Urgensi Itsbat Nikah bagi Perkawinan di Bawah Tangan (Studi  Kasus  pada  Warga  di  Desa  Ciherang  Kecamatan  Pasawahan  Kabupaten Purwakarta)
M. Sanusi STAI DR. KH. EZ. Muttaqien, Indonesia Ustaduci47@gmail.com
Informasi artikel ABSTRAK Kata kunci: Urgensi Isbat Nikah Perkawinan Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  dan  bagaimana  Urgensi Itsbat  Nikah  bagi  Perkawinan  di  Bawah  Tangan.  Hal  ini  penting  untuk diteliti  mengingat  banyaknya  warga  Desa  Ciherang  Kecamatan  Pasawahan Kabupaten  Purwakarta  yang  belum  mendapatkan  akta  nikah.  Penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif.  Pendekatan  ini  didasarkan  pada pertimbangan  bahwa  untuk  mengambarkan  sebuah  urgensi  yang  terjadi dimasyarakat  dan  tentunya  membutuhkan  penggambaran  yang  mendalam. Berdasarkan  hasil  analisis  data,  disimpulkan  bahwa  pertama,  yang  melatar belakangi  pernikahan  di  bawah  tangan  tersebut  adalah  latar  belakang ekonomi,  hamil  diluar  nikah,  dan  belum  cukup  umur.  Kedua,  Proses  per- nikahan di bawah tangan yang dilakukan oleh tiga pasangan tersebut dilaku- kan  hanya  dengan  pihak  keluarga  dan  tokoh  agama.  Tempat  pelaksanaan pernikahan  dari  ke  tiga  pasangan  tersebut  ada  yang  dilakukan  di  kediaman pihak  perempuan,  laki-laki, dan  tokoh  agama. Ketiga,  isbat  nikah  dianggap sangat penting dan berguna. Sebab dengan isbat nikah, mereka mendapatkan akta  nikah  dari  perkawinannya  sehingga  bisa  digunakan  untuk  keperluan- keperluan anak dan keluarga. Seperti keperluan untuk membuat akta kelahir- an anaknya, keperluan mengurus surat izin menjadi TKI dan lain sebagainya. ABSTRACT Keywords: Urgency Marriage Isbat Marriage This  study  aims  to  describe  and  how  the  urgency  of  itsbat  marriage  for  underhand marriages.  This  is  important  to  study  considering  that  there  are  many  residents  of Ciherang  Village,  Pasawahan  District,  Purwakarta  Regency  who  have  not  received  a marriage  certificate.  This  research  uses  descriptive  qualitative  method.  This  approach  is based on the consideration that to describe an urgency that occurs in society and of course requires an in-depth description. Based on the results of data analysis, it is concluded that first,  the  background  of  the  underhand  marriage  is  economic  background,  pregnancy outside of marriage, and not old enough. Second, the underhand marriage process carried out  by  the  three couples  was carried  out only  with the  family  and  religious leaders. The places  where  the  marriages  of  the  three  couples  were  held  were  at  the  residences  of  the women,  men,  and  religious  leaders.  Third,  the  Isbat  of  marriage  is  considered  very important  and  useful. Because  with  marriage isbat,  they  get  a  marriage  certificate  from their marriage so that it can be used for the needs of children and families. Such as the need  to  make  a  child's  birth  certificate,  the  need  to  take  care  of  a  permit  to  become  a migrant worker and so on.
Copyright © 2022 (M. Sanusi). DOI: https://doi.org/1052593/mtq.03.2.03 Naskah diterima: 22 Juni 2022, direvisi: 27 Juli 2022, disetujui: 30 Juli 2022

## A. Pendahuluan
Masyarakat  seringkali  telah  mengimplikasikan  pemahaman  akan  keabsahan  per- kawinan yang dilakukan menurut agama saja, tanpa pencatatan atau apa yang di dalam masyarakat disebut sebagai nikah siri atau perkawinan di bawah tangan. Perkawinan di bawah  tangan  dapat  diartikan  sebagai  akad  nikah  yang  dilakukan  secara  sah  dengan memenuhi  ketentuan  hukum  materiil  perkawinan,  tetapi  tidak  memenuhi  ketentuan hukum formil sehingga tidak dicatat dan tidak mendapatkan buku (akta) nikah karena dilakukan  tanpa  dihadiri  dan  di  luar  pengawasan  Pegawai  Pencatat  Nikah  (Sidik, 1991:214).
Perkawinan  di  bawah  tangan  ada  yang  dilakukan  di  bawah  Tahun  1974  sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan dan sesudah Tahun 1974. Apabila perkawinan di bawah  tangan  dilakukan  sebelum  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 maka  hal  ini  wajar  dan  jalan  penyelesaiannya  agar  mendapat  keabsahan  administratif atau  agar  memiliki  buku  nikah  sebagai  bukti  autentik  adalah  dengan  jalan  isbat (penetapan) oleh  Pengadilan  Agama  dan  atas  dasar  itu  maka  Pegawai  Pencatat  Nikah (PPN)  (Mahkamah  Agung,  2010:147)  mencatatnya  dalam  sebuah  buku  register  dan kemudian menerbitkan Akta Nikah yang bersangkutan, tetapi bila perkawinan di bawah tangan  tersebut  dilakukan  setelah  lahirnya  Undang-Undang  Perkawinan  maka  bagai- manakah penyelesaiannya dan apakah juga dapat diisbatkan.
Perkawinan  merupakan  suatu  peristiwa  hukum  dan  akan  mengakibatkan  berbagai aspek  hukum  lain  dari  akibat  peristiwa  tersebut,  karenanya  terlepas  dari  dualisme pemahaman tersebut di atas, maka sudah seharusnya setiap peristiwa perkawinan dicatat oleh Petugas yang diberi wewenang untuk itu (PPN).  Sebagai contoh jika diperhatikan akad pinjam meminjam saja sebagai bentuk mu’amalah murni, Allah perintahkan untuk mencatatnya  sebagai  bentuk  tertib  administrasi  apalagi  akad  nikah  yang  merupakan mitsaqon  golidhon lebih  pantas  untuk  diperintahkan  pencatatannya  beserta  segala konsekuensi hukumnya. Sebagai mana firman Allah Surat Al Baqarah ayat 282:
Artinya: “Hai  orang - orang  yang  beriman,  apabila  kamu  bermu’amalah  tidak  secara  tunai untuk  waktu  yang  ditentukan,  hendaklah  kamu  menuliskannya  dan  hendaklah  seorang  Penulis diantara Kamu menuliskannya dengan benar ”.
