© 2022 Segala bentuk plagiarisme dan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual akibat diterbitkannya paper pengabdian masyarakat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

## Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat

## LITERASI DIGITAL DALAM PELAYANAN PUBLIK
Haerana*, Riskasari
Program  Studi  Ilmu  Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah
Makassar
Article history Received :  26-11-2021 Revised :  17-03-2022 Accepted  :  26-04-2022 *Corresponding author
Haerana Email: haerana@unismuh.ac.id

## Abstrak
Tujuan  kegiatan  pengabdian  ini  adalah  untuk  meningkatkan  pengetahuan dan keterampilan tentang literasi digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik  kepada  masyarakat  sehingga  dapat  diwujudkan  percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kegiatan ini dilaksanakan melalui tiga tahapan  yaitu  tahap  persiapan  dengan  sosialisasi  kegiatan  kepada masyarakat,  tahap  pelaksanaan  dilakukan  dengan  cara  penyuluhan  dan tahap evaluasi. Hasil evaluasi dengan menyebarkan kuesioner menunjukkan bahwa 95 % peserta mengalami peningkatan pengetahuan tentang sejumlah website/aplikasi  layanan  berbasis  digital  dan  juga  95  %  peserta  mengalami peningkatan keterampilan tentang mekanisme mendapatkan layanan publik digital dan mekanisme pengajuan pengaduan di website khusus pelaporan layanan publik.

## Kata Kunci: Digital; Literasi; Pelayanan Publik

## Abstract
This service activity aims to increase knowledge and skills about digital literacy in  the  implementation  of  public  services  to  the  community  so  that  the acceleration of improving the quality of public services can be realized. This activity  is  carried  out  through  three  stages:  the  preparation  stage  with  the socialization of activities to the community, the implementation stage is carried out by counseling and the evaluation stage. The results of the evaluation by distributing  questionnaires  showed  that  95%  of  participants  experienced  an increase  in  knowledge  about  a  number  of  digital-based  service websites/applications, and also 95% of participants experienced an increase in skills regarding the mechanism for obtaining digital public services and the mechanism for submitting complaints on a unique website for public service reporting..
Keywords: Digital; Literacy; Public Service
© 2022 Some rights reserved

