## CITA HUKUM
Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS) UIN Jakarta. Jurnal Cita Hukum mengkhususkan diri dalam pengkajian Hukum Indonesia dan terbit dua kali dalam satu tahun di setiap bulan Juni dan Desember.
Redaktur Ahli Muhammad Atho Mudzhar (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Muhammad Amin Suma (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Salman Maggalatung (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) Ahmad Hidayat Buang (University Malaya Malaysia) Nadirsyah Hosen (Wollongong University Australia)
JM Muslimin (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Stephen Koos (Munchen University Germany)
Abdullah Sulaiman (Universitas Trisakti) Jimly Asshiddiqie (Universitas Indonesia) Muhammad Munir (IIU Islamabad Pakisatan) Tim Lindsey (Melbourne University Australia) Raihanah Azahari (University Malaya Malaysia) Jaih Mubarok (UIN Sunan Gunung Djati Bandung) Djawahir Hejazziey (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Editor in Chief Nur Rohim Yunus
Managing Editor
Muhammad Ishar Helmi

## Editors
Fitria Indra Rahmatullah Mara Sutan Rambe
Asisten to The Editors Erwin Hikmatiar
Alamat Redaksi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Ir. H. Juanda 95 Ciputat Jakarta 15412 Telp. (62-21) 74711537, Faks. (62-21) 7491821 Website: www.fsh-uinjkt.net, E-mail: jurnal.citahukum@uinjkt.ac.id Permalink: http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum

## VOL. 3 NO. 2 DESEMBER 2015

## Jurnal CITA HUKUM
Menyambut baik kontribusi dari para ilmuwan, sarjana, profesional, dan peneliti dalam disiplin ilmu hukum untuk dipublikasi dan disebarluaskan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan yang ketat.

## DAFTAR ISI

## 195 Menyoal Kebebasan Beragama Dan  Penodaan Agama Di Indonesia
(Telaah Atas Putusan Mk No.140/Puu-Vii/2009)
Yayan Sopyan

## 213
Perencanaan Kota Secara Komprehensif Berbasis Hukum Integratif Menuju  Pembangunan  Kota  Berkelanjutan  ( Comprehensive  Urban Planning  Based  On  Integrative  Law  Towards  Sustainable  Urban Development ) T. Nazaruddin

## 225 Proses Akomodasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Pidana Nasional
Mara Sutan Rambe

## 247
Peran  Organisasi  Regional  Dalam  Pemeliharaan  Perdamaian  Dan Keamanan Internasional
Imam Mulyana & Irawati Handayani
269 Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Dalam  Tindak  Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Terutama Terkait Dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK) Rony Saputra

## 289 Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas  Hukum Agama
(Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama) Muhammad Ashsubli

## 303 Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Agraria
Endah Sulatri & Teguh Triesna Dewa

## 313 Pengaturan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Bandar  Lampung
Upik Hamidah

## 327

## Politieke Beslissing Dalam Pemakzulan Presiden Republik Indonesia
Nur Habibi

## 339
Pengusulan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Sebagai Peserta Pemilu Menurut Undang-Undang Pilpres
Ahmad Farhan Subhi
353 Sistem Koordinasi Antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dalam penanganan Bank Gagal

## Wiwin Wintarsih Windiantina

## 365 Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia
Nazia Tunisa
Jurnal Cita Hukum, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol.3 No.2(2015),pp.213-224,DOI: 10.15408/jch.v2i2.2315 .2015.3.2.213-224 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Perencanaan Kota Berbasis Hukum Integratif Menuju Pembangunan Kota Berkelanjutan 
T. Nazaruddin Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Kampus Utama Cot Tengku Nie Reuleut, Muara Batu, Aceh Utara E-mail: teukunazar@gmail.com
Abstract:  A  Comprehensive  City  Planning  towards  a  Sustainable  City Development. This  study  is  to  analyse  the  dynamics  of  sustainable  city development  and  its  comprehensive  planning  based  in  integral  law.  This  study uses  qualitative  method  and  normative  juridical  approach.    The  result  of  the study  shows  that  a  sustainable  city  development  is  not  solely  in  ecologic  or biophysics  context,  but  also  socio  cultural  and  economics  sustainability.  A comprehensive  city  planning  means  that  “planology”  is  an  interdisciplinary science  requiring  integrative  and  comprehensive  approach.  Implementation  of integral of law to a sustainable city planning would ensure that every citizen has the access to practices its freedom in their activity and also guarantee the equality of their rights.
Keywords: city planning, comparative, integral  law, sustainable
Abstrak: Perencanaan  Kota  Berbasis  Hukum  Integratif  Menuju  Pembangunan Kota  Berkelanjutan. Kajian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dinamika pembangunan  kota  berkelanjutan  danperencanaan  kota  secara  komprehensif berbasis  hukum  integratif.  Menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode yuridis  normatif.  Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  dinamika  pembangunan kota berkelanjutan tidak sekedar mengandung pengertian keberlanjutan ekologis atau  biofisik  semata-mata,  melainkan  juga  keberlanjutan  sosio-kultural  dan keberlanjutan ekonomis. Perencanaan kota secara komprehensif berbasis hukum integratif bermakna tata ruang sebagai ilmu interdisiplin adalah pola pikir yang bersifat  menyeluruh  (comprehensive)  dan  terpadu  (integrated).  Penerapan hukum integratif terhadap suatu rencana tata ruang kota berkelanjutan menjamin bahwa  setiap  warga  kota  memiliki  akses  terhadap  kebebasannya  dalam beraktifitas, adanya persamaan derajat dan hak di antara sesamanya.
Kata Kunci: Perencanaan Kota, Komprehensif, Hukum Integratif, Berkelanjutan

## DOI: 10.15408/jch.v2i2.2315
 Naskah diterima: 25 Juli 2015, direvisi: 30 Agustus 2015, disetujui untuk terbit: 15 Oktober 2015.

## Pendahuluan
Praktik penyusunan rencana tata ruang yang dilaksanakan di Indonesia, baik pada  tataran  Provinsi  maupun  Kabupaten/Kota,  selama  beberapa  dekade  bercorak sentralistik (pemusatan pada pihak eksekutif dengan menisbikan peran legislatif dan masyarakat), elitis , rasionalis (menjunjung  tinggi  logika  dan  asumsi  deduktif  dan prosedur  ilmiah), deterministik (upaya  menyeragamkan  model  dan  program  dengan berlindung  di  balik  efisiensi), dualisme (pemisahan  ranah  teori  dan  praktek)  dan prosedural  terjadilah  kolaborasi  antara  birokrasi  pemerintah  dengan  korporasi konsultan  perencana  ( planner )  yang  hanya  berfungsi  sebagai  analis  belaka  dengan rasionya  mengolah  data  belaka,  kemudian  membuat  asumsi-asumsi  (dugaan)  yang acapkali tidak melihat fenomena empirik. 1
Perencanaan  tidaklah  dikembangkan  berdasarkan  teori,  tetapi  sebaliknya teori perencanaan berkembang sebagai kelanjutan dari pengalaman mengenai usaha- usaha  manusia  untuk  mengatasi  keadaan  lingkungan  hidupnya. 2 Sejarah  telah mencatat  bahwa  pada  tataran  teoritik,  pendekatan deterministik-rasionalistik dalam perencanaan  kota  dan  wilayah  telah  banyak  menuai  kritik  dan  pada  akhirnya dinyatakan  gagal.  Letak  kegagalan  yang  paling  menonjol  adalah  pada ketidakmampuannya  mengakomodasi  nilai-nilai pluralisme dan  kepentingan- kepentingan masyarakat banyak pada skala komunitas dan lokal.
Kenyataannya,  perencanaan  yang  sangat  canggih  tidak  atau  belum  bisa memecahkan  berbagai  masalah  perkotaan  yang  kasatmata.  Kalau  dalam  bidang ekonomi sudah dirintis upaya deregulasi dan debirokratisasi, kiranya dalam bidang perencanaan  kota  dan  daerah  pun  layak  diperlakukan  hal  yang  serupa.  Melalui debirokratisasi perencanaan, orientasi rencana kota tidak lagi pada kelompok formal yang  memiliki  kekuasaan,  wewenang  dan  uang,  tetapi  lebih  ditujukan  pada mayoritas  penduduk  kota  yang  selama  ini  tidak  banyak  terlibat  dalam  proses pembuatan keputusan. 3
Oleh karena itu, maka tata ruang harus dievaluasi secara total, hal ini ditinjau saat merumuskan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)  serta  peraturan  zonasi,  yang  tidak  pernah  melihat  kondisi  eksisting  serta mempertimbangkan  perkembangan  masyarakat.  Tidak  pernah  ada  kajian  secara serius  dan  mendalam  tentang  tata  ruang,  atau  memang  ada  pelanggaran  di dalamnya. Izin peruntukan yang selama ini ditangani Dinas Tata Ruang harus segera dicabut. Jika itu terus terjadi hingga disahkannya Perda RTRW, dikhawatirkan hasil
1 Imam Koeswahyono, Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang di Indonesia, ( Problematika antara Teks dan Konteks) , (Malang: UB Press, 2012), h. 104.
2 Saraswati,  “Kearifan  Budaya  Lokal  dalam  Perspektif  Teori  Perencanaan.” Jurnal  Perencanaan Wilayah dan Kota , Universitas Islam Bandung, h. 4. puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php, diakses tanggal 11 Mei 2014.
3 Eko  Budihardjo  &  Sudanti  Hardjohubojo, Wawasan  Lingkungan  dalam  Pembangunan  Perkotaan , (Bandung: Alumni, 2009), h. 11.
rumusan  tata  ruang  yang  akan  mengikat  seluruh  masyarakat,  hanya  akan  menjadi produk hukum sepihak yang dipaksakan. 4
Rencana  tata  ruang  kota  selama  ini  belum  dirumuskan  secara  holistik  dan integral serta melibatkan ahli dari berbagai disiplin ilmu yang terkait sesuai dengan kompleksitas  kondisi  dan  permasalahan  perkotaan.  Hal  ini  mengakibatkan  rencana tata ruang kota belum memenuhi kriteria kota berkelanjutan.

