Email penulis: rgusriani@yahoo.co.id

## Manajemen Pemberdayaan Wakaf

## Raden Yani Gusriani

## Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Antasari
Governments  in  developing  countries  are  always  trying  to  do  the  strategic  steps  how  to increase  investment  or  new  economic  resources  in  the  country,  including  of  course  the Indonesian government. In the midst of these efforts, the endowment  which is one of the cars of Islamic economics at present voluntary sector to be one of the potential alternatives which,  when developed and managed in such a way to spur economic growth,  which in turn can also improve the welfare of the people .
Keywords : management, endowment, empowerment.
Pemerintahan  di  negara  berkembang  selalu  berupaya  melakukan  langkah-  langkah strategis  bagaimana  meningkatkan  investasi  atau  sumber-  sumber  ekonomi  baru  di negaranya, termasuk tentu pemerintah Indonesia. Di tengah upaya tersebut, maka wakaf yang  merupakan  salah  satu  gerbong  ekonomi  Islam  di  sektor  volunteer  hadir  menjadi salah  satu  alternatif  potensial  yang  bila  dikembangkan  dan  dimanajemen  sedemikian rupa,  dapat  memacu  laju  pertumbuhan  ekonomi  sehingga  pada  gilirannya  bisa  pula meningkatkan kesejahteraan umat.
Kata kunci : manajemen, wakaf, pemberdayaan.
Salah  satu  permasalahan  serius  yang dihadapi  oleh  negara-  negara  dunia ketiga  dewasa  ini  adalah  masalah kemiskinan.  Tentu  banyak  faktor  yang menjadi  penyebab  dari  permasalahan kemiskinan tersebut. Sebut saja diantaranya  tidak  meratanya  distribusi pendapatan  kepada  semua  lapisan  dan golongan  masayarakat,  cepatnya  laju pertumbuhan  penduduk  yang  tidak diikuti  oleh  laju  pertumbuhan  ekonomi di  suatu  negara.  Sementara  rendahnya laju  pertumbuhan  ekonomi  disebabkan oleh  rendahnya  tingkat  investasi  atau sumber-  sumber  ekonomi  baru  yang ada di suatu negara.
Oleh  sebab  itulah,  tidak  heran  jika berbagai pemerintahan di negara berkembang selalu berupaya melakukan  langkah-  langkah  strategis bagaimana meningkatkan investasi atau  sumber-  sumber  ekonomi  baru  di negaranya,  termasuk  tentu  pemerintah Indonesia.  Di  tengah  upaya  tersebut,
maka  wakaf  yang  merupakan  salah satu  gerbong  ekonomi  Islam  di  sektor volunteer hadir  menjadi  salah  satu alternatif
potensial yang bila dikembangkan dan dimanajemen sedemikian  rupa,  dapat  memacu  laju pertumbuhan  ekonomi  sehingga  pada gilirannya  bisa  pula  meningkatkan kesejahteraan umat.
Dua  dimensi  yang  terkandung dalam  muatan  wakaf,  yakni  fungsi hablum  minallah dan  fungsi  salah  satu sumber  kekuatan  ekonomi  Islam, menyebabkan  wakaf  dikenal  menjadi salah  satu  lembaga  sosial  Islam  (LSI), seperti  zakat,  infak  dan  sedekah. Dengan begitu, penggunaan wakaf tidak terbatas hanya untuk keperluan kegiatan- kegiatan tertentu saja berdasarkan  orientasi  konvensional seperti  pendidikan,  masjid,  rumah sakit,  panti-  panti  asuhan  dan  lain- lain, namun juga wakaf dalam pengertian luas dapat pula
Raden Yani                                                                                                         Manajemen
dimanfaatkan untuk kegiatan- kegiatan ekonomi  seperti  pertanian,  industri, pertambangan,  real  estate,  officer building,  hotel,  restoran,  dan  lain-  lain sesuai  dengan  syariat  Islam  (Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas  Islam  dan  Penyelenggaraan  Haji Depag RI: 2005: 1).
Dimensi  fungsi  wakaf  sebagai  salah satu  sumber  kekuatan  ekonomi  Islam inilah diharapkan bisa menjadi instrumen  untuk  merespon  terhadap persoalan-  persoalan  yang  dihadapi oleh  masyarakat  pada  umumnya  dan umat  Islam  pada  khususnya.  Taruhlah seperti persoalan yang paling mendasar yaitu keterbelakangan ekonomi, kesehatan, pendidikan, maupun persoalan  sandang  dan  pangan  yang serba kekuarangan.
Harapan  agar  wakaf  bisa  berfungsi sebagai kekuatan sosial ekonomi masyarakat  sebagaimana  tersebut  di atas,  sesungguhnya  memiliki  rujukan sejarah kuat dalam praktek masyarakat Islam. Sejak zaman awal perkembangan Islam,    wakaf  memainkan  peran ekonomi dan sosial yang sangat penting dalam  sejarah  Islam.  Sejak  itu  wakaf berfungsi  sebagai  sumber  pembiayaan bagi  masjid-masjid,  sekolah-sekolah, pengkajian  dan  penelitian,  rumah- rumah  sakit,  pelayanan  sosial  dan pertahanan (Syamsul Anwar  2007, 75).
Namun  demikian,  harapan  agar wakaf menjadi alternatif untuk pemberdayaan  masyarakat  tersebut bukan tanpa tantangan. H. Bahdin Nur Tanjung  dan  Farid  Wajdi  pernah menyebut  ada  sejumlah  problem  wakaf di tanah air pada umumnya, yaitu:
1. Kuatnya  paradigma  lama  umat Islam  dalam  pengelolaan  wakaf,  seperti adanya anggapan bahwa wakaf itu milik Allah semata yang tidak boleh diganggu tanpa  izin  Allah.  Atas  pemahaman  itu, banyak  tokoh  masyarakat  atau  umat Islam  tidak  merekomendasikan  wakaf diberdayakan,  memiliki  fungsi  sosial
yang lebih luas dan tidak terbatas pada ibadah mahdhah.
2. Kurangnya sosialisasi secara lebih  luas  terhadap  paradigma  baru untuk  pengembangan  wakaf  secara produktif.  Sosialisasi  masif  dengan memasukkan wakaf sebagai bagian dari instrumen pengembangan ekonomi umat  menjadi  aspek  penting  bagi pengembangan gagasan wakaf produktif. Kurangnya pengetahuan masyarakat atas pentingnya pemberdayaan wakaf untuk kesejahteraan  umum  menjadi  problem yang harus dipecahkan bersama.
