Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 17, No. 4 Juli - Agustus 2023

## REFORMASI BIROKRASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BLITAR
Abdurrohman 1 , Yaqub Cikusin 2 , Afifuddin 3
Magister Ilmu Administrasi, Pascasarjana, Universitas Islam Malang, Jl. MT Haryono, 193 Malang, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, 65144, Indonesia.
LPPM Unisma, Jl. MT Haryono, 65144 Indonesia . Email: abdrohmanfikri@gmail.com

## ABSTRAK
Reformasi  Birokrasi  Pelayanan  adalah sebuah kebijakan Pemerintah Daerah yang telah diberikan kewenangan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam ayat 1 bahwa dalam  rangka  peningkatan  kinerja  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  dapat  melakukan  pembaharuan  dan innovasi  pelayanan  publik.  Rumusan  masalah  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  reformasi birokrasi pelayanan administrasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar dan apa  faktor  pendukung  dan  penghambat  reformasi  birokrasi  pelayanan  administrasi  kependudukan  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan  jenis  penelitian  deskriptif.  Lokasi  penelitian  di  Kantor  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Blitar. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumen. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis  dari  Miles, Huberman (2014) yakni meliputi  pengumpulan data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.  Hasil penelitian menunjukan bahwa  reformasi  birokrasi  pelayanan  administrasi  kependudukan  di  Dispendukcapil  Kabupaten  Blitar  dalam kurun  waktu  lima  tahun  terkahir  telah  melakukan  reformasi  birokrasi  pelayanan  administrasi.  perubahan  dan innovasi  pelayanan administrasi  di tinjau dari  kelembagaan terdapat  perubahan struktur, dan dari sisi  penataan perubahan  visi-misi  organisasi  dan  dari  sisi  sumber  daya  aparatur  terdapat  program  pelatihan  dan  bimbingan teknis terhadap pegawai Dispendukcapil dan pihak pelayanan di desa/kelurahan. pada 5 tahun terakhir ditinjau dari pelayanan ada tiga pelayananantara lain pelayanan tersentral, pelayanan online dan pelayanan Lapk Sarah. Adapun  faktor  pendukung  dan  penghambat  pelaksanaan  reformasi  birokrasi  pelayanan  administrasi kependudukan Dispendukcapil. Faktor pendukung yakni aplikasi E-SIAP dan aplikasi Lapak Sarah. Sementara faktor penghambat yakni kurangnya SDM untuk di lapangan, anggaran bertahap.
Kata  Kunci: Reformasi  Birokrasi,  Pelayanan  Administrasi  Kependudukan,  Dinas  Kependudukan dan  Catatan Sipil

## ABSTRACT
Service Bureaucracy Reform  is one of the regional  government policies that have been given authority by the central government in accordance with Law no. 23 of 2014 the Regional Government in paragraph 1 that in the context of improving the performance of the implementation of the Regional Government can make changes and service innovations. The formulation of the problem raised in this study is how to reform the administration of Population and Civil Registration services in Blitar Regency and the factors that support and support the reform of  population  administration  services  at  the  Population  and  Civil  Registration  Office  of  Blitar  Regency.  This research method uses an approach with a descriptive type of research. The research location is at the Office of Population and Civil Registration of Blitar Regency. Data collection techniques in this study used observation, interviews, and document studies. Data analysis in this study uses the analytical model from Miles, Huberman (2014) which includes data collection, data presentation, drawing conclusions and levers. The results of the study indicate that the reform of population administration services in  the Dispendukcapil Blitar Regency in  the last
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v16i6.1410
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 17, No. 4 Juli - Agustus 2023
five years has carried out administrative service reforms. Changes and innovations in administrative services are seen from the institutional point of view, there are structural changes, and in terms of structuring changes in the organizational vision and in terms of apparatus resources, there are training programs and technical guidance for Dispendukcapil employees and service providers in the village/kelurahan. in the last 5 years in terms of services there are three services, namely centralized services, online services and Sarah Lapk services. The supporting and inhibiting factors for the implementation of the Population Administration Service Reform of the Dispendukcapil. The supporting factors are the E-SIAP application and the Sarah application. Meanwhile, the inhibiting factor, namely the lack of human resources in the field, is gradual.
Keywords: Bureaucratic Reform, Population Administration Service, Population and Civil Registry Service.

## 1. PENDAHULUAN
Isu-isu  permasalahan  birokrasi  selalu  menjadi  pembahasan  yang  tidak  ada  habisnya,  hal  ini dikarenakan  birokrasi  pemerintah  yang  beredar  dikalangan  masyarakat  terkesan  tidak  baik,  karena selalu  dihubungkan  dengan  ketidakpuasan,  rumit,  dan  bertele-tele.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  ada pernyataan Pamono Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Blitar pada tahun 2018 “pihaknya melihat saat Ramadhan antrian di Dipendukcapil Kabupaten Blitar lebih banyak dan membludak sampai keluar kantor, sehingga banyak masyarakat yang mengeluh pelayanan yang kurang maksimal atau bertele-tele terutama  pada  pelayanan  E-KTP  atau  surat  keterangan  (Mayangkara  :  04/06/2018).  Gambaran  ini menjelaskan kekecewaan masyarakat terhadap pelayanan birokrasi pemerintah khususnya Kabupaten Blitar 1 .
Ungkapan ini menunjukkan bahwa problem yang dihadapi oleh sistem pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Blitar perlu ditangani dengan serius agar pelayanan tidak berkesan bertele- tele yang mengakibatkan masyarakat malas untuk mengurus administrasi kependudukan mereka. Ada beberapa  kebijakan    yang  dilakukan  oleh  Bupati  diantaranya  adalah  reformasi  birokrasi.  Reformasi birokrasi  dianggap  oleh  para  pemimpin  Kabupaten  Blitar  sebagai  solusi  perubahan  yang  lebih  baik terhadap birokrasi pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Blitar.
Reformasi  birokrasi  secara  garis  besar  diartikan  sebagai  upaya  dalam  melakukan  perubahan kearah  yang  lebih  baik  dan  memiliki  dampak  terhadap  sistem  dan  struktur  birokrasi  itu  sendiri 2 . Pelayanan  Publik  pada  dasarnya  adalah  salah  satu  tugas  penting  yang  tidak  dapat  diabaikan  oleh pemerintah daerah, sehingga pelayanan publik yang ada di pemerintahan daerah harus ada perubahan atau innovasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, jika pelayanan publik tidak ada perubahan dan tidak ada  perkembangan  maka  dipastikan  semua  sektor  akan  berdampak  tidak  baik.  Oleh  sebab  itu,  perlu adanya  formulasi  dan  perencanaan  yang  baik  sesuai  dengan  standar  pelayanan  publik  yang  telah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah.
1 Mustafa Delly. 2013. Birokrasi Pemertintahan. Bandung. Penerbit : Alfabeta
2 Setiyono, Budi. 2016, Birokrasi dalam Persfektif Politik dan administrasi. Bandung. Penerbit Nuansa Indah
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 17, No. 4 Juli - Agustus 2023
Peraturan  pemerintah  yang  mengatur  tentang  standar  pelayanan  publik  tercantum  dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan  Standar  Pelayanan  Minimal,  bahwa  standar  pelayanan  minimal  adalah  ketentuan  tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan kewajiban pemerintah daerah yang wajib diperoleh setiap  warga  secara  minimal 3 .  Standar  pelayanan  minimal  merupakan  kewajiban  pemerintah  daerah yang harus diberikan terhadap setiap warganya, sehingga pemerintah daerah harus menyusun pelayanan publik dengan baik dan tidak rumit, serta perlu adanya pertimbangan beberapa aspek yaitu kemampuan, aparat penyelenggara pelayanan, potensi daerah, kelembagaan, dan karakteristik masyarakat.
Perwujudan  pelayanan  publik  dari  instansi  pemerintah  baik  pemerintah  pusat  maupun pemerintah  daerah  terhadap  masyarakat  merupakan  upaya  untuk  melaksanakan  kewajiban  sebagai aparatur negara, dengan menyiapkan fasilitas pelayanan publik yang cepat dan mudah  dijangkau oleh masyarakat 4 .  Adapun  salah  satu  pelayanan  publik  yang  sangat  dibutuhkan  oleh  masyarakat  adalah pelayanan  publik  bidang  administrasi  kependudukan,  seperti  pelayanan  pembuatan  Kartu  Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E), Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), pembuatan Surat Pindah  Domisili,  pembuatan  Akte  Kelahiran,  Akte  Kematian,  dan  layanan  lainnya.  Pelayanan administrasi kependudukan ini menjadi penting melakukan perubahan dan innovasi untuk kearah yang lebih  baik,  karena  kebutuhan  masyarakat  terhadap  pelayanan  administrasi  kependudukan  selalu bertambah.
Bertambahnya  kebutuhan  masyarakat  terhadap  pelayanan  administrasi  kependudukan disebabkan administrasi kependudukan merupakan dat  kependudukan menyangkut hajat seluruh warga negara  dari  sejak  lahir  hingga  meninggal 5 .  Warga  negara  yang  lahir  diwajibkan  memiliki  Akte Kelahiran,  Kartu  Keluarga,  Kartu  Tanda  Penduduk  dan  Kartu  Identitas  Anak  yang  berfungsi  untuk dijadikan  berkas  persyaratan  administrasi  dan  kewajiban  ketika  mau  masuk  sekolah  dan  ketika membuat  KTP.  Oleh  karena  itu  pelayanan  administrasi  kependudukan  merupakan  pelayanan  yang sangat strategis sehingga dalam penyelenggaraannya pemerintah daerah diharapkan mampu melakukan innovasi dan perubahan kearah yang lebih baik, cepat dan mudah dijangkau oleh masyarakat.
Innovasi dan perubahan ke arah yang lebih baik dalam pelayanan publik merupakan kewajiban Pemerintah Daerah itu sendiri sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dalam ayat 1 bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
3 Thoha, M., 2007. Beberapa Tulisan dan Wawancara di Koran dan Majalah, Jakarta
4 Thoha, M. 2004. Birokrasi dan Politik di Indonesia, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
5 Sedarmayanti. 2010. Majanemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi, dan Manajamen Pegawai Sipil. Bandung, Refika Aditama
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 17, No. 4 Juli - Agustus 2023
Pemerintah  Daerah  dapat  melakukan  innovasi  pelayanan  publik 6 .  Dalam  ayat  2  dalam  perumusan kebijakan  innovasi,  Pemerintah  Daerah  mengacu  pada  prinsip  peningkatan  efisiensi,  perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi pada kepentingan umum, dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Peraturan perundang-undangan ini yang menjadi landasan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Blitar untuk melakukan innovasi dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Blitar.
Dalam  meningkatkan  kualitas  pelayanan  administrasi  kependudukan  di  Kabupaten  Blitar melakukan  langkah-langkah  berupa  innovasi  pembaharuan  terhadap  pelayanan  administrasi kependudukan  diantaranya  adalah  melakukan  terobosan  baru  dengan  menerbitkan  pelayanan Adminduk  di  setiap  kecamatan  di  Kabupaten  Blitar  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  administrasi kependudukan seperti pembuatan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Identitas Anak, Surat Pindah Domisili, Akte Kelahiran.
Kebijakan  reformasi  birokrasi  ini  diharapkan  dapat  mempersingkat  waktu  pengurusan administrasi kependudukan serta mempercepat proses pelayanan terhadap masyarakat. Sehingga pada akhirnya terciptalah pelayanan publik yang efektif dan efesien 7 . Keberhasilan meningkatkan efektifitas pelayanan publik ditentukan oleh faktor kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja aparat  pemerintah,  khususnya  Dispendukcapil  Kabupaten  Blitar  dalam  menyelenggarakan  reformasi birokrasi pelayanan publik bidang administrasi kependudukan diKabupaten Blitar.
Dalam  proses  pelaksanaan  reformasi  birokrasi  pelayanan  administrasi  kependudukan  di Dispendukcapil Kabupaten Blitar tentu adanya kendala dan hambatan karena setiap ada perubahan pasti ada hambatan yang harus diselesaikan hal ini diungkapkan oleh Ir. Suwidanto bahwa
“kalau  hambatan  dan  kendala  selama  proses  perpindahan  sistem  operasi  prosedur  reformasi birokrasi  pelayanan  administrasi  ini  banyak,  diantaranya  masih  kurangnya  sosialisasi  dari  kami sehingga selama ini masyarakat masih mengira pengurusan administrasi kependudukan harus mondar mandir seperti pelayanan sebelumnya, dan terbatasnya waktu pelayanan di kecamatan karena pegawai yang bertugas terbatas sehingga pelayanan masih antri-antri namun kami usahakan semua pelayanna selesai dalam hari itu, untuk itu kami kedepannynakan tetap melakukan innovasi bagaimana caranya untuk mewujudkan pelayanan ini tanpa ada antri”. (WS1.LS/KantorDispendukcapil/230422).
6 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dalam ayat 1 bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ayat 2
7 Komaruddin. 2011. “Reformasi Birokrasi dan Pelayanna Publik. Di dalam jurnal Sekretariat Negara. Nomor 20, Hlm 144-190
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 17, No. 4 Juli - Agustus 2023
Adapun  kendala  yang  dihadapi  oleh  pihak  Dispendukcapil  Kabupaten  Blitar  adalah keterbatasan  waktu  dan  keterbatasan  pegawai  sehingga  masih  ada  hambatan  berupa  antri  meskipun dalam  hari  itu  tetap  pelayanan  terhadap  masyarakat  semua  dapat  diselesaikan,  hal  ini  menunjukkan bahwa  dalam  setiap  transisi  perubahan  kebijakan  pasti  adanya  hambatan  sebagaimana  yang  telah dialami  oleh  pihak  Dispendukcapil  Kabupaten  Blitar  sehingga  perlu  ada  tindakan  dan  gerakan perubahan  untuk  menyelesaikan  hambatan  yang  dihadapi.  Berdasarkan  dari  uraian  latar  belakang masalah  maka  peneliti  tertarik  untuk  meneliti  Tesis  yang  berjudul  “Reformasi  Birokrasi  Pelayanan Administrasi  Kependudukan  di  Dispendukcapil  Kabupaten  Blitar”,  pelayanan  administrasi kependudukan  merupakan  pelayan yang  sangat  diperlukan  oleh  masyarakat  sehingga  perubahan dan innovasi kearah yang lebih baik penting dilakukan dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang baik  dan  mudah.  Maka  dalam  rangka  memaksimalkan  innovasi  pelayanan  publik  administrasi kependudukan penelitian ini  penting dilaksanakan.

## 2.  METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan  jenis  deskriptif.  Peneletian  ini  berjudul  “Reformasi  Birokrasi  Pelayanan  Administrasi Kependudukan  di  Dispendukcapil  Kabupaten  Blitar”.  Fokus  penelitian  menurut  Patton  (1980:228) bahwa menentukan fokus penelitian mempunyai dua tujuan utama, yakni fokus memberikan batasan- batasan  dan  fokus  penelitian  menentukan  inklusi  dan  eksklusi  untuk  informasi  baru  yang  muncul 8 . Fokus  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  menemukan  upaya  reformasi  birokrasi  pelayanan administrasi kependudukan Dispendukcapil Kabupaten Blitar dan menemukan faktor pendukung dan penghambat terlaksananya reformasi birokrasi pelayanan administrasi kependudukan Dispendukcapil Kabupaten Blitar. Lokasi penelitian menurut Ahmadi (2018) situs atau lokasi penelitian adalah konteks peristiwa atau kegiatan yang terjadi, suatu wilayah yang ditetapkan secara sosial. Dalam penelitian ini situs atau lokasi penelitian adalah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar.
Subyek  dan  informan,  menurut  Arikanto  (2006)  subyek  adalah  yang dituju  untuk  diteliti  oleh peneliti 9 .  Menurut  Moleong  (2015)  informan  adalah  orang  yang  dijadikan  sasaran  untuk  memberi informasi  tentang  situasi  dan  kondisi  latar  belakang  penelitian 1011 .  Dalam  penelitian  ini  subyek  dan informan adalah Aparatur Dispendukcapil Kabupaten Blitar antara lain sebagai berikut. Pertama ketua
8 Ainin Moh. 2013. Metode Penelitian Bahasa Arab. Malang. Bintang Sejahtera (hlm. 121)
9 S. Nasution. 2003. Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif. Bandung. Tarsito Bandung (hlm. 115)
10 Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Rosda Karya. Bandung
11 Sugiyono. 2009.  Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung. Alfabeta (hlm 209).
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 17, No. 4 Juli - Agustus 2023
Dispendukcapil  Kabupaten  Blitar  sebagai stakeholder penerbitan  kebijakan  terkait  administrasi kependudukan.  Kedua  petugas  penerima  pemohonan  layanan  administrasi  kependudukan.  Ketiga petugas Back  Office .  Keempat  petugas  pelayanan  desa/kelurahan.  kelima  pemohon  layanan administrasi kependudukan.
Sumber  data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dan  data  skunder  yang  diperoleh  dari  hasil wawancara,  oservasi  dan  dokumentasi  penelitian.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  pendapat Moh.  Ainin  (2013)  yakni  dengan  cara  teknik  observasi,  teknik  wawancara,  teknik  dokumentasi 12 . Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data model Miles, Huberman dan sadana (2014)  yakni data yang dilakukan secara langsung dan terus menerus hingga tuntas. Keabsahan data adalah validasi data dan hasil penelitian (S. Nasution: 2003) yakni dilakukan dengan cara uji kredibilitas data.  Langkah  ini  dapat  dilakukan  dengan  dua  cara  yakni  dengan  meningkatkan  ketekunan  dan trigulasi 13 .

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian
1. Dispendukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) Kabupaten Blitar
Lokasi  Dispendukcapil  terletak  di  Jl.  Manokwari  No.  25  Satreyan,  Kec.  Kanigoro,  Kab. Blitar, Jawa Timur 66171. Adapun sejarah terbentuknya Dispendukcapil Kabupaten Blitar berdasarkan pada undang-undang yang telah ditetapkan, pertama PPRI (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia) No. 41 tahun 2007 yang mengatur tentang OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No. 19 Tahun 2008 yang mengatur tentang struktur organisasi dan tata kelola dan tata kerja  dinas-dinas  di  Kabupaten  Blitar.  Ketiga  Peraturan  Bupati  Blitar  No.  52  tahun  2008  mengatur tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar.
Dengan  adanya  peraturan  perundang-undangan  tersebut  maka  seluruh  pegawai  dan  aparatur pelayanan  publik  berkomitmen  untuk  mendukung  dan  membantu  Bupati  Kabupaten  Blitar  untuk mewujudkan visi Dispendukcapil Kabupaten Blitar yakni “terwujudnya kesadaran masyarakat tentang arti  penting  penyelenggaraan  kependudukan  yang  meliputi:  administrasi,  pengawasan,  pengendalian dan pemberian identitas penduduk” sedangkan misi Dispendukcapil Kabupaten Blitar yakni
a) Meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia) meliputi keterampilan dan keprofesionalisme dalam bekerja.
