LPPM UNIHAZ
ABDIHAZ: Jurnal Ilmiah Pengabdian pada Masyarakat https://journals.unihaz.ac.id/index.php/abdihaz

## Peningkatan  Kapasitas  Badan  Usaha  Milik  Desa  untuk  Kesejahteraan Masyarakat

## The Enhancement of Village Owned Business Agencies Capacity for Community Welfare
Abd. Rasyid Syamsuri * , Julianto Hutasuhut
Program Studi Manajemen Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan, Jalan Garu II No. 93, Kota Medan, Indonesia
Info Artikel ABSTRAK Diterima 15 September 2020 Ditelaah 15 Oktober 2020
Disetujui 22 Nopember 2020
Tersedia  daring  31  Desember 2020 *Penulis untuk korespondensi abd.rasyidsyamsuri@umnaw.ac.id Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  bertujuan  untuk  melakukan  inovasi  dalam pembangunan  desa,  terutama  meningkatkan  perekonomian  desa  dan  kesejahteraan bagi masyarakat desa. BUMDes  merupakan lembaga usaha desa  yang dikelola oleh masyarakat  dan  pemerintahan  desa  dalam  upaya  memperkuat  perekonomian  dan dibentuk berdasarkan kebutuhan serta potensi desa. Pengabdian masyarakat di Desa Janji  Kecamatan  Bilah  Barat  Kabupaten  Labuhanbatu  dilakukan  dengan mengidentifikasi  kebutuhan  sosialisasi:  memberikan  pengetahuan  dan  pemahaman tentang  peranan  BUMDes  dan  melakukan  Focus  Group  Discussion  (FGD) berdasarkan  kelompok  kepentingan  yang  ada  di  desa.  Tujuan  sosialisasi  peranan BUMDes di Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu adalah untuk membawa  perubahan  di  bidang  ekonomi  dan  sosial  pada  masyarakat.  Dari  hasil pengamatan, permasalahan yang dihadapi mitra adalah: 1) Pembentukan BUMDes di Desa  Janji  Kecamatan  Bilah  Barat  Kabupaten  Labuhanbatu  belum  sepenuhnya membentuk semua jenis usaha yang ada pada daerah tersebut, tetapi baru membentuk satu jenis usaha, 2) Adanya keberatan dari anggota masyarakat yang sudah mempunyai industri  rumah  tangga.  Sebagai  salah  satu  lembaga  ekonomi  yang  beroperasi dipedesaan,  BUMDes  harus  memiliki  perbedaan  dengan  lembaga  ekonomi  pada umumnya  agar  keberadaan  dan  kinerja  BUMDes  mampu  memberikan  kontribusi signifikan  terhadap  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  sosialisasi,
pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan standar hidup masyarakat di Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu.
Kata Kunci:
Badan Usaha Milik Desa, Kesejahteraan Masyarakat

## ABSTRACT
Keywords: Village-Owned Business, Community Welfare Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) aims to make village development innovations, especially improving the village economy and rural communities' welfare . BUMDes
is a village business institution managed by the community and village government to strengthen the economy and is formed based on its needs and potential. Community service  in  Janji  Village,  Bilah  Barat  District,  Labuhanbatu  Regency  was  started  by identifying the need for socialization: providing knowledge and understanding of the role of BUMDes and conducting focus group discussions based on interest groups in the village. The purpose of this program was to bring changes in the social-economic of  the  community.  Based  on  the  observations,  partners'  problems  are:  1)  The establishment of BUMDes in Janji Village has not fully formed all types of businesses in  the  area  but has  only  formed  one  type  of  business,  2)  There  are  objections  from community  members  who  already  own  home  industry.  As  one  of  the  economic institutions operating in rural areas, BUMDes must have differences from the general economic institutions so that the existence and performance of BUMDes can make a significant  contribution  in  improving  community  welfare  through  socialization, education, and training to improve people's living standards in Janji Village.
ISSN  2685-0354  (Media  Online).  Diterbitkan  oleh  Universitas  Prof.  Dr.  Hazairin,  SH.  Ini  merupakan  jurnal  bebas  akses  di bawah lisensi Creative Commons Atribution 4.0 International ( https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

## PENDAHULUAN
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusi dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial, BUMDes bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa). Oleh karena itu, prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan dalam menjalankan usaha BUMDes. Sebagai badan hukum, BUMDes dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumberdaya yang dimiliki desa.
Menurut Agunggunanto et al. (2016), pembentukan BUMDes merupakan cara untuk memanfaatkan Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk melakukan inovasi dalam pembangunan desa, terutama meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Zubair et al. (2019)  menambahkan  bahwa  perangkat  desa  merupakan  ujung  tombak  pemerintahan  desa  yang  bertugas menyampaikan dan mengolah berbagai informasi berkaitan dengan program-program pemerintah baik pusat maupun daerah.  Hasil  penelitian  Agunggunanto  et  al.  (2016),  yang  dilakukan  di  Kabupaten  Jepara  menunjukkan  kondisi BUMDes  sudah  berjalan  sesuai  dengan  tujuan  pembentukan  BUMDes  dan  mampu  membantu  meningkatkan perekonomian  desa.  Namun,  masih  terdapat  kendala  dalam  pengelolaan  BUMDes  di  beberapa  daerah  seperti keterbatasan jenis usaha yang dijalankan, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang mengelola BUMDes dan partisipasi masyarakat yang rendah karena masih rendahnya pengetahuan mereka.
Temuan  penelitian  Anggraeni  (2016)  menyebutkan  bahwa  manfaat  keberadaan  BUMDes  tidak  dirasakan secara langsung oleh masyarakat desa. Warga merasa bahwa BUMDes tidak memberdayakan orang-orang sekitar. Di sisi  lain,  adanya  tuntutan  profesionalisme  dari  warga  kepada  pengelola  BUMDes  memunculkan  dilema  pada  tata kelola  BUMDes.  Hal  ini  tertuju  pada  SDM  lokal  yang  memiliki  kapasitas  dan  kapabilitas  yang  terbatas.  Sebagian besar masyarakat juga masih kurang tersosialisasi terkait kegiatan dan pelaporan kinerja yang dilakukan BUMDes. Hal  ini  menyebabkan  munculnya  tuntutan  masyarakat  pada  transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan  BUMDes. Hasil  penelitian  menyebutkan  bahwa  BUMDes  dan  Pemerintah  Desa  harus  menjaga  keseimbangan  relasi  dengan menghindari  dominasi  satu  pihak  terhadap  pihak  lainnya.  Komunikasi  dan  sosialisasi  juga  merupakan  hal  penting yang  harus  dilakukan  oleh  BUMDes.  Pengelola  BUMDes  harus  meningkatkan  kualitas  pelayanan  dan  juga kemampuan mengelola organisasi.
Kirowati dan Setia (2018) menjelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dapat meningkatkan  pendapatan  desa  dan  masyarakat.  Pemerintah  desa  dapat  mendirikan  BUMDes  sesuai  dengan kebutuhan dan potensi desa. Fenomena yang terjadi di desa tempat penelitian dilaksanakan adalah kurangnya program kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  dan  rendahnya  tingkat  ekonomi  masyarakat  karena  sebagian  besar  warganya bekerja sebagai petani, buruh, dan pedagang serta pengembangan desa tergantung pada Anggaran Dana Desa (ADD).
Pradnyani  (2019)  mengemukakan  bahwa  pendirian  dan  pengelolaan  BUMDes  merupakan  perwujudan  dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akunta- bel, dan sustainable . Upaya untuk menjadikan pengelolaan BUMDes dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan  mandiri  adalah  dengan  cara  memenuhi  kebutuhan  (produktif  dan  konsumtif)  masyarakat  melalui  pelayanan distribusi  barang  dan  jasa  yang  dikelola  masyarakat  dan  Pemerintah  Desa.  Fenomena  yang  ditemukan  Pradnyani (2019) adalah tingkat kesejahteraan keluarga di desa Tibubeneng masih belum merata dari tahun 2015-2018. BUMDes belum maksimal dalam melakukan sosialisasi program-program BUMDes kepada masyarakat seperti pengembangan bisnis dan ekonomi.
Desa Janji merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Mata Pencaharian dari penduduk di Desa ini adalah perkebunan khususnya perkebunan sawit dan karet. Selain itu, ada juga yang bekerja sebagai petani pertanian semusim dan wiraswasta. Potensi ekonomi lokal yang dimiliki oleh Desa Janji adalah pertanian, perkebunan, sumber mata air dan peternakan. Desa Janji memiliki lahan pertanian  yang cukup luas sehingga dapat dijadikan peluang bagi  masyarakat  sebagai sumber perekonomian masyarakat.
Analisis situasi ini dilakukan melalui observasi lapangan terkait dengan kondisi mitra sebelum dilakukannya pelatihan.  Tim  pengabdi  menjalin  mitra  dengan  kepala  desa  untuk  sosialisasi  peranan  Badan  Usaha  Milik  Desa (Bumdes)  dalam  meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat  di  Desa  Janji.  Berdasarkan  pengamatan  yang  dilakukan oleh  tim,  permasalahan  yang  dihadapi  mitra  adalah  1)  Pembentukan  BUMDes  di  Desa  Janji  belum  sepenuhnya membentuk semua jenis usaha yang ada, tetapi baru membentuk satu jenis usaha yaitu ternak ayam  petelur. Hal ini terjadi  karena  kurangnya  pembinaan  kemasyarakatan  desa  dan  pemberdayaan  masyarakat  berdasarkan  prakarsa.
Selain itu, tujuan pengaturan desa untuk  meningkatkan pelayanan publik bagi  masyarakat desa guna  mempercepat perwujudan  kesejahteraan  umum,  memajukan  perekonomian  masyarakat  desa  serta  mengatasi  kesenjangan pembangunan  nasional  tidak  terimplementasi  dengan  baik.  BUMDes  di  Desa  Janji  Kecamatan  dimulai  dari  tahun 2019. Pada tahun 2020, BUMDes di Desa Janji berhenti aktivitas karena tidak ada modal untuk pengembangan usaha, 2) Ada keberatan dari anggota masyarakat yang sudah mempunyai industri rumah tangga, seperti pedagang kue dan kerupuk apabila BUMDes membentuk jenis usaha lain. Masyarakat berpendapat, hal ini dapat menyebabkan usaha industri  rumah  tangga  yang  dimiliki  tidak  secara  efektif  untuk  didayagunakan.  Tim  pengabdi  mengusulkan  agar masyarakat  desa  yang  mempunyai  wirausaha  dapat  dikelola  dalam  operasional  BUMDes  untuk  meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa.
Tujuan  kegiatan  pengabdian  masyarakat  yang  dilakukan  di  Desa  Janji  Kecamatan  Bilah  Barat  Kabupaten Labuhanbatu  adalah  1)  Memberikan  pengetahuan  tentang  peranan  BUMDes  di  Desa  Janji  Kecamatan  Bilah  Barat Kabupaten  Labuhanbatu dan  2) Memberikan pemahaman  tentang  tujuan BUMDes di Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu.

## METODE
Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 05-07 Maret 2020. Kegiatan dimulai dengan melakukan  analisis  situasi.  Tim  menggali  informasi,  potensi  dan  kendala  yang  ada  sebagai  bahan  acuan  untuk merumuskan program kegiatan yang akan dilakukan. Observasi lingkungan desa ini dilaksanakan pada tanggal 03-04 Maret 2020. Tim pengabdi melakukan dialog dengan pihak-pihak terkait dan mengamati keadaan yang menyangkut fisik maupun non fisik.
Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan sebanyak 3 (tiga) hari. Pertemuan langsung dengan Kepala Desa dilaksanakan pada hari pertama untuk membantu sosialisasi dan persiapan serta merancang persiapan Focus Group Discussion (FGD). Persiapan di hari pertama adalah 1) Membentuk Tim yang mencakup: Moderator, yaitu fasilitator diskusi yang terlatih dan memahami masalah yang dibahas serta tujuan dari solusi yang hendak dicapai (ketrampilan substantif), serta terampil mengelola diskusi (keterampilan proses); Asisten Moderator/co-fasilitator, yaitu orang yang intensif  mengamati  jalannya  FGD,  dan  membantu  moderator  mengenai  waktu  dan  fokus  diskusi;  Pencatat Proses/Notulen, yaitu orang bertugas mencatat inti permasalahan yang didiskusikan serta dinamika kelompoknya yang dibantu dengan alat pencatatan berupa satu unit komputer atau laptop yang lebih fleksibel; Penghubung Peserta, yaitu orang yang mengenal (person, medan), menghubungi, dan  memastikan partisipasi peserta; Penyedia Logistik, yaitu orang-orang  yang  membantu  kelancaran  FGD  berkaitan  dengan  konsumsi,  alat  dokumentasi,  dan  lain-lain; Dokumentasi, yaitu orang yang mendokumentasikan kegiatan dan dokumen FGD: memotret, merekam (audio/video), dan  menjamin  berjalannya  alat-alat  dokumentasi,  terutama  perekam  selama  dan  sesudah  FGD  berlangsung.  2) Memilih dan mengatur tempat yaitu ruangan serta tempat duduk yang memadai.
FGD dilaksanakan pada pertemuan kedua. Nara sumber menjelaskan secara langsung materi tentang peranan BUMdes  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  FGD  diisi  juga  dengan  diskusi  dan  tanya  jawab  secara kelompok, untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan serta solusi yang telah disepakati bersama. Kegiatan pada pertemuan ketiga adalah praktik mengenai implementasi yang harus dilakukan oleh Bumdes. Proses sosialisasi diketahui secara langsung oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta tokoh masyarakat/ketua suku dan ketua kelembagaan di pedesaan. Pelaksanan praktik dilakukan dengan kegiatan menyusun program usaha ekonomi  masyarakat  pemberdayaan  penduduk  dan  pengembangan  usaha  ekonomi  keluarga,  kelompok  masyarakat yang bisa dikelola oleh BUMdes.
Peserta  pengabdian  ini  berjumlah  30  orang  yang  sebagian  besar  masyarakatnya  adalah  petani,  pekebun, peternak dan juga wiraswasta. Luaran yang dihasilkan dari apa yang diterapkan dalam kegiatan sosialisasi ini adalah: 1) Memahami pentingnya peranan BUMdes)  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat Desa Janji, 2) Peserta mengimplementasikan bagaimana peranan BUMdes untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Janji.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Program pengabdian ini disesuaikan dengan analisis situasi sehingga sesuai dengan yang diperlukan oleh mitra. Materi  yang  disampaikan  oleh  nara  sumber  mengacu  pada  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah,  Undang-undang  Nomor  6  tahun  2014  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2015. Landasan teori yang digunakan sebagai bingkai dalam melakukan pengabdian ini adalah Teori Resource Based View (RBV) oleh Barney (1991). Secara lebih spesifik berdasarkan teori RBV, desa harus memiliki sumber daya yang harus
bernilai,  langka,  tidak  disubstitusi,  dan  tidak  diimitasi.  Agunggunanto  et  al.  (2016)  juga  menyatakan  bahwa pembentukan BUMDes merupakan cara untuk memanfaatkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang memberikan kewenangan  kepada  pemerintah  desa  untuk  melakukan  inovasi  dalam  pembangunan  desa,  terutama  meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa.
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, ada tiga tahapan yang bisa dilalui oleh kepala desa bersama pihak panitia pembentukan BUMDes untuk proses pembentukan BUMDes secara ideal. Tahapan-tahapan tersebut adalah: Tahap  I:  Membangun  kesepakatan  antar  masyarakat  desa  dan  pemerintah  desa  untuk  pendirian  BUMDes  melalui musyawarah  desa  atau  rembug  desa.  Kepala  Desa  mengadakan  musyawarah  desa  dengan  mengundang  Panitia pembentukan  BUMDes,  anggota  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dan  pemuka  masyarakat  serta  lembaga kemasyarakatan  yang  ada  didesa.  Tahap  II:  Pengaturan  organisasi  BUMDes  yang  mengacu  kepada  rumusan Musyawarah Desa pada Tahap I oleh Penitia Ad-hoc . Pada tahap kedua ini, semua pihak yang berkepentingan harus memahami aturan kerja organisasi. Pemahaman menyusun Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDes  diperlukan  untuk  dijadikan  rujukan  pengelola  dan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  tata  kelola  BUMDes. Penyusunan deskripsi pekerjaan bagi setiap pengelola BUMDes sangat diperlukan untuk dapat  memperjelas peran dari  masing-masing  orang.  Dengan  demikian,  tugas,  tanggung  jawab,  dan  wewenang  pemegang  jabatan  tidak duplikasi yang memungkinkan setiap jabatan/pekerjaan yang terdapat di dalam BUMDes diisi oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya. Tahap III: Pengembangan dan pengelolaan BUMDes. Rencana usaha (business plan) disusun dengan baik. Penyusunan rencana usaha penting untuk dibuat dalam periode 1 sampai dengan 3 tahun. Sehingga, para pengelola BUMDes memiliki pedoman yang jelas apa yang harus dikerjakan dan dihasilkan dalam upaya mencapai tujuan  yang  ditetapkan.  Kinerjanya  menjadi  terukur.  Penyusunan  rencana  usaha  dibuat  bersama  dengan  Dewan Komisaris BUMDes.
BUMDes  sebagai  lembaga  usaha  mandiri  masyarakat  desa  harus  mampu  memberikan  kesejahteraan masyarakat desa sendiri. Oleh karena itu, arus balik diperlukan dalam pemerataan sumber daya alam dan kebijakan. Melalui  cara  demikian,  keberadaan  BUMDes  diharapkan  mampu  mendorong  dinamisasi  kehidupan  ekonomi  di pedesaan.  BUMDes  harus  memiliki  perbedaan  dengan  lembaga ekonomi  pada umumnya.  Ini  dimaksudkan  agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga  desa.  Pemahaman  tentang  hal  di  atas  mulai  diterima  peserta pengabdian  masyarakat  yaitu  masyarakat  Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu (Gambar 1). Para peserta memiliki espektasi yang baik terhadap peranan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemenuhan  modal  usaha  BUMDes  harus  bersumber  dari  masyarakat.  Meskipun  demikian,  BUMDes  dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3, Undang-undang no. 6 tahun 2014 dan PP Nomor 47 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa desa mempunyai wewenang untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan yang membuka peluang desa untuk otonom dalam pengelolaan baik kepemerintahan maupun sumber daya ekonominya
Badan usaha milik Desa Janji yang hanya satu jenis menyebabkan tidak berkembangnya BUMdes dari jenis usaha  yang  ada.  Tim  pengabdi  mengusulkan  pembentukan  Toko  Desa  (Desa  Smart).  Usulan  ini  dapat  dilakukan dengan cara menjadikan salah satu tempat grosir pada toko kecil yang ada di desa untuk menampung hasil produksi seperti makanan ringan yang diolah oleh warga. Untuk mendukung hal tersebut, pengelolaan keuangan yang dalam
Gambar 1  Lingkungan dan Kantor Kepala Desa Janji
bentuk  usaha  simpan  pinjam  dapat  dilakukan.  Tujuannya  adalah  sebagai  pengembangan  potensi  kegiatan  simpan pinjam di pedesaan dan kemudahaan akses pendanaan usaha skala mikro, umkm, dan menengah.
Menurut  tim  pengabdi,  Pembentukan  BUMDes  melalui  Toko  Desa  diyakini  mampu  mengurangi  rantai distribusi barang konsumsi rutin masyarakat. Toko Desa ini nantinya akan menjadi penadah bagi produk Desa Janji. Wujud  nyata  dari  BUMDes  ini  dapat  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  desa  dan  diharapkan  mampu  membentuk jaringan  usaha  antar  desa.  Usaha  simpan  pinjam  masyarakat  juga  dapat  bermanfaat  untuk  mengembangkan  dan memperluas  usaha. Misalnya,  seorang  petani  dapat  membeli  pupuk,  benih  unggul,  cangkul,  dan  alat-alat  pertanian lainnya dalam meningkatkan produksi pertanian. Seorang pedagang akan dapat meningkatkan dan mengembangkan usahanya, sehingga memperoleh tambahan keuntungan. Selain itu, anggota dapat menggunakan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.
Capaian pada pengabdian masyarakat di Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu sebesar 94%. Masyarakat merupakan peserta yang mampu mengikuti sosialisasi peranan badan usaha milik desa (Gambar 2). Sebanyak  92%  masyarakat  yang  menghadiri  pengabdian  masyarakat  diprediksi  mampu  mewujudkan  pelaksanaan peranan  badan  usaha  milik  desa.  Mekanisme  operasionalisasi  diserahkan  sepenuhnya  kepada  masyarakat  desa, Pemerintah  Desa,  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD),  tokoh  masyarakat/ketua  suku,  dan  ketua  kelembagaan  di pedesaan. Masyarakat desa telah dibekali pengetahuan agar menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial serta berpegang teguh pada karakteristik dan nilai-nilai hidup.

## KESIMPULAN
Kegiatan  pengabdian  ini  telah  menambah  pemahaman  masyarakat  tentang  peranan  badan  usaha  milik  desa (BUMDes) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Masyarakat lebih memahami prinsip-prinsip tata kelola BUMDes.  Sebagai  pemecahan  masalah  terbatasnya  jenis  usaha  BUMDes,  dilaksanakan  pembentukan  Toko  Desa (Desa Smart) dan usaha Simpan Pinjam.
Demi kemajuan dan perkembangan desa, masyarakat sebaiknya terlibat dalam usaha yang dikembangkan oleh BUMDes  dengan  pemahaman  dan  pengertian  tentang  program  desa  dalam  membentuk  BUMDes.  Keterlibatan  ini akan  meningkatkan  taraf  hidup  dan  kesejahteraan  masyarakat  Desa  janji.  Perangkat  pemerintah  Desa  Janji  harus memberikan  pengertian  dan  sosialisasi  kepada  masyarakat  secara  berkesinambungan  mengenai  arti  pentingnya pembentukan BUMDes dalam rangka mengelola dan memberdayakan potensi yang ada di desa untuk kemajuan dan kesejahteran masyarakat.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Artikel  ini  merupakan  salah  satu  bagian  dari  laporan  pengabdian  masyarakat  dengan  judul  peningkatan kapasitas badan usaha milik desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa janji kecamatan bilah  barat  kabupaten  labuhanbatu.  Ucapan  terimakasih  penulis  tujukan  pada  Universitas  Muslim  Nusantara  Al Washliyah  Medan  dan  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  pada  Masyarakat  yang  telah  mendukung  jalannya pengabdian masayarakat ini.

## Gambar 2  Sosialisasi Peranan BUMdes Kepada Masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA
Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto, K. (2016). Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan  badan  usaha  milik  desa  (BUMDes). Jurnal  Dinamika  Ekonomi  dan  Bisnis ,  13(1),  67–81. https://doi.org/10.34001/JDEB.V13I1.395
Anggraeni, M. R. R. S. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) pada kesejahteraan masyarakat pedesaan:
Studi pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta. Modus , 28(2), 168. https://doi.org/10.24002/modus.v28i2.848
Barney,  J.  (1991).  Firm  resources  and  sustained  competitive  advantage. Journal  of  Management ,  17(1),  99–120. https://doi.org/10.1177/014920639101700108
Kirowati, D., & Setia, L. D. (2018). Pengembangan desa mandiri melalui Bumdes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Studi kasus :Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan). Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi) , 2(1), 15–24. https://doi.org/10.32486/aksi.v2i1.213
Pradnyani,  N.  L.  P.  S.  P.  (2019).  Peranan  badan  usaha  milik  desa  (Bumdes)  dalam  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat di desa Tibubeneng Kuta Utara. Jurnal Riset Akuntansi JUARA , 9(2), 39–47.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesi  Nomor  47  Tahun  2015,  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Zubair, F., Bakti, I., & Yustikasari, Y. (2019). Pemberdayaan Perangkat Desa Terampil Bermedia dalam Membangun Kesadaran  dan  Kepedulian  Masyarakat  terhadap  Lingkungan  di  Desa  Cikeruh  Kecamatan  Jatinangor Kabupaten  Sumedang. Abdihaz:  Jurnal  Ilmiah  Pengabdian  pada  Masyarakat ,  1(2),  66–73. https://doi.org/10.32663/abdihaz.v1i2.955
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa