Judges' Legal Considerations Obstacles Of Justice By Advocates Make It Difficult In Investigations, Prosecutions And Judicial Processes Against Defendants In Corruption Crimes
Pertimbangan Hukum Hakim Obstruction Of Justice Oleh Advokat Mempersulit Jalannya Penyidikan, Penuntutan Serta Proses Peradilan

## Terhadap Terdakwa Dalam Tindak Pidana Korupsi
M Ridwan 1) ; Saut Parulian Panjaitan 2) ; Ruben Achmad 3)
1,2,3) Universitas Sriwjaya, Palembang Email: 1) mhdridwan2707@gmail.com ; 2) sautparulianpanjaitan@fh.unsri.ac.id ; 3) rubenachmad@yahoo.co.id
ARTICLE HISTORY
Received [05 March 2024] Revised [19 April 2024] Accepted [27 April 2024]

## ABSTRAK
Tujuan  dilakukannya  penelitian  ini  adalalah  Menganalisa  penegakan  hukum  terkait  obstruction  of justice serta tanggung jawab yuridis jika pengacara (advokat) dengan sengaja menghalang-halangi, mempersulit  jalannya  pemeriksaan  penyidikan,  penuntutan  serta  proses  peradilan  :  Metode penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan  Pendekatan  yang  digunakan  perundang- undangan  (Statute  Approach),  Pendekatan  Kasus.  Analisis  bahan  hukum  menggunakan  analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan deduktif. Hasil Penelitian Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terkait dengan obstruction of justice dalam peradilan tindak pidana korupsi antara lain: Faktor substansi  hukum,  bahwa  Pasal  21  UU  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  tidak  mengatur secara  jelas  mengenai  perbuatan  yang  dilarang.  Pasal  21  hanya  menyebutkan  “dengan  sengaja mencegah,  merintangi  atau  menggagalkan”.  Hal  ini  menimbulkan  ketidakjelasan  mengenai perbuatan  bagaimana  yang  dimaksud  dapat  mencegah,  merintangi  atau  mengagalkan.  Kedudukan dan fungsi Advokat adalah sejajar dengan klien dan penegak hukum lainnya, sehingga advokat ikut menegakkan  hukum  secara  profesional  berdasarkan  keadilan  dan  kebenaran,  fungsi  Advokat mendampingi klien mulai dari proses di tingkat awal memberikan nasehat hukum, serta semua yang terkait  dengan  kepentingan  klien  agar  mendapatkan  kesempatan  dan  kesamaan  hak  di  muka hukum, tugas dan tanggung jawab advokat.

## ABSTRACT
The aim of this research is to analyze law enforcement related to obstruction of justice and juridical responsibility  if  lawyers  (advocates)  deliberately  obstruct  investigations,  investigations  and prosecution  processes:  The  method  of  this  research  is  normative  legal  research  with  an  approach used  by  regulations  (laws).  Statutory  Approach),  Case  Approach.  Analysis  of  legal  materials  uses qualitative  analysis  and  deductive  conclusion  drawing.  Research  Results  Factors  that  influence  law enforcement related to obstacles to justice in prosecution for criminal acts of corruption include: The legal  substance  factor,  namely  that  Article  21  of  the  Corruption  Eradication  Law  does  not  clearly regulate  prohibited  acts.  Article  21  only  states  "intentionally  preventing,  obstructing  or  thwarting". This  creates  uncertainty  regarding  what  actions  are  intended  to  prevent,  hinder  or  thwart.  The position  and  function  of  an  advocate  is  equal  to  that  of  clients  and  other  law  enforcers,  so  that advocates participate in enforcing  the law  professionally  based on justice  and  truth. The function of an  advocate  is  to  accompany  clients  starting  from  the  process  at  the  initial  level  of  providing  legal advice,  as  well  as  everything  related  to  the  client's  interests  in  order  to  obtain  opportunities  and equality. rights before the law, duties and responsibilities of advocates .
KEYWORDS lawyers,  obstruction  of justice,  prosecution  and trial of defendants,
criminal acts of corruption.
