Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, Hal. 103-107| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4662.103-107

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA AKIBAT PELANGGARAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN PADA MASA PANDEMI COVID-19
Ida Ayu Vera Wirya Paramita, A.A Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia dayuuverra@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com, putusuryani099@gmail.com

## Abstrak
Saat  ini  berbagai  negara  di  seluruh  dunia  disibukkan  dengan  kegiatan  memerangi  penularan  wabah  pandemi virus Covid-19 ,  khususnya  di  Indonesia  beberapa  perusahaan  yang  bergerak  dalam  bidang  industri  dan pariwisata  di  Indonesia  dalam  hal  pemberian  tunjangan  hari  raya  (THR)  saat  ini  memang  dirasa  sangat memberatkan perusahaan dan pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Tujuan dari penelitian ini guna mengkaji pengaturan  hukum  terhadap  pemberian  tunjangan  hari  raya  keagamaan  kepada  pekerja  pada  masa  pandemi Covid-19 serta  perlindungan  hukum  terhadap  pekerja  akibat  pelanggaran  pemberian  tunjangan  hari  raya keagamaan  pada  masa  pandemi Covid-19. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Teknik pengumpulan  bahan hukum dilakukan dengan teknik kepustakaan. Sumber bahan hukum yang digunakn berupa sumber hukum primer dan sekunder. Adapun teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengaturan hukum  mengenai pemberian tunjangan  hari raya keagamaan bagi  buruh di perusahaan pada masa  pandemi Covid-19 diatur  di  dalam  Pasal  2  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  No.  6  Tahun  2016  dan diperkuat  pengaturan  pelaksananya  melalui  SE  Menaker  No.  M/6/HK.04/IV/2021  Tahun  2021  bahwa pemberian tunjangan hari raya keagamaan kepada pekerja pada situasi Covid-19 tetap dilaksanakan.
Kata Kunci : Pekerja/Buruh, Perusahaan,Tunjangan Hari Raya

## Abstract
Currently, various countries around the world are busy with activities to combat the transmission of the Covid- 19 virus pandemic, especially in Indonesia, several companies engaged in industry and tourism in Indonesia in terms  of  providing  holiday  allowances  (THR)  are  currently  considered  very  burdensome  for  companies  and businesses.  implementation  is  still  far  from  expectations.  The  purposes  of  this  study  are  to  examine  the  legal arrangements for the provision  of religious holiday allowances to  workers during  the Covid-19 pandemic and legal protection for workers due to violations of the provision of religious holiday allowances during the Covid- 19  pandemic.  This  research  is  a  normative  legal  research  with  a  conceptual  approach  and  legislation.  The technique of collecting legal materials is done by using  library techniques. Sources of legal materials used in the form of primary and secondary legal sources. The data analysis technique was carried out qualitatively and presented in descriptive form. The results of the study reveal that legal arrangements regarding the provision of religious holiday allowances for workers in companies during the Covid-19 pandemic are regulated in Article 2 of  the  Regulation  of  the  Minister  of  Manpower  No.  6  of  2016  and  strengthened  implementing  regulations through the Minister of Manpower Decree No. M/6/HK.04/IV/2021 2021 that the provision of religious holiday allowances to workers in the Covid-19 situation will continue to be carried out.
Keywords: Worker/Labourer, Company, Holiday Allowance

## I. PENDAHULUAN
Corona  Virus  Disease  2019 adalah  wabah  virus  yang  awal  kemunculanya  berasal  dari  negara  China tepatnya  di  kota  Wuhan.  Masyarakat  pertama  kali  yang  terjangkit  virus  corona  di  Indonesia  adalah Provinsi  Jawa  Barat,  dan  semakin  lama  semakin  merambat  sampai  ke  Provinsi  Bali  sendiri. Peningkatan pasien yang terjangkit virus corona di Provinsi Bali terus meningkat hal tersebut menjadi ketakutan  tersendiri  bagi  pemerintah  dan  juga  masyarakat.  Untuk  melindungi  masyarakat  dari ancaman  terjangkitnya  virus  untuk  itu  pemerintah  telah  mengupayakan  untuk  melindungi masyarakatnya  salah  satunya  dengan  upaya  perlindungan  secara  preventif  yakni  pemerintah  pusat mengeluarkan beberapa peraturan yang berhubungan dengan masalah virus corona dan salah satunya tentang denda protokol kesehatan. Maksud dan tujuan pemerintah menerapkan sanksi denda terhadap
masyarakat  yang  melakukan  pelanggaran  protokol  kesehatan  di  masa  pandemi Covid-19 bertujuan untuk  memberikan  efek  jera  terhadap  pelanggaran-pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  masyarakat (Andika, 2020) .
Pemerintah  telah  melakukan  berbagai  upaya  agar  masyarakat  dapat  beraktivitas  seperti  yang seharusnya tetapi tetap aman selama dalam masa pandemi seperti yang terjadi pada saat ini. Sehingga dengan demikian untuk membuat masyarakat aman dalam new normal maka pemerintah mewajibkan seluruh masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah. New normal merupakan  situasi  dimana  masyarakat  dapat  melakukan  aktivitas  sehari-sehari  secara  normal  namun wajib untuk melakukan protokol kesehatan secara ketat untuk menghindari penularan virus Covid-19. Untuk memastikan masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan selama melakukan aktivitas sehari- hari  pemerintah  melakukan  upaya  preventif  yakni  dengan  mengeluarkan  peraturan  yang  berisikan pedoman  bagi  masyarakat  untuk  tetap  mematuhi  protokol  kesehatan  selama  masa  pandemi  virus Covid-19.
Pemerintah menerbitkan peraturan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan penyebaran Covid-19 dengan  tujuan  untuk  melindungi  setiap  warga  negaranya  dari  bahaya  penularan  virus. Dalam  hal  ini  semua  elemen  masyarakat  bersama  dengan  pemerintah  harus  saling  bersinergi  untuk menanggulangi  bahaya  virus Covid-19. Pentingnya  kerjasama  yang  dilakukan  pemerintah  bersama dengan  masyarakat  tentunya  akan  mempengaruhi  cepat  atau  lambatnya  penyebaran  virus Covid- 19, sebaik dan seketat apapun usaha pemerintah dalam menerbitkan segala peraturan akan sia-sia apabila tidak didukung oleh semua elemen masyarakat (Andika, 2020) .
Seluruh  negara  di  dunia  tengah  disibukkan  dalam  hal  mencegah  dan  memerangi  penularan wabah  pandemi  virus Covid-19 sehingga  hal  tersebut  sangat  berdampak  terhadap  sektor perekonomian  seluruh  negara  di  dunia,  khususnya  di  Indonesia  beberapa  perusahaan  yang  bergerak dalam bidang industri dan pariwisata di Indonesia dalam hal pemberian (THR) yang diberikan kepada tenaga kerjanya ditengah situasi saat ini memang dirasa sangat memberatkan perusahaan dikarenakan kondisi  ekonomi  yang  sedang  terpuruk  akibat  wabah  pandemi (Sutedi,  2011) .  Saat  ini  problematika pemberian  tunjangan  hari  raya  kepada  pekerja  di  perusahaan  pada  masa  pandemi Covid-19 banyak dijumpai pelanggaran-pelanggan yang dilakukan oleh perusahaan mulai dari keterlambatan pemberian tunjangan  hingga  dilakukannya  pemotongan  tanpa  adanya  persetujuan  terlebih  dahulu  antara perusahaan  dengan  pekerja,  faktanya  banyak  perusahaan  yang  terlambat  membayar  tunjangan  hari raya yang disebabkan karena adanya Pandemi Covid-19 sehingga membuat resah para pekerja karena merasa dirugikan (Zham-Zham, 2021) , tentunya hal tersebut sangat mencederai hak-hak dari pekerja yang  wajib  diterima,  dalam  hal  ini  pemerintah  melalui  dinas  ketenagakerjaan  daerah  setempat  wajib melakukan  monitoring  atau  pengawasan  terhadap  tunjangan  THR  kepada  pekerja  atau  buruh perusahaan (Khakim, 2003) .
Mengingat  betapa  pentingnya  hak  dasar  dari  pekerja  setelah  melakukan  kewajibannya, dimana perusahaan dan/atau tempat mereka bekerja agar tidak bertindak sewenang-wenang dalam hal pemenuhan  kewajiban  mereka  kepada  pekerja/buruh.  Dalam  kesempatan  kali  ini  penulis  akan meneliti  bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap  pekerja  karena  adanya  kecurangan  dalam memberikan  THR  kepada  pekerja  pada  situasi  saat  ini,  pelanggaran  tersebut  diantaranya  berupa kecurangan-kecurangan yang dialami pekerja dalam menerima hak THR mereka yang diberikan oleh perusahaan.
Penelitian  terdahulu  yang  relevan  dengan  penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa  terbitnya Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Nomor 6  Tahun  2016  merupakan  langkah  tepat  dalam  memberikan jaminan  Tunjangan  Hari  Raya  (THR)  kegamaan  bagi  pekerja  atau  buruh (Vijayantera,  2016) . Sedangkan Yulianto  (2016) THR  Keagamaan  wajib  dibayarkan  oleh  Pengusaha  paling  lambat  7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan. Jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pembayaran THR atau THR tidak dibayar secara penuh, hal ini akan menjadi dasar perselisihan hak sebagai bagian dari  sengketa  hubungan  industrial  yang  harus  diselesaikan  sesuai  ketentuan  UU  No.  2  Tahun  2004 tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial.  Lebih  lanjut, Radwithama  et  al.,  (2021) Implementasi  penerapan  Tunjangan  Hari  Raya  di  PT.  Braga  Konsep  Solusi  berjalan  tidak  sesuai dengan  peraturan  yang  ada.  Pihak  PT.  Braga  Konsep  Solusi  tidak  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri Ketenagakerjaan  No.  6  Tahun  2016  disebabka  kurangnya  perhatian  pengusaha  dalam mempertahankan  hak-hak  karyawan,  adanya  peraturan  yang  tidak  disosialisasikan  kepada  para pekerja,  dan  cara  komunikasi  yang  buruk  merupakan  salah  satu  kendala  utama  dalam  penerapan
tunjangan  hari  raya.  Maka  berdasarkan  permasalahan  yang  terjadi,  tujuan  dari  penelitian  ini  untuk mengkaji pengaturan hukum terhadap pemberian tunjangan hari raya keagamaan kepada pekerja pada masa  pandemi Covid-19 serta  perlindungan  hukum  terhadap  pekerja  akibat  pelanggaran  pemberian tunjangan hari raya keagamaan pada masa pandemi Covid-19.

## II. METODE PENELITIAN
Dalam melakukan kajian terhadap setiap permasalahan yang timbul pada saat dilakukannya kegiatan penelitian,  dalam  hal  ini  penulis  menggunakan  studi  penelitian  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan  atau  yang  biasa  disebut  sebagai  penelitian  hukum  normatif,  selanjutnya  dilakukan pendeketan  secara  konseptual  antara  permasalahan  yang  diteliti  dengan  peraturan  perundang- undangan yang menjadi dasar dilakukannya penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan  teknik  kepustakaan.  Bahan  Hukum  sekunder  yang  dipergunakan  untuk  menunjang  dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang digunakan dalam mengkaji permasalahan pokok yang muncul dari penelitian ini adalah berupa literatur buku terkait, jurnal ilmiah dan pendapat sarjana  yang  telah  dipublikasi  secara  ilmiah  yang  memiliki  kaitan  erat  dengan  permasalahan  yang dikaji, sehingga dapat memberikan penjelasan lebih terperinci terhadap sumber bahan hukum perimer yang  digunakan  penulis  sebagai  bahan  hukum  paling  dasar  untuk  mengkaji  setiap  permasalahan pokok  dari  penelitian  ini (Sunggono,  2016) . Setelah  data  dikumpulkan,  selanjutnya  dianalisis  secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Hukum Terhadap Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan kepada Pekerja Pada Masa Pandemi Covid-19
Hari raya keagamaan merupakan peringatan terhadap suatu kegiatan adat masing-masing agama yang wajib  untuk  dilakukan  oleh  setiap  umat  penganut  agama-agama  yang  ada  di  Indonesia,  hari  raya keagamaan  merupakan  suatu  momen  atau  kegiatan  yang  hanya  dilakukan  sekali  dalam  satu  tahun. Meningat  betapa  pentingnya  perayaan  tersebut,  maka  setiap  umat  memiliki  antusias  yang  sangat tinggi untuk dapat turut serta merayakan hari raya besar keagamaan mereka.
Dilihat  berdasarkan  PERMENAKER  No.  6  Tahun  2016  menjelaskan  bahwa  setiap  pekerja mendapatkan tunjangan hari  raya apabila sudah memiliki masa  kerja,  masa kerja merupakan tenggat waktu yang dimiliki pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya, atau dengan kata lain lamanya tenaga kerja  dalam  memenuhi  kewajiban  yang  dimiliki  pekerja  terhadap  pemilik  usaha  tempat  mereka bekerja. Masa  kerja merupakan salah satu  syarat seseorang dapat memperoleh Tunjangan  Hari Raya baik  yang  diberikan  oleh  pengusaha  tempat  mereka  bekerja  ataupun  instansi  pemerintah.  Untuk pekerja lepas yang bersifat harian hal ini juga berlaku dalam kelayakan sebagai penerima Tunjangan Hari Raya (THR) (Sutedi, 2011) .
Saat ini banyak perusahaan yang mengalami  kerugian  akibat wabah pandemi Covid-19 yang mengharuskan  dilakukannya  beberapa  upaya  preventif  guna  menyelamatkan  kelangsungan perusahaan  agar  tidak  mengalami  kebangkrutan  bebrapa  upaya  tersebut  diantaranya  adalah  dengan melakukan  pemangkasan  tenaga  kerja,  pemangsakan  upah,  pemangkasan  tunjangan-tunjangan  yang diterima oleh pekerja. Dalam pelaksanaannya tidak jarang ditemukannya pelanggaran dan kecurangan dalam  pelaksanaannya  yang  dilakukan  oleh  perusahaan,  tentunya  tindakan  sewenang-wenang perusahaan  tersebut  dapat  mencederai  hak-hak  dasar  yang  wajib  diterima  oleh  pekerja.  Oleh  karena itu sangat diperlukannya perhatian dari pemerintah setempat dalam melakukan pengawasan terhadap pengawasan  pelaksanaan  pemenuhan  THR  saat  ini  agar  tidak  terjadi  kecurangan  dan  pelanggaran yang berpotensi melanggar hak dasar dari pekerja/buruh.
Guna  mengantisipasi  hal  tersebut  pemerintah  melalui  menteri  ketenagakerjaan  menerbitkan surat  edaran  yang  pada  intinya  berisikan  aturan  agar  pelaksanaan  pemberian  tunjangan  hari  raya kepada  pekerja  tetap  dilaksanakan  sebagaimana  mestinya  sesuai  dengan  Permenaker  No.  6  Tahun 2016,  di  dalam  surat  edaran  tersebut  tidak  hanya  memuat  mengenai  kewajiban  perusahaan  untuk membayarkan  tunjangan  hari  raya  kepada  pekerjanya,  namun  juga  terdapat  pengecualian  terhadap perusahaan  yang  memang  sedang  mengalami  kerugian,  dengan  terlebih  dahulu  melakukan  audit keuangan  secara  internal  antara  perusahaan  dengan  pekerja,  yang  kemudian  dilakukannya  negosiasi antara  perusahaan  dengan  pekerja  untuk  dilakukannya  pemotongan  maupun  tidak  diberikannya tunjangan hari raya keagamaan.
2. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja  Akibat  Pelanggaran  Pemberian  Tunjangan  Hari Raya Keagamaan Pada Masa Pandemi Covid-19
Seluruh  negara  di  dunia  tengah  disibukkan  dalam  hal  mencegah  dan  memerangi  penularan  wabah pandemi  virus Covid-19 sehingga  hal  tersebut  sangat  berdampak  terhadap  sektor  perekonomian seluruh dunia. Banyaknya perusahaan melakukan penghematan pengeluaran dengan cara memangkas jumlah  tenaga  kerja  yang  mereka  miliki,  memangkas  upah  beserta  tunjangan-tunjangan  yang  wajib didapatkan oleh setiap tenaga kerja. Tentunya upaya pemangkasan terhadap jumlah tenaga kerja, upah beserta  tunjangan-tunjangan  yang  wajib  diterima  oleh  tanaga  kerja  yang  dilakukan  oleh  perusahaan harus melalui aturan hukum agar tidak terjadi pelanggaran dan tindakan semena-mena yang dilakukan oleh perusahaan terhadap tenaga kerja.
Tenaga  kerja  wajib  mendapatkan  perlindungan  hukum  oleh  pemerintah  apabila  mengalami tindakan  berupa  pelanggaran  hak  yang  mereka  terima,  dengan  adanya  perlindungan  hukum  yang diberikan  oleh  pemerintah  terhadap  tenaga  kerja  tentunya  memberikan  rasa  adil  bagi  setiap  tenaga kerja.  Problematika  terkait  pemberian  THR  dapat  dikatakan  sebagai  konflik  kepentingan  yang  mana pemilik usaha merubah isi dari ketentuan kerja yang telah disepakati atau yang sering dikenal dengan Perjanjian Kerja Bersama (Manullang, 1990) .
Hal  ini  akan  menimbulkan  konflik  berdasarkan  kepentingan  pemilik  usaha,  namun  dalam reaitanya fenomena jarang atau mungkin tidak terekspos. Secara singkatnya, problematika kerap kali menyangkut  akan  penuntutan  hak.  UU  No.  2  Tahun  2004  tentang  PPHI  membahas  mengenai penyelesaian  konflik  berkaitan  dengan  ketenagakerjaan.  Undang-Undang  ini  membahas  mengenai Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial  yang  mana  dijelaskan  pada  Pasal  1  pada  Undang- Undang ini merupakan adanya ketidak samaan gagasan yang menimbulkan perselisihan oleh pemilik usaha  dengan  serikat  tenaga  kerja  mengenai  penuntutan  hak,  perbedaan  tujuan,  adanya  pemutusan hubungan kerja serta konflik yang terjadi antara tenaga kerja dalam satu wadah kerja.
Pada  hakikatnya  di  sebuah  tempat  kerja,  setiap  individu  baik  pemilik  usaha  maupun  tenaga kerja  memiliki  kepentingannya  masing-masing  dalam  upaya  kemajuan  tempat  usaha.  Meski  kedua belah pihak mempunyai tujuan memajukan usaha bersama, namun konflik tetap saja berpotensi untuk terjadi  di  antara  pemilik  usaha  dan  karyawan.  Dalam  upaya  memenuhi  kewajiban  sebagai  subjek pemberi tunjangan, perusahaan adalah pihak yang lebih dominan dalam upaya pemenuhan tunjangan agar  tidak  menimbulkan  perselisihan  atau  penuntutan  hak.  Adapun  langkah-langkah  yang  dapat dilakukan  oleh  pekerja/buruh  dalam  upaya  melakukan  penuntutan  pemenuhan  tunjangan  hari  raya kepada  perusahaan  tempat  mereka  bekerja  yang  dapat  dilakukan  dengan  dua  jalan,  yakni  secara musyawarah dan secara hukum. Di antaranya:

## 1. Penyelesaian Perselisihan Melalui Musyawarah
Penyelesaian perselisihan diantara pekerja/buruh dengan perusahaan tempat mereka bekerja mengenai adanya  kecurangan  dalam  pemenuhan  THR  harus  terlebih  dahulu  dilakukan  upaya  penyelesaian perselisihan  melalui  musyawarah  untuk  mencapai  mufakat  Pada  konteks  ini  adanya  fungsi perlindungan  hukum  memiliki  peran  dalam  merealisasikan  pemenuhan  hak  dari  tenaga  kerja  yang mana dapat bersifat pencegahan atau langkah preventif atau yang memiliki sifat pemaksaan (refresif). Peraturan ini dapat memiliki bentuk secara tersurat maupun tidak tersurat namun dengan tujuan sama untuk  merealisasikan  aturan-aturan  yang  telah  disepakati.  Langkah  preventif  dalam  perlindungan hukum  adalah  suatu  bentuk  yang  mana  tenaga  kerja  mendapatkan  peluang  dalam  menyampaikan aspirasi  sebelum  pihak  pimpinan  mengeluarkan  suatu  kebijakan.  Hal  ini  dapat  menghindarkan karyawan dari kebijakan aturan-aturan yang berpotensi untuk merugikan mereka. Musyawarah adalah langkah  yang  paling  tepat  serta  aman  dilakukan  sebagai  tujuan  dipenuhinya  hak-hak  karyawan menerima Tunjangan Hari Raya (Maimun, 2007) .

## 2. Penyelesaian Perselisihan Melalui Upaya Hukum
Pada  hakikatnya,  segala  bentuk  penyelesaian  konflik  hubungan  kerja  memiliki  kesamaan  hanya  saja berbeda dalam implementasi serta bentuk komunikasi layaknya konsiliasi, arbitrase ataupun mediasi. Pada  Pasal  136  UU  No.  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  telah  dijelaskan  mengenai penyelesain  konflik  yang  terjadi  antara  pemilik  usaha  dan  karyawannya  diselesaikan  dengan  jalan musyawarah  untuk  mencapai  mufakat  dan  kesepakatan  bersama.  Lalu  ditegaskan  kembali  melalui
Undang-undang  No.  2  Tahun  2004  apabila  tidak  menemukan  capaian  mufakat  maka  kedua  belah pihak menempuh penyelesaian konflik melalui upaya Industrial (Maimun, 2007) .

