Juridical Analysis of Article 45 Paragraph 2 of Law Number 19 of 2016 Concerning Information and Electronic Transactions Against Gambling Crimes Among the Community Based on Social Control Theory
Analisis Yuridis Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Perjudian Di Kalangan Masyarakat Berdasarkan Teori Kontrol

## Sosial
Surya Kuswanto 1) ; M. Arafat Hermana 2) ; Ferawati Royani 3)
1,) Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu Email: 1) marafathermana@gmail.com ; 2) fhferra3@gmail.com
No HP/ WhatsApp Author:
ARTICLE HISTORY
Received [25 Maret 2023]
Revised [11 April 2023] Accepted [26 April 2023]

## ABSTRAK
Perjudian  merupakan  permainan  di  mana  pemain  bertaruh  untuk  memilih  satu  pilihan  di  antara beberapa  pilihan  di  mana  hanya  satu  pilihan  saja  yang  benar  dan  menjadi  pemenang.  Pemain yang  kalah  taruhan  akan  memberikan  taruhannya  kepada  si  pemenang.  Peraturan  dan  jumlah taruhan  ditentukan  sebelum  pertandingan  dimulai.  Penyakit  masyarakat  berupa  perjudian  pada tahun  2021  sebanyak  198  kasus  telah  diungkap  dengan  294  tersangka.  612  Kasus  Judi  Online tahun  2022.  Tindak  pidana  perjudian  online  ini  merupakan  hal  yang  sangat  digemari  oleh kalangan  anak  muda  maupun  orang  dewasa  sehingga  tindak  pidana  ini  sulit  diberantas menginngat akses untuk teknologi begitu berkembang pesat dan memberikan iming-iming untuk kekayaan.  Melihat  dari  maraknya  kasus  tindak  pidana  perjudian  maka  penulis  tertarik  untuk melakukan  penelitian  ini  yaitu  bagaimana  Analisis  Yuridis  Pasal  45  Ayat  2  Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik  Terhadap  Tindak  Pidana Perjudian Di Kalangan Masyarakat Berdasarkan Teori Kontrol Sosial. Kerangka teori merupakan dasar  pemikiran  yang  menerangkan  dari  sudut  mana  suatu  permasalahan  akan  ditinjau,yakni teori  kontrol  sosial  dan  teori  penegakan  hukum.  metodologi  penelitian  hukum  yang  digunakan adalah  penelitian  hukum  normatif  atau  penelitian  perpustakaan.  Masyarakat  juga  diharuskan bekerjasama  dengan  pemerintah  selain  menutup  akses  website  perjudian,  masyarakat  juga diharapkan  dapat  melaporkan  kegiatan  perjudian  ini  yang  notabanenya  bukan  hanya  dilakukan sendiri  namun  dapat  juga  bersama-sama.  Berdasarkan  teori  penegakan  hukum,  kegiatan menyerasikan  hubungan  nilai-nilai  yang  terjabarkan  dalam  kaidah-kaidah  mantap  dan  sikap tindak  sebagai  rangkaian  penjabaran  nilai  tahap  akhir.  Untuk  menciptakan,  memelihara  dan mempertahankan  kedamaian  pergaulan  hidup.    Teori  ini  berperan  penting  terhadap  timbulnya efek  jera,  sehingga  hukuman  yang  tegas  dapat  menjadikan  contoh  bagi  pelaku  tindak  pidana perjudian ini. Hal-hal inilah menurut penulis dapat memberikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

## ABSTRACT
Gambling is a game where players bet to choose one option among several options where only one choice is correct and wins. The player who loses the bet will give his bet to the winner. Rules and  bet  amounts  are  determined  before  the  game  starts.  Community  disease  in  the  form  of gambling  in  2021  as  many  as  198  cases  have  been  revealed  with  294  suspects.  612  Online Gambling  Cases  in  2022.  This  online  gambling  crime  is  very  popular  among  young  people  and adults  so  that  this  crime  is  difficult  to  eradicate  considering  that  access  to  technology  is developing rapidly and provides the lure of wealth. Seeing the rise of gambling crime cases, the authors  are  interested  in  conducting  this  research,  namely  how  to  analyze  Juridically  Article  45 paragraph  2  of  Law  Number  19  of  2016  concerning  Information  and  Electronic  Transactions Against  Gambling  Crimes  Among  the  Community  Based  on  Social  Control  Theory.  The theoretical framework is the rationale that explains from which angle a problem will be reviewed, namely  the  theory  of  social  control  and  theory  of  law  enforcement.  The  legal  research methodology used is normative legal research or library research.The community is also required to  cooperate  with  the  government  in  addition  to  closing  access  to  gambling  websites,  the community  is  also  expected  to  be  able  to  report  this  gambling  activity  which  incidentally  is  not only  done  alone  but  can  also  be  done  together.  Based  on  the  theory  of  law  enforcement,  the activity of harmonizing the relationship of values that is described in solid principles and attitudes as a series of final stages of value translation.  To create, maintain and maintain social peace of life.  This  theory  plays  an  important  role  in  the  emergence  of  a  deterrent  effect,  so  that  strict punishment  can  set  an  example  for  the  perpetrators  of  this  gambling  crime.  According  to  the author, these things can provide a sense of justice for all Indonesian people.

## KEYWORDS
Gambling, Social Control
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Pada  zaman  modernisasi  ini,  teknologi  semakin  meningkat  dan  berkembang  mengingat  banyak penemuan-penemuan alat elektronik yang berkembang pesat maka angka kejahatan juga meningkat hal ini terlihat pada banyak nya kasus hukum perjudian.
Perjudian  adalah  permainan  di  mana  pemain  bertaruh  untuk  memilih  satu  pilihan  di  antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan  akan  memberikan  taruhannya  kepada  si  pemenang.  Peraturan  dan  jumlah  taruhan  ditentukan sebelum pertandingan dimulai.Judi online merupakan sejenis candu, dimana awalnya hanya mencoba – coba dan memperoleh kemenangan akan memacu hasrat atau keinginan untuk mengulanginya dengan taruhan  yang  lebih  besar  dan  lebih  besar  lagi  dengan  pemikiran  semakin  banyak  uang  yang dipertaruhkan  maka  kemenanganpun  akan  memperoleh  hasil  yang  lebih  banyak.  Judi  online  itu  sendiri dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama pelaku judi online tersebut memililiki banyak waktu luang, sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan yang terdapat di rekening tabungan pelaku, dan komputer  atau  smartphone  serta  koneksi  internet  yang  digunakan  sebagai  alat  untuk  melakukan perjudian online.
Penyakit  masyarakat  berupa  perjudian  pada  tahun  2021  sebanyak  198  kasus  telah  diungkap dengan 294 tersangka. 612 Kasus Judi Online tahun 2022. Tindak pidana perjudian online ini merupakan hal  yang  sangat  digemari  oleh  kalangan  anak  muda  maupun  orang  dewasa  sehingga  tindak  pidana  ini sulit  diberantas  menginngat  akses  untuk  teknologi  begitu  berkembang  pesat  dan  memberikan  iming- iming untuk kekayaan.
Pemanfaatan  Teknologi  Informasi,  media,  dan  komunikasi  telah  mengubah  baik  perilaku masyarakat  maupun  peradaban  manusia  secara  global.  Perkembangan  teknologi  informasi  dan komunikasi  telah  pula  menyebabkan  hubungan  dunia  menjadi  tanpa  batas  (borderless)  dan menyebabkan  perubahan  sosial,  ekonomi,  dan  budaya  secara  signifikan  berlangsung  demikian  cepat. Teknologi  Informasi  saat  ini  menjadi  pedang  bermata  dua  karena  selain  memberikan  kontribusi  bagi peningkatan  kesejahteraan,  kemajuan,  dan  peradaban  manusia,  sekaligus  menjadi  sarana  efektif perbuatan melawan hukum.

## LANDASAN TEORI

## Pengertian Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Sebelum  membahas  peraturan  yang  mengatur  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 , dalam sub bab ini kita harus mengetahui dulu  beberapa  peristilahan  berserta  pengertiannya,  yang  dimuat  dalam  ketentuan-ketentuan  terkait dengan  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  yang  akan  kita  bahas  untuk  menyamakan  pandangan  dan menghindari timbulnya perbedaan penafsiran mengenai obyek dan pokok masalah dalam penelitian ini.
Berdasarkan  Ketentuan  Umum  dalam  Pasal 1  Bab 1  Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor 19 Tahun 2016  Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik a.  Informasi Elektronik
Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan,  suara,  gambar,  peta,  rancangan,  foto,  electronic  data  interchange  (EDI),  surat  elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau  perforasi  yang  telah  diolah  yang  memiliki  arti  atau  dapat  dipahami  oleh  orang  yang  mampu memahaminya.
b.  Transaksi Elektronik Transaksi  elektronik  adalah  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Teknologi Informasi adalah suatu teknik  untuk mengumpulkan,  menyiapkan,  menyimpan,  memproses,  mengumumkan,  menganalisis,  dan/atau menyebarkan informasi.

## Pengertian Online dan Offline
Online  dan  offline  dua  kata  tersebut  saling  berkaitan  sekali  dengan  dunia  maya  atau  lebih  tepat dengan internet, seringkali kita menanya tepatnya kita tidak berkoneksi lalu ada juga istilah connec dan disconnec adalah saat kita memutuskan hubugan jaringan internet.
Pengertian Judi Online Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan  di  antara beberapa pilihan  di mana hanya  satu  pilihan  saja  yang benar  dan  menjadi  pemenang. Pemain  yang  kalah  taruhan  akan  memberikan  taruhannya  kepada  si  pemenang.  Peraturan  dan  jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Menurut Kamus Besar  Bahasa Indonesia, Judi adalah permainan  dengan  memakai  uang  atau  barang  berharga  sebagai  taruhan  (seperti  main  dadu,kartu)  .
Sedangkan Judi Online itu sendiri adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Dalam Pas al 303 ayat (3) KUHP dijelaskan bahwa “yang disebut sebagai permainan judi  adalah  tiap –  tiap  permainan,  dimana  pada  umumnya  kemungkinan  mendapat  untung  bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala peraturan  tentang  keputusan  perlombaan  atau  permainan  lain –  lainnya  yang  tidak  diadakan  antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya.”
Berdasarkan  pemaparan  diatas  maka  dapat  penulis  sampaikan  bahwa  pengertian  judi  online adalah  permainan  yang  dilakukan  menggunakan  uang  sebagai  taruhan  dengan  ketentuan  permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian online serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Judi online merupakan sejenis candu, dimana awalnya hanya mencoba –  coba  dan  memperoleh  kemenangan  akan  memacu  hasrat  atau  keinginan  untuk mengulanginya dengan taruhan yang lebih besar dan lebih besar lagi dengan pemikiran semakin banyak uang yang dipertaruhkan maka kemenanganpun akan memperoleh hasil yang lebih banyak. Judi online itu  sendiri  dapat  dilakukan  dimana  saja  dan  kapan  saja  selama  pelaku  judi  online  tersebut  memililiki banyak waktu luang, sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan yang terdapat di rekening tabungan pelaku,  dan  komputer  atau  smartphone  serta  koneksi  internet  yang  digunakan  sebagai  alat  untuk melakukan perjudian online.

## Pelaku Judi Online
Pelaku  tindak  pidana  (Dader)  menurut  doktrin  adalah  barang  siapa  yang  melaksanakan  semua unsur-unsur  tindak  pidana  sebagai  mana  unsur-unsur  tersebut  dirumuskan  di  dalam  undang-undang menurut KUHP.
Seperti  yang  terdapat  dalam  pasal  55  (1)  KUHP  yang  berbunyi:  Dipidana  sebagai  pelaku  tindak pidana:  a.  Mereka  yang  melakukan,  yang  menyuruh  melakukan,  dan  yang  turut  serta  melakukan perbuatan;  b.  Mereka  yang  dengan  memberi  atau  menjanjikan  sesuatu  dengan  menyalahgunakan kekuasaan  atau  martabat,  dengan  kekerasan,  ancaman  atau  penyesatan,  atau  dengan  memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
Sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam  4  (empat)  golongan:  a.  Orang  yang  melakukan  sendiri  tindak  pidana  (pleger)  Dari  berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (pleger)/pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria:
1) Perbuatannya adalah perbuatan yang menetukan terwujudnya tindak pidana,
2) Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.
Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (doen pleger)Undng-undang tidak menjelaskan  tentang  siapa  yang  dimaksud  dengan  yang  menyuruh  melakukan  itu.  Untuk  mencari pengertian  dan  syarat  untuk  dapat  ditentukan  sebagai  orang  yang  melakukan  (doen  pleger),  pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, yang berbunyi bahwa  “yang  menyuruh  melakukan  adalah  dia  juga  yang  melakukan  tindak  pidana,  tapi  tidak  secara pribadi  melainkan  dengan  perantara  orang  lain  sebagai  alat  di  dalam  tangannya  apa  bila orang  lain  itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”.
1)  Orang lain sebagai alat di dalam tangannya Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya  adalah  apabila  orang/pelaku  tersebut  memperalat  orang  lain  untuk  melakukan  tindak pidana.  Karena  orang  lain  itu  sebagai alat, maka  secara  praktis  pembuat  penyuruh tidak  melakukan perbuatan  aktif.  Dalam  doktrin  hukum  pidana  orang  yang  diperalat  disebut  sebagai  manus  ministra sedangkan  orang  yang  memperalat  disebut  sebagai  manus  domina  juga  disebut  sebagai  middelijke dader (pembuat tidak  langsung).  Ada  tiga  konsekuensi  logis,  terhadap  tindak pidana  yang  dilakukan dengan cara memperlalat orang lain:
a)  Terwujudnya  tindak  pidana  bukan  disebabkan  langsung  oleh  pembuat  penyuruh,  tetapi  oleh perbuatan orang lain (manus ministra);
b)  Orang  lain  tersebut  tidak  bertanggungjawab  atas  perbuatannya  yang  pada  kenyataannya  telah melahirkan tindak pidana;
c)  Manus ministra ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah pembuatan penyuruh.
2)  Tanpa  kesengajaan  atau  kealpaan  yang  dimaksud  dengan  tanpa  kesengajaan  atau  tanpa  kealpaan adalah  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  disuruh  (manus  ministra)  tidak  dilandasi  oleh kesengajaan  untuk  mewujudkan  tindak  pidana,  juga  terjadinya  tindak  pidana  bukan  karena  adanya
kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (doen pleger).
3)  Karena  tersesatkan  Yang  dimaksud  dengan  tersesatkan  disini  adalah  kekeliruan  atau kesalahpahaman  akan  suatu  unsur  tindak  pidana  yang  disebabaklan  oleh  pengaruh  dari  orang  lain dengan  cara  yang  isinya  tidak  benar,  yang  atas  kesalahpahaman  itu  maka  memutuskan  kehendak untuk  berbuat.  Keadaan  yang  menyebabkan  orang  lain  itu  timbul  kesalahpahaman  itu  adalah  oleh sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri.
4)  Karena kekerasan yang dimaksud dengan kekerasan (geweld) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang in casu ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya. Yang telah diterangkan di atas maka jelaslah bahwa orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipidana.
Di  dalam  hukum  orang  yang  disuruh  melakukan  ini  dikategorikan  sebagai  manus  ministra, sementara orang menyuruh melakukan dikategorikan manus domina. Menurut Moeljatno, kemungkinan- kemungkinan  tidak  dipidananya  orang  yang  disuruh,  karena  Tidak  mempunyai  kesengajaan,  kealpaan ataupun kemampuan bertanggungjawab, cacat jiwanya, daya paksa, perintah jabatan tanpa wewenang, dan kejahatan jabatan.
Orang  yang  turut  melakukan  tindak  pidana  (mede  pleger)  KUHP  tidak  memberikan  rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin  untuk  dapat  dikatakan  turut  melakukan  tindak  pidana  haru  memenuhi  dua  syarat  ;  1)  Harus adanya kerjasama secara fisik 2) Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan  tindak  pidana  Yang  dimaksud  dengan  turut  serta  melakukan  (mede  pleger),  oleh  MvT dijelaskan  bahwa  yang  turut  serta  melakukan  ialah  setiap  orang  yang  sengaja  berbuat  (meedoet)dalam melakukan  suatu  tindak  pidana.  Penelasan  MvT  ini,  merupakan  penjelasan  yang  singkat  yang  masih membutuhkan  penjabaran  lebih  lanjut.  Dari  berbagai  pandangan  para  ahli  tentang  bagaimana  kategori untuk  menentukan  pembuat  peserta  (medepleger),  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  untuk menentukan  seseorang  sebagai  pembuat  peserta  yaitu  apabila  perbuatan  orang  tersebut  memang mengarah  dalam  mewujudkan  tindak  pidana  dan  memang  telah  terbentuk  niat  yang  sama  dengan pembuat pelaksana (pleger) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut. Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak  pidana  tersebut,  serta  di  dalam  diri  pembuat  peserta  telah  terbentuk  niat  yang  sama  dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.
Orang  yang  dengan  sengaja  membujuk  atau  menggerakan  orang  lain  untuk  melakukan  tindak pidana  (uit  lokken)  Syarat-syarat  uit  lokken  :  1)  Harus  adanya  seseorang  yang  mempunyai  kehendak untuk melakukan tindak pidana 2) Harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana 3) Cara menggerakan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut didalam pasal 55 ayat (1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya) 4) Orang yang digerakan harus benar- benar  melakkan  tindak  pidana  sesuai  dengan  keinginan  orang  yang  menggerakan  Ditinjau  dari  sudut pertanggung  jawabannya  maka  pasal  55  (1)  KUHP  tersebut  di  atas  kesemua  mereka  adalah  sebagai penanggung  jawab  penuh,  yang  artinya  mereka  semua  diancam  dengan  hukuman  maksimum  pidana pokok  dari  tindak pidana  yang  dilakukan.8  Dalam  Pasal  27  ayat  (2)  Undang – Undang nomor 11 tahun 2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dije laskan bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi.

## Macam-Macam Norma
a.  Norma kesusilaan
Norma  kesusilaan  adalah  peraturan  hidup  yang  bersumber  dari  hati  nurani  manusia.  Norma  ini menentukan  mana  yang  baik  dan  mana  yang  buruk.  Norma  asusila  mendorong  manusia  untuk berbuat  baik  serta mencegah manusia  untuk  melakukan perbuatan  yang  buruk  karena  bertentangan dengan hati nurani manusia yang normal.
b.  Norma kesopanan
Norma  kesopanan  adalah  ketentuan  hidup  yang  bersumber  dari  pergaulan  masyarakat.  Norma  ini didasari  oleh  beberapa  hal  diantaranya  yaitu  kebiasaan,  kepatutan,  kepantasan  yang  berlaku  dalam masyarakat.  Norma  kesopanan  juga  disebut  norma  sopan  santun,  tata  krama,  atau  adat  istiadat. Norma  sopan  santun  yang  khas  dan  aktual  akan  berbeda  antara  masyarakat  satu  dengan  yang lainnya.
c.  Norma Agama
Norma  agama  adalah  ketentuan  hidup  yang  bersumber  dari  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Isinya  berupa perintah-perintah,  ajaran,  dan  larangan.  Norma  agama  berasal  dari  wahyu  Tuhan  dan  mempunyai
nilai  yang  fundamental  yang  mewarnai  macam-macam  norma  yang  lain,  seperti  norma  kesopanan, norma susila, dan norma hukum.
d.  Norma Hukum
Norma  hukum  adalah  ketentuan  yang  dibuat  oleh  pejabat  yang  berwenang  yang  memiliki  sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidup kehidupan bermasyarakat.18

## Hukum Pidana Indonesia
Pengertian hukum pidana
Berbagai  rumusan  mengenai  pengertian  hukum  pidana  diberikan  oleh  parah  ahli  hukum  pidana menurut  moeljatno  memberikan  definisi  hukum  pidana  diartikan  sebagai  bagian  daripada  keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :
1.  Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;
2.  Menentukan kapan dan dan dalam hal-hal apa kepada mereka telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikarenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3.  Menentukan  dengan  cara  bagaimana  pengenaan  pidana  itu  dapat  dilaksanakan  apabila  ada  orang yang telah melanggar larangan tersebut.

## Pengertian Pidana
Simons mengakatan pidana atau straf dapat diartikan sebagai berikut : Sesuatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap sesuatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.
Menurut  Andi  Hamzah  mengemukakan  bahwa  menurut  hukum  positif  di  Indonesia,  rumusan ketentuan  pidana  tercantum  dalam  Bab  II  Pidana  Pasal  10  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP), dinyatakan bahwa pidana terdiri atas : 1.Pidana pokok:
2.Pidana mati;
3.Pidana penjara;
4.Pidana kurungan;
5.Pidana denda;
6.Pidana tutupan.
Pidana tambahan 1.Pencabutan hak-hak tertentu;
2.Perampasan barang-barang tertentu;
3.Pengumuman putusan hakim.
Pengertian Tindak Pidana Tindak Pidana Menurut Para Ahli Menurut Pompe:
Tindak  pidana  adalah  suatu  tindakan  yang  menurut  sesuatu  rumusan  undang-undang  telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.25 Menurut Moeljatno pada  dasarnya  tindak  pidana  merupakan  suatu  pengertian  dasar  dalam  hukum  pidana.  Tindak pidana  adalah  suatu  pengertian  yuridis  seperti  halnya  untuk  memberikan  definisi  atau  pengertian terhadap  istilah  hukum,  maka  bukanlah  hal  yang  mudah  untuk  memberikan  definisi  atau  pengertian terhadap istilah tindak pidana. Tindak pidana
adalah  suatu  pengertian  yuridis,  lain  halnya  dengan  istilah  “perbuatan  jahat”  atau  “kejahatan” (crime atau Verbrechen atau misdaad) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis Menurut D. Simons:
Tindak  pidana  adalah  kelakuan (handeling)  yang  diancam  dengan  pidana  yang  bersifat  melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

## Unsur Tindak Pidana
Untuk  mengenakan  pidana  itu  harus  dipenuhi  syarat-syarat  tertentu.  Syarat-syarat  tertentu  ini lazimnya  disebut  dengan  unsur-unsur  tindak  pidana.  Jadi  seseorang  dapat  dikenakan  pidana  apabila perbuatan  yang  dilakukan  memenuhi  syarat-syarat  tindak  pidana  (straf  baarfeit).  Menurut  Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua
macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur- unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif itu adalah unsur-unsur yang ada. hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan- keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.
Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yaitu: Unsur tindak pidana menurut teoritis
1.Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana yaitu:
-  Perbuatan;
-  Yang dilarang (oleh aturan hukum);
-  Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
2.Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yaitu: -  Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia);
-  Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
-  Diadakan tindakan penghukuman.
3.Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana, yaitu:
-  Kelakuan manusia.
-  Diancam dengan pidana.
-  Dalam peraturan perundang-undangan.
4.Menurut Schravendijk, unsur-unsur tindak pidana yaitu:
-  Kelakuan (orang yang).
-  Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
-  Diancam dengan hukuman
-  Dilakukan oleh orang (yang dapat);
-  Dipersalahkan atau kesalahan.
-  Jenis-jenis  Tindak  Pidana  Tindak  pidana  dapat  dibagi-bagi  dengan  menggunakan  berbagai kriteria. Pembagian itu berhubungan erat dengan berat/ringannya ancaman, sifat, bentuk dan perumusan suatu tindak pidana. Pembedaan ini erat pula hubungannya dengan ajaran-ajaran umum hukum pidana. Pembagian tindak pidana yang dimaksud yaitu:
Kejahatan dan Pelanggaran KUHP menempatkan kejahatan di dalam Buku ke II dan pelanggaran di dalam Buku ke III, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Semuanya  diserahkan  kepada  ilmu  pengetahuan  untuk  memberikan  dasarnya,  tetapi  tampaknya  tidak ada yang sepenuhnya memuaskan. Dicoba membedakan bahwa kejahatan merupakan delik hukum dan pelanggaran merupakan delik undang-undangr.

## Pengertian Pertanggungjawaban Pidana ( CriminalLiability )
Kejahatan  masuk  ke  dalam  tindak  pidana  karena  secara  umum  kejahatan  dianggap  sebagai perbuatan yang merugikan dan melanggar norma yang telah hidup ditengah masyarakat. Maka dari itulah konsep kejahatan tersebut harus di pertanggungjawabkan atas dampak negatif yang muncul akibat dari terjadinya suatu bentuk kejahatan.Maka seperlunya menjadi penting untuk menjadi bahasan bagaimana asal muasal atau latar belakang dari Konsep pertanggungjawaban Pidana yang berlaku hingga saat ini. CriminalLiability  tersusun  atas  2  suku  kata  yaitu  Criminal  atau  kejahatan  dan  Liability  yang  berarti kewajiban atau tanggung jawab.
Di  dalam  Bahasa  Indonesia  criminal  liability belum  dapat  diartikan  sebagai ”pertanggungjawaban kejahatan” tetapi diartikan berbeda sebagai “ pertanggungjawaban Pidana”, sehingga dua kata tersebut memiliki maksud dan tujuan yang berbeda dan perlu dilakukan penafsiran mendalam agar didapat unsur- unsur yang terkandung dalam kata “tindak pidana” dan “ pertanggungjawaban ”. Tetapi karena telah lama berlaku  ditengah  masyarakat  dan  menjadi  sebuah  kemakluman  tersendiri  maka  pada  intinya  menjadi, pertanggungjawaban  pidana  adalah  sebuah  bentuk  tanggung  jawab  dari  seseorang  yang  menentukan dibebaskannya seseorang atau dipidana nya karena suatu hal kejahatan yang diperbuat olehnya.
Criminal Liability atau di dalam Bahasa Indonesia berarti pertanggung jawaban pidana (toereken- baarheid)  adalah  kewajiban  individu  atau  korporasi  untuk  menanggung  konsekuensi  atas perbuatannya karena  telah  melakukan  suatu  kejahatan  yang  merugikan.  Suatu  perbuatan  dapat  dikategorikan merupakan  kejahatan  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  harus  memenuhi  unsur  mensrea  dan  unsur actusreus  Mensrea  secara  umum  diartikan  adalah  niat  dari  seseorang  atau  korporasi  yang  disini termasuk  subjek  hukum  untuk  melakukan  kejahatan,  artinya  orang  tersebut  secara  sadar  akan melakukan kejahatan. Sedangkan actus reusadalah perbuatan yang dihasilkan dari mens rea atau yang di  ekspetasikan.  Menurut  Roeslan  Shaleh  pertanggungjawaban  pidana  adalah:  “Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang obyektif yang dipidana karena perbuatan itu. Dasar adanya  perbuatan  pidana  adalah  asaslegalitas,  sedangkan  dasar  dapat  dipidananya  pembuat
adalahasas  kesalahan.Ini  berarti  bahwa  perbuatan  pidana  hanya  akan  dipidana  jika  ia  mempunyai kesalahan  dalam  melakukan  perb uatan  pidana  tersebut”.  Roscoe  Pound  seorang  American  Jurist  dan Educator mengungkapkan bahwa mengenai konsep pertanggungjawaban bertitik tolak melalui perspektif filosofis,ia  menguraikan  secara  sistematis  mengenai  konsepsi  pertanggungawaban  melalui  skema berikut.  Pound  mengartikan  pertenggungjawaban  atau  liability  sebagai  suatu  kewajiban  pelaku  untuk menerima pembalasan atas perbuatannya dari pihak yang dirugikan.
Menurut  Chairul  Huda  pada  dasarnya  suatu  tindak  pidana  ada  karena  berlaku  asas  legalitas, sedangkan  dasar  dapat  dipidananya  pelaku  pembuat  tindak  pidana  adalah  asas  kesalahanTerjadinya pertanggungjawab  pidana  karena  telah  ada  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  seseorang  dan  pada hakikatnya  pertanggungjawaban  pidana  merupakan  solusi  yang  dibuat  oleh  hukum  pidana  sebagai bentuk  penolakan  terhadap  suatu  perbuatan  tertentuyang  dapat  mengganggu  stabilitas  dimasyarakat. Menurut  Van  Hamel  kemampuan  bertanggung  jawab  merupakan  suatu  keadaandimanasuatu  faktor berupa  faktor  psikologi  seseorang  dan  tingkat  intelektualitasnya  mempengaruhi  3  (tiga)  kemampuan dasar dari manusia yang diantaranya adalah a.  Mampu untuk mengerti nilai dari akibat perbuatannya sendiri
b.  Mampu  untuk  menyadari  bahwa  perbuatannya  itu  menurut  Pandangan  masyarakat  tidak diperbolehkan
c.  Mampu  untuk  menentukan  kehendaknya  atas  perbuatannya  itu.  Seseorang  yang  telah  melakukan suatu tindak pidana sedapatnya untuk bisa dimintai pertanggungjawabannya secara garis besar harus memenuhi  unsur  tindak  pidana  yang  telah  diperbuat  olehnya,  serta  harus  diperhatikan  pula  kondisi dari pelaku tindak pidana.
Adapun beberapa unsur-unsur pertannggungjawaban pidana meliputi: a.  Kecakapan untukbertanggungjawab.
b.  Kesalahan, baik itu dolus atauculpa Pertanggungjawaban pidana dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk  menpreventif  dilakukannya  tindak  pidana  lain  dengan  menegakkan  norma  hukum  demi ketertiban  di  masyarakat,  menyelesaikan  konflik  yang  ditimbulkan  tindak  pidana,  mengembalikan stabilitas  keamanan,  yang  dapat  mendatangkan  rasa  damai  di  masyarakat,  memasyarakatkan  yang berarti itu pula memberikan efek jera terhadap hal negatif yang telah dilakukan.Bagi terpidana yang di masyarakatkanseseorang tersebut dengan harapn dapat memberikan kehidupan baru yang lebih baik dari sebelumnya.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Penelitian  merupakan  suatu  sarana  pokok  dalam  pengembangan  ilmu  pengetahuan  maupun teknologi.  Hal  ini  disebabkan,  oleh  karena  penelitian  bertujuan  untuk  mengungkapkan  kebenaran secara  sistematis,  metodologi  dan  konsisten  melalui  proses  penelitian  tersebut  diadakan  analisa  dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.
Oleh  karena  penelitian  merupakan  suatu  sarana  ilmiah  bagi  pengembangan  ilmu  pengetahuan dan  teknologi,  maka  metodologi  penelitian  menjadi  induknya  dan  hal  ini  tidaklah  selalu  berarti metodologi yang dipergunakan berbagai ilmu pengetahuan pasti akan berbeda secara utuh. Penelitian hukum juga merupakan suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.
Berdasarkan  hal-hal  tersebut  diatas,  metodologi  penelitian  hukum  yang  digunakan  adalah penelitian  hukum  normatif  atau  penelitian  perpustakaan  ini  merupakan  penelitian  yang  mengkaji  studi dokumen,  yakni  menggunakan  berbagai  data  sekunder  seperti  peraturan  perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini  menggunakan  analisis  kualitatif  yakni  dengan  menjelaskan  data-data  yang  ada  dengan  kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

## Metode yang digunakan
Penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan dan studi dokumen. Perolehan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang meliputi literature, laporan penelitian, dan bahan-bahan kajian hukum  lainnya.  Pada  dasarnya  merupakan  suatu  kegiatan  ilmiah  yang  didasarkan  pada  metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu  dengan  jalan  menganalisisnya.  Kecuali  itu, maka  juga  diadakan pemeriksaan  yang  mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan- permasalahan  yang  timbul  di  dalam  gejala  bersangkutan.    Selain  itu  akan  dilakukan.pengamatan tentang peranan masyarakat terhadap kasus kejahatan seksual anak dibawah umur.

## Data dan sumber data penelitian
Untuk  memecahkan  isu  hukum  diperlukan  sumber-sumber  penelitian.  Sumber  penelitian  hukum dapat  dibedakan  menjadi  sumber-sumber  penelitian  yang  berupa  bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.  Bahan-bahan hukum primer  terdiri  dari  undang-undang,  catatan-catatan  resmi  atau  risalah  dalam  perbuatan  undangan- undangan  dan  putusan-putusan  hakim.  Sedangkan  bahan  hukum  sekunder,  yang  memberikan penjelasan  mengenai  bahan  hukum  primer  seperti  rancangan  undang-undang,  hasil-hasil  penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.
Adapun sumber bahan hukum yang digunakan  dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

## Bahan Hukum Primer
1.Kitab Undang-undang Hukum Pidana
2.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
3.UU  No.  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan Anak

## Bahan Hukum Sekunder
Bahan  hukum  sekunder  berupa  semua  publikasi  tentang  hukum  yang  bukan  merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan adalah : 1. Buku-buku bacaan yang berkaitan dengan judul penelitian
a)  Hukum Pidana
b)  Asas-Asas Hukum Pidana
c)  Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP
d)  Metodologi Penelitian Hukum
e)  Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Desertasi)
f)  Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum g)  Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana h)  Kamus Hukum i)  Pengantar Hukum Indonesia
j)  Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat
k)  Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia
2. Artikel jurnal dalam situs internet yang juga berhubungan dengan masalah hukum dalam penelitian. 3. Bahan Hukum Tersier
Bahan  hukum  tersier  yaitu  bahan hukum  yang  memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.  Bahan hukum tersier meliputi Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

## Teknik pengumpulan data
Prosedur  yang  digunakan  dalam  pengumpulan  bahan  hukum  berupa  studi    dokumentasi  yaitu pedoman yang digunakan berupa catatan-catatan untuk memuat kutipan. Penelusuran literature hukum dan  informasi  lainnya  dilakukan  dengan  penelusuran  of  line  (buku-buku)  dan  on  line  (internet).  Bahan pustaka of line dapat diperoleh dari koleksi pribadi, perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu. Sedangkan bahan pustaka of line dapat diperoleh dengan menggunakan akses internet.

## Teknik analisis data
Analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif  deskriptif.  Kualitatif  deskriptif diartikan sebagai kegiatan menganalisis secara komprehensif dengan mendekati makna dan ketajaman analisis  logis  dan  juga  dengan  cara  menjauhi  statistic  sejauh-jauhnya.    Bahan  hukum  primer  dari berbagai  kepustakaan  dan  literaur  baik  yang  berupa  buku,  peraturan  perundang-undangan,  skripsi, tesis,  dan  hasil  penelitian  lainnya.  Analisis  bahan  dilakukan  setelah  diadakan  terlebih  dahulu pemeriksaan, pengelompokkan, pengolahan dan evaluasi sehingga diketahui  rehabilitasi data tersebut, lalu  dianalisis  secara  kualitatif  dengan  cara  berpikir  deduktif  dimana  teori  digunakan  sebagai  awalan digunakan untuk menjawab yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Karena  pada  unsur  pidana  perjudian  adalah  Pertama,  unsur  subjektif  perjudian  secara  online. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada subjek hukum, dalam hal perjudian secara online adalah sebagai berikut : a. Setiap Orang b. Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Pemahaman kesengajan dalam UU ITE mengacu kepada teori-teori kesengajan  yang  berlaku  di  Indonesia,  yaitu  :  -  Kesengajan  sebagai  maksud  -  Kesengajan  sebagai kepastian - Kesengajan sebagai kemungkinan Unsur setiap orang yang mengacu pada orang perorangan (natuurlijk persoon) atau pun badan hukum (recht persoon), harus dipenuhi dalam hal menjerat penyedia layanan perjudian secara online. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa unsur ini menunjuk pada orang/badan hukum yang berada di Indonesia, maupun luar Indonesia yang merugikan kepentingan Indonesia  berarti  penyedia  layanan  perjudian  secara  online  yang  tidak  berada  di  Indonesia  dan  bukan warga negara Indonesia pun dapat dijerat dengan UU ITE.
Kedua, unsur objektif perjudian secara online. Unsur  objektif  adalah  unsur  yang  melekat  pada  perbuatan,  dalam  hal  perjudian  secara  online  adalah sebagai berikut : a. Mendistribusikan b. Mentransmisikan c. Membuat Dapat Diaksesnya d. Informasi atau dokumen elektronik e. Muatan Perjudian
Kehadiran  internet  ini  telah  memberikan  pengaruh  dan  dampak  terhadap  setiap  individu  dalam berbagai  aspek  kehidupan,  baik  itu  di  bidang  ekonomi,  sosial,  politik,  budaya  dan  pendidikan.  Akan tetapi, pengaruh ataupun dampak yang diberikan oleh internet terhadap setiap aspek kehidupan tersebut tidaklah  secara  universal  memberikan  dampak  yang  baik.  Kehadiran  internet  di  tengah-tengah masyarakat  juga  memberikan  dampak  yang  buruk  bagi  setiap  individu.  Dalam  perkembangan  internet, telah muncul berbagai macam kejahatan yang dilakukan dengan sarana internet baik itu kejahatan yang dilakukan  oleh  individu  sampai  kejahatan  kelompok.  Adanya  fasilitas  internet  memunculkan  kejahatan baru  yang  dinamakan  dengan  kejahatan  dunia  maya  (Cyber  Crime).  Dalam  kejahatan  dunia  maya, terdapat  berbagai  macam  kejahatan-kejahatan  yang  menimbulkan  masalah  sosial.  Salah  satunya  yang sedang marak terjadi saat ini adalah perjudian yang dilakukan dengan sarana internet atau lebih dikenal dengan perjudian online.
Perjudian  online  ini  merupakan  kejahatan  atau  tindak  pidana  yang  merupakan  permasalahan sosial.  Tindak  Pidana  Perjudian  mempunyai  dampak  negatif  berupa  rusaknya  moral  dan  mental masyarakat,  terutama generasi  muda.  Efek  negatif  dari perjudian  ini  dimana  para  petaruh  akan  merasa kecanduan karena merasa mudah untuk memperoleh uang. Dalam perjudian ini, pihak yang kalah akan terus  mencoba  untuk  menarik  kembali  uang yang  kalah  tersebut,  kemudian  akan  terus  berusaha  untuk memperoleh  keuntungan.  Sehingga,  perjudian  ini  akan  membuat  orang-orang  semakin  ketagihan  untuk melakukannya.  Di  Indonesia,  perjudian  online  ini  sedang  marak  terjadi  hal  ini  disebabkan  karena perkembangan  tehnologi  informasi  yang  sangat  pesat.  Adapun  bentuk-bentuk  judi  online  yang berkembang  dewasa  ini  adalah:  judi  bola  online,  poker,  togel,  casino  dan  berbagai  jenis  lainnya.  Jenis permainan judi ini sangat digemari oleh kalangan masyarakat dikarenakan sistemnya yang sangat mudah di akses dan lebih aman dibandingkan dengan perjudian biasa. Kemudian, judi online juga memberikan penghasilan atau hasil kemenangan yang sangat besar mulai dari puluhan juta, hingga ratusan juta dan miliaran rupiah.
Tindakan mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen  elektronik  yang  bermuatan  perjudian oleh  penyedia  layanan  perjudian  secara  online merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Oleh sebab itu, penentuan pelaku yang masuk dalam  kategori  penyedia  layanan  perjudian  secara  online  adalah  dengan  cara  mengkonstatir,  dan mengkualifisir  tindakannya.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan  penyelidikan  terhadap  penyedia  layanan perjudian secara online dengan bantuan teknologi tertentu berupa tracing (pelacakan) lokasi berdasarkan internet  protocol  address  (IP  Address),  dan  melakukan  penyidikan  terhadap  pemilik  layanan  perjudian untuk  kemudian  dikembangan  berdasarkan  kualifikasi  pelaku  tindak  pidana.  Jika  penyedia  layanan perjudian  secara  online  adalah  materieele  dader  sebagai  pelaku  tunggal,  maka  penyedia  layanan perjudian  secara  online  memiliki  layanan  server  tersendiri,  admin  satu  orang.  Dalam  kerangka  yang demikian,  maka  pelaku  adalah  orang  tunggal  sebagai  orang  yang  mendistribusikan,  mentransmisikan dan  membuat  dapat  diaksesnya  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  yang  bermuatan perjudian.  Namun  demikian,  praktik  penyediaan  layanan  perjudian  secara  online  sangat  tidak  mungkin dilakukan  oleh  satu  orang  saja.  Oleh  sebab  itu,  perlu  dikualifisir  pelaku  yang  turut  serta  melakukan.
Pelaku  penyedia  layanan  perjudian  secara  online  adalah  pemilik  website,  sedangkan  yang  turut  serta melakukan  adalah  remote  admin  yang  mengatur  dan menjalankan  aktivitas  penyedia  layanan  perjudian secara  online.  Remote  admin  tidak  dapat  dikualifikasikan  sebagai  pembantu  (medeplichtige),  hal  ini karena  antara  pemilik  pelayanan  perjudian  secara  online  dengan  remote  admin  terdapat  kesengajaan untuk  berkerja  sama,  kerjasama  yang dilakukan  adalah  kerjasama erat,  ada  tindakan  pelaksanaan  dari remote admin.
Selain  penyedia  layanan  perjudian  secara  online,  terdapat  pula  pengguna  layanan  perjudian secara  online  (selanjutnya  disebut  pengguna).  Pengguna  ini  adalah  pemain  judi  atau  penjudi  yang berdasarkan hukum positif dapat dikenakan Pasal 45 UU ITE maupun Pasal 27 ayat (2) UU ITE Jo Pasal 303  bis  KUHP.  Untuk  menentukan  ada/tidaknya  tindak  pidana  yang  terjadi  dilakukan  melalui penyelidikan,  sedangkan  untuk  menemukan  pelaku  dan  bukti-buktinya  dilakukan  melalui  penyidikan. Persoalan perjudian online terkait pelaku yang posisinya sebagai pengguna bukanlah pada saat pelaku tertangkap  tangan  melakukan  perjudian  secara  online  melainkan  upaya  pelacakan  terhadap  pengguna. Hal  ini  karena  untuk  menentukan  pelaku  penegak  hukum  harus  melakukan  pelacakan  dengan penggunaan  teknologi.  Dalam  konteks  yang  demikian,  penggunaan  teknologi  ibarat  pedang  yang bermata  dua  karena  dapat  menguntungkan  dan  pula  merugikan.  Berdasarkan  hal  tersebut  diperlukan respon  hukum  yang  cepat,  yaitu  hukum  yang  mengikuti  perkembangan  masyarakat  dalam  konteks teknologi.  Hal  ini  karena  diperlukan  pengaturan  hukum  yang  memberikan  keadilan  substantif  terhadap persoalan  teknologi.  Pemikiran  Nonet  dan  Selznick  dan  teori  substantif  tepat  untuk  dijadikan  dasar menentukan  pelaku  tindak  pidana  perjudian  online  dalam  konteks  pengguna.  Hal  ini  karena  untuk melakukan  penegakan  hukum  terhadap  perjudian  online  melibatkan  pemikiran  hukum  yang  bersifat responsif.  Mengacu  pada  pemikiran  Nonet  dan  Selznick  menyatakan  bagi  tatanan  hukum  responsif, hukum  merupakan  institusi  sosial,  oleh  karena  itu,  hukum  dilihat  lebih  dari  sekedar  sistem  peraturan belaka,  melainkan  juga  bagaimana  hukum  menjalankan  fungsi-fungsi  sosial  dalam  dan  untuk masyarakatnya.  Dalam  konteks  pemikiran  yang  demikian,  menjalankan  hukum  tidak  terlepas  dari  nilai sosial yang ada di masyarakat. Artinya, dalam penetapan pelaku perjudian online dapat saja digunakan instrumen teknologi sebagai suatu dasar pembuktian. Pembuktian dalam ranah pidana merupakan usaha untuk  mencari  kebenaran  materil  tentang:  (1)  telah  terjadinya  tindak  pidana  dan  (2)  bahwa  tersangka (yang  kemudian  menjadi  terdakwa)  adalah  pelakunya.  Kedua  hal  ini  dibuktikan  dengan  alat-alat  bukti serta  dikuatkan  dengan  keyakinan  hakim  melalui  satu  proses  peradilan  pidana.  Jika  ada  seseorang disangka  atau  didakwa  telah  melakukan  perjudian  dalam  ruang  siber  maka  Aparat  Penegak  Hukum harus  membuktikan  bahwa  orang  tersebut  telah  memenuhi  seluruh  unsur  yang  diatur  dalam  Pasal  27 ayat (2) UU ITE. Penyidik dapat melakukan prosedur imaging/kloning data dalam forensik digital terhadap sistem  elektronik  pelaku  misalkan  laptop  atau  komputer  yang  dimaksud  untuk  mencari  informasi mengenai  rekaman  aktivitas  (log)  pelaku.  Hasil  imaging  tersebut  dapat  dijadikan  alat bukti  berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 44 UU ITE. Hasil imaging sistem elektronik pelaku, misalnya menunjukkan pelaku telah mengakses  sebanyak  56  kali  website  perjudian.  Aparat  Penegak  Hukum  juga  dapat  menyita  server pengelola  perjudian  secara  online.  Penyidik  dapat  melakukan  forensik  digital  untuk  mencari  informasi yang  membuktikan  bahwa  pelaku  telah  mengakses  situs  tersebut.  Hasil  imaging  terhadap  server  juga dapat dijadikan alat bukti berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 44 UU ITE sebagaimana telah disebutkan.
Penyakit  masyarakat  berupa  perjudian  pada  tahun  2021  sebanyak  198  kasus  telah  diungkap dengan 294 tersangka. 612 Kasus Judi Online tahun 2022. Tindak pidana perjudian online ini merupakan hal  yang  sangat  digemari  oleh  kalangan  anak  muda  maupun  orang  dewasa  sehingga  tindak  pidana  ini sulit  diberantas  menginngat  akses  untuk  teknologi  begitu  berkembang  pesat  dan  memberikan  iming- iming untuk kekayaan.
Menurut  analisis  penulis,    sangat  diperlukan  bahwa  keseimbangan  peranan  masyarakat  dan pemerintah  dalam  hal  ini  sebagai  teori  kontrol  sosial  untuk  mengupayakan  mengurangi  angka  tindak pidana perjudian online.
Dampak negatifnya ada beberapa  yaitu:
a.  Gambling  Disorder  saat  seseorang  kecanduan  untuk  berjudi  meski  harus  mengorbankan  dirinya. Parahnya jika terus berlanjut akan merugikan banyak orang. Hal ini dapat membuat seseorang nekat melakukan  apapun  untuk  bisa  berjudi  dan  mendapatkan  keuntungan  besar  dengan  waktu  yang singkat.  Beberapa  hal  yang  dapat  dilakukan  yaitu  mencuri,  menjual  barang-barang  yang  ada  di rumah, dan melakukan tindak kriminal lainnya.
b.  Depresi
Seorang yang kecanduan berjudi online akan menghabiskan banyak uangnya sehingga mereka akan berambisi untuk terus menang. Jika kalah, yang terjadi adalah depresi karena tidak mempunyai uang untuk  lanjut  bermain.  Setelah  kehilangan  banyak  uangnya  atau  mungkin  berutang,  orang  tersebut dapat mengalami gangguan emosional dan fisik yang parah.
c.  Kecemasan yang Berlebihan
Ketika  pejudi  memiliki  utang,  mereka  tidak  mampu  untuk  mengendalikan  diri  untuk  tidak  berjudi. Dampaknya  mereka  akan  mengalami  kecemasan  yang  berlebihan  karena  memikirkan  banyak  hal mulai dari utang sampai kepada cara agar menang di setiap permainannya.
d.  Kehilangan Minat untuk Melakukan Kegiatan Lain Ketika seseorang kecanduan judi online, mereka menjadi kurang tertarik dengan kegiatan lain. Hal ini bisa  sampai  di  tahap  berhenti  untuk  memikirkan  hobi  lain  karena  sudah  kecanduan  judi  online. Beberapa  orang  bahkan  akan  mengalami  halusinasi  melihat  diri  mereka  berjudi  dalam  tidur  mereka dan mendapati diri mereka memikirkan permainan mereka berikutnya saat mereka bangun.
e.  Renggangnya Hubungan dengan Lingkungan Sekitar
Kecanduan  berjudi  online  dapat  membuat  pejudi  kehilangan  minat  untuk  menjaga  hubungan  pribadi dengan orang-orang yang ada di sekitar. Pejudi akan sibuk dengan perjudian saja dan mengasingkan diri dari orang lain.
Hal ini menciptakan hubungan yang tegang dan perasaan terpisah dari orang lain. Selain itu, hal ini dapat menyebabkan perasaan malu dan bersalah kepada pejudi karena mungkin saja mereka meminjam uang dari orang lain dan tidak dapat mengembalikannya. Pejudi akan terus menjauh dari lingkungannya karena  mereka  kehilangan  koneksi  dengan  orang  lain.  Mereka  juga  akan  terus  mencari  pinjaman  agar bisa terus bermain judi.
Pemerintah dalam upaya penanganan judi online, diantaranya : •Situs  judi  yang  sudah  diblokir,  diproduksi  ulang  dengan  penamaan  domain  yang  mirip  atau menggunakan IP Address.
•Penegakan  hukum  terkait  kegiatan  perjudian  diatur  secara  berbeda  di  tiap  negara,  sehingga  hal  ini menimbulkan  isu  yurisdiksi  penindakan  hukum,  terhadap  penyelenggara  judi  online  yang berada  di  luar Indonesia.
•Penawaran judi melalui pesan pribadi, sehingga tidak dapat diawasi oleh Kementerian Kominfo.
Tantangan  tersebut  menekankan  bahwa  upaya  pemberantasan  judi  online  perlu  dilakukan  oleh seluruh elemen, baik pemerintah, masyarakat, dan para pelaku industri.
Judi sudah jelas sangat bertentangan dengan berbagai nilai dan norma dalam masyarakat. Bukan hanya  norma  hukum  di  Indonesia,  tetapi  juga  bertentangan  dengan  norma  adat,  norma  sosial  budaya maupun  norma  agama.  Selain  bertentangan  dengan  berbagai  nilai  dan  norma  di  masyarakat, penggunaan  teknologi  internet  untuk  judi  online  adalah  salah  satu  bentuk  pemanfaatan  teknologi  yang sangat tidak bijak dan bisa sangat merugikan.
Begitu  banyak  manfaat  yang  dihasilkan  dari  adanya  teknologi  internet.  Masyarakat  harus  selalu bijak  dalam  menggunakan  teknologi  tersebut.  Jangan  sampai,  teknologi  yang  seharusnya  berdampak positif  malah  beralih  fungsi  dan  menyesatkan  banyak  orang.  Terutama,  pemanfaatan  internet  untuk perjudian  online  yang  saat  ini  kian  mengkhawatirkan.  Oleh  karena  itu,  peran  masyarakat  luas  sangat berpengaruh  untuk  menekan  penyebaran  judi  online.  Setidaknya,  kita  bisa  melindungi  orang-orang terdekat kita dari bahaya judi online.
Adapun jenis-jenis perjudian online, yaitu:
a)  Sbobet  Merupakan  judi  online  yang  beropersai  untuk  taruhan  bola.  Merek  dagang  Sbobet  ini  bisa dibilang  adalah  yang  paling  berjaya  dan  terkenal  di  ranah  judi  online.  Sbobet  sendiri  merupakan singkatan  dari  sportsbook  Online,  dimana  di  dalamnya  terdapat  pasaranpasaran  bola  yang  akan  di- update  setiap  harinya  sesuai  dengan  pertandinganpertandingan  yang  akan  datang  maupun  yang sedang  berlangsung.  Jadi,  para  member  bisa  memainkan  judi  bola  bahkan  ketika  bola  berjalan sekalipun.
b)  Ibcbet  Merupakan  judi  online  yang  sebenarnya  sama  saja  seperti  Sbobet.  Tidak  banyak  yang membedakan antara Ibcbet dan Sbobet. Kedua merek ini bersaing dengan begitu ketat di dunia judi online. Kalaupun ada satu kelebihan yang dimiliki oleh Ibcbet, maka itu adalah varian permainan yang terdapat  di  dalam  Ibcbet,  dimana  mereka  sekaligus  juga  menyediakan  permaianan  seperti  casino, number  game,  dan  beberapa  mini  game  lainnya  yang  tentu  juga  merupakan  saran  menghasilakan uang.
c)  338a  atau  Sbobet  Casino Merupakan  judi  online  yang  pada  dasarnya  berbasis  pada  permainan  judi casino  online.  Banyak  sekali  permainan  yang  bisa  dimainakan  melalui  situs  338a  ini.  Beberapa diantaranya adalah baccarat, balckjack, sic bo (Judi dadu) dan roullete.
d)  SGD777 Merupakan judi online casino yang beroperasi di le macau club. SGD777 merupakan salah satu  merek  dagang  casino  yang  pertumbuhannya  sangat  pesat  dalam  beberapa  tahun  terakhir  ini. Permainan  yang  terdapat  dalam  di  dalam  situs  ini  kurang  lebih  sama  dengan  338a.  Hanya  saja mereka memiliki User Interface (tampilan gambar) yang berbeda dari 338a.
e)  Bola tangkas 2 Merupakan judi online ketangkasan. Munkin kalau anda pernah berada pada era judi micky mouse, maka anda akan mendapat sensasi ini kembali, namun secara online. Dengan semakin kencangnya  pertumbuhan  teknologi  dan  murahnya  harga  internet  di  Indonesia  serta  kehadiran  judi
online,  permainan  micky  mouse  pun  menjadi  sangat  aman  dan  bisa  dimainakan  dengan  aman  dan nyaman di rumah tanpa takut.
f)  Isin 4D Merupakan judi online yang menyuplai pasaran toto/ togel. Karena peminatnya sangat banyak dan terdapat dari kalangan bawah, menengah sampai ke atas, maka judi ini pun kemudian langsung dibuat  versi  judi  onlinenya.  Hanya  dalam  waktu  singkat,  permainan  ini  telah  menarik  sekali  banyak user, karena memang ternilai sangat efektif dan berjudi dengan  cara judi online memang merupakan jalan satu-satunya yang paling aman dan efektif.
Penyakit  masyarakat  berupa  perjudian  pada  tahun  2021  sebanyak  198  kasus  telah  diungkap dengan 294 tersangka. 612 Kasus Judi Online tahun 2022. Tindak pidana perjudian online ini merupakan hal  yang  sangat  digemari  oleh  kalangan  anak  muda  maupun  orang  dewasa  sehingga  tindak  pidana  ini sulit  diberantas  menginngat  akses  untuk  teknologi  begitu  berkembang  pesat  dan  memberikan  iming- iming untuk kekayaan.
Menurut  analisis  penulis  berdasarkan  data  diatas  angka  tindak  pidana  perjudian  ini  meningkat ditahun  2022  yang  berarti  bahwa  tindak  pidana  ini  sulit  untuk  dibendung  karena  adanya  hasrat  untuk kaaya raya dengan cepat.
Pada  penelitian  ini peranan masyarakat dan peranan  pemerintah  berdasarkan  teori  kontrol  sosial harus  melakukan  upaya  preventif  dan  represif  yaitu  upaya  pencegahan  berupa  sosialisasi  terhadap bahayanya  perjudian  online  yang  berdampak  besar  bagi  kemajuan  generasi  muda,  yang  dapat meningkatkan angka kejahatan jika tidak ada penanggulangan. Kemudian edukasi terhadap hal-hal yang berkaitan  dengan  hukum  karena  tindakan  ini  adalah  hal  yang  melanggar  hukum.  Setelah  itu  upaya penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku agar tidak terjadi berulang-ulang.
Dalam  kasus  yang  ditangkap  adalah  bandar  perjudian  secara  online,  maka  komputer  server perjudian  secara  online  dapat  dipakai  untuk  menjerat  pelaku  perjudian  lainnya,  dari  data  server  dapat ditindaklanjuti dengan memeriksa log server yang menyimpan data data pemain dan data rekening yang dipakai  untuk  mentransfer  sejumlah  uang  kepada  penyedia  layanan  perjudian  maupun  rekening  yang dipakai  untuk  menerima  hasil  kemenangan  dari  perjudian  secara  online.  Dari  data  server  pula  dapat dilihat  dimana  lokasi  pemain  berdasarkan  IP  pengguna  yang  sedang  mengakses  website  yang  dikelola oleh server tersebut. Van Hamel menyatakan bahwa pertanggungjawaban hukum adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu
1.  mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatanperbuatan sendiri,
2.  mampu  untuk  menginsyafi  bahwa  perbuatanperbuatan  itu  bertentangan  dengan  ketertiban masyarakat,
3.  mampu untuk menentukan kehendak berbuat.
Definisi mengenai pertanggungjawaban hukum dikemukakan oleh Simons sebagai suatu keadaan psikis,  sehingga  penerapan  suatu  ketentuan  pidana  dari  sudut  pandang  umum  dan  pribadi  dianggap patut.  Masih  menurut  Simons,  bahwa  dasar  adanya  tanggung  jawab  dalam  hukum  pidana  adalah keadaan  psikis  tertentu  pada  orang  yang  melakukan  perbuatan  pidana  dan  adanya  hubungan  antara keadaan  tersebut  dengan  perbuatan  yang  dilakukan  yang  sedemikian  rupa  sehingga  orang  itu  dapat dicela  karena  nelakukan  perbuatan  tadi.  Pendekatan  sosial  budaya  merupakan  upaya  preventif  yang dapat  dilakukan  agar  masyarakat  tidak  tergoda  untuk  melakukan  perjudian  baik  secara  konvensional maupun  melalui  internet  karena  itu  merupakan  suatu  kejahatan.  Sementara  itu  pendekatan  hukum dilakukan  secara  represif  setelah  diketahui  adanya  tindak  pidana  perjudian.  Untuk  mengatasi  tindak pidana perjudian secara online yang banyak terjadi saat ini, pemerintah Indonesia telah membuat UU ITE yang  di  dalamnya  mengatur  berbagai  kegiatan  yang  dilakukan  di  dunia  maya  (cyberspace),  termasuk beberapa perbuatan yang dilarang karena melanggar hukum dan mengandung unsur pidana. Walaupun tindak pidana di dunia maya (cybercrime) belum diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang- undangan tertentu, namun telah diatur dalam UU ITE tersebut.
Berdasarkan  teori  kontrol  sosial  untuk  mengupayakan  mengurangi  angka  tindak  pidana  perjudian online ini.
Teori kontrol dikemukakan F.Ivan Nye terdiri dari :
1. Harus ada kontrol internal maupun eksternal ;
2. Manusia diberikan kaidah-kaidah supaya tidak melakukan pelanggaran;
3. Pentingnya proses sosialisasi bahwa ada sosialisasi adequat (memadai), akan mengurangi terjadinya delinkuen,  karena  di  situlah  dilakukan  proses  pendidikan  terhadap  seseorang  dan  diharapkan  remaja menaati hukum (law abiding).
Masyarakat  juga  diharuskan  bekerjasama  dengan  pemerintah  selain  menutup  akses  website perjudian, masyarakat juga diharapkan dapat melaporkan kegiatan perjudian ini yang notabanenya bukan hanya dilakukan  sendiri namun dapat juga bersama-sama.
Berdasarkan teori penegakan hukum, kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam  kaidah-kaidah  mantap  dan  sikap  tindak  sebagai  rangkaian  penjabaran  nilai  tahap  akhir.  Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.
Teori  ini  berperan  penting  terhadap  timbulnya  efek  jera,  sehingga  hukuman  yang  tegas  dapat menjadikan  contoh  bagi  pelaku  tindak  pidana  perjudian  ini.  Hal-hal  inilah  menurut  penulis  dapat memberikan  rasa  keadilan  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Sebagaimana  penegakan  hukum  adalah kegiatan  menyerasikan  hubungan  nilai-nilai  yang  terjabarkan  dalam  kaidah-kaidah  mantap  dan  sikap tindak  sebagai  rangkaian  penjabaran  nilai  tahap  akhir.  Untuk  menciptakan,  memelihara  dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Secara konseptional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai- nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  kajian  tersebut  di  atas  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai  berikut:  Masyarakat  juga diharuskan  bekerjasama  dengan  pemerintah  selain  menutup  akses  website  perjudian,  masyarakat  juga diharapkan  dapat  melaporkan  kegiatan  perjudian  ini  yang  notabanenya  bukan  hanya  dilakukan    sendiri namun  dapat  juga  bersama-sama.  Berdasarkan  teori  penegakan  hukum,  kegiatan  menyerasikan hubungan  nilai-nilai  yang  terjabarkan  dalam  kaidah-kaidah  mantap  dan  sikap  tindak  sebagai  rangkaian penjabaran  nilai  tahap  akhir.  Untuk  menciptakan,  memelihara  dan  mempertahankan  kedamaian pergaulan hidup. Teori ini berperan penting terhadap timbulnya efek jera, sehingga hukuman yang tegas dapat  menjadikan  contoh  bagi  pelaku  tindak  pidana  perjudian  ini.  Hal-hal  inilah  menurut  penulis  dapat memberikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

## Saran
Sarannya yaitu untuk pemerintah terutama dalam penegakan hukum agar lebih banyak melakukan sosalisasi terhadap bahaya tindak pidan perjudian online. Dan menegakkan hukum secara merata. Untuk masyarakat agar dapat melaporkan tindak pidana perjudian online.

## DAFTAR PUSTAKA
Amir  Ilyas,  Asas-Asas  Hukum  Pidana,  Yogyakarta,  Rengkang  Education  Yogyakarta  dan  Pukap
Indonesia, 2012.
Agus  Budiono,  Slide  Kuliah  Metode  Penelitian  Hukum  di  Magister  Kenotariatan  Universitas  Pelita
Harapan, (Jakarta: Universitas Pelita Harapan,2016.
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1998.
Burhan Bugis (ED), Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta, Raja Grafindo Jakarta, 2011.
Eddy O.S. Hiariej. Prinsip-prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014
Ishak, Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Desertasi), Bandung, Alfabeta, 2017
Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta. 1985.
Lisa,  pelaku  tindak  pidana,  hlm.1,  http://makalah-hukum-pidana.blogspot.co.id/2014/01/pelakutindak- pidana-dader.html, diakses tanggal 6 november 2022. Pukul 20.00 wib
Mas Ahmad, Jurnal :Suatu Tinjauan Terhadap Masalah Penghukuman Dalam Perspektif Sosiologi, Vol. II No. 1 Juni 2015.
M.  Syamsuddin,  Kontruksi  Baru  Budaya  Hukum  Hakim  Berbasis  Hukum  Progresif  (jakarta  :  Kencana Prenada Media Group, 2012.
Moeljatno, Hukum Pidana Delik Delik Percobaan dan Delik Delik Penyertaan, Bina Aksara, Jakarta. 1985.
Paulus Hadisuprapto.Ilmu Hukum (Pendekatan Kajiannya).
Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji,  Penelitian  Hukum  Normative  Suatu  Tinjauan  Singkat,  Jakarta:Raja
Grafindo Persada,1985.
Joshua Sitompul, Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw. Jakarta : Tatanusa, 2012.
Tri Andrisman. Hukum Pidana. Universitas Lampung, 2007, Bandar Lampung.
Yesmil Anwar & Adang, Kriminologi, Refika Aditama, Bandung. 2010.