This is an open access article under the CC –BY-
SA license

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan  peradilan  pidana  oleh  semua  elemen  dalam  sistem  peradilan  ditujukan  untuk menegakkan  hukum  yang  berkeadilan  dengan  senantiasa  mendasarkan  pada  Pancasila  sebagai  dasar ideologi  bernegara.Dalam  sila  ke- 2  Pancasila  yang  berbunyi  “kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab”, diartikan  bahwa  setiap  manusia  haruslah  diperlakukan  secara  adil  dan  beradab  terhadap  hak-haknya sebagai warga negara, selain itu juga dalam sila ke-5 Pancasila mengandung makna mengenai konsep keadilan  yang  secara  menyeluruh  bagi  semua  warga  negara  pada  pernyataan  “keadilan  sosial  bagi seluruh  rakyat  Indonesia”.  Konsep  tersebut  sejalan  dengan  asas  equality  before  the  law  dalam  asas hukum  pidana  kita,  sebagaimana  diatur  sebagai  asas  dalam  penyelenggaraan  kekuasaan  kehakiman bahwa pengadilan dalam mengadili setiap warganegara dilaksanakan menurut hukum tanpa memandang ataupun  membedakan  orang/  warganegara  tersebut  (Pasal  4  Ayat  (1)  Undang-Undang  No.  48  Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman)
Semakin  gencar  upaya  penegakan  hukum  di  bidang  tindak  pidana  korupsi  dilakukan,  ternyata semakin  kuat  perlawanan  yang  dilakukan  oleh  para  koruptor  dan  keronco  keronconya.  Perlawanan tersebut  dilakukan  dengan  berbagai  macam  modus,  baik  secara  vulgar,  tertutup  atau  memanfaatkan instrumen  hukum  yang  ada.  Mengajukan  uji  materil  terhadap  UU  KPK  dan  UU  Pemberantasan  Tipikor
kepada MK  dan  mengajukan  pra  peradilan  adalah  contoh perlawanan dengan  menggunakan  instrumen hukum.  Perlawanan  dengan  cara  ini  masih  di  batas  kewajaran  bila  dipandang  dari  sudut  kaca  mata hukum,  namun  sebenarnya  upaya  ini  adalah  untuk  memperlemah  lembaga  penegak  hukum  di  bidang korupsi. Lebih jauh perlawanan secara vulgar dilakukan dengan menghalang-halangi proses penyidikan, penuntutan sampai pada pemeriksaan di pengadilan. Mungkin masih teringat di benak kita dimana kasus besar melibatkan Anggodo Wijoyo sehingga membenturkan lembaga KPK dan Polri yang dikenal dengan “Cicak vs Buaya” yang berujung pada krimininalisasi terhadap pimpinan KPK.
Kasus yang paling terbaru adalah perkara yang melibatkan seorang Advokat yang juga merupakan penasehat hukum dari Setya Novanto (terdakwa kasus korupsi E-KTP). Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum  KPK,  disebutkan  bahwa  Fredrich  Yunadi  dengan  bantuan  dokter  RS  Medika  Permata  Hijau memalsukan  keadaan  sakit  mantan  Ketua  DPR  Setya  Novanto  tersebut.  Sangat  ironis,  mengingat semangat  pemberantasan  korupsi  yang  adalah  demi  keadilan  dan  kesejahteraan  masyarakat banyaknamun  masih  saja  mendapatkan  pertentangan.  Lebih  menyedihkan  lagi  perbuatan  menghalangi proses hukum tersebut malahan dilakukan oleh oknum yang notabene adalah penegak hukum itu sendiri.
Tindakan menghalang-halangi proses penegakan hukum itu dikenal sebagai obstruction of justice. Obstruction of justice terdapat dalam beberapa pasal pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan di beberapa undang-undang tindak pidana khusus. Khusus tentang obstruction of justice di dalam perkara tindak pidana korupsi terdapat pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Obstruction of justice sebenarnya bukanlah istilah baru dalam dunia hukum. Namun tindak pidana ini belum terlalu dikenal dan masih belum banyak literatur yang mengangkat pembahasan ini. Salah satu sebab yang membuat istilah ini kurang populer adalah masih terdapat keengganan para penegak hukum adapun  Rumusan  Masalah  dalam  penelelitian  ini  yaitu  Apakah  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum terkait obstruction of justice (menghalang-halangi proses hukum) dan Bagaimana tanggung jawab yuridis jika  pengacara  (advokat)  dengan  sengaja  menghalang-halangi,  mempersulit  jalannya  pemeriksaan penyidikan, penuntutan serta proses peradilan.

