## Evaluasi Kinerja Aset Bangunan Gedung Kantor Cabang Utama Bandung PT Pos Indonesia (Persero)

## Performance Evaluation of Building Assets (Case Study: Bandung Main Branch Office of PT Pos Indonesia)
Hennidah Karnawati 1,a ) & Win Ayu Cemara 2,b )
1) Manajemen Aset, Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Bandung, Bandung
Koresponden : a) hennidah.karnawati@polban.ac.id & b) win.ayu.mas19@polban.ac.id

## ABSTRAK
PT Pos Indonesia merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satu  aset  bangunan  milik  PT  Pos  Indonesia  adalah  Gedung  Kantor  Cabang  Utama Bandung  yang  memiliki  luas  lahan  6.005  m 2 dan  bangunan  8.528  m 2 .  Permasalahan pada  gedung  kantor  ini  yaitu  terdapat  kerusakan  pada  bagian  gedung  antara  lain  cat dinding  yang  mengelupas  serta  atap,  lantai,  pintu,  jendela  yang  tidak  terawat  dan memadai.  Dalam pengoperasiannya, tingkat  penggunaan bangunan  gedung hanya 35% untuk  kegiatan  operasional,  sebanyak  65%  dalam  kondisi  kosong  tidak  digunakan sehingga tersisa kapasitas mengganggur ( idle capacity ). Permasalahan kondisi fisik dan fungsional aset bangunan gedung Kantor Cabang Utama Bandung dapat meningkatkan beban keuangan ( financial burden ) yang timbul akibat pemeliharaan dan perbaikan pada komponen aset bangunan gedung yang tidak secara optimum difungsikan. Penelitian ini bertujuan  untuk  mengetahui  kinerja  aset  yang  meliputi  kinerja  fisik  ( physical ), fungsional  ( functional ),  dan  finansial  ( financial ).  Metode  yang  digunakan  adalah metode  deskriptif  (kualitatif  dan  kuantitatif).  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan observasi,  wawancara,  dan  studi  dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa kinerja  aset  Gedung  Kantor  Cabang  Utama  Bandung  belum  optimal  ditandai  dengan pencapaian kinerja fisik 46,15% (kurang baik), kinerja fungsional 53,75% (buruk/tidak layak),  dan  kinerja  finansial  yang  telah  memenuhi  standar  tetapi  hanya  diperoleh  dari perhitungan aset produktif perusahaan sebesar 35%.
Kata Kunci : evaluasi, kinerja fisik, kinerja fungsional, kinerja utilisasi, kinerja finansial

## PENDAHULUAN
Aset  adalah  kekayaan  berwujud  maupun  tidak  berwujud  yang  dimiliki  oleh  individu atau  instansi  serta  memiliki  nilai  ekonomi,  nilai  komersial,  dan  nilai  tukar  (Siregar,  2004; Sugiama,  2013).  Kekayaan  sebagai  aset  dalam  ruang  lingkup  negara  disebut  sebagai  harta kekayaan negara. Oleh karena itu, setiap aset yang dimiliki harus dikelola dengan efektif dan efisien  sehingga  aset  tersebut  dapat  memberikan  kebermanfaatan  bagi  negara  baik  sebagai penunjang untuk tujuan operasional pelayanan publik maupun komersial.
PT  Pos  Indonesia  merupakan  salah  satu  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  dengan status  perseroan  terbatas  yang  berdiri  pada  tanggal  26  Agustus  1976.  Selain  sebagai perusahaan  pelayanan  publik,  PT  Pos  Indonesia  beroperasi  sebagai  entitas  bisnis  yang berorientasi  pada  laba  yang  bergerak  di  bidang  jasa  kurir,  jasa  logistik,  jasa  keuangan,  dan jasa properti. Salah satu gedung kantor milik PT Pos Indonesia seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1 adalah Gedung Kantor Cabang Utama (KCU) Bandung yang berada di Jalan Asia
Afrika  No.  49,  Kota  Bandung,  Jawa  Barat  40111.  Gedung  KCU  Bandung  ini  berdiri  pada tahun 1933 dan ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya Kawasan Pusat Kota – Golongan A  dengan  luas  lahan  6.005  m 2 dan  bangunan  8.528  m 2 berstatus  Sertifikat  Hak  Guna Bangunan (SHGB) Nomor 10.15.17.01.3.00480.
Gambar 1. Fasad Kantor Cabang Utama Bandung
Berdasarkan  observasi  pendahuluan  dan  wawancara,  terdapat  kerusakan  pada  bagian gedung  antara  lain  cat  dinding  yang  mengelupas,  atap  bangunan  yang  bocor  serta  pintu  dan jendela  yang  tidak  berfungsi  dan  memadai.  Kondisi  fisik  aset  yang  mengalami  kerusakan tersebut disebabkan belum adanya kegiatan pemeliharaan secara rutin dan terjadwal.
Dalam  pengoperasiannya,  luas  bangunan  gedung  yang  dipergunakan  untuk  kegiatan operasional hanya 2.985 m 2 , seluas 5.543 m 2 dalam kondisi kosong tidak digunakan sehingga tersisa kapasitas mengganggur ( idle capacity ). Kapasitas menganggur ini terjadi akibat adanya pemindahan beberapa divisi ke Kantor Pusat serta perampingan/ restrukturisasi organisasi di PT Pos Indonesia.
Permasalahan  kondisi  fisik  dan  fungsional  aset  bangunan  Gedung  KCU  Bandung  ini dapat meningkatkan beban keuangan ( financial burden ) yang timbul akibat pemeliharaan dan perbaikan  pada  komponen  aset  bangunan  gedung  yang  tidak  secara  optimum  difungsikan. Padahal Gedung KCU Bandung  yang terletak di kawasan pusat kota, strategis, dan potensial yakni  Jalan  Asia  Afrika  memiliki  potensi  untuk  dikembangkan  agar  mencapai  keuntungan yang optimum.
Akan tetapi, bangunan gedung sebagai aset fisik harus selalu dalam keadaan prima agar dapat  berfungsi  secara  efisien  (Simbolon,  2021).  Selain  itu,  evaluasi  berkala  terhadap  aset bangunan gedung sangat penting untuk dilakukan dengan cermat. (Suprayitno dan Soemitro, 2018).  Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan  analisis  kinerja  aset  yang  meliputi  kinerja  fisik ( physical ), fungsional ( functional ), dan finansial ( financial ).

## STUDI PUSTAKA
Secara umum jenis aset terbagi menjadi dua, yakni aset berwujud ( tangible assets ) yang dapat  dilihat  secara  fisik  menggunakan  panca  indera  dan  aset  tidak  berwujud  ( intangible assets )  yang  tidak  memiliki  wujud  fisik  namun  diidentifikasi  sebagai  kekayaan  yang memberikan manfaat serta nilai secara ekonomi (Sugiama, 2013). Secara spesifik, Campbell (2011) menjelaskan bahwa terdapat lima jenis aset fisik, antara lain plant and production atau aset  yang  berhubungan  dengan  manufaktur, mobile  assets atau  aset  yang  dapat  berpindah tempat  seperti  pesawat  dan  mobil, infrastructure seperti  rel  kereta  api  dan  jaringan  listrik, information technology seperti komputer dan perangkat lunak, serta real estate and facilities seperti lahan dan bangunan.
Bangunan gedung merupakan salah satu tempat  manusia melangsungkan kegiatan atau aktivitas sehari-hari,  memberi  perlindungan kepada penggunan serta properti  yang berada di dalam dan dari pengaruh cuaca, bencana alam, pencurian dan lain sebagainya. Salah satu jenis bangunan  yaitu  bangunan  cagar  budaya.  Berdasarkan  Pasal  1  Peraturan  Menteri  Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman
Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas  – Vol. 7, No. 2, April 2023
Teknis  Penyelenggaran  Bangunan  Gedung  Cagar  Budaya  yang  Dilestarikan  menyatakan Bangunan  Cagar  Budaya  adalah  susunan  binaan  yang  terbuat  dari  benda  alam  atau  benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
Bangunan  gedung  cagar  budaya  adalah  bangunan  gedung  yang  sudah  ditetapkan statusnya  sebagai  Bangunan  Cagar  Budaya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan tentang Cagar Budaya. Suatu bangunan dapat ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya  apabila  memenuhi  empat  kriteria  yaitu  berusia  50  tahun  atau  lebih;  mewakili  masa gaya  paling  singkat  berusia  50  tahun;  memiliki  arti  khusus  bagi  sejarah,  ilmu  pengetahuan, pendidikan,  agama,  dan/  atau  kebudayaan;  dan  memiliki  nilai  budaya  bagi  penguatan kepribadian  bangsa  (Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2010  tentang Cagar Budaya).
Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kota  Bandung  Nomor  19  Tahun  2009  tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya pada Pasal 18 Ayat 1 menjelaskan bahwa penentuan kawasan dan bangunan cagar budaya ditetapkan berdasarkan kriteria nilai sejarah, nilai arsitektur, nilai ilmu pengetahuan, nilai sosial budaya, dan umur. Adapun penggolongan bangunan cagar budaya pada Pasal 19 terbagi menjadi tiga, yaitu:
1. Golongan  A  (Utama),  bangunan  cagar  budaya  golongan  A  adalah  bangunan  cagar budaya yang memenuhi empat kriteria.
2. Golongan  B  (Madya),  bangunan  cagar  budaya  golongan  B  adalah  bangunan  cagar budaya yang memenuhi tiga kriteria.
3. Golongan  C  (Pratama),  bangunan  cagar  budaya  golongan  C  adalah  bangunan  cagar budaya yang memenuhi dua kriteria.

## Evaluasi Kinerja Aset
Aset  merupakan  hal  yang  sangat  penting  bagi  suatu  individu  atau  organisasi  karena memiliki potensi yang bernilai. Menurut Siregar (2004), manajemen aset memiliki tiga tujuan utama,  yakni  meningkatkan  efisiensi  dalam  penggunaan  dan  kepemilikan,  menjaga  nilai ekonomis  dan  potensi  yang  dimiliki,  serta  memastikan  objektivitas  dalam  mengawasi  dan mengendalikan  peruntukkan,  penggunaan,  serta  alih  kepemilikan.  Oleh  karena  itu,  setiap organisasi pada instansi pemerintah maupun swasta perlu melakukan pengelolaan aset dengan baik  agar  kinerja  aset  dapat  optimal.  Jika  aset  tidak  dikelola  dengan  baik  maka  aset  akan mengalami  penurunan  dari  segi  fisik,  fungsi,  maupun  finansial  yang  dapat  berdampak  pada ketidakpuasan pengguna aset.
Menurut Australian  Asset  Management  Collaborative  Group (AAMCG)  dalam Karnawati  dkk  (2020),  evaluasi  adalah  proses  yang  mencakup  pengukuran,  pelaporan,  dan peninjauan  kinerja  aset,  dibandingkan  dengan  pengelolaan  aset,  serta  tujuan  organisasi  dan pemerintah..  Evaluasi  kinerja  aset  merupakan  serangkaian  kegiatan/  pekerjaan  yang mencerminkan  hasil,  efektivitas,  dan  keberhasilan  yang  dicapai  oleh  suatu  organisasi  dalam pengelolaan aset selama jangka waktu tertentu (Sugiama, 2013; Karnawati dkk, 2020).
Oleh  karena  itu,  untuk  mengetahui  efektivitas  dan  efisiensi  suatu  aset  diperlukan evaluasi  kinerja  aset  agar  tindakan  yang  tepat  dalam  pengelolaan  aset  dapat  diketahui. Menurut  Lavy  dkk  (2014),  evaluasi  kinerja  aset  dapat  diukur  dari  empat  dimensi  yaitu  fisik ( physical ),  fungsional  ( functional ),  dan  finansial  ( financial ).  Berikut  penjelasan  empat dimensi dalam evaluasi kinerja aset.
Kinerja Fisik ( Physical Performance )
Menurut AACMG dalam Karnawati dkk (2020), kondisi fisik aset yang memadai perlu dipertahankan untuk memenuhi sasaran dan tujuan yang relevan. Indikator fisik berhubungan dengan bentuk fisik dan kondisi fasilitas, bangunan, sistem, dan komponen (Lavy dkk, 2010). Adapun pengukuran kinerja fisik aset meliputi:
1. Kondisi Fisik Bangunan
Elemen  struktural  di  dalam  bangunan  sangat  penting  untuk  menjamin  stabilitas bangunan,  apalagi  bangunan  cagar  budaya  merupakan  bangunan  tua  yang  rawan mengalami  kegagalan  struktural  (Rahim  et  al,  2017).  Sanitasi  dan  perpipaan  juga merupakan aspek umum dalam evaluasi bangunan untuk memastikan penghuni merasa nyaman  dengan  layanan  air  yang  disediakan  (Rahim  et  al,  2017).  Kondisi  fisik bangunan  ini  terdiri  dari  sistem  sanitasi  dan plumbing serta  struktur  bangunan  seperti atap, dinding, lantai, pintu, dan jendela.
2. Kesehatan dan Keselamatan Bangunan
Bangunan  yang  diadaptasi  dari  bangunan  cagar  budaya  lainnya  memerlukan  perhatian khusus  dalam  menerapkan  sistem  keamanan  agar  tidak  mempengaruhi  keaslian bangunan  (Rahim  et  al,  2017).  Bangunan  perlu  dilindungi  melalui  penggunaan  sistem sprinkler dan sistem alarm kebakaran (Hassanain et al, 2006). Penyediaan keselamatan kebakaran  sangat  penting  dalam  sebuah  bangunan  untuk  melindungi  dokumen  penting yang  tersimpan  dan  juga  penghuninya  itu  sendiri.  Kebakaran  merupakan  ancaman terbesar  bagi  bangunan  cagar  budaya  dan  sangat  rentan  terhadap  kebakaran  karena beberapa  faktor  seperti  bangunan  berskala  besar,  isi  yang  tak  ternilai  harganya, pengunjung  skala  besar  dan  daya  tahan  yang  lemah  terhadap  api  (Rahim  et  al,  2017). Kondisi dan ketersediaan sarana yang berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan pengguna  bangunan  seperti  tempat  sampah,  titik  kumpul  ( assembly  point ),  Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan jalur evakuasi.
3. Kualitas Lingkungan Dalam Ruangan
Kualitas  lingkungan  dalam  ruangan  dapat  mempengaruhi  kenyamanan,  kesehatan,  dan produktivitas penghuni (Choi et al, 2012). Kualitas lingkungan dalam ruangan meliputi sirkulasi  udara,  pencahayaan,  dan  tingkat  kebisingan.  Dalam  hal  ini  pencahayaan mencakup  penggunaan  kedua  sumber  cahaya  yaitu  buatan  seperti  lampu  dan pencahayaan alami (Shuang et al, 2014).
4. Aksesibilitas
Kemudahan  hubungan  horizontal  dan  vertikal  antar  ruangan  dalam  bangunan  gedung seperti  pintu,  tangga  atau lift ,  ketersediaan  aksesibilitas  penyandang  disabilitas  dan lansia, serta tempat parkir (Lavy, 2010).
Kinerja Fungsional ( Functional Performance )
Menurut  AACMG  dalam  Karnawati  dkk  (2020),  fungsionalitas  aset  adalah  ukuran efektivitas  aset  dalam  mendukung  kegiatan  yang  akan  dilakukan.  Indikator  fungsional berkaitan dengan utilisasi aset dan kesesuaian penggunaan ruangan (Lavy dkk, 2010) sebagai berikut.
1. Utilisasi Aset
Tingkat  penggunaan  dan  pemanfaatan  aset  perlu  diukur  secara  akurat.  Menurut Sugiama  (2013),  sebuah  aset  yang  telah  digunakan  secara  optimum  lebih  baik  tingkat utilisasinya  daripada  aset  yang  memiliki  kapasitas  menganggur  ( idle  capacity ).  Dalam mengidentifikasi  tingkat  penggunaan  dan  pemanfataan  bangunan  gedung  dapat menggunakan rumus sebagai berikut.
..…(1)
2. Kesesuaian Ruang
Mengidentifikasi  kesesuaian  fungsi  ruangan  dalam  mendukung  kegiatan  utama unit  kerja  bersangkutan.  Ruang  pada  bangunan  perlu  penataan  yang  baik  sehingga seluruh ruang dapat diakses dan digunakan oleh pengguna/ penghuni bangunan (Aksah et al, 2016).

## Kinerja Finansial ( Financial Performance )
Menurut  AACMG  dalam  Karnawati  dkk  (2020),  keuangan  suatu  aset  harus  dianalisis untuk  menentukan  kelayakan  layanan  yang  diberikan  secara  ekonomi.  Indikator  keuangan berhubungan dengan biaya dan pengeluaran yang berhubungan dengan operasi, pemeliharaan bangunan dan sebagainya (Lavy dkk, 2010). Kinerja keuangan suatu aset dapat dinilai melalui keuntungan  yang  dihasilkan  dan  proyeksi  arus  kas  pada  periode  tertentu  yaitu  dengan menghitung  perkiraan  pengeluaran  dan  pendapatan  (Sugiama,  2013).  Apabila  biaya  yang dikeluarkan lebih kecil dibanding dengan pendapatan yang dihasilkan maka kinerja keuangan dapat dikatakan positif/ baik. Secara umum, berikut rumus yang digunakan untuk menghitung keuntungan secara finansial.
…..(2)
Adapun pengeluaran terdiri dari tiga biaya yang meliputi:
1. Biaya Operasional Biaya operasional  adalah biaya berkelanjutan untuk menghasilkan kegiatan bisnis  atau sistem kerja seperti gaji tenaga kerja (Lavy dkk, 2010).
2. Biaya Utilitas
Biaya utilitas adalah biaya yang dikeluarkan tiap bulan atau tahun seperti listrik, air, dan internet (Lavy dkk, 2010).
3. Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung
Biaya  pemeliharaan  dan  perbaikan  gedung  meliputi  upah  tenaga  kerja,  material  untuk pemantauan  gedung,  inspeksi,  perbaikan,  pemeliharaan,  dan  tanggapan  terhadap permintaan layanan (Lavy dkk, 2010).
Selain  itu,  untuk  mengetahui  kinerja  finansial  dapat  dilakukan  dengan  analisis  rasio keuangan.  Rasio  yaitu  angka  yang  diperoleh  dari  hasil  perbandingan  dari  satu  pos  laporan keuangan  dengan  pos  yang  lainnya  yang  mempunyai  hubungan  yang  relevan  (Munawir, 2007).  Dengan  demikian  analisis  rasio  keuangan  berguna  untuk  menentukan  kesehatan  atau kinerja keuangan perusahaan baik saat ini maupun di masa mendatang. Ini digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi posisi keuangan perusahaan dalam periode tertentu. Adapaun setiap kegiatan  bisnis  mempunyai  tujuan  akhir  yang  ingin  dicapai,  utamanya  adalah  memperoleh laba atau keuntungan maksimal.
Rasio  profitabilitas  adalah  rasio  yang  dapat  digunakan  untuk  mengukur  kemampuan suatu  perusahaan  memperoleh  laba  (Munawir,  2007;  Sutrisno,  2007).  Rasio  profitabilitas dapat  diklasifikasikan menjadi  tiga bagian  yaitu Net  Profit  Margin (NPM), Return  On Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE). Dalam hal ini rasio profitabiltas yang digunakan hanya Net Profit Margin (NPM) dan Return On Asset (ROA). Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut.
1. Net Profit Margin (NPM)
Net  Profit  Margin (NPM)  merupakan  laba  bersih  setelah  memperhitungkan  seluruh biaya dan pajak dengan penjualan. Semakin tinggi rasio ini, semakin tinggi kemampuan perusahaan  untuk  menghasilkan  laba  dianggap  baik.  Adapun  rumus  untuk menghitungnya yaitu sebagai berikut.
..…(3)
2. Return On Asset (ROA)
Return  On  Asset (ROA)  adalah  hasil  pengembalian  dari  total  aset  setelah  bunga  dan pajak,  yang  mencerminkan  efisiensi  manajemen  dalam  menggunakan  aset  perusahaan untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi ROA, menunjukkan bahwa perusahaan lebih
efektif  dalam  memanfaatkan  asetnya  untuk  mendapatkan  keuntungan.  Adapun  rumus untuk menghitungnya yaitu sebagai berikut.

## ..…(4)

## Landasan Normatif
Penggunaan  landasan  normatif  menyesuaikan  pada  kebutuhan  yaitu  sebagai  acuan kriteria standar indikator dalam penelitian yang meliputi kondisi fisik bangunan gedung serta keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan dan keamanan bangunan gedung. Landasan normatif yang digunakan adalah sebagai berikut :
1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19  Tahun  2021  tentang  Pedoman  Teknis  Penyelenggaran  Bangunan  Gedung  Cagar Budaya yang Dilestarikan, mengatur keandalan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang meliputi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan aksesibilitas.
2. Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Nomor  14/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan  Bangunan  Gedung  yang meliputi standar persyaratan pintu dan tempat parkir.
3. Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Nomor  29/PRT/M/2006 tentang  Pedoman  Persyaratan  Teknis  Bangunan  Gedung  yang  meliputi  standar persyaratan  sanitasi  dan  perpipaan,  sirkulasi  udara,  sumber  pencahayaan,  tingkat kebisingan,  kemudahan  hubungan  horizontal  dan  vertikal  serta  ketersediaan aksesibilitas penyandang disabilitas dan lansia.
4. Peraturan Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  Birokrasi  Republik Indonesia  Nomor  48  Tahun  2013  tentang  Standar  Sarana  dan  Prasarana  Kantor  di Lingkungan  Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi yang meliputi standar persyaratan ruang penunjang kantor.
5. Keputusan  Menteri  Kesehatan  Nomor  829/Menkes/SK/VII/1999  tentang  Persyaratan Kesehatan Perumahan yang meliputi standar persyaratan dinding.

## METODA
Metode  yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif  dan kuantitatif  ( mixed  method ),  dimulai  dengan  mengumpulkan  data,  menganalisis  data,  dan menginterpretasikannya.  Dalam  penelitian  kualitatif,  fokusnya  adalah  mencapai  tujuan melalui  pengujian  teori,  sementara  dalam  penelitian  kuantitatif,  tujuannya  adalah  untuk membangun teori dari fakta  yang ada sehingga menghasilkan data  yang lebih komprehensif, valid, reliabel, dan objektif (Sugiyono, 2017; Hardani, 2020).
Tujuan  utama  dari  penelitian  adalah  memperoleh  data,  baik  yang  bersumber  dari  data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh penulis dari  sumber  pertama  (informan)  yaitu  melalui  observasi  dan  wawancara,  sedangkan  data sekunder  merupakan  data  penunjang  dari  sumber  pertama  yang  diperoleh  penulis  melalui studi dokumentasi seperti buku, jurnal, dan peraturan. Adapun teknik pengumpulan data yaitu menggunakan metode triangulasi yang meliputi observasi, wawancara, dan studi dokumentasi sebagai berikut
1. Observasi
Observasi  yang  dilakukan  yakni  meninjau  dan  mengidentifikasi  kondisi  aset  secara langsung  untuk  memperoleh  kondisi  eksisting  secara  fisik  dan  pengelolaan  Gedung KCU  Bandung.  Media  yang  digunakan  dalam  observasi  meliputi  kamera handphone untuk mendokumentasikan kondisi aset.
2. Wawancara
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tidak terstruktur dan terstruktur kepada  Bagian  Aset  di  Gedung  KCU  Bandung,  Divisi  Pengelolaan  dan  Optimalisasi Aset  serta  para  pegawai  pengguna  ruangan  pada  bangunan  PT  Pos  Indonesia  yang diteliti  dengan  alat  bantu interview  guide agar  dapat  menggali  informasi  secara sistematis.
