## ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KOTA PALEMBANG
Oleh :
Anton Trianto* Email: katon_at@yahoo.com *Dosen Politeknik Darusalam Palembang

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana tingkat efektivitas dan efisiensi keuangan daerah Kota Palembang. Data yang digunakan adalah data sekunder  yaitu data APBD Kota Palembang periode anggaran 2003-2013. Untuk menghitung  tingkat  efektivitas  dan  efisiensi  keuangan  daerah  Kota  Palembang teknik  analisis  yang  digunakan  adalah  dengan  menghitung  Rasio  Efektivitas  dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa Secara keseluruhan,  rata-rata  nilai  rasio  efektivitas  keuangan  daerah  Kota  Palembang periode tahun 2003-2013 mencapai tingkat yang efektif. Hal ini berarti pemerintah daerah  Kota  Palembang  telah  berhasil  dalam  merealisasikan  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  dari  target  yang  diperkirakan  sebelumnya  sehingga  potensi  PAD yang  ada  dapat  dimaksimalkan  oleh  pemerintah  daerah  untuk  menunjang pembangunan  di  Kota  Palembang.  Sementara  itu,  tingkat  efisiensi  keuangan daerah  Kota  Palembang  selama  periode  2003-2013  rata-rata  berada  pada  tingkat kurang efisien dan tidak efisien. Hal  ini berarti porsi  penggunaan input (belanja) telah  lebih  dari  90  persen  dibandingkan  jumlah  output  (pendapatan).  Dalam terminologi  ekonomi dan keuangan hal  ini merupakan kondisi  yang tidak efisien bahkan pada periode tahun 2009, 2009 dan 2013 rasio efisiensi telah melebihi dari angka 100 persen yang menandakan belanja daerah telah melebihi anggaran yang tersedia sehingga pengeluaran belanja tersebut dibiayai dengan pinjaman/hutang.
Kata kunci: efektivitas, efisiensi, keuangan daerah

