## SISTEM PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI ANAK LAKI-LAKI
DAN ANAK PEREMPUAN DI KEL. PATTAPANG, KEC. TINGGIMONCONG, KAB. GOWA
(Studi Perbandingan Antara Kewarisan Adat dan Hukum Kewarisan Islam)
Nur Nilam
Universitas Islam Negeri Alauddin nurnilam2209@gmail.com

## Sohrah

## Universitas Islam Negeri Alauddin
Abstrak
artikel  ini  membahas  mengenai  masalah kewarisan,  dimana  yang  menjadi  pokok masalah  penelitiannya  adalah  Bagaima  Sistem  Pembagian  Harta  Warisan  Bagi Anak  Laki  –  laki  dan  Anak  Perempuan  di  Kel.  Pattapang,  Kec.  Tinggimoncong, Kab.  Gowa.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  yakni  penelitian  yang menghasilkan data – data deskriptif berupa kata – kata tertulis maupun lisan dari informan  dan  perilaku  objek  peneliti  yang  diamati.  Penelitian  ini  dilakukan dengan  pendekatan  normative  ( syar’i) dan  yuridis.  Selanjutnya,  metode pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  observasi,  wawancara,  dokumentasi, dan  penelusuran  referensi.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa:  1).Sistem pembagian  harta  warisan  yang  ada  di  kelurahan  Pattapang  adalah  sistem pembagian  harta  warisan  secara  adat  atau  kekeluargaan.  Sistem  ini  dilakukan secara  kekeluargaan  dengan  musyawarah  yang  didasari  rasa  saling  rela  dan biasanya pembagiannya dilakukan secara rata; 2).Adapun perbedaan antara sistem kewarisan  ini,  terletak  pada  proses  pembagian  harta  warisannya,  ahli  waris  dan bagian yang akan diperoleh, hingga dasar hukumnya, sedangkan persamaan kedua sistem kewarisan ini adalah sama – sama bertujuan untuk mengurus perpindahan harta  dari  tangan  ke  tangan  antara  seorang  pewaris  dengan  ahli  ahli  warisnya, serta sama  – sama menggunakan konsep keadilan dalam proses pembagian harta warisan; 3). Ditinjau dari metode Al - Urf dan metode Maqashid Syariah sistem pembagian harta warisan di kelurahan pattapang ini diperbolehkan dalam Hukum Islam  karena  dalam  pembagiannya  terdapat  unsur  kesepakatan  antara  ahli  waris yang  satu  dengan  ahli  waris  yang  lainnya,  sistem  kewarisan  ini  sesuai  dengan pembentukan hukum Islam yakni kemaslahatan umat yang didasarkan kepada Al - Quran dan hadits.
Kata kunci : Pembagian  warisan; Kewarisan adat; Hukum waris Islam.

## Abstract
This  article  discusses  the  problem  of  inheritance,  which  is  the  subject  of  the research  problem  is  the  Bagaima  division  of  Heritage  for  the  boys  and  girls  in Kel. Pattapang, Kec. In the district. Gowa. The type of research used in this study is  qualitative  research  with  a  descriptive  approach,  i.e.  research  that  generates data-descriptive data in the form of words-written and spoken from the informant and behavior of the researchers observable objects. This study was conducted with normative  ( Syar'i) and  juridical  approaches.  Furthermore,  the  data  collection methods  used  are  observations,  interviews,  documentation,  and  reference searches. The  Results  of  this  study  show  that:  1). The  Inheritance  Distribution system  in  Kelurahan  Pattapang  is  a  system  of  inheritance  distribution  of  adat  or family.  This  system  is  done  in  a  family  with  mutual  deliberation  based  on  each other  and  usually  the  division  is  done  on  a  flat  basis;  2).  As  for  the  difference between  this  inheritance  system,  lies  in  the  process  of  dividing  the  inheritance, heirs and parts to be obtained, to the legal basis, while the similarities of the two systems  of  inheritance  is  the  same-the  same  as  to  manage  the  transfer  of  the property from hand to hand between an heir with his heirs, and the same  – using the concept of justice in the process of dividing the inheritance Reviewed from the Method of Al- Urf and Maqashid method Sharia distribution system of inheritance in the village of Pattapang is allowed in Islamic law because in the division there is  an  agreement  between  the  heirs  of  one  with  the  other  heirs,  the  system  of inheritance  in accordance  with  the  establishment  of  Islamic  law  ie  the  benefit  of the people based on the Qur'an and hadith.
Keywords :  Division  of  inheritance;  indigenous  inheritance;  Islamic  inheritance law.

