Jurnal Ilmu Sosial Vol. 16 | No. 1 | Februari 2017 | Hal. 1-8

## KAPASITAS DAERAH BANJARNEGARA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM TANAH LONGSOR

## Amni Zarkasyi Rahman
Program Studi S1 Administrasi Publik FISIP Universitas Diponegoro Jl. Prof. H. Soedarto, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50139 e-mail : amni.zr@gmail.com

## ABSTRACT
Capacity  assessment  is  a  parameter  in  determining  the  success  of  disaster  risk  reduction.  The reference for the assessment of capacity in Indonesia is the Hyogo Framework for Action (HFA) agreed by 160 countries in disaster risk reduction efforts. The implementation of the HFA in Indonesia is ACT 24/2007 about the  disaster  relief.  The  capacity  assessment  was  conducted  to  find  out  how  disaster  mitigation  efforts  in Banjarnegara by looking at disaster mitigation priorities. The purpose of this study was to describe the score capacity in disaster management and disaster risk reduction efforts.
The results of this research is the capacity score disaster relief in the region reached 70.46% from 88 indicators  so  that  fall  into  the  category    B.  It  means  capacity  in  Banjarnegara  district  into  disaster management can already be said either. From these results, the main concern is the basic risk factors reduce the efforts through the establishment of "Desa Tangguh Bencana".
Keywords : Capacity, Assessment, Disaster

## PENDAHULUAN
Kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan parameter penting untuk menentukan keberhasilan untuk pengurangan risiko bencana. Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana harus  mengacu  kepada  Sistem  Penanggulangan  Bencana  Nasional  yang  dicantumkan  dalam  Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta turunan aturannya (Indonesia, 2007). Kapasitas daerah harus melihat kepada tatanan pada skala internasional (Indonesia, 2008). Komprehensivitas dasar acuan untuk  kapasitas  daerah  diharapkan  dapat  memberikan  arah  kebijakan  pembangunan  kapasitas  daerah  untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana (UNDP, 2009).
Pada  skala  internasional,  Kerangka  Aksi  Hyogo  (selanjutnya  disebut  KAH)  dapat  dijadikan  sebagai salah  satu  acuan  dasar  pembangunan  kapasitas.  KAH  merupakan  kesepakatan  lebih  dari  160  negara  untuk mengarusutamakan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan. Indonesia sebagai salah satu negara yang menyepakati KAH, meratifikasi KAH dalam Sistem Penanggulangan Bencana Nasional. Wujud ratifikasi KAH antara  lain  Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2007  tentang  Penanggulangan  Bencana,  Rencana  Nasional Penanggulangan Bencana, Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana dan lainnya. Setiap tahunnya, Indonesia  melaporkan  pencapaian  KAH  ke  salah  satu  sekretariat  PBB  yang  bernama  UN-ISDR  ( United Nations International Strategic for Disaster Reduction ) ( BNPB, 2012b).
Pengalaman  memperlihatkan  bahwa  kejadian-kejadian  bencana  alam  selama  ini  telah  banyak menimbulkan  kerugian  dan  penderitaan  yang  cukup  berat  sebagai  akibat  dari  perpaduan  bahaya  alam  dan kompleksitas  permasalahan  lainnya.  Sebagai  contoh  adalah  Bencana  Tanah  Longsor  di  Dusun  Jemblung, Kecamatan Karangkobar Kabupaten Banjarnegara yang menimbulkan banyak korban jiwa.
Banjarnegara adalah Kabupaten yang memiliki kawasan pegunungan dengan resiko tanah longsor cukup tinggi  (lebih  dari  70%  wilayah  rawan  longsor).  Penilaian  kapasitas  daerah  Kabupaten  Banjarnegara
menggunakan  indikator  KAH  yang  diadaptasikan  dengan  Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2007  tentang Penanggulangan  Bencana  beserta  peraturan  turunannya  menjadi  penting  untuk  dilakukan  sehingga  terdapat kesiapan daerah dalam penanggulangan bencana dikemudian hari.
Oleh  sebab  itu,  diperlukan  upaya-upaya  yang  komprehensif  untuk  menilai  kapasitas  daerah  dalam upaya penanggulangan bencana tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara. Tujuan dari penelitian ini  adalah  untuk  mendiskripsikan  kapasitas  Kabupaten  Banjarnegara  dalam  penanggulangan  bencana  tanah longsor dan mengetahui upaya peningkatan kapasitas Kabupaten Banjarnegara dalam penanggulangan bencana tanah longsor .