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Pengaturan  hukum  mengenai  pemberian  tunjangan  hari  raya  keagamaan  kepada  pekerja/buruh  di tengah  situasi  pandemi Covid-19 diatur  THR  pekerja/buruh  telah  diatur  dalam  Pasal  3  Peraturan Menteri  Ketenagakerjaan  No.  6  Tahun  2016  dijelaskan  bahwa  pekerja  yang  berhak  untuk mendapatkan  tunjangan  ketika  melaksanakan  hari  raya  besar  keagamaan  adalah  pekerja  yang  telah memiliki  masa  kerja  selama  12  (dua  belas)  bulan  yang  dilakukan  secara  terus  menurus  dan  pekerja yang memiliki masa kerja selama 1 bulan, yang pemberian tunjangan disesuaikan dengan masa kerja dari  pekerja  tersebut.  Pemberian  tunjangan  hari  raya  kepada  pekerja  pada  situasi  pandemi Covid-19 wajib  diberikan  sebagaimana  diatur  di  dalam  undang-undang  ketenagakerjaan.  Perlindungan  hukum terhadap pekerja/buruh yang mengalami kecurangan maupun pelanggaran dalam pemberian tunjangan hari raya keagamaan pada masa pandemi Covid-19 dapat melakukan beberapa upaya agar perusahaan memenuhi  kewajibannya  kepada  pekerja/buruh,  upaya  tersebut  adalah  dengan  melakukan musyawarah  demi  mufakat  hingga  melakukan  upaya  hukum  dengan  melanjutkan  ke  tahap mengajukan  gugatan  yang  diajukan  kepada  Pengadilan  Industrial  daerah  setempat  guna  memberikan kepastian  dan  perlindungan  hukum  terhadap  hak-hak  dasar  dari  pekerja/buruh  agar  tidak  terjadi tindakan  semena-mena  dalam  pemenuhan  kewajiban  oleh  perusahaan  tempat  bekerja  kepada pekerja/buruh.

## 2. Saran
Kepada  pekerja  disarankan  agar  tidak  ragu  untuk  menuntut  segala  bentuk  kecurangan  perusahaan dalam  hal  pemenuhan  hak-hak  dasar  yang  wajib  diterima  oleh  pekerja  terlebih  pada  saat  situasi pandemi Covid-19. Pemerintah  dalam  hal  melakukan  pengawasan  terhadap  implementasi  pemberian tunjangan  hari  raya  keagamaan  bagi  pekerja/buruh  perusahaan  harus  lebih  ketat  dalam  melakukan pengawasan  melalui  dinas  ketenagakerjaan  daerah  setempat  terlebih  pada  situasi  pandemi Covid-19 saat  ini  agar  tidak  terjadi  kecurangan  dan  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  dalam memberikan THR Keagamaan kepada pekerja.

## DAFTAR PUSTAKA
Andika, C. P. (2020). COVID-19 & New Normal . Guepedia, Jakarta.
Khakim,  A.  (2003). Pengantar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia  Berdasarkan  Undang-undang Nomor 13 . Citra Aditya Bakti, Bandung. Maimun. (2007). Hukum Ketengakerjaan: Suatu Pengantar . Pradnya Paramita, Jakarta.
Manullang, S. H. (1990). Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia . Rineka Cipta, Jakarta.
Radwithama,  I.  N.  G.,  Dewi,  A.  A.  S.  L.,  &  Suryani,  L.  P.  (2021).  Penerapan  Peraturan  Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 di PT. Braga Konsep Solusi. Jurnal Preferensi Hukum , 2 (3), 564–569. Sunggono, B. (2016). Metode Penelitian Hukum di Indonesia . Rajawali Pers, Jakarta. Sutedi, A. (2011). Hukum Perburuhan . Sinar Grafika, Jakarta.
Vijayantera,  I.  W.  A.  (2016).  Pengaturan  Tunjangan  Hari  Raya  Keagamaan  Sebagai  Hak  Pekerja Setelah  diterbitkan  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Nomor  6  Tahun  2016. Kertha  Patrika , 38 (2), 143–155.
Yulianto,  T.  (2016).  Langkah  Hukum  Terhadap  Pelanggaran  Pemberian  Tunjangan  Hari  Raya Keagamaan. ORBITH , 12 (2), 112–115.
Zham-Zham, L. M. (2021). Sanksi Bagi Pengusaha yang Terlambat Membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan  Akibat  Pandemi  Covid-19  Perspektif  UU  No.  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan. Journal of Indonesian Law , 2 (1), 49–80.