## Sitti Mashitah Tualeka, Oyo Sunaryo Mukhlas
Pemikiran Hukum Tentang Harta Bersama Pada Lembaga-Lembaga Hukum Di Indonesia

## AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies
Vol. 6  No. 3  (2023).  P-ISSN : 2614-4883;  E-ISSN : 2614-4905
Journal website: https://al-afkar.com

## Research Article

## Pemikiran Hukum Tentang Harta Bersama Pada Lembaga-Lembaga Hukum Di Indonesia

## Sitti Mashitah Tualeka, Oyo Sunaryo Mukhlas
1. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Shita348@gmail.com
2. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, osumfsh@yahoo.com
Copyright © 2023 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY  License ( https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 ).
Received :  April 24, 2023 Revised :  May 18, 2023 Accepted :  June, 23 2023 Available online    :   July 04, 2023
How  to  Cite:    Sitti  Mashitah  Tualeka  and  Oyo  Sunaryo  Mukhlas  (2023)  “Legal  Thoughts  Regarding  Joint Assets  in  Legal  Institutions  in  Indonesia”,  al-Afkar,  Journal  For  Islamic  Studies,  6(3),  pp.  365–374.  doi: 10.31943/afkarjournal.v6i3.740.

## Legal Thoughts Regarding Joint Assets in Legal Institutions in Indonesia
Abstract.  The  dissolution  of  marriage  has  legal  consequences  on  marital  property,  namely  the termination of joint assets. However, in its development, cases related to the division of joint assets often  give  rise  to  various  perceptions  in  classifying  disputed  objects  as  joint  assets  or  not,  such  as disputed objects in the form of insurance coverage, funeral expenses, and pension funds. This paper focuses on the theme of the legal status of insurance coverage, funeral expenses, and pension funds in relation to joint assets. The conclusion of this research is that there are differences in the status of insurance coverage, funeral expenses, and pension funds in relation to joint assets. If the premiums are paid during the marriage, the assets will become joint assets, as stated in Article 35 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. On the other hand, if the premiums are paid before the marriage,  even  if  the  person  concerned  enters  into  a  marriage,  the  insurance  coverage,  funeral

## Sitti Mashitah Tualeka, Oyo Sunaryo Mukhlas
Pemikiran Hukum Tentang Harta Bersama Pada Lembaga-Lembaga Hukum Di Indonesia
expenses, and pension funds, as stated in Article 35 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, will remain as the individual's separate property.
Keywords: Insurance, Pension Funds, Joint Assets, Marital Property, and Shares.
Abstrak.  Putusnya  perkawinan  menimbulkan  akibat  hukum  terhadap  harta  perkawinan  yaitu bubarnya  harta  bersama.  Namun  dalam  perkembangannya,  kasus-kasus  yang  muncul  terkait pembagian harta bersama seringkali menimbulkan berbagai persepsi dalam mengklasifikasikan objek sengketa  sebagai  harta  bersama  atau  bukan,  misalnya  objek  sengketa  berupa  dana  pertanggungan asuransi,  uang  duka  wafat  dan  dana  pensiun.  Tulisan  ini  difokuskan  pada  tema  menyangkut  hal bagaimana hukum berkedudukan uang pertanggungan asuransi, uang duka wafat dan dana pensiun terhadap harta bersama? Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan kedudukan uang pertanggungan  asuransi,  uang  duka  wafat  dan  dana  pensiun  terhadap  harta  bersama.    Apabila pembayaran iuran atau premi dibayarkan selama perkawinan maka harta tersebut akan menjadi harta bersama  sebagaihalnya  Pasal  35  ayat  (1)  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  peraturan mengenai  Perkawinan.  Sementara  itu  bila    iuran  atau  premi  dibayarkan  bilamana  sebelumnya Perkawinan,  walaupun  dari  pihak  bersangkutan  itu  melaksanakan  sebuah  perkawinan,  maka  uang pertanggungan  asuransi,  uang  duka  wafat  dan  dana  pensiun  sebagaimana  dalam  Pasal  35  ayat  (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hal itu tetap akan menjadi harta bawaan yang bersangkutan.
Kata Kunci: Asuransi, Dana Pensiun, Harta Bersama, Harta Perkawinan, dan Saham.

## PENDAHULUAN
Ketika  sepasang  laki-laki  dan  perempuan  sebelum  menikah,  mereka mempunyai  hak  dan  kewajiban  masing-masing  yang  sama.  Dimana  hak  dan kewajiban mereka yang mengenai kehidupannya, harta bendanya, dan yang lainnya, berbeda  dengan  ketika  mereka  telah  ada  suatu  ikatan  dalam  perkawinan,  dimana mereka dalam hak dan kewajiban itu menjadi suatu kesatuan kehidupannya.
Pentingnya akan pemahaman hak dan kewajiban ini harus diketahui, karena hal  ini  adalah  yang  paling  mendasar,  asalkan  kita  akan  mengkaji  konsekuensinya dalam  kehidupan  perkawinan  dengan  mendalam,  dikarenakan  dalam  kehidupan perkawinan itu ada hak dan kewajiban tentang anak, melahirkan, dan juga tentang harta.  Kemudian  hendak  ada  peluang  permasalahan  tentang  masalah  pembagian harta bilamana perkawinan putus karena kematian atau perceraian.
Harta bersama merupakan salah satu bagian dari sistem hukum perkawinan yang cukup kompleks karena selain berkaitan dengan pembicaraan hubungan hukum orang,  harta  bersama  juga  berbicara  mengenai  perolehan  harta,  penjagaan, pemanfaatan, pengalihan dan bagian masing-masing suami istri ketika perkawinan itu putus.
Putusnya perkawinan menimbulkan akibat hukum terhadap harta perkawinan yaitu bubarnya dalam harta bersama. Problem harta yang dimilki bersama seringnya muncul dikarenakan sebuah kurangnya pemahaman atsa apa saja yang masuk dalam kedudukan harta milik bersama dan cara proses dari terjadinya hal itu.
Dalam perkembangannya, kasus-kasus yang muncul terkait pembagian harta bersama seringkali menimbulkan berbagai persepsi dalam mengklasifikasikan objek sengketa  sebagai  harta  bersama  atau  bukan,  misalnya  objek  sengketa  berupa  dana pertanggungan asuransi, uang duka wafat dan dana pensiun. Tulisan ini makan akan

## Sitti Mashitah Tualeka, Oyo Sunaryo Mukhlas
Pemikiran Hukum Tentang Harta Bersama Pada Lembaga-Lembaga Hukum Di Indonesia
lebih  difokuskan  bagaimana  mengenai  kedudukan  hukum  uang  pertanggungan asuransi, uang duka wafat dan dana pensiun terhadap harta bersama.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  hukum  normatif  yang  penulis  gunakan  ini  yakni  penelitian dengan  mengkaji  dalam  persoalan  hukum  dari  sudut  mata  ilmu  hukum  yang mendalam terhadap norma hukum yang sudah dibentuk. 1
Deskriptif  analitis  yang  dilakukan  oleh  penulis  dalam  menganalisis permasalah  sehingga  memberikan  sebuah  solusi  dalam  hukum  atas  permasalahan yang sedang dikaji pada penelitian ini.
Penelitian  hukum  ini  meliputi  beberapa  perancangaan  dari  penulis  untuk mendapatka  sebuah  informasi  dari  berbagai  sudut  aspek  tentang  isu  yang  sedang diteliti  untuk  dapat  sebuah  jawaban.  Penelitian  ini  menggunakan  sebuah pendekatan, yaitu:
a. Pendekatan Undang- Undang (Statue Approach), yakni sebuah pendekatan yang menelaah  Undang-Undang  secara  menyeluruh  dan  sebuah  regulasi  yang mengenai  isu  hukum,  juga  menelaah  sebuah  konsistensi  dan  kesesuaian  dalam suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar, ataupun Undang-Undang yang lainnya, dalam mencari “ratio legis” dan hal yang mendasar dari ontologis suatu  perundang-undangan.  Pendekatan  ini  juga  harus  menginventarisir peraturan  perundang-undangan  secara  keseluruhan  yang  terkait  dengan  isu dalam hukum.
b. Pendekatan  Kasus  (Case  Approach),  yaitu  cara  pendekatan  yang  melakukan penelitian  tentang  kasus-kasus  yang  sedang  berkaitan  juga  isu  yang  tengah dihadapi  dan  juga  sudah  menjadi  sebuah  keputusan  pengadilan  yang  tetap menjadi kekuatan hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kedudukan Hukum Uang Pertanggungan Asuransi dalam Harta Bersama
Dalam sebuah hukum perikatan, asuransi merupakan sebuah bagian darinya, 2 di  mana  objek,  jenis  dan  cara  menyelesaikan  sengketa  yang  ditentukan  oleh tanggungjawab keduanya dalam sebuah ikatan perkawinan. Bentuk asuransi dalam hbungan hukum antara penanggung dan tertanggung adala dalam sebuah kebijakan perjanjian  yang  terdapat  dalam  polis  asuransi.  Dalam  polis  asuransi  yaitu  pihak penanggung, tertanggung serta dari penikmat beneficiary antara mereka. Penikmat yaitu pihak ketiga dimana tertanggung menunjuknya jika ada hal evenement dimana suatu  peristiwa  yang  tidak  bisa  diprediksikan  ataupun  suatu  peristiwa  yang  sudah atau belum terjad. 3 Bilamana tidak ada enenemen dalam masa kontrak, otomatis dana
1 M.  Hadin,  dkk.  Penelitian  Hukum  Indonesia  Kontemporer,  2012,  Yogyakarta:  Genta Publishing, hlm 9.
2 R.  Subekti,  Undang-Undang  Perdata  Pasal  1774  KUH,  Asuransi  Termasuk  Jenis  Perjanjian Untung-Untungan Aleatory Contract, Aneka Perjanjian (Bandung: Alumni, 1977), h. 136.
3 Lihat Pasal 255 KUHD, Abdul Kadir Muhammad, Pokok-pokok

