## FINANCIAL PERFORMANCE AND ACCOUNTABILITY ANALYSIS OF GOVERNMENT OF SEUNGAI PUTIH VILLAGE, TAPUNG DISTRICT, KAMPAR REGENCY
Sella Azara Lailatul Hidayah 1 , Muhammad Ahyaruddin 2 , Nur Fitriana 3 1,2&3 Universitas Muhammadiyah Riau Email: 180301117@student.umri.ac.id 1. ahyaruddin@umri.ac.id 2 , nurfitri@umri.ac.id 2

## ABSTRACT
The purpose of this study was to analyze the magnitude of village financial performance and the application of the  principle  of  accountability  in  financial  management  in  the  Sungai  Putih  village  administration,  Tapung district,  Kampar  district.  This  research  is  a  qualitative  descriptive  study.  The  types  of  data  in  this  study  are qualitative  and  quantitative  data  and  the  data  sources  are  primary  and  secondary  data.  Data  collection techniques  using  observation,  documentation,  and  interviews.  Data  analysis  techniques  with  qualitative techniques. The results showed that the financial performance of Sungai Putih Village, which was seen from the level  of  financial  management  efficiency  of  Sungai  Putih  Village  from  2019-2021,  fluctuated  and  tended  to decrease and on average it was classified as less efficient. Furthermore, the financial performance of the village seen from the level of effectiveness shows that the financial management of Sungai Putih Village has fluctuated, and  on  average  it  is  classified  as  effective.  The  financial  management  accountability  of  Sungai  Putih  Village seen from the accountability of planning, implementation, administration, reporting, and accountability has not fully  complied  with  the  provisions  of  Permendagri  No.  113  of  2014.  The  incompatibility  of  the  financial management of Sungai Putih Village is in the administration and reporting of village financial management.
Keywords : Financial Performance; Accountability; Village Government

## ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA SUNGAI  PUTIH KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  besaran  kinerja  keuangan  desa  dan  penerapan  prinsip akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  pada  pemerintahan  Desa  Sungai  Putih  Kecamatan  Tapung  Kabupaten Kampar.  Penelitian ini merupakan sebuah  penelitian deskriptif kualitatif. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif  dan sumber data berupa data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data dengan  menggunakan  observasi,  dokumentasi,  dan  wawancara.  Teknik  analisis  data  dengan  teknik  kualitatif. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kinerja  keuangan  Desa  Sungai  Putih  yang  dilihat  dari  tingkat  efisiensi pengelolaan keuangan Desa Sungai Putih dari Tahun 2019-2021  mengalami  fluktuatif cenderung  menurun dan rata-rata tergolong kurang efisien. Selanjutnya kinerja keuangan desa yang dilihat dari tingkat efektivitas terlihat bahwa  pengelolaan  keuangan  Desa  Sungai  Putih  mengalami  fluktuatif,  dan  rata-rata  sudah  tergolong  efektif. Akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  Desa  Sungai  Putih  dilihat  dari  akuntabilitas  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan,  pelaporan,  dan  pertanggungjawaban  belum  sepenuhnya  memenuhi  ketentuan  Permendagri  No 113  tahun  2014.  Ketidaksesuaian  pengelolaan  keuangan  Desa  Sungai  Putih  yaitu  pada  penatausahaan  dan pelaporan pengelolaan keuangan desa.
Kata Kunci : Kinerja Keuangan; Akuntabilitas; Pemerintah Desa
e-ISSN: 2685-5607

## PENDAHULUAN
Lahirnya otonomi daerah  memberikan warna  baru  bagi kepemerintahan    Indonesia, diperkuat dengan adanya Undang-Undang  No.  22  Tahun  1999  tentang  Otonomi  Daerah.  Undang-Undang  tersebut  Lahir  berdampingan dengan  Undang-Undang  No.  25  Tahun  1999  tentang  Perimbangan  Keuangan  Pusat  Daerah.  Perimbangan Keuangan Pusat Daerah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lahirnya Undang- Undang tersebut  memberi kesempatan kepada daerah untuk  menggali dan  mengelola potensi daerahnya  secara maksimal.  Terlebih  saat  keluarnya  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa  merupakan  bentuk  untuk mewujudkan  semangat otonomi daerah  hingga pada  level pemerintahan desa. Adanya otonomi daerah tersebut pemerintah  desa  diberi  keleluasan  untuk  mengelola  sumber  daya  dan  mempertanggungjawabkan  kepada masyarakat  desa.  Sejalan  dengan  pelaksanaan  otonomi  daerah  diperlukan  adanya  sistem  desentralisasi  secara transparan,  efektif  dan  efisiensi,  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  pemerintahan  pusat,  daerah  dan masyarakat luas terutama masyarakat desa.
Pemberian otonomi  yang lebih luas kepada desa ini memiliki dua alasan, yaitu yang pertama, karena rendahnya  kapabilitas  dan  efektivitas  pemerintah  desa  dalam  mendorong  proses  pembangunan  dan  kehidupan demokrasi  di  desa.  Kedua,  tuntutan  perluasan  otonomi  itu  juga  muncul  sebagai  jawaban  untuk  memasuki era new  game yang  membawa new  rules pada  semua  aspek  kehidupan  manusia  di  masa  yang  akan  datang (Mardiasmo, 2009).
Pengaturan  tentang  Keuangan  Desa  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.113  Tahun  2014  tentang  desa jelas telah  memberikan  ruang  yang sangat besar terhadap upaya peningkatan pembangunan ekonimi desa guna mencapai  peningkatan  kesejahteraan  rakyat.  Tantangan  yang  muncul  justru  dari  pengelolaan  keuangan  yang menuntut  pengelolaan  keuangan  yang  memiliki  akuntabilitas  dan  transparansi  agar  dukungan  dari  pemerintah dapat  meningkatkan  sektor  ekonomi  dalam  pembangunan  desa.  Agar  pengelolaan  keuangan  desa  dapat terlaksana dengan efektif dan efisien, maka perlu dirumuskan suatu Petunjuk Teknis Operasional (PTO) dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
Saat  ini,  pengelolaan  keuangan  desa  menjadi  salah  satu  isu  strategis  pada  pemerintahan.  Baik  isu tentang  otonomi  daerah  khususnya  desa,  maupun  peraturan  yang  melingkupinya.  Isu  yang  paling  banyak dibicarakan adalah  bahwa  setiap tahun alokasi  dana desa selalu  meningkat  jumlahnya. Pada tahun  2019, Dana Desa  sebesar  Rp70  triliun.  Dana  Desa  yang  dialokasikan  tahun  2020  sebesar  Rp72  triliun  diperuntukkan  bagi 74.953,  Tahun  2021,  total  Pagu  Dana  Desa  sebesar  Rp72  triliun  yang  disalurkan  untuk  74.961  desa  dengan realisasi per 10 Januari 2022 sebesar Rp71,85 triliun pada 74.939 desa ( https://www.bpkp.go.id /).
Pengelolaan  keuangan  desa  pada  dasarnya  dilaksanakan  untuk  mewujudkan  desa  sebagai  suatu pemerintahan  terdepan  dan  terdekat  dengan  rakyat,  yang  kuat,  maju,  mandiri  dan  demokratis  hingga  mampu melaksanakan  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan  menuju  masyarakat  yang  adil,  makmur  dan sejahtera. Dengan adanya tata kelola keuangan desa yang baik dan tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat  waktu serta  dikelola  dengan  efektif  dan  efisien  diharapkan  pembangunan  dan  kesejahteraan  masyarakat  dapat meningkatkan dengan cepat.
Dalam  melaksanakan  pengelolaan  keuangan  desa  yang  terdiri  dari  aktivitas  meliputi  perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan  dan  pertanggungjawaban.  Dalam  mewujudkan  tata  kelola  yang  baik dalam  penyelenggaraannya,  pengelolaan  keuangan  desa  dilakukan  berdasarkan  hakekat  tata  kelola  yang transparansi,  akuntabilitas  dengan  tertib  dan  disiplin  anggaran.  Transparansi,  akuntabel  dan  partisipatif  dalam pengelolaan keuangan desa merupakan aspek penting dalam menciptakan pemerintahan yang baik. (Rusmianto, 2016).
Implementasi  otonomi  bagi  desa  akan  menjadi  kekuatan  bagi  pemerintah  desa  untuk  mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggungjawab dan kewajiban desa. Namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus di pertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban  yang  dimaksud  diantaranya  adalah  pertanggungjawaban  penggunaan  keuangan  desa  serta tata kelola keuangan desa. Untuk saat ini kendala umum yang sangat dirasakan oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan  dalam  keuangan  desa  yaitu  seringkali  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDesa)  tidak berimbang, antara penerimaan dengan pengeluaran. Dalam pengembangan yang dilakukan hudayana dan FPPD empat  faktor  yang  menjadi  kendala  bagi  pemerintahan  desa;  Pertama:  keterbatasan  dalam  sumber  pendapatan dan  bantuan  keuangan.  Kedua:  Kesejahteraan  masyarakat  desa  sangat  rendah.  Ketiga:  Dana  pengembangan untuk pelayanan masyarakat desa sangat terbatas. Keempat: Pelaksanaan dalam menjalankan pembangunan desa seringkali dikelola salah sasaran. (Hudayana: 2005)
Pemerintahan  Desa  Sungai  Putih  merupakan  salah  satu  desa  yang  ada  di  Kecamatan  Tapung Kabupaten  Kampar  yang  diberikan  wewenang  untuk  melaksanakan  otonomi  desa.  Sebagai  wujud  perhatian Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kampar  mengeluarkan  Kebijakan  Anggaran  tentang  APBDesa  yaitu  Peraturan Bupati Kampar No. 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah Untuk Desa.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Sungai  Putih  Kecamatan  Tapung  Kabupaten  Kampar,  hal  ini didasarkan  adanya  fenomena  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  dana  desa  yang  sepenuhnya  tidak  sesuai
dengan peraturan  yang  ada.  Adapun  fenomena pertama  yaitu  berdasarkan    APDes Tahun 2019-2021 diketahui bahwa anggaran desa mengalami deficit dan surplus, misalnya pada Tahun 2019 desa mengalami defisit sebesar Rp-75.326.569,  sementara  pada  Tahun  2020  dan  Tahun  2021  mengalami  surplus,  masing-masaing  sebesar Rp75.382.002  pada  Tahun  2020,  dan  Rp115.686.334    pada  Tahun  2021.  Berdasarkan  observasi  awal  penulis kepada  bendahara  desa  kelebihan  anggaran  digunakan  untuk  menunjang  kegiatan  BUMDesa.  Surplus  maupun defisit anggaran ini memerlukan suatu pengelolaan keuangan desa yang baik.
Bertambahnya  pendapatan  desa  yang  diberikan  Negara  sejak  tahun  2014  sampai  dengan  sekarang tentunya memberikan keleluasan bagi desa dalam menggunakan anggaran dalam sebaik-baiknya  sesuai dengan azas-azas  yang  diterapkan  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  melalui  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri (Permendagri) No.113 Tahun 2014 Bab II pasal 2 “pengelolaan keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparansi,  akuntabel,  partisipatif  serta  dilakukan  dengan  tertib  dan  disiplin  anggaran  seharusnya  perangkat Desa  Sungai  Putih  menerapkan  asas-asas  tersebut  tetapi  ketidaktahuan  masyarakat  desa  menyebabkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah.
Menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri)  No.113  Tahun  2014    tentang  anggaran pendapatan dan belanja desa digunakan dengan ketentuan belanja penyelenggaraan desa paling banyak 30% (tiga puluh  perseratus)  dari  ketentuan  jumlah  anggaran  yang  ditetapkan,  kemudian  sisanya  bidang  pelaksanaan pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan  dan  pemberdayaan  masyarakat  paling  sedikit  70%  (tujuh  puluh perseratus) dari jumlah anggaran pendapatan dan belanja desa.
Fenomena  kedua  dijumpai  pada  persentase  belanja  Desa  Sungai  Putih  yang  belum  sepenuhnya menerapkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri)  No.113  Tahun  2014.  Untuk  melihat  besaran persentase dari belanja di Desa Sungai Putih disajikan pada Tabel 1  berikut ini.
Tabel 1 Persentase Belanja Desa Sungai Putih Tahun Anggaran 2019-2021
No. Jenis Belanja Desa Persentare Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 1. B  Penyelenggaraan Pemerintahan 34,70 % 30,33 % 35,03 % 2. Pelaksanaan Pembangunan 55,13 % 40,42 % 36,67 % 3. Pembinaan kemasyarakatan 8,57 % 7 % 3,16 % 4. pemberdayaan masyarakat 1,07 % 1 % 11,35 % 5 Penanggulangan keadaan darurat dan mendesak - 16,09 % 13,70 %

## Sumber: Kantor Desa Sungai Putih (2021)
Berdasarkan Tabel 2  dapat dilihat bahwa persentase belanja Desa Sungai Putih yang belum sepenuhnya menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.113 Tahun 2014, salah satunya adalah belanja penyelenggaraan  pemerintah  yang  seharusnya  <  30  %.  Namun  pada  tabel  tesebut  dapat  dilihat  bahwa  biaya penyelenggaraan  pemerintah  pada  Tahun  2019  sebesar  34.70  %  dan  Tahun  2021  terealisasi  sebesar  35,03  % artinya belanja tersebut melebihi target yang ditetapkan peraturan pemerintah yaitu dalam anggaran pendapatan belanja desa yang ditetapkan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis besaran kinerja keuangan desa pada pemerintahan Desa Sungai  Putih  Kecamatan  Tapung  Kabupaten  Kampar  dan  untuk  mengetahui  penerapan  prinsip  akuntabilitas pengelolaan  keuangan  desa  Sungai  Putih  Kecamatan  Tapung  Kabupaten  Kampar  berdasarkan  permendagri nomor 113 tahun 2014.

## TINJAUAN PUSTAKA Teori Stewardship
Teori  ini  memandang steward (pemerintah  desa)  memliki  keinginan  untuk  memenuhi  kebutuhan  principal (masyarakat).  steward  dalam  penelitian  ini  bertindak  sebagai  lembaga  yang  memiliki  wewenang  untuk mengelola keuangan desa, dengan melaksanakan sebaik-baiknya tugas dan fungsi dengan tepat untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan principal. Pada prinsipnya steward akan melaksanakan tugas dengan baik dalam hal pengalokasian pengelolaan keuangan karena steward memiliki rasa tanggungjawab yang besar, sehingga steward akan  melaksanakan  pelayanan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  secara  luas.(Alfasadun,  dkk,  2018) peran steward dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan publik,  membuat  pertangungjawaban  keuangan  kepada  principal  guna  terselengaranya  tujuan  ekonomik, pelayanan  publik  maupun  kesejahteraan  masyarakat  dapat  tercapai  secara  maksimal.  Untuk  melaksanakan tanggungjawab  tersebut  maka  steward  melakukan  pengendalian  intern  untuk  dapat  menghasilkan  laporan informasi keuangan yang berkualitas.

## Akuntabilitas
Akuntabilitas kinerja  instansi pemerintah adalah  pertanggungjawaban, berupa kompetensi  kinerja  dan tindakan pihak  berwenang  dalam  mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang  harus  disampaikan  ke  kemasyarakat  untuk menerangkan  kinerja  dan  tindakan  atas  kegiatan  yang  telah  terlaksana  melalui  pertanggungjawaban  secara periodik” (BPKP, 2011)

## Konsep Kinerja Keuangan
Menurut Fahmi (2012) gambaran mengenai kinerja keuangan adalah: “Pencapaian keberhasilan perusahan yang diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Bahwa kinerja keuangan adalah  suatu  analisis  yang  telah  dilakukan  untuk  melihat  sejauh  mana  suatu  perusahaan  telah  melaksanakan dengan mengunakan aturan- aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

## Efisiensi
Efisiensi  menurut  Halim  (2012)  adalah  perbandingan  antara  output  dengan  input.  Ukuran  efisien  dapat dikembangkan  dengan  menghubungkan  antara  biaya  yang  sesungguhnya  dengan  biaya  standar  yang  telah ditetapkan  sebelumnya  (semisal  anggaran).  Sesuai  dengan  permendagri  No.  13  Tahun  2006,  efisiensi  adalah hubungan antara  masukan dan keluaran, efisiensi  merupakan ukuran apakah penggunaan  barang dan  jasa  yang dibeli  dan  digunakan  oleh  organisasi  perangkat  pemerintahan  untuk  mencapai  tujuan  organisasi  perangkat pemerintahan dapat mencapai manfaat tertentu.

## Efektivitas
Menurut Handoko (2011: 5) “efektivitas merupakan kemampuan memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Dengan  kata  lain,  dikatakan  efektif  jika  dapat  memilih pekerjaan  yang  harus  dilakukan  atau  metode  (cara)  yang  tepat  untuk  mencapai  tujuan”.Efektif  juga  diartikan melakukan pekerjaan yang benar.

## Pengelolaan Keuangan Desa
Berdasarkan  Permendagri  No.  113  Tahun  2014  tentang  pengelolaan  keuangan  desa  menyebutkan  bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan  barang  yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  desa.  Keuangan  desa  wajib  dikelola secara transparan, akuntabel, pertisipatif serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  sebuah    penelitian  deskriptif  kualitatif.  Moleong  (2015)  mengemukakan  bahwa penelitian deskriptif menekankan pada data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang disebabkan oleh  adanya  penerapan  metode kualitatif. Selain  itu, semua  yang dikumpulkan  berkemungkinan  menjadi kunci terhadap  apa  yang  sudah  diteliti.    Informan  atau  narasumber  penelitian  adalah  seseorang  yang  memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut (Sugiyono, 2013).
Jenis data dalam penelitian  ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif data  yang diambil dalam  kata-kata  atau  kalimat  dari  narasumber  dan  disimpulkan  dalam  bentuk  tulisan.  Data  kuantitatif  adalah jenis data  yang dapat diukur ( measurable) atau dihitung secara  langsung sebagai  variabel angka atau bilangan. Sumber  data  primer  adalah  data  yang  langsung  memberikan  data  kepada  pengumpul  data  (Arikunto, 2014).  Dalam  penelitian  ini,  data  primer  yang  digunakan  adalah  data  hasil  wawancara  dengan  kepala  desa Sungai Putih berkaitan dengan program-program yang menggunakan anggaran dana desa.
Sedangkan  data  sekunder  merupakan  suatu  data  yang  telah  dikumpulkan  oleh  pihak  lain  yang  bukan oleh  periset  itu  sendiri  untuk  tujuan  yang  lain,  artinya  data  datang  dari  pihak  kedua  (Sugiyono,  Memahami Penelitian  Kualitatif, 2013). Dalam penelitian  ini, data sekunder  yang digunakan adalah data  yang  berasal dari dokumen-dokumen  laporan  keuangan  desa.  Teknik  pengumpulan  data  yaitu  observasi,  dokumentasi,  dan wawancara.  Penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis  data  kuantitatif  dan  kualitatif  yang  dapat  dijelaskan Untuk  menganalisis  tingkat  efesiensi  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  dengan  melihat  perbandingan  antara realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran pendapatan. Untuk mengukur akuntabilitas keuangan desa. Analisis data kualitatif menggunakan analisis model miles dan huberman (1994).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian
Penelitian  dilakukan  di  Desa  Sungai  Putih  Kecamatan  Tapung  kurang  lebih  (tiga)  minggu.  Pada  bagian  ini peneliti  akan  memaparkan  hasil  penelitian  melalui  wawancara  mendalam  ( depth  interview )  dan  observasi, penulis mencoba menggali informasi dari informan untuk dapat mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan  untuk  mengetahui  efektivitas  dan  efisiensi  kinerja  keuangan,  penulis  menggunakan  APBDes  Desa Sungai Putih Tahun 2019-2021.

## Analisis Kinerja Keuangan Desa Sungai Putih
Penelitian  ini  mengukur  kinerja  keuangan  pemerintah  desa  di  Desa  Sungai  Putih  menggunakan  dua  indikator pengukuran yang diteliti yaitu efisiensi dan efektivitas. Untuk menghitung efisiensi dan efektifitas menggunakan Laporan  Anggaran Pendapatan dan Belanja dan  Laporan Laporan  Realisasi Pelaksanaan  Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Desa    (APBDesa).  Untuk  melihat  perkembangan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  Desa  sungai Putih, disajikan dalam grafik berikut ini.

## Sumber: APBDes Sungai Putih, diolah (2022)
Gambar 2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Putih Tahun 2019-2021
Dari Gambar 2 di atas dapat dilihat bahwa anggaran pendapatan dan belanja Desai Sungai Putih Tahun 2019-2021 mengalami fluktusi. Peningkatan anggaran pendapatan dan belanja desa tertinggi adalah pada Tahun 2020,  hal  ini  disebabkan  karena  adanya  pandemi  Covid-19,  sehingga  anggaran  yang  transfer  ataupun pengeluaran  lebih  besar,  karena  dana  digunakan  untuk  kebutuhan  darurat.  Apabila  dilihat  dari  surplus  atau defisitnya  anggaran  desa.  Pada  Tahun  2019  anggaran  defisit,  hal  ini  disebabkan  anggaran  belanja  yang ditetapkan lebih besar dari pendapatan. Namun pada Tahun 2020 dan Tahun 2021, desa mampu menganggarkan pengeluaran yang lebih rendah sehingga anggaran tidak mengalami defisit.
0 500,000,000 1,000,000,000 1,500,000,000 2,000,000,000 2,500,000,000 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 D al am R u p ia h Pendapatan Belanja
e-ISSN: 2685-5607
Untuk  melihat  perkembangan  realisasi  pendapatan  dan  belanja  Desa  sungai  Putih,  disajikan  dalam  grafik berikut ini.

## Sumber: APBDes Sungai Putih, diolah (2022)

## Gambar 3 Relialisasi Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Putih Tahun 2019-2021
Dari Gambar 3 atas dapat dilihat bahwa realisasi pengelolaan keuangan desa di Desa Sungai Putih dari realisasi  pendapatan  dan  belanja  desa  mengalami  fluktuatif.  Tidak  jauh  berbeda  dengan  anggaran  yang ditetapkan,  realisasi  pendapatan  dan  belanja  mengalami  peningkatan  pada  Tahun  2020,  salah  satunya  adalah adanya  penambahan  dana  untuk  Covid-19.  Apabila  dilihat  dari  Jumlah  realisasi  pada  Tahun  2019-2021 mengalami  surplus,  artinya  desa  sudah  mampu  mengelola  keuangan  sehingga  tidak  mengalami  kerugian  atau defisit.

## Efisiensi Keuangan Desa Sungai Putih
Berdasarkan data yang diperoleh rasio efisiensi  dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini.
Tabel  3 Rasio Efisiensi  Keuangan Desa Sungai Putih Tahun 2019-2021
No Tahun Uraian Kategori Realisasi Pendapatan Realisasi Belanja % 1. 2019 1.904.917.702 1.863.626.273  97,8% Kurang Efisien 2. 2020 1.958.570.074 1.863.626.273  95,2% Kurang Efisien 3. 2021 1.493.192.424 1.463.036.409  98,0% Kurang Efisien Rata-rata 1.785.580.067 1.730.096.318 96,9 % Kurang Efisien
Sumber: Data Olahan, 2022
Bagaimana  kinerja  keuangan  pemerintah  Desa  Sungai  Putih  jika  dilihat  dari  rasio  efesiensi? Berdasarkan  Tabel    3  terlihat  bahwa  nilai  rasio  efisiensi  pada  Tahun  2019  sebesar    97,8  %    dengan  kategori kurang efisien dan  menurun  pada  tahun  berikutnya  yaitu  Tahun 2020 sebesar 95,2 % dengan kategori kurang efisien. Kemudian terjadi peningkatan kembali pada Tahun 2021 menjadi sebesar 98% dengan kategori kurang efisien.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kinerja  keuangan  Desa  Sungai  Putih  mengalami  penurunan  karena  Desa Sungai Putih belum berhasil menurunkan rasio efisiensinya, artinya Desa Sungai Putih belum mampu menekan pengeluaran.  Rata-rata  rasio  efisiensi  sebesar  96,9  %,  sehingga  kinerja  keuangan  Desa  Sungai  Putih dikategorikan  kurang    efisien.  Angka  capian  ini  mengidikasikan  bahwa  efisiensi  keuangan  Desa  Sungai  Putih semakin menurun efisiennya dari tahun ke tahun .

## Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Sungai Putih
Berdasarkan data yang diperoleh rasio efektifitas  dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini.
0 500,000,000 1,000,000,000 1,500,000,000 2,000,000,000 2,500,000,000 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 D al am R u p ia h Pendapatan Belanja
Tabel  4 Rasio Efektivitas Keuangan Desa Sungai Putih Tahun 2019-2021 No Tahun Uraian Kategori Target Pendapatan Realisasi Pendapatan % 1. 2019 1.906.506.452 1.904.917.702 99,9% Efektif 2. 2020 2.347.528.000 1.958.570.074 83,4% Cukup Efektif 3. 2021 1.631.795.115 1.493.192.424 91,5% Efektif Rata-rata 1.961.943.189 1.785.560.067 91,0% Efektif
Sumber: Data Olahan, 2022
Bagaimana  kinerja  keuangan  pemerintah  Desa  Sungai  Putih  jika  dilihat  dari  rasio  efektifitas? Berdasarkan  Tabel  3  terlihat  bahwa  nilai  rasio  efektifitas  pada  Tahun  2019  sebesar  99,9  %  dengan  kategori efektif dan menurun pada tahun  berikutnya  yaitu  Tahun 2020 sebesar 83,4 % dengan kategori cukup efektif, namun  pada  Tahun  2021  sebesar  91,5%  dan  rasio  efektifitas  kembali  meningkat  dan  dikategorikan  efektif. Secara keseluruhan efektifitas keuangan Desa Sungai Putih sudah tergolong efektif. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja  keuangan  Desa  Sungai  Putih  mengalami  peningkatan  karena  Desa  Sungai  Putih  sudah  berhasil meningkatkan  rasio  efektifitasnya,  artinya  Desa  Sungai  Putih  sudah  mampu  mencapai  tujuan  yang  telah  di tetapkan.

## Analisis Akuntabilitas Keuangan Desa Sungai Putih
Wawancara  dilakukan  pada  Tanggal  13  Juni  sampai  23  Juni  2022  menggunakan  metode  semistruktur terbuka. Karena peneliti  sudah  menentukan  informan penelitian sebelum terjun ke  lapangan. Informan penelitian terdiri dari  6  orang  yang  terdiri  dari:  kepala  desa,  sekretaris  desa,  bendahara  desa  BPD  dan  2  orang  masyarakat. Informan  terdiri  dari  4  orang  laki-laki  dan  2  orang  perempuan.  Lama  waktu  wawancara  berkisar  antara  15-30 menit.
Teori utama yang dipaparkan dalam penelitian ini adalah teori stewardship. Implikasi teori stewardship terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa  (PTPKD)  yang  terdiri  dari  Sekretaris  Desa,  Bendahara  Desa,  dan  BPD  sebagai  steward  (pengelola) keuangan  desa  yang  dapat  dipercaya  dan  bertindak  sesuai  dengan  kepentingan  publik  dengan  melaksanakan tugas  dan  fungsinya  dengan  tepat  untuk  kesejahteraan  masyarakat.  Pemerintah  desa  setelah  melaksanakan tugasnya  harus  membuat  laporan  pertanggungjawaban.  Laporan  pertanggungjawaban  tersebut  harus  akuntabel dan transparan sebagai bukti bahwa pemerintah desa telah melaksanakan tugas dan fungsinya.
Hasil dari triangulasi  sumber  yang peneliti gunakan dalam  melakukan wawancara kepada  narasumber mengenai  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa  yang  meliputi:  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan,  pertanggung-jawaban  pengelolaan  keuangan  desa.  Dengan  cara  mengkomparatifkan  kesesuaiannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.  Semua  pertanyaan  disesuaikan  dengan  indikator    Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014,  yang  dapat diuraikan sebagai berikut ini

## Akuntabilitas Perencanaan Penggunaan Keuangan Desa
Untuk  mengetahui  bagaimana  proses  perencanaan  pengelolaan  keuangan  desa,  penulis  mendapatkan  informasi dari Kepala Desa, Sekdes, dan BPD, dan masyarakat, dengan mengajukan pertanyaan: Bagaimana perencanaan APBDesa yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa dan BPD?
“Dalam proses perencanaan keuangan desa, Desa sungai  Putih mengikuti  ketentuan dan prosedur yang sudah ditetapkan” (Kepala Desa Sungai Putih)
“Pertama  mengadakan  musyawarah,  semua  tokoh  masyarakat  diundang,  dalam  musyawah  program- program yang sudah dirembukkan oleh RT RW disampaikan, kemuadian program ditampung oleh desa dan simasukkan ke dalam ke dalam RPJM Desa. RPJMDes, dari sana desa kemudian menyusun RKPDesa yang disusun  oleh  Sekdes  kemudian  disampaikan  kepada  kepala  desa  dan  selanjutnya  ke  BPD  Desa” (Sekretaris Desa Sungai Putih)
“Perencanaan  APBDesa dilakukan  secara  bertahap  dengan  melibatkan  masyarakat  dan  tokoh masyarakat” (BPD Sungai Putih)
“masyaakat  diikut  sertakan  dalam  rapat-rapat  desa,  seperti  musrembang,  jadi  disana  masyarakat mengajukan prioritas program-progran” (Masyarakat Desa Sungai Putih)

## Akuntabilitas Pelaksanaan Penggunaan Keuangan Desa
Untuk  mengetahui  bagaimana  proses  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  desa,  penulis  mendapatkan  informasi dari  Kepala  Desa  Sekretaris  Desa  dan  masyarakat  desa  dengan  mengajukan  pertanyaan:  Apakah  pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari APBDesa sepenuhnya dilaksanakan oleh kepala desa dan tim pelaksana desa?
“ Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa terutama dalam program-program yang sudah diprioritaskan untuk  dilaksanakan.  Dalam  pelaksanaannya  keuangannya  pun  harus  transparan,  setiap  kegiatan  harus ada bukti laporannya hal ini bertujuan untuk memudahkan menyusun laporan pertanggungjawabnnya ” (Kepala Desa Sungai Putih)
“Secara  umum  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan    desa  mengikuti  peraturan  atau  ketentuan  yang berlaku, hal itu diperlukan sebagai acuan pelaksanaan” (Sekretaris Desa Sungai Putih)
“masyarakat  disini  mengetahui  mengenai  program  yang  dilaksanakan  desa,  namun  untuk  dokumen keuangannya kami tidak mengetahuinya, cma ada ada dana-dana yang dapat dilihat secara garis besar saja, biasa ditempel di kantor desa” (Sekretaris Desa Sungai Putih)

## Akuntabilitas Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa
Untuk mengetahui bagaimana proses penatausahaan pengelolaan keuangan desa, penulis mendapatkan informasi dari  Kepala  Desa  dan  Bendahara  Desa  dengan  mengajukan  pertanyaan:  Bagaimana  penatausahaan  yang dilakukan oleh aparat desa?
“Dalam urusan keuangan dilakukan oleh kepala  desa, namun pencatatannya oleh bendahara desa, kami  disinii  tidak  melakukan  pembukan  setiap  bulannya,  Cuma  dilakukan  pencatatan  saja,  ketika semua sudah terlaksana baru disusun laporannya” (Kepala Desa Sungai Putih) Apakah bendahara desa sudah melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib?
“Setiap  pengeluaran  dan  pemasukan  kana  da  buktinya,  dari  bukti  tersebut  saya  melakukan pencatatannya, namun tidak setiap bulannya” (Bendahara Desa Sungai Putih)

