## INTERAKSIONAL SIMBOLIK AKTOR GOVERNANCE DALAM KEBIJAKAN PERTAMBANGAN DI HUTAN LINDUNG GUNUNG TUMPANG PITU BANYUWANGI
Muhamad Imron imron.unira@gmail.com
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Raden Rahmat Malang

## Abstract
Although  it  often  is  imaginary,  in  fact,  still  quite  well-being  can  be  packaged  attractively  in  the extractive industry practices. Welfare as a result of mining operations is actually the result of though construction  on  the  existing  realities.  Welfare  often  positioned  or  constructed  as  a  symbol  that  can facilitate  acceptance  of  a  policy.  Communication  patterns  constructed  by  political  elites  through welfare  bids  can  shut  other  desires  that  may  be  veiled.  Interaction  between  actors  presented governance  (State-Private  Sector-Civil  Society-MNC)  on  mining  operations  in  the  Mountain Protection  Forest  Mixed  Pitu  Banyuwangi  shows  us  a  form  of  political  communication  and propaganda  loaded.  Color  and  pattern  mining  policy  is  dominated  by  the  preferences  and communication ansih elite level. Sound Governance approach is expected to provide opportunities for the emergence of parallel patterns of interaction for all potential possessed by all actors. All actors must  be  able to  stand  on  equal footing  in  the  face  of all the  problems  that inevitably arise in  every operation of the mining industry, such as environmental damage to the ecosystem, social and cultural impact,  until  the  achievement  of  the  welfare  of  the  local  community.  Welfare  should  ideally  not  be imaginary side of an extractive industry, it should be presented through the strategic role of all actors existing governance. The approach used in this study is qualitative wrapped with critical paradigm. This is done to strip to the deepest problems of the cases in the study. While policy analysis is done by using the approach of Walt and Gilson through the blades of analysis for the study of policy such as policy analysis model consisting of aspects of the content, context, process, and actor. While Palmer & Short presents a number of relevant questions in a critical review of a policy. In this study, both approaches are combined and then reviewed again by the advocacy coalition framework as a form of triangulation  methods  of  analysis.  This  study  aims to  reveal  the form  of  political  communication  as well as see the symbolic interaksionalisme actor governance in the mining policy practices.
Keywords : Interaction between actors, mining policy, communication patterns

## Abstraksi
Meski  seringkali  bersifat  imaginer,  kesejahteraan  nyatanya  masih  cukup  dapat  dikemas  dengan menarik  pada  praktik  industri  ekstraktif.  Kesejahteraan  sebagai  hasil  dari  operasi  pertambangan sesungguhnya  merupakan  hasil  dari  olah  konstruksi  atas  realitas  yang  ada.  Kesejahteraan  sering diposisikan  atau  bahkan  dikonstruksikan  sebagai  simbol  yang  dapat  mempermudah  diterimanya suatu kebijakan. Pola komunikasi yang dibangun oleh para elit politik melalui tawaran kesejahteraan dapat  menutup  rapat  keinginan  lain  yang  mungkin  terselubung.  Interaksi  yang  tersaji  antar  aktor governance (State-Private Sector-Civil Society-MNC) pada operasi pertambangan di Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu Banyuwangi menunjukkan pada kita suatu bentuk komunikasi yang politis dan sarat  propaganda.  Warna  dan  corak  kebijakan  pertambangan  lebih  didominasi  oleh  preferensi  dan komunikasi  level  elit  ansih.  Pendekatan  Sound  Governance  diharapkan  dapat  memberikan  peluang demi  munculnya  pola  interaksi  yang  sejajar  bagi  seluruh  potensi  yang  dimiliki  oleh  semua  aktor. Seluruh  aktor  harus  mampu  berdiri  secara  sejajar  dalam  menghadapi  segala  persoalan  yang  pasti muncul pada setiap operasi industri pertambangan, seperti kerusakan ekosistem lingkungan, dampak sosial budaya, hingga tercapainya kesejahteraan masyarakat lokal. Kesejahteraan idealnya bukanlah menjadi  sisi  imaginer  dari  sebuah  industri  ekstraktif,  ia  harus  dapat  dihadirkan  melalui  peran strategis dari seluruh aktor governance yang ada. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah  kualitatif  yang  dibalut  dengan  paradigma  kritis.  Hal  ini  dilakukan  untuk  mengupas  hingga masalah  terdalam  dari  kasus  dalam  penelitian.  Sedangkan  analisis  kebijakan  dilakukan  dengan menggunakan pendekatan Walt & Gilson melalui pisau analisis untuk studi kebijakan berupa model analisis  kebijakan  yang terdiri  atas  aspek  konten,  konteks,  proses,  dan  aktor.  Sedangkan  Palmer  & Short  menyajikan  sejumlah  pertanyaan yang relevan dalam  meninjau  kritis suatu  kebijakan.  Dalam kajian  ini,  kedua  pendekatan  tersebut  digabungkan  dan  kemudian  ditinjau  sekali  lagi  dengan kerangka  koalisi  advokasi  sebagai  bentuk  triangulasi  metode  analisis.  Penelitian  ini  bertujuan mengungkap  bentuk  komunikasi  politik  serta  melihat  interaksionalisme  simbolik  aktor  governance dalam praktik kebijakan pertambangan.
Kata Kunci: Interaksi antar aktor, kebijakan pertambangan, pola komunikasi

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  terkenal  memiliki beragam  sumber  daya  alam,  mulai  dari pertanian,  perikanan,  perkebunan,  hingga pertambangan. Fakta sejarah telah membuktikan tentang bagaimana berhasratnya bangsa  Belanda  kala  itu  untuk  datang  ke Indonesia  demi  memperoleh  rempah-rempah hingga hasil bumi lainnya. Revolusi industri di Eropa,  menjadi  salah  satu  faktor  pendorong bagi  bangsa-bangsa  Eropa  melakukan  ekpansi ke berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.  Salah  satu  syarat  untuk  terus bergulirnya  revolusi  industri  saat  itu  adalah tersedianya sumber daya alam yang siap untuk di  produksi  dalam  jumlah  besar,  sedang sumber  daya  alam  yang  dimiliki  oleh  bangsa- bangsa  Eropa  tidak  sebesar  (jika  di  banding) dengan  yang  dimiliki  oleh  bangsa-bangsa  di benua  lainnya,  termasuk  asia.  Dan  bangsa Indonesia  memang  memiliki  kekayaan  alam yang  (bagi  bangsa  barat)  begitu  menakjubkan jumlahnya.  Hampir  di  seluruh  penjuru  negeri ini  memiliki  ragam  kekayaan  alam  yang sesungguhnya berpotensi besar untuk mensejahterakan rakyat.
Dan  sektor  pertambangan  merupakan salah  satu  sektor  saja  yang  (jika  di  kelola dengan  baik)  niscaya  dapat  meningkatkan kesejahteraan  rakyat.  Indonesia  merupakan penghasil  utama  beberapa  mineral.  Negara Indonesia  adalah  penghasil  timah  terbesar kedua  di  dunia,  eksportir  batu  bara  thermal terbesar  ketiga  di  dunia,  penghasil  tembaga terbesar  ketiga  dan  menduduki  urutan  kelima dan  ketujuh  untuk  produsen  nikel  dan  emas. Potensi tembaga terbesar Indonesia terdapat di Papua,  potensi  lain  tersebar  di  jawa  Barat, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Sedangkan  potensi  emas  nyatanya  hampir terdapat  di  seluruh  wilayah  Indonesia  seperti di Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatra,
Sulawesi,  Nusa  Tenggara,  Kepulauan  Riau, Maluku dan tentu saja Papua. Adapun potensi nikel terdapat di Sulawesi, Kalimantan Bagian Tenggara,  Maluku  dan  Papua.  Sementara timah berada di Pulau Bangka, Pulau Belitung, Pulau  Singkep,  Pulau  Karimun.  Kekayaan sumber  daya  alam  yang  melimpah  ruah  dari Sabang  hingga  Merauke,  kekayaan  alam  yang tidak semua negara memilikinya. (Salamudin:2011).
Muhamad Imron, Interaksional simbolik aktor governance dalam kebijakan pertambangan di hutan lindung gunung tumpang pitu banyuwangi
Data  yang  di  miliki  oleh  Price Waterhouse Cooper menyatakan bahwa
industri  pertambangan  di  Indonesia  telah menyumbang  sekitar  4-5%  dari  seluruh Produk
Domestik Bruto Indonesia.
Bagaimanapun,  sektor  industri  pertambangan juga  turut  memiliki  peran  penting  bagi beberapa  provinsi  yang  kaya  akan  sumber daya mineral dan batu bara, antara lain Papua, Bangka Belitung, Nusa Tenggara, dan Kalimantan  Timur.  Walaupun  sejak  2009 terjadi  fluktuasi  hasil  produksi  yang  memiliki kecenderungan  mengalami  penurunan,  bagi komoditas  tembaga,  emas  dan  nikel,  tetapi penurunan  tersebut  lebih  disebabkan  faktor harga  pasar  atau  aspek  operasional  (Price Waterhouse  Cooper:  2012).  Dan  oleh  karena sektor  ini  cukup  menjanjikan  kesejahteraan bagi  rakyat,  maka  peran  pemerintah  menjadi sangat di butuhkan dalam mengatur eksploitasi sektor pertambangan tersebut.
Terdapat  ketimpangan  di  dalam  peran yang diambil pemerintah sejak orde baru yakni lebih memilih menjadi fasilitator bagi korporasi-korporasi  besar  internasional  dari pada  membuat  tata  kelola  pertambangan  yang baik.  UU  No.  11  Tahun  1967  tentang pertambangan  umum  yang  begitu  fenomenal telah  menjadi  karpet  merah  bagi  investasi asing  pada  sektor  ekstraktif  di  Indonesia. Mekanisme  kontrak  karya  yang  disediakan oleh  undang-undang  tersebut  menjadikan relasi  yang  setara  sama  tinggi  antara  pihak pemerintah dengan pihak korporasi ( Government  to  Business ).  Sehingga  pola hubungan  dan  dinamika  pertambangan  hanya
di tentukan oleh hasil main mata antara kedua aktor  tersebut.  Sistem  kontrak  karya  juga begitu memungkinkan adanya relasi dominatif dari korporasi terhadap masyarakat.
Dan  seiring  dinamika  pemikiran  yang terus  berkembang,  terutama  paska  reformasi, UU No. 11 Tahun 1967 di anggap telah usang dan  tidak  sesuai  lagi  dengan  pilihan  politik ekonomi yang dijalankan pemerintah. Sehingga  Undang-Undang  tersebut  diganti dengan  Undang-Undang  yang  baru,  yakni Undang-Undang  No.  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No. 4 Tahun 2009). Oleh banyak kalangan UU ini dianggap  telah  membuka  babak  baru  wajah pertambangan di negara Indonesia, diantaranya  terdapat  ketentuan-ketentuan  baru yang memang menunjukkan adanya pergeseran  paradigma  dalam  pengelolaan sumber  daya  mineral  dan  batu  bara.  Misalnya saja,  undang-undang  ini  berbicara  tentang hubungan  (interaksi)  negara  dan  pihak pemodal  (investasi  asing).  Sistem  kontrak karya yang dahulu pernah diterapkan lama saat rejim  orde  baru  kini  telah  di  ubah  dengan sistem Izin Usaha Pertambangan yang memiliki aturan durasi penggunaan lahan lebih singkat  jika  di  banding  undang-undang sebelumnya. Selain itu undang-undang baru ini juga menyajikan suatu sudut pandang divestasi saham  investasi  asing  sebagai  instrumen menegakkan kedaulatan ekonomi.
Perubahan  dari  sistem  Kontrak  Karya ke  arah  Izin  Usaha  Pertambangan  ini merupakan perubahan kebijakan yang dilakukan  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat
(DPR) bersama pemerintah. Keduanya, memiliki  perbedaan  yang  cukup  mendasar. Menurut Spelt dan Ten Berge, izin merupakan sebuah  tanda  persetujuan  dari  pemerintah, berdasarkan  peraturan  perundang-undangan, bagi  subyek  hukum  untuk  dalam  keadaan tertentu  menyimpang  dari  ketentuan  larangan peraturan perundang-undangan. Dengan memberi izin, berarti pemerintah memperkenankan  orang  yang  mengajukan permohonan untuk melakukan tindakan- tindakan  tertentu  yang  sebenarnya  dilarang (NM Spelt:1993). Pada dasarnya pola perizinan  semacam  ini  memberi  kedudukan yang  lebih  tinggi  (dominan)  pada  pemerintah kita,  dan  memberikan  kedudukan  yang  lebih rendah pada perusahaan-perusahaan yang telah mengajukan  permohonan  izin.  Tentu  berbeda dengan  pola  kontrak  karya,  yang  memberikan posisi  sejajar  antara  pemerintah  dengan korporasi (perusahaan pertambangan).
Namun, apakah praktiknya akan selalu demikian  (pemerintah  lebih  dominan),  karena telah banyak bukti pula, pemerintah kita selalu lemah  menghadapi  lobi-lobi  dari  korporasi- korporasi  besar  pengelola  tambang  yang  ada. Interaksi  yang  terbangun  antara State-Multi National Corporation selalu terlihat mesra dan intim, sedangkan civil society lebih pada posisi (di)  diam  (kan)  begitu  saja.  Tekanan  yang sering  muncul  dari  MNC/TNC  kepada  pihak pemerintah atas keberlanjutan aktivitas eksploitasi sumber daya mineral dan batu bara acapkali tidak dapat ditolak, bahkan pemerintah  justru  mengambil  posisi  sebagai
penyedia  regulasi  yang  lapang  dan  longgar bagi keberlangsungan pertambangan.
Dalam  pola  komunikasi  politik,  perlu melihat pula bentuk interaskionalisme simbolik.  Hal  ini  perlu  dilakukan  sebab memiliki kaitan dengan pengambilan kebijakan  dan  aspek  politik  dalam  birokrasi. Komunikasi  yang  dapat  dilihat  adalah  dari interaksi  simbol  para  aktor  governance  dalam mengambil kebijakan yang memiliki relevansi dengan  kepentingan  pengambil  kebijakan  dan pemilik modal.
Sesuai dengan konsep yang dikemukakan Blumer bahwa interaksi simbolik melekat pada tindakan politik. Sebab interaksionalisme simbolik memiliki perspektif  bisa  dimaknai  melalui  jalinan komunikasi  yang  menghasilkan  makna  dan dilakukan dalam interaksi sosial serta terdapat pengelolaan  makna  dan  intepretasi  untuk disampaikan  kembali  kepada  lawan  bicara (Snow, 2000: 367).
Nampaknya, kedepan, wajah pertambangan di negara kita akan masih tidak jauh  berbeda  selama  pemerintah  tidak  dapat menciptakan  suasana  interaksi  antar  aktor yang  seimbang.  Misalnya,  dalam  kasus  PT. Freeport Indonesia hingga kini masih simpang siur pemberitaan belum terbangunnya smelter. Menurut  Undang-Undang  No.  4  Tahun  2009 tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara, smelter  harus  dibangun  paling  lambat  5  tahun setelah  UU  tersebut  disahkan.  Dan  kenapa pada  Undang-Undang  No.  4  Tahun  2009 tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara
Muhamad Imron, Interaksional simbolik aktor governance dalam kebijakan pertambangan di hutan lindung gunung tumpang pitu banyuwangi
khususnya  tentang  Ketentuan  Peralihan,  pasal 169  berbunyi  “Kontrak  karya  dan  perjanjian karya  pengusahaan  pertambangan  batubara yang  telah  ada  sebelum  berlakunya  undang- undang  ini  tetap  di  berlakukan  sampai  jangka waktu  berakhirnya  kontrak/perjanjian”  ini menimbulkan  kesan  bahwa  sistem  kontrak karya  dan  perjanjian  masih  tetap  dapat terlayani  kepentingannya.  Lantas  dimana posisi  sistem  Izin  Usaha  Pertambangan  (IUP) yang oleh banyak kalangan dianggap memiliki daya tawar kuat di depan para pelaku asing.
Kompleksnya  masalah  yang  terjadi bisa dilihat dari aspek komunikasi politik yang terjadi. Sehingga dalam penelitian ini bermaksud mengungkap tentang bentuk komunikasi politik serta melihat interaksionalisme  simbolik  aktor  governance dalam  membuat  kebijakan  di  kasus  kegiatan pertambangan  yang  terjadi  di  hutan  lindung Tumpang Pitu Banyuwangi.

## METODE PENELITIAN
Kajian interaksional simbolik aktor governance dalam kebijakan pertambangan ini disajikan  secara  deskriptif  berdasarkan  studi yang  ada.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  kualitatif  yang  dibalut dengan  paradigma  kritis.  Hal  ini  dilakukan untuk mengupas hingga masalah terdalam dari kasus  dalam  penelitian.    Sedangkan  analisis kebijakan  dilakukan  dengan  menggunakan pendekatan  Walt  &  Gilson  melalui  pisau analisis  untuk  studi  kebijakan  berupa  model analisis  kebijakan  yang  terdiri  atas  aspek konten,  konteks,  proses,  dan  aktor.  (Walt
&Gilson,  1994  :354)  Sedangkan  Palmer  & Short  menyajikan  sejumlah  pertanyaan  yang relevan dalam meninjau kritis suatu kebijakan. ( Palmer & Short, 1998:370) Dalam kajian ini, kedua  pendekatan  tersebut  digabungkan  dan kemudian ditinjau sekali lagi dengan kerangka koalisi  advokasi  sebagai  bentuk  triangulasi metode analisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Aktor Governance dan Pembuatan

## Kebijakan
Tiga  aktor  yang  telah  di  utarakan dalam  konsep  Good  Governance  ( State- Private  Sector-Civil  Society )  nyatanya  sudah tidak cukup relevan dalam memotret persoalan kekinian  yang  kian  kompleks.  Kini,  ada  satu lagi  aktor  yang  tidak  dapat  di  remehkan perannya dalam membangun ataupun meruntuhkan  berbagai  tatanan  yang  telah  ada. Multi  National  Corporation ,  menjadi  aktor baru  (yang  sesungguhnya  telah  lama  ada) dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara kita. Aktivitas  mereka  seringkali  tidak terpotret  dengan  baik  oleh  masyarakat  atau bahkan  pihak  negara (state). Ekspansi  mereka yang makin hari makin menggurita perlu untuk di  waspadai,  tentu  karena  tak  jarang  dalam urusan  lobi-lobi,  mereka  acapkali  membikin negara (state) kelimpungan  dan  kuwalahan.
Untuk itu, perlu melihat persoalan pertambangan  di  negara  kita  dengan  sebuah kaca mata baru, yang mampu memotret 4 aktor ini (State-Private Sector-Civil Society- International  Actor) dengan  baik.  Perlu
konsepsi  baru  yang mampu menjawab kegamangan negara dalam merumuskan undang-undang  agar  hasilnya  tidak  selalu untuk  melayani  pihak  asing  semata.  Sound Governance  dengan  analisis  4  aktornya  di harapkan  mampu  menjelaskan  dan  mencari solusi  atas  persoalan  yang  kian  rumit  ini. Menunjukkan  mana  yang  telah  keliru  dalam kebijakan  pertambangan  di  negara  kita, sekaligus  memberikan  tawaran  reformasi kebijakan publik.
Di Banyuwangi, eksplorasi pertambangan  mineral  menghampiri  sebuah hutan  lindung  yang  berada  di  ujung  selatan kabupaten  tersebut.  Secara  tiba-tiba,  Hutan Lindung  Gunung  Tumpang  Pitu  (HLGTP) tersebut beralih status menjadi hutan produksi. Merasa tidak dilibatkan, masyarakat menyatakan menolak. Derasnya aksi penolakan terhadap alih fungsi kawasan hutan lindung, nampaknya tidak mengubah pendirian dan  hasrat  pemerintah  untuk  terus  mengobral kekayaan  sumber  daya  alamnya.  Buktinya, Kabupaten  Banyuwangi  justru  menjadi  target kebijakan  pertambangan.  Adalah  PT  Bumi Suksesindo  (PT  BSI)  yang  kini  telah memperoleh  izin  usaha  pertambangan  hingga bulan  Januari  tahun  2030.  Lewat  surat keputusan  Menteri  Kehutanan  bernomor  SK 826/Menhut-II/2013  tertanggal  19  November 2013  Hutan  Lindung  Gunung  Tumpang  Pitu (HLGTP)  telah  resmi  berubah  status  menjadi hutan produksi. PT BSI yang merupakan anak perusahaan  dari  Merdeka  Copper  Gold, perusahaan  ini  telah  mencatatkan  saham perdana di PT Bursa Efek Indonesia pada Juni
2015.  Perusahaan  yang  berdiri  pada  5 September  2012  ini  bergerak  di  sektor pertambangan  emas,  perak,  tembaga,  dan mineral  lainnya.  Areal  pertambangan  yang dimiliki yakni di Desa Sumberagung,
Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten
Banyuwangi, Jawa Timur. Tepatnya perseroan ini  memiliki  konsesi  pertambangan  di  Tujuh Bukit atau Tumpang Pitu Banyuwangi.
Kini, melalui Peraturan Bupati Banyuwangi  Nomor  26  Tahun  2012  Tentang
Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  Pertambangan
Mineral  Bukan  Logam  Dan/Atau  Batuan  Di
Kabupaten
Banyuwangi, operasi pertambangan  di  Hutan  Lindung  Gunung Tumpang  Pitu  Banyuwangi  telah  mulai dilakukan.  Peraturan  Bupati  ini  memberi peluang bagi perusahaan-perusahaan pertambangan  untuk  melancarkan  operasi pertambangannya dengan begitu massif. Sayangnya,  komunikasi  dan  keterlibatan  aktor governance  terlihat  cukup  kurang  dalam peraturan  yang  ada  tersebut.  Ke  depan,  bisa jadi  hal  tersebut  akan  muncul  sebagai persoalan  atas  tidak  diberikannya  peran  yang baik  bagi  masyarakat  yang  sesungguhnya merupakan aktor utama governance.
Proyek  Tujuh  Bukit  (Tumpang  Pitu) tersebut  berada  dilahan  seluas  4.998  hektare. Merdeka Copper Gold menguasai kawasan ini melalui  dua  anak  usahanya,  yakni  PT  Bumi Suksesindo  dan  PT  Damai  Suksesindo. Adapun  perincian  pemegang  saham  sebagai berikut: PT Trimitra Karya Jaya (14,59%), PT Mitra Daya Mustika (14,59%), Maya Miranda Ambarsari (8,05%), Garibaldi Thohir (6,04%),
Pemda Kab Banyuwangi (5,68%), PT Srivijaya  Kapital  (4,03%),  Andreas  Reza Nazaruddin (2,01%),  Sakti  Wahyu  Trenggono (1,79%),  Pemegang  MCB  Willis  (8,11%),
Pemegang MCB
Emperor (11,45%),
Pemegang Opsi Emperor (1,99%), masyarakat (21,68%). (Web.merdeka copper gold).
Berdasarkan  peta  kepemilikan  saham  tersebut diatas, maka setidaknya terdapat dua perusahaan  asing  (MCB  Willis  dan  MCB Emperor)  yang  memiliki  saham  cukup signifikan.  Sementara  pemda  Kabupaten Banyuwangi yang semula membidik kepemilikan  saham  hingga  10%  ternyata hanya  tercapai  5,68%  saja.  Peta  kepemilikan saham  ini  semakin  meniscayakan  bahwa  pola relasi antara negara-perusahaan nasional-multi national corporation-masyarakat akan berlangsung  cukup  ketat,  dimana  tidak  hanya pihak  swasta  dalam  negeri  saja  yang  akan mencoba  memberi  warna  pada  kebijakan pertambangan di Banyuwangi, tetapi juga akan ada  suara  dari  kepentingan  pihak  MNC  atau perusahaan asing.
Pola komunikasi tersirat interaksionalisme  simbolik  yang  terbangun antar  aktor  di  atas  begitu  menarik  untuk diteliti.  Ini  menjadi  penting  mengingat interaksi antar aktor (State-Market-Civil
Society  dan  international  actor) seringkali berlangsung  dengan  tidak  seimbang.  Terdapat aktor  yang  sengaja  dilemahkan  peranannya dalam  memberikan  warna  pada  sebuah kebijakan pertambangan, pada saat yang sama terdapat  aktor-aktor  yang  dominan  dalam mewarnai  kebijakan  pertambangan.  Pada
gilirannya  aktor  yang  dilemahkan  seringkali menjadi korban dari suatu kebijakan pertambangan yang elitis.
Interaksionalisme Simbolik
dan

## Komunikasi Politik
Interaksionalisme  simbolik  didasarkan atas  ide  tentang  individu  dan  interaksinya dengan  masyarakat.  Esensi  interaksionalisme simbolik adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri manusia yaitu komunikasi atau dengan kata lain pertukaran simbol yang sarat akan makna. Dalam perspektif ini menyarankan  bahwa  perilaku  manusia  dapat dilihat  sebagai  proses  yang  memungkinkan manusia  membentuk  dan  mengatur  perilaku mereka dengan mempertimbangkan ekspektasi lawan  bicara  yang  menjadi  mitra  dalam interaksi.  Definisi  yang  diberikan  kepada orang  lain,  situasi,  obyek  dan  bahkan  diri mereka  sendirilah  yang  menentukan  perilaku manusia. Dalam konteks ini, maka dikonstruksikan dalam proses interaksi tersebut  bukanlah  suatu  medium  netral  yang memungkinkan kekuatan-kekuatan sosial memainkan perannya, melainkan justru merupakan substansi sebenarnya dari organisasi sosial dan kekuatan sosial. (Mulyana, 2002 : 68-70)
Menurut  Putnam  dan  Pacanowsky (1983), mereka meletakkan kerangka interaksionalisme  simbolik  dimana  dapat diaplikasikan  dalam  komunikasi  organisasi dan  politik.  Hal  ini  disebabkan  organisasi  dan politik merupakan sistem makna yang kompleks.  Dasar  dari  interaksi  adalah  sistem
Muhamad Imron, Interaksional simbolik aktor governance dalam kebijakan pertambangan di hutan lindung gunung tumpang pitu banyuwangi
makna  yang  dibuat  oleh  komunikator  dan komunikan.  Di  dalam  sebuah  kelompok interaksi bisa terjadi dengan memahami situasi melalui  pertukaran  simbol.  Simbol  bisa dilakukan  dalam  interaksi  negosiasi  bahkan feedback  dari  sebuah  komunikasi.  Perilaku komunikasi yang menghasilkan interaksionalisme  simbolis  berdasarkan  atas persepsi, penggunaan bahasa dan simbol, serta penyebaran  makna  yang  sudah  dibentuk sebelumnya. (Trevino, 1987 :555-556)
Kaitan interaksionalisme simbolik dengan  komunikasi  politik  ada  pada  proses komunikasi  yang  bertumpu  pada  komunikator dan media yang digunakan. Dalam perkembangannya,  komunikasi  politik  di negara dunia ketiga memiliki trend yang sering diistilahkan  dengan chain  of  exogenous change .  Tren  tersebut  meliputi:  modernisasi, individualisasi, sekularisasi, pertumbuhan ekonomi,  kecenderungan  pemahaman  tentang gaya  hidup  ( Aestheticization ),  rasionalisasi, serta  kondisi  media.  Banyak  permasalahan pemerintah  dipengaruhi  oleh  hal  tersebut. Sehingga  kontrol  komunikasi  politik  tidak hanya  terletak  pada  masyarakat  namun  aktor politik  atau  pelaku  komunikasi  politik  saat ini dapat  dilihat  secara  jelas  dari  pantauan  media massa.  Bahkan  sebaliknya,  konstruksi  realitas dalam  komunikasi  politik  memungkinkan terjadi  melalui  jalinan  komunikasi  yang berlangsung antara komunikator politik dengan  media  massa.  (Blummer  &  Kavanag ,1999: 210-211)
Senada dengan hal tersebut,
Mazzoleni  &  Schulz  (2010)  menjelaskan
bahwa  proses  penggunaan  media  aktor  politik dalam  menciptakan  peristiwa  politik,  dan wacana  politik  menjadi  tren  utama  dalam sistem  politik  tahun  1990-an.  Ini  adalah fenomena  yang  menunjukkan  kekuatan  media dalam hal kecepatan ekspansi dan komersialisasi sistem media dalam modernisasi  politik.  Sehingga  aktor  politik bisa  menciptakan  interaksi  simbolik  yang terselubung  menggunakan  bantuan  media. Seluruh  tujuan  politik  bisa  dicapai  melalui konstruksi  realitas  dan  masyarakat  nyaris  bisa memahami  bahkan  tidak  ada  penolakan  atas propaganda aktor politik.
Nyatanya,  aktor-aktor  elit  seperti perumus  kebijakan  (elit  politik)  dan  pemodal selalu saja membungkus kebijakan pertambangannya dengan iming-iming kesejahteraan  yang  akan  diterima  oleh masyarakat. Kesejahteraan sesungguhnya adalah  hasil  dari  olah  konstruksi  atas  realitas yang  ada.  Kesejahteraan  menjadi  simbol  yang mengantarkan/memudahkan  agar  masyarakat dapat dengan cepat menerima suatu kebijakan. Konstruksi  kesejahteraan  (yang  diciptakan) sebagai  efek  positif  atas  digelarnya  praktik industrialisasi di bidang ekstraktif menjadi alat penangkal  atas  aksi  penolakan  yang  mungkin akan  dilakukan  oleh  masyarakat.  Para  elit sesungguhnya  telah  mengerti  bahwa  industri ekstraktif  seringkali  mendapat  penolakan  dari warga  sekitar  area  pertambangan,  dan  mereka akan banyak belajar dari situ. Melakukan pola komunikasi  yang  baik  dengan  masyarakat mungkin  menjadi  satu-satunya  pilihan  (selain dengan para  perumus kebijakan). Pola
Muhamad Imron, Interaksional simbolik aktor governance dalam kebijakan pertambangan di hutan lindung gunung tumpang pitu banyuwangi
komunikasi  yang  baik  melalui  tawaran kesejahteraan  dapatlah  menutupi  secara  rapat keinginan  lain  yang  terselubung.  Dalam praktik  konstruksi  atas  realitas  diatas,  tidak jarang  elit  lokal  di  Banyuwangi  sengaja menggunakan  bantuan  media  massa.  Pada  era moderen  seperti  sekarang,  media  masih memiliki peran strategis sebagai alat propaganda  realitas.  Media  dapat  menyajikan beberapa  gambaran  elok  dari  praktik  industri pertambangan.  Menjalin  kerjasama  yang  baik dengan  media  merupakan  keniscayaan  bagi kelompok elit.

## Tawaran Sound Governance
Konsep Sound Governance di Indonesia  terbilang  masih  relatif  baru,  bahkan belum  banyak  di  kenal  apalagi  diterapkan. Meski belumlah dapat disebut matang, konsep ini  nyatanya  sarat  dengan  kritik  yang merombak gagasan lama yakni Good Governance.  Konsep  ini  muncul  saat  dunia, terutama  negara-negara  berkembang,  tengah menikmati  resep  Good  Governance  yang  di racik oleh UNDP (United Nation Development Program). Saat pertama hadir, Good Governance  menjelma  layaknya  obat  mujarab yang  pasti  akan  cocok  bila  diterapkan  dalam tata  pemerintahan,  terutama  bagi  negara berkembang yang tengah menemui jalan terjal dalam  berbagai  sektor,  ekonomi,  kemiskinan, bisnis  perusahaan,  kelautan  dan  pengelolaan sumber  daya  alam  termasuk  pertambangan. Bagaimana  tidak,  konsep  ini  menawarkan banyak  ramuan  jitu  dalam  mengelola  negara, semisal  tentang  perlunya  di  bangun  budaya transparansi pada lembaga-lembaga
pemerintahan, serta distribusi anggaran pemerintah  dan  pihak  bisnis (private) kepada masyarakat  miskin  merupakan  sekelumit contoh  gagasan  Goood  Governance  yang terlihat menarik.
Pada  negara  berkembang,  konsep good governance ini seolah-olah telah menjadi kesepakatan  bersama  untuk  menggunakannya demi  tata  pemerintahan  yang  lebih  baik.  Pola hubungan yang ditawarkan antar tiga aktor pun juga  sangat  menarik,  dengan  penempatan posisi  yang  sama  antara state-market-civil society . Pola hubungan semacam ini di anggap akan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, karena sektor swasta  di  anggap  bakal  dapat  menjalin hubungan  atau  komunikasi  yang  baik  dengan negara,  bahkan  dengan  masyarakat.  Namun, kritik  terhadap  konsep  yang  dianggap  telah matang ini rupanya tetap tidak bisa dibendung. Adalah  Ali  Farazmand  yang  mengutarakan bahwa  konsep  good  governance  telah  lalai memasukkan  arus  globalisasi  yang  kini berjalan  begitu  massif  dalam  kerangka analisisnya. Sekali lagi, dalam good governance seolah-olah berjalannya kehidupan berbangsa dan bernegara ini hanya menyangkut  interaksi  antara  negara,  sektor swasta dan rakyat saja. Padahal, ada aktor lain yang  perlu  sekali  untuk  diperhitungkan,  yakni dunia internasional. Oleh ia, aktor internasional  ini  bisa  WTO,  IMF,  United Nation, bahkan hingga Multi National Corporation /MNC.  Realitas  global  yang tengah  berlangsung  saat  ini  sungguh  tidak dapat  dipungkiri,  mereka  memainkan  peran
Muhamad Imron, Interaksional simbolik aktor governance dalam kebijakan pertambangan di hutan lindung gunung tumpang pitu banyuwangi
dengan sangat rapi baik dengan dampak positif atau pun dampak negatif yang mereka bawa ke negara-negara  berkembang.  IMF  misalnya, rajin  sekali  menawarkan  pinjaman  ke  negara- negara  berpotensi  krisis.  Atau  bahkan  MNC yang  telah  menggurita  ke  banyak  sekali negara-negara  di  dunia  ini.  Dan  PT  Freeport Mc  Mooran  adalah  contoh  nyata  begitu perkasanya kekuatan mereka dalam memainkan  orkestra  kehidupan  ini.  Sejak tahun  1967  perusahaan  ini  telah  resmi menancapkan  bendera  perusahannya  di  bumi Indonesia. Melalui kedekatannya dengan rejim saat  itu,  mereka  telah  di  duga  memesan berbagai  regulasi  agar  posisi  mereka  tetap dapat  kokoh  berdiri  di  tanah  Papua.  Undang- undang  Penanaman  Modal  Asing  adalah contoh  kongkrit  tentang  bagaimana  mereka dapat  bertahan  hingga  sekarang  dengan  izin kontrak karyanya.
Jika  kita  amati  dengan  cermat,  relasi yang dibangun antara negara, pihak swasta dan rakyat  ternyata  tak  cukup  dapat  mendongkrak kekuatan  ekonomi  rakyat.  Buktinya,  beberapa kali  Indonesia  masih  saja  terdampak  krisis ekonomi  yang  secara  langsung  berimbas  pada rakyat.  Dari  sini,  sesungguhnya  ada  yang keliru  dari  kita,  karena  krisis  ekonomi nyatanya  menyangkut  konstalasi  global  yang meniscayakan  hubungan  antar  negara  dalam dunia.  Ada  hal  yang  kurang  dapat  kita antisipasi, yakni pengaruh aktor internasional.
Sound Governance dan Pola Baru Interaksi antar Aktor
Ali  Farazmand  menawarkan  konsep baru, bernama Sound Governance. Gagasan ini muncul karena di ilhami oleh seorang Presiden Tanzania,  Julius  K.  Nyerere,  yang  dalam konferensi PBB tahun 1998 melontarkan kritik pedasnya,  bahwa  good  governance  adalah konsep  imperialis  dan  kolonialis.  Good governance,  kata  dia,  dapat  mengerdilkan struktur  negara  berkembang,  dan  pada  saat yang  sama  kekuatan  bisnis  internasional semakin membesar dan tak terbendung. Kritik ini  tentu  tidak  bisa  dianggap  sebagai  suara angin  yang  mudah  berlalu  begitu  saja, melainkan harus disikapi dengan bijak, bahwa nyatanya  konsep  good  governance  yang  oleh banyak  orang  dianggap  bakal  implementatif dan  tepat  untuk  diterapkan  ke  birokrasi- birokrasi  di  negara  mereka  belumlah  tentu. Permainan  aktor  internasional  menjadi  tidak terdeteksi  dengan  baik  oleh  karena  bangunan kesadaran  kita  hanya  tertuju  pada  tiga  aktor yang ada. Mengguritanya bisnis Multi National  Corporation (MNC)  pada  negara- negara berkembang semakin menjadi dan sulit terbendung,  negara  semakin  bisa  di  ajak kompromi  oleh  pihak  MNC  dengan  iming- iming  bagi  hasil  keuntungan  atas  kehadiran mereka  di  negara  tersebut.  Hingga  “main mata”  antara  state  dan  MNC  pun  tak  dapat terhindarkan. Melalui lobi-lobi kuat dari pihak MNC  acapkali  dapat  mempengaruhi  negara untuk  menjadi  pelayannya,  atau  fasilitator mereka  agar  membuat  regulasi-regulasi  yang dapat  mendukung  keberadaan  dan  aktivitas produksi  mereka  pada  negara-negara  tersebut. Pada  saatnya,  kebijakan  publik  yang  dibuat, tak ubahnya demi melayani kerakusan MNC.
Muhamad Imron, Interaksional simbolik aktor governance dalam kebijakan pertambangan di hutan lindung gunung tumpang pitu banyuwangi
Dan  Sound  Governance  memiliki perhatian  pada  persoalan-persoalan  ini.  Bagi ia,  sebaik  apapun  pemerintahan  lokal,  bila struktur  yang  terbangun  pada  tingkat  global tetap  tidak  adil,  maka  untuk  mencapai kesejahteraan  masyarakat  adalah  sulit.  Sound governance yang di usung oleh Ali Farazmand ini  mempunyai  formulasi  dasar,  yakni  4  aktor dan  5  komponan.  Empat  aktor  inilah  yang akan digadang-gadang dapat membangun pola hubungan  yang  penuh  dengan  keterbukaan antara  negara,  masyarakat,  dan  kekuatan internasional.  Adapun  yang  termasuk  dalam kekuatan  internasional  ini  adalah  organisasi- organisasi internasional, perjanjian internasional  hingga  perusahaan-perusahaan (corporations )  besar  kelas  dunia.  Lima komponen adalah mencakup reformasi struktur, proses, nilai, kebijakan dan manajemen. Perlu diketahui, kata “Sound” ini memiliki arti ideal (Farazmand: 2004). Berarti, pemerintahan  yang  ideal,  suatu  pemerintahan yang  mampu  menggagas  sebuah  konstruksi ideal  bagi  hubungan  (interaksi)  antara  empat aktor diatas.

## Sound  Governance  Memotret  Realitas Industri Ekstraktif
Untuk mendeskripsikan realitas kebijakan  pertambangan  di  Hutan  Lindung
Gunung Tumpang
Pitu Banyuwangi,
nampaknya pendekatan Sound Governance ini akan dapat memotret dengan lebih komprehensif, karena aktor-aktor yang sedang berinteraksi  di  lapangan  juga  menyebutkan adanya aktor/perusahaan internasional (international  corporation).  Adalah  MCB
Emperor  dan  MCB  Willis  yang  meskipun secara  kepemilikan  saham  masih  di  bawah perusahaan  nasional  lainnya,  mereka  berdua masih  cukup  memiliki  kekuatan  untuk  turut memainkan kebijakan pertambangan di Banyuwangi.  Secara  kesejarahan,  Perusahaan Willis  ini  sejak  tahun  2006  sebenarnya  telah melakukan  eksplorasi  emas  di  hutan  tersebut namun  karena  terdapat  konflik  internal  dalam lingkaran  perusahaan-perusahaan  rekanannya maka  mengakibatkan  dia  harus  melepas sahamnya  yang  semula  74%  menjadi  hanya 8,11%  saja.  Selain  itu  UU  No.  14  tahun  2009 juga  tidak  memperbolehkan  kepemilikan saham  perusahaan  asing  melebih  51%.  Hasil negosiasi  selanjutnya  adalah  perusahaan  asing ini  harus  menurunkan  kepemilikan  sahamnya namun  masih  tetap  dapat  menanamkan sahamnya meski tidak sebanyak dulu.
Sementara  itu,  Pemerintah  Daerah Banyuwangi  yang  awalnya  memaksa  agar memperoleh  saham  sebesar  10%,  nyatanya ketika  IPO  di  gelar  di  bursa  saham  hanya mampu mendapatkan 5,68% saja. Kepemilikan saham  yang  hanya  sedikit  dan  di  bawah kepemilikan perusahan-perusahaan asing semacam  ini  juga  rentan,  paling  tidak bergaining  position  dalam  menentukan  arah kebijakan  akan  dapat  terpengaruhi  oleh  aktor- aktor lainnya.
Dan  pendekatan  Sound  Governance memberikan  peluang  untuk  mensejajarkan seluruh  potensi  yang  dimiliki  oleh  aktor-aktor yang  ada.  Negara,  masyarakat,  sektor  swasta, hingga  perusahaan  asing  harus  mampu  dan mau  untuk  duduk  bersama  melihat  persoalan-
Muhamad Imron, Interaksional simbolik aktor governance dalam kebijakan pertambangan di hutan lindung gunung tumpang pitu banyuwangi
persoalan  yang  selalu  muncul  pada  setiap aktivitas  pertambangan,  seperti  kerusakan lingkungan, dampak sosial budaya, kesejahteraan  masyarakat  lokal.  Setidaknya Lima  komponen  sound  governance  mencakup reformasi struktur, proses, nilai, kebijakan dan manajemen  haruslah  dapat  tercapai  dengan baik.
