## JURNAL AKUNTANSI. VOL.1 NO.2 DESEMBER 2013
ANALISIS  KELAYAKAN TARIF AIR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMER 23 TAHUN 2006  DATA TAHUN 2009 S.D 2012 STUDY KASUS DI PDAM TIRTA DHARMA KABUPATEN SLEMAN
Isna Putri Indayani*
Sunarto Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta *Email : isna_indayany@yahoo.com

## ABSTRACT
Sleman  is  Badan  Usaha  Milik  Daerah  engaged  in  water  services  .  Apart  from  being required to be able to meet the water needs of the customer , PDAM Sleman should be wise in determining water rates are economically viable in order to cover expenses incurred to earn the income . Therefore, analysis of water rates is needed to support revenue growth and taps in  accordance  with  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  23  Tahun  2006  article  5 paragraf 1of the PDAM revenues must meet cost recovery principle (full cost recovery ) .
In examining the water use rate formula of Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006  and the data used is the financial statement data PDAM Sleman 2009 till 2012. The calculations show the basic water rates , low rates , and the rates prevailing on the taps full Sleman not meet the principle of full cost recovery
From the results of the study also note that the rate of water from PDAM Sleman 2009 data up to 2012 have not been economically viable because they can not cover the entire cost of business or do not meet the principle of full cost recovery.
Keyword: full cost recovery, cost of business, price of water

## PENDAHULUAN
Air  merupakan  kebutuhan  dasar  yang sangat  penting  bagi  manusia  dan  makhluk hidup lainnya. Hampir seluruh kegiatan yang dilakukan  manusia  membutuhkan  air,  mulai dari membersihkan  diri, membersihkan ruangan tempat tinggal, menyiapkan makanan  dan  minuman  sampai  dengan aktivitas-aktivitas  lainnya..  Maryono  (2006) mengatakan  bahwa  ketersediaan  air  bersih merupakan hak bagi setiap warga masyarakat sehingga  pemerintah  memiliki  kewajiban untuk menyediakannya. Hal itu juga dikuatkan  dalam  bunyi  Undang-Undang Dasar  45  pasal  33  ayat  3  bumi,  air,  dan kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya dikuasai  oleh  Negara  dan  dipergunakan untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat. Isi  ayat  pasal  tersebut  bermakna  bahwa segala  sesuatu  mengenai  sumber  daya  alam
termasuk  di  dalamnya  air  beserta  kekayaan alam lainnya milik Negara Kesatuan Republik  Indonesia  (NKRI),  dan  pemerintah dengan segenap lembaga pengelolanya dipergunakan  untuk  memakmurkan  dan mensejahterakan
rakyat Indonesia seluruhnya. Demi mendukung kinerja pemerintah  tersebut,  dibentuk  lembaga- lembaga  yang  dikelola  untuk  mengurus  dan mengelola  elemen-elemen    alam  milik  bumi Indonesia  antara  lain  PDAM  yang  ditunjuk pemerintah  untuk  mengelola  air  bersih masyarakat.
Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  5 tahun  1962  pasal  5  ayat  1  menyebutkan bahwa  Perusahaan  Daerah  adalah  kesatuan produksi yang bersifat memberi  jasa, menyelenggarakan  kemanfaatan  umum  dan memupuk  pendapatan.  Dalam  hal  ini, Sumarno  (2005)  mengatakan  Perusahaan
Daerah Air Minum  (PDAM) yang merupakan  salah  satu  perusahaan  daerah, selain  melakukan  aktivitas  sosial  juga memiliki  fungsi  membangun,  memelihara, dan  menjalankan  operasi  sarana  penyediaan air  minum,  mengajar,  menyempurnakan  dan mengawasi  pemakaian  air  secara  merata  dan efisien,  menyelenggarakan  pengaturan  untuk mencegah  adanya  pengambilan  air  secara tidak  legal,  menyelenggarakan  pelayanan  air minum  kepada  masyarakat  secara  tertib  dan teratur.
Selain  bertugas  untuk  mengelola  air bersih,  PDAM  juga  berkewajiban  untuk menjamin kualitas air bersih untuk masyarakat.  Berdasarkan  Peraturan  Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan
Kualitas  Air  Minum  pasal  2  menyebutkan setiap  penyelenggara  air  minum  wajib menjamin  air  minum  yang  diproduksinya aman bagi kesehatan. Pengadaan air dijelaskan  pada  pasal  1  adalah  badan  usaha milik  negara/badan  usaha  milik  daerah, koperasi, badan usaha swasta, usaha perorangan,  kelompok  masyarakat  dan/  atau individual  yang  melakukan  penyelenggaraan penyedia air minum.
Berdasarkan  hal  tersebut  untuk  dapat memberikan  pelayanan  secara  maksimal dalam  menentukan  tarif  atau  tarif  jual  air, PDAM  mengacu  pada  Peraturan  Menteri dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 pasal 5 ayat  2  yang  menyebutkan  pemulihan  biaya penuh  (full  cost  recovery)  dicapai  dari  hasil perhitungan  tarif  rata-rata  minimal  sama dengan biaya dasar. Dampak tarif yang tidak full  cost  recovery  bagi  PDAM  adalah kesulitan  dalam  mengalokasikan  investasi pengembangan pelayanan, serta biaya pemeliharaan dan kualitas pelayanan cenderung  menurun.  Atas  dasar  itulah diperlukan  penetapkan  tarif  air  bersih  secara full  cost  recovery    sehingga  pihak  penyedia air  dapat  menilai  alternatif  tarif  air  bersih yang  paling  optimal  untuk  PDAM  dan masyarakat.
Berdasarkan  informasi  diatas  penulis tertarik untuk mengambil penelitian  Analisis Kelayakan  Tarif  Air  Berdasarkan  Peraturan
Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  23  Tahun 2006  Data  Tahun  2009  s.d  2012,    kasus penelitian  di  daerah  kabupaten  Sleman  maka studi  kasus  di  PDAM  Tirta  Dharma Kabupaten Sleman.

## LANDASAN TEORI Pengertian Air Minum
Air minum  mempunyai  beberapa pengertian. diantaranya sebagai berikut:
a. Menurut Rudi Gunawan Air minum adalah air untuk kebutuhan  hidup  rumah  tangga,  yang mencakup air untuk minum dan masak, air  mandi,  air  cuci  dan  untuk pembersihan rumah (Sumber) b. Menurut  Sarwoko  Mangkoedihardjo dan Ganjar Samudro
Air  minum  adalah  cairan  H 2 O berkandungan  zat-zat  fisik  kimia  yang menyehatkan kehidupan
c.
Menurut Hamidah Harahap
Air yang kualitasnya memenuhi syarat  kesehatan  dan  dapat  langsung diminum
d. Menurut  Peraturan  Menteri  Kesehatan Republik Indonesia Nomor 493/Menkes/Per/IV/2010 Air  minum  adalah  air  yang  melalui proses  pengolahan  atau  tanpa  proses pengolahan  yang  memenuhi  syarat kesehatan dan dapat langsung diminum
e. Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor 16 Tahun 2005
Air  minum  rumah  tangga  yang melalui  proses  pengolahan  atau  tanpa proses  pengolahan  yang  memenuhi syarat  kesehatan  dan  dapat  langsung dapat diminum
f. Menurut  Peraturan  Bupati  Sleman Nomor 28 Tahun 2012
Air  bersih  yang  digunakan  untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi  syarat  kesehatan  dan  dapat diminum apabila sudah masak Dengan  demikian  air  minum    itu sendiri adalah air bersih yang langsung dapat diminum  apabila  sudah  masak  dan  tidak membahayakan kesehatan.
Air minum yang baik adalah air minum yang  tidak  menganggu  kesehatan  manusia. Adapun  air  minum  yang  baik  harus memenuhi  syarat-syarat  fisik,  kimia  dan bakteriologis  yang  ditentukan  oleh  Dinas Kesehatan  Negara.  Syarat-syarat  air  minum menurut Gunawan (2009) ialah:
a. Harus jernih, bersih dan tidak berwarna.
b. Tidak  berbau  dan  tidak  mempunyai rasa apapun.
c. Suhu  air  yang  disukai  yang  segar, sehingga  dapat  menghilangkan  haus, tidak perlu terlalu dingin teapi mendekati  suhu  udara  segar  yang berkisar antara 20-26 C.
d. Asam  Karbon  (CO 2 )  tidak  boleh  ada dalam  air  minum,  karena  sifatnya agresif merusak pipa logam.
e. Asam Nitrit (NO 2 ) dan Amoniak (NH 4 ) tidak  boleh  ada,  karena  zat-zat  ini menunjukkan adanya pengotoran
(kontaminasi) bahan organik.
f. Timah  (Pb)  tidak  boleh  ada,  karena beracun,  sebab  itu  pipa  dari  timah dilarang digunakan.
g. Kadar besi (Fe) kurang dari 0,2 mg per liter  air.  Bila  kadarnya  besar  akan memberi  rasa  kurang  enak  pada  air minum  dan  dapat  merusak  warna  baju jika air digunakan untuk mencuci.
h. Kadar  seng (Zn)  kurang  dari 5  mg  per liter air.
i. Kadar  tembaga  (Cu)  kurang  dari  1  mg per liter air.
j. Kadar  garam  kalsium  (Ca)  atau magnesium (Mg) antara 50-100 mg per liter  air.  Kandungan  garam  yang  lebih banyak menyebabkan air menjadi keras sifatnya dan menimbulkan kerak dalam ketel air minum.
k. Air  minum  harus  mengandung  iodium untuk  mencegah  penyakit strauma (gondok).
l. Air  minum  juga  harus  mengandung cukup  fluorin  (F).  Kekurangan  fluorin akan menyebabkan gigi mudah rusak/berlubang ( caries dentis ).
m. Kuman    yang  terdapat  dalam  1  cc  air minum  harus kurang dari 100 kuman.
n. Bakteri  coli tidak boleh ada dalam 100 cc air minum, karena bakteri coli dapat dipakai sebagai petunjuk untuk mngetahui  apakah  air  sudah  tercemar oleh  tinja  kotoran  ( faeses ),  karna bakteri  coli  adalah  penyebab  penyakit perut.
o. Bakteri-bakteri patogen, penyebab pnyakit  kolera,  tifus,  disentri,  dan gastroenteritis  tidak  boleh  ada  dalam air minum.

