## SISTEM DAN PROSEDUR PENGENDALIAN INTERNAL PEMBERIAN KREDIT PADA UED-SP DESA TANAH MERAH, SIAK HULU, KAMPAR

## INTERNAL CONTROL SYSTEM AND PROCEDURES OF LENDING ACTIVITIES IN UED-SP DESA TANAH MERAH, SIAK HULU, KAMPAR

## Febdwi Suryani
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Indonesia febdwi.suryani@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  aims  to  analyze  the  internal  control  system  and  procedures  of  lending  activities  in UED-SP  Desa  Tanah  Merah  Kecamatan  Siak  Hulu  Kabupaten  Kampar.  Internal  control  of lending activities to an organizations is one important aspect. Data resources used in this study are from interview and questionnaires by the UED-SP managers and the datas  were analyzed by descriptive method and sign test. The result found that internal control of lending activities of  UED  –  SP  Desa  Tanah  Merah  has  been  running  effectively  in  organizational  structure, authorization system and recording procedures, healthy practices and qualified management.
Keywords  : internal  control  system  and  procedures , organizational  structure,  authorization system  and  recording  procedures,  healthy  practices,  qualified  management,  sign test.

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengendalian internal pemberian kredit pada UED – SP  Desa  Tanah  Merah  Kecamatan  Siak  Hulu  Kabupaten  Kampar.  Pengendalian  internal pemberian kredit pada suatu organisasi yang merupakan salah satu aspek yang penting.  Sumber data dalam penelitian ini adalah melalui hasil wawancara dan angket yang di isi oleh pengelola pengelola UED-SP. Data dianalisis menggunakan metode  deskriptif dan Uji  Tanda (Sign  test). Hasil penelitian diperoleh bahwa pengendalian internal pemberian kredit pada UED  – SP Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar telah berjalan dengan  efektif dari segi struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, praktik yang sehat, pengelola yang bermutu, uji tanda.
Kata  Kunci  : sistem  dan  prosedur  pengendalian  internal,  struktur  organisasi,  sistem  otorisasi dan prosedur pencatatan, praktik yang sehat, pengelola yang bermutu, uji tanda.

## PENDAHULAN
Sejak awal kemerdekaan, bangsa Indonesia  telah  mempunyai  Perhatian besar  terhadap  terciptanya  masyarakat yang  adil  dan  Makmur,  sebagaimana termuat  dalam  alinea  keempat  Undang- Undang Dasar 1945. Program - program Pembangunan yang dilaksanakan
selama  ini  juga  memberikan  perhatian besar  terhadap  upaya  pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Pembangunan  merupakan sebagai  suatu  usaha  atau  rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana  yang  dilakukan  secara  sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintahan menuju modernitas dalam rangka Pembinaan bangsa.
Upaya memberdayakan manusia adalah  sangat  strategis  dan  menempati posisi  kunci  bagi  setiap  Negara  seperti yang  disampaikan  oleh United  Nations
Children’s  Fund (  UNICEF  1997  :  2  ) sebagai  berikut  :  akan  tiba  saatnya ketika  bangsa  –  bangsa  dinilai  bukan oleh kekuatan militer atau ekonominya, juga  bukan  oleh  kemegahan  bangunan– bangunan  di  ibu  kota  negaranya.  Tapi oleh  kesejahteraan  rakyatnya,  oleh tingkat  kesehatan,  gizi  dan  pendidikan mereka  serta  kesempatan  memperoleh upah  kerja  yang  layak.  Juga  oleh kemampuan mereka berpartisipasi dalam berbagai keputusan yang berdampak  pada  kehidupannya,  oleh rasa  hormat  yang  ditujukan  kebebasan hak  sipil  dan  politiknya  oleh  peluang khusus  yang  disediakan  untuk  mereka yang  rentan  dan  lemah,  serta  oleh perlindungan yang diberikan bagi
pertumbuhan rohani dan jasmani anak – anak. Semakin meningkatnya kebutuhan  masyarakat  dan  terbatasnya kemampuan dalam memenuhi kebutuhan  tersebut,  maka  masyarakat memerlukan bantuan pemerintah maupun  swasta,  karena  dari  sinilah kegiatan ekonomi real
dapat berkembang.  Pengusaha  dalam  skala kecil dan menengah sangat memerlukan bantuan  keuangan  dengan  cara  kredit untuk  mengembangkan  usahanya.  Oleh karena itu,keberadaan
lembaga keuangan  yang  salah  satu  kegiatan usahanya  adalah  pemberian  kredit mutlak diperlukan.
Dalam  materi  (Chapter  ke  7) dari  Wilkinson,  Cerullo,  Raval,  and
Wong-On-Win. Disebutkan bahwa aktifitas pengendalain dapat digolongkan  dalam  2  kategori,  yaitu  : (1) Aktifitas Pengendalian yang berhubungan dengan Laporan Keuangan digolongkan menurut penggunaannya  dalam  sebuah  sistem, antara lain : Preventive  control,  Detective  Control, Corrective Control, dan Security Measures ,  (2)  Aktifitas  Pengendalian
yang  berkenaan  dengan  pengolahan informasi  yang  digolongkan  menurut aplikasi  /  penerapannya  dalam  sebuah sistem,  antara  lain: General  controls, Application controls.
Adapun cara untuk memecahkan masalah  dalam  penelitian  ini  ,  penulis coba  mengemukakan  dan  berpijak  pada teori  yang  ada  hubungannya  dengan masalah  yang  diteliti.  Sehingga  dari teori tersebut diharapkan dapat memberi dasar dan arah penelitian yang dilakukan.  Di  dalam  penelitian  ini penulis  akan  mengemukakan  beberapa teori  yang  penulis  anggap  relevan dengan permasalahan di dalam
penelitian  ini.  Adapun  yang  dimaksud dengan  UED  –  SP  yaitu  lembaga pedesaan  yang  bergerak  di  bidang keuangan  untuk  menunjang  usaha ekonomi  produktif    di  desa  yang bersangkutan.  Sedangkan  kredit  UED– SP adalah pinjaman yang diberikan oleh UED–SP kepada pihak peminjam untuk membiayai usaha tertentu dengan jumlah  tertentu  dan  jangka  waktu tertentu,  serta  pihak  peminjam  wajib mengembalikan  pinjamannya  beserta bunga atau jasa pinjaman.
Berdasarkan  Pergub  No  20 Tahun  2009    yang  disahkan  oleh Gubenur  Riau  ,  ada  lima  faktor  yang lazim  dipakai  dalam  penilaian  analisa kelayakan kredit, yaitu :
1. Character adalah informasi mengenai kepribadian  calon    nasabah  termasuk sifat  –  sifat  pribadi,  perilaku  perlu diteliti secara hati – hati
2. Capacity  adalah  upaya  menilai  calon nasabah untuk mendapatkan kepastian akan kemampuan keuangan dapat  dilihat  jumlah  pendapatan dikurangi  dengan  jumlah  biaya  yang terjadi pada calon nasabah 3. Capital adalah upaya untuk mngetahui  modal  yang  dimiliki  oleh calon nasabah agar diperoleh kepastian  adanya  jaminan  terhadap
kredit yang akan diberikan. Modal ini bisa  dilihat  dari  neraca  yang  dimiliki oleh calon nasabah. 4. Collateral adalah agunan yang diberikan  sebagai  jaminan  kredit, agunan ini sebagai bukti dan keyakinan  atas  kemampuan  dan kemauan nasabah dalam mengembalikan  kreditnya.  Agunan adalah merupakan penyelamat terakhir bagi keselamatan kredit. 5. Condition  adalah  menggambarkan kondisi usaha calon nasabah misalnya  :  peluang  pasar,  bahan baku, pesaing, aturan pemerintah dll. Berdasarkan Program Pemberdayaan  Desa  (PPD)  Provinsi Riau dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat,  maka  Pemerintah  Daerah Provinsi  Riau  bekerja  sama  dengan Pemerintah Daerah Kabupaten setempat memberikan bantuan pinjaman keuangan yang diberikan kepada masyarakat untuk dikelola sebaik mungkin dengan mengacu pada
petunjuk  teknis  yang  telah  ditentukan. Bantuan tersebut berupa modal pinjaman  yang  akan  diberikan  kepada masyarakat melalui Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.( PPELP) yaitu usaha
ekonomi  desa-simpan  pinjam  (UED- SP).  UED-SP  Tanah  Merah  didirikan pada tanggal 19 bulan Juni tahun 2008. Berdasarkan surat Pengesahan didirikan berdasarkan  hasil  musyawarah  mufakat yang mana pengurus-pengurusnya dipilih dari, oleh dan untuk kepentingan masyarakat.
Pelaksanaan  Musyawarah  Desa Pertanggungjawaban  Tahunan  (MDPT) UED-SP  Tanah  Merah  mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :
1. Sebagai bentuk laporan
pertanggungjawaban  yang  dilakukan oleh  penggurus  atau  pelaku  PPD
terhadap  masyarakat/  anggota  yang dilakukan selama1( satu ) tahun.
2. Sebagai  sarana  untuk  menampung sarana aspirasi dari masyarakat.
3. Sebagai  wadah  untuk  menentukan dan  merumuskan  langkah-langkah yang akan diambil melalui musyawarah  untuk  kemajuan  UED-
SP.
4. Sebagai  sarana  informasi  terhadap perjalanan  dan  perkembangan  UED- SP kedepannya.
UED  –  SP  memiliki  aturan seperti yang diatur dalam Surat Mendagri  Nomor  412/2420/SJ  Tanggal 26 Oktober 1998. Setiap saat UED – SP bisa menerima anggota baru berdasarkan  ketentuan  yang  ditetapkan. Kemudian anggota baru harus membayar simpanan pokok Rp.
50.000,00.
Sistem kredit adalah aliran uang, berdasarkan  kepercayaan,  dari  orang yang  meminjamkan  ke  orang  yang meminjam, dan sebaliknya. Ada pemehaman bahwa uang yang
dipinjamkan  itu  akan  dikembalikan dalam  rentang  waktu  tertentu.  Supaya sistem  tetap  berfungsi,  peminjam  harus melunasi  utangnya  tepat  waktu.  Terlalu banyak  kegagalan  bisa  menimbulkan kerusakan fatal pada sistem. Memahami sistem kredit membantu Anda mengelola pinjaman dengan lebih baik.
Pengertian  kredit  pada  pasal  1 angka  11  Undang-Undang  nomor  10 tahun  1998  tentang  perubahan  undang- undang  Nomor  7  tahun  1992  tentang perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan  berdasarkan  persetujuan  atau kesepakatan  pinjam  meminjam  antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan  pihak  peminjam  untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
Berdasarkan  Pergub  No  20 Tahun  2009    yang  disahkan  oleh Gubenur  Riau,ada  3  tahap  pemberian
kredit yang dilakukan dalam pemberian kredit,yaitu :
a. Tahap  Permohonan  Kredit  :  Pada tahap ini calon peminjam mengajukan permohonan  kredit,  pada  umumnya melalui pengisian blangko permohonan  yang  telah  disediakan oleh UED-SP.
b. Tahap Penilaian Kredit : Berdasarkan  permohonan  kredit  yang diterima, maka pihak UED-SP
melakukan penilaian / evaluasi terhadap kelayakan kredit yang didasrkan  atas  penilaian  kelayakan usaha  dari  calon  penerima  kredit. Biasanya  dinamakan  verifikasi,  dan ada  5  tahapan  verifikasi  yaitu pembahasan awal proposal,
kunjungan  lapangan,  umpan  balik, pembahasan  akhir,  dan  rekomendasi. Hasilnya  dibawa  ke  MD  II  untuk diputuskan layak atau tidak.
c. Tahap  Pemutusan  dan  Realisasi Kredit : Dari penilaian tersebut, maka lembaga  pengkreditan  mengambil kepuusan  dicairkan,  di  tunda,  atau  di tolak.
Dari  beberapa  pengertian  kredit di  atas  dapat  di  tarik  beberapa  unsur yang  memungkinkan  terjadinya  kredit. Adapun  unsur–unsur  kredit  (Kasmir, 2004) tersebut adalah
1. Kepercayaan Kepercayaan  yaitu  suatu  keyakinan bagi  kreditur  bahwa  kredit  yang diberikan  (baik  berupa  uang,  jasa atau  barang)  akan  benar–benar diterimanya  kembali  dimasa  yang akan  datang  sesuai  jangka  waktu kredit.
2. Kesepakatan Unsur  percaya  didalam  kredit  juga mengandung unsur kesepakatan
antara  kreditur  dengan  debitur. Kesepakatan  ini  dituangkan  dalam suatu  perjanjian  dimana  masing– masing  pihak  menandatangani  hak dan kewajibannya masing–masing.
3. Jangka waktu Setiap kredit yang diberikan memiliki  jangka  waktu  tertentu, jangka  waktu  ini  mencakup  masa pengembalian  kredit  yang  telah disepakati.  Jangka  waktu  tersebut bisa berbentuk jangka pendek (dibawah 1 tahun), jangka menengah  (1  sampai  3  tahun)  dan jangka  panjang  (diatas  3  tahun). Jangka  waktu  merupakan  batas waktu pengembalian angsuran kredit  yang  sudah  disepakati  kedua belah pihak.
4. Resiko Akibat  adanya  tenggang  waktu, maka  pengembalian  kredit  akan memungkinkan  suatu  resiko  tidak tertagihnya  atau  macet  pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka  waktu  kredit,  maka  semakin besar  resikonya,  demikian  pula sebaliknya.
5. Balas jasa Balas  jasa  bagi  bank  merupakan keuntungan  atau  pendapatan  atas pemberian  suatu  kredit.  Balas  jasa kita  kenal  dengan  nama  bunga. Disamping  balas  jasa  dalam  bentuk bunga  bank  juga  membebankan kepada  nasabah  biaya  administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bagi bank.
Pemberian  kredit  mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut  tidak  akan  terlepas  dari  misi bank.  Adapun  tujuan  utama  pemberian kredit  menurut  (Kasmir,  2004 ) adalah sebagai berikut:
1. Mencari keuntungan Tujuan  utama  pemberian  kredit adalah untuk memperoleh
keuntungan.  Hasil  keuntungan  ini diperoleh  dalam  bentuk  bunga  yang diterima  oleh  bank  sebagai  balas jasa  dan  biaya  administrasi  kredit yang dibebankan pada nasabah.
2. Membantu usaha nasabah Tujuan  selanjutnya  adalah  untuk membantu  usaha  nasabah  yang membutuhkan  dana,  baik  dana untuk  investasi  maupun  dana  untuk modal  kerja.  Dengan  dana  itu  maka pihak debitur dapat mengembangkan  dan  memperluas usahanya.
3. Membantu pemerintah Bagi  pemerintah  semakin  banyak kredit  yang  diberikan  oleh  pihak bank,  maka  semakin  meningkatkan jumlah kegiatan ekonomi yang akan terjadi.  Mengingat  semakin  banyak kredit  berarti  adanya  peningkatan pembangunan berbagai sektor.
Organisasi bank dalam kehidupan  perekonomian  yang  modern, banyak memegang peranan yang sangat penting sehingga bank selalu diikutsertakan dalam menentukan kebijakan  di  bidang  moneter.  Hal  ini menyebabkan, bank
mempunyai pengaruh  yang  sangat  luas  dalam bidang  kehidupan  khususnya  di  bidang ekonomi.  Fungsi  kredit  perbankan dalam  kehidupan  perekonomian  dan perdagangan antara lain sebagai berikut : 1. Kredit pada hakekatnya dapat meningkatkan daya guna uang.
2. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalulintas uang.
3. Kredit dapat pula meningkatkan daya guna peredaran barang.
4. Kredit  sebagai  salah  satu  alat stabilitas ekonomi.
5. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha. 6. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan.
7. Kredit  sebagai  alat  meningkatkan hubungan internasional.
Menurut  Rahayu  dan  Suhayati  ( 2010),    pengendalian  internal  adalah suatu  proses-yang  dijalankan  oleh dewan  komisaris  manajemen,  dan
personel  lainnya  dalam  suatu  entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan-tujuan  berikut  ini:  (a)  keandalan pelaporan keuangan, (b) menjaga kekayaan  dan  catatan  organisasi,  dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan  yang  berlaku  serta  efektifitas dan efesiensi operasi. Pengertian system menurut
Widjajanto  (2008)  adalah”sesuatu  yang memiliki  bagian-bagian  yang  soling berintraksi  untuk  mencapai  Tujuan tertentu melalui tiga tahapan yaitu input, proses, dan output”. Sistem Pengendalian internal mencakup
rencana  organisasi  dan  semua  metode serta  tindakan  yang  telah  digunakan dalam  perusahaan  untuk  mengamankan aktivitasnya,  mengecek  kecermatan  dan keandalan  dari  data  akuntansinya, memajukan efisiensi operasi, dan mendorong ketaatan pada kebijaksanaan -  kebijaksanaan  yang  telah  ditetapkan pimpinan (Mulyadi 2008).
