ISSN 021-969X

## Pengembangan Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis Dengan Metode Arbitrase Online Di Indonesia

## (The Law Development of Business Dispute Resolution Via Online Arbitrate Method in Indonesia)

## Rizky Novian Margono
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda Jl. Sambaliung Kampus Gn. Kelua Samarinda Kalimantan Timur Email: rizkynovian12@yahoo.com

## ABSTRAKSI
Indonesia merupakan negara berkembang yang dalam perkembangannya tidak terlepas dari bidang  ekonomi.  Dalam  perkembangannya  sering  terdapat  sengketa-sengketa  bisnis  yang terjadi.  Untuk  menyelesaikan  sengketa  bisnis  yang  terjadi,  dapat  menggunakan  cara peradilan  maupun  arbitrase  atau  alternatif  penyelesaian  sengketa.  Akan  tetapi,  cara penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  peradilan,  arbitrase,  atau  alternatif  penyelesaian sengketa  dianggap  kurang  efektif  dan  efisien  dalam  menyelesaikan  sengketa  yang  terjadi. Pada  era  sekarang  ini  terdapat  suatu  metode  penyelesaian  sengketa  yang  dianggap  lebih efektif  dan  efisien,  metode  ini  dinamakan  arbitrase  online.  Permasalahan  dalam  arbitrase online  yaitu  mengenai  landasan  hukum  yang  dipakai,  masalah-masalah  hukum  yang dihadapi, dan solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah-masalah hukum dalam pelaksanaan  arbitrase  online  di  Indonesia.  Jadi,  artikel  ini  dibuat  untuk  mengidentifikasi mengenai landasan hukum, masalah-masalah hukum, dan memberikan alternatif solusi untuk mengatasi masalah hukum dalam pelaksanaan arbitrase online di Indonesia agar pemerintah segera membuat Naskah Akademik dan draft Rancangan Undang-undang tentang  Arbitrase Online, dan melakukan publikasi terkait dengan adanya upaya penyelesaian sengketa dengan menggunakan  arbitrase  online,  serta  memberikan  dukungan  sepenuhnya  terhadap pelaksanaan arbitrase online di Indonesia
Kata Kunci: sengketa, penyelesaian sengketa, dan arbitrase online.

## ABSTRACT
Indonesia is a developing country in its process can’t be separated from economic side. In its development, often exist business dispute. The way to end business dispute could be in law court  and  also  arbitrate  or  another  alternative  of  business  dispute  resolution.  Yet,  the resolution  through  the  court  ,  arbitrate,  alternative  dispute  resolution  are  considered  less effective  and  efficient  to  finish  the  happening  dispute.  Nowadays,  there  is  a  method  of dispute  resolution  which  is  considered  more  effective  and  efficient,  this  method  is  called online arbitration. The problem that exist in this online method is the legal basis that is used, the law problem that is faced and solution which can be implemented to handle the problems of law in the act of online arbitrate in Indonesia. In conclusion, this article is made to identify about the legal basis, law dispute and give alternative solution to handle the law problem of implementation on Online arbitrate in Indonesia, hopefully, government make the academic reference as soon as possible and drafting the enactment design about online arbitrate, and publish it related to the willingness of dispute resolution via arbitrate online, and also give full support to the implementation of online arbitrate in Indonesia
ISSN 021-969X
Key Words: dispute, dispute resolution, and online arbitrate.
ISSN 021-969X

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  berkembang  yang  dalam  perkembangannya tidak terlepas dari bidang ekonomi. Dalam perkembangannya di bidang ekonomi ini juga  sering  terdapat  sengketa-sengketa  bisnis  yang  terjadi  antara  seseorang  atau badan usaha dengan seseorang atau badan usaha lain. Pada umumnya masyarakat Indonesia  menyelesaikan  sengketa  bisnis  yang  terjadi  dengan  cara  musyawarah. Apabila,  dalam  permusyawarahan  yang  dilakukan  tidak  menghasilkan  kata  sepakat dari  para  pihak  ataupun  salah  satu  pihak,  maka  dapat  diselesaikan  dengan  cara litigasi yaitu penyelesaian sengketa melalui proses peradilan.
Penyelesaian  sengketa  dengan  cara  litigasi atau  peradilan  lebih  mempunyai kekuatan  hukum  serta  mengikat  kepada  para  pihak  yang  bersengketa  karena peradilan  merupakan  lembaga  sah  dan  resmi  yang  penyelesaian  sengeketanya menurut  tata  cara  formal  yang  di  atur  dalam  hukum  acara  untuk  menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat. 1 Akan tetapi, penyelesaian sengketa bisnis yang  direkam  dalam  penelitian  menunjukkan  bahwa  jalan  pengadilan  dianggap kurang menguntungkan bagi pelaku bisnis maupun konsumen perseorangan. Selain mahal,  prosesnya  panjang  dan  berbelit-belit,  kepercayaan  pelaku  bisnis  dan masyarakat  akan  kenetralan  pengadilan  juga  tidak  mendukung  dipilihnya pengadilan. 2
Dalam  penyelesaian  sengketa  bisnis  di  dalam  pengadilan,  biasanya  akan mempertimbangkan  terlebih  dahulu  mengenai  penyelesaian  sengketa  bisnis  di  luar pengadilan,  yaitu  dengan  menggunakan  arbitrase  atau  dengan  alternatif penyelesaian  sengketa.  Dalam  hal  penyelesaian  sengketa  bisnis  melalui  jalur arbitrase  haruslah  berdasarkan  dari  kesepakatan  para  pihak  yang  bersengketa. Pihak-pihak yang bersengketa dapat memilih arbiter untuk menyelesaikan sengketa bisnis yang terjadi untuk diselesaikan melalui proses arbitrase. Jika para pihak yang bersengketa tidak dapat memilih arbiter yang tepat, maka dapat diserahkan kepada lembaga arbitrase, seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang dicantumkan di dalam  perjanjiannya.  Dalam  arbitrase  akan  dijabarkan  secara  jelas  mengenai kegagalan kesepakatan atau kontrak yang di buat oleh para pihak yang bersengketa berkaitan dengan sengketanya. 3
Tetapi,  pelaksanaan  arbitrase  kurang  dikenal  dan  dipahami  oleh  kalangan bisnis  maupun  masyarakat  luas.  Klausul  arbitrase  dalam  perjanjian  dagang,  kerja sama  sering  mencantumkan  kemungkinan  pengajuan  sengketa  ke  pengadilan  jika proses  arbitrase  tidak  berhasil.  Padahal  sifat  daripada  putusan  arbitrase  sendiri sudah final. Badan Arbitrase Nasional Indonesia sebagai lembaga arbitrase dianggap mahal,  apalagi  karena  masih  ada  kemungkinan  putusannya  tidak  dapat  dieksekusi dan diserahkan ke pengadilan, sehingga akan memakan waktu dan biaya lagi. 4
Selain menggunakan jalur litigasi dan media arbitrase, penyelesaian sengketa bisnis dapat pula diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa yang meliputi konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Pengkategorian alternatif
1 Suyud Margono, 2010, Penyelesaian Sengketa Bisnis: Alternative Dispute Resolutions (ADR), Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.78.
2 Ibid., hlm.87.
3 H.  Priyatna  Abdurrasyid,  2011, Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (APS),  Fikahati Aneska, Jakarta, hlm.64.
4 Suyud Margono, Loc. Cit.
ISSN 021-969X
penyelesaian  sengketa  ini  didasarkan  pada  Pasal  1  angka  10  Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  yang  mengatakan  bahwa,  “Alternatif  penyelesaian  sengketa adalah  lembaga  penyelesaian  sengketa  atau  beda  pendapat  melalui  prosedur  yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi,  mediasi,  konsiliasi,  atau  penilaian  ahli”.  Pada  saat  ini  alternatif penyelesaian  sengketa  yang  dikenal  di  Indonesia  adalah  negosiasi,  mediasi,  dan konsiliasi.  Alternatif  penyelesaian  sengketa  bersifat win-win  solution,  karenanya banyak  pelaku  usaha  yang  memakai  cara  ini  untuk  menyelesaikan  sengketa  bisnis dengan  pelaku  usaha  lain.  Tetapi,  alternatif  penyelesaian  sengketa  dianggap  tidak memadai jika sengketa terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen. Serta, dalam alternatif  penyelesaian  sengketa  masih  terdapat  keraguan  mengenai  kekuatan hukum dan pematuhan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa.
Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia menyatakan bahwa pada akhir 2012 pengguna internet di Indonesia telah mencapai  63  juta  pengguna. 5 Sehingga  tidak  menutup  kemungkinan  terjadinya sengketa  antara  pengguna  jasa  internet,  di  mana  sengketa  itu  terjadi  dalam  lalu- lintas  komunikasi  elektronik  secara online.  Misalnya  terjadi  sengketa  mengenai perdagangan secara online atau yang biasa disebut dengan e-commerce. Sengketa- sengketa elektronik yang terjadi secara online di internet tidak mungkin dapat segera diselesaikan  dengan  menggunakan  jalur  litigasi  ataupun  dengan  menggunakan arbitrase  dan  alternatif  penyelesaian  sengketa.  Hal  ini  dikarenakan  proses penyelesaiannya  yang  memerlukan  waktu  cukup  lama,  sedangkan  sengketa e- commerce terus bermunculan seiring dengan berjalannya waktu. Tidaklah mungkin sengketa-sengketa e-commerce  yang  terus  menerus  muncul  dapat  diselesaikan dengan  cepat  menggunakan  cara  litigasi, arbitrase,  maupun  alternatif penyelesaian sengketa.
Untuk  itu  dikembangkanlah  suatu  metode  baru,  yang  sekarang  dikenal sebagai  arbitrase online  untuk  menyelesaikan  sengketa  akibat  perbuatan  hukum secara elektronik khususnya dan sengketa lain pada umumnya. Tetapi hal ini tetap terbatas  pada  sengketa  yang  berdasarkan  undang-undang  memang  dapat diselesaikan melalui proses alternatif penyelesaian sengketa.
Dalam  arbitrase online  dibutuhkan  seperangkat  kelengkapan  dan  dukungan prosedural  serta  akses internet  yang  memadai  agar  proses  arbitrase  online  dapat berjalan  dengan  lancar  dan  untuk  memenuhinya  diperlukan  persiapan  yang terencana. 6 Karena  itu  arbitrase online  juga  sering  disebut  dengan  arbitrase modern, 7 karena fasilitas dan proses pelaksanaannya menggunakan fasilitas-fasilitas yang modern.
Di Indonesia, arbitrase online merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang masih baru dan belum terlalu dikenal dikalangan para pelaku usaha. Sehingga,
5 Asosiasi  Penyelenggara  Jasa  Internet  Indonesia,  Statistik  Indonesia  Internets  Users, http://www.apjii.or.id/v2/index.php/read/page/halaman-data/9/statistik.html ,  diakses  tanggal  21 Pebruari 2013 Pukul 18.36 Wita.
6 Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, 2010, Masalah Hukum Arbitrase Online, Kementerian Hukun dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, hlm.3.
7 Ibid.,  hlm.4.,  “Arbitrase  modern  adalah  salah  satu  proses  penyelesaian  sengketa  dengan menggunakan  fasilitas  yang  modern  atau online  yang  sekarang  disebut  juga  sebagai  arbitrase online”.
