Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 2, No. 3 – November 2021, Hal. 646-650| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.3.4035.646-650

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN PERBUATAN MENYURUH ANAK SEBAGAI PENGEMIS
Ni Nyoman Ayu Ratih Ganitri, I Nyoman Putu Budiartha, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia ratihganitri55@gmail.combudiarthaputu59@gmail.com, putusuryani099@gmail.com

## Abstrak
Anak-anak tidak hanya terlibat aktif sebagai pengemis, tetapi anak  balita  juga terlibat secara pasif, yaitu anak- anak di bawah usia dua tahun digendong dalam kondisi  mengenaskan untuk membuat orang lain  merasa sedih dan  kasihan,  sehingga  memberi  mereka  uang.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  kualifikasi  tindak pidana  pelaku  yang  memerintahkan  anak  sebagai  pengemis  dan  mengkaji  pertanggungjawaban  pidana  bagi pelaku yang melakukan perbuatan memerintahkan anak sebagai pengemis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  masalah  dan  konseptual.  Sumber  data  yang  digunakan  adalah data hukum primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mencatat. Hasil  penelitian  mengungkapkan  bahwa  perbuatan  mengemis  dikategorikan  sebagai  pelanggaran  ketertiban umum  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  504  KUHP.  Melakukan  tindakan  menyuruh  anak  sebagai  pengemis dapat  digolongkan  sebagai  kejahatan  dan  juga  sebagai  tindakan  pelanggaran.  Setiap  orang  dilarang mengeksploitasi  anak  dalam  bentuk  apapun  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  301  KUHP  junto  Pasal  76I  dan Pasal  88  UU  No.  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak.
Kata kunci : Anak, Pertanggungjawaban Pidana, Pengemis

## Abstract
Children  are  not  only  actively  involved  as  beggars,  but  toddlers  are  also  passively  involved,  where  children under  the  age  of  two  are  carried  in  pathetic  conditions  to  make  other  people  feel  sad  and  sorry,  thus  giving them money. This study aims to explain the qualifications of criminal acts of perpetrators who order children as beggars and examine criminal liability for perpetrators who commit acts of ordering children as beggars. This study used a normative legal research method  with a problem and conceptual approach. Sources of data used were  primary  and  secondary  legal  data.  Data  collection  was  done  through  a  literature  study  by  taking  notes. The  results  of  the  study  revealed  that  the  act  of  begging  is  categorized  as  a  violation  of  public  order  as regulated in Article 504 of the Criminal Code. Doing the act of ordering children as beggars can be classified as  a  crime  and  also  as  an  act  of  violation.  Everyone  is  prohibited  from  exploiting  children  in  any  form  as regulated in Article 301 of the Criminal Code junto Article 76I and Article 88 of Law no. 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection.
Keywords: Children; Criminal Liability; Beggars

## I. PENDAHULUAN
Tindakan memperlaukan anaak sebagai pengemis merupakan yang melanggar hak-hak anak tersebut, yang  berdampak  buruk  terhadap  perkembangan  anak  serta  kehidupan  anak  tersebut.  Pembentukan karakter  anak  sangat  penting  maka  dari  itu  perlunya  perlindungan  dari  segala  kemungkinan  yang membahayakan  mereka  dan  masa  depan  bangsa.  Sebagaimana  pandangan  Paulo  Friere  tentang kesadaran  naif,  pada  konteks  ini,  masyarakat  memilih  untuk  memberikan  uang  kepada  pengemis dianggap  jalan  yang  terbaik,  dan  bukan  mencari  sumber  masalah  yang  menyebabkan  mereka mengemis.  Para  pengemis  pun  memanfaatkan  kondisi  tersebut  untuk  mendapatkan  penghasilan bulanan.  Bahkan,  ketika  dipahami  pengemis  anak  mampu  memperoleh  uang  lebih  banyak dibandingkan dengan pengemis dewasa, maka hal tersebutlah yang menjadi dasar pertimbangan orang tua mereka maupun pihak lain untuk memaksa anak menjadi pengemis (I Wayan Sadia dkk, 2017; 2) . Dalam  hal  ini  pengemis  anak  menjadi  kaum  proletar,  dimana  mereka  tidak  memiliki  aset  atau modal  apapun  untuk  bisa  melakukan  pekerjaan,  usia  yang  masih  belum  cukup  untuk  bekerja,  fisik yang belum mampu bekerja berat dan tidak  memiliki keberanian untuk menolak apa  yang dikatakan
atau disuruh orang lain atau kaum borjuis. Kaum borjuis dalam masalah ini yakni orang dewasa atau orang yang lebih tua dari kaum proletar.
Anak  sering  dijadikan  objek  untuk  mendapatkan  penghasilan  oleh  berbagai  pihak  ataupun oknum-oknum  yang  tidak  bertanggung  jawab.  Dengan  memanfaatkan  tenaga  dari  anak  tersebut,  hal ini  biasa  disebut  dengan  eksploitasi  anak.  Melakukan  perbuatan  menyuruh  anak  mengemis  dapat mengakibatkan bahaya secara fisik, psikologis dan finansial yang dialami oleh anak tersebut.
Peraturan  hukum  harus  diberlakukan  ke  depan  tidak  boleh  pasang  surut,  karena  hanya  dengan diberlakukan  ke  depan,  manusia  sebagai  agen  mampu  menentukan  pilihan  dalam  berperilaku (Dewa Gede Atmaja dan Nyoman Putu Budiartha, 2018; 19) . Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk  mewujudkan  kesejahteraan  anak  dengan  memberikan  jaminan  terhadap  pemenuhan  hak- haknya.  Mengenai  siapa  yang  mempunyai  kewajiban  dan  bertanggung  jawab  terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, jawaban singkatnya adalah orang tua, pemerintah dan Negara.
Penelitian  terdahulu  yang  relevan  dengan  penelitian  ini  mengungkapkan  Pertanggungjawaban pidana  pelaku    eksploitasi  anak  secara  sengaja  demi  kepentingan  ekonomi  sehingga  menyuruh  anak sebagai  pengemis  dan  pengamen  sanksinya  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Julianti, 2020) . Cara mengatasi anak jalanan dilaksanakan melalui Peraturan Daerah dan pendekatan kebijakan mulai dari tahap identifikasi sampai penanganan masalah anak jalanan secara serius, dan diberi sanksi bagi  yang  sengaja  memperlakukan  anak  sebagai  pengemis (Isnawat,  2017) ; (Irawan,  2013) .  Dari fenomena  tersebut  maka  ingin  dilakukan  penelitian  yang  bertujuan  untuk  menjelaskan  kualifikasi perbuatan  tindak  pidana  pelaku  yang  menyuruh  anak  sebagai  pengemis  dan  mengkaji pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan menyuruh anak sebagai pengemi

## II. METODE PENELITIAN
Metode yang digunaka yaitu penelitian hukum normatif yaitu menganalisis kepustakaan berdasarkan bahan  hukum  yang  digunakan.  Mengenai  bahan  hukum  yang  digunakan  yaitu  terdiri  dari  bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Pada  metode  ini  menggunakan pendekatan masalah yaitu pendekatan Perundang-undangan yaitu sesuai dengan ketentuan hukum dan norma  yang  berlaku,  pendekatan  konseptual  yaitu  mengacu  pada  konsep,  asas  dan  teori  yang  ada kaitannya  dengan  permasalahan  yang  dibahas,  pendekatan  isi.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum yang  digunakan  yaitu  studi  kepustakaan,  dimana  teknik  ini  mempelajari,  mencatat  dan  membaca doktrin-doktrin. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif deskriptif (Sunggono, 2003) .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kualifikasi  Tindak  Pidana  Pelaku  yang  Melakukan  Perbuatan      Menyuruh  Anaks  sebagai Pengemis
Perbuatan  seseorang  sebagai  pengemis  dipandang  sebagai  tindak  pidana.  Perbuatan  mengemis  di tempat  umum  diatur  dalam  buku  III  KUHP  yang  di  kategorisasikan  sebagai  delik  pelanggaran terhadap ketertiban umum. Tindak pidana pengemisan diatur dalam Pasal 504 KUHP. Adapun aturan pidana tentang perbuatan mengemis yang terdapat dalam Pasal 504 menyatakan bahwa Barang siapa mengemis  di  tempat  umum  diancam  karena  melakukan  pengemisan,  dengan  kurungan  selama- lamanya  enam  minggu  dan  Pengemisan  yang  dilakukan  oleh  tiga  orang  atau  lebih,  yang  masing- masing umurnya diatas enam belas tahun, diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan.  Adapun unsur-unsur  dari  pasal  tersebut  meliputi  Perbuatan  mengemis  secara  individu  atau  kelompok., dilakukan dimuka umum dan usia di atas enam belas tahun.
