Gender and Politics: Keterlibatan Perempuan ….           Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak
SAWWA – Volume 12, Nomor 3, Oktober 2017
409

## GENDER AND POLITICS:

## Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Politik
Ulfatun Hasanah Ulfatun Hasanah Ulfatun Hasanah Ulfatun Hasanah,,,, 1 Najahan
Najahan Najahan
Najahan    Musyafak
Musyafak Musyafak Musyafak 2
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang e-mail: ulfatunhasanah92@gmail.com; najahan_musyafak@walisongo.ac.id

## Abstrak
Gender  issues  are  an  issue  that  demands  social  and  cultural construction justice between men and women. In the demands of this construction, the balance of functions, status, and nature of the  sexes  is  expected  to  be  realized.  Instead,  development  is  a construction of the changes that take place in society from certain socio-cultural conditions toward something that is considered more valuable.  In  addition  it  can  also  be  interpreted  as  an  effort  to alleviate  backwardness.  Therefore,  all,  gender  and  development are a reciprocal correlation between one another. The emergence of  gender  injustice  issues  or  gender  discrimination  due  to  social construction process in society. Yet Islam and the Constitution of 45  countries  have  guaranteed  equality  of  access  for  women  and men.  Therefore,  enhancing  the  role  of  women  and  men  in gendered development as an integral part of national development has  significance  in  the  effort  to  achieve  harmonious  harmony between  men  and  women  or  to  achieve  gender  equality  and justice in various areas of life and development. The results of this study, trying to reveal gender in development should not be the same role between men and women, there are areas of their own that can be done by men and women. _________________________________________________________
Isu gender merupakan suatu isu yang menuntut keadilan konstruksi sosial maupun kultural antara kaum  laki-laki  dengan perempuan. Dalam  tuntutan  konstruksi  ini,  keseimbangan  fungsi,  status,  dan hakekat  antar  jenis  kelamin  diharapkan  dapat  direalisasikan.
Sebaliknya, pembangunan merupakan suatu konstruksi perubahan yang  terjadi  di  masyarakat  dari  kondisi  sosio-kultural  tertentu menuju  ke  arah  sesuatu  yang  dianggap  lebih  bernilai.  Selain  itu
____________
1 Program Magister KPI Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo, Semarang.
Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Gender and Politics: Keterlibatan Perempuan ….
410
dapat juga diartikan sebagai usaha pengentasan keterbelakangan. Oleh  karena  itu  semua,  gender  dan  pembangunan  adalah  suatu korelasi timbal balik antara satu dengan yang lain. Munculnya isu ketidakadilan gender atau diskriminasi gender akibat adanya proses konstruksi sosial di dalam masyarakat. Padahal Islam dan UUD 45 negara telah menjamin kesetaraan akses perempuan dan laki-laki. Oleh  karena  itu,  peningkatan  peranan  perempuan  dan  laki-laki dalam pembangunan yang berwawasan gender sebagai bagian inte- gral  dari  pembangunan  nasional,  mempunyai  arti  penting  dalam upaya untuk mewujudkan kemitrasejajaran yang harmonis antara laki-laki  dengan  perempuan  atau  mewujudkan  kesetaraan  dan keadilan  gender  dalam  berbagai  bidang  kehidupan  dan  pem- bangunan.  Hasil  penelitian  ini,  berusaha  menampakkan  gender dalam pembangunan tidak harus sama peran antara laki-laki dan perempuan, ada wilayah-wilayah sendiri yang bisa dilakukan laki- laki dan perempuan.
Kata Kunci :   gender; konstruksi sosial; komunikasi; pembangunan

## A. A.
A. A.     Pendahuluan

## Pendahuluan Pendahuluan Pendahuluan
Pembangunan merupakan isu penting yang tidak pernah berhenti dibahas baik  di  negara  terbelakang,  negara  berkembang,  sampai  dengan  negara  maju. Walaupun konteks yang dibicarakan  dan cara yang digunakan mereka berbeda- beda,  akan  tetapi  pada  dasarnya  tujuan  yang  diharapkan  semua  sama,  yakni membawa negaranya masing-masing dari keadaan sebenarnya saat ini menuju keadaan normatif yang dianggap lebih baik. 2
Tidak dapat disangkal lagi bahwa partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pembangunan  sangatlah  penting  dan  bahkan  menentukan.  Menurut  Ginanjar Kartasasmita  (1955)  "pembangunan  memang  dapat  juga  berjalan  dengan mengandalkan kekuatan yang ada pada pemerintah ....... namun hasilnya tidak akan sama jika dibandingkan dengan pembangunan yang mendapat dukungan dan partisipasi rakyat”. Karena partisipasi masyarakat 3 tersebut sangat penting,
____________
2 Afriandi  Setiawan,  dkk, Gender  dan  Pembangunan ,  dalam  https://  arifcintaselvia. wordpress.com/kuliah/teori-pembangunan/gender-dan-pembangunan/.  diakses  Desember 2011.
3 Menilik  asal  usul  istilah  komunikasi  pembangunan,  pertama  kali  diciptakan  pada tahun 1972 oleh Nora, Quebral. Ia mendefiniskan komunikasi pembangunan sebagai: the art and  science  of  human  communication  linked  to  a  society’s  planned  transformation  from  a  state  of poverty to one of dynamic socioeconomic growth that makes for greater equity and the larger unfolding of  individual  potential (sebuah  seni  dan  ilmu  pengetahuan  komunikasi  manusia  yang
Gender and Politics: Keterlibatan Perempuan ….           Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak
Di  dalam  Garis-Garis  Besar  Haluan  Negara  (GBHN)  Indonesia  disebutkan bahwa partisipasi aktif segenap lapisan masyarakat dalam pembangunan harus makin  meluas  dan  merata.  Adapun  pengertian  partisipasi  di  sini  diwujudkan dalam  memikul  beban,  tanggungjawab  dalam  pelaksanaan  dan  menerima kembali  hasil-hasil  pembangunan.  Meskipun  istilah  partisipasi  sudah  menjadi jargon  politik  yang  pewujudannya  dalam  proses  pembangunan  ini  diinginkan oleh semua orang, tapi sebagai istilah, perkataan partisipasi belum mendapatkan batasan pengertian yang jelas.
Adanya keiikutsertaan masyarakat di dalam setiap tahapan pembangunan, sering dikaitkan dengan upaya menumbuhkan rasa memiliki ( "sense of ownership" atau "sense of belonging") terhadap sarana atau prasarana yang dibangun. Dengan adanya  rasa  memiliki  ini  pada  gilirannya  akan  menghasilkan  pembangunan yang berkelanjutan ( sustainability ).
Pembangunan  pada  prinsipnya  harus  memberikan  keadilan  dan  ke- makmuran  kepada  semua  masyarakat,  kepada  laki-laki  maupun  perempuan, kepada  yang  kaya  maupun  yang  miskin  ( Teori  Fungsionalisme,  Talcot  Parson) . 4

## ____________
berhubungan dengan sebuah transformasi sosial yang direncanakan dari suatu negara yang miskin  kepada  satu  dinamika  pertumbuhan  ekonomi-sosial  yang  menciptakan  keadilan yang merata dan membentangkan individu yang seluas-luasnya). Komunikasi hadir pada semua upaya yang bertujuan terarah untuk membawa ke arah perubahan. Tetapi ini tidak berarti bahwa komunikasi itu faktor yang paling menentukan. Komunikasi hanyalah salah satu  dari  sekian  komponen  faktor-faktor  yang  paling  penting  adalah  yang  menentukan organisasi  struktural  masyarakat,  kondisi  politik,  ekonomi,  dan  sosial  yang  menempati batas-batas tempat perubahan bisa terjadi. Menurut Royal D. Colle terdapat tujuh benang yang mempunyai sumbangsih dalam komunikasi pembangunan, salah satunya yaitu The Community  Participation  Thread (benang  partisipasi  masyarakat).  Secara  historis,  gagasan lahirnya Komunikasi Pembangunan Partisipatif sendiri diilhami oleh pemikiran intelektual dari Amerika Latin oleh Paulo Freire, kemudian diikuti oleh Luis Ramiro Beltran, dan Juan Diaz Bordenave. Istilah Participatory Communication sendiri pertama kali digunakan secara resmi  dalam  sebuah  seminar  di  Amerika  Latin  (1978)  yang  disponsori  oleh Center  for Advanced Studies and Research for Latin America. Jadi, komunikasi pembangunan partisipatif adalah suatu aktifitas yang direncanakan yang didasarkan pada proses-proses partisipatif di satu  sisi,  dan  pemanfaatan  media  komunikasi  dan  komunikasi  tatap  muka  di  sisi  lain, dengan tujuan untuk memfasilitasi dialog diantara pemangku kepentingan yang berbeda, yang  berkisar  pada  perumusan  masalah  atau  sasaran  pembangunan  bersama,  me- ngembangkan  dan  melaksanakan  atau  menjabarkan  seperangkat  aktivitas  yang  memberi kontribusi untuk mecari solusi yang didukung bersama.
4 Teori Struktural-Fungsional. Teori ini muncul di tahun 1930-an sebagai kritik terhadap teori evolusi. Teori ini mengemukakan tentang bagaimana memandang masyarakat sebagai sebuah  sistem  yang  saling  berkaitan.  Teori  ini  mengkui  adanya  keanekaragaman  dalam kehidupan sosial. Dalam kondisi seperti itu, dibuatlah suatu sistem yang dilandaskan pada
Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Gender and Politics: Keterlibatan Perempuan ….
