Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 Berdasarkan
Perspektif Aliran Legal Positivism

## Irma Dwi Fahriyani
Universitas Sebelas Maret irmadwifahriyani1@gmail.com
Ardiya Megawati Universitas Sebelas Maret ardiyamegawati04@gmail.com
Christian Tangketasik Universitas Sebelas Maret tangketasik.christian@gmail.com
Yoga Alfiansyah Universitas Sebelas Maret yogaalfiansyah56@gmail.com
DOI: 10.23917/jurisprudence.v10i2.13037
Submission Track:
Received: 4 Desember 2020
Final Revision: 27 Februari 2021
Available online: 27 Maret 202
Corresponding Author:
Irma Dwi Fahriyani, irmadwifahriyani1@ gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif aliran legal positivism terhadap pemberlakuan PSBB berdasarkan  Permenkes  No. 9 Tahun 2020 dan efektivitas kebijakan Permenkes  No. 9 Tahun 2020 dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.
Metodologi: Metode yang digunakan adalah penelitian hukumnormatif atau dokrinal dengan pendekatan sosiologi hukum.  Sumber data yang ialah sumber data sekuder, yang terdiri atas sumber hukum primer yaitu Permenkes No. 9 Tahun  2020, dan bahan hukum sekunder yaitu buku, artikel jurnal, artikel website, pendapat pakar dan hasil-hasil penelitian.
Temuan: Perspektif aliran legal positivism dalam analisis Permenkes No. 9 Tahun 2020  adalah bahwa hukum positif dalam pemberlakukan PSBB harus ditaati sepenuhnya sesuai apa yang dikehendaki hukum tersebut tanpa terkecuali. Dengan diberlakukannya PSBB berdasarkan Permenkes No. 9 Tahun  2020 menimbulkan dampak positif maupun negative dalam segala lini kehidupan. Efektif tidaknya Permenkes No. 9 Tahun  2020 untuk pengaturan PSBB terkait dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 dapat dilihat dari 5 faktor, sebagaimana pendapat Soerjono Soekanto tersebut bahwa tidak semua indikator-indikator ataupun
faktornya dapat terpenuhi. Hal ini berarti bahwa Permenkes No. 9 Tahun 2020 tidak efektif serta tidak progresif dalam hal memutuskan rantai penyebaran COVID-19.
Kegunaan: P enelitian ini bermanfaat bagi penyusun regulasi dan pengambil kebijakan, agar dapat membentuk suatu kebijakan yang dapat  diimplementasikan secara efektif, khususnya dalam hal ini kebijakan yang  terkait percepatan penanganan COVID-19.
Kebaruan/Orisinalitas: Penerapan prinsip lancar, aman, efisien, dan andal serta aspek kepastian hukum akan tetap dapat terpenuhi dalam mengatasi permasalahan kebijakan Permenkes mengenai PSBB tersebut dengan membuat pembaruan percepatan penanganan Covid-19 dalam rangka mewujudkan kebijakan memutus mata rantai penularan Covid-19 demi mencapai pencegahan dan  keselamatan masyarakat dalam negeri secara optimal.
Kata Kunci: Kebijakan PSBB, COVID-19, Legal Positivism .

## PENDAHULUAN
Coronavirus (istilah populer virus korona atau virus corona ) yang disingkat COVID-19 merupakan kumpulan virus dari subfamili Orthocoronavirinae yang dalam keluarga Coronaviridae dan ordo Nidovirales .  (WHO,  2020)  Kasus COVID-19 terjadi di pada bulan November 2019 di Wuhan, China, dengan jumlah kasusnya semakin meningkat setiap waktu.
Kasus COVID-19 pada Indonesia pertama kalinya terdekteksi pada tanggal 2 Maret 2020 yang dua orang tertular COVID-19 dari warga kenegara Jepang. (Kompas.com, 2020)   Pada tanggal 9 April 2020 COVID-19 sudah berada di 34 provinsi negara Indonesia. Kemunculan COVID-19 menimbulkan  kekhawatiran semua masyarakat dunia, sehingga WHO (World Health Organization) menetapkan bahwa penyebaran COVID-19 sebagai Pandemi Global.  (Gita  Laras Widyaningrum , 2020). Penyebaran COVID-19 yang merupakan pandemi global menimbulkan berbagai permasalahan-permasalahan baru yang ada di berbagai lini Indonesia, bahkan mendunia sekalipun. Tidak hanya persoalan di bidang kesehatan saja, tetapi juga krisis multidimensi.
Pandemi global COVID-19 menimbulkan kekhawatiran yang dalam dari berbagai macam kalangan, khususnya masyarakat tersebut. Kekhawatiran yang dirasakan masyarakat sangat terasa dengan melihatnya lonjakan kasus yang begitu cukup cepat. Sedangkan  di sisi lain kurangnya kesiapan khusus beberapa elemen yang sangat cukup vital guna “memerangi” virus COVID-19. Hal ini mengharuskan pemerintah agar segera mengambil langkah-langka yang strategis dengan menetapkan kebijakan-kebijakan antisipatif untuk mengatasi atau memerangi dari dampak
COVID-19 tersebut.
Presiden Indonesia yaitu Joko Widodo pada tanggal 31 Maret 2020 telah menetapkan Kepres No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat terkait COVID-19 serta Permen No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Kemudian pada tangga 4 April 2020, terbit peraturan pelaksana mengenai PSBB yang melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
PSBB adalah  tindakan pemerintah yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan melalui Permenkes No. 9 Tahun 2020. Pemberlakuan PSBB bertujuan untuk menekan angka kerumunan massa yang memicu penyebaran COVID-19. Fokus utama selainmemberikan edukasi juga menanamkan  kedisiplinan bagi warga. Langkah percepatan yang dilakukan adalah menekan angka kasus COVID-19 dengan diadakannya Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM). PKM akan memfilter masyarakat luar yang ingin masuk ke  wilayah tertentu, baik melalui pengecekan surat- surat ataupun menanyakan keperluan dan tujuannya.
Pemberlakuan Permenkes No. 9 Tahun 2020 menjadi tolak ukur peraturan hukum. Berkaitan dengan hukum tersebut, aliran Positivisme sendiri memandang bahwa perlu memisahkannya secara tegas dan eksplinsit diantara hukum serta moral (hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, diantara das sein dan das sollen ). Menurut Islamiyati (2018), di dalam kacamata positivistis, tiada hukum yang lain kecuali perintah penguasa tersebut.
Rumusan masalah dalam kajian ini adalah bagaimana perspektif aliran legal positivism terhadap kebijakan PSBB berdasarkan Permenkes  No. 9 Tahun  2020 dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 dan  bagaimana efektivitas Permenkes tersebut..

## HASIL & PEMBAHASAN

## Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
Berdasarkan Permenkes No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskalan Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19), yang ditetapkan pada tanggal 3 April 2020, dalam Pasal 1 angkat 1 disebutkan bahwa PSBB adalah  pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-I9 sedemikan rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran COVID-I9.  ”Sebelum pemerintah menerapkan PSBB terlebih dahulu pemerintah mewacanakan untuk melakukan karantina wilayah, dengan payung hukum UU No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.
Pemerintah  tidak  memberlakukan karantina wilayah  dikarenakan khawatir  tidak dapat memenuhi  kebutuhan  warganya. Sebagai gambaran apabila karantina wilayah dilakukan untuk Jakarta pemerintah  harus  menyiapkan kebutuhan  dasar  untuk  14  juta warganya, apalagi jika seluruh  warga  negara Indonesia. Dengan peimbangan ekonomi ini,  pemerintah  memutuskan pemberlakukan PSBB.  Syarat yang harus dipenuhi oleh suatu wilayah  untuk mendapatkan ketetapan PSBB berdasarkan Pasal 2 Permenkes No. 9 Tahun 2020 yaitu telah terdapat kasus terkonfirmasi dan/atau meninggal dunia akibat penyakit penyerta yang jumlahnya meningkat dan menyebar secara masif ke beberapa wilayah; serta terdapat kaitan epidemiologis  dengan peristiwa yang sama di wilayah atau negara lain.

## Aliran Legal Positivism
Filsafat hukum positivisme muncul pada abad XVIII-XIX dan berkembang di Eropa Kontinental, khususnya Prancis (Satjipto Rahardjo, 1995: 267).  Pandangan  Positivisme Hukum menganggap perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral (antara das Sein dan das Sollen ). Tidak ada hukum lain melainkan hanya perintah dari penguasa ( law is a comad of thr lawgivers ). Bagian dari aliran hukum positif yaitu Legisme , yang secara lebih tegas menyatakan pendapatnya bahwasanya hukum diidentikan dengan suatu undang-undang (Darji Darmodiharjo, 2019). Salah satu corak Positivisme Hukum adalah aliran hukum yang  positif analistis ( Analytical jurisprudence ) yang dipelopori oleh ilmuan John Austin.
Pendapat John Austin yaitu analytical jurisprudence, yang berpendirian bahwa hukum adalah perintah dari penguasa yang dijabarkan dalam bentuk perundang-  undangan, dimana “perintah” ( command ) merupakan unsur yang terpenting dari hukum. Sifat hukum adalah tetap,
logis, dan tertutup ( closed logical system ). Keputusan-keputusan hukum yang benar biasanya diperoleh dengan alat-alat logika dariperaturan-  peraturan hukum yang telah ditentukan sebelumnya tanpa memperhatikan nilai-nilai yang baik atau buruk.
Menurut John Austin hukum sama pemahamannya dengan perintah, hukum tidak memberi kesempatan kepada warganya untuk memilih patuh atau tidak patuh. Hukum bukan sekumpulan peraturan, tapi sebagai perintah, yang terdiri dari dua hal dasar yaitu hukum sebagai keinginan penguasa harus ditaati, dan hukum berkemampuan menciptakan hal yang tidak menyenangkan bahkan membahayakan warga yang tidak mematuhinya. Tidak penting mengapa warga mentaati atau tidak, jika tidak mentaati harus menjalankan sanksi yang telahditetapkan (Bernard L. Tanya, 2010).
Austin membedakan hukum ke dalam dua jenis, antara lain: 1) Hukum diperoleh dari Tuhan yang ditunjukan untuk seorang manusia ( the devine law s) & 2) Hukum yang dibuatkan oleh seorang manusia, yang dibedakannya lagi kedalam: (1) Hukum yang sesunguhnya, yaitu hukum positif yang dibuat oleh penguasa serta yang dibuat oleh manusia secara individu & (2) Hukum yang sesungguhnya bukan hukum, ialah hukum yang tidak dibuat oleh penguasa dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana hukumnya.

