## Wajah Hukum

## Perlindungan Hukum Hak Memunggut Hasil Hutan Bagi Suku Anak dalam di Propinsi Jambi

## Latifah Amir, Rustian Mushawirya, Windarto
Fakultas Hukum Universitas Jambi Coresspondence: latifah_amir@unja.ac.id, mushawirya@unja.ac.id, mas_wiend@unja.ac.id
Abstrak. Hak  membuka  lahan  dan  memungut  hasil  hutan  merupakan  salah  satu  hak  atas  tanah  yang  diakui keberadaannya oleh UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Agraria (UUPA). Kedua hak ini  lahir  dari  kelembagaan  hukum  adat  yang  diakui  merupakan  salah  satu  sumber  meterril  hukum  agraria nasional.  Namun  hingga  kini  kedua  hak  tersebut  belum  memiliki  peraturan  pelaksana  lainnya  seperti  halnya hak-hak  atas  tanah  yang  lain.  Kondisi  ini  memicu  lahirnya  konflik-konflik  pertanahan  antara  masyarakat  adat dengan  pemilik  hak  atas  tanah  lainnya  yang  mendasarkan  kepemilikannya  pada  sistem  sertifikasi  tanah  yang diapandang memiliki kepastian hukum yang lebih kuat. Salah satu masyarakat adat yang masih bergantung pada keberadaan  kedua  hak  atas  tanah  tersebut  adalah  masyarakat  Suku  Anak  Dalam  (SAD)  yang  bermukim  di sebagian  besar  wilayah  Kabupaten  Sarolangun.  Ketidakjelasan  kedudukan  hak-hak  atas  tanah  adat  tersebut  di dalam  sistem  hukum  agaria  nasional,  menjadikan  keberadaan  masyarakat  SAD  sering  dipandang  sebagai perambah  hutan  dan  kependudukan  liar  atas  wilayah  hutan  negara.  Terkait  dengan  hal  tersebut  maka  terlihat bahwa  hak  membuka  tanah  /lahan  dan  hak  memungut  hasil  hutan  merupakan  bagian  dari  hak-hak  atas  tanah yang  bersifat  tetap,  dalam  arti  bahwa  hak-hak  atas  tanah  tersebut  akan  tetap  hidup  dan  diakui  keberadaannya sepanjang  UUPA  masih  berlaku.  Namun  di  dalam  faktanya  dan  hasil  penelitian  hak  membuka  tanah  dan  hak memungut hasil hutan hampir tidak memiliki kekuatan hukum apapun karena tidak adanya sistem pendaftaran tanah  yang  mengaturnya  secara  khusus,  karena  pendaftaran  tanah  adalah  salah  satu  lembaga  hukum  yang diadopsi  oleh  UUPA  dari  sisten  hukum  barat,  dimana  lembaga  ini  berfungsi  untuk  memberikan  perlindungan hukum, melalui adanya kepastian hukum yang jelas.  Sementara hak membuka tanah dan memungut hasil hutan yang berasal dari hukum tanah adat secara prinsip tidak mengenal sistem pendafatran tanah (kadaster ).
Kata Kunci : Hak Memungut Hasil Hutan, Hak Membuka Lahan, Agraria
Abstract.  The  right  to  collect  forest  products  (forestry  right)  is  one  of  the  rights  to  land  originating  from customary  land  law  which  is  then  recognized  as  part  of  land  rights  that  are  permanent  in  the  Agrarian  Act Number  5  of  1960.  The  concept  of  the  right  to  collect  forest  products  is  now  interpreted  as  a  right  what  big entrepreneurs  can  have  in  managing  forests  is  of  economic  values,  and  not  as  a  basis  for  the  rights  of indigenous/local peoples who have a living culture by relying on the existence of forest products. This different interpretation ultimately gave birth to policies and legal actions that deprived indigenous/local peoples of their rights to the forest as stated and recognized by the 1945 Constitution as part of protected customary rights. One of the indigenous/local people who use forest products as their source of life is the Suku Anak Dalam (Orang Rimba)  community  in  the  Sarolangun  Regency  area.  The  many  functions  of  forest  land  conversion  into industrial  plantations,  as  well  as  the  licensing  of  business  use  rights  over  customary  forests  make  the  living space  and  movement  of  these  communities  increasingly  limited,  even  in  the  end  giving  birth  to  various  land conflicts  between  indigenous  peoples  and  forest  entrepreneurs  in  the  region.  Therefore  in  the  future  a  law  is needed  that  regulates  the  right  to  collect  forest  products  as  permanent  land  rights  and  can  provide  justice  to indigenous people through legal certainty, where the Suku Anak Dalam community is no longer seen as forest looters, or illegal occupation.

## Keywords: Right to Collect Forest Products, Right to Clear Land, Agrarian

## PENDAHULUAN
Tanah  merupakan  salah  aset  yang  sangat  vital  dalam  kehidupan  manusia.  Oleh  karena  itu permasalahan  yang  menyangkut  pertanahan  harus  mendapat  pengaturan  yang  demikian  jelas  agar terhindar  dari  berbagai  sengketa  menyangkut  kepemikikan  dan  penguasaan  atas  tanah.  Hukum pertanahan nasional, yang secara luas disebut dengan hukum agraria nasional memiliki karaketristik yang unik karena dibentuk dan dibangun dari sistem hukum yang pluralis, yakni hukum adat, hukum perdata  barat  dan  hukum  Islam.  Hal  ini  diakui  di  dalam  isi  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang  Ketentuan-ketentuan  Pokok  Agraria  (selanjutnya  disebut  dengan  UUPA),  yang  mengatur kelembagaan  hukum  tanah  adat sekaligus  mengatur  konversi  keberadaan  kelembagaan  hukum  tanah
perdata barat ke dalam hukum agrara nasional. Salah satu kelembagaam tersebut adalah menyangkut hak atas tanah.
Ketentuan  yang  mengatur  tentang  jenis-jenis  hak  atas  tanah  adalah  Pasal  16    ayat  (1)  UUPA yang menyebutkan bahwa hak-hak atas tanah adalah : 1. Hak milik;
2. Hak guna usaha
3. Hak guna bangunan
4. Hak pakai;
5. Hak sewa;
6. Hak membuka tanah
7. Hak memungut hasil hutan
8. Dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atasn yang akan ditetapkan oleh undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara
Berdasarkan  ketentuan  di  atas,  maka  terlihat  bahwa  hak  membuka  tanah/lahan  dan  hak memngut hasil hutan merupakan bagian dari hak-hak atas tanah yang bersifat tetap, dalam arti bahwa hak-hak  atas  tanah  tersebut  akan  tetap  hidup  dan  diakui  keberadaannya  sepanjang  UUPA  masih berlaku. Namun di dalam faktanya, hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan hampir tidak memiliki  kekuatan  hukum  apapun  kaena  tidak  adanya  sistem  pendaftaran  tanah  yang  mengaturnya secara khusus, karena pendaftaran tanah adalah salah satu lembaga hukum yang diadopsi oleh UUPA dari  sisten  hukum  barat,  dimana  lembaga  ini  berfungsi  untuk  memberikan  perlindungan  hukum ,melalui  adanya  kepastian  hukum  yang  jelas.    Sementara  hak  membuka  tanah  dan  memungut  hasil hutan  yang  berasal  dari  hukum  tanah  adat  secara  prinsip  tidak  mengenal  sistem  pendafatran  tanah (kadaster).
Konflik nilai dan asas yang melahirkan konflik norma di dalam UUPA terhadap kedudukan hak membuka  tanah  dan  memungut  hasil  hutan  ini  pun  kemudian  sering  berujung  pada  konflik  dan sengketa penguasaan tanah  khususnya  yang  berkaitan  dengan  masyarakat adat  dan  pemerintah yang dipandang memberikan perlindungan kepada pihak swasta pemilik hak Guna Usaha di wilayah hutan negara  yang  selama  ini  menjadi  wilayah  hukum  adat  kesatuan-kesatauan  masyarakat  hukum  adat tertentu seperi halnya kesatuan masyarakat hukum adat Suku Anak Dalam.
Masyarakat  Suku  Anak  Dalam  (SAD)  adalah  salah  satu  kesatuan  masyarakat  adat  yang memiliki  karaketristik  hidup  secara  nomaden,  dimana  mereka  tidak  memiliki  budaya  untuk  hidup menetap  melainkan  berpindah-pindah  sesuai  dengan  musim  dan  kebutuhan  tertentu.  Masyarakat  ini menggantungkan hidupnya dari keberadaan hutan-hutan adat yang selama ini diyakini dan diakui oleh mereka sebagai bagian dari wilayah adat  dimana mereka bertempat tinggal. Namun tidak ada batas dan jarak tertentu yang menjadi patokan atau tolok ukur terhadap keberadaan luas wilayah hutan adat yang  menjadi  wilayah  domisili  mereka,  oleh  karena  itu,  keberadaan  masyarakat  SAD  sering  kali dipandang    sebagai  masyarakat  perambah  hutan  dan  dikelompokkan  sebagai  perusak  hutan  dan lingkungan.
Di  sisi  lain,  hukum  lingkungan  dan  hukum  sumber  daya  alam,  khususnya  yang    mengatur tentang hutan melalui UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup serta UU Nomor 44 tahun 1999 tentang Kehutanan, memberikan hak-hak atas penguasaan dan pengelolaan hutan kepada pihak swasta melalui kepemilikan hak guna usaha maupun hak Pengelolaan Hutan  (HPH)  dan  hak  atas  Hutan  Tanaman  Industri  (HTI).  Keberadaan  hak-hak  yang  terkait  pada pengelolaan  dan  pengusaan  hutan  ini  kemudian  menjadikan  wilayah  masyarakat  adat  SAD  menjadi kian  menyempit,  dan  membatsi  gerak  masyarakat  ini  untuk  menjalani  pola  hidup  nomaden  yang sekian  lama  menjadi  bagian  dari  budayanya.  Melalui  UU  Kehutanan  yang  memberikan  hak penguasaan  dan  pengelolaan  atas  hutan  sedemikian  kuat  pada  para  pengusaha  dalam  wilayah  yang jelas, melahirkan konflik-konflik sosial terhadap penguasaan hutan yang bersangkutan.
Konflik  dan sengketa  sosial maupun  hukum  yang melibatkan  masyarakat  SAD  dan  penduduk lainnya, maupun dengan pihak pengusaha pemegang HPH dan /atau HTI terhadap penguasaan hutan dan/atau  dengan  hasil-hasilnya  merupakan  latar  belakang  dan  titik  anjak  penelitian  yang  akan dilakukan. Dan untuk membatasi pembahasan penelitian agar menjadi lebih terarah dan fokus, maka dirumuskanlah beberapa rurmusan penelitian sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  kedudukan  hak  memungut  hasil  hutan  yang  dimiliki  masyarakat  adat,    di  dalam sistem hukum agraria nasional ?
2. Apa  sajakah  kebijakan  yang  harus  dilakukan  oleh  Pemerintah daerah sebagai  upaya memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat atas hak memungut hasil hutan ?

## METODE

## 1. Metode Pendekatan
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  empiris  dalam  arti  bahwa  yang  akan  menjadi obyek  penelitian  adalah  berbagai  peraturan  perundang-undangan  terkait  perlindungan  hukum terhadap hak memungut hasil hutan oleh masyarakat adat, yang dikorelasikan dengan fakta-fakta kemasyarakatan  yang  terkait  pada  obyek  penelitian,  yang  nantinya  akan  didasarkan  pada  konsep penelitian dengan pendekatan paradigmatik hermeneutik 1 . Konsep hermeneutika hukum dalam hal ini  ditampilkan dalam  kerangka pemahaman lingkaran  spiral  hermeneutika ( cyrcle  hermeneutics ) yaitu berupa proses timbal balik antara kaedah-kaedah dan fakta-fakta 2 ..

## 2. Sumber dan Bahan Penelitian
Penelitian  ini  membutuhkan  bahan-bahan  penelitian  yang  disebut  dengan  bahan-bahan hukum yang bersifat normatif-preskriptif yang akan dilengkapi dengan fakta kemasyarakatan yang bersifat empiris-. 3
Penelitian ini tetap beranjak dari aspek normatif-, dalam hal ini adalah permasalahan hukum yang  berkaitan  dengan  substansi  hukum  positif  ( ius  constitum ),  sehingga  membutuhkan  bahan hukum  yang  dapat  diklasifikasikan  sebagai  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder. Bahan  hukum  primer  merupakan  bahan  hukum  yang  bersifat autoritatif artinya  mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sementara bahan hukum sekunder berupa semua publikasi  tentang  hukum  yang  bukan  merupakan  dokumen  resmi 4 ,  serta  dibantu  dengan  bahan hukum  tertier,  sebagai  bahan  hukum  penunjang 5 yang  mencakup  bahan-bahan  yang  memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
Bahan-bahan  hukum  yang  diperlukan  tersebut  diperoleh  melalui  teknik  penelitian  pustaka ( library  research )  baik  melalui  teknik  konvensional  seperti  mengunjungi  perpustakaan  atau mendatangi  kantor/instansi  terkait  maupun  dengan  tekhnik  elektromedia  yakni  dengan mempergunakan mekanisme browsing internet. 3. Tempat Penelitian
Sebagai  Informan.  sumber  data  lapangan  adalah  di  Dinas  Sosial,  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Provinsi  Jambi.  Pada  bagian  Seksi  Pemberdayaan  Adat  Terpencil  dan Kelembagaan Social. (pejabat yang terkait dengan denganobjek penelitian)

## 4. P engolahan Bahan-Bahan Hukum
Pengolahan  bahan  hukum  yang  bersifat  normative-preskriptif  dilakukan  dalam  tahapan- tahapan  pengolahan  bahan  hukum 6 ,  yakni  meliputi  Tataran  tekhnis  ,  tataran  teleogis,  dan  tataran sistematisasi  eksternal  yang  dilakukan  dengan sistem  didentifikasi,  klasifikasi dan  analisis secara deduktif,  dengan  menggunakan  pendekatan  penelitian  hukum  berupa  pendekatan  konseptual, pendekatan  perundang-undangan,  dan  pendekatan  kasus,  serta  untuk  memdapatkan  pemahaman yang menyeluruh dilakukan berbagai interprestasi hukum yakni interpretasi teleologis, sistematis, dan sosiologis.
5. Analisis Bahan-Bahan Penelitian
Bahan-bahan hukum yang bersifat normatif-preskriptif akan dianalisis menggunakan metode normatif/doktrinal  yakni  suatu  metode  doktrinal  dengan  optik  preskriptif  dalam  menemukan kaedah hukum yang menentukan apa yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah
1 Soetandyo  Wignjosoebroto, Hukum,  Paradigma,  Metode  dan  Dinamika  Masalahnya ,  (Jakarta  : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2002), hlm 104.
2 Jazim Hamidi, Hermeneutika Hukum , (Yogyakarta :  UII Press, 2005), hlm 49.
3 Bernard Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, (Bandung : Mandar Maju, 2000), hlm 193.
4 Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit , hlm 181.
5 Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif ,  (Jakarta  :  Radja  Garfindo  Persada, 2011) hlm 33.
6 Periksa Bernard Arief Sidharta, Op.Cit , hlm 149-153.
Daerah  dalam  memberikan  perlindungan  terhadap  masayarakat  adat  terutama  Suku  Anak  Dalam untuk mendapatkan hak nya dalam memungut hasil hutan yang sudah ditempati  semenjak nenek moyang mereka . berdasarkan kerangka tatanan hukum yang berlaku dengan selalu mengacu pada positivitas,  koherensi,  keadilan,  dan  martabat  manusia,  yang  dalam  implementasinya  akan memanfaatkan metode dan produk penelitian ilmu-ilmu sosial 7 .

## HASIL
Kedudukan  Hak  Memungut  Hasil  Hutan  yang  dimiliki  Masyarakat  Adat,  di  dalam  Sistem Hukum Agraria Nasional.

## Hukum adat dalam Pembangunan Hukum Nasional.
Pembangunan  hukum  tanah  nasional  menempatkan  hukum  adat  sebagai  sumber  utama  dalam membuat konsep-konsep dalam hukum agraria, asas-asas dan lembaga hukumnya untuk dirumuskan dalam  norma  hukum  yang  tertulis  yang  di  susun  menurut  sistem  hukum  adat.  Konsespsi  yang mendasari  hukum  Tanah  Nasional  yang  berasal  dari  hukum  adat  adalah  konsepsi  komunalistik relegius,  yang  memungkinkan  penguasaan  tanah  secara  individual  dengan  hak-  hak  atas  tanah  yang bersifat pribadi sekaligus mengandung unsur kebersamaan. 8
Sifat komunalististik dalam hukum tanah adat mengenal adanya tanah ulayat yang  merupakan hak  bersama  dari  para  warga  masyrakat  hukum  adat  yang  hanya  boleh  di  kelola  dan  di  nikmati hasilnya tatapi tidak boleh di perjual belikan kecuali dengan persetujuan masyarakat hukum adatnya.
Konsep  dan  asas  hukum  yang  dipakai  dalam  hukum  adat  ini  di  tuangkan  dalam  hukum  tanah nasional sebagaimana yang dituang dalam Pasal 1 ayat (2) UUPA yang menyatakan bahwa:” seluruh bumi,  air  dan ruang  angkasa, termasuk  ke  kayaan  alam  yang  terkandung  di  dalam  wilayah  Republik Indonesia  sebagai  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  adalah  bumi,  air  dan  ruang  angkasa  bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.
Dengan  konsep  yang  didasari  oleh  konsep  dan  asas  dari  hukm  adat  yang  dituangkan  dalam Hukum tanah nasional berarti masyarakat Indonseia boleh menikmati kekayaan Indonesia atas bumi, air, dan ruamg angkasa dalam wilayah Indonesia.
Karena  hukum  Tanah  nasional  yang  bersumber  dari  asas  hukum  adat  dan  asas  tersebut tercantum  dalam  hukum  nasional  yang  merupakan  aturan  dalam  pengelolaan  dan  penguasaan  tanah baik secara kelompok maupun perorangan.

## Tanah Ulayat dan Hak Ulayat

## 1. Tanah
Sampai  kini  hanya  ada  satu  bumi  yang  mampu  mendukung  kehidupan  umat  manusia. Walaupun  orang  sudah  sampai  ke  bulan  dan  dapat  hidup  di  ruang  angkasa  dan  bulan,  namun belum ditemukan tempat lain yang dapat mendukung kehidupan secara wajar, kebutuhan mereka masih tetap dipasok dari tanah yang ada di bumi.
Tanah  dalam  makna  hukum  adalah  bahagian  dari  dan  melengket  pada  permukaan  bumi. Untuk  kehidupannya  manusia  sebagai  individu  maupun  kelompok  sampai  kini  belum  dapat melepaskan diri dari tanah untuk berbagai keperluan, karena tanah merupakan:
a. tempat  untuk  mencari  kebutuhan  hidup  manusia,  seperti  tempat  berburu,    memungut  hasil hutan, areal pertanian, peternakan, pertambangan, industri, dsb.
b. tempat  berdirinya  persekutuan  hukum  adat,  kabupaten/kota.  Propinsi  dan  negara  serta merupakan tempat tinggal dan tempat mencari kehidupan warganya
c. harta  kekayaan  yang  sangat  berharga  yang  bersifat  tetap,  karena  tanah  walau  apapun  yang terjadi padanya tidak akan mengalami perubahan
d. salah satu alat pemersatu persekutuan, bangsa dan negara
e. harga diri dari suatu persekutuan, bangsa dan negara serta  warganya
f. tempat dikebumikannya warga yang telah meninggal
g. tempat bermukimnya roh-roh pelindung Persekutuan
7 Bernard Arief Sidharta, Op.Cit, hlm 218.
8 M.Arba, Hukum Agraria Indonesia , (Jakarta : Sinar Grafika, 2016)

