## PERAN STAKEHOLDER DALAM IMPLEMENTASI FUNGSI KONSERVASI DI TAMAN HUTAN RAYA Ir. H. DJUANDA
(Role of Stakeholder in Implementation of Conservation Function in Ir. H. Djuanda Forest Park)
F ANDAWA S APUTRA 1) , T UTUT S UNARMINTO 2) D AN H ARNIOS A RIEF 3)
1,2,3) Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan IPB Jl. Lingkar Akademik Kampus IPB Dramaga Bogor 16680

## Email: fandawa67@gmail.com
Diterima 07 Desember 2018 / Disetujui 07 Mei 2019

## ABSTRACT
Tahura as a conservation area has many benefits, functions, and impacts. This creates many interests and influences from various parties to Tahura Djuanda, so that the management of conservation in Tahura Djuanda needs to be managed together. Co-management is urgently needed to know each other's roles. Therefore, it is important to know the role of Tahura Djuanda Stakeholder in the implementation of conservation functions. The  purpose  of  this study  identifies  the role  of  Stakeholder  in  the  implementation  of  conservation  functions  and  linkages  among  Stakeholder.  This research  was  conducted  in  Tahura  Djuanda  and  the  location  of  Stakeholder  existence,  with  the  subject  of  research  are  Stakeholder  and  research object that is Tahura Djuanda. Data collection methods used  were questionnaires, interviews, observation, and literature study. Tahura Djuanda's Stakeholder  are  24  and  grouped  in  government  agencies,  private  institutions  and  community  institutions.  The role  of  Stakeholder  in  the  aspects  of protection, preservation, and utilization tends to be good with the interrelationship between Stakeholder that are mutually beneficial.
Keywords: conservation, roles, Stakeholder, Tahura Djuanda

## ABSTRAK
Tahura  sebagai  kawasan  konservasi  memiliki  banyak  manfaat,  fungsi,  dan  dampak.  Hal  tersebut  menimbulkan  banyaknya  kepentingan  dan pengaruh  dari  berbagai  pihak  terhadap  Tahura  Djuanda,  sehingga  pengelolaan  konservasi  di  Tahura  Djuanda  perlu  dikelola  secara  bersama. Pengelolaan  bersama  sangat  diperlukan  untuk  saling  mengetahui  peran  masing–masing  pihak,  sebab  itu  penting  mengetahui  peran  Stakeholder Tahura  Djuanda  dalam  implementasi  fungsi  konservasi.  Tujuan  penelitian  adalah  mengidentifikasi  peran  Stakeholder  dalam  implementasi  fungsi konservasi  serta  keterkaitan  antar  Stakeholder.  Penelitian  dilakukan  di  Tahura  Djuanda  dan  lokasi  keberadaan  Stakeholder,  dengan  subjek penelitian  yaitu  Stakeholder  dan  objek  penelitian  yaitu  Tahura  Djuanda.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu  kuesioner,  wawancara, observasi,  dan  studi  pustaka.  Stakeholder  Tahura  Djuanda  berjumlah  24  dan  dikelompokkan  dalam  lembaga  pemerintah,  lembaga  swasta,  dan lembaga  masyarakat.  Peran  Stakeholder  dalam  aspek  perlindungan,  pengawetan,  dan  pemanfaatan  cendrung  baik  dengan  keterkaitan  antar Stakeholder yang berifat saling menguntungkan
Kata kunci: konservasi, peran, Stakeholder, Tahura Djuanda

## PENDAHULUAN
Taman  Hutan  Raya  Ir.  H.  Djuanda  (Tahura Djuanda)  sebagai  kawasan  konservasi  memiliki  banyak manfaat, fungsi, dan dampak sosial ekonomi yaitu sarana lingkungan  perkotaan,  pengamanan  jaringan  sarana prasarana,  meningkatkan  kualitas  udara  di  sekitar Tahura,  menunjang  pelestarian  air  dan  tanah.  Kendati demikian,  Tahura  Djuanda  juga  memiliki  beberapa permasalahan terkait fungsinya sebagai kawasan konservasi  seperti  pengelolaan  wisata  yang  masih tumpang tindih dengan masyarakat, adanya areal Tahura Djuanda  yang  ditanami  oleh  masyarakat,  dan  monyet ekor  panjang  ( Macaca  fascicularis )  yang  mulai  keluar kawasan dan mengganggu pertanian masyarakat sekitar.