3. Studi Dokumentasi
Studi  dokumentasi,  berupa  penelaahan  dokumen  kepemilikan,  buku,  jurnal,  dan peraturan untuk membandingkan kondisi eksisting dengan standar yang berlaku.
Teknik pengumpulan data dijalankan mengacu pada operasionalisasi variabel agar dapat memperoleh  data  yang  benar  sesuai  kebutuhan  (Syahza,  2021).  Adapun  operasionalisasi variabel kinerja aset Gedung KCU Bandung dapat dilihat pada Tabel 1.

## Tabel 1. Operasionalisasi Variabel

## ANALISIS PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  hasil  kinerja  aset  bangunan  Gedung  KCU Bandung  berdasarkan  dimensi Key  Perfomance  Indicators (Lavy,  2010)  yang  dianalisis melalui tiga dimensi kinerja yaitu fisik, fungsional, dan finansial sebagai berikut.
1. Kinerja Fisik ( Physical Performance )
Evaluasi  kinerja  fisik  aset  bangunan  Gedung  KCU  Bandung  dilakukan  dengan membandingkan  kondisi  eksisting  yang  diperoleh  melalui  observasi  dengan  kriteria standar  yang  telah  ditetapkan  oleh  peraturan  maupun  teori.  Adapun  kinerja  fisik  aset bangunan  Gedung  KCU  Bandung  yang  dianalisis  meliputi  kondisi  fisik  bangunan, kesehatan  dan  keselamatan  bangunan,  kualitas  lingkungan  dalam  ruangan,  serta aksesibilitas.  Berikut  ringkasan pemenuhan standar persyaratan kinerja fisik  ( physical ) seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2 di bawah ini.
Dimensi Indikator Uraian 1.1 Kondisi Fisik Bangunan Kondisi atap, dinding, lantai, pintu, jendela, sistem sanitasi dan perpipaan. 1.2 Kesehatan dan Keselamatan Bangunan Kondisi kebersihan (misal tempat sampah) dan fasilitas keselamatan gedung (misal APAR). 1.3 Kualitas Lingkungan Dalam Ruangan Kondisi sirkulasi udara, sumber pencahayaan, dan tingkat kebisingan. 1.4 Aksesibilitas Kondisi kemudahan hubungan horizontal dan vertikal, ketersediaan aksesibilitas penyandang disabilitas dan lansia, serta tempat parkir. 2.1 Utilisasi Aset Tingkat utilisasi aset yang meliputi penggunaan dan pemanfaatan. 2.2 Kesesuaian Ruang Kesesuaian fungsi dan kecukupan setiap ruang dalam mendukung kegiatan operasional perkantoran. 3.1 Pendapatan Komponen pendapatan yang diperoleh. 3.2 Pengeluaran Komponen biaya operasional, biaya utilitas, serta biaya pemeliharaan dan perbaikan gedung. 2. Kinerja Fungsional
( Functional ) 3. Kinerja Finansial ( Financial )
1. Kinerja Fisik ( Physical )
Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas  – Vol. 7, No. 2, April 2023
Tabel 2. Pencapaian Kinerja Fisik ( Physical ) KCU Bandung No. Indikator Kinerja Fisik ( Physical ) Pemenuhan Terhadap Standar 1. Kondisi Fisik Bangunan a. Atap ✘ b. Dinding ✘ c. Lantai ✔ d. Pintu ✘ e. Jendela ✘ f. Sanitasi dan Perpipaan ✔ 2. Kesehatan dan Keselamatan Bangunan ✔
3. Kualitas Lingkungan Dalam Ruangan a. Sirkulasi Udara ✔ b. Sumber Pencahayaan ✘ c. Tingkat Kebisingan ✔
4. Aksesibilitas a. Kemudahan Hubungan Horizontal dan Vertikal ✔ b. Ketersediaan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dan Lansia ✘ c. Tempat Parkir ✘ Jumlah sub indikator yang belum memenuhi standar 7 Jumlah sub indikator yang memenuhi standar 6 Persentase Pemenuhan Standar Persyaratan Keterangan: Kriteria Standar Pencapaian Persentase Kriteria 76% - 100% Sangat Layak 56% - 75% Layak 40% - 55% Cukup 0% - 39% Tidak Layak
Sumber: Arikunto, 2006
Berdasarkan empat indikator kinerja fisik ( physical ) yang telah dianalisis, terdapat enam  dari  13  sub  indikator  yang  telah  memenuhi  standar.  Menurut  Arikunto  (2006), standar  kelayakan  produk  atau  layanan  dalam  hal  ini  aset  bangunan  Gedung  KCU Bandung  dapat  diinterpretasikan  seperti  pada  Tabel  2  kolom  Kriteria  Standar Pencapaian.  Berdasarkan  persentase  pemenuhan  standar  persyaratan  sebesar  46,15%, dapat dinyatakan bahwa kinerja fisik ( physical ) Gedung KCU Bandung cukup/ kurang baik.
2. Kinerja Fungsional ( Functional Performance )
Kinerja fungsional dapat dievaluasi melalui perhitungan utilisasi aset yang diukur melalui  tingkat  penggunaan  dan  pemanfaatan  aset;  serta  kesesuaian  ruang  dalam mendukung  pelayanan  publik  dan  kegiatan  bisnis  PT  Pos  Indonesia  di  Gedung  KCU Bandung.  Penggunaan  Gedung  KCU  Bandung  sebagai  induk  dari  Kantor  Cabang  dan Kantor  Cabang  Pembantu  yakni  melaksanakan  fungsi  penjualan  dan  akuisisi  pasar, pelayanan pelanggan, operasional,  proses dan distribusi, serta kegiatan pendukung dan
Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas  – Vol. 7, No. 2, April 2023
administrasi.  Adapun  pemanfaatan  aset  yaitu  berupa  pendayagunaan  aset  oleh  mitra, antara  lain:  pada  ruang  umum  ( vestibule )  kosong  untuk  periklanan  dan stand booth ; sewa tempat untuk Circle K ; dan Automated Teller Machine (ATM Center ).