Pasal  504  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  pada  pasal  ini  tidak  melarang  orang  miskin yang  minta  pertolongan,  namun  melarang  melakukan  perbuatan  meminta-minta  dimuka  umum dengan  mengharapkan  belas  kasihan  orang-orang  sehingga  memberikannya  uang.  Kata  pengemis lazim digunakan untuk sebutan bagi orang yang membutuhkan uang, makan, tempat tinggal, atau hal lainnya  dari  orang  yang  ditemuinya  dengan  cara  meminta.  Berbagai  atribut  mereka  gunakan,  seperti pakaian compang-camping dan lusuh, topi, gelas plastik, atau bungkus permen, atau kotak kecil untuk menempatkan  uang  yang  mereka  dapatkan  dari  meminta-minta.  Mereka  menjadikan  mengemis sebagai pekerjaan mereka dengan berbagai macam alasan,  seperti kemiskinan dan ketidak  berdayaan mereka karna lapangan kerja yang sempit (Dimas Dwi Irawan, 2013; 1) .
Soesilo  mendefinisikan  minta-minta  atau  mengemis  dapat  dilakukan  dengan  meminta  secara lisan, tertulis atau memakai gerak-gerik, termasuk juga dalam kategori pengertian ini adalah menjual lagu-lagu  dengan  jalan  menyanyi  main  biola,  gitar,  angklung,  seruling,  musik  serta  menyodorkan permainan  sepanjang  toko-toko  dan  rumah-rumah  yang  biasa  dilakukan  dikota-kota  besar.  Adapun kriteria  seseorang  dapat  dikatakan  sebagai  pengemis  yaitu  antara  lain  :  (1)  Menggunakan  pakaian yang  tidak  layak  pakai;  (2)  Mendapatkan  uang  yang  bergantung  dari  belas  kasihan  orang  lain;  (3) Berada di tempat ramai; (4) Menggunakan sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.
Menurut  Wildan  klasifikasi  pengemis  dapat  dibedakan  menjadi  4  jenis  pengemis  antara  lain sebagai berikut:
a. Pengemis dengan anak
“Pengemis  dengan  anak  merupakan  pengemis  yang  membawa  anak  kandung  ataupun pinjaman untuk diikutsertakan dalam mengemis. Biasanya anak tersebut masih berusia balita dan digendong oleh pengemis dewasa”.
b. Pengemis  anak  merupakan  pengemis  yang  dilakukan  oleh  anak-anak  usia  3-17  tahun.  Anak tersebut  meminta-minta  ditempat  ramai  dengan  berharap  mendapatkan  uang  dari  belas kasihan orang lain.
c. Pengemis  cacat  merupakan  pengemis  yang  memiliki  keterbatasan  fisik  sehingga  dapat menarik perhatian dan belas kasihan dari orang lain.
d. Pengemis  professional  merupakan  pengemis  yang  memang  mengemis  sebagai  profesinya untuk mendapatkan pendapatan dengan meminta-minta ditempat ramai.
Dalam KUHP tindak pidana dikategorikan menjadi kejahatan dan pelanggaran. Penetapan tindak pidana  kejahatan  diatur  dalam  buku  kedua  KUHP,  sedangkan  penetapan  tindak  pidana  pelanggaran diatur  dalam  buku  ketiga  KUHP.  Dalam  kasus  eksploitasi  anak  untuk  menjadi  pengemis  merupakan suatu  tindakan  kejahatan  dimana  didalamya  terdapat  unsur  perbuatan  yang  memang  pantas  untuk dihukum di hadapan hukum sesuai dengan peraturan yang ada.
Tindak  kejahatan  juga  dikenal  dengan  adanya  kesengajaan  dan  juga  kealpaan  dimana  dalam tindakan eksploitasi ini termasuk kedalam kesengajaan. Hal ini tampak adanya kesengajaan dari orang tua  yang  menyuruh  anaknya  melakukan  perbuatan  mengemis  termasuk  kedalam  kategori  perbuatan tindak pidana eksploitasi terhadap anak demi suatu kepentingan pribadi. Karena keterbatasan ekonomi dan  susahnya  mencari  pekerjaan  hal  tersebut  yang  menyebabkan  orang  tua  menyuruh  dan membiarkan anaknya untuk turun ke jalanan demi mencari uang. Dalam tindakan eksploitasi dimana menyuruh  anak  mengemis  dapat  digolongkan  sebagai  tindakan  kejahatan.  Eksploitasi  anak  untuk dijadikan  pengemis  merupakan  suatu  tindak  pidana  kejahatan  dimana  terdapat  peraturan  perundang- undnagan  yang  mengatur  bahwa  anak-anak  harus  mendapatkan  perlindungan  dan  pengawasan  dari orang  tua  mereka  serta  bagi  mereka  yang  mencoba  untuk  melakukan  tindakan  eksploitasi  pada  anak akan  dikenakan  sanksi  berupa  denda  maupun  penjara  sesuai  dengan  tindak  pidana  yang  mereka lakukan.
Secara sosiologis, pelanggaran adalah demontrasi atau perilaku yang diajukan oleh individu yang bertentangan dengan kualitas yang ada di negara yang telah maju dalam hukum dan ketertiban. Alasan pelanggaran  dapat  terjadi  karena  data  yang  terbatas  atau  tidak  adanya  klarifikasi  hukum  dan ketertiban.  Perbuatan  menyuruh  anak  mengemis  juga  merupakan  sebuah  tindakan  pelanggaran. Eksploitasi anak menjadi pengemis merupakan suatu tindakan pelanggaran yaitu pelanggaran atas hak asasi manusia (Nashriana, 2011; 2) .
Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, menegaskan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun  sesudah  ia  lahir,  anak  berhak  atas  perlindungan  terhadap  lingkungan  hidup  yang  dapat membahayakan  atau  menghambat  pertumbuhan  secara  wajar.  Pelaku  yang  melakukan  perbuatan menyuruh  anak  sebagai  pengemis  termasuk  sebuah  pelanggaran  terhadap  hak  asasi  manusia.  Pelaku dengan  sengaja  memanfaatkan  anak  untuk  bekerja  dan  mendapatkan  penghasilan  dengan  cara mengemis sehingga hak anak tidak dapat dipenuhi.

## 2. Pertanggungjawaban  Pidana  Bagi  Pelaku  yang  Melakukan  Perbuatan  Menyuruh  Anak Sebagai Pengemi
Sanksi  pidana  adalah  suatu  hukuman  sebab  akibat,  sebab  adalah  kasusnya  dan  akibat  adalah hukumnya,  orang  yang  terkena  akibat  akan  memperoleh  sanksi  baik  masuk  penjara  ataupun  terkena hukuman lainnya dari pihak berwajib. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi  pelaku  dari  kejahatan  tersebut,  namun  tidak  jarang  bahwa  sanksi  pidana  diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebiasaan manusia itu sendiri (Andrisman, 2009; 8) . Sanksi pidana adalah suatu  jenis  sanksi  yang  bersifat  nestapa  yang  diancamkan  atau  dikenakan  terhadap  perbuatan  atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan umum.  Pemberian  sanksi  terhadap  pelaku  merupakan  suatu  bentuk  upaya  perlindungan  anak  karena dengan  adanya  ancaman  hukuman  atau  sanksi,  tindakan  pelanggaran  atas  hak  perlindungan  anak dapat  berkurang.  Perlindungan  anak  di  bawah  umur  dua  belas  tahun  dari  pekerjaan  mengemis  atau pekerjaan  berbahaya  yang  diatur  dalam  pasal  301  KUHP  yang  berbunyi  barang  siapa  memberikan atau  menyerahkan  kepada  orang  lain,  seorang  anak  yang  umurnya  kurang  dari  dua  belas  tahun  dan yang  di  bawah  kuasanya  yang  sah,  dalam  hal  diketahuinya  bahwa  itu  akan  dipakai  untuk  atau  pada waktu mengemis, atau dipakai menjalankan  kemudi yang berbahaya atau melakukan pekerjaan  yang berbahaya atau dapat merusak kesehatan, di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun (Prodjodikoro, 2003; 126) .
Anak  yang  sengaja  dijadikan  pengemis  akan  berdampak  sangat  buruk  bagi  anak.  Larangan eksploitasi  ekonomi  terhadap  anak  diatur  di  dalam  Pasal  76I  Undang-Undang  Perlindungan  Anak yang  menyatakan  setiap  orang  dilarang  menempatkan,  membiarkan,  melakukan,  menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi atau seksual terhadap anak. Pasal  88  Undang-undang  Perlindungan  Anak  menyatakan  bahwa  setiap  orang  yang  mengeksploitasi ekonomi  atau  seksual  anak  dengan  maksud  untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00.
Ancaman  sanksi  pidana  terhadap  perorangan  maupun  kelompok  dimaksudkan  agar  mencegah terjadinya  tindakan  pidana  kepada  anak  yang  akan  memberikan  efek  jera  kepada  si  pelaku  maupun bagi pihak lain agar tidak meniru perbuatan yang sama. Ancaman pidana adalah salah satu dari upaya penegakan  hukum  dan  hak  asasi  manusia  untuk  memberikan  perlindungan  yang  memadai  terhadap anak dari segala bentuk kekerasan baik fisik, psikologis, seksual maupun penelantaran termasuk jenis- jenis perbuatan lainnya, mengingat anak termasuk kelompok yang sangat rentan mengalami berbagai perlakuan yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan kehidupannya.
Apabila pelaku yang melakukan perbuatan tersebut merupakan orang tua dari anak yang menjadi korban  maka  konsekuensi  hukuman  yang  diberikan  harus  lebih  berat  dari  orang  biasanya,  sehingga tidak akan ada niat untuk melakukan perbuatannya kembali.
Terlibatnya  anak  dalam  kegiatan  ekonomi  juga  karena  adanya  dorongan  untuk  membantu meringankan  beban  orang  tua,  juga  keinginan  menikmati  hasil  usaha  kerja,  merupakan  faktor-faktor motivasi  pekerja  anak.  Namun,  motivasi  utama  yang  mendesak  anak-anak  untuk  bekerja  adalah tuntutan  dari  orang  tua  yang  bertujuan  untuk  mendapatkan  keuntungan  dengan  memperoleh pemasukan  lebih  bagi  keluarga (Megalia  Tifani  Piri,  2013;  28) .  Anak  yang  bekerja  dikelompokan menjadi 2 yaitu:
1. Anak  yang  berkerja  adalah  anak  melakukan  pekerjaan  karena  membantu  orang  tua,  latihan keterampilan  dan  belajar  bertanggung  jawab,  contohnya  membantu  mengerjakan  tugas-tugas  di rumah,  membantu  pekerjaan  orang  tua  di  ladang  dan  lain-lain.  Anak  melakukan  pekerjaan  yang ringan  tersebut  dapat  dikategorikan  sebagai  sosialisasi  dan  perkembangan  anak  menuju  dunia kerja.
2. Pekerja  anak  adalah  anak  yang  melakukan  segala  jenis  pekerjaan  yang  memiliki  sifat  atau intensitas  yang  dapat  mengganggu  pendidikan,  membahayakan  keselamatan,  kesehatan  serta tumbuh kembangnya dapat digolongkan sebagai pekerja anak.
Dalam pasal 45 KUHP disebutkan: Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan  supaya  yang  bersalah  dikembalikan  kepada  orang  tuanya,  walinya  atau pemeliharanya,  tanpa  pidana  apa  pun;  atau  memerintahkan  supaya  yang  bersalah  diserahkan  kepada pemerintah  tanpa  pidana  apapun,  jika  perbuatan  merupakan  kejahatan  atau  salah  satu  pelanggaran
berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta  belum  lewat  dua  tahun  sejak  dinyatakan  bersalah  karena  melakukan  kejahatan  atau  salah  satu pelanggaran  tersebut  di  atas,  dan  putusannya  telah  menjadi  tetap;  atau  menjatuhkan  pidana  kepada yang bersalah.
Jadi  terdapat  perbedaan  antara  bentuk  sanksi  pidana  terhadap  perbuatan  pidana  oleh  orang yang  telah  dewasa  dengan  orang  yang  belum  dewasa.  Jika  perbuatan  pidana  yang  dilakukan  oleh orang  yang  telah  dewasa  maka  akan  dikenakan  sanksi  pidana  sesuai  pasal-pasal  yang  terdapat  di dalam KUHP tergantung dari jenis pidana yang dilakukan. Sedangkan sanksi pidana untuk anak yang belum dewasa hanya dapat dikenakan pidana sesuai dengan KUHP pasal 45. Perilaku kenakalan yang dilakukan  oleh  anak  walau  terkadang  sama  dengan  seperti  kejahatan  yang  dilakukan  orang  dewasa, bukan berarti sanksi yang diberikan juga sama.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan hasil analisis data, penelitian ini mengungkapkan tindakan eksploitasi dimana menyuruh anak  sebagai  pengemis  dapat  digolongkan  sebagai  tindakan  kejahatan.  Melakukan  perbuatan menyuruh anak sebagai pengemis juga merupakan suatu tindakan pelanggaran yaitu pelanggaran atas hak  asasi  manusia.  Menjadikan  anak  sebagai  pengemis  merupakan  salah  satu  bentuk  penghianatan terhadap  pemenuhan  hak-hak  anak  tersebut.  Sanksi  pidana  terhadap  pelaku  yang  melakukan perbuatan menyuruh anak sebagai pengemis yaitu diatur dalam Pasal 301 KUHP junto Pasal 76I junto Pasal 88 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan diberikan sanksi pidana  dengan  ancaman  pidana  penjara  adalah  paling  lama  sepuluh  tahun,  dan  denda  paling  banyak Rp. 200.000.000

## 2. Saran
Dari  simpulan  penelitian,  adapun  saran  peneliti  yaitu  diharapkan  bagi  pemerintah  untuk  selalu melakukan  kegiatan  razia  dan  pemantauan  terhadap  pengemis  serta  memberikan  sanksi  yang  tegas kepada  pelaku  yang  melakukan  perbuatan  menyuruh  anak  sebagai  pengemis.  Bagi  orang  tua seharusnya  tidak  merampas  hak  anak  termasuk  mempekerjakannya  sebagai  pengemis,  melainkan seharusnya mampu bertanggung jawab kepada anaknya seperti memenuhi kebutuhannya, melindungi dari segala ancaman, serta menjamin tumbuh kembang anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Andrisman,  T.  (2009). Asas-Asas  dan  Dasar  Aturan  Hukum  Pidana  Indonesia .  Unila.  Bandar Lampung.
Atmaja, I. D. G. (2018). Teori-Teori Hukum . Setara Press . Irawan,  D.  D.  (2013). Pengemis  Undercover  Rahasia  Seputar  Kehidupan  Pengemis .  Titik  Media Publisher.
Isnawat.  (2017).  Tinjauan  Yuridis  terhadap  Peranan  Pemerintahan  Daerah  dalam  Penertiban  Anak Jalanan di Kota Samarinda. Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure , 2 (2), 284–298.
Julianti,  F.  (2020).  Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Orang  Tua  yang  Menjadikan  Anak Kandung sebagai Pengemis dan Pengamen. Jurist-Diction , 3 (5), 1713–1728 . Nashriana. (2011). Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia . PT Raja Grafindo Persada.
Piri,  M.  T.  (2013).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tindakan  Eksploitasi  Anak  (Kajian  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002). Lex Administratum , 1 (2), 28. Prodjodikoro, W. (2003). Tindak-Tindak Pidana Tertentu . Refika Aditama.
Sadia,  I. W., Suma, K., & Supir, I. K. (2017). Mengapa Siswa Sekolah Dasar Menggepeng ? ( Studi Kasus Desa Muntigunung , Karangasem , Bali ) . 2.
Sunggono, B. S. B. (2003). Metode Penelitian Hukum Jakarta. PT Raja Grafindo Persada .