## PENDAHULUAN
Pengelolaan anggaran pemerintah di masa sekarang mengacu pada sistem Penganggaran  Berbasis  Kinerja  (PBK).  Menurut  Departemen  Keuangan  (2009: 11-20),  ciri  utama  PBK  adalah  anggaran  yang  disusun  dengan  memperhatikan keterkaitan  antara  pendanaan  ( input ),  dan  hasil  yang  diharapkan  ( outcomes ), sehingga dapat memberikan informasi tentang efektivitas dan efisiensi kegiatan. Sumengge  (2013:  75)  mengatakan  bahwa  anggaran  pemerintah  terkait
dengan  proses  penentuan  jumlah  alokasi  dana  untuk  tiap-tiap  program  dan aktivitas  dalam  satuan  moneter  yang  menggunakan  dana  milik  masyarakat. Anggaran  publik  merupakan  alat  perencanaan  sekaligus  alat  pengendalian. Anggaran  sebagai  alat  perencanaan  mengindikasikan  target  yang  harus  dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan
alokasi  sumber  dana  publik  yang  disetujui  legislatif  untuk  dibelanjakan.  Melalui data  rekening  belanja  yang  terdapat  dalam  anggaran  belanja  lembaga/organisasi pemerintah,  akan  dilihat  apakah  anggaran  yang  telah  dibuat  dapat  berperan sebagai pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah.
Menurut  Halim  (2007:  234-241),  pengukuran  efektivitas  dan  efisiensi keuangan daerah dapat dilakukan dengan menghitung Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi  Keuangan  Daerah.  Rasio  Efektivitas  merupakan  kemampuan pemerintahan  daerah  dalam  merealisasikan  PAD  yang  telah  direncanakan dibandingkan  dengan  target  yang  ditetapkan  berdasarkan  potensi  riil  daerah. Sementara  Rasio  Efisiensi  adalah  rasio  yang  menggambarkan  perbandingan realisasi pengeluaran (belanja) dengan realisasi penerimaan daerah.
Kota  Palembang  merupakan  salah  satu  daerah  yang  memiliki  banyak potensi  daerah  yang  mampu  di-optimalkan  sebagai  sumber  penerimaan  daerah. Sebagai  ibu  kota  dan  pusat  pertumbuhan  bagi  Provinsi  Sumatera  Selatan, keberhasilan  pembangunan  di  Kota  Palembang  akan  membawa  dampak  positif bagi  pertumbuhan  daerah  lainnya.  Oleh  karena  itu,  efektivitas  dan  efisiensi pengelolaan  keuangan  daerah  memiliki  peran  yang  penting  dalam  menunjang keberhasilan  pembangunan  dan  kemudian  bermuara  pada  peningkatan pertumbuhan  ekonomi  Kota  Palembang  serta  pertumbuhan  daerah-daerah  lain  di sekitarnya.
Pemilihan Kota Palembang sebagai objek penelitian didasarkan pada segi pengelolaan  keuangan  daerah.  Pada  tahun  2014  Kota  Palembang  telah memperoleh  penghargaan  ‘Wajar  Tanpa  Pengecualian’  (WTP)  untuk  penyajian dan  pelaporan  keuangan  pemerintah  Penghargaan  tersebut  diperoleh  Kota Palembang berturut-turut sejak tahun 2010 yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan  Kota  Palembang  telah  cukup  baik  selama  ini.  Hal  tersebut  menarik untuk  dikaji  lebih  dalam  tingkat  efektivitas  dan  efisisensi  pengelolaan  keuangan daerah di Kota Palembang.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah
Salah  satu  unsur  yang  paling  penting  dalam  penyelenggaraan  pemerintah dan pembangunan di daerah adalah  sistem pengelolaan  keuangan daerah. Hal ini penting  dan  mendasar  untuk  memperbaiki  berbagai  kelemahan  dan  kekurangan yang  ada  serta  upaya  untuk  mengakomodasi  berbagai  tuntutan  dan  aspirasi  yang berkembang di masyarakat. Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 tahun  2000  tentang  pengelolaan  dan  pertanggungjawaban  keuangan  daerah menyebutkan, bahwa  yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan  kewajiban    daerah  dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  yang akan  dinilai  dengan  uang  termasuk  di  dalamnya  segala  bentuk  kekayaan  daerah tersebut,  dalam  kerangka  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD). Pasal 4 dan 5 menyebutkan, bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib,  taat  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  efisien,  efektif, transparan,  dan  bertanggungjawab  dengan  memperhatikan  azas  keadilan  dan
kepatutan  sehingga  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  merupakan  dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu.
Devas, et  al (1989:  56)  mengemukakan,  bahwa  pengelolaan  keuangan daerah  berarti  mengurus  dan  mengatur  keuangan  daerah  dengan  prinsip pengelolaan keuangan sebagai berikut:
1. Tanggung jawab (Accountability). Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan  tugas  keuangannya  kepada  lembaga  atau  orang yang  berkepentingan  yang  sah.  Lembaga  atau  orang  itu  adalah  pemerintah pusat, DPRD, kepala daerah, dan masyarakat umum.
2. Memenuhi  kewajiban  keuangan.  Keuangan  daerah  harus  ditata  sedemikian rupa, sehingga mampu melunasi semua ikatan keuangan,  jangka pendek dan jangka panjang (termasuk pinjaman jangka panjang).
3. Kejujuran. Urusan keuangan harus diserahkan pada pegawai  yang jujur, dan kesempatan untuk berbuat curang diperkecil.
4. Hasil  guna  (effectiveness)  dan  daya  guna  (efficiency).  Tata  cara  mengurus keuangan  daerah  harus  sedemikian  rupa,  sehingga  memungkinkan  program dapat  direncanakan    dan      dilaksanakan      untuk    mencapai      tujuan pemerintah  daerah  dengan  biaya  serendah-rendahnya  dan  dalam  waktu secepat-cepatnya.
5. Pengendalian.  Aparat  pengelola  keuangan  pemerintah  daerah,  DPRD,  aparat pengawas  harus  melakukan  pengendalian  agar  semua  tujuan  tersebut  di  atas tercapai.
Mardiasmo  (1999:  11)  mengemukakan,  bahwa  salah  satu  aspek  dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan  daerah  dan  anggaran  daerah.  Anggaran  daerah  atau  APBD  merupakan instrumen  kebijakan  yang  utama  bagi  pemerintah  daerah.  Sebagai  instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah.

## Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
APBD  adalah  rencana  keuangan  tahunan  pemerintahan  daerah  yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan  peraturan  daerah  (Permendagri  No.  13  Tahun  2006,  2006:8).  APBD merupakan  dokumen  yang  mencerminkan  kondisi  keuangan  pemerintah  daerah yang  di  dalamnya  tercantum  informasi  mengenai  pendapatan,  belanja,  dan pembiayaan (Yuwono, 2005: 68).
Prinsip  penyusunan  APBD  menurut  Menteri  Negara  Otonomi  Daerah  RI dan PAU-SE UGM (2000: 5-8) sebagai berikut:

## 1. Keadilan Anggaran
Keadilan  anggaran  merupakan  salah  satu  misi  utama  yang  diemban pemerintah  daerah  dalam  melakukan  berbagai  kebijakan,  khususnya  yang berkaitan  dengan  pengelolaan  anggaran  daerah.  Pelayanan  umum  akan meningkatkan  kesempatan  kerja  yang  akan  semakin  bertambah,  apabila  fungsi alokasi belanja maupun mekanisme perpajakan serta retribusi yang lebih adil dan
trasnparan.  Hal  tersebut  mengharuskan  pemerintah  daerah  untuk  me-rasionalkan pengeluaran  atau  belanja  secara  adil  untuk  dapat  dinikmati  hasilnya  secara proporsional oleh para  wajib pajak, retribusi maupun masyarakat luar. Penetapan besaran  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  harus  mampu  menggambarkan  nilai- nilai rasional yang transparan dalam menentukan tingkat layanan bagi masyarakat daerah.