ISSN 021-969X
penyelesaian  sengketa  dengan  menggunakan  media  arbitrase online  sendiri  belum pernah digunakan oleh pelaku bisnis untuk menyelesaikan suatu sengketa bisnis.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  permasalahan  yang  akan  dibahas dalam  artikel  ini  adalah  (1)  Apa  landasan  hukum  yang  pada  saat  ini dapat  dipakai dalam pelaksanaan arbitrase online di Indonesia?; (2) Apa masalah-masalah hukum yang  mungkin  dihadapi  dalam  pelaksanaan  arbitrase online  di  Indonesia?;  dan  (3) Bagaimana solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah-masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan arbitrase online di Indonesia?
Landasan Hukum dalam Pelaksanaan Arbitrase Online di Indonesia Pelaksanaan  arbitrase online  di  Indonesia  secara  garis  besar  berkaitan mengenai  pengaturan  keabsahan  perjanjian  arbitrase  yang  dibuat  secara online. Dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan menggunakan arbitrase online juga  berlaku  ketentuan-ketentuan  tentang  perjanjian  sebagaimana  diatur  dalam Buku  III  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  tentang  Perikatan.  Pengertian perjanjian terdapat dalam Pasal 1313 Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang  menyatakan  bahwa  “Suatu  perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  dengan  mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.
Perjanjian yang dibuat dalam arbitrase online juga harus dilakukan berdasarkan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi:
“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:
1. sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal”.
Pembuatan perjanjian arbitrase online menganut asas kebebasan berkontrak yang  berarti  setiap  perjanjian  yang  sah  akan  mengikat  kepada  para  pihak  yang membuatnya,  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  1338  ayat  (1)  Buku  III  Kitab Undang-undang  Hukum  Perdata  yang  berbunyi  “Semua  perjanjian  yang  dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.
Keabsahan  arbitrase online  juga  dapat  didasarkan  pada  Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa.  Hal  ini  dikarenakan  Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa lebih mengatur secara detail mengenai dasar pengaturan dari arbitrase sendiri, dan dalam metode  arbitrase online  pada  dasarnya  memang  merupakan  bentuk  dari  arbitrase, hanya  saja  prosedur  operasionalnya  saja  yang  berbeda  dalam  pelaksanaannya. Untuk  itu  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  juga  merupakan  landasan  hukum dalam  hal  keabsahan  arbitrase online.  Pernyataan  ini  didasarkan  atas  asas  lex specialis derogat legi generalis yang memiliki arti bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.
Dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  yang  menyatakan bahwa, “Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk  pertukaran  surat,  maka  pengiriman  teleks,  telegram,  faksimili, e-mail  atau
ISSN 021-969X
dalam  bentuk  sarana  komunikasi  lainnya,  wajib  disertai  dengan  suatu  catatan penerimaan oleh para pihak”.
Selain kata “ e-mail”, adanya kata “bentuk sarana komunikasi lainnya” dalam ketentuan  tersebut  dapat  dijadikan  landasan  hukum  pelaksanaan  arbitrase  secara online. Hanya yang masih menjadi masalah adalah mengenai prosedur operasional arbitrase online.  Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  arbitrase  online tidak  berbeda  dengan  arbitrase  konvensional,  yang  berbeda  hanyalah  tata  cara pelaksanaannya. 8 Jadi,  dapat  dijelaskan  bahwa  pelaksanaan  arbitrase online merupakan  salah  satu  penyelesaian  sengketa  yang  diperbolehkan  jika  proses pelaksanaannya  sesuai  dengan  prosedur  yang  di  atur  oleh  peraturan  perundang- undangan.
Pembuktian  kekuatan  hukum  arbitrase online menjadi semakin kuat dengan disahkannya  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang di dalamnya mengemukakan tentang aspek hukum terhadap pembuktian data elektronik.
Data digital  atau  dokumen  elektronik  dapat  dianggap  sah  sepanjang  informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:
“Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang  mensyaratkan  bahwa  suatu  informasi  harus  berbentuk  tertulis  atau asli,  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dianggap  sah sepanjang  informasi  yang  tercantum  di  dalamnya  dapat  diakses, ditampilkan,  dijamin  keutuhannya,  dan  dapat  dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”.
Dengan  demikian,  maka  pembuktian  dalam  proses  pelaksanaan    arbitrase online  dianggap  sah  dan  memiliki  kekuatan  hukum  di  dalamnya  karena  alat  bukti berupa data digital atau dokumen elektrik merupakan alat bukti yang sah sepanjang memenuhi ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

## Masalah-masalah  Hukum  yang  Dihadapi  dalam  Pelaksanaan  Arbitrase Online di Indonesia
1. Tidak  Adanya  Peraturan  Perundang-undangan  yang  Khusus  Mengatur  Tentang Pelaksanaan Arbitrase Online Permasalahan  mengenai  tidak  adanya  aturan  pelaksanaan  yang  mengatur bagaimana  arbitrase online  itu  dijalankan  menjadi  salah  satu  faktor  yang mempengaruhi  kelancaran  pelaksanaan  arbitrase online  di  Indonesia.  Apabila pengaturan  pelaksanaan  arbitrase online  diserahkan  kepada  para  pihak  untuk mengaturnya  sendiri,  dikhawatirkan  tidak  ada  standar  yang  baku  tentang pelaksanaan  arbitrase online  yang  efektif  dan  efisien.  Hal  ini  berpengaruh terhadap proses pelaksanaan arbitrase online, karena tidak adanya standar baku untuk  melaksanakan  penyelesaian  sengketa  dengan  menggunakan  metode
8 Jeane  Neltje  Saly,  “Keabsahan  Alat  Bukti  Elektronik  dalam  Suatu  Perjanjian  dalam  Penyelesaian Sengketa  Melalui  Arbitrase  Online”, http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-teknologi/661- keabsahan-alat-bukti-elektronik-dlm-suatu-perjanjian-dlm-penyelesaian-sengketa-melalui-arbitrase- onl.html , diakses tanggal 24 Februari 2013 Pukul 20.12 Wita.
ISSN 021-969X
arbitrase online,  maka  mengakibatkan  para  pihak  tidak  dapat  menggunakan metode  arbitrase online  sebagai  upaya  penyelesaian  sengketa  karena  tidak mengetahui proses arbitrase online.
2. Perjanjian Arbitrase Harus Bersifat Tertulis Permasalahan  pelaksanaan  arbitrase online  di  Indonesia  juga  tidak  terlepas dari  syarat  sah  perjanjian  arbitrase,  yaitu  tertulis  dalam  suatu  dokumen. Permasalahannya  adalah  bagaimana  cara  pemenuhan  syarat  tersebut  dalam arbitrase online. Permasalahan tersebut terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian  Sengketa  yang  berbunyi,  “Dalam  hal  para  pihak  memilih penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase  setelah  sengketa  terjadi,  persetujuan mengenai  hal  tersebut  harus  dibuat  dalam  suatu  perjanjian  tertulis  yang ditandatangani oleh para pihak”.
3. Tanda Tangan Pada Perjanjian Arbitrase Sebagai Alat Bukti yang Sah Suatu  perjanjian  arbitrase  harus  ditandatangani  oleh  para  pihak  yang membuatnya.  Hal  ini  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  9  ayat  (1)  Undang- undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa, “Dalam hal para pihak memilih penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase  setelah  sengketa  terjadi,  persetujuan mengenai  hal  tersebut  harus  dibuat  dalam  suatu  perjanjian  tertulis  yang ditandatangani  oleh  para  pihak”.  Bunyi  dari  pasal  tersebut  menjelaskan  bahwa suatu  perjanjian  arbitrase  dianggap  sah  apabila  telah  ditandatangani  oleh  para pihak  yang  membuatnya.  Dari  penjelasan  tersebut  tentunya  akan  menimbulkan pertanyaan,  apakah  perjanjian  arbitrase online  memiliki  keabsahan?  Hal  ini dikarenakan bentuk perjanjiannya berupa data digital.
4. Permasalahan  Mengenai  Sumber  Daya  Manusia,  Fasilitas,  Sarana  dan  Prasarana Untuk Kelancaran Pelaksanaan Arbitrase Online
Hambatan  terbesar  dalam  pelaksanaan  arbitrase online  di  Indonesia  yaitu menyangkut  sumber  daya  manusia,  sarana  dan  prasarana  arbitrase online. Hambatan pelaksanaan arbitrase online di  Indonesia sebagai berikut: 9
a. Belum  ada  arbiter  atau  lembaga  arbitrase  di  Indonesia  yang  secara  tegas menyediakan  layanan  penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase online.  Hal  ini disebabkan  kecenderungan  berfikir,  sengketa  yang  dapat  diselesaikan  melalui arbitrase online  adalah  sengketa  dalam  perdagangan  elektronik  atau  e- commerce  saja  dan  di  Indonesia  jenis  perdagangan  ini  belum  populer, sehingga jarang ditemui kasusnya.
b. Akses Internet  yang  tidak  merata.  Berdasarkan  data  yang  dikeluarkan  oleh Asosiasi  Penyelenggara  Jasa  Internet  Indonesia,  penyebaran  pengguna Internet  hanya  terjadi  di  kota  besar  di  Indonesia.  Akibatnya  adalah,  akses untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase online terbatas pada penduduk yang tinggal di kota besar saja.
c. Ketergantungan  terhadap  vendor software  asing.  Untuk  menyelenggarakan jasa arbitrase online dibutuhkan kurang lebih sepuluh software. Dapat dihitung berapa  biaya  yang  harus  dikeluarkan  untuk  membeli  lisensi  dari software tersebut.  Tentu  biaya  belanja software  ini  akan  berpengaruh  terhadap  biaya jasa arbitrase online tersebut.
9 Ibid.
ISSN 021-969X
d. Meskipun  telah  lama  berakar  pada  nilai  masyarakat,  masyarakat  Indonesia belum  terbiasa  untuk  menyelesaikan  sengketa  di  luar  pengadilan  apalagi melalui mekanisme online.
5. Adanya Hacker atau peretas dalam Pelaksanaan Arbitrase Online Selain  permasalahan-permasalahan  yang  telah  dikemukakan  sebelumnya, terdapat permasalahan lain dari pelaksanaan arbitrase online yang menggunakan media  internet  sebagai  penghubung  para  pihak.  Permasalahan  tersebut  yaitu adanya hacker  atau  peretas  yang  dapat  mengakses  data-data  yang  ada  dalam suatu  komputer  yang  terhubung  dengan website  atau  situs  internet  yang berisikan  data  mengenai  putusan  arbitrase online  yang  telah  dibuat  oleh  suatu lembaga arbitrase online tersebut. Jika hacker atau peretas telah masuk ke dalam komputer  yang  berada  di  lembaga  arbitrase online,  maka  hacker  atau  peretas tersebut  dapat  mengakses,  mengunduh,  dan  mengedit  data  tersebut  sesuai dengan yang apa yang hacker atau peretas  tersebut inginkan. Sudah pasti hal ini dapat  membahayakan  proses arbitrase online yang tengah berlangsung ataupun putusan  yang  telah  dibuat  dalam  proses  arbtrase online,  karena  data-data  yang ada telah diganti.
Solusi-solusi  yang  Dapat  Diterapkan  Untuk  Mengatasi  Masalah-masalah Hukum dalam Pelaksanaan Arbitrase Online di Indonesia
1. Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  yang  Khusus  Mengatur Pelaksanaan Arbitrase Online Pelaksanaan arbitrase online di Indonesia masih terkendala terhadap proses berjalannya  arbitrase online,  hal  ini  dikarenakan  Undang-undang  Republik
Indonesia  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa  tidak  mengatur  secara  khusus  mengenai  ketentuan  pelaksanaan arbitrase online, yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  hanya mengenai  proses  pelaksanaan  arbitrase  konvensional,  dan  hanya  mengenai keabsahan arbitrase online.
Untuk  membuat  suatu  peraturan  perundang-undangan  dibutuhkan  suatu Naskah Akademik, yaitu naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan rancangan peraturan  perundang-undangan. 10 Dalam  Pasal  1  angka  11  Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan  dijelaskan  mengenai  pengertian  Naskah  Akademik,  bunyi daripada  pasal  tersebut  yaitu  “Naskah  Akademik  adalah  naskah  hasil  penelitian atau  pengkajian  hukum  dan  hasil  penelitian  lainnya  terhadap  suatu  masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan
10 Aan Eko Widiarto, “Naskah Akademik”, http://widiarto.lecture.ub.ac.id/2009/01/naskah-akademik/ , diakses pada tanggal 16 Mei 2013 Pukul 11.46 Wita.
ISSN 021-969X
Daerah  Provinsi,  atau  Rancangan  Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota  sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat”.
Jika  suatu  Naskah  Akademik  mengenai  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  secara  khusus  mengatur  tentang  pelaksanaan  arbitrase online telah dibentuk, maka pelaksanaan arbitrase online di Indonesia akan mengalami perkembangan  dengan  akan  adanya  proses  pembentukan draft  Rancangan
Undang-undang  tentang  Arbitrase Online  sampai  disahkannya  peraturan perundang-undangan  tentang  Arbitrase Online  agar  dapat  segera  digunakan sebagai  salah  satu  alternatif  penyelesaian  sengketa  bisnis.  Akan  tetapi,  hingga sekarang  Naskah  Akademik  mengenai  ketentuan  dalam  pelaksanaan  arbitrase online di Indonesia masih belum dibuat oleh pemerintah, padahal permasalahan ini merupakan salah satu hal yang harus diselesaikan agar pelaksanaan arbitrase online di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan lancar.
2. Perjanjian  Arbitrase  Bersifat  Tertulis  Tetapi  Tidak  Harus  Selalu  Tertulis  di  Atas Kertas Dalam  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  dikatakan  bahwa  perjanjian arbitrase  dibuat  secara  tertulis.  Hal  ini  mengandung  pengertian  bahwa  suatu perjanjian  arbitrase  bersifat  tertulis,  tetapi  di  dalam  undang-undang  tidak menjelaskan  lebih  lanjut  mengenai  tulisan  tersebut  merupakan  tulisan  di  atas kertas  atau  tulisan  dalam  bentuk  data digital.  Tetapi,  karena  banyaknya masyarakat yang berpikir bahwa bentuk perjanjian tertulis adalah dengan media kertas,  maka  bentuk  perjanjian  tertulis  yang  tertuang  dalam  data digital  tidak banyak  dikenal  oleh  masyarakat  luas.  Padahal  meskipun  perjanjian  tertulis tersebut  dibuat  hanya dalam  bentuk  data digital saja, perjanjian tersebut sudah dapat dikatakan dalam bentuk tertulis.
Pada  penyelesaiaan  sengketa  melalui  arbitrase  konvensional,  bentuk kegiatannya  pada  pertukaran  dan  pemeriksaan  dokumen  bermedia  kertas ( paperbase).  Sedangkan,  dalam  arbitrase  online,  media  kertas  digantikan  oleh data digital  sehingga  tidak  lagi  diperlukan  adanya  dokumen  berbentuk  kertas
( paperless). Masyarakat sering memahami bahwa suatu dokumen yang asli adalah dokumen  yang  tertulis  di  atas  kertas,  padahal  untuk  suatu  sistem  dokumentasi yang  menggunakan  komputer,  dokumen  yang  asli  sebenarnya  adalah  dalam bentuk data elektronik ( softcopy) yang tersimpan dalam hardisk komputer bukan dalam bentuk cetaknya ( hardcopy). 11
Dengan  demikian,  secara  substansial  keaslian  suatu  dokumen  tidak  hanya bergantung  pada  sifat  fisik  saja,  melainkan  isi  di  dalam  dokumen  tersebut.  Jadi dapat disimpulkan meskipun suatu perjanjian arbitrase dibuat secara online dalam bentuk  data digital  dan  di-online-kan,  sepanjang  dapat  dibuktikan  prosesnya berjalan dengan baik dan dilakukan oleh pihak yang berhak, maka tetap memiliki kekuatan mengikat para pihak yang membuatnya, hal ini sesuai dengan ketentuan yang  ada  di  dalam  Pasal  1338  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  yang berbunyi, “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. 12
3. Tanda Tangan Digital pada Perjanjian Arbitrase Online
11 Badan Pembinaan Hukum Nasional, Op. Cit., hlm.46.
12 Ibid., hlm.48.
ISSN 021-969X
Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa, “Dalam  hal  para  pihak  memilih  penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase  setelah sengketa  terjadi,  persetujuan  mengenai  hal  tersebut  harus  dibuat  dalam  suatu perjanjian  tertulis  yang  ditandatangani  oleh  para  pihak”.  Pasal  ini  menjelaskan bahwa suatu perjanjian arbitrase dianggap sah apabila telah ditandatangani oleh para  pihak  yang  membuatnya.  Hal  ini  memunculkan  permasalahan  mengenai keabsahan  akan  suatu  perjanjian  arbitrase online  jika  dibuat  dalam bentuk  data digital, karena keraguan akan ada tidaknya tanda tangan para pihak.
Perkembangan  teknologi  pada  zaman  modern  ini  telah  menggeser  bentuk tanda  tangan  yang  sebelumnya  di  atas  kertas,  yang  kini  tanda  tangan  dapat berupa  tanda  tangan digital  atau  yang  biasa  disebut  dengan  Digital  Signature (selanjutnya disingkat DS). DS adalah salah satu teknologi yang digunakan untuk meningkatkan keamanan jaringan. DS memiliki fungsi sebagai penanda pada data yang  memastikan  bahwa  data tersebut  adalah  data yang  sebenarnya (tidak  ada yang  berubah).  Cara  kerja  DS  adalah  dengan  memanfaatkan  dua  buah  kunci, yaitu  kunci  publik  dan  kunci  privat.  Kunci  publik  digunakan  untuk  mengenkripsi data,  sedangkan  kunci  privat  digunakan  untuk  mendekripsi  data.  Pertama, dokumen di- hash dan menghasilkan Message Digest. Kemudian, Message Digest di- enkripsi oleh kunci publik menjadi DS. Untuk membuka DS tersebut diperlukan kunci  privat.  Bila  data  telah  diubah  oleh  pihak  luar,  maka  DS  juga  ikut  berubah sehingga kunci privat yang ada tidak akan bisa membukanya. Jadi, keaslian data dapat terjamin dari perubahan-perubahan yang dilakukan pihak luar. Dengan cara yang sama, pengirim data tidak dapat menyangkal data yang telah dikirimkannya. Bila DS cocok dengan kunci privat yang dipegang oleh penerima data, maka dapat dipastikan bahwa pengirim adalah pemegang kunci privat yang sama. 13
Ini  berarti  DS  telah  memiliki  kekuatan  hukum  yang  sah  sebagaimana  yang dijelaskan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:
“Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. data  pembuatan  Tanda  Tangan  Elektronik  terkait  hanya  kepada  Penanda Tangan;
b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
c. segala  perubahan  terhadap  Tanda  Tangan  Elektronik  yang  terjadi  setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
d. segala  perubahan  terhadap  Informasi  Elektronik  yang  terkait  dengan  Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
e. terdapat  cara  tertentu  yang  dipakai  untuk  mengidentifikasi  siapa Penandatangannya; dan
f. terdapat  cara  tertentu  untuk  menunjukkan  bahwa  Penanda  Tangan  telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.” Dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  yang  berbunyi
13 Zainal  Hakim,  “Pengertian  Digital  Signature”, http://www.zainalhakim.web.id/pengerti  an-digital- signature.html , diakses pada tanggal 16 Mei 2013 Pukul 14.14 Wita.
ISSN 021-969X
“Dalam  hal  para  pihak  tidak  dapat  menandatangani  perjanjian  tertulis sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1),  perjanjian  tertulis  tersebut  harus  dibuat dalam bentuk akta notaris”. Dari bunyi pasal tersebut, menjelaskan bahwa tujuan tanda  tangan  dalam  perjanjian  arbitrase  adalah  untuk  keperluan  pembuktian keautentikan perjanjian arbitrase.
Jadi, apabila keperluan tanda tangan dalam perjanjian arbitrase adalah untuk pembuktian, perlindungan keautentikan suatu dokumen yang menggunakan tanda tangan digital  jauh  lebih  kuat,  karena  sebuah  tanda  tangan  digital  memliki karakter  yang  sangat  unik  dan  telah  tersandikan  sehingga  kemungkinan  untuk ditiru  sangat  kecil.  Berdasarkan  hal tersebut,  permasalahan  tanda tangan  dalam perjanjian arbitrase online dapat diatasi dengan adanya tanda tangan digital atau DS.
4. Pemecahan  Masalah  Terhadap  Sumber  Daya  Manusia,  Fasilitas,  Sarana  dan Prasarana Arbitrase Online
Berikut ini akan dijelaskan mengenai solusi terhadap sumber daya manusia, fasilitas,  sarana  dan  prasarana  yang  dibutuhkan  untuk  kelancaran  pelaksanaan arbitrase online di Indonesia, antara lain:
a. Sumber  daya  manusia  yang  ada  harus  dimaksimalkan  untuk  terlaksananya proses arbitrase online yang lancar dan baik, hal ini tidak terlepas dari arbiter atau  lembaga  sebagai  penyelenggara  proses  arbitrase  untuk  membuat  suatu layanan berbasis online untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase online. Jika  di  Indonesia  telah  terdapat  suatu  lembaga  yang  memberikan  pelayanan arbitrase online, maka pelaksanaan arbitrase online di Indonesia akan berjalan dengan  baik  dan  lancar.  Selain  sumber  daya  manusia  untuk  arbiter  dan lembaga  arbitrase,  peranan  sumber  daya  manusia  di  bidang  teknologi  juga berpengaruh  terhadap  pembuatan  layanan  arbitrase online.  Ini  dikarenakan tidak  semua  orang  paham  tentang  pelayanan  teknologi  yang  semakin berkembang,  jadi  kerjasama  sumber  daya  manusia  di  bidang  teknologi  dan bidang  hukum  sangat  penting  demi  terciptanya  suatu  pelaksanaan  arbitrase online yang baik dan lancar di Indonesia.
b. Akses internet juga mempengaruhi pelaksanaan arbitrase online di Indonesia. Jika  akses internet  tidak  merata  maka  arbitrase  online  tidak  dapat  dilakukan,
hal ini dikarenakan metode arbitrase online menggunakan media internet yang dilakukan secara online dalam proses beracaranya. Untuk itu, akses internet di
Indonesia  perlu  diperluas  agar  pelaksanaan  arbitrase online  dapat  berjalan dengan baik dan lancar di Indonesia.
c. Komputer  di  Indonesia  masih  memiliki  ketergantungan  terhadap  vendor software  asing,  hal  ini  terlihat  dari  data  yang  menyatakan  89%  pengguna komputer  Indonesia  menggunakan software  asing  berlisensi  komersil.  Untuk
membeli  lisensi software  tersebut  memerlukan  biaya  yang  tidak  sedikit.
Software yang dipakai untuk pembuatan layanan arbitrase online memerlukan minimal  sepuluh software.  Jadi,  lebih  baik  menggunakan  software  yang berlisensi open  source  untuk  menekan  biaya  belanja  software  dan  update software  yang  harus  dibeli.  Jika  sumber  daya  manusia  di  Indonesia  dapat dimaksimalkan  kinerjanya  untuk  membuat software  sendiri  tentu  akan  lebih menekan  biaya  belanja software  untuk  menyelenggarakan  layanan  jasa arbitrase online.
ISSN 021-969X
d. Penyelesaian  sengketa  dengan  menggunakan  arbitrase online  belum  pernah dilakukan  di  Indonesia,  untuk  itu  publikasi  dan  sosialisasi  terhadap  metode arbitrase online  sebagai  salah  satu  penyelesaian  sengketa  harus  dilakukan pemerintah  demi  mendukung  kelancaran  pelaksanaan  arbitrase online  di Indonesia.
5. Mengatasi Hacker atau peretas dalam Pelaksanaan Arbitrase Online Langkah  teknis  yang  harus  dilakukan  jika website  layanan  arbitrase  online pernah dimasuki hacker atau peretas, antara lain:
a. Jika memungkinkan, bersihkan seluruh folder dan file di server kita semacam di format lagi, tanpa ada file mencurigakan yang tersisa. Karena biasanya hacker setelah  masuk,  mereka  membuat  pintu  rahasia  yang  kita  tidak  tahu,  dan mereka gunakan untuk masuk lagi setiap saat. Maka kita jika tidak melakukan screening terhadap server file dan folder juga database, sering dimasuki lagi, padahal  celah  keamanan  sudah  semakin  diperbaiki.  Ringkasnya  bersihkan semua file,  folder,  database,  dan  install  ulang  setelah  celah  keamanan  yang pertama ditutup.
b. Hacker atau peretas dapat masuk melalui file/shell yang disusupkan ke server kita, sehingga bisa membuat akses ke sistem cpanel. Maka secara berkala jika memungkinkan  harus  melihat-lihat  isi  setiap folder,  jangan  sampai  ada  file asing yang masuk.
c. Harus  mengganti password  administrator  website  maupun  password  cpanel hosting secara berkala dengan password yang dikombinasi dengan baik. Selain  langkah  teknis  di  atas,  terdapat  pula  upaya  hukum  yang  dapat dilakukan  sebagai  solusi  untuk  penyelesaian  masalah hacker  atau  peretas tersebut, antara lain:
a. Melacak hacker  atau  peretas  yang  telah  menyusup  masuk  dalam  website layanan  jasa  arbitrase online  yaitu  dengan  cara pihak  kepolisian  bekerjasama dengan penyedia jasa internet untuk melacak alamat internet protokol atau IP Address milik hacker atau peretas tersebut. 14
b. Jika hacker  atau  peretas  tersebut  memalsukan  internet  protokol  atau  IP Address untuk mengaburkan jejak atau menumpang di internet protokol atau IP Address komputer lain di luar negeri, maka masih bisa dilacak dari alamat Media  Access  Control  dan  dengan  ini  pihak  kepolisian  masih  bisa  melacak keberadaan hacker atau peretas. 15
Untuk  mengamankan website  layanan  jasa  arbitrase  online  dari  serangan hacker  atau  peretas,  dapat  meminta  bantuan  kepada  Kementerian  Komunikasi dan Informatika untuk mengamankan website tersebut, selain itu pihak kepolisian dapat  bekerjasama  dengan  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  dalam mengatasi  serangan hacker  atau  peretas  yang  termasuk  dalam  pelanggaran hukum atau cyber crime yang terjadi. 16
14 Aditya  Panji,  “Cara  Kepolisian  Melacak  Peretas  Situs  SBY”, http://zendyhafitra.blogspot. com/2013/01/cara-kepolisian-melacak-peretas-situs.html , diakses pada tanggal 27 Mei 2013 Pukul 20.10 Wita.
15 Ibid.
16 Sandro  Gatra,  “Jaga  Situs  Pemerintah,  Kominfo  Kerja  24  Jam”, http://tekno.kompas.com/ read/2013/01/30/11405324/quotjaga.situs.pemerintah.kominfo.kerja.24.jamquot ,  diakses  pada tanggal 27 Mei 2013 Pukul 20.26 Wita.
ISSN 021-969X

## PENUTUP Kesimpulan
1. Pelaksanaan arbitrase online di Indonesia secara garis besar berkaitan mengenai pengaturan  keabsahan  perjanjian  arbitrase  yang  dibuat  secara online.  Dalam arbitrase online  juga  berlaku  ketentuan-ketentuan  tentang  perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Perikatan. Pengaturan mengenai keabsahan arbitrase online juga didasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berdasarkan pada asas lex specialis derogat legi generalis.  Juga  pembuktian  kekuatan  hukum  arbitrase  online  menjadi  semakin kuat  dengan  disahkannya  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun 2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  yang  di  dalamnya mengemukakan  tentang  aspek  hukum  terhadap  pembuktian  data  elektronik. Dengan  adanya  landasan-landasan  hukum  tersebut,  sebenarnya  pelaksanaan arbitrase online  dapat  dilakukan  di  Indonesia  jika  persyaratan  untuk  melakukan arbitrase online telah terpenuhi.
2. Masalah-masalah  hukum  yang  mungkin  dihadapi  dalam  pelaksanaan  arbitrase online  di  Indonesia,  antara  lain:  tidak  adanya  peraturan  perundang-undangan yang khusus mengatur tentang pelaksanaan arbitrase online; perjanjian arbitrase harus bersifat tertulis; tanda tangan pada perjanjian arbitrase sebagai alat bukti yang  sah;  permasalahan  mengenai  sumber  daya  manusia,  fasilitas,  sarana  dan prasarana  untuk  kelancaran  pelaksanaan  arbitrase online;  dan  kemungkinan terdapat hacker atau peretas dalam pelaksanaan arbitrase online.
3. Solusi-solusi  yang  dapat  diterapkan  untuk  mengatasi  masalah-masalah  hukum dalam  pelaksanaan  arbitrase online  di  Indonesia,  antara  lain:  pembentukan peraturan  perundang-undangan  yang  khusus  mengatur  pelaksanaan  arbitrase online;  perjanjian  arbitrase  bersifat  tertulis  tetapi  tidak  harus  selalu  tercetak; tanda  tangan digital  pada  perjanjian  arbitrase  online;  pemecahan  masalah terhadap sumber daya manusia, fasilitas, sarana dan prasarana arbitrase online; dan mengatasi hacker atau peretas dalam pelaksanaan arbitrase online.

## Saran
1. Seharusnya pemerintah segera membuat Naskah Akademik dan draft Rancangan Undang-undang  tentang  Arbitrase Online,  agar  pelaksanaan  arbitrase  online  di Indonesia  tidak  terkendala  dari  segi  proses  operasional  arbitrase online.  Hal  ini dikarenakan  tidak  ada  satupun  suatu  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  tentang  proses  operasional  pada  arbitrase online,  sehingga  secara otomatis  pelaksanaan  arbitrase online  di  Indonesia  tidak  akan  dapat  berjalan dengan baik dan lancar.
2. Seharusnya pemerintah melakukan publikasi dan sosialisasi terkait dengan adanya upaya  penyelesaian  sengketa  dengan  menggunakan  arbitrase online  agar masyarakat Indonesia mengetahui bahwa telah ada upaya penyelesaian sengketa yang  lebih  efektif  dan  efisien  dalam  menyelesaikan  suatu  sengketa  bisnis  yang sering terjadi, khususnya sengketa e-commerce.
3. Seharusnya  pemerintah  memberikan  dukungan  sepenuhnya  terhadap pelaksanaan  arbitrase online  di  Indonesia  dengan  cara  memaksimalkan  sumber daya  manusia  yang  ada  serta  memberikan  fasilitas,  sarana  dan  prasarana  yang diperlukan  dalam  pelaksanaan  arbitrase online,  sehingga  penyelesaian  sengketa
ISSN 021-969X
yang  efektif  dan  efisien  dengan  menggunakan  metode  arbitrase online  dapat berjalan dengan baik di Indonesia, dan agar metode arbitrase online bukan hanya sekedar  dijadikan  idealisme  saja,  melainkan  juga  dapat  diaplikasikan  sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Literatur Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional ,  2010, Masalah  Hukum  Arbitrase  Online,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.
H.  Priyatna  Abdurrasyid ,  2011, Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa (APS), Fikahati Aneska, Jakarta.
Suyud  Margono ,  2010, Penyelesaian  Sengketa  Bisnis:  Alternative  Dispute Resolutions (ADR), Ghalia Indonesia, Bogor.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999 tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik.
Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan.

## Artikel Internet
Artikel  berjudul  “Cara  Mengatasi  Serangan  Hacker”, http://r4dim.wordpress.com/ 2012/10/19/cara-mengatasi-serangan-hacker/ , diakses pada tanggal 16 Mei 2013 Pukul 17.12 Wita
Artikel  berjudul  “Cara  Kepolisian  Melacak  Peretas  Situs  SBY”, http://zendyhafitra. blogspot.com/2013/01/cara-kepolisian-melacak-peretas-situs.html ,  diakses pada tanggal 27 Mei 2013 Pukul 20.10 Wita
Artikel  berjudul  “Jaga  Situs  Pemerintah,  Kominfo  Kerja  24  Jam”, http://tekno. kompas.com/read/2013/01/30/11405324/quotjaga.situs.pemerintah.kominf o.kerja.24.jamquot , diakses pada tanggal 27 Mei 2013 Pukul 20.26 Wita Artikel  berjudul  “Keabsahan  Alat  Bukti  Elektronik  dalam  Suatu  Perjanjian  dalam Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Arbitrase  Online”, http://ditjenpp.ke menkumham.go.id/hukum-teknologi/661-keabsahan-alat-bukti-elektron  ik- dlm-suatu-perjanjian-dlm-penyelesaian-sengketa-melalui-arbitrase-o nl.html, diakses tanggal 4 Februari 2013 Pukul 20.12 Wita.
Artikel  berjudul  “Naskah  Akademik”, http://widiarto.lecture.ub.ac.id/2009/01/nas kah-akademik/ , diakses pada tanggal 16 Mei 2013 Pukul 11.46 Wita Artikel  berjudul  “Pengertian  Digital  Signature”, http://www.zainalhakim.web.id/ pengertian-digital-signature.html ,  diakses pada  tanggal 16  Mei 2013 Pukul 14.14 Wita
Artikel  berjudul  “ Statistik  Indonesia  Internets  Users”, http://www.apjii.or.id/v2/ index.php/read/page/halaman-data/9/statistik.html ,  diakses  tanggal  21 Februari 2013 Pukul 18.36 Wita.