RISIKO PEMBIAYAAN DALAM AKAD ISTISHNA PADA BANK UMUM SYARIAH
Enny Puji Lestari
STAIN Jurai Siwo Metro Email: enny_pujilestari@yahoo.com

## Abstrak
Krisis  perbankan  tanah  air  tahun  2007  membuat  gejolak perekonomian  di  Indonesia  tidak  stabil.  Dalam  situasi  dan keadaan  yang  seperti  ini,  diperlukan  resiko  pembiayaan  yang merupakan faktor penting dalam mewujudkan sistim perbankan yang sehat. Akan tetapi, peraturan-peraturan terutama mengenai resiko pembiayaan perbankan dalam kenyataannya belum cukup menjamin sistim perbankan bebas dari semua masalah terutama dalam pembiayaan istishna.
Kata Kunci: Risiko Pembiayaan, Istishna, Bank Umum Syariah

## Abstract
The  banking  crisis  of  homeland  happened  in  2007  creates economic  turmoil  in  Indonesia   becomes  unstable.  In  the  such situations and circumstances, it needs the risk of financing which becomes an important factor in achieving a good banking system . However , the rules that especially concern to the risk of bank financing in fact is not enough to guarantee the banking system free from all the problems , especially in istishna financing .
Keyword: Risk Financing, Istishna, Syariah Banks

## Pendahuluan
Aktivitas  suatu  badan  usaha  atau  perusahaan  pada dasarnya  tidak  dapat  dilepaskan  dari  mengelola  risiko.  Bank syariah  merupakan  salah  satu  dari  unit  bisnis  yang  juga  akan mengalami risiko. Dimana dalam aktivitas berupa penghimpunan dana  dan  pembiayaan  pada  masyarakat,  selalu  diliputi  dengan ketidakpastian.  Untuk  mampu  mengelola  risiko  yang  dihadapi sebagai upaya untuk memperkecil kerugian dalam aktivitas bisnis yang mungkin terjadi.
Risiko  ini  timbul  mengingat  adanya  ketidakpastian  pada kolektabilitas pembiayaan dan pelunasan kewajiban dari debitur. Jika debitur tidak dapat melunasi kewajiban kepada bank, maka dana  dari  masyarakat  penabung  yang  diharapkan  berputar memberikan  keuntungan,  dalam  aplikasinya  hangus  pada pembiayaan  macet.  Sehingga  sangat  penting  bagi  bank  untuk melakukan pengelolaan portofolio pembiayaan yang tepat, untuk menurunkan probabilitas terjadinya pembiayaan bermasalah.
Industri  bank  syariah  memiliki  karakteristik  risiko pembiayaan  dalam  hal  gagal  bayar  yang  berbeda  dengan  bank konvensional. Perbedaan risiko tersebut terletak pada karakteristik pola  produk  dalam  menyalurkan  pembiayaan  yang  hanya  ada pada bank syariah. Penyaluran dana tersebut terdiri dari berbagai macam bentuk akad, seperti sistem bagi hasil dan jual beli dengan menggunakan  akad  istishna.  Sehingga,  membutuhkan treatment khusus  dalam  melakukan risk  control (menghindari  resiko, pemisahan  dan  diversifikasi,  perlindungan  dan  pengurangan resiko,  pemindahan  non-asuransi)  dan risk  management (sebuah cara  yang  sistematis  dalam  memandang  sebuah  resiko  dan menentukan  dengan  tepat  penanganan  resiko  tersebut  terutama dalam akad jual beli/istishna).
Bank  syariah  banyak  menggunakan  produk  dalam penyaluran pembiayaan salah satunya adalah akad istishna yang mempunyai  rata-rata  risiko  cukup  tinggi,  yang  menyebabkan menurunnya  tingkat  pembiayaan  tersebut  sebesar  (528  tahun 2013  per-oktober). 1 Berbeda  dengan  pembiayaan  yang  ada  di
1 www.bi.go.id, diakses tanggal (19-11-2014)
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebesar (18.371 tahun 2013 per- oktober). 2 Hal ini dikarenakan bank syariah kurang menerapkan resiko  pembiayaan  ( risk  control dan risk  management) yang menyebabkan gagal bayar dalam pembiayaan istishna .
Penerapan  resiko  pembiayaan  dalam  akad  istishna merupakan  salah  satu  cara  untuk  menciptakan  perbankan  yang sehat,  yang  pada  gilirannya  akan  berdampak  positif  terhadap perekonomian  nasabah  secara  makro  dan  mikro  atau  negative apabila  penerapan  risk  control  dan  risk  management  tersebut disalahgunakan.  Terutama  resiko  pembiayaan  yang  ada  pada kebanyakan Bank Syariah yang sebagian besar menyalahgunakan resiko  pembiayaan  tersebut,  terutama  dalam  pemberian pembiayaan pada nasabah istishna (resiko pembiayaan yang terjadi akibat  keinginan  bank  untuk  berekspansi,  yang  menyebabkan berkurangnya peer control terhadap nasabah.
Keadaan ini akan memicu munculnya moral hazard sehingga meningkatkan  potensi  terjadinya  penyimpangan  penggunaan pembiayaan yang pada akhirnya meningkatkan resiko pembiyaan, dan kesulitan nasabah dalam membayar barang yang dibeli pada saat  barang  telah  jadi  dibuat  dan  tidak  sesuai  dengan  kriteria. Padahal,  jika  investor  mendirikan  bank,  dia  harus  berani  pula menanggung resiko pembiayaan. Karena, resiko pembiayaan akan menghambat berputar kembalinya dana kepada debitur lain yang membutuhkannya untuk mengembangkan operasi bisnisnya.
Oleh karena itu, diperlukan penerapan resiko pembiayaan istishna yang di dalamnya terdapat indentifikasi resiko (menyusun daftar  resiko,  menganalisis  karakteristik  risiko,  mengambarkan proses terjadinya risiko, membuat daftar sumber terjadinya risiko dan  menetukan  pendekatan  atau  instrument  yang  tepat  untuk di  identifikasi  risiko),  analisis  resiko  ,dan  evaluasi  resiko  yang dimiliki  oleh  setiap  bank  dalam  menangani  resiko  pembiayaan gagal  bayar  secara  professional,  serta  mencegahnya  terulang kembali. Hal inilah yang menarik untuk diteliti, guna mengetahui konsep resiko pembiayaan dalam mengurangi gagal bayar dalam pembiayaan istishna.
2 Ibid.

## Pembahasan

## A.   Pengertian Istishna
Istishna adalah akad jual beli dimana produsen ditugaskan untuk  membuat  suatu  barang  pesanan  dari  pemesan.  Istishna adalah akad jual beli atas dasar pesanan antar nasabah dan bank dengan spesifikasi tertentu yang diminta oleh nasabah. Bank akan meminta  produsen  untuk  membuatkan  barang  pesanan  sesuai dengan permintaan nasabah. Setelah selesai nasabah akan membeli barang  tersebut  dari  bank  dengan  harga  yang  telah  disepakati bersama. 3 Al-Istishna’ adalah  akad  jual  beli  pesanan  antara  pihak produsen / pengrajin/penerima pesanan ( shani’) dengan pemesan ( mustashni’ )  untuk  membuat  suatu  produk  barang  dengan spesifikasi  tertentu  ( mashnu’ )  dimana  bahan  baku  dan  biaya produksi  menjadi  tanggungjawab  pihak  produsen  sedangkan sistem pembayaran bisa dilakukan di muka, tengah atau akhir. 4 Secara umum landasan syariah yang berlaku pada bai’ as- salam juga  berlaku  pada bai’  al-istishna’. Menurut  Hanafi, bai’  al- istishna’ termasuk akad yang dilarang karena mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki  oleh penjual,  sedangkan dalam istishna‟, pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual. Namun mazhab Hanafi menyutui kontrak istishna‟  atas dasar istisnha. 5
Al-Istishna merupakan akad kontrak jual beli barang antara dua pihak lain, dan barang pesanan akan diproduksi sesuai dngan spesifikasi  yang  telah  disepakati  dan  menjualnya  dengan  harga dan pembayaran yang disetujui terlebih dahulu. Istina adalah akad penjualan  antara al-Mustashni (pembeli)  dan as-Shani (produsen yang juga bertindak sebagai penjual).  Berdasarkan akad Istishna pembeli  menugasi  prosuden  untuk  membuat  atau  mengadakan al-Mashni  (barang  pesanan)  sesuai  spesifikasi yang  disyaratkan
3 Gita  Danupranata, Manjaemen  Perbankan  Syariah ,  (Jakarta  :  Salemba Empat, 2013),  h.112
4 Muhammad Syafi‟I Antonio, Bank Syari’ah Dari Teori ke Prraktek , (Jakarta: Gema Insani Pers, 2005), h.113-114 5 Abd. Hadi, Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam, (Surabaya : Putra Media Nusantara, 2010), h.100
dan menjualnya dengan harga yang disepakati. 6
Dalam  fatwa  DSN  MUI  akad  istishna  adalah  akad  jual beli dalm bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan  persyaratan tertentu yang disepakati  antar pemesan (pembeli, mustashni ‟) dan penjual (pembuat, shani ‟). 7
Pembiayaan istishna adalah penyediaan dana atau tagihan untuk  transaksi  jual  beli  melalui  pesanan  pembuatan  barang (kepada nasabah produsen), yang dibayar oleh bank berdasarkan persetujuan  atau  kesepakatan  dengan  nasabah  pembiayaanyang harus melunasi utang/kewajibannya sesuai dengan akad. 8
Maka dapat saya simpulkan bahwa istishna‟   bisa disebut sebagai akad yang terjalin antara pemesan sebagai pihak 1 dengan seorang  produsen  suatu  barang  atau  yang  serupa  sebagai  pihak ke-2,  agar  pihak  ke-2  membuatkan  suatu  barang  sesuai  yang diinginkan  oleh  pihak  1  dengan  harga  yang  disepakati  antara keduanya, yakni pembiayaan yang dicirikan oleh pembayaran di muka dan penyerahan barang secara tangguh.

## B.   Landasan Hukum
Akad  istishna‟  adalah  akad  yang  halal  dan  didasarkan secara syar‟i di atas petunjuk Al-Qur`an, As-Sunnah dan Al-Ijma‟ di kalangan muslimin dan diatur dalam undang-undang dan fatwa.

## 1.  Al-Qur`an
Pembiayaan  istishna  di  atur  dalam  Al-Quran  Qs.  Al Baqarah: 275
h.146 6 Ismail  , Perbankan  Syariah ,  (Jakarta  :  Prenada  Media  Group,  2011),
7 Adiwarman A Karim, Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan , (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada,2010) h.126
8 Burhanuddin S , Aspek hukum Lembaga keuangan Syariah ,  (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), h.79
Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan  seperti  berdirinya  orang  yang  kemasukan  syaitan lantaran  (tekanan)  penyakit  gila.  Keadaan  mereka  yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat): “Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,” padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang- orang  yang  telah  sampai  kepadanya  larangan  dari  Rabbnya, lalu  terus  berhenti  (dari  mengambil  riba),  maka  baginya  apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya  (terserah)  kepada  Allah.  Orang  yang  meng-ulangi (mengambil  riba),  maka  orang  itu  adalah  penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.
Berdasarkan  ayat  ini  dan  lainnya  para  ulama‟ menyatakan  bahwa  hukum  asal  setiap  perniagaan  adalah halal, kecuali yang nyata-nyata diharamkan dalam dalil yang kuat dan shahih.

## 2.  As-Sunnah
As-Sunnah dalam pembiayaan istishna‟ yaitu :
Dari  Anas  RA  bahwa  Nabi  SAW  hendak  menuliskan  surat kepada raja non-Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja- raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka  beliau  pun memesan agar  ia  dibuatkan  cincin  stempel dari  bahan  perak.  Anas  menisahkan:  Seakan-akan  sekarang  ini
aku  dapat menyaksikan  kemilau putih  di tangan beliau.”  (HR. Muslim)
Perbuatan  nabi  ini  menjadi  bukti  nyata  bahwa  akad istishna‟  adalah  akad  yang  dibolehkan. 9 Sebagian  ulama menyatakan  bahwa  pada  dasarnya  umat  Islam  secara  de- fakto telah bersepakat merajut konsensus (ijma‟) bahwa akad istishna‟  adalah  akad  yang  dibenarkan  dan  telah  dijalankan sejak dahulu kala tanpa ada seorang sahabat atau ulama pun yang  mengingkarinya.  Dengan  demikian,  tidak  ada  alasan untuk melarangnya. 10

## 3.  Fatwa
Sedangakan berdasarkan Fatwa yang mengatur tentang jual  beli  istishna‟  yaitu  Fatwa  DSN  MUI  No.06/DSN-MUI/ IV/2000. 11
a.   Pelaku, harus cakap hukum dan baligh.
b.   Objek akad:
1.  Ketentuan tentang pembayaran
a)  Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau mamfaat, demikian juga dengan cara pembayarannya.
b)  Harga  yang  telah  ditetapkan  dalam  akad  tidak boleh berubah. Akan tetapi    apabila  setelah akad ditandatangani  pembeli  mengubah  spesifikasi dalam  akad  maka  penambahan  biaya  akibat perubahan ini menjadi tanggung  jawab pembeli. c)  Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. d)   Pembayaran   tidak   boleh   berupa   pembebasan utang.
2.  Ketentuan tentang barang
a)  Barang  pesanan  harus  jelas  spesifikasinya  (jenis, ukuran, motu) sehingga tidak ada lagi jahalah dan
9 Fathul Qadir oleh Ibnul Humaam jilid 7, h. 115
10 Al Mabsuth oleh As Sarakhsi  jilid 12 , h 138 11 Fatwa DSN MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna
perselisian dapat dihindari. 2)  Barang pesanan diserahkan kemudian.
3)  Waktu dan penyerahan pesanan harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
4)  Barang  pesanan  yang  belum  diterima tidak boleh dijual.
5)  Tidak   boleh   menukar   barang   kecuali   dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan.
6)  Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau mebatalkan akad.
7)  Dalam  hal  pemesanan  sudah  dikerjakan  sesuai dengan  kesepakatan,  hukumnya  mengikat,  tidak boleh dibatalkan sehingga penjual tidak dirugikan karena  ia  telah  menjalankan  kewajibannya  sesuai dengan kesepakatan
Dan juga Fatwa Tentang Jual Beli Istishna‟ Pararel No. 22/DSN-MUI/III/2002 adalah. 12
a.   Jika LKS melakukan transaksi istishna‟, untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah ia dapat melakukan istishna‟ lagi  dengan  pihak  lain  pada  objek  yang  sama,  dengan syarat istishna‟ pertama tidak tergantung (Mu‟allag) pada istishna‟ kedua.
b.   LKS  selaku  mustashni‟  tidak  diperkenankan  untuk memungut MDC ( Margin During Construction ) dari nasabah ( Shani’ ) karena hai ini tidak sesuai dengan prinsip syariah.
c.   Jika  salah  satu  pihak  tidak  menunaikan  kewajibannya atau  jika  terjadi  perselisihan   diantara  para  pihak,  maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah Tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
d.  Fatwa  ini  berlaku  sejak  tanggal  ditetapkannya,  dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata dapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagai mestinya.
12 Fatwa No. 22/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Istishna‟ Pararel

## C.   Skema atau Alur Transaksi Istishna
Skema atau alur istishna sebagai berikut:
1 PENJUAL 2 3

## PENJUAL
Keterangan :
1.   Pembeli dan penjual menyepakati akad istishna
2.   Barang diserahkan kepada pembeli
3.   Pembayaran dilakukan oleh pembeli

## Skema Istishna paralel
2 1 PENJUAL PENJUAL 4 PENJUAL 3 5 Keterangan :
1.   Pembeli dan penjual menyepakati akad istishna
2.   Penjual memesan dan membeli pada pemasok
3.   Barang diserahkan oleh pemasok
4.   Barang diserahkan kepada pembeli
5.   Pembayaran dilakukan oleh pembeli
Dalam kontrak istishna, pembuat barang menerima pesanan pembeli. Pembayaran atas transaksi jual beli dengan akad istishna dapat  dilaksanakan  di  muka.  Dengan  cara  angsuran,  dan  atau ditangguhkan sampai jangka waktu pada masa yang akan datang. Adapun  mekanisme  pembayaran  akad  istishna  dapat  dilakukan dengan tiga cara yaitu :
1). Pembayaran di muka, yaitu pembayaran dilakukan secara keseluruhan pada saat akad sebelum aset istishna diserahkan oleh bank syariah kepada pembeli akhir (nasabah)
2).    Pembayaran  dilakukan  pada  saat  penyerahan  barang, yaitupembayaran dilakukan pada saat barang diterima oleh pembeli akhir. Cara pembayaran ini dimungkinkan adanya pembayaran  termin  sesuai  dengan  progres  pembuatan aset istishna. Cara pembayaran ini yang umum dilakukan dalam pembiayaan istishna bank syariah.
3).  Pembayaran  ditangguhkan,  yaitu  pembayaran  dilakukan setelah aset istishna diserahkan oleh bank kepada pembeli akhir. 13

## D.  Rukun dan syarat akad istishna
Menurut  pendapat  Gita  Danupranata  rukun  istishna adalah  ada  pembuat/produsen,  ada  pemesan/pembeli,  ada barang  atau  proyek  yang  dipesan,  ada  kesepakatan  haraga  jual dan  ada  pengikatan. 14 Sedangkan  syarat  istishna  adalah  pihak yang berakad harus paham hukum, produsen sanggup memenuhi persyaratan  pemesanan,  objek  yang  dipesan  jelas  spesifikasinya, harga  jual  adalah  harga  pesanan  ditambah  keuntungan,  harga jua  tetap  selama  jangka  waktu  pemesanan  dan  jangka  waktu pembuatan disepakati bersama. 15
Sedangkan  menurut  pendapat  Ascarya  rukun  dari  akad istishna  yang  harus  dipenuhi  dalam  transaksi  adalah, Pertama pelaku  akad  yaitu mustashni’ (pembeli)  adalah  pihak  yang membutuhkan  dan  memesan  barang  dan shani’ (penjual)  adalah pihak  yang  memproduksi  barang  pesanan. Kedua objek  akad yatiu barang atau jasa ( mashnu’ ) dengan spesifikasinya dan harga ( tsaman) , dan Ketiga, Shigha yaitu ijab dan qobul. 16
Menurut  pendapat  Imam  Syafii  Antonio  Rukun istishna ‟ adalah sebagai berikut :
1.  Al-mustashni (pembeli/pemesan)
•  Hendaknya  menentukan  jenis,  bentuk  dan  sifat  yang dipesan
•  Tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya
•  Dalam   hal   terdapat   cacat   atau   barang   tidak   sesuai dengan  kesepakatan,  pemesan  memiliki  hak  pemilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad
2.  As-shani ( penjual)
13 Ismail., OpCit , h.147
14 Gita Danupranata., Op Cit , h.112
15 Ibid ., h. 112-113 16 Ascarya, Akad  dan  Produk  Bank  Syariah .  (Jakarta  :  PT  Raja  Grafindo Persada, 2007) h. 97
•  Boleh menjual barang yang dibuat oleh orang lain yang mempunyai  kualitas  dan  kuantitas  yang  dikehendaki oleh pemesan.
•  Tidak  boleh  menukar  barang  kecuali  dengan  barang yang  sejenis  sesuai  dengan  kesepakatan  barang  yang dipesan.
3.  Al-mashu (barang yang dijual)
•  Harus jelas ciri-cirinya
•  Barang  yang  dipesan  hendaknya  barang  yang  biasa dijual belikan secara pesanan oleh banyak orang.
•  Harus dapat dijelaskan spesifikasinya
•  Penyerahannya dilakukan kemudian
•  Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditentukan berdasarkan kesepakatan
•  Bahan-bahan  untuk  membuat  barang  hendaknya  dari pihak penjual
4.  Harga
•  Harga barang yang dipesan boleh dibayar semua pada saat akad
•  Harga barang yang dipesan boleh dibayar semua pada saat penyerahan barang
•  Secara  angsuran sesuai dengan kesepakatan
•  Pembayaran  tidak  boleh  dalam  bentuk  pembebasan utang
5.  Sighat atau ucapan/ijab kabul. 17
Sedangakan Syarat istishna’ menurut Syafii Antonio adalah sebagai berikut :
1.   Modal transaksi al-istishna‟
•  Modal harus diketahui
•  Penerimaan pembayaran salam
2.   Al-mashu (barang)
•  Harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang
•  Harus bisa diidentifikasi secara jelas
•  Penyerahan barang dilakukan dikemudian hari
17 Syafi‟I Antonio, Op . cit , hlm 114
•  Kebanyakan  ulama  mensyaratkan  penyerahan  barang harus  ditunda  pada  suatu  waktu  kemudian,  tetapi mazhab syafi‟i membolehkan penyerahan segera.
•  Boleh  menentukan  tanggal  waktu  dimasa  yang  akan datang untuk penyerahan barang
•  Tempat penyerahan
•  Penggantian muslam fiihi dengan barang lain. 18

