JURNAL PENJAMINAN MUTU Volume 5 Nomor 1 Februari 2019 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU ISSN : 2407-912X (Cetak) INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI ISSN : 2548-3110 (Online) DENPASAR http://ejournal.ihdn.ac.id/index.php/JPM

## KOMITMEN PIMPINAN DALAM IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU AKADEMIK PERGURUAN TINGGI
(Studi Kasus Pada STKIP PGRI Tulungagung)
Oleh Tutut Suryaningsih 1 , Ali Imron 2
1 STKIP PGRI Tulungagung
2 Universitas Negeri Malang tutut@stkippgritulungagung.ac.id
diterima 15 Desember 2018, direvisi 14 Pebruari 2019, diterbitkan 28 Februari 2019

## Abstract
The quality assurance  system at  Higher Education (especially in  STKIP PGRI  Tulungagung)  is  a  must  that  must  be  done  systemically,  planning  and sustainable through the establishment, implementation, evaluation, control and improvement  of  National  Education  Standards.  In  its  implementation,  the quality  assurance  system  at  STKIP  PGRI  Tulungagung  has  not  run  in accordance  with  the  demands  of  the  rules  that  are  planned  in  a  planned  and consistent manner so that quality assurance is carried out sporadically.
The  results  show  that;  first,  quality  assurance  at  STKIP  PGRI Tulungagung  has  been  carried  out  through  the  STKIP  PGRI  Tulungagung Education Quality Assurance Agency, while the quality assurance activities at STKIP  PGRI  Tulungagung  are  oriented  towards  strengthening  and  fulfilling the accreditation of study programs; second, the factors that become obstacles in quality assurance at STKIP PGRI Tulungagung are (a) the unavailability of quality manual documents; (b) the low level  of  leadership and academics, (c) human resources, (d) commitment, third communication technology systems, as well as strategies for improving quality assurance that must be carried out by institutions namely through meeting national quality standards.
The  findings  above  are  recommended;  first,  to  the  leadership  of  STKIP PGRI Tulungagung to improve insight, commitment and quality awareness as well  quality  culture  through  establishment,  implementation  and  evaluation, control  and  increase  in  the  National  Standards  for  Higher  Education  in  the STKIP PGRI Tulungagung environment
Keywords : Commitment, Quality Assurance System, Universities

## I. PENDAHULUAN
Pelaksanaan
penjaminan mutu
pendidikan (quality  assurance) pada  suatu
Perguruan
Tinggi bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan mutu penyelenggaraan  Tri  Dharma  Perguruan Tinggi  yang  berstandar  secara  berkelanjutan (continious improvement) .
Penjaminan  mutu  pendidikan  tinggi merupakan  program  yang  penting  dan  wajib dilaksanakan  oleh    semua    institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan  Undang-undang  Nomor  12 tahun  2012  tentang  Pendidikan  Tinggi mengamanatkan  bahwa  Perguruan  Tinggi harus melaksanakan dan implementasi sistem  penjaminan  mutu  sebagai  aspek  yang menentukan  untuk  meningkatkan  daya  saing perguruan tinggi.
Mutu Perguruan Tinggi adalah pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi  lulusan  yang  telah  ditetapkan institusi  pendidikan  tinggi  di  dalam  rencana strategisnya,  atau  kesesuaian  dengan  standar yang  telah  ditentukan.  Penjaminan  mutu merupakan  keseluruhan  aktivistas  dalam berbagai dari sitem untuk memastikan bahwa mutu  produk  atau  layanan  yang  dihasilkan selalu konsisten sesuai dengan yang direncanakan atau dijanjikan, didalam terkandung proses penetapan dan pemenuhan standar  mutu  pengelolaan  pendidikan  secra konsisten      dan      berkelanjutan,      sehingga seluruh stakeholders memperoleh kepuasan.
Dengan  demikian,  penjaminan  mutu diharapkan  dapat  dilakukan  di  seluruh perguruan  tinggi  dengan  memperhatikan butir-butir mutu  yang ditetapkan antara lain; kurikulum  program  studi,  sumber  daya manusia  (dosen  dan  tenaga  penunjang), mahasiswa, proses pembelajaran, sarana dan prasarana,  suasana  akademik,  keuangan, penelitian,  dan  publikasi,  pengabdian  pada masyarakat, tata pamong, manajemen lembaga,  system  informasi,  serta  kerjasama dalam dan luar negeri.
Untuk      pencapaian      kualitas perguruan      tinggi      yang      berkelanjutan ( continuous quality improvement ),
pelaksanaan penjaminan mutu adalah sebuah keniscayaan,  karena  perguruan  tinggi  yang menjamin  mutunya  merupakan  organisasi yang  senantiasa  memenuhi  kebutuhan  dan kepuasan pelanggananya. Pelanggan ( costumer )  yang  puas  akan  meningkat menjadi  pelanggan  yang  loyal  dan  hal  ini berarti  akan  memberikan  benefit  bagi organisasi yang bersangkutan.
Berdasarakan wawancara awal menunjukkan bahwa : (1) system penjaminan mutu  di  STKIP  PGRI  Tulungagung  belum dilaksanakan dengan baik, hal ini ditunjukkan  dengan  belum  adanya  pedoman penjaminan  mutu;  (2)  tidak  ada  system monitoring dan evaluasi yang jelas, faktanya banyak  dosen  yang  mengajar  tidak  memiliki RPS; (3) kurangnya komiten yang tinggicivitas akademika dan terjadi perbedaaan persepsi tentangpentingnya penerapan system penjamiamnan mutu.
