## Andi Nurlaela

## MENAKAR NALAR PENDIDIKAN PESANTREN BERBASIS KEARIFAN LOKAL
STAI Al-Hamidiyah Jakarta Email:
Abstract: This study is to figure outs the possibility of pesantren in designing a local wisdom based logics of education. It is a starting hypothesis that needs more analysis, theory, and discussion. Today’s globalisation often makes pesantren into a streotypical ‘scary’ position among society, then it needs an escalation from trom self-developmental educational system into a logics of education which is based on tolerances and local wisdom. This effort is possible to do with habituation of local wisdom based logics of education to santri. The possible solution is getting started with the simplest thing instead of underestimating the dominant globalisation and traditional nature of pesantren.
Keywords: pesantren, logics of education, local wisdom
Abstrak: Tulisan ini membahas kemungkinan  warga pesantren untuk mewujudkan nalar pendidikan berbasis local wisdom. Tulisan ini merupakan hipotesis-hipotesis awal yang tentunya sangat membutuhkan penelitian, teori, pengujian atau diskusi lebih lanjut. Arus globalisasi seringkali memosisikan pesantren dalam  lingkaran streotipikal yang“menakutkan”  di kalangan masyarakat. Kondisi yang demikian ituhanya dapat diatasi dengan upaya eskalasi sistem pendidikan yang awalnya masih berfokus pada pengembangan diri menuju sistem pendidikan yang dapat mengejawantahkan semangat toleransi dengan masyarakat sekitar agar tercipta suasana kearifan lokal (local wisdom). Upaya ini dilakukan dalam melalui pembiasaan nalar pendidikan pesantren berbasis local wisdom kepada para santri. Tentu, tak ada jalan lain, kecuali mulai membenahi sistem pendidikan pesantren dari hal-hal yang paling sederhana,  dari yang paling mungkin dilakukan,  daripada  menyalahkan dominasi globalisasi dan tradisionalitas jatidiri pesantren itu sendiri.
Katakunci: pesantren, nalar pendidikan, local wisdom

## PESANTREN: REFLEKSI AKULTURASI BUDAYA
Sebagai lembaga indigenous 1 di  Indonesia,  pesantrenmemiliki prinsip dan misi prospektif dalam memberdayakan  masyarakat. Pesantren membuka ruang penuh kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengembangkan potensi-potensi mereka. Hal ini diperkuat dengan keberadaan lembaga ini yang  sangat  peduli pada kondisi masyarakat sekitarnya yang nota bene bertempat tinggal di daerah-daerah pedesaan dan pemukiman terpencil. 2
1 Istilah ini merupakan idagium pupoler pesantren, karena menyebut lembaga ini sebagai institusi pendidikan yang memegang kokoh nilai-nilai keaslian (baik budaya dan struktur sosial) masyarakat Indonesia, selain juga ditilik dari latar belakang historis berdirinya pesantren yang mulai sejak pada kekuasaan Hindhu-Budha di Indonesia.
Selama
2 Dalam beberapa pengamatan, pada dasawarsa delapan puluh, sekitar 65 persen berada di tengah-tengah areal pedesaan. Sementara, di masyarakat urban hanya berkisar 35 persen. Lih. Zamakhsyari Dhafir, Tradition and Change in Indonesian Islamic Education, (Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Departemen Agama RI, 1995), hlm. 124. sehingga, tak salah kemudian, jika pesantren berusaha untuk tetap konsis dengan pelbagai perubahan (keadaan) sosial sekitarnya. Dapat dilihat pula dalam tulisan apik Dr. Abd. ‘Ala,
pesantren mampu mengakomodir sistem tradisionalistiknya, selama itu pula kepercayaan masyarakat akan semakin kokoh untuk setidak- tidaknya berperan aktif membantu kinerja lembaga tersebut. Kepercayaan yang begitu kuat ini pada prinsipnya lahir dari proses  deklerikalisasi ilmu pengetahuan  agama  yang memang menjadi  simbol  tak tertulis bagi  pesantren.  Dalam hal ini, ilmu pengetahuan agama selalu mendapat respons dan minat yang tinggi tidak saja bagi kiai atau santri, tetapi juga  bagi  masyarakat luas. Tidak  berlebihan jika dari  hari ke hari pesantren memiliki  posisi tawar menawar yang signifikan di  sebagian besar masyarakat Indonesia. Hasrat masyarakat untuk melibatkan diri dalamkinerja kepesantrenan inilah yang menjadi cermin  struktur sosial (social structure) dalam suatu identitas budaya. 3
Singkronisasi ini—antara masyarakat dan pesantren— semakin mengokohkan identitas lembaga tersebut—sebagaimana ungkapan Gus Dur—sebagai sub-kultur Paradigma normatif- struktural yang diterapkan lembaga ini serta merta akan diikuti oleh masyarakat sebagai bagian interaksi kultural yang mengikat.
4
Proses akulturasi ini, salah satunya,  dapat dilihat dari mengakarnya pelbagai macam “kebiasaan” (habitat/costum) para
masyarakat. Ada bangunan singkretis antara santri  dan masyarakat dalam konteks pemberdayaan keilmuan yang lebih dinamis dan progresif yang kemudian  melahirkan sisi-sisi akulturasi budaya yang positif dan khas.
Mengangkat Peran Pesantren dalam Pengembangan Civil Society, dalam FAJAR, (LPM STIK Annuqayah), edisi XI vol. VI Maret 2004, hlm. 26 3 Lih. David Kaplan, The Theory of Culture, (Landung Simatupang, penerjemah), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 139. Bandingkan teori ini secara definitif oleh A.R. Radcliffe-Brown, Method in Antropology: Selected Essays, (M.N. Srinivas, Editor), (Chicago: University of Chicago Press, 1958), hlm, 177. Menurutnya Struktur Sosial adalah pengaturan kontinyu atas orang- orang dalam kaitan hubungan yang ditentukan atau dikendalikan oleh institusi, yakni norma atau perilaku yang dimapankan secara sosial.
4 Setidaknya, ungkapan Gus Dur itu dapat dikorelasikan dengan pandangan Dr. Alo Liliweri, M.S.  yang mengatakan bahwa sub-kultur merupakan suatu kelompok atau sub unit budaya yang berkembang ketika adanya kebutuhan sekelompok orang untuk memecahkan sebuah masalah berdasarkan pengalaman bersama. Selengkapnya, lih. Dr. Alo Liliweri, M.S., Dasar-Dasar Komunikasi Antarbudaya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 112
santri selama ini. Tidak hanya itu, dari sisisosio-kultural, pesantren sendiri selalu hadir dengan aspek-aspeknya yang beragam  (baik lingkungan, santri, kurikulum, kepemimpinan, alumni,maupun sikapnya  yang  cenderung  “apatis” terhadap perubahan—sehingga disebutlah lembaga ini sebagai lembaga yang lagging behind the time ). 5
5 Aspek-aspek tersebut merupakan hasil generalisasi kondisi pesantren yang masih begitu sulit menerima perubahan. Ini dapat dilihat dari deskripsi keberadaan pesantren yang masih belum memenuhi standar institusi yang cukup memumpuni untuk meyeimbangkan dengan pelbagai potensi manusia modern. Lebih lanjut tentang pengilustrasian ini, dapat dilihat di Noer Cholish Madjid, Bilik-Bilik Pesantren, Sebuah Potret Perjalanan, (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 90-100. Namun, yang perlu dicatat disini adalah perkembangan pesantren biasanya selalu dituntut oleh penetapan arah visi dan misi dimana pesantren tersebut berdiri.
Mengapa keragaman manifestasi kultural ini dapat tumbuh di pesantren? Sebagaimana yang sudah dijelaskansebelumnya, pesantren  memiliki peran penting  dalam mewujudkan akulturasi kebudayaan  timbulnya percampuran budaya dengan diikat dalam satu sistem administratif yang—biasanya—sangat sederhana. Masyarakat kemudian begitu mudah (baca; senang) memasukkan sanak keluarganya ke pesantren sebagai wujud perhatian mereka terhadap peran dan fungsi lembaga ini yang begitu relevan. Hingga, kesempatan ini pada gilirannya membuka interaksi multi-kausal antara perilaku (kebiasaan) yang dibawa oleh santri dari rumahnya yang masing-masing berbeda kebudayaan serta tradisi. Apalagi, di level masyarakat yang mayoritas berpenduduk “old style” menegaskan betapa pesantren dihiasi denganpelbagai gaya, prosedur-prosedur kehidupan sehari-hari yang relatif tradisonalistik. Meski, sejauh anggapan penulis, nilai-nilai konservatifitas dan ke- kolot-an belum menjadi “standar formal” bagi lembaga ini. Dalam realitas kehidupan, akulturasi budaya pesantren serta merta memberikan simbol kuat yang senantiasa menjadi bagian tak terpisahkan. Pesantren, dalam perjalanannya, masih tetap eksis dalam struktur kelembagaan dengan dasar (atas nama) budaya dan kecenderungan dinamika kehidupan lain. Ini dipahami untuk menentukan sejauhmana kiprah pesantren sebagai lembaga yang lekat dengan tradisi  masyarakat dapat memberdayakan penuh potensi-potensi mereka yang  selama ini “terpinggirkan” dibawah berdirinya kebijakan birokratis yang an-sich .
Tentu saja, dalam aksentuasi berjalannya sejarah kemudian, tujuan pesantren yang salah satunya didukung dengan melekatnya gambaran (realis) akulturasi budaya itu mengalami pasang surut baik dalam proses penuntasan pelbagai macam pergolakan masyarakat yang menjadi jalinan sosial yang utuh di tubuh pesantren itu sendiri. Dibutuhkannya langkah preventif pengembangan atau semacam eskalasi kebudayaan pesantren dalam menentukan arah Indonesia ke depan yang saat ini masih “terseret-seret”dalam hiruk pikuk dunia global yang menganjurkan sistem kebudayaan fisikal yang modernis berwatak “westernistik”, menjadi keniscayaan tersendiri dalam mengangkat peran idealisme pesantren itu sendiri.

## PESANTREN DAN WAJAH MASYARAKAT INDONESIA: MEMBANGUN SISTEM BUDAYA
“Paro kedua abad ke dua puluh, ditandai oleh pergeseran- pergeseran politik, sosial dan kultural ke arah heterogenitas lokal, regional dan isolasionalisme pada tahun 1970-an gerakan-gerakan kelompok minoritas merebak di Eropa dan Amerika Utara, seperti gerakan anti rasisme, sub-kultur, gay dan feminisme.Perkembangan ini pada umumnya dipandang sebagai satu kecenderungan global ke arah pembentukan identitas dan pluralisme kebudayaan. Di Indonesia, pengaruh gerakan tersebut baru terasa  pada dekade 80- an, baik pada diskursus pemikiran maupun pada tingkat perkembangan nyata kehidupan sosial, khususnya di kalangan kaum muda perkotaan”. 6
Namun, benarkah masyarakat Indonesia mengalami stagnasi kultural sebagaimana deskripsi sosiologis Yasraf Amir Piliang tersebut sebagai akibat reaksi fatal dari proses modernisasi? Mungkinkah identitas pesantren dalam bentuk tradisi, kebudayaan, etnik, identitas lokal, sub-kultur  akan terkubur oleh diskursus kebudayaan modern tersebut yang pada hakikatnya menghasilkan
6 Lih. Yasraf Amir Piliang, Sebuah Dunia yang Dilipat, Realitas Kebudayaan Menjelang Milenium Ketiga dan Matinya Posmodernisme, (Bandung: Mizan, cet II. 1998), hlm. 213
“monumen-monumen seni dan kebudayaan yang bersifat progresif dan utopis” 7
Terlepas dari itu, sejak akhir abad ke 1997, masyarakat Indonesia pelan-pelan memasuki tatanan dunia baru. Adalah Alexis Carrel dalam bukunya The Man Unknown lebih menyebut keberadaan kala itu sebagai  bentuk abstrak nilai-nilai budaya; fungsi-fungsi organis mansia diganti dengan mesin, mengubur kode etik dan moralitas, hingga pandangan akan tradisi dan paradigma- paradigma “budaya kuno” dihapuskan sebagai persiapan memasuki era modern.
? Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, pesantren merupakan bangunan dari pelbagai aktifitas budaya (para santri) yang diikat oleh satu sistem. Sehingga, lembaga ini masih tetap lekat sebagai lembaga tradisional dalam konteks kehidupan sehari- harinya, dimanapun dan dalam kondisi apapun. Meski, pesantren merekonstruksi sistem pembelajaran ke arah pengembangan yang lebih inovatif. Inilah “sisi” lain perjalanan kiprah pesantren di Indonesia.
8 Pelbagai penyakit-penyakit kronis menjangkiti hampir seluruh masyakat Indonesia, baik dari sisi fisik, psikis, dan spiritual. Split personality, 9 spiritual crisis, 10
7 Ibid, hlm. 153-154 8 Pernyataan Carrel dapat dibandingkan dengan kegelisah Dr. Mansour Fakih dalam Jalan Lain Manifesto Intelektual Organik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 54 9 Split Personality atau kepribadian yang terpecah merupakan suatu penampakan emosi soseorang dalam memaknai kehidupan yang identik dengan chaos , sadistis meski ditengah-tengah lingkungan yang selama ini dianggap hangat, harmonis dan rukun (seperti, rumah, tetangga dan bahkan famili terdekat). Penyakit ini mungkin lebih tepat merupakan istilah dari orang-orang yang terlanjur masuk dalam predisposisi baik dalam konteks budaya, sosial dan politik. Lih. Hamdi Muluk, “Split Personality atau Schiopherenia Sosial” dalam Kompas, 12 Mei 2001
krisis kepercayaan bahkan krisis
10 Spiritual crisis merupakan konsekuensi dari hancurnya nilai-nilai pemaknaan terhadap kuasa takdir (predistination) dan pengenalan diri kepada yang Absolut, Tuhan. Krisis ini pada akhirnya akan melahirkan pelbagai polemik sosial berupa krisis ekonomi, bahan bakar, makanan, lingkungan ataupun krisis kesehatan. Hal ini pernah dilontarkan oleh Chumacher dalam bukunya A Guide for The Perplexed (1981) yang dikutip oleh Sukidi, “Setelah Krisis Spiritual lalu Berkiblat Ke Hati Nurani” dalam Kompas, 16 Februari 2001. Selain itu, krisis tersebut pernah dikatakan oleh ahli psikologi ternama Carl Gustav seagai existencial illnes , Dr. Michael Kearney menamakannya sebagai soul
identitas merupakan rentetan statement pelbagai penyakit untuk menyebut kondisi yang dialami Indonesia saat itu. Sayangnya, gaya-gaya tersebut menimbulkan implikasi tersendiri, yang secara implistis, menyelusup pada nilai-nilai khas pesantren. Sementara, pesantren dituntut untuk mengembangkan nilai-nilai tersebut, tanpa harus merusak seluruh tatanan yang didasarkan pada determinisme sejarah berdirinya secara kelembagaan. Maka, bergeraknya sistem globalisasi justru menganjurkan adanya tatanan yang lebih baru; proses desakralisasi ilmu pengetahuan,  dan manifesto percepatan-percepatan secara mekanis dan teknologis. 11
Yang ironis ialah bahwa berdirinya akulturasi budaya di pesantren yang diharapkan menjadi standar genuine kokohnya identitas budayanya dalam menghadapi maraknya akar-akar globalisasi, malah menggiring masyarakat dalam masifikasi sosial dan cenderung melihat pesantren sebagai lembaga yang kolot, eksklusif, konservatif dan serba pragmatis. 12 Tentunya, penulis tidak langsung gegabah meng-klaim lembaga tersebut “sepenuhnya” tidak menghargai keberadaan sosial sekitar, atau berkesimpulan ada korelasi yang cukup signifikan antara tegaknya tradisi(onalisme) pesantren dengan komunitas manusia modern saat itu. Akan tetapi, yang ingin ditekankan disini adalah pesantren yang mempunyai folk culture (kebudayaan tradisional) 13
pain , atau spiritual emergency yang dinyatakan oleh psikolog Christina dan Stanislav Grof. 11 Desakralisasi ilmu pengetahuan pada hakikatnya berkembang bersamaan dengan munculnya sikap-sikap sekuler orang-orang Barat. Bahkan paham sekularisme menganjurkan adanya pembangunan riset artofistik fisikawan Stefen Hawking dan sebagainya yang pada akhirnya menyimbolkan adanya interpretasi-interpretasi radikal yang tidak ditopang dengan kesadaran religiusitas.
12 Lih. Dr. dr. Wahjoetomo, Perguruan Tinggi Pesantren, Pendidikan Alternatif Masa Depan, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 15-16. 13 Folk Culture (Kebudayaan Tradisional), istilah ini merupakan “wujud perilaku yang merupakan kebiasaan atau cara berpikir dari suatu kelompok sosial yang ditampilkan melalui—tidak saja—adat istiadat tertentu, tetapi juga perilaku adat istiadat yang diharapkan oleh anggota masyarakatnya. Selengkapnya, lih. Alo Liliweri, Dasar-Dasar Komunikasi Budaya , hlm. 113

## harus berbenturan dengan sistem
multikulturalisme 14
Noer Cholish Madjid (alm), dalam beberapa tulisan penelitiannya, menyebutkan bahwa invasi peradaban Barat yang berlatar modern dan global pada hakikatnya adalah upaya penggiringan masyarakat terhadap konotasi (konsep) “westernisasi” di Indonesia.
yang digembor-gemborkan oleh globalisasi. Seiring dengan hal ini, pesantren cenderung begitu kurang memperhatikan terhadap perkembangan masyarakat dalam konteks pemberdayaan potensi-potensi mereka dan secara sistemik menuntut keterlibatan santri untuk berperan aktif sebagai agent of social control atau agent of change ( mujaddid ,  pembaru-transformator) secara utuh. Maka, tak heran jika ada beberapa streotype yang menyebut bahwa pesantren mengalami “pengikisan idenitas” (identity erosion) . Bahkan, ada sebagian warga pesantren (alumnus) yang berangsur- angsur beralih pandangan untuk  menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri/umum (konvensional) karena dianggap lebih mendukung masa depan yang lebih akademistis. Jika hanya dimaksudkan untuk menambah kualitas wawasan, biasanya terlihat betapa terdapat kontradiksi antara  masyarakat yang menginginkan itu, dengan pola pikir mereka yang masih belum maksimal mengontrol  anak-anaknya dalam  memilih  level pendidikan  yang cocok. Ini merupakan beban yang cukup subtil dan mesti disikapi secara serius oleh pesantren, sebagai konsekuensi logis yang tidak dapat dihindarkan dalam dunia dewasa saat ini.
15
14 Suatu paham yang kini sangat dominan dibicarakan yang menggambarkan suatu pengakuan dan representasi kultural dari pelbagai etnik dan ras. Meski, paham ini digunakan untuk mengapresiasi seluruh tatanan budaya yang berbeda-beda, namun seringkali mengakibatkan ketegangan dan konflik antar etnik.
15 Proses penyamaan istilah westernisasi sebagai analogi dari istilah modern atau globalisasi pada hakikatnya lebih mengarah pada tataran historis. Karena, pada dasarnya nilai-nilai yang dianggap modern itu memang didominasi nilai- nilai dari Barat. Lih. Noer Cholish Madjid, Bilik-Bilik Pesantren , hlm. 89
Lebih jauh, baliau melihat beberapa tantangan yang dihadapi dalam konteks pemaduan nilai-nilai modenisasi itu sendiri. Sementara, ilustrasi masyarakat pesantren yang begitu sulit menjawab tantangan global sangat nampak ketika dihadapkan pada realitas budaya modern. Mungkin, semangat non-materialistik (atau lebih mudahnya; kesederhanaan) yang selama ini berada dalam
posisi internal pesantren akan sekilas ber ”mask” dengan pelbagai wajah kontradiktif lainnya; hedonisme, pragmatisme—sebagai bagian dari lahirnya globalisasi.
Masyarakat Indonesia kemudian berpandangan, berubahnya kebudayaan pesantren tersebut dapat menjadi alasan mengapa ada beberapa klasifikasi model-model  lembaga keagamaan tersebut. Inilah yang ditunjukkan  oleh Dr. dr. Wahjoetomo yang membedakan antara model pesantren salaf dan pesantren khalaf . 16
Pesoalan ini adalah poin kedua yang ingin dipaparkan dalam tulisan  ini. Menurut dugaan  sementara  penulis, ada dua hal
Dalam perspektif budaya, kedua pesantren ini mempunyai arah berbeda dalam tradisi dan kebiasaannya baik menyangkut soal sistem, kurikulum hingga keberadaan santrinya. Pesantren salaf yang lebih dikenal sebagai pesantren kuno, aktifitas kesederhanaan begitu nampak dipermukaan dan dianggap masih belum memberikan nilai maksimal yang utuh terhadap problematika manusia modern. Sementara, di sisi lain masyarakat lebih menganggap pesantren khalaf sebagai pesantren modern  yang telah kehilangan standar identitas ketradisionalannya. Meski, ada upaya penyeimbangan antara nilai-nilai klasikal dan modern, justru pesantren tersebut masih belum mempunyai tenaga dan fasilitas memadai untuk mengembangkan kedua-duanya sekaligus dalam konteks peradaban global. Tak salah, jika ada beberapa kekhawatiran yang muncul akhir-akhir ini terhadap pesantren baik dari segi ke-transisi-an lembaga ini dalam koridor kebudayaan atau mucul manifestasi kebudayaan para warga pesantren (santri) itu sendiri pada msyarakat secara luas. Jika hal ini memang benar-benar terjadi, dimanakah masyarakat Indonesia  berpijak dalam ruang-ruang globalitas ini, sementara pesantren sebagai satu-satunya lembaga keagamaan yang paling berkiprah memberikan semangat kemajuan (progresifitas) baik dalam hal kreatifitas, intelektual dan moral  masih belum menunjukkan andilnya?
16 Sebenarnya, perbedaan yang peling nampak dari pesantren salaf dan khalaf lebih terletak pada penekanan materi pengajaran yang disampaikan. Pesantren salaf memilih kitab-kitab klasik sebagai inti pengajarannya, sedangkan model pengajaran pesantren khalaf lebih mengarah pada pembelajaran umum, seperti dengan terbangunnya sekolah-sekolah umum di pesantren. Selengkapnya lih. Dr. dr. Wahjoetomo, Perguruan Tinggi Pesantren, hlm. 82-89
konsekuensi yang akan diterima oleh pesantren itu sendiri atau masyarakat Indonesia secara umum.
Pertama, penulis menduga kuat bahwa posisi pesantren akan kehilangan keseimbangan dalam hal mempertahankan kebudayaan tradisionalistik. Sehingga, masyarakat Indonesia pada gilirannya tidak dapat membedakan lebih jelas ciri  antara  pesantren denganpendidikan umum (konvensional) lainnya. Di kalangan masyarakat lokal atau pedesaan sendiri—yang mayoritas bertempat tinggal di lingkungan (sekitar)nya—pesantren kemudian diposisikan secara relatif “lebih eksklusif (atau lebih tepatnya berpandangan skeptis)” terhadap perkembangan masyarakat sekitar.
Kedua, masyarakat (lokal) Indonesia akan lebih menganggap pesantren hanya sebatas non-fomalisme  pendidikan nasional. Dalam sistem pengajaran yang hampir lebih sama dengan sistem pengajaran nasional tersebut, hanya yang membedakan  dalam sisi kesehariannya yang berlatar heterogen.
Berlangsungnya epistemologi keberadaan keilmuan pesantren tersebut pada akhirnya akan mengubah masyarakat Indonesia yang semula berkeadaban,masuk pada level massif yang membekukan seluruh kerangka kreatifitas dan nilai-nilai kebangsaan yang berlaku. Masyarakat Indonesia kemudian lebih berkeinginan untuk membuat suatu sistem dan budaya sendiri daripada mengimitasi budaya pesantren yang telah dipandang berada dalam keadaan terhimpit. Hal inilah yang kemudian disebut Dr. Alo  Liliweri, M.S. sebagai power distance (PD), suatu konsep kebudayaan yang merefleksikan tatanan masyarakat yang ditata berdasarkan “jarak kekuasaan” karena mempertanyakan figur atau struktur organisasi yang menggunakan kekuasaan hanyauntuk tujuan legitimasi atau bahkan menggunakannya untuk tujuan-tujuan tertentu (pribadi/kelompok). 17
17 Konsep Power Ditance ini, pada hakikatnya juga mengakibatkan pelbagai konsep-konsep kebudayaan yang cenderung apatis dengan keberadaan kondisi sosial suatu masyarakat. Hal ini didukung oleh perkembangan praktek-praktek organisasi tertentu yang memperlihatkan jarak kekuasaan tadi. Beberapa akibat yang ditimbulkannya antara lain Uncertainty Avoidance (keterancaman budaya yang tidak pasti), Individualism-Collectivism (budaya atas nama individu atau kolektif) dan Masculinity-Feminity (derajat gender dalam suatu konsep kebudayaan), lih. Dr. Alo Liliweri, M.S., Dasar-Dasar Komunikasi Budaya, hlm.
162-168
Ambigiutas pesantren yang telah terlihat oleh masyarakat sebagai power distance akan banyak berakibat pada resiko terbangunnya kebudayaan baru masyarakat  lokal. Ini merupakan ancaman kebudayaan eksternal yang dihadapi pesantren dalam mempertahankan sistem kelembagaannya yang nota bene memegang teguh akulturasi kebudayaan berbasis nilai-nilai tradisional.
Tentunya, masyarakat berangsur-angsur akan memperkenalkan diri dengan berpindahnya keinginan mereka untuk bersosial dengan pendidikan Indonesia secara umum. Ini akan membangun suatu komunitas yang tidak dapat teridentifikasi; apakah stagnan atau lebih dinamis. Dalam hal demikian, pengelola pesantren terhadap perkembangan masyarakat lokal terkesan menjaga jarak dan setengah hati. Di satu sisi, pesantren dituntut untuk menjawab tantangan kebudayaan globalitas secara relevan, sementara disisi lain, krisis kepercayaan (sosial) sudah mulai merasuki pola pikir masyarakat terhadap pesantren itu sendiri. Inilah suatu tatanan kebudayaan pesantren diatas parodi-parodi kehidupan sosial masyarkat modern Indonesia.

## MENUJU PENDIDIKAN BERBASIS LOCAL WISDOM
“Sekolah, sama seperti lembaga-lembaga perantara lain bagi peran serta sosial manusia dewasa, padadasarnya selalu bersifat mengekang. Sekolah yang menyangkal atau menolak peran sebagai pengekang, sekolah yang mengklaim keselarasan dengan masyarakat  tanpa harus berperan mengekang, adalah sekolah yang munafik dan menyesatkan lebih buruk lagi, ia sangat berbahaya. Ia menyangkal peran sebagai agen historis”. 18
Demikian, kutipan kegelisahan Samuel Bowles dan Herbert Gintis, para ekonom dari Universitas Massachusetts di Amherst, sebagai “curhat” teoritis dalam melihat fenomena sistem pendidikan di seluruh dunia, yang pada hakikatnya kenyataan ironi tersebut
18 Lih. Samuel Bowles dan Herbert Gintis, “Pendidikan Revolusioner” dalam Menggugat Pendidikan, Fundamentalis Konservatif Liberal Anarkis, (Omi Intan Naomi, Alih Bahasa), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. IV 2003), hlm. 430
terwujud lewat konfrontasi antar potensi genetik dengan pengalaman sosial ketika itu.
Kurang lebih, begitulah gambaran  singkat keberadaan pendidikan (pesantren) kita yang masih berkedudukan sebagai aktan perantara (l’actant mediatur) 19
Beberapa kasus yang terjadi perihal maraknya isu akreditasi pendidikan pesantren dalam standar kurikulum hampir seluruhnya dibicarakan. Sepertihalnya tentang ukuran standar nasional akreditasi tersebut dan keterlibatan warga pesantren dalam perumusannya.
dalam membangun komunitas berkeadaban dan paham tentang kreatifitas bersosial di lingkungan sekitar. Keterbatasan kemampuan berasosiasi dan lemahnya kurikulum berkelanjutan yang telah dicanangkan oleh Menteri Pendidikan Nasional Indonesia tidak saja menyulitkan sekolah- sekolah umum/negeri untuk mengaktualisasikan secara lebih komprehensif pada siswa, tapi juga pesantren—yang pada tataran ini—sedang berusaha memasukkan sistem tersebut dalam sistem tradisionalistiknya yang semula. Namun, dalam perjalanannya, pesantren masih belum mampu mewujudkan eskalasi pembelajaran tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan. Setidaknya, ada dua hal pokok yang berkaitan dengan keterhambatan pesantren ini untuk membuka ruang sistem pendidikan yang lebih baru; tidak adanya konsep yang relevan untuk mengakselerasi perubahan tersebut dan kurang memadainya pelbagai pokok-pokok pengajaran akademik untuk memenuhi standar kurikulum nasional yang diharapkan dapat menjadi stimulator pengembangan peran pesantren pada masyarakat yang lebih baik.
20
19 Sebenarnya jargon tersebut lazim digunakan untuk ungkapan sebuah rangkaian siklus kronologis turunnya wahyu dalam analisis semiotik yang dipakai Mohammed Arkoun, pemikir muslim kontemporer. Namun, penulis menggunkannya sebagai dasar perbandingan metodologis.
Ini merupakan konsekuensi standar pendidikan
20 Selain kebimbangan akan perumusan akreditasi standar pendidikan pesantren, salah satunya yang dikhawatirkan ialah tidak adanya konsep standar yang komprehensif menjelaskan perbedaan standar antara pendidikan keagamaan di pesantren dan madrasah diniyah, dengan pendidikan keagamaan di MI, MTs ataupun MA. Lih. A. Waild, Mengakreditasi Pendidikan Pesantren dalam Majalah Bina Pesantren , (Jakarta Timur: Proyek Peningkatan Pondok Pesantren DEPAG RI bekerja sama dengan Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat P3M), edisi 4/2004. Sehingga, adanya konsep
pada pesantren yang pada akhirnya masih belum mencapai titik maksimal.
Meski, sekali lagi, seluruh upaya tersebut merupakan sumbangsih pemikiran para pemerhati pendidikan (pesantren), para siswa (santri) justru masih tertekan dengan polemik kebudayaan modern yang lebih global. Tidak ada semangat  pendidikan yang diusahakan oleh pesantren dalam upaya penuntasan problematika ini. Padahal, pendidikan, menurut Dr. Mansour Fakih dalam suatu pengantar buku “Kapitalisme Pendidikan”, merupakan suatu strategi budaya tertua bagi manusia untuk mempertahankan keberlangsungan  eksistensi manusia. 21 Dan pesantren itu sendiri didirikan oleh semangat untuk mengadakan transformasi sosial bagi (masyarakat) daerah sekitarnya. 22
Dalam konteks inilah, muncullah beberapa kasus yang nyaris sepenuhnya mendorong pesantren terjebak dalam kungkungan globalisasi. Salah satu wujud dari kasus-kasus ini dapat dilihat dari maraknya para santri yang lebih mengedepankan identitas kultur pesantren sebagai manusia yang senantiasa ber”sarung” dan beraktifitas dalam tataran spiritual di pelbagai pesantren-pesantren terutama pesantren modern, dalam beberapa tahun terakhir ini, dengan  maksud untuk lebih menunjukkan citra kepribadian dan gengsi sosial kepada masyarakat. Meski, ada maksud untuk menjaga diri dalam pelbagai budaya-budaya luar (masyarakat), namun betapa ada kontradiksi ketika mereka begitu sulit menunjukkan kualitas keilmuannya pada masyarakat. Noer Cholish Madjid-pun dengan tajam memberikan contoh segi-segi kesulitan pesantren dalam konteks masyarakat lokal (local community) itu. Salah satunya ialah kebanggaan pesantren sebagai lembaga yang mampu menciptakan kader-kader pemimpin masyarakat, ternyata para alumni (santri)nya hanya cocok, meski terutama untuk jenis masyarakat yang memang sudah dari semula menerima dan mengadopsi nilai-nilai yang ada di pesantren bersangkutan. Sedangkan, masih menurut Cak Nur, dalam tataran masyarakat umum, mereka sama sekali belum pendidikan yang lebih mengarah kepada pembentukan sistem pendidikan yang proporsional menjadi suatu keniscayaan untuk diterapkan
21 Lih. Francis Wahono, Kapitalisme Pendidikan, antara Kompetensi dan Keadilan , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. II 2001), hlm. iii
22 Lih. Taufiq Abdullah, Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 152
memumpuni. Ini dapat dilihat dari sulitnya tenaga-tenaga yang memumpuni untuk mengajar agama-agama di sekolah-sekolah umum kendati jumlah lulusan dan santri pesantren sangat banyak. 23
Sehingga, diperlukan metode atau semacam sistem preventif pendidikan pesantren yang lebih me monitoring arah kebudayaan pesantren  dengan masyarakat agar tercipta suasana “local wisdom” (kearifan lokal)
Situasi ini, pada prinsipnya, dimunculkan karena ada gap of culture (kesenjangan budaya) antara komunitas kaum bersarung (santri) dengan masyarakat lokal Indonesia. Maka tak heran, kesenjangan ini muncul bukan akibat dari takaran kebudayaan globalisasi yang masuk ke pesantren dan mengakibatkan adanya krisis kepercayaan masyarakat, tapi lebih kepada sistem pendidikan yang masih belum menjamah sisi-sisi normatif kebudayaan pesantren itu sendiri.
24 23 Lih. Noer Cholish Madjid, Bilik-Bilik Pesantren , hlm. 96
24 Konsep local wisdom yang ditawarkan penulis disini adalah lebih dimaksudkan untuk mengajak santro menerapkan suatu tatanan kebudayaan yang memahami struktur masyarakat lokal lembaga pesantren. Terciptanya local wisdom, dalam contoh yang konkrit, tidak saja mengaktualisasikan seluruh materi-materi keagamaan yang diajarkan di pesantren, tatapi juga dapat memposisikan diri sebagai seseorang yang mempu menjadi pelayan masyarakat dalam segala persoalan sosial yang sedang dihadapi. Sehingga, akan tercipta masyarakat yang penuh dengan nilai-nilai toleransi dan kebersamaan dalam upaya pembenahan dan pemberdayaan yang lebih baik.

## di tengah-tengah nuansa tradisional pesantren.
Dalam pembahasan kali ini akan mengedepankan kerangka sistem pendidikan berbasis local wisdom yang dapat diaplikasikan oleh pesantren dalam konteks struktur kebudayannya. Ada beberapa teori yang penulis anggap dapat membangun sisi-sisi sketsa aplikatif pendidikan (pesantren) berbasis local wisdom . Namun, sebelum penulis mengeksplorasi konsep-konsep tersebut. Terlebih dahulu, penulis ingin menegaskan bahwa unsur-unsur teori dalam membentuk sistem pendidikan berbasis local wisdom lebih merupakan anjuran diskursus akademis yang tentunya dapat dipenuhi dengan pelbagai unsur-unsur lain yang mendukung. Karena kerangka teori ini hanya gambaran umum (general descriptio) yang dapat dihimpun oleh penulis sebagai upaya pembangunan dimensi sistem pendidikan tersebut.
Maka, dalam kaitannya dengan upaya pembentukan sistem itu, komponen-komponenyang perlu diperhatikan kemudian dipraktekkan oleh pengelola pesantren harus lebih mencakup pada dua sub-sistem yang berlaku—sebagaimana tawaran teori Ivor Morrish—yaitu:
“Most educational developments and improvements involve changes in both the knowledge and the activities of teacher, which in turn will be closely related to in which the individual teacher conceives his proffesional role and identity” 25
Pertama, konsep integral “model for” (model untuk) dan “model of” (model dari). Singkatnya, model for merupakan model yang berupa pola dari sistem pengetahuan,  gagasan dan cita-cita dari suatu masyarakat tentang bagaimana seharusnya dan sebaik-baiknya. Sedangkan model of adalah model yang tumbuh dari pola kehidupan yang hidup dalam realitas masyarakat. pesantren yang mempunyai tugas dan misi untuk menjadikan santri menjadi manusia yang dinamis dan kreatif, serta merta menuntut partisipasi aktif dalam kancah sosial. Artinya, korelasi model for dan model of dapat diterapkan bersama-sama dalam sistem budaya masyarakat Indonesia, khususnya pesantren yang heterogen. Apalagi, kedua model ini merefleksikan sistem top down dan buttom up yang menjadi konsep paling berpengaruh dalam sistem pendidikan kita dewasa ini. 26
Kadua,Social Learning Theory . 27 25 Lih. Ivor Morris, Aspects of Educational Change, (London, 1976), hlm. 50 26 Konsep ini pada awalnya digagas oleh Clifford Geerts, seorang peneliti perubahan sosial Indonesia khusunya pada masyarakat Jawa, untuk digunakan sebagai alat memahami kehidupan suatu masyarakat yang diteliti. Ulasan tentang konsep ini dapat dilihat di Prof. Dr. Sjafri Sirin, Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 36-37 27 Lih. Kutipannya di Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 95-96
Suatu teori kurikulum yang digagas pertama kali oleh Albert Bandura, seorang psikolog universitas Stanford Amerika Serikat. Teori ini pada dasarnya menggunakan dua pendekatan yang ditekankan pada santri, yaitu (1) pendekatan melalui penyajian pembiasaan merespon (conditioning)
dan (2) pendekatan melalui peniruan (imitation) . Konsep conditioning tak jauh berbeda dengan prosedur belajar dalam berperilaku yaitu adanya reward (ganjaran) dan punishment (hukuman), artinya bagaimana santri dapat memahami kedua prosedur ini sebagai pertimbangan dalam berperilaku sosial. Sedangkan imitation merupakan konsep anjuran kepada guru yang dituntut menjadi figur santri dalam berperilaku sosial. Konsep pembelajaran semacam ini akan memberikan konstribusi keilmuan kepada siswa dalam memahami struktur kehidupan sosial masyarakat secara luas.
Ketiga, pengenalan kondisi masyarakat lokal. Pembangunan sistem pendidikan pesantren berbasis local wisdom pada hakikatnya mesti menuntut santri dan pengelola pesantrn melakukan sosialisasi lanjutan yang lebih dinamis dalam memperkenalkan diri dengan masyarakat sekitar. Hal ini dimaksudkan agar mereka dapat memahami terlebih dahulu medan masyarakat yang akan diajak pada upaya penyamaan budaya pesantren. Pemahaman akan kondisi masyarakat lokal diharapkan menjadi bahan ukuran santri dan pengelola untuk mempertimbangkan sistem kurikulumnya dengan masyarakat tersebut. Hal ini tentunya menegaskan peran dan idealisme pesantren yang memang digerakkan untuk mentransformasi keberadaan masyarakat.
Mengenai tatacara konsep ini, hampir lebih sama dengan tawaran tiga prinsip dasar yang dikembangkan oleh pengikut aliran non-positivisme dalam pembacaan fenomena sosial yaitu (1) individu (santri) menyikapi apa saja yang ada dilinkungannya berdasarkan makna  yang diperolehnya, (2) makna tersebut diperoleh melalui interaksi sosial yang dijalin dengan individu lain, (3) makna tersebut dipahami dan dimodifikasi oleh individu melalui proses interpretatif yang berkaitan dengan hal-hal lain yang dijumpainya. 28
28 Ketiga prinsip itu mendeskripsikan bahwa setiap individu dapat melihat dirinya sendiri sebagaimana ia melihat orang lain. Dalam posisi ini, ia tidak berjalan secara pasif, artinya individu memiliki kemempuan untuk membaca situasi yang melingkupi hidupnya. Sehingga, ia mempu mengambil interpretasi terhadap aktivitas sosial masyarakatnya. Lih. Dr. Sunyoto Usman, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. II 2003), hlm. 199
Sehingga, dengan inilah, santri pesantren dapat melakukan pola interaksi yang positif ditengah-tengah kehidupan pribadi dan masyarakat sekitarnya.
Keempat, orientasi KBM (Kegiatan Belajar Mengajar). Upaya pembenahan sistem pendidikan berbasis local wisdom pada tataran pembelajarannya, setidaknya mesti dilakukan sebagai internalisasi nilai-nilai (baik budaya, pengetahuan dan  religiusitas) masyarakat lokal. Proses belajar mengajar seharusnya diringi dengan materi- materi dan penyuluhan tentang keberadaan sosial, tingkah laku dan kebiasaan masyarakat sekitar pesantren. Sehingga, para santri mempunyai peran dalam prises pemberdayaan masyarakat dan membangun kearifan dialog anatar sesama melalui bekal-bekal pengajaran yang lebih menyentuh pada nilai-nilai kemasyarakatan. Namun, bisakah unsur-unsur ini diterapkan ditengah-tengah kegiatan dan aktifitas pesantren yang padat? Maka ada agenda yang mesti dilakukan oleh pesantren yaitu berupaya menerakan unsur- unsur tersebut dalam tataran kebudayaan, tradisi dan kebiasaan santri. Me monitoring segala unsur-unsur tersebut adalah salah satu upaya penanaman kebudayaan dalam konteks sistem pembelajaran pesantren. Maka, konsepsi kebudayaan menjadi keniscayaan dalam hal ini.
Unsur-unsur tersebut diusahakan dapat terlihat dalam perjalanan pendidikan pesantren secara sistemik. Hingga, pada akhirnya menjadi suatu budaya positif bagi santri dan dapat membangun komunitas berkeadaban pada masyarakat sekitarnya. Tentunya, sebagaimana telah dipaparkan dimuka, partisipasi pengelola pesantren, santri dan mayarakat (disekitar) pesantren harus dimaksimalisasikan dalam pembentukan sistem pendidikan local wisdom tadi.  Melalui pembiasaan  (budaya), akan tercipta  suatu tatanan (pendidikan) pesantren yang respektif terhadap masyarakat Indonesia, khusunya masyarakat lokal (sekitar) pesantren

## PENUTUP
Beberapa hal yang dibutuhkan dalam tulisan ini menyangkut perkembangan budaya warga pesantren untuk mewujudkan sistem pendidikannya berbasis local wisdom lebih merupakan hipotesis- hipotesis awal yang tentunya sangat membutuhkan penelitian, teori, pengujian atau diskusi lebih lanjut.
Dari deskripsi diatas, kita dapat menyimpulkan betapa arus globalisasi akan menjebak pesantren dalam kungkungan
paradigmatiknya. Sehingga, wajah pesantren terlihat begitu “menakutkan” di mata masyarakat sekitar. Kondisi yang sedemikian itulah, hanya dapat diatasi dengan upaya eskalasi sistem pendidikan dalam konteks budaya. Pesantren, dalam hal ini, diharapkan dapat mengejawantahkan semangat toleransi dengan masyarakat sekitar agar tercipta suasana kearifan lokal (local wisdom) . Upaya ini dilakukan dalam melalui pembiasaan sistem pendidikan pesantren berbasis local wisdom kepada para santri. Tentu, tak ada jalan lain, kecuali mulai membenahi sistem pendidikan pesantren melalui perspektif budaya dari hal-hal yang paling sederhana dari yang paling mungkin kita lakukan, ketimbang menyalahkan kepada kultur dominasi global dan komunitas pesantren yang tradisional. Wallahu’alam bis Shawab.
***

## DAFTAR PUSTAKA
‘Ala, Abd. (2004). “Mengangkat Peran Pesantren dalam Pengembangan Civil Society.” FAJAR, (LPM STIK Annuqayah), edisi XI vol. VI.
Abdullah, Taufiq. (1987). Islam dan  Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia. Jakarta: LP3ES.
Bowles, Samuel, dan Gintis, Herbert. (2003). “Pendidikan Revolusioner.” Menggugat Pendidikan, Fundamentalis Konservatif Liberal Anarkis. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Brown, A.R. Radcliffe . (1958). Method in Antropology: Selected Essays. Chicago: University of Chicago Press.
Dhafir, Zamakhsyari . (1995). Tradition and Change in Indonesian Islamic Education. Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Departemen Agama RI.
Fakih, Mansour. (2002). Jalan Lain Manifesto Intelektual Organik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Kaplan, David. (1999). The Theory of Culture. Penerjemah: Landung Simatupang. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Liliweri, Alo. (2003). Dasar-Dasar Komunikasi Antarbudaya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Madjid, Noer Cholish. (1997). Bilik-Bilik Pesantren, Sebuah Potret Perjalanan. Jakarta: Paramadina.
Morris, Ivor. (1976). Aspects of Educational Change. London:
Cambridge Press
Muluk, Hamdi. (2001). “Split Personality atau Schiopherenia Sosial.” Kompas, 12 Mei.
Piliang, Yasraf Amir . (1998). Sebuah Dunia yang Dilipat, Realitas Kebudayaan Menjelang Milenium Ketiga dan Matinya Posmodernisme. Bandung: Mizan.
Sirin, Sjafri. (2002). Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sukidi. (2001). “Setelah Krisis Spiritual lalu Berkiblat Ke Hati Nurani.” Kompas, 16 Februari.
Syah, Muhibbin. (1999). Psikologi Belajar. Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu.
Usman, Sunyoto. (2003). Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Wahjoetomo. (1997). Perguruan Tinggi Pesantren, Pendidikan Alternatif Masa Depan. Jakarta: Gema Insani Press. Wahono, Francis. (2001). Kapitalisme Pendidikan, antara Kompetensi dan Keadilan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.