## LANDASAN TEORI

## Tindak Pidana
Secara harfiah tindak pidana terdiri dari dua kata yakni kata “Tindak” dan “Pidana”, menurut Kamus Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  “Tindak”  ialah  langkah  atau  perbuatan  sedangkan  “Pidana”  adalah kejahatan atau perkara kejahatan, maka Tindak Pidana dapat diartikan sebagai langkah atau perbuatan yang berhubungan dengan kejahatan. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaarfeit yang berasal  dari  bahasa  Belanda  di  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  tidak  terdapat penjelasan  apa  yang  dimaksud  dengan  strafbaarfeit  itu  sendiri.  Biasanya  tindak  pidana  disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata delictum. Dalam kamus hukum delik didefinisikan sebagai  berikut :  “Delik  adalah  perbuatan  yang  dapat  dikenakan  hukuman  karena  merupakan pelanggaran terhadap undang- undang (tindak pidana)”.
Istilah  strafbaarfeit,  terdiri  dari  tiga  unsur  kata,  yakni  straf,  baar,  dan  feit.  Straf  diartikan  sebagai pidana dan hukum, baar 1 Sudarsono, Kamus Hukum,P.T Rineka Cipta, Cetakan Kelima, Jakarta, 2007, hlm.  92  8  diartikan  sebagai  dapat  atau  boleh  dan  feit  diartikan  sebagai  tindak,  peristiwa,  pelanggaran, dan perbuatan. Maka istilah strafbaarfeit ialah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Penjelasan mengenai strafbaarfeit telah diterjemahkan oleh para ahli hukum menjadi berbagai macam  definisi  dengan  sudut  pandang,  batasan,  dan  alasan  masingmasing  dalam  menentukan pengertian strafbaarfeit.

## Obstruction Of Justice
Perintangan penyidikan atau obstruction of justice merupakan terminologi hukum yang berasal dari literatur Anglo Saxon atau dikenal juga sebagai Negara-negara yang menerapkan sistem hukum common law.  Obstruction  of  justice  yang  dalam  doktrin  ilmu  hukum  pidana  di  indonesia  sering  diterjemahkan sebagai “tindak pidana yang bertujuan untuk menghalangi proses hukum.
Oemar  Seno  Adji  dan  Insriyatno  Seno  Adji  berpendapat  bahwa  obstruction  of  justice  merupakan suatu tindak pidana terhadap pengadilan (contempt of court), karena obstruction of justice adalah suatu perbuatan  yang  ditujukan  ataupun  mempunyai  efek  memutarbalikkan,  mengacaukan  fungsi  yang seharusnya dalam suatu proses peradilan.

## Advokat
Advokat  sebagai  salah  satu  penegak  hukum  yang  mempunyai  peran  dan  fungsi  sejajar  dengan Kepolisian,  Kejaksaan  dan  Kekuasaan  Kehakiman  sebagai  aparat  penegak  hukum,  hal  ini  ditegaskan
dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Namun ada kekhususan yang diberikan oleh undang-undang tersebut kepada advokat, yaitu kemandirian advokat dalam menjalankan tugas dan profesinya.45  Pasal  1  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003  tentang  Advokat  memberikan definisi  bahwa  advokat  adalah  orang  yang  berprofesi  memberi  jasa  hukum  baik  didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undangundang. Banyak terminologi yang berkaitan dengan  istilah  advokat,  ada  yang  menyebutnya  sebagai  pengacara,  kuasa  hukum,  penasihat  hukum bahkan  pokrol.  Istilah  bahasa  inggris  menyebut  orang  yang  memberikan  jasa  hukum  tersebut  adalah lawyer.
