Strategi Pekerja Sosial Dalam Penanganan Radikalisme Dan Terorisme Di Indonesia

## Social Worker Strategies In Handling Radicalism And Terrorism In Indonesia

## Willya Achmad
Program  Studi  Ilmu  Kesejahteraan  Sosial,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia willyaachmad@unpas.ac.id

## ABSTRACT
Handling terrorism and radicalism is no longer absolutely the domain of law enforcement alone but also a shared responsibility including the role of social workers. The increasing recognition of the need for social workers in tackling the impact of terrorism and radicalism, especially towards the era of modern civilization  since  the  beginning  of  the  millennium,  has  implications  for  the  demands  for  social  work education  institutions  and  institutions  where  social  workers  are  active  to  prepare  quality  professional resources. In addition, the social work profession is able to work in various agencies such as hospitals, schools, community facilities and other workplaces, social workers have an extensive network and can be easily  utilized  to  facilitate  cooperation  in  providing  countermeasure  services  such  as  terrorist  attacks. The results of this study explain that, in fact, the history of terrorism and radicalism has a long journey in Indonesia,  so  all  elements  of  society  should  participate  in  preventing  criminal  acts  of  terrorism  and radicalism, including the role of social workers considering the importance of the role of social workers to provide several approaches that are educational in nature and able to strengthen community cohesion and mentoring schemes aimed at rehabilitating individuals who are considered "at risk" of being exposed or affected by terrorism and radicalism.
Keywords: Social Workers, Handling Terrorism and Radicalism, Rehabilitation

## ABSTRAK
Penanganan  terorisme  dan  radikalisme  tidak  lagi  mutlak  menjadi  domain  penegak  hukum  semata namun juga merupakan tanggung jawab bersama termasuk peran para pekerjaan sosial. Menguatnya pengakuan terhadap kebutuhan pekerja sosial dalam menanggulangi dampak terorisme dan radikalisme utamanya  menuju  era  peradaban  modern  sejak  awal  millennium  berimplikasi  terhadap  tuntutan  bagi lembaga pendidikan pekerjaan sosial dan lembaga di mana pekerja sosial beraktivitas untuk menyiapkan sumber  daya  professional  yang  berkualitas.  Selain  itu  profesi  pekerja  sosial  mampu  untuk  bekerja  di berbagai agensi seperti rumah sakit, sekolah, fasilitas komunitas dan tempat kerja lainnya, pekerja sosial memiliki jaringan kerja yang luas dan dapat dengan mudah dimanfaatkan untuk memfasilitasi kerjasama dalam memberikan layanan-layanan penanggulangan seperti serangan teroris. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kajian literatur dengan menggunakan jenis data studi literatur, adapun hasil penelitian ini  menjelaskan  bahwa,  sejatinya  sejarah  terorisme  dan  radikalisme  memiliki  perjalanan  yang  cukup panjang  dinegara  Indonesia,  maka  sudah  seharusnya  seluruh  elemen  masyarakat  turut  berpartisipasi dalam  mencegah  tindak  pidana  terorisme  dan  radikalisme,  tidak  terkecuali  peran  para  pekerja  sosial menginat begitu pentingnya peran pekerja sosial untuk memberikan beberapa pendekatan-pendekatan yang  sifatnya  mengedukasi  serta  mampu  memperkuat  kohesi  masyarakat  dan  skema  mentoring  yang bertujuan  merehabilitasi  individu-individu  yang  dianggap  ‘’berisiko’’  terpapar  atau  terpengaruh terorisme dan radikalisme.
Kata Kunci: Pekerja Sosial, Penanganan Terorisme dan Radikalisme, Rehabilitasi

## 1. Pendahuluan
Sejatinya sejarah terorisme dan radikalisme memiliki perjalanan yang cukup panjang, khususnya  di  negara  seperti  Indonesia  yang  memang  mempunyai  latar  belakang  sebagai salahsatu negara bekas jajahan negara-negara didunia ( Adiansah et al.,2016). Sementara itu hasil  penelitian Ambarita  (2018)  menjelaskan  bahwa, perkembangan  pemikiran-pemikiran terorisme dan radikalisme di Indonesia telah ada bahkan sejak era awal kemerdekaan, dimana
proses  tersebut  diawali  oleh  gelombang  perlawanan  terhadap  pemerintah  ataupun  hukum formal yang memang kurang berpihak pada berbagai kalangan masyarakat pada saat itu. Akan tetapi serangan-serangan teroris yang terjadi di Indonesia umumnya tidak menyerang secara langsung fasilitas pemerintah ataupun militer, melainkan sering tertuju pada beberapa fasilitas umum,  sehingga  jatuh  korban  yang  belum  tentu  bersalah  atau  terkait  langsung  dengan ”musuh” dari para pelaku ( Anakotta, 2019). Dalam  jurnal Alfian,  (2021)  mengutarakan  bahwa, ada  banyak  sekali  definisi  teror, teroris, dan terorisme, namun hingga saat ini belum ada suatu definisi baku tentang kata-kata tersebut  secara  pasti,  adapun  apabila  kita  maknai  secara  umum  teroris  memiliki  beberapa kriteria seperti, kekerasan ilegal, melawan hukum, terencana, terukur baik itu pada kalangan sipil maupun non sipil, serta dilakukan oleh kelompok, profesional sebagai bagian dari negara, ataupun  individu  demi  mencapai  tujuan  (perubahan)  politik,  ideologi  ataupun  agama. Sedangkan Andari  (2020)  berbicara  bahwa, radikalisme  berasal  dari  kata  radix  yang  berarti akar, namun kata radikalisme juga diartikan sebagai pandangan dan perilaku dari orang-orang yang  menginginkan  perubahan  secara  ekstrim  khususnya  di  pemerintahan  melaui    ide-ide politiknya. Seseorang yang radikal umunya diidentikan dengan tingkah lakunya yang menyukai perubahan-perubahan  secara  cepat  dan  mendasar  baik  itu  dalam  koridor    hukum  maupun metode-metode pemerintahan.
