JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 9, No. 1, 2019, pp.1-16 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8093

## Elaborasi  Nilai  Pancasila  pada  Perjanjian  Terapeutik  dalam Rangka Pembaharuan Hukum Kesehatan

## Yovita Arie Mangesti
Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya mangestiyovita@gmail.com
Azmi Syahputra Universitas Bung Karno, Jakarta azmicenter@yahoo.com
DOI : 10.23917/jjr.v9i1.8093
Submission Track:
Received: 1 Mei 2019
Final Revision: 15 Juni 2019
Available online:
30 Juni 2019
Corresponding Author: Yovita Arie Mangesti mangestiyovita@gmail.com

## ABSTRACT
Tujuan: Artikel ini bertujuan untuk mengelaborasi nilai Pancasila secara substansial dalam  wujud  Perjanjian  terapeutik  dengan  tujuan  memberikan  penghormatan tertinggi  pada  harkat  dan  martabat  manusia  yang  bermuara  pada  keadilan  dalam dunia kesehatan khususnya pelayanan medis
Metodologi: Tulisan  ini  merupakan  hasil  penelitian  hukum  normatif  dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan Undang-undang dilakukan  terhadap  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktik Kedokteran,  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  290  tahun  2008  tentang Persetujuan  Tindakan  Kedokteran.  Pendekatan  Konseptual  dilakukan  pada pengkajian  nilai  Pancasila  sebagai  dasar  untuk    membangun  model  perjanjian terapetik dalam rangka pembaharuan hukum kesehatan.
Temuan: Urgensi rekonstruksi yang memuat tentang prasyarat, bentuk formal versi digital,  dan  sanksi,  yang  keseluruhan  disusun  dan  ditetapkan  dalam  bingkai  nilai Pancasila, sebagai wujud pembaharuan hukum kesehatan di era digital.
Kegunaan: Perjanjian terapeutik pada era  Revolusi Industri 4.0  menggeser  metode manual ke arah digital, sehingga perlu adanya pembaharuan hukum untuk meletakan nilai kemanusiaan, permufakatan, dan keadilan, melalui formulasi kontrak yang tepat dan  dapat  memberikan    perlindungan  hukum  bagi  pelaku  dan  pengguna  layanan kesehatan
Kebaruan/Orisinalitas: Keberadaan  Tenaga  Advokasi  medis,  merupakan novelty dari  Perjanjian  terapeutik  yang  kiranya  dapat  dikonstruksi  sebagai  hukum  positif, dalam rangka pembaharuan hukum kesehatan.
Keywords: Pancasila, perjanjian terapeutik, hukum kesehatan

## PENDAHULUAN
Perjanjian  terapeutik  pada  dasarnya  mempertegas  hubungan  hukum  antara  pemberi dan  penerima  layanan  kesehatan,  yang  dalam  tulisan  ini  dibatasi  dalam  hubungan  antara dokter  dan  pasien.  Perjanjian  terapeutik  ini  menggunakan  kaedah  umum  hukum  perjanjian pada  umumnya  sebagaimana  diatur  dalam  Buurgerlijk  weetboek  (kitab  undang-undang hukum  perdata),  dengan  mempedomani  standar  profesi  pelayanan  medis.  Undang-undang Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  menyatakan  bahwa  para  pihak  dalam  Perjanjian terapeutik adalah pasien dengan tenaga kesehatan, sedangkan dalam Undang-undang  Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa para pihak dalam Perjanjian teurapeutik adalah pasien dan dokter/dokter gigi. Pada tulisan ini, dengan mempertimbangkan keberadaan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  290  tahun  2008  tentang  Persetujuan Tindakan  Kedokteran,  penulis  menggunakan  terminologi  Perjanjian  terapeutik  sebagai perjanjian antara dokter/dokter gigi dengan pasien untuk melakukan tindakan kedokteran.
Dokter  dan  Pasien  merupakan  subyek  hukum  manusia  yang  secara  ontologis  adalah makhluk  multidimensional.  Manusia  sebagai  makhluk  individu  dan  makhluk  sosial.  Dari konteks  bahwa  manusia  adalah  makhluk  sosial  ini  maka  dalam  proses  hidup  sehari-hari dibutuhkan  perjanjian  yang  mendasari  hubungan  hukum  para  pihak  untuk  mengatur kebutuhan hidup yang berhadap-hadapan dengan  hak dan kewajiban.
Hukum  perjanjian    membingkai  hubungan  hukum  antara  dokter  dan  pasien  disusun dengan  pondasi  nilai  Pancasila  sebagai  rechtsidee  hukum  Indonesia  sekaligus staatfundamental norm. Perjanjian terapeutik adalah perjanjian antara pasien dan dokter dalam pelayanan  medis  profesional.  Pelayanan  medis  profesional  ini  meliputi  diagnostik,  prefentif, rehabilitatif dan promotif.
Tulisan  ini  mengkaji  bagaimana  nilai  Pancasila  terelaborasi  secara  substansial  dalam wujud  Perjanjian  terapeutik  dengan  tujuan  memberikan  penghormatan  tertinggi  pada  harkat dan  martabat  manusia  yang  bermuara  pada  keadilan  dalam  dunia  kesehatan  khususnya pelayanan  medis.  Pancasila  ditempatkan  sebangkai  bingkai  praksis  moral,  yaitu  usaha  yang terus  menerus  berbasis  determinasi  moral  untuk  hidup  terhormat,  tidak  merugikan  orang, jujur, bertanggungjawab untuk mewujudkan kebaikan bagi manusia secara nyata.
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 9, No. 1, 2019, pp.1-16 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8093

## METODOLOGI PENELITIAN
Tulisan  ini  merupakan  hasil  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  undang- undang  (statute  approach)  dan  pendekatan  konseptual  (conceptual  approach).  Pendekatan Undang-undang  dilakukan  terhadap  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktik Kedokteran,  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  290  tahun  2008  tentang  Persetujuan Tindakan  Kedokteran.  Pendekatan  Konseptual  dilakukan  pada  pengkajian  nilai  Pancasila sebagai  dasar  untuk    membangun  model  perjanjian  terapetik  dalam  rangka  pembaharuan hukum kesehatan.

## PEMBAHASAN
Perjanjian Terapeutik, yaitu sebagai:  Kontrak yang dibuat antara pasien dengan tenaga kesehatan  dan/atau  dokter  atau  dokter  gigi,  di  mana  tenaga  kesehatan  dan/atau  dokter  atau dokter  gigi  berusaha  melakukan  upaya  maksimal  untuk  melakukan  penyembuhan  terhadap pasien  sesuai  dengan  kesepakatan  yang  dibuat  antara  keduanya  dan  pasien  berkewajiban membayar biaya penyembuhannya.   Hubungan dokter dan pasien dalam perjanjian terapeutik (perjanjian medis) bertumpu pada dua macam hak asasi yang merupakan hak dasar manusia, yaitu :  Hak untuk menentukan nasib sendiri (the right to self-determinations), serta Hak atas dasar informasi (the right to informations)
Pancasila selain sebagai sumber hukun (source of law)  tetapi juga sebagai sumber etika (source  of  ethics)  bersifat  terbuka  dalam  hal  mengembangkan  hak  asas  manusia.  Kesehatan merupakan  hak  manusia  yang  harus  terpenuhi.    Pada  falsafah  ini  terkandung  nilai  manusia sebagai makluk yang suci dari awal penciptaannya (sancity of human life).
Fred  Ameln  yang  mengartikan  Kontrak  atau  Perjanjian  terapeutik  dengan  “kontrak dimana  pihak  dokter  berupaya  maksimal  menyembuhkan  pasien  (inspaningsverbintenis) jarang  merupakan  kontrak  yang  sudah  pasti  (resultastsverbintenis).    Maka,  Perjanjian terapeutik memiliki asas yang sama dengan asas dalam perjanjian umum yang dibuat dibawah payung  hukum  perdata,  yaitu:  Asas  Kebebasan  Berkontrak  (freedom  of  contract), Konsensualisme (concensualism), Kepastian Hukum (pacta sunt servanda), Kepastian Hukum (pacta sunt servanda), Asas Itikad Baik (good faith), Asas Kepribadian (personality).
Perjanjian  dalam  bentuk  yang  paling  klasik,  dipandang  sebagai  ekspresi  kebebasan manusia  untuk  memilih  dan  mengadakan  perjanjian.  Pernajian  merupakan  wujud  dari kebebasan (freedom of contract) dan kehendak bebas untuk memilih (freedom of choice).
Sifat perjanjian secara umum terbagi menjadi dua, yaitu:
a. Inspaning  verbintenis,  merupakan  suatu  perjanjian  upaya  di  mana  kedua  belah  pihak sepakat untuk berupaya secara maksimal  untuk mewujudkan apa yang diperjanjikan.
b. Resultaat  verbintenis,  merupakan  suatu    perjanjian  yang  memberikan  hasil  (resultaat) yang nyata sesuai yang diperjanjikan.
Setiap tindakan medis harus dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak  meberikan  persetujuan.  Persetujuan  ini  berfungsi  untuk  sebagai  instrument pertanggungjawaban atas tindakan medis.

## A. KONSTRUKSI  NILAI  PANCASILA  DALAM  ASAS-ASAS  PERJANJIAN TERAPEUTIK
Nilai-nilai  Pancasila  merupakan  kristalisasi  dari  ontology  manusia  itu  sendiri  yang bersifat  monodualis. 1 Manusia  utuh  jiwa  dan  raga,  yang  juga  bercirikan  makhluk  pribadi sekaligus  makhluk  sosial.  Manusia  adalah persona, yang  sempurna. 2 Makhluk  sosial terbentuk  karena  adanya  interaksi  di  mana  kedua  belah  pihak  saling  membutuhkan. Perjanjian terapeutik terjadi dalam hal pasien membutuhkan kesembuhan dan dokter sebagai pihak lain membutuhkan terwujudnya suatu pelayanan professional. Pasien menurut Undang- undang  Nomor  29  tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran  pasal  1  angka  10  menyebutkan bahwa pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya langsung maupun  tidak  langsung  kepada  dokter/dokter  gigi.  Dari  definisi  ini,  dokter  berkepentingan menyembuhkan sedangkan kepentingan pasien adalah untuk mendapatkan kesehatan. Ketika kepentingan  hukum  ini  berhadap-hadapan,  maka  di  butuhkan  sebuah  Perjanjian  terapeutik yang memberikan perlindungan hukum kepada kedua belah pihak.
Bekerjanya Perjanjian terapeutik ini sama asas dengan perjanjian pada umumnya. Nilai Pancasila terkonstruksi dalam asas Perjanjian terapeutik, sebagai berikut:
a. Perjanjian terapeutik berasaskan Konsensualisme ( concensualism ). Pasal 1320 ayat (1)  KUH  Perdata  menegaskan  bahwa  salah  satu  syarat  sahnya  perjanjian 3 adalah
1 Kaelan, Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia , Yogyakarta: Paradigma, 2002, 165-170
2 Sumaryono, Etika Hukum, Relevansi Hukum Kodrat Thimas Aquinas , Yogyakarta: Kanisius, 2020, 98
3 Hardijan Rusli , Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law , Pustaka Sinar Harapan: Jakarta, 1996, 16
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 9, No. 1, 2019, pp.1-16 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8093
adanya  kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak.  Peradaban  manusia  bergulir  terus, menghantar  manusia  pada  era  peradaban  aksara,  di  mana  manusia  tidak  hanya menggunakan  perjanjian  lisan,  tetapi  mampu  menulisnya  dalam  aksara  hingga menulis digital di  zaman  ini.  Perjanjian  yang  semula  lisan  dan  mengikat  sebagai undang-undang,  diperkuat  dalam  bentuk  perjanjian  tertulis  yang  selanjutnya menjadi hukum bagi kedua belah pihak.
Sila kedua butir ke-9 berbunyi bahwa bangsa Indonesia merasa dirinya bagian dari seluruh  bangsa  di  dunia,  dilanjutkan  pada  butir  ke-10  bahwa  bangsa  Indonesia mengembangkan  sikap  hormat  menghormati  dan  bekerjasama  dengan  bangsa  lain. Bentuk kerjasama juga tercermin dalam perjanjian terapeutik dimana antara dokter dan pasien tidak mungkin mencapai hasil tanpa adanya kesepakatan yang melandasi bentuk  kerjasama  tersebut.  Perjanjian  terapeutik  berasaskan  Asas  Kebebasan Berkontrak (freedom of contract).
Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, menegaskan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya.  Frasa “mereka yang membuatnya” implisit adalah dua subyek hukum monodualis,  yang menjunjung  tinggi  persamaan  derajat,  persamaan  hak,  dan  kewajiban  asasi  setiap manusia,  tanpa  membeda-bedakan  suku,  keturunan,  agama,  kepercayaan,  jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. (sila kedua butir ke-2 dan sila  keempat  butir  ke-1).  Asas  ini  merupakan  asas  kebebasan,  yang  dalam  Butir- butir Pancasila dimaknai sebagai tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain (Sila keempat butir ke-2).
Pasal  1338  KUH  Perdata,  frasa  “berlaku  sebagai  undang-undang”  menunjukkan bahwa  dengan  kebebasannya  manusia  membuat  kontrak  hak  dan  kewajiban  yang bersifat  resiprositas  dan  harus  dipenuhi  oleh  kedua  belah  pihak  secara  adil. Keadilan dalam sila ke-5 Pancasila dimaknai sebagai menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. (sila kelima butir ke-3).
b. Asas  Kepastian  Hukum (pacta  sunt  servanda) merupakan  asas  yang  berhubungan dengan  akibat  perjanjian.  Asas pacta  sunt  servanda merupakan  asas  bahwa substansi  perjanjian  terapetik  jarus  ditaati  oleh  pihak  yang  membuat  (oleh  dokter dan pasien) dan para pihak yang terkait. Tidak boleh melakukan intervensi terhadap
substansi  kontrak  yang  dibuat  oleh  para  pihak.  Asas pacta  sunt  servanda sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1338  ayat  (1)  KUH  Perdata  selaras  dengan  sila kelima yakni dalam penjabaran butir ke-3 dan ke-4, yang masing-masing berbunyi menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain.
c. Asas  Itikad  Baik (good  faith) dalam  Pasal  1338  ayat  (3)  KUH  Perdata  yang berbunyi:  “Perjanjian  harus  dilaksanakan  dengan  itikad  baik.”  Pada  perjanjian terapeutik,  asas  ini  terlaksana  atas  dasar  kepercayaan  atau  keyakinan  yang  teguh maupun  kemauan  baik  dari  para  pihak.  Asas  itikad  baik  terbagi  menjadi  dua macam,  yakni  itikad  baik  nisbi  dan  itikad  baik  mutlak.  Pada  itikad  yang  pertama, seseorang  memperhatikan  sikap  dan  tingkah  laku  yang  nyata  dari  subjek.  Pada itikad  yang  kedua,  penilaian  terletak  pada  akal  sehat  dan  keadilan  serta  dibuat ukuran  yang  obyektif  untuk  menilai  keadaan  (penilaian  tidak  memihak)  menurut norma-norma  yang  objektif.  Nilai  Pancasila  dalam  asas  ini  dijabarkan  pada  sila keempat  butir  ke-6yaitu  iktikad  baik  dan  rasa  tanggung  jawab  menerima  dan melaksanakan  perjanjian  terapeutik  tersebut  dengan  mengindahkan  proses sebelumnya yaitu musyawarah antar dokter dan pasien yang dilakukan dengan akal sehat  dan  sesuai  dengan  hati  nurani  yang  luhur.  Terapi  yang  diambil  harus  dapat dipertanggungjawabkan  secara  moral  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  menjunjung tinggi  harkat  dan  martabat  manusia,  nilai-nilai  kebenaran  dan  keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
d. Asas Kepribadian (personality) asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan  dan/atau  membuat  Perjanjian  terapeutik    hanya  untuk  kepentingan perseorangan  saja.  Pasal  1315  dan  Pasal  1340  KUH  Perdata.  Pasal  1315  KUH Perdata menegaskan: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau  perjanjian  selain  untuk  dirinya  sendiri.”  Inti  ketentuan  ini  sudah  jelas  bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPerdata berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang  membuatnya.”  Hal  ini  mengandung  maksud  bahwa  perjanjian  yang  dibuat oleh  para  pihak  hanya  berlaku  bagi  mereka  yang  membuatnya.  Namun  demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana diintrodusir dalam Pasal 1317 KUH  Perdata  yang  menyatakan:  “Dapat  pula  perjanjian  diadakan  untuk
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 9, No. 1, 2019, pp.1-16 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8093
kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.”
Asas personality ini merupakan sentral terpadunya nilai Pancasila dalam perjanjian terapeutik.  Dimulai  dari  pemahaman  bahwa  manusia  adalah  makhluk  monodualis, yang  memiliki  harkat  dan  martabat  sejak  ada-nya    sebagai  manusia  yang mengejawantahkan  eksistensi  dirinya  sebagai  makhluk  sosial,  yang  harus merperilaku adil terhadap sesamanya.
Asas ini memberikan penghargaan hakiki terhadap Perjanjian terapeutik yang hanya bertujuan semata-mata untuk kepentingan pelayanan medis  yang menjujung tinggi nilai intrinsik maupun ekstrinsik manusia itu sendiri.
Kajian  terhadap  asas-asas  yang  bekerja  dalam  perjanjian  terapeutik  ini  menunjukkan bahwa  dalam  hubungan  hukum  privat  dokter  dan  pasien  dilindungi  dengan  bingkai  nilai Pancasila, sehingga Perjanjian terapeutik tersebut keberadaannya harus dilepaskan dari segala bentuk  exploitasi,  dehumanisasi,  atau    mengancam  hak  manusiawi.  Kelemahan  yang  sering terjadi  bahwa antara  dokter/dokter  gigi  dan  pasien telah  terjadi  beberapa  kesenjangan (gap), yaitu:
a. kesenjangan  pengetahuan  di  bidang  kedokteran.  Pasien  biasanya  tidak  paham pengetahuan  medis,  sehingga  ketika  membuat  persetujuan  dibutuhkan  adanya keterangan  yang  benar,  baik  dan  lengkap  kepada  pasien  mulai  dari  tahap anamnesis,  diaknosis  ataupun  sebelum  melakukan  tindakan  kedokteran.    Pasien tidak  mengajukan  tuntutan  atas  adanya  malpraktik,  maladministrasi,  pelanggaran kode  etik,  justru  karena  pasien  tidak  paham  bahwa  dia  sedang  mengalami  hal tersebut.  Rasa  pasrah  dan  percaya  pada  kemampuan  dokter  bisa  jadi mempermudah  disetujuinya  suatu  Perjajian  terapeutik,  tetapi  di  sisi  yang  lain terjadi ketimbangan hak.
b. kesenjangan antara bahasa medis dan  Bahasa sehari-hari. Istilah, terminologi, dan analogi dalam dunia medis seringkali sulit untuk dicari terjemahannya untuk dapat dikatakan  secara  langsung  dengan  bahasa  sehari-hari,  sehingga  sulit  untuk dipahami  masyarakat.  Banyak  istilah  medis  yang  sulit  dicari  padanannya  pada Bahasa  sehari-hari.  Hal  ini  yang  mengakibatkan  bahwa  pasien  dalam  keadaan sakit  menjadi  subyek  hukum  yang  penurut,  yang  dengan  mudah  atau  spontan
langsung  menandatangi form  informed  consent yang  juga  sebenarnya  tidak  ia mengerti.
c. kesenjangan  sosial.  Dokter/  dokter  gigi  dianggap    lebih  tinggi  status  sosialnya dibandingkan  pasien.  Hal  ini  yang  sering  tanpa  disadari  sebagai  sekat  informasi antara  dokter  dan  pasien.  Pasien  untuk  bertanya  terus  tidak  berani  /  malu, sedangkan dokter menganggap persetujuan sudah diberikan tanpa cela.
Atas  kesenjangan  tersebut  maka  Perjanjian  Terapeutik  berpotensi  untuk  berat  sebelah (tidak  adil),  kesepakatan  yang  dibangun  hanya  atas  kepercayaan,  bukan  atas  kesepahaman. Kesepakatan  yang  dibangun  atas  kepercayaan  tentunya  tidak  memiliki  indikaor  yang  jelas, kepercayaan  bisa  memusar  ketika  pasien  tak  kunjung  sembuh  bahkan  membalas  untuk menyerang  dokter/dokter  gigi  sebagai  wan  prestasi.  Sedangkan  kesepakatan  yang  dibangun atas  dasar  pemahaman  nantinya  dapat  menjadi  standar  evaluasi  ( progress  indicator )  pada setiap tahapan-tahapan tindakan kedokteran yang dikerjakan oleh dokter.

## B. MODEL PERJANJIAN TERAPEUTIK BERDASAR NILAI PANCASILA
Perenungan  mendasar  yang  harus  dijawab  adalah:  “kapan  sesungguhnya  Perjanjian Terapeutik  tersebut  dimulai,  kapan  nilai-nilai  Pancasila  sebagai  visi  bertindak  para  pihak dalam  perjanjian  terapeutik  ini  mulai  menjadi  payung  pelindungan  hukum (legal protection)”. Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, pada pasal 45,  tentang  Persetujuan  Tindakan  Kedokteran  atau  Kedokteran  gigi,  berbunyi  sebagai berikut:
(1) Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi  terhadap pasien harus mendapat persetujuan.
(2) Persetujuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diberikan  setelah  pasien mendapat penjelasan secara lengkap.
(3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup:
a. diagnosis dan tata cara tindakan medis;
b. tujuan tindakan medis yang dilakukan;
c. alternatif tindakan lain dan risikonya;
d. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan
e. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.
(4) Persetujuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dapat  diberikan  baik  secara tertulis maupun lisan.
(5) Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigin yang mengandung resiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertilis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan
(6) Ketentuan  mengenai  tata  cara  persetujuan  tindakan  kedokteran  atau  kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.
Regulasi ini dilihat dari perspektif nilai Pancasila, dimaknai sebagai berikut:
a. Perjanjian  terapeutik  dimulai  pada  saat  Pasien  sudah  mendapatkan  penjelasan. Pada  tahap  ini,  tampak  bahwa  persetujuan  tidak  tercapai  tanpa  mufakat,  untuk mencapai keseimbangan atau keadilan.
b. Sebelum  persetujuan  ada  Proses  yang  tidak  bisa  ditinggalkan,.  Sebutlah  ini sebagai  proses  Pra-persetujuan,  yaitu  proses  dimana  pasien  mendapatkan penjelasan  atau  informasi  apapun  terkait  penyakitnya.  Informasi  tidak  hanya menyangkut tindakan medis, tetapi termasuk berapa biaya yang harus dikeluarkan pasien.  Hal  ini  merupakan  upaya  mewujutkan  nilai  keadilan.  Di  satu  pihak dokter/dokter  gigi  menerima  imbal  jasa  karena  profesi  dan  keahliannya,  di  sisi lainnya pasien mendapatkan kesembuhan.
c. Pemberian persetujuan tidak boleh mencederai hakikat kemanusiaan pasien. Rasa kemanusiaan  pasien  terpenuhi  jika  dalam  proses  ini  pasien  dipandang  sebagai subyek, bukan obyek. Jika pasien dimaknai sebagai obyek berarti dia diperlakukan sebagai  alat,  sedangkan  pada  tindakan  kedokteran,  pasien  adalah  subyek  dengan kepenuhan  jati  dirinya  yang  diberi  hak  konstitusional  oleh  undang-undang  itu sendiri.
Point  pentingnya  adalah  bahwa  Pelayanan  kedokteran  meliputi  dua  proses  yang  tak bisa  dipisahkan,  yaitu  proses  Pra-persetujuan  dan  Pemberian  Persetujuan.  Dokter  hanya melakukan  tindakan  setelah  adanya  Persetujuan  Tindakan  Kedokteran.  Di  negara  yang Pancasilais,  berlaku  nilai  kemanusiaan,  musyawarah-mufakat,  dan  keadilan  sosial. Implementasi  ketiga  nilai  ini  adalah  pada  proses  Pra-persetujuan,  dimana  informasi  harus diberikan secara benar, baik, dan lengkap.
Kecacatan  informasi  pada  tahap  pra-persetujuan  itu  sama  artinya  dengan pembohongan  publik.  Hal  ini  akan  menyebabkan  exploitasi  dan  dehumanisasi.  Misalnya: pasien  dipaksa  untuk  melakukan  serangkaian  pemeriksaan  Laboratorium  darah,  EKG,  USG, rontgen, CT Scan , MRI, Ecocardiography , Treatmill test, dan sebagainya, yang mungkin tidak
perlu.  Hanya  dokter  yang  mengetahui hidden  reasons dari  serangkaian  pemeriksaan  ini. Tindakan-tindakan  yang  berwujud supply  reduce  demand, tidak  dibenarkan  dalam  praktik kedokteran.
Perjanjian  terapeutik  merupakan  hukum  dalam  praktik  kedokteran.  Pada perkembangannya,  sekularisasi 4 sedemikian  berpengaruh  pada  hukum,  termasuk  hukum  dan positivisasi nilai 5 yang memayungi Perjanjian Terapeutik. Sekularisasi seringkali memisahkan hukum  dari  basis  nilainya,  yaitu  nilai  ketuhanan  (transendensi),  sehingga  hukum  modern, termasuk Perjanjian terapeutik lebih bersifat materialistik, hedonistik, bahkan atheistik,  yang akhirnya menggerus nilai kemanusiaan itu sendiri. Pada konteks hukum kesehatan Indonesia, nilai  Pancasila  berkedudukan  sebagai rechtsidee bahkan staatfundamental  norm dari  segala hukum positif. Hal ini tidak luput dari keberadaan Perjanjian Terapeutik sebagai satu-satunya perikatan dan setiap perikatan memiliki kekuatan hukum.
Perjanjian  terapeutik  yang  Pancasilais  akan  terwujud  jika  tercapai  nilai  perlindungan dan  keselamatan  pasien.  Perjanjian terapeutik  berfungsi  sebagai  instrumen etika  dan  hukum. Sifat perjanjian adalah inspaning verbintenis , yang hanya berupa perjanjian upaya. Tidak ada hal  konkrit  sebagai  hasil  yang  bisa  diprediksi.  Seorang  pasien  yang  berobat  ke  dokter  tidak bisa  dijanji  akan  akan  sembuh.  Setiap  teapi  yang  diberikan  selalu  berpotensi  adanya  efek samping pengobatan dan atau risiko medis. Praktik kedokteran , dimulai dengan kepercayaan dan  diakhiri  dengan  hasil  yang  bersifat unpredictable. Maka  dibutuhkan  itikad  baik  dari kedua  belah  pihak.  Itikad  baik  yang  diwujudkan  dengan  tindakan  koperatif,  kerjasama  dari pasien. Keterlibatan pasien secara penuh dalam mewujudkan perjanjian ini berpengaruh besar dalam pencapaian hasil.
Selanjutnya  dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  290  Tahun  2008  tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, bahwa Persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai  tindakan  kedokteran  atau  kedokteran  gigi  yang  akan  dilakukan  terhadappasien. Kajian  terhadap  substansi  dan  struktur  regulasi  ini  menunjukkan  nilai  kemanusiaan, musyawarah-mufakat,  dan  keadilan  sosial  seharusnya  menjadi  pilar-pilar  penyangga,  yang menentukan  apakah  Perjanjian  Terapeutik  sungguh  mampu  menjadi  bangunan  perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.
4 Yovita A. Mangesti, Hukum Berparadigma Kemanusiaan , Yogyakarta, Genta Publishing, 2016, 70-71
5 Syamsudin, Ilmu  Hukum  Profetik,  Gagasan  Awal  Landasan  Kefilsafatan  dan  Kemungkinan  Perkembangannya  di  Era Postmodern , Yogyakarta: PSH-UI, 2013,198
Untuk  mewujudkan  nilai-nilai  Pancasila  itu  menjadi  pondasi  dalam  Perjanjian Terapeutik,  maka  penulis  menyarankan  beberapa  standar  yang  harus  ada  pada  Perjanjian Terapeutik:
a. Tindakan Kedokteran dijelaskan dengan benar, baik, dan lengkap.
b. Pasien dapat didampingi oleh keluarganya atau tenaga advokasi medis.
c. Tidak melakukan provokasi dan intimidasi dengan menggunakan dalil keilmuan.
d. Risiko,  rasa  nyeri,  dan  ketidaknyaman  ( discomfort )  dari  tindakan  dan  pengobatan yang mungkin dialami pasien, harus dijelaskan secara terbuka.
e. Persetujuan hanya diberikan oleh pasien, setelah pasien sungguh memahami semua fakta kesehatan dan penyakit yang dideritanya.
f. Pasien  menandatangani  form  persetujuan  (pernyataan  Persetujuan  tindakan Kedokteran) hanya untuk satu jenis tindakan.
g. Persetujuan  Tindakan  Kedokteran  selalu  diperbaharui  terkait  dengan  perubahan apapun atas tindakan yang diberikan, semata-mata untuk kepentingan pasien.
h. Pasien berhak untuk melihat data pengobatan dirinya.
Perihal  Tenaga  Advokasi  medis  memang  belum  ada  tercantum  dalam  perundang- undangan.  Tenaga  Advokasi  medis  ini  dapat  terdiri  dari  tenaga  kesehatan  atau  profesional lain  (psikolog,  ahli  bahasa    lisan  maupun  isyarat,  konsultan  hukum)  yang  dianggap  dapat mendampingi pasien untuk sungguh-sungguh memahami penjelasan dari dokter/dokter gigi terhadap  tindakan  kedokteran.  Sebuah  perjanjian  tidak  memiliki  daya  sebagai  instrumen hukum karena proses komunikasi gagal mengakomodir kepantingan yang diametral.Perjanjian terapeutik pun  sangat mungkin sama ketika penjelasan tidak dipahami, atau  bahkan  dipolitisir  untuk  keuntungan  masing-masing.  Sekali  lagi,  bahwa  perjanjian  ini bersifat inspaning  verbinteis,  kesepakatan  dibuat  dalam  keadaan unpredictabel  result ,  pada usaha  kesembuhkan,  dan  dibutuhkan  kesadaran  tinggi  dari  pasien  untuk  merupaya menyembuhkan dirinya juga. Pasien tidak bisa mnuntut dokter/dokter gigi segamblang pada perjanjian  yang  bersifat resultaat  verbintenis .  Kehadiran  seorang  Tenaga  Advokasi  Medis akan  sangat  membantu  pasien  dalam  menemukan  keadilan  ketika  terjadi  hal-hal  terkait adanya kesalahan tindakan kedokteran, adanya risiko medis, atau hal lain yang berhubungan dengan percepatan penyembuhan pasien.
Fungsi  Tenaga  Advokasi  medis  ini  adalah  untuk  membantu  pasien  dan  keluarga, melakukan  fungsi check  and  balances sehingga  nilai  kemanusiaan,  musyawarah-mufakat, dan  keadilan  sosial  dapat  tercapai.  Sebuah  proses  sosial  membutuhkan  kontrol  dari masyarakat, demikian juga dalam praktik kedokteran. Ketidaktahuan pasien ini menjadikan pasien  sebagai vulnerable  person yang  rawan  untuk  terjadinya  instrumentalisasi  terhadap pasien.  Instrumentalisasi  berarti  menjadikan  pasien  sebagai  alat.  Bisa  jadi  sebagai  alat  uji coba  terapi,  subyek  penelitian,  bahkan  alat  ekonomi  karena  di  masa  sekarang,  pelayanan kedokteranpun memiliki nilai komoditi.
Keberadaan  Tenaga  Advokasi  medis  ini  membutuhkan  regulasi  lebih  lanjut,  sebagai suatu terobosan baru yang  mengawal hubungan dokter-pasien sampai Perjanjian terapeutik berakhir, yaitu pada saat pasien menyatakan dirinya sudah sembuh. Tenaga Advokasi medis dalam fungsi pendampingannya disesuaikan dengan kepentingan pasien.
Perkembangan  layanan  hingga  industri  kesehatan  pada  era  digital  berupa  praktik telemedicine  dengan  media  internet.  Telemedice  ini  sangat  membutuhkan  jasa  Tim Advokasi  medis,  karena  praktik  kedokteran  pada  telemedicine  berbeda  dengan  pengobatan konvensional.  Pasien  harus  terlibat  secara  aktif  dalam  mendiskripsikan  keluhan  yang dideritanya. Telemedicine masih tergolong inkonvensional karena Perjanjian terapeutik pada tahap  kesepakatan,  dilakukan  tanpa  anamnesis  dan  diagnosis  yang  lengkap.  Tidak  ada sentuhan  fisik,  demikian  pula    tanda  tangan  persetujuan  tidak  selalu  dalam  bentuk  tanda tangan digital, hanya pernyataan perangkat digital saja.
Perlu regulasi yang melindungi Perjanjian terapeutik telemedicine. Dokter/dokter gigi seharusnya  tetap  dilindungi  undang-undang,  demikian  pula  pasien.  Pasien  seringkali  malas datang karena selain kondisi fisik dari tubuh membuat malas untuk bergerak, atau bisa jadi jarak  tempuh  ke  unit  layanan  kesehatan  juga  jauh.  Di  sisi  lain  pasien  sering  beranggapan bahwa  dokter/dokter  gigi  yang  memeriksa  tanpa  melihat  atau  menyentuh  langsung  adalah dokter /dokter gifi yang hebat. Padahal justru dengan demikian pasien dikurangi dalam hak konstitusionalnya.  Antisipasi  terhadap  konflik  yang  muncul,  maka  perlu  adanya  bantuan Tenaga Advokasi medis, sehingga para pihak dapat terlayani sesuai hak dan kewajibannya.
Perjanjian  Terapeutik  sama  dengan  Perjanjian  lainnya  yang  berasaskan  resiprositas atau  adanya  hubungan  timbal  balik  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban.  Hak  dan  kewajiban dokter  dan  pasien  berhadap-hadapan.  Hak  pasien  merupakan  kewajiban  yang  harus diilakukan  dokter/dokter  gigu.  Hak  dokter/dokter  gigi  merupakan  kewajiban  pasien.
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 9, No. 1, 2019, pp.1-16 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8093
Kewajiban  harus  dipandang  sebagai prima  facie. 6 Kesinambungan  hak  dan  kewajiban  ini menghasilkan  adanya  perlindungan  hukum,  yang  otomatis  didapatkan  dalam  model Perjanjian  Terapeutik  ini.  Tanggung  jawab  atas  terpenuhi  hak  itu  merupakan  prestasi sedangkan pengingkaran kewajiban dapat menjadikan wan prestasi.
Indikator  telah  terjadi  wanprestasi  atau  tidak  adalah  seluruh  isi  dari  Pra-persetujuan dapat  tercapai.  Tindakan  Kedokteran  yang  sejak  Pra-persetujuan  itu  dijelaskan  dengan benar, baik, dan lengkap akan memberikan perlindungan bagi dokter untuk lepas dari somasi dan  gugatan  pasien  atas  alasan  ketidaktahuan.  Penjelasan  yang  lengkap  merupakan perwujudan adanya penghargaan terhadap pasien sebagai insan yang bermartabat.
Pendampingan  keluarga  atau  tenaga  advokasi  medis,  sekaligus  sebagai  saksi  atas adanya  kemungkinan  dokter  menjadi  tertuduh  melakukan  perbuatan  inkonstitusional  yang melanggar etika dan hukum praktik kedokteran.
Etika  dan  hukum  praktik  kedokteran  tidak  mengizinkan  untuk  adanya  provokasi  dan intimidasi  dengan  menggunakan  dalil  keilmuan.    Superioritas  profesional  baik  dari  dokter terhadap  pasien,  atau  dari  intitusi  bagi  pasien,  tidak  boleh  dijadikan  alasan  pembenar  atas semua  tindakan  kedokteran.  Sering  terjadi,  dokter  diprovokasi  untuk  menggunakan  obat- obatan tertentu atau jenis pemeriksaan tertentu demi perjanjian bisnis lainnya dengan pihak farmasi  dan  institusi.  Untuk  dapat  mengoptimalkan  tindakan  kedokteran  haruslah,  dokter dan pasien harus sama-sama merasa rasa aman dan nyaman. Dokter/ dokter gigi semestinya otonom, sehingga kemungkinan fraud dalam pelayanan kedokteran dapat diminimalisir.
Perjanjian  Terapeutik  membutuhkan  serangkaian  Penjelasan  atas  adanya  Risiko,  rasa nyeri, dan ketidaknyaman ( discomfort ) dari tindakan dan pengobatan yang mungkin dialami pasien,sekaligus  merupakan  antisipasi  terhadap  keadaan  risiko  di  luar  dari  kemampuan dokter sebagai profesional medis.
Bagaimanapun  juga,  dampak  positivisme  hukum  mengharuskan  bahwa  hukum memiliki  perangkat  alat  bukti  tertulis.  Satu-satunya  instrumen  hukum  dalam  praktik kedokteran  adalah  Perjanjian  terapeutik.  Perjanjian  terapeutik  bentuknya  analog  dengan dokumen  hukum.  Maka  Persetujuan  yang  diberikan  oleh  pasien,  setelah  pasien  sungguh memahami semua fakta kesehatan dan penyakit yang dideritanya, merupakan alat bukti atas adanya dugaan malpraktik maupun maladministrasi.
6 Khudzaifah Dimyati, Pemikiran Hukum, Konstruksi Epistemologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia , 2014, 27
Sebagaimana  perjanjian  pada  umumnya,  bahwa  perjanjian  hanya  dibuat  untuk  suatu hal  tertentu  (obyek  tertentu),  maka  dengan  pasien  menandatangani  form  persetujuan (pernyataan  Persetujuan  tindakan  Kedokteran)  hanya  untuk  satu  jenis  tindakan, dokter/dokter  gigi  hanya  memiliki  tanggungjawab  hukum  terhadap  satu  tindakan  tersebut, dan tidak dapat ditafsirkan dengan perluasan makna. Hal ini berlaku pula untuk perubahan tindakan, ataupun penambahan tindakan.
Perjanjian  terapeutik  sebagai  dokumen  hukum,  hak  milik  atas  Perjanjian  ini  melekat pada  pasien.  Maka  pasien  berhak  untuk  melihat  data  pengobatan  dirinya  yang  telah terdokumentasi.  Pada  dokumen  ini  pun  akan  tampak  keseluruhan  peristiwa  hukum  yang telah dilaksanakan sebagai wujud “prestasi” bagi kedua belah pihak.
Keseluruhan proses dan hasil yang tertera pada Perjanjian terapeutik, baik dalam tahap Pra-persetujuan  hingga  Persetujuan,  seorang  dokter  berada  pada  posisi  superior  dibanding pasien. Superioritas ini akibat adanya “ proffesional power ”. Jika kondisi ini dibiarkan tanpa keseimbangan tentu akan  berpengaruh pada kondisi fisik maupun psikis. Sedangkan ajaran Pancasila  memandang  manusia  sebagai  makhluk  monodualis  (fisik  dan  psikis)  yang  harus terus  menerus  diperjuangkan  untuk  semakin  berkualitas  di  berbagai  sisi  kehidupan. Kedelapan  standar  Perjanjian  terapeutik  tersebut  di  atas,  merupakan  implementasi  nilai Pancasila, yang berfungsi sebagai legal protection , karenanya mutlak harus ada dalam setiap tindakan kedokteran

## PENUTUP
Perjanjian terapeutik merupakan dasar hukum bagi hubungan hukum dokter pasien. Perjanjian terapeutik ini sah apabila kedua belah pihak mencapai kata sepakat yang diwujudkan melalui Persetujuan  Tindakan  Kedokteran (Informed  Consent). Model  Perjanjian  terapetik  berbasis pada  nilai  Pancasila  tercermin  melalui  8  (delapan)  standar  yang  penulis  tawarkan,  yaitu: Tindakan  Kedokteran  dijelaskan  dengan  benar,  baik,  dan  lengkap;  Pasien  dapat  didampingi oleh  keluarganya  atau  tenaga  advokasi  medis;  Tidak  melakukan  provokasi  dan  intimidasi dengan menggunakan dalil keilmuan; Risiko, rasa nyeri, dan ketidaknyaman ( discomfort ) dari tindakan  dan  pengobatan  yang  mungkin  dialami  pasien,  harus  dijelaskan  secara  terbuka; Persetujuan  hanya  diberikan  oleh  pasien,  setelah  pasien  sungguh  memahami  semua  fakta kesehatan  dan  penyakit  yang  dideritanya;  Pasien  menandatangani  form  persetujuan (pernyataan  Persetujuan  tindakan  Kedokteran)  hanya  untuk  satu  jenis  tindakan.  Persetujuan Tindakan Kedokteran selalu diperbaharui terkait dengan perubahan apapun atas tindakan yang diberikan,  semata-mata  untuk  kepentingan  pasien;  serta  Pasien  berhak  untuk  melihat  data pengobatan dirinya. Terkait dengan perkembangan telemedicine, maka  dibutuhkan penataan terhadap  bentuk  formal  versi  digital,  dan  sanksi  yang  berpangkal  dari  nilai  harkat  dan
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 9, No. 1, 2019, pp.1-16 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8093
martabat  manusia.Keberadaan  Tenaga  Advokasi  medis,  merupakan novelty dari  Perjanjian terapeutik yang kiranya dapat dikonstruksi sebagai hukum positif, dalam rangka pembaharuan hukum kesehatan.

## REFERENCES
Agus  Budiyanto,  et.al, Aspek  Jasa  Pelayanan  Kesehatan  Dalam  Perspektif  Perlindungan Pasien, Bandung: Karya Putra Darwati, 2010.
Bernard L Tanya, Pancasila Bingkai Hukum Indonesia, Yogyakarta,: Genta Publishing, 2014.
Cecep Triwibowo, Etika Hukum dan Kesehatan , Yogyakarta: Nuha Medika, 2014.
Drijarkara, Me-Negara, meng- Indonesia, Pancasila dari Sudut Pandang Filsafat Manusia, Yogyakarta: Penerbit USD, 2014.
Endang, Transaksi Terapeutik dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Saki t, Bandung: PT CAB, 2009.
Guwandi, Inform Consent dan Inform Refusal , Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2003.
________, Informed Consent , Jakarta: FHUI, 2004.
Hardijan Rusli , Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law , Pustaka Sinar Harapan:
Jakarta, 1996.
Harmien  Hadiati  Koeswadji, Hukum  Kedokteran  di  Dunia  Internasional ,  Makalah Simposium, Medical Law , Jakarta, 1993.
Kaelan, Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia , Yogyakarta: Paradigma, 2002.
Konsil  Kedokteran  Indonesia, Kemitraan  dalam  Hubungan  Dokter-Pasien ,  Jakarta:  KKI, 2006.
Khudzaifah  Dimyati, Pemikiran  Hukum,  Konstruksi  Epistemologis  Berbasis  Budaya  Hukum Indonesia , 2014.
Mudji  Sutrisno  dalam  LH  Morgan, Sistem  Pendidikan  Nasional  untuk  Membangun Peradaban Bangsa , Yogyakarta: Gajah mada, 2011.
Petrus CKL Bello, Hukum dan Moralitas, Tinjauan Filsafat Hukum , Jakarta: Erlangga, 2012.
Pitono Soeparto, et.al, Etik dan Hukum di Bidang Kesehatan , Surabaya: Airlangga University
Samil Suprapti, Etika Kedokteran Indonesia , Jakarta: YPBS, 2001.
Salim  H.S, Hukum  Kontrak:  Teori  &  Teknik  Penyusunan  Kontrak ,,  Sinar  Grafika  ,  Jakarta: 2004.
________, Perkembangan  Hukum  Kontrak  di  Luar  KUH  Perdata ,  Rajawali  Press,  Jakarta. 2006.
Sasrapratedja, Lima Gagasan yang tepat Mengubah Indonesia, Jakarta: Pusat Kajian Filsafat Pancasila , 2013.
Soekidjo Notoatmodjo, Etika Hukum Kesehatan , Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
Sudjito, et.al, Jati Diri Manusia Indonesia Dalam Perspektif Pembentukan Karakter Bangsa, Yogyakarta : UGM, 2013.
_________, Memahami Manusia Indonesia secara Holistik , Yogyakarta: PSP Press, 2012.
Sumaryono, Etika Hukum, Relevansi Hukum Kodrat Thomas Aquinas , Yogyakarta: Kanisius, 2020.
Yeremias Jena, Wacana Tubuh dan Kedokteran, Sebuah Refleksi Filosofis , Jakarta: Atmajaya, 2014.
Yovita A. Mangesti, Hukum Berparadigma Kemanusiaan , Yogyakarta, Genta Publishing, 2016.