## OPTIMALISASI PERAN TIM PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN DAN KEAGAMAAN (PAKEM) TERHADAP ORGANISASI KEAGAMAAN DI KOTA PADANG

## Alfian Bur
Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia Email: boer.alfian@gmail.com

## ABSTRACT
The role of the Monitoring Team for Religious Streams and Beliefs (PAKEM) for Religious Organizations  in  the  City  of  Padang  is  to  carry  out  preventive  and  repressive countermeasures,  preventive  efforts  to  carry  out  activities  such  as  coordination  meetings, conducting  supervision  and  dialogue  for  religious  organizations,  legal  information  and cooperation  with  agencies-government  agencies/officials  are  involved  in  PAKEM  and repressive  measures  such  as  sentencing  if  found  indications  of  violation  and/or  blasphemy against  religion  in  the  city  of  Padang.  The  obstacles  for  the  Monitoring  Team  of  Religious Beliefs and Religious Streams (PAKEM) in  supervising religious organizations in the city of Padang are the absence of PAKEM Standard Operating Procedures (SOPs), the absence of specific  rules  regarding  the  implementation  of  PAKEM  in  the  field,  the  minimal  number  of intelligence personnel from the Public Prosecution Service. is the main guard of PAKEM, the minimum  number  of  operational  vehicles,  limited  facilities  and  infrastructure,  lack  of socialization of the existence of the PAKEM Team in Padang City. Optimizing the Role of the Supervisory  Team  for  Religious  Beliefs  and  Streams  (PAKEM)  towards  Religious Organizations  in  the  City  of  Padang  is  to  immediately  design  PAKEM  Standard  Operating Procedures  (SOPs),  so  that  training  is  held  for  PAKEM  personnel,  especially  for Prosecutors' employees, so that infrastructure is procured, so that socialization can be held ( counseling) regularly and thoroughly in Padang City regarding the existence and Existence of the Padang City PAKEM Team.
Keywords: Optimizing  Roles,  Team  for  Supervision  of  Beliefs  and  Religions  (PAKEM), Religious Organizations

## ABSTRAK
Peran  Tim  Pengawasan  Aliran  Kepercayaan  dan  Aliran  Keagamaan  (PAKEM)  terhadap Organisasi  Keagamaan  di  Kota  Padang  adalah  melakukan  upaya  penanggulangan  secara preventif  dan  represif,  upaya  preventif  melakukan  kegiatan  seperti  rapat  koordinasi, melakukan  pengawasan  dan  melakukan  dialog  kepada  organisasi  keagamaan,  penerangan hukum dan kerjasama dengan instansi- instansi/pejabat pemerintah tergabung dalam PAKEM dan upaya represif seperti pemidanan jika ditemukan indikasi pada penyalahgunaan dan/atau penodaan  terhadap  agama  di  kota  padang.  Kendala-kendala  Tim  Pengawasan  Aliran Kepercayaan  dan  Aliran  Keagamaan  (PAKEM)  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap Organisasi  Keagamaan  di  Kota  Padang  adalah  belum  adanya  Standar  Operasional  Prosedur (SOP)  PAKEM, belum adanya aturan  yg spesifik mengatur mengenai pelaksanaan PAKEM
di  lapangan,  minimnya  jumlah  personil  Intelijen  Kejaksaan  yang  merupakan  garda  utama PAKEM,  minimnya  jumlah  kendaraan  operasional,  terbatasnya  sarana  dan  prasarana, kurangnya  sosialisasi  mengenai  keberadaan  Tim  PAKEM  di  Kota  Padang.  Optimalisasi Peran  Tim  Pengawasan  Aliran  Kepercayaan  dan  Aliran  Keagamaan  (PAKEM)  terhadap Organisasi  Keagamaan  di  Kota  Padang  adalah  Agar  segera  dirancang  Standar  Operasional Prosedur  (SOP)  PAKEM,  agar  diadakannya  pelatihan  pada  untuk  personil  PAKEM khususnya  untuk  personil  Kejaksaan,  agar  adanya  pengadaan  Sarana  Prasarana,  agar diadakannya  kegiatan  sosialisasi  (penyuluhan)  secara  rutin  dan  menyeluruh  di  Kota  Padang mengenai keberadaan dan Eksistensi Tim PAKEM Kota Padang.
Kata  Kunci: Optimalisasi  Peran,  Tim  Pengawasan  Aliran  Kepercayaan  dan  Keagamaan (PAKEM), Organisasi Keagamaan

## PENDAHULUAN
Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara  dalam  bidang  penuntutan  serta  kewenangan  lain  berdasarkan  undang-undang.  Salah satu  tugas  dan  wewenang  kejaksaan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  30  ayat  (3)  d  dan  e Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  RI  diantaranya  adalah  dibidang ketertiban  dan  ketentraman  umum,  dimana  kejaksaan  turut  menyelenggarakan  kegiatan pengawasan  kepercayaan  yang  dapat  membahayakan  masyarakat  dan  pencegahan penyalahgunaan  dan/atau  penodaan  agama.  Jika  ditarik  kebelakang,  sebelumnya  untuk merealisasikan kewenangan Kejaksaan pada Pasal 30 ayat 3 (d) dan (e) Undang-undang No. 16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  RI,  Jaksa  Agung  RI  yang  terdahulu  sudah  berinisiatif mengeluarkan produk hukum berupa KEPJA Nomor: KEP-004/J.A/01/1994 tentang Pembentukan  Tim  Koordinasi  PAKEM,  dimana  Kejaksaan  bersama  para  Instansi  terkait; Kemenag,  Kemendagri,  POLRI,  TNI,  BIN  dan  Budpar  duduk  bersama  untuk  merumuskan dan menganalisa masalah-masalah aliran kepercayaan masyarakat yang dapat membahayakan masyarakat  dan  negara  serta  pencegahan  penyalahgunaan  dan/  atau  penodaan  agama  yang nantinya  berfungsi  sebagai  bahan  masukan  untuk  Pemerintah  (Presiden).  Tim  Koordinasi Pakem  ini  berhirarki  dari  Tingkat  Pusat,  Daerah  Tingkat  I  dan  Daerah  Tingkat  II  sesuai wilayah hukum masing-masing.
Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  RI  tidak  memberikan kewenangan  kepada  Jaksa  Agung  maupun  Kepala  Kejaksaan  di  daerah  sebagai  Ketua  Tim Pakem  untuk  melakukan  pelarangan  dan  pembubaran  terhadap  organisasi  keagamaan  yang melakukan kegiatan yang disebutkan dalam Pasal 1 Penetapan Presiden RI (PNPS) Nomor 1 Tahun  1965  tentang  Pencegahan  Penyalahgunaan  dan/atau  Penodaan  Agama  jo  Undang- undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Penetapan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-undang.
Pada  tahun  2019  terjadi  pembaharuan  dari  aturan  Pembentukan  Tim  Koordinasi PAKEM  yakni  Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2019  tentang Perubahan  atas  peraturan  Jaksa  Agung  Nomor  PER-019/A/JA/09/2015  tentang  Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam masyarakat, pada tahapan  ini  ruang  lingkup  nya  semakin  diperluas  dengan  ditambahkanmya  istilah  Aliran Keagamaan dimana sebelumnya baru memakai istilah Aliran Kepercayaan saja.
Hingga sampai saat sekarang pemerintah belum ada menerbitkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman dan keseragaman pelaksanaan dan pelaporan bagi kegiatan PAKEM, Prosedur PAKEM masih mengacu pada Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 (UU No.1/PNPS/1965) tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, dari segi  Aspek  Hukum  Pidana  Insitusi  Kejaksaan  mengaitkannya  dengan  Pasal  156a  Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  sehingga  aliran  kepercayaan  yang  tidak  sesuai dengan agama resmi yang dianut di Indonesia dapat ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
Dalam  rangka  mengoptimalkan  tugas  dan  wewenang  kejaksaan  dibidang  ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan Negeri Padang setiap tahun telah melaksanakan kegiatan Rapat  Koordinasi  Tim  Pengawasan  Aliran  Kepercayaan  dan  Keagamaan  dalam  Masyarakat dan Sosialisasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan dalam Masyarakat di Kota Padang,  sebagai  contoh  pada  tahun  2016  adalah  terdeteksinya  Organisasi  Masyarakat (Ormas)  Gerakan  Fajar  Nusantara  (GAFATAR)  di  Kota  Padang.  Yang  mana  aliran kepercayaan tersebut menarik perhatian berbagai kalangan, seperti hilangnya 16 warga Kota Padang  yang  diduga  bergabung  dengan  organisasi  Gerakan  Fajar  Nusantara  (GAFATAR), Kejaksaan  Negeri  Padang  pun  segera  mengadakan  forum  dimana  di  dalam  PAKEM  ini, selain Kejaksaan juga ada unsur Kesbangpol Kota Padang, Kementrian Agama Kota Padang, BIN  Wilayah  Kota  Padang,  Intelkam  Polresta  Padang,  Intelijen  Kodim  0312  Padang,  MUI Kota  Padang,  FKUB  Kota  Padang  dan  Dinas  Pendidikan  Kota  Padang.  untuk  melakukan analisa  dan  mengumpulkan  informasi,  yang  kemudian  diambil  kesimpulan  dan  melakukan pelaporan  hasil  dari  forum  tersebut  ke  pusat,  untuk  organisasi  Gerakan  Fajar  Nusantara (GAFATAR)  telah  dilakukan  pemanggilan  dan  dimintai  keterangan,  fungsi  Tim  PAKEM sangat  penting  dalam  penanggulangan  kasus  GAFATAR  tersebut,  karena  PAKEM  akan melakukan  pengawasan  terhadap  paham  tentang  kepercayaan  dan  keagamaan  yang menyimpang,  meneliti  dan  menganalisis  permasalahan  tersebut,  jika  ditemukan  indikasi penyimpangan maka dipandang perlu untuk direkomendasikan ke pemerintah pusat.
Berdasarkan  latar  belakang  pemikiran  di  atas,  maka  permasalahan  adalah  bentuk peran,  kendala  dan  bentuk  optimalisasi  peran  Tim  Pengawasan  Aliran  Kepercayaan  dan Aliran Keagamaan (PAKEM) terhadap Organisasi Keagamaan di Kota.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  adalah  deskriptif  analitis,  dengan  metode  pendekatan  yuridis normative  didukung  oleh  yuridis  empiris.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder. Data  sekunder  diperoleh  dari  studi  dokumen  dan  studi  kepustakaan.  Data  yang  diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

## PEMBAHASAN

## A. Peran  Tim  Pengawasan  Aliran  Kepercayaan  Dan  Keagamaan  (Pakem)  Terhadap Organisasi Keagamaan Di Kota Padang
Pembentukan Tim PAKEM  Kota Padang merupakan implementasi Peran Instansi Kejaksaan  Negeri  Padang  selaku  Stakeholder  dari  Tim  PAKEM  Kota  Padang  dalam rangka mewujudkan peran Kejaksaan untuk menanggulangi berbagai macam jenis tindak pidana  termasuk  didalamnya  peran  dalam  menjaga  ketertiban  dan  ketentraman  umum,
yaitu  menjaga  keharmonisan  umat  dalam  beragama  di  Kota  Padang.  Untuk  mewujudkan peran Tim Pakem kota Padang tersebut digunakan 2 (dua) metode, yaitu :
1. Upaya  preventif  atau  dalam  perspektif  hukum  pidana  disebut  sarana  di  luar  hukum pidana  (non-penal)  adalah  upaya  awal  atau  langkah  awal  yang  dilakukan  untuk mencegah terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan adalah dengan  menanamkan  nilai-nilai  moral  dalam  diri  seseorang.  Tindakan  awal  dapat berupa  penyuluhan  hukum  hukum  kepada  masyarakat  serta  pendidikan  agama  sejak dini. Usaha Preventif merupakan usaha yang ditujukan untuk mencegah dan menangkal timbulnya kejahatan yang pertama kali, dan usaha ini selalu diutamakan.