12 Ahmadi, Rulam. 2018. Metode Penelitian Kualitatif. Ar-Ruzz Media. Yogyakarta
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 17, No. 4 Juli - Agustus 2023
b) Meningkatkan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi dan memberikan pelayanan yang lebih baik.
c) Meningkatkan pelayanan prima berupa “one day servis” dalam pelayanan identitas penduduk d) Meningkatkan sarana dan prasaran pelayanan publik.
1. Reformasi Birokrasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dispendukcapil Kabupaten Bitar Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  reformasi  birokrasi  pelayanan  administrasi  kependudukan Dispendukcapil Kabupaten Blitar mengacu pada teori sebagai berikut.
A.  Reformasi Berokrasi Kelembagaan
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ir. Suwandito selaku Kepala Dispendukcapil Kab. Blitar “Langkah-langkah yang kami  ambil untuk  mewujudkan pelayanan  administrasi  kependudukan  yang cepat,  dekat  ora  ragat  adalah  menambahkan  titik  layanan  adminduk  yang  terletak  di  Srengat  (TLA Srengat) dan di Wlingi (TLA Wlingi) sehingga ada penambahan struktur organisasi yang bertugas di titik layanan. pihak dispenduk mengutus pegawai-pegawai ketitik tersebut untuk menjadi penanggung jawab pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan terhadap masyarakat” (WS1.IS/KantorDispendukcapil/230422)
Dari  hasil  wawancara  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  ditinjau  dari  sisi  kelembagaan, Dispendukcapil  Kabupaten  Blitar  telah  melakukan  perubahan  yakni  dengan  menambahkan  struktur organisasi  baru  yakni  petugas-petugas  yang  bertanggung  jawab  di  titik  layanan  yang  telah  dipecah menjadi tiga kantor layanan adminduk. Kebijakan penambahan struktur organisasi ini merupakan salah satu  langkah  untuk  mempermudah  untuk  mensingkronkan  antara  pelayanan  pusat  yang  terletak  di Dispendukcapil  Kabupaten  Blitar  dengan  titik  layanan  adminduk  yang  terletak  di  Srengat  dan  titik layanan adminduk yang terletak di Wlingi.
Kemudian setelah adanya reformasi birokrasi di kelembagaan maka langkah selanjutnya adalah reformasi birokrasi di sistem penataan birokrasi pemerintahan.
B. Sistem Penataan Birokrasi Pemerintah
Berdasarkan  hasil  wawancara  denga  Bapak  Bintang  Agung  Silvano  selaku  Bagian  Umum  dan Kepegawaian bahwa
“sistem  pelayanan  administrasi  kependudukan  di  Dispendukcapil  mulai  dari  tahun  2018  sudah  kita menggunakan layanan online, masyarakat berkontak langsung dengan aplikasi, kemudian sistem diubah pada  tahun  2022  dengan  menggunakan  aplikasi  yang  dioperasikan  disetiap  desa/kelurahan  sehingga masyarakat tidak perlu berkontak langsung dengan sistem, cukup dengan mendatangi desa/kelurahan masing-masing”  (WS2.BAS/KantorDispendukcapil/230422).
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 17, No. 4 Juli - Agustus 2023
Dari  hasil  wawancara  di  atas  menggambarkan  bahwa  ditinjau  dari  sisi  penataan  sistem pemerintah,  sistem  pelayanan  administrasi  kependudukan  Dispendukcapil  Kabupaten  Blitar  telah melakukan upaya penyususunan sistem yakni sistem pelayanna offline menjadi pelayanan online guna untuk mempermudah proses pelayanan administrasi kependudukan.
C. Sumber Daya Aparatur
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Evi petugas pelayanan di Desa Jambewangi bahwa “untuk  pelatihan  sumber  daya  aparatur  pihak  Dispendukcapil  melakukan  bimbingan  teknis  dan pelatihan serta sosialisasi pelayanan Lapak Sarah kepada semua petugas pelayanan di desa/kelurahan yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2022. Tujuannya untuk meningkatkan keterampilan aparatur desa/kelurahn dalam melaksanakan tugas pelayanan di desa/kelurahan” (WS3.IE/KantorDesa/030522).
Dari  hasil  wawancara  di  atas  bahwa  di  Dispendukcapil  Kabupaten  Blitar  dalam  rangka meningkatkan sumber daya aparatur yang professional dengan mengadakan pelatihan terkait pelayanan yang diterapkan  di  desa/kelurahan,  bimbingan  teknis  pelayanan  juga  dilakukan untuk  meningkatkan skill  aparatur  desa  dalam  mengakses  dan  mengoperasikan  aplikasi  pelayanan  online.  Pelatihan  dan bimbingan teknis merupakan upaya yang perlu dilaksanakan oleh pihak Dispendukcapil karena dengan adanya sumber aparatur yang memadai maka pelayanan administrasi kependudukan di Dispendukcapil akan terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat.
D. Reformasi Pelayanan Administrasi Kependudukan
Ditinjau  dari  sisi  pelayanan  maka  reformasi  birokrasi  pelayanan  administrasi  kependudukan Dispendukcapil Kabupaten Blitar dapat di klasifikasikan sebagai berikut:
1) Pelayanan Tersentral
Pelayanan  tersentral  merupakan  jenis  pelayanan  yang  diselenggarakan  pihak    Dispendukcapil Kabupaten Blitar yakni setiap pelayanan administrasi kependudukan dilaksanakan di Dispendukcapil, masyarakat  yang  mengurus  administrasi  kependudukan  harus  mendatangi  kantor  dispendukcapil sehingga pelayanan administrasi kependudukan ini mulai beroperasi dari jam tiga pagi yakni berupa pelayanan pembagian antrian yang digunakan untuk urutan pelayanan setelah kantor dispendukcapil di buka  pada  jam  8  pagi.  Pelayanan  ini  membuat  permasalahan  baru  disebabkan  jumlah  masyarakat Kabupaten  Blitar  yang  sangat  banyak  dari  beberapa  kecamatan  berkumpul  dalam  satu  pelayanan sehingga antrian panjang terjadi setiap hari.
Berdasarkan  pada  hasil  wawancara  dengan  masyarakat  yang  sedang  mengurus  administrasi kependudukan di kantor Dispendukcapil Kabupaten Blitar Ibu Robiyah bahwa
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 17, No. 4 Juli - Agustus 2023
“pelayanan di Dispendukcapil sebelumnya (sebelum pelayanan online) untuk mengurus administrasi kependudukan harus datang jam 3 subuh mas, takut kehabisan antrian, sehingga membuat kita sebagai masyarakat  enggan untuk  mengurus  adminduk  soalnya  banyak yang dikorbankan  dan untuk  jadinya sangat lama lebih dari satu bulan” (WS4.IR?Kantor Dispendukcapil/03052022).
Dari hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa pelayanan tersentral banyak menimbulkan permasalahan  yang  mengakibatkan  masyarakat  enggan  mengurus  adminduk.  Kemudian  dengan berjalannya waktu pihak Dispendukcapil melakukan innovasi dengan menyediakan pelayanan online yakni melalui aplikasi E-SIAP.
2) Pelayanan Online (E-SIAP)
Pelayanan  administrasi  kependudukan  secara  online  dengan  menggunakan  aplikasi  E-SIAP merupakan  salah  satu  upaya  pihak  Dispendukcapil  dalam  menyelenggarakan  pelayanan  terhadap masyarakat  kemudian  bersamaan  dengan  menyebarnya  virus  Covid-19  sehingga  segala  kegiatan penyelenggaraan  pelayanan  administrasi  kependudukan  tertunda  hingga  berlarut-larut  sehingga pelayanan  berbasis  online  yakni  E-SIAP  sengat  diperlukan  pada  saat  pandemic  untuk  mencegah terbengkalainya segala urusan masyarakat yang berkaitan dengan administrasi kependudukan.
Kehadiran teknologi di masyarakat saat ini sangat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan  menghadirkan  innovasi  pelayanan  publik.  Diantaranya  pelayanan  online  E-SIAP  di Dispendukcapil  Kabupaten  Blitar.  Dispendukcapil  Kabupaten  Blitar  merupakan  salah  satu  instansi pemerintah yang bertugas dan berperan dibagian pemberian pelayanan publik kepada masyarakat yakni di bidang administrasi kependudukan. Hal ini seuai dengan hasil wawancara dengan Bintang Agung Silvano, ST, MM Dispendukcapil kab. Blitar
“Dasar hukum pelayanan disini adalah Undang-Undang Dasar Administrasi kependudukan Nomor 24 Tahun 2013 dan Undang-Undang Dasar No. 23 Tahun 2006 yang menjadi dasar hukum memberikan pelayanan menggunakan innovasi E-SIAP, E-SIAP melayani hak-hak dasar masyarakat meliputi KTP, KK, Akta Kelahiran” (WS2.BAS/KantorDispendukcapil/230422) 14 .
Sedangkankan mekanisme pelayanan administrasi kependudukan melalui E-SIAP dilakukan di hp masyarakat  masing-masing, yakni dengan  masuk  aplikasi,  login kemudian  tinggal  klik  keperluan pelayanan dan mengambil gambar berkas dan di upload di aplikasi tersebut hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan pihak desa yang menangani pelayanan Ibu Evi bahwa
“Untuk pelayanan online E-SIAP saya kira sudah berjalan dengan lancar, diantaranya masyarakat tidak perlu  ke  dispendukcapil  untuk  mengurus  Adminduk  mereka  cukup  di  rumah,  di  foto  lalu  di  upload
14 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 17, No. 4 Juli - Agustus 2023
lewat aplikasi E-SIAP, bagi masyarakat yang tidak paham pihak desa dapat membantu untuk login dan upload berkas mas” (WS3.IE/KantorDesa/030522).
Selain itu, pihak Dispendukcapil juga membangun titik pelayanan di dua titik yang terletak di daerah Srengat dan di Daerah Wlingi. Hal ini sesuai dengan ungkapan dari Ir. Suwandito selaku Kepala Dispendukcapil Kabupaten Blitar
“Langkah-langkah  yang  kami  ambil  untuk  mewujudkan  pemangkasan  pelayanan  administrasi kependudukan  online  adalah  menambahkan  titik  layanan  adminduk  yang  terletak  di  Srengat  (TLA Srengat)  dan  di  Wlingi  (TLA  Wlingi)  pihak  dispenduk  mengutus  pegawai-pegawai  ketitik  tersebut untuk  melayani  adminduk  masyarakat  Kab.  Blitar  sehingga  masyarakat  tidak  perlu  ke  Dinas Kependudukan untuk mengurus administrasi  kependudukan cukup dilakukan di Desa masing atau di dua titik layanan adminduk, untuk jangka waktu penyelesaian cukup satu pekan dan bisa lebih cepat” (WS1.IS/KantorDispendukcapil/230422).
Penambahan titik pelayanan ini dapat membantu masyarakat yang rumahnya jaraknya jauh ke kantor  Dispendukcapil  cukup  melakukan  pengurusan  adminduk  di  titik    terdekat  dari  rumahnya. Masyarakat dapat mengakses pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan mudah sehingga meskipun di kantor Dispendukcapil terlihat sepi tidak seperti pelayanan tersentral sebelumnya namun masyarakat yang melakukan pengajuan adminduk secara online sangat banyak.
Hal ini didukung dengan baiknya akses internet di desa-desa sehingga masyarakat dapat dengan mudah  melakukan  pengajuan  pelayanan  online  melalui  E_SIAP.  E-SIAP  sendiri  memberikan kemudahan terhadap masyarakat Kabupaten Blitar yakni dengan menghadirkan pelayanan adminduk online dengan cara mengupload berkas-berkas yang menjadi persyaratan kemudian setelah persyaratan yang  diperlukan  terpenuhi  dan  sudah  diupload  maka  pihak  Dispendukcapil  akan  mengirimkan administrasi  kependudukan  yang  sudah  jadi melalui  email  masyarakat  yang  telah  dicantumkan  pada saat login di E-SIAP. Berikut data jumlah pengajuan dokumen kependudukan yang didaftarkan melalui E-SIAP
Tabel 4.1 Pengajuan KK, Akte Kematian, Akte Kelahiran di E-SIAP (Juli-September 2021) pengajuan Juli agustus September Kartu Keluarga 1420 1316 2193 Akte Kematian 1063 1577 1618 Akte Kelahiram 2005 2011 2211
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 17, No. 4 Juli - Agustus 2023
Namun  seiring  berjalannnya  waktu  pelayanan  online  dikembangkan  lagi  oleh  pihak Dispendukcapil  dengan  merilis  pelayanan  baru  pada  awal  tahun  2022  yakni  Layanan  Pengajuan Adminduk Desa kelurahan (Lapak Sarah).
