## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 19, Nomor : 3 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
Prosedur Pemberian Sertifikat Label Halal
Terhadap Produk Makanan Di Restoran Hotel Syariah Untuk  Mewujudkan Hak Kenyamanan Konsumen Muslim ( Studi Di Kementerian Agama Provinsi
Sumatera Utara)
Mukidi 1 mayormukidi@gmail.com

## Abstract
Businessmen  have  the  duty  of  ensuring  halal food  products  and  giving  the  halal  label  on  the basis  of  having  obtained  a  halal  certificate from the  ministry  of  religion  which  was  socialized  to the  consumer  society  in  a  way  that  it  is conveyed through writings that are easy to read and  not  easily  removed  by  a  visitor  at  a particular place in the restaurant. It is according to  Article  39  of  Law  Number  33  Year  2014 concerning the guarantee of halal products. The halal  certificate  is  valid  for  four  years  since  it was  issued  by  the  Halal  Product  Guarantee Agency (HPGA), and it must be extended. Halal certificates are mandatory, so the food products which  do  not  have  halal  label  certificate  cannot longer circulate in Indonesia.
The procedure for obtaining halal certification at the  hotel  restaurant  which  was  issued  by  the Ministry  of  Religious  Affairs  (MORA).  First, businessmen must fulfill the requirements which were  checked  by  HPGA  such  as,  the  data    of businessmen,  the  name  and  type  of  business product,  a  list  of  products  and  materials  used, the manner or the product processing as well as halal  guarantee  system.  After  fulfilling  the requirements  of  HPGA  in  checking  the dokumen,  then  determine  the  LPH  that  has been  selected  by  the  applicant,  then  the  LPH conducts the examination and / or testing of the next  step  of  the  MUI  product  through  the determination  of  the  halal  food  product  halal through a halal fatwa session. After the process is carried out through the prescribed stages, the HPGA issues a halal certificate.
Keywords  : Halal  Label  Certification,  Halal Products, Halal Product Protection Guarantees
1 Dosen Fakultas Hukum UISU

## Abstrak
Pelaku  usaha  berkewajiban  menjamin  produk makanan  halal  dan  mencantumkan  label  halal atas  dasar  telah  mendapatkan  sertifikat  halal dari  kementerian  agama  yang  disosialisasikan kepada  masyarakat  konsumen  dengan  cara yang  disampaikan  melalui  tulisan-tulisan  yang mudah  dibaca  dan  tidak  mudah  dihapus  oleh pengunjung  di  tempat  tertentu  di  restoran sesuai  bunyi  Pasal  39  Undang-Undang  Nomor 33  Tahun  2014  tentang  jaminan  produk  halal. Sertifikat  halal  tersebut  berlaku  selama  empat tahun sejak diterbitkan oleh Badan
Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan  wajib  diperpanjang.  Sertifikat  halal  bersifat wajib  ( mandatory )  sehingga  produk  pangan yang  tidak  berlabel  halal  tidak  bisa  lagi  beredar di Indonesia.
Prosedur  untuk  mendapatkan  sertifikasi  halal pada  restoran  hotel  yang  dikeluarkan  oleh Kementrian  Agama  (Kemenag),  pelaku  usaha harus  memenuhi  persyaratan  yang  diperiksa oleh  BPJPH  antara  lain  data  pelaku  usaha, nama dan jenis produk usaha, daftar produk dan bahan digunakan, cara atau proses pengolahan produk  serta  sistem  jaminan  halal.  Setelah memenuhi syarat BPJPH melakukan pemeriksaan  dokumen    selanjut  menetapkan LPH  yang  telah  dipilih  oleh  pemohon  kemudian LPH    melakukan  Pemeriksaan  dan  /atau pengujian kehalalan produk  langkah berikutnya MUI  melalui  penetapan  kehalalan  produk makanan  halal  melalui  sidang  fatwa  halal. Setelah proses terlaksana  melaui tahapan  yang ditentukan,    maka  BPJH  menerbitkan  sertifikat halal.
Kata Kunci : Sertifikasi Label Hal, Produk Halal, Jaminan Produk Halal Perlindungan Konsumen.

## I. Pendahuluan

## A.  Latar Belakang
Jaminan  penyelenggaraan  produk  halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal  bagi  masyarakat  dalam  mengkonsumsi dan menggunakan produk halal, serta meningkatkan  nilai  tambah  bagi  pelaku  usaha untuk memproduksi dan menjual produk makanan halal di restoran.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Jaminan Produk makanan halal menjadi penting  mengingat  kemajuan  ilmu  pengetahuan dan teknologi di bidang pangan yang berkembang  pesat.  Hal  ini  berpengaruh  secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaataan  bahan  baku  untuk  makanan  dari yang  semula  bersifat  sederhana  dan  alamiah menjadi  pengolahan  dan  pemanfaatan  bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan. Undang- Undang  produk  makanan  halal  adalah  barang yang terkait dengan makanan. Sedangkan yang dimaksud  dengan  produk  halal  adalah  produk makanan  halal  yang  telah  dinyatakan  halal sesuai dengan syariat Islam.
Untuk  membuat  produk  makanan  halal di  restoran  melalui  prosedur  yang  sudah  diatur dalam  hukum  Islam  melalui  syariat-syariatnya dan  dilaksanakan    dalam  tindakan  atau operasional yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara  yang baku (sama) agar selalu memperoleh hasil yang halal.
Prosedur  pencantuman  jaminan  produk halal  sudah  diatur  dalam  Undang  Undang Nomor 33 Tahun  2014 tentang Jaminan produk halal dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang  perlindungan  konsumen  dan  peraturan- peraturan pemerintah dan lembaga lainnya yang terkait  untuk  menjamin  kepastian  kehalalan produk  makanan  bagi  umat  muslim.  Undang- Undang  dan  peraturan  pemerintah  tersebut berlaku  sampai  tanggal  16  Oktober  2019 sebelum disahkan dalam Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) resmi beroperasi  pada  tanggal  17  Oktober  2019. Sesuai pasal 67 dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal (JPH)  yang  menyebutkan  aturan  harus  berlaku lima tahun setelah Undang-Undang ini disahkan.  Jika  dilihat  dari  alur  mekanisme  dan prosedur  untuk  mendapatkan  sertifikat  halal
terhadap  produk makanan  di  RESTORAN  pada hotel syariah  mengalami perubahan  dan birokrasi  yang  lebih  efektif.  Menurut  BPJPH yang  telah  resmi  dioperasikan  pada  tanggal  17 Oktober  2019  bahwa  semua  produk  makanan wajib  mencantumkan sertifikat  halal dari  Badan Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH) di  bawah  Kementerian  Agama  (Kemenag)  dan sertifikat  halal  tidak  lagi  diterbitkan  Majelis Ulama  Indonesia  (MUI)  seperti  peraturan  yang telah berlaku sebelumnya.
Pelaku  usaha  berkewajiban  menjamin produk makanan halal dan mencantumkan label halal  atas  dasar  telah  mendapatkan  sertifikat halal dari kementerian agama yang disosialisasikan  kepada  masyarakat  konsumen dengan  cara  yang  disampaikan  melalui  tulisan tulisan  yang  mudah  dibaca  dan  tidak  mudah dihapus  oleh  pengunjung  di  tempat  tertentu  di restoran    sesuai  bunyi  Pasal  39  Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. 2
Jaminan produk makanan halal disosialisasikan  atas  dasar  restoran  telah mendapatkan  sertifikat  halal.  Sertifikat  halal tersebut  berlaku  selama  empat  tahun  sejak diterbitkan  oleh  Badan  Penyelenggara  Jaminan Produk  Halal  (BPJPH)  dan  wajib  diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan  Sertifikat  Halal  paling  lambat  tiga bulan  sebelum  masa  berlaku  Sertifikat  Halal habis.
Sertifikat halal
bersifat wajib ( mandatory ) sehingga produk pangan yang tidak berlabel  halal  tidak  bisa  lagi  beredar  di
2 LP  POM  MUI  Edisi  Nomor  65  Tahun  XI    2007. Jurnal  Halal,  Zona  Halal  untuk  Melindungi  Masyarakat,  LP POM  MUI  Edisi  Nomor  70  Tahun  XI  2007.  Jurnal  Halal, Susu  Formula  Bermasalah,  Halal  Jangan  Dilupakan  ,  LP POM  MUI  Edisi    Nomor  71  Tahun  XI  2007.  Jurnal  Halal, Menyorot  Kosmetika,  97%  Tidak  Jelas  Kehalalannya,  LP POM  MUI  Edisi  Nomor  73  Tahun  XI  2007,    LP  POM  MUI Edisi Nomor 74 Tahun XI 200

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Indonesia, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun  yang  berasal  dari  luar  negeri.  Pelaku usaha  yang  telah  memperoleh  sertifikat  halal wajib  mencantumkan  label  halal  pada  kemasan produk,  bagian  tertentu  dari  produk  dan/atau tempat  tertentu  pada  produk.  Peran  pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap beredarnya produk pangan yang tidak bersertifikat  halal  diatur  dalam  Undang-Undang Pangan    dan  Undang-Undang  Jaminan  Produk Halal (JPH).

## B.  Permasalahan
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas maka  dapat  ditarik  sebuah  permasalahan sebagai berikut:
1.  Bagaimana
prosedur
sertifikasi pencantuman  label  halal  untuk  menjamin kepastian kehalalan produk makanan?
2.  Bagaimana  urgensi  pemberian  sertifikat halal  terhadap  restoran  beserta  pada  Hotel Syariah  dihubungkan  usaha  perhotelan sebagai usaha yang memerlukan perizinan?

