## Politik Hukum Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik dalam Hukum Positif Indonesia

## Putra Perdana Ahmad Saifulloh
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Email: putrappas@unib.ac.id

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  menjawab  problematika  pengaturan  Organisasi  Sayap  Partai Politik  dalam  Hukum  Positif.  Metodologi  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  yuridis normatif,  dengan  pendekatan  perundang-undangan,  historis,  dan  konseptual.  Hasil  dari Penelitian  ini  adalah  menjawab  Politik  Hukum  Organisasi  Sayap  Partai  Politik  dalam Undang-Undang  Partai  Politik  di  Indonesia  adalah  untuk  mengukuhkan  Partai  Politik  dalam melakukan  artikulasi,  dan  agregasi  kepentingan  yang  lebih  luas.  Serta  pengakaran  Partai Politik yang signifikan dalam menjalankan fungsi-fungsinya agar terhubung secara langsung dengan rakyat, khususnya dalam menjembatani dan memperjuangkan kepentingan rakyat.
Kata Kunci: Organisasi sayap partai politik, hukum positif

## Abstract
This article aims to answers the problem of organizing the Political Parties Wings in Positive Law.  This  research  used  a  normative  juridical  research  method,  with  a  statutory,  historical, and conceptual approach. The result of this research shows that Legal Politics of the Wing of Political Parties in the Law on Political Parties in Indonesia is to strengthen political parties in carrying out broader articulation and aggregation of interests. As well as imparting significant role  of  political  parties  in  carrying  out  their  functions  to  connect  with  the  people  directly, especially in bridging and fighting for the people interests.
Keywords: Wing party organizations, positive law

## Sejarah Artikel
Dikirim: 15 Juli 2020 Direview: 7 Desember 2020 Diterima: 16 Desember 2020 Diterbitkan: 27 Desember 2020

## PENDAHULUAN
Salah  satu  unsur  penting  dari dianutnya  sistem  demokrasi  dalam  suatu negara  adalah  adanya  partai  politik.  Demo- krasi  yang  dipahami  dengan  pemerintahan dari  rakyat,  oleh  rakyat,  untuk  rakyat,  dan
bersama rakyat. 1 Partai politik dalam sistem politik  demokrasi  berfungsi  baik  terkait dengan representation  in  presence maupun terkait  dengan representation  in  idea .  Partai politik  mempunyai  posisi  dan  peranan  yang sangat  penting  dalam  sistem  demokrasi. Partai  memainkan  peran  penghubung  yang sangat strategis antara proses-proses
1 Jimly  Asshiddiqie, Hukum  Tata  Negara Dan  Pilar-Pilar  Demokrasi:  Serpihan  Pemikiran Hukum,  Media,  Dan  HAM, (Jakarta:  Konstitusi Press, 2005), 241–42.

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.3974
pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak  yang  menyatakan  bahwa  partai politiklah  yang  sebetulnya  menentukan demokrasi. 2 Partai politik merupakan instru- men  yang  tak  terpisahkan  dari  sistem demokrasi di negara dimanapun di dunia ini. Tidak  dapat  dikatakan  demokrasi  sebuah negara jika tidak ada partai politik di negara tersebut  karena  pada  hakikatnya  partai politik  merupakan  manifestasi  dari  kebe- basan masyarakat untuk membentuk kelompok sesuai dengan kepentingannya. 3
Kehadiran partai politik merupakan suatu  perwujudan  dari  usaha  untuk  peme- nuhan  hak-hak  asasi  manusia  (HAM), yaitu: implementasi dari kemerdekaan ber- serikat  dan  berkumpul.  Sebagai  Negara demokrasi, peran partai politik saat ini dan di  masa  mendatang  akan  semakin  penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini tidak lain karena negara demokrasi memang dibangun di atas sistem kepartaian.  Dalam  Pasal  11  Undang- Undang  No.2  Tahun  2008  Tentang  Partai Politik  (untuk  selanjutnya  Penulis  sebut UU  Parpol),  Parpol  berfungsi  sebagai sarana pendidikan politik; penyerap, penghimpun,  dan  penyalur  aspirasi  politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan  kebijakan  Negara;  partisipasi politik;  dan  rekrutmen  politik. 4 Agar  ke- percayaan  publik  kepada  Parpol  menga- lami  peningkatan,  perlu  adanya  upaya untuk  memperkuat  Parpol  secara  internal
2 Jimly  Asshiddiqie, Konstitusi  Bernegara: Praksis Kenegaraan Bermartabat Dan Demokratis,
(Malang: Setara Press, 2015), 207–208.
3 Muhadam Labolo and Teguh Ilham, Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia: Teori, Konsep Dan Isu Strategi (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017), 7.
4 Miriam  Budiardjo, Dasar-Dasar  Ilmu Politik, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2012), 14– 17.
maupun  eksternal  untuk  Parpol  optimal menjalankan fungsi dalam UU Parpol.
Untuk  mewujudkan  fungsi-fungsi Parpol dalam Pasal 11 UU Parpol tersebut, Pembentuk UU 5 menambahkan hak parpol untuk  memiliki  afiliasi  melalui  pemben- tukan  suborganisasi-suborganisasi  oleh parpol  dengan  membentuk  dan  memiliki organisasi  sayap  partai  politik 6 (untuk selanjutnya Penulis sebut OSP) yang diatur Pasal  12  huruf  J  UU  Parpol.  Tujuan dibentuknya  OSP  menurut  Djadijono adalah  sebagai  pelaksana  kebijakan  partai dan  untuk  memenuhi  kebutuhan  strategis dalam rangka memperkuat basis dukungan parpol, serta untuk memperkuat fungsi dan peran  partai  di  masyarakat. 7 Pengakuan dan jaminan ini merupakan wujud pentingnya  keberadaan  OSP  bagi  setiap parpol  yang  bukan  sekedar  pelengkap struktural  semata,  melainkan  menjadi kebutuhan nyata yang harus dipenuhi. 8
OSP  menjadi  sumber  penting lainnya  dalam  kaderisasi  partai  politik. Melalui  OSP  internasilasi  ideologi  partai politik  dan  pembanguan  karakter  militansi dapat  lebih  mudah  dilakukan.  OSP  dapat memberikan  andil  besar  bagi  parpol  baik dalam  upaya  implementasi,  sosialisasi maupun diseminasi program dan kebijakan
5 Saldi  Isra, Pergeseran  Fungsi  Legislasi: Menguatnya  Model  Legislasi  Parlementer  Dalam Sistem  Presidensial  Indonesia, (Jakarta:  Rajawali Pers, 2010), 187.
6 Sigit Pamungkas, Pemilu: Perilaku Pemilih Dan Kepartaian, (Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism, 2010), 125–129.
7 M Djadijono, “Formulasi Hubungan Parpol Dengan  Organisasi  Sayap  Partai,” Jurnal  Analisis CSIS , 2, 37 (June 2008): 209.
8 Dzihnatun  Nabilah,  “Peran  Organisasi Sayap  Tidar  (Tunas  Indonesia  Raya)  Dalam Perluasan  Basis  Massa  Partai  Gerindra  Di  Jawa Tengah,”  (Semarang:  Skripsi  Jurusan  Politik,  dan Kewarganegaraan  Fakultas  Ilmu  Sosial  Universitas Negeri Semarang, 2015), 3.

## Volksgeist
parpol.  OSP  jika  dikembangkan  dan diberdayakan  oleh  parpol  sebagai  instru- men  penting  untuk  menarik  simpati  dan dukungan massa baik untuk memenangkan pemilihan  umum  maupun  untuk  menso- sialisasikan  kebijakan-kebijakan  parpol. Selain  itu,  dalam  proses  pelembagaan partai,  relasi  parpol  dengan  organisasi massa  merupakan  salah  satu  cara  untuk memperluas  jumlah  basis  massa  dari  segi sumber  daya  manusia  dalam  proses pengkaderan. 9
Faktanya  fungsi  dari  OSP  sebagai mesin  parpol  yang  punya  peran  sentral tidak  sebanding  dengan  regulasinya  yang kurang  memadai.  Pengaturan  OSP  dalam Hukum  Positif  masih  memiliki  kelemahan karena  Penjelasan  Pasal  12  huruf  J  UU Parpol menyatakan pengaturan lebih lanjut OSP diatur Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah  Tangga  (untuk  selanjutnya  Penulis sebut  AD/ART)  masing-masing  Parpol sehingga banyak dikritisi oleh masyarakat. Pengaturan  OSP  juga  semakin  tidak  jelas ketika  tidak  diatur  dalam  Undang-Undang No.17  Tahun  2013  Tentang  Organisasi Kemasyarakatan (untuk selanjutnya Penulis  sebut  (UU  Ormas).  Pasal  4  UU Ormas berbunyi: “ Ormas bersifat sukarela, sosial,  mandiri,  nirlaba,  dan  demokratis ” mengubah  rumusan  yang  disepakati  Panja RUU Ormas DPR RI Tanggal 11 Juni 2012 yang  rumusannya  berbunyi:  “ Ormas bersifat  sukarela,  sosial,  mandiri,  nirlaba, demokratis, dan bukan merupakan
9 Syamsudin  Haris  and  et.al, Panduan Rekrutmen,  Dan  Kaderisasi  Partai  Politik  Ideal Indonesia, (Jakarta:  Direktorat  Pendidikan  dan Pelayanan  Masyarakat  Kedeputian  Pencegahan, Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Bekerja  sama dengan  Pusat  Penelitian  Politik,  Lembaga  Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2016), 54–55.
organisasi sayap partai politik” . 10 Walaupun  Penulis  tidak  setuju  juga  OSP diatur  dalam  UU  Ormas,  mengingat  OSP tidak  dapat  dipisahkan  dari  pelembagaan Parpol  itu  sendiri.  Apalagi  dengan  entitas hukum OSP yang apabila dilihat secara rill, mesti  harus  diberikan  ketegasan  terkait dengan  apa  yang  menjadikannya  berbeda dengan  Ormas  serta  bidang-bidang  yang ada  di  dalam  kepengerusan  Parpol  itu sendiri. Selain mengenai status ada ketidak sinkronan  jika  OSP  diatur  dalam  UU Ormas,  OSP  bisa  menjadi  “ pelarian ”  bagi parpol untuk melakukan tindakan-tindakan yang  dilarang  oleh  Hukum  Positif 11 agar terbebas  dari  proses  hukum,  contohnya dalam Pasal 40 ayat (3) huruf d UU Parpol disebutkan bahwa parpol dilarang meminta atau  menerima  dana  dari  BUMN,  BUMD, dan  BUMDES  atau  dengan  sebutan lainnya. Sementara dalam UU Ormas tidak melarang  hal  tersebut,  sehingga  bisa  saja parpol  menggunakan  OSP  yang  menjadi ormas  untuk  menerima  dana  dari  BUMN, padahal  pada  akhirnya  dana  tersebut digunakan parpol.
OSP  juga  perlu  memiliki  regulasi yang  jelas  karena  potensial  melakukan pelanggaran  dalam  konsteksi politik, seperti  Pemilu,  dan  Pilkada,  diantaranya Politik  Uang,  dan  Kampanye  Hitam. Politik  Uang  yang  dilakukan  bisa  dilihat dalam  Pilkada  DKI  Jakarta  Tahun  2017, salah satu OSP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan  (PDIP),  yaitu  Banteng  Muda
10 “Organisasi  Sayap  Parpol  Tak  Diatur Dalam  RUU  Ormas  -  Nasional  JPNN.Com,” Diakses Tanggal 30 Maret 2019, Pukul 03.27 WIB, accessed
December 19, 2020, https://www.jpnn.com/news/organisasi-sayap- parpol-tak-diatur-dalam-ruu-ormas.
11 I  Gede  Pantja  Astawa, Dinamika  Hukum Dan  Ilmu  Perundang-Undangan  Di  Indonesia, (Bandung: PT. Alumni, 2008), 56.

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.3974
Indonesia  (BMI)  diduga  menggelar  pasar murah  yang  dilaksanakan  serentak  di  30 titik  wilayah  DKI  Jakarta  menjelang pelaksanaan Pilkada. Dalam Hukum Positif,  tindakan  seperti  itu  dapat  dikua- lifikasikan  sebagai  Politik  Uang. 12 Praktik Kampanye  Hitampun  terjadi  pada  Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 dimana Ketua OSP Tunas  Indonesia  Raya  (Tidar)  Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Edgar Jonathan  dilaporkan  ke  Bareskrim  Polri lantaran  diduga  melakukan  pemalsuan surat  penangguhan  penahanan  kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) yang mengatasnamakan  Capres  2014,  Joko Widodo  (Jokowi)  terkait  dugaan  tindak pidana korupsi pengadaan bus Transjakarta dan  bus  kota  terintegrasi  busway  (BKTB) pada APBD tahun anggaran 2013. Namun, belakangan  surat  itu  diketahui  palsu. 13
Bahkan  di  Pilpres  2019  terjadi  Kampanye Hitam  walaupun  bukan  dilakukan  oleh OSP,  tetapi  dilakukan  Relawan  Capres- Cawapres  tertentu,  dimana  Relawan  Partai Emak-emak Pendukung Prabowo Subianto -  Sandiaga  Uno  (PEPES)  berkampanye hitam  di  Karawang  dengan  menyatakan bila  Jokowi  terpilih  kembali  menjadi Presiden di Pilpres 2019, maka pernikahan
12 PT  VIVA  MEDIA  BARU-  VIVA, “Organisasi  Sayap  PDIP  Jawab  Tudingan  Sandi soal  Politik  Uang,”  April  9,  2017,  Diakses  pada tanggal  17  Januari  2019,  Pukul  08.00  WIB, https://www.viva.co.id/berita/politik/903423- organisasi-sayap-pdip-jawab-tudingan-sandi-soal- politik-uang.
13 “Kubu  Jokowi  Polisikan  Ketua  Sayap Partai,  Ini  Tanggapan  Gerindra  |  Merdeka.Com,” Diakses pada tanggal 17 Januari 2019, Pukul 08.00 WIB, https://www.merdeka.com/politik/kubu- jokowi-polisikan-ketua-sayap-partai-ini-tanggapan- gerindra.html.
sejenis  sah,  dan  suara adzan akan dilarang. 14
Penulis  menilai  kecemasan  masya- rakat  beralasan  karena  berdasarkan  fakta historis  yang ada, OSP selama ini menjadi perpanjangan  tangan  Parpol  induknya dalam melakukan kejahatan yaitu pertama , pada  Tahun  1948,  dan  1965,  OSP  Partai Komunis  Indonesia  (PKI):  FDR  (Front Demokrasi  Rakyat  sebagai  sayap  kiri  dari PKI)  melakukan  kerusuhan,  pembunuhan, penculikan, 15 penyusunan kekuatan bersen- jata  secara illegal , 16 fitnah,  penghasutan, desas  desus,  adu  domba,  dan  juga pemberontakan  di  beberapa  daerah  Indo- nesia yang telah mengakibatkan kekacauan politik, terganggunya keamanan dan ketertiban  di  masyarakat, 17 sehingga  oleh Pemerintah  PKI  dibubarkan  melalui  TAP MPRS No.XXVI/MPRS/1966. Kedua, menurut Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW),
Donal  Fariz  jenis  korupsi  yang  biasa dilakukan OSP adalah melalui sumbangan. Modusnya dengan cara mengumpulkan fee dari  Perusahaan  yang  mendapat  proyek  di Kementerian  yang  telah  dikuasai  parpol tertentu. 18 Oleh  Artidjo  Alkostar  jenis
14 “Ketua  PEPES  Blakblakan  Soal  Emak- Emak  Kampanye  Hitam  Jokowi,”  Diakses  pada tanggal  17  Januari  2019,  Pukul  08.00  WIB, https://www.cnnindonesia.com/nasional/201902251 61242-32-372489/ketua-pepes-blakblakan-soal- emak-emak-kampanye-hitam-jokowi.
15 Rachmat  Susatyo, Pemberontakan  PKI Musso  Di  Madiun, (Bandung:  Koperasi  Ilmu Pengetahuan Sosial, 2008), 32.
16 Abdul Haris Nasution, Sedjarah Perdjuangan  Nasional  Indonesia, (Jakarta:  Mega Book Store, 1966), 132.
17 Hemawan  Sulistyo, Palu  Arit  Di  Ladang Tebu: Sejarah Pembantaian Massal Yang Terlupakan  (Jombang-Kediri  1965-1966), (Jakarta: Penerbit  Pensil 324, 2011).
18 Donal  Fariz,  “Keuangan  Partai,  Dan Persoalannya, Makalah Disampaikan Dalam

## Volksgeist
korupsi  yang  dilakukan  OSP  sebagaimana dijelaskan  Donal  Fariz  tersebut  sebagai korupsi politik. 19
Kurang  rincinya  aturan  dalam Hukum  Positif  yang  mengatur  OSP  ini menjadi alasan tulisan ini karena memperbaiki  hukum  positif,  menurut Jeremy  Waldron  adalah  upaya  mening- katkan  martabat  Pemerintah,  dan  penghor- matan  terhadap  sumber  hukum. 20 Untuk itu,  artikel  ini merumuskan  masalah:  1) Bagaimanakah riginal  Intent Pasal  12 Huruf J UU Parpol yang mengatur tentang OSP  2).  Mengapa  OSP  tidak  diatur  dalam UU  Ormas  3).  Bagaimanakah  Pengaturan OSP  dalam  AD/ART  Sembilan  Parpol yang  lolos parliamentary  threshold di Pemilu  2019.  4)  Bagaimanakah  konsep ideal tentang pengaturan OSP?.
Adapun  artikel ini  dibuat  meng- gunakan metode penelitian yuridis normatif,  dengan  pendekatan  perundang- undangan, historis, dan konseptual.

## PEMBAHASAN
Original  Intent Pengaturan  OSP  dalam Pasal 12 Huruf J UU Parpol
Dalam  melihat Original  Intent Pembentukan,  dan  Proses  Pembahasan Pasal  Tentang  OSP  dalam  UU  Parpol, Penulis  meneliti  dan  melihat  konfigurasi politik dalam risalah-risalah rapat pemben- tukan Undang-Undang No.2 Tahun 2008. 21
International  Business  Integrity  Conference  (IBIC) 2018,  Di  Jakarta,  Tanggal  4-5  Desember  2018,” 2018, 9.
19 Artidjo  Alkostar, Korupsi  Politik  Di Negara Modern, (Yogyakarta: FH UII Press, 2015).
20 Bayu  Dwi  Anggono, Perkembangan Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia, (Jakarta: Konstitusi Press, 2014), 13.
21 Putra Perdana Ahmad Saifulloh, “Kewajiban  Partai  Politik  Berideologi  Pancasila Ditinjau  dari  Prinsip-  Prinsip  Negara  Hukum
Politik  Hukum 22 dibentuknya  OSP  dalam UU  Parpol  merupakan  usul  inisiatif  DPR RI.  Anggota  Panitia  Khusus  (Pansus)  dan Panitia  Kerja  (Panja)  RUU  Parpol  yang pertama  menyebutkan  untuk  membahas urgensi  dibentuknya  Organisasi  Parpol dalam  Revisi  UU  No.31  Tahun  2002 Tentang  Parpol  adalah  Idham  dari  Fraksi PDIP  (F-PDIP) dalam  Rapat  Kerja  Pansus dan  Panja  RUU  Parpol  DPR  RI  dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri),
Mardiyanto. Idham menyatakan:
“Ada perubahan substansi hak parpol dalam RUU ini yang kami tawarkan : “pertama,  pengusulan  nama  pasa- ngan  capres,  dan  cawapres;  kedua, memiliki  hak  membentuk  OSP;  dan ketiga  yang  terakhir,  parpol  dapat memiliki badan usaha milik parpol”.
Ketika  Idham  mengusulkan  agar Parpol  memiliki  hak  membentuk  OSP, Pihak Pemerintah yang diwakili Mendagri, langsung  menyetujui  usulan  ini  dengan menyatakan:
“menanggapi  F-PDIP  memang  dari awal  Pemerintah  sudah  sepakat untuk  masalah  OSP;  dan,  badan usaha  milik  parpol.  Biar  nanti  kita kembangkan,  dan  matangkan  lagi  di Panja”. 23
Yang  menarik  ketika  F-PDIP,  dan Mendagri  setuju  tentang  OSP  ini  semua fraksi  di  DPR  dalam  Pansus  RUU  Parpol menyetujui  semua.  Hal  ini  terlihat  ketika Ketua  Tim  Perumus  (Timus),  Chozin Chumaidy  dari  Fraksi  Partai  Persatuan
Indonesia,” Jurnal  Pandecta  FH  Univ.  Negeri Semarang, 11 (2016): 180.
22 Moh.  Mahfud  MD, Politik  Hukum  Di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 25.
23 DPR  RI,  “Risalah  Rapat  Pansus  RUU Parpol  DPR  RI  Dengan  Menteri  Dalam  Negeri, Tanggal 27 September 2007,” ((Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI, 2007), 25.

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.3974
Pembangunan  (F-PPP)  dalam  Rapat  Kerja dengan Mendagri membacakan hasil pembahasan dari Timus yang akan dibawa ke  dalam  Rapat  Paripurna  Pengundangan RUU ini. Chozin Chumaidy menyatakan:
“Naskah  hasil  pembahasan  dari Timus  adalah:  9.  Bab  tentang  hak, dan  kewajiban.  Terdiri  dari  dua pasal, Secara umum sejumlah rumusan  yang telah disepakati, salah satunya  adalah  hak  parpol  untuk membentuk, dan memiliki OSP”. 24
Setelah  penulis  mempelajari origi- nal  intent dari  risalah-risalah  rapat  pem- bentukan  UU  Parpol,  Penulis  menilai Politik  Hukum  setiap  Parpol  memiliki  hak mendirikan,  dan  membentuk  OSP  adalah untuk mengukuhkan Parpol dalam melaku- kan  artikulasi,  dan  agregasi  kepentingan yang  lebih  luas,  serta  pengakaran  parpol yang signifikan dalam menjalankan fungsi- fungsinya  agar  terhubung  secara  langsung dengan  rakyat,  khususnya  dalam  menjem- batani  dan  memperjuangkan  kepentingan rakyat.  Walaupun  Penulis  nilai  tidak  ada pembahasan  yang  detail  mengenai  urgensi parpol  membentuk,  dan  memiliki  OSP. Baik  semua  fraksi  yang  ada  di  DPR,  dan Pemerintah  yang  diwakili  Mendagri  tam- paknya  hanya  menyetui  saja  usulan  dari Anggota Pansus RUU Parpol dari F-PDIP, Idham.
Original  Intent Tidak  Diaturnya  OSP dalam  Pasal  4  UU  No.17  Tahun  2013 Tentang Ormas
Revisi  UU  No.8  Tahun  1985 Tentang  Ormas  merupakan  usul  inisiatif
24 DPR  RI,  “Risalah  Rapat  Pansus  RUU Parpol  DPR  RI  Dengan  Menteri  Dalam  Negeri, Tanggal  3  Desember  2007,”  (Jakarta:  Sekretariat Jenderal DPR RI, 2007), 2.
DPR  RI.  Panja  RUU  Ormas  DPR  Tanggal 11 Juni 2012, menyepakati rumusan Pasal 4 RUU  Ormas  yang  membahas  OSP  adalah: “ Ormas  bersifat  sukarela,  sosial,  mandiri, nirlaba,  demokratis,  dan  bukan  merupakan OSP ”. 25 Akan  tetapi  ketika  diundangkan Tanggal  22  Juli  2013  rumusan  Pasal  4 menjadi:  “ Ormas  bersifat  sukarela,  sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis ”. Mengenai  perubahan  Pasal  4  yang  diatur dalam  RUU  Ormas  dapat  dilihat  di  dalam Risalah  Pembentukan  UU  Ormas.  Abdul Malik Haramain dari Fraksi Partai Kebangkitan  Bangsa  (F-PKB)  yang  juga Ketua  Pansus  RUU  Ormas  menjelaskan mengapa  rumusan  dalam  RUU  Ormas, terutama  pada  frasa  “dan  bukan  OSP”. Abdul  Malik  Haramain  menjelaskan  dalam Rapat Timus/Timsin: 26
Rapat Lobby menghasilkan beberapa hal  penting,  diantaranya  untuk  menghil- angkan  kata  ”OSP”  dalam  Pasal  4.  Jadi mengklasifikasikan bahwa OSP tunduk pada UU  Papol,  bukan  UU  Ormas.  Contohnya: PKB  punya  badan  otonom  yang  tergolong OSP,  namanya  Garda  Bangsa,  itu  diatur  di AD/ART  PKB,  SK-nya  dari  Ketua  Umum PKB,  apabila  Ormas  kan  SK  nya  dari Menkumham.  Jadi  saya  usulkan  frasanya menjadi  “ Ormas  bersifat  sukarela,  sosial, mandiri,  nirlaba,  dan  demokratis ”.  Hal  ini untuk  menghindari  stigma  atau  persepsi orang-orang bahwa UU ini dibuat agar OSP tidak tersentuh hukum.
25 “PSHK  Sebaiknya  Ormas  Sayap  Parpol Masuk  RUU  Ormas,”  Diakses  Tanggal  28  Maret 2019, Pukul 01.36 WIB, https://www.beritasatu.com/nasional/97937/pshk- sebaiknya-ormas-sayap-parpol-masuk-ruu-ormas.
26 DPR  RI,  “Risalah  Rapat  Timsus/Timsin RUU  Ormas  DPR  RI  Dengan  Kementerian  Dalam Negeri,  Dan  Kementerian  Hukum  Dan  HAM, Tanggal  9  April  2013,”  (Jakarta:  Sekretariat Jenderal DPR RI, 2013), 2–21.

## Volksgeist
Dalam  Risalah  Pembentukan  UU  Ormas, Abdul  Malik  Haramain  yang  merupakan Ketua  Pansus  RUU  Ormas  memang terlihat  dominan  dalam  pembahasan  Pasal 4 RUU Ormas ini.
Indra  dari  Fraksi  Partai  Keadilan Sejahtera  (F-PKS) tidak  menyetujui  rumu- san yang disepakati Panja diubah di forum Lobby dengan menyatakan:
Penghilangan  kata  OSP  dalam  Pasal 4  RUU  Ormas  ini  sebenarnya mengganjal  kami  dari  PKS.  Kami mengkhawatirkan  Parpol  melalui OSP-nya bisa
menyebabkan permasalahan  sendiri,  seperti  OSP bisa  saja  mendapat  bantuan  dari APBN,  dan  APBD.  Jangan  sampai
DPR  difitnah  lagi  membuat  UU Ormas supaya parpol dapat mengeruk dana dari APBN.
Pemerintah  yang  diwakili  Direktur Perundang-Undangan  Direktorat  Jenderal Politik,  dan  Pemerintahan  Umum  Kemen- trian  Dalam  Negeri,  Bahtiar  pun  ikut mendukung  pernyatan  Ketua  Pansus  RUU Ormas dengan menyatakan:
Jadi  sejatinya OSP merupakan bagian  dari  parpol  itu  sendiri,  jadi memang berbeda dengan ormas pada umumnya.  Oleh  karenanya  dalam segi teknis pendaftaran badan hukum sebuah  OSP  tidak  perlu  lagi  ke Ditjen  AHU  Kemenkumham  layak- nya Ormas pada umumnya,
contohnya  Angkatan  Muda  Partai
Golongan Karya (AMPG) itu bagian dari  P-Golkar,  Badan  Hukumnya  P- Golkar  sehingga  tidak  perlu  lagi mengajukan  pendaftaran  AMPG  ke Ditjen AHU Kemenkumham. Tujuan UU  Ormas  ini  agar  Ormas  itu nirpolitik  artinya  Ormas  bukan didirikan  untuk  kegiatan  politik praktis  apalagi  kegiatan  parpol tertentu.
Setelah  penulis  mempelajari origi- nal intent dari risalah-risalah rapat pembentukan  UU  Ormas,  Penulis  menilai Politik  Hukum  tidak  dimasukannya  OSP dalam  Pasal  4  UU  Ormas  karena Pembentuk  UU  bersepakat  bahwa  OSP pengaturannya  tunduk  pada  UU  Parpol, bukan pada UU Ormas.

## Pengaturan  OSP  di  AD/ART  Parpol  di Indonesia
Eksistensi  OSP  harus  terlembaga dengan  baik  agar  benar-benar  menjalankan Fungsi Parpol sebagaimana termaktub dalam Pasal  11  UU  Parpol,  karena  seringkali  OSP digunakan  secara  pribadi  oleh  pengurus parpol  yang  hendak  mencalonkan  diri sebagai  anggota  legislatif  dan  pimpinan eksekutif,  contohnya  dalam  konteks  Parpol Islam, biasanya dakwah yang dilakukan OSP dilakukan  dengan  setengah  hati.  Apalagi kegiatan-kegiatan  baru  terlihat  menjelang Pemilu.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa fungsi  utama  OSP  Islam  hanya  untuk pencitraan,  dan  meraih  simpati  juga  suara umat Islam. 27 Sehingga hal tersebut bertentangan  dengan  Konsep  Parpol  ideal menurut Moh. Hatta pernah seharusnya tidak bergantung pada agitasi, tetapi  pada pencarian  kader  yang  kuat.  Agitasi  dapat membangkitkan  kegembiraan  setiap  orang, tetapi tidak membentuk pikiran orang. 28
Sejauh  ini  yang  Penulis  teliti  dari kesembilan Parpol yang lolos parliamentary threshold 29 di Pemilu 2019, Penulis lihat dari
27 “Ahmad  Asroni,  et.al,  Dakwah  Dan Politik:  Menakar  Kontribusi  Organisasi  Islam Sayap  Partai  Politik  Bagi  Masyarakat  Muslim Yogyakarta, Dalam Jurnal Dakwah, Vol. XIV, No. 1 Tahun 2013,” 27–50.
28 Syamsudin Haris, et.al,
29 Firmanzah, Mengelola  Partai  Politik: Komunikasi  Dan  Positioning  Ideologi  Politik  Di

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.3974
sembilan Parpol yang ada Fraksinya di DPR RI.  Sembilan  Partai  Politik  sudah  mengatur OSP  dengan  jelas  di  dalam  AD/ART  nya- sejalan dengan Pasal 12  Huruf J UU Parpol cuma  penyebutannya  saja  yang  berbeda- beda,  ada  yang  menyebut  OSP,  ada  yang menyebut  Badan  Otonom,  dan  ada  yang menyebut Komunitas Juang.
Pertama , 30 PDIP menyebut OSP-nya sebagai  Komunitas  Juang  yang  diatur  di Bagian  Kelima  Pasal  54  AD  PDIP,  dan Bagian  Kelima  Pasal  39  ART  PDIP.  Akan tetapi,  daftar  nama-nama  Organiasi  yang termasuk  Komunitas  Juang  tidak  diatur secara  rinci  oleh  AD/ART  karena  diatur lebih  lanjut  dengan  Peraturan  Partai. 31
Kedua ,  Partai  Gerakan  Indonesia  Raya  (P- Gerindra)  sejalan  dengan  nama  dalam  UU Parpol, yaitu OSP yang diatur di dalam Bab IX  Pasal  26  AD  P-Gerindra,  dan  Bab  VII Pasal  23  ART  P-Gerindra.  Akan  tetapi, nama-nama  Organiasi  yang  termasuk  OSP tidak  diatur  secara  jelas,  dan  tegas  oleh AD/ART  karena  diatur  lebih  lanjut  dengan Peraturan  Partai. 32 Ketiga, Partai  Golongan Karya  (P-Golkar)  sejalan  dengan  nama dalam UU Parpol,  yaitu  OSP  yang  diatur di dalam  Bab  X  Pasal  25  AD  P-Golkar,  dan Bab VII Pasal 21 ART PG. Dalam Pasal 21 Ayat  (2)  ART  PG.  dalam  ART  P-Golkar menyebut  nama-nama  OSP-nya, yaitu Kesatuan  Perempuan  P-Golongan  Karya
Era  Reformasi, (Jakarta:  Yayasan  Pustaka  Obor, 2011), 11.
30 Kompas Cyber Media, “Ini Hasil Lengkap Pemilu  Legislatif  2019  yang  Ditetapkan  KPU,” KOMPAS.com,  Diakses  Tanggal  28  Maret  2019,
Pukul 01.36 WIB,
https://nasional.kompas.com/read/2019/05/21/0500 0061/ini-hasil-lengkap-pemilu-legislatif-2019- yang-ditetapkan-kpu.
31 “Anggaran Rumah Tangga PDIP,” , Pasal 19.
32 “Anggaran  Rumah  Tangga  Partai Gerindra,” Pasal 23 Ayat (7).
(KPPG) dan Organisasi Sayap Pemuda yaitu Angkatan  Muda  Partai  Golongan  Karya (AMPG) dan dapat membentuk OSP lainnya sesuai  dengan  kebutuhan  dan kepentingan Partai. Ketentuan lebih lanjut mengenai OSP diatur dalam Peraturan OSP. 33
Keempat , PKB  menyebut  OSP  nya sebagai Badan Otonom yang diatur di dalam Bab  VIII  Pasal  14-15  AD  PKB,  dan  Bab VIII Pasal 44-45 ART PKB. Dalam Pasal 44 Ayat  (3,  dan  4)  ART  PKB:  PKB  menyebut nama  Badan  Otonomnya,  yaitu  Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa yang disingkat GARDA BANGSA; Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa yang disingkat PEREMPUAN  BANGSA. 34 Kelima, Partai Nasional  Demokrat  (P-Nasdem)  menyebut OSP nya sama seperti PKB, dan PPP, yaitu: Badan Otonom  yang diatur di dalam Bab X Pasal  38  ART  P-Nasdem.  Susunan,  dan kepengurusan Badan Otonom yang diatur di dalam  AD/ART  masing-masing  Badan Otonom. 35 Keenam, PKS  dalam  AD/ART yang  Penulis  teliti  tidak  ada  bab  maupun pasal  yang  secara  khusus  menyebut  OSP. Artinya dalam AD/ART PKS tidak mengatur  tentang  OSP.  Arief  Mudatsir Mandan menyebut model perekrutan, pengkaderan,  dan  pembinaan  anggotanya  di seluruh tingkatan melalui pertemuan pekanan halaqah Lembaga Dakwah Kampus yang  merupakan  forum  untuk  membahas isu-isu  politik,  dan  meningkatkan  pemaha- man agama. 36 PKS merupakan Parpol Kader
33 “Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar,” Pasal 21 Ayat (1-7).
34 “Anggaran  Dasar  Dan  Anggaran  Rumah Tangga PKB,” Pasal 14-15 dan Pasal 44-45.
35 “Anggaran  Rumah  Tangga  Partai Nasdem,” Pasal 39 Ayat (1).
36 Arief  Mudatsir  Mandan,  “ Antara  Jemaah Dan  Partai  Politik:  Dinamika  Habitus  Kader Partai  Keadilan  Sejahtera  Dalam  Arena  Politik Indonesia  Pasca  Pemilu  2004 ,”  (Jakarta,  Disertasi

## Volksgeist
walaupun  dalam  AD/ART  PKS  tidak  ada pengaturan  bab  OSP,  akan  tetapi  PKS memiliki  hubungan  dan  kesejerahan  dengan Organisasi  yang  bisa  digolongkan  sebagai OSP juga, yaitu: Garda Keadilan; Organisasi Pemuda  Gema  Keadilan;  Kesatuan  Aksi Pelajar  Muslim  Indonesia  (KAPMI);  Kesa- tuan  Aksi  Mahasiswa  Muslim  Indonesia (KAMMI);  Yayasan  Pemuda  dan  Pelajar Asia  Pasifik  (YPPAP);  Gugus  Tugas Dakwah  Sekolah  (GTDS);  Serikat  Pekerja Keadilan (SPK); Perhimpunan Petani Nelayan  Sejahtera  Indonesia  (PPNSI); Central for  Indonesian Reform (CIR); Pusat Advokasi  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia (PAHAM);  Institute  for  Economics  Studies (INFES); Institute of Students and Youth for Democracy (INSYD); dan Yayasan Pengembangan  Sumber  Daya  Pemuda (CYFIS). 37
Ketujuh, Partai  Demokrat  (PD) sejalan  dengan  nama  dalam  UU  Parpol, yaitu  OSP  yang  diatur  di  dalam  Bab  XI Pasal  116  AD  PD.  Nama-nama  Organiasi yang termasuk OSP PD tidak diatur secara rinci  oleh  AD  karena  diatur  lebih  lanjut dengan  Peraturan  OSP. 38 Kedelapan , Partai  Amanat  Nasional  (PAN)  menyebut OSP-nya sebagai Organisasi  Otonom yang diatur di dalam Bab IX Pasal 22 AD PAN, dan  Bab  VIII  Pasal  58  ART  PAN.  Nama- nama  Organiasi  yang  termasuk  Organisasi Otonom  tidak  diatur  secara  rinci  oleh AD/ART karena diatur lebih lanjut dengan Peraturan Partai. 39
Kesembilan , PPP
Doktor  Sosiologi  FISIP  Universitas  Indonesia, 2011), 138.
37 Burhanuddin  Muhtadi, Dilema  PKS: Suara  Dan Syariah, (Jakarta:  Kepustakaan  Populer Gramedia (KPG), 2012), 137–38.
38 “Anggaran Dasar Partai Demokrat,” Pasal 116 Ayat (4).
39 “Anggaran  Rumah  Tangga  PAN,”  Pasal 58 Ayat (5).
menyebut  OSP-nya  sama  seperti  PKB, yaitu: Badan Otonom yang diatur di dalam Bab  X  Pasal  76  AD  PPP.  Dalam  Pasal  76 Ayat  (8)  AD  PPP.  PPP  menyebut  nama Badan  Otonomnya,  yaitu:  Badan  Otonom PPP,  yaitu:  Wanita  Persatuan  Pemba- ngunan  disingkat  WPP;  Gerakan  Pemuda Ka’bah  disingkat  GPK;  Generasi  Muda Pembangunan  Indonesia  disingkat  GMPI; d. Angkatan Muda Ka’bah disingkat AMK dan  Badan  Otonom  lain  yang  ditetapkan oleh Pengurus Harian DPP. 40
Dengan  diaturnya  OSP  dalam AD/ART  Parpol  di  Indonesia  diharapkan dapat mengontrol dan mengevaluasi kiner- ja  partai  politik  yang  berada  di  legislatif, baik  secara  internal  maupun  eksternal. Pengawasan  internal  ini  dilakukan  dengan peran  kader  OSP  yang  menjadi  politisi parpol  tertentu.  Sementara  pengawasan eksternal dilakukan dengan kegiatan advokasi  melalui public  hearing ,  demons- trasi dan kritikan melalui media massa. 41

## Konsep  Ideal  Pengaturan  OSP  di Indonesia.
Penulis  dalam  sub  bab  ini  akan memberikan Konsep Ideal Pengaturan OSP di  Indonesia.  Konsep  ideal  dalam  pende- katan  ilmu  hukum  yang  dikenal  secara umum,  sama  dengan ius  constituendum yang  berarti  hukum  yang  dicita-citakan atau  yang  diangan-angankan. 42 Konsep Ideal  Pengaturan  OSP,  yang pertama ,
40 “Anggaran Dasar PPP,” Pasal 76.
41 Chairul  Fahmi, Chairul  Fahmi,  Relasi Politik  OMS  Dengan  Partai  Politik:  Sebuah Dinamika  Dan  Tantangan  Gerakan  Sipil  Di  Aceh,
(Aceh: The Aceh Institute, 2014), 155.
42 Achmad  Ali, Menguak  Teori  Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interprestasi Undang-Undang (Legisprudence), Volume I Pemahaman  Awal, (Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group, 2009), 181.

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.3974
kedudukan  OSP  wajib  diatur  secara  rinci dalam  Revisi  UU  Parpol  dengan  membuat satu  bab  khusus  tentang  OSP.  Hal  itu diperlukan untuk  menjaga agar OSP  patuh pada Pancasila, dan UUD 1945; setia pada Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI);  UU  Parpol  juga  harus  mewajib- kan  setiap  OSP  untuk  transparans,  dan akuntabel  terutama  terhadap  pendanaan, sumbangan,  pembukuan,  dan  pengeluaran keuangan  OSP;  dan  yang  tidak  kalah penting  UU  Parpol  juga  wajib  mengatur tata  hubugan  yang  jelas  antara  hak  dan kewajiban  parpol  terhadap  OSP  atau sebagainya  maka  OSP  diharapkan  akan melaksanakan  fungsi-fungsi  parpol  berda- sarkan  UU  Parpol,  terutama  dalam memberikan pendidikan politik dalam pola rekrutmen  kader  dan  pendidikan  politik bagi  kader.  OSP  tidak  hanya  menjadi organisasi  bagi  pencari  kerja  dan  pencari kursi  untuk  jabatan-jabatan  publik.  Kader yang  korupsi  merupakan  bukti  kegagalan parpol  dalam  melakukan  pengkaderan. Oleh karena dengan pengaturan OSP  yang lebih jelas diharapkan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme  dapat  dieliminir.  Menurut  M. Nasih,  Upaya  pencegahan  KKN  dapat dilakukan  melalui  pendidikan  yang  basis falsafahnya  nilai,  moral  dan  agama. Pendidikan dapat dimaknai dan dimanfaat- kan  sebagai  instrumen,  selain  mampu mentransformasikan nilai-nilai moral, pendidikan  juga  berfungsi  melakukan social  engineering (pemecahan  masalah sosial). 43
Kedua , dalam  Revisi  UU  Parpol, dan  UU  Pemilu  nanti  mengatur  Anggota
43 Putra Perdana Saifulloh, “Peran Perguruan Tinggi Dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi Di Indonesia,” Jurnal Hukum  & Pembangunan 47, no. 4 (December 29, 2017): 471.
Organisasi  Sayap  Politik  Tidak  Boleh Mencalonkan Diri Menjadi Calon Anggota Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD).  Dalam kaitannya  dengan  kandidat  anggota  DPD yang  berangkat  dari  jalur  perseorangan  di atas, awalnya masih memunculkan perdebatan  wacana  tentang  apakah  yang dimaksud perseorangan hanya menyangkut kepesertaannya  saja  dimana  Parpol,  dan OSP  tidak  boleh  menjadi  peserta,  ataukah perseorangan  diartikan  lebih  luas  lagi dimana kandidat perseorangan yang hendak  menjadi  peserta  Pemilu  anggota DPD tidak boleh menjadi partisan, anggota atau  pengurus  Parpol  dan  juga  OSP. Perdebatan  ini  selesai  ketika  Putusan Mahkamah  Konstitusi  (MK)  No.30/PUU- XVI/2018  memberikan  persyaratan  bahwa kandidat anggota DPD tidak boleh sebagai pengurus  parpol  dan  OSP. 44 Persyaratan anggota DPD tidak boleh menjadi pengurus  atau  berasal  dari  pengurus  partai politik mencegah terjadinya distorsi politik.  Distorsi  yang  dimaksud  adalah berupa  lahirnya  perwakilan  ganda  atau double  representation partai  politik  dalam pengambilan  keputusan.  Ini  termasuk  juga adalah  dalam  keputusan  politik  penting seperti  perubahan  UUD.  MK  menyebut- kan,  pasal  2  ayat  (1)  UUD  1945  menyata- kan: “ MPR terdiri atas  anggota DPR, dan DPD ”. Adapun pasal 3 ayat (1) UUD 1945 menyatakan:  “ MPR  berwenang  mengubah dan  menetapkan  UUD ”. 45 Dengan  demi-
44 Ayuk  Hardani  and  Lita  Tyesta  Addy Listiya Wardhani, “Implementasi Putusan
Mahkamah  Konstitusi  Nomor:  30/PUU-XVI/2018 Menurut  Sistem  Hukum  Di  Indonesia,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1, no. 2 (May 29, 2019): 183–86.
45 “Piers  Andreas  Noak,  Dewan  Perwakilan Daerah  (DPD)  Republik  Indonesia  Dan  Dilema Konstitusional Dalam Sistem Parlemen, Jurnal Ilmu Politik Sarathi, Vol.3, Februari 2016,” 10.

## Volksgeist
kian,  jika  anggota  DPD  dimungkinkan berasal  dari  pengurus  parpol,  berarti  akan terjadi perwakilan ganda dalam keanggotaan  MPR,  di  mana  partai  politik yang  sudah  terwakili  dalam  keanggotaan DPR  juga  terwakili  dalam  keanggotaan DPD.  Hal  ini,  menurut  MK,  secara  tidak langsung  telah  mengubah design ketata- negaraan  terkait  keanggotaan  MPR  yang hendak  diwujudkan  dalam  UUD  1945. Dalam  UUD  1945,  MPR  adalah  wujud perwakilan politik dan perwakilan wilayah.
Ketiga, OSP wajib memberi tempat pada Kepengurusan untuk Golongan Perempuan,  dan  Golongan  Disabilitas. Untuk  golongan  perempuan  sebagaimana kepengurusan  dalam  UU  Parpol  wajib 30%,  dan  untuk  golongan  disabilitas  5%. Hal  ini  dilakukan  untuk  menyamakan kewajiban  antara  parpol  dengan  OSP. Begitu juga mesti ada penerimaan anggota, dan  pengurus  khusus  penyandang  dis- abilitas.  Tujuannya  adalah  menyadarkan peran penting perempuan, dan penyandang disabilitas  untuk  mengakomodasi  peme- nuhan hak-haknya.
Keempat, OSP  yang  merupakan bagian  dari  Parpol  sebagai  badan  hukum yang  merupakan  subjek  hukum. 46 Status tersebut  memungkinkan  OSP  untuk  turut digugat  secara  hukum,  baik  pidana, perdata,  maupun  administrasi.  Dakwaan pidana  “ secara bersama-sama ”  bisa digunakan, jika fakta hukum menunjukkan bahwa  tindak  pidana  dilakukan  secara by design oleh  OSP  atau  bahkan  parpol induknya. Sehingga melepaskan tanggung- jawab hukum terhadap parpol dalam kasus pidana  maupun  pelanggaran  adalah  alasan yang  tidak  berdasar.  Penulis  berargumen
46 Zaeni  Asyhadie  and  Rahman  Arief, Pengantar  Ilmu  Hukum, (Jakarta:  Rajagrafindo Persada, 2013), 61.
berdasarkan  sejarah  yang  ada,  yaitu: kejahatan-kejahatan  yang  dilakukan  FDR (Front  Demokrasi  Rakyat  sebagai  sayap kiri  dari  PKI);  dan  Korupsi  Politik  yang biasa dilakukan OSP sebagaimana dipapar- kan Donal  Fariz,  yaitu melalui sumbangan dengan  modus  mengumpulkan fee dari Perusahaan  yang  mendapat  proyek  di Kementerian  yang  telah  dikuasai  partai tertentu 47 adalah  bukti  apa  yang  dilakukan OSP merupakan by design parpol induknya.
Kelima, perlu  disediakan  meka- nisme  ketatanegaraan  yang  jujur,  adil,  dan demokratis  untuk  membubarkan  OSP. Mengingat  OSP  bagian  integral  dari Parpol.  Dalam  Pasal  68  ayat  (1)  Undang- Undang  No.24  Tahun  2003,  dan  Undang- Undang  No.8  Tahun  2011  Tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), mengatur bahwa  Parpol  bisa  dibubarkan  oleh  MK. Akan tetapi, yang memiliki legal standing 48 untuk menjadi Pemohon pembubaran  parpol  di  MK  hanya  peme- rintah.  Dalam  Pasal  3  Peraturan  Mahka- mah Konstitusi (Untuk selanjutnya Penulis sebut  PMK)  No.12  Tahun  2008  tentang Prosedur  Beracara  Dalam  Pembubaran Partai  Politik,  dijelaskan  Pemerintah  yang dapat  menjadi  Pemohon  adalah  Jaksa Agung  atau  Menteri  yang  ditunjuk  oleh Presiden atau didasarkan pada surat kuasa, dan  diperkuat  Putusan  MK  No.53/PUU- IX/2011 yang semakin memperkuat bahwa hanya  Pemerintah  yang  memiliki legal standing Pembubaran  Parpol  di  MK. 49
47 Donal Fariz,
48 Harjono, Konstitusi  Sebagai  Rumah Bangsa  Pemikiran  Hukum, (Jakarta:  Sekretariat Jenderal  dan  Kepaniteraan  Mahkamah  Konstitusi, 2008), 176.
49 Allan  Fatchan  Gani  Wardhana  and  Harry Setyanugraha,  “Pemberian  Legal  Standing  kepada Perseorangan  atau  Kelompok  Masyarakat  dalam

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.3974
Apabila mengacu pada prinsip pelaksanaan kedaulatan  rakyat  menurut  UUD  1945, maka seharusnya pelaksanaan pembubaran partai  politik  termasuk  OSP  tidak  dapat dibatasi  hanya  semata  pada  kewenangan pemerintah tetapi juga membaginya dengan  pihak  lain  untuk  mengajukan permohonan  ke  MK,  seperti  perseorangan atau kelompok masyarakat, 50 yang memenuhi  kriteria  warga  negara  tersebut tidak merupakan anggota dari suatu parpol atau  tidak  terindikasi  oleh  suatu  partai politik  yang  mana  ingin  menjatuhkan parpol  lain  (bukan  juga  simpatisan  tokoh tertentu,  seperti:  Teman  Ahok,  dan  Projo (Pro Jokowi) yang belum tentu kader partai politik,  tetapi  terafiliasi  dengan  tokoh politik tertentu); dan juga Lembaga Negara lain,  yaitu:  KPK  khusus  bagi  Parpol  dan OSP  yang  Pengurus  Utamanya  terbukti melakukan  tindak  pidana  korupsi,  dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
sebagai lembaga independent untuk Tindak Pidana  Pemilu  yang  dapat  dijamin  akan lebih  objektif  dan  terukur.  Tolak  ukurnya siapapun  Pemohon  harus  dapat  menun- jukkan  alat  bukti  bahwa  OSP  memenuhi syarat untuk dibubarkan.
Keenam, Membuat Peraturan Pelaksana UU Parpol (Peraturan
Pemerintah  (PP))  Tentang  OSP  sebagai Solusi Jangka Pendek  yang bisa dilakukan Pemerintah.  Peraturan  yang  dalam  bahasa Lawrence  M.  Friedman  disebut  Susbtansi Hukum  perlu  dibuat  untuk  mengatur  dan
Usul  Pembubaran  Partai  Politik,” JURNAL HUKUM  IUS  QUIA  IUSTUM 20,  no.  4  (October 2014): 540.
50 Firmansyah  Arifin  and  Julius  Wardi,
Merambah Jalan Pembentukan Mahkamah Konstitusi  Di  Indonesia, (Jakarta:  Konsorsium Reformasi  Hukum  Nasional  (KRHN),  2003),  108– 109.

## memperbaharui  kehidupan  masyarakat. 51
Untuk  merespon  lebih  cepat  kejelasan pengaturan  mengenai  OSP  agar  tidak terjadi  kekosongan  hukum  bisa  dilakukan Pemerintah  dengan  membuat  Peraturan Pemerintah  (PP)  karena  Pasal  12  Undang- Undang  No.12  Tahun  2011  Tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-unda- ngan  (UU  P3)  menyebutkan:  “ materi muatan  Peraturan  Pemerintah  berisi materi  untuk  menjalankan  undang-undang sebagaimana  mestinya ”. Hal ini dilakukan untuk  menjamin  kepastian  hukum  OSP mengingat  jika  menunggu  Revisi  UU Parpol  akan  berlangsung  lama,  tentu  juga Fraksi-Fraksi DPR belum tentu juga setuju dengan  pengaturan  rinci  mengenai  OSP. Dalam PP ini ditekankan Kedudukan, Hak, Kewajiban,  dan  Sanksi  bagi  OSP,  dengan pengaturan  dalam  Ketentuan  Penutupnya PP ini akan berlaku sampai ada pengaturan lebih  lanjut  mengenai  OSP  dalam  UU Parpol yang baru.
Mengingat  OSP  memilki  segmen tersendiri  untuk  melakukan  pendidikan politik,  dan  komunikasi  politik,  untuk  itu butuh  kedewasaan  setiap  parpol  untuk mereformasi  AD/ART  nya  menjadikan kedudukan  OSP  kuat  dengan  cara:  Parpol wajib  mengalokasikan  dana  dari  yang layak untuk setiap kegiatan OSP, khususnya dalam hal operasional; dan OSP di  setiap  tingkatan  baik  dari  tingkat  pusat, tingkat daerah, dan tingkat cabang sebaiknya  memiliki  kantor  yang  terpisah dari parpol induknya, agar lebih memudahkan  pengarsipan  dan  pengorga- nisasian anggota.
51 “Hariyanto, Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila, Dalam Jurnal Volkgeist, Vol.1, No.1, Juni 2018,” 56–57.

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.3974

## PENUTUP
Politik  Hukum  Organisasi  Sayap Partai  Politik  adalah  untuk  mengukuhkan Parpol  dalam  melakukan  artikulasi,  dan agregasi  kepentingan  yang  lebih  luas,  serta pengakaran  parpol  yang  signifikan  dalam menjalankan  fungsi-fungsinya  agar  terhu- bung  secara  langsung  dengan  rakyat, khususnya dalam menjembatani dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Politik Hukum  tidak  dimasukannya  Organisasi Sayap  Partai  Politik  dalam  Pasal  4  UU Ormas  karena  Pembentuk  UU  bersepakat bahwa OSP pengaturannya tunduk pada UU Parpol,  bukan  pada  UU  Ormas.  Dari kesembilan Parpol yang lolos parliamentary threshold ,  dan  ada  Fraksinya  di  DPR,
Penulis nilai sembilan Parpol sudah mengatur  OSP  dengan  jelas  di  dalam AD/ART-nya sejalan dengan Pasal 12 Huruf J UU Parpol cuma penyebutannya saja yang berbeda-beda, ada yang menyebut OSP, ada yang  menyebut  Badan  Otonom,  Organisasi Otonom, dan ada yang menyebut Komunitas Juang.  Konsep  Ideal  Pengaturan  OSP,  yang pertama , kedudukan  OSP  wajib  diatur secara rinci dalam Revisi UU Parpol. Kedua , dalam  Revisi  UU  Parpol,  dan  UU  Pemilu nanti  mengatur  Anggota  Organisasi  Sayap Politik  Tidak  Boleh  Mencalonkan  Diri Menjadi  Calon  Anggota  DPD. Ketiga , OSP wajib  memberi  tempat  pada  Kepengurusan untuk  Golongan  Perempuan,  dan  Golongan Disabilitas. Keempat , OSP  yang  merupakan bagian  dari  Parpol  sebagai  badan  hukum yang  merupakan  subjek  hukum  yang  dapat digugat  secara  hukum, baik pidana,  perdata, maupun  administrasi. Kelima, diberikannya legal  standing Pembubaran  OSP  di  MK kepada perseorangan atau kelompok masyarakat,  juga  kepada  KPK  khusus  bagi Partai  Politik  dan  OSP  yang  terbukti melakukan tindak pidana korupsi, dan Badan
Pengawas  Pemilu  (Bawaslu)  untuk  Tindak Pidana  Pemilu. Keenam, Membuat  PP Tentang OSP.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Asroni, et.al, Dakwah Dan Politik:
Menakar Kontribusi Organisasi
Islam  Sayap  Partai  Politik  Bagi Masyarakat Muslim Yogyakarta,
Dalam  Jurnal  Dakwah,  Vol.  XIV,
No. 1 Tahun 2013,”.
Ali,  Achmad. Menguak  Teori  Hukum (Legal  Theory)  Dan  Teori  Peradilan
(Judicialprudence): Termasuk Interprestasi Undang-Undang (Legisprudence), Volume I Pemahaman Awal, . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
Alkostar,  Artidjo. Korupsi  Politik  Di Negara  Modern, .  Yogyakarta:  FH UII Press, 2015.
“Anggaran  Dasar  Dan  Anggaran  Rumah Tangga PKB,”.
“Anggaran Dasar Partai Demokrat,”. “Anggaran Dasar PPP,” n.d.
“Anggaran Rumah Tangga PAN,”.
“Anggaran
Rumah Tangga Partai Gerindra,”. “Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar,”. “Anggaran Rumah Tangga Partai Nasdem,”.
“Anggaran Rumah Tangga PDIP,”.
Anggono,  Bayu  Dwi. Perkembangan Pembentukan  Undang-Undang  Di Indonesia, . Jakarta:  Konstitusi Press, 2014.
Arifin,  Firmansyah,  and  Julius  Wardi. Merambah Jalan Pembentukan Mahkamah  Konstitusi  Di  Indonesia, .
Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2003.
Asshiddiqie,  Jimly. Hukum  Tata  Negara Dan
Pilar-Pilar
Demokrasi:

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.3974
Serpihan  Pemikiran  Hukum,  Media, Dan HAM, . Jakarta: Konstitusi Press,
2005.
———. Konstitusi  Bernegara:  Praksis Kenegaraan Bermartabat Dan Demokratis, .  Malang:  Setara  Press, 2015.
Asyhadie,  Zaeni,  and  Rahman  Arief. Pengantar  Ilmu  Hukum, .  Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013.
Budiardjo,  Miriam. Dasar-Dasar  Ilmu Politik, .  Jakarta:  PT.  Gramedia Pustaka, 2012.
Djadijono,  M.  “Formulasi  Hubungan
Parpol  Dengan  Organisasi  Sayap Partai,.” Jurnal  Analisis  CSIS ,  2,  37 (June 2008).
Fahmi,  Chairul. Chairul  Fahmi,  Relasi Politik  OMS  Dengan  Partai  Politik: Sebuah  Dinamika  Dan  Tantangan Gerakan  Sipil  Di  Aceh, .  Aceh:  The Aceh Institute, 2014.
Fariz,  Donal.  “Keuangan  Partai,  Dan Persoalannya,  Makalah  Disampaikan Dalam International Business Integrity Conference (IBIC) 2018, Di Jakarta,  Tanggal  4-5  Desember 2018,” 2018.
Firmanzah. Mengelola  Partai  Politik:
Komunikasi Dan Positioning
Ideologi  Politik  Di  Era  Reformasi, .
Jakarta:  Yayasan  Pustaka  Obor,
2011.
Hardani,  Ayuk,  and  Lita  Tyesta  Addy Listiya  Wardhani.  “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:  30/PUU-XVI/2018  Menurut Sistem Hukum Di Indonesia,.” Jurnal Pembangunan
Hukum Indonesia 1,  no.  2  (May  29,  2019):
182–93.
Haris,  Syamsudin,  and  et.al. Panduan Rekrutmen,  Dan  Kaderisasi  Partai Politik  Ideal  Indonesia, .  Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat  Kedeputian  Pencegahan,
Komisi Pemberantasan Korupsi Bekerja sama dengan Pusat Penelitian  Politik,  Lembaga  Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2016. “Hariyanto, Pembangunan Hukum Nasional  Berdasarkan  Nilai-Nilai
Pancasila,  Dalam  Jurnal  Volkgeist,
Vol.1, No.1, Juni 2018,”. Harjono. Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa  Pemikiran  Hukum, .  Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan  Mahkamah  Konstitusi, 2008. Isra,  Saldi. Pergeseran  Fungsi  Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia, . Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
“Ketua  PEPES  Blakblakan  Soal  Emak- Emak  Kampanye  Hitam  Jokowi.”. https://www.cnnindonesia.com/nasio nal/20190225161242-32- 372489/ketua-pepes-blakblakan-soal- emak-emak-kampanye-hitam- jokowi.
“Kubu  Jokowi  Polisikan  Ketua  Sayap Partai,  Ini  Tanggapan  Gerindra  | Merdeka.Com.”.
https://www.merdeka.com/politik/ku bu-jokowi-polisikan-ketua-sayap- partai-ini-tanggapan-gerindra.html.
Labolo,  Muhadam,  and  Teguh  Ilham.
Partai  Politik  Dan  Sistem  Pemilihan Umum  Di  Indonesia:  Teori,  Konsep Dan Isu Strategi . Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017.

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.3974
Mahfud  MD,  Moh. Politik  Hukum  Di Indonesia, .  Jakarta:  Rajawali  Pers,
2010.
Mandan,  Arief  Mudatsir.  “Antara  Jemaah Dan Partai Politik: Dinamika Habitus Kader  Partai  Keadilan  Sejahtera Dalam Arena Politik Indonesia Pasca
Pemilu  2004,.”  Disertasi  Doktor Sosiologi FISIP Universitas Indonesia, 2011. Media, Kompas Cyber. “Ini Hasil Lengkap Pemilu Legislatif 2019 yang
Ditetapkan  KPU.”  KOMPAS.com. https://nasional.kompas.com/read/20 19/05/21/05000061/ini-hasil- lengkap-pemilu-legislatif-2019-yang- ditetapkan-kpu.
Muhtadi,  Burhanuddin. Dilema  PKS: Suara Dan Syariah, . Jakarta:
Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), 2012.
Nabilah,  Dzihnatun.  “Peran  Organisasi Sayap  Tidar  (Tunas  Indonesia  Raya) Dalam  Perluasan  Basis  Massa  Partai Gerindra Di Jawa Tengah,.”
Semarang:  Skripsi  Jurusan  Politik, dan  Kewarganegaraan  Fakultas  Ilmu
Sosial  Universitas  Negeri  Semarang,
2015.
Nasution, Abdul Haris. Sedjarah Perdjuangan  Nasional  Indonesia, . Jakarta: Mega Book Store, 1966.
“Organisasi  Sayap  Parpol  Tak  Diatur
Dalam  RUU  Ormas  -  Nasional JPNN.Com.”
https://www.jpnn.com/news/organisa si-sayap-parpol-tak-diatur-dalam- ruu-ormas.
Pamungkas, Sigit. Pemilu: Perilaku Pemilih Dan Kepartaian, . Yogyakarta:  Institute  for  Democracy and Welfarism, 2010.
Pantja  Astawa,  I  Gede. Dinamika  Hukum Dan  Ilmu  Perundang-Undangan  Di Indonesia, .  Bandung:  PT.  Alumni, 2008.
“Piers  Andreas  Noak,  Dewan  Perwakilan
Daerah  (DPD)  Republik  Indonesia Dan  Dilema  Konstitusional  Dalam Sistem Parlemen, Jurnal Ilmu Politik Sarathi, Vol.3, Februari 2016,” n.d.
“PSHK  Sebaiknya  Ormas  Sayap  Parpol Masuk  RUU  Ormas.”  Accessed December 18, 2020. https://www.beritasatu.com/nasional/
97937/pshk-sebaiknya-ormas-sayap- parpol-masuk-ruu-ormas.
RI,  DPR.  “Risalah  Rapat  Pansus  RUU
Parpol  DPR  RI  Dengan  Menteri Dalam  Negeri,  Tanggal  3  Desember 2007,.”  Jakarta:  Sekretariat  Jenderal DPR RI, 2007.
——.  “Risalah  Rapat  Pansus  RUU  Parpol
DPR  RI  Dengan  Menteri  Dalam Negeri, Tanggal 27 September 2007,.” (Jakarta: Sekretariat Jenderal
DPR RI, 2007.
——. “Risalah Rapat Timsus/Timsin RUU Ormas DPR RI Dengan Kementerian Dalam  Negeri,  Dan  Kementerian Hukum  Dan  HAM,  Tanggal  9  April 2013,.”  Jakarta:  Sekretariat  Jenderal
DPR RI, 2013.
Saifulloh, Putra Perdana. “Peran Perguruan
Tinggi Dalam Menumbuhkan
Budaya Anti Korupsi Di Indonesia,.”
Jurnal  Hukum  &  Pembangunan 47,
no. 4 (December 29, 2017): 459.
Saifulloh, Putra Perdana Ahmad. “Kewajiban Partai Politik
Berideologi  Pancasila  Ditinjau  dari Prinsip-  Prinsip  Negara  Hukum Indonesia.” Jurnal  Pandecta  FH Univ.  Negeri  Semarang, 11  (2016): 15.

## Volksgeist
Vol. 3 No. 2  Desember 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i2.3974
Sulistyo,  Hemawan. Palu  Arit  Di  Ladang Tebu:  Sejarah  Pembantaian  Massal
Yang  Terlupakan  (Jombang-Kediri
1965-1966), . Jakarta: Penerbit  Pensil 324, 2011.
Susatyo,  Rachmat. Pemberontakan  PKI Musso Di Madiun, . Bandung: Koperasi  Ilmu  Pengetahuan  Sosial,
2008.
VIVA,  PT  VIVA  MEDIA  BARU-.
“Organisasi  Sayap  PDIP  Jawab
Tudingan  Sandi  soal  Politik  Uang,” April 9, 2017. https://www.viva.co.id/berita/politik/ 903423-organisasi-sayap-pdip-
jawab-tudingan-sandi-soal-politik- uang.
Wardhana, Allan  Fatchan Gani,  and Harry Setyanugraha. “Pemberian  Legal Standing  kepada  Perseorangan  atau Kelompok  Masyarakat  dalam  Usul Pembubaran Partai Politik.” JURNAL
HUKUM IUS QUIA IUSTUM 20, no.
4 (October 2014): 523–44.