## Buana Akuntansi
Analisis Tata Kelolah Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat
1 Petrus Peleng Roreng
2 Adiel Kemal Pratama
1 rorengp@yahoo.com 1,2 Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Indonesia-Paulus, Makassar
Abstract :  This  research  aims  to  understand  the  impact  of  village  funds  allocation  in  people empowerment in Bombonglambe village, Mamasa regency. This research included type of qualitative descriptive research, using primary and secondary data collected by using interviews, documentation and  observation.  In  this  research,  the  authors  analyzing  the  data  by  collecting,  reducing,  and presenting the data to find the conclusion. In this research, founded that people empowerment has not been fully implemented yet in Bombonglambe village.
Keywords : village funds allocation, people empowerment

## I. Pendahuluan
Menurut UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% dari  dana  perimbangan  yang  diterima  kabupaten/kota  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  setelah  dikurangi  Dana  Alokasi  Khusus.  Penggunaan  anggaran  Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, sebesar  70%  untuk  biaya  pemberdayaan  masyarakat.  Dengan  diterimanya  dana  bagi  desa tersebut, pemerintah harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa berdasarkan azas  transparan,  akuntabel,  partisipatif,  serta  dilakukan  dengan  tertib  dan  disiplin,  sesuai dengan  Permendagri  No.  113  tahun  2014  Tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala  sesuatu  berupa  uang  dan  barang  yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan  hak  dan kewajiban  desa.  Keuangan  desa  tersebut  dikelola  melalui  kegiatan  yang  meliputi perencanaan,  penganggaran,  penatausahaan,  pelaporan,  pertanggungjawaban,  dan pengawasan keuangan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.
Pada  sistem  pemerintahan  yang  ada  dan  berlaku  saat  ini,  desa  mempunyai  peran yang sangat strategis dalam membantu pemerintah daerah  dalam proses penyelenggaraan pemerintahan,  termasuk  pembangunan.  Pembangunan  pedesaan  mempunyai  peranan penting  dalam  konteks  pembangunan  nasional  karena  mencakup  bagian  terbesar  wilayah nasional.  Pelaksanaan  pembangunan  daerah  juga  bertujuan  pada  pemberdayaan masyarakat dan pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di desa. Hal tersebut ditandai dengan  meningkatnya  anggaran  pembangunan  yang  dialokasikan  untuk  kegiatan pembangunan  pedesaan,  baik  menyangkut  pembangunan  fisik  maupun  pemberdayaan masyarakat pedesaan.
Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat desa dan  pengembangan  wilayah  pedesaan  adalah  adanya  anggaran  pembangunan  secara khusus yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membangun wilayah pedesaan sekaligus untuk memberdayakan masyarakat, yakni dalam bentuk pengelolaan keuangan desa. Ada beberapa alasan mengapa keberadaan ADD sangat diperlukan. Salah satu yang paling rasional adalah kebijakan ADD sejalan dengan agenda

## Buana Akuntansi
otonomi  daerah,  dimana  desa  ditempatkan  sebagai  basis  desentralisasi.  Sebagian  besar masyarakat  Indonesia  saat  ini  hidup  di  pedesaan,  sehingga  desentralisasi  di  tingkat  desa akan meningkatkan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.
Tujuan  dilakukannya  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dampak  yang ditimbulkan alokasi dana desa dalam pemberdayaaan masyarakat di desa Bombonglambe, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat  di  desa  Bombongambe.  Manfaat  yang  diharapkan  bisa  didapatkan  dari penelitian ini adalah bisa menjadi informasi ilmiah bagi desa Bombonglambe, sebagai bahan informasi dan tambahan literatur bagi mahasiswa yang ingin membuat karya ilmiah dengan tema yang sama, serta bagi pembaca, dapat menambah wawasan mengenai keuangan desa, terutama mengenai program-program pemberdayaan masyarakat.
Dipilihnya  analisis  pengelolaan  dana  desa  karena  peneliti  ingin  mengetahui bagaimana  dampak  dari  dana  desa  terhadap  pemberdayaan  masyarakat.  Namun  untuk membenahinya,  Kabupaten  Mamasa  memberikan  Alokasi  Dana  Desa  untuk  setiap  desa yang  ada  di  Kecamatan  Mamasa  yang  diharapkan  mampu  meningkatkan  kesejahteraan masyarakatnya, salah satunya adalah melalui program pemberdayaan masyarakat.

## A. Konsep Pemberdayaan Masyarakat
Menurut Totok dan Poerwoko (2014), pemberdayaan adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan  yang  diinginkan  oleh  individu,  kelompok  dan  masyarakat  luas  agar  mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi  keinginan-keinginanya,  termasuk  aksebilitasnya  terhadap  sumberdaya  yang terkait dengan pekerjaanya, aktivitas sosialnya, dll. Menurut Chatarina Rusmiaty (2011: 16), pemberdayaan adalah suatu cara rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai  kehidupannya  atau  pemberdayaan  dianggap  sebagai  suatu  proses  menjadikan orang yang cukup kuat untuk berpartisipasi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.
Menurut  Pravitasari,  Soeaidy  &  Hadi  (2009)  ,  pemberdayaan  artinya  memberikan sumber  daya,  kesempatan,  pengetahuan  dan  keterampilan  kepada  warga  untuk meningkatkan  kemampuan  mereka  dalam  menentukan  masa  depannya  sendiri  dan berpartisipasi dalam mempengaruhi kehidupan dari masyarakatnya. Pemberdayaan sendiri membutuhkan  sebuah  proses.  Menurut    Agung  &  Andriyani  (2017),  pengertian pemberdayaan  sebagai  suatu  proses  menunjuk  pada  serangkaian  tindakan  atau  langkah- langkah  yang  dilakukan  secara  kronologis  sistematis  yang  mencerminkan  tahapan  untuk mengubah pihak yang kurang atau yang belum berdaya menuju keberdayaan.
Jadi  dapat  disimpulkan,  pemberdayaan  masyarakat  adalah  proses  pemberian  daya terhadap perilaku dan potensi individu atau masyarakat, serta pengorganisasian kelompok masyarakat  oleh  pemerintah  maupun  masyarakat  itu  sendiri  atas  dasar  partisipasi. Pemberdayaan  memiliki  tujuan  untuk  membuat  masyarakat  menjadi  mandiri  dan  dapat memperbaiki  segala  aspek,  dalam  arti  memiliki  potensi  agar  mampu  menyelesaikan masalah-masalah  yang  mereka  hadapi  dan  sanggup  memenuhi  kebutuhannya,  dengan tidak menggantungkan hidup  mereka  pada bantuan  pihak luar,  baik  pemerintah  maupun non-pemerintah.

## B. Prioritas Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat
Dalam  Permendes  No.  22  Tahun  2016  Bab  3  pasal  7    disebutkan,  dana  desa digunakan  untuk  membiayai  program  dan  kegiatan  bidang  Pemberdayaan  Masyarakat Desa  yang  ditujukan  untuk  meningkatkan  kapasitas  dan  kapabilitas  masyarakat  desa,

## Buana Akuntansi
dengan  mendayagunakan  potensi  dan  sumber  dayanya  sendiri,  sehingga  desa  dapat menghidupi  dirinya  secara  mandiri.  Kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  desa  yang diprioritaskan adalah:
a. Dukungan  permodalan  dan  pengelolaan  usaha  ekonomi  produktif  yang  dikelola  oleh BUMDES dan/atau BUMDES Bersama;
b. Dukungan  pengelolaan  usaha  ekonomi  oleh  kelompok  masyarakat,  koperasi,  dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
c. Bidang  pemberdayaan  masyarakat  desa  lainnya  yang  sesuai  dengan  analisa  kebutuhan desa, dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
Menurut UU No. 6 Tahun  2014 Tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah desa  dan  adat  desa  yang  disebut  dengan  nama  lain,  selanjutnya  disebut  desa,  adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  berdasarkan  prakarsa masyarakat,  hak  asal-usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  yang  dihormati  dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## C. Keuangan Desa
Keuangan  desa  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  dalam  rangka  penyelenggaraan pemerintahan  desa yang  dapat dinilai dengan  uang,  termasuk di dalamnya segala  bentuk kekayaan  yang  berhubungan  dengan  hak  dan  kewajiban  desa  tersebut.  Keuangan  desa dikelola dengan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan  disiplin  anggaran.  Menurut  UU  No.  6  Tahun  2014  Tentang  desa,  pendapatan  desa bersumber dari:
a. Pendapatan asli desa, terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa,
b. Alokasi Anggaran dan Belanja Negara,
c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota,
d. Alokasi  dana  desa  yang  merupakan  bagian  dana  perimbangan  yang  diterima Kabupaten/Kota,
e. Bantuan  keuangan  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  provinsi,  dan Anggaran Pandapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota,
f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, serta
g. Pendapatan lain-lain desa yang sah.
Penyaluran  ADD  dan  bagian  dari  hasil  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah kabupaten/kota  dari  kabupaten/kota  ke  desa  dilakukan  secara  bertahap.  Pelaporan  dan pertanggungjawaban  ADD  dilakukan  oleh  kepala  desa  dengan  menyampaikan  Laporan Realisasi  Pelaksanaan  APBDesa  kepada  bupati/walikota  setiap  semester  tahun  berjalan. Laporan  untuk  semester  pertama  disampaikan  paling  lambat  akhir  bulan  Juli  tahun berjalan, sedangkan laporan untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan  Januari  tahun  berikutnya.  Selain  penyampaian  Laporan  Realisasi  Pelaksanaan  APB Desa, kepala desa juga menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APB  Desa  kepada  bupati/walikota  setiap  akhir  tahun  anggaran.  Laporan  yang  dimaksud merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  laporan  penyelenggaraan  Pemerintahan Desa kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain setiap akhir tahun anggaran.

## Buana Akuntansi

## II. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  dengan  pendekatan  kualitatif  dan  sumber  data/informasi adalah informan penelitian maka metode penetapan informan penelitian digunakan dengan menggunakan  metode Purposive  Teknik ,  yaitu  metode  penentuan  informan  yang  sesuai dengan karakteristik yang ditentukan yang ditentukan antyara lain : Kepala Desa, Anggota BPD, Anggota LKD dan Masyarakat. Serta instansi Pemerintah daerah yang terkait seperti kepala  BMPD  dan  camat  pada  wilayah  penelitian.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Wawancara  yaitu  bertanya  secara  langsung  kepada  informan  penelitian  yang berdasarkan  pada  pedoman  wawancara  dan  kebutuhan  informasi  yang dikembangkan.
b. Observasi yaitu dengan mengamati langsung proses kegiatan di lokasi yang menjadi yang menjadi objek penelitian.
c. Studi  dokumentasi  yaitu  proses  pengumpulan  data  dengan  mempelajari  atau menganalisis seluruh dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

## III. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

## A. Dampak Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bombonglambe
Akuntabilitas  adalah  suatu  keharusan  oleh  pemerintah  desa  sebagai  administrasi pembangunan sekaligus pengelolah keuangan terhadap masyarakat yang menjadi penerima manfaat  atau  kelompok  sasaran.  Tujuan  dari  prinsip  akuntabilitas  ini  adalah  menjaga ketidakjelasan  mengenai  penggunaan  dana  desa  yang  diperuntukkan  bagi  pemberdayaan masyarakat.  Dikatakan  demikian  karena  kepuasan  masyarakat  harus  terpenuhi,  maka diperlukan pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan  mengungkapkan  segala  aktifitasnya,  dan  kegiatan  yang  menjadi  tanggungjawab kepada kelompok sasaran, yakni masyarakat.
Hal  tersebut  diatas  sesuai  apa  yang  dikatakan  oleh  salah  seorang  informan,  Anna Martince, yang mengatakan bahwa:
“Sebenarnya  mekanisme  pengelolaan  serta  pemanfaatan  alokasi  dana  desa  perlu  dilaporkan pada  masyarakat  yang  ada  di  desa  ini.  Pemerintah  desa  kita  juga  harus  melakukan pertanggungjawaban  atau  pelaporan  tentang  program  apa  saja  yang  telah  dan  akan  dilaksanakan dengan menggunakan dana desa, sehingga masyarakat dapat mengetahuinya”.
Dapat  dikatakan  bahwa  masyarakat  belum  diberdayakan  secara  optimal  dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa di desa Bombonglambe’. Dana yang digunakan baru hanya sekitar  26%.  Sedangkan  seperti  yang  telah  dijelaskan  di  latar  belakang  sebelumya, pengalokasian dana desa untuk program pemberdayaan masyarakat seharusnya sebanyak 70%. Selain itu, dalam tabel APBDes di atas, dapat terlihat bahwa belum ada kegiatan yang memberdayakan  masyarakat.  Hal  ini  mungkin  disebabkan  karena  kurang  kreatifnya pemerintah  desa  dalam  mengelola  dana  desa  yang  telah  dipercayakan  kepada  mereka, sehingga mereka belum mampu menciptakan kegiatan-kegiatan yang bisa memberdayakan masyarakat.
Belum adanya kegiatan yang benar-benar memberdayakan masyarakat adalah salah satu persoalan  yang  membuat  pengalokasian  dana desa  untuk  pemberdayaan  masyarakat tidak  sesuai  dengan  peruntukannya.  Dana  yang  seharusnya  digunakan  untuk mengembangkan  dan  menggali  potensi  masyarakat  desa,  malah  digunakan  untuk  bidang lain  yang  tidak  ada  hubungannya  dengan  pemberdayaan  masyarakat  secara  langsung. Padahal  bisa  dikatakan  bahwa  masyarakat  desa  Bombongambe  memiliki  potensi  yang cukup  menjanjikan,  misalnya  saja  pengarajin  tenun.  Selain  itu,  rendahnya  kualitas pendidikan  dan  banyaknya  anak  yang  putus  sekolah  seharusnya  menjadi  dasar  bagi

## Buana Akuntansi
pemerintah  desa  untuk  membentuk  program/kegiatan  yang  dapat  memberdayakan mereka.  Tidak  dibentuknya  Prukades  dan  BUMDes  juga merupakan salah  satu  kegagalan pemerintah desa dalam mengalokasikan dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## A.1.Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bombonglambe
a. Perencanaan Alokasi Dana Desa.
Proses  perencanaan  ADD  dimulai  dengan  menjaring  aspirasi  masyarakat  atau kebutuhan  masyarakat  melalui  musyawarah  desa.  Di  desa  Bombonglambe,  musyawarah desa dilakukan dengan membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta Musyawarah  Rencana  Pembangunan  Desa  (Musrembang),  sehingga  dihasilkan  Rencana Penggunaan  Dana  (RPD).  Dalam  kegiatan  Musrembang  ini  tentunya  dibutuhkan pasrtisipasi  masyarakat  yang  tinggi,  agar  segala  ide  dan  gagasan  masyarakat  desa  dapat ditampung dan menjadi bahan pertimbangan pemerintah desa dalam menetukan seberapa besar  anggaran  yang  akan  diperuntukkan  bagi  pemberdayaan  masyarakat.  Sesuai  dengan wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat di desa, Andarias:
“Kegiatan  perumusan  program  desa  dengan  ikut  melibatkan  masyarakat  adalah  salah  satu langkah yang tepat yang dilakukan oleh pemerintah kita. Karena melalui kegiatan itulah, masyarakat desa dapat menyampaikan aspirasi mereka”.
b. Mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa.
Peraturan Bupati No. 39.a tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2017, Bab 3 mengenai  Penyaluran  Alokasi  Dana  Desa,  mekanisme  penyaluran  alokasi  dana  desa dilakukan  dalam  beberapa  tahap.  Penyaluran  ADD  dilakukan  apabila  sudah  ditetapkan dalam  Peraturan  Desa  tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes). Penyaluran  dilakukan  dengan  cara  pemindahbukuan  dari  RKUD  ke  Rekening  Kas  Desa. Penyaluran  tersebut  dilaksanakan secara  bertahap  melalui  bank  yang  ditunjuk  dalam  dua tahap:
 Tahap I sebesar 60% (enam puluh perseratus) pada bulan Maret, dan
 Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) pada bulan Agustus.
Penyaluran  Alokasi  Dana  Desa  tahap  pertama  dilakukan  setelah  kepala  desa menyampaikan:
a. Peraturan Desa mengenai APBDes kepada Bupati  Kabupaten Mamasa,
b. Realisasi  penggunaan  Alokasi  Dana  Desa  dan  Laporan  pertanggungjawaban  tahun anggaran  sebelumnya  kepada  bupati  Mamasa  paling  lambat  minggu  kedua  bulan Februari.
Penyaluran  alokasi  dana  desa  tahap  kedua  dilakukan  setelah  kepala  desa menyampaikan  laporan  realisasi  penggunaan  alokasi  dana  desa  tahap  pertama  telah digunakan sebesar 80% kepada bupati Mamasa, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa paling lambat minggu keempat bulan Juli.
Setelah  penyampaian  pelaporan  telah  selesai  dilaksanakan,  maka  usulan  pengajuan penyaluran  diterima  dan  dihimpun  oleh  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan Pemerintahan Desa, kemudian mengajukan permohonan transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa yag dilakukan setiap hari Senin. Dinas Pengelola Keuangan dan  Aset  Daerah  kemudian  melakukan  verifikasi  akhir  sesuai  dengan  peraturan perundangan yang berlaku.
c. Penggunaan ADD
Penggunaan ADD untuk pemberdayaan masyarakat di desa Bombonglambe adalah sebesar  Rp.  201.968.000.  Dalam  penggunaannya,  dana  desa  bidang  pemberdayaan

## Buana Akuntansi
masyarakat telah digunakan untuk mengadakan pelatihan kepala desa, perangkat desa, dan BPD, serta telah digunakan juga untuk peningkatan kapasitas lembaga masyarakat.
Dalam  penggunaan  dana  untuk  peningkatan  derajat  kesehatan  yaitu  dengan memberikan  bantuan  kepada  Pos  Pelayanan  Terpadu  (Posyandu).  Dimana  dana  tersebut digunakan  untuk  membiayai  kegiatan-kegiatan  posyandu  balita  maupun  pustu.  Hal  ini sesuai  dengan  teori  pemberdayaan  oleh  Ife  dalam  Suharto  (2005,  h.59),  yang  mengatakan bahwa  pemberdayaan  dapat  dilihat  dari  kemampuan  dalam  kaitannya  dengan  proses kelahiran dan perawatan anak.
Berdasarkan  teori  pemberdayaan  masyarakat  oleh  Ife  dalam  Suharto  (2005,  h.55), yang  menjelaskan  bahwa  pemberdayaan  masyarakat  dapat  dilakukan  dengan meningkatkan  kemampuan  menjangkau,  menggunakan,  dan  mempengaruhi  pranata- pranata  masyarakat,  seperti  lembaga  kesejahteraan  sosial,  pendidikan,  kesehatan.  Pada bidang  pendidikan,  penggunaan  dana  desa  untuk  peningkatan  pendidikan  luar  sekolah yaitu  dengan  memberikan  bantuan  untuk  operasional  kegiatan  belajar  mengajar  TK  dan PAUD. Dalam pemanfaatannya sebenarnya sudah sesuai, mengingat tingkat pendidkan di desa  Bombonglambe  masih  cukup  rendah,  yaitu  mayoritas  lulusan  SD  dan  SMP.  Namun bisa dikatakan bahwa dana yang dialokasikan tidak cukup, sehingga hal inilah yang akan menjadi penghambat dalam meningkatkan kualitas pendidkan. Menurut peneliti, alangkah baiknya  jika  pemerintah  desa  meningkatkan  anggaran  untuk  pendidikan,  dan menggunakannya  untuk  menunjang  kegiatan-kegiatan  pendidikan  selain  sekolah,  seperti pendidikan dan pelatihan kelompok-kelompok tani.
Pengalokasian  dana  desa  dalam  pembangunan  infrastruktur  desa  dengan melibatkan masyarakat sudah dilakukan. Dalam penggunaannya, anggaran pembangunan pedesaan  diperuntukkan  untuk  membangun  dan  memelihara  sarana  publik,  yaitu pembangunan  jalan  desa,  yang  menghubungkan  dusun  Kilo  Meter  Lima  dan  dusun Bombonglambe.  Dalam  pengalokasian  untuk  seluruh  program  kerja,  dana  untuk pembangunan jalan desa dalah yang paling banyak, yakni sebanyak 70%, mengingat jalan desa  yang  ada  di  desa  Bombonglambe  masih  banyak  yang  rusak,  dan  perlu  dilakukan betonisasi.  Penggunaan  dana    desa  untuk  pembangunan  infrastruktur  tersebut  sesuai dengan pendapat Widjaja (2004, h.69) yang mengatakan bahwa pendukung berkembangnya potensi  masyarakat  melalui  peningkatan  peran,  produktivitas  dan  efisiensi  serta  dapat memperbaiki  empat  akses,  yaitu  akses  terhadap  sumber  daya,  akses  terhadap  sumber teknologi, akses terhadap pasar, dan akses terhadap sumber pembiayaan.
Penggunaan  dana  desa  di  desa  Bombonglambe  memang  cukup  memberikan dampak  positif  terhadap    peningkatan  kegotong-royongan  masyarakat  maupun  dalam pembangunan  sarana  dan  prasarana  desa.  Namun,  ada  pula  dampak  negative  dari keberadaan  dana  desa  ini,  yaitu  timbulnya  ketergantungan  desa  terhadap  dana  tersebut, sehingga  upaya  pemerintah  desa  untuk  mendapat  sumber  keuangan  sendiri  berangsur- angsur  memudar.  Di  desa  Bombong  lambe,  penggunaan  alokasi  dana  desa  sudah  cukup berjalan  dengan  baik,  walaupun  dalam  berbagai  bidang  penggunaan  alokasi  dana  desa belum optimal. Hal ini bisa dilihat dari rendahnya swadaya masyarakat, yang seharusnya menjadi  Pendapatan  Asli  Desa,  dan  belum  terbentuknya  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes) dan Prukades.

## d. Pertanggungjawaban Pengalokasian Dana Desa
Pertanggungjawaban merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana publik yang dipercayakan kepada pemerintah desa. Sesuai dengan PerBup Mamasa No. 30.a tahun 2016  tentang  Tata  Cara  Pembagian  Dan  Penetapan  Rincian  Alokasi  Dana  Desa  bab  V

## Buana Akuntansi
tentang Pelaporan Alokasi Dana Desa, diakatakan bahwa pelaporan perlu dilakukan dalam rangka untuk pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan  dana  dari  alokasi  dana  desa.  Jika  kepala  desa  tidak  atau  terlambat menyampaikan  laporannya,  maka  bupati  dapat  menunda  penyaluran  dana  desa  sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan alokasi dana desa.
Tahap  pertama  yang  dilakukan  dalam  proses  pelaporan  adalah  kepala  desa,  dengan dikoordinasikan  dengan  camat  setempat  menyampaikan  laporan  realisasi  penggunaan alokasi  dana  desa  tahap  pertama,  dan  laporan  realisasi  penggunaan  alokasi  dana  desa tahunan  kepada  bupati  Mamasa,  melalui  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan Pemerintahan  Desa.  Penyampaian  laporan  realisasi  penggunaan  Alokasi  Dana  Desa dilakukan dengan ketentuan:
a. Tahap pertama paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan,
b. Laporan  realisasi  Alokasi  Dana  Desa  tahunan  paling  lambat  minggu  keempat  bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
Kurang  efektifnya  penggunaan  dana  desa  di  desa  Bombonglambe’  menunjukkan adanya  kelemahan  dalam  pengelolaannya.  Pertama,  kepala  desa  sebagai  pemegang kekuasaan  dalam  pengelolaan  kekuasaan  desa  terlalu  banyak  berperan  dalam  proses penganggaran,  sehingga  menyebabkan  kurang  efektifnya  kerjasama  tim  dalam  menyusun RPJMDesa  dan  melaksanakan  APB  Desa  berdasarkan  prinsip  akuntabilitas  dan transparansi.
Kedua, jajaran pemerintah desa terutama bendahara desa tidak memahami dengan baik regulasi dan kebijakan dalam mengelola dana desa, sehingga pemahaman pengelolaan dana  desa  hanya  terbatas  pada  pengajuan  pencairan  dana  desa,  perumusan  alokasi penggunaan dana desa, dan pelaporan administratif. Dari kasus ini, maka dapat diketahui bahwa  jajaran  pemerintah  desa  Bombonglambe’  tidak  memahami  substansi  dana  desa sebagai  media  dalam  menguatkan  kinerja  pemerintahan  desa,  dan  terutama  serangkaian program pemberdayaan masyarakat.
Ketiga, dalam pelaksanaan Musrembang di desa Bombonglambe’, gagasan-gagasan yang  diberikan  masyarakat  hanya  fokus  pada  pembangunan  fisik  seperti  perbaikan  jalan raya  dan  fasilitas  sarana  dan  prasarana  desa,  bukan  gagasan  tentang  program-program yang  dapat  dilaksanakan  untuk  memberdayakan  masyarakat  desa,  sehingga  dapat dikatakan  bahwa  partisipasi  masyarakat  dalam  mendukung  pemberdayaaan  masyarakat belum efektif.
Dari  uraian  yang  telah  disebutkan  di  atas,  maka  pemerintah  desa  harus  lebih meningkatkan  kefektifitasan  dan  efisiensi  penggunaan  dana  desa  dengan  cara meningkatkan  kerjasama  tim  dalam  jajaran  pemerintahan  dana  desa,  memperhatikan pedoman  pelaksanaan  pengelolaan  dana  desa,  pendampingan,  pengembangan  database, dan  menetapkan  target  keberhasilan.  Pengembangan  kapasitas  sumber  daya  manusia melalui  pendidikan,  pelatihan,  dan  pemagangan  juga  perlu  dilakukan.  Selain  itu, penggunaan  dana  desa  seharusnya  sesuai  apa  yang  tertuang  dalam  RPJMDesa  yang kemudian  digunakan  sebagai  pedoman  dalam  menyusun  APBDesa,  agar  terjadi kesinambungan antara perencanaan dengan pelaksanaan selama masa pemerintahan jajaran pemerintah
desa
Bombonglambe’.

## Buana Akuntansi

## A2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di desa Bombonglambe:

## 1. Faktor Pendukung
a. Peran serta masyarakat dan lembaga organisasi masyarakat pedesaan. Di  dalam  pemberdayaan  masyarakat  yang  penting  adalah  bagaimana  menjadikan masyarakat  pada  posisi  pelaku  pembangunan  yang  aktif,  bukan  penerima  yang  pasif. Masyarakat  yang  lebih  mengenal  kebutuhan  dan  permasalahannya  harus  lebih diberdayakan agar masyarakat bisa lebih mampu mengenali potensi diri mereka sendiri dan dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri.
b. Dana
Dana  yang  dikucurkan  dari  kabupaten  bisa  dikatakan  sangat  cukup  untuk memberdayakan  masyarakat,  untuk  desa  dengan  luas  hanya  10,5  km²,  hanya  saja pemerintah  desa  tidak  mengelola  nya  sesuai  dengan  pedoman  pengelolaan  keuangan desa yang benar dan peraturan yang berlaku.

## 2. Faktor Penghambat
a. Kurangnya kreativitas dalam mengelola dana desa Pada proses perencanaan ADD di desa Bombonglambe menerapkan system musyawarah desa.  Dalam  proses  musyawarah,  terlihat  bahwa  partisipasi  masyarakat  tinggi,  namun bentuk-bentuk usulan kegiatan dari masyarakat masih cenderung bersifat pembangunan fisik,  seperti  perbaikan  jalan,  irigasi,  dan  lain-lain.  Padahal  kegiatan  tersebut  tidak bersifat  pemberdayaan  pada  diri  masyarakat  sendiri.  Ide-ide  pemberdayaan  yang seharusnya diusulkan oleh masyarakat adalah kegiatan yang bisa meningkatkan tingkat swadaya masyarakat, karena swadaya masyarakat adalah Pendapatan Asli Desa (PADes) yang  sah.  Kurangnya  swadaya  masyarakat  merupakan  cerminan  dari  tingkat kesejahteraan  masyarakat  desa  yang  dinilai  masih  kurang  sejahtera.  Padahal  dalam Permendagri  No.  113  tahun  2014  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Desa, dikatakan  bahwa  salah  satu  tujuan  dana  desa  adalah  meningkatkan  swadaya masyarakat.
b. Kurangnya sosialisasi di desa
Sosialisasi  adalah  salah  satu  langkah  yang  dapat  digunakan  untuk  menambah pengetahuan,  terutama  diperuntukkan  bagi  para  pegawai  desa,  mengenai  system  yang dapat  mendukung  pelaksanaan  pemerintahan  di  desa.  Di  desa  Bombonglambe,  masih ada  beberapa  orang  pegawai  yang  belum  mahir  mengoperasikan  alat  elektronik komputer.  Padahal,  dalam  Peraturan  Bupati  Mamasa  Tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Desa  bab  3  mengenai  pengelolaan  keuangan  desa,  dikatakan  bahwa “pengelolaan  keuangan  desa  wajib  menggunakan  aplikasi  system  keuangan  desa (SisKeuDes)”.

## IV. Kesimpulan Dan Saran A.Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  pada  bab-bab  sebelumnya,  maka  dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan yang telah disusun:
a. Berdasarkan  hasil  penelitian,  pengalokasian  dana  desa  terhadap  pemberdayaan masyarakat  di  desa  Bombonglambe  belum  teralokasikan  dengan  baik,  karena pengalokasian dana desa tidak sesuai dengan peruntukannya.

## Buana Akuntansi
b. Pemerintah  desa  belum  memanfaatkan  dana  desa  secara  efektif,  sehingga  program pemberdayaan masyarakat pun belum terlaksana dengan semestinya.

## B. Saran
Berdasarkan  hasil  kesimpulan  dari  penelitian  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  maka peneliti menyampaikan saran-saran sebagai berikut:
a. Pemerintah  desa  harus  lebih  sering  melakukan  pelatihan-pelatihan  terhadap  pegawai- pegawai  yang  ada  dalam  jajaran  pemerintahan  desa  Bombonglambe,  diantaranya penyusunan  Renstra  Desa  dan  tata  Kelolah  keuangan  agar  program  pemberdayaan masyarakat tepat sasaran.
b. Pemerintah  desa  harus  lebih  meningkatkan  efektivitas  pengelolaan  dana  desa,  agar anggaran  yang  ada  dapat  digunakan  sesuai  substansinya,  terutama  dalam  hal pemberdayaan masyarakat.

## Buana Akuntansi

## DAFTAR PUSTAKA
Agung, A., & Andriyani, I. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata  Dan  Implikasinya  Terhadap  Ketahanan  Sosial  Budaya  Wilayah  (  Studi  Di Desa Wisata Penglipuran Bali ), 9340 , 1–16.
Chatarina Rusmiyati. 2011. Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah . Yogyakarta: B2P3KS Pravitasari, S. E., Soeaidy, M. S., & Hadi, M. (2009). Guna Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia ( Studi Pada UPT Rehabilitasi Sosial Cacat Netra Malang ), 2 (1), 53–59. Totok  dan  Poerwoko.  2012. Pemberdayaan  Masyarakat  dalam  Prespektif Kebijakan  Publik . Bandung: Alfabeta.
______.  (2017).  Peraturan  Bupati  Mamasa  Tentang  Tata  Cara  Pembagian  dan  Penetapan Rincian  Alokasi  Dana  Desa  Setiap  Desa  di  Kabupaten  Mamasa  Tahun  Anggaran 2017. Mamasa.
______. 2014. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa, Jakarta.
______. 2014. Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa ______.  2016.  Permendes  No.  22  Tahun  2016  Bab  3  pasal  7  tentang  Bidang  Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta.