INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 5430-5437 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Network Governance  Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Dalam Pengawasan Pemilu Tahun 2024
Mazlan 1 ✉ , Hasim As’ari 2 , Nur Laila Meilani 3
Universitas Riau
Email: mazlan1998mn@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Pemilihan umum (Pemilu) sebagai pilar demokrasi, membutuhkan mekanisme yang efektif untuk menjamin  transparansi,  akuntabilitas,  dan  kredibilitas  proses  pemilu.  Berdasarkan  data  Bawaslu Republik  Indonesia,  Provinsi  Riau  menunjukkan indeks  kerawanan  pemilu pada  tingkat  sedang, menggarisbawahi  perlunya  strategi  pengawasan  yang  lebih  baik  untuk  meningkatkan  kualitas pemilu.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dan  mengeksplanasi  Network  governance dan  mengidentifikasi  kendala  yang  dihadapi  dalam  network  governance  Badan  Pengawas Pemilihan  umum  propinsi  Riau  dalam  pengawasan  pemilu  tahun  2024.  Penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deduktif.  Penelitian  dilakukan  di  Kota Pekanbaru,  dengan  purposive  sampling.    Analisis  data  dilakukan  dengan  mengikuti  langkah- langkah  kondensasi  data,  tampilan  data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  Bawaslu  Provinsi  Riau  berhasil  menjalin  kerjasama  antar  lembaga  melalui MoU untuk pengawasan partisipatif, kegiatan pengawasan partisipatif dilakukan secara berulang tanpa  follow-up  yang  efektif  dan  dukungan  hukum  yang  memadai,  dan  teknologi  informasi digunakan  dengan  baik  melalui  website  dan  sosial  media,  meski  ada  kekurangan  dalam  bukti pelaporan dan dukungan hukum.
Kata kunci: Network Governance, Bawaslu, Pengawasan, Pemilu, Provinsi Riau

## Abstract
General  elections  (Pemilu)  as  a  pillar  of  democracy  require  an  effective  mechanism  to  ensure transparency,  accountability,  and  credibility  in  the  election  process.  According  to  data  from Bawaslu  Republik  Indonesia,  Riau  Province  shows  a  moderate  level  of  election  vulnerability, highlighting the need for improved monitoring strategies to enhance election quality. This study aims  to  analyze  and  explain  Network  Governance  and  identify  the  challenges  faced  by  the General Election Supervisory Agency (Bawaslu) of Riau Province in overseeing the 2024 elections. The research employs a qualitative method with a deductive approach. The study is conducted in Pekanbaru City using purposive sampling. Data analysis is carried out through data condensation, data display, and conclusion drawing. The results show that Bawaslu Riau successfully established inter-agency  cooperation  through  MoUs  for  participatory  supervision,  carried  out  participatory supervision  activities  repetitively  without  effective  follow-up  and  adequate  legal  support,  and utilized information technology effectively through websites and social media, though there are shortcomings in reporting evidence and legal support.
Keywords: Network Governance, Bawaslu, Supervision, Elections, Riau Province

## PENDAHULUAN
Dalam  perkembangan  masyarakat  modern,  saling  ketergantungan  dan  keterkaitan antar  individu,  kelompok,  dan  organisasi—baik  pemerintah  maupun  swasta—menjadi semakin tinggi. Kondisi ini mendorong perubahan dari struktur organisasi tradisional yang bersifat  hierarkis  menuju  bentuk  hubungan  organisasi  yang  lebih  kompleks,  seperti jaringan atau aliansi strategis. Perubahan ini terutama terlihat dalam pengelolaan isu-isu publik yang rumit, seperti pelaksanaan pemilihan umum.
Pemilihan  umum  (Pemilu)  adalah  salah  satu  ciri  mendasar  dari  sebuah  negara demokrasi.  Meskipun  bukan  satu-satunya  aspek  demokrasi,  Pemilu  memiliki  peran  yang sangat penting dalam  mekanisme perubahan politik, pola kebijakan publik, dan sirkulasi elit politik secara periodik. Menurut Surbakti (2015), Pemilu yang demokratis memerlukan adanya  instrumen  yang  mampu  menjamin  prinsip-prinsip  transparansi,  akuntabilitas, kredibilitas, dan integritas untuk memastikan kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Pengawasan  Pemilu  dianggap  sebagai  instrumen  yang  vital  dalam  mewujudkan pelaksanaan pemilu yang demokratis.
Pengawasan Pemilu adalah proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan ini dilakukan dengan
mengikuti  panduan  dan  ketentuan  yang  telah  ditetapkan,  dan  bertujuan  untuk memperkuat kualitas demokrasi melalui pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan. Konsep  pengawasan  partisipatif,  sebagai  manifestasi  dari  kedaulatan  rakyat, memungkinkan  masyarakat  untuk  berperan  aktif  dalam  setiap  tahapan  pemilu  untuk memastikan  proses  tersebut  berjalan  secara  jujur  dan  adil,  serta  menciptakan kepemimpinan yang memiliki legitimasi kuat.
Menurut  Bidja  (2022),  pengawasan  partisipatif  melibatkan  masyarakat  dalam kegiatan  politik  untuk  mendukung  atau  mengkritisi  proses  dan  hasil  pemilu.  Melalui pengawasan  partisipatif,  masyarakat  dapat  memantau  tahapan  pemilu,  mendeteksi potensi  pelanggaran,  dan  melaporkan  temuan  kepada  Bawaslu  sebagai  lembaga pengawas  pemilu.  Keterlibatan  masyarakat  dalam  pengawasan  ini  penting  untuk memastikan pemilu yang berkualitas, jujur, adil, dan demokratis.
Data  dari  Bawaslu  Provinsi  Riau  untuk  pemilu  tahun  2024  menunjukkan  bahwa pelanggaran  yang  paling  sering  terjadi  adalah  pelanggaran  pidana  dan  netralitas  ASN. Meskipun  berbagai  upaya  pencegahan  dan  sosialisasi  telah  dilakukan,  efektivitas pengawasan  masih  menjadi  tantangan  besar  yang  membutuhkan  kerjasama  lintas lembaga.  Kebutuhan  akan  network  governance  dalam  pengawasan  pemilu  sangat mendesak,  mengingat  pertama,  pemilu  adalah  pesta  demokrasi  milik  rakyat  yang  harus dijaga agar sesuai dengan kehendak rakyat. Kedua, terbatasnya jumlah pengawas pemilu dibandingkan  dengan  kompleksitas  isu  pemilu  yang  berkembang.  Ketiga,  ekspektasi masyarakat  yang  tinggi  terhadap  kinerja  pengawas  pemilu  memerlukan  keterlibatan berbagai pihak untuk mencapai pengawasan yang optimal (Wardhana, 2018 dalam Arrofi).
Provinsi Riau, yang berada dalam indeks kerawanan pemilu tingkat sedang menurut data Bawaslu Republik Indonesia, menjadi contoh nyata kebutuhan untuk meningkatkan strategi  pengawasan  partisipatif.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  dan menganalisis  upaya  yang  dilakukan  Bawaslu  dalam  meningkatkan  partisipasi  masyarakat dalam  pengawasan  pemilu  tahun  2024  di  Provinsi  Riau.  Dengan  memahami  strategi  ini, diharapkan dapat ditemukan cara-cara baru untuk memperbaiki mekanisme pengawasan dan memastikan pelaksanaan pemilu yang lebih efektif.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  untuk  mengeksplorasi  penerapan network  governance  dalam  pengawasan  Pemilu  2024  di  Provinsi  Riau.  Penelitian  ini
mengadopsi pendekatan deduktif, dimulai dari teori network governance dan diterapkan untuk  mengidentifikasi  dan  menganalisis  praktik  pengawasan  pemilu  di  lapangan. Penelitian  dilaksanakan  di  Kota  Pekanbaru,  ibu  kota  Provinsi  Riau  dan  lokasi  kantor Bawaslu Provinsi Riau, dengan purposive sampling untuk memilih informan yang relevan, yaitu  Ketua  dan  staf  Bawaslu,  perwakilan  partai  politik,  media  massa,  dan  anggota masyarakat  sipil.  Data  primer  dikumpulkan  melalui  wawancara  mendalam,  observasi langsung,  dan  dokumentasi,  sedangkan  data  sekunder  diperoleh  dari  laporan  dan publikasi terkait. Teknik pengumpulan data meliputi observasi untuk mencatat  aktivitas pengawasan,  wawancara  untuk  memperoleh  perspektif  informan,  dan  dokumentasi untuk mengumpulkan bahan pendukung.  Analisis data mengikuti langkah-langkah dari Miles,  Huberman,  dan  Saldana  (2014),  yaitu  kondensasi  data  melalui  pemilihan  dan penyederhanaan informasi, tampilan data dalam format yang memudahkan interpretasi, dan penarikan kesimpulan yang diverifikasi untuk memastikan validitas hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemilu  adalah  mekanisme  utama  dalam  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  di Indonesia, dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi lembaga sentral yang bertugas memastikan pelaksanaan  pemilu  berlangsung  secara  adil,  transparan,  dan  demokratis.  Untuk mencapai tujuan ini, Bawaslu Provinsi Riau telah membentuk beberapa jaringan penting. Salah  satunya  adalah  Jaringan  Pengamat  Pemilu  yang  melibatkan  berbagai  aktor independen  seperti  warga  negara,  organisasi  masyarakat  sipil,  dan  lembaga  non- pemerintah untuk memantau tahapan pemilu dari pra-pemungutan suara hingga pasca- pemungutan suara.
Selain  itu,  Bawaslu  juga  mengembangkan  Jaringan  Pelaporan  Cepat  yang memungkinkan  laporan  cepat  tentang  pelanggaran  pemilu,  serta  Jaringan  Edukasi Pemilih  yang  bertujuan  meningkatkan  pemahaman  masyarakat  tentang  proses  pemilu. Di samping itu, Bawaslu menjalin kerjasama dengan Jaringan Media Independen untuk memantau  pemilu  secara  objektif  dan  transparan,  serta  memberikan  informasi  yang akurat kepada masyarakat. Melalui berbagai inisiatif ini, Bawaslu Provinsi Riau berupaya keras untuk memastikan bahwa suara rakyat terwakili dengan baik dalam setiap proses pemilihan.
Bawaslu melakukan berbagai kegiatan untuk memfasilitasi proses interaksi antar aktor
yang  terlibat  dalam  pengawasan  pemilu.  Langkah  ini  penting  untuk  memastikan  bahwa pemilihan  berlangsung  secara  adil,  transparan,  dan  demokratis,  yang  pada  gilirannya meningkatkan kredibilitas, partisipasi publik, dan stabilitas politik negara. Salah satu strategi utama  yang  dilakukan  Bawaslu  adalah  mengadakan  pelatihan  dan  workshop  untuk meningkatkan  kapasitas  anggota  jaringan  pengawasan.  Pelatihan  ini  mencakup pemahaman tentang regulasi pemilu, teknik pengawasan efektif, etika, dan integritas dalam menjalankan  tugas.  Tujuan  dari  kegiatan  ini  adalah  agar  peserta  dapat  secara  efektif mengawasi pemilu dan meningkatkan integritas serta efektivitas jaringan pengawasan.
Selain  itu,  Bawaslu  juga  memfasilitasi  pembentukan  Forum  Koordinasi  antara berbagai pihak terkait seperti lembaga pemantau independen, LSM, dan media. Forum ini bertujuan untuk membangun sinergi, berbagi informasi, dan merumuskan strategi bersama dalam pengawasan pemilu. Melalui forum ini, diharapkan tercipta koordinasi yang efektif dalam  menanggapi  tantangan  dan  memastikan  transparansi  serta  akuntabilitas  dalam pemilu.  Bawaslu  juga  menyediakan  platform  komunikasi  baik  fisik  maupun  digital  bagi anggota  jaringan  pengawasan.  Hal  ini  bertujuan  untuk  memfasilitasi  komunikasi  dan koordinasi yang efektif di antara mereka, memungkinkan pertukaran informasi secara cepat dan tepat.
Penyelenggaraan  rapat  koordinasi  secara  rutin  juga  menjadi  bagian  penting  dari strategi  Bawaslu.  Rapat  ini  menjadi  forum  untuk  berbagi  informasi  terkini,  mengevaluasi progres,  dan  menyepakati  langkah-langkah  selanjutnya  dalam  pengawasan  pemilu. Dengan  adanya  rapat  ini,  diharapkan  semua  pihak  dapat  bersinergi  dan  merencanakan strategi  yang  terkoordinasi  dalam  menjalankan  fungsi  pengawasan.  Terakhir,  Bawaslu menyusun  pedoman  dan  standar  operasional  untuk  pengawasan  pemilu.  Pedoman  ini mencakup prosedur pengawasan, pelaporan hasil pengawasan, serta tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran. Langkah ini penting untuk memastikan konsistensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu.
Bawaslu  Provinsi  Riau  memainkan  peran  penting  dalam  memastikan  integritas pemilihan  umum  melalui  pengelolaan  konten  digital  yang  efektif.  Mereka  menghasilkan konten-konten  edukatif  seperti  infografis  tentang  penyebaran  informasi  palsu,  video pendidikan  tentang  verifikasi  informasi,  dan  pamflet  tentang  etika  penggunaan  media sosial.  Selain  itu,  mereka  menyelenggarakan  webinar,  menyediakan  panduan  langkah- demi-langkah  untuk  melaporkan  konten  yang  melanggar,  serta  mempromosikan kampanye  anti-cyberbullying.  Melalui  inisiatif  ini,  Bawaslu  Provinsi  Riau  bertujuan  untuk
meningkatkan  literasi  digital  masyarakat  dan  menjaga  keadilan  serta  transparansi  dalam proses demokrasi lokal.
