## ASPEK HUKUM WASIAT WAJIBAH UNTUK AHLI WARIS ANAK KANDUNG YANG BERBEDA AGAMA DALAM PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 51 K/AG/1999
Wahyu Darmawan, Universitas Singaperbangsa Karawang Email : darmawan.wahyu83@gmail.com

## ABSTRACT
The  barrier  to  inheritance  or  mawani  'al-irth  is  a  barrier  to  the  implementation  of  inheritance between  the  heir  and  his  heirs.  One  of  the  barriers  to  the  implementation  of  war  is  religious differences. Religious differences are one of the barriers that can cause a person to not be able to receive  inheritance  from  someone  who  has  died.  The  existence  of  these  religious  differences becomes  a  barrier  to  inheritance  which  has  been  explained  based  on  a  hadith  of  the  Prophet Muhammad  SAW:  "It  is  not  right  for  a  Muslim  to  respect  an  infidel,  nor  do  an  infidel  respect  a Muslim"  (HR  Bukhari  &  Muslim). Research  Methods  in  this  scientific  papers  using  normative juridical  research  methods  and  using  data  collection  techniques  carried  out  using  descriptive analysis  techniques,  with  secondary  data  sources,  which  include  primary  legal  materials  such  as laws  and  regulations  relating  to  the  rights  of  children  and  wives  in  divorce  cases,  sued  unseen husbands,  as  well  as  secondary  legal  materials  such  as  books,  journals,  articles,  and  other  legal doctrines. From the results of the research that has been done, it can be concluded that the position of non-Muslim children on the inheritance of heirs who are Muslim is not as heirs because Islamic Inheritance  Law  does  not  recognize  the  existence  of  heirs  to  people  of  different  religions  (non- Muslims).  However,  according  to  the  Panel of  Judges  and, according  to  Islamic  inheritance  law, heirs  who  are  not  Muslim,  cannot  be  heirs,  but  because  Islamic  inheritance  law  in  Indonesia contains  an  egalitarian  principle,  relatives  who  are  religious  other  than  Islam  who  have  blood relations  with  the  heirs  can  get  the  share  of  inheritance  by  using  a  mandatory  will  without exceeding  the  share  of  heirs  who  are  equal  to  it,  this  is  in  accordance  with  the  Decision  of  the Supreme Court.
Keywords: Inheritance, Mandatory Will (Wasiat Wajibah), Heirs of different religio ns

## I. PENDAHULUAN
Permasalahan  tentang  kewarisan  yang  sampai  saat  ini  menjadi  suatu  perdebatan dalam  keluarga,  yang  sering  menimbulkan  akibat-akibat  yang  tidak  menguntungkan  bagi setiap  anggota  keluarga  yang  ditinggalkan.  Padahal  seperti  yang  sudah  kita  ketahui  harta kekayaan semasa hidup tidak akan dibawa mati dan juga tidak akan ada gunanya lagi ketika kita sudah meninggal nanti. Harta kekayaan yang kita miliki merupakan suatu titipan oleh Allah  SWT  kepada  umat  manusia,  sehingga  sebagai  pemenuh  kebutuhan  dan  agar  tidak lupa  kepada  yang  Maha  Pemberi.  Namun  pada  kenyataanya  harta  kekayaan  yang ditinggalkan  oleh  orang  yang  sudah  meninggal,  sering  sekali  menjadi  suatu  perdebatan dikalangan ahli waris maupun anggota keluarga.
Setiap  orang  pasti akan  mengalami  sebuah  peristiwa  kematian,  baik  itu  ditinggalkan ataupun  meninggalkan.  Apabila  kematian  tersebut  terjadi,  maka  pasti  akan  menimbulkan suatu akibat hukum, yaitu tentang suatu solusi bagaimana kelanjutan pengurusan hak dan kewajiban  seseorang  yang  telah  meni  nggal  dunia.  Di  antara  kewaji  ban  orang  yang  telah meninggal dunia perlu pengurusan oleh keluarga dekatnya yaitu mengenai waris dan wasiat 1 .
Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  ada  dua  cara  untuk  mendapatkan sebuah warisan, yaitu:
1) Sebagai ahli waris menurut Undang-Undang.
2) Karena ditunjuk dalam surat wasiat ( testament).
Peralihan harta kekayaan dari seseorang yang telah meninggal ke orang  yang diti nggalkan  bisa  dilakukan  melalui  sebuah  wasiat,  dalam  Agama  Islam  wasiat  sudah  diatur didalam kitab suci Al-Qur’an dan Al-hadits. Sebuah wasiat tidak hanya diatur dalam Agama Islam saja, tetapi setiap agama tentunya sudah memiliki  pemahan tersendiri tentang wasiat. Wasiat  dapat  diartikan  sebagai  pemberian harta  peninggalan  dari  seseorang  terhadap  orang lain  yang  dilakukan  setelah  pemberi  wasiat  tersebut  sudah  meninggal  dunia.  Wasiat harus dilakukan dengan tidak adanya paksaan dari orang lain, dalam Agama Islam wasiat bisa dilakukan tanpa adanya putusan hakim 2 .
Perbedaan  Agama  merupakan  salah  satu  penghalang  yang  dapat  menyebabkan seseorang tidak bisa menerima harta warisan dari seseorang yang  telah meninggal. Seperti yang terdapat dalam hadist, dalam hadits tersebut hanya  bersifat anj uran dan bukan suatu perintah. Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara pasti tentang hak pewarisan bagi keluarga  yang  berbeda  agama.  Sehingga  saat  ini  masih  menjadi  topik  yang  selalu diperdebatkan  dikalangan  ulama  maupun  masyarakat.  Berdasarkan  uraian  diatas  penulis melakukan  penulisan  terhadap  Hukum  Islam,  yaitu  bagaimana  pembagian  harta  waris dalam bentuk wasiat wajibah bagi ahli waris yang berbeda agama.
Dalam  hadits  diatas  menjelaskan  bahwa  tentang  permasalahan  beda  agama  yang menjadi  penghalang  pembagian  waris,  yang  apabila  antar  ahli  waris  dan almuwwaris salah satunya  muslim  dan  lainnya non-muslim. Dalam  hal  ini  tentunya  harus  adanya  batasan tentang  persoalan  perbedaan  agama  yang  di  anut  oleh  ahli  waris  dan  pewaris  artinya
1 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm. 3.
2 Habsi Ash-Shiddieqy, Fiqh Mawaris, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001, hlm. 273.
seorang  muslim  tidak  akan  mewarisi  dari  seorang  nonmuslim  begitu  juga  sebaliknya seorang non-muslim tidak mewarisi dari seorang muslim 3 .
Ada  dua  Putusan  Mahmakah  Agung  tentang  hak  ahli  waris  non-muslim  yaitu Putusan Mahmakah Agung Nomor : 368 K/AG/1 995 yang menyatakan bahwa ahli waris non-muslim mendapatkan  bagian  dari  harta  peninggalan  pewaris  muslim  yang berdasarkan wasiat wajibah, yang dimana dalam putusan ini ahli waris nonmuslim tidak dinyatakan sebagai ahli waris, dan dalam putusan Nomor : 51  K/AG/1 999 bahwa ahli waris non-muslim tidak  dinyatakan  sebagai  ahli  waris  dan  mendapatkan  harta  warisan berdasarkan wasiat  wajibah, dalam  putusan  ini  ahli  waris  non-muslim  tidak  dinyatakan sebagai ahli waris, namun mendapatkan harta warisan dari pewaris muslim 4 .
Dalam  putusan  Nomor  721  K/AG/2015  sudah  jelas,  bahwa  Majelis  Hakim  telah memutuskan salah satu dari pewaris yang berbeda agama menjadi ahli waris. Hal ini sangat bertentangan dengan hukum Islam dan ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf (c) yang menyatakan bahwa ahli waris harus beragama Islam saat pewaris meninggal.
Berdasarkan  uraian  di atas, maka  penulis  tertarik  untuk mengambil judul  penelitian mengenai  “ ASPEK  HUKUM  WASIAT  WAJIBAH  UNTUK  AHLI  WARIS  ANAK KANDUNG  YANG  BERBEDA  AGAMA  DALAM  PUTUSAN  MAHKAMAH AGUNG NOMOR 51 K/AG/1999”

## II. IDENTIFIKASI MASALAH
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  diatas  maka  penulis  dapat  mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana  Aspek  Hukum  Wasiat  Wajibah  untuk  Ahli  Waris  Anak  Kandung yang beda Agama dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 K/Ag/1999.

## III. METODE
Metode  penelitian  adalah  langkah  yang  dilakukan  dalam  menambah  kemampuan para  ilmuwan  untuk  mengadakan  atau  melaksanakan  penelitian  secara  lebih  atau  lebih
3 Ahmad Rafiq, Fiqh Mawaris, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 29.
4 www.menwih-hukum.blogspot.com “Perlakuan  Waris  Islam  Non-Muslim”.  Diakses  pada  22  Januari 2021, pukul 21.50 WIB.
lengkap 5 .  Metode  penelitian  bertujuan  untuk memperoleh  data mengenai  hubungan  antara suatu gejala yang lain dengan melakukan pendekatan penelitian apa, spesifikasi penelitian yang seperti apa serta jenis dan seumber data. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative.  Yuridis  normative yakni  pendekatan  yang  dilakukan  berdasarkan  bahan  hukum utama  dengan  cara  menel  aah  teori-teori,  konsep-konsep,  asas-asas  hukum  serta  peraturan perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini.  Pendekatan  ini  dikenal sebagai pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang- undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini 6 .
Pada  metode  pendekatan  ini  penulis  mengkaji  permasalahan  hukum  berdasarkan aturan yang dikaitkan dengan kondisi yang dialami masyarakat. Sehingga pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini mengedepankan pendekatan yang dilakukan dengan melihat suatu kasus pembagian harta waris kepada anak dan istri yang berbeda agama.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Bahwa  almarhum  Vincencius  Papilaya  meninggal  pada  tanggal  6  September  2013, yang  dimana  almarhum  meninggalkan  seorang  istri  bernama  Sumarni  binti  Sirat  dan meninggalkan  dua  orang  anak  dari  hasil  pernikahannya  yang  pertama  yaitu  Antonius Papilaya bin Vincencius Papilaya dan Fransisca Papilaya binti Vincencius Papilaya. Kedua anak  Vincencius  Papilaya  dari  hasil  pernikahannya  yang  pertama  meminta  hak  kepada Sumarni  binti  Sirat  selaku  ahli  waris  tunggal  dari  almarhum  Vincencius  Papilaya  karena kedua anak almarhum merasa tidak mendapatkan haknya sebagai ahli waris anak kandung dari almarhum Vincencius Papilaya.
Antonius Papilaya dan Fransisca Papilaya meminta kepada Sumarti untuk membagi sebagian harta warisnya kepada meraka, yang dimana mereka masih mempunyai hak atas harta  warisan  tersebut.  Tetapi  dikarenakan  Antonius  Papilaya  dan  Fransisca  Papilaya merupakan  anak  kandung  yang  berbeda  agama,  yang  dimana  sudah  dijelaskan  bahwa pewaris Muslim tidak dapat mewariskan harta warisannya kepada ahli waris yang berbeda agama, begitupun sebaliknya.
Dalam  putusan  Pengadilan  Agama  Palembang  Nomor  1854/Pdt.G/2013  /PA.Plg menyatakan bahwa kedua anak Vincencius Papilaya dari hasil pernikahannya yang pertama
5 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI-Press),  Jakarta, 2014, hlm. 7.
6 Muhammad Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 65.
mengajukan permohonan pembagian harta waris dengan dalil obyek sengketa adalah harta warisan, peninggalan pewaris kandung dari Antoius Papilaya dan Fransisca Papilaya yang dimana  harta  warisan  tersebut  dipegang  oleh  Sumarni,  meskipun  kedua  anaknya  telah meminta  haknya  tetapi  Sumarni  tidak  meresponnya,  dan  setelah  dilakukan  mediasi, hasilnya gagal, dan hakim telah berupaya untuk mendamaikan namun upaya mendamaikan tidak tercapai.
Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa didalam Pasal 171 huruf b dan huruf c merupakan  aturan  bagi  ahli  waris  yang  sesuai  dengan  ketentuan,  namun  dalam  perkara sebagaimana  dalam  putusan  nomor  1854/Pdt.G/2013/PA.Plg,  maka  menurut  Majelis Hakim, Hakim dapat keluar dari ketentuan aturan tersebut. Hal ini karena Hakim menggali perkara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Menurut Majelis Hakim ahli  waris yang tidak  beragama  Islam  dan  menurut  hukum  waris  Islam,  tidak  dapat  menjadi  ahli  waris, namun  karena  hukum  waris  Islam  di  Indonesia  mengandung  asas  egaliter,  maka  kerabat yang  beragama  selain  Islam  yang  mempunyai  hubungan  darah  dengan  pewaris,  dapat memperoleh  bagian  waris  dengan  menggunakan wasiat  wajibah dengan  tidak  melebi  hi bagian ahli waris yang sederajat dengannya.