Di  tengah-tengah  kehidupan  masyarakat  banyak  ditemukan  peristiwa  perkawinan yang hanya memperhatikan keabsahaan dari aspek keagamaan saja tanpa memperhati- kan amanat Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan tentang pencatatan, bila syarat dan rukun nikah telah terpenuhi maka mereka merasa cukup. Hal ini terbukti dengan banyaknya permohonan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan-Pengadilan Agama di seluruh wilayah tanah air.
Masih  banyak  masyarakat  yang  belum  menyadari  pentingnya  akta  nikah.  Mereka menganggap  pernikahan  mereka  sudah  sah.  Meskipun  tanpa  akta  nikah,  karena  per- nikahan  mereka  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  peraturan  agama  (syariat  Islam) (Hadikusuma, 2003:26).  Padahal ketika pasangan suami istri tidak memiliki akta nikah, maka  akan  memunculkan  banyak  permasalahan  dikemudian  hari.  Seperti  tidak  bisa mengurus akta lahir anaknya yang dapat menimbulkan hilangnya hak anak, baik dalam hak  waris  maupun  hak-hak  lainnya  (memperoleh  pendidikan,  hidup  yang  layak  dan pekerjaan formal).
Ketidakpahaman masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan dan banyak- nya  nikah  di  bawah  tangan  merupakan  faktor  urgensi.  Hal  inilah  mendorong  penulis mengadakan  penelirian  mengenai  “Urgensi  Isbat  Nikah  Bagi  Perkawinan di  Bawah Tangan (Studi Kasus pada Warga di Desa Ciherang Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta”.

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan ini didasarkan pada  pertimbangan  bahwa  penelitian  ini  dimaksud  untuk  mengambarkan  sebuah Urgensi  yang  terjadi  dimasyarakat  dan  tentunya  membutuhkan  penggambaran  yang mendalam.  Tempat dan waktu penelitian, Penelitian ini dimulai dari bulan November 2020  di  daerah  desa  ciherang  kecamatan  pasawahan  kabupaten  purwakarta  tentang pelaksanaan isbat nikah. Dengan jumlah luas desa Ciherang adalah 12, 21 Ha.
Responden atau Subjek dari penelitian ini adalah tiga pasangan suami istri.  Pasang- an  Bapak  “H”  dan  Ibu  “SU”  Rt  013/005,  Pasangan  “A”  dan  “N”  Rt  014/004,  dan pasangan “TH” dan SH” Rt 006/003.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 1. Hasil Penelitian
Sample subjek penelitiannya ada tiga pasangan suami istri yang menikah di bawah tangan di desa ciherang kecamatan pasawahan kabupaten purwakarta diantaranya:
Tabel 1
Subjek Penelitian NO NAMA PASANGAN 1. H dan SU 2. A dan N 3. TH dan SH
Lokasi penelitian di Desa Ciherang Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta. Batas  wilayah  Desa  Ciherang  diantaranya,  Sebelah  utara,  desa  cidahu  kecamatan Pasawahan. Sebelah selatan, desa Parakanlima kecamatan Jatiluhur. Sebelah timur, desa Pasawahan  Anyar  kecamatan  Pondoksalam.  Sebelah  barat,  desa  parakan  lima kecamatan Jatiluhur.
Selain itu desa Ciherang memiliki luas wilayah menurut kegunaannya yaitu memiliki beberapa  jenis  tanah  diantaranya,  tanah  sawah,  tanah  kering,  tanah  basah,  tanah  per- kebunan,  tanah  fasilitas  umum,  tanah  hutan.  Jumlah  luas  desa  Ciherang  adalah  12,21 Ha. Waktu penelitiannya yaitu pada saat jadwal Pengabdian Berbasis Penelitian (PBP) yang dimulai dari tanggal satu November sampai dengan tanggal tiga puluh November tahun 2020.
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan dapat dikemuka- kan  temuan  penelitian  sebagai  berikut:  menurut  data  statistik,  bahwa  warga  di  Desa Ciherang Kecamatan Pasawahan kabupaten purwakarta, sebagian besar berbudaya Jawa dan  mayoritas  beragama  Islam.  Sehingga  kemungkinan  untuk  yang  belum  memiliki buku  nikah  juga  banyak  karena  adanya  syarat  nikah  dalam  Hukum  Islam,  untuk menikah  tidak  harus  memiliki  buku  nikah  yang  wajib  “syah” dan  hal  itu  yang
menyebabkan pasangan H dan SU, A dan N, TH dan SH  menganggap nikah kepada kiai atau secara islam saja dengan nikah kepada Pegawai Pencatat Nikah itu sama saja. Menurutnya selama pernikahan itu sah menurut agama itu tidak akan menjadi masalah.
Adapun latar belakang dari ketiga pasangan tersebut nikah dibawah tangan adalah kareana  faktor  ekonomi.  Warga  desa  ciherang  masih  banyak  yang  menganggap  biaya untuk melegalkan pernikahan tersebut terlalu mahal. Lalu adapula yang disebabkan oleh maraknya  pergaulan  bebas  (Hamil  diluar  nikah).  Hal  demikian  juga  disebutkan  oleh salah  satu  pegawai  KUA  Kecamatan  pasawahan  bahwa  faktor  yang  mendorong masyarakat  melakukan  pernikahan  dibawah  tangan  salah  satunya  juga  terkadang disebabkan hamil diluar nikah. Kemudian, faktor menikah dibawah umur Fenomena ini sering  dialami  oleh  gadis  yang  masih  mondok  namun  sudah  hendak  dikawinkan  oleh orang  tuanya  sekalipun  umur  anak  tersebut  belum  mencapai  batas  usia  minimal bolehnya melakukan pernikahan.
Adapun  menurut  salah  satu  pegawai  KUA  kecamatan  pasawahan  kabupaten purwakarta,  Isbat  Nikah  sangatlah  penting  bagi  pasangan  yang  menikah  dibawah tangan.  Sebab  dengan  isbat  nikah  pasangan  yang  menikah  dibawah  tangan  tersebut dapat  membuatkan  anaknya  akta  kelahiran  juga  segala  hal  apapun  yang  terjadi  dalam perkawinannya dapat dilindungi oleh hukum.

