## Journal of S ocial and Economics Research
Volume 6, Issue 1, June 2024 P-ISSN: 2715-6117             E-ISSN: 2715-6966 Open Access at: https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER
CIVIL LAW RESPONSIBILITY OF OFFICERS MAKING LAND DEEDS (PPAT) IN THE TRANSFER OF LAND RIGHTS (ANALYSIS OF DECISION NUMBER 86/PDT.G/2009/PN.DEPOK)

## PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERDATA PEJABAT PEMBUAT
AKTA TANAH (PPAT) DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 86/PDT.G/2009/PN.DEPOK)
Desy Agatha Sari 1 , M. Sudirman 2 , Benny Djaja 3 1 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
2,3 Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Email: desy.217231009@stu.untar.ac.id 1 , m.sudirman321@gmail.com 1 , bennyd@fh.untar.ac.id 2 ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Correspondent Desy Agatha Sari desy.217231009@stu.unta r.ac.id
Key words: Deed of Sale and Purchase (AJB), Legal Accountability, PPAT, Transfer of Land Rights.
Website: https://idm.or.id/JSER/in dex.php/JSER Page: 595 - 608
Land  Deed  Officer  (PPAT)  according  to  Article  1  point  1  of Government  Regulation  Number  37  of  1998  concerning Regulations  for  Land  Deed  Officer  as  amended  by  Government Regulation  Number  24  of  2016  concerning  Amendments  to Government  Regulation  Number  37  of  1998  concerning Regulations for Land Deed Officer is a public officer who is given the authority to make authentic deeds regarding certain legal acts regarding land rights or ownership rights to apartment units. In practice, there are PPATs who transferred land rights to buyers without  the  seller's  knowledge  even  though  repayment  had  not occurred,  thus  causing  losses  for  the  seller.  This  research  is normative  legal  research  that  uses  secondary  data  collected through  literature  study.  The  results  of  this  research  show  that the  Judge's  consideration  was  based  on  PPAT's  actions  which were contrary to the cash principle in making Deed of Sale and Purchase (AJB), because in fact, PPAT continued to number AJB without the knowledge of the seller (Plaintiff) which then became the basis for transferring land rights from the Plaintiff's name to the buyer’s name  (Defendant  I)  in  the  form  of  a  certificate. PPAT's legal responsibility, apart from civilly being declared to have committed an unlawful act, administratively is the potential for  sanctions  in  the  form  of  a  written  warning  up  to  dismissal, and criminally is the potential for being threatened and punished for jointly falsifying an authentic deed.
Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.
INFO ARTIKEL ABSTRAK Koresponden Desy Agatha Sari desy.217231009@stu.untar. ac.id Kata kunci :
AJB, Peralihan Hak Atas Tanah, Pertanggungjawaban Hukum, PPAT. Website: https://idm.or.id/JSER/in dex.php/JSER Hal: 595 – 608 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menurut Pasal 1 angka 1
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2016  tentang Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, adalah pejabat  umum  yang  diberikan  kewenangan  untuk  membuat akta-akta  otentik  mengenai  perbuatan  hukum  tertentu mengenai  hak  atas  tanah  atau  Hak  Milik  Atas  Satuan  Rumah Susun.  Pada  praktiknya,  terdapat  PPAT  yang  melakukan peralihan hak atas tanah kepada pembeli tanpa sepengetahuan penjual  sedangkan  belum  terjadi  pelunasan,  sehingga menimbulkan  kerugian  bagi  penjual.  Penelitian  ini  adalah penelitian  hukum  normative  yang  menggunakan  data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa,  pertimbangan  Hakim didasarkan  pada  perbuatan  PPAT  yang  bertentangan  dengan asas  tunai  dalam  pembuatan  Akta  Jual  Beli  (AJB),  karena faktanya,  PPAT  tetap  melakukan  penomoran  AJB  tanpa sepengetahuan  penjual  (Penggugat)  yang  mana  kemudian dijadikan dasar untuk peralihan hak dari atas nama Penggugat ke  atas  nama  pembeli  (Tergugat  I)  dalam  bentuk  sertifikat. Pertanggungjawaban  hukum  PPAT  selain  secara  keperdataan dinyatakan  melakukan  perbuatan  melawan  hukum,  secara administratif  adalah  potensi  dijatuhi  sanksi  berupa  teguran tertulis  sampai  pemberhentian  dari  jabatannya,  dan  secara pidana  adalah  potensi  diancam  dan  dipidana  karena melakukan pemalsuan akta otentik secara bersama-sama.
Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

## PENDAHULUAN
Tanah telah menjadi suatu komoditas yang berharga bagi pemiliknya, dan untuk mencegah terjadinya permasalahan pertanahan yang sering terjadi di masyarakat maka  permasalahan  administrasi  dan  kondisi  tanah  itu  sendiri  harus  segera diatasi  dipertaruhkan.  Untuk  mengatur  dan  meminimalisir  hal  tersebut, akhirnya negara Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya ditulis UUPA) yang antara lain mengatur tentang pendaftaran dan pengalihan hak atas tanah sebagai undang-undang  pertanahan  nasional.  Hak-hak  dasar  yang  dimiliki,  yang berfungsi untuk menjamin kepastian hukum.
Ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf b UUPA mengatur bahwa peralihan hak atas tanah  hanya  dapat  didaftarkan  jika  dibuktikan  dengan  akta  yang  dibuat  oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). PPAT dalam hal ini adalah pejabat umum yang  diberikan  kewenangan  membuat  akta  tersebut  sebagaimana pengaturan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PJ  PPAT);  Berdasarkan  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat; Pembuat Akta Tanah (selanjutnya  disebut  PP  PPAT) ,    menyatakan  :  “Peja bat  Pembuat  Akta  Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta- akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun”.
Tugas pokok PPAT menurut Pasal 2 ayat (1) PJ PPAT, menyatakan:
“PPAT  bertugas  pokok  melaksanakan  seb agian  kegiatan  pendaftaran  tanah dengan  membuat  akta  sebagai  bukti  telah  dilakukannya  perbuatan  hukum tertentu  mengenai  hak  atas  tanah  atau  Hak  Milik  Atas  Satuan  Rumah  Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu”.