3. Belum optimal paham, peran dan sinergi  para  pejabat  teknis  wakaf  di daerah  dengan  para  pihak  terkait terhadap  upaya  pemerintah  pusat memberdayakan wakaf secara produktif.  Para  pejabat  teknis  lebih banyak  berkutat  pada  penanganan yang  bersifat  linier  dibandaingkan memasarkan  gagasan  strategis  dalam pengembangan wakaf yang lebih berwawasan sosial. 4. Nazhir belum profesional sehingga  wakaf  belum  dikelola  secara optimal.  Posisi  nazhir  peran  sentral dalam  mewujudkan  tujuan  wakaf  yang ingin  melestarikan  manfaat  wakaf. Profesionalisme  nazhir  masih  tergolong lemah.  Mayoritas  dari  lebih  karena faktor  kepercayaan  dari  masyarakat, sementara  kompetisi  minimal  sebagai pengelola wakaf secara produktif belum dimiliki.
5. Lemahnya  kemitraan  dan  kerja sama  antara stakeholders wakaf  untuk menjalin  kekuatan  internal  umat  Islam dalam  pemberdayaan  wakaf  secara produktif,  seperti  organisasi  massa Islam,  kalangan  intelektual  LSM,  tokoh agama,  termasuk  aparat  pemerintah. Kemitraan  mereka  lebih  pada  upaya- upaya  yang  masih  bersifat  artifisial yang  belum  menyentuh  pada  aspek kerja  sama  konkret,  terencana,  dan
masif  (H.  Bahdin  Nur  Tanjung  dan Farid Wajdi 2010, 2)
Dari  catatan  problem  tersebut  di atas,  paling  tidak  ada  tiga  hal  yang menjadi  fokus  perhatian  bersama, yaitu:
Pertama, bagaimana memanajemen  wakaf  agar  bisa  bersifat produktif. Kedua,
bagaimana memanajemen  SDM  (nazhir)  agar  bisa profesional. Ketiga, bagaimana  konsep manajemen wakaf berbasis pemberdayaan masyarakat itu sendiri.
Potensi dan Substansi Ekonomi Wakaf Kata  “wakaf”  yang  sudah  menjadi bahasa  Indonesia  itu  berasal  dari  kata kerja  bahasa  Arab waqafa  (fi’il  madhy), yaqifu  (fi’il  mudhari), dan waqfan  (isim mashdar) yang  secara  etimologi  berarti berhenti,  berdiri,  berdiam  di  tempat, atau menahan (Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan
Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI  2005,  13).  Kata  lain  yang  sering digunakan  sinonim  dengan  wakaf adalah habasa ( fi’il madhy ), dan habsan (isim  mashdar) yang  menurut  etimologi juga  bermakna  menahan.  Sebab  itu, menurut  istilah syara’ secara  umum, wakaf  adalah  sejenis  pemberian  yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal ( tahbisul ashli ), lalu menjadikan manfaatnya  berlaku  umum  (Depag  RI, 2005, 1).
Adapun menurut perundang-
undangan, definisi
wakaf telah diterangkan  dalam  UU  No.41  Tahun 2004 tentang Perwakafan Bab 1 pasal 1 ayat (1) “perbuatan hukum wakif untuk memisahkan  dan/  atau  menyerahkan sebagian  harta  miliknya  untuk  di manfaatkan  selamanya  atau  untuk jangka  waktu  tertentu  sesuai  dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah.” Pemisahan kekayaan itu  ( tahbis  atau  tasbil )  merupakan unsur  hakiki  dari  wakaf,  dalam  arti
wakif melepaskan kepemilikan terhadap harta  kekayaan  yang  diwakafkan, sedangkan nazhir (perorangan, organisasi maupun badan hukum) yang diberi  kepercayaan  mengelola  harta wakaf  sesuai  dengan  peruntukannya bukanlah pemilik harta wakaf, sehingga berlaku terhadapnya beberapa perbuatan  dilarang  seperti  menjual, menggadaikan,  menghibahkan  atau mewariskan harta wakaf.
Selanjutnya  dalam  pasal  5  UU tersebut  dijelaskan  bahwa  “wakaf berfungsi  mewujudkan  potensi  dan manfaat  ekonomis  harta  benda  wakaf untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.” Kemudian  dalam  pasal  22  disebutkan bahwa  wakaf  hanya  bisa  diperuntukan bagi: a. Sarana dan kegiatan ibadah; b. Sara  dan  kegiatan  pendidikan  dan kesehatan;  c.  bantuan  kepada  fakir miskin, anak terlantar, dan beasiswa; d. kemajuan  dan  peningkatan  ekonomi, dan  e.  kemajuan  dan  kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari‟ah dan peraturan perundang- undangan. Jadi, UU Nomor 41  Tahun  2004  tersebut  membawa paradigama  baru  wakaf  di  Indonesia, sebab  wakaf  tidak  lagi  semata-  mata persoalan  ibadah  namun  juga  sebagai pranata  keagamaan  yang  berperan sebagai indikator ekonomi.
Potensi  wakaf  di  tanah  air  sangat besar.  Menurut  data  Kementerian Agama, bahwa jumlah aset wakaf tanah di  Indonesia  sebanyak  lebih  dari  450 ribu  lokasi,  dengan  luas  lebih  dari  2,7 milyar  meter  persegi.  Tentu  saja, kekayaan  umat  yang  sangat  besar  ini dapat  dijadikan  sebagai  modal  abadi bagi  peningkatan  kesejahteraan  dan pembangunan  ekonomi  masyarakat yang  saat  ini  kita  sedang  kembangkan (http:// bwi.or.id/index.php/in/artikel/596- pencanangan-gerakan-nasional-wakaf- uang) .
Raden Yani                                                                                                         Manajemen
Selain  potensi  benda  wakaf  tidak bergerak berupa tanah tersebut di atas, masyarakat  Islam  di  tanah  air  juga memiliki  potensi  yang  sangat  dahsyat yakni  benda  wakaf  bergerak  berupa uang. Jumlah umat Islam yang terbesar di seluruh dunia merupakan aset besar untuk penghimpunan dan pengembangan  wakaf  uang.  Jumlah penduduk Indonesia 237 juta jiwa, yang mayoritas  beragama  Islam  (BPS,  2010). Menurut asumsi M. Cholis Nafis, Wakil Sekretaris  Badam  Wakaf  Indonesia tentang  potensi  wakaf  di  Indoneisa dengan jumlah umat muslim dermawan diperkirakan  20  juta  umat  Islam Indonesia  mau  mengumpulkan  wakaf uang sebesar Rp 100.000, setiap bulan, maka  dana  yang  terkumpul  berjumlah 24  triliun  setiap  tahun.  Jika  50  juta orang  berwakaf,  maka  setiap  tahun akan  terkumpul  dana  wakaf  sebesar Rp  60  triliun.  Jika  saja  terdapa  1  juta saja masyarakat muslim yang mewakafkan  dananya  sebesar  Rp 100.000,  per  bulan,  maka  akan diperoleh  pengumpulan  dana  wakaf sebesar Rp 100 miliar setiap bulan atau Rp  1,2  triliun  per  tahun.  Jika diinvestasikan dengan tingkat return 10 persen  per  tahun  maka  akan  diperoleh penambahan dana wakaf sebesar Rp 10 miliar  setiap  bulan  atau  Rp  120  miliar per tahun (http:// bwi.or.id/index.php/in/artikel/974- aplikasi-wakaf-uang-di-indonesia). Membicarakan wakaf dalam konteks pemberdayaan, maka selain memperhitungkan berbagai potensi wakaf sebagaimana disebutkan di atas, juga  tak  kalah  krusialnya  adalah menyangkut  substansi  ekonomi  wakaf itu sendiri. Seperti pernah dikemukakan  oleh  Mundzir  Qahaf (2005:  22-  23),  bahwa  berdasarkan substansi  ekonominya  wakaf  dapat dibagi menjadi dua macam:
1. Wakaf  langsung,  yaitu  wakaf untuk  memberi  pelayanan  langsung
kepada  orang-  orang  yang  berhak, seperti  masjid,  sekolah  dan  rumah sakit.
