SULTAN JURISPRUDENCE
Jurnal Riset Ilmu Hukum

## SULTAN JURISPRUDANCE: JURNAL RISET ILMU HUKUM
Volume 3 Nomor 2, Desember 2023, hlm. (101-118) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2798-5598 | e-ISSN: 2798-2130 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/index

## Dampak Hukum dan Sosial Masyarakat Atas Penangguhan Eksekusi Tanah Wakaf: Studi Makam Balung

## Inki Rizqia
Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka Km. 3 Sindangsari, Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten Email: inkey.law@gmail.com

## Suparman Usman
Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka Km. 3 Sindangsari, Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten Email: suparman.usman@gmail.com

## Inge Dwisvimiar
Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka Km. 3 Sindangsari, Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten Email: inge@untirta.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v3i2.21721
Info Artikel |Submitted : 22 Agustus 2023 |Revised : 11 Oktober 2023 |Accepted : 15 Oktober 2023
How  to  cite:  Inki  Rizqia,  Suparman  Usman,  Inge  Dwisvimiar, “ Dampak  Hukum  dan Sosial  Masyarakat  atas  Penangguhan  Eksekusi  Tanah  Wakaf:  Studi  Kasus  Makam Balung ”, Sultan  Jurisprudance:  Jurnal  Riset  Ilmu  Hukum ,  Vol.  3  No.  2,  (Desember,  2023 )”, hlm. 101-118.

## ABSTRACT:
The Cilegon Religious Court suspended the enforcement of the Supreme Court's decision number 185 K/Ag/2020, which has permanent legal force (res judicata/inkracht van gewijsde). This proves that it is difficult for the public to obtain justice due to the lengthy legal process. This study aims to determine the legal  and social impact  of  the community on the suspension of  execution and to explain the community's efforts to obtain rights to the waqf land of the Balung tomb. This type of research uses normative-empirical law through a case study approach. Sources of data used were primary data  and secondary data with data collection techniques from interviews and literature studies, which were analysed qualitatively. The findings of the research show that: (1) The legal and social impact of the community on the suspension of enforcement to the waqf land of the Balung tomb , because in the cassation decision number 185 K/Ag/2020, stated the waqf  pledge  deed  number  W2/238/02/Year  2013,  which  became  the  basis  for  managing  the  land  for  the Balung tombs and making certificates (land books) was declared no longer valid, so there was no guarantee of certainty regarding the status  of  the Balung tomb as land  replacement land  for tombs waqf  owned by the community.  On  the  other  hand,  there  is  a  social  impact  on  the  community  in  terms  of  material  and immaterial losses. (2) The community's efforts to obtain land rights to replace the community's waqf graves have  been  made  through  the  judiciary,  government,  and  waqf  related  agencies  in  cilegon  city,  but  no resolution has been reached. the respondent of the execution remains in control of all the objects of execution.
Keywords: Suspension of Execution, Waqf Land, Balung tomb.

## ABSTRAK:
Pengadilan Agama Cilegon melakukan penangguhan eksekusi putusan Mahkamah Agung Nomor 185 K/Ag/2020 yang telah berkekuatan hukum tetap (res judicata/inkracht van gewijsde) , hal tersebut  membuktikan  bahwa  sulitnya  masyarakat  untuk  mendapatkan  keadilan  hukum  karena akibat berlarut-larutnya proses hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak hukum dan  sosial  masyarakat  atas  penangguhan  eksekusi  dan  menjelaskan  upaya  masyarakat memperoleh  hak  atas  tanah  wakaf  makam  balung.  Jenis  penelitian  yuridis  normatif-empiris melalui  pendekatan  studi  kasus.  Sumber  data  yang  digunakan  data  primer  dan  data  sekunder dengan  teknik  pengumpulan  data  melalui  wawancara  dan  studi  kepustakaan  yang  dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan, bahwa : (1) Dampak hukum dan sosial masyarakat atas  penangguhan  pelaksanaan  eksekusi  tanah  wakaf  makam  balung,  karena  dalam  putusan Kasasi  Nomor  185  K/Ag/2020,  menyatakan  Akta  Ikrar  Wakaf  Nomor  W2/238/02/Tahun  2013 yang  menjadi  dasar  mengelola  tanah  makam  balung  dan  membuat  sertipikat  (buku  tanah), dinyatakan sudah tidak berlaku lagi sehingga tidak adanya jaminan kepastian tentang status tanah makam balung sebagai tanah pengganti tanah wakaf kuburan milik masyarakat. Disisi lain adanya dampak  sosial  masyarakat  berupa  kerugian  materiil  dan  imateriil.  (2)  Upaya-upaya  masyarakat dalam memperoleh hak  atas tanah pengganti tanah wakaf kuburan masyarakat, telah dilakukan melalui  lembaga  Peradilan,  Pemerintah  dan  Instansi  terkait  perwakafan  di  Kota  Cilegon  tetapi tidak  didapatkan  penyelesaian,  termohon  eksekusi  tetap  bertahan  menguasai  seluruh  obyek eksekusi.
Kata Kunci : Penangguhan Eksekusi, Tanah Wakaf, Makam Balung.

## Pendahuluan
Proses penyelesaian melalui pemeriksaan  sengketa  perdata  atau keperdataan  melalui  lembaga  peradilan atau  pengadilan  pada  hakekatnya bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dengan menjatuhkan putusan pengadilan. Putusan pengadilan merupakan produk dari proses persidangan  di  pengadilan.  Sementara pengadilan  merupakan  tempat  pelarian terakhir  bagi  para  pencari  keadilan,
sehingga putusan hakim sudah sepatutnya  dapat  memenuhi  tuntutan para  pencari  keadilan.  Terhadap  hal tersebut  hakim  dalam  memutuskan perkaranya  harus  mencerminkan  tiga unsur  yakni  keadilan,  kepastian  hukum dan kemanfaatan. 1 Hal  ini  dikarenakan  putusan hakim  merupakan  hukum  atau  undang- undang  yang  mengikat  antara  pihak yang  bersangkutan,  oleh  karena  itu sudah  semestinya  putusan  hakim  yang berkekuatan  hukum  tetap  dilaksanakan secara  sukarela  maupun  secara  paksa oleh pengadilan dengan bantuan kekuatan umum (Polisi/Militer),
sehingga  menjamin  kepastian  hukum dan dapat diterima dengan ketaatan dan kepatuhan  pada  hukum.  Kepastian hukum  merupakan  kondisi  yang  ingin dicapai  dari  penegakan  hukum,  di samping  menginginkan  juga  akan terciptanya keadilan dan kemanfaatan. 2
1 Muhammad  Ridwan  Rasyid  dan  Atik Winanti,
‘Perlindungan Hukum Terkait
Pemegang  Hak  Milik  Atas  Tanah  Dalam Kepemilikan  Sertifikat  Ganda  (Studi  Kasus Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  3061 K/Pdt/2022)’, Al  Qalam:  Jurnal  Ilmiah  Keagamaan dan  Kemasyarakatan ,  No.  4  Vol.  17  (2023),  hlm. 2271, <https://doi.org/10.35931/aq.v17i4.2366>.
2 Ariyanto,  Dwisvimiar  Inge,  and
Arifinal,  ‘Kepastian  Hukum  Terhadap  Lelang Eksekusi  Hak  Tanggungan  Terkait  Gugatan Perbuatan  Melawan  Hukum  Dari  Debitur Pemberi  Hak’, SALAM:  Jurnal  Sosial  Dan  Budaya Syar-I ,  No.  2  Vol.  9  (2022),  hlm.  363-376, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i2.25334>.
Pelaksanaan  putusan  hakim  yang berkekuatan  hukum  tetap  disebut eksekusi.  Eksekusi  sebagai  tindakan hukum yang dilakukakan oleh pengadilan  kepada  pihak  yang  kalah dalam  suatu  perkara  merupakan  aturan dan  tata  cara  lanjutan  dari  proses pemeriksaan  perkara.  Oleh  karena  itu, eksekusi  tiada  lain  daripada  tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. 3 Pelaksanaan  putusan  hakim adalah  hal  yang  paling  essensial  atau utama bagi masyarakat dalam berperkara  dimuka  pengadilan  untuk mendapatkan  kepastian  hukum  dan bentuk penyelesaian secara adil, merupakan kewajiban yang masih harus dijalankan oleh Pengadilan sebagaimana yang  disyaratkan  pasal  54  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  yang menyatakan bahwa pelaksanaan putusan  pengadilan  dalam  perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh Ketua Pengadilan. 4
Eksekusi putusan terkadang mengalami  hambatan  salah  satunya adanya permohonan Peninjauan Kembali oleh pihak yang kalah sehingga dapat mengakibatkan adanya
penangguhan  eksekusi. 5 Dalam  hal perlawanan  yang  dilakukan  oleh  salah satu  pihak,  karena  merasa  masih melakukan  upaya  hukum  peninjauan
3 Bambang  Sugeng  dan  Sujayadi, Pengantar  Hukum  Acara  Perdata ,  Cetakan  Ke-3, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 122
4 Hartati Ralang and Syafrida, ‘Hambatan  Dalam  Eksekusi  Perkara  Perdata’, ADIL: Jurnal Hukum , No. 1 Vol. 12. (2021), hlm. 88- 106, <https://doi.org/10.33476/ajl.v12i1.1919>. 5 Tami  Rusli  and  Rahmad  Apriyandi, ‘Analisis Yuridis Faktor Penghambat Pelaksanaan Eksekusi  Putusan  Peninjauan  Kembali  Nomor 199PK/Pdt/2007 (Studi Kasus Eksekusi Tanah Di Kec. Jati Agung Desa Jatimulyo)’, Jurnal Pahlawan , No. 2 Vol. 4 (2021), hlm. 10-15, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jp.v4 i2.3034>.
kembali, alasan-alasan tersebut digunakan sebagai dalih untuk menunda-nunda jalannya eksekusi. Permohonan  Peninjauan  Kembali  tidak serta merta (mutatis mutandis) menangguhkan  eksekusi,  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  66  ayat  (2) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, mengandung  prinsip  bahwa  Peninjauan
Kembali  tidak  menangguhkan  atau menghentikan  pelaksanaan  eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap. Permohonan  Peninjauan  Kembali  yang diajukan  dapat  dianggap  sungguh- sungguh dan mendasar apabila terdapat alasan, yaitu Pertama, benar-benar sesuai dengan salah satu alasan yang ditentukan  dalam  Pasal  67  Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  1985  tentang Mahkamah  Agung.  Kedua,  alasan  yang dikemukakan  didukung  oleh  fakta  atau bukti  yang  jelas  dan  sempurna.  Ketiga, dapat  diduga  Majelis  Hakim  yang memeriksa,  mengadili  dan  memutus Peninjauan  Kembali  besar  kemungkinan akan mengabulkannya.
Permasalahan  yang  terjadi  di wilayah  hukum  Kota  Cilegon,  yaitu penangguhan pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan  Agama  Cilegon  terhadap putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  185 K/Ag/2020  yang  telah  berkekuatan hukum  tetap,  tentang  tanah  wakaf makam  balung.  Ketua  Pengadilan Agama  Cilegon  pada  tanggal  4  Oktober 2021,  mengeluarkan  Surat  Penetapan tertanggal  4  Oktober  2021  tentang
Menetapkan Menangguhkan Pelaksanaan  Eksekusi  perkara  Nomor 2/Pdt/Eks/2021/PA.Clg juncto Nomor 279/Pdt.G/2017/PA.Clg juncto Nomor 81/Pdt.G/2019/PTA.Btn juncto Nomor 185  K/Ag/2020  sampai adanya  putusan Peninjauan  Kembali  dari  Mahkamah Agung.  Surat  Penetapan  Penangguhan
Eksekusi  tersebut  sebagai  jawaban
Pengadilan  Agama Cilegon,  oleh  karena
Termohon
eksekusi mengajukan permohonan Peninjauan Kembali.
Penangguhan  eksekusi  tanah wakaf  makam  balung  yang  terjadi  tentu saja tidak sesuai dengan hukum normatif sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1985 tentang  Mahkamah  Agung.  Problem muncul  karena  terjadi  kesenjangan (gap) antara  das  sollen  (apa  yang  seharusnya) dengan  das  sein  (apa  yang  terjadi  pada kenyataan),  sehingga  penelitian  ini menjadi  penting  dilakukan  sebagai upaya  warga  masyarakat  Cilegon  yang terdampak  pembebasan  tanah  guna pembangunan  proyek  pabrik  baja  PT Krakatau  Steel,  untuk  mendapatkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan atas tanah pengganti tanah wakaf kuburan/makam balung. Adanya kenyataan  yang  terjadi  di  masyarakat, tentu  saja  mengakibatkan  dampak hukum  berupa  tidak  adanya  jaminan kepastian  hukum  terhadap  status  tanah wakaf  makam  balung  sebagai  tanah pengganti tanah wakaf kuburan Masyarakat dan disisi lain menimbulkan kerugian  nyata  bagi  masyarakat  sebagai pihak  yang  menang,  berupa  kerugian materiil  dan  i-materiil,  oleh  karena makam  bukan  saja  berfungsi  sebagai tempat  peristirahatan  terakhir,  makam sebagai parameter dalam tatanan masyarakat  yang  beradab,  yang  dapat memberikan  rasa  ketenangan  dan kedamaian.  Berdasarkan  uraian  tersebut di  atas,  maka  dapat  di  rumuskan permasalahan yaitu, bagaimana dampak hukum  dan  sosial  masyarakat  atas penangguhan  pelaksanaan  eksekusi tanah  wakaf  makam  balung  oleh Pengadilan Agama Cilegon? dan bagaimana  upaya-upaya  masyarakat dalam  memperoleh  hak  atas  tanah makam  balung  sebagai  tanah  pengganti tanah wakaf kuburan masyarakat?