## 2. Pembahasan
a. Latar Belakang Terjadinya Pernikahan di Bawah Tangan di Kecamatan Pasawahan
Pernikahan  di  bawah  tangan  dilakukan  pada  umumnya  karena  ada  sesuatu  yang dirahasiakan, atau karena mengandung suatu masalah. Dari pernikahan dibawah tangan itu terdapat latar belakang sehingga terjadinya pernikahan dibawah tangan seperti hamil diluar nikah, ekonomi, belum cukup umur, dan sebagainya.
Dalam  kehidupan  bermasyarakat,  perkawinan  dan  keluarga  merupakan  institusi yang sangat penting. Melalui perkawinan biasanya menimbulkan berbagai konsekuensi, karena  itu  diaturlah  prosedur  guna  menghindari  kemungkinan-kemungkinan  negatif yang  merugikan.  Diantara  prosedur  dan  aturan  yang  dibuat  bagi  masyarakat  di Indonesia adalah bahwa perkawinan harus dicatat secara resmi dan dipublikasikan. Pen-
catatan  resmi  biasanya  dilakukan  oleh  Petugas  Pencatat  Nikah  (PPN)  atau  Kantor Urusan  Agama  (KUA)  sebagai  lembaga  resmi  pemerintah  dan  Kantor  Catatan  Sipil, sedangkan  publikasi  secara  formal  biasanya  dilakukan  dalam  bentuk  acara  walimahan atas resepsi.
Namun  kenyataannya,  tidak  semua  masyarakat  di  Indonesia  mengikuti  prosedur atau  aturan  yang  berlaku,  masih  marak  dari  masyarakat  mempraktikkan  perkawinan yang tidak dicatatkan pada PPN, KUA, Kantor Catatan Sipil dan tidak dipublikasikan. Perkawinan  semacam  ini  dinamakan  nikah  dibawah  tangan,  dan  juga  ada  sebagian masyarakat  yang  menyebutnya  dengan  nikah  agama  atau  nikah sirri .  Nikah  ini  pada sebagian  masyarakat  masih  terdapat  keragaman  pemahaman  tentang  terminologi  dan konsep  nikah  dibawah  tangan.  Hal  ini  dapat  dipahami  karena  konsepnya  belum tersosialisasi  secara  menyeluruh,  sebagian  ulama  dan  masyarakat  umumnya  belum memiliki kejelasan kesamaan rumusan (Nurhaedi, 2003:27).
Sesuai  dengan  namanya,  nikah  dibawah  tangan  merupakan  pernikahan  yang dilakukan  secara  terselubung,  atau  sembunyi-sembunyi.  Praktik nikah  dibawah tangan ini banyak dikenal dan dilakukan oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Sementara itu, jika dilihat dari perspektif hukum pemerintahan dan norma sosial, sering dinilai sebagai suatu deviasi atau penyimpangan.
Sementara itu, berdasarkan wawancara terhadap 3 pasangan nikah dibawah tangan, terungkap  bahwa  latar  belakang  melakukan  nikah  dibawah  tangan  adalah  sebagai berikut
1) Latar Belakang Ekonomi (Mahalnya biaya perkawinan)
Kecamatan Pasawahan termasuk wilayah yang penduduknya bekerja sebagai buruh dan  petani,  akan  tetapi  tidak  semuanya  mapan  ada  beberapa  keluarga  yang  dalam ekonominya  kekurangan,  sehingga  dalam  melaksanakan  pernikahan  calon  suaminya tidak bisa memberikan uang ipekah untuk calon isterinya. Sehingga ia mencari solusi lain yang dianggap tidak memberatkan yang terpenting bagi mereka sah menurut agama. Tiga  pasangan  yakni  (H  dan  SU),  (A  dan  N),  (TH  dan  SH)  mereka  menikah dibawah tangan karena faktor ekonomi, awalnya berniat akan melaksanakan pernikahan sesuai  dengan  prosedur  pemerintahan,  akan  tetapi  karena  faktor  ekonomi  yang  mana suaminya  tidak  bisa  membiayai  pernikahan  tersebut  terpaksa  mereka  melakukan
pernikahan  dibawah  tangan.  Sampai  saat  ini  ketiga  pasangan  tersebut  tidak  memiliki buku akta nikah.

## 2) Latar Belakang Hamil Diluar Nikah
Beberapa  faktor  terjadinya  pernikahan  dibawah  tangan  sangat  bervariasi,  selain faktor  ekonomi,  ada  faktor  yang  tak  lain  adalah  karena  faktor  yang  sebenarnya  tidak dikehendaki  yaitu  MBA married  by  accident menikah  karena  kecelakaan.  Dalam  hal  ini, sepasang  laki-laki  dan  perempuan  terpaksa  menikah  karena  perempuan  telah  hamil duluan  diluar  nikah.  Dalam  rangka  memperjelas  status  anak  yang  dikandung,  maka dilakukan pernikahan antar keduanya.
Orangtua  pasti  juga  menghendaki  terhadap  pihak  laki-laki  yang  menghamili  anak perempuannya  untuk  bertanggung  jawab  dan  segera  menikahi  untuk  menutupi  aib keluarga.  Meskipun  hal  itu  akan  berdampak  negatif  bagi  keduanya,  terutama  jika keduanya masih berstatus pelajar dan belum bekerja sehingga pasangan pengantin baru ini akan rawan terjadi cekcok yang berawal dari masalah-masalah kecil seperti bara api yang kena panas sedikit akan terbakar.
Dua  pasangan  yakni  (TH  dan  SH),  (A  da  N)  terpaksa  menikah  di  bawah  tangan karena  faktor  hamil  diluar  nikah,  karena  merasa  malu  dengan  keadaan  yang  sudah berbadan dua dan usia yang masih dibawah umur akhirnya mereka memutuskan untuk menikah  tetapi  hanya  dengan  pihak  keluarga.  saat  ini  mereka  sudah  berkeluarga  dan memiliki anak masing-masing.

## 3) Latar Belakang Belum Cukup Umur
Pernikahan  yang  dilangsungkan  dimana  calon  pasangan  masih  berusia  dibawah batas  usia  yang  telah  ditentukan  dalam  Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya di izinkan bila pihak  pria  telah  mencapai  umur  19  (sembilan  belas)  tahun  sedangkan  untuk  pihak perempuan  sudah  mencapai  16  (enam  belas)  tahun,  maka  hal  ini  termasuk  melanggar aturan  yang  telah  ditetapkan  dalam  undang-undang  tersebut.  Namun  pada  realitanya masyarakat belum memperhatikan aturan yang telah ada, karena kurangnya pemahaman mengenai batasan usia pernikahan yang telah tertuang di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Seperti yang terjadi pada dua pasangan yakni pasangan (H dan SU), (TH dan SH) mereka menikah dibawah tangan karena belum cukup umur. Kedua pasangan tersebut menikah  dengan  alasan  dibawah  umur  karena  dijodohkan,  sehingga  mereka  tidak mendapat  izin  dari  pihak  KUA  karena  mereka  belum  cukup  umur.  Oleh  karena  itu mereka  terpaksa  menikah  dibawah  tangan  karena  takut  terjadi  hal-hal  yang  tidak diinginkan.
b. Proses Pernikahan di Bawah Tangan di Kecamatan Pasawahan
Pernikahan  dibawah  tangan  ialah  pernikahan  yang  dilakukan  tanpa  dihadiri  atau dilaksanakan  dihadapan  pejabat  yang  berwenang  yaitu  Pejabat  Pencatat  Nikah  (PPN) yang telah ditugaskan oleh pemerintah untuk mengurus masalah pernikahan.
Pernikahan  yang  terjadi  di  Kecamatan  Pasawahan  Kabupaten  Purwakarta  ini dilakukan oleh beberapa pasangan diantaranya: pasangan H dan SU, pasangan A dan N, pasangan TH dan SH. Proses pelaksanaan pernikahan dibawah tangan yang dilakukan di  Kecamatan  Pasawahan  Kabupaten  Purwakarta  ini  rata-rata  salah  seorang  warganya menikah  hanya  dengan  bantuan  seorang  ulama  saja  tanpa  mendaftarkan  diri  ke  KUA (Kantor Urusa Agama), jadi pernikahan itu dilangsungkan diluar pengetahuan pegawai atau petugas resmi (PPN/ Kepala KUA).
Seperti  yang  dilakukan  oleh  pasangan  H  dan  SU,  pasangan  A  dan  N  mereka melangsungkan pernikahan dikediaman calon pengantin wanita dan tidak dihadiri oleh Petugas Pencatat Nikah, tetapi dihadiri oleh kiayi setempat dan 2 orang saksi dari pihak keluarga masing-masing. Mereka beranggapan bahwa pernikahan dibawah tangan tetap sah  karena  menurut  Islam  juga  sudah  sah  karena  terpenuhinya  rukun  dan  syarat  per- nikahan hanya saja tidak tercatatkan di KUA (Kantor Urusan Agama). Berbeda dengan pasangan pasangan TH dan SH mereka melangsungkan pernikahan langsung dirumah kiayi  desa  setempat  dengan  pihak  keluarga  sebagai  saksi.  Secara  Islam  pernikahan tersebut  memang  sah  akan  tetapi  secara  Negara  pernikahan  tersebut  tidak  sah  karena tidak memiliki kekuatan hukum dan bukti otentik berupa buku akta pernikahan.
Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa setiap orang yang akan melangsungkan pernikahan hendaknya dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut dijelaskan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974,  yaitu:  “Tiap -tiap  pernikahan  dicatat  menurut  peraturan  perundang-
unda ngan yang berlaku”. Jadi Walaupun rukun dan syaratnya terpenuhi, tetapi dimata hukum  positif  yang  berlaku  di  Negara  Indonesia  pernikahan  dibawah tangan  tidaklah sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
c. Urgensi  Pelaksanaan  Isbat  Nikah  Bagi  Pernikahan  Dibawah  Tangan dan  perlindungan  hak  bagi  wali  yang  silsilahnya  tidak  tercatat  atau belum isbat nikah di Kecamatan Pasawahan
Istilah  perkawinan  di  bawah  tangan  muncul  setelah  undang-undang  No  1  tahun 1974  tentang  perkawinan  yang  berlaku  pada  tanggal  1  oktober  1975.  Perkawinan  di bawah tangan pada dasarnya adalah kebalikan dari perkawinan yang dilakukan menurut Hukum,  dan  perkawinan  menurut  Hukum  adalah  perkawinan  yang  diatur  dalam undang-undang  perkawinan  termasuk  dalam  hal  pencatatan  perkawinan.  Dengan demikian  perkawinan  di  bawah  tangan  merupakan  perkawinan  yang  dilakukan  tidak menurut hukum, dan nikah seperti itu dianggap sebagai perkawinan liar, sehingga tidak mempunyai  akibat  Hukum  berupa  pengakuan  dan  perlindungan  hukum.  Membahas masalah perkawinan di bawah tangan, itu tidak terlepas dari isbat nikah, sebagaimana perkawinan  di  bawah  tangan  merupakan  perkawinan  yang  syarat  dan  rukunnya  ter- penuhi namun tidak tercatat atau tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama.
Pada mulanya syariat Islam, baik dalam al- Qur’an maupun sunnah tidak mengatur secara  kongkrit  tentang  adanya  isbat  nikah  yaitu  untuk  dicatakannya  perkawinan. Namun,  tuntutan  perkembangan  zaman  dalam  berbagai  pertimbangan  kemaslahatan, maka Hukum Islam di Indonesia mengaturnya. Dalam beberapa literatur Hukum Islam memang  tidak  dikenal  adanya  istilah  isbat nikah.  Sah  dan  tidaknya  suatu  perkawinan tidak digantungkan kepada ada atau tidaknya pencatatan, tapi diukur ada dan tidaknya syarat  dan  rukun  nikah.  Oleh  karena  itu  muncul  pertanyaan  apakah  karena  masalah isbat  nikah  ini  tidak  dijelaskan  dalam  kitab-kitab  fiqh  sehingga  isbat  nikah  menjadi suatu  hal  yang  tidak  perlu  dilakukan?  Dan  bagaimana  sebenarnya  Islam  memandang masalah isbat nikah ini?
Secara  tekstual  memang  tidak  ada  dalil,  baik  dari  al-Qu r’an  maupun  Hadis  yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan atau isbat nikah bagi yang sudah menikah dibawah  tangan  merupakan  suatu  ukuran  keabsahan  perkawinan.  Namun  bila  dikaji lebih jauh ada riwayat hadist yang menyebutkan bahwa perkawinan harus diumumkan
dan dibunyikan rebana agar banyak orang yang menyaksikannya. Hadist lain mengisah- kan  agar  perkawinan  dipestakan  walau  hanya  menyembelih  seekor  kambing  untuk makanan bagi yang hadir dalam pesta perkawinan. Hal ini dilakukan agar perkawinan yang dilaksanakan bisa diketahui oleh yang lain. Lebih banyak orang yang mengetahui peristiwa  perkawinan  seseorang,  maka  itu  akan  lebih  baik  lagi.  Inilah  yang  kemudian menjadi  isyarat  bahwa  pencatatan  perkawinan  atau  isbat  nikah  bagi  yang  menikah  di bawah tangan sekalipun menjadi sangat penting dan perlu dilakukan.
Lebih  jauh  dalam  analisa  Hukum  Islam  dapat  dijelaskan  bahwa  tujuan  syariat Islam maqashid al syariah adalah  mendatangkan maslahat dan menghindarkan dari bahaya. Karena perkawinan yang tidak dicatat pemerintah atau yang tidak melakukan isbat nikah bagi yang menikah di bawah tangan akan menimbulkan mudharat kepada istri,  anak  dan  harta  perkawinan/harta  bersama,  maka  perkawinan  yang  tidak  dicatat atau  yang  tidak  melakukan  isbat  nikah  bagi  yang  menikah  dibawah  tangan  oleh pemerintah menurut Hukum Islam dipandang sebagai darurat. Ketentuan umum bagi sahnya  perkawinan  yang  telah  disebutkan  di  atas  adalah  hasil  ijtihad  karena  tidak disebutkan secara rinci di dalam Al- qur’an dan Hadist.
Hukum yang di tetapkan berdasarkan ijtihad dapat berubah sesuai kondisi selama perubahan  Hukum  itu  untuk  kemaslahatan  dan  tidak  bertentangan  dengan Al- qur’an dan  hadis  atau maqashid al  syariah ,  berdasarkan  kaidah  fiqhiyah  yang  mengatakan bahwa Hukum dapat berubah disebabkan perubahan keadaan dan zaman (Huzaimah,
2007).  Harus  dipertimbangkan  bahwa  perkembangan  hukum  itu  sangat  tergantung kepada  perkembangan  masyarakat,  bahwa  hukum  akan  selalu  berubah  sesuai  dengan faktor-faktor yang mengubahnya.
Di samping kaidah tersebut di atas, ada satu teori hukum Islam yang bisa dijadikan dasar pijakan tentang perlunya isbat nikah bagi yang menikah dibawah tangan ini yaitu teori mashlahah  al  mursalah .  Teori  ini  mengajarkan  bahwa  apa  yang  tidak diparintahkan  secara  tekstual  dalam  al- qur’an  dan  Hadis  dapat  dibuat  suatu  aturan berdasarkan  nilai  kemaslahatan  dan  sekaligus  menghindari  mudharat.  Untuk  menilai apakah suatu kegiatan yang Hukumnya akan ditetapkan itu mempunyai unsur maslahat atau  tidak,  menurut  para  ahli  teori  Hukum  Islam, harus  ada  tiga  kriteria,  pertama:
kemaslahatan  itu  bersifat  universal,  kedua:  kemaslahatan  itu  bersifat  pasti  atau  tidak bersifat hipotetif; dan ketiga: kemaslahatan itu bersifat esensial.
Isbat  nikah  yang  tujuannya  untuk  mencapai  kemaslahatan  jika  dikaji  dengan menggunakan  teori mashlahah  al  mursalah Al-Syatibi,  dapat  dirumuskan  sebagai berikut (Abu Ishaq, 1997:12):
1) Bahwa ketentuan mengenai Isbat nikah tidak ditunjukan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam teks-teks suci (al-Qur ’ an dan al-Sunnah), dalam sejarah  Islam  dan  praktik  kenabian  tidak  mengenal  itu,  sehingga  sudah  tepat mengkaji permasalahan ini dengan teori maslahah dan karena salah satu kriteria dari teori maslahah adalah tidak adanya dalil khusus yang menunjukannya.
2) Bahwa  di  zaman  sekarang  dengan  jumlah  penduduk  yang  semakin  banyak, pendataan  berupa  pencatatan  kependudukan  baik  itu  kelahiran,  perkawinan, perceraian, kematian dan lain-lain, mutlak diperlukan. Karena jika tidak dilaku- kan akan menimbulkan ketidakteraturan dan ketidaktertiban dalam kehidupan bermasyarakat, yang pada akhirnya akan menimbulkan penyelundupan hukum. Dengan  demikian  ketentuan  adanya  Isbat  nikah  bagi  perkawinan  yang  tidak dicatat sesuai dengan maqasid shari’ah .
3) Bahwa dengan tidak dilakukannya pencatatan perkawinan, maka perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga (suami, istri dan anak) baik berupa hak atas harta, status perkawinan atau pun hak atas identitas diri, tidak bisa diperoleh, sehingga tujuan perkawinan untuk ketentraman tidak terpenuhi, hal itu berarti tujuan primer ad-Darury , berupa hifz al-nasl (memelihara keturunan/ kehormat- an)  dan hifz  al-mal (memelihara  harta)  tidak  tercapai.  Dengan  demikian pengaturan  Isbat  nikah  bermuara  pada  menolak  kemadharatan/kerugian  bagi anggota  keluarga  dan  memberikan  manfaat  berupa  perlindungan  hukum  atas hak seseorang.
4) Bahwa  Isbat  nikah  telah  memberikan  kemaslahatan/keadilan  sosial  bagi seluruh masyarakat Indonesia secara umum tidak terbatas pada pribadi, agama atau  golongan  tertentu,  oleh  karena  itu  yang  ditegakkan  adalah  kemaslahatan umum  bukan  kemaslahatan  individu.  Hal  itu  sejalan  dengan  kaidah  fiqh:
“ Kemaslahatan  umum  (publik)  harus  didahulukan  daripada  kemaslahatan individu” (Djazuli, 2010:11).
5) Bahwa secara normatif undang-undang perkawinan telah mewujudkan prinsip- prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945 dan telah  menampung  segala  kenyataan  yang  hidup  dalam  masyarakat  serta  telah mempertimbangkan  Hukum  Agama  Kepercayaan  dalam  masyarakat,  oleh karena  itu  seharusnya  pelaksanaan  ketentuan  Isbat  nikah  itu  menghilangkan kesulitan masyarakat seperti terjaminnya hak-hak anggota keluarga, sebaliknya tidak  boleh  menyulitkan  masyarakat,  baik  dari  segi  biaya,  waktu  pengurusan, persyaratan  dan  lainlain.  Karena  jika  dalam  praktiknya  untuk  sebagian masyarakat ternyata justru menimbulkan kesulitan, karena biaya tinggi misalnya atau karena jauhnya lokasi atau karena halangan hukum (al- man’i) lain.
Oleh  karena  itu  berdasarkan  uraian  diatas  dengan  memperhatikan  kaidah-kaidah yang ada, penulis berpendapat bahwa demi ketertiban Hukum dimasyarakat dan meng- ingat  manfaat  yang  didapat  maka  isbat  nikah  bagi  pasangan  yang  menikah  dibawah tangan adalah suatu hal yang sangat urgen dan wajib untuk diisbatkan.   Urgensi Isbat Nikah Bagi Pasangan yang Menikah Dibawah Tangan dianggap penting. Sebab dengan isbat nikah pasangan yang menikah dibawah umur tersebut dapat membuatkan anaknya akta kelahiran juga segala hal apapun yang terjadi dalam perkawinannya dapat dilindungi oleh hukum.
Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Purwakarta Terhadap Permohonan Isbat Nikah yang Dilakukan Oleh Pasangan yang Menikah Dibawah Tangan Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan ditemukan bahwa:
Pertama, Dalam pengajuan permohonan isbat nikah yang dilakukan oleh pasangan yang  dulunya  menikah  dibawah  tangan  dan  masih  dibawah  umur  jelas  terdapat  ada pelanggaran.  Pelanggaran  tersebut  yaitu  seharusnya  pasangan  tersebut  melaksanakan dispensasi  nikah  untuk  melegalkan  pernikahannya  sekalipun  umur  mereka  belum sampai pada batas minimal usia perkawinan.
Kedua, Pelanggaran yang kedua yaitu terlaksananya perkawinan yang dilakukan oleh pasangan  yang  menikah  dibawah  tangan.  Padahal  Undang-Undang  telah  mengatur mengenai pencatatan perkawinan.
Ketiga, Hakim dalam memutus permohonan juga mempertimbangkan perkawinan bagi  sebuah  pasangan.  Seperti  bila  pasutri  sudah  mempunyai  anak,  itu  juga  menjadi pertimbangan Hakim untuk mengabulkan permohonan yang diajukan. Karena dianggap nilai maslahatnya lebih banyak untuk kebutuhan anak di masa mendatang
Adapun alasan untuk memperkuat penulis mengenai hal di atas adalah:
1) Mentaati  perintah  agama  dan  mentaati  perintah  negara/pemerintah,  adalah  wajib sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat An-Nisaa ‟ ayat 59 :
Artinya:  Hai  orang-orang  yang  beriman,  taatilah  Allah  dan  taatilah  Rasul  (Nya),  dan  ulil amri  di  antara  kamu.  Kemudian  jika  kamu  berlainan  pendapat  tentang  sesuatu,  maka kembalikanlah  ia  kepada  Allah  (Al  Quran)  dan  Rasul  (sunnahnya),  jika  kamu  benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
Perintah al-Qur'an ini sangat positif, karena mendidik manusia untuk menciptakan masyarakat  yang  sadar  dan  taat  hukum  agama  dan  hukum  negara,  demi  terwujudnya kesejahteraan dan kebahagiaan hidupnya di dunia dan akhirat.
2) Akta  nikah  sebagai  bukti  otentik  sahnya  perkawinan  seseorang  adalah  sangat bermanfaat  dan  maslahah  bagi  dirinya  dan  keluarganya  (isteri  dan  anaknya)  untuk menolak kemungkinan di kemudian hari adanya pengingkaran atas perkawinannya dan  akibat  hukum  dari  perkawinannya  itu  (harta  bersama  dalam  perkawinan  dan kewarisannya), serta juga untuk melindunginya dari fitnah dan tuhmah/qadzaf zina (tuduhan zina). Maka jelaslah pencatatan nikah untuk mendapatkan akta itu penting untuk maslahah mursalah (Romli, 1999:35).
Hak-hak  Anak  dalam  Undang-undang  nomor  39  tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia,  Hak  asasi  manusia  sejarahnya  lebih  jauh  lagi  yaitu  sejak  ada  manusia  dan kemanusiaan,  dengan  kata  lain  sejak  perkembagan  manusia  itu  sendiri.  Hak  asasi manusia  telah  melekat  pada  seseorang  sejak  ia  dilahirkan  dan  bahkan  mungkin  sejak
dalam  kandugan  telah  memiliki  hak  asasi  apabila  dilihat  dari  segi  hukum.  Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  HAM  dalam  Pasal  52  ayat  (2)  menyatakan: Hak anak adalah hak  asasi manusia dan  untuk 14 kepentingannya hak anak  itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.
Terkait  dengan  perlindungan  hukum,  dalam  perkara  ini  dapat  menggunakan  per- lindungan Hukum Preventif , yang dimana sebaiknya perlindungan yang diberikan oleh pemerintah  dengan  tujuan  untuk  mencegah  sebelum  terjadinya  pelanggaran,  dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batas- an-batasan  dalam  melakukan  sutu  kewajiban.Perlindungan  hukum  terhadap  anak  di Indonesia,  telah  diaturdalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan,  namun  secara khususdiatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak.  Menurut  pasal  1  nomor  2,  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin danmelindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkatdan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan darikekerasan dan diskriminasi.
Perlindungan  anak  adalah  suatu  usaha  mengadakan  kondisi  dan  siatuasi  yang memungkinkan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  anak  secara  manusiawi  positif  yang merupakan  pula  perwujudan  adanya  keadilan  dalam  suatu  masyarakat.  Dengan demikian, perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan  bernegara,  bermasyarakat  dan  berkeluarga  berdasarkan  hukum,  demi  per- lakuan benar, adil dan kesejahteraan anak (Salam, 2005:2). Dalam hubungannya dengan perlindungan  hukum  anak  harus  terdapat  adanya  kepastian  hukum.  Dalam  praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma  hukum  yang  mengaturnya,  kadangkala  tidak  jelas  atau  kurang  sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian  hukum.  Kepastian  hukum,  keadilan,  dan  manfaat.  Ketiga  hal  tersebut merupakan  tujuan  keberlakuan  hukum.  Hukum  sebagai  suatu  aturan,  dan  peraturan yang dapat mengatur struktur, lembaga, dan proses hukum nya. Hukum dapat memberi manfaat  bagi  masyarakat,  memberi  keadilan  bagi  masyarakat,  dan  hukum  mampu berperan sebagai sarana rekayasa sosial. Hukum harus dapat membuat kesebandingan
antara keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum. Hukum dapat mengusahakan secara proposional antara serasi, seimbang dan selaras. Hukum tidak identik dengan undang- undang,  jika  hukum  diidentikkan  dengan  perundang-undangan,  maka  salah  satu akibatnya dapat dirasakan, adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan,  maka  dikatakan  hukum  tertinggal  oleh  perkembangan masyarakat.
Demikian  juga  kepastian  hukum  tidak  identik  dengan  dengan  kepastian  undang- undang. Apabila kepastian hukum diidentikkan dengan kepastian undangundang, maka dalam  proses  penegakan  hukum  dilakukan  tanpa  memperhatikan  kenyataan  hukum yang  berlaku.  Para  penegak  hukum  yang  hanya  bertitik  tolak  dari  substansi  norma hukum  formil  yang  ada  dalam  undang-undang  akan  cenderung  mencederai  rasa keadilan  masyarakat.  Sebaiknya  penekanannya  di  sini,  harus  juga  bertitik  tolak  pada hukum  yang  hidup.  Lebih  jauh  para  penegak  hukum  harus  memperhatikan  budaya hukum,  untuk  memahami  sikap,  kepercayaan,  nilai  dan  harapan  serta  pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam sistem hukum yang berlaku.
Adapun terdapat langkah atau upaya lanjutan terkait penolakan permohonan isbat nikah,  dimana  pemohon  bisa  mengajukan  permohonan  penetapan  asal  usul  anak  ke pengadilan sesuai  dengan  Pasal  55  ayat (1)  dan  (2) Undang-undang  Perkawinan,  serta dapat  juga  dengan  melakukan  perkawinan  ulang.  Hal  ini  merupakan  upaya  untuk memberi  perlindungan  hukum  kepada  anak  hasil  perkawinan  tersebut  yang  dapat dilakukan oleh pelaku perkawinan campuran. Upaya ini dilakukan supaya anak tersebut mendapatkan  kejelasan  status  dan  perlindungan  hukum  terkait  dengan  hak  anak  itu sendiri seperti yang tercantum dalam ketentuan pasal 28B ayat (1) menyebutkan bahwa setiap  orang  berhak  membentuk  keluarga  dan  melanjutkan  keturunan  melalui perkawinan  yang  sah,  dan  Pasal  28J  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa  setiap  orang  wajib meng-hormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib bermasyarakat, berbangsa dan ber-negara.  Prinsip-prinsip  pokok  yang  tercantum  dalam  Konvesi  hak  anak,  yakni Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Anak  didaftarkan  segera  setelah  kelahiran  dan  sejak  lahir  berhak  atas  sebuah  nama, berhak memperoleh kewarganegaraan dan sejauh yang memungkinkan dipelihara oleh orang  tuanya.  Setiap  anak  berhak  untuk  mengetahui  orang  tuanya,  dibesarkandan
diasuh orangtuanya sendiri. Hak anak untuk mengetahuisiapa orang tuanya dalam arti asal usulnya, dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diasuh orang tuanya.

## D. Penutup

## 1. Simpulan
Dari seluruh uraian dan pembahasan serta analisis yang terdapat dalam skripsi ini, maka  sebagai  akhir  dari  kajian  ini  akan  penulis  simpulkan  hal-hal  penting  sebagai berikut:
a) Berdasarkan hasil penelitian terhadap  3 pasangan nikah dibawah tangan, maka hal yang  melatar  belakangi  pernikahan  dibawah  tangan  tersebut  adalah  latar  belakang ekonomi, hamil diluar nikah, dan belum cukup umur.
b) Proses  pernikahan  dibawah  tangan  yang  dilakukan  oleh  tiga  pasangan  tersebut dilakukan  hanya  dengan  pihak  keluarga  dan  tokoh  agama.  Tempat  pelaksanaan pernikahan  dari  ke  tiga  pasangan  tersebut  ada  yang  dilakukan  di  kediaman  pihak perempuan, laki-laki, dan tokoh agama.
c) Isbat nikah dianggap sangat penting dan berguna. Sebab dengan isbat nikah, mereka mendapatkan  akta  nikah  dari  perkawinannya  sehingga  bisa  digunakan  untuk keperluan-keperluan  anak  dan  keluarganya.  Seperti  keperluan  untuk  membuatkan akta  kelahiran  anaknya,  keperluan  mengurus  surat  izin  menjadi  TKI  dan  lain sebagainya.

## 2. Saran
Dari  pembahasan  secara  menyeluruh  terhadap  praktik  nikah  bawah  tangan  di Kecamatan Pasawahan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:
a) Karena  kurang  tahunya  masyarakat  tentang  pentingnya  pencatatan  perkawinan, maka dari pihak KUA (Kantor Urusan Agama), pemerintah desa, dan para tokoh masyarakat  perlu  mensosialisasikan  tentang  pentingnya  pencatatan  perkawinan melalui  seminar-seminar  yang  dilaksanakan  di  balai  desa  atau  KUA,  dan  juga melalui acara-acara yang dilaksanakan oleh Kementrian Agama.
b) Pada  orang  tua  dan  pendidik  sebaiknya  menanamkan  jiwa  moral  dan  agama terhadap anak-anaknya sebagai bekal untuk hidupnya agar tidak sempit pemaham- annya terhadap ajaran agama (dalam hal ini ajaran tentang hukum pernikahan), dan nantinya  diharapkan  untuk  tidak  melakukan  tindakan  yang  bertentangan  dengan syariat Islam maupun hukum positif, salah satunya praktik nikah bawah tangan.
c) Pada  pemerintah,  hendaknya  memberikan  kebijakan-kebijakan  yang  dapat  men- cegah  ataupun  menghilangkan  praktik  nikah  bawah  tangan.  Seperti  yang  penulis temukan, misalnya dengan menghilangkan biaya pernikahan bagi orang-orang yang tidak mampu atau mempermudah dalam pengurusan akta nikah.
d) Bagi  masyarakat  harusnya  lebih  peduli  dengan  status  perkawinan,  karena  hal  ini akan berdampak bagi kelangsungan kehidupan juga anak cucunya dengan merasa- kan  betapa  pentingnya  pencatatan  perkawinan  dan  memiliki  akta  nikah  sebagai bukti yang otentik dalam setiap urusan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman. 2004. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Akademika Pressindo. Ahmad  Rofiq, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia, Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada, 2003. Al-Jazîri, Abdurrahman. 1990. Al- Fiqh „ala Madzâhib al - „Arba ‟ ah, Jus IV, Bairut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah Ashshofa, Burhan.2010. Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rineka Cipta. Aulawi,  A.  Wasit.  1996. Pernikahan  Harus  Melibatkan  Orang  Banyak,  dalam  Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, No. 28 Thn. VII (Jakarta: Yayasan Al Hikmah). Bachtiar, A. 2004. Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia. (Yogyakarta: Saujana). Bagir Manan, Keabsahan dan Syarat-syarat Perkawinan antar Orang Islam Menurut Bisri, Cik Hasan. 2004. Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Delpiani. 2015.  11121200049, Pelaksanaan Pernikahan Dibawah Tangan Dikalangan Anak di  Bawah  Umur  Menurut  Undang-Undang  dan  Hukum  Islam  (studi  kasus  di  desa perhentian  luas  kec.  Logas  tanah  darat  kab.  Kuantan  singingi  tahun  2013- 2014), (Riau:Skripsi Ahwal Al-Syakhsiyyah,2015) Departemen Agama RI, 2004. Departemen Agama RI, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
Djamaan Nur, Fiqh Munakahat. 1993. (Semarang: CV. Toha Putra). Ghozali, Abdul Rohman. 2008. Fiqih Munakahat , Jakarta: Prenada Media Grup. Gussevi,  S.  (2020).  Manajemen  Konflik  dalam  Rumah  Tangga  Isteri  yang Bekerja. Muttaqien; Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies , 1 (1), 56-73.
HR Abdurrazaq (VII/215), dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam al- Irwaa’ (no. 1858)
HR Abu Daud (no. 1085), At-Tirmidzy (no. 1101), dan Ibnu Majah (no. 1881), Kitab an-Nikah.
HR Al-Hakim: 2692
HR. Al-Bukhari (no. 5066), Muslim (no. 1402), at-Tirmidzi (no. 1087), Kitab an-Nikah. Huzaimah  Tahido  Yanggo, Perkawinan  yang  tidak  dicatat  pemerintah:  Pandangan  Islam (Jakarta:2007). Imam Malik, Maja”fi Ilan”an an-Nikah , dalam Mahtaba al-Shamilah vet.2 (CD ROM), hadist no.1009
Kamal Muchtar, Nikah sirri di Indonesia dalam Jurnal Al Jamiah No. 56 Tahun 1994. Kamus Hukum (Bandung: Citra Umbara, 2008).
Khalaf, Abdul Wahab. 1997. Ilmu Ushul Al-Fiiqh. Bandung: Gema Risalah press
M.Quraish  Sihab, Perempuan  Dari  Cinta  Sampai  Seks  Dari  Nikah  Mut’ah  Sampai  Nikah Sunnah dari Biasa Lama Sampai Baru (Cet.II: Jakarta: Lentera Hati, 2005). Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 46/PUU-VII/2010 Majalah mimbar, 2007 :57 Marbuddin. 1977/1978. Pengertian, Azaz dan Tatacara Perkawinan , menurut dan Dituntut oleh  Undang-Undang  Perkawinan,  Proyek  Penerangan,  Bimbingan  dan Dakwah  Agama  Islam  Kanwil  Departemen  Agama  Provinsi  Kalimantan Selatan, Banjarmasin.
Mardani. 2011. Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: Graha Ilmu. Miftahul  Rohmah.  2011.  Perkawinan  Dibawah  Tangan  dan  Solusi  Hukumnya  di Indonesia dan Malaysia, (Jakarta: Skripsi Ahwal Al-Syakhsiyyah). Moh. Nazir. 1999. Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999) Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif , Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung
Muhammad Abu Zahrah, Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah. Mukti Arto. 1996. Praktek Perkara Pedata Pada Pengadilan Agama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
Mulyadi.  2008. Hukum  Perkawinan  Indonesia, Badan  Penebit  Universitas  Diponegoro, Semarang.
Nasarudin  Latif.2001 Ilmu  Perkawinan:  Problematika  Seputar  Keluarga  dan  Rumah  Tangga , Jakarta: Pustaka Hidayah. Nasrudin  Salim.  2003. Itsbat  Nikah  Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (Tinjauan  Yuridis, Filosofis dan Sosiologis), dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, No. 62 Th. XIV (Jakarta: Yayasan Al Hikmah). Nurhaedi,  Dadi.  2003. Nikah  di  Bawah  Tangan,  Praktik  Nikah  Sirri  Mahasiswa  Jogja, Yogyakarta : Saujana. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Perkawinan.
Permenang Nomor 3 Tahun 1975 Qur’an in Word R. Abdul Djumali, op.cit.
Ragina  Hutabarat.  1986. Asas  asas  Dalam  Perkawinan  di  dalam  Undang-undang  Nomor 1Tahun 1974 tentang Perjanjian Perkawinan, (Jakarta: Pustaka Ilmu). Raihan A. Rasyid. 1991. Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: CV. Rajawali).
Rizqi,  Ayu  Maulina.  2018. Perceraian  Nikah  Dibawah  Tangan  dan  Pengaruhnya  terhadap Pengasuhan  Anak  (Studi  Kasus  di  Kec.  Peusangan  Siblah  Krueng  Kab.Bireun) , (Aceh: Skripsi Ahwal Al-Syakhsiyyah).
Rofiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
Romli SA. 1999. Muqaranah Mazahib fil Ushul, Jakarta: Gaya Media Pratama. Sabri Samin. 2008. Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia (Cet.I: Jakarta: Kholam Publishing).
Saidus  Syahar.  1981. Undang-Undang  Perkawinan  dan  Pelaksanaan  Ditinjau  Dari  Segi Hukum Islam, Bandung: alumni. Soemiyati.  1999. Hukum  Perkawinan  Islam  dan  Undang-undang  Perkawinan, Yogyakarta: Liberty.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1. UU No 1 Tahun 1974.