Vol. 2 No. 2 (2022) https://doi.org/10.35877/454RI.daengku904
Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation  is licensed under an Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

## Analysis of the Schedule of Budget Implementation, Organizational Commitment, and Bureaucratic Reforms on Budget Absorption in the North Tapanuli Regency Government
Bonifasius H. Tambunan
Faculty of Economics and Business, Universitas HKBP Nommensen, Medan. Indonesia

## Abstract
The purpose of this study was to analyze the effect of budget execution, bureaucratic reform, and organizational commitment to budget absorption with the quality of human resources as a moderating variable in the regional government organizations of North Tapanuli  Regency.  The  population  used  was  all  regional  apparatus  organizations  of  the  North  Tapanuli  Regency  Government, totaling 45 (forty five) regional apparatus organizations. The sampling technique in this study was carried out by the census method or saturated sample, where all members of the population were sampled. Furthermore, 2 (two) questionnaires will be given to each regional apparatus organization which will be filled in by the Financial Administration Officer and the Expenditure Treasurer of the regional apparatus organization. So that the total sample to be used is 90 respondents. The type of data used in this research is primary data. The analytical method used is multiple linear regression analysis and interaction test. The results of this study indicate that the quality of the budget execution checklist, budget reform has a positive effect on budget absorption in the regional apparatus of the North Tapanuli Regency Government. Organizational commitment has no effect on budget absorption in the regional apparatus of the North Tapanuli Regency Government. The quality of human resources cannot moderate the relationship between the quality of the budget implementation checklist, budget reform, and organizational commitment and budget absorption in the regional apparatus of the North Tapanuli Regency Government.
Keywords: Quality  of  Budget  Implementation  Checklist,  Budget  Reform,  Organizational  Commitment,  Quality  of  Human  Resources,  Budget Absorption.

## 1. Pendahuluan *
Daya  serap  anggaran  dan  belanja  nasional  (APBN)  oleh  Pemerintah,  baik  pusat  maupun  daerah  menjadi  salah  satu faktor  utama  dalam  upaya  dan  peranannya  mencapai  tujuan  dibentuknya  negara  ini  (tujuan  nasional),  terlebih  pada upaya mencapai dan menggapai kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Oleh karena itulah konstruksi APBN memiliki efek  dan  pengaruh  kuat  terhadap  pencapaian  tujuan nasional  dan  pengerahan  semua  sumberdaya  yang  ada,  dalam mencapai  ekonomi  yang  lebih  baik.  Meskipun  secara  teori  penyerapam  anggaran  memiliki  peranan  penting,  tetapi kenyataan di lapangan berkata lain, pemerintah, baik pusat maupun daerah selalu menghapi permasalahan yang sama setiap  tahunnya,  yaitu  daya  serap  anggaran  yang  belum  maksimal  (Andri,  Harun,  &  Dompak,  2019;  Ramadhani  & Setiawan, 2019; Sinaga, 2016).
Masalah utama terkait belum maksimalnya daya serap APBN telah menjadi isu klasik dalam sistem pemerintahan dan pelaksanaannya.  Quartal  3  dan  4  tahun  anggaran  selalu  menjadi  bom  waktu  terkait  belum  maksimalnya  penyerapan APBN oleh Pemerintah. Daya serap APBN selain memiliki peranan penting pada penggerak ekonomi rakyat, namun
* Corresponding author.
E-mail address : tambunanbonifasius@gmail.com
juga  sebagai  bagian  dari  penilaian  kinerja  pelaksanaan  anggaran  di  tahun  tersebut.  Sistem  alokasi  anggaran  yang berorientasi  pada  kinerja,  atau  biasa  dikenal  dengan Performanced  Based  Budget ,  merupakan  bagian  dari  struktur pengalokasian  anggaran  yang  ada  (Gusnawati  &  Ardiningrum,  2021;  Srithongrung,  2018).  Sistem  ini  memberikan orientasi lebih pada kinerja dibandingkan pada daya serapnya tersebut.  Akan tetapi, indikator konsumsi pada sistem ekonomi yang ada, telah menjadi salah satu indikator signifikan pada pergerakan ekonomi kerakyatan  (Gusnawati & Ardiningrum,  2021).  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  daya  serap  anggaran  oleh  pemerintah  turut  menjadi  salah  satu indikator penentu yang memiliki kontribusi besar dalam terciptanya pergerakan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sehingga secara langsung maupun tidak langsung, daya serapnya turut memperlambat atau mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Salah  satu  organisasi  dunia  yang  memiliki  fokus  pada  pengurangan  kemiskinana  (Bank  Dunia)  menyatakan  dengan jelas bahwa negara yang sedang berkembang seperti indonesia memiliki masalah utama pada belum maksimalnya daya serap  APBN,  masalah  tersebut  memiliki  arti    rendahnya  daya  serap  anggaran  pada  Quartal  1  dan  2  tahun  anggaran berjalan, akan tetapi tiba-tiba meningkat secara signifikan (drastis) pada Quartal 3 dan 4 tahun tersebut. Sebagai contoh pelaksanaan anggaran pada tahun 2016 silam. Pada tahun tersebut daya serap APBN melambat hingga Quartal 3 tahun anggaran berjalan, namun secara mendadak naik secara drastis dan signifikan pada Quartal 4 yang menjadi akhir tahun anggaran (Irawan et al., 2018).
Hasil kajian yang disampaikan Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu RI menyatakan bahwa rendahnya daya serap anggap mempunyak bahnyak indikator terkait, yang salah satunya adalah indikator pada saat perencanaan (Seftianova & Adam, 2013).  Perencanaan  yang  kurang  maksimal  mempunyai  imbas  buruk  pada  kualitas  dan  kuantitas  Daftar  Isian Pelaksanaan  Anggaran  (DIPA)  yang  ada.  Hal  ini  dikarenakan  DIPA  adalah output atau  luaran  pada  pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Output DIPA yang perencanaannya maksimal dapat memproyeksikan lancar dan tepat waktunya daya serap APBN dalam mencapai tujuannya (Hakim & Makmur, 2019).
Selain  itu,  terdapat  indikator  lain  yang  mempunya  peranan  penting,  seperti  halnya  reformasi  birokrasi  (RB).  RB merupakan salah satu upaya yang dilaksanakan untuk memperbaiki birokrasi pemerintahan yang ada. Pelaksanaan RB secara langsung akan memiliki dampak positif terhadap daya serap APBN yang telah ditetapkan, karena RB utamanya dibuat  untuk  mengubah  dan  memperlancar  prosedur  pelaksanaan  anggaran  di  lingkungan  pemerintah  menjadi  lebih cepat dan akuntabel (Maulidiah, 2017; YUDITIA, 2017).
Indikator lain yang menjadi masalah dalam daya serap APBN adalah komitmen organisasi. Komitmen ini bagian dari perjanjian kerja yang tercamtum dalam pakta integritas setiap awal tahun anggaran berjalan yang memiliki arti bahwa  organisasi  tersebut  memiliki  upaya  dan  kinerja  yang  kuat  terkait  daya  serap  APBN  yang  telah  di anggarkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Dewi, Dwirandra, & Wirakusuma, 2017).
Indikator lainnya yang memiliki peranan penting adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) (Putri, Yuniarta, Ak, Si, & Prayudi, 2018). SDM yang dimaksudkan disini adalah pengelola pelaksanaan keuangan. SDM pengelola pelaksanaan anggaran yang berkualitas dapat memiliki dampak positif terhadap penyerapan APBN yang lebih  efektif dan efisien. Oleh karena itulah penelitian  ini  yang  terkait daya serap anggaran perlu dituntaskan, sebagai bagian dari upaya ikut memperbaiki daya serap anggaran di lingkungan pemerintah, baik pusat dan daerah.

## 2. Tinjauan Pustaka

## 2.1. Teori Keagenan (Agency Theory)
Postulat dari teori yang definisikan oleh (Jensen & Meckling, 1976) menjelaskan bahwa interaksi pihak tertentu menjadi dalam sebuah perjanjian diantara individu atau lebih dari satu orang (dianggap pula menjadi prinsipal) yang memilih orang  lainnya  (yang  dianggap  menjadi  pihak  lain)  buat  melaksanakan  kegiatan  yang  sinkron  dalam  menggunakan kepentingan prinsipal, yang meliputi pengambilalihan beberapa wewenang dalam mengambil sebuah kebijakan terkait hubungannya dengan pihak lain.
Selain  itu,  (Lane,  2005)  mendefinisikan  teori  ini  bisa  dilaksanakan  pada  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  yang melaksanakan kebijakan publik. Lane meyakini bahwa sebuah negara yang menganut sistem demokrasi pada umumnya
merupakan  akibat  adanya  hubungan  antara  prinsipal  dan  agen  (pihak  ketiga).  Organisasi  Perangkat  Daerah  bisa dikatakan  menjadi perantara dari pemerintah  daerah lantaran OPD  dengan  harapan OPD dapat memberikan dampak positif bagi masyarakan  dalam status ekonomi tertentu. Ketepatan penyelenggaran kebijakan bisa diartikan menjadi indikator kontrak antara pemerintah daerah yang dalam hal ini bersifat principal dan OPD yang dikategorikan sebagai agennya. Tujuan utama yang mendasari pemerintah daerah membentuk OPD adalah sebagai bagian dari implementasi pelaksanaan  kegiatan  yang  sudah  ditetapkan.  Oleh  karena  itu,  sebagai  sebuah  agen,  OPD  diwajibkan  memberikan kinerja  yang  baik  dengan  melaksanakan  program  program  tententu  yang  sudah  ditetapkan  dengan  kinerja  yang maksimal, sehingga tujuan dari program tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat.

## 2.2. Teori Stakeholder
Stakeholder atau dalam bahasa indonesia lebih dikenal dengan istilah orang yang berkepentingan, yang dalam hal ini adalah pemerintah daerah, yang didefinisikan sebagai sebagian individu atau organisasi yang dinilai bisa mempengaruhi atau  bisa  dipengaruhi  oleh  suatu  tujuan  organisasi  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya  (Freeman  &  Latan,  1983). Beberapa stakeholder mempunyai peran utama dan poko dalam sebuah organisasi, seperti supplier , sistem perbankan, owner sebuah perusahaan, customer , hingga pemerintah (berperan sebagai stakeholder ).
Pemerintah  dikatakan  sebagai  bagian  dari stakeholder dikarenakan  pemerintah  memiliki  tanggung  jawab  dan wewenang  (Aprilyanto,  Apriyadi,  Winugroho,  Widana,  &  Wilopo,  2021)  dalam  meningkatkan  ekonomi  dan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan program pembangunan diseluruh pelosok negeri atau di semua daerah dalam  suatu  negara.  Oleh  karena  itu,  Pemerintah  sebagai stakeholder diwajibkan  untuk  terus  meningkatkan pembangunan fisik dan non fisik secara maksimal di suatu daerah (Aji et al., 2022; Asir, 2021; Darwis, Resnawaty, & Hassanah, 2019; Freeman & Latan, 1983; Muthmainnah, Jati, & Suryoputro, 2016).

## 2.3. Penyerapan Anggaran
Daya serap terhadap APBN yang telah ditetapkan menunjukkan bahwa kompetensi pemerintah daerah terhadap pelaksanaan  aktivitas  keuangan  dapat  di  pertanggungjawabkan,  atau  biasa  dikenal  dengan  istilah  akuntabel (Mardiasmo, 2009). (Noviwijaya  &  Rohman,  2013)  memberikan  arti  bahwa  daya  serap  APBN  oleh  OPD  sabagai bagian dari keuangan organisasi yang harus dilaksanakan sesuai perencanaan pada tahun anggaran berjalan. kompetensi daya serap APBN bisa dikatakan baik dan berhasil jika realisasinya sesuai dengan keadaan atau kondisi sebenarnya dari  pelaksanaan  kegiatan  yang  telah  dilakukan,  atau  relatif  sama  dengan  target  pelaksanaan  kegiatan  yang  sudah direncanakan sesauai kesepakatan (Nugroho & Ananda, 2013).

## 2.4. Kualitas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Pengelola keuangan daerah perlu mempersiapkan administrasi yang terkait dengan kegiatan organisasi sebagai dasar penyerapan  APBN  dalam  menggapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan  melalui  perencanaan  APBN  yang  telah  dibuat sebelumnya.  Administrasi  tersebut  dalam  ilmu  pemerintahan  biasa  dikenal  dengan  istilah  Daftar  Isian  Pelaksanaan Anggaran  (DIPA).  (Seftianova  &  Adam,  2013)  menyatakan  dalam  hasil  kajiannya  bahwa  kualitas  DIPA  memiliki korelasi yang signifikan terhadap perencanaan keuangan. Semakin berkualitas perencanaan keuangan  yang diciptakan oleh  organisasi, secara otomatis akan meningkatkan   kualitas dan efisiensi DIPA yang dimiliki organisasi tersebut.
Beberapa  masalah  dimungkinkan  muncul,  seperti  halnya  kajian  dari  Dirjen  Perbendaharaan  yang  menggambarkan bahwa revisi DIPA merupakan sebagian indikator yang menghambat atau mengurangi kecepatan dalam pelaksanaan anggaran. Revisi DIPA pada dasarnya  memberikan  gambaran bahwa perencanaan  yang  kurang tepat sehingga tidak sesuai dengan realisasi. Hal inilah yang  m e m b u t u h k a n  waktu tambahan untuk menyesuaikan kembali kebutuhan dan  tujuan  organisasi  dalam  kerangka  manajemen  anggaran  (Deany,  Sukartha,  &  Wirama,  2016;  Keuangan,  2011; Seftianova & Adam, 2013; Sudarwati, Karamoy, & Pontoh, 2017).

## 2.5. Reformasi Birokrasi
Peranan Reformasi Birokrasi (RB) pada penelitian ini dapat diartikan bahwa untuk mendukung efektif dan efisiennya sebuah organisasi, maka organisasi tersebut memerlukan pandangan dan manajemen yang sesuai dengan kondisi yang ada  di  lapangan,  baik  melalui  perubahan  atau  melalui  perbaikan  aturan  yang  menghambat  laju  sebuah  organisasi. Banyak  aspek  yang  menjadi  sasaran  dari  reformasi  birokrasi,  seperti  halnya  aspek  struktur  organisasi,  paradigma, hingga aspek mendasar dalam pelayanan masyarakat. (Maulidiah, 2017; Prasojo & Kurniawan, 2008). Oleh karena itu paradigma  baru  reformasi  birokrasi  pada  dasarnya  memiliki  arti  pembangununan,  memperbaiki  kembali  hal  yang kurang  tepat,  hingga  perubahan  secara  mendasar  sesuai  kondisi  lingkungan  organisasi  dalam  upayanya  menggapai tujuan organisai (Istianto, 2013).

## 2.6. Komitmen Organisasi
Komitmen merupakan salah satu aspek dan indikator yang mempengaruhi tujuan akhir sebuah organisasi. Komitmen secara sederhana dapat diartikan sebagai integritas suatu kelompok atau seseorang dalam memberikan pelayanan dan etos  kerja  yang  baik  (Aranya  &  Ferris,  1984).  Oleh  karena  itu  sebagai  bagian  dari  organisasi,  komitmen  anggota organisasi diperlukan untuk tetap pada sasaran atau sebuah tujuan, meskipun harus dilakukan dengan kerja keras dan banyaknya hambatan, demi tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan (Luthans, 2005). Komitmen ini memiliki pondasi dan nilai saling percaya akan norma yang berlaku di  sebuah organisasi, dan pelaksanaan norma tersebut dengan sikap  setia  demi  sebuah  tujuan  akhir  organisasi.  (Steers  &  Porter,  1983)  memberikan  gambaran  lain  bahwasanya komitmen organisasi tidak dapat muncul hanya dengan sikap setiap anggotanya, namun juga  memiliki korelasi yang signifikan anggota organisasi dalam memberikan upaya terbaiknya demi satu tujuan organisasi  (Ferdinan, Isnurhadi, Widiyanti, & Adam, 2020; Hasibuan & Silvya, 2019; Silfiani, Wijayanto, & Fauzi, 2021).

## 2.7. Kualitas Sumber Daya Manusia
Kualitas Sumber daya manusia (SDM) mempunyai peranan penting dalam tercapai tidaknya sebuah tujuan organisasi. SDM dalam penelitian ini diartikan sebagai keseluruhan kompetensi yang dimiliki anggota organisasi tersebut, bukan hanya  kuantitas  atau  jumlah  sedikit  banyaknya  anggota  organisasi  tersebut    (Mathindas,  2002;  Ramdhani  &  Anisa, 2017). Hal ini sejalan dengan apa yang di sampaikan oleh (Wignaraja & Yocarini, 2008) bahwa kualitas SDM memiliki arti  kompetensi  anggota  organisasi,  yang  meliputi  pendidikan,  pengalaman,  hingga  pengetahuan  anggota  organiasi dalam  mengatasi  hambatan  yang  ada  dalam  mencapai  suatu  tujuan  organisasi.  Kualitas  SDM  sebuah  organisasi memberikan arti bahwa anggota organisasi tersebut mengerti akan tupoksi yang diembannya (Putri et al., 2018; Zarinah & Darwanis, 2016).

## 3. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kausalitas (Moleong, 2018). Penelitian dilakukan pada OPD Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Di dalam penelitian ini, populasi yang  digunakan  adalah  seluruh  OPD  Pemerintah  Kabupaten  Tapanuli  Utara  yang  berjumlah  45  (empat  puluh  lima) OPD.  Penelitian  ini  menggunakan  keseluruhan  populasi  sebagai  sampel  penelitian  yang  berjumlah  90  responden. Keseluruhan responden terdiri atas Pejabat Penatausahaan  Keuangan (PPK OPD) dan Bendahara Pengeluaran  OPD. Kerangka konseptual penelitian ini seperti yang terlihat pada Gambar 1.
Beberapa uji digunakan dalam penelitian ini sebagai prasarat hasil analisis yang sesuai dengan kaidah penelitian, seperti halnya uji validitas. Uji validitas penelitian ini menggunakan bantuan aplikasi SPSS dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% atau signifikansi 5% atau yang senilai dengan 0,294 dengan syarat r hitung > r table . Sedangkan uji reliabilitas dikatakan reliabel jika nilai dari Alpha Cronbach lebih dari 0,70 (Moleong, 2018; Musfiqon, 2012; Sugiyono, 2017).
Selain  itu,  uji  asumsi  klasik  pada  penelitian  ini  dilaksanakan  dalam  rangka  mengkaji  sebuah  permodelan  apakah memenuhi syarat dalam penelitian. Uji asumsi klasik pada penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas,
dan uji heteroskedastisitas. Uji selanjutnya adalah Analisis Regresi Linear Berganda, pengujian hipotesis yang terdiri atas Analisis Koefisien Determinan (R 2 ), Uji Regresi Simultan (Uji Statistik F), dan Uji Regresi Parsial (Uji Statistik t).
Gambar 1. Kerangka Konseptual
Pengujian yang terakhir adalah uji interaksi menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA). Uji ini dilakukan untuk mencari korelasi yang signifikan diantara permodelan yang dibuat.

## 4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1. Deskripsi Data Penelitian
Dari  total  90  lembar  penelitian  yang  disebarkan  pada  45  OPD  Pemerintah  Kabupaten  Tapanuli  Utara,  sebanyak  90 kuesioner  kembali,  dan  tidak  ada  yang  tidak  kembali.  Responden  utama  pada  penelitian  ini  adalah  Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK OPD) dan Bendahara Pengeluaran OPD. Pemilihan kedua responden ini karena tupoksi keduanya berkaitan erat dengan anggaran belanja daerah.

## 4.2. Uji Validitas dan Reliabilitas Data
Hasil uji validitas dapat dilihat seluruh item pernyataan untuk mengukur masing-masing variabel penelitian dinyatakan valid r table untuk responden uji validitas sebanyak 90 adalah 0,205. Sedangkan nilai r hitung semuanya diatas 0,205 karena r hitung ≥  r table Berdasarkan  nilai  tersebut  dapat dinilai  bahwa  keseluruhan  angket  penelitian  dikatakan  valid  dan  dapat digunakan, serta dinyatakan reliabel dengan angka Alpha Cronbach 0,860 > 0,70.

## 4.3. Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik yang pertama adalah uji normalitas.  Grafik histogram digunakan untuk menentukan uji normalitas pada penelitian ini, seperti yang dapat diamati pada Gambar 2 dan 3.
Grafik diatas menggambarkan bahwa data yang didapatkan tidak menggumpal pada satu lokasi, atau dalam artian data terdistribusi secara menyeluruh di sekitar garis diagonal, sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian dapat dilanjutkan, karena memenuhi kriteria normalitas atau terdistribusi secara normal.
Uji selanjutnya menggunakan Uji Kolmogorov Smirnov dengan tingkat error senilai 5%. Kriteria kesimpulan pada uji normalitas dapat dilihat pada probabilitas asymp.sig (2-tailed) yang lebih besar dari 5%, sehingga dinyatakan dalam kriteria  ber  distribusi  normal  (Ghozali,  2013;  Moleong,  2018;  Sugiyono,  2017).  Nilai Kolmogorov-Smirnov pada penelitian ini mendapatkan angka senilai 0,084 dengan tingkat signifikan pada Asymp. Sig. (2 tailed) senilai 0,156 atau lebih  dari  5%,  sehingga  dapat  dinyatakan  data  distribusi  normal,  hasil  perhitungan  selengkapnya  seperti  yang ditunjukkan oleh Tabel 1.
Gambar 2. Uji normalitas menggunakan grafik histogram
Gambar 3. Grafik Probabilitas Normal
Tambunan. |  Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation, 2022, 2(2): 230–242

## Tabel 1. Uji Kolmogorov Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 90 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation 2.45128335 Most Extreme Differences Absolute .084 Positive .079 Negative -.084 Test Statistic .084 Asymp. Sig. (2-tailed) .156 c
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction.
Uji klasik  yang  kedua adalah  Multikolinearitas. Uji ini  memiliki tujuan agar  melihat  korelasi antara  variabel  bebas. Permodelan  yang  ideal  adalah  permodelan  yang  tidak  ada  hubungan  antar  indikator  bebasnya.  Hasil  uji multikolinearitas pada penelitian ini mendapatkan angka Tolerance dari Kualitas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)  0,676  dan  VIF  1,478,  nilai Tolerance dari  Reformasi  Birokrasi  0,816  dan  VIF  1,225,  nilai Tolerance dari Komitmen Organisasi 0,622 dan VIF 1,609. Berdasarkan nilai tersebut, peneliti menarik kesimpulan  bahwa data yang diperoleh  tidak terdapat multikolinearitas antar variabel bebasnya.
Tabel 2. Uji Multikolinearitas
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) 26.071 4.154 6.276  .000 DIPA (X1) .215 .109 .229  1.980  .051 .676  1.478 Reformasi Birokrasi (X2) .302 .100 .317  3.014  .003 .816  1.225 Komitmen Organisasi (X3) .060 .166 .044 .361  .719 .622  1.609
a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran (Y)
Uji klasik yang ketiga adalah uji heterokedastisitas, seperti yang ditunjukkan oleh gambar 4.
Tabel 3. Uji Glejser Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) 4.484 2.695 1.664  .100 DIPA (X1) -.127 .071 -.231  -1.798  .076 .676  1.478 Reformasi Birokrasi (X2) -.028 .065 -.050 -.432  .667 .816  1.225 Komitmen Organisasi (X3) .162 .108 .201 1.501  .137 .622  1.609
a. Dependent Variable: Res_Abs
Scatterplot pada Gambar 4 memberikan arti bahwa titik yang tersebar acak disekitar titik 0,0. Oleh karena itu peneliti memberikan kesimpulan terhadap scatterplot yang telah didapatkan bahwa permodelan yang dibuat pada penelitian ini terhindar  dari  heteroskedastisitas,  sehingga  semua  asumsi  terpenuhi,  mulai  dari  asumsi  normalitas,  asumsi
multikolinearitas, hingga asumsi heteroskedastisitas dan permodelan regresi bisa dilanjutkan sesuai kriteria yang telah ditetapkan.
Uji Glejser dilaksanakan  dengan  meregresi  residu  dari  nilai  mutlak sebesar  5%  atas  model  terhadap  variabel  tidak terikat. Uji ini dilaksanakan untuk melihat apakah permodelan yang dibuat terjadi atau heterosekesdastisitas dan bersifat homogen. Hasil uji heterokedastisitas diperoleh nilai signifikan  Kualitas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 0,076, nilai signifikan  Reformasi Birokrasi 0,667, dan nilai signifikan Komitmen Organisasi 0,137.  Oleh karena itu semua data yang dipakai dalam model regresi memenuhi syarat homokedastisitas, bukan heterokedastisitas.
Gambar 4. Uji Heteroskedastisitas menggunakan Scatterplot

## 4.4. Analisis Regresi Linier Berganda
Berdasarkan tabel diatas diperoleh persamaan regresi linier ber;ganda sebagai berikut:
Y = 26,071 + 0,215 X 1 + 0,302 X 2 + 0,060 X 3.

## Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa
1) Nilai konstanta sebesar 26,071 menunjukkan bahwa variabel kualitas daftar isian pelaksanaan anggaran, reformasi birokrasi, dan komitmen organisasi jika nilainya 0, maka penyerapan anggaran akan bernilai 26,071.
2) Koefisien  kualitas  daftar  isian  pelaksanaan  anggaran  memberikan  nilai  0,215  dengan  nilai  positif,  yang  berarti bahwa  setiap  peningkatan  kualitas  daftar  isian  pelaksanaan  anggaran  sebesar  1  kali  maka  penyerapan  anggaran akan semakin meningkat sebesar 0,215 dengan asumsi variabel yang lain konstan.
3) Koefisien reformasi birokrasi memberikan nilai 0,302 dengan nilai positif, yang berarti bahwa setiap peningkatan reformasi  birokrasi  sebesar  1  kali  maka  penyerapan  anggaran  akan  semakin  meningkat  sebesar  0,302  dengan asumsi variabel yang lain konstan.
Koefisien  komitmen  organisasi  memberikan  nilai  0,060  dengan  nilai  positif,  yang  berarti  bahwa  setiap  peningkatan komitmen organisasi sebesar 1 kali maka penyerapan anggaran akan semakin meningkat sebesar 0,060 dengan asumsi variabel yang lain konstan.
Tambunan. |  Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation, 2022, 2(2): 230–242

## Tabel 4. Regresi Linear Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) 26.071 4.154 6.276  .000 DIPA (X1) .215 .109 .229  1.980  .051 .676  1.478 Reformasi Birokrasi (X2) .302 .100 .317  3.014  .003 .816  1.225 Komitmen Organisasi (X3) .060 .166 .044 .361  .719 .622  1.609
a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran (Y)

## 4.5. Uji Hipotesis
Uji hipotesis yang pertama dalam penelitian ini adalah uji t, seperti yang peneliti sajikan pada Tabel 5.
Tabel 5. Uji t Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) 26.071 4.154 6.276  .000 DIPA (X1) .215 .109 .229  1.980  .051 .676  1.478 Reformasi Birokrasi (X2) .302 .100 .317  3.014  .003 .816  1.225 Komitmen Organisasi (X3) .060 .166 .044 .361  .719 .622  1.609
a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran (Y)
Berdasarkan hasil uji t pada tabel 5, maka pengaruh masing-masing variabel adalah sebagai berikut:
1. Variabel  kualitas  daftar  isian  pelaksanaan  anggaran  (X1),  berdasarkan  hasil  pengujian  secara  parsial  pengaruh antara  kualitas  daftar  isian  pelaksanaan  anggaran  terhadap  penyerapan  anggaran  diperoleh  t hitung (1,980)  >  t tabel (1,661). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H a diterima (H o ditolak). Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh positif antara kualitas daftar isian pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran
2. Variabel reformasi birokrasi (X2), berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh antara reformasi birokrasi terhadap penyerapan anggaran diperoleh t hitung (3,014) > t tabel (1,661). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H a diterima  (H o ditolak).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  ada  pengaruh  positif  antara  reformasi  birokrasi  terhadap penyerapan anggaran.
3. Variabel  komitmen  organisasi  (X3),  berdasarkan  hasil  pengujian  secara  parsial  pengaruh  antara  komitmen organisasi  terhadap  penyerapan  anggaran  diperoleh  t hitung (0,361)  <  t tabel (1,661).  Dari  hasil  tersebut  dapat disimpulkan bahwa H o diterima dan H a ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara komitmen organisasi terhadap penyerapan anggaran.
Uji hipotesis pada penelitian ini yang kedua adalah uji F, seperti yang dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel 6. Uji F ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 153.840 3 51.280 8.246 .000 b Residual 534.782 86 6.218 Total 688.622 89 a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran (Y)
b. Predictors: (Constant), Komitmen Organisasi (X3), Reformasi Birokrasi (X2), DIPA (X1)
Tambunan. |  Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation, 2022, 2(2): 230–242
Berdasarkan  hasil  olahan  data  pada  Tabel  6  diperoleh  nilai  F hitung adalah  8,246  dengan  tingkat  signifikan  0,000, sedangkan F tabel 2,47 dengan signifikan 0,05. Dengan demikian F hitung ≥ F tabel yakni 8,246 ≥ 2,47 menunjukkan t hitung lebih besar dari t tabel , artinya H o ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh bersama- sama terhadap variabel dependen.
Uji hipotesis yang terakhir adalah Uji Koefisien Determinasi (R 2 ), hasil uji tersebut dapat dilihat pada Tabel 7.
Tabel 7. Koefisien Determinasi (R 2 ) Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .473 a .223 .196 2.494 a. Predictors: (Constant), Komitmen Organisasi (3), Reformasi Birokrasi (X2), DIPA (X1) b. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran (Y)
Berdasarkan hasil olahan data yang terlihat pada tabel 7, maka diperoleh hasil Adjusted R Square sebesar 0,223 atau 22,3%.  Hal  ini  berarti  22,3%  variasi  variabel  penyerapan  anggaran  (Y)  ditentukan  oleh  variabel  independen  yaitu kualitas daftar isian pelaksanaan anggaran (X 1 ), reformasi birokrasi (X 2 ), dan komitmen organisasi (X 3 ). Sedangkan sisanya sebesar 77,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

## 4.6. Uji Interaksi
Syarat agar suatu indikator moderasi adalah moderating indikator, maka hasil interaksi antara indikator bebas dengan indikator  moderasi  wajib  memiliki  signifikan  5%  atau  10%,  dari  tabel  di  atas  diperoleh  hasil  signifikan  diatas  nilai signifikan yang ditetapkan. Oleh karena itu peneliti mengambil kesimpulan terhadap hal tersebut bahwa terkait kualitas sumber daya manusia didalam penelitian ini belum bisa dijadikan sebagai indikator moderating. Hal ini berarti kualitas daftar isian pelaksanaan anggaran, reformasi birokrasi, dan komitmen organisasi. tidak dapat meningkatkan daya serap APBD jika disertai dengan kualitas sumber daya manusia, hasil uji interaksi peneliti sajika sejara lebih lengkap pada Tabel 8.
Tabel 8. Interaksi X Terhadap Y dengan moderasi Z Model Interaksi   Persentase Korelasi Signifikan Interaksi X1_Z 0,634 Interaksi X2_Z 0,208 Interaksi X3_Z 0,836

## 5. Kesimpulan
Berdasarkan analisis dan uji data pada bagian ke empat penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kualitas DIPA berkorelasi positif terhadap daya serap APBD pada Organisasi Perangkat DaerahPemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, reformasi birokrasi berkorelasi positif terhadap daya serap APBD pada Organisasi Perangkat DaerahPemerintah Kabupaten  Tapanuli  Utara,  komitmen  organisasi  tidak  berkorelasi  terhadap  daya  serap  APBD  pada  Organisasi Perangkat  Daerah  Pemerintah  Kabupaten  Tapanuli  Utara  Sumatera  Utara,  kualitas  DIPA,  reformasi  birokrasi,  dan komitmen organisasi secara bersama-sama berkorelasi terhadap daya serap APBD pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara, kualitas sumber daya manusia tidak bisa memoderasi hubungan antara  kualitas  daftar  isian  pelaksanaan  anggaran  dengan  daya  serap  APBD  pada  Organisasi  Perangkat  Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara, kualitas sumber daya manusia tidak bisa memoderasi hubungan antara reformasi birokrasi dengan daya serap APBD pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara, dan kualitas sumber daya manusia tidak dapat memoderasi hubungan antara komitmen organisasi dengan daya serap APBD pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara.
Dalam penelitian ini indikator moderating tidak dapat memoderasi hubungan antar indikator bebas yaitu kualitas daftar isian  pelaksanaan  anggaran,  reformasi  birokrasi,  dan  komitmen  organisasi  dengan  indikator  terikat  yaitu  daya  serap
APBD.  diharapkan  peneliti  berikutnya  mencari  indikator  moderating  yang  mampu  memoderasi  hubungan  variabel hubungan  indikator  bebas  yaitu  kualitas  daftar  isian  pelaksanaan  anggaran,  reformasi  birokrasi,  dan  komitmen organisasi  dengan  variabel  depanden  yaitu  daya  serap  APBD.  Selain  variabel  di  atas  sebaiknya  peneliti  berikutnya menambahkan  variabel  lain,  karena  variabel  dalam  penelitian  ini  digambarkan  hanya  mampu  menjelaskan  sekitar 22,3%, angka sisa senilai 81,7% merupakan variabel lain diluar penelitian yang diteliti pada penelitian ini

## References
Aji, L. J., Meiliasari, D. P., Apriyadi, R. K., Maarif, S., Sumantri, S. H., & Wilopo, W. (2022). Kapasitas Pengurangan Risiko Bencana Multi-hazard Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Guna Mendukung Keamanan Nasional. PENDIPA Journal of Science Education , 6 (1), 64–72.
Andri, A., Harun, A., & Dompak, T. (2019). Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012. Dialektika Publik: Jurnal Administrasi Negara Universitas Putera Batam , 3 (2), 17–25.
Aprilyanto, Apriyadi, R. K., Winugroho, T., Widana, I. D. K. K., & Wilopo. (2021). Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Komunitas Perkotaan. PENDIPA Journal of Science Education, 2021: 5(3), 284-291 . ejournal.unib.ac.id. https://doi.org/10.33369/pendipa.5.3.284-291
Aranya, N., & Ferris, K. R. (1984). A reexamination of accountants’ organizational-professional conflict. The Accounting Review , 1–15.
Asir, M. (2021). Rantai Pasok Kakao: Karakteristik & Peran Stakeholder . Penerbit NEM.
Darwis, R. S., Resnawaty, R., & Hassanah, D. (2019). Peran Pemerintah dalam Kolaborasi Stakeholders pada Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR). Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat , 6 (1), 1–9.
Deany, A. S., Sukartha, I. M., & Wirama, D. G. (2016). Pengaruh Self Esteem, Self Efficacy, Locus Of Control, Dan Emotional Stability Pada Kinerja Pengelola Anggaran Belanja Universitas Udayana. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana , 5 (11), 3713–3740.
Dewi, N., Dwirandra, A., & Wirakusuma, M. G. (2017). Kemampuan komitmen organisasi memoderasi pengaruh perencanaan anggaran dan kompetensi SDM pada penyerapan anggaran pemerintah kabupaten Tabanan. E- Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana , 6 (4), 1609–1638.
Ferdinan, F., Isnurhadi, I., Widiyanti, M., & Adam, M. (2020). Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Republik Indonesia. Jembatan: Jurnal Ilmiah Manajemen , 17 (2), 117–134.
Freeman, R. E., & Latan, H. (1983). Stockholders and Stakeholders: A New Perspective on Corporate Governance.
California Management Review , 25 (2), 88–106. https://doi.org/https://doi.org/10.2307/41165018
Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS . Semarang: Universitas Diponegoro.
Gusnawati, W. A., & Ardiningrum, L. (2021). Tinjauan atas Langkah Pemerintah dalam Mempertahankan Laju Pertumbuhan Ekonomi melalui Kebijakan Fiskal terkait APBN. JURNAL ACITYA ARDANA , 1 (2), 75–83.
Hakim, A., & Makmur, M. (2019). Proses perencanaan anggaran berbasis kinerja pada Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. PROFIT: JURNAL ADMINISTRASI BISNIS , 13 (1), 47–62.
Hasibuan, J. S., & Silvya, B. (2019). Pengaruh Disiplin Kerja dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan. Prosiding Seminar Nasional USM , 2 (1), 134–147.
Irawan, D. E., Abraham, J., Multazam, M. T., Rachmi, C. N., Mulyaningsih, I., Viridi, S., … Puradimaja, D. J.
(2018). Era baru publikasi di Indonesia: status jurnal open access di Directory of Open Access Journal (DOAJ). Berkala Ilmu Perpustakaan Dan Informasi , 14 (2), 133–147.
Istianto, B. (2013). Demokratisasi Birokrasi (2nd ed.). Jakarta: STIAMI Jakarta dengan Mitra Wacana Media.
Jensen, M. C., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure. Journal of Finance Economic , 3 , 305–360. https://doi.org/http://www.nhh.no/for/courses/spring/eco420/jensenmeckling-76.pdf
Keuangan, R. M. (2011). Realisasi Penyerapan Anggaran Capai 56,51 Persen. Media Keuangan , VI (50).
Lane, J. . (2005). Public administration and public management: The principal agent perspective. Working Paper. Singapore: University of Geneva and National University of Singapore . https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9780203029763
Luthans, F. (2005). Perilaku Organisasi . Yogyakarta: Penerbit Andi.
Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: Andi.
Mathindas, R. (2002). Managemen SDM Lewat Konsep Ambisi, Kenyataan dan Usaha . Jakarta: Grafiti.
Maulidiah, S. (2017). Optimalisasi Pengelolaan Aset sebagai wujud reformasi birokrasi di daerah. WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi , 3 (1), 233–242.
Moleong, L. J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Musfiqon. (2012). Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan . Surabaya: PT Prestasi Pustaka Raya.
Muthmainnah, M., Jati, S. P., & Suryoputro, A. (2016). Stakeholder Pemerintah Sebagai Prime Mover Keberhasilan Jejaring Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja. Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia , 9 (1), 45–55.
Noviwijaya, A., & Rohman, A. (2013). Pengaruh Keragaman Gender dan Usia Pejabat Perbendaharaan terhadap Penyerapan Anggaran Satuan Kerja (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran Kppn Semarang I).
Diponegoro Journal of Accounting , 2 (3), 1–10.
Nugroho, M. A., & Ananda, C. (2013). Analisis Faktor-faktor yang Menyebabkan Penumpukan Pencairan Dana APBN di Akir Tahun Di KPPN Malang. Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya .
Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2008). Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia. Symposium A Quarterly Journal In Modern Foreign Literatures .
Putri, K. M. R., Yuniarta, G. A., Ak, S. E., Si, M., & Prayudi, M. A. (2018). Pengaruh perencanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia dan komitmen organisasi terhadap penyerapan anggaran (Survei pada SKPD di wilayah Pemerintah daerah provinsi Bali). JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha , 8 (2).
Ramadhani, R., & Setiawan, M. A. (2019). Pengaruh regulasi, politik anggaran, perencanaan anggaran, sumber daya manusia dan pengadaan barang/jasa terhadap penyerapan anggaran belanja pada opd provinsi sumatera barat. Jurnal Eksplorasi Akuntansi , 1 (2), 710–726.
Ramdhani, D., & Anisa, I. Z. (2017). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber daya manusia Dan pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran pada organisasi perangkat daerah provinsi banten. Jurnal Riset Akuntansi Terpadu , 10 (1).
Seftianova, & Adam. (2013). Pengaruh kualitas DIPA dan akurasi perencanaan kas terhadap kualitas penyerapan anggaran pada satker wilayah KPPN Malang. Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi (JRAK) , 4 (1), 75–84.
Silfiani, M., Wijayanto, S. A., & Fauzi, A. K. (2021). Upaya Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, dan Budaya Organisasi. Strategic: Journal of Management Sciences , 1 (2), 54–69.
Sinaga, E. J. (2016). Analisis Rendahnya Penyerapan Anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 5 (2), 261–274.
Srithongrung, A. (2018). An evaluation of performance-based budget reform in Asian countries. International Journal of Public Administration , 41 (4), 257–267.
Steers, R. M., & Porter, L. . (1983). Motivation and Work Behavior . New York: Acadaemic Press.
Sudarwati, N., Karamoy, H., & Pontoh, W. (2017). Identifikasi Faktor-Faktor Penumpukan Realisasi Anggaran Belanja Di Akhir Tahun (Studi Kasus Pada Balai Penelitian Dan Pengembangan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Manado). JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL" , 8 (1).
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Bandung: CV. Alfabeta.
Wignaraja, K., & Yocarini, L. (2008). Capacity Development Practice Note . New York: UNDP.
YUDITIA, L. P. (2017). Analisis Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN Melalui Sumber Dana Rupiah Murni Pada Satuan Kerja Universitas Tanjungpura. Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE) , 2 (3).
Zarinah, M., & Darwanis, S. A. (2016). Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Kualias Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Aceh Utara. Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah , 5 (1).