## 2. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
Hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam  prinsip  ini  adalah  bagaimana memanfaatkan  uang  sebaik  mungkin  agar  dapat  menghasilkan  perbaikan pelayanan  kesejahteraan  yang  maksimal  guna  kepentingan  masyarakat.  Secara umum,  kelemahan  yang  sangat  menonjol  dari  anggaran  selama  ini  adalah keterbatasan  daerah  untuk  mengembangkan  instrumen  teknis  perencanaan anggaran  yang  berorientasi  pada  kinerja,  bukan  pendekatan  incremental  yang sangat  lemah  landasan  pertimbangannya.  Oleh  karenanya,  dalam  penyusunan anggaran  harus  memperhatikan  tingkat  efisiensi  alokasi  dan  efektivitas  kegiatan dalam  pencapaian  tujuan  dan  sasaran  yang  jelas.  Berkenaan  dengan  itu,  maka penetapan  standar  kinerja  proyek  dan  kegiatan  serta  harga  satuannya,  akan merupakan faktor penentu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas angaran.

## 3. Anggaran Berimbang dan Defisit
Pada  hakekatnya  penerapan  prinsip  anggaran  berimbang  adalah  untuk menghindari  terjadinya  hutang  pengeluaran,  akibat  rencana  pengeluaran  yang melampaui  kapasitas  penerimaannya.  Apabila  penerimaan  yang  telah  ditetapkan dalam  APBD  tidak  mampu  membiayai  keseluruhan  pengeluaran,  maka  dapat dipenuhi  melalui  pinjaman  daerah  yang  dilaksanakan  secara  taktis  dan  strategis sesuai dengan prinsip defisit anggaran. Penetapan prinsip ini agar alokasi belanja yang  dianggarkan  sesuai  dengan  kemampuan  penerimaan  daerah  yang  realistis, baik  berasal  dari  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  dana  perimbangan  keuangan maupun  pinjaman  daerah.  Di  sisi  lain,  kelebihan  target  penerimaan  tidak  harus selalu  dibelanjakan,  tetapi  dicantumkan  dalam  perubahan  anggaran  dalam  pasal cadangan atau pengeluaran tidak tersangka, sepanjang tidak ada rencana kegiatan mendesak yang harus segera dilaksanakan.

## 4. Disiplin Anggaran
Struktur anggaran harus disusun dan dilaksanakan secara konsisten. APBD adalah  rencana  pendapatan  dan  pembiayaan  penyelenggaraan  pemerintahan  dan pembangunan  daerah  untuk  1  (satu)  tahun  anggaran  tertentu.  Bila  terdapat kegiatan  baru  yang  harus  dilaksanakan  dan  belum  tersedia  kredit  anggarannya  , maka perubahan APBD  dapat  disegerakan dan dipercepat  dengan memanfaatkan pasal  pengeluaran  tak  tersangka,  bila  masih  memungkinkan.  Anggaran  yang tersedia  pada  setiap  pos/pasal  merupakan  batas  tertinggi  pengeluaran,  oleh karenanya  tidak  dibenarkan  melaksanakan  kegiatan  /proyek  melampaui  batas kredit  anggaran  yang  telah  ditetapkan.  Di  samping  itu  harus  pula  dihindari kemungkinan  terjadinya  duplikasi  anggaran  baik  antar  unit  kerja,  antara  belanja rutin dan belanja pembangunan serta harus diupayakan terjadinya integrasi kedua
jenis belanja tersebut dalam satu indikator kinerja. Pengalokasian anggaran harus didasarkan  atas  skala  prioritas  yang  telah  ditetapkan,  terutama  untuk  program yang ditujukan pada upaya peningkatan pelayanan masyarakat. Dengan demikian akan  dapat  dihindari  pengalokasian  anggaran  pada  proyek-proyek  yang  tidak efisien.

## 5. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran
Transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  penyusunan  anggaran,  penetapan anggaran,  perubahan  anggaran  dan  perhitungan  anggaran  merupakan  wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat. Sejalan dengan Code of  Good Practices  On Fiscal Transparancy yang diperkenalkan oleh  IMF, maka dalam  proses  pengembangan  wacana  publik  di  daerah  sebagai  salah  satu instrumen  kontrol  pengelolaan  anggaran  daerah  perlu  diberikan  keleluasaan masyarakat  untuk  mengakses  informasi  tentang  kinerja  dan  akuntabilitas anggaran. Oleh karena itu, anggaran daerah harus mampu memberikan informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu untuk kepentingan masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat dalam format yang akomodatif dalam kaitannya dengan pengawasan  dan  pengendalian  anggaran  daerah.  Sejalan  dengan  hal  tersebut, maka  perencanaan,  pelaksanaan  dan  pelaporan  proyek  dan  kegiatan  harus dilaksanakan  secara  terbuka  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  teknis maupun  ekonomis  kepada  pihak  legislatif,  masyarakat  maupun  pihak-pihak independen lain yang memerlukan

## Efektivitas Keuangan Daerah
Efektivitas  pengelolaan  anggaran  daerah  dapat  dihitung  dengan menggunakan  rasio  perbandingan  antara  realisasi  pendapatan  asli  daerah  dengan target  yang  ditetapkan  dalam  APBD.  Rumusan  rasio  efektivitas  pengelolaan anggaran daerah adalah sebagai berikut (Mahmudi, 2007: 129):

## Efektivitas  = Realisasi Penerimaan PAD
Target Penerimaan PAD x  100%
Rasio  efektivitas  menggambarkan  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam merealisasikan  PAD  yang  direncanakan  dibandingkan  target  yang  ditetapkan. Kriteria  rasio  efektivitas  keuangan  daerah  dapat  mengacu  pada  tabel  1.6  pada pembahasan latar belakang sebelumnya.
Guna memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektivitas tersebut perlu dilengkapi dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah daerah.

## Efisiensi Keuangan Daerah
Efisiensi  pengelolaan  anggaran  daerah  adalah  rasio  yang  menunjukkan seberapa  besar  efisiensi  dari  suatu  pelaksanaan  kegiatan/proyek  dengan melakukan  perbandingan  antara  output  dan  input.  Rumusan  efisiensi  yang  akan
dibahas  adalah  rasio  dari  realisasi  pengeluaran  (belanja)  daerah  dengan  total pendapatan daerah (Widodo, 1990: 78).
Efisiensi  = Total Realisasi Belanja (Pengeluaran) Total Realisasi Pendapatan x  100%

