## KAWISTARA
VOLUME 1                                      No. 2, 17 Agustus 2011
Halaman  103-212

## RESENSI

## PERJUANGAN MEMERDEKAKAN
KAUM TERTINDAS: BELAJAR DARI MARTIN LUTHER KING, JR

## DAN MALCOLM X
Judul Buku : Perjuangan Hak-hak Sipil di Amerika dan Im- plikasinya Bagi Indonesia Membongkar Pemi- kiran Martin Luther King, Jr dan Malcolm X Pengarang : Valentinus  Miharso Penerbit : Sekolah  Pascasarjana Tahun : 2009 Tebal  Halaman : 282  halaman Zuly Qodir*)
*) Zuly  Qodir, Sosiolog,  Alumni Sekolah  Pascasarjana  Universitas Gadjah  Mada.  Mengajar  di Program  Doktor Sosiologi  UGM, Fakultas  Ilmu Sosial  dan Ilmu  Politik Universitas  Muham- madiyah Yogyakarta, dan Magister  Perdamaian dan  Resolusi Konflik  UGM.
Amerika,  negara adi daya yang  meng- klaim paling  demokratis ternyata memiliki beberapa keburukan substansial. Bukan saja secara konseptual, tetapi dalam praktik poli- tik, Amerika ternyata menyimpan persoalan sangat serius. Sayangnya jarang dikemuka- kan pada publik oleh pemerintahan Ameri- ka  maupun  para  pengamat  dan  sekaligus pemuka Negeri Paman Sam tersebut. Kebo- brokan Amerika tertutup dengan kampanye yang  sangat  besar  dan  sistematik  tentang kehebatan Amerika membantu negara lain atau memprovokasi negara lain untuk ber- buat yang Amerika kehendaki.
Hal seperti itu jelas memberikan koreksi yang fundamental pada negeri adi daya tan- pa tanding di muka bumi ini. Apa yang di- lakukan  dan  dikampanyekan  Amerika mampu  menyihir  masyarakat  dunia. Masyarakat dunia bak tak memiliki kekuatan apa  pun  berhadapan  dengan  kampanye Amerika.  Dari  dulu  sekurang-kurangnya
telah  berjalan  dalam  kurun  waktu  ke-43 kepresidenan negeri yang mendapuk dirinya sebagai kampiun demokrasi.
Tentu saja kita bisa berdebat keras soal apakah  benar  Amerika  adalah  negeri demokratis di  mana salah  satu unsur  fun- damentalnya adalah adanya penghormatan hak-hak  kaum  minoritas  etnis,  minoritas agama maupun minoritas kelas sosial. Kita juga bisa berdebat  apakah Amerika sudah menghilangkan perilaku politik dan  kultur diskriminatif  dalam  bermasyarakat  dan bernegara,  serta  apakah  Amerika  benar- benar  ideal  sebagai  contoh  dalam  praktik politik  yang  berkeadaban  (yang  dicirikan dengan penghargaan atas keragaman etnis dan keragaman  ras)?
Persoalan-persoalan diskriminasi  etnis yang dilakukan Amerika dengan cukup baik disampaikan oleh penulis buku Perjuangan Hak-Hak  Sipil  di  Amerika,  Membongkar Pikiran Martin Luther King, Jr dan Malcolm
X,  Valentinus  Miharso,  dalam  studi  yang ditulisnya pada Program Pascasarjana Uni- versitas Gadjah Mada Fakultas Ilmu Budaya. Valentinus  Miharso memiliki  penglihatan dan  pengamatan  yang  “cermat”  jeli  dan kritis sehingga tidak menempatkan Ameri- ka “serba luar biasa”, tetapi sekaligus meng- hadirkan  kritik  tajam  atas  perlakuan  ter- hadap kaum  kulit hitam  yang sering  dise- but dan diasosiasikan dengan “negro”.
Miharso  dengan  mendasarkan  pada pemikiran Martin Luther King, Jr dan Mal- colm X memberikan penjelasan pada publik bahwa Amerika pernah menjalani kehidup- an  politik dan  kultural yang  diskriminatif, sehingga  jelas tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yang Amerika Serikat kampanye- kan,  yakni  kesetaraan  dan  penghormatan atas  hak-hak  warga  negara  sipil.  Warga negara  Negro  adalah  contoh  yang  paling jelas mendapatkan perlakuan diskriminatif oleh rezim politik dan kultur Amerika sela- ma  bertahun-tahun  sehingga  perlu  diper- soalkan serius.
Dua tokoh yang dijadikan rujukan (ka- jian)  Miharso,  Martin  Luther  King,  Jr  dan Malcolm  X  merupakan  aktor-aktor  yang memberikan  perhatian  pada  perjuangan menempatkan kaum negro dan kulit hitam pada posisi “sederajat”  dengan kaum kulit putih  Amerika.  Kaum  kulit  hitam  selama bertahun-tahun berada dalam posisi sangat marginal, terpinggir dan tak dimanusiawi- kan.  Warga  negara  kulit hitam  diperlaku- kan  semena-mena,  penuh  dengan  keke- rasan,  penuh  dengan  penghinaan,  dan penuh  dengan  tipu  muslihat  serta  kebo- hongan-kebohongan  sehingga  warga  kulit hitam tempatnya tidak lain kecuali “di ping- giran”. Warga kulit hitam tempatnya adalah “buritan” yang menyakitkan.
Dimulai dari diri sendiri Memperhatikan  kondisi  semacam  itu, Martin Luther King, Jr sebagai seorang yang berdarah ningrat, berpendidikan tidak ting- gal diam, sekalipun dia sendiri sebenarnya tidak termasuk golongan kulit hitam, tetapi golongan  kulit putih.  Martin Luther  King,
Jr berasal dari kelompok borjuis, tetapi tidak kemudian  menikmati  borjuasi  yang  telah diperolehnya  dengan  semena-mena  se- bagaimana  banyak kaum borjuis yang ber- laku semena-mena  kepada rakyatnya  atau kepada mereka yang  dianggap “kere”  dan marginal apalagi  pengabdinya. Sedikit berbeda  dengan Martin  Luther King,  Jr,  Malcolm  X  adalah  bagian  dari masyarakat warga kulit hitam yang selama ratusan  tahun  tertindas  di  Amerika.  Mal- colm X, sebagai bagian dari warga kulit hi- tam melihat apa yang  terjadi pada  masya- rakatnya  merupakan  sesuatu  yang  tidak boleh  dibenarkan  dan  terus  berlangsung. Apa yang terjadi pada kelompok warga kulit hitam harus berakhir dan berobah sehingga warga kulit hitam tidak selalu dalam posisi pinggiran dan negatif. Semuanya tidak bisa berubah  jika  tidak  ada  niat  serius  untuk melakukan perubahan tersebut. Perubahan akan  terjadi  jika  di mulai  dari diri  sendiri sebab  itulah kekuatan  perobahan yang  in- ternal  adalah energy  paling dahsyat untuk sebuah kebijakan politik.
Hal  yang menarik  dari  Martin  Luther King, Jr dan Malcolm X adalah melakukan perubahan bukan karena dirinya  teraniaya dan  tersandra secara  politik maupun  eko- nomi. Sekalipun dirinya “terbebas” dari San- dra politik dan ekonomi bahkan kultur, tetapi semangat merombak masyarakat tetap mun- cul dengan berkobar.
Hal  seperti  itu  yang  kadang  kurang berkembang di Indonesia. Perubahan hanya dilakukan oleh mereka yang merasa tertin- das, teraniaya, terpinggir tetapi bukan oleh mereka yang “menikmati penindasan” bah- kan penopang rezim penindas dan pengeruk uang  rakyat.  Hal  ini  yang  membuat  per- ubahan  di Indonesia  berjalan lambat,  bah- kan sangat lambat sebab  terhalang tembok besar  bernama para kroni kekuasaan  yang despotik dan penindas rakyat.