## PENDAHULUAN
Hakekat  Pelayanan  publik  (public  service) dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  No.  63/Kep/M.PAN/7/2003  dinyatakan  se- bagai pemberian pelayanan prima kepada masya- rakat  yang  merupakan  perwujudan  kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Pelayan- an  publik  adalah  suatu  usaha  yang  dijalankan kelompok  atau  suatu  birokrasi  dalam  rangka  pem- berian  bantuan  pelayan  an  kepada  masyarakat sebagai  upaya  pencapaian  tujuan  tertentu ( Rukayat, 2017 ). Dengan demikian maka pelayanan publik hendaknya selalu memberikan kemanfaatan kepada masyarakat kapanpun dan dimanapun.
Konsep  E-Government  dalam  pelayanan publik telah sedikit banyak mengubah citra birokrasi penyelenggara  pelayanan  publik  dari  terkesan lamban  dan  berbelit-belit  menjadi  cepat  dan mudah  untuk  mendapatkan  pelayanan.  Tujuan  E-
Government yaitu menempatkan pemerintah pada posisi  yang  paling  efisien  dan  sebagai  jaminan kenyamanan  dari  sudut  pandang  masyarakat ( Indrayani,  2016 ).  Pemerintahan  elektronik  atau  E- Government  adalah  pemanfaatan  teknologi  infor- masi  oleh  pemerintah  untuk  memberikan  informasi dan  pelayanan  bagi  warganya,  urusan  bisnis  serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.
Implementasi  E-Government  mendatangkan sejumlah  manfaat,  seperti  pelayanan  publik  lebih terjangkau  oleh  masyarakat  yang  berdomisili  jauh, menghemat  waktu  dan  biaya  bagi  pengguna layanan, serta terjadinya keterbukaan informasi. Pe- nanganan  pengaduan  lebih  cepat  dan  prosesnya dapat  dipantau  oleh  masyarakat,  mencegah  ter- jadinya  pungutan  liar  (pungli)  dalam  proses  pem- berian pelayanan, kelengkapan persyaratan berkas pelayanan  dapat  mudah  diketahui  dan  dipahami masyarakat.  Kemudahan  dalam  penyelenggaraan
DOI: https://doi.org/10.30656/jpmwp.v6i2.4052
pelayanan  tersebut  tidak  dapat  dirasakan  secara kolektif dalam  masyarakat  sebab pelayanan publik berbasis  E-Government  adalah  pelayanan  dengan memanfaatkan  kecepatan  dan  kecanggihan informasi  dan  teknologi  (IT)  dan  hanya  sebagian masyarakat yang cakap digital.
Di  era  pandemi  Covid  19,  dimana  segala aspek  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara  kemudian  secara  serentak  seluruh kegiatannya  dialihkan  ke  media  online.  Kondisi  ini menyadarkan  pemerintah  untuk  mengupayakan dilakukannya  literasi  digital  secara  besar-besaran. Literasi digital  merupakan  kemampuan  mengguna- kan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  (TIK)  untuk menemukan,  mengevaluasi, memanfaatkan,  mem- buat  dan  mengkomunikasikan  informasi,  dengan kecakapan  kognitif  maupun  teknikal  ( Nasrullah, 2018 ).  Literasi  digital  dalam  pelayanan  publik  akan menciptakan  tatanan  masyarakat  yang  cakap dalam  memanfaatkan  sejumlah  website  dan/atau aplikasi  pelayanan  publik  yang  diluncurkan  oleh pemerintah,  mulai  dari  proses  untuk  mendapatkan pelayanan  maupun  untuk  melakukan  pengajuan aduan  atas  kualitas  pelayanan  publik  yang  tidak sesuai harapan.
Pada  aspek  penyediaan  sarana/aplikasi pelayanan  publik  yang  berbasis  digital  di  Kota Makassar  sejak  pandemi  Covid  19  telah  banyak yang  diciptakan.  Sejumlah  Organisasi  Perangkat Daerah  (OPD)  yang  bertugas  sebagai  penyeleng- gara  pelayanan  publik  mulai  menggerakkan  diri dalam  pemberian  layanan  online,  diantaranya pada  Dinas  Kependudukan  Catatan  Sipil  Kota Makassar dimana sejumlah pelayanan telah berbasis online https://dukcapil.makassar.go.id/app .  Misal- nya  untuk  pelayanan  akta  kelahiran,  pengambilan KTP,  pengaktifan  data  kependudukan,  Cetak  Kartu Keluarga  dan  layanan  lainnya.  Pada  Kantor Pengadilan Agama Kota Makassar juga memiliki se- jumlah layanan online di websitenya ( http://ptsp.pa- makassar.go.id/ ),  yaitu  diantaranya  aplikasi  MGM (Media  Gugatan  Mandiri)  yang  akan  membantu dalam  hal  pembuatan  surat  gugatan  atau  per- mohonan. Serta terdapat layanan SIPP (Sistem Infor- masi  Penelusuran  Perkara)  sehingga  masyarakat dapat  melihat tahapan  dari perkara yang berjalan di Pengadilan Agama.
Pada aspek pengaduan, sebagaimana dike- tahui  bahwa    Sistem  Penanganan  Pengaduan Pelayanan  Publik  Nasional  (SP4N)  yang  dibentuk berdasarkan Perpres 76/2013 dan Permenpan-RB No. 24/2014  bertujuan  agar  penyelenggara  pelayanan publik  dapat  mengelola  pengaduan  dari  masya- rakat secara sederhana, cepat, tuntas, terkoordinasi dengan  baik.  Pembentukan  SP4N  juga  bertujuan agar  penyelenggara  memberikan  akses  untuk partisipasi  masyarakat  dalam  menyampaikan
pengaduan dan tentu saja meningkatkan pelayan- an  publik.  Selain  itu,  ada  pula  LAPOR!  (layanan aspirasi  dan  pengaduan  online  rakyat)    yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No.3 Tahun  2015,  merupakan  layanan  penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat secara online yang dikelola oleh Kantor Staf Kepresidenan.
Aplikasi  pengaduan  Lokal  juga  telah  banyak diciptakan  dan  diterapkan  di  Kota  Makassar,  di- antaranya  aplikasi  Qlue  yang  diluncurkan  pada tahun 2019, dimana dengan aplikasi ini, masyarakat Kota  Makassar  dapat  melaporkan  pengaduan pelayanan  publik  dan  akan  ditindaklanjuti  oleh enam  OPD  yaitu  Dinas  Lingkungan  Hidup,  Dinas Pekerjaan  Umum,  Dinas  Perhubungan,  Dinas  Sosial, Satpol  PP  dan  Dinas  Kesehatan.  Dan  untuk  Komisi Pemilihan  Umum  (KPU)  Kota  Makassar  juga meluncurkan aplikasi Japri Ka (Jaringan Aduan dan Laporan  Masyarakat)  dengan  tujuan  memberikan kemudahan pada masyarakat yang ingin melapor- kan pelanggaran pada pilwali Makassar.
Pelayanan  publik  berbasis  digital  secara nasional akan mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dan tentu saja hal tersebut akan  terwujud  dengan  adanya  partisipasi  aktif masyarakat  dalam  pemanfaatan  website  atau aplikasi  pelayanan  publik.  Kota  Makassar  termasuk dalam kategori Smart City yang memiliki sarana dan prasarana  pelayanan  publik  baik  offline  maupun online  yang  lengkap.  Pada  kenyataannya  masya- rakat  Kota  Makassar  sebagian  besar  belum  cakap digital terbukti. Aplikasi pengaduan Sodarata’ pada tahun 2017 yang tercatat sebagai pengguna hanya berjumlah  belasan  saja  dan  aplikasi  inipun  sudah tidak  dapat  didownload  lagi  di  play  store.  Pada tahun  2019  aplikasi  tersebut  tergantikan  dengan aplikasi  Qlue.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  masya- rakat  masih  banyak  yang  belum  mengetahui  se- jumlah layanan publik online dan belum memahami tata cara menggunakannya.
Penyebaran  teknologi  digital  sudah  sangat luas  tetapi  masih  terdapat  banyak  orang  yang belum  mampu  memanfaatkan  teknologi  tersebut secara  produktif  ( Herlina,  2014 ).  Salah  satu  hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  perkembangan sistem  e-government  di  Kota  Makassar  secara kuantitas  mulai  meningkat  namun  secara  kualitas belum  memadai.  Untuk  lebih  meningkatkan  pe- ngembangan e-government di Kota Makassar maka diperlukan  komitmen  dari  pemerintah  dalam  me- nyempurnakan pengembangan E-Government teru- tama  dari  segi  infrastruktur,  SDM,  aplikasi,  regulasi serta  sosialisasi  di  internal  pemerintah  maupun kepada  masyarakat  ( Nasrullah,  2018 ).    Kelemahan penerapan  e-government  tersebut  juga  terungkap pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh Tasmil  (2013) dengan  hasil  penelitian  bahwa  penerapan  e-
DOI: https://doi.org/10.30656/jpmwp.v6i2.4052
Government di Kota Makassar dalam kategori belum baik.    Mengacu  pada  hasil  pemeringkatan  e-Gov pada  18  SKPD  hanya  terdapat  satu  SKPD  dengan kategori  “Baik  Sekali”,  tujuh  kategori  “Baik”  dan selebihnya  masih  dalam  kategori  “Kurang”  dan “Sangat  Kurang”.  Pemerintah  Kota  Makassar  di- harapkan  dapat  melakukan  perbaikan  untuk implementasi  e-Gov  yang  lebih  baik.  Salah  satu faktor  penyebab  implementasi  e-government  tidak berjalan  dengan  baik  adalah  karena  kurangnya sosialisasi sejumlah layanan online yang dimiliki oleh Kota  Makassar.  Untuk  itu  sangat  penting  dilakukan kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  yang mengajarkan  teknik  memahami  dan  menjalankan fitur-fitur dari layanan online tersebut.
Literasi  menjadi  jawaban  untuk  menjadikan seseorang  beradaptasi  dengan  baik,  mengeksplo- rasi pengetahuan kearah peningkatan kualitas hidup ( Utami, 2020 ). Kegiatan literasi digital saat ini banyak dilaksanakan di berbagai sektor kehidupan, misalnya di sektor pendidikan sebagaimana hasil dari kegiat- an  pengabdian  masyarakat  yang  menunjukkan bahwa  sejumlah  besar  guru  telah  bisa  mengguna- kan  media  sosial  yang  diakses  melalui  smartphone dan netbook pribadi.  Tetapi, kemampuan ini belum gunakan  untuk  menerapkan  proses  pembelajaran berbasis digital di kelas ( Abdullah et al., 2021 ). Khusus  di  kota  Makassar,  belum  pernah  ada dilaksanakan  kegiatan  PKM  literasi  digital  yang memfokuskan  temanya  pada  pelayanan  publik, sedangkan  saat  ini  sejumlah  SKPD  mengalihkan layanan  offline  ke  layanan  online  sebagai  upaya untuk  mendukung  pemerintah  dalam  menerapkan protokol  kesehatan  di  masa  pandemi  covid  19. Berdasarkan hasil wawancara sejumlah masyarakat terungkap  kekecewaan  mereka  bahwa  saat  men- datangi Kantor pelayanan dan ingin mendapatkan pelayanan  tetapi  pihak  Kantor  hanya  memberikan Link  Layanan  website,  tetapi  tidak  memberikan instruksi  tata  cara  untuk  mengoperasikan  aplikasi tersebut  dan  hal  ini  justru  membingungkan  masya- rakat.  Dengan  fakta  tersebut  membuktikan  bahwa terdapat  sejumlah  masyarakat  yang  belum  mema- hami  prosedur  pelayanan  berbasis  teknologi  infor- masi.    Untuk  itu  sangat  penting  untuk  memberikan penyuluhan  dan  pelatihan  tentang  literasi  digital dalam  pelayanan  publik  di  Kota  Makassar,  meng- ingat bahwa inovasi layanan berbasis digital bersifat berkesinambungan sebab fitur-fitur layanan tersebut menjadi  menu  tambahan  di  website  resmi  Kantor penyelenggara pelayanan publik, misalnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar dan resmi diberlakukan sejak tahun 2020.
Kegiatan  pendampingan  dan  pelatihan  lite- rasi digital ini difokuskan pada pengenalan sejumlah situs  layanan  publik  online  yang  dimiliki  oleh  Kota Makassar dan selanjutnya ke tahap pengenalan dan
pengajaran  teknik  pemanfaatan  fitur-fitur  layanan online  yang  terdapat  pada  Website  Dinas  Kepen- dudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Makassar  dan juga  diarahkan  pada  peningkatan  pengetahuan mekanisme mengajukan pengaduan layanan publik di  website nasional : www.Lapor.go.id .

## METODE PELAKSANAAN
Program  pelatihan  biasanya  mencakup  tiga tahapan yaitu analisis kebutuhan pelatihan (training needs  analysis),  implementasi  program  pelatihan dan  kegiatan  terakhir  adalah  evaluasi  pelatihan ( Kurniadi,  2007 ).  Tujuan  utama  dilaksanakannya pelatihan  agar  terjadi  peningkatan  pengetahuan dari  proses  pembelajaran,  dan  ketepatan  metode pelatihan  akan  memudahkan  pencapaian  tujuan pelatihan  ( Achmat,  2009 ).  Pelatihan  yang  efektif dapat  dilakukan  dengan  berbagai  cara  diantara- nya  melalui  role-play,  observasi,  diskusi  dan  brain- storming.  Proses  pelatihan  tersebut  akan  berjalan dengan  lancar  apabila  peserta  terlibat  aktif ( Saripuddin  et  al.,  2021 ).  Metode  yang  digunakan dalam  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat adalah  metode  edukasi  dan  pelatihan  ( Saputro  & Hastomo, 2020 ).
Metode  pelaksanaan  yang  akan  dilakukan pada  PKM  ini  adalah  :  1)  tahap  pra  pelaksanaan yaitu  dilakukan  sosialisasi  kegiatan  pada  masya- rakat, pembentukan kelompok. 2). Tahap Pelaksana- an  dengan  rangkaian  kegiatan  yaitu  penyuluhan dengan  tujuan  utama  memberikan  uraian  ruang lingkup pelayanan publik berbasis digital, pelatihan penggunaan  website/aplikasi  untuk  mendapatkan pelayanan  publik,  dan  pelatihan  tentang  mekanis- me  penyampaian  pengaduan  pelayanan  publik  di website/aplikasi  pengaduan  secara  nasional  dan lokal  kedaerahan.  Langkah  akhirnya  adalah  3) Evaluasi  kegiatan  PKM,  dengan  cara  penyebaran kuesioner kepada peserta PKM untuk mengukur pe- rubahan atas tingkat pengetahuan dan keterampil- an  masyarakat  setelah  mengikuti  PKM  ini,  selain menyebarkan  kuesioner,  tim  pelaksana  juga  akan melakukan  tes  kinerja  di  hari  kedua  pelatihan dengan memfokuskan pada kegiatan pendamping- an  kepada  peserta  kegiatan  dalam  praktek langsung  penguasaan  pemanfaatan  website/apli- kasi pelayanan publik.

## PEMBAHASAN Pra pelaksanaan
Tahap pra  pelaksanaan  dengan  cara  sosiali- sasi  melalui  perkenalan  oleh  ketua  tim  PKM memberikan  penyampaian  tentang  maksud  dan tujuan  dari  kegiatan  PKM  serta  disampaikan  pula sistematika  pelatihan  dan  pendampingan  yang akan dilaksanakan.  Selanjutnya untuk memudahkan pelaksanaan pelatihan maka di pertemuan itu pula
DOI: https://doi.org/10.30656/jpmwp.v6i2.4052
Tim  PKM  melakukan  pembagian  kelompok  dan setiap  kelompok  terdiri  dari  5  orang  peserta,  hal  ini dilakukan untuk memastikan setiap instruksi pelatihan dapat tersampaikan dengan baik.

## Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan program pemberdaya- an  masyarakat  diselenggarakan  pada  tanggal  25 Oktober 2021 di kelurahan Karunrung Kota Makassar. Kegiatan  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  penge- tahuan  dan  keterampilan  masyarakat  dalam  pe- manfaatan website/aplikasi pelayanan publik dalam mensukseskan program Literasi Digital yang sedang digalakkan oleh pemerintah saat ini. Kegiatan peng- abdian ini akan diperuntukkan kepada masyarakat Kelurahan  Karunrung  Kecamatan  Rappocini  Kota Makassar ( Gambar 1 ).

