## PENGARUH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU- XI/2013 TERHADAP PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA
Oleh:
Putu Yudi Cahyakana 1 dan Ketut Wetan Sastrawan 2
Abstrak: Peninjauan Kembali  merupakan upaya  hukum  luar biasa terakhir  yang dapat  diajukan  olehterpidana  dan/atau  ahli  warisnya  untuk  memperoleh  keadilan serta  membersihkan  nama  terpidana  jikaterdapat  bukti  baru  ( novum )  yang ditemukan  ketika  sidang  berlangsung  atau  sesudah  putusandijatuhkan  dan mempunyai kekuatan hukum tetap ( in kracht van gewijsde ).
Upaya  peninjauan  kembalidiajukan  oleh  terpidana  Antasari  Azhar  kasus pembunuhan  korban  Nasrudin  Zulkarnaen  tetapi  ditolakoleh  Mahkamah  Agung sehingga  Antasari  tidak  dapat  mengajukan  upaya  hukum  lagi  berdasar  pasal 268ayat (3) KUHAP  yang menyatakan bahwa “Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan  satu  kali  saja”.Oleh  karena  itu  Antasari  mengajukan  uji  materiil ( judicial  review) Pasal  268  ayat  (3)  KUHAP  keMahkamah  Konstitusi  dengan Putusan  Nomor  34/PUU-XI/2013.  Putusan  Mahkamah  Konstitusimengabulkan permohonan  Antasari  dan  keluarganya,  sehingga  secara  eksplisit  Peninjauan Kembalidapat diajukan lebih dari satu kali, tetapi pada kenyataannya hingga saat ini Peninjauan Kembali hanyadapat diajukan satu kali berdasar Pasal 24 ayat  (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 66 ayat(1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tentang PengajuanPermohonan Peninjauan  Kembali  dalam  perkara  Pidana.  Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk mengetahui  bagaimana  pengaruh  Peninjauan  Kembali  dengan  adanya  putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor 34/PUU-XI/2013 di  Pengadilan Negeri Singaraja, dan  akibat  hukum  terhadap  putusan  Mahkamah  Konstitusi    Nomor  34/PUU- XI/2013 di Pengadilan Negeri Singaraja terhadap terpidana.
Kata-kata  kunci:  Putusan  Mahkamah  Konstitusi,  Peninjauan  Kembali,  Perkara Pidana.

## PENDAHULUAN
Undang-undang  memberikan  hak  yang  dapat  digunakan  oleh  para  pihak yang berperkara untuk  mengajukan suatu upaya hukum  atas putusan pengadilan. Hak tersebut diberikan karena setelah serangkaian pemeriksaan sidang pengadilan selesai dan putusan hakim telah dibacakan, masih terdapat kemungkinan putusan hakim tidak memuaskan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Putusan itu
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
dinilai  oleh  salah  satu  pihak  atau  keduanya  merugikan,  sehingga  perlu  adanya upaya untuk mengubah putusan tersebut.
Salah  satu  upaya  hukum  luar  biasa  dalam  hukum  acara  pidana,  yakni peninjauan  kembali,  menjadi  fokus  dalam  penulisan  hukum  ini.  Peninjauan kembali  pada dasarnya adalah upaya hukum  yang disediakan untuk  semata-mata melindungi  kepentingan  terpidana,  bukan  kepentingan  negara  atau  korban. Berbagai peraturan yang mengatur kemungkinan membuka kembali perkara yang telah  berkekuatan  hukum  tetap  setelah  kemerdekaan  Indonesia  menunjukkan semangat perlindungan terhadap kepentingan terpidana untuk mencari keadilan.
Dalam  hal  terdapat  keberatan  atas  putusan  pengadilan  yang  telah berkekuatan  hukum  tetap  maka  terpidana  atau  ahli  warisnya  dapat  melakukan suatu  upaya  dengan  mengajukan  permintaan  peninjauan  kembali  kepada Mahkamah  Agung    hal  ini  diatur  dalam  Pasal  263  ayat  (1),  semua  putusan pengadilan  negeri,  pengadilan  tinggi,  dan  Mahkamah  Agung  yang  sudah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  dapat  dimohonkan  untuk  ditinjau  kembali kecuali putusan bebas atau lepas.
