  dengan  demikian,  kerangka  dasar  ini  tidak mengidentifikasikan unsur laporan perubahan posisi keuangan secara khusus.
Penyajian berbagai  unsur  ini  dalam  neraca  dan  laporan  laba  rugi memerlukan  proses  sub-klasifikasi.  Misalnya,  aktiva  dan  kewajiban  dapat diklasifikasikan  menurut  hakekat  atau  fungsinya  dalam  bisnis  perusahaan  dengan maksud untuk menyajikan informasi dengan cara yang paling berguna bagi pemakai untuk tujuan pengambilan keputusan ekonomi. 22

## L. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan dalam Akumtansi Syariah
Pengakuan    ( recognition )  merupakan    proses pembentukan  suatu  pos yang  memenuhi  definisi  unsur  serta  kriteria  pengakuan  yang  dikemukakan  dalam paragraf  110  dalam  neraca  atau  laporan  laba  rugi.  Pengakuan  dilakukan  dengan menyatakan  pos  tersebut  baik  dalam  kata-kata  maupun  dalam  jumlah  uang  dan mencantumkannya   ke  dalam  neraca  atau laporan  laba  rugi.  Pos  yang  memenuhi kriteria  tersebut  harus diakui  dalam  neraca  atau  laporan  laba  rugi.  Kelalaian untuk mengakui  pos  semacam  itu  tidak  dapat  diralat melalui pengungkapan kebijakan  akuntansi  yang  digunakan  maupun melalui  catatan  atau  materi penjelasan.
Dalam pragraf 110.  Pos  yang  memenuhi  definisi  suatu  unsur  harus  diakui kalau:
1. Ada kemungkinan  bahwa manfaat ekonomi  yang berkaitan dengan  pos tersebut  akan  mengalir  dari  atau  ke  dalam entitas syariah;  dan
2. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan  andal.
Dalam  mengkaji  apakah  suatu  pos  memenuhi  kriteria  ini  dan  karenanya memenuhi syarat untuk diakui dalam laporan laba  rugi,  perhatian  perlu  ditujukan pada  pertimbangan materialitas  yang  dibahas  dalam  paragraf  49  sampai  dengan 51.  Hubungan  antara  unsur  berarti  bahwa  suatu  pos  yang  memenuhi  definisi dan  kriteria  pengakuan  untuk  unsur  tertentu,  misalnya,  suatu  aset,  secara  otomatis memerlukan  pengakuan unsur lain, misalnya, penghasilan atau kewajiban. 23
Dalam kriteria pengakuan  penghasilan,  konsep probabilitas digunakan dalam pengertian  derajat  ketidakpastian  bahwa  manfaat ekonomi  masa depan  yang berkaitan  dengan  pos  tersebut  akan  mengalir  dari  atau  ke  dalam  entitas  syariah. Konsep tersebut dimaksudkan untuk menghadapi ketidakpastian  lingkungan  operasi entitas  syariah.  Pengkajian  derajat ketidakpastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang tersedia pada saat penyusunan laporan  keuangan.  Misalnya,  kalau  pembayaran  suatu  piutang  besar  kemungkinan terjadi (probable) dan tidak ada bukti lain yang bertentangan, maka dapat dibenarkan untuk  mengakui  piutang  tersebut  sebagai  aset.  Namun  demikian,  jika  populasi piutang  banyak  jumlahnya,  maka  besar  kemungkinan  ada    yang    tidak    tertagih; karena  itu  suatu  beban  yang merepresentasikan  pengurangan  manfaat  ekonomi yang diharapkan harus diakui.
Kriteria pengakuan suatu pos yang kedua adalah ada tidaknya biaya atau nilai yang dapat diukur dengan tingkat keandalan  tertentu  (reliable)  seperti  yang dibahas pada          paragraf  52  sampai  dengan  paragraf  59  kerangka  dasar  ini.  Pada    banyak
23 Pragram 49.  Relevansi  informasi  dipengaruhi  oleh  hakekat  dan  materialitasnya.
Dalam beberapa kasus, hakekat informasi  saja sudah  cukup  untuk  menentukan   relevansinya. Misalnya, pelaporan  suatu  segmen  baru  dapat  mempengaruhi  penilaian  risiko  dan  peluang yang  dihadapi    entitas    syariah    tanpa mempertimbangkan  materialitas  dari hasil yang  dicapai segmen baru  tersebut  dalam  periode  pelaporan.  Dalam  kasus  lain,  baik hakekat  maupun materialitas    dipandang  penting,  misalnya jumlah  serta  kategori  persediaan  yang  sesuai  dengan kebutuhan entitas  syariah.
