## DECENTRALIZATIONS WITHIN CITIES SERTA KEBERADAAN UNIT PELAKSANA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN PEMERINTAH DAERAH
(KECAMATAN BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014)

## Arif Nugroho
Program Studi Ilmu Administarsi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Serang Raya
Jalan Raya Cilegon-Serang Km. 5, Drangong, Serang, Banten Email: ariyul88@gmail.com

## ABSTRAK
Kecamatan  merupakan  istilah  subdistrict  pemerintah  daerah  dan    berfungsi  sebagai  ujung tombak    dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  serta  menjadi  garda  terdepan  dalam memanifestasikan  tujuan  pembangunan  kesejahteraan  rakyat.  Keberadaan  subdistrict  merupakan konsekuensi dari  implementasi konsep Decentralizations within cities. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  Tentang  Pemerintahan    Daerah,  menjelaskan  bahwasanya  Kecamatan  hanyalah  wilayah  kerja Camat  sebagai  perangkat  daerah,  yang  mewakili  bupati/walikota  di  wilayah  kerja  tertentu.Artikel  ini menggunakan  pendekatan    kualitatif  dengan  metode  diskriptif.  Kesimpulan  dalam  artikel  ini  dapat diketahui bahwasanya Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan. Kecamatan sebagai daya dukung pemerintah daerah dalam menjalankan  aktivitas    kerja  tidak    terlepas  dari  hubungan  dengan  organisasi  vertikal    dan  pihak  lain termasuk  satuan  kerja  perangkat  daerah.  Decentralizations  within  cities  yang  berkonsekuensi  pada pelimpahan  kewenangan  pada  dasarnya  bertujuan  untuk  mendekatkan  pelayanan  kepada  masyarakat dan seberapa besar tingkat Efektifitas organisasi kecamatan  ternyata ditentukan berdasarkan variabel kuantitas objek  serta jangkauan layanan.
Kata Kunci : Decentralizations within cities, subdistrict, Kecamatan, Pelimpahan Wewenang

## A. PENDAHULUAN
Dinamika serta perubahan secara struktural,  fungsional  dan  kultural    merupakan dorongan  dan  konsekuensi  dari  desentrasasi dalam  sistem  penyelenggaraan  pemerintahan daerah. Termanifestasikannya tata kelola pemerintahan  daerah  yang    baik  tidak  lepas  dari peran unit pelaksana administrasi kewilayahan/ subdistrict yang  menjadi  bagian  di dalamnya,  di  Indonesia  Kecamatan  merupakan
istilah subdistrict pemerintah daerah dan berfungsi sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta menjadi  garda  terdepan  perwujudan  tujuan pembangunan  kesejahteraan  rakyat.  Kecamatan sebagai  otoritas  tingkat  lokal  yang  merupakan lingkungan  desentralisasi  menurut  Burn  et  al, (1994)  dan  konsep  desentralisasi  di  dalam  kota Norton, (1994:106-108),  pada dasarnya bertujuan untuk mengartikulasikan kebutuhan dan membawa kekuatan lebih dekat dengan rakyat.
Unit Pelaksana Administrasi Kewilayahan Pemerintah Daerah
(Kecamatan Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014)
Terkait  dengan  hal  itu  dirasa  perlu diketahui    tentang  bagaimana  konsep subdistrict
di berbagai negara (encyclopedia.thefreedictionary.com 2017)
diunduh  tanggal  05  februari  2017, Pukul  15.15 . Subdistrict dijelaskan  sebagai  pembagian administratif tingkat  rendah  suatu  negara.  Sebuah subdistrict adalah  pembagian  dari  kabupaten  atau kecamatan di Indonesia. Sebuah kecamatan dibagi menjadi desa administratif (kelurahan). Di Inggris dan  Wales,  kecamatan  adalah  bagian  dari  sebuah distrik pendaftaran. Sedangkan di Cina subdistrict adalah salah satu divisi politik terkecil. Selanjutnya  (www.wikipedia.org)  yang  diunduh tanggal  05  Februari  2017.  Jam  14.19  bahwa township dijelaskan  sebagai  salah  satu  bentuk pembagian  negara.  Di  Kanada, township adalah sebuah  daerah  yang  telah  dimasukkan  undang- undang  oleh  badan  legislatif  provinsi.  Di Zimbabwe,  kecamatan/ subdistrict adalah  istilah yang digunakan untuk bagian terpisah dari daerah pinggiran  kota.  Selama  masa  kolonial  Rhodesia, kecamatan/ subdistrict disebut  dengan  istilah daerah  perumahan  yang  disediakan  untuk  warga kulit  hitam  dalam  batas  kecamatan , dan  masih umum digunakan dalam bahasa sehari-hari.