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif  dalam  menjabarkan  Kapasitas  Daerah  dalam  penanggulangan  bencana  tanah  longsor.  Penelitian  ini akan  menggunakan  teknik purposive  sampling yaitu  peneliti  telah  menentukan  tempat  atau  informan  yang dituju,  dalam  penelitian  ini  adalah  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kabupaten  Banjarnegara (BAPPEDA  Kabupaten  Banjarnegara);  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  Kabupaten  Banjarnegara (BPBD  Kabupaten  Banjarnegara);  Dinas  Sosial,  Tenaga  Kerja,  dan  Transmigrasi  Kabupaten  Banjarnegara; Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Banjarnegara,  dan  tokoh-tokoh  masyarakat  di  sekitar  lokasi  rawan/  terdampak bencana longsor di Kabupaten Banjarnegara.
Aspek yang akan diamati dalam penelitian ini adalah kapasitas daerah dalam upaya penanggulangan bencana  alam  tanah  longsor,  dengan  melihat  prioritas  program  pengurangan  resiko  bencana  serta  upaya mitigasi bencana yang telah dilakukan oleh BPBD Kabupaten Banjarnegara.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana
Hasil  penilaian  kapasitas  daerah  dalam  penyelenggaraan  penanggulangan  bencana  dilakukan  dengan metode  kuantitatif,  dengan  memperhatikan  hasil  hitung  secara  rata-rata  prosentase  masing-masing  indikator. Nilai kemampuan (dalam persentase) dihitung dengan  membandingkan score  yang didapat  dengan maximum score . Klasifikasi nilai dan kategori kemampuan adalah sebagai berikut :
Tabel 1 Klarifikasi Nilai Kapasitas Daerah NILAI (%) KATEGORI KETERANGAN Diatas 80 % A kapasitas  daerah  dalam  penyelenggaraan  penanggulangan bencana sangat baik 70 % hingga 80 % B kapasitas  daerah  dalam  penyelenggaraan  penanggulangan bencana baik 60 % hingga 70 % C kapasitas  daerah  dalam  penyelenggaraan  penanggulangan bencana cukup memadai 50 % hingga 60 % D kapasitas  daerah  dalam  penyelenggaraan  penanggulangan bencana kurang, memerlukan peningkatan kemampuan Dibawah 50 % E kapasitas  daerah  dalam  penyelenggaraan  penanggulangan bencana sangat kurang, memerlukan peningkatan kemam-
puan secara intensif
Sumber  :  Dikembangkan  dari  Widjono  Ngoedijo  dan  USAID,  1999

## Jurnal Ilmu Sosial
Vol. 16 | No. 1 | Februari 2017 | Hal. 1-8
Lebih  lanjut,  penilaian  kapasitas  daerah  dalam  penanggulangan  bencana  dilakukan  dengan  melihat  5 (lima)  prioritas  program  pengurangan  rsiko  bencana.  Adapun  prioritas  ini  diadopsi  dalam  Kerangka  Aksi Hangyo (KAH) dengan masing-masing memiliki indikator pencapaian.
Prioritas  pertama  adalah  memastikan  bahwa  pengurangan  risiko  bencana  menjadi  sebuah  prioritas nasional dan lokal dengan dasar kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaannya. Dalam pelaksanan prioritas 1 ini, terdapat 4 indikator dengan total 16 pertanyaan. indikator ke-1 adalah kerangka hukum yang lengkap dalam aspek  penangggulangan  bencana.  indikator  ke-2  adalah  tersedianya  sumberdaya  yang  dialokasikan  khusus untuk kegiatan pengurangan risiko bencana  di semua  tingkat  pemerintahan. indikator ke-3 adalah terjalinnya partisipasi dan desentralisasi komunitas melalui pembagian kewenangan dan sumber daya pada tingkat lokal. indikator ke-4 adalah berfungsinya forum/jaringan daerah khusus untuk pengurangan risiko bencana.
Hasil  persentase  yang  dihasilkan  dari  prioritas  ini  adalah  68,75%,  sehingga  masuk  dalam  kategori  C, yang berarti kapasitas daerah dalam Pengurangan Risiko Bencana menjadi sebuah Prioritas Nasional dan Lokal dengan  Dasar  Kelembagaan  yang  Kuat  untuk  Pelaksanaannya  cukup  memadai.  Perolehan  presentasi  ini dipengaruhi  oleh  belum  terpenuhinya  sumber  daya  yang  terkait  dengan  PRB  pada  BPBD  (dana,  sarana, prasarana, personil) baik dalam hal kualitas maupun kuantitasnya. Selain itu, belum terdapat monitoring efektif oleh  masyarakat  dalam  pengelolaan  dana  penanggulangan  bencana,  disamping  belum  adanya  forum  yang berfungsi  untuk  mempercepat  upaya  pengurangan  risiko  bencana  di  daerah  yang  terdiri  dari  aktor-aktor  dari beda kelompok seperti pemerintah, LSM, PMI, Akademisi, Media, dan Ulama.
Prioritas kedua adalah tersedianya kajian risiko bencana daerah berdasarkan data bahaya dan kerentanan untuk meliputi risiko untuk sektor-sektor utama daerah. Dalam pelaksanan prioritas 2 ini, terdapat 4 indikator dengan total 16 pertanyaan.  indikator  ke-1 adalah tersedianya  kajian risiko bencana  daerah berdasarkan data bahaya  dan  kerentanan  untuk  meliputi  risiko  untuk  sektor-sektor  utama  daerah.  indikator  ke-2  adalah tersedianya  sistem-sistem  yang  siap  untuk  memantau,  mengarsip  dan  menyebarluaskan  data  potensi  bencana dan  kerentanan-kerentanan  utama.  indikator  ke-3  adalah  tersedianya  sistem  peringatan  dini  yang  siap beroperasi untuk skala besar dengan jangkauan yang luas ke seluruh lapisan masyarakat. indikator ke-4 adalah penilaian risiko daerah mempertimbangkan risiko-risiko lintas batas guna menggalang kerjasama antar daerah untuk pengurangan risiko.
Hasil  persentase  yang  dihasilkan  dari  prioritas  ini  adalah  93,75%,  sehingga  masuk  dalam  kategori  A, yang berarti kapasitas daerah dalam penyediaan Kajian Risiko Bencana Daerah berdasarkan data bahaya dan kerentanan untuk meliputi risiko untuk sektor-sektor utama daerah adalah sangat baik. Hasil ini dapat dilihat dari ketersediaan dokumen kajian resiko bencana Kabupaten Banjarnegara yang dilengkapi dengan peta resiko bencana dan diperbaharui secara periodik. Selain itu, terdapat pula sistem peringatan dini untuk setiap bencana yang sering terjadi. Alat peringatan dini saat ini telah terpasang alat deteksi peringatan dini bahaya longsor di berbagai  tempat.  Akan  tetapi,  terdapat  sebagian  masyarakat  yang  enggan  untuk  menerima  pemasangan  alat deteksi dini sebagai bagian dari sistem peringatan dini longsor atau Landslide Early Warning System (LEWS) Kabupaten Banjarengara (Rahman, 2015).
Selanjutnya,  prioritas  ketiga  adalah  terwujudnya  penggunaan  pengetahuan,  inovasi  dan  pendidikan untuk membangun kapasitas dan budaya aman dari bencana di semua tingkat. Dalam pelaksanan prioritas 3 ini, terdapat  4  indikator  dengan  total  16  pertanyaan.  indikator  ke-1  adalah  tersedianya  informasi  yang  relevan mengenai bencana dan dapat  diakses di semua tingkat oleh seluruh pemangku kepentingan (melalui jejaring,

## Jurnal Ilmu Sosial
Vol. 16 | No. 1 | Februari 2017 | Hal. 1-8
pengembangan  sistem  untuk  berbagi  informasi,  dst).  indikator  ke-2  adalah  kurikulum  sekolah,  materi pendidikan  dan  pelatihan  yang  relevan  mencakup  konsep-konsep  dan  praktik-praktik  mengenai  pengurangan risiko bencana dan pemulihan. indikator ke-3 adalah tersedianya metode riset untuk kajian risiko multi bencana serta analisis manfaat-biaya ( cost benefit analysist ) yang selalu dikembangkan berdasarkan kualitas hasil riset. indikator  ke-4  adalah  diterapkannya  strategi  untuk  membangun  kesadaran  seluruh  komunitas  dalam melaksanakan  praktik  budaya  tahan  bencana  yang  mampu  menjangkau  masyarakat  secara  luas  baik  di perkotaan maupun pedesaan.
Hasil  persentase  yang  dihasilkan  dari  prioritas  ini  adalah  56,25%,  sehingga  masuk  dalam  kategori  D, yang  berarti  kapasitas  daerah  dalam  penggunaan  pengetahuan,  inovasi  dan  pendidikan  untuk  membangun kapasitas  dan  budaya  aman  dari  bencana  di  semua  tingkat  adalah  kurang  sehingga  memerlukan  peningkatan kemampuan  (BPBD).  Hasil  ini  dapat  dilihat  dari  tidak  adanya  pelajaran  tentang  pengurangan  risiko  bencana beberapa  sekolah  di  wilayah  rawan  bencana.  Selain  itu,  belum  digunakannya  hasil  riset  untuk  memantau ancaman bencana dan menurunkan kerentanan daerah terhadap risiko multi bencana. Hal ini menjadi penting melihat  efek  domino  dari  bencana  tanah  longsor  yang  kerap  terjadi.  Hal  penting  yang  perlu  mendapatkan perhatian  dan  peningkatan  adalah  metode  untuk  mengukur  keberhasilan  strategi  dan  perencanaan  publikasi yang diterapkan pada wilayah rawan bencana di Kabupaten Banjarnegara dalam meningkatkan praktik budaya pengurangan risiko bencana (Mubekti, 2011).
Prioritas  keempat  adalah  mengurangi  faktor-faktor  risiko  dasar.  Dalam  pelaksanan  prioritas  4  ini, terdapat 6 indikator dengan total 24 pertanyaan. indikator ke-1 adalah pengurangan risiko bencana merupakan salah satu tujuan dari kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana  yang berhubungan dengan lingkungan hidup, termasuk  untuk  pengelolaan  sumber  daya  alam,  tata  guna  lahan  dan  adaptasi  terhadap  perubahan  iklim. Indikator  ke-2  adalah  rencana-rencana  dan  kebijakan-kebijakan  pembangunan  sosial  dilaksanakan  untuk mengurangi kerentanan penduduk yang paling berisiko terkena dampak bahaya. Indikator ke-3 adalah rencana- rencana  dan  kebijakan-kebijakan  sektoral  di  bidang  ekonomi  dan  produksi  telah  dilaksanakan  untuk mengurangi  kerentanan  kegiatan-kegiatan  ekonomi.  Indikator  ke-4  adalah  perencanaan  dan  pengelolaan pemukiman manusia memuat unsur-unsur pengurangan risiko bencana termasuk pemberlakuan syarat dan izin mendirikan bangunan. Indikator ke-5 adalah langkah-langkah pengurangan risiko bencana dipadukan ke dalam proses-proses rehabilitasi dan pemulihan pascabencana. Indikator ke-6 adalah siap sedianya prosedur-prosedur untuk menilai dampak-dampak risiko bencana atau proyek- proyek pembangunan besar, terutama infrastruktur.
Hasil  persentase  yang  dihasilkan  dari  prioritas  ini  adalah  58,33%,  sehingga  masuk  dalam  kategori  D, yang berarti kapasitas daerah dalam mengurangi faktor-faktor risiko dasar adalah kurang sehingga memerlukan peningkatan kemampuan (pengurangan faktor-faktor resiko bencana). Hasil ini dapat dilihat dari tidak adanya aksi-aksi  sosial  (seperti  program  kapasitas  jaringan  pangan,  kesehatan,  membangun  perekonomian  untuk menekan terbentuknya kelompok masyarakat  miskin, asuransi infrastruktur, asuransi asset penduduk lainnya) untuk  mengurangi  kerentanan  penduduk  dari  berbagai  pemangku  kepentingan  yang  telah  ditentukan  dalam kebijakan-kebijakan pembangunan sosial. Hal ini juga diperkuat dengan tidak adanya kegiatan-kegiatan yang terukur  dan  terarah  berdasarkan  rencana  yang  matang  untuk  meningkatkan  kapasitas  komunitas  dibidang ekonomi  dan  produksi  yang  ditujukan  untuk  pengurangan  risiko  bencana.  Selain  itu,  kontrol  daerah  untuk mengurangi resiko bencana juga terhambat oleh tidak adanya tindakan hukum terhadap pemukiman penduduk yang tidak direncanakan dan dikelola berdasarkan rencana tata guna lahan, IMB dan perluasannya, serta tidak

## Jurnal Ilmu Sosial
Vol. 16 | No. 1 | Februari 2017 | Hal. 1-8
adanya  prosedur  analisis  resiko  bencana  yang  dapat  menilai  dampak-dampak  risiko  bencana  untuk  proyek- proyek  lain  seperti  pengentasan  kemiskinan,  perumahan,  air  dan  energi  selain  infrastruktur.  Hal  ini  dapat dilakukan dengan turut memperhatikan Peta Rawan Bencana yang termuat dalam dokumen RTRW Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031.

## Gambar 1 Peta Rawan Gerakan Tanah Kabupaten Banjarnegara
Sumber : RTRW Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031
Sedangkan  prioritas  terakhir  adalah  memperkuat  kesiapsiagaan  terhadap  bencana  demi  respon  yang efektif  di  semua  tingkat. Dalam  pelaksanan  prioritas  4  ini,  terdapat  4  indikator  dengan  total  16  pertanyaan. indikator  ke-1  adalah  tersedianya  kebijakan,  kapasitas  teknis  kelembagaan  serta  mekanisme  penanganan darurat bencana yang kuat dengan perspektif pengurangan risiko bencana dalam pelaksanaannya. Indikator ke- 2  adalah  tersedianya  rencana  kontinjensi  bencana  yang  berpotensi  terjadi  yang  siap  di  semua  jenjang pemerintahan, latihan reguler diadakan untuk menguji dan mengembangkan program- program tanggap darurat bencana.  Indikator  ke-3  adalah  tersedianya  cadangan  finansial  dan  logistik  serta  mekanisme  antisipasi  yang siap untuk  mendukung  upaya penanganan darurat  yang efektif dan pemulihan pasca  bencana. Indikator ke-4 adalah  tersedianya  prosedur  yang  relevan  untuk  melakukan  tinjauan  pasca  bencana  terhadap  pertukaran informasi yang relevan selama masa tanggap darurat.
Hasil  persentase  yang  dihasilkan  dari  prioritas  ini  adalah  81,25%,  sehingga  masuk  dalam  kategori  A, yang berarti kapasitas daerah dalam memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana demi respon yang efektif di

## Jurnal Ilmu Sosial
Vol. 16 | No. 1 | Februari 2017 | Hal. 1-8
semua  tingkat  adalah  sangat  baik .  Hasil  ini  dapat  dilihat  adanya  sistem  komando  tanggap  darurat  yang terintegrasi BPBD dan Pemkab Banjarnegara dalam segala penanganan bencana alam. Hal ini turut diperkuat dengan adanya  mekanisme  untuk penggalangan bantuan dari pihak lain ketika  terjadi bencana, seperti ketika terjadi bencana longsor Karangkobar yang terjadi pada 26 Desember 2016.
Gambar 2 Grafik Hasil Persentase Penilaian masing-masing Prioritas
Sumber : Data diolah, 2016
Secara  keseluruhan,  hasil  penilaian  kapasitas  Kabupaten  Banjarnegara  dalam  penyelenggaraan penanggulangan  bencana  mencapai  70,45%.  Hasil  persentase  ini  menjadikan  kapasitas  daerah  Kabupaten Banjarnegara masuk dalam kategori B, yang berarti kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik.

## Upaya Peningkatan Kapasitas Daerah dalam Penangglangan Bencana
Upaya  peningkatan  kapasitas  daerah  dalam  penanggulangan  bencana  lebih  diarahkan  pada  upaya pengurangan  risiko  bencana.  Menurut  Yanuarko,  (Profil  PUM,  Majalah  Direktorat  Jenderal  Pemerintahan Umum,  2007),  upaya  pengurangan  bencana  harus  ditingkatkan.  Konferensi  pengurangan  risiko  bencana sedunia ( World Conference for Disaster Reduction/ WCDR) di Kobe, Jepang, pada tanggal 18-25 Januari 2005 dan konferensi asia  ( Asian Conference fot Disaster Reduction /ACDR) di Beijing,  China, pada  tanggal  27-29 September 2005 tentang pengurangan risiko bencana adalah dasar tekad dan program kerja masyarakat sedunia dalam mengurangi risiko bencana, yang melahirkan Hyogo Framework for Action /HFA (Kerangka Kerja Aksi Hyogo  2005-2015)  yaitu  membangun  ketahanan  bangsa  dan  komunitas  terhadap  bencana  ( Building  the Resilience of nation and communities to disasters ) (Wuryanti, 2006).
Ketahanan  bangsa  dalam  bencana  merupakan  kekuatan,  kemampuan,  daya  tahan,  dan  keuletan  yang menjadi  tujuan  suatu  bangsa  untuk  menghadapi  tantangan,  ancaman,  hambatan,  dan  gangguan  dari  bencana alam  yang  terjadi.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan  pembangunan  manusia  melalui  pemberdayaan  sehingga menjadi  masyarakat  tangguh  bencana.  Masyarakat  yang  tangguh  bencana  ialah  masyarakat  yang  mampu mengantisipasi dan meminimalisir kekuatan yang merusak, melalui adaptasi. Mereka juga  mampu mengelola dan  menjaga  struktur  dan  fungsi  dasar  tertentu  ketika  terjadi  bencana.  Apabila  terkena  dampak  bencana,
Jurnal Ilmu Sosial Vol. 16 | No. 1 | Februari 2017 | Hal. 1-8
Jurnal Ilmu Sosial Vol. 16 | No. 1 | Februari 2017 | Hal. 1-8
mereka  akan  dengan  cepat  bisa  membangun  kehidupannya  menjadi  normal  kembali  atau  paling  tidak  dapat dengan cepat memulihkan diri secara mandiri.
Desa  Tangguh  merupakan  program  nasional  dari  BNPB  (Perka  BNPB  01/2012)  dalam  rangka mewujudkan  Indonesia  Tangguh.  Program  ini  merupakan  wujud  tanggungjawab  pemerintah  terhadap masyarakatnya  dalam  hal  penanggulangan  bencana.  Karena  masyarakat  yang  merupakan  penerima  dampak langsung  dari  bencana,  dan  sekaligus  sebagai  pelaku  pertama  dan  langsung  yang  akan  merespon  bencana disekitarnya.  Maka  masyarakat  perlu  dibekali  dalam  konteks  pemberdayaan  agar  menjadi  Tangguh,  bukan hanya siap menghadapi bencana tapi menjadi TANGGUH.
Masyarakat  tangguh  adalah  mampu  mengantisipasi  dan  meminimalisasi  kekuatan  yang  merusak (ancaman bencana), dengan cara melakukan adaptasi; mampu mengelola dan menjaga stuktur dan fungsi dasar tertentu  ketika  terjadi  bencana;  jika  terkena  dampak  bencana,  mereka  akan  dengan  cepat  bisa  membangun kehidupannya menjadi normal kembali (BNPB, 2012a). Program desa tangguh tanggap bencana, dikhususkan untuk desa yang berpotensi mengalami bencana longsor. Tujuan pembentukan desa tangguh tanggap bencana, untuk menyiapkan masyarakat yang lebih siap menghadapi bencana.
Desa  tangguh bencana  di Kabupaten Banjarnegara  saat ini paling tinggi pada  level  madya, diantaranya  Desa Kalitraga, Desa Kertosari, Desa Karangtengah, Desa Tiaga, dan Desa Sijeruk. Selain itu 7 desa lainnya adalah level  pratama,  yaitu  :  Desa  Dawuhan,  Desa  Sumberejo,  Desa  Bakal,  desa  Nduren,  Desa  Merden,  Desa Karangkobar,  dan  Desa  Sampang.  Padahal  Kabupaten  Banjarnegara  memiliki  46  desa  yang  rawan  bencana longsor. Hal ini dapat disimpulkan belum setengah dari jumlah desa di Kabupaten Banjarengara rawan longsor telah  menjadi  Desa  Tangguh  Bencana.  Melalui  desa  tangguh  bencana  ini,  diharapkan  dapat  meminimalisir jumlah korban jiwa dengan mengedepankan upaya mitigas bencana tanah longsor pada saat musim penghujan.

