Vol. 13. No. 1, Agustus 2013, 86-104
EFEKTIFITAS PENERAPAN QANUN NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG KHALWAT DI KABUPATEN ACEH BESAR

## Faisal
Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry Banda Aceh E-mail: faisal@gmail.com

## Abstrak
Pemerintah Aceh membentuk  Qanun  Nomor  14  Tahun  2003  tentang  Khalwat melalui  P erda  No.  5  Tahun  2000  tentang  pelaksanaan  syari‘at  Islam.  Dalam  Perda tersebut  dinyatakan  bahwa dalam Qanun  Syariat  Islam  nomor  14 Tahun  2003 tentang Khalwat/Mesum, didefinisikan sebagai "perbuatan bersunyi-sunyi antara dua  orang mukallaf atau  lebih  yang  berlainan  jenis  yang  bukan  muhrim  atau tanpa  ikatan  perkawinan. Berdasarkan  penelitian  yang  telah  peneliti  lakukan dengan  pendekatan,  penerapan  Qanun  Nomor  14  Tahun  2003  tentang  khalwat (Mesum) telah membawa beberapa perubahan dalam tatanan sosial masyarakat Aceh Besar. Perubahan yang paling mendasar terlihat dari menurunnya tingkat perzinahan dalam  kehidupan  masyarakat.  Ini  berarti  penerapan  Qanun  Nomor  14  Tahun  2003 tentang khalwat di Aceh Besar cukup efektif.

## Kata kunci: Penerapan Qanun; Khalwat

## Abstract
The  Government  of  Aceh  form  Qanun  No.  14  of  2003  on Klalwat (seclusion)  by Regulation No. 5 of 2000 on the implementation of Shari'ah. In the regulation stated that the Islamic Sharia Qanun No. 14 of 2003 on Seclusion / Impropriety, defined as "the act of seclusion between two people mukallaf or more of the opposite sex who is not  mahram  or  without  marriage.  Based  on  the  research  conducted  through  the application of Qanun No. 14 of 2003 approach on khlawat (sordid) has brought some changes in the social order of Aceh Besar. The fundamental change can be seen from the  reducing  of  adultery  level  in  society.  It  means  that  the  implementation  of  the Qanun No. 14 of 2003 on Khalwat in Aceh Besar effective.
Keywords: Implementation of Qanun; Khalwat
ﺺﻠﺨﺘﺴﻣ
ﻢﻗر نﻮﻧﺎﻘﻟا ضﺮﻓ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻞﻴﻜﺸﺗ ﻪﻴﺸﺗآ ﺔﻣﻮﻜﺣ
14 ﺔﻨﺴﻟ 2003 ﻢﻗر ﺔﺤﺋﻼﻟا ﺐﺟﻮﲟ ﺔﻟﺰﻌﻟا نﺄﺸﺑ 5 ﺔﻨﺴﻟ 2000 ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﺔﻌﻳﺮﺸﻟا مﺎﻜﺣأ ﺬﻴﻔﻨﺗ نﺄﺸﺑ . ﻢﻗر نﻮﻧﺎﻘﻟا ضﺮﻓ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﺔﻌﻳﺮﺸﻟا نأ ﺮﻛذ ﻢﻴﻈﻨﺗ ﰲ 14 ﺔﻨﺴﻟ 2003 نﺄﺸﺑ ةﻮﻠﳋا / ﳌا ،تﺎﻔﻟﺎﺨ ﺘﻴﺘﻟا ﺄﺑ فﺮﻌ ﺎ " ﺒﻗ ﻦﻣ اﺮﺳ ﻞﻌﻔﻟا ﻔﻠﻜﻣ ﻞ ﲔ نود ﻦﻣ وأ ﺐﻧﺎﺟﻷا ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ وأ
جاوﺰﻟا . مﺎﻴﻘﻟا ﰎ ﱵﻟا ثﺎﲝﻷا ﻰﻠﻋ ءﺎﻨﺑو ﺎ ﻢﻗر نﻮﻧﺎﻘﻟا ضﺮﻓ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻖﻴﺒﻄﺗ ىدأو ،ﺞﻬﻨﻟا ﻞﺒﻗ ﻦﻣ
14 ﺔﻨﺴﻟ 2003 نﺄﺸﺑ ةﻮﻠﳋا ) تﺎﻔﻟﺎﺨﳌا ( رﺎﺴﻴﺑ ﻪﻴﺸﺗا ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا مﺎﻈﻨﻟا ﰲ تاﲑﻴﻐﺘﻟا ﺾﻌﺑ . ضﺎﻔﳔا ﻦﻣ ىﺮﻳ ﻲﺳﺎﺳﻷا ﲑﻴﻐﺘﻟا
ﻧﺰﻟا تﺎﻳﻮﺘﺴﻣ ﻢﻗر نﻮﻧﺎﻘﻟا ضﺮﻓ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻖﻴﺒﻄﺗ نأ ﲏﻌﻳ اﺬﻫو ،ﻊﻤﺘ ا ﰲ ﺎ
14 ﺔﻨﺴﻟ 2003 نﺄﺸﺑ ةﻮﻠﳋا ﻪﻴﺸﺗا ﰲ اﺪﺟ ﺔﻟﺎﻌﻓ رﺎﺴﻴﺑ . ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟا تﺎﻤﻠﻜﻟا : نﻮﻧﺎﻘﻟا ﻖﻴﺒﻄﺗ ; ةﻮﻠﳋا