## E.   Proses Risiko dalam Pembiayaan Istishna
Sebelum dijelaskan tentang poses risiko dalam pembiayaan istishna  penulis  akan  menjelaskan  terlebih  dahulu  proses pembiayaan dalam konsep ekonomi syariah.
Proses  dasar  pembiayaan  meliputi  aplikasi,  analisis permohonan   pembiayaan,   penyusunan   struktur  pembiayaan dan  penyiapan  dokumen  pembiayaan,  realisasi  pembiayaan, pembinaan dan pengawasan serta penyelesaian pembiayaan. 19 Pembiayaan  yang  berpotensi  untuk  tidak  dapat  dilunasi sesuai  dengan  syarat-syarat  yang  telah  ditetapkan  dan  disetujui bersama,  bank  wajib  memberikan  penilaian  tentang  kualitas pembiayaan  tersebut.  Penilaian  kualitas  pembiayaan  itu  pada umumnya harus sesuai dengan ketentuan penilaian kolektibilitas yang ditetapkan oleh bank sentral.
Penillaian  terhadap  kualitas  pembiayaan  yang  dilakukan berdasarkan  pada  kemampuan  membayar  mengacu  pada ketetapan pembayaran angsuran pokok dan atau pencapaian rasio antara  Realisasi  Pendapatan  (RP)  dengan  Proyeksi  Pendapatan (PP). 20 PP  dihitung  berdasarkan  analisis  kelayakan  usaha  dan arus  kas  nasabah  selama  jangka  waktu  pembiayaan.  Misalnya pembiayaan  berjangka  waktu  dua  tahun,  jadwal  pembayaran bagi hasil ditetapkan selama 6 bulan, maka PP ditetapkan setiap 6 bulan. 21
Bank syariah dapat mengubah PP berdasarkan kesepakatan
18 Ibid., 19 Zainul Arifin, Dasar-Dasar  Manajemen Bank Syariah ,   (Jakarta : Azkia Publisher, 2009), h. 254 20 Ibid ., h. 256-257 21 Ibid.,
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
dengan  nasabah  sepanjang  terdapat  perubahan  atas  kondisi ekonomi  makro,  pasar  dan  politik  yang  mempenggaruhi  usaha nasabah. Bank syariah wajib mencantukan PP dan perubahan PP dalam perjanjian pembiayaan antara bank syariah dengan nasabah, dan  harus  terdokumentasi  secara  lengkap,  yaitu  sekurang- kurangnya  tersedia  dokumentasi  pembiayaan  yang  meliputi aplikasi,  analisis,  keputusan  dan  pemantauan  atas  pembiayaan serta file lainya yang terkait dengan PP beserta perubahannya.
Pembiayaan  merupakan  kegiatan  uatama  bank,  sebagai usaha untuk memperoleh laba, tetapi rawan risiko yang tidak saja dapat  merugikan  bank  dan  juga  berakibat  kepada  masyarakat penyimpan dan pengguna dana. Oleh karena itu harus dilakukan proses manajemen risiko, sehingga dapat meminimalisir terjadinya risiko.
Proses  manajemen  risiko  pada  bank  Islam  dapat  diawali dengan  melakukan  tahap  penentuan  konteks.  Pada  tahap  ini semua  hal  terkait  dengan  rincian  manajemen  risko  diperjelas dan  didefinisikan. Tahap  penentuan  konteks  tersebut  bertujuan untuk   memperoleh   gambaran   menyeluruh   atas   parameter dasar,  ruang  lingkup,  dan  kerangka  kerja  manajemen  risiko, mengidentifikasi  lingkungan  penerapan  manajemen  risiko, mengetahui  dan  menetapkan  para  pemangku  kepentingan utama,   dan  menetapkan  kriteria  untuk  menganalisi  dan mengevaluasi  risiko.  Oleh  karena  itu,  hal-hal  yang  dilakukan dalam  tahap  penentuan  konteks  harus  meliputi  (i)  identifikasi risiko yang menjadi area asal kepentingan (domain of interest) , (ii) perencanaan proses manajemen risiko selanjutnya, (iii) pemetaan lingkup sosial manajemen risiko, identitas dan tujuan pemangku kepentingan,  (iv)  kriteria  dan  dasar  untuk  mengevaluasi  risiko, (v)  mendefinisikan  kerangka  kerja  untuk  aktivitas  dan  agenda identifikasi,  (vi)  mengembangkan  kriteria  analisis  risiko-risiko yang  terlibat  dalam  proses  dan  (vii)  mitigasi  dan  solusi  risiko dengan  menggunakan  teknologi,  SDM,  dan  sumber  daya  yang ada. 22 Bagan   proses   manajemen   risiko   dapat   digambarkan sebagai berikut.
22 Imam Wahyudi Dkk, Manajemen Risiko Bank Islam , (Jakarta : Salemba Empat , 2010), h. 62

## Proses Manajemen Risiko
Menentukan Konteks
Identifikasi risiko
Analisis risiko
Evaluasi risiko

## Perlakuan risiko
Suatu   proses  yang  mengaitkan  suatu  kegiatan  dengan kegiatan  lainnya  dalam risk  management sebagai  tindakan  untuk mengendalikan  berbagai  risiko  yang  akan  terjadi.  Rangakian kegiatan  tersebut  disajikan  dalam  gambar  proses  manajemen risik  tersebut. Risk  management dapat  berupa  tindakan  untuk mengorbankan  suatu resources tertentu  yang  dikuasai.  Hal  ini dilakukan demi perolehan return di masa depan, walaupun masih diselimuti ketidakpastian. 23
Proses manjemen risiko tersebut diatas mengambarkan alur penyelesaian terjadinya risiko, tahapan yang dilalui dengan cara menganalisis  setiap  risiko  yang  akan  terjadi  dan  sudah  terjadi. Setelah dianalisis akan tergambar risiko, agar tidak terjadi risiko dilakukan dengan dengan cara mitigasi yaitu meminimalisir tidak terjadi  risiko.  Pada  pembiayaan  akad  istishna  risiko  yang  sering muncul adalah gagal bayar.
Mitigasi  risiko  pada  perbankan,  khususnya  bak  Islam merupakan proses yang rumit. Sebelum mitigasi risiko diterapkan bank  terlebih  dahulu  harus  mengenali  karakteristik  setiap  risiko yang akan dimitigasi. Mulai dari sumber penyebabnya, mekanisme terjadinya  risiko,  dan  dampak  kerugian  yang  ditimbulkannya.
23 Masyhud Ali, Manajemen Risiko , (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 315
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
Ketika bank menyalurkan penjaman kepada debitur, maka sumber terjadinya  risiko  pembiyaan  adalah  ketika  debitur  kehilangan kemampuan   untuk   membayar   cicilan   pinjamannya   kepada bank.  Maka  untuk  mengantisipasi  kemungkinan  gagal  bayarnya debitur,  bank  biasannya  membuat  alokasi  presntasi  penyisihan tertentu untuk berjaga-jaga jika debitur gagal bayar. Selain itu bank biasanya juga meminta debitur menyediakan agunan yang dapat dilikuidasi ketika debitur tidak mampu melunasi utangnya. 24
Risiko  pembiayaan  sering  kali  dikaitkan  dengan  risiko gagal  bayar.  Risiko  ini  mengacu  pada  potensi  kerugian  yang dihadapi  bank  ketika  pembiyaan  yang  diberikannya  macet. Debitur mengalami kondisi dimana dia tidak mampu memenuhi kewajiban mengembalikan modal yang diberikan oleh bank. Selain pengembalian modal, risiko ini juga mencakup ketidakmampuan debitur  menyerahkan  porsi  keuntungan  yang  seharusnya diperoleh oleh bank dan telah diperjanjikan diawal. Konsekuensi risiko  pembiayaan  ini  hanya  berlaku  untuk  akad  berbasis  utang yaitu jual beli pada akad istishna.
Akad istishna dalam melakukan transaksi  jual  beli terjadi sebelum barang diproduksi atau dibangun. Harga dan spesifikasi barang harus sudah disepakati ketika kontrak dan tidak berubah setelahnya.  Setelah  penjual  dan  pembeli  menyepakati  kontrak istishna,  penjual  telah  mengeluarkan  tenaga  dan  pikiran  untuk mendesain,   mengalkulasi   komposisi   dan   kebutuhan   bahan baku,  mencari  pemasok  dan  seterusnya.  Sedangkan  jual  belinya terjadi ketika serah terima barang dan pembayaran dari pembeli. Pembayaran harga dapat dilakukan pada saat barang diterima dari penjual atau pembayaran dapat dilakukan secara cicil dan dapat diteruskan meskipun melewati waktu serah terima barang. 25
Pembiayaan  yang  dilakukan  pada  akad  istishna  dapat menimbulkan beberapa titik risiko pembiayaan bagi  bank Islam, seperti  kegagalan  kontraktor  menyerahkan  rumah  pada  waktu yang  dijanjikan,  tidak  sepenuhnya  spesifikasi  rumah  atau  gagal bayarnya  debitur  selama  masa  kontrak.  Adapun  faktor  penentu risiko gagal bayar pada akad istishna adalah sebagai berikut :
24 ImamWahyudi , Dkk, Ibid. h.74 25 Ibid, h.62
1.      Bank  bukan  pemilik  material  yang  digunakan  developer (produsen  dan  subkontraktor)  untuk  memproduksi  aset dalam kasus istishna paralel, sehingga bank tidak memiliki hak  klaim  atas  aset  jika  terjadi  kasus  wanprestasi.  Cara mitigasi  risikonya  adalah  bank  perlu  mengikat  produsen atau  subkontaktor  untuk  memaksanya  memenuhi kontrak.
2.    Risiko pengiriman yang terjadi akibat bank tidak mampu menyelesaikan  produksi  barang  sesuai  jadwal  akibat keterlambatan    pengiriman    barang    dari    subkontraktor. Cara  mitigasi  risikonya  adalah  bank  perlu  melakukan pengawasan  ketat  agar  tidak  terjadi  wanprestasi  atau keterlambatan pengiriman barang dari subkontraktor
3.      Bank  mengalami  risiko  kualitas  atas  pengiriman  barang inferior oleh subkontraktor. Cara mitigasinya adalah bank dapat meminta jaminan kualitas dari subktraktor.

## F.  Kritik terhadap resiko pembiayaan istishna
Risiko  pembiayaan  istishna  semakin  tampak  ketika perekonomian  dilanda  krisis  atau  resesi.  Turunnya  penjualan mengakibatkan berkurangnya penghasilan perusahaan, sehingga perusahaan  mengalami  kesulitan  untuk  memenuhi  kewajiban membayar  utang-utangnya.  Ketika  bank  akan  mengeksekusi pembiayaan  macetnya,  bank  tidak  memperoleh  hasil  yang memadai,  karena  jaminan  yang  ada  tidak  sebanding  dengan besaranya  pembiayaan  yang  diberikannya.  Dan  tentu  saja  bank akan mengalami kesulitan likuiditas yang berat, jika mempunyai pembiayaan macet yang besar.
Risiko  tersebut  dapat  ditekan  dengan  beberapa  cara diantaranya  pertama  memberi  batas  wewenang  keputusan pembiayaan  bagi  setiap  nasabah  yang  mengajukan,  berdasarkan kapabilitasnya ( autorize limit) melalui: 2626
1.    Charachter (watak) yang berarti, bank harus dapat menilai calon debitur memiliki pembawaan, karakter, dan sifat-sifat
26 www.majalah-pip.com/majalah2008
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
yang  baik  dalam  melaksanakan  kewajiban-kewajibannya (kewajiban dalam membayar pembiyaan istishna)
2.    Kemampuan  ( capacity ),  yang  berarti  bank  harus  dapat menilai  calon  debitur  memiliki  kemampuan-kemampuan secara ekonomis (pada masa sekarang dan masa mendatang) dalam melakukan pembayaran pembiayaan istishna.
3.    Modal  ( capital ),  yang  berarti  bank  harus  dapat  menilai calon  debitur  memiliki  asset-aset  ekonomis  yang  dapat dijadikan  sarana  calon  debitur  melaksanakan  kewajiban- kewajibannya  (melakukan  pembayaran  pembiayaan istishna)
4.    Jaminan ( collateral ), yang berarti, bank harus dapat menilai asset calon debitur yang dijaminkan memiliki nilai ekonomis yang  proposional  dengan  jumlah  pinjaman  (pembiayaan) yang diberikan bank kepada calon pembiayaan istishna.
5.    Kondisi   ekonomi   ( condition   of   economy ),   yang   berarti bank  harus  dapat  menilai   stabilitas  kondisi  ekonomi dan  keuangan  calon  debitur,  pada  saat  peminjaman  dan perkiraan pada masa mendatang.
6.    Constrains, yaitu faktor hambatan seperti sosial psikologis yang  ada  pada  suatu  daerah  yang  menyebabkan  suatu proyek tidak dapat dilaksanakan.
Kedua,  batas  jumlah  ( pagu )  pembiayaan  yang  dapat diberikan  pada  usaha  atau  perusahaan  tertentu  yang  harus berdasarkan BMPK istishna (Batas Maksimum Pemberian Kredit) dalam nomor 30 pasal 9 menyebutkan: 2727
1.    Penyediaan dana dalam bentuk pembiayaan kepada 1 (satu) peminjam pihak tidak terkait ditetapkan paling tinggi 20 %
(dua puluh persen) dari modal BPR
2.    Penyediaan  dana  dalam  bentuk  pembiayaan  kepada  1 (satu) kelompok peminjam pihak tidak terkait ditetapkan paling tinggi 30 % (tiga puluh persen) dari modal BPR. Ketiga,  bank  syariah  bisa  mengurangi  pembiayaan
27 Anwar Nasution, Pokok-pokok Pikiran tentang Pembinaan dan Pengawasan Perbankan dalam rangka Pemantapan Kepercayaan kepada Masyarakat terhadap Industri Perbankan , h.2
bermasalah  di  istishna  dengan  cara  meminta  uang  muka/DP kepada nasabah dengan ketentuan: 2828
1.    Urbun diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima
2.   Jika   transaksi   dilaksanakan,   maka   urbun/uang   muka diakui sebagai bagian dari pelunasan piutang
3.    Jika  transaksi  istishna  tidak  dilaksanakan,  maka  urbun dikembalikan  kepada  nasabah  setelah  dikurangi  dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan bank
Dalam memahami konsep penyelesaian risiko pembiayaan istishna dari skema pembiayaan, dan mendefinisikan secara lebih komprehensif,  juga  mampu  mengindentifikasi  titik-titik  risiko pada  setiap  tahapan  dari  proses  risiko  tersebut,  akhirnya  dapat diharapkan.  Penggunaan  sistem  mitigasi  risiko  menjadi  lebih terarah, tersistematis dan bersifat holistik.
Dengan  alat  mitigasi  bank  dapat  meminimalkan  risiko terjadinya  moral hazard (situas  dimana  suatu  pihak  yang bertransaksi  melakukan  tindakan  yang  didasari  atas  niat  yang tidak baik yang berpotensi menimbulkan kerugian), yang mungkin dilakukan  debitur  melalui  pemberian  laporan  keuangan  yang salah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abd.  Hadi, Dasar-Dasar  Hukum  Ekonomi  Islam, (Surabaya:  Putra Media Nusantara, 2010) Adiwarman  A  Karim, Bank  Islam,  Analisis  Fiqih  dan  Keuangan , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2010) Al Mabsuth oleh As Sarakhsi  jilid 12 Anwar  Nasution, Pokok-pokok  Pikiran  tentang  Pembinaan  dan Pengawasan Perbankan dalam rangka Pemantapan Kepercayaan kepada Masyarakat terhadap Industri Perbankan
Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah . (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2007)
28 28 Ibid.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
Burhanuddin S , Aspek hukum Lembaga keuangan Syariah , (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010)
Fatwa  DSN  MUI  No.06/DSN-MUI/IV/2000  Tentang  Jual  Beli Istishna
Fatwa  No.  22/DSN-MUI/III/2002  Tentang  Jual  Beli  Istishna‟ Pararel Gita Danupranata, Manjaemen Perbankan Syariah , (Jakarta : Salemba Empat, 2013), Ibnul Humaam, Fathul Qadir (jilid 7) Imam   Wahyudi   Dkk, Manajemen   Risiko   Bank   Islam ,   (Jakarta: Salemba Empat , 2010) Ismail , Perbankan Syariah , (Jakarta: Prenada Media Group, 2011) Muhammad Syafi‟I Antonio, Bank Syari’ah Dari Teori ke Prraktek ,
(Jakarta: Gema Insani Pers, 2005)
Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah ,  (Jakarta: Azkia Publisher, 2009) Masyhud Ali, Manajemen Risiko , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006) www.bi.go.id
PROSPEK PENERAPAN HUKUM EKONOMI ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TERHADAP PERSAINGAN USAHA BERSIFAT

## MONOPOLISTIK
Titut Sudiono
Alumni Pascasarjana IAIN Raden Intan Bandar Lampung
Email: titutsudiono@yahoo.com

## Abstrak
Sebagai  warga  Indonesia  kita  patut  bangga  terhadap Pertumbuhan  dunia  usaha  di  Indonesia.  Di  berbagai  sektor usaha telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, baik sektor industri maupun jasa, sehingga pada gilirannya muncul persaingan yang seharusnya dipandang sebagai hal positif, dimana dengan  adanya  persaingan  itu  sendiri  para  pelaku  usaha  akan berlomba-lomba  untuk  terus  memperbaiki  produk  ataupun  jasa yang dihasilkan sehingga pelaku usaha terus menerus melakukan inovasi  dan  berupaya  keras  memberi  produk  atau  jasa  yang terbaik untuk para konsumen. Akan tetapi realitas yang terjadi di kalangan pelaku usaha adalah terjadinya persaingan yang tidak sehat  yang  mengarah  kepada  bentuk  monopolistik  yang  tanpa disadari  dapat  merugikan  pelaku  usaha  lainnya  dan  tentunya sangat bertentangan dengan Hukum Ekonomi Islam, serta patut dilakukan  pengawasan  terhadap  kegiatan  tersebut  seperti  yang diatur di dalam UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Kata Kunci: Persaingan, Monopoly, Ekonomi Islam
148 Titut Sudiono

## Abstract
As indonesian citizens, we have to be proud of Business growth in Indonesia. In some business sectors, its rapid growth development is shown in both industrial and service sectors. For this case, there should be positive competition where the businesses will compete by  improving  the  quality  of  products  or  services  produced  so that businesses   will always create new innovation and strives to provide the best products or services  for consumers . But the reality occurred among businesses is the unfair competition that leads  to  monopolistic  form  which  can  unwittingly  harm  other businesses  and  of  course  it  is  contrary  to  the  Laws  of  Islamic Economics.   Therefore  there  should  be  monitoring  to  the  such reality as stipulated in UU No. 5 of 1999 about Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition .
Keyword: Competition , Monopoly and Islamic Economics