Di  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  juga  telah dicantumkan  alasan  secara  limitatif  untuk  dipergunakan  meminta  peninjuan kembali,  hal  mana  dapat  kita  lihat  di  dalam  Pasal  263  ayat  (2)  dan  (3).Menurut Pasal 263 ayat (2) bahwa Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:
a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan  itu  sudah  diketahui  pada  waktu  sidang  masih  berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
b. apabila  dalam  pelbagai  putusan  terhadap  pernyataan  bahwa  sesuatu  telah terbukti  akan  tetapi  hal  atau  keadaan  sebagai  dasar  dan  alasan  putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
c. apabila  putusan  itu  dengan  jelas  memperlihatkan  suatu  kekhilafan  hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
Pasal 263 ayat (3) berbunyi: “Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut  dalam  ayat  (2)  terhadap  suatu  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh kekuatan  hukum  tetap  dapat  diajukan  permintaan  peninjauan kembali  apabila  dalam  putusan  itu  suatu  perbuatan  yang  didakwakan  telah dinyatakan  terbukti  akan  tetapi  tidak  diikuti  suatu  pemidanaan.” Apabila pemohon  peninjauan  kembali  itu  telah  memenuhi  segala  persyaratan  yang ditetapkan di dalam Pasal 263 ayat (2) dan (3), maka terpidana atau ahli warisnya dapat  mengajukan  peninjauan  kembali,  tanpa  harus  terikat  mengenai  tenggang waktu kapan peninjauan kembali akan diajukan sebagaimana dapat kita lihat dari isi  Pasal  264  ayat  (3)  yang  berbunyi: “Permintaan  peninjauan  kembali  tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu.”
Dalam  perkembangannya,  Mahkamah  Agung  menerbitkan  Surat  Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan  Kembali  Dalam  Perkara  Pidana  pada  akhir  Desember  2014.  Dalam SEMA  tersebut  Mahkamah  Agung  berpendapat  bahwa  pengaturan  upaya  hukum peninjauan  kembali,  selain  diatur  dalam  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang normanya telah dinyatakan tidak mempunyai  kekuatan  hukummengikat  oleh  MK,  juga  diatur  dalam  beberapa Undang-Undang  yaitu:  (1)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman  Pasal  24  ayat  (2),  yang  berbunyi:  “Terhadap  putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali”; serta (2) Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  1985  tentang  Mahkamah  Agung sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2004  dan perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2009  Pasal  66  ayat (1),yang  berbunyi:  “Permohonan  peninjauan  kembali  dapat  diajukan  hanya  1 (satu) kali.”
Polemik  pengajuan  permohonan  peninjauan  kembali  dalam  perkara  pidana tersebut  dapat  diuji  dengan  dua  asas  dalam  teori  hukum  seperti  “ lex  posteriory derogate  lex  priory”, dan “lex  superiory  derogate  lex  inferiory” .  Menurut  asas lex posteriory derogate lex priory, dalam hirarki  peraturan  yang sama maka bila terjadi polemik maka peraturan yang terbarulah yang digunakan. Artinya, putusan
Mahkamah  Konstitusi,  yang  memiliki  posisi  sejajar  dengan  Undang-Undang tersebut seharusnya berlaku mengalahkan Undang-Undang sebelumnya (Undang- Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung). Begitu juga bila menggunakan asas lex superiory derogate lex inferiory, yangmengatakan bahwa  peraturan  yang  lebih  rendah  dikalahkan  oleh  peraturan  yang  lebih  tinggi, maka  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  seharusnya  lebih  tinggi  daripada  SEMA yang hanya mengikat secara internal.

## TINJAUAN PUSTAKA
Pengertian  Upaya  Hukum  berdasarkan  pasal  1  angka  12  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  adalah  hak  terdakwa  atau  penuntut  umum  untuk tidak  menerima  putusan  pengadilan  yang  berupa  perlawanan  atau  banding  atau kasasi  atau  hak  terpidana  untuk  mengajukan  permohonan  peninjauan  kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
Atas pengertian upaya hukum dihubungkan dengan Pasal 67, Pasal 83, Pasal 149, Pasal 156 ayat (3), Pasal 196 ayat (3), Pasal 205 ayat (3), Pasal 214 ayat (4), Bab  XVII,  dan  Bab  XVIII  KUHAP,  maka  upaya  hukum  dapat  digambarkan sebagai berikut:
a. Perlawanan
Upaya hukum perlawanan ini digunakan terhadap:
1) Penetapan  Ketua  Pengadilan  yang  berpendapat  bahwa  Pengadilan Negeri  yang  dipimpin  tidak  berwenang  mengadili  perkara  yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum.  yang dapat menggunakan upaya hukum perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri itu adalah  Penuntut  Umum  yang  ditujukan  kepada  Pengadilan  Tinggi melalui Ketua Pengadilan negeri yang mengeluarkan Penetapan tadi.
2) Putusan Hakim Pengadilan Negeri yang menerima Eksepsi terdakwa atau  penasihat  hukumnya.  yang  dapat  menggunakan  upaya  hukum perlawanan terhadap putusan hakim itu adalah penuntut umum yang ditujukan kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan negeri yang bersangkutan
3) Putusan  Hakim  Pengadilan  Negeri  dalam  perkara  pelanggaran Undang-Undang lalu lintas jalan ( Acara Pemeriksaan Cepat  )  yang terdakwanya  tidak  dapat  hadir  dimana  putusannya  berupa perampasan  kemerdekaan.  yang  dapat  menggunakan  upaya  hukum perlawanan  terhadap  putusan  Hakim  itu  adalah  terdakwa  yang ditujukan  kepada  Pengadilan  negeri  yang  bersangkutan,  bukan kepada  pengadilan  tinggi  ( Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  dan Administrasi Pengadilan , Buku II Cetakan Ke-4 : Mahkamah Agung 2003: 260).
b. Upaya hukum Biasa
Upaya Hukum biasa terdiri dari dua bagian,  bagian kesatu tentang Pemeriksaan Banding dan bagian kedua tentang Pemeriksaan Kasasi.
1) Upaya Hukum Banding
Banding  adalah    mohon  supaya  perkara  yang  telah  diputus  oleh pengadilan  tingkat  pertama  diperiksa  ulang  oleh  Pengadilan  yang lebih  tinggi  (tingkat  banding),  karena  merasa  belum  puas  dengan keputusan Pengadilan tingkat pertama.
jika  Pasal  233  ayat  (1)  KUHAP  ditelaah  dan  dihubungkan  dengan Pasal 67 KUHAP, maka dapat disimpulkan bahwa semua keputusan pengadilan  tingkat  pertama  (pengadilan  negeri)  dapat  dimintakan banding  ke  pengadilan  tinggi  oleh  terdakwa  atau  yang  khusus dikuasakan  untuk  itu  atau  penuntut  umum  dengan  beberapa kekecualian. Kekecualian untuk mengajukan banding menurut Pasal 67 KUHAP tersebut ialah sebagai berikut :
a) Putusan bebas ( vrijspaark ).
b) Lepas  dari  segala  tuntutan  hukum  yang  menyangkut  kurang tepatnya penerapan hukum.
c) Putusan pengadilan acara dalam acara cepat.
Adapun tata cara pengajuan permohonan bandingyaitu ;
a) Diajukan  ke  pengadilan  tinggi  oleh  terdakwa/  kuasa  hukumnya atau oleh penuntut umum.
b) Pengajuan  permohonan  banding  ke  panitera  pengadilan  negeri paling  lambat  7  hari  setelah  putusan  dijatuhkan  atau  7  hari setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa.
c) Permohonan banding dapat  dicabut  selama belum  diputus oleh pengadilan tinggi.
d) Permohonan banding dapat  dilengkapi  dengan memori banding maupun kontra memori banding.
2) Upaya Hukum Kasasi
Kasasi adalah Pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung  terhadap  putusan  hakim,  karena  putusan  itu,  menyalahi  atau tidak sesuai dengan undang-undang.
Lembaga  Kasasi  sebetulnya  berasal  dari  Perancis,  dari  kata Casser yang  artinya  memecah.  Suatu  putusan  pengadilan  dibatalkan  untuk mencapai  kesatuan  peradilan.  Kasasi  kemudian  ditiru  di  Belanda yang  sampai  akhirnya  di  Indonesia.  Pada  prinsipnya,  kasasi didasarkan  atas  pertimbangan  bahwa  terjadi  kesalahan  penerapan hukum atau hakim telah melampaui kekuasaan kehakimannya.
Kasasi  terhadap  Putusan  Bebas,  Pasal  244  KUHAP  dengan tegas menyatakan, “terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas” .
Alasan  dalam  pengajuan  kasasi  ditentukan  secara  terbatas  oleh undang-undang, dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP:
a) Apakah peraturan hukum tidak diterapkan, atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
b) Apakah  cara  mengadili  tidak  dilaksanakan  menurut  ketentuan undang-undang;
c) Apakah pengadilan telah melampaui batas kewenangannya
Berbeda dengan pengadilan tingkat banding, pengadilan tingkat kasasi  hanya  memiliki  dua  kemungkinan  terhadap  permohonan kasasi, yaitu
a) Menolak  permohonan  pemohon  kasasi,  putusan  ini  diberikan apabila tidak terbukti alasan-alasan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP;
b) Mengabulkan permohonan kasasi berarti membatalkan putusan pengadilan  sebelumnya  berdasarkan  alasan  dalam  Pasal  253 ayat (1) KUHAP.
Terhadap  pembatalan  putusan  pengadilan  dalam  pemeriksaan kasasi, ada beberapa kemungkinan yang dapat diberikan:
a) Mengadili  sendiri  perkara  tersebut  apabila  putusan  dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
b) Memberikan petunjuk untuk diperiksa kembali oleh pengadilan yang  memutus  perkara  yang  bersangkutan  atau  menetapkan perkara  tersebut  diperiksa  oleh  pengadilan  setingkat  yang  lain apabila  putusan  dibatalkan  karena  cara  mengadili  tidak menurut ketentuan undang-undang;
c) Menetapkan pengadilan lain atau hakim lain mengadili perkara tersebut,  apabila  putusan  dibatalkan  karena  pengadilan  atau hakim tidak berwenang.
c. Upaya hukum Luar Biasa
Upaya  hukum  luar  biasa  tercantum  didalam  bab  XVIII  KUHAP, yang  terdiri  atas  dua  bagian,  yaitu  bagian  kesatu  pemeriksaan  tingkat kasasi  demi  kepentingan  hukum  dan  bagian  peninjauan  kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuasaan tetap.
1. Pemeriksaan Tingkat Kasasi demi Kepentingan Hukum
Kasasi demi kepentingan hukum adalah upaya hukum luar biasa yang  hanya  dapat  diajukan  oleh  Jaksa  Agung  (Pasal  259  ayat  (1) KUHAP).Putusan  kasasi  demi  kepentingan  hukum  tidak  boleh
merugikan pihak yang berkepentingan (Pasal 259 ayat (2) KUHAP). Kasasi  demi  kepentingan  hukum  diajukan  terhadap  semua  putusan yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  dari  pengadilan  lain selain daripada Mahkamah Agung (Pasal 259 ayat (1) KUHAP)
2. Peninjauan Kembali
Selain  tugas  pokok  untuk  menerima,  memeriksa  dan  mengadili serta  menyelesaikan  setiap  perkara  yang  diajukan  kepadanya, berdasar  Pasal  18  ayat  (2)  Undang-Undang  Tentang  Kekuasaan Kehakiman  No.  48  Tahun  2009  serta  Pasal  38  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan  lain  berdasarkan  Undang-undang.  Mahkamah  Agung berwenang  mengadili  pada  tingkat  kasasi,  menguji  peraturan Perundang-undangan  dibawah  Undang-Undang,  dan  mempunyai wewenang  lainnya  yang  diberikan  oleh  Undang-Undang  salah satunya  mengadili  peninjauan  kembaliterhadap  putusan  yang  telah berkekuatan hukum tetap.
Alasan  pertama  dapat  diajukannya  suatu  peninjauan  kembali adalah  adanya  keadaan  atau  bukti  baru  ( novum ).  Keadaan  /  bukti baru  yang  menjadi  landasan  diajukannya  peninjauan  kembali tersebut  adalah  yang  mempunyai  sifat  dan  kualitas  "menimbulkan dugaan kuat" :
1. Jika  seandainya  keadaan  baru  itu  diketahui  atau  ditemukan  dan dikemukakan  pada  waktu  sidang  berlangsung,  dapat  menjadi faktor dan alasan untuk  menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum
2. Keadaan baru itu jika ditemukan dan diketahui pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan  yang  menyatakan  tuntutan  penuntut  umum  tidak  dapat diterima
3. Dapat  dijadikan  alasan  dan  faktor  untuk  menjatuhkan  putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
Alasan  kedua  yang  dapat  digunakan  sebagai  dasar  permintaan peninjauan  kembali  adalah  apabila  dalam  putusan  terdapat pertentangan. Misalnya saja ada suatu pernyataan tentang sesuatu hal telah terbukti, dimana pernyataan tersebut menjadi dasar dan alasan putusan  dalam  suatu  perkara  (pidana).  Akan  tetapi  dalam  putusan lain  hal  atau  keadaan  yang  dinyatakan  terbukti  menyebabkan pertentangan  dengan  putusan  perkara  lainnya  (perdata).  Alasan ketiga  yang  dapat  dijadikan  dasar  mengajukan  permohonan peninjauan  kembali  adalah  apabila  dalam  putusan  terdapat  dengan jelas ataupun terlihat dengan nyata kekhilafan hakim atau kekeliruan hakim.
Putusan  peninjauan  kembali  yang  dikeluarkan  oleh  Mahkamah Agung  harus  memenuhi  asas-asas  yang  melekat  pada  upaya  hukum peninjauan kembali yaitu, bahwa pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi  putusan  yang  dimintakan  peninjauan  kembali  (Pasal  266 ayat  (3)  KUHAP);  bahwa  permohona  peninjauan  kembali  tidak menangguhkan  pelaksanaan  putusan  (Pasal  268  ayat  (1)  KUHAP); dan bahwa permohonan peninjauan kembali atas suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap hanya dapat dilakukan satu kali saja (Pasal 268 ayat (3) KUHAP).
Konsep yang serupa dengan Peninjauan Kembali telah ada ketika Indonesia masih  berada  dalam  kekuasaan  pemerintah  Hindia  Belanda  (1847-1940).  Pada masa  itu  konsep  memeriksa  kembali  suatu  putusan  pengadilan  yang  telah berkekuatan  hukum  tetap  dikenal  dengan  istilah Herziening  van  Arresten  en Vonnissen dengan  lembaga herziening sebagai  pelaksana  proses  pemeriksaan.
Ketentuan  pelaksanaan herziening diatur  dalam Reglement  ofdestraf  vordering yang  merupakan  hukum  acara  pidana  yang  berlaku  pada  R.  V.  J.  pada  masa Hindia Belanda (Andi Hamzah, 2008: 32).