Perbuatan hukum yang dimaksudkan menurut Pasal 2 ayat (2) tentang PJ PPAT diatas antara lain adalah perbuatan dalam hal tukar menukar, jual beli, inbreng, membagi  hak  bersama,  hibah,  pembagian  hak  bersama,  pemberian  Hak Tanggungan  dan  Hak  Pakai  serta  pembebanannya.  Berdasarkan  perbuatan- perbuatan  hukum  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  PPAT  adalah  pejabat umum yang diberikan kewenangan dalam peralihan hak atas tanah dengan jalan membuat  akta  otentik  atas  kegiatan  jual  beli  objek  tanah  sebagai  bukti  dalam proses  atau  kegiatan  pendaftaran  tanah  dan  perubahannya.  Akta  yang dibuat oleh PPAT dalam peralihan hak atas tanah melalui jual beli ini  dikenal dengan sebutan Akta Jual Beli (AJB).
Konsep dasar atau asas perbuatan hukum jual  beli tanah menurut Irma Devita Purnamasari adalah  terang  serta  tunai.  Terang,  artinya  dilaksanakan  dengan keterbukaan,  kejelasan  objek  jual  beli  dan  penjual  objek,  dan  kelengkapan dokumen kepemilikan. Sedangkan tunai, artinya pembayaran dilaksanakan saat itu  juga  beserta  dengan  beban-beban  pajak.  Kedua  asas  ini  dilanjutkan  dengan tanda  tangan  para  pihak  dalam  AJB,  untuk  kemudian  diproses  balik  nama sertifikatnya.  Asas  terang  dan  tunai  ini  juga  merupakan  representasi  normatif ketentuan Pasal 5 UUPA yang menyatakan:
“Hukum  agraria  yang  berlaku  atas  bumi,  air  dan  ruang  angkasa ialah  hukum adat,  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  kepentingan  nasional  dan  Negara, yang  berdasarkan  atas  persatuan  bangsa,  dengan  sosialisme  Indonesia  serta dengan  peraturan-peraturan  yang  tercantum  dalam  Undang-undang  ini  dan dengan  peraturan  perundangan  lainnya,  segala  sesuatu  dengan  mengindahkan unsur- unsur yang bersandar pada hukum agama.”
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  5  UUPA  di  atas,  maka  pada  pokoknya  hukum tanah  yang  berlaku  di  Indonesia  merupakan  hukum  yang  berasal  dari  adat, sehingga dalam pelaksanaannya, jual beli juga dilaksanakan berdasarkan hukum adat yang berlaku, yaitu berpindahnya hak berdasarkan asas yang disebut tunai, bahwa  pelepasan  hak  serta  pembayaran  tanah  dilaksanakan  saat  itu  juga.  Arti lainnya  adalah  pembayaran  dilakukan  hingga  lunas  sebagaimana  disepakati yang  dituangkan  dalam  AJB.  asas  Selanjutnya  adalah  asas  terang,  artinya  jual beli  tanah  dilaksanakan  dengan  tidak  ditutup-tutupi  atau  dalam  hal  ini transparan/terbuka.
Pada praktiknya, terdapat fakta bahwa PPAT mengagendakan penandatanganan AJB  oleh  para  pihak  penghadap,  sedangkan  pihak  penghadap  dalam  hal  ini penjual belum menerima pelunasan nilai tanah dari pembeli, tetapi ternyata oleh
PPAT dilakukan peralihan hak atas tanah kepada pembeli tanpa sepengetahuan penjual,  sehingga  menimbulkan  kerugian  bagi  penjual  karena  sertipikat  yang telah beralih nama kepada nama pembeli ternyata secara berkelanjutan dijadikan hak  tanggungan  oleh  pembeli  ke  bank,  kemudian  mengalami  gagal  bayar,  dan sertipikat  akan  segera  dieksekusi  oleh  pihak  bank  atas  penetapan  pengadilan. Perkara ini sebagaimana diperiksa dan diadili berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri  Depok  Nomor:  86/Pdt.G/2009/PN.Depok.  Oleh  karena  itu  perlu dianalisis  lebih  mendalam  mengenai  pertimbangan  Hakim  yang  menyatakan PPAT melakukan perbuatan melawan hukum dan mengenai
pertanggungjawaban hukum PPAT atas perbuatannya.

## METODE
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan  menggunakan  data sekunder  yang  dikumpulkan  melalui  studi  kepustakaan,  dianalisis  secara kualitatif, dengan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertimbangan  Hakim  yang  Menyatakan  PPAT  Melakukan  Perbuatan Melawan  Hukum  dalam  Peralihan  Hak  Atas  Tanah  Berdasarkan  Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 86/Pdt.G/2009/PN.Dpk
Pihak  yang  berperkara  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Depok  Nomor: 86/Pdt.G/2009/PN.  Dpk  adalah  Hartati  selaku  Penggugat,  Dahyar  selaku Tergugat, PPAT Sjarief Budiman selaku Tergugat II, PPAT Agus Madjid selaku Tergugatn III, PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Karawang selaku Tergugat IV, dan Kantor  Pertanahan  Depok  selaku  Turut  Tergugat.  Fakta-fakta  hukum  yang dijadikan  dasar  pertimbangan  Hakim  sebelum  memutus  dalam  persidangan antara  lain  bahwa  Penggugat  mempunyai  sehamparan  tanah  seluas  4.857  M2 yang di atasnya didirikan bangunan seluas 672.43 M2 berlokasi di Jalan Palaka I Nomor  6  RT.  04  RW.  04  Kelurahan  Tanah  Baru,  Kecamatan  Beji,  Depok  yang tertuang dalam 5 Sertipikat Hak Milik (SHM) yaitu SHM Nomor 909, Nomor 93, Nomor 0360, Nomor 1240, dan Nomor 915, kelimanya di Desa Tanah Baru. Penggugat  berniat  menjual  tanah  dan  bangunan  sebagaimana  tersebut  dalam SHM,  kemudian  pada  Maret  2005,  diketahui  Tergugat  I  berkeinginan  membeli tanah milik Penggugat tersebut dan pembayarannya akan dilakukan dengan cara Kredit  Pemilikan  Rumah  (KPR)  melalui  Bank  Bukopin  Cabang  Karawang (Tergugat  IV).    Penggugat  bersama  Tergugat  I  kemudian  menyepakati  harga bangunan  serta  tanah  tersebut  senilai  Rp.  3.500.000.000,-.  Selanjutnya  untuk merealisasikan  kesepakatan  ini,  Tergugat  I  bersama  Tergugat  IV  melakukan penunjukan  kepada  Tergugat  III  dalam  rangka  membuat  surat-surat  yang diperlukan  sebagai  persyaratan KPR  dan  pada  tanggal  31 Maret  2005  dan  oleh karena itu Penggugat telah menyerahkan ke-5 SHM-nya kepadaTergugat III. Pada 13 April 2005 kemudian Tergugat IV telah menyetujui Pemberian Fasilitas KPR kepada Tergugat I dengan plafon sebesar Rp. 2.300.000.000,- dengan jangka waktu 120 bulan serta jaminan terhadap kelima bidang tanah dengan SHM dan sebuah  bangunan  sebagaimana  tersebut  yang  tercantum  atas  nama  Hartati (Penggugat) (akan dijual beli dan balik nama ke atas nama Tergugat I).
