## AKSY
Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah Volume 5, Nomor 2, Juli 2023, Halaman 123-138

## MITIGASI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BMT UGT SIDOGIRI CABANG LARANGAN SIDOARJO

## Imam Mawardi
Universitas Sunan Giri Surabaya imammawardy86@gmail.com

## Abstract
This  research  has  problematic  financing  implemented  by  Baitul  Mal  Wa  Tamwil,  so  early  prevention  in financing can be effective and efficient. The positive impact operated by the Baitul Mal Wa Tamwil Institute in the welfare of the community and especially for small communities. This research method is descriptive qualitative.  Data  analysis  techniques,  namely  from  field  studies  and  literature  studies.  The  results  of  the research  are  to  quantify  problematic  financing,  it  is  carried  out  with  preventive,  detective,  and  curative mechanisms, there is problematic financing because the cause is an error on the part of the BMT Institution, then a lack of accuracy to conduct a survey in analyzing financing. There are other factors in the business that  have  been  practiced  by  members  due  to  factors  from  outside  the  BMT  UGT  Sidogiri  Institute.  The implementation  in  this  research  is  that  the  financing  supervision  strategy  implemented  in  the  form  of preventive, detective, and curative stages at the BMT UGT Sidogiri Sidoarjo Branch is effective enough to reduce problematic financing.
Keywords: Mitigation, Problematic Financing, BMT UGT Sidogiri Sidoarjo Branch

## Abstrak
Penelitian  ini  terdapat  pembiayaan  bermasalah  yang  diimplementasikan  oleh Baitul  Mal  Wa Tamwil, maka  pencegahan  dini  dalam  pembiayaan  bisa  efektif  dan  efisien.  Dampak  positif  yang dioperasionalkan  Lembaga Baitul  Mal  Wa  Tamwil dalam  mensejaterahkan  Masyarakat  dan khususnya  bagi  Masyarakat  kecil.  Metode  penelitian  ini  berupa  kualitatif  deskriptif.  Tehnik analisa  data,  yaitu  dari  studi  lapangan  maupun  studi  Pustaka.  Hasil  Penelitiannya  ialah  untuk mengantifikasi pembiyaan bermasalah maka dilakukan dengan mekanisme preventif, detectif, dan kuratif  terdapat  pembiayaan  bermasalah  karena  penyebabnya  yaitu  kesalahan  dipihak  Lembaga BMT, kemudian kurangnya teliti untuk  melakukan survey dalam menganalisis pembiayaan.  Ada faktor  lainnya  dalam  usaha  yang  sudah  dipraktekkan  oleh  anggota  akibat  dari  faktor  dari  luar Lembaga  BMT  UGT  Sidogiri  Cabang  Sidoarjo.  Impliaksi  dalam  penelitian  in  yaitu  strategi pengawasan  pembiayaan  diimplementasi  berupa  preventif,  detectif,  dan  kuratif  pada  Lembaga BMT  UGT  Sidogiri  Cabang  Larangan  Sidoarjo  sudah  cukup  efektif  untuk  menghindari pembiayaan yang bermasalah.
Kata Kunci : Mitigasi, Pembiyaan Bermasalah, BMT UGT Sidogiri Cabang Sidoarjo
https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/aksy/index

## 1. Pendahuluan
Manusia  tidak  bisa  hidup  sendiri  tanpa  adanya  orang  lain,  maka  manusia mempunya kepentingan pada orang lain mulai lahir sampai diakhir hayatnya. Begitu juga manusia saling membantu antara manusia satu dengan lainnya serta membantu terhadap orang  lain,  kemudian  saling  melakukan  kegiatan  ekonomi  untuk  memenuhi  kebutuhan dalam hidupnya sehingga mencapai kesejahteraannya. Hal ini sudah dijelaskan Al Qur’an dalam surat Al Maidah Ayat 02 dan Al Baqarah Ayat 280 (Tim Disbintalad, 2020).
Disisi  lain  dengan  berdirinya  lembaga  keuangan  syariah  seperti Baitul  Mal  Wa Tamwil .  Keberadaan  BMT  diharapkan  dapat  menyelesaikan  masalah  yang  dialami masyarakat  kecil  menengah  melalui  kebutuhan  ekonomi  dalam  mensejahterakan masyarakat  (Sudarsono  2020). Baitul  Mal  Wat  Tamwil sama  halnya  dengan  Lembaga Swadaya Masyarakat. Dengan adanya Baitul Mal Wa Tamwil berharap dapat memberikan kontribusi  sesuai  dengan  faktual  dalam  pengembangan  ekonomi  riilnya  (Umam,  2009). Lembaga keuangan syariah nonbank ini menjadi alternatif bagi pelaku ekonomi micro atau bagi  Masyarakat  tidak  mampu  yang  mempunyai  usaha  menengah  kebawah  untuk mendapatkan modal usaha di Lembaga tersebut. Sedangkan lembaga keuangan yang bisa memberikan  modal  usahanya  dalam  mengembangakan  ekonomi  adalah  lembaga keuangan micro diantaranya adalah Baitul Mal Wa Tamwil (Kasmir, 2002).
Memberikan  kabar  positif  yang  dirasakan  pelaku  ekonomi  yang  membutuhkan modal  usaha  terhadap Baitul  Mal  Wa  Tamwil ,  dikarenakan  terhindar  dari  pengangguran dan  angka  kemiskinan  berkurang.  Terdapat  3  juta  nasabah Baitul  Mal  Wa  Tamwil mendapatkan modal usaha yang ada di seluruh penjuru Indonesia (Zulkifli, R., Zulfadli, H.  2016).  Tingginya  permintaan  pelaku  usaha  untuk  mendapatkan  modal  usaha  dari Baitul  Mal  Wa  Tamwil disebabkan  pelaku  usaha  kesulitan  dalam  meminjam  modal  ke pihak perbankan, lembaga Baitul Mal Wa Tamwil mengimplementasikan prinsip ekonomi syariah diperuntukan kalangan pelaku usaha yang beragama Islam, bahkan juga bisa bagi pelaku usaha yang non-muslim untuk mendapat modal usahanya dan untuk medapatkan modalnya  termasuk  mudah  (Edy,  2021).  Sedangkan  pelaku  usaha  untuk  mendirikan usaha dalam bentuk lembaga Baitul Mal Wa Tamwil termasuk dimudahkan, sehingga bisa dapat kesusksesan yang sama dengan dibeberapa cabang Baitul Mal Wa Tamwil yanga ada di  Indonesia  tentunya  pelaku  usaha  mempunyai  keinginan  mendirikan  Lembaga  yang sama, alasannya lembaga Baitul Mal Wa Tamwil semakin tumbuh dan berkembang dengan pesat.  Oleh  karenanya,  lembaga  tersebut  mendapatkan  penghargaan  dari  semua  pelaku usaha    baik  yang  medapatkan  modal  usaha  atau  yang  tidak  mengajukan  untuk mendapatkan  modal  usahanya,  akan  tetapi  ada  sebagian  cabang  atau Baitul  Mal  Wa Tamwil juga  mengalami  kerugian  dikarenakan  sikapnya  lembaga  yang  kurang  bijak (Hidayanti et al. 2021).
Salah  satu  kegiatan  jasa  di  lembaga Baitul  Mal  Wa  Tamwil dalam  melakukan pembiayaan  terhadap  pelaku  usaha  yang  membutuhkan  modal  usaha  (Mulia,  2019). Dalam  pembiayaan  terdapat  unsur  yang  diutamakan  dalam  lembaga Baitul  Mal  Wa Tamwil dikarenakan aktiva sangat besar di lembaga Baitul Mal Wa Tamwil ialah outstanding portofolio  pembiayaan  yang  juga  terdapat  unsur income utama  bagi  penunjang keberlangsungan  lembaga  keuangan.  Semakin  besar outstanding pembiayaannya  maka semakin  besar  untuk  pendapatan  yang  akan  diperoleh,  akan  tetapi  semakin  tinggi  juga resiko  yang  dihadapi.  Resiko  yang  dihadapi  terdapat  pembiayaan  yang  bermasalah, walaupun sudah dengan analisis pembiayaan, akan tetapi dalam permasalahan pasti ada (Alaydrus & Bakri, 2022).
Diatur dalam Peraturan dan Pelaksanaan Kegiatannya Keputusan Menteri koperasi dan  usaha  kecil  menengah  RI  Nomor:  91/Kep/M.  KUKM/IX/2004  tentang  Petunjuk Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah.  Kegiatan Baitul  Maal  Wat Tamwil selain menghimpun dana dan mengelola dana sosial dari  pelaku usaha, lembaga Baitul  Maal  Wat  Tamwil memberikan  kembali  dananya  terhadap  pelaku  usaha  yang membutuhkan  berbentuk  pembiayaan.  Produknya  dalam  pembiayaan  diantaranya  ialah pembiayaan  kerjasama  ( mudharabah,  musyarakah ),  pembiayaan  jual  beli  (murabahah, salam,  istishna), pembiayaan  sewa  ( ijarah ) dan pembiayaan kebaikan ( qard ) (Nasfi, Sabri, and Moni, 2019).
Perkembangan  di  perbankan  syariah  tidak  lepas  dari  perkembangan  lembaga keuangan micro yaitu Baitul Mal Wa Tamwil , Asuransi, dan Lembaga keuangan Nonbank . (Djumhana,  2000). Baitul  Mal  Wat  Tamwil UGT  Sidogiri  Cabang  Larangan  Sidoarjo mempunyai  upaya  untuk  mengembangkan  pelayanan  terhadap  pelaku  usaha  yang kekurangan  modal  usaha  dan  tujuan  yang  sesuai  dengan  keinginan  pihak  BMT  UGT Sidogiri  Cabang  Larangan  Sidoarjo  yaitu  tujuan  utmanya  adalah  untuk  mengurangi kemiskinan  dan  meningkatkan Sumber  Daya  Manusia  yang  ada  di  Indonesia  seutuhnya dengan cara meningkatkan peran dan melakukan dengan produktif, efisien, dan mandiri.
Oleh  karenanya  dalam  pembiayaan  tidak  dapat  berjalan  sesuai  yang  diharapkan, sampai  mempengaruhi  dari  tingkat  kesehatan Baitul  Mal  Wa  Tamwil (Dehotman,  2016). Dalam pembiayaan bermasalah masih ada di Baitul Mal Wa Tamwil UGT Sidogiri Cabang Larangan  Sidoarjo.  Oleh  karena  itu,  harus  ada  metode  yaitu  metode  upaya  pencegahan lanjutan yang harus dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo untuk menghindari  masalah  pendanaan.  Pemantauan  pendanaan  harus  dilakukan  mulai  dari tahap  pencegahan,  yaitu  tahap  permintaan  pendanaan,  hingga  pelaksanaan  pendanaan. Agar  lebih  efektif,  pengawasan  keuangan  akan  dilanjutkan  pada  tahap  penyembuhan, yaitu  tahap  pelaksanaan  pembiayaan  sampai  timbul  kewajiban  anggota  dalam  masalah keuangan (Ibrahim & Rahmati, 2017).  Langkah ini penting dilakukan untuk mengurangi
https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/aksy/index
risiko  inefisiensi  pendanaan.  Namun,  jika  keuntungan  tidak  berjalan  dengan  baik,  BMT tidak akan menerima keuntungan.
Sedangkan  kriteria-kriteria  penilaian  kualitas  pembiayaan  serta  penanganan  yang dilakukan  di  BMT  adalah  sebagai  berikut:  a.  Pembayaran  lancar  (1-3  bulan),  b.  Kurang lancar (lebih dari 90 hari), c. diragukan (lebih dari 180 hari), d. macet (lebih dari 270 hari) (Solikhulhidayat, Muhammad Zaid Alaydrus, and Masykuri Bakri, 2022).
Melihat adanya fenomena sosial di atas, mendorong penulis ingin mengetahui lebih jauh  tentang  pengentasan  masalah  keuangan  pada  BMT  UGT  Sidogiri  Cabang  Larangan Sidoarjo dan peran lembaga keuangan tersebut di dunia dengan tumbuhnya usaha kecil yang  meningkatkan  taraf  hidup  sejahtera.  Atas  dasar  refleksi  dan  konteks  tersebut, penulis  berkeinginan  untuk  mengambilnya  sebagai  objek  kajian  dan  memaparkannya dalam sebuah artikel. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami dan mendalami BMT  Syariah  secara  utuh  khususnya  dalam  hal  pendanaan.  Peneliti  menjelaskannya dalam  judul Mitigasi  Pembiayaan  Bermasalah  pada  BMT  UGT  Sidogiri  Cabang Larangan Sidoarjo.