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis
normatif-empiris.  Penelitian  hukum normatif-empiris (applied  law  research) adalah  penelitian  hukum  mengenai pemberlakukan atau implementasi aturan  hukum  dalam  perilaku  nyata sebagai  akibat  keberlakuan  norma hukum  dengan  melihat  pada  kenyataan di  masyarakat.  Perilaku  tersebut  dapat diobservasi dengan nyata dan
merupakan  bukti  ketentuan  hukum normatif  secara in  action ( factual) , 6 pada setiap  peristiwa  hukum in  concreto yang terjadi
dalam masyarakat, dan menitikberatkan  pada  norma-norma hukum  yang  terdapat  pada  peraturan perundang-undangan dan putusan- putusan  pengadilan  serta  kesesuaian data dilapangan. 7
Penelitian ini melalui pendekatan studi  kasus,  dengan  sumber  data  yang digunakan  data  primer  dan  data sekunder.  Data  primer  yang  diperoleh melalui  studi  lapangan (field  research) , dan  didukung  data  sekunder  sebagai data  awalnya  yang  diperoleh  melalui studi kepustakaan (library research) . Data primer  yang  digunakan  berupa  studi lapangan (observasi) dan  wawancara (interview) . 8
Analisis data yang
digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah analisis kualitatif, yang dilakukan secara kualitatif,  komprehensif  dan  lengkap sehingga  menghasilkan  hasil  penelitian normatif-empiris  yang  lebih  sempurna, yang  merupakan  tata  cara  penelitian yang menghasilkan data deskriptif. 9
Dampak  hukum  dan  sosial  masyarakat atas penangguhan pelaksanaan eksekusi tanah wakaf makam balung
6 Muhaimin, Metode  Penelitian  Hukum , Mataram University Press, 2020, hlm. 115 7 Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian Hukum Cetakan  Ke-3,  Universitas  Indonesia, Jakarta. 2014, hlm. 32.
8 Deassy  J.A.  Hehanussa  Dkk, Metode Penelitian  Hukum ,  Widina  Bhakti  Persada,
Bandung, 2023, hlm. 50.
9 Abdul  Kadir  Muhammad, Hukum  dan Penelitian  Hukum ,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 2016, hlm. 138.
Eksekusi  putusan  pengadilan merupakan suatu rangkaian dari keseluruhan  proses  hukum  acara  yang berwujud  dalam  bentuk  hukum  yang bersifat  memaksa  yang  dilakukan  oleh Pengadilan terhadap pihak yang dinyatakan  kalah  dalam  suatu  perkara. Proses  ini  merupakan  suatu  tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan  proses  hukum  acara. Eksekusi  merupakan  suatu  kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tata  tertib  beracara.  Eksekusi  atau pelaksanaan  putusan  ialah  tindakan yang  dilakukan  secara  paksa  terhadap pihak  yang  kalah  dalam  perkara,  tidak bersedia secara sukarela memenuhi atau menjalankan  perintah  atau  putusan Pengadilan  yang  telah  mempunyai kekuatan hukum tetap. Eksekusi menjadi tidak  diperlukan  lagi  manakala  pihak yang  dikalahkan  bersedia  memenuhi perintah  atau  putusan  pengadilan  yang berkekuatan hukum tetap secara sukarela. 10 Pelaksanaan eksekusi atas perintah  dan  dibawah  pimpinan  Ketua Pengadilan  menurut  Pasal  195  HIR juncto Pasal  207  RBg  dijelaskan,  hal menjalankan  putusan  Pengadilan  dalam perkara  yang  diperiksa  oleh  Pengadilan Tingkat Pertama atas perintah dan tugas Pimpinan  Ketua  Pengadilan  yang  pada Tingkat  Pertama  memeriksa  perkara  itu menurut  cara  yang  diatur  dalam  pasal- pasal  HIR. 11 Sehingga  eksekusi  atas putusan  kasasi  Nomor  185  K/Ag/2020 tersebut  berada  dibawah  perintah  dan pimpinan  Ketua  Pengadilan  Agama Cilegon.  Putusan  Mahkamah  Agung
10 Evelyn  Lumentut,  Vecky  Yanni  Gosal, Dkk,  ‘Suatu  Tinjauan  Terhadap  Putusan Pengadilan  Berkekuatan  Hukum  tetap’, Lex Administratum ,  No.  1  Vol.  X  (2022),  hlm.  155, <https://doi.org/10.25216/jhp.1.3.2012.435-462>. 11 Siska  Ayu  Anggraini,  ‘Penguatan Eksekusi  Putusan  Mahkamah  Agung  Dalam Sistem  Peradilan’, Al-Qadhi  Journal  of  Islamic Family  Low ,  No.  1  Vol.  1  (2021),  hlm.  100, <https://doi.org/10.47902/aqjhki.v1i1.511>.
Nomor  185  K/Ag/2020  adalah  putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (res judicata/inkracht van gewijsde) dalam perkara  gugatan  perwakilan  kelompok (class action) Nomor 279/Pdt.G/2017/PA.Clg, pada Pengadilan  Agama  Cilegon,  tentang sengketa  tanah  pengganti  tanah  wakaf kuburan makam balung, sudah
selayaknya  setiap  perkara  yang  sudah diputus  oleh  hakim  pengadilan  dan berkekekuatan  hukum  tetap  dipatuhi dan  dilaksanakan.  Putusan  Mahkamah Agung  Nomor  185  K/Ag/2020,  tidak serta  merta (mutatis  mutandis) dapat dilaksanakan  atau  di  eksekusi,  dengan alasan  Termohon  eksekusi  mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, yang disertai  pula  dengan  surat  permohonan penangguhan eksekusi. Pengadilan
Agama  Cilegon  telah  mengabulkan permohonan  penangguhan  eksekusi tersebut  dengan  mengeluarkan  Surat Penetapan  tanggal  4  Oktober  2021  yang pada pokoknya menangguhkan eksekusi sampai  adanya  putusan  Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung.
Berdasarkan  hasil  penelitian, penangguhan  pelaksanaan  eksekusi tanah  makam  balung  sebagai  pengganti tanah  wakaf  kuburan  Masyarakat  oleh Pengadilan  Agama  Cilegon,  tentu  saja tidak  sesuai  atau  bertentangan  dengan ketentuan  Pasal  66  ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  1985  tentang Mahkamah  Agung.  dimana  menyatakan bahwa permohonan  peninjauan  kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan  putusan  Pengadilan,  serta membuktikan
bahwa asas penyelenggaraan  peradilan  yang  cepat, sederhana  dan  biaya  ringan  telah termarjinalkan. Dalam perkembangan di masyarakat menimbulkan dampak hukum  dan  sosial  masyarakat.  Dampak hukum  tersebut  berawal  dari  adanya putusan  Mahkamah  Agung  yang  tidak dilaksanakan  secara  sukarela,  pihak yang dikalahkan tidak bersedia menyerahkan  tanah  kuburan  makam
balung  kepada  warga  masyarakat sebagai  pihak  yang  dimenangkan  yang berhak  mengurus  dan  mengelola  tanah kuburan  makam  balung  sebagai  tanah pengganti tanah wakaf kuburan masyarakat  yang  terkena  pembebasan tanah  proyek  pembangunan  pabrik  baja PT. Krakatau Steel (Persero).
Dampak  hukum  terjadi  karena dalam  putusan  Kasasi  Mahkamah Agung  tersebut  memuat  hal-hal  dalam tabel:
Tabel 1. Dampak hukum karena penangguhan eksekusi putusan Kasasi No. Uraian dampak hukum Jenis dampak hukum 1.  Akta ikrar wakaf Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 2.  Kedudukan nazhir Tidak mempunyai kewenangan. 3.  Sertipikat (buku tanah) Cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Sumber:  Data penelitian diolah.
Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan  mengenai  dampak  hukum yaitu,  Pertama,  terhadap  Akta  Ikrar Wakaf  Nomor  W2/238/02/Tahun  2013, tidak  berbentuk  akta  pengganti  akta ikrar  wakaf,    ikrar  wakaf  tidak mengatasnamakan
wakif-wakif
terdahulu  yang  sudah  meninggal  dunia dan  tidak  dengan  tegas  menyebutkan peruntukannya untuk pekuburan masyarakat muslim khususnya
masyarakat  yang  terkena  gusuran  PT Krakatau  Steel,  oleh  karena  wakaf tersebut  telah  berlangsung  sebelum terjadinya  pembebasan  tanah  oleh  PT. Krakatau  Steel  (Persero),  sehingga dinyatakan sudah tidak berlaku lagi dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Kedua,  terhadap  Nazhir  yang tercantum  dalam  Akta  Ikrar  Wakaf Nomor W2/238/02/Tahun 2013 menjadi
tidak  mempunyai  kewenangan  lagi sebagai  nazhir.  Oleh  sebab  itu  Nazhir yang  bertindak  sebagai  pengurus yayasan  makam  balung  yang  tertuang dalam  Akta  Yayasan  Makam  Balung Nomor  13,  dengan  kedudukannya menjadi  tidak  sah  mengurus  tanah wakaf  makam  balung  dan  mengelola benda  wakaf (mauquf) .  Ketiga,  terhadap sertipikat  (buku  tanah)  tanah  wakaf makam  balung  tersebut  saat  diterbitkan berdasarkan  kepada  Akta  Ikrar  Wakaf yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan Agama  (KUA)  Kecamatan  Citangkil sebagai  Pejabat  Pembuat  Akta  Ikrar Wakaf  (PPAIW),  menjadi  cacat  hukum dan  tidak  memiliki  kekuatan  hukum mengikat.
Berkaitan dengan dampak hukum  tersebut  di  atas,  data  primer melalui  wawancara  yang  dilakukan  di Cilegon terhadap 2 (dua) responden, dari kuasa Hukum Warga Masyarakat/Pemohon  Eksekusi  dan perwakilan masyarakat. Hasil wawancara  yaitu  responden  pertama menyatakan  bahwa  putusan  Mahkamah Agung  menimbulkan  dampak  hukum terhadap Kedudukan Wakif dalam Akta Ikrar Wakaf dan Keabsahan Nazhir serta Sertipikat  (Buku  Tanah)  Tanah  Wakaf, dijelaskan  lebih  lanjut  dalam  konteks perwakafan  tanah  makam  balung, mengenai  wakif  bukan  pemilik  benda wakaf,  mengenai  akta  ikrar  wakaf  tidak berbentuk  akta  pengganti  akta  ikrar wakaf  dan  tidak  mewakili  para  wakif- wakif  terdahulu  yang  sudah  meninggal, dan  tidak  dengan  tegas  menyebutkan peruntukannya untuk pekuburan masyarakat muslim khususnya
masyarakat  yang  terkena  gusuran  PT Krakatau  Steel,  oleh  karena  wakaf tersebut  telah  berlangsung  sebelum terjadinya  pembebasan  tanah  oleh  PT. Krakatau  Steel  (Persero).  Mengenai nazhir  dalam  diktum  amar  putusan Mahkamah  Agung  dinyatakan  tidak cakap mengurus Yayasan makam balung karena merubah atau mengalih-
fungsikan  obyek  wakaf  ( mauquf )  tidak sesuai dengan peruntukannya. Mengenai Sertipikat  (Buku  Tanah)  Tanah  Wakaf makam  balung  Nomor  43  Tahun  2014 dan  44  Tahun  2014,  tersebut  saat diterbitkan  berdasarkan  kepada  Akta Ikrar Wakaf, mutatis mutandis
menjadikan  cacat  hukum  dan  tidak memiliki  kekuatan  mengikat  secara hukum. 12 Disisi  lain  wawancara  dengan perwakilan  masyarakat,  menjelaskan bahwa  oleh  karena  Yayasan  makam balung tidak memiliki kantor yang tetap, dengan  demikian  terdapat  kesulitan memperoleh  izin  apabila  ada  warga masyarakat  yang  meninggal  bermaksud di  kuburkan  di  makam  balung.  Petugas Yayasan  yang  melayani  pemberian  izin penguburan  berganti-ganti,  mengalami kesulitan apabila warga yang meninggal dimakamkan pada malam hari. 13 Dampak  sosial  masyarakat  yang disebabkan  oleh  penangguhan  eksekusi dapat  dibedakan  antara  dampak  sosial materiil  dan  imateriil,  diuraikan  dalam tabel berikut:
Tabel 2.
Dampak sosial karena penangguhan eksekusi putusan Kasasi No.   Uraian Dampak Sosial Jenis dampak sosial 1.  Dampak sosial materiil Biaya pemakaman warga. 2.  Dampak sosial imateriil Pelayanan pemakaman warga masyarakat.