Pada 13 April 2005 selanjutnya Tergugat IV telah melakukan permintaan kepada PPAT  Syarief  (Tergugat  II)  untuk  pembuatan  AJB,  Balik  Nama,  APHTP peringkat  I  atas  ke-5  SHM  karena  Tergugat  IV  akan  memberikan  Pemberian Fasilitas  KPR  kepada  Tergugat  I.  Oleh  karena  itu,  pada  tanggal  25  April  2005, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV bertemu di Kantor Tergugat III dan Tergugat III meminta Penggugat dan Tergugat I menandatangani AJB yang dibuat di hadapan PPAT yang berkedudukan di  Kota Depok (Tergugat II) dan oleh Penggugat dan Tergugat I ditandatanganilah AJB sebagaimana dalam AJB No. :
a. 005/2005, tertanggal 25 April 2005 terhadap SHM Nomor 915, Desa Tanah Baru, Gambar Situasi No. 7411/1987 dengan luas 396 m 2 ;
b. 006/2005, tertanggal 25 April 2005 terhadap SHM Nomor 1240, Desa Tanah Baru, Gambar Situasi Nomor 21088/1994 dengan luas 1.520 m 2 ;
c. 007/2005,  tertanggal  25  April  2005  terhadap  SHM  Nomor  03605,  Desa Tanah  Baru,  Gambar  Situasi  Nomor  10.10.72  .03.02520/1998  dengan  luas 978 m 2 ;
d. 008/2005, tertanggal 25 April 2005 terhadap SHM Nomor 909, Desa Tanah Baru, Gambar Situasi Nomor 7412/1987 dengan luas 1.355 m 2 ;
e. 009/2005, tertanggal 25 April 2005 terhadap SHM Nomor 934, Desa Tanah Baru, Gambar Situasi Nomor 3258/1988 dengan luas 608 m 2
Pada  tanggal  25  April  2005  telah  dibuatkan  oleh  Tergugat  III  yaitu  Akta Perjanjian  Kredit  Menggunakan  Jaminan  Nomor  70  antara  PT  Bank  Bukopin (Tergugat IV) sebagai kreditur dan DAHYAR (Tergugat I) sebagai debitur yang pada  intinya  Tergugat  I  memperoleh  kredit  beserta  jaminan  tanah  obyek sengketa,  kemudian  tanggal  25  April  2005  tersebut  dilanjutkan  dengan penandatanganan Akta Pengakuan Hutang No. 71 tertanggal 25 April 2005 yang juga dibuat oleh Tergugat III antara PT Bank Bukopin (Tergugat IV) dan Dahyar (Tergugat I).
Pada  tanggal  23  Juni  2005  di  hadapan  Tergugat  II  telah  ditandatangani  Akta Pemberian  Hak  Tanggungan  No.  012/2005  antara  Tergugat  I  dan  Tergugat  IV selaku  penerima  Hak  Tanggungan  terhadap  lima  bidang  objek  tanah  yang menjadi  objek  dari  sengketa  dan  atas  obyek  sengketa  oleh  Turut  Tergugat ternyata kemudian menerbitkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2475/2005, tanggal 5 Juli  2005. Tetapi  ternyata Tergugat I tidak menunaikan kewajibannya untuk membayar angsuran/cicilannya kepada Tergugat IV dan Tergugat I telah pula  diberi  peringatan  untuk  melunasi  kewajibannya  sedangkan  pada kenyataannya  tidak  dinndahkan  Tergugat  I,  dan  oleh  karena  itu  Tergugat  IV mengupayakan  pengajuan  teguraan  (Aanmaning)  yang  kemudian  Pengadilan Depok  mengeluarkan  penetapan  Pengadilan  Negeri  Depok  Nomor 05/Pen.Pdt/Aanm.Eks.HT/2007/PN.Dpk,  tanggal  11  Juni  2007,  perihal Aanmaning/Teguran jo Berita Acara Aanmaning/Teguran Nomor 05/Pen.Pdt/Aanm.EksHT/2007/PN.Dpk tertanggal 03 Juli 2007.
Tergugat  I  faktanya  tidak  menghiraukan  teguran-teguran  tersebut  di  atas,  lalu Tergugat IV mengajukan permohonan Sita Jaminan eksekusi kepada Pengadilan Negeri  Depok  yang  kemudian  melakukan  sita  sebagaimana  Berita  Acara  Sita Eksekusi  sebagaimana  dalam  Penetapan  Pengadilan  Negeri  Depok  Nomor 05/Pen.Pdt/Sita.Eks HT/2007/PN Dpk, tertanggal 24 Juli 2007 dan dilanjutkan
dengan permohonan lelang eksekusi atas obyek sengketa dan Pengadilan Negeri Depok  telah  melaksanakan  karenanya  sebagaimana  tertuang  dalam  penetapan Pengadilan  Negeri  Depok  No.  05/Pen.Pdt/Lelang.Eks.HT/2007/PN.  Dpk tanggal 13 Juli 2009, perihal Lelang Eksekusi jo risalah lelang Nomor 464/2009, tanggal 01 September 2009.
Pihak  Penggugat  karena  memang  belum  menerima  pelunasan  tanah  atau pembayaran tanah yang dijual Penggugat kepada Tergugat I, tidak menerima hal tersebut  sehingga  Penggugat  menempuh  upaya  demi  keadilan  atas  haknya sekaligus  membuat  laporan  ke  pihak  Kepolisian  dalam  aspek  hukum  pidana. Walaupun Penggugat belum menerima pelunasan jual beli  tersebut akan tetapi baik  Tergugat  II  maupun  Tergugat  III  tetap  memproses  turunan-turunan  dari AJB-AJB  tersebut, seperti melakukan balik nama dan telah ditandatangani Surat Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  Nomor  72  dari  Tergugat  I  ditujukan terhadap  Tergugat  IV  di  hadapan  Tergugat  III,  yang  dilanjutkan penandatanganan  Hak  Tanggungan  (APHT)  Nomor  012/2005,  tanggal  23  Juni 2006 di hadapan Tergugat II atas ke 5 (lima) Sertifikat tersebut dan tanggal 5 Juli 2005  serta  Turut  Tergugat  menerbitkan  Sertifikat  Hak  Tanggungan  Nomor 2475/2005 terhadap kelima bidang obyek tanah yang disengketakan tersebut dan oleh  karena  itu  perbuatan  Tergugat  I,  II,  III  IV mengakibatkan  kerugian  secara materil  bagi  diri  Penggugat  karena  secara  faktanya  tidak  menerima  uang  hasil penjualannya  sebesar  Rp.3.500.000.000,-  dan  perbuatan  Tergugat  I,  Tergugat  II, Tergugat III danTergugat IV telah merugikan dan tanah dan bangunan tersebut telah beralih atas nama orang lain (Tergugat I).
Berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas,  Majelis  Hakim  kemudian mempertimbangkan  apakah  Para  Tergugat  telah  melakukan  perbuatan  hukum sebagaimana  yang  didalilkan  Penggugat  dalam  gugatannya.  Terhadap  hal  ini, berdasarkan  bukti  surat  P-4  tentang  persetujuan  Pemberian  Fasilitas  KPR  dari Bank Bukopin selaku Tergugat IV kepada Dahyar selaku Tergugat I tertanggal 13 April 2005, pada halaman 2 bagian ketentuan lainnya disebutkan bahwa :
1. Tergugat I harus menyerahkan kwitansi/tanda bukti DP atau uang dibayar di muka Rp. 1.000.000.000,-;
2. Menyerahkan  tanda  pelunasan  atas  pembelian  tanah  bangunan  dari Penjual (Hartati) apabila telah menandatangani akad kredit ;
3. Pencairan kredit langsung ditransfer ke pemilik penjual;
Bila  dihubungkan  bukti  surat  P-4  sebagaimana  tersebut  terhadap  bukti  surat Tergugat II, III, dan IV yaitu bukti TII-1, TIII-1 dan TIV-II Akta Perjanjian Kredit Dengan  Menggunakan  Jaminan  antara  Tergugat  I  dan  IV  dalam Pasal  1  ayat  3 disebutkan nilai pencairan kredit akan dilakukan langsung ke rekening penjual (Hartati Sastrowarsito). Apabila diperhatikan secara seksama bunyi dari Pasal 1 ayat  3  tersebut  diartikan  bahwa  segera  setelah  AJB  ditandatangani  antara Penggugat dengan Tergugat I juga serupa pada tanggal 25 April 2005 (pada hari dan  tanggal  yang  sama)  dengan  penandatanganan  Akta  Perjanjian  Kredit Dengan  Menggunakan  Jaminan  antara  Tergugat  I  dan  IV  tersebut,  maka Penggugat  belum  menerima  pembayaran  jual  beli  tanah  tersebut,  baik  dari Tergugat  IV  sebesar  Rp.  2.300.000.000,-,  maupun  dari  Tergugat  I  senilai  Rp. 1.200.000.000,-  sebagaimana  disepakati  diantara  Tergugat  I  dan  Penggugat,
mengenai  harga  objek  bangunan  dan  tanah  dan  bangunan  tersebut  senilai  Rp. 3.500.000.000,-.
Terhadap kewajiban Tergugat IV sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 3 tersebut di atas  yang  mana  Tergugat  IV  harus  segera  mencairkan  serta  merta  ke  rekening Penggugat,  ternyata  hingga  persidangan  selesai  Tergugat  IV  tidak  dapat membuktikan  bahwa  Tergugat  IV  telah  mencairkan  uang  sebesar  Rp. 2.300.000.000,-  ke  rekening  milik  Penggugat,  termasuk  Tergugat  IV  belum  bisa melakukan  pembuktian  bilamana  Penggugat  telah  menandatangani  kwitansi penerimaan  terhadap  nominal  senilai  Rp.  2.300.000.000,-  tersebut  dari  pihak Tergugat IV.
Pada  saat  penandatanganan  ke-5  AJB  atas  obyek  sengketa  oleh  Penggugat dengan  kondisi  belum  menerima  pembayaran  lunas  senilai  sebesar  Rp. 3.500.000.000,-  sebagai  pembayaran  atas  jual  beli  tanah  yang  menjadi  obyek persengketaan sebaliknya dikarenakan telah sepakat antara Penggugat bersama Tergugat  II  bahwa  ke-5  AJB  tidak  dinomori  oleh  Tergugat  II  hingga  terjadi pembayaran  lunas  nilai  tanah  yang  diperjualbelikan  diterima  oleh  Penggugat, maka  kemudian  Penggugat  bersedia  menandatangani  ke-5  AJB  tersebut. Mengenai  dalil  Penggugat  yang  menyatakan  Tergugat  II  belum  akan  memberi menomori  ke-5  AJB  sebelum  Penggugat  menerima  pelunasan  atas  jual  beli tersebut, baik Tergugat II, Tergugat III tidak membantahnya baik dari Jawaban, Duplik maupun bukti-bukti suratnya.
Walaupun Penggugat belum menerima pelunasan jual beli  tersebut akan tetapi baik Tergugat II maupun Tergugat III tetap memproses turunan-turunan dari ke- 5 AJB tersebut, seperti melakukan balik nama dan telah ditandatangani SKMHT Nomor 72 dari Tergugat I kepada Tergugat IV di hadapan dari Tergugat III, yang dilanjutkan  penandatanganan  APHT  Nomor  012/2005,  tanggal  23  Juni  2006  di hadapan  Tergugat  II  atas  ke-5  Sertifikat  tersebut  dan  tanggal  5  Juli  2005  serta Turut  Tergugat  menerbitkan  Sertifikat  Hak  Tanggungan  Nomor  2475/2005 terhadap  kelima  bidang  objek  tanah  yang  dipersengketakan  tersebut  sehingga perbuatan Tergugat I, II, III dan IV mengakibatkan kerugian secara materil bagi diri Penggugat karena secara faktanya tidak menerima uang hasil penjualannya sebesar  Rp.  3.500.000.000,-  dan  perbuatan  Tergugat  I,  Tergugat  II,  Tergugat  III dan Tergugat IV telah merugikan dan tanah dan bangunan tersebut telah beralih atas nama orang lain (Tergugat I).
Berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  di  atas,  maka  petitum gugatan point kedua (angka 2) yang memutus hukum bahwa Tergugat I, II, III dan  IV  telah  terbukti  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  yang  merugikan Penggugat untuk dikabulkan.
