## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN DALAM KELALAIAN DOKTER TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN DARI ASPEK HUKUM PIDANA

## Muhammad Afzal

## Universitas Mahasaraswati Mataram
Afzalalex369@gmail.com
Abstrak :  Penelitian  ini  berangkat  dari  masalah  mengenai  perlindungan  hukum  dari  aspek hukum pidana bagi pasien karena kelalaian dokter dalam pelayanan kesehatan dan dokter kelalaian dokter  dalam  pelayanan  kesehatan.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  hukum  positif  yang dapat  memberikan  perlindungan  hukum  dari  aspek  hukum  pidana  bagi  pasien  karena  kelalaian dokter dalam pelayanan kesehatan dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dokter karena kelalaiannya dalam pelayanan kesehatan. Jenis penelitian ini yaitu penelitian normatif atau disebut juga  penelitian  hukum  doktrinal.  Data  penelitian  ini  berupa  data  sekunder  yang  mencakup dokumen-dokumen  resmi,  buku-buku,  hasil-hasil  penelitian  yang  berwujud  laporan,  dan  pendapat para pakar hukum. Tekhnik dan instrumen pengumpulan data serta sumber data dalam penelitian ini yaitu data kepustakaan yang diperoleh dari studi dokumen yang merupakan langkah awal dari setiap penelitian  karena  penelitian  hukum  selalu  bertolak  dari  premis  normatif  dan  tekhnik  analisis  yang digunakan  yaitu  kualitatif-deskriptif.  Adapun  hasil  penelitian  ini  yaitu  hukum  positif  meliputi  3 undang undang yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi pasien yaitu diatur dalam KUHP, Undang-undang  Kesehatan  dan  Undang  Undang  Praktik  Kedokteran  namun  masih  sangat  kurang memberikan  perlindungan  hukum  pidana  bagi  pasien  “karena  kelalaian”  dokter  dalam  pelayanan kesehatan.  Pertanggungjawaban  pidana  dokter  karena  kelalaiannya  dalam  pelayanan  kesehatan berupa  pidana  berdasarkan  asas  kesalahan,  pidana  berdasarkan  vicarious  liability,  pidana berdasarkan asas strict liability atas kesalahan yang dilakukan oleh pegawainya (dokter), dan pidana berdasarkan teori identifikasi, bahwa tindakan dari direktur juga merupakan tindakan dan kehendak dari korporasi.
Kata Kunci : Perlindungan hukum, kelalaian dokter, pelayanan kesehatan, hokum pidana

## PENDAHULUAN
Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah jelas tersirat  tentang  tujuan  negara  Indonesia, yaitu  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan
kesejahteraan
umum,
mencerdaskan  kehidupan  bangsa  serta  ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi dan  keadilan  sosial  dengan  berdasar  pada Pancasila.
Mewujudkan perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah  Indonesia  dalam  upaya  memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan  bangsa  serta  ikut  melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial
tersebut, negara Indonesia
melaksanakan  pembangunan  di  berbagai bidang.  Salah  satu  bidang  pembangunan adalah  bidang  hukum.  Pembangunan  bidang hukum merupakan salah satu sarana perlindungan  masyarakat  untuk  mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000
tentang  Program  Pembangunan  Nasional Tahun 2000-2004 ditentukan bahwa pembangunan bidang hukum, diarahkan untuk mewujudkan  sistem  hukum  nasional  yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi  manusia  berlandaskan  keadilan  dan kebenaran. 1 Selanjutnya  dikatakan  bahwa untuk mendukung upaya-upaya dalam rangka mewujudkan supremasi hukum perlu penyempurnaan
terhadap peraturan
1 Propenas  2000-2004,  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun  2000  tentang  Program  Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004
perundang-undangan  warisan  kolonial  dan hukum  nasional  yang  sudah  tidak  sesuai dengan perkembangan masyarakat. 2
Penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan  warisan  kolonial  dan hukum  nasional  yang  sudah  tidak  sesuai dengan perkembangan masyarakat antara lain adalah  pembangunan  hukum  pidana.  Akhir- akhir ini, salah satu hal yang menjadi sorotan masyarakat  terhadap  hukum  pidana  adalah kebutuhan  akan  hukum  pidana  di  bidang kesehatan.  Guna  mengakomodasi  kebutuhan dan  tuntutan  masyarakat  akan  hukum  pidana di  bidang  kesehatan,  maka  perlu  adanya upaya regulasi  yang mampu menampung dan menjamin kebutuhan masyarakat tersebut.
Hal  ini  didukung  oleh  perkembangan dan  kemajuan  di  bidang  informasi  di  era globalisasi.  Kemajuan  di  bidang  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  juga  membawa dampak  pada  perubahan,  perkembangan perilaku  hidup,  peningkatan  pengetahuan  dan kebutuhan  dalam  berbagai  aspek  kehidupan yang  lebih  berkualitas,  serta  jaminan  dan pelayanan  kesehatan  masyarakat  Indonesia. Jaminan dan pelayanan kesehatan masyarakat Indonesia diatur dalam hukum kesehatan.
Hukum  kesehatan  mengatur  ketentuan- ketentuan  hukum  yang  berhubungan  dengan pelayanan kesehatan, yang terdiri dari hukum kesehatan masyarakat ( public health law ) dan hukum kesehatan individu. Hukum kesehatan individu  dikenal  sebagai  hukum  kedokteran ( medical law ). Hukum kedokteran mempunyai  obyek  yang  sama  dengan  hukum kesehatan, yaitu pasien.“ 3
Hukum kedokteran pada asasnya bertumpu  pada  dua  hak  manusia,  yang merupakan  hak  dasar  sosial,  yaitu  pertama hak  atas  perawatan  kesehatan  (“ the  right  to health  care ”)  yang  ditopang  oleh  hak menentukan  nasib  sendiri  (“ the  right  of  self determination ”);  dan  kedua,  hak  atas informasi  (“ the  right  to  information ”)  yang merupakan hak dasar individual. 4
2 Ibid.
3 Hermien  Hadiati  Koeswadji, Hukum  Kedokteran (Studi  Tentang  Hubungan  Dalam  Mana  Dokter Sebagai  Salah  Satu  Pihak) ,  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 1988, hlm. 2
4 Ibid ., halaman 3.
Harapan masyarakat untuk
mendapatkan  perawatan  kesehatan  yang merupakan hak setiap orang, dalam kaitannya dengan  hukum  kedokteran  merupakan  hak pasien.  Hubungan  antara  dokter  dan  pasien yang menghasilkan persetujuan karena dalam memberikan dan menerima perawatan kesehatan  sebagai  hal  yang  dapat  dibenarkan dalam  masyarakat.  Hubungan  kepercayaan antara  dokter  dan  pasien,  yaitu  sang penyembuh dan sang penderita. Dalam zaman modern  hubungan  kepercayaan  tersebut sebagai  hubungan  “transaksi  terapeutik”. Hubungan  “transaksi  terapeutik”  adalah transaksi  antara  dokter  dengan  pasien  untuk mencari/menemukan  terapi  sebagai  upaya penyembuhan  penyakit  pasien  oleh  dokter. Hubungan ini kemudian semakin berkembang sejalan  dengan  perkembangan  struktur  dan organisasi  kemasyarakatan.  Aturan-aturan perilaku yang semula mengatur para dokter/petugas kesehatan dengan pasien tidak lagi  dapat  diselesaikan  dengan  aturan-aturan yang  mereka  buat  berdasarkan  konsensus yang  berupa  kode  etik  profesi  sebagai  suatu “ beroep  code ”. Campur tangan dan tanggung jawab negara semakin besar dalam melindungi warganya. Sejak itu hukum mulai memasuki yurisdiksi yang luas dan kompleks, yaitu  bidang  medik.  Perluasan  yurisdiksi hukum  ini  dimulai  sejak  tahun  1967  di  dunia internasional,  yaitu  sejak  kalangan  medik yang  tradisional  mempertanyakan  hal-hal yang  tidak  mungkin  dijawab  oleh  kode  etik profesi. 5
Akhir-akhir  ini  profesi  kedokteran sedang  disorot  oleh  masyarakat,  khususnya setelah terjadi beberapa kasus kelalaian dokter dalam  memberikan  pelayanan  pada  pasien atau malpraktik medik. Permasalahan atau isu “malpraktek  medik”  pada  tahap  sekarang  ini sebetulnya  merupakan  permasalahan  atau  isu masyarakat  kota  ( urban  society ),  terutama masyarakat kota yang mengidentikkan dirinya sebagai  masyarakat  modern.  Alam  pikiran kota  mempengaruhi  perilaku  masyarakatnya, yang  lebih  cepat  terkena  pangaruh  alam
pikiran, budaya, kebiasaan, dan sikap perilaku asing yang datangnya dari luar. 6
Hampir  semua  orang  yang  pernah mengalami  sakit,  baik  sakit  yang  ringan, berat,  kronis,  maupun  akut,  berhubungan dengan petugas kesehatan (dokter atau tenaga kesehatan). Akan tetapi telah banyak keluhan dari  pasien  dan  atau  keluarganya  karena tindakan dokter yang mengakibatkan kerugian atau  penderitaan  lebih  lanjut  pada  pasien. Hubungan  transaksi  terapeutik  antara  dokter dan  pasien  melahirkan  kemungkinan  adanya tindak  pidana,  pertanggungjawaban  pidana dan  sanksi  pidana.  Konflik  pasien  dengan dokter atau pasien dengan rumah sakit terjadi bila  ada  kesenjangan  antara  harapan  pasien dengan kenyataan yang diperolehnya menyangkut upaya medik.
Masyarakat membutuhkan perlindungan hukum  pidana  atas  tindakan  dokter  yang mengakibatkan  kerugian  atau  penderitaan lebih lanjut pada pasien. Untuk mengakomodasi  kebutuhan  tersebut,  selain KUHP,  pemerintah  telah  mengeluar-kan perundang-undangan di bidang kesehatan dan praktik  kedokteran  yaitu  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  1992  Tentang  Kesehatan dan  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004 Tentang Praktik Kedokteran. Menjadi pertanyaan saat ini, apakah peraturan perundang-undangan  tersebut  sudah  dapat memberikan  perlindungan  bagi  pasien  yang dirugikan dalam pelayanan kesehatan?
Dengan  adanya  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pasien dilindungi sebagai konsumen  yang  menerima  jasa  dari  dokter sebagai pelaku usaha. Sesuai dengan transaksi yang  terjadi  antara  dokter  dengan  pasien, pasien yang menjadi korban dalam pelayanan jasa  kesehatan  oleh  dokter,  perlu  mendapat perlindungan  hukum  pidana  secara  konkrit. Seharusnya  pasien  yang  merasa  dirinya dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penulis tertarik  untuk  melakukan  kajian  ilmiah mengenai  perlindungan  hukum  pidana  bagi pasien  yang  dirugikan  karena  kelalaian (kealpaan) dokter dalam pelayanan kesehatan.
6 Harian Kompas, diakses melalui www.kompas.com pada tanggal 12 Okober 2009
Kajian  tersebut  dilakukan  melalui  penelitian untuk  bahan  penulisan  skripsi  dengan  judul: “Perlindungan  Hukum  Bagi  Pasien  Dalam
Kelalaian Dokter Terhadap Pelayanan Kesehatan Dari Aspek Hukum Pidana.”

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian normatif atau  disebut juga  penelitian  hukum  doktrinal. Pada penelitian jenis ini, hukum dikonsepkan sebagai  apa  yang  tertulis  dalam  peraturan perundang-undangan  ( law  in  books )  atau hukum  dikonsepkan  sebagai  kaidah  atau norma  yang  merupakan  patokan  berprilaku manusia  yang  dianggap  pantas.  Sedangkan pendekatan  yang digunakan  yaitu pendekatan normatif    atau doktrinal dan  pendekatan konsep.  Pendekatan  normatif (doktrinal), merupakan  pendekatan  yang  memandang hukum  sebagai  doktrin  atau  seperangkat aturan  yang  bersifat    normatif (law  in  book). Pendekatan  ini  dilakukan  melalui  upaya pengkajian atau penelitian hukum kepustakaan. 7 Dalam  hal  ini  penulis menganalisis  asas-asas  hukum,  norma-norma hukum dan pendapat para sarjana. Sedangkan pendekatan  konsep  (Conceptual  approach) yakni mengkaji teori, konsep, pandangan para ahli sesuai dengan tema yang dibahas.
Pendekatan normatif membutuhkan bahan  hukum,  sehingga  bahan  hukum  dalam penelitian  ini  berupa  hukum  primer  yakni bahan  hukum  yang  terdiri  dari  peraturan perundang-undangan  dan  peraturan-peraturan lainnya  yang  berhubungan  dengan  penelitian ini  dan  bahan  hukum  sekunder  yakni  bahan hukum  yang  terdiri  atas  buku-buku  teks ( tekstbooks )  yang  ditulis  para  ahli  hukum yang  berpengaruh,  jurnal  jurnal  hukum  serta hasil-hasil  symposium  atau  seminar  yang terkait  dengan  topik  penelitian,  serta  bahan hukum  tersier  yaitu  bahan  hukum  yang sifatnya  menjelaskan  bahan  hukum  primer dan  bahan  hukum  sekunder  yang  terdiri  dari kamus  bahasa  Indonesia,  bahasa  asing  dan kamus hukum.
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  yaitu data  kepustakaan  yang  diperoleh  dari  studi dokumen  yang  merupakan  langkah  awal  dari setiap  penelitian  hukum  (baik  normatif
7 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1984, hal 52
maupun  yang  sosiologis)  karena  penelitian hukum  selalu  bertolak  dari  premis  normatif. 8 Untuk  itu  dalam  penelitian  ini  penulis mencari  dan  mengumpulkan  bahan-bahan kepustakaan baik berupa peraturan perundang-undangan,  hasil-hasil  penelitian hukum,  makalah-makalah,  majalah/jurnal- jurnal  hukum  maupun  pendapat  para  sarjana sesuai dengan topik penelitian (data sekunder). Sedangkan a lat pengumpul bahan hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian adalah  studi  dokumen,  yaitu  penelusuran bahan  hukum  yang  meliputi  studi  bahan- bahan  hukum  yang  terdiri  dari  bahan  hukum sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier.  Setiap bahan  hukum  ini  telah  diperiksa  ulang validitas  dan  reliabilitasnya,  artinya  alat  dan data  sudah  valid  dan  reliabel. Sedangkan analisis  yang  dipergunakan  adalah  kualitatif- deskriptif,  yaitu  menguraikan  berbagai  fakta hukum,  kemudian  dilakukan  interpretasi  atau penafsiran  terhadap  ketentuan  pidana  secara umum  dan  ketentuan  pidana  yang  berkaitan dengan  perlindungan  hukum  pidana  terhadap kelalaian  dokter  atas  pelayanan  kesehatan terhadap pasien.
HASIL DAN PEMBAHASAN Hukum  Positif  yang  Dapat  Memberikan Perlindungan  Hukum  dari  Aspek  Hukum Pidana  Bagi  Pasien  Karena  Kelalaian Dokter dalam Pelayanan Kesehatan
Bidang hukum kesehatan dan perlindungan  konsumen  merupakan  bagian dari  hukum  administrasi.  Menurut  Barda Nawawi  Arief,  “bidang  hukum  administrasi dapat  mencakup  ruang  lingkup  yang  sangat luas,  tidak  hanya  bidang  hukum  pajak, perbankan,  pasar  modal,  dan  perlindungan konsumen.  Bidang  lainnya  antara  lain  di bidang ekonomi, lingkungan hidup, kesehatan,  pendidikan,  kesejahteraan  sosial, tata  ruang  dan  sebagainya.” 9 Selanjutnya Barda  Nawawi  Arief  mengutip  apa  yang dikatakan  dalam Black’s  Law  Dictionary , “hukum  administrasi  ( administrative  law ) merupakan seperangkat hukum yang diciptakan  oleh  lembaga  administrasi  dalam
8 Ibid hal 68
9 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana ,
Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, halaman 13.
bentuk  undang-undang,  peraturan,  perintah, dan keputusan-keputusan untuk melaksanakan kekuasaan
dan tugas-tugas pengaturan/mengatur  dari  lembaga  yang bersangkutan.”  Bertolak  dari  pengertian  di atas,  maka  “hukum  pidana  administrasi” dapat  dikatakan  sebagai  “hukum  pidana  di bidang pelanggaran-pelanggaran hukum administrasi.” 10
Berikut  ini  akan  diuraikan  mengenai hukum positif (khususnya yang mengatur dan yang  berkaitan  dengan  perlindungan  hukum pidana  bagi  pasien)  yaitu  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP), Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1992 Tentang  Kesehatan,  Undang-Undang  Nomor 29  Tahun  2004  Tentang  Praktik  Kedokteran, Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
1.  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP).
a.  Pengguguran kandungan
Pasal 299
(1) Barangsiapa  dengan  sengaja  mengobati seorang pasien atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan  harapan,  bahwa  karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan,  diancam  dengan  pidana penjara  paling  lama  empat  tahun  atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.
(2) Jika  yang  bersalah,  berbuat  demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan  perbuatan  tersebut  sebagai pencaharian atau  kebiasaan, atau  jika  dia seorang  dokter,  bidan,  atau  juru  obat; pidananya dapat ditambah sepertiga.
(3) Jika  yang  bersalah,  melakukan  kejahatan tersebut, dalam menjalankan pencaharian, maka  dapat  dicabut  haknya  melakukan pencaharian itu.
Pasal 346
Seorang  wanita  yang  sengaja  menggugurkan atau mematikan kandungannya, atau menyuruh  orang  lain  untuk  itu,  diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama  empat tahun.
Pasal 347 (1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan
10 Ibid., halaman 14.
kandungan seorang wanita tanpa
persetujuannya,  diancam  dengan  pidana penjara paling lama dua belas tahun.
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya  wanita  tersebut,  dikenakan pidana  penjara  paling  lama  lima  belas tahun. Pasal 348 (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya,  diancam  dengan  pidana penjara  paling  lama  lima  tahun  enam bulan.
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya  wanita  tersebut,  dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
Pasal 349
Jika  seorang  dokter,  bidan  atau  juru obat  membantu  melakukan  kejahatan  yang tersebut  Pasal  346,  ataupun  melakukan  atau membantu  melakukan  salah  satu  kejahatan yang  diterangkan  dalam  Pasal  347  dan  348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat  ditambah  dengan  sepertiga  dan  dapat dicabut  hak  untuk  menjalankan  pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.
Masalah  pengguguran  kandungan  atau abortus  provokatus  ini  diatur  dengan  ketat sekali  dalam  KUHP.  Sebab  orang  yang sengaja  mengobati  perempuan  yang  sedang mengandung,  dengan  memberi  pengharapan bahwa  dengan  obat  yang  diberikannya  itu dapat  menggugurkan  kandungan  saja,  dapat diancam  dengan  pidana  yang  cukup  berat, yaitu empat tahun penjara (Pasal 299 KUHP). Ketentuan  ini  sebetulnya  membuat  dilema bagi dokter karena apabila ada indikasi medis di  mana  dalam  keadaan  darurat  untuk menyelamatkan nyawa ibu hamil, mengharuskan  pengguguran  kandungan  ibu hamil  tersebut.  Dari  pasal  tersebut  dapat terlihat  bagaimana  aturan  hukum  ingin melindungi  pasien  dan  merupakan  bentuk tanggung  jawab  dokter  dalam  memberikan pelayanan  yang  harus  hati-hati  sesuai  dengan prosedur penanganan.
b.  Kealpaan  yang  menyebabkan  mati  atau luka-luka Pasal 359
Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan  matinya  orang  lain,  diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun;
Pasal 360 (1) Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan  orang  lain  mendapat  luka- luka berat, diancam dengan pidana penjara paling  lama  lima  tahun  atau  kurungan paling lama satu tahun; (2) Barangsiapa karena kealpaannya
menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian  rupa  sehingga  timbul  penyakit atau  halangan  menjalankan  pekerjaan jabatan  atau  pencaharian  selama  waktu tertentu,  diancam  dengan  pidana  penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah.
Pasal 361
Jika  kejahatan  yang  diterangkan  dalam bab  ini  dilakukan  dalam  menjalankan  suatu jabatan  atau  pencaharian,  maka  pidana ditambah dengan sepertiga dan yang bersalah dapat  dicabut  haknya  untuk  menjalankan pencaharian dalam mana dilakukan kejahatan, dan  hakim  dapat  memerintahkan  supaya putusannya diumumkan.
Pasal 361 ini merupakan pasal pemberatan  pidana  bagi  pelaku  dalam menjalankan  suatu  jabatan  atau  pencaharian, melakukan  tindak  pidana  yang  disebut  dalam Pasal 359 dan Pasal 360.
Berdasarkan  uraian  pasal-pasal  dalam KUHP  di  atas  yang  berhubungan  dengan perlindungan  hukum  pidana  bagi  pasien bidang  kesehatan,  dapat  disimpulkan  bahwa dalam  hal  karena  kelalaian  dokter  terjadi keguguran  kandungan  yang  mengakibatkan luka-luka  berat  terhadap  pasien,  secara implisit sudah diatur dalam Pasal 360 ayat (1) mengenai  barangsiapa  karena  kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat “luka-luka berat”.  Dalam  Ketentuan  Umum,  Pasal  90 KUHP,  “gugurnya  atau  matinya  kandungan seorang  perempuan”  merupakan  salah  satu pengertian  luka  berat.  Jadi,  dalam  hal pengguguran  kandungan,  apabila  Pasal  360 ayat  (1)  dan  Pasal  90  KUHP  dihubungkan, bisa menjadi: “Barangsiapa karena
kealpaannya  menyebabkan  gugurnya  atau matinya kandungan seorang perempuan”
2.  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1992
Tentang Kesehatan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan telah menggantikan Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1960 Tentang  Pokok-pokok  Kesehatan  (Lembaran Negara  Tahun  1962  Nomor  48,  Tambahan Lembaran  Negara  Nomor  2475),  yang dipandang  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan kesehatan.  Pembangunan  kesehatan  saat  ini dan di masa yang akan datang bertujuan untuk meningkatkan  kesadaran,  kemauan,  dan kemampuan  hidup  sehat  bagi  setiap  orang agar terwujud derajat kesehatan yang optimal. Berikut ini akan diuraikan mengenai ketentuan  pidana  dalam  Undang-Undang Kesehatan:
a.  Pasal 80 ayat (1) Barangsiapa
dengan sengaja melakukan  tindakan  medis  tertentu  terhadap ibu  hamil  yang  tidak  memenuhi  ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  15  ayat (1)  dan  ayat  (2),  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Terjadi  tindak  pidana  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  80  ayat  (1)  apabila melanggar  syarat-syarat  dalam  Pasal  15  ayat (1)  dan  (2),  yaitu:  a)  dalam  keadaan  darurat; b)  untuk  menyelamatkan  jiwa  ibu  hamil  dan atau  janinnya;  c)  berdasarkan  indikasi  medis yang mengharuskan; d) oleh tenaga kesehatan yang  mempunyai  keahlian  dan  kewenangan untuk  itu  dan  dilakukan  sesuai  dengan tanggung  jawab  profesi  serta  berdasarkan pertimbangan tim ahli; e) dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya;  dan  f)  pada  sarana  kesehatan tertentu.
Istilah  “ibu  hamil”  sebaiknya  diganti dengan istilah “wanita hamil”, karena dengan istilah “ibu hamil” seolah-olah yang dimaksud hamil itu hanyalah seorang wanita yang sudah menikah  atau  sudah  bersuami.  Padahal  ada juga  wanita  yang  hamil  tapi  belum  menikah atau tidak bersuami.
b.  Pasal 80 ayat (3):
Barangsiapa
dengan sengaja melakukan perbuatan dengan tujuan komersial  dalam  pelaksanaan  transplantasi organ tubuh atau jaringan tubuh atau transfusi darah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  33 ayat  (2)  dipidana  dengan  pidana  penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Sesuai  dengan  Pasal  33  ayat  (2), transplantasi  organ  tubuh  atau  jaringan  tubuh atau  transfusi  darah  hanya  dapat  dilakukan untuk tujuan kemanusiaan. c.  Pasal 81 ayat (2) huruf a:
Barangsiapa dengan sengaja mengambil  organ  dari  seorang  donor  tanpa memperhatikan  kesehatan  donor  dan  atau tanpa  persetujuan  donor  dan  ahli  waris  atau keluarganya  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  34  ayat  (2),  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  7  (tujuh)  tahun  dan  atau pidana denda paling banyak Rp. 140.000.000,00  (seratus  empat  puluh  juta rupiah). d.  Pasal 82 ayat (2) huruf a: Barangsiapa dengan sengaja
melakukan  upaya  kehamilan  di  luar  cara alami  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  16  ayat (2),  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  5  (lima)  tahun  dan  atau  pidana  denda paling  banyak  Rp.  100.000.000,00  (seratus juta rupiah).
Terjadi  tindak  pidana  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  82  ayat  (2)  huruf  a, apabila  melanggar  syarat-syarat  dalam  Pasal 16 ayat (2), yaitu: a) hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami isteri yang bersangkutan,  ditanamkan  dalam  rahim  isteri dari mana ovum berasal;    b) dilakukan oleh tenaga  kesehatan  yang  mempunyai  keahlian dan kewenangan untuk itu; dan c) pada sarana kesehatan tertentu.
e.  Pasal 84 ayat (5):
Barangsiapa menyelenggarakan sarana kesehatan  yang  tidak  memenuhi  persyaratan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  58  ayat (1)  atau  tidak  memiliki  izin  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  59  ayat  (1),  dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)
tahun  dan  atau  pidana  denda  paling  banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
Sesuai  dengan  Pasal  58  ayat  (1), sarana
kesehatan tertentu yang diselenggarakan  masyarakat,  harus  berbentuk badan hukum. Pasal 59 ayat (1) mensyaratkan semua  penyelenggaraan  sarana  kesehatan harus memiliki izin.
Kalau  diteliti  lebih  jauh  mengenai “kelalaian” dalam Undang-Undang Kesehatan 1992,  dapat  dilihat  dalam  Pasal  54  dan berkaitan  dengan  Pasal  53  ayat  (2)  dan  ayat (4).