Dalam  pengawasan  pemilu  2024,  Bawaslu  Provinsi  Riau  menghadapi  beberapa kendala dalam network governance. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya,  baik  dari  segi  personel  maupun  anggaran,  yang  mempengaruhi  efektivitas pengawasan terhadap seluruh proses pemilihan umum, termasuk pemantauan kampanye, penanganan  pelanggaran,  dan  pencegahan  penyebaran  informasi  palsu  melalui  media sosial. Selain itu, koordinasi antar berbagai pihak terkait, seperti Bawaslu, KPU, kepolisian, dan  pihak  lainnya,  menjadi  tantangan  tersendiri.  Perbedaan  agenda,  kepentingan,  atau kurangnya komunikasi yang efektif antara pihak-pihak tersebut dapat menghambat upaya koordinasi  yang  diperlukan  untuk  menjaga  integritas  dan  transparansi  pemilihan  umum. Untuk  mengatasi  kendala-kendala  ini,  Bawaslu  Provinsi  Riau  perlu  melakukan  upaya strategis,  seperti  meningkatkan  kapasitas  internal,  memperbaiki  koordinasi  antarinstansi, dan  memperkuat  komunikasi  dengan  masyarakat  guna  meningkatkan  partisipasi  mereka dalam pengawasan pemilu.

## SIMPULAN
Berdasarkan  analisis  pengawasan  pemilu  oleh  Bawaslu  Provinsi  Riau  tahun  2024, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil. Pertama, Bawaslu Provinsi Riau aktif dalam  menginisiasi  dan  memfasilitasi  pengawasan  partisipatif  dengan  menjalin kerjasama  melalui  penandatanganan  Memorandum  of  Understanding  (MoU)  dengan berbagai  pihak  terkait.  Mereka  juga  mengadakan  sejumlah  kegiatan  seperti  sosialisasi, kampung  pengawasan,  pengembangan  pendidikan,  dan  pojok  pengawasan  untuk berkoordinasi dengan stakeholder terkait pemilu. Meskipun demikian, kegiatan ini sering dilakukan  secara  berulang  setiap  tahun  tanpa  memberikan  dampak  yang  signifikan terhadap  penurunan  jumlah  pelanggaran.  Kendala  lainnya  termasuk  kurangnya  follow- up terhadap kegiatan yang dilakukan oleh stakeholder serta ketidakjelasan hukum terkait identitas  pelapor,  yang  membuat  masyarakat  meragukan  efektivitas  pengawasan partisipatif.  Terakhir,  Bawaslu  Provinsi  Riau  juga  mengembangkan  konten  pengawasan partisipatif  melalui  website  dan  media  sosial  untuk  meningkatkan  informasi  kepada masyarakat  secara  luas.  Meskipun  upaya  ini  dilakukan,  tantangan  seperti  kurangnya dampak  nyata  terhadap  pengurangan  pelanggaran  dan  kurangnya  kepercayaan masyarakat masih menjadi fokus utama yang perlu diperbaiki dalam pengawasan pemilu
ke depan.

## DAFTAR PUSTAKA
Klijn,  E.  H.  (2012). Governance  network  theory:  Past,  present  and  future.  .  Policy  and Politics .
Klijn, E.-H. &. (2000). Public Management and Policy Networks: Foundations of a Network Approach to Governance. Public Management , 2, 135-158.
Wibawa,  K.  C.  (2019 ).  Pengawasan  Partisipatif  untuk  Mewujudkan  Good  Governance  . Adminitrative Law & Governance .
Satriadi.  (2015). Pengaruh  Pengawasan  Kepala  Sekolah  terhadap  Kinerja  Guru  pada  SD Negeri Binaan Tanjungpinang. Journal of Economic and Economic Education , Vol 4 No 2, 289-295
Asyari,  A.  A.  (2023) Strategi  Network  Governance  (Jejaring  Kelembagan)  Dalam Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
Jones,  Candace,  William  Hesterly  and  Stephen  Borgatti.  (1997). A  General  Theory  of Network  Governance.  Exchange  Condition  and  Social  Mechanism.  Academy  of Management Review. Vol. 22, No. 4
Bawaslu,  (2017 ).  Buku  Panduan  Pusat  Pengawsan  Partisipatif.  Badan  Pengawas  Pemilu Republik Indonesia.
Bawaslu, (2023). Indexs kerawanan pemilu dan pemilihan serentak 2024