Dari pemaparan latar belakang masalah  di  atas,  yang  menjadi  pokok masalah  adalah  bagaimanakah  Komitmen Pimpinan  dalam  Pelaksanaan  Penjaminan Mutu di STKIP PGRI Tulungagung.
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan  masalah  di  atas  yakni  untuk mengetahui “Komitmen  Pimpinan  dalam Pelaksanaan  Penjaminan  Mutu  di  STKIP PGRI  Tulungagung”. Tujuan  ini  dicapai dengan terlebih dahulu mengupayakan sebuah  gambaran  yang  utuh  tentang  realitas pelaksanaan  penjaminan  mutu  di  STKIP PGRI  Tulungagung,  termasuk  mengkaji secara  kritis  di  dalamnya  faktor-faktor  yang mendukung  dan  menghambat  pelaksanaan kebijakan  penjaminan  mutu  di  STKIP  PGRI Tulungagung.  Setelah  itu,  peneliti  mencoba untuk  menarik  implikasi  dari  hasil  kajian kritis  ini  pada  upaya  menggali  Peran  dan Gaya  kepemimpinan  yang  secara  konseptual dianggap sinergis dengan kebutuhan pelaksanaan  penjaminan  mutu  di  STKIP PGRI Tulungagung. Untuk kemudian diharapkan  menjadi  sumber  inspirasi  bagi pimpinan  untuk  meningkatkan  komitmen mereka  dalam  mengantarkan  STKIP  menuju peningkatan  mutu  kelembagaannya  secara konsisten dan berkesinambungan.
Komitmen  adalah  sebagai  perjanjian atau  keterikatan  untuk  melakukan  sesuatu yang terbaik dalam organisasi atau kelompok tertentu  (Aranya  &  Ferris.).  Robbins  dan Judge  (2013),  mendefinisikan  komitmen sebagai  suatu  keadaan  di  mana  seorang individu  memihak  organisasi  dan  tujuan- tujuan serta keinginan untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi.  Komitmen  terhadap  organisasi artinya  lebih  dari  sekedar  keanggotaan formal,  karena  meliputi  sikap  menyukai organisasi dan kesediaan untuk mengusahakan  tingkat  yang  tinggi  bagi kepentingan  organisasi  demi  pencapaian tujuan.(Pandey, 2011)
Alien dan Meyer (1990), mengemukakan  bahwa  komitmen  organisasi ( organizational commitment ) terdiri dari tiga yaitu:  “ continuance  commitment,  affective commitment, dan ormatif commitment ". Yang dimaksudkan dengan continuance commitment adalah  pribadi  seseorang  untuk tetap bekerja pada suatu organisasi disebabkan karena ketidakmampuan mengupayakan  jenis  pekerjaan  yang  lain. Dan affective  commitment adalah  kekuatan keinginan seseorang untuk terus bekerja pada suatu organisasi disebabkan karena kesesuaian  dan  keinginannya,  sementara normative commitment merujuk pada perasaan  kewajiban  seseorang  untuk  tetap pada suatu organisasi karena adanya tekanan atau daya tarik.
Pendapat  yang  senada  dikemukakan Fred  Luthans  (2012,147)  yang  menyatakan bahwa  komitmen  organisasi  merupakan “... loyalty  to  their  organization  and  is  an ongoing process through which organizational  participants  express  their concern  for  the  organization  and  its continued success and well-being.”
Budaya  organisasi  mengacu  pada norma  perilaku,  asumsi,  dan  keyakinan ( belief )  dari  suatu  organisasi  (Owens,1995). Sonhaji  (1991)  menyatakan  bahwa  budaya organisasi  adalah  proses  sosialisasi  anggota organisasi  untuk  mengembangkan  persepsi, nilai,  dan  keyakinan  terhadap  organisasi. Berdasarkan  paparan  tersebut  diatas  dapat
disimpulkan bahwa budaya organisasi berkenaan  dengan  keyakinan,  asumsi,  nilai, norma-norma perilaku, idelogi, sikap, kebiasaan, dan harapan-harapan yang dimiliki  oleh  organisasi  (  dalam  hal  ini termasuk organisasi universitas swasta).
Menurut Porter (1980) terdapat beberapa faktor penentu komitmen seseorang terhadap  organisasi,  yaitu;  1).  Komitmen dipengaruhi  oleh  beberapa  aspek  dalam lingkup  pekerjaan  itu  sendiri  yang  disebut faktor organisasi. Faktor ini akan membentuk sikap bertanggung jawab terhadap keberhasilan  tugas  yang  diemban.  2). Komitmen  organisasi  dipengaruhi  oleh alternatif  kesempatan  kerja  yang  dimiliki pekerja  yang  disebut  factor  non-organisasi. Semakin  besar  peluang  untuk  berpindah kerja  dan  semakin  besar  hasratnya  terhadap alternatif pekerjaan di tempat lain, komitmen pekerja pada organisasinya cenderung semakin  rendah.  3).  Komitmen  pekerja  pada organisasinya dipengaruhi oleh faktor karakteristik diri pekerja. Faktor ini membentuk komitmen inisial, yaitu komitmen  awal  yang  timbul  pada  saat pekerja  baru  saja  mulai  masuk  sebagai anggota organisasi
Dalam konteks qulity assurance, komitmen  adalah  suatu  keyakinan  dan penerimaan  seseorang  akan    standar  mutu pendidikan  dan  keinginannya  untuk  tetap melakukan  peningkatan  mutu  pendidikan yang diselenggarakannya. Orang yang memiliki  komitmen  mutu  yang  tinggi  akan cenderung menunjukkan keterlibatannya yang  tinggi  terhadap  terjaminnya  standar mutu  pendidikan  di  lembaganya  bekerja, yang  itu  diwujudkan  bukan  hanya  dalam bentuk  wacana  dukungan  tapi  juga  dalam bentuk  sikap  dan  perilaku  bermutu.  Dan wujud  sikap  komitmennya  akan  tampak  dari rasa  senangnya  dengan  aktifitas-aktifitas yang  berorientasi  pada  peningkatan  mutu,  ia tidak  akan  suka  membuang-buang  waktu dalam  bekerja  dan  kemungkinan  untuk  lari dari tanggung jawab menjadi sangat kecil.
Komitmen  terhadap  mutu  artinya lebih  dari  sekedar  mewacanakan  tentang mutu  secara  formalistik,  tapi  juga  terlibat
aktif  menyenangi  kegiatan-kegitan  yang berorientasi  pada  peningkatan  mutu  dan bersedia untuk  terus  menerus mengusahakan dengan  tingkat  daya  upaya  yang  tinggi  bagi tersosialiasinya penjaminan mutu di perguruan  tinggi,  sehingga  pada  gilirannya dapat  tercipta  kultur  mutu  yang  kondusif bagi seluruh civitas akademika.
Komitmen di  sini meliputi komitmen semua pihak, baik pimpinan, tenaga edukatif, tenaga non edukatif, ataupun tenaga penunjang,  dengan  kata  lain  seluruh civitas academica .(Junaidah, n.d.) Secara  elaboratif  dapat  dikatakan, bahwa  peningkatan  mutu  hanya  mungkin terjadi jika diiringi dengan kegiatan penjaminan  mutu  yang  intensif.  Pelaksanaan penjaminan  mutu  tidak  akan  tercapai  tanpa adanya  dukungan  riil  dan  peran  sentral  dari pucuk  pimpinan  lembaga  perguruan  tinggi. Karena  ialah  yang  mampu  memfasilitasi serta mengawal agar penyelenggaraan pendidikan  dan  pembelajaran  berlangsung sesuai  dengan  standar  yang  telah  ditetapkan melalui  rumusan  kebijakan  mutu  yang spesifik, jelas dan terukur. Ia memiliki „pisau kekuasaan‟  untuk  menjaring  seluruh  civitas akademika  untuk  sadar  mutu.  Melalui kebijakan  pimpinan,  seluruh  warga  kampus diajak  untuk  menetapkan  standar  mutu pendidikan  dan  melaksanakan  penjaminan mutu secara konsisten dan serius.
Pimpinan  perguruan  tinggi  menjadi salah  satu  faktor  penentu  keberhasilan  dan berjalannya  mutu  pendidikan.  Dalam  teori Total  Quality  Management (TQM),  ada beberapa bentuk komitmen. Bentuk komitmen  diklasifikasikan  ke  dalam  tiga dimensi, yaitu:
1)  Komitmen  afektif  ( affective  commitment ) yaitu  adanya  keterlibatan  emosi  pekerja terhadap organisasi. Komitmen ini dipengaruhi  dan  atau  dikembangkan  oleh adanya  keinginan  untuk  terikat  pada organisasi.  Bentuk  komitmen  ini  terjadi apabila  karyawan  ingin  menjadi  bagian dari  organisasi  karena  adanya  ikatan emosional Kunci darikomitmen ini adalah want to
2)  Komitmen
berkesinambungan ( continuance  commitment )  yaitu  suatu komitmen yang didasarkan akan kebutuhan  rasional.  Dengan  kata  lain, komitmen  ini  terbentuk  atasdasar  untung rugi, dipertimbangkan atas apa yang harus dikorbankan bila akan menetap pada suatu organisasi.  Seseorang akan tetap bertahan pada suatu organisasi karena membutuhkan  gaji  dan  keuntungan  lain, atau  karena  tidak  menemukan  pekerjaan lain;  Kunci  dari  komitmen  ini  adalah kebutuhan untuk bertahan (need to) 3)  Komitmen normatif ( normative commitment ) yaitu komitmenyang didasarkan  pada  norma  yang  ada  dalam diri  karyawan,  berisi  keyakinan  individu akan tanggung jawab terhadap organisasi. Ia merasa harus bertahan karena loyalitas. Kunci dari komitmen ini adalah kewajiban untukbertahan dalam organisasi (ought to).
Perbedaan  dari  ketiga  bentuk  komitmen ini berangkat dari ilustrasi yang dikemukakan (J.Allen & P.Meyer, 1990): “Employees  with  strong  affective commitment  remain  because  they  wantto, those  with  strong  continuance  commitment remain  because  theyneed  to,  and  those  with strong  normative  commitment  because  they feelthey thought to do so ”.