Lawyer  diartikan  atau  diterjemahkan  dalam  bahasa  Indonesia  sebagai  Pengacara  atau  Advokat, bisa  juga  disebut  sebagai  ajuster  atau  pembela,  atau  penasihat  hukum.  Dari  sekian  banyak  istilah tersebut, yang paling sering digunakan adalah advokat, pengacara, dan penasihat hukum.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian terhadap berbagai peraturan  perundang  undangan  tertulis  dan  berbagai  literatur  yaitu  Undang-Undang,  teori  hukum, literatur hukum, dan materi lain yang terkait.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terkait Obstruction Of Justice
a.  Substansi Hukum
Penegakan  hukum  menurut  Muladi  dilakukan  dalam  tiga  tahapan,  yaitu:  1.  Tahap  formulasi,  yaitu tahap  penegakan  hukum  in  abstraclo  oleh  badan  pembuat  undang-undang.  Tahap  ini  dapat  pula disebut  tahap  kebijaksanaan  legislatif;  2.  Tahap  aplikasi,  yaitu  tahap  penerapan  hukum  pidana  oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut  tahap  yudikatif;  3.  Tahap  eksekutif,  yaitu  tahap  pelaksanaan  hukum  pidana  secara  konkret oleh  aparat  aparat  pelaksana  pidana.  Tahap  ini  dapat  disebut  tahap  kebijaksanan  eksekutif  atau administratif.
b.  Penegak Hukum
Menurut  Friedman,  struktur  hukum  atau  penegak  hukum  adalah  semacam  sayatan  sistem  hukum, semacam  foto  diam  yang  menghentikan  gerak.  Sistem  hukum  tanpa  penegak  hukum  akan  menjadi seperti  barang  mati.  Hukum  akan  terlaksana  jika  ditopang  oleh  penegak  hukum.  Lebih  jauh  lagi, hukum  akan  terlaksana  dengan  efektif  bila  aparat  penegak  hukum  melaksanakannya  secara profesional  dan  sesuai  ketentuan  yang  ada.  Di  Amerika,  struktur  ini  diisi  oleh  lembaga  lembaga seperti  Mahkamah  Agung  dan  Departemen  Kepolisian.  Sedangkan  di  Indonesia  merujuk  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981, struktur hukum meliputi mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan  Badan  Pelaksana  Pidana  (Lapas).  Kewenangan  lembaga  penegak  hukum  dijamin  oleh undang  undang,  sehingga  dalam  pelaksanaan  tanggungjawabnya  terlepas  dari pengaruh  penguasa dan  pengaruh  lainnya.5  Dalam  kasus  tindak  pidana  korupsi,  adapun  aparat  penegak  hukum  terdiri atas Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
c.  Budaya Hukum
Lawrence M Friedman menegaskan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah budaya  hukum. Menurut Friedman,  kultur  hukum  adalah  sikap  manusia  terhadap hukum dan sistem  hukum  kepercayaan,  nilai,  pemikiran,  serta  harapannya.  Kultur  hukum  adalah  suasana pemikiran  sosial  dan  kekuatan  sosial  yang menentukan  bagaimana  hukum  digunakan,  dihindari  dan disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir  masyarakat  mengenai  hukum  selama  ini.  Secara  sederhana,  tingkat  kepatuhan  masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum
Friedman membedakan budaya hukum menjadi 2 (dua) yaitu budaya hukum internal dan budaya hukum  eksternal.  Budaya  hukum  internal  merupakan  budaya  hukum  dari  warga  masyarakat  yang melaksanakan  tugas-tugas  hukum  secara  khusus  seperti  polisi,  jaksa  dan  hakim.  Sedangkan  budaya hukum  eksternal  merupakan  budaya  hukum  masyarakat  pada  umumnya  (masyarakat  adresat  hukum). Pengaruh budaya hukum internal terhadap munculnya obstruction of justice, yaitu Perbuatan menghalang-halangi penegakan hukum kasus korupsi dilakukan oleh advokat sebagai bagian dari  catur  wangsa  penegak  hukum  di  Indonesia.  Faktanya  memang  keberadaan  advokat  justru mempersulit  proses  penegakan  hukum.  Perilakun  hukum  sebagaimana  dikatakan  Lawrence  Friedman yang  dapat  berupa  perilaku  taat  hukum  ataupun  tidak  taat  hukum.  Para  advokat  sering  beranggapan