3) Pelayanan Layanan Pengajuan Adminduk Desa Kelurahan (Lapak Sarah)
Dari hasil penelitian, peneliti menemukan kebijakan yang menjadi payung hukum pelayanan Lapak Sarah di Dispendukcapil yakni Undang-Undang Dasar Adminidtrasi Kependudukan Nomor 24 tahun 2013  dan  Undang-Undang  Dasar  No  23  tahun  2006  yang  mengatur  tentang  peningkatan  pelayanan publik dalam rangka mewujudkan pelayanan di masyarakat sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini sesuai dengan ungkapan Bapak Bintang selaku Aparatur Dispendukcapil bahwa
“Untuk  dasar  hukum  pelaksanaan  pelayanan  Lapak  Sarah  ini  Undang-Undang  Dasar  Administrasi kependudukan Nomor 24 Tahun 2013 dan Undang-Undang Dasar No. 23 Tahun 2006 yang menjadi dasar hukum memberikan pelayanan menggunakan innovasi pelayanan dengan bekerja sama dengan pihak desa dalam mensukseskan pelayanan Lapak Sarah” (WS2.BAS/KantorDesa/030522).
Hal  ini  senada  dengan  ungkapan  Bapak  Mujib  selaku  Wakil  Ketua  DPRD  Kabupaten  Blitar dalam media online
“Layanan  Pengajuan  Adminduk  Desa  Kelurahan  (Lapak  Sarah)  ini  innovasi  yang  sangat  bagus. Wujudnya perangkat lunak yang dioperasikan petugas registrasi desa/kelurahan. Hadirnya Pelayanan Lapak Sarah ini sangat membantu masyarakat yang tidak bisa menggunakan android, masyarakat cukup urus didesa, dan tidak harus meninggalkan pekerjaannya. Proses pelayanan adminduk di desa/kelurahan lebih  cepat  dan  mudah  dijangkau  oleh  masyarakat  yang  tinggal  di  daerah  plosok,  dan  innovasi  ini merupakan kebutuhan  masyarakat  dalam  rangka membahagiakan  masyarakat”  (Ainur  Rofiq  19  april 22)
Sedangkan  cara  kerja  pelayanan  Lapak  Sarah  diungkapkan  oleh  Bapak  Ir  Suwandito  dalam media online
“Lapak  Sarah  ini  wujudnya  adalah  perangkat  lunak  berbentuk  aplikasi,  yang  memiliki  tugas mengoperasikan adalah petugas registrasi di tingat desa/kelurahan. Cara kerjanya, berkas-berkas yang diurus di tingkat desa/kelurahan langsung diupload di aplikasi Lapak Sarah kemudian diproses langsung oleh pihak Dispendukcapil. Dokumen yang telah jadi maka dikirim lewat email masing-masing”(Ainur Rofiq 19 april 22)
Pengajuan KK, Akte Kematian, Akte Kelahiran yang diajukan di pelayanan Lapak Sarah dalam kurun waktu tiga bulan sebagai berikut:
Tabel 4.2
Pengajuan KK, Akte Kematian, Akte Kelahiran di Lapak Sarah(Maret-Mei 2022)
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 17, No. 4 Juli - Agustus 2023
Pengajuan Maret April Mei Kartu Keluarga 1240 1765 2113 Akte Kematian 1065 1400 1850 Akte Kelahiram 2030 2434 1737 Jumlah 4335 5599 5700 Sumber: diolah peneliti
E  Faktor  yang  mempengaruhi  reformasi  birokrasipelayanan  administrasi  kependudukan  di Dispendukcapil Kabupaten Blitar
Faktor pendukung reformasi birokrasi pelayanan administrais kependudukan di Dispendukcapil Kabupaten Blitar diantaranya adalaha Undang-Undang Dasar Nomor 24 Tahun 2013 bahwa pemerintah sebagai  pihak  penyelenggara  harus  mampu  menciptakan  pelayanan  publik  yang  professional  dan bermutu  tinggi.  Selain  itu  Peraturan  Pemerinntah  Nomor  81  Tahun  2010  tentang  Grand  Disegn Reformasi Birokrasi 2010-2025 menjadi faktor pendukung terlaksananya reformasi birokrasi pelayanan administrasi kependudukan Dispendukcapil Kabupaten Blitar.
Faktor penghambat reformasi birokrasi pelayanan administrasi kependudukan di Dispendukcapil Kabupaten  Blitar  adalah  masih  belum  sepenuhnya  terpenuhi  baik  dari  sarana  dan  prasaran  yang mendukung terlaksananya pelayanan amdinistrasi kependudukan hal ini sesuai dengan hasil wawancara Bapak Bintang selaku Ketua Sub Kepegawaian bahwa
“Untuk faktor yang menjadi penghambat terlaksananya program Dispendukcapil ini adalah terbatasnya sumber daya manusia dari kami dan belum maksimalnya sosialisasi dari kami sehingga tidak semua masyarakat  tahu  bahwa  pihak  dispenduk  telah  memberikan  pelayanan  yang  tidak  perlu  mendatangi dispenduk cukup dilakukan di desa masing-masing(WS1.BAS/KantorDispendukcapil/230422).

## 4.2 Analisis Data
A. Reformasi Birokrasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dispendukcapil Kabupaten Bitar Berdasarkan  hasil  penelitian  reformasi  birokrasi  pelayanan  administrasi  kependudukan    di Dispendukcapil  Kabupaten  Blitar  maka  dapat  dikaji  menggunakan  teori  Miftah  Thoha  (2007)  yang menyatakan  faktor  pendorong  timbulnya  reformasi  birokrasi  ada  empat.  Pertama  adanya  kebutuhan untuk  melakukan  perubahan  dan  pembaharuan  sesuai  dengan  hasil  penelitian  bahwa  bersadarkan dengan  problem  yang  telah  dialami  masyarakat  Kab.  Blitar  yakni  setiap  pengurusan  adminduk  di Dispendukcapil  selalu  terjadi  antrian  panjang,  jangka  penyelesaian  yang  lama  dan  jarak  yang  jauh sehingga  perubahan  dan  pembaharuan  pelayanan  harus  dilakukan  agar  permasalahan  dapat  diatasi. Kedua  memahami  perubahan  yang  terjadi  dilingkungan  strategis  nasional,  faktor  ini  menyangkut
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 17, No. 4 Juli - Agustus 2023
perubahan  lingkungan  global  yakni  perkembangan  teknologi  sehingga  untuk  menyesuiakan  dengan perkembangan zaman pelayanna di Dispendukcapil harus dirubah menjadi pelayanan digital.
Ketiga  memahami  perubahan  yang  terjadi  di  lingkungan  strategis.  Keempat  memahami perubahan yang terjadi dalam manajemen pemerintahan berupa kebijakan disentralisasi dan otonomi daerah,  sesuai  dnegan  hasil  penelitian  bahwa  disentralisasi  yang  terjadi  di  pelayanan  administrasi kependudukan di Kab Blitar berupa layanan Lapak Sarah yakni memberikan wewenang kepada setiap desa  untuk  melayani  masyarakat  dalam  melakukan  pengurusan  adminduk.  Dari  keempat  faktor pendorong terjadinya refromasi birokrasi di pelayanan administrasi kependudukan di Kab. Blitar maka dapat  dijadikan  pertimbangan  untuk  menyusun  strategi  permbaharuan  aparatur  negara  dan pemerintahan yang meliputi tiga sistem yang perlu direfromasi antara lain.
1. Kelembagaan Birokrasi Pemerintahan
Kelembagaan  merupakan  strategi  pertama  yang  harus  dilaksanakan  dalam  perubahan dikarenakan kelembagaan yang sesuai dengan perubahan sekaligus ditunjang dengan sistem yang tepat maka  perubahan  perilaku  sumber  daya  manusia  dari  aparatur  pegawai  dapat  dilakukan.  Dari  hasil penelitian  bahwa  kelembagaan  di  Dispendukcapil  Kabupaten  Blitartelah  melakukan  penambahan struktur organisasi yang bertugas bertanggung jawa di titik pelayanan hasil pemekaran.
Hal  ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian  bahwa  dalam  rangka  melaksanakan  reformasi  birokrasi pelayanan  administrasi  kependudukan  di  Kabupaten  Blitar  kelembagaan  di  Dispendukcapil  di kembangkan dengan  membangun  dua  titik  lembaga  adminduk  yang  memiliki  wewenang yang  sama dengan  diketua  oleh  pegawai  Dispendukcapil  yang  ditunjuk  oleh  ketua  Dispendukcapil  Kabupaten Blitar.
Dua  titik  tersebut  terletak  di  Srengat  dan  Wilingi  hal  tersebut  bertujuan  untuk  mempermudah jangkauan  masyarakat  dalam  pengurusan  adminsitrasi  kependudukan.  Dispendukcapil  Kabupaten Blitar dalam rangka mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, dekat dan ora ragat upaya yang dilakukan adalah mengembangkan lembaga menjadi total tiga titik pelayanan adminduk. Hal  ini  bertujuan  untuk  mensukseskan  reformasi  birokrasi  pelayanan  administrasi  kependudukan  di Dispendukcapil Kab. Blitar.
2. Sistem Penataan Birokrasi Pemerintahan
Sistem penataan birokrasi pemerintahan merupakan strategi kedua setelah kelembagaan. Sistem penataan pemerintahan sangat menentukan dan sangat tergantung pada visi dan misi pemerintahan. visi dan misi menjadi faktor penunjang tercapainya sistem yang menciptakan aparatur dihargai ditegakkan prinsip  politik  demokrasi  dalam  pemerintahan,  professional  kompeten  dan  akuntabel.  Sehingga
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 17, No. 4 Juli - Agustus 2023
kebijakan maupun SOP pembaharuan harus menghindari kebijakan yang justru memberi kelonggaran terhadap kejahatan korupsi, kolusi dan nepotisme, ketidak jujuran dan tidak patuh terhadap hukum.
Dari  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  di  Dispendukcapil  visi  dan  misi  dari  pemerintahan sangat  jelas  berbunyi  “terwujudnya  kesadaran  masyarakat  tentang  arti  penting  penyelenggaraan kependudukan  yang  meliputi  administrasi,  pengawasan,  pemberian  identitas  penduduk”  kemudian selain visi yang jelas ditunjang dengan adanya misi yakni meningkatakn SDM meliputi keterampilan dan keprofesonalan dalam bekerja, meningkatkan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi dan memberikan pelayanan  yang  baik,  meningkatakan  pelayanan  prima  berupa “one  day  servis” dalam  pelayanan identitas penduduk, meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik.
Menurut  hasil  penelitian  mengenai  Standar  Operasional  Prosedur  mengenai  pelayanan  di Dispendukcapil  tidak  ada  perubahan  baik  dari  pelayanan  E-SIAP  maupun  pelayanan  Lapak  Sarah sehingga SOP tentap tidak ada perubahan yakni tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009  pasal  21  tentang  pelayanan  publik  yang  menyatakan  bahwa  standar  pelayanan  meliputi  dasar huku, persyaratan, sistem, jangka waktu penyelesaian, biaya, produk pelayanan, sarana dan prasaran. Selain itu Peraturan Bupati No 54 tahun 2016 juga mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dispendukcapil Kabupaten Blitar.
3. Sumber Daya Aparatur
Sumber  daya  aparatur  merupakan  strategi  ketiga  setelah  perubahan  kelembagaan,  perubahan penataan sistem pemerintahaan, perubahan sumber daya aparatur. Untuk menyusun dan memperbarui sumber daya aparatur perlu adanya pengamatan terhadap persoalan yang timbul di elemen masyarakat, selama ini beredar anggapan terkait aparatur yang tidak professional dan kesejahteraannya amat kurang. Oleh  karena  itu  faktor  pendorong  terjadinya  reformasi  birokrasi  yang  empat  diatas  harus  dijadikan pendorong  guna  melahirkan  strategi  pemecahan  problem  sumber  daya  aparatur  pemeirntah  dan menciptakan pembaharuan yang sesuai dengan harapan masyarakat.
Dari  hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  pandangan  masyarakat  terhadap  aparatur  pemerintah tidak baik disebabkan pelayanan sebelumnya adanya reformasi birokrasi banyak problem seperti harus mengantri  panjang,  harus  menunggu  lama  sehingga  pandangan  masyarakat  terhadap  aparatur cenderung negative sehingga hal ini perlu adanya peningkatan kinerja aparatur. Menurut Sedarmayanti (2010:181) dalam rangka meningkatkan kinerja sumber daya aparatur ada dua metode

## a) Ion Then Job
Metode  ini  adalah  cara  pelatihannya  dilakukan  ditempat  kerja  dan  dilakukan  sambil  bekerja. Adanya  rotasi  pekerjaan,  bimbingan  pekerjaan,  magang,  pemberian  contoh  teknik  ini  efektif  untuk
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 17, No. 4 Juli - Agustus 2023
meningkatan  kinerja  aparatur.  Hal  ini  telah  dilaksanakan  oleh  pihak  Dispendukcpail  yakni  dengan mengadakan bimbingan teknik terkait pengoperasian aplikasi pelayanan administrasi kependudukan di desa/kelurahan  hal  ini  bertujuan  utuk  meningkatakn  skill  petugas  pelayanan  desa/kelurahan  dalam melayani masyarakat.