## Perspektif Aliran Legal Positivism Terhadap Kebijakan PSBB Permenkes No. 9 Tahun 2020 Terkait Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19
Sebagai negara hukum yang bersendikan  pada peraturan dalam penerapan kebijakan  untuk  menangani suatu permasalahan, maka dibutuhkan pertimbangan yang cermat dalam mengambil langkah kebijakan yang tepat ditengah pendemi COVID-19.
Kebijakan yang diambil hanya sebatas pada pemikiran sempit ajaran legisme atau positivisme dari Jhon Austin, yang  hanya terfokus pada pembuatan hukum atau perundang-undangan berdasarkan kehendak dan kepentingan penguasa saja. Jhon Austin berpandangan bahwa  hukum  yang dibuat hendaknya dapat  diterapkan oleh perangkat dan lapisan masyarakat di bawah dengan pertimbangan kepentingan masyarakat yang lebih luas (Achmad Sanusi, 1984).  Penerapan suatu kebijakan serta  dampak yang akan ditimbulkan  harus dipertimbangkan secara baik, sehingga antara tujuan, sasaran, serta proses pelaksanaan tidak menimbulkan gejolak yang besar di masyarakat.
Walaupun realitanya penerapan suatu aturan kadangkala menimbulkan pertentangan dari kelompok masyarakat tertentu, namun jika hukum atau aturan yang diterapkan memberikan skala prioritas yang baik antara mengutamakan kepentingan publik, kepentingan masyarakat dan memperhatikan kepentingan pribadi, maka gejolak yang ditimbulkan tidaklah meluas. Kesesuaian dengan teori yang telah dikemukakan oleh keilmuan Roscoe Pound tentang “ Law as a tool of social engineering ” bahwasanya Hukum ialah alat yang untuk memperbaharui atau merekayasakan masyarakatnya. Sehingga, hukum atau peraturan yang diterapkan memperhatikan tiga aspek kepentingan, yakni: Pertama, kepentingan umum ( public interest ) yang menempatkan negara sebagai penjaga  kepentingan dari masyarakatnya; Kedua, melindungi kepentingan- kepentingan tiap masyarakatnya ( social interest ) yang menuntut negara memberikan kedamaiannya, ketertiban dengan  kesejahteraan sosial; dan Ketiga, melindungi kepentingan pribadi ( Privat interest ), negara melindungi kepentingan individunya, keluarga dan hak milik (Nazaruddin Lathif, 2017).  Dengan pertimbangan ini maka aturan yang diterapkan di tengah masa pendemi COVID-19 ini tidak ada yang sampai vital mengabaikan serta merampas hak-hak masyarakat tanpa adanya suatu solusi dan penanganan yang tepat terhadap perampasan atau pembatasan hak-hak masyarakat tersebut.
Berdasarkan Pasal 16 Permenkes No. 9 Tahun  2020, apabila PSBB sudah diterapkan, maka tiap pemerintahan daerah diwajibkan melaksanakan serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dalamnya juga dituntut secara berkesinambungan mengaktifkan dan memperkenalkan pola kehidupan yang bersih serta sehat kepada tiap masyarakatnya. Dalam Pasal 17 disebutkan bahwa pembinaan dan pengawasannya terhadap pelaksanaan PSBB dengan penegakan hukum harus  sesuai dengan ketentuan  peraturan perundang-undangannya baik oleh Menteri, gubernur dan/atau bupati dan/atau walikota dan juga Gugus Tugas yang melakukan Percepatan Penanganan virus COVID-19 yang sesuai  dengan kewenangan  masing-masing. Terkait hal ini dapat juga melibatkan  menteri dan/atau lembaga lainnya yang berada dari luar Gugus Tugas yang melakukan Percepatan Penanganan COVID-19 dan ahli atau pakar yang berkaitan.
Pembinaan maupun pengawasan yang dilakukan antara lain: melalui advokasi dan sosialisasi dengan tujuan agar memperoleh sokongan kebijakan serta sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan PSBB; asistensi teknis dengan pendampingan yang teknis dalam
pelaksanaan PSBB; dan pemantauan serta evaluasi dengan penilaian keberhasilan dari pelaksanaan PSBB untuk memutuskanya rantaipenularan tersebut.
Berkenaan dengan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan PSBB, maka instansi yang berwenang untuk melakukan penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan.  Pemerintahan daerah dapat mengeluarkan Peraturan Kepala Daerah dengan penerapan sanski bagi pelaku pelanggarannya. Selain kewajiban yang harus dipenuhi masyarakat dan instansi dalam rangka penetapan PSBB di suatu wilayah, maka timbul hak-hak yang diperoleh oleh masyarakat utamanya berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat dan sarana prasarana kesehatan yang wajib disiapkan oleh Pemerintah daerah, seperti yang tertuang dalam Pasal 9.
Pemberlakuan peraturan hukum memaksa semua pihak untuk mentaatinya. Peraturan dibuat tanpa memikirkan efek yang akan dihadapi oleh orang-orang yang merasa dirugikan. Pemberlakukan Permenkes No. 9 Tahun  2020 hanya menambah birokratis penanganannya terhadap wabah COVID-19, tidak efektif dalam mengatur tugas  berat dalam melawan COVID- 19. Ketentuan yang terkandung hampir sama dengan yang tertuang di peraturan-peraturan pemerintah. Yang baru hanyalah lebih menspesifikasikan SOP pengajuan PSBB oleh para kepala daerah. Untuk itu, panjangnya suatu alur birokrasi,  dikhawatirkan  akan sangat memperlambat tugas  dalam penanganan virus  COVID-19, walau sepintas terlihat baik. (Media  Indonesia, 2020)
COVID-19 berkembang sangat cepat dan tentu tidak akan menunggu proses birokrasi maupun hasil  dari kajian lainnya seperti yang telah diuraikanya dalam Permenkes No. 9 Tahun 2020. Mengenai tata cara penetapan PSBB pada bagian ke-3 Permenkes No. 9 Tahun  2020 diharuskan melalui tahapan yang sangat panjang. Para Menteri terlebih dahulu membentukan tim yang bertugas mengkaji bebagai macam aspek antara lai: dari aspek epidemologis, politik, pertahanan, keamanan, ekonomi, sosial, budaya dan agama. Dalam melaksanakan kajiannya tersebut diwajibkan mengkoordinasikan dengan para gugus tugas yang melakukan percepatan penanganan virus COVID-19 tersebut.

## Teori Efektivitas Hukum
Efektivitas dapat diartikan efektif jika  pengaruh efek dari keberhasilan atau kemanjuran dan/atau kemujaraban, membahas mengenai keefektifan hukum pasti tidak terlepas dari proses menganalisis karakteristik dan/atau dimensi  suatu obyek sasaran yang  dipergunakan  (Barda Nawawi Arief, 2013).  Jika dikaitkan dengan sejauh mana efektivitas hukum maka kita harus mengukur sejauh mana warga mentaati atau tidak mentaati  aturan hukum. Jika ditaati oleh sebagian besar warga maka dikatakan aturan hukum tersebut efektif.
Efektivitas hukum merupakan kemampuan hukum menciptakan keadaan yang dimaksud oleh hukum ataupun yang diharapkan oleh hukum tersebut (W. Yudho dan H. Tjandrasari, 1987).  Mengenai produk hukum, dapat dinyatakan  efektif apabila suatu produk hukum itu dapat dilaksanakan dan dipatuhi warganya dalam kehidupan.
Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, daam hal ini efektif atau tidaknya hukum ditentukan oleh 5 (lima) factor (Zainuddin Ali, 2006), yaitu:
1. Faktor Hukumnya itu sendiri (Undang- Undang), yang dibedakan:
a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penetapannya mendasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau disusun atas dasar yang telah ditetapkan.
b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaedah penguasa dapat memaksakan berlakunya kaidah hukum, walaupun ada penolakan oleh warga masyarakat atau hukum itu berlaku karena adanya pengakuan darimasyarakat.
c. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan yang dikehendaki hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.
2. Faktor penegak hukumnya, yakni para pihak-pihak yang telah membentuk maupun menerapkan hukum tersebut;
3. Faktor sarana dan/atau prasarananya yang mendukung para penegakan hukumnya:
4. Faktor masyarakatnya, yakni lingkungan yang dimana hukum itu berlakumaupun diterapkannya, dan;
5. Faktor kebudayaannya.
Dampak Pemberlakuan Permenkes No.9 Tahun 2020
Pemberlakuan  PSBB  menimbulkan dampak  positif  maupun  negative dalam segala  aspek  kehidupan  di masyarakat.  Berdasarkan Pasal 13 No.  9  Tahun  2020 pelaksanakaan PSBB meliputi:

## 1. Dampak Pada Dunia  Pendidikan Dan Dunia Kerja
Dengan adanya COVID-19, maka dunia pendidikan Indonesia harus mengatur langkah tepat agar dapat mengkondisikan sekolah dan kegiatan belajar mengajar dalam keadaan darurat. Langkah yang dilaksanakan yaitu mengganti sekolah luring dengan pertemuan daring. Sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan No. 15 Tahun  2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebarab Corona Virus Disease(COVID-19).
Dalam dunia kerja, dampak pandemi COVID-19 dapat dilihat pula dari segi para pekerja dan para pengusaha. Jika dilihat dari segi pekerja, telah terjadinya banyak PHK besar-besaran serta menurunnya pendapatan dari kegiatan usaha-usaha pada beberapa sektor. Hal ini juga menimpa pekerja yang bebas sektor seperti pertanian dan/atau non- pertanian ataupu para pekerja yang “serabutan”. (LIPI, 2020)

## 2. Dampak Pada Keagamaan
Pembatasan  kegiatan  keagamaan pada masing-masing umat sesuai kepercayaan yang dilakukan pada area rumahnya tersebut hanya dihadiri  oleh keluarga yang terbatas. Kegiatan keagamaan dapat dilaksanakan dengan protokol kesehatan dan berpedoman pada peraturan yang berlaku, serta  pendapat dari kelembagaan keagamaan bahwasanya resmi yang diakuinya oleh pemerintahan. Khusus pemakaman bagi seseorang yang telah meninggal dunia bukan dikarenakan COVID-19 akan dilaksanakannya dengan berjumlah tamu yang tidak boleh lebih dari 20 (dua puluh) manusia.
MUI (Majelis Ulama Indonesia) menerbitkan Fatwa MUI No. 14 Tahun  2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi WabahCOVID-19. Penerbitan Fatwa tersebut berisi terkait larangan tiap umat Islam yang hendak melaksanakan Sholat Jum’at secara berjamaah di suatu wilayah tertentu selama wabah COVID-19.  (CNN Indonesia, 2020)
3. Dampak Pada Kegiatan di Tempat dan Fasilitas Umum
Dilaksanakannya pembatasan tempat atau fasilitas umum dengan diperhatikannya pemenuhan-pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduknya. Namun ada beberapa tempat yang dikecualikan  seperti toko  yang menjual kebutuhan hidup pokok dan penting, obat-obatan dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan baik untuk manusia atau hewan; segala jenis tempat penginapan; fasilitas karantina; fasilitas umum untuk sanitasi perorangan; dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

## 4. Dampak Bagi Kegiatan Sosial Budaya
Dilaksanakannya pembatasan dalam bentuk larangan perkumpulan manusia yang melakukan kegiatan-kegiatan sosial maupun budaya yang juga termaksud dalam semua perkumpulan ataupun  pertemuan-pertemuan baik kegiatan politik, akademik, olahraga, hiburan, dan budaya. Kegiatan social budaya seperti kongres partai politik,  kejuaraan olah raga, konser music, olimpiade akademik, dan kegiatan kebudayaan ditiadakan.

## 5. Dampak Pada Transportasi
Selama PSBB, moda transportasi seperti transportasi  online yang dilarang untuk membawa seorang penumpang hanya  diperbolehkan mengantar barang saja. Transportasi massal seperti Kereta api, kapal, pesawat, bis, angkot, KRL, LRT hingga MRT, dilakukan pembatasan dengan mengurangi jam operasional dan membatasi jumlah penumpang.
6. Dampak Pada Kegiatan Pertahanan dan/atau Keamanan
Pembatasan  kegiatan  khusus yang berhubungan dengan ketahanan dan keamanan dapat dikecualikan untuk kegiatan dengan tujuan penegakan  kedaulatan negara,  mempertahankan keutuhan wilayahnya dan perlindungan terhadap semua bangsa dan/atau tumpah darah negara Indonesia, serta mewujudkan keamanan serta ketertiban bagi masyarakat dengan senantiasa mengedepankan pembatasan kerumunan manusia  dengan selalu memegang  erat protokol kesehatan dan peraturan  perundang-
undangan.
Banyak pihak berpendapat bahwa COVID-19 merupakan   senjata biologis yang dibuat sedemikian rupa oleh pihak tertentu dengan tujuan menciptakan kekacauan besar dan luas dengam  tujuan akhir yaitu suatu titik keseimbangan baru. Maka, pemerintah perlu untuk memperkuat  pertahanan biologi (biodefense) pada tugas operasi militer.  (Media Indonesia, 2020)

## Efektivitas Kebijakan Permenkes No. 9 Tahun 2020 Terkait Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19
Efektivitas  Permenkes  No. 9 Tahun  2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona  Virus  Disease 2019 (COVID-19), dikaitkan dengan 5 faktor penentu untuk mengetahui efektif  atau tidaknya hukum berdasarkan Soerjono Soekanto antara lain, yaitu:

## 1. Faktor Hukum
Kaidah hukum diharuskan memenuhi unsur yuridis, sosiologis dan filosofis agar hukum berfungsi dengan baik. Apabila kaidah hukum  hanya  berlaku secara unsur yuridis, dimungkinkan kaidah itu berupa kaidah  yang mati, kalaupun hanya berlaku secara unsur sosiologis dalam arti teori kekuasaan, maka kaidah-kaidah tersebut menjadi sebuah aturan yang pemaksa, dan jika berlaku secara filosofis saja dimungkinkan bahwa kaidah tersebut merupakan hukum yang hanya dicita-citakan saja (Zainuddin Ali, 2006: 63).
Kaidah hukum berlaku secara yuridis dimana Permenkes No. 9 Tahun 2020 akan efektif pemberlakuannya karena pembentukannya ditentukan dengan adanya Permen No. 1 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019  (COVID-I9).  Kaidah hukum berlaku secara sosiologis apabila Permenkes No. 9 Tahun  2020 berjalan secara efektif, karena pemberlakuannya dapat dilaksanakan  oleh warga masyarakat dalam rangka percepatan penanganan  wabah COVID-19. Masyarakat mengakui adanya  Permenkes No. 9 Tahun 2020 tersebut sebagai hukum positif yang wajib untuk dipatuhi. Kaidah hukum berlaku secara filosofi yaitu apabila semua atau sebagaian besar nilai-nilai yang
telah dituang  dalam Permenkes No. 9 Tahun 2020 dapat berjalan secara efektif sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang dimasyarakat.

## 2. Faktor Penegak Hukum
Penegak hukum memiliki peranan yang sangat penting terhadap efektivitas berlakunya suatu undang-undang, yaitu dengan sosialisasi, penegakkan dan pengawasan. Apabila suatu peraturan disusun dengan baik sesuai apa yang diinginkan undang- undang, namun kualitas dari penegak hukum kurang baik, disini lah terjadi celah ketidakefektifan penerapan suatu peraturan. Para penegak hukum harus tegas, konsisten dan berkoordinasi dengan baik.  Permenkes No. 9 Tahun 2020, dapat efektif diterapkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 16, dengan  Kepala Daerah mencatat dan melaporkan hasil pelaksanaan PSBB di masing-masing wilayahnya untuk kemudian disampaikan kepada  para Menteri sebagai dasar menilai kemajuan dan keberhasilan dari pelaksanaan PSBB tersebut. Peran penegak hukum dalam pemberlakuan Permenkes No. 9 Tahun 2020 dapat kita lihat dari beberapa pasal antara lain dalam Pasal 12, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18.

## 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung
Pemberlakuan Permenkes No. 9 Tahun 2020 harus didukung dengan sarana dan fasilitas yang mumpuni kaitannya dengan PSBB. Pemenuhan ketersediaan barang dan jasa sebagai kebutuhan hidup dasar, misalnya bahan makanan, fasilitas kesehatan, pendidikan dan keagamaan. Penyediaan dana jaringan pengaman social, pemberian bantuan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah, pengamanan di titik-titik perbatasan wilayah PSBB.

## 4. Faktor Masyarakat
Salah satu faktor yang mempengaruhi  efektif tidaknya suatu peraturan adalah warga masyarakat, yaitu kesadaran masyarakat untuk tunduk patuh peraturan perundang-  undangan, yang disebut dengan derajat kepatuhan. Apabila ada pengetahuan masyarakat terhadap hukum, maka derajat kepatuhan dapat diukur. Peraturan perundang-undangan itu berlaku jika  telah diundangkan dan diterbitkan sesuai prosedur yang sah dan resmi. Kemudian muncul dugaan bahwasannya tiap warga masyarakat dianggap telah mengetahui dan memahami undang-undang
tersebut. Namun, dugaan itu kurang tepat adanya (Zainuddin Ali, 2006: 64-67).
Pengetahuan masyarakat terhadap Permenkes No. 9 Tahun 2020, digunakan sebagai tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana kepatuhan masyarakat  sebagai salah satu indikator dari faktor penyebab efektif atau tidaknya Permenkes No. 9 Tahun  2020. Disini masyarakat tidak hanya dianggap tahu tapi juga paham serta melaksanakan nilai-nilai yang tercantum di dalamnya.
Maka, dengan diberlakukannya PSBB, masyarakat diharapkan turut andil dan patuh kepada pemerintah agar  penyebaran COVID-19 bisa dicegah dan dihentikan. Namun,  tanpa adanya suatu kerjasama yang baik serta kompak  dari warga masyarakatnya, maka kebijakan tersebut tidak akan berhasil diterapkan. Kenyataannya, masih banyak masyarakat yang tidak mendengarkan anjuran pemerintah. Menurut Rindam Nasruddin (2020) faktor penyebab masyarakat dipaksa oleh keadaan yang tidak memungkinkan mereka berdiam diri di rumah, salah satunya karena pekerjaan yang tidak menetap di rumah, dan banyak juga masyarakat kita yang sumber kehidupannya berasal dari usaha mikro.

