Implementasi Prinsip Akuntabilitas Publik dan Kaitannya Dengan Reformasi Birokrasi

## di Sumatera Barat
YOSERIZAL, KRISMENA TOVALINI
Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIP Universitas Andalas, Padang;
Jurusan Administrasi Negara STIA Adabiah, Padang.
yose.unand@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pelaksanaan  prinsip  akuntabilitas  publik  dalam  penyelenggaraan pemerintahan daerah.  Akuntabilitas publik merupakan prinsip dasar dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang  baik  dan  juga  berimplikasi  pada  prinsip  transparansi,  efektifitas,  efisiensi  dan  partisipasi.  Penelitian  ini menemukan  bahwa  akuntabilitas  publik  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  belum  dilaksanakan  dengan  baik dengan  melihat  pada  indikator  manajemen  keuangan,  manajemen  respons  dan  kekuatan  institusi.  Inilah  aspek penting yang harus diperbaiki melalui agenda reformasi birokrasi yang sekarang dilaksanakan pemerintah daerah, khususnya  di  tingkat  provinsi  dan  kabupaten.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  menemukan  indikator  penting  yang dapat  membantu  pemerintah  daerah  memperbaiki  prinsip  akuntabilitas  ini  adalah  kesediaan  berubah  untuk menjadi lebih baik.  Inilah dasar reformasi birokrasi yang sekarang dilaksanakan.  Namun, dalam proses reformasi birokrasi  tersebut  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat  dan  Pemerintah  Kabupaten  Tanah  Datar  justru  hanya menguatkan  aspek  kelembagaan  dan  pengaturan  tanpa  melihat  kebutuhan  masyarakat  yang  berkembang. Penelitian  ini  menyimpulkan  pemerintah  daerah  cenderung  menggunakan  paradigma  administrasi  publik  lama ketimbang paradigma manajemen publik baru.
Kata kunci: akuntabilitas, reformasi birokrasi dan manajemen publik baru.

## Abstract
This  study  aims  to investigate  the  implementation  of  the principle  of public  accountability  in local  governance. Public accountability is a basic principle in the implementation of good governance and also has implications for the  principle  of  transparency,  effectiveness,  efficiency  and  participation.  This  study  found  that  public accountability  in  governance  has  not  been  implemented  properly  by  looking  at  the  indicators  of  financial management,  response  management and the  strength of  the institution. These factors are important  aspects  that should  be  improved  through bureaucratic  reform  agenda  in  which  has been  implemented  by local  government, especially  at  provincial  and district  levels.  In  addition,  the  study  also  found  the  degree  of  willingness  of  local governments  to  change  for  the  better  system  can  improve  the  accountability  principlea.  This  is  the  basis  of bureaucratic  reform is now implemented. However, in the process of bureaucratic  reform which was  conducted by  the  West  Sumatra  Provincial  Government  and the Regency  of  Tanah  Datar  only  strengthen  the  institutional aspects and settings but ignore the expectations of the community. This study concluded local governments tend to use the old paradigm of public administration rather than new public management paradigm.
Key Words:  accountability,  bureaucracy reform,  new public management.

## I.  PENDAHULUAN
Sejak  dilaksanakannya  otonomi daerah, perhatian sarjana kepada pelaksanaan  fungsi  pemerintahan  semakin menguat.  Ini sangat  beralasan karena dasar pertimbangan  pelaksanaan  otonomi  daerah ini  yang  dikaitkan  dengan  bagaimana mendekatkan pelayanan publik dan pemberdayaan  masyarakat.  Begitu  juga pelaksanaan  pembangunan  daerah  terkait dengan  upaya  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.          Akibatnya,  pelaksanaan otonomi  daerah  ini  berimplikasi  pada besarnya kewenangan daerah dalam melaksanakan  urusan  pemerintahan  yang ada.        Besarnya  kewenangan  ini  juga berhubungan  dengan  pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.
Sehubungan dengan itu, artikel ini menjelaskan  dua  aspek  penting  yang menjadi fokus pembahasan, yaitu pelaksanaan  pertanggungjawaban  kepada publik atau yang dikenal dengan akuntabilitas  dan  evaluasi  terkait  dengan proses reformasi birokrasi yang dilaksanakan pemerintah daerah di provinsi Sumatera Barat.

## II.   TINJAUAN TEORI
Governance adalah kata yang selalu menjadi  perbincangan  hangat  di  kalangan sarjana,  terutama  sejak  dikeluarkannya Washington  Consensus  pada  tahun  1989. Sejak   itu, governance sering   dijadikan salah  satu  indikator  dalam  mengukur praktik  demokrasi  di  negara  berkembang (Demmers et.al . , 2004). Ini cukup beralasan karena  prinsip-prinsip  yang  dikandungnya memang mendukung pelaksanaan demokrasi, terutama terkait dengan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaran  pemerintahan.   Walaupun
begitu, untuk melaksanakan governance ini dalam  pemerintahan  sehari-hari  bukanlah hal yang mudah. Selain masalah pemahaman konsep governance dan pelaksanaannya,  pemerintah  daerah  juga menghadapi masalah ketersediaan infrastruktur  politik  yang  mendukung,  dan ketidakpercayaan pemerintah pusat
terhadap  kemampuan  pemerintah  daerah melaksanakan fungsi pemerintahan, terutama  dalam  memberikan  pelayanan kepada masyarakat.
Misalnya,  Daly  (1996)  menemukan adanya  sikap  ketidakpercayaan  pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melaksanakan fungsinya memberikan pelayanan kesehatan sehingga akuntabilitas pelayanan  kepada  publik  tidak  dapat dilaksanakan.      Dengan  kata  lain,  tidak akuntabelnya pelayanan  kesehatan  di Inggris  karena  pemerintah  pusat  belum melibatkan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan  pelayanan  kesehatan tersebut  sehingga  akuntabilitas  dalam pelayanan    kesehatan    tersebut    tidak tercapai.  Padahal menurut Daly (1996:58), “[ l ] ocal  democratic  governance  could  be achieved  by  giving  local  authorities  the responsibility  for  the  commissioning  of health  services  and  this  is  something  for which a number people have argued. ”
Akuntabilitas  pemerintahan  daerah menyelenggarakan  pelayanan  publik  ini juga  berkaitan  dengan  komitmen  elitnya untuk menguatkan demokrasi lokal. Menurut Wampler (2004) keberhasilan tiga kota di Brazil, yaitu Sao Paulo, Recife, dan Porto Alegre dalam melaksanakan akuntabilitas  dalam  penyusunan  anggaran pemerintahan daerah adalah karena adanya komitmen  elite  memberi  ruang  kepada penglibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Implikasinya    adalah    masyarakat    dapat
melembagakan  partisipasinya  membantu pemerintah  menyusun,  melaksanakan  dan menilai  fungsi  pelayanan  publik  sesuai dengan  kepentingan  masyarakat.      Seperti yang ditulis Wampler (2004:95): “ participatory    institutions    increase citizens' access to government and encourage  public  debate,  both  of  which intensify pres-sure on municipal administrations to implement policy projects  selected  by  citizens. ”  Walaupun begitu, partisipasi masyarakat yang dijelaskan  Wampler  di  atas  juga  belum mengaitkannya dengan pelaksanaan NPM.
Helden & Jansen dalam New public management  in  Dutch  local  government (2003)  melihat  sistem  sosiobudaya  juga mempengaruhi pelaksanaan NPM.
Menurut  mereka  masih  kuatnya  budaya demokrasi konsensus
dalam penyelenggaraan New  Public  Management ini menyebabkan ambiguitas dan munculnya banyak penafsiran dalam pelaksanaannya  sehingga  ia  berdampak kepada  praktik  akuntabilitas  pemerintahan itu  sendiri.  “ However,  the  need  for compromise  in  consensual  democracies may  not  only  moderate  NPM,  but  might also  make  them  multi-interpretable  and ambiguous ”  (Helden  &  Jansen  2003:80).
Lalu  bagaimana  mengatasi  kelemahan tersebut?