## b) Off then job
Metode  ini  terdiri  dari  pendidikan,  pelatihan  yang  berguna  untuk  menunjang  keberhasilannya sebuah  program,  dengan  adanya  pendidikan  dan  pelatihan  maka  keberhasilan  sebuah  program  lebih cepat.  Hal  ini  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  Dispendukcapil  Kabupaten  Blitar  yakni  dengan melakukan  bimbingan,  pelatihan  dalam  proses  pengoperasian  aplikasi  yang  telah  dirilis  guna  untuk menunjang  keberhasilannya  program  reformasi  birokrasi  administrasi  kependudukan  di  Kabupaten Blitar.
B.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  reformasi  birokrasi  pelayanan  administrasi  kependudukan Dispendukcapil Kabupaten Blitar
Faktor  pendukung  reformasi  birokrasi  pelayanan  administrasi  kependudukan  Dispendukcapil Kabupaten  Blitar  adalah  Undang-Undang  Dasar  Nomor  24  Tahun  2013  bahwa  pemerintah  sebagai pihak penyelenggara harus mampu menciptakan pelayanan publik yang professional  dan mutu tinggi dalam rangka mencapai tujuan pelayanan prima. Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design  Reformasi  Birokrasi  2010-2025.  Kemudian  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 15 .
Faktor  penghambat  reformasi  birokrasi  pelayanan  administrasi  kependudukan  Dispendukcapil Kabupaten  Blitar  adalah  terbatasnya  sumber  dya  manusia  dalam  pelaksanaan  reformasi  birokrasi pelayanan administrasi kependudukan Dispendukcapil Kabupaten Blitar. Dan terbatasnya sarana dan prasarana serta anggaran bertahap.

## 4 KESIMPULAN
Pelaksanaan  reformasi  birokrasi  pelayanan  administrasi  kependudukan  di  Dispendukcapil Kabupaten Blitar antara lain sebagai berikut: Hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur  tentang  pemerintah  daerah  dalam  ayat  1  bahwa  dalam  rangka  meningkatkan  kinerja penyelenggara  pemerintah  daerah,  pemerintah  daerah  dapat  melakukan  innovasi  pelayanan  publik. Dalam  ayat  2  disebutkan  bahwa  kebijakan  terkai  innovasi  pemerintah  daerah  harus  mengacu  pada efisiensi,  perbaikan  efektivitas,  perbaikan  kualitas  pelayanan  dan  lain-lainnya.  Hal  ini  kemudian
15 Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 17, No. 4 Juli - Agustus 2023
menjadi  dasar  pihak  Dispendukcapil  melakukan  refromasi  birokrasi  pelayanan  administrasi kependudukan selama lima tahun terakhir. Diantaranya adalah pelayanan tersentral, pelayanan online (E-SIAP) dan pelayanan Lapak Sarah. Kehadiran reformasi birokrasi pelayanan administrasi bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan. Dispendukcapil sebagai  aktor  dalam  reformasi  birokrasi  pelayanan  administrasi  kependudukan  memiliki  wewenang untuk  menciptakan  trobosan-trobosan  baru  dalam  rangka  meningkatakan  pelayanan  dengan memanfaatkan pelayanan go-digital .
Berdasarkan hasil uraian kesimpulan di atas ada beberapa faktor yang mempengaruhi reformasi birokrasi pelayanan administrasi kependudukan di Dispendukcapil Kabupaten Blitar.
1. Faktor pendukung
Dalam pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi pelayanan administrasi kependudukan terdapat faktor pendukung diantaranya adalah Undang-Undang Dasar Nomor 24 Tahun 2013 bahwa pemerintah sebagai pihak penyelenggara harus mampu menciptakan pelayanan publik yang professional dan mutu tinggi dalam rangka mencapai tujuan pelayanan prima. Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand  Design  Reformasi  Birokrasi  2010-2025.  Kemudian  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

## 2. Faktor penghambat
Beberapa  faktor  penghambat  dalam  program  reformasi  birokrasi  pelayanan  administrasi kependudukan  di  Dispendukcapil  Kabupaten  Blitar  diantaranya  adalah  anggaran  yang  gelontorkan masih bertahap dan terdapat keterbatasan SDM di Dispendukcapil Kabupaten Blitar sehingga program yang  telah  disusun  pelaksanaannya  ada  yang  terhambat.  Hal  ini  perlu  diperhatikan  agar  reformasi birokrasi pelayanan administrasi kependudukan di Dispendukcapil Kabupaten Blitar terlaksana.

## DAFTAR PUSTAKA
Ainin Moh. 2013. Metode Penelitian Bahasa Arab. Malang. Bintang Sejahtera (hlm. 121) Mustafa Delly. 2013. Birokrasi Pemertintahan. Bandung. Penerbit : Alfabeta Thoha, M., 2007. Beberapa Tulisan dan Wawancara di Koran dan Majalah, Jakarta Thoha, M. 2004. Birokrasi dan Politik di Indonesia, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
S. Nasution. 2003. Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif. Bandung. Tarsito Bandung (hlm. 115) Setiyono, Budi. 2016, Birokrasi dalam Persfektif Politik dan administrasi. Bandung. Penerbit Nuansa Indah
Sugiyono. 2009. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung. Alfabeta (hlm 209).
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 17, No. 4 Juli - Agustus 2023
Sedarmayanti.  2010. Majanemen  Sumber  Daya  Manusia,  Reformasi  Birokrasi,  dan  Manajamen Pegawai Sipil. Bandung, Refika Aditama
Ahmadi, Rulam. 2018. Metode Penelitian Kualitatif. Ar-Ruzz Media. Yogyakarta Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Rosda Karya. Bandung Komaruddin. 2011. “Reformasi Birokrasi dan Pelayanna Publik. Di dalam jurnal Sekretariat Negara.
Nomor 20, Hlm 144-190
Undang-Undang  No  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintah  Daerah  dalam  ayat  1  bahwa  dalam  rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ayat 2
Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025