## 2. Hak
Hak  berasal  dari  bahasa  Arab  yang  artinya  benar  atau  kebenaran.  Dalam  bahasa  hukum dewasa ini istilah  hak  dipadankan  dengan istilah recht (Belanda)  dan right (Inggris).  Hak  adalah kekuasaan yang dilindungi dan diberikan oleh hukum kepada subyek hukum (manusia dan badan hukum)  untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan  sesuatu  terhadap  obyek  hukum  tertentu  (benda) atau  untuk  meminta,  termasuk  menuntut,  subyek  hukum  lain  melakukan  atau  tidak  melakukan sesuatu.  Dengan  demikian  terdapat  dua  macam  hak,  yaitu  hak  subyek  hukum  terhadap  obyek hukum (zakelijk  recht ),  seperti  kekuasaan  orang  terhadap  tanah,  rumah  dan  pakaian  yang dimilikinya  dan  hak  subyek  hukum  terhadap  subyek  hukum  lain  ( persoonlijk  recht )  seperti  hak anak terhadap ayah, buruh terhadap majikan, dsb 9

## 3. Hak Ulayat
Menurut  Bachtiar  Abna  pada  awalnya  manusia  sebagai  makhluk  sosial  hidup  secara nomaden  dengan  berpindah-pindah  dalam  suatu  kawasan  tertentu  secara  melingkar.  Mereka mengembara  secara  berkelompok,  tergantung  pada  ketersediaan  bahan  makanan.  Bila  bahan makanan di utara habis, mereka bergerak ke timur, terus ke selatan dan barat.  Bila di utara telah berbuah  lagi  mereka  kembali  ke  utara.  Pada  setiap  tempat  yang  dilalui,  mereka  selalu  memberi tanda  dan  mengawasi  wilayah  itu,  sehingga  orang  atau  kelompok  lain  tidak  diperkenankan  lagi memasuki wilayah itu tanpa izin kelompok mereka.Pada saat mereka masih mengembara itu, baru ada dan terjalin hubungan yang bersifat religio-magis antara kelompok dengan tanah-tanah dalam wilayah pengembaraan. Masing-masing anggota kelompok merasa berhak secara bersama dengan warga kelompoknya yang lain terhadap semua bidang tanah dalam wilayah itu. Saat itu belum ada hak  perseorangan  dari  anggota  tertentu  terhadap  bidang  tanah  tertentu,  yang  ada  hanya  hak kelompok/persekutuan.
Sebagaimana di kemukakan oleh Bachtiar Abna bahwa hak kelompok dan hak persekutuan ini  tidak  bisa  berubah  menjadi  hak  milik  hak  yang  di  peroleh  hanya  hak  menguasai  dan  hak pengeloaan.  Hak  hak  seperti  inilah  yang  di  konversi  oleh  UUPA  sehingga  negara  bukan  sebagai pemilik tetapi hanya hak menguasai untuk penyelengggaraan kepentingann umum.
Menurut  Surojo  Wignjodipuro,  hak  persekutuan  atas  tanah  ini  disebut  hak  pertuanan.  Hak ini  oleh  Van  Vollenhoven  disebut  ‘ beschikkingsrecht ’.  Istilah  ini  dalam  bahasa  Indonesia merupakan suatu pengertain yang baru, satu dan lain karena dalam bahasa Indonesia (juga dalam bahasa  daerah-daerah)  istilah  yang  dipergunakan  semuanya  pengertiannya  adalah  lingkungan kekuasaan,  sedangkan  ‘ beschickkingsrecht ’  itu  menggambarkan  tentang  hubungan  antara persekutuan  dan  tanah  itu  sendiri.  Kini  lazimnya  dipergunakan  istilah  ‘hak  ulayat’  sebagai terjemahannya  ‘ beschikkingsrecht’ .  Istilah-istilah  daerah  yang  berarti  lingkungan  kekuasaan, wilayah kekuasaan ataupun tanah yang merupakan wilayah yang dikuasai persekutuan adalah a.l. ‘patuanan’  (Ambon),  ‘panyampeto’  (Kalimantan),  ‘wewengkon’  (Jawa),  ‘prabumian’  (Bali), ‘pawatasan’ (Kalimantan), ‘totabuan’  (Bolaang  Mangondow), ‘limpo’  (Sulawesi  Selatan), ‘nuru’ (Buru), ‘ulayat’ (Minangkabau). 10
Contohnya  di  Minang  Kabau  Istilah  wilayat,  awalnya  digunakan  di  Minangkabau,  berasal dari bahasa Arab ‘wilayatun’, artinya suatu areal yang cukup luas yang dikuasai oleh sekelompok orang  yang  merupakan  persekutuan,  baik  genealogis  maupun  teritorial.  Sebelum  masuk  Islam, sesuai dengan pepatah adat, ‘tanah nan sabingkah, ilalang nan saalai, capo nan sabatang pangulu nan  punyo’  istilah  yang  digunakan  adalah  ‘punyo’  kami,  yang  berasal  dari  kata  ‘mpu’  artinya pengurus dan ‘nyo’ artinya ‘nya’, jadi ‘ yang  mengurusnya ’. Sebagai hak dari suatu persekutuan, hak ulayat itu merupakan hak yang terletak di lapangan hukum publik yang berisi :
a. kekuasaan persekutuan untuk mengurus dan mengatur peruntukan, persediaan dan pencadangan semua bidang-bidang tanah dalam wilayah persekutuan (kewenangan menetapkan masterplan);
b. kekuasaan  persekutuan  untuk  mengurus  dan  menentukan  hubungan  hukum  antara  warga persekutuan dengan bidang tanah tertentu dalam wilayah persekutuan (kewenangan pemberian izin / hak atas tanah)
9 Bachtiar  Abna, Pengelolaan  Tanah  Negara  dan  Tanah  Ulayat ,  2007  Masukan  Dalam  Lokakarya regional  badan perencanaan  Pembangunan nasinal kementerian Negara Perencanaan dan Pembanguanan.
10 Ibid
c. kekuasaan  persekutuan  untuk  mengurus  dan  mengatur  hubungan  hukum  antar  warga persekutuan  atau  antara  warga  persekutuan  dengan  orang  luar  persekutuan  berkenaan  dengan bidang-bidang tanah dalam wilayah persekutuan (izin-izin transaksi yang berhubungan dengan tanah) 11