## PENDAHULUAN
Hukum Islam Indonesia masa kini  merupakan sebuah label yang diberikan kepada  ketentuan  hukum  Islam  yang  berlaku  di  Indonesia  dan  sekaligus menampilkan  corak  khas  ke  -  Indonesiaan. 1 Pada  hakikatnya  setiap  orang  Islam Indonesia hidup dalam tiga sistem hukum  yang berbeda pada waktu yang sama, dan  setiap  sistem  hukum  memiliki  aturan  main  yang  berbeda-beda  dalam penerapannya  di  masyarakat.  Sebagai  seorang  umat  Islam,    kita  di  tuntut  untuk mengikuti  suatu  aturan  yang  di  kenal  dengan  istilah  Syara‟  (Hukum  Islam). Sedangkan sebagai seorang masyarakat yang hidup di dalam lingkungan adat kita dituntut  untuk  mengikut  aturan  yang  dikenal  dengan  istilah  Hukum  Adat,  dan sebagai  warga  negara  yang  hidup  dalam  wilayah  hukum  Replik  Indonesia,  kita dituntut untuk menaati aturan yang disebut undang-undang.
1 Muchith  A  Karim, Pelaksanaan  Hukum  Waris  di  Kalangan  Umat  Islam  Indonesia , (Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010), h. 9
Hukum  kewarisan  Islam  merupakan  ekspresi  langsung  dari  teks-teks  suci yang disepakati keberadaannya. Kewarisan manifes dari rangkaian teks dokumen suci  dan  memperoleh  prioritas  yang  tinggi  dalam  keterlibatannya  sebagai fenomena  prinsip  yang  fundamental  dalam  ajaran  Islam. 2 Secara  teoritis,  suatu hal yang sulit untuk menjalankan ketiga aturan yang ada dalam waktu yang sama, namun  demikian  itu  bukanlah  suatu  hal  yang  mustahil  terjadi  apabila  masing- masing unsur tersebut merupakan daya aspirasi bagi masyarakat.
Akan  tetapi  tidak  bisa  dipungkiri  sering  bermunculan    konflik  dalam masyarakat yang diakibatkan adanya perbedaan antara hukum Islam dan hukum Adat.  Seperti  halnya  dalam  sistem  pembagian  harta  warisan,  contohnya    sistem pembagian  kewarisan  hukum  adat  Kel.  Pattapang,  Kec.  Tinggimoncong,  Kab. Gowa  ,    sistem  pembagian  kewarisan  yang  digunakan  antara  anak  laki-laki  dan perempuan itu sama. Sedangkan dalam hukum Islam itu sendiri, telah jelas sistem pembagian  kewarisan  antara  anak  laki-laki    dan  perempuan  yaitu  2:1  (dua banding  satu),  hal  tersebutlah  yang  menjadi  salah  satu  faktor  konflik  dalam pembagian kawarisan.
Hukum  kewarisan  adat  meliputi  keseluruhan  asas,  norma  dan  keputusan /ketetapan  hukum  yang  bertalian  dengan  proses  penerusan  serta  pengendalian harta  benda  dari  generasi  ke  generasi  berikutnya,  sedangkan  hukum  waris  Islam dirumuskan sebagai perangkat ketentuan hukum yang mengatur pembagian  harta kekayaan  seseorang  yang  bersumber  dari  Al  -    Quran  dan  hadis  nabi,  kemudian bias  (analogi)  dan  Ijma‟  (kesepakatan) 3 .  Hukum  kewarisan  sendiri  merupakan salah  satu  bagian  dari  hukum  keluarga  yang  memegang  peran  yang  sangat penting,  bahkan  menentukan  dan  mencerminkan  sistem  keluarga  yang  berlaku dalam masyarakat 4 .
2 Abdul Syatar, “Prioritas Wasiat Dan Hutang Dalam Warisan (Perbandingan Mazhab),” Al-’Adl 11, no. 1 (2018): 130–39, doi:http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v11i1.1239.
3 .  Surini  Ahlan  Sjarif,  Nurul  Elmiyah, Hukum  Kewarisan  Perdata  Barat (Jakarta:  Fajar Interpratamaoffset,2005), h. 2.
4 .Hazairin, Hukum  Kewarisan  Bilateral  Menurut  al-Qur’an  dan  Hadis (Jakarta:  Tinta Mas, 1959), h. 11.
Di  Indonesia  hukum  kawarisan  adat  bersifat  pluralistik  menurut  suku bangsa atau kelompok tersendiri, pada dasarnya itu semua disebabkan oleh garis keturunan yang berbeda-beda,  yang menjadi dasar dari sistem suku-suku, bangsa atau kelompok tertentu 5 .
Di  Indonesia  faktor  sistem  kekerabatan  mempengaruhi  berlakunya  aneka hukum  adat,  termasuk  hukum  waris  yang  mempunyai  corak  sendiri-sendiri berdasarkan  masyarakat    adatnya  masing-masing,  demikian  juga  halnya  dengan hukum adat masyarakat Kel. Pattapang, Kec. Tinggimoncong, Kab. Gowa, hal ini sejalan  dengan  pemikiran  Hazairin  yang  mengatakan  bahwa  hukum  waris  adat mempunyai  corak  tersendiri.  Pemberian  warisan  setelah  meninggal  dunia  sudah banyak  kita  jumpai  dan  merupakan  proses  yang  universal  dalam  sistem pembagian  kewarisan  hukum  adat,  lain  halnya  dengan  pembagian  warisan sebelum  meninggal  dunia,  sebagaimana  yang  terjadi  di  Kel.  Pattapang,  Kec. Tinggimoncong,  Kab.  Gowa.  Selain  itu  sistem  pembagian  warisan  yang digunakan  oleh  masyarakat  Kel.  Pattapang,  Kec.  Tinggimoncong,  Kab.  Gowa, tidak memiliki takaran pasti dalam pembagiannya sehingga menyebabkan adanya rasa  ketidakadilan  yang  dirasakan  oleh  ahli  waris  penerima  warisan,  hal tersebut akhirnya memunculkan berbagai konflik khususnya antara ahli waris. Berkenaan dengan  fenomena  yang  ada,  maka  penulis  mengangkat  judul  mengenai  Sistem Pembagian  Harta  Warisan  Bagi  Anak  Laki  –  Laki  dan  Anak  Perempuan  di  Kel. Pattapang,  Kec.  Tinggimoncong,  Kab.  Gowa  (Analisis  Perbandingan  antara Kewarisan Adat dan Hukum Kewarisan Islam), dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.

## PEMBAHASAN

## Pengertian Hukum Kewaris Islam
Hukum  kewarisan  Islam  biasa  juga  disebut Al-mirats .  Kata al-mirats berasal  dari  kata Waratsa-yaritsu-Irtsan-miratsan . 6 Secara  Bahasa,  kata Waratsa
5 .Soerjono  Soekanto,  Kedudukan  Janda  Menurut  Hukum  Waris  Adat  (Jakarta:  Pradya Paramita, 1987), h. 79.
6 Muammar  M  Bakry,  Akuntansi  dasar  mawaris  (Yogyakarta  :  Lembaga  Ladang  Kata, 2015), h.7
asal  kata  kewarisan  digunakan  dalam  Al-Quran.  Dalam  Al-Quran  dan  Sunnah Rasulullah SAW, hukum kewarisan Islam ditetapkan.
Sedangkan  secara  terminologi,  hukum  kewarisan  Islam  adalah  hukum yang  mengatur  tentang  perpindahan  hak  pemilikan  harta  peninggalan  ( tirkah ) pewaris,  menentukan  siapa  yang  berhak  menjadi  ahli  waris  dan  berapa  bagian masing  –  masingnya. 7 Sedangkan  menurut  M.  Idris  Ramulyo  dalam  bukunya adalah,  wirasah  atau  hukum  waris  adalah  hukum  yang  mengatur  segala  masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian yang lazim di sebut hukum faraidh . 8

## Pengertian Hukum Waris Adat
Hukum waris adat merupakan hukum yang memuat garis – garis ketentuan tentang  sistem  dan  asas  –  asas  hukum  waris,  harta  warisan,  pewaris,  ahli  waris, serta  cara  harta  warisan  itu  dialihkan  penguasanya  dan  pemiliknya  dari  pewaris kepada  ahli  waris.  Adapun  yang  di  maksud  dengan  harta  warisan  adalah  harta kekayaan dari pewaris  yang telah meninggal dunia, baik harta itu telah terbagi  – bagi maupun masih dalam keadaan belum terbagi  – bagi. Adapun yang termasuk harta warisan adalah harta pusaka, harta perkawinan, harta asal, harta bawaan, dan harta bersama. 9
Menurut  Bushar Muhammad, Hukum waris adalah serangkaian peraturan yang mengatur penerus dan pengoperan harta peninggalan harta warisan dari satu generasi  ke  generasi  yang  lain,  baik  mengenai  benda  material  maupun inmateriel. 10 Sedangkan menurut Hilman Hadikusuma, Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis  –  garis ketentuan tentang sistem dan asas  – asas hukum  waris,  tentang  harta  warisan,  pewaris,  dan  warisan,  serta cara  bagaimana harta  warisan  itu  dialihkan  penguasaan  dan  pemiliknya  dari  pewaris  kepada  ahli
7 Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia ,( Jakarta : Rajawali Pers, 2015 ) h. 1&2
8 M.  Idris  Ramulyo,  Beberapa  masalah  tentang  hukum  acara  perdata  peradilan  agama, (Jakarta : In Hill Co, 1991), h. 24
9 Ellyne Dwi Poespasari, Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia , (Jakarta Timur : Prenada Media, 2018), h. 17
10 Bushar  Muhammad, Pokok  –  pokok  Hukum  Adat ,  (Jakarta  :  Pradnya  Paramita, 2000),h.39.
waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari generasi kepada generasi keturunannya. 11
Dasar Hukum Kewarisan Islam
a. Al – Quran

## 1. QS. An – Nisa [4]: 11
ههٍَُلَف  ِهٍَۡتَىۡحٱ  َق َُۡف  ٗءٓاَسِو  ههُم نِإَف  ِِۚهٍٍََۡخوُ ۡلۡٱ ِّظَح  ُلۡخِم ِشَمهزلِل  ۡۖۡمُمِذََٰل ََۡأ  ًِٓف ُ هللَّٱُمُنٍِصٌُُ اهمِم  ُسُذُّسلٱ اَمٍُۡىِّم  ٖذِح َََٰ  ِّلُنِل ًٌََُِۡبَ ِلََۡ  ُِۚف ۡصِّىلٱ اٍََلَف  ٗةَذِح َََٰ  ۡتَواَم نِإََ  َۡۖكَشَت اَم اَخُلُح َكَشَت
َُ ۡخِإ ٓۥًَُل  َناَم نِإَف ُِۚجُلُّخلٱ ًِِّمُ ِلَِف ُياََُبَأ ٓۥًَُحِسََََ ٞذَلََۥًُهل هُنٌَ  ۡمهل نِإَف ِۚٞذَلََ ۥًَُل َناَم نِإ ٞة َنَُس ۡذَت  َلَ  ۡمُمُؤٓاَى ۡبَأََ  ۡمُمُؤٓاَباَء  ٍٍۗهٌَۡد  ََۡأ ٓاٍَِب ًِصٌُُ  ٖتهٍِصََ  ِذ ۡعَب  ۢهِم  ُِۚسُذُّسلٱ  ًِِّمُ ِلَِف ۡمٌٍَُُّأ ا ٗمٍِنَح اًمٍِلَع  َناَم َ هللَّٱ  هنِإ ٍِۗ هللَّٱ َهِّم ٗتَضٌِشَف ِۚا ٗعۡفَو  ۡمُنَل ُبَشۡقَأ

## ١١
Terjemahannya:
Allah  mensyari´atkan  bagimu  tentang  (pembagian  pusaka  untuk)  anak- anakmu.  Yaitu:  bahagian  seorang  anak  lelaki  sama  dengan  bagahian duaorang  anak  perempuan;  dan  jika  anak  itu  semuanya  perempuan  lebih dari  dua,  maka  bagi  mereka  dua  pertiga  dari  harta  yang  ditinggalkan;  jika anak  perempuan  itu  seorang  saja,  maka  ia  memperoleh  separo  harta.  Dan untuk  dua  orang  ibu-bapa,  bagi  masing-masingnya  seperenam  dari  harta yang  ditinggalkan,  jika  yang  meninggal  itu  mempunyai  anak;  jika  orang yang  meninggal  tidak  mempunyai  anak  dan  ia  diwarisi  oleh  ibu-bapanya (saja),  maka  ibunya  mendapat  sepertiga;  jika  yang  meninggal  itu mempunyai  beberapa  saudara,  maka  ibunya  mendapat  seperenam.
(Pembagian-pembagian  tersebut  di  atas)  sesudah  dipenuhi  wasiat  yang  ia buat  atau  (dan)  sesudah  dibayar  hutangnya.  (Tentang)  orang  tuamu  dan anak-anakmu,  kamu  tidak  mengetahui  siapa  di  antara  mereka  yang  lebih dekat  (banyak)  manfaatnya  bagimu.  Ini  adalah  ketetapan  dari  Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. 12
Q.S.  An – Nisa/4:11 ini mengatur mengenai perolehan anak dengan tiga garis hukum, perolehan ibu dan bapak dengan tiga garis hukum, serta soal wasiat dan utang. 13
Dalam tafsir al-Maraghi menjelaskan bahwa Allah merincikan pembagian harta  waris  yaitu  dengan  ketentuan:  untuk  bagian  anak  laki-laki  sama  dengan bagian dua anak perempuan, hal ini apabila si mayit meninggalkan anak laki-laki dan  anak  perempuan.  Untuk  bagian  anak  perempuan  tidak  akan  menghabiskan
11 Haliman Hadikusuma, Hukum Waris Adat , ( Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993), h.36
12 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya , (Jakarta: Mahkota, 2012)h.101.
13 Sayuuti Thaib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Edisi Revisi) , (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2016) h. 26
harta  warisan.  Tetapi  apabila  anak  laki-laki  itu  sendirian  maka  ia  mendapatkan semua  harta  warisan,  dan  apabila  ia  bersama  satu  orang  saudara  laki-laki  atau lebih, maka harta warisan dibagi secara merata kepada mereka, baik berdua atau lebih.  Dan  apabila  si  mayit  meninggalkan  kedua  orang  tua  dan  suami  atau  istri, maka  bagian  suami  setengah  dan  bagian  istri  seperempat,  sedangkan  sisanya untuk kedua orang tuanya yaitu sepertiga untuk ibunya dan sisanya untuk ayahnya semua. Adapun untuk wasiat dianjurkan lebih di dahulukan dari pada utang dalam penuturannya. 14

## 2. QS. An – Nisa [4]: 12
ُمُنَلَف  ٞذَلََ  ههٍَُل  َناَم نِإَف  ِۚٞذَلََ  ههٍُهل هُنٌَ  ۡمهل نِإ  ۡمُنُج َََٰ ۡصَأ َكَشَت اَم  ُف ۡصِو  ۡمُنَلََ۞ ُعُب ُّشلٱ
ِم  َِۚه ۡمَشَت اهمِم
هُنٌَ  ۡمهل نِإ  ۡمُت ۡمَشَت اهمِم ُعُبُّشلٱ  ههٍَُلََ  ِٖۚهٌَۡد  ََۡأ ٓاٍَِب  َهٍِصٌُُ  ٖتهٍِصََ ِذ ۡعَب  ۢه ََۡأ ٓاٍَِب  َنُُصُُت  ٖتهٍِصََ  ِذ ۡعَب  ۢهِّم  ِۚمُت ۡمَشَت اهمِم  ُهُمُّخلٱ  ههٍَُلَف  ٞذَلََ  ۡمُنَل  َناَم نِإَف  ِۚٞذَلََ  ۡمُنهل ٌُ  ٞلُجَس  َناَم نِإََ  ٍٖۗهٌَۡد ُِۚسُذُّسلٱ اَمٍُۡىِّم  ٖذِح َََٰ ِّلُنِلَف  ٞت ۡخُأ  ََۡأ ٌخَأ ٓۥًَُلََ ٞةَأَش ۡمٱ ََِأ ًتَلََٰلَم ُثَسُ ٍهٌَۡد  ََۡأ ٓاٍَِب  َٰىَصٌُُ  ٖتهٍِصََ ِذ ۡعَب  ۢهِم  ِِۚجُلُّخلٱ ًِف ُءٓاَمَشُش  ۡمٍَُف  َلِل ََٰر هِم  َشَخ ۡمَأ ْآُُواَم نِإَف ٍِۗهللَّٱ  َهِّم ٗتهٍِصََ  ِّٖۚسٓاَضُم َشٍَۡغ
ٞمٍِلَح ٌمٍِلَع ُ هللَّٱََ

## ١١
Terjemahannya:
Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri- istrimu,  jika  mereka  tidak  mempunyai  anak.  Jika  istri-istrimu  itu mempunyai  anak,  maka  kamu  mendapat  seperempat  dari  harta  yang ditinggalkannya  sesudah  dipenuhi  wasiat  yang  mereka  buat  atau  (dan) setelah  dibayar  hutangnya.  Para  istri  memperoleh  seperempat  harta  yang kamu  tinggalkan  jika  kamu  tidak  mempunyai  anak.  Jika  kamu  mempunyai anak,  maka  para  istri  memperoleh  seperdelapan  dari  harta  yang  kamu tinggalkan  sesudah  dipenuhi  wasiat  yang  kamu  buat  atau  (dan)  sesudah dibayar  hutang-hutangmu.  Jika  seseorang  mati,  baik  laki-laki  maupun perempuan  yang  tidak  meninggalkan  ayah  dan  tidak  meninggalkan  anak, tetapi  mempunyai  seorang  saudara  laki-laki  (seibu  saja)  atau  seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat  yang  dibuat  olehnya  atau  sesudah  dibayar  hutangnya  dengan  tidak memberi  mudharat  (kepada  ahli  waris).  (Allah  menetapkan  yang  demikian
14 Ahmad Ali, Lc., dkk, Ar-Rahman The Inspire (Al-Qur’anul Karim) (Cet. I; Jakarta: CV.Al-QolamPublishing, 2014), h. 155
itu  sebagai)  syari´at  yang  benar-benar  dari  Allah,  dan  Allah  Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. 15
QS. An – Nisa/4:12 mengatur mengenai perolehan duda dengan dua garis hukum,  soal  wasiat  dan  utang,  perolehan  janda  dengan  dua  garis  hukum,  soal wasiat dan utang, dan perolehan saudara – saudara dalam hal kalalah dengan dua garis hukum, soal wasiat dan utang. 16
Dalam  Tafsir  Ibnu  Katsir  menjelaskan  bahwa  Allah  menjelaskan  bagian- bagian waris suami dan istri (jika salah satunya meninggal) serta bagian ahli waris yang mempunyai hubungan dengan si mayit. Suami mendapat seperdua, jika tidak punya anak. Namun apabila punya anak ia mendapat seperempat. Hal ini setelah dipenuhi wasiat atau utangnya. Adapun istri mendapat seperempat harta jika tidak mempunya anak. Jika mempunya anak, ia mendapat seperdelapan. Hal ini setelah dipenuhi  wasiat  dan  utang.  Selanjutnya,  jika  seseorang  meninggal,  dan  tidak meninggalkan ayah dan anak, tetapi punya seorang saudara laki-laki atau saudara perempuan  seibu,  maka  masing-masing  saudara  itu  mendapat  seperenam.  Tetapi jika saudara-saudara itu lebih dari satu, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu. 17 Demikianlah ketentuan Allah.

## 3. QS. An – Nisa [4]: 176
اٍََلَف  ٞت ۡخُأ ٓۥًَُلََ  ٞذَلََ ۥًَُل  َسٍَۡل َلَلٌَ ْاٌؤُش ۡمٱ ِنِإ ِِۚتَلََٰلَنۡلٱ ًِف  ۡمُنٍِتۡفٌُ ُ هللَّٱ ِلُق َلَوُُتۡفَت ۡسٌَ اهمِم  ِناَخُلُّخلٱ اَمٍَُلَف  ِهٍَۡتَىۡحٱ اَتَواَم نِإَف  ِۚٞذَلََ اٍَهل هُنٌَ  ۡمهل نِإ ٓاٍَُحِشٌَ  ٌَََُُ  َِۚكَشَت اَم  ُف ۡصِو نَأ  ۡمُنَل  ُ هللَّٱ  ُهٍَِّبٌُ  ٍِۗهٍٍََۡخوُ ۡلۡٱ  ِّظَح  ُلۡخِم  ِشَمهزلِلَف  ٗءٓاَسِوََ  ٗلَاَجِّس  ٗةَُ ۡخِإ  ْآُُواَم  نِإََ  َِۚكَشَت ُّلِضَت ُۢمٍِلَع ٍء ًَۡش ِّلُنِب ُ هللَّٱََ ٍْۗاُ
١٧١
Terjemahannya:
Mereka  meminta  fatwa  kepadamu  (tentang  kalalah).  Katakanlah:  "Allah memberi  fatwa  kepadamu  tentang  kalalah  (yaitu):  jika  seorang  meninggal dunia,  dan  ia  tidak  mempunyai  anak  dan  mempunyai  saudara  perempuan, maka  bagi  saudaranya  yang  perempuan  itu  seperdua  dari  harta  yang ditinggalkannya,  dan  saudaranya  yang  laki-laki  mempusakai  (seluruh  harta saudara  perempuan),  jika  ia  tidak  mempunyai  anak;  tetapi  jika  saudara perempuan  itu  dua  orang,  maka  bagi  keduanya  dua  pertiga  dari  harta  yang
15 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya , (Jakarta: Mahkota, 2012) h.102
16 Sayuuti Thaib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Edisi Revisi) , (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2016) h. 26
17 Ahmad Ali, Lc., dkk, Ar-Rahman The Inspire (Al-Qur’anul Karim) (Cet. I; Jakarta: CV.Al-QolamPublishing, 2014), h. 157.
ditinggalkan  oleh  yang  meninggal.  Dan  jika  mereka  (ahli  waris  itu  terdiri dari)  saudara-saudara laki  dan  perempuan,  maka  bahagian  seorang  saudara laki-laki  sebanyak  bahagian  dua  orang  saudara  perempuan.  Allah menerangkan  (hukum  ini)  kepadamu,  supaya  kamu  tidak  sesat.  Dan  Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. 18
Dalam  ayat  ini  dijelaskan  mengenai  arti  kalalah.    Dalam  Tafsir  Al- Maraghi
dijelaskan  bahwa  Allah  mengungkapkan  bahwa  orang-orang  meminta  fatwa kepada  Nabi  tentang  kalalah,  seperti  halnya  Jabir  bin  Abdullah;  dia  tidak  punya bapak  lagi,  juga  tidak  punya  anak.  Yang  ada  hanya  saudara-saudara  perempuan yang  asalnya  se-„asabah  dengan  dia.  Sebelum  kasus  ini,  ketentuan  tentangnya belum  ada  sedikitpun.  Yang  ada  bagiannya  dari  saudara  laki  –  laki  seibu,  yaitu seperenam  kalau  sendirian,  dan  sepertiga  kalau  lebih  dari  seorang.  Mereka berserikat dalam sepertiga meskipun jumlah mereka banyak. Karena sepertiga itu sebenarnya warisan ibu mereka, yang hanya itulah bagiannya, tidak ada yang lain. Adapun ayat ini menjawab permintaan mereka. 19

## b. Hadits
Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim
]امٌشٍغَ ملسمَ يساخبلا[ ٍشَمَر ٍلُجَس ىَلََْ ِلۡ ٍََُُف ًَِقَب اَمَف اٍَِلٌَْأِب َطِئاَشَفْلا اُُْقِحْلَا
Artinya :
“Serahkanlah  ahlimu  yang  berhak,  maka  sebagian  bagian  itu  kepada lebihnya  itu,  adalah  untuk  laki-laki  yang  lebih  dekat  (hubungan kekerabatannya) kepada si mati” (HR. Bukhari dan Muslim)
Menurut hadist tersebut di atas ayah menjadi „ashabah bagi harta warisan yang ditinggalkan oleh anaknya.  Ayah menghabisi harta warisan tersebut setelah diberikan sepertiga untuk ibu. Apabila si mati tidak meninggalkan anak laki-laki atau cucu laki-laki, maka ayah menjadi „ashabah dengan alasan karena pada saat itu ayah adalah anak laki-laki yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan si mati. 20

## Ahli Waris dan Bagiannya
18 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya , (Jakarta: Mahkota, 2012),
19 Ahmad Ali, Lc., dkk, Ar-Rahman The Inspire (Al-Qur’anul Karim) (Cet. I; Jakarta: CV.Al-QolamPublishing, 2014), h. 211
20 Sudarsono. . Hukum Waris dan Sistem Bilateral . (Jakarta: Rineka Cipta, 1991) , h. 124
Adapun bagian – bagian ahli waris  (Furudhul Muqaddarah) adalah bagian masing-masing ahli waris yang ditentukan dalam Al- Quran. Bagian – bagian tersebut antara lain adalah 21 :
1) Penerima  bagian  setengah  (1/2)  yakni  Suami  jika  tidak  ada  anak;  Anak perempuan  jika  seorang  diri  dan  tidak  bersama  anak  laki-laki;  Cucu perempuan  keturunan  anak  laki-laki,  jika  tunggal  dan  tidak bersama anak laki-laki dan anak perempuan;  Saudara  perempuan  kandung,  jika  seorang diri    dan    tidak    bersama  saudara  laki-laki  sekandung;  Saudara    perempuan sebapak,  jika  seorang  diri  dan  tidak  bersama bapak, serta saudara laki-laki sebapak.
2) Penerima  bagian  seperempat  (1/4)  yakni  Suami,  jika  ada  anak,  Istri  /  para istri, jika tidak bersama anak.
3) Penerima bagian seperdelapan (1/8) yakni Istri / para istri, jika bersama anak.
4) Penerima  bagian  sepertiga  (1/3).  yakni  Ibu,      jika      bersama      anak      atau beberapa      saudara      laki-laki      atau  perempuan;  Dua    orang    atau    lebih saudara  laki-laki / perempuan seibu,   jika  tidak  ada anak.
5) Penerima  bagian  dua  pertiga  (2/3)  yakni    Dua  orang  anak  perempuan  atau lebih,  jika  tidak  bersama  anak  laki-  laki;  Dua  orang  atau  lebih  cucu perempuan  keturunan    laki-laki,  jika  tidak  bersama  cucu  laki-laki  keturunan laki-laki;  Dua  orang  saudara  perempuan  atau  lebih,  jika  tidak  bersama saudara laki-laki sekandung, bapak dan anak;  Dua orang saudara perempuan sebapak atau lebih, jika tidak bersama saudara laki-laki sebapak.
6) Penerima bagian seperenam (1/6) yakni   Bapak, jika ada anak laki-laki; Ibu, jika  ada  anak  atau  beberapa  saudara;  Kakek,  tidak  ada  bapak;  Nenek  dari pihak bapak, jika tidak ada ibu; Cucu   perempuan   dari   keturunan    laki- laki,   jika   bersama   anak perempuan tunggal; Seorang perempuan sebapak atau  lebih,  jika  bersama  seorang  saudara  perempuan  sekandung  yang memperoleh bagian setengah; Saudara  laki-laki  atau  perempuan  seibu, jika seorang diri dan tidak ada anak.
21 Muhammad Hutape, Dinamika Kewarisan Laki – laki dan Perempuan dalam Islam (Jurnal : UIN Alauddin Makassar-jurnal-al-qadau-article),h. 101. diakses pada 20 oktober 2019
Sistem  pembagian harta warisan bagi  anak  Laki-laki  dan anak  perempuan di Kel. Pattapang, Kec. Tinggimoncong, Kab. Gowa
Sistem pembagian harta warisan yang ada di Kelurahan Pattapang sedikit berbeda dengan sistem pembagian harta warisan secara hukum Islam. Jika dalam Hukum  Islam  pembagian  harta  warisan  telah  dibahas  dalam  Al  –  Quran  secara jelas,  berbeda  halnya  dengan  sistem  pembagian  harta  warisan  yang  ada  di Kelurahan Pattapang, pasalnya tidak ada satupun peraturan daerah yang mengatur hal terkait hal tersebut. 22
Sistem pembagian harta warisan yang digunakan di kelurahan Pattapang merupakan  sistem  pembagian  harta  warisan  secara  adat  ataupun  secara kekeluargaan,  dimana  yang  berhak  menjadi  ahli  waris  hanya  sebatas  anak  laki  – laki  dan  anak  perempuan  serta  orang  yang  ditunjuk  langsung  oleh  si  pewaris. Adapun pembagian harta warisan ini dilakukan ketika si pewaris masih hidup, hal ini dikarenakan menurut masyarakat yang ada di kelurahan Pattapang bahwasanya pembagian harta warisan sebaiknya dilakukan selagi si pewaris masih hidup guna meminimalisir  adanya  pertentangan  antara  para  ahli  waris,  terlebih  di  kelurahan pattapang tidak ada hukum khusus yang mengatur hal tersebut 23 .
Menurut  masyarakat  setempat  pembagian  harta  warisan  secara kekeluargaan  ini  telah  dilakukan  secara  turun  temurun,  dimana  menurut  mereka pembagian  harta  warisan  secara  kekeluargaan  lebih  efektif  dibanding  dengan pembagian  harta  warisan  secara  hukum  Islam.  Selain  itu  meskipun  mayoritas masyarakat Kelurahan Pattapang memeluk agama Islam tetapi tidak banyak yang paham dan tahu tentang sistem pembagian harta warisan secara Islam itu sendiri, hal ini pula yang menjadi faktor utama dari tidak digunakannya sistem pembagian harta warisan secara hukum Islam. Terlebih menurut masyarakat setempat sistem pembagian  harta  warisan  secara  hukum  Islam  bagi  anak  laki-laki  dan  anak
22 H. Bahar, Ketua Adat kelurahan Pattapang sekaligus Imam Kelurahan Pattapang, wawancara , Kelurahan Pattapang, tanggal 5 Juni 2020
23 Haris. Imam Lingkungan Lembanna, wawancara , Kelurahan Pattapang, tanggal 5 Juni 2020
perempuan itu sendiri dinilai tidak adil karena ada perbedaan nominal yang  akan diperoleh oleh anak laki-laki dan anak perempuan. 24
Perbedaan  dan  Persamaan  Antara  Kewarisan  Adat    Kelurahan  Pattapang Dengan Hukum Kewarisan Islam Bagi Anak Laki – laki dan Anak Perempuan a. . Perbedaan antara kewarisan adat kelurahan Pattapang dengan hukum Kewarisan Islam
Adapun  perbedaan  di  antara  kedua  sistem  hukum  ini  yaitu  terletak  pada proses  pembagiannya,  dimana  pembagian  harta  warisan  yang  ada  di  kelurahan Pattapang dilakukan  sebelum si pewaris meninggal (terkadang dilakukan setelah si pewaris meninggal) sedangkan dalam sistem kewarisan Islam pembagian harta warisan  dilakukan  setelah  si  pewaris  meninggal,  selain  itu  dalam  sistem pembagian harta warisan di kelurahan Pattapang  yang berhak menjadi ahli waris hanya  anak  laki  –  laki  dan  anak  perempuan  serta  orang  yang  ditunjuk  secara langsung  oleh  si  pewaris 25 .  Sedangkan  dalam  sistem  pembagian  harta  warisan secara hukum Islam yang berhak menjadi ahli waris tidak hanya sebatas anak laki- laki dan anak perempuan akan tetapi yang berhak menjadi ahli waris  adalah pihak laki-kaki yang terdiri dari anak laki-laki, ayah, kakek, saudara laki - laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki saudara kandung, anak  laki-laki  saudara  seayah,  paman  kandung,  paman  seayah,  anak  paman kandung, anak paman seayah, suami, dan laki-laki yang memerdekakan, serta ahli waris dari perempuan yakni anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu,  nenek,  saudara  perempuan  kandung,  saudara  perempuan  seayah,    saudara perempuan seibu, istri, wanita yang memerdekakan. 26
Selain  perbedaan  diatas,  dalam  sistem  pembagian  harta  warisan  yang  ada di  kelurahan  pattapang  bagian  yang  akan  diperoleh  oleh  setiap  ahli  waris  sama dan  tidak  ada  perbedaan  baik  untuk  anak  laki-laki  maupun  anak  perempuan
24 H. Muh Arfah. Tokoh Masyarakat Sekaligus Tokoh Agama Lingkungan Buluballea, wawancara , Kelurahan Pattapang, tanggal 7 Juni 2020
25 Syamsumarlin., S. Hut. Kepala Lingkungan Buluballea, wawancara , Kelurahan Pattapang, tanggal 5 Juni 2020
26 Muammar M Bakry, Akuntansi dasar mawaris ( Yogyakarta : Lembaga Ladang Kata, 2015 ), h.26
(tergantung  dari  si  pewaris  biasanya  2:2) 27 ,  sedangkan  dalam  sistem  pembagian harta  warisan  secara  hukum  Islam  bagian  para  ahli  waris  telah  dijelaskan  dalam Al-Quran  yakni  1/2,  1/4,  1/8,  1/3,  2/3,  1/6  sesuai  dengan  aturan  yang  ada  dalam hukum  Islam  itu  sendiri.    Selain  itu  dasar  hukum  dari  kedua  sistem  pembagian harta  warisan  sangat  berbeda,  di  mana  sistem  kewarisan  yang  ada  di  kelurahan pattapang  tidak  memiliki  dasar  hukum  yang  jelas  dan  hanya  berlandaskan kebiasaan yang telah dilakukan oleh orang – orang terdahulu 28 , sedangkan sistem pembagian  harta  warisan  secara  hukum  Islam  memiliki  dasar  hukum  yang  jelas yakni bersumber dari Al – Quran dan Hadits.

## b. Persamaan  antara  kewarisan  adat  kelurahan  Pattapang  dengan hukum Kewarisan Islam
Persamaan  dari  sistem  pembagian  harta  warisan  di  kelurahan  Pattapang dengan  sistem  pembagian  harta  warisan secara  hukum  Islam  teretak  pada  tujuan dari  pembagian  harta  warisan  itu  sendiri  yakni  sama  –  sama  bertujuan  untuk mengurus perpindahan harta dari tangan ke tangan antara seorang pewaris dengan ahli  warisnya  terkait  dengan  bagian  harta  warisan  dari  yang  meninggal  kepada yang masih hidup.
Selain itu kedua sistem ini sama  – sama menggunakan konsep pembagian harta warisan secara adil, meskipun terdapat perbedaan dalam memaknai konsep keadilan tersebut. Persamaan dapat pula kita temukan dalam penentuan ahli waris dimana yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga inti dari si pewaris.

## 4. Pandangan  Hukum  Islam  Terkait  Sistem  Pembagian Harta  Warisan  Bagi Anak Laki- laki dan Anak Perempuan di Kelurahan Pattapang
Pada  dasarnya  hukum  Islam  juga  menerima  norma  –  norma  hukum  lain yang  telah  tumbuh  dan  berkembang  sebagai  norma  adat  dan  kebiasaan masyarakat,  dan  nyata  -  nyatanya  adat  kebiasaan  itu  membawa  kemaslahatan,
27 Abdul Hakim. Imam Lingkungan Pattapang, wawancara , Kelurahan Pattapang, tanggal 7 Juni 2020
28 H. Bahar, Ketua Adat kelurahan Pattapang sekaligus Imam Kelurahan Pattapang, wawancara , Kelurahan Pattapang, tanggal 5 Juni 202
ketertiban, serta kerukunan dalam kehidupan masyarakat, selama norma itu tidak bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri. 29
Dalam  hukum  Islam  sendiri  sistem  pembagian  harta  warisan  yang  ada  di kelurahan  Pattapang  lebih  tepat  dikatakan  sebagai  pemberian  Hibah  bukan pembagian  harta  warisan.  Dimana  pembagian  hibah  orang  tua  kepada  anak, biasanya dilakukan dengan cara berimbang melalui musyawarah antara orang tua dengan  seluruh  anak  yang  ada.  Baik  ia  anak  laki-laki  maupun  anak  perempuan dengan  diperantarai  oleh  hakim  hibah  atau  imam  yang  di  pilih  oleh  orang  tua. Dari  kesepakatan  bersama  melalui  musyawarah  antara  anak  dan  orang  tua tersebut,  maka  harta  atau  tanah  milik  orang  tua  kemudian  dialihkan  kepada anak. 30
Selain itu Hukum Islam sendiri mengakui keberadaan hukum adat, bahkan hukum adat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat dijadikan sebagai sumber  hukum.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan  di  jadikannya  Al-Urf  sebagai metode  dalam  be ijtihad ,  karena  memang  pada  dasarnya  masyarakat  tidak  bisa terlepas dari hukum adat yang telah dilakukan secara turun temurun.
Adapun Urf adalah  sesuatu  yang  telah  diketahui  oleh  orang  banyak  dan dikerjakan  oleh  mereka,  baik  dari  perkataan  atau  perbuatan  atau  sesuatu  yang ditinggalkan.  Hal  ini  juga  dinamakan adat,  dan  menurut  pakar ahli  hukum  islam tidak ada perbedaan antara al – urf dan al –adah . Adapun kedudukannya sebagai dalil syara‟ didasarkan atas firman Allah SWT pada surat Al- a‟raf (7) ayat 199.
ِزُخ َُۡفَعۡلٱ ِب  ۡشُمۡأََ ِف ۡشُعۡلٱ ِهَع  ۡضِش ۡعَأََ َهٍِلٍِ ََٰجۡلٱ Terjemahannya:
Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma´ruf, serta berpalinglah  dari  pada  orang-orang  yang  bodoh.(  Q.S.  Al  –  a‟raf  (7) :199) 31
29 Miftakhul Yazid Fuadi, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam Tentang Pembagian Warisan Secara Kekeluargaan”. http://www.miftkhul.fuadi@uinsuka. ac.id.pdf (24 Juni 2020), h. 65.
30 Aminuddin,Usman  Jafar,  Supardi,  “Hibah  Sebagai  Alternatif  Pembagian  Harta  Pada Masyarakat Suku Pattae (Telaah Atas Hukum Islam )” , Jurnal Dirkursus Islam 6, no 2, (2018): h. 237. http://scholar.googel.com/citations?hl=id&user=ExtT0-YAAAAJ (15 Juli 2020).
31 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya , (Jakarta: Mahkota, 2012)
Melalui  ayat  di  atas  Allah  SWT  memerintahkan  kaum  muslimin  untuk mengerjakan yang ma‟ruf, ma‟ruf   adalah sesuatu  yang dinilai sebagai  kebaikan, dikerjakan berulang  - ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, yang dibimbing oleh prinsip – prinsip ajaran Islam. Selain itu dalam hukum Islam  dikenal  pula  istilah Maqashid  As-syariah dimana  metode  ini  digunakan untuk  mencari  suatu  status  hukum.  Maqashid  as  –  Syariah    dapat  didefenisikan sebagai  maksud  atau  tujuan  Allah  SWT  dalam  mensyariatkan  suatu  hukum 32 , lebih sederhananya bisa diartikan sebagai tujuan hukum Islam.
Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pembagian harta warisan yang ada di kelurahan Pattapang sebenarnya lebih tepat di sebut sebagai pemberian  harta  hibah  bukan  pembagian  harta  warisan,  namun  meskipun  begitu sistem pembagian harta warisan yang ada di kelurahan Pattapang ini sudah sesuai dengan  metode Al  - Urf di  mana  sistem  pembagian  harta  warisan  di  kelurahan pattapang  telah  dilakukan  secara  turun  temuru  dan  berdasarkan tashaluh (perdamaian) dan  hal  tersebut  dibolehkan  selagi  masih  sesuai  dengan  tujuan pembentukan  hukum  Islam,  yaitu  terwujudnya  kemaslahatan  umat  yang didasarkan  kepada  Al  -  Quran  dan  hadits.  Selain  itu  sistem  pembagian  harta warisan  ini  sesuai  dengan  konsep  metode Maqashid  Syariah dimana  tujuan hukum  Islam  adalah  menjaga  keturunan  serta  menjaga  harta  dan  dalam  sistem pembagian  harta  warisan  yang  ada  di  kelurahan  Pattapang  sebenarnya  memiliki tujuan  untuk  menjunjung  tinggi  nilai  persaudaraan  serta  merupakan  upaya  untuk menghindari terjadinya  konflik persengketaan di antara para keluarga yang sama- sama menjadi ahli waris.
Dengan  penjelasan  yang  ada  maka  pembagian  harta  warisan  dikelurahan Pattapang  dapat  dilakukan  dengan  cara  kekeluargaan  ataupun  adat  asalkan pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut masih sesuai dengan tujuan hukum Islam  yakni untuk kemaslahatan diantara para  pihak keluarga  yang sama  –  sama menjadi ahli waris.

## Kesimpulan
32 F. Ashari. Maqashid al – Syariah . Etheses.uin-malang.ac.id. diakses pada  24 juni 2020
Sistem  pembagian  harta  warisan  yang  ada  di  kelurahan  Pattapang  adalah sistem  pembagian  harta  warisan  secara  adat  atau  kekeluargaan.  Di  mana pembagian harta warisan biasanya dilakukan sebelum si pewaris meninggal dunia guna  meminimalisir  terjadinya  konflik  antara  para  ahli  waris,  dan  adapun  yang berhak  menjadi  ahli  waris  menurut  sistem  kewarisan  adat  ini  adalah  anak  laki  – laki  dan  anak  perempuan  serta  orang  yang  ditunjuk  langsung  oleh  si  pewaris. Perbedaan antara sistem pembagian harta warisan secara adat kelurahan Pattapang dengan  hukum  kewarisan  Islam,  mulai  dari  proses  pembagian  harta  warisannya, ahli waris dan bagian yang akan diperoleh, hingga dasar hukum dari kedua sistem pembagian harta warisan ini. Dalam usul fiqh perbedaan ini dikenal dengan istilah furu‟iyah  yang  berarti  perbedaan  yang  di  perbolehkan.  Adapula  persamaan  yang terdapat pada kedua sistem kewarisan ini  adalah tujuan pembagian harta warisan yang  bertujuan  untuk  mengurus  perpindahan  harta  dari  tangan  ke  tangan  antara seorang  pewaris  dengan  ahli  warisnya  terkait  dengan  bagian  harta  warisan  dari yang  meninggal  kepada  yang  masih  hidup,    selain  itu  yang  berhak  menjadi  ahli waris  adalah  keluarga  inti  dari  si  pewaris  itu  sendiri.  Selain  itu  kedua  sistem  ini menggunakan  konsep  keadilan  dalam  proses  pembagian  harta  warisan.  Sistem pembagian harta warisan yang ada di kelurahan Pattapang sebenarnya lebih tepat di  sebut  sebagai  pemberian  harta  hibah  bukan  pembagian  harta  warisan,  namun meskipun  demikian  sistem  pembagian  harta  warisan  yang  ada  di  kelurahan Pattapang  ini  sudah  sesuai  dengan  metode Al  - Urf di  mana  sistem  ini  telah dilakukan  secara  turun  temuru  dan  berdasarkan tashaluh  (perdamaian) dan  hal tersebut dibolehkan selagi masih sesuai dengan tujuan pembentukan hukum Islam yakni  terwujudnya  kemaslahatan  umat  yang  didasarkan  kepada  Al  -  Quran  dan hadits.  Selain  itu  sistem  pembagian  harta  warisan  ini  juga  sesuai  dengan  konsep metode Maqashid Syariah dimana tujuan hukum Islam yakni menjaga keturunan serta menjaga harta, dan dalam sistem pembagian harta warisan bagi anak laki  – laki  dan  anak  perempuan  di  kelurahan  Pattapang  ini  memiliki  tujuan  untuk menjunjung  tinggi  nilai  persaudaraan  serta  merupakan  upaya  untuk  menghindari terjadinya  konflik antara para keluarga yang sama-sama menjadi ahli waris.

## Daftar Pustaka
Abdul  Hakim.  Imam  Lingkungan  Pattapang, wawancara ,  Kelurahan  Pattapang, tanggal 7 Juni 2020
Ali,  Ahmad.,  dkk, Ar-Rahman  The  Inspire  (Al-Qur’anul  Karim) (Cet.  I;  Jakarta: CV.Al-QolamPublishing, 2014).
Aminuddin,Usman  Jafar,  Supardi,  “Hibah  Sebagai  Alternatif  Pembagian  Harta Pada  Masyarakat  Suku  Pattae  (Telaah  Atas  Hukum  Islam )” , Jurnal Dirkursus Islam 6, no 2, (2018). http://scholar.googel.com/ citations?hl=id&user=ExtT0-YAAAAJ (15 Juli 2020).
Arfah. Muh. Tokoh Masyarakat Sekaligus Tokoh Agama Lingkungan Buluballea, wawancara , Kelurahan Pattapang, tanggal 7 Juni 2020 Bakry,  Muammar  M.  Akuntansi  dasar  mawaris  (Yogyakarta  :  Lembaga  Ladang Kata, 2015).
Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya , (Jakarta: Mahkota, 2012). F. Ashari. Maqashid al – Syariah . Etheses.uin-malang.ac.id. diakses pada  24 juni 2020
Fuadi,  Miftakhul  Yazid.  “Tinjauan  Hukum  Islam  terhadap  Pasal  183  Kompilasi Hukum  Islam  Tentang  Pembagian  Warisan  Secara  Kekeluargaan”. http://www.miftkhul.fuadi@uinsuka.ac.id.pdf (24 Juni 2020).
H. Bahar, Ketua Adat kelurahan Pattapang sekaligus Imam Kelurahan Pattapang, wawancara , Kelurahan Pattapang, tanggal 5 Juni 2020 Hadikusuma,  Haliman. Hukum  Waris  Adat ,  (  Bandung  :  Citra  Aditya  Bakti, 1993).
Haris. Imam Lingkungan Lembanna, wawancara , Kelurahan Pattapang, tanggal 5 Juni 2020
Hazairin, Hukum  Kewarisan  Bilateral  Menurut  al-Qur’an  dan  Hadis (Jakarta: Tinta Mas, 1959).
Hutape,  Muhammad. Dinamika  Kewarisan  Laki  –  laki  dan  Perempuan  dalam Islam (Jurnal  :  UIN  Alauddin  Makassar-jurnal-al-qadau-article)  diakses pada 20 oktober 2019
Karim,  Muchith  A. Pelaksanaan  Hukum  Waris  di  Kalangan  Umat  Islam Indonesia , (Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010). Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia ,( Jakarta : Rajawali Pers, 2015 ).
Muhammad,  Bushar. Pokok  –  pokok  Hukum  Adat ,  (Jakarta  :  Pradnya  Paramita, 2000).
Poespasari,  Ellyne  Dwi. Pemahaman  Seputar  Hukum  Waris  Adat  di  Indonesia , (Jakarta Timur : Prenada Media, 2018).
Ramulyo,  M.  Idris.  Beberapa  masalah  tentang  hukum  acara  perdata  peradilan agama, (Jakarta : In Hill Co, 1991).
Sjarif,  Surini  Ahlan.  Nurul  Elmiyah, Hukum  Kewarisan  Perdata  Barat (Jakarta: Fajar Interpratamaoffset,2005).
Soekanto,  Soerjono.  Kedudukan  Janda  Menurut  Hukum  Waris  Adat  (Jakarta: Pradya Paramita, 1987).
Sudarsono. . Hukum Waris dan Sistem Bilateral . (Jakarta: Rineka Cipta, 1991). Syamsumarlin.,  S.  Hut.  Kepala  Lingkungan  Buluballea, wawancara ,  Kelurahan Pattapang, tanggal 5 Juni 2020
Thaib,  Sayuuti. Hukum  Kewarisan  Islam  di  Indonesia  (Edisi  Revisi) ,  (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016).
Syatar, Abdul. “Prioritas Wasiat Dan Hutang Dalam Warisan (Perbandingan Mazhab).” Al-’Adl 11, no. 1 (2018): 130–39. doi:http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v11i1.1239.