Secara  konsep  NPM  memiliki kelebihan dalam memperkuat akuntabilitas, namun pelaksanaannya mempunyai kelemahan.  Dan,  agar  pelaksanaannya menjadi   efektif,   maka   harus   dicarikan solusi untuk mengatasi kelemahan tersebut. Dent  &  Barry  (2004)  mengajukan  solusi yang  menarik,  yaitu  menguatkan  kembali peran  aktor  sosial  dalam  mengawasi pelaksanaan New  Public  Management . Menurut  mereka,  keterlibatan  aktor  sosial ini  sekaligus  membantu  perubahan  secara
institusional kelemahan dalam pelaksanaan New Public Management . Lebih jauh Dent & Barry (2004:11) menjelaskan aktor sosial dapat  mengarahkan  pelaksanaan  NPM kepada        “ the  process  of  adapting  to demands  for  efficiency,  effectiveness  and accountability  are  turned  from  political rhetoric to organisational practice. ”
Jadi,  jelas  terdapat  kaitan  yang  erat antara pelaksanaan New
Public
Management ini dengan konsep governance , khususnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.    Dalam    konteks    ini, pelaksanaan new  public  management oleh pemerintah daerah tidak  hanya  mendorong meningkatnya  kualitas  pelayanan  publik kepada  masyarakat,  tetapi  juga  sesuai dengan kebutuhan mereka.   Selain itu, rasa tanggungjawab pemerintah daerah semakin meningkat  seiring  dengan  keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan  daerah.        Pertanyaannya, bagaimana praktik New
Public
Management di Indonesia? Apakah akuntabilitas pemerintah daerah juga sudah dapat diwujudkan, terutama dalam penyelenggaraan otonomi daerah?
Tidak  banyak  sarjana  di  Indonesia yang  menyinggung  masalah new  public management dalam    studi    yang dilakukanya,  khususnya  yang  berkaitan dengan
akuntabilitas dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Misalnya, Hidayat dalam bukunya Reformasi  administrasi:  kajian  komparatif pemerintahan  tiga  presiden (2007)  sama sekali  tidak    menyinggung  aspek    ini. Hidayat  lebih  memfokuskan  pembahasan terkait dengan reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan secara makro.            Ini  dapat  dilihat  dari pembahasannya  yang  mengaitkan  “tekanan politik”  yang  dihadapi tiga  presiden  dalam
melakukan
reformasi administrasi pemerintahan, yaitu Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati. Kajian ini jelas tidak memfokuskan  kepada  pelaksanaan  NPM dalam pelaksanaan otonomi daerah.
Agus Dwiyanto et.al . (2006)
melakukan    kajian    tentang    kinerja pelayanan   publik   di   tiga   daerah,   yaitu Sumatera  Barat,  Yogyakarta,  dan Sulawesi Selatan.    Kajian    ini    samapi    pada kesimpulan: masih buruknya kinerja pelayanan  publik  di  tiga  daerah  tersebut walaupun otonomi daerah sudah dilaksanakan.
Kesimpulan tersebut menegaskan: “birokrasi publik di Indonesia belum mampu menyelenggarakan pelayanan  publik  yang  efisien,  adil, responsif  dan akuntabel”  (Dwiyanto  et.al., 2006:252).  Walaupun  begitu,  penelitian Dwiyanto  ini  tidak  menegaskan  jawaban terhadap  masalah  yang  dihadapi  birokrasi publik  ini;  apakah  ketidakmampuan  ini berkaitan  dengan  paradigma  lama  ( public administration  paradigm )  yang  digunakan pemerintah  daerah?  Lalu, relevankah paradigma  NPM  yang  digunakan  untuk meningkatkan  kinerja  pelayanan  publik agar  lebih  responsif,  adil,  efisien  dan akuntabel?        Dengan  tidak  mengurangi kelebihan dalam penelitian Agus Dwiyanto et.al ,  kajian  ini  berusaha  menjawab persoalan tersebut.
Kajian Tri Ratnawati (2006)
menemukan  akuntabilitas  pemerintahan daerah  Provinsi  Sulawesi  Utara  juga bermasalah  yang  dapat  dilihat  dari tiga  isu yang  bersentuhan  dengan  pelaksanaan akuntabilitas pemerintahan daerah tersebut. Pertama, kebijakan pemerintah daerah yang belum mencerminkan keberpihakan kepada masyarakat,  terutamanya  yang  berkaitan dengan retribusi daerah.   Kedua, terjadinya KKN, inefisiensi dan salah kelola keuangan publik   yang   dilakukan   oleh   pemerintah
daerah  sehingga  tidak  lagi  mencerminkan orientasi pelayanan publik. Ketiga, lemahnya  peran  masyarakat  sipil  dalam mengawasi  penyelenggaraan  pemerintahan daerah  di  Sulawesi  Utara  yang  berdampak kepada  lemahnya  akuntabilitas  pemerintah daerah.      Temuan  dalam  kajian  Ratnawati ini sifatnya  umum dan  tidak  secara  khusus mendalami bagaimana bentuk dan mekenisme    akuntabilitas    pemerintah daerah  dilaksanakan.      Padahal,  menurut Leach & Percy-Smith (2001:103), akuntabilitas  ini  memiliki  empat  dimensi yang harus dipahami, yaitu (nilai) kebajikan,  proses,  performa,  dan  adanya kebijakan yang dilaksanakan dengan mekanisme  tertentu.  Lebih  jauh  mereka menegaskan pentingnya dimensi akuntabilitas  tersebut  difokuskan  untuk mengetahui bentuk dan mekanisme akuntabilitas  pemerintahan.    Kelemahan lain  kajian  yang  dilakukan  Ratnawati  ini adalah  untuk  menjelaskan  pelaksanaan akuntabilitas pemerintahan daerah ini perlu merubahnya terlebih dahulu  ke   paradigma New  Public  Management .  Menurut  Stoker (1998)  dan  Peter  &  Pierre  (1998), akuntabilitas  merupakan  kata  kunci  dari pelaksanaan New  Public  Management .
Kekurangan  inilah  yang  akan  dilengkapi dengan    penelitian    ini,    terutama menjelaskan bentuk dan mekanisme akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Synnerstrom  (2007)  juga  meneliti tentang  reformasi  birokrasi  di  Indonesia dengan  memfokuskan  kepada  dua  aspek, yaitu pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas.      Penelitian  ini  menemukan kompleksnya masalah  birokrasi yang dihadapi  di  Indonesia,  terutama  dari  segi struktur  institusinya  dan  kultur  pegawai negeri yang menyebabkan reformasi birokrasi  ini  sukar  dilaksanakan.  Namun,
menurutnya  dengan  menguatkan  aspek transparansi  dan  akuntabilitas  ini,  maka birokrasi dapat dikurangi sehingga reformasi dapat  dilakukan  secara  bertahap. Selain  itu,  reformasi  birokrasi  ini  dapat dilakukan  jika  terdapat  kekuatan  politik yang mendorong proses reformasi birokrasi tersebut. Menurut Synnerstrom: “ a process requires  political  pressure,  management determination,    adequate    guidance, effective  coordination  and  continual- follow-up ”  (2007:176).            Penjelasan Synnerstrom  ini  ada  benarnya  karena kompleksnya masalah birokrasi di Indonesia,   maka    reformasi    tersebut    jadi sulit  dilaksanakan  oleh  pemerintah  daerah. Walaupun  begitu,  satu  kekurangan  kajian Synnerstrom  ini  adalah  pengabaiannya terhadap faktor budaya lokal yang berkembang dalam masyarakat.
Padahal untuk melaksanakan reformasi  birokrasi  ini,  maka  faktor  ini harus  diberi  tumpuan  jika  ingin  reformasi birokrasi  tersebut  berjalan  dengan  baik. Artinya,  reformasi  birokrasi  harus  dimulai dari  tingkat  pemerintahan  terendah  dan bukan  sebaliknya.            Sebab,  fungsi pemerintahan terendah  ini terkait  langsung dengan  sistem  sosiobudaya  setempat.  Di sinilah  titik  permulaan  reformasi  birokrasi tersebut   harus  dilaksanakan.  Di  samping itu,  masalah  birokrasi  juga  tidak  dapat disamakan,  apalagi  Indonesia  terdiri  dari banyak provinsi yang mempunyai pemerintahan daerah dengan ragam budaya yang  berbeda.  Namun,  dalam  konteks otonomi daerah yang dilaksanakan, reformasi birokrasi ini dapat mengacu pada paradigma  NPM  karena  tidak  menafikan sistem  sosiobudaya  yang  ada  dalam masyarakat.
Inilah
kekosongan pembahasan yang dilakukan oleh Synnerstrom  tersebut  yang  ingin  peneliti lengkapi   dengan   mengaitkannya   dengan
New Public Management -bentuk pelayanan publik  yang  ingin  diwujudkan  pemerintah daeah di Indonesia.
Dari  beberapa  kajian  di  atas  dapat disimpulkan masalah kurangnya pembahasan sarjana mengenai akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama ditinjau dari aspek perubahan paradigma
penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dari administrasi publik ke new public management .  Pada  umumnya  sarjana  di Indonesia  masih  memfokuskan  kajiannya pada  penerapan  konsep good  governance dan  kaitannya  dengan  pelayanan  publik. Kecenderungan  ini  jelas  menggambarkan masih  dominannya  paradigma  administrasi publik  dalam  kajian  sarjana  tersebut. Padahal dalam agenda reformasi pemerintahan  daerah  yang  dilaksanakan sekarang  ini,  terutamanya  di  tingkat  lokal menunjukkan  kecenderungan  ke  arah new public  management .  Atas  alasan  itu,  maka penelitian  ini  difokuskan  kepada  aspek akuntabilitas  pemerintahan  daerah  dan reformasi  penyelenggaraan  pemerintahan daerah di Sumatera Barat.