2. Wakaf  produktif,  yaitu  wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi yang manfaatnya bukan  kepada  benda  wakaf  secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan  kepada  orang-  orang  yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf  produktif  berarti  ada  proses pengubahan/transformasi
input menjadi output untuk  menambah  nilai atau  manfaat  lebih.  Proses  produksi berarti  proses  kegiatan  yang  berupa; pengubahan fisik, memindahkan, meminjamkan,  dan  menyimpan  (Jaih Mubarok,  2008:  15). Lebih  jauh  lagi dapat dikatakan  bahwa  wakaf  produktif secara  terminologi  adalah  transformasi dari pengelolaan wakaf yang profesional untuk  meningkatkan  atau  menambah manfaat wakaf. Sedangkan Muhammad Syafi‟i  Antonio  mengatakan  bahwa wakaf  produktif  adalah  pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan ciri utama, yaitu:  pola  manajemen  wakaf  harus terintegrasi,  asas  kesejahteraan nazir, dan asas transformasi dan tanggungjawab  (Jaih  Mubarok  2008, 35-36).
Untuk  kepentingan  pemberdayaan masyarakat,  maka  wakaf  produktif dapat  dimanfaatkan  sebagai  instrumen investasi,  dimana  akan  berdampak lebih  besar  dalam  sektor  ekonomi dibanding  hanya  sekadar  penunjang sarana  dan  prasarana  ibadah  dan kegiatan  sosial  yang  sifatnya  sektoral. Sebab  dalam  konteks  ini,  wakaf  lebih memiliki visi yang jauh ke depan dalam mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai suatu usaha terciptanya kemashlahatan umum. Return (hasil) yang  dari  investasi  wakaf akan  memiliki multiplier  effect dalam mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi  suatu  negara  (Jusmaliani
2008,  312-  313).  Oleh  sebab  itulah, menuju wakaf produktif sebagai instrumen  investasi,  maka  pendekatan yang  digunakan  dalam  pemberdayaan obyek wakaf tidak semata-mata pendekatan ekonomi, tetapi pendekatan bisnis.  Tentu  saja,  bisnis  dapat ditegakkan secara kokoh bila didukung oleh  sumber  daya  manusia  yang tangguh dan manajemen yang baik.
Selain wakaf produktif, sebagaimana telah  disinggung  sebelumnya  ada  lagi wakaf  yang  lebih  fleksibel  yakni  wakaf tunai  berupa  wakaf  uang  yang  jauh lebih berpotensi besar dalam pemberdayaan ekonomi umat. Mengacu pada beberapa negara yang sudah lama dan  banyak  berpengalaman  dalam mengelola  wakaf,  catat  saja  seperti Mesir,  Turki,  Arab  Saudi,  Yordania, Qatar,  Kuwait,  Marokko,  Bangladesh, Pakistan,  dan  Malaysia,  dimana  harta yang  dapat  diwakafkan  tidak  terbatas pada  benda  tidak  bergerak,  tetapi  juga benda bergerak, termasuk uang  (Depag RI 2005, 6).
Di Indonesia sendiri masih tergolong tradisional dalam hal memahami wakaf. Karena  itulah,  pada  tanggal  11  Mei 2002  Komisi  Fatwa  Majelis  Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang wakaf uang, yang isinya adalah sebagai berikut:
1. Wakaf  uang  ( Cash  Wakaf/Waqf al-Nuqud ) adalah wakaf yang dilakukan seseorang,  kelompok  orang,  lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk  ke  dalam  pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf  uang  hukumnya  jawaz (boleh). 4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan  dan  digunakan  untuk  hal- hal yang dibolehkan secara syar‟i.
5. Nilai  pokok  wakaf  uang  harus dijamin  kelestariannya,  tidak  boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.
Kemudian, wakaf uang juga mendapat  legitiminasi  kuat  setelah lahirnya    Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  41  Tahun  2004 Tentang  Wakaf  yang disahkan  Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada tanggal 27  Oktober  2004.  Jadi,  UU  Nomor  41 Tahun 2004 tersebut membawa paradigama  baru  wakaf  di  Indonesia, sebab  wakaf  tidak  lagi  semata-  mata persoalan  ibadah  namun  juga  sebagai pranata  keagamaan  yang  berperan sebagai indikator ekonomi.
Dalam  UU  tersebut,  wakaf  uang diatur  dalam  bagian  tersendiri.  Dalam Pasal 28 UU tersebut disebutkan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak  berupa  uang  melalui  lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU) yang ditunjuk oleh Kementerian  Agama.  Kemudian  dalam Pasal  29  ayat  (1)  disebutkan  pula bahwa  wakaf  benda  bergerak  berupa uang  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  28,  dilaksanakan  oleh  wakif dengan  pernyataan  kehendak  yang dilakukan  secara  tertulis.  Dalam  ayat (2)  Pasal yang sama dinyatakan bahwa wakaf  benda  bergerak  berupa  uang sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) diterbitkan  dalam  bentuk  sertifikat wakaf  uang.  Sedangkan  dalam  ayat  (3) Pasal yang sama diatur bahwa sertifikat wakaf  uang  sebagaimana  dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan dan disampaikan  oleh  lembaga  keuangan syari‟ah  kepada  wakif  dan  nadzir sebagai  bukti  penyerahan  harta  benda wakaf.
Diantara  hal  penting  tentang  wakaf yang diatur pada Pasal 28 sampai Pasal 31  ialah  wakaf  uang  harus  disetor melalui  Lembaga  Keluangan  Syariah (LKS)  yang  telah  ditetapkan  oleh Menteri  Agama  RI.  Dalam  keputusan Menteri  Agama  RI  telah  menetapkan lima  LKS  Penerima  Wakaf  Uang  (PWU), yaitu  BNI  Syaria‟ah,  Bank  Mu‟amalat, Bank  Syariah  Mandiri,  Bank  Mega
Raden Yani                                                                                                         Manajemen
Syariah,  Bank  DKI  Syariah,  Bank Bukopin  Syariah,  Bank  Tabungan Negara  (BTN)  Syariah,  dan  Bank  Jogya Syaria.  Wakaf  uang  harus  dibuktikan dengan  sertfikat.  Menurut  Peraturan Badan  Wakaf  Indonesia  (Nomor  01 tahun  2009),  sertifikat  dapat  diberikan kepada  wakafi  yang  telah  mewakafkan uangnya  paling  sedikit  Rp1.000.000 (satu  juta  ripiah)  dengan  menyertakan asal  usul  uang  dan  identitas  lengkap wakifnya.
Berdasarkan  UU  Wakaf  tersebut  di atas, LKS jelas memiliki pernan penting dalam  penerimaan  wakaf  uang.  Peran strategis  ini  salah  satunya  terkait dengan  status  hukum  lembaga  ini karena  ditunjuk  langsung  oleh  Menteri Agama  sebagai  lembaga  berwenang dalam  penerimaan  wakaf  uang.  Hal  ini disebutkan  dalam  UU  No.  41  tahun 2004  Pasal  28  tentang  wakaf  yang berbunyi:  „Wakif  dapat  mewakafkan benda  bergerak  berupa  uang  melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri‟. Dalam kaitan ini menteri memiliki wewenang untuk   menunjuk  lembaga  keuangan syariah tertentu yang memenuhi persyaratan atas saran dan pertimbangan dari Badan Wakaf Indonesia (Pasal 24 ayat 1 Penjelasan). Banyak  pihak  menilai  wakaf  uang memang
sangat relevan untuk digunakan  dalam  model mutual  fund melalui  mobilisasi  dana  abadi,  karena sifat  keabadian  benda  wakaf  tersebut. Dana  abadi  digarap  melalui  tangan- tangan  yang  profesional  dan  amanah dalam fund management- nya  akan menjawab keraguan terhadap pengelolaan dana wakaf
serta kecemasan  krisis  investasi  domestik, dan  sindrom capital  flight. Dana  wakaf yang  dikelola  secara  profesional  ini sangat tepat untuk merangsang kembalinya  iklim  investasi  emosional berupa  niat  amal  jariyah  pemberi wakaf,
disamping pertimbangan
rasional  duniawi,  menciptakan  lahan pekerjaan dan mengurangi pengangguran.
Lebih jauh Jusmaliani memaparkan, bahwa  walaupun  aktivitas  produksi yang dipilih harus selektif sesuai kaidah syari‟ah  dan  kemaslahatan  umat,  dana ini  tetap  sangat  potensial  untuk memberdayakan sektor riil dan memperkuat fundamental perekonomian.  Ia  sekaligus  sebagai tantangan  untuk  mengubah  pola  dan preferensi  konsumsi  dengan  adanya filter  moral  berupa  kesadaran  akan solidaritas  sosial.  Akibatnya  konsep pareto  optimum yang  tidak  mengakui adanya solusi yang tidak membutuhkan mengorbankan  dari  pihak  minoritas (kaya) guna meningkatkan kesejahteraan  pihak  yang  mayoritas (kaum  miskin)  tidak  berlaku  lagi,
karena dengan wakaf semuanya dilakukan  dengan  suka  rela  tanpa pengorbanan dan tanpa merasa dirugikan (Jusmaliani 2008, 315). Dengan  diperkenalkannya  wakaf uang  di  tanah  air,  tentu  semakin menambah besar peluang untuk pemberdayaan  ekonomi  masyarakat.
Sebab, jika dibandingkan dengan wakaf tak bergerak seperti tanah, maka wakaf uang jelaslah memiliki beberapa kemudahan dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat. Beberapa kelebihan wakaf uang misalnya:
1. Wakaf  benda  bergerak  seperti uang  dan  surat  berharga  memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemashlahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain. 2. Tidak mengenal batas pendistribusian. Berbeda dengan wakaf tanah,  yang  dapat  menikmati  manfaat dari harta wakaf tersebut, seperti tanah dan bangunannya, hanyalah masyarakat yang berdomisili di sekitarnya.  Di  sisi  lain,  jumlah  rakyat miskin tidak hanya terkonsentrasi pada satu  wilayah  saja  melainkan  sudah
tersebar  ke  seluruh  pelosok  negeri, sehingga dibutuhkan sumber pendanaan  baru  yang  sifatnya  tidak terikat  ruang  dan  waktu (Jusmaliani 2008, 316- 317). Berbicara masalah keunggulan wakaf uang dibandingkan dengan wakaf konvensional,  H.  Bahdin  Nur  Tanjung dan  Farid  Wajidi  (2010,  113-  114)  juga pernah
mengungkapkan sebagai beriktu: 1. Wakaf  uang  lebih  produktif; kelebihan  wakaf  uang  yang  lain  adalah lebih produktif, dananya dapat langsung  dimanfaatkan,  hasil  investasi dan wakaf langsung dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan  kemaslahatan  umat,  seperti biasiswa,  membiayai  perawatan  orang sakit,  membayar  gaji  guru,  dan  lain- lain.
2. Keunggulan  lainnya;  wakaf  uang dapat  dipergunakan  untuk  mendanai dan  mengembangkan  harta  wakaf berupa  tanah  dan  bangunan  untuk kepentingan  usaha  produktif.  Seperti membangun pertokoan, kedai, swalayan, rumah sakit, dan sebagainya.
3. Lebih  mudah  dilaksanakan  oleh wakif ;  kerana  wakaf  uang  dapat dilaksanakan  oleh  siapa  saja  tanpa menunggu kaya terlebih dahulu. Dengan  kata  lain  dapat  diamalkan sesuai  dengan  kemampuan  ekonomi seseorang.  Selain  itu  dapat  diamalkan secara
berjamaah
atau kelompok,seperti  wakaf  Geser  ( gerakan seribu  rupiah ),  setelah  nominal  wakaf sampai  Rp100.000.-  baru  dikeluarkan sertifikatnya  wakaf  tunai  atas  nama jamaah/ kelompok.
Demikian,  wakaf  uang  maupun wakaf  produktif  lainnya  bukan  hanya menjadi alternatif baru bagi umat Islam di  Indonesia  dalam  berwakaf,  tapi  juga berfungsi  memberikan  solusi  bagi upaya peningkatan kesejahteraan umat secara  lebih  luas.   Diperkenalkannya wakaf  uang  ini  dalam  kehidupan  umat
Islam  di  Indonesia  telah  menggeser paradigma  lama  bahwa  wakaf  hanya dimungkinkan  terhadap  benda-benda tidak  bergerak  seperti  masjid,  tanah pertanian  dan  tanah  kuburan  dan  lain sebagainya. Selain itu, diperkenalkannya  kembali  wakaf  uang ini  juga  telah  memberikan  kesempatan luas  bagi  setiap  umat  Islam  dari berbagai kalangan untuk dapat berpartisipasi  menunaikan  wakaf  uang sekalipun  tidak  dalam  jumlah  yang besar
(http://bwi.or.id/index.php/in/artikel). Dimensi Manajemen Pemberdayaan Wakaf Manajemen wakaf berbasis pemberdayaan mendapatkan relevansinya  bukan  saja  dalam  upaya mengatasi  problem  pengelolaan  wakaf sebagaimana telah disinggung sebelumnya, tetapi juga untuk menyahuti  upaya  semua  pihak  dalam menanggulangi  masalah  ketertinggalan sosial-  ekonomi  masyarakat  Islam mayoritas  di  negeri  ini,  yakni  bernama kemiskinan.  Sedangkan  kemiskinan merupakan  problem  krusial  bersama, bahkan  dapat  dikategorikan  sebagai musuh  bersama.  Sebab  itulah,  logis kalau  Nabi  Muhammad  swa.  sendiri sangat  peduli  dan  waspada  pada masalah kemiskinan dengan menyatakan: “Hampir kemiskinan menyebabkan  kekufuran.”  Menurut Ruqaiyah  Waris  Masqood (2003,  26-27) ada  beberapa  alasan-alasan  empati Nabi  saw.  tersebut  terhadap  masalah kemiskinan:
1. Kemiskinan  yang  menjerat  umat Islam biasanya membuat mereka terlalu sibuk  untuk  mencari  penghidupan sehingga mereka tidak memiliki banyak waktu untuk mengingat Allah.
2. Kesulitan
sehari-hari yang menimpanya  membuat  seseorang  tidak bisa  mendapatkan  kedamaian  berpikir
Raden Yani                                                                                                         Manajemen
guna  merenungkan  kebesaran  Allah swt. serta keindahan Islam.
3. Penghasilan  sehari-hari  yang tidak mencukupi juga membuat mereka tidak  bisa  menghabiskan  waktu  dan uangnya untuk meningkatkan pengetahuannya  tentang  ilmu  agama Islam  atau  dalam  mendapatkan  dan meningkatkan  kemampuannya  guna memperoleh  penghasilan  yang  lebih baik.  Kemiskinan  seperti  ini  dapat menciptakan  kejahatan  atau  bahkan kemiskinan yang lebih parah.
4. Lingkungan  hidup  dan  kerja yang kasar dan kotor tidak cocok untuk menjalankan shalat sehari-hari, membaca al-Qur‟an dan sebagainya. 5. Hidup  dalam  kemiskinan  dan kebodohan membuatnya mudah menjadi  korban  dari  semua  bentuk eksploitasi.
6. Kondisi  seperti  ini  tidak  hanya akan  melemahkan  pikirannya,  tetapi juga badannya untuk bekerja lebih giat lagi.
7. Tidak  dapat  dielakan  situasi menyedihkan seperti ini mengarah pada pertanyaan  tentang  nasibnya  dan  yang patut  sangat  disayangkan  ini  dapat melemahkan keimanannya kepada Allah SWT. Masalah kemiskinan menjadi diskursus berkepanjangan sebab kemiskinan  merupakan  permasalahan multi-  sektoral  dan  menjadi  tanggung jawab  semua  pihak.  Menyadari  realita tersebut,  sesungguhnya  ada  beberapa strategi  dan  kebijakan  yang  perlu dilakukan  untuk  mengatasi  masalah tersebut di atas, antara lain ( Wrihatnolo,  Randy  R.  dan  Rian Nugroho Dwidjowikono 2007, 21- 23):
Pertama , strategi pertumbuhan berkualitas  ( quality  growth ).  Hal  ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan  penduduk  miskin  yang ditandai  dengan  menguatnya  daya  beli penduduk  miskin  yang  didorong  oleh terciptanya  penghasilan  bagi  keluarga
miskin dan berkurangnya beban pengeluaran  keluarga  miskin,  serta lebih jauh dapat meningktakan kemandirian  keluarga  miskin  dalam bentuk meningkatnya nilai simpanan/aset keluarga miskin. Dengan  demikian,  keluarga  miskin dapat  ikut  menikmati  pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas.
Kedua ,  strategi  peningkatan  akses pelayanan  dasar  bagi  keluarga  miskin ( accessibility to basic public service ). Hal ini  bertujuan  meningktakan  kualitas hidup  penduduk  miskin  yang  ditandai semakin meningkatnya kehadiran keluarga  miskin  pada  fasilitas  dan pelayanan kesehatan dasar, pendidikan wajib belajar, konsumsi pangan dan gizi yang bermutu, serta semakin mudahnya menjangkau fasilitas tersebut akibat semakin baiknya sarana dan prasaranaa dasar.
Ketiga ,  strategi  perlindungan  sosial ( social  protection ).  Hal  ini  bertujuan meningktakan perlindungan sosial kepada  keluarga  miskin  yang  ditandai dengan  semakin  banyaknya  jumlah keluarga  miskin  yang  terjangkau  oleh sistem  perlindungan  sosial  sehingga akan  semakin  meringankan  beban hidup  keluarga  miskin  di  tengah kondisi  yang  rawan  akan  perubahan yang sangat berpengaruh terhadap daya beli penduduk miskin.
Keempat ,  strategi  pemberdayaan masyarakat  ( community  development ).
Hal ini bertujuan mendorong pendudukmiskin  untuk  secara  kolektif terlibat  dalam  proses  pengambilan keputusan  termasuk  menanggulangi kemiskinan  yang  mereka  alami  sendiri. Masyarakat  miskin  bukan  sebagai obyek, melainkan subyek. Keberdayaan penduduk  miskin  ditandai  dengan semakin  bertambahnya  kesempatan kerja  yang  diciptakan  sendiri  oleh penduduk  miskin  secara  kolektif,  dan pada  gilirannya  akan  memberikan tambahan  penghasilan,  meringankan
beban  konsumsi,  serta  meningkatkan nilai  simpanan/aset  kelarga  miskin. Keberdayaan pendudukmiskin juga ditandai dengan semakin meningkatnya kapasitas  penduduk  miskin  secara kolektif  dalam  mengelola  organisasi pembangunan secara mandiri.
Dalam  konteks  pengelolaan  wakaf, maka strategi pemberdayaan ini sangat relevan jika dikaitkan untuk pemberdayakan  ekonomi  masyarakat miskin. Masalahnya memang, manajemen dan pengelolaan wakaf tentu  tidak  mudah,  apalagi  jika dikaitkan dalam konteks pemberdayaan ekonomi
umat, karena dalam pengembangannya  banyak  faktor  yang harus  diatasi  secara  integral.  Beberapa dimensi manajamen yang perlu mendapat  perhatian  dalam  konteks tersebut, yakni:

## Konsep Pemberdayaan
Pemberdayaan  merupakan  terjemahan bahasa  Inggeris empowerment yang dapat diartikan “pemberian kekuasaan” karena  power  bukan  sekadar  “daya”, tetapi  juga  “kekuasaan”,  sehingga  kata “daya”  tidak  saja  bermakna  “mampu”, tetapi juga “mempunyai kuasa”
(Wrihatnolo dan Dwidjowijoto 2007, 1). Pemberdayaan  memang  memiliki ragam  makna.  Karena  itulah,  untuk memahami konsep pemberdayaan secara  utuh,  perlu  kiranya  meninjau makna  pemberdayaan  itu  sendiri  dari berbagai  dimensi.  Dalam  konteks  ini, Edi  Suharto (2005,  57-58)  merangkum pendapat  para  ahli  tentang  definisi pemberdayaan  dilihat  dari  tujuan, proses  dan  cara-cara  pemberdayaan sebagai berikut:
a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang- orang yang lemah atau tidak beruntung.
b.