Sumber:  Data penelitian diolah.
Tabel  di  atas  dapat  dijelaskan mengenai  dampak  sosial  materiil yang dimaksud  berupa  biaya  pemakaman bagi
warga masyarakat yang
keluarganya meninggal bermaksud
12 Wawancara  Peneliti,  Hari  Jum’at
Tanggal 19 Mei 2023, Pukul 14.00
13 Wawancara Peneliti dengan
perwakilan  masyarakat,  Hari  Sabtu  Tanggal  10 Juni 2023, Pukul 16.30
dimakamkan di kuburan makam balung. Biaya pemakaman merupakan dampak sosial materiil  nyata  dan langsung berpengaruh terhadap kualitas hidup  dan  lingkungan  masyarakat banyak.  Biaya  pemakaman  ditanggung secara  langsung  oleh  warga  masyarakat yang  nilainya  bervariasi,  tidak  sama antara  warga  satu  dengan  warga  yang lain,  dirasakan  oleh  warga  masyarakat memberatkan  dari  yang  sebelumnya relatif  tidak  menjadi  beban  berat. Dampak  sosial  imateriil,  berupa  tidak adanya  kepastian  pelayanan  bagi  warga masyarakat yang keluarganya meninggal dapat  dilayani  yayasan  makam  balung untuk  diterima  dan  dikuburkan  di makam  balung,  dengan  melalui  proses yang tidak sederhana untuk
mendapatkan izin, dirasakan oleh warga masyarakat  menyulitkan  untuk  bisa menggunakan  tanah  kuburan  makam balung,  menimbulkan  rasa  kecewa  dan tidak  puas  bagi  masyarakat,  timbul  rasa tidak  menerima  dan  menolak  yayasan makam  balung  sebagai  yang  mengurus dan  mengelola  kuburan  makam  balung, hal  tersebut  menjadikan  tidak  adanya rasa  ketenangan  dan  kedamaian  warga masyarakat Kota Cilegon.
Berkaitan  dengan  dampak  sosial masyarakat,
Peneliti
mengadakan perbandingan  menggali  menggunakan data  primer  melalui  wawancara  dengan tiga  responden  dari masyarakat,  dengan uraian sebagai berikut:
Tabel 3. Pendapat masyarakat terkait dampak sosial karena penangguhan eksekusi No Respon den Uraian dampak sosial Pendapat responden 1.  Respon den 1 Dampak sosial materiil; Dampak sosial imateriil Biaya pemakaman nilainya bervariasi; Penolakan penguburan warga. 2.  Respon den 2 Dampak sosial materiil; Dampak sosial imateriil Biaya pemakaman mahal; Izin penguburan yang tidak sederhana. 3.  Respon den 3 Dampak sosial materiil; Dampak sosial imateriil Membayar biaya pemakaman; Diminta silsilah keluarga korban gusuran. Sumber:  Data penelitian diolah. Berdasarkan uraian yang dikemukakan  di  atas  tersebut,  maka dapat  dianalisis  dampak  hukum  dan dampak sosial masyarakat atas penangguhan eksekusi, berkaitan dengan  Pasal  66  ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  1985  tentang Mahkamah Agung dengan tegas menyatakan  Peninjauan  Kembali  tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan  eksekusi  terhadap  putusan Pengadilan  yang  telah  memperoleh kekuatan  hukum  tetap.  Secara  normatif ketentuan perundang-undangan
sebenarnya  tidak  terdapat  terminologi yang jelas tentang penangguhan eksekusi. Namun demikian permohonan penangguhan eksekusi seringkali dimintakan  dari  pihak  yang  kalah kepada  Ketua  Pengadilan  dengan berbagai  alasan  sebagai  upaya  pihak tereksekusi  untuk  mengulur-ulur  waktu dan  menunda-nunda  jalannya  eksekusi. Hal  ini  disebabkan  karena  Peninjauan Kembali  akan  menyebabkan  eksekusi dari  putusan  Pengadilan  yang  telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap tidak  akan  pernah  dapat  dilaksanakan, karena upaya hukum Peninjauan Kembali  oleh  pihak  yang  dikalahkan dijadikan  sebagai  Instansi  Peradilan
tingkat  keempat. 14 Menurut  M.  Yahya Harahap,  penangguhan  pelaksanaan eksekusi  perkara  perdata  yang  telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap dirasakan  sebagai  salah  satu  kendala yang  menyebabkan  tidak  berjalannya peradilan  dilakukan  dengan  sederhana, cepat  dan  biaya  ringan, 15 sekaligus mengurangi wibawa putusan pengadilan dikalangan  masyarakat  pada  umumnya dan  para  pihak  pencari  keadilan  pada khususnya untuk  menegakan  kebenaran dan  keadilan  serta  kepastian  hukum sendiri.  Eksekusi hanya melekat setelah putusan  berkekuatan  hukum  tetap (res judicata/inkracht van gewijsde) dan putusan tersebut tidak bisa
dilumpuhkan,  diubah  atau  dibatalkan.
Sehingga hubungan hukum antara pihak yang  dimenangkan  dengan  obyek eksekusi  telah  tetap  dan  pasti (fixed  and certain) untuk selama-lamanya. 16 Penangguhan  eksekusi  putusan yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap memiliki  dampak.  Peneliti  melakukan konfirmasi  data  primer  terhadap  empat narasumber, sebagai berikut dalam tabel:
Tabel 4. Pendapat narasumber terkait putusan penangguhan eksekusi No. Narasumber Pendapat atas putusan 1.  Narasumber 1 Putusan bersifat mengikat dan wajib
14 Ivans  Januardy,  ‘Penundaan  Eksekusi:
Tinjauan Yuridis Kekuasaan Kehakiman’, Palangka Law  Review ,  No.  2  Vol.  1  (2021),  hlm.  93-109, <https://doi.org/https://doi.org/10.52850/palar ev.v1i2.4048.>.
15 Rohman  Hakim,  ‘Diskrepansi  Asas
Peradilan  Dilakukan  Dengan  Sederhana  Cepat Dan  Biaya  Ringan  Dalam  Perkara  Gugatan Perdata  Di  Peradilan  Umum’, Journal  Evidence  of Law ,  No.  1  Vol.  2  (2023),  hlm.  93, <https://doi.org/10.59066/jel.v2i1.247 >.
16 Hazar  Kusmayanti  and  Sandi  Yusta Hawari,  ‘Praktik  Eksekusi  Riil  Tanah  Milik Masyarakat  Adat  Sunda  Wiwitan’, SASI ,  No.  3 Vol.
26 (2020), hlm. 341-355,
<https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.285>.
dilaksanakan. 2.  Narasumber 2 Akta ikrar wakaf tidak dapat diterbitkan yang baru sebelum eksekusi oleh Pengadilan Agama Cilegon. 3.  Narasumber 3 Nazhir harus tunduk pada aturan perwakafan. 4.  Narasumber 4 Para pihak yang bersengketa adalah antar warga masyarakat Kota Cilegon. Sumber:  Data penelitian diolah.
Tabel  tersebut  dapat  dijelaskan bahwa  menurut  narasumber  pertama menjelaskan,  bahwa  putusan  yang inkracht merupakan hukum atau Undang-Undang yang mengikat sehingga wajib dilaksanakan. Penangguhan eksekusi putusan
pengadilan  yang  berkekuatan  hukum tetap  akan  menimbulkan  dampak hukum  dan  sosial.  Terlebih  obyek eksekusi  merupakan  tanah  wakaf  yang diperuntukan  untuk  kuburan  tentu  saja akan  menimbulkan  dampak  terhadap sosial  masyarakat  dan  seluruh  kegiatan transaksional  yang  menyangkut  obyek eksekusi tidak dapat dipertanggungjawabkan  secara  hukum dan potensi menimbulkan permasalahan hukum  lainnya. 17 Narasumber  kedua menjelaskan,  bahwa  sepanjang  Akta Ikrar  Wakaf  Nomor  W2/238/02/Tahun 2013,  belum  dicabut  dan  belum dilaksanakan  eksekusi  oleh  Pengadilan Agama  Cilegon  maka  tidak  dapat diterbitkan Akta Ikrar Wakaf yang baru, dengan  alasan  untuk  mencegah  konflik
17
Wawancara Peneliti dengan narasumber  dari  Ketua  Pusat  Bantuan  Hukum (PBH) PERADI DPC Serang, Hari Kamis Tanggal 1 Juni 2023, Pukul 13.00
kepengurusan  tanah  wakaf  makam balung. 18 Terhadap Nazhir sebagai pihak yang  menerima  harta  benda  wakaf  dari wakif  yang  tercatat  dan  terdaftar  dalam akta ikrar wakaf Nomor W2/238/02/Tahun  2013  tersebut,  tidak memiliki dasar kewenangan lagi
melakukan  kegiatan  pengelolaan  dan pengurusan  makam  balung.  Terkait dengan  hal  tersebut  narasumber  ketiga menjelaskan,  bahwa  nazhir  Yayasan harus tunduk kepada aturan
perwakafan,  artinya  bertanggung  jawab terhadap  pengelolaan  harta  benda wakaf.  Nazhir  tidak  memiliki  tetapi menjaga  dan  mengelola  harta  wakaf (mauquf) . 19 Kedudukan  sertipikat  (buku tanah)  tanah  wakaf  makam  balung, sebagai  produk  hukum  didasarkan  atas Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/238/02/Tahun  2013  tersebut  yang dinyatakan  cacat  hukum.  Sebagaimana narasumber keempat, menjelaskan, bahwa penangguhan pelaksanaan eksekusi  tanah  wakaf  oleh  Pengadilan Agama  Cilegon,  baru  pertama  terjadi dikarenakan para pihak yang bersengketa adalah antar warga masyarakat  Kota  Cilegon  melalui gugatan perwakilan kelompok atau class action ” . 20
Negara  Indonesia  adalah  Negara
Hukum, sesuai adagium yang
mengatakan: “fiat  justitia  et  pereat mundus” (meskipun  dunia  runtuh hukum  harus  ditegakkan).  Maksudnya penegakan  hukum  seharusnya  dapat menjadi  panglima  dalam  sikap  dan perilaku  masyarakat  Indonesia,  sebagai negara  hukum  dalam  tatanan  hukum
18 Wawancara Peneliti dengan narasumber  dari  Kementerian  Agama  Kota Cilegon, Hari Kamis Tanggal 22 Juni 2023, Pukul 10.11
19 Wawancara Peneliti dengan
narasumber dari Badan Wakaf Indonesia Provinsi Banten,  Hari  Senin  Tanggal  5  Juni  2023,  Pukul 11.00
20 Wawancara Peneliti dengan
Narasumber  dari  Pengadilan  Agama  Cilegon, Hari Kamis Tanggal 8 Juni 2023, Pukul 14.00
adalah  suatu  sistem,  hukum  harus dikembangkan  dalam  kerangka  Negara Hukum  Indonesia  berdasarkan  UUD 1945. Kekuasaan Kehakiman sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1 Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “Kekuasaan  Negara  yang  merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik  Indonesia ” . 21 Secara  sosiologis, hukum  dibuat  untuk  dilaksanakan. Hukum  tidak  dapat  dikatakan    lagi sebagai  hukum,  apabila  hukum  tidak pernah  dilaksanakan.  Oleh  karena  itu, hukum  dapat  disebut  konsisten  dengan pengertian hukum sebagai suatu kewajiban  yang  harus  dilaksanakan. Hukum    tidak    dapat    tegak    dengan sendirinya,    artinya    hukum    tidak mampu  mewujudkan      sendiri      janji- janji,      larangan,      perintah      yang terkandung      dalam      peraturan, keputusan  dan  putusan  pengadilan (vonnis) . Oleh sebab itu, untuk mewujudkan norma-norma hukum kedalam    kenyataan    dibutuhkanlah yang    namanya    penegakan    hukum. Penegakan  hukum  merupakan  titik sentral dari seluruh “aktivitas kehidupan”  hukum  yang  dimulai  dari perencanaan      hukum,      pembentukan hukum,      penegakan  hukum      dan evaluasi   hukum. 22
21 Dedi Sugiyanto, Analisis Yuridis Pasal 5  Ayat  2  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, Al-Adl:  Jurnal  Hukum ,  No.  1  Vol.  13  (2021),  hlm. 118, <https://doi.org/10.31602/al- adl.v13i1.4248>.
22 Ramadhan  Nurfajrin  and  Sastrawati
Nila,  ‘Urgensi  Pembentukan  Lembaga  Eksekutor Dalam  Eksekusi  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha Negara’, Alauddin  Law  Development  Journal (ALDEV) ,  No.  1  Vol.  4  (2022),  hlm.  249-261, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/alde v.v4i1.17147>.
Pengadilan Agama Cilegon, sebagai  lembaga  Peradilan  tingkat pertama yang memeriksa, mengadili dan memutus  sengketa  Gugatan  Perwakilan Kelompok (Class  Action) Perkara  Nomor 279/Pdt.G/2017/PA.Clg dengan berdasarkan  Pasal  66  Undang  -  Undang Nomor 48 Tahun 1985 tentang Mahkamah  Agung jo Pasal  195  HIR, wajib  menjalankan  Putusan  Mahkamah Agung  Nomor  185  K/Ag/2020  yang telah  berkekuatan  hukum  tetap (res judicata/inkracht  van  gewijsde), sesuai dengan  hakekat  dan  tujuan  hukum dalam  berperkara  di  depan  lembaga Peradilan.
Pelaksanaan eksekusi bagi masyarakat bukan hanya sebagai bentuk realisasi penegakan hukum dan kepastian  hukum  dalam  perkara  tanah pengganti  tanah  wakaf  kuburan  makam balung,  karena  aset  tanah  pengganti tanah  wakaf  kuburan  makam  balung bagi  warga  masyarakat  merupakan  hal yang  pokok  dan  penting  karena merupakan  kebutuhan  mereka  setelah mati,  dan  dari  pada itu tanah  pengganti tanah  wakaf  kuburan  makam  balung menjadi menarik sebagai tempat investasi  sosial  dari  masyarakat,  sebab semuanya  diorientasikan  kepada  tujuan dan optimalisasi manfaat wakaf tersebut, diantara  tujuan  wakaf  adalah  fungsi sosial,  artinya  bahwa  wakaf  bukan sekadar  bentuk  ketaatan  manusia kepada Allah SWT, tetapi juga menumbuhkan dan memelihara kepedulian kepada kemanusiaan dengan membantu masyarakat untuk mendapatkan  kehidupan  yang  lebih baik. Kemanfaatan  sosial  masyarakat dalam pergaulam hidup menjadi penting karena menyangkut tanah wakaf kuburan  masyarakat  sebagai  kebutuhan dasar  dalam  mendapatkan  ketenangan dan  kedamaian.  Tanah  kuburan  makam balung  sebagai  pengganti  tanah  wakaf kuburan  milik  masyarakat  dikelola  oleh sebuah  organisasi  Yayasan  Makam
Balung,  hakikatnya  bukan  merupakan aset  perseorangan,  organisasi  ini  hanya perantara (Nazhir), pihak yang bertanggung  jawab  mengurus  dan mengelola  aset  ini  untuk  dapat memberikan  manfaat  kelanjutan  kepada masyarakat banyak.
Upaya-upaya masyarakat dalam memperoleh  hak  atas  tanah  makam balung  sebagai  tanah  pengganti  tanah wakaf kuburan masyarakat
Hasil  penelitian  menyatakan bahwa  masyarakat  melakukan  upaya- upaya dalam memperoleh hak atas tanah makam  balung  sebagai  tanah  pengganti tanah  wakaf  kuburan  masyarakat  dan Peneliti  mengkatagorikan  upaya-upaya tersebut  menjadi  2  (dua)  yaitu  Pertama, upaya sebelum penangguhan pelaksanaan eksekusi dan Kedua, upaya sesudah penangguhan pelaksanaan eksekusi  dan  pasca  putusan  Peninjauan Kembali, sebagai berikut:
1. Upaya Sebelum Penangguhan Pelaksanaan Eksekusi Upaya yang dilakukan masyarakat sebagai pihak yang dimenangkan  sebelum  penangguhan pelaksanaan eksekusi, melalui
permohonan  eksekusi  yang  diajukan kepada  Ketua  Pengadilan  Agama Cilegon,  tertanggal  22  Juli  2021. Berdasarkan permohonan eksekusi, Ketua  Pengadilan  Agama  Cilegon, mengeluarkan  Surat  Penetapan  Nomor 2/Pdt/Eks/2021/PA.Clg  tertanggal  25 Agustus  2021  tentang  Eksekusi,  dan memerintahkan Jurusita/Jurusita
Pengganti  memanggil  Para  Termohon eksekusi  pada  tanggal  10  September 2021,  untuk  menghadap  di  Pengadilan Agama  Cilegon  guna  diberi  teguran (aanmaning) ke  1  (satu),  oleh  karena Pihak yang dikalahkan tidak
melaksanakan  putusan  secara  sukarela. Teguran (aanmaning) ke 1 (satu) tersebut tidak diindahkan dan tidak dipatuhi oleh termohon  eksekusi,  kemudian  pada tanggal  24  September  2021  termohon
eksekusi dipanggil menghadap Pengadilan  Agama  Cilegon  untuk diberikan  teguran (aanmaning) ke  2 (dua).  Dalam  rapat  insidentil  tersebut
Ketua  Pengadilan  Agama  Cilegon memerintahkan kepada Pemohon eksekusi  untuk  membuat  laporan apabila dalam tenggat waktu 8 (delapan) hari termohon eksekusi tidak melaksanakan  eksekusi  secara  sukarela. Pada  kesempatan  yang  sama  Termohon eksekusi meminta kepada Ketua
Pengadilan  Agama  Cilegon  untuk menunda  eksekusi  dengan  alasan mengajukan  permohonan  Peninjauan Kembali.  Berkaitan  dengan  tenggat waktu yang ditentukan yaitu 8 (delapan) hari,  Pemohon  Eksekusi  menyampaikan Surat  Laporan Progress  Aanmaning pada tanggal  1  Oktober  2021  kepada Pengadilan  Agama  Cilegon  yang  pada pokoknya  termohon  eksekusi  tidak mengindahkan dan melaksanakan eksekusi secara sukarela.
Permohonan Peninjauan Kembali diajukan  Termohon  eksekusi  pada tanggal  8  September  2021,  yang didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan Agama  Cilegon.  Dalam  permohonan Peninjauan  Kembali  tersebut  Pemohon Peninjauan  Kembali  mengajukan  4 (empat)  bukti  baru (novum) .  Ketua Pengadilan  Agama  Cilegon  menanggapi hal  tersebut,  kemudian  mengeluarkan Surat  Penetapan  tertanggal  4  Oktober 2021, tentang menetapkan menangguhkan  pelaksanaan  eksekusi perkara Nomor 2/Pdt.Eks/2021/PA Clg jo Nomor  279/Pdt.G/2017/PA  Clg jo Nomor
81/Pdt.G/2019/PTA.Btn jo Nomor  185  K/Ag/2020,  sampai  adanya putusan  Peninjauan  Kembali  dari Mahkamah Agung. Berdasarkan Penetapan  Penangguhan  Pelaksanaan Eksekusi  oleh  Ketua  Pengadilan  Agama Cilegon  tersebut,  Pemohon  eksekusi menyampaikan  surat  keberatan  yang ditujukan  kepada  Mahkamah  Agung Republik Indonesia tertanggal 21 Februari  2022,  yang  tembusannya
disampaikan  kepada  Ketua  Pengadilan Tinggi  Agama  Provinsi  Banten  dan Ketua  Pengadilan  Agama  Cilegon.
Perihal surat keberatan atas penangguhan  pelaksanaan  eksekusi yang disampaikan Kuasa Hukum warga masyarakat  tersebut  diatas,  Ketua Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia menyampaikan Surat Nomor 614/PAN/HK.05/3/2022  Tanggal  2 Maret 2022, tentang tanggapan atas surat keberatan penangguhan eksekusi perkara Nomor 2/Pdt.Eks/2021/PA.Clg, tanggal  21  Februari  2022  kepada  Ketua Pengadilan  Tinggi  Agama  Banten, sebagai voorpost Mahkamah  Agung, untuk ditindaklanjuti kemudian melapor hasilnya kepada Mahkamah Agung.
Berdasarkan  hal  tersebut  maka dapat  dianalisis,  bahwa  dalam  proses berperkara  di  Pengadilan  Agama, hukum  acara  menjadi  sebuah  elemen yang sangat penting. Baik atau buruknya suatu  proses  penegakan  hukum  di lembaga  peradilan  dapat  dilihat  dari bagaimana  hukum  acara  diberlakukan dalam  penyelesaian  suatu  perkara. Harapan  dan  cita-cita  terwujudnya sebuah the  rule  of  law menjadi  sebuah keniscayaan manakala penegakan hukum  dapat  bersinergi  dengan  hukum acara  yang  diberlakukan  dengan  baik. Berdasarkan  Pasal  54  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan Agama  diatur  tentang  hukum  Acara yang  berlaku  pada  Pengadilan  dalam lingkungan  Peradilan  Agama  adalah Hukum  Acara  Perdata  yang  berlaku pada  Pengadilan  dalam  lingkungan Peradilan  Umum.
23 Hukum  Acara Peradilan Agama adalah Hukum
Perdata Islam Formal yang dikhususkan untuk  orang-orang  yang  beragama
23 Maskur,  Hermansyah,  Dkk,  Juridical Review  of  the  Decision  of  BANDUNG  District Court  No.  166/Pdt/G/1991/PN.BDG  After  the Amendment  of  Law  No.  7  of  1989, Journal  Civic and  Social  Studies ,  No.  1  Vol.  7  (2023),  hlm.  51, <https://doi.org/10.31980/civicos.v7i1.2699>.
Islam.  Hukum  Acara  Peradilan  Agama berfungsi  untuk  melaksanakan  dan mempertahankan  Hukum  Perdata  Islam Materiil apabila dilanggar.
Aanmaning adalah  upaya  yang dilakukan  oleh  ketua  Pengadilan  untuk memberikan teguran kepada pihak yang kalah  agar  melaksanakan  isi  putusan secara  sukarela.  Berdasarkan  Pasal  196 HIR/207 R.Bg yang menentukan: “Ketua Pengadilan  memanggil  pihak  yang dikalahkan
untuk ditegur agar
memenuhi  keputusan  dalam  jangka waktu  8  hari  setelah  teguran  tersebut”. Teguran (aanmaning) harus  memenuhi syarat  sah  yang  ditentukan  oleh Undang-undang  yaitu  minimal  3  (tiga) kali peringatan, dan apabila batas waktu maksimum  tersebut  dilampaui  dengan tidak dijalankan oleh termohon eksekusi maka  dapat  dilaksanakan  eksekusi secara  paksa  oleh  Pengadilan  dengan bantuan kekuatan hukum (Polisi/Militer). Untuk keabsahan
eksekusi  atau  tata  formal,  maka  sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) HIR juncto Pasal  208  Ayat  (1)  RBg,  bahwa Ketua  Pengadilan  dapat  mengeluarkan surat  ketetapan (beschikking) eksekusi tanpa  perlu  menunggu  permohonan eksekusi  ulang  dari  pihak  pemohon eksekusi.  Peringatan  dalam  kaitannya dengan  menjalankan  putusan (tenuitvoer legging  van  vonissen) atau execution  of  a judgement merupakan  tindakan  dan upaya yang dilakukan Ketua Pengadilan berupa teguran kepada pihak Termohon eksekusi  untuk  melaksanakan  putusan secara  sukarela  dan  diberikan  batas waktu  8  (delapan)  hari. 24 Peringatan dilakukan  dalam  sidang  insidentil dihadiri oleh Ketua Pengadilan, Panitera, dan  pihak  yang  kalah.  Sidang  tersebut diberitahukan permohonan eksekusi dari
24 Warsito  Kasim,  ‘Analisis  Hukum
Pelaksanaan  Eksekusi  Dalam  Perkara  Perdata Yang  Telah  Berkekuatan  Hukum  Tetap’, Jurnal Perencanaan Dan Pengembangan Ekonomi , No. 1 Vol. 3  (2020),  hlm.  51 – 64  <https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.31314/jppe.v3i1.865>.
pihak yang menang dan agar pihak yang kalah  menjalankan  putusan  dalam waktu  yang  ditentukan  (selama  masa peringatan).  Semua  peristiwa  yang terjadi  dalam  persidangan  pemberian peringatan  tersebut  dicatat  dalam  berita acara,  sebagai  bukti  otentik  sidang pemberian  peringatan  kepada  pihak yang kalah. 25 Eksekusi  putusan  Kasasi  Nomor 185 K/Ag/2020 merupakan kewenangan formal ex  officio Ketua  Pengadilan Agama  Cilegon,  atas  dasar  kewenangan itulah  Ketua  Pengadilan  mengeluarkan perintah  eksekusi  berbentuk  surat ketetapan (beschikking) . Dikaitkan dengan permohonan pelaksanaan eksekusi  yang  diajukan Penggugat  pada tanggal  22  Juli  2021,  atas  dasar  tersebut pada  tanggal  25  Agustus  2021  Ketua Pengadilan Agama Cilegon mengeluarkan Penetapan Eksekusi Surat Nomor 02/Pdt.Eks/2021/PA.Clg tanggal  25  Agustus  2021  yang  diikuti dengan aanmaning .    Tahapan-tahapan aanmaning telah  dilakukan  sebanyak  2 (dua)  kali,  yaitu  pada  tanggal  10 September  2021  dan  24  September  2021 oleh Pengadilan Agama Cilegon tersebut di  atas,  nampak  bahwa  termohon eksekusi  tidak  mengindahkan,  tidak mematuhi  dan  tidak  melaksanakan eksekusi  secara  sukarela.  Berkaitan dengan kewenangan menjalankan eksekusi dan tahapan aanmaning , narasumber terkait, bahwa putusan yang dalam  tingkat  pertama  diperiksa  dan diputus,  maka  eksekusi  atas  putusan tersebut  berada  di  bawah  perintah  dan Pimpinan  Ketua  Pengadilan  yang bersangkutan.  putusan  Kasasi  Nomor 185  K/Ag/2020  yang  akan  dieksekusi tersebut merupakan putusan Mahkamah Agung, namun eksekusinya tetap berada
25 Erick  Sambuari  Lie,  Muhamad  H. Supeno,  Dkk, ‘ Implikasi  Hukum  Pihak  Yang Tidak  Melaksanakan  Putusan  Pengadilan  Dalam Perkara  Perdata ’ , Lex  Privatum ,  No.  3  Vol.  XI (2023),
hlm. 8, <https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.924>.
di  bawah  kewenangan  Pengadilan Agama  Cilegon  yang  memutus  perkara dalam tingkat pertama.
26 2. Upaya Sesudah Penetapan Penangguhan  Eksekusi  dan  Pasca Putusan Peninjauan Kembali
Berkaitan  dengan  permohonan Peninjauan Kembali yang menjadi alasan penangguhan  pelaksanaan  eksekusi, Mahkamah  Agung  dengan  putusan Nomor 43 PK/Ag/2022 Tanggal 19 April 2022, yang putusannya menolak permohonan Peninjauan Kembali. Berdasarkan putusan Peninjauan Kembali  tersebut  warga  masyarakat meminta  kepada  Pengadilan  Agama Cilegon  melaksanakan  eksekusi  sesuai diktum/amar  putusan  Kasasi  Nomor 185 K/Ag/2020, oleh karena sudah tidak ada  lagi  upaya  hukum  yang  dapat ditempuh.
Berdasarkan  hasil  penelitian, Pengadilan Agama Cilegon mengeluarkan  Surat  Nomor  W27- A6/983/HK.05/8/2022  Perihal  Rapat Koordinasi Pelaksanaan Eksekusi tertanggal  5  Agustus  2022,  warga masyarakat ikut hadir dalam rapat yang dipimpin  Ketua  Pengadilan  Agama Cilegon,  dihadiri  Ketua  Panitera  dan Juru  Sita,  materi  pembahasan  pada pokoknya  menindaklanjuti  permohonan eksekusi.  Pada  jeda  waktu  rapat  Ketua
Pengadilan menyampaikan telah menerima surat-surat keberatan pelaksanaan  eksekusi  dari  kelompok warga masyarakat yang mengatasnamakan lembaga sosial
masyarakat  dan  keagamaan  yang tergabung  dalam  Yayasan  Makam Balung.  Tanggal  11  Agustus  2022, dilakukan  rapat  lanjutan  bertempat  di Pengadilan  Agama  Cilegon,  dengan materi bahasan persiapan teknis pelaksanaan  eksekusi,  telah  hadir petugas  Kepolisian  Resort  Cilegon,
26 Wawancara  Narasumber ,  Hari  Jum’at Tanggal 19 Mei 2023, Pukul 14.30
bertepatan dengan waktu rapat terdapat sekelompok  masyarakat  berorasi  atau demontrasi yang maksud dan tujuannya menolak pelaksanaan eksekusi. Memperhatikan  situasi  tersebut,  dalam rapat  Kepolisian  Resort  Kota  Cilegon menyampaikan usulan menunda pelaksanaan  eksekusi  dengan  alasan lingkungan belum
kondusif. Berdasarkan hasil rapat lanjutan tersebut warga  masyarakat  beraudiensi  dengan Kepala  Kepolisian  Resort  Kota  Cilegon, sebagai  upaya  untuk  mendapatkan dukungan  pengamanan  pelaksanaan eksekusi, dilanjutkan beraudiensi dengan  Wali  Kota  Cilegon,  sebagai upaya  untuk  mendapatkan  jalan  keluar (way  out) penyelesaian  sengketa  antar warga  masyarakat  Kota  Cilegon  tentang eksekusi tanah kuburan makam balung.
Upaya masyarakat tersebut ditanggapi  dan  ditindak  lanjuti  Wali Kota Cilegon dengan menertbitkan Surat Undangan Nomor 005/1536/Huk tertanggal 16 Agustus 2022, bertempat di Ruang  Rapat  Aula  Setda  II  Kantor  Wali Kota Cilegon, dengan agenda Musyawarah Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan Makam
Balung,  melalui  Forum  Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dihadiri Wali  Kota  Cilegon,  Ketua  DPRD  Kota Cilegon,  Kepala  Kepolisian  Resort  Kota Cilegon,  Komandan  Komando  Distrik Militer  0623  Kota  Cilegon,  Kepala Kejaksaan  Negeri  Cilegon,  Komandan
Pangkalan TNI Angkatan Laut
(Danlanal)  Banten  dan  diikuti  oleh  para pejabat  dari  Institusi  terkait  antara  lain Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cilegon,  Badan  Wakaf  Indonesia  Kota
Cilegon,
Kepala Urusan Agama Kecamatan  Citangkil,  Camat  Kecamatan Citangkil,  Lurah  Taman  Baru,  Lurah Citangkil,  Pimpinan  PT  Krakatau  Steel (Persero),  Pengurus  Yayasan  Makam Balung  dan  Pengurus  Yayasan  Wakaf Makam Balung serta Para Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
Berkaitan  dengan  upaya-upaya masyarakat  yang  menempuh  jalan musyawarah dengan difasilitasi Pemerintahan Kota Cilegon, narasumber menjelaskan  bahwa  upaya  masyarakat dalam  memperoleh  hak  atas  tanah pengganti  tanah  wakaf  kuburan  makam balung  melakukan  musyawarah  untuk mufakat  atau  mediasi  menjadi  kegiatan utama yang dilakukan meskipun hingga saat ini belum didapatkan kesepakatan. 27
Memperhatikan  rapat  lanjutan  pada tanggal  11  Agustus  2022  yang  pada pokoknya  Kepolisian  Resort  Kota
Cilegon meminta penundaan pelaksanaan eksekusi, Pengadilan Agama Cilegon selanjutnya pada tanggal 2  September  2022  mengeluarkan  Surat Nomor W27-A6/1144/HK.05/9/2022, Perihal Tegoran Penyelesaian Administrasi  Pengamanan  Pelaksanaan Eksekusi  dan  Pembongkaran,  pada pokoknya  Pemohon  eksekusi  diberikan waktu  14  (empat  belas)  hari  untuk berkoordinasi terkait administrasi pengamanan  pelaksanaan  eksekusi  dan pembongkaran dengan Kepolisian Resort  Cilegon.  Setelah  waktu  yang diberikan  kepada  Pemohon  eksekusi tidak  ada  laporan  tentang progress jaminan keamanan pelaksanaan eksekusi,  selanjutnya  Ketua  Pengadilan Agama Kota Cilegon menerbitkan Relaas Pemberitahuan Penetapan Eksekusi Nomor 2/Pdt.Eks/2021/PA.Clg jo Nomor  185  K/Ag/2020  tertanggal  3 Oktober  2022,  dengan  menetapkan sebagai berikut:
1. Menetapkan menyatakan permohonan eksekusi para Pemohon eksekusi Nomor 2/Pdt.Eks/2021/PA Clg jo Nomor  185  K/Ag/2020  tidak dapat dijalankan;
2. Memerintahkan  Panitera  Pengadilan Agama  Cilegon  untuk  mencoret perkara permohonan eksekusi 27 Wawancara Peneliti dengan
Narasumber,  Hari  Selasa  Tanggal  23  Mei  2023, Pukul 16.00
Nomor  2/Pdt.Eks/2021/PA.Clg jo Nomor  185  K/Ag/2020  tanggal  25 Agustus  2021  tersebut  dari  Register Permohonan Eksekusi.
Pengadilan  Agama  Cilegon  yang melakukan  Pencoretan  permohonan eksekusi  karena  alasan  keamanan,  dari hasil wawancara Peneliti dengan narasumber menjelaskan bahwa
Pemohon  eksekusi  setelah  diberi  waktu cukup  untuk  berkoordinasi  dengan pihak  kepolisian  selaku  yang  memiliki kewenangan  pengamanan  eksekusi. Pemohon  eksekusi  tidak  menyampaikan laporan terkait penyelesaian administrasi pengamanan  dengan  pihak  Kepolisian Resort  Cilegon  kepada  Pengadilan Agama  Cilegon,  selanjutnya  pengadilan melakukan pencoretan perkara permohonan eksekusi Nomor 2/Pdt.Eks/2021/PA.Clg jo Nomor  185
K/Ag/2020  tanggal  25  Agustus  2021 tersebut  dari  register  permohonan eksekusi. 28 Hal  yang  sama  juga disampaikan oleh narasumber lain yaitu menjelaskan terkait
pencoretan permohonan eksekusi, bahwa Kepolisian Resort Cilegon belum dapat memberikan jaminan keamanan pelaksanaan eksekusi karena  melihat  situasi  masyarakat  tidak kondusif. 29
Menurut  Yahya  M.  Harahap, Penerapan  penangguhan  eksekusi  yang didasarkan  karena  adanya  perlawanan (verzet) harus  disesuaikan  dengan  asas kasuistis  dan  eksepsional,  sehingga dilarang  menerapkan verzet eksekusi sebagai  alasan  untuk  menangguhkan eksekusi  secara  umum  karena  hal tersebut  bertentangan  dengan  pasal  207 ayat  (3)  HIR/227  ayat  (1)  RBg.  Selain mengacu  pada  HIR  dan  RBg  eksekusi juga  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan  Kehakiman,  yaitu  Pasal  54
28 Wawancara  dengan  Pengadilan Agama Cilegon, Hari Kamis Tanggal 8 Juni 2023, Pukul 14.30
29 Ibid, Hari  Kamis  Tanggal  8  Juni  2023, Pukul 15.00
dan 55 yang secara teknis diejawantahkan  atau  ditegaskan  melalui
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1 Tahun  1980,  Pasal  7  dalam  kaitannya Kasasi  merupakan  upaya  hukum  yang terakhir  dan  upaya  hukum  Peninjauan Kembali  tidak  menangguhkan  atau menghentikan  pelaksanaan  eksekusi, sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1985 tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan. 30 Upaya yang dapat ditempuh oleh masyarakat  sebagai  pihak  yang  menang adalah dengan mengajukan permohonan eksekusi ulang. Sebagaimana narasumber  menjelaskan  bahwa  upaya hukum  yang  dapat  dilakukan  oleh Pemohon  eksekusi  setelah  adanya pencoretan dengan mengajukan permohonan  eksekusi  ulang  kepada
Ketua  Pengadilan  Agama  Cilegon,  agar eksekusi yang telah ditangguhkan dapat dilaksanakan. 31 Perkembangan  eksekusi tanah  makam  balung  sebagai  tanah pengganti  tanah  wakaf  kuburan  milik masyarakat  memperlihatkan  bahwa hingga  saat  ini  belum  dilakukan  oleh Pengadilan  Agama  Cilegon,  sehingga membutuhkan  waktu  yang  cukup  lama dan  biaya  yang  tidak  murah.  Gugatan perwakilan  kelompok  ( class  action ) perkara Nomor 279/Pdt.G/2017/PA.Clg, dari sejak proses  pemeriksaan  tahun  2017  sampai dengan  tahun  2023,  lebih  kurang  6 (enam) tahun belum didapatkan kepastian  hukum  yang  menyebabkan
30 Pityani Meutia, ‘ Pembatasan Peninjauan  Kembali  Perkara  Perdata  Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU- XIV/2016 ’ , Jurnal Legislasi Indonesia , No. 2 Vol. 16 (2019), hlm. 225, <https://doi.org/10.54629/jli.v16i2.490>. 31 Wawancara Peneliti dengan
Pengadilan Agama Cilegon, Hari Kamis Tanggal 8
Juni 2023, Pukul 15.15
tidak berjalannya asas peradilan sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan, sebagaimana  Pasal  4  ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  1970  tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,  secara  autentik  memberi makna bahwa dalam rangka menemukan  hukum  dan  keadilan melalui proses peradilan tidak diperlukan pemeriksaaan dan acara yang berbelit-belit  yang  dapat  menyebabkan proses  sampai  bertahun-tahun.  Praktek yang  terjadi  menunjukkan  kebutuhan mendesak jangka pendek berupa perbaikan  terhadap  regulasi  internal terkait  prosedur  eksekusi  putusan. Sehingga  perlunya  dibentuk  lembaga eksekusi independen yang  bertanggung jawab  dalam  mengatur  aturan-aturan hukum  eksekusi  seraya  menunggu penyelesaian  serta  perbaikan  yang bersifat integratif dan komprehensif dibawah  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia, sebagai lembaga Yudikatif.

## Penutup
Berdasarkan hasil pembahasan di atas,  maka  dapat  disimpulkan  sebagai berikut:    Dampak  hukum  dan  sosial masyarakat atas penangguhan pelaksanaan  eksekusi  tanah  wakaf makam  balung  oleh  Pengadilan  Agama Cilegon,  menimbulkan  dampak  hukum terhadap  Akta  Ikrar  Wakaf  sehingga Nazhir  tidak  mempunyai  kewenangan sebagai  pengurus  yayasan  makam balung.  Disisi  lain  dampak  sosial masyarakat  berupa  kerugian  materiil dan  imateriil,  kerugian  materiil  yang dimaksud  adanya  biaya  pemakaman bagi  warga  masyarakat  dan  kerugian imateriil,  tidak  adanya  kepastian  bagi warga  masyarakat  yang  keluarganya meninggal  dapat  dikuburkan  di  makam balung,  hal  tersebut  menjadikan  tidak adanya  rasa  ketenangan  dan  kedamaian warga masyarakat Kota Cilegon.
Upaya-upaya  masyarakat  dalam memperoleh  hak  atas  tanah  makam balung  sebagai  tanah  pengganti  tanah
wakaf kuburan masyarakat yang terkena pembebasan tanah proyek pembangunan  PT.  Krakatau  Steel
(Persero),  telah  ditempuh  melalui lembaga  Peradilan,  hasil  pemeriksaan pada  Tingkat  Kasasi  dalam  persidangan judex  juris dengan  Putusan  Nomor  185 K/Ag/2020 dinyatakan masyarakat sebagai  Pihak  yang  dimenangkan  dan berhak  atas  tanah  kuburan  makam balung. Upaya melalui jalan damai yang menguntungkan  kedua  belah  pihak dengan bantuan Pemerintah, Perusahaan dan  Institusi  lain  terkait  dengan perwakafan  di  Kota  Cilegon  telah dilakukan,  akan  tetapi  tidak  didapatkan penyelesaian,  termohon  eksekusi  tetap bertahan  menguasai  seluruh  obyek eksekusi.

## Daftar Pustaka

## Buku-Buku
Hehanussa,  Deassy  J.A.,  Dkk. Metode Penelitian Hukum , Penerbit:
Widina  Bhakti  Persada  Bandung, 2023.
Muhaimin. Metode  Penelitian  Hukum , Mataram University Press, 2020.
Muhammad,  Abdul  Kadir.  Hukum  dan
Penelitian  Hukum,  Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum  Cetakan  Ke-3,  Jakarta: Universitas Indonesia, 2014. Sugeng, Bambang dan Sujayadi. Pengantar Hukum Acara Perdata,
Jakarta:  Prenadamedia  Group,
2015.

## Hukum/Perundang-undangan
Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; Undang-  Undang  Nomor  7  Tahun  1989 tentang Peradilan Agama;
Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Herziene Inlandsch Reglement (HIR).

## Jurnal
Anggraini,  Siska  Ayu,  ‘Penguatan
Eksekusi Putusan Mahkamah Agung Dalam Sistem Peradilan’, Al- Qadhi  Journal  Of  Islamic  Family  Low , 1.1 (2021), 96 – 109 <https://doi.org/https://doi.org/1 0.47902/aqjhki.v1i1.511> Ariyanto, Dwisvimiar Inge, and Arifinal, ‘Kepastian Hukum Terhadap Lelang  Eksekusi  Hak  Tanggungan Terkait Gugatan Perbuatan
Melawan  Hukum  Dari  Debitur Pemberi Hak’, SALAM: Jurnal Sosial
Dan  Budaya  Syar-I ,  Vol.  9.No.  2 (2022), 363-376, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i 2.25334> Hakim,  Rohman,  ‘Diskrepansi  Asas Peradilan Dilakukan Dengan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Perkara  Gugatan  Perdata  Di Peradilan  Umum’, Journal  Evidence Of Law , 2.1 (2023), 80 – 96 <https://doi.org/https://doi.org/1
0.59066/jel.v2i1.247>
Januardy,  Ivans,  ‘Penundaan  Eksekusi:
Tinjauan Yuridis Kekuasaan Kehakiman’, Palangka  Law  Review , Vol.  1.No.  2  (2021),  93-109, <https://doi.org/https://doi.org/1 0.52850/palarev.v1i2.4048.>
Kasim,  Warsito,  ‘Analisis  Hukum Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata Yang Telah Berkekuatan  Hukum  Tetap’, Jurnal Perencanaan Dan Pengembangan Ekonomi ,  Vol.  3.No.  1  (2020),  51 – 64 <https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.31314/jppe.v3 i1.865> Kusmayanti,  Hazar,  and  Sandi  Yusta Hawari,  ‘Praktik  Eksekusi  Riil Tanah  Milik  Masyarakat  Adat Sunda Wiwitan’, SASI , Vol. 26.No. 3 (2020),
341-355, <https://doi.org/10.47268/sasi.v26 i3.285> Lie,  Erick  Sambuari,  Muhamad  H
Soepeno,  and  Adi  T  Koesumo,

## ‘Implikasi  Hukum  Pihak  Yang
Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata’, Lex  Privatum ,  XI.3  (2023),  1 – 11 <https://doi.org/https://doi.org/1 0.59582/sh.v16i01.924> Lumentut,  Evelyn,  Yanni  Vecky  Gosal,
and  Roy  V  Karamoy,  ‘Suatu Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan  Berkekuatan  Hukum Tetap’, Lex  Administratum ,  X.1 (2022), 151 – 60
<https://ejournal.unsrat.ac.id/>
Maskur,  Hermansyah,  Ade  Suherman,
and Prima Melati, ‘Juridical Review of  the  Decision  of  BANDUNG District Court No. 166/Pdt/G/1991/PN.BDG After the  Amendment  of  Law  No.  7  of 1989’, Journal Civic and Social Studies , 7.1 (2023), 49 – 55 <https://doi.org/https://doi.org/1 0.31980/civicos.v7i1.2699> Meutia, Pityani, ‘Pembatasan Peninjauan Kembali  Perkara  Perdata  Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  108/PUU- XIV/2016’, Jurnal
Legislasi  Indonesia ,  16.2  (2019),  225 – 36 <https://doi.org/https://doi.org/1
0.54629/jli.v16i2.490>
Nurfajrin,  Ramadhan,  and  Sastrawati
Nila, ‘Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor Dalam Eksekusi  Putusan  Pengadilan  Tata Usaha  Negara’, Alauddin  Law Development  Journal  (ALDEV) ,  Vol. 4.No. 1 (2022), 249-261, <https://doi.org/https://doi.org/1 0.24252/aldev.v4i1.17147> Ralang, Hartati, and Syafrida, ‘Hambatan Dalam Eksekusi Perkara Perdata’, ADIL:  Jurnal  Hukum ,  Vol. 12.No. 1 (2021), 88-106, <https://doi.org/10.33476/ajl.v12i1 .1919>
Rasyid,  Ridwan  Muhammad,  and  Atik Winanti,  ‘Perlindungan  Hukum
Terkait  Pemegang  Hak  Milik  Atas Tanah Dalam Kepemilikan
Sertifikat  Ganda  (Studi  Kasus Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor 3061 K/Pdt/2022)’, Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan , 17.4 (2023), 2271 – 81 <https://doi.org/10.35931/aq.v17i4
.2366> Rusli,  Tami,  and  Rahmad  Apriyandi, ‘Analisis Yuridis Faktor Penghambat  Pelaksanaan  Eksekusi Putusan Peninjauan Kembali Nomor  199PK/Pdt/2007  (Studi Kasus  Eksekusi  Tanah  Di  Kec.  Jati
Agung  Desa  Jatimulyo)’, Jurnal Pahlawan , Vol. 4.No. 2 (2021), 10-15, <https://doi.org/https://doi.org/1 0.31004/jp.v4i2.3034>
Sugiyanto,  Dedi,  ‘Analisis  Yuridis  Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  14  Tahun  2002 Tentang  Pengadilan  Pajak  Ditinjau Dari  Pasal  24  Ayat  1  Dan  Ayat  2 Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945’, Al- Adl : Jurnal Hukum , 13.1 (2021), 116 – 34 <https://doi.org/10.31602/al- adl.v13i1.4248>