## Sitti Mashitah Tualeka, Oyo Sunaryo Mukhlas
Pemikiran Hukum Tentang Harta Bersama Pada Lembaga-Lembaga Hukum Di Indonesia
asuransi  akan  dibalikkan  sesuai  dengan  sebuah  kesepakatan  antara  keduanya. Seharusnya bilamana terjadi evenemen, penanggung harus memberi uang  jaminan dari ketidakpastian kepada orang oenikmat yang ada dlaam polis itu.
Asuransi yaitu dalam asas kerjasama dan gotong royong dimana merupakan hal baru mengenai pembahasan asuransi tidak diketahui dan belum pernah terjadi masa  Rasulullah  didalam  Al-Quran.  Ibnu  Qoyyim  berpendapat,  bahwa  tujuan  dari hukum  Islam  adalah  mewujudkan  kemaslahatan  masyarakat  yang  baik  di  dunia ataupun  di  akhirat  kelak,  menolak  kemafsadatan  dan  kemadharatan  serta  untuk mewujudkan  suatu  keadilan  yang  mutlak 4 . Islam  mengajarkan  bahwasannya meninggalkan  ahli  waris  yang  keadaannya  kecukupan  lebih  diutamakan  daripada meninggalkan didalam keadaan kekurangan (dalam QS. An Nisa (4): 9). Asuransi jiwa dapat memenuhi  kebutuhan finansial yang diperlukan karena perusahaan asuransi jiwa membayarkan premi kepada nasabah yang tetap hidup setelah berakhirnya masa asuransi,  dan  apabila  nasabah  meninggal  dunia  sebelum  berakhirnya  premi,  ahli waris  berhak  atas nilai  pertanggungan.  sesuai  dengan  nilai  yang  ditentukan  dalam asuransi).
Mengambil asuransi selama pernikahan terkait erat dengan rezim perkawinan. 5 Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Indonesia (UU No. 1 Tahun 1974/UUP), suami  istri  melakukan  pengaturan  harta  bersama  setelah  menikah.  Harta  yang diperoleh selama perkawinan disebut sebagai harta bersama, sedangkan harta yang diperoleh  sebelum  perkawinan  dan  melalui  hibah  atau  warisan  tidak  dianggap sebagai harta bersama.
Sengketa terkait kedudukan dana asuransi seringkali muncul dalam perkara kewarisan ketika Tertanggung meninggal dunia. Sedikitnya ada dua keputusan waris yang berbeda mengenai posisi dana asuransi. 6 Pertama, Putusan Mahkamah Agung Republik  Indonesia  Nomor  16  K/AG/2010  tanggal  30  April  2010.  Putusan  ini menetapkan setengah dari nilai pertanggungan adalah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta  rupiah)  adalah  warisan  yang  harus  dibagi.  Tidak  ada  aspek  khusus  dana pertanggungan  dalam  putusan  ini,  sehingga  aspek  hukumnya  jelas  pada  putusan tingkat pertama dan pada tingkat kasasi. Putusan Mahkamah Agung Agama Makassar menyatakan: 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks tanggal 15 Juli 2009 dan Putusan Pengadilan Agama Makassar nomor 732/Pdt.G/2008/PA.Mks tanggal 2 Maret 2009 menilai dana asuransi tersebut sebagai milik bersama dari ahli waris dan Warisan. istrinya karena mereka ditarik dari harta bersama di samping asuransi yang diambil untuk ahli waris dan  premi  asuransi  yang  dibayarkan  kepada  penanggung.  Juri  juga  mengatakan, penunjukan  istri  sebagai  penerima  uang  pertanggungan  dalam  kontrak  asuransi bersifat administratif, karena sebenarnya ahli waris bukan hanya istri ahli waris.
Pertanggungan  (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti,  1990),  58.  Polis  yaitu  bukti  tertulis  adanya sebuah  perjanjian  asuransi  antara  penanggung  (perusahaan  asuransi)  dengan  tertanggung  (peserta asuransi).
4 Chairuman Pasaribu. Hukum Perjanjian Dalam Islam. 20104. Jakarta: Sinar Grafika,hlm.113.
5 Hilman Hadikusumah.  Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama. 2003, Bandung: Citra Aditiya Bakti, hlm 124
6 Ibid.

## Sitti Mashitah Tualeka, Oyo Sunaryo Mukhlas
Pemikiran Hukum Tentang Harta Bersama Pada Lembaga-Lembaga Hukum Di Indonesia
Kedua,  Putusan  Mahkamah  Agama  Bandung  No.:  168/Pdt.G/2012/PTA.Bdg tanggal  19  Juli  2012  untuk  mengoreksi  putusan  Pengadilan  Agama  Bekasi 1526/Pdt.G/2010/PA.Bks  tanggal  21  Desember  2011,  sejauh  menyangkut  peninjauan kembali  dana  pertanggungan,  putusan  tersebut  dikukuhkan  dengan  putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nomor: 197K/AG/2015 tanggal 11 Maret 2015. Putusan  PTA  Bandung  memuat  Perkara  MA  Nomor:2831  K/Pdt/1996  tanggal 07/07/1999,  yang  menegaskan  bahwa  dalam  hukum  perasuransian,  apabila  terjadi suatu  peristiwa  (kejadian  yang  tidak  pasti/kematian),  ahli  waris  berhak  atas  uang pertanggungan, biasanya perorangan, badan hukum atau yang ditunjuk ahli waris di kepolisian  Selain  itu,  asuransi  tersebut  tidak  tunduk  pada  Undang-Undang Perkawinan  dan  Warisan,  sehingga  harta  benda  yang  dipertanggungkan  bukanlah milik bersama atau warisan. 7
Jelas dari dua keputusan di atas bahwa ahli waris / ahli waris dari orang yang disebutkan dalam polis menilai dana asuransi secara berbeda sebagai harta bersama atau sebagai hak milik yang terpisah. Putusan pertama lebih berkaitan dengan realitas pembayaran  asuransi  harta  bersama,  sehingga  asuransi  harus  digunakan  sebagai harta  bersama.  Putusan  kedua,  sebaliknya,  lebih  bersifat  hukum  formal  dan menyatakan bahwa pihak-pihak yang disebutkan dalam pertanggungan berhak atas dana pertanggungan. Kalimat kedua sesuai dengan polis asuransi, yang telah menjadi yurisprudensi  yang  ditetapkan  dan  juga  digunakan  dalam  hukum  perdata. Mempertimbangkan  konflik  hukum  tersebut,  maka  perlu  dianalisis  kembali  posisi pihak penanggung dengan menggunakan pendekatan insurance goal theory.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2014,  yang  dimaksud  dengan “perasuransian”  adalah  perjanjian  antara  dua  pihak,  yaitu.  H.  perusahaan  asuransi dan  penanggung,  yang  menjadi  dasar  bagi  perusahaan  asuransi  untuk  menerima premi  asuransi  terhadap:  a)  memberi  ganti  rugi  kepada  Tertanggung  atau Penanggung  untuk  setiap  kerugian,  kerusakan,  biaya,  kehilangan  keuntungan  atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita oleh Tertanggung atau  Tertanggung  sebagai  akibat  dari  suatu  peristiwa  yang  tidak  pasti. 8 atau  b) menawarkan  pembayaran  berdasarkan  kematian  tertanggung  atau  pembayaran berdasarkan  hidup  tertanggung  yang  besarnya  akan  ditentukan  oleh  dan/atau berdasarkan hasil pengelolaan dana. 9
Dalam  putusan  Mahkamah  Agung,  kedudukan  dana  pertanggungan  adalah sebagai berikut: 2831 K/Pdt/1996 tanggal 7 Juli 1999 adalah asuransi kerugian dalam hal ini asuransi kerugian. Yurisprudensi terdiri dari dua asas hukum. Pertama, uang
7 Nomor Keputusan PTA Bandung:168/Pdt.G/2012/PTA.Bdg dan nomor keputusan PA Bekasi: 1526/Pdt.G/2010/PA.Bks dapat diakses melalui keputusan www.mahkamahagung.go.id
8 Bisnis Umum Asuransi non-jiwa adalah bisnis layanan perlindungan risiko yang memberikan kompensasi  kepada  tertanggung  atau  pemegang  polis  atas  kerugian,  kerusakan,  biaya  yang  timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin ditanggung oleh tertanggung atau pemegang polis sebagai akibat dari ketidakpastian Kasus.
9 Usaha Asuransi jiwa adalah adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang  memberikan  pembayaran  kepada  pemegang  polis,  tertanggung,  atau  pihak  lain  yang  berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain  kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

## Sitti Mashitah Tualeka, Oyo Sunaryo Mukhlas
Pemikiran Hukum Tentang Harta Bersama Pada Lembaga-Lembaga Hukum Di Indonesia
asuransi harus dibayarkan kepada penanggung yang namanya tercantum dalam polis, sehingga  berbunyi:  Setiap  pembayaran  uang  asuransi  harus  selalu  transparan  bagi perusahaan asuransi, itu menentukan siapa yang berhak atas uang ganti rugi. Kedua, adalah  ilegal  untuk  membayar  uang  asuransi  yang  berbeda  dengan  peraturan asuransi . 10
Sehingga jika dikaitkan dengan teori tujuan asuransi adalah pengalihan resiko dan  pembayaran  ganti  kerugian  maka  yang  berhak  menerima  uang  klaim  adalah pihak  yang  namanya  tercantum  sebagai  tertanggung  dalam  polis.  Karena  tujuan asuransi  umum  adalah  untuk  memberikan  ganti  rugi  kepada  tertanggung  atau pemegang polis atas setiap kerugian, kerusakan, biaya yang dikeluarkan, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita oleh tertanggung atau pemegang polis sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti.
Asuransi  jiwa  adalah  asuransi  khusus  dalam  bidang  jasa  perlindungan terhadap  keselamatan  jiwa  seseorang  dari  kematian.  Asuransi  jiwa  memberikan perlindungan  terhadap  aliran  dana  untuk  ahli  waris  yang  diberikan  saat  terjadi kematian, jika seorang pemegang polis ata Asuransi jiwa adalah jenis asuransi khusus dalam  industri  jasa  perlindungan  untuk  melindungi  jiwa  seseorang  dari  kematian. Asuransi jiwa menawarkan perlindungan ahli waris terhadap arus kas yang ada pada saat kematian. Jika tertanggung atau tertanggung meninggal dunia, ahli waris akan dibayar oleh perusahaan asuransi.
Dengan  pendekatan  tujuan  asuransi  tersebut,  maka  pembayaran  klaim  atas asurani umum menunjuk kepada pemegang polis atau tertanggung untuk mengganti kerugian  atas  terjadinya  sebuah  peristiwa.  Sedangkan  terhadap  asuransi  jiwa, pembayaran dana pertanggungan asuransi akan diberikan perusahan asuransi kepada pemegang polis atau ahli waris akibat meninggalnya tertanggung.
Dalam menilai status dana asuransi jiwa sebagai harta bersama, setidaknya ada dua aspek penting yang perlu diperhatikan. Pertama, premi asuransi dibayarkan dari dana  masyarakat.  Kedua,  jika  peristiwa  itu  tidak  terjadi  selama  perkawinan,  maka dana pertanggungan dialihkan menjadi hak tertanggung, sehingga dengan sendirinya menjadi  milik  bersama.  Pembagian  harta  bersama  setelah  putusnya  perkawinan dijelaskan dalam Pasal 96 ayat 1 Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa jika terjadi perceraian, setengah dari harta bersama menjadi hak pasangan. pasangan yang berumur  lebih  panjang.  Ini  sesuai  dengan  peraturan  97  BGB,  yang  menurutnya seorang janda cerai berhak atas setengah dari seluruh kekayaan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian. 11
Dari  uraian  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  harta  bersama  merupakan  hak suami istri. Suami dan istri menggunakan harta bersama untuk memenuhi kebutuhan keluarga selama mereka menikah tetapi ketika pernikahan putus, meskipun putus. Dalam hal perceraian atau perceraian, harta bersama harus dibagi menurut aturan
10 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2831 K/Pdt/1988, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2000, hal. 1-23)
11 Yang  dimaksud  perjanjian  disini  adalah  perjanjian  perkawinan.  Jika  suami  istri  selama perkawinan  membuat  perjanjian  yang  mengatur  tentang  pemisahan  harta,  maka  tidak  ada  bagian harta bersama.

## Sitti Mashitah Tualeka, Oyo Sunaryo Mukhlas
Pemikiran Hukum Tentang Harta Bersama Pada Lembaga-Lembaga Hukum Di Indonesia
pembagian. Dengan demikian, jika pasangan meninggal atau terjadi perceraian, janda akan  menerima  setengah  dari  harta  bersama  menurut  ketentuan  Pasal  96  dan  97 Ikhtisar Hukum Islam.
Dengan demikian, jika dikaitkan dengan tujuan pengikatan asuransi tersebut, Meskipun  dana  untuk  membayar  premi  asuransi  berasal  dari  dana  masyarakat, tujuannya  adalah  untuk  menjamin  kerusakan,  maka  dana  pertanggungan  asuransi kerugian dalam kajian hukum perdata tidak termasuk dalam harta bersama dan harta warisan. 12 Sedangkan  terhadap  dana  pertanggungan  asuransi  jiwa  dapat dikategorikan  sebagai  harta  bersama  atau  harta  bawaan  tergantung  sumber pembayaran premi.

## Kedudukan Hukum Dana Taspen dan Asabri
Taspen  adalah  Tabungan  dan  Asuransi  Pegawai  Negeri.  Pasal  2  Ayat  1 Keputusan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Jaminan Sosial Pegawai Negeri Sipil,  “Semua  Pegawai  Negeri  Sipil,  kecuali  di  lingkungan  Departemen  Pertahanan Keamanan, adalah peserta Asuransi Sosial.” dengan demikian, yang menjadi anggota TASPEN (Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Sipil) adalah semua PNS kecuali PNS pada lingkungan Departemen Pertahanan dan keamanan. 13
Sumber  dana  Taspen  berasal  dari  gaji  pegawai  tersebut  berdasarkan  Pasal 6 Ayat 1 Ayat 25 PP 1981, sebagai berikut: , “Peserta wajib membayar Iuran setiap bulan sebesar  8%  (delapan  persen)  dari  penghasilan  sebulan  tanpa  tunjangan  pangan.” Dengan  demikian,  selama  seseorang  menyandang  predikat  sebagai  PNS,  maka  dia harus melakukan pembayaran bulanan sebesar 8% dari penghasilannya setiap bulan, yang dipotong langsung dari negara.
Dana  Taspen  ini  baru  dapat  ditarik  dan  dikeluarkan  oleh  pejabat  yang bersangkutan  setelah  pensiun.  Jika  dia  meninggal  sebelum  pensiun,  dana  tersebut akan diberikan kepada ahli warisnya. 14
PT ASABRI (Persero) merupakan badan usaha milik negara yang diamanatkan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bagi prajurit TNI, anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil (ASN). Program tersebut terdiri dari Pegawai Pemerintah  Kontrak  (PPPK)  dan  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS).  PNS)  di  lingkungan Kemhan  dan  Polri  sesuai  amanat  Peraturan  Pemerintah  Nomor  102  Tahun  2015 tentang Jaminan Sosial Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil. Aparatur Sipil  Negara  Kemhan  dan  Polri  diterbitkan  pada  tanggal  28  Desember  2015  dan berlaku  surut  pada  tanggal  1  Juli  2015  menggantikan  Peraturan  Pemerintah  No.  67 Tahun 1991. Program-program yang dikelola terdiri dari program pensiun perusahaan (THT).  Jaminan  Kecelakaan  Kerja  (JKK),  Jaminan  Kematian  (JKm)  dan  Jaminan Pensiun.
Keanggotaan  ASABRI  bersifat  wajib  sejak  tanggal  dikeluarkannya  surat keputusan pengangkatan pertama kali sebagai Prajurit TNI, Perwira Polri dan Perwira Pertahanan/Polri  sampai  yang  bersangkutan  berhenti,  mengundurkan  diri  atau
12 J. Satrio, Hukum Waris (Bandung: Alumni, 1992), h. 11.
13 Asuransi sosial khusus untuk PNS di lingkungan kemenhan dan Polri serta anggota TNI dan Polri diatur khusus dalam PP Nomor 102 tahun 2015
14 Pasal 10 PP Nomor 25 Tahun 1981

## Sitti Mashitah Tualeka, Oyo Sunaryo Mukhlas
Pemikiran Hukum Tentang Harta Bersama Pada Lembaga-Lembaga Hukum Di Indonesia
meninggal  dunia.  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No.  102  Tahun  2015,  telah ditetapkan bahwa prajurit TNI, anggota Polri dan pegawai ASN Kemhan/Polri wajib menjadi anggota ASABRI dengan membayar iuran kepesertaan program THT sebesar 3,25% x gaji gaji (base value). + istri). Tunjangan + Tunjangan Anak) dari penghasilan bulanan, iuran pensiunan 4,75% x (Gaji Pokok + Tunjangan Pasangan + Tunjangan Anak) dari penghasilan bulanan, iuran JKK sebesar 0,41% dan JKM sebesar 0,67% dari gaji peserta.
Dari  ketentuan  pasal-pasal  di  atas,  dana  Taspen  dan  Asabri  yang  dipotong langsung oleh negara dari penghasilan pegawai negeri atau TNI/Polri Setiap bulan adalah pendapatan resmi atau TNI/Polri yang bersangkutan setiap bulan, hanya saja pembayarannya oleh Negara dilakukan setelah PNS atau TNI/Polri data pensiun atau mati sebelum pensiun. Oleh karena itu, sejak PNS atau TNI/Polri menikah dengan pasangannya, penghasilan yang diperoleh PNS atau TNI/Polri sejak saat itu menjadi milik bersama dengan pasangannya. Penghasilan yang tersimpan dalam Taspen dan Asabri tersebut merupakan harta bersama dalam bentuk hak dari PNS atau TNI/Polri tersebut bersama pasangannya (suami/istrinya) sebagaimana dimaksud Pasal 91 ayat (3) KHI, “Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.” Hanya  saja,  pembayaran  negara  dilakukan  setelah  pejabat  atau  TNI/Polri  pensiun atau meninggal sebelum pensiun.
Taspen  dan  Asabri  termasuk  dalam  kategori  kepemilikan  bersama  karena premi  asuransi  dibayarkan  dari  pendapatan  bulanan  pasangan  tersebut.  Meskipun Perjanjian Asuransi mencantumkan orang-orang tertentu sebagai penerima uang dari Taspen dan Asabri, hal ini murni bersifat administratif dan menunjukkan bahwa itu hanyalah otorisasi untuk menerima uang dari Taspen Asabri. 15
Hal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan dalam Pasal  1  huruf  f  KHI  yang  menyatakan  bahwa  harta  benda  yang  diperoleh  dalam perkawinan merupakan harta bersama, yang dalam hal ini adalah dalam bentuk hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 91 ayat (3) KHI. Oleh karena dana taspen dan Asabri  tersebut  merupakan  harta  bersama  pasangan  suami  istri,  maka  apabila perkawinan  putus  karena  perceraian  maupun  kematian,  masing-masing  pasangan berhak atas seperdua bagian sebagaimana diatur dalam pasal 96 ayat (1) dan pasal 97 ayat (1) KHI.

## Kedudukan  Hukum  Uang  Duka  Tewas,  Uang  Duka  Wafat  dan  Santunan Kematian
Dalam  peraturan  pemerintah  RI  nomor  12  Tahun  1981  tentang  Perawatan, Tunjangan Cacat, dan Uang Duka PNS terdapat dua istilah yang berbeda, yakni uang duka  tewas  dan  uang  duka  wafat.  Tentang  hak-hak  PNS  yang  tewas 16 dan  wafat 17 , dalam  peraturan  pemerintah  RI  nomor  12  Tahun  1981    disebutkan  bahwa  kepada
15 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, 2012, Penerbit Kencana, Jakarta, hal.115
16 tewas adalah meninggal dunia sesuai dengan keadaan dan akibat menjalankan jabatannya atau dalam keadaan resmi lainnya.
17 Wafat adalah meninggal dunia yang bukan diakibatkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf F peraturan pemerintah RI nomor 12 Tahun 1981

## Sitti Mashitah Tualeka, Oyo Sunaryo Mukhlas
Pemikiran Hukum Tentang Harta Bersama Pada Lembaga-Lembaga Hukum Di Indonesia
suami  atau  Istri  PNS  yag  tewas  diberikan  uang  duka  tewas  sebesar  6  (enam)  kali penghasilan  sebulan 18 dan  kepada  suami  atau  istri  PNS  yang  wafat  diberikan  uang duka wafat sebesar 3 (tiga) kali penghasilan sebulan 19 , dan jika tidak istri/suaminya ada maka diserahkan kepada anaknya, atau jika tidak ada maka kepada orang tuanya, dan jika tidak ada maka diserahkan kepada para ahli warisnya.
Dari ketentuan diatas, secara eksplisit diatur bahwa uang duka tewas dan uang duka wafat tersebut bukan merupakan gaji PNS. Uang duka baru ada atau dibayarkan ketika  PNS  yang  bersangkutan  wafat  atau  tewas  dan  yang  berhak  menerima  uang duka tersebut menurut peraturan pemerintah RI nomor 12 Tahun 1981 adalah dengan skala  prioritas  yaitu:  Prioritas  Pertama  Suami/Istri,  Prioritas  kedua:  anak,  prioritas ketiga orang tua dan terakhir ahli waris almarhum.
Kedudukan uang duka wafat dan tewas kaitannya dengan harta bersama, Jika mengacu pada Pasal 35(1) UU Perkawinan, harta yang diperoleh selama perkawinan disebut  harta  bersama.  Demikian  pula  ketentuan  Pasal  1f  KHI  menegaskan  bahwa harta yang diperoleh sendiri atau bersama-sama dengan pasangan suami istri selama perkawinan ditetapkan sebagai harta bersama, terlepas dari apakah itu terdaftar atas nama orang lain. Adapun uang duka tewas dan wafat baru diperoleh setelah ikatan perkawinan putus karena kematian, oleh sebab itu uang duka tewas dan wafat tidak dapat  digolongkan  sebagai  harta  bersama  karena  tidak  diperoleh  selama  ikatan perkawinan  berlangsung  dengan  pembayarannya  bukan  berasal  dari  gaji  atau penghasilan yang dipotong.

## PENUTUP
Kedudukan uang pertanggungan asuransi, uang duka wafat dan dana pensiun terhadap  harta  bersama  ditentukan  oleh  sumber  dana  yang  digunakan  untuk pembayaran  premi  atau  iuran.  Jika  pembayaran  atau  premi  asuransi  dibayarkan selama  pernikahan,  properti  menjadi  milik  bersama  menurut  Pasal  35(1)  Undang- Undang  Perkawinan  No.  1  Tahun  1974.  Bila  premi  asuransi  atau  premi  dibayar sebelum perkawinan, maka jaminan asuransi, santunan kematian dan dana pensiun tetap menjadi milik yang bersangkutan meskipun yang bersangkutan kawin menurut Pasal 35 ayat 2. UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurracham,  A.  1991.  Ensiklopedia  Ekonomi  Keuangan  dan  Perdagangan.Jakarta: PT. Pradnya Paramita
Barlinti, Yeni Salma. 1998.Tentang Hukum Asuransi, Jakarta: Binacipta Faturrahman. 2000. Ilmu Waris. Bandung: PT.Al Ma’arif Mahkamah Agung RI. 2000. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Jakarta: MARI Muhammad, Abdul Kadir. 2005. Hukum Asuransi Di Indonesia. Bandung: Prenada Media
18 Pasal 7 peraturan pemerintah RI nomor 12 Tahun 1981 19 Pasal 11 peraturan pemerintah RI nomor 12 Tahun 1981

## Sitti Mashitah Tualeka, Oyo Sunaryo Mukhlas
Pemikiran Hukum Tentang Harta Bersama Pada Lembaga-Lembaga Hukum Di Indonesia
Muhibbin,  Moh  dan  Abdul  Wahid.2017.Hukum  Kewarisan  Islam.  Jakarta:  Sinar Grafika
Muhjad,  M.  Hadin  dan  Nunuk  Nuswardani.  2012.  Penelitian  Hukum  Indonesia Kontemporer. Yogyakarta: Genta Publishing.
Mulhadi. 2016. Dasar-dasar Hukum Asuransi. Medan: PT RajaGrafindo Persada. OS.  Mukhlas  HUKUM  KEWARISAN  ISLAM  INDONESIA  (Norma  Dasar,
Implementasi Pembagian dan Penyelesaian Waris Perspektif Fiqh Fara’idh dan Kompilasi Hukum Islam), Bandung: Gunung Djati Publishing, 2022
Pasaribu, Chairuman. 2004. Hukum Perjanjian Dalam Islam. Jakarta: Sinar Grafika Permana, Sugiri Permana. (2016)  Kajian yuridis terhadap kedudukan dana asuransi.
artikel
internet. http://www.google.co.id/url?sa=t&souce=web&RCT=j&url=http//journal.uinjk
t.ac.id. Diakses Tanggal 15 Maret 2018.
Purwosutjipto,  H.M.N.  (2003).  Pengertian  Pokok  Hukum  Dagang  Indonesia.  Jilid  6. Jakarta: Djambatan
Satrio, J. (2002). Hukum Waris di Indonesia. Bandung: Alumni.
Sula, Muhammad Syakir. (2004). Asuransi Syariah Konsep dan Sistem Operasional.
Jakarta: Gema Insani Press
Thalib, Sayuti. (2016). Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Usman, Suparman. (2002). Fiqih Mawaris. Jakarta: Gaya Media Pratama.
Kitab Undang-UndangHukumPerdata.
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  yaitu  Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 1.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Nasional yaitu Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256.
Undang-UndangNomor  40  Tahun  2014  Tentang  Perasuransian  yaitu  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618.
Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16 K/AG/2010.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 197 K/AG/2015.