Pemberdayaan adalah sebuah proses  dengan  mana  orang  menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam
berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian- kejadian  serta  lembaga-lembaga  yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang    memperoleh  keterampilan, pengetahuan,  dan  kekuasaan  yang cukup untuk mempengaruhi kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.
c. Pemberdayaan menunjuk pada  usaha  pengalokasian  kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial. d. Pemberdayaan  adalah  suatau cara  dengan  mana  rakyat,  organisasi dan  komunitas  diarahkan  agar  mampu menguasai (atau bahkan berkuasa atas) kehidupannya.
Dari  beberapa  uraian  tersebut  di atas,  kiranya  dapat  dipahami  bahwa pemberdayaan  adalah  sebuah  proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau  keberdayaan  kelompok  lemah dalam  masyarakat,  termasuk  dalam individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sering dikemukan bahwa  pemberdayaan  adalah  sebuah proses “menjadi”, bukan sebuah “proses instan”.  Oleh  sebab  itu,  dalam  konteks manajemen wakaf
berbasis pemberdayaan  masyarakat  tentu  harus dilakukan  melalui  beberapa  tahapan seperti  yang  umum  dikenal  dalam konsep pemberdayaan (Azis 2005, 135), yaitu:
1) Membantu  masyarakat  dalam menemukan  apa  saja  masalah  yang dihadapi  selama ini. 2) Melakukan analisis (kajian) terhadap permasalahan tersebut secara mandiri (partisipatif). 3) Menentukan skala prioritas masalah,  dalam  arti  memilah  dan memilih  tiap  masalah  yang  paling mendesak untuk diselesaikan. 4) Mencari cara penyelesaian masalah  yang  dihadapi,  antara  lain
Raden Yani                                                                                                         Manajemen
dengan pendekatan sosio- kultural yang ada dalam masyarakat.
5) Melaksanakan  tindakan  nyata untuk  menyelesaikan  masalah  yang sedang dihadapi.
6) Mengevaluasi  seluruh  rangkaian dan  proses  pemberdayaan  tersebut untuk  dinilai  sejauhmana  keberhasilan dan kegagalannya.
Sementara itu, sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau  hasil  yang  ingin  dicapai  oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat  yang  berdaya,  memiliki kekuasaan atau
mempunyai pengetahuan  dan  kemampuan  dalam memenuhi  kebutuhan  hidupnya  baik yang  bersifat  fisik,  ekonomi,  maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan
aspirasi,
mempunyai mata pencarian,
berpartipasi  dalam  kegitan  sosial,  dan mandiri  dalam  melaksanakan  tugas  – tugas kehidupannya.
Sebagaimana  dikatakan  Kristiadi yang  dikutip  oleh  Randy  R.  Wrihatnolo dan  Riant  Nugroho  Dwidjowijoto  (2007, 117),  bahwa  ujung  dari  pemberdayaan masyarakat  harus  menjadi  swadiri, mampu  mengurus  dirinya  sendiri, swadana, mampu membiayai keperluan sendiri,  dan  swasembada,  mampu memenuhi kebutuhannya sendiri berkelanjutan.
Prinsip Dasar Pemberdayaan. Manajemen  pemberdayaan  wakaf  tentu pula  harus  mengikuti  beberapa  prinsip dasar  pemberdayaan  (Mubyarto,  2000, 79), yaitu:
a. Prinsip Kebutuhan,
artinya program  pemberdayaan  wakaf  yang dibuat  harus  didasarkan  atas  dan untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat,  kebutuhan  dalam  konteks ini, tentu tidak hanya dipahami sebagai kebutuhan fisik material, tetpi juga non material.
b. Prinsip Partisipasi, hal ini menekankan pada keterlibatan masyarakat secara aktif dalam mengelola  wakaf,  mulai  dari  proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, evaluasi, maupun pengembangannya.  Hal  dimaksudkan; Pertama , mendorong tumbuhnya perubahan sikap dan perilaku masyarakat yang  kondusif untuk kemajuan.
Kedua , meningkatkan kualitas  partisipasi  masyarakat,  dari sekadar  yang  selama  ini  sebagai  obyek wakaf    menjadi  subyek. Ketiga , menyegarkan dan meningktakan efektivitas  fungsi  dan  peran  pemimpin lokal (lihat pula Halim 2001, 25). c. Prinsip Keterpaduan, mencerminkan adanya upaya memadukan seluruh potensi dan sumber- sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat.  Dalam  konteks  ini,  nazhir misalnya  tidak  dimonopoli  sekolompok orang  dan  ahli,  tetapi  terbuka  bagi siapapun  yang  berkomitmen  pada pemberdayaan masyarakat dan berpijak pada nilai- nilai universalitas Islam.
d. Prinsip Kemandirian,
menekankan  bahwa  kegiatan  atau program  pemberdayaan  wakaf  itu disusun dan dilaksanakan berdasarkan kemampuan  dan  sumber-  sumber (potensi)  yang  dimiliki  masyarakat. Keterlibatan  pihak-  pihak  lain,  baik perorangan  maupun  lembaga  hanyalah bersifat  sementara  yang  berfungsi sebagai fasilitator dan transformatif.
Dimensi  pemberdayaan  memang sangat  luas  dan  kompleks,  dan  bisa saja  ada  anggapan  bahwa  salah  satu atau beberapa dimensi lebih fundamental  daripada  yang  lainnya. Misalnya  banyak  orang  berpendapat bahwa  pemberdayaan  spritual  atau personal  merupakan  landasan  untuk semua  pengembangan  yang  lainnya. Tetapi,  dari  sekian  banyak  dimensi, menurut  Jim  Ife  dan  Frank  Tesoriero (2008,  410-411)  paling  tidak  ada  enam
dimensi  yang  patut  dipertimbangkan sebagai  hal  yang  penting.  Keenam dimensi tersebut  meliputi: sosial, ekonomi,  politik,  budaya,  lingkungan, dan  personal/spritual.  Dengan  kata lain,  manajemen  pemberdayan  wakaf ini harus terpadu antara pemberdayaan bidang  keagamaan  dengan  bidang sosial,  ekonomi,  politik,  budaya,  dan lingkungan.  Dalam  hubungan  ini, sebenarnya  bagi  Islam  bukan  sesuatu yang  asing  lagi,  sebab  ajaran  Islam bersifat  universal  dan  lengkap  (Al Qardhawi, 1994).