## PENUTUP
Hasil  penilaian  kapasitas  Kabupaten  Banjarnegara  dalam  penyelenggaraan  penanggulangan  bencana secara  keseluruhan  dalam  88  indikator  mencapai  70,45%.  Hasil  persentase  ini  menjadikan  kapasitas  daerah Kabupaten  Banjarnegara  masuk  dalam  kategori  B,  yang  berarti  kapasitas  daerah  dalam  penyelenggaraan penanggulangan  bencana  baik.  Hal  yang  masih  menjadi  perhatian  utama  adalah  mengurangi  faktor-faktor resiko dasar yang menjadi prioritas ke-4.
Pengurangan  faktor-faktor  resiko  dasar  ini  dapat  dilakukan  dengan  melakukan  berbagai  sosialisasi tentang  bahaya  pemukiman  di  daerah  rawan  bencana.  Sosialisasi  ini  menjadi  penting  karena  masih  banyak pemukiman yang berada di daerah rawan dengan milihat peta rawan bencana. Perlu adanya kolaborasi dengan Taruna  Siaga  Bencana  (TAGANA)  yang  telah  terbentuk  pada  masing-masing  Desa  Tangguh  Bencana  agar sosialisasi ini dapat berjalan efektif.

## DAFTAR PUSTAKA
Peraturan  Kepala  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  (No  1  Tahun  2012)  Tentang:  Pedoman  Umum
Desa, 01 C.F.R. (2012a).
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana, 03 C.F.R. (2012b).
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, 24 C.F.R. (2007).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Penyelenggaraan  Penanggulangan  Bencana    21  C.F.R.
(2008).
Iskandar,  D.  A.  (2004).  Kajian  Standar  Kapasitas  Institusi  Perencanaan  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah
Daerah.
Mubekti,  M.  (2011).  Mitigasi  Daerah  Rawan  Tanah  Longsor  Menggunakan  Teknik  Pemodelan  Sistem
Informasi  Geografis;  Studi  Kasus:  Kecamatan  Sumedang  Utara  dan  Sumedang  Selatan. Jurnal Teknologi Lingkungan, 9 (2).
Rahman, A. Z. (2015). Kajian Mitigasi Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Banjarnegara. GEMA PUBLICA,
1 (01).
UNDP.  (2009). Capacity  Needs  Assessment  In  Disaster  Risk  Reduction  :  County,  District  and  Community Assessment .
Wuryanti, T. (2006). Kerangka Aksi Hyogo: Pengurangan Resiko Bencana 2005-2015 Membangun Ketahanan Bangsa dan Komunitas Terhadap Bencana. MPBI. Jakarta .

## Jurnal Ilmu Sosial
Vol. 16 | No. 1 | Februari 2017 | Hal. 1-8