Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v17i2.1976

## PERSEKONGKOLAN TENDER NON SUB KONTRAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA

## Eka Putri Fauzia Ikromi
Universitas Airlangga Surabaya ekaputrifi2498@gmail.com Zahry Vandawati  Chumida Universitas Airlangga Surabaya vanda@fh.unair.ac.id Sinar Aju Wulandari Universitas Airlangga Surabaya sinar.aju@fh.unair.ac.id

## Abstrak
Persekongkolan  non  subkontrak  kerap  kali  terjadi  pada  setiap  proses  pengadaan  barang  atau  jasa, persekongkolan tersebut umumnya bisa terjadi dalam tiga jenis yaitu horizontal, vertikal, dan gabungan vertikal  dengan  horizontal.  Penyedia  tertentu  telah  menjalin  hubungan  transaksional  pada  oknum panitia  tender  untuk  melakukan  pengkondisian  proses  tender.  Dalam  hal  ini  penyedia  tertentu menciptakan  persaingan  semu.  Bahwa  dengan  kondisi  demikian  ini,  sangat  dirasa  perlu  pembahasan terkait  Kedudukan  tender  yang  terindikasi  persekongkolan  tender  non  sub  kontrak  pengadaan  barang, dan  akibat  hukum  atas  persekongkolan  tender  non  sub  kontrak  pengadaan  barang.  Penelitian  hukum normatif berupa produk perilaku hukum. Penelitian yang dilakukan berfokus pada inventarisasi hukum positif.  Penetapan  jenis  pekerjaan  utama  dan  pekerjaan  non  utma  oleh  PPK  akan  berakibat  pada penentuan  subkontrak,  Dengan  ditentukannya  jenis  pekerjaan  dan  subkontrak,  setiap  perbuatan  yang secara  sengaja  dan  terang-terangan  melanggar  ketentuan  hukum  makan  dapat  dinyatakan  sebagai perbuatan melawan hukum, khusunya panitia dan para penyedia barang dan jasa dalam proses tender. UKPBJ  dapat  melaporkan  segala  bentuk  indikasi  perbuatan  peresekongkolan  tender  non  subkontrak kepada KPPU untuk kemudian diproses secara pidana.
Kata kunci: Tender, Persekongkolan, Non Subkontrak

## Abstract
Non-subcontracting  conspiracies  often  occur  in  every  process  of  procuring  goods  or  services,  these conspiracies  can  generally  occur  in  three  types,  namely  horizontal,  vertical,  and  a  combination  of vertical  and  horizontal.  Certain  providers  have  established  transactional  relationships  with unscrupulous tender committee members to condition the tender process. In this case certain providers create  pseudo  competition.  Whereas  under  these  conditions,  it  is  felt  that  it is  necessary  to  discuss  the position  of  the  tender  where  there  are  indications  of  collusion  in  the  non-sub-contract  procurement  of goods tender, and the legal consequences of the non-sub-contract tender conspiracy for the procurement of  goods.  Normative  legal  research  is  a  product  of  legal  behavior.  The  research  conducted  focuses  on positive law inventory. Determination of the main types of work and non-mainstream work by PPK will result  in  the  determination  of  subcontracts.  By  determining  the  types  of  work  and  subcontracts,  any action that deliberately and openly violates the  provisions of  the law can be declared an unlawful  act, especially the committee and suppliers of goods and services in the tender process. UKPBJ can report all forms of indications of non-subcontract tender conspiracy to KPPU to be processed criminally. Keywords: Tender, Conspiracy, Non Subcontracting

## PENDAHULUAN
Pondasi kemajuan Indonesia ditandai dengan pembangunan infrastruktur secara masif dan merata. Infrastruktur yang sudah tersedia ini menjadi modal dasar Indonesia dalam meningkatkan status menjadi sebuah negara maju. Kedudukan Indonesia yang saat ini diantara negara-negara di belahan dunia dikategorikan sebagai negara berkembang.
Pembangunan  infrastruktur  berdampak  pada  masyarakat  Indonesia,  satu  diantaranya terciptanya lapangan pekerjaan. Tahapan demi tahapan pembangunan infrastruktur membutuhkan keterlibatan sumber daya manusia yang cukup banyak. Hal itu menciptakan pemerataan ekonomi di masyarakat Indonesia dan negara Indonesia menjadi sebuah negara maju di dunia. 1
Komponen  dalam  membangun  infrastruktur  negara  membutuhkan  barang  maupun  jasa. Termasuk  halnya  kebutuhan  Pemerintah,  dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan  rakyatnya dapat  melibatkan  masyarakat  Indonesia  sebagai  Penyedia  barang/jasa  Pemerintah.  Pemerintah setiap  melakukan  pengadaan  barang/jasa  harus  sesuai  dengan  mekanisme  yang  diatur  didalam Peraturan  Presiden  Nomor  21  Tahun  2021  perubahan  atas  Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun 2018  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah.  Tahapan  demi  tahapan  kegiatan  pengadaan dimulai  dari  perencanaan,  persiapan  dan  pelaksanaan.  Serangkaian  kegiatan  pengadaan barang/jasa ini melibatkan beberapa pihak yang sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun  2021.  Para  Pihak  itu  diantaranya  Pengguna  Anggaran  (PA),  Kuasa  Pengguna  Anggaran (KPA),  Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK),  Pejabat  Pengadaan  (PP),  Pokja  Pemilihan  dan Penyedia.
Sehubungan dengan berjalannya proses pengadaan, kerap kali persoalan timbul dari pihak Penyedia yang malakukan persaingan secara tidak sehat demi mencapai keuntungan pribadi. Cara apapun  demi  mencapai  target  tujuannya  dilakukan  pengupayaan  semaksimal  mungkin  dengan memanfaatkan hubungan kedekatan interaksi Penyedia dan oknum panitia tender. 2 Interaksi yang dibangun Penyedia akan menambah informasi sehubungan pekerjaan yang sedang diproses untuk pelaksanaanya, dalam  hal ini  melalui tender. Gambaran dari informasi  yang diberikan, Penyedia melakukan  pemblokadean  Pelaku  usaha  lain  atau  Penyedia  lain  dengan  dalih  “peminjaman bendera”  dan  membagi  beberapa  persen  dari  keuntungan  yang  didapat.  Kerjasama  yang  terjalin mulai  dari  siapa  saja  Penyedia  yang  bisa  mengikuti  pengadaan  ini  sesuai  Klasifikasi  Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang diminta dan juga pengaturan harganya.
