## IMPLEMENTASI  PROGRAM JAMINAN  PEMELIHARAAN  KESEHATAN

## Harsini dan Zaili Rusli
FISIP Universitas Riau,  Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293
Abstract : Implementation of Health Insurance Program. The purpose of this study to determine the implementation of the health care program and the factors that influence the PT Jamsostek Cabang Riau II. This study used qualitative methods, this method of choice because researchers are expected to be able to reveal the reality of what happened in the field and is more sensitive and adaptive to the role of various factors in the study as well as sensitive information that is descriptive. Results of this study that the implementation of health care insurance programs generally quite successfully implemented. And each year has increased membership to this program. It's just that there are complaints from program participants about the services provided by the implementer of the JPK program. Factors affecting the implementation of the health care insurance program is communication, resources, attitudes and bureaucratic structures.
Abstrak : Implementasi Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan . Tujuan penelitian ini untuk mengetahui  implementasi  program  jaminan  pemeliharaan  kesehatan  dan  faktor-faktor  yang mempengaruhinya pada PT Jamsostek Cabang Riau II. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, metode ini menjadi pilihan peneliti karena diharapkan akan mampu mengungkapkan realitas yang terjadi dilapangan dan lebih sensitive dan adaptif terhadap peran berbagai faktor dalam penelitian serta  peka  terhadap  informasi-informasi  yang  bersifat  deskriptif.  Hasil  penelitian  ini  bahwa implementasi program jaminan pemeliharaan kesehatan secara umum cukup berhasil dilaksanakan. Dan setiap tahunnya mengalami kenaikan kepesertaan untuk program ini. Hanya saja masih ada keluhan-keluhan dari peserta program tentang pelayanan yang diberikan oleh implementator dari program JPK ini. Faktor yang mempengaruhi dalam implementasi program jaminan pemeliharaan kesehatan ini adalah komunikasi, sumberdaya, sikap dan struktur birokrasi.
Kata Kunci: implementasi program, peserta program, pemeliharaan kesehatan

## PENDAHULUAN
Salah satu kewajiban negara adalah melindungi setiap warga negaranya baik secara fisik, mental, sosial dan ekonomi sebagai imbal balik kesetiaan warga negara kepada negara, baik dalam bentuk pembayaran pajak secara rutin atau ketundukan pada peraturan hukum di negara tersebut. Poin tersebut juga tercakup dalam Pancasila dan UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia yang merupakan buah pemikiran bangsa ini sejak awal kemerdekaan. Realisasi perlindungan tersebut dalam konteks perlindungan asuransi atau jami- nan sosial.
Bentuk perlindungan, pemeliharaan, dan pe- ningkatan kesejahteraan dimaksud diseleng- garakan dalam bentuk program jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) yang bersifat dasar, dengan berazaskan usaha bersama, kekeluar- gaan dan gotong royong. Pada dasarnya program
ini menekan pada perlindungan bagi tenaga kerja yang relatif mempunyai kedudukan yang lebih rendah. Oleh karena itu, pengusaha memikul tanggung jawab utama dan secara moral pengu- saha mempunyai kewajiban untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerjanya. Disamping itu, sudah sewajarnya apabila tenaga kerja juga berperan aktif dan ikut bertanggung jawab atas pelaksanaan program Jamsostek.
Untuk dapat mewujudkan keadaan sehat tersebut banyak upaya yang harus dilaksanakan. Salah satu diantaranya yang dipandang mem- punyai peranan yang cukup penting adalah pe- nyelenggaraan program pemeliharaan kesehatan. Jika program pemeliharaan kesehatan tidak tersedia, tidak tercapai, tidak terjangkau, tidak berkesinambungan, tidak menyeluruh, tidak terpadu dan atau tidak bermutu tentu sulit di- harapkan terwujudnya keadaan sehat tersebut.
Kesehatan  merupakan  kebutuhan  dasar manusia. Dengan kondisi yang sehat, maka ma- nusia dapat melakukan segala kegiatan termasuk bekerja secara maksimal sehingga menghasilkan kinerja dan produktivitas yang tinggi. Sudah menjadi kodrat, bahwa manusia itu bekeluarga dan berkewajiban menanggung kebutuhan ke- luarganya. Oleh karenanya, kesejahteraan yang perlu dikembangkan bukan hanya bagi tenaga kerja sendiri, juga bagi keluarganya dalam rang- ka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas. Yang harus tetap terpelihara pada saat tenaga kerja kehilangan sebagian atau se- luruh penghasilannya sebagai akibat terjadinya resiko resiko sosial antara lain kecelakaan kerja, sakit, meninggal dunia dan hari tua.
Jamsostek adalah program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu yang menggunakan mekanisme asuransi sosial. Program Jamsostek memberikan perlindungan bersifat dasar untuk menjaga harkat dan martabat manusia. Khusus tenaga kerja jika mengalami risiko-risiko sosial ekonomi dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja. Resiko sosial ekonomi yang ditanggulangi oleh program Jamsostek, terbatas saat terjadi peristiwa kecelakaan, sakit, hamil, bersalin, ca- cat, hari tua dan atau terputusnya penghasilan tenaga kerja dan atau membutuhkan perawatan medis.
Pasal 25 UU No. 3 Tahun 1992 menyebut- kan Jamsostek memiliki empat program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yaitu Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Penyele- nggaraan program Jamsostek merupakan seba- gian dari tugas pokok pemerintah di bidang ke- tenagakerjaan sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja khususnya pasal 10 dan pasal 15. Untuk menjamin pelaksanaan programnya, Jamsostek sebagai Badan Usaha Milik Negara secara prinsip telah ditunjuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya me- ngutamakan pelayanan kepada peserta dalam
rangka peningkatan perlindungan dan kesejah- teraan tenaga kerja beserta keluarganya.
Jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) adalah salah satu program di Jamsostek yang menjamin kesehatan tenaga kerja serta keluarga- nya. Mulai dari pencegahan, pelayanan diklinik kesehatan, rumah sakit, kebutuhan alat bantu peningkatan fungsi organ tubuh, dan pengobatan secara efektif dan efesien. Upaya pemeliharaan kesehatan meliputi aspek-aspek promotif, pre- ventif, kuratif dan rehabilitatif secara tidak ter- pisah-pisah. Namun demikian khusus untuk jaminan pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerja lebih ditekankan pada aspek kuratif dan rehabilitatif tanpa mengabaikan dua aspek yang lain.
Program JPK Jamsostek memberikan pela- yanan kesehatan berupa rawat jalan, rawat inap di rumah sakit, perawatan kehamilan dan per- tolongan persalinan, obat obatan dan pelayanan kesehatan lainnya bagi tenaga kerja dan ke- luarganya yang menderita sakit. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahwa perusahaan wajib mengikut sertakan (mengasuransikan) tenaga kerjanya dalam program Jamsostek tersebut kepada Badan Penyelenggara yang ditunjuk. Berdasarkan UU No. 3 Tahun 1992 ditetapkan bahwa Badan Penyelenggara Program Jam- sostek haruslah BUMN yang berstatus hukum perusahaan perseroan. Badan penyelenggara program Jamsostek berdasarkan PP No. 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek, PT. Jamsostek (Persero) ditunjuk sebagai Badan Penyelenggara.
Atas dasar sifat program JPK Jamsostek di atas, maka PT. Jamsostek (Persero) Cabang Riau II dalam memberikan pelayanan kesehatan pada peserta dan keluarganya mendapat per- saingan yang semakin ketat dari Badan Usaha lain yang bergerak dalam menyelenggarakan program  pelayanan  kesehatan.  Contohnya seperti  PT. Askes  (Persero),  Puri  Husadha, Simas  Sehat dan  lain sebagainya, sehingga kehadiran Badan Usaha yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan cepat menjadi pesaing utama bagi  PT. Jamsostek (Persero).
Banyaknya keluhan dari peserta program Jamsostek mengenai pelayanan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara dalam hal ini PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Riau II terhadap kedatangan dokter pada praktek tidak adanya dokter pada jam praktek serta kerama- han dokter pada peserta/pasien, pemberian obat, serta fasilitas pelayanan kesehatan yang seadanya saja tidak memenuhi standard minimal memberi pelayanan kesehatan dari Depertemen Kese- hatan RI.
Adanya  perbedaan  jam  layanan  antara peserta Jamsostek dengan pasien umum yang dilakukan oleh balai pengobatan yang bekerja sama dengan Jamsostek. Keluhan peserta prog- ram tempat perobatan yang jauh dari tempat tinggal tenaga kerja. Perusahaan atau pengusaha memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan dan perlindungan bagi tenaga kerjanya. Dalam hal ini pengusaha bekerja sama dengan pihak asuransi (PT. Jamsostek) yang akan memberikan jaminan terhadap tenaga kerja, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua serta jaminan pemeliharaan kesehatan. Peru- sahaan membayar iuran kepada pihak jamsostek setiap bulannya, sehingga apabila terjadi resiko yang terjadi pada tenaga kerja dalam pekerjaan dapat ditanggungkan kepada PT. Jamsostek. Kemudian  dalam  melaksanakan  program jaminan pemeliharaan kesehatan PT Jamsostek bekerjasama dengan pihak pelayan kesehatan yang disebut dengan Balai Pengobatan. Ketika tenaga kerja membutuhkan pelayanan keseha- tan, maka balai pengobatan yang telah ditunjuk oleh pihak PT. Jamsostek berkewajiban mem- berikan pelayanan kesehatan kepada tenaga kerja serta keluarga sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Dilihat dari data perkembangan kepeserta- an untuk program-program Jamsostek di atas, yang dimulai dari tahun 2009, di mana untuk periode tahun 2010  maupun tahun 2011 meng- alami kenaikan kepesertaan untuk semua prog- ram yang diadakan. Hanya saja untuk program jaminan pemeliharaan kesehatan, kepesertaan- nya belum dapat terlaksana 100% sesuai dengan jumlah tenaga kerja yang aktif. Tidak semua
perusahaan mendaftarkan tenaga kerjanya untuk mengikuti program pemeliharaan kesehatan yang telah disediakan Jamsostek.
Hal di atas menimbulkan pertanyaan me- ngapa untuk program jaminan pemeliharaan ke- sehatan pada PT. Jamsostek tidak dapat ber- kembang  sama  dengan  program  Jamsostek lainnya seperti program JKK, program JKM, dan program JHT. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi program jaminan pemeliharaan kesehatan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya pada PT. Jamsostek Cabang Riau II.

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan harapan penelitian dapat lebih mende- katkan diri pada objek-objek yang diteliti serta meningkatkan sensitivitas terhadap konteks- konteks yang ada dan sifat-sifat tersebut cen- derung membuahkan konfidensi yang lebih besar pada keaslian data kualitatif dibanding kualitatif. Metode ini menjadi pilihan peneliti karena di- harapkan akan mampu mengungkapkan realitas yang terjadi dilapangan dan lebih sensitif dan adaptif terhadap peran berbagai faktor dalam penelitian serta peka terhadap informasi-infor- masi yang bersifat deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Implementasi Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Penelitian ini menggunakan teori Edward III (1980) untuk menjadi tolak ukur keberhasilan implementasi program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) pada PT Jamsostek Cabang Riau II. Implementasi Program JPK pada PT. Jamsostek Cabang Riau II Pekanbaru, yaitu:

## 1. Standar dan Sasaran Program
Standar dan sasaran program sudah sesuai dengan SOP dari Program JPK PT. Jam- sostek Cabang Riau II Pekanbaru.

## 2. Sumberdaya
Sumberdaya dari PT. Jamsostek dan Balai
Pengobatan atau Klinik yang bekerjasama dengan Jamsostek sudah cukup memadai untuk melakukan implementasi Program JPK.

## 3. Karakteristik Agen Pelaksana
Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian program. Semakin luas cakupan implementasi, maka semakin besar pula agen yang dilibatkan.

## 4. Sikap/Kecendrungan Pelaksana
Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana perlu diperhatikan dalam pengim- plementasian program.

## 5. Komunikasi  antar  Organisasi  dan Aktivitas  Pelaksana
Koordinasi merupakan mekanisme yang am- puh dalam implementasi program. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak- pihak yang terlibat dalam suatu proses imple- mentasi, maka asumsi kesalahan akan sedikit untuk terjadi.

## 6. Lingkungan  Ekonomi,  Sosial,  dan Politik
Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai implementasi program dalam per- spektif yang ditawarkan Van Meter dan Van Horn adalah, sejauh mana lingkungan ekster- nal turut mendorong keberhasilan program yang telah ditetapkan.

## Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi Implementasi Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi  menurut  Edwards  III  (1980) sebagai berikut:

## 1. Komunikasi
Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas
apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebi- jakan dan peraturan implementasi harus diko- munikasikan pada bagian yang tepat.
Tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi ter- sebut di atas adalah:
a. Transmisi, maksudnya adalah penyaluran komunikasi yang baik akan dapat meng- hasilkan suatu implementasi yang baik pula.
b. Kejelasan, maksudnya komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan ha- ruslah  jelas  dan  tidak  membingungkan (ambigu).
c. Kosistensi, maksudnya perintah yang diberi- kan dalam pelaksanaan sesuatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau untuk dijalankan).

## 2. Sumber Daya
Sumber daya merupakan faktor yang penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan atau program. Begitu penting sumber daya dalam mendukung implementasi program supaya dapat berjalan dengan efektif, maka indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan im- plementasi Program JPK pada PT. Jamsostek Riau II dari sumber daya adalah:
a.  Staf, sumberdaya utama dalam implementasi adalah staf. Kegagalan dalam implementasi program  salah  satunya  disebabkan  oleh jumlah staf yang tidak mencukupi ataupun tidak memiliki kemampuan atau skill yang sesuai dengan bidangnya. Harus ada staf yang berkompeten dalam tugasnya sehingga im- plementasi dapat dilaksanakan dengan baik.
b. Informasi, informasi memiliki dua bentuk, yaitu informasi yang berhubungan dengan cara atau teknis dalam melakukan program. Kemudian informasi mengenai data kepatu- han dari pelaksana terhadap peraturan pe- merintah yang telah ditetapkan.
c. Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat di- laksanakan. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan implementator di mata publik tidak
terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi program yang telah di- rumuskan sebelumnya.
d. Fasilitas, fasilitas (sarana dan prasarana) juga diperlukan sebagai pendukung untuk proses implementasi. Jika tidak ada fasilitas yang mendukung, maka hal ini dapat meng- hambat jalannya implementasi program.

## 3.  Disposisi atau Sikap
Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komit- men, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila memiliki disposisi atau sikap yang baik, maka dia akan dapat menjalankan program dengan baik sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Hal- hal penting yang perlu dicermati pada variabel ini adalah:
a. Pengangkatan  birokrat, disposisi  atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan nyata terhadap imple- mentasi program bila personilnya tidak me- laksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana harus orang- orang yang memiliki dedikasi pada program yang telah ditetapkan.
b. Isentif, salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecendrungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi isentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang ber- tindak menurut kepentingan mereka sendiri. Maka memanipulasi isentif oleh para pelak- sana program mempengaruhi tindakan para pelaksana. Dengan cara menambah keuntu- ngan atau biaya tertentu akan mendorong para pelaksana program melaksanakan pe- rintah dengan baik.

## 4. Struktur Birokrasi
Struktur birokrasi/organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki penga- ruh  yang  signifikan  terhadap  implementasi program. Ada  dua  karakteristik yang  dapat mendorong kinerja struktur organisasi ke arah yang lebih baik, yaitu:
a. Melakukan Standar Operating Procedures (SOP), adalah suatu kegiatan rutin yang me- mungkinkan para staf atau pelaksana program untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap hari sesuai dengan standar yang diterapkan.
b. Melaksanakan fragmentasi, adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

## SIMPULAN
Implementasi Program Pemeliharan Kese- hatan (JPK) pada PT. Jamsostek Cabang Riau II Pekanbaru secara umum cukup berhasil dilak- sanakan. Terbukti hingga saat ini Program JPK ini masih tetap bisa berjalan dengan baik. Setiap tahunnya mengalami kenaikan untuk peserta yang mengikuti program ini. Hanya saja banyak ke- luhan-keluhan dari peserta program tentang pelayanan yang diberikan oleh balai pengobatan atau klinik yang telah ditunjuk oleh pihak PT. Jamsostek. Kendala dalam implementasinya adalah kurangnya pengetahuan peserta program tentang  standar  pengobatan  dengan  meng- gunakan fasilitas JPK. Hal ini disebabkan ku- rangnya sosialisasi dari PT. Jamsostek kepada peserta JPK.
Implementasi  Program  JPK  pada  PT. Jamsostek Cabang Riau II ini sering mendapat keluhan-keluhan dari peserta JPK. Hal ini di- karenakan Balai Pengobatan yang telah ditunjuk PT. Jamsostek tidak memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta JPK dengan baik. Kemudian adanya perbedaan waktu pelayanan terhadap peserta program JPK PT. Jamsostek. Dengan demikian, beberapa peserta merasa kurang puas atas program ini  dan ada juga peserta yang memutuskan untuk keluar dari Program JPK.

## DAFTAR RUJUKAN
Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: AlfaBeta
Abidin, Said Zainal. 2002. Kebijakan Publik. Jakarta: Yayasan Pancur Curah.
174 Jurnal Kebijakan Publik , Volume 4, Nomor 2, Oktober 2013, hlm. 119-218
Dunn, William N., 2000. Pengantar Analisis Kebijakan  Publik . Yogyakarta:  Gadjah
Mada Press
Dwidjowijoto  dan  Riant  Nugroho.  2006.
Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang. Jakarta: Gramedia
Ekowati, Lilik. 2005. Perencanaan,  Implementasi, dan  Evaluasi. Surakarta: Pustaka Cakra
Islamy, Irfan. 2000. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan  Negara .  Jakarta:  Bumi Aksara
Mustopadidjadja. 2003. Manajemen Proses Kebijakan Publik: Formulasi Implementasi dan Evaluasi Kinerja . Jakarta: LAN & DUTA Pertiwi Foundation