Selain  daripada  pertimbangan  di  atas,  suatu  perbuatan  sahnya  jual  beli tanah/rumah  selain  harus  memenuhi  syarat-syarat  sebagaimana  ditentukan dalam  undang-undang  juga  jual  beli  tersebut  harus  dilakukan  secara  riil  dan kontan (terang dan tunai) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 952  K/Sip/1974  yang  mana  Tergugat  IV  yaitu  pihak  yang  segera  akan mencairkan  senilai  uang  ke  rekening  Penggugat  tenyata  tidak  pula  dapat membuktikan  bahwa  Tergugat  IV  telah  melakukan  penyerahan  uang  yang ditujukan pada Penggugat, oleh karena itu hal tersurat dalam ke-5 AJB tersebut adalah tidak sesuai dengan faktanya, sehingga apa yang dimaksud dengan jual beli harus dilakukan secara riil dan kontan tidak terpenuhi.
Berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  hukum  Majelis  Hakim  di  atas,  pada akhirnya Majelis Hakim memutus dalam pokok perkara pada pokoknya antara lain : “menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat IV telah  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  yang  merugikan  Penggugat; menyatakan  secara  hukum  ke-5  AJB  yang  ditandantangani  Penggugat  dan Tergugat  I  tidak  sah  dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat; menyatakan secara hukum bahwa pendaftaran peralihan hak ke-5 SHM turunan dari ke-5 AJB tersebut yang dibalik nama ke nama Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum; menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah  atas  objek  sengketa;  menyatakan  penetapan  sita  eksekusi  terhadap  objek sengketa  tidak  sah  dan  tidak  mempunyai  kekeuatan  hukum;  memerintahkan Turut  Tergugat  mencoret  dalam  buku  tanah  peralihan  hak  terhadap  ke-5  SHM turunan  dari  ke-5  AJB  yang  tidak  sah  dan  melakukan  perubahan  data  yuridis terhadap ke- 5 SHM tersebut ke atas nama Penggugat”.
Berdasarkan amar putusan di atas maka perbuatan melawan hukum PPAT yaitu Tergugat  II  dan  Tergugat  III  dalam  peralihan  hak  atas  tanah  menurut pertimbangan  Majelis  Hakim  adalah  bertentangan  dengan  Pasal  5  UUPA  dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 952 K/Sip/1974 mengenai asas terang dan tunai, yang dilakukan dengan cara memberi nomor terhadap ke-5 AJB yang ditandatangani  oleh  Penggugat  selaku  penjual  dan  Tergugat  I  selaku  pembeli sedangkan  penomoran  tersebut  tidak  dapat  dilakukan  sebelum  penjual menerima  lunas  nilai  penjualan  obyek  sengketa  tetapi  tetap  dilakukan  oleh Tergugat  II  dan  Tergugat  III  agar  dapat  dijadikan  dasar  melakukan  peralihan hak ke-5 SHM dari nama Penggugat ke atas atau dalam nama Tergugat I. Hal ini memudahkan  Tergugat  I  memperoleh  fasilitas  KPR  dengan  melekatkan  ke-5 SHM  atas  nama  Tergugat  I  dengan  hak  tanggungan  (jaminan  hutang)  ke  bank (Tergugat  IV)  yang  mana  nilai  pencairannya  justru  tidak  diserahkan  kepada Penggugat.
Kelima AJB yang dibubuhi nomor akta oleh PPAT tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat,  yang  dijadikan  dasar  peralihan  hak  dalam  bentuk  sertifikat  atas nama Tergugat I, tepat dinyatakan oleh Hakim tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan tentu melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata, antara lain:
1. Para pihak sepakat saling mengikat diri melalui suatu kesepakatan.
2. Antara  pembeli  dan  penjual  telah  dapat  melakukan  suatu  perbuatan hukum/cakap.
3. Suatu hal tertentu yang artinya terdapat objek atau benda berwujud yang disepakati.
4. Kausa  atau  sebab  halal,  dalam  artian  yang  disepakati  adalah  perbuatan yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
Dari keempat syarat sahnya perjanjian di atas, maka para pihak telah cakap dan suatu hal tertentu adalah suatu objek bidang tanah, tetapi kemudian di satu sisi para pihak sepakat membuat perjanjian yang dituangkan dalam AJB tetapi di sisi lain terdapat pelanggaran kesepekatan oleh PPAT khususnya yang membubuhi nomor  AJB  tanpa  kesepakatan  dengan  Penggugat.  Akibatnya  tentu  tidak terpenuhinya syarat suatu sebab yang halal karena perbuatan PPAT melanggar
peraturan  perundang-undangan  termasuk  mengenai  asas  tunai  sebelum membuat AJB.
Belum  terpenuhinya  asas  tunai  di  atas  pula,  dapat  diartikan  bahwa  pembeli belum  melunasi  nilai  objek  tanah  kepada  penjual,  dan  seharusnya  PPAT  tidak membuatkan  AJB,  selain  merekomendasikan  para  pihak  untuk  terlebih  dahulu membuat  Akta  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  (PPJB)  ke  Notaris  yang  di dalamnya  mengandung klausul  mengenai  metode  pelunasan  khususnya  secara mengangsur  termasuk  besaran  angsuran  yang  dibayarkan  kepada  penjual. Klausul pokoknya tentu adalah segera setelah pelunasan maka para pihak dapat melanjutkan dengan pembuatan AJB ke PPAT.
Akta PPJB yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris  adalah suatu kesepakatan awal  yang  disepakati  tiap  pihak  pembeli  dan  penjual  sebelum  dibuat  AJB  di hadapan PPAT untuk  peralihan hak,  salah satunya  dikarenakan tanah tersebut belum  lunas  termasuk  belum  dibayarnya  pajak-pajak.  Sejalan  dengan  itu, menurut  R.  Subekti,  PPJB  merupakan  suatu  perjanjian  diantara  penjual  dan pembeli  sebelum  adanya  jual  beli  karena  terdapat  komopnen-komponen  yang wajib  terpenuhi  lehbih  dahulu  agar  kemudian  bisa  dilanjutkan  jual  beli  antara lain karena belum adanya sertipikat atau pembuatannya masih menjalani proses, serta harga yang belum dilunasi. PPJB adalah perjanjian berjeni obligatoir , artinya perjanjian  yang  mana  pihak-pihak  sepakat  mengikat  diri  untuk  terjadinya penyerahan benda tertentu ke pihak lain, sehingga keberadaan PPJB yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris pada prinsipnya belum membawa akibat peralihan hak  milik  benda  dari  penjual  kepada  pembeli.  Tahap  tersebut  terbatas  hanya sebagai  kesepakatan  awalan  sehingga  perlu  dilekati  dengan  perjanjian  yang disebut  penyerahan  ( levering ),  dalam  hal  ini  dengan  penandatanganan  AJB  di muka atau hadapan PPAT.
Pertanggungjawaban  Hukum  PPAT  yang  Melakukan  Perbuatan  Melawan Hukum  dalam  Peralihan  Hak  Atas  Tanah  Berdasarkan  Putusan  Pengadilan Negeri Depok Nomor: 86/Pdt.G/2009/PN.Depok
Menurut  Satjipto  Rahardjo,  seseorang  dikatakan  secara  hukum  bertanggung jawab  untuk  perbuatan  tertentu  ketika  seseorang  itu  dapat  dikenakan  suatu sanksi dalam perbuatan yang berlawanan dengan hukum. Oleh karena itu, PPAT yang  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  dalam  peralihan  hak  atas  tanah tidak  hanya  mempertanggungjawabkan  perbuatannya  dari  aspek  hukum perdata, tetapi juga dari aspek hukum pidana dan secara administratif.
1. Pertanggungjawaban Hukum Secara Administratif
Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 86/Pdt.G/2009/PN.Depok  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap  pada salah  satu  amarnya  menyatakan  secara  hukum  bahwa  PPAT  melakukan perbuatan melawan hukum, dengan pertimbangan bahwa dalam peralihan hak bertentangan  dengan  Pasal  5  UUPA  dan  Yurisprudensi  Mahkamah Agung  RI  No.  952  K/Sip/1974  mengenai  asas  terang  dan  tunai.  Amar putusan  ini  dapat  berdampak  pada  pertanggungjawaban  hukum  PPAT secara administratif karena melanggar ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf g Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah (selanjutnya  ditulis  PP  Pendaftaran  Tanah),  yang  menyatakan  bahwa “PPAT menolak untuk membuat akta, jika tidak dipenuhi syarat lain atau
dilanggar  larangan  yang  ditentukan  dalam  peraturan  perundang- undang an  yang  bersangkutan”.  Tetapi,  dalam  kenyatannya  dilanggar PPAT  dikarenakan  tetap  melakukan  peralihan  hak  hingga  diterbitkannya SHM atas nama Tergugat I sedangkan seharusnya perbuatan tersebut tidak dilakukan  PPAT  karena  belum  dibayar  lunasnya  nilai  penjualan  obyek sengketa milik Penggugat. Oleh karena itu sebelumnya seharusnya PPAT menolak  membuat  AJB  diantara  para  pihak  (Penggugat  dan  Tergugat  I) karena  seharusnya  AJB tidak  dibuat  karena belum  dibayar  tunainya nilai jual  yang  disepakati  antara  Penggugat  dan  Tergugat  I.  Penolakan  ini menurut  Pasal  38  ayat  (2)  PP  Pendaftaran  Tanah  diberitahukan  secara tertulis kepada pihak-pihak yang bersangkutan disertai alasannya.
Mengingat dalam pelaksanaan tugasnya PPAT tidak mematuhi ketentuan Pasal  38  ayat  (1)  huruf  g  PP  Pendaftaran  Tanah,  maka  PPAT  dapat dikenakan  sanksi  administratif  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  62  PP Pendaftaran Tanah, yang menyatakan:
“PPAT  yang  dalam  melaksanakan  tugasnya  mengabaikan  ketenttuan - ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  38,  Pasal  39  dan  Pasal  40 serta  ketentuan  dan  petunjuk  yang  diberikan  oleh  Menteri  atau  Pejabat yang  ditunjuk  dikenakan  tindakan  administratif  berupa  teguran  tertulis sampai  pemberhentian  dari  jabatannya  sebagai  PPAT,  dengan  tidak mengurangi kemungkinan dituntut ganti kerugian oleh pihak-pihak yang menderita  kerugian  yang  diakibatkan  oleh  diabaikannya  ketentuan- ketentuan tersebut.”
2. Pertanggungjawaban Hukum Secara Keperdataan
Pertanggungjawaban  PPAT  terkait  kesengajaannya  dalam  peralihan  hak atas tanah yang menyimpang dari asas terang dan tunai, tidak saja dapat dikenakan  sanksi  administratif  tapi  juga  tidak  menutup  kemungkinan dituntut  ganti  kerugian  oleh  pihak  yang  merasa  dirugikan  berdasarkan ketentuan  Pasal  1365  KUHPerdata,  yang  men yatakan  :  “Tiap  perbuatan yang  melanggar  hukum,  yang  membawa  kerugian  kepada  orang  lain, mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya  menerbitkan  kerugian  itu, mengganti  kerugian tersebut”.  Walaupun  demikian,  tuntutan  Penggugat atas  kerugian  materiil  dan  immaterial  senilai  Rp.  8.500.000.000,-  tidak dikabulkan  Majelis  Hakim  ditolak,  karena  terhadap  kerugian  ini  tidak dirinci lebih jelas dan detail dan tidak dapat dibuktikan secara nyata dan akurat.  Hal  ini  tentu  tepat  karena  secara  materiil  Penggugat  tidak mengalami  kerugian  karena  bidang  tanahnya  tidak  dapat  disita  eksekusi oleh  pihak  bank  (Tergugat  IV)  dan  ke-5  SHM  yang  terbit  menjadi  nama Tergugat  I  untuk  selanjutnya  oleh  Kantor  Pertanahan  Depok  (sebagai Turut  Tergugat)  dicoret  dari  buku  tanah  peralihan  hak  dan  dirubah  data yuridisnya  ke  atas  nama  Penggugat,  sehingga  bidang  tanah  milik Penggugat  kembali  pada  keadaan  semula,  walau  tidak  dihukum mengganti  kerugian  yang  timbul  atas  perbuatan  melawan  hukumnya, PPAT  yaitu  Tergugat  II  beserta  Tergugat  II  secara  tanggung  renteng bersama  Tergugat  I  dan  Tergugat  IV  dihukum  membayar  biaya  perkara senilai  Rp.  1.871.000,-  dan  uang  paksa  ( dwang  som )  senilai  Rp.  1.000.000,- per  hari  terjadi  keterlambatan  pemenuhan  amar  putusan  yang  dihitung pada  hari  putusan  dinyatakan  telah  berkekuatan  hukum  tetap.
Bagaimanapun  juga  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  dalam  konteks hukum  perdata,  kedua  PPAT  mempertanggungjawabkan  perbuatannya secara  keperdataan  walau  terbatas  pada  dinyatakan  secara  hukum melakukan perbuatan melawan hukum.

## 3. Pertanggungjawaban Hukum Secara Pidana
Dijatuhkannya  sanki  pemidanaan  bagi  PPAT  dilaksanakan  apabila  PPAT terbukti  membuat  palsunya  surat  atau  memalsukan  akta  yang  dibuatnya sehingga  dinyatakan  melakukan  perbuatan  pidana.  Hal  ini  dikarenakan pembuatan  akta  dalam  prosedurnya  oleh  PPAT  harus  memenuhi  syarat secara  formil  dan  materiil  dan  semua  syarat  ini  harus  dipenuhi  PPAT dalam  pembuatan  AJB  sebagai  tugas  dan  kewajiban  seiorang  PPAT. Dengan  pemberian  nomor  dalam  ke-5  AJB  sedangkan  penjual  belum menerima  pelunasan  nilai  obyek  jual  beli  bidang  tanah,  sedangkan  tetap diberi  nomor  tanpa  sepengetahuan  penjual  seolah-olah  telah  terjadi pelunasan  dan  menjadi  dasar  diterbitkannya  sertifikat  sebagai  wujud peralihan  hak,  maka  jelas  perbuatan  tersebut  berada  pula  pada  aspek hukum  pidana  dalam  kualifikasi  pemalsuan  akta  otentik  sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHP yang menyatakan  :  “Pemalsuan  surat  diancam  dengan  pidana  penjara  paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap akta-akta ot entik”.
Selain  diancam  menurut  ketentuan  Pasal  264  ayat  (1)  angka  1  KUHP, terhadap  kesengajaan  melakukan  penomoran  AJB  tanpa  sepengetahuan Penggugat  selaku  penjual,  maka  perbuatan  Tergugat  II  secara  bersama- sama  dan/atau  turut  serta  melakukan  tindak  pidana  dengan  khususnya Tergugat III diancam pula menurut Pasal 55 juncto Pasal 56 KUHP. Pasal 55 KUHP  menyatakan  bahwa  :  “Dipidana  sebagai  pelaku  tindak  pidana, mereka  yang  melakukan,  yang  menyuruh  melakukan,  dan  turut  serta melakukan  perbuatan”,  sedangkan  Pas al  56  KUHP  menyatakan  bahwa  : “Dip idana  sebagai  pembantu  kejahatan  barangsiapa  dengan  sengaja membantu  melakukan  kejahatan  itu,  barangsiapa  dengan  sengaja memberikan  kesempatan,  daya upaya,  atau  keterangan untuk  melakukan kejahatan itu”.

## SIMPULAN
Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah,  pertimbangan  Hakim  yang  menyatakan PPAT  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  ( onrechtmatige  daad )  dalam peralihan  hak  atas  tanah  berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Depok  No. 86/Pdt.G/2009/PN.Dpk  adalah  didasarkan  pada  perbuatan  PPAT  yang bertentangan  dengan  ketentuan  Pasal  5  UUPA  dan  Yurisprudensi  Mahkamah Agung RI No. 952 K/Sip/1974 yang pada pokoknya mengatur bahwa peralihan hak  atas  tanah  dengan  dasar  AJB  sebagai  bukti  harus  memenuhi  asas  tunai dalam artian pembuatan AJB mensyaratkan pelunasan nilai objek bidang tanah yang  disepakati  para  pihak.  Faktanya,  PPAT  meminta  para  pihak menandatangani AJB tanpa pelunasan dari pembeli (Tergugat I) dan melakukan penomoran AJB tanpa sepengetahuan penjual (Penggugat) yang mana kemudian dijadikan  dasar  bagi  PPAT  untuk  melakukan  peralihan  hak  atas  tanah  yang sebelumnya adalah atas nama Penggugat beralih menjadi atas nama Tergugat I dalam bentuk sertipikat.
Pertanggungjawaban hukum PPAT yang melakukan perbuatan melawan hukum atas  peralihan  hak  atas  tanah  berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Depok No. 86/Pdt.G/2009/PN.Dpk, secara administratif adalah potensi dijatuhi sanksi administratif  berupa  teguran  tertulis  sampai  pemberhentian  dari  jabatannya sebagai  PPAT  karena  melanggar  ketentuan  Pasal  38  ayat  (1)  huruf    g  PP Pendaftaran Tanah, mengenai PPAT yang seharusnya menolak untuk membuat AJB,  karena  tidak  memenuhi  syarat  yang  ditentukan  dalam  peraturan perundang-undangan  (asas  tunai).  Secara  perdata  adalah  dinyatakan  secara hukum  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  karena  tetap  membuat  AJB termasuk  melakukan  penomoran  AJB  tanpa  sepengetahuan  Penggugat sedangkan belum terjadi pelunasan, dan secara pidana adalah potensi diancam dan dipidana menurut Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHP juncto Pasal 55 KUHP juncto Pasal  56  KUHP  tentang  pemalsuan  akta  otentik  secara  bersama-sama dengan  ancaman  pidana  penjara  paling lama  delapan  tahun,  karena  perbuatan penomoran  AJB  tanpa  sepengetahuan  Penggugat  dimaksudkan  untuk mempermudah  peralihan  hak  atas  tanah  dengan  seolah-olah  telah  terjadi pelunasan  yang  memberi  keuntungan  bagi  Tergugat  I  untuk  memperoleh sertifikat  yang  kemudian  Tergugat  I  menerima  sejumlah  nilai  fasilitas  KPR karena sertifikat dijadikan jaminan hutang dengan Hak Tanggungan ke bank.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi  Tri  Atmaja  dan  Gunawan  Djajaputr a,  “Tanggung  Jawab  Pejabat  Pembuat Akta  Tanah  Terhadap  Akta  Jual  Beli  Tanah  Yang  Telah  Dibebani  Hak Tanggungan  (Studi  Putusan  Pengadilan  Negeri  Tegal  Nomor 29/Pdt.G/2017/PN.Tgl)”,  Jurnal  Hukum  Adigama,  Vol.  3,  No.  2, Desember  2020,  e-ISSN  :  2655-7347,  Fakultas  Hukum  Universitas Tarumanegara.
Adrian Sutedi, 2014, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya , Jakarta: Sinar Grafika.
Agnelia Andini dan Rasji, “Penyelesaian Kasus Sertifikat Hak Atas Tanah Cacat Hukum  Menurut  Hukum  Pertanahan  di  Indonesia  (Studi  Kasus  Putusan Nomor: 46/G/2019/PTUN- SRG)”, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 5, No. 2, Desember  2022,  e-ISSN  :  2655-7347,  Fakultas  Hukum  Universitas Tarumanegara.
Ani  Anggreni  dan  Gunawan  Djajaputra,  “Analisis  Keadilan  Dala m Pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan  Jual  Beli Hak Atas Tanah Akibat Wanprestasi Dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 119/Pdt.G/2017/PN.Dpk”,  Jurnal  Hukum  Adigama,  Vol.  4,  No.  1,  Juni 2021, e-ISSN : 2655-7347, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara.
Charles Delon Tunas dan Endang Pand amdari, “Tanggungjawab Notaris/PPAT Dalam  Pembuatan  Akta  Jual  Beli  Tanah  Yang  Tidak  Memenuhi  Asas Terang  dan  Tunai  Dalam  Kasus Putusan Majelis  Pengawas Pusat  Notaris Nomor:  04/B/MPPN/VIII/2016”,  Jurnal  Hukum  Adigama, Vol.  2,  No.  2, Desember  2019,  e-ISSN  :  2655-7347,  Fakultas  Hukum  Universitas Tarumanegara.
David Oberlin Nugraha Saragih, “Proses Balik Nama Sertifikat Dalam Jual  Beli Tanah  Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang
Pendaftaran  Tanah  (Studi  Kasus  Putusan  Pengadilan  Negeri  Bulukumba Nomor  26/Pdt.G/2019/PN  Blk)”,  Jurnal  Hukum  Adigama,  Vol.  5,  No.  2, Desember  2022,  e-ISSN  :  2655-7347,  Fakultas  Hukum  Universitas Tarumanegara.
Desvia  Winandra  dan  Hanafi  Tanawijaya,  “Penerapan  Asas  terang  dan  Tuna i Dalam Jual Beli Tanah Yang Merupakan Harta Bersama Dalam Perkawinan (Studi  Kasus  Putusan  Nomor  1/Pdt.G/2019/PN.Lbt)”,  Jurnal  Hukum Adigama,  Vol.  3,  No.  2,  Desember  2020,  e-ISSN  :  2655-7347,  Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara.
Ermanto  Arisandi,  2022, “Asas  Tunai  dan  Terang  Dalam  Jual  Beli  Tanah”, dikutip  pada  laman  website  :  https://  www.djkn.kemenkeu.go.id/ artikel/ baca/ 15061/ Asas-Tunai-dan-Terang-Dalam-Jual-Beli-Tanah.html, diakses pada tanggal 10 April 2024.
Habib  Adjie,  2009, Meneropong  Khazanah  Notaris  dan  PPAT  Indonesia  (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT), Bandung: Citra Aditya Bakti.
Irma  Devita  Purnamasari,  2015,  “Pengikatan  Jual  Beli  dan  Kuasa  Untuk Menjual”, dikutip pada laman website : https:// www.hukumonline.com/ klinik/ a/ pengikatan-jual-beli-dan-kuasa-untuk-menjual-lt548f3f2f8a900/, diakses pada tanggal 10 April 2024.
Jessica  Priscilla  Simanungkalit,  “Perbuatan  Melawan  Hukum  PPAT  Dalam Pembuatan  AJB  Dengan  Blangko  Kosong”,  Jurn al  Kertha  Semaya,  Vol.  9, No.  11,  2021,  e-ISSN  :  2303-0569,  Magister  Kenotariatan  Universitas Indonesia.
Kevin  Hernando  Putra  dan  Gunawan  Djajaputra,  “Tanggung  Jawab  Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Yang Dibuat Tanpa Sepengetahuan  dan  Persetujuan  Pemilik  Objek  Dalam  Putusan  Nomor 347/Pdt.G/2017 /PN.Jkt.Tim”,  Jurnal  Hukum  Adigama,  Vol.  4,  No.  2, Desember  2021,  e-ISSN  :  2655-7347,  Fakultas  Hukum  Universitas Tarumanegara.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Mhd.  Yamin  Lubis  dan  Abd.  Rahim  Lubis,  2012, Hukum  Pendaftaran  Tanah, Bandung: Mandar Maju.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998  tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat Pembuat Akta Tanah
Purna  Noor  Aditama,  “Tanggung  Jawab  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  Dal am Memberikan  Perlindungan  Hukum  Bagi  Para  Pihak  Pada  Peralihan  Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli”, Jurnal Lex Renaissance, Vol. 3, No. 1, Januari 2018, Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia Sleman.
Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 86/Pdt.G/2009/PN.Depok Rizki  Faj ar  Krismiatri,  “Tanggung  Jawab  Pejabat  P embuat  Akta  Tanah  Yang Membuat  Akta  Jual  Beli  Secara  Melawan  Hukum  (Studi  Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3537 K/PDT/2018)”, Jurnal Indonesian Notary, Vol. 4, No. 31, Maret 2022, ISSN : 2684-7310, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Salim  H.S.,  2019, Peraturan  Jabatan  dan  Kode  Etik  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah (PPAT), Depok: Raja Grafindo Persada.
Shela Oktaharyani Harahap dan Benny Djaja, “Kekuatan Hukum Akta Jual Beli Yang  Datanya  Merupakan  Data  Palsu  (Studi  Kasus  Putusan  Pengadilan Negeri Depok  Nomor  226/Pdt.G/2018/PN.Dpk)”,  Jurnal  Hukum Adigama,  Vol.  4,  No.  2,  Desember  2021,  e-ISSN  :  2655-7347,  Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara.
Soedharyo Soimin, 2008, Status Hak dan Pembebasan Tanah , Jakarta: Sinar Grafika.
Syahrani  Mutiara  Afifah dan  Gunawan  Djajaputera,  “Wanprestasi  Yang Dilakukan  Oleh  Debitur  Atas  Perjanjian  Kredit  Dengan  Jaminan  Hak Tanggungan  (Studi  Kasus  Putusan  Nomor  250/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt)”, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 4, No. 2, Desember 2021, e-ISSN : 2655-7347, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria
Vania  Digna  Anggita  dan  Mohamad  Fajri  Mekka  Putra, “Implikasi  Hak  Atas Tanah yang Diperole h Secara Melawan Hukum”, Jurnal USM Law Review, Vol.  5,  No.  2,  2022,  e-ISSN  :  2621-4105,  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia.
Yovita Christian Assikin, Lastuti Abubakar, dan Nanda Anisa Lubis, “Tanggung Jawab  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  Berkaitan  Dengan  Dibatalkan  Akta Jual  Beli  Ditinjau  Dari  Peraturan  Perundang- Undangan  Yang  Berlaku”, Jurnl  Acta  Diurnal,  Vol.  3,  No.  1,  Desember  2019,  e-ISSN  :  2614-3550, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 952 K/Sip/1974 Zulfika  Rochm ah,  Solehoddin,  dan  Sulthon  Miladiyanto,  “Peralihan  Hak  Atas Tanah  Dengan  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli”,  Jurnal  Magister  Hukum Perspektif,  Vol.  13,  No.  2,  Oktober  2022,  Fakultas  Hukum  Universitas Widyagama Malang.