## PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KURIKULUM
Nurul Iflaha,M.Pd.I Email:nvrulifl4h4@gmail.com

## Abstract
Curriculum  management  is  a  cooperative,  comprehensive,  systemic  and  systematic  on  curriculum management  system  in  order  to  release  the  achievement  of  curriculum  goals  through  the  process  of  planning, organizing, implementing and evaluating. Curriculum management is a form of effort by educational institutions to make learning effective, so that it becomes quality learning. Curriculum management is expected to be carried out  on  target  by  applying  the  principles  of  good  governance.  Good  governance  in  Indonesian  is  “tata pemerintahan yang baik”. Good governance is an administration focusing on democracy. The principles of good governance are various which applied in each organization, but there are some principles are considered to be the main application in organization namely participation, accountability and transparency. The principle of good governance is the principle aspired in every country, this principle can be also applied to smaller units such as educational institutions because there is a systemic organizational structure.
.
Keywords :  good  governance  and  curriculum management.

## 1. Pendahuluan
Pendidikan  merupakan  bagian  dari sistem  kehidupan  yang  memiliki  peran penting dalam memajukan peradaban manusia dalam tiap Negara. Sepanjang sejarah peradaban  manusia,  pendidikan  memiliki dinamika dan selalu berkembang menyesuaikan  dengan  keadaan.  Hal  ini tampak pada sistem dan struktur pendidikan yang selalu berubah tanpa merubah dasar dari pendidikan  yakni  mengedepankan  persona manusia.
Salah  satu  contoh  Negara  yang mengalami  dinamika  sistem  pendidikan adalah  Indonesia.  Setiap  pergantian  jabatan menteri pendidikan maka bergantilah kebijakan  pendidikannya,  begitulah  yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
Sindhunata menggambarkan persoalan pendidikan  di  Indonesia  tidak  ada  habisnya sebagai “kegelisahan sepanjang zaman”. Sebut saja  dengan  gonta-ganti  kurikulum  yang hanya “tambal- sulam” misalnya, menyibukkan  dan  sering  membingungkan para kepala sekolah dan para guru  di  tingkat sekolah. Persoalan ini ujung-ujungnya merugikan peserta didik dan warga masyarakat sebagai pelanggan utama pendidikan di sekolah. 1
Dari  pergantian  kurikulum  tersebut, bergantilah  segala  aspek  pengajaran  yang harus dilaksanakan pendidik serta pengelolaan  kurikulum  oleh  wakil  kepala sekolah.  Kurikulum  yang  berlakukan  serta pendidik  yang  melaksanakan  pengajaran harus  tanggap  demi  terlaksananya  kebijakan
1 Sindhunata, Pendidikan: Kegelisahan Sepanjang Zaman, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), h.2
kurikulum yang pemerintah putuskan.
Rupanya  demi  melaksanakan  kebijakan tersebut  secara  tanggap,  diperlukan  kiat-kiat untuk memformulasi agar pengelolaan bagian sistem  pengajaran  dilaksanakan  dengan efektif dan efisien. Efektifitas yang digunakan salah  satunya  menerapkan  prinsip good governance yang  merupakan  prinsip  yang digunakan  pemerintah  dalam  mengelola pemerintahan.
Prinsip good  governance merupakan prinsip  ideal  untuk  mengelola  pemerintahan dengan  baik.  Prinsip good  governance dapat pula  diterapkan  dalam  mengelola  organisasi yang  lebih  kecil  seperti  dalam  lembaga pendidikan.  Pengelolaan  sekolah  sebagai langkah dalam menjalankan sistem pendidikan  harus  menampakkan  hasil  yang berkualitas. Kualitas pendidikan tidak terlepas  dari  kualitas  akademik  yang dijalankan, kegiatan akademik tercermin dari kurikulum  yang  dilaksanakan.  Pelaksanaan kurikulum yang efektif dan efisien membutuhkan  pengelolaan  kurikulum  yang baik.  Maka  dibutuhkan  pula  prinsip-prinsip dalam  pengelolaan  kurikulum  diantaranya dengan  menerapkan  prinsip-prinsip good governance .  Prinsip-prinsip good  governance dalam  setiap  organisasi  atau  institusi beragam, namun pada penelitian ini menitikberatkan  pada  prinsip good  governance yang  diantaranya  partisipasi  masyarakat, transparansi dan akuntabilitas.
2. Pengertian Good Governance
Istilah Good  Governance merupakan frase  berbahasa  Inggris  yang  terdiri  dari  dua kata  yaitu good dan governance. Istilah  “ Good” diterjemahkan  dengan  kata  ”baik”.  Kata “Baik”  pada  hakikatnya  mengandung  makna tindakan  moral  untuk  kepentingan  orang banyak.  Sedangkan Governance diterjemahkan sebagai  penguasaan.  Penguasaan  dapat dipahami  dengan  memerintah  ,  menyetir, mengarahkan  atau  mengendalikan.  Dalam bahasa  Indonesia governance diterjemahkan dengan  tata  pemerintahan.  Istilah governance dipopulerkan  pertama  kali  oleh  Lembaga Internasional  yakni  Bank  Dunia,  melalui publikasinya  yang  diterbitkan  tahun  1992 berjudul Governance and Development . 2 Lembaga Admnistrasi  Negara  (LAN)  mengartikan governance sebagai  proses  penyelenggaraan kekuasaan  negara  dalam  menyediakan public good dan service . 3
Good governance dalam bahasa
Indonesia diartikan sebagai tata pemerintahan  yang  baik.  Sedarmayanti menjelaskan  arti good (baik)  dalam good governance . Pertama ,  ”baik”  berarti  nilai  yang menjunjung  tinggi  keinginan  atau  kehendak rakyat,  dan  nilai  yang  dapat  meningkatkan kemampuan  rakyat  dalam  pencapaian  tujuan (nasional), kemandirian, pembangunan
2 Sedarmayanti, Good Governance (Kepemerintahan  yang Baik)  dan  Good  Corporate Governance, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h 3
3 Yusri  Munaf, Hukum  Administrasi  Negara ,(Marpoyan Tujuh Publishing: Riau. 2005), h. 88.
berkelanjutan  dan  keadilan  sosial. Kedua , aspek  fungsional  dari  pemerintahan  yang efektif  dan  efisien  dalam  pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. 4
Good governance dapat diwujudkan pada tata  pemerintahan  yang  diselenggarakan dengan  penuh  tanggung  jawab,solid,efektif dan  efisien  dengan  mensinergikan  interaksi tiga domain penting yaitu negara, swasta, dan masyarakat.  Dengan  demikian good  governance dapat dimaknai sebagai suatu tata pemerintahan  yang  diselenggarakan  dengan baik  dan  benar  yang  berpihak  pada kepentingan  masyarakat  dan  dilaksanakan oleh  pemerintah,  swasta  dan  masyarakat dengan  penuh  tanggung  jawab,  solid,  efektif dan efisien.

## 3. Prinsip Good Governance
Prinsip good  governance merupakan komponen-komponen yang menjadi landasan suatu  pemerintahan  disebut  baik.  Menurut Bhata    bahwa  unsur-unsur  utama governance adalah akuntabilatas, transparansi, responsibilitas  dan  aturan  hukum  ditambah dengan  kompetensi  manajemen  dan  hak-hak asasi manusia. 5 Sedangkan menurut Hanapiah menegaskan  beberapa  prinsip good  governance yaitu  1)  partisipasi  masyarakat  dalam pengambilan  keputusan  politik  atau  negara.
4 Sedarmayanti, Good Govenance
(Kepemerintahan  yang  Baik)  Dalam  Rangka Otonomi  Daerah ,  (Bandung:  Penerbit  Mandar Maju, 2003), h.2-8
5 Kartika, Citrawati  Fitri,  dkk, Good Environmental  Governance ,  (Malang:Universitas
Brawijaya. 2012), h.34.
2)  daya  tanggap  pemerintah  terhadap  setiap kepentingan  masyarakat.  3)  transparansi dalam kerangka arus sistem informasi anatara pemerintah  dan  publik,  dan  antar  lembaga pemerintah. 4) berkeadilan, tanpa diskriminasi  dalam  kerangka  pembiasan kesetaraan  publik.  5)  efektivitas  kerja  dan efisiensi sumber dan anggaran. 6)
akuntabilitas publik dalam kerangka pemeliharaan  legitimasi  pemerintah  di  mata publik.  7)  kesetaraan  publik.  8)  pluralisme publik. 9) kebebasan publik. 6
Jumlah  komponen  atau  pun  prinsip yang  melandasi  tata  pemerintahan  yang  baik sangat  bervariasi  dari  satu  institusi  ke institusi  lain,  dari  satu  pakar  ke  pakar lainnya.  Namun  paling  tidak  ada  sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama  yang  melandasi good  governance ,  yaitu Akuntabilitas,  Partisipasi  Masyarakat,  dan Transparansi. 7

## 1. Akuntabilitas
Salah  satu  bentuk  perwujudan good  governance adalah  pengadaan  laporan pertanggungjawaban  yang  jelas,  efektif dan terukur. Pengadaan laporan pertanggung  jawaban  tersebut  bertujuan agar  tata  kelola  pemerintahan  berhasil, dapat dipertanggungjawabkan dan terbebas dari KKN. Untuk merealisasikan laporan  pertanggungjawaban  dibutuhkan tanggungjawab  dari  masing-masing  orang
6 Kartika, Good  Environmental  Governance ,
h.23.
7 Yusri, Hukum Administrasi Negara, h. 90.
yang sudah memiliki tugas masing-masing, sehingga  dibutuhkan  penerapan  prinsip akuntabilitas dalam pengelolaannya.
Akuntabilitas merupakan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan semua
tindakan  dan  kebijaksanaan  yang  telah ditempuh. 8 Akuntabilitas  adalah  bentuk pertanggungjawaban  seseorang  dalam sebuah organisasi sesuai dengan profesi/kinerjanya  masing-masing  dalam rangka  mencapai  tujuan  dengan  cara melaporkan  laporan  pertanggungjawaban kinerja secara periodik. Akuntabilitas juga dapat  diuraikan  sebagai  kewajiban  untuk menjawab dan menjelaskan kinerja seseorang  atau  organisasi  kepada  pihak- pihak  yang  mempunyai  tugas  meminta jawaban  atau  penjelasan  dari  orang  atau organisasi yang telah diberikan wewenang untuk mengelola unit organisasinya.
Menurut  Sirajudin  H  Saleh  dan
rekan, akuntabilitas sebenarnya merupakan  sisi-sisi  sikap  dan  watak kehidupan manusia yang meliputi akuntabilitas internal dan eksternal.
a. Dari sisi internal seseorang, akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban  orang  tersebut kepada  Tuhannya.  Akuntabilitas  yang demikian ini meliputi pertanggungjawaban diri sendiri 8 Mardiasmo, Pengawasan,  Pengendalian  dan Pemeriksaan KinerjaPemerintah Dalam Melaksanakan  Otonomi  Daerah ,  (Jurnal  Bisnis danAkuntansi, 2001), h.251
mengenai segala sesuatu yang dijalankannya  yang  hanya  diketahui dan  dipahami  oleh  dia  sendiri.  Oleh karena  itu,  akuntabilitas  internal  ini disebut  juga  sebagai  akuntabilitas spiritual.  Akuntabilitas  yang  satu  ini sangat sulit untuk diukur karena tidak adanya  indikator  yang  jelas  dan diterima  oleh  semua  orang  serta  tidak ada  yang  melakukan  pengecekan, pengevaluasian,  dan  pemantauan  baik sejak  tahap  proses  sampai  dengan tahap  pertanggungjawaban  kegiatan itu sendiri. Semua tindakan akuntabilitas spiritual didasarkan pada  hubungan  seseorang  tersebut dengan Tuhan.
b. Akuntabilitas eksternal terdiri dari :
1) Akuntabilitas  Eksternal  untuk Pelayanan  Publik  pada  Organisasi Sendiri.
Dalam  akuntabilitas  ini, setiap  tingkatan  pada  hierarki organisasi diwajibkan untuk accountable kepada  atasannya  dan kepada yang mengontrol pekerjaannya. Untuk itu, diperlukan  komitmen  dari  seluruh petugas  untuk  memenuhi  kriteria pengetahuan  dan  keahlian  dalam pelaksanaan tugas-tugasnya sesuai dengan posisi tersebut. Akuntabilitas  eksternal  seseorang adalah akuntabilitas orang
tersebut  kepada  lingkungannya
baik  lingkungan  formal  (atasan- bawahan)  maupun  lingkungan masyarakat.  Kegagalan  seseorang untuk  memenuhi  akuntabilitas eksternal mengakibatkan pemborosan  waktu,  pemborosan sumber  dana  dan  sumber-sumber daya  yang  lain,  penyimpangan kewenangan,  dan  menurunnya kepercayaan masyarakat
kepadanya. Akuntabilitas eksternal  lebih  mudah  diukur mengingat norma dan standar yang tersedia  memang  sudah  jelas.
Kontrol  dan  penilaian  dari  pihak eksternal sudah ada dalam mekanisme  yang  terbentuk  dalam suatu sistem dan prosedur kerja.
2) Akuntabilitas eksternal untuk
individu  dan  organisasi  pelayanan publik di luar organisasi sendiri. Akuntabilitas ini mengandung pengertian akan kemampuan untuk menjawab setiap pertanyaan yang berhubungan dengan capaian kinerja atas pelaksanaan tugas dan wewenang.  Untuk  itu,  selain kebutuhan  akan  pengetahuan  dan keahlian  seperti  yang  disebutkan sebelumnya, juga dibutuhkan komitmen  untuk  melaksanakan kebijakan  dan  program-program yang telah
dijanjikan/dipersyaratkan  sebelum dia memangku jabatan tersebut. 9

## 2. Partisipasi masyarakat
Bentuk perwujudan good governance selanjutnya adalah adanya pastisipasi dari masyarakat.  masyarakat  yang  dimaksud adalah  angota-anggota  yang  ada  dalam sebuah  organisasi,  lembaga  maupun wilayah.  Masyarakat  turut  ikut  serta dalam pengambilan keputusan dan
didorong untuk menyampaikan pendapatnya. Penerapan prinsip
partisipasi  masyarakat  pada  hakikatnya adalah  keterlibatan  masyarakat  dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan  masyarakat  sendiri  baik secara langsung maupun tidak langsung.
Jewell  &  Siegall  mendefiniskan partisipasi  dengan    “keterlibatan  anggota organisasi  di  dalam  semua  kegiatan organisasi”. Sedangkan Handoko menyatakan  partisipasi  “tindakan  ikut serta  dalam  perencanaan,    pelaksanaan, dan  pengawasan  kegiatan  di  dalam organisasi”. 10 Dari definisi-definisi tersebut  dapat  disimpulkan  partisipasi adalah  bentuk  keterlibatan  orang  yang berada dalam organisasi dalam
melaksanakan kegiatan pengelolaan
organisasi.
Tujuan Partisipasi  :
9 Yusri, Hukum Administrasi Negara , h.92-93.
a. Untuk menjamin agar setiap kebijakan yang  diambil  mencerminkan  aspirasi masyarakat.
b. Mengantisipasi berbagai isu yang ada.
c. Menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya.  Jalur  komunikasi  ini meliputi  pertemuan  umum,  temu wicara,  konsultasi  dan  penyampaian pendapat secara tertulis.
d. Untuk merangsang keterlibatan masyarakat
3. Transparansi
Transparansi  adalah  salah  satu
prinsip  terwujudnya good  governance . Transparansi merupakan komponen dalam  organisasi  yang  menjamin  setiap
orang bebas memperoleh informasi tentang penyelenggaraan organisasi, yakni informasi  tentang  kebijakan,  proses pembuatan  dan  pelaksanaannya,  serta hasil-hasil  yang  dicapai.  Transparansi dapat diartikan keterbukaan untuk semua orang  agar  ikut  serta  dalam  pengawasan pelaksanaan  setiap  aspek  kebijakan pemerintah  yang  dapat  dijangkau  oleh publik.
Keterbukaan informasi diharapkan akan  menghasilkan  persaingan  politik yang  sehat,  toleran,  dan  kebijakan  dibuat berdasarkan  pada  preferensi  publik.
Prinsip ini memiliki 2 aspek  yaitu :
a. komunikasi publik oleh pemerintah,
b. hak masyarakat terhadap akses informasi. 11
Keduanya akan sangat sulit
dilakukan jika pemerintah tidak menangani  dengan  baik  kinerjanya. Manajemen kinerja yang baik adalah titik awal  dari  transparansi.Tetapi  secara ringkas  dapat  disebutkan  bahwa,  prinsip transparasi  paling  tidak  dapat  diukur melalui sejumlah indikator seperti :
a. mekanisme  yang  menjamin  sistem keterbukaan  dan  standarisasi  dari semua proses-proses pelayanan publik b. mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai  kebijakan  dan  pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik.
c. mekanisme yang memfasilitasi
pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan  aparat  publik  didalam kegiatan melayani. 12

## 4. Pengertian Pengelolaan Kurikulum
Pengelolaan  dapat  juga  diartikan sebagai manajemen. Manajemen suatu kegiatan mendayagunakan orang dan sumber- sumber  lainnya  untuk   mencapai  tujuan organisasi  secara  efektif  dan  efesien  yang
12 Yusri, Hukum Administrasi Negara, h.95.
meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. 13
Kurikulum  secara  etimologis  berasal dari  bahasa  yunani,  yaitu curir yang  artinya “pelari”  dan curere yang  berarti  “tempat berpacu”. Istilah kurikulum berasal dari dunia olah raga, terutama dalam bidang atletik pada zaman  romawi  kuno.  Dalam  bahasa  prancis, istilah  kurikulum  berasal  dari  kata courier yang berarti berlari ( to run ). Kurikulum berarti suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari  dari  garis  start  sampai  dengan  finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. 14 Kurikulum adalah seperangkat rencana  dan  pengaturan  mengenai  tujuan,  isi, dan  bahan  pelajaran  serta  bahan  yang digunakan  sebagai  pedoman  penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 15
Jadi,  Pengelolaan  kurikulum  adalah suatu  sistem  pengelolaan  kurikulum  yang kooperatif,  komprehensif,  sistemik,  dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian  tujuan  kurikulum. 16 Dalam pelaksanaannya, pengelolaan kurikulum
dilaksanakan secara
mandiri
dengan memprioritaskan kebutuhan dan ketercapaian
13 Fitri  Oviyanti,  dkk. Manajemen  Kurikulum dan Pembelajaran . (Palembang: Noer Fikri, 2015), h.3-4
14 Zainal Arifin, Konsep dan Model Pengembangan  Kurikulu  Cet.  I ,  (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya; 2011) .h. 2
15 Rusman, Manajemen  Kurikulum , Seri  II ; (Jakarata: PT. Raja Grafindo Persada: 2009).h.3. 16 Dakir. Perencanaan  Dan  Pengembangan Kurikulum . (Jakarta: Rineka Cipta. 2004), h.3
tujuan  berlandaskan  kebijakan  pendidikan nasional yang telah ditetapkan.

## 5. Ruang  Lingkup,  Prinsip  Dan  Fungsi Pengelolaan Kurikulum
Pengelolaan  kurikulum  merupakan bagian  penting  dalam  sebuah  pendidikan. Ruang lingkup pengelolaan kurikulum meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum.
1. Perencanaan Kurikulum
Perencanaan kurikulum merupakan  pengelolaan  yang  ditujukan pada  keahlian  merencanakan/ managing .
Keahlian yang dimaksud adalah kemampuan merencanakan dan mengorganisasikan  kurikulum.  proses perencanaan  kurikulum  yang  harus diperhatikan adalah siapa yang bertanggung  jawab  dalam  perencanaan kurikulum,  dan  bagaimana  perencanaan kurikulum itu direncanakan secara afektif. ada  dua  kondisi  yang  perlu  dianalisis setiap perencanaan kurikulum:
a. Kondisi sosiokultural
Kemampuan professional manajerial  menuntut  kemampuan  untuk dapat  mengolah  atau  memanfaatkan berbagai  sumber  yang  ada  di  masyarakat, untuk  dijadikan  narasumber.  J.G  Owen menyebutkan  peranan  para  ahli behavior science , karena kegiatan pendidikan merupakan kegiatan behavioral dimana di dalamnya  terjadi  berbagai  interaksi  sosial
antara  guru  dengan  murid,  murid  dengan murid,  dan  atau  guru  dengan  murid dengan lingkungannya.
b. Ketersediaan fasilitas
Salah  satu  penyebab  gap  antara perencana  kurikulum  dengan  guru-guru sebagai praktisi adalah jika kurikulum itu disusun  tanpa  melibatkan  guru-guru,  dan terlebih  para  perencana  kurang  atau bahkan  tidak  memperhatikan  kesipan guruguru di lapangan. Itulah sebabnya J.G Owen  menyebutkan  perlunya  pendekatan
“ from  the  bottom  up ”,  yaitu  pengembangan kurikulum  yang  berasal  dari  bawah  ke atas. 17
Merencanakan
pembelajaran merupakan  bagian  yang  sangat  penting dalam  perencanaan  kurikulum  karena karena pembelajaran mempunyai pengaruh terhadap siswa daripada kurikulum itu sendiri. 18 Maka perencanaan kurikulum harus dikembangkan  dalam  bentuk  kerangka teori yang disesuaikan dengan gaya belajar peserta  didk,  kebutuhan  sosial  serta pengembangan masyarakat.
2. Pengorganisasian Kurikulum
Organisasi kurikulum sangat terkait dengan pengaturan bahan pelajaran  yang  ada  dalam  kurikulum, sedangkan  yang  menjadi  sumber  bahan pelajaran  dalam  kurikulum  adalah  nilai
17 Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum,  Cet.  IV (Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya: 2010).h. 151 18 Rusman, Manajemen Kurikulum, h.21
budaya,  nilai  sosial,  aspek  siswa  dan masyarakat  serta  ilmu  pengetahuan  dan teknologi. 19
Organisasi  kurikulum  merupakan kerangka  program-program  pembelajaran dalam  periode  tertentu  yang  akan diimplementasikan pada peserta didik dan terbentuk  kedalam  sebuah  struktur. Struktur ini  merupakan dasar yang cukup penting  dalam  mendesain  pembelajaran dan berkaitan erat dengan tujuan program pendidikan yang akan dicapai.