## Akuntabilitas Pertanggungjawaban Penggunaan Keuangan Desa
Untuk mengetahui bagaimana proses pelaporan pengelolaan keuangan desa, penulis mendapatkan informasi dari Kepala  Desa  dan  Bendahara  Desa  dengan  mengajukan  pertanyaan:  Apakah  pengelolaan  APBDesa  dituangkan dalam  bentuk  laporan  pertanggungjawaban  yang  disusun  oleh  kepala  desa  dan  dibantu  oleh  PTPKD  atau seketaris desa?
Laporan  APBDes  sebelum  disampaikan  kepada  Bupati,  sebelumnya  dibahas  dengan  BPD  dan apabila  disetujui  baru  dilaporkan,  penyampaian  laporan  kami  selalu  mengusahakan  tepat  waktu sesuai  dengan  ketentuan  misalnya  laporan  awal  disampaikan  dibulan  Juni,  dan  laporan  akhir disampaikan pada bulan januari tahun berikutnya” (Kepala Desa Sungai Putih)
“ Kepala Desa sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan  APBDesa setiap  akhir  tahun  anggaran  Laporan  pertanggung-jawaban  realisasi  pelaksanaan  APBDesa ditetapkan dengan peraturan desa (Sekretaris Desa Sungai Putih)”
“Pembahasan APBDes selalu melibatkan BPD, karena sesuai dengan prosedurnya seperti itu” (BPD Desa Sungai Putih)

## Pembahasan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa Sungai Putih
Hasil hasil penelitian dapat dilihat  bahwa nilai rasio efisiensi pada Tahun 2019 sebesar  97,8 %  dengan kategori kurang efisen dan  menurun  pada  tahun  berikutnya  yaitu  Tahun 2020 sebesar 95,2 % dengan kategori kurang efisien. Kemudian terjadi peningkatan kembali pada Tahun 2021 menjadi sebesar 98% dengan kategori kurang efisien.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kinerja  keuangan  Desa  Sungai  Putih  mengalami  penurunan  karena  Desa Sungai Putih belum berhasil menurunkan rasio efisiensinya, artinya Desa Sungai Putih belum mampu menekan pengeluaran.  Rata-rata  rasio  efisiensi  sebesar  96,9  %,  sehingga  kinerja  keuangan  Desa  Sungai  Putih dikategorikan  kurang    efisien.  Angka  capian  ini  mengidikasikan  bahwa  efisiensi  keuangan  Desa  Sungai  Putih semakin menurun efisiennya dari tahun ke tahun
Angka  capaian  ini  mengidikasikan  bahwa  efisiensi  keuangan  Desa  Sungai  Putih  semakin  menurun efisiennya dari tahun ke tahun.. menurunnya efisiensi keuangan desa karena dalam pelaksanaannya Desa Sungai Putih  karena  belum  mampu  menghasilkan  output  (realisasi  belanja)  yang  lebih  banyak  dengan  menggunakan input (realisiasi pendapatan) yang telah direncanakan
Menurunnya  efisiensi  pada  Tahun  2020    dibandingkan  Tahun  2021,  hal  ini  disebabkan  pada  Tahun 2018  terjadi  peningkatan  jumlah  belanja,  sehingga  anggaran  yang  ditetapkan  menjadi  defisit.  Artinya  pada Tahun 2020 jumlah belanja yang dianggarkan melebihi dari pendapatan, sebaliknya pada Tahun 2019, anggaran mengalami  surplus,  karena  anggaran  jumlah  belanja  masih  lebih  kecil  dari  pendapatan.  Hal  inilah  yang menyebabkan terjadinya penurunan efiisiensi pada Tahun 2020 dibandingkan Tahun 2019.
Disamping itu berdasarkan hasil temuan juga dapat diketahui bahwa penggunaan belanja desa di Desa Sungai Putih masih belum mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 dimana dapat dilihat bahwa belanja  terealisasi  tersebut  melebihi  target  yang  ditetapkan  peraturan  pemerintah,  dimana  penyelenggaran pemerintah  Desa  diantaranya  penghasilan  tetap  dan  tunjangan  kepala  desa  dan  perangkat  desa;  Operasional pemerintah  desa;  Tunjangan  dan  operasional  Badan  Permusyawaratan  Desa;  danInsentif  rukun  tetangga  dan rukun  warga  lebih  dari  30  %.  Sehingga  realisasi  untuk  pelaksanaan  pembangunan  desa,  pembinaan kemasyarakatan  desa,  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  yaitu  minimal  70  %. Dalam  anggaran  pendapatan  belanja  desa  yang  ditetapkan  menurut  peraturan  pemerintah  No.  43  Tahun  2014. Belanja  Desa  yang  ditetapkan  dalam  APBDesa  digunakan  dengan  ketentuan  paling  sedikit  70%  (tujuh  puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan, serta pasal 100 huruf b yang berbunyi : Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan  perangkat desa; Operasional pemerintah desa; Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan Insentif rukun tetangga dan rukun warga.
Penurunan  efisiensi  pada  Tahun  2020,  memberikan  implikasi  bagi  pemerintah  desa,.  hendaknya Pemerintah  Desa  Sungai  Putih  dapat  melakukan  perbaikan  dengan  dengan  cara  :  Meningkatkan  output  pada tingkat  input  yang sama;  Meningkatkan output dalam proporsi  yang  lebih  besar daripada proporsi  peningkatan input; Menurunkan input pada tingkatan output yang sama; Menurunkan input dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi penurunan output.

## Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Sungai Putih
Berdasatkan  hasil  perhitungan  terlihat  bahwa  nilai  rasio  efektivitas  pada  Tahun  2019  sebesar  99,9  %  dengan kategori efektif dan menurun pada tahun  berikutnya  yaitu  Tahun 2020 sebesar 83,4 % dengan kategori cukup efektif,  Namun  pada  Tahun  2021,  keuangan  desa  kembali  mengalami  tingkat  efektivitas.  Secara  keseluruhan efektivitas keuangan Desa Sungai Putih sudah tergolong efektif. Hal ini  menunjukkan bahwa kinerja keuangan Desa  Sungai  Putih  mengalami  peningkatan  karena  Desa  Sungai  Putih  sudah  berhasil  meningkatkan  rasio efektivitasnya, artinya Desa Sungai Putih sudah mampu mencapai tujuan yang telah di tetapkan.
Menurut  Mahmudi  (2007:7)  Suatu  organisasi  program  atau  kegiatan  dikatakan  efektif  apabila  output yang dilaksanakan bisa memenuhi target yang diharapkan.

## Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Sungai Putih Akuntabilitas Perencanaan Penggunaan Keuangan Desa Sungai Putih
Perencanaan pengelolaan keuangan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa  dengan  melibatkan  Badan  Permusyawaratan  Desa  dan  unsur  masyarakat  secara  partisipatif  guna pemanfaatan  dan  pengalokasian  sumber  daya  desa  dalam  rangka  mencapai  tujuan  pembangunan  desa. Pemerintah  Desa  menyusun  perencanaan  pengelolaan  keuangan  desa  sesuai  dengan  kewenangannya  dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
Berdasarkan  tahapan  perencanaan  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  Sungai  Putih  sudah  melibatkan masyarakat dalam perencanaan program-program desa. Pengelolaan keuangan desa di Sungai Putih sudah sesuai dengan  Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014  dimana  proses  penyusunan  APBDesa  dilakukan  oleh  Sekretaris Desa, kemudian disampaikan kepada kepala desa, selanjutnya dibahas dengan Badan Permusyawaratan Desa.

## Akuntabilitas Pelaksanaan Penggunaan Keuangan Desa Sungai Putih
Akuntabilitas  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  desa  dapat  diwujudkan  dalam  bentuk  laporan  bulanan  dan laporan  masing-masing tahap kegiatan. Oleh  sebab  itu dalam proses pelaksanaan kegiatan tim pelaksana  harus selalu  meyertakan  segala  jenis  bukti  perbelanjaan  yang  dilakukan  untuk  proses  pembangunan  agar  bendahara tidak  mengalami  kesulitan  untuk  membuat  laporan  akhirnya  serta  kegiatan  yang  dilakukan  dapat dipertanggungjawabkan
Berdasarkan program kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Sungai Putih sudah mencakup program-program yang menjadi prioritas desa.  Namun dalam pelaksanaannya masih tedapat kelemahan, hal ini diketahui dari beberapa hasil wawancara dengan masyarakat berikut ini.
“masyarakat  hanya  mengetahui  program  kegiatan  yang  dilaksanakan  dengan  anggaran  biaya,  namun kami tidak melihat dokumen pengelolaan keuangannya  ” ( Masyarakat Sungai Putih)
e-ISSN: 2685-5607
Informasi  tersebut  menunjukkan  bahwa  akuntabilitas  pelaksanaan  keuangan  desa  sudah  cukup  baik, namun  perlu  dilakukan  peningkatan  terutama  dalam  hal  transparansi,  hal  ini  akan  menciptakan  pemerintahan yang lebih baik dalam proses pelaksanaan penggunaan keuangan desa
Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  Desa  Sungai  Putih  dari mulai    perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan  desa, belum  sepenuhnya    sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri)  Nomor  113  Tahun  2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

## Akuntabilitas Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa
Menurut  Permendagri  Nomor  13  Tahun  2014  pasal  35  menyatakan  bahwa,  penatausahaan  dilakukan  oleh bendahara  kas  bisa  menggunakan  buku  kas  umum,  buku  kas  pembantu  pajak  dan  buku  bank  guna  membantu pencatatannya.  Semua  hasil  pencatatan  dilaporkan  melalui  laporan  pertanggungjawaban  kepada  kepala  desa selaku pemangku kepentingan tertinggi. Laporan pertanggung jawaban paling lambat disampaikan pada tanggal 10 bulan berikutnya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  diketahui  bahwa  penatausahaan  di  Sungai  Putih  dilakukan  oleh  Kepada Desa.  Kemudian  pencatatan  penerimaan  dilakukan  oleh  bendahara  namun  tidak  melakukan  tutup  buku  setiap akhir  bulan,  Laporan  pertanggung-jawaban  tidak  disampaikan  setiap  bulan.  Akuntabilitas  penatausahaan pengelolaan  keuangan  Desa  Sungai  Putih  dengan  indikator  Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014  tidak  sesuai dengan  peraturan  yang  berlaku,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  penatausahaan  pengelolaan  keuangan  Desa Sungai Putih tidak mencapai akuntabilitas.

## Akuntabilitas Pelaporan Penggunaan Keuangan Desa
Pelaporan penggunaan keuangan desa secara teknis diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 37 dimana kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada bupati/walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester ahir. Laporan realisasi semester pertama APBDes paling lambat disampaikan pada akhir  bulan  Juli  tahun  berjalan,  sementara  laporan  semester  akhir  tahun  paling  lambat  disampaikan  bulan  Juli tahun berikutnya.
Pelaporan  keuangan  Desa  Sungai  Putih  secara  teknis  telah  berpedoman  pada  Permendagri  Nomor  13 Tahun  2014.  Hal  tersebut  terlihat  dengan  adanya    Peraturan  Desa  mengenai  Laporan  Realisasi  Pelaksanaan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDesa)  yang  telah  dibahas  dan  disepakati  bersama  Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Laporan  realisasi  anggaran  Sungai  Putih dilaporkan  setiap    semester,  semester  pertama  dilakukan  di bulan  Juli  pada  tahun  tersebut,  sementara  laporan  akhir  dilaporkan  pada  bulan  Januari  pada  tahun  berikutnya. Penyampaian laporan yang dilakukan di Desa Sungai Putih belum sesuai dengan aturan. Akuntabilitas pelaporan pengelolaan keuangan Desa Sungai Putih dengan  indikator Permendagri Nomor 113 Tahun 2014  sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun masih ada indikator yang tidak sesuai yaitu dalam penyampaian laporan akhir semester.  sehingga dapat dikatakan bahwa pelaporan pengelolaan keuangan di Desa Sungai  Putih belum sepenuhnya mencapai akuntabilitas.
Ada  dua  faktor  utama  yang  dapat  menyebabkan  kurangnya  akuntabilitas  tahap  pelaporan  yaitu  faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal terdiri dari:  Kurangnya sosialisasi dari instansi berwenang terkait Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  nomor  113  tahun  2014;  Bimbingan  teknis  yang  dilaksanakan  oleh  instansi berwenang yaitu BPMPD masih kurang; Belum ada bimbingan teknis untuk kepala urusan desa.
Sedangkan  faktor  internal  disebabkan  rendahnya  kualitas  sumber  daya  manusia  perangkat  desa  dan minimnya  informasi  kepada  masyarakat  tentang  realisasi  penggunaan  APBDesa  Tahun  anggaran  2019-2021 melalui media informasi yang dapat diakses oleh masyarakat luas diantaranya papan pengumuman.

## PENUTUP
Kinerja keuangan Desa Sungai Putih yang dilihat dari tingkat efisiensi pengelolaan keuangan Desa Sungai Putih mengalami  Penurunan.  Hal  ini  mengidikasikan  bahwa  sistem  pengelolaan  keuangan  Desa  Sungai  Putih  belum mampu  menekan  pengeluaran.  Selanjutnya  kinerja  keuangan  desa  yang  dilihat  dari  tingkat  efektivitas  terlihat bahwa  pengelolaan  keuangan  Desa  Sungai  Putih  mengalami  fluktuatif,  dan  rata-rata  sudah  tergolong  efektif namun hanya Tahun 2020 yang tergolong cukup efektif. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Sungai Putih. sudah mampu menekan pengeluaran seefektif mungkin.
Akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  Desa  Sungai  Putih  dilihat  dari  akuntabilitas  perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  dan  pertanggungjawaban  belum  sepenuhnya  memenuhi  ketentuan Permendagri  no  113  tahun  2014..  Ketidaksesuaian  pengelolaan  keuangan  Desa  Sungai  Putih  yaitu  pada penatausahaan dan pelaporan pengelolaan keuangan desa.
Berdasarkan  keterbatasan  penelitian,  maka  dapat  dikemukakan  saran-saran  diantarnya  adalah,  untuk penelitian  selanjutnya  hendaknya  menggunakan  data  keuangan  dengan  periode  yang  lama,  sehingga  dapat
melihat perkembangan kinerja keuangan desa.,Peneliti  selanjutnya  hendaknya  menambah objek penelitian  lagi, misalnya membandingkan kinerja keuangan dan akuntabilitas di beberapa desa.

## DAFTAR RUJUKAN
Alfasadun, H, P., Ratnasari, S. D., & Caecilia S. (2018). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, 978–979.
Arikunto, S. (2014). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta : Rineka Cipta. Auditya  L,  Husaini  &  Lismawati.  (2013).  Analisis  Pengaruh  Akuntabilitas  dan  Transparansi  Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Jurnal Fairness Volume 3, Nomor 1 : 21- 42 (ISSN 2303- 0348)
Fahmi, I. 2012. Analisis Kinerja Keuangan , Bandung: Alfabeta. Halim A (2013). Akuntansi Keuangan Daerah . Salemba. Empat : Jakarta Halim,  A.  (2012) Akuntansi  Sektor  Publik  Akuntansi  Keuangan  Daerah .  Keempat.  Penerbit  Salemba  Empat. Jakarta.
Handoko, T. Hani. (2011) Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia . Yogyakarta: Penerbit BPFE. Hasibuan,  M  SP.  2014. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia ,  Cetakan  keempatbelas,  Jakarta  ,Penerbit  :  Bumi Aksara.
Hudayana, B dan Tim Peneliti FPPD. (2005). Peluang Pengembangan Partisipasi Masyarakat melalui Kebijakan Alokasi  Dana  Desa,Pengalaman  Enam  Kabupaten.  Makalah  disampaikan  pada  Pertemuan  Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM) di Lombok Barat 27-29 Januari 20053.
Iznillah, M, Hasan. H & Yesi Mutia (2018) Analisis Transparansi Dan Akuntabilitaspengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Bengkalis. Jurnal Akuntans i, Vol. 7, No. 1, Oktober 2018 Jan  H.  (2014) Sistem  Akuntansi  Pemerintahan  Daerah .  Yogyakarta:  Graha  ilmu  Sugiyono.  (2016).  Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet
Kementrian  Keuangan  Republik  Indonesia.  Kebijakan  Umum  Dana  Desa  TA  2016.  dalam kemenkopmk.go.id [online] (10 Oktober 2019). Diakses dari cisdi.org/files/53a4d07ef0deb626b0f0d186 dd6f27742834a016.pdf.
Kurnia, D, (2019) Pengawalan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam sosialisasi pelaksanaan UU No. 6 tentang desa.
Mahmudi, (2013), Manajemen Kinerja Sektor Publik . Yogyakarta: Sekolah Tinggi. Ilmu Manajemen YKPN, Mahmudi (2015) Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua .Yogyakarta: UPP. STIM YKPN. Mardiasmo, (2009). Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: Andi Mardiasmo. (2014) Akuntansi Sektor Publik .. Edisi Lima. Cetakan Keempat. Yogyakarta: CV.Andi Offset Moeheriono. (2012) Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi . Jakarta: Raja. Grafindo Persada.
Munti  ,  F  dan  Fahlevi,  H    (2017)  Determinan  Kinerja  Pengelolaan  Keuang-an  Desa:  Studi  pada  Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Aceh. Jurnal Akuntansi dan Investasi Vol. 18 No. 2 Juli 2017.
Nasehatun,  N,  Lina  &  Anisa,  N  (2017).Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Desa  di  Kabupaten Jombang”.Jombang:  STIE  PGRI  Dewantara  Jombang. Jurnal  Ilmu  Akuntansi Vol  10  No.  2  (2017)  P ISSN 1979-858X; E-ISSN:2461-1190.
Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) No :PER–1633/K/Jf/2011 Tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Ramli,  M  (2017).  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Desa:  Studi  Kasus  di  Desa  Gampong  Harapan,  Kota Lhokseumawe Jurnal Ilmu Akuntansi Vol. 10 No. 1 April 2017
Rusmianto & Maryani (2018) Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Di Kecamatan WaysulanKabupaten Lampung Selatan. Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Teknologi Pertanian Politeknik Negeri Lampung 08 Oktober 2018. h 90-94 Rusmianto. 2016. Akuntansi Desa . Jakarta: Salemba Empat Sadeli, D. (2008) Manajemen Keuangan Suatu Pengantar. Bandung: Rizky Press.
Setiawan.  T  (2021)  Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  Tahun  2016-2018  :imajiner  atau realita ? Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Bisnis & Akuntansi , Volume 1, 2021 Sarosa, S. (2012). Penelitian Kualitatif Dasar-dasar . Jakarta Barat: PT Indeks Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: PT Alfabet. Sukasmanto, D. M. (2011) Mengembangkan BUMDesa untuk Transformasi Ekonomi Desa. Policy Brief Intitute for Research and Empowerment . Sukmadinata. N,S (2017) Metode Penelitian Pendidikan . Cet. 12.Bandung: Remaja Rosda Karya. Sutrisno, E,. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia . Penerbit: Jakarta,. Kencana Syamsudin, L, (2011), Manajemen Keuangan Perusahaan , Edisi Baru, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
e-ISSN: 2685-5607
Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014. Tentang Desa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah Usman, H & Purnomo S.A. (2008). Metodologi Penelitian Sosial . Jakarta: Bumi Aksara.
Utomo,  K.S,  Sudarmo,  &  Suharto,  G.  (2018)  Analisis  Good  Governance  dalam  Pengelolaan  Keuangan  Desa. Spirit Publik Vol. 13 No. 1 April 2018 Wibowo (2011). Manajemen Kinerja . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Widjaja, HAW. (2013) Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia . Jakarta: PT raja Grafindo Persada