bahwa  perbuatan  tersebut  sebagai  bagian  dari  pekerjaan  profesi  namun  sebenarnya  bertentangan dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  ada.  Semangat  pembelaannya  terhadap  klien  yang membabi  buta  justru  bertolak  belakang  dari  kewajibannya  sendiri  sebagai  bagian  dari  penegak  hukum. Apalagi  ada  kode  etik  advokat  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  1  8  Tahun  2003  tentang  Advokat Intervensi dari atasan, artinya dapat dilihat dalam dua hal yaitu intervensi yang menyebabkan terjadinya obstruction  of  justice.  Diketahui  bahwa  dalam  struktur  birokrasi  penegak  hukum  Indonesia,  atasan  dari instansi  terkait  cukup  berperan  dalam  upaya  penegakan  hukum.  Mekanisme  gelar  perkara  baik  di Kepolisian  maupun  Kejaksaan  kadangkala  sangat  didominasi  oleh  kehendak  dari  atasan  yang bersangkutan.  Tidak  jarang  upaya  penegakan  hukum  berjalan  lambat  bahkan  tidak  terlaksana  karena faktor buruknya kinerja atasan masing-masing instansi. Adanya strategi yang keliru dari penegak hukum dalam  melakukan  upaya  pemberantasan  korupsi,  khususnya  secara  represif.  Penegak  hukum  lebih memprioritaskan  perkara  inti  dalam  hal  ini  perkara  korupsinya,  daripada  kasus-kasus  obstruction  of justice.  Strategi  ini  dilatarbelakangi  persepsi  yang  keliru  juga,  bahwa  menegakkan  peraturan  terhadap pelaku  korupsi  lebih  penting  daripada  menegakkan  aturan  kepada  pelaku  tindak  pidana  lain  yang berkaitan  dengan  proses  hukum  korupsi.  Obstruction  of  justice  memang  tidak  diatur  dalam  salah  satu tindak  pidana  korupsi,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  2  sampai  Pasal  13  UU  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi.  Namun  sebenarnya  penegakan  terhadap  mereka  yang  melakukan  perbuatan menghalang-halangi proses hukum korupsi akan berdampak pada penegakan hukum korupsi itu sendiri. Ditemukan  beberapa  alasan  tentang  strategi  dan  keengganan  penegak  hukum  menangani  perilaku obstruction of justice, antara lain :
1.  Penindakan  terhadap  tindak  pidana  dimaksud  hanya  akan  menambah  beban  kerja  dari  aparat penegak hukum;
2.  Penegak  hukum  lebih  berharap  kepada  hakim  nantinya  dimana  tindakan  tersebut  dapat  dijadikan alasan  pemberat  dalam  menjatuhkan  vonis  (dalam  hal  obstruction  of  justice  dilakukan  oleh  pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri)
3.  Obstruction  of  justice  tidak  dipahami  sebagai  tindak  pidana  tersendiri,  yang  menurut  ketentuan samenloop  memungkinkan  hakim  untuk  menjatuhkan  pidana  lebih  berat.  Dalam  hal  kemungkinan tersebut, tidak dilandaskan pada pertimbangan hakim, melainkan karena perintah undang  undang.
4.  Lebih  mengutamakan  aspek  kemanfaatan  terutama  terhadap  pelaku  obstruction  of  justice  yang melibatkan massa yang banyak. Jika dilakukan penindakan dikhawatirkan akan berdampak pada hal yang lebih buruk lagi
Aparat  penegak  hukum  lebih  mengedepankan  upaya  persuasif.  Aparat  penegak  hukum beranggapan bahwa tindakan obstruction of justice yang dilakukan lebih pada sikap kurang kooperatifnya para pelaku. Dari beberapa kasus yang muncul maka kelemahan upaya preventif yang dilakukan selama ini  justru  menyebabkan  perbuatan  serupa  berulang  di  masa  selanjutnya.  Bagi  aparat  penegak  hukum, sepanjang  perbuatan  yang  bersangkutan  masih  dalam  batas  toleransi  tertentu  meskipun  sudah  dapat dikatakan  sebagai  obstruction  of  justice,  namun  penegak  hukum  lebih  memilih  menggunakan  cara persuasif. Inilah persepsi yang keliru dari penegak hukum terhadap obstruction of justice, karena perilaku ini adalah tindak pidana dan harus diproses.
Bagi  sebagian  penegak  hukum,  perbuatan  seseorang  dapat  dikatakan  obstruction  of  justice apabila  maksud  si  pelaku  untuk  menghalang-halangi  benar  terjadi.  Artinya  perlu  suatu  tindakan  nyata yang  berakibat  tidak  berjalannya  proses  hukum.  Atas  dasar  itulah  maka  penegak  hukum  beranggapan tindakan  penghalagan  tersebut  sepanjang  tidak  berakibat  pada  terhentinya  penegakan  hukum  maka perbuatan tersebut hanya dianggap sebagai tindakan tidak bekerja sama.
Budaya  espirit  d'  corps  atau  sikap  membela  institusi  secara  membabi  buta.  Penegak  hukum seringkali  memunculkan  ego  sektoral  di  masing-masing  institusi.  Salah  satu  contoh  adalah  kasus simulator  SIM  dimana  penyidik  KPK  sempat  ditahan  di  Makorlantas  ketika  hendak  membawa  barang bukti  yang  mereka  sita.  Diketahui  bahwa  pada  saat  itu  hubungan  KPK  dan  Polri  sedang  memanas. Indonesia  yang  memiliki  beberapa  lembaga penyidik  yang  berbeda untuk  perkara pidana  khusus  dapat memunculkan rivalitas antar lembaga. Rivalitas ini dapat saja berujung pada upaya menghalangi  proses hukum  terutama  yang  melibatkan  aparat  penegak  hukum  tertentu  yang  diproses  lembaga  penegak hukum lainnya.
Pada kasus tertentu mungkin saja pelaku obstruction of justice yang berasal dari penegak hukum tertentu dilindungi oleh korps mereka sendiri. Merujuk pada pendapat Black, khusus menyangkut perilaku Polisi  setidaknya  dapat  dilihat  dari  beberapa aspek  yaitu:8  1.  Sikap,  harapan dan rasa  takutnya  (dalam hal  ini  terhadap  atasan);  2.  Hubungannya  dengan  rekan-rekan  perwiranya  (semangat  korps);  3.  Isolasi sosialnya  dalam  masyarakat  yang  lebih  luas  (reaksi  masyarakat).  Selain  enam  hal  di  atas  yang merupakan budaya hukum internal, akan dijelaskan faktor budaya hukum eksternal yang mempengaruhi proses  penegakan  hukum  terhadap  obstruction  of  justice.  Faktor  eksternal  berasal  dari  masyarakat artinya  yang  menjadi  poin  penting  terjadinya  obstruction  of  justice  dan  tidak  berjalannya  proses  hukum
terhadap obstruction of justice lebih dititik beratkan pada budaya hukum masyarakat.
Selain  enam  hal  di  atas  yang  merupakan  budaya  hukum  internal,  akan  dijelaskan  faktor  budaya hukum  eksternal  yang  mempengaruhi  proses  penegakan  hukum  terhadap  obstruction  of  justice.  Faktor eksternal berasal dari masyarakat artinya yang menjadi poin penting terjadinya obstruction of justice  dan tidak berjalannya proses hukum terhadap obstruction of justice lebih dititik beratkan pada budaya hukum masyarakat  Dalam perkara  obstruction  of  justice  yang  melibatkan  banyak orang/massa  bahkan  institusi atau  kelembagaan,  upaya  hukum  biasanya  mengalami  kendala  tersendiri.  Salah  satu  aspek  yang terpenting  yang  mempengaruhinya  adalah  pola  tingkah  laku  atau  perilaku  masyarakat  itu  sendiri. Pertimbangan  pengak  hukum  untuk  tidak  menindaklanjuti  dugaan  obstruction  of  justice  tersebut  adalah untuk  meminimalisir  resiko  atau  dampak  yang  mungkin  saja  terjadi.  Hal  yang  paling  mengkhawatirkan adalah  tindakan  reaktif  dan  destruktif  dari  massa  karena  secara  psikologis  kultural dapat  memunculkan solidaritas yang berlebihan.

## Pengacara  (Advokat)  Dengan  Sengaja  Menghalangi,  Mempersulit  (Obstruction  of  Justice) Jalannya Penyidikan, Penuntutan dan Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi
Berdasarkan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  26/PUU-XI/2013  tersebut  maka  Pasal  16 Undang-undang  Advokat  bahwa  advokat  diberi  perlindungan  dalam  menjalankan  profesinya  baik  di dalam  maupun  di  luar  persidangan,  dan  tidak  dapat  dituntut  secara  perdata  dan  pidana,  tetapi  dalam menjalankan  tugas  profesinya  harus  dengan  iktikad  baik  untuk  kepentingan  pembelaan  klien,  baik  di dalam  maupun  di  luar  sidang.  Etikad  baik  disini  adalah  dalam  rangka  menjalankan  profesi  tidak bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Advokat  mempunyai  itikad  baik dalam  memberikan  bantuan  hukum  dan  sesuai  dengan  standar  bantuan  hukum  yang  diberikannya bertujuan untuk, menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan,  mewujudkan  hak  konstitusional  segala  warga  negara  sesuai  dengan  prinsip  persamaan kedudukan di dalam hokum, menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata  di  seluruh  wilayah  Negara  Republik  Indonesia;  dan  mewujudkan  peradilan  yang  efektif,  efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dari  paparan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  hak  imunitas  memang  dibutuhkan  oleh  Advokat dalam  menjalankan  profesinya,  tetapi  penggunaannya  tidak  bisa  sesuka  hati.  Ketentuan  hukum  dalam Pasal 16 Undang  undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum  Pidana  menegaskan  beberapa  syarat  definitif  yang  harus  dipertimbangkan  dalam  penggunaan hak  imunitas  seorang  Advokat  dalam  melaksanakan  profesinya  tidak  dapat  dituntut.  Dua  syarat  yang utama adalah tindakan advokat tersebut terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi profesinya. Selain itu, tindakan itu juga harus didasari itikad baik yang secara sederhana dapat didefmisikan “tindakan yang tidak melanggar hukum. Pada prakteknya, hak imunitas memang kerap “dimanfaatkan” sebagai tameng oleh advokat yang tersangkut masalah hukum. Tepat atau tidak penerapan hak imunitas advokat dapat diuji  merujuk  pada  norma  hukum  nasional  yang  berlaku.  Tindakan  advokat  yang  membantu  kliennya memenangkan perkara dengan cara “tidak halal” (melanggar hukum) tidak dapat berlindung di balik hak imunitas advokat. Berkaitan dengan proses penegakan hukum terhadap advokat yang merintangi proses penyidikan tindak pidana korupsi sangat jelas bertentangan dengan etikat baik dalam menjalankan tugas profesinya  atau  dengan  etikad  tidak  baik  atau  melanggar  hukum,  pembelaan  tersebut  menghalangi proses penegakan hukum, sehingga hak imunitas tidak berlaku dalam kasus tersebut.
Prosedur  penegakan  hukum  terhadap  advokat  yang  merintangi  proses  penyidikan  tindak  pidana korupsi harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu:
1.  Penyidik  yang  menyidik  advokat  yang  merintangi  proses  penyidikan  tindak  pidana  korupsi  adalah Polisi karena merintangi proses penyidikan tindak pidana korupsi adalah tindak pidana a  quo dimana advokat dalam arti materil tidak melakukan tindak pidana korupsi.
2.  Penyidik  harus  membuat  dan  dapat  menunjukkan  surat  penangkapan  dan  penahanan  yang  resmi terhadap advokat yang merintangi proses penyidikan tindak pidana korupsi.
3.  Penyidik  harus  memberikan  kesempatan  kepada  advokat  untuk  memberikan  laporan  terhadap organisasi  advokat  yang  bersangkutan  dalam.  hal  penangkapan  dirinya  oleh  penyidik karena merintangi proses penyidikan tindak pidana korupsi

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1.  Faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum  terkait  dengan  obstruction  of  justice  dalam  peradilan tindak  pidana  korupsi  antara  lain:  a.  Faktor  substansi  hukum,  bahwa  Pasal  21  UU  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  tidak  mengatur  secara  jelas  mengenai  perbuatan  yang  dilarang.  Pasal  21 hanya  menyebutkan  “dengan  sengaja  mencegah,  merintangi  atau  menggagalkan”.  Hal  ini
menimbulkan  ketidakjelasan  mengenai  perbuatan  bagaimana  yang  dimaksud  dapat  mencegah, merintangi  atau  mengagalkan.  Sehingga  dapat  menimbulkan  penafsiran  yang  berbeda  di  kalangan penegak  hukum.  b.  Faktor  struktur  hukum  atau  penegak  hukum.  Penegak  hukum  masih mempertanyakan  apakah  obstruction  of  justice  adalah  ranah  kewenangan  institusi  mereka  untuk menyidik.  Sebagian  aparat  penegak  hukum  belum  memahami  secara  baik  tindakan  tindakan  yang dapat  dikategorikan  sebagai  obstruction  of  justice.  c.  Faktor  budaya  hukum,  bahwa  faktor  budaya hukum terdiri atas budaya hukum internal dan budaya hukum eksternal. Faktor budaya hukum internal yang  mempengaruhi  penegakan  hukum  yaitu:  perbuatan  menghalang-halangi  penegakan  hukum kasus korupsi dilakukan oleh advokat sebagai bagian dari catur wangsa penegak hukum di Indonesia. Para  advokat  sering  beranggapan  bahwa  perbuatan  tersebut  sebagai  bagian  dari  pekerjaan  profesi hukum namun sebenarnya bertentangan dengan perundang-undangan.
