e-issn: 2715-9329
Nationally Accredited Journal, Sinta 5. Decree No. 105/E/KPT/2022 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Dampak  Perubahan  Pengaturan  Penataan  Ruang  Pasca Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja 1
I Gede Yudi Arsawan 2 , I Gede Yusa 3 .
ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Keywords: Spatial Law, Job Creation, Act, Civil Participation.
How to Cite: Arsawan, I Gede Yudi., &
Yusa, I Gede. (2023). Dampak
Perubahan Pengaturan Penataan Ruang Pasca Pengesahan Undang-Undang
Cipta Kerja. Amsir Law Journal,
5(1) , 13-22. DOI:
10.36746/alj.v5i1.294
Received: August 14, 2023. Accepted: September 15, 2023. Published:
October 18, 2023.
This article analyzes the impact of changes to spatial planning arrangements after the promulgation of the Job Creation Act Number 6 Year 2023. This article aims to find out whether the enactment of the Job Creation Act properly accommodates the need for spatial planning arrangements. This article uses a type of juridical-normative legal research with secondary research data in the form of primary legal materials and secondary  legal  materials.  The  results  of  the  study  found  that  changes  to  spatial planning  arrangements  in  the  Job  Creation  Act  had  the  following  impacts:  the implementation  of  spatial  use  can  be  carried  out  without  a  spatial  plan  for  the implementation of strategic national policies, there is a reduction in the authority of the regional government in carrying out spatial planning so that some tasks are carried out by the central government, and there is a reduction in the function of community control, especially regarding the cancellation of environmental permits through the courts.
Copyright © 2023 ALJ. All rights reserved.

## 1.  Pendahuluan
Hukum  Tata  Ruang  (HTR)  merupakan  kumpulan  peraturan-peraturan  hukum  yang mengatur mengenai proses perencanaan, peruntukan, pemanfaatan, serta pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang. 4 Dalam arti luas, maka HTR merupakan salah satu sub kategori dari ilmu hukum lingkungan, yakni hukum yang mengatur mengenai prosedur, proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 5 Ruang dapat dimaknai sebagai wadah atau tempat bagi seluruh unsur-unsur lingkungan hidup yang  meliputi  ruang  darat,  udara,  dan  laut. 6 Rumusan-rumusan  mengenai  pengaturan  tata ruang  terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang (UUPR) yang kemudian dilakukan beberapa perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6
1 Artikel ini terbit dalam Volume 5 Nomor 1 (Oktober 2023), edisi spesial isu: “The Omnibus Law on Job Creation in the Perspective of the International Community” .
2 Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, DKI Jakarta, Indonesia. E-mail: yudi_arsawan@trisakti.ac.id .
3 Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Denpasar, Indonesia. E-mail: gedeyusa345@gmail.com .
4 Wahid, A. M. Yunus. (2016). Pengantar Hukum Tata Ruang. Jakarta: Prenada Media, hlm. 79.
5 Ibid., hlm. 78.
6 Imamulhadi, I. (2021). Aspek Hukum Penataan Ruang: Perkembangan, Ruang Lingkup, Asas, dan Norma. Bina Hukum Lingkungan , 6 (1), 121-144.
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja).
Dalam Pasal 17 angka 1 UU Cipta Kerja dijelaskan mengenai pengertian  tata ruang yakni adalah wujud struktur ruang dan polar uang, sedangkan dalam Pasal 17 angka 1 juga dijelaskan  pengertian  penataan  ruang  adalah  suatu  sistem  perencanaan  tata  ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan ruang perlu dilakukan mengingat  terbatasnya  sumber  daya  alam,  sebab  kebutuhan  tumbuh  semakin  banyak  dan beragam. 7 Penataan ruang merupakan suatu siklus keberlanjutan selama dibutuhkan untuk menjamin agar ruang tetap tertata meskipun terjadi dinamika dalam pemanfaatannya. 8 Hal- hal yang menjadi dasar pentingnya dilakukan perencanaan terhadap tata ruang adalah sebagai berikut: 9
1) Sumber daya perlu dioptimalisasi;
2) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
3) Sebagai acuan pembangunan wilayah yang jelas;
4) Terhindar dari konflik pemanfaatan ruang; dan
5) Memberikan kepastian hukum selama jangka waktu penetapan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) untuk investasi.
Perkembangan  terbaru  dalam  sistem  penataan  ruang  dilakukan  melalui  perubahan, penghapusan  dan  penetapan  pengaturan-pengaturan  baru  terhadap  beberapa  ketentuan dalam UUPR. Perkembangan tersebut diakomodasikan ke dalam UU Cipta Kerja. Dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja, halaman 124 sampai halaman 125, diuraikan bahwa saat ini terdapat permasalahan sulitnya memperoleh lahan  dalam  melakukan  investasi  di  Indonesia  sebab  terdapat  ketidakharmonisan  antara UUPR,  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria  (UUPA),  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2004  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (UU Kehutanan) dan undang-undang dalam sektor lainnya, maka sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 16 UU Cipta Kerja perlu dilakukan perubahan pengaturan dalam penataan ruang untuk memberikan  kepastian  dan  kemudahan  bagi  pelaku  usaha  dalam  memperoleh  kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
Pasal 17 angka 4 UU Cipta Kerja lalu menentukan bahwa penyelenggaraan penataan ruang kemudian dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, 10 yang sebelumnya dalam Pasal 9 ayat 1 dan 2 UUPR diatur bahwa kewenangan tersebut dilaksanakan oleh menteri dengan cakupan tugas dan tanggung jawab sebatas pengaturan, pembinaan, dan pengawasan penataan ruang; penataan ruang nasional; dan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.
Selain  itu,  kewenangan  pemerintah  daerah  provinsi  dan  kabupaten/kota  yang sebelumnya berwenang terhadap penataan ruang wilayah, penataan ruang kawasan strategis dan  penataan  ruang  antar  kabupaten/kota  atau  antar  provinsi  serta  kewenangan  untuk
7 Waskito, dkk. (2018). Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang . Jakarta: Kencana, hlm. 39.
8 Ibid., hlm. 40.
9 Ibid., hlm. 41.
menetapkan, merencanakan, memanfaatkan hingga untuk mengendalikan kawasan strategis kemudian dipangkas menjadi hanya meliputi 3 (tiga) hal yakni: 11
1) Melakukan  pengaturan,  pembinaan,  dan  pengawasan  terhadap  penataan  ruang wilayah provinsi, kabupaten/kota;
2) Melaksanakan penataan ruang wilayah provinsi;
3) Kerja sama penataan ruang antar provinsi dan fasilitasi kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota dengan menyesuaikan terhadap Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditentukan oleh pemerintah pusat. 12
Perubahan  pengaturan  dalam  bidang  penataan  ruang  dalam  UU  Cipta  Kerja  selain ditujukan  untuk  mempermudah  kegiatan  usaha  dan  meningkatkan  iklim  investasi  juga dipandang  oleh  Indonesian  Center  for  Environmental  Law  (ICEL)  dapat  memberikan permasalahan  yang  mana  terjadi  pelemahan  terhadap  posisi  tata  ruang  sebagai  salah  satu instrumen  untuk  melakukan  pencegahan  pencemaran  dan/atau  penrusakan  lingkungan hidup.  Dalam  UU  Cipta  Kerja  dipandang  terdapat  banyak  pelonggaran  ketentuan  dalam penataan  ruang  dengan  tujuan  untuk  mengakodomasi  kebijakan  nasional  yang  bersifat strategis namun lingkup kebijakan tersebut masih samar dan kurang jelas. 13
Berdasarkan uraian di atas, kami bermaksud melakukan penelusuran terkait beberapa dampak perubahan pengaturan penataan tata ruang pasca pengundangan UU Cipta Kerja, dengan tujuan mengetahui apakah pengundangan UU Cipta Kerja sudah mengakomodasi kebutuhan  pengaturan  penataan  ruang  dengan  baik.  Adapun  masalah  yang  akan  dibahas antara  lain  adalah  bagaimana  pelaksanaan  pemanfaatan  ruang  pasca  UU  Cipta  Kerja? Bagaimanakah  kewenangan  pemerintah  daerah  terhadap  pelaksanaan  tata  ruang  strategis pasca UU Cipta Kerja? Dan, bagaimanakah fungsi kontrol masyarakat dalam penataan ruang pasca UU Cipta Kerja?

## 2.  Metode
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  yuridis-normatif.  Penelitian  hukum yuridis-normatif  adalah  penelitian  yang  dilakukan  dengan  mengkaji  asas-asas  hukum berkaitan dengan keterkaitan antara asas dan doktrin hukum dengan hukum positif, ataupun hukum  yang  hidup  dan  berkembang  di  masyarakat. 14 Penelitian  ini  dilakukan  melalui penelitian  dan  penelaahan  terhadap  bahan-bahan  pustaka  atau  data-data  sekunder.  Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan pustaka dan digolongkan menjadi bahan hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder. 15 Bahan  hukum  primer  terdiri  dari  peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat dan lain-lain, sedangkan bahan hukum sekunder merupakan  bahan  hukum  yang  bertujuan  untuk  mendukung  atau  menjelaskan  mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari rancangan peraturan perundang-undnagan, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah hukum, dan bahan yang lainnya.
11 Wirasaputri, N. M. (2014). Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang Dalam Kaitan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 16 (1), 129-146.
12 Tempo.  (2020). UU  Cipta  Kerja:  Penataan  Ruang  oleh  Pusat,  Tak  Lagi  Pemda .  Tersedia  secara  daring  dari: https://nasional.tempo.co/read/1393656/uu-cipta-kerja-penataan-ruang-oleh-pusat-tak-lagi-pemda .  [Diakses  3  Mei 2023].
13 Indonesian Center for Environmental Law (ICEL). (2020). Berbagai Problematika Dalam UU Cipta Kerja Sektor Lingkungan dan Sumber Daya Alam . Tersedia secara daring dari: https://icel.or.id/seri-analisis/berbagai-problematika-dalam-uu-cipta- kerja-sektor-lingkungan-dan-sumber-daya-alam/ . [Diakses 23 Mei 2023].
14 Vilyasari, L., & Saputra, A. (2023). Implementasi Jaminan Kesehatan Pasien di Semarang Berdasarkan Undang-Undang BPJS. Amsir Law Journal, 4 (2), 112-119.
15 Purwanda,  S.,  &  Wulandari,  A.  S.  R.  (2023).  Socio-Legal  Studies:  Methodical  Implications  of  Legal Development  in Indonesia. Al-'Adl, 16 (2), 152-163.

## 3.  Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang yang Dilaksanakan Tanpa Rencana Tata Ruang
Pasal 17 angka 1 UU Cipta Kerja menjelaskan bahwa pemanfaatan ruang merupakan upaya mewujudkan  struktur  ruang  dan  pola  ruang  sesuai  dengan  rencana  tata  ruang  melalui penyusunan  dan  pelaksanaan  program  beserta  pembiayaannya.  Oleh  karena  itu,  dalam pemanfaatan ruang maka harus disesuaikan dengan rencana tata ruang yang telah disusun terlebih dahulu.
Namun,  dalam  Pasal  17  angka  18  UU  Cipta  Kerja  terdapat  pengecualian  terhadap keharusan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang apabila dalam peninjauan kembali rencana tata ruang yang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun terjadi perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. Pengecualian tersebut dapat mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian kegiatan pemanfaatan  ruang  karena  kegiatan  pemanfaatan  ruang  dapat  dilakukan  tanpa  adanya rencana tata ruang. 16
Pengecualian terhadap keharusan penyusunan rencana tata ruang untuk pemanfaatan ruang terdapat dalam Pasal 17 angka 18 UU Cipta Kerja yang berbunyi:
1) Dalam  hal  terdapat  perubahan  kebijakan  nasional  yang  bersifat  strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 5 huruf d, Pasal 23 ayat 5 huruf d, dan Pasal 26 ayat 6 huruf d belum dimuat dalam rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi, pemanfaatan ruang tetap dapat dilaksanakan.
2) Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dari pemerintah pusat.
Pengecualian tersebut dapat dilaksanakan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional yang  bersifat  strategis  pada  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  Nasional,  Rencana  Tata  Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dengan telah terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dari Pemerintah pusat. 17 Namun,  dalam  UU  Cipta  Kerja  belum  diatur  mengenai  persyaratan  untuk  mendapatkan rekomendasi  dari  pemerintah  pusat  tersebut  sehingga  terdapat  celah  pengawasan  dalam implementasinya.
Lebih lanjut dalam bagian penjelasan UU Cipta Kerja dijelaskan bahwa yang dimaksud kebijakan nasional yang bersifat strategis antara lain adalah “proyek strategis nasional atau kegiatan strategis nasional lainnya yang ditetapkan dengan peraturan perundang- undangan.” Namun, terhadap pengertian tersebut juga masih belum jelas karena tidak terdapat penjelasan lebih  lanjut  mengenai  bagaimana  bentuk  proyek  strategis  nasional  tersebut.  Mekanisme pemberian rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dari pemerintah pusat tanpa perlu adanya rencana tata ruang juga dikhawatirkan akan memberikan celah penyimpangan terhadap mekanisme pemberian izin pemanfaatan ruang pada umumnya.
Perizinan  pemanfaatan  ruang  ditujukan  sebagai  pengendalian  dan  penertiban pemanfaatan  ruang, 18 sehingga  seharusnya  pemanfaatan  ruang  dilakukan  sesuai  dengan rencana tata ruang. 19 Perencanaan tata ruang wilayah merupakan upaya untuk merumuskan
16 Islamuddin, A., & Bima, M. R. (2021). Perbandingan Kewenangan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Journal of Lex Generalis (JLG), 2 (10), 2610-2625.
17 Ibid.
18 Sutaryono, S., Nurrokhman, A., & Lestari, N. D. (2021). Penguatan Pelaksanaan Penertiban Pemanfaatan Ruang Pasca Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja. Jurnal Pengembangan Kota, 9 (2), 154-165.
19 Santosa, Deddy Pandji. (2020). Penataan Ruang Melalui Pendekatan Administrasi Publik . Malang: Inteligensia, hlm. 12.
usaha pemanfaatan ruang/lahan dengan optimal dan efisien bagi kegiatan manusia di wilayah tertentu. Tanpa adanya pengaturan ruang/lahan secara berencana mengikuti kaidah-kaidah perencanaan  tata  ruang  sebagai  suatu  sistem  akan  berakibat  pada  ketidakefisienan  dan ketidakefektifan  upaya  pembangunan,  serta  dapat  memperlebar  jurang  perbedaan  antara wilayah maju dan wilayah tertinggal. 20 Tegasnya, tanpa perencanaan tata ruang yang baik akan mengakibatkan kerugian ekonomi dan sosial. 21
Rencana  Tata  Ruang  sangat  penting  untuk  disusun  terlebih  dahulu  sebelum pemanfaatan  ruang  dapat  dilakukan,  karena  bahkan  sebelumnya  pada  UUPR  dijelaskan bahwa “ izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah akan dibatalkan  oleh  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  menurut  kewenangan  masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ” , sedangkan bagi izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan prosedur yang salah maka menjadi batal demi hukum. 22 Namun, “ izin pemanfaatan ruang ˮ tersebut diubah dalam UU Cipta Kerja menjadi “ persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang ˮ .

## 4.    Pemangkasan  Kewenangan  Pemerintah  Daerah  terhadap  Pelaksanaan  Tata Ruang
Pasal  10  dan  Pasal  11  UUPR  sebelumnya  memberikan  kewenangan  penyelenggaraan penataan  ruang  kepada  pemerintah  daerah,  kemudian  melalui  perubahan  yang  dilakukan dalam  UU  Cipta  Kerja,  khususnya  dalam  Pasal  17  angka  4,  5,  dan  6  UU  Cipta  Kerja ditentukan bahwa kewenangan penyelenggaraan penataan ruang hanya menjadi kewenangan bagi  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah.  Pelaksanaan  kewenangan  tersebut  harus sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Sebelum dilakukan perubahan, dalam UUPR ditentukan bahwa Pemerintah Daerah dalam  pelaksanaan  tata  ruang  wilayah  diberi  kewenangan  terhadap  perencanaan, pemanfaatan,  dan  pengendalian  pemanfaatan  ruang,  tetapi  pasca  perubahan  maka kewenangan tersebut dipangkas dan menjadi hanya dapat melakukan kegiatan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap penataan ruang wilayah.  Pemangkasan kewenangan ini menyebabkan terjadinya reduksi otonomi daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam penataan ruang.
Penyelenggaraan penataan ruang sebelumnya dalam Pasal 10 dan Pasal 11 UUPR yang mana diberikan juga kepada Pemerintah Daerah, sebagaimana misalnya seperti kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Pasal 10 UUPR yang menetapkan:
1) Wewenang  pemerintah  daerah  provinsi  dalam  penyelenggaraan  penataan  ruang meliputi: 23
a. Pengaturan,  pembinaan,  dan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  penataan ruang  wilayah  provinsi,  dan  kabupaten/kota,  serta  terhadap  pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota;
b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;
c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan
20 Purwanda, S., Betaubun, R. M. N., & Rado, R. H. (2023). Klasifikasi Penetapan Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (Daerah 3T) Dalam Regulasi Indonesia. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 9 (1), 931-943.
21 Wahid, A. M. Yunus. (2016). Op.Cit. , hlm. 9.
22 Kodoatie, Robert J., & Sjarief, Roestam. (2010). Tata Ruang Air . Denpasar: Penerbit Andi, hlm. 451.
23 Masayu,  N.  T.  (2021).  Implikasi  Undang-Undang  Cipta  Kerja  terhadap  Kewenangan  Pemerintah  Daerah  dalam Melaksanakan Penataan Ruang Nasional dan Penyelenggaraan Penataan Ruang. Jatiswara, 36 (3), 238-249.
d. Kerja  sama  penataan  ruang  antar  provinsi  dan  pemfasilitasan  kerja  sama penataan ruang antar kabupaten/kota.
2) Wewenang  pemerintah  daerah  provinsi  dalam  pelaksanaan  penataan  ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b meliputi: 24
a. Perencanaan tata ruang wilayah provinsi;
b. Pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan
c. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
3) Dalam  penataan  ruang  kawasan  strategis  provinsi  sebagaimana  dimaksud  pada ayat 1 huruf c, pemerintah daerah provinsi melaksanakan: 25
a. Penetapan kawasan strategis provinsi;
b. Perencanaan tata ruang kawasan strategis provinsi;
c. Pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi; dan
d. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi.
4) Pelaksanaan  pemanfaatan  ruang  dan  pengendalian pemanfaatan  ruang  kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf c dan huruf d dapat dilaksanakan pemerintah daerah kabupaten/kota melalui tugas pembantuan. 26
5) Dalam  rangka  penyelenggaraan  penataan  ruang  wilayah  provinsi,  pemerintah daerah  provinsi  dapat  menyusun  petunjuk  pelaksanaan  bidang  penataan  ruang pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. 27
6) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5, pemerintah daerah provinsi: 28
a. Menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan:
- Rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;
- Arahan  peraturan  zonasi  untuk  sistem  provinsi  yang  disusun  dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan
- Petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang.
b. Melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.
7) Dalam hal pemerintah daerah provinsi tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal  bidang  penataan  ruang,  pemerintah  mengambil  langkah  penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 29
Kemudian melalui UU Cipta Kerja, dalam Pasal 17 angka 4, 5 dan 6 ditentukan hanya menjadi kewenangan bagi Pemerintah Pusat, dimana Pasal 17 angka 4 menetapkan: 30
24 Hamja,  B.,  Aswir,  F.,  &  Ahmad,  S.  (2021).  Fungsi  Kewenangan  Daerah  Dalam  Perencanaan  Tata  Ruang  di  Daerah Perbatasan Kabupaten/Kota. Jurnal Cakrawala Ilmiah , 1 (2), 135-146.
25 Ibid.
26 Ibid.
27 Ibid.
28 Ibid.
29 Ibid.
30 Mulyani, B. (2020). Dekonstruksi Pengawasan Peraturan Daerah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Juridica , 2 (1), 91-113.
1) Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.
2) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tugas  dan  tanggung  jawab  penyelenggaraan penataan  ruang  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah.
Selanjutnya dalam Pasal 17 angka 5 dan 6 UU Cipta Kerja, disebutkan bahwa terhadap kewenangan yang sebelumnya dimiliki oleh pemerintah daerah dalam UUPR tersebut di atas kemudian  dipangkas  menjadi  hanya  sebatas  dapat  melakukan  kegiatan  pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap penataan ruang wilayah.
Dalam  era  otonomi  daerah  ini,  penataan  ruang  memiliki  peranan  penting  untuk memberikan solusi terhadap berbagai isu dan tantangan dalam pembangunan, seperti konflik pemanfaatan  ruang  lintas  sektor  dan  lintas  wilayah,  degradasi  kualitas  lingkungan, kesenjangan  tingkat  perkembagan antar  wilayah  serta  kawasan, serta lemahnya  koordinasi dan  pengendalian  pembangunan. 31 Untuk  itulah  Santun  Sitorus  menyatakan  bahwa seharusnya  penyelenggaraan  penataan  ruang  berpijak  pada  pengaturan  penataan  ruang nasional dan penguatan peran daerah dalam penataan ruang, khususnya melalui penguatan peran gubernur dalam pengendalian pemanfaatan ruang, dan pelaksanaan peningkatan kerja sama  antar  daerah  dalam  penyelenggaraan  penataan  ruang  serta  penguatan  kelembagaan penataan  ruang  di  daerah  melalui Tim  Koordinasi  Penataan  Ruang  Daerah  (TKPRD). 32 Adanya  pemangkasan  kewenangan  pemerintah  daerah  dalam  UU  Cipta  Kerja  terhadap pelaksanaan  penataan  ruang  dapat  memberikan  dampak  terhadap  berkurangnya  peran pemerintah daerah dalam mewujudkan penataan ruang yang baik.

## 5.  Fungsi Kontrol Masyarakat Dalam Penataan Ruang
Peran serta masyarakat dalam penataan ruang dapat dicerminkan melalui  pemberian akses baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Bentuk akses peran serta masyarakat secara langsung dapat ditemukan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UUPPLH)  yang  menentukan bahwa  izin  lingkungan  untuk  pemanfaatan  ruang  dapat  dibatalkan  melalui  keputusan pengadilan  tata  usaha  negara. 33 Namun  dalam  Pasal  22  angka  16  UU  Cipta  Kerja,  akses langsung masyarakat yang merasa dirugikan oleh izin lingkungan yang dikeluarkan melalui proses peradilan telah dihapuskan, padahal izin lingkungan adalah instrumen penting dalam upaya  pelaksanaan  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup,  khususnya  dalam pemanfaatan sumber daya lingkungan hidup melalui pemberian izin usaha atau kegiatan. 34
Selain  itu,  kewenangan  masyarakat  secara  tidak  langsung  yakni  melalui  perwakilan rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ikut direduksi yang berkaitan dengan penetapan  tentang  rencana  tata  ruang  wilayah.  Sebelumnya  dalam  Pasal  18  ayat  2  UUPR ditentukan  bahwa  rencana  rinci  tata  ruang  kabupaten/kota  ditetapkan  melalui  peraturan daerah, tetapi kemudian diubah dalam Pasal 17 angka 10 UU Cipta Kerja sehingga rencana detail tata ruang wilayah tersebut ditetapkan melalui peraturan kepala daerah dan hanya perlu dilakukan  konsultasi  publik  termasuk  bersama  DPRD.  Dampaknya  adalah  penetapan rencana detail tata ruang tersebut tidak memerlukan persetujuan bersama dengan wakil rakyat
31 Sitorus, Santun R.P. (2019). Penataan Ruang. Bogor: PT Penerbit IPB Press, hlm. 48.
32 Ibid.
33 Baihaki, M. R. (2021). Persetujuan Lingkungan sebagai Objectum Litis Hak Tanggung Gugat di Peradilan Tata Usaha Negara (Telaah Kritis Pergeseran Nomenklatur Izin Lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja). Majalah Hukum Nasional , 51 (1), 1-20.
34 Helmi,  H.  (2011).  Membangun  Sistem  Perizinan  Terpadu  Bidang  Lingkungan  Hidup  di  Indonesia. Jurnal  Dinamika Hukum, 11 (1), 139-148.
di DPRD sebagai badan legislatif yang juga sebenarnya memiliki fungsi pengawasan terhadap badan eksekutif yakni kepala daerah.
Salah satu peran serta masyarakat secara langsung dalam fungsi kontrol dalam penataan ruang dapat ditemukan dalam Pasal 38 UUPPLH yang menetapkan bahwa selain ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  37  ayat  2,  izin  lingkungan  dapat  dibatalkan  melalui keputusan pengadilan tata usaha negara. Dalam ketentuan pasal tersebut, telah ditentukan bahwa  izin  lingkungan  untuk  pemanfaatan  ruang  dapat  dibatalkan  melalui  keputusan pengadilan  tata  usaha  negara,  tetapi  dalam  Pasal  22  angka  16  UU  Cipta  Kerja  ketentuan tersebut dihapus sehingga bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh izin lingkungan yang dikeluarkan tidak lagi dapat menggugat izin tersebut melalui proses peradilan karena telah dihapuskan.
Selain itu, dengan hilangnya Izin Pemanfaatan Ruang dalam UUPR yang diganti oleh UU Cipta Kerja menjadi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, maka yang sebelumnya  izin  pemanfaatan  ruang  merupakan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  sehingga dapat menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), kemudian akibat pergantian  tersebut  menyebabkan  akses  masyarakat  dihilangkan  dan  itu  merugikan  bagi masyarakat. 35
Penyusutan  peran  masyarakat  secara  tidak  langsung  juga  terjadi  dalam  proses pembuatan Rencana Detail Tata Ruang. Sebelumnya dalam Pasal 18 ayat 2 UUPR ditentukan bahwa rencana rinci tata ruang kabupaten/kota ditetapkan melalui peraturan daerah, tetapi kemudian diubah di dalam Pasal 17 angka 10 UU Cipta Kerja sehingga rencana detail tata ruang  wilayah  tersebut  ditetapkan  melalui  Peraturan  Kepala  Daerah  dan  hanya  perlu dilakukan konsultasi publik termasuk bersama DPRD.
Dalam  hal  penyusunan  Rencana  Detail  Tata  Ruang  yang  direduksi  dari  peraturan daerah yang mana sebelumnya merupakan produk hukum hasil persetujuan eksekutif dan legislatif  di  daerah,  kini  menjadi  instrumen  yang  sebatas  milik  eksekutif  saja,  meski  ada ketentuan untuk melakukan konsultasi publik dengan DPRD. Dampaknya, masyarakat tidak bisa melakukan pemantauan terhadap proses yang terjadi dalam penyusunannya peraturan kepala  daerah  dan  partisipasi  baru  dapat  dilakukan  apabila  pemerintah  kabupaten/kota membuka  ruang  konsultasi  publik  yang  biasanya  merupakan  ajang  sosialisasi  semata. 36 Padahal menurut Bryant and White, masyarakat memiliki peran serta secara horizontal dan secara vertikal, yang mana peran secara horizontal ini harus melibatkan masyarakat secara kolektif  untuk  memberikan  pengaruh  terhadap  keputusan-keputusan  yang  diambil pemerintah, sedangkan peran serta secara vertikal harus mencakup segala kesempatan ketika masyarakat bermaksud menjalin hubungan dengan pembuatan kebijakan. 37

## 6.  Penutup
Pasca berlakunya UU Cipta Kerja  maka pelaksanaan penyusunan Rencana Tata Ruang untuk Pemanfaatan Ruang dapat dikecualikan khusus apabila terjadi perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis baik pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Rencana Tata Ruang Wilayah  Provinsi  dan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  dengan  syarat  sudah mendapatkan rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dari pemerintah pusat.
35 Riyanto, Sigit., dkk. (2020) . Kertas Kebijakan: Catatan Kritis Terhadap UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja . Yogyakarta: UGM, hlm. 29.
36 Ibid.
37 Widodo, A., Solekhan, M., & Siswanto, B. (2022). Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Semarang. Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, 7 (1), 132-146.
Pemberlakuan UU Cipta Kerja juga mengakibatkan adanya pemangkasan kewenangan pemerintah daerah dalam hal penyelenggaraan penataan ruang yang hanya menjadi sebatas dapat melakukan kegiatan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap penataan ruang wilayah.
Selain  itu,  UU  Cipta  Kerja  juga  berdampak  terhadap  penyusutan  fungsi  kontrol masyarakat dalam penataan ruang dimana sebelumnya terhadap masyarakat yang dirugikan oleh izin lingkungan untuk pemanfaatan ruang dapat memohon pembatalan izin tersebut melalui gugatan yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara namun saat ini kewenangan menggugat tersebut telah dihapuskan.

## Referensi
Buku dengan penulis:
Kodoatie, Robert J., & Sjarief, Roestam. (2010). Tata Ruang Air . Denpasar: Penerbit Andi.
Riyanto, Sigit., dkk. (2020) . Kertas Kebijakan: Catatan Kritis Terhadap UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja . Yogyakarta: UGM.
Santosa,  Deddy  Pandji.  (2020). Penataan  Ruang  Melalui  Pendekatan  Administrasi  Publik . Malang: Inteligensia.
Sitorus, Santun R.P. (2019). Penataan Ruang. Bogor: PT Penerbit IPB Press.
Wahid, A. M. Yunus. (2016). Pengantar Hukum Tata Ruang. Jakarta: Prenada Media.
Waskito, dkk. (2018). Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang . Jakarta: Kencana.
Artikel jurnal:
Baihaki,  M.  R.  (2021).  Persetujuan  Lingkungan  sebagai  Objectum  Litis  Hak  Tanggung Gugat  di  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  (Telaah  Kritis  Pergeseran  Nomenklatur  Izin Lingkungan  menjadi  Persetujuan  Lingkungan  Dalam  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja). Majalah Hukum Nasional , 51 (1), 1-20.
Hamja,  B.,  Aswir,  F.,  &  Ahmad,  S.  (2021).  Fungsi  Kewenangan  Daerah  Dalam Perencanaan  Tata  Ruang  di  Daerah  Perbatasan  Kabupaten/Kota. Jurnal  Cakrawala Ilmiah , 1 (2), 135-146.
Helmi, H. (2011). Membangun Sistem Perizinan Terpadu Bidang Lingkungan Hidup di Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum, 11 (1), 139-148.
Imamulhadi, I. (2021). Aspek Hukum Penataan Ruang: Perkembangan, Ruang Lingkup, Asas, dan Norma. Bina Hukum Lingkungan , 6 (1), 121-144.
Islamuddin, A., & Bima, M. R. (2021). Perbandingan Kewenangan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Journal of Lex Generalis (JLG), 2 (10), 2610-2625.
Masayu,  N.  T.  (2021).  Implikasi  Undang-Undang  Cipta  Kerja  terhadap  Kewenangan Pemerintah  Daerah  dalam  Melaksanakan  Penataan  Ruang  Nasional  dan Penyelenggaraan Penataan Ruang. Jatiswara, 36 (3), 238-249.
Mulyani,  B.  (2020).  Dekonstruksi  Pengawasan  Peraturan  Daerah  Setelah  Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Juridica , 2 (1), 91-113.
Purwanda, S., Betaubun, R. M. N., & Rado, R. H. (2023). Klasifikasi Penetapan Daerah Terdepan,  Terluar  dan  Tertinggal  (Daerah  3T)  Dalam  Regulasi  Indonesia. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 9 (1), 931-943.
Purwanda, S., & Wulandari, A. S. R. (2023). Socio-Legal Studies: Methodical Implications of Legal Development in Indonesia. Al-'Adl, 16 (2), 152-163.
Sutaryono,  S.,  Nurrokhman,  A.,  &  Lestari,  N.  D.  (2021).  Penguatan  Pelaksanaan Penertiban Pemanfaatan Ruang Pasca Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja. Jurnal Pengembangan Kota, 9 (2), 154-165.
Vilyasari, L., & Saputra, A. (2023). Implementasi Jaminan Kesehatan Pasien di Semarang Berdasarkan Undang-Undang BPJS. Amsir Law Journal, 4 (2), 112-119.
Widodo,  A.,  Solekhan,  M.,  &  Siswanto,  B.  (2022).  Peran  Serta  Masyarakat  Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Semarang. Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, 7 (1), 132-146.
Wirasaputri,  N.  M.  (2014).  Proses  Penyusunan  Rencana  Tata  Ruang  Dalam  Kaitan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 16 (1), 129-146.
World Wide Web: Indonesian Center for Environmental Law (ICEL). (2020). Berbagai Problematika Dalam UU Cipta  Kerja  Sektor  Lingkungan  dan  Sumber  Daya  Alam .  Tersedia  secara  daring  dari: https://icel.or.id/seri-analisis/berbagai-problematika-dalam-uu-cipta-kerja-sektor- lingkungan-dan-sumber-daya-alam/ . [Diakses 23 Mei 2023].
Tempo. (2020). UU Cipta Kerja: Penataan Ruang oleh Pusat, Tak Lagi Pemda . Tersedia secara daring  dari: https://nasional.tempo.co/read/1393656/uu-cipta-kerja-penataan-ruang- oleh-pusat-tak-lagi-pemda . [Diakses 3 Mei 2023].

## Conflict of Interest Statement:
The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.
Copyright © 2023 ALJ. All rightsreserved.