Sebagai  bahan  perbandingan pula,  Hatmansyah  (2003,  711-  712) pernah  mengemukakan  empat  dimensi pemberdayaan yang strategis dan perlu mendapat  perhatian  serius,  keempat dimensi tersebut yaitu:
Pertama, Pemberdayaan Ekonomi. Dalam kaitan ini, manajemen pemberdayaan wakaf meletakkan tugas utamanya melakukan pemberdayaan masyarakat miskin, melalui  pemberdayaan  ekonomi,  baik secara  kultural  maupun  struktural. Dalam  hubungan  ini,  maka  sasaran pendistribusian  harta  benda  wakaf, termasauk  wakaf  uang,  adalah  untuk masyarakat miskin dan kaum pinggiran lainnya.  Merujuk  pada  pembagian Kuntowijoyo,  mereka  yang  msikin  ini terdiri atas:
a. Yang  tidak  memiliki  kapasitas produksi,  yaitu  mereka  yang  tidak memiliki  keahlian,  modal  dan  tanah sehingga mereka tidak memiliki pekerjaan,  dengan  demikian  mereka tidak memiliki pendapatan.
b. Yang  tidak  memiliki  kapasitas distributif,  yaitu  mereka  yang  memiliki pekerjaan, tanah ataupun modal, tetapi pendapatannya tidak mencukupi untuk hidup  layak  (Jusmaliani  2008,  316- 317).
Pemberdayaan  ekonomi  masyarakat pada  akhirnya  akan  memberdayakan kehidupan  masyarakat  dalam  berbagai
aspeknya:  sosial,  politik,  budaya,  dan keagamaan  yang  terintegrasi  dalam wawasan  tauhid.  Disamping  itu,  perlu dikembangkan  dan    sosialisasikan solidaritas  ekonomi  masyarakat  untuk menghadapi persaingan ekonomi global, serta  merumuskan  kiat  menghadapi berbagai  tantangan  bisnis  modern, sehingga  tidak  merugikan  bisnisnya, tetapi  juga  tidak  melanggar  kaidah- kaidah moral universal.
Kedua, Pemberdayaan Sosial. Hal ini bertujuan  bukan  hanya  terpenuhinya kebutuhan  fisiologis  dan  kebutuhan dasar (basic  needs) tapi  juga  sampai pada peningkatan kapasitas dan otoritas  masyarakat.  Kebutuhan  dasar tentu  tidak  dipahami  hanya  terbatas pada  kebutuhan  minimum  manusia seperti  kebutuhan  akan  makanan, tempat tinggal, pakaian dan kesehatan. Melainkan  juga  mencakup  kebutuhan akan  rasa  aman,  kasih  sayang, mendapat penghormatan dan kesempatan untuk bekerja dan berprestasi  secara  fair,  dan  tentu  saja aktualisasi spiritual.
Ketiga, Pemberdayaan Politik. Dalam hubungannya ini, manajemen pemberdayaan wakaf bisa memposisikan arah pemberdayaan antara  lain  sebagai  kekuatan  moral, sehingga  aktivitas  politik  masyarakat bukan  untuk  tujuan  menggulingkan dan  merebut  kekuasaan  pemerintah, tetapi  untuk  menegakkan  moralitas. Karena dimata rakyat kekuatan pemerintah  pada  hakikatnya  bukan karena kekuatan ekonomi dan militernya, tetapi lebih didasarkan pada kekuatan moralnya, suatu clean government , good  governance .  Yakni pemerintah  yang  adil,  bersih,  tidak korupsi,
terbuka, profesional, demokratis,  akomodatif,  dan  mengajak masyarakat bermitra. Arah pemberdayaan politik ini tentu diharapkan  agar  masyarakat  mampu
menjawab  perangkap  kemiskinan  yang disebabkan oleh faktor struktural.
Keempat, Pemberdayaan  Budaya. Persoalan budaya sesungguhnya adalah persoalan  ekspresi  daya-daya  rohani manusia  yang  berkaitan  dengan  nilai- nilai  kebenaran  (logika),  keindahan (estetika) dan kebaikan (etika). Kebebasan  daya-daya  rohani  harus dikembangkan secara terbuka menghadapi  perubahan  yang  cepat, yang  berdampak  munculnya  konflik nilai-nilai
yang berlaku dalam masyarakat.  Konflik  nilai-nilai  itu sudah  terbawa  dengan  sendirinya  oleh hukum perubahan masyarakat, karenanya pasti akan terjadi. Dalam konteks
ini, fungsi manajemen pemberdayaan wakaf harus diarahkan untuk pemberdayaan budaya masyarakat  agar  bisa  tumbuh,  agar realitas keanekaragaman
sosial, ekonomi, politik, kesukuan dan keagamaan  atau  pluralitas  masyarakat tidak  memicu  konflik  nilai-nilai  itu bergerak  kearah  yang  bersifat  merusak persatuan  kebangsaan,  akan  tetapi sebaliknya
dapat
meningkatkan kematangan  budaya  bangsa  yang berkeadaban.
Kelima, Pemberdayaan  Pendidikan. Boleh  dikatakan  bahwa  salah  satu fungsi manajemen pemberdayaan wakaf yang paling tua adalah fungsinya dalam mendidik  masyarakat.  Dalam  catatan sejarah  Islam,  misalnya cash  waqf ternyata sudah dipraktekkan sejak awal abad kedua hijriyah. Diriwayatkan oleh Imam  Bukhari  bahwa  Imam  az-  Zuhri (wafat  124  H)  salah  seorang  ulama terkemuka dan peletak dasar tadwin- al Hadits memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar  dan dirham untuk  pembangunan sarana  dakwah,  sosial,  dan  pendidikan umat  Islam.  Adapun  caranya  adalah dengan  menjadikan  uang  tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan  keuntungannya  sebagai wakaf (Depag RI 2005, 74).
Prinsip Manajemen Wakaf.
Bagaimanapun, manajamen wakaf tentu  berbeda  dengan  cara  mengelola lembaga-  lembaga  sosial  ekonomi secara  umum.  Dalam  kaitan  itulah,
Muhammad  Syukri  Salleh  seperti dikutip  H.  Bahdin  Nur  Tanjung  dan Farid Wajidi (2010, 138- 142)
menekankan  perlunya  prinsip-  prinsip mendasar  sebagai  panduan  dalam penguatan  peranan  wakaf  atau  dalam konteks  ini  manajemen  pemberdayaan wakaf. Beberapa prinsip tersebut, yaitu:
Pertama ,  acuan;  acuan    manajemen penguatan  pernanan  wakaf  terutama dalam  konteks  perberdayaan,    ialah konsep  dan  epistemologi  Islam  itu sendiri.  Sumber  epistemologinya  ialah Alqur‟an  dan  Sunah,  selain  dari  ijmak dan qiyas ulama.
Kedua ,  pelaku;  dalam  hal  ialah manusia dalam konteks sebagai pemegang  fungsi kekhalifahan  di  muka bumi.  Indikator  yang  dipakai  dalam mengukur fungsi kekhalifahan tersebut ialah  iman  dan  nafsu.  Konsep  iman yang  ideal  bagi  pelaku  mestilah  berada pada  peringkat ayan ,  sedangkan  nafsu mereka mestilah berada pada peringkat mutmainnah .