Istilah  Peninjauan  Kembali  dalam  perundang-undangan  nasional  mulai dipakai  pada  Undang-Undang  No  19  tahun  1964  tentang  ketentuan  pokok
kekuasaan kehakiman. Dalam pasal 15 undang-undang tersebut disebutkan bahwa Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dapat  dimohon  peninjauan  kembali,  hanya  apabila  terdapat  hal-hal  atau  keadaa- keadaan , yang ditentukan dengan undang-undang. Permohonan PK dalam sistem peradilan umum di  Indonesia diterima atau dilaksanakan oleh Mahkamah Agung melalui  Lembaga  Peninjauan  Kembali  (Lembaga  PK).  Landasan  Yuridis Peninjaan Kembali
Pengaturan lembaga Peninjauan Kembali (Herziening) pertama kali terdapat dalam  Reglement op  de  Strafvordering (RSv)  Stb.  No.47  jo  57  Tahun  1847, khususnya  dalam  Pasal  356  s/d  Pasal  360  RSv,  dimana  ketentuan  ini  hanya berlaku pada peradilan bagi golongan Eropa ( Raad van Justitie), sedangkan untuk pengadilan bagi golongan Bumi Putera ( Landraad ) tidak berlaku.
Lembaga  peninjauan  kembali  dalam  perkara  pidana  dilandasi  filosofi pengembalian hak dan keadilan penduduk yang telah dirampas negara secara tidak sah  melalui  vonis  hakim,  dimana  tidak  ada  lagi  upaya  hukum  biasa.  Negara bertanggung  jawab  untuk  mengembalikan  keadilan  dan  hak  hak  penduduk  yang dirampas  Negara  memberikan  hak  pada  terpidana  atau  ahli  warisnya  untuk mengajukan  peninjauan  kembali  atas  putusan  yang  telah  mempunyai  kekuatan tetap.  Pemberian  hak  untuk  mengajukan  upaya  hukum  peninjauan  kembali  ini terhadap terpidana atau ahli warisnya sebagai bentuk pertanggungjawaban negara. Dasar  filosofi  inilah  yang  melandasi  dan  menjiwai  hukum  acara  peninjauan kembali dalam Reglement op de Straafvoordering (Rsv) Stb. No. 40 jo 57 Tahun 1847, pada Pasal 356 sd 360 Rsv yang kemudian diadopsi ke dalam PERMA No. 1 Tahun 1969 maupun PERMA No. 1 Tahun 1980, selanjutnya ke dalam KUHAP (Pembatasan  Penggunaan  Upaya  Hukum  Peninjauan  Kembali  dalam  perkara Pidana .  Puslitbang  Hukum  dan  Peradilan  Badan  Litbang  Diklat  Kumdil. Mahkamah Agung; 68).
Pasal  263  ayat  1  KUHAP  menegaskan  bahwa  yang  berhak  mengajukan bahwa  Peninjauan  Kembali  ialah  terpidana  atau  ahli  warisnya.  Namun,  dalam perkembangan  praktik  peradilan  saat  ini  terdapat  tiga  pihak  yang  dapat mengajukan Peninjauan Kembali yaitu:
1. Terpidana atau ahli waris
Terpidana  dan  ahli  waris  memiliki  kedudukan  yang  sama  dalam mengajukanPeninjauan  Kembali.  Hal  ini  berarti  bahwa  sekalipun  terpidana masih  hidup,  ahli  waris  dapat  langsung  mengajukan  Peninjauan  Kembali. Apabila  terpidana  meninggal  dunia  pada  saat  permohonan  Peninjauan Kembali  diajukan  maka  ahli  waris  berperan  menggantikan  posisi  terpidana dalam mengajukan Peninjauan Kembali.
2. Kuasa hukum
Dasar  hukum  diperbolehkannya  mengajukan  Peninjauan  Kembali  ialah aturan tambahan pedoman pelaksanaan KUHAP yang tertuang dalam bentuk Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 14-PW.07.03 Tahun 1983. Aturan tersebut memperbolehkan terdakwa atau jaksa penuntut umum pada suatu  kasus  untuk  memberi  kuasa  kepada  kuasa  hukum  (pengacara)  dalam upaya  mengajukan  kasasi.  Berdasarkan  hal  tersebut,  Mahkamah  Agung secara  konsisten  menggunakan  dasar  yang  sama  untuk  diterapkan  dalam syarat permohonan upaya hukum Peninjauan Kembali.
Suatu  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap  dapat  dilakukan upaya hukum yaitu dengan melakukan upaya hukum  Peninjauan Kembali dengan menyertakan  alasan  yang  jelas.    Adapun  alasan-alasan  dalam  pengajuan  bahwa Peninjauan Kembali yaitu:
1. Apabila ada Keadaan Baru
Salah  satu  alasan  yang  dapat  diterima  untuk  pengajuan  bahwa  Peninjauan Kembali  berdasar  undang-undang  ialah  adanya  atau  ditemukannya  bukti baru  (sering  disebut novum )  yang  belum  pernah  dihadirkan  dalam persidangan. Bukti baru ini dapat berupa benda (barang bukti) ataupun saksi yang  bersifat  menimbulkan  dugaan  kuat.  Menimbulkan  dugaan  kuat  yang dimaksud  ialah  jika  seandainya  bukti  baru  tersebut  ditemukan  saat  sidang berlangsung.