Manfaat,  fungsi  dan  dampak  baik  positif  maupun negatif  yang  berasal  dari  Tahura  Djuanda  sebagai
kawasan  konservasi  akan  memengaruhi  pihak  lain, mengakibatkan  Tahura  Djuanda  perlu  melibatkan  pihak lain  secara  bersama-sama  dalam  mengelola  Tahura Djuanda. Kesadaran perlunya partisipasi publik didasarkan atas perhatian para pengambil kebijakan akan kebutuhan untuk memahami para pihak yang terpengaruh (Nurfatriani  2015). Stakeholder merupakan  kelompok ataupun  individu  yang  dapat  mempengaruhi  maupun dipengaruhi  melalui  proses  pencapaian  tujuan  dari  suatu organisasi  yang  merupakan  dampak  dari  kegiatan operasional  organisasi  (Freeman  1984). Stakeholder dapat pula didefinisikan sebagai pihak-pihak mempengaruhi  dan atau  dipengaruhi  kebijakan  dan tindakan  dengan  kepentingan  yang  berbeda,  baik individu,  kelompok  ataupun  organisasi  dalam  berbagai ukuran (Suporahardjo 2005). Pengelolaan secara bersama sangat  memerlukan  setiap  pihak  mengetahui  perannya
dan  peran  pihak  lainnya.  Terkait  hal  tersebut  dan pentingnya fungsi konservasi, sangat diperlukan penelitian  guna  mengetahui  peran Stakeholder dalam implementasi  fungsi  konservasi  di  Tahura  Djuanda. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi peran Stakeholder dalam  implementasi  fungsi  konservasi  serta keterkaitan antar Stakeholder di Tahura Djuanda.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  dilakukan  di  Tahura  Djuanda  dan sekitarnya  dalam  wilayah  Bandung  Raya,  Jawa  Barat. Data  penelitian  dikumpulkan  pada  rentang  bulan  April- Mei 2018.
Data  yang  dikumpulkan  yaitu  persepsi Stakeholder dalam fungsi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan.  Philips et  al. (2003)  menyatakan  bahwa Stakeholder adalah  para  pemilik  perusahaan,  pemilik modal  atau  pemilik  asset, masyarakat,  dan  pemerintah. Berdasarkan pemahaman tersebut , Stakeholder responden  penelitian  yaitu  semua Stakeholder yang terlibat  atau  memiliki  keterlibatan  terhadap  Tahura Djuanda  sebagai  kawasan  konservasi  yang  dapat dikelompokkan  menjadi  3  kelompok  yaitu  lembaga pemerintah,  lembaga  masyarakat,  dan  lembaga  swasta yang  berjumlah  23  pihak.  Teknik  pengumpulan  data melalui  kuesioner  tertutup  dengan  7  skala  (Avenzora 2008) yang disintesis dari UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi  Sumberdaya Alam  Hayati dan Ekosistemnya serta  PP  No.  108  Tahun  2015  tentang  Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam.
Analisis  yang  digunakan  yaitu  analisis  statistik deskriptif.  Analisis  statistik  deskriptif  adalah  penjabaran secara  deskriptif  hasil  pengolahan  data  kuesioner  skala likert  1-7  yang  dimodifikasi  (Avenzora  2008).  Skala tersebut  memiliki  nilai  yaitu  1  (sangat  tidak  baik),  2 (tidak  baik),  3  (agak  tidak  baik),  4  (biasa  saja),  5  (agak baik), 6 (baik), dan 7 (sangat baik).
Analisis  SWOT  digunakan  sebagai  cara  untuk menentukan  pengembangan  strategi  pada  tahapan selanjutnya,  apabila  hasil  perhitungan  menunjukkan skala  1-3  maka  akan  masuk  ke  dalam  kelemahan ( weakness )  atau  ancaman  ( threat ),  jika  skala  4  maka biasa saja, dan jika skala 5-7 maka akan masuk ke dalam kekuatan ( strength ) atau peluang ( opportunity ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Stakeholder Tahura Djuanda
Stakeholder Tahura  Djuanda  berjumlah  24  pihak yang  terdiri  dari  perorangan,  kelompok,  organisasi, maupun instansi dengan kepentingannya masing-masing. Lembaga  Pemerintah  yang  termasuk  dalam Stakeholder
Tahura  Djuanda  yaitu  terkait  pengelolaan  administrasi, keamanan  serta  pada  aspek  konservasi. Stakeholder pengelolaan  adminitrasi  terdiri  dari  6  desa,  2  kelurahan, dan  4  kecamatan  yang  termasuk  dalam  wilayah Kabupaten  Bandung,  Kabupaten  Bandung  Barat  dan Kota  Bandung,  Provinsi  Jawa  Barat. Stakeholder pengelolaan  keamanan  terdiri  dari  Polsek  Cimenyan, Polsek  Lembang,  dan  TNI  Koramil  0901.  Terkait pengelolaan  aspek  konservasi  terdiri  atas  BKSDA  Jawa Barat  dan  UPTD  Djuanda.  Berdasarkan  UU  No.  23 Tahun  2004  tentang  pemerintah  daerah,  Pemerintahan Daerah  adalah  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan oleh  Pemerintah  Daerah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  menurut  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Lembaga swasta yang termasuk Stakeholder Tahura Djuanda  berjumlah  4  yaitu  The  Lodge  Maribaya, Maribaya Natural Hot Spring Resort, Resor Dago Pakar, dan Bandung Archery Club. Lembaga swasta merupakan suatu  badan  usaha  yang  didirikan  dan  dimiliki  oleh pihak-pihak  swasta  dengan  tujuan  utama  untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Lembaga  swasta  tersebut  seluruhnya  bergerak  dalam bidang  wisata.  Secara  lengkap Stakeholder Tahura Djuanda tersaji pada Tabel 1.