Pengadilan  Tinggi  Agama  Palembang  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan warisan, dan menimbang, bahwa Sumarti binti Sirat selaku istri almarhum Vincencius Papilaya (pewaris) mendapat  1/8  bagian  dari  harta  warisan  (1/2  dari  harta  gono  gini)  karena  Pewaris meninggalkan  dua  orang  anak  yaitu  Antonius  Papilaya  dan  Fransisca  Papilaya.  Sesuai dengan  Pasal  193  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  Sumarti  selaku  istri  almarhum  serta Antonius  Papilaya  dan  Fransisca  Papilaya  mendpapatkan  1/3  bagian  dari  harta  warisan sesuai  juga  dengan  putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  51K/AG/1999  dengan  cara  wasiat wajibah.
Didalam  hukum  Islam  seorang  Muslim  tidak  dapat  mewarisi  atau  diwarisi  oleh orang non Muslim, apapun agamanya. Hal ini telah ditegaskan oleh sabda Rasulullah Saw, bahwa  “Seorang  Muslim  tidak  dapat  mewarisi  (harta)  orang  kafir,  dan  orang  kafir  tidak dapat mewarisi (harta) orang muslim.” Para ulama sepakat  bahwa seorang yang beragama selain  Islam  tidak  bisa  mewarisi  harta  dari  seseorang  yang  beragama  Islam,  begitu  pula sebaliknya  orang  yang  beragama  Islam  tidak  berhak  atas  warisan  orang  yang  beragama
selain  Islam 7 .  Dengan  demikian,  ketika  pewaris  yang  seorang  Muslim  meninggal  dunia, maka  ahli  waris  yang  non  muslim  tidak  dapat  mendaparkan  haknya  karena  adanya penghalang  perbedaan  agama.  Seorang  anak  yang  berbeda  agama  atau  berpi  ndah  agama dengan orang tuanya tidak berhak atas warisan orang tuanya 8 .
Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa “perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris menjadi penghalang untuk saling mewarisi”, tetapi dalam yurisprudensi Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  telah  memberikan  hak  kepada  ahli  waris  muslim  dari  pewaris non-muslim 9 .
Ada  perbedaan  pendapat  di  kalangan  ulama  terkait  waris  beda  agama.  Sebagian ulama mengatakan bahwa ahli waris muslim tetap mendapat harta warisan dari pewaris yang kafir.  Mayoritas  ulama  menyikapi  dua  permasalahan  pertama  di  atas  telah  consensus, dalam hal ini Abu Hanifah, Malik, Syafi’i, dan para pengikutnya bahwa tidak boleh orang kafir  mewarisi  tirkah  orang  muslim,  atau  sebaliknya,  apakah  disebabkan  karena  hubungan memerdekakan  budak  ( alwala’ ) , hubungan  perkawinan  ( al-zaujiyyah ) , dan/atau  hubungan kekerabatan ( alqarabah ) .
Demikian  juga  jika  ada  seorang  muslim  meninggal  dunia,  ia  meninggalkan  seorang isteri non muslim ( al-kitabiyah), atau kerabat non muslim kemudian mereka masuk Islam sebelum tirkah al-muwarrits dibagikan, maka mereka tetap tidak mendapatkan hak waris 10 .
Terkait  dengan  hak  waris  berbeda  agama,  Kompilasi  Hukum  Islam  merujuk  pada pendapat  para  ulama  yang  menegaskan  bahwa  “perbedaan  agama  antara  pewaris  dengan ahli waris menjadi penghalang terjadinya proses kewarisan”.  Hal  ini sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: “pewaris adalah orang  yang  pada  saat  meninggalnya  atau  yang  dinyatakan  meninggal  berdasarkan  putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”.