## A. Pendahuluan
Undang-undang  Nomor  44  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan Keistimewaan  Provinsi  Daerah  Istimewa Aceh  memiliki  peran  sentral  bagi Pelaksanaan Syari‘at  Islam. Melalui UU ini, pemerintah pusat mengukuhkan empat bidang  keistimewaan  Aceh,  yakni  Bidang  Agama,  Adat-istiadat,  Pendidikan,  dan peran Ulama dalam penetapan kebijakan daerah.
Penyelenggaraan keistimewaan Aceh semakin mantap dengan keluarnya UU Nomor  18  Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus  bagi  Provinsi  Daerah  Istimewa Aceh  sebagai  Provinsi  Aceh.  Fungsi  utama  UU  ini  adalah  menyelaraskan penyelenggaraan  keistimewaan  Aceh  dengan  penyelenggaraan  administrasi pemerintahan di Provinsi Aceh.
Baik  UU  Nomor  44  Tahun  1999  maupun  UU  Nomor  18  Tahun  2001, memberikan  wewenang  kepada daerah  untuk  mengatur  dan  mengembangkan keistimewaan  Aceh  tersebut  secara  teknis  dengan  Peraturan  Daerah  yang  saat  ini disebut  Peraturan  Daerah  atau  Qanun. 1 Artinya,  kedua  UU  di  atas  akan  menjadi payung  hukum  dan  acuan  dalam  merumuskan  peraturan-peraturan  pelaksanaan keempat  keistimewaan tersebut.
Untuk  mengisi  teknis  penyelenggaraan  keempat  keistimewaan  tersebut, Pemerintah  Daerah  mengeluarkan  empat  Perda  sebagai  penjabarannya. Salah  satu dari  keempat  Perda  tentang  penyelenggaraan  keistimewaan  tersebut adalah Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari‘at Islam yang menjadi fokus kajian ini. Substansi yang paling penting dari Perda No. 5 Tahun. 2000 ini adalah ketentuan tentang tiga belas aspek pelaksanaan syari‘at; yakni aspek akidah, ibadah, muamalah, akhlak,  pendidikan  dan  dakwah i slamiyah/amar  ma‘ruf  nahi  munkar,  baitul  mal, kemasyarakatan,  syi‘ar  Islam,  pembelaan  Islam,  qa dha,  jinayat,  munakahat,  dan mawarits. 2
1 UU No. 44 Tahun 1999, Bab II (Kewenangan), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan UU N0. 18 Th. 2001, Bab XIV, Pasal 31 ayat (2).
2 Peraturan  Daerah    No.  5  Tahun  2000  Tentang  Pelaksanaan  Syari ’ at  Islam,  Bab  IV  (Aspek Pelaksanaan Syari‘at Islam), Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).
Selanjutnya Pemerintah  Daerah  membentuk  Qanun  Nomor  14  tahun  2003 tentang  Khalwat  melalui  Perda  No.  5  Tahun  2000  tentang  Pelaksanaan  Syari‘at Islam.  Dalam  Perda  tersebut  dinyatakan  bahwa Dalam Qanun  Syariat  Islam  nomor 14  tahun  2003  tentang  khalwat/mesum,    khalwat/mesum  didefinisikan  sebagai: "perbuatan besunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis  yang  bukan  muhrim  atau  tanpa  ikatan  perkawinan"  (Pasal  1  ayat  20). Cakupan  larangan khalwat/mesum  adalah  segala  kegiatan,  perbuatan  dan keadaan yang mengarah kepada perbuatan zina (Pasal 2). Tujuan pelarangannya adalah  untuk  menegakkan  syariat  Islam  dan  adat  istiadat  yang  berlaku  dalam masyarakat,  melindungi  masyarakat  dari  berbagai  bentuk  kegiatan  dan/atau perbuatan  yang  merusak  kehormatan,  meningkatkan  peranserta  masyarakat dalam  mencegah  dan  memberantas  terjadinya  perbuatan khalwat/mesum,  dan menutup peluang terjadinya kerusakan moral (Pasal 3).
Dalam  kaitannya  dengan  pelaksanaan  Syari’at  Isl am  di  kabupaten  Aceh Besar  terlihat  adanya  upaya  untuk  melaksanakan  Qanun  Nomor  14  Tahun  2003 secara  komprehensif,  namun  dalam  kenyataannya  masih  memperlihatkan  sisi-sisi kelemahannya,  terutama  menyangkut  dengan  konsep  pelaksanaan  yang  belum menyentuh  semua  lapisan  masyarakat  ditambah  lagi  dengan  kesadaran  masyarakat yang belum maksimal untuk melaksanakan Syari’at Islam itu sendiri.