Dalam  konteks  yang  lebih  luas,  radikalisme  dipandang  sebagai  sebuah  konsep  yang bersifat  kontekstual  dan  posisional,  dalam  hal  ini  kehadirannya  merupakan  antitesis  dari ortodoks  atau  arus  utama  (mainstream),  baik  bersifat  sosial,  sekuler,  saintifik,  maupun keagamaan  ( Effendi,  2020). Sejatinya  ancaman  terorisme  dan  radikalisme  di  Indonesia  itu memang  nyata,  meskipun  hanya  minoritas  muslim  yang  radikal  dan  sedikit  menggunakan kekerasan  ( Fahrezi  et  al.,2020) .  Ketika  teror  di  Indonesia  terjadi  beruntun,  diikuti  oleh penangkapan  para  teroris  dan  berdasarkan  testimoni  dan  jaringan  yang  dibentuk  oleh  para pelaku,  diketahui  ada  orang-orang  yang  mendedikasikan  hidupnya  untuk  menjadi  teroris, menggembleng para calon teroris, mengajarkan ilmu teror dan meyakinkan orang-orang untuk mengikuti  pemahaman  Islam  ala  teroris.  Dari  fenomena  itu,  dapat  dikatakan  bahwa radikalisme dan terorisme bukan murni ciptaan kaum Barat, melainkan memang fakta nyata dari  adanya  sekelompok  orang  yang  meyakini,  memeluk,  mengembangkannya  dan  sering mengarah pada kalangan umat-umat islam yang ada di dunia ( Hasanah, 2018). Hasil penelitian Husna, (2014) berpendapat bahwa, adapun untuk membedakan antara aksi terorisme dan radikalisme dengan kejahatan jenis lainnya, maka kita harus melihatnya dari sisi motivasi dan dampaknya yang sangat luas, hal ini merupakan karakteristik pembeda secara sederhana  antara  kejahatan  konfensional  dengan  kejahatan  terorisme  maupun  radikalisme. Dimana menurut Jazuli (2017) kejahatan jalanan atau kejahatan konfensional umumnya hanya berorientasi pada harta, uang atau menyakiti korbannya secara fisik, namun pada kejahatan terorisme  dan  radikalisme,  secara  umum  bertujuan  untuk  membangkitkan  gejolak  sosial ataupun mengirim pesan-pesan ancaman dan intimidasi yang dapat menimbulkan instabilitas keamanan  secara  luas,  serta  dapat  mendorong  terjadinya  perubahan  politik  ataupun perubahan kebijakan (dari pihak lawan).
Mareta,  (2018)  berbicara  bahwa. fenomena  radikalisme  dan  terorisme    telah membahayakan  eksistensi  negara  terutama  rasa  aman  dikalangan  masyarakat  luas,  oleh karena itu peran negara (pemerintah) dituntut untuk selalu  tegas  serta mampu memberikan solusi-soluis tepat dalam rangka menumpasnya dari tanah Indonesia. Adapun beberapa alasan mengapa gerakan radikal harus diwaspadai oleh negara, pertama, gerakan radikal bertujuan mengganti ideologi negara yang mapan dengan ideologi kelompok yang bersangkutan tanpa mempertimbangkan  kepentingan  ideologi  kelompok  lain.  Kedua,  kehadiran  radikalisme menimbulkan  instabilitas  dan  keserakahan  sosial  karena  sifatnya  yang  militan,  keras,
cenderung  anarkhis,  tidak  mau  kompromi  dan  yang  terakhir    gerakan  radikalisme  dapat mengancam eksistensi kedudukan para penguasa ( Muara et al.,2021).
Di  dalam  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2003  disebutkan  bahwa pemberantasan  tindak  pidana  terorisme  dan  radikalisme  merupakan  kebijakan  dan  langkah- langkah  strategis  untuk  memperkuat  ketertiban  dan  keselamatan  masyarakat  dengan  tetap menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia, tidak bersifat diskriminatif, baik berdasarkan suku,  agama,  ras,  maupun  antar-golongan.  Dilihat  dari  pernyataan  yang  tertera  di  pasal  ini, peran  serta  masyarakat  menjadi  sangat  penting  karena  titik  tolak  diundangkannya  upaya penanggulangan terorisme dan radikalisme akan selalu bermuara pada terjaminnya kehidupan dan keamanan masyarakat Indonesia secara menyeluruh, tanpa terkecuali.
Penanganan  terorisme  umumnya  dikaitkan  dengan  peran-peran  lembaga  keamanan dan  hukum  suatu  negara  seperti  kepolisian,  militer,  pengadilan,  dan  penjara  ( Pramana  et al.,2022) . Namun demikian dalam beberapa dekade terakhir masyarakat internasional semakin menyadari  bahwa  terorisme  dan  radikalisme  merupakan  permasalahan  yang  kompleks sehingga  diperlukan  pendekatan  multidimensi  untuk  memahami,  mencegah,  dan menanganinya  melalui  pelibatan  berbagai  bidang  ilmu  termasuk  bidang  agama,  komunikasi dan media massa, humaniora, ilmu sosial dan sebagainya ( Roberts & Gilbert, (2009). Adapun kehadiran kelompok pekerja sosial dalam upayanya untuk menangani beragam ancaman yang ditimbulkan oleh aksi terorisme maupun radikalisme di Indonesia seyogyanya dapat menjadi suatu  terobosan  baru  dimana  posisi  para  pekerja  sosial  ini  memang  banyak  difungsikan sebagai  pemberi  kebijakan  khususnya  dalam  memikirkan  kesejahteraan  masyarakat  baik  itu melalui ilmu pengetahuan, teknologi maupun etika-etika pertolongan yang lainnya.
