## Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum

## Lalu M. Alwin Ahadi
Magister Ilmu Hukum, Universitas Mataram, Mataram saktij@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  meninjau  kembali  efektivitas  hukum  dalam  perspektif  filsafat  hukum;  sekaligus menelaah upaya rekonstruksi terhadap suatu postulat hukum. Peninjauan kembali terhadap efektivitas hukum adalah upaya untuk memastikan esensi dari pemahaman bahwa ketika suatu peraturan telah diundangkan atau telah diterbitkan; maka,  aturan  tersebut  harus  efektif  sebagaimana  dipatuhi  dan  diikuti  oleh  masyarakat  sebagai  subjek  hukum  yang memiliki  hak  dan  kewajiban.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis-normatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa dimensi efektivitas hukum dalam upaya sosialisasi hukum harus dimaknai dari dua aspek utama, yaitu aspek preventif  dan  aspek  represif.  Kedua  aspek  tersebut  wajib  diimplementasikan  dalam  cara  berhukum  masyarakat sekaligus menjadi komponen utama dalam suatu produk hukum. Hal tersebut bertujuan agar produk hukum yang telah diundangkan  atau  telah  diterbitkan  mampu  diikuti  dan  ditaati  oleh  masyarakat;  sehingga,  produk  hukum  tersebut mampu mewujudkan efektivitas hukum. Selain itu, perlu rekonstruksi atas postulat Ignorantia jurist non excusat agar dibatasi dan dikecualikan dalam kondisi tertentu . Sehingga, kebaruan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua aspek utama yang wajib dipertimbangkan dalam pembentukan suatu instrumen hukum. Di sisi lain, penelitian ini mengkaji aspek postulat hukum sebagaimana menjadi dasar rekonstruksi terhadap isu hukum yang dibahas.
Kata kunci: Efektivitas; Filsafat Hukum; Sosialisasi Hukum

## The Effectiveness of Law in Legal Philosophical Perspective: The Relation of the Urgency of Socialization to the Existence of Legal Products

## Abstract
This study aims to review the effectiveness of law  from the perspective of legal philosophy; while at the same time reviewing the reconstruction efforts of a legal postulate. A review of the effectiveness of the law is an attempt to ensure the essence of the understanding that when a regulation has been enacted or has been issued; then, these rules must be effective as obeyed and followed by the community as legal subjects who have rights and obligations. This research is a  juridical-normative  research.  The  results  of  the  study  indicate  that  the  dimensions  of  legal  effectiveness  in  legal socialization  efforts  must  be  interpreted  from  two  main  aspects,  namely  preventive  aspects,  and  repressive  aspects. Both  aspects  must  be  implemented  in  the  way  of  community  law  as  well  as  being  the  main  component  of  a  legal product. It is intended that legal products that have been promulgated or have been issued can be followed and obeyed by the public; so, the legal product is able to realize the effectiveness of the law. In addition, it is necessary to reconstruct the  postulate  of  Ignorantia  jurist  non-excusat  so  that  it  is  limited  and  excluded  under  certain  conditions. Thus,  the novelty  of  this  study  shows  that  there  are  two  main  aspects  that  must  be  considered  in  the  formation  of  a  legal instrument. On the other hand, this study examines aspects of legal postulates as the basis for the reconstruction of the legal issues discussed.
Keywords: Effectiveness; Philosophy Of Law; Legal Socialization
e-ISSN : 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Hukum  sebagai  salah  satu  “sarana”  manusia  untuk  mencapai  cita-cita  bersama tentunya harus sesuai dan relevan dengan kebutuhan manusia. Pada hal ini, hukum pasti berkaitan dengan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. 1 Sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa manusia, tentunya hukum yang merupakan “ciptaan” salah satu pihak harus dipahami dan disebarluaskan kepada pihak lainnya. Pihak yang secara “resmi” mendapatkan legitimasi dan  kewenangan  untuk  membuat  hukum  adalah  negara.  Negara  yang  hadir  sebagai institusi  yang diciptakan masyarakat  untuk  mejamin keteraturan, meneguhkan hak-hak masyarakat, serta menjamin perlindungan dan keamanan masyarakat sejatinya diberikan kewenangan  untuk  membuat  hukum. 2 Kewenangan  negara  untuk  membuat  hukum tersebut tentu didasarkan bahwa masyarakat telah menyerahkan hak nya untuk membuat hukum  kepada  negara. 3 Maka  dari  itu,  atas  nama  “penyerahan  kepercayaan”  rakyat kepada  negara  maka  secara  sah  negara  telah  mendapatkan  legitimasi  untuk  membuat hukum. Kewenangan negara untuk membuat hukum tentu tidak dapat dimaknai bahwa negara secara “bebas” dan “sesuka hati” membuat hukum. 4
Meskipun rakyat telah menyerahkan hak membuat hukum kepada negara, namun negara tidak boleh membuat hukum dengan seenaknya sendiri. Dalam membuat hukum, negara dibatasi oleh kehendak dan serta esensi kerakyatan yang tumbuh di masyarakat. 5 Pada aspek tersebut, hukum buatan negara yang tidak sesuai dengan kehendak dan nilai kerakyatan seyoogyanya adalah cacat hukum. Sehingga, tanpa mencerminkan kehendak dan  nilai  kerakyatan  yang  hidup  dan  tumbuh  di  masyarakat  hukum  yang  dibuat  oleh negara  akan  kehilangan  maknanya  sebagai  hukum.  Salah  satu  aspek  terpenting  dalam pembuatan  hukum  oleh  negara  adalah  aspek  sosialisasi  hukum  yang  diharapkan  dapat meningkatkan efektivitas hukum itu sendiri. Efektivitas hukum menjadi salah satu aspek penting  karena  efektivitas  hukum  dapat  menjadi  cerminan  kepatuhan  dan  kesadaran hukum  di  masyarakat. 6 Meski  begitu,  terkadang  masyarakat  tidak  memahami  adanya fakta bahwa hukum telah berubah. Perubahan hukum yang tidak disadari oleh masyarakat kemungkinan karena sosialisasi hukum yang belum optimal sehingga berkaitan dengan efektivitas hukum di masyarakat.
1 Mahendra  A.  A.  Oka,  “Harmonisasi  Peraturan  Perundang-Undangan,”  in Artikel  Hukum  Tata Negara Dan Peraturan Perundang-Undangan , 2021.
2 Vincent  Suriadinata,  “Penyusunan  Undang-Undang  Di  Bidang  Investasi:  Kajian  Pembentukan Omnibus  Law  Di  Indonesia,” Refleksi  Hukum:  Jurnal  Ilmu  Hukum 4,  no.  1  (2019):  115–32, https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p115-132.
3 Fradhana  Putra  Disantara,  “Tanggung  Jawab  Negara  Dalam  Masa  Pandemi  Covid-19,” JCH (Jurnal Cendekia Hukum) 6, no. 1 (September 30, 2020): 48–60, https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.262.
4 Budiono  Kusumohamidjojo, Teori  Hukum:  Dilema  Antara  Hukum  dan  Kekuasaan ,  1st  ed. (Bandung: Yrama Widya, 2016).
5 Jennis  J  Biser,  “Locke  Versus  Hobbes:  Political  Economy  of  Property  Rights,” Journal  For Economic Educators 20, no. 1 (2020): 1–27.
6 Nazaruddin Lathif, “Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat,” Palar Pakuan Law Review 3, no. 1 (January 1, 2017): 73–94, https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402.
e-ISSN : 2621-4105
Bahkan,  ketidaktahuan  hukum  masyarakat  tidak  dapat  ditoleransi  oleh  negara dengan dalih bahwa, “setiap masyarakat dianggap tahu akan hukum”. Postulat “Setiap masyarakat  dianggap  tahu  akan  hukum”  tersebut  kemudian  justru  di  satu  sisi  menjadi “berat  sebelah”  karena  seoolah-olah  negara  berhak  menindak  setiap  pelanggar  hukum terlepas apakah suatu hukum telah disosialisasikan secara optimal atau belum. Sejatinya, penelitian terhadap efektivitas hukum telah beberapa kali dilakukan oleh peneliti-peneliti lainnya. Pertama, penelitian  oleh  Djaenab  (2018)  berkenaan  dengan  efektifitas  dan berfungsinya  hukum  dalam  masyarakat 7 ;  sebagaimana  hasil  penelitian  tersebut  adalah Berfungsinya  hukum  dalam  masyarakat  senantiasa  menyangkut  idealis  hukum  dan realitas  hukum,  norma  atau  kaidah-kaidah  hukum  serta  perilaku  masyarakat  dalam melaksanakan hukum. Kedua, penelitian oleh Handoyo dan Fakhriza (2018) berkenaan dengan  efektivitas  hukum  terhadap  kepatuhan  perusahaan  dalam  kepesertaan  BPJS kesehatan 8 ;  sebagaimana  hasil  penelitian  menyatakan  bahwa  pelaksanaan  kepatuhan perusahaan tidak efektif oleh karena terdapat faktor-faktor yang memengaruhi perilaku karyawan  perusahaan. Ketiga, penelitian  oleh  Santosa  dan  Khisni  (2017)  berkenaan dengan kajian efektivitas penegakan hukum pidana dalam studi kasus pembuatan pupuk palsu 9 ;  sebagaimana  hasil  penelitian  memberikan  kesimpulan  bahwa  efektivitas penegakan  hukum  pidana  terhadap  tindak  pidana  pembuatan  pupuk  oplosan/palsu  di suatu instansi dirasakan kurang memadai at-au tidak efektif, oleh karena terdapat faktor hukum dan faktor aparat penegak hukum.
Ketiga penelitian di atas sangat berbeda dengan penelitian ini. Penelitian ini lebih fokus untuk meninjau efektivitas hukum dalam perspektif filsafat hukum. Penelitian ini berupaya  mengkaji  aspek  rangkaian  dimensi  dari  aktivitas  hukum  sebagaimana dihubungkan  dengan  postulat  hukum Ignorantia  jurist  non  excusat yang  menegaskan bahwa setiap masyarakat dianggap tahu hukum serta  ketidaktahuan hukum tidak dapat dimaafkan.  Terlebih,  pisau  analisa  dalam  penelitian-penelitian  terdahulu  tidak menggunakan sudut pandang filsafat hukum. Sedangkan, penelitian ini berupaya untuk menganalisis terkait aspek efektivitas hukum dalam perspektif filsafat hukum. Perspektif filsafat  hukum  dimaknai  sebagai  upaya  untuk  melakukan  penggalian,  refleksi  serta memberikan  pertanyaan  kritis  atas  problematika  efektivitas  hukum  yang  dalam dogmatika  hukum  lazim  dianggap  sebagai  suatu  “ status  quo ”  dan  dianggap  sebagai sesuatu  yang  secara  normal  telah  terjadi.    Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas; sekaligus  beberapa  tinjauan  dari  penelitian-penelitian  terdahulu,  maka  penelitian  ini bertujuan meninjau dimensi efektivitas hukum dalam upaya sosialisasi hukum; sekaligus meninjau efektivitas dalam sudut pandang filsafat hukum.
7 Djaenab,  “Efektifitas  Dan  Berfungsinya  Hukum  Dalam  Masyarakat,” Ash-Shahabah 4,  no.  2 (2018): 150–55.
8 Susilo Handoyo and Muhammad Fakhriza, “Efektivitas Hukum Terhadap Kepatuhan Perusahaan Dalam Kepesertaan BPJS Kesehatan,” Jurnal De Facto 4, no. 2 (2018): 134–51.
9 Ikwan  Dldiri  Budi  Santosa  and  Akhmad  Khisni,  “Efektivitas  Penegakan  Hukum  Pidana  (Studi Terhadap  Penegakan  Hukum  Kasus  Pembuatan  Pupuk  Oplosan/Palsu  Yang  Dilakukan  Oleh  CV.  Indo Agritama Industri Jepara),” Jurnal Hukum: Khaira Ummah 12, no. 1 (2017): 17–26.
e-ISSN : 2621-4105

## 2. METODE
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang bersifat doktrinal dan memanfaatkan bahan hukum sebagai fokus dan  kajian  analisis. 10 Penelitian  ini  menggunakan  bahan  hukum,  yaitu:  bahan  hukum primer  yang  meliputi:  Putusan  Nomor  91/PUU-XVIII/2020,  UU  No.  11  Tahun  2020 Tentang  Cipta  Kerja  (UU  Cipta  Kerja),  dan  UU  No.  1  Tahun  2022  tentang  Hubungan Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah;  bahan  hukum  sekunder sebagaimana  meliputi:  buku,  artikel  jurnal,  serta website yang  berhubungan  dengan efektivitas hukum; serta bahan non-hukum terdiri atas kamus hukum. Skema pendekatan dalam  penelitian  ini  ialah  pendekatan  peraturan  perundang-undangan,  konsep,  dan filsafat.  Ketiga  bahan  hukum  tersebut  diinventarisir  guna  memperoleh  kajian  yang prekriptif  secara  komprehensif  atas  isu  hukum  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini. Penelitian ini mengkaji secara sistematis atas konsep-konsep atau gagasan-gagasan yang menjadi arah perspektif peneliti dalam mendapatkan konklusi atas isu hukum yang dikaji.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Efektivitas: Dimensi dan Dinamika dalam Produk Hukum
Hukum  sebagai  salah  satu  subsistem  kemasyarakatan  tentunya  diharapkan  dapat berlaku  dan  bekerja  di  masyarakat  sebagaimana  tujuan  dari  hukum  itu  sendiri. 11 Bekerjanya  hukum  dalam  masyarakat  sejatinya  merupakan  hal  yang  sama  pentingnya dengan  pembuatan  hukum,  penemuan  hukum,  hingga  penegakan  hukum. 12 Bekerjanya hukum di masyarakat diharapkan supaya hukum bekerja sesuai dengan fungsinya yaitu untuk  menghadirkan  ketertiban  yang  adil.  Upaya menghadirkan  ketertiban  yang  adil, maka  aspek  keberlakuan  hukum  ( law  in  action )  menjadi  penting  karena  dalam  aspek inilah hukum membaur dan menyatu dengan masyarakat sebagai lahan pergulatan hukum untuk  mewujudkan  keadilan  di  masyarakat.  Urgensi  bekerjanya  hukum  di  masyarakat sejatinya didasarkan pada gagasan bahwa sebagai  suatu  bidang  yang bersifat  normatif, hukum  tidak  hanya  memusatkan  perhatiannya  pada  asas,  teori,  konsep,  serta  putusan pengadilan yang berorientasi pada ( law in idea/ law in book ). Hukum juga harus dilihat dalam  perspektif  paradigm  komprehensif,  termasuk  dalam  penerapan  hukum  di masyarakat ( law in action ). Perspektif Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa sistem hukum  diharuskan  untuk  memenuhi  tiga  unsur  agar law  in  book dengan law  in  action berlangsung secara koheren
Tiga  elemen  sistem  hukum  dalam  perspektif  Lawrence  M.  Friedman 13 meliputi: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum meliputi kaidah
10 Dyah Ochtorina Susanti A’an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research) , 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
11 Arif  Hidayat  and  Zaenal  Arifin,  “Politik  Hukum  Legislasi  Sebagai  Socio-Equilibrium  Di Indonesia,” Jurnal Ius Constituendum 4, no. 2 (2019): 147–59, https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654. 12 Rohmatul, “Construction Of Islamic Law And Customary Law In Javanese Tondano Society,” UNTAG Law Review 5, no. 1 (2020): 38–47.
13 Dicky  Eko  Prasetio,  “Inventarisasi  Putusan  Peradilan  Adat  Sendi  Sebagai  Upaya  Memperkuat Constitutional  Culture Dalam Negara Hukum Pancasila,” Jurnal  Hukum  Lex  Generalis 2,  no.  3  (2021): 249–73.
e-ISSN : 2621-4105
hukum yang bersifat normatif-preskriptif seperti peraturan perundang-undangan hingga putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap.  Struktur  hukum  meliputi  aparatur penegak hukum yang terdiri dari institusi-institusi penegak hukum sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Budaya hukum merupakan aspek yang bersifat internal masyarakat, yaitu meliputi kesadaran dan pemahaman kolektif masyarakat atas suatu hukum sehingga hukum dilaksanakan dalam kehidupan se-hari-hari sebagai bagian dari rutinitas kegiatan di  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  berdasarkan  perspektif  dari  Lawrence  M.  Friedman, sistem  hukum  yang  baik  adalah  sistem  hukum  yang  mampu  mewujudkan  substansi, struktur, dan budaya hukum yang optimal. Sistem hukum sebagaimana yang dijelaskan oleh  Lawrence  M.  Friedman  sejatinya  berkaitan  dengan  keberlakukan  hukum  di masyarakat. Tidak optimalnya salah satu unsur dalam sistem hukum dapat mempengaruhi keberlakuan hukum di masyarakat. Maka, keberlakuan hukum di masyarakat tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum secara internal yang dalam istilah Lawrence M. Friedman disebut  sebagai  substansi  hukum  ( legal substance ). Keberlakuan hukum  di  masyarakat juga  memerlukan  struktur  hukum  dan  budaya  hukum  sehingga  dalam  keberlakuannya hukum memerlukan bantuan dari berbagai aspek dalam mewujudkan tujuannya. 14
Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Talcott Person dalam teori sibernetika yang menegaskan bahwa hukum sebagai salah satu subsistem kemasyarakatan, 15 tentunya tidak  dapat  berlaku  secara  mandiri  di  masyarakat  dan  membutuhkan  subsistem kemasyarakatan  lainnya  untuk  membuat  hukum  berlaku  secara  optimal  di  masyarakat. Teori  sibernetika  Talcott  Person  menegaskan  bahwa  bekerjanya  hukum  dalam masyarakat  berkaitan  dengan  empat  sub  sistem  kemasyarakatan  lainnya,  yaitu:  politik, sosial,  budaya,  dan  ekonomi.  Oleh  sebab  itu,  mengabaikan  salah  satu  dari  empat  sub sistem kemasyarakatan sebagaimana yang dinyatakan oleh Talcott Parson tentu berakibat pada  bekerjanya  hukum.  Hubungan  hukum  dengan  subsistem  kemasyarakatan  seperti subsistem  sosial,  politik,  budaya,  dan  ekonomi  sebagaimana  yang  digambarkan  oleh Talcott  Person  menunjukkan  bahwa  hukum  memiliki  kedudukan  yang  penting  dan memiliki  dampak  yang  signifiikan  dalam  menunjang  keberlakuan  subsistem kemasyarakatan lainnya. Harry C. Bredemeier mendudukan hukum sebagai integrative mechanism . 16
Hukum  sebagaimana  rangkaian  integrasi  dalam  perspektif  Harry  C.  Bredemeier, ditegaskan bila hukum berpengaruh sekaligus menjadi salah satu aspek terpenting dalam masing-masing  subsistem  kemasyarakatan.  Bukan  hanya  keberlakuan  hukum  yang ditentukan  oleh  pengaruh  dari  subsistem  kemasyarakatan,  tetapi  subsistem kemasyarakatan  tersebut  juga  akan  optimal  di  masyarakat  apabila  mendasarkan  dan memperhatikan  hukum  sebagai  pemandu  perilaku  dan  aktivitas  subsistem
14 Dominikus Rato, “Realisme Hukum: Peradilan Adat Dalam Perspektif Keadilan Sosial,” Jurnal Kajian Pembaruan Hukum 1, no. 2 (July 31, 2021): 285, https://doi.org/10.19184/jkph.v1i2.24998.
15 Poornima Paidipaty, “‘Tortoises All the Waydown’: Geertz,Cybernetics and‘Culture’ at the Endof the Cold War,” Anthropological Theory 20, no. 1 (2020): 97–129.
16 Dicky  Eko  Prasetio  Adam  Ilyas  Felix  Ferdin  Bakker,  “Membangun  Moralitas  Dan  Hukum Sebagai Integrative Mechanism Di Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Progresif,” Mimbar Keadilan 14, no. 2 (2021): 128–138.
e-ISSN : 2621-4105
kemasyarakatan.  Maka  dari  itu,  salah  faset  dalam  hukum  ialah  efektivitas  hukum  di masyarakat  dan  dalam  hal  ini  juga  berkelindan  dengan  bekerjanya  subsistem kemasyarakatan  lainnya. 17 Aspek  terpenting  dalam  memastikan  keberlakuan  hukum  di masyarakat  adalah  dengan  mengetahui  dan  mengidentifikasi  efektivitas  hukum  yang berlaku di masyarakat. Efektivitas hukum di masyarakat dapat menjadi indikator untuk menilai apakah terjadi kesenjangan antara law in book dengan law in society or action . Jika  tingkat  efektivitas  hukum  di  masyarakat  baik  dan  tinggi,  maka  hukum  dapat dikatakan  telah  berlaku  secara  menyeluruh  dan  simultan,  sehingga  tidak  terjadi kesenjangan antara law in book dengan law in society . Akan tetapi, jika efektivitas hukum di  masyarakat  cenderung  rendah,  maka  terjadi  kesenjangan  antara law  in  book dengan law in society serta berdampak pada tidak terpenuhinya suatu tujuan dari aturan hukum. Efektivitas  hukum  sejatinya  menegaskan  bahwa  setiap  aturan  hukum  memiliki, cita-cita,  harapan,  dan  kerangka  teleologis  yang  diharapkan  bukan  hanya  bersifat mengatur masyarakat, tetapi juga untuk menuntun masyarakat mencapai kehidupan yang lebih baik dalam bingkai subsistem kemasyarakatan. 18 Meski begitu, dalam menentukan efektivitas  hukum  di  masyarakat  terdapat  dua  pandangan  yang  secara  umum  dapat digolongkan  sebagai  efektivitas  hukum  restriktif  maupun  efektivitas  hukum  ekstensif. Efektivitas  hukum  restriktif  sejatinya  merupakan  suatu  bentuk  efektivitas  hukum  yang hanya mendasarkan pada efektivitas peraturan perundang-undangan di masyarakat. Hal ini  sebagaimana  disampaikan  oleh  C.G  Howard  dan  R.S.  Mumners 19 bahwa  dimensi efektivitas suatu hukum di masyarakat hanya dapat dilihat serta dianalisis pada produk hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Karena hanya mendasarkan pada efektivitas  hukum  positif  berupa  peraturan  perundang-undangan,  maka  gagasan  C.G Howard  dan  R.S.  Mumners  dapat  dikatakan  sebagai  kajian  efektivitas  hukum  secara restriktif, karena mempersempit makna dan pengertian hukum sebatas pada hukum positif atau peraturan perundang-undangan.
Gagasan  C.G  Howard  dan  R.S.  Mumners  yang  hanya  berkaitan  dengan  aspek efektivitas peraturan perundang-undangan memiliki 10 landasan analisis; 20 untuk menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan dinyatakan efektif di masyarakat, yaitu: (a) relevansi  suatu  peraturan  perundang-undangan  dengan  kebutuhan  masyarakat.  Hukum disebut  efektif  apabila  pembuatan  suatu  peraturan  perundang-undangan  merupakan kristalisasi dari keinginan dan kebutuhan masyarakat, (b) rumusan yang tegas dan jelas dari  peraturan  perundang-undangan  sehingga  dapat  dipahami  dan  dilaksanakan  oleh masyarakat,  (c)  adanya  sosialisasi  secara  berkala  atas  suatu  peraturan  perundang-
17 Zaenal Arifin and Muhammad Iqbal, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar,” Jurnal Ius Constituendum 5, no. 1 (May 13, 2020): 47, https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2117.
18 YP Sibuea Harris, “Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol,” Negara Hukum 7, no. 1 (2016): 127–143.
19 Fauziah  Lubis,  “Profesi  Sebagai  Pihak  Pelapor  Atas  Transaksi  Keuangan  Yang  Mencurigakan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang,” Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 10, no. 2 (2018): 210, https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i2.11438.
20 Muhammad Fadli Fatmawati Rahmat, “Reformulasi Zero Burning Policy Pembukaan Lahan Di Indonesia,” Legislasi Indonesia 13, no. 1 (2016): 85–96.
undangan  yang akan berlaku di  masyarakat, (d)  penegasan sifat  melarang dari hukum. Hal  ini  karena  sifat  hukum  yang  melarang  lebih  mudah  dilaksanakan  oleh  masyarakat daripada sifat mengharuskan dari hukum, (e) Sanksi suatu peraturan perundang-undangan harus tegas, jelas, dan mudah dipahami oleh masyarakat, (f) berat-ringannya suatu sanksi dalam peraturan perundang-undangan harus bersifat seimbang dengan kesalahannya serta tidak  bertentangan  dengan  kepatutan  di  masyarakat,  (g)  institusi  penegak  hukum dimungkinkan  untuk  selalu  menegakkan  serta  memproses  pelanggaran  terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, (h) adanya norma moral yang dipatuhi, ditaati, serta berlaku di masyarakat diakui dan diterapkan dalam peraturan perundang-undangan, (i)  profesionalitas  aparat  penegak  hukum  dalam  memproses  memproses  pelanggaran terhadap  peraturan  perundang-undangan,  dan  (j)  peraturan  perundang-undangan  yang diberlakukan di masyarakat juga perlu memperhatikan aspek sosio-ekonomi masyarakat setempat.
Sepuluh  landasan  analisis  dari  C.G  Howard  dan  R.S.  Mumners  dalam  melihat efektivitas suatu peraturan perundang-undangan secara singkat dapat diringkas menjadi empat  aspek,  yaitu:  (i)  aspek  institusi  pembuat  peraturan  perundang-undangan.  Perlu dilihat apakah peraturan perundang-undangan tersebut telah sesuai dengan kewenangan dari  institusi  pembentuk  peraturan  perundang-undangan  serta  adakan  penelitian  awal maupun sosialisasi hukum dari institusi pembuat peraturan perundang-undangan sebelum peraturan  perundang-undangan  disahkan,  (ii)  substansi  peraturan  perundang-undangan selain  harus  sesuai  dengan  kaidah  peraturan  perundang-undangan  juga  tidak  boleh bertentangan  dengan  kepatutan  dan  moralitas  yang  diakui  oleh  masyarakat,  (iii) mekanisme  atau  prosedur  bagaimana  substansi  peraturan  perundang-undangan  disusun dan disahkan untuk masyarakat, serta (iv) proses pembentukan dan penyusunan peraturan perundang-undangan.  Perlu  dilihat  pula  suatu  proses  pembentukan  dan  penyusunan peraturan  perundang-undangan  sesuai  dengan  mekanisme  yang  mengatur  terkait pembentukan  peraturan  perundang-undangan.  Jika  mekanisme  pembentukan  peraturan perundang-undangan  disimpangi  atau  dilanggar,  maka  perlu  adanya  kecurigaan  bahwa ada  pihak-pihak  tertentu  yang  mencoba  ‘menyelundupkan’  peraturan  perundang- undangan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.
Meski  begitu,  menurut  Achmad  Ali,  efektivitas  hukum  yang  direduksi  hanya berupa efektivitas terhadap hukum positif dalam hal ini peraturan perundang-undangan adalah  tidak  tepat  karena  sejatinya  hukum  tidak  bisa  direduksi  hanya  berupa  aturan tertulis  berupa  peraturan  perundang-undangan. 21 Hal  ini  sebagaimana  yang  ditegaskan oleh  Satjipto  Rahardjo  bahwa  hukum  tidak  dapat  direduksi  hanya  sebagai  bangunan hukum positif, hukum harus didudukkan sebagai kerangka ide, kultur masyarakat, serta cita hukum bangsa sebagai landasan filosofis berlakunya suatu hukum. Oleh karena itu, selain melihat efektivitas keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan beserta faktor yang mempengaruhinya, perlu juga melihat ketaatan hukum  masyarakat  serta berbagai faktor yang mempengaruhinya, sehingga membutuhkan kajian berupa efektivitas hukum
21 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum , 2nd ed. (Jakarta: Kencana, 2015).
e-ISSN : 2621-4105
secara ekstensif yang tidak hanya berkutat pada peraturan perundang-undangan. Istilah efektivitas hukum secara ekstensif sejatinya hanya untuk menunjukkan bahwa yang dikaji dalam suatu  efektivitas  hukum  bukan hanya  efektivitas peraturan  perundang-undangan saja, tetapi termasuk juga mengkaji ketaatan hukum di masyarakat sekaligus faktor-faktor yang berkaitan dengan ketaatan hukum masyarakat.
Efektivitas hukum secara ekstensif sebagaimana yang digambarkan oleh Soerjono Soekanto 22 dapat terpenuhi dengan merujuk pada lima faktor, yaitu:  (i) faktor peraturan perundang-undangan  (hukum  positif).  Perlu  ditinjau  serta  dianalisis  efektivitas  suatu peraturan  perundang-undangan  sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  C.G  Howard  dan R.S.  Mumners,  (ii)  faktor  penegak  hukum  yang  meliputi  pihak-pihak  yang  membuat, menegakkan,  serta  pihak-pihak  yang  turut  serta  membuat  suatu  peraturan  perundang- undangan dirumuskan, (iii) faktor sarana dan prasarana yang berkaitan dengan efektivitas hukum.  Meski  terkadang  dianggap  bukan  sebagai  faktor  terpenting  dalam  melihat efektivitas  hukum,  namun  faktor  sarana  dan  prasarana  juga  memberi  andil  terhadap keberlakuan dan efektivitas hukum di masyarakat, (iv) faktor lingkungan dan masyarakat di mana hukum itu diterapkan. Faktor lingkungan dan masyarakat menjadi penting dalam menganalisis  suatu  efektivitas  hukum  dikarenakan  faktor  lingkungan  dan  masyarakat berupaya melihat landasan sosiologis serta teleologis dalam suatu pemberlakuan hukum, (v) faktor kebudayaan di masyarakat. Hal ini penting untuk melihat apakah suatu hukum yang akan maupun telah diberlakukan sesuai atau tidak terhadap kebudayaan masyarakat. Jika suatu hukum dibuat dengan tidak memperhatikan aspek kebudayaan di masyarakat, maka  masyarakat  dapat  bersikap  resisten  terhadap  hukum  yang  diberlakukan  dan berpotensi mempengaruhi efektivitas hukum di masyarakat.
Achmad  Ali 23 menegaskan  bahwa  efektivitas  hukum  dipengaruhi  oleh  dua perspektif,  yaitu  perspektif  individu  dan  perspektif  organisatoris.  Perspektif  individu memandang bahwa efektivitas suatu hukum berkaitan dengan ketaatan pribadi terhadap hukum. Pada perspektif individu, terdapat dua faktor yang menentukan ketaatan individu terhadap  suatu  hukum,  yaitu  faktor  individual  yang  memiliki  sifat  objektif  seperti pendidikan,  usia,  gender,  pekerjaan,  serta  latar  belakang  sosial.  faktor  individual  yang memiliki  sifat  objektif  ini  berkaitan  dengan  keterkaitan  antara  individu  dengan lingkungannya. Faktor selanjutnya adalah faktor individual yang bersifat subjektif, yaitu tergantung dan berkaitan dengan subjektivitas individu masing-masing seperti pola pikir masing-masing  individu,  keyakinan  individu,  serta  perasaan  individu  atas diberlakukannya  suatu  hukum.  Perspektif  organisatoris  melihat  efektivitas  hukum berdasarkan pada institusi yang berwenang dalam membuat dan memberlakukan hukum. Dalam perspektif organisatoris,  ada tiga aspek  yang mempengaruhi  efektivitas hukum, yaitu: urgensi dibuatnya hukum, pihak-pihak yang menggagaskan terbentuknya hukum
22 Suparno  Ria  Ayu  Novita,  Agung  Basuki  Prasetyo,  “Efektivitas  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor  2 Tahun  1960 Tentang  Perjanjian  Bagi  Hasil  Tanah  Pertanian  (Tanah  Kering)  Di  Desa  Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo,” Diponegoro Law Journal 6, no. 2 (2017): 1–12.
23 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal , 7th ed. (Jakarta: Kencana, 2017).
(termasuk  motif  pembuatannya),  serta  dampak  pemberlakuan  hukum  bagi  masyarakat. Perspektif  individu  dan  perspektif  organisatoris  atas  efektivitas  suatu  hukum  juga berkaitan dengan dua prinsip dalam relasi antara hukum dan masyarakat.
Dua prinsip relasi tersebut, yaitu: (i) prinsip pasif-dinamis. Prinsip ini menegaskan bahwa  keberlakuan  suatu  hukum  sejatinya  untuk  memenuhi  kebutuhan  sosial  di masyarakat  yang  kian  berkembang.  Hal  ini  didasarkan  pada  postulat  “ Het  rechts  hink achter de feiten ” 24 bahwa sejatinya hukum akan sekalu tertinggal dengan perkembangan masyarakat.  Oleh  karena  selalu  tertinggal  dengan  perkembangan  dan  kebutuhan masyarakat tersebut, maka hukum diberlakukan semata-mata untuk memenuhi tuntutan perkembangan  masyarakat. 25 Istilah  pasif-dinamis  dimaknai  bahwa  yang  bersifat  pasif adalah  masyarakat  karena  masyarakat  hanya  melaksanakan  perkembangan  sosial  yang telah dijalani sedangkan hukum berupaya aktif untuk memenuhi tuntutan perkembangan masyarakat.  Oleh  karena  itu,  prinsip  pasif-dinamis  dipahami  sebagai  hukum  dibuat demikian karena masyarakat berbuat demikian. (ii) Prinsip actief-ourzakelijk . Prinsip ini menegaskan  bahwa  masyarakat  bertindak  dan  berbuat  karena  menuruti  perintah  dari hukum.  Hukum  terlebih  dahulu  ada  dan  diberlakukan  baru  masyarakat  menyesuaikan perilakunya  terhadap  hukum  yang  berlaku.  Oleh  karena  itu,  prinsip actief-ourzakelijk berorientasi bahwa masyarakat berbuat demikian karena hukum mengatur demikian.
Dimensi efektivitas hukum dalam hukum positif di Indonesia selalu mensyaratkan adanya  sosialisasi  atas  terbitnya  suatu  aturan  baru.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya berita  negara  serta  lembaran  negara  sebagai  bagian  dari  aspek  administratif  instrumen hukum,  khususnya  peraturan  tertulis.  Pada  era  penjajahan,  lembaga  negara  seringkali disebut sebagai staatsblad ; atau Het Staatsblad van Indonesie . Berita negara merupakan penomoran  secara  berkala  terhadap  suatu  instrumen  hukum  yang  memiliki  hubungan seperti  peraturan  perundangan,  kebijakan,  pengumuman,  dan  hahaha  tekstual  lainnya sebagaimana  diterbitkan  oleh  otoritas  setempat  sebagai  bentuk  publikasi.  Sedangkan, penjelasan  terkait  peraturan  yang  terdapat  dalam  lembaran  negara  juga  terdapat  dalam tambahan lembaran negara. Secara fungsional, tambahan lembaran negara tidak berbeda dengan  lembaran  negara  yang  berfungsi  sebagai  sarana  publikasi. 26 Selain  lembaran negara  dan  tambahan  lembaran  negara,  juga  terdapat  berita  negara.    Berita  negara merupakan  saluran  yang  berasal  dari  pemerintah  sebagaimana  menjadi  saluran  resmi yang  diterbitkan  oleh  pemerintah.  Lumrahnya,  saluran  tersebut  dimanfaatkan  oleh pemerintah  guna  memberikan  informasi  atau  sebuah  pengumuman  terhadap  adanya perubahan atau terbitnya suatu peraturan atau pengumuman resmi dari negara.
24 Eko Listiyani et.al, Filsafat Hukum Pancasila: (Kajian Hukum, Politik, Dan Hak Asasi Manusia) , ed. Hafidz El Hilmi Dicky Eko Prasetio, Fradhana Putra Disantara, Maydinah Syandra, 1st ed. (Bantul: CV Megalitera, 2020).
25 Sugeng  Riyadi, “Efektifitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Zakat Dalam Rangka Mengentaskan Kemiskinan,” Jurnal USM Law Review 2, no. 1 (May 20, 2019): 121, https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2262.
26 Helen Xanthaki, “Legislative Drafting:A New Sub-Discipline of Law Is Born,” IALS Student Law Review 1, no. 1 (2017): 57–62.
e-ISSN : 2621-4105
Selain  itu,  publikasi  suatu  peraturan  juga  berfungsi  sebagai 27 :  (i)  Saluran  untuk menyebarluaskan  -khususnya  naskah-naskah  instrumen  hukum-  hal-hal  sebagaimana yang  diterbitkan  oleh  pemerintah  dalam  tataran  Pusat,  seperti  halnya  peraturan perundang-undangan,  peraturan  pemerintah,  peraturan  presiden  dan  peraturan  lainnya; (ii)  Saluran  yang  mewadahi  masyarakat  untuk  berpartisipasi  guna  membuat  suatu instrumen  hukum  yang  partisipatif;  dan  (iii)  Saluran  untuk  mengawasi  hahaha sebagaimana  yang  telah  dikerjakan  oleh  para  legislatif  dalam  menyelesaikan  atau mencapai target-target tertentu sebagaimana yang telah di rancang atau didasarkan atas suatu  peraturan.  Penyebarluasan  adanya  suatu  instrumen  hukum  sebagaimana  yang diterbitkan oleh pemerintah adalah langkah prinsipil dan fundamental sebagai bagian dari mekanisme  legislasi  pasca  adanya  pengundangan.  Hal  tersebut  ada  langkah  proaktif pemerintah  sebagaimana  bertujuan  an  agar  masyarakat  mengetahui  adanya  suatu peraturan  perundang-undangan.  Penyebarluasan  tentu  berbeda  dengan  tahap pengundangan  yang  menjadi  tahap  formalisasi  suatu  rancangan  peraturan  perundang- undangan sebagaimana memberikan kedudukan dan mengesahkan sekaligus memberikan legitimasi  melalui  penetapan  lembaran  negara.  Di  sisi  lain,  penyebarluasan  publikasi peraturan  perundang-undangan  adalah  implementasi  dari  asas  hukum  sebagaimana menyatakan bahwa setiap orang diakui mengetahui tentang suatu hukum atau peraturan perundang-undangan;  sehingga,  bilamana  masyarakat  mengalami  ketidaktahuan  atas hukum, maka hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dalil pembelaan dari pada suatu pelanggaran yang telah dilakukan oleh masyarakat.
Lebih  lanjut,  UU  12    Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan  telah  mengatur  mengenai  proses  pengundangan. 28 Lebih  lanjut,  Perpres 87/2014  juga  mengatur  mengenai  publikasi  dan  sosialisasi  peraturan  perundang- undangan.  Terkait  dengan  tugas  dan  kewenangan  lembaga,  Sekretariat  Negara  dan Sekretariat  kabinet  melaksanakan  penyebarluasan  oleh  sebab  telah  menjadi  kaitan  atas fungsi  serta  kewajibannya  melalui  rangkaian  penetapan  serta  pengesahan  peraturan perundang-undangan oleh presiden; sedangkan DJPP melaksanakan aplikasi oleh sebab berhubungan  atas  dasar  peran  dari  DJPP  itu  sendiri  sebagaimana  melaksanakan pengundangan dari suatu peraturan undang-undanga. Objek yang disampaikan dalam dua sistem  publikasi online tersebut  sama.  Di  satu  sisi,  peraturan  yang  disahkan  atau ditetapkan presiden, yaitu UU, PP, dan Prepres, melalui proses pengundangan sehingga publikasinya  akan  dilakukan  oleh  DJPP.  Di  sisi  lain,  Setneg  dan  Setkab  pun  akan melakukan  publikasi  tersebut  melalui  sistem  informasi  peraturan  perundang-undangan yang berbasis internet.
Meskipun terdapat penyediaan akses produk hukum melalui internet, namun tetap sajamasih  menimbulkan  persoalan,  salah  satu  persoalannya  adalah  dengan
27 Bayu  Dwi  Anggono, Pokok-Pokok  Pemikiran  Penataan  Peraturan  Perundang-Undangan  Di Indonesia , 1st ed. (Jakarta: Konstitusi Press, 2020).
28 Bayu Dwi Anggono, “Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia,” RechtsVinding 9, no. 1 (2020): 17–37.
e-ISSN : 2621-4105
diundangkannya  undang-undang  dengan  metode omnibus  law atau omnibus  bill. 29 Metode omnibus  law atau omnibus  bill merupakan  metode  pembentukan  peraturan perundang-undangan  yang  bersifat multi-statute artinya  antara  satu  undang-undang dengan undang-undang yang lain dapat saling terkait. Saling terkait dalam hal ini juga terjadi  suatu  undang-undang  merevisi,  membatalkan,  hingga  mengganti  lebih  dari  satu undang-undang.  Contohnya  adalah  UU  No.  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja  (UU Cipta Kerja). UU Cipta Kerja yang merupakan satu undang-undang kemudian merevisi lebih  dari  70  undang-undang  yang  secara  substansi  terkait  dengan  UU  Cipta  Kerja. 30 Belum lagi, dalam UU Cipta Kerja juga memberikan penegasan terkait peraturan delegasi atau  pengaturan  lebih  lanjut  dalam  peraturan  pemerintah  (PP).  Lebih  lanjut,  ketika beberapa  peraturan  pemerintah  (PP)  masih  disosialisasikan  dan  disusun,  Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pada Kamis, 25 November 2021, judicial review (JR) terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU No. 11/2020) yang diajukan oleh enam pemohon. 31
Hal ini tertuang dalam amar putusannya  yang menyatakan dua hal. pertama , UU No. 11/2020 secara formil bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan kedua , Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusionalitas bersyarat sehingga dalam waktu maksimal dua tahun harus diadakan perubahan supaya sesuai dengan aspek formil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Terlebih lagi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah lebih dari 70 Undang-Undang kemudian sebagian substansi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diubah dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah lebih dari 70  undang-undang beserta peraturan pelaksananya sejatinya telah membuat  kebingungan  masyarakat.  Belum  lagi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 91/PUU-XVIII/2020  yang  telah  menegaskan  adanya  status  inkonstitusional  bersyarat terhadap  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja.  Hal  ini  pun diperparah dengan diubahnya lagi sebagian substansi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  dengan  UU  No.  1  Tahun  2022  tentang  Hubungan Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah.  Hal  inilah  yang  kemudian menimbulkan  kompleksitas  kebingungan  di  masyarakat.  Masyarakat  umum  bahkan lembaga yang menyosialisasikan hukum menjadi bingung bagaimana mensosialisasikan Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  yang  setelah  merubah banyak  undang-undang  kemudian  substansi  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020
29 Wildan Sany Prasetiya Hendra Sukarman, “Degradasi Keadilan Agraria Dalam Omnibus-Law,” Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 9, no. 1 (2021): 17–37.
30 Agus Machfud Fauzi Hesty Kartikasari, “Penolakan Masyarakat Terhadap Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Perspektif Sosiologi Hukum,” Doktrina 4, no. 1 (2021): 43.
31 Satria,  “Implikasi  Putusan  MK  Terhadap  Substansi  Undang-Undang  Cipta  Kerja”  (ugm.ac.id, 2021),https://ugm.ac.id/id/berita/22102-implikasi-putusan-mk-terhadap-substansi-undang-undang-cipta- kerja (Diakses Pada Tanggal 22 Desember 2021).
tentang Cipta Kerja diubah dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dimensi  efektivitas  hukum  dalam  upaya  sosialisasi hukum harus dimaknai dari dua aspek, yaitu aspek preventif, evektivitas hukum terlihat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Jika pembentukan seperti UU Cipta Kerja yang kemudian diubah lagi tentu hal ini membuat kebingungan di masyarakat. Oleh karena  itu,  ke  depan  perencanaan  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  harus secara  presisi  karena  juga  berkaitan  dengan  efektivitasnya.  Selanjutnya  dalam  aspek represif  bahwa  penggunaan  metode omnibus  law harus  disertai  dengan  alasan  dan kebutuhan  hukum.  Sebaiknya,  ke  depan  terdapat  syarat-syarat  atau  parameter pembentukan  peraturan  perundang-undangan  dengan  metode omnibus  law supaya  jika suatu  undang-undang  dipaksakan  dibentuk  dengan  metode omnibus  law tetapi  tidak memiliki  relevansi  hukum,  maka  secara  formil  hal  tersebut  membuat  suatu  undang- undang tersebut menjadi cacat formil
3.2 Efektivitas Hukum dan Budaya Masyarakat dalam Perspektif Filsafat Hukum Fenomena  kebingungan  hukum  masyarakat  terkait  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah lebih dari 70 Undang-Undang beserta peraturan  pelaksananya  sejatinya  telah  membuat  kebingungan  masyarakat.  Belum  lagi Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  91/PUU-XVIII/2020  yang  telah  menegaskan adanya status inkonstitusional bersyarat terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang  Cipta  Kerja.  Hal  ini  pun  diperparah  dengan  diubahnya  lagi  sebagian  substansi dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  dengan  UU  No.  1 Tahun  2022  tentang  Hubungan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah.  Hal  inilah  yang  kemudian  menimbulkan  kompleksitas  kebingungan  di masyarakat. Kebingungan masyarakat ini sejatinya juga dapat dilihat dari budaya hukum masyarakat berkaitan dengan upaya masyarakat dalam melihat suatu produk hukum.
Dalam pandangan Lawrence M. Friedman, budaya hukum masyarakat dipengaruhi oleh  dua  aspek  yaitu  budaya  hukum  dari  internal  penegak  hukum  dan  budaya  hukum masyarakat  secara umum.  Terkait budaya  hukum  dari internal  penegak  hukum,  hal  ini dapat  dilihat  bahwa  aparat  penegak  hukum  sendiri  masih  belum  optimal  dalam menerapkan substansi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta  peraturan  turunannya.  Bahkan,  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020 tentang Cipta Kerja masih terdapat kekosongan aturan dalam peraturan pelaksana yang seyogyanya harus diatur sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang salah satunya terkait pengaturan mengenai fiktif positif. Lebih lanjut, budaya hukum masyarakat juga lebih memandang hukum sebagai formalitas aturan  yang  memiliki  “kebaikan  atau  manfaat  bagi  masyarakat”.  Selama  hukum dipandang  masyarakat  justru  memperumit  atau  memiliki  prosedur  yang  berbelit-belit, maka  masyarakat  menganggap  itu  bukan  hukum  bahkan  cenderung  mengabaikan  dan “secara diam-diam” menyimpangi hukum tersebut.
e-ISSN : 2621-4105
Budaya  hukum  masyarakat  yang  melihat  hukum  dengan  orientasi  kebaikan  atau manfaat  bagi  masyarakat  tersebutlah  yang  perlu  dipertegas  dalam  sosialisasi  hukum. Sosialisasi hukum terkesan hanya menakut-nakuti masyarakat dengan sanksi bagi yang melanggar  atau  yang  tidak  mematuhi  hukum.  Padahal,  perlu  ada  pemahaman  terhadap budaya hukum masyarakat yaitu masyarakat diberi pemahaman terkait keuntungan dan manfaat apa saja yang akan didapat jika menaati hukum. Dalam hal ini, budaya hukum masyarakat  menempati  aspek  terpenting  dalam  sosialisasi  hukum,  termasuk  juga  perlu sosialisasi  hukum  yang  efektif  dalam  membentuk  budaya  hukum  masyarakat.  Hal  ini diorientasikan  untuk  mencegah  adanya  fenomena  kebingungan  hukum  di  masyarakat umum.
Masyarakat  umum  bahkan  lembaga  yang  menyosialisasikan  hukum  menjadi bingung bagaimana menyosialisasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang setelah menubah banyak Undang-Undang kemudian substansi Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diubah dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang  Hubungan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah.  Hal tersebut  sejatinya  memiliki  implikasi  dalam  tinjauan  filsafat  hukum.  Dalam  filsafat hukum  suatu  peraturan  setidaknya  akan  efektif  apabila  aturan  tersebut  merupakan kristalisasi dari kehendak dan jiwa masyarakat. 32
Kristalisasi kehendak dan jiwa masyarakat sejatinya merupakan hukum yang dicita- citakan ( ius constituendum ) yang hadir dalam cita hukum serta sanubari masyarakat. Hal ini  menegaskan  bahwa,  jika  terdapat  suatu  produk  hukum  atau  peraturan  perundang- undangan  yang  bertentangan  dengan  merupakan  hukum  yang  dicita-citakan  ( ius constituendum )  oleh  masyarakat,  maka  produk  tersebut  akan  bermasalah  dalam  aspek filsafat hukum maupun dalam efektivitas hukum. Hal ini dilihat dari gejolak masyarakat terkait  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  serta  secara substansial Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur hal-hal baru serta ditambah dengan adanya aturan pelaksanaan. Hal ini jelas secara substansi akan membingungkan masyarakat. Lebih lanjut, terkait penyusunan maupun sosialisasi dalam Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  terkesan  cepat  dan  tidak memperhatikan  aspirasi  masyarakat  yang  sejatinya  merepresentasikan  hukum  yang dicita-citakan ( ius constituendum ) oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah lebih dari 70 Undang-Undang kemudian  diubah  lagi  sebagian  susbtansinya  dengan  UU  No.  1  Tahun  2022  tentang Hubungan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah.  Hal  ini mempertegas  bahwa  sejatinya  terdapat  perencanaan  yang  kurang  matang  terkait penggunaan  metode omnibus  law serta  pembentukan  Undang-Undang  yang  belum terencana dan teratur. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sendiri terdapat beberapa peraturan pelaksana yang belum terbentuk tetapi di sisi  lain  status  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  adalah
32 Mika Viljanen, “Actor-Network Theory Contract Theory,” European Review of Contract Law 16, no. 1 (2020): 3.
e-ISSN : 2621-4105
inkonstitusional bersyarat dan kemudian disusul dengan dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang  Hubungan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah.  Hal  ini tentu  membingungkan  dalam  pelaksanaannya  termasuk  juga  dalam  koherensi  dalam sistem hukum.  Suatu  produk hukum  yang mengubah banyak produk hukum  kemudian diubah  lagi  dengan  produk  hukum  yang  mengubah  banyak  produk  hukum.  Hal  inilah yang dalam perspektif filsafat hukum justru mengabaikan aspek kepastian dan keadilan dalam hukum.
Terkait status inkonstitusional bersyarat terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terdapat beberapa peraturan pelaksana yang tidak dapat dilaksanakan  sebagai  akibat  hukum  atas  status  inkonstitusional  bersyarat.  Hal  ini diperparah dengan hadirnya UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berpotensi tidak efektif serta justru akan menimbulkan kebingungan di masyarakat. Terkait dengan ketidakefektifan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di atas, secara umum dalam filsafat hukum perlu dikaji yaitu terkait postulat hukum yang menyatakan, “ Presumptio iures de iure ” artinya tanpa terkecuali setiap orang dianggap tahu hukum. 33 Lebih lanjut, adagium hukum lain yang menjelaskan hal ini yaitu, “ Ignorantia jurist non excusat ” yang artinya ketidaktahuan hukum  tidak dapat  dimaafkan.  Lebih  lanjut,  adagium ini secara lengkap berbunyi,  “ Ignorantia  excusatur  non  juris  sed  facti ”  yang  artinya  ketidaktahuan  akan fakta-fakta  dapat  dimaafkan  tetapi  tidak  demikian  halnya  ketidaktahuan  akan  hukum. Menjadi pertanyaan  dalam  filsafat  hukum  adalah apakah postulat dan  adagium hukum tersebut dapat diterapkan dalam kasus  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sejatinya dapat dikatakan tidak efektif dan menimbulkan kebingungan di masyarakat? Dalam hal ini, efektivitas hukum berkaitan pula dengan sifat dan karakter dari postulat dan adagium hukum “ Ignorantia jurist non excusat ”.
Terkait dengan postulat dan adagium hukum tersebut penulis berpendapat bahwa sejatinya  postulat  “ Ignorantia  jurist  non  excusat ”  tidaklah  berlaku  mutlak.  Hal  ini seyogyanya dibatasi oleh asas hukum yang menyatakan bahwa, “ Lex neminem cigit ad impossibilia ”  yang  bermakna  bahwa  hukum  tidak  memaksakan  seseorang  untuk melakukan  sesuatu  yang  tidak  mungkin  dilakukan.  Sedangkan  kasus  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja,  terdapat  banyaknya  peraturan  pelaksana, status inkonstitusional bersyarat, serta sebagian substansi diubah melalui UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah menegaskan  bahwa  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja berpotensi menimbulkan kebingungan di masyarakat serta sulit dilaksanakan. Dalam hal ini,  jika  terdapat  aturan  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta Kerja  yang  bersifat  prosedural  dan  tidak  dipahami  oleh  masyarakat  tentu  postulat “ Ignorantia jurist non excusat ” tidaklah berlaku mutlak. Alangkah tidak adlilnya ketika
33 Aufi Qonitatus Syahida Radith Prawira Adriadi, Shandy Aditya Pratama, “Perubahan Pengaturan Pendirian  Perseroan  Terbatas  Dalam  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  Pasca  Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020,” Indonesian Notary 3, no. 2 (2021): 72.
e-ISSN : 2621-4105
masyarakat  harus  memahami  aturan  yang  sulit  dipahami?  Dalam  hal  inilah  sejatinya postulat “ Ignorantia jurist non excusat ” dapat dibatasi oleh asas “ Lex neminem cigit ad impossibilia ”  yang  bermakna  bahwa  hukum  tidak  memaksakan  seseorang  untuk melakukan  sesuatu  yang  tidak  mungkin  dilakukan.  Secara  teknis,  asas  tersebut mengamanatkan  bahwa  dalam  pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020 tentang Cipta Kerja khususnya terkait dengan aturan yang sifatnya prosedural dan belum dipahami  oleh  masyarakat  alangkah  lebih  baiknya  untuk  ditunda  terlebih  dahulu keberlakuannya sambil menunggu dilakukan sosialisasi secara optimal.
Selain  itu,  perlu  juga  adanya  pengecualian  bagi  masyarakat  yang  terbukti melanggar aturan yang sifatnya prosedural dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang  Cipta  Kerja  untuk  tidak  mendapatkan  sanksi  hukum  dan  cukup  sanksi administrasi  berupa  peringatan.  Hal  ini  untuk  mempertegas  bahwa  masyarakat  tidak mungkin  disuruh  memahami  aturan  yang  sulit  dilaksanakan  pelaksanaannya.  Dengan demikian,  penulis  berpendapat  bahwa  postulat  “ Ignorantia  jurist  non  excusat ”  dapat dibatasi  oleh  asas  “ Lex  neminem  cigit  ad  impossibilia ”  yang  bermakna  bahwa  hukum tidak memaksakan seseorang untuk melakukan sesuatu  yang tidak mungkin dilakukan. Tentunya, asas “ Lex neminem cigit ad impossibilia ” harus diberikan parameter yang jelas dan tegas,  yaitu substansinya sesuai dengan kehendak masyarakat (bukan sesuatu yang asing),  teratur  baik  dalam  penyusunan  maupun  sosialisasi,  serta  mudah  dan  dapat dilaksanakan/ditegakkan. Berdasarkan uraian di atas, upaya meninjau efektivitas hukum dalam perspektif filsafat  hukum sejatinya tidaklah harus dipahami dengan menerapkan postulat “ Ignorantia jurist non excusat ” secara langsung dengan “menganggap” semua orang tahu dan paham hukum. Postulat “ Ignorantia jurist non excusat ” harus dibatasi oleh asas  “ Lex  neminem  cigit  ad  impossibilia ”  dengan  tiga  parameter,  yaitu:  substansinya sesuai  dengan  kehendak  masyarakat  (bukan  sesuatu  yang  asing),  teratur  baik  dalam penyusunan maupun sosialisasi, serta mudah dan dapat dilaksanakan/ditegakkan
4. PENUTUP
Dimensi efektivitas hukum dalam upaya sosialisasi hukum harus dimaknai dari dua aspek,  yaitu  aspek  preventif,  evektivitas  hukum  terlihat  dalam  pembentukan  peraturan perundang-undangan. Jika pembentukan seperti UU Cipta Kerja yang kemudian diubah lagi  tentu  hal  ini  membuat  kebingungan  di  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  ke  depan perencanaan  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  harus  secara  presisi  karena juga  berkaitan  dengan  efektivitasnya.  Selanjutnya  dalam  aspek  represif  bahwa penggunaan  metode omnibus  law harus  disertai  dengan  alasan  dan  kebutuhan  hukum. Seyogyanya,  ke  depan  terdapat  syarat-syarat  atau  parameter  pembentukan  peraturan perundang-undangan  dengan  metode omnibus  law supaya  jika  suatu  Undang-Undang dipaksakan dibentuk dengan metode omnibus law tetapi tidak memiliki relevansi hukum, maka secara  formil  hal  tersebut  membuat  suatu  undang-undang  tersebut  menjadi  cacat formil.  Upaya  meninjau  efektivitas  hukum  dalam  perspektif  filsafat  hukum  sejatinya tidaklah  harus  dipahami  dengan  menerapkan  postulat  “ Ignorantia  jurist  non  excusat ”
e-ISSN : 2621-4105
secara langsung dengan “menganggap” semua orang tahu dan paham hukum. Postulat “ Ignorantia  jurist  non  excusat ”  harus  dibatasi  oleh  asas  “ Lex  neminem  cigit  ad impossibilia ”  dengan  tiga  parameter,  yaitu:  substansinya  sesuai  dengan  kehendak masyarakat  (bukan  sesuatu  yang  asing),  teratur  baik  dalam  penyusunan  maupun sosialisasi, serta mudah dan dapat dilaksanakan/ditegakkan.

## DAFTAR PUSTAKA
A. A. Oka, Mahendra. “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan.” In Artikel Hukum Tata Negara Dan Peraturan Perundang-Undangan , 2021. A’an  Efendi,  Dyah  Ochtorina  Susanti. Penelitian  Hukum  (Legal  Research) .  2nd  ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
Ali, Achmad. Menguak Tabir Hukum . 2nd ed. Jakarta: Kencana, 2015. Ali, Achmad. Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang- Undang  (Legisprudence)  Volume  1  Pemahaman  Awal .  7th  ed. Jakarta:  Kencana, 2017.
Anggono,  Bayu  Dwi.  “Peluang  Adopsi  Dan  Tantangannya  Dalam  Sistem  Perundang- Undangan Indonesia.” RechtsVinding 9, no. 1 (2020): 17–37. Anggono,  Bayu  Dwi. Pokok-Pokok  Pemikiran  Penataan  Peraturan  Perundang- Undangan Di Indonesia . 1st ed. Jakarta: Konstitusi Press, 2020. Arifin,  Zaenal,  and  Muhammad  Iqbal.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Merek  Yang Terdaftar.” Jurnal  Ius  Constituendum 5,  no.  1  (May  13,  2020):  47. https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2117.
Biser, Jennis J. “Locke Versus Hobbes: Political Economy of Property Rights.” Journal For Economic Educators 20, no. 1 (2020): 1–27.
Dicky  Eko  Prasetio  Adam  Ilyas  Felix  Ferdin  Bakker.  “Membangun  Moralitas  Dan Hukum Sebagai Integrative Mechanism Di Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Progresif.” Mimbar Keadilan 14, no. 2 (2021): 128–38.
Disantara, Fradhana Putra. “Tanggung Jawab Negara Dalam Masa Pandemi Covid-19.” JCH  (Jurnal  Cendekia  Hukum) 6,  no.  1  (September  30,  2020):  48–60. https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.262.
Djaenab. “Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat.” Ash-Shahabah 4, no. 2 (2018): 150–55.
Eko Listiyani et.al. Filsafat Hukum Pancasila: (Kajian Hukum, Politik, Dan Hak Asasi Manusia) .  Edited  by  Hafidz  El  Hilmi  Dicky  Eko  Prasetio,  Fradhana  Putra Disantara, Maydinah Syandra. 1st ed. Bantul: CV Megalitera, 2020.
Fatmawati  Rahmat,  Muhammad  Fadli.  “Reformulasi  Zero  Burning  Policy  Pembukaan Lahan Di Indonesia.” Legislasi Indonesia 13, no. 1 (2016): 85–96. Handoyo, Susilo, and Muhammad Fakhriza. “Efektivitas Hukum Terhadap Kepatuhan Perusahaan Dalam Kepesertaan BPJS Kesehatan.” Jurnal De Facto 4, no. 2 (2018): 134–51.
Harris,  YP  Sibuea.  “Penegakan  Hukum  Pengaturan  Minuman  Beralkohol.” Negara Hukum 7, no. 1 (2016): 127–43.
Hendra  Sukarman,  Wildan  Sany  Prasetiya.  “Degradasi  Keadilan  Agraria  Dalam Omnibus-Law.” Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 9, no. 1 (2021): 17–37.
Hesty Kartikasari, Agus Machfud Fauzi. “Penolakan Masyarakat Terhadap Pengesahan
e-ISSN : 2621-4105
Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Perspektif Sosiologi Hukum.” Doktrina 4, no. 1 (2021): 43.
Hidayat, Arif, and Zaenal Arifin. “Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di  Indonesia.” Jurnal  Ius  Constituendum 4,  no.  2  (2019):  147–59. https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654.
Kusumohamidjojo, Budiono. Teori Hukum: Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan . 1st ed. Bandung: Yrama Widya, 2016.
Lathif,  Nazaruddin.  “Teori  Hukum  Sebagai  Sarana  Alat  Untuk  Memperbaharui  Atau Merekayasa Masyarakat.” Palar | Pakuan Law Review 3, no. 1 (January 1, 2017): 73–94. https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402.
Lubis,  Fauziah.  “Profesi  Sebagai  Pihak  Pelapor  Atas  Transaksi  Keuangan  Yang
Mencurigakan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.” Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 10, no. 2 (2018): 210. https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i2.11438.
Paidipaty, Poornima. “‘Tortoises All the Waydown’: Geertz,Cybernetics and‘Culture’ at the Endof the Cold War.” Anthropological Theory 20, no. 1 (2020): 97–129. Prasetio,  Dicky  Eko.  “Inventarisasi  Putusan  Peradilan  Adat  Sendi  Sebagai  Upaya Memperkuat  Constitutional  Culture  Dalam  Negara  Hukum  Pancasila.” Jurnal Hukum Lex Generalis 2, no. 3 (2021): 249–73.
Radith Prawira Adriadi,  Shandy Aditya Pratama, Aufi  Qonitatus Syahida. “Perubahan Pengaturan Pendirian Perseroan Terbatas Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.” Indonesian Notary 3, no. 2 (2021): 72.
Rato, Dominikus. “Realisme Hukum: Peradilan Adat Dalam Perspektif Keadilan Sosial.” Jurnal  Kajian  Pembaruan  Hukum 1,  no.  2  (July  31,  2021):  285. https://doi.org/10.19184/jkph.v1i2.24998.
Ria  Ayu  Novita,  Agung  Basuki  Prasetyo,  Suparno.  “Efektivitas  Pelaksanaan  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  1960  Tentang  Perjanjian  Bagi  Hasil  Tanah  Pertanian (Tanah  Kering)  Di  Desa  Bringin,  Kecamatan  Bayan,  Kabupaten  Purworejo.” Diponegoro Law Journal 6, no. 2 (2017): 1–12.
Riyadi,  Sugeng.  “Efektifitas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  Tentang Pengelolaan  Dan  Pemberdayaan  Zakat  Dalam  Rangka  Mengentaskan Kemiskinan.” Jurnal  Usm  Law  Review 2,  no.  1  (May  20,  2019):  121. https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2262.
Rohmatul.  “Construction  Of  Islamic  Law  And  Customary  Law  In  Javanese  Tondano Society.” Untag Law Review 5, no. 1 (2020): 38–47.
Santosa, Ikwan Dldiri Budi, and Akhmad Khisni. “Efektivitas Penegakan Hukum Pidana (Studi Terhadap Penegakan Hukum Kasus Pembuatan Pupuk Oplosan/Palsu Yang Dilakukan  Oleh  CV.  Indo  Agritama  Industri  Jepara).” Jurnal  Hukum:  Khaira Ummah 12, no. 1 (2017): 17–26.
Satria.  “Implikasi  Putusan  MK  Terhadap  Substansi  Undang-Undang  Cipta  Kerja.” ugm.ac.id, 2021.
Suriadinata,  Vincent.  “Penyusunan  Undang-Undang  Di  Bidang  Investasi:  Kajian Pembentukan Omnibus Law Di Indonesia.” Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 1 (2019): 115–32. https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p115-132.
Viljanen, Mika. “Actor-Network Theory Contract Theory.” European Review of Contract
e-ISSN : 2621-4105
Law 16, no. 1 (2020): 3.
Xanthaki,  Helen.  “Legislative  Drafting:A  New  Sub-Discipline  of  Law  Is  Born.” IALS Student Law Review 1, no. 1 (2017): 57–62.