Menurut  Reeve  dkk  (2011), elemen dalam pengendalian internal ada 5 antara lain :
1. Lingkungan  pengendalian  (control environment),  suasana  organisasi yang mempengaruhi kesadaran penguasaan  (control  consciousness) dari seluruh pegawainya. Lingkungan pengendalian ini merupakan  dasar  dari  komponen lain karena menyangkut kedisiplinan dan struktur.
2. Penaksiran  resiko  (risk  assestment), adalah  proses  mengidentifikasi  dan menilai  resiko-resiko  yang  dihadapi dalam  mencapai  tujuan.  Setelah teridentifikasi,  manajemen  harus menentukan  bagaimana  mengelola  / mengendalikannya.
3. Aktivitas pengendalian (control
activities),  adalah  kebijakan  dan prosedur  yang  harus  ditetapkan untuk meyakinkan manajemen
bahwa semua arahan telah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian  ini  diterapkan  pada semua tingkat organisasi dan
pengolahan data.
4. Informasi dan Komunikasi (Information  and  Communication) Informasi dan komunikasi merupakan  elemen-elemen  yang penting  dari  pengendalian  intern perusahaan. Informasi tentang lingkungan  pengendalian,  penilaian resiko,  prosedur  pengendalian  dan monitoring diperlukan sebagai pedoman operasional dan menjamin ketaatan  dengan  pelaporan  hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku pada perusahaan. 5. Pemantauan (Monitoring), pemantauan terhadap sistem pengendalian internal akan menemukan kekurangan serta meningkatkan efektivitas pengendalian.  Pengendalian  internal dapat  di  monitor  dengan  baik dengan  cara  penilaian  khusus  atau sejalan  dengan  usaha  manajemen.
Usaha pemantauan dilakukan dengan  cara  mengamati  perilaku karyawan atau tanda-tanda
peringatan  yang  diberikan  oleh sistem  akuntansi.  Penilaian  secara khusus  biasanya  dilakukan  secara berkala saat terjadi perubahan pokok dalam  strategi  manajemen  senior, struktur  korporasi  atau  kegiatan usaha.
Pemi  Rosalina  Hadi  (2014) melakukan penelitian mengenai “Sistem
Pengendalian Internal Pemberian Kredit Pada Bank Danamon Cabang Kembang Jepun Surabaya”. Penelitian ini
menggunakan  metode  analisis  kualitatif deskriptif.  Hasil  penelitian  menyatakan bahwa  sistem  pengendalian  internal pada  pemberian  kredit  yang  sudah diterapkan  pada  PT.  Bank  Danamon Indonesia,
Tbk Kantor Cabang
Kembang  Jepun  Surabaya  memenuhi unsur-unsur pengendalian internal. Nilawati (2016) melakukan penelitian mengenai :Sistem Pengendalian  Intern  Pemberian  Kredit Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Pengastulan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng”.  Penelitian ini menggunakan metode  analisis  kualitatif  deskriptif. Hasil  penelitian  menyatakan  bahwa sistem  pemberian  kredit  pada  BUMDes Artha  Werdhi  Sarana  Desa  Pengastulan secara garis besar telah memiliki sistem pengendalian intern yang memadai.

## METODE PENELITIAN Tempat Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa Tanah  Merah,  Kecamatan  Siak  Hulu Kabupaten Kampar.

## Variabel dan Instrumen Penelitian
Populasi  dalam  penelitian  ini adalah  seluruh  Pegawai  Kantor  UED  – SP  Desa Tanah Merah Kecamatan Siak
Hulu Kabupaten Kampar. Dalam melakukan pengambilan sampel penulis menggunakan  teknik  sensus  untuk pegawai UED – SP Desa Tanah Merah. Sedangkan  kepala  UED  –  SP  Desa Tanah  Merah  dijadikan  sebagai  key informance.
Variabel  dalam  penelitian  ini adalah  analisis  pengendalian  internal pemberian kredit. Pengendalian internal merupakan  bagian  dari  masing-masing sistem  yang  dipergunakan  sebagai prosedur  dan  pedoman  operasional
Sistem dan prosedur pengendalian internal pemberian kredit
Struktur Organisasi Sistem Otorisasi dan
Prosedur Pencatatan Praktik Yang Sehat Pengelola Yang Bermutu Unsur- unsur pengendalian internal (Mulyadi : 2008)
perusahaan  atau  organisasi  tertentu. Perusahaan pada umumnya menggunakan sistem pengendalian
internal  dalam  menjalankan  kegiatan operasi  perusahaan  dan  mencegah terjadi penyalahgunaan sistem. Untuk menganalisis pengendalian internal  pemberian  kredit, maka  yang  dijadikan  fokus  penelitian berdasarkan teori Mulyadi (2010) adalah pengendalian internal perusahaan  yang  meliputi  unsur-unsur pengendalian internal :
1) Struktur organisasi
Dengan  melihat  struktur  organisasi akan  dapat  diketahui  pembagian tugas  dan  wewenang,  serta  bagian- bagian yang bertanggungjwab mengenai suatu fungsi dari organisasi  perusahaan  dan  dari struktur organisasi akan dapat diketahui secara rinci deskripsi kerja masing-masing bagian. Struktur organisasi  diukur  berdasarkan  11 pertanyaan.
2) Sistem Otorisasi dan Pencatatan Setiap  transaksi  hanya  terjadi  atas dasar  otorisasi  dari  pejabat  yang berwenang  dan  pencatatan  yang dilakukan  harus  sesuai  dengan prosedur  yang  ada.  dengan  meneliti sistem dan prosedur yang ada sudah berjalan dengan baik sehingga dapat mengurangi kecurangan dan penyelewengan yang mungkin
terjadi dalam perusahaan. Sementara itu,  perubahan  dalam  pencatatan penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan  daftar  gaji  karyawan  dan diverifikasi  oleh  fungsi  akuntansi. Sistem  Otorisasi  dan  Pencatatan diukur berdasarkan 15 pertanyaan.
3) Praktik yang Sehat
Pembagian tanggung jawab fungsional  dan  sistem  wewenang serta prosedur pencatatan yang telah ditetapkan  dapat  berjalan  dengan baik  apabila  didukung  dengan
praktik  yang  sehat.  Praktik  yang sehat diukur berdasarkan 19 pertanyaan.
4) Karyawan yang Bermutu Karyawan yang kompeten dan jujur,
unsur  pengendalian  yang  lain  dapat dikurangi  sampai  batas  minimum, dan perusahaan tetap mampu menghasilkan  pertanggungjawaban keuangan  yang  dapat  diandalkan. Karyawan  yang  bermutu  diukur berdasarkan 9 pertanyaan.
Analisis Data Jenis dan sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan  dengan  3  cara,  yaitu interview,  observasi,  dan  kuesioner. Data  dianalisa  dengan  menggunakan analisis  deskriptif  (khususnya  data primer).  Selain  itu  pengujian  data menggunakan uji tanda (sign test) . Dalam  pengujian  sampel  kecil, kesimpulan  yang  diperoleh  adalah menerima  Ho  atau  menolak  Ho.  Taraf nyata  sebesar  5%.  Jika  taraf  nyata  ≥ probabilitas  hasil  sampel  maka  Ho diterima  dan  jika  taraf  nyata  ≤ probabilitas  hasil  sampel  maka  Ho ditolak.  Untuk  pengujian  sampel  besar, yaitu  uji  tanda  yang  menggunakan sampel lebih dari atau sama dengan 30. Uji  tanda  tersebut  menggunakan  rumus sebagai berikut :
apabila  nilai  Z-hitung  lebih  kecil  dari nilai Z pada taraf nyata (1,67) maka Ho diterima  dan  jika  Z  hitung  lebih  besar dari Z taraf nyata maka Ho di tolak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Organisasi merupakan suatu bentuk kerjasama dan kerjasama tersebut  berlangsung  secara  tertentu yang  meyebabkan  adanya  bentuk, berdasarkan  aturan-aturan  dan  prinsip- prinsip yang tertentu pula. Setiap bentuk
mesti  ada  konfigurasinya  yang  tertentu dan  yang  disebabkan  oleh  sesuatu  di dalamnya yang disebut dengan struktur. Struktur organisasi yang diterapkan oleh Kantor  UED  –  SP  DesaTanah  Merah adalah struktur organisasi garis di mana tanggungjawab  dan  wewenang  berada dalam  satu  garis  langsung  dari  pucuk pimpinan kepada masing-masing petugasnya. Uji Tanda Dalam penelitian ini menggunakan uji tanda ( sign test ) . Uji Tanda  ( Sign  Test )  yaitu  uji  yang dilakukan untuk melihat adanya perbedaan dan bukan besarnya perbedaan . Prosedur uji tanda didasarkan pada tanda positif ( + ) atau negatifve  (  -  )  dari  perbedaan  antara pasangan data ordinal.
Struktur Organisasi Struktur organisasi dalam penelitian ini dinilai
dengan menggunakan  11  item  pertanyaan. Jumlah  tanda  positif  (  +  )  ada  11  dan jumlah  tanda  negatif  (  -  )  ada  0, sehingga  jumlah  data  yang  relevan  n  = 11.  Untuk  menentukan  Probabilitas menggunakan  rumus  binomial,  dimana n=  11,  r  =  0  sampai  11.  Apabila  taraf nyata lebih kecil dari probabilitas maka Ho  diterima  dan  jika  taraf  nyata  lebih besar dari probabilitas maka Ho ditolak. Diketahui  taraf  nyata  =  0,05  dan probabilitas  =  0,000488281 . Dengan demikian  taraf    nyata  >  Probabilitas,
maka Ho ditolak Hi diterima (signifikan),  artinya  struktur  organisasi yang  memisahkan  tanggung  jawab  dan wewenang  secara  tegas  tersebut  sudah dijalankan  dengan  baik  oleh  UED  –  SP Desa Tanah Merah.
Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan Sistem  otorisasi  dan  prosedur pencatatan  dalam  penelitian  ini  dinilai dengan menggunakan 15 item pertanyaan.  Jumlah  tanda  positif  (  +  )
ada 15 dan jumlah tanda negatif ( - ) ada 0,sehingga jumlah data yang relevan n = 15. Untuk menentukan nilai probabilitas dengan  menggunakan  rumus  binomial, dimana n= 15, r = 0 sampai 15. Apabila taraf  nyata  lebih  kecil  dari  probabilitas maka  Ho  diterima  dan  jika  taraf  nyata lebih  besar  dari  probabilitas  maka  Ho ditolak.  Diketahui  taraf  nyata  =  0,05 dan probabilitas = 0,000030518 . Dengan  demikian  taraf    nyata  > Probabilitas,  maka  Ho  ditolak  Hi diterima  (  signifikan  ),  artinya  sistem otorisasi dan prosedur pencatatan sudah dijalankan  dengan  baik  oleh  UED  –  SP Desa Tanah Merah.
Praktik yang Sehat
Praktik yang sehat dalam penelitian ini dinilai dengan menggunakan  19  item  pertanyaan.
Jumlah  tanda  positif  (  +  )  ada  16  dan jumlah  tanda  negative  (  -  )  ada 3,sehingga jumlah data yang relevan n = 19. Untuk menentukan nilai probabilitas dihitung  dengan  menggunakan  rumus binomial,  dimana  n=  19,  r  =  0  sampai 19.  Apabila  taraf  nyata  lebih  kecil  dari probabilitas  maka  Ho  diterima  dan  jika taraf  nyata  lebih  besar  dari  probabilitas maka  Ho  ditolak.  Diketahui  taraf  nyata = 0,05 dan probabilitas =  0,001848221 . Dengan  demikian  taraf    nyata  > Probabilitas,  maka  Ho  ditolak  Hi diterima  (  signifikan  ),  artinya  praktik yang  sehat  sudah  dijalankan  dengan baik oleh UED – SP Desa Tanah Merah. Pengelola yang Bermutu
Pengelola  yang  bermutu    dalam penelitian ini dinilai dengan menggunakan 9 item pertanyaan. Jumlah  tanda  positif  (  +  )  ada  7  dan jumlah tanda negatif ( - ) ada 2,sehingga jumlah  data  yang  relevan  n  =  9.  Untuk menentukan Probabilitas
dengan menggunakan  rumus  binomial,  dimana n= 9, r = 0 sampai 9. Apabila taraf nyata lebih  kecil  dari  probabilitas  maka  Ho diterima dan jika taraf nyata lebih besar
dari  probabilitas  maka  Ho  ditolak. Diketahui  taraf  nyata  =  0,05  dan probabilitas  =  0,001953125 . Dengan demikian  taraf    nyata  >  Probabilitas, maka  Ho  ditolak  Hi  diterima  ( signifikan  ),  artinya  pengelola  yang bermutu  sudah  dijalankan  dengan  baik oleh UED – SP Desa Tanah Merah.
Dari seluruh angket maka diperoleh tanda positif ( + ) sebanyak 49 (  R  )  dan  yang  negatif  (  -  )  5,  sehingga jumlah  data  yang  relevan  (  n  )  =  54. Untuk menentukan
Probabilitas menggunakan  rumus  Z,  dimana  R =  49 dan n = 54
Sumber : Data Olahan Gambar 1. Kurva Daerah Keputusan Untuk Pengendalian Internal Pemberian Kredit UED-SP Tanah

## Merah
Dari hasil perhitungan diperoleh Z  =  5,9876  dimana  Z  yang  diperoleh maka  >  taraf  nyata  yang  digunakan yaitu  sebesar  1,674  yang  berarti  Ho ditolak dan Hi diterima. Maka kesimpulannya bahwa keseluruhan pengendalian  internal  pemberian  kredit pada  Usaha  Ekonomi  Desa  –  Simpan Pinjam  (  UED-SP  )  DesaTanah  Merah sudah  berjalan  dengan  efektif.  Hal  ini sesuai  dengan  teori  Mulyadi  (2010:166 ).
Tabel 1 Hasil Keseluruhan
Perhitungan Sign test Pengendalian intern UED-SP DesaTanah Merah Dimensi Uji Sampel Signifikan Hasil Keterangan Struktur Organisasi Binomial Signifikan 1,000000 000 > 0,95 Telah berjalan efektif Sistem
Otorisasi dan Prosedur Pencatatan Binomial Signifikan 1,000000 000 > 0,95 Telah berjalan efektif Praktik yang Sehat Binomial Signifikan 0,999635 696 > 0,95 Telah berjalan efektif Pengelola (karyawan ) yang Bermutu Binomial Signifikan 1,070312 500 > 0,95 Telah berjalan efektif Pengendal ian Internal Pemberian Kredit Uji Sampel Besar Signifikan 5,9876 > 1,674 Telah berjalan efektif Sumber : Data Olahan 2017 Dari tabel diatas secara keseluruhan hasil probabilitas kumulatif pengendalian  internal  pemberian  kredit adalah 5,9876  >  1,674 ,  maka  dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal  pemberian  kredit  pada  Usaha
Ekonomi  Desa  –  Simpan  Pinjam  ( UED-SP  )  DesaTanah  Merah  telah berjalan dengan efektif.
Tabel 2. hasil perbandingan Teori Unsur Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada UED – SP Desa Tanah Merah Kecamatan Siak
Hulu Kabupaten Kampar .
No TEORI Yang Dijalankan UED – SP
A. Struktur Organisasi 1 Suatu  fungsi  tidak  boleh diberi  tanggung  jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi. Tidak  memberikan  tanggung jawab penuh untuk melaksanakan  semua  tahap suatu transaksi. 2 Fungsi  kas  harus  terpisah dari  fungsi  lainnya  Dan tidak  merangkap  jabatan di fungsi lain. Fungsi  kas terpisah  dari  fungsi lainnya  Dan  tidak  merangkap jabatan di fungsi lain. 3 Fungsi kredit harus terpisah dari fungsi lainnya dan tidak
merangkap jabatan di fungsi lain.
Fungsi  kredit  terpisah  dari fungsi lainnya dan tidak merangkap  jabatan  di  fungsi lain.
4 Fungsi  akuntansi  harus terpisah  dare  fungsi  Dan tidak  merangkap  jabatan di fungsi lain. Fungsi  akuntansi  terpisah  dari fungsi  Dan  tidak  merangkap jabatan di fungsi lain.
5 Harus dipisahkan  fungsi  – fungsi operasi dan penyimpanan  dari  fungsi akuntansi fungsi – fungsi operasi terpisah dan  penyimpanan  dari  fungsi akuntansi
B. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan
6 Setiap  transaksi  hanya terjadi  atas  dasar  otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut Stiap  transaksi  hanya  terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk  menyetujui  terjadinya transaksi tersebut
7 Costumer  yang  memiliki over  limit tidak  dapat melakukan pemberian kredit sama sekali sebelum tagihan dilunasi. Costumer  yang  memiliki over
limit tidak  dapat  melakukan pemberian  kredit  sama  sekali sebelum tagihan dilunasi. 8 Penerimaan kas diotorisasi oleh  fungsi  kas  dengan cara  membubuhkan  cap lunas pada pemberian kredit yang telah selesai. Penerimaan kas diotorisasi oleh  fungsi  kas  dengan  cara membubuhkan  cap  lunas  pada pemberian  kredit  yang  telah selesai. 9 Semua  data diinput secara akurat Dan lengkap. Semua  data  diinput  secara akurat Dan lengkap. 10 Pencatatan penerimaan kas diotorisasi  oleh  fungsi akuntansi. Pencatatan  penerimaan  kas diotorisasi oleh fungsi akuntansi.
C. Praktik Yang Sehat
11 Faktur  pemberian  Kredit bernomor urut. Faktur pemberian kredit bernomor urut 12 Pemeriksaan mendadak Tidak ada pemeriksaan
mendadak
13 Setiap transaksi tidak
boleh  dilaksanakan  dari awal  sampai  akhir  oleh satu  orang  atau  satu  unit organisasi, tanpa ada campur  tangan  dari  orang atau unit organisasi lain. Setiap  transaksi  tidak  boleh dilaksanakan  dari  awal  sampai akhir  oleh  satu  orang  atau satu unit  organisasi,  tanpa  ada campur  tangan  dari  orang  atau unit organisasi lain. 14 Perputaran jabatan Tidak ada Perputaran jabatan 15 Keharusan pengambilan cuti  bagi  karyawan  yang berhak. Tidak  adanya  keharusan  cuti bagi karyawan. 16 Pembentukan unit organisasi  yang  bertugas untuk mengecek efektifitas  unsur  –  unsur sistem pengendalian internal yang lain. Tidak  ada  Pembentukan  unit organisasi yang bertugas untuk mengecek  efektifitas  unsur  – unsur sistem pengendalian internal yang lain.
D. Pengelola  Yang Bermutu
17 Seleki colon  karyawan berdasarkan persyaratan
yang dituntut oleh pekerjaannya. Seleki colon karyawan berdasarkan  persyaratan  yang dituntut oleh pekerjaannya. 18 Pengembangan  pendidikan karyawan  selama  menjadi karyawan perusahaan, sesuai  dengan  tuntutan perkembangan pekerjaannya. Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan  perusahaan,  sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya. 19 Perusahaan harus memberikan training kepada setiap karyawannya kemudian melakukan evaluasi unstuck  mengetahui  hasil kerja karyawan Dan diperlukan perputaran jabatan.
Perusahaan  harus  memberikan training kepada setiap karyawannya kemudian melakukan evaluasi untuk mengetahui hasil kerja karyawan Dan diperlukan perputaran jabatan. PENUTUP Kesimpulan Dari hasil angket yang diperoleh, berikut gambaran pengendalian  internal  pemberian  kredit Usaha Ekonomi Desa  – Simpan Pinjam
(  UED  –  SP  )    Desa  tanah  Merah sebagai berikut :
1. Pengendalian internal pemberian kredit    Usaha  Ekonomi  Desa  – Simpan  Pinjam  (  UED  –  SP  )  Desa Tandah Merah telah memiliki pengendalian tersendiri dalam menjalankan  pekerjaan  dimana  unsur pengendalian  nya  mencakup  struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur  pencatatan,  praktik  yang sehat  serta  karyawan  yang  bermutu. Pengendalian internal pemberian kredit  Usaha  Ekonomi  Desa  – Simpan  Pinjam  (  UED  –  SP  )  Desa Tanah  Merah,  secara  keseluruhannya telah berjalan dengan efektif.
2. Struktur  Organisasi  UED  –  SP  Desa
Tanah Merah telah memenuhi pengendalian  internal  yang  baik  dan berjalan  efektif  dimana  UED-SP Tanah  Merah  memiliki  struktur organisasi yang jelas dan tidak sering berubah  yang  dapat  menggambarkan garis wewenang serta tanggung jawab karyawannya. Pemisahan fungsi dalam struktur organisasinyapun tidak  menyebabkan  adanya  bagian yang  merangkap  tugas  dan  jabatan pada  bagian  lain  serta  penetapan sanksi kepada pengelola yang melanggar aturan yang ditetapkan.
3. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan  UED-SP  Tanah  Merah telah  berjalan  efektif  dimana  dalam pemberian  kredit  dan  pemberian otorisasi serta dokumen yang digunakan  jelas  dan  tepat.  Pengelola menjalankan tanggung jawabnya sesuai  wewenang  yang  diberikan, transaksi yang diproses adalah transaksi  yang  telah  terotorisasi, pemberian otorisasi kredit
didelegasikan  pada  bagian  kredit untuk  mengontrol  prosedur  dalam tiap  transaksinya,  penginputan  data dilakukan secara akurat dan tepat.
4. Praktik  yang  sehat  pada  UED-SP Tanah  Merah  telah  berjalan  efektif dimana  penggunaan  formulir  juga
lengkap  dengan  faktur  pemberian kredit  bernomor  urut,  pemakaian faktur pemberian kredit dapat dipertanggung  jawabkan  oleh  fungsi kredit. Dimana terdapatnya pemeriksaan  atas  keabsahan  blangko dan  juga  melakukan  penilaian  atau evaluasi  kredit  oleh  tim  verifikasi serta  melakukan  kunjungan  lapangan oleh tim verifikasi dan juga memberikan  umpan  balik  oleh  tim verifikasi.  Catatan  arsip  UED-SP Tanah  Merah  juga  disimpan  dan  di arsip  dengan  baik.  UED-SP  Tanah Merah  juga  melakukan  evaluasi  atas kebijakan yang ada didalam UED-SP serta memberikan sanksi untuk setiap pelanggaran  yang  dilakukan  dengan sengaja.
5. Pengelola  yang  bermutu  pada  UED- SP  Tanah  Merah  telah  berjalan dengan  efektif  dimana  penerimaan pengelola baru tidak sering dilakukan di  UED-SP  Tanah  Merah  namun
menerima pengelola yang baru melalui test agar memperoleh pengelola  yang  berkompeten  dan memilih  pengelola  yang  memiliki pengetahuan memadai untuk
menyelesaikan  anggung  jawab  yang diberikan  kepada  pengelola  tersebut.
UED-SP  Tanah  Merah  juga  selalu menilai  hasil  kinerja  pengelola  agar UED-SP  berjalan  dengan  baik  dan sesuai dengan harapan, serta
melakukan  dan  menyelenggarakan pelatihan atau training untuk
membantu  pengelola  meningkatkan kompetensi pekerjakaannya, UED-SP Tanah  Merah  juga  memberikan pengembangan  pendidikan  kepada pengelola sesuai tuntunan perkembangan pekerjaan. Saran Dari hasil penelitian, ada
beberapa  saran  yang  diharapkan  dapat dijadikan sebagai masukan dalam menjalankan pengendalian internal
pemberian kredit UED-SP Tanah Merah diantaranya :
1. UED-SP  Tanah  Merah  sebaiknya melakukan evaluasi terhadap pengelola atas ketaatan dan prosedur untuk menghindari pelanggaran terhadap  kebijakan  dan  prosedur yang  telah  ditetapkan  dengan  cara melakukan  pengawasan  pelaksanaan serta  pemeriksaan  dan  pencocokan terhadap kelengkapan data, dokumen dan  dokumen  pendukung  dari  awal hingga  akhir  transaksi  pada  hari terjadinya transaksi.
2. Perlunya pembentukan unit organisasi  yang  bertugas  mengecek efektifitas unsur pengendalian internal pemberian kredit dan melakukan  pengecekan  saldo  kas ditangan fungsi kas serta pemeriksaan mendadak terhadap fungsi  –  fungsi  yang  terkait  dalam pemberian  kredit  UED-SP  Tanah
Merah.
3. Sebaiknya  UED-SP  Tanah  Merah memberikan penghargaan yang pantas bagi pengelola yang berprestasi agar memberikan semangat kinerja dan merasa dihargai  dan  betah  bekerja  didalam UED-SP Tanah Merah.
4. Penelitian  ini  diharapkan  dapat menambah  pengetahuan  mengenai pengendalian internal pemberian kredit dalam UED-SP bagi akademis. Selain itu sebaiknya peneliti selanjutnya  juga  membandingkan dengan  penelitian  lainnya  yang sejenis untuk dijadikan bahan
referensi dalam pengembagan penelitian lebih lanjut.

## DAFTAR PUSTAKA
Hadi,  P.  H.  2014.  Sistem  Pengendalian Internal  Pemberian  Kredit  Pada Bank  Danamon  Cabang  Kembang Jepun  Surabaya.  Sekolah  Tinggi
Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya Kasmir. 2004. Analisis Laporan
Keuangan .  Jakarta  Utara.  Raja
Granada Persada.
Mulyadi.  2008. Sistem  Akuntansi .
Jakarta. Salemba Empathy..
Mulyadi.  2010. Auditing .  Cetakan Ketujuh. Cetakan Jakarta : Salemba Empathy. Nilawati,  N.  K.    2016.  Sistem
Pengendalian Intern Pemberian Kredit  Pada  Badan  Usaha  Milik Desa  (Bumdes)  Desa  Pengastulan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. https://ejournal. undiksha.ac.id/index.php/JJPE/artic le/download/75861Diakses pada tanggal 25 November 2017.
Rahayu  dan    Suhayati.  2010. Auditing,
Konsep Dasar dan Pedoman Pemeriksaan Akuntan  Publik .
Edisi  Pertama.  Yogyakarta  :  Graha Ilmi.
Reeve dkk. 2011. Pengantar Akuntansi- Adaptasi Indonesia . Jakarta. Salemba    Empathy. SK  Desa  :  62/SS-PEMDES/VI/2009, Tanggal  17  Juni  2008,  yang  di sahkan oleh KAKAN PMD KABUPATEN SIAK.
Singleton  2009. Informasi  Technology
Auditing  and  Assurance .  Buku  1. Jakarta :   Salemba Empathy. Surat Mendagri Nomor 412/242/2420/SJ Tanggal 26 Oktober 1998.
Widjajanto.  2008. Sistem  Informasi
Akuntansi . Jakarta. Erlangga