## 4. Tanah Ulayat
Tanah  ulayat  adalah  suatu  bidang  tanah  yang  padanya  melengket  hak  ulayat  dari  suatu persekutuan hukum adat. Dengan demikian untuk menentukan apakah suatu bidang tanah tertentu adalah tanah ulayat atau bukan, pertama-tama kita harus memperhatikan apakah ada persekutuan hukum  adat  yang  berkuasa  atas  tanah  itu.  Persekutuan  hukum  adat  sering  pula  disebut  orang sebagai  masyarakat  hukum  adat,  namun  persekutuan  hukum  adat  bukanlah  sekedar  sekelompok orang yang berkumpul saja. Persekutuan hukum adat adalah sekelompok orang (lelaki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, termasuk yang akan lahir) yang merasa sebagai suatu kesatuan yang utuh, baik karena faktor genealogis, teritorial maupn kepentingan, mempunyai struktur organisasi yang jelas,  mempunyai  pimpinan,  mempunyai  harta  kekakayaan  yang  disendirikan,  baik  berujud maupun yang tak berujud.
Dengan  demikian  ada  tiga  bentuk  persekutuan  hukum  adat,  yakni  1.  genealogis,  seperti suku dan paruik di Minangkabau, marga di Tanah Batak, Klebu di Kerinci; 2. teritorial seperti desa di Jawa dan Bali, dusun dan marga di Sumatera Selatan, dan 3. genealogis teritorial, seperti nagari di Minangkabau.
Negara  Indonesia yang  terbentuk  dari  bersatunya  masyarakat  hukum  adat  ( adatrecht gemeenschap) menjadi  wilayah  hukum  adat  ( adat  recht  kringen), dapat  dipandang  sebagai  suatu masyarakat hukum juga, sehingga hak negara atas seluruh wilayah negara yang sekarang disebut dengan “hak menguasai negara” dapat disebut sebagai hak ulayat negara dan seluruh tanah dalam teritorial  Indonesia  disebut  dengan  istilah  tanah  ulayat  negara.  Isi  dari  hak  ulayat  masyarakat hukum adat seperti telah diuraikan di atas identik dengan isi hak menguasai negara seperti dimuat dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA. 12
Sesuai dengan Pasal 5 UUPA, Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah  hukum  adat,  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  kepentingan  nasional  dan  negara,  yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang  tercantum  dalam  undang-undang  ini  dan  dengan  peraturan  perundangan  lainnya,  segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.
Di  dalam  hukum  tanah  adat,  berlaku  sistem  hak  atas  tanah  yang  berlapis.  Telah dikemukakan  di  depan  bahwa  pada  waktu  masih  nomaden,  yang  ada  baru  hak  persekutuan terhadap  tanah,  hak  perseorangan  baru  muncul  setelah  masyarakat  mulai  menetap  dengan ditemukannya  pertanian  dan  pemukiman.  Setelah  orang  mulai  menetap,  maka  setiap  warga persekutuan mempunyai hak terhadap tanah ulayat sebagai berikut:
a. Memungut  hasil  hutan  dan  menangkap  binatang  liar  termasuk  ikan,  dalam  tanah  ulayat masyarakat hukum adat mereka;
b. Dengan  izin  persekutuan,  membuka  bidang  tertentu  dari  tanah  ulayat  persekutuannya  untuk diusahakan terus menerus sebagai tempat tinggal, lahan pertanian, peternakan, perikanan, dsb. Melalui  cara  ini  anak  nagari  tententu  akan  memperoleh  hak  khusus  atas  tanah  yang  telah dibukanya itu yang disebut dengan ganggam bauntuak (hak pakai);
c. Dengan  izin  persekutuan  seorang  warga  persekutuan  dapat  membuat  perjanjian  dengan  pihak luar dalam memanfaatkan ganggam bauntuaknya;
d. Dengan izin persekutuan seorang warga persekutuan dapat mengalihkan ganggam bauntuaknya kepada warga persekutuannya yang lain, seperti hibah tanah, sewa tanah, dsb.
Eksistensi Hak Memungut Hasil Hutan Sebagai Hak Atas Tanah Yang Bersifat   Tetap Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional .
Pasal 33 UUD 1945, secara konstitusinal sudah mengatur bagaimana penguasaan hak atas tanah oleh  Negara  yang  digunakan  untuk  kepentingan  umum.  Konsekwensi  dari  pasal  tersebut  dalam penguasaan  Negara  atas  tanah  lahirlah  UU  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Pokok  Pokok  Agraria.
11 Ibid .
12 Ibid
Karena pengertian agraria itu sangat luas tidak hanya menyangkut tanah sesuai dengan amanah Pasal 33 UUD 1945, termasuk bumi (tanah) air dan ruang angkasa beserta isi yang terkandung dalam bumi air tersebut.
Sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  UUPA  menyebutkan  bahwa  hak-hak  atas tanah  adalah:  Hak  milik,  hak  guna  usaha,  hak  guna  bangunan,  hak  pakai,  hak  sewa,  hak  membuka tanah,  hak  memungut  hasil  hutan,  dan  hak-hak  lain  yang  tidak  termasuk  dalam  hak-hak  tersebut  di atas yang akan ditetapkan oleh undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara.
Berdasarkan  ketentuan  di  atas,  maka  terlihat  bahwa  hak  membuka  tanah  /lahan  dan  hak memngut hasil hutan merupakan bagian dari hak-hak atas tanah yang bersifat tetap, dalam arti bahwa hak-hak  atas  tanah  tersebut  akan  tetap  hidup  dan  diakui  keberadaannya  sepanjang  UUPA  masih berlaku. Namun di dalam faktanya, hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan hampir tidak memiliki  kekuatan  hukum  apapun  kaena  tidak  adanya  sistem  pendaftaran  tanah  yang  mengaturnya secara khusus, karena pendaftaran tanah adalah salah satu lembaga hukum yang diadopsi oleh UUPA dari  sisten  hukum  barat,  dimana  lembaga  ini  berfungsi  untuk  memberikan  perlindungan  hukum, melalui  adanya  kepastian  hukum  yang  jelas.    Sementara  hak  membuka  tanah  dan  memungut  hasil hutan  yang  berasal  dari  hukum  tanah  adat  secara  prinsip  tidak  mengenal  sistem  pendafatran  tanah (kadaster).
Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur “ (1) Masyarakat  hukum  adat sepanjang menurut  kenyataannya masih  ada  dan  diakui  keberadaannya berhak:
a. melakukan  pemungutan  hasil  hutan  untuk  pemenuhan  kebutuhan  hidup  sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
b. melakukan  kegiatan  pengelolaan  hutan  berdasarkan  hukum  adat  yang  berlaku  dan  tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
(2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.” 13
Sebagaimana  di  atur  dalam  ketentuan  Pasal  67  UU  Kehutanan  bahwa  pengakuan  tentang  hak pemungutan hasil hutan oleh masyarakat hukum adat harus berdasarkan peraturan daerah. Salah satu masyarakat adat yang sudah hidup mulai zaman penjajahan Belanda di dalam hutan di Provinsi Jambi yaitu  Suku  Anak  Dalam.  Di  Provinsi  Jambi  sampai  saat  ini  berdasarkan  informasi  dari,  Usup Suryanata,  A.  Ks  pernah  menjabat  kepala  Seksi  Pemberdayaan  Adat  Terpencil  dan  Kelembagaan Sosial  pada  Dinas  Sosial,  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Provinsi  Jambi,  bahwa  peraturan tentang  pengakuan  hak  terhadap  masyarakat  adat  atau  peraturan  yang  mengatur  tentang  masyarakat adat  terpencil  hanya  berdasarkan  Keputusan  Gubernur      Nomor  330/Kep.  Gubsosnakertrans/2014 tentang  Penetapan  Kelompok  Kerja  Komonitas  Adat  Terpencil  Provinsi  Jambi  periode  2014-2016. Keputusan  Gubernur  tersebut  mengatur  tentang  hak-hak  masyarakat  adat/Suku  Anak  Dalam  tetapi hanya merupakan kelompok kerja dari Dinsos Duk Capil Provinsi Jambi dalam pelaksanaan program yang dibuat sesuai dengan kewenangan yang di berikan. Sementara perda yang di amanahkan pasal 67 ayat 1 dan 2 UU Kehutanan sampai saat ini belum teralisasi.
Pasal 12 Undang Undang Nomor 39 Tahu 2014 Tentang Perkebunan mengatur “
(1) Dalam  hal  Tanah  yang  diperlukan  untuk  Usaha  Perkebunan  merupakan  Tanah  Hak  Ulayat Masyarakat  Hukum  Adat,  Pelaku  Usaha  Perkebunan  harus  melakukan  musyawarah  dengan Masyarakat  Hukum  Adat  pemegang  Hak  Ulayat  untuk  memperoleh  persetujuan  mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya.
(2) Musyawarah  dengan  Masyarakat  Hukum  Adat  pemegang  Hak  Ulayat  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Kedudukan  Masyarakat  Hukum  Adat  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  12  ayat  (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kedudukan masyarakat hukum adat di perkuat pengaturan dalam Pasal 17 yang berbunyi “
13 Periksa UU Kehutanan
(1) Pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan izin Usaha Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
(2) Ketentuan  larangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dikecualikan  dalam  hal  telah  dicapai persetujuan antara Masyarakat Hukum Adat dan Pelaku Usaha Perkebunan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).”
Apa yang diatur dalam UUPA ataupun dalam peraturan perundang-undangan tentang   sumber daya  alam  yang  bersifat  sektoral  ada  pengakuan  terhadap  masyarakat  hukum  adat  berarti  dalam implementasinya hak-hak masyarakat hukum adat dalam memungut hasil hutan juga seharusnya tidak mengempis. Secara hukum memang ada pengakuan terhadap hak masyarakat adat dalam memunggut hasil  hutan  tetapi  hak  tersebut  semangkin  menipis  akibat  adanya  perizinanan  perkebunan  yang diberikan kepada investor.