Berdasarkan  hasil  observasi  dan  wawancara,  Gedung  KCU  Bandung  yang memiliki  luas  bangunan  8.528  m 2 ,  hanya  dipergunakan  2.985  m 2 untuk  kegiatan operasional. Hal ini sebagai dampak perampingan/ restrukturisasi organisasi di PT Pos Indonesia. Adapun perhitungan tingkat utilisasi sebagai berikut.
..…(4)
Berdasarkan  hasil  perhitungan  tersebut,  tingkat  utilisasi  Gedung  KCU  Bandung sebesar  35%  atau  seluas  5.543  m 2 dalam  kondisi idle .  Hal  ini  menunjukkan  tingkat utilisasi Gedung KCU Bandung masih rendah dan belum optimal.
Evaluasi  dari  aspek  kesesuaian  ruang,  diketahui  ruang  utama  yang  tersedia  telah sesuai untuk menunjang tugas serta fungsi yang dijalankan, yaitu sebagai unit bisnis di bawah Regional serta induk Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu. Oleh karena itu,  pemenuhan  ketersediaan  ruang  utama  dapat  dikatakan  sudah  mencapai  100%. Adapun  ruang  penunjang  kantor,  menurut  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia  Nomor  48  Tahun  2013  tentang Standar  Sarana  dan  Prasarana  Kantor  di  Lingkungan  Kementerian  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, meliputi 20 ruang yang berfungsi menunjang pelaksanaan  pekerjaan  secara  tidak  langsung.  Berikut  pemenuhan  ketersediaan  ruang utama dan penunjang ditunjukkan pada Tabel 3.
Tabel 3a. Pemenuhan Ketersediaan Ruang KCU Bandung No. Standar Ruang Penunjang Permen PANRB Nomor 48 Tahun 2013 Pemenuhan Ketersediaan Ruang Utama dan Penunjang 1. Ruang ibadah ✔ 2. Lobi ✔ 3. Ruang pusat data/ server / sistem informasi ✘ 4. Ruang arsip ✔ 5. Ruang perpustakaan ✘ 6. Ruang penyimpanan barang ✔ 7. Ruang pusat CCTV ✔ 8. Ruang poliklinik ✘ 9. Ruang sentral telepon ✘ 10.  Ruang pos penjagaan keamanan ✔ 11.  Ruang kantin pegawai ✘ 12.  Ruang genset ✘ 13.  Ruang LPSE ✘ 14.  Ruang dapur ( pantry ) ✔ 15.  Ruang media center ✘ 16.  Toilet ✔ 17.  Ruang istirahat ✘ 18.  Ruang panel listrik ✔
Tabel 3b. Pemenuhan Ketersediaan Ruang KCU Bandung
No. Standar Ruang Penunjang Permen PANRB Nomor 48 Tahun 2013 Pemenuhan Ketersediaan Ruang Utama dan Penunjang 19.  Ruang merokok ✘ 20.  Ruang menyusui ✘ Jumlah ruang penunjang yang belum tersedia 11 Jumlah ruang penunjang yang telah tersedia 9 Persentase Pemenuhan Ketersediaan Ruang Penunjang Persentase Pemenuhan Ketersediaan Ruang Utama 100% Rata-rata Persentase Pemenuhan Kesesuaian Ruang 72,5%
Berdasarkan  perhitungan  pada  Tabel  3,  hasil  rata-rata  persentase  pemenuhan indikator  kesesuaian  ruang  yang  terdiri  dari  ruang  utama  100%  dan  ruang  penunjang 45% adalah 72,5%.  Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan ruang utama telah sesuai untuk  mendukung  kegiatan  operasional  PT  Pos  Indonesia  di  Gedung  KCU  Bandung. Sedangkan  ruang  penunjang  kantor  dalam  Gedung  KCU  Bandung  belum  sesuai dikarenakan  dari  20  standar  ketersediaan  ruang,  hanya  sembilan  diantaranya  yang memenuhi.  Sebab  kesesuaian  ruang  erat  kaitannya  dengan  ketersediaan  ruang  dalam aset  bangunan  gedung.  Adapun  pencapaian  kinerja  fungsional  berdasarkan  persentase pemenuhan standar persyaratan dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Pencapaian Kinerja Fungsional ( Functional ) KCU Bandung
No. Indikator Kinerja Fungsional ( Functional ) Persentase Pencapaian 1. Utilisasi Aset 35% 2. Kesesuaian Ruang 72,5% Total Pencapaian 53,75% Kriteria Standar Fungsional Aset Persentase Kriteria > 90% Sangat Baik / Layak 70% - 90% Baik / Layak 55% - 69% Cukup < 55% Buruk / Tidak Layak
Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2015
Secara  keseluruhan,  pencapaian  kinerja  fungsional  Gedung  KCU  Bandung  yang terdiri  dari  indikator  utilisasi  aset  dan  kesesuaian  ruang  adalah  53,75%,  maka  dapat dinyatakan bahwa kinerja fungsional Gedung KCU Bandung buruk/ tidak layak.

## 3. Kinerja Finansial ( Financial Performance )
Kinerja  finansial  adalah  prestasi  yang  dicapai  oleh  perusahaan  dalam  suatu periode  tertentu  untuk  mencerminkan  tingkat  kesehatan  perusahaan.  Kinerja  ini dievaluasi  menggunakan  analisis  rasio  yang  sesuai  dengan  jenis  aktivitasnya.  PT  Pos Indonesia tentunya menjalankan kegiatan bisnis untuk memperoleh laba ( profit ), selain melayani  kepentingan  umum  dan  pelayanan  publik.  Analisis  rasio  keuangan  yang digunakan  untuk  mengukur  kinerja  finansial  adalah  rasio  profitabilitas.  Berdasarkan hasil  wawancara,  komponen  pendapatan  yang  diperoleh  dan  beban  yang  dikeluarkan pada Tahun 2021 ditunjukkan pada Tabel 5.
Tabel 5. Komponen Pendapatan dan Beban Tahun 2021 KCU Bandung
Pendapatan Beban Komponen Pendapatan Nominal Komponen Beban Nominal Optimalisasi Aset Rp 606.965.936 Beban Operasional Rp 55.779.058.952 Suratpos dan Paketpos Rp 55.476.918.080 Beban Utilitas Rp 177.046.224 Jasa Keuangan dan Ritel Rp 11.803.023.296 Beban Pemeliharaan Rp 498.493.015 Pendapatan Lainnya Rp 656.351.585 Beban Perbaikan Rp 750.000.000 Total Pendapatan Rp 68.543.258.897 Total Beban Rp 57.204.598.191
Berdasarkan  komponen  pendapatan  dan  beban  tersebut,  nilai  beban  yang  dikeluarkan lebih  kecil  dibanding  dengan  pendapatan  yang  dihasilkan  maka  kinerja  finansial  dapat dikatakan  baik  serta  dapat  juga  diketahui  laba  bersih  yang  diperoleh  dengan  perhitungan sebagai berikut.
Laba Bersih   = Total Pendapatan – Total Beban
..…(5) = Rp68.543.258.897 – Rp57.204.598.191 = Rp11.338.660.706
Melalui  perhitungan  tersebut,  perolehan  laba  bersih  pada  Tahun  2021  sebesar Rp11.338.660.706. Setelah diperoleh laba bersih maka dapat dilakukan perhitungan terhadap rasio  profitabilitas  yaitu Net  Profit  Margin (NPM)  dan Return  On  Asset (ROA).  Adapun penjelasan perhitungan rasio profitabilitas yaitu:
a. Net Profit Margin (NPM)
Semakin  tinggi  nilai  NPM,  maka  semakin  baik  perusahaan  memaksimalkan  laba bersih  dan  semakin  mampu  perusahaan  meminimalkan  beban.  Adapun  perhitungan NPMsebagai berikut.
..…(6)
Melalui  perhitungan  tersebut  diperoleh  NPM  sebesar  16,54%  artinya  mampu meraih  rasio  laba  bersih  sebesar  16,54%  dari  total  penjualan  atau  pendapatan  yang dihasilkan  selama  Tahun  2021  dan  sisanya  sebesar  93,46%  merupakan  beban. Persentase  beban  tinggi,  menunjukkan  ada  pengeluaran  yang  belum  efisien  atau  ada biaya overhead yang tidak diimbangi oleh pendapatan optimal. Dalam kasus ini, biaya pemeliharaan dan perbaikan tinggi karena dihitung untuk seluruh bangunan, sementara tidak  semua  ruang  dalam  bangunan  tersebut  mendatangakan  pendapatan  baik  dari penggunaan maupun pemanfaatan.
b. Return On Asset (ROA)
Semakin  tinggi  nilai  ROA,  maka  semakin  optimal  kinerja  perusahaan  dalam pemanfaatan aset  untuk  meraih  laba bersih.  Berdasarkan Sistem  Informasi  Manajemen Aset PT Pos Indonesia, total nilai aset adalah sebesar Rp106.139.500.000. Tetapi karena Gedung KCU Bandung memiliki aset yang idle sebesar 65%, maka nilai aset yang akan digunakan  dalam  perhitungan  hanya  aset  produktif  saja  sebesar  35%  atau  senilai Rp37.148.825.000. Adapun perhitungan ROA sebagai berikut.
..…(7)
Melalui  perhitungan  di  atas,  diperoleh  ROA  sebesar  30,52%  artinya  setiap  satu rupiah  dari  aset  produktif  yang  dimiliki  perusahaan  mampu  menghasilkan  laba  bersih sebanyak 30,52% pada Tahun 2021.
Suatu  perusahaan  dapat  dikatakan  berhasil  apabila  telah  mencapai  standar  dan tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Pengukuran  kinerja  finansial  dapat  dilakukan  dengan membandingkan antara rasio profitabilitas yang dihasilkan dengan standar yang berlaku dari Bank Indonesia, seperti tersaji pada Tabel 6.
Tabel 6. Pencapaian Kinerja Finansial ( Financial ) KCU Bandung
Rasio Tahun 2021 Standar Bank Indonesia NPM 16,54% 3% - 9,5% ROA 30,52% 0,5% - 1,25%
Pada Tabel 6, kita dapat membandingkan nilai NPM dan ROA pada Tahun 2021. Dari sisi NPM, dinilai baik (sehat) dengan nilai 16,54% . Begitu pun kinerja finansial berdasarkan  ROA  selama  Tahun  2021  dikatakan baik  (sehat)  dengan  nilai  30,52% karena berada di atas Standar Bank Indonesia 0,5% - 1,25%. Akan tetapi, hasil kinerja finansial  ini  hanya  diperoleh  dari  aset  produktif  yang  digunakan  perusahaan  sebesar 35%, sisanya 65% sebagai aset idle tidak dipergunakan dalam perhitungan karena tidak memberikan pendapatan maupun keuntungan bagi perusahaan. Di sisi lain, berdasarkan hasil  observasi  dan  wawancara,  pemeliharaan  dan  perbaikan  pada  aset  bangunan Gedung  KCU  Bandung  terhambat  karena  terbatasnya  ketersediaan  anggaran pemeliharaan  dan  perbaikan  dari  Kantor  Pusat  PT  Pos  Indonesia.  Oleh  karena  itu, dengan  pemakaian  aset  tetap  produktif  sebesar  35%  didapati  NPM  16,54%  dan  ROA 30,52%  sehingga  diharapkan  dengan  optimasi  aset  bangunan  Gedung  KCU  Bandung dapat meningkatkan laba bersih ( net profit ) yang juga berpengaruh pada NPM dan ROA yang meningkat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis penelitian, diketahui bahwa terdapat permasalahan pada aset bangunan  Gedung  KCU  Bandung  milik  PT  Pos  Indonesia  (Persero).  Permasalahan  tersebut mengacu pada hasil evaluasi kinerja aset meliputi fisik, fungsional, dan finansial yang dalam kondisi  kurang  baik  dan  belum  optimal  ditandai  dengan  pencapaian  kinerja  fisik  46,15% (kurang baik), kinerja fungsional 53,75% (buruk/tidak layak), dan kinerja finansial yang telah memenuhi standar tetapi hanya diperoleh dari perhitungan aset produktif perusahaan sebesar 35%. Hal ini disebabkan oleh indikator-indikator pada ketiga dimensi kinerja aset yang belum memadai dan belum memenuhi kriteria standar yang ditetapkan.