## Pendahuluan
Pengertian  “persaingan”  berasal  dari  kata  “saing”, kata  saing  mempunyai  persamaan  kata  dengan  “lomba”  (atau mengatasi,  dahulu  mendahului)  sehingga  kata  “persaingan” mempunyai  arti  usaha  memperlihatkan  keunggulan  masing- masing yang dilakukan oleh perorangan (perusahaan negara pada bidang perdagangan produksi, persenjataan dan sebagainya).
Marshall  C.  Howard  berpendapat  bahwa  persaingan merupakan  istilah  umum  yang  dapat  digunakan  untuk  segala sumber daya yang ada. Persaingan adalah “jantungnya” ekonomi pasar  bebas.  Menurut  teori,  suatu  sistem  ekonomi  pasar  bebas memiliki  ciri:  adanya  persaingan,  bebas  dari  segala  hambatan, tersedianya sumber daya yang optimal. 1
Dengan  adanya  persaingan,  pelaku  usaha  dipaksa untuk  menghasilkan  produk-produk  berkualitas.  Perusahaan- perusahaan   yang   dikelola   dengan   efisien   akan   memperoleh
1 Marshall  C.  Howard, Competition  Is  The  Heart  Of  Free    Enterprice Economy, Anti Trust aw and Trade Regulation : Selected Issues and Case Studies , (USA: Englewood Cliffs, New Jersey, 1983), h. 2.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
keuntungan  yang  besar  dan  tetap  eksis,  sebaliknya  perusahaan yang  tidak  efisien akan mengalami  kekalahan  dalam  persaingan bisnis, sebagai suatu konsekuensi logis dari persaingan sempurna adalah terciptanya harga yang bersaing dan kualitas barang yang baik, serta adanya berbagai pilihan terhadap suatu produk barang dan jasa.
Dalam  upaya  merebut  konsumen  sebanyak-banyaknya pelaku  usaha  yang  menghasilkan  barang  selalu  berusaha memperbaiki  mutu  barang  sejenis  agar  lebih  laku  dipasaran.  Di samping  memiliki  aspek  positif  sebagaimana  tersebut  di  atas, persaingan juga tidak  bisa dihindari faktor-faktor negatif. Faktor- faktor negatif itu terjadi khususnya pada persaingan  bebas mutlak dalam kebebasan berusaha yang mutlak ini menumbuhkan pelaku usaha  yang  hanya  menginginkan  keuntungan  sebesar-besarnya. Dalam  persaingan  demikian  tidak  diinginkan  adanya  campur tangan pemerintah.
Dalam  menghadapi  persaingan,  pelaku  usaha  selalu berusaha  melakukan  diversifikasi  dan  ekstensifikasi  usaha,  oleh karena  itu  tidak  mengherankan  apabila  pelaku  usaha  berhasrat menguasai berbagai sektor industri  strategis,  mulai dari  industri hulu  hingga  hilir,  sehingga  salah  satu  dampak  negatif  dari persaingan    adalah  kepemilikan  suatu  usaha  berada  dalam  satu tangan (konglomerat) sehingga ia bisa mengendalikan pasar yang akhirnya akan mengarah pada iklim persaingan yang tidak sehat.
Pengaturan  perekonomian  dengan  perundang-undangan tujuannya adalah untuk menciptakan struktur ekonomi  nasional dalam  rangka  mewujudkan  demokrasi  ekonomi  berdasarkan Pancasila  dan  Undang-undang  Dasar  1945.  Pengaturan  tersebut untuk  menghindari  kemungkinan  terjadinya  hal-hal  sebagai berikut:
1.    Sistem free   fight   liberalism yang   dapat   menumbuhkan ekploitasi manusia dan bangsa lain, yang dalam sejarahnya di  Indonesia  telah  menimbulkan  kelemahan  struktur ekonomi nasional dalam posisi Indonesia dalam percaturan ekonomi dunia.
2.    Sistem  etatisme  dalam  arti  bahwa  negara  berserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan, mendesak dan
150 Titut Sudiono
mematikan  potensi  serta  daya  kreasi  unit-unit  ekonomi diluar sektor negara.
3.    Persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial. 2
Dari  isi  GBHN  mulai  tahun  1973  sampai  dengan  tahun 1998, nampak bahwa GBHN selalu memberikan kesempatan pada pelaku  usaha  untuk  tumbuh  dan  berkembang,  bahkan  sampai membentuk  perusahaan  raksasa  yang  dikenal  dengan  istilah konglomerat yang menjurus pada praktek monopoli.
Praktek  monopoli  akan  terjadi  bila:   Monopoli  diberikan kepada satu atau beberapa perusahaan tertentu saja, tanpa melalui Undang-undang;  dan  monopoli  atau  kedudukan  monopolistik diperoleh dari kerjasama antara dua atau lebih organisasi sejenis baik dalam bentuk pengaturan persaingan diantara mereka sendiri maupun dalam bentuk peleburan atau fusi.
Adanya  konsentrasi  pasar  sebetulnya  tidaklah  selalu berakibat  jelek  bagi  perekonomian,  sepanjang  industri  tersebut dapat bekerja secara efisien dan tidak memanfaatkan konsentrasi yang  tinggi  untuk  mengekploitasi  konsumen  dengan  harga produk yang cukup mahal. Hal ini umumnya dapat terjadi apabila konsentrasi  tersebut  diperoleh  melalui  suatu  proses  persaingan alamiah,  dengan  kompetisi  yang  sehat  telah  melahirkan  hanya satu atau beberapa perusahaan yang mendominasi pasar.
Apabila suatu pasar mempunyai produk tertentu dan hanya satu perusahaan yang ada dalam lingkup geografis yang menjual produk  tersebut,  dengan  cara  sedemikian  rupa  dapat  menutup kemungkinan perusahaan lain untuk memproduksi dan menjual produk  yang  sama,  maka  perusahaan  tersebut  dapat  dikatakan telah   melakukan   monopoli.   Sebaliknya   apabila   perusahaan lain   diberikan   kesempatan   yang   sama   untuk  memproduksi barang tersebut, tetapi kesempatan itu tidak dipergunakan maka perusahaan tadi tidak dapat dikatakan melakukan monopoli.
Namun  demikian  persoalan  yang  sering  muncul  adalah
h. 23. 2 GBHN 1998, Butir G, Kaidah Penuntun (Surakarta: PT. Pabelan, 1998),
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
terjadinya suatu konsentrasi yang berbentuk monopoli/oligopoli karena  berbagai  perlindungan  ataupun  fasilitas  birokrasi  serta adanya  kolusi  bisnis  yang  mempersempit  atau  menghalangi masuknya  pesaing-pesaing  baru  ke  dalam  pasar.  Disamping adanya  akibat-akibat  yang  dapat  menimbulkan  kerugian  pada konsumen  karena  tingginya  harga,  konsentrasi  yang  menekan munculnya  persaingan  banyak  menimbulkan  inefisiensi  dalam perekonomian.  Sebagai  mata  rantai  adanya  ketidakefisiennan tersebut,  maka  industri  yang  demikian  membutuhkan  proteksi terhadap  pesaing  dari  luar  dan  sangat  rendah  kemampuan ekspornya. Hal ini dapat dilihat pada beberapa kelompok komoditi yang diproduksikan, dimana  konsentrasi  pasar dalam negerinya tinggi, kebanyakan orientasi kepasar ekspornya rendah. 3 Dengan kondisi yang demikian dapat dibayangkan bahwa industri  yang  seperti  itu  akan  sangat  rentan  dalam  persaingan bebas,  atau  jika  tidak  ada  proteksi  dan  fasilitas  yang  diberikan oleh  pemerintah.  Dengan  tidak  adanya  perlindungan  berupa proteksi, kuota dan sejenisnya, maka bukan saja sulit menembus pasar luar negeri namun juga akan sulit untuk mempertahankan pasar dalam negeri.
Pasar dapat dikatakan dalam keadaan persaingan sempurna yaitu:
Bila   terdapat   banyak   penjual   dan   pembeli   kuantitas, barang-barang  yang  dijual  oleh  penjual  dan  dibeli  oleh  pembeli relatif  kecil  jumlahnya  dibandingkan  dengan  kuantitas  barang- barang  yang  tersedia  pada  suatu  pasar,  sehingga  penjual  tidak dapat mempengaruhi harga dari barang tersebut. Semua pembeli dan  penjual  memiliki  informasi  yang  cukup  mengenai  harga- harga  yang  berlaku  dipasar  dan  mengenai  kualitas  barang  yang di  jual,  serta  terdapat  kebebasan  perusahaan  untuk  masuk  dan keluar dari pasar yang bersangkutan. 4
Dalam  ekonomi  Islam,  pasar  merupakan  pusat  terjadinya penyediaan ( supply ) dan permintaan ( demand ) barang. Kedudukan pasar dalam Islam begitu tinggi, sebab selain bidang pertanian dan
3 Edy  Suandi  Hamid  dan  Hendrie  Anto, Ekonomi  Indonesia  Memasuki Milenium III , (Yogyakarta: UII Pres, 2000), h. 50.
4 Moch Faisal Salam, Pertumbuhan Hukum Bisnis Di Indonesia , (Bandung: Pustaka, 2001), h. 315.
152 Titut Sudiono
perdagangan merupakan salah satu profesi yang sangat dianjurkan oleh Islam. Karakteristik pasar Islam ialah di dalamnya terdapat aturan,  mekanisme  dan  nilai-nilai  Islam  yang  dijadikan  standar aktifitas. Karakteristik  inilah  yang  menjadi  kekhasan  Islam  yang tidak mengenal dikotomi ranah dunia dan akherat. Aktifitas bisnis yang  berorientasi  materiil  selalu  diimbangi  dengan  kecintaan membelanjakan harta di jalan Allah SWT. Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi kebebasan dalam berekonomi. Sehingga Islam memberikan kebebasan kepada umatnya untuk melakukan inovasi dan kreativitas dalam bermuamalah.
Pada  dasarnya  jika  pasar  sudah  bekerja  dengan sempurna,    maka    tidak    ada    alasan    untuk    mengatur    tingkat harga.  Penetapan  harga  justru  akan  mendistorsi  harga  sehingga akhirnya mengganggu mekanisme pasar itu sendiri. Jadi regulasi harga  dapat  dilakukan  pada  situasi  tertentu  saja.  Pemerintah dapat  melakuakan  regulasi  harga  apabila  pasar  bersaing  tidak sempurna,  dan  keadaan  darurat.  Apabila  terpaksa  menentapkan harga,  maka  konsep  harga  yang  adil  harus  menjadi  pedoman. Adapun beberapa keadaan darurat diantaranya adalah harga naik sedemikian tinggi di luar kewajaran, menyangkut barang-barang yang amat dibutuhkan masyarakat, terjadi ketidakadilan. 5 Menurut Mannan yang dikutip tim P3EI UII regulasi harga harus menunjukkan tiga fungsi dasar:
1.      Fungsi  ekonomi  yang  berhubungan  dengan  peningkatan produktivitas  dan  peningkatan  pendapatan  masyarakat miskin  melalui  alokasi  dan  realokasi  sumber  daya ekonomi.
2.   Fungsi   sosial   dalam   memelihara   keseimbangan   sosial antara masyarakat kaya dan miskin.
3.    Fungsi moral dalam menegkkan nilai-nilai syariah Islam, khususnya  yang  berkaitan  dalam  transaksi  ekonmi misalnya kejujuran, keadilan dan kemanfaatan. 6
Regulasi   harga   menentukan   bahwa   harga   ditentukan oleh  kekuatan  pasar,  yakni  kekuatan  penawaran  ( supply )  dan
5 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonom Islam UII, Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 335-341.
6 Ibid h. 342
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
permintaan ( demand ). Dalam kondisi seperti ini, maka pemerintah di larang melakukan intervensi terhadap harga. Pada pasal 5 ayat 1 dan 2 UU No. 5 Tahun 1999 mengindikasikan adanya larangan untuk  melakukan  persekongkolan  dalam  rangka  menetapkan harga di pasar. Berbicara tentang regulasi harga, tentu kita ingat bahwa  pengawasan  harga  muncul  pertama  kali  pada  zaman Rasulullah Saw. Pada masa itu Rasulullah bertindak sebagai Hasib (pengawas) –versi Indonesia, KPPU- Komisi Pengawas Persaingan Usaha–. Kondisi saat itu, masyarakat dihadapkan dalam kondisi harga  yang  melambung  tinggi,  sehingga  sahabat  meminta  Rasul untuk  menurunkan  harga.  Namun  demikian,  Rasul  menolak permintaan sahabat tersebut. Rasul mengatakan ”Allah mengakui adanya  kelebihan  dan  kekurangan,  Dia-lah  pembuat  harga berubah dan menjadi harga sebenarnya, saya berdo‟a agar Allah tidak membiarkan ketidakadilan seseorang dalam darah atau hak milik.” 7
Keuntungan yang besar merupakan salah satu tujuan dari monopoli,  karena  di  dalam  monopoli  selalu  mengoptimalkan keuntungan  dalam  praktek  persaingan,  monopoli  tidak  selalu dilarang  oleh  Pemerintah,  ada  beberapa  monopoli  yang diperbolehkan oleh pemerintah, antara lain:
1.      Monopoli  yang  diberikan  kepada  penemu  barang  baru, seperti  oktroi  dan  paten.  Maksudnya  untuk  memberikan intensif bagi pemikir yang kreatif dan inovatif.
2.    Monopoli yang diberikan oleh pemerintah kepada BUMN, lazimnya  barang  yang  diproduksi  dianggap  menguasai hajat  hidup  orang  banyak.  Sebagai  misal,  PLN,  Garuda, Telkom dan sebagainya.
3.  Monopoli  yang  diberikan  kepada  perusahaan  swasta dengan kredit pemerintah.
4.      Monopoli  dan  kedudukan  monopolistik  yang  diperoleh secara natural karena monopolis menang dalam persaingan yang dilakukan secara sehat. Dalam hal demikian memang tidak  apa-apa,  namun entrance (masuknya  siapa  saja  ke dalam investasi yang sama harus terbuka lebar-lebar).
7 Ibid., h.160
154 Titut Sudiono
5.      Monopoli  dan  kedudukan  monopolistik  yang  diperoleh secara  natural  karena  investasinya  terlalu  besar  sehingga hanya  satu  saja  yang  berani  dan  bisa  merealisasikan invesastinya. Meskipun demikian, pemerintah tetap harus bersikap  persuasif  dan  kondusif  di  dalam  memecahkan monopoli.
6.    Monopoli dan kedudukan monopolistik yang terjadi karena pembentukan kartel ofensif dan defensif.
7.    Monopoli  yang  diberikan  kepada  suatu  organisasi dengan  maksud  untuk  membentuk  dana  bagi  yayasan, yang dananya lalu dipakai untuk tujuan tertentu, seperti, kegiatan sosial dan sebagainya. 8
Membahas  mengenai  hukum  persaingan  dan  monopoli merupakan  salah  satu  bagian  dari  hukum  ekonomi,  tentu  tidak akan  lepas  dari  pembahasan  dari  mengenai  Pasal  33  Undang- undang  Dasar  1945  yang  berfungsi  sebagai  panduan  normatif dalam menyusun kebijakan-kebijakan ekonomi nasional. Melalui Pasal  33  Undang-undang  Dasar  1945  tersirat  bahwa  tujuan pembangunan ekonomi yang hendak dicapai haruslah berdasarkan kepada demokrasi yang bersifat kerakyatan yaitu adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-undang Dasar 1945 melindungi kepentingan rakyat melalui pendekatan kesejahteraan dengan  membiarkan  mekanisme  pasar  berjalan  dengan  bebas, Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 juga memberikan petunjuk bahwa  jalannya  perekonomian  nasional  tidak  diserahkan  begitu saja  kepada  pasar,  tetapi  memerlukan  peraturan  perundang- undangan untuk mengatur jalannya perekonomian nasional. Ayat 1  Pasal  33  Undang-undang  Dasar  1945  mengandung  arti  bahwa perekonomian  tidak  dibiarkan  tersusun  sendiri  atau  terbentuk secara  mandiri  berdasarkan  kekuatan-kekuatan  ekonomi  yang ada atau kekuatan pasar bebas. Ayat tersebut juga mengandung arti adanya upaya membangun secara struktural melalui tindakan nyata yang merupakan tugas negara. 9
8 Kwik Kian Gie, Analisa Ekonomi Politik Indonesia , (Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBII dan Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 243-244.
9 Sri Edi Swasono, Demokrasi Ekonomi Keterkaitan Usaha Partisipatif Versus Konsentrasi Ekonomi, Makalah Seminar Pancasila sebagai Idiologi Negara dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara , (Jakarta: 1989), h. 17.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1