## Kebijakan  yang  harus  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  sebagai  Upaya  Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Adat atas Hak Memungut Hasil Hutan.
Ketetapan  MPR  Nomor  IX/MPR/2001  TENTANG  Pembaharuan  Agraria  dan  pengelolaan Sumber Daya Alam yang mengkaji ulang perundang undangan bidang keagrariaan dan sumber daya alam  bersifat  sektoral,  secara  hukum  bahwa  peraturan  perundang  undangan  tentang  agraria  dan sumber daya alam saling timpang tindih dan bertentangan. UUPA yang selama ini menjadi landasan bagi  penguasaan  dan  penggunaaan  sumber daya  agraria  yang meliputi  bumi,  air,  ruang  angkasa  dan kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  tidak  di  dukung  oleh  undang-  undang  sektoral  yang mengatur  sendiri  sendiri.  Seperti  UU  Kehutanan  dan  UU  Sumber  Daya  Alam  dan  UU Perlindunganndan Pegelolaan Lingkungan Hidup.
Antara  UU  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan  (selanjutnya  disebut    UU  Kehutanan) dengan  UU  Nomor  5  Tahun  1960  tentang    Undang  Undang  Pokok  Agraria  (  selanjutnya  disebut UUPA) terjadi ketidak konsistenan atau  tupang tindih antara kedua undang undang ini terlihat pada klasifikasi status tanah.dan masyarakau hukum adat  Sebagaimana yang di atur dalam Pasal 3 UUPA Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak hak yang serupa  itu  dari  masyarakat-masyarakat  hukum  adat,  sepanjang  menurut  kenyataannya  masih  ada, harus  diakui  sedemikian  rupa  sehingga  sesuai  dengan  kepentingan  nasional  dan  negara,  yang berdasarkan  atas  persatuan  bangsa  serta  tidak  boleh  bertentangan  dengan  undang-undang  dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.
Pasal 13 (1) UUPA. Mengatur “
(1) Pemerintah berusaha  agar   supaya  usaha-usaha  dalam  lapangan  agraria  diatur sedemikian  rupa, sehingga meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat  sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat  (3)  serta  menjamin  bagi  setiap  warganegara  Indonesia  untuk  meningkatkan    derajat  hidup yang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.
(2) Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta.
(3) Usaha-usaha  Pemerintah  dalam  lapangan  agraria  yang  bersifat  monopoli  hanya  dapat diselenggarakan dengan Undang-undang. (4) Pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan jaminan sosial termasuk bidang perburuhan, dalam usaha-usaha di lapangan agraria. “ Sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  13  ayat  (3)  UUPA  bahwa  pemerintah  mencegah terjadinya usaha usaha organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta. Sementara dalam Pasal 50 UU Kehutanan: mengatur tentang larangan dan memberikan perizinan kepada pihak swasta dalam pengelolaan hutan.
Pasal 50 yang mengatur tentang larangan dalam perambahan hutan yang selama ini di lakukan oleh  masyarakat  hukum  adat  pernah  dilakukan  Yudisial  Revew  ke  Makamah  Konstitusi.  Karena dalam  Pasal  50  UU  Kehutanan  berimplikasi terhadap  larangan  terhadap hak-hak  masyarakat  hukum adat. Dari ketentuan Pasal 50 UU Kehutanan ini lahir UU No 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
Pasal  50  UU  Kehutanan  mengatur  beberapa  hal  yang  pada  prinsipnya  mengurangi  hak masyarakat hukum adat.”
(1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
(2) Setiap  orang  yang  diberikan  izin  usaha  pemanfaatan  kawasan,  izin  usaha  pemanfaatan  jasa lingkungan,  izin  usaha  pemanfaatan  hasil  hutan  kayu  dan  bukan  kayu,  serta  izin  pemungutan
hasil  hutan  kayu  dan  bukan  kayu,  dilarang  melakukan  kegiatan  yang  menimbulkan  kerusakan hutan.
(3) Setiap orang dilarang:
a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
b. merambah kawasan hutan;
c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak tertentu”.
Pasal  50  UU  Kehutanan  yang  mengatur  larangan  terhadap  penguasaan  hutan  yang  apada prinsipnya tidak berpihak kepada masyarakat hukum adat, Pasal 50 UU Kehutanan pernah dilakukan Yudisial  revieu  ke  Makamah  Konstitusi.  Berdasarkan  Putusan  Hakim  Makamah  Konstitusi  Nomor 95/PUU-XII/2014 tanggal 10 Desember 2015 dimana dalam putusan tersebut walaupun tidak semua tuntutan  pengugat  di  kabulkan  tetapi  ada  beberpa  tuntutan  pengugat  yang  di  kabulkan  hakim Makamah Konstitusi.
Makamah  Konstitusi  hanya  mengabulkan  sebagian  gugatan  masyarakat  adat  dan  organisasi masyarakat  sipil  yang  tergabung  dalam  Koalisi  Anti  Mafia  Hutan  terhadap  UU  Pencegahan  dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan UU Kehutanan.
Bahwa  Pasal  50  ayat  (3)  huruf  e  UU  Kehutanan  berbunyi  setiap  orang  dilarang  menebang pohon  atau  memanen  atau  memungut  hasil  hutan  tanpa  izin  dari  pihak  berwenang,  kecuali  bagi masyarakat  yang  hidup  turun  menurun  di  hutan  dan  tidak  untuk  kepentingan  komersial,”  Menurut Anwar  Usman  ketua  Majelis  Hakim  sidang  Yudicial  revie  Pasal  50  UU  Kehutanan  Ketua menegaskan,  ketentuan  ini  juga  berlaku  untuk  klausul  di  huruf  i  Pasal  sama.  Bahwa  larangan penggembalaan  ternak  di  dikecualikan  bagi  masyarakat  yang  hidup  turun  menurun  dan  tak  untuk kepentingan  komersil.  Dengan  putusan  Makamah  Konstitusi  ini,  otomatis  masyarakat  adat  tak  bisa dipidana karena memungut hasil hutan.
Mahkamah  berpendapat,  memang  seharusnya masyarakat  yang  hidup turun  temurun  di  dalam hutan yang membutuhkan sandang, pangan, dan papan untuk kebutuhan sehari-hari dengan menebang pohon dan dapat dibuktikan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pihak lain atau komersial. Bagi masyarakat  itu  tidaklah  termasuk  dalam  larangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  50  ayat  (3) huruf e UU Kehutanan dan tidak dapat dijatuhkan sanksi pidana terhadapnya.”