Situasi  akan  berbeda  jika  hanya  akan menggunakan  pendekatan  good  governance, bagaimanapun, pendekatan ini hanya menyajikan  3  aktor  saja  (tanpa international corporations ).  Yang  kemudian  dapat  terpotret hanyalah  interaksi  antar  negara,  masyarakat, dan  sektor  swasta  atau  perusahaan  nasional saja. Peran korporasi internasional tidak dapat terdeskripsikan dengan baik, karena alat bantu yang  memang  tidak  cukup  memadai  untuk mengamatinya. Pada kasus-kasus pertambangan di kawasan lainnya, semacam di Papua dengan PT Freeport Indonesia,
perusahaan  ini  terbukti  telah  melakukan persekongkolan  dengan  pemerintah  pusat  dan daerah  untuk  terus  melanggengkan  aktivitas industrinya  meski  kesalahan-kesalahan  masih berulangkali tetap dilakukan, misalnya smelter yang  belum  terbangun,  tailing  yang  masih mengalir ke sungai-sungai setempat, pembagian  prosentase  yang  relatif  belum  adil hingga persoalan-persoalan sosial budaya yang masih berlangsung hingga saat ini.

## PENUTUP

## Simpulan Dan Saran
Interaksi antar aktor governance (State-Private Sector-Civil Society-MNC) pada
kebijakan  pertambangan  di  Hutan  Lindung
Gunung Tumpang
Pitu Banyuwangi menunjukkan  bentuk  komunikasi  yang  politis dan  sarat  propaganda.  Komunikasi  level  elit sesungguhnya  lebih  memberikan  warna  pada implementasi  kebijakan  tersebut.  Komunikasi level  elit  ini  di  dominasi  oleh  aktor  politik, perusahaan pemegang ijin, dan pihak perusahaan asing (MNC). Mereka secara indah mengemas  kebijakan  pertambangan  dengan wajah yang ramah dan pro kepada kepentingan masyarakat.  Kesejahteraan  menjadi  iming- iming  positif  dari  relasi  yang  mereka  jalin dengan  masyarakat.  Kesejahteraan  menjadi hasil  konstruksi  atas  realitas  yang  ada. Kesejahteraan  menjadi  simbol  yang  di  desain menarik agar masyarakat dapat dengan mudah menerima  hadirnya  operasi  pertambangan. Konstruksi  kesejahteraan  diharapkan  dapat meredam  berbagai  aksi  penolakan  yang  bisa saja muncul dari pihak masyarakat.
Pendekatan Sound Governance memberikan peluang untuk pola interaksi yang sejajar bagi seluruh potensi yang dimiliki oleh semua aktor. State (elit politik), Private Sector (pelaku  usaha/perusahaan  nasional), Civil Society (masyarakat)  dan Multi  National Corporation (aktor/perusahaan  internasional) harus  mampu  dan  bersedia  untuk  berposisi sejajar  melihat  persoalan-persoalan  yang sering muncul pada setiap operasi pertambangan,  seperti  kerusakan  lingkungan, dampak  sosial  budaya,  hingga  kesejahteraan masyarakat  lokal.  Kesejahteraan  idealnya bukanlah  menjadi  sisi  imaginer  dari  sebuah praktek pertambangan, ia harus dapat
Muhamad Imron, Interaksional simbolik aktor governance dalam kebijakan pertambangan di hutan lindung gunung tumpang pitu banyuwangi
diwujudkan  melalui  peran  dari  seluruh stakeholder  atau  aktor  governance  yang  ada. Seluruh  aktor  governance  perlu  sadar  diri bahwa pembangunan haruslah selalu memperhatikan  sisi  kelestarian  lingkungan. Pemerintah  Daerah  Banyuwangi  haruslah memiliki  keberpihakan  yang  jelas  dan  barang tentu  tidaklah  etis  bila  mereka  hanya mengakomodir  kepentingan  rakusnya  sektor industrialisasi di bidang ekstraktif.

## REFERENSI
Blumler, Jay G., Kavanagh, Dennis. 1999. The Third Age of Political Communication: Influences and Features .  Political  Communication. Diakses di http://dx.doi.org/10.1080/105846099 198596 pada 12 Juli 2016. Demmers,  Jolle.,  at  al  (ed),  2004, Good Governance  in  the  era  of  Global neoliberalism .  London  and  New
York:  Routledge  Taylor  &  Francis Group.
Farazmand A., 2004, Sound Governance in the
age of globalization. “Sound Governance: policy and administrative innovations: Wetsport praeger Mazzoleni, Gianpietro., Schulz, Winfried.2010.  “Mediatization”  of Politics: A Challenge for Democracy? Political Communication. Diakses di http://dx.doi.org/10.1080/105846099
198613 pada 12 Juli 2016 Mulyana,  Dedi.  2002. Metode  Penelitian Kualitatif . Bandung : Rosdakarya N.M.Spelt  dan  J.J.J.M.  ten  Berge,  1993,
Pengantar Hukum Perijinan ,
disunting  oleh  Philipus  Hadjon. Surabaya.
Pierre, Jhon (ed), 2000, Debating Governance . New  York,  USA:  Oxford  University Press Inc.
Price  Waterhouse  Cooper,  2012, Mining  in Indonesia:  investment  and  taxation guide. . www.pwc.com/id
Salamudin.  2009. Penjajahan  Dari  Lubang Tambang  (Temali  Modal  Asing, Utang  dan  Pengerukan  Kekayaan Tambang  di  Indonesia.. Malang: Jaringan  Advokasi  Tambang  dan  In- Trans Publishing.
Snow,  David  A.  2001. Extanding  and Broadening Blumer’s Conseptualization Of Symbolic Interactionism . Symbolic Interaction,
Volume 24, Number 3, University of California Press.
Trevino,  Linda  Klebe.,  Lengel,  Robert  H.,  & Daft,  Ricchard  L.  1987. Media Symbolism,  Media  Richness,  And
Media  Choise  in  Organizations.  A Symbolic  Interactionist  Perspective. Communication  Research  Vol.  14 No. 5, October 1987. Sage Publication, Inc.
Walt G, Gilson L. Reforming the health sector in  developing  countries:  The  central role  of  policy  analysis. J.  Health Policy  Plann. 1994;  9  (4):  Palmer GR,  Short  SD. Health  Care  and
Public Policy, an Australian Analysis, 2nd ed. Melbourne:MacMillan Education Australia, 1998.
Muhamad Imron, Interaksional simbolik aktor governance dalam kebijakan pertambangan di hutan lindung gunung tumpang pitu banyuwangi