## Pembahasan
A.   Prospek penerapan hukum ekonomi islam dan undang- undang  no.  5  tahun  1999  terhadap  persaingan  usaha bersifat monopolistik
Membahas  tentang  prospek  persaingan  usaha,  tentunya tidak  akan  lepas  dari  kajian  pasar.  Hal  ini  disebabkan  karena pasar merupakan tempat transaksi munculnya sebuah persaingan usaha antara pelaku usaha. Pelaku  usaha  sebenarnya  merupakan pesaing di antara mereka sendiri kemudian melakukan konsolidasi dan bergabung bersama dalam suatu wadah bisnis atau asosiasi. Asosiasi  mengatur  tugas  dan  tanggung  jawab  anggotanya,  juga mengeluarkan  peraturan  internal  yang  dapat  dikategorikan menghambat  perdagangan  (misalnya  peraturan  dasar  tentang komisi, masalah diskon, waktu melakukan transaksi, atau jaminan berusaha)  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  bentuk  lain  dari hambatan perdagangan ( nonprice trade restraint ).
Di samping itu, asosiasi dapat menetapkan keputusan untuk anggotanya  agar  menolak  berhubungan  dengan  pelaku  usaha lain  yang  tidak  menjadi  anggota  asosiasi  mereka  ( refusal  to  deal ) yang dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan akan menyebabkan terhalangnya pendatang baru masuk dalam usaha ini. Oleh sebab itu, perjanjian baik yang sifatnya vertikal maupun horisontal yang ditetapkan  oleh  asosiasi  dan  wajib  di  patuhi  anggotanya  akan dapat  pada  akhirnya  mengganggu  mekanisme  pasar  di  antara mereka sendiri.
Perjanjian  diantara  mereka  tidak  semuanya  berakibat negatif  bagi  persaingan  dan  mungkin  saja  menghasilkan keuntungan.  Perjanjian  yang  dilakukan  dapat  ditujukan  untuk mengurangi  risiko  usaha,  menciptakan  efisiensi dan  mendorong inovasi, efisiensi biaya ketika melakukan riset penelitian bersama sampai pada pengembangan jaringan distribusi. Namun perjanjian yang  sifatnya  horizontal  diantara  pelaku  usaha  yang  bersaing dapat  saja  mengakibatkan  berkurangnya  proses  persaingan karena mengurangi keinginan inovatif, terjadinya dominasi pasar, ataupun  berupaya  membatasi  masuknya  pesaing  baru.  Pelaku usaha dan pesaing dapat juga berjanji untuk membatasi produksi
156 Titut Sudiono
sehingga akan menyebabkan harga naik, menetapkan harga yang sama, dan merugikan kepentingan konsumen.
Persaingan usaha sendiri  dalam kamus manajamen dapat diartikan  sebagai  suatu  kegiatan  bersaing/  bertanding  diantara pengusaha atau pembisnis  yang satu dengan pengusaha lainnya di dalam memenangkan pangsa pasar ( share market ) dalam upaya melakukan penawaran produk barang dan jasa kepada konsumen dengan berbagai strategi pemasaran yang diterapkan. Persaingan usaha   terdiri   atas   persaingan   sehat   ( healthy   competition )   dan persaingan gorok leher ( cut throat competition ).
Menurut teori persaingan sempurna ekonomi klasik, pasar terdiri  atas  sejumlah  produsen  dan  konsumen  kecil  yang  tidak menentu.  Kebebasan  masuk  dan  keluar,  kebebasan  memilih teknologi dan metode produksi, serta kebebasan dan ketersediaan informasi,  semuanya  dijamin  oleh  pemerintah.  Dalam  keadaan pasar seperti ini, dituntut adanya teknologi yang efisien, sehingga pelaku pasar akan dapat bertahan. 10
Namun  sistem  ekonomi  seperti  ini,  dituduh  oleh  kaum sosialis  hanya  melindungi  pemilik  faktor  produksi.  Sehingga ada  tudingan  bahwa  kaum  kapitalis  telah  membuat  keputusan ekonomi  yang  mengejar  kepentingan  individu,  menekankan tingkat  upah  yang  minimal  dan  mendorong  keuntungan  yang sebesar-besarnya,  mengkonsetrasikan  ekonomi  pada  sebagian kecil  orang  saja.  Selanjutnya,  sistem  ekonomi  pasar  bebas  juga telah membawa kepada ketidakstabilan dalam aktivitas ekonomi dan perputaran usaha. 11
Dalam  ilmu  hukum  monopoli,  dikenal  beberapa  sikap monopolistik, yaitu:
1.    Mempersulit masuknya para pesaing ke dalam bisnis yang bersangkutan;
2.    Melakukan   pemasungan   ( captive )   sumber   suplai   yang penting atau outline distribusi yang penting;
3.    Mendapatkan hak paten yang dapat mengakibatkan pihak pesaingnya   sulit   untuk   menandingi   produk   atau   jasa
10 Muhammad, Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam, (Yogyakarta: BPFE, 2004), Cet. Ke-1, h. 371. 11 Ibid., h. 372.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
tersebut;
4.    Integrasi  ke  atas  atau  ke  bawah  yang  dapat  menaiki persediaan  modal  bagi  pesaingnya  atau  membatasi  akses pesaingnya kepada konsumen atau supplier;
5.    Mempromosikan produk secara besar-besaran;
6.    Menyewa tenaga-tenaga ahli yang berlebihan;
7.    Pembedaan  harga  yang  dapat  mengakibatkan  sulitnya bersaing dari pelaku pasar lain;
8.      Kepada  pihak  pesaing  disembunyikan  informasi  tentang pengembagan produk, tentang waktu atau skala produksi;
9.    Memotong harga secara drastis; membeli atau mengakuisisi pesaing-pesaing  yang  tergolong  kuat  atau  tergolong prospektif;
10.  Menggugat  pesaing-pesaingnya  atas  tuduhan  pemalsuan hak paten, pelanggaran hukum anti monopoli dan tuduhan- tuduhan lainnya. 12
Pasar sebagai tempat persaingan usaha merupakan tempat bertemunya  penjual  dan  pembeli  yang  disana  terjadi  transaksi. Secara garis besar pasar dapat dibagi menjadi dua, pertama: pasar nyata atau konkrit, atau tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk  melakukan  transaksi  jual  beli  barang  atau  jasa,  misalnya pasar  tradisional,  kedua;  pasar  abstrak,  merupakan  pasar  yang penjual dan pembelinya tidak bertemu secara langsung, misalnya pasar bursa komoditi dan bursam saham.
Sebuah negara dengan kebijakan, baik pasar bebas ataupun ekonomi  terencana  memiliki  dasar  argumen  tersendiri  mengapa salah satunya dipilih sebagai landasan kebijakan. Selama lebih dari dua dekade bangsa Indonesia mengalami pembangunan ekonomi dengan sistem ekonomi yang diperintah dan pada akhir 1990-an mengalami  transisi  ekonomi  pada  mekanisme  pasar  adalah  hal baru baik bagi pemerintah, para pelaku usaha maupun konsumen. Sistem  ekonomi  terencana  tidak  memberikan  ruang  gerak  yang bebas bagi para pelaku usaha dalam berbisnis.
Ekonomi terencana menjadi pilihan Indonesia pada masa
12 Munir Fuady, Hukum Anti Monopoli Menyongsing Era Persaingan Sehat, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994), h. 8.
158 Titut Sudiono
orde  baru  disebabkan  oleh  beberapa  alasan. Pertama ,  pasar bebas  tidak  memberikan  keuntungan bagi  para pendatang  baru. Pendatang  baru  memiliki  lebih  banyak  ketidakleluasaan  untuk berkompetisi  pada  pasar  bebas.  Oleh  sebab  itu  pemerintah membantu  para  pendatang  baru  tersebut  dengan  memberikan subsidi,  tarif,  pinjaman  lunak,  dan  bantuan  teknologi  dari pemerintah  mampu  membantu  pendatang  baru  untuk  bertahan hidup dan memperluas bisnis mereka.
Kedua ,  perdagangan  dunia  tidak  sempurna.  Tidak  ada persaingan  bebas  tanpa  adanya  hambatan  dalam  perdagangan dunia  dan  terjadi  distorsi  pada  pasar.  Dunia  terbagi  menjadi beberapa blok perdagangan di mana tiap blok-nya memliki aturan yang  berbeda  dan  memberikan  keistimewaan  pada  anggota blok  tersebut.  Terdapat  struktur  oligarki  pada  beberapa  industri seperti  industri  pesawat  terbang  yaitu  Airbus  dan  Boeing  yang didominasi  oleh  Amerika  Serikat  serta  Konsorsium  Uni  Eropa. Dengan  menggunakan  mekanisme  pasar  bebas  itu  sendiri  maka tidak  ada  satupun  perusahaan  yang  mampu  bersaing  dalam industri  tersebut,  sehingga  sekali  lagi  dengan  intervensi  negara hal ini dapat diatasi.
Ketiga ,  intervensi  pemerintah  menjadikan  biaya  transaksi lebih murah. Sebuah perusahaan besar yang menguasai dari hulu hingga  hilir  dapat  mengurangi  biaya  produksi.  Sistem  ekonomi terencana  tersebut  pada  akhirnya  malah  memberikan  peluang bagi  para  pengusaha  untuk  melakukan  kolusi,  korupsi  dan nepotisme  dengan  penguasa.  Gotong-royong  dan  kebersamaan antara pengusaha dengan penguasa kala itu menciptakan sebuah kolaborasi  yang  baik  dalam  rangka  menaikkan  pertumbuhan ekonomi namun dengan mengorbankan rakyat sebagai konsumen yang menanggung beban infesiensi yang ditimbulkan. Tidak adanya prosedur yang demokratis dan pengawasan yang cukup kuat oleh rakyat  mengakibatkan  korupsi  dan  nepotisme  merajalela  pada birokrasi.  Intervensi  pemerintah  pada  pasar  dan  perekonomian tidak  didasarkan  pada  penghitungan  rasional  dalam  rangka efisiensi,  akan  tetapi  dalam  banyak  hal  telah  tercampur  karena adanya dorongan untuk melakukan korupsi dan nepotisme.
Pada  saat  itu  sepertinya  para  pejabat  dengan  perilaku
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
predatornya  masih  mengontrol  dan  menjalankan  perekonomian. Namun  hal  tersebut  menjadi  sebuah  virus  tersembunyi  yang belum  terdeteksi  hingga  pada  akhir  1997.  Virus  tersebut  diam- diam  telah  menyebar  ke  seluruh  jaringan  yang  meruntuhkan tidak  saja  perekonomian  tetapi  juga  berimbas  pada  tatanan kehidupan  masyarakat  Indonesia.  Sejak  saat  itu  Indonesia  tidak henti-hentinya melakukan perbaikan untuk memulihkan kembali perekonomiannya  termasuk  beralih  pada  sistem  mekanisme pasar.
Milton Friedman dan Buchanan, 13 menjabarkan asumsinya mengenai pasar bebas dan mengapa mekanisme pasar lebih dipilih daripada  ekonomi  terencana. Pertama, individu  bersifat  rasional dan self-interested , dan tidak akan melakukan perdagangan kecuali mereka  mendapatkan  keuntungan  darinya. Kedua, kegiatan ekonomi  bukanlah  apa  yang  disebut  dengan zero  sum  game oleh karena setiap orang berhak memperoleh keuntungan dari kegiatan ekonomi. Ketiga, terdapat  keuntungan  yang  komparatif  dalam perdagangan  dimana  orang-orang  akan  melakukan  pertukaran berdasarkan  keuntungan  komparatif  tersebut. Keempat, apabila seorang individu dapat menjadi lebih baik tanpa merugikan pihak lain maka keseluruhan masyarakat akan juga menjadi lebih baik. Kelima, pasar adalah sebuah wilayah yang sangat rumit sehingga tak  ada  satupun  individu  yang  mampu  mengelola  kerumitan pasar daripada mekanisme pasar bebas itu sendiri. Keenam, adanya “tangan tak terlihat” atau “invisible hand” dalam pasar yang akan bekerja dengan sendirinya, dan hanya pelaku usaha yang efisien saja yang mampu bertahan dalam pasar yang demikian. Ketujuh, persaingan  bebas  sangat  positif  bagi  perekonomian  oleh  karena dapat  mendorong  pelaku  ekonomi  untuk  mampu  bekerja  lebih efisien  (lebih  murah  namun  lebih  baik).  Berdasarkan  asumsi- asumsi  tersebut  maka  pasar  bebaslah,  dan  bukan  pemerintah, yang  akan  menjalankan  roda  perekonomian  lebih  efisien  dan membantu pertumbuhan ekonomi nasional lebih cepat. 14
Pasar,  negara,  individu  dan  masyarakat  selalu  menjadi
13 Ibid., h. 22. 14 Peranan pemerintah masih diperlukan walaupun terbatas dan sangat kecil yaitu dalam bentuk perlindungan pada mekanisme pasar tersebut, dalam bentuk regulasi yang dapat mendukung berjalannya mekanisme pasar tersebut.
160 Titut Sudiono
diskursus  hangat  dalam  ilmu  ekonomi.  Menurut    ekonomi kapitalis (klasik) 15 , pasar memainkan peranan yang sangat penting dalam  sistem  perekonomian.  Ekonomi  kapitalis  menghendaki pasar bebas untuk menyelesaikan  permasalahan ekonomi, mulai dari  produksi,  konsumsi  sampai  distribusi.  Semboyan  kapitalis adalah lassez  faire  et  laissez  le  monde  va  de  lui  meme 16 (Biarkan ia  berbuat  dan  biarkan  ia  berjalan,  dunia  akan  mengurus  diri sendiri).  Maksudnya,  biarkan  sajalah  perekonomian  berjalan dengan  wajar  tanpa  intervensi   pemerintah,  nanti   akan  ada suatu  tangan  tak  terlihat (invisible  hands) yang  akan  membawa perekonomian  tersebut  ke  arah equilibrium. Jika  banyak  campur tangan  pemerintah,  maka  pasar  akan  mengalami  distorsi  yang akan membawa perekonomian pada ketidakefisienan (inefisiency) dan ketidakseimbangan.
Menurut  konsep  tersebut,  pasar  yang  paling  baik  adalah persaingan  bebas (free  competition) ,  sedangkan  harga  dibentuk oleh  oleh  kaedah supply  and  demand. Prinsip  pasar  bebas   akan menghasilkan equilibrium dalam  masyarakat,  di  mana  nantinya akan  menghasilkan    upah (wage) yang  adil,  harga  barang (price) yang  stabil  dan  kondisi  tingkat  pengangguran  yang  rendah (full employment). Untuk itu peranan negara dalam ekonomi sama sekali harus diminimalisir, sebab kalau negara    turun campur bermain dalam ekonomi hanya akan menyingkirkan sektor swasta sehingga akhirnya mengganggu equilibrium pasar. Maka dalam paradigma kapitalisme, mekanisme pasar diyakini akan menghasilkan suatu keputusan  yang  adil  dan  arif  dari  berbagai  kepentingan  yang bertemu di pasar.  Para pendukung paradigma pasar bebas telah melakukan  berbagai  upaya  akademis  untuk  meyakinkan  bahwa pasar adalah sebuah sistem yang mandiri (self regulating) . Sementara itu, sistem ekonomi sosialis yang dikembangkan oleh  Karl  Max 17 menghendaki  maksimasi  peran  negara.  Negara
15 Tokoh  pendiri  ekonomi  kapitalis  adalah  Adam  Smith  (1723-1790) dengan  bukunya An  Inquiry  into  the Nature  and  Causes of  The Wealth  of  Nations, New Rochelle,, N.Y : Arlington House, 1966.
16 Marshal Green, The Economic Theory, terj. Ariswanto, Buku Pintar Teori Ekonomi, (Jakarta, Aribu Matra Mandiri, 1997), h.12 17 Pada hakekatnya pemikiran sistem ekonomi sosialis sudah ada sebelum kemunculan Karl Max, seperti Robert Owen (1771-1858), Charles Fourier (1772- 1837), dan Louis Blanc (1811-1882),   namun Bapak sosialisme yang termasyhur
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
harus  menguasai  segala  sektor  ekonomi  untuk  memastikan keadilan  kepada  rakyat  mulai  dari means  of  production sampai mendistribusikannya  kembali  kepada  buruh,  sehingga  mereka juga  menikmati  hasil  usaha.  Pasar  dalam  paradigma  sosialis, harus dijaga agar tidak jatuh ke tangan pemilik modal (capitalist) yang  serakah  sehingga  monopoli means  of  production dan melakukan ekspolitasi tenaga buruh lalu memanfaatkannya untuk mendapatkan profit sebesar-besarnya. Karena itu equilibrium tidak akan pernah tercapai, sebaliknya ketidakadilan akan terjadi dalam perekonomian  masyarakat.  Negara  harus  berperan  signifikan untuk mewujudkan equilibrium dan keadilan ekonomi di pasar. Menurut  faham  ini,  harga-harga  ditetapkan  oleh pemerintah,  penyaluran   barang  dikendalikan  oleh  negara, sehingga tidak terdapat kebebasan pasar. Semua warga masyarakat adalah  ”karyawan”  yang  wajib  ikut  memproduksi  menurut kemampuannya  dan  akan  diberi  upah  menurut  kebutuhannya. Seluruh  kegiatan  ekonomi  atau  produksi  harus  diusahakan bersama.  Tidak  ada  usaha  swasta,  semua  perusahaan,  termasuk usaha  tani,  adalah  perusahaan  negara (state  entreprise) .  Apa  dan berapa yang diproduksikan ditentukan berdasarkan perencanaan pemerintah pusat (central planning) dan diusahakan langsung oleh negara.
Kedua  ajaran  sistem  ekonomi  di  atas  cukup  berkembang dalam  pemikiran  ekonomi  kontemporer,  walaupun  akhirnya sistem  ekonomi  sosialis  mengalami  kemunduran   dan   mulai ditinggalkan.  Lalu  bagaimana  konsep  ekonomi  Islam  tentang mekanisme  pasar  tersebut,  Bagaimana  ajaran  Nabi  Muhammad Saw  dan  para  ulama  tentangnya.  Bolehkah  negara  intervensi harga  (pasar)  dan  sejauhmana  kebolehan  tersebut.  Dan  apa  saja jenis distorsi pasar yang dilarang Islam.
Ekonomi  Islam memandang  bahwa  pasar,  negara,  dan individu  berada  dalam  keseimbangan  (iqtishad),  tidak  boleh ada  sub-ordinat,  sehingga  salah  satunya  menjadi  dominan  dari yang lain.  Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas
adalah Karl Marx (1818-1883M), karena ia menggabungkan pikiran-pikiran dari banyak ahli yang mendahuluinya. Buku Marx yang terkenal adalah Das Capital terbit tahun 1867 dan Manifesto Comunis terbit tahun 1848
162 Titut Sudiono
menentukan  cara-cara  produksi  dan  harga,  tidak  boleh  ada gangguan  yang  mengakibatkan  rusaknya  keseimbangan  pasar. Namun dalam kenyataannya sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri  secara  adil  (fair).  Distorasi  pasar  tetap  sering  terjadi, sehingga dapat merugikan para pihak.
Pasar yang dibiarkan berjalan sendiri (laissez faire), tanpa ada yang mengontrol, ternyata telah menyebabkan penguasaan pasar sepihak oleh pemilik modal (capitalist) penguasa infrastruktur dan pemilik informasi. Asymetrik informasi juga menjadi permasalahan yang  tidak  bisa  diselesaikan  oleh  pasar.  Negara  dalam  Islam mempunyai peran yang sama dengan pasar,  tugasnya  adalah mengatur   dan  mengawasi  ekonomi,  memastikan  kompetisi di  pasar  berlangsung  dengan  sempurna,  informasi  yang  merata dan  keadilan  ekonomi.  Perannya  sebagai  pengatur  tidak  lantas menjadikannya  dominan,  sebab  negara,  sekali-kali  tidak  boleh mengganggu  pasar  yang  berjalan  seimbang,  perannya  hanya diperlukan ketika terjadi distorsi dalam sistem pasar.
Konsep  makanisme  pasar  dalam  Islam  dapat  dirujuk kepada  hadits  Rasululllah  Saw  sebagaimana  disampaikan  oleh Anas  RA,  sehubungan  dengan  adanya  kenaikan  harga-harga barang di kota Madinah. Dengan hadits ini  terlihat dengan jelas bahwa  Islam jauh lebih dahulu (lebih 1160 tahun)    mengajarkan konsep  mekanisme  pasar  dari  pada  Adam  Smith.  Dalam  hadits tersebut diriwayatkan sebagai berikut :