Persekongkolan dalam tender kerap kali terjadi pada setiap proses pengadaan barang atau jasa, persekongkolan tersebut umumnya bisa terjadi dalam tiga jenis yaitu horizontal, vertikal, dan
1 Rachbini  Didik  J, Ekonomi  Politik:  Kebijakan  dan  Strategi  Pembangunan (Jakarta:  Granit, 2004).
2 Revina  Aprilia  Dewantari  dan  Munawar  Kholil,  “Penerapan  Teori  Efisiensi  Dalam  Pedekatan Rule of Reason Pada Pembuktian Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat,” Jurnal Privat Law 6, no. 2 (2018), https://doi.org/10.20961/privat.v6i2.25614.
gabungan vertikal dengan horizontal. Persaingan tidak sehat antara penyedia barang/atau jasa ini bertujuan  pada  memenangkan  tender  yang  nominal  anggarannya  bisa  terbilang  sangat  besar hingga menyetuh angka miliaran rupiah. 3
Proses  persekongkolan  dalam  tender  kerap  kali  dimulai  pada  prakualifikasi  dimana pemerintah  idealnya  mengumumkan  informasi  pembukaan  tender  seluas-luasnya  baik  melalui media elektronik atau digital maupun media cetak, sehingga dapat menjangkau sebanyak mungkin penyedia  barang/atau  jasa  yang  setara  dan  memenuhi  persyaratan,  sehingga  tercapainya persaingan  kompetitif.  Namun  pada  prakteknya,  Namun  yang  terjadi  tender  dilakukan  secara tertutup  atau  tidak  transparan  dan  tidak  diumumkan  secara  luas,  sehingga  mengakibatkan penyedia barang/jasa yang berminat dan memenuhi kualifikasi tidak dapat mengikutinya,
Penyedia tertentu telah menjalin hubungan transaksional pada oknum panitia tender untuk melakukan pengkondisian proses tender. Dalam hal ini penyedia tertentu menciptakan persaingan semu  dalam  tender  dengan  cara  para  penyedia  seolah-olah  mengikuti  tahapan  tender  tapi sebenarnya sudah menentukan penyedia pemenang tender.
Persaingan semu dimulai pada tahap prakualifikasi dimana ketika panitia tender membuat proses  tender  menjadi  tertutup  dan  tidak  transparan,  sehingga  penyedia  tertentu  mempersiapkan persekongkolan  dengan  penyedia  yang  sejenis  untuk  melakukan  pendaftaran  tender.  Sebelum pendaftaran  tender  penyedia  telah  merancang  terkait  jumlah  penyedia  yang  turut  mendaftarkan diri,  agar  supaya  seleksi  tender  tidak  dinyatakan  gagal  karena  tidak  tepenuhi  jumlah  minimal pendaftar, maka penyedia tertentu menyiapkan 2 (dua) penyedia sehingga dapat memenuhi batas minimal seleksi pada tahap prakualifikasi yaitu 3 (tiga) penyedia.
Pada  tahapan  selanjutnya,  3  (tiga)  penyedia  ini  merancang  cara  untuk  memenangkan penyedia utama dalam seleksi tender, dalam hal ini dilakukan dengan cara pembuatan penawaran yang  tidak  sesuai  dengan  permintaan  tender  sehingga  pemenangnya  dapat  dipilih  pada penyedia utama  yang  penawarannya  paling  mendekati  dengan  kebutuhan  spesifikasi  yang  diminta  oleh tender.  Penawaran  untuk  diserahkan  pada  panitia  tender,  2  (dua)  penyedia  diantaranya  akan membuat  penawaran  pura-pura,  dengan  harga  yang  sangat  tinggi  untuk  memenangkan  penyedia utama  yang  penawarannya  lebih  murah.  Selain  harga,  penyedia  utama  juga  akan  mengatur kesesuaian spesifikasi teknis atau merk barang yang sedang dibutuhkan oleh tender yang mana 2 (dua)  penyedia  diatarnya  akan  dirancang  seolah-olah  tidak  memiliki  barang  yang  spesifikasi teknis atau merk dibutuhkan, sehingga kesesuaian permintaan tender mengarahkan pada penyedia utama yang memiliki spesifikasi teknis atau merk yang dibutuhkan oleh tender.
3 Andryan Dwi Prabawa dan Hernawan Hadi, “Analisis Kedudukan Hukum Panitia Tender Dalam Kasus  Persekongkolan  Tender  Di  Indonesia  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang Larangan  Praktik  Monopoli  Dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,” Jurnal  Privat  Law 9,  no.  1  (2021), https://doi.org/10.20961/privat.v9i1.19934.
Penyedia  utama  memiliki  peran  untuk  mengatur  harga  serta  siapa  saja  Penyedia  yang dijadikan  lapisan  terluar  sebagai  calon  pemenang  pada  pekerjaan  yang  sedang  proses  tender. Kerap  kali,  Penyedia  utama  akan  menaikkan  harga  dua  sampai  tiga  kali  lipat  atau  bisa  sampai lebih karena untuk pekerjaan dimana dalam proses tersebut sudah dipastikan hanya Penyedia yang bekerjasama  dengannya  yang  dapat  memenangkan  tender. 4 Hal  itu  mengingatkan  lagi  dengan adanya  campur  tangan  oknum  Panitia  tender  untuk  menyesuaikan  dokumen  spesifikasi  yang sesuai  persyaratan.  Pada  saat  calon  Penyedia  itu  sudah  terpilih  oleh  Panitia,  calon  Penyedia  itu akan melimpahkan seluruh pekerjaanya kepada Penyedia utama sesuai kesepakatan di awal tanpa sepengetahuan  Pihak  pelaksana  pengguna  anggaran  (Panitia  tender).  Aturan  pengadaan barang/jasa melarang akan hal tersebut tanpa adanya klausul kontrak yang dapat di sub kontrakan dan harus persetujuan PPK. Adapun pekerjaan yang dilimpahkan tersebut Penyedia selaku pelaku usaha tidak memperdulikan pekerjaan itu merupakan pekerjaan utama ataupun tambahan. Penting bagi Penyedia utama hanyalah semua pekerjaan dapat dikerjakan meskipun melalui Pihak ketiga (Rekanan).  Posisi  dominanlah  yang  melatar  belakangi  indikasi  persekongkolan  oleh  Penyedia utama  dan  itu  melimitasi  pergerakan  Penyedia  lain  yang  ingin  berkompetisi  untuk  mendapatkan pekerjaan bidang ini.
Adapun Penyedia lain yang mengikuti tender ini dan mengetahui adanya persekongkolan dari  beberapa  peserta  tender  merasa  hal  itu  merupakan  suatu  persaingan  yang  tidak  sehat. Keadilan  atas  sebuah  proses  tender  ini  dirasa  sangat  minim  bagi  Penyedia  lain  yang  tidak memiliki posisi dominan di pangsa pasar. Untuk itu, pada saat masa sanggah yang dibuka Pokja atas hasil pemilihan Penyedia, Penyedia tersebut menyampaikan perihal indikasi persekongkolan yang dilakukan oleh Penyedia utama dan menginginkan untuk tender ulang. 5 Namun Penyedia ini pada  saat  menyampaikan  sanggahan  tersebut  tidak  dapat  menyertakan  bukti-bukti  secara wujudnya. 6 Terkait  dengan  yang  disampaikan,  Pokja  selaku  Panitia  tender  cukup  susah  untuk mengevaluasi.  Perihal  yang  dievaluasi  Panitia  hanyalah  dokumen  legalitas  perusahaan  milik Peserta tender, dimana salah satu Direksi Penyedia utama terbukti menjadi Personel Inti di salah satu rekanan yang juga mengikuti kegiatan ini.
Bahwa  dengan  kondisi  demikian  ini,  sangat  dirasa  perlu  pembahasan  terkait persekongkolan tender terutama non sub kontrak oleh para Penyedia yang membuat Penyedia lain
4 Siti  Anisah  dan  Trisno  Raharjo,  “Batasan  Melawan  Hukum  Dalam  Perdata  Dan  Pidana  Pada Kasus  Persekongkolan  Tender,” Jurnal  Hukum  IUS  QUIA  IUSTUM 25,  no.  1  (2018), https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art2.
5 Retno Susetyani dan Yudho Taruno Muryanto, “The Impementation of The Decision of KPU In Relation  to  The  Objection  of  Business  Actors  Due  to  Tender  Conspiracy  Case,” Scholars  International Journal of Law, Crime and Justice , 2020.
6 Sigit Wibowo, “Tender Conspiracy In Electronic Procurement Of Goods And Services (A Study Of Case Number 04/KPPU-L/2015),” Prophetic Law Review 3, no. 1 (2021), https://doi.org/10.20885/PLR.vol3.iss1.art4.
terhambat  untuk  melakukan  kegiatan  usahanya  di  bidang  yang  sama  karena  tidak  adanya kesempatan.  Pandangan  hukum  persaingan  usaha  ini  ditinjau  berdasarkan  perspektif  hukum persaingan  usaha  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta regulasi pelaksanaanya

## TINJAUAN PUSTAKA
Persekongkolan merupakan bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan  maksud untuk  menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha  yang  bersekongkol.  Aturan  yang  menegaskan  kegiatan  persekongkolan  atau  pemboikotan ini  dilarang  ada  pada  Pasal  22,  Pasal  23  dan  Pasal  24  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999. Ketiga  pasal  diatas  dapat  dikatakan  persekongkolan  yang  dilarang  dikategorikan  dalam  3  (tiga) jenis, yaitu:
1. Persekongkolan  yang  berkaitan  dengan  tender,  mencakup  pengaturan  atau  penentuan pemegang tender yang tidak wajar.
2. Persekongkolan  yang  berkaitan  dengan  informasi  atau  rahasia  perusahaan,  yaitu persekongkolan  untuk  mendapatkan  informasi  yang  dikategorikan  sebagai  rahasia perusahaan dari pelaku usaha pesaing dengan cara ilegal.
3. Persekongkolan yang berkaitan dengan upaya menghambat produksi dan/atau pemasaran barang  dan/atau  jasa  para  pelaku  usaha  pesaingnya  dengan  secara  curang  dan  ilegal. Terjadinya persekongkolan akan menghilangkan persaingan antar pelaku usaha sedangkan dalam  sistem  ekonomi  pasar  mengandalkan  pada  proses  persaingan  yang  membuat produsen harus inovatif dan efisien terhadap produk yang dipasarkan.
Wujud  persekongkolan  yang  dilakukan  para  Pelaku  usaha  bisa  secara  terang-terangan maupun  secara  implisit.  Beberapa  jenis  persekongkolan  yang  digunakan  oleh  Pelaku  usaha diantaranya:
1. Persekongkolan  Horizontal  Persekongkolan  yang  dijalin  antara  Pelaku  usaha  atau Penyedia satu dengan Pelaku usaha atau Penyedia pesaingnya. Hal ini akan menciptakan persaingan semu antara peserta tender.
2. Persekongkolan  Vertikal  Kegiatan  yang  dijalin  oleh  salah  satu  Peserta  tender  (Pelaku usaha)  dengan  salah  satu  Panitia  tender.  Persekongkolan  ini  dilakukan  karena  adanya kerjasama yang dijalin antara kedua pihak untuk pekerjaan yang ditenderkan.
3. Persekongkolan  Horizontal  dan  Vertikal  Persekongkolan  ini  dapat  melibatkan  dua  atau tiga pihak yang terkait dalam proses tender. Salah satu bentuk persekongkolan ini adalah tender  fiktif,  dimana  baik  panitia  tender,  pemberi  pekerjaan,  maupun  para  pelaku  usaha
melakukan suatu proses tender hanya secara administratif dan tertutup.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  tipe  penelitian  Doctrinal  Research  atau dikenal dengan Penelitian Hukum Normatif, yakni penelitian yang menyediakan ekspos sistematis terhadap  peraturan  yang  mengatur  kategori  hukum  tertentu,  menganalisis  hubungan  antar peraturan,  menjelaskan  area  yang  mengalami  hambatan,  dan  bahkan  memperkirakan perkembangan mendatang.
Tipe penelitian ini juga menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum.  Penelitian  yang  dilakukan  berfokus  pada  inventarisasi  hukum  positif,  asas-asas  dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Kedudukan Tender yang Terindikasi Persekongkolan Tender Non Subkontrak Pengadaan Barang.
Pemerintahan  Indonesia  dalam  menjalankan  tugas  Pemerintahan  membutuhkan  banyak pihak  untuk  turut  serta  merealisasikan  program  kerja,  tentu  dalam  prosesnya  pemerintah  akan membutuhkan  rekan  kerja  yang  dapat  membantu  dalam  berbagai  bentuk  kebutuhan.  Dalam  hal Pemerintah  telah  menetapkan  rancangan  pembuatan  suatu  proyek  pembangunan  tentu  akan menjalin Kerjasama dengan pihak swasta /atau pelaku usaha yang dapat memberikan barang/atau jasa  guna  merealisasikan  proyek  tersebut. 7 Dalam  prosesnya  pemerintah  akan  menggunakan sistem tender untuk mencari penyedia guna melaksanakan program kerja tententu.
Sistem  tender  digunakan  oleh  Pemerintah  untuk  mencari  serta  memilih    penyedia  yang memenuhi  kualifikasi teknis  pengadaan  barang/atau  jasa  tender,  yang  dapat  melaksanakan  suatu tugas  tertentu  dalam  program  yang  sedang  dikerjakan  oleh  Pemerintah.  Dalam  proses  tender terdapat  pihak-pihak  yang  memiliki  peran  penting  dalam  pelaksanaan  tender,  salah  satu diantarnya  adalah  PPK.  Peran  PPK  dalam  tender  adalah  merancang  kontrak  dan  mengendalikan kontrak antara Pemerintah dengan Penyedia dalam pelaksanaan tender.
Pemerintah  dalam  memenuhi  kebutuhan  atas  barang  dan  jasa  dapat  melaksanakan  dan membuat  kontrak  terkait  dengan  pengadaan  barang  dan    jasa  yang  melibatkan  para  penyedia barang  dan  jasa.  Pembuatan  kontrak  akan  dilaksanakan  oleh  PPK  dengan  penyedia  barang  dan jasa yang mana sebelum dilakukan kontrak haruslah melalui proses tender yang telah diatur dalam
7 Zaini  Munawir  dan  Abdul  Lawali  Hasibuan,  “Faktor  Penyebab  Tidak  Terbukti  Secara  Hukum Bentuk dan Indikasi Persekongkolan dalam Tender,” JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 9, no. 2 (2017), https://doi.org/10.24114/jupiis.v9i2.8247.
Peraturan  Presiden  nomor  12  tahun  2021  perubahan  Peraturan  Presiden  nomor  16  tahun  2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang secara prinsipnya dibagi menjadi tiga tahapan yaitu tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan pemilihan penyedia, dan tahapan penandatanganan kontrak.
Kedudukan  subkontrak  tentu  akan  mengikuti  ketentuan  yang  telah  diatur  dalam  kontrak utama  yang  mana  mengikat  antara  Pemeritah  dengan  Penyedia  utama.  Ketentuan  yang  diatur dalam  perjanjian  induk  tentu  akan  berlaku  pula  pada  dalam  perjanjian  subkontrak  menjadi keharusan  yang  tidak  dapat  dipisahkan.  Terdapat  dua  ketentuan  yang  menyebabkan  ketentuan dalam  kontrak  utama  juga  berlaku  dalam  perjanjian  subkontrak  yaitu  penyedia  barang  dan  jasa terikat  pada  ketentuan  dalam  kontrak  utama  mengenai  objek  perjanjian   sehingga  dalam  kondisi demikian  ini  yang  menjadi  sebab  lahirnya  subkontrak,  dan  tidak  terlepas  dari  adanya  ketentuan yang dimuat dalam kontrak utama itu sendiri.
Dalam suatu tender, PPK akan menentukan bagian-bagian pekerjaan atau jenis pekerjaan dalam dua jenis yakni : jenis kesatu pekerjaan utama dan jenis kedua pekerjaan  non utama. Pada pekerjaan utama penyedia barang dan jasa tidak dapat  mengalihkan pelaksanan pekerjaan utama berdasarkan kontrak kepada penyedia lain dengan sistem subkontrak. Pengalihan pekerjaan utama dapat dilakukan oleh penyedia utama hanya kepada penyedia spesialis. Diatur dalam Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden No 04 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Menurut  hubungan  hukum  kontrak  utama  dengan  subkontrak  memiliki  perbedaan  yang terletak pada hubungan subjek hukumnya, pada kontrak utama perikatan mengikat pada PPK dan penyedia  utama,  sedangkan  pada  subkontrak  mengikat  pada  penyedia  utama  dengan  penyedia subkontrak. Kualifikasi subkontrak dengan non subkontrak dapat dikualifikasikan sebagai berikut:
1. Kualifikasi Subkontrak dalam tender
a. Subkontrak menurut Perpres nomor 04 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
1) Subkontrak  dapat  dibuat  oleh  Penyedia  Utama  atas  pekerjaan  non  utama kepada penyedia lain.
2) Subkontrak  dapat  dibuat  oleh  Penyedia  Utama  atas  Pekerjaan  Utama kepada Penyedia lain (spesialis).
b. Subkontrak menurut Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
1) Subkontrak  dapat  dibuat  oleh  Penyedia  Utama  non  kecil  atas  pekerjaan tertentu kepada usaha kecil.
2) Subkontrak  wajib  dibuat  oleh  Penyedia  Utama  (asing)  atas  pekerjaan tertentu kepada Penyedia lain (badan usaha nasioanal) nasional)
c. Subkontrak  menurut  Perpres  nomor    12  tahun  2021  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Presiden  Nomor  16  tahun  2018  Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah:
Subkontrak  dapat  dibuat  oleh  Penyedia  Utama  non  kecil  kepada  penyedia  lain dengan usaha kecil dengan ketentuan usaha kecil tersebut memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.
d. Subkontrak  menurut  Permen  PUPR  nomor  14  tahun  2020  Tentang  Standar  Dan Pedoman Pengadaan Jasa Kontruksi Melalui Penyedia:
1) Subkontrak  wajib  dibuat  oleh  Penyedia  Utama  non  kecil  atas  pekerjaan tertentu di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat kepada Penyedia lain (pelaku usaha Papua)
2) Subkontrak  atas  pekerjaan  tertentu  ditetapkan  oleh  PPK  dan  dicantumkan pada dokumen Pemilihan.
2. Kualifikasi Non Subkontrak dalam tender
a. Non  subkontrak  menurut  Perpres  nomor  04  tahun  2010  tentang  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
Penyedia  Utama  tidak  dapat  membuat  subkontrak  atas  pekerjaan  utama  kepada penyedia lain.
b. Non  subkontrak  menurut  Perpres  nomor  16  tahun  2018  tentang  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
Penyedia  Utama  non  kecil  dapat  tidak  membuat  subkontrak  atas  pekerjaan  dalam tender.
c. Non  subkontrak  menurut  Perpres  nomor    12  tahun  2021  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Presiden  Nomor  16  tahun  2018  Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah:
Penyedia  Utama  non  kecil  dapat  tidak  membuat  subkontrak  atas  pekerjaan  dalam tender.
d. Non  subkontrak  menurut  Permen  PUPR  nomor  14  tahun  2020  Tentang  Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Kontruksi Melalui Penyedia :
Non subkontrak tidak dapat berlaku oleh Penyedia Utama non kecil atas pekerjaan dalam tender di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Dapat  diartikan  kualifikasi  subkontrak  dan  non  subkontrak  sudah  jelas  diatur  dalam ketentuan  peraturan    perundang-udangan  yang  berlaku  di  Indonesia,  dan  telah  menjadi kewenangan panitia tender untuk menentukan jenis pekerjaan serta dibedakan dari jenis pekerjaan
utama  dan  jenis  pekerjaan  non  utama,  dengan  demikian  jenis  pekerjaan  dapat  digunakan  untuk menentukan penggunaan subkontrak pada suatu tender itu sendiri.
Bersekongkol adalah kerjasama  yang dilakuka oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif  siapapun  dan  dengan  cara  apapun  dalam  upaya  memenangkan  peserta  tender  tertentu. Unsur persekongkolan dapat berupa berikut ini:
a. Kerja sama antar dua pihak atau lebih;
b. Secara  terang-terangan  maupun  diam-diam  melakukan  tindaakan  penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;
c. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;
d. Menciptakan persaingan semu;
e. Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;
f. Tidak  menolak  melakukan  suatu  Tindakan  meskipun  mengetahui  atau  sepatutnya mengetahui  bahwa  Tindakan  tersebut  dilakukan  untuk  mengatur  dalam  rangka memenangkan pserta tender tertentu;
g. Pemberian kesmpatan ekslusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung  maupun  tidak  langsung  kepada  pelaku  usaha  yang  mengikuti  tender dengan cara melawan hukum.
Negara  akan  mengalami  kerugian  ketika  terjadi  manipulasi  harga  dalam  tender  kegiatan pembangunan  serta  pengadaan  barang  dan  jasa  yang  berasal  dari  dana  Anggaran  Pendapatan Belanja  Negara  (APBN)  dan  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD).    Pasal  22  UU Persaingan  Usaha sebelum  menentukan  tindakan  itu illegal  atau  tidak,  maka  disyaratkan  adanya pertimbangan  faktor-faktor  latar  belakang  dilakukannya  tindakan  itu,  alasan  bisnis  dibalik tindakan itu, serta posisi si pelaku tindakan dalam industri tertentu.  Persekongkolan dalam suatu tender  telah  melukai  prinsip-prinsip  persaingan  usaha  yang  transparansi,  kompetisi  yang  efektif dan  terbuka,  negosiasi  yang  adil,  akuntabilitas,  dan  non  diskriminatif.  Berdasarkan  ketentuan dalam  Pasal  22  UU  No.  5  Tahun  1999.   Persekongkolan  dalam  tender  kerap  kali  terjadi  dengan konsep  merancang  persaingan  semu,  perancangan  ini  dilakukan  dengan  cara  beberapa  penyedia Menyusun  dan  berbagi  tugas  untuk  mempersiapan  dokumen  pemilihan  salah  satunya  adalah penwaran  sepsifikasi  barang  atau  jasa  serta  harga,  setelah  itu  perencanaan  ini  nantinya  akan bertujuan untuk memenuhi jumlah minimal peserta pada tahap prakualifikasi, setelah itu penyedia utama  akan  menjadi  satu-satunya  penyedia  yang  membuat  penawaran  barang  atau  jasa  beserta harga  yang  paling  sesuai  dengan  spesifikasi  tender,  dengan  demikian  para  peserta  tender  yang tergabung  dalam  persekongkolan  hanya  menjadi  upaya  formalitas  untuk  memenuhi  persyarata pada tiap-tiap tahapan guna memenangkan penyedia utama. Dengan kata lain konsep ini termasuk
dalam persekongkolan secara horizontal.
The Anti-Monopoly  Law is a law that determines how competition should be regulated. In  addition,  the  Anti-Monopoly  Law  aims  to  prevent  consumer  exploitation  by  certain  business actors to support the market economy system. The Anti-Monopoly Law does not define business competition,  but  it  defines  unfair  business  competition.  Article  1  paragraph  6  of  the  Anti- Monopoly Law mentions that the definition of unfair business competition is competition among business  actors  in  conducting  both  production  and  marketing  activities  of  goods  and/or  services unfairly and/or unlawfully, thus obstructing fair competition. In other words, competition among business  actors  in  carrying  out  their  activities  is  done  unfairly  or  against  the  law,  of  which  the implication  is  to  impede  fair  business  competition.  Competition  is  a  characteristic  that  is inseparable from human life, but in terms of economics, it does not want economic power to be owned only by one party, which potentially harms others.
Persekongkolan tender dapat dicontohkan dalam rencana pengadaan barang dan/atau jasa yang diarahkan untuk pelaku usaha tertentu dengan menentukan persyaratan dan spesifikasi teknis sehingga  menghambat  pelaku  usaha  lain  untuk  dapat  mengikuti  proses  tender.    Persekongkolan antar penyedia dalam tender lazimnya berbentuk kesepakatan, baik tertulis maupun tidak tertulis, persekongkolan  antar  penyedia  dapat  diartikan  secara  luas  yakni:  manipulasi  proses  tender, penetapan  harga  antar  peserta  tender,  usaha  produksi  dan  distribusi  barang,  sampai  dengan penetapan  harga  secara  fiktif  dalam  tender. 8 Larangan  persekongkolan  tender  diatur  dalam ketentuan  Pasal  22  Undang  –  Undang  nomor  5  tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai berikut “ Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau  menentukan pemenang tender sehingga dapat mengkibatkan terjadinya  persaingan  usaha  tidak  sehat.”  Tentunya  persaingan  usaha  tidak  sehat  akan mempengaruhi  kompetisi  pasar,  kompetisi  akan  jauh  dari  kata  adil,  sehingga  pelaku  usaha  lain yang  tidak  tergabung  dalam  persekongkolan  antar  penyedia  tentu  tidak  akan  menang  dalam tender, bahkan peluang untuk memenangkan tender sangat-sangat kecil.
Seiring  dengan  semakin  maju  dunia  usaha  termasuk  para  penyedia  yang  semakin  pintar menggunakan  bebagai  macam  strategi,  baik  melakukan  persekongkolan  secara  horizontal  atau persekongkolan dengan penyedia pesaing, namun juga Menyusun persekongkolan secara vertikal atau persekongkolan dengan panitia tender, hal ini semata-mata untuk menjadikan dirinya sebagai penyedia  mejadi  pemenang  tender,  dengan  kemenangannya  tersebut  penyedia  utama  akan memgalihkan sebagian pekerjaan tertentu kepada penyedia lain dengan  memberikan subkontrak. Dengan  demikian  persekongkolan  tersebut  dapat  membawa  keuntungan  bagi  peserta
8 Carl  Kaysen  dan  Donald  E.  Turner, Larangan  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat (Jakarta: Pascasarjana UI, 2003).
pesekongkolan tender itu sendiri.
Terdapat tiga jenis persekongkolan dalam tender sebagai berikut :
1. Persekongkolan Tender Horizontal
Merupakan  persekongkolan  yang  terjadi  antara  pelaku  usaha  atau  penyedia  barang dan  jasa  dengan  sesame  pelaku  usaha  atau  penyedia  barang  dan  jasa  pesaingnya. Persekongkolan  ini  dapat  dikategorikan  sebagai  persekongkolan.  Contohnya  :  dengan menciptakan persaingan semu.
2. Persekongkolan Tender Vertikal
Merupakan persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau  penyedia  barang  dan  jasa  dengan  panitia  tender  atau  panitia  lelang  atau  penggunaan barang dan jasa atau pemilik dan pemberi pekerjaan. Persekongkolan ini dapat terjadi dalam bentuk  di  mana  panitia  tender  atau  panitia  lelang  atau  pengguna  barang  dan  jasa  atua pemilik  atau  pemberi  pekerjaan  bekerja  sama  dengan  salah  satu  atau  beberapa  peserta tender.  Contohnya  :  Panitia  tender  menentukan  spesifikasi  khusus  barang  atau  jasa  yang merujuk pada salah satu penyedia.
3. Persekongkolan Tender Gabungan (Horizontal dan Vertikal)
Merupakan  persekongkolan  antara  panitia  tender  atau  panitia  lelang  atau  pengguna barang  dan  jasa  atau  pemilik  atau  pemberi  pekerjaan  dengan  pelaku  usaha  atau  penyedia barang  dan  jasa.  Persekongkolan  ini  melibatkan  dua  atau  tiga  pihak  yang  terkait  proses tender.  Contoh  :  Tender  fiktif,  dimana  pihak  panitia  tender,  pember  pekerjaan,  maupun sesame pelaku usaha  melakukan suatu proses tender hanya secara administrasi dan tertutup.
Persekongkolan  tender  seringkali  dilakukan  dalam  bentuk  Subkontrak  dan  Non Subkontrak sebagai berikut:
1. Persekongkolan  tender  Subkontrak  seringkali  terjadi  pada  tender  yang  dimana pekerjaan non utama dialihkan kepada penyedia lain yang telah bersekongkol dengan peneydia utama menggunakan mekanisme sub kontrak.
2. Persekongkolan  tender  non  subkontrak  seringkali  terjadi  pada  tender  yang  dimana pekerjaan  utama  dialihkan  kepada  penyedia  lain  dengan  mekanisme  subkontrak  dan tidak berdasarkan persetujuan PPK.
Secara spesifik indikasi-indikasi berikut akan mucul:
a. Indikasi pesekongkolan pada saat perencanaan;
b. Indikasi persekongkolan pada saat pembentukan panitia;
c. Indikasi persekongkolan pada saat prakualifikasi perusahaan atau pralelang;
d. Indikasi  persekongkolan  pada  saat  pembuatan  persyaratan  untuk  mengikuti
tender/lelang maupun pada saat penyusunan dokumen tender/lelang;
e. Indikasi persekongkolan pada saat pengumuman tender atau lelang;
f. Indikasi persekongkolan pada saat pengambilan dokumen tender/lelang;
g. Indikasi persekongkolan pada saat penentuan harga perkiraan sendiri atau harga dasar lelang;
h. Indikasi persekongkolan pada saat penjelasan tender atau open house lelang;
i. Indikasi  persekongkolan  pada  saat  penyerahan  dan  pembukaan  dokumen  atau  kotak penawaran tender/lelang;
j. Indikasi persekongkolan pada saat evaluasi dan penetapan pemenang tender/lelang
k. Indikasi persekongkolan pada saat pengumuman calon pemenang;
l. Indikasi persekongkolan pada saat pengajuan sanggahan;
m. Indikasi  persekongkolan  pada  saat  penunjukan  pemenang  tender/lelang  dan penandatanganan kontrak;
n. Indikasi persekongkolan pada saat pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan.
Mengukur dampak persekongkolan dalam tender dapat dilihat dari berikut ini:
a. Konsumen atau pemberi kerja membayar lebih mahal;
b. Barang  atau  jasa  yang  diperoleh  dari  sisi  mutu,  jumlah,  waktu  maupun  nilai, seringkali lebih rendah dari yang akan diperoleh bila tender dilakukan secara jujur;
c. Adanya hambatan bagi peserta potensial;
d. Nilai proyek untuk tender pengadaan jasa menjadi lebih tinggi kerena adanya mark up oleh pihak-pihak yang bersekongkol.
Mengartikan  berbagai  indikasi  yang  dapat  ditemukan  pada  tender  bukan  berarti  secara langsung dapat disimpulkan para peserta tender melakukan persekongkolan tender, terdapat cara suatu  metode  khusus  yang  dapat  digunakan  menjadi  pisau  Analisa  dalam  melihat  dan mengkorelasikan  indikasi  yang  muncul  dan  menyusunnya  melalui  pendekatan  analisis  yang nantinya dapat membuat terang adanya persekongkolan tender itu sendiri. 9 Metode analisis  yang dapat  digunakan  adalah  pendekatan  per  se  ilegalan  maupun  rule  of  reason.  Persaingan  usaha tentunya akan lebih dominan pada perilaku – perilaku yang dalam kegiatan usaha condong kepada perilaku  usaha  yang  sehat  atau  malah  sebaliknya  perilaku  usaha  yang  tidak  sehat,  perilaku  para penyedia  atau  peserta  tender  dapat  diidentifikasi  maksud  dan  tujuannya  dengan  menggunakan pendekatan per se ilegalan.
9 Munawir  dan  Hasibuan,  “Faktor  Penyebab  Tidak  Terbukti  Secara  Hukum  Bentuk  dan  Indikasi Persekongkolan dalam Tender.”
Pendekatan ini merujuk pada pemenuhan dua syarat yakni yang pertama, harus ditujukan lebih  kepada  “perilaku  bisnis”  daripada  situasi  pasar,  karena  keputusan  melawan  hukum dijatuhkan  tanpa  disertai  pemeriksaan  lebih  lanjut,  misalnya  mengenai  akibat  dan  hal-hal  yang melingkupinya.  Hal  ini  adalah  adil  jika  perbuatan  ilegal  tersebut  merupakan  Tindakan  sengaja oleh  perusahaan,  yang  seharusnya  dapat  dihindari.  Kedua,  adanya  identifikasi  secara  cepat  dan mudah  mengenai praktik atau Batasan perilaku  yang terlarang. Dengan perkataan lain, penilaian atas Tindakan dari pelaku baik di pasar maupun dalam proses pengadilan harus dapat ditentukan dengan  mudah.  Meskipun  demikian  diakui  bahwa  terdapat  perilaku  yang  terletak  dalam  batas- batas yang tidak jelas antara perilaku terlarang dan perilaku yang sah.
Dengan  demikian  pendekatan  per  se  ilegalan  dapat  diartikan  dianggap  adil  apabila perbuatan  ilegal  tersebut  merupakan  Tindakan  yang  disengaja  yang  seharusnya  para  peserta tender dapat   menghindari perilaku bisnis  yang  tidak sehat  yang dapat  merugikan para penyedia pesaing yang tidak termasuk dalam persekongkolan tender.
“  Metode  pendekatan    yang  kedua  adalah  rule  of    reason  merupakan  pendekatan  yang digunakan  oleh  Lembaga  otoritas  persaingan  usaha  sebagai  evaluasi  mengenai  akibat  perjanjian atau kegiatan usaha tertentu. Pendekatan rule of reason menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan  penghambat  atau  mendukung  persaingan  ”.    Pendekatan  tersebut  dipandang  sebagai hukum  sebab  akibat  kerena  terfokus  pada  tindakan  para  penyedia  sebagai  pelaku  usaha,  baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat merugikan para penyedia pesaing lain.

## B. Akibat Hukum Atas Persekongkolan Tender Non Subkontrak Pengadaan Barang
Negara  Indonesia  adalah  Negara  hukum,  pelaksanaan  Pemerintahan  wajib  berdasarkan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  setiap  perbuatan  yang  terang-terangan tidak  sesuai  atau  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  dapat  dinyatakan  sebagai perbuatan melawan hukum. Setiap perbuatan melawan hukum tentu akan memiliki akibat hukum dalam  bentuk  sanksi  hukum. 10 Dalam  hal  terdapat  perbuatan  persekongkolan  tender  non subkontrak  pengadaan  barang  dan  jasa  akan  mengacu  pada  peraturan  terkait  meliputi,  Peraturan persaingan usaha tidak sehat, Peraturan pengadaan barang dan jasa.
Perbuatan persekongkolan tender non subkontrak dapat terjadi dalam bentuk serangkaian perbuatan yang disusun secara sistematis baik melibatkan panitia tender maupun melibatkan para penyedia  barang  dan  jasa.  Persekongkolan  yang  dilakukan  oleh  para  penyedia  akan  sangat merugikan  penyedia  lainnya,  khususnya  dalam  proses  tender  penyedia  lain  akan  sangat  susah untuk  memenangkan  tender  dalam  kondisi  fair  atau  adil,  dengan  kata  lain  akan  menciderai  citra
10 Munir  Fuady, Perbuatan  Melawan  Hukum,  Pedekatan  Kontemporer (Bandung:  Citra  Aditya Bakti, 2002).
pemerintah sebagai pemberi pekerjaan atau penyelenggara tender itu sendiri. 11 Praktik seperti ini terjadi  karena  calon  pemenang  sudah  ditunjuk  terlebih  dahulu  pada  saat  tender  berlangsung disebabkan  karena  adanya  unsur  suap  kepada  panitia  tender.      Persekongkolan  tender  non subkontrak dilakukan oleh penyedia utama mengalihkan sebagian pekerjaan utama hanya kepada penyedia  lain  yang  tergabung  dalam  persekongkolan,  sehingga  penyedia  lainnya  tidak  akan mendapatkan kesempatan yang fair untuk mendapatkan pekerjaan dari pemerintah. 12
Rumusan  pasal-pasal  yang  terdapat  dalam  UU  Persaingan  Usaha  pada  umumnya menggunakan rumusan yang didasarkan pada pendekatan Rule of Reason dan pendekatan Per Se Illegal. Rule of Reason adalah untuk menyatakan bahwa suatu tindakan diduga melanggar hukum persaingan, maka penegak hukum harus mempertimbangkan keadaan seputar kasus tersebut untuk menentukan  apakah  tindakan  tersebut  membatasi  persaingan  secara  tidak  benar,  dan  untuk  itu mensyaratkan  bahwa  penegakan  hukum  harus  dapat  menunjukkan  konsekuensi  anti  persaingan, atau kerugian nyata untuk persaingan. Sedangkan Per Se Illegal adalah rumusan pasal mengenai perbuatan  tertentu  yang  dilarang  untuk  dilakukan,  dimana  perbuatan  tersebut  telah  terbukti dilakukan dan dapat diproses secara hukum tanpa harus menunjukkan akibat atau kerugian  yang sebenarnya terhadap persaingan.
Segala  bentuk  persekongkolan  yang  dilakukan  oleh  para  penyedia  barang  dan  jasa maupun  para  panitia  untuk  membuat  suatu  keadaan  khusus  dalam  tender  menjadi  persaingan semu  dan  telah  menentukan  pemenangnya  sebelum  tender  selesai,  hal  demikian  merupakan perbuatan melawan hukum. Melawan hukum (onrechtmatig) adalah tindakan yang melanggar hak penyedia  lain  yang  mengikuti  tender  yang  diatur  oleh  undang-undang  (wettelijk  subjektiefrecht) atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku yang ditentukan oleh undang-undang. 13
Perbuatan  persekongkolan  tender  non  subkontrak  melanggar  ketentuan  Pasal  22  UU Nomor  5  Tahun  1999  tentang  larangan  praktek  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat sebagai  berikut  ;  “  Pelaku  usaha  dilarang  bersekongkol  dengan  pihak  lain  untuk  mengatur  dan atau  menentukan  pemenang  tender  sehingga  dapat  mengakibatkan  terjadinya  persaingan  usaha tidak  sehat  ”.  Dengan  demikian  penyedia  yang  melakukan  perbuatan  persekongkolan  tersebut dapat  dinyatakan  sebagai  perbuatan  melawan  hukum  dan  akan  menimbulkan  akibat  hukum dikenakannya sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagai berikut ;
11 Andi  Fahmi  Lubis, Hukum  Persaingan  Usaha  Antara  Teks  &  Konteks (Jakarta:  Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, 2009).
12 Geria  Andriana,  “Penerapan  E-Procurement  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  Terhadap Identifikasi Persekongkolan Tender,” Jurnal Suara Hukum 3, no. 2 (2021), https://doi.org/10.26740/jsh.v3n2.p351-381.
13 Wirjono  Prodjodikoro, Perbuatan  Melanggar  Hukum,  Dipandang  dari  Sudut  Hukum  Perdata (Bandung: Mandar Maju, 2000).
“  Pelanggaran  terhadap  ketentuan  Pasal  5  sampai  dengan  Pasal  8,  Pasal  15,  Pasal  20  sampai dengan  Pasal  24,  dan  Pasal  26  Undang-undang  ini  diancam  pidana  denda  serendah-rendahnya 5.000.000.000,00  (lima  miliar  rupiah)  dan  setinggi-tingginya  Rp  25.000.000.000,00  (dua  puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.”
Perbuatan  Persekongkolan  tender  non  subkontrak  dalam  perspektiv  PP  16/2018  tentang khususnya  secara  bersama-sama  penyedia  barang  dan  jasa  mengatur  harga  penawaran    juga melanggar ketentuan Pasal 78 ayat (1) hurub b Peraturan Presiden Nomo 16 Tahun 2021 tentang perubahan  atas  peraturan  presiden    nomor  16  tahun  2018    tentang  pengadaan  barang/jasa pemerintah sebagai berikut ; “ terindikasi  melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran “. Perbuatan tersebut berindikasi pada pengenaan sanksi sebagaimana diatur  dalam  ketentuan  Pasal  78  ayat  (5)  tentang  perubahan  atas  peraturan  presiden    nomor  16 tahun  2018    tentang  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  sebagai  berikut  ;  “  Pelanggaran  atas ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada:  a.  ayat  (1)  huruf  a  sampai  dengan  huruf  c  dikenakan sanksi  digugurkan  dalam  pemilihan,  sanksi  pencairan  Jaminan  Penawaran,  dan  Sanksi  Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun “
Terdapat  kewenangan  dari  padanya  Unit  Kerja  Pengadaan  Barang/Jasa  (UKPBJ)  dalam menindak  perbuatan-perbuatan  yang  terindikasi  persekongkolan  dalam  tender  non  subkontrak. Diatur  dalam  ketentuan  Pasal  81  ayat  (1)  Peraturan  Presidsen  nomor  16  tahun  2018  tentang pengadaan  barang  dan  jasa  sebagai  berikut  :  “  Dalam  hal  terjadi  pelanggaran  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  78  ayat  (1)  huruf  a  sampai  huruf  c  dan  Pasal  80  ayat  (1)  huruf  a  sampai huruf c, UKPBJ melaporkan secara pidana“.
Perbuatan  melawan  hukum  adalah  pasal  1365  KUHPerdata  yang  berbunyi  “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang  menimbulkan  kerugian  itu  karena  kesalahannya  untuk  menggatikan  kerugian  tersebut”. “Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) merupakan suatu perbuatan yang memperkosa suatu  hak  hukum  orang  lain,  atau  yang  bertentangan  dengan  kewajiban  hukum  si  pembuat  ”. Menurut Munir Fuady, perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad, tort) menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie) Mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
a. Adanya suatu perbuatan;
b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
d. Adanya kerugian dari korban; dan
e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.
Perbuatan  pesekongkolan  tender  yang  atur  dalam  ketentuan  Pasal  22  UU  Persaingan usaha telah menyatakan secara tegas bahwa setiap palaku usaha dilarang menentukan pemenang tender dengan cara-cara  yang melawan hukum. Pada prinsipnya segala  perbuatan  yang melawan hukum  tidak  dapat  dibenarkan,  mengingat  hukum  dibuat  dan  digunakan  untuk  melindungi  hak setiap orang dalam hal ini hak pelaku usaha/penyedia lainnya  yang juga  menjadi peserta tender. Tentu  setiap  perbuatan  yang  melawan  hukum  dalam  hal  persekongkolan  tender  akan  mengacu pada UU No 05 Tahun 1999 dan PP tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Pemerintah melalui Lembaga yang berwenang yakni Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dapat melakukan penegakan hukum atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh  penyedia  berang  dan  jasa  yang  melakukan  persekongkolan  untuk  membuat  proses  tender menjadi  tidak  adil  atau  diskriminasi  terhadap  penyedia  lainnya.  Perbuatan  melawan  hukum tersebut  akan  menimbulkan  akibat  hukum  yang  telah  dimuat  dalam  ketentuan  UU  Persaingan Usaha  dan  PP  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerinth.  Akibat  hukum  daripadanya  penggunaan kontrak  utama  dan  sub  kontrak  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku  akan mengakibatkan subkontrak tersebut tidak berlaku, dengan kata lain penyedia barang dan jasa yang menerima  subkontrak  atas  jenis  pekerjaan  yang  sifatnya  utama  dan  tidak  bisa  dialihkan  hanya dapat  dipertanggunjawabkan  kepada  penyedia  barang  dan  jasa  utama.  Hal  ini  tentu  tipertegas dengan  syarat  sah  perjanjian,  dimana  setiap  perjanjian  kontrak  yang  dibuat  tidak  boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan  yang berlaku. Dengan demikian subkontrak yang dibuat secara melawan hukum dapat dinyatakan batal demi hukum karena tidak memenuhi unsur Pasal 1320 ayat (4) “suatu sebab yang halal”.
Akibat  hukum  yang  juga  akan  timbul  dengan  adanya  perbuatan  persekongkolan  pada proses  tender  akan  berimplikasi  pada  penjatuhan  sanksi  pidana  sebagaimana  telah  di  atur  dalam ketentuan  Pasal  48  ayat  (2)  UU  Nomor  5  Tahun  1999  dan  sanksi administrasi  Pasal  78 ayat  (1) hurub b Peraturan Presiden Nomo 16 Tahun 2021.
KPPU merupakan Lembaga indpenden yang memiliki kewanangan berdasarkan Pasal 36 huruf i UU Nomor 5 Tahun 1999 untuk memberikan sanksi adminitratif kepada penyedia barang dan  jasa  yang  telah  terbukti  melakukan  persekongkolan  tender,  dan  putusan  KPPU  dimintakan penetapan  eksekusi  kapada  Pengadilan  Negeri  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  46  ayat  (2)  UU Nomor  5  Tahun  1999.  Dengan  demikian  Negara  telah  memberikan  perlindugan  hukum  dalam bentuk  pemulihan  rasa  keadilan  kepada  penyedia  barang  dan  jasa  lainnya  yang  menjadi  korban daripadanya persekongkolan tender

## KESIMPULAN
Kedudukan  tender  non  subkontrak  dapat  dibedakan  dengan  cara  melihat  jenis  pekerjaan yang  telah  ditetapkan  oleh  PPK,  penetapan  jenis  pekerjaan  utama  dan  pekerjaan  non  utma  oleh PPK  akan  berakibat  pada  penentuan  subkontrak,  Dengan  ditentukannya  jenis  pekerjaan  dan subkontrak,  PPK  akan  lebih  efektif  dalam  melakukan  pengawasan  subkontrak  dan  dapat mengatisipasi  terjadinya  persekongkolan  tender  nonsubkontrak  terjadi.  Setiap  perbuatan  yang secara sengaja dan terang-terangan melanggar ketentuan hukum makan dapat dinyatakan sebagai perbuatan  melawan  hukum,  Akibat  hukum  yang  akan  timbul  dengan  adanya  perbuatan persekongkolan pada proses tender akan berimplikasi pada penjatuhan sanksi pidana sebagaimana telah di atur dalam ketentuan Pasal 48 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 dan sanksi administrasi Pasal 78 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomo 16 Tahun 2021.

## DAFTAR PUSTAKA
Andriana,  Geria.  “Penerapan  E-Procurement  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  Terhadap Identifikasi  Persekongkolan  Tender.” Jurnal  Suara  Hukum 3,  no.  2  (2021). https://doi.org/10.26740/jsh.v3n2.p351-381.
Anisah,  Siti,  dan  Trisno  Raharjo.  “Batasan  Melawan  Hukum  Dalam  Perdata  Dan  Pidana  Pada Kasus  Persekongkolan  Tender.” Jurnal  Hukum  IUS  QUIA  IUSTUM 25,  no.  1  (2018). https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art2.
Dewantari,  Revina  Aprilia,  dan  Munawar  Kholil.  “Penerapan  Teori  Efisiensi  Dalam  Pedekatan Rule  of  Reason  Pada  Pembuktian  Kasus  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.” Jurnal  Privat Law 6, no. 2 (2018). https://doi.org/10.20961/privat.v6i2.25614.
Didik J, Rachbini. Ekonomi Politik: Kebijakan dan Strategi Pembangunan . Jakarta: Granit, 2004.
Fuady,  Munir. Perbuatan  Melawan  Hukum,  Pedekatan  Kontemporer .  Bandung:  Citra  Aditya Bakti, 2002.
Kaysen,  Carl,  dan  Donald  E.  Turner. Larangan  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat . Jakarta: Pascasarjana UI, 2003.
Lubis,  Andi  Fahmi. Hukum  Persaingan  Usaha  Antara  Teks  &  Konteks .  Jakarta:  Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, 2009.
Munawir,  Zaini,  dan Abdul  Lawali  Hasibuan.  “Faktor  Penyebab  Tidak  Terbukti  Secara  Hukum Bentuk  dan  Indikasi  Persekongkolan  dalam  Tender.” JUPIIS:  Jurnal  Pendidikan  Ilmu- Ilmu Sosial 9, no. 2 (2017). https://doi.org/10.24114/jupiis.v9i2.8247.
Prabawa, Andryan Dwi, dan Hernawan Hadi. “Analisis Kedudukan Hukum Panitia Tender Dalam Kasus  Persekongkolan  Tender  Di  Indonesia  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  Dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.”
Jurnal Privat Law 9, no. 1 (2021). https://doi.org/10.20961/privat.v9i1.19934.
Prodjodikoro,  Wirjono. Perbuatan  Melanggar  Hukum,  Dipandang  dari  Sudut  Hukum  Perdata . Bandung: Mandar Maju, 2000.
Susetyani, Retno, dan Yudho Taruno Muryanto. “The Impementation of The Decision of KPU In Relation to The Objection of Business Actors Due to Tender Conspiracy Case.” Scholars International Journal of Law, Crime and Justice , 2020.
Wibowo, Sigit. “Tender Conspiracy In Electronic Procurement Of Goods And Services (A Study Of  Case  Number  04/KPPU-L/2015).” Prophetic  Law  Review 3,  no.  1  (2021). https://doi.org/10.20885/PLR.vol3.iss1.art4.