Selanjutnya  didalam  Pasal  171  huruf  c  dinyatakan  bahwa:  “ahli  waris  adalah  orang yang  pada  saat  meni  nggal  duni  a  mempunyai  hubungan  darah  atau  hubungan  perkawinan dengan  pewaris,  beragama  Islam  dan  tidak  terhalang  karena  hukum  untuk  menjadi  ahli
7 Muhammad Ali Ash-Shabuni, “Pembagian Waris Menurut Islam”, Gema Insani Press, Jakarta, 1995, hlm. 43.
8 Zakiyah Salsabila, “ Kewarisan Beda Agama menurut Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat ”, Jurnal UIN Syarif Hidayatullah.
9 Rohmawati,  “ Progresivitas  Hukum  Kewarisan  Beda  Agama  di  Indonesia  Berbasis  Keadilan  dan Maslahah ”, International Journal Ihya’ Ulum Al-Din 20 (2), 2018, hlm. 219.
10 Maimun,  “ Pembagian  Hak  Waris  terhadap  Ahli  Waris  Beda  Agama  Melalui  Wasiat  Wajibah  dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam ”, Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 9 (1), 2017, hlm. 5.
waris”.  Ketentuan  beragama  seseorang  dapat  ditentukan  lewat  identitasnya,  yang  mana  hal tersebut diatur dalam Pasal 172 KHI yang berbunyi: “ahli waris yang dipandang beragama Islam  apabila  diketahui  dari  kartu  identitas  atau  pengakuan  atau  amalah  atau  kesaksian, sedangkan bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”.
Ketentuan  pasal-pasal  KHI  di  atas  tersebut  memang  tidak  dinyatakan  secara  tegas bahwa  perbedaan  agama  sebagai  penghalang  untuk  dapat  mewarisi,  namun  menurut  Pasal 171 huruf c KHI tersebut menyatakan “bahwa pewaris dan ahli waris  harus dalam keadaan beragama Islam maka diantara keduanya, apabila salah  satunya tidak beragama Islam maka di  antara  keduanya  tidak  dapat  sal  i  ng  mewarisi,  maka  dalam  ketentuan  hak  kewarisan otomatis terputus ketika berkaitan dengan perbedaan agama”.
Ketentuan  dalam  KHI  sangat  tegas  bahwa  “hak  kewarisan  otomatis  terputus  ketika berkaitan dengan perbedaan agama”. Aturan dalam KHI tersebut mendasarkan seutuhnya pada  pendapat  ul  ama  khususnya  Imam  Syafi’i.  Dalam  hukum  Islam  telah  diatur  dengan jelas bahwasanya setiap orang  yang berbeda agama tidak  dapat  saling mewarisi, baik orang Islam mewarisi kepada nonIslam dan juga sebaliknya. Namun dalam praktiknya, hakim di tingkat  Mahkamah  Agung  menetapkan  hak  kewarisan  kepada  non-Muslim  berdasarkan wasiat  wajibah,  hal  ini  sebagaimana  yang  telah  diputuskan  dalam  Putusan  Nomor  51 K/AG/1999.
Pada  hakikatnya  setiap  manusia  memiliki  hak  untuk menerima  hak  kewarisan dari orang-orang  yang  telah  meninggal  (pewaris)  selama  mempunyai  hubungan  nasab  dan hubungan  pernikahan  dengannya.  Namun  ada  beberapa  faktor  juga  yang  menghalangi seseorang  dalam  menerima  hak  kewarisannya  yaitu:  karena  perbudakan,  pembunuhan,  dan perbedaan agama antara pewaris dengan yang meneri ma warisan.
Kedudukan  anak  non-muslim  terhadap  harta  warisan  pewaris  beragama  Islam adalah bukan sebagai ahli waris karena Hukum Waris Islam tidak mengenal adanya pewaris kepada  orang  yang  berbeda  agama  (non-muslim).  Hal  ini  yang  menjadi  alasan  bahwa kedudukan hak anak non muslim atas warisan pewaris muslim diatur dalam Hukum Waris Islam  yang  berlaku  di  Indonesia  yang  menempatkan  anak  yang  beragama  lain  dari  agama yang dipeluk pewaris tidak memperoleh warisan tetapi memperoleh wasiat wajibah.
Dalam  putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  5/Pdt.G/2015,  Majelis  Hakim menetapkan  Antonius  Papilaya  bin  Vincencius  Papilaya  dan  Fransisca  Papilaya  binti
Vincencius  Papilaya  selaku  ahli  waris  anak  kandung  yang  berbeda  agama  sebagai  ahli waris  dari  almarhum  Vincencius  Papilaya  bin  Yos  Papilaya.  Sesuai  dengan  pasal  193 Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  Antonius  Papilaya  dan  Fransisca  Papilaya  mendapat  1/3 bagian  dari  harta  warisan  sesuai  dengan  putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  51  K/AG/1999 dengan cara wasiat wajibah.
Menetapkan  Antonius  Papilaya  bin  Vincecius  Papilaya  bin  Vincencius  Papilaya mendapat 25/72 bagian harta dari harta peninggalan (warisan) almarhum Vincencius Papilaya bin  Yos  Papilaya  setelah  dilunasi  hutang-hutang  almarhum  Vincencus  Papilaya  bin  Yos Papilaya.  Serta  menetapkan  Fransisca  Papilaya  binti  Vincencius  Papilaya  mendapat  25/72 bagian  harta  dari  harta  peninggalan  (warisan)  almarhum  Vincencius  Papilaya  bin  Yos Papilaya,  setelah  dilunasi  hutang-hutang  al  marhum  Vincencius  Papilaya  bin  Yos Papilaya.
Dalam hukum Islam jelas bahwasanya setiap orang yang berbeda agama tidak dapat saling  mewarisi,  baik  orang  Islam  mewarisi  kepada  nonIslam  dan  juga  sebaliknya.  Namun dalam  praktiknya,  hakim  di  tingkat  Mahkamah  Agung  menetapkan  hak  kewarisan  kepada non-Muslim berdasarkan wasiat wajibah, hal ini  sebagaimana  yang  telah  diputuskan  dalam Putusan Nomor 51 K/AG/1999.
Pada hakikatnya setiap manusia memiliki hak untuk menerima hak kewarisan dari orangorang  yang  telah  meninggal  (pewaris)  selama  mempunyai  hubungan  nasab  dan hubungan  pernikahan  dengannya.  Namun  ada  beberapa  faktor  juga  yang  menghalangi seseorang  dalam  menerima  hak  kewarisannya  yaitu:  karena  perbudakan,  pembunuhan,  dan perbedaan agama antara pewaris dengan yang meneri ma warisan.
Ada  perbedaan  pendapat  di  kalangan  ulama  terkait  waris  beda  agama.  Sebagian ulama mengatakan bahwa ahli waris muslim tetap mendapat harta warisan dari pewaris yang kafir.  Mayoritas  ulama  konvensional  menyikapi  dua  permasalahan  pertama  di  atas  telah consensus, dalam hal ini Abu Hanifah, Malik, Syafi’i, dan para pengikutnya bahwa tidak boleh orang  kafir  mewarisi  tirkah  orang  muslim,  atau  sebaliknya,  apakah  disebabkan  karena hubungan  memerdekakan  budak  ( alwala’), hubungan  perkawinan  ( al-zaujiyyah), dan/atau  hubungan  kekerabatan  ( alqarabah). Demikian  juga  jika  ada  seorang  muslim  meni nggal  dunia,  ia  meninggalkan  seorang  isteri  non  muslim  ( al-kitabiyah), atau  kerabat  non
muslim  kemudian  mereka  masuk  Islam  sebelum  tirkah al-muwarrits dibagikan,  maka mereka tetap tidak mendapatkan hak waris 11 .
Penghalang  pewarisan  atau  mawani’  al-irth  adalah  penghalang  terlaksananya waris  mewarisi  antara  pewaris  dan  ahli  warisnya.  Dalam  artian  lain  dapat  dimengerti sebagai  suatu  kondisi  atau  sifat  yang  menyebabkan  orang  tersebut  tidak  dapat  menerima warisan padahal sudah cukup syarat-syarat dan ada hubungan pewarisan 12 . Penghalang waris tersebut adalah pembunuhan, perbudakan, dan perbedaan agama.
Wasiat  wajibah  yang  diberikan  Mahkamah  Agung  tersebut  adalah  untuk  anak kandung  non  muslim.  Akan  tetapi,  wasiat  wajibah  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam dianalogikan  kepada  anak  angkat  dan  orang  tua  angkat.  Sedangkan  perbedaan  agama  tetap merupakan  salah  satu  penghalang  untuk dapat  saling  mewarisi.  Pertimbangan  Mahkamah Agung  dalam  memberikan  wasiat  wajibah  ini  adalah  dengan mengusahakan suatu langkah positif dengan tidak membatasi pemahaman hukum waris selama ini.