Fakta  yang  ada  sekarang  justru  pembangunan  semakin  mempertajam  ke- senjangan  keadilan  sosial  antara  masyarakat  miskin  dengan  masyarakat  yang kaya,  antara  perempuan  dengan  laki-laki,  antara  kelompok  yang  berkuasa dengan kelompok masyarakat biasa. Hal ini terlihat adanya ketidakadilan gender dalam pembangunan.
Lalu, benarkah perempuan termarginalkan? Benarkah adanya ketidakadilan gender dalam pembangunan? Bertitik tolak dari problem yang ada di masyarakat bahwa adanya diskriminasi perempuan atau perempuan termarginalkan. Penulis berusaha mencoba mengupasnya lebih dalam.

## B. B. B. B.     Selayang Pandang Gender Selayang Pandang Gender Selayang Pandang Gender Selayang Pandang Gender
Isu gerakan gender berasal dari Barat pada sekitar ± tahun 1980 (diresmi- kan) sedangkan tahun 1960-an sudah ada tetapi belum diresmikan yang sering disebut dengan istilah feminisme. 5 Istilah gender diperkenalkan oleh para ilmu-
____________
konsensus nilai-nilai agar terjadi adanya interelasi demi sesuatu yang dinamakan harmoni, stabilitas  dan  keseimbangan  ( equilibrium ).  Sistem  ini  mensyaratkan  aktor  dalam  jumlah memadai,  sehingga  fungsi  dan   struktur  sesorang  dalam  sistem  menentukan  tercapainya stabilitas atau harmoni tersebut. Ini berlaku untuk sistem sosial: agama, pendidikan, struktur politik, sampai rumah tangga, dalam hal ini termasuk mengenai gender. Sosialisasi fungsi struktur  tersebut  dilakukan  dengan  institusionalisasi,  melalui  norma-norma  yang  di- sosialisasikan. Secara rinci teori ini berisi: (1) masyarakat memiliki kelembagaan yang mirip organ tubuh biologi, saling terkait dan tergantung satu dengan yang lain, (sistem), (2) setiap lembaga  masyarakat  mumpunyai  fungsi  yang  jelas  dan  khas,  untuk  melakukan  tugas menunjang  kestabilan  dan  kemajuan  masyarakat,  (3) functional  emperatif ,  yaitu  AGIL ( Adoption to the environment, goal attaintment, integration and latency), Lembaga ekonomi untuk A, Pemerintah untuk G, Lembaga Hukum dan Agama untuk I dan Lembaga Pendidikan dan Keluarga untuk L.
5 Gerakan  feminisme  merupakan  gerakan  konflik  sosial  yang  dimotori  oleh  para pelopor  feminisme  dengan  tujuan  mendobrak  nilai-nilai  lama  (patriarki)  yang  selalu dilindungi oleh kokohnya tradisi struktural fungsional. Gerakan feminism modern di Barat dimulai pada tahun 1960-an yaitu pada saat timbulnya kesadaran perempuan secara kolektif sebagai golongan tertindas. Menurut Skolnick: Some feminists denounced the family as a trap that turned women into slaves (beberapa feminis menuduh keluarga sebagai perangkap yang membuat para perempuan menjadi budak-budak). Gerakan feminisme yang berdasar- kan  model  konflik  berkembang  menjadi  gerakan-gerakan  feminisme  liberal,  radikal,  dan sosialis atau Marxisme. Untuk memahami konsep feminisme berikut diuraikan berdasarkan sejarah berkembangnya gerakan feminisme yang mencakup dua gelombang: (1) Gerakan gelombang pertama, lebih pada gerakan filsafat di Eropa yang dipelopori oleh Lady Mary Wortley Montagu dan Marquis de Condorcet yang pada tahun 1785, suatu perkumpulan masyarakat  ilmiah  untuk  perempuan  pertama  kali  didirikan  di  Middelburg  (Selatan Belanda).  Seorang  aktivis  sosialis  utopis  bernama  Charles  Fourier  pada  tahun  1837  me- munculkan istilah feminisme yang kemudian tersebar ke seluruh Eropa dan benua Amerika.
Gender and Politics: Keterlibatan Perempuan ….           Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak
413
wan sosial untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan yang bersifat bentukan budaya yang dipel- ajari dan disosialisasikan sejak kecil. 6
Istilah gender pertama kali di perkenalkan oleh Robert Stoller (1968). Secara etimologi (bahasa), kata “jender” berasal dari bahasa Inggris, gender berarti “jenis kelamin”, sedangkan menurut bahasa Arab gender berarti “ " ة . Sedang- kan  secara terminologi (istilah),  gender  adalah  suatu  konsep  kultural  yang  ber- upaya  membuat  pembedaan  ( distinction )  dalam  hal  peran,  perilaku,  mentalitas, dan  karakteristik  emosional  antara  laki-laki  dan  perempuan  yang  berkembang dalam  masyarakat. 7 Istilah gender  belum  masuk  dalam  perbendaharaan  kata Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi dalam pemakaian berikutnya istilah ini selalu dikaitkan dengan budaya. Istilah gender lebih banyak menunjuk kepada perbedaan  status  dan  peranan laki-laki  dan  perempuan  yang  terbentuk  dalam proses sosial dan budaya yang panjang. 8
Gender - A way of looking at society which focuses on women’s roles and  responsibilities  in  relation  to  those  of  men.  Gender  -  is  not  a property of individuals but an ongoing interaction between actors and structures with tremendous variation across men ‟ s and women ‟ s lives “individually  over  the  life  course  and  structurally  in  the  historical context of race and class. (Ferree 1990 dalam Lloyd et al. 2009: p.8)
Di dalam buku yang berjudul Sex and Gender yang ditulis oleh Hilary M. Lips, mengartikan bahwa gender adalah harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan

## ____________
Publikasi John Stuart Mill dari Amerika dengan judul The Subjection of Women pada Tahun 1869  yang  melahirkan  feminisme  Gelombang  Pertama.  (2)  Feminisme  gelombang  kedua, dimulai  pada  tahun  1960,  dengan  terjadinya  liberalisme  gaya  baru  dengan  diikutserta- kannya perempuan dalam hak suara di parlemen. Era Tahun 1960 merupakan era dengan mulai ditandainya generasi “baby boom” (yaitu generasi yang lahir setelah perang dunia ke- 2) menginjak masa remaja akhir dan mulai masuk masa dewasa awal. Pada masa inilah, masa bagi perempuan mendapatkan hak pilih dan selanjutnya ikut dalam kancah politik kenegaraan . 6 Herien Puspitawati, “ Konsep, Teori dan Analisis Gender”, dalam artikel  Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen  Fakultas Ekologi Manusia- Institut Pertanian Bogor  2013, h. 1. http://ikk.fema.ipb.ac.id/v2/images/karyailmiah/gender.pdf
7 Azyumardi Azra, Kajian Tematik al-Qur’an tentang Kemasyarakatan (Bandung: Angkasa, 2008), h. 315.
8 Sinulingga, R. dalam Jurnal Wawasan , Juni, Volume 12, Nomor 1, Medan: USU 2006, h. 47.
Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Gender and Politics: Keterlibatan Perempuan ….
perempuan.  Hal  ini  dapat  dilihat,  misalnya  bahwa  perempuan  dikenal  dengan lemah lembut, cantik, emosional dan keibuan. Sementara laki-laki sebaliknya, yaitu dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Ciri-ciri dari sifat itu merupakan sifat yang  dapat  dipertukarkan,  misalnya  ada  laki-laki  yang  lemah  lembut,  ada perempuan yang kuat, rasional dan perkasa. Perubahan ciri dari sifat-sifat tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain. 9
Dalam implementasinya, terjadi kerancuan dalam memahami gender dan seks. Pengertian gender itu berbeda dengan pengertian jenis kelamin ( sex ). Tabel berikut ini menyajikan perbedaan konsep gender dan jenis kelamin:
Tabel 1.
Perbedaan Sex dan Gender 10 No. Aspek Gender Jenis Kelamin (Sex) 1 Dasar Konstruksi sosial. Takdir 2 Pencirian Persepsi kultur (non-biologis) Biologis 3 Status yang dibentuk Feminin, maskulin. Contohnya: a. Perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan, sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. b.  Sebagai konsekuensi dari hasil kesepakatan masyarakat, maka pembagian peran laki-laki adalah mencari nafkah dan be- kerja di sektor publik, sedang- kan peran perempuan di sektor domestik dan bertanggung jawab  masalah rumah tangga.
Perempuan, laki-laki
Contohnya: Laki-laki memiliki penis, jakala
(kala menjing), dan mem- produksi sperma, sedangkan perempuan memiliki rahim dan saluran untuk me-
lahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan mem- punyai alat menyusui. 4 Peran sosial a. Peran sosial dapat berubah: Peran istri sebagai ibu rumah tangga dapat berubah menjadi pencari nafkah, disamping a. Peran reproduksi tidak dapat berubah: Sekali menjadi perempuan dan mempunyai rahim, maka
____________
9 M. Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 8-9.
10 Afriandi  Setiawan,  dkk, Gender  dan  Pembangunan ,  diakses  2011,  dalam  https:  // arifcintaselvia. wordpress.com/kuliah/teori-pembangunan/gender-dan-pembangunan/.
