## PERAN ULAMA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN PEMILIH PADA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI TAHUN 2014 DI KABUPATEN DEMAK

## Riyanto
Universitas Sultan Fatah Demak, Jawa Tengah, Indonesia Riyantopasca@gmail.com

## Abstrak
Negara Indonesia merupakan negara yang berkedaulatan rakyat, sebagai negara  yang  berkedaulatan  rakyat  tentunya  selalu  mengedepankan demokrasi rakyat dalam proses demokrasi. Pengejawantahan demokrasi rakyat  dapat  terlihat  dalam  proses  pemilihan  langsung  Presiden  dan Wakil  Presiden  Republik  Indonesia  Tahun  2014.  Pemilihan  Umum yang merupakan gawe besar negara Indonesia diharapkan dimanfaatkan oleh  rakyat  untuk  menyalurkan  aspirasinya  dalam  memilih  wakil- wakilnya maupun pemimpin. Penyaluran aspirasi rakyat dalam memiih membutuhkan kesadaran dari rakya itu sendiri, tetapi untuk mendorong kesadaran  rakyat  untuk  memilih  bukanlah  hal  yang  mudah,  hal  ini disebabkan  akumulasi  rasa  kekecewaan  rakyat  akan  para  wakil dan  pemimpin  yang  dianggap  hanya  mudah  berjanji  saja  dan  tidak pernah mendengar terhadap aspirasi mereka. Maka untuk memotifasi kesadaran pemilih dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI di kabupate Demak dibutuhkan peran Ulama’ sebagai seorang figur yang masih didengar fatwa-fatwanya oleh rakyat. Peran ulama’ diharapkan agar  aspirasi  rakyat  dalam  memilih  semakin  meningkat  yang  dapat berimplikasi  pada  perolehan  suara  pada  pemilu.  Karena  keberhasilan
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015
pemilu bukan terletak pada berapa besarnya prosentase perolehan suara pemenang pemilu, tetapi berapa besar aspirasi rakyat dalam memilih, hal ini membuktikan tingkat kesadaran pemilih semakin meningkat.
Kata Kunci: Ulama, Kesadaran Pemilih, Pemilu.

## Abstract
THE  ROLE  OF  ULAMA  IN  INCREASING  VOTER AWARENESS ON PRESIDENT AND VICE ELECTION 2014  IN  DEMAK  REGENCY.  Indonesia  is  a  country  of     the people  sovereignty,  as  a  sovereign  state,  Indonesia  must  always  put people’s democracy in the democratic process. The embodiment of  people’s democracy can be seen in the process of  direct election of  the President and Vice-President of  the Republic of  Indonesia Year 2014 General Election which is great event of   Indonesia is expected to be utilized by the people to express their aspirations in choosing their representatives and leaders. The Delivery of   the aspirations of  the people in making choice requires awareness, while encouraging awareness of  the people to choose is not easy, this is due to the accumulation of  a sense of  disappointment of  the people will be the representatives and leaders who are considered easy promises and never heard against their aspirations. So to motivate awareness of  voters in the election of  President and Vice President in Demak regency takes the role of  Ulema ‘as a figure-fatwa fatwa still be heard by the people.
Keywords: Ulama, Awareness of  Voters, Election.

## Pendahuluan A.
Dalam  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004 mengamanatkan  bahwa  daerah  mempunyai  peran  strategis dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan kesejahteraan masyarakat, memelihara dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan RI, dan yang paling substansi selalu mengedepankan kedaulatan rakyat. Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang berkedaulatan rakyat. Sebagai negara  yang  berkedaulatan  rakyat,    sudah  semestinya  selalu mengedepankan  demokrasi  rakyat  dalam  memilih  pemimpin- pemimpinnya. Maksudnya rakyat dapat memilih secara langsung
para pemimpinnya yang dipercaya mampu dan mau membawa aspirasinya  yang  tentunya  akan  berimplikasi  pada  peningkatan taraf  hidup  masyarakat.  Pengejawantahan  demokrasi  secara langsung dapat terlihat dari proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2014 yang tepatnya digelar pada tanggal 09 Juli 2014.
Pemilihan umum atau yang biasa disingkat dengan PEMILU merupakan wadah pengejawantahan aspirasi rakyat, karena rakyat diberikan  kebebasan  untuk  memilih  wakil-wakilnya  maupun pemimpin  yang  diharapkan  tidak  hanya  mampu  menampung aspirasi  mereka  tetapi  juga  dituntut  untuk  mewujudkannya. Pemilu  juga  merupakan  lembaga  sekaligus  prosedur  praktik politik untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang memungkinkan terbentuknya  sebuah  pemerintahan  perwakilan  ( representative goverment ) 1 . Menurut Robert Dahl pemilu merupakan gambaran ideal  dan  maksimal  bagi  suatu  pemerintahan  demokrasi  di zaman modern 2 . Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang  Penyelenggara  Pemilihan  Umum:  Pemilihan    Umum, selanjutnya    disingkat    Pemilu,    adalah  sarana  pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan  secara  langsung,  umum, bebas,  rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Intinya pemilihan umum yang  dilaksanakan  di  negara  Indonesia  merupakan  perwujudan dari demokrasi rakyat dan juga sekaligus merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat.
Pemilihan  umum  secara  langsung  oleh  rakyat  yang merupakan  sarana  perwujudan  dari  kedaulatan  rakyat  adalah guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945.  Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud
1 Sahid  Gatara, Ilmu  Politik  Memahami  dan  Menerapkan ,  (Bandung:
2008), hlm. 207
2 Robert A. Dahl, Demokrasi dan Para pengkritiknya (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1992), hlm. 33
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015
apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.
Dalam rangka mewujudkan amanat diatas, Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden RI Tahun 2014 adalah kewajiban konstitusi  yang  harus  dijalankan,  karena  Pemimpin  negara merupakan instrumen negara yang berfungsi untuk menjalankan seluruh  aktifitas  dan  program  pemerintah.  Pemilihan  Umum Presiden dan wakil Presiden RI Tahun 2014 yang digelar pada tanggal  9 Juli 2014 lalu diikuti dua (2) pasangan calon sebagai berikut : Pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa atau yang lebih dikenal dengan sebutan GARUDA MERAH merupakan Pasangan mendapatkan nomor urut 1. Pasangan tersebut diusung oleh partai Gerindra, Demokrat, Golkar, PAN, PPP, PKS dan PBB. Pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla adalah pasangan  yang  mendapatkan  nomer  urut  dua  (2).  Pasangan ini merupakan pasangan yang diusung oleh parta PDIP, PKB, HANURA, NASDEM dan PKPI.
Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden RI Tahun 2014  diharapkan  dapat  menghasilkan  pemimpin  yang  dapat menjalankan  kepentingan  rakyat  secara  adil  dan  demokratis. Hajat besar yang digelar tersebut bertujuan memilih pemimpin masa  depan  visioner,  kredibel,  merakyat  dan  siap  melakukan perubahan  kearah  yang  lebih  baik.  Perubahan  yang  tentunya akan berimbas pada peningkata taraf hidup rakyat.

## Pembahasan B.
Pelaksanaan Pemilu 1.
Keberhasilan  pemilu  tidak  hanya  tergantung  pada penyelenggara  pemilu  saja,  tetapi  partisipasi  masyarakat  juga sangat  mendukung  dalam  keberhasilan  tersebut.  Husni  Kamil Malik  yang  merupakan  Ketua  KPU  Pusat  mengatakan,  ada empat  faktor  yang  menyebabkan  keberhasilan  pemilu  (1). profesionalitas pihak penyelenggara, baik KPU maupun Badan Pengawas  Pemilu  (Bawaslu),  (2).  Faktor  kedua  adalah  peserta pemilu, (3). kualitas pemilih. Pemilu 2014 sangat ditentukan oleh
kemauan rakyat memberikan suara seperti yang dijamin dalam Konstitusi  dan  yang  ke  (4).  peran  serta  pers.  Menurut  hemat Husni, pers sangat menentukan dalam menciptakan demokrasi yang lebih baik, karena Pers adalah alat kontrol sosial, di samping alat untuk menyebarkan informasi. 3
Partisipasi  rakyat  dalam  pemilu  biasanya  dilandasi  oleh kesadaran  masyarakat  itu  sendiri,  akan  tetapi  tidaklah  mudah untuk membangkitkan kesadaran masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya untuk memilih pemimpin. Hal ini karena masyarakat merasa dibohongi oleh para wakil rakyat maupun pemimpin yang dipilihnya. Apa yang dijanjikan mereka pada saat kampanye tidak terealisasi  sama  sekali,  sehingga  masayarakat  berasumsi  tidak perlu lagi untuk melakukan pemilihan.  Hal Ini sangat berimbas terhadap perolehan suara pemilu. Maka diperlukan peran serta seseorang  yang  masih  sangat  dihargai  di  dalam  lingkungan masyarakat, dalam hal ini adalah seorang ulama’.
Kabupaten Demak yang merupakan kota wali adalah sebuah kota yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Kehidupan religius  dan  menghargai  serta  mengikuti  fatwa  seorang  ulama’ masih  sangat  kental.  Bagi  mereka  fatwa  ulama’  adalah sabdo pandito  ratu yang  wajib  diikuti  oleh  masyarakat.  Karena  ulama’ masih dianggap orang yang mampu mempertahankan keagamaan secara baik, sehingga perilaku mereka merupakan panutan bagi masyarakat. Di sinilah pentingnya peran ulama’ untuk meningkat kesadaran  pemilih  agar  mau  menyalurkan  aspirasinya  dalam pemilu.
Peran Ulama dalam Meningkatkan Kesadaran Pemilih

## 2. pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Demak
Hilangnya  kesadaran  pemilih  dalam  menyalurkan aspirasinya dalam pemilu disebabkan kekecewaan yang mereka alami.  Apatisme  mereka  terhadap  wakil  rakyat  dan  pemimpin
3 http://www.rmol.co/read/2013/02/24/99706/Husni-Kamil- Manik:-Keberhasilan-Pemilu-2014-Ditentukan-Empat-Faktor. di akses pada 24 Februari 2013
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015
menjadikan mereka enggan ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Mereka beranggapan para pemimpin tidak akan mengubah nasib mereka. Bekerja lebih utama dibandingkan hanya memilih pemimpin yang belum tentu baik nantinya. Baginya kehilangan waktu sehari saja dalam bekerja akan mengurangi pendapatannya. Terlebih bagi mereka yang bekerja serabutan sebagai buruh tani maupun  pekerja  harian,  tentunya  akan  kehilangan  penghasilan yang sangat berarti untuk menyambung hidup. Jika ini dibiarkan terus menerus akan sangat berimbas pada keberhasilan pemilu, meskipun berapapun besarnya kehadiran masyarakat akan tetap sahnya pemimpin yang terpilih asal telah memenuhi persyaratan perolehan  suara.  Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  159  ayat  (1) Undang-Undang  Tahun  42  Tahun  2008  Tentang  Pemilihan Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden  sebagai  berikut, Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil  Presiden  dengan  sedikitnya  20%  (dua  puluh  persen)  suara  di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.
Meskipun sudah tersirat di dalam undang-undang mengenai prosentase perolehan suara bagi pemimpin yang terpilih, akan tetapi  yang  perlu  ditegaskan  lagi  bahwa  pemilu  adalah  pesta demokrasi milik rakyat, sudah semestinya partisipasi rakyat akan menandai keberhasilan pemilu. Bukan lagi prosentase perolehan suara  tetapi  banyaknya  partisipasi  rakyat  yang  menandai meningkatnya kesadaran pemilih. Mendorong kesadaran pemilih bukanlah hal yang mudah, akumulasi kekecewaan yang mendalam menyebabkan apatisme masyarakat terhadap pemimpin semakin meningkat, perlu peran seorang figur yang sangat berpengaruh dalam mendorong kesadaran mereka. Disinilah pentingnya Peran ulama’ dalam mendorong dan mempengaruhi pada peningkatan kesadaran pemilih.
Peran elite agama atau kyai atau ulama dalam proses pemilu baik secara struktural tergabung dalam kelembagaan partai politik atau dalam tim pemenangan  salah satu paslon merupakan warna
tersendiri  bagi  kehidupan  proses  demokrasi.  Karena  biasanya seorang  ulama’  hanya  secara  kultural  saja  perannya  dengan memberikan  legitimasi  religius  atau  fatwa  berupa  dukungan formal  melalui  pengajian-pengajian  maupun  even  keagamaan sangat  mewarnai  dinamika  kehidupan  politik  lokal  di  wilayah Kabupaten  Demak.  Terlebih  Kabupaten  Demak  merupakan kota  wali  yang  tentunya  kehidupan  agamis  masyarakat  masih sangat kental dan dominan.
Melihat kentalnya kehidupan agama di kalangan masyarakat di  Kabupaten  Demak  baik  di  daerah  perkotaan,  pedalaman, maupun pesisir sudah dapat dipastikan tidak terlepas dari peran penting seorang elit agama atau kyai atau ulama. Kalau orang jawa bilang ning endi wae kyai mlaku wong cilik tinggal nunut , yang artinya kemanapun  seorang  ulama  melangkah  maka  masyarakat  akan mengikutinya. Meskipun dengan keyakinan demikian seringkali dimanfaatkan untuk mendukung salah satu paslon dalam pemilu bukanlah masalah asal tetap dalam koridor norma-norma agama maupun hukum positif yang berlaku di indonesia.
Berdasarkan  hasil  kajian  penulis,  partai-partai  yang berlandaskan Islam maupun yang didirikan oleh organisasi Islam di  Kabupaten  Demak  sebagian  besar  menggunakan  pengaruh atau kharisma para kiyai atau ulama untuk melakukan kampanye guna meraih suara di pemilu 2014. Peran kyai atau ulama memiliki posisi sentral atau penting dalam memobilisasi masyarakat untuk mendukung  salah  satu  parpol  maupun  paslon  dalam  pemilu. Apalagi  seorang  ulama  atau  kyai  yang  mempunyai  Pondok Pesantren baik yang sudah mashur di Kabupaten Demak maupun yang  lingkupnya  masih  bersifat  lokal  didaerah  masing-masing akan  sangat  berpengaruh  sekali  perannya  dalam  memobilisasi masa  yang  tentunya  secara  tidak  langsung  ikut  mendorong peningkatan  kesadaran  masyarakat  dalam  menggunakan  hak pilihnya.
Di  dalam  pandangan  masyarakat  figur  seorang  kyai  atau ulama lebih dihormati dibandingkan figur-figur pemimpin. Suara seorang  ulama  atau  kyai  lebih  didengar  dari  pada  suara  DPR
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015
(Dewan Perwakilan Rakyat) maupun pemimpin daerah. Kondisi semacam inilah yang sering dimanfaatkan oleh para elite politik untuk  menjaring  masa  dukungan  guna  memenangi  kancah percaturan  dalam  pemilu.  Menggunakan  atau  memanfaatkan figur  ulama  untuk  memenangi  dalam  pemilu  adalah  sah-sah saja, asal ulama sendiri bisa memposisikan diri sebagai pengarah ke arah yang lebih positif atau lebih baik. Dan yang terpenting peran  ulama  atau  kyai  dalam  percaturan  kancah  politik  tidak melupakan  tujuan  mulya  yaitu  mengajak  masyarakat  untuk sadar menggunakan hak pilihnya yang tentunya untuk memilih pemimpin yang amanah dan selalu mementingkan kepentingan umat atau rakyat.
Di Kabupaten Demak, Peran ulama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memilih terbagai dalam dua  cara sebagai berikut.
Secara Langsung a.
Kiprah ulama’ secara langsung dalam proses mendorong kesadaran  pemilih  sebenarnya  sudah  lama  dilakukan,  baik yang  secara  terang-terangan  terjun  langsung  dalam  partai politik  maupun  tidak.  Seperti  sosok  KH.  Maemun  Zubair pengasuh PonPes Al-Anwar Sarang Rembang. Sosok beliau dalam Partai Berlambang Ka’bah bukanlah hal yang asing lagi bagi masyarakat. Tidaklah dinafikan kehadiran beliau dalam kancah  politik  akan  memotifasi  masyarakat  untuk  sadar dalam  menyalurkan  aspirasinya  untuk  memilih  seseorang pemimpin. Figur ‘alim, ramah dan tidak pernah berkeinginan untuk meraih jabatan merupakan daya tarik yang kuat untuk membangkitkan  kesadaran  masyarakat  dalam  menggunakan hak pilihnya. Dan banyak lagi sosok-sosok ulama karismatik yang  tidak  mementingkan  jabatan  yang  hanya  semata- mata  hanya  melaksanakan  kewajiban  syari’at.  Di  kabupaten Demak  kiprah  ulama’  secara  langsung  pada  kancah  politik dapat terlihat dalam struktural partai, pada Pemilihan Umum Presiden  dan  Wakil  Presiden  RI  Tahun  2014  dapat  terlihat dengan  dibentuknya  Forum  Kyai  Kampung.  Meskipun
terbentuknya forum ini secara jelas-jelas memihak salah satu pasangan calon, tetapi tidak bisa dinafikan akan mendorong dalam  peningkatan  kesadaran  pemilih  untuk  menyalurkan aspirasinya.
Secara Tidak Langsung b.
Secara tidak langsung biasanya dilakukan ulama’ dalam pengajian-pengajian  maupun  melalui  jam’iyah-jam’iyah yang  ada  kalangan  masyarakat.  Peran  ulama’  secara  tidak langsung ini biasanya bukan keberpihakan terhadap salah satu pasangan  calon  tetapi  menganjurkan  masyarakat  agar  tidak golput didalam pemilihan umum. Karena semakin banyaknya golput di masyarakat menandakan semakin menurun tingkat kesadaran mereka.
Peran  ulama’  dalam  pemilihan  umum  adalah  wujud ketaatan terhadap syara’. Hukum syara’ sendiri secara istilah adalah khitob (doktrin)  syari’  yang  berhubungan  dengan perbuatan  mukallaf,  baik  berupa  tuntunan,  pilihan,  atau ketetapan.  Adapun  hukum  Syara’  menurut  istilah  ahli  fiqh adalah pengaruh yang ditimbulkan oleh doktrrin syari’ dalam perbuatan  (mukallaf),  seperti  kewajiban,  keharaman,  dan kebolehan. 4 Islam mewajibkan pemeluknya untuk mematuhi segala aturan yang berlaku, sebagaimana ditegaskan dalam Al- Qur,an Surat An-Nisa ayat 59 sebagai berikut :