2.  Kedudukan  dan  fungsi  Advokat  adalah  sejajar  dengan  klien  dan  penegak  hukum  lainnya,  sehingga advokat  ikut  menegakkan hukum  secara  profesional  berdasarkan  keadilan  dan  kebenaran,  fungsi Advokat  mendampingi  klien  mulai  dari  proses  di  tingkat  awal  memberikan  nasehat  hukum,  serta semua  yang  terkait  dengan  kepentingan  klien  agar  mendapatkan  kesempatan  dan  kesamaan hak di muka hukum, tugas dan tanggungjawab advokat.

## Saran
1.  Dalam  menindak  pelaku  obstruction  of  justice,  hakim  harus  menjunjung  tinggi  integritas  dan  rasa keadilan.  Hakim  juga  harus  tegas  terhadap  pelaku  obstruction  of  justice  yang  merupakan  aparat penegak  hukum  itu  sendiri  termasuk  advokat,  yang  meskipun  memiliki  hak  imunitas,  hakim  harus melihat dengan jernih fakta-fakta hukum yang terjadi untuk menyimpulkan bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari menjalankan pekerjaan dengan etikad baik sebagai advokat atau merupakan perbuatan  yang  menghalangi  proses  penegakan  hukum.  Seperti  Putusan  MA  Putusan  MA  No. 684/Pid.Sus/2009, putusan hakim sudahlah tepat. Sebaiknya putusan tersebut dapat menjadi rujukan bagi hakim lainnya dalam menghadapi perkara tindak pidana menghalangi proses hukum berikutnya.
2.  Sebaiknya  perlu  ada  perubahan  terhadap  Pasal  21  UU  Nomor  31  Tahun  1999  jo.  UU  Nomor  20
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memberikan penjelasan mengenai perbuatan bagaimana yang secara jelas bagaimana perbuatan dikatakan mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung proses hukum tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali Mahrus, Azas, Teori dan Praktik Hukum Pidana Korupsi , UII Press, Yogyakarta, 2013.
Djaya Ermansyah, Memberantas Korupsi Bersama KPK , Kajian Yuridis UU RI No. 20 Tahun 2001, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
Effendi  Marwan, Kapita  Selekta  Hukum  Pidana  (Perkembangan  dan  Isu  Aktual  Dalam  Kejahatan Finansial dan Korupsi ), Referensi, Jakarta, 2012
Kode Etik Profesi Advokat
Mahkamah Konstitusi No. 26/PUU-XV 2013
Pangaribuan Luhut M.P., Advokat dan Contempt of Court : Suatu Proses di Dewan Kehormatan Profesin, Djambatan, 2006.
Renggong  Ruslan,  Hukum  Pidana  Khusus  Memahami  Delik-delik  di  Luar  KUHP,  Jakarta:  Prenamedia Group, 2016.
Susanto, H., Reinaldy, R., Lim, R., Solavide, S. K., &  Karo, R. K. (2023, November). Pertentangan Hak Imunitas  Advokat  dengan Obstruction  of  Justice  dalam  Putusan  Nomor  9/Pid.  Sus/TPK/2018/PN. JKT. PST. In National Conference on Law Studies (NCOLS) (Vol. 5, No. 1, pp. 648-662).
Tangko,  L.  A.  A.,  Agung,  D.,  &  Pratiwi,  A.  D.  (2023).  Penerapan  Hukum  terhadap  Pelaku  dan  Korban Tindak pidana Obstruction of Justice. Alauddin Law Development Journal, 5(2), 274-282. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Winarta Frans Hendra, Advokat Indonesia, Citra, Idealisme dan Keprihatinan , Sinar Harapan, Jakarta.