Praktik  pekerjaan  sosial  menurut  UndangUndang  Nomor  14  Tahun  2019  memang harus  diupayakan  pada  langkah-langkah  yang  mampu  menyelenggarakan  suatu  pertolongan profesional  yang  terencana,  terpadu,  berkesinambungan  dan  tersupervisi  serta  dapat memulihkan  dan  meningkatkan  keberfungsian  sosial  individu,  keluarga,  kelompok,  dan masyarakat.  Di  sinilah  peran  pekerja  sosial  dibutuhkan,  sebagai  perantara,  dan  diharapkan mampu  membantu  peran  negara/pemerintah  sebagai  pelayan  utama  masyarakat  dalam mengatasi  beragam  persoalan  yang  sering  muncul  termasuk  menangkal  berbagai  aksi terorisme dan radikalisme khususnya di negara Indonesia.
Profesi Pekerja Sosial sudah saatnya mendapatkan tempat dan ruang yang lebih besar di dalam penyelesaian permasalahan bangsa, di mana permasalahan sosial sama pentingnya dengan permasalahan lain yang membutuhkan perhatian dan penyelesaian yang lebih ekstra ( Rusyidi  et  al.,2019). Untuk  itu  kehadiran  pekerja  sosial  dalam  rangka  membantu  proses penyelesaian  terorisme  dan  radikalisme  di  Indonesia  memang  harus  ditegakan  melalui beragam  pendekatan  yang  memberikan  keberpihakan  bagi  semua  kalangan  masyarakat. Praktik pekerjaan sosial di dalam penanganan terorisme umumnya dimasukkan dalam setting pekerjaan  sosial  dan  kebencanaan  yang  disebabkan  tindakan  sengaja/bertujuan    oleh sekelompok orang.
Menguatnya  pengakuan  terhadap  kebutuhan  pekerja  sosial  dalam  menanggulangi dampak  terorisme  dalam  peradaban  modern  sejak  awal  millennium  berimplikasi  terhadap tuntutan  bagi  lembaga  pendidikan  pekerjaan  sosial  dan  lembaga  di  mana  pekerja  sosial beraktivitas  untuk  menyiapkan  sumber  daya  professional  yang  berkualitas.  Namun  demikian tingkat  penyiapan  sumber  daya  pekerja  sosial  yang  kompeten  untuk  penanganan  terorisme berbeda diantara negara-negara yang ada didunia. Maka berdasarkan uraian dan penjabaran latar belakang yang sudah disampaikan sebelumnya peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana Strategi Pekerja Sosial Dalam Penanganan Radikalisme dan Terorisme di Indonesia.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kajian literatur dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Menurut Creswell, John. W. (2021; 40) menyatakan bahwa Kajian literatur adalah ringkasan tertulis mengenai artikel dari jurnal,  buku,  dan  dokumen  lain  yang  mendeskripsikan  teori  serta  informasi  baik  masa  lalu maupun  saat  ini  mengorganisasikan  pustaka  ke  dalam  topik  dan  dokumen  yang  dibutuhkan. Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari studi literatur. Studi literatur adalah cara yang dipakai untuk menghimpun data-data atau sumber- sumber yang berhubungan dengan topik yang sedang dikaji, adapun topik permasalahan yang akan  diangkat  pada  kesempatan  kali  ini  adalah  mengenai  Strategi  Pekerja  Sosial  Dalam Penanganan Radikalisme dan Terorisme di Indonesia.

## 3. Hasil Dan Pembahasan Pekerja Sosial dengan Radikalisme dan Terorisme
Istilah  teror  berasal  dari  bahasa  Latin  yang  berarti  tindakan  untuk  menciptakan ketakutan atau horor. Sedangkan terorisme umumnya didefinisikan sebagai penggunaan teror secara sistematis khususnya sebagai alat pemaksaan. Teorisme mungkin dilakukan oleh negara untuk terutama menciptakan iklim ketakutan di kalangan warganya berdasarkan alasan-alasan kepentingan  negara,  ideologi  atau  ekonomi  maupun  oleh  kelompok  atau  individu  di  luar representasi negara ( civilian resistance ) dengan skala operasi domestik maupun internasional. Terorisme  dapat  berupa  tindak  kekerasan  terhadap  negara  ( crime  against  the  state )  karena menargetkan  aparatur  dan  simbolsimbol  negara  maupun  kekerasan  terhadap  kemanusiaan ( crime  against  humanity )  karena  menargetkan  masyarakat  sipil  tak  bersenjata,  termasuk kelompok rentan seperti anak, perempuan, dan lansia ( Sanur, 2018).
Sementara  dalam  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2003  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Terorisme,  menjelaskan  bahwa  terorisme  adalah  perbuatan  melawan  hukum secara  sistematis  dengan  maksud  untuk  menghancurkan  kedaulatan  bangsa  dan  negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap obyekobyek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, idiologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas internasional.
Di  sisi  lain  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  radikalisme  adalah  paham  atau aliran  yang  menghendaki  perubahan  sosial  dan  politik  dengan  cara  menggunakan  tindakan kekerasan sebagai batu loncatan untuk menjustifikasi keyakinan mereka yang dianggap benar. Radikal sendiri dipahami sebagai suatu sikap ekstrim atau keyakinan yang tidak memberikan ruang toleransi kepada kelompok yang tidak sepaham dengannya. Dalam konteks yang lebih luas, Simon Tormey dalam International Enyclopedia of Social Sciences memaknai radikalisme sebagai sebuah konsep yang bersifat kontekstual dan posisional, dalam hal ini kehadirannya merupakan antitesis dari ortodoks atau arus utama (mainstream), baik bersifat sosial, sekuler, saintifik, maupun keagamaan.
Maka  berdasarkan  beberapa  definisi  radikalisme  diatas,  maka  tulisan  ini  memahami radikalisme sebagai paham atau ide-ide dan perilaku yang menghendaki perubahan mendasar dan  revolusioner  di  bidang  sosial,  politik  dan  pemerintahan  yang  dilakukan  dengan menggunakan cara-cara kekerasan atau aksi-aksi yang ekstrim untuk menjastifikasi keyakinan personal atau kelompok ( Sari, 2020). Selain itu radikalisme biasanya diwujudkan dalam bentuk gerakan  oleh  individu  atau  kelompok  yang  berkeinginan  melakukan  perubahan  mendasar terhadap status quo melalui cara-cara kekerasan.
Sejatinya bahaya terorisme dan radikalisme memang sudah menjadi musuh nyata bagi masyarakat Indonesia, maka dari itu pemerintah berupaya membuat undang-undang khusus yang  mengatur  terorisme  dan  radikalisme  dimana    urgensinya  sudah  sangat  dibutuhkan
mengingat negara Indonesia pernah dikagetkan dengan sejumlah peristiwa teror salah satunya terjadi  di  daerah  Bali    tepatnya  pada  tanggal  12  Oktober  2002.  Kejadian  tersebut  tentunya sangat mengguncang seluruh masyarakat Indonesia serta memberikan akibat yang luar biasa terhadap  seluruh  dimensi  bukan  hanya  mengenai  dampak  traumatis  saja,  namun  juga merapuhnya  bangunan  sosial  ekonomi  dalam  skala  mikro  maupun  makro.  bahkan  Indonesia dianggap  sebagai  negara  yang  rawan  terhadap  teror  yang  pada  gilirannya  terkesan menakutkan bagi siapa pun yang ingin berkunjung kesana.
Sedangkan  hasil  penelitian  Zeiger  &  Aly  (2015)  mengarisbawahi  dua  karakteristik umum  tindakan  terorisme  dan  radikalisme.  Pertama,  menargetkan  serangan  terencana terhadap kelompok tertentu dalam masyarakat dan atau simbol-simbol nasional, terutama di luar zona perang melalui penggunaan tindak kekerasan yang mematikan dan merusak dalam skala  masif  melalui  taktik  mengancam  dan  menimbulkan  ketakutan  di  kalangan  masyarakat luas. Kedua, terorisme dan radikalisme didasari oleh landasan politik, agama, maupun ideologi yang berakar dari sebab-sebab historis maupun kontemporer. Para teroris melakukan tindak kekerasan  seperti  pengeboman,  pembunuhan  massal  dengan  senjata  otomatis,  penculikan, pembajakan  pesawat  atau  kapal  laut.  Selain  itu  mereka  juga  gencar  melakukan  publikasi maupun kampanye yang memuat ancaman terhadap publik secara luas dengan menggunakan mass media maupun media sosial.
Media sosial dalam hal ini digunakan sebagai sarana dalam merencanakan terorisme baik  berkomunikasi,  mempertajam  radikalisme,  serta  mengumpulkan  dana  terorisme  untuk sampai  pada  amaliyah  yaitu  tindakan  teror  pemboman,  adapun  beberapa  bentuk  platform tersebut  meliputi,  Facebook,  Youtube,  Whatsap,  dan  Telegram.  Hal  ini  menunjukan  bahwa, aksi  teorisme  dan  radikalisme  semakin  canggih  dan  mulai  mencari  media  yang  aman,  cepat serta  efisien  dalam  mewujudkan  tujuannya  yaitu  amaliyah  atau  tindakan  teror  pemboman. Terorisme  digunakan  sebagai  senjata  psikologis  untuk  menciptakan  suasana  panik,  tidak menentu  serta  membuat  ketidak  percayaan  masyarakat  terhadap  kemampuan  pemerintah dan  memaksa  masyarakat  atau  kelompok  tertentu  untuk  mentaati  kehendak  pelaku  teror. Umumnya aksi terorisme dan radikalisme tidak ditujukan langsung kepada lawan, akan tetapi perbuatan teror justru dilakukan dimana saja dan terhadap siapa saja. Dan yang lebih utama, maksud  yang  ingin  disampaikan  oleh  pelaku  teror  adalah  agar  perbuatan  teror  tersebut mendapat perhatian yang khusus atau dapat dikatakan lebih sebagai psy-war .
Seperti yang sudah disampaikan diawal bahwasannya penanganan aksi-aksi terorisme dan  radikalisme  umumnya  di  serahkan  kepada  pihak-pihak  yang  sangat  berwenang  jika umumnya  beberapa  lembaga  terkenal  seperti  polisi,  militer,  pengadilan  dan  penjara  bahu membahu  saling  berkontribusi  dalam  mencegah  maupun  mengadili  para  pelaku  teror  di Indonesia, maka seiring dengan berjalannya waktu proses penanganan aksi-aksi teror tersebut mulai  merambah  pada  berbagai  elemen  yang  sangat  kompleks  termasuk  melibatkan  peran para  pekerja  sosial.  Menurut  Colarrossi,  Berlin,  Harold  dan  Heyman  (2007),  pembahasan praktik pekerjaan sosial dalam penanganan terorisme dan radikalisme mulai meningkat sejak terjadinya  serangan  teroris  di  Amerika  Serikat  pada  tahun  2001.  Serangan  kelompok  teroris kemudian menyebar di berbagai negara Eropa sejak tahun 2005 secara tajam meningkatkan kebutuhan akan pekerja sosial untuk memberikan layanan dalam dampak terorisme terhadap dimensi psikososial dan keberfungsian individu, kelompok dan masyarakat.
Sementara itu di negara Israel, pekerja sosial merupakan profesi yang memiliki tingkat kesiapan  sangat  baik  untuk  merespon  kondisi  kedaruratan.  Hal  ini  dimungkinkan  karena pekerja  sosial  telah  mendapatkan  pelatihan-pelatihan  dasar  yang  memungkinkan  mereka untuk  memahami  kebutuhan  individu,  keluarga  dan  kelompokkelompok  yang  dilayaninya. Sebagian  besar  pekerja  sosial  di  Israel  juga  memiliki  pengetahuan  dan  pengalaman  dalam intervensi krisis dan sangat memahami program-program dan layanan-layanan kesejahteraan sosial yang ada sehingga dapat melakukan rujukan secara tepat.
Profesi Pekerja Sosial sudah saatnya mendapatkan tempat dan ruang yang lebih besar di dalam penyelesaian permasalahan bangsa, di mana permasalahan sosial sama pentingnya dengan permasalahan lain yang membutuhkan perhatian dan penyelesaian yang lebih ekstra. Pekerja sosial diperlukan untuk menggunakan keterampilan tingkat mikro dan makro. Mereka harus  memenuhi  kebutuhan  yang  mendesak  bagi  orang  yang  mengalami  ketidakadilan,  hak istimewa, kekuasaan dan aset dalam masyarakat. Dengan kata lain, saat ini adalah waktu bagi pekerja  sosial  untuk  berkomitmen  untuk  mengambil  pendekatan  berbasis  hak  untuk  praktik kerja sosial mereka. Pekerjaan sosial dapat dipandang sebagai profesi generalis, tetapi istilah “generalis” dan “spesialis” tidak boleh disamakan dengan praktik awal dan lanjutan ( Sylvia et al.,2023).
Pekerjaan  sosial  melakukan  fungsi  dalam  mewujudkan  tugas  pokok  sistem kesejahteraan sosial dalam suatu masyarakat untuk menjamin standar subsistensi kesehatan, dan kesejahteraan yang memadai bagi semua warga. Profesi pekerjaan sosial ditandai dengan proses membantu yang dinamis dan keragaman peran, serta fungsi. Tujuan Profesi pekerjaan sosial untuk meningkatkan kondisi masyarakat, individu, keluarga, dan kelompok dilaksanakan di semua bidang praktik dan diwujudkan melalui berbagai metode dalam berbagai pengaturan. Profesi  pekerja  sosial  umumnya  memang  kurang  dikenal  di  kalangan  masyarakat  karena kurangnya  pemahaman  dan  sosialisasi  tentang  profesi  pekerja  sosial  sebagi  profesi pertolongan  terhadap  individu,  kelompok  yang  membutuhkan.  Indonesia  merupakan  negara besar  dengan  berbagai  permasalahan  sosial  terutama  masalah  kemiskinan,  perdagangan manusia, disabilitas, anak terlantar dan termasuk isue-isue seputar terorisme dan radikalisme yang memang harus segera di hapuskan dari bumi Indonesia tercinta.
Dalam praktiknya, peran-peran intervensi pekerja sosial dalam penanganan terorisme dan  radikalisme  memang  lebih  difokuskan  pada  pendekatan-pendekatan  yang  sifatnya  lebih humanistik  serta  menekankan  pada  aspek  pelayanan  dan  kesejahteraan.  Penerapan  model penanganan  terorisme  berbasis  masyarakat  tersebut  praktiknya  hanya  memfokuskan  pada peran  pekerja  sosial  hadir  dalam  rangka  memberikan  dorongan  sosial  baik  itu  terhadap individu, kelompok dan masyarakat luas agar kedepannya sistem keberfungsian sosial tersebut dapat  berjalan  kembali  seperti  sedia  kala  ( Tukina,  2011). Sejatinya  pemerintah  bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHam RI) telah sepakat bahwasannya proses pemberantasan terorisme dan radikalisme memang harus dijalankan secara masif serta menuntut keterlibatan semua pihak untuk dapat menjangkau seluruh elemen masyarakat atau kelompok  yang  dinilai  memiliki  kerentanan  terlibat  secara  langsung  dalam  jaringan  atau mengarah kepada kelompok-kelompok terorisme dan radikalisme.
Selanjutnya pekerja sosial bersama tim dari Kepolisian Republik Indonesia membentuk sebuah program pendampingan dimana salahsatu fokus utamanya adalah untuk memberikan edukasi dan deradikalisasi terhadap para istri narapidana kasus terorisme. Meskipun program yang  dilakukan  masih  dalam  level  bertahap  namun  diharapkan  mampu  untuk  memutus jaringan kelompok-kelompok terorisme yang masih aktif hingga saat ini. Di sisi lain minimnya pelayanan sosial bagi keluarga kasus terpidana terorisme di Indonesia, tanpa kita sadari akan memberikan  kontribusi  pada  tumbuh  suburnya  penanaman  nilai-nilai  terorisme  dan radikalisme dalam ruang lingkup keluarga tersebut. Padahal keluarga dari terdakwa, tersangka dan terpidana bahkan yang dieksekusi mati karena kasus terorisme harus tetap diawasi serta diberikan pemahaman dan pendidikan semaksimal mungkin.
Sementara  itu  penelitian  Matthieu,  Ivanoff,  Lewis  &  Conroy  (2007)  terhadap  206 supervisor  praktikum  mahasiswa  magister  pekerjaan  sosial  di  Amerika  Serikat  memperkuat urgensi  lembaga  pendidikan  pekerjaan  sosial  untuk  menyelenggarakan  pendidikan berkelanjutan tentang penanganan terorisme termasuk dalam penjangkauan masyarakat/kelompok  rentan,  koordinasi  serta  kolaborasi  antar  organisasi,  dan  penguatan kapasitas  pekerja  sosial  untuk  bekerja  dengan  berbagai  profesi  lainnya  dalam  satu  tim  dan
mengingat penanganan terorisme harus bersifat multi sektor dan inter-professional. Selain itu, berbagai lembaga non-pemerintah seperti National Association of Social Worker dan Red Cross serta  lembaga  pemerintah  seperti  the  Substance  Abuse  and  Mental  Health  Service Administration  (SAMHSA)  dan  US  Department  of  Justice  berperan  penting  dalam mengembangkan pelatihan, modul, dan tool kits pencegahan dan penanganan terorisme yang data untuk menunjang peningkatan kapasitas para praktisi pemberi bantuan pasca pendidikan (post-education), termasuk pekerja sosial ( Ariefuzzaman, 2016).
Pekerjaan  sosial  adalah  profesi  pemberian  bantuan  untuk  penyelesaian  masalah, pemberdayaan dan mendorong perubahan sosial dalam interaksi manusia serta lingkungannya pada  tingkat  individu,  keluarga,  kelompok  dan  masyarakat  untuk  meningkatkan kesejahteraannya.  Pekerjaan  sosial  mendasarkan  intervensinya  pada  teori  perilaku  manusia dan  lingkungan  sosial  serta  prinsip-prinsip  hak  asasi  manusia  dan  keadilan  dengan memperhatikan  faktor  budaya  masyarakat  Indonesia,  maka  dalam  hal  ini  pendekatan- pendekatan  pekerja  sosial  terhadap    fenomena  terorisme  dan  radikalisme  memang  harus dilakukan  melalui  berbagai  pengembangan  model-model  konseptual  praktik  pekerjaan  sosial yang  bersifat  komprehensif  mulai  dari  pencegahan  hingga  pemulihan  sosial  jangka  panjang yang  bersifat  umum  maupun  kontekstual.  Merespon  pada  tingginya  kebutuhan  terhadap pekerja  sosial  dalam  hal  penanganan  terorisme  dan  radikalisme  sebuah  studi  lembaga pendidikan pekerjaan sosial di Amerika Serikat dituntut untuk dapat merespon dengan tepat melalui  pengembangan  kurikulum,  praktikum,  dan  berbagai  dukungan  praktik  lainnya  dalam rangka  mempersiapkan  sumber  daya  yang  kompeten  untuk  menangani  masalah  terorisme secara global.

## Strategi Penanganan
Pekerja  sosial  profesional  terus  mendapatkan  tempat  di  tengah  kehidupan  dalam menangani  berbagai  permasalahan-permasalahan  yang  sering  muncul  dalam  ruang  lingkup masyarakat  luas,  mulai  dari  mengurusi  korban  bencana,  perang,  pengungsi,  masalah kemiskinan  hingga  dipersipakan  dalam  rangka  memerangi  fenomena  terorisme  dan radikalisme  di  Indonesia.  Pekerja  sosial  menyebar  dan  berhimpun  di  dalam  ikatan  pekerja sosial internasional (International Federation of Social Work/IFSW), yang mempunyai anggota di  lingkup  regional,  nasional,  sampai  di  tingkat  lokal.  Di  Indonesia  sendiri  ada  wadah  bagi pekerja  sosial  ini  dengan  nama  Ikatan  Pekerja  Sosial  Profesional  Indonesia  (IPSPI).  Dengan menggunakan  berbagai  bahasa  dan  literatur,  baik  berupa  teori-teori,  nilai  dan  norma,  serta pengalaman  praktik  yang  terus  mengalami  perkembangan,  pekerja  sosial  sosial  profesional keberadaannya masih tetap dibutuhkan.
Hadirnya peran pekerja sosial dan terlibat secara langsung dalam menangani berbagai fenomena terorisme dan radikalisme di Indonesia tentunya merupakan sebuah terobosan baru dimana sejatinya tindakan ini memang harus melibatkan banyak pihak termasuk masyarakat sipil  biasa  sekalipun.  Adapun  sksi  kejahatan  terorisme  dan  radikalisme  di  negara  Indonesia sejatinya  berakar  pada  ideologi,  sejarah,  dan  politik  negara,  serta  merupakan  produk  dari perubahan  lingkungan  strategis  global  dan  regional.  Secara  akademis,  terorisme  dan radikalisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa dan juga sebagai extra Ordinary Crime atau  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  atau  Crimes  against  humanity.  Kejahatan  teroris  ini merupakan  ancaman  besar  bagi  kedaulatan  semua  bangsa  karena  merupakan  kejahatan terhadap  kemanusiaan,  kejahatan  terhadap  peradaban,  membahayakan  keamanan, perdamaian dunia, dan kesejahteraan umat manusia.
Pencegahan  Tindak  Pidana  Terorisme  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  77 Tahun  2019  tentang  Pencegahan  Tindak  Pidana  Terorisme  dan  Perlindungan  Penyidik, Penuntut  Umum  dan  Pemasyarakatan  merupakan  upaya  untuk  mencegah  terjadinya  tindak pidana.  Peran  masyarakat  menjadi  sangat  penting  dimana  tindakan  tersebut  dapat
meruntuhkan  ideologi,  mengungkap  kelompok  teroris,  dan  mengendalikan  aksi  jaringan kekerasan ini. Jaringan teroris tidak dapat diungkap tanpa bantuan masyarakat dan lingkungan sosial  lainnya,  oleh  karena  itu,  pelibatan  masyarakat  sangat  dibutuhkan,  misalnya  untuk mendukung upaya pemerintah dalam pencegahan tindak pidana terorisme. Partisipasi dalam suatu  komunitas  dianggap  sebagai  tindakan  pencegahan  terorisme  dimana  proses  ini merupakan pelibatan aktif individu atau kelompok orang (masyarakat) yang secara sadar dan sukarela ingin berkontribusi dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia.
Pada  prinsipnya  terdapat  dua  pendekatan  umum  pencegahan  terorisme  yaitu  hard approach dan soft approach. Jika hard approach memfokuskan pada pendekatan hukum dan militer  dalam  upaya  kontra  terorisme.  Soft  approach  lebih  difokuskan  untuk  mencegah individu  atau  kelompok  mendukung  atau  terlibat  dalam  aktivitas  terorisme  melalui upayaupaya deradikalisasi. Model kedua banyak diadopsi di berbagai negara yang menghadapi masalah  dengan  berkembangnya  aktivitas  terorisme  dan  berkembangnya  radikalisme  yang bersumber dari dalam negeri juga meningkatnya jumlah warga negara mereka baik yang yang mendukung  perjuangan  kelompok-kelompok  tertentu  di  negara  lain  yang  dikategorikan sebagai  kelompok  separatis/  teoris  dan  atau  mendukung  ideologi  ekstrim  yang  dapat mengancam keamanan negara dan masyarakat ( Situmeang et al.,2020).
Strategi  pencegahan  radikalisme  dan  terorisme  yang  berujung  pada  aksi  teror senantiasa merujuk pada perkembangan kegiatan  dalam lingkup global baik di kawasan asia, afrika,  dan  eropa  serta  di  Amerika  serikat.  Perubahan  yang  berkembang  dengan  cepat seyogyanya  tidak  dilihat  dari  aspek  hukum  saja  tetapi  juga  dari  aspek  politik  dan security (keamanan).    Untuk  itu  diperlukan  upaya  dan  strategi  yang  berorientasi  pada  pencegahan dengan pendekatan proaktif ( proactive law enforcement ). Dengan pendekatan ini maka dapat dilakukan upaya pencegahan tindakan radikalisme yang mengarah pada terorisme tanpa harus (menunggu) terjadinya suatu perbuatan dan akibatnya. Dengan demikian meminimalisir akibat dari  korban  yang  tidak  bersalah  ( innocent  victim )  dan  memungkinkan  langkah  hukum intervensi  terhadap  hal-ihwal  yang  berkaitan  dengan  radikalisme-terorisme.  Namun  berbeda dengan yang dilakukan oleh negara Inggris dimana mereka berupaya melakukan pendekatan- pendekatan  terhadap  fenomena  terorisme  dan  radikalisme  melalui  program-program  sosial yang  bertujuan  untuk  memperkuat  kohesi  masyarakat  dan  skema  mentoring  terhadap individu-individu yang dianggap ‘’berisiko’’ terpapar atau terpengaruh radikalisme.
Pada dasarnya tim pekerja sosial  juga bisa terlibat dalam skema monitoring dimana tugas  ini  ditujukan  untuk  mengevaluasi  kasus-kasus  yang  memang  telah  masuk  pada  ranah terorisme dan radikalisme untuk selanjutnya memberikan pengawasan baik itu berupa layanan rehabilitasi sosial maupun kegiatan edukasi, melalui kerjasama dengan berbagai bidang profesi seperti  pendidik,  penegak  hukum,  kelompok  agama,  kesehatan,  kelompok  amal  dan sebagainya.  Peran  utama  pekerja  sosial  adalah  mengidentifikasi  dan  memberikan  dukungan untuk  mencegah  individu-individu  yang  berisiko  tinggi  ditarik  ke  dalam  kegiatan  terorisme dengan  cara  memberikan  mereka  akses  kepada  layanan-layanan  pendidikan,  mentoring khusus  dan  aktivitas  pengalihan  lainnya.  Beberapa  hasil  penelitian  terdahulu  juga memperlihatkan  bagaimana  peran  pekerja  sosial  ikut  berupaya  dalam  menangani  beragam fenomena terorisme dan radikalisme melalui kerja sama dengan pihak kepolisian dimana tugas tersebut menuntut para pekerja sosial untuk bersedia ditempatkan pada struktrur khusus dan melakukan  pertukaran  informasi  tentang  individu-individu  yang  berpotensi  mengalami radikalisasi, khususnya anak-anak remaja.
Adapun  mengutip  pandangan  A.M.  Hendro  Priyono  (mantan  ketua  Badan  Intelijen Negara)  untuk  melakukan  pencegahan  terhadap  paham  radikalisme  dan  terorisme  di Indonesia,  melalui  bentuk  kerjasama  dengan  para  pekerja  sosial,  sejatinya  dapat  dilakukan dengan  dua  cara  yaitu hard  approach  dan  soft  approach .  Pencegahan  adalah  tindakan preventif  bukan  defensive  dan  berbeda  dengan  penindakan,  dimana  proses  pencegahan
dilakukan  dari  dalam  dengan  strategi  berupa  pembinaan  terhadap  masyarakat  (untuk mengantisipasi  potensi  radikalisme  dan  terorisme)  selain  itu  penggalangan  terhadap  napi teroris dan mantan napi teroris juga sangat perlu dilakukan baik itu melalui upaya secara sosial maupun individual.
Didalam  Undang-Undang  Nomor  24  tahun  2007  tentang  Penanggulangan  Bencana terorisme  dikategorikan  sebagai  bencana  sosial.  Undang  undang  tersebut  menegaskan pemerintah  bertanggungjawab  antara  lain  untuk  mengurangi  resiko  bencana,  memberikan perlindungan  sosial  dari  dampak  bencana,  pemulihan  kondisi  dari  dampak  bencana  dan menjamin  pemenuhan  hak  masyarakat  dan  pengungsi  korban  bencana.  Pada  umumnya keterlibatan  pemerintah  melalui  Kementerian  Sosial  dan  atau  Dinas  Sosial  dapat  dilihat  dari pemberian  santunan  kepada  korban  serangan  teroris,  penyelenggaraan  Layanan  Dukungan Psikososial  dan  Bimbingan  Sosial.  Bagi  korban  untuk  merehabilitasi  kondisi  psikologis  para penyintas  setelah  mengalami  kejadian  teror  sekaligus  mendukung  pemenuhan  kebutuhan dasar dan perlindungan bagi mereka.
Pemberantasan  tindak  pidana  terorisme  dan  radikalisme  di  Indonesia  merupakan kebijakan dan langkah antisipatif yang bersifat proaktif yang dilandaskan kepada kehati-hatian dan bersifat jangka panjang karena, pertama, masyarakat Indonesia adalah masyarakat multi- etnik  dengan  beragam  dan  mendiami  ratusan  ribu  pulau-pulau  yang  tersebar  di  seluruh wilayah  nusantara  serta  ada  yang  letaknya  berbatasan  dengan  negara  lain.  Kedua,  dengan karakteristik  masyarakat  Indonesia  tersebut  seluruh  komponen  bangsa  Indonesia berkewajiban  memelihara  dan  meningkatkan  kewaspadaan  menghadapi  segala  bentuk kegiatan  yang  merupakan  tindak  pidana  terorisme  baik  itu  yang  bersifat  nasional  maupun internasional.  Pemberantasan  tindak  pidana  terorisme  di  Indonesia  tidak  semata-mata merupakan masalah hukum dan penegakan hukum melainkan juga merupakan masalah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan bangsa sehingga kebijakan dan  langkah  pencegahan  dan  pemberantasannyapun  ditujukan  untuk  memelihara keseimbangan  dalam  kewajiban  melindungi  kedaulatan  negara,  hak  asasi  korban  dan  saksi, serta hak asasi tersangka/terdakwa.

## 4. Penutup Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  pencegahan  terorisme dan radikalisme tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata tetapi juga menjadi tanggung  jawab  bersama  semua  komponen  masyarakat  termasuk  peran  para  pekerja  sosial dimana pekerja sosial melakukan fungsi dalam mewujudkan tugas pokok sistem kesejahteraan sosial  dalam  suatu  masyarakat  untuk  menjamin  standar  subsistensi  kesehatan,  dan kesejahteraan  yang  memadai  bagi  semua  warga.  Profesi  pekerjaan  sosial  ditandai  dengan proses membantu yang dinamis dan keragaman peran, dan fungsi. Adapun pelibatan pekerja sosial  dalam  rangka  menangani  beragam  fenomena  terorisme  dan  radikalisme  di  Indonesia hendaknya  dilakukan  melalui  pendekatan-pendekatan  yang  sifatnya soft  approach yakni pembinaan  terhadap  masyarakat  (untuk  mengantisipasi  potensi  radikalisme  dan  terorisme). Artinya  program-program  sosial  dibentuk  dan  didayagunakan  untuk  memperkuat  kohesi masyarakat  dan  skema  mentoring  yang  bertujuan  merehabilitasi  individu-individu  yang dianggap ‘’berisiko’’ terpapar atau terpengaruh terorisme dan radikalisme. Selain itu pekerja sosial juga dapat terlibat secara langsung dalam tim mentoring yang dibentuk di komunitas- komunitas  lokal  tertentu  dengan  tugas  mengevaluasi  kasus-kasus  yang  termasuk  radikalisasi atau ekstrimisme dan kemudian merujuk individu-individu tersebut untuk menerima layanan rehabilitasi sosial atau deradikalisasi, melalui kerjasama dengan beberapa tenaga profesional yang lainnya seperti pendidik, penegak hukum, kelompok agama, kesehatan, kelompok amal dan sebagainya.

## Daftar Pustaka
Adiansah, W., Mulyana, N., & Fedryansyah, M. (2016). Potensi crowdfunding di Indonesia dalam praktik pekerjaan sosial. Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat , 3 (2).
Alfian,  M.  Y.  (2021).  Soft-Medium-Hard:  Pendekatan  Cerdas  Indonesian  Menanggulangi  Kejahatan Terorisme. Jurnal Belo , 7 (1), 15-36. Ambarita, F. P. (2018). Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. Binamulia Hukum , 7 (2), 141-156. Anakotta, M. Y. (2019). Kebijakan Sistem Penegakan Hukum Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Melalui Pendekatan Integral. Jurnal Belo , 5 (1), 46-66. Andari, S. (2020). Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Sosial. Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial , 6 (2), 92-113.
Ariefuzzaman,  S.  N.  (2016).  Praktek  Pekerjaan  Sosial  Bagi  “Stigmatized  Group”:  Upaya  Mewujudkan Keserasian  Sosial  Berbasis  HAM  dan  Pendidikan  Multikultural. Share:  Social  Work  Journal , 6 (2), 168.
Effendi,  Y.  (2020).  Pekerja  Sosial  dan  Pandemi  Covid-19:  Suatu  Tinjauan  Praktis  Peran  Pekerja Sosial. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS , 2 (2), 53-63.
Fahrezi,  M.,  Wibowo,  H.,  Irfan,  M.,  &  Humaedi,  S.  (2020).  Peran  pekerja  sosial  dalam  meningkatkan kemampuan coping stres masyarakat. Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial , 3 (1), 53-60.
Hasanah, N. (2018). Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Terorisme Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2014–2019. eJournal Ilmu Hubungan Internasional , 6 (3), 881-892. Husna,  N.  (2014).  Ilmu  kesejahteraan  sosial  dan  pekerjaan  sosial. Jurnal  Al-Bayan:  Media  Kajian  Dan Pengembangan Ilmu Dakwah , 20 (1).
Jazuli, A. (2017). Strategi pencegahan radikalisme dalam rangka pemberantasan tindak pidana terorisme (Prevention  strategy  of  radicalism  in  order  to  wipe  out  the  terrorism  crime). Jurnal  Ilmiah Kebijakan Hukum , 10 (2), 197-209.
Mareta,  J.  (2018).  Rehabilitasi  dalam  upaya  deradikalisasi  narapidana  terorisme. Masalah-masalah hukum , 47 (4), 338-356.
Muara, T., Rahmat, H. K., & Prasetyo, T. B. (2021). Efektivitas Diplomasi dan Komunikasi Strategis dalam Kampanye Melawan Terorisme di Indonesia. Jurnal Dinamika Sosial Budaya , 23 (1), 161-170.
Pramana, J., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2022). aspek kriminologis dalam penanggulangan kejahatan terorisme di indonesia. jurnal retentum , 3 (1), 26-34.
Rizki, M., & Noviardilla, I. (2021). Kajian Literatur Tentang Hubungan Pengelolaan Kelas dengan Motivasi Belajar Siswa Sekolah Dasar. Jurnal Pendidikan Tambusai , 5 (1), 267-271. Roberts, A. R., & Gilbert, J. (2009). Buku Pintar Pekerja Sosial . BPK Gunung Mulia.
Rusyidi, B., Fedryansyah, M., & Mulyana, N. (2019). pekerjaan sosial dan penanganan terorisme. Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial , 5 (2).
Sanur,  D.  (2018).  Terorisme:  Pola  aksi  dan  antisipasinya. Kajian  Singkat  Terhadap  Isu  Aktual  dan Strategis , 10 (10), 25-30.
Sari,  C.  P.  (2020).  pembinaan  napi  terorisme  menggunakan  metode  soft  approach  di  Lapas  Kelas  IIB Sentul. Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora , 7 (1), 176-185.
Situmeang,  S.  M.  T.,  Pane,  M.  D.,  &  Wahyudi,  W.  (2020).  Optimalisasi  Peran  Penegak  Hukum  Dalam Menerapkan  Pidana  Kerja  Sosial  Dan  Ganti  Rugi  Guna  Mewujudkan  Tujuan  Pemidanaan  Yang Berkeadilan. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM , 27 (3), 501-525.
Sylvia, H., Ikhsan, R. D., & Ramadhan, M. S. (2023). Peran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan tindak pidana terorisme (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).
Tukina, T. (2011). Tinjauan Kritis Sosial: Terorisme di Indonesia. Humaniora , 2 (1), 731-742.