DOI: 10.15575/kh.v1i1. 7737
* Copyright (c) 2020 Fathor Rahman This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License .
Diterima: 14 Februari 2020; Direvisi: 25 April 2020; Disetujui: 28 April 2020

## PERBANDINGAN TUJUAN HUKUM INDONESIA, JEPANG DAN ISLAM
Fathor Rahman Jabar Ekspres, Indonesia Email: fathorrahman0504@gmail.com

## ABSTRACT
Comparison of the objectives of Indonesian, Japanese, and Islamic law lies in law enforcement.  Indonesia with a civil law system, in grand theory has adopted Western law with the aim of the law  of justice, certainty and usefulness of the law, in  law enforcement more emphasis on written law (formal) as a reference.  Even with Japan which also adopted the civil law system, but the purpose of law in the country of Japan is for peace (peace), which in certain cases overrides formal law (written) in order to provide a sense of peace for the disputing parties.  Not much different from Japan, the enforcement of Islamic law in certain matters excludes written law in order to realize the usefulness of the law as the main goal of Islamic law.  Only the difference lies in the legal system adopted, namely Muslim Law which is followed by Middle Eastern countries which are predominantly Muslim, this research use kualitatif method.
Keywords: Legal Comparison, Legal Purpose, Legal System

## ABSTRAK
Perbandingan tujuan hukum Indonesia, Jepang, dan Islam terletak pada penegakan hukumnya. Indonesia dengan sistem hukum civil law , secara grand theory telah mengadopsi hukum Barat dengan tujuan hukum keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum maka dalam penegakan hukum lebih menekankan pada hukum tertulis (formal) sebagai acuan. Begitu juga dengan Jepang yang juga mengadopsi sistem hukum civil law , namun tujuan hukum di negara Jepang adalah untuk perdamaian ( peace ), yang dalam hal-hal tertentu mengenyampingkan hukum formal (tertulis) demi memberikan rasa perdamaian bagi pihak yang bersengketa.  Tidak  jauh  berbeda  dengan  Jepang,  penegakan  hukum  islam  dalam  hal-hal  terntu mengenyamping hukum tertulis demi mewujudkan kemanfaatan hukum sebagai tujuan hukum islam yang utama. Hanya saja yang membedakannya terletak pada sistem hukum yang diadopsi yaitu Muslim Law yang dinut oleh negara-negara Timur Tengah yang sebagian besar berpenduduk islam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif..
Kata Kunci: Perbandingan Hukum, Sistem Hukum, Tujuan Hukum

## PENDAHULUAN
Hukum  yang  berlaku  di  dunia tak  lepas  dari  tujuan-tujuan  hukum  itu  sendiri.  Hukum menurut Lukman, adalah sistem pengaturan di mana ada norma dan sanksi yang ditujukan untuk mengendalikan perilaku  manusia,  menjaga  ketertiban  dan  keadilan  dan  mencegah  kekacauan  di  tengah-tengah masyarakat.  Sementara  masing-masing  negara  memiliki  corak  tujuan  hukum  yang  berbeda-beda tergantung sistem hukum yang dianutnya (Harahap, 2018). Akan tetapi secara umum, hukum di setiap negara  bertujuan  untuk  melindungi  setiap  individu  dari  penyalahguanaan  kekuasaan  dan  menjaga keadilan.
Dengan hukum di suatu negara, setiap orang di negara itu memiliki hak untuk medapatkan keadilan dan pertahanan di depan hukum. Dengan itu, bahwa tujuan hukum adalah universal, seperti ketertiban,

## Fathor Rahman
kedamaian, kebahagiaan, dan kemakmuran dalam kehidupan di masyarakat.  Selain itu, tujuan hukum adalah untuk melindungi dan mencegah tindakan bermain hakim sendiri (Hendrawati & Krisnan, 2019) . Menurut Achmad Ali, hukum tidak akan mencapai suatu tujuan jika hukum itu sendiri pesakitan alias terserang oleh penyakit hukum itu sendiri. Penyakit hukum yang dimaksud adalah ketika negara tidak mampu menjalankan  fungsi  hukum  dengan  optimal.  Akibatnya, penyakit  hukum  tersebut  dapat menimpa sistem hukum yaitu struktur, substansi, dan kultur hukum.
Sementara  itu  Lawrence  M.  Friedman  menyebut,  sistem  hukum  seyogianya  membuat  tiga  hal adalah:
1. Struktur, di mana struktur hukum ini merupakan kesemua lembaga hukum termasuk pejabatnya, yang meliputi kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan.
2. Substansi.  Substansi  hukum  ini merupakan  keseluruhan  aturan, norma  dan asas  hukum.  Baik  itu tertulis maupun tidak tertulis, tak terkecuali putusan pengadilan.
3. Budaya hukum. Adalah pendapat-pendapat atau keperccayaan-keprayaan, kebiasaan-kebiasaan, pola berpikir, dan lain-lain.
Indonesia sebagai negara yang berpegang tuguh pada hukum, menekankan pada supremasi hukum untuk  mencapai  tujuan  hukum.  Menurut  Wasil,  sistem  hukum  Indonesia  merupakan  perpaduan (campuran) dari hukum agama ( Islamic law ), hukum adat, dan hukum negara Eropa ( Eropa kontinetal ) lantaran  negara  ini  pernah  dijajah  oleh  Belanda  selama  3,5  abad  lamanya.  Walaupun  becorak  sistem hukum campuran, namun sistem hukum Indonesia condong atau menitikberatkan pada sistem hukum Eropa Kontinental (civil law) yaitu hukum tertulis berupa undang-undang sebagai sumber hukum utama. Secara grand  theory , sistem  hukum civil  law yang  dianut  oleh  Indonesia  merupakan  bagian  dari teori hukum Barat (modern) dimana di dalam teori ini memiliki tujuan hukum untuk keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (Anshori, 2018).
Misalnya,  di  Indonesia  budaya  hukumnya memiliki  karakteristik  tersendiri  di  dalam mengatasi persoalan sengketa akibat dipengaruhi oleh nilai-nilai khusus. Adanya kesepahaman dan perdamaian, hal tersebut  nilai-nilai  yang  mendapatkan  dukungan  masyarakat  yang  sangat  kuat.  Hubungan-hubungan secara  personal,  solidaritas  komunal  termasuk  sikap  menghindari  sengketa  cenderung  mendapatkan tekanan dari nilai-niai itu (Suherman, 2004).
Lain halnya dengan Jepang, negara Jepang walaupun memiliki corak hukum yang sama dengan Indonesia  yaitu  sama-sama  mengadopsi sistem  hukum Eropa Kontinental namun  tujuan  hukum  yang digunakannya lebih pada ‘kedamaian’ dalam penegakan hukum. Padahal, secara grand theory sistem civil law (Eropa  Kontinental)  sebagaimana  negara-negara  Eropa  (Barat)  termasuk  Indonesia  menjadikan tujuan  hukum  adalah  keadilan,  kepastian  dan  kemanfaatan.  Namun  kenyataannya  negara  yang mendapatkan  julukan  Matahari  Terbit  itu  justru  menggunakan  tujuan  hukum  (Timur)  adalah  untuk kedamaian  ( peace) ,  atau  istilah  Jepangnya:  “ heiwa ”  atau  “ heion ”.  Bagi  negara  Jepa ng,  memosisikan kedamaian itu di atas keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Kedamaian diyakini terkandung keadilan di dalamnya, atau keadilan dari perdamaian ( justice of the peace ). Jepang menggunakan tujuan hukum Timur ini tak lepas  dari  kultur  hukum  di negara  bagian  Timur  yang masih  kental  dengan  budaya Timur  itu sendiri.
Begitu  pun  dengan  hukum  Islam,  dengan  sistem Muslim  law -nya  negara-negara  yang  sebagian besar berpenduduk muslim khususnya di negara bagian Timur Tengah itu memosisikan ‘kemanfaatan’ sebagain tujuan hukum tertinggi dari pada keadilan, kepastian maupun kedamaian sebagaimana dianut oleh negara Jepang. Tujuan hukum islam menurut Achmad Ali, lebih pada bagaimana hukum itu mampu mewujudkan kemanfaatan kepada seluruh umat manusia. Prinsip hukumnya bersandar pada Alquran
Fathor Rahman
dan Hadis Nabi SAW di mana hal-hal yang bermanfaat dapat dilakukan, dan sebaliknya segala sesuatu yang menimbulkan moderat dilarang ( al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al- mudar al man’u ).
Secara  garis  besar,  tujuan  hukum  islam untuk  mewujudkan  ‘kemnfaatan’  berlandaskan  pada prinsip umum Alquran, yaitu:
1. Al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al- mudar al man’u (segala sesuatu yang bermanfaat diperbolehkan, dan segala sesuatu yang mudarat dilarang).
2. La darara wa la dirar (jangan memunculkan kemudaratan dan jangan menjadi korban kemudaratan).
3. Ad-Darar yuzal (bahaya harus dihilangkan).
Sebagaimana penulis sebutkan di atas, secara teori tujuan hukum modern mencakupi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Negara-negara di Timur Tengah yang sebagain besar berpenduduk muslim,  maka  negara-negara  tersebut  menggunakan  sistem  hukum  Muslim  Law,  yaitu,  hukum  yang berdasarkan syariah Islam yang bersumber dari Alquran dan Hadis Nabi. Kata syariah berasal dari bahasa Arab  yaitu  “jalan  yang  harus  diikuti”.  Syariah  secara  langsung  berasal  dari  perintah  Allah,  yang  di dalamnya  dinilai sedikit ada  campur tangan manusia  dalam  hal  untuk menafsirkan  dan menjabarkan perintah Wahyu Allah. Maka secara hirarki sumber syariah adalah Alquran, Hadis Nabi Muhammad SAW, Ijma’  (konsensus  para  ulama),  dan  Qiyas  (dedukasi  analogis  yang  melengkapi  pemahaman  terinci terhadap Alquan dan Hdis Nabi). Sedangkan tujuan dari syari’ah itu adalah untuk mengatur keterikatan manusia  dengan  Allah  SWT,  manusia  dengan  sesamanya,  dan  manusia  dengan  alam  sekitar lingkungannya (Doi, Zaimudin, & Sulaiman, 2002).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode perbandingan hukum dengan pendekatan Kualitatif mengenai perbandingan antara  tujuan  hukum  Indonesia  (Nazir,  2014), tujuan  hukum  Islam,  dan  tujuan  hukum Jepang, sehingga metode yang dipakai adalah diskriptif analisis (Z. Ali, 2016) . Maka dari itu, penerapan pendekatan ini yang akan dicapai adalah untuk mendapatkan pemahaman dan ingin mengetahui seperti apa persamaan maupun perbedaan tujuan hukum yang diterapkan di Indonesia, dengan di negara-negara Timur Tengah yang menganut sistem hukum Islam ( Muslim law ) , dan Jepang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Keadilan Hukum
Sistem  hukum civil  law sebagaimana  diadopsi  oleh  negara-negara  Barat  (Eropa)  termasuk Indonesia karena pernah dijajah oleh Belanda, menjadikan keadilan sebagai tujuan hukum yang paling utama dan tertinggi dari pada kepastian dan kemanfaatan hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum tanpa adanya rasa keadilan akan merusak tatanan hukum itu sendiri.
Jepang yang juga menganut civil law karena diperngaruhi oleh hukum Jerman, akan tetapi tidak mengimplementasikan keadilan sebagai tujuan hukum yang utama. Negara yang terletak di benua bagian Timur, Jepang  dalam tujuan  hukum  masih  dipengaruhi oleh kultur masyarakatnya lebih menekankan pada perdamaian sebagai tujuan hukum. Jepang menganggap bahwa kedamaian itu terkandung keadilan di dalamnya (A. Ali, 2009). Di sinilah letak perbadaan tujuan hukum Jepang dan Indonesia meski di sisi lain sama-sama mengadopsi civil law .
Keadilan  dipandang  menjadi  topik  utama  dalam  segala  hal  penyelesaian  masalah  yang berhubungan dengan penegakan hukum, khususnya bagi negara-negara yang mengadopsi sistem hukum

## Fathor Rahman
civil  law .  Banyaknya  permasalahan  hukum  yang  tidak  terselesaikan  lantaran  ditarik  ke  ranah  politik, mengakibatkan kebenaran hukum dan keadilan dimanipulasi dengan cara sistematik sehingga peradilan tidak menemukan keadaan yang senyatanya. Kebijaksanaan pemerintah tidak mampu membawa hukum menjadi “panglima”  dalam menentukan  keadilan,  sebab hukum  dikebiri  oleh  sekelompok  orang  yang mampu membelinya atau orang yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi (Sari, 2012).
Namun, hukum dan keadilan menurut Hans Kelsen tak bisa disamakan. Jika hukum dan keadilan disamakan, maka  cenderung  ke ranah politik  dan  bukan  ilmiah,  karena  hanya membenarkan tatanan sosial tertentu. Menurut Hans Kelsen, cita-cita yang irasional merupakan suatu keadilan. Sebab, kata Hans Kelsen, bahwa keadilan tersebut bukan suatu pengetahuan yang menjadi sasaran setiap manusia meski sangat diinginkan.
Menurut  Hans  Kelsen,  bahwa  keadilan  itu  secara  rasional  serat  dengan  kepentingan  sehingga menimbulkan  konflik  yang  selama  ini  nampak  di  masyarakat.  Cara  mengatasi  konflik  kepentingan diyakini  bisa  tercapai apabila terciptanya  tatanan  yang mampu memberikan kepuasan jika  dilakukan dengan  mengedepankan  kepentingan  yang  lain,  atau  melalui  tercapainya  kesepakatan  di  antara kepentingan-kepentingan yang saling berlawanan. Yang dimaksud tatanan di sini adalah hukum positif yang  merupakan  objek  ilmu  pengetahuan,  serta  menjadi  objek  dari  teori  hukum  murni.  Keadilan  itu terkandung kebahagiaan sosial. Adanya tertib sosial memberikan kepuasan tersendiri terhadap setiap orang. Oleh sebab itu, setiap manusia akan mendapatkan kebahagiaan di dalamnya melalui tatatan sosial tersebut. Cita-cita untuk mendapatkan keadilan tentunya sangat melekat bagi setiap orang guna meraih kebahagiaan yang abadi. Nikmatnya kebahagiaan inilah yang sulit didapat oleh setiap insan manusia yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat (Kelsen, 2014).
Berikut sebagian pendapat para tokoh mengenai keadilan di antaranya:
1. Keadilan hanya sebagian dari pembagian konstan serta terus menerus memberikan hak kepada tiap- tiap orang (Henry Campbell Black) (Black, 1990).
2. Prinsip universal mengenai kelayakan (fairness) serta kegunaan kekuasaan untuk mempertahankan kebenaran, itulah yang disebut keadilan oleh Noah Websteer (Noah, 1979).
3. Prinsip  untuk meninggalkan perilaku penderitaan,  kerugian,  dan  rasa  sakit  terhadap  orang  orang adalah disebut keadilan menurut Schopenhuear (filosof asal Jrman) (Bodenheimer, 1967).
4. Nilai kebijakan yang paling tinggi adalah keadilan menurut Plato (Pound, 1914).

## Kepastian Hukum
Kepasian hukum merupakan bagian tujuan hukum yang diadopsi oleh sebagian besar negara di dunia  khususnya  di  negara  Erapa  yang  menganut  sistem  hukum  civi  law,  tak  terkeuali  di  Indonesia. Sudikno  Mertukusumo  berpendapat,  bahawa  kepastian  hukum  itu  menjadi  jaminan  bagi  penegakan hukum. Artinya, hukum dipandang berjalan efektif jika memberikan kepastian bagi setiap orang yang berperkara. Norma hukum tertulis tentunya tak bisa dilepaskan dari kepastian hukum. Pasalnya, hakikat dari pada tujuan hukum itu sendiri adalah kepastian hukum, kata Sudikno Mertukusumo. Terciptanya kepastian  hukum  diyakini  dapat  menciptakan  tatanan  sosial  yang  sangat  baik  di  dalam  kehidupan bermasyarakat.  Sebab,  esensi  dari  keteraturan  aktivitas  kehidupan  bermasyarakat  itu  adalah  dengan kepastian. ika tidak ada kepastian, hancurlah yang namanya tatanan sosial itu.
Sedangkan Teubner menyebut, bahwa kepastian hukum itu dapat memberikan kepuasan terhadap semua pihak. Kepastian hukum di sini adalah hukum responsif yang dapat tercipta apabila adanya peran aktif  dari  masyarakat  (demokratisasi  legislasi).  Hukum  kata  Teubner,  tidak  akan  pernah  lahir  secara mandiri tanpa demokrasi yang diperoleh melui proses legislasi. Jika hal tersebut tidak terlaksana, maka
Fathor Rahman
hukum sekadar legitimasi kemaun pemerintah saja. Hal ini membuat tindakan pemerintah dipandang melawana hukum. Hak-hak kepentingan publik bisa terabaikan karena hukum bersifat mandiri karena makna-maknanya  mengacu  pada  dirinya  sendiri  (keadilan,  kepastian,  kemanfaatan)  (Prasetyo  & Barkatullah, 2012).
Dapat dikatakan, Gustav Radbruch, membagi ke dalam dua macam pengertian kepastian hukum tersebut. Yaitu, kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dari atau dalam hukum itu sendiri. Gustav Radbruch memandang hukum yang berguna itu apabila memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.  Walaupun  kepastian  hukum  oleh  karena  hukum  itu  menghasilkan  hal-hal  yang  berguna, namun harus tetap adil. Sementara kepastian hukum dalam hukum dapat tercapai jika hukum tersebut sebanyak-banyaknya diundangkan (undang-undang). Terdapat ketentuan-ketentuan yang jelas di dalam undang-undang  tersebut  yang  berlawanan  (undang-undang  yang  mengau  pada  suatu  sistem  yang paraktis  dan  logis).  Pembentukan  undang-undang  harus  mengau  pada  kondisi  hukum  yang  sebenar- benarnya ( rechstwekelijkheid) dan undang-undang itu tak ada istilah-istilah yang bisa ditafsirkan dengan berbeda-beda.
Awaludin  Marwan  menyebut,  bahwa  kepastian  hukum  menjadi  jaminan  jika  aturan  itu  harus dilakukan dengan cara yang tepat dan baik. Pada intinya, kepastian merupakan tujuan hukum. Sering kali kepastian hukum mengacu pada aliran positivisme sehingga hukum itu harus mempunyai jati diri sebagai acuan atau pedoman untuk menuntun tingkahlaku setiap orang. Hanya saja, aturan hukum dipandang erat sekali akan serat dengan kepentingan politik kekuasaan, sehingga di sinilah hukum berlabuh (Prasetyo & Barkatullah, 2012).

## Kemanfaatan Hukum
Sistem muslim  law dipraktikkan  oleh  negara-negara  Timur  Tengah  yang  sebagian  besar berpenduduk  muslim.  Negara-negara  tersebut  di  dalam  tujuan  hukum  adalah  untuk  kemanfaatan.  Di dalam muslim law , penegakan hukum harus mewujudkan kemanfaatan terhadap umat manusia.
Jika kepastian hukum dipandang sebagai inti untuk memberikan jaminan hukum kepada setiap orang,  tak  jauh  berbeda  dengan  kemanfaatan  hukum.  Said  Sampara  memandang,  bahwa kemanfaatanhukum itu merupakan suatu hal yang utama untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri. Perlu digaris bawahi, hukum di sini bukan tujuan untuk manusia namun hukum adalah bagian dari salah satu alat  untuk  menggapai  tujuan  di  dalam  kehidupan  sosial  masyarakat  dan  negara.  Oleh  sebab  itu, tujuanhukum di sini memiliki fungsi untuk melindungi setiap kepentingan manusia yang akan diraihnya (Sampara, n.d.).
Menurut Fais Yonas Bo’a, kemanfaatan pada dasarnya dipengaruhi oleh aliran utilitarianisme yang dikembangkan  oleh  J.  Bentham  yang  menganggap  jika  tujuan  hukum  itu  sekadar  memberikan kemanfaatan  atau  kebahagiaan  sebesar-besarnya  untuk  warga  masyarakat.  Aliran  ini  muncul  pada pertengahan kedua abad ke 19 dan pertengahan pertama abad ke 20. Konsep utilitarianisme didasarkan pada filsafat sosial bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan dan hukum merupakan salah satu  alatnya.  Teori  ini  menegaskan  masyarakat  yang  ideal  merupakan  masyarakat  yang  selalu  ingin berupaya  memperkecil  ketidak  bahagiaan  dan  memperbesar  kebahagiaan,  atau  masyarakat  yang mencoba secara menyakinkan memberi kebahagiaan yang sebesar kepada rakyat pada umumnya. Hal ini dipertegas  oleh  John  Stuarr  Mill  yang  menyatakan  bahwa  pronsip  kebagiaan  terbesar  berarti  suatu tindakan benar jika cenderung menghasilkan kenyataan yang menunjukkan berkurangnya kebahagiaan.
Jadi, menurut Fais Yonas Bo’a, bahwa tujuan utama dan akhir hidup menuasia yang dikutip dari kaum Utilitarian adalah kebahagiaan atau tidak adanya rasa sakit. Sehingga konsep dari pemikiran ini

## Fathor Rahman
bahwa tujuan hukum adalah demi kebahagiaan.  Kemanfaatann hukum atas pengaruh utilitarianisme ini dipandang berdampak baik dan berguna bagi masyarakat. Kemanfaat hukum tercapai ketika hukum itu membawa dampak yang baik dan berguna bagi kebanyakan manusia dalam masyarakat. Kata Fais Yonas, mengadili seorang pencuri dengan membunuh pencuri tersebut, terkadang lebih memberi manfaat yang lebih besar daripada membawanya di pengadilan untuk mendapat hukuman penjara (Bo’a, 2018). Jika mengacu pada teori utilistis (Jeremy Benthan), bahwa cita-cita kemanfaatan hukum itu adalah untuk menjamin suatu kebahagiaan yang mengesankan terhadap  seluruh manusia  dengan  sebanyak- banyaknya. Untuk itu, esensi dari teori ini bahwa tujuan hukum itu harus bermanfaat demi kebahagiaan dan  kesenangan  bagi  banyak  orang.  Hanya  saja,  teori  ini  dianggap  tidak  berimbang.  Maka,  Utrecht memunculkan tiga teori mengenai kemanfaatan hukum yaitu: (Ridwansyah, 2016)
1. Tidak memberikan tempat untuk mempertimbangkan seadil-adilnya halhal yang kongkret.
2. Hanya memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan karena itu isinya bersifat umum.
3. Sangat individualistis dan tidak memberi pada perasaan hukum seorang.
Oleh  sebab  itu,  Utrecht  menyebut  bahwa  terjaminnya  hukum  itu  bisa  tercapai  manakala memberikan kepastian hukum tehadap kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini Utrecht mengacu pada Vatikan  di  mana  Vatikan  beranggapan  bahwa  hukum  itu  harus  melindungi  setiap  kepentingan  umat manusia yang tak dapat diganggung-gugat (Sampara, n.d.).
Filsuf  hukum  Jerman Gustav  Radbruch, memberikan pemahaman konsep  tiga ide  unsur  dasar hukum, yang rata-rata pakar dijadikan sebagai tujuan hukum. Maka, dengan kata lain tiga tujuan hukum yang dimaksud yaitu  keadilan,   kemanfaatan   dan  kepastian  hukum. Jadi dengan jelas,  Kemanfaatan Hukum    merupakan    bagian  dari  salah  satu  tujuan  hukum  itu  sendiri.  Di  mana    dengan    adanya hukum,ditujukan  untuk  memberi  manfaat  pada masyarakat    agar    masyarakat    bahagia    dan sejahtera.
Dalam hal ini, apa yang diyakini oleh masyarakat untuk mengukur efektif atau tidak efektif suatu hukum  dapat  dilihat  dari  nilia  kemanfaatan.  Hukum  diyakini  memiliki  fungsi  sebagai  alat  memotret realitasosial  atau  fenomena  yang  berkembang  di  masyarakat.  Di  sini,  hukum  bisa  berperan  untuk memberi manfaat atau berdaya guna (utility) bagi masyarakat. Faham aliran utilitas menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya/warga masyarakat. “Asas  manfaat  melandasi  segala  kegiatan  berdasarkan sejauh mana tindakan  itu  meningkatkan  atau  mengurangi  kebahagiaan kelompok  itu; atau, dengan kata lain meningkatkan atau melawan kebahagiaan itu ” (Laskarwati, 2018).

## Perdamaian Hukum
Tak  heran  jika  penegakan  hukum  di  Jepang  sering  mengabaikan  ketentuan  formal.  Di  dalam persidangan,  pengadilan  Jepang  dalam  memutus  suatu  perkara  kerap  mengabaikan  peraturan perundang-undangan  atau  hukum  tertulis  (formal).  Hal  ini  dilakukan  demi  terwujudnya  kedamaian hukum di dalam masyarakat sebagai tujuan hukum Jepang. Perkara-perkara ringan seperti pencurian, dapat  diselesaikan  secara  resmi  di  kantor-kantor  kepolisian  melalui  perdamaian  antara  kedua  belah pihak, dengan syarat bahwa si pelaku pencurian wajib mengakui dan meminta maaf atas kesalahannya, sekaligus mengembalikan barang curiannya, dan yang paling penting si korban memaafkannya (A. Ali, 2009).
Hans Kelsen berpendapat, perdamaian merupakan sesuatu keadaan yang tak dapat dipaksakan. Kata dia, hukum hanya berposisi guna memberikan perdaiman yang relatif, bukan mutlak (absolut). Sebab hukum kata Hans Kelsen, mencabut hak para individu untuk menggunakan paksaan tetapi menyerahkan
Fathor Rahman
sepenuhnya  kepada  masyarakat.  Hans  Kelsen  menegaskan,  bahwa  perdamaian  hukum  merupakan sesuatu keadaan yang memonopoli paksaan oleh masyarakat. Jelas sekali bahwa perdamaian hukum di sini, bukan suatu kondisi dari ketiadaan paksaan mutlak, suatu keadaan yang anarkis. Oleh sebab itu pada hakikatnya,  keberadaan  suatu  masyarakat  hanya  dimungkinkan  jika  setiap  individu  menghormati kepentingan-kepentingan  tertentu-kehidupan,  kebebasan,  dan  harta  benda  dari  setiap  individu  lain, yakni,  jika  setiap  individu  menahan  diri  dari  perbuatan  mengganggu  secara  paksa  terhadap  bidang kepentingan tersebut dari sesamanya.
Teknik sosial yang disebut “hukum” pada hakikatnya ditujukan untuk membuat perseseorangan mengendalikan diri dari perilaku mengganggu secara paksa terhadap bidang kepentiangan individu yang lain melalui cara yang spesifik. Dalam hal gangguan demikian, masyarakat hukum itu sendiri mereaksi dengan  suatu  gangguan  serupa  terhadap  kepentingan  individu  yang  bertanggung  jawab  atas gangguannya. Gangguan yang serupa untuk gangguan serupa. Ide retribusilah yang menjadi dasar dari teknis sosial ini. Hanya pada tahapan evolusi yang relatif belakangan ini bahwa ide retsibusi digantikan oleh  ide  penegahan.  Namun,  perubahan  ini  ternyata  hanya  menyangkut  ideologi  yang  membenarkan teknis spesifik dari peraturan hukum. Teknis itu sendiri tetap sama.
Dengan demikian, gangguan yang dapat dipaksakan terhadap bidang kepentingan orang lain, di satu pihak merupakan suatu tindakan melawan hukum, delik, dan di pihak lain merupakan suatu sanksi. Hukum  adalah  suatu  tatanan  yang  melarang  penggunaan  paksaan  pada  umumnya,  tetapi  sebagai kekecualian,  di  bawah  kondisi-kondisi  tertentu  dan  untuk  individu-individu  tertentu,  dibolehkan menggunakan paksaan sebagai sanksi. Dalam peraturan hukum, penggunaan paksaan tampak: sebagai delik, yakni kondisi bagi sanksi, atau sebagai sanksi, yakni sebagai reaksi dari masyarakat hukum terhadap delik. Sesuatu bidang kepentingan setiap orang tertentu menjadi terlindungi selama gangguan yang dapat dipaksakan  terhadap  bidang  kepentingan  para  individu  hanya  dibolehkan  sebagai  bentuk  reaksi masyarakat  terhadap  tindakan  individu  yang  dilarang,  dan  selama  gangguan  yang  dapat  dipaksakan terhadap bidang kepentingan individu dimonopoli oleh masyarakat (Kelsen, 2014). Sepanjang tidak ada monopoli masyarakat dalam gangguan yang dapat dipaksakan terhadap bidang kepentingan Pendapat Hans Kelsen, bahwa keadilan dan perdamaian cenderung memiliki cita-cita yang sama. Kesamaan di sini terletak pada terciptanya tatatan hukum yang mampu menciptakan perdamaian sosial untuk seluruh pihak  atas  dasar yang relatif permanen. Tatanan  hukum ini  tidak  hanya memeberikan kepuasan  terhadap  kepentingan  salah  satu  pihak  dengan  mengorbankan  pihak  lainnya.  Akan  tetapi, bagaimana  bisa  menciptakan  suatu  kesepakatan  di  antara  kepentingan-kepetingan  yang  berlawanan demi memperkecil kemungkinan terjadinya fiksi. Di sinilah diperlukannya hadirnya tatanan hukum yang bisa memungkinkan untuk menjamin perdamaian sosial bagi semua pihak (subjek) atau suatu pondasi dasar yang relatif permanen.

## SIMPULAN
Dapat  disimpulkan    bahwa  Perbandingan  tujuan  hukum  Indonesia,  Jepang  dan  Islam  yang membedakannya terletak pada penegakan hukum. Berikut masing-masing tujuan hukum yang berlaku dinegara-negara tersebut yaitu: Sistem hukum yang berlaku di Indonesia condong kepada civil law atau Eropa Kontinental, meski sistem hukum Indonesia itu juga menerapkan hukum adat, yurisprudensi, dan kompilasi hukum islam (campuran) sehingga tujuan hukum Indonesia mengadopsi tujuan hukum Barat yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.
Dalam implementasinya, penegakan hukum di Indonesia dipandang efektif jika memberikan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum kepada semua pihak. Hal tersebut dapat membentuk suatu

## Fathor Rahman
tatanan  hukum yang  ideal  jika  tujuan  hukum  tersebut  bisa  terwujud.   Sistem civil law dengan  tujuan hukum tersebut menjadikan hukum tertulis (formal) berupa undang-undang sebagai acuan yang utama dalam penegakan hukum.
Termasuk Negara Jepang yang juga mengadopsi civil law akibat dipengaruhi oleh hukum Jerman, tetapi di dalam paraktiknya tujuan hukum yang diterapkan adalah tujuan hukum Timur. Di mana, tujuan hukum Timur ini adalah untuk perdamaian (peace) , atau istilah Jepangnya: “ heiwa ” atau “ heion ”. Sehingga di dalam hal-hal tertentu penegakan hukum di negara Jepang kerap mengenyampingkan hukum tertulis (formal) demi terwujudnya rasa perdamaian bagi pihak-pihak yang bersengketa. Jepang beranggapan bahwa penegakan hukum harus mewujudkan perdamaian antara semua pihak yang saling bersengketa, dan  perdamaian  tersebut  di  dalam  sudah  terkandung  rasa  keadilan.  Hal-hal  tertentu  hakim  dalam memutus suatu perkara di dalam persidangan sering mengenyampingkan hukum hukum tertulis, yang terpenting penegakan hukum tersebut memberikan perdamaian antara semua pihak.
Untuk sistem hukum islam ( muslim law ), sistem ini diterapkan oleh negara-negara Timur Tengah yang  sebagian  besar  berpenduduk  muslim.  Adapun  tujuan  hukum muslim  law adalah  kemanfaatan hukum, di mana di dalam tujuan hukum ini tidak jauh berbeda dengan negara Jepang dalam penegakan hukum yaitu sama-sama pengenyampingkan hukum tertulis dalam hal-hal tertentu demi mencapai tujuan hukum tersebut. Dengan kata lain, hal-hal tertentu yang dilarang oleh hukum Islam itu sendiri menjadi diperbolehkan  asalkan  memberikan  manfaat.  Hukum  dianggap  berjalan  efektif  jika  memberikan kemanfaatan bagi seluruh umat manusia yang sumber utamanya dari Alquan dan Hadis Nabi, yang dalam kondisi tertentu keberlakukannya bersifat relatif. Hal ini berprinsip pada landasan Al-Asl fi al-manafi al- hall wa fi al- mudar al man’u (segala yang bermanfaat diperbolehkan, dan segala yang mudarat dilarang).

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  A.  (2009).  Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  Dan  Teori  Peradilan  (Judicialprudence)
Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta: Kencana.
Ali, Z. (2016). Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ke-8. Jakarta: Sinar Grafika. Anshori, A. G. (2018). Filsafat Hukum. Ugm Press. Black, H. C. (1990). Bla ck’s Law Dictionary, St. Paul, Mn: West.
Bo’a,  F.  Y.  (2018).  Pancasila  Sebagai  Sumber  Hukum  Dalam  Sistem  Hukum  Nasional.  Jurnal Konstitusi, 15(1), 21 – 49. Bodenheimer, E. (1967). Treatise On Justice. Doi, A. R. I., Zaimudin, & Sulaiman, R. (2002). Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah). Pt Rajagrafindo Persada.
Harahap, M. S. (2018). Perbedaan Konsepsi Rechtstaat Dan The Rule Of Law Serta Perkembangan Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Administrasi Negara. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 5(1).
Hendrawati,  H.,  &  Krisnan,  J.  (2019).  Main  Hakim  Sendiri  (Eigenrichting)  Dalam  Perspektif Kriminologis. Proceeding Of The Urecol, 31 – 38.
Kelsen, H. (2014). Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara, Diterjemahkan Dari Buku Hans Kelsen: General Theory Of Law And State, Penerjemah Raisul Muttaqien. Penerbit Nusa Media.
Laskarwati,  B.  (2018).  Implementasi  Nilai  Kemanfaatan  Hukum  Dalam  Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Lomba Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum). Lex Scientia Law Review, 2(1), 47 – 64.
Nazir, M. (2014). Metode Penelitian Cet. 9. Penerbit Ghalia Indonesia. Bogor.
Noah, W. (1979). Webster’s New Universal Unabridged Dictionary. Deluxe Second Edition, Edited By Jean L. Mckechnie And Staff, Dorset & Baber. Simon & Schuster.
Pound, R. (1914). Justice According To Law. Mid-West Quarterly, The (1913-1918), 6.
Prasetyo,  T.,  &  Barkatullah,  A.  H.  (2012).  Filsafat,  Teori,  Dan  Ilmu  Hukum  Pemikiran  Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Bermartabat. Raha Grafindo Persada, Jakarta. Ridwansyah, M. (2016). Mewujudkan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Qanun Bendera Dan Lambang Aceh. Jurnal Konstitusi, 13(2), 278 – 298.
Sampara, S. (N.D.). Dkk, 2011. Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum. Total Media, Yogyakarta. Sari, L. (2012). Hakekat Keadilan Dalam Hukum. Legal Pluralism: Journal Of Law Science, 2(2). Suherman, A. M. (2004). Pengantar Perbandingan Sistem Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.