## Pajak Air Tanah
Pajak  daerah  sendiri  terdapat  beberapa definisi yaitu:
1. Menurut Husain Umar
yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai

## 2. Menurut Sugianto
yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaanya sehari-hari dilakukan  oleh  Dinas  Pendapatan

## 3. Menurut Irwansyah Lubis dan
Rayendra L. Toruan
wajib  kepada  daerah  yang  terutang oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-
4. Berdasarkan Undang-Undang No. 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 10
pajak  daerah  adalah  kontribusi  wajib kepada  Daerah  yang  terutang  oleh orang  pribadi  atau  badan  yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan  digunakan  untuk  Daerah  bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
Sehingga  dapat  disimpulkan  pajak daerah  adalah    pajak  yang  dipungut  oleh
pemerintah  daerah  kepada  wajib  pajak  yang bersifat memaksa berdasarkan  undang- undang  dan  digunakan  untuk  kemakmuran masyarakat.
Salah  satu    pajak  daerah  adalah  pajak air  tanah,  berdasarkan  Peraturan  Daerah Kabupaten  Sleman    Nomor  13  Tahun  2010 pasal  1  disebutkan  pajak  air  tanah  adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan  air  tanah.  Pengambilan  dan pemanfaatan  air  tanah  dalam  pasal  1 mempunyai pengertian bahwa setiap kegiatan  pengambilan  dan  pemanfaatan  air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian,  pengeboran,  penurapan,  atau cara  lain  untuk  dimanfaatkan  airnya  untuk tujuan  lain.  Namun  terdapat  pula objek  yang dikecualikan dari objek pajak yaitu:
a. Keperluan dasar rumah tangga
b. Pengairan pertanian dan perikanan
c. Peribadatan
d. Kegiatan Sosial
Pajak  yang  terutang  dipungut  di wilayah  daerah  tempat  air    diambil  dan besaran pokok pajak yang terhutang  dihitung dengan  cara  mengalikan  tarif  pajak  yang ditetapkan  yaitu  sebesar  20%  dengan  nilai perolehan air tanah. Nilai perolehan air tanah didapat  dari  penghitungan  volume  air  yang diambil dikalikan Tarif Dasar Air (HDA).

## Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah
Air  minum  merupakan  salah  satu kebutuhan  dasar  penduduk  yang  perlu diupayakan  agar  senantiasa  tersedia  dalam jumlah  yang  cukup  merata  dan  mutu  yang baik.  Dalam  rangka  percepatan  penyediaan air  minum  bagi  penduduk  dan  untuk mencapai  millenium  development  goals, perlu  diberikan  akses  pembiayaan  ba gi PDAM  untuk  memperoleh  kredit  investasi dari  perbangkan  nasional.  Untuk  mendorong perbangkan  nasional  memberikan  kredit investasi  kepada  PDAM,  dipandang  perlu memberikan jaminan dan  subsidi bunga oleh pemerintah pusat atas kewajiban pembayaran kredit  investasi  PDAM  kepada  bank.  Atas dasar  itulah  dasar  ditetapkannya  Peraturan Presiden  tentang  Pemberian  Jaminan  dan
Subsidi  Bunga  oleh Pemerintah  Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum.
Ketentuan dan besaran pinjaman untuk PDAM  yaitu  70%  merupakan  jaminan  dari pemerintah  pusat  sedangkan  sisanya  sebesar 30%  menjadi  resiko  bank  yang  memberikan kredit  investasi.  Dalam  pasal  3  dijelaskan bahwa :
a. Dalam  hal  PDAM  gagal  bayar  atas sebagian  atau  seluruh  kewajiban  yang telah  jatuh  tempo  sesuai  dengan perjanjian  pinjaman.  Pemerintah  Pusat menanggung  sebesar  70%  (Tujuh Puluh  Persen)  dan  bank  menanggung 30%  (Tiga  Puluh  Persen)  dari  jumlah gagal bayar.
b. Berdasarkan realisasi pembayaran jaminan  Pemerintah  Pusat,  dilakukan pembagian pembebanan masing-
masing  Pemerintah  Pusat  menanggung sebesar  40%  (empat puluh  persen)  dan Pemerintah Daerah menanggung sebesar  30%  (Tiga  Puluh  Persen) dihitung dari seluruh kewajiban PDAM yang gagal bayar.
c. Pelaksanaan pembayaran jaminan Pemerintah  Pusat  sebesar  40%  (Empat Puluh Persen) selanjutnya diperhitungkan  sebagai  pinjaman  dari Pemerintah Pusat kepada PDAM dengan  persyaratan  pinjaman  yang diatur dalam  perjanjian pinjaman antara Pemerintah Pusat dan PDAM.
d. Pemerintah  Daerah  menetapkan  status dana  yang  dibayarkan  sebesar  30%
(Tiga Puluh
Persen) sebagai penyertaan  modal  Pemerintah  Daerah, atau  hibah  Pemerintah  Daerah  kepada PDAM.
Untuk  mendapatkan  jaminan  dari Pemerintah  Pusat,  disebutkan  dalam  pasal  5 PDAM  harus  memenuhi  persyaratan  sebagai berikut:
a. Setiap pemberian  jaminana Pemerintah Pusat  didahului  dengan  perjanjian induk ( umbrlla agrement ) antara Pemerintah Pusat c.q Menteri Keuangan,  Pemerintah  Daerah,  dan PDAM. Kurang lebih memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1) Pemerintah  Pusat  melaksanakan pembayaran  sebesar  70%  (tujuh puluh persen) dari seluruh kewajiban  pembayaran  kembali kredit  investasi  PDAM  yang gagal bayar.
2) Setiap  pelaksanaan  pembayaran jaminan Pemerintah Pusat sebesat 40% (empat puluh persen) menjadi pinjaman PDAM kepada Pemerintah Pusat. 3) Pernyataan Gubernur/Walikota/Bupati mengenai kesediaan untuk menanggung  beban  sebesar  30% (tiga  puluh  persen)  dari  APBD, dan/atau  mengkonversi  beban sebesar  30%  (tiga  puluh  persen) menjadi utang Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. 4) Pernyataan Gubernur/Walikota/Bupati mengenai  kesediaan  dilakukan pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil apabila  Pemerintah  Daerah  tidak melakukan pembayaran pinjaman  sebagai  konversi  dari pembagian pembebanan. b. Pernyataan kesediaan Gubernur/Walikota/Bupati dan wajib  mendapatkan  persetujuan dari  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah. Hal itu dilakukan sebelum penandatanganan perjanjian induk ( umbrella agreement ) Dalam memperoleh
jaminan Pemerintah  Pusat,  hanya  PDAM  yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. Untuk PDAM yang tidak mempunyai tunggakan kepada Pemerintah Pusat, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1) Hasil  audit  kinerja  oleh  Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang menunjukkan kinerja sehat 2) PDAM telah
melakukan penetapan  tarif  rata-rata  yang lebih  besar  dari  seluruh  biaya rata-rata  per  unit  ( full  cost recovery ) selama masa penjaminan.
b.
Untuk PDAM yang mempunyai tunggakan  kepada  Pemerintah  Pusat, diwajibkan telah memenuhi persyaratan  program  restrukturasi  dan mendapat persyaratan program restrukturisasi dan mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
Dalam pemberian subsidi bunga, tingkat bunga kredit investasi yang disalurkan  bank  kepada  PDAM,  ditetapkan sebesar  BI  rate  ditambah  paling  tinggi  5% (lima persen) dengan ketentuan:
a. Tingkat bunga sebesar BI rate ditanggung PDAM
b. Selisih  bunga  di  atas  BI  rate  paling tinggi  sebesar  5%  (lima  persen) menjadi subsidi yang ditanggung pemerintah pusat.
Agar  program  pemberian  jaminan  dan subsidi  bunga  berjalan  dengan  baik,  maka berdasarkan pasal 16 dibutuhkan pemantauan, evaluasi dan pengawasan sebagai berikut:
a. Pemantauan,  evaluasi  dan  pengawasan atas  pemberian  jaminan  dan  subsidi bunga  kepada  PDAM  dalam  rangka percepatan  penyediaan  air  minum dilakukan  oleh  Tim  Koordinasi  yang dibentuk  oleh  menteri  Koordinasi Bidang Perekonomian.
b. Tim  Koordinasi  terdiri  dari  Menteri Koordinator  Bidang  Perekonomian,
Menteri  Keuangan,  Menteri  Pekerjaan Umum, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan  Nasional/Kepala  Badan Perencanaan  Pembangunan  nasional, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
c. Tim  Koordinasi  mempunyai  tugas sebagai berikut:
1) Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan penjaminan dan subsidi  bunga  dalam  rangka perepatan penyediaan air minum. 2) Melaksanakan koordinasi  dengan instansi  terkait  dalam  rangka pemantauan, evaluasi, dan pengawasan  atas  pelaksanaan penjaminan  dan  subsidi  bunga dalam rangka percepatan
penyediaan air minum.
3) Melaksanakan pemantauan, evaluasi  dan  pengawasan  atas pelaksanaan penjaminan dan subsidi  bunga  dalam  rangka percepatan penyediaan air
minum.
d. Dalam  melaksanakan  tugasnya, Tim  Koordinasi  dapat  meminta bantuan  Kantor  Akuntan  Publik, atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan audit  keuangan atas  pekerjaan  yang  dibiayai dengan kredit investasi.
e. Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai susunan organisasi, dan tata kerja Tim Koordinasi ditetapkan dengan Peraturan Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian.

## Tarif Air Minum
Tarif  air  sendiri  berdasarkan  Peraturan Menteri  Dalam    Negeri  Nomor  23  Tahun 2006  adalah    kebijakan  tarif  jual  air  minum dalam  satuan  (m 3 )  atau  satuan  volume lainnya  sesuai  kebijakan  yang  ditentukan Kepala
Daerah dan PDAM yang
bersangkutan.  Dalam peraturan  tersebut juga disebutkan  bahwa  tarif  air  terdiri  dari  3 kelompok  yaitu:
a. Tarif  Rendah  yaitu  tarif  bersubsidi yang  nilainya  lebih  rendah  dibanding biaya dasar.
b. Tarif  Dasar  yaitu  tarif  yang  nilainya sama  atau  ekuivalen  dengan  biaya dasar.
c. Tarif  Penuh  yaitu  tarif  yang  nilainya lebih  tinggi  dibanding  biaya  dasar
karena  mengandung tingkat  kuntungan dan kontra subsidi silang.
d. Tarif  Kesepakatan  yaitu    nilainya berdasarkan kesepakatan antara PDAM dengan pelanggan.
Tarif  diatas dibedakan berdasarkan  4
kelompok pelanggan yaitu:
a. Kelompok  I  adalah  pelanggan  yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
b. Kelompok  II  adalah  pelanggan  yang membayar tarif  dasar untuk  memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
c. Kelompok  III  adalah  pelanggan  yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
d. Kelompok  Khusus  adalah  pelanggan yang  membayar  tarif  air  minum berdasarkan kesepakatan.
Berdasarkan  Peraturan  Bupati  Sleman Nomor  28  Tahun  2012,  empat  kelompok diatas diklasifikasikan sebagai berikut:
Tabel 1

## Tabel Klasifikasi Kelompok Pelanggan

## No  Kelompok  Klasifikasi
1 Kelompok I Sosial Umum Sosial Khusus 2 Kelompok II Rumah Tangga A1 Rumah Tangga A2
Rumah Tangga
B
Instansi
Pemerintah Perguruan Tinggi 3 Kelompok
III Niaga Kecil Industri Kecil 4 Kelompok IV Niaga Besar Industri Besar Bandar Udara Tujuan pembagian kelompok
pelanggan  adalah  untuk  menciptakan  tarif
yang  adil  dan  terjangkau  sesuai  dengan kemampuan  pelanggan  menurut  tingkat pemakainnya, untuk memungkinkan terciptanya subsidi silang, dan untuk kepentingan kesinambungan pelayanan PDAM.  Dengan  adanya  pengelompokan pelanggan tersebut, dapat ditetapkan kelompok pelanggan yakni:
a. Layak mendapat subsidi
b. Tidak mendapat subsidi
c. Memberi  subsidi  dengan  tarif  yang mengandung tingkat keuntungan Dengan demikian, pengelompokan
pelanggan tersebut pada hakekatnya merupakan  strategi  penetapan  tarif  air minum guna mewujudkan  misi  PDAM  yaitu sebagai  Badan  Usaha  Milik  Daerah  yang mampu  menghasilkan  keuntungan  untuk mempertahankan dan meningkatkan pelayanan  umum,  dikelola  dengan  prinsip tata  kelola  perusahaan  yang  baik,  dengan tetap  memperhatikan  fungsi  sosial  bagi pemenuhan kebutuhan dasar masyaakat.
Jenis-jenis  pelanggan  yang  dilayani oleh PDAM  sangat  bervariasi. Tidak seluruh jenis  pelanggan  pada  wilayah  pelayanan PDAM  dapat  diidentifikasi  dan  disamakan karakteristiknya. PDAM melakukan identifikasi  dan  membuat  daftar  jenis-jenis pelanggan  yang  ada  di  wilayahnya  masing- masing.  Pada  prinsipnya  PDAM  diberi kewenangan  untuk  menentukan  keijakan dan/atau mengklasifikasikan jenis-jenis pelanggan  dan  memasukkan  jenis  pelanggan dimaksud ke dalam masing-masing kelompok  yang  disesuaikan  dengan  kondisi obyektif  dan  karakteristik  pelanggan  di daerah masing-masing sepanjang tidak mengubah jumlah kelompok pelanggan.

## Dasar Penetapan Tarif
Salah  satu dasar  dalam penetapan tarif, terdapat  prinsip  pemulihan  biaya.  Kebijakan penetapan  tarif  oleh  management  idealnya memastikan pemulihan ( recovery ) atas semua  biaya  dan  mencapai  laba,  dalam kondisi sulit sekalipun (Carter Usry, 2004:14). Berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor  23  Tahun  2006  pasal  5
disebutkan pendapatan PDAM harus memenuhi prinsip pemulihan biaya. Pemulihan  biaya  secara  penuh  ( full  cost recovery ) dicapai dari  hasil perhitungan  tarif rata-rata  minimal  sama  dengan  biaya  dasar. Prinsip  pemulihan  biaya  ( cost  recovery ), mengandung pengertian  bahwa  PDAM diharapkan
mampu menghasilkan pendapatan  yang  nilainya  minimal  dapat menutup seluruh biaya usaha.
Menurut Sjahril Effendy (Harian Analisa,  7  Mei.2011)  ada  3  kerugian  bila tarif air minum tidak disesuaikan, yaitu : a. Kerugian bagi PDAM PDAM  akan  mengalami  kesulitan dalam mengalokasikan investasi pengembangan  pelayanan  serta  biaya pemeliharaan  dan  kualitas  pelayanan cenderung menurun.
b. Kerugian Masyarakat
Tidak  disesuaikannya  tarif  air  minum berakibat rendahnya peluang
masyarakat  mendapatkan  akses  air minum / air bersih terutama masyarakat  miskin  dan  pinggiran  dan untuk memenuhi kebutuhannya terpaksa  membeli  air  bersih  dengan tarif  yang  relatif  mahal  dari  pedagang air  bersih  /  keliling  perjerigen  atau perkaleng.
c. Kerugian Pemda Tidak  adanya  penyesuaian  tarif  dalam kurun  waktu  yang  lama  (lima  tahun lebih),  maka  kerugian  yang  dialami Pemerintah  Daerah  (Pemda)  adalah target  cakupan  pelayanan    air  minum melalui  perpipaan  cenderung  statis. Retribusi  Pendapatan  Asli  Darah  yang diterima  tidak  meningkat  dan  tidak
Untuk  mengatasi  masalah  itu,  Kepala BPPSPSPAM  Rachmat  Karnadi  (Bisnis,  20 Febr.2012)  menyatakan  bahwa    pemerintah akan  merestrukturisasi  PDAM  yang  belum menerapkan  tarif  di  atas  tarif  produksi  atau Full  Cost  Recovery ,  dan    PDAM  yang direstrukturisasi  akan  dilakukan  evaluasi terkait kinerja finansial dan managemennya.

## Penghitungan Tarif Air
Dalam  melakukan  penghitungan  tarif air, PDAM  mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 pasal 5 ayat  1  yaitu  pendapatan  PDAM  harus memenuhi prinsip pemulihan biaya. Kemudian  dalam  pasal  5  ayat  2  disebutkan bahwa  pemulihan  biaya  secara  penuh  (full cost  recovery)  dapat  dicapai  dari  hasil perhitungan  tarif  rata-rata  minimal  sama dengan biaya dasar.
Selain  untuk  pemulihan  biaya,  tarif  air minum juga harus mempertimbangkan adanya  tingkat  keuntungan  yang  wajar sebagai  suatu  hasil  dari  investigasi  badan usaha.  Tingkat  keuntungan  ini  selanjutnya digunakan  untuk  meningkatkan  kuantitas, kualitas  dan  kontinuitas  pelayanan.  Dalam Peraturan  Mentri  Dalam  Negeri  Nomor  25 thun  2006  pasal  5  ayat  4  dijelaskan  bahwa tingkat  keuntungan  dikatakan  wajar  jika rasio laba terhadapaktiva produktif mencapai 10%.  Aktiva  produktif  yang  dimaksud meliputi  aktiva  lancar,  investasi  jangka panjang,  dan aktiva  tetap,  sebagaimana  yang dimaksud  di  dalam  Keputusan  Menteri Dalam Negeri Nomor 47  Taun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja PDAM.

## Efisiensi Pemakaian Tarif
Menurut  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  23  Tahun  2006  pasal  6, efisiensi  pemakaian  air  dicapai  antara  lain melalui  penerapan  tarif  progresif.  Tarif progresif  adalah  tarif  air  minum  per  unit (meter  kubik)  yang  dikenakan  lebih  tinggi ketika penggunaan air minum oleh pelanggan melebihi standar kebutuhan pokok.  Sebagai  upaya  mendorong  efisiensi penggunaan air. Kepada pelanggan dikenakan  tarif  progresif  untuk  tingkat pemakaian air minum yang melebihi standar- standar kebutuhn pokok. Tujuan pemberlakuan  tarif  progresif  tersebut  adalah sebagai  pengendalian  tingkat  konsumsi, konservasi  air  baku,  dan  sebagai  pendapatan untuk pengembangan pelayanan.

## METODE PENELITIAN
Dalam  meneliti  tarif  air  peneliti menggunakan  metode  penelitian  kuantitatif dan    data-data  yang  dibutuhkan  berasal  dari PDAM  Tirta  Dharma.  Triwikromo  (2003) mengatakan    penelitian  kuantitatif  adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan
pendekatan-pendekatan yang dikembangkan dalam ilmu pengetahuan alam dan kini digunakan  secara luas  dalam  penelitian  ilmu  sosial.  Metode- metode kuantitatif merupakan metode- metode  yang  didasarkan  pada  informasi numerik dan biasanya diasosiasiasikan dengan analisis-analisis statistik.
Dalam penelitian tarif air yang menjadi variabel  penelitian  adalah  biaya  usaha, pelanggan, produksi air bersih, dan kebocoran  air.  Rincian  lingkup  variabel- variabel tersebut adalah sebagai berikut: a. Biaya Usaha Biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan  operasional pokok perusahaan.  Dalam  memproduksi  air bersih  ada  beberapa  biaya  usaha  yang dikeluarkan  yaitu  biaya  tetap  dan  biaya variabel.
b. Volume Air Terproduksi Jumlah  air  yang  dapat  diproduksi  atau dialirkan oleh PDAM
c. Tingkat Kebocoran Air Tingkat  kehilanggan air,  dimana toleransi kebocoran air nasional menurut hasil audit PDAM Sleman adalah 20%

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam perhitungan tarif air secara   full cost  recovery,  digunakan  rumus  perhitungan tarif  air  minum  berdasarkan  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2006 untuk  menghitung  tarif  dasar  dasar  ,  tarif rendah,  dan  tarif  penuh  air  minum.  Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

## Tabel 2 Formula Perhitungan Tarif Air
Sebelum  menghitung  tarif  air,  data  yang  dibutuhkan  adalah  biaya  usaha,  volume  air terproduksi dan terjual. Berikut data  dari tahun 2009 s.d 2012:
Tabel 3 Data Biaya Usaha PDAM Sleman Tahun 2009
Data Biaya Usaha PDAM Sleman Tahun 2010
Tabel 5 Data Biaya Usaha PDAM Sleman Tahun 2011
Tabel 6 Data Biaya Usaha PDAM Sleman Tahun  2012
Tabel 7
Data Volume Air Terproduksi dan Terjual PDAM Sleman Tahun 2009
Tabel 8
Data Volume Air Terproduksi dan Terjual PDAM Sleman Tahun 2010
Tabel 9 Data Volume Air Terproduksi dan Terjual PDAM Sleman Tahun 2011
Tabel 10
Data Volume Air Terproduksi dan Terjual PDAM Sleman Tahun 2012