2. Upaya  represif  atau  dalam  perspektif  hukum  pidana  disebut  sarana  hukum  pidana (penal),  merupakan  suatu  upaya  penanggulangan  kejahatan  secara  konsepsional  yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan atau penindakan terhadap pelaku kejahatan suatu dengan perbuatannya. Cara ini merupakan altenatif lain yang terpaksa  harus ditempuh kalau upaya preventif tidak berhasil.
Dalam  pelaksanaannya  upaya  pencegahan  yang  sudah  dilakukan  berupa pendekatan secara persuasif edukatif yaitu dengan melakukan pengarahan dan bimbingan masyarakat atau dengan penyuluhan langsung yang bersifat tatap muka serta dengan cara pendekatan  lainnya  kepada  masyarakat  kota  Padang  yang  bersifat  himbauan  dan  ajakan serta  bentuk  konsultasi  tertentu  (khususnya  mengenai  aliran  kepercayaan  dan  aliran keagamaan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia).
Dalam  prakteknya,  upaya  preventif  Tim  Pakem  disebut  juga  dengan  kegiatan pembinaan,  yaitu  pembinaan  terhadap  masyarakat  dengan  beberapa  cara  Seperti, Melakukan  Penyuluhan  hukum,  Melakukan  Penerangan  Hukum,  Melakukan  pendekatan Keagamaan/Kepercayaan  dan  Kerjasama  dan  koordinasi  dengan  instansi-instansi/pejabat pemerintah.
Selanjutnya,  upaya  represif  Tim  Pakem  adalah  upaya  represif  yang  bersifat  aktif defensif, menangkal dan menanggulangi kasus-kasus yang sudah terjadi, mengeminimalisir  akibat  atau  risiko  yang  timbul,  dengan  tujuan  untuk  mengungkapkan dan  menangani  secara  cepat  dan  tuntas,  sedini  mungkin  indikasi  aliran  keagamaan  atau kepercayaan dengan jalan mengumpulkan data dan informasi, mendeteksi, mengidentifikasi  permasalahannya,  pelakunya,  sponsornya,  motivasinya,  pendukung- pendukungnya  dan  sebagainya  dan  melakukan  pengkajian,  membuat  analisa  dan perkiraan.  Tugas-tugas  yang  bersifat  represif  dilaksanakan  dengan  bekerjasama  secara fungsional dengan dinas-dinas Intelijen Daerah dan Kepolisian Resor selaku instansi yang berwenang  di  bidang  penyidikan,  terutama  terhadap  kasus-  kasus  keagamaan  atau kepercayaan yang telah mengandung unsur-unsur tindak pidana.
Dalam  praktiknya  usaha  penanggulangan  ini  ditempuh  dengan  2  (dua)  cara Pertama, Penindakan yang bersifat administratif yaitu Tim PAKEM Kota Padang bekerja sama  dengan  instansi  terkait  lainnya,  selanjutnya  diambil  tindakan  oleh  Tim  PAKEM dapat  berupa:  Pernyataan  tertulis  dari  yang  bersangkutan  untuk  tidak  mengulangi melakukan  kegiatan  yang  dapat  meresahkan  masyarakat;  Penutupan  tempat,  penyitaan peralatan dan buku-buku yang digunakan; Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, pada  tahun  2019,  Kejaksaan  Negeri  Padang  bersama  dengan  Petugas  gabungan  dari TNI/Polri  dan  Satpol  PP  mengamankan  sejumlah  buku  yang  diindikasikan  berisi  paham
komunisme  di  sebuah  toko  kawasan  Hos  Cokroaminoto,  Kota  Padang,  Sumatera  Barat (Sumbar).
Peringatan-peringatan  tertulis  dan  apabila  tidak  ditaati  dikeluarkan  pelarangan terhadap  organisasi  atau  aliran  kepercayaan  dan  keagamaan  yang  bersangkutan.  Kedua, Penindakan  Yustisial  yaitu  sesuai  peraturan  perundang-undangan  dilakukan  tugas penyelidikan  dan  penyidikan  yang  dilakukan  aparat  kepolisian  terhadap  aliran kepercayaan  dan  keagamaan  yang  menyimpang  yang  melakukan  tindak  pidana  umum. Tujuan  dari  penindakan  ini  adalah  agar  kasus  dapat  diungkap  dan  diselesaikan  secara tuntas mulai dari pemeriksaan oleh petugas Polri, diajukan ke kejaksaan dan dilimpahkan ke  Pengadilan  agar  diberikan  vonis    yang  setimpal  dengan  perbuatannya.  Langkah  ini dilakukan sebagai efek jera terhadap pelaku agar diharapkan menyesali perbuatannya dan tidak  mengulangi  perbuatan  menyimpang  tersebut.  Penindakan  Yustisial  dilakukan sebagai  bagian  dari  poses  berjalannya  sistem  peradilan  pidana (criminal  justice  system) . Data-data  dan  keterangan-keterangan  awal  yang  sudah  dihimpun  dalam  proses  intelijen yustisial  sebelumnya  dapat  membantu  dan  memudahkan  proses  penyelidikan  dan penyidikan  yang  dilakukan  aparat  kepolisian,  yang  selanjutnya  hal  tersebut  juga  sangat membantu  kejaksaan  dalam  melakukan  penuntutan  di  pengadilan.  Oleh  karena  itu keberhasilan  atas  keakuratan  informasi  dan  data  Intelijen  Yustisial  Kejaksaan  sangat membantu proses penegakan hukum selanjutnya.

## B. Kendala  Tim  Pengawasan  Aliran  Kepercayaan  dan  Aliran  Keagamaan  (PAKEM) dalam melakukan pengawasan terhadap Organisasi Keagamaan di Kota Padang
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Institusi penegakan hukum yang bertanggungjawab sebagai stakeholder untuk mengoptimalkan Peranan Tim PAKEM Kota Padang,  Kejaksaan  Negeri  Padang  melalui  Seksi  Intelijennya  memiliki  beberapa kendala dalam proses pelaksanaanya, beberapa hal menjadi kendala tersebut adalah: Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Tim PAKEM, belum ada aturan yg spesifik mengatur mengenai  pelaksanaan  PAKEM  di  lapangan,  minimnya  jumlah  personil  Intelijen Kejaksaan  selaku  stakeholder  Tim  PAKEM,  minimnya  jumlah  kendaraan  operasional seperti  Mobil  Dinas,  Minimnya  Sarana  Prasarana  seperti  Komputer  dan  alat  komunikasi, belum  adanya  sektretariat  Tim  PAKEM,  terbatasnya  anggaran  dana  operasional  yang dibutuhkan  oleh  Intelijen  Kejaksaan  Negeri  Padang  hal  ini  dapat  dirasakan  dalam pelaksanaan  Kegiatan  PAKEM,  masih  Kurangnya  koordinasi  antara  Tim  PAKEM sehingga  masing-  masing  instansi  melakukan  kegiatan  PAKEM  sendiri-sendiri  dan disesuaikan  dengan  agenda  masing-  masing  instansi,  masih  kurangnya  akses  informasi baik dari peraturan perundang-undangan maupun peraturan lainnya mengenai pelaksanaan pengawasan  aliran  kepercayaan  dan  aliran  keagamaan  dalam  masyarakat  demi  menjaga ketertiban  dan  keamaanan  umum  oleh  Kejaksaan,  masih  minimnya  sosialisasi  kepada masyarakat tentang eksistensi Tim PAKEM Kota Padang.

## C. Optimalisasi  Peran  Tim  Pengawasan  Aliran  Kepercayaan  dan  Aliran  Keagamaan (PAKEM) terhadap Organisasi Keagamaan di Kota Padang
Beberapa  upaya  yang  dapat  dilakukan  Kejaksaan  Negeri  Padang  selaku stakeholder  Tim  PAKEM  Kota  Padang  agar  kedepannya  dapat  mengoptimalkan
kinerjanya  terhadap  Organisasi  Keagamaan  di  Kota  Padang,  di  antaranya  seperti  :  Agar segera  diajukan  usul  untuk  segera  dirancang  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  tim PAKEM,  agar  segera  diajukan  usul  untuk  segera  dirancangnya  aturan  khusus  yang mengatur  mengenai  pelaksanan  PAKEM  di  lapangan,  agar  diadakannya  pelatihan  pada personil  Intelijen  Kejaksaan  selaku  stakeholder  Tim  PAKEM.  agar  adanya  Pengadaan kendaraan operasional seperti Mobil Dinas yang digunakan untuk Perjalanan Dinas untuk Melakukan  Kegiatan  Penyuluhan  Pelayanan  Hukum,  Penyuluhan  Hukum  dan  PAKEM, agar  adanya  pengadaan  Sarana  Prasarana  seperti  Komputer  dan  alat  komunikasi,  agar segera  diusulkan  untuk  dibangun  dan  dibentuk  sektretariat  Tim  PAKEM,  agar  dilakukan pengkajian  ulang  mengenai  anggaran  dana  operasional  yang  dibutuhkan  oleh  Intelijen Kejaksaan Negeri Padang selaku koordinator karena untuk saat ini anggaran yang tersedia kurang mencukupi, agar dilakukan secara rutin sosialisasi mengenai Tim PAKEM di Kota Padang,  sehingga  masyarakat  Kota  Padang  dapat  memperoleh  informasi  mengenai eksistensi Tim PAKEM di Kota Padang.

## KESIMPULAN
Tim PAKEM Kota Padang merupakan implementasi Peran Instansi Kejaksaan Negeri Padang selaku Stakeholder dari  Tim PAKEM Kota Padang dalam rangka mewujudkan peran Kejaksaan  untuk  menanggulangi  berbagai  macam  jenis  tindak  pidana  termasuk  didalamnya peran dalam menjaga ketertiban dan ketentraman umum,  yaitu menjaga keharmonisan umat dalam  beragama  di  Kota  Padang.  Lembaga  Kejaksaan  sebagai  ketua  Tim  PAKEM  bersama pemerintah  harus  segera  membentuk  dan  merumuskan  aturan  yang  mengatur  mengenai Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  bagi  pelaksanaan  pengawasan  aliran  kepercayaan  dan aliran keagamaan dalam masyarakat. Kejaksaan harus mengadakan pelatihan untuk personil Kejaksaan  khususnya  pada  seksi  Intelijen.  Karena  saat  ini  dinilai  sangatlah  kurang  dalam melakukan  kegiatan  Intelijen.  Khususnya  dalam  kegiatan  Pengawasan  Aliran  Kepercayaan dan  Aliran  Keagamaan  dalam  Masyarakat  yang  merupakan tugas  intelijen.  Kejaksaan  harus melakukan  peningkatan  pengadaan  sarana  dan  prasarana  Dalam  rangka  mendukung  kinerja Tim PAKEM khususnya untuk seksi Intelijen Kejaksaan RI.

## DAFTAR PUSTAKA
IGM  Nurdjana, Hukum  dan  Aliran  Kepercayaan  Menyimpang  di  Indonesia,  Peran  Polisi, Bakorpakem & Pola Penanggulangan , Pustaka Pelajar, Yoyakarta, 2009.
Peraturan Undang-Undang: Undang-undang Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;