Lembaga masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh  anggota  masyarakat  secara  sukarela  atas  dasar kesamaan  visi,  misi,  profesi,  fungsi  dan  kegiatan  untuk berperan  serta  dalam  pembangunan  dalam  rangka mencapai suatu tujuan. Lembaga masyarakat yang terkait dalam  pengelolaan  Tahura  Djuanda  yaitu  Masyarakat Mitra  Polisi  Hutan  (MMP)  dan  Paguyuban  Warga Pedagang (PWP). MMP merupakan bentuk pemberdayaan  masyarakat  dari  desa/kelurahan  lingkar Tahura  Djuanda  yang  dilakukan  oleh  UPTD  Djuanda untuk  membantu  tugas  pengamanan  dan  pelestarian kawasan, sedangkan PWP merupakan bentuk pemberdayaan  masyarakat  dalam  aspek  ekonomi  yaitu pemberian  lapak  dan  warung  dalam  Tahura  Djuanda yang digunakan untuk berdagang.
Masyarakat  yang  terkait  dalam  pengelolaan  Tahura Djuanda  selain  MMP  dan  PWP  yaitu  tokoh  masyarakat. Tokoh  masyarakat  merupakan  sosok  yang  dituakan dalam  suatu  lingkup  masyarakat.  Tokoh  masyarakat terlibat dalam aspek pelestarian kawasan terutama dalam sosialisasi Tahura Djuanda ke masyarakat, dan mengajak masyarakat  untuk  berpartisispasi  dalam  pelestarian kawasan  seperti  penanaman.  UPTD  Djuanda  juga  selalu meminta  pendapat  tokoh  masyarakat  di  beberapa  desa terkait pengelolaan yang berhubungan dengan masyarakat.
Tabel 1 Stakeholder Taman Hutan Raya Ir H Djuanda No Lembaga Pemerintah Lembaga Masyarakat Lembaga Swasta 1 BKSDA Jawa Barat Tokoh Masyarakat Maribaya Natural Hot Spring Resort 2 UPTD Djuanda Masyarakat Mitra Polisi Hutan (MMP) Resor Dago Pakar 3 Kec. Cimenyan Paguyuban Warga Pedagang (PWP) The Lodge Maribaya 4 Kecamatan Cidadap Bandung Archery Club 5 Kecamatan Coblong 6 Kecamatan Lembang
7 Desa Cibureal
8 Desa Cimenyan
9 Desa Mekarwangi
10 Desa Langensari
11 DesaWangunharja
12 Desa Cibodas
13 Kelurahan Ciumbuleuit
14 Kelurahan Dago
15 Polsek Cimenyan
16 Polsek Lembang
17 TNI Koramil 0901

## 2. Peran  Stakeholder  dalam  Implementasi  Fungsi Konservasi
Sarwono  (2015)  membagi  peristilahan  dalam  teori peran  menjadi  empat  golongan,  yaitu  istilah-istilah  yang menyangkut:  a)  Orang-orang  yang  mengambil  bagian dalam  interaksi  sosial,  b)  Perilaku  yang  muncul  dalam interaksi  tersebut,  c)  Kedudukan  orang-orang  dalam perilaku,  d)  Kaitan  antara  orang  dan  perilaku.  Peran Stakeholder Tahura  Djuanda  dalam  penelitian  ini  hanya dikaji  dari    implementasi  fungsi  konservasi.  Rencana Pengelolaan  Jangka  Panjang  (RPJP)  Tahura  Djuanda terdapat  program  konservasi  yang  meliputi  aspek perlindungan,  pengawetan  dan  pemanfaatan  (UPTD Djuanda  2014).  UPTD  Djuanda  selaku  pengelola  utama tidak  dapat  mengelola  Tahura  Djuanda  secara  mandiri tetapi  membutuhkan  peran Stakeholder dalam  bentuk kerjasama  atau  kolaborasi  untuk  mendukung  usaha konservasi  (UPTD  Djuanda  2014).  Friedman  dan  Miles (2006)  menyatakan  konsep  teori Stakeholder dijabarkan dalam  dua  prinsip,  yaitu principle  of  corporate legitimacy dan the  Stakeholder  fiduciary  principle yaitu yang  dimaksud  organisasi  harus  dikelola  untuk kepentingan Stakeholder dan  manajemen  memiliki hubungan fidusia, menjaga kepentingan Stakeholder dan organisasi berumur panjang. Penjelasan peran Stakeholder dalam  implementasi  fungsi  konservasi  yang terdiri  dari  aspek  perlindungan,  pengawetan,  dan pemanfaatan dijelaskan sebagaimana berikut:
a. Aspek perlindungan
Aspek perlindungan yang dimaksud yaitu pencegahan, penanggulangan, dan pembatasan kerusakan serta  pengamanan  kawasan.  Hal  tersebut  sesuai  dengan PP 108 tahun 2015 tentang  Pengelolaan Kawasan Suaka Alam  Dan  Kawasan  Pelestarian  Alam.  UPTD  Djuanda pada  aspek  perlindungan  sudah  melakukan  peran  dan fungsinya  dengan  baik  dengan  nilai  pada  kedua  kriteria dalam aspek perlindungan pada kategori 6 (baik). UPTD Djuanda  telah  melakukan  kegiatan-kegiatan  dalam  hal
pencegahan, penanggulangan, dan pembatasan kerusakan.  Bentuk  kegiatan  yang  dilakukan  meliputi penanaman  di  lahan  yang  gundul  dan  penanggulangan longsor  yang  tanggap  bekerjasama  dengan  MMP  dan masyarakat sekitar. UPTD Djuanda juga rutin mengadakan  sosialisasi  terkait  keamanan  kawasan,  pal batas, dan patroli rutin baik dalam kawasan maupun luar kawasan.    Hasil  penilaian  persepsi Stakeholder pada aspek perlindungan disajikan pada Gambar 1.
Lembaga swasta dalam fungsi pencegahan, penanggulangan  dan  pembatasan  kerusakan  bernilai  5 (agak  baik)  sedangkan  dalam  pengamanan  kawasan bernilai  4  (biasa  saja).  Lembaga  swasta  terlibat  dalam pengelolaan  sampah  berupa  pembersihan  Sub  DAS Cikapundung, dan rehabilitasi kawasan berupa penanaman  batas  kawasan.  Pengamanan  kawasan  yang dilakukan  lembaga  swasta  secara  tertulis  maupun implementatif  biasa  saja.  Terdapat  nilai  5  yaitu  pada pengamanan  luar  dan  dalam  kawasan,  namun  pada implementasinya hanya sebatas pada daerah terdekat dari wilayah pengelolaan instansi tersebut.
Lembaga  Masyarakat  memiliki  nilai  5  (agak  baik) yang  pada  peran  aspek  perlindungan.  Berdasarkan  hasil observasi  lembaga  masyarakat  sangat  paham  jika  hutan perlu  dijaga  karena  memberikan  manfaat  terutama manfaat  air,  oleh  karena  itu  masyarakat  secara  sukarela berpartisipasi  dalam  kegiatan  penanaman  pohon  dan pembersiahan  DAS  Cikapundung.  Selain  itu,  tugas  dan fungsi utama dari MMP selain aspek keamanan kawasan juga  turut  terlibat  dalam  pelestarian  lingkungan  berupa penanaman kawasan, pengkayaan kawasan, dan berpartisispasi  dalam  pencegahan  dan  penanggulangan kerusakan.  Lemaba  Masyarakat  memiliki  nilai  terkecil pada  aspek  perlindungan  dalam  hal  penetapan  pal  batas blok perlindungan. Hal ini karena masyarakat berpendapat bahwa penetapan pal batas merupakan ranah dari UPTD Djuanda dan pemerintah.
b. Aspek pengawetan
Aspek  pengawetan  berkaitan  dengan  keaneka- ragaman  hayati  dan  ekosistem  yaitu  pengelolaan keanekaragaman  dan  habitat  serta  pemulihan  ekosistem (PP  No.  108  Tahun  2015).  Terkait  aspek  pengawetan UPTD  Djuanda  memiliki  skor  pada  kategori  6  (baik). Kegiatan  yang  dilakukan  UPTD  Djuanda  pada  aspek pengawetan  meliputi  inventarisasi  dan  identifikasi keanekaragaman hayati, rehabilitasi ekosistem, pembersihan  DAS  Cikapundung  dan  pengelolaan  batas kawasan.  Selain  itu,  UPTD  Djuanda  bekerja  sama dengan pihak BKSDA Jawa Barat melakukan penangkaran  Rusa  Timor  serta  pengkoleksian  satwaliar dan  tumbuhan  lain  di  dalam  Tahura  Djuanda.  UPTD Djuanda  juga  melakukan.    Nilai  persepsi Stakeholder tersaji pada Gambar 2.
Pihak  Lembaga  Pemerintah  memiliki  skor  pada kategori  4  (biasa  saja),  hal  ini  menunjukkan  bahwa pemerintah tidak terlibat dalam pengawetan keanekaragaman  hayati  dan  ekosistem.  Pemerintah  agak tidak  terlibat  (kategori  3)  dalam  inventarisasi  dan identifikasi  keanekaragaman  hayati.  Pemerintah  agak terlibat dalam penanaman vegetasi serta pemulihan DAS. Hal  tersebut  karena  Pemerintah  memiliki  program  aksi lingkungan  berupa  penanaman  pohon  dan  pembersihan DAS  Cikapundung.  Penanaman  pohon  dan  pembersihan DAS  Cikapundung  dilakukan  Pemerintah  bekerjsama dengan  pihak  UPTD  Djuanda  dalam  penyediaan  bibit dan akses kelokasi DAS Cikapundung.
Lembaga  swasta  pun  agak  tidak  terlibat  dalam pengelolaan  keaneakaragaman  hayati.  Lembaga  swasta akan  langsung  menghubungi  pihak  UPTD  Djuanda  jika berkenaan  dengan  fauna  dan  flora.  Terkait  pengelolaan pemulihan  ekosistem  memiliki  kategori  5  yang  berarti agak terlibat terutama dalam pemulihan DAS Cikapundung dan rehabilitasi kawasan berupa penanaman  vegetasi.  Kegiatan  pembersihan  DAS Cikapundung  yang  dilakukan  lembaga  swasta  meliputi pembersihan  sampah  yang  dilakukan  setiap  minggu dengan  tujuan  melestarikan  sungai  dan  membuat wisatawan  nyaman  berkunjung  ke  tapak  wisata  lembaga tersebut.  Selain  itu,  Lembaga  swasta  juga  juga bekoordinasi  dengan  pihak  UPTD  Djuanda  utnuk  bibit dan lokasi penanaman di areal Tahura Djuanda.
Lembaga  masyarakat  dalam  aspek  pengawetan bernilai 4 yang bermakna biasa saja. Sementara itu, pada aspek kebijakan ekosistem serta pengawetan keanekaragaman  hayati  dan  habitat  serta  penelitian masyarakat agak tidak terlibat. Hal ini karena masyarakat memang  tidak  dilibatkan  dalam  proses  pembuatan kebijakan  dan  kegiatan  inventarisasi  dan  identifikasi keanekaragaman  hayati.  Terkait  penelitian,  masyarakat tidak  terlibat  dan  percaya  apa  yang  disosialisasikan  oleh pihak  UPTD  Djuanda.  Pada  kegiatan  pemulihan  DAS, rehabilitasi ekosistem dan penanaman vegetasi masyarakat  memiliki  nilai  yang  masuk  kategori  agak terlibat.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya  partisipasi masyarakat  dalam  kegiatan  lingkungan  yang  diadakan oleh UPTD Djuanda.
Gambar 1  Nilai persepsi Stakeholder pada aspek perlindungan
Gambar 2  Nilai persepsi Stakeholder pada aspek pengawetan
c. Aspek pemanfaatan
UPTD  Djuanda  memiliki  skor  5  yang  berarti  agak dilakukan  pada  semua  kriteria.  Pemanfaatan  dilakukan secara lestari dengan kaidah-kaidah konservasi. Pemanfaatan yang dilakukan oleh UPTD Djuanda berupa wisata,  air,  jasa  lingkungan,  tumbuhan  dan  satwaliar. Kebijakan  pemanfaatan  lingkungan  dilakukan  di  blok pemanfaatan,  sedangkan  pemanfaatan  air  diperoleh  dari mata  air  yang  tersebar  dalam  Tahura  Djuanda.  Aspek pemanfaatan  wisata  dilakukan  di  blok  pemanfaatan dengan objek utama berupa curug, goa dan koleksi satwa dan  tumbuhan  yang  tersebar  di  Tahura  Djuanda.  UPTD Djuanda  memiliki  kategori  agak  tidak  terlibat  dalam mekanisme  pemanfaatan  karbon.  UPTD  Djuanda  sudah melakukan  perhitungan  karbon  yang  ada  di  Tahura Djuanda  namun  belum  terealisasikan.  Sementara  itu, inventarisasi  dan  identifikasi  potensi  keanekaragaman hayati  yang  dimanfatkan  masuk  dalam  kategori  agak terlibat.
