https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi 237

## Combined Punishment in Islamic Criminal Law Theory
(Teori Gabungan Hukuman dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam)
Misran Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh Desi Royanti Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh misran75@yahoo.com
Abstract: The  combined  theory  of  punishment  is  a  theory  that  means  a  threat  of punishment  that  is  more  than  one  punishment  because  there  are  several  crimes committed by the perpetrator. The combined theory of punishment in Islamic law and positive law tends to be different, both regarding the types and forms and in terms of the fulfillment of the principles of legal justice, benefit, and legal certainty. There are two research questions in this paper. First, how is the combined theory of punishment according to positive law? Second, how to fulfill the principles of justice, benefit, and legal certainty in the combined theory of punishment according to positive law. This research was conducted with a literature study approach, in which research data were analyzed qualitatively using descriptive analysis. The results show that: First, the theory of combined punishment according to positive law is included in three theories, namely multiple, absorption, and mixed theories. The three combined theories of punishment are  covered  in  Articles  60  to  71  of  the  Criminal  Code  which  teaches  about  the combination of criminal acts of concursus idealism, concursus realis, and voortgezette handelling . Second, the combined theory of punishment according to positive law has fulfilled the principles of justice, expediency, and legal certainty. Third, conceptually, the combined theory of punishment in positive law is not the same as that stipulated in Islamic criminal law. These provisions tend to be looser than those regulated in Islamic law. Islamic law only recognizes the imposition of one penalty for different actions if each action has the same direction and purpose. If the purpose of the legal sanctions is different,  the  perpetrator  must  be  punished  according  to  the  type  of  crime  he  has committed.
Keywords: Combined Punishment, National Law, Islamic Criminal Law
Abstrak:  Teori  gabungan  hukuman  merupakan  satu  teori  yang  bermakna  sebuah ancaman  hukuman  yang  lebih  dari  satu  hukuman  sebab  ada  beberapa  kajahatan dilakukan oleh pelaku. Teori gabungan hukuman dalam hukum Islam dan hukum positif cenderung  ada  perbedaannya,  baik  mengenai  jenis  dan  bentuk-bentuknya  maupun dalam tinjauan pemenuhan asan keadilan hukum, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ada  dua  pertanyaan  penelitian  dalam  tulisan  ini.  Pertama,  bagaimanakah  teori gabungan  hukuman  menurut  hukum  positif.  Kedua,  bagaimana  pemenuhan  asas keadilan,  kemanfaatan,  dan  kepastian  hukum  di  dalam  teori  gabungan  hukuman menurut hukum positif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi pustaka, di mana data penelitian dianalisis secara kualitatif dengan cara deskriptif-analisis. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa:  Pertama,  teori  gabungan  hukuman  menurut  hukum positif  tercakup  dalam  tiga  teori  yaitu  teori  berganda,  penyerapan  dan  campuran. Ketiga teori gabungan hukuman di atas dicakup dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 71  KUHP  yang  mengajarkan  mengenai  gabungan  tindak  pidana  concursus  idealis, concursus  realis,  dan  voortgezette  handelling.  Kedua,  teori  gabungan  hukuman menurut  hukum  positif  sudah  memenuhi  asas  keadilan,  kemanfaatan,  dan  kepastian hukum. Ketiga, secara konseptual, teori gabungan hukuman dalam hukum positif tidak persis sama dengan yang diatur dalam hukum pidana Islam. Menurut hukum positif, beberapa  tindak  pidana  yang  dilakukan oleh  seorang  pelaku  bisa  dijatuhi  satu  jenis hukuman  saja,  dengan  syarat  antara  satu  kejahatan  dengan  kejahatan  yang  lain dilakukan dalam masa yang berdekatan atau tidak lama, sehingga di dalamnya masuk tindakan  berlanjut.  Ketentuan  ini  cenderung  longgar  dari  pada  yang  diatur  dalam hukum Islam. Hukum Islam hanya mengakui penjatuhan satu hukuman atas tindakan yang berbeda apabila masing-masing tindakan memiliki arah dan tujuan yang sama. Apabila  memiliki  tujuan  sanksi  hukum  yang  berbeda  maka  pelaku  wajib  dijatuhi hukuman sesuai jenis pidana yang dilakukannya.
Kata Kunci: Teori Gabungan, Hukum Positif, Hukum Pidana Islam

## A. Pendahuluan
Mengenai  teori  gabungan  ini,  para  ulama  masih  berbeda  pendapat  dalam beberapa  pendapat  hukum.  Mazhab  Syafi’i  memandang  setiap  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  seorang  pelaku,  maka  jenis  hukumannya  mengikuti  jumlah  tindak pidana yang dia lakukan. Semua hukuman untuk tindak pidana dijatuhkan kepadanya satu persatu. Sementara menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali, seseorang yang melakukan  beberapa  tindak  pidana,  maka  dapat  menggunakan  teori  gabungan hukuman, apakah ia bisa masuk ke dalam teori al-tadakhkhul atau teori al-jabb . Hanya
saja, kalangan Hanafi, Maliki, dan Hanbali, berbeda di dalam menetapkan teori al-jabb , yaitu sejauh mana keberlakuan teori tersebut di dalam penerapan sanksi pidana. 1
Menurut  mazhab  Hanafi,  hukuman  pelaku  hanya  dalam  tindak  pidana  yang memiliki  hukuman  paling  berat  saja.  Sementara  bentuk  hukuman  lainnya  secara sendirinya menjadi gugur. Jika tindak pidana dilakukan menyangkut hak manusia dan hak  Allah  sekaligus,  maka  hukuman  kejahatan  atas  pelanggaran  hak  manusia  harus didahulukan, sementara hukuman hak Allah Swt. terhapus. 2 Menurut mazhab Maliki, jika  tindak  pidana  berkumpul  antara  hak  Allah  Swt.  dan  hak  manusia,  hak  manusia didahulukan dari hak Allah Swt, setelah itu baru mengikuti penjatuhan hukuman atas pelanggaran  hak  Allah  Swt.  Menurut  mazhab  Hanbali,  jika  terjadi  beberapa  tindak pidana dan salah satu ancaman hukumannya adalah hukuman mati, maka hukuman mati didahulukan sebab ia menyerap semua jenis hukuman yang ada. Dengan begitu, dapat diketahui bahwa di dalam hukum pidana Islam, konsep gabungan hukuman itu ada dua macam, yaitu tadakhkhul (saling melengkapi), dan teori al-jabb (penyerapan).
Berbeda  dengan  sebelumnya,  bahwa  teori  gabungan  hukuman  atau  tindak pidana  dalam  hukum  positif  disebut  dengan samenloop (Belanda),  yaitu  satu  teori di mana  tersangka  mewujudkan  lebih  dari  dari  satu  delik  dan  antara  satu  delik  dari perbuatan tersebut tidak ada penjatuhan pidana. 3 Dalam makna lain, samenloop adalah seseorang  melakukan  beberapa  delik,  dan  di  antara  waktu-waktu  pelaku  melakukan tindak  pidana  tersebut,  ia  belum  dihukum.  Artinya,  beberapa  tindak  pidana  yang dilakukan itu belum satupun yang diadili oleh hakim. 4
1 Mardani, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019), 60.
2 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam , Cet III (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 169.
3 Agus Kasiyanto, Teori Dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu Di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), 27.
4 Tina Asmarawati, Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 132.
Teori gabungan hukuman menurut hukum positif justru ada tiga bentuk, pertama teori  berganda,  yang  dimaksudkan  dengan  teori  berganda  yaitu  di  mana  semua perbuatan  pelaku  mendapat  semua  hukuman  untuk  tiap-tiap  tindak  pidana  yang dilakukannya, kedua teori penyerapan adalah teori yang mengajarkan bahwa hukuman yang lebih berat menghapuskan hukuman yang lebih ringan, dan ketiga teori campuran adalah campuran dari teori berganda dan penyerapan. Jadi, hukuman yang akan diterima pelaku  adalah  hukuman  terberat.  Teori  campuran  adalah  hukuman  bagi  pelaku  bisa digabungkan antara teori berganda dan teori penyerapan, dengan tidak melebihi batas tertentu. Oleh sebab itu, permasalahan di atas dikaji lebih lanjut dalam pembahasan ini.

## B. Konsep Gabungan Hukuman
Istilah  gabungan  hukuman  tersusun  dari  dua  kata,  yaitu  kata  gabungan  dan hukuman.  Istilah  gabungan  merupakan  bentuk  derivatif  dari  kata  gabung  ikat  atau mengikat,  berkas. 5 Kata  gabung  kemudian  membentuk  beberapa  bentukan  istilah lainnya  seperti  bergabung  (menjadi  satu,  berkumpul  menjadi  satu),  menggabung (mengikat  atau  mengumpulkan  menjadi  satu,  menyatukan  diri),  menggabungkan (mengikat  atau  mengumpulkan  menjadi  satu  menyatukan),  tergabung  (telah  diikat sudah  disatukan),  penggabungan  (proses,  cara  atau  perbuatan  menggabungkan),  dan gabungan  (ikatan,  himpunan,  perserikatan  terjadi  atas  beberapa  perkumpulan  atau gabungan dua zat atau lebih yang membentuk zat baru). 6 Kata gabungan sebagaimana tersebut  terakhir  menunjukkan  makna  ikatan  atau  himpunan,  artinya  himpunan  dari sesuatu, baik dalam bentuk himpunan suatu benda, kejadian ataupun peristiwa. Dengan
5 W.J.S.  Poerwadarminta, Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia (Jakarta:  Lembaga  Bahasa  & Budaya, 1954), 203.
6 Poerwadarminta, 422.
begitu, kata gabungan ini memerlukan istilah lain yang mengikutinya, seperti gabungan hukuman. Oleh sebab itu, yang dimaksud gabungan di sini ialah gabungan hukuman atau sanksi sebab melakukan beberapa tindak kejahatan.
Istilah  kedua  adalah  hukuman.  Menurut  makna  terminologi,  terdapat  ragam rumusan  para  ahli.  Di  antara  definisi  yang  populer  dikemukakan  oleh  Abdul  Qadir Audah  dikutip  oleh  Muslich  bahwa uqubah ialah  pembalasan  yang  ditetapkan  untuk kemaslahatan masyarakat karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syarak. 7
Menurut  Candra,  hukuman  adalah  ketentuan  hukum  yang  dijatuhkan  oleh  hakim terhadap  pelaku jarimah . 8 Sementara  itu,  menurut  Ali  Abubakar  dan  Lubis, uqubah merupakan  hukuman  yang  dapat  dijatuhkan  oleh  hakim  terhadap  pelaku jarimah . 9
Dengan  begitu,  hukuman  adalah  sanksi  atau  beban  hukum  yang  dijatuhkan  kepada pelaku tindak pidana.
Mencermati uraian pemaknaan kata gabungan dan hukuman di atas, maka istilah gabungan  hukuman  secara  sederhana  dapat  dimaknai  sebagai  ikatan  atau  himpunan beberapa sanksi hukum yang dapat dikenakan (dijatuhkan) pada pelaku tindak pidana lantaran  beberapa  tindak  pidana  yang  dilakukan  pelaku.  Gabungan  hukuman  dalam istilah Belanda disebut meerdaadsche samenloop yaitu seseorang melakukan beberapa perbuatan  kejahatan  yang  ancaman  hukumannya  sejenis  di  jatuhkan  satu  perbuatan pidana  yang  ancaman  hukumannya  tertinggi  ditambah  1/3  dari  ancaman  hukuman tertinggi tersebut. 10
7 Muslich, Hukum Pidana Islam , x.
8 Amran Suadi and Mardi Candra, Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah , Cet. 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 391.
9 Ali  Abubakar  and  Zulkarnain  Lubis, Hukum  Jinayat  Aceh:  Sebuah  Pengantar (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 3–4.
10 Monang  Siahaan, Korupsi  Penyakit  Sosial  Yang  Mematikan (Jakarta:  PT  Gramedia  Elex Media Komputindo, 2013), 2017.
Beberapa  definisi  gabungan  hukuman  di  atas  secara  redaksional  memiliki rumusan yang berbeda-beda, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu gabungan tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  seseorang  sehingga  padanya  diancamkan  pula  beberapa sanksi hukum. Dengan begitu, gabungan hukuman ialah sejumlah tindak pidana yang dilakukan  oleh  seseorang,  di  mana  tiap-tiap  tindak  pidana  yang  dia  lakukan  belum satupun yang divonis.

## 1. Teori Gabungan Hukuman dalam Hukum Islam
1) Nazhariyah at-Tadakhul (Teori Saling Melengkapi)
Teori saling melengkapi ( tadakhkhul ) ini didasari atas dua pertimbangan: 11
a. Pada dasarnya sesuatu hukuman dijatuhkan dengan maksud memberikan pengajaran ( ta’dib )  dan  pencegahan  terhadap  orang  lain  (zairu),  dan  kedua  tujuan  ini  dapat dicapai dengan satu hukuman selama cukup membawa hasil.
b. Meski  perbuatan-perbuatan  yang  berganda  dan  berbeda-beda  macamnya  (seperti seseorang makan bangkai, daging babi, darah) hukumannya bisa saling melengkapi dan  cukup  hanya  satu  hukuman  saja  untuk  melindungi  kepentingan  yang  sama, ataupun  untuk  mewujudkan  tujuan  yang  sama  (misalnya,  melindungi  kesehatan manusia dan masyarakat).
Dua pertimbangan di atas diarahkan pada tujuan pemidanaan itu sendiri. Dalam konsep  hukum  Islam,  tujuan  pemidanaan  itu  dapat  dikategorikan  menjadi  dua,  yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum pemidanaan ialah untuk  menjadi alat kontrol sosial (a tool of social control). Achmad Ali secara ringkas menyatakan adanya
11 Mardani, Hukum Pidana Islam , 59–60.
hukum sebagai alat pengendalian sosial. 12 Perspektif Islam cenderung lebih luas lagi di mana  bahwa  penghukuman  bagi  satu  tindak  kejahatan  bertujuan  agar  bisa mendatangkan  kemaslahatan,  atau  dalam  terminologi  hukum  Islam  disebut  dengan mashlahah.  Istilah  mashlahah  secara  sederhana  mempunyai  makna  bermanfaat  atau terlepas  dari  kerusakan. 13 Ada  juga  yang  memaknainya  sebagai  kemanfaatan  atau kebaikan. 14 Makna yang paling umum bahwa maṣlaḥah merupakan menolak kerusakan dan mengambil manfaat. 15
Adapun tujuan khusus hukuman jawābir, yaitu untuk membalas perbuatan dosa dan terlarang yang telah dilakukan pelaku. Selain itu, fungsi dan tujuan lainnya ialah sebagai  zawājir  yakni  satu  upaya  agar  pelaku  tidak  lagi  berada  dalam  kapasitasnya sebagai pelaku delik pidana. Untuk itu, tujuan penghukuman adalah agar pelaku tindak pidana jera dan tidak lagi mengulangi perbuatannya. 16 Terakhir adalah sebagai ta’dīb, atau  pendidikan  dan  pengajaran  baik  bagi  pelaku  dan  juga  kepada  masyarakat  luas. Menurut  Izzuddin  bin  Abdussalam,  seperti  dikutip  oleh  Fauzi,  bahwa  zawājir  dan jawābir  berfungsi  sebagai  pencegahan  terhadap  tindak  pidana  dan  untuk  mencapai kemaslahatan. 17
Hubungan  tujuan  pemidanaan  tersebut  dengan  teori  gabungan  hukuman kategori tadakhkhul adalah  pelaku  tindak  pidana  yang  melakukan  beberapa  tindak
12 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum , Edisi Kedu (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 102– 3.
13 Moh. Mufid, Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Teori Ke Aplikasi , Edisi Kedu (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 117.
14 Abdul  Manan, Pembaruan  Hukum  Islam  Di  Indonesia (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2017), 173–74.
15 Yusuf Al-Qaradhawi, Pengantar Politik Islam , Terj: Fuad (Jakarta: Pustaka al-Kautar, 2019), 99–100.
16 Amran Suadi and Candra, Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah , 379.
17 Fauzi, Sejarah Hukum Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), 92.
pidana  bisa  dijatuhkan  satu  jenis  sanksi  saja.  Sebab,  boleh  jadi  dengan  satu  sanksi hukum  tersebut  sudah  mampu  merealisasikan  tujuan  pemidanaan,  yaitu  membuat pelaku jera, tidak mengulangi tindakannya lagi, dan mendatangkan kemaslahatan. Jika tujuan  pemidanaan  itu  terpenuhi,  maka  teori  saling  melengkapi  sudah  mampu diterapkan  tanpa  harus  menghukum  pelaku  dengan  berbagai  jenis  hukuman  sesuai dengan tindak pidana yang ia lakukan.
2) Nazhariyah al-Jabb (Teori Penyerapan)
Para  ulama  masih  berbeda  pendapat  tentang  teori  ini.  Jumhur  ulama  dari kalangan Hanafiah, Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa pelaku tindak pidana yang melakukan kejahatan lebih dari satu dapat dihukum dengan satu jenis hukuman saja sepanjang menyerap jenis hukuman lain. Sementara itu, kalangan ulama Syafi’iyah tidak  setuju  dengan  teori  tersebut,  dengan  alasan  bahwa  semua  kejahatan  memiliki hukumannya, maka tiap tindak pidana yang dilakukan pelaku secara keseluruhan harus dihukum, sebab semua hukuman harus dijatuhkan. 18
Contoh kasus seperti bergabungnya tindak pidana mencuri dengan tindak pidana zina muhsan (zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah) yang pelakunya satu orang.  Dalam  kasus  ini,  maka  penerapan  teori  penyerapan  adalah  dengan  merajam pelaku  saja  sebagai  hukuman  zina muhsan ,  sementara  hukuman  potong  tangan  tidak lagi diterapkan sebab hukuman rajam (mati) sudah menyerap hukuman potong tangan. Demikian pula dalam kasus bergabungnya tindak pidana ḥudūd yang hukumannya tidak sampai  pada  hukuman mati  dengan  hukuman  yang  lain  seperti murtad  dan  hukuman pembunuhan.  Maka  dalam  kasus  ini,  hukuman ḥudūd tersebut  tidak  lagi  diterapkan karena sudah diserap oleh hukuman mati pada pelaku murtad atau qiṣāṣ .
18 Mardani, Hukum Pidana Islam , 61.

## 2. Teori Gabungan Hukuman dalam Hukum Positif
Teori  gabungan  hukuman  menurut  hukum  positif,  dalam  istilah  lain  disebut dengan samenloop atau concursus .  Ini  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (KUHP)  pada  BAB  VI,  pada  Pasal  63  sampai  dengan  Pasal  71. 19 Pasal-pasal tersebut  secara  umum  menetapkan  beberapa  konsep  gabungan  hukuman.  Di  dalam catatan Suyanto, gabungan hukuman ( samenloop atau concursus ) dibedakan atas 3 jenis yaitu: 20

## 1. Concursus Idealis
Concursus  idealis (gabungan  satu  perbuatan)  diatur  di  dalam  Pasal  63  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Jenis  gabungan  ini  disebut  juga  dengan perbarengan tunggal, yaitu satu perbuatan jahat atau tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang yang melanggar satu ketentuan pidana yang dilakukan beberapa kali yang diadili sekaligus. Adapun bunyi ketentuan Pasal 63 ayat (1) KUHP tersebut adalah:
Jika  suatu  perbuatan  masuk  dalam  lebih  dari  satu  aturan  pidana,  maka  yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Ayat (2): Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.
Ketentuan di atas memiliki dua ketentuan umum. Pertama bahwa pelaku pidana yang melakukan suatu perbuatan memenuhi lebih dari satu aturan pidana maka yang
19 Duwi  Handoko, Asas-Asas  Hukum  Pidana  Hukum  Penitensier  Di  Indonesia (Pekan  Baru: Hawa dan Ahwa, 2017), 189.
20 Suyanto, Pengantar Hukum Pidana (Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2018), 118.
dijatuhkan  sanksinya  adalah  pidana  yang  mempunyai  sanksi  terberat  saja.  Ini menunjukkan bahwa ketika pelaku melakukan beberapa tindak pidana maka hukuman yang diancamkan adalah hukuman yang paling berat, sehingga ia berfungsi untuk bisa saling memasuki hukuman yang rendah dari hukuman yang lebih tinggi.
Ketentuan  kedua  dalam  ayat  (2),  dijelaskan  tentang  adanya  hubungan  asas hukum lex  specialis (ketentuan  yang  bersifat  khusus)  dan  juga lex  generalis atau ketentuan yang bersifat umum. Apabila dalam satu tidak pidana telah terpenuhi kedua sifat  hukum  tersebut,  maka  yang  berlakukan  adalah  ketentuan  yang  bersifat  khusus. Tidak diberlakukannya aturan yang bersifat umum sebab telah ada aturan yang bersifat khusus, ini tidak lain untuk menerapkan asas lex specialis derogat legi generalis (aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum). 21
Dikatakan  sebagai  tindak  pidana concursus  idealis manakala  terdapat  satu perbuatan  atau  kegiatan  atau  tindakan  atau  aktivitas,  namun  melanggar  beberapa regulasi  undang-undang  ataupun  aturan  atau  beberapa  pasal.  Dalam  catatan  Endro Purwoleksono,  disebutkan  minimal  empat  contoh  dalam  kasus  tindak  pidana  yang masuk dalam concursus idealis . Di antaranya seperti memperkosa di jalan umum, di sini tindakan tersebut melanggar Pasal 285 (ancaman pidana 12 tahun penjara) KUHP tentang  perkosaan  dan  melanggar  Pasal  281  KUHP  tentang  merusak  satu  tatanan kesopanan (ancaman pidana 2 tahun 8 bulan penjara atau denda sejumlah empat ribu lima ratus). 22 Dalam kasus ini maka ancaman hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku adalah  hukuman  yang  terberat  dari  dua  kemungkinan  sanksi  yang  bisa  dijatuhkan tersebut.  Oleh  sebab  itu  ancaman  bagi  pelaku  tindak  pidana  dalam    kasus  tersebut
21 Handoko, Asas-Asas Hukum Pidana Hukum Penitensier Di Indonesia .
22 Didik  Endro  Purwoleksono, Hukum  Pidana ,  Cet  2  (Surabaya:  Airlangga  University  Press, 2016), 82.
mengikuti Pasal 285 KUHP, yaitu pidana 12 tahun penjara, bukan hukuman pidana 2 tahun  8  bulan  penjara  ataupun  denda  sejumlah  empat  ribu  lima  ratus  sebagaimana tersebut dalam Pasal 281 KUHP.
2. Voortgezette handelling
Voortgezette  handelling ataupun  perbuatan  berlanjut,  disebut  juga  dengan gabungan  berlanjut  atau  diteruskan. 23 Voortgezette  handeling merupakan  beberapa perbuatan  yang  masing-masing  adalah  kejahatan  sendiri.  Di  antara  perbuatan  itu terdapat  hubungan  yang  demikian  erat,  sehingga  rangkaian  perbuatan  itu  diartikan sebagai perbuatan berlanjut. 24 Teori gabungan voortgezete handeling diatur dalam Pasal 64 KUHP, bunyinya berikut ini:
Ayat (1):  Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing meru pakan kejahatan  atau  pelanggaran,  ada  hubungannya  sedemikian  rupa sehingga  harus  dipandang  sebagai  satu  perbuatan  berlanjut,  maka hanya  diterapkan  satu  aturan  pidana;  jika  berbeda-beda,  yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
Ayat (2):  Demikian  pula  hanya  dikenakan  satu  aturan  pidana,  jika  orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu.
Ayat (3):  Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal- pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat 1, sebagai perbuatan berlanjut  dan  nilai  kerugian  yang  ditimbulkan  jumlahnya  melebihi
23 Zuleha, Dasar-Dasar Hukum Pidana (Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2017), 69.
24 E.  Fernando  M.  Manullang, Selayang  Pandang  Hukum  Di  Indonesia (Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2017), 129–30.
dari  tiga  ratus  tujuh  puluh  lima  rupiah,  maka  ia  dikenakan  aturan pidana tersebut dalam pasal 362, 372, 378, dan 406.
Merujuk ketentuan pasal 64 di atas, gabungan perbuatan berlanjut secara prinsip berlaku  hanya  dalam  satu  rentang  waktu  tertentu  yang  oleh  hukum  disebut  sebagai tindak  pidana  berlanjut.  Menurut  Prof.  Van  Hattum,  sebagaimana  dikutip  oleh Handoko, Pasal 64 hanya memuat satu peraturan mengenai penjatuhan hukuman dan bukan  mengatur  masalah  pembentukan  sejumlah  tindak  pidana  menjadi  satu keseluruhan  menurut  undang-undang.  Mengenai  masalah  beberapa  perilaku  harus dianggap  sebagai  satu  tindakan  berlanjut.  Undang-undang  sendiri  tidak  memberikan penjelasannya yaitu mengenai kriteria apa dan yang bagaimana sebetulnya yang harus dipergunakan orang untuk menganggap bahwa beberapa perilaku tersebut sebenarnya suatu tindakan berlanjut. 25

## 3. Concursus realis
Concursus realis atau gabungan beberapa perbuatan. Jenis teori gabungan ini disebut juga dengan perbarengan jamak, yaitu perbuatan yang terjadi apabila seseorang melakukan  beberapa  tindak  pidana  yang  berdiri  sendiri  secara  sekaligus  atau bersamaan. 26 Concursus realis atau gabungan beberapa perbuatan diatur di dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 71 KHUP. Bunyinya adalah:
Pasal 65 ayat (1):
Dalam  hal  perbarengan  beberapa  perbuatan  yang  harus  dipandang  sebagai perbuatan  yang  berdiri  sendiri  sehingga  merupakan  beberapa  kejahatan,  yang
25 Handoko, Asas-Asas Hukum Pidana Hukum Penitensier Di Indonesia , 191.
26 Muhammad  Fauzan  and  Badruddin  Siagian, Kamus  Hukum  Dan  Yurisprudensi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 156.
diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana. Ayat (2): Maksimum pidana yang dijatuhkan adalah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.
Pasal 66 ayat (1):
Dalam  hal  perbarengan  beberapa  perbuatan  yang  masing-masing  harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,  yang  diancam  dengan  pidana  pokok  yang  tidak  sejenis,  maka dijatuhkan  pidana  atas  tiap-tiap    kejahatan,  tetapi  jumlahnya  tidak  boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. Ayat (2): Pidana denda  ialah  hal  itu  dihitung  menurut  lamanya  maksimum  pidana  kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.
Pasal 67:
Jika  orang  dijatuhi  pidana  mati  atau  pidana  penjara  seumur  hidup  di  samping  itu tidak  boleh  dijatuhkan  pidana  lain  lagi  kecuali  pencabutan  hak-hak  tertentu,  dan pengumuman putusan hakim.
Pasal 68 ayat (1):
Berdasarkan hal-hal dalam pasal 65 dan 66, tentang pidana tambahan berlaku aturan sebagai  berikut:  1.  pidana-pidana  pencabutan  hak  yang  sama  dijadikan  satu,  yang lamanya  paling  sedikit  dua  tahun  dan  paling  banyak  lima  tahun  melebihi  pidana pokok atau pidana-pidana pokok yang dijatuhkan. Jika pidana pokok hanya pidana denda saja, maka lamanya pencabutan hak paling sedikit dua tahun dan paling lama lima tahun; 2. pidana-pidana pencabutan hak yang berlainan dijatuhkan sendiri tanpa
dikurangi; 3. pidana-pidana perampasan barang-barang tertentu, begitu pula halnya dengan  pidana  kurungan  pengganti  karena  barang-barang  tidak  diserahkan, dijatuhkan  sendiri-sendiri  tanpa  dikurangi.  Ayat  (2):  pidana  kurungan-kurungan pengganti jumlahnya tidak boleh melebihi delapan bulan.
Pasal 69 ayat (1):
Perbandingan beratnya pidana pokok yang tidak sejenis ditentukan menurut urut- urutan  dalam  pasal  10.  Ayat  (2):  Jika  hakim  memilih  antara  beberapa  pidana pokok,  maka  dalam  perbandingan  hanya  terberatlah  yang  dipakai.  Ayat  (3): Perbandingan  beratnya  pidana-pidana  pokok  yang  sejenis  ditentukan  menurut maksimumnya  masing-masing.  Ayat  (4):  Perbandingan  lamanya  pidana-pidana pokok yang sejenis ditentukan menurut maksimumnya masing-masing.
Pasal 70 ayat (1):
Jika  ada  perbarengan  seperti  yang  dimaksudkan  dalam  pasal  65  dan  66,  baik perbarengan  pelanggaran  dengan  kejahatan,  maupun  pelanggaran  dengan pelanggaran, maka untuk tiap-tiap pelanggaran dijatuhkan pidana sendiri-sendiri tanpa  dikurangi.  Ayat  (2):  Mengenai  pelanggaran,  jumlah  lamanya  pidana kurungan dan pidana kurungan pengganti paling banyak satu tahun empat bulan, sedangkan  jumlah  lamanya  pidana  kurungan  pengganti,  paling  banyak  delapan bulan.    Pasal  70  bis  Ketika  menerapkan pasal-pasal  65,  66,  dan  70,  kejahatan- kejahatan  berdasarkan  pasal-pasal  302  ayat  1,  352,  364,  373,379,  dan  482 dianggap sebagai pelanggaran, dengan pengertian jika dijatuhkan pidana-pidana penjara atas kejahatan-kejahatan itu, jumlah paling banyak delapan bulan.
Pasal 71:
Jika seseorang telah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana  yang  dahulu  diperhitungkan  pada  pidana  yang  akan  dijatuhkan  dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama.
Pasal 66 menunjuk kepada gabungan beberapa perbuatan seperti halnya dari Pasal  65,  tetapi  dengan  perbedaan  bahwa  hukuman  pokok  yang  diancamkan  pada tindak-tindak  pidana  yang  dilakukan  tidak  sejenis.  Contohnya  ialah  seorang melakukan  tindak  pidana  pencurian  (Pasal  362),  kemudian  dengan culpa ataupun kurang  berhati-hati  mengakibatkan  matinya  orang  lain  (Pasal  359),  maka ia  dapat dikenakan  hukuman  penjara  atau  hukuman  kurungan  kemudian melakukan tindak penadahan (Pasal 480) yang dapat dijatuhkan hukuman penjara ataupun denda. 27 Jika hal ini terjadi dan untuk ketiga tindak pidana tersebut (pencurian, kelalaian sehingga korban  terbunuh,  dan  penadahan)  dapat  dijatuhkan  masing-masing  dari  hukuman penjara,  hukuman  kurungan  dan  denda,  maka  menurut  Pasal  66  ayat  (1)  oleh pengadilan bagi tiap-tiap tindak pidana harus dijatuhkan hukuman masing-masing, tetapi lamanya jumlah hukuman itu tidak boleh melebihi satu dan 1/3 (sepertiga) kali maksimum hukuman yang terberat. 28
Berdasarkan uraian teori gabungan ( samenloop atau concursus ) tersebut di atas, dapat dipahami kembali bahwa ada kalanya beberapa tindak pidana bisa dihukum sesuai dengan  jenis  tindak  pidana  yang  dilakukan  dari  masing-masing  pidana  tersebut
27 Asmarawati, Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia , 137.
28 Wirjono  Prodjodikoro, Asas-Asas  Hukum  Pidana  Di  Indonesia ,  Cet.  4  (Bandung:  Eresco, 1986), 180.
adakalanya hanya dijatuhkan hukuman terberat saja dari sejumlah tindak pidana yang ada.
Sesuai  dengan  tiga  bentuk  gabungan  tindak  pidana  di  atas,  baik concursus idealis , concursus  realis ,  maupun voortgezette  handelling ,  katiganya  behubungan dengan telah dilakukannya beberapa tindak pidana, sehingga hal ini disebutkan dengan gabungan  tindak  pidana.  Dari  ketiga  jenis  gabungan  tindak  pidana  di  atas,  maka menurut Muslich terdapat tiga klasifikasi teori gabungan hukuman, yaitu:
a. Teori berganda, yang dimaksudkan dengan teori berganda yaitu di mana semua perbuatan pelaku mendapat semua hukuman untuk tiap-tiap tindak pidana yang dilakukannya.
b. Teori  penyerapan adalah  teori  yang  mengajarkan  bahwa  hukuman  yang lebih berat menghapuskan hukuman yang lebih ringan.
c. Teori  campuran  adalah  campuran  dari  teori  berganda  dan  penyerapan.  Jadi, hukuman yang akan diterima pelaku adalah hukuman terberat. Teori campuran adalah hukuman bagi pelaku bisa digabungkan antara teori berganda dan teori penyerapan, dengan tidak melebihi batas tertentu. 29
Memperhatikan ulasan di atas, diketahui bahwa teori gabungan hukuman dalam hukum  positif  sebetulnya  dikembalikan  kepada  dua teori  umum  yaitu  teori  berganda dan  teori  penyerapan.  Dari  kedua  jenis  gabungan  hubungan  tersebut  di  atas  tidak menutup  kemungkinan  adanya  kemungkinan  campuran  dari  teori-teori  tersebut, sehingga memunculkan teori campuran dari teori berganda dan juga teori penyerapan.
29 Ahmad  Wardi  Muslich, Pengantar  &  Asas  Hukum  Pidana  Islam (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2004), 169.
Oleh sebab itu, dalam banyak ulasan ahli hukum disebutkan adanya tiga bentuk teori gabungan hukuman, yaitu teori berganda, penyerapan, dan teori campuran.
Maksud teori berganda sebagaimana tersebut di atas merujuk kepada hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukannya,  termasuk  pula  mengikuti  jumlah  tindak  pidana  pelaku  diselaraskan dengan  jumlah  hukuman  untuk  tiap-tiap  tindak  pidana  itu.  Adapun  teori  penyerapan seperti tersebut di atas merujuk kepada makna hukuman yang dijatuhkan pada pelaku cukup  memilih  jenis  yang  terberat  dari  tindakan-tindakan  yang  dimungkinkan  untuk dihukum. Artinya, hanya menghukum pelaku dengan hukuman terberat bisa menyerap hukuman yang lebih rendah, sehingga hukuman yang lebih rendah itu tidak mesti lagi dibebankan kepada pelaku tindak pidana tersebut.

## C. Tinjauan  Hukum  Pidana  Islam  terhadap  Teori  Gabungan  Hukuman  dalam Hukum Positif
Memperhatikan  konsep  hukum  pidana  Islam  tentang  gabungan  hukuman cenderung  sama  dengan  konsep  gabungan  hukuman  dalam  konsep  hukum  pidana positif.  Hanya  saja,  pada  beberapa  bagian,  teori  gabungan  hukuman  dalam  hukum pidana positif cenderung tidak diatur dalam hukum pidana Islam, sebaliknya ada model gabungan hukuman dalam hukum pidana Islam yang juga belum diatur di dalam hukum pidana positif.
Menurut hukum pidana Islam, teori gabungan hukuman kategori al-jabb (teori penyerapan) hanya berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan sanksi hukuman mati  saja.  Sementara  di  dalam  hukum  pidana  positif,  konsep  gabungan  hukuman kategori  teori  penyerapan  tidak  hanya  berlaku  dalam  konteks  hukuman  mati  saja, namun  bisa  diterapkan  untuk  semua  jenis  hukuman,  baik  penjara  atau  denda  (ganti
rugi), termasuk hukuman mati. Oleh sebab itu, hukum pidana Islam memandang bahwa jika terdapat gabungan hukuman, seperti dalam kasus tindak pidana pencurian dengan perzinaan ( ghairu muhsan atau belum menikah), maka pelaku dapat dihukum dengan dua  hukuman  berdasarkan  dua jenis  kejahatan  yang telah  dilakukannya  yaitu  potong tangan dan dicambuk sebanyak 100 kali. Dengan begitu, teori penyerapan yang diatur dalam hukum positif cenderung memberikan kelonggaran bagi pelaku kejahatan, sebab pelaku yang melakukan tindak pidana yang berbeda-beda jenis dan semuanya belum dijatuhi  hukuman  bisa  menerima  satu  jenis  hukuman  saja,  sementara  dalam  hukum Islam, teori penyerapan hanya berlaku untuk tindak pidana yang ancaman hukumannya yaitu hukuman mati.
Selain  teori  penyerapan,  hukum  positif  belum  mengatur  secara  lebih  jauh tentang konsep hukuman yang diberikan kepada pelaku yang melakukan beberapa jenis tindak  pidana.  Teori  saling  memasuki  sebagaimana  diajarkan  dalam  hukum  pidana Islam berbeda dengan teori yang ada dalam hukum positif. Hukum positif menetapkan pelaku  dapat  dijatuhkan  satu  hukuman  terberat  dari  beberapa  jenis  hukuman  atas beberapa tindak pidana yang ia lakukan, meskipun tujuan hukuman di antara masing- masing tindak pidana itu berbeda-beda. Menurut hukum pidana Islam, beberapa tindak pidana  hanya  bisa  dihukum  dengan  satu hukuman  apabila antara  tindak  pidana  yang dilakukan  pelaku  mempunyai  tujuan  dan  maksud  yang  sama  seperti  tindak  pidana memakan bangkai, darah, babi dan lainnya yang hanya memiliki satu tujuan pelarangan, yaitu  untuk  kesehatan.  Karena  itu,  pelaku  dapat  dihukum  hanya  dengan  satu  jenis hukuman saja.
Berbeda  halnya  apabila  jenis  tindak  pidana  yang  berbeda  itu  mempunyai perbedaan jenis hukuman dan memiliki tujuan yang berbeda-beda pula, misalnya antara
jenis hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian bergabung dengan jenis hukuman cambuk bagi pelaku zina. Kedua jenis hukuman itu mempunyai maksud dan tujuannya masing-masing, sehingga pelaku tindak pidana dijatuhi kedua hukuman antara potong tangan  dan  dicambuk.  Dalam  Alquran  sendiri  disebutkan  bahwa  kejahatan  pelaku pidana  dihukum  sesuai  dengan  tindakan  yang  ia  lakukan  kepada  korban.  Ini  dapat dipahami dari keterangan QS. al-An’am ayat 160, sebagaimana artinya:
Barang  siapa  membawa  amal  yang  baik,  maka  baginya  (pahala)  sepuluh  kali lipat amalnya; dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat maka dia tidak diberi  pembalasan  melainkan  seimbang  dengan  kejahatannya,  sedang  mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan).
Dalam keterangan hadis juga ditemukan informasi bahwa untuk kejahatan yang berbeda  dilakukan  pelaku,  maka  masing-masing  kejahatan  itu  dibebankan  hukuman semuanya. Ini terlihat dari keterangan hadis riwayat al-Bukhari tentang seorang yang telah  murtad  kemudian  membunuh  orang  lain,  dan  mengambil  unta  korbannya. sebagaimana arti hadisnya. 30
Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami  Hammad  dari  Ayyub  dari  Abu  Qilabah  dari  Anas  bin  Malik;  ada  sekelompok orang dari kabilah 'Ukl, ataupun dia mengatakan kabilah 'Urainah, namun setahuku dia mengatakan  'Ukl,  datang  ke  Madinah,  Nabi  saw.  memerintahkan  mereka  untuk mendatangi sekelompok unta dan menyuruh mereka keluar dan meminum air kencing dan susunya. Mereka meminumnya hingga mereka sembuh, tetapi mereka membunuh
30 Abī ‘Abdillāh Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Li al- Nasyr, 1998), 1018.
penggembala dan merampok unta-unta itu. Berita ini sampai kepada Nabi saw. di pagi hari. Serta merta beliau mengutus pasukan untuk memburu jejak mereka. Siang belum meninggi  mereka  pun  berhasil  ditangkap,  dan  Nabi  memerintahkan  mereka  untuk dipotong  tangan  dan  kakinya  dan  mata  mereka  dicungkil,  kemudian  mereka dihempaskan  begitu  saja  di  Harrah,  mereka  minta  minum  namun  tak  dipenuhi.  Abu Qilabah  mengatakan;  mereka  adalah  kaum  yang  mencuri,  membunuh,  kafir  setelah iman dan memerangi Allah dan rasul-Nya. (HR. Al-Bukhari).
Mencermati  riwayat  di  atas,  bisa  dipahami  bahwa  Rasulullah  menghukum pelaku  yang  melakukan  beberapa  jenis  kejahatan  dengan  memenuhi  semua  jenis hukumannya.  Pelaku  dihukum  dengan  potong  tangan  karena  ia  telah  merampok atau mencuri unta korban, sementara pelaku juga meninggal dunia diambil isyarat hukuman pembunuhan dan murtad. Dengan begitu, konsep hukuman bagi pelaku tindak pidana dalam hukum Islam wajib dijatuhkan sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukannya.
Berbeda  dengan  konsep  di  atas,  hukum  positif  justru  tidak  mengatur  yang demikian. Hukum positif tidak mengenal adanya pembedaan tujuan hukuman di dalam menjatuhkan  sanksi  kepada  pelaku.  Meskipun  memiliki  perbedaan  tujuan penghukuman untuk tiap-tiap tindak pidana, pelaku bisa saja dihukum dengan hanya satu jenis hukuman, dengan syarat antara satu tindak pidana dengan pidana yang lainnya dilakukan  di  dalam  rentang  waktu  relatif  tidak  lama.  Ini  menandakan  bahwa  hukum positif  tidak  memandang  perbedaan  tujuan  penghukuman  sebagai  syarat  bisa  atau tidaknya pelaku dihukum untuk semua jenis tindak pidana yang telah ia lakukan. Yang terpenting dalam hukum positif adalah masing-masing dari tindak pidana itu dilakukan dalam rentang waktu yang relatif tidak begitu lama dan masih dipandang sebagai tindak pidana berlanjut.

## D. Kesimpulan
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa,  teori gabungan hukuman menurut hukum  positif  tercakup  ke  dalam  tiga  teori  yaitu  teori  berganda,  penyerapan  dan campuran.  Teori  berganda  yaitu  semua  perbuatan  pelaku  mendapat  semua  hukuman untuk tiap-tiap tindak pidana yang dilakukannya. Teori penyerapan adalah teori yang mengajarkan di mana hukuman yang lebih berat menghapuskan hukuman yang lebih ringan. Teori campuran ialah campuran dari teori berganda dan penyerapan. Hukuman bagi pelaku bisa digabungkan antara teori berganda dan teori penyerapan, dengan tidak melebihi batas tertentu. Ketiga teori gabungan hukuman di atas dicakup dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 71 KUHP, yang mengajarkan mengenai gabungan tindak pidana berupa concursus  idealis (gabungan  satu  perbuatan), concursus  realis (gabungan beberapa perbuatan) dan voortgezette handelling (perbuatan berlanjut). Teori gabungan hukuman menurut hukum positif sudah memenuhi asas keadilan hukum, kemanfaatan, dan kepastian hukum.  Ketentuan hukum pidana dalam regulasi perundang-undangan, baik menyangkut sanksi maupun pengaturan tindakan yang menurut hukum dianggap telah  melanggar  nilai  “baik”  dan  “patut”  di  tengah  masyarakat  didedikasikan  untuk tujuan kemanfaatan, kepastian, dan keadilan hukum.
Dalam konteks pengaturan teori gabungan yang terdapat dalam Pasal 60 hingga Pasal 71 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juga didedikasikan untuk pemenuhan tiga  asas  umum,  yaitu  untuk  memenuhi  asas  keadilan  hukum,  pemenuhan  asas kemanfaatan hukum, dan pemenuhan asas kepastian hukum. Serta jika dilihat Secara konseptual,  teori  gabungan  hukuman  dalam  hukum  positif  tidak  persis  sama  dengan yang diatur dalam hukum pidana Islam. Menurut hukum positif, beberapa tindak pidana
yang dilakukan oleh seorang pelaku bisa dijatuhi satu jenis hukuman saja, dengan syarat di  antara  satu  kejahatan  dengan  kejahatan  yang  lain  dilakukan  dalam  masa  yang berdekatan  atau  tidak  lama,  sehingga  di  dalamnya  masuk  dalam  tindakan  berlanjut. Misalnya, pelaku pencurian atas harta korban serta membunuh korban. Ketentuan ini cenderung longgar dari pada yang diatur di dalam hukum Islam. Hukum Islam hanya mengakui penjatuhan satu hukuman atas tindakan yang berbeda apabila masing-masing tindakan  itu  memiliki  arah  dan  tujuan  yang  sama.  Seperti,  pelaku  melakukan pengrusakan  agar  memudahkan  tindakan  pencurian.  Apabila  memiliki  tujuan  sanksi hukum  yang  berbeda  maka  pelaku  wajib  dijatuhi  hukuman  disesuaikan  jenis  tindak pidana yang dilakukannya.

## Daftar Kepustakaan
Al-Bukhārī, Abī ‘Abdillāh. Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī . Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Li al- Nasyr, 1998.
Al-Qaradhawi, Yusuf. Pengantar Politik Islam . Terj: Fuad. Jakarta: Pustaka al-Kautar, 2019.
Ali Abubakar, and Zulkarnain Lubis. Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
Ali, Achmad. Menguak Tabir Hukum . Edisi Kedu. Jakarta: Prenada Media Group, 2017. Amran  Suadi,  and  Mardi  Candra. Politik  Hukum:  Perspektif  Hukum  Perdata  Dan Pidana  Islam  Serta  Ekonomi  Syariah .  Cet.  2.  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2016.
Asmarawati,  Tina. Pidana  Dan  Pemidanaan  Dalam  Sistem  Hukum  Di  Indonesia . Yogyakarta: Deepublish, 2015.
Fauzan,  Muhammad,  and  Badruddin  Siagian. Kamus  Hukum  Dan  Yurisprudensi . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
Fauzi. Sejarah Hukum Islam . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
Handoko,  Duwi. Asas-Asas  Hukum  Pidana  Hukum  Penitensier  Di  Indonesia .  Pekan Baru: Hawa dan Ahwa, 2017.
H.A.  Djazuli, Fiqh  Jinayah  (Upaya  Menanggulangi  Kejahatan  dalam  Islam) ,  Ed.2., Cet.3., Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada, 2000.
Kasiyanto, Agus. Teori Dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu Di Indonesia . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
Manan,  Abdul. Pembaruan  Hukum  Islam  Di  Indonesia .  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group, 2017.
Manullang, E. Fernando M. Selayang Pandang Hukum Di Indonesia . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
Mardani. Hukum Pidana Islam . Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019.
Mufid,  Moh. Ushul  Fiqh  Ekonomi  Dan  Keuangan  Kontemporer  Teori  Ke  Aplikasi . Edisi Kedu. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
Muslich, Ahmad Wardi. Hukum Pidana Islam . Cet III. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
———. Pengantar & Asas Hukum Pidana Islam . Jakarta: Sinar Grafika, 2004. Poerwadarminta, W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia . Jakarta: Lembaga Bahasa & Budaya, 1954.
Prodjodikoro,  Wirjono. Asas-Asas  Hukum  Pidana  Di  Indonesia .  Cet.  4.  Bandung: Eresco, 1986.
Purwoleksono,  Didik  Endro. Hukum  Pidana .  Cet  2.  Surabaya:  Airlangga  University Press, 2016.
Santoso, Topo, Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda , Cet.1., Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
Siahaan,  Monang. Korupsi  Penyakit  Sosial  Yang  Mematikan .  Jakarta:  PT  Gramedia Elex Media Komputindo, 2013.
Suyanto. Pengantar Hukum Pidana . Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2018. Tongat, Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia  dalam  Perspektif  Pembaharuan , Cet.1., Malang: UMM Press, 2008.
Yesmil  Anwar  &  Adang, Pembaruan  Hukum  Pidana ,  Reformasi  Hukum  Pidana, Jakarta: Grasindo,  2008.
Zuleha. Dasar-Dasar Hukum Pidana . Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2017.