## Harga barang dagangan pernah melambung tinggi di Madinah
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
pada  zaman  Nabi  Saw,  lalu  orang-orang  pun  berkata:”Wahai Rasulullah, harga barang melambung, maka tetapkanlah standar harga untuk kami. Maka Rasulullah Saw bersabda:”Sesungguhnya Allah lah al-Musa’ir (Yang Maha Menetapkan harga), al-Qabidh, al-Basith, dan ar-Raziq. Dan sungguh aku benar-benar berharap berjumpa  dengan  Allah  dalam  keadaan  tidak  ada  seorang  pun dari kalian yang menuntutku dengan kezhaliman dalam masalah darah  (nyawa)  dan  harta”.  (HR.  al-Khomsah  kecuali  an-Nasa’i dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban) .18
Inilah teori ekonomi Islam mengenai harga. Rasulullah Saw dalam hadits tersebut tidak menentukan harga. Ini menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang  alamiah  impersonal.  Rasulullah  menolak  tawaran  itu  dan mengatakan bahwa harga di pasar tidak boleh ditetapkan, karena Allah-lah yang menentukannya.
Sungguh menakjubkan, teori Nabi tentang harga dan pasar. Kekaguman ini  dikarenakan, ucapan Nabi Saw itu mengandung pengertian bahwa harga pasar itu sesuai dengan kehendak Allah yang sunnatullah atau hukum supply and demand . Menurut pakar ekonomi  Islam  kontemporer,  teori  inilah  yang  diadopsi  oleh Bapak  Ekonomi  Barat,  Adam  Smith  dengan  nama  teori invisible hands .  Menurut  teori  ini,  pasar  akan  diatur  oleh  tangan-tangan tidak kelihatan (invisible  hands). Bukankah teori invisible hands itu lebih tepat dikatakan God Hands (tangan-tangan Allah). 19 Oleh karena harga sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan di pasar, maka harga barang tidak boleh ditetapkan pemerintah, karena  ketentuan  harga  tergantung  pada  hukum supply and demand.
Namun  demikian,  ekonomi  Islam  masih  memberikan peluang pada kondisi tertentu untuk melalukan intervensi harga (price  intervention) bila  para  pedagang  melakukan  monopoli  dan kecurangan yang menekan dan merugikan konsumen.
Pasar sebagai mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah  dan  telah  berlangsung  sejak  peradaban  awal  manusia.
18 Ad-Darimy, Sunan Ad-Darimy, (Beirut: Darul Fikri, tt.), h. 78. 19 Adiwarman Karim, Kajian Ekonomi Islam Kontemporer , (Jakarta, TIII,
2003), h. 76.
164 Titut Sudiono
Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang sangat penting dalam  perekonomian.  Praktik  ekonomi  pada  masa  Rasulullah dan Khulafaurasyidin menunjukkan adanya peranan pasar yang besar.  Rasulullah  sangat  menghargai  harga  yang  dibentuk  oleh pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya suatu price intervenstion seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar  yang  wajar.  Namun,  pasar  di  sini  mengharuskanadanya moralitas, antara lain: persaingan yang sehat (fair play), kejujuran (honesty), keterbukaan (transparancy), dan  keadilan (justice). Jika nilai-nilai  ini  telah  ditegakkan,  maka  tidak  ada  alasan  untuk menolak harga pasar. 20 Menurut Ibnu Taimiyah price intervenstion dapat dibedakan menjadi  dua,  yaitu: price  intervenstion yang  zalim,  dan price intervenstion yang adil. Ibnu Taimiyah menjelaskan tiga keadaan dimana price intervenstion harus dilakukan:
1.   Produsen  tidak  mau  menjual  barangnya  kecuali  pada harga  yang  lebih  tinggi  dari  pada  reguler  market  price, padahal konsumen membutuhkan barang tersebut. Dalam keadaan ini pemerintah dipaksa untuk memaksa produsen agar mau menjual barangnya dan menentukan harga (price intervenstion) yang adil.
2.    Produsen  menawarkan  pada  harga  yang  terlalu  tinggi menurut konsumen, sedangkan konsumen meminta pada harga  yang  terlalu  rendah  menurut  produsen.  Dalam keadaan  ini  pemerintah  bisa  menjadi  mediator  antara prosuden  dan  konsumen,  kemudian  pemerintah  harus mendorong kepada produsen untuk menentukan harga.
3.    Pemilik jasa, misalnya tenaga kerja yang menolak bekerja keculi pada harga yang lebih tinggi dari pada harga pasar yang  berlaku,  sehingga  pemerintah  dapat  melakukan intervensi dengan memaksa pemilik jasa untuk memberikan jasanya. 21
Selain  melarang  intervensi  harga,  ada  beberapa  larangan
20 Tersedia  secara lengkap di  http://hafidalbadar.blog.uns. ac.id/2009/06/04/mekanisme-pasar-dan-regulasi-harga-menurut-ibnu- taimiyah, diakses tanggal 1 Agustus 2014.
21 Ibid.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
yang diberlakukan Rasulullah Saw untuk menjaga agar seseorang tidak  dapat  melambungkan  harga  seenaknya  seperti  larangan menukar  kualitas  mutu  barang  dengan  kualitas  rendah  dengan harga yang sama serta mengurangi timbangan barang dagangan. 22 Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  menurut  Islam  negara memiliki  hak  untuk  melakukan  intervensi  dalam  kegiatan ekonomi, baik itu dalam bentuk pengawasan, pengaturan maupun pelaksanaan  kegiatan  ekonomi  yang  tidak  mampu  dilaksanakan oleh  masyarakat.  Intervensi  harga  oleh  pemerintah  bisa  karena faktor alamiah maupun non  alamiah. Pada umumnya intervensi pemerintah  berupa  kebijakan  dalam  regulasi  yang  berhubungan dengan  permintaan  dan  penawaran  dan  intervensi  dalam menentukan  harga.  Intervensi  dengan  cara  membuat  kebijakan yang dapat mempengaruhi dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran (market  intervention) biasanya  dikarenakan  distorsi pasar  karena  faktor  alamiah.  Bila  distori  pasar  terjadi  karena faktor non alamiah, maka kebijakan yang ditempuh salah satunya dengan intervensi harga pasar. 23
Mekanisme  pasar,  regulasi  dan  moral  harus  ada  dalam satu  kesatuan,  satu  paket  pemikiran.  Dengan  adanya  moral  dan harga saja, boleh jadi belum mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang diinginkan masyarakat. Maka dari itu, peran efektif negara sebagai  mitra,  katalisator  dan   fasilitator,  sangat  dibutuhkan untuk  mewujudkan  misi  Islam.  Berdasarkan  hadis  di  atas  telah menekankan  perlunya  peran-peran  tersebut.  Al-Qur‟an  hanya menyediakan norma-norma dan memerintahkan kaum muslimin untuk  menjalankan  norma-norma  itu,  dengan  harapan  kaum muslimin mentaatinya. Namun beberapa dari mereka tidak mau mematuhinya,  khususnya  manakala  moral  lingkungan  telah rusak. Maka dari itu negara mempunyai peranan penting melalui pendidikan, dorongan dan pencegahan untuk tingkah laku yang membahayakan  masyarakat  seperti  kezaliman,  kecurangan, penipuan, dan keculasan dengan tidak mematuhi perjanjian dan tanggung jawab.
22 Adiwarman  A.  Karim, Ekonomi  Mikro  Islami, (Jakarta:  Rajawali  Pers,
2010), Cet. Ke-3, h. 182. .
23 Suud  Fuadi, Mekanisme  Pasar  Islami  dan  Pengendalian  Harga, artikel diakses tanggal 18 Agustus 2014 .
166 Titut Sudiono
Perhatian  pada   pentingnya  peranan  negara   telah dicerminkan  oleh  tulisan  ulama-ulama  terkemuka  sepanjang sejarah.  Al-Mawardi  misalnya,  telah  menyatakan  bahwa keberadaan  sebuah  pemerintah  yang  efektif,  sangat  diperlukan untuk  mencegah  kezaliman  dan  pelanggaran.  Sedangkan  Ibn Taimiyah  pun  menekankan  Islam  dan  negara  mempunyai hubungan  yang  tidak  dapat  dipisahkan.  Satu  pihak  tidak  dapat menjalankan  perannya  dengan  baik  tanpa  adanya  negara  yang memainkan peranan penting, dan negara mungkin akan terpuruk dalam  pemerintahan  yang  tidak  adil  dan  tirani  tanpa  pengaruh syari‟ah.  Demikian  pula  Baqir  al-Sadr  sebagaimana  dikutip  oleh Umer  Chapra  mengatakan  bahwa  intervensi  pemerintah  dalam ruang  lingkup  kehidupan  perekonomian  adalah  penting  dalam menjamin keselarasan dengan norma-norma Islam. 24
Syarat  utama  untuk  menjamin  sebuah  sistem  ekonomi pasar yang fair dan adil adalah perlunya suatu peran pemerintah yang sangat canggih yang merupakan kombinasi dari prinsip non- intervention. Dalam  teori  Adam  Smith  seperti  yang  dikutip  oleh Mustafa Edwin bahwa peran bahkan campur tangan pemerintah tidak ditolak sama sekali atas dasar prinsip no harm, yaitu bahwa demi  menegakkan  prinsip  keadilan no  harm, pemerintah  harus campur  tangan.  Jadi,  bahkan  sebaliknya,  dalam  situasi  tertentu pemerintah  justru  dituntut  untuk  campur  tangan.  Dalam  situasi seperti itu, pemerintah yang tidak ikut campur tangan justru akan dianggap tidak adil. Situasi seperti ini adalah situasi di mana ada pihak tertentu yang dilanggar hak dan kepentingannya atau yang dirugikan oleh pihak lain secara tidak sah. 25
Dengan  demikian,  pemerintah  tidak  mewakili  wewenang untuk melakukan intervensi terhadap harga pasar dalam kondisi normal.  Ibnu  Taimiyah  mengatakan  jika  masyarakat  melakukan transaksi  dalam  kondisi  normal  tanpa  ada  bentuk  distori  atau penganiayaan  apapun  dan  terjadi  perubahan  harga  karena sedikitnya  penawaran  atau  banyaknya  permintaan,  maka  ini merupakan kehendak Allah SWT. 26
24 Mustafa  Edwin  Nasution,  dkk., Pengenalan  Eksklusif  Ekonomi  Islam, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 189.
25 Ibid., h. 161. 26 Ibid. h.163
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
Harus  diyakini  nilai  konsep  Islam  tidak  memberikan ruang  intervensi  dari  pihak  manapun  untuk  menentukan  harga, kecuali dan hanya kecuali adanya kondisi darurat yang kemudian menuntut  pihak-pihak  tertentu  untuk  ambil  bagian  menentukan harga.  Pengertian  darurat  di  sini  adalah  pada  dasarnya  peranan pemerintah  ditekan  seminimal  mungkin.  Namun  intervensi pemerintah sebagai pelaku usaha dapat dibenarkan hanyalah jika pasar  tidak  dalam  keadaan  sempurna,  dalam  arti  ada  kondisi- kondisi  yang  menghalangi  kompitisi  yang fair terjadi  ( market failure ).
Tetapi  jika  terjadi  kegagalan  pasar  di  luar  sebab-sebab ketidakadilan  dari  pelaku  pasar,  negara  boleh  melakukan intervensi  sepanjang  kegagalan  pasar  tersebut  mengancam kebutuhan  minimal  rakyat.  Dan  dalam  prakteknya  peran lembaga   pengawas   dan   regulator   pasar   begitu   signifikan dalam perekonomian Islam. Ada  dua bentuk pengawasan yang dilakukan  pemerintah  dalam  mekanisme  pasar,  yaitu pertama: kesungguhan  dalam  mewujudkan  tujuan  negara, kedua: kontrol dilakukan  oleh  lembaga  independen,  yaitu al-hisbah yang berfungsi  untuk  menegakkan  aturan  main  mekanisme  pasar. Jadi kebebasan mekanisme pasar dalam Islam sangat diakui dan dijaga sepanjang ketentuan-ketentuan dan tujuan-tujuan syari‟ah dapat  terlaksana  dan  terpelihara  dengan  baik.  Misalnya  tujuan syari‟ah  yang  menyebutkan  pemenuhan  kebutuhan  dasar  bagi semua masyarakat dapat terpenuhi, maka sepatutnya intervensi dalam  bentuk  apapun  dari  siapapun  tudak  boleh  dilakukan dalam menentukan pergerakan harga yang ada di pasar. Harga secara murni ditentukan penuh oleh mekanisme permintaan dan penawaran. 27
Pada dasarnya mekanisme pasar perekonomian Islam dan konvensional memiliki karakteristik yang sama, yaitu mekanisme pasar  bebas.  Tapi  yang  membedakan  adalah  mekanisme pengawasan  dalam  pasar  Islami.  Sepanjang  mekanisme  berjalan dengan  adil  dan  tidak  mengancam  terpenuhinya  kebutuhan seluruh rakyat, maka negara dalam hal ini otoritas ekonomi tidak
27 Ali Sakti, Analisis Teoritis; Ekonomi Islam (Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern), (Bandung: Paramadigma dan AQSA Publishing, 2006), Cet. Ke-1, h. 97 .
168 Titut Sudiono
akan mengintervensi pasar dalam bentuk apapun. 28
Persaingan  yang  sehat  dalam  ekonomi  pasar  bebas memberikan  empat  keuntungan. Pertama ,  persaingan  akan memberikan  harga  yang  kompetitif. Kedua ,  adanya  peningkatan kualitas  hidup  oleh  karena  inovasi  yang  terus-menerus. Ketiga , mendorong  dan  meningkatkan  mobilitas  masyarakat. Keempat , adanya efisiensi baik efisiensi produktif maupun alokatif. 29
Kemudian  pentingnya  membahas  tentang  persaingan usaha dalam konteks hukum disebabkan karena persaingan yang memaksa perusahaan untuk menekan biaya menjadi lebih rendah, yang kemudian persaingan ini memaksa perusahaan untuk selalu menciptakan  produk  baru  dan  inovatif  serta  menguntungkan konsumen.  Dalam hal ini tidak selamanya mekanisme pasar dapat bekerja dengan baik karena yang akan berperan didalamnya hanya perusahaan  yang  mempunyai  modal  besar  dan  dekat  dengan pemerintah. Selain itu dalam pasar nantinya akan ada usaha untuk menghindari  atau  menghilangkan  terjadinya  persaingan  antar pelaku  usaha  untuk  dapat  memperoleh  keuntungan  yang  besar. Sehingga memerlukan aturan main yang kemudian diatur dalam Undang-Undang  No  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.  Undang-undang ini disahkan tanggal 5 Maret 1999, tetapi baru efektif berlaku satu tahun kemudian.
Judul  undang-undang ini  memang cukup panjang karena berangkat dari hasil kompromi Pemerintah dan DPR saat itu. DPR menginginkan  nama  “UU  Antimonopoli”  untuk  menunjukkan ada  dorongan  keras  mengatasi  ketidakadilan  ekonomi  akibat ulah  kelompok  usaha-usaha  besar  era  Orde  Baru.  Sementara Pemerintah  lebih  menyukai  nama  “UU  Persaingan  Usaha  yang Sehat”  untuk  menekankan  tugas  Pemerintah  menciptakan  iklim usaha yang kondusif bagi semua pihak.
Ada  banyak  terminologi  yang  diintroduksi  dalam  UU No. 5 Tahun 1999 ini. Sebagian di antaranya dapat dilihat dalam ketentuan umumnya. Namun, untuk menyamakan persepsi ada
28 Ibid., h. 97 . 29 Kenneth M. Davidson, “ Creating Effective Competition Institutions: Ideas for Transitional Economies ”, Asian-Pacific Law and Policy Journal , Vol. 6, 2005, h. 3.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
beberapa diantaranya yang perlu dikemukakan.
Pertama ,  undang-undang  ini  membedakan  istilah “monopoli”  dan  “praktek  monopoli”.  Kata monopoli adalah  kata yang bermakna netral, yaitu penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran  barang  dan/atau  atas  penggunaan  jasa  tertentu  oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Penguasaan demikian tidak harus berarti negatif. Ada jenis monopoli tertentu yang tidak bisa dihindari demi alasan efisiensi ( natural monopoly ) atau karena dilindungi oleh undang-undang ( statutory monopoly ). Yang dilarang adalah praktek monopoli , yang oleh undang-undang ini  diartikan  sebagai  monopoli  yang  menimbulkan  persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Jadi, monopoli  bisa  berdampak  positif  dan  bisa  negatif.  Sayangnya, UU No. 5 Tahun 1999 tidak cukup konsisten untuk menggunakan pembedaan dua istilah di atas. Hal itu terlihat dari pemakaian judul Bagian Pertama dari Bab IV tentang Kegiatan yang Dilarang. Di situ dicantumkan istilah “monopoli” sebagai salah satu jenis kegiatan yang dilarang, yang seharusnya tertulis “praktek monopoli”.
Kedua , sekalipun UU No. 5 Tahun 1999 sering diberi nama lain  sebagai  UU  Antimonopoli,  pada  dasarnya  monopoli  hanya salah satu jenis kegiatan yang disebut-sebut dalam undang-undang ini.  Di  samping  ada  bentuk-bentuk  kegiatan  yang  dilarang,  juga ada  bentuk-bentuk  perjanjian  yang  dilarang.  Penyebutan  UU Antimonopoli seperti gagasan DPR saat itu untuk menyebut UU No. 5 Tahun 1999, dengan demikian, menjadi kurang tepat. Akan lebih baik jika digunakan istilah UU Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau UU Antipersaingan Curang.
Sedangkan yang dimaksud dengan pelaku usaha menurut ketentuan  UU  No.  5  Tahun  1999  adalah  setiap  perorangan  atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau tidak, yang didirikan  atau  berkedudukan  atau  melakukan  kegiatan  dalam wilayah  Republik  Indonesia  yang  menyelenggarakan  berbagai kegiatan  usaha  dalam  bidang  ekonomi. 30 Dengan  demikian, kategori pelaku usaha dalam hal ini termasuk orang perorangan,
30 Indonesia, Undang-Undang  Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 5 tahun 1999, LN. No. 33 tahun 1999, Pasal 1 ayat 5.
170 Titut Sudiono
badan  usaha  badan  hukum,  badan  usaha  bukan  badan  hukum, dan berbagai bentuk perkumpulan lainnya.
Berkaitan  dengan  penetapan  harga,  perjanjian  penetapan harga merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dilarang oleh Undang-undang  Nomor  5  tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha  Tidak Sehat. Dalam prakteknya ada beberapa bentuk perjanjian penetapan harga, yaitu penetapan harga  antara  pelaku  usaha  ( price  fixing );  penetapan  harga  yang berbeda  terhadap  barang  dan  atau  jasa  yang  sama  (diskriminasi harga);  penetapan  harga  di  bawah  harga  pasar  dengan  pelaku usaha lain ( predatory price ); dan penetapan harga jual kembali ( resale price maintenance ).
Penetapan harga antar pelaku usaha ( price fixing) menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 5  tahun 1999, pelaku  usaha  dilarang  mengadakan  perjanjian  dengan  pelaku usaha  pesaingnya  guna  menetapkan  suatu  harga  tertentu  atas suatu  barang  dan/atau  jasa  yang  akan  diperdagangkan  pada pasar bersangkutan. Larangan muncul sebab perjanjian seperti itu akan  meniadakan  persaingan  usaha  diantara  pelaku  usaha  yang mengadakan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, hal ini dianggap per  se  illegal. Dalam  pasal  5  ayat  (1)  dikatakan  bahwa  perjanjian penetapan harga dilarang tanpa melihat efek negatif dari perjanjian tersebut  terhadap  persaingan.  Dengan  kata  lain,  walaupun  efek negatif  terhadap  persaingan  usaha  kecil,  perjanjian price  fixing tetap dilarang.
Akan  tetapi  undang-undang  memberikan  perkecualian terhadap  larangan  membuat  perjanjian  tentang  penetapan  harga antar  pelaku  usaha  ini,  yaitu  jika  perjanjian  penetapan  harga tersebut dibuat: Dalam suatu usaha patungan ( joint venture ), atau; didasarkan pada undang-undang yang berlaku ( Vide Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1999).
Dalam  undang-undang  tidak  dijelaskan  usaha  patungan seperti apa yang bisa dikecualikan. Bila usaha patungan membuat collateral  restraint ,  yakni  perjanjian  yang  membatasi  kompetisi dimasa  datang  antara  para  pihak,  usaha  ini  bisa  menghadapi tuntutan  pelanggaran  peraturan  dibidang  anti  monopoli  dan persaingan   usaha   tidak   sehat.   Dengan   demikian   tidak   bisa
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
dikatakan  bahwa  semua  perjanjian  dalam  usaha  patungan  tidak akan  merugikan  persaingan.  Perlu  dibuatkan  penjelasan  lagi mengenai kriteria usaha patungan yang dapat dikecualikan.
Kemudian  tentang  Penetapan  harga  yang  berbeda terhadap  barang  dan  atau  jasa  yang  sama  (diskriminasi  harga). Pembuatan  perjanjian  yang  berisikan  penetapan  harga  berbeda terhadap  bar  ang  dan  atau  jasa  yang  sama  dilarang  oleh  Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 tahun  1999. Berdasarkan ketentuan pasal  6  tersebut,  diskriminasi  harga  dilarang  apabila  pelaku usaha membuat suatu perjanjian dengan pelaku usaha lain yang mengakibatkan pembeli satu harus membayar harga yang tidak sama atau berbeda dengan harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan/atau jasa yang sama, karena hal ini dapat menimbulkan  persaingan  usaha  yang  tidak  sehat  dikalangan pelaku usaha atau dapat merusak  persaingan usaha. Dalam hal ini terdapat tiga jenis dan tingkatan strategis diskriminasi harga, dimana  setiap  tingkatan  menuntut  informasi  yang  berbeda mengenai konsumen, yaitu:
1.  Diskriminasi  harga  sempurna,  dimana  produsen  akan menetapkan  harga  yang  berbeda  untuk  setiap  konsumen. Dengan menerapkan strategi ini, produsen akan menyerap seluruh surplus konsumen, sehingga dapat mencapai laba yang paling tinggi.
2.    Pada situasi dimana produsen tidak dapat mengidentifikasi maksimum  harga  yang  dapat  dikenakan  untuk  setiap konsumen,  atau  situasi  dimana  produsen  tidak  dapat melanjutkan  struktur  harga  yang  sama  untuk  tambahan unit penjualan, maka produsen dapat menetapkan strategi diskriminasi  tingkat  harga  kedua,  dimana  produsen  akan menerapkan sebagian dari surplus konsumen. Pembeli yang bersedia membeli barang lebih banyak diberikan harga per unit yang lebih murah. Strategi ini banyak dilakukan pada penjualan grosir atau pasar swalayan besar.
3.      Bentuk  terakhir  diskiminasi  harga  umumnya  diterapkan produsen yang mengetahui bahwa permintaan atas produk mereka beragam secara sistematik berdasarkan karakteristik
172 Titut Sudiono
konsumen dan kelompok demografis. 31
Sedangkan  kaitannya  dengan  penetapan  harga  di  bawah harga pasar dengan pelaku usaha lain ( predatory price) , penetapan harga ini dilarang oleh pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Pasal 7 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian  dengan  pelaku  usaha  pesaingnya  untuk  menetapkan harga  di  bawah  pasar,  yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Pada satu sisi, penetapan harga di bawah  biaya  marginal  akan  menguntungkan  konsumen  dalam jangka pendek tetapi di pihak lain akan sangat merugikan pesaing (produsen  lain).  Strategi  yang  tidak  sehat  ini  pada  umumnya beralasan bahwa harga yang ditawarkan merupakan hasil kinerja peningkatan efisiensi perusahaan. Strategi ini akan menyebabkan produsen  menyerap  pangsa  pasar  yang  lebih  besar,  yang dikarenakan berpindahnya konsumen pada penawaran harga yang lebih  rendah.  Pada  jangka  yang  lebih  panjang,  produsen  pelaku predatory pricing akan dapat bertindak sebagai monopolis. Adapun  kaitannya  dengan  penetapan  harga  jual  kembali ( resale  price  maintenance ),  sama  halnya  dengan  penetapan  harga di bawah harga pasar dengan pelaku usaha lain  ( predatory price). Penetapan  harga  jual  kembali  dilarang  oleh  Pasal  8  Undang- undang  Nomor  5  tahun  1999.  Berdasarkan  ketentuan  pasal  8 ini,  pelaku  usaha  ( supplier )  dilarang  membuat  perjanjian  dengan pelaku  usaha  lain  (distributor)  untuk  menetapkan  harga  vertikal ( resale price maintenance ), dimana penerima barang atau jasa selaku distributornya tidak boleh menjual atau memasok kembali barang dan/atau jasa yang telah diterimanya dari suplier tersebut dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sebelumnya diantara supplier dan distributor, sebab hal itu akan dapat  menimbulkan  persaingan  usaha  tidak  sehat.  Dari  bunyi pasal 8 terlihat bahwa perjanjian penetapan harga vertikal hanya dilarang  apabila  dapat  mengakibatkan  terjadinya  persaingan usaha tidak sehat.
Dalam  teori  ilmu  hukum,  larangan  terhadap  tindakan persaingan usaha tidak sihat pada garis besarnya dilakukan dengan
31 Rachmadi  Usman, Hukum  Persaingan  Usaha  di  Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), Cet. Ke-1, h. 49-50.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
menggunakan salah satu dari dua teori, yaitu doktrins Per Se dan doktrin Rule of Reason. Larangan yang bersifat Per Se merupakan bentuk larangan yang tegas dalam rangka memberikan kepastian bagi para pelaku usaha dalam memaknai norma-norma larangan dalam persaingan usaha. Dalam praktek, pengaturan ini berguna agar pelaku usaha sejak awal mengetahui rambu-rambu terhadap perbuatan  apa  saja  yang  dilarang  dan  harus  dijauhkan  dalam praktik usaha guna menghindari munculnya potensi resiko bisnis yang besar dikemudian hari sebagai akibat pelanggaran terhadap norma-norma larangan tersebut. Apabila pelaku usaha tidak dapat mengendalikan  dirinya  dan  melanggar  ketentuan  hukum  yang mengatur  ( Per  Se  Illegal ),  maka  Komisi  Pengawasan  Persaingan Usaha  cukup  membuktinya  bahwa  telah  terjadi  pelanggaran. Pelanggaran  terhadap  larangan  yang  bersifat Per  Se, ancaman pidana  pokoknya  lebih  rendah  daripada  pelanggaran  terhadap larangan yang bersifat Rule of Reason ( vide Pasal 48). 32 Doktrin Rule  of  Reason berasal  dari  tradisi comon  law ( case law ). Dalam doktrin Rule of Reason, jika suatu kegiatan yang dilarang dilakukan oleh seorang pelaku usaha akan dilihat seberapa jauh efek negatifnya. Ciri-ciri pembeda terhadap larangan yang bersifat Rule  of  Reason adalah  bentuk  aturan  yang  menyebutkan  adanya persyaratan  tertentu  yang  harus  terpenuhi  sehingga  memenuhi klasifikasi adanya potensi bagi  terjadinya praktik  monopoli atau praktik  persaingan  usaha.  Perbuatan-perbuatan  yang  dimaksud jika terbukti merupakan perbuatan yang menghalangi persaingan (anti  kompetitif)  selain  menghadapi  sanksi  administratif  (Pasal 47), juga diancam sanksi pidana, baik pidana pokok (Pasal 48 ayat 1) maupun pidana tambahan (Pasal 49). 33
Pendekatan per  se  illegal dan rule  of  reason adalah  konsep klasik dalam hukum persaingan usaha. Kedua pendekatan ini juga berlaku pada UU No. 5 Tahun 1999, sehingga ada bentuk perjanjian atau kegiatan yang per se , namun ada juga bentuk perjanjian atau kegiatan yang rule of reason .
Secara sederhana, kedua pendekatan itu dapat disandingkan
32 Johnny  Ibrahim, Hukum  Persaingan  Usaha:  Filosofi, Teori  dan  Implikasi Penerapannya di Indonesia, (jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2007), h. 222-224.
33 Ibid., h. 227.
174 Titut Sudiono
dengan delik formal dan delik material. Pada delik formal, unsur- unsur  pidananya  sudah  dianggap  lengkap  begitu  perbuatannya itu selesai dilakukan, sehingga tidak perlu ada pembuktian lebih lanjut.  Pada  delik  material,  unsur-unsur  itu  belum  lengkap  jika syarat  akibat  perbuatan  itu  tidak  tercakup  di  dalamnya.  Tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 KUHP) adalah contoh jenis delik material  karena  akibatnya  harus  berupa  kehilangan  nyawa.  Jika belum ada korban yang mati, belum dapat disebut pembunuhan.
Pada  hakikatnya,  semua  tindakan  yang  terlarang  secara per  se diasumsikan  mengandung  konsekuensi  yang  lebih  berat dibandingkan  dengan rule  of  reason .  Misalnya,  Pasal  5  Ayat  (1) tentang  perjanjian  penetapan  harga:  “Pelaku  usaha  dilarang membuat  perjanjian  dengan  pelaku  usaha  pesaingnya  untuk menetapkan  harga  atas  suatu  barang  dan  atau  jasa  yang  harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.” Pasal ini dimasukkan dalam kategori terlarang secara per se . Pendekatan per se dan rule of reason sebenarnya tidak cukup jelas diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999. Biasanya indikator yang dipakai  adalah  ada  atau  tidaknya  anak  kalimat  dalam  rumusan suatu pasal, yakni jika terdapat kata-kata “ …patut diduga… ” atau “ …yang  dapat  mengakibatkan…. ”      Pasal  5  Ayat  (1)  di  atas  tidak mencantumkan  anak  kalimat  tersebut,  sehingga  termasuk per se .  Lain  halnya  dengan  Pasal  7  yang  berbunyi:  “Pelaku  usaha dilarang  membuat  perjanjian  dengan  pelaku  usaha  pesaingnya untuk  menetapkan  harga  di  bawah  harga  pasar,  yang  dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”
Kata “dapat” yang digunakan dalam pasal-pasal UU No. 5 Tahun 1999 sengaja dipakai antara lain untuk menunjukkan bahwa pelanggaran sudah dinyatakan terjadi jika perbuatan itu memang berpotensi  merusak  persaingan.  Jadi,  dengan  kata  “dapat”  di sini  bisa  berarti  bahwa  akibat  yang  ditimbulkan  oleh  perbuatan (perjanjian) tadi tidak perlu eksis terlebih dulu.
Jadi  apapun  alasannya,  tindakan  pelaku  usaha  yang mengarah  pada  kegiatan  produksi  atau  pemasaran  barang  dan atau jasa yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur, melawan hukum   atau   mengahambat   persaingan   usaha   berarti   telah
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
melanggar undang-undang. Apabila itu semua diimplementasikan dengan  baik,  tentunya  akan  menciptakan  kondisi  pasar  yang penuh  dengan  pelaku  usaha  yang  baik,  mendorong  kegiatan pelaku  usaha,  memungkinkan  pelaku  usaha  baru  masuk  pasar, dan efisiensi kegiatan pelaku usaha dapat ditingkatkan, dan harga akan seimbang.
Didalam  UU  No.  5  Tahun  1999  juga  mengatur  tentang sanksi.  Ada  tiga  jenis  sanksi  yang  diintroduksi  dalam  undang- undang  ini,  yaitu  tindakan administratif , pidana  pokok ,  dan pidana tambahan .  Komisi  Pengawas  Persiangan  Usaha  (KPPU)  hanya berwenang memberikan sanksi tindakan administratif. Sementara pidana  pokok  dan  pidana  tambahan  dijatuhkan  oleh  lembaga lain,  dalam  hal  ini  peradilan,  kemudian  yang  dimaksud  dengan tindakan administratif adalah 34 :
1.    penetapan pembatalan perjanjian;
2.    perintah untuk menghentikan integrasi vertikal;
3.  perintah  untuk  menghentikan  kegiatan  yang  terbukti menyebabkan praktek monopoli dan anti-persaingan dan/ atau merugikan masyarakat;
4.  perintah  untuk  menghentikan  penyalahgunaan  posisi dominan;
5.    penetapan  pembatalan  penggabungan/peleburan  badan usaha/pengambilalihan saham;
6.    penetapan pembayaran ganti rugi;
7.    pengenaan denda dari 1 milyar s.d. 25 milyar rupiah. Sekalipun hanya berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif, kewenangan KPPU itu bersinggungan dengan semua pasal  dalam UU  No. 5 Tahun 1999. Artinya, semua pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 dapat dijatuhkan sanksi tindakan administratif. Deskripsinya adalah sebagai berikut:
NO PASAL URAIAN PIDANA POKOK PIDANA TAMBA- HAN ADMINIS- TRATIF 1 2 3 1 Ps. 4 Oligopoli Ya – – Ya Ya
34 Johnny Ibrahim, ibid, h. 245
176 Titut Sudiono
2 Ps. 5 Penetapan harga – Ya – Ya Ya 3 Ps. 6 Diskriminasi harga – Ya – Ya Ya 4 Ps. 7 Penetapan  di  bawah harga pasar – Ya – Ya Ya 5 Ps. 8 Penetapan harga maksimal – Ya – Ya Ya 6 Ps. 9 Pembagian wilayah Ya – – Ya Ya 7 Ps. 10 Pemboikotan Ya – – Ya Ya 8 Ps. 11 Kartel Ya – – Ya Ya 9 Ps. 12 Trust Ya – – Ya Ya 10 Ps. 13 Oligopsoni Ya – – Ya Ya 11 Ps. 14 Integrasi vertikal Ya – – Ya Ya 12 Ps. 15 Perjanjian tertutup – Ya – Ya Ya 13 Ps. 16 Perjanjian dengan pihak asing Ya – – Ya Ya 14 Ps. 17 Monopoli Ya – – Ya Ya 15 Ps. 18 Monopsoni Ya – – Ya Ya 16 Ps. 19 Penguasaan pasar Ya – – Ya Ya 17 Ps. 20 Jual rugi – Ya – Ya Ya 18 Ps. 21 Penetapan biaya secara curang – Ya – Ya Ya 19 Ps. 22 Sekongkol tender – Ya – Ya Ya 20 Ps. 23 Sekongkol informasi rahasia – Ya – Ya Ya 21 Ps. 24 Sekongkol hambat pesaing – Ya – Ya Ya 22 Ps. 25 Penyalahgunaan posisi dominan Ya – – Ya Ya 23 Ps. 26 Jabatan rangkap – Ya – Ya Ya 24 Ps. 27 Pemilikan saham Ya – – Ya Ya 25 Ps. 28 Gabung, lebur, ambil alih Ya – – Ya Ya 26 Ps. 41 Hambat penyelidik/ pemeriksa – – Ya Ya Ya
Sumber: www.kppu.go.id
Keterangan:
•  Pidana pokok 1: denda Rp 25 milyar s.d. Rp 100 milyar atau kurungan pengganti denda selama 6 bulan.
•  Pidana pokok 2: denda Rp 5 milyar s.d. Rp 25 milyar atau kurungan pengganti denda selama 5 bulan.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
•  Pidana pokok 3: denda Rp 1 milyar s.d. Rp 5 milyar atau kurungan pengganti denda selama 3 bulan.

## Pidana tambahan:
•  pencabutan izin usaha;
•  larangan   menduduki   jabatan   direksi/komisaris   dari   2 tahun s.d. 5 tahun;
•  penghentian  kegiatan  atau  tindakan  tertentu  yang menyebabkan timbulnya kerugian pihak lain.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  uraian  pembahasan  di  atas,  maka penulis  dapat  memberikan  kesimpulan,  yaitu  Bahwa  prospek penerapan   Hukum   Ekonomi   Islam   dan   UU   No.   5   Tahun 1999   terhadap   persaingan   usaha   yang   bersifat monopolistik, tentunya    berpandangan    bahwa    persaingan    atau    kompetisi yang  dilakukan  oleh  para  pelaku  usaha  diperbolehkan  dalam penerapannya, asalkan persaingan usaha itu diterapkan secara sehat, akan tetapi apabila persaingan usaha yang dilaksanakan itu  bersifat monopolistik dalam  rangka  mengambil  keuntungan yang  sebanyak-banyaknya , maka  pandangan  ekonomi  Islam melarangnya.  Larangan  tersebut  disebabkan  karena  ekonomi Islam  memberikan  garisan  bahwa  persaingan  usaha  harus dilakukan  secara  sehat  ( fair  play )  dengan  prinsip  kejujuran ( honesty ), keterbukaan ( transparancy ), dan keadilan ( justice ).
Adapun  menurut  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999, persaingan  usaha  merupakan  persaingan  yang  diperbolehkan, akan  tetapi  apabila  persaingan  antar  pelaku  usaha  dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum  atau  menghambat  persaingan  usaha,  maka  menurut ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, persaingan usaha tersebut dilarang.

## 178 Titut Sudiono

## DAFTAR PUSTAKA
Marshall  C. Howard, Competition  Is  The Heart  Of    Free  Enterprice Economy, Anti Trust aw and Trade Regulation : Selected Issues and Case Studies , USA: Englewood Cliffs, New Jersey, 1983 GBHN  1998,  Butir  G,  Kaidah  Penuntun  Surakarta:  PT.  Pabelan, 1998 Edy Suandi Hamid dan Hendrie Anto, Ekonomi Indonesia Memasuki Milenium III , Yogyakarta: UII Pres, 2000 Moch  Faisal  Salam, Pertumbuhan  Hukum  Bisnis  Di  Indonesia , Bandung: Pustaka, 2001 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonom Islam UII, Ekonomi Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002 Kwik Kian Gie, Analisa Ekonomi Politik Indonesia , Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBII dan Gramedia Pustaka Utama, 1994 Sri  Edi  Swasono, Demokrasi  Ekonomi  Keterkaitan  Usaha  Partisipatif Versus Konsentrasi Ekonomi, Makalah Seminar Pancasila sebagai Idiologi Negara dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara , Jakarta: 1989 Muhammad, Ekonomi  Mikro  dalam  Perspektif  Islam, (Yogyakarta: BPFE, 2004), Cet. Ke-1 Munir  Fuady, Hukum  Anti  Monopoli  Menyongsing  Era  Persaingan Sehat, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994
Tokoh pendiri ekonomi kapitalis adalah Adam Smith (1723-1790) dengan bukunya An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations, New Rochelle,, N.Y: Arlington House, 1966. Marshal Green, The Economic Theory, terj. Ariswanto, Buku Pintar Teori Ekonomi, Jakarta, Aribu Matra Mandiri, 1997 Ad-Darimy, Sunan Ad-Darimy, (Beirut: Darul Fikri, tt.), h. 78. Adiwarman  Karim,  Kajian Ekonomi  Islam  Kontemporer ,  (Jakarta, TIII, 2003), h. 76.
Tersedia  secara  lengkap  di  http://hafidalbadar.blog.uns. ac.id/2009/06/04/mekanisme-pasar-dan-regulasi-harga- menurut-ibnu-taimiyah, diakses tanggal 1 Agustus 2014.
Tersedia  secara  lengkap  di  www.kppu.go.id  diakses  tanggal  2 Agustus 2014.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islami, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, Cet. Ke-3 Suud Fuadi, Mekanisme Pasar Islami dan Pengendalian Harga, artikel diakses tanggal 18 Agustus 2014 .
Mustafa Edwin Nasution, dkk., Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam,
Jakarta: Kencana, 2007 Ali  Sakti, Analisis  Teoritis;  Ekonomi  Islam  (Jawaban  atas  Kekacauan Ekonomi  Modern), Bandung:  Paramadigma  dan  AQSA
Publishing, 2006, Cet. Ke-1 Kenneth  M.  Davidson,  “ Creating  Effective  Competition  Institutions: Ideas for Transitional Economies ”, Asian-Pacific Law and Policy Journal , Vol. 6, 2005 Indonesia, Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 5 tahun 1999, LN. No.
33 tahun 1999, Pasal 1 ayat 5.
Rachmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), Cet. Ke-1 Johnny  Ibrahim, Hukum  Persaingan  Usaha:  Filosofi,  Teori  dan Implikasi Penerapannya di Indonesia, (jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2007
180 Titut Sudiono

## BISNIS ONLINE DALAM PERSPEKTIF ISLAM

## Selvia Nuriasari, MEI

## STAIN Jurai Siwo Metro
Email: selviasari7@yahoo.com

## Abstrak
Bisnis  online  adalah  aktivitas  bisnis  yang  dilakukan  oleh  para pelaku bisnis baik itu organisasi bisnis maupun individu dengan memanfaatkan  media  elektronik.  Bisnis  online  dikenal  dengan istilah e-commerse dimana   e- commerse terbagi dua yaitu B2B dan B2C. B2C atau business to consumer menjadi primadona bagi para pebisnis dalam mempromosikan produknya melalui media elektronik terutama media sosial dan blog. Permasalahan timbul dari  adanya  aktivitas  bisnis  ini  adalah  pertanggungjawaban terhadap  konsumen  atau  pelanggan.  Pelanggaran  yang  sering sekali dilakukan oleh  pebisnis  B2C ini  adalah sikap tidak jujur terhadap  konsumen  tentang  produk  yang  ditawarkan  seperti menyembunyikan informasi produk tersebut dimana kelemahan utamanya  adalah  calon  konsumen  hanya  mengetahui  produk melalui  gambar  dan  informasi  produk  yang  diminati  dari keterangan yang diberikan oleh pebisnis online. Maka prinsip – prinsip etika bisnis  harus diterapkan secara tegas  dalam bisnis online demi melindungi konsumen. Dalam penelitian ini, penulis tertarik membahas tentang bisnis online ditinjau dari kacamata Islam  dan  kaitannya  dengan  etika  bisnis  dalam  bisnis  online ini.
Kata kunci: bisnis online (e-commerse), B2C, etika bisnis Islami

## 182 Selvia Nuriasari

## Abstract
Online  business  is  a  business  activity  conducted  by  the business  both  business  organizations  and  individuals  by utilizing  electronic  media  .  Online  business  is  known  as  e  - commerse  where  it  is  divided  into  two  terms,  B2B  and  B2C .  B2C  or  business  to  consumer  becomes  the  most  well  known for  businesses  to  promote  their  products  through  electronic media , especially social media and blogs . The problems of this business is that the responsibility to the consumer or customer . Violations are often carried by B2C businesses are their dishonest attitude to consumers about the products offered, such as hiding information about the products where its main weakness is the potential  consumers  only  know  the  product  through  product images from the information given by the online businesses . So the principles of business ethics must be applied strictly in the online  business  for  the  sake  of  protecting  consumers  .  In  this study  ,  the  writers  are  interested  in  discussing  about  online business  in  terms  of  islamic  views  and  its  relationship  with business ethics in this online business .
Keywords: online business (e-commerse), B2C, Islamic business ethics

## Pendahuluan
Bisnis  online  adalah  aktivitas  bisnis  yang  dilakukan  oleh para  pelaku  bisnis  baik  itu  organisasi  bisnis  maupun  individu dengan  memanfaatkan  media  elektronik.  Bisnis  online  dikenal dengan  istilah e-commerse dimana e-  commerse terbagi  dua  yaitu B2B  dan  B2C.  B2B  adalah business  to  business  commerse dan  B2C adalah business to consumen  commerse .  Berkaitan dengan penelitian yang  bersifat  kualitatif  deskriptif  ini,  penulis  akan  membahas tentang  B2C  dimana  di  Indonesia  B2C  menjadi  primadona  bagi para pelaku bisnis terutama pebisnis yang bermodal kecil dalam mempromosikan  produknya  baik  barang,  jasa  maupun  ide. Melalui  media  elektronik  terutama  media  sosial,  para  pelaku
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
bisnis berusaha menjangkau konsumen secara efisien dan efektif. Sebutlah facebook,  twitter,  whats  App, dan we  chat, merupakan beberapa dari sekian banyak media sosial yang dijadikan sarana berbisnis secara online. Selain media sosial tersebut, bisnis online juga membuat seperti blog untuk mempermudah  dalam menjual produk-produknya.
Menjamurnya  bisnis  online  ini  disebabkan  bahwa masyarakat sebagai konsumen dalam berkomunikasi, bersosialisasi saat  ini  cenderung  lebih  suka  menggunakan,  antara  lain  media sosial, dikarenakan antara lain lebih cepat dan praktis, jangkauan lebih  luas  serta  lebih  murah.  Peluang  inilah  yang  kemudian dimanfaatkan para pebisnis kecil yang diikuti oleh   perusahaan– perusahaan besar untuk melakukan bisnis online yang kemudian direspon positif oleh masyarakat.
Permasalahan  timbul  dari  adanya  aktivitas  bisnis  adalah mengenai  tanggungjawab  terhadap  konsumen  atau  pelanggan. Dimana  tujuan  adanya  bisnis  adalah  menyenangkan  atau memuaskan konsumen dengan menawarkan barang, jasa bahkan ide ataupun pemikiran yang bernilai nyata. Pelanggaran aktivitas bisnis  yang  dilakukan  pelaku  bisnis  adalah  sikap  tidak  jujur terhadap  konsumen  terhadap  produk  yang  ditawarkan  seperti tidak  jujur  terhadap  produknya  sendiri  atau  menyembunyikan informasi produk tersebut.
B2C  ini  banyak  dikuasai  oleh  para  wirausahawan  yang memiliki  modal  yang  tidak  besar  yang  tidak  mampu  bersaing secara  langsung  di  pasar  dengan  perusahaan–perusahaan bermodal besar. Seperti transaksi jual beli lainnya juga melibatkan ketidakpuasan  konsumen  terhadap  produk,  pelayanan  atau informasi produk yang dinilai merugikan konsumen.
Berbagai  macam  kasus  mengiringi  bisnis  ini,  seperti kekecewaan konsumen terhadap produk yang telah diterimanya dan ternyata tidak sesuai dengan yang ditawarkan dan konsumen tidak  dapat  mengembalikan  produk  yang  telah  dibelinya. Konsumen  tentunya  merasa  tertipu,  akan  tetapi  tidak  bisa mengembalikan produk yang telah dibeli. Kelemahan utama dari B2C ini adalah bahwa produk yang ditawarkan oleh pebisnis online, hanya dapat dilihat oleh calon konsumen secara tidak langsung
184 Selvia Nuriasari
dimana  konsumen  hanya  mendapatkan  gambar  dan  informasi tentang produk yang diminati dari keterangan yang diberikan oleh pebisnis B2C. Biasanya informasi yang diberikan tentang produk tersebut  sangat  sedikit.  Inilah  salah  satu  penyebab  terjadinya pelanggaran dalam aktivitas B2C. Hal ini disebabkan belum adanya peraturan  yang  jelas  berkaitan  dengan  perlindungan  konsumen yang melakukan transaksi B2C. Tentu saja konsumen dirugikan. Sayangnya juga pengawasan terhadap transaksi B2C belum ada, yang berdampak pada pelanggaran etika bisnis dari pihak pelaku bisnis  yang  mengakibatkan  ketidakpuasan  konsumen.  Padahal dengan  adanya  peraturan  dan  pengawasan  yang  tegas  terhadap B2C,  maka  tentunya  akan  terbangun  etika  bisnis  para  pelaku B2C  yang  baik,  yang  akan  mampu  meminimalisir  terjadinya kasus–kasus yang merugikan konsumen. Maka etika bisnis harus diterapkan  secara  tegas  dalam  bisnis  online  demi  melindungi konsumen.
Islam  memiliki  aturan  yang  jelas  mengenai  transaksi jual  beli  sebagai  landasan  bertransaksi  bisnis  bagi  umat  Islam. Sebagai  pelaku  bisnis  dan  juga  konsumen  sebaiknya  mengerti tentang  transaksi  bisnis  yang  di halal kan  dimana  tidak  boleh mengandung maghriblis ( maysir,  gharar,  riba,  tadlis )  dengan keharusan  memenuhi  rukun  dan  syarat  jual  beli.  Kemudian dalam bertransaksi bisnis harus  berdasarkan pada  prinsip etika bisnis antara lain harus berdasar atas dasar suka sama suka dan tidak  saling  menzalimi.  Memang  B2C  ini  tidak  ada  dalam  fiqh yang ada, akan tetapi prinsip dasar bisnis dan etika bisnis dalam bertransaksi telah ada dan membutuhkan ijtihad yang mendalam tentang transaksi B2C ini agar tidak melanggar prinsip transaksi bisnis islami .  Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  maka  penulis tertarik  untuk  membahas  tentang  bisnis  online  ditinjau  dari kacamata Islam dan kaitannya dengan etika bisnis dalam bisnis online ini. Adapun penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang  bersifat  deskriptif  kualitatif  yang  akan  mendeskripsikan tentang  “Etika  Bisnis  Online  dalam  Kacamata  Islam”.  Bisnis online yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah B2C yaitu business to consumer.

## Pembahasan
A.   Definisi B2C ( Business to Consumen )
E-commerse atau electronic commerse atau bisnis online yaitu segala   aktivitas   bisnis   yang   menggunakan   media   elektronik. e-commerse terbagi dua yaitu business to business disingkat dengan B2B dan business to consumer disingkat dengan B2C.
B2B  atau business  to  business  commerse yaitu  adanya transaksi bisnis antar organisasi bisnis dengan mengunakan media elektronik, sedangkan B2C atau business to consumer commerse yaitu adanya  transaksi  bisnis  antara  pelaku  bisnis  dengan  konsumen dengan mengunakan media elektronik.
Dengan kata lain, B2C adalah jenis transaksi jual beli antara organisasi bisnis atau pedagang dengan konsumen menggunakan media elektronik. Banyak media elektronik yang digunakan dalam menjual  produk  seperti  media  sosial  ( yahoo, facebook,  twitter, dan lain - lain) dan e-koran.

## B.   Etika Bisnis Islami
Etika  berasal  dari  bahasa  Yunani  yaitu ethos yang  artinya karakter atau kebiasaan. Etika adalah standar – standar perilaku bermoral  yaitu  perilaku  yang  diterima  oleh  masyarakat  sebagai benar versus salah. 1 Etika tidak pernah lepas dari segala aktivitas kehidupan manusia termasuk aktivitas bisnis. Ada beberapa alasan mengapa etika tidak pernah lepas dari aktivitas bisnis manusia :
Pertama, masyarakat  kita  pada  dasarnya  dibangun  atas dasar  aturan  –  aturan  etika. 2 Keputusan  –  keputusan  bisnis seharusnya berada dalam kerangka etika bisnis yang membentuk lingkungan bisnis disekitarnya. Bahwa etika bisnis menjadi lampu dalam  berbisnis.  Jika  ingin  mengembangkan  bisnisnya  tentunya harus memperhatikan perilaku bisnis yang ada di wilayah tersebut dan  melakukan  penyesuaian  –  penyesuaian  demi  memudahkan diterimanya bisnis tersebut. Norma-norma, nilai – nilai agama dan
1 William G. Nickles, James M. McHugh dan Susan M. McHugh. Pengantar Bisnis Edisi Delapan Buku Dua (Terj.). (Jakarta :  Salemba Empat, 2010). h. 117
2 Iwan  Triyuwono. Perspektif,  Metodologi  dan  Terori  Akuntansi  Islam. (Jakarta : Rajawali Pers, 2006). h. 73
186 Selvia Nuriasari
budaya menjadi nafas etika yang harus dipatuhi para pelaku bisnis. Walaupun bisnis online tersebut lintas negara, lintas budaya, tetapi tetap harus memperhatikan Norma-norma, nilai – nilai agama dan budaya. Disini peran pemerintah sangatlah penting.
Kedua, bisnis  merupakan  kekuatan  yang  mempunyai pengaruh  sangat  besar  terhadap  kehidupan  masyarakat,  yang sebanding dengan kekuatan agama dan politik. 3
Ketiga, manusia sebagia agen yang secara aktif menjalankan bisnis. 4 maka manusia harus memiliki kapasitas sebagai individu yang mampu membangun dan menciptakan jaringan bisnis yang kuat. Oleh sebab itu dibutuhkan   individu yang profesional dan terpercaya.
Etika  adalah  prinsip  –  prinsip  yang  harus  ditaati  oleh para  pelaku  bisnis  dalam  bertransaksi,  bertingkah  laku  dan berhubungan  dalam  bisnis  yang  mana  etika  bisnis  bersumber pada  norma-norma,  nilai  –  nilai  agama  dan  budaya  di  wilayah tersebut.  Ada  beberapa  teori  etika  yang  dikemukakan  oleh  para ahli antara lain :
a.   Teori Etika Utilitarianisme
Teori  etika  utilitarianisme  berasal  dari  Inggris  yang lahir dari respon masyarakat terhadap revolusi industri yang mampu  mengubah  konstruksi  masyarakat  agraris  menjadi masyarakat  industri.  Teori  ini  terletak  pada  prinsip  utiliti yaitu:
“ suatu tindakan akan dinyatakan baik atau salah bergantung pada kecenderungannya untuk memberikan kebahagiaan yang besar bagi sejumlah besar individu ” 5
Teori  ini  berpandangan  bahwa  suatu  tindakan  dapat dikatakan benar ataupun salah jika telah telah terlihat hasilnya atau  konsekuensi  dari  tindakan  tersebut,  maka  jika  tindakan yang  dilakukan  tersebut  mampu  menciptakan  kebahagiaan dan  meminimalisir  penderitaan  maka  tindakan  tersebut dikatakan  benar.  Ukuran  etika  ini  adalah  kebahagiaan.  Yang menjadi permasalahan adalah ukuran kebahagiaan bagi setiap
3 Ibid. h. 73
4 Ibid. h. 73 5 Ibid. h. 75 - 79
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
individu dan bagi masyarakat padahal masing-masing individu dan  masyarakat  memiliki  perbedaan  dalam  memahami  apa itu kebahagiaan. Contohnya jika menjual minuman beralkohol akan  mampu  membuat  seseorang  bahagia,  tentunya  bisnis minuman  beralkohol  menjadi  diperbolehkan  dengan mengindahkan dampak buruk dari minuman tersebut bahkan mengindahkan  norma-norma,  nilai  –  nilai  dan  agama  yang berlaku di suatu daerah.
2.   Teori Etika Deontologis
Teori etika deontologis dibangun oleh Immanuel Kant yang memandang bahwa itikad baik sebagai satu-satunya dasar moralitas  sebuah  tindakan.  Itikad  baik  adalah tindakan  yang dilakukan untuk alasan – alasan prinsip, dari rasa kewajiban, tidak ada yang lain. Kewajiban disini adalah ketentuan normal atau  disebut  dengan  hukum  moral  yang  dibangun  oleh manusia rasional untuk dirinya dan untuk masyarakat. 6
3.   Teori Etika yang Bersumber dari Agama
Agama  merupakan  sumber  etika  yang  dijadikan pedoman  untuk  mengetahui  benar  dan  salah  atas  segala tindakan  manusia. 7 Hal  ini  dikarenakan  agama  merupakan ciptaanNya  dimana  Tuhan  sebagai  otoritas  tertinggi  penentu nilai – nilai yang baik dan benar. Oleh sebab itu, masyarakat yang  beragama  akan  menjadikan  ajaran-ajaran  agamanya sebagai landasan moralitas dalam semua aktivitas kehidupan termasuk etika bisnis, dengan mendapatkan imbalan atas apa yang ia lakukan yaitu pahala di akhirat dan posisi yang baik di mata masyarakat. Salah satunya adalah etika bisnis Islami.
Dalam Islam, etika bisnis Islami ini bersumber dari al Qur‟an dan Hadits dengan fokus utamanya adalah aktivitas bisnis. Etika bisnis Islami mengatur hak dan kewajiban semua pihak yang terkait dengan  kontrak  kerjasama  bisnis  yang  bertujuan  menciptakan keadilan,  kejujuran,  transparansi  dan  saling  menolong.  Etika  ini berkaitan erat dengan pertanggungjawaban manusia di hadapan Allah  SWT  atas  segala  aktivitas  bisnis  yang  dilakukan. Syariah merupakan sumber nilai etika bisnis Islami dimana setiap Muslim
6 Ibid. h. 75 - 79 7 Ibid. h. 75 - 79
188 Selvia Nuriasari
wajib meyakini al Qur‟an dan Hadits sebagai dua sumber utama dalam menentukan benar dan salah. Syariah bukan hanya sumber hukum  tetapi  juga  sebagai  sumber  etika  bagi  setiap  Muslim. Syariah disini akan selalu berkembang dengan menyesuaikan diri dengan „bahasa” zaman yang akan semakin kompleks.
“Syariah...  adalah  sistem  yang  komprehensif  yang  melingkupi seluruh bidang hidup manusia. Ia (syariah) bukan sekedar sebuah sistem hukum, tetapi sistem yang lengkap yang mencakup hukum dan moralitas” 8
Dengan landasan ketauhidan dalam berbisnis, maka Islam menuntut  individu  untuk  tidak  hanya  mengenal  ilmu  tentang ketuhanan juga dituntut untuk mentaati aturan yang ada. Inilah dua  hal  yang  ditekankan  dalam  sikap  kepribadian  dalam  segala aktivitas kehidupan manusia terutama aktivitas bisnis.
Ketauhidan dan ketaatan pada syariah akan mempengaruhi individu  dalam  menjalani  aktivitas  bisnisnya  ( ihsan )  yang  akan memunculkan sikap tawakal yang muncul untuk menerima hidup secara tepat tetapi bukan pasrah yaitu bahwa jika telah berusaha maka  ia  akan  mengetahui  bahwa  apa  yang  telah  ia  lakukan secara  maksimal  pada  dasarnya  hasil  akhirnya  akan  diserahkan kepadaNya  yang  artinya  ia  akan  mengakui  akan  keterbatasan dirinya  dan  mengetahui  bahwa  akan  selalu  ada  campur  tangan Tuhan didalam setiap usahanya, yang memunculkan sikap ikhlas atas  hasil  akhir  dari  usahanya.  Inilah  ruh  dalam  etika  bisnis Islami  bahwa  ketika  individu  melakukan  aktivitas  bisnisnya maka  ia  mengetahui  bahwa  aktivitas  bisnis  harus  dilandasi spirit    ketauhidan    dan   ketaqwaan   kepadaNya    dengan    yakin dan  percaya  pada  kemampuan  dirinya  untuk  menciptakan  dan mengembangkan spiritual bisnis dan tahu bahwa pada akhirnya ia akan tunduk dan patuh pada sunatullah dengan ihsan, tawakal dan ikhlas.

## C.   Prinsip – prinsip Etika Bisnis Islami
Prinsip-prinsip dalam etika bisnis Islami antara lain:
8 Ibid. h. 89
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
a.  Keadilan dan Transaksi yang Jujur Keadilan dan kejujuran merupakan hal utama berbisnis dimana  setiap  individu  yang  beraktivitas  bisnis  diharuskan untuk bersikap adil yang artinya telah menjaga keseimbangan. Beberapa prinsip yang bersumber dari prinsip keadilan antara lain :
1)  Berakhak baik.
2)  Jujur.
3)  Larangan  menaikkan  harga  tanpa  ada  maksud untuk   menyerahkan   objek   transaksi   tersebut yang  telah  merugikan  masyarakat  karena  telah menciptakan distorsi di pasar.
4)  Larangan melebih – lebihkan kualitas dan kuantitas produk yang dijual untuk mendapatkan laba dan untuk meningkatkan penjualan.
5)  Transparansi.
b.  Memenuhi Perjanjian dan Melaksanakan Kewajiban
c.  Memenuhi Semua Akad yang Telah disepakati
d.  Halal dan Haram dalam Transaksi
Seorang Muslim diperbolehkan untuk mentransaksikan apapun  selama  : Pertama, halal  baik  halal  zatnya  maupun halal  cara  perolehannya  dan  pemanfaatanya  serta  menjauhi sesuatu yang diharamkan dalam Islam baik itu haram zatnya. Kedua ,  haram  selain  zatnya. Ketiga, haram  dikarenakan  tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat dari transaksi bisnis.
e.  Pemasaran   yang   bebas   dan   penentuan  harga   yang wajar
Islam  memberikan  kebebasan  untuk  memasuki  jenis bisnis  yang  halal  akan  tetapi  terikat  oleh  kontrak  atau  akad. Islam  menggambarkan  pasar  bebas  dimana  harga  dikatakan wajar  jika  merupakan  hasil  dari  kekuatan  permintaan  dan penawaran  yang  berfungsi  secara  bebas  yang  menghindari ketidakadilan.  Nabi  Muhammad  telah  melarang Ghaban-e- Fahish yang berarti menjual sesuatu dengan harga yang lebih tinggi  dan  memberikan  kesan  kepada  pelanggan  bahwa  ia benar- benar dikenai harga yang sesuai dengan harga pasar. 9
9 Ibid, h. 108
190 Selvia Nuriasari
Bahkan jika pebisnis menciptakan harga suatu produk dibawah dari  biaya  yang  dikeluarkan  dengan  alasan ketaqwaan dan kedermawanan ,  tentunya  akan  membuat  permasalahan  baru bagi yang lainnya  yang tentunya akan mengganggu aktivitas bisnis yang murni. Penentuan harga yang wajar dalam bisnis adalah  harga  yang  ditimbulkan  dalam  aktivitas  bisnis  ini murni berdasarkan atas kekuatan permintaan dan penawaran yang murni .
D.  B2C ( Business to Consumer ) dan Salam
Penelitian  ini  hanya  akan  membahas  tentang business  to consumer atau disingkat B2C ditinjau dari etika bisnis Islami . Hal ini timbul karena penulis melihat bahwa banyak para pelaku bisnis elektronik  ini  yang  Muslim  akan  tetapi  penulis  melihat  bahwa banyak terjadi penyimpangan dalam aktivitas bisnis tersebut yang ditimbulkan  dari  ketidakpuasan  konsumen  terhadap  produk yang telah dibeli konsumen, akan tetapi karena penagwasan dan payung  hukum  yang  masih  lemah  mengakibatkan  konsumen tidak dapat menuntut.
Sebagaimana   dijelaskan   diatas   bahwa   salah   satu   jenis e-commerse adalah  B2C  kepanjangan  dari business  to  consumer commerse yaitu  adanya  transaksi  jual  beli  antara  penjual  dan pembeli  dengan  mengunakan  media  elektronik  seperti  media sosial ( yahoo, facebook, twitter, dan lain - lain) dan e-koran ataupun melalui blog. Adapun produk dari B2C antara lain :
1.   Produk   yang   berwujud   seperti   pakaian,   sepatu,   tas, perhiasan dan lain – lain
2.   Produk tidak berwujud seperti jual pulsa, menjual aplikasi komputer
3.   Produk jasa seperti pendidikan online B2C mungkin dapat dikatakan sama dengan salam dimana penjual dan pembeli menggunakan perantara dalam bertransaksi. B2C  dan salam memiliki  beberapa  persamaan  yaitu  ada  penjual, ada pembeli, ada produk yang diperjualbelikan, ada uang dan ada ijab qabul, yang terkandung dalam rukun salam 10 .
10 Wiroso, Produk Perbankan Syariah , (Jakarta : LPFE, 2009) h. 214
Tentunya  dalam  B2C  kedua  pihak  ada  akad  atau kesepakatan  yang  biasanya  tercantum  di  media  elektronik  yang digunakan yang mengikat keduabelah pihak.
Pada  B2C,  dapat  disimpulkan  sama  dengan salam akan tetapi  tentunya ada perbedaannya yang harus diperhatikan oleh penjual  yang  sering  sekali  mengabaikan  atau  tidak  mengetahui tentang transaksi jual beli yang di halal kan adalah :

## 1.  Zat dari Produk
B2C tentunya menjual produk halal dan haram karena para  pelakunya  bukan  hanya  dari  umat  Muslim.  Banyak produk  yang  dijual  bukanlah  produk  yang  legal,  penjual di  media  elektronik  juga  menjual  produk  ilegal  seperti “tas branded” dengan  kualitas  dan  harga  jauh  dibawah  tas yang  aslinya.  Ataupun  menjual  video  porno  via  online yang  membutuhkan  perhatian  khusus  pemerintah  sebagai regulator.  Tidak  semua  konsumen    mengetahui  atau memperdulikan  bahwa  produk  tersebut  ilegal  atau haram , konsumen  hanya  mengetahui  bahwa  produk  tersebut merupakan   produk  yang   mereka  inginkan.  Dengan demikian,  B2C  dapat  dikatakan  sama  dengan salam yang artinya diperbolehkan untuk mengadakan transaksi jual beli via  online  selama  tidak  memperjualbelikan  produk  yang diharamkan zatnya

## 2.  Informasi tentang Produk
Dalam B2C, produk hanya dapat dilihat dari gambar dan informasi yang biasanya tidak lengkap yang dicantumkan ke dalam media elektronik yang digunakan sebagai media seperti facebook . Sedangkan dalam salam, produk haruslah barang yang dapat  ditakar  dan  ditimbang. Jumhur  fuqoha membolehkan salam pada barang – barang yang dapat ditentukan sifat dan bilangannya 11 .  Adapun  syarat  –  syarat salam yang  disepakati oleh para fuqoha yaitu antara lain:
a.  Bahwa harga dan barang dapat diserahkan kemudian (dalam  waktu  tertentu),  dan  dilarang  pada  barang–
11 Ibnu Rusyd . Bidayatul Mujtahid. Penerj. Imam Ghazali Said (Jakarta : Pustaka Amani, 2002) h. 16
192 Selvia Nuriasari
barang yang tidak dapat diserahkan kemudian 12 . b.  Barang   tersebut   hendaknya   dapat   ditentukan,   baik dengan takaran, timbangan, atau bilangan, Jika barang tersebut memang bisa ditentukan, atau bisa ditentukan dengan sifat, maka itu memenuhi syarat 13 .
c.  Pada  masa  yang  sudah ditentukan,  barang  persamaan itu  harus  sudah  ada.  Juga  harga  barang  tidak  boleh tertunda  terlalu  lama  agar  tidak  termasuk  dalam  jual beli tenggang waktu dengan tenggang waktu.
Maka   disini   dapat   disimpulkan   bahwa   objek salam harus  jelas!!  Dapat  ditakar,  ditimbang  dan  dapat  ditentukan sifat  produknya  merupakan  syarat  mutlak  dari  barang  yang akan  diperjualbelikan  dalam salam. Maka  disini,  penjual  harus menjelaskan secara rinci sifat produk tersebut agar transaksi salam mencapai  kata ridha. Berbeda  dengan  B2C,  penjual  tidak  atau belum memiliki kewajiban untuk menjelaskan secara rinci produk yang  ditawarkan  ke  konsumen.  Misalnya  saja,  penjual  menjual pakaian  dengan  hanya  mencantumkan  jenis  kain  dari  pakaian tersebut padahal satu jenis kain memiliki tingkatan kualitas yang berbeda  -  beda.  Kejelasan  sifat  barang  harus  diperhatikan  oleh penjual karena ini akan berkaitan dengan tanggung jawab penjual terhadap  pembeli  yang  merupakan  apliaksi  dari  etika  bisnis.  Di Amerika  Serikat,  penjualan  properti  via  online  ataupun  tidak, sudah ada payung hukumnya dimana penjual harus memberikan informasi  serinci  –  rincinya  kepada  calon  pembeli.  Hal  ini disebabkan  adanya  laporan  ketidakpuasan  konsumen  terhadap properti  yang  telah  dibeli  yaitu  informasi  yang  diberikan  tidak sesuai  dengan  yang  sebenarnya.  Maka,  untuk  meminimalisir kecurangan atau agar tidak terjadi assymetris information, transaksi B2C harus mencantumkan sejelas-jelasnya informasi produk.
E.   Etika Bisnis Islami Business to Consumer (B2C)
Sebagaimana  dijelaskan  diatas  bahwa  etika  adalah prinsip–prinsip yang harus ditaati oleh para pelaku bisnis dalam
12 Ibid. h. 19 13 Ibid.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
bertransaksi,  bertingkah  laku  dan  berhubungan  dalam  bisnis yang mana etika bisnis bersumber pada norma-norma, nilai–nilai agama dan budaya di wilayah tersebut, dimana etika bisnis Islami berlandaskan pada al Qur‟an dan Hadits. Kunci dalam etika bisnis adalah tauhid  ilahiah yaitu  bahwa  manusia  hidup  hanya  untuk beribadah padaNya, jiwa raga manusia adalah milikNya, otomatis iman,  islam  dan  ihsan  haruslah  tercermin  dalam  diri  manusia. Inilah bentuk ketaatan manusia pada Allah SWT.
Jika pelaku bisnis berpegang pada ketauhidan dan ketaatan maka sudah seharusnya jika para pelaku bisnis menyadari bahwa produk  yang  ditawarkan  via  online  tersebut  bukanlah  produk yang  diharamkanNya.  Disinilah  akan  memunculkan  sikap tanggungjawab  terhadap  produk  yang  ditawarkan  tersebut  baik barang, jasa maupun ide. Business to Consumer (B2C) adalah bentuk aktivitas bisnis yang akan diridhaiNya jika berpegang pada prinsip – prinsip etika bisnis Islami. Adapun prinsip – prinsip yang harus dipegang  teguh  oleh  para  pelaku  bisnis  yang  dijadikan  sebagai landasan beretika bisnis islami dalam Business to Consumer (B2C):

## 1.  Keadilan dan Transaksi yang Jujur
Ada beberapa hal yang sering terjadi akibat dari B2C ini antara lain :
a.  Barang yang dibeli tidak sesuai dengan kriteria barang yang dijual via online
b.  Barang yang diterima cacat dari asalnya
c.  Barang yang diterima cacat akibat di perjalanan
d.  Tidak  adanya  asuransi  atau  jaminan  jika  barang  yang telah  dibeli  rusak  atau  tidak  sesuai  dengan  kriteria barang yang dijual via online
Keadilan  dan  kejujuran  merupakan  hal  utama  dalam berbisnis.  Prinsip  keadilan  sebagai  salah  satu  landasan  dasar dalam  berbisnis  Islami  yang  mewajibkan  bagi  setiap muslim harus bersifat adil dengan melarang segala kecurangan dalam aktivitas  bisnisnya,  dengan  berlandaskan  pada  dua  prinsip utama yaitu prinsip suka sama suka ( an taraddin minkum ) dan tidak ada pihak yang saling mendzalimi.
“Hai  orang  –  orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling
194 Selvia Nuriasari
memakan harta sesamamu denga jalan yang batil, kecuali denga jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri mu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS an Nisaa’: 29)
Prinsip  suka  sama  suka  ( an  taraddin  minkum )  disini adalah  bahwa  kedua  belah  pihak  yang  melakukan  transaksi jual beli tidak merasa terpaksa. Kemudian prinsip tidak saling menzalimi disini adalah bahwa baik penjual maupun pembeli tidak merasa tidak adil atas kesepakatan bertransaksi tersebut, dimana  kedua  belah  pihak  tidak  saling  menyembunyikan informasi  atau  tidak  terjadinya assymetris  information pada produk  yang  disepakati.  Disinilah  yang  menjadi  penekanan utama  ketika  melakukan  bisnis  online  dimana,  seharusnya penjual/pebisnis online memberikan informasi sejelas-jelasnya tentang  produk  yang  dijualnya  tersebut.  Di  Amerika  Serikat sendiri  telah  menerapkan  prinsip  tersebut  yang  dikarenakan banyaknya keluhan yang datang dari para konsumen terhadap rumah yang telah mereka beli yang ternyata memiliki banyak cacat  tetapi  tidak  dicantumkan  atau  disebutkan  selama transaksi  sedang  berlangsung.  Kasus  yang  cukup  menyita perhatian masyarakat AS beberapa tahun terakhir adalah kasus rumah  berhantu  yang  dibeli  konsumen  dan  baru  diketahui ketika  telah  ditempati.  Akibatnya  pemerintah  AS  meminta pihak penjual untuk mencantumkan sedetil-detilnya informasi tentang rumah yang akan dijual tersebut, sehingga assymetris information tidak  terjadi.  Maka  sudah  seharusnya  pebisnis online  mencantumkan  informasi  produk  yang  ditawarkan tersebut  secara  rinci  dan  jelas  agar  konsumen  tidak  merasa dirugikan. Disini peran pemerintah sangat penting. sayangnya, perhatian  pemerintah  RI  masih  sangat  minim  bahkan pengawasan terhadap bisnis online dapat dikatakan tidak ada.
Gharar merupakan salah satu hal yang menyebabkan transaksi menjadi haram atau dibatalkan atau tidak sah dikarenakan salah satu pihak sengaja menyembunyikan informasi tersebut yang jelas-jelas merugikan salah satu pihak yang sama sekali tidak mengetahuinya  yang  disebut  dengan assymetris  information seringsekali ditemukan dalam transaksi jual beli online akibat
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
tidak  jujur  yang  tentunya  memunculkan  ketidakadilan  bagi yang dirugikan. Pada B2C, sering terjadi assymetris information yang biasanya dilakukan oleh penjual. Sebagai konsumen B2C, penulis melihat bahwa penjual sering sekali menyembunyikan informasi produk dengan hanya memberikan sedikit informasi tentang produk tersebut, seperti  kualitas produk yang sering sekali tidak sesuai dengan harga yang ditawarkan yang hanya dapat diketahui setelah produk sampai ditangan. Tentunya ini merugikan  konsumen  dan  mengindikasikan  bahwa  penjual tidak memiliki itikad baik dalam menjual produknya. Kejujuran merupakan bagian dari akhlakul karimah bagi seorang Muslim dimana baik atau buruknya akhlak pebisnis akan menentukan keberhasilan atau kegagalan bisnis yang dijalankan. Hal inilah yang harus diperhatikan dan dipahami serta diimplementasikan oleh penjual terutama penjual beragama Islam bahwa pa yang ia  kerjakan  tentunya  melibatkan  Allah  SWT.  Diluar  dari  itu, agar  mampu  meminimalisir  kecurangan  akibat assymetris information tersebut, maka peran pemerintah untuk membuat payung  hukum  yang  jelas  dan  tegas!!  Kemudian  berkaitan dengan penetapan harga dimana penjual dilarang melakukan najasy yaitu  menaikkan  harga  tanpa  ada  maksud  untuk menyerahkan  objek  transaksi  tersebut  yang  telah  merugikan masyarakat  karena  telah  menciptakan  distorsi  di  pasar. Sebagaimana  tercantum  dalam  hadits  ini  :  “ Nabi  Muhammad saw  mengatakan  :  “sebuah  najasy  (seseorang  /  sebuah  agen  yang berperan  menaikkan  harga  dalam  suatu  lelang)  adalah  pelaku  riba terkutuk ”. 14 Strategi pemasaran yang paling sering digunakan oleh penjual adalah dengan sengaja melebih – lebihkan kualitas dan kuantitas  produk hanya demi mendapatkan laba sebesar – besarnya dan demi meningkatkan minat konsumen ataupun calon  rekanan  agar  tertarik  untuk  membeli  atau  inves  pada produk tersebut. Ini sama saja merekaya produk agar mampu meningkatkan penjualan dan sengaja merekayasa permintaan agar  mampu  menarik  perhatian  konsumen.  Melakukan kebohongan publik yang dilarang dalam Islam. Seperti iklan
14 Muhammad  Ayub. Understanding  Islamic  Finance  :  A-Z  Keuangan Syariah. (Jakarta : 2009. Gramedia), 105
196 Selvia Nuriasari
– iklan yang menyesatkan yang melebih-lebihkan fakta yang sebenarnya.
2.  Memenuhi Perjanjian dan Melaksanakan Kewajiban
Ketika  pihak  yang  berbisnis  telah  menyetujui  akad, otomatis pihak – pihak yang terkait harus mampu memenuhi perjanjiantersebutdanwajibmelaksanakannyatanpaterkecuali. Perjanjian pada B2C biasanya berisi perjanjian yang berusaha melindungi penjual dari kecurangan pembeli, seperti pembeli yang membayar dengan kartu kredit orang lain. Sayangnya isi perjanjian tersebut tidak atau kurang melindungi konsumen.

## 3.  Memenuhi Semua Akad yang Terlah disepakati
Suatu  transaksi  dikatakan  cacat  yang  akan mengakibatkan  dibatalkannya  suatu  transaksi  jika  salah  satu rukun dan syarat transaksi tidak terpenuhi.

## 4.  Halal dan Haram dalam Transaksi
Halal  dan  haram  dalam  berbisnis  merupakan  salah satu  rambu  –  rambu  berbisnis.  Bahwa  seorang  Muslim diperbolehkan  untuk  mentransaksikan  apapun  selama  : Pertama, halal baik halal zatnya maupun halal cara perolehannya dan pemanfaatanya serta menjauhi sesuatu yang diharamkan dalam  Islam  baik  itu  haram  zatnya. Kedua ,  haram  selain zatnya. Ketiga, haram dikarenakan tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat dari transaksi bisnis. Dengan demikian, para pelaku  bisnis  tidak  boleh  sama  sekali  mengatakan  bahwa bisnis yang dijalankannya hanya untuk memenuhi kebutuhan dan  keinginan  konsumen  semata.  Para  pelaku  bisnsi  harus memeperhatikan halal dan haram!!
5.  Pemasaran yang bebas dan penentuan harga yang wajar
Islam   memberikan   kebebasan   untuk   memasuki   jenis bisnis yang halal akan tetapi terikat oleh kontrak atau akad. Islam menggambarkan  pasar  bebas  dimana  harga  dikatakan  wajar jika  merupakan  hasil  dari  kekuatan  permintaan  dan  penawaran yang  berfungsi  secara  bebas  yang  menghindari  ketidakadilan. Nabi  Muhammad  telah  melarang  Ghaban-e-Fahish  yang  berarti menjual sesuatu dengan harga yang lebih tinggi dan memberikan
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
kesan kepada pelanggan bahwa ia benar- benar dikenai harga yang sesuai  dengan  harga  pasar. 15 Bahkan  jika  pebisnis  menciptakan harga suatu produk dibawah dari biaya yang dikeluarkan dengan alasan ketaqwaan dan kedermawanan ,  tentunya  akan  membuat permasalahan   baru   bagi   yang   lainnya  yang   tentunya   akan mengganggu aktivitas bisnis yang murni.
Penentuan  harga  yang  wajar  dalam  bisnis  adalah  harga yang ditimbulkan dalam aktivitas bisnis ini murni berdasarkan atas kekuatan permintaan dan penawaran yang murni . Telah dijelaskan diatas bahwa pebisnis diharuskan untuk menetapkan harga produk yang dijualnya secara wajar yaitu harga yang ditimbulkan dalam aktivitas bisnis ini murni berdasarkan atas kekuatan permintaan dan penawaran yang murni . Dalam pemasaran, ada empat faktor yang  harus  diperhatikan  dalam  suatu  produk  yaitu  “4P ”, price, product,  place dan promotion. 16 Price atau  harga  merupakan  salah satu faktor yang harus diperhatikan secara seksama sebelum suatu produk dan jasa diperjualbelikan. Harga adalah salah satu unsur bauran  pemasaran  yang  menghasilkan  pendapatan  yang  paling mudah disesuaikan 17 , sedangkan unsur-unsur bauran pemasaran yang  lainnya  yaitu  produk,  tempat  dan  promosi  unsur-unsur lainnya membutuhkan waktu untuk melakukan penyesuaian dan otomatis  akan  menimbulkan  biaya  bagi  perusahaan.  Penetapan harga  yang  menempati  unsur  bauran  pemasaran  ini  merupakan unsur yang paling penting karna selain akan berdampat pada naik turunnya pendapatan suatu perusahaan juga akan menimbulkan kesan  positif  dan  negatif  konsumen  terhadap  suatu  produk  dan jasa. Harga merupakan salah satu faktor penting dari pemasaran, jika  tidak  cermat  dalam  menetapkan  harga  produk,  maka  akan berakibat  pada  kegagalan  mendapatkan  keuntungan  yang diharapkan pebisnis yang akan mempengaruh persepsi konsumen terhadap produk dan juga pada penentuan posisi merek terhadap produk  tersebut.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari,  negatifnya  persepsi
15 Ibid, h. 108 16 William  G.  Nickles,  James  M.  McHugh  dan  Susan  M.  McHugh. Pengantar Bisnis Edisi Delapan Buku Dua (Terj.). (Jakarta :  Salemba Empat, 2010).
h. l87
17 Philip  Kotler dan Kevin Lane Keller. Manajemen Pemasaran Edisi Kedua Belas Jilid 2 (Jakarta : PT. Indeks, 2007). h. 77
198 Selvia Nuriasari
masyarakat  terhadap  suatu  produk  yang  diakibatkan  tingginya mark-up yang  ditetapkan  pebisnis  yang  tentunya  berdampak buruk  bagi  kelangsungan  bisnis  tersebut.  Dalam  bisnis  online sering  sekali  pebisnis  menawarkan  harga  produk  yang  tinggi diatas kewajaran dan konsumen teryakinkan karena produk yang ditawarkan seakan – akan berkualitas. Tetapi ketika konsumen telah menerima  produk  tersebut  ternyata  tidak  sesuai  dengan  harga, akibatnya konsumen yang telah memiliki pengalaman bertransaksi dengan pebisnis tersebut, akan trauma bahkan akan menyebarkan informasi  tersebut  ke  konsumen  lainnya.  Biasanya,  harga  yang tinggi  di  pasaran  akan  menunjukkan  tingginya  kualitas  dan merek produk tersebut di mata konsumen. Begitu juga sebaliknya, jika  harga  produk  tersebut  rendah,  maka  menunjukkan  kualitas dan  merek  produk  dan  jasa  tersebut  rendah.  Dengan  demikian, ketepatan  dalam  penetapan  harga  produk  dan  jasa  maka  akan mudah didalam pemasarannya yang otomatis akan meningkatkan pendapatan  perusahaan  tersebut  dan  meningkatkan  citra  dari produk dan jasa tersebut. Sedangkan dalam Islam, maksimalisasi laba itu memang dibolehkan karena manusia diberikan motivasi hidup untuk terus menerus meningkatkan kualitas hidup selama tidak bertentangan dengan moral Islam.
Maksimalisasi   laba   dalam   Islam   adalah   berdasarkan pada  tiga  (3)  faktor  yaitu  pandangan  Islam  tentang  bisnis 18
(bisnis  merupakan  sarana  beribadah  padaNya  dan  kewajiban menjalankan  bisnis  yang  beretika  Islami),  perlindungan  kepada konsumen,  dan  bagi  hasil  diantara  faktor  yang  mendukung. Dengan  demikian,  dalam  B2C,  disini  penjual  jangan  hanya mementingkan  kepentingan  sendiri  yang  menginginkan  laba semata, memang Islam tidak membatasi penetapan harga produk selama  tidak  menzalimi  dan  harga  tersebut  sesuai  dengan  apa yang  telah  dikeluarkan  penjual  serta  sesuai  dengan  resikonya. Meskipun faktanya penetapan harga jual sering sekali tidak sesuai dengan kualitas produk yang ditawarkan dalam B2C ini dimana bisa jadi penetapan harga jual bukanlah dengan perhitunagn yang cermat sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah.
18 Muhammad. Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam. (Yogyakarta : BPFE, 2004). h. 276

## 5.  Meneladani Etika Bisnis Rasulullah
B2C  atau  apapun  bentuk  bisnis  yang  ditekuni,  meskipun Islam memberikan kebebasan bagi penjual maupun pembeli untuk memenuhi  kebutuhan  dan  keinginan  duniawi,  akan  tetapi  ada koridor – koridor yang harus dipatuhi oleh para pelaku bisnis ini. Prinsip jual beli dan prinsip etika binsis Islami seharusnya menjadi sandaran dalam melakukan aktivitas bisnis.  Dengan meneladani cara  berdagang  Rasulullah,  maka  kesuksesan  berbisnis  akan mudah digapai dan tentunya akan mendapat rahmatNya. Karena bagaimanapun juga, penjual melakukan transaksi jual beli untuk mendapatkan  keuntungan  dengan  cara  memuaskan  kebutuhan, keinginan,  dan  permintaan  konsumen,  apalagi  saat  ini  aktivitas bisnis  berorientasi  pada hubunagn  pelanggan. Maka etika  bisnis islami, harus,  mau  tidak  mau,  diaplikasikan.  Disini,  penulis menjelaskan  sepintas  tentang  bagaimana  Rasulullah  berdagang agar dapat dijadikan contoh bagi para pelaku B2C.
Rasulullah  terkenal  sebagai  pebisnis  yang  jujur,  adil,  dan tidak  pernah  membuat  konsumen  kecewa,  tidak  pernah  ada keluhan dari pelanggan terhadapnya, Rasul juga selalu menepati janji  dan  selalu  menawarkan  produk  yang  berkualitas  serta transparan  dalam  memberikan  informasi  terhadap  produk  yang ditawarkannya.  Beliau  selalu  bertanggungjawab  terhadap  setiap transaksi  yang  dilakukannya.  Sebagaimana  tercantum  dalam Hadits-hadits dibawah ini : 19
“Berusaha  untuk  mendapatkan  penghasilan  halal  merupakan suatu kewajiban, disamping tugas – tugas lain yang diwajibkan” (HR Baihaki)
“Tidak  ada  satu  pun  makanan  yang  lebih  baik  daripada  yang dimakan dari hasil keringat sendiri” (HR al Bukhari)
“Pedagang  yang  jujur  dan  dapat  dipercaya  termasuk  golongan para  nabi,  orang  –  orang  yang  benar  –  benar  tulus  dan  para syuhada” (HR al Yirmidzi, al Damiri, al Daruqutni)
“Segaka sesuatu yang halal dan haram sudah jelas, tetapi diantara
19 Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula. Syariah Marketing. (Bandung, Mizan, 2006). h. 45
200 Selvia Nuriasari
keduanya terdapat hal – hal yang samar dan tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa berhati  – hati terhadap barang yang  meragukan  berarti  telah  menjaga  agama  dan  kehormatan dirinya.  Tetapi  barang  siapa  yang  mengikuti  hal  –  hal  yang meragukan  berarti  telah  menjerumuskan  pada  yang  haram, seperti  seorang  gembala  yang  menggembalakan  binatangnya di  sebuah ladang  yang  terlarang  dan  membiarkan binatang  itu memakan rumput disitu. Setiap penguasa mempunyai peraturan- peraturan yang tidak boleh dilanggar, dan Allah melarang segala sesuatu yang dinyatakan haram” (HR Bukhari Muslim)
“Allah memberikan rahmatNya pada setiap orang yang bersikap baik  ketika  menjual,  membeli,  dan  membuat  suatu  penyataan” (HR Bukhari)
Dalam   berdagang,   ada   tiga   hal   yang   diterapkan Rasulullah, yaitu :
a.  Menetapkan harga pokok atau harga beli suatu produk dengan  membandingkan  biaya  yang  dikeluarkan,  dan keuntungan  yang  diinginkan  penjual  dan  disepakati oleh  pembeli.  Dengan  demikian,  praktik  dagang Rasulullah ini terhindar dari riba, tidak menzalimi dan mengandung  unsur  kerelaan  sebagai  landasan  dalam bertransaksi.
b.  Dalam  berdagang,  Rasulullah  menjunjung  tinggi profesionalisme.  Profesionalisme  disini  terlihat  dari tidak ada tawar menawar yang alot dan pertengkaran 20
antara  Rasulullah  dengan  calon  pembeli  yang  selama ini  sering  dijumpai  di  kehidupan  sehari-hari  dalam bertransaksi.  Rasulullah  sendiri  pernah  mengatakan mengenai  pentingnya  sikap  profesionalisme  dalam segala  aktivitas,  sebagaimana  dalam  hadits  riwayah Bukhari, yaitu:
“apabila  urusan  (manajemen)  diserahkan  kepada  yang  bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya” (HR Bukhari)
c.  Rasulullah  juga  terkenal  dengan  transparansinya
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
dalam menjelaskan harga beli, biaya yang dikeluarkan dan  keuntungan  yang  diinginkan.  Maka  rumusnya adalah sebagai berikut: Harga jual= harga beli + biaya+ keuntungan 21
Rasulullah  adalah  seorang syariah marketer  yang  sukses dikarenakan  kejujuran  dan  keadilan  dalam  mengadakan aktivitas  bisnisnya.  Rasulullah  sangat  menganjurkan  umatnya untuk berdagang dan berbisnis karena akan menimbulkan sikap kemandirian  dan  kesejahteraan  bagi  diri  dan  keluarga  tanpa tergantung ataupun menjadi beban orang lain: “ berdaganglah kamu, sebab dari sepuluh bagian penghidupan, sembilan diantaranay dihasilkan dari berdagang ” 22 dan juga dalam Surah al Naba‟ ayat 11 :
“Dan  kami  menjadikan  siang  untuk  mencari  penghidupan”.
(QS. al Naba’ : 11)
Al  Qur‟an  sendiri  memberikan  motivasi  untuk  berbisnis sebagaimana  tercantum  dalam  surah  al  Baqarah  ayat  2  dan  275 dan surah al Jumu‟ah ayat 10 :
“Tidak  ada  dosa  bagimu  untuk  mencari  karunia  (rezeki  hasil perniagaan) dari Tuhan mu “  (QS. al Baqarah : 2)
“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ” (QS. al Baqarah : 275)
Motivasi–motivasi  tersebut  diatas  menjelaskan  bahwa Allah  SWT  akan  memberikan  pahala  atas  bisnis yang  dilakukan setiap  Muslim  jika  ia  melakukan  aktivitas  bisnis  yang  islami. Profesionalisme  menjadi  kunci  utama  kesuksesan  suatu  bisnsi dimana Rasulullah saw dengan tegas mengatakan bahwa : “ apabila urusan  (manajemen)  diserahkan  kepada  yang  bukan  ahlinya,  maka tunggulah  kehancurannya ”  (HR  Bukhari).  Sikap  profesionalisme Rasulullah terlihat mampu menjalankan bisnisnya secara baik dan mampu menghasilkan keuntungan yang baik sehingga Khadijah mempercayakan  sepenuhnya  atas  usahanya  kepada  Rasulullah. Kredibilitas  Rasulullah  sebagai  pebisnis  sangatlah  tinggi. Kejujuran dan selalu menjaga hubungan baik dan ramah dengan
21 Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula. Syariah Marketing. (Bandung, Mizan, 2006). h. . 50
22 Ibid. halaman . 47
202 Selvia Nuriasari
para konsumen sebagai pondasi dasar dalam berbisnis.
“Hai  orang–orang  beriman,  bertaqwalah  kepada  Allah,  dan hendaklah  kamu  bersama  orang  –  orang  yang  jujur”  (QS  at Taubah : 119)
Selain  prinsip–prinsip  utama  yang  disebutkan  diatas, Rasulullah  juga  tidak  pernah  berbisnis  yang  haram,  seperti membeli barang–barang yang diharamkan dalam al Qur‟an seperti minuman keras.
“Wahai orang–orang yang beriman, makanlah dari apa yang baik dari yang Kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepadaNya. Ia  mengharamkan  atas  kamu  bangkai,  darah,  daging  babi,  dan daging  hewan  yang  disembelih  dengan  tidak  menyebut  nama Allah ” (QS. Al Baqarah : 175, QS al Maidah : 3)
Selain  itu  Rasulullah  juga  melarang  terlalu  banyak memberikan  sumpah  palsu  hanya  demi  produknya  laku  karena sama saja melakukan penipuan.
“Hindarilah  banyak  bersumpah  ketika  melakukan  transaksi bisnis, sebab dapat menghasilkan sesuatu penjualan yang cepat tapi menghapuskan berkah”  (HR Bukhari Muslim)
Sumpah  palsu  sering  sekali  dijadikan  alat  bagi  pedagang demi  meyakinkan  pembeli  terhadap  kualitas  dan  harga produk  yang  ditawarkan  meskipun  pada  dasarnya  pedagang sama  sekali  tidak  mengetahuinya  ataupun  tahu  tetapi  todak memberitahukannya.  Sengaja  menyembunyikan  informasi  atas produk  yang  ditransaksikan  sama  saja  telah  melakukan  gharar dan  sama  –  sama  tidak  mengetahui  informasi  atas  produk  yang ditransaksikan  sama  saja  telah  melakukan  tadlis.  Oleh  sebab  itu seorang pebisnis harus berhati – hati dalam melakukan transaksi. Rasulullah juga memiliki  etos kerja yang kuat dimana  semangat menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, amanah, tidak bergantung pada siapapun merupakan contoh dari etos kerja yang kuat dari beliau.
“Bekerjalah  kamu,  maka  Allah  dan  Rasul-Nya  serta  orang- orang  mukmin  akan  melihat  pekerjaanmu  itu,  dan  kamu  akan dikembalikan  kepada (Allah)  Yang mengetahui  akan yang  gaib
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
dan  yang  nyata,  lalu  diberitakan-Nya  kepada  kamu  apa  yang telah kamu kerjakan” (QS. At-Taubah ayat 105)
“Sesungguhnya  Allah  tidak  akan  mengubah  nasib  manusia sebelum mereka mengubah apa yang ada pada dirinya. (QS. Ar- Ra’du ayat 11).
“dan  bahwasannya  seorang  manusia  tidak  akan  memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”. (QS.Al-Najm ayat 39).
Seseorang dikatakan mulia dikarenakan pada perbuatannya terhadap keluarga dan masyarakat. Bekerja dengan tujuan untuk mendapatkan  keberkahan  dan  juga  kesejahteraan  di  dunia, merupakan pembuka bagi kehidupan seseorang di akhirat kelak. Kerja  dalam  Islam  bukan  hanya  sekedar  mencari  rezeki  untuk menghidupi  diri  dan  keluarga  tetapi  mencakup  segala  bentuk pekerjaan  yang  mempunyai  unsur  kebaikan  dan  keberkahan bagi  diri,  keluarga  dan  masyarakat  serta  negara  atau  yang  telah disebutkan  pada  bab  sebelumnya  bahwa  kerja  atau  berkerja bukan hanya sekedar profit oriented tetapi juga benefit oriented. Rasulullah  SAW  menjadikan  bekerja  sebagai  aktualisasi  atas keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT, dimana tujuan utamanya  bukan  untuk  menumpuk  kekayaan  duniawi  tetapi mencari keridhaan Allah SWT. Disebutkan daam hadits bahwa ada seseorang  yang berjalan  melalui  tempat  Rasulullah  SAW.  Orang tersebut  sedang  bekerja  dengan  sangat  giat  dan  tangkas.  Para sahabat  kemudian  bertanya;  “ Wahai  Rasulullah,  andaikata  bekerja semacam orang itu dapat digolongkan jihad fi sabilillah, maka alangkah baiknya.” Mendengar itu Rasul pun menjawab, “Kalau ia bekerja untuk menghidupi anak-anaknya yang masih kecil, itu adalah fi sabilillah; kalau ia bekerja untuk menghidupi kedua orangtuanya yang sudah lanjut usia, itu adalah fi sabilillah; kalau ia bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri agar tidak meminta-minta, itu juga fi sabilillah .” (HR Ath-Thabrani). Ada empat sifat Rasulullah dalam mengelola bisnis yang mengandung nilai–nilai moral yang tinggi, yaitu sebagai berikut:
a.  Shiddiq (benar dan jujur)
Sifat shiddiq yang memang tercermin pada Rasulullah dalam segala aspek kehidupan yang selalu jujur kepada rekanan, konsumen, kompetitor bisnis ataupu kepada karyawan. Sikap
204 Selvia Nuriasari
jujur Rasulullah juga terlihat dari landasan ucapan, keyakinan dan perbuatan beliau yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.  Sikap  jujur  seharusnya  diaplikasikan  dalam  aktivitas bisnis  terutama  dalam  pemasaran  yang  dapat  dilihat  dari menciptakan  iklan  –  iklan  yang  tidak  berlebih  –  lebihan  dan manipulatif.
b.  Amanah (kredibel)
Kredibilitas  seorang  wirausaha  akan  terlihat  dari bagaimana  ia  bersungguh  –  sungguh  menepati  janji  untuk memenuhi  sesuatu  yang  tentunya  tidak  melanggar  syariat Islam.
c.  Fathonah (cerdas)
Seorang  wirausaha  tentunya  seseorang  yang  cerdas dimana  ia  dituntut  untuk  mampu  atau  jeli  dalam  melihat peluang  yang  kemudian  dibisniskan  serta  dikembangkan secara baik dengan mengoptimalkan potensi yang ada didirinya dan  sumber  daya  yang  dimilikinya.  Disini  dibutuhkan keseimbangan  antara  iman  dan  ilmu  akan  menjadikan bisnis seseorang semakin berkembang.
d.  Thabligh (komunikatif)
Seorang  wirausaha  diharuskan  komunikatif  atau  mampu mengkomunikasikan  visi  dan  misi  dari  bisnisnya  dihadapan karyawan, pemegang saham ataupun pihahk-pihak yang terkait, dimana komunikasi yang dibangun tentunya mengandung ketiga komponen  diatas  dan  to  the  point  dan  berbicara  secara  benar. Pembicaraan  yang  berbobot  dan  benar  akan  mampu  menarik perhatian karyawan dan pemegang saham ataupun pihak – pihak terkait lainnya.

## Simpulan
Islam memiliki aturan yang jelas mengenai transaksi jual beli sebagai landasan bertransaksi bisnis bagi umat Islam. Aturan yang menjadi landasan utama dalam berbisnis tersebut bersumber dari Al-Qur‟an dan juga hadits-hadits Nabi Muhammad SAW. Aturan tersebut harus dipatuhi dalam kegiatan bisnis apa pun sehingga cara  dan  hasil  yang  didapat  dari  bisnis  tersebut  menjadi  halal.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari‟ah, Vol. 02  Nomor 1
Begitu juga dengan bisnis online yang sangat rentan kecurangan. Satu hal yang harus digarisbawahi di sini bahwa sebagai seorang pebisnis seharusnya berpandangan bahwa bisnis yang digelutinya ini adalah modal untuk ke surga.

## DAFTAR PUSTAKA
Hermawan   Kartajaya   dan   Muhammad   Syakir   Sula. Syariah Marketing. Bandung. Mizan. 2006. Ibnu Rusyd . Bidayatul Mujtahid. Penerj. Imam Ghazali Said. Jakarta. Pustaka Amani. 2002 Iwan Triyuwono. Perspektif, Metodologi dan Terori Akuntansi Islam. Jakarta. Rajawali Pers. 2006 Muhammad Ayub. Understanding Islamic Finance : A-Z Keuangan Syariah. Jakarta. 2009. Gramedia. Muhammad. Ekonomi  Mikro  dalam  Perspektif  Islam. Yogyakarta. BPFE. 2004 Philip   Kotler dan Kevin Lane Keller. Manajemen Pemasaran Edisi Kedua Belas Jilid 2 Jakarta. PT. Indeks. 2007 William  G.  Nickles,  James  M.  McHugh  dan  Susan  M.  McHugh.
Pengantar  Bisnis  Edisi  Delapan  Buku  Dua (Terj.).  Jakarta. Salemba Empat. 2010 Wiroso, Produk Perbankan Syariah . Jakarta. LPFE.  2009.
206 Selvia Nuriasari