Akan tetapi, Mahkamah Agung membuat suatu langkah melalui wasiat  waj i bah bagi  anggota  kel  uarga  yang  non  muslim  yang  terhal  ang  mendapatkan  warisannya  dengan berlandaskan  bahwa  agama  Islam  bukanlah  agama  yang  diskriminatif,  tetapi  Islam  adalah agama  yang  merangkul  seluruh  umat  di  dunia.  Terlepas,  apapun  pilihan  dari  individu tersebut  untuk  memeluk  agama  dan  kepercayaannya  masing-masing.  Serta  memahamkan bahwa  hukum  Islam  tidaklah  bersifat  kaku.  Tetapi,  hukum  Islam  mampu  memberikan perlindungan dan rasa keadilan kepada non muslim sekalipun.

## V. PENUTUP

## A. Simpulan
Pengaturan  mengenai  hak  waris  anak  yang  beda  agama  menurut  hukum  Islam diatur  dalam  hadis  dan  KHI  yang  mana  anak  (ahli  waris)  yang  non  muslim  tidak  berhak atas  harta  warisan.  Namun  pada  prakteknya,  dalam  putusan  pengadilan  hakim  tetap memberikan  bagian  harta  warisan  terhadap  anak  yang  beda  agama  berdasarkan  wasiat wajibah.  Upaya  penyelesaian  mengenai  pembagian  hak  waris  anak  yang  berbeda  agama menurut  hukum  Islam  adalah  dengan  cara  hibah  dan  wasiat.  Hal  ini  sesuai  dengan ketentuan  Al  Qur’an,  hadis  maupun  KHI  yang  mana  dalam  hal  hibah  dibolehkan  baik
11 Maimun,  “Pembagian  Hak  Waris  terhadap  Ahli  Waris  Beda  Agama  Melalui  Wasiat  Wajibah  dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam”, Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 9 (1), 2017, hlm. 5.
12 Amien Husein Nasution, Hukum Kewarisan, 78.
terhadap  muslim  maupun  non  muslim.  Sedangkan  wasiat  digunakan  oleh  hakim  dalam putusan pengadilan terkait pembagian harta waris.
Penyelesaian sengketa kewarisan beda agama diperlukan adanya ijtihad para hakim di  setiap  lingkungan  peradilan  khususnya  yang  menangani  masalah  kewarisan.  Hal  ini dilakukan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan kewarisan beda agama serta untuk  mengisi  kekosongan  hukum  mengenai  hal  tersebut.  Alasan  hakim  di  pengadilan agama  melaksanakan  ijtihad  dalam  menyelesaikan  perkara  kewarisan  beda agama karena tidak  adanya  aturan  hokum  yang  tegas  mengenai  hal  tersebut,  serta  sudah  menjadi kewajiban para hakim untuk menyelesaikan setiap perkara yang masuk ke pengadilan.
Salah  satu  hasil  ijtihad  para  hakim  yang  telah  memberikan  kontribusi  terhadap perkembangan  pembaruan  hukum  Islam  dalam  hal  kewarisan  beda  agama  yaitu  hasil ijtihad  para  majelis  hakim  melalui  Putusan  Nomor  51  K/  AG/1999  tentang  perkara kewarisan  beda  agama  dengan  memberikan  hak  kewarisan  kepada  anak  kandung  yang beragama  non-Muslim  berdasarkan  wasiat.  Hak  Waris  dalam  Hukum  Islam  kepada  non- Muslim  ini  penting  dilakukan  untuk  mengungkapkan  permasalahan  secara  mendalam terkait masalah hak ahli waris non-Muslim berdasarkan wasiat wajibah.
Putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim hanya sebagai madzab minoritas (Zhahiri) dalam khazanah pemikiran hukum Islam,  namun  patut  kita  hargai  sebagai  hasil  penemuan  hokum  dalam  upaya mengaktualisasikan  hukum  Islam  di  tengah-tengah  masyarakat  Indonesia  yang  pluralistik baik di bidang sosial, budaya, hukum maupun agama agar hukum Islam tidak kehilangan jati  dirinya  sebagi  rahmatal  lil’alamin.  Adapun  pembaharuan  hukum  yang  dilakukan Mahkamah Agung, dalam kaitannya dengan memberikan hak wasiat wajibah kepada ahli waris  non-Muslim  adalah  pembaharuan  yang  sifatnya  terbatas,  yaitu  dengan  tetap memposisikan  ahli  waris  non-Muslim  sebagai  orang  yang  terhalang  untuk  mewarisi pewaris muslim sebagaimana yang telah menjadi kesepakatan para ulama (ijma).
Putusan  Nomor  51  K/AG/1999  yang  diputuskan  pada  tanggal  29  September  1999 menyatakan bahwa ahli waris yang bukan beragama Islam tetap dapat mewaris dari harta peninggalan  pewaris  yang  beragama  Islam.  Pewarisan  dilakukan  menggunakan  lembaga wasiat  wajibah,  dimana  bagian  anak  kandung  yang  bukan  beragama  Islam  mendapat bagian yang sama dengan bagian anak perempuan sebagai ahli waris.

## B. Saran
Pelaksanaan  dalam  mewujudkan  hukum  yang  berkeadilan,  berkepastian  dan memiliki  kemanfaatan  di  Indonesia  seringkali  hanya  mementingkan  aspek  kepastian hokum  semata,  oleh  karena itu  sifat  hukum  cenderung  terlihat  kaku  dan  kurang  memiliki ruh  keadilan.  Dalam  hal  pembagian  waris  beda  agama  misalnya,  jika  tidak mempertimbangkan  aspek  yang  lain  tentu  ahli  waris  yang  beralianan  agama  secara otomatis  tidak  mendapat  bagian  harta  waris  dari  pewaris,  untuk  itu  bagi  para  pelaksana penegak hokum akan lebih baik untuk memperhatikan ketiga aspek hokum tersebut, yaitu aspek keadilan, kepastian dan aspek kemanfaatan.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Abd al-Rahim, al-Muhadarat fi al-Mirast al-Muqaram, (Kairo: tp., tt). Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam, Yogyakarta: UII Press, 2001. Ahmad Rafiq, Fiqh Mawaris, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, PT Rajagrafikindo Persada, Depok,
2019.
Ahmad  Rofiq,  Hukum  Perdata  Islam  Di  Indonesia,  PT  Rajagrafindo  Persada,  Depok,
2019
Habsi Ash-Shiddieqy, Fiqh Mawaris, Pustaka Rizki Putra, Semarang 2001.
Muhammad  Abdulkadir,  Hukum  dan  Penelitian  Hukum,  PT.  Citra  Aditya  Bakti,
Bandung 2004.
Muhammad Ali Ash-Shabuni, “Pembagian Waris Menurut Islam”, Gema Insani Press, Jakarta, 1995.
Rohmawati,  “Progresivitas  Hukum  Kewarisan  Beda  Agama  di  Indonesia  Berbasis Keadilan  dan  Maslahah”,  International Journal  Ihya’  Ulum  Al-Din  20  (2), 2018.
Sayid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, juz 3, (Kairo, Maktabah Diar al-Turast,tt).
Soerjono  Soekanto,  Pengantar  Penelitian  Hukum,  Universitas  Indonesia  (UI-Press), Jakarta, 2014.
Suhaya S. Praja, Pilar-Pilar Hukum Islam, UNINUS, Bandung 1995.
Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adillatubu, juz x (Dmsyk: Dar al-Fikr, 1997). Wirjono Prodjodikoro, Hukum Waris Indonesia, Bandung: Sumur Bandung, 1991. Zakiyah Salsabila, “Kewarisan Beda Agama menurut Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat”, Jurnal UIN Syarif Hidayatullah.

## B. Undang-Undang
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Kompilasi Hukum Islam

## C. Sumber Lain
Maimun,  “Pembagian  Hak  Waris  terhadap  Ahli  Waris  Beda  Agama  Melalui  Wasiat Wajibah  dalam  Perspektif  Hukum  Kewarisan  Islam”,  Asas  Jurnal  Hukum Ekonomi Syariah 9 (1), 2017.
Siti Nurkaerah, “Eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional”,
Bilancia, Vol. 2, No. 2 (Juli-Desember, 2008).
www.menwih-hukum.blogspot.com “Perlakuan Waris Islam Non-Muslim”. Diakses 22
Januari 2021, pukul 21.50 WIB
Zakiyah Salsabila, “Kewarisan Beda Agama menurut Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat”, Jurnal UIN Syarif Hidayatullah.