Pasal 53 ayat (2): Tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien.
Pasal 53 ayat (4):
Ketentuan mengenai standar profesi dan hak- hak pasien sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 54:
(1) Terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesinya dapat dikenakan tindakan disiplin.
(2) Penentuan  ada  tidaknya  kesalahan  atau kelalaian  sebagaimana  dimaksud  dalam ayat  (1)  ditentukan  oleh  Majelis  Disiplin Tenaga Kesehatan.
(3) Ketentuan mengenai pembentukan, tugas, dan  tata  kerja  Majelis  Disiplin  Tenaga Kesehatan  ditetapkan  dengan  Keputusan Presiden.
Ketentuan  dalam  Pasal  54  merupakan sanksi administrasi.  Sampai saat ini semakin banyak terjadi kasus-kasus malpraktek kesehatan  sebagaimana  diberitakan  dalam media  massa.  Akan  tetapi  pelaku  sulit  atau tidak dapat diberikan tindakan disiplin karena standar  profesi  yang  akan  digunakan  sebagai pedoman  dalam  penjatuhan  tindakan  disiplin belum ada. Sekiranya standar profesi dimaksud  sudah  ada,  menurut  hemat  penulis, tindakan disiplin untuk tenaga kesehatan (dan korporasi)  yang  melakukan  kesalahan  atau kelalaian  dalam  melaksanakan  profesinya, perlu  diatur  dalam  ketentuan  pidana.  Selain itu,  tenaga  kesehatan  (dan  korporasi)  yang melakukan  kesalahan  atau  kelalaian  dalam melaksanakan  profesinya  perlu  diberikan
sanksi  pidana  berupa  pidana  penjara,  pidana denda,  atau  pembayaran  ganti  rugi;  agar tenaga  kesehatan  (dan  korporasi)  lebih berhati-hati dalam melakukan upaya kesehatan. Namun dengan disahkannya Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004 Tentang  Praktik  Kedokteran,  Pasal  54 Undang-Undang  Kesehatan  1992  dinyatakan tidak  berlaku  lagi.  Perbuatan  dalam  Pasal  54 Undang-Undang  Kesehatan  1992  yang  telah dihapus  ini,  telah  dimasukkan  sebagai  salah satu  tindak  pidana  dalam  Ketentuan  Pidana dari  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004 Tentang  Praktik  Kedokteran,  tetapi  hanya yang  dilakukan  “dengan  sengaja”.  Patut disayangkan perbuatan dimaksud dalam Pasal 54  Undang-Undang  Kesehatan  1992  yang dilakukan “dengan kelalaian”, tidak dimasukkan  dalam  Undang-Undang  Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. 3. Undang-undang  Nomor  29  Tahun  2004 Tentang Praktik Kedokteran.
Berikut  ini  akan  diuraikan  mengenai ketentuan  pidana  dalam  Undang-Undang Praktik Kedokteran:
Pasal 75 Setiap  dokter  atau  dokter  gigi  yang  dengan sengaja  melakukan  praktik  kedokteran  tanpa memiliki  surat  tanda  registrasi  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  29  ayat  (1)  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima) tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp. 150.000.000,-  (seratus  lima  puluh  juta rupiah).
Pasal 76 Setiap  dokter  atau  dokter  gigi  yang  dengan sengaja  melakukan  praktik  kedokteran  tanpa memiliki  izin  praktik  kedokteran  sebagimana dimaksud  dalam  Pasal  36  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun atau  denda  paling  banyak  Rp.  150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
Pasal 77
Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan  identitas  berupa  gelar  atau bentuk  lain  yang  menimbulkan  kesan  bagi masyarakat  seolah-olah  yang  bersangkutan adalah  dokter  atau  dokter  gigi  yang  telah memiliki  surat  tanda  registrasi  dokter  atau surat  tanda  registrasi  dokter  gigi  dan/atau surat  izin  praktik  sebagaimana  dimaksud
dalam  Pasal  73  ayat  (1)  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun atau  denda  paling  banyak  Rp  150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Pasal 78 Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan  alat,  metode  atau  cara  lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat  yang  menimbulkan  kesan  seolah- olah  yang  bersangkutan  adalah  dokter  atau dokter  gigi  yang  telah  memiliki  surat  tanda registrasi  dokter  atau  surat  tanda  registrasi dokter  gigi    atau  surat  izin  praktik sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  73  ayat (2)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.  150.000.000,-  (seratus  lima  puluh  juta rupiah).
Pasal 79 Dipidana  dengan  pidana  kurungan  paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.  50.000.000,-  (lima  puluh  juta  rupiah), setiap dokter atau dokter gigi yang:
a.  dengan  sengaja  tidak  memasang  papan nama  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 41 ayat (1);
b.  dengan  sengaja  tidak  membuat  rekam medis  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 46 ayat (1); atau
c.  dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  51 huruf  a,  huruf    b,  huruf,  c,  huruf  d,  atau huruf e.
Pasal 80
(1) Setiap  orang  yang  dengan  sengaja mempekerjakan  dokter  atau  dokter  gigi sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  42, dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  10  (sepuluh)  tahun  atau  denda paling  banyak  Rp.  300.000.000,-  (tiga ratus juta rupiah);
(2) Dalam  hal  tindak  pidana  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  dilakukan  oleh korporasi,  maka  pidana  yang  dijatuhkan adalah pidana denda sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)  ditambah sepertiga atau dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan izin.
Semua  rumusan  tindak  pidana  yang diatur  dalam  Ketentuan  Pidana  dari  Undang- Undang  Praktik  Kedokteran  merupakan
wetsdelicten  (asas  legalitas) 11 ,  yang  berupa pelanggaran-pelanggaran administrasi,
kecuali tindak pidana dalam Pasal 79 huruf c merupakan rechtsdelicten (perbuatan- perbuatan  yang  meskipun  tidak  ditentukan dalam  undang-undang  sebagai  perbuatan pidana,  telah  dirasakan  sebagai onrech t, sebagai  perbuatan  yang  bertentangan  dengan tata  hukum).  Tindak  pidana  -  tindak  pidana tersebut bertujuan untuk melindungi keselamatan pasien (korban) tapi secara tidak langsung. Dikatakan bertujuan untuk melindungi  keselamatan  pasien  (korban) secara tidak langsung karena untuk mencegah jangan  sampai  terjadi  kesalahan  dalam  upaya pelayanan  kesehatan  karena  dilakukan  oleh orang  yang  tidak  memiliki  pengetahuan, kemampuan, atau keahlian di bidang kedokteran. Oleh karena itu untuk melakukan praktik  kedokteran  (upaya  kesehatan),  dokter wajib memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik.
Dalam ketentuan pidana Undang- Undang  Praktik  Kedokteran,  satu-satunya pasal  yang  mengatur  perlindungan  hukum pidana bagi pasien yang menyangkut pelanggaran di bidang etika profesi kedokteran adalah  Pasal  79  huruf c.  Pasal  79 huruf c ini harus dikaitkan dengan pasal yang ditunjuknya yaitu Pasal 51. Jadi setiap dokter atau  dokter  gigi  dapat  dipidana  apabila “dengan  sengaja”  melanggar  Pasal  51 Undang-Undang Praktik Kedokteran. Pasal 51 Dokter  atau  dokter  gigi  dalam  melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban: a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan  standar  profesi  dan  standar prosedur  operasional  serta  kebutuhan medis pasien;
b. merujuk  pasien  ke  dokter  atau  dokter  gigi lain  yang  mempunyai  keahlian  atau kemampuan  yang lebih baik, apabila tidak mampu  melakukan  suatu  pemeriksaaan atau pengobatan;
c. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya  tentang  pasien,  bahkan  juga setelah pasien itu meninggal dunia;
11 Moeljatno, Azas-azas  Hukum  Pidana ,  PT  Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 71
d. melakukan  pertolongan  darurat  atas  dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang  lain  yang  bertugas  dan  mampu melakukannya; dan e.  menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti  perkembangan  ilmu  kedokteran atau kedokteran gigi.
Tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 79 huruf c juncto Pasal 51, belum memberikan  perlidungan  hukum  pidana  bagi pasien  akibat  “kelalaian”  dokter  dalam melakukan  perawatan  kesehatan,  karena tindak  pidana  dimaksud  hanya  dapat  dituntut apabila  dilakukan  “dengan  sengaja”.  Padahal banyak  terjadi  dalam  praktik  kedokteran, pelanggaran  hak-hak  pasien  sebagaimana dalam  Pasal  51,  yang  dilakukan  “dengan kelalaian”  oleh  dokter  atau  sarana  kesehatan (korporasi).