Merujuk  dari  perbandingan  di  beberapa negara tersebut dapat diintepretasikan bahwasanya konsep  dasar  yang  ada  didalamnya  memiliki kesamaan  yaitu  pemerintah  daerah  menjalankan konsep  desentralisasi  di  dalam  kota.    Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan    Daerah,    menjelaskan  bahwasanya Kecamatan hanyalah wilayah kerja Camat sebagai
perangkat  daerah,  yang  mewakili  bupati/walikota di  wilayah  kerja  tertentu.  Istilah  kecamatan sebagai perangkat daerah berbeda dengan perangkat daerah lainnya seperti dinas, badan dan kantor,  karena  kecamatan  merupakan  perangkat daerah  yang  berada  di  wilayah,  memimpin wilayah  kerja  tertentu  yang  merupakan  bagian dari  wilayah  suatu  kabupaten/kota.  Kewenangan camat secara institusional adalah sebuah kewenangan  yang  dilimpahkan  Kepala  daerah kepada  camat  untuk  menjalankan  fungsi-fungsi kecamatan  dengan  melakukan  aktivitas  kerja bersama  jajarannya  yang  berada  di  internal institusi kecamatan tersebut. Sedangkan kewenangan camat secara individu adalah sebuah kewenangan  yang  dimiliki  oleh  camat  dalam kapasitasnya  sebagai  pimpinan  kecamatan  yang berfungsi  sebagai  pengambil  keputusan  strategis dan sebagai wakil dari kepala daerah dalam tugas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.
Kewenangan  camat  dalam  menangani sebagian  tugas  Kepala  Daerah  ini  bertujuan  agar pelayanan  terhadap  masyarakat  khususnya  di wilayah  perangkat  daerah  kecamatan  semakin mudah,  efektif  dan  efisien.  Dengan  demikian Kepala  Daerah  diharapkan  lebih  terfokus  dalam menangani  tugas-tugas  dan  permasalahan  yang lebih  besar  dan  strategis  bagi  perkembangan  dan kemajuan daerah yang dipimpinnya dibandingkan disibukkan  dengan  masalah-masalah  dengan tingkat  urgensi  rendah  yang  seharusnya  bisa diselesaikan  di  tingkat  kecamatan.  Selain  itu, tuntutan  masyarakat  juga  menginginkan  adanya
peningkatan  terhadap  kualitas    penyelenggaraan pemerintahan,  pembangunan,  dan  pelayanan masyarakat  ( public  service ),  oleh  karena  itu kecamatan  sebagai  perangkat  daerah  harus mampu memenuhi tuntutan tersebut dan menjalankan dengan  optimal, efektif serta efisien terhadap  kewenangan  yang  diberikan  oleh  kepala daerah.  Di  sisi  lain  Burns,  et.  al.  (1994) menjelaskan  bahwa  partisipasi  publik    di  tingkat kecamatan dapat berlangsung dalam beberapa area pengambilan  keputusan  yakni pertama ,  praktek operasional yang menyangkut perilaku dan kinerja pegawai  dalam  institusi  publik.  Isu-isu  yang berkaitan  dengan  aspek  lainnya  dalam    kualitas pelayanan  publik,  keterandalan  dan  keteraturan pelayanan,  fasilitas  bagi  pengguna  jalan  dengan kebutuhan  tertentu  dan  lain  sebagainya. Kedua , keputusan  pembelanjaan  yang  berkaitan  dengan anggaran  yang  didelegasikan,  anggaran  yang menyangkut  modal  besar,  sampai  pada  anggaran pendapatan  menyeluruh  yang  mencakup  gaji pegawai  dan  biaya  rutin  bagi  kantor  tertentu  dan pemeliharaannya, termasuk peningkatan pendapatan  melalui  peningkatan  pajak  lokal. Ketiga ,  pembuatan  kebijakan  yang  menyangkut tujuan-tujuan  strategis  dalam  pelayanan  tertentu, rencana strategis bagi pembangunan kawasan dan fasilitas  tertentu,  serta  prioritas  pembelajaan  dan keputusan alokasi sumber daya lainnya.
Kondisi  selama  ini  di  banyak  daerah menunjukan  bahwa  Kecamatan  belum  maksimal dalam melaksanakan kewenangan d a n c e n d e r u n g   b a n y a k   t e r j a d i   kendala.  Hal ini  disebabkan  kewenangan  yang  diatur  masih
bersifat  umum  dan  masih  belum  spesifik mengacu  terhadap  Undang  –  Undang  Nomor  23 Tahun  2014  serta  belum  terinci  dengan  jelas bidang  dan  jenis  kewenangan  yang  diberikan kepada  Kecamatan.  Dengan  diberlakukannya Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016 tentang  organisasi  perangkat  daerah  (OPD)  yang merupakan penegasan struktur, tugas dan kedudukan  organisasi  perangkat  daerah  termasuk kecamatan  di  dalamnya,  maka  Pemerintah  daerah perlu melakukan penyesuaian dengan menetapkan struktur  organisasi,  tugas  pokok  dan  uraian jabatan satuan kerja perangkat daerah  kecamatan, yang  mana  penyesuaiaan  tersebut  adalah  sebuah model  yang  mampu  Mendorong  Kedekatan  dan Kemudahan  Pelayanan Kepada Masyarakat.

## B. PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  fenomena  tersebut  perangkat daerah kecamatan dalam melaksanakan tugas serta fungsinya  sesuai  amanat  UU  No.  23/2014,  maka Konsep  desentralisasi  dalam  kabupaten/kota ( Decentralizations  within  cities) yang  dilakukan pemerintah  menjadi  menarik  untuk  dikaji  guna memperoleh deskripsi yang jelas tentang keberadaan unit pelaksana administrasi kewilayahan  kecamatan  sesuai  dengan  peraturan perundang undangan yang berlaku.

## C. TINJAUAN PUSTAKA
Menurut Conyers, (1983:102) sebagaimana  dikutip  oleh  Muluk,  (2009:  11) bahwa Desentralisasi dapat dimengerti dalam dua jenis  yang  berbeda,  yakni devolution yang
Unit Pelaksana Administrasi Kewilayahan Pemerintah Daerah
(Kecamatan Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014)
menunjuk pada kewenangan Politik yang ditetapkan  secara  legal  dan  dipilih    secara  lokal; dan deconcentration yang  menunjuk  pada kewenangan  administratif  yang  diberikan  pada perwakilan badan-badan pemerintah pusat.
Selanjutnya  terkait  dengan  permasalahan kewenangan  Conyers,  (1986)  menjelaskan  bahwa desentralisasi adalah “The transfer of authority to plan, make decisions and manage public functions from  a  higher  level  of  government  to  any individual,  organization  or  agency  at  a  lower level .  Transfer  kewenangan  untuk  merencanakan, mengambil  keputusan  dan  memanage  fungsi publik  dari  level  yang  lebih  tinggi  pada pemerintahan  kepada  individu,  organisasi  atau agen yang lebih rendah”.
Sedangkan Mawhood,
(1983)
sebagaimana  dikutip  oleh  Sudiran,  (2006) menjelaskan bahwa desentralisasi merupakan:
“the creation of bodies separated by law from the center, in which local representatives are given formal power to decide on a range of public matters. Their political  base  is  locality  ...  Their  area  of authority  is  limited,  but  within  that  area their right to make decisions is entrenched by  law  and  can  only  be  altered  by  new legislation.  They  have  resources  which, subject to the stated limits,  are  spent  and invested at their own discretion”.
Kemudian Rondinelli dan Cheema, (1983:18) sebagaimana dikutip oleh Sarundayang, (2001  :  47)  juga  memberikan  pengertian decentralization dengan definisi sebagai berikut:
“ Decentralization  is  the  transfer  of planning,  decisimaking,  or  administrative authority  from  the  central  government  to its field organization, local administrative
units,  semi  autonomus  and  parastatal organizations, local government organization” desentralisasi adalah transfer  atau  perencanaan,  pembuatan kebijakan  atau  wewenang  administrative dari  pemerintah  pusat  kepada  organisasi di wilayahnya, unit/bagian lokal, organisasi  semi  otonom  dan  yang  masih tergantung, pemerintah lokal dan organisasi non pemerintah (NGO).
Conyers  (1986:89)  sebagaimana  dikutip oleh  Muluk  (2002)  membagi  jenis  desentralisasi ini  dan  untuk  menentukan  suatu  Negara berdasarkan  pada  jenis  yang  mana  tampaknya didasarkan  pada  beberapa  perhitungan  aktivitas fungsional  dari  kewenangan  yang  ditransfer, kewenangan  atas  individu,  organisasi,  atau  badan yang  ditransfer  pada  setiap  tingkatan,  dan kewenangan  ditransfer  dengan  cara  legal  ataukah administratif.
Konsep  desentralisasi  di  bawah  tingkat lokal  otoritas  disebut  lingkungan  desentralisasi Burn  et  al,  (1994)  dan  konsep  desentralisasi  di Kota  Norton,  (1994:.  106-108).  Tujuan  dari konsep  mereka  yang  memungkinkan  lingkungan untuk mengartikulasikan kebutuhan mereka membawa kekuatan lebih dekat dengan rakyat dan menggambar  lebih  luas  dari  peserta  ke  dalam sistem politik (Norton, 1994: 106). Melihat posisi kecamatan    Norton,  (1994:106)  menjelaskan bahwa  berbagai  wewenang  dan  urusan  yang seharusnya  diserahkan,  terlihat  mengikuti  model Decentralizations within cities ,  terutama polanya dikatakan  sebagai working towards  a  general pettern of decentralization of functions throughout the new area on the subsidiarity principle (bekerja mengarah  pada  pola  umum  fungsi  desentralisasi
melalui prinsip pembentukan cabang ( subsidiarity )  yang  didasarkan  pada  area  baru.
Dengan  merujuk  istilah  yang  dikembangkan  oleh Burns,  et  al.  (1994  :  81-189),  maka  Kecamatan secara  spesifik  lebih  mengarah  pada  bentuk decentralized management, atau bentuk decentralization yang bersifat deconcentration.
Dalam mendorong kedekatan dan kemudahan  dalam  pelayanan  kepada  masyarakat wilayah  pinggiran  melalui  pengalaman  beberapa negara Norton,  (1994:106-108) menjelaskan:
“In  accordance  with  national  traditions, initiatives in the United States and Britain have  been  more  local,  varied  and piecemeal.  In  the  1960s,  however,  the United  States  federal  goverment  offered as  part  of  its  anti-poverty  programme incentives  to  encourage  participation  in decision  making  by  the  inhabitants  of disadvantaged city neighbourhoods. Local administrative centres were established in a  number  of  cities,  notably  in  New  York and Philadelphia, to encourage constructive  initiatives  by voluntary groups in the hope that this might develop into  a  degree  of  self-administration. Successes were limited ($8.12). In Britain some cities have decentralised administration  to  local  suburban  offices which  have  been  expected  to  establish close  consultative  arrangements  with local  residents,  but  this  is  not  known  to have resulted in any significant impact on policy  expect  in  two  or  three  cases ($7.12)”
Dijelaskan  bahwa  di  Amerika program anti  kemiskinan  untuk  mendorong  partisipasi dalam  pengambilan  keputusan  oleh  penduduk lingkungan di  sejumlah  kota,  terutama  di  New York  dan  Philadelphia  sehingga  mendorong harapan    untuk  berkembang  menjadi  tingkat self -
administrasi.  Kemudian  di  Inggris  beberapa  kota telah  didesentralisasikan  administrasinya  pada kantor  pinggiran  kota  setempat  yang    diharapkan terbangun pengaturan konsultatif yang lebih dekat dengan  penduduk  setempat,  dan  pada  akhirnya berdampak    signifikan  terhadap  kebijakan  pada dua atau tiga kasus.
Mengacu dari pemahaman yang diuraikan oleh  Cheema  dan  Rondineli  (1983),  Burns,  et  al. (1994)  sebagaimana  dikutip  oleh  Mugito,  (2012) bahwa kedudukan kecamatan  dapat dilihat dalam dua aspek. Yang pertama, kecamatan hubungannya dengan kabupaten/kota. Yang kedua,  hubungan  kecamatan  dengan  kelurahan dan desa  termasuk dengan masyarakat.   Isu yang ada kemudian adalah menemukan peran kecamatan  yang  dapat  menjadi  institusi  yang saling  menguatkan  kapasitas  baik  kabupaten maupun  masyarakat  dan  desa/kelurahan.  Lebih lanjut  Castell,  (2001)  sebagiamana  dikutip  oleh Mugito  (2012)  bahwa  ada  tiga  perspektif  yang melandasi  kajianya.  Perspektif  yang  pertama, adalah penataan posisi kecamatan melalui power- approach yang  memandang  penguatan  kapasitas kecamatan  dapat  dilakukan  melalui  pemberian hak  memerintah  atau  menjadikan  kecamatan sebagai  “wilayah  otonom”    dalam  sistem  tata pemerintahan  di  Indonesia.    Perspektif  kedua, adalah  penataan  posisi  kecamatan  di  dalam kerangka governance  approach ,    untuk penguatan  kelembagaan  dan  modal  sosial. Perspektif ketiga, pendekatan penguatan kelembagaan kecamatan melalui network governance , atau perspektif jejaring
(Kecamatan Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014)
pemerintahan. Hal ini dipengaruhi oleh pandangan bahwa masyarakat dan birokrasi akan berkembang menjadi  masyarakat  berjejaring  ( network  society ) pada masa depan.
Sedangkan dari hasil penelitian
Kolopaking  (2008)  sebagaimana  dikutip  oleh Mugito  (2012)    berhasil  diidentifikasi  sepuluh fungsi dan tugas pokok  yang diharapkan kedepan untuk tetap dapat diperankan oleh kecamatan dan camat,  yaitu  (1)  sebagai  lembaga    pelayanan masyarakat, (2) sebagai lembaga simpul pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  dan desa,  (3)  sebagai  lembaga  pengendali  ketertiban dan  keamanan  masyarakat,  (4)  sebagai  lembaga pengelola  krisis  dan  tanggap  darurat  (5)  sebagai lembaga  penyelenggara  pemerintahan  di  tingkat kecamatan, (6) sebagai lembaga yang mendampingi penyelenggaraan pemerintahan desa
di dalam kerangka memperkuat kapasitas pemerintahan desa.

## D. METODOLOGI
Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif  dengan  metode  diskriptif.  Melalui pendekatan  kualitatif    dengan  metode  diskriptif diharapkan  mampu  menggambarkan  secara  utuh dan  komprehensif  fenomena  yang  diperoleh melalui  studi  literatur  dan  data  sekunder  yang dianggap  relevan,  sehingga  pada  akhirnya  dapat menjawab masalah yang telah dirumuskan.

## E. PEMBAHASAN
Secara spesifik Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 menggambarkan kedudukan Kecamatan sebagai berikut ;
Gambah  1.2 Kecamatan Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014
Sumber  :  Paparan  Direktur  Dekonsentrasi,  Tugas Pembantuan Dan Kerjasama (2016)
Dalam Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2014,  hal-hal  yang  terkait  dengan  kecamatan diatur  dalam  pasal  209.  Kedudukan  Kecamatan dijelaskan pada pasal 221 UU No. 23 Tahun 2014 bahwa  Kecamatan  dibentuk  dalam  rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan  artinya  dengan  adanya  Kecamatan, Camat  sebagai  pimpinan  tertinggi  di  Kecamatan harus  dapat  mengkoordinasikan  semua  urusan pemerintahan  di  Kecamatan,  kemudian  juga Camat  harus  memberikan  pelayanan  publik  di Kecamatan serta pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.  Selanjutnya  Tugas  Camat  diatur pada  Pasal  225  UU  No  23  Tahun  2014  sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  25  ayat  serta mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat,  penyelenggaraan  ketenteraman  dan ketertiban  umum,    penerapan  dan  penegakan Perda  dan  Perkada,    pemeliharaan  prasarana  dan sarana  pelayanan  umum,    penyelenggaraan kegiatan  pemerintahan  yang  dilakukan  oleh Perangkat  Daerah  di  Kecamatan,  pembinaan  dan pengawasan    penyelenggaraan  kegiatan  Desa dan/atau kelurahan, melaksanakan Urusan
Pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  Daerah kabupaten/kota  yang  tidak  dilaksanakan  oleh  unit kerja  Perangkat  Daerah  kabupaten/kota  yang  ada
di  Kecamatan,  serta  melaksanakan  tugas  lain sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Dalam  mewujudkan  tujuan  desentralisasi dan  otonomi  daerah  kecamatan  sebagai  daya dukung  pencapaiannya  maka  dalam  menjalankan aktivitas    kerja  tidak    terlepas  dari  hubungan dengan  organisasi  vertikal    dan  pihak  lain termasuk  satuan  kerja  perangkat  daerah.  Fungsi koordinasi adalah sebuah keniscayaan yang harus dilakukan  guna  mencapai  keselarasan.  Brech sebagaimana  dijelaskan  oleh  Hasibuan,  (2007:85) bahwa  koordinasi  adalah  mengimbangi  dan menggerakkan  tim  dengan  memberikan  lokasi kegiatan  pekerjaan  yang  cocok  dengan  masing- masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di  antara  para  anggota  itu  sendiri.  Lebih  lanjut pola  hubungan  kerja  Kecamatan  pada  tabel sebagai berikut ;
Tabel   Hubungan Kerja Kecamatan

## NO HUBUNGAN
KECAMATA
N DENGAN ...
SIFAT HUBUNGAN KETERANGAN 1 SKPD Kab./Kota Koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional Contoh : Dinas dan/atau UPT Dinas 2 Instansi Vertikal di wilayah kerjanya Koordinasi teknis fungsional Contoh: Koramil, Polsek, Mantri Statistik, KUA 3 Swasta, LSM, Parpol, Ormas di wilayah kerjanya Koordinasi dan Fasilitasi - (Sumber:https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan)
Unit Pelaksana Administrasi Kewilayahan Pemerintah Daerah
Perubahan  paradigma  otonomi  daerah memberi  ruang  dan  peluang  bagi  pemerintah daerah  untuk  mengatur  perangkat  daerah kecamatan sesuai karakteristik geografis wilayah  kecamatan.  Secara  struktural  Camat berada  langsung  di  bawah  Bupati/Walikota  dan berperan  sebagai  kepala  wilayah  kerja,  namun tidak  memiliki  daerah  dalam  arti  daerah kewenangan,  oleh  karena  itu,  kedudukan  camat berbeda  dengan  kepala  instansi  pemerintah lainnya di wilayah kecamatan, karena penyelenggaraan  tugas  instansi  yang  berada dalam  ruang  lingkup  kecamatan  tersebut  harus berada  dalam  koordinasi  Camat  dengan  tujuan untuk mencapai  keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi  dan  integrasi  keseluruhan  kegiatan pemerintahan yang diselenggarakan di kecamatan.
Camat  sebagai  perangkat  daerah  dituntut untuk  dapat  mengintegrasikan  nilai-nilai  sosio- kultural,  menciptakan  stabilitas  dalam  dinamika sosial,  politik,  ekonomi  dan  budaya  masyarakat dalam  mewujudkan  ketentraman  dan  ketertiban wilayah  sebagai  perwujudan  kesejahteraan  rakyat serta  masyarakat  dalam  kerangka  membangun integrasi  kesatuan  wilayah.  Dengan  demikian salah  satu  tujuan Decentralizations  within  cities yang berkonsekuensi pada pelimpahan kewenangan adalah untuk mendekatkan pelayanan  kepada  masyarakat,  batasan  yang jelas tentang kewenangan kecamatan, memperpendek  rentang  kendali  Bupati/walikota Kepada  Desa/  Kelurahan  yang  bermuara  pada penguatan institusi kecamatan.
Undang  –  undang  tentang  pemerintahan daerah  Nomor  23  Tahun  2014  menjelaskan bahwasanya  camat  pada  saat  ini  memiliki  tugas dan  fungsi  menjalankan  urusan  pemerintahan umum.  Hal  itu  berkosekuensi  pada  camat    tidak hanya lagi menjalankan dekonsentrasi / Desentralisasi administrasi dari pemerintah kabupaten/  kota  lagi  namun  juga  menjalankan dekonsentrasi  urusan  pemerintah  pusat.  Dalam buku  terbitan  FAO  (2006:31)  disebutkan  bahwa dekonsetrasi  dan  desentralisasi  bergerak  secara simultan  dengan  kadar  yang  berbeda.  Antara dekosentrasi  dan  desentralisasi  bersifat  alternatif sedangkan dalam prinsip kontinum, hubungannya adalah saling melengkapi. Selanjutnya  Rondinelli  (1983:19)    Sebagaimana dikutip  oleh  Pitono  (2012:15)    menguraikan macam- macam  tipe  dekonsentrasi,  status  dan  hubungan fungsional  kelembagaan, serta keluasan wewenang yang  diperolehnya  yaitu field  administration  dan local administration . Wasistiono (2009)
menjelaskan bahwa kewenangan dibedakan menjadi  dua  yaitu  Kewenangan  atributif  adalah kewenangan  yang  melekat  dan  diberikan  kepada suatu  institusi  atau  pejabat  yang  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  dan  kewenangan delegatif  adalah  kewenagan  yang  berasal  dari pendelegasian  kewenangan  dari  institusi  atau pejabat yang lebih tinggi tingkatannya.
Pelimpahan  wewenang  bupati  kepada camat,  batasan  wewenang  atas  urusan  apa  saja yang dilimpahkan dalam penyelengaraan pemerintahan  daerah  serta-merta  terlimpahkan begitu  saja  pada  kecamatan,  namun  diperlukan
berbagai  persiapan  dan  kesiapan.  Burn  et  al (1994)  dan  konsep  desentralisasi  di  Kota  Norton (1994:.  106-108)  menjelaskan  bahwa  tujuan  dari konsep  mereka  yang  memungkinkan  lingkungan untuk mengartikulasikan kebutuhan mereka membawa  kekuatan  lebih  dekat  dengan  rakyat. Artinya  dengan  adanya  kewenangan  yang dilimpahkan  kepada  kecamatan  maka  spirit  yang diemban  adalah  mendekatkan  dan  mempermudah pelayanan  kepada  rakyat.  Aspek  kesiapan kelembagaan,  kersiapan  sumber  daya  manusia aparatur,  alokasi  dana  dan  fasilitas  sarana /prasarana  pendukung,  serta  standarisasi  dan hubungan  tata  kerja  antar  Kecamatan  dengan Perangkat  Daerah  lainnya  adalah  hal  yang  tidak juga dapat ditiadakan.
Salah satu pendekatan yang bisa dilakukan dalam rangka mempermudah pelayanan kepada  masyarakat  adalah  melalui  penetapan model  organisasi.  Model  organisasi  kecamatan pada  dasarnya    ditentukan  berdasarkan    kuantitas objek  dan  jangkauan  layanan.  Faozan  (2014  :  9) menjelaksan bahwa Objek Layanan (OL) merupakan  beban  kerja  kecamatan  berdasarkan jumlah penduduk kecamatan dan jumlah nagari/desa/kelurahan.    Jangkauan  Layanan  (JL) merupakan  kemudahan  akses  masyarakat  dalam mendapatkan  pelayanan  kecamatan  berdasarkan jarak  terjauh  desa  ke  kabupaten/kota  dan kecamatan,  ketersediaan  alat  transportasi,  waktu tempuh dan biaya yang dibutuhkan masyarakat.

## F. KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  dari  hasil  pembahasan  di  atas maka  dapat  disimpulkan  beberapa  poin  sebagai berikut:
1. Camat  sebagai  pimpinan  tertinggi  di
Kecamatan harus dapat
mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan  di  Kecamatan,  kemudian juga  Camat  harus  memberikan  pelayanan publik  di  Kecamatan  serta  pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.
2. Dalam  mewujudkan  tujuan  desentralisasi dan  otonomi  daerah  kecamatan  sebagai daya  dukung  pencapaiannya  maka  dalam menjalankan  aktivitas    kerja  tidak terlepas  dari  hubungan  dengan  organisasi vertikal    dan  pihak  lain  termasuk  satuan kerja perangkat daerah
3. Decentralizations within cities
berkonsekuensi pada pelimpahan kewenangan    pada  dasarnya  bertujuan untuk  mendekatkan  pelayanan  kepada masyarakat,  memberikan  batasan  yang jelas  tentang kewenangan kecamatan, dan memperpendek rentang kendali Bupati/walikota  Kepada  Desa/  Kelurahan yang  bermuara  pada  penguatan  institusi kecamatan.
4. Dalam  rangka  mewujudkan  Efektifitas Model organisasi kecamatan, maka objek  dan  jangkauan  layanan  dianggap sebagai variabel yang harus diukur.
Unit Pelaksana Administrasi Kewilayahan Pemerintah Daerah
(Kecamatan Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014)

## G. DAFTAR PUSTAKA
Burns,  Danny,  et.al.,  1994, The  Politicof Decentralization,
RevitalisingLocal
Democracy, MacMillan,Hongkong Faozan,  Haris.,  2014, Ragam  Model  Struktur Organisasi Kecamatan Berbasis Pelayanan Publik, Jakarta : Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur Deputi  Bidang  Inovasi  Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara
Hasibuan, Malayu S.P., 2007, Manajemen Sumber Daya Manusia , Jakarta: Bumi Aksara.
Mugito, 2012 ” Usaha  –  Usaha  Penguatan  Peran dan  Fungsi  Kecamatan  di  Era  Otonomi Daerah ”,  Jurnal  Ilmiah  Administrasi Publik  Vol. XIII, No. 1, Juni 2012
Muluk,  M.R.  Khairul.  2005. Desentralisasi  dan Pemerintah Daerah . Malang:
Banyumedia Publishing.
------------------,2009, Peta  Konsep  Desentralisasi dan  Pemerintahan  Daerah ,  Surabaya  :
ITS Press
------------------,2002, Desentralisasi Teori
Cakupan dan Elemen, Jurnal Administrasi Negara Vol. II No. 02 Maret 2002.
Norton,  Allan,    1994, International  Handbook  of Local  and  Regional  Government,  A Comparative Analysis of Advenced Democracies, Adwarad Elgar, UK. Pitono, Adi. 2012. Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Jurnal Kebijakan Publik, Volume 3, Nomor 1, Maret 2012, hlm. 1-55
Sarundayang,  SH.  2001, Arus  Balik  Kekuasaan Pusat  ke  Daerah ,  Jakarta  :  Pustaka  Sinar Harapan
Sudiran,  Florentinus.,(2006).  “ Signifikansi  UU Pemerintahan Daerah Dalam
Meningkatkan  Partisipasi  dan  Pelayanan Publik ”. Jurnal Borneo Administrator Vol 2, No 1 (2006) Wasistiono, Sadu, 2002, Kapita Selekta
Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah ,
Jakarta : Fokus Media
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah
https://encyclopedia.thefreedictionary.com https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan https://www.wikipedia.org