Pemahaman  konsep  kepemimpinan merupakan kombinasi tiga pandangan, yaitu: Pertama, “kepemimpinan  adalah  proses pengarahan  dan  mempengaruhi  aktivitas yang  berhubungan  dengan  tugas  anggota kelompok”.  (Stoner  dan  Wankel,1986). Kedua, “kepemimpinan  adalah  terkait dengan  pemanfaatan  kekuatan  orang  untuk mencapai  tujuan  organisasi”  (Wagen  dan Davies, 1998). Ketiga, kepemimpinan adalah kemampuan  untuk  membangkitkan  rasa percaya diri bawahan dan memberi dukungan kepada orang-orang untuk mencapai tujuan organisasi. (Dubrin,2010:2). Dari  kombinasi  ketiga  pandangan  ini,  dapat disimpulkan  bahwa  hakikat  kepemimpinan apapun itu termasuk kepemimpinan manajerial adalah: kemampuan untuk meyakinkan,  mengarahkan,  memberdayakan
membangkitkan  rasa  percaya  diri,  dan memberikan  dukungan  kepada  anggota kelompok/bawahan agar dapat melaksanakan aktivitas  sesuai  tugas  pokoknya  untuk mencapai tujuan organisasi. Pola Kepemimpinan  ini,  bila  dijalankan  secara maksimal oleh pimpinan perguruan tinggi/Institusi  (lapisan  kedua  dalam  model sistem  penyelenggaraan  pendidikan  tinggi), Ketua  Program  Studi  (ujung  tombak  dari lapisan ketiga dalam model sistem penyelenggaraan  pendidikan  tinggi),  dan Dosen (salah satu unsur dari lapisan keempat dalam model sistem penyelenggaraan pendidikan  tinggi),  maka  sistem  penjaminan mutu  pendidikan  tinggi  tidak  hanya  bekerja pada  tataran  administrasi  tetapi  secara maksimal juga bekerja pada tataran substansi.
Konsep  tentang  penjaminan  mutu merupakan  kombinasi  dari  tiga  pandangan, yaitu: pertama, “pada  dasarnya  penjaminan mutu  adalah  bentuk  pelepasan (devolving) tanggung  jawab,  desentralisasi  tanggung jawab atas pengambilan keputusan di tingkat institusi  pendidikan”  (Kis,  2005) Kedua, “penjaminan  mutu  satuan  pendidikan  tinggi merupakan proses mendefinisikan dan pemenuhan standar manajemen mutu pendidikan  tinggi  secara  konsisten  dan berkesinambungan demi memenuhi kebutuhan seluruh pihak yang berkepentingan  seperti  peserta  didik,  orang tua, industri, pemerintah, dosen, staf pendukung,  dan  pihak-pihak  terkait  lainnya” (Amaripuja,2007).  Ketiga,  “Merencanakan, mencapai,  memelihara,  dan  meningkatkan mutu  pendidikan  secara  berkelanjutan  pada satuan pendidikan tertentu merupakan tujuan penjaminan mutu secara umum” (Rusman,2009).  Dari  kombinasi  pandangan- pandangan tersebut, maka terungkap beberapa makna sebagai berikut: (1) tanggung  jawab  tentang  mutu  pendidikan tinggi  sepenuhnya  diserahkan  kepada  dan menjadi  tanggung  jawab  perguruan  tinggi yang bersangkutan. Dari hakikat penjaminan mutu  inilah,  maka  direktorat  Jenderal Pendidikan  Tinggi  sebagai  Otoritas  Pusat mereduksi  fungsinya  menjadi facilitating,
empowering, dan enabling berdasarkan HELTS 2003-2010, (2) terdapat dua kegiatan kunci  penjaminan  mutu  pendidikan  tinggi yaitu  penetapan  dan  pemenuhan  standar managemen  mutu  pendidikan  tinggi  pada perguruan  tinggi  yang  bersangkutan,  (3) mutu  pendidikan  tinggi  harus  direncanakan, dicapai,  dipelihara,  dan  ditingkatkan  secara konsisten  dan  berkelanjutan,  (4)  mutu lulusan  perguruan  tinggi  harus  memenuhi harapan seluruh stakeholders.
Standar  mutu  adalah  kriteria  yang menunjukkan  tingkat  capaian  kinerja  yang diharapkan, yang digunakan untuk mengukur dan  menjabarkan  persyaratan  mutu  serta prestasi  kerja  dari  individu  ataupun  unit kerja.  Standar  Mutu  Akademik  adalah tingkat  capaian  kinerja  akademik  dosen  dan mahasiswa  dalam  pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pencapaian standar mutu akademik setiap individu akan mencerminkan  pencapaian  standar  mutu akademik  unit  kerjanya.  Standar  mutu berbentuk  pernyataan  yang  dapat  berbentuk penjabaran/rincian  karakteristik,  perintah untuk  melakukan  sesuatu,  atau  pernyataan tentang sesuatu yang harus terjadi/dicapai.
Penjaminan mutu dasarnya adalah “ trust ”  kepercayaan  dan  disitulah  peran Undang-Undang  No.  20  Tahun  2003  pasal 60  tentang  akreditasi  dan  pasal  61  tentang sertifikasi  yang  secara  laungsung  berkaitan dengan  penjaminan  mutu,  akreditasi  dan sertifikasi  sebagai  bagian  penting  dari akuntabilitas publik di bidang pendidikan.
Dalam  hubungan  itu  para stakeholders telah menuntut lembaga - lembaga penyelenggara dan penanggung jawab pendidikan untuk lebih profesional dan untuk itu  Badan  Standar  Nasional  Pendidikan (BSNP)  amat  menekankan  persoalan  mutu tersebut  dengan  menghadirkan  sejumlah standar  nasional  pendidikan  baik  secara terukur  (kuantitatif)  dan  dengan  juga  tetap memperhatikan  dimensi soft  skills lainnya. Supaya hal itu terjadi maka manajemen mutu perguruan  tinggi (Quality  Management) harus dikelola dengan baik.

## II. PEMBAHASAN
1. Potret  Pelaksanaan  Penjaminan  Mutu Di STKIP PGRI Tulungagung
Tidak  dipungkiri,  bahwa  salah  satu hal  penting  di  sebuah  lembaga  pendidikan ialah  dikelolanya  penjaminan  mutu  dengan baik,  serta  adanya  kepedulian  semua  pihak untuk  terus  meningkatkan  dan  memperbaiki mutu pendidikan. Kebijakan pimpinan lembaga  pendidikan  untuk  melaksanakan penjaminan  mutu  secara  konsisten  dan serius,  menjadi  salah  satu  faktor  penentu keberhasilan  mutu  pendidikan.  Untuk  itulah semua  pimpinan  lembaga  pendidikan  harus terus  mengupayakan  berbagai  hal  agar  mutu pendidikan  yang  dikelolanya  terjamin  dan bisa  bersaing  dengan  pendidikan  lainnya yang sudah terlebih dahulu berkualitas.
Demikian pula halnya dengan STKIP PGRI  Tulungagung  yang  saat  ini  telah  dan akan  terus  mengupayakan  terlaksananya Sistem penjaminan mutu di lembaga tersebut.  Dalam  kerangka  itulah,  Badan Penjaminan  Mutu  (BPM)  STKIP  PGRI Tulungagung  pada  awalnya  dibentuk  di bawah  kepemimpinan  Drs.  Aries  Yuwono, M.Pd.  Namun  oleh  karena  pembentukannya hadir  sekedar  pemenuhan  kebutuhan  formal kelembagaan  dan  tampak  terkesan  politis, maka  lembaga  tersebut  pun  belum  banyak melakukan kegiatan berarti. Peralihan kepemimpinan  di  Badan  Penjaminan  Mutu sudah dilakukan hingga empat kepemimpinan,  namun  belum  juga  mampu menunjukan  kinerja  kelembagaan  yang idealnya melakukan pengendalian dan pengembangan  mutu  kelembagaan  sehingga pelaksanaan  tiap  program  sesuai  dengan perencanaan  dengan  indikator  kinerja  yang terukur  serta  dapat  memberikan  saran  dan masukan  terhadap  pelaksanaan  program setiap unit kerja di  lingkungan STKIP PGRI Tulungagung.
Oleh karena secara struktural kelembagaan  BPM  di  lingkup  institut  belum berjalan  dengan  baik,  maka  pada  lingkup internal  Prodi  pun,  jaminan  mutu  cenderung tidak  berjalan  dengan  baik.  Beberapa aktivitas mutu yang idealnya sudah dilakukan  oleh  tim  kendali  mutu  di  tingkat
Prodi  seperti  melakukan  pemantauan  dan evaluasi terhadap pelaksanaan semua program/kegiatan manajemen akademik serta program pengembangan pendidikan di Prodi, diantaranya  kinerja  Dosen,  tingkat  kepuasan mahasiswa, efisiensi dan efektivitas kurikulum belum tampak memuaskan. Sehingga  ketika  ada  dorongan  secara nasional untuk mengikuti akreditasi jurusan/prodi,  para  pemangku  kebijakan tampak kelihatan
'tergopoh-gopoh' mengumpulkan  data  dan  dokumen,  bahkan beberapa dilakukan dengan manipulatif demi memenuhi akreditasi standar yang diharapkan oleh lembaga.
Badan  Penjaminan  Mutu    hanya  terdiri dari  dua  orang  tenaga  fungsional  yang menjabat sebagai kepala BPM dan sekretaris. Realitas  ini  begitu  miris  bila  dibandingkan dengan  struktur  lembaga  penjaminan  mutu diberbagai  perguruan  tinggi  lainnya.  Karena bagaimana  mungkin  kerja-kerja  monitoring dan evaluasi (monev) beserta pengembangan mutu akademik dapat dipikul oleh hanya dua orang  tersebut.  Kenyataan  ini  menjadi  'batu sandungan'  yang  sangat  berarti  bagi  obsesi implementasi penjaminan mutu yang diharapkan.
Belum lagi, keberadaan dokumen- dokumen  mutu  yang  ada  di  lembaga  STKIP PGRI  Tulungagung.  Bila  dikatakan  bahwa STKIP  belum  memiliki  dokumen  dan  SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal), realitasnya  STKIP  telah  memiliki  dokumen tersebut. Namun sayangnya, dokumen tersebut ada namun tampak tiada. Bagaimana tidak.  Dokumen  itu  bukan  berangkat  dari hasil  kebutuhan  lapangan  dan  tidak  ada proses kontekstualisasi dengan realitas akademik  yang  ada  di  lembaga,  Ia  hadir hanya sebagai formalitas memenuhi administrasi  kelembagaan,  alih-alih  untuk kepentingan  akreditas  semata.  Sehingga pembuatannya  pun  sering  terdapat copy paste dari  dokumen  yang  dibuat  oleh perguruan  tinggi  lainnya,  sehingga  tidak realistis, membumi dan pada gilirannya tidak dapat  tersosialisasi  apalagi  menjadi  standar bagi terlaksananya penjaminan mutu akademik di tingkat praksis kelembagaan.
Kondisi ini semakin diperkeruh pula oleh minimnya  kebijakan  anggaran  yang  pro mutu. Kebijakan anggaran masih terorientasi pada pembangunan fisik bangunan ketimbang non- fisik, termasuk pembangunan  kultur  mutu  di  STKIP  PGRI Tulungagung,  sehingga  implikasinya  dapat terlihat  rapat-rapat  monitoring  evaluasi jarang  dilakukan  dan  berbagai  kegiatan pengembangan  mutu,  pembahasan  dokumen mutu  hampir  sulit  difasilitasi  oleh  lembaga. Disamping  tentu  aja,  sarana  prasarana  bagi terlaksanakan penjaminan mutu yang kurang direspon oleh lembaga.