## 5. Faktor Budaya
Menurut  Soerjono Soekanto, suatu kebudayaan mempunyai fungsi  yang besar untuk manusia serta masyarakat, yakni menata manusia pada saat berhubungan dengan orang lain agar paham  seperti apa sebaiknya bertindak, berbuat, dan  mengambil sikap. Kebudayaan adalah pokok  utama  terkait berprilaku yang merujuk  peraturan tentang apa yang sebaiknya dilaksanakan, dan apa yang dilarang. Hukum adat mendasari kebudayaan Indonesia, dimana merupakan hukum kebiasaan yang telah berlaku di dalam rakyat mayoritas. Hal ini, juga berlaku bagi hukum yang tertulis (perundang-undangan) yang awal mulanya lahir dari suatu kelompok di  dalam masyarakat yang telah mempunyai kekuasaan dan kewenangan  yang resmi. Menurut Menurut Rindam Nasruddin (2020), agar perundang-undangan efektif maka harus mencerminkan nilai-nilai yang mendasari hukum adat.
Nilai-nilai tersebut adalah nilai keadilan serta  nilai ketertiban. Terkait nilai keadilan itu sendiri berfungsi untuk melindungi hak-hak pihak yang lemah, yang dimaksud yaitu dalam situasi Pandemi COVID-19 ini adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah. Pemberlakukan
PSBB berpengaruh besar bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Hal ini diharapkan mendapat perhatian khusus dari pemerintah sehingga nilai-nilai keadilan dapat terpenuhi. Terciptanya ketertiban hukum dalam masyarakat sangat diharapkan dengan Penetapan Permenkes No. 9 Tahun  2020, sehingga harus ditaati dan diimplementasikan sesuai yang dimaksud oleh pihak yang membuat undang-undang.
Masing-masing masyarakat mempunyai struktur dan substansi hukum berbeda-beda, sebagai penentu apakah sebuah substansi serta struktur hukum itu ditaati ataupun  tidak adalah sikap maupun  perilaku sosial masyarakatnya. Mengenai efektif tidaknya hukum  sangat dipengaruhi  oleh kultur, kebiasaan-kebiasaan, norma-norma informal dan tradisi-tradisi yang lahir dan dipraktekan pada masyarakat-masyarakat yang berkaitan tersebut (Rindam Nasruddin, 2020).

## KESIMPULAN
Berdasarkan perspektif aliran legal positivism,  Permenkes No. 9 Tahun  2020 adalah hukum positif dalam pemberlakukan PSBB yang  harus ditaati sepenuhnya sesuai apa yang dikehendaki hukum tersebut tanpa terkecuali. Hukum adalah perintah penguasaha, semua masyarakat wajib tunduk dan patuh terhadapnya. Penyusunannya tidak mempertimbangkan baik buruknya tetapi kepada apa yang dikehendaki hukum itu sendiri. Dengan diberlakukannya PSBB berdasarkan Permenkes No. 9 Tahun 2020 menimbulkan dampak positif maupun negative dalam segala lini kehidupan. Baik segi pendidikan, pekerjaan, keagamaan, tempat dan fasilitas umum, social, budaya, transportasi, pertahanan dan keamanan.
Efektif tidaknya Permenkes No. 9 Tahun  2020 untuk pengaturan PSBB dalam rangka percepatan penanganan  COVID-19 dapat dilihat dari 5 faktor dimana  tidak  semua indikator- indikator ataupun faktornya dapat terpenuhi. Artinya, Permenkes No. 9 Tahun 2020 tidak efektif serta tidak progresif dalam hal memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Hal ini dikarenakan kurang  mendukungnya  sarana  prasarana, keaktifan peran aparat  penegak hukum yang  belum maksimal, serta minimnya sarana atau fasilitas pendukung.
Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Achmad Sanusi. (1984). Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata  Hukum Negara. Bandung: Tarsito.
Barda Nawawi Arief. (2013). Kapita Selekta Hukum Pidana . Bandung: Citra Aditya Bandung, Cetakan Ketiga.
Bernard L. Tanya, Ed. All. (2020). Teori Hukum (Strategi tertib Manusia Lintas Ruang dan  Generasi. Yogyakarta: Genta Publishing.
Soerjono Soekanto. (2008). Faktor-Faktor yang MempengaruhiPenegakan Hukum . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2003). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat PT. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Theo Huijbers. (2009). Filsafat Hukum .  Yogyakarta: PT. Kanisius.
Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani. (2013). Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi. Jakarta: Rajawali Perss, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu.
W. Yudho dan H. Tjandrasari. (1987). Efektivitas Hukum dalam Masyarakat. Jakarta: Majalah Hukum dan pembangunan, UI Press.
Amin Tunggal Widjaya (1993). Manajemen: Suatu Pengantar. Jakarta: Rineka cipta jaya, Cetakan Pertama.
Zainuddin Ali. (2006). Sosiologi Hukum . Jakarta: Sinar Grafika.