Pragraf 50.  Informasi  dipandang  material  kalau  kelalaian  untuk mencantumkan    atau kesalahan    dalam  mencatat  informasi  tersebut  dapat mempengaruhi  keputusan  ekonomi  pemakai yang diambil  atas  dasar  laporan  keuangan.  Materialitas  tergantung pada  besarnya  pos  atau kesalahan  yang  dinilai  sesuai  dengan situasi  khusus  dari kelalaian  dalam  mencantumkan  ( omission ) atau  kesalahan  dalam  mencatat  ( misstatement ).    Karenanya  materialitas  lebih  merupakan  suatu ambang  batas  atau  titik pemisah  dari  pada  suatu  karakteristik  kualitatif  pokok  yang  harus dimiliki agar informasi dipandang berguna.
Pragraf 51. Dalam hal bagi hasil, dasar yang dibagihasilkan  harus mencerminka n jumla h yang      sebenarnya          tanp a mempertimbangkan  pelaksanaan  konsep  materialitas.  (lihat KDPPLKS, tahun 2007 hlm 17-18)
kasus,  biaya  atau  nilai  harus  diestimasi;penggunaan estimasi yang layak merupakan bagian  esensial  dalam  penyusunan  laporan  keuangan  tanpa  mengurangi  tingkat keandalan. Namun demikian, kalau estimasi yang layak tak  mungkin dilakukan, pos tersebut  tidak  diakui  dalam  neraca  atau  laporan  laba  rugi.  Misalnya,  hasil  yang diharapkan  dari  suatu  tuntutan    hukum    dapat  memenuhi    definisi    baik  aset  dan penghasilan maupun kriteria probabilitas untuk dapat diakui;  namun demikian, kalau tidak  mungkin  diukur  dengan  tingkat  keandalan  tertentu,  tuntutan  tersebut  tidak dapat  diakui  sebagai  aset  atau  sebagai  penghasilan;  namun  demikian,  eksistensi tuntutan  harus  diungkapkan  dalam  catatan,  materi  penjelasan  atau  schedul tambahan . 24
M. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan dalam Akuntansi Konvensional Pengakuan (recognition)  merupakan  proses  pembentukan  suatu  pos  yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan yang dikemukakan dalam paragraf 83 dalam neraca atau laporan laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam  neraca  atau  laporan  laba  rugi.  Pos  yang  memenuhi  kriteria  tersebut  harus diakui dalam neraca atau laporan laba rugi. Kelalaian untuk mengakui pos semacam itu  tidak  dapat  diralat  melalui  pengungkapan  kebijakan  akuntansi  yang  digunakan maupun melalui catatan atau materi penjelasan.
Pos yang memenuhi definisi suatu unsur harus diakui kalau:
1. ada  kemungkinan  bahwa  manfaat  ekonomi  yang  berkaitan  dengan  pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam perusahaan; dan
2. pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
Dalam  mengkaji  apakah  suatu  pos  memenuhi  kriteria  ini  dan  karenanya memenuhi  syarat  untuk  diakui  dalam  laporan  laba  rugi,  perhatian  perlu  ditujukan pada  pertimbangan  materialitas  yang  dibahas  dalam  paragraf  29  dan  30.  Hubungan antara unsur berarti bahwa suatu pos yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan
untuk unsur tertentu, misalnya, suatu aktiva, secara otomatis memerlukan pengakuan unsur lain, misalnya, penghasilan atau kewajiban. 25

## N. Kesimpulan
Secara  garis  besar  Kerangka  Dasar  Penyusunan  dan  Penyajian  Laporan Keuangan  Syariah  memiliki  ruang  lingkup  yang  membahas  tentang  tujuan  laporan keuangan, karakteristik yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan dan  yang  ketiga  pengakuan  serta  unsur-unsur  yang  membentuk  laporan  keuangan. Sehingga  dengan  adanya  kerangka  ini  diharapkan  dapat  menjadi  acuan  dalam penyajian laporan keuangan perbankan syariah.
Transaksi syariah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa   alam   semesta dicipta  oleh    Tuhan    sebagai . amanah    ( kepercayaan    Ilahi )    dan    sarana kebahagiaan        hidup      ba gi seluruh    umat    manusia  untuk      mencapai kesejahteraan hakiki secara  material    dan  spiritual (alfalah). Paradigma      dasar  ini menekankan  setiap  aktivitas  umat    manusia  memiliki  akuntabilitas    dan    nilai ilahiyah yang   menempatkan   perangkat syariah dan akhlak sebagai  parameter baik  dan  buruk,  benar  dan    salahnya    aktivitas  usaha.    Paradigma    ini  akan membentuk  integritas   yang   membantu  terbentuknya  karakter  tata kelola  yang baik (good governance) dan  disiplin  pasar (m arket discipline) yang  baik
Transaksi  syariah berasaskan   pada   prinsip   :
1. Persaudaraan (ukhuwah);
2. Keadilan  (' adalah);
3. Kemaslahatan (maslahah); ·
4. Keseimbangan (tawazun);
5. Universalisme (syumuliyah)
Laporan  keuangan  disusun  atas  dasar  akrual.  Dengan  dasar  ini,  pengaruh transaksi dan  peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat  kas atau setara  kas  diterima  atau  dibayar)  dan  diungkapkan  dalam  catatan  akuntansi  serta dilaporkan    dalam  laporan  keuangan  pada  periode  yang  bersangkutan.  Penyusunan
atau pencatatan laporan keuangan yang disusun berdasarkan accrual basis dinyatakan juga dalam Fatwa DSN No.14 tahun 2000
Penyusunan  makalah  ini  lebih  didasari  pada  sumber  utama  yang  telah  ada yaitu  Kerangka  Dasar  Penyusunan  dan  Penyajian  Laporan  Keuangan  Syariah  yang dikeluarkan  oeh  lembaga  Ikatan  Akuntan  Indonesia  yang  merupakan  lembaga  yang bergerak dibidang Akuntan. Sehingga penyusunan makalah ini tidak lepas dari aturan yang telah dibuat dan diharapkan sesuai dengan apa yang seharusnya.
Secara umum Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah dengan konvensional tidaklah memiliki perbedaan yang signifikan. Kerangka Dasar  Penyusunan  dan  Penyajian  Laporan  Keuangan  Syariah    merupakan penyempurnaan dari Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan konvensional,  dimana  pada  KDPPLKS  memperhatikan  aspek-aspek  syariah sebagai salah satu landasan atau dasar dalam penyusunan laporan keuangan.
Dengan  segala  keterbatasan  penulis  dan  referensi  yang  tersedia,  diharapkan tulisan sederhana ini dapat  memberi informasi buat kita semua. Amin…

## DAFTAR PUSTAKA
Cahyono,  Aris  Tri, Meta  Teori  Standar  Akuntansi  Keuangan  Di  Indonesia  -  Menuju Konvergensi SAK di Masa Globalisasi , Jurnal Eksis Vol.7 No.2, Agustus 2011.
Dewan  Syariah  Nasional  MUI, Himpunan  Fatwa  Keuangan  Syariah ,  Jakarta,  Erlangga, 2014.
Hanafi,  Mamduh  M  &  Abdul  Halim, Analisis  Laporan  Keuangan ,  Yogyakarta,  UPP STIM YKPN, 2007.
Heridiansyah,  Jefri  dan  Sujadi, Fungsi  Manajemen  Dalam  Penyajian  Laporan  Keuangan , Jurnal STIE Semarang, Vol 3, No 2, Edisi Juni 2011.
Ikatan  Akuntan  Indonesia  (IAI), Kerangka  Dasar  Penyusunan  dan  Penyajian  Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) , Tahun 2007.
__________________, PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah , 2014.
Ikhsan, Arfan dkk, Teori akuntansi , Bandung, Citapustaka Media, 2015.
Muhammad, Manajemen Keuangan Syariah;  Analisis Fiqh & Keuangan ,  Yogyakarta,UPP STIM YKPN, 2014.
Rivai, Veithzal & Arviyan Arifin, Islamic Banking , Jakarta, Bumi Aksara, 2010.
Suhardi dkk, Akuntansi Pengantar , Bangka Belitung, UBB Press Pangkalpinang, 2009.
Suwikno, Dwi, Pengantar akuntansi Syariah , Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.
____________, Analisis  Laporan  Keuangan  Perbankan  Syariah ,  Yogyakarta,  Pustaka Pelajar, 2010