## Dinamika Pembangunan Kota Berkelanjutan
Era  kesejagatan  (globalisasi)  yang  melanda  perkotaan  sudah  dinikmati hikmahnya  dan  dirasa  deritanya.  Makin  lama  tampaknya  akan  makin  gawat  dan rumit.  Richard  Rogers,  seorang  arsitek-perencana  kota  dari  Inggris  mengatakan “Cities  are  undermining  the  world’s  ecosystem...  they  are  becoming  socially  diversive  and environmentally hazardous”. Padahal abad ke-21 ini  sudah dicanangkan  sebagai  abad perkotaan,  karena  lebih  dari  separuh  penduduk  dunia  akan  berada  di  daerah perkotaan. Kota-kota kecil akan berubah menjadi kota sedang, kota-kota sedang akan tumbuh  menjadi  kota  besar,  kota-kota  besar  akan  berkembang  jadi  kota  raya ( metropolis ),  tidak  hanya  berhenti  disitu,  karena  kota-kota  raya  pun  akan  mekar menjadi  kota  mega  ( megapolis ),  untuk  kemudian  menjadi  kota-dunia  ( ecumenopolis ), dan bila tidak hati-hati akan berakhir dengan kedudukan tragis sebagai kota mayat ( necropolis ). 5
Menyimak  berbagai  paradoks  dan  penyimpangan  perkotaan,  tantangan utama yang harus dihadapi dan harus segera ditanggulangi para perencana kota dan segenap  aktor  utama  penentu  pembangunan  perkotaan  adalah  bagaimana  caranya membalik kecenderungan yang merugikan itu.
Kiranya sudah saatnya dirumuskan dan digariskan secara tegas dan jelas visi kota  masa  depan  yang  menjadi  idaman  semua.  Tidak  akan  terlalu  keliru  bila dikibarkan  panji-panji  keberlanjutan  ( sustainability )  untuk  kota-kota  Indonesia  masa mendatang.  Keberlanjutan  dalam  pembangunan  kota  tidak  sekedar  mengandung pengertian  keberlanjutan  ekologis  atau  biofisik  semata-mata,  melainkan  juga keberlanjutan sosio-kultural dan keberlanjutan ekonomis.
Seorang perencana atau pengelola kota yang profesional sepatutnya memiliki wawasan  holistik,  memahami  arti  pentingnya  keanekaragaman  hayati,  konservasi warisan  alam  dan  warisan  budaya.  Selain  itu  harus  mampu  mengupayakan keterpaduan antara tata guna lahan dengan jaringan transportasi dan infrastruktur, serta memiliki upaya penciptaan komunitas berimbang yang  menumbuhkan kohesi sosial.  Tidak  kurang  pentingnya  adalah  pemahaman  tentang  seluk  beluk kepemerintahan  dan  pranata  kelembagaan,  yang  harus  dimulai  berwawasan kewirausahaan 6 .
4 Alfariani Pratiwi. “Menuju Perencanaan Kota Komprehensif  Peninjauan kembali Tata Ruang,” http://ohayotsumaranai.blogspot.com ., diakses tanggal 25 Juli 2015. 5 Eko Budihardjo & Djoko Sujarto, Kota Berkelanjutan (Sustainable City) , (Bandung: Alumni, 2009), h. 51. 6 Eko Budihardjo & Djoko Sujarto, Kota Berkelanjutan (Sustainable City) , h. 56.
Dampak  dari  globalisasi  terhadap  tata  ruang  kota  dapat  dilihat  dari perubahan pola keterkaitan ruang, infrastruktur kota, berubahnya bentuk dan status kota, serta pergeseran lokasi aktivitas kota. Keempat hal ini sebenarnya saling terkait, dimana satu dengan yang lainnya saling menunjang. Namun keempat hal ini sangat dipengaruhi oleh produktivitas ekonomi kota.
Dewasa  ini,  pembangunan  infrastruktur  kota  tidak  hanya  bertujuan  untuk melayani  kebutuhan  lokal  saja,  namun  sudah  mulai  mengarah  untuk  melayani kebutuhan  global  serta  menghubungkan  kedua  kebutuhan  tersebut  (UN  Habitat, 2004).  Infrastruktur  merupakan  komponen  esensial  dalam  produktivitas  sebuah negara.  Dengan  adanya  proses  globalisasi  pembangunan  infrastruktur  tidak  lagi terfokus  pada  partisipasi  dan  peran  masyarakat  dalam  membuat  keputusan  yang biasanya  mempengaruhi  perencanaan  dan  operasional  infrastruktur,  namun  lebih kepada  kebutuhan  akan  struktur  kota  tersebut  serta  kesadaran  masyarakat  lokal terhadap isu global. 7
Seiring  pula  dengan  desentralisasi  dan  otonomi  daerah  bagi  pembangunan perkotaan,  berdasarkan  Surat  Edaran  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 650/989/IV/Bangda,  tanggal  5  Juni  2000  tentang  Pedoman  Umum  Penyusunan Program Dasar Pembangunan Perkotaan (PDPP), menyebutkan bahwa, “Pengertian pembangunan  perkotaan  adalah  semua  pembangunan  yang  dilakukan  pemerintah, masyarakat dan swasta di wilayah kota dan perkotaan dalam rangka meningkatkan pelayanan  kepada  masyarakat  serta  meningkatkan  laju  pertumbuhan  ekonomi daerah.”  Oleh  karena  itu,  hakikat  pembangunan  perkotaan  adalah  upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan warga kota khususnya yang  didukung  oleh  ketangguhan  unsur  kelembagaan  pemerintahan  dan kemasyarakatan  dalam  mewujudkan  cita-cita  warga  kota.  Adapun  prinsip pembangunan perkotaan mengacu terhadap upaya desentralisasi, meliputi: pertama , adanya  transparansi  pembangunan  perkotaan,  demokratisasi  pengambilan keputusan  dan  kebijakan; kedua, adanya  pertanggungjawaban  pemerintah  kepada masyarakat; ketiga ,  efisiensi  dan  efektivitas  pengelolaan  pembangunan  perkotaan; keempat ,  terciptanya  percepatan  dan  ketepatan  perumusan,  pelaksanaan  dan pengendalian pembangunan perkotaan; terwujudnya keadilan bagi setiap warga kota dan  aparaturnya.  Semua  prinsip  tersebut  mendukung  terciptanya good  urban management and good urban governance . 8
Untuk  menciptakan  kota  yang  berkelanjutan  diperlukan  lima  prinsip  dasar yang  dikenal  dengan  Panca  E  yaitu Environment ( Ecology ), Economy ( Employment ), Equity , Engagement , dan Energy ). Untuk kasus kota di Indonesia, masih ada lagi dua E yang lain yaitu Etika Pembangunan dan Estetika Kota.
Selama ini telah diciptakan inisiatif yang terfragmentasi pada perkembangan atau pertumbuhan ekonomi, perlindungan keserasian lingkungan, persamaan sosial, dan peran serta masyarakat. Konsep dari keberlanjutan ini menimbulkan pemikiran
7 Budhy  Tjahjati  Sugijanto  Soegijoko,  (eds.), Bunga  Rampai  Pembangunan  Kota  Indonesia  Dalam Abad 21 , (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 2005), h. 71.
8 Budhy Tjahjati Sugijanto Soegijoko, (eds.), Bunga Rampai Pembangunan Kota Indonesia Dalam Abad 21 , h. 111.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 217
akan integrasi dan hubungan atau jejaring ( networking ) karena kita harus menghadapi konsekuensi  yang  tidak  diinginkan  dari  fragmentasi  yang  telah  berlangsung. Tantangannya  adalah  untuk  mencapai  tujuan  di  satu  area  dan  pada  waktu  yang sama  mengingatkan  kemampuan  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  di  area-area  yang berbeda.  Dengan  kata  lain,  tantangannya  adalah  untuk  membuat  pilihan-pilihan strategis yang membuat perubahan-perubahan positif pada semua kota dan daerah. 9

## Perencanaan Kota Secara Komprehensif Berbasis Hukum Integratif
Dunia  tata  ruang  di  Indonesia  mengalami  perkembangan  dan  perubahan yang  fundamental. Pertama , awalnya  ilmu  planologi  hanya  diterapkan  pada perencanaan kota dan sifat pemakaiannya pun condong pada segi fisik. Oleh karena itu,  dapat  dimaklumi,  ahli  planologi  yang  pertama  berkembang  dari  disiplin pengetahuan  teknik,  yaitu  spesialisasi  teknik  sipil.  Belakangan  barulah  menjadi spesialisasi  teknik  dan  perencanaan,  khususnya  arsitektur.  Pendidikan  sarjana planologi sebagai disiplin pengetahuan tersendiri baru dimulai pada tahun 1959 yang mengenalkan cara pendidikan planners menurut sistem Amerika. Pendidikan sarjana planologi  yang  dimulai  di  ITB  juga  dirintis  instansi  teknis  pemerintah,  yaitu Departeman  Pekerjaan  Umum.  Baru  pertengahan  1960-an,  berkembang  pemikiran mengenai perencanaan dan tata ruang wilayah ( regional development planning ). Kedua , awalnya  titik  berat  pendidikan  planologi  adalah  pada  pekerjaan  perencanaan  yang kemudian  dinamakan  perancangan  untuk  membedakan  pengertian  design  dengan planning.  Undang-Undang  No.  24/1992  tentang  Penataan  Ruang  merupakan revolusi dalam pemikiran tata ruang. Penataan ruang bukan hanya perencanaan tata ruang  semata,  tetapi  meliputi  juga  pemanfaatan  ruang  dan  pengendalian pemanfaatan ruang.
Setelah UU Penataan Ruang diberlakukan, tidak hanya spatial planning yang dibicarakan, tetapi lebih mengenai spatial management. Perkembangan praktek tata ruang  dapat  diamati  pula  dalam  kelembagaan  serta  aspek  hukum  dan  perundang- undangan.  Awalnya,  hanya  dikenal  SVV  dan  SVO  ( Stadsvorming  Verordening dan Stadsvorming  Ordinantie )  sebagai  landasan  perundangundangan  yang  mengatur  tata ruang  yang  diberlakukan  pada  tahun  1948/1949.  Undang-undang  tersebut  jelas memberikan  kewenangan  kepada  Departemen  Pekerjaan  Umum  ( Departement  van Openbare Werken ) sebagai instansi teknis dalam memberikan rekomendasi penetapan rencana tata ruang. Jadi, instansinya adalah teknis dan yang diatur adalah penetapan rencana untuk kota sesuai dengan Undang-Undang tersebut. 10
Jika  setiap  unsur  kota  ditinjau  satu  persatu  secara  terpisah,  maka  kota nampak tidak rumit. Namun, pada kenyataannya kota memiliki berbagai komponen dan unsur, mulai dari komponen yang terlihat nyata secara fisik seperti  perumahan dan prasarana umum, hingga komponen yang secara fisik tidak dapat terlihat yaitu
9 Eko Budihardjo & Djoko Sujarto, Op.cit ., h. 28. 10 Hendropranoto  Suselo,  “Tata  Ruang  sebagai  Ilmu  Interdisiplin:  Implikasi  dan Perkembangannya,” http://penataanruang.pu.go.id/taru/sejarah/BAB%2010.1%20footer.pdf ,  diakses  tanggal  24 Juli 2015.
218 – Jurnal Cita Hukum. Vol. 3 No. 2 Desember 2015. ISSN: 2356-1440.
berupa kekuatan politik dan hukum yang mengarahkan kegiatan kota. 11 Di samping itu  berbagai  interaksi  antar  unsur  yang  bermacam-macam  memiliki  tingkat kepentingan  yang  sama  dengan  unsur  itu  sendiri.  Perencanaan  kota  secara komprehensif  diupayakan  untuk  memahami  kerumitan  tersebut,  sehingga memungkinkan  bagi  para  pelaku  perencanaan  memberikan  rekomendasi  yang bersifat  membangun  melalui  berbagai  kewenangan  yang  mengarahkan pembangunan  kota,  serta  memungkinkan  para  pejabat  yang  berwenang  untuk mengambil berbagai tindakan sesuai dengan inisiatifnya.
Salah  satu  cara  untuk  memahami  kompleksitas  suatu  kota  adalah  dengan cara  meninjau  secara  sepintas  melalui  pandangan  orang-orang  dari  bidang-bidang yang  berlainan,  maupun  yang  memiliki  pengaruh  tidak  langsung  pada  kegiatan perkotaan.  Berbagai  bidang  yang  memiliki  pandangan  yang  berbeda-beda  tentang kota  disajikan  secara  acak,  tanpa  urutan  tertentu.  Bidang  yang  merupakan  sesuatu yang  terpenting  akan  berbeda  antara  suatu  tempat  dengan  tempat  yang  lain, demikian pula antar berbagai kurun waktu yang berbeda.
Para  pakar geografi menitikberatkan  unsur-unsur  fisik  kota  dan  lingkungan sekitarnya,  antara  lain:  “situasi”  (gambaran  tentang  letak,  keterkaitan  dengan sekitarnya,  serta  suasana  suatu  tempat),  tapak  ( site ),  kemiringan  tanah,  iklim, vegetasi, dan jalan. Mereka mengkaji keterkaitan antara unsur tersebut, bentuk, serta fungsi  kota.  Pandangan-pandangan  mereka  beragam  tergantung  pada  penekanan masing-masing di dalam lingkup geografi yang amat luas.
Pakar geologi mengamati muka tanah dan lapisan-lapisan di bawahnya yaitu lapisan-lapisan  tanah  teratas  pada  permukaan  bumi  yang  mempengaruhi  drainase dan  pembuangan  limbah,  kemantapan  permukaan  tanah  dan  penggunaan  tanah; atau  formasi  lapisan  tanah  dalam  mempengaruhi  konstruksi  di  atas  dan  di  bawah permukaan tanah, dan penggalian sumber-sumber daya alam dari bawah permukaan tanah.  Peraturan-peraturan  tata  kota  tertentu dapat  mempersyaratkan  adanya  surat keterangan dari pakar geologi yang memiliki lisensi, sebelum rencana pembangunan atau rencana pembagian persil (subdivisi atau pengkaplingan tanah) disetujui. 12
Fungsi-fungsi  produktif  suatu kota  merupakan pokok perhatian  para pakar ekonomi ,  yaitu  pembuatan  barang-barang  yang  menghasilkan  keuntungan  dan penyediaan  berbagai  pelayanan,  penanaman  modal,  perpajakan,  keseimbangan antara  ekspor  dan  impor  pada  perdagangan  kota,  atau  ketergantungan  suatu  kota dari bantuan pemerintah pada tingkat di atasnya. Demikian pula perhatian mereka berkaitan  dengan  suku  bunga,  penyusunan  peringkat  saham,  atas  dasar  pelayanan investasi,  standar  harga  barang  dan  jasa,  serta  berbagai  peraturan  yang  berlaku  di dalam  lingkup  kota  berkaitan  dengan  harga-harga  yang  tidak  dapat  dikendalikan secara langsung.
11 Mellville  C.  Branch, Perencanaan  Kota  Komprehensif,  Pengantar  dan  Penjelasan ,  Penerjemah Bambang Hari Wibisono, Editor Achmad Djunaedi, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Cetakan ke-2, 1996), h. 45.
12 Mellville C. Branch, Perencanaan Kota Komprehensif, Pengantar dan Penjelasan , h. 46.
Pakar politik ,  selalu  mengarahkan  pertanyaan  mendasar  tentang pemerintahan.  Bagaimana  bentuk  pemerintah  kota  berkaitan  dengan  perencanaan kota?  Organisasi-organisasi  atau  individu-individu  yang  seperti  apa  yang  mampu menjadi  pemimpin  kota?  Adakah  pihak-pihak  swasta  yang  pada  kenyataannya melakukan  pengendalian  yang  lebih  kuat  terhadap  berbagai  kegiatan  dan pembangunan  kota,  dibandingkan  dengan  organisasi-organisasi  politik  dan birokratik,  yang  menurut  masyarakat  umum  diperkirakan?  Akan  sangat berpengaruh?  Bagaimanakah  kenyataan-kenyataan  politik  dapat  mempengaruhi suara, sikap, perilaku rakyat dalam berbagai permasalahan? Bagaimana perencanaan kota  secara  komprehensif  dapat  dilakukan  hingga  mendapatkan  hasil  yang  terbaik dengan mempertimbangkan semua faktor politik yang terkait?