## Gambar 1. Suasana pelaksanaan PKM
Kegiatan pengabdian ini awalnya direncana- kan akan dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 23 Oktober 2021 tetapi dengan pertimbangan bahwa terdapat  aplikasi  pelayanan  publik  yang  menu layanannya tidak bisa muncul di luar jam kerja kantor pemerintah maka dilakukan perubahan jadwal pe- laksanaan dan akhirnya disepakati akan dilaksana- kan di hari senin tanggal 25 Oktober 2021.

## Deskripsi Empat Pilar Literasi Digital
Kegiatan  Tahap  pertama  yang  dilakukan adalah  memberikan  penyuluhan  tentang  ruang lingkup literasi digital, dimana materi yang disampai- kan  adalah  tentang  gambaran  empat  (4)  pilar literasi digital sebagaimana Kementerian Komunikasi dan Informatika telah meluncurkan modul-modul ter- sebut ( Gambar 2 ).
Keempat pilar tersebut adalah Digital Culture, Digital  Ethics,  Digital  Safety  dan  Digital  Skills. Berdasarkan  kuesioner  yang  disebarkan  (Pre  Test) terdapat  55  %  peserta  tidak  mengetahui  tentang Literasi  Digital,  25  %  peserta  masuk  dalam  kategori cukup mengetahui dan 20 % peserta kurang menge- tahui.  Hal  ini  menandakan  bahwa  pemahaman
mitra terkait literasi digital masih rendah. Berdasarkan data  kuesioner  dengan  pertanyaan  “Apakah menurut anda literasi digital dalam pelayanan publik itu  penting?”  dan  jawaban  responden  100  % menyatakan  sangat  penting,  yang  artinya  seluruh peserta sangat memahami pentingnya pengetahu- an  dan  keterampilan  akan  bermedia  digital  teru- tama dalam aspek pelayanan publik karena saat ini penyelenggara  pelayanan  publik  pada  umumnya sudah berbasis digital.

## Gambar 2. Materi 4 pilar literasi digital
Digital Culture merupakan kemampuan setiap orang  dalam  membaca,  menguraikan,  membiasa- kan,  memeriksa,  dan  membangun  wawasan  ke- bangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam  kehidupan  sehari-hari  ( Astuti  et  al.,  2021 ). Digital  Ethics  adalah  kompetensi  seseorang  dalam menyadari, mencontohkan,  menyesuaikan diri, me- rasionalkan,  mempertimbangkan,  dan  mengem- bangkan tata kelola etika digital (netiquette) dalam kehidupan  sehari-hari  ( Kusumastuti  et  al.,  2021 ). Digital  Safety  merupakan  keahlian  setiap  orang dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, me- nganalisis, dan meningkatkan kesadaran keamanan digital  dalam  kehidupannya  ( Adikara  et  al.,  2021 ). Digital  Skills  adalah  kecakapan  seseorang  untuk mengetahui,  memahami,  dan  menggunakan  pe- rangkat  keras  dan  piranti  lunak  TIK  serta  sistem operasi digital ( Monggilo, 2021 ).
Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  dapat  di- simpulkan  bahwa  Digital  Culture  atau  Budaya  Ber- media  Digital  merupakan  salah  satu  strategi pemerintah  untuk  memperkuat  karakter  berbangsa manusia  modern  melalui  sikap  dan  perilaku  yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung pada setiap  sila  Pancasila  dan  tetap  mengedepankan prinsip-prinsip Bhineka Tunggal Ika. Digital Ethics atau Etika  Bermedia  Digital  merupakan  rangkaian  sikap dan perilaku di dunia digital dengan mengedepan- kan simbol-simbol atau pedoman beretika yang baik
DOI: https://doi.org/10.30656/jpmwp.v6i2.4052
yang sebagian besarnya harus diselaraskan dengan etika berperilaku yang dianut di dunia nyata sebab yang diajak berinteraksi di dunia digital juga adalah manusia. Digital Safety atau Aman Bermedia Digital merupakan rangkaian upaya yang harus dilakukan oleh  setiap  warganet  untuk  mengamankan  data pribadi  dan  akun  pribadinya  atas tindakan  kriminal yang akan  mungkin dilakukan oleh pihak lain yang tidak  bertanggungjawab.  Digital  Skill  atau  Cakap Bermedia  Digital  merupakan  kompetensi  individu dalam  penguasaannya  di  setiap  perangkat  elek- tronik dan memanfaatkan perangkat tersebut untuk perkembangan pengetahuan dan keterampilannya menuju kehidupan yang lebih baik.

## Pelatihan Website/Aplikasi Layanan dan Pengaduan
Rangkaian kegiatan kedua adalah memberi- kan pelatihan dan pendampingan kepada masya- rakat  tentang  mekanisme  penggunaan  sejumlah website  dan  atau  aplikasi  dalam  mendapatkan pelayanan  dan  bagaimana  tahapan  pengajuan suatu  pengaduan  pelayanan  publik  ( Gambar  3 ). Sebagai pengantar dari kegiatan pelatihan tersebut maka  diberikan  materi  tentang  pengenalan  se- jumlah Uniform Resource Locator (URL) dari Website- /Aplikasi  pelayanan  dan  pengaduan  pelayanan publik.
Gambar 3. Pengenalan URL website/aplikasi layanan dan pengaduan
Keteraturan  dalam  sistem  pemerintahan  dari berbagai  aspek  mewajibkan  penyelenggaraan administrasi  publik  sesuai  standar  pelayanan ( Haerana,  2021 ).  Pelayanan  kependudukan  dan pencatatan  sipil  merupakan  salah  satu  layanan yang paling banyak diminati masyarakat dan untuk itu pemateri memperkenalkan fungsi setiap fitur yang terdapat  pada  website  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, dimana link webnya adalah https://dukcapil.makassar.go.id/ . Pada web- site  tersebut  di  menu  utama  terdapat  menu
“layanan”  yang  jika  di  klik  akan  mengarahkan masyarakat ke menu “layanan online” dengan URL : https://dukcapil.makassar.go.id/app/ .  Menu  layan- an  akan  muncul  hanya  di  hari  dan  jam  kerja  saja yaitu senin s/d jum’at dari jam 08.00 – 14.00 wita, dan jika diluar jam kerja maka yang akan muncul hanya menu “Lihat Progres Layanan Anda” ( https://dukcapil.makassar.go.id/app/dasbor/progr es ) ( Gambar 4 ).
Gambar 4. Pelatihan mekanisme penggunaan layanan digital
Selain itu, pemateri juga melakukan pendam- pingan untuk peningkatan kecakapan digital terkait pemahaman tentang sejumlah inovasi layanan yang disediakan Kota Makassar, seperti inovasi Kucata’Ki ( https://play.google.com/store/apps/details?id=ma kassar.dukcapil.com.dukcapil_makassar ).  Berdasar- kan Permendagri Nomor 9 tahun 2016 dan perpres 96 tahun  2018  tentang  percepatan  peningkatan cakupan  kepemilikan  akta  kelahiran  maka  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota  Makassar menciptakan  inovasi  yang  diharapkan  mampu menyelesaikan  dan  menjangkau  cakupan  akta kelahiran  yang  efektif  dan  efisien,  yaitu  berbasis Aplikasi  ( Musabry  et  al.,  2021 ).  Inovasi    Kucata’Ki pada  awalnya  diperuntukkan  untuk  memberikan kemudahan  pelayanan  kepada  masyarakat  tetapi saat  ini  pihak  pemerintah  Kota  Makassar  memberi- kan batasan pengguna aplikasi tersebut yaitu khusus bagi  Rumah  Sakit,  Puskesmas  dan  kelurahan  pada aspek  pelayanan  kelahiran,  kematian  dan  peng- aduan.
Partisipasi  masyarakat  dalam  penggunaan fasilitas pengaduan  online hanya  bisa  terwujud jika masyarakat  mengetahui  dan  memahami  mekanis- me  pengisiannya  ( Abdi  &  Amartiwi,  2019 ).  Pada aspek pengaduan pelayanan publik, maka masya- rakat dapat mengajukannya di website pemerintah pusat dengan URL : https://www.lapor.go.id/ dimana
DOI: https://doi.org/10.30656/jpmwp.v6i2.4052
pada  website  ini  laporan  aduan  yang  di  upload akan  diteruskan  ke  instansi  pemerintah  yang  dituju dan  performa  dari  website  pelayanan  publik  ini lumayan  baik.  Terdapat  tiga  (3)  pilihan  klasifikasi laporan di website ini yaitu: pengaduan, aspirasi dan permintaan  informasi.  Dari  antusiasme  masyarakat dalam  mengikuti  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat  yang  dilakukan  menunjukkan  bahwa materi PKM kali ini sangat bermanfaat bagi mereka. Hal  ini  dapat  dilihat  pada  video  PKM  dengan  URL: https://youtu.be/rhqPeDKuvaw

## Evaluasi
Evaluasi  kegiatan  masyarakat  ini  dengan melakukan perbandingan peningkatan pengetahu- an dan keterampilan masyarakat, yang merupakan hasil analisis dari pengumpulan data kuesioner yang dibagikan  sebelum  dan  sesudah  pelaksanaan  ke- giatan. Berdasarkan data analisis dari jawaban para peserta  atas  kuesioner  yang  dibagikan  dalam bentuk  Pre Test  dan  Post Test  menunjukkan  pening- katan  pengetahuan  yang  signifikan  tentang  literasi digital ( Tabel 1 ).
Tabel 1. Evaluasi pelaksanaan PKM Indikator Pre Test Post Test Pengetahuan tentang  URL Layanan 90  %  peserta tidak menge- tahui,  5  %  cukup mengetahui  dan 5 % kurang mengetahui 95  %  peserta sangat mengetahui dan  5  % cukup mengetahui Keterampilan tentang mekanisme mendapatkan layanan digital 95  %  peserta tidak menge- tahui  dan    5  % peserta  kurang mengetahui 95  %  peserta sangat me- ngetahui dan 5 % peserta cukup  menge- tahui Keterampilan tentang mekanisme pengajuan pengaduan 95  %  peserta tidak menge- tahui  dan  5  % peserta cukup mengetahui 95  %  peserta sangat menge- tahui  dan  5  % peserta  cukup mengetahui
Peningkatan  pemahaman  pada  aspek keterampilan  tentang  mekanisme  mendapatkan layanan dan pengajuan pengaduan juga meningkat  sangat  tinggi  walaupun  masih  terdapat 5%  peserta  yang  menyatakan  cukup  mengetahui, hal ini dikarenakan peserta tersebut tidak membawa hp  androidnya  sehingga  tidak  maksimal  dalam  hal pelatihan. Berdasarkan hasil kuesioner tersebut maka masyarakat  yang  berkesempatan  menjadi  peserta workshop PKM ini dapat dikategorikan telah mampu untuk  mendapatkan  pelayanan  berbasis  digital sebab telah memiliki pengalaman praktek langsung di  website  layanan  online  dan  diharapkan  dapat
menyebarluaskan  keterampilan  dan  pengetahuan tersebut kepada anggota keluarga dan masyarakat lainnya.
Keberhasilan  kegiatan  PKM  ini  karena mendapat  dukungan  yang  sangat  baik  dari  Ketua RW setempat dan jajarannya, tim aparat pemerintah di tingkat RW berkomitmen untuk terus mengedukasi masyarakat  agar  semakin cakap digital.  Walaupun masa  pandemi  covid  19  telah  berakhir  pemerintah Kota  Makassar  akan  tetap  menjalankan  inovasi layanan online berbasis digital. Kebijakan ini sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan public. Keterbatasan yang ditemui selama kegiatan ini berlangsung adalah terdapat peserta yang tidak membawa  laptop  atau  hp  sebab  fasilitas  tersebut yang dibutuhkan dalam mengakses layanan online yang akan disosialisasikan penggunaannya.

## KESIMPULAN
Kegiatan  Pengabdian  Kepada  masyarakat ini mendapat sambutan yang sangat baik oleh mitra, sebab  materi  dalam  PKM  ini  dianggap  menarik sebab  terkait  dengan  pelayanan  publik  berbasis digital. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kegiatan  ini  terlaksana  dengan  baik  sebab  materi tersampaikan  dengan  baik,  para  peserta  sangat aktif  berpartisipasi  pada  setiap  tahapan  pelaksa- naan  kegiatan  ini.  Kemampuan  pengetahuan  dan keterampilan masyarakat terkait literasi digital yang ditujukan pada penyelenggaraan pelayanan publik mengalami peningkatan berdasarkan dari hasil pe- nyebaran  kuesioner.  95  %  peserta  dari  keseluruhan jumlah  peserta  telah  sangat  memahami  tentang sejumlah  website/aplikasi  layanan  berbasis  digital dan mekanisme mendapatkan layanan publik digital dan  mekanisme  pengajuan  pengaduan  pada website  pelayanan  publik  yang  dikhususkan  untuk pengaduan  pelayanan.  Kegiatan  PKM  selanjutnya dapat diperluas target mitra PKM dengan tema yang sama yaitu literasi digital, misalnya untuk skala Kota Makassar

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terimakasih  kepada Pimpinan  Pusat  Muhammadiyah,  sebab  kegiatan Pengabdian  Kepada  Masyarakat  ini  dapat terlaksana  dengan  baik  atas  bantuan  pendanaan yang diberikan pada Program Hibah RisetMu Batch V  Majelis  Diktilitbang  PP  Muhammadiyah,  ucapan terimakasih  juga  teruntuk  kepada  seluruh  masya- rakat  Kelurahan  Karunrung  Kecamatan  Rappocini Kota Makassar selaku peserta PKM.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdi,  A.,  &  Amartiwi,  I.  (2019).  IbM  Pelatihan  Teknik Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis E-Government Di  Kecamatan  Rappocini. Celebes  Abdimas:  Jurnal
DOI: https://doi.org/10.30656/jpmwp.v6i2.4052
Pengabdian  Kepada  Masyarakat, 1(1),  21-35. http://journal.lldikti9.id/JCPKM/article/view/57 Abdullah,  A.,  Copriady,  J.,  Holiwarni,  B.,  Herdini,  H.,  &
Ardiansyah,  A.  Pembuatan  Media  Pembelajaran
Berbasis Socrative Untuk Meningkatkan Literasi Digital Guru  di  Kecamatan  Pangkalan  Kuras. Publikasi Pendidikan, 11(1), 42-48. https://doi.org/10.26858/publikan.v11i1.14951 Achmat, Z. (2009). Merancang Pelatihan Yang Efektif. Jurnal Psikologi. 5(2), 177-185. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/psikologi/arti cle/view/36003
Adikara, G. J., Kurnia, N., Adhrianti, L., Astuty, S., Wijayanto,
X.  A.,  Desiana,  F.,  &  Astuti,  S.  I.  (2021).  Modul  Aman
Bermedia  Digital.  Direktorat  Jenderal  Aptika Kemkominfo. https://literasidigital.id/books/modul- aman-bermedia-digital/
Astuti,  S.  I.,  Prananingrum,  E.  N.,  Rahmiaji,  R.  L.,  Nurhajati, Lotulung,  L.  J.  H.  &  Kurnia,  N.  (2021).  Modul  Budaya
Bermedia  Digitall.  Direktorat  Jenderal  Aptika Kemkominfo. http://literasidigital.id/books/modul- budaya-bermedia-digital/ Haerana.  (2021).  Dinamika  Administrasi  Publik.  Koto  Baru: Mitra Cendekia Media. https://library.unismuh.ac.id/opac/detail- opac?id=106792 Herlina  S,  D.  (2014).  Membangun  Karakter  Bangsa  Melalui Literasi Digital. 55, 3909. http://staffnew.uny.ac.id/upload/132309682/penga bdian/membangun-karakter-bangsa-melalui-literasi- digital.pdf Indrayani, E. (2020). E-Government: Konsep, Implementasi, dan Perkembangannya di Indonesia. Solok: Lembaga  Pendidikan  dan  Pelatihan  Balai  Insan Cendekia.
https://www.researchgate.net/publication/34026661
8
Kurniadi,  D.  (2007).  Prinsip  Prinsip  Dasar  Manajemen Pelatihan  (Dari  Analisis  Kebutuhan  Sampai  Evaluasi Program Pelatihan). Bandung: Universitas Pendidikan
Indonesia. https://onesearch.id/Record/IOS1.INLIS000000000263 386 Kusumastuti,  F.,  Astuti,  S.  I.,  Astuti,  Y.  D.,  Birowo,  M.  A., Hartanti,  L.  E.  P.,  Amanada,  N.  M.  R.  &  Kurnia,  N. (2021).  Modul  Etis  bermedia  digital.  Direktorat Jenderal Aptika Kemkominfo.
http://literasidigital.id/books/modul-etis-bermedia- digital/ Monggilo, Z. M. Z. (2021). Cakap Bermedia Digital. Direktorat Jenderal Aptika Kemkominfo. http://literasidigital.id/books/modul-cakap- bermedia-digital/
Musabry, M., Burhanuddin, B., & Haerana, H. (2021). Inovasi Pelayanan  Pada  Pembuatan  Akte  Kelahiran  Dan Akte Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil  Kota  Makassar. Kajian  Ilmiah  Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP), 2(2), 427-442. https://doi.org/10.35329/jp.v3i2.2244 Nasrullah.  (2018).  Implementasi  Electronic  Government Dalam  Mewujudkan  Good  Governance  Dan  Smart City. Jurnal Administrasi Nusantara Maha, 3(3), 72–83. http://ejurnal.dipanegara.ac.id/index.php/jusiti/artic le/view/51
Rukayat,  Y.  (2017).  Kualitas  pelayanan  publik  bidang administrasi kependudukan di kecamatan pasirjambu.  Jurnal  Ilmiah  Magister  Ilmu  Administrasi (JIMIA), 11(2), 56–65. http://jurnal.unnur.ac.id/index.php/jimia/article/view /32/12
Saputro, A. E., & Hastomo, W. (2020). Edukasi Perencanaan Keuangan  Bagi  Calon  Pemagang  ke  Jepang.  3(I), 116–122. https://journal.ilininstitute.com/index.php/caradde/a rticle/view/483
Saripudin, D., Yulifar, L., & Anggraini, D. N. (2021). Pelatihan Pembuatan dan  Pemanfaatan  Replika  Sejarah  dan Peta  E-Pen  Bagi  Guru-Guru  SMA/MA. Abdi:  Jurnal Pengabdian  Dan  Pemberdayaan  Masyarakat, 3(1), 1-10. http://abdi.ppj.unp.ac.id/index.php/abdi/article/vie
w/76 Tasmil.  (2013).  Pemeringkatan  E-Government  di  Kota Makassar E-Goverment Rangking in Makassar. Jurnal Pekommas, 16(3), 187–196. http://ejurnal.dipanegara.ac.id/index.php/jusiti/artic le/view/51
Utami,  M.  A.  (2020).  Peningkatan  Literasi  Media  Digital Sebagai  Langkah  Edukasi  New  Normal  Di  Masa Pandemi. https://kkn.unnes.ac.id/lapkknunnes/32004_33290520 11_6_Desa Sridadi_20200921_103508.pdf