## Tabel 11

## Data Aktiva Produktif PDAM Sleman Tahun 2009 s.d 2012
Setelah  menghitung  tarif  air  dari  data  tahun  2009  s.d  2012,  diperoleh  hasil  sebagai berikut:

## Tabel 12

## Hasil Perhitungan Tarif Air
Hasil penghitungan tarif air kemudian dibandingkan dengan tarif air di PDAM Sleman, dengan hasil sebagai berikut:
Tabel 12 Hasil Perbandingan

## 1. Penghitungan Tarif Air
Berdasarkan    data  dari    tabel  12, perbandingan  tarif  air  hasil  perhitungan dengan tarif PDAM Sleman dapat disimpulkan  bahwa  tarif  air  PDAM  Sleman belum  memenuhi  prinsip full  cost  recovery karena  tarif  air  PDAM  Sleman  lebih  rendah dari tarif hasil perhitungan.
Dalam  perhitungan    tarif    dasar  biaya dasar,  volume  produksi  air  dan  tingkat kehilangan air terproduksi memegang peranan  penting  karena  apabila  kenaikan biaya usaha tidak  dimbangi  dengan kenaikan jumlah  volume  produksi  air  dan  penurunan tingkat  kehilangan  air  maka  tarif  dasar  air akan menjadi tinggi.
Dalam  perhitungan  tarif  rendah  air, tarif  dasar  akan  dikurangkan  dengan  jumlah subsidi.  Jumlah  subsidi  yang  diberikan berdasarkan  formula  perhitungan  menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2006 sebesar 10% dari tarif dasar.
Sedangkan  dalam  perhitungan  tarif penuh,  formula  yang  digunakan  adalah penjumlahan dari tarif dasar, rata-rata tingkat keuntungan,  dan  rata-rata  subsidi  silang. Karena  itu  variabel  yang  mempengaruhi cukup banyak yaitu  jumlah aktiva produktif, volume  air  yang  terjual  kepada  pelanggan tarif  penuh,  dan  total  subsidi.  Data  jumlah aktiva produktif dibutuhkan untuk menghitung  tingkat  keuntungan  yaitu  10% dari  jumlah  aktiva  produktif.  Semakin  tinggi jumlah  aktiva  produktif  maka  tarif  penuh akan  semakin  tinggi.  Begitu  juga  dengan rata-rata  tingkat  keuntungan,  semakin  tinggi aktiva  produktif  maka  akan  menambah tingkat  keuntungan  bila  tidak  diimbangi dengan  pertambahan volume air  yang terjual kepada  pelanggan  tarif  penuh.  Volume  air terjual  kepada  pelanggan  terif  penuh  juga mempengaruhi rata-rata subsidi silang, semakin  banyak  volume  air  yang  terjual sibsidi  akan  berkurang  sehingga  tarif  air penuh akan semakin murah.

## 2. Analisis Kelayakan Tarif Air
Dari  tabel  12  juga  dapat  dianalisis bahwa  tarif  yang  diberlakukan  di  PDAM Sleman  masih  belum  memenuhi  prinsip full
cost recovery . Seluruh tarif yang diberlakukan  PDAM  Sleman  menghasilkan nilai  minus  terutama  untuk  tarif  penuh.  Bila PDAM  tidak  memiliki  pemasukan  dan penjualan  air  minum  yang  aman  dan  bersih yang  dikonsumsi  masyarakat,  sementara APBD  pemerintah  daerah  terbatas,  maka PDAM  tidak  akan  memiliki  modal  untuk meningkatkan  pelayanan  dan  pemeliharaan peralatan  sehingga  air  yang  didistribusikan tidak maksimal dan jelas pada akhirnya akan merugikan  pelanggan.Tarif  air  yang  layak secara  ekonomi  adalah  tarif  air  yang memenuhi  prinsip full  cost  recovery .  Prinsip full  cost  recovery  atau  pemulihan  biaya mengandung pengertian bahwa PDAM Sleman  diharapkan  mampu  menghasilkan pendapatan  yang  nilainya  minimal  dapat menutup seluruh biaya usaha. PDAM Sleman diharapkan    mampu  mempertahankan  dan meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas  pelayanan  sehingga  kemudian PDAM Sleman mampu menghasilkan keuntungan yang memadai untuk pengembangan usaha dan mampu memberikan  kontribusi  terhadap  pendapatan daerah.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Berdasarkan perhitungan tarif air dan analisis kelayakan  tarif  air  di  PDAM  Sleman,  maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:
a. Dari  perhitungan    tarif  air    di  PDAM Sleman tahun 2009 s.d 2012 menggunakan  formula  penghitungan  tarif air  berdasar  pada  Peraturan  Pemerintah Nomor 23 Tahun 2006, dapat disimpulkan bahwa tarif air dasar, tarif air rendah,  dan  tarif  air  penuh    belum memenuhi prinsip full cost recovery
b. Tarif  air  yang  diberlakukan  di  PDAM Sleman  belum  layak  secara  ekonomi karena  belum  dapat  menutup  seluruh biaya usaha atau belum  memenuhi prinsip full cost recovery .

## Saran
a. PDAM  Sleman  sebaiknya  menyesuaikan tarif  air  sesuai  dengan  prinsip full  cost
recovery ,  agar  dapat  menutup  biaya oprasional yang semakin tinggi.
b. PDAM Sleman
sebagai
BUMD, mempunyai peran penting untuk
menghasilkan pendapatan dan laba. Untuk itu,  secara  teknis  memperoleh  pendapatan harus  mempertinbangkan  biaya  dan  laba yang  diharapkan  sehingga  setiap  periode akuntansi  dapat  menghasilkan  laba  yang dapat  berkontribusi  pada  pemerintah daerah.
c. Total pendapatan  setiap periode akuntansi seharusnya menghasilkan laba tanpa harus ada  subsidi  pemerintah  daerah,  tapi sebaliknya  memberi  kontribusi  kepada pemerintah
daerah.
Agar dapat berkembang,  diperlukan  investasi  modal maupun  investasi  sarana  dan  prasarana, sebaiknya  asal  dana  untuk  hal  tersebut berasal  dari  laba  setiap  tahunnya  yang dialokasikan sebaga investasi modal.

## DAFTAR PUSTAKA
Andawayanti,  Ussy,  Mohammad  Bisri  dan
Cahyani  Ainin.  Studi  Tarif  Air  di PDAM Kota Malang. jurnalpengairan.ub.ac.id
Annonyymous,  2011.  Badan  Usaha  Milik
Daerah.
http://www.slemankab.go.id/358/badan -usaha-milik-daerah-bumd.slm. Diakses pada tanggal 4 April 2011
Anonyymous,  2011.  Tiga  Kerugian  Bila Tarif PDAM Tidak Disesuaikan.
http://www.analisadaily.org/news/read/
2011/05/18/1391/menuntut_transparan si_tirtanadi/.  Diakses  pada  tanggal  7
Mei 2011
Anonyymous,  2012.  Penyehatan  PDAM:
Skema Restrukturasi Disiapkan. http://archive.bisnis.com/articles/penye hatan-pdam-skema-restrukturisasi-
disiapkan..  Diakses  pada  tanggal  20 Februari 2012
Anonyymous,  2012.  Realisasi  Penerimaan Negara. http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php ?tabel=1&daftar=1&id_subyek=13.Dia kses pada 2012
Anonyymous,  2012.  Sistem  Pembayaran PDAM  Jogja  Belum  Online  Pelanggan Mengeluh. http://www.harianjogja.com/baca/2012 /11/16/sistem-pembayaran-pdam-jogja- belum-online-pelanggan-mengeluh- 348333.  Diakses  pada  tanggal  16 November 2012
Gunawan,  Rudi.  1994.  Pengantar  Ilmu
Bangunan. Jakarta: Kanisius Harahap, Hamidah. 2007. Studi Pengendalian  Kualitas  Air  PDAM Tirtanadi  pada  Reservoar  Tuasan  dan Sambungan Pelanggan. Jurnal Teknologi Proses 45-48
Harinaldi.  2005.  Prinsip  Statistic  untuk
Teknik Sains. Jakarta: Erlangga
Lubis,  Irwansyah  dan  Rayendra  L.  2010. Mengali  Potnsi  Pajak  Perusahaan  dan Bisnis  dngan  Pelaksanaan  Hukum.
Jakarta: Elex Media Komputindo
Maryono.  2006.  Menilai  Aksesbilitas  Air Minum.  Jurnal  Presipitasi  Volume  3 Nomor 2
Matrik,  Tim.  2009.  Matematika  SMP/MTs
Kelas 9. Jakarta: Grasindo
Peraturan  Bupati  Sleman  Nomor  28  Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan
Perusahaan Daerah Air Minum Sleman Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  23
Tahun  2006  tentang  Pedoman  Teknis dan  Tata  Cara  Pengaturan  Tarif  Air Minum  pada  Perusahaan  Daerah  Air Minum
Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
492/MENKES/PER/IV/2010 tentang
Persyaratan Kualitas Air Minum Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi  Bunga oleh  Pemerintah  Pusat  dalam  rangka Percepatan Penyediaan Air Minum Setiawan, Hendra dan Ade Wisni Wihandranti. 2006. Evaluasi Perhitungan  Tarif  Pokok  Air  Minum
Dalam  Menentukan  Tarif  Air  Minum.
Jurnal  Ilmiah  Ranggagading  Volum  6 Nomor 1 19-23
Subagyo,  Ahmad.  2007.  Studi  Kelayakan. Jakarta: Elex Media Komputindo
Sugianto, 2007. Pajak  dan Retribusi  Daerah. Jakarta: Grasindo
Sumarno,  Hadi.  2005.  Pilih  Tarif  Pasar  atau
Perda.  Jurnal  Aplikasi  Managemen Volume 2 Nomor 3 Umar, Husain. 2000. Business an Introduction. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
Yuliarmi,  Ni  Nyoman  dan  Putu  Riyasa. 2007.  Analisis  Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi kepusan Pelanggan Terhadap  Pelayanan  PDAM  Kota
Denpasar.  Buletin  Binis  Volume  12
Nomor 1 tahun 2007