## B. Pembahasan

## 1. Sejarah lahirnya Qanun Nomor 14 Tahun 2003
Aceh  sebagaimana  wilayah-wilayah  Indonesia  lainnya  yang  jauh  dari  pusat terpinggirkan  oleh  akibat  sentralisasi  program  pembangunan  yang  dijalankan  oleh orde  Baru.  Kesenjangan  sosial  pun  tercipta  sehingga  berujung  pada  gerakan perlawanan  bersenjata,  karena  pada  penghujung  dekade  1970-an  Hasan  Tiro membentuk  GAM  (Gerakan  Aceh Merdeka)  dan  memperunyam  konflik  yang  ada. 3 Kebanyakan orang yang terlibat dalam kekacauan diajukan ke meja hijau. Sementara Tgk.  Daud  Beureueh  yang  dicurigai  terlibat  membantu  GAM,  diboyong  ke  Jakarta (tanggal 1 Mei 1978), sedangkan Hasan Tiro berhasil lari keluar negeri dan setahun kemudian memimpin perjuangan kemerdekaan Aceh dari sana. 4
3 Al-Chaidar, Gerakan Gerakan Aceh Merdeka, cet. II (Jakarta: Madani Press, 2000), 137
4 Taufik  Adnan  Amal dan Samsu  Rizal Panggabean, Syari’at Islam di Aceh, (Syari’at Islam Pandangan Muslim Liberal) cet. I (Jakarta: JIL, 2003), 100
Pada  era  reformasi  Tahun  1998,  Pemerintah  Pusat  kelihatannya  ingin mengoreksi  perlakuan  terhadap  Aceh  yang  semakin  bergolak.  Pemerintah  melalui Pangabnya  (Jenderal  Wiranto)  mengumumkan  pencabutan  DOM  (Daerah  Operasi Militer) dan menarik tentara BKO  yang bertugas di Aceh. 5 Setelah itu, Presiden BJ Habibie  datang  ke  Aceh  dan  berbicara  dengan  masyarakat  di  Masjid  Raya Baiturrahman Banda Aceh. Dalam kesempatan tersebut beliau meminta maaf kepada rakyat  Aceh  atas  semua  yang  terjadi  dan  mengajukan  berbagai  program  untuk membangun  Aceh  yang  telah  lama  dikenal  sebagai  Serambi  Mekkah  serta memberikan  13  butir  janji.  Tetapi  janji-janji  tersebut  cenderung  tidak  ditanggapi secara positif karena beberapa aspek. 6
Setelah  itu,  semangat  dan  peluang  yang  terpendam  untuk  memberlakukan syari’at  Islam  muncul  kembali,  sehingga  penyuaraan  dan  perjuangan  melahirkan Undang-undang  Nomor  44  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Keistimewaan Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  dan  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2001 (Otonomi Khusus), dua buah Undang-undang yang berasal dari usul inisiatif anggota DPR, bukan atas prakarsa Pemerintah. Kedua Undang-Undang ini membuka peluang kembali  walaupun  masih  harus  menempuh  berbagai  langkah  untuk  menyamakan persepsi  dengan  Pemerintah  Pusat.  Untuk  melaksanakan  Undang-undang  tersebut Pemerintah  Provinsi  mengundangkan  beberapa  Peraturan  Daerah  (Perda). 7 Di samping pembentukan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), disahkan pula Perda tentang  Pendidikan,  Perda  tentang  Pelaksanaan  syari’at,  dan  Perda  tentang penyelenggaraan kehidupan adat. 8
5 Mahmud  Al-Ansari, Penegakan  Syari’at  Islam  Dilema  Keutamaan  di  Indonesia ,  cet  I (Jakarta: Inisiasi Press, 2005), 10.
6 Aspek  yang dimaksudkan; pertama, tidak dituangkan dalam produk hukum  yang kuat dan mengikat sehinga ada kesan hanya komitmen dari pemerintah yang kebetulan berkuasa, lebih rendah dari itu hanya janji beliau pribadi selaku Presiden. Masyarakat khawatir kalau Pemerintahan Habibie tidak berlanjut maka janji ini tidak akan ada artinya. Kedua, Habibie sama sekali tidak menyinggung izin pelaksanaan syari’at Islam di daerah Aceh yang sebetulnya sangat ditunggu oleh rakyat. Karena pelaksanaan syari’at Islam tidak t ermasuk ke dalam janji yang akan diberikan, maka semua janji yang lain ditanggapi dengan dingin. Untuk ini masyarakat bersama para ulama dan pemimpin Aceh lainnya, kembali  mengangkat  dan  menyuarakan  pelaksanaan  syari’at  secara  lebih  lantang  dan  intensif.  S alah seorang yang relatif vokal dan selalu menyuarakan hal ini adalah almarhum Safwan Idris.
7 Salah  satu Perda  ini  adalah  tentang  pembentukan  Majelis  Permusyawaratan  Ulama  (MPU) sebagai  wadah  perwakilan  para  ulama  Aceh  dengan  tugas  utama  memberikan  nasehat  dan  masukan kepada  Pemerintah  Provinsi  dalam  membuat  berbagai  kebijakan,  khususnya  dari  segi  kesesuaiannya dengan tuntunan syari’at Islam. Majlis Permusyawaratan Ulama (MPU) dibentuk pada tahun 2000.
8 Dalam  Perda  tentang  pendidikan  antara  lain  dinyatakan bahwa  pendidikan  dasar  dan menengah  di  Aceh  seluruhnya  diseragamkan,  tidak  ada  lagi  dualisme  antara  sekolah  dan  madrasah. Semuanya  akan  mengunakan  kurikulum  yang  sama  yaitu  kurikulum  madrasah  yang  dimodifikasi. Karena  itu,  sekolah  di  Aceh  akan diubah  nama  menjadi  madrasah.  Mengenai  penyelengaraan  adat, Perda  tentang  penyelengaraan  kehidupan  adat  menghidupkan  kembali  berbagai  lembaga  adat  di
Deklarasi syari’at  Islam dimulai  pada  tanggal  1  Muharram  1424  H  atau bertepatan  dengan  4  Maret  2003  yang  merupakan  pemberlakuan 9 khusus  bagi Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  sesuai  dengan  Undang-undang  Nomor  18 Tahun 2001. Peristiwa ini merupakan kabar baik di permulaan tahun Hijriyah 1424, yang sekaligus menandai babak baru perjalanan syari’at Islam di Indonesia.
Setelah  berlakunya  Undang-undang  di  atas  dan  pembentukan  Mahkamah Syari’ah,  lambat  laun  lembaga  ini  dan  bekerjasama  dengan  DPRD  Provinsi Nanggroe  Aceh  Darussalam  menyusun  berbagai  rancangan  Qanun, 10 sekaligus mengesahkannya  sebagai  aturan  dalam  mewujudkan  bidang  pelaksanaan  syari’at Islam  khususnya  mengenai  Qanun  Nomor  14  Tahun  2003  tentang khalwat/mesum. Qanun ini dimaksudkan sebagai upaya pre-emtif, preventif dan pada tingkat optimum
tingkat  gampong  yang  telah  hilang  karena  kehadiran  UU  No.  5  Tahun  1979  tentang  Pemerintahan Desa.  Lembaga-lembaga  ini  terutama  sekali  Geusyik,  Mukim,  Tuha  Peut  dan  Tuha  Lapan, dihidupklan  kembali  dan  diberi  kewenangan  untuk  menghidupkan  adat  sebagai  pelaksanaan  syari’at Islam  dalam  pergaulan  dan  hidup  keseharian  masyarakat  Gampong.  Lembaga  adat  Geusyik  dan Mukim  diberi  izin  menyelesaikan  sengketa  adat  melalui  rapat  adat  di  wilayahnya  masing-masing. Kedua lembaga adat ini diberi waktu menyelesaikan sengketa selama 3 (tiga) bulan. Sekiranya mereka tidak  dapat  menyelesaikannya  dalam  waktu  ini,  barulah  sengketa  tersebut  ditangani  oleh  aparat penegak  hukum.  Sekiranya  sampai  terpaksa  ke  pengadilan  maka  tokoh  adat  yang  sebelumnya  telah menanganinya  perlu  dipanggil  sebagai  saksi  ahli.  Bandingkan  dengan  Rifyal  Ka’bah, Penegakan Syari’at Islam di Indonesia , cet. I (Jakarta: Khairul Bayan, 2004), 20-22. 9 Pemberlakuan  yang  dimaksud  adalah  melalui  mahkamah  Syar’iyah  yang  berwenang memeriksa  perkara-perkara  umat  Islam  di  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  berdasarkan  hukum Islam  yang  berlaku  di  Indonesia  dalam  konteks  hukum  Nasional.  Selain  itu,  akan  diberlakukan  juga hukum Islam berdasarkan berbagai Qanun NAD yang dirumuskan dari syari’at Islam. Sampai saat ini pemerintah  Daerah  dan  DPRD  NAD  telah  mengesahkan  beberapa  Qanun  untuk  mewujudkan keberadaan  yang berhubungan dengan  sy ari’at Islam, seperti; Qanun Nomor 10 Tahun  2002 tentang Peradilan  Syari’at  Islam,  Qanun  Nomor  11  Tahun  2002  tentang  Pelaksanaan  Syari’at  Islam  Bidang Aqidah,  Ibadah  dan  Syi’ar  Islam,  Qanun  Nomor  2  Tahun  2003  tentang  Susunan  Kedudukan  dan Kewenangan  Kabupaten/kota  Dalam  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam,  Qanun  Nomor  3  Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan dan Kewenangan Pemerintah Kecamatan dalam Provinsi Nanggroe Aceh  Darussalam,  Qanun  Nomor  4  Tahun  2003  tentang  Pemerintahan  Mukim  dalam  Provinsi Nanggroe  Aceh  Darussalam,  Qanun  Nomor  5  Tahun  2003  tentang  Pemerintahan  Gampong  dalam Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam,  Qanun  nomor  9  Tahun  2003  tentang  Hubungan  Tata  Kerja Majlis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif,  Legislatif dan Instansi lainnya, Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya, Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian),  Qanun  Nomor  14 Tahun  2003  tentang  Khalwat  (Mesum),  Qanun  Nomor  3  Tahun  2004 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan tata Kerja Majlis Adat  Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat, Qanun Nomor 11 Tahun 2004 tentang  Tugas  Fungsional  Kepolisian  Daerah  Nanggroe  Aceh  Darussalam,  Qanun  Nomor  12  Tahun 2004  tentang  Kebudayaan  Aceh.  Lihat,  Himpunan;  Undang-Undang,  Keputusan  Presiden,  Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur, Edisi 3 (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Dinas Syari’at Islam, 2008) , iii-iv.
10 Sepanjang  tahun  2002  hingga  akhir  2003,  DPRD  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam berhasil menetapkan  sejumlah  Qanun,  seperti:  Qanun  Nomor  10  Tahun  2002  tentang  Peradilan Syari’at  Islam,  Qanun  Nomor  11  Tahun  2002  tentang  Pelaksanaan  Syari’at  Islam  Bidang  Aqidah, Ibadah  dan  Syi’ar  Islam,  Qanun  Nomor  12  Tahun  2003  tentang  Minuman  Khamar  dan  sejen isnya, Qanun  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Maisir  (Perjudian),  Qanun  Nomor  14  Tahun  2003  tentang Khalwat (Mesum). Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, Syari’at Islam di Aceh… , 35- 44.
remedium adalah sebagai usaha refresif melalui penjatuhan úqubat ta’zīr yang dapat berupa ‘uqubat cambuk dan ‘uqubat denda (ghar ā mah). 11
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  Qanun  Nomor  14  Tahun 2003 lahir adalah berakar pada pelaksanaan syari’at Islam secara Kaffah di Nanggroe Aceh  Darussalam  dan  pembentukan Mahkamah  Syar’iyah.  Lembaga  ini  berwenang dalam menjalankan aturan-aturan sebagai pendukung terhadap implementasi Syariat Islam yang sedang berjalan.

