Volume 29, No.2, June – November 2019
p-ISSN : 2338-2686 e-ISSN : 2597-4564
Available online at https://e-journal.unair.ac.id/JEBA
doi: 10.20473/jeba.V29I22019.6216
PENGARUH UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
(DJP) JAWA TIMUR I

## FARISKA SEPTARINA RAJIANTO
Sekolah Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga fariskaseptarina@yandex.com

## ARTICLE HISTORY
Received: 15 June 2019 Revised 14 July 2019 Accepted: 1 August 2019 Online available: 10 November 2019
Keywords (Calibri 10): Changes in the Income Tax Law , Taxable Income Bracket, non-taxable income, income tax rates, deposit and reporting procedures ,

## ABSTRACT
Tax Laws changes made Direktorat Jenderal Pajak (DJP) in order to create Tax  Laws that  allows taxpayers to carry out  their tax  obligations  and in accordance  with  the state of  today's  dynamic  economy.  One  of  the  Tax Laws amended is Income Tax Law seen from the taxable income bracket; non-taxable  income;  income  tax  rates;  depositing  and  reporting procedures; tax audits; tax penalties; Taxpayer behavior; nationality; and taxpayer  perceptions  of  the  tax  system  significantly  influence  the individual taxpayer compliance in Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I. This  study  continues  research  Barbuta-Misu  (2011)  which  identifies  the variables  of  tax  compliance  by  creating  a  model  that  comes  with  the factors that affect tax compliance in several countries and adapted to the conditions of the State of Rome.
The  results  of  this  study  states  that  the  taxable  income  bracket;  non- taxable  income;  income  tax  rates;  depositing  and  reporting  procedures; and  tax  penalties  have  a  significant  influence  on the individual  taxpayer compliance.  Other  hand,  tax  audits;  Taxpayer  behavior;  nationality;  and taxpayer  perceptions  of  the  tax  system  that  does  not  have  a  significant influence  on  the  individual  taxpayer  compliance.  Based  on  these  results, the  variables  generated  in  the  course  of  a  study  conducted  by  Barbuta- Misu (2011) not all variables can affect tax compliance in accordance with the Income Tax Law in force in Indonesia.

## LATAR BELAKANG
Pada tahun 2013, Laporan Realisasi Penerimaan Negara menyatakan bahwa total penerimaan  negara  adalah  Rp  1.497.500.000.000.000,-,  yang  terdiri  dari  penerimaan pajak sebesar Rp 1.148.300.000.000.000,- (76,68%) dan penerimaan bukan pajak sebesar Rp 349.200.000.000.000,- (23,32%). Pajak Penghasilan (PPh) ‘menyumbang’ sebesar 46, 92%  dalam  penerimaan  Negara  dari  pajak  pada  tahun  2013,  yaitu  Rp 538.800.000.000.000,-.  Berdasarkan  data  tersebut,  maka  PPh  memberikan  kontribusi yang signifikan sebagai sumber penerimaan Negara dari pajak.
Pemerintah  melakukan  perubahan  pada  UU  PPh  sebanyak  4  kali,  yaitu  (i) Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1983;  (ii)  Undang-undang  No.  10  Tahun  1994;  (iii) Undang-undang No. 17 Tahun 2000; (iv) Undang-undang No. 36 Tahun 2008. Perubahan yang  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  tersebut  dalam  lapisan  Penghasilan  Kena  Pajak (PKP);  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  (PTKP);  tarif  PPh;  tata  cara  penyetoran  dan pelaporan; pemeriksaan pajak; dan sanksi pajak yang mengalami ‘penyempurnaan’.
Menurut  Utama  dkk.  (2011),  perubahan  UU  PPh  yang  dilaksanakan  Pemerintah tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal dan tetap mempertahankan  sistem self  assessment .  Hal  ini  sebagai  bentuk  kepercayaan  untuk Wajib  Pajak  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya.  Perubahan  UU  PPh ditunjukkan  untuk  meningkatkan  kesadaran  Wajib  Pajak,  sehingga  Wajib  Pajak  dapat menyetor  pajak  tepat  waktu,  mengisi  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  dengan  tepat  dan benar, serta melaporkan SPT dengan tepat waktu sebagai wujud kepatuhan Wajib Pajak.
Penelitian  yang  dilaksanakan  oleh  Barbuta-Misu  (2011)  untuk  mengidentifikasi variabel-variabel  dari tax  compliance “kepatuhan  terhadap  peraturan  perpajakan” dengan  menciptakan  suatu  model  yang  dilengkapi  dengan  faktor-faktor  yang mempengaruhi tax  compliance di  beberapa  negara  dan  diadaptasi  dengan  kondisi Negara Roma. Maka penelitian ini menghasilkan 2 faktor penting, yaitu faktor ekonomi (lapisan  penghasilan,  kemungkinan  terjadinya  pemeriksaan,  pemeriksaan  pajak,  tarif pajak,  fasilitas  pajak,  sanksi  adminitrasi,  sanksi  pidana)  dan  faktor  non-ekonomi  (sikap terhadap  pajak;  individu  Wajib  Pajak;  norma  sosial  dan  nasionalitas;  keadilan  yang dirasakan terhadap sistem perpajakan).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  peneliti  ingin  meneliti  mengenai  pengaruh Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1983  Tentang  Pajak  Penghasilan  Sebagaimana  Telah Diubah  Terakhir  Dengan  Undang-undang  Nomor  36  Tahun  2008 dalam  lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP); Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP); tarif PPh; tata cara penyetoran  dan  pelaporan;  pemeriksaan  pajak;  sanksi  pajak;  perilaku  Wajib  Pajak; nasionalitas;  persepsi  Wajib  Pajak  terhadap  sistem  perpajakan  berpengaruh  signifikan terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  Kantor  Wilayah  Direktorat  Jenderal Pajak Jawa Timur I.
Published by University of Airlangga.
This is an open access article under the CC BY license ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## TINJAUAN PUSTAKA
Menurut UU PPh Pasal 6, Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah penghasilan bruto setalah  dikurangi  dengan  biaya-biaya  untuk  mendapatkan,  menagih,  dan  memelihara penghasilan.  Tetapi  ada  PKP  yang  diatur  khusus  dalam  Peraturan  Pemerintah,  seperti Peraturan Pemerintah Nomo 46 Tahun 2013Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari  Usaha  yang  Diterima  atau  Diperoleh  Wajib  Pajak  yang  memiliki  Peredaran  Bruto Tertentu Tanggal 12 Juni 2013, berlaku sejak 1 Juli 2013 berupa penghasilan bruto.
Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  (PTKP)  merupakan  jumlah  penghasilan  tertentu yang  tidak  dikenai  pajak  (Resmi,  2011:95).  Untuk  menentukan  besarnya  Penghasilan Kena  Pajak,  dapat  dihitung  dengan  mengurangi  penghasilan  Wajib  Pajak  dengan  PTKP. Adapun besaran PTKP ini dapat dilihat pada Pasal 7 ayat 1 UU PPh.
Surat Setoran Pajak (SSP) berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan  validasi.  Pembayaran  dan  penyetoran  pajak  harus  dilakukan  dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat  Setoran  Pajak.  Surat  Setoran  Pajak  atau  sarana  administrasi  lain  dianggap  sah apabila telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Pajak (NTPN).
Surat Pemberitahuan  (SPT) adalah  surat  yang  oleh  Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan  penghitungan  dan/atau  pembayaran  pajak,  objek  pajak  dan  atau  bukan objek  pajak  dan  atau  harta  dan  kewajiban,  menurut  ketentuan  peraturan  perundang- undangan perpajakan. Ada 2 macam SPT, yaitu (i) SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk  suatu  Masa  Pajak;  (ii)  SPT  Tahunan  adalah  Surat  Pemberitahuan  untuk  suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
SPT wajib diisi secara benar, jelas, lengkap, dan harus ditandatangani. Dalam hal SPT  diisi  dan  ditandatangani  oleh  orang  lain  bukan  WP,  harus  dilampiri  surat  kuasa khusus. Untuk Wajib Pajak Badan, SPT harus ditandatangani oleh pengurus/direksi.
SPT dapat disampaikan secara langsung atau melalui Pos secara tercatat ke KPP atau  KP4  setempat,  atau  melalui  jasa  ekspedisi  atau  jasa  kurir  yang  ditunjuk  oleh Direktur Jenderal Pajak. Batas waktu penyampaian antara lain:
1. SPT  Tahunan  WP  OP  adalah  pada  akhir  bulan  ketiga  setelah  berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak.
2. SPT  Tahunan  PPh  Wajib  Pajak  Badan  adalah  pada  akhir  bulan  keempat setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak.
SPT  yang  disampaikan  langsung  ke  KPP/KP4  diberikan  bukti  penerimaan.  Dalam hal  SPT  disampaikan  melalui  pos  secara  tercatat,  bukti  serta  tanggal  pengiriman dianggap sebagai bukti penerimaan.
Pemeriksaan  adalah  serangkaian  kegiatan  menghimpun  dan  mengolah  data, keterangan,  dan/atau  bukti  yang  dilaksanakan  secara  objektif  dan  profesional berdasarkan  suatu  standar  pemeriksaan  untuk  menguji  kepatuhan  pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Tujuan dilakukannya pemeriksaan adalah:
1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan,
2. Tujuan  lain,  seperti  pemberian  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  secara  jabatan; penghapusan  NPWP;  pengukuhan  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP)  dan pencabutan PKP; Wajib Pajak mengajukan keberatan; pengumpulan bahan untuk  penyusunan  Norma  Penghitungan  Penghasilan  Neto;  pencocokan data dan/atau alat keterangan; penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;  penentuan  satu  atau  lebih  tempat  terutang  PPN;  pemeriksaan dalam  rangka  penagihan  pajak;  penentuan  saat  mulai  berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan dan/ atau; pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).
Menurut  Aris  Aviantara,  et  al.  (2011),  pengetahuan  tentang  sanksi  dalam perpajakan  menjadi  penting  karena  pemerintah  lndonesia  memilih  menerapkan self assessment dalam rangka  pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan sistem ini, Wajib Pajak  diberikan  kepercayaan  untuk  menghitung  menyetor,  dan  melaporkan  pajaknya sendiri.
Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya.  Ada  2  macam sanksi perpajakan, yaitu:
1. Sanksi Administrasi yang terdiri dari Denda dan Bunga.
2. Sanksi Pidana.
Asas  nasionalitas  melihat  pada  status  kewarganegaraan  dari  orang  atau  badan yang  memperoleh  penghasilan.  Berdasarkan  asas  ini,  sumber  penghasilan  yang  akan dikenakan  pajak  tidak  menjadi  persoalnya,  karena  dilakukan  dengan  cara menggaabungkan  asas  nasionalitas  dengan  konsep  pengenaan  pajak  atas world  wide income .
Masyarakat Indonesia yang sudah termasuk dalam Subyek PPh sesuai dengan UU PPh  harus  mendaftarkan  diri  sebagai  Wajib  Pajak  yang  ditandai  dengan  kepemilikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat  Wajib  Pajak  mendaftar.  Setelah  itu,  Wajib  Pajak  akan  melaksanakan  kewajiban perpajakannya,  yaitu  menghitung  dan  menyetor  PPh  Terutang,  dan  melaporkan  SPT beserta harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak. Sistem pemungutan PPh ini disebut self-assessment .
Published by University of Airlangga.
This is an open access article under the CC BY license ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )
Menurut Utama, et al. (2011), kepatuhan dalam hal perpajakan berarti keadaan Wajib Pajak yang melaksanakan hak, dan khususnya kewajibannya, secara disiplin, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku. Ada 2 jenis  kepatuhan,  yaitu  kepatuhan  formal  (ketentuan  umum  dalam  UU  Perpajakan)  dan kepatuhan materiil (isi dan jiwa UU Perpajakan).

## METODE PENELITIAN
Gambar 1 Skema Rerangka Konseptual Penelitian
Y Kepatuhan Wajib Pajak X 3 Tarif PPh X 1 Lapisan PKP X 2 PTKP X 6 Sanksi Pajak X 5 Pemeriksaan Pajak X 8 Nasionalitas X 7 Perilaku Wajib Pajak X 9 Persepsi Sistem Perpajakan X 4 Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan
:  Lapisan  Penghasilan  Kena  Pajak  (PKP)  berpengaruh  signifikan  terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
:  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  (PTKP)  berpengaruh  signifikan  terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
:  Tarif  Pajak  Penghasilan  berpengaruh  signifikan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak
Orang Pribadi.
:  Tata  Cara  Penyetoran  dan  Pelaporan  berpengaruh  signifikan  terhadap  Kepatuhan
Wajib Pajak Orang Pribadi.
:  Pemeriksaan  Pajak  Penghasilan  berpengaruh  signifikan  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak Orang Pribadi.
: Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
: Perilaku Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
: Nasionalitas berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
: Persepsi  Wajib Pajak  terhadap  Sistem  Perpajakan  berpengaruh  signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
Desain  penelitian  ini  mengarah  pada  studi  pengujian  hipotesis.  Penelitian  ini menggunakan kuisioner untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak. Kuisioner akan berisi pernyataan  yang  tersusun  dan  responden  akan  menjawab  kuisioner  dengan menggunakan  skala Likert 1  sampai  dengan  5  (1=sangat  tidak  setuju,  5=sangat  setuju) untuk  mengetahui  opini  Wajib  Pajak  mengenai  perubahan  Undang-undang  Nomor  7 Tahun  1983  Tentang  Pajak  Penghasilan  Sebagaimana  Telah  Diubah  Terakhir  Dengan Undang-undang  Nomor  36  Tahun  2008  dalam  Lapisan  Penghasilan  Kena  Pajak  (PKP); Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP); tarif Pajak Penghasilan (PPh); Tata Cara Penyetoran dan  Pelaporan  PPh;  Pemeriksaan  PPh;  Sanksi;  Perilaku  Wajib  Pajak;  Nasionalitas;  dan Persepsi Wajib Pajak terhadap sistem perpajakan.
Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I per 2013 sebanyak 420.010 Wajib Pajak Orang Pribadi.
Responden  dalam  penelitian  ini  adalah  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  sebagai  pihak  yang menjalankan  kewajiban  perpajakan  secara  mandiri  (Wajib  Pajak  efektif)  sebanyak 378.333 Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I per 2013.
Kuisioner akan disebarkan pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang dilakukan dengan simple random  probability sampling ,  dengan  menggunakan  rumus Slovin untuk  menentukan ukuran  sampel.  Hal  ini  karena  semua  Wajib  Pajak  mempunyai  probabilitas  yang  sama untuk membayar Pajak Penghasilan.
Menurut  Sujarweni  dan  Endrayanto  (2012:17),  rumus Slovin ,  maka  ditentukan  jumlah sampel sebesar 100 dengan perhitungan sebagai berikut:
Teknik Analisis Data
Uji reliabilitas dan validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar pernyataan di kuisioner yang diisi oleh responden tersebut dapat digunakan untuk mengambil data.
Uji Asumsi Klasik berupa uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas harus dilakukan, karena peneliti menggunakan metode regresi berganda. Metode Regresi Linear Berganda dilakukan untuk menguji pengaruh Reformasi Undang-undang Pajak Penghasilan dalam perubahan lapisan Penghasilan Kena
Published by University of Airlangga.
This is an open access article under the CC BY license ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )
Pajak (PKP); Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP); tarif PPh; tata cara penyetoran dan pelaporan; pemeriksaan pajak; sanksi pajak; perilaku Wajib Pajak; nasionalitas; dan persepsi Wajib Pajak terhadap sistem perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan. Penelitian ini akan menggunakan SPSS 17.0.
Analisis Regresi Linear Berganda adalah pengaruh secara linier antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen.

## HASIL PENELITIAN DAN ANALISA
Table 1
Output Uji Regresi
Berdasarkan Tabel 1, model persamaan regresi yang dihasilkan adalah:
Y = -0.624 + 0.198 X1 + 0.164 X2 + 0.340 X3 + 0.243 X4 + 0.107 X5 + 0.254 X6 – 0.118 X7 – 0.055 X8 + 0.028 X9
Persamaan regresi yang dihasilkan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Konstanta sebesar -0,624 artinya jika Lapisan Penghasilan Kena Pajak (X1); Penghasilan Tidak Kena Pajak (X2); Tarif PPh (X3); Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan  (X4);  Pemeriksaan  Pajak  (X5);  Sanksi  Pajak  (X6);  Perilaku  Wajib
Coefficients a -.624 .379 -1.649 .103 .198 .071 .197 2.800 .006 .579 .283 .153 .603 1.658 .164 .071 .147 2.314 .023 .518 .237 .126 .732 1.367 .340 .072 .370 4.738 .000 .716 .447 .258 .488 2.047 .243 .067 .242 3.624 .000 .594 .357 .198 .667 1.500 .107 .071 .108 1.510 .134 .590 .157 .082 .577 1.734 .254 .070 .234 3.634 .000 .495 .358 .198 .715 1.398 -.118 .067 -.116 -1.779 .079 .295 -.184 -.097 .694 1.441 -.055 .059 -.058 -.933 .353 .357 -.098 -.051 .764 1.309 .028 .086 .021 .324 .746 .436 .034 .018 .688 1.454 (Constant) Lapisan PKP (X1) PTKP (X2) Tarif PPh (X3) Tata Cara Penyetoran & Pelaporan PPh (X4) Pemeriksaan Pajak (X5) Sanksi Pajak (X6) Perilaku WP (X7) Nasionalitas (X8) Persepsi Thd. Sistem Perpajakan (X9) Model 1 B Std. Error Unstandardized Coefficients Beta Standardized Coefficients t Sig. Zero-order Partial Part Correlations Tolerance VIF Collinearity Statistics Dependent Variable: Kepatuhan WP (Y) a. ANOVA b 27.663 9 3.074 27.386 .000 a
10.101 90 .112 37.764 99 Regression Residual Total Model 1 Sum of Squares df Mean Square F Sig. Predictors: (Cons tant), Persepsi Thd. Sistem Perpajakan (X9), Perilaku WP (X7), Nasionalitas  (X8), PTKP (X2), Tata Cara Penyetoran & Pelaporan PPh (X4), Sanksi Pajak (X6), Lapisan PKP (X1), Pemeriksaan Pajak (X5), Tarif PPh (X3) a. Dependent Variable: Kepatuhan WP (Y) b. Model Summary b .856 a .733 .706 .33502 1.618 Model 1 R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Es timate Durbin- Watson Predic tors: (Constant), Persepsi Thd. Sistem Perpajakan (X9), Perilaku WP (X7), Nasionalitas (X8), PTKP (X2), Tata Cara Penyetoran & Pelaporan PPh (X4), Sanksi Pajak (X6), Lapis an PKP (X1), Pemeriksaan Pajak (X5), Tarif PPh (X3) a. Dependent Variable: Kepatuhan WP (Y) b.
Pajak  (X7);  Nasionalitas  (X8);  dan  Persepsi  Wajib  Pajak  terhadap  Sistem Perpajakan  (X9)  nilainya  adalah  0,  maka  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi (Y) mengalami penurunan sebesar adalah 0,624 (62,4%).
2. Koefisien  regresi  variabel  Lapisan  Penghasilan  Kena  Pajak  (X1)  sebesar 0,198  artinya  jika  variabel  independen  lain  nilainya  tetap  dan  Lapisan Penghasilan Kena Pajak mengalami kenaikan nilai 1, maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan mengalami peningkatan sebesar 0,198 (19,8%).
3. Koefisien regresi variabel Penghasilan Tidak Kena Pajak (X2) sebesar 0,164 artinya  jika  variabel  independen  lain  nilainya  tetap  dan  Penghasilan  Tidak Kena Pajak mengalami kenaikan nilai 1, maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan mengalami peningkatan sebesar 0,164 (16,4%).
4. Koefisien regresi variabel Tarif PPh (X3) sebesar 0,340 artinya jika variabel independen  lain  nilainya  tetap  dan  Tarif  PPh  mengalami  kenaikan  nilai  1, maka  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  akan  mengalami  peningkatan sebesar 0,340 (34,0%).
5. Koefisien regresi variabel Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan (X4) sebesar 0,243  artinya  jika  variabel  independen  lain  nilainya  tetap  dan  Tata  Cara Penyetoran  dan  Pelaporan  mengalami  kenaikan  nilai  1,  maka  Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  akan  mengalami  peningkatan  sebesar  0,243 (24,3%).
6. Koefisien regresi variabel Pemeriksaan Pajak (X5) sebesar 0,107 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan Pemeriksaan Pajak mengalami kenaikan  nilai  1,  maka  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  akan mengalami peningkatan sebesar 0,107 (10,7%).
7. Koefisien  regresi  variabel  Sanksi  Pajak  (X6)  sebesar  0,254  artinya  jika variabel  independen  lain  nilainya  tetap  dan  Sanksi  Pajak  mengalami kenaikan  nilai  1,  maka  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  akan mengalami peningkatan sebesar 0,254 (25,4%).
8. Koefisien  regresi  variabel  Perilaku  Wajib  Pajak  (X7)  sebesar  -0,118  artinya jika  variabel  independen  lain  nilainya  tetap  dan  Perilaku  Wajib  Pajak mengalami  kenaikan  nilai  1,  maka  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi akan mengalami penurunan sebesar 0,118 (11,8%).
9. Koefisien  regresi  variabel  Nasionalitas  (X8)  sebesar  -0,055  artinya  jika variabel  independen  lain  nilainya  tetap  dan  Nasionalitas  mengalami kenaikan  nilai  1,  maka  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  akan mengalami penurunan sebesar 0,055 (5,5%).
10. Koefisien regresi variabel Persepsi Wajib Pajak terhadap Sistem Perpajakan (X9) sebesar 0,028 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan
Published by University of Airlangga.
This is an open access article under the CC BY license ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )
Persepsi Wajib Pajak terhadap Sistem Perpajakan mengalami kenaikan nilai 1, maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan mengalami peningkatan sebesar 0,028 (2,8%).
11. Residual  atau  e rror  term (e)  adalah  perbedaan  antara  nilai  variabel Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Y)  yang  sebenarnya  dan  nilai  prediksi  ( predicted value )  pada  masing-masing  responden.  Semakin  kecil  angka  residual dibandingkan standardised  residual (residual  yang  distandarkan),  maka model regresi semakin baik untuk digunakan dalam memprediksi (Sarwono, 2013:105).
Pada penelitian ini, persamaan regresi yang dihasilkan menunjukkan kalau model regresi baik  digunakan dalam  memprediksi.  Hal  ini  terlihat dimana 100  responden  mempunyai nilai residual yang lebih kecil daripada standardised residual .
Hasil pertama penelitian ini, Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) mempunyai pengaruh yang  signifikan  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  Kantor  Wilayah  DJP Jawa Timur I. Hal ini disebabkan karena Lapisan PKP yang berubah dalam UU PPh akan mempengaruhi  jumlah  Pajak  Penghasilan  terutang  yang  akan  dibayar  oleh  Wajib  Pajak Orang Pribadi karena tarif  Pajak Penghasilan bersifat progresif.
Hasil  kedua  penelitian  ini,  Penghasilan  Tidak  kena  Pajak  (PTKP)  mempunyai  pengaruh yang  signifikan  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  Kantor  Wilayah  DJP Jawa  Timur  I.  Semakin  besar  jumlah  PTKP  yang  ditentukan  oleh  Direktorat  Jenderal Pajak, maka semakin kecil jumlah PKP Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut
Hasil  ketiga  penelitian ini,  tarif  Pajak Penghasilan  mempunyai pengaruh  yang  signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I. Hal ini  disebabkan  karena  tarif  berperan  sangat  penting  untuk  menetukan  jumlah  pajak terutang, selain Lapisan PKP.
Hasil  keempat  penelitian  ini,  Tata  Cara  Penyetoran  dan  Pelaporan  Pajak  Penghasilan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I. Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang susah dipahami dan dilaksanakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi akan menurunkan kepatuhan Wajib Pajak karena melaksanakannya tidak sesuai dengan peraturan.
Hasil kelima penelitian ini, pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I. Hasil keenam penelitian ini, sanksi pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  Kantor  Wilayah  DJP  Jawa  Timur  I.  Hal  ini disebabkan  karena  sanksi  administrasi  maupun  sanksi  pidana  yang  berat  akan mempengaruhi  kepatuhan  Wajib  Pajak,  terutama  dalam  melaksanakan  kewajiban perpajakannya.
Hasil  ketujuh  penelitian  ini,  perilaku  Wajib  Pajak  mempunyai  pengaruh  yang  tidak signifikan  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  Kantor  Wilayah  DJP  Jawa Timur I.
Hasil  kedelapan  penelitian  ini,  nasionalitas  mempunyai  pengaruh  yang  tidak  signifikan terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  Kantor  Wilayah  DJP  Jawa  Timur  I. Pemahaman yang berbeda mengenai manfaat dari pembayaran pajak antara Peraturan Perpajakan  dengan  Wajib  Pajak,  dimana  manfaat  dari  pembayaran  pajak  tidak  dapat dirasakan secara langsung.
Hasil  kesembilan  penelitian  ini,  persepsi  Wajib  Pajak  terhadap  sistem  perpajakan mempunyai  pengaruh  yang  tidak  signifikan  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I. Sistem perpajakan yang ada saat ini belum berjalan  secara  maksimal  dan  efektif,  padahal  ini  dapat  dijadikan  ‘pancingan’  untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
Terakhir penelitian ini menemukan tarif Pajak Penghasilan (PPh); Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP); lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP); tata cara penyetoran dan pelaporan; standar  pemeriksaan;  sanksi  pajak;  perilaku  Wajib  Pajak,  nasionalitas;  persepsi  Wajib Pajak  terhadap  sistem  perpajakan  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I.
Penelitian ini juga membuktikan bahwa penelitian Utama dkk. (2011) yang menyatakan bahwa  perubahan  dalam  lapisan  PKP,  PTKP,  dan  tarif  PPh  mempunyai  pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sesuai dengan hasil pertama, kedua, dan ketiga  dalam  penelitian ini.  Selain  itu, penelitian  ini  juga  menyatakan  bahwa  penelitian Barbuta-Misu  (2011)  yang  mengidentifikasi  faktor-faktor  yang  mempengaruhi tax compliance di Negara Roma tidak sesuai dengan UU PPh yang berlaku di  Indonesia. Hal ini  dibuktikan  dengan  pemeriksaan  pajak;  perilaku  Wajib  Pajak;  nasionalitas;  dan persepsi Wajib Pajak terhadap sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I.

## CONCLUSION
Penelitian  ini  membuktikan  bahwa  penelitian  Utama  dkk.  (2011)  yang menyatakan  bahwa  perubahan  dalam  lapisan  PKP,  PTKP,  dan  tarif  PPh  mempunyai pengaruh terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak Orang  Pribadi  sesuai dengan hasil  pertama, kedua, dan ketiga dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga menyatakan bahwa penelitian Barbuta-Misu (2011) yang mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tax compliance di Negara Roma tidak sesuai dengan UU PPh yang berlaku di Indonesia. Hal  ini  dibuktikan  dengan  pemeriksaan  pajak;  perilaku  Wajib  Pajak;  nasionalitas;  dan persepsi Wajib Pajak terhadap sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I.
Published by University of Airlangga.
This is an open access article under the CC BY license ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## REFERENCES
Barbuta-Misu,  Nicoleta.  2011.  A  Review  of  Factors  for  Tax  Compliance.  Annals  of “Dunarea  de  Jos”  University  of  Galati  Fascicle  I. Economics  and  Applied
Informatics . (Maret, Years XVII, No. 1/2011):   69-76.
Chandra, Andi. 2012. Kenaikan PTKP, diakses melalui http://www.pajak.go.id/content/article/kenaikan-ptkp pada tanggal                1 Mei 2014.
Direktorat  Jenderal  Pajak.  2012.  Reformasi  Pajak,  Rakyat  Dapat  Apa?,  diakses  melalui http://www.pajak.go.id/content/reformasi-pajak-rakyat-dapat-apa pada  tanggal 8 Mei 2014.
Komarawati, D.  Rina,  dan  Mukhtaruddin.  2014. Analisis  Tingkat  Kepatuhan  Wajib Pajak Orang  Pribadi  Terhadap  Tingkat  Penerimaan  Pajak  di  Kabupaten  Lahat,  diakses melalui http://asp.trunojoyo.ac.id/wp-content/uploads/2014/02/Analisis- Tingkat-Kepatuhan-Wajib-Pajak-Orang-Pribadi-Terhadap-Tingkat-Penerimaan- Pajak.pdf pada tanggal 1 Mei 2014.
Pohan, C.A. 2013. Manajemen Perpajakan . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
R.I.  Direktorat  Jendral  Pajak.  2011. Susunan  Dalam  Satu  Naskah  Undang-undang Perpajakan . Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas.
Sarwono, Jonathan. 2013. 12 Jurus Ampuh SPSS untuk Riset Skripsi . Jakarta:     PT. Elex Media Komputindo.
Smith,  Adam.  1776. An  Inquiry  into  the  Nature  and  Causes  of  the  Wealth  of  Nations , diakses melalui http://dealyudh.student.umm.ac.id/2010/08/12/asas-
pemungutan-pajak/ pada tanggal 13 Agustus 2014.
Sujarweni, V.W., dan P. Endrayanto. 2012. Statistika untuk Penelitian . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Utama,  Rizky A.,  A.  Sandra, dan  J.  Sangaji.  2011.  Analisis  Kepatuhan  Wajib Pajak Orang Pribadi  Usahawan  Akibat  Perubahan  UU  PPh  No.  36/2008,  diakses  melalui http://asp.trunojoyo.ac.id/wp-content/uploads/2014/02/ANALISIS-KEPATUHAN- WAJIB-PAJAK-ORANG-PRIBADI-USAHAWAN-AKIBAT-PERUBAHAN-UU-PPh- No.362008.pdf pada tanggal 7 April 2014.
Wahono, Sugeng. 2012. Mengurus Pajak itu Mudah . Jakarta: PT. Elex Media Komputindo