2. Putusan Memperlihatkan Kekeliruan atau Kekhilafan Hakim
Sebagai  seorangmanusia,  sangat  dimungkinkan  hakim  dalam  membuat putusan pengadilan melakukan kesalahan maupun kekeliruan. Dalam praktik
peradilan,  putusan  pengadilan  tingkat  pertama  (Pengadilan  Negeri)  dapat dikoreksi  dengan  cara  banding  ke  pengadilan  tingkat  dua  (Pengadilan Tinggi)  maupun  ke  tingkat  tiga  (Mahkamah  Agung).  Koreksi  terhadap putusan  dalam  sistem  peradilan  berjenjang  tersebut  terkadang  tetap menghasilkan  suatu  putusan  yang  keliru  baik  dalam  hal  penerapan  pasal maupun  pertimbangan  hukum.  Terhadap  putusan-putusan  seperti  ini  upaya hukum bahwa Peninjauan Kembali dapat diajukan.

## PENGARUH  PUTUSAN  MAHKAMAH  KONSTITUSI  NOMOR  34/PUU- XI/2013  TERHADAP  PENINJAUN  KEMBALI  DALAM  PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA
Jika kita perhatikan Dasar pengajuan Peninjauan Kembali diatur dalam Pasal 263  ayat  (2)  KUHAP  dimana  dasar  pengajuan  Peninjauan  Kembali  tersebut diantaranya :
1. apabila  terdapat  keadaan  baru  yang  menimbulkan  dugaan  kuat,  bahwa  jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung,hasilnya akan  berupa  putusan  bebas  atau  putusan  lepas  dari  segalatuntutan  hukum atau  tuntutan  penuntut  umum  tidak  dapat  diterima  atauterhadap  perkara  itu diteraPeninjauan Kembalian ketentuan pidana yang lebih ringan;
2. apabila  dalam  pelbagai  putusan  terdapat  pernyataan  bahwa  sesuatu  telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasanputusan yang dinyatakan  telah  terbukti  itu,  ternyata  telah  bertentangansatu  dengan  yang lain;
3. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakimatau suatu kekeliruan yang nyata.
Sedangkan  pembatasan  pengajuan  Peninjauan  Kembali  diatur  dalam  Pasal 268  ayat  (3)  yang  berbunyi  Permintaan  Peninjauan  Kembaliatas  suatu  putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja.
Menurut  Pasal  263  ayat  (2)  para  terpidana  semua  dapat  mengajukan Peninjauan Kembalidengan alasan atau dasarnya yang diatur oleh pasal 263 ayat
(2)  tersebut,  meskipun  terpidana  dapat  mengajukan  upaya  hukum  Peninjauan Kembalitetapi  terdapat  pembatasan  hak  dari  terpidana  dalam  mengajukan Peninjauan  Kembali  tersebut.  Hal  ini  dapat  kita  lihat  dalam  Pasal  268  ayat  (3). Oleh  karena  terjadi  pembatasan  hak  dalam  hal  mencari  keadilan  dengan  upaya hukum Peninjauan Kembali maka Tahun 2013    Antasari Azhar, mengajukann uji materi  Pasal  268  ayat  3  KUHAP  terhadap  UUD  1945,  dari  pengajuan  tersebut pada  tanggal  6  Maret  2014  Mahkamah  Konstitusi  memutuskan  mengabulkan permohonan  Antasari  Azhar  yakni  bahwa  Peninjauan  Kembalidapat  dilakukan berkali-kali.  Dikabulkannya  uji  materi  Pasal  268  ayat  (3)    KUHAP    oleh  MK dengan dikelurkannya putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 maka  Pasal 268 ayat (3) tidak  mengikat  lagi  dan  permohonan  Peninjauan  Kembali  dapat  dilakukan  lebih dari  sekali,  dalam  artian  bahwaberdasarkan  Putusan  tersebut  berarti  ketentuan Pasal  268  ayat  (3)  KUHAP  menjadi  tidak  berlaku  jika  memenuhi  persyaratan berupa ditemukan novum yang berkaitan dengan pemanfaaan iptek dan teknologi. Persyaratan ini didasarkan pada Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD N RI  Tahun  1945  yang  mengandung  hak  bagi  setiap  orang  untuk  memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, hak atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Jadi  dengan  di  keluarkannya  putusan  Nomor  34/PUU-XI/2013  mempunyai pengaruh  yang  besar,  dari  segi  yuridis  bahwa  Pasal  268  ayat  (3)  KUHAP  tidak mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  bagi  terpidana  atau  ahli  warisnya  untuk mengajukan Peninjauan Kembali berkali-kali.
Pengajuan  permohonan  Peninjauan  Kembali  dari  terpidana  atau  ahli warisnya  dapat  dilakukan  lebih  dari  sekali      apabila  telah  memenuhi  ketentuan SEMA nomor 10 tahun 2009 tentang pengajuan permohonan Peninjauan Kembali adapun petunjuk dari  SEMA nomor 10 tahun 2009 yaitu:
1. PermohonanPeninjauan  Kembali  dalam  suatu  perkara  yang  sama  yang diajukan lebih dari 1 (satu) kali baik dalam perkara perdata maupun pidana bertentangan dengan Undang-Undang. Oleh karena itu apabila suatu perkara diajukan Permohonan Peninjauan Kembali yang kedua dan seterusnya, maka Ketua  Pengadilan  Tingkat  Pertama  dengan  mengacu  secara  analog  karena
ketentuan  pasal  45  A  undang-undang  Mahkamah  Agung  (Undang-Undang No. 14 Than 1985 sebagaimana  yang telah diubah dengan Undang-Undang No  3  tahun  2009)  agar  dengan  penetapan  Ketua  Pengadilan  Tingkat Pertama,  permohonan  tersebut  dinyatakan  tidak  dapat  diterima  dan  berkas perkaranya tidak perlu dikirim ke mahkamah Agung;
2. apabila  suatu  objek  perkara  terdapat  2  (dua)  atau  lebih  putusan  Peninjauan Kembali  yang  bertentangan  satu  dengan  yang  lain  baik  dalam  perkara perdata  maupun  pidana  dan  diantaranya  ada  yang  diajukan  permohonan Peninjauan Kembali agar permohonan Peninjauan Kembali tersebut diterima dan berkas perkaranya tetap dikirim ke Mahmah Agung.
Lebih lanjut juga dijelaskan oleh Humas Pengadilan Negeri Singaraja Bapak Ida Bagus Bama Dewa Pati Putra bahwa MA tetap akan membatasi upaya hukum PK sebanyak dua kali. Hal ini untuk menghindari lahirnya ketidakpastian hukum akibat PK yang diajukan berkali-kali sebagai implikasi dari pembatalan Pasal 268 ayat  (3)  KUHAP.  Pembatasan  ini  dapat  dilakukan  melalui  peraturan  yang ditetapkan  oleh  MA  sebagaimana  telah  diterbitkan  SEMA  nomor  10  tahun 2009dan  SEMA  nomor  7  tahun  2014atau  Revisi  UU  Mahkamah  Agung  .  Dan beliau  juga  menjelaskan  apabila  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  diikuti maka  pihak  Pengadilan  Tingkat  Pertama  mengkhawatirkan  terjadinya  lonjakan pengajuan  permohonan  peninjauan  kembali  sebab  permohonan  Peninjauan kembali  tersebut  dapat  dilakukan  secara  main-main  tanpa  mengindahkan  alasan- alasan  yang  membenarkan  pengajuan  suatu  permohonan  peninjauan  kembali, dengan  adanya  polemik  tersebut  Mahkamah  Agung  mengambil  langkah mengeluarkan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  untuk  dijadikan  pedoman  bagi Pengadilan Tingkat Pertama dalam proses pengajuan peninjauan kembali. Hal ini tentunya  sejalan  dengan  fungsi  Mahkamah  Agung  yaitu  fungsi  mengaturdimana Mahkamah  Agung  mengambil  peranan  bagi  kelancaran  penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang agar tidak terjadi kekosongan hukum. Surat Edaran yang dikeluarkan Mahkamah Agung  adalah  SEMA  No.  07  Tahun  2014  Tentang  Pengajuan  Permohonan Peninjauan  Kembali  Dalam  Perkara  Pidana  yang  menyatakan  bahwa  pengaturan
upaya hukum peninjauan kembali dalam ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981  Tentang  KUHAP,  yang  normanya  telah  dinyatakan  tidak  mempunyai kekuatan  hukum  mengikat  oleh  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  34/PUU- IX/2013.

## AKIBAT  HUKUM  DARI  PUTUSAN  MAHKAMAH  KONSTITUSI
NOMOR 34/PUU-XI/2013 TERHADAP TERPIDANA.
Dalam  pasal  268  ayat  (3)  KUHAP  yang  berbunyi  “Permintaan  Peninjauan Kembaliatas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja”. Dan kini dengan keluarkannya putusan Nomor 34/PUU-XI/2013  mempunyai pengaruh  yang besar dari  segi  yuridis  bahwa  Pasal  268  ayat  (3)  KUHAP  tidak  mempunyai  kekuatan hukum mengikat bagi terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan Peninjauan Kembali lebih dari 1 (satu) kali.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.34/PUU-XI/2013  membawa  dampak hukum bagi terpidana, yang mana setiap terpidana dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali lebih dari sekali untuk mencari keadilan baginya.
Menurut  pendapat  humas  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Ida  Bagus  Bama Dewa  Pati  Putra  bahwa  munculnya  putusan  MK  No.  34/PUU-XI/2013  adalah karena adanya uji materiil pasal 268 ayat (3) oleh terpidana, yang mana terpidana mengajukan  uji  materiil  tersebut  untuk  memperoleh  keadilan  sebab  memperoleh keadilan ialah hak asasi  setiap orang. Dari situ  muncul pendapat,  upaya mencari keadilan  tidak  boleh  dibatasi  waktu  ataupun  ketentuan  formalitas.  Keadilan substantif  tidak  boleh  dihalangi  keadilan  prosedural.  Namun,  di  sisi  lain, kebebasan  itu  harus  dibatasi  oleh  kepastian  hukum  sebab  penegakan  hukum sejatinya  tidak  hanya  memperhatikan  unsur  keadilan,  tapi  juga  unsur  kepastian hukum  dan  kemanfaatan.  Ketidakpastian  hukum  yang  berlarut-larut  berpotensi menimbulkan  ketidakadilan.
Lebih lanjut juga dijelaskan oleh Humas Pengadilan Negeri Singaraja Bapak Ida  Bagus  Bama  Dewa  Pati  Putra  bahwa  jika  mengikuti  pendapat  Mahkamah Konstitusi  tersebut  maka  yang  pertama  persoalan  yang  muncul  dalam  praktek hukum  adalah  terjadinya  ketidakpastian  hukum  karena  hal  ini  berarti  bahwa
proses  mencari  keadilan  seolah  tidak  pernah  selesai  dengan  dibukanya  pintu Peninjauan  Kembali  yang  lebih  dari  1  (satu)  kali  dan  yang  kedua,  pihak Pengadilan  Tingkat  Pertama  mengkhawatirkan  terjadinya  lonjakan  pengajuan permohonan peninjauan kembali sebab permohonan Peninjauan kembali tersebut dapat  dilakukan  secara  main-main  tanpa  mengindahkan  alasan-alasan  yang membenarkan pengajuan suatu permohoanan peninjauan kembali. Untuk itu Surat edaran itu diterbitkan setelah MA melihat gelagat bahwa putusan MK tentang PK yang  boleh  dilakukan  berulang  kali  telah  membuat  kepastian  hukum  menjadi kabur.  Dengan  alasan  belum  adanya  putusan  yang  berkekuatan  hukum  tetap (inkracht),  terpidana  bisa  mengulur-ngulur  waktu  eksekusi  perkara  yang ditetapkan  melalui  kasasi  di  MA.  Tidak  adanya  batas  waktu  pengajuan  PK terbukti  juga  dijadikan  alasan   oleh  para  terpidana  mati  untuk  mengulur  waktu eksekusi.  Kejaksaan  Agung  bahkan  terpaksa  menunda  eksekusi  mati  terpidana kerena  Kejaksaan  Agung  selaku  eksekutor  merasa  ragu  untuk  mengeksekusi terpidana karena apabila nantinya sudah ada putusan PK yang tetap menjatuhkan pidana mati kepada terpidana,  yang mana seharusnya dapat langsung dieksekusi, lalu  terpidana  dieksekusi,  lalu  diajukan  PK  lagi  oleh  ahli  warisnya,  dan  ternyata terpidana  tidak  bersalah,  maka  bagaimana  mengembalikan  keadaan  si  terpidana yang  sudah  dieksekusi  karena  merehabilitasi/mengembalikan  nyawa  terpidana yang sudah mati adalah hal yang tidak mungkin.

## PENUTUP
Dari hasil penelitian tersebut, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Pengaruh  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  34/PUU-XI/2013terhadap Peninjauan  Kembali  dalam  perkara  pidana  di  Pengadilan  Negeri  Singaraja tidak  berpengaruh  karena  untuk  mengisi  kekosongan  hukum,  Mahkamah Agung  mengeluarkan  SEMA  Nomor  7  Tahun  2014  bahwa  permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana dibatasi hanya satu kali.
2. Akibat  hukum  dariPutusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  34/PUU- XI/2013terhadap  terpidana,  jika  putusan  Mahkamah  Konstitusi  di  terapkan
maka  persoalan  yang  muncul  dalam  praktek  hukum  adalah  terjadinya ketidakpastian hukum karena hal ini berarti bahwa proses mencari keadilan seolah  tidak  pernah  selesai  sebagaimana  dalam  prinsip  ilmu  hukum  yang berbunyi “ Litis Finiri Opertet ”yang artinya perkara harus diakhiri .

## DAFTAR PUSTAKA
Andi Hamzah, 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia , Jakarta: Sinar grafika. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan , Buku II Cetakan Ke- 4 : Mahkamah Agung 2003.
SuratEdaranNomor 07 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Permohonan PeninjauanKembali Dalam Perkara Pidana.
Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil. Mahkamah Agung.