## Artikel Jurnal
Adityo Susilo, C, dkk (2020). “Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini”. Jurnal Penyakit Dalam Indonesia . Vol. 7, No.1,Maret.
Aprista  Ristyawati. (2020). ” Efektifitas  Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945 ”. Administrative Law & Governance Journal . Volume 3 Issue 2, June.
Nazaruddin Lathif. (2017). “Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat”. Pakuan Law Review. Vol. 3
Ni Nyoman Pujaningsih, L.G.A.AG Dewi Sucitawathi P. “Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) Dalam Penanggulangan Wabah COVID-19 di Kota Denpasar”. Jurnal Moderat. Volume 6, Nomor 3, ISSN: 2442-3777.
Petropoulos, F., Makridakis, S (2020). “ Forecasting The Novel Coronavirus COVID- 19 ”, Journal PlosOne.  March, 31 st .
Prianter Jaya Hairi. (2020). “Implikasi Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar Terkait Pencegahan COVID-19”. Kajian Singkat Terhadap Isi Aktual dan Strategis, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI . Vol. XII, No.7/I/Puslit/April/2020.
Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, dan Suparno. (2017). “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun  1960Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo”. Diponegoro Law Journal. Volume 6, Nomor 2.
Rizqon Halal Syah Aji (2020). ”Dampak Covid-  19 pada Pendidikan di Indonesia Sekolah, Keterampilan, dan Proses Pembelajaran”. Jurnal Sosial & Budaya Syar-i . Volume 7 Nomor 5.
Sudiyana, Suswoto (2018). “Kajian Kritis Terhadap Teori Posotivisme Hukum Dalam Mencari Suatu Keadilan Sustantif”. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE. Vol. 11 No. 1 Mei 2018.

## Peraturan Prerundang-Undangan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9).
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskalan Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

## Sumber Lain
Awalia, N., & Nurwati, N. “Efektivitas Produktivitas Keluarga Ditengah Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Selama Covid 19”. https://www.researchgate.net/publication/340998432_Efektivitas_Produktivitas_Keluarga_Diten gah_Tengah_Pembatasan_Sosi al_Berskala_Besar_Selama_Co vid_19.
Binti Hamzah FA, dkk. “ CoronaTracker:  Worldwide  COVID-19 Outbreak Data Analysis and Prediction . http://dx.doi.org/10.2471/BLT.20.255695.
Gita Laras Widyaningrum. WHO Tetapkan COVID-19 Sebagai Pandemi Global, Apa Maksudnya?. https://nationalgeographic.grid.id/read/132059249/who-tetapkan-covid-19-sebagai- pandemi-global-apa-maksudnya
D.A. Harahap. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Menangani Pandemi  Covid- 19 dan Tren Pembelian Online .  https://doi.org/10.13140/RG.2. 2. 22535.34723
https://id.wikipedia.org/wiki/Karantina_wilayah
Kompas.com. Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia . https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus- corona-di-indonesia?page=all
Liputan6.com . Alasan WHO Tetapkan Virus Corona COVID-19 sebagai Pandemi . https://www.liputan6.com/glob  al/read/4200134/alasan-who-  tetapkan-virus-corona-covid-19- sebagai-pandemi.
Media Indonesia.https://mediaindonesia.com/read/detail/301566- dpr-menilai-permenkes-nomor-9-tahun-2020-tidak-efektif.
Mahbub Ridhoo Maula. Update Virus Corona di Dunia 11 November 2020, AS Catat 130.000 Kasus Covid-19 dalam 24 Jam. https://www.pikiran- rakyat.com/nasional/pr- 01940981/update-virus-corona-di-dunia-11-november-2020-as-catat-130000-kasus-covid-19- dalam-24jam?page=3.
Rothan HA, Byrareddy SN. “ The epidemiology and pathogenesis of corona virus disease (COVID-19) outbreak” . DOI: 10.1016/j.jaut.2020.102433.
Who.int. Pertanyaan dan jawaban terkait
Coronavirus. https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for- public.
WHO
Coronavirus disease ( COVID-2019) situation reports . https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200412-sitrep-83- covid-19.pdf?sfvrsn=697ce98d_4
https://covid19.go.id/peta-sebaran.
http://lipi.go.id/siaranpress/survei-dampak-darurat-virus-corona-terhadap--tenaga- kerjaindonesia/22030
https://nationalgeographic.grid.id/read/132059249/who-tetapkan-covid-19-sebagai- pandemi-global-apa-maksudnya , akses 09 November2020).