Sebagian  Lembaga  Pemerintah  memiliki  nilai  4 masuk  dalam  kategori  biasa  saja  dalam  aspek pemanfaatan  karena  memang  pemerintah  kurang terlibat dalam aspek pemanfaatan. Namun  demikian,  pemerintah memiliki  nilai  6  pada  pemanfaatan  air  karena  lingkar desa  Tahura  Djuanda  hampir  seluruhnya  memanfaatkan air  dari  hutan.  Pemerintah  juga  memiliki  nilai  tidak terlibat  dalam  kegiatan  inventarisasi  dan  identifikasi potensi  tumbuhan  dan  satwaliar.  Hal  ini  karena  UPTD Djuanda  tidak  melibatkan  pemerintah  dalam  kegiatan tersebut.
Lembaga swasta memiliki skor 5 pada pemanfaatan kondisi  lingkungan,  terutama  kegiatan  pemanfaatan wisata  dan  air.  Objek  dan  daya  Tarik  yang  disajikan adalah  kondisi  lingkungan  yang  asri  dan  sejuk,  sungai yang masih dalam kondisi baik, pemandangan pegunungan  serta  pemberian  izin  atau  kerjasama pemanfaatan  jasa  lingkungan.  Pihak  swasta  memiliki kerjasama  atau  perizinan  yang  terdiri  dari  perizinan lokasi  wisata,  perlintasan  pipa  air,  pemanfaatan  air,  dan izin pengambilan foto/video dari pemandangan yang ada di  Tahura  Djuanda.  Aspek  tumbuhan  dan  satwaliar memiliki  nilai  skor  4  hal  ini  biasa  saja  dalam  aspek pemanfaatan.  Hal  ini  memang  lembaga  swasta  tidak menekankan  keanekaragaman  hayati  sebagai  objek  daya
tarik  wisata,  namun  ada  bentuk  pemanfaatan  tumbuhan menjadi dek foto, serta menjadi atraksi yaitu monyet ekor panjang  yang  masuk  kedalam  lokasi  wisata.  Persepsi Stakeholder terhadap  aspek  pemanfaatan  tersaji  pada Gambar 3.
Lembaga  masyarakat  memiliki  skor  4  namun  pada kenyataannya masyarakat sangat memanfaatkan air untuk kehidupan  sehari-hari  yang  berasal  dari  Tahura  Djuanda dan  pemanfaatan  air  ini  masuk  dalam  kategori  sangat dilakukan.  Masyarakat  tidak  memanfaatkan  kondisi lingkungan  lain  seperti  untuk  listrik,  budidaya  atau penyimpanan karbon. Lembaga masyarakat memanfaatkan  tumbuhan  hanya  untuk  kebutuhan tradisional  berupa  kayu  bakar  kering,  dan  bambu  tua. Secara hukum pemanfaatan kayu bakar dan bambu tidak diizinkan  namun  pihak  UPTD  Djuanda  memberi toleransi kepada masyarakat dengan syarat tidak merusak lingkungan, tidak menebang, dan untuk kayu bakar yang benar-benar  kering.  Sementara  itu,  untuk  pengelolaan satwaliar  masyarakat  agak  tidak  dilakukan  karena masyarakat  menyadari  bahwa  satwa  yang  ada  di  Tahura Djuanda dilindungi oleh pemerintah.

## 3. Keterkaitan Antar Stakeholder
Keterkaitan  dan  hubungan  para  pihak  dalam pengelolaan aspek konservasi Tahura Djuanda berbentuk kerjasama, kemitraan, perizinan, administrasi, keamanan, dan batas wilayah. Keterkaitan Stakeholder dapat berupa kaitan  yang  positif  berupa  kolaborasi,  koordinasi,  dan kontribusi  (Manullang  2018).  UPTD  Djuanda  dalam pengelolaan konservasi menjadi poros utama dan terbagi menjadi  2  Sub  unit  yaitu  Sub  unit  Negla  dan  Sub  unit Maribaya.  Sub  unit  Negla  berkaitan  dengan Stakeholder Resor Dago Pakar, Bandung Archery Club, MMP, PWP, Polsek  Cimenyan,  Kecamatan  Cidadap,  Kecamatan Coblong, Kecamatan Cimenyan, Kelurahan Ciumbuleuit, Kelurahan  Dago,  Desa  Ciburial,  dan  Desa  Cimenyan. Sub  unit  Maribaya  berkaitan  dengan  The  Maribaya Natural Hot Spring Resort, The Lodge Maribaya, Polsek Lembang,  Koramil  TNI  0901,  MMP,  Kecamatan Lembang,  Desa  Cibodas,  Desa  Wangunhardja,  Desa Mekarwangi, dan Desa Langensari. Sementara itu, Pihak BKSDA dan PEMDA langsung berkaitan dengan UPTD Djuanda.
Berdasarkan  bentuk  kerjasama  yang  terjalin, hubungan antara The Lodge Maribaya, Maribaya Natural Hot  Spring  Resort  dan  Bandung  Archery  Club  yaitu kerjasama  dalam  pemanfaatan  wisata.  Kemitraan  yang terjalin  dari  Tahura  Djuanda  yaitu  MMP  dan  PWP. Kemitraan ini merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat.  Sementara  itu,  bentuk  kolaborasi  yang terjalin adalah dalam pemulihan DAS Cikapundung yang melibatkan  UPTD  Djuanda,  PEMDA,  dan  Masyarakat. Bentuk perizinan dilakukan oleh Resor Dago Pakar yaitu perizinan perlintasan
Keterkaitan antar Stakeholder menunjukkan berbagai  bentuk  kerjasama,  kemitraan,  dan  kolaborasi bahkan  ditemukan  beberapa  keterkaitan  yang  tidak seharusnya  dilakukan,  hal  tersebut  termasuk  hubungan positif yang biasa disebut Stakeholder kawan (Manullang 2018).
Overseas  Development  Administration (ODA)
(1995)  mengkategorikan peran Stakeholder terhadap suatu  isu, Stakeholder dapat  diketegorikan  kedalam  dua kelompok yaitu:
1. Stakeholder Utama (primer)
Stakeholder utama  merupakan Stakeholder yang memiliki    kaitan  kepentingan  secara  langsung  dengan suatu  kebijakan,  program,  dan  proyek.  Mereka  harus ditempatkan  sebagai  penentu  utama  dalam  proses pengambilan keputusan. Satakeholder di Tahura Djuanda yang masuk ke dalam kategori ini adalah:
a.  Masyarakat  dan  tokoh  masyarakat:  Masyarakat yang  terkait  dengan  Tahura  Djuanda,  yakni  masyarakat yang  diidentifkasi  akan  memperoleh  manfaat  dan  yang akan  terkena  dampak  dari  keputusan  yang  dibuat  oleh UPTD  Djuanda.  Masyarakat  sekitar  Tahura  Djuanda mendapat  manfaat  berupa  pemanfaatan  air  dan  bentuk pemberdayaan  masyarakat.  Tokoh  masyarakat:  anggota masyarakat yang oleh masyarakat ditokohkan di wilayah itu sekaligus dianggap dapat mewakili  aspirasi masyarakat.  Selain  itu,  tokoh  masyarakat  juga  berfungsi sebagai penghubung kepentingan UPTD Djuanda dengan masyarakat.
b. Pihak Manajer publik lembaga/badan publik yang bertanggung jawab dalam pengambilan dan implementasi suatu  keputusan  yaitu  UPTD  Djuanda.  Doering  (1995) mengatakan  peran  pemangku  kepentingan  dalam pengambilan keputusan pemerintah adalah sederhana.
2. Stakeholder Pendukung (sekunder)
Stakeholder pendukung (sekunder) adalah Stakeholder yang  tidak memiliki  kaitan  kepentingan secara  langsung  terhadap  suatu  kebijakan,  program,  dan
proyek,  tetapi  memiliki  kepedulian  ( concern )  dan keprihatinan  sehingga  mereka  turut  bersuara  dan berpengaruh  terhadap  sikap  masyarakat  dan  keputusan legal  pemerintah.  Satakeholder  di  Tahura  Djuanda  yang masuk ke dalam kategori ini adalah:
a.  Lembaga  (aparat)  pemerintah  dalam  suatu wilayah tetapi tidak memiliki tanggung jawab langsung.
b.  Lembaga  pemerintah  yang  terkait  dengan  isu tetapi tidak memiliki kewenangan secara langsung dalam pengambilan keputusan.
c. Pengusaha (badan usaha) terkait yang terdiri atas The  Lodge  Maribaya,  Maribaya  Natural  Hot  Spring Resort, Resor Dago Pakar, serta Bandung Archery Club.
Menurut Kartini (2009) pengakuan terhadap adanya berbagai Stakeholder di luar pemegang saham (Shareholders) yang  dapat  memengaruhi  efektifitas pencapaian  tujuan  instansi  telah  mengubah  dimensi tanggung  jawab  sosial  instansi,  dari  tanggung  jawab terhadap  fokus  pengelolaan  semata-mata  menjadi tanggung jawab kepada sejumlah Stakeholder yang lebih luas. Stakeholder memiliki  peran  penting  bagi  UPTD Djuanda. Hal ini ditandai dengan tujuan dan misi UPTD Djuanda yang selalu berkaitan dengan upaya pengintegrasian  antara  tujuan  dan  misi  UPTD  Djuanda dengan  kondisi  dan  peran Stakeholder bagi  UPTD Djuanda.  Diketahui  bahwa Stakeholder (masyarakat, aparat  pemerintahan  dan  mitra  bisnis)  memiliki keterkaitan  dan  peran  yang  jelas  dalam  mendukung UPTD Djuanda, baik  dari segi  struktural  hingga aplikasi dari  setiap  kebijakan  dan  proses  program  yang  dituntut untuk tetap memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara simultan.

## 4. Peran  Stakeholder  Taman  Hutan  Raya  Menurut Analisis SWOT
Analisis  SWOT  dilakukan  berdasarkan  hasil identifikasi peran Stakeholder dalam implementasi fungsi konservasi.  Hasil  tersebut  lalu  dikategorikan  kedalam kekuatan,  kelemahan,  peluang,  dan  ancaman  (Rangkuti 1997).  Hasil  perhitungan  kekuatan,  kelemahan,  peluang dan  ancaman  dari  pengelolaan  konservasi  dapat  dilihat pada Gambar 4 berikut.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  tersebut  Tahura Djuanda  menunjukkan  strategi  SO  yang  artinya menggunakan  kekuatan  untuk  memanfaatkan  peluang yang  tersedia  (Rangkuti  1997).  Strategi  SO  dapat dilakukan  melibatkan  lembaga  masyarakat,  lembaga pemerintah,  dan  lembaga  swasta  dalam  kolaborasi pengamanan serta pemanfaatan potensi bentang alam dan potensi keanekaragaman hayati untuk wisata.

## Gambar 4 Diagram SWOT

## SIMPULAN
Peran Stakeholder Tahura Djuanda tergolong positif dalam pengelolaan pada aspek perlindungan, pengawetan dan  pemanfaatan.  Lembaga  masyarakat  memiliki  nilai tertinggi  pada  aspek  perlindungan  dan  pengawetan, sedangkan  lembaga  swasta  memiliki  nilai  tertinggi  pada aspek  pemanfaatan.  Keterkaitan  antar Stakeholder bersifat  saling  menguntungkan  antara  UPTD  Djuanda dengan Pemerintah, Swasta dan Masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Avenzora  R.  2008. Ekoturisme-Teori  dan  Praktek .  Nias (ID): BRR NAD.
Brancalion  PHS,  Pinto  SR,  Pugliese  L,  Padovezi  A, Rodrigues RR, Calmon M, Carrascosa H, Castro P, Mesquita  B.  2016.  Governance  innovations  from  a multi- Stakeholder coalition  to  implement  large- scale forest restoration in Brazil . World Development Perspectives . 3: 15-17.
Doering  R  1995.  Evaluating  round  table  processes. National round table review . Winter . 1: 1-3.
Freeman RE. 1984. Strategic Management . A Stakeholder Approach. Cambridge (US): University of Minnesota.
Friedman  AL,  Miles  S.  2006. Stakeholders.  Theory  and Practice .  New  York  (US):  OXFORD  University Press.
Kartini    D.    (2009). Corporate    Social    Responsibility Transformasi  Konsep  Sustainability Management dan  Implementasi  di Indonesia . Bandung  (ID):  PT
Refika Aditama.
Manullang  S.  2018. Teori  dan  Praktek  Analisis Stakeholder . Bogor (ID) : IPB Press
Nurfatriani. 2015. Analisis pemangku kepentingan dalam transformasi  kebijakan  fiskal  hijau. Jurnal  Analisis Kebijakan Kehutanan . 12(2) : 105 – 124
[ODA] Overseas  Development  Adminstration .  1995. Guidance  Note  on  how  to  do  Stakeholder  Analysis of  aid  Projects  and  Programmes .  London  (UK): ODA
Phillips  R,  Freeman  RE,  Wicks  AC.  2003.  What Stakeholder theory  is  not . Business  Ethics Quarterly . 13(4): 479-502.
Rangkuti  F.  1997. Analisis  SWOT  Teknik  Membedah Kasus  Bisnis .  Jakarta  (ID):  PT  Gramedia  Pustaka Utama.
Sarwono SW. 2015. Teori-Teori Psikologi Sosial. Jakarta (ID) : Rajawali Pers. Suporahardjo. 2005. Manajemen Kolaborasi:
Memahami  Pluralisme  Membangun  Konsensus .
Bogor (ID): Pustaka Latin.
[UPTD  Djuanda]  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah Djuanda.  2014. Rencana Pengolaan  Jangka Panjang  Taman  Hutan  Raya  Ir  H  Djuanda . Bandung (ID): UPTD Djuanda.