## 2. Pengertian Khalwat (Mesum)
Menurut  bahasa,  kata khalwat berasal  dari  bahasa  Arab  yaitu khulwah dari akar kata khal ā -yakhl ū yang berarti “sunyi” atau “sepi”. 12 Sedangkan menurut istilah, khalwat adalah keadaan  seseorang  yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Dalam istilah ini khalwat berkonotasi positif dan negatif. Dalam makna positif, khalwat adalah  menarik  diri  dari  keramaian  dan  menyepi  untuk  mendekatkan  diri kepada Allah. Sedangkan dalam arti negatif, khalwat berarti perbuatan berdua-duaan di  tempat  sunyi  atau  terhindar  dari  pandangan  orang  lain  antara  seorang  pria  dan seorang wanita yang tidak diikat dengan hubungan perkawinan, keduanya bukan pula mahram  (Mahram  artinya  yang  dilarang,  sedangkan  menurut  istilah  adalah  wanita yang  haram  dikawini  seorang  laki-laki  baik  bersifat  selamanya  atau  sementara) 13 Makna khalwat yang dimaksud dalam kajian ini adalah makna yang kedua. 14
Dalam Ensiklopedi Hukum Islam dijelaskan khalwat dalam arti negatif yaitu seorang  pria  dan  wanita  berada  di  tempat  sunyi  dan  sepi  serta  terhindar    dari pandangan orang lain, sehingga sangat memungkinkan mereka membuat maksiat. 15
Dalam  Qanun  Provinsi  Nangroe  Aceh  Darussalam  Nomor  14  Tahun  2003 Bab  I  Pasal  1  dijelaskan  bahwa, khalwat/mesum adalah  perbuatan  bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan mahram atau tanpa ikatan perkawinan. Akan tetapi khalwat/mesum tidak hanya terjadi di tempat- tempat  tertentu  yang  sepi  dari  penglihatan  orang  lain,  tetapi  dapat  juga  terjadi  di
11 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003, 18
12 Louwis  Ma’luf, Al-Munjid  fi  al-Adab  wa  al-Ulum (Bairut:  al- Matba’ah  al -Katulikiyyah, 1986), 194.
13 Abdul  Aziz  Dahlan, Ensiklopedi  Hukum  Islam (Jakarta:  Ichtiar  Baru  van  Hoeve,  2005), 900.
14 Alyasa’ Abu Bakar, Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006), 46.
15 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum..., 898.
tengah keramaian atau di jalanan atau di tempat-tempat umum lainnya, di mana laki- laki dan perempuan berasik-asik tanpa ikatan nikah.