Realitas  faktual  tersebut  tentu  saja membuat  langkah  perbaikan  mutu  menjadi berjalan tersendat-sendat. Beberapa pimpinan  yang  pernah  menjabat  di  BPM (Badan  Penjaminan  Mutu)  banyak  yang mengeluh, tidak bisa berbuat banyak, bahkan ada  yang  frutasi  atas  realitas  yang  ada sehingga  mengundurkan  diri  dari  struktur kelembagaan  BPM.  (wawancara  dengan Ketua STKIP PGRI Tulungagung, tanggal 18 September 2018)
Terlepas  dari  berbagai  kendala  yang  ada, dan  seiring  dengan  kebijakan  nasional tentang  struktur  kelembagaan  penjaminan mutu,  maka  'greget'  mutu  di  lingkungan STKIP  PGRI  Tulungagung  pun  mulai  tahun 2013 ini mulai menampakan hasilnya dengan perbaikan  sistem  pengajaran,  berjalannya monitoring  Evaluasi  dosen  yang  secara reguler diekpos melalui rapat dosen, peninjauan  kembali  silabus  dan  SAP  Dosen, perbaikan  fasilitas  belajar  mahasiswa  dan terfokusnya  penjaminan  mutu  dan  beban kerja  dosen  di  lingkungan  STKIP  PGRI Tulungagung.  (wawancara  dengan  Ketua Penjaminan  Mutu,  tanggal  20  September 2018)
Memang  aspek  aspek  mutu  itu  cukup banyak dan belum sepenuhnya bisa dilaksanakan  oleh  Badan  Penjaminan  Mutu (BPM)  yang  ada,  tetapi  dengan  usaha  yang terus menerus dilakukan, tim pengelola BPM yakin  bahwa pada saatnya nanti keseluruhan aspek  akan  bisa  dilaksanakan  dengan  baik. Proses  yang  dilakukan  menuju  budaya  mutu memang  tidak  dapat  instan  alias  harus
bertahap,  karena  kalau  harus  lengkap meliputi keseluruhan aspek terseburt, barangkali  tidak  akan  pernah  terlaksana. Namun  bila  dipetakan  faktor  penghambat terbesar dari terlaksanakan sistem penjaminan mutu di STKIP PGRI Tulungagung adalah berangkat dari kebijakan  mutu  dan  komtmen  pimpinan dalam  rangka  menciptakan  kultur  mutu  di lingkungan kampus.

## 2. Peran dan Gaya Kepemimpinan dalam Pelaksanaan Penjaminan Mutu
Peningkatan  kualitas  pendidikan  tinggi dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu kualitas proses  dan  produk  atau  hasil.  Suatu pendidikan  dikatakan  berkualitas  dari  segi proses bila proses pembelajaran berlangsung efektif dan bermakna serta ditunjang dengan sumber daya yang memadai. Proses pendidikan  yang  berkualitas  memberikan jaminan  mengenai  kualitas  produk  yang dihasilkan. Agar proses pendidikan berkualitas,  diperlukan  pemimpin  yang  pasti mempunyai  sejumlah  harapan-harapan  dan untuk merealisasikannya dibuat suatu struktur  kewenangan  supaya  dapat  dijadikan sebagai  suatu  acuan  para  pelaku  didalamnya dalam berperilaku.
Sejumlah harapan itu biasanya berorientasi  ke arah masa depan dan dikenal dengan sebutan visi. Sejalan dengan pernyataan sallis (1993:96), yang menjelaskan bahwa "Pernyataan visi mengkomunikasikan  pokok-pokok  tujuan lembaga  dan  untuk  apa  lembaga  tersebut berdiri." lebih lanjut Salis (1993:97) mengungkapkan, bahwa  "Dan Pemimpin lah aktor  yang  harus  memiliki  visi  dan  mampu menerjemahkan  visi  tersebut  ke  dalam kebijakan  yang  jelas  dan  tujuan  yang spesifik."
Dari  pernyataan  di  atas  tampak  bahwa pimpinan  dalam  sebuah  institusi  (baca: perguruan  tinggi)  mempunyai  peran  yang sangat penting dalam pelaksanaan penjaminan  mutu.  Ia  memiliki  potensi menciptakan visi dan menterjemahkannya ke dalam  kenyataan  serta  berperan  sebagai kekuatan sentral dalam menggerakkan
kehidupan  kampus,  juga  memahami  tugas dan  fungsinya  dalam  mengembangkan  mutu pendidikan.
Dalam pelaksanaan manajemen peningkatan mutu, pimpinan harus senantiasa  memahami  bahwa  perguruan tinggi  adalah  suatu  lembaga  yang  memiliki sistem  organik.  Untuk  itu,  ia  harus  lebih berperan  sebagai  pemimpin  dibandingkan sebagai manager. Seorang  manajer  dalam institusi  perguruan  tinggi  harus  memiliki kompetensi  untuk  memberi  arahan,  visi  dan inspirasi.  Seluruh  manajer  harus  menjadi pemimpin dan pejuang proses mutu. Mereka harus  mengkomunikasikan  visi  ke  seluruh orang  dalam  institusi,  termasuk  di  dalamnya perubahan dalam pola pikir manajemen serta perubahan peran. Peran tersebut berubah dari mentalis  'saya  adalah  bos'  menuju  mental bahwa  manajer  adalah  pendukung  dan pemimpin para staf.
Namun dalam realitasnya, peran pimpinan STKIP PGRI Tulungagung dalam mengimplementasikan penjaminan mutu melalui kebijakan mutu sehingga terciptanya budaya  mutu  yang  diharapkan,  belum  dapat berlangsung  secara  optimal.  Permasalahan ini terjadi karena disamping belum terinternalisasi dan terimplementasinya konsep  TQM  (Total  Quality  Management) dan  prinsip leadership di  atas  dalam pelaksanaan  kepemimpinan  di  STKIP  PGRI Tulungagung, juga dikarenakan gaya kepemimpinan (leadership  styles) sebagai refleksi dari pelaksanaan fungsi-fungsi kepemimpinannya  dan  kepribadian  masing- masing pemimpin yang berbeda-beda.
Terkait dengan gaya kepemimpinan (leadership  styles) ini,  ada  preposisi  yang menarik  yang  diungkapkan  oleh  Peters  dan Austin  dalam  penelitiannya,  yang  kemudian dibukukan  dalam  judul  buku:  A Passion  for Excellence. Penelitian  tersebut  meyakinkan masyarakat  umum bahwa diantara indikator- indikator  penentu  kepuasan  dan  prestasi kerja  serta  terciptanya  budaya  mutu  di perguruan  tinggi  adalah  melalui  gaya kepemimpinan seorang leader. Gaya kepemimpinan  dipandang  sebagai  salah  satu prediktor  penting  yang  menentukan  mutu
dalam  sebuah  institusi.  Mereka  berpendapat bahwa  gaya  kepemimpinan  tertentu  dapat mengantarkan  institusi  pada  revolusi  mutu. Kesuksesan  organisasi  dalam  mencapai tujuan  dan  sasaran  mutu  tergantung  pada manajer dan gaya kepemimpinannya.
Studi kepemimpinan
Universitas Michigan  yang  dipelopori  oleh  Gibson  dan Ivancevich  (2004:413)  mengidentifikasikan dua bentuk gaya kepemimpinan yaitu:
1. Gaya  kepemimpinan  yang  berorientasi pada  tugas  ( The  Job  Centered ).  Dalam gaya  kepemimpinan  ini,  seorang  manajer akan mengarahkan dan mengawasi bawahannya  agar  sesuai  dengan  yang diharapkan manajer. Manajer yang mempunyai  gaya  kepemimpinan  ini  lebih mengutamakan keberhasilan dari pekerjaan  yang  hendak  dicapai  daripada perkembangan kemampuan bawahannya.
2. Gaya  kepemimpinan  yang  berorientasi pada  bawahan  ( The  Employee  Centered). Manajer yang mempunyai gaya kepemimpinan  ini  berusaha  mendorong dan memotivasi pekerjanya untuk bekerja dengan  baik.  Mereka  mengikutsertakan pekerjanya dalam mengambil suatu keputusan.
Perkembangan modern memunculkan konsep  baru  tentang  gaya  kepemimpinan yang  ditawarkan  oleh  Peters  dan  Austin dalam  penelitiannya,  yakni  dengan  nama MBWA (Management  by  Walking  About atau  manajemen  dengan  melaksanakan). Menurut  keduanya,  keinginan  untuk  unggul tidak  bisa  dikomunikasikan  dari  balik  meja. Ia  membutuhkan  keterlibatan  langsung pimpinan yang secara praksis dan partisipatif terjun  langsung  membantu  tim  penjaminan mutu  dalam  melaksanakan  tugasnya.  Karena konsep  MBWA  ini  menekankan  komunikasi visi  dan  nilai-nilai  institusi  kepada  pihak- pihak lain, serta berbaur dengan para staf dan pelanggan.
Bila Konsep ide MBWA di atas realiable dan mampu diimplementasikan oleh seorang pemimpin  perguruan  tinggi,  tentu  saja,  hal itu  akan  membawa  dampak  perubahan  yang kondusif  bagi  munculnya  budaya  mutu sehingga tercapai keberhasilan mutu
pendidikan  di  lembaga  tersebut.  Namun demikian,  dari  hasil  survey  peneliti  tentang gaya kepemimpinan pada lingkungan STKIP PGRI  Tulungagung  menunjukan  banyak temuan  yang  berbeda  secara  diametral dengan  idealitas  konsep  di  atas.  Beberapa responden  menyebutkan,  bahwa  mayoritas pimpinan  di  STKIP  PGRI  Tulungagung sebagaimana berikut:
1. Pemimpin  lebih  menekankan  kepada pelaksanaan  tugas  daripada  pembinaan dan pengembangan bawahan.
2. Pemimpinan kurang mengapresiasi kinerja bawahan dan tidak pula memberlakukan reward terhadap bawahan  yang  memiliki  prestasi  dalam melaksanakan tugas.
3. Pemimpin  juga  tidak  memberlakukan punishment secara  tegas  dan  efektif terhadap bawahan yang melakukan kesalahan  dalam  melaksanakan  tugas, sehingga  melahirkan  kesalahan-kesalahan baru yang diikuti oleh pelaku yang lain.
4. Pengarahan  dari  pimpinan  mengenai mekanisme  kerja  masih  kurang  efektif sehingga pegawai cenderung melaksanakan  pekerjaan  sesuai  dengan persepsinya sendiri.
5. Pemimpin kurang
memberikan kepercayaan  kepada  bawahan  dalam menyelesaikan tugas.
6. Pembagian tugas dan pelimpahan wewenang masih belum dapat dikomunikasikan dengan baik oleh pimpinan kepada bawahan.
7. Pemimpin tidak responsif, artinya pemimpin tersebut kurang tanggap terhadap  setiap  persoalan,  kebutuhan, maupun harapan dari bawahannya.
8. Pemimpin kurang aktif dan proaktif dalam mencari  solusi  dari  setiap  permasalahan ataupun tantangan yang dihadapi.
Meskipun karena itu pulalah, pembahasan selamjutnya  akan  lebih  banyak  menyupas tentang  komitmen  mutu  pimpinan  STKIP PGRI Tulungagung.