## C.  Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian Penelitian  Hukum  yuridis  empiris  dan  yuridis normative.  Penelitian  yuridis  empiris  dilakukan untuk  mengidentifikasi  konsep  dan  asas-asas serta  prinsip-prinsip  prosedur  dan  mekanisme dalam  mendapatkan  sertifikat  produk  makanan halal  di  restoran  untuk  menjamin  kehalalan produk  dan  kenyamanan  bagi  konsumen muslim.
Penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan  yang  dilakukan  berdasarkan  bahan hukum  utama  dengan  cara  menelaah  teoro- teori,  konsep-konsep,  asas-asas  hukum  serta peraturan perundang-undangan
yang berhubungan  dengan  penelitian  dan  emperis
yaitu  penelitian  yang  berfokus  meliti  suatu fenomena  atau  keadaan  dari  objek  penelitian secara  setail  dengan  menghimpum  kenyataan yang  terjadi  serta  mengembangkan  konsep yang  adaPenelitian  yuridis  normatif  adalah pendekatan  yang  dilakukan  berdasarkan  bahan hukum  utama  dengan  cara  menelah  teori-teori, konsep-konsep,  asas-asas  serta  peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.
Peneliti  melakukan  penilaian  terhadap pelaksanaan  sertifikasi  halal  yang  digunakan dan  juga  membuat  kesimpulan.  Sifat  penelitian yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah penelitian  Kualitatif,  yakni  prosedur  yang menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku yang  dapat  diamati.  Hal  ini  digunakan  karena ada  beberapa  pertimbangan  yakni  pertama, penelitian kualitatif yang tentunya menggunakan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan  dengan  kenyataan  ganda;  kedua, metode  ini  menyajikan  secara  langsung  hakikat hubungan  antara  peneliti  dengan  responden dan  ketiga,  metode  ini  lebih  peka  dan  lebih dapat  menyesuaikan  diri  dengan  banyak penajaman  pengaruh  bersama  terhadap  pola- pola  nilai  yang  dihadapi. Metode  kualitatif  ini, secara  garis  besar  dibedakan  dalam  dua macam,  yakni  kualitatif  interaktif  dan  non interaktif. Metode kualitatif interaktif, merupakan studi  yang  mendalam  menggunakan  teknik pengumpulan  data  langsung  dari  orang  dalam lingkungan  alamiahnya. 3 Penelitian  kualitatif mengkaji  perspektif  partisipan  dengan  strategi- strategi  yang  bersifat  interaktif  dan  fleksibel. Penelitian  kualitatif  ditujukan  untuk  memahami fenomena-genomena sosial dari sudut  pandang
3 Rijal  Arifin.  2001,  Mengenal  Jenis  dan  Tekhnik Penelitian, Erlangga, Jakarta, hal, .288

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
partisipan. Dengan demikian pengetian penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  objek alamiah  dimana  peneliti  merupakan  instrumen kunci.
Data tertier adalah suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder. Contoh  sumber  tertier  adalah  biografi,  katalog perpustakaan,  direktori,  dan  daftar  bacaan. Ensiklopedia  dan  buku  teks  adalah  contoh bahan  yang  mencakup  baik  sumber  sekunder maupun  tertier,  menyajikan  pada  satu  sisi komentar  dan  analisis,  dan  pada  sisi  lain mencoba  menyediakan  rangkuman  bahan  yang tersedia untuk suatu topik.
Teknik  pengumpulan  data  diperoleh Data  primer merupakan  data  yang  dikumpulkan secara  langsung  oleh  peneliti  atau  pihak pertama.
Analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  analisis  secara    kualitatif yaitu uraian yang dilkukan peneliti terhadap data yang  terkumpul  tidak  menggunakan  statistik atau  matematika  ataupun  sejenisnya  tetapi berupa  uraian-uraian  kalimat  yang  tersusun secara  sistematis  sesuai  dengan  permaslahan yang dibahas dalam penelitian ini.
Dalam  menarik  kesimpulan  penulis
menggunakan
metode dedukatif
yaitu
merupakan cara berfikir yang menarik kesimpulan  dari  suatu  pernyataan  atau  dalil yang  bersifat  umum  menjadi  suatu  pernyataan yang bersifat khusus.

## II.  Pembahasan
A. Prosedur  Sertifikasi  Pencantuman  Label Halal Untuk Menjamin Kepastian Kehalalan Produk Makanan Seluruh produk
makanan wajib mencantumkan  sertifikat  halal  dari  Badan
Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH) di  bawah  Kementerian  Agama  (Kemenag).  Hal ini  sesuai  dengan  amanat  Undang-undang tentang  Jaminan  Produk  Halal  (JPH)  yang diundangkan  oleh  Presiden  ke-6  RI  Susilo Bambang  Yudhoyono  pada  17  Oktober  2014 yang  lalu.  Pasal  67  Ayat  1  Undang-Undang tersebut  menyatakan  kewajiban  bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan  di  wilayah  Indonesia  mulai berlaku  lima  tahun  terhitung  sejak  Undang- Undang diundangkan.
Dalam beleid juga  tercantum,  bahan yang  digunakan  dalam  Proses  Produk  Halal (PPH)  terdiri  atas,  bahan  baku,  bahan  olahan, bahan  tambahan,  dan  bahan  penolong.  Bahan tersebut berasal dari hewan, tumbuhan, mikroba,  dan  bahan  yang  dihasilkan  melalui proses  kimiawi,  biologi,  atau  proses  rekayasa genetik.  Seluruhnya  wajib  halal  sesuai  fatwa
Majelis Ulama
Indonesia (MUI).
Pelaku  usaha  juga  wajib  memisahkan  lokasi, tempat  dan  penyembelihan,  alat  pengolahan, penyimpanan,  pengemasan,  pendistribusian, penjualan,  dan  penyajian  antara  produk  halal dan tidak halal.
Pelaku  Usaha  yang  telah  memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal, dan menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh  Sertifikat  Halal. Pengusaha  juga wajib  memperbarui  Sertifikat  Halal  jika  masa berlaku sertifikat halal berakhir, dan melaporkan perubahan  komposisi  Bahan  kepada  BPJPH. Sebelumnya,  sertifikasi  produk  halal  dilakukan LPPOM  MUI.  Namun,  per  17  Oktober  2019, kewenangan  itu  sepenuhnya  berada  di  tangan pemerintah melalui BPJPH Kementerian Agama.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
BPJPH dapat membentuk perwakilan  di daerah. Ketentuan  mengenai  tugas,  fungsi,  dan susunan  organisasi BPJPH  diatur  dalam
Peraturan Presiden. Lembaga berwenang merumuskan  dan  menetapkan  kebijakan  JPH, termasuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH. Selain itu, menerbitkan  dan  mencabut  sertifikat  halal  dan label  halal  pada  produk,  serta  meregistrasi sertifikat  halal  pada  produk  luar  negeri.  BPJPH juga berwenang melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal.
Namun  kenyataanya,  aturan-aturan  di atas  masih  belum  sepenuhnya  ditaati  oleh kalangan  produsen.  Sebagian  besar  produk yang  beredar  di  restoran  hotel  di  kota  Medan hanya  mencantumkan  label  halal  namun  belum memiliki  sertifikat  halal.  Banyak  produsen makanan  yang  secara  pribadi  menempelkan tulisan halal tanpa seizin  MUI menurut Undang- Undang  yang  berlaku  pada  tahun  2014.  Atas adanya fakta tersebut, MUI meminta masyarakat sebagai konsumen harus teliti. 4
Hingga  saat  ini,  belum  ada  satu  pun hotel di Medan yang mengantongi sertifikat halal dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan  Kosmetika  (LPPOM)  MUI.  Kondisi  ini sangat miris di tengah pertumbuhan bisnis hotel yang  cukup  signifikan  di  kota  ketiga  terbesar  di Indonesia.    Menurut  Basyaruddin,  tidak  hanya hotel biasa pada umumnya yang belum memiliki sertifikat  halal,  bahkan  sejumlah  hotel  yang selama  ini  tercitrakan  sebagai  hotel  bernuansa islami juga belum mengurus sertifikasi halal.
Sertifikasi  halal  adalah  bagaimana kemampuan sebuah produksi itu menjamin najis itu  untuk  tidak  terlibat  di  dalamnya  atau terkontaminasi  di  dalamnya.    Menerbitkan
4 MUI:  54  Persen  Makanan  Yang  Beredar  di Pasaran  Tidak  Halal,”  www.  Globalmuslim.web.id.  diakses 21 Agustus 2013.
sertifikat  halal  supaya  orang  tidak  ragu    karena kemajuan teknologi saat ini banyak hal-hal yang merugikanumat muslim  karena  bahan  makanan tidak standart menurut hukum Islam. Pertumbuhan  ekonomi  di  beberapa  kota  di Indonesia  memang  terus  mengalami  dampak positif.
Akibat  dari  semakin  berkembanganya dan  pesatnya  perekonomian  ini,  maka  tidak heran jika semakin banyak hotel-hotel bermunculan  diberbagai  kota  di  Indonesia termasuk  di  Medan  yang  merupakan  Ibu  Kota dari Sumatera Utara. Di Medan dengan semakin meningkatkanya ekonomi kota tersebut membuat hotel  semakin  banyak  dan  menjamur, ini tentu positif bagi perekonomian setempat dan juga  nasional.  Meskipun  ada  banyak  hotel  baru di  kota  Medan,  ternyata  dari  banyak  hotel  yang ada  di  Medan  belum  memiliki  sertifikasi  halal yang diterbitkan oleh Kemenag.
Berdasarkan  data  dari  Majelis  Ulama Indonesia  (MUI)  tahun  2018  kota  Medan,  dari 2.500  lebih  restoran  yang  ada  di  kota  Medan, baik  restoran  kecil,  sedang  dan  besar,  ternyata baru  5%  saja  yang  bersertifikat  halal. 5 Artinya, banyak  produk  makanan  berlabel  halal  palsu berkeliaran  di  tengah  masyarakat.  Banyak rumah  makan,  restoran,  kafe,  atau  produk makanan/minuman  mengklaim  produknya  halal tetapi  tidak  memiliki  sertifikat  halal.  Banyak Usaha  Kecil  Menengah  (UKM),  restoran,  dan pengusaha  katering  mencantumkan  label  halal padahal  tidak  mengikuti  prosedur  memperoleh sertifikat  halal  dari  MUI  sebelum  beralih  proses kepengurusannya  ke  lembaga  Kementrian agama.
Produk makanan tersebut hanya bertuliskan  label  halal  tanpa  ada  sertifikat  MUI
5 Kabar  Medan.com diakses  tanggal  29  Juli  2018 pukul . 17.30 wib.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
padahal    sertifikat  halal  asli  hanya  dikeluarkan MUI  waktu  itu  .  Produk  halal  bodong  juga tersebar luas di kantin-kantin kampus. Bentuknya  pun  beragam,  mulai  roti,  kue  basah, kue kering, minuman dan lain sebagainya. Tapi, banyak  orang  yang  tidak  sadar  dan  tidak memperhatikan keberadaan logo halal tersebut.
Di  tengah  geliat  Medan  sebagai  Kota Metropolitan  dengan  munculnya    hotel-hotel megah,  kenyataan  miris  tentang  kepedulian para pengusaha untuk mengurus sertifikasi halal terungkap  sangat  minim.  Padahal  hotel  adalah tempat yang tidak hanya memberikan kenyamanan untuk menginap, tapi juga menyajikan  makanan-makanan  enak  dan  halal. Samapai  saat  ini  belum  ada  satupun  di  Medan yang  benar-benar  sudah  memiliki  sertifikasi halal. Pada saat  peresmian Musala Al Mualaf di Komplek  J  City,  pihaknya  sudah  memberikan imbauan  kepada  hotel-hotel  untuk  mengurus sertifikasi halal tersebut.
Pengurusan  sertifikat  halal  bukan  lagi wewenang  lembaga  pengkajian  pangan,  obat obatan  dan  kosmetika  Majelis  Ulama  Indonesia (LPPOM  MUI)    Berdasarkan  aturan  tersebut, pengurusan  sertifikat  halal  menjadi  wewenang badan  penyelenggara  jaminan  produk  halal (BPJPH)  di  bawah  naungan  Kementerian Agama.
Kementerian  Agama  mencatat  selama ini  produk  makanan  yang  memiliki  sertifikat produk  halal  masih  sedikit  paling  sekitar  2%, karena  selama  ini  sifatnya  masih  sukarela. 6
Akibat dari kebijakan pemerintah sebelum tahun 2019  sehingga    para  pengusaha  restoran  hotel dan  para  pelaku  usaha  kecil  dan  menengah
6 Lukman  Hakim  Saifuddin,  Kementrian  agama tentang penjelasan kepengurusan sertifikat label halal,https://nasional.okezone.com/read/2019/10/08/337/211 4286/menag-lukman-ingatkan-sertifikasi-halal-produk- makanan-dan-minuman-mulai-17-oktober diakses pada tanggal 24 November 2019 . pukul 15.56 Wib.
tidak  serius  dalam  mendapatkan  sertifikat makanan halal.
Panganan  khas  dari  Medan  misalnya Bolu  Meranti  yang  terkenal  kelezatannya  dan Risol  Spesial  Gogo  ternyata  sudah  tak  memiliki label  halal  dari  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI). Informasi ini sudah beredar luas di media sosial dalam  bentuk  surat  dengan  nomor  182/C/LP- POM/MUI-SU/IX/17,  dan  memancing  berbagai komentar.  Dalam  surat  yang  ditandatangani oleh  Ketua  Komisi  Fatwa  MUI  Sumut,  Ramli Abdul  Wahid  dan  Direktur  LP  POM  MUI  Sumut Basyaruddin    dalam  surat  tersebut  dijelaskan bahwa  Bolu  Meranti  yang  beralamat  di  Jalan Kruing  No.  2  K  Medan  dengan  nama perusahaan Commanditaire Vennootschap (CV) Cipta  Rasa  Nusantara  tidak  dapat  melengkapi persyaratan  untuk memenuhi  standar  Sertifikasi Halal/Sistem  Jaminan  Halal.  Dalam  surat  itu termuat,  sertifikasi  halal  Bolu  Meranti  sudah berakhir  sejak  April  2015,  namun  beredarnya surat ini di media sosial justru membuat bingung masyarakat, senada dengan Bolu Meranti, Risol Spesial Gogo yang beralamat di Jalan Mojopahit No.  53  Medan  sudah  tidak  memiliki  sertifikasi halal dari MUI sejak tahun 2012.
Dalam  surat  itu  dikatakan,  perusahaan makanan  tersebut  tidak  melakukan  proses perpanjangan  sertifikat  halal  sampai  batas waktu  yang  telah  ditentukan.  Ketua  Majelis
Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan,
Muhammad Hatta menyebutkan, banyak produk makanan  yang  belum  berlabel  halal  di  Kota Medan, Sumatera Utara.
Adapun  alur  cara  membuat  sertifikat halal di BPJPH Kemenag:
a.  Pemohon mendaftarkan diri dengan
melampirkan
sejumlah
persyaratan dokumen  (terdiri  dari  data  pelaku  usaha, nama  dan  jenis  produk,  daftar  produk  dan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
bahan yang digunakan, dan proses pengolahan produk).
b.  BPJPH  akan  meneliti  seluruh  persyaratan- persyaratan yang diajukan Anda.
c.  Pemohon menentukan LPH untuk
memeriksa produk yang dijual atau dimakan.
d.  LPH  akan  melakukan  pemeriksaan  atau pengujian produk  yang dijual  atau  dimakan,
kemudian hasilnya diserahkan ke MUI untuk mendapatkan  fatwa  halal  sebuah  produk. LPH  adalah  lembaga  yang  melakukan kegiatan  pemeriksaan  dan/atau  pengujian terhadap kehalalan produk.
e.  Dari hasil pemeriksaan LPH, MUI melaksanakan  penetapan  kehalalan  produk melalui sidang fatwa halal.
f. BPJPH selanjutnya akan menerbitkan sertifikat  dan  label  halal  berdasarkan  hasil fatwa MUI.
Berikut  Proses  sertifikasi  halal  dalam bentuk  diagram  alir  Undang-Undang  (UU)  No. 33  thn  2014  yang  telah  disetujui  oleh  Rapat Paripurna  DPR-RI  pada  25  September  2014, dan  juga telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia,  Susilo  Bambang  Yudhoyono  pada tanggal 17 Oktober 2014.
Kerancuan  yang  terjadi  pada  proses dan mekanisme kepengurusan dalam mendapatkan sertifikat  halal produk makanan di restoran  hotel,  sebelum    diberlakukan  Undang- Undang    Nomor  33  Tahun  2014  Tentang Jaminan  Produk  Halal  per  17  oktober  2019  di kota  medan  akibat  pemberlakuan  secara sukarela dan alur kepengurusan yang berbeda.
Tidak terkecuali baik hotel yang bersifat syariah  ataupun  konvensional  bahkan  sebagian hotel bekerjasama dengan restoran dan pengusaha produk makanan lain untuk tambahan  menu  makanan  diluar  hotel  yang
tidak  memiliki  sertifikat  halal  dari  Kementrian Agama  yang  dijual  direstoran  hotel  sampai dengan  tahun  2019  akibat  tidak  tegasnya pemerintah  dalam  menerapkan  Udang-Undang yang  mengatur  tentang  sertifikat  halal  baik dalam  bentuk  produk  makanan.  Berikut  daftar hotel  dikota  medan  menggunakan  sistem syariah.
a.  Hotel Grand Impresion.
b.  Grand Kanaya
c.  Grand Impresion
d.  Garuda Plaza
e.  Raz Hotel
f.  Grand Jamee
g.  Grand Darussalam
Sesuai
penelitian penulis untuk mengetahui  kelengkapan  persyaratan  sistem syariah  yang  diterapkan  di  hotel  tersebut  diatas tidak  mendapatkan  kejelasan  dari  masing- masing  pengusaha  hotel  dengan  berbagai macam alasan  yang disampaikan dan sebagian besar  dari  hotel  diatas  tidak mengurus  sertifikat halal justru.
B. Urgensi Pemberian Sertifikat Halal Terhadap Restoran Hotel Syariah
Dihubungkan  Usaha  Perhotelan  Sebagai Usaha Yang Memerlukan Perizinan
Peran  pemerintah  sangat  penting  dalam jaminan  kehalalan  produk  yang  beredar  di masyarakat,  baik  itu  produk  dalam  negeri maupun  impor.  Hal  ini  tentu  saja  telah  menjadi poin penting bagi Kementrian Agama (Kemenag).  Maka  pada  11  Oktober  2017,
pemerintah meresmikan
BPJPH (Badan Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal)  yang merupakan  perwujudan  dari  amanat UU  No.  33 Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal (JPH).  Kini  penyelenggara  sertifikasi  halal beralih  dari  yang  semula  dilakukan  oleh  MUI, kini oleh BPJPH di bawah naungan Kemenag.
Membangun  literasi  halal  bertujuan  untuk memberikan  persamaan  persepsi  semua  pihak

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
akan  pentingnya  keberadaan  jaminan  produk halal.  Hal  ini  teramat  penting  baik  bagi konsumen  karena  dapat  menimbulkan  rasa aman  dan  nyaman,  juga  bagi  produsen  dan penjual  sebab  dapat  meningkatkan  penjualan yang  berpotensi  untuk  diekspor.  Sebagai langkah  awal,  BPJH  harus  segera  melakukan sosialisasi  yang  lebih  masif  dan  inklusif  untuk mendorong  kesadaran  dan  kepedulian  para pelaku usaha dan masyarakat tentang pentingnya jaminan produk halal.
Peran  penting  BPJPH  yang  lain  adalah  : Merumuskan  dan  menetapkan  kebijakan JPH,  Menuntaskan  sistem  informasi  halal dan mekanisme pendaftaran permohonan sertifikasi  halal  dengan  berlandaskan prinsip kerja professional, transparan,  pro aktif  dan  biaya  terjangkau,  Melakukan pembinaan  auditor  halal,  Penentuan kehalalan produk, Menerbitkan dan mencabut  sertifikat  halal,  Melakukan sosialisasi,  edukasi  dan  publikasi  produk halal.  Untuk  menyongsong  berlakunya sistem mandatori dalam penyelenggaraan jaminan  produk  halal,  BPJPH  harus segera menyiapkan Sumber daya Manusia (SDM), sarana prasarana, sistem  dan  pertanggungjawaban  produk halal.  Dengan  kesiapan  ini,  BPJPH menjamin  proses  sertifikasi  produk  halal hanya  membutuhkan  waktu  tidak  lebih dari 60 hari kerja. 7
Kehadiran BPJPH dapat menjamin kenyamanan  konsumen  sebab  produk  yang sudah  diberi  label  halal  sudah  pasti  melalui proses produksi yang thayib (baik), higienis dan terbuat dari bahan yang aman dikonsumsi. Halal merupakan  gaya  hidup  dan  identitas  seorang muslim,  sebab  Halal  Itu  Baik  seperti  yang termaktub  dalam  Al-Qur'an  Surat  Al-Baqarah ayat 168,
Wahai manusia ! Makanlah dari (makanan)  yang  halal  dan  baik   yang terdapat  di  bumi  dan  janganlah  kamu
7 http://nasional.kontan.co.id/news/kemenag-bpjph- harus-ambil-langkah-seribu  diakses  pada  tanggal  15 Desember 2019 pukul 16. 00 wib
mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya  setan  itu  musuh  yang nyata bagimu .
Untuk  mewujudkan  penjelasan  Surat  Al- baqarah  ayat  168  diatas    pra  pelaku  usaha restoran  hotel  dan  produser  produk  makann selain harus memiliki perizinan usaha, sertifikasi halal  produk makanan    menjadi    hal  yang  wajib dimiliki. Pencantuman label halal dari BPJPH ini penting  tidak  hanya  untuk  konsumen,  tapi  juga untuk  para  produsen.  Label  halal  ini  gunanya memberikan  rasa  aman  bagi  para  konsumen juga  sebagai  jaminan  untuk  produk  yang dikonsumsi tersebut aman dari unsur yang tidak halal  dan  diproduksi  dengan  cara  halal  dan beretika.
Untuk  produsen,  label  halal  ini  berfungsi dalam  membangun  kepercayaan  dan  loyalitas konsumen  terhadap  produk-produk  tersebut. Produk  yang bersetifikat halal juga jadi memiliki daya  saing  yang  lebih  tinggi  dibanding  produk yang  tidak  mencantumkan  label  halal  di produknya.  Produk  tradisional  yang  dilakukan secara serius dan luar biasa. Selain itu, Lukman pun  mengatakan  mengacu  pada  Undang- Undang  Produk  Halal  Nomor  23  Tahun  2014 bahwa  rencananya  tahun  2019  pemberlakukan mandatori  halal  bahwa  semua  produk  yang masuk  dan  berdagang  di  Indonesia  harus memiliki sertifikat halal.
Agar konsumen muslim nyaman
mengkonsumsi produk makanan yang diinginkan  ditinjau  dari  perspektif  hak  asasi manusia,  produk  halal  adalah  kewajiban  yang harus  dipenuhi  oleh  pemerintah.  Produk  halal adalah  bagian  tak  terpisahkan  dari  hak  asasi manusia. Pemerintah Indonesia harus menghormati  hak-hak  masya  rakat  dengan memenuhi  tuntutan  penyediaan    produk  - produk  halal.  Hal  ini  dimaksudkan  agar

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
konsumen  merasa  aman,  tentram  dan  yakin bahwa  produk  yang  dikonsumsi  adalah  halal. Pemerintah  harus  mengadakan  sertifikasi  halal bagi  semua  produk    yang  dipasarkan  baik produk  impor  maupun  produk  lokal  kepada masyarakat.
Pemerintah Indonesia
juga tidak membiarkan  warganya  untuk  mengkonsumsi produk-produk yang berbahaya pada kesehatan dirinya.  Terbukti  dengan  adanya  Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang pangan halal.  Pangan  halal  (pasal  1  ayat  5)  adalah pangan  yang  tidak  mengandung  unsur  atau bahan  yang  haram  atau  dilarang  untuk dikonsumsi  umat  Islam,  baik  yang  menyangkut bahan  baku  pangan,  bahan  tambahan  pangan, bahan  bantu  dan  bahan  penolong  lainnya termasuk    bahan  pangan  yang  diolah  melalui proses  rekayasa    genetika  dan  iradiasi  pangan, dan  yang  pengelolaannya  dilaku  kan  sesuai dengan  ketentuan    hukum  agama  Islam  agar tidak  menghalangi  ibadah  bagi  masyarakat muslim.
Urgensi  sertifikasi  halal  bagi  konsumen, Pangan  halal  menjadikan  suatu  syarat  bahwa kehalalan  suatu  produk  akan  menentramkan konsumen.  Produk  halal  tidak  saja  memenuhi kebutuhan  aspek  keimanan  dan  ketakwaan, melainkan  juga  terjaga  dari  segi  kualitas  dan higienisnya. 8 Secara  tidak  langsung  produsen membantu konsumen dalam memperoleh makanan  halal.  Itulah  sebabnya,  produk  halal amat  didambakan  dan  dicari  oleh  konsumen Muslim. 9 Sementara konsumen non-Muslim juga dijamin  memperoleh  produk  yang  diproses secara  sehat,  bersih  dan  aman  dikonsumsi.
8 Arnia, Warganegara, E. 2013. Identifikasi Kontaminasi Bakteri Coliform Pada Daging Sapi Segar Yang Dijual  Di  Pasar  Sekitar  Kota  Bandar  Lampung .  MAJORITY ( Medical Journal of Lampung University ) 9 Wati  Rahmi  Ria  dan  Muhammad  Zulfikar  , Ilmu Hukum Islam , Gunung Pesagi, Bandar Lampung, 2015, hal. 15.
Dengan  adanya  sertifikasi  halal  pada  rumah potong  ayam  merupakan  sebuah  proses  untuk menghasilkan daging ayam yang halal, memang sudah  harus  menjadi  hak  dari  pada  konsumen muslim.
Urgensi  sertifikasi  halal  bagi  produsen Perusahaan  ayam  potong  dalam  proses pelaksanaan  penyembelihan  dan  daging hasil penyembelihannya dipercaya konsumen kehalalannya. Hal dapat meningkatkan daya beli konsumen terhadap  rumah  potong  ayam  yang bersertifikat.  Produsen  juga  merasa  lebih aman dalam melaksanakan
penyembelihan. Kepuasan konsumen terhadap  hasil  produksi  yang  di  pasarkan oleh  perusahaan  telah  diatur  dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini ketika ada suatu kesalahan yang disengaja oleh produsen,maka konsumen dapat dilindumgi hak-haknya. 10
Urgensi  sertifikasi  halal  bagi  nilai  agama Islam  Daging  yang  disembelih  dengan  cara yang  tradisional  atau  moderen  tetapi  dengan tidak  dibacakan  basmallah  rasa  dan  bentuknya akan  sama  saja  dengan  yang  dibacakan basmallah,  tidak  dapat  dibedakan  sama  sekali. Namun ada nilai keimanan ketika mengkonsumsi  daging  yang  penyembelihannya sesuai  dengan  syari’at  Islam.  Oleh  karena  itu, diperlukan    proses  sertifikasi  dan  pengawasan yang  ketat  terhadap  rumah-rumah  potong hewan,  khususnya  rumah  potong  ayam  yang banyak  tersebar  dengan  skala  dari  mulai  kecil sampai besar, sedangkan rumah potong  hewan besar  relatif  lebih  terkontrol  karena  biasanya dilakukan  di  pejagalan  dengan  pengawasan yang cukup ketat.
Urgensi  sertifikasi  halal  bagi  lingkungan Pencemaran  lingkungan  hidup  adalah masuknya atau memasukkannya mahkluk hidup,  zat,  energi,  dan/atau  komponen lain  ke  dalam  lingkungan  hidup  oleh kegiatan  manusia  sehingga  kualitasnya
10 Ahmadi  Miru  &  Sutarman  Yodo. Hukum Perlindungan Konsumen . Rajawali Pers, Jakarta, 2008.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan  lingkungan  hidup  tidak dapat  berrfungsi  sesuai  peruntukkannya. Karena  itu,  dengan  adanya  sertifikasi halal  produsen  tidak  hanya  menjaga ketentraman  hati  konsumen  terhadap daging  ayam  hasil  penyembelihanya tetapi  juga  menjaga  lingkungan  sekitar dari  limbah  yang  dihasilakan  rumah potong  ayam  dari  kegiatan  pencemaran lingkungan. 11
Urgensi  sertifikasi  halal  bagi  pemerintah, Majelis  Ulama  Indonesi  (MUI)    meminta pemerintah  untuk  menyerahkan  sertifikat halal kepada Badan Penyelenggara Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH)  dibawah Kemenag,  pemberian  wewenang  kepada Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk Halal  (BPJPH)  perlu  dilakukan  untuk menjaga indenpendensi. Sehingga
sertifikasi  tidak  menjadi  objek  politik perdagangan  pemerintah.  Selain  itu  pada dasarnya  persoalan  halal  atau  tidak  halal berada  di  ranah  syari‘ah.  Dengan  begitu masyarakat  merasa    dilindungi  hak mengkonsumsi  makanan  halal  sesuai syari’at oleh pemerintah. 12
Hotel  dan  pelaku  usaha  restoran  di  hotel harus  dilengkapi  dengan  Perizinan,    sertifikasi halal  menjadi  sesuatu  yang  wajib  dimiliki  oleh sebuah  usaha  Produk  makanan  mengingat bahwa  sebagian  besar  masyarakat  Indonesia adalah  muslim  yang  sangat  sensitif  terhadap makanan  haram.  Pencantuman  label  halal sangat penting bagi kedua pihak, yaitu produsen dan  konsumen.  Dengan  adanya  pencantuman label halal, konsumen lebih merasa aman dalam mengkonsumsi  dan  menggunakan  produk  atau makanan tersebut.
Legalitas  formal  tentang  perizinan  bagi perusahaan  dan  pelaku  usaha  harus  dilengkapi oleh  perizinan  yang  telah  diatur  pada  UU  No.3 Tahun  1982  Tentang  Wajib  Daftar  Perusahaan termasuk  penerbitan  sertifikat  halal  produk makanan  yang  telah  diatur  pada  Undang-
11 Arya Wardhana, Wisnu. 2004. Dampak Pencemaran  Lingkungan .  Yogyakarta:  Penerbit  Andi Yogyakarta., hal 17
12 QS. Al-Ma`idah: 3
Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk  Halal  (JPH),  Undang-Undang  No.  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen Per-KBPOM  Nomor  12  Tahun  2016  Tentang Pendaftaran  Pangan  Olahan  dan  peraturan peraturan pemerintah yang lain termasuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Sekalipun diketahui bahwa Undang Undang  yang  berlaku  belum  dapat  diterapkan secara  baik  karena  keterkaitanya  dengan budaya  daerah  setempat.  Hal  ini  menjadikan hambatan terhadap pemerintah untuk mendapatkan  kontribusi  penghasilan  sebagai kontribusi dalam bentuk pajak perizinan.
Masih  terdapat  hal-hal  yang  menjadi hambatan  untuk  mendapatkan  perizinan  bagi pelaku  usaha    restoran  hotel  dan  produsen produk  makanan.  Dari  sini  memang  perlunya adanya reformasi pada bidang perizinan khususnya  yang  menyangkut  aspek  ekonomi agar  pelaku  usaha    bisa  lebih  baik  dan ekonominya  tertata  rapi  dengan  tuntutan  dari nasioanal dan Internasional yaitu ekonomi pasar bebas  aktif,  contoh  kasus  yang  terjadi  di Indonesia  termasuk  Jakarta  banyak  sekali tersedia  berbagai  macam hotel  berbintang. Ada satu  yang  menarik  perhatian,  yaitu  kehadiran hotel syariah .  Produk  syariah  itu  bagus  untuk semua  bukan  hanya  muslim  saja,  tetapi  juga baik  untuk  non  muslim. 13 Misalkan  dari makanan,  muslim  kebutuhan  utama  makanan halal  dan  semuanya  halal,  untuk  tahu  halal harus ada sertifikasi, ini semuanya sudah harus dapat  sertifikat  dari  Kemenag  melalui  sidang fatwa halal MUI.
Undang –undang    tentang  sertifikat  label halal  telah  diberlakukan  di  Indonesia sebagai  prosuder  untuk  mendapatkan sertifikat  label  halal  yang  dilengkapi
13 Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan  Haji  Departemen  Agama,  2003, Petunjuk Tekhnis Pedoman sistem Produksi Halal , Jakarta, hal. 6

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dengan  organisasi  untuk  mendukung terlaksananya permohan pernerbitan sertifikat halal  baik pelaku usaha restoran hotel    ataupun  produser  produk  makanan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan  konsumen.  Undang-undang tersebut  untuk  mengatur  terealisasinya sertifikat  halal yang  terkait  dengan jaminan  halal  produk  makanan  yang diperkuat oleh peraturan-peraturan pemerintah, Kementrian agama dan Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk Halal  (BPJPH)  dengan  tujuan  untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan produk makanan, terutama untuk konsumen muslim. 14
Jika  melihat  mekanisme  dan  prosedur seperti  yang  dijelaskan  diatas    sampai  saat  ini prosedur  sertifikasi  pencantuman  label  halal untuk  menjamin  kepastian  kehalalan  produk makanan  belum  bisa  terealisasi  secara  baik, karena  sulitnya  organ-organ  yang  mempunyai kewenangan  untuk  mentransfer  aturan-aturan yang berlaku.
Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa  banyak  prodak  makanan  baik  dipasar maupun  direstoran  hotel  masih  belum  terlihat secara  nyata  terliat  terdapat  label  halal diberbagai produk makanan. Walaupun prosedur  sertifikasi  kehalalan  sudah  dilengkapi dengan  undang-undang,  peraturan  pemerintah, peraturan menteri dan lembaga-lembaga pemerintahan  dan  dikoordinir  oleh  Badan Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH) sebagai  penetapan  kehalalan  produk  namun belum terlaksanan secara maksimal. 15
Dari  kenyataan  yang  ada  prosedur sertifikasi  jaminan  label  halal  masih  belum mampu  terealisasi  untuk  menjamin  kehalalan produk  makanan  karena  dari  berbagai  produk
14 Anwar,  Ali,  2007. Tinjauan  Islam  terhadap Makanan dan Minuman.
Tersedia
di http://www.unpas.ac.id/file:///D:/aims/pangan%20halal/panga
n%20dalam%20pandangan%20islam.htm.
Diakses 6 Desember 2007 15 Sabiq,  Sayyid.  1997  , Fikih  Sunah  , PT Alma’arrif , Bandung, hal. 47
makanan  belum  tertempel  label  halal.  Dari uraian  diatas  benar  adanya  bahwa  jika terlaksana  prodak  makanan  dari  perusahaan dan  restoran  telah  tertempel  tulisan  label  halal yang  dikeluarkan  oleh  Kemenag  akan  dapat menjamin  kehalalan  produk  makanan.  Namun kesungguhan  dari  pemerintah  tetap  diharapkan untuk  menjalankan  prosedur  yang  sudah ditentukan  agar  dapat  terpelihara  mekanisme dan  prosedur  berlakunya  sertifikat  halal  yang dikeluarkan  Kemenag,  intinya  yaitu  pemerintah harus konsekuen dan konsisten untuk menerapkan prosedur dan memberikan kemudahan-kemudahan  dalam  kepengurusan sertifikat  label  halal  prodak  makananbaik  pada pelaku  usaha  restoran  hotel  ataupun  para pelaku usaha produsen produk makanan..
Sertifikat  halal  berlaku  selama  4(empat) tahun sehingga masyarakat untuk mengkonsumsi  makanan  atau  minuman  yang dijamin  kehalalannya  cukup  tinggi. 16 Untuk  itu, pemerintah  Indonesia  berkewajiban  melindungi masyarakat  akan  konsumsi  makanan  halal. Makna  makanan  halal  adalah  sejenis  makanan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram  yang  dilarang  untuk  dikonsumsi  oleh umat Islam,  baik  yang  menyangkut bahan  baku pangan,  bahan tambahan  pangan,  bahan bantu dan  bahan  penolong  lainnya  termasuk  bahan pangan  yang  diolah  melalui  proses  rekayasa genetika  dan  iradiasi  pangan,  dan  yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.
Hak  untuk  memperoleh  kehidupan  yang layak  termasuk  hak  untuk  mengkonsumsi pangan dan menggunakan produk lainnya  yang dapat  menjamin  kualitas  hidup  dan  kehidupan manusia.  Pada  pasal  30  ayat  1  Undang  -
16 Syaikh Al-Fauzan, 1988, Al- Ath’imah  wa Ahkamis  Shoyd  wadz  Dzaba`ih ,  Maktabah  Al- Ma’arif  Ar- Riyadh, hal. 122

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Undang  Nomor  7  Tahun  1996  tentang  Pangan disebutkan  setiap  orang  yang  memproduksi atau  memasukkan  ke  dalam  wilayah  Indonesia makanan  yang  dikemas  untuk  diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam, dan atau di kemasan pangan. 17
Hal  ini  menuntut  peningkatan  peran  serta masyarakat,  pemerintah,  penegak  hukum  dan lembaga  swadaya  masyarakat  dalam  hal  ini lembaga  perlindungan  konsumen  swadaya masyarakat  (LPKSM)  sebagaimana  di  atur dalam Undang-undang No 8 Tahun 199 tentang Perlindungan Konsumen.
Permasalahan yang timbul perlu diperbaiki  untuk  pelaksanaan  jaminan  produk halal di lapangan. Ketentuan mengenai perlindungan  konsumen  ini  (sebenarnya)  telah tercantum dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 alinea IV yang menyebutkan bahwa Negara  Indonesia  melindungi  segenap  bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh  karena  itu,  hadirnya  Undang-undang Jaminan Produk Halal mempresentasikan tanggung  jawab  negara,  khususnya  terhadap umat  Islam  untuk  melindungi  dan  memberikan rasa tenang dan aman dalam mengkonsumsi/menggunakan produk yang sesuai syari’at yakni halal dan thoyib. 18
Kegiatan sertifikasi halal di Indonesia baru dilakukan  sejak  didirikan  LPPOM  MUI  pada 1989  namun  pada  tanggal  17  Oktober  2019 menjadi bulan berlakunya Undang-Undang  JPH secara  penuh,  sedangkan  ketentuan  teknis tentang pelaksanaan labelisasi yang didasarkan atas  hasil  sertifikasi  halal,  baru  dikeluarkan tahun 1996  yaitu Keputusan Menteri  Kesehatan
17 Syarief,  R.  dan  S.  Santausa.  2010. Teknologi Pengemasan  Pangan.  Laboratorium  Rekayasa  Proses Pangan , PAU Pangan dan Gizi, IPB. hal. 12 18 Jazuli  Juwaini,  “ UU  JPH  Untuk  Melindungi Umat ”, Jur-  nal Halal , No. 95 Th. XV Tahun 2012: LPPOM MUI, Jakarta, Hlm.30
RI No. 82/ Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman  Tulisan  “Halal”  pada  Label Makanan.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut Kepmenkes  RI  Nomor  82/  Menkes/SK/I/1996, menyatakan tegas dalam Pasal 17.
Berdasarkan  keputusan  tersebut,  izin pencantuman  label  halal  dikeluarkan  oleh Direktorat  Jenderal  Pengawasan  Obat  dan Makanan  Depkes  RI  (sekarang  menjadi  Badan Pengawas  Obat  dan  Makanan/Badan  POM) baik kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan  sertifikat  halal  yang  dikeluarkan oleh Kemenag.
Peraturan yang lebih tinggi yang menaungi  atas  ketentuan  sertifikasi  dan  halal antara  lain  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2012 tentang Pangan terutama Pasal 86 ayat(4) jo Pasal 95, 96, 97  dan Undang-Undang Nomor 8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen (UUPK). Hal itu diperkokoh dengan UUPK pada Pasal  8  (h).  Oleh  karena  itu,  perusahaan  yang akan  melakukan  pelabelan  halal  secara  legal harus  melakukan  sertifikasi  halal.  Hal  ini  untuk menghindari  adanya  pernyataan  halal  yang tidak valid .  Suatu  perusahaan  yang  membuat pernyataan  halal  secara  tidak  valid  dapat dikenakan  sanksi  sesuai  dengan  Pasal  62  ayat (1) UUPK, karena termasuk sebagai pelanggaran  terhadap  Pasal  8  (h)  dari  UU tersebut.
Proses  sertifikasi  halal  yang  dilakukan oleh Kemenag melalui MUI dan Komisi Fatwa ini sudah  melalui  tahapan  kontruksi  pikir  yang merupakan  keharusan  untuk  mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan masyarakat (dalam hal ini konsumen dan pelaku usaha).  Meminjam  istilah Rudolf    Stamler inilah yang disebut dengan cita hukum. 19
19 Rudolf Stamler dalam Roeslan Saleh, “ Pembinaan Cita  Hukum  dan  Penerapan  Asas-asas  Hukum  Nasional ”,

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Cita  hukum  tersebut  ialah  Pokok  Pikiran yang  terkandung  dalam  Pembukaan  Undang- Undang  Dasar  1945,  cita  hukum  tersebut  tidak lain  ialah  Pancasila.  Selain  itu  Pancasila  telah ditetapkan  para  pendiri  negara  Proklamasi  ini sebaga  Norma  yang  tertinggi  dalam  kehidupan kenegaraan  rakyat  Indonesia,  sebagai  Norma Dasar  Negara  ( Staatsgrundnorm ). 20 Cita hukum berfungsi  sebagai  “bintang  pemandu”  bagi tercapainya cita-cita masyarakat.
Meski  merupakan  titik  akhir  yang  tidak mungkin  dicapai,  namun  cita  hukum  memberi manfaat  karena  yang  berlaku,  dan  kepada  cita hukum  dapat  mengarahkan  hukum  positif sebagai usaha mengatur tata kehidupan dengan sanksi  pemaksa,  menuju  suatu  yang  adil.  Oleh karena  itu,  menurut Stammler ,  keadilan  ialah usaha  atau  tindakan  mengarahkan  hukum positif kepada  cita  hukum.  Dengan  demikian, maka  hukum  yang  adil  ialah  hukum  yang diarahkan  oleh  cita  hukum  untuk  mencapai tujuan-tujuan masyarakat. 21
Ada  beberapa  contoh  kasus  yang  telah sangat  menyakiti  konsumen  Muslim  di
Indonesia yang pada akhirnya
menimbulkan kerugian besar bagi produsen  dan  dunia  usaha,  yaitu:  kasus bakso  mengandung  daging  babi  di Bandung  (1984),  kasus  makanan  yang memakai  bahan  dari  babi  di  Malang (1988). 22
Menyikapi hal ini, Majelis Ulama Indonesia  (MUI)  melalui  Komisi  Fatwa  telah berikhtiar  untuk  memberikan  jaminan  produk
Ma-  jalah  Hukum  Nasional, No.1  tahun  1995,  Jakarta, Depkeh, hal. 49 20 A.  Hamid  S.  Attamimi,  “ Aktualisasi  Hukum Islam ”, Jur  nal  Mimbar  Hukum, Vol.  V  No.  13  Tahun  1994, Al-Hikmah dan Ditbinbapera, Jakarta, hal.1-2
21 KN.  Sofyan  Hasan,  “ Cita  Hukum  (rechtsidee) dan  Cita  Negara  (staatsidee)  sebagai  Landasan  Hukum Indonesia ”, Jurnal  Hukum ,  Vol.  VIII  No.  2  Tahun  2010, Palem- bang: Program Pascasarajana Univ. Sriwijaya, hal. 3 22 Ma’ruf  Amin,  “ Fatwa  Halal  Melindungi  Umat dari  Ke-  rugian  yang  Lebih  Besar ”, Jurnal  Halal, No.103 Th. XVI Tahun 2013, LPPOM MUI, Jakarta, hal.20
makanan  halal  bagi  konsumen  muslim  melalui sidang  fatwa  halal.  Sertifikat  halal  merupakan fatwa  tertulis  Majelis  Ulama  Indonesia  yang menetapkan  kehalalan  suatu  produk  mealui sidang fatwa halal. Sertifikat halal selain sebagai perlindungan  konsumen  dari  berbagai  macam makanan  yang  dianggap  tidak  layak  sesuai syari’at Islam khusunya Indonesia yang mayoritas  beragama  Islam,  juga  mendorong kompetisi  dan  menjadi  keunggulan.  Sertifikat halal saat ini menjadi salah satu poin untuk daya saing di perdagangan internasional.
Kementrian Agama melakukan pengkajian dan pemeriksaan dari tinjauan sains terhadap  produk  yang  akan  disertifikasi.  Jika berdasarkan pendekatan sains telah didapatkan kejelasan, maka hasil pengkajian dan pemeriksaan  tersebut  dibawa  ke  Komisi  Fatwa untuk  dibahas  dari  tinjauan  syari’ah  Islam. Pertemuan antara sains dan syari’ah inilah yang dijadikan  dasar  penetapan  oleh  Komisi  Fatwa, yang  selanjutnya  dituangkan  dalam  bentuk sertifikat halal oleh Kemenag.
Akibat  dari  sistem  pengaturan  yang tidak  konsisten,  tumpang  tindih  dan  tidak sistemik. Juga yang paling mendasar, sertifikasi halal  itu  bukan  merupakan  suatu  kewajiban ( mandatory )  bagi  pelaku  usaha,  akan  tetapi bersifat  sukarela  ( voluntary ).  Menteri  Koperasi dan  UKM,  bahwa  dalam  konteks  perdagangan internasional,  penerapan  label  halal  dan sertifikasi  halal  merupakan  hal  yang  strategis sebagai  salah  satu defence  mechanism ,  yang dimungkinkan  oleh Word  Trade  Organization (WTO) untuk meningkatkan daya saing produk- produk  Indonesia  dalam  kompetisi  dengan produk-produk yang berasal dari negara-negara non-muslim.
Sejalan dengan problematika yang ada, sikap MUI meminta agar pencantuman sertifikat

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
halal  menjadi  suatu  kewajiban  bagi  produsen makanan, bukan hanya upaya sukarela saja. Di samping  memang  dalam  rangka  memuaskan pihak  kosumen,  namun  di  lain  sisi  juga  dapat menaikkan  mutu  produk  yang  ada  di  pasaran lokal dan  internasonal. Dengan  memiliki sertifikat  dan  tanda  halal  yang  diterbitkan  oleh Kemang dapat menjadi standar  ukuran kualitas mutu  produk  makanan  bagi  produsen.  Bahkan kini,  Sertifikat  Halal  (SH)  Kemenag  terasa sangat  dibutuhkan  kalangan  pengusaha  dan produsen  pangan.  Bukan  hanya  oleh  keluarga Muslim atau umat Islam, namun juga diperlukan oleh  hampir  semua  umat  dan  produsen  yang berasal dari beragam agama. 23 Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR)  tetap  menginginkan agar  kewenangan  sertifikasi  halal  berada  di tangan  Kemenag  sebagaimana  yang  sudah berjalan pada tanggal 17 Oktober 2019.
Wakil  Presiden  Republik  Indonesia Ma’Ruf  Amin  menegaskan  bahwa penentuan
ke-halalan haruslah dikeluarkan melalui fatwa ulama melalui sidang  komisi  fatwa  namun  17  Oktober 2019 menjadi bulan berlakunya Undang-Undang  JPH  secara  penuh yang  diterbitkan  oleh  Kemenag.  Ulama yang  diwadahi  MUI  dengan  berbagai ormas di dalamnya melaksanakan penetapan  kahalalan  produk  melalui sidang  fatwa  MUI.  Menurut  wakil presiden  Republik  Indonesia    bahwa selama  ini  MUI  menerbitkan  sertifikasi halal untuk itu pada tahun 2019 tanggal 17  Oktober  2019  Kemenag  yang memiliki otoritas dalam penerbitan sertifikat  halal,  adapun  proses labeling produk tetap ada pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). 24 Permintaan  ini  tentu  tidak berlebihan, mengingat selama  25  tahun mengemban amanah di bidang sertifikasi  halal,  LPPOM  MUI  telah menunjukkan  peran  dan  kinerjanya
23 H.  Roichan  Muchlis,  “ Halal  Mendongkrak Ekonomi  Bali ”, Jurnal  Halal, No.97  Th.  XV  Tahun  2012, LPPOM MUI,  Jakarta, hal. 29 24 Din  Syamsuddin,  Rabu,  5  Maret  2014, Sertifikasi  Halal  Negara  Non  Muslim  Lebih  Baik ,  Harian Republika, Republika, Jakarta, hal. 9
dengan  baik,  bahkan  telah  pula  diakui oleh  lembaga-lembaga  sertifikasi  halal dari berbagai negara. 25
Sertifikasi  juga  harus  menjangkau bahan  baku,  bahan  tambahan  maupun  bahan penolong dalam bentuk “bukan kemasan” yang tidak  diecerkan  untuk  bahan  produk  makanan dan produk lainnya yang beredar di masyarakat. Sertifikasi produk halal diberlakukan  tidak  hanya  terhadap  produk dalam  negeri  tetapi  juga  produk  luar  negeri. Mengenai  produk  yang  bersertifikat  halal  dari lembaga sertifikat luar negeri, perlu diperhatikan bahwa  tidak  semua  standar  luar  negeri  atau internasional dapat  diterapkan  di  Indonesia karena  di  Indonesia  batasan  halal  adalah  yang paling  ketat  dan  tidak  dapat  disimpangkan. Misalnya di luar negeri babi yang telah berubah menjadi X dapat menjadi tidak diharamkan lagi, sedangkan  di  Indonesia  babi  yang  telah mengalami perubahan apapun tetaplah diharamkan. 26
Terdapat sejumlah lembaga yang terlibat  dalam  persoalan  halal  haram  suatu produk, yaitu Kementrian Agama, BPJPH, LPH, Badan  POM,  dan  MUI  (Komisi  Fatwa  MUI, LPPOM-MUI), Departemen Pertanian tergabung dalam Komite Halal Indonesia (KHI). Sertifikat  halal  berlaku  dua  tahun  dan  dapat diperbaharui  untuk  jangka  waktu  yang  sama. Setiap  pelaku  usaha  yang  telah  mendapatkan sertifikat halal terhadap produknya mencantumkan  keterangan  atau  tulisan  halal dan nomor sertifikat pada label setiap kemasan produk  yang  telah  diterbitkan  sertifikat  halal oleh  Kemenag.  Selama  masa  berlaku  sertifikat
25 Ma’ruf  Amin,  “ 25  Tahun  LPPOM  MUI, Luncurkan  PRO  HALAL  MUI ”, Jurnal  Halal,  No. 106 Tahun 2014, Jakarta : LPPOM MUI, hal. 42
26 Ma’ruf  Amin,  “ Mengapa  Keharaman  Babi Bersifat  Mutlak ”, Jurnal  Halal ,  No.99  Th.  XVI  Tahun  2013, Jakarta: LPPOM MUI, hal. 46-47

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
halal tersebut, perusahaan harus dapat memberikan  jaminan  bahwa  segala  perubahan baik  dari  segi  penggunaan  bahan,  pemasok, maupun tekonologi proses hanya dapat dilakukan  dengan  sepengetahuan  LPPOM  MUI yang  menerbitkan  sertifikat halal  namun  sesuai Pasal  5  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  33 Tahun  2014  Tentang  Jaminan  Produk  Halal mengatakan bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan  JPH  maka  dibentuk  BPJPH yang  berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab  kepada  Menteri,  dalam  hal  ini  adalah Menteri Agama.
Sertifikat  halal  dan  labelisasi  halal merupakan  dua  kegiatan  yang  berbeda  tetapi mempunyai  keterkaitan  satu  sama  lain.  Hasil dari  kegiatan  sidang  fatwa  halal  MUI  adalah diterbitkannya  sertifikat  halal  oleh  Kemanag, apabila produk yang dimaksudkan telah memenuhi  ketentuan  pemeriksaan  oleh  BPJH sebagai produk halal. Sertifikasi halal dilakukan oleh  lembaga  kementrian  yang  mempunyai otoritas  untuk  melaksanakannya.  Tujuan  akhir dari  sertifikasi  halal  adalah  adanya  pengakuan secara  legal  formal  bahwa  produk  yang dikeluarkan  telah  memenuhi  ketentuan  halal. Sedangkan labelisasi halal adalah pencantuman  tulisan  atau  pernyataan  halal pada  kemasan  produk  untuk  menunjukkan bahwa  produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.
Begitu  pula,  setiap  pelaku  usaha  yang akan  mencantumkan  label  halal  harus  memiliki sertifikat  halal  terlebih  dahulu.  Tanpa  sertifikat halal  Kemenag,  izin  pencantuman  label  halal tidak  akan  diberikan  pemerintah.  Sampai  saat ini memang belum ada aturan yang menetapkan  bentuk  logo  halal  yang  khas, sehingga  pada  umumnya  produsen  mencetak tulisan halal dalam huruf latin dan arab  dengan
bentuk  dan  warna  yang  beragam.  Akan  tetapi beberapa produsen sudah  mulai membuat logo halal  dengan  bentuk  logo  MUI  dengan mencantumkan  nomor  sertifikat  halal  yang dimilikinya.  Hal  ini  dirasakan  lebih  aman  bagi konsumen  karena  masih  banyak  produk  yang beredar  di  pasaran  yang  mencantumkan  label halal tanpa memiliki sertifikat halal Kemenag. 27 Peraturan yang bersifat teknis mengatur  masalah  pelabelan  halal  antara  lain keputusan  bersama  Menteri  Kesehatan  dan Menteri Agama RI Nomor
427/Men.Kes/SKB/VIII/1985  (No.  68  Tahun 1985) tentang Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan. Jelas bahwa tulisan halal yang dibubuhkan pada label atau penandaan makanan  produknya,  dianggap  oleh  hukum bahwa  produsen  tersebut  secara  sah  telah memenuhi prosedur sertifikasi produk halal dari Kemenag.
Namun
bila
ternyata terbukti sebaliknya,  maka  produsen  dapat  dituntut secara hukum karena melakukan pembohongan publik. Di samping pelaku usaha harus  bertanggung  jawab  atas  label  halal  yang dicantumkan  pada  produknya,  pengusaha  juga berkewajiban melapor kepada pihak pemerintah yang  dalam  hal  ini  Departemen  Kesehatan  RI. Prosedur  ini  sebagaimana  yang  diamanatkan oleh  Keputusan  Bersama  Menteri  Agama  dan Menteri  Kesehatan.  Hal  itu  dimaksudkan  untuk memudahkan melakukan pengawasan selanjutnya.
Adanya  regulasi  tentang  sertifikasi  halal sebuah produk baik makanan merupakan bagian dari perlindungan terhadap konsumen  khususnya  yang  beragama Islam.  Penentuan  status  halal  haramnya sebuah  produk  baik  makanan  bukanlah
27 Paulus  J.  Rusli, “ Nilai  Unggul  Produk  Halal ”, Jurnal Halal , Nomor 59 Th X, LPPOM MUI, Jakarta, 2005, hal.15.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
perkara  mudah.  Pada  satu  sisi  para ulama mungkin belum seluruhnya menyadari  betapa  banyaknya  produk pangan saat ini. 28
Asal  usul  bahan  bisa  melalui  jalur  yang berliku,  bahkan  dalam  beberapa  kasus  sulit untuk ditentukan asal bahannya. Dalam sisi lain, pemahaman  para  ilmuwan  terhadap  syariat Islam,  ushul  fikih  dan  metodologi  penentuan halal  haramnya  suatu  bahan  pangan  relatif minim.  Dengan  demikian,  seharusnya  para ulama mencoba memahami betapa kompleksnya produk pangan. Sedangkan ilmuwan  Muslim  seharusnya  menggali  kembali pengetahuan syariatnya untuk membantu ulama memahami kompleksitas masalah yang ada.
Sebagai negara dengan penduduk Muslim  terbesar  di  dunia,  sudah  selaiknya Indonesia menjadi pilot project untuk menerapkan  regulasi  produk  pangan  dengan sertifikasi  dan  label  halal.  Senada  dengan  itu pula  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  berharap kepada  Kemenag    untuk  menegaskan  kepada pelku  usaha  restoran  hotel  atas  kewajiban  dari pengusaha untuk mensertifikatkan ulang produk halal  tersebut  agar  diterbitkan  oleh  Kemenang melalui sidang fatwa halal MUI.
Perlindungan  atas  konsumen  merupakan hal  yang  sangat  penting  dalam  hukum  Islam. Islam  melihat  sebuah  perlindungan  konsumen bukan  sebagai  hubungan  keperdataan  semata melainkan  menyangkut  kepentingan  publik secara  luas  bahkan  menyangkut  hubungan antara  manusia  dengan  Allah  SWT. 29 Dalam konsep  hukum  Islam  perlindungan  atas  tubuh terkait  dengan  hubungan  vertikal  (manusia
28 Muchtaridi, 2004 ,  Ekstrak plasenta antar khasiat dan kehalalan . Majalah NOOR. Edisi 05/Mei/2004.
29 Daftar  produk  halal  dapat  dilihat  di  Jurnal  Halal terbitan  LPPOM  MUI  atau  di  http://www.www.halalmui.org, daftar  ini memuat  produk  yang  telah mendapatkan  sertifikat halal dari MUI.
dengan  Allah  SWT)  dan  horizontal  (sesama manusia).  Dalam  Islam,  melindungi  manusia dan juga masyarakat sudah merupakan kewajiban  sebuah  negara  sehingga  melindungi konsumen  atas  barang-barang  yang  sesuai dengan  kaidah  Islam  harus  diperhatikan  secara fokus dan serius.
Telaah  terhadap  perlindungan  konsumen Muslim  atas  produk  barang  dan  jasa  menjadi sangat  penting  setidaknya  disebabkan  oleh beberapa  hal,  antara  lain  :  Pertama,  bahwa konsumen  Indonesia  mayoritas  merupakan konsumen beragama Islam yang sudah selaiknya mendapatkan perlindungan atas segala  jenis  produk  barang  dan  jasa  yang sesuai  dengan  kaidah-kaidah  hukum  Islam. Berdasarkan  hal  tersebut  maka  masyarakat Islam  (konsumen  Muslim)  harus  mendapatkan perlindungan  atas  kualitas  mutu  barang  dan jasa  serta  tingkat  kehalalan  suatu  barang  dan jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Kedua, bahwa  Pemerintah  Indonesia  sudah  melakukan upaya  aktif  untuk  melindungi  konsumen- konsumen yang mayoritas beragama Islam.
Perlindungan  konsumen  merupakan  hak warga  negara  yang  pada  sisi  lain  merupakan kewajiban  negara  untuk  melindungi  warga negaranya  khususnya  atas  produk  yang  halal dan  baik.  Pada  dasarnya  sertifikasi  halal  tidak cuma  menguntungkan  konsumen  tetapi  juga produsen. Dengan produk halal maka kepercayaan  dan  loyalitas  konsumen  akan meningkat. Selain itu, jika produk itu halal maka pasarnya  bisa  menjangkau  semua  kalangan, baik Muslim maupun non Muslim.
Sertifikasi  Halal  Wajib  Berlaku  2019, mulai  tahun  2019  seluruh  produk  yang  beredar di  Indonesia  diwajibkan  memiliki  sertifikasi  halal sesuai  dengan  Undang-undang  (UU)  Nomor  33 Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
(JPH). 30 Meski Undang-Undang ini masih dalam tahap  sosialisasi,  namun  pelaku  usaha  dan masyarakat harus mengetahui peraturan tersebut  yang  tidak  hanya  mengatur  tentang makanan halal.
Kewajiban  memiliki  sertifikat  halal  bagi pelaku usaha restoran hotel bukan hanya untuk kepentingan  umat  Islam  atau  bentuk  fanatik meski  85%  penduduk  Indonesia  beragama Islam  tapi  ini  untuk  kepentingan  umat  manusia, apalagi  riset  telah  membuktikan  apa  yang  telah diharamkan oleh Islam dari Al-Qur'an.
Hal  itu,  menjadi  dasar  bagi  umat  Islam untuk  tidak  mengonsumsi  dan  memakai  produk yang  tidak  halal.  Karena  dalam  UU  JPH  nanti, akan ada rencana peralihan penerbitan sertifikat halal  oleh  Badan  Penyelenggara  Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Jadi  selama  BPJH  belum  aktif,  sertifikat yang  sudah  dikeluarkan  sebelumnya  tetap berlaku.  Sertifikat  itu  akan  diterbitkan  kembali oleh  Badan  ketika  masa  aktif  sertifikat  itu  habis dan akan diperpanjang kembali. Untuk
mensukseskan Undang-undang Jaminan Produk  Halal  (UU  JPH)  tersebut,  Pemerintah pusat  dan  daerah  wajib  mensosialisasikan Undang-Undang  JPH  ke  berbagau  pihak, kemudian  mendesak  pemerintah  untuk  segera membentuk BPJPH baik pusat maupun daerah.
Makanan  bukan  hanya  sekedar  untuk menjaga  kesehatan dan mempertahankan hidup, tetapi juga berpengaruh dalam membentuk
kepribadian dan
karakter
seseorang. Artinya
makanan sangatlah berpengaruh bagi jasmani maupun rohani orang itu sendiri.
Secara etimologi, kata halalan berarti hal- hal  yang  boleh  dan  dapat  dilakukan  karena
30 Muhammad  Nadzaratuzzaman  Husen,  2008, PanduanUmumSistemJaminan  Halal  LPPOM  MUI, Kata pengantar.
bebas  atau  tidak  terikat  dengan  ketentuan- ketentuan yang melarangnya. Sedangkan thayyib berarti lezat, naik, sehat dan menentramkan.
Dalam konteks makanan berarti makanan yang  tidak  kotor  dari  segi  zatnya  atau rusak  (kadaluwarsa),  atau  tercampur benda najis dan ada juga yang mengartikan  sebagai  makanan  yang mengundang  selera,  sehat,  proporsional dan  aman.  Kehalalan  makanan  atau keharaman  makanan  produk  olahan sangat  tergantung  dari  bahan  baku, tambahan, dan atau penolong dan proses produksinya. 31 Kemajuan
teknologi saat ini, menyebabkan  sukar  membedakan  mana  yang halal  dan  mana  yang  haram.  Apalagi  jika makanan itu sudah mengalami proses setengah jadi ataupun yang sudah siap. Produk makanan dan  kecantikan  harus  halal  karena  bukan karena  penduduk  di  Indonesia  mayoritas beragama  Islam  saja.  Karena  saat  ini  meski pelaku  usaha  itu  Muslim,  tetapi  bahan  yang dipakai belum tentu halal.
Karena itu Kemenag kota Medan ini hadir untuk melihat dan mengeluarkan sertifikat halal. Pengusaha  Muslim  harus  berkembang  dan jangan  kalah  dengan  pengusaha  non  Muslim dengan  mencantumkan  label  halal  makanan. Sudah saat nya kaum Muslim  menjadi pengusaha  di  negeri  sendiri  bahwa  mencari keuntungan  dalam  berdagang  itu  harus,  tetapi jangan mencari keuntungan dengan menggadaikan  keimanan  kepada  Allah.  Jangan hanya dengan menggunakan logo Bismillah dan yang  berjualan  memakai  jilbab  sudah  dianggap halal    padahal  ini  harus  melalui  proses  sejalan dengan hukum Islam
Dalam perkembangannya, telah diundangkan  pada  tanggal  3  Mei  2019
31 Muhammad  Yusuf  Qardhawi,  Halal  dan  Haram Dalam Islam, PT BinaI lmu, Jakarta, 1993, hal. 10

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
peraturan pelaksana dari Undang-undang Produk Halal yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 31  Tahun  2019  tentang  Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan  Produk  Halal (“PP  31/2019”).  Lebih ditegaskan lagi dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan  ayat  (4)  PP  31/2019  bahwa  produk  yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan  dari  kewajiban  bersertifikat  halal dan wajib diberikan keterangan tidak halal serta pelaku  usaha  wajib  mencantumkan  keterangan tidak halal pada produk tersebut.
Ketentuan  mengenai  gambar,  tanda, dan/atau  tulisan  tersebut  harus  mencakup pelindungan  dan  hak  asasi  manusia  terhadap kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas, antara lain berupa menjamin pemenuhan  hak  penyandang  disabilitas  dalam kemudahan  mendapatkan  informasi  kehalalan produk  yang  disesuaikan  dengan  kemampuan penyandang  disabilitas  yang  bersangkutan. Sebagai  contoh  yaitu  tersedianya  gambar, tanda,  dan/atau  tulisan  dalam  huruf  braille  bagi penyandang disabilitas yang mengalami masalah  dalam  penglihatan.  Jadi,  berdasarkan uraian  di  atas,  jelas  bahwa  masyarakat seharusnya tidak perlu khawatir karena memang bagi produk yang halal harus ada label halalnya,  sedangkan  produk  yang  berasal  dari bahan yang diharamkan harus juga mencantumkan keterangan tidak halal.

## III.  Penutup
A.  Kesimpulan
1.  Prosedur untuk mendapatkan sertifikasi halal pada restoran hotel yang dikeluarkan oleh ke Kementrian agama (Kemenag), pelaku usaha  harus  memenuhi  persyaratan  yang diperiksa oleh BPJPH antara lain data pelaku usaha,  nama  dan  jenis  produk  usaha,  daftar
produk  dan  bahan  digunakan,  cara  atau proses  pengolahan  produk  serta  sistim jaminan  halal.  Setelah  memenuhi  syarat BPJPH  melakukan  pemeriksaan  dokumen selanjut  menetapkan  LPH  yang  telah  dipilih oleh  pemohon  kemudian    LPH    melakukan Pemeriksaan  dan  /atau  pengujian  kehalalan produk    langkah  berikutnya    MUI  melalui penetapan  kehalalan  produk  makanan  halal melalui  sidang  fatwa  halal.  Setelah  proses terlaksana  melaui  tahapan  yang    ditentukan, maka BPJH menerbitkan sertifikat halal.
2.  Urgensinya  sertifikat  halal  pada  produk makanan di restoran  hotel syariah harus ada dan  dilengkapi  dengan  administrasi  dan sarana prasarana sesuai ketentuan sehingga dengan jelas diketahui oleh konsumen,  sehingga  dapat  menciptakan kenyamanan  dan  keamanan  komsumen, terutama  kepada  komsumen  muslim.  Untuk memberikan  kepastian  kehalalan  produk makanan    bagi  umat  muslim  para  produsen yang memproduksi makanan harus mencantumkan  tulisan  label  halal  yang dikeluarkan  oleh  Kemenag  bukan  lagi  dari MUI  sehingga  pada  produk  makanan  halal dapat  membedakan  dalam  penempatan produk  makanan non halal  dengan  tujuan untuk  memberikan  kenyamanan  terhadap konsumen muslim melalui media tulisan  dan sarana  tulisan  dalam  bentuk  label  yang ditempelkan langsung pada bungkus kemasan  makanan  yang  terbungkus  atau ditempel  pada  tempat  tertentu  yang  tidak mudah hilang, mudah dikenali, mudah dilihat dan  mampu  meyakinkan  bahkan  mampu memberikan  kepastian  kehalalan  produk tersebut.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmadi  Miru  &  Sutarman  Yodo. Hukum Perlindungan Konsumen . Rajawali
Pers, Jakarta, 2008
Arnia, Warganegara, E. Identifikasi Kontaminasi Bakteri  Coliform  Pada  Daging  Sapi Segar Yang Dijual Di Pasar Sekitar Kota Bandar  Lampung .  Majority  ( Medical Journal of Lampung University ), 2013.
Arya  Wardhana,  Wisnu. Dampak  Pencemaran Lingkungan .  Yogyakarta:  Penerbit  Andi Yogyakarta., 2004.
Din  Syamsuddin,  Rabu,  5  Maret  2014, Sertifikasi  Halal  Negara  Non  Muslim Lebih  Baik ,  Harian  Republika,  Jakarta:
Republika.
Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen
Agama, 2003.
H.  Roichan  Muchlis,  “ Halal  Mendongkrak Ekonomi  Bali ”, Jurnal  Halal, No.97  Th. XV Tahun 2012, Jakarta: LPPOM MUI.
KN.  Sofyan  Hasan,  “ Cita  Hukum  (rechtsidee) dan  Cita  Negara  (staatsidee)  sebagai Landasan  Hukum  Indonesia ”, Jurnal Hukum ,  Vol.  VIII  No.  2  Tahun  2010, Palem-  bang:  Program  Pascasarajana
Univ. Sriwijaya.
Ma’ruf  Amin,  “ 25 Tahun LPPOM MUI,
Luncurkan  PRO  HALAL  MUI ”, Jurnal Halal, No. 106  Tahun  2014,  Jakarta  : LPPOM MUI.
Ma’ruf Amin, “ Fatwa Halal Melindungi Umat dari Ke-  rugian  yang  Lebih  Besar ”, Jurnal Halal, No.103  Th.  XVI  Tahun  2013, Jakarta: LPPOM MUI.
M a’ruf  Amin,  “ Mengapa  Keharaman  Babi
Bersifat Mutlak ”, Jurnal Halal , No.99 Th.
XVI Tahun 2013, Jakarta: LPPOM MUI.
Muhammad  Yusuf  Qardhawi,  Halal  dan  Haram Dalam  Islam,  PT  BinaI  lmu,  Jakarta, 1993.
Paulus  J.  Rusli, “ Nilai  Unggul  Produk  Halal ”, Jurnal  Halal , Nomor  59  Th  X,  2005, Jakarta: LPPOM MUI.
Rudolf
Stamler dalam Roeslan Saleh, “ Pembinaan Cita Hukum dan
Penerapan Asas-asas Hukum Nasional ”, Ma-  jalah  Hukum  Nasional, No.1 tahun 1995, Jakarta.
Sabiq,  Sayyid, Fikih  Sunah  ,  Bandung :  PT Alma’arrif 1997.
Sandiago  Uno,  “ Agar  UKM  Semakin  Berdaya Saing Ting-  gi ” Jurnal Halal, No. 91 Th. XIV Tahun 2011, Jakarta: LPPOM MUI.
Sjarif  Hasan,  “ Pemerintah  Dorong  Sertifikasi Halal    UKM ”, Jurnal  Halal ,  No.91  Th.
XIV Tahun 2011, Jakarta: LPPOM MUI.
Syaikh  Al-Fauzan, Al- Ath’imah  wa  Ahkamis Shoyd  wadz  Dzaba`ih ,  Maktabah  Al- Ma’arif Ar-Riyadh, 1988.
Syarief,  R.  dan  S.  Santausa. Teknologi Pengemasan Pangan. Laboratorium Rekayasa Proses Pangan , PAU Pangan dan Gizi, IPB. 2010.
Wati  Rahmi  Ria  dan  Muhammad  Zulfikar, Ilmu Hukum  Islam ,  Gunung  Pesagi,  Bandar Lampung, 2015.