## PENYELESAIAN PERSELISIHAN KETENAGAKERJAAN YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Oleh : Pristika Handayani, SH., MH *)

## Abstrak
Perselisihan perburuhan terjadi antara pekerja dengan pengusaha secara individu atau antara serikat pekerja  dengan  individu  pengusaha  atau  antara  serikat  pekerja  dengan  persatuan  pengusaha  atau antara  pekerja  individu  dengan  persatuan  pengusaha,  sering  terjadi  yang  disebabkan  antara  lain karena  ketidaksepahaman  antara  pihak  tersebut.  Undang-undang  nomor  2  Tahun  2004  Tentang Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial  memberikan  legitimasi  kepada  para  pihak  yang berselisih bebas memilih cara untuk menyelesaikan perselisihan yang dihadapi, yang salah satunya sebagaimana disebutkan dalam undang-undang tersebut yakni dengan cara mediasi. Mediasi meru- pakan penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pihak, dan perselisihan antar serikat pekerja dalam suatu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih  mediator  yang  netral.  Dengan  mediasi  tersebut  maka  diharapkan  para  pihak  mampu  menye- lesaikan konsep perselisihan dengan cara penyelesaian perselisian hubungan industrial secara adil.

## Kata kunci : Penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan yang dilakukan melalui mediasi

## Abstract
Labor  disputes  occur  between  employees  with  individual  operators  or  between  unions  and individual  employers  or  the  unions  or  employers  associations  between  individual  employees  and employers  associations,  which  often  occurs  due  to,  among  others,  because  ketidaksepahaman between  the  parties.  Law  number  2  of  2004  About  Industrial  Relations  Dispute  Settlement  gives legitimacy to the party who disagree are free to choose how to resolve conflicts encountered, one of which, as mentioned in the law that is by way of mediation. Mediation is a dispute resolution rights, conflict  of  interest,  the  conflict,  and  the  conflict  between  the  union  in  an  enterprise  through  a consensus brokered by one or more of a neutral mediator. By then it is hoped that the mediation is able to resolve the dispute by means of the concept of industrial relations perselisian solution fairly.

## Keywords: Settlement of labor disputes through mediation conducted

## A. Pendahuluan
Pertentangan,  perselisihan  dan  perdeba- tan  argumentatif  merupakan  salah  satu  upaya yang  dilakukan  manusia  untuk  mempertahan- kan  pendirian  dan  pengakuan  dalam  proses pencapaian suatu kepentingan.  Perselisihan
ling menguasai dengan segala upaya yang ada, baik  secara  fisik  (kekerasan),  kekuasaan,  kon- frontasi,  diplomasi,  negosiasi  maupun  dengan menggunakan  prosedur  hukum  formal  yang telah  disediakan  oleh  Negara  melalui  forum litigasi . 1 terjadi karena ada beberapa  kepentingan  yang saling  berbenturan.  perilaku  yang  kontra  pro- duktif  semakin  menimbulkan  kecenderungan terhadap masing-masing individu  yang sedang bertikai untuk tetap bertahan dan berusaha sa-
*) Dosen  Tetap  Fakultas  Hukum  Universitas  Riau  Ke- pulauan (UNRIKA) Batam.
1 D.Y.  WITANTO, Hukum  Acara  Mediasi  Dalam  Per- kara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Pe- radilan Agama Menurut PERMA No.1 Tahun 2008 Ten- tang  Prosedur  Mediasi  Di  Pengadilan, Alfabeta:  Ban- dung, 2011, hal. 2
Perselisihan  perburuhan  terjadi  antara pekerja dengan pengusaha secara individu atau antara  serikat  pekerja  dengan  individu  pengu- saha  atau  antara  serikat  pekerja  dengan  persa- tuan  pengusaha  atau  antara  pekerja  individu dengan persatuan pengusaha. 2
Perselisihan  antar  serikat  pekerja  adalah perselisihan  antar  serikat  pekerja  dengan  seri- kat  pekerja  lain  dalam  satu  perusahaan,  kare- na  tidak  adanya  kesesuaian  paham  mengenai keanggotaan,  pelaksanaan  hak,  dan  kewajiban keserikat pekerjaan. 3
Masalah yang timbul di dalam dunia ker- ja  nantinya  akan  mempengaruhi  kinerja  si  pe- kerja  itu  sendiri.  Perselisihan  yang  timbul  an- tara pekerja dengan pengusaha sebaiknya dila- kukan  secara  mediasi  terlebih  dahulu.  Dengan cara  mediasi  maka  banyak  keuntungan  yang didapat  oleh  para  pekerja  maupun  pengusaha itu sendiri.