Kita memang harus bekerja keras meng- hapus  penindasan  atas bangsanya  sendiri oleh  bangsanya  sendiri  bukan  oleh  orang lain. Jika orang lain menindas memang de- ngan  mudah  kita melakukan  perlawanan,
Kawistara, Vol. 1, No. 2, Agustus 2011: 202-206
tetapi jika penindasnya adalah kawan  dan kelompok bangsa sendiri seringkali kita tu- rut  memberikan  dukungan  dengan  cara tidak memberikan kritik, berpura-pura tidak tahu  bahkan  turut  menikmatinya  karena merasa  mendapatkan  untung  dari  penin- dasan yang dilakukan pada kelompok lain.
Melihat realitas objektif Perubahan  harus  berjalan  dalam  rel yang sesuai dan mendasarkan pada realitas objektif yang kita lihat. Bukan saja yang kita alami, tetapi orang  lain juga  alami dan  se- mentara  kita  melihatnya  pun  harus  kita lakukan perubahan. Itulah yang  dilakukan Martin Luther King, Jr dan Malcolm X meli- hat  penindasan  atas  kaum  kulit  hitam Amerika  oleh  kulit  putih  dan  kebijakan Negara. Dua tokoh perubahan tidak secara langsung mendapatkan perlakukan  diskri- minatif, tetapi melihat realitas objektif yang tidak bisa dibiarkan dan berlangsung terus- menerus.
Membangun perubahan tidak efektif jika hanya sendirian alias solo karir. Perubahan membutuhkn dukungan yang kuat dari ba- nyak pihak. Perubahan yang cepat dan men- dasar akan berjalan jika ada topangan poli- tik, aktif banyak bergerak, memiliki jaringan, dan program yang jelas sehingga tidak ber- jalan di tempat alias tidak ada progresivitas. Oleh karena itu, membangun kekuatan pen- dobrak sebagai  kekuatan  sentral  perubah- an  harus  dilakukan  seksama  tidak  boleh main-main.
Jaringan perubahan, aktor, dan program perubahan harus tersusun sistematik sehing- ga mudah melakukan pengukuran dan ko- reksi atas apa yang terjadi selama perubah- an dilakukan. Aktor yang kuat dibutuhkan karena akan memberikan payung dan arah ketika kondisi chaotic , sebab seringkali per- ubahan menimbulkan situasi chaotic sehing- ga  pemimpin  yang  kuat  dan  kharismatik dibutuhkan  agar  tidak  gagap  dan  gagal melakukan perubahan ke depan yang lebih baik dari masa sebelumnya.
Dalam merefleksikan aktivitas yang te- lah dilakukan  merupakan keharusan  yang tidak  boleh ditawar-tawar  agar  tidak  lupa diri. Ini sekaligus semacam otokritik atas apa yang dilakukan  dalam membuat  perubah- an dan mengawal perubahan yang kita ke- hendaki. Merefleksikan aktivitas masa  lalu dan  menuju  aktivitas  masa  depan  adalah prasyarat utama dalam sebuah gerakan so- sial  yang  membutuhkan  kesinambungan program,  aktor,  dan  jaringan  sosial  tanpa batasan wilayah  geografik.
Untuk  mempercepat  dan  memper- mudah  perjalanan perubahan,  menggerak- kan sistem kultural dan politik adalah pra- syarat lain yang tidak boleh dilewatkan. Per- ubahan kultural  merupakan prasyarat  un- tuk melakukan kritik atas perilaku kultural yang dilakukan masyarakat sipil dan masya- rakat politik yang dianggap “biasa” dengan penindasan yang selama ini dilakukan. Hal yang dianggap  “biasa”  harus  dihilangkan sehingga  ada  perubahan  kultural dan  itu- lah yang harus dimulai dari perubahan habi- tus sosial.
Perubahan  politik  membutuhkan  per- ubahan sistem politik, yaitu politicall will pe- merintah  dan  pelaku  politik  bangsa.  Pe- mimpin yang bervisi dan bermartabat, men- junjung  politik  yang  bersih,  bebas  Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) adalah sya- rat utama dalam perubahan politik nasional maupun politik kebangsaan.
Apa yang dilakukan oleh Martin Luther King  dan  Malcolm  X  dengan  melakukan perubahan kultural dan politik di Amerika akhirnya membuahkan hasil sehingga seka- lipun belum seratus persen warga kulit hi- tam  mendapatkan  “tempat  yang  layak”, maka telah terjadi perubahan besar-besaran dalam  sistem kultural dan politik Amerika di bawah Presiden Bill Clinton dan sekarang berharap  pada  Presiden  Barack  Obama. Bagaimana dengan Indonesia? Kita lihatlah realitas bangsa dengan kritis dan ketenang- an, sudahkah  terjadi perubahan  signifikan dengan apa yang dinamakan reformasi poli- tik dan kultural?
Pelajaran untuk Indonesia “Kita kaum pribumi (boemi poetra) di- anggap seperempat manusia oleh kaum ku- lit  putih  (bangsa  Eropa),  kolonialis  yang menghisap  darah,  daging,  dan  susu  kita! Bangsa  pribumi  dianggap  tidak  layak mendapatkan  kesejahteraan.  Tidak  layak mendapatkan penghormatan  dan tidak  la- yak mendapatkan kemerdekaaan! Akankah kita  terus menderita  dalam  kepalan  kaum kolonialis? Tentu tidak! Kita harus bersatu, bangkit dan  menghilangkan segala  bentuk penindasan kaum pribumi!, demikian pida- to  HOS. Tjokroaminoto  pada Rapat  Akbar Sarekat Islam di Surabaya tahun 1924, yang disambut  gemuruh  peserta  Rapat  Akbar Sarekat  Islam.
Apa  yang  terjadi  pada  kaum  kulit  hi- tam Amerika dalam beberapa hal sama de- ngan yang terjadi di Indonesia. Penindasan fisik, penindasan struktural, penindasan kul- tural,  dan  penindasan  keimanan  berlang- sung sangat lama, sepanjang Indonesia mer- deka  ke-66  tahun  lamanya.  Penindasan memang  tidak  selalu  datang  dari  bangsa lain,  tetapi  datang  pula  dari  bangsanya sendiri yang memperlakukan warganya se- cara tidak manusiawi. Sesama warga nega- ra memperlakukan  warga lainnya  dengan cara-cara yang tidak beradab, menggunakan kekerasan,  mengusir, membunuh  maupun merusak  tempat-tempat  yang  digunakan sebagai sarana kaum yang berbeda dengan pandangannya.
Pluralisme  SARA  di  Indonesia  bukan hanya sebuah keniscayaan hidup dan dasar- dasar kenegaraan, tetapi pluralisme  SARA adalah keharusan dalam politik dan kultural karena itu harus menjadi pandangan hidup dan perilaku politik kebangsaan agar bang- sa ini tidak bercerai berai dan akhirnya ting- gal  kenangan  sejarah  masa  lampau  yang menyedihkan.  Indonesia  adalah  pluralis dalam segi SARA sekaligus kultur. Hal ini tidak bisa diremehkan.
Jika  bangsa  ini  merehkan  pluralisme SARA dan kultur Indonesia,  apa yang ter- jadi di Uni Soviet bukan tidak mungkin me- nimpa  negeri beribu-ribu  pulau dan suku-
etnis yang bertebaran di seantero jagad nu- santara.  Ribuan  pulau  dan  ratusan  etnis harus dijaga menjadi kesatuan sehingga In- donesia tetap menjadi  Indonesia yang plu- ralistik,  Bhinneka Tunggal  Ika, bukan  Ho- mogenisasi dan uniformitas. Proses politik homogenisasi dan uniformisasi harus  dihi- langkan dari jagad Republik ini. Kita harus jaga  Indonesia sebagai negara yang  meng- hargai  kepelbagaian  agama  termasuk  ke- ragaman partai  politik.
Salah satu cara menghargai dan  mera- wat keragaman agama dan politik tersebut adalah membuka  ruang  yang  luas dan  le- bar tentang pelbagai macam ideologi politik atau  ideologi kenegaraan yang tetap  dipa- yungi dengan  semangat  Kesatuan  Negara Republik Indonesia, bukan dalam semangat mengganti dasar negara dan merombak In- donesia menjadi negara federasi, sekalipun usaha-usaha seperti ini pernah coba dilaku- kan.  Tetapi  akhirnya  juga  tidak  berlanjut sebab tidak sesuai dengan kultur nusantara.
Indonesia yang pluralistik dalam naung- an  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI) dengan  pilar Pembukaan Undang- Undang  Dasar  1945,  Pancasila,  Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI sebenarnya telah fi- nal sebagai sebuah “maklumat politik”, tetapi seringkali  digosok-gosok oleh  sekelompok kecil  kelompok  masyarakat  dengan  dalih perlunya uji coba dasar negara dan ideologi lain dalam bernegara. Dalam kondisi  yang serba  compang-camping  dalam  hal  pene- gakan  hukum,  pemenuhan  kesejahteraan masyarakat, pendidikan  yang  tidak  mera- ta, politik yang nyaris tidak beradab, politik tanpa fatsoen politik  dan  bernegara  tanpa negarawan memang kemungkinan adanya penggerogotan  dan  upaya  mencari  dasar negara  dan  ideologi  negara  yang  lain  di- mungkinkan  terjadi.
Akan tetapi, upaya-upaya penggantian dasar  negara  dan  ideologi  negara  akan menghilang dengan sendirinya ketika para pemegang  kendali  politik  negara  ini  ber- jibaku  dalam memperjuangkan  kesejahter- aan  masyarakat,  meningkatkan  mutu  dan perluasan jangkauan akses pendidikan pada
Kawistara, Vol. 1, No. 2, Agustus 2011: 202-206
seluruh  warga  negara,  penegakan  hukum yang baik, berpolitik yang santun dan ber- martabat,  maka  upaya-upaya  despotik mengubah dasar negara dan ideologi kene- garaan akan lenyap bahkan hancur dengan sendirinya. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bila  negara  gagal  memberikan  pelayanan yang maksimal pada masyarakat, maka ke- munculan gerakan-gerakan yang selama ini dianggap “separatis” dan makar akan terus berlangsung, sekalipun agak sulit besar, teta- pi mengganggu.
Oleh sebab  itu,  negara  dan  para  pem- bawa kendali kebijakan politik negara tidak boleh  menggandaikan  negara  ini  kepada kekuatan-kekuatan negara  lain, hanya  un- tuk  mendapatkan  “citra  politik”  interna- sional  yang  bermartabat,  dianggap demokratis,  mengikuti  perubahan  dan mendapatkan hutang.  Para punggawa  ke-
bijakan negara harus berjibaku dalam kori- dor  memperjuangkan  hak  dan  martabat bangsanya  sekalipun  harus  berhadapan dengan  kekuatan senjata  negara lain  yang suka main-main  dengan Negara  Kesatuan Republik Indonesia.
Belajarlah kepada Martin Luther King, Jr dan Malcolm X dalam  memperjuangkan hak-hak warga negara kulit hitam yang se- lama ratusan tahun didiskriminasi oleh ke- bijakan rezim politik Amerika, akhirnya juga mendapatkan  haknya  sehingga  ketika Barack  Obama  menjadi  presiden  pertama dari  bangsa  kulit  hitam,  dunia  menaruh harapan akan terjadi perubahan dalam pe- rilaku politik  negeri Paman Sam yang  adi- daya. Bagaimana dengan Indonesia, berani- kan melakukan perubahan politik yang di- mulai dari dirinya sendiri, bukan karena di- dikte negara lain.