Organisasi  kurikulum  merupakan pola  atau  desain  bahan  kurikulum  yang ditujukan agar peserta didik mudah dalam memahami  bahan  pelajaran  serta  mudah dalam melakukan kegiatan belajar sehingga  kegiatan  pembelajaran  berjalan secara  efektif  dan  tujuan  pembelajaran dapat berhasil.
3. Pelaksanaan Kurikulum
Pelaksanaan kurikulum merupakan bentuk realisasi dari kebijakan kurikum yang telah dirumuskan. Pelaksanaan  kurikulum  terbagi  menjadi dua tingkatan yaitu pelaksanaan kurikulum  tingkat  sekolah  dan  tingkat kelas.  Kepala  sekolah  adalah  orang  yang berperan  pada  tingkat,  sedangkan  guru adalah  orang  yang  berperan  pada tingkatan  kelas.  Kepala  sekolah  dan pendidik  memilik  perannya  masing- masing  dalam  pelaksanaan  kurikulum,
19 Rusman, Manajemen Kurikulum, h.60
sehingga  tugas  administrasi  sekolah berbeda  pula  pada  tiap-tiap  peran.
Meskipun demikian, antara kepala sekolah  dan  pendidik  yang  notabene memiliki  tugas  masing-masing,  peran keduanya  berkesinambungan  dan  saling melengkapi.  Kedua  peran  tersebut  saling bergandengan  dan  bertanggung  jawab dalam melaksanakan administrasi kurikulum yang tujuannya adalah tercapainya hasil penyelenggaraan kurikulum yang efektif. Peran  kepala  sekolah  adalah bertanggung jawab melaksanakan kurikulum  di  lingkungan  sekolah  yang dipimpinnya. Kepala sekolah berkewajiban melakukan kegiatan- kegiatan yakni menyusun rencana
tahunan,  menyusun  jadwal  pelaksanaan kegiatan,  memimpin  rapat  dan  membuat notula  rapat,  membuat  statistik  dan menyusun laporan.
Peran pendidik adalah bertanggungjawab melaksanakan pembelajaran  di  dalam  kelas.  Pendidik berkewajiban
merencanakan pembelajaran,  melaksanakan  pengajaran serta  menilai  peserta  didik  yang  tertuang kedalam  silabus  serta  RPP.  Pembagian tugas  pendidik  terlebih  dahulu    harus diatur secara administrasi untuk menjamin
kelancaran pelaksanaan
kurikulum  di  dalam  kelas.  Pembagian tugas-tugas  tersebut  meliputi  tiga  jenis kegiatan  administrasi,  yaitu  :  Pembagian
tugas mengajar, Pembagian tugas pembinaan ekstra kurikuler dan
Pembagian tugas bimbingan belajar
4. Evaluasi Kurikulum
Evaluasi  adalah  sebuah  kegiatan
yang  menjadi  bagian  penting  dari pengelolaan. Evaluasi kurikulum merupakan proses pemeriksaan
seistematis  terhadap  proses  pelaksanaan kurikulum  dan  akibat  dari  pelaksanaan pengembangan kurikulum. Tujuan evaluasi  kurikulum  mencakup  dua  hal yakni  sebagai  alat  bantu  yang  digunakan dalam implementasi pembelajaran/ kurikulum dan sebagai alat yang digunakan  untuk  menilai  efektifitas program  pembelajaran/kurikulum  yang dibuat.
Evaluasi  kurikulum  dilaksanakan melalui  pemeriksaan  secara  kontinyu dengan  cara  mencari  informasi  yang meliputi siswa, pendidik, program pembelajaran, dan proses belajar mengajar,    sehingga  dapat  diketahui tingkat  perubahan  siswa  dan  ketepatan pembelajaran serta efektivitas program.
Ada    lima  prinsip  yang  harus diperhatikan dalam melaksanakan pengelolaan kurikulum, yaitu:
1. Produktivitas, hasil yang akan diperoleh  dalam  kegiatan  kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan  dalam  manajemen kurikulum.  Pertimbangan  bagaimana agar  peserta  didik  dapat  mencapai
hasil  belajar  sesuai  dengan  tujuan kurikulum  harus  menjadi  sasaran dalam manajemen kurikulum.
2. Demokratisasi,
pelaksanaan manajemen kurikulum harus berasaskan demokrasi, yang
menempatkan  pengelola,  pelaksana dan  subjek  didik  pada  posisi  yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan  penuh  tanggung  jawab  untuk mencapai tujuan kurikulum.
3. Kooperatif,  untuk  memperoleh  hasil yang  diharapkan  dalam  kegiatan manajemen  kurikulum,  perlu  adanya kerja  sama  yang  positif  dari  berbagai pihak yang terlibat.
4. Efektivitas  dan  efisiensi,  rangkaian kegiatan  manajemen  kurikulum  harus mempertimbngkan  efektivitas  dan efisiensi  untuk  mencapai  tujuan kurikulum sehingga kegiatan manajemen kurukulum tersebut
sehingga  memberikan  hasil  yang berguna  dengan  biaya,  tenaga,  dan waktu yang relative singkat.
5. Mengarahkan  visi,  misi  dan  tujuan yang  ditetapkan  dalam  kurikulum, proses  manajemen  kurikulum  harus dapat  memperkuat  dan  mengarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum. 20
Sedangkan fungsi dilaksanakannya pengelolaan  kurikulum  antara  lain  adalah sebagai berikut:
20 Rusman, Manajemen Kurikulum, h.4
1. Meningkatkan  efisiensi  pemanfaatan sumber daya kurikulum, pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum dapat
ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif.