## B. Pengertian Mediasi
Mediasi ( mediation ) adalah proses nego- siasi  pemecahan  masalah,  dimana  pihak  luar yang  tidak  memihak  ( impartial) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan  bersama.  Mediator  tidak  berwe- nang  untuk  memutus  sengketa,  tetapi  hanya membantu  para  pihak  untuk  menyelesaikan persoalan-persoalan  yang  dikuasakan  kepada- nya. 4 Mediasi berasal dari bahasa Latin, medi- are yang  berarti  berada  di  tengah.  Makna  ini menunjukna peran yang ditampilkan pihak ke- tiga  sebagai  mediator  dalam  menjalankan  tu- gasnya menengahi dan menyelesaikan sengke- ta  antara  para  pihak.  “Berada  di  tengah”  ber- makna,  bahwa  mediator  harus  berada  posisi netral  dan  tidak  memihak  dalam  menyelesai- kan sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa seca- ra adil dengan kedudukan atau posisi yang sa- ma, sehingga menimbulkan  kepercayaan
2 Abdussalam, Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perbu- ruhan), Restu Agung: Jakarta, 2009, hal. 129
3 Pasal  1  Angka  5  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2004  Tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  In- dustrial.
4 Khotibul  Umam, Penyelesaian  sengketa  Di  Luar  Pe- ngadilan, Pustaka Yustisia: Yogyakarta, 2010, hal. 10
(trust) dari  para  pihak  yang  bersengketa. 5 Mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna meng- hasilkan  kesepakatan (agreement). Kegiatan ini  dilakukan  oleh  mediator  sebagai  pihak yang ikut membantu mencari berbagai alterna- tif  penyelesaian  sengketa.  Posisi  mediator  da- lam  hal  ini  adalah  mendorong  para  pihak  un- tuk  mencapai  kesepakatan  yang  dapat  menga- khiri  perselisihan  dan  persengketaan.  Media- tor  tidak  dapat  memaksa  para  pihak  untuk menerima tawaran penyelesaian sengketa dari- nya.  Para  pihak  yang  menentukan  kesepaka- tan-kesepakatan  apa  yang  mereka  inginkan. Mediator  hanya  membantu  mencari  alternatif dan  mendorong  mereka  secara  bersama-sama ikut menyelesaikan sengketa. 6
Mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak,  perselisihan  kepentingan,  perselisihan  pi- hak,  dan  perselisihan  antar  serikat  pekerja  da- lam  suatu  perusahaan  melalui  musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih media- tor yang netral.
Mediator  adalah  pegawai  instansi  peme- rintah yang bertanggung jawab di bidang kete- nagakerjaan  yang  memenuhi  syarat-syarat  se- bagai  mediator  yang  ditetapkan  oleh  Menteri untuk  bertugas  melakukan  mediasi  dan  mem- punyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada  para  pihak  yang  berselisih  untuk  me- nyelesaikan  perselisihan  hak,  perselisihan  ke- pentingan, perselisihan pihak, dan perselisihan antar serikat pekerja dalam suatu perusahaan.
C. Macam-macam penyelesaian perselisi- han Hubungan Industrial
1. Di Luar Pengadilan :
a. perundingan bipartit
b. mediasi
c. konsiliasi
d. arbitrase
2. Pengadilan Hubungan Industrial

## D. Syarat-Syarat Mediator
Syarat-syarat sebagai mediator adalah
5 Susanti  Adi  Nugroho, Mediasi  Sebagai  Alternatif  Pe- nyelesaian  Sengketa, Edisi  Pertama,  Cetakan  Pertama, Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 213.
6 Syahrizal  Abbas, Mediasi  dalam  Perspektif  Hukum Syariah,  Hukum  Adat  dan  Hukum  Nasional, Kencana Prenada Media , Jakarta, 2009, hal. 6.
sebagai berikut: 7
1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Warga Negara Indonesia
3. Berbadan sehat menurut surat ketera- ngan dokter
4. Menguasai Peraturan perundang-Unda- ngan di Bidang Ketenagakerjaan
5. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela
6. Berpendidikan sekurang-kurangnya Strata satu (S-1) dan,
7. Syarat lain yang ditetapkan Menteri. Disini mediator adalah sebagai pega- wai negeri sipil atau PNS maka selain syarat-syarat yang ada dalam Pasal ini harus dipertimbangkan pula ketentuan yang mengatur tentang pegawai negeri sipil pada umumnya.

## E. Mekanisme Kerja Mediator
1. Mediator  dalam  mengerjakan  tugasnya mempunyai  waktu  selambat-lambatnya 7  (tujuh)  hari  kerja  setelah  menerima pelimpahan  penyelesaian  perselisihan, mediator  harus  sudah  mengadakan  pe- nelitian  tentang  duduknya  perkara  dan segera mengadakan siding mediasi.
2. Mediator  dapat  memanggil  saksi  atau saksi ahli untuk hadir dalam siding me- diasi guna diminta dan didengar ketera- ngannya.
3. Saksi  atau  saksi  ahli  yang  memenuhi panggilan  berhak  menerima  penggan- tian  biaya  perjalanan  dan  akomodasi yang  besarnya  ditetapkan  dengan  ke- putusan Menteri.
4. Saksi  ahli  yang  dimaksudkan  adalah seseorang  yang  mempunyai  keahlian khusus di bidangnya termasuk pegawai pengawas ketenagakerjaan.
5. Barang siapa yang diminta keterangan- nya  oleh  mediator  guna  penyelesaian perselisihan hubungan industrial berda- sarkan  undang-undang,  wajib  membe- rikan  keterangan  termasuk  membuka- kan buku dan memperlihatkan surat-su- rat yang diperlukan.
7 Pasal  9  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004  Ten- tang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
6. Keterangan  yang  diperlukan  oleh  me- diator  terkait  dengan  seseorang  yang karena  jabatannya  harus  menjaga  kera- hasian,  maka  harus  ditempuh  prosedur sebagaimana  dimaksud  dalam  peratu- ran perundang-undangan yang berlaku.
7. Mediator wajib merahasiaan semua ke- terangan yang diminta.
8. Keterangan  yang  dimaksud  adalah membukakan  buku  dan  memperlihat- kan  surat-surat,  yaitu  antara  lain  buku tentang upah atau surat perintah lembur dan  lain-lain  yang  dilakukan    oleh orang yang ditunjuk mediator.
9. Jabatan-jabatan  tertentu  menurut  pera- turan  perundang-undangan  harus  men- jaga  kerahasiannya,  maka  permintaan keterangan  kepada  pejabat  dimaksud sebagai saksi ahli harus mengikuti pro- sedur yang ditentukan.
10. Dalam  hal  tercapainyanya  kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan in- dustrial  melalui  mediasi,  maka  dibuat perjanjian  bersama  yang  ditandatanga- ni  oleh  para  pihak  dan  disaksikan  oleh mediator  serta  didaftarkan  ke  Pengadi- lan Hubungan Industrial pada Pengadi- lan  Negeri  di  Wilayah  hukum,  pihak- pihak  mengadakan  perjanjian  bersama untuk  mendapatkan  akta  bukti  pendaf- taran.
F. Apabila  Tidak  Tercapai  Kesepakatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan In- dustrial Melalui Mediasi
1. Mediator mengeluarkan anjuran tertulis
2. Anjuran tertulis dalam waktu selambat- lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak sidang  mediasi  pertama  harus  sudah disampaikan kepada para pihak.
3. Para pihak harus sudah memberikan ja- waban  secara  tertulis  kepada  mediator yang  isinya  menyetujui  atay  menolak anjuran tertulis dalam  waktu  selambat- lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sete- lah menerima anjuran tertulis.
4. Pihak  yang  tidak  memberikan  penda- patnya  dianggap  menolak  anjuran  ter- tulis.
5. Dalam hal para p[ihak menyetujui an-
juran tertulis, maka dalam waktu se- lambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja se- jak anjuran tertulis disetujui, mediator harus sudah selesai membantu para pi- hak membuat perjanjian bersama untuk kemudian didaftar di Pengadilan hubu- ngan industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum, pihak-pihak menga- dakan perjanjian bersama untuk men- dapatkan akta bukti pendaftaran.

## G. Pendaftaran Perjanjian Bersama
1. Perjanjian  bersama  yang  telah  didaftar diberikan  akta  bukti  pendaftaran  dan merupakan bagian  yang  tidak terpisah- kan dari perjanjian bersama.
2. Apabila  perjanjian  bersama  tidak  di- laksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak  yang  dirugikan  dapat  mengaju- kan  permohonan  eksekusi  kepada  pe- ngadilan  hubungan  industrial  pada  pe- ngadilan  negeri  di  wilayah  perjanjian bersama  didaftar  untuk  mendapatkan penetapan eksekusi.
3. Dalam  hal  permohonan  eksekusi  ber- domisili  diluar  wilayah  hukum  penga- dilan  hubujgan  industrial  perjanjian bersama,  maka  pemohon  eksekusi  da- pat  mengajukan  permohonan  eksekusi melalui pengadilan hubungan industrial pada  pengadilan  negeri  yang  berkom- peten  melaksanakan  eksekusi.  Anjuran tertulis  adalah  pendapat  atau  saran  ter- tulis  yang  diusulkan  oleh  mediator  ke- pada para pihak dalam upaya menyele- saikan perselisihan mereka.
4. Anjuran tertulis  ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau  salah  satu  pihak  dapat  melanjut- kan  penyelesaian  perselisihan  ke  pe- ngadilan hubungnan industrial pada pe- ngadilan negeri setempat.
5. Penyelesaian  perselisihan  dilaksanakan dengan  pengajuan  gugatan  oleh  salah satu pihak pengadilan hubungan indus- trial pada pengadilan negeri setempat.
6. Ketentuan  mengenai  pengajuan  guga- tan  dengan  tata  cara  penyelesaian  per- kara perdata pada peradilan umum.
7. Mediator menyelesaikan tugasnya da-
lam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak mene- rima  pelimpahan  penyelesaian  perseli- sihan.
8. Apabila perundingan bipartit gagal ma- ka  salah  satu  atau  kedua  belah  pihak mencatatkan  perselisihannya  kepada instansi  yang  bertanggungjawab  di  bi- dang  ketenagakerjaan  setempat  dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian  melalui  perundingan  bi- partit telah dilakukan.
9. Apabila  bukti-bukti  tidak  dilampirkan, maka  instansi  yang  bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan mengembali- kan  berkas  untuk  dilengkapi  paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pe- ngembalian berkas.
10. Apabila  para  pihak  tidak  menetapkan pilihan  penyelesaian  melalui  konsiliasi atau  arbitrase  dalam  waktu  7  (tujuh) kerja,  maka  instansi  yang  bertanggung jawab  dibidang  ketenagakerjaan  me- limpahkan  penyelesaian  perselisihan kepada mediator.
11. Penyelesaian  melalui  konsiliasi  dilaku- kan  untuk  penyelesaian  perselisihan kepentingan,  perselisihan  pemutusan hubungan  kerja  atau  perselisihan  antar serikat pekerja/serikat buruh.
12. Penyelesaian  melalui  arbitrase  dilaku- kan  untuk  penyelesaian  perselisihan kepentingan  atau  perselisihan  antar  se- rikat pekerja/serikat buruh.
13. Para pihak bebas menentukan penyele- saian  perselisihan  yang  mereka  kehen- daki.
14. Ketentuan mengenai tata cara pengang- katan dan  pemberhentian mediator  ser- ta  tata  kerja  mediasi  diatur  dengan  ke- putusan Menteri.

## H. Kesimpulan
Mediasi adalah salah satu cara untuk me- nyelesaikan perselisihan ketenagakerjaan yaitu perselisihan  hubungan  industrial.  Cara  penye- lesaian perselisihan hubungan industrial ini le- bih  diperkuat  lagi  dengan  adanya  undang-un- dang nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penye-
lesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Para pihak  yang  berselisih  bebas  memilih  cara  un- tuk menyelesaikan perselisihan yang dihadapi.
Mediator  adalah  sebagai  penengah  atau  wasit untuk  menyelesaikan  perselisihan  yang  diha- dapi oleh kedua belah pihak.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Abdul hakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia , Citra Aditya Bakti: Jakarta 2009. Abdussalam, Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan), Restu Agung: Jakarta, 2009. Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja , Jakarta: Rajawali Grapindo Persada, 2008.
D.Y. WITANTO, Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum Dan  Peradilan  Agama  Menurut  PERMA  No.1  Tahun  2008  Tentang  Prosedur  Mediasi  Di Pengadilan , Alfabeta: Bandung, 2011.
Khotibul  Umam, Penyelesaian  sengketa  Di  Luar  Pengadilan, Pustaka  Yustisia:  Yogyakarta,  2010 Surya Tjandra dan Jafar Suryomenggolo, Makin Terang Bagi Kami Belajar Hukum Perburuhan , Trade Union Rights Centre: Jakarta, 2006.
Susanti  Adi  Nugroho, Mediasi  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa, Edisi  Pertama,  Cetakan Pertama, Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, 2009.
Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional, Kencana Prenada Media , Jakarta, 2009.

## Perundang-Undangan:
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata