## Peran dan Upaya Kepolisian dalam Menyelesaian Konflik Antar Warga (Studi Kerusuhan Antar Kampung di Kabupaten Lampung Timur)
Intan Pelangi*

## Abstrak :
Perasaan ego dan lingkungan yang tidak kondusif mengakibatkan masyarakat bertindak diluar kendali.  . Dalam rangka menanggulangi keadaan ini, polisi memiliki peran utama sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, digarda depan harus senantiasa siap menegakkan segala aturan dan tugas kepolisian berdasarkan undang-undang negara yang sah.
Kepolisian dengan segala wewenang dan upaya telah menyelesaikan konflik dengan baik. Bahkan juga melakukan penjagaan agar suasana senantiasa kondusif dalam situasi apapun. Sesungguhnya yang menjadi penghambat dalam penyelesaian konflik adalah perasaan ego dan lebih tinggi dibandingkan suku lain yang seyogyanya harus segera mendapatkan penyelesaian dengan cara membuka wawasan dan pemikiran bahwa Indonesia adalah negara Bhineka Tunggal Ika.
Kata kunci: Peran kepolisian, upaya kepolisian, konflik antar desa

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Negara Indonesia adalah negara kepulauan dengan bangsa yang majemuk. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan beragam suku bangsa yang hidup berdampingan, saling memiliki rasa toleransi dan hormat menghormati yang sangat dijunjung tinggi. Seiring dengan perkembangan zaman serta kepentingan yang semakin beraneka
ragam, maka rasa toleransi dalam perbedaan tersebut semakin memudar. Begitu mudahnya masyarakat terprovokasi dengan lingkungan sekitar yang mengarah pada kegiatan aksi anarki dan dengan demikian maka norma kesopanan dalam kehidupan plural semakin terkikis. Peristiwa-peristiwa yang mengarah pada tindak pidana acapkali kita saksikan disekitar kita yang kemudian menghilangkan rasa kebersamaan dalam hidup berdampingan sebagai warga negara. Bahkan  jarang sekali saat ini kita jumpai penyelesaian antar konflik masyarakat dapat diselesaikan dengan musyawarah dan kepala dingin.
Peran dan Upaya Kepolisian dalam Menyelesaian Konflik Antar Warga (Studi Kerusuhan Antar Kampung di Kabupaten Lampung Timur)
* Intan Pelangi,S.H.,LL.M. Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro, Provinsi Lampung
Menyikapi keadaan tersebut, maka kepolisian adalah pihak yang mempunyai peran penting dalam mengatasi konflik antar masyarakat tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 15, Undang-Undang Nomor: 2/2002, bahwa dalam melaksanakan tugasnya kepolisian berwenang untuk;
a). Menerima laporan dan/atau pengaduan,
b). Membantu menyelesaiakan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
Berdasarkan uraian Pasal 15 tersebut didapati pemahaman bahwa kepolisian memiliki kewenangan dalam membantu dan menyelesaiakn konflik yang terjadi antar masyarakat. Peran kepolisian dalam menangani dan menyelesaikan konflik sosial antar masyarakat sangat menarik untuk dikaji sebab polisi merupakan garda depan dalam meredam dan mengendalikan situasi dan stabilitas suatu wilayah dari bahaya ancaman kejahatan dan kerusuhan.
Sesungguhnya konflik sosial telah ada selama ribuan tahun kehidupan manusia dimuka bumi, baik dalam skala kecil hingga sekala besar dengan sebab yang sangat bervariasi. Mulai dari persoalan suku, ras, agama, hingga kepentingan eknomi dan politik turut memberikan sumbangsih sebagai penyebab konflik masyarakat yang mengakibatkan kerugian harta benda hingga kehilangan nyawa. Serta kerugian sosial lain yang berakibat cukup lama berupa kerugian psikologis atau dengan kata lain trauma berkepanjangan yang tidak mudah disembuhkan dan tidak sedikit memakan biaya baik moril maupun materiil.
Kondisi kehidupan masyarakat yang berkelompok berdasarkan suku, agama maupun golongan sering menjadi pemicu perpecahan antar kelompok lainnya yang mengganggu kerukunan hidup bersama. Hal utama yang menjadi pemantik kerusuhan serta perpecahan
acapkali dititikberatkan pada perbedaan suku, agama, ras, dan golongan yang masing-masing merasa bahwa lebih baik dari kelompok dan golongan yang lain. Karena hal-hal tersebut masyarakat tidak lagi melihat titik persoalan yang ada namun lebih melihat pada kerugian yang ditimbulkan seketika tanpa mempertimbangkan sebab terjadinya kerugian tersebut. Nilai luhur bangsa berupa musyawarah mufakat tidak lagi menjadi upaya jalan keluar dalam menyelesaikan konflik.
Perubahan dan pergeseran norma kesopanan dan rasa saling menghormati dalam pluralisme dan semboyan negara Bhineka Tunggal IKa tidak hanya terjadi di kota besar saja tetapi telah merambah keseluruh Indonesia sebagaimana yang pernah terjadi di Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung. Berawal dari pencurian yang kemudian berubah menjadi penganiayaan hingga pembunuhan dan berakhir dengan kerusuhan antar desa. Peristiwa ini membutuhkan penanganan penyelesaian konflik yang sistematis dan tegas guna mencegah kemungkinan melebarkan konflik kearah sara (suku, agama, dan ras) yang sangat mungkin terjadi ketika solusi akhir tidak ditemukan.
Tugas pokok kepolisian Negara Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor: 2/2002, tentang Polri. Tugas pokok tersebut dibagi menjadi 3 (tiga), yakni; memelihara dan keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan ukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 1
Polri dalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,  memiliki tanggung jawab terhadap terciptanya serta terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas
1   Sadjijono, 2010, Memahami Hukum Kepolisian, Yogyakarta: LaksBang Presindo, hlm.109.
Peran dan Upaya Kepolisian dalam Menyelesaian Konflik Antar Warga (Studi Kerusuhan Antar Kampung di Kabupaten Lampung Timur)
dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perseorangan dan memberi rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan jaminan bahwa segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma hukum. Usaha yang dilaksanakan tersebut melalui upaya preventif dan represif. 2
Menilik uraian pada latar belakang diatas, dapat diidentifikasi hal-hal sebagai beriku; kepolisian dalam hal tersebut seharusnya dapat mengantisipasi konflik yang akan terjadi dengan cara melakukan pendekatan kepada masyarakat serta memberikan masukan guna mencegah terjadinya konflik secara meluas. Sehingga fungsi dari Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan Ketertiban Masyarakat), Binmas (Pembinaan Masyarakat), Polmas (Polisi Masyarakat) yang ada pada setiap desa seharusnya peka terhadap situasi yang akan terjadi dan dapat menciptakan hubungan yang harmonis antar masyarakat agar tidak terjadi konflik. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk memilik lebih jauh dalam bentuk penelitian dengan mengambil judul: PERAN DAN UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENYELESAIAN KONFLIK ANTAR DESA (PEKON) (Studi Kerusuhan Antar Desa di Kabupaten Lampung Timur).

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1). Bagaimana upaya dan peran serta strategi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menyelesaikan konflik antar desa di Kabupaten lampung Timur?.
2). Faktor apakah yang menjadi penghambat kepolisian dalam upaya menyelesaikan konflik antar desa tersebut?.
2   Soebroto Brotodiredjo (dalam R. Abdussakam), 2007, Penegakan Hukum di Lapangan Oleh Polri, Jakarta: Dinas Hukum Polri, hlm.22.

## TINJAUAN PUSTAKA

## 1). Pengertian Kepolisian
Secara teoritis pemaknaan terhadap istilah dapat dipengaruhi oleh konsep berfikir, cara pandang dan pendekatan yang dilakukan serta perkembangan-perkembangan yang terjadi, baik perkembangan sosial, budaya, bahasa maupun kebiasaan-kebiasaan dari suatu bangsa atau negara. Oleh sebab itu pemaknaan istilah “polisi” dan “kepolisian” pun menjadi berkembang pula sehingga perbedaan makna yang terjadi menjadi suatu wacana tersendiri. 3
Menurut Van Vollenhoven, dalam bukunya “politie overzee” sebagaimana dikutip oleh Momo Kelana, istilah “politie” didefinisikan sebagai berikut:
“Politie”, mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah. Fungsi dijalankan atas kewenangan dan kewajiban untuk mengadakan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan yang dijalankan dengan memerintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan”.
Suatu hal yang perlu dicermati dari hal tersebut, bahwa polisi termasuk organ pemerintahan (reggeringorganen) yang diberi wewenang dan kewajiban menjalankan pengawasan. Dengan demikian, istilah polisi dapat dimaknai sebagai bagian dari organisasi pemerintah dan sebagai alat pemerintah. 4
3   Sadjijono, Op.Cit. ,hlm.01
4   Momo Kelana, 2011, Hukum Kepolisian (Edisi Ketiga), Jakarta: PTIK, hlm.17-18.
Peran dan Upaya Kepolisian dalam Menyelesaian Konflik Antar Warga (Studi Kerusuhan Antar Kampung di Kabupaten Lampung Timur)

## 2).Tugas Pokok Kepolisian
Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13, Undang- Undang Nomor: 2/2002,tentang polri. Tugas pokok Polri dalam pasal dimaksud adalah sebagai berikut:
a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

## b.  Menegakkan hukum, dan
c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Tugas pokok kepolisian yang dimaksud dalam Pasal 13, Undang-Undang Nomor: 2/2002, tersebut dirinci dalam Pasal 14, Undang- Undang Nomor: 2/2002, tentang Polri terdiri dari:
1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3.  Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang- undangan.
4.  Turut serta dalam pembinaan hukum nasinal.
5. Memelihara ketrtiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
7.  Melakukan pnenyelidikan terhadap semua tindak pidana dan peratuiran perundangan lainnya.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensic, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana. Termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
11. Memberikan pelayanan kepadamasyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan kepolisian.
12. Melaksanakan tugas l;ain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 5
Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1), Undang-Undang Nomor: 2 /2002, tentang Polri menyebutkan bahwa pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:
-  Kepolisian khusus
-  Penyidik pegawai negeri sipil dan/atau -  Bentuk-bentuk pengaman swakarsa. 6

## 3). Wewenang Kepolisian
Wewenang kepolisian yang diperoleh secara atributif, yakni wewenang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, antara lain wewenang yang dirumuskan dalam Pasal 30 ayat (4), Undang-Undang Dasar 1945, wewenang kepolisian yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor: 2/2002, tentang Polri, wewenang yang dirumuskan dalam Undang- Undang Nomor: 8/1981, tentang KUHAP
5   Sadjijono, Op.Cit. ,hlm.112-113.
Peran dan Upaya Kepolisian dalam Menyelesaian Konflik Antar Warga (Studi Kerusuhan Antar Kampung di Kabupaten Lampung Timur)

## (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
7
Mengenai pembahasan wewenang kepolisian, hanya dititikberatkan pada wewenang kepolisian yang bersifat atributif, maksudnya wewenang yang diperoleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Wewenang kepolisian yang diperoleh secara atributif tersebut meliputi wewenang khusus dan umum. Wewenang umum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 15 ayat (1), Undang-Undang Nomor: 2/2002, tentang polri meliputi;
a.  Menerima laporan dan/atau pengaduan,
b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum,
c.  Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat,
d.  Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa,
e. Mengeluarkan peraturan kepolisiandalam lingkup kewenangan administrative kepolisian,
f.  Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian,
h.  Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang,
i.  Mencari keterangan dan barang bukti,
j.  Menyelenggarakan pusat informasi criminal nasional,
k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
7 Ibid., hlm.116.
l.  Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. 8
Adapun kewenangan dalam melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1), huruf 1, dapat dilaksanakan oleh penyidik atau penyelidik, dengan syarat:
1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut harus dilakukan.
3.  Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
4.  Pertimbangan yang layak berdasrkan keadaan yang memaksimalkan, dan
5.  Menghormati hak asasi manusia. 9
Sedangkan untuk kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri (diskresi), dapat dilakukan dalam keadaan;
-  Keadaan yang sangat perlu
-  Tidak bertentangan dengan perundang- undangan
-  Tidak bertentanga dengan kode etik profesi kepolisian. 10

## 4). Pengertian Konflik
Konflik berasal dari kata kerja latin “configere” yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antar
8 Ibid., hlm.117-118.
9 Ibid., hlm.121.
Peran dan Upaya Kepolisian dalam Menyelesaian Konflik Antar Warga (Studi Kerusuhan Antar Kampung di Kabupaten Lampung Timur)
2 (dua) orang atau lebih (bias juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. 11
a)  Faktor-Faktor Penyebab Konflik
(1). Perbedaan individu, yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan
(2). Perbedaan Latar Belakang Kebudayaan Sehingga Membentuk Pribadi-Pribadi yang Berbeda
(3). Perbedaan kepentingan antara individu dan kelompok
b)  Akibat Konflik
(1). Meningkatkan solidaritas antar anggota kelompok yang mengalami konflik dengan kelompok lain (2). Keretakan hubungan antar kelompok yang bertikai
(3). Perubahan pada individu, misalnyua timbulnya rasa dendam, benci, saling curiga, dan lain-lain
(4). Kerusakan harta benda dan hilangnya jiwa manusia
(3). Polisi Dalam Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial
Berdasarkan ketentuan dalam Undang- Undang Nomor: 7/2012, tentang Penanganan Konflik Sosial, polisi memiliki peran sentral untuk membantu penyelesaikan konflik dan permasalahan-permasalahan sosial didalam masyarakat. Namun polisi bukanlah aktor utama dalam menentukan kebijakan penanganan konflik, justru pemerintah pusat dan pemerintah daerahlah yang memiliki peran penting mulai dari tahap pencegahan (diatur dalam Pasal 6), meredam potensi konflik (Pasal 9), membangun sistem peringatan dini (Pasal 10), hingga
menetapkan status konflik dan mencabut status tersebut (Pasal 12 sampai dengan Pasal 31).
Pada tahapan pasca konflik, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban melakukan upaya pemulihan dengan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Akan tetapi pada tahapan penghentian kekerasan fisik, polisi memiliki peran sentral sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 12 dan Pasal 13. Peran polisi yanglain adalah turut serta dalam satuan tugas yang dibentuk oleh pemerintah setelah ditetapkannya status konflik bersama unsur pemerintah lainnya. Peran kepolisian sangat vital sebab keterampilan penyelidikan dan kecepatan mengambil keputusan dan mengambil tindakan yang tepat oleh intelijen serta penanggulangan huru-hara sangat diperlukan. Dalam tubuh kepolisian, ada beberapa elemen sekaligus yang memiliki peran dalam sukses tidaknya kepolisian dalam melaksanakan tugasnya menjaga ketertiban, yaitu; Samapta/Brimob, Reskrim, dan Intelkam. Pada tahapan ini sesuai dengan Protap 09, tentang penggunaan kekerasan, kepolisian dapat mengambil sikap represif bila diperlukan, namun tetap menghindari terjadinya tindak pelanggaran hak asasi manusia.

## METODE PENELITIAN

## - Sifat Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dimana seluruh data dan informasi utama diperoleh berdasarkan data lapangan dan hasil wawancara dengan narasumber. 12 Selain data yang diperoleh dari lapangan, penulis juga mengumpulkan referensi pustaka sebagai bahan penunjang yang berkaitan dengan penelitian ini. Pengumpulan bahan pustaka tersebut bermaksud agar data dan teori yang didapat menghasilkan suatu kesimpulan dan jawaba dari pertanyaan
12   Soejono Soekanto, Op.Cit.
Peran dan Upaya Kepolisian dalam Menyelesaian Konflik Antar Warga (Studi Kerusuhan Antar Kampung di Kabupaten Lampung Timur)

## LAPORAN PENELITIAN

## yang penulis ajukan pada rumusan masalah.

## - Subyek Penelitian
Untuk memperoleh informasi yang akurat dalam rangka mengumpulkan data lapangan, maka penulis melakukan wawancara dengan narasumber sebagai berikut:
1.  Wakapolres Lampung Timur: 1 orang
2.  Kasat Binmas Lampung Timur: 1 orang
3.  Tokoh masyarakat Desa (Pekon) 13 Raman Aji : 1 orang

## 4.  Tokoh masyarakat Desa (Pekon) Gedung
Dalam: 1 orang

## - Analisis Data
Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian, baik data lapangan maupun data pustaka selanjutnya dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil analisis tersebut dituangkan dalam bentuk uraian deskriptif kualitatif.

## PEMBAHASAN
A. Dasar Hukum Pemyelesaian Konflik Masyarakat Desa (Pekon) Raman Aji dan Desa (Pekon) Gedung Dalam
1) Undang-Undang Nomor: 2/2002,
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
2) Laporan Polisi Nomor: LP/09-
B/I/2015/POLDA Lampung/ Res LamTim/Sek Raman Utara tanggal 12 Januari 2015, telah terjadi tindak pidana curat di Desa (Pekon) Raman Aji Kecamatan Raman Utara,
13   Pekon adalah nama lain dari sebutan desa atau kampung atau dusun atau nagari (dalam bahasa Minangkabau) bahkan sebutan lain yang bermaksud merujuk pada ungkapan desa. Pekon merupakan istilah penyebutan dalam Bahasa Adat Lampung yang digunakan dalam struktur administrasi pen- dataan wilayah dan kependudukan.
Kabupaten Lampung Timur dengan korban bernama; Gatot Mashuri, 40 tahun, swasta, Desa (Pekon) Raman Aji Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur
3)  Infosus Satuan Intelkam Polres LamTim Nomor: INFOSUS/06/I/2015, tanggal 12 Januari 2015. Berisi keterangan telah terjadi tindak pidana curat di Desa (Pekon) Raman Aji Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur.

## B. Gambaran Umum Asal Mula Konflik antar Desa (pekon)
Bermula saat tersangka pencurian Erwinsyah alias Ipul (38 tahun) bersama dengan Tamrin (48 tahun) mencuri sebuah televisi dan laptop di rumah korban Gatot. Gatot melihat aksi kedua tersangka dan meminta bantuan pada tetangga. Aksi meminta pertolongan tersebut diketahui oleh tetangga Gatot yang bernama Edi yang saat itu sedang buang air kecil dibelakang rumah yang berbatasan dengan rumah korban. Ipul dan Din Codet yang saat itu terjebak oleh keberadaan Edi, justru membacok Edi dengan golok. Setelah terbacok, Edi melarikan diri kearah jalam dan berpapasan dengan Muslihudin yang kemudian terlibat perkelahian dengan kedua tersangka. Muslihudin berhasil merebut golok dari salah satu tersangka yang kemudian digunakan membacok Ipul dan Din Codet, kedua tersangka tewas ditempat. Sedangkan Edi dan Muslihudin hanya menderita luka-luka yang kemudian dirawat di Rumah Sakit Mardi Waluyo Kota Metro.
Mengetahui peristiwa ini dapat berakibat perang antar pekon, polisi segera melakukan antisipasi dengan mendatangi kediaman korban (Ipil dan Din Codet) dalam rangka menenangkan keluarga dan memonitoring situasi. Pihak polres
Peran dan Upaya Kepolisian dalam Menyelesaian Konflik Antar Warga (Studi Kerusuhan Antar Kampung di Kabupaten Lampung Timur)
telah menempatkan satu pleton DalMas untuk berjaga di Polres Batanghari Nuban. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyekatan massa agar tidak bergerak dari wilayah Batanghari Nuban menuju Raman Utara mengingat wilayah inilah yang terdekat dengan Gedung Dalam lokasi kediaman keluarga Ipul dan Din Codet. Polisi pun berjaga di Raman Utara rumah Gatot dan di Rumah Sakit Mardi waluto tempat edi serta Muslihudin di rawat. Hingga pukul 23.00, tanggal 12 Januari 2015, tidak ada pergerakan dan situasi kondusif. 14
Tetapi pada keesokan hari berkisar pukul 08.45, terjadi pergerakan besar massa dari Pekon Batanghari Nuban dan Pekon Gedung Dalam menuju Pekon Raman Aji dengan membawa berbagai alat berupa senjata tajam jenis golok, tombak, parang, pisau, senpi (senjata api), kayu. Ketika laporan pergerakan penyerangan tersebut sampai pada Polda Lampung, saat itu juga diterjunkan 300 anggota polisi yang terdiri dari Korp Brimob Batalyon, anggota Polres Lampung Timur, serta BKO Polda Lampung guna mengamankan kerusuhan. Pada pengamanan ini turut bergabung pula 250 TNI dari satuan 143 serta Kodim 0411 Lampung Tengah.

## C.Peran dan Upaya Kepolisian Dalam Menyelesaikan Konflik Antar Desa (Pekon) di Kabupaten Lampung Timur.
Peran Kepolisian Lampung Timur dalam menanggulangi konflik antar pekon sangatlah besar dan krusial. Kepolisian berupaya secara preventif dengan menggalakkan kembali kegiatan ronda malam yang dihimbaukan pada warga melalui Bhabinkamtibmas serta mengingatkan pada warga untuk segera melapor bila melihat atau mengalami tindak kejahatan dan menghindari main hakim sendiri. Kepolisian Lampung Timur pun melakukan operasi umum yang rutin dilakukan setiap hari dan setiap malam
14 http://tribunlampung.ci.id.lampungtimur
dalam bentuk patroli yang dilengkapi senjata api laras pendek dan panjang. Tindakan represif tak luput pula dilakukan oleh jajaran kepolisian melalui satuan reserse dengan mengambil tindakan hukum berupa penyelidikan untuk menemukan pelaku serta penyidikan terhadap para pelaku yang telah tertangkap untuk diadili.

## D.Faktor Penghambat Penyelesaian Konflik
(1). Faktor budaya/adat; perbedaan adat (lampung, jawa, dan bali) antara masyarakat kedua desa (pekon) acapkali menjadi sumber persoalan dan pemantik kerusuhan.
(2). Faktor sukuisme; perasaan piil 15 yang sangat tinggi menyebabkan salah satu desa (pekon) yang didominasi penduduk pribumi sulit melihat fakta dengan obyektif.
(3). Faktor pendidikan; hal ini juga menjadi alasan penghambat dalam menyelesaikan konflik, sebab tinggi rendahnya pendidikan seseorang berpengaruh pada kematangan berfikir dan bertindak.
(4). Faktor ekonomi; faktor inilah yang acapkali memucu tindak kejahatan.
Empat faktor diataslah yang sangat mendominasi sebagai sumber konflik antar desa di Kabupaten Lampung Timur.

## KESIMPULAN
• Peran kepolisian dalam menyelesaikan konflik antar masyarakat yang terjadi di Kabupaten Lampung Timur, sesuai dengan amanah Pasal 15, Undang-Undang Nomor: 2/2002, yakni; “Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum”.
15 Piil Pesenggirei, adalah semboyan harga diri bagi masyarakat Adat Lam- pung. Mereka sangat menjunjung tinggi harga diri bahkan mereka secara turun temurun berusaha mempertahankannya sampai titik darah peng- habisan.
Peran dan Upaya Kepolisian dalam Menyelesaian Konflik Antar Warga (Studi Kerusuhan Antar Kampung di Kabupaten Lampung Timur)
• Keempat faktor penghambat dalam pembahasan diatas telah memicu masyarakat untuk bertindak tidak proaktif dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan. Masyarakat enggan melaporkan tindak kejahatan yang akhirnya menjalar pada ketrlambatan penanganan konflik hingga rusaknya tempat kejadian perkara karena terlalu lama dibiarkan tanpa pengamanan pihak kepolisian.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Anton Tabah, 2002, (Terjemahan) Police Reacen War , Jakarta: Tunggal Maju Ismail Nawari, 2011, Konflik Umat Beragama dan Budaya , Bandung: CV. Lubuk Agung
Momo Kelana, 2011, Hukum Kepolisian , Jakarta: PTIK
Nasikun, 2003, Sistem Sosial Indonesia , Jakarta: Raja Grafindo
Peg Pickering, 2001, Kiat-Kiat Menangani Konflik , Jakarta: Erlangga
Sadjijono, 2010, Memahami Hukum
Kepolisian, Yogyakarta: LaksBang Presindo Soebroto Brotodirejo (dalam R. Abdussakam), Penegakan Hukum di Lapangan Oleh POLRI, Jakarta : Dinas Hukum POLRI W.J.S. Poerwadarminta, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2002, tentang Pokok-Pokok Kepolisian Negara RI
Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2012, tentang Penanggulangan Konflik Sosial
Protap Nomor: PROTAP/I/X/2010, tentang Penanggulangan Anarki
Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: 16 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengendalian Massa
Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: 01 tahun 2009, tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

## Internet
http://tribunlampung.ci.id.lampungtimur http://id.wikipedia.orgn
Peran dan Upaya Kepolisian dalam Menyelesaian Konflik Antar Warga (Studi Kerusuhan Antar Kampung di Kabupaten Lampung Timur)