2. Meningkatkan  keadilan  ( equality )  dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal, kemampuan  yang  maksimal  dapat dicapai  peserta  didik  tidak  hanya melalui kegiatan intrakurikuler, tetapi juga perlu melalui kegiatan ekstra dan kokurikuler  yang  dikelola  secara integritas  dalam  mencapai  tujuan kurikulum.
3. Meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan  peserta  didik  maupun lingkungan,  kurikulum  yang  dikelola secara  efektif  dapat  memberikan kesempatan  dan  hasil  yang  relevan dengan  kebutuhan  peserta  didik maupun lingkungan sekitar.
4. Meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, pengelolaan kurikulum yang
professional,  efektif,  dan  terpadu dapat  memberikan  motivasi  pada kinerja  guru  maupun  aktivitas  siswa dalam belajar.
5. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar, proses
pembelajaran  selalu  dipantau  dalam
rangka  melihat  konsistensi  antara desain yang telah direncanakan dengan  pelaksanaan  pembelajaran. Dengan  demikian,  ketidaksesuaian antara  desain  dengan  implementasi dapat  dihindarkan.  Disamping  itu, guru  maupun  siswa  selalu  termotivasi untuk  melaksanakan  pembelajaran yang  efektif  dan  efisien  karena  adanya dukungan kondisi positif yang diciptakan dalam kegiatan pengelolaan kurikulum.
6. Penerapan  Prinsip Good  Governance dalam Pengelolaan Kurikulum
1. Partisipasi
Menurut  Dwiyanto  suatu  kebijakan publik  dinilai  partisipatif  jika  melibatkan multistakeholders  (komponen  masyarakat sipil) dari kebijakan itu. 21 Dalam penerapannya,  Stakeholder  bukan  hanya merupakan  sasaran  dari  tujuan  adanya kebijakan,  tetapi  juga  sekaligus  menjadi pelaku  utama  dalam  memutuskan  suatu kebijakan  yang  dibuat.  Seluruh  stakeholder mempunyai  peran  serta  dalam  pembuatan keputusan,  baik  secara  langsung  maupun tidak  langsung.  Katerlibatan  stakeholder dalam perumusan kebijakan diharapkan tidak hanya  sebagai  pelaku  yang  hanya  akan menghasilkan  kebijakan  yang  tepat  sasaran, melainkan  menjadi  pelaku  utama  pula  untuk
21 Agus  Dwiyanto, Reformasi  Tata  Pemerintahan dan  Otonomi  Daerah. (Yogyakarta:  Pusat  Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2003), h.189
melaksanakan tanggungjawab sebagai pelaksana  kebijakan  yang  telah  diputuskan. Dalam  praktiknya  ,  Bentuk  keterlibatan seperti  ini  harus  berlandaskan  kebebasan berpendapat dan sikap yang konstruktif.
Partisipasi  pada  lembaga  pendidikan tercermin  dalam  bentuk  keterlibatan  semua pihak yang ada pada lembaga pendidikan atau biasa disebut stakeholder. stakeholder merupakan  kelompok  atau  individu  di  dalam atau  luar  organisasi  yang  mempengaruhi  dan yang  dipengaruhi  oleh  pencapaian  misi, tujuan  dan  strategi  organisasi. 22 Stakeholder pendidikan  adalah  sekelompok  orang  atau pemangku kepentingan di lembaga pendidikan  yang  bertanggungjawa  dalam pelaksanaan  tujuan  pendidikan.  Stakeholder pendidikan meliputi stakeholder internal dan eksternal.  Stakeholder  internal  yakni  kepala sekolah, pendidik dan peserta didik, sedangkan  stakeholder  eksternal  yaitu  orang tua murid , komite maupun supervisor.
Stakeholder  pendidikan  baik  internal maupun  eksternal  adalah  partisipan  utama yang  berperan  penting  yang  menunjang diterapkannya  prinsip good  governance dalam lembaga pendidikan. Upaya untuk mewujudkan  prinsip good  governance sehingga menjadi  pendidikan  bermutu,  diperlukan tugas,  fungsi  dan  tanggungjawabnya  masing- masing  unit.  Semua  bentuk  tugas,  fungsi  dan tanggung  jawab  masing-masing  stakeholder pendidikan  berpijak  pada  Undang-Undang
22 Dede  Rosyada, Paradigma  Pendidikan Demokratis , (Jakarta: Kencana, 2004), h. 276.
Pendidikan  Nasional  yang  berlaku,  sehingga berdampak pada tercapainya tujuan pendidikan  dan  mampu  mewujudkan  proses pendidikan  dalam  memanusiakan  manusia yakni peserta didik.
Kurikulum  merupakan  jantung  dari pendidikan. Tanpa kurikulum proses pendidikan  tidak  akan  terlaksana,  sehingga mustahil  tujuan  pendidikan  akan  tercapai. seperangkat rencana dan pengaturan mengenai  tujuan,  isi,  dan  bahan  pelajaran serta bahan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 23 Dalam
perumusannya, dibutuhkan pengelolaan  kurikulum  sehingga  menjadi kurikulum  yang  tepat  guna  dan  berkualitas. Pengelolaan  kurikulum  meliputi  proses perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan dan evaluasi/pengawasan.
Di  dalam  pelaksanaan  pengelolaan kurikulum,  salah  satu  tuntutan  penting  bagi pengelola  kurikulum  adalah  adanya  sebuah prinsip  partisipatif  dari  seluruh  stakeholder pendidikan. Keterlibatan stakeholder bertujuan  agar  kurikulum  yang  dirumuskan tepat  sasaran.  Prinsip  partisipatif  yang tercermin dalam perencanaan kurikulum yaitu keterlibatan  kepala  sekolah  serta  pengelola kurikulum yakni wakil ketua bagian kurikulum  dalam  merencanakan  perumusan kurikulum, waktu, siapa saja yang terlibat dan administrasi-administrasi yang harus dipersiapkan  seperti  undangan,  notulen,
23 Rusman, Manajemen Kurikulum , h.3.
berita  acara  serta  lampiran  yang  mendukung terkait  kurikulum.  Perumusan  kurikulum harus  dilaksanakan  setiap  tahun  sebelum tahun ajaran baru dimulai.
Pengorganisasian kurikulum tercermin  pada  keterlibatan  kepala  sekolah, pendidik,  komite  sekolah,  pengawas  sekolah ( supervisor ) dalam perumusan kurikulum yang disesuaikan  dengan  kebijakan  kurikulum pusat serta kebutuhan muatan ekstrakurikuler yang mendukung
pembelajaran.  Dalam  pengorganisasian  harus ditegaskan  mengenai  tugas-tugas  dari  setiap pendidik,  tenaga  kependidikan  serta  sistem dan tata tertib berjalannya proses pembelajaran.
Dalam pelaksanaan pengelolaan kurikulum,  prinsip  partisipasi  tercermin  dari keterlibatan  kepala  sekolah  dalam  memantau terlaksananya  proses  pembelajaran.  Kepala sekolah menjadi manajer yang dapat memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran  yang  efektif  dan  efisien  .Objek dari  pemantauan  ini  adalah  tugas  peserta didik,  pendidik,  para  wakil  kepala  sekolah serta  administrasi-administrasi  dari  masing- masing  pelaku  pendidikan.  Keterlibatan  juga dilaksanakan oleh pendidik, dengan tugasnya yang  sudah  tersirat  pada  kompetensi- kompetinsi  yang  dimilikinya  sebagaimana tertuang  dalam  Permendiknas  Nomor  16 Tahun 2007. Kompetensi-kompetensi tersebut  diterapkan  dalam  mengajar  dan mendidik,  serta  administrasi  pendidik  yang harus  dikerjakan  seperti  RPP,  jurnal  kelas,
jurnal mengajar, lembar evaluasi peserta didik dan  catatan  pendidik  untuk  setiap  siswa husus.
Sedangkan  dalam  evaluasi  kurikulum, prinsip  partisipasi  juga  tercermin  pada  hasil dari pekerjaan pendidik yang harus dikumpulkan  serta  dikoreksi  dengan  cara sharing oleh  wakil  kepala  bagian  kurikulum.
Evaluasi  kurikulum  juga  dapat  dilaksanakan setiap  bulan  sekali  dengan  cara  membahas tentang  proses  pembelajaran  yang  telah dilaksanakan sebulan sebelumnya atau dengan  cara  membuat  laporan  hasil  proses pembelajaran secara periodik.
2. Transparansi
Transparansi  dalam  penyelenggaraan pendidikan  adalah  salah  satu  hal  penting sebagai  usaha  merumuskan  kebijakan  yang melibatkan  berbagai  sumber  daya  serta berbagai stakeholder. Secara konkret, transparansi  dalam  pengelolaan  kurikulum berkaitan  dengan  anggaran,  sarana  prasarana, kebijakan  kurikulum,  program,  implementasi kurikulum serta evaluasi kurikulum.
Transparansi adalah  salah satu hal  mendasar bagi  terlaksananya  pengelolaan  kurikulum. Pelaksanaan pengelolaan kurikulum yang baik mengharuskan  adanya  keterbukaan  dan kemudahan  memperoleh  informasi  terhadap proses  perumusan  kurikulum  bagi  seluruh stakeholder  pendidikan,  khususnya  dalam penggunaan  berbagai  sumber  daya  yang berkaitan  langsung  dengan  tugas  masing- masing  stakeholder,  sarana  dan  prasarana pembelajaran,  anggaran  untuk  pembelajaran
untuk  pengembangan  sumber  daya  manusia dan  lain-lain.  Tanpa  adanya  transparansi, bentuk  sinergi  berbagai  stakeholder  sebagai salah satu aspek penting  demi terlaksananya kurikulum  yang  baik    dan  berkualitas  akan sangat  sulit  terwujud.  Adanya  prinsip transparansi memberikan kemudahan stakeholder  untuk  mengontrol  terhadap pelaksanaan pengelolaan kurikulum melewati kemudahan akses informasi kurikulum.
Transparansi  atau  keterbukaan  dalam pengelolaan kurikulum dapat dilihat pada:
a. Perencanaan  kurikulum  :  adanya informasi  yang  dapat  diterima  oleh seluruh stakeholder mengenai rencana perumusan kurikulum.
b. Pengorganisasian  kurikulum  :  adanya keterbukaan dalam penyampaian tugas masing-masing pemangku kepentingan,  yakni  pendidik  sebagai guru dengan  tugasnya masing-masing, tenaga  kependidikan  sebagai  orang yang membantu dalam hal administrasi  pendidikan,  supervisor sebagai  fasilitator  serta  unit  penting dalam  perumusan  kerikulum,  kepala sekolah  sebagai  manajer  yang  ikut serta memutuskan perumusan kurikulum dan pelaksanaan
pembelajaran  efektif  dan  efisien  serta wakil  kepala  masing-masing  bagian dengan  tugasnya  yang  berkaitan dengan pembelajaran baik yang bersifat  pembelajaran  didalam  kelas
atau  pembelajaran  pendukung  seperti ekstrakurikuler.
c. Pelaksanaan  kurikulum  :  adanya pelaksanaan  setiap  pendidik  dalam mengerjakan  tugas  masing-masing yang  diketahui  oleh  seluruh  warga lembaga pendidikan.
d. Evaluasi  kurikulum  :  adanya  rapat setiap  bulan  dalam  rangka  pelaporan penyelenggaran  pembelajaran  selama berlangsung dan perbaikan.
3. Akuntabilitas
Akuntabilitas
adalah bentuk
pertanggungjawaban  seseorang  dalam  sebuah organisasi  sesuai  dengan  profesi/kinerjanya masing-masing dalam rangka mencapai tujuan dengan cara melaporkan laporan pertanggungjawaban  kinerja  secara  periodik. Tanggung  jawab  tersebut  berkaitan  erat dengan pelaksanaan tugas atau kinerja selama dalam  proses  pelaksanaan    kurikulum. Pelaksanaan  tugas  tersebut  adalah  tanggung jawab para  pihak penyelenggara pendidikan.
Menurut Tjokroamijojo pertanggungjawaban  bisa  digugat  oleh  pihak yang berhak
mendapat pertanggungjawaban. 24 Dalam  pengelolaan kurikulum,  wakil  kepala  bagian  kurikulum harus  memberi  pertanggungjawaban kepada warga lembaga
pendidikan.
Pertanggungjawaban berupa pembuatan
24 Tjokroamijojo,  Bintoro.  2000.  “Birokrasi dan  Demokrasi”. Jurnal  Ilmu  Administrasi  dan Organisasi Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas  Indonesia. Vol.X, No. 2:  34-57.h.4-5
laporan  penyelenggaraan  kurikulum  secara periodik atau setiap bulan yang dilaksanakan ketika  rapat.  Pertanggungjawaban  tersebut dapat  dipertanyakan  dan  dikoreksi  oleh berbagai stakeholder sebagai bentuk pengawasan  dan  perbaikan.  Penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara berbagai stakeholder. warga lembaga pendidikan tidak akan menyampaikan keluhan  dan    protes  terhadap  proses penyelenggarakan kurikulum yang dilaksanakan.
Dengan demikian bahwa akuntabilitas adalah  sebagai  solusi  untuk  menyelesaikan masalah  antara  penyelenggara  pendidikan. Karena dengan Akuntabilitas dalam pengelolaan kurikulum juga berkaitan dengan upaya menciptakan sistem untuk mengontrol dan  memonitor  kinerja  agar  tercipta  efisiensi dan  efektivitas  serta  kualitas  kinerja  yang diharapkan.  Kinerja  yang  akuntabel  adalah apabila seluruh stakeholder saling mengawasi satu  sama  lain.  Wakil  kepala  sekolah  bagian kurikulum  serta  kepala  sekolah  membangun sistem  kontrol  dan  monitoring  atas  kinerja bawahan (guru-guru dan tenaga kependidikan)  dan  juga  sebaliknya  serta masyarakat  yang  selalu  mengontrol  dan mengawasi  kinerja  lembaga  pendidikan. Dengan  membangun  sistem  yang  selalu mengontrol dan monitoring, prinsip akuntabilitas  sebagai  salah  satu  ciri good governance dapat  tercipta  dalam  lingkungan lembaga pendidikan.
7. Kesimpulan
Prinsip-prinsip good  governance yakni partisipasi,  akuntabilitas  dan  transparansi dalam  pengelolaan  kurikulum  tercermin  pada penerapannya  ketika  proses  perencanaan, pengorganisasian,  pelaksanaan  dan  evaluasi kurikulum.  Setiap  stakeholder  ikut  terlibat dan  bebas  berpendapat  ketika  perumusan kurikulum yang disesuaikan dengan kebijakan kurikulum yang sedang berlangsung.
Dalam  proses  pengorganisasian  dan pelaksanaan  tercermin  pada  pembagian  tugas dan kewajiban yang harus dikerjakan masing- masing  stakeholder  internal  yakni  kepala sekolah,  pendidik,  tenaga  kependidikan maupun pesertadidik. Begitu pula pada proses evaluasi  kurikulum  yang  tercermin  ketika diadakannya  rapat  bulanan  yang  mengulas laporan  berjalannya  pembelajaran/kurikulum selama  sebulan  serta  perbaikan-perbaikan yang akan dilaksanakan.

## Daftar Pustaka
Arifin,  Zainal.    2011. Konsep  dan  Model Pengembangan  Kurikulu  Cet.  I .  Bandung: PT.Remaja Rosdakarya Dakir.  2004. Perencanaan  Dan  Pengembangan Kurikulum . Jakarta: Rineka Cipta Dwiyanto,  Agus.  2003. Reformasi  Tata Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM Hamalik, Oemar. 2010. Manajemen Pengembangan Kurikulum, Cet. IV .
Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Kartika,  Citrawati  Fitri,  dkk.  2012. Good Environmental Governance . Malang:Universitas Brawijaya
Mardiasmo.  2001. Pengawasan,  Pengendalian  dan Pemeriksaan  KinerjaPemerintah  Dalam Melaksanakan  Otonomi  Daerah .  Jurnal Bisnis dan Akuntansi
Munaf, Yusri.  2005. Hukum Administrasi Negara . Marpoyan Tujuh Publishing: Riau Oviyanti,Fitri  dkk.  2015. Manajemen  Kurikulum dan  Pembelajaran .  Palembang:  Noer Fikri Rosyada,  Dede.  2004. Paradigma  Pendidikan Demokratis. Jakarta: Kencana Rusman.  2009. Manajemen  Kurikulum , Seri  II .
Jakarata: PT. Raja Grafindo Persada Sedarmayanti. 2007. Good Governance (Kepemerintahan  yang  Baik)  dan  Good Corporate Governance. Bandung: Mandar Maju Sindhunata.  2001. Pendidikan:  Kegelisahan Sepanjang Zaman. Yogyakarta: Kanisius Tjokroamijojo,  Bintoro.  2000.  “Birokrasi  dan Demokrasi”. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi  Jurusan  Ilmu  Administrasi Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik Universitas Indonesia. Vol.X, No. 2:  34-57