## 2. Tinjauan Pustaka

## 2.1 Baitul Mal Wat Tamwil
Baitul  Maal  wa  Tamwil (BMT)  ialah  lembaga  keuangan  mikro  yang  menjalankan pelaksanaannya  berdasarkan  aturan  syariah  seperti  sistem  bagi  hasil  untuk  mengurus pelaku  usaha  yang  kurang  mendapatkan  keuntungan.  Baitul  Maal  merupakan  lembaga sosial  yang  melaksanakan  misi crowdfunding ,  baik  zakat,  infaq  atau  shadaqah  untuk kepentingan sosial, dalam penyaluran dananya menggunakan prinsip syariah. Sedangkan fungsi Baitul  Tamwil adalah  mengembangkan  dana  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan atau simpanan untuk meningkatkan kualitas ekonomi (Muh Awal 2015). Dalam kegiatan jual beli dengan akad murabahah, salam, istishna' maupun kegiatan bagi hasil dengan akad mudharaah, musyarakah dan ijarah merupakan ciri suatu sistem organisasi yang membiayai dengan  organisasi  yang  bermitra  untuk  mengembangkan  usaha  mikro  dan menyalurkannya pendanaan (Solikhul 2018).
Kegiatan  jasa  keuangan  dikembangkan  oleh  BMT  dalam  bentuk  menghimpun modal  dan  menyalurkannya  melalui  kegiatan  keuangan.  Kegiatan  ini  secara  operasional dapat  disamakan  dengan  simpan  pinjam  di  koperasi  atau  perbankan  pada  umumnya. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT dapat diibaratkan sebagai sistem perbankan atau lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan hukum Islam. Menurut undang-undang tentang  koperasi,  kegiatan  simpan  pinjam  tidak  boleh  disamakan  dengan  kegiatan koperasi lainnya.
BMT bergerak pada level mikro, dalam menjalankan operasinya mendasarkan pada prinsip-prinsip  berekonomi  secara  halal,  adil  dan  menguntungkan,  perannya  secara
fenomenal  dalam  mengelola  investasi  (berupa  modal,  tabungan  dan  titipan)  dan menghubungkannya  dengan  pembiayaan  untuk  mendorong  pergerakan  sektor  usaha kecil. BMT juga berfungsi sebagai baitul maal (peran sosial) yang mendistribusikan modal dari  yang  kelebihan  dana  kepada  yang  membutuhkan.  Menurut  Muhammad  Ridwan (2008), baitul  maal berfungsi  untuk  menghimpun  sekaligus  menyalurkan  dana  sosial. Fungsi  BMT  adalah  sebagai  intermediasi  bisnis,  dengan  memanfaatkan  investor  akan sangat  efektif  jika  diterapkan  dalam  kondisi  masyarakat  dengan  ekonomi  menengah  ke bawah (Solikhulhidayat et al. 2022).

## 2.2 Pengertian Pembiayaan
Istilah  pembiayaan  dapat  diartikan  sebagai I  Believe, I  Trust ,  “saya  percaya”  atau “saya  menaruh  kepercayaan”.  Perkataan  pembiayaan  yang  artinya  kepercayaan  (trust), berarti lembaga pembiayaan selaku shahibul mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk  melaksanakan  amanah  yang  diberikan.  Dana  tersebut  harus  digunakan  dengan benar,  adil,  dan  harus  disertai  dengan  ikatan  dan  syarat-syarat  yang  jelas,  dan  saling menguntungkan bagi kedua belah pihak
Istilah sponsorship dapat  dipahami  sebagai I  believe ,  “Saya  percaya”  atau  “Saya menaruh  kepercayaan  saya”.  Kata  finansial  berarti  amanah  yang  artinya  lembaga keuangan sebagai shahibul jahat mempercayai seseorang untuk melaksanakan tugas yang diberikan.  Dana  harus  digunakan  dengan  baik  dan  adil  serta  harus  disertai  syarat  dan ketentuan yang jelas dan saling menguntungkan (Sudarto 2020).
Undang-undang No. Pasal 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Bab 1 Pasal 1 ayat  25  menjelaskan  bahwa  pembiayaan  adalah  pemberian  modal  atau  kebutuhan  yang dipersamakan dengan itu berupa:
a. Kegiatan bagi hasil berupa mudharabah dan musyarakah
b. Kegiatan sewa-beli berupa ijaroh muntahiyah bitamlik .
c. Transaksi penjulan berupa piutang murabahah , salam dan isthisna .
d. Transaksi pinjaman, peminjam dalam bentuk qard atau piutang.
e. Transaksi sewa guna usaha dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan perjanjian  atau  perjanjian  antara  bank  syariah  dan/atau  unit  usaha  syariah  dengan pihak  lain  yang  mengharuskan  para  pihak  untuk  dibiayai  hibah  dan/atau  dana  yang dikembalikan setelah jangka waktu tertentu, periode waktu. Jangka waktu pertukaran ujroh tanpa imbalan atau bagi hasil (Muhamad 2014).
Pembagian  uang  dalam  BMT  merupakan  suatu  transaksi  pemberian  dana  kepada anggota  atau  calon  anggota  yang  tidak  bertentangan  dengan  syariah  dan  juga  tidak termasuk  bentuk-bentuk  pembagian  uang  yang  dilarang  secara  hukum  (Nurul  Huda 2016).
https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/aksy/index

## 2.3 Oprasional BMT
Sistem  bagi  hasil  dari  model  pembiayaan  keuntungan  dan  kerugian  dari  pihak Lembaga  BMT  dan  anggota  tentunya  berlandaskan  perhitungan  yang  disepakati  antara Lembaga  dan  anggota. Baitul  Mal  Wa  Tamwil berlokasi  di  majelis  taklim,  pasar  dan lembaga pendidikan. Biasanya sponsor pendirian BMT adalah aghniya' (dermawan), tokoh agama,  pengurus  masjid,  pengurus  majelis  taklim,  pimpinan  pesantren,  ulama,  tokoh masyarakat,  dosen,  dan  tenaga  pendidik.  Pelibatan  kelompok  masyarakat  berupa  input, pendanaan  awal,  tata  guna  lahan  dan  bangunan  atau  kantor.  Untuk  mendukung permodalan,  BMT  membuka  peluang  untuk  menghimpun  dana  dari zakat , infaq dan sedekah orang-orang tersebut.

## 2.4 Prinsip-prinsip Pembiayaan Islam
Untuk  mematuhi  aturan  dan  norma  Islam,  lima  aspek  agama,  berdasarkan dokumen  tersebut,  harus  diterapkan  dalam  perilaku  berinvestasi.  Kelima  aspek  tersebut adalah:
1) Tidak ada transaksi keuangan berdasarkan suku bunga.
2) Pengenalan pajak agama atau sedekah, zakat .
3) Melarang  produksi  barang  dan  jasa  yang  bertentangan  dengan  sistem  nilai  Islam (haram).
4) Hindari  kegiatan  ekonomi  yang  terkait  dengan  maysir  (permainan)  dan gharar (ketidakpastian).
5) Menyediakan Tafakul (Asuransi Islami) (Sudarto 2020).
Sebelum  pembiayaan  diberikan, Baitul  Maal  Wa  Tamwil harus  memastikan  bahwa pembiayaan  yang  diberikan  benar-benar  dikembalikan.  Keyakinan  tersebut  berasal  dari hasil penilaian pembiayaan sebelum pembiayaan disalurkan. Mengevaluasi dan penilaian pembiayaan  oleh Baitul  Maal  Wa  Tamwil dapat  dilakukan  dengan  berbagai  cara  untuk mendapatkan  kepercayaan  terhadap  nasabahnya,  termasuk  menggunakan  proses penilaian yang tepat (Camilia and Huda 2023).

## 2.5 Penggolongan Kolektabilitas Pembiayaan
Ketidaklancaran nasabah membayar angsuran pokok ataupun bagi hasil/profit/margin  pembiayaan  menyebabkan  adanya  kolektabilitas  pembiayaan.  Secara umum  kolektabilitas  pembiayaan  dikategorikan  menjadi  lima  macam,  yaitu  (Veithzal Rivai 2008) :
a. Lancar (Pass)
b. Perhatian Khusus (Special Mention)
c. Kurang lancar (Substandard)

## d. Diragukan (Doubtful)
e. Macet (Loss)

## 2.6 Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah
Penyebab  masalah  keuangan  dapat  berasal  dari  bank,  pelanggan,  dan  mitra eksternal  (Ratnawati,  2020).  Tentu  saja,  hal  ini  didasarkan  pada  motif  atau  alasan  yang berbeda.  Penyebab  terjadinya  masalah  keuangan  antara  bank  dengan  nasabah  adalah sebagai berikut:
a. Dari pihak internal bank
Unsur  internal Baitul  Mal  Wa  Tamwil adalah  permasalahan  keuangan  dapat diminimalisir  dengan  memahami  secara  baik  staf  keuangan  dan  dibekali  tata  kerja  yang menjadi  acuan  petugas  dalam  memberikan  hibah  kepada  koperasi  syariah  bagi  para anggotanya.
1) Kejujuran ( Integritas )
2) Pengetahuan ( Knowledge )
3) Sikap ( Attitude )
4) Keterampilan ( Skill )
b. Disisi  dari  nasabah  penyebab  adanya  pembiayaan  bermasalah  terdapat  dari  sumber beberapa aspek
c. Dari pihak eksternal
Penerimaan keanggotaan ada empat faktor penting yang perlu diperhatikan dalam calon penerima hibah antara lain:
1) Karakteristik calon penerima dana
2) Aliran penggunaan modal sekunder
3) Meningkatkan pola konsumsi dan gaya hidup
4) Mengutamakan manfaat lainnya. Keadaan lingkunga:
5) Terdapat bencana
6) Kebijakan pemerintah,
7) Pembatasan musiman
Masalah permodalan atau bad debt (NPL), yaitu ketika kualitas pendanaan ada atau macet  (Ubaidillah  2018).  Pembiayaan  bermasalah  termasuk  dalam  kategori  kualitas keuangan yang diatur berdasarkan Pasal 4 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998. Menurut Susilo (2015), pembiayaan bermasalah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1. Terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan bunga yang melebihi 270 hari.
2. Jika mengalami kerugian maka akan ditutup dengan pinjaman baru.
https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/aksy/index
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dipaparkan,  penelitian  ini  bertujuan  untuk menjelaskan  bagian  dari  manajemen  financial  distress  pada  BMT  UGT  Sidogiri  Cabang Sidoarjo menurut prinsip ekonomi syariah  (Hidayanti et al. 2021).

## 2.7 Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah/Kuratif
Sebagai  contoh  untuk  pembiayaan  dalam  pembiayaan  bermasalah  bisa  dilakukan denga restrukturisasi melalui (Djamil 2014):

## a. Penjadwalan Kembali (Rescheduling)
Restrukturisasi  dilakukan  dengan  cara  memperpanjang  jatuh  tempo  hibah  tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah kepada BUS atau UUS.

## b. Persyaratan Kembali (Reconditioning)
Restrukturisasi  dilakukan  dengan  mendefinisikan  kembali  termin  pembiayaan, termasuk  mengubah  jadwal  pembayaran,  jatuh  tempo,  jangka  waktu,  dan/atau pemberian diskonto sepanjang tidak menambah sisa kewajiban kembali nasabah. yang harus dibayarkan kepada BUS atau UUS.
c. Restrukturisasi  dengan  mengubah  klaim  murabahah  dalam  sisa  kewajiban  nasabah menjadi Ijarah Muwahiyyah Bittamlik atau Mudarabah atau Musyarakah.
d. Restrukturisasi dengan konversi ke titel Syariah dalam jangka menengah.
e. Restrukturisasi  dengan  melakukan  konversi  menjadi  penyertaan  saham  sementara. (Sudarto 2020)
Kemudian analisis pembiayaan dengan metode 7P adalah sebagai berikut:
a. Personality .  Yaitu  menilai  nasabah  dari  segi  kepribadiannya  atau  tingkah  lakunya sehari-hari  atau  masa  lalunya.  Dalam  menyikapi  suatu  suatu  permasalahan  tertentu, kepribadian seorang harus menunjukan sikap, eros, etika, dan Tindakan konsumen.
b. Party .  Yaitu  mengklasifikasikan  nasabah  ke  dalam  klasifikasi  tertentu  atau  golongan- golongan  berdasarkan  modal,  loyalitas  serta  karakternya.  Sehingga  nasabah  dapat Strategi Pencegahan Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal Wa Tamwil digolongkan ke dalam golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.
c. Purpose .  Yaitu  mengetahui  tujuan  nasabah  dalam  mengambil  pembiayaan,  termasuk jenis  pembiayaan  yang  diinginkan  nasabah.  Hal  ini  disebabkan  tujuan  pengambilan pembiayaan dapat bermacam macam.
d. Prospect . Yaitu menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak,  atau  dengan  kata  lain  mempunyai  prospek  atau  sebaliknya.  Hal  ini  penting mengingat  jika  suatu  fasilitas  pembiayaan  yang  dibiayai  tanpa  mempunyai  prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.
e. Payment .  Merupakan  ukuran  bagaimana  cara  nasabah  mengembalikan  pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian pembiayaan.
Semakin  banyak  sumber  penghasilan  debitur,  akan  semakin  baik.  Dengan  demikian, jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.
f. Profitability . Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability  diukur  dari  periode  ke  periode  apakah  akan  tetap  sama  atau  akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan pembiayaan yang akan diperolehnya.
g. Protection .  Tujuannya  adalah  bagaimana  menjaga  agar  usaha  dan  jaminan mendapatkan  perlindungan.  Perlindungan  dapat  berupa  jaminan  barang  atau  orang atau asuransi.

## 3. Metode Penelitian
Metode dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini hanya menganalisis pada tataran deskriptif yaitu menganalisis  dan  menyajikan  fakta  secara  sistematis  agar  mudah  dipahami  dan  ditarik kesimpulan  (Soehartono  1999).  Adapun  data  yang  dikumpulkan,  yaitu  data  terkait mekanisme preventif, detektif dan kuratif terhadap pembiayaan bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo. Teknik Pengumpulan data melalui wawancara kepala BMT  dan  pihak  lain  (Staf  BMT)  yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini,  metode  observasi dan  dari  penelitian  pustaka  yang  berupa  data  literatur,  data  dokumenter,  dan  data empirik,  website,  jurnal,  tesis,  kajian  buku  dan  lain-lain.  Teknik  penelitian  datanya berupa, wawancara, observasi dan dokumentasi.

## 4. Hasil Dan Pembahasan

## 4.1 Mekanisme Preventif Pembiayaan Bermasalah di BMT UGT Sidogiri
Dalam  upaya  mengurangi  terjadinya  pembiayaan  bermasalah  pada  pembiayaan gagal bayar (defult) , strategi pengawasan merupakan salah satu tindakan wajib terpenuhi (Yasin  &  Muhammad,  2020).  Di  BMT  UGT  Sidogiri  Cabang  Larangan  Sidoarjo, pengawasan  dilakukan  mulai  dari  awal  permohonan  pembiayaan  atau  yang  biasanya disebut  dengan  pengawasan  preventif. Setiap  upaya  penyelesaian  masalah  pendanaan yang  terjadi  di  lingkungan  Lembaga  Keuangan NonBank (BMT)  harus  dilakukan  sesuai dengan  ketentuan/peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  selalu  diupayakan penyelesaiannya di luar proses/peninjauan yudisial (tidak prosedural). Biasanya masalah pendanaan yang timbul di BMT diselesaikan ketika anggota menghadapi situasi di mana anggota  tidak  lagi  dapat  memenuhi  kewajibannya  (penurunan  kemampuan  membayar angsuran karena pailit, PHK, dan lain-lain).
Analisa mekanisme preventif dalam pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai metode sesuai kebijakan lembaga. Dalam berbagai pembiayaan yang terjadi di BMT UGT Sidogiri  Cabang  Larangan  Sidoarjo  harus  mengunakan  metode  analisa  5C’s  agar  ada pencegahan dini, yang meliputi (Arthesa, Ade 2006):
https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/aksy/index
a. Penilaian terhadap Karakter ( Character )
b. Penilaian terhadap Kemampuan ( Capacity )
c. Penilaian terhadap Modal ( Capital )
d. Penilaian terhadap Agunan Kredit ( Collateral )
e. Penilaian terhadap Kondisi Perekonomian dan Prospek Usaha ( Condition ).
Prinsip  5C  terkadang  ditambahkan  ke  dalam  1C,  yaitu constraints artinya  batasan dan  hambatan  yang  tidak  memungkinkan  suatu  kegiatan  dilakukan  di  lokasi  tertentu, misalnya  pendirian  usaha  Bengkel  yang  dikelilingi  oleh  banyak  bengkel  las  atau  tempat pembakaran  batu  bata. Constraint ini  tidak  dilakukan  kepada  semua  kredit  yang  terjadi. Untuk  BMT  yang  berdasarkan  ekonomi  Islam,  berdasarkan  teori  5C  belum  dianggap cukup,  sehingga  butuh  memperhatikan  terhadap  sifat  amanah,  kejujuran,  kepercayaan dari setiap anggota (Camilia and Huda 2023).

## 4.2 Mekanisme Detektif Pembiayaan Bermasalah di BMT UGT Sidogiri
Analisa  tentang  pengawasan  pembiayaan  tersebut,  tidak  berhenti  pada  tahap pemberian pembiayaan tetapi berlanjut setelah pembiayaan  berjalan sampai berakhirnya pembiayaan  atau  yang  biasanya  disebut  dengan  pengawasan  detectif.  Pengawasan detectif  penting  sekali  bagi Baitul  Mal  Wa  Tamwil ,  karena  dalam  problem  perkreditan muncul  sesudah  dicairkan.  Mekanisme  detectif  dilakukan  melalui  pemantauan  pada pengguna kredit dan mengembangkan usahnya debitur sesudah memperoleh kredit dari Lembaga BMT (Wicaksono, 2020).
Analisa  mekanisme  pemantauan  detektif  dikerjakan  BMT  UGT  Sidogiri  Cabang Larangan Sidoarjo dengan rutin memantau data anggota dalam melakukan angsuran dan melakukan  pembinaan  rutin.  Kegiatan  yang  dilakukan  untuk  memantau  pembiayaan tersebut setelah pembiayaan ini terealisasi dengan menanyai anggota tentang bagaimana keadaan  usaha  dari  anggota,  kesulitan  yang  dihadapi  oleh  anggota  dalam  menjalankan usahanya,  mengenai  persaingan  yang  dihadapi  dalam  usaha  dan  perkembangan  usaha yang dijalankan oleh anggota (mengalami peningkatan atau tidak).
Menurut  BMT  UGT  Sidogiri  Cabang  Larangan  Sidoarjo  pendanaan  bermasalah ialah keuangan mengalami keterlambatan pembayaran angsuran yang jatuh tempo yaitu dari golongan 2 (Dalam Perhatian Khusus), golongan 3 (Kurang), golongan 4 (Diragukan) dan golongan 5 (Marut). Kriteria untuk masing-masing kelompok tersebut adalah sebagai berikut:
a. Pertimbangan khusus, yaitu bila terdapat utang pokok dan/atau margin antara 60 dan 90 hari.
b. Kurang  lancar,  yaitu  jika  terjadi  keterlambatan  pembayaran  cicilan  pokok  dan/atau escrow dari 90 hari menjadi 180 hari.
c. dibandingkan  dengan  Diragukan,  yaitu  jika  terdapat  hutang  pokok  dan/atau  marjin selama 180 hari sampai dengan 270 hari.
d. Terjebak, yaitu ketika pokok dan/atau simpanan belum dilunasi lebih dari 270 hari. Dalam Statistik Perbankan Syariah atau Unit Usaha Syariah (BMT) diterbitkan oleh
Direktorat  Perbankan  Syariah  Indonesia  bisa  ditemui  istilah NonPerforming  Financing (NPF)  yang  diartikan  sebagai  “pembiayaan  non  lancar  mulai  dari  kurang  lancar  sampai dengan  macet”.  Kemudian  bisa  mengetahui  pendanaan  bermasalah  yaitu  pembiayaan yang  kualitasnya  berada  dalam  golongan  kurang  lancar,  diragukan,  dan  macet  (Djamil 2012) .
Namun untuk mengidentifikasi kelompok pembiayaan bermasalah pada BMT UGT Cabang  Sidogiri  Sidoarjo  Ban  ditulis  dengan  modal  bermasalah  yaitu  Dalam  Perhatian Khusus, Pengertian, Keraguan dan Macet. Definisi kategori ini berbeda dengan teori yang terdapat  dalam  Statistik  Perbankan  Syariah  yang  diterbitkan  oleh  Direktorat  Jenderal Bank Syariah Indonesia, yang menyatakan bahwa underperforming finance adalah kualitas pembiayaan dengan kategori kualitas rendah, meragukan dan rugi.
Untuk membedakan dalam penentuan golongannya berupa penentuan pendanaan yang masuk diruang lingkup antara lain golongan yang muncul Perhatian Khusus dengan Kurang  Lancar  (KL),  di  Lembaga  BMT  UGT  Sidogiri  Cabang  Larangan  Sidoarjo, mempunyai keharusan terhadap pengawasan pendanaan  dengan secara rutin dijalankan dengan  mengunjungi  tempat  anggota  dan  memantau  rangking  setiap  bulan  satu  kali. Sehingga  BMT  UGT  Sidogiri  mengetahui  kondisi  yang  dialami  oleh  anggota  apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti halnya gagal bayar (defult).

## 4.3 Mekanisme Kuratif dalam Pembiayaan di BMT UGT Sidogiri
Ditinjau  dari  segi financial distress ,  BMT  perlu  diselesaikan/dirawat  agar  tidak menimbulkan  kerugian  (Riyadi,  2018).  Analisis  pemrosesan  keuangan  harus  dilakukan secara terprediksi, proaktif, dan menyeluruh untuk mendeteksi potensi masalah keuangan di  hulu.  Deteksi  dan  pengenalan  dini  penting  untuk  mengantisipasi  masalah  yang mungkin  timbul,  baik  secara  pribadi  maupun  kolektif,  dalam  keuangan.  Selain  itu,  BMT harus  menyusun  rencana  tindak  lanjut  dan  mengambil  langkah-langkah  untuk memastikan  bahwa  setiap  masalah  pendanaan  yang  muncul  segera  diselesaikan. Penyelesaian  masalah  sponsorship  BMT  UGT  cabang  Sidogiri  Sidoarjo  Larangan  dapat dilakukan  melalui  cara  pembayaran  yang  mendalam  termasuk  cara  persuasif  (langsung atau  telepon).  Selain  itu,  pembayaran  dapat  dilakukan  melalui  surat  peringatan  dan somasi kepada anggota yang mengalami penundaan pembayaran bertahap.
Penyelesaian  dari  pihak  BMT  UGT  Sidogiri  Cabang  Larangan  Sidoarjo  yaitu memantau  dan  menganalisis  tiga  tahap  kekeliruan  anggota,  termasuk  tahap  pertama mampu  untuk  mengembalikan  pendanaannya,  tahap  agunan,  dan  tahap  kredibilitas
https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/aksy/index
manajemen,  maka  akan  dapat  diketahui  hal  yang  mengakibatkan  anggota  mengalami kemacetan  dalam  pendanaan.  Dari  hasil  analisis  tiga  tahap  bisa  melakukan  langkah restrukturisasi.
Baitul  Mal  Wa  Tamwil menggunakan  upaya  represif  yang  dimulai  dengan  Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah. BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo atau memperlancar  pembiayaan, resutrukturisasi pendanaan  diatur  dalam  Peraturan  Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008  tentang Restrukturisasi pendanaan Baitul  Mal  Wa  Tamwil melakukan mekanisme  kuratif  supaya  dalam  pembiayaan  dari  tergolong  yang  kurang  lancar, diragukan,  dan  macet,  dapat  menjadi  lancar  seperti  semula. Restrukturisasi pembiayaan adalah  upaya  yang  dilakukan  BMT  dalam  rangka  membantu  anggota  agar  dapat menyelesaikan  kewajibannya,  antara  lain  melalui:  Penjadwalan  kembali (Rescheduling) , Persyaratan  kembali (Reconditioning) ,  Penataan  kembali (Restructuring) ,  dan  Eksekusi Jaminan .
Dari  mekanisme  kuratif  bisa  mengetahui  Lembaga  BMT  UGT  Sidogiri  Cabang Larangan  Sidoarjo  memberikan  keringanan  yang  bisa  meringankan  anggota  dalam membayar  tagihan  pembayaran  angsuran.  Disisi  lain,  terdapat  mekanisme  kuratif  BMT UGT  Sidogiri  Cabang  Larangan  Sidoarjo  tetap  menjaga  hubungan  baik  dengan  anggota dalam  pembiayaan  bermasalah.  Kemudian  terdapat  diantara  pengaruh  untuk mengembangkan kualitas pelayanan pada anggota.
Peneliti  akan  memberikan  sebuah  gambaran  mengenai  pembiayaan  bermasalah dengan  modal  pembahasan  dari  awal  sampai  akhir  yaitu strart,  preventive,  detective ,  dan kuratif. Apabila semua tidak  bisa menghasilkan sulosi maka agunan jaminan yang harus dijual  dengan  cara  yang  telah  disepakati  bersama  dari  anggota  dan  BMT.  Sedangkan modal pembahasannya sebagai berikut:

## Modal Pembahasan Terkait Menganalisis Mekanisme Pembiayaan Bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo
Analisa  pembiayaan  bermasalah  harus  diselesaikan  pada  BMT  UGT  Sidogiri Cabang Larang Sidoarjo ini merupakan sebagian dari beberapa akad yang dilakukan oleh BMT  UGT  sidogiri.  Akibat  terlaksananya  pendanaan  bermasalah  di  BMT  UGT  Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo, karena kelalaian anggota yang tidak punya I’tikad baik, maka hal yang harus dilakukan melalui eksekusi jaminan oleh BMT UGT Sidogiri, karena dari pihak anggota yang melakukan pembiayaan, tidak ada upaya I’tikad yang baik.
Penyelesaian  melalui  jaminan  dilakukan  oleh  BMT  UGT  Sidogiri  bilamana berdasarkan  evaluasi  ulang  pembiayaan,  prospek  usaha  anggota  tidak  ada,  dan  atau anggota  tidak  koperatif  untuk  menyelesaikan  pembiayaan  atau  upaya  penyelamatan dengan  upaya  restrukturisasi  tidak  membawa  hasil  melancarkan  kembali  pembiayaan tersebut.  Maka  upaya  penyelesaian  pembiayaan  bermasalah  dengan  cara  eksekusi jaminan akan dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri.

## 5. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  Kajian  Hibah  yang  dilakukan  di  BMT  UGT  Sidogiri  Cabang Larangan  Sidoarjo.  Studi  ini  menarik  kesimpulan.  Pertama,  mekanisme  pencegahan  dan pendeteksian  yang  mempengaruhi  penyelesaian  masalah  keuangan  pada  BMT  cabang UGT  Sidogiri  Sidoarjo  Larangan  meliputi  faktor  internal  akibat  kesalahan  BMT  yang kurang  tajam  dalam  analisis  akumulasi  keuangan.  Sedangkan  faktor  eksternal  muncul dari luar karena kesalahan pihak BMT cabang UGT Sidogiri Sidoarjo Larangan, antara lain karena  kecelakaan  dan  kurangnya  itikad  baik  antar  anggota.  Kedua,  mekanisme
Start Preventi ve Detective Kuratif Jual Jaminan Persuasif Jaminan Kuat
https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/aksy/index
penyembuhan  yang  diterapkan  oleh  BMT  UGT  Cabang  Sidogiri  Sidoarjo  Larangan dengan  cara refactoring yaitu re-scheduling,  repackaging dan refactoring . Refactoring dengan reorganisasi  ini  dilakukan  dengan  memodifikasi  skema  kontrak.  Perlu  diketahui  bahwa terjadinya masalah pendanaan pada cabang BMT UGT Sidogiri Sidoarjo Larangan terjadi karena kelalaian anggota yang beritikad buruk.

## Referensi
Alaydrus,  M.  Z.,  &  Bakri,  M.  2022.  “Strategi  Penyelesaian  Pembiayaan  Bermasalah Berbasis  Islamic  Entreprenuership  di  BMT  Se-Kota  Jepara”. Jurnal  Ekonomi  Syariah Pelita Bangsa , 7 (01), 93-102.
Arthesa, Ade, Edia Handiman. 2006. “Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Jakarta:

## PT Indeks Gramedia), 171.”
Dehotman,  K.  2016.  "Pengaruh  pendidikan  terhadap  kinerja  karyawan  Baitul  Mal  Wat- Tamwil di provinsi Riau". JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam) , 1 (2), 217-234.
Edy,  Sarwo.  2021.  "PERANAN  BAITUL  MAAL  WAT  TAMWIL  DALAM MENINGKATKAN  USAHA  MIKRO  MELALUI  PEMBIAYAAN  MUDHARABAH (Studi Kasus BMT Fajar Cabang Cileungsi Bogor Periode 2018-2019)." Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa 6.01 (2021): 47-54.
Camilia,  Umi  Rizca,  and  Muhamad  Qomarudinul  Huda.  2023.  “Strategi  Pencegahan Pembiayaan  Bermasalah  Di  BMT  Assyafi  ’  Iyah  Berkah  Nasional  Cabang  Kalirejo Lampung.” 2.
Djamil,  Faturrahman.  2012.  “Penyelesaian  Pembiayaan  Bermasalah,  (Jakarta:  Sinar Grafika), 66.”
Djamil,  Faturrahman.  2014. Penyelesaian  Pembiayaan  Bermasalah  Di  Bank  Syariah,  Jakarta: Sinar Grafika .
Djumhana. 2000. “Hukum Perbankan Di Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bhakti), 77.” Hidayanti,  Winda,  Hesty  Juan  Kirana,  Anisya  May  Yustitia,  Harnum  Widyaningrum,
Tulasmi  Tulasmi,  and  Titania  Mukti.  2021.  “Studi  Kasus  Penanganan  Pembiayaan Bermasalah Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Hubbul Wathon Pada Masa Pandemi Covid-19.” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 7(1):333. doi: 10.29040/jiei.v7i1.1771.
Ibrahim, A., & Rahmati, A. 2017. "Analisis solutif penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank  syariah:  Kajian  pada  produk  murabahah  di  Bank  Muamalat  Indonesia  Banda Aceh". Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus , 10 (1), 71-96.
Kasmir. 2002. “Manajemen Perbankan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 33.” Muh Awal, S. N. 2015. “Urgensi Penerapan Islamic Corporate Governance Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).” Jurnal Kajian Bisnis, 23 (1). 64–70.
Mulia,  R.  A.  2019.  "Peranan  Program  Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah  Baitul  Maal  Wat Tamwil  (Kjks  Bmt)  Dalam  Pemberdayaan  Pelaku  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  Di Kota Padang". Ensiklopedia Social Review , 1 (3), 290-299.
Nasfi,  Sabri,  and  Rahmah  Moni.  2019.  “Prosedur  Pemberian  Dan  Penyelesaian Pembiayaan  Bermasalah  Di  KJKS  BMT  Agam  Madani  Nagari  Batu  Palano Kabupaten  Agam.” JUSIE  (Jurnal  Sosial  Dan  Ilmu  Ekonomi) 4(02):98–107.  doi: 10.36665/jusie.v4i02.214.
Ratnawati, S. 2020. "Analisis SWOT dalam menentukan strategi pemasaran (studi kasus di kantor pos Kota Magelang 56100)". Jurnal Ilmu Manajemen , 17 (2), 58-70.
Riyadi,  F.,  &  Lestari,  S.  P.  2018.  "Analisis  Implementasi  Penanganan  Pembiayaan Mudhorobah  Bermasalah  di  KSPPS  BMT  Bina  Ummat  Sejahtera  Cabang  Mijen Kudus." BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam , 5 (2), 339-362.
Soehartono,  Irawan.  1999.  “Metode  Peneltian  Sosial:  Suatu  Teknik  Penelitian  Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya (Bandung: Remaja Rosda Karya), 63.”
Solikhul,  H.  2018.  “Persepsi  Masyarakat  Terhadap  Baitul  Maal  Wa  Tamwil  Dalam Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat.” Al-Uqud:  Journal  of  Islamic  Economics,  2  (2). 198–212.
Solikhulhidayat,  Muhammad  Zaid  Alaydrus,  and  Masykuri  Bakri.  2022.  “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Berbasis Islamic Entreprenuership Di Bmt Se- Kota Jepara.” Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa 7(01):93–102. doi: 10.37366/jespb.v7i01.381.
Sudarsono,  H.  2020.  .  “.  (2020).  Buku  Ajar:  Manajemen  Pemasaran.  Jember:  Pustaka Abadi.”
Sudarto,  Aye.  2020.  “Penyelesaian  Pembiayaan  Bermasalah  Pada  Lembaga  Keuangan Syariah  Studi  Bmt  Al  Hasanah  Lampung  Timur.” Islamic  Banking :  Jurnal  Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah 5(2):99–116. doi: 10.36908/isbank.v5i2.118. Tim Disbintalad. 2020. “Al-Quran Terjemah Indonesia (Jakarta: PT.Sari Agung), 192.”
Ubaidillah. 2018. “Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syari’ah: Strategi Penanganan Dan Penyelesaianya.” El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam, 6 (2), 287–310.
Umam,  Khotibul.  2009.  “Hukum  Ekonomi  Islam  Dan  Dinamika  Perbankan  Di  Indonesia (Yogyakarta: Instan Lib), 41.”
Veithzal  Rivai,  Andria  Permata  Veithzal.  2008.  “Islamic  Financial  Management:  Teori,
Konsep, Dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktis, Dan Mahasiswa (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)33.”
Wicaksono,  J.  W.  2020.  "Sistem  Pengawasan  Pembiayaan  Bagi  Hasil  Lembaga  Keuangan Syariah". Dinar: Jurnal Prodi Ekonomi Syariah , 4 (1), 1-22.
https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/aksy/index
Yasin,  R.  M.,  &  Muhammad,  R.  2020.  "Strategi  Penyelesaian  Pembiayaan  Bermasalah:
Tinjauan  Aspek  Hukum  (Studi  Pada  BPRS  di  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta)". Human Falah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam , 7 (2).
Zulkifli,  R.,  Zulfadli,  H.,  &.  Hamzah.  2016.  “Analisa  Permasalahan  Baitul  Maal  Wat Tamwil  (BMT)  Melalui  Pendekatan  Analytical  Network  Process  (ANP).” Jurnal  Al- Hikmah, 13 (1), 18–29.