Pengaruh PAD dan DAU Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan
Muhammad Fahmi 1 , Hairani 2
1 Akuntansi, Fak.Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, fahmsulai@yahoo.com 2 Akuntansi, Fak.Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, hairania145@ymail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  PAD  dan  DAU  terhadap  Belanja  Modal  di Pemerintah daerah Kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian assosiatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Teknik  analisis  data  yang  digunakan  yaitu  analisis  kuantitatif.  Tehnik  analisis  data  menggunakan regresi  linear  berganda  dengan  bantuan  SPSS.  Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  PAD  dan  DAU berpengaruh secara bersama dan parsial terhadap Belanja Modal.
Kata Kunci : PAD, DAU, Belanja Modal

## A. PENDAHULUAN
Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam  pelaksanaan  pelayanan  publik. Di  Indonesia,  dokumen  anggaran daerah  disebut  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah  (APBD),  baik untuk propinsi maupun kabupaten/kota.  Proses  penyusunan anggaran pasca Undang-Undang (UU) 22/1999  dan  direvisi  menjadi  UU 32/2004  melibatkan  dua  pihak  yakni eksekutif  dan legislatif,  masing-masing melalui  sebuah  tim  panitia  anggaran. Adapun  eksekutif  sebagai  pelaksana operasionalisasi daerah, dan berkewajiban membuat draft /
rancangan APBD.
Rancangan  tersebut  hanya  bisa diimplementasikan kalau sudah disahkan  oleh  Dewan  Perwakilan Rakyat (DPRD) dalam proses ratifikasi anggaran oleh  legislatif. Peranan akuntansi  tentunya  sangat  diperlukan untuk  membangun  transparasi  serta sebagai
kontroler
terhadap Penggunaan dana APBD.
Dalam APBD terdapat sisi penerimaan dan pengeluaran.
Penerimaan sendiri dapat dibagi menjadi  2  kelompok  besar,  yaitu pendapatan  yang  diperoleh  dari  hasil pengelolaan  sumber  daya  yang  ada  di daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan  dana  yang  di  berikan  oleh  pusat ke  daerah  yang  di  sebut  Dana Perimbangan  terdiri  dari  Dana  Alokasi Umum  (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus (DAK),  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  serta Pendapatan Lain- lain yang Sah.
Secara khusus UU No. 32 Tahun 2004  mengatakan  salah  satu  sumber pendapatan  daerah  adalah  PAD  yang terdiri  dari  hasil  Pajak  Daerah,  hasil Retribusi  Daerah,  hasil  pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain  PAD  yang  sah.  Pemerintah daerah  bersama-sama  dengan  Dewan Perwakilan  Rakyat  sebagai  lembaga legislatif  terlebih  dahulu  menentukan kebijakan  umum  APBD  (KUA)  dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara  (PPAS)  sebagai  pedoman dalam  pengalokasian  sumber  daya  ke dalam  Anggaran  Belanja  Modal  yang merupakan  sebuah proses yang sarat dengan  kepentingan  politis.  Namun dalam  proses  peningkatan  anggaran Belanja  Modal  yang  ada  di  daerah
memiliki  berbagai  macam  kendala yang  perlu  diatasi  oleh  pemerintah pusat dan daerah.
Belanja modal merupakan pengeluaran  yang  dilakukan  dalam rangka  pembelian    aset  tetap  dan asset  lainnya  yang  mempunyai  masa manfaat  selama  12  bulan  digunakan dalam  kegiatan  pemerintahan,  seperti berbentuk  tanah,  peralatan,  mesin, gedung, bangunan, buku  perpustakan, hewan  dan  lain-  lain.  Alokasi  belanja modal  ini  didasarkan  pada  kebutuhan daerah  akan  sarana  dan  prasarana, baik  untuk  kelancaran  pelaksanaan tugas  pemerintahan  maupun  untuk fasilitas  publik.  Rendahnya  belanja modal merupakan suatu permasalahan karena  belanja  modal  merupakan unsur penting dalam pelayanan publik, administarsi  pemerintahan,  terlebihnya terhadap suatu perekonomian.
Hasil penelitian Erdi dan Rachmawati (2015) bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak
berpengaruh  terhadap  Belanja  Modal.
Dana Alokasi Umum
memiliki pengaruh yang positif terhadap Belanja Modal.  Hasil  penelitian  Purpitasari
(2015) adalah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum  berpengaruh secara signifikan positif terhadap Belanja  Daerah.  Penelitian  Tuasikal (2008)  bahwa  Dana  Alokasi  Umum, Dana Alokasi Khusus Pendapatan Asli Daerah  berpengaruh  positif  terhadap belanja  modal  pemerintah  daerah  di Indonesia.  Penelitian  yang  dilakukan oleh  Fahri  dan  Winston  (2013)  bahwa terdapat  hubungan  yang  kurang  erat antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal. Masing-masing Dana  Alokasi  Umum,  dan  Dana Alokasi  Khusus  terdapat  hubungan yang  sangat  erat  dengan  Belanja Modal.
Pemerintah Daerah yang berhasil menjalankan  pembangunan  daerah dan meningkatkan kesejahteraan
rakyat  tidak  dapat  dilepaskan  dari keberhasilan  mengelola  APBD  secara efektif dan efisien. Sebaliknya, pengelolaan  APBD  yang  buruk  dapat menghambat kinerja pemerintah daerah dalam peningkatan pembangunan daerah dan kesejahteraan  rakyat.  Persoalan  yang muncul adalah saat pemerintah daerah dihadapkan pada jumlah belanja daerah yang kecil tetapi harus menanggung kebutuhan besar.
Sementara  pada  saat  bersamaan pemda  kurang  memiliki  kreativitas mengelola
APBD, sehingga pemerintah  pada  jenjang  di  atasnya (pemprov  atau  pusat)  tidak  optimal dalam mengelola APBD.

## B. KAJIAN PUSTAKA

## Anggaran
Anggaran  adalah  perencanaan keuangan  untuk  masa  depan  yang pada  umumnya  mencakup  jangka waktu  satu  tahun  dan  dinyatakan dalam satuan moneter (Mahsun, 2016).

## Fungsi anggaran
Fungsi  anggaran  sektor  publik dibagi  menjadi  8,  antara  lain  sebagai berikut anggaran sebagai alat perencanaan ( planning tool ), anggaran Sebagai  Alat  Pengendalian  ( Control Tool ), anggaran
Sebagai Alat
Kebijakan
Fiskal ( Fiscal tool ), anggaran Sebagai Alat Politik ( Political Tool ), anggaran Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi ( Coordinator and Communication ), anggaran Sebagai Alat Penilaian Kinerja  ( Performance  Measurement Tool ),  anggaran  Sebagai  Alat  Motivasi ( Motivation  Tool ),  anggaran  Sebagai alat  Untuk  Menciptakan  Ruang  Publik ( publik  Sphere ),  anggaran  publik  tidak boleh  diabaikan  oleh  kabinet,  birokrat, dan  DRP/DPRD.  Masyarakat  dan perguruan  tinggi  harus  pula  terlibat
dalam  proses  penganggaran  publik (Mardiasmo, 2009).
Aspek-aspek Anggaran

## Sektor Publik
Tahap  penganggaran  menjadi sangat  penting  karena  anggaran  yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja  akan  dapat  menggagalkan perencanaan  yang  telah  disusun. Adapun aspek-aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi  aspek  perencanaan,  aspek pengendalian, aspek akuntabilitas publik (Mardiasmo, 2009).

## Jenis-jenis Anggaran Sektor Publik
Jenis-jenis anggaran sektor publik  dibagi  menjadi  dua,  yaitu anggaran Operasional ( Operation Recurrent  Budget ),  anggaran  Modal investasi ( Capital Investasi Budget ).

## Pendapatan Asli Daerah
Menurut  UU  No.  33  Tahun  2004 pasal  1  ayat  (13)  PAD  adalah pendapatan  yang  diperoleh  Daerah yang  dipungut  berdasarkan  Peraturan Daerah  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan  pendapatan  daerah  yang berasal
dari sumber-sumber penerimaan murni daerah. PAD dipergunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan otonomi daerah.

## Dana Alokasi Umum
Dana  alokasi  umum  menurut  UU Nomor  33  Tahun  2004  adalah  dana yang  bersumber  dari  pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai  kebutuhan  Daerah  dalam rangka  pelaksanaan  desentralisasi. Dana  alokasi  umum  (DAU)  diberikan pemerintah  pusat  untuk  membiayai kekurangan  dari  pemerintah  daerah dalam memanfaatkan PAD-nya.

## Belanja Modal
Belanja adalah semua pengeluaran  dari  rekening  kas  umum negara/daerah yang mengurangi saldo anggaran  lebih  dalam  periode  tahun anggaran  bersangkutan  yang  tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. (PSAP No.2, paragraf 7).
Belanja  modal  menurut  PSAP No.2  paragraf  7  adalah  pengeluaran anggaran  untuk  perolehan  aset  tetap dan  aset  lainnya  yang  memberikan manfaat  lebih  dari  satu  periode akuntansi.  Belanja  modal  meliputi antara  lain  belanja  modal  untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan,  peralatan,  serta  aset  tak berwujud. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah  daerah,  yakni  peralatan, bangunan,  infrastruktur,  dan  harta tetap  lainnya.  Secara  teoritis  ada  tiga cara  untuk  memperoleh  aset  tetap tersebut,  yakni  membangun  sendri, menukarkan  dengan  aset  tetap  lain, dan  membeli.  Namun,  untuk  kasus dipemerintahan  biasanya  cara  yang dilakukan dengan cara membeli.
Proses  pembelian  yang  dilakukan umumnya  dilakukan  melalui  sebuah proses  lelang  atau  teneder  yg  cukup rumit.

## Hipotesis
Hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:
H 1 :Pendapatan  asli  daerah  (X 1 ) berpengaruh positif terhadap belanja modal (Y) pada Pemerintahan daerah kabupaten/kota di sumatera Selatan. H 2 :Dana alokasi umum (X 2 ) berpengaruh negatif terhadap belanja modal (Y) pada Pemerintahan daerah
kabupaten/kota di sumatera Selatan.
H 3 :Pendapatan  asli  daerah  (X 1 )  dan Dana  alokasi  umum  (X 2 )  secara bersama-sama diduga berpengaruh  signifikan  terhadap belanja modal (Y) pada Pemerintahan daerah kabupaten/kota di sumatera
Selatan.

## C. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian asosiatif/Hubungan yaitu bertujuan untuk mengetahui  hubungan dua variabel  atau  lebih  yaitu  pendapatan asli  daerah  dan  dana  alokasi  umum terhadap belanja modal.
Penelitian  ini  dilakukan  pada Kabupaten/kota  di  Provinsi  Sumatera Selatan  dimana  data  diperoleh  dari dokumen  Laporan  Realisasi  APBD yang  diperoleh  dari  situs  Dirjen Perimbangan  Keuangan  Pemerintah Daerah (www.djpk.depkeu.go.id).
Operasional  variabel  adalah  definisi yang  diberikan  kepada  suatu  variabel dengan  cara  memberikan  arti  atau menspesifikasikan  bagaimana  variabel tersebut diukur.
Operasional variabel dalam penelitian  ini  adalah  PAD  (X 1 ),  DAU (X 2 ) Belanja Modal (Y).Jenis data yang digunakan  dalam  penelitian  ini,  yaitu data  sekunder.  Data  sekunder  yang bersumber  dari  Laporan  Realisasi APBD pemerintahan daerah/kota Sumatera  Selatan  yang  diperoleh  dari
website Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
Data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah data 3 tahun yaitu tahun 2013 - 2015. Metode pengumpulan  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  teknik dokumentasi yaitu dengan mengunduh dan  mengumpulkan  Laporan  Realisasi APBD pemerintahan daerah/kota
Sumatera  Selatan  yang  diperoleh  dari website Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
Metode analisis data yang digunakan  penulis  dalam  penelitian  ini adalah  analisis  kuantitatif  bertujuan untuk menganalisis dengan menggunakan  data  berbentuk  angka dari  data  penelitian  ini,  yakni  dengan mengolah data laporan realisasi APBD pemerintahan  daerah  kabupaten/kota di  Sumatera  Selatan   dengan  program Statistica  Program  for  Special  Science (SPSS) versi 20.

## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Statistik Deskriptif Data yang diambil dalam penelitian  ini  adalah  52  dari  17
Kabupaten/Kota  1  Provinsi  dalam waktu 3 tahun.Dari tabel 1 menunjukkan  hasil  statistik  deskriptif yaitu  nilai  maksimum  rata-rata,  dan deviasi  standar  (standar  deviasi)  dari variabel-variabel penelitian.Variabel- variabel  tersebut  meliputi  Pendapatan Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum  dan Belanja Modal.

## Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation PAD 52 1502.00 2784967.00 239814.6154 590012.65113 DAU 52 110387.00 1210605.00 576871.3654 255920.92663 BM 52 141041.00 1676693.00 449237.2308 317812.63890 Valid N (listwise) 52
Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017
Dari  pengujian  statistik  deskriptif pada tabel 1 di atas menunjukkan PAD memiliki nilai rata-rata ( mean )  sebesar 239814,6154,  standar  deviasi  sebesar 590012,65113.  Nilai  minimum  PAD adalah  sebesar    1502,00  dicapai  oleh Kab.  Musi  Rawas  Utara  pada  tahun 2014, nilai maksimum sebesar 2784967,00  dicapai  oleh  Provinsi Sumsel  di  tahun  2015.  Hal  ini  berarti bahwa dalam periode penelitian, terdapat  nilai  tertinggi  yang  mencapai dalam  PAD  sebesar  2784967,00  dan PAD  minimum  sebesar  1502,00    serta rata-rata indeks pengungkapan sebesar 239814,6154.
Dari pengujian statistik deskriptif  diketahui  DAU  memiliki  nilai rata-rata ( mean ) sebesar
576871,3654,  standar  deviasi  sebesar 255920,92663.    Nilai  minimum  DAU adalah  sebesar    110387,00  dicapai oleh  Kab.  Penukal  Abab  Lematang  Ilir pada  tahun  2014,  nilai  maksimum sebesar  1210605,00 dicapai oleh kota Palembang  di  tahun  2015.  Hal  ini berarti bahwa dalam periode penelitian,  terdapat  nilai  tertinggi  yang
mencapai dalam DAU sebesar 1210605,00 dan DAU minimum sebesar  110387,00  serta  rata-rata indeks pengungkapan
sebesar 576871,3654.
Dari  pengujian  statistik  deskriptif diketahui  Belanja  Modal  memiliki  nilai rata-rata ( mean ) sebesar
449237,2308,  standar  deviasi  sebesar 317812,63890.  Nilai minimum Belanja Modal  adalah  sebesar  141041.00 dicapai  oleh  Kab.  Penukal  Abab Lematang  Ilir  pada  tahun  2014,  nilai maksimum sebesar 1676693,00
dicapai  oleh  Provinsi  Sumsel  di  tahun 2015.  Hal  ini  berarti  bahwa  dalam periode penelitian, terdapat nilai tertinggi yang mencapai dalam Belanja Modal  sebesar  1676693,00  dan  PAD minimum  sebesar  141041.00  serta rata-rata indeks pengungkapan sebesar  449237,2308.

## 2. Uji Asumsi Klasik
Uji normalitas dalam penelitian ini dibantu dengan SPSS 20 dengan hasil sebagai berikut :

## Gambar 1. Hasil Uji Normalitas P-P Plot
Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017
Berdasarkan gambar 1 tampak titik-titik menyebar  disekitar  garis  diagonal  dan mengikuti garis diagonal  menunjukkan pola  distribusi  normal,    maka  dapat dinyatakan  bahwa  seluruh  data  dalam penelitian ini dinyatakan normal.
3. Uji Multikolonieritas Uji multikolonieritas dalam
penelitian ini dibantu dengan SPSS 20 dengan hasil sebagai berikut:
Tabel 2. Hasil Uji Multikolonieritas Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance  VIF 1  (Constant) 228102.292  72476.099 3.147  .003 PAD .041 .009 .514  4.743  .000 .927  1.079 DAU .339 .120 .307  2.826  .007 .927  1.079
a. Dependent Variable: Belanja Modal Sumber: Data yang telah diolah menggunakan SPSS
Berdasarkan  tabel  2  variabel independen  PAD  dan  DAU  memiliki nilai VIF prediktor kurang dari 10 (VIF< 10)  dan  nilai Tolerance lebih  dari  0,10 ( Tolerarance >0,10). Hal
ini menunjukkan  bahwa  variabel-variabel
dalam penelitian ini bebas dari multikolinearitas.
4. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dibantu dengan SPSS 20 dengan hasil sebagai berikut:
Gambar 2.Hasil Uji Heteroskedestisitas
Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017
Dengan melihat diagram Scatterplot pada  gambar  2 antara  nilai prediksi  variabel  dependen  dengan residualnya diperoleh hasil tidak
adanya  pola  yang  jelas  dan  titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0
pada  sumbu  Y,  maka  tidak  terjadi masalah heteroskedastisitas.

## 5. Uji Autokorelasi
Uji Durbin Watson dalam penelitian ini dibantu dengan SPSS 21 dengan hasil sebagai berikut:

## Tabel 3.Hasil Uji Autokolinieritas
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 .666 a .444 .422 230515.88999 1.770
a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah b. Dependent Variable: Belanja Modal Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017
Berdasarkan  tabel  3  diketahui nilai  DW  yaitu  1,770  selanjutnya  nilai ini  akan  dibandingkan  dengan  nilai tabel  Durbin  Watson  dimana  jumlah sampel  N=  18  dan  jumlah  variabel independen  K=  3  maka  diperoleh  du= 1,696  dan  4-du=    2,304  maka  ditarik kesimpulan  du  <  DW  <  4-du  berarti tidak ada masalah autokorelasi.
6. Uji Koefisien Determinasi ( Adjusted R Square )
Uji  koefisien  determinasi  ( R- Square )  digunakan  untuk  mengetahui besaran nilai korelasi antara variabel X yang  terdiri  dari  PAD  (X 1 )  dan  DAU (X 2 )  dan  variabel  Y  yakni  BM.  Tabel IV.6  meupakan output yang  dihasilkan uji R-Square yang  diolah  dengan menggunakan program SPSS.
Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinansi
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 .666 a .444 .422 230515.88999 1.770
a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah b. Dependent Variable: Belanja Modal Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017
Berdasarkan  table  4  diketahui bahwa  nilai  Adjusted  R  Square  adalah sebesar  0,422  yang  berarti  bahwa strukrur  modal  yang  terdiri  dari  PAD dan DAU mempengaruhi sebesar 42% terhadap  BM,  sisanya  sebesar  58% dapat  dipengaruhi  oleh  variabel  lain yang  tidak  dibahas  dalam  penelitian ini.

## 7. Analisis
Regresi Linier Berganda Analisis  regresi  linier  berganda digunakan untuk mengetahui hubungan  antara  variabel  bebas  yaitu variabel  PAD  dan  DAU  dengan variabel  terikat  yaitu  BM  apakah masing-masing  berhubungan  positif atau  negatif  dan  untuk  memprediksi nilai dari variabel independen mengalami  kenaikan  atau  penurunan. Berikut  hasil  uji  linier  berganda:
Tabel 5.Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1  (Constant)  228102.292  72476.099 3.147  .003 PAD .041 .009 .514 4.743  .000 .927  1.079 DAU .339 .120 .307 2.826  .007 .927  1.079
a. Dependent Variable: Belanja Modal Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017
Dari hasil regresi linier berganda  yang  peneliti  lakukan  pada variabel  struktur  modal  PAD  (X 1 ) , dan DAU (X 2 ) terhadap profitabilitas BM (Y) dapat digambarkan persamaan regresi sederhana sebagai berikut :
Y=    a+b 1 X 1 +b 2 X 2 Y=  228102,292  +  0,041X 1 PAD  + 0,339X 2 DAU + e
Berdasarkan Uji Regresi linier
berganda  diatas  dapat  disimpulkan bahwa:
1) Nilai  koefisien  regresi  PAD  (X 1 ) terhadap profitabilitas BM (Y) adalah sebesar  0,041%  (4,1%).  Berarti bahwa PAD (X 1 )  memiliki hubungan dengan  profitabilitas  BM  (Y)  yaitu sebesar  4,1%,  artinya  jika  ada kenaikan  PAD  (X 1 )  sebesar  100% maka akan
meningkatkan profitabilitas  BM  (Y)  sebesar  4,1%, begitu  juga  sebaliknya  jika  ada penurunan  PAD  (X 1 )  100%  maka akan  menurunkan  profitabilitas  BM (Y) sebesar 4,1%.
2)  Nilai  koefisien  regresi  DAU  (X 2 ) terhadap profitabilitas BM (Y) adalah sebesar  0,339  (33,9%).  Berarti
bahwa DAU (X 2 )  memiliki hubungan dengan  profitabilitas  BM  (Y)  yaitu sebesar  33,9%,  artinya  jika  ada penurunan  DAU  (X 2 )  sebesar  100% maka akan menurunkan profitabilitas BM (Y) sebesar 33,9%, begitu  juga  sebaliknya  jika  ada kenaikan  DAU  (X 2 )  100%  maka akan meningkatkan profitabilitas BM (Y) sebesar 33,9%.

## 8. Uji Hipotesis
a) Uji Parsial (Uji t) Uji t dilakukan dengan membandingkan signifikansi t hitung dengan  t tabel ,  dengan  ketentuan sebagai berikut:
1) H 0 diterima  dan  H a di  tolak  jika t hitung < t tabel untuk 𝛼 = 0,05 2) H 0 ditolak  dan  H a diterima  jika t hitung > t tabel untuk 𝛼 = 0,05
Untuk menjawab pertanyaan bagaimanakah pengaruh PAD (X 1 ) dan DAU  (X 2 )  terhadap  BM  (Y),  maka hasilnya diuji dengan menggunakan uji t, dapat dilihat dari tabel 6:
Tabel 6.Hasil Uji Parsial (Uji t)
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance  VIF 1  (Constant) 228102.292  72476.099 3.147  .003 PAD .041 .009 .514  4.743  .000 .927  1.079 DAU .339 .120 .307  2.826  .007 .927  1.079 a. Dependent Variable: Belanja Modal Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017 1) Pengaruh Pendapatan
Asli Daerah  PAD  (X 1 )  secara  parsial terhadap Belanja Modal (Y)
Hasil  uji  hipotesis  secara parsial  diketahui  nilai  t hitung untuk PAD (X 1 ) sebesar 4,743
sedangkan nilai t tabel tingkat signifikan α = 5%  (0,05) serta df= n-k = (18 - 3) = 15 diperoleh nilai t tabel sebesar  1.753.  Jadi  dapat disimpulkan  bahwa  H 01 ditolak dan H a1 diterima karena nilai t hitung 4,743  >  t tabel 1,753.  Hasil  uji hipotesis individual untuk variabel PAD  (X 1 )  menunjukkan  bahwa variabel  tersebut  berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja  Modal  (Y).  Hal  Ini digambarkan  dengan  diterimanya
Ha1 dan ditolaknya H 01 serta nilai signifikan X 1 0,000 lebih kecil dari
0,05.  Jadi  dapat  disimpulkan bahwa  PAD  (X 1 )  berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Belanja Modal (Y).
2) Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum DAU (X2) secara parsial terhadap Belanja Modal (Y) Hasil  uji  hipotesis  secara parsial  diketahui  nilai  t hitung untuk
DAU (X 2 ) sebesar 2.826,
sedangkan nilai t tabel tingkat signifikan α = 5%  (0,05) serta df=
n-k = (18 - 3) = 15 diperoleh nilai t tabel sebesar  1.753.  Jadi  dapat disimpulkan  bahwa  H 02 diterima dan  H a2 ditolak  karena  nilai  t hitung 2.826  >  t tabel 1.753.Hasil  uji hipotesis individual untuk variabel DAU  (X 2 )  menunjukkan  bahwa variabel  tersebut  berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal (Y).  Hal  Ini  digambarkan  dengan diterimanya  H 02 dan  ditolaknya H a2 serta  nilai  signifikan  X 2 0,007 lebih  besar  dari  0,05.  Jadi  dapat disimpulkan  bahwa  PAD  (X 2 ) berpengaruh  negatif  signifikan secara  parsial  terhadap  Belanja Modal (Y).
b) Uji Simultan (Uji f) Pengujian hipotesis secara
simultan merupakan pengujian hipotesis  koefisien  regresi  berganda dengan  X1,  X2,  dan  X3  secara bersama-sama mempengaruhi Y.
Untuk menjawab permasalahan
pengaruh  struktur  modal  PAD  dan DAU  terhadap  Belanja  Modal,  maka hasilnya  di  uji  dengan  menggunakan uji f yang dilakukan dengan menggunakan  Analysis  Of  Varians (ANOVA).  Hasil  perhitungan  pengujian yang  diolah  menggunakan  SPSS, dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 7.Hasil Simultan (Uji F) ANOVA b Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1  Regression 2.164E12 2 1.082E12 20.363 .000 a Residual 2.710E12 51 5.314E10 Total 4.874E12 53
a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah b. Dependent Variable: Belanja Modal
Berdasarkan tabel 7 hasil pengujian uji hipotesis secara simultan diketahui F hitung untuk variabel independen  PAD  dan  DAU  sebesar 20.363 sedangkan nilai F tabel dengan α = 5% (0,05) serta db = n-k-1, jadi taraf nyata  (db)  adalah  =  18-3-1=  14 sehingga  F tabel adalah  sebesar  3,34. Nilai  F hitung sebesar  20.363>  F tabel 3,34 maka  hipotesis  H 0 ditolak  Ha  diterima, dapat  disimpulkan  bahwa  PAD  dan DAU  berpengaruh  secara  simultan terhadap  Belanja  Modal.  Berdasarkan kriteria  pengujian  H 0 ditolak  karena Fsig  0,000  <  nilai  α  0,05.  Jadi  dapat disimpulkan  bahwa  PAD  dan  DAU berpengaruh  positif  dan  signifikan secara  simultan  terhadap  Belanja Modal.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Kesimpulan  yang  dapat  penulis peroleh adalah:
a) Hasil  uji  hipotesis  secara  parsial
diketahui  nilai  t hitung positif  untuk PAD (X 1 ) dengan tingkat signifikan  lebih  kecil  dari  α  yang ditentukan  hal  ini  berarti  PAD berpengaruh positif signifikan terhadap  Belanja  Modal  dan hipotesis  diterima.  Jadi  dapat disimpulkan Ho1 ditolak dan Ha1 diterima yang menunjukkan
bahwa jika PAD  meningkat maka Belanja Modal akan meningkat.
b) Nilai t hitung negatif untuk DAU (X 2 ) dengan  tingkat  signifikan  lebih kecil  dari  α  yang  ditentukan  hal ini  berarti  DAU    berpengaruh negatif signifikan terhadap Belanja  Modal  dan  hipotesis diterima.  Jadi  dapat  disimpulkan Ho2  ditolak  dan  Ha2  diterima yang  menunjukkan  bahawa  jika DAU  meningkat,  maka  Belanja
Modal meningkat.
c) Hasil uji hipotesis secara simultan  diketahui  nilai  t hitung positif  untuk  PAD  (X 1 )  dan  DAU (X 2 )  dengan  tingkat  signifikan lebih kecil dari α yang ditentukan hal  ini  berarti  variabel  PAD  dan DAU berpengaruh positif signifikan      terhadap  Belanja Modal  dan  hipotesis  diterima. Jadi  dapat  disimpulkan  Ho1 ditolak  dan  Ha1  diterima  yang menunjukkan  bahwa  jika  PAD dan DAU meningkat, maka
Belanja Modal akan meningkat.
2. Saran
Beberapa saran yang perlu dikemukakan adalah meliputi  :
a) Dalam menetapkan anggaran belanja modal pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, maka harus  mempertimbangkan  Dana Alokasi  Umum  dan  Pendapatan Asli Daerah.
b) Pengolahan  Keuangan  dan  Aset Daerah  sebaiknya  meningkatkan kinerja  yang  telah  dilakukan
sebelumnya  khususnya  dalam bidang  sarana  dan  prasarana publik  terutama  pembangunan fasilitas  umum  agar  tercapai secara merata.
c) Pengolahan  Keuangan  dan  Aset
Daerah sebaiknya memperbaharui peraturan undang-undang  terbaru  tentang pendapatan  daerah  yang  berlaku serta  harus  tranparan  terhadap informasi mengenai APBD.
d) Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya  peneliti  menambahkan variabel yaitu pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia
agar hasilnya  lebih  baik  dari  peneliti yang  sekarang  dilakukan  oleh penulis.

## DAFTAR PUSTAKA

## Erdi dan Rachmawati. 2015. Pengaruh
Pendapatan  Asli  Daerah  dan Dana  Alokasi  Umum  Terhadap
Belanja Modal dengan Pertumbuhan  Ekonomi  sebagai Pemoderasi. Jurnal  Akuntansi,
Keuangan dan
Perbankan ,
(online), Vol. 4, No. 2, (https://unisbank.ac.id/article/view /4598/2971).
Fahri  dan  Winston.  2013.  Analisis
Hubungan Pendapatan
Asli Daerah,  Dana  Alokasi  Umum, dan  Dana  Alokasi  Khusus  atas Belanja  Modal,  pada  Pemerintah
Daerah Kabupaten Tolitoli
Provinsi  Sulawesi Tengah. Jurnal
Akuntansi , (online), Vol. 2, No. 1,
(https://ejournal.unsrat.ac.id/index .php/accountability/article/view/23 37/1891) Mahsun, Muhammad. 2016). Pengukuran Kinerja Sektor Publik . Yogyakarta: Anggota IKAPI.
Mardiasmo.  2009. Akuntansi  Sektor Publik . Yogyakarta: CV Andi.
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah  Nomor  02  tentang Laporan Realisasi Anggaran Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
Purpitasari,  Puput.  2015.  Pengaruh pendapatan  Asli  Daerah  dan Dana  Alokasi  Umum  terhadap Alokasi  Belanja  Daerah.  Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, (online), Vol.4, No.11, (https://ejournal.stiesia.ac.id/jira/a rticle/view/1108/1069) Undang-undang    Republik  Indonesia No.  22  Tahun  1999  tentang Pemerintahan Daerah (1999) Jakarta: Presiden Republik Indonesia. Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah (2004) Jakarta: Presiden Republik
Indonesia.

## Undang-undang  Republik  Indonesia
Nomor  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah  Pusat  dan  Daerah
(2004) Jakarta: Presiden Republik Indonesia.