## III.  METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  mengkaji  tentang akuntabilitas    dan    respons    pemerintah daerah terkait dengan perubahan paradigma New  Public  Management  dalam  reformasi birokrasi  yang  sedang  dilakukan  di  daerah Sumatera Barat. Untuk menjawab permasalahan  penelitian  tersebut,  maka penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif  dengan  menggunakan  teknik grounded  theory.    Teknik  grounded  theory ini sesuai dengan permasalahan yang dikaji karena ingin mengkonstruksi konsep/proposisi terkait dengan bentuk dan mekanisme    akuntabilitas    pemerintah daerah    sesuai    dengan    arah    reformasi
komponen  sektor    swasta  yang    terkait dengan kebijakan untuk
birokrasi  yang  menggunakan  paradigma new  public  management.        Konstruksi konsep/proposisi  ini  sangat  sesuai  dengan teknik ini karena grounded theory menumpukan kepada kedalaman data  yang dicari,  terutama  yang  terkait  dengan  pola, konsep,  ciri  dan  dimensi  dari  fenomena yang diamati (Strauss & Corbin, 1998).

## IV.  HASIL        PENELITIAN        DAN PEMBAHASAN
Akuntabilitas  dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan    Daerah    di    Sumatera Barat
Akuntabilitas  adalah  satu  prinsip yang  menjadi  dasar  pelaksanaan  fungsi pemerintahan  tidak  hanya  di  tingkat nasional,  tapi  juga  lokal.  Pelaksanaan prinsip  akuntabilitas  ini  sebenarnya  tidak berjalan  sendiri,  namun  dihubungkan  juga dengan  prinsip  yang  lain  seperti  prinsip transparansi, efektifitas  dan  efisiensi, partisipasi masyarakat, persamaan, responsivitas,  pelaksanaan  aturan  hukum, konsensus  bersama  dan  visi  strategis (UNDP, 1997). Keseluruhan prinisp tersebut  dikenal  dengan  kepemerintahan yang  baik ( good governance ). Governance memiliki  pengertian  yang  luas  sesuai dengan konteks pelaksanaannya.  Misalnya, politik  dan  publik,  ekonomi  dan  sosial. Dalam  konteks  politik  ini  melibatkan  tiga komponen penting, yaitu negara, pemerintah dan masyarakat dalam mengorganisasikan  dan  mengurus  masalah mereka  yang  saling  berkaitan.  Sementara itu,   dalam   konteks   ekonomi   melibatkan
mengorganisasikan  untuk  menghasilkan dan   mendistribusikan   barang   dan   jasa.
Begitu juga konteks sosial yang melibatkan komponen  warga  negara  dan  masyarakat sipil  yang  terkait  dengan  sistem  nilai  dan kepercayaan yang dibutuhkan untuk memperkuat  perilaku  sosial  dalam  proses pembuatan  keputusan  bersama.  Dengan melihat kepada konteks pelaksanaan governance ini,  maka governance dapat dikaitkan  dengan  kemampuan  negara  atau pemerintah  melayani  masyarakat;  juga sebagai  mekanisme  ketika  masyarakat melaksanakan fungsinya melalui penggunaan  sumberdaya  dan  aturan  yang ada dalam proses berpemerintahan (Przeworski et al., 1999).
Lalu apa kaitannya dengan pelaksanaan Good  Governance dalam penyelenggaraan  urusan  pemerintahan? Pelaksanaan Good  Governance dalam penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  di daerah  di  era  otonomi  daerah  ini  ternyata tidaklah menjadi bagian pemerintah daerah. Dari  aspek  lain,  agar  pelaksanaan  urusan pemerintahan  ini  menjadi  optimal,  maka pemerintah daerah juga berusaha melibatkan  komponen  lain  seperti  swasta dan masyarakat. Oleh karena, praktik good governance ini terkait dengan penyelenggaraan  fungsi  dan  kewenangan pemerintahan yang otonom, maka pelaksanaannya dapat dilihat dalam pelaksanaan  otonomi  daerah.      Kenyataan ini    sesuai    dengan    prinsip    desentralisasi yang dilaksanakan, seperti yang dinyatakan Rondinelli  &  Cheema  (1983),  tidak  hanya menjadi  urusan  pemerintah  daerah,  tapi juga melibatkan pihak swasta dan masyarakat  sipil.  Merujuk  pada  penjelasan ini,  jelas  praktik  otonomi  daerah  sesuai dengan implementasi prinsip good governance .
Salah  satu  prinsip  penting  dalam pelaksanaan good  governance ini  adalah akuntabilitas.    Prinsip    akuntabilitas    ini
mendapat sorotan karena pemerintah belum optimal melaksanakannya. Walaupun begitu,  pelaksanaan  otonomi  daerah  juga menyertakan prinsip  lain,  namun  mengkaji prinsip   akuntabilitas   jelas   berimplikasi pada    prinsip    lain    seperti    efektifitas, efisiensi dan partisipasi. Mengapa demikian?   Akuntabilitas berkaitan dengan tanggung  jawab  pemerintah  daerah  dalam melaksanakan fungsinya
kepada masyarakat.
Apalagi ketika terjadi pergeseran    paradigma    pelayanan    publik dari Old  Public  Administration ke New Public  Management (selanjutnya  menuju New Public Service ), maka tanggung jawab sosial     pemerintah     mulai     berkurang. 1 Padahal  esensi  keberadaan  pemerintah  ini adalah  memberikan pelayanan publik  yang maksimal  kepada  masyarakat.  Karena kehadiran  pemerintah  dalam  masyarakat adalah bagian dari tanggungjawab sesungguhnya  kepada  masyarakat.  Oleh karenanya, seperti apa akuntabilitas pemerintah daerah ini dalam melaksanakan fungsi    dan    kewenangannya    perlu dijelaskan, terutama dalam upaya pemerintah  daerah  di  Sumatera  Barat. Apalagi  jika  dikaitkan  dengan  proses reformasi  birokrasi.  Dalam  konteks  ini, akuntabilitas merupakan bentuk konsistensi administrator    publik    untuk    mengikuti aturan dalam melaksanakan fungsi birokrasi.  Dengan  melaksanakan  tugas mengacu pada aturan ini, maka secara tidak langsung   administrator   publik   ini   telah
1 Salah  satu  aspek  penting  dalam  paradigma new publik   management ini  adalah   fungsi  pelayanan yang diserahkan kepada swasta untuk memaksimalkan  capaian  dari  fungsi  tersebut.    Hal ini  terkait  dengan  keterbatasan  yang  ada  pada pemerintah  dalam  memberikan  pelayanan  publik. Sementara  pemerintah  hanya  berfungsi  sebagai pengatur  bagaimana  barang  dan  jasa  itu  disebarkan ke  masyarakat  oleh  pihak  swasta  sesuai  dengan mekanisme pasar. Kecenderungan ini jelas berdampak    pada    pemerataan    pelayanan    yang
melakukan  tanggung  jawabnya.  Misalnya, tanggungjawab  kepada  masyarakat  dalam melaksanakan  fungsi  dan  kewenangannya yang  menjadi  bagian  dari  tanggung  jawab moral    mereka.    Begitu    juga    secara konstitusi,  tanggung  jawab  yang  ingin diwujudkan dalam menyelenggarakan fungsi  pemerintahan  adalah  dalam  rangka menguatkan  legitimasi  para  pelaksana  dan pembuat kebijakan publik (Turner & Mark, 1997:107-110).
Pertanyaannya sekarang,
bagaimana prinsip akuntabilitas ini dilaksanakan di Sumatera Barat?
Bagaimana  kaitannya  dengan  reformasi birokrasi yang sedang  berlangsung? Dalam konteks  ini  pemerintah  daerah  menyadari perlunya  menguatkan  prinsip  akuntabilitas ini  yang  dilaksanakan  melalui  proses reformasi  birokrasi.      Agenda  reformasi birokrasi  menjadi  bagian  dalam  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  (RPJM) pada  masa  kepemimpinan  Gubernur  Irwan Prayitno,  yaitu  2011-2015.    Bahkan sesuai dengan  komitmen  Gubernur,  reformasi birokrasi  menjadi  satu  di  antara  agenda utama  yang  menjadi  prioritasnya. 2 Agenda ini  menjadi  tugas  penting  yang  harus dituntaskan  oleh  Gubernur  tidak  hanya  di wilayah  kewenangannya,  tapi  juga  untuk seluruh  pemerintah  kabupaten/kota  di Sumatera  Barat.      Karenanya  komitmen terhadap    reformasi    birokrasi    ini ditunjukkan  dengan  terbitnya  Peraturan Gubernur  No.  24/2011  tentang  pedoman
diperoleh  masyarakat  karena  swasta  yang  jelas berorientasi    pada    keuntungan    mendahulukan mereka  yang  mampu  membayar   untuk  pelayanan yang  mereka  sediakan.      Inilah  kritikan  terhadap paradigma  ini  yang  dianggap  lebih  berpihak  pada kapitalisme  dengan  meninggalkan  unsur  sosialnya. Selanjutnya lihat Denhart & Denhart (2004).
2 Lihat http://padangekspres.co.id/?news      = berita&id=10        628/mental belum    berubah program   Irwan-MK   terhambat   birokrasi.     (2 September 2011).
pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah  provinsi Sumatera  Barat  tahun 2011-2015. Salah satu pertimbangan (konsideran)  diterbitkannya  Pergub  ini adalah “…untuk mewujudkan tata- pemerintahan  yang  baik  dan  bersih  serta meningkatkan  profesionalisme  aparatur dalam  penyelenggaraan  pemerintahan.” Tentunya,  ini  sejalan  dengan  harapan masyarakat  yang  menginginkan  birokrasi yang    profesional    karena    selama    ini birokrasi  pemerintah  daerah  memang bermasalah.
Seperti  yang  diakui  oleh  Asrul, Asisten  I  Bidang  Pemerintahan  Sekretaris Daerah  Provinsi  Sumatera  Barat  bahwa masalah  birokrasi  di  Sumatera  Barat memang  menjadi  hambatan  tersendiri dalam
penyelenggaraan
fungsi
pemerintahan  di  daerah  ini.    Ini  tidak  saja menyangkut efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan fungsi birokrasi pemerintah  daerah  provinsi,  tapi juga  daya responsnya ( responsiveness ) terhadap kebutuhan  masyarakat.  “Dengan  jumlah pegawai   yang   hampir   mencapai   9.000 orang  tentunya  ini  tidak  efektif  bagi pengelolaan  birokrasi,  terutama  dalam melaksanakan  fungsinya.  Apalagi  dalam konteks  otonomi  daerah,  kewenangan daerah  provinsi  sebagai  daerah  otonom memang terbatas.” 3 Hanya ada satu pilihan rasional yang  dapat dilakukan  oleh pemerintah provinsi adalah dengan mereformasi birokrasi dengan cara menguatkan prinsip tata kelola pemerintahan  yang  baik.  Dengan  cara  ini, prinsip akuntabilitas lebih mudah diwujudkan  karena  aparatur  pemerintah menjadi lebih profesional dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya.
3 Wawancara yang dilakukan pada tanggal 7 Agustus 2011 di Padang.
Akuntabilitas
dalam penyelenggaraan pemerintahan terkait dengan  tanggungjawab  yang  dilakukan pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan tugas dan fungsinya; sejauhmana pemerintah daerah melaksanakan tugas dan fungsinya  itu  sesuai  dengan  kepentingan masyarakat.  Ini  sangat  beralasan  karena institusi  pemerintah  adalah  organisasi publik  yang  kehadirannya  terkait  dengan kemunculan  masyarakat.      Kenyataan  ini menegaskan    bahwa    tugas    pemerintah adalah untuk melindungi bahkan menjamin hak individu warga negara secara ekonomi, sosio  budaya  dan  politik.      Inilah  yang menjadi nature law atau prinsip moral yang menjadi dasar penyelengaraan pemerintahan yang diungkap Locke (1632- 1704). Sehubungan dengan ini, pemerintah
Provinsi Sumatera Barat menyadari pentingnya  makna  akuntabilitas  dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut.      Seperti  yang  dinyatakan  Asrul, asisten  I  bidang  pemerintahan  sekretariat daerah pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang menjelaskan bahwa prinsip akuntabilitas adalah satu prinsip yang diacu dalam  menjalankan  tugas  pemerintahan. 4
Karenanya  akuntabilitas  yang  menjadi pemicu  pelaksanaan  prinsip  lain.  Dalam konsepnya,  akuntabilitas  ini mencakup dua hal,    yaitu    tanggungjawab    yang dilaksanakan  oleh  pemerintah  sebagai institusi publik-termasuk tugas yang dilaksanakannya dan  kealpaan  dalam melaksanakan  tugas-tugas  sebagai  institusi publik  tersebut  dapat  dikenakan  sanksi.
Akuntabilitas  dalam  konteks  pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan termasuk ke dalam    akuntabilitas    vertikal.    Artinya,
4 Wawancara yang dilakukan pada tanggal 7 Agustus  2011  di  Padang.
pemerintah bertanggungjawab kepada masyarakat
yang melegitimasi pembentukan  pemerintah  tersebut.  Oleh karena itu, dalam konteks inilah pemerintah harus mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaannya kepada masyarakat.
Walaupun  pemerintah  menyadari adanya tanggung  jawab  yang harus dipikul kepada masyarakat, namun dalam praktiknya  sering  terjadi  pelanggaran. Misalnya,    kebijakan    yang    dibuat adakalanya    tidak    sesuai    dengan kepentingan  masyarakat.              Bahkan pemerintah cenderung untuk memaksakannya.  Ini  dapat  dilihat  dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) yang
cenderung merealisasikan program pemerintah berbanding yang diusulkan oleh masyarakat.    Musrenbang  hanya  menjadi kegiatan  untuk  melegitimasi  program pemerintah seolah-olah muncul dari masyarakat. Jelas, gejala ini bukanlah suatu bentuk  akuntabilitas  kepada  masyarakat. Selain  itu,  kelemahan praktik  akuntabilitas pemerintah  daerah  ini  juga  terkait  dengan lambatnya  respons  pemerintah  dalam menanggapi    kebutuhan    masyarakat. Apalagi realita ini sangat bertolak belakang dengan hak otonomi yang diberikan kepada daerah.  Contohnya  dalam  pembangunan infrastruktur  dasar  seperti  jalan,  pasar  dan sebagainya  yang  tidak  dapat  dinikmati masyarakat dengan baik.
Lalu  apa  kaitan  akuntabilitas  ini dengan    implementasi    paradigma new public  management ?  Menurut  Stoker
(1998)  dan  Peter  &  Pierre  (1998), akuntabilitas  merupakan  kata  kunci  dari pelaksanaan New  Public  Management . Sebagai      sebuah      paradigma       dalam
penyelenggaraan pelayanan publik, manajemen publik baru ini menjadi pilihan dan banyak dilaksanakan  di negara berkembang. Memang  dalam implementasi paradigma  ini  di  Indonesia,  khususnya  di Sumatera Barat terdapat keterlibatan swasta disamping  masyarakat.              Namun, keterlibatan    swasta    dan    masyarakat    ini tidak  begitu  signifikan  karena  terbatasnya akses dua sektor ini pada proses pembuatan kebijakan  publik.  Ini  karena  dominannya kepentingan  pemerintah  dalam  proses kebijakan  sehingga  mengurangi  peran swasta  dan  masyarakat  dalam  proses tersebut.  Dari  segi  lain,  terbatasnya  akses masyarakat  ini  karena  tidak  terbentuknya kelas  menengah  yang  bersungguh-sungguh untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat  sekaligus  memperkuat  peran mereka  terlibat  dalam  sektor  publik. Akibatnya  yang  terjadi  hanyalah  dominasi dua  pilar  penting  dalam  penyelenggaraan pemerintahan, yaitu pemerintah dan swasta. Realita  ini  banyak  ditemukan  di  beberapa kabupaten di Sumatera Barat.
Misalnya,  kabupaten  Tanah  Datar yang memang dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas  yang  selalu  mengacu  kepada tiga  pilar good  governance ,  khususnya masyarakat.  Pemerintah  kabupaten  ini menyadari  bahwa  tanggung  jawab  publik yang  harus  dilaksanakan  karena  ini  bagian penting  yang  tidak  dapat  diketepikan. Kesadaran  pada  prinsip  ini  menempatkan Kabupaten  Tanah  Datar  sebagai  salah  satu kabupaten  terbaik  dalam  penyelenggaraan good  governance di  Indonesia  pada  tahun 2009. 5 Walaupun begitu, pada tahun 2010 yang  lalu  kabupaten  ini  tidak  lagi mendapatkan  penghargaan  dari  aspek akuntabilitas  kinerja  yang  dievaluasi  oleh
pemerintah  pusat. 6 Tentunya,  ini menimbulkan    pertanyaan,    mengapa prestasi ini turun?
Menurut  Muzwar  M,  asisten  II sekretaris  kabupaten  bidang  administrasi dan keuangan menegaskan turunnya prestasi  ini  terkait  dengan  banyak  faktor seperti  komitmen  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah  (SKPD)  untuk  menyelesaikan Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintahan  (LAKIP)  yang  tidak  tepat waktu,  keterbatasan  sumberdaya  dalam mengeksekusi  program  sesuai  dengan sasaran strategis ( outcome ) dan target  yang ditetapkan  serta  ketersediaan  sumberdaya pendukung  sarana  dan  prasarana  dan keuangan. 7 Mengacu  pada  realita  ini agar masalah  ini  dapat  diatasi,  maka  usaha mereformasi  birokrasi  di  kabupaten  ini menjadi strategi penting untuk dilaksanakan.
Salah satu kebijakan progresif maju yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten
Tanah  Datar  sebagai  bagian  dari  proses reformasi birokrasi dan upaya meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja adalah dengan membentuk Layanan Pengadaan    Secara    Elektronik    (LPSE) dalam  pengadaan  barang  dan  jasa  di lingkungan  pemerintah  daerah.          Ini merupakan gambaran dilaksanakannya debirokratisasi  dan  deregulasi  terhadap praktik   pemerintahan.   LPSE   ini   dikenal
6 Dari  publikasi  yang  disampaikan  Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tahun 2010 capaian    akuntabilitas    kinerja    pemerintah    daerah baru  mencapai  16,  27  persen  dari  20  persen  yang ditargetkan.  Akuntabilitas  kinerja  yang  paling  baik hanya  diperoleh  oleh  9  provinsi  dari  29  provinsi yang dinilai, yaitu Kalimantan Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Nusa  Tenggara  Timur,  Sumatera  Selatan,  Nusa Tenggara  Barat  dan  Jawa  Barat.  Sementara,  5 kabupaten/kota    yang    mendapat    peringkat    paling baik  adalah   Kota   Sukabumi,   Kabupaten    Batang Hari,  Kabupaten  Sleman,  Kabupaten  Musi  Banyu
juga  dengan  kaedah e-procurement yang menjadi mode di pemerintah daerah.  LPSE di  Tanah  Datar  ini  bertujuan  “…untuk meningkatkan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan,  meningkatkan  transparansi  dan akuntabilitas, mendukung proses monitoring  dan  audit  serta  memenuhi kebutuhan  akses  informasi  yang  [sic] real time .” 8 Dengan adanya  mode kerja seperti ini  juga  berdampak pada  perbaikan akuntabilitas kinerja sesuai dengan kepentingan masyarakat.
Aspek lain yang dilakukan pemerintah  kabupaten  Tanah  Datar  dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan  yang  juga  bagian  dari  upaya perbaikan  paradigma  lama  dan  berusaha menuju  paradigma  manajemen  publik  baru adalah  meningkatkan  kualitas  pelayanan publik.  Program  pemerintah  daerah  yang penting  dalam  meningkatkan  akuntabilitas kinerja  ini  adalah  dengan  meningkatkan komitmen pegawai terkait dengan pelayanan    prima.    Menurut    Nusirwan, kepala  bagian tata  usaha  Kantor  Pelayanan Perizinan  Terpadu  Kabupaten Tanah Datar untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan sesuai  dengan  kepentingan  masyarakat, maka  pemerintah  kabupaten  Tanah  Datar menyiapkan  sarana  dan  prasarana  agar masyarakat  dapat  menikmati  pelayanan prima   ini.   Inilah   bentuk   tanggungjawab
Asin dan Kota Dumai. Tidak satu pun kabupaten/kota    yang    mendapat    peringkat    paling baik  dari  Sumatera  Barat.      Ini  jelas  merupakan tantangan  untuk  meningkatkan  akuntabilitas  kinerja pemerintah daerah di Sumatera Barat.
7 Wawancara yang dilakukan pada tanggal 8 Agustus 2011 di Batusangkar.
8 http://www.tanahdatar.go.id/index.php?option=co m_content&view=article&id=1178:pemerintah- kabupaten-tanah-datar-terapkan- lpse&catid=52:berita&Itemid=77 diakses   pada   2 September  2011
yang      diberikan      kepada      masyarakat kabupaten Tanah Datar. 9
Merujuk pada kenyataan ini, sebenarnya  terdapat  hubungan  langsung antara  usaha  meningkatkan  akuntabilitas publik  dengan  proses  reformasi  birokrasi yang  tengah  dilaksanakan  oleh  pemerintah daerah  saat  ini.  Misalnya,  ini  dapat  dilihat dari  beberapa  indikator  berikut  yang menjadi  tolak  ukur  proses  reformasi birokrasi tersebut.   Pertama,  aspek  penting yang   menjadi   indikator   akuntabilitas   ini adalah  diketahuinya  standar  kinerja  dan prosedur  baku  oleh  masyarakat  (SK). Sebab,  dengan  diketahuinya  indikator  ini oleh  masyarakat,  maka  mereka  dapat mengukur  kinerja  birokrasi  pemerintah daerah.  Jelas  sebagai  organisasi  modern, birokrasi    pemerintah    daerah    sudah memiliki  standar  kinerja  yang  dibuat  oleh pemerintah  yang  diikuti  dengan  prosedur baku  dalam  pelaksanaan  fungsi  dan kewenangan  yang  ada  pada  birokrasi pemerintah.            Misalnya,  pemerintah menerbitkan  standard  pelayanan  minimal dalam  melakukan pelayanan publik  adalah bukti  adanya prosedur baku dalam melaksanakan fungsinya.  Ini sudah banyak dilakukan oleh pemerintah daerah, walaupun pelaksanaanya belum optimal.
Kedua,  adalah  yang  terkait  dengan manajemen  keuangan  yang  baik  (MK), yaitu    pengelolaan    keuangan    yang transparan  dan  efisien.  Dalam  realitanya, masalah transparansi dan efisiensi manajemen  keuangan  ini  sulit  ditemukan. Faktanya,  pemerintah  daerah  tidak  mudah memberikan  informasi  terkait  dengan anggaran  pembangunan  yang  dikelolanya. Salah   satu   contohnya   adalah   informasi tentang dana alokasi yang disediakan dalam
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD)  yang  tidak  mudah  diakses  oleh masyarakat  awam.  Padahal  akuntabilitas penyelenggaraan  pemerintahan  tersebut tidak  hanya  menyangkut  penyelenggaraan fungsi  dan  kewenangan  pemerintah  saja, tapi  juga  pembiayaan  terhadap  fungsi  dan kewenangan tersebut. Namun, untuk beberapa  kasus  seperti  Pemerintah  Kota Padang Panjang transparansi dalam pengelolaan keuangan ini sudah dilaksanakan  dengan  cara  menampilkan APBD  di  ruang  publik  sehingga  lebih mudah  diketahui  masyarakat.      Namun, dalam  banyak  hal,  pemerintah  daerah  di Sumatera Barat belum banyak melakukannya dengan baik.
Ketiga,  praktik  manajemen  respons (MR)  adalah  bagian  penting  dari  bentuk akuntabilitas  pemerintah  daerah  kepada masyarakat.  Manajemen  respons  belum berjalan  dengan  baik  karena  pemerintah cenderung  berorientasi  kepada  dirinya sendiri.      Ini  dapat  dilihat  dari  banyaknya aspirasi  masyarakat, misalnya, dalam pengusulan kegiatan pembangunan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan  (Musrenbang)  dipelbagai tingkatan pemerintahan.  Justru yang terjadi pemerintah  daerah  melaksanakan  program dan kegiatan pembangunan di luar apa yang diusulkan  masyarakat  dalam  Musrenbang. Jadi,  kegiatan  Musrenbang  hanya  menjadi proses  pemberian  legitimasi  kegiatan  dan program  pembangunan  yang  disusun  oleh Satuan  Kerja  Pemerintah  Daerah  (SKPD). Inilah  fakta  penting  yang  terjadi  dalam melihat akuntabilitas publik yang dilaksanakan  oleh  pemerintah  daerah  di Sumatera Barat.
9 Wawancara yang dilakukan pada tanggal 8 Agustus 2011 di Batusangkar
Aspek  keempat  yang  juga  harus dilihat  dalam  menjelaskan  akuntabilitas dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan ini adalah  kualitas  sumber  daya  manusia (KSDM).      Dalam  aspek  tertentu,  sumber daya  aparatur  pemerintah  sudah  mulai membaik,  namun  ini di tingkat  pemerintah provinsi dan kabupaten. Namun, jika dilihat lebih  jauh  lagi,  khususnya  di  tingkat kelurahan dan nagari, maka dapat diketahui potret sumber daya manusia aparatur dalam arti yang sesungguhnya ketika melaksanakan fungsi pemerintahan. Misalnya,  di  Kabupaten  Tanah  Datar, penyelenggaraan  fungsi  pemerintahan  di tingkat nagari  jauh  dari  apa yang diharapkan.        Fungsi  pelayanan  publik belum  dapat  dilaksanakan  dengan  baik karena  keterbatasan  sumber  daya  manusia di  tingkat  pemerintah  daerah.      Apalagi dalam   konteks   birokrasi   modern   yang sudah  masuk  ke  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  terendah,  maka  apa  yang terjadi  di  nagari  justru  jauh  dari  penilaian memuaskan.  Sementara  di  kota,  sumber daya  aparatur  yang  bekerja  di  kelurahan juga  menjadi  bagian  penting  dalam pelaksanaan  fungsi  pelayanan  publik. Sebagai basis pemberian pelayanan kepada masyarakat,  pemerintah  kelurahan  belum didukung oleh sumber daya yang memadai. Tentu  dengan  keadaan  ini  akuntabilitas publik yang diharapkan sulit dilaksanakan.
Kelima,  terkait  dengan  kekuatan institusi (KI).  Gambaran  kekuatan  institusi ini  dapat  dilihat  ketersediaan  tenaga  ahli yang dapat membantu implementasi kebijakan  dalam  masyarakat.  Ketersediaan pakar juga terkait dengan upaya pemerintah daerah  mengendalikan  proses  perubahan politik yang dilakukan masyarakat. Perubahan  ini  berimplikasi  pada  kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah daerah. Karenanya     keberadaan     pakar     dalam
membantu pelaksanaan fungsi dan kewenangan  pemerintahan  ini  menjadi penting. Memang dalam perundang- undangan  juga  diatur  tentang  keberadaan staf  ahli  bagi  kepala  daerah,  namun kebanyakan staf ahli  yang  dilantik  tersebut adalah  mereka  yang  tidak  mendapatkan “job” dalam pemerintahan atau yang sering juga  diistilahkan  sebagai  “pejabat  yang diparkir”.      Padahal  keberadaan  staf  ahli sangat menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Misalnya,  di  tingkat  provinsi,  keberadaan staf ahli tidak begitu berfungsi dengan baik karena  banyak  faktor  seperti  perbedaan ideologi politik, jarak senioritas, kemampuan  yang  rendah  dan  sebagainya. Padahal akuntabilitas publik sangat dipengaruhi  oleh  kemampuan  pemerintah daerah  memaksimalkan  kekuatan  institusi yang  dimilikinya  ini.  Tidak  banyak pemerintah  daerah,  khususnya  di  tingkat pemerintahan  provinsi  dan  kabupaten Tanah  Datar  memanfaatkan  kekuatan institusi  ini  melaksanakan  fungsi  dan kewenangannya dengan baik.
Variabel  berikutnya  dalam  menilai akuntabilitas  pemerintah  daerah  ini  adalah konsistensi kebijakan dan kelanjutan rencana  (Kons).   Kesimpulan  umum  yang dapat  disampaikan disini adalah rendahnya konsistensi
pemerintah daerah melaksanakan kebijakan yang sudah dibuatnya.  Misalnya,  kebanyakan  Perda yang  dibuat  sangat  lambat  direspon  oleh kepala daerah dalam bentuk peraturan yang lebih  operasional  sifatnya.  Malah  dalam banyak kasus, peraturan tersebut didiamkan sehingga  menjadi  tidak  efektif.  Misalnya, kelanjutan  tentang  implementasi  Perda Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah (RPJM)   yang   masih   menuai   kritik   dari
banyak  kalangan. 10 Aspek  lain  yang  juga perlu  disorot  adalah  kelanjutan  rencana kebijakan yang terkait dengan visi dan misi organisasi yang berorientasi kepada kepuasan  masyarakat.  Fakta  yang  dilihat, implementasi visi dan misi dari SKPD yang ada  masih  jauh  dari  harapan  masyarakat. Tentunya ini mengurangi makna akuntabilitas yang dilaksanakan.
Variabel  ketujuh  dalam  menilai akuntabilitas  pemerintah  daerah  ini  adalah bentuk  hubungan  ke  masyarakat  yang dilakukan (Humas). Hubungan ke masyarakat ini terkait dengan perlindungan dan  jaminan  yang  diberikan  pemerintah terhadap  ketersediaan  layanan  publik  yang diberikan  baik  oleh  pemerintah  maupun swasta.      Dalam  aspek  ini,  hubugan  ke masyarakat ini belum optimal dilaksanakan apalagi  dengan  adanya  keterlibatan  pihak swasta.      Namun  demikian,  sebagai  asas umum dalam pelaksanaan pelayanan publik,  pemerintah  daerah  di  Sumatera Barat  ini  sudah  berjalan  walaupun  dalam beberapa kondisi perlu ditingkatkan, terutamanya di tingkat provinsi.
Variabel lain yang tidak kalahpentingnya adalah peningkatan
profesionalisme    aparatur    pemerintah (Prof). Wujud nyata dari bentuk akuntabilitas  ini  adalah  munculnya  sikap profesional  aparatur  pemerintah  dalam melaksanakan  fungsi  dan  kewenangannya. Memang  dalam  pelaksanaan  tugas  pokok dan  fungsi  tersebut,  aparatur  pemerintah daerah  dibekali  dengan  kode  etik  yang menjadi  acuannya.    Namun  dalam  banyak hal,  sikap  dan  perilaku  mereka  sebagai pelayan       masyarakat       justru       tidak mencerminkan  sikap  yang  profesional.  Ini
dapat    dilihat    banyaknya    keluhan masyarakat  yang  mengatakan  aparatur pemerintah  daerah  tidak  sungguh-sungguh melayani  mereka  dalam  hal  urusan  publik. Padahal  prinsip  akuntabilitas  juga  dinilai dari sikap profesionalitas aparatur ini.
Variabel  lain  yang  juga  menjadi indikator    akuntabilitas    dilaksanakan dengan  baik  adalah  kesediaan  menerapkan standar baru dalam pelaksanaan akuntabilitas publik (sedia). Artinya, pemerintah daerah  memiliki sikap  sukarela mengubah bentuk dan mekanisme akuntabilitas  yang  disesuaikan  dengan kebutuhan  dan  perkembangan  masyarakat. Hal  inilah  yang  mendorong  munculnya kebijakan  tentang  reformasi  birokrasi. Terkait  dengan  ini,  gerakan  reformasi birokrasi  yang  menjadi  agenda  penting pemerintah  daerah,  khususnya  Pemerintah Provinsi  Sumatera  Barat  dan  Kabupaten Tanah  Datar  telah  membuktikan  adanya keinginan perubahan tersebut.  Dengan kata lain,  pelaksanaan  akuntabilitas  ini  masih menjadi  kendala  bagi  pemerintah  daerah sehingga untuk memperbaikinya diperlukan  sejumlah  langkah  strategis  dan salah satunya adalah reformasi birokrasi.
Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa delapan  variabel  di  atas  masih  belum semuanya  dapat  dilaksanakan dengan baik. Jika  dibuatkan  skalanya  1-10,  maka  posisi pelaksanaan prinsip akuntabilitas pemerintah daerah tersebut dapat digambarkan ke  dalam gambar  1  di bawah ini.
10 Teguh.    2011.    Menggugat  Perda  RPJM  Sumbar. Lihat http://harianhaluan.com/index. php?option=com diakses  pada  10  Oktober  2011.
Gambar 1: Rentang variabel dalam menilai akuntabilitas pemerintah daerah
Sedia Prof Huma s Kons 0                  2                  4                  6                  8                 10
Merujuk  pada  gambar  di  atas variabel   yang   mendapat   angka  tertinggi dari  pelaksanaan  akuntabilitas  publik  ini adalah kesediaan untuk melakukan reformasi birokrasi dari aparatur pemerintah  daerah,  khususnya  pemerintah provinsi  dan  pemerintah  kabupaten  Tanah Datar.  Sementara,  variabel  terendah  yang belum dapat  dilaksanakan oleh pemerintah daerah adalah variabel manajemen keuangan dan pemanfaatan kekuatan institusi.  Ini  berarti  pemerintah  daerah memprioritaskan  variabel  ini  menjadi bagian  penting  dalam  proses  reformasi birokrasi yang dilaksanakan.