Sangat bertentangan apabila satu sisi pemerintah mengakui masyarakat yang turun temurun di hutan  diancam  hukuman.  Negara  justru  harus  hadir  memberikan  perlindungan  terhadap  masyarakat ini.  Ketentuan  pidana  dalam  kedua  UU  sebagai  upaya  preventif  sekaligus  represif  dari  pemerintah dalam  penegakan  hukum  bidang  kehutanan.  Lingkungan  hutan  Indonesia,  harus  dilindungi  dan dikelola  berdasarkan  asas  tanggungjawab,  keberlanjutan,  dan  keadilan.  Juga  memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya. “Harus berdasarkan kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi,  serta  pengakuan  terhadap  kearifan  lokal  dalam  mengelola  lingkungan.”  Terkait inkonstitusionalitas  Pasal  50  ayat  (3)  huruf  b  UU  Kehutanan  mengenai  pelarangan  merambah kawasan  hutan,  ternyata  berhubungan  dengan  Pasal  78  ayat  (2)  UU  Kehutanan.  Pasal  50  UU Kehutanan itu masih berlaku, sedang sanksi dicabut Pasal 112 huruf b UU P3H.
Jadi argumentasi pemohon berkenaan pemberian sanksi bagi pelanggaran Pasal 50 itu menjadi kehilangan  relevansi.  Jadi  permohonan  pemohon  sepanjang  mengenai  Pasal  itu  tidak  beralasan menurut  hukum.”  Sedang  gugatan  masyarakat  sipil  membatalkan  seluruh  UU  P3H  ditolak.  Andi Muttaqien,  advokat  Public  Lawyers  Interest  Network  juga  pendamping  warga  mengapresiasi pertimbangan MK Pasal 50 itu. Meskipun dikabulkan sebagian, ini baik. Pasal 50 menegaskan orang- orang  yang  turun  menurun  hidup  di  dalam  atau  sekitar  hutan  meskipun  mengambil  kayu  atau menggembala ternak tak boleh dipidana. Pasal-pasal ini sering mengkriminalkan masyarakat. Bahkan, lewat kawasan hutan saja bisa kena pidana.”
Senada  tanggapan  Sekjen  Konsorsium  Pembaruan  Agraria,  Iwan  Nurdin.  menyatakan,  tak mungkin  ada  pembatasan  hidup  masyarakat  dalam  maupun  sekitar  hutan.,  sepanjang  masyarakat sudah  hidup  turun  menurun  di  hutan  dan  tidak  untuk  kepentingan  komersil.  Tak  bisa dibatasi. Memangnya yang tinggal di dalam hutan tak boleh mengambil keuntungan? Itu kan hak mereka turun menurun  yang  belum  diakui  negara.  Mengapa  harus  dibatasi  sepanjang  tidak  untuk  kepentingan komersil? Arti komersil itu luas sekali. Ketika berbarterpun bisa dianggap komersil.” 14
14 https://www.mongabay.co.id/, di akses 18 Juli 2019.
Sebagaimana yang di amanahkan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaharuan Agraria  dan  pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  yang  mengkaji  ulang  perundang  undangan  bidang keagrariaan  dan  sumber  daya  alam  bersifat  sektoral,  secara  hukum  bahwa  peraturan  perundang undangan  tentang  agrarian  dan  sumber  daya  alam  saling  timpang  tindih  dan  bertentangan.  UUPA yang  selama  ini  menjadi  landasan  bagi  penguasaan  dan  penggunaaan  sumber  daya  agraria  yang meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tidak di dukung oleh undang- undang sektoral yang mengatur sendiri sendiri. Seperti UU Kehutanan dan UU Sumber Daya Alam dan UU Perlindunganndan Pegelolaan Lingkungan Hidup.
Kebijakann  yang  harus  di  ambil  oleh  pemerintah  adalah  dengan  mereformasi  UUPA  dan undang  undang  yang  bersifat  sektoral  harus  merujuk  pada  UUPA  seperti  UU  Kehutanan  UU Perkebunanan. UU Pertambangan dan peraturan peraturan lain yang ada hubunggannya dg Agrararia. Dalam  reforma  agraria  pengakuan  terhadap  memungut  hasil  hutan  harus  diatur  secara  tegas  dalam UUPA. Peraturan perundang undangan yang bersifat sektoral yang mengatur tentang masyarakat adat dan  pengakuan  hak  memungut  hasil  hutan  harus  ada  singkronisasi  dengan  UUPA  karena  UUPA adalah sebagai induk dalam peraturan keagrariaan dalam pengertian secara luas.
Dalam rangka pembahasan peraturan daerah yang berkaitan dengan adat dan suku anak dalam. Pada  tanggal  24  Agustus  2023,  Panitia  Khusus  (Pansus)  IV  DPRD  Provinsi  Jambi  berkunjung  ke DPRD  Provinsi  Kalimantan  Selatan  (Kalsel)  dalam  rangka  studi  banding  terkait  pembahasan Rancangan  Peraturan  Daerah  (Raperda)  tentang  Pengakuan  dan  Perlindungan  Hukum  Adat  di Provinsi Jambi. Ketua Pansus IV DPRD Provinsi  Jambi, Fadli Sudria, menjelaskan bahwa pihaknya menganggap  tepat  untuk  bertandang  ke  Kalsel.  Dikarenakan,  Kalsel  sendiri  sudah  memiliki  produk hukum  serupa,  yakni  Perda  Kalsel  No.  2  Tahun  2023  tentang  Pengakuan  dan  Perlindungan Masyarakat Hukum Adat 15 Dari kunjungan tersebut membuktikan bahwa di Provinsi Jambi belum ada peraturan  daerah  yang  mengatur  tentang  perlindungan  terhadap  hak-hak  masyarakat  adat  dan  suku anak dalam.
Penyebab kemiskinan merupakan hal yang komplek salah satunya adalah kurang atau tiadanya akses akses mereka kepada sumber –sumber ekonomi. Pemenuhan hak-hak rakyat harus dilaksanakan dalam  konteks welfare  state ,  atau emporing  state dimana  Negara  di  tuntut  memperluas tanggungjawabnya pada masalah social ekonomi yang dihadapi oleh rakyat dengan kata lain Negara berperan  aktif  dalam  rangka  pemenuhan  kesejahteraan  masyarakat  dengan  melibatkan  masyarakat dengan potensi yang ada.
Menurut  Spikers,  konsep  Negara  kesejahteraan    tidak  hanya  mencakup  diskripsi  mengenai sebuah  cara  pengorganisasian  kesejahteraan  atau  pelayanan  social  melainkan  juga  sebuah  konsep normative  dan  system  pendekatan  yang  ideal  yang  menekan  bahwa  setiap  orang  harus  memperoleh pelayanan  social  sebagai  haknya,  R.Kranenburg  ,  sebagai  pencetus  teori  Welfare  state,  menyatakan bahwa  negara  harus  secara  aktif  mengupayakan  kesejahteraan,  bertindak  adil  yang  dapat  dirasakan seluruh  masyarakat  secara  merata  dan  seimbang  bukan  mensejahterakan  golongan  tertentu  namun seluruh  rakyat. 16 Jimly  Asshiddiqie  mengemukan  bahwa  konsep welfare  state yang  menekankan tanggungjawab  negara  dalam  memberikan  bantuan  kepada  rakyat,  seperti  bantuan  sosial  kesehatan, pendidikan,  kemiskinan  dan  sebagainya,  bergeser  kearah  kewajiban  dan  tanggungjawab  rakyat sendiri. 17
Berdasarkan konsep negara kesejahteraan yang di kemukan oleh para ahli hukum di atas bahwa seharusnya  dalam  memepertahankan  hak-  hak  masyarakat  dalam  memungut  hasil  hutan  harus dituangkan dalam suatu norma yang jelas dan tegas sehinggga pengakuan keberadaan mereka sebagai masyarakat yang punya hak yang sudah di miliki bertahun –tahun malahan semenjak nenek moyang mereka  tidak  mudah  tertindas  dengan  adanya  perizinan  yang  di  berikan  oleh  pemerintah.  Dengan membuat regulasi yang jelas dan tegas hal tersebut sudah menunjukan adanya tanggung jawab negara terhadap perlindungan tentang pengakuan hak- hak masyarakat dalam memungut hasil hutan.

## SIMPULAN
15 https://dprdkalselprov.id/wakil-rakyat-jambi-pelajari-perda-pengakuan-dan-perlindungan-hukum-adat- di-dprd-kalsel/ , di akses 18 Juli 2019.
16 Muhammad Ilham Arisaputra, Reforma Agraria Indonesia , (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), hal 248
17 Ibid , hal 249.
1. Pengaturan  tentang  pengakuan  hak  memungut  hasil  hutan  bagi  masyarakat  hukum  adat  yang berada  di  sekitarnya  secara  nasional  sudah  ada  pengaturan  dalam  hukum  agararia  nasional  baik dalam  UUPA  maupun  peraturan  yang  bersifat  sektoral,  tetapi  masih  samar-samar,  dan  antara UUPA  dengan  peraturan  perundang  undangan  yang  bersifat  sektoral  ada  yang  tidak  ada sinkronisasi.
2. Dalam  pengakuan  hak  memungut  hasil  hutan  oleh  masyarakat  hukum  adat,  termasuk  hak  dari masyarakat  sukuanak  dalam  sesuai  dengan  konsep  negara  kesejahteraan  merupakan tanggungjawab  pemerintah  untuk  memperhatikan  kesejahteraan  rakyat  terutama  dari  segi  sosial dan ekonomi, bagi masyarakat hukum adat yang biasa tinggal dalam hutan dan mencari kehidupan dari  hasil  hutan  bagi  mereka  yang  penting  kembalikan  hak  hak  mereka  sebagai  penopang kehidupan dan perekonomian mereka. Untuk melindungi hak dari masyarakat adat tersebut harus berbentuk suatu norma hukum yang pasti untuk Provinsi Jambi harus berbentuk peraturan daerah Provinsi Jambi.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Soetandyo  Wignjosoebroto, Hukum,  Paradigma,  Metode  dan  Dinamika  Masalahnya ,  Jakarta  : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2002 Jazim Hamidi, Hermeneutika Hukum , Yogyakarta :  UII Press, 2005
Bernard Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Bandung : Mandar Maju, 2000 Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif ,  Jakarta  :  Radja  Garfindo  Persada, 2011 M.Arba, Hukum Agraria Indonesia , Jakarta : Sinar Grafika, 2016 Muhammad Ilham Arisaputra, Reforma Agraria Indonesia , Jakarta : Sinar Grafika, 2015

## Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan
Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1990  tentang Keanekaragaman Hayati
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  29  Tahun  2000  tentang  Pemuliaan Tanaman

## Bahan lainnya
Bachtiar  Abna, Pengelolaan  Tanah  Negara  dan  Tanah  Ulayat ,  2007  Masukan  Dalam  Lokakarya regional    badan  perencanaan    Pembangunan  nasinal  kementerian  Negara  Perencanaan  dan Pembanguanan

## Website
https://www.mongabay.co.id/ https://dprdkalselprov.id/wakil-rakyat-jambi-pelajari-perda-pengakuan-dan-perlindungan-hukum- adat-di-dprd-kalsel/