Gender and Politics: Keterlibatan Perempuan ….           Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak
SAWWA – Volume 12, Nomor 3, Oktober 2017 415
menjadi istri juga.
b.   Peran sosial dapat dipertukarkan: Untuk saat-saat tertentu, bisa saja suami tidak memiliki pekerjaan sehingga tinggal di rumah mengurus rumah tangga, sementara istri bertukar peran untuk bekerja mencari nafkah bahkan sampai ke luar negeri. Atau Sifat-sifat perempuan dan laki-laki dapat dipertukarkan, artinya ada laki-
laki yang memiliki sifat lemah lembut dan keibuan dan ada juga perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa. selamanya akan menjadi perempuan dan sebaliknya. b. Peran reproduksi tidak
dapat dipertukarkan: tidak mungkin laki-laki melahirkan dan perempuan membuahi. 5 Jangkauan Kelompok sosial tertentu. Universal, seluruh dunia. C. C. C. C.     Gender Gender Gender
Gender dan dan dan dan Kon Kon Kon Konsssstruksi Sos truksi Sos truksi Sos truksi Sosial ial ial ial
Konstruksi  sosial 11 merupakan  pembentukan  dari  sistem  konseptual kebudayaan  dan  linguistik.  Konstruksi  sosial  juga  bertujuan  membuat  dunia bermakna kepada yang lain. Makna tercipta dari sistem alih kode, aturan atau kesepakatan  maupun  tanda  secara  historis.  Konstruksi  peran  gender  adalah bagaimana peran gender dibentuk dari kebudayaan dan disosialisasikan.
Gender juga merupakan alat analisis yang baik untuk memahami persoalan diskriminasi  terhadap  kaum  perempuan  secara  umum.  Ditegaskan  bahwa gender  adalah  pembagian  laki-laki  dan  perempuan  yang  dikonstruksi  secara sosial dan budaya. Dan ternyata, perbedaan gender antara laki-laki dan perempu- an  terjadi  melalui  proses  yang  panjang,  melalui  proses  sosialisasi,  penguatan, konstruksi, sosial budaya bahkan melalui kekuasaan negara. Sedemikian panjang dan lamanya proses “genderisasi” secara sosial budaya tersebut sehingga lambat laun perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan sebagai konstruksi sosial budaya  menjadi  seolah-olah  ketentuan  dari  Tuhan,  atau  bersifat  kodrati  dan
____________
11 Konstruksi sosial lahir dari pemikiran Peter L. Berger, dituangkan dalam karya yang terkenal, yaitu Inovation to Sociology (1963) dan The Social Contructions of Reality (1966) yang ditulis bersama temannya, Thomas Luckmann. Dalam bukunya tersebut, dinyatakan bahwa realitas  terbentuk  secara sosial,  oleh  karenanya sosiologi sebagai ilmu pengetahuan  harus menganalisa bagaimana proses tersebut terjadi.
Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Gender and Politics: Keterlibatan Perempuan ….
biologis  yang  tidak  dapat  diubah  lagi.  Artinya,  ada  anggapan  sebagian  besar masyarakat  yang  namanya  kodrat  wanita  adalah  hasil  konstruksi  sosial  dan budaya  atau  gender.  Gender  mempengaruhi  keyakinan  manusia  serta  budaya masyarakat tentang bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berpikir dan bertindak sesuai dengan ketentuan sosial tersebut. Pembedaan yang ditentukan oleh  aturan  masyarakat  dan  bukan  biologis  itu  dianggap  sebagai  ketentuan Tuhan.
Perbedaan peran gender yang merupakan bentukan masyarakat tersebut di- sosialisasikan  terus  menerus  melalui  pendidikan  baik  secara  langsung  maupun tidak  langsung  dalam:  keluarga  (orang  tua),  sekolah  (guru),  negara  (pembuat kebijakan,  penguasa),  dan  dimasyarakat  (tokoh  masyarakat,  pemuka  agama, media  massa,  dan  lain-lain).  Misalnya  saja  sejak  kecil  anak  sudah  dibiasakan dengan mainan yang berbeda, untuk anak laki-laki mobil-mobilan, senjata, robot, dan  sebagainya,  sedangkan  perempuan  diberikan  boneka,  peralatan  rumah tangga,  dan  pelatan  masak.  Pemberian  mainan  tersebut  secara  tidak  langsung mengajarkan kepada anak tentang perbedaan peran masing-masing, bahwa laki- laki menjadi gagah, pemberani, dan kelak menjadi penanggung jawab keluarga. Sedangkan kepada perempuan diharapkan bisa mempunyai sifat keibuan yang pintar  mengurus  anak,  masak  dan  mengurus  rumah.  Pendidikan  dan pembiasaan demikian telah berlangsung lama dan turun temurun tanpa ada yang mempertanyakan,  sehingga  terjadi  proses  internalisasi  yang  lancar  tanpa hambatan.  Tidak  mengherankan  jika  kemudian  perbedaan  yang  merupakan hasil  bentukan  masyarakat  tersebut  dipahami  sebagai  kodrat.  Oleh  karena  itu pula  masyarakat  sangat  memegang  teguh  ‘aturan-aturan’  yang  membedakan peran  perempuan  dan  laki-laki.  Namun,  di  sisi  lain  banyak  pula  yang  ‘me- langgar’ dan pada akhirnya masyarakat bisa menerima pula.
Hubungan  atau  relasi  antar  jenis  kelamin  (perempuan  dan  laki-laki)  atau relasi gender dipengaruhi oleh pandangan yang ada antara keduanya. Posisi per- empuan maupun laki-laki sedemikian rupa, dibangun dalam beragam level:
1. Di  tingkat  keluarga,  institusi  keluarga  merupakan  ruang  awal  peran  dan ideologi  gender  diperkenalkan.  Contohnya,  keluarga  yang  mendambakan anak laki-laki menyiapkan segala perlengkapan bayi yang belum lahir de- ngan warna biru sebagai warna tegas, dan merah bila anaknya perempuan. Pemberian alat permainan yang stereotip  pada anak-anak juga merupakan
Gender and Politics: Keterlibatan Perempuan ….           Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak
SAWWA – Volume 12, Nomor 3, Oktober 2017
417
pandangan gender. Anak laki-laki pastinya tidak diharapkan untuk bermain boneka  atau  memasak.  Pada  komunitas  tertentu  anak  laki-laki  tidak  di- tuntut untuk bisa memasak atau melakukan pekerjaan kerumah tanggaan. Sementara anak perempuan diajarkan untuk membantu ibu di rumah dan lain-lain.  Pola  pengasuhan  dan  pendidikan  ini  akan  mempengaruhi pandangan sang anak kelak dalam memilih dan menyesuaikan profesi dan keahliannya. Ini karena mereka terdidik dan diperlakukan demikian. Dan demikian seterusnya. Keluarga berperan melanggengkan bentuk dan relasi gender, baik yang adil maupun yang timpang.
2. Di  tingkat  sekolah/pendidikan  formal,  isi  ajaran  pendidikan  di  sekolah menjadi  salah  satu  dasar  pola  perilaku  dan  pandangan  mengenai  posisi, peran, tanggung jawab dan fungsi yang berbeda antara perempuan dan laki- laki.  Ini  bisa  dilihat  dari  kurikulum  pengajaran  dan  cara  mendidik  di sekolah. Ini tidak hanya dialami oleh peserta didik, namun juga pendidik atau  guru.  Ada  banyak  bukti  pembedaan  perlakuan  antara  guru  laki-laki dan  guru  perempuan.  Banyak  buku-buku  pelajaran  yang  dibuat  dengan bahasa  dan  ilustrasi  yang  melanggengkan  stereotip  peran  dan  kedudukan perempuan  dan  laki-laki.  Misalnya,  ada  buku  yang  mengajarkan  bahwa kegiatan anak perempuan membantu ibu di rumah setelah pulang sekolah sementara anak laki-laki digambarkan bermain bola.
3. Di tingkat masyarakat, masyarakat sebagai wadah pencetak budaya, nilai, norma, dan tradisi yang mencerminkan pola relasi antara perempuan dan laki-laki.  Pemaknaan  dan  pemberian  posisi,  peran,  dan  tanggung  jawab akan  masing-masing  jenis  kelamin  dan  gender  dibentuk  dalam  bahasa masyarakat sesuai dengan tingkat kepantasan. Masyarakat seolah memiliki kriteria dan hukum mengenai apa yang pantas, layak dan wajar juga yang tidak layak, tidak pantas dan di luar kewajaran yang dilakukan oleh laki- laki, juga oleh perempuan.
4. Di  tingkat  negara/pemerintah,  banyak  program  pemerintah  dan  kebijakan Negara yang dibangun dengan konstruksi gender yang stereotip. Misalnya, Posyandu  merupakan  program  kesehatan  anak  yang  dibangun  untuk perempuan, dengan asumsi perempuan atau ibu merupakan pihak yang ber- tanggung jawab pada kondisi kesehatan keluarga (anak). Sementara banyak pelatihan teknis (seperti bidang pertanian) hanya bisa diakses laki-laki, seolah tidak  ada  perempuan  yang  menggeluti  bidang  ini.  Namun  saat  ini  gencar
Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Gender and Politics: Keterlibatan Perempuan ….
dikampanyekan  gerakan  keterlibatan  ayah  di  kegiatan  Posyandu.  Hal  ini telah  berlangsung  di  beberapa  wilayah  Indonesia,  meskipun  masih  sangat terbatas. Perubahan kebijakan ini tentu melihat kebutuhan bahwa perempuan semakin  dituntut  untuk  memasuki  dunia  publik  karena  juga  dibutuhkan pemikirannya, sementara laki-laki juga perlu peka dan lebih intensif terlibat pada kegiatan yang bersifat domestik, karena keduanya memiliki nilai yang sama.  Termasuk  menakar  nilai  kegiatan  produktif  (menghasilkan  pen- dapatan) dan reproduktif. Ini artinya perspektif kebijakan yang stereotip akan menciptakan  program  yang  sangat  stereotip  dan  menjadi  pembenaran  dan pelanggengan.  Negara  dan  pemerintah  menjadi  salah  satu  institusi  yang bertanggungjawab pada pola relasi gender pada masyarakatnya. 12

## D. D. D. D.     Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam
Kita ketahui bahwa salah satu misi Islam adalah pembebasan manusia dari berbagai  bentuk  anarki  dan  ketidakadilan.  Islam  sangat  menekankan  pada keadilan  di  semua  aspek  kehidupan.  Keadilan  ini  tidak  akan  tercapai  tanpa membebaskan golongan masyarakat lemah dan marjinal dari penderitaan. Hal ini ditegaskan dalam al-Qur’an, bahwa orang-orang yang beriman diperintahkan untuk berjuang membebaskan golongan masyarakat lemah dan tertindas. 13
Rasulullah juga mengajarkan kesetaraan dan keadilan gender. 14 Pada masa jahiliyyah perempuan  sempat  mendapatkan  perlakukan  bias  gender  seperti: diperkosa,  simpanan  laki-laki,  beban  ganda,  kekerasan  nafsu  laki-laki,  dan sebagainya.  Setelah  Islam  datang,  masa  Rasulullah  perempuan  dan  laki-laki
____________
12 Anisa  Siti  Aisah,  dkk,  “Gender  Sebagai  Konstruksi  Sosial”,  diakses  Jum’at  10  Juni 2016, dalam http:// tangan-malaikat.blogspot.com/2016/06/makalah-gender-sebagai- konstruksi-sosial.html?m=1.
13 Jihan Abdullah, “ Kesetaraan Gender dalam Islam ”, Jurnal Musawwa , Vol. 1 (1), 2009, h. 4. 14 Kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu kondisi yang adil ( equity ) dan setara ( equality ) dalam hak, kesempatan dan hubungan kerjasama antara laki-laki dan perempuan, dengan  kondisi  saling  mendukung/  melengkapi  dan  saling  menghormati/  menghargai. Kesetaraan  gender:  Kondisi  perempuan  dan  laki-laki  menikmati  status  yang  setara  dan memiliki  kondisi  yang  sama  untuk  mewujudkan  secara  penuh  hak-hak  asasi  dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan. Definisi dari USAID menyebut- kan bahwa “ Gender Equality permits women and men equal enjoyment of human rights, socially valued goods, opportunities, resources and the benefits from development results .Definisi dari USAID menyebutkan bahwa “ Gender Equity is the process of being fair to women and men. To ensure fairness, measures must be available to compensate for historical and social disadvantages that prevent women and men from operating on a level playing field. Gender equity strategies are used to eventually gain gender equality. Equity is the means; equality is the result .
Gender and Politics: Keterlibatan Perempuan ….           Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak
posisinya  setara.  Pada  masa  Rasulullah  dan  sahabatnya,  sekian  banyak  per- empuan/istri  yang  bekerja.  Ada  yang  bekerja  sebagai  perias  pengantin,  seperti Ummu  Satim  binti  Malhan  yang  merias  pengantin  antara  lain:  Shafiyah  bin Huyay,  istri  Nabi  Muhammad.  Bahkan  istri  Nabi  Muhammad  Zainab  binti Jahesy  juga  aktif  bekerja  sampai  pada  menyimak  kulit  binatang,  dan  hasil usahanya  itu  beliau  bersedekah.    Selain  itu,  Siti  Khatijah  juga  sebagai bisnis woman . Raithah, istri sahabat Nabi, Abdullah Ibnu Mas’ud, sangat aktif bekerja, karena suami dan anaknya ketika itu, tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga    ini.  Bahkan  pada  masa  Raja  Sulaiman,  Ratu  Bilqis  menjadi  sudah menjadi Ratu satu jagad dunia. Setelah Rasulullah meninggal, realita yang ada bias gender mulai muncul kembali. 15
Dalam  al-Qur’an  sangat  menjunjung  kesetaraan  dan  keadilan  gender meskipun  hanya  tersirat  (tekstual)  saja.  Yang  ada  hanya  ciri-ciri/  prinsip-prinsip kesetaraan  gender  dalam  al-Qur’an.  Banyak  ayat  menjelaskan  tentang  prinsip- prinsip kesetaraan gender. Nasaruddin Umar mencoba mengkompilasinya sebagai berikut: (1) Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba (QS. al-Hujurat:
____________
15 Bias gender muncul lagi disebabkan, ketika penafsiran yang terkait dengan perempu- an  selalu  saja  didefinisikan  melalui  konsep  fikih,  perempuan  dipandang  inferior  dengan landasan  tafsir  yang  mengandung  bias  misoginis.  Hal  tersebut  dapat  jadi  karena  adanya beberapa hal, antara lain ialah sebagai berikut: (1) Pemahaman terhadap pengertian gender dan  seks  dalam  mendefinisikan  peran  seringkali  belum  pas.  (2)  Metode  penafsiran  yang selama ini digunakan, masih banyak mengacu pada pendekatan tekstual, bukan konteks- tual; sebagai konsekuensi qaidah ushul yang biasa dijadikan pegangan jumhur ulama tafsir ( al ibrah bi umum al lafdzi, la bi khusus as sabab ), (3) Umumnya mufassir adalah kaum laki-laki, (4)  Banyak  dikesankan  bahwa  kitab  suci  al-Qur’an  banyak  memihak  laki-laki  dan  men- dukung  sistem  patriarkhi,  yang  oleh  kalangan  feminis  dipandang  bisa  merugikan perempuan,  dan  (5)  Pengaruh  kisah  Israiliyat  yang  berkembang  luas  di  kawasan  Timur Tengah.  Bias  gender  tidak  hanya  terjadi  dalam  memahami  atau  menafsirkan  ayat-ayat, melainkan juga muncul dalam pemahaman hadis Nabi Muhammad. Bahkan, bias gender juga  ditemukan  dalam  penafsiran  banyak  literatur  Islam  klasik  (kitab  kuning),  terutama dalam penafsiran kitab-kitab fiqh yang pada umumnya sering dianggap mutlak kebenaran- nya.  Lihat:  Zaitunah  Subhan, Perempuan  dan  Politik  dalam  Islam (Yogyakarta:  Pustaka Pesantren, 2010), h. 2-4; Jika kita perhatikan uraian di atas, maka pandangan yang meng- interpretasikan  bahwa  Islam  menganggap  wanita  itu  lemah,  tidak  cerdas,  tidak  layak menjadi pemimpin, derajat wanita di bawah tingkatan laki-laki, dan pandangan-pandangan lain yang meminggirkan wanita pada dasarnya karena kesalahan dalam menginterpretasi- kan  teks-teks  agama  yang  bersifat  diskriminatif.  Oleh  karena  itu,  penafsiran  ini  perlu diluruskan dan perlu dicarikan solusinya, atau dengan kata lain, perlu adanya reinterpretasi Lihat:  Khariri,  “ Kesetaraan  Gender  dalam  Perspektif  Islam:  Reinterpretasi  Fiqih  Wanita”, Ying-Yang: Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak., STAIN Purwokerto, Vol. 4 (1) 1, 2009 ; Menurut Umar bias gender dalam penafsiran teks-teks kitab suci al-Qur’an dapat ditelusuri. Lihat  Nasaruddin  Umar, Argumen  Kesetaraan  Gender  Perspektif  al-Qur’an ,  (Jakarta:  Para- madina, 2001), h. 268-290.
Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Gender and Politics: Keterlibatan Perempuan ….
13), (2) Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah (QS. al-Baqarah: 30), (3) Laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial (QS. al- A`râf: 172), (4) Adam dan Hawa adalah aktor yang sama-sama aktif terlibat dalam drama kosmis (QS. al-A`raf: 22), dan (5) Laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak  meraih  prestasi  dalam  kehidupannya  (QS.  al-Nahl: 97). Misi pokok kitab suci al-Qur’an diturunkan ialah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan, termasuk diskriminasi seksual. Sehingga bila terdapat penafsiran  yang  mengarah  kepada  nilai  ketidakadilan,  maka  penafsiran  tersebut perlu diteliti dan dikaji kembali (direinterpretasi). 16
Dalam kaitannya dengan persoalan relasi laki-laki dan perempuan, prinsip dasar  Al-Qur’ân  sesungguhnya  memperlihatkan  pandangan  yang  egaliter. Menurut  Asghar,  al-Qur’ân  lah  yang  pertama  kali  memberikan  mereka (perempuan)  hak-hak  yang  sebelumnya  tidak  pernah  mereka  dapatkan  dalam aturan yang legal. 17
Islam sendiri bukan agama patriarki. 18 Islam tidak mengajarkan bahwa ke- dudukan  perempuan  berada  di  bawah  seorang  laki-laki.  Islam  mengajarkan bahwa  seorang  perempuan  ketika  menikah  maka  tanggungjawab  atas  dirinya berada  di  diri  laki-laki  yang  menjadi  suaminya.  Hadis  menunjukkan  bahwa Islam  memberikan  penghormatan  yang  besar  terhadap  perempuan,  karena sebaik-baiknya laki-laki muslim adalah yang berbuat baik kepada istrinya. Islam memberikan kehormatan yang tinggi bagi para muslimah. Tidak ada kewajiban bagi mereka untuk mencari nafkah. Bukannya menggambarkan wanita sebagai orang  yang  lemah  dan  tukang  membebani  laki-laki,  tetapi  ini  adalah  peng- hormatan  Islam  kepada  perempuan  sehubungan  dengan  tugas  mereka  yang amat vital di dalam rumah keluarganya.
____________
16 Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur’an , h. 247-268. 17 Ibid , h. xxxiv-xxxv.
18 Budaya patriarki merupakan budaya dimana laki-laki mempunyai kedudukan lebih tinggi dari perempuan. Dalam budaya ini, ada perbedaan yang jelas mengenai tugas dan peranan  perempuan  dan  lelaki  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  khususnya  dalam keluarga.  Laki-laki  sebagai  pememimpin  atau  kepala  keluarga  memiliki  otoritas  yang meliputi kontrol terhadap sumber daya ekonomi, dan suatu pembagian kerja secara seksual dalam  keluarga.  Hal  ini  menyebabkan  perempuan  memiliki  akses  yang  lebih  sedikit  di sektor  publik  dibandingkan  lelaki.    Patriarki  adalah  istilah  yang  dipakai  untuk  meng- gambarkan  sistem  sosial  dimana  kaum  laki-laki  sebagai  suatu  kelompok  mengendalikan kekuasaan atas kaum perempuan.
Gender and Politics: Keterlibatan Perempuan ….           Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak
Islam  memberikan  kewajiban  dan  hak  yang  sama  bagi  laki-laki  maupun perempuan,  namun  laki-laki  diberikan  satu  tingkat  lebih  tinggi  dibanding perempuan bukan untuk merendahkan tapi dalam sebuah rumah tangga laki-laki menjadi  imam  yang  memiliki  tanggungjawab  serta  tugas  yang  tidak  mudah dalam menjaga istri dan anak-anaknya kelak. 19 Firman Allah:
َﻞِﺋﺎَﺒ َ َو ﺎً ﻮُﻌُﺷ  ْﻢُ ﺎَﻨْﻠَﻌَﺟَو  ٰ َ ﻧُأَو  ٍﺮَﻛَذ ﻦِّﻣ ﻢُ ﺎَﻨْﻘَﻠَﺧ ﺎ#ﻧِإ  ُسﺎ#&ا ﺎَﻬ)* َ +  ﺎَﻳ اﻮُﻓَرﺎَﻌَ ِ/ ۚ ْﻢُ ﺎَﻘْ0 َ أ ِ #1ا َﺪﻨِﻋ ْﻢُ4َﻣَﺮ ْ 5 َ أ #نِإ ۚ ﴿ ٌ9ِﺒ َﺧ ٌﻢﻴِﻠَﻋ َ #1ا #نِإ ;< ﴾
“Hai  manusia,  sesungguhnya  Kami  menciptakan  kamu dari  seorang laki-laki  dan  seorang  perempuan  dan  menjadikan  kamu  berbangsa- bangsa  dan  bersuku-suku  supaya  kamu  saling  kenal-mengenal. Sesungguhnya  orang  yang  paling  mulia  di antara  kamu  di  sisi  Allah ialah  orang  yang  paling  takwa  diantara  kamu.  Sesungguhnya  Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. al-Hujurat: 13) 20
Berdasarkan  ayat  di  atas,  laki-laki  dan  perempuan  sama-sama  sebagai hamba.  Tugas  pokok  hamba  adalah  mengabdi  dan  menyembah.  Ini  dapat dipahami dalam firman-Nya: “Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah-Ku” (QS. al-Dzariyat: 56). Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan yang  dijadikan  ukuran  untuk  memuliakan  atau  merendahkan  derajat  mereka hanyalah nilai ketaqwaannya. Prestasi ketaqwaan dapat diraih oleh  siapa pun, tanpa memperhatikan perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu. 21

## E. E. E. E.     Gender dalam Pembangunan Gender dalam Pembangunan Gender dalam Pembangunan Gender dalam Pembangunan
Walaupun  mencuatnya  isu  gender  lebih  disebabkan  kerena  gertakan  dari kaum feminisme, namun pembangunan tetaplah hal yang universal. Oleh karena itu, bila tuntutan tersebut hanya mengacu pada substansi perempuan, maka akan
____________
19 Anonim, “ Apa Arti Budaya Patriarki?” ,  dalam http://id.answers.yahoo. com/question/ index? _e_pi_=7%2CPAG_ID10%2C3573569691.
20 Depag RI, Al-Hidayah (Al-Qur’an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka), (Jakarta: PT Kalim, 2010), 518.
21 Fadlan,  “Islam,  Feminisme,  dan  Konsep  Kesetaraan  Gender  Dalam  Al-Qur’an”, dalam Jurnal Karsa, Vol. 19 (2), 2011, h. 13.
Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Gender and Politics: Keterlibatan Perempuan ….
SAWWA – Volume 12, Nomor 3, Oktober 2017 422
menjadi pertanyaan balik bagi kaum laki-laki, kaum laki-laki akan menuntut hal yang  sama.  Oleh  karena  itu,  maka  gender  merupakan  suatu  hal  yang  harus dipandang secara keseluruhan dalam pembangunan.
Apabila  dibayangkan,  hubungan  antara  gender  dengan  pembangunan terasa  masih  membingungkan.   Padahal,  bagaimanapun  metode  dan  konsep pembangunan pasti akan diikuti atau berpengaruh pada kehidupan baik spesifik pada laki-laki, perempuan, atau keduanya.  Oleh karena itu, pembahasan gender dengan pembangunan bukanlah hal yang dapat diapresiasi dengan sikap skeptis. Isu  gender  merupakan  suatu  isu  yang  menuntut  keadilan  konstruksi  sosial maupun  kultural  antara  kaum  laki-laki  dengan  perempuan.  Dalam  tuntutan konstruksi  ini,  keseimbangan  fungsi,  status,  dan  hakekat  antar  jenis  kelamin diharapkan  dapat  direalisasikan.  Sebaliknya,  pembangunan  merupakan  suatu konstruksi  perubahan  yang  terjadi  di  masyarakat  dari  kondisi  sosio-kultural tertentu  menuju  ke  arah  sesuatu  yang  dianggap  lebih  bernilai.  Selain  itu  dapat juga  diartikan  sebagai  usaha  pengentasan  keterbelakangan.  Oleh  karena  itu, gender dan pembangunan adalah suatu korelasi timbal balik antara satu dengan yang lain.
Kesejahteraan merupakan tujuan utama dari adanya pembangunan. Sub- stansi dari kesejahteraan salah satunya dengan adanya keadilan. keadilan sendiri bukanlah  hal  yang  dapat  dengan  mudah  diperhitungkan  secara  matematis. Keadilan dalam ekonomi belum dapat dikatakan sebagai kesimpulan keadilan, melainkan baru sebatas substansi keadilan. Untuk itu, aspek manusia tidak dapat diabaikan,  karena  sudah  hakekat  manusia  sebagai homo  politicus .  Lantas, pertanyaan yang muncul adalah tentang bagaimana cara pembenahan bila dari segi manusia dalam bersosial tidak ada kesejahteraan?. Mencoba mendalami isu ini,  maka  muncul  pertanyaan  baru,  yakni  apakah  pembangunan  yang  tujuan utamanya  untuk  mencapai  kesejahteraan  mengabaikan  atau  hanya  sekilas mengintip masalah gender? Inilah yang selalu dipertanyakan dan dituntut oleh para aktivis gender, khususnya kaum feminisme.
Melihat  fakta  yang  ada  selama  ini  ada,  memang  dapat  dirasakan  bahwa pembangunan yang dilakukan hanyalah mekanisme yang dilakukan oleh pihak kapitalis. Kesejahteraan yang menjadi tujuan utama dari pembangunan dirubah menjadi  unsur  pembangunan.  Pembangunan  sampai  dewasa  ini  lebih  me- ningkatkan dari segi infrastruktur dan ekonomi. Sektor keseimbangan dalam hal
Gender and Politics: Keterlibatan Perempuan ….           Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak
423
ini  gender  kurang  diperhatikan.  Hal  ini  disebabkan  bahwa  terdapat  suatu penyimpangan dalam konsep pembangunan.
Akibatnya  adalah  gender  mengalami  eksklusi  sosial  yaitu  proses  yang menghalangi atau menghambat individu dan keluarga, kelompok dan kampung dari  sumber  daya  yang  dibutuhkan  untuk  berpartisipasi  dalam  kegiatan  sosial, ekonomi  dan  politik  di  dalam  masyarakat  dengan  utuh.  Maka  terciptalah ketidaksetaraan gender atau ketidakadilan gender dalam pembangunan. 22
Lalu,  benarkah  jika  perempuan  termarginalkan  dalam  pembangunan? Isu  ini muncul akibat proses konstruksi sosial di dalam masyarakat. Peran perempuan pada  urusan  domestik. Beberapa  artikel,  jurnal,  buku  menyebutkan  bahwa perempuan  dalam  pembangunan  selama  ini  termarginalkan.  Fakih  (1999) menjelaskan  ketidakadilan  gender 23 tersebut  antara  lain:  1)  marginalisasi  per- empuan, 2) penempatan perempuan pada subordinat, 3) stereotype perempuan, 4) kekerasan ( violence ) terhadap perempuan, dan 5) beban kerja tidak proposional.
Isu  ini,  melahirkan  pendekatan  awal  mencakup  penargetan  perempuan dalam  perencanaan   dan  intervensi  proyek  yang  berfokus  pada  perempuan sebagai kelompok terpisah. Hal ini biasa disebut sebagai Women In Development - WID  dan Women  And  Development -  WAD. 24 Kritik  terhadap  pendekatan  ini
____________
22 Afriandi  Setiawan,  dkk, Gender  dan  Pembangunan ,  diakses  2011,  dalam  https:// arifcintaselvia.wordpress.com/kuliah / teori-pembangunan/ gender-dan pembangunan/.
23 Ketidakadilan  atau  diskriminasi  gender  merupakan  kondisi  kesenjangan  dan ketimpangan atau tidak adil akibat dari sistem struktur sosial dimana baik perempuan dan laki-laki menjadi korban dari sistem tersebut.  Ketidakadilan gender terjadi karena adanya keyakinan  dan  pembenaran  yang  ditanamkan  sepanjang  peradapan  manusia  dalam berbagai bentuk yang bukan hanya menimpa perempuan saja tetapi juga dialami oleh laki- laki. Meskipun secara keseluruhan ketidakadilan gender dalam berbagai kehidupan lebih banyak dialami oleh kaum perempuan, namun ketidakadilan gender itu berdampak pula terhadap laki-laki.
24 (1) Perempuan dalam Pembangunan ( Women In Development -WID). Pendekatan WID muncul pada dekade 70-an sebagai produk dari gerakan kaum feminis liberal Amerika yang melihat bahwa kaum perempuan diabaikan dan tereksklusi dari program pembangunan. Para  penganut  pendekatan  WID  yakin  bahwa  pembangunan  tidak  akan  terjadi  jika perempuan  tidak  dimasukkan  di  dalam  proses  pembangunan.  Oleh  sebab  itu  untuk mengatasi  marjinalisasi  perempuan,  mereka  memperjuangkan  penerapan  proyek pembangunan  terpisah  atau  terintegrasi  untuk  kaum  perempuan.  Asumsi  yang  mereka kemukakan adalah jika kaum perempuan mendapat akses pada sumber daya seperti kredit, pelatihan,  kegiatan  peningkatan  penghasilan  maka  kaum  perempuan  akan  mampu meningkatkan posisinya sejajar dengan laki-laki. Penerapan konsep WID ini ternyata tidak membawa  perubahan  yang  signifikan  terhadap  partisipasi  perempuan  dalam
Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Gender and Politics: Keterlibatan Perempuan ….
SAWWA – Volume 12, Nomor 3, Oktober 2017
424
menuding  bahwa  pendekatan  ini  tidak  mengurus  soal  laki-laki,  yang  lalu mendorong munculnya model yang disebut Gender And Development -GAD), yang lebih berkonsentrasi pada perencanaan dan intervensi proyek yang berfokus pada proses pembangunan yang mentransformasikan relasi gender. Tujuan dari GAD adalah membuat perempuan mampu berpartisipasi secara setara dengan laki-laki dalam menentukan masa depan bersama. Maka dari itu pendekatan kesetaraan gender  adalah  mengenai  laki-laki  dan  perempuan  dan  merupakan  pendekatan yang  lebih  komprehensif  untuk  menganalisis  dan  merencanakan  intervensi pembangunan  karena  mempertimbangkan  situasi  dan  kebutuhan  laki-laki  dan perempuan.  Kesetaraan  gender  bertujuan  melibatkan  laki-laki  dan  perempuan dalam  menyikapi  permasalahan  mereka  terkait  pembangunan,  mereformasi lembaga-lembaga  untuk  membangun  hak-hak  dan  peluang  yang  setara,  serta mendorong  perkembangan  ekonomi  yang  menguatkan  kesetaraan  partisipasi. Pendekatan semacam itu bertujuan untuk memperbaiki kesenjangan yang terus ada  terkait  akses  terhadap  sumber  daya  alam  dan  kemampuan  untuk  menge- mukakan pendapat.
____________
pembangunan. Hal ini disebabkan oleh budaya patriarkhi yang membelenggu kebanyakan penduduk  negara  berkembang,  menimbulkan  peran  sosial  budaya  dan  ekonomi  kaum perempuan  tersubordinasi  oleh  laki-laki.  (2)  Perempuan  dan  Pembangunan  ( Women  And Development - WAD), Kegagalan pendekatan WID dalam memperjuangkan perbaikan posisi kaum  perempuan  dalam  pembangunan,  menyebabkan  perlunya  pendekatan  lain  yang disebut  pendekatan  Perempuan  dan  Pembagunan  ( Women  And  Development -WAD).  Para pendukung pendekatan WAD berpendapat bahwa kaum perempuan tidak akan pernah mendapatkan  bagian  dari  manfaat  pembangunan  yang  adil  dan  merata  jika  pengaruh budaya patriarkhi belum dapat diatasi. Mereka melihat bahwa mengatasi kemiskinan dan dampak kolonialisme juga penting untuk mempromosikan persamaan gender dalam proses pembangunan. Pendekatan WAD ternyata juga gagal dalam mempengaruhi akses kaum perempuan  dalam  program  pembangunan.  (3)  Gender  dan  Pembangunan  ( Gender  And Development -GAD). Kegagalan pendekatan WID dan WAD menyebabkan pada tahun 1980- an  muncul  pendekatan  Gender  dan  Pembangunan  ( Gender  And  Development -GAD).  Para pendukung  pendekatan  GAD  melihat  bahwa  terjadi  subordinasi  perempuan  di  bawah pengaruh ayah dan suami mereka. Oleh sebab itu dengan meningkatkan akses perempuan pada  layanan  publik  dapat  mengatasi  persoalan  subordinasi  tersebut.  Pendukung pendekatan  GAD  berpendapat bahwa  nilai  peran  produksi  (kerja  berbayar dan kerja  tak berbayar) serta peran reproduksi (melahirkan dan merawat anak) para ibu rumah tangga dapat  memberikan  manfaat  pada  rumah  tangga  dan  industri.  Tujuan  akhir  pendekatan GAD adalah terjadinya pergeseran hubungan kekuasaan yang akan memberikan otonomi lebih besar terhadap kaum perempuan. Kesetaraan dan keadilan gender masih sulit untuk dinikmati  oleh  seluruh  lapisan  masyarakat  khususnya  kaum  perempuan.  Oleh  sebab  itu pemerintah telah mengambil kebijakan, tentang perlu adanya strategi yang tepat sehingga dapat  menjangkau  seluruh  lapisan  masyarakat.  dalam  Julia  Cleves  Mosse, Gender    & Pembangunan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2007), h. 202-209.
Gender and Politics: Keterlibatan Perempuan ….           Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak
SAWWA – Volume 12, Nomor 3, Oktober 2017
425
Strategi  ini  disebut Pengarusutamaan  Gender ( Gender  Mainstreaming )  yang tertuang di dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2000 tentang Peng- arusutamaan  Gender  dalam  Pembangunan  Nasional  sampai  Daerah.  Peng- arusutamaan  gender  dapat  diartikan  sebagai  suatu  upaya  atau  strategi  yang dibangun untuk mengintegrasikan kebijakan gender dalam program pembangun- an mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan ( monitoring ) dan evaluasi. Pengarusutamaan  Gender,  bertujuan  untuk  terselenggaranya  perencanaan, pelaksanaan,  pemantauan  dan  evaluasi  atas  kebijakan  dan  program  pem- bangunan nasional yang berperspektif gender. 25

## F. F. F. F.     Perempuan dalam
Perempuan dalam Perempuan dalam Perempuan dalam Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Politik Politik Politik Politik
Perempuan dalam proses konstruksi sosial di masyarakat, peran perempuan bersifat  domestik  sehingga  timbul  adanya  isu  ketidakadilan  gender  atau diskriminasi  gender.  Namun,  perubahan  kebijakan  melihat  kebutuhan  bahwa perempuan  semakin  dituntut  untuk  memasuki  dunia  publik  karena  juga dibutuhkan pemikirannya, sementara laki-laki juga perlu peka dan lebih intensif terlibat  pada  kegiatan  yang  bersifat  domestik,  karena  keduanya  memiliki  nilai yang sama. Adapun studi kertibatan perempuan dalam politik sebagai berikut: 26

## Perempuan dan Partai Politik: Fenomena Kuota 30%
Mariana Amiruddin, Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan
Menjelang  Pemilu  2014,  isu  keterwakilan  perempuan  di  partai  politik  kembali menjadi  topik  perbincangan.  Masalah  perempuan  dan  politik  ini  tentu  tidak  lepas  dari perkembangan sistem politik dan partai yang ada di Indonesia. Ani Sucipto, pakar politik dari Universitas Indonesia, menyayangkan metode pemilu masih dengan suara terbanyak, padahal banyak perempuan caleg rata-rata tidak memiliki basis sosial, karena kurangnya kesempatan mereka di ruang-ruang publik. Bahkan Pilkada Jabar beberapa waktu lalu, isu penolakan  perempuan  sebagai  pemimpin  kembali  terangkat  di  masyarakat,  ini  karena basis  sosial  yang  tidak  dikuasai  caleg  perempuan,  selain  itu  karena  masyarakat  masih belum  sepenuhnya  menerima  perempuan  sebagai  pemimpin,  kecuali  sudah  dikenal sebelumnya. Masalah ini juga dapat kita temukan di daerah lain seperti Aceh dan Papua.

## ____________
25 Waston Malau, “ Pengarusutamaan Gender dalam Program Pembangunan ”, Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial 6 (2) (2014): 125-131, h. 3-6. 26 Mariana Amiruddin, “Perempuan dan Partai Politik: Fenomena Kuota 30%”, Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan , Media Indonesia, Jumat, 8 Maret 2013 dan Senin, 11 Maret 2013.
Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Gender and Politics: Keterlibatan Perempuan ….
426
Apa  yang  perlu  disiapkan  caleg-caleg  perempuan?  Airin  Rachmi  Diany,  Wali  Kota Tangerang  Selatan,  menyatakan   “Gali  ilmu,  gali  potensi  kita  dan  belajar  hal-hal  yang positif dari para pendahulu seperti mantan Presiden Indonesia Megawati Sokarnoputri , atau  mantan  Perdana  Menteri  Inggris  Margaret  Thatcher.  Namun,  soal  kesiapan perempuan calon legislatif tidak bisa lepas dari partai masing-masing, yaitu banyak partai yang tidak mampu mengisi kuota perempuan. Bukan berarti tidak ada calon, melainkan tidak  adanya  kaderisasi  pengurus  perempuan,  dan  budaya  politik  patriarki  di  Indonesia bukanlah  sesuatu  yang  mudah  untuk  dilawan.  Regulasi  sudah  bagus,  tetapi  tanpa dukungan budaya dan persepsi masyarakat, regulasi ini tidak terlalu banyak mendorong jumlah  keterwakilan  perempuan.  Siasat  partai  bahkan  untuk  mengisi  kuota  ini  sangat mengecewakan, yaitu dengan mengambil caleg perempuan yang sudah populer seperti artis  atau  perempuan  pengusaha.  Suatu  tindakan  pragmatis  yang  justru  mengabaikan keseriusan  proses  politik.  Atau  perempuan  yang  tidak  populer  hanya  dijadikan  sebagai pemanis, tidak sungguh-sunggu menempatkan mereka di wilayah strategis. Ini terlihat dari penempatan perempuan di nomor urut sepatu (paling belakang) atau di daerah pemilihan yang “gersang” yang wilayah tersebut justru menolak kehadiran caleg perempuan. Selain itu,  KPU  malah  membolehkan  tingkat  provinsi  dan  kabupaten/kota  untuk  memberikan alasan  bila  tidak  terpenuhi  ketentuan  30%  persen  perempuan.  Bahkan,  partai  politik melepas tangan caleg-caleg perempuan, dengan segala keterbatasannya harus bertarung dan berebut suara dengan caleg laki-laki dalam sistem pemilu proporsional terbuka. Dari proses tersebut, kita dapat melihat hasilnya, sedikit yang duduk di parlemen, dan kalaupun ada, mereka jarang berpartisipasi aktif dalam tugas legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Ketua  Bidang  Otonomi  Daerah  Partai  NasDem  Siti  Nurbaya,  dalam  sebuah wawancara  menjawab  tentang  apa  persoalan  dan  apa  yang  perlu  disiapkan  untuk menguatkan  kapasitas  perempuan  di  partai.  Ia  melakukan  perbandingan  dengan Argentina, Partai Peronis menyiapkan kuota perempuan butuh belasan tahun, dan dalam prosesnya  mereka  menyiapkan  peningkatan  kualitas  perempuan.  Di  sini  menurutnya terlalu  instan  sehingga  perempuan  hanya  dijadikan  komoditas  untuk  memenuhi  syarat kualifikasi partai.  Padahal ada kenyataan bahwa partai politik kurang membuka diri dan memberikan kesempatan. Di negara Swedia, Norwegia, Belanda dan Selandia Baru, parpol mempersiapkan  kader  perempuan  dengan  baik  sehingga  kuota  perempuan  mereka berhasil sekali. Menjawab masalah minimnya perempuan memenuhi kuota dalam partai,
Siti  Nurbaya  mengatakan  bahwa  harus  diiringi  dengan  pendidikan,  pelatihan  dan kesadaran  politik  untuk  meningkatkan  kualitas  dan  kepercayaan  diri  perempuan.  Tentu percuma bila ini dilakukan tanpa ada kemauan parpol untuk memberikan peluang besar kepada perempuan untuk bersaing. Siti juga menjelaskan bahwa saat ini memang banyak perempuan  di  parlemen  yang  terseret  kasus  korupsi.  Padahal  kehadiran  mereka dibutuhkan  untuk  mengatasi  persoalan-persoalan  dasar  kehidupan  masyarakat  yang ditopang  perempuan.  Bahwa  terdapat  data  dari  Kementerian  Pemberdayaan  dan Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa kesempatan kerja perempuan masih 58% dibandingkan  laki-laki  84%.  SSekretaris  Jendral  Koalisi  Rakyat  untuk  Keadilan  Perikanan, Abdul Halim, menyambung masalah ini bahwa terjadi pengabaian terhadap perempuan pekerja.  Misalnya  pekerjaan  nelayan  masih  diorientasikan  sebagai  laki-laki,  padahal banyak nelayan perempuan dan malah cenderung meningkat.
Gender and Politics: Keterlibatan Perempuan ….           Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak
SAWWA – Volume 12, Nomor 3, Oktober 2017
427
Fakta  lainnya  seperti  yang  disebut  Food  and  Agriculture  Oranization  (FAO)  pada tahun  2008,  justru  perempuan  yang  menghidupkan  sektor  perikanan  di  Indonesia  yang mencapai  2,3  juta  orang.  Perempuan  Indonesia  banyak  yang  bertanggung  jawab  dalam produksi  pangan,  baik  petani  maupun  nelayan,  tetapi  akses  mereka  masih  terbatas terhadap  sumber  produksi  seperti  air,  lahan,  sarana  produksi  pertanian  atau  perikanan, dan  sulit  mengakses  pasar,  dan  sering  terlupakan  dalam  program  bantuan  dan  kredit perbankan.  Bukan  hanya  itu,  Linda  Amalia  Sari  Gumelar,  Menteri  Pemberdayaan
Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  menyatakan  bahwa  perempuan   banyak  bekerja  di sektor  informal  yang  umumnya  tidak  tercatat.  Padahal  peran  mereka  mencapai  70% untuk  usaha  mikro  dan  kecil.  Bahkan  dari  sisi  tenaga  kerja  Indonesia,  70%  lebih perempuan  telah  mengirimkan  devisa  bagi  Indonesia  atau  uang  bagi  kehidupan keluarganya  mencapai  US$5,7  miliar.  Angka  ini  tentu  menjadi  menguatkan  mengapa keterwakilan  perempuan  di  politik  sangat  penting  untuk  memperhatikan  masyarakat perempuan di Indonesia yang banyak memberikan kontribusi untuk Negara.
Berdasarkan  studi  kasus  di  atas,  terlihat  kuota  30%  perempuan  untuk menduduki  partai  politik  memberikan  harapan  kepada  perempuan  untuk  ikut andil dalam pembangunan. Peran perempuan yang sejatinya, reproduksi (ibu + istri), produksi (pencari nafkah tambahan), masyarakat (pengelolaan masyarakat dan  layanan  sukarela  misalnya  menjadi  kader  kesehatan),  dapat  juga menyelesaikan problem-problem perempuan dengan adanya kuota 30%. Kenapa kuotanya  30%?  Kenapa  tidak  20%,  50%,  70%,  dan  sebagainya.  Karena  per- empuan tidak lepas dari peran utamanya sebagai ibu rumah tangga. Peran total diberikan  kepada  laki-laki,  karena  peran  laki-laki,  reproduksi  (ayah),  produksi (mencari  nafkah),  dan  masyarakat  (kepemimpinan,  politik,  pertahanan,  dan seringkali bersifat formal dan dibayar).
Peran  gender  tersebut  tidak  harus  sama  antara  laki-laki  dan  perempuan. Ada  wilayah-wilayah  yang  bisa  dilakukan  laki-laki  tetapi  tidak  bisa  dilakukan perempuan. Misalnya banyak pekerjaan laki-laki yang bisa dilakukan perempuan seperti  kenek  bus,  security,  sopir,  tukang  bangunan,  politik,  pabrik  garmen, pabrik rokok, mall-mall, sekretaris, dan sebagainya sudah banyak yang melibat- kan perempuan. Sedangkan pekerjaan yang biasanya dilakukan perempuan bisa dilakukan  laki-laki  seperti  koki,  pekerja  salon,  dan  sebagainya.  Peran  gender dapat dipertukan dan berubah tergantung konstruksi sosial budaya masyarakat.
Dalam jurnal disebutkan, Food and Agriculture Oranization ( FAO ) pada tahun 2008, justru perempuan yang menghidupkan sektor perikanan di Indonesia yang mencapai 2,3 juta orang. Perempuan Indonesia banyak yang bertanggung jawab
Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Gender and Politics: Keterlibatan Perempuan ….
dalam produksi pangan, baik petani maupun nelayan, tetapi akses mereka masih terbatas terhadap sumber produksi seperti air, lahan, sarana produksi pertanian atau perikanan, dan sulit mengakses pasar, dan sering terlupakan dalam program bantuan dan kredit perbankan. Bukan hanya itu, Linda Amalia Sari Gumelar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan bahwa perempuan   banyak  bekerja  di  sektor  informal  yang  umumnya  tidak  tercatat. Padahal peran mereka mencapai 70% untuk usaha mikro dan kecil. Bahkan dari sisi tenaga kerja Indonesia, 70% lebih perempuan telah mengirimkan devisa bagi Indonesia atau uang bagi kehidupan keluarganya mencapai US$5,7 miliar. Ang- ka  ini  tentu  menjadi  menguatkan  mengapa  keterwakilan  perempuan  di  politik sangat penting untuk memperhatikan masyarakat perempuan di Indonesia yang banyak  memberikan  kontribusi  untuk  negara. 27 Jadi,  isu  perempuan  ter- marginalkan tidak ada. Islam dan UUD 1945 mengajarkan pentingnya keadilan gender.
G. G. G. G.     Kesimpulan Kesimpulan Kesimpulan Kesimpulan
Persoalan  dalam  pembangunan  yaitu  komunikasi  dan  partisisipatif masyarakat.  Menurut  Ginanjar  Kartasasmita  (1955)  "pembangunan  memang dapat juga berjalan dengan mengandalkan kekuatan yang ada pada pemerintah ....... namun hasilnya tidak akan sama jika dibandingkan dengan pembangunan yang mendapat dukungan dan partisipasi rakyat”.  Gender sangat berpengaruh dalam pembangunan. Gender dan jenis kelamin (sex) merupakan hal yang ber- beda, tetapi mempunyai suatu hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Gender yang terkait dengan tingkah laku dan pembagian fungsi ke dalam bentuk feminin dan maskulin berbeda dengan jenis kelamin (sex) yang lebih mengklasifikasikan manusia berdasarkan struktur dan ciri biologis.
Gender sebagai proses ‘konstruksi sosial’ di dalam masyarakat. Konstruksi sosial  merupakan  pembentukan  dari  sistem  konseptual  kebudayaan  dan linguistik.  Gender  juga  merupakan  alat  analisis  yang  baik  untuk  memahami persoalana  diskriminasi  terhadap  kaum  perempuan  secara  umum.  Ditegaskan bahwa  gender  adalah  pembagian  laki-laki  dan  perempuan  yang  dikonstruksi secara sosial dan budaya.  Dan ternyata,  perbedaan gender  antara  laki-laki dan
____________
27 Ulfatun Hasanah, analisis penulis terhadap isi jurnal.
Gender and Politics: Keterlibatan Perempuan ….           Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak
perempuan  terjadi  melalui  proses  yang  panjang,  melalui  proses  sosialisasi, penguatan,  konstruksi,  sosial  budaya  bahkan  melalui  kekuasaan  negara. Sedemikian  panjang  dan  lamanya  proses  “genderisasi”  secara  sosial  budaya tersebut sehingga lambat laun perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan sebagai konstruksi sosial budaya menjadi seolah-olah ketentuan dari Tuhan, atau bersifat  kodrati  dan  biologis  yang  tidak  dapat  diubah  lagi.  Peran  gender  tidak harus  sama  antara  laki-laki  dan  perempuan,  ada  wilayah-wilayah  yang  bisa dilakukan laki-laki tetapi tidak bisa dilakukan perempuan, demikian sebaliknya ada wilayah yang bisa dilakukan perempuan tetapi tidak bisa dilakukan laki-laki, seperti halnya kuota 30% perempuan dalam parpol.[]
Daftar Pustaka Daftar Pustaka Daftar Pustaka
Daftar Pustaka
Abdullah, Jihan, “Kesetaraan Gender dalam Islam”, Jurnal Musawwa , Vol. 1 (1), 2009.
Aisah,  Anisa  Siti,  dkk,  “Gender  Sebagai  Konstruksi Sosial”,  diakses  Jum’at  10
Juni 2016, dalam http://tangan-malaikat.blogspot.com/2016/06/ makalah- gender-sebagai-konstruksi-sosial.html?m=1.
Amiruddin, Mariana, “Perempuan dan Partai Politik: Fenomena Kuota 30%”,
Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan , Media Indonesia, Jumat, 8
Maret 2013 dan Senin, 11 Maret 2013.
Antrobus, P., The Global Women’s Movement , Bangladesh: The University Press, 2004.
Anonim, “Apa Arti Budaya Patriarki?”,  dalam http://id. Answers. yahoo. com/ question/ index? _e_pi_=7%2CPAG_ID10%2C3573569691.
Anonim, “Perempuan Kenek Bus,” dalam http://remcakram.com.
Anonim,  “Perempuan  dan  Partai  Politik:  Fenomena  Kuota  tanpa  Kader”,
dalam http://www.jurnalperempuan.org/perempuan-dan-partai-politik- fenomena -kuota-tanpa-kader.html
Anonim,  “30  Persen  Keterwakilan  Perempuan  di  Parpol  Diharapkan  hingga Kabupaten,” diakses Senin, 28 November 2016 21:12 WIB Kompas TV.
Anonim,  “Strategi  Komunikasi  Pembangunan,  dalam  http://lalatnasrul. blogspot.co.id/2014/02/strategi-komunikasi-pembangunan.html.
Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Gender and Politics: Keterlibatan Perempuan ….

## SAWWA – Volume 12, Nomor 3, Oktober 2017
430
Azra,  Azyumardi, Kajian  Tematik  al-Qur’an  tentang  Kemasyarakatan ,  Bandung: Angkasa, 2008.
Fadlan, “Islam, Feminisme, dan Konsep Kesetaraan Gender dalam al-Qur’an”,
Jurnal Karsa, Vol. 19 (2), 2011.
Fakih,  M., Analisis  Gender  dan  Transformasi  Sosial ,  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 1996.
Imoh, Grade O, “Aplication of Development Communication in Africa’s Rural Development-Need for A Paradigm Shift,” Global Journal of Arts Humanities and Social Sciences 1, 2013.
Maharani, Lailakhamsi, “Peningkatan Partisipasi Dan Keterwakilan Perempuan
Di Legislatif, dalam http://sumbarprov.go.id/details/news/4948.
Malau,  Waston,  “Pengarusutamaan  Gender  dalam  Program  Pembangunan”,
Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 6 (2), 2014.
Munawar, Imam, “Komunikasi Partisipatif dalam Proses Pembangunan Pabrik
Semen  di  Desa  Tipar  Kidul  Ajibarang  Banyumas”,  dalam  makalah
Komunikasi Pembangunan, 2017.
Mosse, Julia Cleves, Gender  & Pembangunan , Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset,
2007.
Pasaribu,  Vera  A.  R,  “Perempuan  dan  Pembangunan  Nasional  Indonesia”, dalam karya ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas HKBP nommensen, Medan, 2009.
Pipes, Daniel, “Kata Pengantar: Memahami Wanita Pelaku Bom Bunuh Diri”, dalam artikel asli Foreword Understanding Female Suicide Bombers, 2012.
Purba,  Orinton, “Konsep  dan  Teori  Gender”, dalam https://gendernews88. wordpress.com/2010/09/07/konsep-dan-teori-gender/.  diakses  9  Agustus 2010.
Puspitawati, Herien, “Konsep, Teori dan Analisis Gender”, dalam Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen  Fakultas Ekologi Manusia-Institut Pertanian Bogor 2013. http://ikk.fema.ipb.ac.id/v2/images/ karyailmiah/gender.pdf
R.,  Sinulingga,  dalam  Jurnal  Wawasan,  Juni,  Volume  12,  Nomor  1.  Medan: USU 2006.
Setiawan, Afriandi dkk, Gender dan Pembangunan, diakses 2011, dalam https: // arifcintaselvia.wordpress.com/kuliah/teori-pembangunan/gender-dan pembangunan/
Gender and Politics: Keterlibatan Perempuan ….           Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak
SAWWA – Volume 12, Nomor 3, Oktober 2017
431
Tim Penerjemah al-Qur’an Depag RI., al-Hidayah ( al-Qur’an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka ). Jakarta: PT Kalim, 2010.
Umar,  Nasaruddin, Argumen  Kesetaraan  Gender  Perspektif  al-Qur’an ,  Jakarta: Paramadina, 2001.
Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak Gender and Politics: Keterlibatan Perempuan ….
432