## ﰄ  ﰃ  ﰂ   ﰁ  ﰀ  ﯿﯾ  ﯽ   ﯼ  ﯻ  ﯺ  ﯹ  ﯸ  ﯷ  ﯶ  ﯵ ﰓ  ﰒ  ﰑ  ﰐ  ﰏ  ﰎﰍ  ﰌ  ﰋ  ﰊ               ﰉ  ﰈ  ﰇ  ﰆ       ﰅ
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul  (Nya),  dan  ulil  amri  di  antara  kamu.  kemudian  jika  kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah  (Al  Quran)  dan  Rasul  (sunnahnya),  jika  kamu  benar-benar beriman  kepada  Allah  dan  hari  kemudian.  yang  demikian  itu  lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
4 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih , (Jakarta: Pustaka Amani,
2003), hlm. 137
Berdasar dalil di atas, dapat diartikan betapa pentingnya peran  ulama’  dalam  meningkatkan  kesadaran  pemilih  dan juga merupakan bentuk ketaatan ulama’ dalam menjalankan syari’at,  hal  ini  bisa  dilihat  dari  lafat ati’u yang  merupakan amar.  Amar  ditegaskan  didalam  kaedah  ilmu  ushul  fikih adalah berarti wajib. Dengan berdasar pada kaedah ushuliyyah “al-Amru yufidu al wujub” yang artinya petunjuk perintah (amr) menunjukkan  wajib.  Menurut  Wahbah  Al-Juhaili,    apabila hendak  melakukan  suatu  perbuatan  yang  hukumnya  wajib, maka berbagai upaya dalam rangka melaksanakan kewajiban tersebut  hukumnya  juga  wajib. 5 Sesuai  dengan  kaidah “Ma layatimmu al wajibi illa bihi fahuwa wajibun ” artinya apabila suatu perbuatan bergantung pada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itupun wajib. Karena peran ulama merupakan bentuk ketaatan ulama’ terhadap hukum syari’ dan juga berpengaruh terhadap meningkatnya kesadaran pemilih maka peran ulama’ hukumnya  juga  wajib.  Ajaran  Islam  juga  memerintahkan manusia  untuk  menjalankan  syari’at  Islam  secara  penuh (kaffah)  sebagaimana  firman  Allah  dalam  Surat  al-Baqarah ayat 208 sebagai berikut :

## ﯗ  ﯖ  ﯕ  ﯔ    ﯓ  ﮱ   ﮰ  ﮯ  ﮮ  ﮭ
ﯞ  ﯝ  ﯜ  ﯛ    ﯚ   ﯙﯘ
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.
Impilikasi Kesadaran Pemilih terhadap Perolehan Suara

## 3. Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2014
Tidak  bisa  dipungkiri  semakin  meningkatnya  kesadaran masyarakat  dalam  menggunakan  hak  pilihnya  sudah  barang tentu semakin banyak jumlah kehadiran pemilih dalam sebuah perhelatan  demokrasi  yang  disebut  pemilu.  Berdasarkan  data
5 Juhaya S Praja, Ilmu Ushul Fiqh , (Bandung :Pustaka Setia, 2007), hlm. 139
dari  KPU  kabupaten  Demak  yang  diterima  Panitia  Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak terlihat kenaikan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih, hal ini membuktikan tingkat kesadaran masyarakat semakin meningkat yang tentunya akan berimplikasi pada perolehan suara pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2014 di Kabupaten Demak. Berikut data pada pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dengan  Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden  RI Tahun 2014 di Kabupaten Demak. Data pada Pemilu Gubernur dan  Wakil  Gubernur  Jawa  Tengah  Tahun  2013  di  Kabupaten
Demak No DPT Suara Sah Suara Tidak Sah Prosentase 1 839.022 359.677 17.206 45% Data  Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden  RI Tahun 2014 di Kabupaten Demak No DPT Suara Sah Suara Tidak Sah Prosentase 1 842.655 593.802 5171 71%
Dari  data  tersebut  diatas,  Ada  perbedaan  yang  sangat signifikan antara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng Tahun 2013 dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI tahun 2014 di kabupaten Demak. Meningkatnya prosentase kehadiran pemilih  sebanyak  26  persen  menandai  peningkatan  kesadaran masyarakat  dalam  menyalurkan  hak  pilihnya  untuk  memilih pemimpin. Meningkatnya kehadiran pemilih sudah pasti sangat berimplikasi terhadap perolehan suara nasional dan khusunya di kabupaten Demak.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Pemilih

## 4. dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2014
Selain  penyelenggara  pemilu  dalam  hal  ini  KPU  dan Panwaslu, Peran masyarakat dalam pemilihan umum merupakan keniscayaan  bagi  keberhasilan  proses  penyelenggaraan  pemilu. Karena  pemilu  bukan  semata-mata  dilaksanakan  dan  diawasi, tetapi  bagaimana  mendorong  masyarakat  agar  sadar  untuk
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015
menggunakan hak pilihnya. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya bukanlah hal yang mudah. Ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut analisis penulis ada  beberapa  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  dan  menjadi kendala dalam meningkatkan kesadaran pemilih :

## Kekecewaan Masyarakat terhadap Pemimpin
a.
Akumulasi  rasa  kecewa,  merasa  dibohongi  oleh pemimpin  dan  anggapan  pemimpin  hanya  mementingkan kepentingan diri sendiri dan partainya, serta janji-janji palsu ketika  kampanye  membuat  masyarakat  apatis  dan  alergi dengan yang namanya pemilu. Bagi mereka siapapun yang jadi tak bisa merubah nasib bangsa yang sudah terpuruk. Begitu juga  kebijakan  pemerintah  yang  tidak  pernah  pro  rakyat menambah rasa kekecewaan masyarakat. Seperti naiknya harga BBM merupakan salah satu kebijakan yang tidak pro rakyat. Terlepas apa tujuan sebenarnya dibalik kenaikan harga BBM, tapi  bagi  rakyat  kenaikan  harga  BBM  yang  tentunya  diikuti naiknya harga kebutuhan pokok dianggap sangat memberatkan kehidupan rakyat, dan yang paling membuat masyarakat geram tidak sedikit para wakil rakyat dan pemimpin bangsa ini yang melakukan tindakan pidana korupsi yang sudah pasti sangat merugikan  bangsa.  Ujung-ujungnya  rakyatlah  yang  dibuat menderita. Kekecewaan seperti inilah yang semakin mengikis kesadaran masyarakat untuk memilih.
Faktor Ekonomi b.
Prinsip “ nek gak nyambut gawe ya rak iso mangan ” sering dijadikan dasar masyarakat untuk enggan menggunakan hak pilihnya. Bagi mereka satu hari meninggalkan pekerjaan akan sangat merugikan bagi perekonomian mereka. Khusunya para pekerja buruh, nelayan, dan pekerja harian yang mendapatkan hasil atau uang jika mereka bekerja.

## Profesionalitas Penyelenggara
c.
Penyelenggara pemilu yaitu KPU dan jajarannya serta Bawaslu dan jajarannya harus orang-orang yang profesional. Bukan  hanya  sekedar  kedekatan  atau  saudara  tanpa
memperdulikan keprofesionalan mereka yang ujung-ujungnya akan berimbas pada penyelenggaraan pemilu yang kurang baik. Contoh yang paling mendasar dalam proses penyelenggaraan pemilu adalah yang berkaitan dengan pendataan pemilih oleh petugas  pantarlih  yang  seharusnya  dilakukan  secara  dor  to dor kerumah-rumah warga, tetapi tidak sedikit mereka hanya berpedoman  dengan  data  DP4  saja  untuk  dijadikan  bahan DPS sampai DPT, sehingga banyak sekali dijumpai data tidak valid, seperti masih terdaftarnya warga yang sudah meninggal, ganda, tanpa NIK dan NKK dan lain sebagainya, belum lagi sosialisasi yang kurang menjadikan warga yang tidak terdaftar meskipun mereka masih tetap bisa memilih tetapi menjadikan keengganan untuk menggunakan hak pilihnya.

## Tingkat Pendidikan Pemilih
d.
Tingkat pendidikan jelas sangat berpengaruh terhadap tingkat  kesadaran  masyarakat,  semakin  tinggi  tingkat pendidikan  suatu  masyarakat  semakin  mereka  tahu  betapa pentingnya memilih pemimpin untuk bangsa ini.

## Kurang Apresiasi terhadap Pemilu
e.
Adanya  anggapan  tidak  memilih  ya  tidak  dihukum menandakan kurangnya apresiasi masyarakat terhadap pemilu. Dalam hal ini bukan adanya sanksi atau tidaknya bagi pemilih melainkan  kesadaran  mereka  akan  pentingnya  memilih pemimpin untuk bangsa.
Menurut Bismar Arianto 6 ada faktor internal dan eksternal yang  mempengaruhi  masyarakat  untuk  tidak  memilih.  Faktor- faktor bisa dilihat dalam tabel berikut :
No Internal Ekternal 1 Teknis Administratif
2 Pekerjaan
Sosialisasi
3 - Politik
6 u http://fisip.umrah.ac.id/wp-  content/uploads/  2012/03/  Jurnal- Ilmu-Pemerintahan-Baru-Koreksi-last_57_66.pdf  diakses  pada  11  Januari 2014

## Riyanto
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015

## 1)  Faktor Internal
Tabel  di  atas  menunjukkan  tiga  alasan  yang  datang  dari individu pemilih yang mengakibatkan mereka tidak menggunakan hak pilih. Diantaranya alasan teknis dan pekerjaan pemilih.
Faktor Teknis
a.
Faktor  teknis  yang  dimaksud  adalah  adanya  kendala yang  bersifat  teknis  yang  dialami  oleh  pemilih  sehingga menghalanginya untuk menggunakan hak pilih. Seperti pada saat  hari  pencoblosan  pemilih  sedang  sakit,  pemilih  sedang ada kegiatan yang lain serta berbagai hal lainnya yang sifatnya menyangkut pribadi pemilih. Kondisi itulah yang secara teknis membuat pemilih tidak datang ke TPS (Tempat Pemungutan Suara)  untuk  menggunakan  hak  pilihnya.  Faktor  teknis  ini dalam  pemahaman  dapat  diklasifikasikan  ke  dalam  dua  hal yaitu teknis mutlak dan teknis yang bisa ditolerir.
Teknis  mutlak  adalah  kendala  yang  serta  merta membuat pemilih tidak bisa hadir ke TPS seperti sakit yang membuat pemilih tidak bisa keluar rumah. Sedang berada di luar kota. Kondisi yang seperti yang penulis maksud teknis mutlak.  Teknis  yang  dapat  di  tolerir  adalah  permasalahan yang  sifatnya  sederhana  yang  melakat  pada  pribadi  pemilih yang mengakibat tidak datang ke TPS. Seperti ada keperluan keluarga, merencanakan liburan pada saat hari pemilihan. Pada kasus-kasus  seperti  ini  dalam  pemahaman  penulis  pemilih masih bisa mensiasatinya, yaitu dengan cara mendatangi TPS untuk menggunakan hak pilih terlebih dahulu baru melakukan aktivitas atau keperluan yang bersifat pribadi.

## Faktor Pekerjaan
b.
Faktor pekerjaan adalah pekerjaan sehari-hari pemilih. Faktor  pekerjaan  pemilih  ini  memiliki  kontribusi  terhadap jumlah orang yang tidak memilih. Berdasarkan data BPS di kabupaten  Demak  Tahun  2013  jumlah  penduduk  miskin usia  15  tahun  keatas  yang  tidak  bekerja  mencapai  36.30 persen,  sedangkan  penduduk  miskin  usia  15  tahun  keatas yang bekerja disektor informal mencapai 63.70 persen yang
terbagi  menjadi  26.79  persen  disektor  pertanian  dan  36.91 persen disektor non pertanian. Pekerjaan di sektor jauh lebih besar  dibandingkan  dengan  sektor  formal  yang  mencapai 2.86 kali lebih besar dibandingkan sektor formal . Data di atas menunjukkan  sebagian  besar  penduduk  Kabupaten  Demak bekerja  di  sektor  informal,  dimana  penghasilanya  sangat terkait  dengan  intensitasnya  bekerja.  Banyak  dari  sektor informal yang baru mendapatkan penghasilan ketika mereka bekerja,  tidak  bekerja  berarti  tidak  ada  penghasilan.  Seperti tukang ojek, buruh harian, nelayan, petani harian. Kemudian ada pekerjaan masyarakat yang mengharuskan mereka untuk meninggalkan tempat tinggalnya seperti para pelaut. Kondisi seperti  inilah  yang  membuat  mereka  harus  tidak  memilih, karena faktor lokasi mereka bekerja yang jauh dari TPS. Maka dalam pemahaman penulis faktor pekerjaan cukup singifikan pada faktor internal membuat pemilih untuk tidak memilih.

## 2)  Faktor Eksternal
Faktor  ekstenal  faktor  yang  berasal  dari  luar  yang mengakibatkan  pemilih  tidak  menggukan  hak  pilihnya  dalam pemilu. Ada tiga yang masuk pada kategori ini menurut pemilih yaitu aspek administratif, sosialisasi dan politik.

## Faktor Administratif
a.
Faktor  adminisistratif  adalah  faktor  yang  berkaitan dengan aspek adminstrasi yang mengakibatkan pemilih tidak bisa  menggunakan  hak  pilihnya.  Diantaranya  tidak  terdata sebagai  pemilih,  tidak  mendapatkan  kartu  pemilihan  tidak memiliki identitas kependudukan (KTP). Hal-hal administratif seperti  inilah  yang  membuat  pemilih  tidak  bisa  ikut  dalam pemilihan.  Pemilih  tidak  akan  bisa  menggunakan  hak  pilih jika tidak terdaftar sebagai pemilih. Jika kondisi yang seperti ini terjadi maka secara otomatis masyarakat akan tergabung kedalam kategori GOLPUT (Golongan Putih). Faktor berikut yang  menjadi  penghalang  dari  aspek  administrasi  adalah permasalahan  kartu  identitas.  Masih  ada  masyarakat  tidak memilki KTP. Jika masyarakat tidak memiliki KTP maka tidak
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015
akan terdaftar di DPT (Daftar Pemimilih Tetap) karena secara administtaif  KTP  yang  menjadi  rujukkan  dalam  mendata dan  membuat  DPT.  Maka  masyarakat  baru  bisa  terdaftar sebagai pemilih minimal sudah tinggal 6 bulan di satu tempat. Golput  yang  diakibatkan  oleh  faktor  administratif  ini  bisa diminimalisir  jika  para  petugas  pendata  pemilih  melakukan pendataan  secara  benar  dan  maksimal  untuk  mendatangi rumah-rumah pemilih. Selain itu dituntut inisiatif masyarakat untuk  mendatangi  petugas  pendataan  untuk  mendaftarkan diri sebagai pemilih. Langkah berikutnya DPS (Daftar Pemilih Sementara) harus tempel di tempat-tempat strategis agar bisa dibaca  oleh  masyarakat.  Masyarakat  juga  harus  berinisiatif melacak namanya di DPS, jika belum terdaftar segara melopor ke pengrus RT atau petugas pendataan.

## Sosialisasi
b.
Sosialisasi  atau  menyebarluaskan  pelaksanaan  pemilu di  Indonesia  sangat  penting  dilakukan  dalam  rangka memenimalisir golput. Hal ini di sebabkan intensitas pemilu di  Indonesia  cukup  tinggi  mulai  dari  memilih  kepala  desa, bupati atau walikota, gubernur pemilu legislatif dan pemilu presiden hal ini belum dimasukkan pemilihan yang lebih kecil RT/RW. Kondisi lain yang mendorong sosialisi sangat penting dalam  upaya  meningkatkan  partisipasi  politik  masyarakat adalah dalam setiap pemilu terutama pemilu di era reformasi selalu diikuti oleh sebagian peserta pemilu yang berbeda. Pada Pemilu 2014 diikuti sebanyak 12 partai politik nasional dan 3 partai politik lokal di Aceh.
Kondisi  ini  menuntut  perlunya  sosialisasi  terhadap masyarakat.  Permasalahan  berikut  yang  menuntut  perlunya sosialisasi adalah mekanisme pemilihan yang selalu berbeda, pada  pemilu  tahun  2009  masyarakat  diharuskan  untuk mencontreng kemudian di tahun 2014 masyarakat diharuskan mencoblos, belum lagi aturan sah dan tidak sahnya mencoblos. Kondisi  ini  semualah  yang  menuntut  pentingnya  sosialisasi dalam  rangka  menyukseskan  pelaksanaan  pemilu  dan
meminimalisir  angka  golput  dalam  setiap  pemilu.  Semakin banyaknya  masyarakat  yang  tidak  memperoleh  informasi tentang pemilu maka secara otomatis akan berimbas semakin banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. Maka intensitas sosialisasi pemilu sangatlah dibutuhkan untuk meminimalisir angka golput di kabupaten Demak.

## Faktor Politik
c.
Faktor  politik  adalah  alasan  atau  penyebab  yang ditimbulkan oleh aspek politik masyarakat tidak mau memilih. Seperti  ketidak  percayaan  dengan  partai,  tak  punya  pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pileg atau pilkada  akan  membawa  perubahan  dan  perbaikan.  Kondisi inilah yang mendorong masyarakat untuk tidak menggunakan hak  pilihnya.  Stigma  politik  itu  kotor,  jahat,  menghalalkan segala  cara  dan  lain  sebagainya  memperburuk  kepercayaan masyarakat  terhadap  politik  sehingga  membuat  masyarakat enggan untuk menggunakan hak pilih. Stigma ini terbentuk karena  tabiat  sebagian  politisi  yang  masuk  pada  kategori politik  instan.  Politik  dimana  baru  mendekati  masyarakat ketika akan ada agenda politik seperti pemilu. Maka kondisi ini meruntuhkan kepercayaan masyarakat pada politisi.
Faktor  lain  adalah  para  politisi  yang  tidak  mengakar, politisi  yang  dekat  dan  memperjuangkan  aspirasi  rakyat. Sebagian  politisi  lebih  dekat  dengan  para  petinggi  partai, dengan pemegang kekuasaan. Mereka lebih menngantungkan diri  pada  pemimpinnya  di  bandingkan  mendekatkan  diri dengan  konstituen  atau  pemilihnya.  Kondisi  lain  adalah tingkah  laku  politisi  yang  banyak  berkonflik  mulai  konflik internal partai dalam mendapatkan jabatan strategis di partai, kemudian  konflik  dengan  politisi  lain  yang  berbeda  partai. Belum  lagi  merasa  tidak  menerima  kekalahan  menjadikan stigma mereka tidak bijaksana dalam berpolitik yang tentunya menjadi penilaian sendiri di masyarakat.
Konflik-konflik  yang  terjadi  di  intern  partai menimbulkan    anti  pati  masyarakat  terhadap  partai  politik.
Masyarakat butuh sosok yang bisa membawa aspirasi mereka bukan sosok yang hanya memanfaatkan suara rakyat dengan sedikit membagi-bagi uang untuk kemenangannya. Anggapan dimasyarakat Para politisi hanya mencari keuntungan sesaat dengan cara mendapatkan suara rakyat. Kondisi inilah yang akan dimanfaatkan masyarakat untuk meraih keuntungan juga tanpa memperdulikan baik atau tidaknya yang mereka pilih. Politik  semacam  ini  dinamakan  politik  transaksi  siapa  yang mau memberi dialah yang akan dipilih.
Kondisi  semacam  ini  menurut  pemahaman  penulis akan  berimbas  pada  stigma  politik  transaksional,  artinya siapa  yang  mau  melakukan  transaksi  merekalah  yang  akan menerima hasilnya. Rakyat sudah tidak peduli lagi bagaimana profesionalitas  yang  dipilih  karena  rakyat  memang  diajari untuk itu. Harus diakui tidak semua politisi seperti ini, masih banyak politisi yang baik, namun mereka yang baik tenggelam dikalahkan politisi yang tidak baik. Maka sudah seharusnya etika berpolitik bijak lebih dikedepankan daripada mengedepankan konflik  didepan  masyarakat.  Jadikanlah  masyarakat  menjadi pemilih yang cerdas bukan pemilih yang beringas.

## Simpulan C.
Akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap para pemimpin dinegeri  ini  tidak  bisa  dipungkiri  sangatlah  berimbas  terhadap menurunnya kesadaran masyarakat terutama terhadap kesadaran menggunakan  hak  pilihnya  pada  pemilihan  umum,  baik  pada pemilihan  umum  kepala  daerah  maupun  pemilihan  umum Presiden dan Wakil Presiden RI. Menurunnya kesadaran pemilih tentunya akan berimbas pada prosentase kehadiran pemilh yang dapat  dipastikan  sangat  berimplikasi  terhadap  perolehan  suara baik di tingkat nasional maupun ditingkat daerah.
Semakin  menurunnya  kesadaran  masyarakat  dalam menggunakan  hak  pilihnya  dalam  pemilu  bukanlah  persoalan sepele, meskipun berapun jumlah kehadiran pemilih akan tetap sah  terhadap  penentuan  pemimpin,  tetapi  pemilu  bukanlah
hanya sekedar mencari pemenang belaka, melainkan bagaimana penyelenggaraan  pemilu  ini  berhasil  salah  satunya  dengan kehadiran  pemilih  dalam  menggunakan  hak  pilihnya.  Karena semakin  banyak  kehadiran  mereka  dalam  menggunakan  hak pilihnya menandakan semakin meningkatnya kesadaran mereka.
Meningkatkan  kesadaran  masyarakat  terutama  adalam menggunakan hak pilihnya bukanlah hal yang mudah. Banyak sekali  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  dan  menjadi  kendala dalam mendorong kesadaran mereka, baik faktor internal maupun eksternal. Maka sangatlah diperlukan seorang figur yaitu ulama’ yang masih didengarkan fatwa-fatwanya. Peran ulama’ baik secara langsung maupun tidak langsung akan sangat membantu dalam proses meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan hak pilih. Karena menyadarkan masyarakat merupakan kewajiban syar’i yang harus dilakukan oleh seorang ulama’.
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015

## DAFTAR PUSTAKA
Data BPS Kabupaten Demak Tahun 2013. Dahl, Robert A, Demokrasi dan Para pengkritiknya , Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992.
Juhaya S Praja, Ilmu Ushul Fiqh , Bandung: Pustaka Setia, 2007. Khallaf, Abdul Wahhab, Ilmu Ushul Fikih , Jakarta: Pustaka Amani,
2003.
Gatara,  Sahid,  Ilmu  Politik  Memahami  dan  Menerapkan, Bandung: 2008.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
http://www.rmol.co/read/2013/02/24/99706/Husni-Kamil-
Manik:-Keberhasilan-Pemilu-2014-Ditentukan-Empat- Faktor. diakses pada 24 Februari 2013.
http://fisip.umrah.ac.id/wp-content/uploads/2012/03/Jurnal-
Ilmu-Pemerintahan-Baru-Koreksi-last_57_66.pdf  diakses pada 11 Januari 2014.