## Penelitian Terdahulu
Sumengge  (2013)  melakukan  penelitian  yang  menganalisis  efektifitas dan  efisiensi  pelaksanaan  anggaran  belanja  BAPPEDA  Kabupaten  Minahasa Selatan.  Analisis  data  yang  digunakan  analisis  deskriptif.  Hasil  yang  didapat adalah  bahwa  tingkat  dan  kriteria  efektifitas  pelaksanaan  anggaran  belanja BAPPEDA  Minahasa  Selatan  tahun  2008  –  2012  sangat  bervariasi.  Tingkat efektifitas  tertinggi  terjadi  pada  2010  dan  yang  terendah  terjadi  pada  2011. Pelaksanaan anggaran belanja tahun 2008, 2009, 2010 dan 2012 dikatakan efektif, tetapi  pada  tahun  2011  tingkat  efektifitasnya  masih  kurang  karena  realisasi anggaran  belanja  memiliki  perbedaan  yang  jauh  dengan  target  anggaran  belanja. Perbedaan  ini  terjadi  karena  ada  beberapa  kegiatan  yang  dianggarkan,  tapi  tidak dilaksanakan.  Tetapi  untuk  kegiatan  lain  yang  telah  dianggarkan  sudah  efektif. BAPPEDA  Minahasa  Selatan  menilai  ketika  kegiatan  yang  diprogramkan  sudah terealisasi  dan sesuai dengan  yang diharapkan,  maka kegiatan tersebut  dikatakan efektif.  Pelaksanaan  anggaran  Belanja  BAPPEDA  Tahun  2008-2012,  secara keseluruhan sudah diolah secara efisien. Pelaksanaan anggaran belanja tahun 2008 sampai 2011, dikategorikan sangat efisien hanya tahun 2012 dikategorikan efisien.
Rondonuwu, et  al (2015)  melakukan  penelitian  yang  menganalisis apakah  pendapatan  dan  belanja  daerah  di  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kabupaten Minahasa  telah  dilaksanakan  secara  efisien  dan  efektif.  Metode  analisis  yang digunakan  adalah  analisis  deskriptif.  Hasil  penelitian  berdasarkan  Pedoman Penilaian  dan  Kinerja  Keuangan  pada  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kabupaten Minahasa  secara  keseluruhan,  rata-rata  tingkat  efektivitas  pengelolaan  keuangan daerah  pada  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Minahasa  selama  tahun anggaran  2010  sampai  dengan  tahun  2014  dinyatakan  sangat  efektif.  Hal  ini menunjukan  kinerja  pemerintah  dalam  merealisasikan  pendapatan  asli  daerah berdasarkan  potensi  riil  daerah  dalam  tahun  anggaran  2010  sampai  2014  sudah sangat baik. Sedangkan secara keseluruhan, rata-rata tingkat efisiensi pengelolaan keuangan  pada  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Minahasa  selama  tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun 2014 dinyatakan kurang efisien dikarenakan pengeluaran daerah yang masih tinggi jika dibandingkan dengan total penerimaan daerah.
Ani dan Dwirandra (2013) meneliti tentang pengaruh kinerja keuangan daerah pada pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan  sampel  8  kabupaten  dan  1  kota  pada  Provinsi  Bali  dengan  objek penelitian  yaitu  kinerja  keuangan,  pertumbuhan  ekonomi,  pengangguran  dan kemiskinan  tahun  2007-2011.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kinerja keuangan  yang  terdiri  dari  rasio  kemandirian  menunjukan  bahwa  berpengaruh positif  secara  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi,  sedangkan  rasio
TINGKAT EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA
PALEMBANG
RASIO EFISIENSI
RASIO EFEKTIVITAS
efektivitas,  rasio  efisiensi,  dan  pertumbuhan  pendapatan  tidak  berpengaruh signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Selanjutnya  antara  kinerja  keuangan terhadap  pengangguran,  menunjukkan  bahwa  kinerja  keuangan  berupa  rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  pengangguran,  sedangkan  antara  kinerja keuangan  terhadap  kemiskinan  menunjukkan  bahwa  rasio  kemandirian berpengaruh  positif  secara  signifikan  terhadap  kemiskinan,  dan  rasio  efektivitas, rasio  efisiensi,  serta  pertumbuhan  pendapatan  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap kemiskinan.
Bisma  dan  Susanto  (2010)  menulis  kajian  tentang  Evaluasi  Kinerja Keuangan  Daerah  Pemerintah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  Tahun  Anggaran 2003-2007.  Teknik  analisis  yang  digunakan  adalah  perhitungan  terhadap  rasio kinerja  keuangan  daerah  yaitu  yang  meliputi:  tingkat  kemandirian  keuangan, tingkat  ketergantungan  keuangan,  derajat  desentralisasi  fiskal,  efektivitas  dan efisiensi.  Hasil  yang  didapat  adalah  sebagai  berikut:  (1)  Tingkat  ketergantungan keuangan Provinsi NTB sangat tinggi terhadap pemerintah pusat sehingga tingkat kemandirian  keuangan  daerahnya  rendah.  Sementara,  derajat  desentralisas fiskalnya  juga  rendah  akibat  tingginya  ketergantungan  dengan  pemerintah  pusat. Efektivitas  keuangan  daerah  Provinsi  NTB  berada  pada  tingkat  yang  efektif namun  efisiensi  keuangan  daerahnya  berada  pada  tingkat  yang  tidak  efisien.(2) Walaupun pertumbuhan PAD tinggi, namun kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah  masih  rendah.  (3)  Kemampuan  keuangan  daerah  Provinsi  NTB  sangat bergantung dengan subsidi dari pusat yaitu melalui dana perimbangan.
Diana  (2008:  1-73)  melakukan  penelitian  tentang  analisis  kinerja laporan  keuangan  pemerintah  Provinsi  se-Sumatera  Bagian  Selatan.  Indikator kinerja  laporan  keuangan  yang  digunakan  adalah  efektivitas,  efisiensi,  ativitas, kemandirian  dan  pertumbuhan  APBD.  Hasil  yang  didapat  memberikan  bukti empiris bahwa Provinsi Sumatera Selatan memiliki peringkat terbaik atas evaluasi APBD  yang  dilakukan,  sedangkan  Provinsi  Bengkulu  berada  pada  peringkat terendah  atas  evaluasi  laporan  keuangan  yang  dilakukan.  Dalam  penelitian  itu juga  dilakukan  uji  beda  Kolmogorov  Smirnov  yang  kemudian  menunjukkan bahwa  terdapat  perbedaan  yang  nyata  dalam  evaluasi  pelaksanaan  laporan keuangan.  Beda  penelitian  Diana  dengan  penelitian  penulis  adalah  penelitian Diana  hanya  menganalisis  kinerja  keuangan  saja  tanpa  melihat  pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi

## Kerangka Pemikiran
Kerangka  pemikiran  dalam  penelitian  ini  disusun  seperti  dalam  bagan berikut ini.
Gambar 1. Kerangka Pikir Penilaian
Bagan  di  atas  menggambarkan  bahwa  penelitian  ini  menganalisis  tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Kota Palembang melalui perhitungan terhadap rasio efektivitas dan efisiensi keuangan daerah.

## METODE PENELITIAN

## Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian ini dibatas pada pembahasan terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kota Palembang.

## Jenis dan Sumber Data
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder.  Data tersebut adalah data Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang yang berupa data anggaran dan  realisasi  APBD serta pertumbuhan ekonomi Kota Palembang. Periode data yang diambil adalah selama 10 (sepuluh) tahun yaitu 2003 – 2013.

## Metode Pengumpulan data
Dalam penelitian ini data dikumpulkam adalah data sekunder yang berasal dari  data  instansi-instansi  yang  terkait  yaitu  misalnya  Dinas  Pendapatan  Daerah, Biro  Keuangan  Pemerintah  Kota  Palembang  serta  Badan  Pusat  Statistik  (BPS) Sumsel dan Kota Palembang.

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  yang  digunakan  yaitu  dengan  cara  menghitung  Rasio Efektivitas  Keuangan  Daerah  dan  Rasio  Efisiensi  Keuangan  Daerahseperti  yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya.
Kriteria Rasio Efektivitas Keuangan Daerah diambil dari kriteria penilaian yang  ditentukan  oleh  Departemen  Dalam  Negeri  melalui  Kepmendagri  No. 690.900.327  tahun  1996  tentang  Pedoman  Penilaian  Kinerja  Keuangan  dengan ketentuan sebagai berikut:
Tabel 1. Kriteria Kinerja Efektivitas Keuangan No Persentase Kinerja Keuangan Kriteria 1 2 3 4 5
100 % keatas 90 – 100 %
80 – 90 % 60 – 80 % kurang 60 % Sangat efektif Efektif Cukup efektif Kurang efektif
Tidak efektif
Sumber:  Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996
tentang pedoman penilaian kinerja keuangan, 1997
Sementara  kriteria  Rasio  Efisiensi  Keuangan  Daerah  juga  diambil  dari Kepmendagri  No.  690.900.327  tahun  1996  tentang  Pedoman  Penilaian  Kinerja Keuangan.  Berikut  ini  tabel  2.  yang  menggambarkan  kriteria  Rasio  Efisiensi Keuangan Daerah.
Tabel 2. Kriteria Kinerja Efisiensi Keuangan No Persentase Kinerja Keuangan Kriteria 1 2 3 4 5
100 % ke atas 90 – 100 % 80 – 90 % 60 – 80 % kurang 60 % Tidak efisien Kurang Efisien Cukup efisien Efisien
Sangat efisien
Sumber:  Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996
tentang pedoman penilaian kinerja keuangan, 1997

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Efektivitas Keuangan Daerah
Seperti  yang  telah  dibahas  sebelumnya,  efektivitas  keuangan  daerah dihitung  dengan  menggunakan  rasio  perbandingan  antara  realisasi  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  dengan  target  PAD  yang  ditetapkan  dalam  APBD.  Rasio  ini bertujuan  untuk  melihat  bagaimana  kemampuan  pemerintah  daerah  menyusun target  anggaran  PAD  dan  merealisasikannya.  Semakin  besar  rasio  perbandingan realisasi  PAD  dibandingkan  target  anggarannya  maka  akan  semakin  efektif pengelolaan  keuangan  daerah.  Berikut  ini  Tabel  3  yang  menggambarkan perkembangan Efektivitas Keuangan Daerah Kota Palembang pada periode 2003- 2013.

## Tabel 3. Efektivitas Keuangan Daerah Kota Palembang Tahun 2003-2013
Tahun Efektivitas Kriteria 2003 95,0 Efektif 2004 90,0 Efektif 2005 97,0 Efektif 2006 89,0 Cukup Efektif 2007 95,0 Efektif 2008 80,8 Cukup Efektif 2009 75,9 Kurang Efektif 2010 102,1 Sangat Efektif 2011 100,4 Sangat Efektif 2012 113,8 Sangat Efektif 2013 100,7 Sangat Efektif Sumber: Data Olahan, 2014
Berdasarkan  data  pada  Tabel  3  di  atas  terlihat  bahwa  rasio  efektivitas keuangan daerah mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Namun secara keseluruhan efektivitas keuangan daerah Kota Palembang rata-rata berada pada kriteria efektif dan sangat efektif.
Rasio  efektivitas  keuangan  daerah  memberikan  gambaran  bagaimana kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  dalam  merealisasikan  PAD  dari  nilai  target anggarannya.  Rasio  ini  merupakan  besar  persentase  PAD  yang  terealisasi dibandingkan  target  anggarannya.  Dengan  demikian,  rasio  ini  memberikan informasi  bagaimana  sejauh  mana  upaya-upaya  pemerintah  daerah  setempat memaksimalkan potensi PAD agar dapat terserap secara optimal misalnya melalui pajak dan retribusi daerah.
Dari  tabel  di  atas  terlihat  bahwa  dari  tahun  2003-2007  rasio  efektivitas keuangan  daerah  Kota  Palembang  rata-rata  mencapai  nilai  93,2.  Angka  ini menunjukkan  bahwa  rata-rata  pencapaian  realisasi  PAD  selama  periode  tersebut adalah sebesar 93,2 persen dari target anggarannya. Namun pada tahun 2008 turun menjadi  80,8  dan  titik  paling  rendah  yaitu  pada  tahun  2009  dengan  nilai  75,9. Penurunan  ini  disebabkan  adanya  dampak  kelesuan  ekonomi  akibat  krisis ekonomi yang melanda AS dan Eropa pada kurun waktu akhir 2008 hingga 2009. Krisis  ekonomi  ini  sangat  mempengaruhi  ekspor  beberapa  komoditi  Provinsi Sumatera Selatan pada umumnya dan Kota Palembang pada khususnya sehingga menurunkan  realisasi  penerimaan  pajak  pada  periode  tersebut.  Rasio  efektivitas keuangan daerah Kota Palembang kembali  meningkat  setelah tahun 2009 hingga 2013  dengan  rata-rata  nilai  sebesar  104,2  pertahun.  Angka  tersebut  berarti realisasi  PAD  terhadap  target  angggarannya  sudah  mencapai  rata-rata  104,2 persen selama 2010-2013.

## Efisiensi Keuangan Daerah
Pada  bab  sebelumnya  dikatakan  bahwa  efisiensi  keuangan  daerah merupakan  rasio  yang  menghitung  persentase  perbandingan  realisasi  belanja daerah  terhadap  realisasi  total  pendapatan  daerah.  Tabel  4  berikut  ini menggambarkan  perkembangan  tingkat  Efisiensi  Keuangan  Daerah  Kota Palembang pada periode tahun 2003-2013.
Tabel 4. Perkembangan Efisiensi Keuangan Daerah Kota Palembang 2003-1013 Tahun Efisiensi Kriteria 2003 95,7 Kurang Efisien 2004 95,7 Kurang Efisien 2005 81,6 Cukup Efisien 2006 95,1 Kurang Efisien 2007 96,1 Kurang Efisien 2008 105,9 Tidak Efisien 2009 101,5 Tidak Efisien
2010 80,6 Cukup Efisien 2011 98,6 Kurang Efisien 2012 94,3 Kurang Efisien 2013 100,6 Tidak Efisien Sumber: Data Olahan, 2014
Tabel  4  menggambarkan  bahwa  tingkat  efisiensi  keuangan  daerah  Kota Palembang selama periode 2003-2013 rata-rata berada pada tingkat kurang efisien dan  tidak  efisien.  Hanya  pada  tahun  2005  dan  2010  efisiensi  pengelolaan keuangan daerah Kota Palembang berada pada tingkat cukup efisien dengan nilai rasio berturut-turut adalah 81,6 dan 80,6.
Semakin bersar nilai  rasio  efisiensi keuangan maka semakin tidak  efisien pengelolaan keuangan daerah Kota Palembang. Hal ini menyangkut perbandingan output  dan  input  pelaksanaan  kegiatan/proyek  pembangunan  dan  pelayanan publik.  Semakin  besar  belanja  artinya  semakin  besar  input  yang  digunakan sementara  kualitas  output  yang  dihasilkan  hanya  dapat  diukur  dengan  ukuran seberapa besar efek kegiatan/proyek tersebut mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Input yang terlampau besar dalam proses  pelaksanaan  suatu  kegiatan  tidak  sesuai  dengan  prinsip  efisiensi  dalam ekonomi.  Suatu  kegiatan  dikatakan  efisien  apabila  mencapai  hasil  yang  baik dengan pengorbanan (biaya) biaya yang sedikit.
Rasio  Efisiensi  Keuangan  Daerah  Kota  Palembang  selama  periode  2003- 2013  mencapai  rata-rata  95,1  yang  artinya  rata-rata  nilai  realisasi  belanja mencapai  95,1  persen  dari  nilai  realisasi  pendapatan  pertahun.  Pada  tahun  2008, 2009,  dan  2013  Rasio  Efisiensi  Keuangan  Daerah  mencapai  nilai  yang  melebihi 100 persen dari nilai  realisasi  pendapatan daerah  yaitu sebesar 105,9, 101,5, dan 100,6.  Ini  menandakan  belanja  daerah  telah  melebihi  anggaran  yang  tersedia sehingga pengeluaran belanja tersebut dibiayai dengan pinjaman/hutang.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya  maka didapati kesimpulan sebagai berikut:
1. Secara  keseluruhan,  rata-rata  nilai  rasio  efektivitas  keuangan  daerah  Kota Palembang  periode  tahun  2003-2013  mencapai  tingkat  yang  efektif.  Hal  ini berarti  pemerintah  daerah  Kota  Palembang  telah  berhasil  dalam merealisasikan Pendapatan Asli  Daerah (PAD) dari target  yang diperkirakan sebelumnya  sehingga  potensi  PAD  yang  ada  dapat  dimaksimalkan  oleh pemerintah daerah untuk menunjang pembangunan di Kota Palembang.
2. Tingkat  efisiensi  keuangan  daerah  Kota  Palembang  selama  periode  2003- 2013  rata-rata  berada  pada  tingkat  kurang  efisien  dan  tidak  efisien.  Hal  ini berarti  porsi  penggunaan  input  (belanja)  telah  lebih  dari  90  persen dibandingkan  jumlah  output  (pendapatan).  Dalam  terminologi  ekonomi  dan keuangan hal  ini merupakan kondisi  yang tidak  efisien bahkan pada periode tahun  2009,  2009  dan  2013  rasio  efisiensi  telah  melebihi  dari  angka  100
persen  yang  menandakan  belanja  daerah  telah  melebihi  anggaran  yang tersedia sehingga pengeluaran belanja tersebut dibiayai dengan pinjaman/hutang.

## DAFTAR PUSTAKA
Ani,  Ni  Luh  Nana  Putri  &  Dwirandra,  A.A.N.B.  2013. Pengaruh  Kinerja Keuangan  Daerah  Pada  Pertumbuhan  Ekonomi,  Pengangguran  dan Kemiskinan  Kabupaten  dan  Kota .  E-Journal  Akuntansi  Universitas Udayana 6.3 (2014): 481-497
( http://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/viewFile/8341/6218 , diakses 10 Juli 2014)
Badan  Pusat  Statistik.  2013. Palembang  Dalam  Angka .  BPS  Provinsi  Sumsel.
Palembang
Bisma, I Dewa Gde & Susanto, Hery. 2010. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 – 2007 . GaneÇ Swara Edisi Khusus Vol. 4 No.3 Desember.
( http://unmasmataram.ac.id/wp/wp-content/uploads/12.-I-Dewa-Gde- Bisma.pdf , diakses 2 April 2016)
Departemen  Keuangan  RI.  2009. Buku  2:  Pedoman  Penganggaran  Berbasis Kinerja(PBK) .
Jakarta.( http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/buku_2.pdf , diakses 8 September 2015)
Devas, et al. 1989. Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia (terjemahan Masri Maris). UI-Press. Jakarta.
Diana, Rita. 2008. Analisis Kinerja Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Se-Sumatera  Bagian  Selatan .  Tesis  Program  Pasca  Sarjana  Universitas Sriwijaya. Palembang (tidak dipublikasikan).
Halim,  Abdul.  2007. Bunga  Rampai:  Manajemen  Keuangan  Daerah. Edisi Pertama. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
Mahmudi. 2007. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Panduan Baig Eksekutif,  DPRD  dan  Masyarakat  dalam  Pengambilan  Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik. STIM YKPN. Yogyakarta
Mardiasmo. 1999. Otonomi Daerah Yang Berorientasi Pada Kepentingan Publik. Dibawakan pada National Seminar Promoting Good Governance. PAU-SE UGM. Yogyakarta.
PAU-SE  UGM.  2000. Pedoman  Penyusunan  dan  Pelaksanaan  APBD .  UGM. Jakarta.
Pemerintah RI. 2005. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan . Pustaka Pergaulan. Jakarta.
Pemerintah  RI.  2006. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  13  Tahun  2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah . CV. Eko Jaya. Jakarta.
Rondonuwu,  R.H., et  al .  2015. Analisis  Efisiensi  Dan  Efektivitas  Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa . Jurnal EMBA Vol.3 No.4 Desember 2015 Hal. 23-32. ( http://download.portalgaruda.org/article.php?article=377944&val=1025& title=ANALISIS%20EFISIENSI%20DAN%20EFEKTIVITAS%20PENG ELOLAAN%20KEUANGAN%20DAERAH%20PADA%20DINAS%20P ENDAPATAN%20DAERAH%20KABUPATEN%20MINAHASA , diakses 9 Februari 2016)
Sumenge,  Ariel  Sharon.  2013. Analisis  Efektifitas  dan  Efisiensi  Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Minahasa Selatan . Jurnal EMBAVol.1 No.3 September 2013, Hal. 74-81.
( https://www.academia.edu/6072178/ANALISIS_EFEKTIFITAS_DAN_E FISIENSI_PELAKSANAAN_ANGGARAN_BELANJA_BADAN_PERE NCANAAN_PEMBANGUNAN_DAERAH_BAPPEDA_MINAHASA_S ELATAN_Oleh_Ariel_Sharon_Sumenge , diakses 8 September 2015)
Widodo, Hg. Tryanto. 1990. Indikator Ekonomi. Cetakan ke-10. Kanisisus.
Yuwono, et al. 2005. Penganggaran Sektor Publik . Bayu ME. Malang