Ketiga , skala waktu; skala manajemen pemberdayaan
wakaf dimaksudkan buka saja meliputi dunia dan  akhirat,  tapi  juga  menjangkau  ke alam  malakut,  alam  sebelum  lahirnya manusia  ke  alam  dunia  dimana  terjadi proses  perjanjian  antara  manusia dengan Tuhan.
Kesinambungan relevansi  ketiga  dimensi  alam  tersebut harus tetap terjaga, dimana manajemen pemberdayaan  wakaf  dimaknai  sebagai suatu cara merealisasikan janji manusia dengan Allah swt. yang dibuat di  alam  malakut,  sedangkan  ganjaran yang  hakiki  akan  dituai  di  akhirat nanti.
Keempat ,    kerangka;  manajemen pemberdayaan wakaf mestilah dipahami
dalam  konteks  kerangka  ilmu  fardhu „ain.  Kendati  wakaf  merupakan  fardhu kifayah,  tetapi  ia  tidak  akan  menjadi fardhu kifayah jika ia tidak berlandaskan  kepada  ilmu  fardhu  „ain, yaitu ilmu Tauhid, ilmu Fiqh, dan ilmu Tasauf.  Jadi,  ketiga  ilmu  fardhu  „ain tersebut  mestilah  menjadi  kerangka yang utuh dan integral dalam manajemen pemberdayaan wakaf.
Kelima ,  perkaedahan;  perkaedahan dalam manajemen pemberdayaan wakaf berlandaskan  kepada  ibadah.  Untuk menjadikan  manajemen  wakaf  sebagai ibadah,  maka  mestilah  niatnya  karena Allah  swt,  kaidah  pelaksanaan  dan tujuan  pun  mestilah  sesuai  dengan syariat Islam.
Keenam ,  peralatan;  perlatan  yang dimaksud  adalah  sumber  alam  yang merujuk  pada  Penciptanya,  Pemilik mutlaknya  dan  fungsinya.  Bukan sumber  alam  yang  merujuk  kepada kewujudunnya sejak awal ( given ) sebagaimana dianut teori pembangunan konvensioanl.  Sumber  alam  dalam manajemen  wakaf  adalah  sumber  alam yang  dipahami  Islam.  Pencipta  dan pemilik  mutlaknya  ialah  Allah  swt., sedangkan  fungsinya  ialah  untuk digunakan manusia membuktikan kehambaan mereka kepada Allah swt.
Ketujuh, tujuan;  adapun  tujuan akhir
dari prinsip manajemen pemberdayaan  wakaf  adalah  keridhaan Allah  swt.  Hanya  dengan  ridha  Allah swt sajalah pelaku manajemen pemberdayaan wakaf dapat memperoleh ganjaran di dunia dan akhirat. Keridhaan  Allah  antara  lain  menuntut keikhlasan.  Tidak  mungkin  manajemen pemebrdayaan  wakaf  akan  berada  di atas  landasan  yang  betul  jika  ia  tidak dilakukan dengan keikhlasan.
Penutup
Wakaf merupakan salah satu gerbong  ekonomi  Islam  di  sektor volunteer hadir  menjadi  salah  satu
alternatif potensial yang bila dikembangkan dan dimanajemen sedemikian  rupa,  dapat  memacu  laju pertumbuhan  ekonomi  sehingga  pada gilirannya  bisa  pula  meningkatkan kesejahteraan  umat.  Dalam  hubungan, maka  manajemen wakaf  pemberdayaan perlu mendapatkan perhatian penting.
Manajemen wakaf berbasis pemberdayaan mendapatkan relevansinya  bukan  saja  dalam  upaya mengatasi  problem  pengelolaan  wakaf sebagaimana telah disinggung sebelumnya, tetapi juga untuk menyahuti  upaya  semua  pihak  dalam menanggulangi  masalah  ketertinggalan sosial-  ekonomi  masyarakat  Islam mayoritas  di  negeri  ini,  yakni  bernama kemiskinan.
Bagaimanapun, manajamen pemberdayaan  wakaf  tentu  berbeda dengan cara mengelola lembaga- lembaga  sosial  ekonomi  secara  umum. Dalam  kaitan  itulah,  perlunya  prinsip- prinsip  mendasar  sebagai  panduan dalam  penguatan  peranan  wakaf  atau dalam konteks ini manajemen pemberdayaan wakaf, yaitu menyangkut:  acuan,  pelaku,  skala waktu, kerangka,
perkaedahan, peralatan, dan tujuan.

## Referensi
Al Qardhawi, Yusuf. 1994. Karakteristik Isl am;  Kajian  Analitik,  Terjemah Rofi‟  Munawwar    dan  Tajuddin. Surabaya: Risalah Gusti.
Azis,  H.  Moh.  Ali.  2005.  Pendekatan Sosio Kultural Dalam Pemberdayaan Masyarakat.  Dalam  Rr.  Suhartini, dkk (eds). Model- Model Pemberdayaan Masyarakat . Yogyakarta: Pustaka Pesantren. Bahdin  H.  Nur  Tanjung  dan  Farid Wajdi.  Ed.  2010. Wakaf  dan Pemberdayaan  Umat. Jakarta:  Sinar Grafika.
Depag RI. 2005. Strategi Pengembangan Wakaf  Tunai  di  Indonesia .  Jakarta:
Raden Yani                                                                                                         Manajemen
Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf  Dirjen  Bimas  Islam  dan Penyelenggaraan Haji. Depag RI. 2005. Paradigma Baru Wakaf di Indonesia . Jakarta: Dirjen BIPH.
Hatmansyah,
Dakwah
dan
Pemberdayaan  Masyarakat  Madani ,
Khazanah, Vol.II  No.06  Nopember- Desember, 2003. Jaih  Mubarok.  2008. Wakaf  Produktif . Bandung: Simbiosa Rekatama Media. Jusmaliani.  2008. Investasi  Syari’ah, Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
Masqood,  Ruqaiyah  Waris.  2003. Harta dalam Islam . Jakarta: Lintas
Pustaka.
Mundzir  Qahaf.  2005. Manajemen
Waqaf Produktif. Jakarta: Khalifa.
Syamsul  Anwar.  2007. Studi  Hukum Islam  Kontemporer .  Jakarta:  RM Books. Suharto, Edi. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteranan  Sosial  &  Pekerjaan Sosial . Bandung: Refika Aditama.
Wrihatnolo, Randy R. dan Rian Nugroho
Dwidjowikono.  2007. Manajemen Pemberdayaan  Sebuah  Pengantar dan  Panduan  Untuk  Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta:  Elex  Media Komputindo. http://bwi.or.id/index.php/in/artikel. http://bwi.or.id/index.php/in/artikel. http:// bwi.or.id/index.php/in/artikel/596- pencanangan-gerakan-nasional- wakaf-Uang.