## 3. Dasar Hukum Khalwat
Mesum/khalwat merupakan salah satu perbuatan mungkar yang dilarang oleh Islam,  dan  bertentangan  dengan  adat  istiadat  yang  berlaku  dalam  masyarakat  Aceh karena  perbuatan  tersebut  dapat  menjerumuskan  seseorang  kepada  perbuatan  zina yakni  hubungan  intim  di  luar  perkawinan  yang  sah. Berdasarkan  pertimbangan tersebut,  maka  dibentuk  Qanun  tentang  larangan khalwat/mesum dalam  penerapan Syari’at Islam secara Kaffah.
Larangan khalwat adalah  pencegahan  dini  bagi  perbuatan  zina,  larangan  ini berbeda  dengan jar ī mah lain  yang  langsung  kepada  perbuatan  itu  sendiri,  seperti larangan  mencuri,  minum  khamar  dan  maisir.  Larangan  zina  justru  dimulai  dari tindakan-tindakan  yang  mengarah  kepada  zina,  hal  ini  mengindikasikan  bahwa perbuatan  zina  terjadi  disebabkan  adanya  perbuatan  lain  yang  menjadi  penyebab terjadinya zina. 16
Dalam  beberapa  hadits,  Nabi  juga  menunjukan  batas-batas  pergaulan  antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, seperti:
- Nabi  melarang  seorang  perempuan  bergaul  atau  berduaan  dengan  laki-laki yang bukan muhrimnya tanpa ditemani oleh muhrim si wanita.
- Nabi  melarang  Khalwat  dengan  wanita  yang  sudah  dipinang,  meski  Islam membolehkan  laki-laki  memandang  perempuan  yang  dipinangnya  untuk meyakinkan dan memantapkan hatinya.
- Nabi melarang seorang laki-laki masuk ke rumah wanita yang tidak bersama muhrimnya atau orang lainnya.
- Nabi melarang wanita berpergian tanpa ditemani muhrimnya. 17
Perbuatan  zina  terjadi  atau  selalu  diawali  dengan  perbuatan  mendekati  zina, seperti melihat, berbicara menyentuh, dan sebagainya, sebagaimana diterangkan oleh Nabi Saw. dalam hadis berikut ini, yang artinya:
“Dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi Saw, beliau bersabda: Sesungguhnya Allah telah  menentukan  terhadap  anak  Adam  akan  nasibnya  dalam  berzina,  yang senantiasa  pasti  mengalaminya,  zina  mata  adalah  melihat,  zina  lisan  adalah
16 Alyasa’ Abu Bakar, Hukum Pidana Islam di Provinsi … 48.
17 Ibid.
berbicara,  zina  hati  adalah  mengharap  dan  mengiginkan  dan  hanya kelaminlah yang menentukan berbuat zina atau tidak”. (H.R. Bukhari)”
Islam  dengan  tegas  melarang  melakukan khalwat/mesum merupakan  jalan atau peluang terjadinya zina, maka khalwat/mesum juga termasuk salah satu jarīmah (perbuatan pidana) dan diancam dengan ‘uqubat  ta’zīr, sesuai dengan qaidah syar’iy yang  artinya:  “perintah  untuk  melakukan  tau  tidak  melakukan  suatu,  mencakup prosesnya”. Dan sesuai dengan qaidah syar’iy lainnya yang artinya: “Hukum sarana sama d engan hukum tujuan”. 18
Dari  keterangan  kedua  bunyi  kaidah  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  hukum suatu perbuatan yang dapat membawa kepada perbuatan yang dilarang atau ditujukan itu adalah sama. Demikian juga halnya dengan perbuatan Khalwat/mesum, karena hal itu  dapat  mengarah  kepada  perbuatan  perzinaan  yang  telah  diharamkan  dalam  al- Qua’an.
Qanun  tentang  larangan Khalwat/mesum ini  dimaksudkan  sebagai  upaya preventif  dan  pada  tingkat optimum  remedium sebagai  usaha  represif  melalui penjatuhan ‘uqubat dalam bentuk ‘uqubat  ta’zīr yang dapat berupa ‘uqubat cambuk dan ‘uqubat denda (gharamah). 19
Oleh  karena  itu,  Qanun  Nomor  14  Tahun  2003  menetapkan  beberapa ketentuan materil tentang larangan dan pencegahan khalwat tersebut. Di dalam Pasal 4  dan  5  dijelaskan  bahwa,  “ khalwat/mesum hukumnya  haram  dan  setiap  orang dilarang melakukan khalwat/mesum”.
Sedangkan  dalam  Pasal  6  dan  7  dijelaskan  bahwa,  “setiap  orang  atau kelompok  masyarakat  atau  aparatur  pemerintahan  dan  badan  usaha  dilarang memberikan  fasilitas  kemudahan  atau  melindungi  orang  yang  melakukan khalwat/mesum,  dan  setiap  orang,  baik  sendiri  maupun  kelompok  berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan khalwat/mesum”.
Delik  pidana  khalwat  menurut  Qanun  Nomor  14  Tahun  2003  Tentang khalwat (mesum ) adalah: “Perbuatan bersun yi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan”. (Pasal 1 ayat (1) Qanun Nomor 14 Tahun 2003)
18 Ali  Yafie,  “Konsep -konsep  Istihsan,  istislah,  dan  maslahat  Al- Ammah”,  dalam Kontektualisasi  Doktrin  Islam  Dalam  Sejarah,  Budhy  Munawar (ed) (Jakarta: Yayasan  Paramadina, 1999), 89.
19 Alyasa’ Abu Bakar, Hukum Pidana Islam di Provinsi… ,48.
Di sini dapat diketahui bahwa syarat khalwat adalah dilakukan oleh dua orang mukallaf yang  berlainan  jenis  kelamin  (laki-laki dan  perempuan),  bukan  suami  istri dan  halal  menikah,  (maksudnya  bukan  orang  yang  mempunyai  hubungan  muhrim). Dua  orang  tersebut  dianggap  melakukan khalwat kalau  mereka  berada  pada  suatu tempat tertentu yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat di bidang seksual atau berpeluang pada terjadinya zina. 20
Perbuatan  maksiat  di  bidang  seksual  yang  dapat  mengarah  kepada  zina, biasanya  hanya  dilakukan  pada  tempat-tempat  yang  sepi  (tertutup)  yang  jauh (terlindung)  dari  penglihatan  orang  lain.  Tetapi  tidak  tertutup  kemungkinan perbuatan berdua-duaan yang dapat mengarah kepada zina tersebut juga dapat terjadi di tempat-tempat yang relatif ramai, seperti restoran, ruang tunggu hotel dan tempat rekreasi, atau di jalanan seperti di dalam kendaraan (umum atau pribadi) atau tempat- tempat lain.
Alyasa  Abu  Bakar menjelaskan  bahwa  menurut  fiqh  berada  pada  suatu tempat  tertutup  antara  dua  orang  mukallaf  (laki-laki  dan  perempuan)  yang  bukan muhrim sudah merupakan perbuatan pidana. 21 Jadi berada pada tempat tertutup itulah yang  merupakan  unsur  utama  perbuatan khalwat.  Lebih  dari  itu,  perbuatan berciuman  dan  berpelukan  atau  duduk  berdekatan  antara  laki-laki  dan  perempuan yang bukan muhrim sedemikian rupa, yang dilakukan di tempat umum atau di depan orang lain, juga merupakan perbuatan khalwat karena merupakan perbuatan maksiat (perbuatan  yang  oleh  syari’at  Islam  dilarang  dilakukan,  karena  dapat  membawa kepada zina).
Jadi  ada  dua  jenis  perbuatan  yang  dapat  digolongkan  dalam  perbuatan khalwat. Pertama, berada  berduaan  di  tempat  terlindung  atau  tertutup,  walaupun tidak melakukan sesuatu. Kedua, melakukan perbuatan yang dapat mengarah kepada zina, baik di tempat ramai atau di tempat sepi. 22
Adapun mengenai ruang lingkup larangan khalwat/mesum sebagaimana yang dimaksud dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2003 dijelaskan pada Bab II pasal 2, yaitu segala  kegiatan,  perbuatan  dan  keadaan  yang  mengarah  kepada  perbuatan  zina.  Di sini dapat diketahui bahwa Qanun tersebut telah mengantisipasi terjadinya perbuatan
20 Alyasa  Abu  Bakar,  Syariat  Islam  Di  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  Paradigma, Kebijakan  dan  Kegiatan (Banda  Aceh:  Dinas  Syari’at  Islam  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam, 2006) hal. 276
21 Ibid.
22 Ibid. , 277.
zina, dengan cara melarang segala bentuk jalan ataupun hal-hal yang dapat mengarah kepada perbuatan zina itu sendiri. Hal ini sesuai dengan apa yang telah diperintahkan Allah Swt dalam al- Qur’an tentang dilarangnya manusia untuk mendekati perbuatan zina.
Delik-delik tersebut  merupakan  serangkaian  kegiatan  yang  dilarang  dalam Qanun  Nomor  14  Tahun  2003  tentang  khalwat,  seperti  dalam  Bab  III  Pasal  5 disebutkan bahwa “setiap orang dilarang melakukan khalwat/mesum ”. Dalam pasal 6 juga  dijelaskan  bahwa,  “setiap  orang  atau  k elompok  masyarakat  atau  aparatur pemerintah  dan  badan  usaha  dilarang  memberikan  fasilitas  kemudahan  atau melindungi orang yang melakukan khalwat/mesum ”.
Begitu  juga  halnya  dalam  bentuk  mencegah  terhadap  terjadinya,  perbuatan khalwat/mesum tersebut  dibutuhkan  peran  serta  masyarakat  sebagaimana  yang disebutkan  dalam  Pasal  7  “setiap  orang  baik  sendiri  maupun  kelompok  masyarakat berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan khalwat/mesum ”.
4. Ketentuan ‘Uqubat (Hukuman) Terhadap Pelaku Khalwat
Hukuman  dalam  hukum  pidana  Islam  disebut ‘uqubat ,  yang  meliputi  baik hal- hal  yang merugikan  maupun tindak kriminal. Syari’at menekankan dipenuhinya hak-hak  individu  maupun  masyarakat  secara  umum.  Hukum  yang  memberi kesempatan penyembuhan kepada masyarakat merupakan perkara pidana, dan kalau ia ditujukan kepada perorangan adalah hal yang merugikan.
Adapun  bentuk  ancaman  hukuman  cambuk  bagi  si  pelaku  tindak  pidana khalwat/mesum dimaksudkan  sebagai  upaya  memberi  kesadara  bagi  si  pelaku  dan sekaligus  menjadi  peringatan  bagi  calon  pelangar  lainnya  untuk  tidak  melakukan tindak pidana khalwat/mesum tersebut. Di samping itu hukuman cambuk akan lebih efektif dengan memberi rasa malu dan tidak menimbulkan risiko bagi keluarga. Jenis ‘uqubat cambuk  juga  berdampak  pada  biaya  yang  harus  ditanggung  pemerintah menjadi lebih murah dibandingkan dengan jenis ‘uqubat lainnya seperti yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sekarang ini.
Mengenai  ketentuan ‘uqubat terhadap  pelaku  pelanggaran  terhadap  Qanun khalwat tersebut diatur sebagai berikut. Pasal 22 berbunyi:
(1)  Setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  4, diancam dengan ‘uqubat ta’zīr berupa dicambuk paling tinggi 9 (sembilan) kali, paling  rendah  3  (tiga)  kali  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp.  10.000.000,-
(sepuluh  juta  rupiah),  paling  sedikit  Rp  2.500.000,- (dua  juta  lima  ratus  ribu rupiah).
(2)  Setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  5 diancam  dengan  ‘uqubat ta’zīr berupa  kurungan  paling  lama  6  (enam)  bulan, paling singkat 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), paling sedikit Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
(3)  Pelanggaran  terhadap  larangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  5  dan  6 adalah jarīmah  ta’zīr .
Pasal  24  berbunyi:  “ Pengulangan  pelanggaran  terhadap  ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  22, ‘uqubatnya  dapat  ditambah  1/3  (sepertiga) dar i ‘uqubat maksimal”.
Dengan demikian terhadap pelaku yang terbukti kembali melakukan hal yang sama padahal dia sudah pernah dihukum untuk kejahatan serupa maka hukumannya dapat  ditambah  1/3  lagi  dari  hukuman  maksimal  menjadi  12  kali  cambuk.  Begitu pula denda dapat ditambah 1/3 dari ketentuan maksimal.
Pasal  25  berbunyi,  Pelanggaran  terhadap  ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam pasal 5 dan 6 :
a.  apabila  dilakukan  oleh  badan  hukum/badan  usaha,  maka  ‘uqubatnya  dijatuhkan kepada penanggung jawab.
b.  apabila  ad a  hubungan  dengan  kegiatan  usahanya,  maka  selain  sanksi  ‘uqubat sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  22  ayat  (1)  dan  (2)  dapat  juga  dikenakan ‘uqubat  administratif  dengan  mencabut  atau  membatalkan  izin  usaha  yang  telah diberikan.
Dari  ketentuan  hukuman  ini, terlihat  bahwa  orang  yang  melakukan khalwat/mesum sekiranya  terbukti,  dapat  dijatuhi  hukuman  cambuk  paling  banyak sembilan  kali,  dan  paling  sedikit  tiga  kali.  Hukuman  ini  ditambah  atau  ditukar dengan  hukuman  lain  yaitu  berupa  denda  paling  banyak  sepuluh  juta  rupiah,  dan paling  sedikit  dua  juta  lima  ratus  ribu  rupiah.  Sedangkan  orang  yang  memberikan fasilitas,  membantu  atau  melindungi  orang  lain  yang  melakukan  perbuatan  mesum apabila  terbukti  dapat  dijatuhi  hukuman  paling  lama  enam  bulan  kurungan,  paling sedikit dua bulan kurungan. Dikenakan denda paling banyak lima belas juta rupiah, dan paling sedikit lima juta rupiah.
Jadi berbeda dengan ‘uqubat dalam Qanun tentang minuman keras (khamar) dan  judi  (maisir), ‘uqubat di  sini    di  samping  bersifat  alternatif,  dapat  juga  bersifat kumulatif. Maksudnya di samping dijatuhi hukuman cambuk atau denda, dapat juga dijatuhi  kedua-duanya  sekaligus  untuk  perbuatan  khalwat/mesum  atau  penjara  atau denda  atau  kedua-duanya  sekaligus.  Sedangkan  orang  yang  mengulangi  kembali
perbuatan  pidana  yang  diatur  dalam  Pasal  4  dan  Pasal  5  dapat  dijatuhi  hukuman tambahan yaitu sepertiga dari hukuman maksimal yang ditentukan Pasal 22.
Perlu  ditambahkan,  sekiranya  pelangaran  dilakukan  oleh  badan  usaha,  maka hukuman akan dikenakan kepada penanggung jawabnya, dan apabila  ada hubungan dengan  izin  usaha  yang  diperolehnya,  maka  izin  usahanya  tersebut  dapat  dicabut sebagai  hukuman  administratif  atas  badan  usaha  tersebut.  Selanjutnya,  Qanun menetapkan  bahwa  perbuatan  pidana khalwat/mesum ini  adalah  perbuatan  yang dihukum dengan jar īmah ta’zī r.
Dalam Pasal 23 disebutkan bahwa, denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 1 dan 2 merupakan penerimaan daerah dan disetor langsung ke kas Baitul Mal.
Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pelaku pelanggaran terhadap Qanun khalwat akan dijatuhkan hukuman ta’zīr apabila terbukti bersalah. Namun mengenai ketentuan  jenis  hukuman  yang  akan  diberikan  kepada  terdakwa  ditentukan  oleh Hakim  Mahkamah  Syar’iyah.  Berdasarkan  pertimbangannya  dan  ketentuan  Qanun Nomor  14  Tahun  2003  Tentang  Khalwat yang  sedang  diterapkan  di  Provinsi Nanggroe  Aceh  Darussalam,  agar  dapat  memberikan  rasa  keadilan  dan  terciptanya kehidupan yang aman dan tenteram.

## 5. Efektifitas Pelaksanaan Qanun  No.  14  Tahun  2003  di  Kabupaten  Aceh Besar
Dari  hasil  penelitian  yang  peneliti  laksanakan,  peneliti  memandang  bahwa agar pelaksanaan  Qanun  Nomor  14  Tahun  2003  tentang  khalwat  (mesum) lebih efektif, maka perlu dirumuskan suatu konsep sinergis dengan pola-pola tertentu, atau melibatkan  masyarakat  sendiri  sebagai  salah  satu  unsur  pengawasnya.  Maka  dalam hal ini perlu peneliti sebutkan beberapa konsep agar pelaksanaan Syari’at Islam lebih efektif  di  Kabupaten  Aceh  Besar  khususnya  menyangkut  Qanun  Nomor  14  Tahun 2003 tentang khalwat antara lain:

## 1) Konsep Preventif
Konsep  preventif  adalah suatu  tindakan  yang  dapat  mencegah  terjadinya penyimpangan  perilaku    sesuai  dengan  nilai-nilai  Syariat  Islam.  Konsep  ini  dapat ditempuh dengan beberapa cara antara lain :
a. Menginstruksi  kepada  seluruh  pemilik  warung,  restoran,  Café  dan  berbagai tempat umum yang sering digunakan masyarakat Aceh Besar, untuk bekerja sama dalam pencegahan perilaku  penyimpangan khalwat (mesum);
b. Menempel  berbagai  stiker,  yang  dapat  mencegah  perilaku    menyimpang khalwat    pada  tempat-tempat  umum  atau  tempat-tempat  yang  sering dikunjungi  oleh  kelompok-kelompok  masyarakat.  Oleh  sebab  itu  tempat- tempat  yang  sulit  terpantau  petugas  seperti  Hotel,  Salon,  Wisma  Pangkas,
Rumah  Kos  dan  rumah-rumah  kontrakan.  dengan  demikian  hal  ini  dapat dijadikan  sebagai  metoda  pencegahan  yang  efektif,  mengingat  konsep tersebut adalah harapan masyarakat itu sendiri;
c. Melakukan  patroli  rutin,  pada  tempat-tempat  yang  dicugai  dan  terindikasi adanya  pelanggaran  syariat.  Pada  tempat-tempat  tertentu  patroli  seperti  ini dirasakan kurang efektif, karena perilaku menyimpang kelompok masyarakat lainnya  sering  sekali  terjadi  pada  tempat-tempat  tertutup,  diantara  perilaku menyimpang  masyarakat  Aceh  Besar  di  tempat  tertutup,  seperti  menonton VCD porno, berciuman, atau berpegangan tangan, sering sekali dilakukan di rumah  temannya. Sudah  barang  tentu  tempat-tempat  seperti  ini  akan  luput dari  pantauan  WH,  lagi  pula  kemunculan  perilaku  tersebut  tidak  teratur  dan tidak dapat diduga;
d. Melaksanakan  razia yaitu  suatu  operasi  penjaringan  terhadap  seseorang  atau sekolompok  orang yang  malintas  di  suatu  jalan  umum,  yang  perilaku terindikasi  menyimpang.  Razia  seperti  biasa  untuk  memantau  perilaku berbusana  para  remaja  dan  kelompok  masyarakat  lainnya,  seperti  jilbab, pakaian  ketat,  rok  pendek  dan  sebagainya  yang  menurut  ajaran  Islam dinyatakan tidak dibenarkan. Razia dilakukan oleh suatu tim yang terdiri dari instansi-instansi  terkait  seperti  Kepolisian,  POM,  Kodim,  Paperda. Pelaksanaan  razia  yang  inten  dirasakan  efektif  dapat  menekan  perilaku penyimpangan masyarakat;
e. Sosialisasi Syariat  Islam  keberbagai  Kampung  di  Aceh  Besar,  Program  ini dilakukan dalam berbagai kesempatan seperti acara hari besar keagamaan dan acara-acara lainnya;
f. Penyebaran brosur-brosur dan stiker-stiker yang memuat anjuran dan sanksi- sanksi bagi pelanggar Syariat Islam;
g. Memasang bilboard-bilboard di tempat-tempat strategis yang memuat anjuran dan larangan-larangan serta sanksi bagi pelanggar syariat, terutama di tempat- tempat  berkumpulnya  para  masyarakat  seperti  sekolah,  kampus  dan  tempat- tempat yang terindikasi sebagai tempat mangkalnya masyarakat;
h. Gerakan  WH Gampong Siaga  (GAMSIA). Gampong adalah  organisasi masyarakat  terkecil  dalam  struktur  organisasi  kepemrintahan  dalam  satu wilayah,  atau  tempat  pemukiman  penduduk  dalam  suatu  wilayah  tertentu yang  berada  di  bawah  koordinasi  kecamatan,  perjalanan  masyarakat  dari suatu  tempat  ketempat  lain  melewati  berbagai  desa,  peran  dan  fungsi gampong sebagai wadah peyiaran, pengawasan dan pencegahan Syariat Islam adalah elemen penting dalam membentuk perilaku  yang Islami secara efektif pada semua kelompok masyarakat. Oleh sebab itu perlu terbentuknya WH di setiap  gampong  sehingga  dimanapun  masyarakat  pelanggar  berada  dapat terpantau  oleh  pengawas  di  tingkat  desa.  Pembentukan  WH  di  tingkat gampong  merupakan  konsep  yang  paling  efektif  dalam  melibatkan masyarakat  guna  memantau  para  pelanggar  di  desanya.  Karena  tidak mungkin  dengan  jumlah  WH  yang  sangat  terbatas  bisa  mendeteksi  seluruh perilaku  masyarakat sampai ke berbagai desa yang ada dalam wilayahnya;
i. Perlu  adanya  kontrak  kerja  dengan  pemilik  rumah  kos,  rumah  sewa,  hotel, wisma, Café, Kafetaria, Wisma pangkas, Salon, Warnet dan lain-lain tentang konsistensi mereka melaksanakan dan menjaga syariat di tempatnya. Dengan demikian akan terjadi kontrak sosial dengan pemilik tempat tersebut sehingga kemungkinan  akan  terjadi  perilaku    menyimpang  ditempat-tempat  tersebut dapat dieliminir secara dini.
Dari  berbagai  sumber  yang  dikumpulkan  terutama  dari  masyarakat,  ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadi perilaku  menyimpang di Kabupaten Aceh Besar yaitu:
a. Masih terbukanya kesempatan melakukan pelanggaran di berbagai tempat, karena  kebanyakan  diantara  kita  merasa  tidak  berkepentingan  untuk mencegah penyimpangan tersebut;
b. Belum  adanya  keterlibatan  dan  peran  aktif  masyarakat sekitar  dalam memantau berbagai perilaku  menyimpang dan penerapan Syariat Islam;
c. Pemilik  Warung/Restoran,  memberikan  kesempatan  selebar-lebarnya kepada tamunya sebagai salah satu cara menarik pelanggan;
d. Payung hukum untuk WH dalam melaksanakan tugas belum jelas, karena WH  hanya  berhak  memeriksa  pelanggaran  tetapi  tidak  berhak  menahan pelanggarnya,  sering  sekali  mareka  yang  telah  terindikasi  bersalah melarikan diri karena harus dilepas oleh WH;

## 2) Konsep Pembinaan
Pembinaan  adalah  suatu  usaha  Dinas  Syariat  Islam  dalam  memberikan  dan meningkatkan  pemahaman  kepada  masyarakat  menyangkut  dengan  implementasi syariat secara  kaffah,  serta  sanksi-sanksi  yang  akan  dihadapi  sebagai  konsekuensi dari pelanggaran menyangkut khalwat. Hal ini dilakukan melalui beberapa kegiatan yaitu:
a. Pelatihan sosialisasi Syariat Islam. Dalam mencegah perilaku  khalwat perlu adanya  pembinaan  yang  bertujuan  meningkatkan pemahaman  terutama sekali  pada  masyarakat  dan  tokoh  Imam  Kampung,  Geuchik,  di mana mereka  sebagai  orang  yang berhubungan  langsung  dengan  masyarakat setiap harinya;
b. Pembinaan kerja sama dan kontak langsung WH Aceh Besar dengan pihak Kecamatan,  Kepala  Kampung,  dengan  demikian  semua  masyarakat memiliki  pemahaman  yang  memadai  tentang  Syariat  Islam,  dan  memiliki hubungan  langsung  untuk  melaporkan  apabila terindentifikasi  warganya baik di kampungnya maupun ketika mereka berada di luar;
c. Pembinaan  orang  tua  dalam  keluarga  merupakan  langkah  penting  dalam membina akhlakul  karimah  keluarganya.  Lebih  dari  74%  perilaku menyimpang  dilakukan oleh  masyarakat  berasal dari  keluarga  yang bermasalah.  Atau  perhatian  orang  tua  terhadap  pola  tingkah  laku anak- anaknya sangat minim.

## 3) Konsep Pencegahan  efektif  dengan  Pengidentifikasian  Bentuk  dan  Tempat Pelanggaran
Pelanggaran  Syariat  bisa  terjadi  dimana  saja,  pada  kelompok  manapun, mengindentifikasi  pelanggaran  bukanlah  pekerjaan  yang  mudah,  kemampuan mengindentifikasi  pelanggaran  merupakan  suatu  usaha  menemukan  orang-orang yang diyakini telah melakukan khalwat/mesum. Tempat-tempat pelanggaran Syariat Islam  masyarakat  Aceh  Besar  paling  rawan  terjadi  pada  beberapa  titik,  tempat pelnggaran-pelanggaran  tersebut  biasanya  terkait  sekali  dengan  jenis-jenis pelanggarannya.
1) Tepi Kali
Tepi  kali  di  sekitar  kawasan  Aceh  Besar  sering  dijadikan  sebagai  tempat khalwat/mesum  dan  transaksi  seksual oleh  kelompok  tertentu.  Golongan  kelompok
sosial yang sering terindentifikasi sebagai pelanggar syariat adalah kelompok social yang tergolong memiliki status ekonomi tingkat bawah.
2). Blang Bintang
Blang  Bintang  adalah  suatu  lapangan  yang  sangat  strategis  yang  berada  di Kabupaten  Aceh  Besar,  lapangan  tersebut  sering  digunakan  masyarakat  untuk berekriasi di sore hari. pelanggaran Syariat Islam yang paling banyak terjadi adalah mesum,  yaitu  berdua-duan  remaja  pria  dan  wanita yang  bukan  muhrimnya.  Pelaku pelanggaran  syari’at  di  Lapangan  Blang  Bintang  paling  dominan  adalah  kelompok remaja  muda  mudi,  baik  tingkat  sekolah  menengah  pertama,  SMA  maupun  remaja tingkat perguruan tinggi. Secara kuantitatif pelaku pelanggaran paling banyak terjadi peningkatan  adalah  pada  sabtu  malam,  namun  malam-malam  lainnya  juga  tidak sedikit sebut beberapa petugas WH dan hasil pantauan di lapangan. Pelaku mesum di sini  pada umumnya kelompok remaja kelas menengah ke atas, dengan menggunakan sepeda motor sampai dengan mobil-mobil mewah.
3). Pantai
Ada beberapa lokasi pantai yang paling banyak dikunjungi oleh para remaja terutma  pada  hari-hari  libur  yaitu  pantai  Ujong  Batee,  dan  Pantai  Lhok  Nga,  Lhok me,  Pantai  Lam  Pu  uk,  Tibang dan  lain-lain.  Lebih  dari  setengah  masyarakat  Aceh Besar sering sekali menggunakan pantai sebagai lokasi yang sering dikunjungi pada hari-hari  libur  sekolah.  Dari  beberapa  pantai  tersebut  yang  paling  banyak terindentifikasi perilaku  menyimpang oleh masyarakat adalah Pantai Lhok Nga dan Ujong  Batee,  karena  kedua  pantai  tersebut  didukung  oleh  kondisi  wilayah  yang terdiri  pergunungan,  pohon-pohon  besar  dan  sepi  dari  rumah  penduduk,  bahkan perilaku  seks bebas para masyarakat sering terjadi di kedua lokasi tersebut terutama sekali sebelum gempa bumi dan Tsunami melanda Aceh.
4). Rumah Kos
Dari  berbagai  informasi  yang  terkumpul  usaha  yang  paling  sulit  melakukan pencegahan  perilaku    menyimpang  yang  terjadi  di  rumah  kos  atau  rumah-rumah kontrakan  yang  tidak  diawasi  langsung  oleh  pemiliknya,  baik  yang  ditempati  oleh remaja  putri  atau  remaja  putra,  perilaku    menyimpang  yang  pada  umumnya  mulai banyak terjadi ketika mereka mempunyai pacar,  perilaku  menyimpang  yang sering terjadi  adalah  khalwat  seperti  cium  tangan,  cium  pipi  dan  kening,  belaian,  pelukan, cium bibir, tidur bersama sampai mesum seperti free sex.

## 5). Media Elektronik/Warnet
Perkembangan  teknologi  informasi  dapat  menghapus  kendala  waktu  dan ruang,  dimana  berita  yang  terjadi  berbagai  belahan  dunia  dengan  sangat  mudah diakses  dalam  waktu  yang  sama  di  berbagai  wilayah  lain,  keberadaan  internet dewasa ini dengan menjangkau dunia lain, yang dapat dapat diakses baik di tempat- tempat  khusus  seperti  warnet,  bahkan  melalui handphone yang  telah  menyediakan kemampuan untuk itu. Kecanggihan teknologi dapat membawa dampak yang cukup besar, baik positif maupun negatif.

## 6). Tempat-Tempat Penginapan
Aceh  akan  membawa  konsekuensi  logis  bagi  hadirnya  investor-investor sector  perhotelan,  konstruksi,  barang  dan  jasa.  Dengan  demikian  akan  membawa konsekuensi  logis  pula  maraknya  berbagai  tempat  penginapan  baik  yang  berskala kecil dan skala internasional serta home stay di sekitar perumahan milik warga Aceh Besar.  Apabila  tidak  ada  konsep  pengawasan  syariat  yang  kooperatif  antara pengelola  penginapan, masyarakat  dan  WH  Kota,  maka  perilaku    pelanggaran penyimpangan  Syariat  akan  dengan  mudah  tumbuh  subur,  terutama  sekali  perilaku khalwat, karena WH tidak mungkin secara terus-menerus mengawasi tempat-tempat tersebut sepanjang masa.

## C. Penutup
Dari  penelitian  yang  dilakukan  diperoleh  kesimpulan bahwa  hampir  seluruh informan  pada  mulanya  menyambut  baik  penerapan  Qanun  Nomor  14  Tahun  2003 tentang khalwat di Aceh Besar sebagai bagian dari penerapan Syari’at Islam. Mereka memaknai  penerapan  Qanun  nomor  14  tahun 2003  tentang  khalwat  di  Aceh  Besar sebagai  cara  yang  tepat  dan  sesuai  dengan  aturan  Islam  untuk  memerangi  ragam tindakan maksiat.
Akan tetapi, penerapan Qanun Nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat di Aceh Besar  diterapkan  dalam  beberapa  kasus  tindakan  maksiat  yang  secara  jelas merupakan  pelanggaran  Syari’at,  sebagian  besar    informan  mulai  mengkritisi pelaksanaannya. Hal ini disebabkan dari beberapa penerapan Qanun Nomor 14 tahun 2003  tentang  khalwat  di  Aceh  Besar  semua  terhukum  berasal  dari  kalangan masyarakat  biasa.  Masyarakat  Aceh  Besar  tak  terkecuali  si  terhukum  akibat penerapan  Qanun  Nomor  14  tahun  2003  tentang  khalwat  di  Aceh  Besar  sekalipun
menerima hukuman tersebut secara ikhlas sebagai sanksi atas perbuatan mereka yang telah melangar Syari’at.
Lebi h  lanjut,  mereka  melihat  bahwa  Syari’at  Islam  di  Aceh  Besar  masih bersifat  diskriminatif  dan  berjalan  pada  tataran  simbolik  belum  menyentuh  aspek- aspek  substantif.  Situasi  tersebut  di  atas,  menyebabkan  tidak  terjadinya  perubahan secara  substantif  dalam  tata  kehidupan  beragama  masyarakat  yang  timbul  dari penerapan  Qanun  Nomor  14  tahun  2003  tentang  khalwat  di  Aceh  Besar  sebagai bagian  dari  penerapan  Syari’at  Islam.  Kasus -kasus  khalwat  memang  mulai  jarang ditemukan,  tetapi  menurut  sebagian  informan,  hal  itu  bukan  berarti  tidak  terjadi. Tindakan  maksiat  tersebut  tetap  saja  terjadi  dilakoni  oleh  sebagian  masyarakat, hanya saja secara sembunyi-sembunyi.
Penerapan  Qanun  Nomor  14  tahun  2003  tentang  khalwat  di  Aceh  Besar membawa  beberapa  perubahan  dalam  tatanan  sosial  masyarakat  Aceh  Besar. Perubahan  yang  paling  eksplisit  terlihat  dari  menurunnya  tingkat  perzinahan  dalam kehidupan  masyarakat.  Meskipun  tindak  kemaksiatan  (perzinahan)  masih  terjadi, namun tidak lagi dipraktikkan secara terbuka. Ini berarti penerapan Qanun Nomor 14 tahun  2003  tentang  khalwat  di  Aceh  Besar  belum  efektif  dilaksanakan.  Hal  ini terkendala dengan aturan-aturan  yang di pandang belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat  di  samping  kultur  mereka  yang  cenderung  tidak  responsif dengan perkembangannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abubakar,  Al  Yasa. Syari’at  di  Wilayah  Syari’at:  Pelaksanaan  Syari’at  Islam  di Aceh (Sejarah dan Prospek), Fairus M. Nur (Ed), cet. I. Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam, 2002.
__________. Bunga  Rampai  Pelaksanaan  Syari’at  Islam. Banda Aceh:  Dinas Syari’at Islam Prov. Nanggroe Aceh Darussalam, 2005.
__________. Hukum  Pidana  Islam  di  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006.
Al-Ansari, Mahmud. Penegakan Syari’at Islam Di lema Keutamaan di Indonesia, cet I. Jakarta: Inisiasi Press, 2005.
Al-Chaidar. Gerakan Aceh Merdeka. cet. II Jakarta: Madani Press, 2000.
Amal, Taufik Adnan dan Samsu Rizal Panggabean. Syari’at Islam di Aceh, (Syari’at Islam Pandangan Muslim Liberal) cet. I. Jakarta: JIL, 2003
_______, Politik Syariat Islam. Jakarta: Pustaka Alfabet, 2004.
Dahlan, Abdul  Aziz. Ensiklopedi  Hukum  Islam. Jakarta:  Ichtiar  Baru  van  Hoeve,
2005.
Dinas  Syari‘at  Islam  Provinsi  NAD, Himpunan  Undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan  Daerah/Qanun, Instruksi  Gubernur, dan  Edaran Gubernur Berkaitan  Pelaksanaan  Syari‘at  Islam ,  Subdin  Litbang  dan Program, Ed. 3, Cet. 1, Banda Aceh, 2008.
Ka’bah, Rifyal. Penegakan  Syari’at  Islam  di  Indonesia ,  cet.  I. Jakarta:  Khairul Bayan, 2004.
Ma’luf,  Louwis. Al-Munjid  f ī  al -Adab  wa  al- Ulūm. Beirut:  al-Ma ṭ ba’ah  al - Katulikiyyah, 1986.
Peraturan Daerah  No. 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syari ’ at Islam
Poernomo, Bambang. Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana, cet I. Jakarta: Bina Aksara, 1984.
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus  Bagi  Provinsi Daerah  Istimewa  Aceh  sebagai  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114).
UU No. 44 Tahun 1999.
Yafie,  Ali.  “Konsep -konsep  Istihsan, istislah,  dan  maslahat  Al- Ammah”,  dalam Kontektualisasi  Doktrin  Islam  Dalam  Sejarah,  Budhy  Munawar  (Ed). Jakarta: Yayasan Paramadina, 1999.