Reformasi  Birokrasi  dan  Paradigma Manajemen Publik Baru Dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah di Sumatera Barat Reformasi  birokrasi  pemerintah daerah dilakukan karena sistem penyelenggaraan  pemerintahan  yang  ada tidak  berjalan  maksimal.  Apalagi  sejak otonomi  daerah  dilaksanakan  pencapaian tujuan  otonomi  daerah  belum  juga  dapat
11 Dalam  publikasi  tersebut  kedudukan  Indonesia menempati  peringkat  124  turun  dari  sebelumnya menduduki  peringkat  108  tahun  2010.  Salah  satu penyebab   dari   turunnya   angka   IPM   ini   adalah
direalisasikan. Paling tidak ini dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia
Indonesia  yang  semakin  turun  seperti  data yang   dipublikasikan   oleh   UNDP   tahun 2011   yang   lalu. 11 Pencapaian   tujuan otonomi    daerah    ini    tentu    sangat dipengaruhi  oleh  peran  birokrasi  dalam melaksanakan    hak    otonominya.    Max Weber  dalam  karyanya The  Theory  of Social  Economic Organization (1964)  juga membicarakan tentang otoritas legal rasional  yang  dikenal  dengan  birokrasi. Weber  menjelaskan  bagaimana  birokrasi dirancang,  termasuk  adanya  pembagian pekerjaan  yang  terspesialisasi  menurut keahlian individu yang ada dalam birokrasi tersebut.          Selain  itu,  Weber  juga menjelaskan tentang  karakter  birokrasi dan sistem rekrutmen  yang  ideal agar  birokrasi dapat  melaksanakan  fungsi  dengan  baik. Kecenderungan inilah yang berusaha dikonkritkan  oleh  pemerintah  daerah  agar tujuan otonomi daerah dapat dilaksanakan.
Kebijakan pemerintah provinsi
Sumatera    Barat    yang   tertuang   dalam Pergub No.24/2011.
Seperti yang ditegaskan  bahwa  reformasi  birokrasi  ini bertujuan untuk “[…] membangun/membentuk  sosok  aparatur daerah  yang  berintegritas  dan  berkinerja tinggi sehingga mampu memberikan pelayanan  prima  kepada  masyarakat  guna mewujudkan kesejahteraan dan
kemakmuran  masyarakat  Sumatera  Barat” ( lihat Lampiran Pergub, 2011:18).
Karenanya  untuk  mencapai  tujuan  di  atas, pemerintah provinsi Sumatera Barat menjabarkan ke dalam empat tujuan khusus yang  menjadi  masalah  dalam  praktik birokrasi    di    daerah    Sumatera    Barat.
penggunaan  anggaran  yang  tidak  berkualitas. Artinya,  anggaran  yang  sudah  meningkat  belum dapat  digunakan  dengan  baik  oleh  pemerintah ( Kompas , 9/11).
Penjabaran  tujuan  ini  mencakup  upaya pemerintah  provinsi  untuk  mewujudkan birokrasi  yang  bersih  dan  bebas  dari korupsi,  kolusi  dan  nepotisme,  birokrasi yang  efisisen,  efektif  dan  produktif, birokrasi  yang  akuntabel  dan  transparan, dan birokrasi yang melayani masyarakat.
Apakah kebijakan ini dapat menjadi katalisator  proses  reformasi  kebijakan publik  di Sumatera  Barat? Jika  dilihat  dari semangat  yang  dibahas  dalam  Pergub tersebut terdapat  usaha yang serius pemerintah provinsi Sumatera  Barat  dalam mereformasi  birokrasi  sehingga  menjadi institusi  yang  lebih  efektif.    Hal ini  secara tegas  dapat  dilihat  dari  konsideran  Pergub tersebut  yang  menyebutkan  keinginan pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan  yang  baik  dan  bersih  serta meningkatkan profesionalitas aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karenanya  Pergub  ini  dijadikan  pedoman pelaksanaan  reformasi  birokrasi  tersebut. Sejalan dengan itu, Kepala Biro Organisasi Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat, Mudrika menjelaskan:
“Proses reformasi birokrasi yang dilaksanakan  ini  baru  pada  tahapan  awal karenanya  pelaksanaan  pada  tahun  awal pelaksanaannya diarahkan pada penyusunan    pedoman    dan    pembentukan tim  pengarah  serta  sosialisasi  kepada seluruh  aparat  birokrasi  yang  ada  di lingkungan pemerintah daerah. Ini dimaksudkan agar reformasi birokrasi yang dilakukan  memiliki  arah  yang  jelas  dan dasar hukum yang kuat.” 12
Jika  dipahami  ada  beberapa  aspek yang  menjadi  perhatian  dalam  Pergub  ini dalam  melaksanakan  reformasi  birokrasi ini.   Pertama   yang   terkait   dengan   aspek
kelembagaan.    Upaya    mereformasi birokrasi  dalam  aspek  ini  mengacu  pada Peraturan  Pemerintah  No.38/2007  tentang pembagian  urusan  pemerintahan  antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah  daerah  kabupaten/kota.  Selain itu,  pemerintah  provinsi  juga  merujuk kepada  PP  No.41/2007  tentang  organisasi perangkat  daerah  untuk  menata  unit-unit pemerintahannya.    Penataan    organisasi yang dilakukan pemerintah provinsi berdasarkan  Perda  yang  dibuat  dengan Dewan    Perwakilan    Rakyat    Daerah (DPRD).        Misalnya,  Perda  No.2/2008 tentang  pembentukan  organisasi  dan  tata kerja  sekretariat  daerah  dan  sekretariat DPRD  Provinsi  Sumatera  Barat.  Perda  ini juga  diikuti  dengan  diterbitkannya  Perda yang  lain  yang  bertujuan  untuk  menata organisasi  perangkat  daerah.  Hingga  saat ini berdasarkan Perda No.3/2004 dan Perda No.4/2008  pemeritah  Provinsi  Sumatera Barat  memiliki  16  dinas,  11  badan  dan  1 kantor penghubung.
Namun, apakah penataan organisasi perangkat daerah ini membantu pemerintah daerah  mewujudkan  tujuan  reformasi birokrasi?  Secara  teori,  reformasi birokrasi juga  dimulai  dengan  mengatur  kembali organisasi birokrasi sehingga menjadi lebih efektif.    Lebih  jauh  reformasi  birokrasi  ini mencakup  empat  aspek  yang  mendasar, yaitu  aspek  yang  terkait  dengan  reformasi administrasi, mendorong munculnya inovasi,  proses  mengantisipasi  perubahan yang  berlangsung  cepat  dalam  organisasi baik  aspek  internal  maupun  eksternal,  dan memperbaiki  kinerja  pelayanan  publik (Turner & Hulme, 1997:106).
Jika  dikaitkan  konsep  tersebut, fenomena ini juga ditemukan dalam proses
12 Wawancara yang dilakukan pada 18 Oktober 2011 di Koantor Bappeda Provinsi Sumatera Barat.
reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah  daerah  di  Sumatera  Barat. Reformasi  birokrasi  adalah  bagian  penting dari usahanya  melakukan perubahan untuk mewujudkan  pemerintahan  yang  lebih demokratis dan berorientasi pada kepentingan  masyarakat.  Namun,    jika dikaji lebih dalam lagi,  reformasi birokrasi yang  dilaksanakan  ini  bermula  karena belum  akuntabelnya  pemerintah  daerah dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya. Ini dapat dilihat di kabupaten Tanah Datar; Pemerintah daerah belum  sepenuhnya  melaksanakan  program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.  Dalam banyak hal, pemerintah kabupaten Tanah Datar cenderung  berpijak kepada  Arah  Kebijakan  Umum  (AKU) anggaran pembangunan. Sementara, proses mendiseminasikan  AKU  tersebut  tidak optimal sehingga masyarakat tidak
mengetahuinya. Akibatnya partisipasi masyarakat tidak berkembang dan berdampak pada proses pembangunan yang dilaksanakan,    kenyataan    ini    malah dijadikan  dasar  oleh  pemerintah  daerah menolak  kegiatan  pembangunan  yang diusulkan    masyarakat.            Inilah    yang mestinya menjadi pertimbangan pemerintah  daerah  untuk  memperbaiki kinerjanya melalui reformasi birokrasi.
Bagaimana  kaitan  proses  reformasi birokrasi  di  Sumatera  Barat  dengan paradigma  manajemen  publik  baru  yang cenderung  dirujuk  oleh  aparat  pemerintah daerah?          Jika  dipahami  lebih    jauh, reformasi  birokrasi  yang  dilakukan  oleh pemerintah  daerah  di  Sumatera  Barat tidaklah sepenuhnya menggunakan paradigma  manajemen  publik  baru  ( new public management ).   Ini dapat  dilihat  dari arah  kebijakan  pemerintah  daerah  yang masih  memfokuskan  reformasi  birokrasi dari   aspek   peraturan   dan   memperkuat
kelembagaan birokrasi. Malangnya, penguatan aspek kelembagaan birokrasi ini bertujuan  untuk  “mendayung”  dan  bukan untuk  “mengarahkan”  masyarakat.  Seperti yang dijelaskan Osborne & Gaebler (1992), keberhasilan pemerintah melaksanakan perannya  dalam  masyarakat  bergantung pada  upaya  pemerintah  menata  kembali fungsi  yang  menjadi  organisasi  yang  lebih mengarahkan  dan  bukan  mendayung  agar organisasi  ini  ingin  menjadi  lebih  efektif dan efisien.   Dengan demikian,  pemerintah dapat  lebih  inovatif  dalam  melaksanakan fungsi  dan  kewenangan  tersebut.      NPM merupakan terobosan yang dilakukan untuk menggerakkan pemerintah yang kehilangan “tenaga”  dalam  memberikan  pelayanan kepada publik.   Menurut  mereka cara  yang paling  praktis  adalah  dengan  melakukan privatisasi  terhadap  fungsi  pemerintahan yang ada.
Namun,  dalam  banyak  aspek  NPM menghilangkan substansi pemerintah sebagai  organisasi  sosial  yang  harus melindungi masyarakat. NPM yang cenderung  berorientasi  pada  manajemen sektor  swasta  justru  memberi  keuntungan kepada  berkembangnya  praktik  kapitalis yang sedikit banyaknya bertentangan dengan  fungsi  pemerintahan  itu  sendiri. Faktanya  dalam  proses  reformasi  birokrasi di  Sumatera  Barat,  NPM  tidaklah  menjadi orientasi utama aparatur pemerintah daerah yang  digunakan.          Justru  paradigma administrasi  publik  lama  ( old  public administration )  yang  cenderung  menjadi pilihan.  Fakta  ini  dapat  dilihat  dari fenomena  reformasi  birokrasi  yang  dapat diidentifikasi  sebagai  berikut.  Pertama, merujuk  pada  Pergub  Sumatera  Barat No.24/2011,  reformasi  birokrasi  yang dilakukan  oleh  pemerintah  provinsi  justru mengutamakan  perbaikan  secara  struktural seperti  memperbaiki  fungsi  kelembagaan
dan  organisasi.  Tentunya  implikasi  dari kebijakan  reformasi  birokrasi  ini  juga berimbas  pada  meningkatnya  pembiayaan termasuk  insentif  dalam  pembentukan struktur    baru    tersebut.    Misalnya, pemerintah provinsi Sumatera Barat membentuk  SKPD  baru,    yaitu  dinas pemuda dan olahraga-pemekaran dari dinas pendidikan sebelumnya.
Kedua,  tidak  disentuhnya  aspek kultur  dalam  proses  reformasi  birokrasi yang    dilakukan    sehingga    membawa dampak  pada  sikap  dan  perilaku  aparat pemerintah  yang  melaksanakan  fungsi birokrasi.  Apalagi  dalam  konteks  tertentu, sikap  dan  perilaku  inilah  yang  menjadi dasar  inovasi  dalam  pelaksanaan  fungsi birokrasi  itu.  Malangnya,  hal  ini  tidaklah menjadi  prioritas  Pergub  tersebut.  Ketiga, dalam   pelaksanaan   reformasi   birokrasi yang direncanakan oleh pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat malah berorientasi pada aspek prosedur an sich dan  belum  menyentuh  aspek  subtansi.
Misalnya,  ini  dapat  dilihat  dari  penekanan prosedur  peraturan  dengan  memfokuskan pada  aspek  pengawasan  dalam  proses reformasi birokrasi tanpa melihat pejabaran kebutuhan  reformasi  birokrasi  seperti  apa yang sesuai dengan perkembangan masyarakat.

## V.   PENUTUP
Pelaksanaan  prinsip  auntabilitas publik  seringkali  dikaitkan  dengan  agenda reformasi birokrasi di Indonesia. Realita ini diperkuat  dijadikannya  agenda  reformasi birokrasi    menjadi    prioritas    utama pemimpin negara saat ini. Tidak terkecuali
di daerah, kebijakan reformasi birokrasi ini juga  menjadi prioritas.  Ini tercermin dalam agenda  kepala  daerah  yang  dapat  dilihat dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  (RPJM)  yang  disusun  di  awal pemerintahan  yang  baru  terbentuk.  Di Sumatera Barat, agenda reformasi birokrasi ini  mendapat  perhatian  khusus  bagi  setiap kepala  daerah  yang  menjabat,  khususnya gubernur  provinsi  Sumatera  Barat  dan Bupati Tanah Datar.  Ini dapat dilihat dalam agenda pokok dalam pelaksanaan pembangunan mereka, khususnya pelaksanaan akuntabilitas publik dan reformasi birokrasi.
Artikel  ini  menemukan  bahwa akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan  pada  dua  daerah  di  atas belum  dilaksanakan  sesuai  dengan  konsep yang  semestinya.      Akuntabilitas  terkait dengan  kegiatan  pemerintah  daerah  dalam melaksanakan  fungsi  dan  kewenangannya sesuai  dengan  kepentingan  masyarakat. Artinya, masyarakatlah yang menjadi dasar pelaksanaan fungsi dan kewenangan pemerintah  daerah  tersebut.        Dengan demikian, seluruh aktivitas dan implikasinya harus diketahui oleh masyarakat,  dan  dalam  beberapa  hal masyarakat semestinya dapat mengevaluasi sejauhmana akuntabilitas itu bisa dilaksanakan. Faktanya, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten  Tanah Datar    belum    dapat    melaksanakannya karena  kendala  yang  dihadapinya.  Tidak mengherankan  jika  akuntabilitas  publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah  ini  rendah  karena  penguasaan konsep akuntabilitas dan implikasinya  juga masih rendah.

## DAFTAR PUSTAKA
Daly,  G.  B.J.    1996.    Public  accountability  in  today’s  health  service. Local  Government Studies , 22(2):52-63.
Demmers,  J., Jilberto, A.E.F & Hogenboom,  B. 2004.  Good governance and democracy in a world  of neoliberal regimes.  In Jolle Demers,  Alex E  Fernandez Jilberto  & Barbara Hogenboom (Eds.). Good governance in the era of global neoliberalisation: conflict and  depolitisation  in  Latin  America,  Eastern  Europe,  Asia  and  Africa ,  hal.  1-37. London: Routledge.
Denhardt, J. V & Denhardt, R.B.   2004. The new public service: serving, not steering. New York: M.E. Sharpe.
Dent,  M  &  Barry,  J.  2004.  New  public  management  and  profession  in  UK:  reconfiguring control?.  In Mike Dent, John Chandler & Jim Barry (Eds.). Questioning new public management , hal. 7-22.  England: Ashgate Publishing.
Dwiyanto,  A.,  Partini,  Ratminto,  Wicaksono,  B.,   Tamtiari,  W.,  Kusumasari,  B.  & Nuh,  M. 2006. Reformasi  Birokrasi  Publik  di  Indonesia. Cetakan ke-2.  Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press.
Helden, G.J.V & Jansen, P. 2003.  New public management in Dutch local government. Local Government Studies , 29(2):68-88.
Hidayat,  L.M.     2007. Reformasi  Administrasi:  Kajian  Comparatif  Pemerintahan  Tiga Presiden. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Leach, R.  & Percy-Smith.  2001. Local governance in Britain .  Hampshire, UK: Palgrave.
Osborne, D. & Gaebler, T.  1992. Reinventing government .  Reading, MA: Adisson-Wesley.
Peters,  B.  G.  &  Pierre,  J.     1998.     Governance  without  government?  rethinking  pu blic administration. Journal  of  Public Administration  Research  and  Theory ,  8(2):  223- 243.
Przeworski,  A.,  Stokes,  S.C  &  Manin,  B  (Eds.).      1999. Democracy,  accountability,  and representation. New York: Cambridge University Press.
Ratnawati, T.  2006. Potret pemerintahan lokal di Indonesia di masa perubahan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Rondinelli,  D.  A.,  &  Cheema,  G.  S.    1983.    Implementing  decentralization  policies:  an introduction.  Dlm.  G. S. Cheema & D. A. Rondinelli (pnyt.), Decentralization and development:  policy  implementation  in  developing  countries ,  hlm.  9-34,   London: Sage Publication.
Stoker,  G.    1998  Governance  as  theory:  five  propositions. International  Social  Science Journal , 50(1): 17-28.
Strauss, A.L. & Corbin, J.  1998. Basics of qualitative research techniques and procedures for developing grounded theory .  USA: Sage Pub.
Synnerstrom,  S.    2007.   The  civil  service:  towards  efficiency,  effectiveness  and  honesty.  In Ross H. McLeod & Andrew MacIntyre (Eds). Indonesia democracy and the promise of good governance , 159-177.  Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
Turner & Mark, 1997. Governance, administration and development: making the state work . Basingstoke: Macmillan Press.
UNDP.   1997.   Governance for sustainable human development. UNDP Policy Paper . New York: UNDP.
Wampler,B.    2004.    Expanding  accountability  through  participatory  institutions:  mayors, citizens, and budgeting in three Brazilian municipalities. Latin American Politics and Society , 46(2): 73-99.
Weber, M.   1964. The Theory of Social Economic Organization. Terj.   A. M. Henderson & T. Parsons.  New York: Free Press.