Mengenai  sanksi  pidana  yang  dapat diberikan  kepada  dokter  (tenaga  kesehatan) atau  sarana  kesehatan  yang  melanggar kewajiban  sebagaimana  dalam  Pasal  51, baik dilakukan “dengan sengaja” maupun “dengan kelalaian”, perlu diberikan sanksi pidana tidak hanya  berupa  pidana  penjara,  denda,  atau pencabutan  izin,  tetapi  perlu  juga  diberi pidana  tambahan  berupa  pembayaran  ganti rugi  dan  perampasan  barang-barang  tertentu. Selain itu, dalam pelanggaran hak-hak pasien sebagaimana  dalam  Pasal  51,  baik  yang dilakukan  dengan  sengaja  maupun  dengan kealpaan,  perlu  diatur  mengenai  sistem pertanggungjawaban  korporasi.  Hal  ini  perlu karena  dalam  upaya  pelayanan  kesehatan  di rumah  sakit  (sarana  pelayanan  kesehatan), dokter  bertindak  atas  nama  rumah  sakit (sebagai korporasi).
Mengenai  standar  profesi,  siapa  yang membuat/menetapkan  standar  profesi,  dalam Undang-Undang Kesehatan 1992
bertentangan dengan Undang-Undang Praktik Kedokteran. Kalau menurut Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang  Kesehatan  1992  (masih berlaku  karena  belum  dicabut),  ketentuan mengenai  standar  profesi  ditetapkan  dengan Peraturan  Pemerintah.  Sampai  saat  ini Peraturan  Pemerintah  yang  ditunjuk  oleh Pasal  53  ayat  (4)  Undang-Undang  Kesehatan 1992 belum pernah ada. Dalam Pasal 50 huruf a Undang-Undang Praktik Kedokteran
dikatakan,  dokter  atau  dokter  gigi  dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak memperoleh perlindungan hukum sepanjang  melaksanakan  tugas  sesuai  dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.  Selanjutnya  menurut  penjelasan Pasal  50          huruf  a  Undang-undang  Praktik Kedokteran  tersebut,  standar  profesi  dibuat oleh organisasi profesi. Kalau demikian, Pasal 53  ayat  (4)  Undang-Undang  Kesehatan  1992 seharusnya  dicabut  dengan  dikeluarkannya Undang-Undang  Praktik  Kedokteran,  agar tidak  terjadi  dualisme  kewenangan  untuk menetapkan standar profesi. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa ketentuan dalam Undang- Undang  Praktik  Kedokteran  mengenai  siapa yang  membuat  standar  profesi,  tidak  dimuat dalam  pasal  melainkan  hanya  dimuat  dalam penjelasan  pasal.  Seharusnya,  apabila  suatu undang-undang  hendak  menetapkan  sesuatu, harus  ditetapkan  dalam  pasal,  bukan  hanya dalam penjelasan pasal. Jadi apabila ada yang melanggar  ketentuan  tersebut,  dapat  dituntut dengan  pasal  dimaksud,  dan  tidak  dapat dituntut  hanya  dengan  penjelasan  pasal dimaksud.  Kalau  demikian  standar  profesi kedokteran harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah  sebagimana  dikatakan  dalam Undang-Undang Kesehatan 1992. 4.  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen
Berikut  ini  akan  diuraikan  mengenai ketentuan  pidana  dalam  Undang-Undang Perlindungan Konsumen :
Pasal 62
(1)  Pelaku  usaha  yang  melanggar  ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15,  Pasal  17  ayat  (1)  huruf  a,  huruf  b, huruf  c,  dan  huruf  e,  ayat  (2),  dan  Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama  5  (lima)  tahun  atau  denda  paling banyak  Rp.  2.000.000.000,-  (dua  milyar rupiah).
(2)  Pelaku  usaha  yang  melanggar  ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  11, Pasal  12,  Pasal  13  ayat  (1),  Pasal  14, Pasal  16  dan  Pasal  17  ayat  (1)  huruf  d dan  huruf  f  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  atau
pidana denda paling banyak Rp.
500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). (3) Terhadap pelanggaran yang
mengakibatkan  luka  berat,  sakit  berat, cacat  tetap  atau  kematian  diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.
Pasal 63 Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  62,  dapat  dijatuhkan hukuman  tambahan, berupa:
a. Perampasan barang tertentu.
b. Pengumuman keputusan hakim;
c. Pembayaran ganti rugi;
d. Perintah  penghentian  kegiatan  tertentu yang  menyebabkan  timbulnya  kerugian konsumen;
e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
f. Pencabutan izin usaha.
Ketentuan  pidana  Pasal  62  apabila dihubungkan Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 15 di atas, rumusannya dapat diringkas menjadi:
1. a.   Pelaku  usaha  yang  menawarkan  obat, obat  tradisional,  suplemen  makanan, alat  kesehatan,  dan  jasa  pelayanan kesehatan  dengan  cara  menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain;
b.  Pelaku  usaha  yang  menawarkan  barang dan/atau  jasa  dengan  cara  pemaksaan atau  cara  lain  yang  dapat  menimbulkan gangguan  baik  fisik  maupun  psikis terhadap  konsumen;  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  5  (lima) tahun  atau  pidana  denda  paling  banyak Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
2.  Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan  luka  berat,  sakit  berat, cacat  tetap  atau  kematian  diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.
Melihat  rumusan tindak  pidana  dalam Pasal 62 juncto Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 15 di  atas,  menurut  hemat  penulis,  Undang- Undang Perlindungan Konsumen tidak mengatur  tindak  pidana  yang  memberikan perlindungan  bagi  pasien  “karena  kelalaian” dokter  dalam  pelayanan  kesehatan,  karena tindak  pidana  yang  diatur  dalam  Pasal  62 juncto  Pasal  13  ayat  (2)  dan  Pasal  15  tidak mungkin dilakukan “dengan kelalaian”.
Berdasarkan  keenam  jenis  pidana yang berorientasi pada korban ini, yang paling dapat  melindungi  kepentingan  korban  secara langsung  adalah  pidana  pembayaran  ganti rugi, karena pembayaran/pemberian ganti rugi dapat  meringankan/mengurangi  penderitaan korban.  Jenis  ganti  rugi  yang  perlu  diatur dalam ketentuan pidana ini, dapat mengambil contoh  dari  jenis  ganti  rugi  secara  perdata sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  19  ayat  (2), yaitu berupa pengembalian uang, penggantian barang  dan/atau  jasa  yang  sejenis  atau  setara nilainya,  perawatan  kesehatan,  dan/atau pemberian santunan.
Mengenai  istilah  “pembayaran”  ganti rugi  dalam  ketentuan  pidana  Pasal  63, sebaiknya  diganti  dengan  istilah  “pemberian ganti  rugi”  sebagaimana  dalam  Pasal  19, karena  dengan  istilah  “pembayaran”  ganti rugi  seolah-olah  kerugian  konsumen  hanya dapat diganti dengan uang. Apabila menggunankan istilah “pemberian” ganti rugi, kerugian  konsumen  tidak  hanya  diganti dengan uang, tetapi dapat diganti juga dengan barang,  jasa,  perawatan  kesehatan,  atau pemberian santunan.
Pemberian ganti rugi sebaiknya dijadikan  sebagai  pidana  pokok,  tidak  hanya sebagai  pidana  tambahan.  Barda  Nawawi Arief  berpendapat :
“Dalam  UU  Perlindungan  Konsumen ini sebenarnya bisa saja kebijakan perumusan sanksi  yang  berorientasi  pada  korban  ( victim oriented )  dilakukan  dengan  menjadikan sanksi  ganti  rugi  itu  sebagai  pidana  pokok atau  sebagai  pidana  tambahan  yang  bersifat imperatif  untuk  delik-delik/kondisi-kondisi tertentu.  Menempatkan  pidana  ganti  rugi sebagai  pidana  tambahan  yang  bersifat fakultatif,  dirasakan  kurang  mengakomodasi “ide”  yang  tertuang  dalam  Pasal  4  huruf  h, yang menyatakan bahwa hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian  apabila  barang  dan/atau  jasa yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  perjanjian, atau  tidak  sebagaimana  mestinya;  dan  dalam Pasal  19  ayat  (1),  yang  menyatakan  bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti  rugi  atas  kerusakan  pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat
mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa  yang dihasilkan atau diperdagangkan. 12
Dalam  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen,  selain  mengatur  hukum  materiil juga  mengatur  hukum  acaranya.  Merupakan suatu  keistimewaan/kelebihan  dari  undang- undang  ini,  yaitu  mengenai  pembuktian terbalik  baik  dalam  hukum  acara  pidana maupun dalam hukum acara perdata. Pasal 22 mengatakan:  “Pembuktian  terhadap  ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  19  ayat (4),  Pasal  20,  dan  Pasal  21  merupakan  beban dan  tanggung  jawab  pelaku  usaha  tanpa menutup  kemungkinan  bagi  jaksa  untuk melakukan  pembuktian”.  Jadi,  pembuktian ada/tidaknya  kesalahan  konsumen  dalam kasus  pidana,  dilakukan  oleh  pelaku  usaha. Pasal  28  mengatakan:  “Pembuktian  terhadap ada  tidaknya  unsur  kesalahan  dalam  gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19,  Pasal  22,  dan  Pasal  23  merupakan  beban dan  tanggung  jawab  pelaku  usaha.  Jadi, pembuktian ada/tidaknya kesalahan konsumen  dalam  kasus  perdata,  dilakukan oleh pelaku usaha.
Setelah meneliti dan membahas KUHP,  Undang-Undang  Kesehatan,  Undang- Undang  Praktik  Kedokteran,  dan  Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen,  dapat diketahui bahwa pada dasarnya hukum positif selama  ini  hanya  baru  dapat  memberikan perlindungan pidana secara abstrak atau tidak langsung  bagi  pasien  karena  kelalaian  dokter dalam  pelayanan  kesehatan.  Bahkan  banyak perbuatan-perbuatan  yang  karena  kelalaian dokter  mengakibatkan  kerugian  bagi  pasien, tetapi  tidak  dikriminalisasi  dalam  hukum pidana positif.
Pertanggungjawaban
Pidana
Dokter
Karena  Kelalaiannya  Dalam  Pelayanan Kesehatan
Kesalahan  dalam  menjalankan  profesi ( malpractice )  harus  diletakkan  berhadapan dengan kewajiban dalam menjalankan profesi. Sebab  kesalahan  itu  timbul  karena  adanya kewajiban-kewajiban  yang  harus  dilakukan
12 Barda  Nawawi  Arief, Masalah  Penegakan  Hukum dan  Kebijakan  Penanggulangan  Kejahatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, halaman 187.
oleh  dokter.  Adapun  yang  dimaksud  dengan kesalahan  pada medical  malpractice atau kesalahan profesional di bidang medis adalah kelalaian  atau  kurang  hati-hati.  Sebagai seorang  profesional  dengan  pendidikan  dan pengalamannya,  dokter  diharapkan  akan menerapkan  ilmu  dan  pengalamannya  itu secara  berhati-hati  dan  bertanggung  jawab sehingga tidak sampai berbuat lalai. Kewajiban  pokok  dokter  dalam  menjalankan profesinya  adalah  memberikan  pelayanan medis  sesuai  dengan  standar  profesi  medis. Medical malpractice atau kesalahan profesional  dokter  merupakan  kesalahan dalam  menjalankan  profesi  medis  yang  tidak sesuai dengan standar profesi medis.
Tugas dokter dalam menangani tubuh, nyawa, dan jiwa manusia, selalu mengandung risiko  yang  cukup  besar.  Tanpa  berani mengambil  risiko,  sekecil  apapun,  dokter tidak  akan  menemukan  suatu  cara  dan pengobatan  demi  usaha  membantu  kesehatan manusia. Oleh karena itu dokter harus belajar dari  pengalaman,  yang  sering  harus  dibayar mahal.  Berkaitan  dengan  hal  itu,  untuk menyatakan  bahwa  dokter  telah  melakukan kealpaan dalam menjalankan tugas profesinya agak  sulit.  Jarang  terjadi  bahwa  seorang dokter  dituntut  pidana  karena  kealpaannya pada  saat  merawat  pasien,  yaitu  akibat kegagalan dokter dalam melakukan perawatan yang tidak sesuai standar profesi kedokteran.
Namun  disisi  yang  lain  yaitu  dari pihak  pasien,  terkadang  apabila  ada  kasus atau kerugian yang dialami oleh pasien, tidak dipermasalahkan  atau  tidak  menuntut  baik secara  perdata  maupun  pidana.  Ada  beberapa penyebab, antara lain:
a. Masih  adanya  sikap/anggapan  masyarakat bahwa  dokter  adalah  dewa  penolong  (apa yang  dilakukan  oleh  dokter  merupakan upaya  maksimal  terbaik  dan  kalau  tidak berhasil menyembuhkan pasien atau pasien meninggal dianggap merupakan takdir).
b. Pasien  atau  keluarganya  berkedudukan dalam  posisi  lemah  dan  awam  terhadap pengetahuan  dan  teknologi  kedokteran, sehingga  pasien  atau  keluarganya  sama sekali  tidak  mengetahui  apakah  tindakan yang diambil dokter dalam upaya penyembuhan  pasien  sudah  sesuai  dengan
prosedur, standart atau tugas dan kewajiban  dokter  dalam  melaksanakan tugas profesionalnya.
c. Adanya  sikap  tertutup  pihak  dokter maupun manajemen rumah sakit, sehingga pasien  atau  keluarganya  sulit  untuk mengetahui  apakah  suatu  tindakan  dokter sesuai  dengan  standar  professional,  dan apakah  sarana  yang  ada  di  rumah  sakit yang  mendukung  upaya  penyembuhan pasien  sudah  sesuai  dengan  standar  yang harus dipenuhi oleh rumah sakit.
Pada masa yang lalu orang atau pasien atau  keluarganya  menerima  dan  menuruti begitu  saja  upaya  dan  tindakan  yang dilakukan dokter dalam rangka menyembuhkan  penyakit  pasien.  Pada  rumah sakit,  terutama  di  rumah  sakit  swasta  pasien tidak  dapat  menuntut  ganti  rugi  dari  rumah sakit  atas  kesalahan  rumah  sakit,  karena rumah sakit dahulu dianggap sebagai lembaga yang  dilindungi  oleh  doktrin  “ charitable community ”,  yang  tetap  dipertahankan  pada waktu  itu,  karena  lembaga-lembaga  derma seperti  halnya  rumah  sakit  tidak  mungkin menanggung  ganti  rugi  yang  diputuskan  oleh pengadilan.
Berkaitan  dengan  doktrin  “ charitable community ”  tersebut  menurut  Soerjono Soekanto  dan  Herkutanto  yang  mengutip pendapat Harold L. Hirsh, menyatakan: 13 “ . . . doktrin charitable community itu pernah  berlaku  di  Amerika  Serikat  dalam perkara  “Scheendorff  V.  the  Society  of  New York  Hospital.”  Untuk  menegakkan  doktrin “charitable
community”
tersebut dipergunakan berbagai teori. Teori pertama
adalah teori kepercayaan  (trust  theory)  yang  menyatakan bahwa  dana-dana  yang  dikelola  suatu lembaga  derma  hanya  bertujuan  untuk membantu  penderita.  Apabaila  dana  tersebut dipergunakan  untuk  membayar  ganti  rugi, maka tujuannya sudah disalahgunakan.
Teori  kedua,  yakni  “implied  weifer” menyatakan  bahwa  pasien  rumah  sakit ditanggung  dana  yang  berasal  dari  derma sehingga  pasien  tersebut  dianggap  dengan
13 Soerjono Soekanto & Herkutanto, Pengantar Hukum Kesehatan , Remaja Karya CV. Bandung, 1987, hlm. 129.
sendirinya  menanggalkan  haknya  untuk menuntut ganti rugi apabila terjadi kecelakaan.
Teori ketiga adalah teori “respondeat”. Menurut  teori  itu,  atasan  atau  majikan bertanggungjawab atas hasil pekerjaan bawahan  atau  pekerja  apabila  pekerjaan  itu dilakukan  untuk  memenuhi  kepentingan atasan  atau  majikan.  Oleh  karena  lembaga- lembaga  derma  bukan  merupakan  organisasi yang  bertujuan  mencari  keuntungan,  maka rumah sakit tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan- perbuatan  bawahannya.  Dengan  demikian, maka  hukum  pengadilan  untuk  membatasi tanggung jawab hukum rumah sakit dilandaskan atas kepentingan umum. Semenjak tahun 1957 terjadi perubahan,  yakni  dengan  terjadinya  perkara “Bing  V.  Thening,  2  Nr:  2rd.  656  (1957). Pada  waktu  itu  pengadilan  New  York menolak doktrin “charitable community” dan menerapkan  teori  “respondeat  superior”, artinya  rumah  sakit  bertanggungjawab  atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh bawahannya.  Pengadilan  menyatakan  bahwa doktrin “respondeat superior” didasarkan atas prinsip-prinsip  kokoh  hukum  dan  keadilan mengenai  tanggung  jawab  hukum  sehingga kekebalan hukum merupakan suatu pengecualian. Sudah sepatutnya petugas yang menyelenggarakan  kepentingan-kepentingan umum  bertindak  hati-hati.  Pengadilan  juga menyatakan  bahwa  sikap  hati-hati  itu  bukan hanya  berkaitan  dengan  moral,  tetapi  juga merupakan  hukum  yang  benar.  Hal  itu  harus diterapkan,  baik  terhadap  individu-individu maupun terhadap organisasi-organisasi sehingga  tidak  ada  alasan  mengecualikan lembaga  derma  rumah  sakit  dari  tanggung jawab itu. Pemberian derma memang merupakan suatu kegiatan mulia, tetapi hal itu tidak boleh dilakukan apabila sikap tidak hati- hati dilupakan.
Penerapan  doktrin  “ respondeat  superior ’ mempunyai dua tujuan pokok yaitu:
1. adanya jaminan bahwa ganti rugi dibayarkan kepada penderita;
2. mengingat  bahwa  hukum  dan  keadilan menghendaki sikap tindak hati-hati.
Sesuai  dengan  pendapat  yang  telah dikemukakan  di  atas,  tampak  bahwa  terjadi perkembangan mengenai
pertanggungjawaban rumah sakit atas kerugian yang dialami pasien dalam pelayanan  rumah  sakit  tersebut.  Pada  saat masyarakat  atau  pun  pengadilan  masih menganut  doktrin  “ charitable  community ”, rumah sakit tak dapat dimintakan pertanggungjawaban  ganti  rugi  oleh  pasien karena  misi  rumah  sakit  bukan  mencari keuntungan.  Tetapi  setelah  masyarakat  atau pun  pengadilan  mulai  menganut  doktrin “ respondeat  superior ’,  rumah  sakit  sudah dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  ganti rugi oleh pasien.
Apabila doktrin “ respondeat superior ” ini dihubungkan dengan teori-teori pertanggungjawaban  dalam  hukum  pidana, terdapat  suatu  kesamaan,  yaitu  dalam  teori “ enterprise
liability”
atau
“pertanggungjawaban  korporasi”,  dimana korporasi dapat dimintakan
pertanggungjawaban  atas  kesalahan  yang dilakukan oleh pengurus atau karyawannya.
Berikut ini
diidentifikasi pertanggungjawaban  pidana  dokter  dalam pelayanan kesehatan, sebagai berikut:
1.  Dalam  hubungan  pasien  dengan  dokter, bagaimana  pertanggungjawaban  pidana dokter  apabila  terjadi  kesalahan  dalam melakukan  pelayanan  kesehatan  yang mengakibatkan  kerugian  pada  pasien?
Apabila  dokter  melakukan  kesalahan dalam pelayanan kesehatan yang mengakibatkan  kerugian  pada  pasien, maka
dokter dapat dimintakan pertanggungjawaban  pidana  berdasarkan asas kesalahan. 2.  Dalam  hubungan  pasien  dengan  dokter,
apabila juru rawatnya melakukan
kesalahan  yang  mengakibatkan  kerugian pada  pasien  dalam  pelayanan  kesehatan, siapakah yang dapat dimintakan pertanggungjawaban? Dalam hal ini apabila  dokter  merupakan  majikan  dan juru  rawat  sebagai  karyawan,  maka pertanggungjawaban pidananya adalah berdasarkan  sistem  pertanggung-jawaban pidana  yang  menyimpang  dari  asas kesalahan,  yaitu    pertanggungjawaban
pidana  pengganti  ( vicarious  liability ). Dalam vicarious  liability ini, yang bertanggungjawab  adalah  dokter,  bukan juru  rawatnya. Vicorious  liability adalah pertanggungjawaban menurut hukum seseorang  atas  perbuatan  salah  yang dilakukan  oleh  orang  lain.  Kedua  orang tersebut harus mempunyai hubungan, yaitu “hubungan  atasan  dan  bawahan  atau hubungan  majikan  dan  buruh”  atau “hubungan  pekerjaan”.  Perbuatan  yang dilakukan  oleh  pekerja  tersebut  harus masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. 3.  Dalam  hubungan  antara  pasien  dengan rumah sakit, siapakah yang dapat dimintakan  pertanggungjawaban  apabila terjadi kesalahan dalam melakukan pelayanan  kesehatan  yang  mengakibatkan kerugian  pada  pasien?  Apabila  terjadi kesalahan  yang  mengakibatkan  kerugian pada  pasien  dalam  pelayanan  kesehatan di rumah  sakit,  maka  pertanggungjawaban pidananya  adalah  berdasarkan  sistem pertanggungjawaban pidana yang menyimpang  dari  asas  kesalahan,  yaitu sebagai berikut:
a. Apabila dokter yang melakukan kesalahan  dalam  pelayanan  kesehatan tersebut  berstatus  sebagi  “dokter  in” (dokter  sebagai  buruh  dan  rumah  sakit sebagai majikan, di mana dokter bekerja sebagai  karyawan  dari  rumah  sakit  dan menerima  gaji  dari  rumah  sakit),  maka rumah sakit dapat dimintakan
pertanggungjawaban pidana atas
kesalahan  yang  dilakukan  oleh  dokter. Hal  ini  sesuai  dengan  teori  sistem pertanggungjawaban  pidana  korporasi ( enterprise  liability ),  di  mana  korporasi dapat  dikenakan  pidana  berdasarkan asas strict liability (pertanggungjawaban  pidana  ketat)  atas kesalahan yang dilakukan oleh pegawainya.
b. Apabila dokter yang melakukan kesalahan  dalam  pelayanan  kesehatan tersebut  berstatus  sebagai  “dokter  out” (dokter  hanya  berhak  menggunakan fasilitas  yang  ada  di  dalam  rumah  sakit dan  rumah  sakit  menyediakan  fasilitas bagi  dokter,  tidak  sebagai  karyawan
rumah  sakit  tersebut),  maka  dokter harus  dimintakan  pertanggungjawaban secara langsung berdasarkan pertanggungjawaban pidana
berdasarkan asas kesalahan.
c. Apabila  yang  melakukan  kesalahan dalam  pelayanan  kesehatan  di  rumah sakit  adalah  juru  rawatnya,  maka dokternya dapat
dimintakan pertanggungjawaban.  Dalam  hal  ini apabila  dokter  merupakan  atasan  dan juru  rawat  sebagai  bawahan,  maka pertanggungjawaban  pidananya  adalah pertanggungjawaban  pidana  pengganti ( vicarious  liability ).  Dalam vicarious liability ini,  yang  bertanggungjawab adalah  dokter,  bukan  juru  rawatnya. Perbuatan  yang  dilakukan  oleh  juru rawat tersebut harus masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.
V icorious liability adalah  pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan  salah  yang  dilakukan  oleh orang  lain.  Kedua  orang  tersebut  harus mempunyai hubungan, yaitu “hubungan atasan  dan  bawahan  atau  hubungan majikan  dan  buruh”  atau  “hubungan pekerjaan”.
Yang  menjadi  pertanyaan  selanjutnya adalah, apakah  dokter  dimaksud  di atas dapat dipertanggungjawabkan mengingat  apabila  dokter  dimaksud merupakan  karyawan  rumah  sakit  yang bersangkutan  (dokter  in)?  Apakah vicarious liability yang ditanggung oleh “dokter  in”  atas  kesalahan  juru rawatnya  dapat  dipertanggungjawabkan lagi kepada rumah sakit? Dalam hal ini, baik  juru  rawat  maupun  “dokter  in” merupakan  karyawan  dari  rumah  sakit yang  bersangkutan.  Menurut  penulis, kesalahan  yang  dilakukan  oleh  juru rawat, yang telah dipertanggung jawabkan  kepada  “dokter  in”  dalam hubungan  pekerjaan  sebagai  bawahan dan  atasan  ( vicarious  liability ),  dapat dipertanggungjawabkan  kepada  rumah sakit  (korporasi)  yang  bersangkutan. Jadi, rumah sakit dapat dipertanggungjawabkan  atas  kesalahan yang dilakukan oleh juru rawat
dimaksud,  bukan  dokternya,  walaupun dokternya mempunyai hubungan pekerjaan  dengan  juru  rawat  dimaksud. Pertimbangan  ini  didasarkan  pada  teori identifikasi,  yang  dikemukakan  oleh Richard Card, bahwa the acts and state of  mind  of  the  person  are  the  acts  and state of mind of corporation). 14 d. Apabila  yang  melakukan  kesalahan dalam  pelayanan  kesehatan  di  rumah sakit  adalah  direkturnya  (pengurusnya), maka  rumah  sakit  dapat  dimintakan pertanggungjawaban
pidana berdasarkan  asas  identifikasi.  Teori identifikasi adalah salah satu teori yang menjustifikasi pertanggungjawaban korporasi  dalam  hukum  pidana.  Teori itu  menyebutkan  bahwa  tindakan  dari direktur  juga  merupakan  tindakan  dan kehendak dari korporasi. 15
Mengenai  sistem  pertanggungjawaban pidana yang menyimpang dari asas kesalahan, perlu  diperhatikan  bahwa  siapa-siapa  yang dipandang  sebagai  pelaku  yang  bertanggung jawab terhadap kerugian pasien atas kesalahan  yang  terjadi  dalam  pelayanan kesehatan  di  rumah  sakit,  harus  ditetapkan dalam  undang-undang.  Jadi  undang-undang harus menetapkan pertanggungjawaban korporasi  secara  eksplisit.  Kalau  tidak ditetapkan dalam undang-undang yang bersangkutan, maka sistem pertanggungjawaban  yang  menyimpang  dari asas  kesalahan  tak  dapat  diterapkan  terhadap korporasi.  Sesuai  dengan  apa  yang  dikatakan oleh Roeslan Saleh, aturan undang-undanglah yang menetapkan siapa-siapakah yang dipandang sebagai pelaku yang bertanggungjawab.” 16
Dari  uraian  di  atas  dapat  diketahui tentang  sistem  pertanggungjawaban  pidana dokter  dan  rumah  sakit  terhadap  penderitaan atau  kerugian  yang  dialami  oleh  pasien  yang menerima  pelayanan  kesehatan  dari  dokter dan  rumah  sakit.  Dengan  demikian  pasien akan  mendapat  perlindungan  hukum  pidana ataupun  ganti  rugi  atas  penderitaan  atau
14 Ibid, halaman 123.
15 Ibid
16 Roeslan  Saleh, Suatu  Reorientasi  Dalam  Hukum Pidana , Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal 32.
kerugian  yang  dialaminya.  Tuntutan  pidana atau  ganti  rugi  yang  dilakukan  oleh  pasien atau  keluarganya  akan  lebih  jelas  dan  tepat ditujukan  kepada  dokter  atau  rumah  sakit berdasarkan hubungan atau perjanjian terapeutik  yang  sudah  ada  antara  pasien dengan  dokter  atau  antara  pasien  dengan rumah sakit.

## SIMPULAN
Dari  keseluruhan  uraian  yang  telah  disajikan dalam penelitian ini dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1. Hukum  positif  meliputi  3  undang  undang yang  dapat  memberikan  perlindungan hukum  bagi  pasien  yaitu  diatur  dalam KUHP,  Undang-undang  Kesehatan  dan Undang Undang Praktik Kedokteran namun  masih  sangat  kurang  memberikan perlindungan  hukum  pidana  bagi  pasien “karena kelalaian” dokter dalam pelayanan kesehatan.
2. Pertanggungjawaban  pidana  dokter  karena kelalaiannya  dalam  pelayanan  kesehatan adalah sebagai berikut :
a. Apabila  dokter  karena  kealpaan  dalam pelayanan
kesehatan yang mengakibatkan  kerugian  pada  pasien, maka dokter dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana
berdasarkan asas kesalahan.
b. Apabila  juru  rawat  karena  kealpaan mengakibatkan  kerugian  pada  pasien dalam  pelayanan  kesehatan,  maka
dokter dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana
berdasarkan  vicarious  liability.  Dalam hal  ini  apabila  dokter  merupakan atasan/majikan  dan  juru  rawat  sebagai bawahan/karyawan,  dalam  hubungan dan ruang lingkup pekerjaan.
c. Apabila karena
kealpaan mengakibatkan  kerugian  pada  pasien dalam  pelayanan  kesehatan  di  rumah sakit,
maka pertanggungjawaban pidananya  adalah  berdasarkan  sistem pertanggungjawaban pidana yang menyimpang dari asas kesalahan, yaitu:
1)  Apabila  dokter  karena  kealpaan dalam  pelayanan  kesehatan  tersebut, berstatus sebagai “dokter in” (dokter
sebagai  karyawan  dan  rumah  sakit
sebagai  majikan,  dan  menerima  gaji dari  rumah  sakit),  maka  rumah  sakit dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan  asas strict  liability
(pertanggungjawaban  pidana  ketat) atas  kesalahan  yang  dilakukan  oleh pegawainya (dokter).
2)  Apabila  dokter  karena  kealpaan dalam  pelayanan  kesehatan  tersebut, berstatus  sebagai  “dokter  out” (dokter  hanya  berhak  menggunakan fasilitas  yang  ada  di  dalam  rumah sakit  dan  rumah  sakit  menyediakan fasilitas  bagi  dokter,  tidak  sebagai karyawan  rumah  sakit  tersebut), maka dokter harus dimintakan pertanggungjawaban secara langsung (pertanggungjawaban pidana
berdasarkan asas kesalahan).
3) Apabila  yang  melakukan  kealpaan dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit  adalah  juru  rawat,  maka  dokter dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan
vicarious  liability. Dalam  hal  ini apabila dokter adalah “dokter in” dan merupakan  atasan  dan  juru  rawat sebagai  bawahan,  dalam  hubungan dan ruang lingkup pekerjaan. Selanjutnya vicarious  liability yang ditanggung  oleh  dokter  tersebut dapat  dipertanggungjawabkan  lagi kepada rumah sakit berdasarkan teori identifikasi,  bahwa  tindakan  dan sikap pandang orang adalah tindakan dan sikap pandang korporasi.
4) Apabila  yang  melakukan  kealpaan dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit adalah direkturnya (pengurusnya),  maka  rumah  sakit dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan teori identifikasi, bahwa tindakan dari direktur juga merupakan  tindakan  dan  kehendak dari korporasi.

## Saran
1.  Hendaknya Pemerintah segera menetapkan Peraturan  Pemerintah  mengenai  standar profesi  kedokteran  sebagai  peraturan pelaksana  dari  Pasal  53  ayat  (4)  Undang- Undang  Kesehatan  1992,  agar  tenaga kesehatan  dalam  melakukan  pelayanan kesehatan mempunyai pedoman dan ukuran baku yang jelas dan tegas.
2. Perlu  dirumuskan  tindak  pidana  –  tindak pidana yang dapat memberikan perlindungan  hukum  pidana  bagi  pasien karena  kealpaan/  kelalaian  dokter  dalam pelayanan  kesehatan,  yang  memuat  sistem pertanggungjawaban dan sistem pemidanaan  sebagaimana  yang  sudah diatur  dalam  hukum  positif,  juga  perlu ditambah  dengan  pidana  pemberian  ganti rugi, pertanggungjawaban pidana korporasi, dan pidana minimum khusus.

## DAFTAR PUSTAKA
Arif Gosita, 1993, Masalah Korban Kejahatan , Akademika Pressindo,
Jakarta.
A.  Zainal  Abidin  Farid,  1962, Asas  Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan
tentang  Delik-delik  Khusus, Prapantja,
Jakarta. Barda  Nawawi  Arief ,  1998,  Beberapa  Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. ..............................., 2001, Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan  Kejahatan, PT.  Citra Aditya Bhakti, Bandung. ................................, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan  Kejahatan, PT.  Citra
Aditya Bakti, Bandung.
……………………,  2003, Kapita  Selekta Hukum  Pidana ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung
Danny  Wiradharma ,  1996,  Penuntun  Kuliah Hukum  Kedokteran, Binarupa  Aksara,
Jakarta.
Ellen  I.  Picard  and  Gerald  B.  Robertson , 1984,  Legal  Liability  of  Doctors  and Hospital in Canada,
Thomson
Profesional Publishing, Carswel . Hermien  Hadiati  Koeswadji,  1988, Hukum Kedokteran (Studi  Tentang  Hubungan Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak) , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Indonesia,    Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana.
Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2000  tentang  Program  Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004
Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Kesehatan.
Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun
1992 Tentang Kesehatan.
Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 29 Tahun
2004 Tentang Praktik Kedokteran
J.  Guwandi ,  1994,  Kelalaian  Medik  (Medical Negligence), Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta. ..................... , 1996, Dokter,  Pasien  dan Hukum, Fakultas  Kedokteran  Universitas Indonesia, Jakarta.
......................., Dokter  dan  Hukum ,  Monella, Jakarta.
Moeljatno,  1983, Azas-azas  Hukum  Pidana ,
Bina Aksara, Jakarta.
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief,  1984, Teori-Teori  dan  Kebijakan  Pidana , Alumni, Bandung.
Mardjono  Reksodiputro,  1994, Kriminologi dan Peradilan Pidana , Lembaga Kriminologi UI, Jakarta.
Nurhasan,  2003, Melindungi  Diri  dari
Kesalahan  Dokter , Menguak  Gunung  Es Malpraktik  Kedokteran  dan  Kesehatan ,
Gramedia, Jakarta.
Roeslan  Saleh,  1983, Suatu  Reorientasi Dalam  Hukum  Pidana ,  Aksara  Baru, Jakarta,
Soedarto,  1974, Suatu  Dilema  Dalam Pembaruan Hukum Sistem Pidana
Indonesia ,  Pusat  Studi  Hukum  dan
Masyarakat, Fakultas Hukum Undip.
...................., 1990, Hukum Pidana I, Cetakan II,  Yayasan  Sudarto  Fakultas  Hukum Universitas Diponegoro, Semarang,.
Soerjono  Soekanto  &  Herkutanto,  1987,
Pengantar  Hukum  Kesehatan ,  Remaja Karya CV. Bandung.