Penggolongan penduduk perkotaan merupakan perhatian utama para pakar sosiologi , yaitu atas dasar umur, jenis kelamin, status perkawinan, tingkat pendidikan, latar  belakang  kesukuan,  kategorisasi-kategorisasi  lain  yang  disusun  berdasar berbagai sensus dan survei. Pada saat karakteristik penduduk dikaitkan dengan area tertentu  pada  suatu  kota,  organisasi,  atau  perilaku  seperti  halnya  yang  dinyatakan dengan  angka  kriminalitas  atau  angka  kenakalan,  maka  korelasi  secara  statistik dikembangkan  untuk  mengkonfirmasikan  kebijakan  dan  program  pembangunan kota  yang  disusun,  atau  untuk  menyatakan  perlu  diperbaiki  atau  digantinya kebijakan dan program yang telah disusun.
Kini,  para dokter  ahli  kesehatan  masyarakat menerapkan  pengetahuan kedokterannya untuk merumuskan patokan-patokan penyediaan air minum, sanitasi umum  dan  rumah  tangga,  kebutuhan  minimum  luas  ruang,  cahaya,  dan  udara  di tempat  tinggal,  fasilitas  umum  dan  gawat  darurat  yang  harus  disediakan  pada rumah  sakit,  atau  pelayanan  paramedis.  Secara  profesional,  dokter-dokter  ahli kesehatan  masyarakat  memandang  kota  sebagai  suatu  tempat  yang  menyajikan berbagai  masalah  bagi  kedokteran  masyarakat,  yang  melibatkan  masyarakat  baik secara  individu  maupun  kelompok,  lingkungan  fisik,  berbagai  kegiatan  perkotaan, dan diberlakukannya peraturan kesehatan dengan kekuatan kepolisian. 13
Para pakar  hukum merumuskan  berbagai  peraturan  yang  berkaitan  dengan perencanaan  kota.  Setiap  perubahan  mintakat  ( zoning )  memerlukan  peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh DPRD (dewan kota). Para pakar hukum juga terlibat pada  saat  seseorang  mengajukan  permohonan  keringanan  atau  perkecualian  dari peraturan yang ada. Pada  satu sisi ahli hukum bertindak sebagai wakil pemerintah kota,  dan  di  sisi  lain  bertindak  sebagai  penggugat.  Pengacara-pengacara  kota merumuskan  konsep  perundang-undangan  kota  yang  mendukung  proses penyusunan  rencana  induk.  Para  pejabat  pembuat  undang-undang  beserta  stafnya, bersama-sama  dengan  para  pengacara  negara  menyusun  konsep  perundang- undangan  negara  yang  menetapkan  kekuatan  penegakan  hukum  yang  diperlukan oleh  pemerintah  kota,  dan  merumuskan  berbagai  ketetapan  pemerintah  yang menentukan  kegiatan  dan  prosedur  penyusunan  rencana  induk  di  tingkat  lokal secara lebih rinci. Saat ini dikenal pula bidang hukum dengan keahlian khusus yang
13 Mellville C. Branch, Perencanaan Kota Komprehensif, Pengantar dan Penjelasan , h. 48.
berkaitan  dengan  penggunaan  tanah,  penyusunan  rencana  induk,  dan  hukum lingkungan. 14
Sebagian  besar  tindakan  dan  kegiatan  pemerintah  kota  berkaitan  dengan beberapa  bangunan  fisik  dalam  ruang  kota.  Bahkan  kebijakan-kebijakan  dan peraturan-peraturan  yang  tidak  dapat  dilihat  wujudnya  secara  nyata  hampir  selalu mempengaruhi  perancangan,  pembangunan,  atau  pemeliharaan  bangunan,  sistem, atau  objek  fisik  melalui  persyaratan  konsepsual  atau  peraturan  pengendalian. Sebagai akibatnya, para insinyur telah berpartisipasi di dalam perencanaan kota sejak dulu kala, sebagai saksi pembangunan bendungan-bendungan dan jalan-jalan. Kini, para  insinyur  melakukan  kegiatan  secara  aktif  dalam  bidang  perancangan  dan pembangunan  transportasi  perkotaan  dan  sistem  utilitas,  bangunan  gedung,  dan berbagai bangunan lainnya yang membentuk bagian utama anatomi kota.
Banyak makalah yang didedikasikan untuk topik tata ruang dari pusat-pusat kota  dan  daerah  dengan  penekanan  pada  perencanaan  kota.  Sementara  sedikit perhatian  diberikan  kepada  perencanaan  tata  ruang  daerah  pedesaan.  Tidak  ada keraguan  bahwa  perencanaan  tata  ruang  telah  berkembang  dari  perencanaan  kota, namun  karena  kompleksitas  masalah  dalam  ruang,  peran  antardisiplin  sangat penting. Antardisiplin dalam kasus perencanaan tata ruang dapat dianggap sebagai kerjasama  fungsional  antara  berbagai  bidang  dan  ilmu,  yang  terlibat  dalam  tugas yang unik. Di mana hal ini sangat penting untuk mendamaikan pengetahuan khusus mereka  untuk  membuat  rencana  tata  ruang.  Hal  ini  penting  untuk  menunjukkan bahwa  pendekatan  interdisipliner  tidak  dapat  diidentifikasi  dengan  pendekatan multidisiplin,  karena  secara  signifikan  membedakan  kepentingan  di  bidang-bidang tertentu,  yang  tidak  sesuai  dengan  pencapaian  tujuan  bersama  di  wilayah perencanaan, sebagaimana gambar di bawah ini: 15
14 Mellville C. Branch, Perencanaan Kota Komprehensif, Pengantar dan Penjelasan , h. 48. 15 Izidora  Marković,  “Importance  of  Interdisciplinary  Spatial  Planning  of  National  Parks:  Case Study  of  Croatia,” Journal  of  US-China  Public  Administration ,  March  2014,  Vol.  11,  No.  3,  Institute  for Tourism, Zagreb, Croatia, Iva Babić OŠ Jelkovec, Zagreb, Croatia, h. 221-231.
Semua  ahli  berpikir  bahwa  tim  perencanaan  interdisipliner  dapat meningkatkan  kualitas  rencana  tata  ruang  dalam  pembangunan  dan  implementasi dalam  praktek,  terutama  karena  pertimbangan  ruang  dari  beberapa  aspek  dan integrasi  pengetahuan.  Hal  itu  menunjukkan  bahwa  pendekatan  interdisipliner dalam perencanaan tata ruang memberikan kontribusi untuk pemahaman yang lebih lengkap dari spesifikasi masing-masing geospasial kompleks kawasan lindung alami, dan dengan demikian dan legalitas sistem ekologi mereka. Ini merupakan prasyarat untuk  pembentukan  rezim  yang  efektif  perlindungan  ekosistem  dan  standardisasi yang  sesuai  (paling  tepat)  mode,  dan  tingkat  valuasi  bagian-bagian  tertentu  dari kawasan lindung.
Mengingat  kompleksitas  perencanaan  kawasan  lindung,  terutama  taman nasional,  menurut  para  ahli,  dalam  pengembangan  rencana  tata  ruang  taman nasional ahli yang sesuai dari bidang daerah alam, sosial, teknis, dan interdisipliner ilmu  pasti  akan  perlu  dilibatkan.  Pentingnya  luar  biasa  termasuk  ahli  dari  bidang arsitektur,  biologi,  hidrologi,  geografi,  geologi,  pariwisata,  sosiologi,  pelestarian pusaka,  etnologi,  kehutanan,  agronomi, hukum ,  kimia,  ekonomi,  dan  transportasi yang  ditekankan,  dengan  peran  yang  paling  penting  yang  alami  ilmu,  pariwisata, dan hukum. Perencanaan tata ruang di Kroasia dalam masa transisi ditandai dengan hilangnya  interdisipliner,  karena  eksklusivitas  dan  dominasi  profesi  tertentu  dalam tim  perencanaan  (dalam  ilmu  teknis,  terutama  arsitektur),  dengan  pemahaman kurangnya  konsekuensi  aturan  pengembangan  ekosistem . Mengingat  bahwa  tujuan dari  desain  dan  pengembangan  rencana  tata  ruang  wilayah  alam  yang  dilindungi adalah rezim perlindungan yang efektif dari ekosistem, jelas bahwa perlu melibatkan ahli  dari  bidang  alam  (geologi,  biologi,  ekologi,  dll)  dan  interdisipliner  ilmu (geografi)  dalam  tim  perencana  'untuk  membuat  rencana  tersebut.  Perencana  tata ruang  juga  menekankan  kurangnya  ahli  dari  sosiologi,  serta  dari  pariwisata,  yang harus memastikan "keaktifan" rencana. 16
Sumbangan terpenting dari pendidikan tata ruang sebagai ilmu interdisiplin adalah pola pikir yang bersifat menyeluruh ( comprehensive ) dan terpadu ( integrated ). Pemikiran  menyeluruh  dan  terpadu  yang  dibawa  oleh  suatu  pengetahuan interdisiplin,  menurut  pengalaman  penulis,  mampu  mengisi  kekosongan  yang ditinggalkan disiplin pengetahuan lain. Pengisian kekosongan itu sangat diperlukan dalam  praktek  pengambilan  keputusan  tata  ruang  dalam  pengertian  luas.  Contoh yang    jelas  dalam  pembangunan  perkotaan.  Pada  masa  lalu,  tata  ruang  kota  dapat berdiri  sendiri  dan  mengambil  jarak  dari  keputusan  pembangunan  prasarana  dan pelayanan  kota  melalui  jalur  sektoral  yang  dikuasai  oleh  ahli  disiplin  pengetahuan tunggal dan sektoral. 17
Pengaturan dan penataan kota yang berkelanjutan memerlukan hukum yang integratif , yaitu sintesa dari ilmu hukum analitik, interpretasi yang realistik dari sudut psikologi, sosial, dan fakta-fakta budaya, ramuan yang bernilai dari doktrin hukum
16 Izidora  Marković,  “Importance  of  Interdisciplinary  Spatial  Planning  of  National  Parks:  Case Study of Croatia,” h. 227.
17 Hendropranoto  Suselo,  “Tata  Ruang  sebagai  Ilmu  Interdisiplin:  Implikasi  dan Perkembangannya.”
222 – Jurnal Cita Hukum. Vol. 3 No. 2 Desember 2015. ISSN: 2356-1440.
alam. Menelusuri berbagai ide-ide atau kekuatan material substantif dari kehidupan hukum dan mencerminkan hubungan di antara masing-masing dan bergantung satu dengan lainnya (Erich Fechner ).18
Suatu  hal  yang  tidak  mungkin  menjelaskan  hukum  dalam  satu  dimensi. Meninggalkan  satu  pandangan  pendekatan  hukum  ( single-track  approach  to  the  law ). Membuat  putusan  hukum  dengan  mempertimbangkan  berbagai  sudut  pandang kebenaran  dalam  suatu  dunia  yang  kompleks.  Para  filsuf  menekankan  beberapa pendekatan  hukum,  bukan  satu-satunya.  Stammler  menekankan  pada  kebebasan ( freedom ), Radburgh pada persamaan ( equality ), maknanya, permasalahan dan kondisi yang  sama  diputuskan  sama.  Jhering  menekankan  pada  keamanan  dan  kestabilan ( security ), serta Rawls pada prioritas terhadap kebebasan dan persamaan ( freedom and equality according priority ) 19.
Aspek  politik  dan  moral  dari  perkembangan  hukum  dunia  perlu  dilihat, namun,  dalam  konteks  historis  pembentukan  bertahap  dari  masyarakat  dunia.  Hal ini  telah  dimulai  terutama  di  bidang  ekonomi  dan  lingkungan  budaya.  Dalam mentransfer  barang  dan  jasa,  modal  dan  transportasi,  keuangan,  dan  komunikasi, dunia  mengalami  perkembangan  pesat  dari  bahasa  dan  hukum  yang  umum.  Para eksportir dan importir dunia, pemilik kapal, penjamin asuransi kelautan, dan bankir memiliki hukum sendiri. 20
Oleh karena itu, penerapan hukum integratif terhadap suatu tata ruang kota berkelanjutan diharapkan dapat menjamin  bahwa setiap warga kota memiliki akses terhadap  kebebasannya  dalam  beraktifitas,  adanya  persamaan  derajat  dan  hak  di antara  sesamanya,  keamanan  dan  kestabilan,  sehingga  memberi  kenyamanan  di lingkungannya.  Hukum  integratif  mempunyai  fungsi  yang  sangat  penting  dalam menciptakan suasana yang diharapkan oleh warga kota tersebut.
Model  hukum  integratif membentuk  suatu  bangunan  piramida  sistem hukum  yang  berbeda  secara  mendasar  dari  pandangan  teori chaotic dan disorder tentang  hukum. 21 Di  dalam  bangunan  piramida  sistem  hukum  terbentuk  relasi interaksionis dan hirarkhis antara ketiga elemen yaitu, sistem nilai, sistem norma dan sistem  perilaku  dalam  satu  kesatuan  sistem  sosial.  Model  hukum  integratif menentang teori konflik dan menguatkan pemikiran bahwa, teori "musyawarah dan mufakat"  atau  "teori  dialog  dua  arah"  merupakan  kata  kunci  keberhasilan memerankan fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat.
Model hukum integratif memberikan alternatif solusi dari persoalan hukum dalam  masyarakat  dan  tidak  sepakat  dengan  teori chaotic hukum  dan  hukum  tidak
18 T.  Nazaruddin,  “Fungsi  Hukum  Integratif  dalam  Konteks  Tata  Ruang  Kota  Berkelanjutan,” Jurnal Simbur Cahaya , Volume XXI, Nomor 55, September 2014.
19 Edgar  Bodenheimer,  1978.  “Seventy  Five  Years  of  Evolution  in  Legal  Philosophy,” American Journal of Jurisprudence , volume 23. 20 Harold  J.  Berman,  “Toward  an  Integrative  Jurisprudence:  Politics,  Morality,  History”. California Law Review. Vol. 76, No. 4, Juli 1988.S cholarship.law.berkeley.edu/.../viewcontent.cgi?... ,  p. 21, diakses tanggal 15 November 2013.
21 Romli  Atmasasmita,  “Tiga  Paradigma  Hukum  dalam  Pembangunan  Nasional,” Perpustakaan.bphn.go.id/index.php/searchkatalog/.../mhn110215 , diakses tanggal 5 Juli 2015.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 223
beraturan  yang  selalu  menempatkan  kepentingan  masyarakat  dan  negara  berada dalam  posisi  berhadap-hadapan,  dan  tidak  berdampingan.  Prinsip  hukum  model hukum integratif memperkuat kedaulatan hukum RI sebagai Negara Kesatuan Rl. Di dalam  pembangunan  nasional,  termasuk  pembentukan  hukum  dan  penegakan hukum,  model  hukum  integratif  tidak  hanya  meneguhkan  bagaimana  seharusnya hukum  berperanan,  melainkan  juga  dapat  digunakan  sebagai  parameter:  (l)  untuk menilai persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah NKRI, (2) penegakan  hukum sesuai dengan jiwa bangsa; (3) harmonisasi hukum internasional menjadi bagian dari sistem hukum nasional.
Dari  sudut  kepentingan  pembangunan  hukum  Indonesia  menghadapi tantangan global baik dalam bidang ekonomi, keuangan dan perdagangan maupun tantangan dan ancaman globalisasi sebagai efek samping globalisasi ekonomi dunia; model  Hukum  Integratif  dapat  menciptakan  ruang  gerak  yang  fleksibel  di  dalam menyusun  analisis  sistematis,  historis-sosiologis  dan  komparatif    mengenai  bentuk, susunan  dan  substansi  sistem  hukum  nasional  di  dalam  menghadapi  dan mengantisipasi perkembangan nasional dan internasional di masa yang akan datang. Model  Hukum  Integratif  meyakinkan  generasi  intelektual  dan  praktisi  hukum bahwa,  keluasan  dan  kedalaman  sistem  hukum  nasional  hanya  dapat  diukur  dari keterwakilannya  di  dalam  mengapresiasi,  mengakseptasi  dan  menganalisis perkembangan  fenomena  sosial  dalam  masyarakat  dan  hubungan  saling  pengaruh fungsi dan peranan hukum dengan perkembangan aspek sosial, politik, ekonomi dan teknologi, baik pada level nasional maupun internasional.
Dalam  konteks  tata  ruang  kota  berkelanjutan,  merujuk  pada  pendapat Bodenheimer, fungsi hukum di satu sisi, sebagai imperatif (pemaksa), sistem negara yang menghasilkan norma (aturan) yang mem back up kekuatan publik. Produk dari kekuatan  sosial  ekonomi.  Di  sisi  lain,  sebagai  alat  untuk  menyelesaikan  konflik  di masyarakat.

## Penutup
Pertama ,  Dinamika  pembangunan  kota  berkelanjutan  tidak  sekedar mengandung  pengertian  keberlanjutan  ekologis  atau  biofisik  semata-mata, melainkan  juga  keberlanjutan  sosio-kultural  dan  keberlanjutan  ekonomis.  Untuk menciptakan  kota  yang  berkelanjutan  diperlukan  lima  prinsip  dasar  yang  dikenal dengan  Panca  E  yaitu Environment ( Ecology ), Economy ( Employment ), Equity , Engagement , dan Energy ). Untuk kasus kota di Indonesia, masih ada lagi dua E yang lain yaitu Etika Pembangunan dan Estetika Kota.
Kedua, Perencanaan  kota  secara  komprehensif  berbasis  hukum  integratif, dengan  adanya  sumbangan  terpenting  dari  pendidikan  tata  ruang  sebagai  ilmu interdisiplin adalah pola pikir yang bersifat menyeluruh ( comprehensive ) dan terpadu ( integrated ).  Pemikiran  menyeluruh  dan  terpadu  yang  dibawa  oleh  suatu pengetahuan  interdisiplin  mampu  mengisi  kekosongan  yang  ditinggalkan  disiplin pengetahuan  lain.  Pengisian  kekosongan  itu  sangat  diperlukan  dalam  praktek pengambilan  keputusan  tata  ruang  dalam  pengertian  luas.  Penerapan  hukum
integratif  terhadap  suatu  rencana  tata  ruang  kota  berkelanjutan  menjamin  bahwa setiap warga kota memiliki akses terhadap kebebasannya dalam beraktifitas, adanya persamaan derajat dan hak di antara sesamanya, keamanan dan kestabilan, sehingga memberi kenyamanan di lingkungannya.

## Pustaka Acuan
Alfariani  Pratiwi.  “Menuju  Perencanaan  Kota  Komprehensif    Peninjauan  kembali Tata  Ruang,” http://ohayotsumaranai.blogspot.com .,  diunduh  tanggal  25  Juli 2015.
Edgar  Bodenheimer.  “Seventy  Five  Years  of  Evolution  in  Legal  Philosophy,”
American Journal of Jurisprudence , volume 23, 1978.
Eko  Budihardjo  &  Sudanti  Hardjohubojo, Wawasan  Lingkungan  dalam  Pembangunan Perkotaan , (Bandung: Alumni, 2009).
Eko  Budihardjo  &  Djoko  Sujarto, Kota  Berkelanjutan  (Sustainable  City) ,  (Bandung: Alumni, 2009).
Harold J. Berman. “Toward an Integrative Jurisprudence: Politics, Morality, History”.
California Law Review. Vol. 76, No. 4, Juli 1988.S cholarship.law.berkeley.edu/.../viewcontent.cgi?... ,    p.  21,  diunduh tanggal 15 November 2013.
Izidora  Marković.  “Importance  of  Interdisciplinary  Spatial  Planning  of  National Parks:  Case  Study  of  Croatia,” Journal  of  US-China  Public  Administration ,
March 2014, Vol. 11, No. 3, 221-231, Institute for Tourism, Zagreb, Croatia, Iva Babić OŠ Jelkovec, Zagreb, Croatia.
Mellville  C.  Branch. Perencanaan  Kota  Komprehensif,  Pengantar  dan  Penjelasan , Penerjemah  Bambang  Hari  Wibisono,  Editor  Achmad  Djunaedi,
(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Cetakan ke-2, 1996).
Romli  Atmasasmita.  “Tiga  Paradigma  Hukum  dalam  Pembangunan  Nasional,”
Perpustakaan.bphn.go.id/index.php/searchkatalog/.../mhn110215 , diunduh tanggal 5 Juli 2015.
Budhy Tjahjati Sugijanto Soegijoko, (eds.), Bunga Rampai Pembangunan Kota Indonesia Dalam  Abad  21 ,  (Jakarta:  Lembaga  Penerbit  Fakultas  Ekonomi,  Universitas Indonesia, 2005).
T.  Nazaruddin.  “Fungsi  Hukum  Integratif  dalam  Konteks  Tata  Ruang  Kota Berkelanjutan,” Jurnal  Simbur  Cahaya ,  Volume  XXI,  Nomor  55,  September
2014.