## CITA HUKUM
Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS) UIN Jakarta. Jurnal Cita Hukum mengkhususkan diri dalam pengkajian Hukum Indonesia dan terbit dua kali dalam satu tahun di setiap bulan Juni dan Desember.
Redaktur Ahli Muhammad Atho Mudzhar (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Muhammad Amin Suma (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Salman Maggalatung (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) Ahmad Hidayat Buang (University Malaya Malaysia) Nadirsyah Hosen (Wollongong University Australia) JM Muslimin (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) Stephen Koos (Munchen University Germany) Abdullah Sulaiman (Universitas Trisakti) Jimly Asshiddiqie (Universitas Indonesia)
Muhammad Munir (IIU Islamabad Pakisatan) Tim Lindsey (Melbourne University Australia) Raihanah Azahari (University Malaya Malaysia) Jaih Mubarok (UIN Sunan Gunung Djati Bandung) Djawahir Hejazziey (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

## Editor in Chief
Nur Rohim Yunus
Managing Editor Muhammad Ishar Helmi

## Editors
Fitria Indra Rahmatullah Mara Sutan Rambe
Asisten to The Editors Erwin Hikmatiar

## Alamat Redaksi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Ir. H. Juanda 95 Ciputat Jakarta 15412 Telp. (62-21) 74711537, Faks. (62-21) 7491821 Website: www.fsh-uinjkt.net, E-mail: jurnal.citahukum@uinjkt.ac.id Permalink: http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum

## VOL. I NO. 1 JUNI 2013

## Jurnal CITA HUKUM
Menyambut baik kontribusi dari para ilmuwan, sarjana, profesional, dan peneliti dalam disiplin ilmu hukum untuk dipublikasi dan disebarluaskan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan yang ketat.

## DAFTAR ISI

## 1 Some Demands Toward Establishment for Islamic Banking Law Djawahir Hejazziey

## 11
Perjanjian Berbahasa Asing yang Dibuat oleh Notaris  Berdasarkan UU

## No. 30 Tahun 2004

## Aliya Sandra Dewi

## 25 Permasalahan Hukum Pembiayaan Leasing di Indonesia Nahrowi
39 Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang
Septa Candra
57
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia:  Perspektif Teori

## Hukum
Ahmad Mukri Aji

## 75 Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Korporasi

## Burhanudin

## 85 Pemberantasan Perdagangan Orang dengan Sarana Hukum Pidana Erdianto Effendi

## 101 Suaka dan Hukum Pengungsi Internasional
Maya I. Notoprayitno

## 109
Kedudukan  dan  Daya  Mengikat  Konvensi  Denhaag  1954  Tentang Perlindungan  Obyek  Budaya  Dalam  Sengketa  Bersenjata  Terhadap Pihak-Pihak  Yang  Bersengketa  (Amerika  Serikat-Irak)  Menurut Konvensi Wina 1969 Tentang Perjanjian Internasional

## Hilda

## 123 Pengaruh Wacana Gender Dalam Pembangunan Hukum Keluarga Di Indonesia
Asep Syarifuddin Hidayat
137 Pembatalan Perkawinan Poligami Di Pengadilan Agama (Tinjauan Dari Hukum Positif) Hotnidah Nasution
151 Human Rights In Indonesian Constitutional Amendments

## Ahmad Tholabi Kharlie
Kedudukan dan Daya Mengikat Konvensi Denhaag 1954 Tentang Perlindungan Obyek Budaya Dalam Sengketa Bersenjata Terhadap Pihak-Pihak Yang Bersengketa (Amerika Serikat-Irak) Menurut Konvensi Wina 1969 Tentang Perjanjian Internasional 

## Hilda
Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu Jl. Soekarno Hatta km. 9 Palu Sulawesi Tengah
E-mail: hilda@yahoo.com
Abstract: Status  and  Binding  Power  of  the  Denhaag  Convention  1954. Armed conflict between the United States and Iraq indicates that the two parties neglect cultural  objects.  The  disobedient  towards  the  provisions  of  international  law, particularly the 1954 Hague Convention and its additional protocols, regarded as one of the conspicuous reasons for the fatal damage of cultural objects. The only justification to avoid from the obligation od protecting cultural objects is that one of the party does not bind to the instrument of international law. This has made the position and power of the Hague Convention 1954 becomes a crucial issue to the extent of its effectiveness.
Keywords: humanitarian law, armed conflict, Vienna Convention on the Law of Treaties 1969
Abstrak: Kedudukan  dan  Daya  Mengikat  Konvensi  DenHaag  1954. Sengketa bersenjata  yang  terjadi  antara  Amerika  Serikat  dan  Irak  menujukkan  adanya pengabaian  oleh  pihakpihak  yang  bersengketa  pada  perlindungan  terhadap objek-objek  budaya.  Ketidakpatuhan  terhadap  ketentuan-ketentuan  hukum internasional,  khususnya  Konvensi  DenHaag  1954  dan  protokol  tambahannya, dianggap  sebagai  salah  satu  penyebab  penting  yang  mengakibatkan  kerusakan objek-objek  budaya  yang  melampaui  batas.  Tidak  terikatnya  salah  satu  pihak yang  bersengketa  pada  instrumen  hukum  internasional  tersebut,  dijadikan sebagai  alasan  pembenar  untuk  menghindar  dari  kewajiban  untuk  melindungi objek-objek budaya pada waktu sengketa bersenjata terjadi, sehingga kedudukan dan  kekuatan  mengikat  Konvensi  DenHaag  1954,  menjadi  persoalan  penting dalam efektivitas keberlakukannya.
Kata Kunci: hukum humaniter, konflik bersenjata, Konvensi Wina 1969
DOI: 10.15408/jch.v1i1.2984
 Naskah diterima: 21 April 2013, direvisi: 13 Mei 2013, disetujui untuk terbit: 14 Juni 2013.

## Pendahuluan
Sengketa  bersenjata  internasional  yang  terjadi  (antar  negara)  bukan  hanya menimbulkan  penderitaan  pada  umat  manusia,  tetapi  juga  banyak  menimbulkan kerusakan  yang  besar  terhadap  obyek-obyek  budaya  yang  merupakan  warisan budaya untuk seluruh umat manusia, terlebih lagi, diperparah dengan perkembangan teknologi persenjataan yang semakin mutakhir.
Obyek-obyek  budaya  sebagai  warisan  seluruh  umat  manusia  dipandang sangat penting/ memiliki arti penting bagi seluruh manusia di dunia, sehingga harus mendapatkan  perlindungan  internasional.  Betapa  pentingnya  obyek-obyek  budaya ini,  tampak  pada  pernyataan  yang  dikemukakan  oleh  Dan  Cruikshank,  seorang sejarahwan dan arkeolog Inggris bahwa musnahnya benda-benda budaya berarti juga memusnahkan  jejak  peradaban  puluhan  abad  lampau  manusia  dan  kunci  untuk menguak mata rantai sejarah kemanusiaan akan lenyap.
Aturan-aturan  internasional  yang  melindungi  obyek  budaya  dari  kerusakan dan pencurian merujuk pada perang sipil Amerika. Pembunuhan besar-besaran pada perang  tersebut  kemudian  menghasilkan  Kitab  Lieber  ( lieber  code ) 1 pada  tahun  1863, yang  memberi  status  perlindungan  bagi  perpustakaan-perpustakaan,  koleksi  ilmu pengetahuan  dan  karya-karya  seni.  Kitab  tersebut  berlaku  hanya  bagi  tentara Amerika  namun  mempengaruhi  serangkaian  kegiatan  yang  mengarah  pada perumusan konvensi perlindungan benda budaya.
Pada  perkembangannya  tercatat  telah  cukup  banyak  pengaturan  hukum tentang perang yang merumuskan beberapa ketentuan mengenai perlindungan benda budaya di waktu perang  atau pendudukan  militer ( military occupation ), diantaranya terdapat pada pasal 27 regulation annexed Konvensi III DenHaag 1899 tentang hukum dan  kebiasaan  perang  didarat,  pasal  56  Konvensi  IV  DenHaag  1907  tentang  hukum dan  kebiasan  perang  di  darat  dan    pasal  5  Konvensi  IX  DenHaag  1907  tentang pemboman oleh angkatan laut di waktu perang 2 .
Ketentuan-ketentuan  hukum  tersebut  kemudian  dianggap  tidak  memadai lagi,  seiring  dengan  terjadinya  sengketa  bersenjata  internasional  yang  berulang  dan disertai dengan adanya pengembangan teknik peperangan yang dapat meningkatkan bahaya  kehancuran  obyek-obyek  budaya  tersebut.  Masyarakat  internasional,  yang diwakili  oleh  56  negara  akhirnya  sepakat  untuk  merumuskan  dan  membentuk konvensi  baru  tentang  perlindungan  benda  budaya  di  situasi  sengketa  bersenjata. Konvensi yang dimaksud adalah Konvensi Den Haag 1954. Konvensi DenHaag 1954 merupakan  perjanjian  internasional  pertama  yang  komperehensif  untuk perlindungan  terhadap  benda  budaya  dan  disertai  dengan annex  regulation ,  yang diperuntukkan  atau  disediakan  untuk  negara  peserta  dalam  membuat  persiapan untuk  menyelamatkan  benda  budaya  dari  dampak  yang  dapat  diduga  dalam
1 F.  Sugeng  Istanto,  Penerapan  Hukum  Humaniter  Internasional  Pada  Orang  Sipil  Dan Perlindungannya  Dalam  Pertikaian  Bersenjata  dalam  Fadillah  Agus  (ed),  Hukum  Humaniter  Suatu Perspektif, Massma Sikumbang, Jakarta, 1997, h. 43.
2 Adam Roberts and Richard Guelff, Documents On The Laws Of War, Third Edition, (New York: Oxford University Press, 2000), h. 371.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 111
sengketa  bersenjata  guna  menjamin  penghormatan  terhadap  benda  budaya  tersebut pada waktu perang atau pendudukan militer.
Konvensi  DenHaag  1954  mengatur  bahwa 3 perlindungan  benda  budaya adalah  tidak  mutlak  ( no  absolute ),  artinya  kewajiban  untuk  tidak  merusak  hak  milik kebudayaan  “dapat  diabaikan”  hanya  dalam  kasus  saat  kepentingan  militer mendesak  yang  membutuhkan  pengabaian  tersebut.  Meskipun  tidak  didefinisikan dalam konvensi secara jelas mengenai yang dimaksud dengan “kepentingan militer” dan  batasan  ruang  lingkupnya.  Pengaturan  mengenai  pembatasan  tentang kepentingan  militer  tersebut    dengan  lebih  terperinci  dan  lebih  bersifat  membatasi selanjutnya ditemukan dalam Protokol II Konvensi DenHaag tahun 1999.
Konvensi    ini  kemudian  diperkuat  oleh  Protokol  Tambahan  I  1977  tentang sengketa  bersenjata  internasional,  yang  melarang  setiap  tindakan  permusuhan  yang diarahkan  langsung  pada  monumen-monumen  bersejarah,  karya-karya  seni  atau tempat-tempat  ibadah  yang  merupakan  warisan  budaya  dan  spirituil  dan menggunakan obyek-obyek budaya tersebut untuk mendukung usaha militer. 4
Sengketa  bersenjata  internasional  yang  menarik  perhatian  masyarakat internasional terkait dengan persoalan ini adalah sengketa bersenjata Amerika Serikat –  Irak,  yang  dipandang  telah  menimbulkan  kerusakan  besar  terhadap  obyek-obyek budaya di Irak.
Sejak invasi Amerika serikat ke Irak pada tahun 2003, Irak banyak mengalami kerusakan  seni  dan  budaya  akibat  perang.  Gedung-gedung  perpustakaan  tercatat sebagai  bangunan  yang  mengalami  kerusakan  berat.  Menurut  laporan  UNESCO 5 , arsip  dan  perpustakaan  nasional  Irak  telah  mengalami  banyak  sekali  kerusakan. Bahkan, gedung arsip dan  perpustakaan  Nasional di ibukota Bagdad, yang berjarak 500  meter  dari  museum  nasional  Irak  telah  hangus terbakar,  30%  dari 1,5  juta buku menjadi  abu,  ratusan  koleksi  kitab  kunonya  telah  hilang  dan  berbagai  naskah bersejarah  hangus  terbakar  kena  hantaman  rudal.  Bahkan  kondisi  kuil  peninggalan peradaban  Sumeria,  abad  ke-20  SM,  yakni  Kuil  Ziggurat  yang  terletak  di  kota  Ur, yang  sudah  berusia  4000  tahun  mengalami  kerusakan  parah,  akibat  pecahan  bom yang dijatuhkan pesawat Amerika, merusak dinding dan bagian atas kuil tersebut. 6
Museum-museum yang menyimpan benda-benda bersejarah yang tak ternilai harganya  habis  dijarah.  Penjarahan  Musium  Nasional  Irak  mengakibatkan  80%  dari 170.000  benda  purbakala  rusak  berat  dan  hilang,  antara  lain  harpa  emas  karya seniman Mesopotamia 5.000 tahun silam dan patung Raja Saqnatraq II, yang usianya lebih dari 2000 tahun telah lenyap.
3 Peter  Maass,  “Cultural  Property  And  Historical  Monuments”  dalam  Roy  Gutman  and  David Rieff (ed), Crimes Of War, What The Public Should Know, (New York: Tien Wah Press, 1999), h 112.
4 Pasal 53 Protokol Tambahan I 1977.
5 Pasal 53 Protokol Tambahan I 1977.
6 http://209.85.175.104/search?q=cache:RE3BxrhqpS4J:www.kompas.com/Kompas- cetak/0304/15/utama/256917.htm+benda+budaya+irak&hl=en&ct=clnk&cd=1&gl=id
Menurut  Donald  Rumsfeld 7 ,  menteri  pertahanan  Amerika  Serikat mengemukakan,  Komando  pusat  Amerika  mengakui  memang  terjadi  kekosongan dalam penjagaan keamanan di Bagdad, sehingga  penjarahan pada museum-museum tidak  terelakkan  untuk  terjadi.  Pernyataan  ini  mengindikasikan    bahwa  Pentagon sama  sekali    tidak  menyiapkan  rencana  pengamanan  benda  purbakala  dan  anggota pasukan  Amerika  yang  bertugas  di  pelbagai  kota  di  Irak  membiarkan  aksi-aksi penjarahan museum berlangsung.
Tindakan-tindakan Amerika Serikat ini dipandang telah melanggar Konvensi DenHaag  1954  tentang  perlindungan  obyek-obyek  budaya  di  situasi  sengketa bersenjata. Sebagai reaksi  atas pandangan ini, tampak dari respon tim arkeolog Irak dan  tim  Arkeolog  Amerika  Serikat  yang  sepakat  meminta  Amerika  Serikat,  Inggris dan semua negara yang terlibat dalam peperangan tersebut untuk mentaati Konvensi DenHaag 1954 ini.
Namun pada kenyataannya,  pada saat sengketa bersenjata terjadi, Amerika serikat  belum  meratifikasi  Konvensi  DenHaag  1954  dan  hanya  menandatangani konvensi  tersebut  dibawah  otorisasi  UNESCO  pada  14  Mei  1954. 8 Sedangkan  Irak telah  menandatangani  Konvensi  DenHaag  1954  ini  pada  14  Mei  1954  dan  telah meratifikasinya  pada  tanggal  21  Desember  1967.  Kondisi  ini,  tentu  saja mempengaruhi  kepatuhan  Amerika  Serikat  terhadap  ketentuan-ketentuan  konvensi tersebut  dengan  alasan  bukan  sebagai  pihak  yang    terikat  oleh  konvensi  tersebut. Pengelakan  yang  dilakukan  oleh  Amerika  serikat  memungkinkan  dilakukannya pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan konvensi tersebut tanpa rasa tanggung  jawab,  sehingga  sulit  untuk  mewujudkan  implementasi  isi  perjanjian tersebut secara efektif.
Berdasarkan  uraian  diatas  maka  permasalahan  yang  mengemuka  adalah Bagaimanakah  Kedudukan  Konvensi    DenHaag  1954  menurut  Konvensi  Wina  1969 tentang hukum perjanjian internasional? dan Bagaimanakah daya mengikat Konvensi DenHaag  1954  terhadap  pihak-pihak  yang  bersengketa,  khususnya  Amerika  Serikat yang tidak meratifikasinya ?

## Definisi  Dan  Ruang  Lingkup  Perjanjian  Menurut  Konvensi  Wina  1969  Tentang Hukum Perjanjian Internasional
Istilah  “persetujuan  ( treaty )”  merupakan  istilah  yang  paling  banyak digunakan  dalam  konteks  persetujuan/perjanjian  internasional  ( international agreement ),  tetapi  terdapat  pula  beberapa  macam  istilah  atau  sebutan  yang  biasanya dan  kadang-kadang  digunakan  untuk  menyatakan  konsep  yang  sama,  seperti protokol ( protocol ), act ,piagam ( charter ), kovenan ( covenant ), pakta ( pact ) dan concordat . Masing-masing  istilah  tersebut  mengacu  pada  aktivitas yang  sama  dan  penggunaan
7 http://www.voanews.com/indonesian/archive/2003-04/a-2003-04-16-4- 1.cfm?renderforprint=1&textonly=1&&TEXTMODE=1&CFID=222688773&CFTOKEN=23549884
8 Amerika Serikat akhirnya meratifikasi Konvensi DenHaag 1954 pada 25 september 2008.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 113
salah  satu  istilah  dibandingkan  istilah  yang  lain  seringkali  menandakan  lebih  dari suatu keinginan untuk ungkapan yang beragam 9 . Menurut  Mochtar  Kusumaatmadja, 10 Perjanjian  internasional  adalah perjanjian  yang  diadakan  antara  anggota  masyarakat  bangsa-bangsa  dan  bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu. Dari batasan pengertian tersebut maka jelas bahwa untuk dinamakan perjanjian internasional, perjanjian itu harus diadakan oleh  subyek  hukum  internasional  yang  menjadi  anggota  masyarakat  internasional. Pertama-tama yang termasuk didalamnya perjanjian antara negara-negara.
Berdasarkan pasal 2 Konvensi wina ( Vienna Convention on the Law of Treaties ) 1969,  disebutkan  bahwa  “ treaty ” means  an  international  agreement  concluded  between States  in  written  form  and  governed  by  international  law,  whether  embodied  in  a  single instrument  or  in  two  or  more  related  instruments  and  whatever  its  particular  designation . Maka  dapat  ditarik  beberapa  unsur  dari  batasan  definisi  yang  ditetapkan  dalam konvensi  Wina  tersebut  ,  yakni:  (1).  Suatu  persetujuan  yang  dibuat  antara  negara dalam  bentuk  tertulis;  (2).  Diatur  oleh  hukum  internasional;  (3).  Dapat  berupa instrumen  tunggal  atau  dua  atau  lebih  instrumen  yang  berkaitan  dan  apapun nama yang diberikan padanya.
Apabila  ditinjau  secara  historis,  maka  Konvensi  DenHaag  1954  tentang perlindungan  benda  budaya  di  situasi  sengketa  bersenjata  merupakan  suatu perjanjian internasional yang  bersifat  multilateral, karena diadakan  atau dibuat oleh sejumlah  negara,  yaitu  56  negara  bahkan  hingga  kini  telah  95  negara  telah meratifikasinya.  Selain  itu,  konvensi  ini  dibentuk  dengan  berpedoman  pada  hukum internasional,  diantaranya  konvensi-konvensi  internasional  yang  telah  ada  dan berlaku  serta  dirumuskan  secara  tertulis.  Menurut  Boermauna 11 bahwa  suatu perjanjian merupakan perjanjian internasional apabila perjanjian tersebut diatur oleh rejim  hukum  internasional.  Dalam  hal  ini  tampak  jelas,  Konvensi  DenHaag  1954 adalah konvensi yang diatur dan tunduk pada rejim hukum humaniter internasional, sehingga pada hakekatnya konvensi ini di bangun atas dasar prinsip-prinsip hukum internasional dan prinsip-prinsip hukum humaniter.
Konvensi  DenHaag  1954  ini  disertai  dengan  3  instrumen  yang  berkaitan, terdiri atas dua protokolnya, yaitu Protokol I tentang perlindungan benda budaya di situasi  sengketa  bersenjata  tahun  1954  dan  Protokol  II  tentang  perlindungan  benda budaya  di  situasi  sengketa  bersenjata  tahun  1999  dan  regulasi  ( regulation )  untuk pelaksanaan dari konvensi Konvensi DenHaag 1954.
Adapun penamaan terhadap perjanjian internasional ini, yakni konvensi dan protokol,  sebenarnya  tidak  mengurangi  hak  dan  kewajiban  yang  terkandung didalamnya.  Penggunaan  nama  atau  istilah  tertentu  pada  suatu  perjanjian internasional  dilakukan  untuk  menunjukkan  bahwa  materi  perjanjian  tersebut
9 Malcolm  N.  Shaw,  International  Law,  Fifth  Edition,  (United  Kingdom:  Cambrige  University Press, 2003), h. 812.
10 Mochtar  Kusumaatmadja  dan  Etty  R.  Agoes,  Pengantar  hukum  Internasional,  (Bandung: Alumni,  2003), h. 117.
11 Boer  Mauna,  Hukum  Internasional:  Pengertian,  Peranan  Dan  Fungsi  Dalam  Era  Dinamika Global, Edisi Ke-2, (Bandung: Alumni, 2005), h. 88.
memiliki bobot kerjasama yang berbeda tingkatannya dengan perjanjian internasional lainnya atau untuk menunjukkan hubungan antara perjanjian-perjanjian internasional lainnya yang telah dibuat sebelumnya.
Dalam  pengertian  khusus,  terminilogi convention dikenal  dengan  istilah bahasa  Indonesia  sebagai  konvensi.  Menurut  pengertian  ini,  istilah  konvensi digunakan  untuk  perjanjian-perjanjian  multilateral  yang  beranggotakan  banyak pihak.  Konvensi  umumnya  memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat internasional untuk berpartisipasi secara luas. Konvensi biasanya bersifat law-making artinya  merumuskan  kaidah-kaidah  hukum  bagi  masyarakat  internasional. Perangkat-perangkat  internasional  yang  dirundingkan  atas  prakarsa/  naungan organisasi  internasional  umumnya  juga  menggunakan  istilah  konvensi.  Konvensi DenHaag  1954  juga  merupakan  perjanjian  internasional  yang  dibentuk  dibawah naungan  badan  khusus  Dewan  Ekonomi  dan  Sosial  PBB,  yaitu  UNESCO  ( United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation ). Selanjutnya  terminologi protocol ,  seringkali  digunakan  untuk  mengacu  pada ringkasan  dari  suatu  negosiasi  perjanjian,  tetapi  kini  disediakan  untuk  perangkat pengganti  suatu  perjanjian  internasional  yang  dibuat  oleh  pihak-pihak  yang  sama pada perjanjian atau berisikan perluasan ruang lingkup dan penafsiran (interpretasi) pada  perjanjian  tersebut 12 .  Protokol  yang  menyertai  konvensi  DenHaag  1954,  dapat dikatakan  sebagai  protokol    tambahan,  yaitu  protokol  yang  memberikan  tambahan hak  dan  kewajiban  selain  yang  diatur  dalam  perjanjian  internasional.  Protokol  ini memiliki  karakter  khusus  dan  memerlukan  proses  pengesahan  yang  terpisah  dari perjanjian induknya (konvensi DenHaag 1954). Selain itu, protokol semacam ini juga memberikan  kesempatan  pada  beberapa  pihak  pada  perjajian  untuk    membentuk pengaturan  lebih  jauh  dari  perjanjian  induk  dan  tanpa  memerlukan  persetujuan seluruh negara pihak.
Dengan  demikian,  Konvensi  DenHaag  1954  adalah  perjanjian  internasional ( treaty )  sebagaimana  yang  ditentukan  dalam  pasal  2  Konvensi  Wina  1969.  Seluruh unsur-unsur yang disyaratkan telah dapat ditunjukkan dalam pembentukan konvensi DenHaag 1954.
Pernyataan Persetujuan Negara Untuk Mengikatkan Diri ( Consent To Be Bound )
Kesepakatan  untuk  mengikatkan  diri  ( consent    to  be  bound )  pada  perjanjian merupakan  tindak  lanjut  oleh  negara-negara  setelah  diselesaikannya  suatu perundingan  untuk  membentuk  suatu  perjanjian.  Tindakan  inilah  yang  melahirkan kewajiban-kewajiban  tertentu  bagi  negara  perunding  ( negotiating  state )  setelah menerima baik suatu naskah perjanjian ( adoption of the text ). 13
Malcom N. Shaw, menyebutkan bahwa “ the consent of the states parties to the treaty in question is a vital factor,since states may (in the absence of a rule being also one of customary law)  be  bound only by their consent. Treaties are in this  sense contracts between
12 D. P. O’Connel, International Law, Volume One, (Steven & Sons Limited, London, 1965), h. 214.
13 Yudha Bhakti Ardhiwisastra, Hukum Internasional Bunga Rampai, (Bandung: Alumni, 2003), h. 108.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 115
states and if they do not receive the consent of the various states, their provisions will not be binding upon them ”. 14 Dari pernyataan diatas, maka diketahui,  pernyataan persetujuan negara  untuk  mengikatkan  diri  adalah  persoalan  yang  penting  dan  vital,  karena menunjukkan  apakah  suatu  negara  akan  terikat  atau  tidak  pada  suatu  perjanjian internasional  yang  dibuat.  Apabila  suatu  negara  tidak  menyatakan  untuk mengikatkan  dirinya  pada  suatu  perjanjian  internasional  yang  dibuat  maka  negara tersebut tidak terikat oleh perjanjian tersebut dan sebaliknya perjanjian internasional yang  telah  disepakati  hanya  mengikat  bagi  negara-negara  yang  menyatakan  untuk mengikatkan diri terhadap perjanjian tersebut secara tegas.
Adapun  pernyataan  persetujuan  negara  untuk  mengikatkan  diri  pada perjanjian  internasional  dapat  diberikan  dalam  bermacam  cara  tergantung  pada permufakatan para pihak pada waktu mengadakan perjanjian. Berdasarkan ketentuan pasal 11 Konvensi Wina 1969, yang menyatakan “ the consent of a State to be bound by a treaty  may  be  expressed  by  signature,  exchange  of  instruments  constituting  a  treaty, ratification,  acceptance,  approval  or  accession,  or  by  any  other  means  if  so  agreed ”,  maka dapat dikemukakan, cara pernyataan persetujuan untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian adalah sebagai berikut:
Pertama,  Consent  by  signature (penandatanganan);  Suatu  negara  dapat mengikatkan dirinya dengan penandatanganan perjanjian tanpa rartifikasi apabila hal itu memang menjadi maksud para peserta. Maksud demikian dapat tercantum dalam perjanjian  itu  sendiri  atau  para  peserta  dengan  cara  lain  telah  bersepakat  bahwa perjanjian itu akan berlaku setelah ditandatangani tanpa menunggu ratifikasi. Bahwa suatu perjanjian akan berlaku segera setelah ditandatanganinya tanpa ratifikasi dapat juga  dinyatakan  dengan  jalan  menetapkan  bahwa  perjanjian  itu  akan  berlaku  sejak waktu  ditandatangani,  pada  tanggal  waktu  diumumkan  atau  mulai  pada  tanggal yang ditentukan pada perjanjian itu 15 .
Meskipun demikian, pernyataan persetujuan negara untuk mengikatkan diri melalui ratifikasi ( consent by ratification ) adalah metode yang lebih populer digunakan dalam  praktek.  Persetujuan  melalui  penandatanganan  mengandung  beberapa  arti, terutama  untuk  menjadi  jalan  keluar  dalam  meminta  pernyataan  tegas  menyangkut fakta  bahwa  dalam  beberapa  kasus,  ratifikasi,  sebelum  suatu  perjanjian  menjadi mengikat,  membutuhkan  proses  administrasi  oleh  pemerintah  dan  menimbulkan keterlambatan  atau  memerlukan  waktu  yang  lama,  sehingga  cara  melalui penandatanganan  dilakukan  untuk  menyatakan  persetujuan  negara  untuk mengikatkan  diri  pada  suatu  perjanjian  internasional.  Biasanya,  tindakan penandatanganan dilakukan pada hubungan formal. 16
Kadangkala,  pada  perjanjian  multilateral,  penandatanganan  oleh  negara- negara  memberikan  keuntungan  dalam  hal    terbukanya  periode/waktu  untuk penandatanganan  yang  kemudian  diikuti  oleh  ratifikasi  dan  penandatanganan tersebut harus dilakukan oleh orang (person) yang memiliki full power (kuasa penuh)
14 Malcolm N. Shaw, International Law, Fifth Edition, h. 817.
15 Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Pengantar hukum Internasional, h. 129.
16 Malcolm N. Shaw, International Law, Fifth Edition, h. 818.
dari kepala negara 17 . Pernyataan persetujuan negara untuk mengikatkan diri melalui penandatanganan  ini  diatur  dalam  ketentuan  pasal  12  Konvensi  wina  1969,  yakni, “ where  the  treaty  provides  that  signature  shall  have  that  effect,  or  where  it  is  otherwise established  that  the  negotiating  states  were  agreed  that  signature  should  have  that  effect,  or where the intention of the state to give that effect to the signature appears from the full powers of its representative or was expressed during the negotiations” .
Kedua, Consent by exchange instruments (Pertukaran surat menyurat atau nota). Suatu negara dapat juga menyatakan terikat pada suatu perjanjian dengan melakukan pertukaran  surat-surat  atau  naskah  apabila  para  pihak  yang  bersangkutan menentukan demikian. Hal ini dilakukan misalnya apabila perjanjian ini merupakan perjanjian  yang  berbentuk  sederhana  yakni  terdiri  dari  pertukaran  surat  menyurat atau  nota  ( exchange  of  letters atau exchange  of  notes ).  Dengan  melakukan  pertukaran surat yang telah ditandatangani sudah terjadi perjanjian yang mengikat kedua belah pihak.  Pertukaran  surat  ini  jangan  dikacaukan  dengan  pertukaran  piagam  ratifikasi perjanjian 18 . Ketentuan Pasal 13 Konvensi Wina mengatur mengenai hal ini.
Ketiga,  Consent  by  ratification (ratifikasi).  Ratifikasi  suatu  perjanjian  dalam hukum  internasional  adalah  suatu  prosedur  yang  secara  progresif  dimulai  pada pertengahan abad XIX 19 . Dalam perkembangannya, dengan timbulnya pemerintahan demokratis  parlementer,  kini  ratifikasi  menjadi  suatu  cara  bagi  lembaga  perwakilan rakyat  untuk  meyakinkan  dirinya  bahwa  wakil  pemerintah  yang  turut  serta  dalam perundingan  dan  menandatanganinya  suatu  perjanjian,  tidak  melakukan  hal  yang dianggap bertentangan dengan kepentingan umum. Artinya adakalanya suatu negara mengikat  dirinya  dengan  syarat  bahwa  persetujuan  demikian  harus  disahkan  atau dikuatkan  oleh  badan  yang  berwenang  di  negaranya.  Dalam  hal  demikian, persetujuan  pada  perjanjian  yang  diberikan  dengan  penandatanganan  itu  bersifat sementara dan masih harus disahkan.
Pembedaan  antara  tandatangan  dan  ratifikasi  mepunyai  arti  penting  dan sejalan  dengan  prinsip-prinsip  modern  hukum  publik  yang  tidak  menerima pelimpahan wewenang tanpa pengecekan. Pembedaan tersebut dianggap perlu yang akan memungkinkan pejabat negara yang memiliki treaty-making power untuk mencek apakah  para  utusan  yang  ditugaskan  berunding  tidak  keluar  dari  instruksi. Pengecekan  ini  tidak  akan  menimbulkan  masalah  diplomatik  mengingat  perjanjian yang ditandatangani tersebut belum diterima secara definitif, tenggang waktu antara penandatanganan  dan  ratifikasi  dapat  digunakan  untuk  mempelajari  lagi  naskah perjanjian tersebut sebelum negara mengikatkan diri secara yuridik 20 .
Adapun  cara  ratifikasi  itu  dilakukan  semata-mata  merupakan  persoalan intern menurut ketentuan tata negara masing-masing negara. Praktik nasional negara- negara berkenaan dengan ratifikasi perjanjian internasional ini, dapat dibedakan atas
17 D. P. O’Connel, International Law, Volume One, h. 230.
18 Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Pengantar hukum Internasional.
19 Dj.  Harris,  Cases  and  Material  on  International  Law,  Sixth  Edition,  Thompson  Sweet  & Maxwell, London, 2004, h. 805.
20 Boer mauna, Op.Cit ., h. 118.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 117
tiga golongan atau sistem menturut ratifikasi mana diadakan, yakni 21 pertama , sistem bahwa  ratifikasi  semata-mata  dilakukan  oleh  badan  eksekutif  ; kedua ,  sistem  bahwa ratifikasi  semata-mata  dilakukan  oleh  badan  legislatif  ;  dan ketiga ,  sistem  campuran bahwa  baik  badan  eksekutif  maupun  legislatif  memainkan  suatu  peranan  dalam proses ratifikasi perjanjian.
Sistem ketiga merupakan yang paling banyak digunakan. Dalam golongan ini terdapat  lagi  pembagian  ke  dalam  dua  golongan,  yang  dapat  dinamakan  sebagai subsistem,  yaitu  sistem  campuran  dimana  badan  legislatif  lebih  menonjol,  contoh sistem yang dianut oleh Perancis dan sistem campuran dimana badan eksekutif yang lebih  menonjol,  contoh  sistem  yang  dianut  oleh  Amerika  Serikat.  Walaupun  dalam sistem  Amerika  Serikat  resminya  Presiden  yang  melakukan  ratifikasi,  dalam kenyataannya nasehat dan persetujuan senat ( advice and consent ) mempunyai peranan yang  menentukan.  Hanya  mengenai  perjanjian  yang  tidak  begitu  penting  yang dinamakan executive agreements , Presiden Amerika Serikat tidak memerlukan nasehat dan persetujuan Senat.
Keempat,  Consent  by  accession. Ketentuan  pasal  15  konvensi  Wina, menyebutkan the consent of a State to be bound by a treaty is expressed by accession when: (1). the treaty provides that such consent may be expressed by that State by means of accession ; (2). it is otherwise established that the negotiating States were agreed that such consent may be;  (3).  all  the  parties  have  subsequently  agreed  that  such  consent  may  be  expressed  by  that State by means of accession.
Secara  garis  besar  persetujuan  negara  untuk  mengikatkan  diri  pada  suatu perjanjian  dapat  dinyatakan  dengan  aksesi,  antara  lain,  bila  perjanjian  itu  sendiri secara  jelas  menyatakan  hal  tersebut  dan  bila  terbukti  negara-negara  yang  ikut berunding  menginginkan  atau  bersepakat  demikian.  Harus  diingat  bahwa  aksesi tidak  boleh  diisyaratkan  dengan  ratifikasi.  Aksesi  berarti  pernyataan  persetujuan untuk  mengikatkan  diri  secara  definitif  terhadap  suatu  perjanjian,  jadi  bila  negara penyimpan  menerima  suatu  aksesi  tetapi  dengan  syarat  harus  menunggu  ratifikasi dulu,  aksesi  demikian  dapat  dianggap  tidak  sah.  Karena  itu  sebelum  menyatakan aksesi, perjanjian tersebut harus diratifikasi terlebih dahulu 22 .
Perjanjian  multilateral  yang  dipandang  penting,  seringkali  menyatakan kepada negara-negara dan entitas khusus lainnya pada situasi tertentu bahwa dapat mengaksesi suatu perjanjian pada waktu mendatang, dimana dilakukan pada waktu setelah (telah lewat waktu) dimungkinkannya penerimaan melalui penandatanganan 23 .
Berkaitan  dengan  persoalan  yang  menyangkut  pernyataan  persetujuan negara  untuk  mengikatkan  diri  pada  perjanjian  internasional  ini,  maka  Konvensi DenHaag  1954  juga  menentukan  cara  untuk  menyatakan  persetujuan  negara  untuk mengikatkan  diri  terhadap  Konvensi  DenHaag  ini.  Cara  yang  ditetapkan  adalah melalui dua cara yaitu melalui ratifikasi dan aksesi. Ketentuan pada pasal 31 konvensi
21 Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Pengantar hukum Internasional,  h. 130.
22 Boer mauna, Op.Cit ., h. 122. 23 Malcom N. Shaw, Op.Ci t., h. 821.
DenHaag  1954,  menyebutkan  “ the  present  Convention  shall  be  subject  to  ratification  by signatory States in according with their respective constitutional procedures ”. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa ratifikasi diperuntukkan terhadap negara-negara peserta yang ikut  serta  pada  pembentukan  konvensi  ini  melalui  konferensi  dan  telah  melakukan penandatanganan atas naskah perjanjian. Hal ini berarti, penandatanganan terhadap perjanjian tersebut tidaklah cukup bagi negara-negara peserta untuk mengikatkan diri pada konvensi DenHaag 1954 ini, karena setelahnya, berdasarkan pasal 31 konvensi dituntut  untuk  dilakukannya  ratifikasi  atas  perjanjian  tersebut  menurut  ketentuan hukum  ketatanegaraan  masing-masing  negara.  Ratifikasi  inilah  yang  akan menentukan  apakah  suatu  negara  terikat  atau  tidak  terhadap  konvensi  DenHaag 1954.
Amerika Serikat tercatat sebagai negara peserta konferensi DenHaag dan ikut melakukan  penandatanganan  atas  naskah  konvensi  DenHaag  1954  pada  tanggal  14 Mei 1954, namun hingga terjadi sengketa bersenjata dengan Irak tahun 2003, Amerika Serikat  belum  melakukan  ratifikasi  pada  konvensi  ini.  Apabila  ditinjau  dari penjelasan Mochtar kusumaatmadja, yang berkaitan dengan praktik nasional negara- negara  berkenaan  dengan  ratifikasi  perjanjian  internasional,  Amerika  Serikat  adalah negara  yang  menganut  sistem  campuran  bahwa  baik  badan  eksekutif  maupun legislatif memainkan suatu peranan dalam proses ratifikasi perjanjian.
Dalam hal ini, sistem campuran dimana badan eksekutif yang lebih menonjol, yakni  sistem  campuran  dengan  primat  Presiden  atau  resminya  Presiden  yang melakukan  ratifikasi.  Artinya  terdapat  dua  indikasi  yang  dapat  muncul  untuk menentukan apakah Amerika serikat telah terikat atau tidak pada konvensi DenHaag 1954;
Pertama , berdasarkan sistem campuran dengan primat Presiden, yang dianut oleh  Amerika  Serikat,  maka  penandatanganan  yang  dilakukan  oleh  Presiden  telah menunjukkan/mengisyaratkan  bahwa  Amerika  Serikat  menyatakan  mengikatkan dirinya terhadap Konvensi DenHaag 1954, karena tindakan tersebut dapat dipandang sebagai ratifikasi yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat melalui badan eksekutif (Presiden), terutama apabila konvensi tersebut dianggap sebagai ‘ excecutive agreement ’ yang tidak memerlukan nasehat dan persetujuan senat.
Kedua ,  Amerika  Serikat  dapat  dikatakan  tidak  terikat  dengan  konvensi DenHaag  1954,  dengan  argumen  bahwa  walaupun  dalam  sistem  Amerika  Serikat resminya  Presiden  yang  melakukan  ratifikasi,  dalam  kenyataannya  nasehat  dan persetujuan senat ( advice and consent ) mempunyai peranan yang menentukan. Hal ini berarti,  penandatanganan  yang  dilakukan  Oleh  Presiden  Amerika  Serikat  atas konvensi  DenHaag  1954  tidaklah  cukup  untuk  menyatakan  dirinya  terikat  oleh konvensi  tersebut,  karena  dibutuhkan  persetujuan  senat  dalam  proses  ratifikasinya atau  ratifikasi  konvensi  tersebut  dinyatakan  selesai  jika  telah  mendapat  persetujuan dari senat Amerika Serikat.
Berbeda dengan Irak, sebagai salah satu negara peserta konferensi DenHaag 1954,  telah  menandatangani  konvensi  DenHaag  1954  pada  14  Mei  1954  dan  telah meratifikasinya pada tanggal 21 Desember 1967. Dengan demikian, secara yuridis dan
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 119
tegas  Irak  telah  menyatakan  persetujuan  mengikatkan  diri  terhadap  konvensi DenHaag 1954.
Selain  ratifikasi,  Konvensi  DenHaag  1954  juga  menetapkan  aksesi  sebagai cara  lain  untuk  menyatakan  persetujuan  negara  untuk  mengikatkan  diri  pada perjanjian internasional atau konvensi ini.  Sebagaimana yang dinyatakan pada pasal 32 konvensi DenHaag, yakni “ from the date of its entry into force, the present convention shall be open for accession by all states mentioned 30 which have not signed it, as well as any other state invited to accede… ”. Ketentuan ini menetapkan bahwa aksesi diperuntukkan bagi  negara-negara  peserta  konferensi  yang  pada  pembentukan  konvensi  DenHaag 1954  tidak/belum  melakukan  penandatanganan  atas  naskah  perjanjian  (konvensi DenHaag),  sehingga  setelah  konvensi  ini  berlaku,  terbuka  kesempatan  bagi  negara- negara tersebut untuk melakukan pernyataan persetujuan negara untuk mengikatkan diri terhadap konvensi tersebut. Selain itu, cara aksesi juga diperuntukan bagi negara- negara  lain  yang  bukan  peserta  konferensi  untuk  mengikatkan  diri  pada  konvensi DenHaag 1954, juga setelah konvensi ini berlaku.

## Daya Mengikat Konvensi DenHaag 1954 Terhadap Pihak-Pihak Yang Bersengketa, Khususnya Pihak Yang Belum Meratifikasinya (Amerika Serikat)
Adanya maxim hukum yang mengatakan bahwa “ pacta tertiis nec nocent nec prosunt ” 24 menandakan  bahwa  perjanjian  hanya  mengikat  bagi  pihak-pihak  pada perjanjian  itu  saja.  Dengan  mengutip  pendapat  pendapat  Lauterpacht,  sarjana  Mc Nair  mengatakan,  bahwa  persetujuan  terhadap  perjanjian  diantara  negara-negara, termasuk  organisasi  negara-negara  dimaksudkan  untuk  menciptakan  hak  dan kewajiban hukum bagi para pihak. 25
Dengan demikian, dengan tidak dilakukannya ratifikasi oleh Amerika Serikat terhadap  konvensi  DenHaag  1954,  setelah  penandatangan  (dengan  asumsi  bahwa menurut  hukum  nasional  Amerika  Serikat,  penandatangan  atas  konvensi  DenHaag 1954  oleh  Presiden,  tidaklah  cukup  untuk  dikatakan  telah  diratifikasi  sebelum  ada persetujuan  senat),  maka  Konvensi  1954  tidak  memiliki  daya  mengikat  terhadap Amerika  Serikat.  Tentu  saja,  hal  ini  disebabkan  Amerika  Serikat  tidak  secara  tegas melakukan  pernyataan  persetujuan  mengikatkan  diri  terhadap  konvensi  DenHaag 1954,  seperti  yang  disyaratkan  atau  ditetapkan  oleh  konvensi  tersebut,  berdasarkan pasal  31  yaitu  melakukan  ratifikasi  setelah  penandatanganan  dilakukan.  Sedangkan konvensi  DenHaag  1954  memiliki  daya  mengikat  terhadap  Irak,  karena  Irak  telah melakukan  penandatanganan  dan  ratifikasi  terhadap  konvensi  ini,  sesuai  dengan ketentuan  pasal  31  konvensi  DenHaag  1954.  Kondisi  seperti  ini,  dalam  hukum humaniter  internasional  dikenal  dengan  sebutan  ‘ Klausa  si  Omnes, ’26 Artinya  untuk menerapkan suatu perjanjian internasional dalam suatu peperangan, maka para pihak
24 Sidik  Suraputra,  Hukum  Internasional  Dan  Berbagai  Permasalahannya  (suatu  Kumpulan Karangan), Diadit Media, Jakarta, 2006, h. 330.
25 Yudha Bhakti Ardhiwisastra, Op.Cit , h. 152. 26 E.  W.  Vierdag,  The  Law  Governing  Treaty  Relations  Between  Parties  To  The  Vienna Convention  On  The  Law  Of  Treaties  And  States  Not  Party  To  The  Convention,  Departemen  of  State, American Journal of International Law, Vol. 76, No.4,1982, h. 783.
yang  terlibat  lebih  dahulu  harus  menjadi  peserta  dari  perjanjian  tersebut.  apabila salah satu pihak yang terlibat permusuhan (sengketa bersenjata) tidak menjadi pihak yang terikat pada suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut tidak dapat diterapkan. 27
Dengan  tidak  terikatnya  salah  satu  pihak  yang  bersengketa  terhadap perjanjian  internasional  (Konvensi  DenHaag  1954),  yaitu  Amerika  serikat,  maka menimbulkan persoalan serius yang menghambat penerapan perjanjian internasional tersebut  dalam  berbagai  sengketa  bersenjata  yang  berlangsung  dewasa  ini.  Hal  ini berarti  bahwa  dalam  sengketa  bersenjata  yang  berlain-lainan  berlaku  perjanjian internasional  yang  berlain-lainan  pula,  tergantung  pada  perjanjian  internasional manakah yang telah diratifikasi oleh negara-negara yang terlibat konflik.
Namun berkaitan dengan persoalan ini, maka perlu juga ditinjau dari konsep “ pacta  sunt  servenda ”,  yakni  prinsip  yang  amat  fundamental  dalam  hukum internasional  dan  menjadi  norma  imperatif  dalam  praktek  perjanjian  internasional. Pacta  sunt  servanda merupakan  jawaban  bagi  pertanyaan  mengapa  perjanjian internasional mempunyai kekuatan mengikat. Nampaknya kekuatan itu tumbuh dari perkembangan prinsip tersebut sebagai kebiasaan ( custom ). Oppenheim memberikan perumusan dengan mengemukakan bahwa 28 “… treaties are legally binding, because there exist  a  customary  rule  of  international  law  that  treaties  are  binding ”.  Berdasarkan pernyataan  ini,  maka  tidak  salah  apabila  dikatakan  bahwa  perjanjian  internasional juga  relevan  untuk  menentukan  ada  tidaknya  sebuah  aturan  tertentu  dalam  hukum kebiasaan  internasional,  karena  perjanjian  internasional  membantu  menjelaskan bagaimana  negara-negara  memandang  sebuah  aturan  tertentu  dalam  hukum internasional.
Dalam  kasus North  Sea  Continental  Shelf ,  Mahkamah  Internasional  jelas-jelas berpendapat bahwa banyak sedikitnya negara yang meratifikasinya sebuah perjanjian internasional  tertentu  merupakan  hal  yang  merupakan  hal  yang  relevan  untuk menilai  ada  tidaknya  aturan  tertentu  dalam  hukum  internasional 29 .  Selanjutnya Mahkamah  Internasional  menyatakan  bahwa  perjanjian-perjanjian  multilateral mungkin  memainkan  peran  penting  dalam  mencatat  dan  mendefinisikan  aturan- aturan  yang  berasal  dari  hukum  kebiasaan  internasional  atau  justru  dalam mengembangkan  aturan-aturan  semacam  itu.  Dengan  pernyataan  ini,  Mahkamah Internasional  meneguhkan  bahwa  perjanjian  internasional  bisa  menjadi  kodifikasi aturan-aturan hukum kebiasaan internasional yang sudah ada sebelumnya tetapi bisa juga  menjadi  landasan  bagi  pengembangan  aturan-aturan  baru  dalam  hukum kebiasaan  internasional  berdasarkan  norma-norma  yang  terdapat  dalam  perjanjian yang bersangkutan. Mahkamah internasional bahkan telah beranjak lebih jauh dengan menyatakan  “ada  kemungkinan  bahwa  keikutsertaan  yang  sangat  ekstensif  dan representatif  dalam  sebuah  perjanjian  internasional  sudah  bisa  menjadi  bukti  yang
27 Arlina  Permanasari,  et.al,  Pengantar  Hukum  Humaniter , ICRC,  Jakarta,  1999,  h.  35.  Dapat dilihat juga Haryomataram, Pengantar Hukum Humaniter, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 46.
28 Budiono Kusumohamidjojo, Suatu Studi Terhadap Aspek Operasional Konvensi Wina Tahun 1969 Tentang Hukum Perjanjian Internasional, Binacipta, Bandung, 1986, h. 15.
29 Jean-Marie  Henckaerts,  Studi  (kejian)  Tentang  Hukum  Humanitter  Internasional  Kebiasaan  : Sebuah  Sumbangan  Bagi  Pemahaman  Dan  Penghormatan  Terhadap  Tertib  Hukum  Dalam  Konflik Bersenjata, International Review Of The Red Cross , Vol.87 No. 857 Maret 2005, h. 9.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 121
memadai,  asalkan  keikutsertaan  tersebut  juga  mencakup  negara-negara  yang kepentingannya terkena dampak secara khusus.” 30
Hal ini menunjukan bahwa prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang terdapat dalam  perjanjian  internasional  telah  memperoleh  penerimaan  meluas  dalam  bentuk praktek  negara  sehingga  telah  sangat  mempengaruhi  mempengaruhi  hukum kebiasaan  internasional.  Banyak  dari  prinsip-prinsip  dan  aturan-aturan  ini  sekarang telah  menjadi  bagian  hukum  kebiasaan  internasional  sehingga,  dengan  demikian mengikat semua negara dengan ataupun tanpa ratifikasi perjanjian internasional.
Dengan  mengacu  pada  pernyataan  atau  keputusan  yang  dikemukakan  oleh Mahkamah  Internasional  dalam  kasus North  Sea  Continental  Shelf ,  maka  dapat dikatakan  bahwa  Konvensi  DenHaag  1954  tetap  memiliki  daya  mengikat  terhadap Amerika serikat sebagai salah satu pihak yang bersengketa, meskipun tidak (belum) meratifikasi konvensi tersebut. Hal ini disebabkan prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang terdapat didalam Konvensi DenHaag 1954 telah lama dipandang sebagai hukum kebiasaan  internasional  dalam  sengketa  bersenjata  internasional  oleh  rezim  hukum humaniter internasional, sehingga mengikat semua negara, meskipun tanpa ratifikasi terhadap konvensi DenHaag ini, termasuk Amerika Serikat. Misalnya, aturan-aturan yang  sudah  lama  ada  dalam  hukum  kebiasaan  internasional,  yang  melarang  (1) penghancuran  atau  perampasan  perampasan  harta  benda  (budaya)  pihak  musuh, kecuali jika diperlukan berdasarkan kepentingan militer yang imperatif (tidak boleh dikesampingkan);  dan  (2)  penjarahan  terhadap  harta  benda  (budaya)  pihak  musuh dengan tujuan menggunakannya untuk kepentingan diri sendiri.

## Kesimpulan
Konvensi  DenHaag  1954  merupakan  perjanjian  internasional    sebagaimana yang  dimaksud  sebagai  “ treaty ”  dalam  ketentuan  pasal  2  Konvensi  Wina  1969. Seluruh unsur-unsur yang disyaratkan telah dapat ditunjukkan dan terpenuhi dalam pembentukan konvensi DenHaag 1954, termasuk memiliki ketentuan yang mengatur mengenai  cara  yang  digunakan  untuk  menyatakan  persetujuan  negara  untuk mengikatkan diri ( consent to be bound ) pada konvensi DenHaag 1954 ini, yakni dengan dua cara, ratifikasi dan aksesi.
Berdasarkan  pernyataan  Mahkamah  Internasional  dalam  kasus North  Sea Continental Shelf bahwa perjanjian internasional bisa menjadi kodifikasi aturan-aturan hukum  kebiasaan  internasional  yang  sudah  ada  sebelumnya  dan  kenyataannya bahwa prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang terdapat didalam Konvensi DenHaag 1954  telah  lama  dipandang  sebagai  hukum  kebiasaan  internasional  dalam  sengketa bersenjata  internasional  oleh  rezim  hukum  humaniter  internasional,  maka  mengikat bagi semua negara dengan ataupun tanpa ratifikasi perjanjian internasional. Artinya Konvensi  DenHaag  1954  tetap  memiliki  daya  mengikat  terhadap  Amerika  serikat sebagai  salah  satu  pihak  yang  bersengketa,  meskipun  tidak  (belum)  meratifikasi konvensi tersebut.
30 Ibid ., h. 10.
Pustaka Acuan

## BUKU
Adam  Roberts  and  Richard  Guelff, Documents  On  The  Laws  Of  War ,  Third  Edition, Oxford University Press, New York, 2000. Arlina Permanasari et al., Pengantar Hukum Humaniter , ICRC, Jakarta, 1999.
Boer  Mauna,  Hukum  Internasional  :  Pengertian,  Peranan  Dan  Fungsi  Dalam  Era Dinamika Global, Edisi Ke-2, Alumni, Bandung, 2005.
Budiono Kusumohamidjojo, Suatu Studi Terhadap Aspek Operasional Konvensi Wina Tahun  1969  Tentang  Hukum  Perjanjian  Internasional,  Binacipta,  Bandung,
1986.
D.P. O’Connel, International Law, Volume One, Steven & Sons Limited, London, 1965.
Dj.  Harris, Cases  and  Material  on  International  Law ,  Sixth  Edition,  Thompson  Sweet  & Maxwell, London, 2004.
F. Sugeng Istanto, Penerapan Hukum Humaniter Internasional Pada Orang Sipil Dan Perlindungannya  Dalam  Pertikaian  Bersenjata  dalam  Fadillah  Agus  (ed), Hukum Humaniter Suatu Perspektif, Massma Sikumbang, Jakarta, 1997.
Haryomataram, Pengantar Hukum Humaniter, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
Malcolm N. Shaw, International Law , Fifth Edition, Cambrige University Press, United Kingdom, 2003.
Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Pengantar hukum Internasional, Alumni, Bandung, 2003
--------, Konvensi-konvensi Palang Merah Tahun 1949, Binacipta, Bandung, 1986. Peter  Maass,  “ Cultural  Property  And  Historical  Monuments ”  dalam  Roy  Gutman  and David Rieff (ed), Crimes Of War, What The Public Should Know , Tien Wah Press,
New York, 1999.
Sidik  Suraputra,  Hukum  Internasional  Dan  Berbagai  Permasalahannya  (suatu Kumpulan Karangan), Diadit Media, Jakarta, 2006.
Yudha Bhakti Ardhiwisastra, Hukum Internasional Bunga Rampai. Alumni, Bandung, 2003.

## Jurnal Dan Makalah
E.  W.  Vierdag, The  Law  Governing  Treaty  Relations  Between  Parties  To  The  Vienna Convention  On  The  Law  Of  Treaties  And  States  Not  Party  To  The  Convention , Departemen  of  State,  American  Journal  of  International  Law,  Vol.  76,  No.  4, 1982.
Jean-Marie  Henckaerts,  Studi  (kejian)  Tentang  Hukum  Humanitter  Internasional Kebiasaan:  Sebuah  Sumbangan  Bagi  Pemahaman  Dan  Penghormatan Terhadap  Tertib  Hukum  Dalam  Konflik  Bersenjata,  International  Review  Of The Red Cross , Vol.87 No. 857 Maret 2005.