## LARANGAN PERNIKAHAN LUSAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM DAN PERSEPSI MASYARAKAT TULUNGAGUNG
Santika Dewi Lestari 1 , Bagus Wahyu Setyawan 2
Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung santikalestari2001@gmail.com 1 bagus.wahyu@uinsatu.ac.id 2

## Abstract
This  study  aims  to  describe  the  prohibition  of  lusan  marriages  based  on  an  overview  of  the Islamic religion and the views of the community in Tulungagung Regency starting from religious leaders, village elders, teenagers, and according to the community as perpetrators of the ban on lusan marriages. This type of research is descriptive qualitative. Data collection was carried out using interview techniques, documentation and literature study. Literature study is used to obtain secondary data regarding the prohibition of lusan marriage from an Islamic perspective. Results of  the  data  analysis,  it  was  found  that  the  existence  of  public  trust  in  the  prohibition  of  lusan marriages is still very strong. Even so, some people also view the lusan wedding tradition as just a  culture  that  develops  within  the  Kejawen  community.  Viewed  from  the  aspect  of  the  Islamic religion,  the  prohibition  of  lusan  marriage  is  included  in  'urf  al-fasid  because  this  tradition  is contrary  to  the  Islamic  religion  which  wants  convenience  for  its  adherents.  The  tradition  of banning lusan marriages also causes harm because this custom is not built on the basis of hujjah which is in accordance with the Islamic religion and only refers to the views of the ancestors.

## Keywords: Culture, Lusan Wedding, Islamic, Public

## PENDAHULUAN
Masyarakat  adalah  suatu  kelompok orang  yang  sama  identifikasinya,  teratur sedemikian  rupa  dalam  menjalankan  segala sesuatu  yang  diperlukan  bagi  kehidupan secara harmonis. Sekumpulan manusia yang hidup  bersama  dalam  satu  wilayah  dengan waktu yang lama juga merupakan pengertian dari  masyarakat.  Pernyataan  tersebut  sesuai dengan  pendapat  Prasetyo  &  Irwansyah
(2020) yang  mengatakan  bahwa  masyarakat merupakan  sekumpulan  orang  yang  hidup bersama  dan  saling  berinteraksi.  Hidup bersama  dalam  bermasyarakat  berarti  hidup dalam  satu  tatanan  pergaulan.  Masyarakat akan menyadari bahwa mereka adalah suatu kesatuan yang hidup berdampingan. Masyarakat  di  Indonesia  sedang  bertransisi dari  tradisional  ke  modern.  Namun,  proses transisi  tersebut  tidaklah  melupakan  secara
penuh  jati  diri  awal  dari  lingkungan  tempat tinggalnya.
Masyarakat  yang  hidup  di  Jawa sejatinya  sama  seperti masyarakat  lain  yang terdiri  dari  sekumpulan  orang  hingga membentuk sebuah komunitas (Huda, 2022). Di  dalamnya  terdapat  aturan  yang  menjadi pedoman  dalam  kehidupan  dan  dikenal sebagai  sistem  budaya  masyarakat  Jawa. Masyarakat  Jawa  tergolong  dalam  bentuk kelompok  budaya  yang  ada  di  Indonesia. Rahmawati  &  Masiroh  (2020)  mengatakan bahwa  budaya  dalam  masyarakat  Jawa turun-temurun menjadi tradisi sebagai pedoman  dengan  posisi  sejajar  dengan ritualitas  spiritual  ataupun  ajaran  agama. Sebagai kelompok budaya, masyarakat Jawa mempunyai suatu karakteristik yang membedakannya  dengan  kelompok  budaya yang  lain.  Karakteristik  tersebut  merupakan kesamaan  identitas  yang  khas,  ada  yang secara fisik atau setidaknya identitas abstrak seperti  pandangan  hidup,  kepercayaan,  dan cara  berpikir.  Sehingga  dapat  dikatakan bahwa  pengelompokan  budaya  di  dasarkan pada  pertautan  manusia  dengan  dunia  yang dialami.
Daur  hidup  dalam  bermasyarakat yang  paling  disambut  dengan  kebahagiaan dan dirayakan secara meriah adalah pernikahan  (Jazeri,  2020).  Sunatullah  yang
umum  dan  berlaku  pada  semua  makhluk Tuhan adalah pernikahan. Pernikahan merupakan  fase  yang  lazim  dilakukan  oleh manusia  yang  sudah  akil  balig.  Chafidoh (2020)  mengungkapkan  bahwa  pernikahan dianggap  sah  apabila  semua  syarat  dan rukun  nikah  terpenuhi.  Tujuan  pernikahan pada  umumnya  tergantung  pada  masing- masing individu yang akan melangsungkannya. Pernikahan adalah suatu ikatan  sakral  dalam  membentuk  sebuah keluarga  yang  di  dalamnya  menghalalkan semua  perbuatan  yang  berhubungan  dengan kehidupan suami-istri (Romli & Habibullah, 2018). Pernikahan  akan  mengantarkan  pada ikatan  lahir  batin  antara  laki-laki  dan perempuan  untuk  hidup  bersama  dalam suatu rumah tangga.
Pernikahan dalam masyarakat Jawa merupakan hal yang tidak dapat terlepas dari tradisi  yang  sudah  mengakar.  Hal  ini  sesuai dengan  pendapat  Syarifuddin  (2014)  yang mengungkapkan  bahwa  pernikahan  pada masyarakat  Jawa  merupakan  sesuatu  yang agung dan sakral. Pada pernikahan masyarakat  Jawa  terdapat  proses  akulturasi tradisi budaya asli dengan budaya keagamaan  di  dalamnya.  Setyawan  & Saddhono (2019) mengatakan bahwa proses akulturasi  merupakan  proses  penambahan unsur  budaya  lain  dalam  budaya  sendiri.
Esensi  dalam  pernikahan  pada  hakikatnya adalah sebuah kenyamanan, ketenangan, dan kecukupan  antara  satu  dengan  yang  lainnya sehingga tentu setiap manusia akan memilih yang  terbaik  untuk  dijadikan  pasangan. Tradisi  pernikahan  dalam  masyarakat  Jawa masih  sangat  kental  dan  mengakibatkan pemilihan  jodoh  menjadi  hal  yang  fanatik. Bukan  hanya  orang  tua,  namun  generasi muda masih banyak yang memegang tradisi perjodohan  yang  diwariskan  oleh  nenek moyang (Izzah, 2022).
Tradisi  yang  masih  dianut  dalam pernikahan  semata-mata  untuk  menghindari fitnah  dari  masyarakat  yang  dikhawatirkan akan  menjadi  doa  buruk  (Adnany,  2020). Kepercayaan  yang  masih  dianut  masyarakat Jawa  hingga  saat  ini  salah  satunya  adalah larangan  pernikahan lusan. Menurut  adat, kata lusan berarti  pernikahan  antara  anak ketelu dengan anak sepisan (anak ketiga dan anak  pertama).  Keyakian  dari  larangan  ini jika dilanggar akan menyebabkan datangnya musibah.  Munculnya  larangan  pernikahan lusan  tidak  diketahui  secara  pasti  waktu kemunculannya namun  tradisi ini sudah ada sejak  nenek  moyang  (Abidin,  2013). Konsekuensi  jika  masyarakat  melaksanakan pernikahan lusan maka akan  menjadi  buah bibir di lingkungannya.
Pelaksanaan  larangan  pernikahan lusan masih dipegang teguh oleh masyarakat Jawa  yang  ada  di  Kabupaten  Tulungagung. Walaupun  zaman  semakin  modern  dan pergaulan masih luas serta terbuka menerima  masukan  dari  luar,  namun eksistensi  larangan  pernikahan lusan masih sangat  kental  hingga  sekarang.  Adanya larangan  tersebut  bukanlah  tanpa  alasan. Anak  pertama  biasanya  cenderung  berjiwa pemimpin,  bersikap  pengatur,  merasa  lebih dewasa dan terkadang mudah tersulut emosi. Sedangkan  anak  ketiga  rata-rata  sulit menaati  peraturan  dan  manja  (Mustopa  & Fakhria,  2019).  Sehingga  karakter  yang kontradiktif  ini  dinilai  dapat  menyebabkan konflik  berkepanjangan  jika  dipersatukan dalam  rumah  tangga.  Walaupun  larangan pernikahan lusan masih sangat dipatuhi oleh masyarakat  Tulungagung,  namun  tidak sedikit  pula  masyarakat  yang  melanggarnya meskipun  banyak  simpang  siur  mengenai konsekuensi  yang  akan  didapatkan  tidaklah ringan.
Penelitian  yang  relevan  pernah dilakukan  oleh  dua  peneliti  sebelumnya. Pertama  oleh  Muharromah  (2019)  yang meneliti mengenai pelaksanaan tradisi buang anak untuk menghindari dampak pernikahan lusan dalam fiqh  munakahat. Kedua  pernah dilakukan  oleh  Musthofa  &  Dwijayanto
(2020) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa  larangan  pernikahan lusan dapat dilaksanakan dengan adanya ruwatan sebagai  strategi  negosiasi  larangan  tersebut. Dari  penelitian  terdahulu  dapat  diketahui bahwa kepercayaan terhadap larangan pernikahan lusan masih  sangat  kental.
Dengan  demikian  masih  diperlukan  kajian lebih mendalam mengenai pernikahan lusan.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui tradisi  larangan  pernikahan lusan dari  sudut pandang  agama  Islam  serta  kepercayaan masyarakat di Tulungagung terhadap larangan pernikahan tersebut.

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif  kualitatif.  Metode  ini  dipandang sebagai  penghasil  data-data  deskriptif  atau kata  tertulis  maupun  lisan.  Penelitian kualitatif  menggambarkan  suatu  keadaan berdasarkan fakta nyata. Penggunaan metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini  menekankan  pada  uraian  atau  deskripsi. Sumber  data  dalam  penelitian  ini  berupa data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer didapatkan dari wawancara dan dokumentasi untuk mengetahui segala persepsi masyarakat Tulungagung mengenai larangan pernikahan lusan. Data sekunder didapatkan dari  pustaka  atau  sumber-sumber  kedua
yang  relevan  dengan  penelitian ini.  Analisis data  dilakukan  dengan  menggunakan  model interaktif  mengadaptasi  model  analisis  data kualitatif  Miles  &  Huberman  (2014)  yakni reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan simpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tinjauan Islam terhadap Larangan Pernikahan Lusan
Adat merupakan aturan dan norrma-norma  yang  harus  dipatuhi  oleh masyarakat terutama di Kabupaten Tulungagung walaupun adat tersebut bukanlah  suatu  aturan  tertulis.  Kandungan prinsip-prinsip  yang  telah  berkembang berdasarkan  pemikiran  manusia  telah  ada secara turun-temurun. Suatu generasi mengikuti  adat  yang  dianggap  baik  dalam mengatur  kehidupan  bermasyarakat  hingga berlangsung  lama  sampai  saat  ini.  Islam merupakan agama yang universal dikarenakan mengandung aturan dari berbagai  aspek  kehidupan.  Aturan  yang terkandung  dalam  adat  berbeda  dengan aturan  yang  terdapat  dalam  norma  agama. Namun,  dalam  menghadapi  perbedaan prinsip  tersebut  maka  sebagai  umat  Islam harus  menjalani  prinsip  berdasarkan  aturan agama  Islam  yang  sifatnya  fleksibel  sesuai dengan segala kondisi, tempat dan zaman.
Dasar  yang  dijadikan  penyelesaian masalah  adalah  unsur  maslahat  umum  yang dapat ditinjau dari dua segi diantaranya.
1. Mendatangkan  kemaslahatan  bagi kehidupan manusia dalam bermasyarakat.
2. Menghindarkan kemudaratan bagi
kehidupan manusia dalam
bermasyarakat.
Aturan dalam adat dianggap baik oleh agama  apabila  di  dalamnya  terdapat  unsur maslahat  dan  tidak  membawa  kemudaratan. Unsur  maslahat  dan  mudarat  inilah  yang menjadi  dasar  dalam  mempertimbangkan penyelesaian  suatu  adat,  yang  berarti  suatu yang  biasa  dan  telah  menyerap  dalam kehidupan  masyarakat.  Maslahat  karena suatu yang dianggap baik menurut pandangan umat Islam dan Allah Swt. Unsur adat yang seperti ini dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Tradisi dalam Islam disebut dengan ‘urf yang  mempunyai  arti  baik.
Secara  terminologi  istilah ‘urf merupakan suatu  perbuatan  yang  dilakukan  manusia secara berkepanjangan karena logis dilakukan terus menerus.
Aturan  adat-adat  yang  digunakan diharuskan memenuhi syarat-syarat di antaranya.
1. Tidak boleh menentang nash baik
Alquran maupun sunah.
2. Tidak boleh menyebabkan kemaslahatan serta tidak menghapus kemaslahatan
termasuk  memberikan  kesulitan dan kesempitan.
3. Sudah  berlaku  kepada  setiap kaum  muslimin,  artinya  tidak hanya biasa dilakukan oleh segelintir umat Islam saja.
4. Tidak  berlaku  di  dalam  masalah ibadah mahdhah.
‘Urf menurut  Imam  Malik  dibagi  menjadi dua. ‘Urf yang  ditetapkan  dan  diakui  tidak akan berubah dengan perubahan tempat dan zaman.  Yakni ‘urf yang  merupakan  tabiat dan  fitrah  manusia,  seperti  tidur,  makan, minum,  dsb. ‘Urf yang  dapat  diubah  dengan perubahan tempat dan zaman.
‘Urf menurut pandangan Imam Malik di atas bukan  merupakan  hal  yang  paten  dan  tidak dapat  berubah  seiring  dengan  berjalannya waktu,  perubahan  tempat  dan  kebudayaan. Dilihat dari pandangan syara’, ‘urf dibagi ke dalam dua macam antara lain.
1. Al-urf al-shahih merupakan
kebiasaan dalam lingkungan masyarakat yang tidak
bertentangan  nash  (ayat  atau
hadis),  serta  tidak  menghapuskan
kemaslahatan  dan  tidak  pula membawa mudarat kepada mereka. 2. Al-urf al-fasid merupakan kebiasaan yang bertentangan dengan  kaidah  dasar  dan  dalil syara’.
Para  ulama  fiqh  bersepakat  bahwa ‘ urf  al-shahih merupakan ‘urf yang  dapat dijadikan  hujah  di  dalam  menjalankan hukum syara’. Ulama usul fiqh menetapkan kehujjahan ‘urf  al-fasid dalam  sebuah kaidah  fiqhyah  yang  mempunyai  arti  “adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”.
Berdasarkan  pandangan  di  atas, selanjutnya  dihubungkan  dengan  adanya tradisi  larangan  pernikahan lusan pada masyarakat Jawa di Kabupaten Tulungagung.  Dari  hal  tersebut  dapat dikatakan  bahwa  tradisi  larangan  menikah pada  masyarakat  Jawa  termasuk  ke  dalam ‘urf  al-fasid dikarenakan  tradisi  tersebut bertentangan  dengan  ajaran  Islam  yang menghendaki kemudahan bagi penganutnya. Selain itu, adanya tradisi larangan pernikahan lusan juga menimbulkan kemudaratan  karena adat ini  tidak  dibangun berdasarkan  hujjah  yang  sesuai  dengan agama  Islam  dan  hanya  mengacu  kepada
pemahaman  serta  pendapat  nenek  moyang semata.
Agama  tidak  bertujuan  membuat manusia menjadi sulit, sebagaimana firmannya  dalam  surah  al-haj  ayat  78  yang berarti  “dia  sekali-kali  tidak  menjadikan kamu  dalam  agama  suatu  kesempitan”. Segala  yang  diwahyukan  oleh  Allah  tidak akan  sukar  dipikul  atau  dijalankan  manusia dalam Do’aimu  Tasyrik’ (tiang-tiang  pokok pembinaan  hukum  Islam  atau Nafyu  al- Haraj mengadakan kepicikan). Sesuai dengan  kaidah  yang  mempunyai  arti “sesuatu  perbuatan  yang  mudah  dijalankan tidak dapat digugurkan”.
Pandangan Masyarakat terhadap Larangan Pernikahan Lusan

## Menurut Tokoh Agama
Asrofi  merupakan  tokoh  agama  juga termasuk sesepuh di Kabupaten Tulungagung.  Berdasarkan  hasil  wawancara yang  dilakukan,  Asrofi  mengatakan  bahwa memang  pernikahan lusan sudah  menjadi problem  dari  zaman  dulu.  Waktu  masih muda,  Asrofi  sudah  mengetahui  adanya larangan  pernikahan  ini  dari  kakeknya. Namun, karena orang agamis maka pernikahan lusan dipamdang  melalui  sudut pandang  agama.  Dengan  mempercayai
larangan pernikahan lusan, Asrifo mengatakan bahwa:
“Naliko  aku  isih  enom  nduk,  aku bien  ya  percaya  wayah  kakungku  nyeritani babakan  lusan  iki.  Mbiyen  kae  mbah kakungku  nate  ngendikan  lek  ana  anak mbarep  iku  mboten  becik  rabi  karo  anak ketelu.  Sebab  e  opo  aku  yo  isih  durung ngerti  pas  jaman  semono,  nanging  aku diwenehi  contoh  kalih  kakung  lek  ana uwong  nikah  lusan  iku  ana  sing  rejekine angel,  lan  ana  wae  masalah  sing  ngrubung terus.  Sebenere  yen  didelok  saka  agama, sejatine  nikah  lusan  iku  ora  ana,  ning percoyo  karo  anane  nikah  lusan  iku  mung kanggo ngormati adat istiadat. Aku urip ket cilik sampek sakmene iki yo neng Jawa, dadi kabeh  kui  ana  penempatane  dewe-dewe. Amarga  agamaku  ya  Islam  dadi  yen  ana masalah  mbalike  ya  ning  agama.  Intine nduk,  nikah  lusan  iku  oleh  dipercaya  oleh endak  sing  jelas  jodho,  rejeki  lan  pati  iku wes  ana  sing  ngatur.  Dadi  adewe  yo  kudu panggah iling lan waspadha.”
Berdasarkan wawancara dengan Asrofi, ketika masih muda larangan pernikahan lusan sudah  diketahui  dari kakeknya. Menurutnya, kepercayaan terhadap larangan pernikahan lusan bertujuan  untuk  menghormati  adat  istiadat setempat.  Asrofi  lahir  dan  besar  di  tanah Jawa, namun karena menganut agama Islam maka  menjadikan  kepercayaan  tersebut dipandang  dari  segi  agama.  Menurutnya hidup  di  dunia  harus  meyakini  akan  adanya takdir dari Allah Swt. Asrofi juga mengatakan  bahwa  kepercayaan  tergantung pada  diri  sendiri,  dan  harus  diingat  bahwa
jodoh,  rezeki  dan  kematian  sudah  ada jalannya masing-masing.

## Menurut Sesepuh
Jilan  sebagai  sesepuh  di  Kabupaten Tulungagung  mengatakan  bahwa  adanya larangan  pernikahan lusan bukanlah  tanpa alasan.  Jilan  sering  menjumpai  kasus pernikahan lusan dan  terjadi  konflik  seperti yang  diketahui  oleh  kebanyakan  orang. Hampir sama dengan Asrofi bahwa pemahaman  mengenai  larangan  pernikahan lusan berasal  dari  tuturan  turun-temurun. Jilan  sangat  mempercayai  adanya  larangan pernikahan lusan karena hidup di tanah Jawa haruslah  mengikuti  aturan  yang  ada.  Bukan hanya di Jawa saja, namun setiap yang hidup dalam  suatu  lingkungan  maka  penghuninya juga  harus  mematuhi  aturan  yang  ada. Menurut Jilan, kepercayaan terhadap larangan  tersebut  juga  sebagai  bentuk menghargai  adat  dan  budaya  di  tempatnya. Di Kabupaten Tulungagung sendiri menurutnya masyarakat masih mempercayai hal-hal yang berbau mistis sehingga sebagai anggota  masyarakat  haruslah  menghormati dan hidup berdampingan dengan baik

## Menurut Remaja
Salah  satu  remaja  yang  ada  di Kabupaten  Tulungagung  adalah  Veronica.
Gadis  itu  mengatakan  bahwa  larangan pernikahan lusan hanyalah  mitos  belaka. Menurut  Veronica,  masyarakat  meyakini kebenaran mitos lusan dengan menghubungkan  adanya  musibah  yang dialami  oleh  pelaku  pernikahan lusan dengan  mitos  tersebut  dengan  tujuan membuktikan  kebenaran  bahwa  tersebut memang  benar-benar  terjadi.  Musibah  yang dialami  oleh  segelintir  orang  menurutnya digunakan  sebagai  pembuktian  kebenaran ketika larangan pernikahan tersebut dilanggar  maka  seperti  itu  akibatnya. Veronica  juga  berkata  bahwa terkadang ada masalah yang dialami berbeda dengan mitos lusan, namun  masyarakat  meyakini  jika yang  mengalami  adalah  pelaku  pernikahan lusan maka  itu  adalah  akibat  yang  terjadi karena tidak percaya mitos tersebut.
Menurut Masyarakat sebagai  Pelaku

## Larangan Pernikahan Lusan
Bagi masyarakat, kepercayaan terhadap  larangan  pernikahan  berbeda  tiap individu  (Afifah,  2022).  Perkembangan teknologi  dan  perkembangan  zaman  tidak menjadi  halangan  bagi  kelestarian  budaya terkait  larangan  penikahan lusan sehingga masih ditemukan masyarakat yang mematuhi hal tersebut. Namun, tidak sedikit pula  masyarakat  yang  tidak  peduli  dengan
larangan  pernikahan lusan yang  telah diturunkan  oleh  nenek  moyangnya.  Berikut adalah  pandangan  masyarakat  yang  patuh dan tidak patuh terhadap larangan pernikahan lusan di Kabupaten Tulungagung.

## Masyarakat yang Patuh
Maritun merupakan salah satu masyarakat  yang  patuh  terhadap  larangan pernikahan lusan. Maritun  mengatakan bahwa dalam keluarganya sangat berpegang teguh terhadap larangan pernikahan tersebut. Maritun  selalu  berpesan  kepada  anak cucunya  jika  mencari  pasangan  hidup  juga harus  memperhatikan  persaudaraan  calon pasangannya.  Persaudaraan  yang  dimaksud adalah  anak  nomor  berapa  yang  akan dinikahi. Kepatuhan Maritun terhadap kepercayaan  larangan  pernikahan lusan ditunjukkan dalam sebuah cerita di keluarganya.  Dahulu  anak  ketiga Maritun pernah  menjalin  hubungan  dengan  anak pertama dari satu keluarga. Hingga akhirnya Maritun  mengetahui  hal  itu  dan  sontak memberi  peringatan  keras  pada  anaknya untuk  tidak  melanjutkan  hubungan  tersebut. Kepatuhan Maritun terhadap larangan pernikahan lusan berwawal dari tetangganya yang  melanggar  aturan  tersebut  dan  tidak berselang  lama  bapak  dari  pengantin
meninggal  dunia.  Maritun  mengatakan bahwa musibah tersebut berhubungan dengan  larangan  pernikahan lusan yang tidak  dipatuhi.  Oleh  karena  itu,  Maritun mempunyai  komitmen  untuk  memberitahu kepada  anak dan  cucunya mengenai larangan tersebut sejak awal guna menghindari musibah yang bisa terjadi.
Ada  masyarakat  dari  kalangan  muda yang  patuh  terhadap  larangan  pernikahan lusan yang bernama Yudi. Dalam wawancara yang dilakukan, Yudi berkata:
“Aku  mbiyen  nduwe  pacar  anak nomer  telu,  nah  aku  kan  anak  mbarep  gik lekku  pacaran  wis  suwi.  Tapi  aku  ngalahi pisah  amarga  aku  nyawang  tonggoku  sing rabi  lusan,  jarak  setaun  ibune  ninggal  lan saiki rabi puluhan taun yo durung diwenehi turunan. Yo aku malih wedi lek oleh cobaan koyo ngono iku.”
Menurut  Yudi,  melanggar  tradisi tersebut  tidak  akan  menutup  kemungkinan musibah akan datang. Yudi mengungkapkan hal tersebut berdasarkan pengalaman masyarakat di sekitarnya yang telah diamati. Setelah larangan pernikahan lusan dilanggar, orang  yang  melanggar  larangan  tersebut mendapat  musibah  tidak  lama  setelah penikahan  berlangsung.  Oleh  sebab  itu, kecemasan  Yudi  terhadap  musibah  yang menimpa pelaku pernikahan lusan membuatnya  memilih  untuk  memutuskan hubungan dengan kekasihnya dulu.

## Masyarakat yang Tidak Patuh
Mi  sebagai  salah  satu  masyarakat yang melanggar larangan tersebut menikahkan  anak  ketiganya  dengan  anak pertama  dari  satu  keluarga  beda  desa.  Mi mengatakan bahwa:
“Putri  kula  ingkang  ragil,  nomer tiga  rabi  kalih  lare  putra  mbajeng  saking Boyolangu.  Kula  nggih  sejatine  inggih percaya  dening  larangan  punika,  nanging menawi ditingali saking agama niku mboten pas.”
Larangan pernikahan lusan sebenarnya  masih  dipercayai  oleh  Mi, namun  Mi  juga  berkata  jika  larangan pernikahan  tersebut  dikatkan  dengan  agama tidaklah sesuai. Romin juga sebagai masyarakat yang melanggar larangan pernikahan lusan menganggap bahwa mempercayai larangan tersebut bukanlah hal yang  wajib.  Kepercayaan  yang  terlalu fanatik  terhadap  tradisi  menurutnya  tidak akan membuka pemikiran masyarakat menjadi lebih luas dan terbuka. Apalagi jika dilihat  dari  aspek  agama,  kepercayaan terhadap  mitos  akan  membuat  keimanan mengalami  kemrosotan.  Romin  memiliki pandangan bahwa larangan pernikahan lusan merupakan tradisi kebudayaan untuk menghormati  orang  yang  lebih  tua  saja. Romin berkata bahwa:
“Kabeh  iki  karek  mantep  lan  orane. Nek mantep ya dilakoni nek ora ya ora usah dilakoni. Neng agama kan ora ono larangan koyo ngono kui. Elek e kedadean iso ugo ya amarga  pikiran  seng  ora-ora,  malih nyugesti.”
Romin mengungkapkan bahwa kepercayaan  terhadap  larangan  pernikahan lusan bertentangan  dengan  agama.  Namun, beliau tetap menghargai kepercayaan tersebut  dengan  mengembalikan  kepada masing-masing  orang.  Apapun  kejadian yang  dialami  merupakan  takdir  Allah  Swt. Romin  juga  mengatakan  bahwa  kejadian buruk  yang  dialami  bisa  jadi  karena  sugesti dari mereka sendiri. Romin berpegang teguh pada  ajaran  agama  sehingga  semua  yang terjadi tergantung keyakinan masing- masing.
Dari  uraian  mengenai  pandangan masyarakat kabupaten Tulungagung mengenai larangan pernikahan lusan, sebagian besar masyarakat masih memegang teguh  kepercayaan  yang  diturunkan  oleh nenek moyang. Meskipun demikian, beberapa  masyarakat  juga  memandang tradisi  larangan  pernikahan lusan hanyalah budaya  yang  berkembang  sebagai  mitos belaka  sehingga  tidak  perlu  dipatuhi sepenuhnya.  Adapun  cobaan  yang  menimpa setelah pelaksanaan pernikahan lusan merupakan kezuuzanan masyarakat semata.

## PENUTUP
Kepercayaan  masyarakat  Jawa  di Kabupaten  Tulungagung  terhadap  larangan pernikahan lusan masih  sangat  kuat. Pernikahan  antara  anak  pertama  dan  ketiga merupakan larangan yang sangat ditekankan karena dianggap dapat menimbulkan malapetaka jika tetap dilaksanakan. Dampak buruk  yang  didapat  bukan  hanya  dirasakan oleh pasangan pernikahan lusan , namun juga bagi  keluarga  pengantin.  Meskipun  begitu, masih banyak orang yang tidak menganggap larangan  tersebut  sebagai  suatu  hal  yang berat dan lebih memandang dari sisi agama. Jika  dilihat  dari  aspek  agama  Islam, pernikahan  lusan  bukanlah  suatu  hal  yang patut untuk dilarang.
Tradisi  larangan  pernikahan  pada masyarakat  Jawa  di  Tulungagung  termasuk ke  dalam ‘urf  al-fasid dikarenakan  tradisi tersebut  bertentangan  dengan  ajaran  Islam yang menghendaki kemudahan bagi penganutnya.  Selain  itu,  adanya  tradisi larangan pernikahan lusan juga menimbulkan  kemudaratan  karena  adat  ini tidak  dibangun  berdasarkan  hujah  yang sesuai  dengan  agama  Islam  dan  hanya mengacu kepada pemahaman serta pendapat nenek moyang semata.

## DAFTAR RUJUKAN
Abidin,  Z.  (2013). Persepsi  Masyarakat
Etnis Jawa Terhadap Tradisi Larangan Nikah Lusan Besan Menurut Perspektif
Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan  Sabak  Auh  Kababupaten Siak Sri Indrapura)Persepsi Masyarakat  Etnis  Jawa  Terhadap Tradisi  Larangan  Nikah  Lusan  Besan Menurut . http://repository.uin- suska.ac.id/3302/1/2013_2013127AH.p df.
Adnany,  M.  F.  (2020). Pandangan  Ulama
NU  dan  Muhammadiyah  Tulungagung terhadap Adat dan Prombon
Pernikahan  Perspektif  Hukum  Islam . IAIN Tulungagung.
Afifah,  N.  N.  (2022). Persepsi  Masyarakat
Mengenai  Perhitungan  Weton  Dalam Tradisi  Pra  Perkawinan  Adat  Jawa Desa Jamberejo Kecamatan Kedungadem  Kabupaten  Bojonegoro (Issue 8.5.2017).
Chafidoh,  I.  (2020). Tradisi  Larangan
Perkawinan  Selên  Perspektif  Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu  Kabupaten  Cilacap) [INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO]. http://repository.iainpurwokerto.ac.id/. Huda,  F.  N.  (2022). Tinjauan  Hukum  Islam Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan  Misan .  Uin  Prof.  Kh. Saifudin Zuhri Purwokerto.
Izzah, D. (2022). Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap  Mitos  Larangan  Perkawinan Ngalor  Ngulon  (Studi  Kasus  Desa Pandantoyo Kecamatan Ngancar
Kabupaten Kediri) . IAIN Kediri.
Jazeri, M. (2020). Makna tata Simbol Dalam Upacara Pengantin Jawa .
Miles,  M.  B.,  &  Huberman,  A.  M.  (2014). Analisis  Data  Kualitatif (1st,  Cet.ke- ed.). Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), 1992.
Muharromah,  S.  F.  (2019). Tradisi  Buang
Anak  untuk  Menghindari  Pernikahan Lusan dalam Perspektif Fiqh
Munakahat . IAIN Tulungagung.
Musthofa,  A.,  &  Dwijayanto,  A.  (2020). Strategi  Negosiasi  Masyarakat  Muslim Pedesaan  Atas  Tradisi  Perkawinan
Lusan  (Studi  Kasus  Di  Desa  Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo). Journal  of  Community Development and Disaster Management , 2 (2), 93–102.
https://doi.org/10.37680/jcd.v2i2.1028.
Mustopa,  F.  B.,  &  Fakhria,  S.  (2019).
Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan  Pernikahan  Adat  Jawa  Jilu Studi Kasus di Desa Tanggan
Kecamatan  Gesi  Kabupaten  Sragen.
Jurnal Legitma , 2 (1), 40–58.
Prasetyo, D., & Irwansyah. (2020). Memahami Masyarakat dan Perspektifnya. Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial , 1 (1), 163– 175.
Rahmawati,  E.,  &  Masiroh,  F.  (2020).
Fenomena Tradisi Pantangan Pernikahan  Ngalor-Ngetan. Al-Mada:
Jurnal  Agama,  Sosial,  Dan  Budaya ,
3 (2),
241–259. https://doi.org/10.31538/almada.v3i2.6
02.
Romli,  R.,  &  Habibullah,  E.  S.  (2018).
Telaah  Resepsi  Pernikahan  Adat  Jawa Dalam  Perspektif  Hukum  Islam. Al- Mashlahah:  Jurnal  Hukum  Islam  Dan
Pranata Sosial , 6 (02), 177. https://doi.org/10.30868/am.v6i2.306.
Setyawan,  B.  W.,  &  Saddhono,  K.  (2019).
Akulturasi  Budaya  Islam-Jawa  dalam
Pementasan Kesenian Ketoprak. Jurnal
Tari, Teater, Dan Wayang , 2 (1), 25–34.
Syarifuddin,  A.  (2014). Hukum  Perkawinan Islam  di  Indonesia .  Prenadamedia Group.