Rekomendasi  pemecahan  masalah  yang  dapat  dilakukan  adalah  pemanfaatan (pendayagunaan  aset)  Gedung  KCU  Bandung  dalam  bentuk  Bangun  Guna  Serah/  Bangun Serah  Guna  untuk  mengoptimasi  kapasitas  menganggur  ( idle  capacity ),  serta  terbatasnya ketersediaan  anggaran  dalam  melakukan  pemeliharaan  dan  perbaikan.    Selain  itu, rekomendasi  pemecahan  masalah  ini  dapat  mendukung  upaya  pelestarian  Gedung  KCU Bandung  sebagai  salah  satu  Bangunan  Gedung  Cagar  Budaya  di  Kota  Bandung  melalui optimasi penggunaan dan pemanfaatan aset.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Aksah,  Hasnizan,  Abdul  Hadi  Nawawi,  Ahmad  Ezanee  Hashim,  and  Elma  Dewiyana.
(2016). Assessing Score of Applicability and Importance on Functional Performance Criteria for Historical Building . Procedia - Social and Behavioral Sciences 222: 65– 74.
[2]  Choi,  J.  H.,  Loftness,  V.,  and  Aziz,  A.  (2012). Post-Occupancy  Evaluation  of  20  Office Buildings as Basis for Future IEQ Standards and Guidelines . Energy Building. Vol 46.
[3] Hardani, Nur Hikmatul Auliyah,  dkk. (2020). Metode Penelitian Kualitatif dan Kualitatif. CV Pustaka Ilmu. Yogyakarta.
[4]  Hassanain,  M.A.  &  A.A.  Mudhei  (2006). Post  Occupancy  Evaluation  of  Academic  and Research Library Facilities .
[5]  Karnawati,  H.,  Purnama,  P.  D.,  &  Azmi,  T.  U.  (2020).  "Analisis  Kinerja  Aset  Destinasi Wisata  Waduk,  Studi  Kasus:  Waduk  Cijere,  Kabupaten  Bandung  Barat". Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur dan Fasilitas, 4(4), 299-316.
[6]  Kepmenkes  829/99. Keputusan  Menteri  Kesehatan  Nomor  829/Menkes/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan .
[7]  Lavy,  S.,  Garcia,  J.  A.,  &  Dixit,  M.  K.  (2010).  "Establishment  of  KPIs  for  Facility Performance Measurement: Review of Literature". Facilities, 28(9), 440–464.
[8]  Lavy,  S.,  Garcia,  J.  A.,  &  Dixit,  M.  K.  (2014).  "KPIs  for  Facility’s  Performance Assessment,  Part  II:  Identification  of  Variables  and  Deriving  Expressions  for  Core Indicators". Facilities, 32(5), 275–294.
[9] Lavy, S., Garcia, J. A., Scinto, P., & Dixit, M. K. (2014). "Key performance indicators for Facility  Performance  Assessment:  Simulation  of  Core  Indicators". Construction Management and Economics, 32(12), 1183–1204.
[10] Munawir, S. (2007). Analisa Laporan Keuangan, Edisi Keempat . Liberty. Yogyakarta.
[11]  PerMen  PAN  &  RB  48/13. Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia  Nomor  48  Tahun  2013  tentang  Standar Sarana  dan  Prasarana  Kantor  di  Lingkungan  Kementerian  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi .
[12]  PerMen  PUPR  14/17. Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat Nomor  14/PRT/M/2017  Tahun  2017  tentang  Persyaratan  Kemudahan  Bangunan Gedung .
[13]  PerMen  PUPR  19/21. Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaran Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan .
[14]  PerMen  PUPR  29/06. Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung . [15]  Perda  Kota  Bandung  19/09. Peraturan  Daerah  Kota  Bandung  Nomor  19  Tahun  2009 tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya .
[16]  UU  RI  11/10. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2010  tentang Cagar Budaya .
[17]  Rahim,  S.  H.,  Nawawi,  A.  H.,  Sahray,  K.,  &  Mustafar,  S.  (2017).  "A  Review  on  The Technical Performance Criteria of Post Occupancy Evaluation (POE) of Refurbished Heritage Museum Buildings". Journal of Engineering and Applied Sciences (Vol. 12, Issue 17, pp. 4349–4355).
[18]  Shuang,  G.W.,  S.N  Kamaruzzaman,  dan  N.  Zulkifli.  (2014).  Occupant’s  Perception  on Indoor Performance of  Historical  Museum:  A Case Study of National  Museum and Perak  Museum,  Malaysia. Proceedings  of  The  2nd  International  Conference  on Research in Science Engineering and Technology.
Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas  – Vol. 7, No. 2, April 2023
[19] Siregar, D. D. (2004). Manajemen Aset. Jakarta: Satyatama Graha Tara.
[20] Simbolon, Lisda Nita Suryani. (2021). Evaluasi Kinerja Bangunan Gedung Kementerian Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat .  Jurnal  Manajemen  Aset  Infrastruktur  & Fasilitas, 5(2), 147-160.
[21] Sugiama, AG. (2013). Manajemen Aset Pariwisata . Bandung: Guardaya Intimarta.
[22]  Sugiyono.  (2017). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D .  Bandung: Alfabeta.
[23]  Suprayitno,  H.,  Soemitro  R.A.A.  (2018). “Preliminary Reflexion  on Basic Principle of Infrastructure  Asset  Management” .  Jurnal  Manajemen  Aset  Infrastruktur  dan Fasilitas, 2(1), 1-10.
[24]  Sutrisno.  (2007). Manajemen  Keuangan,  Teori,  Konsep  dan  Aplikasi .  Yogyakarta: Konosia.
[25]  Syahza,  A.  (2021). Metodologi  Penelitian  (Edisi  Revisi  Tahun  2021) .  Pekanbaru:  UR Press.