3. Komitmen  Mutu  Pimpinan  dalam Meningkatkan  Mutu  Pendidikan  di STKIP PGRI Tulungagung
Dalam konteks qulity assurance, komitmen  adalah  suatu  keyakinan  dan penerimaan  seseorang  akan  standar  mutu pendidikan  dan  keinginannya  untuk  tetap melakukan  peningkatan  mutu  pendidikan yang diselenggarakannya. Orang yang memiliki  komitmen  mutu  yang  tinggi  akan cenderung menunjukkan keterlibatannya yang  tinggi  terhadap  terjaminnya  standar mutu  pendidikan  di  lembaganya  bekerja, yang  itu  diwujudkan  bukan  hanya  dalam bentuk  wacana  dukungan  tapi  juga  dalam bentuk  sikap  dan  perilaku  bermutu.  Dan wujud  sikap  komitmennya  akan  tampak  dari rasa  senangnya  dengan  aktifitas-aktifitas yang  berorientasi  pada  peningkatan  mutu,  ia tidak  akan  suka  membuang-buang  waktu dalam  bekerja  dan  kemungkinan  untuk  lari dari tanggung jawab menjadi sangat kecil.
Hal  ini  sejalan  dengan  pandangan Richard  M.  Steers  (1979)  yang  berpendapat bahwa komitmen terhadap mutu artinya lebih dari  sekedar  mewacanakan  tentang  mutu secara  formalistik,  tapi  juga  terlibat  aktif menyenangi kegiatan- kegitan yang berorientasi  pada  peningkatan  mutu  dan bersedia untuk  terus menerus mengusahakan dengan  tingkat  daya  upaya  yang  tinggi  bagi tersosialiasinya penjaminan mutu di perguruan  tinggi,  sehingga  pada  gilirannya dapat  tercipta  kultur  mutu  yang  kondusif bagi seluruh civitas akademika.
Pendapat  ini  diperkuat  oleh  Pradiansyah (1999:31) yang menguraikan bahwa komitmen mutu merupakan konsep manajemen yang menempatkan sumber daya manusia sebagaifigur sentral dalam organisasi  mutu.Tanpa  komitmen,  sukar mengharapkan partisipasi aktif dan mendalam  dari  sumber  daya  manusia.Tapi komitmen bukanlah sesuatu yang dapat hadir begitu  saja.Komitmen  harus  dilahirkan.Oleh sebab  itu,  komitmen  harus  dipelihara  agar tetap  tumbuh  dan  eksis  di  sanubari  sumber daya  manusia.Dan  komitmen  yang  terbaik dalam  dunia  perguruan  tinggi adalah komitmen  yang  dimulai  dari  pimpinan.  Dari
unsur  pimpinan  inilah  kemudian  virus komitmen  itu  ditularkan  kepada  bawahan- bawahannya,  dan  melalui  cara  dan  teknik yang tepat sasaran, pimpinan yang baik akan dapat menciptakan dan menumbuhkan komitmen itu pada semua staf di bawahnya.

## III. KESIMPULAN
Sistem  penjaminan  mutu  di  STKIP PGRI  Tulungagung  belum  dilaksanakan sesuai  dengan  aturan  perundang-undangan yang  berlaku  yang  terencana,  sistematis  dan berkelanjutan  secara  konsiten,  hal  ini ditunjukkan bahwa STKIP PGRI Tulungagung  belum  memiliki  dokumen sistem penjaminan mutu  yang komprehensip berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi.
Hambatan pelaksanaan penjaminan mutu di  STKIP  PGRI  Tulungagung  adalah  (a) belum tersedianya panduan sistem penjaminan mutu k; (b) komitmen pimpinan; (c)  Anggaran  Infrastruktur  akademik;  (d) dukungan  SDM;  dan  (e)  sistem  informasi teknologi.
Strategi Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu  di  STKIP  PGRI  Tulungagung  melalui peningkatan  komitmen  dan  kesadaran  mutu, serta  implementasi  budaya  mutu  bagi pimpinan  dan  civitas  akademika  STKIP PGRI Tulungagung

## DAFTAR PUSTAKA
Aranya. (n.d.).
Are-examination of Accountan Organizational – Profesional Conflict. J.Allen,  N.,  &  P.Meyer,  J.  (1990).  The Measurement and antecedents of
affective,  continuance  and  normative commitment to the organization.
Junaidah.  (n.d.).  KONTRIBUSI  PEMIMPIN PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI PERGURUAN
TINGGI, 75–99.
Kis, V. (2005). Quality Assurance in Tertiary Education:  Current  Practices  in  OECD
Countries  and  a  Literature  Review  on Potential  Effects. Organisation  for Economic Co-operation and Development. Directorate for
Education.  Education  and  Training Policy  Division ,  (August),  47.  Diambil dari http://www.oecd.org/education/skills- beyond-school/38006910.pdf Luthans,  F.  (2012). Organizational  behavior an evidence-based approach 12th edition . Organizational  behavior:  an
edivence-based approach .
Pandey,  B.  (2011).  Pengaruh  Kualitas
Sumber Daya Manusia, Sarana Pendudkung  dan  Komitmen  Pimpinan Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dalam Menyusun Laporan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, (2), 60–73.
Pendidikan, D. (2003). Pedoman penjaminan mutu.
Porter,  M.  E.  (1980). Competitive  strategy: Techniques for analyzing industries and companies . New  York .  Diambil  dari http://www.vnseameo.org/ndbmai/CS.p df
Robbins, S. (2013). Organizational
Behavior . Zhurnal  Eksperimental’noi  i Teoreticheskoi Fiziki . https://doi.org/10.12737/4477