AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomor 1, Juni 2024. Hlm. 27-42 https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v8i1.7883 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## Supeltas dalam Tinjauan Asas Kepastian Hukum

## SUPELTAS DALAM TINJAUAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

## Rayno Dwi Adityo
Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Kab. Malang, Indonesia.
Correspondent email : raynodwiadityo@uin-malang.ac.id
| Article History :
| Submission | Last Revissions | Accepted | Copyedits Approved
: : : : 24 December 2023 19  May 2024
22 May 2024 28 May 2024

## Abstract
Volunteer  traffic  controllers  (Supeltas)  continue  to  increment  along  with  the  increase  in traffic  flow.  Their  existence  has  a  two-sided  assessment,  some  welcoming  their  presence and  others  rejecting  it.  Departing  from  the  opinion  or  information  that  supeltas  have  an explication  legal  basis  in  the  traffic  and  transportation  regulation,  the researcher  tries  to analyze deeper. How is the legal framework of supeltas and how is the position of supeltas in terms of the principle of legal certainty. The purpose of this research is first, to see and describe  the  position  of  supeltas  in  terms  of  the  principle  of  legal  certainty.  Second,  as material  for  further  research  that  focuses  on  the  issue  of  traffic  order  in  legal  science perspective.  This  research  uses  descriptive  analytical  with  normative  juridical  research, with a research approach used statue approach and library approach. The kind of data used is  secondary  consisting  of  primary  legal  materials  such  as  regulations,  secondary  legal materials  law  like  books,  scientific  journals  of  law,  other  scientific  journals  and  tertiary materials  such  as  websites,  electronic  mass  media  news,  legal  and  general  encyclopedias, language  dictionaries.  The  results  showed  that  the  rules  of  supeltas  has  not  fulfilled  the principles of legal certainty and defined authority and has not fulfilled the elements of legal protection for all parties including the traffic control volunteers themselves.
Keywords: Supeltas; Authority; Principle; Certainty.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomor 1, Juni 2024. Hlm. 27-42 https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v8i1.7883 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## A. PENDAHULUAN
Kemacetan  lalu  lintas  tidak  bisa  dihindari,  kemacetan  sendiri  banyak  faktor penyebabnya, salah satunya disebabkan karena kurang tertibnya penguna jalan dalam berlalu lintas, seperti pengemudi kendaraan bermotor yang melaju dengan kecepatan tinggi  terutama  pada  jam  sibuk  semisal  di  pagi  atau  sore  hari  ketika  jam  kerja  atau sekolah.  Selain  itu  penyebab  lainnya  adalah  infrastruktur  yang  belum  memadai  pada jalan-jalan yang memiliki ruas jalan kecil artinya bukan dijalan utama atau jalan raya dan  merupakan  salah  satu  penyebab  paling  besar  terjadinya  kemacetan  lalu  lintas adalah pertumbuhan kendaraan pribadi yang cepat serta tak terkendali. 1
Kemacetan lalu lintas juga terjadi dikarenakan dari sisi keterbatasan prasarana petugas pengatur lalu lintas dan minimnya sumber daya manusianya, kondisi ini lantas menjadi latar belakang munculnya sekelompok orang untuk mengatur secara mandiri atau  sukarela.  Relawan  dimaksud  adalah  sukarelawan  pengatur  lalu  lintas,  relawan sendiri  diterjemahkan  sebagai  orang  yang  melakukan  segala  sesuatu  tanpa  paksaan atau  sukarela. 2 Mereka  yang  oleh  kita  pada  era  90an  dikenal  dengan  sebutan  polisi cepek, kata ‘cepek’ merujuk pada arti nominal uang senila seratus rupiah. Sementara itu makna teknis penyematan istilah polisi cepek memiliki interpretasi pada seseorang yang  berprofesi  sebagai  pengatur  arus  lintas  informal  yang  menerima  sejumlah imbalan. 3
Setelah  itu  diera  berikutnya  polisi  cepek  populer  disebut  sebagai  pak  ogah, pelabelan  istilah  itu  asal  muasalnya  dari  tokoh  di  serial  anak  zaman  dahulu  dan  ciri khas  karakter  pak  ogah  itu  adalah  sosok  yang  sering  membantu  orang  lain  tetapi memiliki embel-embel pamrih seperti meminta uang, 4 belakangan ini kita mulai akrab dengan  istilah  supeltas  kependekan  dari  sukarelawan  pengatur  lalu  lintas. Sukarelawan  pengatur  lalu  lintas  mereka  mudah  ditemukan  di  pertigaan  dan persimpangan  jalan  pada  sudut  yang  tak  terjangkau  oleh  pengatur  lalu  lintas  resmi.
1 “14  Penyebab  Kemacetan  Lalu  Lintas,  Dampak  Serta  Solusi  Yang  Perlu  Diketahui  -  Hot  Liputan6.Com,” accessed  August  13,  2023,  https://www.liputan6.com/hot/read/5023197/14-penyebab-kemacetan-lalu- lintas-dampak-serta-solusi-yang-perlu-diketahui.
2 “Arti  Kata  Sukarelawan  -  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  Online,”  accessed  August  13,  2023, https://kbbi.web.id/sukarelawan.
3 Moch Rizky Prasetya Kurniadi, “Arti Polisi Cepek di Kamus Besar Bahasa  Indonesia (KBBI),” KBBI, August 11, 2023, https://kbbi.lektur.id/polisi-cepek.
4 “Ini  Alasan  Mengapa  Pengatur  Jalan  Tak  Resmi  Disebut  ‘Pak  Ogah,’”  accessed  August  13,  2023, https://www.brilio.net/news/ini-alasan-mengapa-pengatur-jalan-tak-resmi-disebut-pak-ogah-istilah-pak- ogah-1506048.html.

## Supeltas dalam Tinjauan Asas Kepastian Hukum
Kini mereka dapat dengan mudah dijumpai saat beraktifitas dengan menggukan jaket berwarna biru dengan tulisan supeltas dibagian belakang bajunya.
Keberadaan  mereka  bukan  tentu  tanpa  kontroversi  ada  pula  yang  merasa terganggu  dan  kerap  disalahkan  atas  permasalahan  lalu  lintas  karena  dianggap  turut menjadi  penyebab  kemacetan  itu  sendiri,  tetapi  ada  pula  masyarakat  yang  merasa sangat  terbantu  dengan  keberadaan  mereka.  Karena  mampu  mengurai kesemerawutan,  terlebih  bagi  pejalan  kaki  menjadi  lebih  mudah  mendapatkan kesempatan untuk dapat menyebrang jalan termasuk bagi penggendara sepeda motor, 5 oleh  karena  itu  dalam  suatu  riset,  eksistensi  mereka  dinilai  membawa  kebaikan  jika dilihat  dari  sudut  pandang  metode  maslahah  mursalah  dalam  disiplin  hukum  Islam. 6 Namun  demikian  ada  juga  hasil  penelitian  terdahulu  yang  menyimpulkan  bahwa mereka menjadi salah satu penyebab terjadinya resiko kecelakaan. 7
Dalam sudut pandang sosial aktifitas yang dilakukan oleh supeltas menjadi salah satu profesi yang mendatangkan sumber penghasilan, 8 tentu saja pendapatan mereka tidak  menentu  karena  pada  dasarnya  mereka  tidak  menerima  upah  resmi  melainkan mendapatkan  dari  pemberian  orang.  Namun  ada  juga  yang  berpendapat  bahwa keberadaanya  bisa  mengurangi  peningkatan  angka  tabrakan,  dalam  konteks  ini relawan  pengatur  lalu  lintas  mempunyai  istilah  yang  berbeda  beda  karena  di  luar negeri  seperti  Toronto  Kanada  Amerika,  mereka  dipanggil  dengan  istilah school crossing guard . 9 Hipotesa sementara ialah objek riset ini ada dugaan terjadi vacum of norm dalam kaitannya sukarelawan pengatur lalu lintas terhadap payung hukum yang dijadikan  dasar  pijakan  profesi  tersebut.  Apa  dasar  hukum  profesi  atau  kegiatan sukarelawan  pengatur  lalu  lintas  dan  bagaimana  kedudukan  hukum  sukarelawan pengatur lalu lintas ditinjau dari asas kepastian hukum.
5 Dhastia Sari, “RESPON MASYARAKAT TERHADAP SUPELTAS (SUKARELAWAN PENGATUR LALU LINTAS) DI KOTA PEKANBARU” 7 (2020).
6 Mohammad  Fahmi  Shofrillah,  “Eksistensi  Sukarelawan  Pengatur  Lalu-Lintas  (Supeltas)  Dalam Mewujudkan  Ketertiban  Umum  Dan  Lingkungan  Perspektif  Maslahah  Mursalah,” Al-Balad:  Journal  of Constitutional Law 2, no. 2 (August 31, 2020), http://urj.uin- malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/594.
7 Prima  Romadhona  and  Umi  Nur  Chasanah,  “Pengaruh  Petugas  Tidak  Resmi  Terhadap  Lalu  Lintas  Pada Simpang  Tiga  Bersinyal  di  Jl.  Kaliurang  KM.8  Yogyakarta,” Jurnal  Teknik  Sipil  dan  Lingkungan 5,  no.  2 (March 25, 2021): 91–100, https://doi.org/10.29244/jsil.5.2.91-100.
8 Habibatul Khomsiyah, “STRATEGI BERTAHAN HIDUP SUKARELAWAN LALU LINTAS JALAN (PAK OGAH) DI  KABUPATEN  SLEMAN  DAERAH  ISTIMEWA  YOGYAKARTA,” E-Societas 6,  no.  1  (November  13,  2017), https://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/societas/article/view/9075.
9 Linda Rothman et al., “Do School Crossing Guards Make Crossing Roads Safer? A Quasi-Experimental Study of  Pedestrian-Motor  Vehicle  Collisions  in  Toronto,  Canada,” BMC  Public  Health 15,  no.  1  (July  31,  2015): 732, https://doi.org/10.1186/s12889-015-2065-y.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomor 1, Juni 2024. Hlm. 27-42 https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v8i1.7883 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## Supeltas dalam Tinjauan Asas Kepastian Hukum
Perbedaan dengan penelitian sebelumnya, beberapa penulis kutip dan dapatkan diantaranya  supeltas  dikaji  dari  sudut  pandang  hukum  Islam  khususnya maslahah mursalah ,  ada  pula  yang  mengurainya  dari  disiplin  ilmu  teknik  sipil,  atau  dari  ilmu public health , ada juga yang meneliti dari sisi ilmu sosial murni sedangkan dalam riset ini  menitikberatkan  pada  ilmu  hukum  murni  dan  lebih  spesifik  lagi  adalah  berkaitan dengan  asas  kepastian  hukum,  suatu  prinsip  paling  fundamental  bagi  hukum  yang beraliran  positivistik  dan  hukum  sebagai  ius  constitutum  atau  hukum  yang  berlaku pada suatu negara dalam konteks waktu tertentu. 10
Penelitian  ini  menjadi  penting  karena  masihh  sedikit  peneliti  yang  mengkaji persoalan supeltas dari sisi sudut pandang ilmu hukum, mengingat keberadaan mereka belum  memiliki  payung  hukum  yang  definitif  dan  celah-celah  hukumnya  sangat terbuka menjadikannya sangat  bias, sehingga menarik untuk diteliti lebih mendalam. Tujuan  pertama  dilakukan  penulisan  ini  agar  mendapatkan  gambaran  utuh  tentang kedudukan hukum supeltas yang dilihat dari sudut pandang prinsip-prinsip kepastian hukum,  sedangkan  kedua  agar  dapat  menjadi  bahan  kajian  lanjutan  bagi  penelitian setelahnya yang konsern serta peduli pada isu-isu ketertiban lalu lintas dari sisi kajian ilmu hukum.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif atau penelitian hukum yang  merupakan  rangkaian  aktifitas  ilmiah  didasakan  pada  metode,  pemikiran,  dan sistematika  dengan  tujuan  untuk  mempelajari  satu  atau  lebih  fenomena  hukum tertentu  dengan  cara  mengurainya. 11 Pendekatan  penelitian  berdasarkan  pada pendekatan statue  approach (peraturan  perundang  undangan)  dan library  approach (kepustakaan).  Kajian  bersifat  deskriptif  analitis  dengan  memberikan  informasi tentang manusia, keadaan atau gelaja lainnya dalam mempertegas hipotesa agar dapat memperkuat teori lama atau baru. 12 Data yang digunakan adalah jenis data sekunder yaitu  informasi  yang  diperoleh dari  bahan  pustaka, 13 tidak  didapatkan langsung pada sumber  data  utama,  dimana  bahan  hukum  dari  data  sekunder  ini  terdiri  dari  bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan; bahan hukum sekunder terdiri
10 M. Ruhly Kesuma Dinata, “Pengantar Ilmu Hukum,” Cetakan Pertama (Kotabumi: Sai Waiwai Publishing & UPPM STIH Muhammadiyah Kotabumi, 2019), 18.
11 Soerjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum,” Cetakan Pertama (Jakarta: UI-Press, 206AD), 43.
12 Ibid , 10.
13 Soerjono  Soekanto  and  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat ,  vol.  Cetakan Pertama (Jakarta: Rajawali Press, 2007).

## Supeltas dalam Tinjauan Asas Kepastian Hukum
atas  jurnal  ilmiah  hukum,  sosial  dan  jurnal  ilmiah,  buku-buku  ilmiah  hukum  serta buku  ilmiah  lainnya;  bahan  hukum  tersier  terdiri  atas  artikel  bebas  pada  internet, website media masa, ensiklopedi hukum, esiklopedi ilmiah non hukum,  kamus ilmiah online dan offline. Teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran secara utuh, sistematis, akurat terhadap fakta-fakta pada suatu fenomena yang diteliti. 14 Sedangkan olah hasil data menggunakan pola triangulasi data yang  menitikberatkan  pada  aspek  penggabungan  data-data  yang  dihasilkan  dari berbagai sumber data yang digunakan. 15

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kerangka Hukum Supeltas
Sukarelawan pengatur lalu lintas atau yang kemudian kita singkat sebagai supeltas,  keberadaanya  bukan  merupakan  sesuatu  yang  baru,  tetapi  terus bertambah  seiring  dengan  semakin  meningkatnya  kepadatan  lalu  lintas  dan kendaraan. Hampir kita menjumpai mereka disetiap tikungan atau sisi jalan yang tidak terjangkau oleh petugas lalu lintas resmi. Kedudukan hukum supeltas masih menjadi  peredebatan  apakah  masuk  pada  tindakan  pelanggaran  atau  tidak melanggar.
Bangunan  hukumnya  tidak  memiliki  akar  kejelasan  yang  kuat,  bangunan hukum  yang  dimaksud  yaitu  kontruksi  hukum  yang  bermakna  berupa serangkaian  pencarian  dari  makna  atau  arti  yang  terdapat  disatu  peraturan perundang-undangan  ketika  dalam  suatu  peristiwa  terdapat  kekosongan  hukum tertulis, 16 tingkat  kekosongan  tersebut  tidak  hanya  terbatas  pada  tidak  adanya peraturan  tertulis  namun  juga  tidak  adanya  penjelasan  yang  pasti,  sehingga menjadi  perlu  dan  penting  untuk  mekonstruksi  regulasi  yang  lebih  sempurna. Bahwa  ketika  proses  regulasi  dibentuk  secara  benar  maka  akan  membuat
14 Afifudin and Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif , vol. 2 (Bandung: Pustaka Setia, 2012). h. 145
15 Nisrina  Nur  Amalina,  Rizqi  Amaliyakh  Sholikhakh,  and  Ibnu  Sina,  “Deskriptif  Analitik  Kemampuan Pemahaman Matematis Ditinjau dari Keaktifan Belajar Peserta Didik,” Wacana Akademika: Majalah Ilmiah Kependidikan 3, no. 2 (November 5, 2019): 173–80, https://doi.org/10.30738/wa.v3i2.5271.
16 Enju  Juanda,  “PENALARAN  HUKUM  (LEGAL  REASONING),” Jurnal  Ilmiah  Galuh  Justisi 5,  no.  1  (June  6, 2017): 157, https://doi.org/10.25157/jigj.v5i1.316.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomor 1, Juni 2024. Hlm. 27-42 https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v8i1.7883 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Supeltas dalam Tinjauan Asas Kepastian Hukum
peraturan  yang  baik  dan  mampu  menata  kondisi  sosial  yang  selaras  serta mendorong warga masyarakat berperilaku lebih positif. 17
Berawal  dari  satu  pendapat  atau  keterangan  terkait  keabsahan  supeltas seperti  yang  diberitakan  dari  media  dengan  sumber  cnnindonesia.com. 18 Dalam salah satu alinea artikel berita dijelaskan bahwa supeltas tidak melanggar hukum berdasarkan  pada  pasal  256  Undang-undang  RI  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  pasal  tersebut  ayatnya  1  berbunyi “Masyarakat berhak  untuk  berperan  serta  dalam  penyelenggaraan  lalu  lintas  dan  angkutan jalan.” 19
Tetapi pada bagian penjelasan pasal dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan tidak ditemukan secara definitif apa itu supeltas dan  seperti apa bentuknya. Melanjutkan pada pasal 257 peran masyarakat yang dimaksud dapat dilaksanakan  berdasar  prinsip  keterbukaan  dan  kemitraan  dalam  kelompok, individu,  asosiasi  profesi,  badan  usaha,  atau  organisasi  kemasyarakatan, sekalipun  penafsiran  dalam  frase  pasal  tersebut  dianggap  cukup  jelas.  Peran- peran  tersebut  memiliki  keterbatasan  hanya  dalam  hal  penyelenggaraan  pada ayat  2  butir  (a)  sampai  (d)  pasal  256  seperti  pemantauan,  mengendalikan keamanan,  keselamatan,  ketertiban,  kelancaran  lalu  lintas,  berperan  dalam bentuk memberikan masukan kepada instansi pembina penyelenggara lalu lintas dan  angkutan  jalan  ditingkat  pusat,  memberikan  pertimbangan  kepada  instansi pembina yang menimbulkan dampak lingkungan. 20
Mungkin  karena  ada  celah  kekosongan  pengertian  tersebut  konstruksi hukum  supeltas  dianggap  serta  diterjemahkan  pada  tahap  aplikatif  sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri. Undang-undang RI nomor 22 Tahun 2009 ini terdapat beberapa bagian perubahan sehingga ada pasal-pasal yang berlaku baru dan  tidak  merujuk  sepenuhnya  dalam  undang-undang  tersebut  serta  diatur kekhususan  pasal-pasal  yang  berubah  tadi  dalam  Undang-undang  RI  nomor  6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
17 Ahmad  Sururi,  “Analisis  Formulasi  Instrumen  Simplifikasi  Regulasi  Menuju  Tatanan  Hukum  Yang Terintegrasi Dan Harmonis,” Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 2 (2017), https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.493.
18 “Polisi Sebut Pak Ogah Tidak Melanggar Aturan,” accessed August 13, 2023, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170727214048-12-230853/polisi-sebut-pak-ogah-tidak- melanggar-aturan.
19 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
20 Ibid.

## Supeltas dalam Tinjauan Asas Kepastian Hukum
Nomor  2  Tahun  2022  Tentang  Cipta  Kerja  Menjadi  Undang-undang, 21 tepatnya pada  pasal  54.  Perubahan-perubahan  tersebut  seputar  pada  aspek  lalu  lintas terkait  prampingan  perizinan  angkutan  jalan  dan  tidak  ikut  didalamnya pembahasan  supeltas. 22 Sehingga  pembahasan  tentang  relawan  pengatur  lalu lintas  ini  masih  tetap  disandarkan  atau  berpijak  pada  peraturan  lamanya  dan bukan mengacu pada UU RI No. 6 Tahun 2023.

## 2. Kejelasan Supeltas Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum
Hukum tidak lepas apa disebut sebagai tujuan hukum yang meliputi pada tiga  aspek  yakni  adanya  kepastian  hukum,  keadilan  hukum,  dan  kemanfaatan hukum. Pada poin pertama merupakan hal yang sangat mendasar serta prinsipil dalam tatanan hukum kita. Asas kepastian hukum menurut pendapat keumuman sarjana  hukum,  merupakan  asas  yang  sudah  berumur  sangat  tua  diperkirakan muncul  pada  abad  ke  sembilan  belas  dimana  mulai  populer  bersamaan  dengan model  negara  yang  mengusung  model  negara  berdasar  hukum  ( rechtstaat ).
Kepastian  hukum  sedari  dulu  digunakan  sebagai  alat  kontrol  dalam  menjaga kestabilan  hukum  yang  digunakan  oleh  pemerintah  untuk  melindungi  individu didalamnya. 23 Kerangka  kepastian  hukum  menyangkut  tentang  awal  kejelasan hukumyang  dimulai  dari  aspek  kepastian  hukum  dan  cenderung  dibatasi  oleh ruang lingkup penafsir yang terbatas tetapi relevan. Kejelasan doktrin merupakan ciri  umum  dalam  praktik  hukum. 24 Adanya  asas  ini  juga  untuk  menjaga keseragaman  pemahaman,  dan  penafsiran.  Nilai-nilai  tersebut  dapat  dimaknai pula sebagai ketepatan persyaratan hukum, sebagai kejelasan ruang lingkup hak serta  kewajiban  yang  timbul  akibat  adanya  undang-undang  dan  bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan lainnya. 25
21 “UU  No.  6  Tahun  2023,”  Database  Peraturan  |  JDIH  BPK,  accessed  December  20,  2023, http://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023.
22 “InfoPublik - Omnibus Law UU Cipta Kerja, Perampingan Perizinan Angkutan Jalan,” accessed August 13, 2023,  https://www.infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/488388/omnibus-law-uu-cipta-kerja- perampingan-perizinan-angkutan-jalan.
23 Jérémie Van Meerbeeck, “The Principle of Legal Certainty in the Case Law of the European Court of Justice: From Certainty to Trust,” 2016.
24 Richard  Re,  “Clarity  Doctrines,” University  of  Chicago  Law  Review 86,  no.  6  (October  1,  2019), https://chicagounbound.uchicago.edu/uclrev/vol86/iss6/5.
25 Gribova  Evangelina  Nikolaevna,  “The  Principle  of  Legal  Certainty:  Concept  and  Main  Characteristics,” Advances in Sciences and Humanities 9, no. 2 (June 10, 2023): 68, https://doi.org/10.11648/j.ash.20230902.18.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomor 1, Juni 2024. Hlm. 27-42 https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v8i1.7883 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## Supeltas dalam Tinjauan Asas Kepastian Hukum
Menurut Ultrecht seperti yang dikuti oleh Oksidelfa Yanto dalam bukunya, mengatakan kepastian hukum memiliki dua arti, pertama adanya peraturan yang memungkinkan  individu  untuk  mengetahui  tindakan  apa  yang  boleh  atau  tidak boleh dilakukan dalam karakteristik aturan umum. Kedua , kepastian hukum akan menjaga keamanan seorang individu dari kesewenang-wenangan. 26
Dari  artikel  milik  Mario  Julyano  dan  Aditya  Yuli  Sulistyawan,  mereka mengutip Gustav Radbruch bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari nilai dasar  hukum.  Prinsipnya  yaitu  mewajibkan  hukum  dibuat  secara  pasti  dalam bentuk  tertulis.  Penting  kiranya  karena  akan  menjamin  suatu  produk  hukum menjadi jelas dan memang nalar yang digunakan adalah nalar positivisme hukum. Menjamin  kepada  para  pihak  dapat  menggunakan  hukum  yang  pasti,  kongkret, objektif tanpa ada campur tangan keterlibatan yang subjektif ataupun spekulatif. 27 Sejalan dengan pandangan Humberto Avila dalam Certainty Law yang berasal dari Brazil, 28 seperti yang dikutip pada halaman artikel yang berjudul Interpretation of Public  Figures  in  Indonesian  Law  Number  7  Of  2012  Concerning  Handling  Social Conflicts in The Perspective of Legal Certainty, kepastian hukum juga dapat berupa norma hukum, preskripsi normatif yang menetapkan secara langsung atau tidak langsung bahwa sesuatu itu diperbolehkan, dilarang atau diamanatkan , 29 terdapat kesamaan  dari  pendapat  sebelumnya  kepastian  hukum  memiliki  unsur  segala sesuatu diatur boleh dan tidaknya.
Dalam  artikel  ini  kita  mencoba  untuk  menganalisa  dari  sudut  pandang kepastian hukum beserta ukuran-ukurannya melihat keberadaan supeltas dari sisi norma hukumnya. Kedudukan sukarelawan pengatur lalu lintas kita bagi menjadi tiga  pembahasan  atau  uraian  yaitu;  (1)  secara  keistilahan  dalam  peraturan perundang-undangan; (2) melihat pada batas kewenangan; dan (3) kategori siapa yang berhak memiliki peran dalam memberi masukan, keamanan di jalan. Sekali lagi tidak hanya Indonesia saja yang memiliki relawan pengatur lalu lintas sejenis, diluar  negeri  seperti  di  Pennsylvania  tepatnya  di  kota  Pittsburgh  juga  mengenal
26 Oksidelfa  Yanto, Negara  Hukum,  Kepastian,  Keadilan  Dan  Kemanfaatan  Hukum  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana Indonesia , Cetakan Pertama (Bandung: Pustaka Reka Cipta, n.d.).h 27.
27 Mario  Julyano  and  Aditya  Yuli  Sulistyawan,  “PEMAHAMAN  TERHADAP  ASAS  KEPASTIAN  HUKUM MELALUI  KONSTRUKSI  PENALARAN  POSITIVISME  HUKUM,” CREPIDO 1,  no.  1  (July  31,  2019):  13–22, https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22.
28 https://www.duncker-humblot.de/en/person/humberto-avila-20700/?page_id=1,  diakses  tanggal  13 Agustus 2023.
29 Rayno  Dwi  Adityo,  “Interpretation  of  Public  Figures  in  Indonesian  Law  Number  7  Of  2012  Concerning Handling  Social  Conflicts  in  The  Perspective  of  Legal  Certainty,” Volksgeist:  Jurnal  Ilmu  Hukum  Dan Konstitusi 5, no. 1 (June 29, 2022): 13–25, https://doi.org/10.24090/volksgeist.v5i1.6402.

## Supeltas dalam Tinjauan Asas Kepastian Hukum
model  tersebut,  perbedaannya,  mereka  tugas  pokok  dan  fungsinya  untuk membantu  menyebrang  jalan  para  pejalan  kaki,  terlebih  mereka  lebih  terlihat pada  penyebrangan  di  sekolah-sekolah,  mereka  dibekali  keterampilan  dasar  dan didik untuk sebatas itu saja, mereka dikenal dengan istilah crossing guard . 30
Kembali pada supeltas di negara kita, dari sisi keistilahan pada pasal 256 UU  RI  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  tidak ditemukan secara definitif siapa itu sukarelawan pengatur lalu lintas pun didalam penjelasan  pasal  256. 31 Hanya  kontek  pasal  tersebut  menyebutkan  frase ‘masyarakat’,  mungkin  saja  supeltas  diterjemahkan  bagian  masyarakat  tetapi masyarakat  merupakan  komunitas  sosial  sedangkan  supeltas  yang  nyata  terlihat lebih  sebagai  sebuah  profesi  yang  dikerjakan.  Jika  demikian  supeltas  didudukan sebagai  sebuah  aktfitas  profesi  tentu  akibat  hukumnya  mereka  mempunyai  hak dan  kewajiban  terkait  profesinya  tersebut.  Jika  sudah  meluas  berbicara  hak  dan kewajiban  dalam  hukum  maka  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang baik idealnya terukur, tetapi pada titik ini kepastian hukum dalam keterkaitannya unsur dapat terukur belumlah tercapai.
Pada  aspek  batas  kewenangan  tertera  pada  pasal  256  ayat  2  butir  1, penjagaan  dan  pemantauan  meliputi  keselamatan,  kemanan,  ketertiban, kelancaran  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan.  Supeltas  dianggap  bagian  dari masyarakat  sebagai  rangkaian  komunits  sosial  diperbolehkan  turut  serta  dalam kaitannya menjaga, memantau atau ikut mengatur ketertiban dan kelancaran lalu lintas tetapi disini supeltas dianggap sebagai benar-benar relawan, jika dianggap relawan  tentu  mesti  diatur  khusus  dalam  regulasi  yang  mengatur  tentang sukarelawan  pengatur  lalu  lintas.  Probelmatika  ketika  pada  suatu  tata  regulasi tidak  diterangkan  secara  khusus  serta  jelas  maka  sifat  kepastian  hukum  yang menitikberatkan pada ‘kejelasan’ hilang berubah menjadi bias hukum.
Selanjutnya  aspek  unsur  peran  dalam  memberi  masukan  dan  keamanan dijalan  pada  pasal  257,  seperti  aspek  pengaturan  ketertiban  supeltas  memiliki andil untuk turut serta memberi masukan demi keamanan jalan, hanya sekali lagi supeltas  diposisikan  sebagai  profesi  atau  unsur  masyarakat  sebagai  unsur komunitas  sosial.  Menariknya  disisi  lain  ada  yang  menilai  keberadaan  mereka hanya menambah permasalahan kemacetan dan ketidaktertiban dijalan, pristiwa
30 Stephen Bagnato, Tracy Larson, and Kristyn Brier, SPECS for the Crossing Guards Study: An Analysis of the Positive Roles for Child Safety and Mentoring , 2015, https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3383.5366.
31 “UU  No.  22  Tahun  2009,”  Database  Peraturan  |  JDIH  BPK,  accessed  December  20,  2023, http://peraturan.bpk.go.id/Details/38654/uu-no-22-tahun-2009.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomor 1, Juni 2024. Hlm. 27-42 https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v8i1.7883 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
ini sekakan akan menjadi kontradiktif dengan pasal 256 ayat 3 ada redaksi pasal pemerintan dan atau pemerintah daerah mempertimbangkan dan menindaklanjuti  masukan,  pendapat,  dan  atau  dukungan  masyarakat,  artinya wajah lain supeltas yang dianggap merugikan dapat jadi menjadi pihak yang tidak disukai  bertentangan  dengan  pihak  yang  disebut  ‘masyarakat’  itu  dan  menjadi objek yang tidak diuntungkan.
Mengurai  dengan  ukuran  Ultrecth  dan  Humberto  Silva  terkait  dengan bahwa aturran hukum itu mengatur apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan, sukarelawan pengatur lalu lintas yang diposisikan sebagai bagian dari  masyarakat  dalam  maknanya  bukan  sebagai  profesi  maka  hal-hal kewenangan  boleh  dan  tidaknya  telah  pasti,  jelas  batasannya,  namun  berbeda sangat  ketika  sukarelawan  pengatur  lalu  lintas  dipandang  sebagai  profesi  maka kembali  menjadi  tidak  jelas  kedudukan  dalam  pasal  undang-undang  tersebut, tidak ada ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban dari seorang supeltas.
Pada  ukuran  menjaga  keamanan  individu  seperti  yang  dikemukakan  oleh Ultrecht,  belum  tercapai  kepastian  hukumnya,  ketika  ada  oknum  supeltas  yang melakukan tindak pelanggaran atau ada unsur pidana seperti melakukan tindakan pemaksaan  demi  mendapatkan  sejumlah  uang,  bahkan  mungkin  melakukan pelanggaran yang teroganisir seperti yang pernah diberitakan salah satu media di Banjarmasin, 32 atau  pun  sebaliknya  bagi  supeltas  yang  berjasa  membantu menjaga  ketertiban  lalu  lintas  apa  bentuk  perlindungan  hukum  sebagai  bagian dari  menjaga  akan  hak-haknya,  karena  perlindungan  hukum  yang  bersifat pencegahan  merupakan  hal  yang  prinsipil  dimana  berfungsi  sebagai  upaya pencegahan  sebelum  terjadi  sebuah  pelanggaran  dengan  peraturan  perundang- undangan dimana terdapat batasan serta kewajiban dalam melakukan tindakan. 33
Bagaimana  dengan  ketika  ia  menggantungkan  penghasilannya  dari profesinya itu dan ketidakjelasan tadi bisa saja menjadi potensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak  yang  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  atau  oleh  oknum  penegak hukum  yang  mengambil  keuntungan  yang  sebagian  hasilnya  didapat  dari sukrelawan pengatur lalu lintas, belum lagi rentan menjadi pihak yang dirugikan oleh  pemerintah  ketika  pemerintah  menilai  secara  timpang  sebelah  dalam  satu
32 “Dua  Oknum  Pengatur  Lalu  Lintas  Liar  Dihukum  Berguling  Di  Atas  Aspal,”  accessed  August  16,  2023, https://www.kompas.tv/regional/177607/dua-oknum-pengatur-lalu-lintas-liar-dihukum-berguling-di- atas-aspal.
33 Reviansyah  Erlianto  and  Hana  Faridah,  “Perlindungan  Hukum  Pembajakan  Film  Digital:,” Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum 6, no. 2 (December 27, 2022): 211–32, https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i2.5469.

## Supeltas dalam Tinjauan Asas Kepastian Hukum
sudut  pandang  pertimbangan  saja  yaitu  supletas  menjadi  potensi  masalah kesemerawutan  arus  lalu  lintas,  maka  sebagai  wujud  pemerintahan  yang  baik beberapa  diantara  dengan  kembali  memperbaiki  peraturan  perundang- undangannya  karena  merupakan  salah  satu  dari  intrumen  kebijakan  dalam penyelesaian  problematika  baik  yang  sedang  berlangsung,  telah  terjadi  atau kemungkinan terjadi di masa depan. 34
Kita tidak boleh luput sejatinya supeltas merupakan seorang individu yang juga sebagai manusia. Ada yang menarik sebagai tambahan  informasi hasil riset yang  tulis  oleh  seorang  peneliti  yang  berasal  dari  negara  Thailand,  sukarelawan pengatur lalu lintas atau volunteer traffic police di negara gajah putih itu sangat didukung  penuh  oleh  pemerintah  daerah  setempat,  salah  satu  bentuk dukungannya  dengan  memberikan  para  relawan  berupa  keterampilan- keterampilan  praktif  yang  didapat  dari  pelatihan-pelatihan  khusus,  materi  yang mereka  dapatkan  meliputi  ketangkasan  dalam  praktik  dilapangan  serta memberikan pula materi dari sisi norma hukumnya, apa-apa yang menjadi bagian kewenangannya  dan  apa-apa  yang  bukan  merupakan  bagian  kewenangannya, mereka  dididik  secara  resmi,  prosedural,  sistematis  dan  proyek  ini  diadopsi dibanyak  provinsi,  paling  tidak  kurang  lebih  sekitar  20.000  terdapat  relawan polisi  lalu  lintas  di  Thailand,  tetapi  dilain  sisi  ternyata  dalam  perjalannya membawa  dampak  positif  bagi  masyarakat  selain  adanya  keberadaan  mereka yakni kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban lalu lintas meningkat. Bentuk teknis pemberian pelatihan seluruh sukarelawan ditunjuk oleh kepolisian  setempat  untuk  melakukan  kegiatan  itu  tidak  sekedar  mendata  dan memberikan  seragam.  Operasi pengaturan  lalu lintas disesuaikan dengan aturan dan  budaya  masyarakat  setempat, 35 demikian  satu  diantara  contoh  konsep pengaturan sukarelawan pengatur lalu lintas di negara Thailand.
Pentingnya asas kepastian hukum dilaksanakan agar dapat menghindarkan  karakteristik  hukum  yang  subjektif,  tidak  kongkrit  dan  bersifat spekulatif,  maka  pengaturan  supeltas  di  Indonesia  masih  jauh  dari  hal  yang kongkrit  serta  penafsiran  hukum  terhadap  undang-undang  lalu  lintas  dan
34 Novarisa Permatasari, “Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia,” Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 1 (June 29, 2021): 83–98, https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i1.3383.
35 Polcol Arnon Namprasert, “616 Enhancing Volunteer Traffic Police. To Prevent Problems of Road Accidents in  the  Community,” Injury  Prevention 22,  no.  Suppl  2  (September  1,  2016):  A221–A221, https://doi.org/10.1136/injuryprev-2016-042156.616.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomor 1, Juni 2024. Hlm. 27-42 https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v8i1.7883 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## Supeltas dalam Tinjauan Asas Kepastian Hukum
angkutan  jalan  rentan  diterjemahkan  dengan  corak  yang  subjektif  terlebih membuka  ruang  pemahaman  yang  spekulatif  padahal  kepastian  hukum merupakan alat kontrol hukum itu menjadi stabil dan menjaga agar pelaksanaan peraturan  perundang-undangan  tetap  memiliki  keseragaman  dalam  penafsiran dan pemahamannya.

## D. PENUTUP
Kesimpulan dari riset pada artikel ini bahwa keberadaan sukarelawan pengatur lalu lintas memiliki dua pandangan baik yang menilai dengan positif dan yang menilai dengan  pandangan  negatif,  supeltas  memiliki  potensi  sosial  dalam  keterkaitanya dengan lapangan pekerjaan. Terlepas dari pro dan kontra, sukarelawan pengatur lalu lintas belum memenuhi prinsip-prinsip kepastian hukum baik dari keistilahan dalam peraturan  perundang-undangan  secara  kongkrit  serta  cenderung  bias  atau  abstrak. Kewenangan  yang  diemban  terbatas  hanya  pada  pengaturan  ketertiban  saja  itupun jika dipahami klausul pasal berhenti pada pemaknaan sebagai bagian dari masyarakat, tetapi akan menjadi masalah ketika supeltas didudukan sebagai sebuah profesi dimana ketika  berbicara  profesi  maka  akan  muncul  batas-batas  yang  mengatur  memuat  hak dan  kewajiban.  Batasan  boleh  dan  tidak  boleh  dilakukan  dalam  aspek  kepastian hukum masih terbatas pada pengertian masyarakat secara umum bukan kekhususan pada pengertian supeltas. Kepastian yang belum didapat adalah ketika muncul oknum supeltas  yang  melakukan  pelanggaran  namun  disisi  lain  bagi  pelaku  supeltas  yang baik,  mampu  membantu  mengatasi  ketidaktertiban  lalu  lintas  pun  tidak  ada  payung hukum  yang  melindunginya  rentan  menjadi  pihak  yang  dirugikan,  memungkinkan dimanfaatkan  oleh  oknum  tertentu  atau  oknum  penegak  hukum  yang  mungkin  saja menarik  keuntungan  dari  keberadaan  mereka.  Dasar  hukum  sukarelawan  pengatur lalu lintas yang dijadikan landasan kebijakan belum mampu mencerminkan kepastian hukum  sebagai  alat  kontrol  kestabilan  hukum  dan  belum  mampu  memberikan penjagaan  akan  jaminan  keseragaman  penafsiran  dan  pemahaman  terhadap peraturan  yang  berlaku.  Penelitian  ini  memiliki  keterbatasan  pada  isu  supeltas  yang tidak begitu populer dan kurang mendapat perhatian lebih sehingga data dukung yang ditelusuri  belum  begitu  maksimal  karena  terbilang  masih  sangat  sedikit,  objek  yang diteliti  masih  bersifat  menangkap  fenomena  belum  dapat  mendalam  tentang  arah kebijakan  karena  memang  regulasinya  sangat  minim,  sehingga  kedepan  peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian tentang supeltas lebih jauh.

## Supeltas dalam Tinjauan Asas Kepastian Hukum

## DAFTAR PUSTAKA
“14  Penyebab  Kemacetan  Lalu  Lintas,  Dampak  Serta  Solusi  Yang  Perlu  Diketahui  -  Hot Liputan6.Com.” Accessed August 13, 2023.
https://www.liputan6.com/hot/read/5023197/14-penyebab-kemacetan-lalu-lintas- dampak-serta-solusi-yang-perlu-diketahui.
Adityo, Rayno Dwi. “Interpretation of Public Figures in Indonesian Law Number 7 Of 2012 Concerning  Handling  Social  Conflicts  in  The  Perspective  of  Legal  Certainty.” Volksgeist: Jurnal  Ilmu  Hukum  Dan  Konstitusi 5,  no.  1  (June  29,  2022):  13–25. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v5i1.6402.
Afifudin,  and  Beni  Ahmad  Saebani. Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Vol.  2.  Bandung: Pustaka Setia, 2012.
Amalina,  Nisrina  Nur,  Rizqi  Amaliyakh  Sholikhakh,  and  Ibnu  Sina.  “Deskriptif  Analitik Kemampuan  Pemahaman  Matematis  Ditinjau  dari  Keaktifan  Belajar  Peserta  Didik.” Wacana  Akademika:  Majalah  Ilmiah  Kependidikan 3,  no.  2  (November  5,  2019):  173–80. https://doi.org/10.30738/wa.v3i2.5271.
“Arti Kata Sukarelawan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Accessed August 13, 2023. https://kbbi.web.id/sukarelawan.
Bagnato, Stephen, Tracy Larson, and Kristyn Brier. SPECS for the Crossing Guards Study: An  Analysis  of  the  Positive  Roles  for  Child  Safety  and  Mentoring ,  2015. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3383.5366.
Database  Peraturan  |  JDIH  BPK.  “UU  No.  6  Tahun  2023.”  Accessed  December  20,  2023. http://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023.
Database Peraturan | JDIH BPK. “UU No. 22 Tahun 2009.” Accessed December 20, 2023. http://peraturan.bpk.go.id/Details/38654/uu-no-22-tahun-2009.
“Dua  Oknum  Pengatur  Lalu  Lintas  Liar  Dihukum  Berguling  Di  Atas  Aspal.”  Accessed August  16,  2023.  https://www.kompas.tv/regional/177607/dua-oknum-pengatur-lalu- lintas-liar-dihukum-berguling-di-atas-aspal.
Erlianto, Reviansyah, and Hana Faridah. “Perlindungan Hukum Pembajakan Film Digital:” Ajudikasi :  Jurnal  Ilmu  Hukum 6,  no.  2  (December  27,  2022):  211–32. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i2.5469.
“InfoPublik  -  Omnibus  Law  UU  Cipta  Kerja,  Perampingan  Perizinan  Angkutan  Jalan.” Accessed  August  13,  2023.  https://www.infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi- bisnis/488388/omnibus-law-uu-cipta-kerja-perampingan-perizinan-angkutan-jalan.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomor 1, Juni 2024. Hlm. 27-42 https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v8i1.7883 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
“Ini Alasan Mengapa Pengatur Jalan Tak Resmi Disebut ‘Pak Ogah.’” Accessed August 13, 2023. https://www.brilio.net/news/ini-alasan-mengapa-pengatur-jalan-tak-resmi- disebut-pak-ogah-istilah-pak-ogah-1506048.html.
Juanda, Enju. “PENALARAN HUKUM (LEGAL REASONING.” Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 5, no. 1 (June 6, 2017): 157. https://doi.org/10.25157/jigj.v5i1.316.
Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. “PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM  MELALUI  KONSTRUKSI  PENALARAN  POSITIVISME  HUKUM.” CREPIDO 1,  no.  1 (July 31, 2019): 13–22. https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22.
Kesuma Dinata, M. Ruhly. “Pengantar Ilmu Hukum,” 18. Cetakan Pertama. Kotabumi: Sai Waiwai Publishing & UPPM STIH Muhammadiyah Kotabumi, 2019.
Khomsiyah,  Habibatul.  “STRATEGI  BERTAHAN  HIDUP  SUKARELAWAN  LALU  LINTAS JALAN  (PAK  OGAH)  DI  KABUPATEN  SLEMAN  DAERAH  ISTIMEWA  YOGYAKARTA.” E-
Societas 6, no. 1 (November 13, 2017).
https://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/societas/article/view/9075.
Kurniadi,  Moch  Rizky  Prasetya.  “Arti  Polisi  Cepek  di  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (KBBI).” KBBI, August 11, 2023. https://kbbi.lektur.id/polisi-cepek.
Meerbeeck, Jérémie Van. “The Principle of Legal Certainty in the Case Law of the European Court of Justice: From Certainty to Trust,” 2016.
Namprasert, Polcol Arnon. “616 Enhancing Volunteer Traffic Police. To Prevent Problems of  Road  Accidents  in  the  Community.” Injury  Prevention 22,  no.  Suppl  2  (September  1, 2016): A221–A221. https://doi.org/10.1136/injuryprev-2016-042156.616.
Nikolaevna,  Gribova  Evangelina.  “The  Principle  of  Legal  Certainty:  Concept  and  Main Characteristics.” Advances  in  Sciences  and  Humanities 9,  no.  2  (June  10,  2023):  68. https://doi.org/10.11648/j.ash.20230902.18.
Permatasari, Novarisa. “Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Satwa Langka Di  Indonesia.” Ajudikasi :  Jurnal  Ilmu  Hukum 5,  no.  1  (June  29,  2021):  83–98. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i1.3383.
“Polisi  Sebut  Pak  Ogah  Tidak  Melanggar  Aturan.”  Accessed  August  13,  2023. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170727214048-12-230853/polisi-sebut-pak- ogah-tidak-melanggar-aturan.
Re,  Richard.  “Clarity  Doctrines.” University  of  Chicago  Law  Review 86,  no.  6  (October  1, 2019). https://chicagounbound.uchicago.edu/uclrev/vol86/iss6/5.
Romadhona,  Prima,  and  Umi  Nur  Chasanah.  “Pengaruh  Petugas  Tidak  Resmi  Terhadap Lalu Lintas Pada Simpang Tiga Bersinyal di Jl. Kaliurang KM.8 Yogyakarta.” Jurnal Teknik

## Supeltas dalam Tinjauan Asas Kepastian Hukum
Sipil dan Lingkungan 5,
no. 2 (March
25, 2021): 91–100.
https://doi.org/10.29244/jsil.5.2.91-100.
Rothman,  Linda,  Daniel  Perry,  Ron  Buliung,  Colin  Macarthur,  Teresa  To,  Alison Macpherson,  Kristian  Larsen,  and  Andrew  Howard.  “Do  School  Crossing  Guards  Make Crossing Roads Safer? A Quasi-Experimental Study of Pedestrian-Motor Vehicle Collisions in  Toronto,  Canada.” BMC  Public  Health 15,  no.  1  (July  31,  2015):  732. https://doi.org/10.1186/s12889-015-2065-y.
Sari,  Dhastia.  “RESPON  MASYARAKAT  TERHADAP  SUPELTAS  (SUKARELAWAN PENGATUR LALU LINTAS) DI KOTA PEKANBARU” 7 (2020).
Shofrillah,  Mohammad  Fahmi.  “Eksistensi  Sukarelawan  Pengatur  Lalu-Lintas  (Supeltas) Dalam  Mewujudkan  Ketertiban  Umum  Dan  Lingkungan  Perspektif  Maslahah  Mursalah.” Al-Balad:  Journal  of  Constitutional  Law 2,  no.  2  (August  31,  2020).  http://urj.uin- malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/594.
Soekanto,  Soerjono.  “Pengantar  Penelitian  Hukum,”  Cetakan  Pertama.,  43.  Jakarta:  UI- Press, 206AD.
Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat . Vol. Cetakan Pertama. Jakarta: Rajawali Press, 2007.
Sururi,  Ahmad.  “Analisis  Formulasi  Instrumen  Simplifikasi  Regulasi  Menuju  Tatanan Hukum Yang Terintegrasi Dan Harmonis.” Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 2 (2017). https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.493.
Yanto,  Oksidelfa. Negara  Hukum,  Kepastian,  Keadilan  Dan  Kemanfaatan  Hukum  Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia . Cetakan Pertama. Bandung: Pustaka Reka Cipta, n.d.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomor 1, Juni 2024. Hlm. 27-42 https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v8i1.7883 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Supeltas dalam Tinjauan Asas Kepastian Hukum