## DESAIN REFORMA AGRARIA INKLUSIF UNTUK
PROGRAM KELUARGA HARAPAN DAN KAUM DIFABEL DI KABUPATEN KEDIRI
Mohammad Fajar Hidayat, Ahmad Nashih Luthfi, M. Nazir Salim Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Jl. Tata Bumi No. 5 PO BOX 1216 Kode Pos 55293 Yogyakarta
Abstract: Agrarian  Reform  according  to  Presidential  Regulation  Number  86  of  2018  is  carried  out through two stages, namely the Asset Reform and Access Reform and there is an expansion of the subject  and  object  of  the  Agrarian  Reform.  The  research  was  conducted  to  design  an  inclusive Agrarian  Reform  design  that  combines  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  and  diffable  people  as subjects and former land use rights in Sempu Village, Ngancar District, Kediri Regency as its object. The research is aimed at (1) knowing the primary need of PKH and diffable people; (2) creating the design of inclusive Agrarian Reform for PKH and diffable people; (3) describing the involvement of stakeholders and community participation in supporting the design; and (4) identifying the existing constraints  in  the  making  of  the  design.  The  method  used  was  descriptive  qualitative  using  a rationalistic  approach.  The  results  showed  that  PKH  and  diffable  people  need  to  improve  the quality  of  life  through  economy,  education,  health,  and  social  welfare.  There  are  52  plots  of  land that will be used as designs for land use, namely agricultural and non-agricultural land. This design is  expected  to  be  a  new  idea  in  the  completion  of  the  Agrarian  Reform  starting  from  the  asset reform  through  the  granting  of  corporate  and  individual  rights  with  land  redistribution  followed by access reform involving stakeholder’s synergy.
Keywords: agrarian reform, family of hope, diffable, inclusive
Intisari: Reforma Agraria menurut Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 dilaksanakan melalui dua  tahapan  yaitu  penataan  aset  dan  penataan  akses  serta  terdapat  perluasan  subjek  dan  objek didalamnya.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk  membuat  desain  Reforma  Agraria  inklusif  yang menggabungkan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  dan  kaum  difabel  sebagai  subjek  dan  tanah negara  bekas  hak  guna  usaha  di  Desa  Sempu,  Kecamatan  Ngancar,  Kabupaten  Kediri  sebagai objeknya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk:  (1)  mengetahui  kebutuhan  utama  PKH  dan  difabel;  (2) membuat  desain  Reforma  Agraria  inklusif  untuk  PKH  dan  difabel;  (3)  menggambarkan keterlibatan stakeholder sekaligus  partisipasi  masyarakat  dalam  mendukung  desain  ini;  serta  (4) mengidentifikasi  kendala  apa  yang  akan  terjadi  di  dalamnya.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan rasionalistik. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  PKH  dan  difabel  membutuhkan  peningkatan  kualitas  hidup  melalui ekonomi,  pendidikan,  kesehatan,  dan  kesejahteraan  sosial.  Terdapat  52  bidang  tanah  yang dijadikan  desain  penggunaan  tanahnya  yaitu  pertanian  dan  nonpertanian.  Desain  ini  diharapkan menjadi  gagasan  baru  dalam  penyelesaian  Reforma  Agraria  mulai  dari  penataan  aset  melalui pemberian  hak  milik  bersama  dan  perorangan  dengan  redistribusi  tanah  dilanjutkan  dengan penataan akses yang melibatkan sinergi stakeholder . Kata kunci: reforma agraria, PKH, difabel, inklusif

## A. Pendahuluan
Reforma  Agraria  adalah  salah  satu  bagian  dari  butir  5  Nawacita  yang  menjadi agenda  prioritas  nasional  untuk  meningkatkan  keadilan  sosial  dan  kesejahteraan  rakyat.
2 Mohammad Fajar Hidayat, Ahmad Nashih Luthfi, M. Nazir Salim
Caranya adalah dengan mendorong Landreform dan program kepemilikan tanah seluas 9 juta  hektar.  Selain  itu,  pemerintah  juga  mengeluarkan  kebijakan  Reforma  Agraria  yang diperkuat  dengan  terbitnya  Peraturan  Presiden  Nomor  86  Tahun  2018  tentang  Reforma Agraria (Perpres Nomor 86 Tahun 2018).
Reforma Agraria menurut Perpres Nomor 86 Tahun 2018 adalah penataan kembali struktur  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan,  dan  pemanfaatan  tanah  yang  lebih berkeadilan  melalui  penataan  aset  disertai  dengan  penataan  akses  untuk  kemakmuran rakyat Indonesia. Penataan aset adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan  pemanfaatan  tanah  yang  bertujuan  untuk  menciptakan  suatu keadilan di  bidang  penguasaan  dan  pemilikan  tanah.  Penataan  akses  adalah  pemberian kesempatan  akses  permodalan  maupun  bantuan  lain  untuk  mendukung  penataan  aset yang  dilakukan  kepada  subjek  Reforma  Agraria  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  yang  basisnya  pemanfaatan  tanah  atau  dengan  kata  lain  pemberdayaan masyarakat.
Pasal 6 Perpres Nomor 86 Tahun 2018 menjelaskan bahwa penataan aset terdiri atas redistribusi tanah dan legalisasi aset. Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019,  Reforma  Agraria 9  juta  hektar  (ha) dibagi menjadi  4,5 juta  ha  untuk legalisasi  aset  yang  terdiri  atas  tanah  transmigrasi  yang  belum  bersertifikat  0,6  ha  dan legalisasi aset 3,9 ha. Sedangkan 4,5 juta ha sisanya dialokasikan untuk redistribusi tanah yang terdiri atas 4,1 juta ha untuk pelepasan kawasan hutan serta 0,4 ha bekas Hak Guna Usaha (HGU), tanah terlantar, dan tanah negara lainnya.
Sejak  terbitnya  Perpres  Nomor  86  Tahun  2018  muncul  berbagai  terobosan  dalam pelaksanaan redistribusi tanah diantaranya yaitu perluasan subjek dan objek redistribusi tanah.  Perluasan  subjek  tersebut  dibagi  menjadi  3  (tiga)  yaitu  orang-perseorangan, kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan bersama, dan badan hukum. Sedangkan, perluasan objek Reforma Agraria adalah tidak sekedar tanah pertanian, tetapi juga tanah nonpertanian.
Menurut  data  dari  Direktorat  Jenderal  Penataan  Agraria  Kementerian  Agraria  dan Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  pada  Rapat  Kerja  Nasional  tahun  2019,  target untuk redistribusi tanah tahun 2018 adalah 352.906 bidang tanah dan sudah dilaksanakan dengan  realisasi  fisik  sebanyak  283.2486  bidang  tanah  atau  80,26%  dari  keseluruhan targetnya.  Pada  tahun  2019,  target  tersebut  meningkat  dari  tahun  2018  menjadi  750.000 bidang  tanah  yang  tersebar  di  31  provinsi.  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Kediri mendapatkan  target  redistribusi  tanah  pada  tahun  2018  sebesar  300  bidang  tanah  dan meningkat  dua  kali  lipat  menjadi  600  bidang  tanah  pada  tahun  2019  yang  kesemuanya merupakan bekas HGU.
Desain Reforma Agraria Inklusif untuk Program Keluarga Harapan dan Kaum Difabel di … 3
Seiring  dengan  meningkatnya  target  redistribusi  tanah  setiap  tahun  di  Indonesia, maka diperlukan  terobosan  baru  untuk mempercepat  pelaksanaan  redistribusi  tanah ini. Salah  satu  caranya  yaitu  melalui  Reforma  Agraria  dengan  model  redistribusi  tanah inklusif  untuk  Program  Keluarga  Harapan  dan  kaum  difabel.  Menurut  Pasal  1  butir  (1) Peraturan  Menteri  Sosial  Nomor  1  Tahun  2018  (Permensos  Nomor  1  Tahun  2018), Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  merupakan  program  pemberian  bantuan  sosial bersyarat  kepada  keluarga/seseorang  miskin  dan  rentan  yang  terdaftar  dalam  data terpadu  program  penanganan  fakir  miskin,  diolah  oleh  Pusat  Data  dan  Informasi Kesejahteraan  Sosial  dan  ditetapkan  sebagai  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM)  PKH. Sedangkan,  Difabel  adalah  suatu  kemampuan  yang  berbeda  untuk  melakukan  suatu kegiatan  dengan  cara  yang  dipandang  normal  bagi  seorang  manusia  (Bascha,  2015). Inklusif sendiri adalah cara pendekatan untuk membangun serta mengembangkan kondisi lingkungan  yang  terbuka,  ramah  tanpa  melihat  perbedaan  latar  belakang,  karakteristik, kemampuan,  status  ekonomi,  kondisi,  budaya,  dan  lainnya  (Rafik,  2012).  Jadi,  desain Reforma Agraria ini adalah program redistribusi tanah yang melibatkan PKH dan difabel sebagai  subjek  penerima  redistribusi  tanah  tanpa  membeda-bedakan  latar  belakang, kemampuan, kondisi fisik, ekonomi, sosial, dan budayanya.
Desain  Reforma  Agraria  Inklusif  bisa  dilihat  dari  4  (empat)  aspek,  yaitu:  (1)  objek Reforma  Agraria  disertai  dengan  pemberian  sertipikat  hak  milik  perorangan  atau  hak kepemilikan  bersama;  (2)  penggunaan  tanahnya  yang  variatif  dengan  pertanian  atau nonpertanian;  (3)  subjek  Reforma  Agrarianya  untuk  PKH  dan  kaum  difabel;  dan  (4) kesetaraan  laki-laki  dan  perempuan  sebagai  subjek  Reforma  Agraria.  Keempat  aspek  di atas diharapkan dapat mendorong dan memotivasi para penerima objek Reforma Agraria ini agar dapat meningkatkan taraf kehidupannya.
Embrio  yang  dapat  dijadikan  model  penataan  aset  seperti  di  Desa  Sempu, Kecamatan Ngancar,  Kabupaten  Kediri adalah  ±9,49  ha  tanah  negara  bekas  perkebunan. Tanah negara tersebut merupakan HGU Nomor 1  Desa Sempu yang dilepaskan oleh PT Sumber  Sari  Petung  pada  tahun  2011.  Luas  tersebut  terdiri  atas  52  bidang  tanah  yang terpisah  lokasinya  di  Dusun  Sempu  dan  Dusun  Ringinsari,  tetapi  masih  dalam  Desa Sempu.  Tanah  inilah  yang  nantinya  akan  digunakan  untuk  rancangan  desain  Reforma Agraria inklusif.
Embrio yang dapat dijadikan untuk penataan akses mengacu pada Pasal 15 Perpres Nomor  86  Tahun  2018  yang  tujuannya  adalah  untuk meningkatkan  skala  ekonomi,  nilai tambah, serta mendorong inovasi kewirausahaan subjek Reforma Agraria. Peluang besar yang ada di dalam penataan akses dimulai dari pemberian keterampilan, pendampingan usaha,  fasilitasi  akses  permodalan,  dan  pemasaran.  Hal  ini  sudah  dilaksanakan  oleh

## 4 Mohammad Fajar Hidayat, Ahmad Nashih Luthfi, M. Nazir Salim
Kementerian  Sosial  melalui  PKH.  Tujuan  PKH  menurut  Pasal  2  Permensos  Nomor  1 Tahun  2018  adalah  untuk:  (1)  meningkatkan  taraf  hidup  KPM  melalui  akses  layanan pendidikan,  kesehatan, dan kesejahteraan  sosial;  (2) mengurangi  beban  pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin/rentan; serta (3) mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
Berdasarkan  data  dari  Kementerian  Sosial  pada  tahun  2017  jumlah  KPM  PKH sebanyak  6.228.810  KPM,  meningkat  pada  tahun  2018  menjadi  10.000.232  KPM.  Di Kabupaten Kediri, pada  tahun 2017 jumlah KPM PKH sebanyak 44.791 KPM, meningkat menjadi 46.787 KPM pada tahun 2018 dan 78.072 KPM pada tahun 2019.
Berangkat  dari  uraian  di  atas,  maka  penelitian  ini  akan  menggabungkan  Reforma Agraria  dengan  penataan  asetnya  melalui  redistribusi  tanah  negara  bekas  HGU  PT Sumber  Sari  Petung  dan  penataan  aksesnya  melibatkan  PKH  dan  kaum  difabel  di  Desa Sempu,  Kecamatan  Ngancar,  Kabupaten  Kediri.  Tujuan  desain  Reforma  Agraria inklusif ini  adalah  untuk  menyelesaikan  pelaksanaan  Reforma  Agraria  yang  selama  ini  bersifat konvensional  sekaligus  membuka  jalan  untuk  melakukan  desain  Reforma  Agraria  sejati yang  artinya  dapat  mereformasi  berbagai  bentuk  ketimpangan  yang  berlangsung  di dalamnya  serta  memastikan  berbagai  keuntungan  ekonomi  dan  politik  yang  dihasilkan dari pelaksanaannya teredistribusi seluas mungkin di antara anggota masyarakat maupun antar generasi (Shohibbudin 2018, 47).
Dari  latar  belakang  yang  dijelaskan  di  atas  ini  timbul  4  (empat)  pertanyaan  untuk mendukung  desain  Reforma  Agraria  ini  yaitu:  (1)  apa  yang  menjadi  kebutuhan  utama dalam  membuat  rancangan  desain  Reforma  Agraria  inklusif  untuk  PKH  dan  kaum difabel;  (2)  bagaimana  desain  yang  sesuai  demi  mewujudkan  Reforma  Agraria  inklusif yang  dapat  mendorong  kemandirian  ekonomi  untuk  PKH  dan  kaum  difabel;  (3) bagaimana bentuk keterlibatan stakeholder dan partisipasi masyarakat  dalam mendukung keberhasilan desain ini; serta (4) apa saja kendala yang akan dihadapi dalam pembuatan desain ini.
Metode  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan rasionalistik.  Penelitian  ini  dikaji  dari:  (1)  pemaknaan  dan  intepretasi  mengenai  Perpres Nomor 86 Tahun 2018; (2) analisis mengenai pelaksanaan program redistribusi tanah yang telah  dilaksanakan  di  Desa  Sempu  pada  tahun  2012,  2013,  dan  2014;  serta  (3)  analisis mengenai  program,  kebijakan,  dan  keterlibatan  dari stakeholder terkait  di  Kabupaten Kediri.  Langkah  selanjutnya  adalah  dengan  mengkombinasikan  ketiga  hal  tersebut menjadi  sebuah  desain  komprehensif  dengan  membuat  desain  Reforma  Agraria  inklusif untuk  PKH  dan  difabel  dengan  penataan  akses  yang  sesuai,  mudah  dilaksanakan,  serta dapat meningkatkan ekonomi mereka.
Desain Reforma Agraria Inklusif untuk Program Keluarga Harapan dan Kaum Difabel di … 5
Terdapat  beberapa  kajian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Winoto  (2008)  dengan membuat  model-model  alternatif  mekanisme  subjek,  objek,  serta delivery  system yang berdasarkan  variasi  letak/posisi  objek  dan  subjek  Reforma  Agraria  untuk  mendukung penyelenggaraan  Reforma  Agraria.  Desain delivery  system ,  model,  dan  mekanisme Reforma Agraria tersebut dapat dilihat pada Gambar 1 dan 2.
Gambar 1. Desain Delivery System
Sumber: Joyo Winoto (2008, 57)
Delivery System adalah cara/mekanisme untuk pelaksanaan model Reforma Agraria dengan  menghubungkan  antara  subjek  dengan  objek.  Mekanisme Delivery  System ini mempunyai  3  (tiga)  manfaat  yaitu:  (1)  menyerap  calon  penerima  manfaat  atau  tenaga kerja  yang  mau  pindah  ke  lokasi  tanah  yang  tersedia,  di  lokasi  ini  mereka  membangun kegiatan  usaha  yang  sesuai;  (2)  menyediakan  tanah  bagi  calon  penerima  manfaat  yang tidak  ingin  pindah  ke  tempat  ke  tempat  lain  yang  jauh;  dan  (3)  menyelesaikan  konflik pertanahan  yang  sebagian  besar  berada  di  daerah  berpenduduk  padat  dan  ketersediaan tanahnya terbatas.

## Gambar 2. Model dan Mekanisme Reforma Agraria
Sumber: Joyo Winoto (2008, 72)
Model I, yaitu mendekatkan objek ke tempat subjek yang artinya tanah dari daerah yang  tidak  padat  penduduknya  didekatkan  ke  daerah  yang  padat  penduduknya  dan dekat  dengan  penerima  manfaat.  Model  II,  yaitu  mendekatkan  subjek  ke  tempat  letak objek  yang  artinya calon  penerima  manfaat  (subjek)  berpindah  secara  sukarela  ke  lokasi tanah yang tersedia. Model III, yaitu subjek dan objek di satu lokasi yang sama.
Kajian  mengenai  desain  Reforma  Agraria  ini  juga  telah  dilakukan  oleh  Nurdin (2017)  yaitu  dengan  mengusulkan  model  Desa  Maju  Reforma  Agraria  (Damara)  sebagai kombinasi  antara  pembaruan  agraria  dan  pembangunan  desa.  Damara  ini  ditujukan untuk  keluarga/petani  miskin  dan  petani  yang  tidak  memiliki  tanah  serta  diharapkan untuk dapat: (1) mengurangi ketimpangan struktur dan konflik agraria; (2) merencanakan tata  guna  dan  tata  ruang  yang  berkelanjutan  berbasis  partisipatif;  (3)  membentuk kelompok  usaha  bersama  seperti  Badan Usaha  Milik  Desa  (Bumdes),  badan  usaha  milik petani,  dan  koperasi  petani;  serta  (4)  mendorong  praproduksi,  produksi,  dan pascaproduksi  pertanian  yang  terintegrasi  sekaligus  dijalankan  secara  swadaya  oleh masyarakat.
Salah  satu  usulan  pembaruan  yang  bisa  dilakukan  untuk  mewujudkan  struktur agraria  yang  adil  dan  berkelanjutan adalah  dengan desain  Desa  Inklusif  Agraria.  Desain ini  memiliki  parameter  untuk  mewujudkannya  yaitu  adanya:  (1)  relasi  yang  demokratis antara negara dan desa dalam tata kelola Sumber-Sumber Agraria (SSA) di desa; (2) relasi yang demokratis baik di dalam desa maupun di luar desa dalam tata kelola SSA; dan (3) jaminan  akses  masyarakat  secara  ekonomi  dan  politik  atas  SSA  di  desa  (Shohibuddin, 2016).
Desain Reforma Agraria Inklusif untuk Program Keluarga Harapan dan Kaum Difabel di … 7
Secara  umum  penelitian  ini  bersandar  pada  kajian  yang  telah  dilakukan sebelumnya,  tetapi  dalam  perjalanannya  kajian  tersebut  belum  banyak  memberi  ruang mengenai  Reforma  Agraria  untuk  PKH  dan  kaum  difabel.  Penelitian  ini  kedepannya diharapkan  dapat  mengisi  ruang  tersebut  dengan  membuat  desain  Reforma  Agraria inklusif untuk PKH dan kaum difabel.

## B. Desain Reforma Agraria Inklusif

## 1. Kebutuhan Utama Program Keluarga Harapan dan Difabel
Kebutuhan  utama  yang  diperlukan  KPM  PKH  dan  difabel  adalah  bagaimana  cara meningkatkan  kualitas  hidup  keluarga  miskin  melalui  perbaikan  akses  ekonomi, pendidikan,  kesehatan,  serta  kesejahteraan  sosial  agar  lebih  terarah,  sejahtera,  dan berkelanjutan.  Hal  ini  sangat  perlu  sebagai  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari pembangunan nasional. Jika PKH berjalan sukses, maka akan menjadi salah satu indikator kesuksesan pembangunan nasional melalui pengurangan kemiskinan.
Mekanisme  pelaksanaan  PKH  mulai  dari  perencanaan,  validasi  data  PKH, penetapan calon peserta PKH, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga, monitoring, dan  evaluasi.  Perjalanan  PKH  dari  waktu  ke  waktu  terbukti  menjadi  program  bantuan sosial  paling  efektif  serta  mempunyai  dampak  langsung  yang  signifikan  terhadap pengurangan  kemiskinan  di  Indonesia.  Itu  terlihat  dari  beberapa  indikator  diantaranya: (1) berkurangnya tingkat kemiskinan hingga 0,58%; (2) program PKH dari tahun ke tahun mengalami  peningkatan  serta  mencakup  seluruh  desa  di  pesisir,  pulau  kecil,  daerah tertinggal, dan perbatasan antar negara; (3) peningkatan akses keluarga penerima manfaat terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial; serta (4) meningkatkan pendapatan dan pencapaian pendidikan sekaligus mengurangi angka putus sekolah.
Desa  Sempu  mempunyai  232  KPM  PKH  dengan  301  komponen.  Selain  itu,  ada  2 (dua)  orang  Pendamping  PKH  Desa  Sempu  sebagai  perpanjangan  tangan  dari  program PKH.  Setiap  KPM  PKH  ada 1  pengurus  PKH  di  keluarga itu.  7  dari  232  pengurus  KPM PKH diantaranya ditunjuk sebagai koordinator pengurus KPM PKH di Desa Sempu yang bertugas  sebagai  perantara  penyampaian  informasi  dari  pendamping  PKH.  Pengurus PKH  ini  terlibat  di  dalam  rencana  desain  Reforma  Agraria  inklusif  yang  dibuat peneliti. Dari 232 KPM PKH peneliti mewancarai 14 KPM PKH. Hasilnya adalah mayoritas KPM PKH  memiliki  komponen  PKH  yaitu  anak  sekolah  mulai  dari  SD, SMP,  dan  SMA.  Mata pencaharian  mayoritas  KPM  PKH  adalah  buruh  tani  dan  mempunyai  penghasilan  rata- rata yang berkisar antara Rp1.000.000,00 s.d. Rp1.500.000,00 setiap bulan. Pengurus PKH memanfaatkan  sebaik-baiknya  bantuan  sosial  PKH  sesuai  komponen  yang  dimiliki  dan
8 Mohammad Fajar Hidayat, Ahmad Nashih Luthfi, M. Nazir Salim
dapat  menyisihkan  untuk  keperluan  yang  lain  dalam  keluarganya.  Mayoritas  harapan terbesar mereka adalah menginginkan pemberian modal usaha.

## a. Hak dan Kewajiban Program Keluarga Harapan
Subjek  PKH  dalam  melaksanakan  program  ini  mempunyai  hak,  kewajiban,  dan sanksi. PKH mempunyai hak di antaranya: (1) mendapatkan bantuan sosial dan bantuan komplementer; (2) mendapatkan fasilitasi, advokasi, dan mediasi dari pendamping PKH; serta (3) mendapatkan pelayanan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Adapun rincian hak PKH adalah sebagai berikut:

## 1) Bantuan Sosial dan Bantuan Komplementer
Menurut  Pasal  1  butir  (6)  dan  (8)  Permensos  Nomor  1  Tahun  2018  menyatakan bahwa  bantuan  sosial  PKH  adalah  bantuan  berupa  uang,  kepada  keluarga  dan/atau seseorang  miskin,  tidak  mampu  dan/atau  rentan  terhadap  risiko  sosial.  Sedangkan, bantuan  komplementer  adalah  bantuan  berupa  uang,  barang,  dan  jasa  di  bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya sebagai pelengkap bantuan sosial.
Arahan  presiden  dalam  rapat  terbatas  tentang  Keuangan  Inklusif  pada  tanggal  26 April  2016  di  Jakarta  menyatakan  bahwa  setiap  bantuan  sosial  dan  subsidi  disalurkan secara nontunai atau masuk ke nomor rekening masing-masing KPM PKH. Tujuan hal ini adalah  untuk:  (1)  meningkatkan  efisiensi,  transparansi,  dan  akuntabilitas  dalam penyaluran  bantuan;  (2)  memberikan  kesempatan  agar  menyimpan,  memupuk  aset  dan mengelola  keuangan;  serta  (3)  mempermudah  integrasi  bantuan  sosial  dalam  rangka program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.
Desa Sempu mempunyai 232 KPM PKH dengan jumlah keseluruhan komponen ada 301 peserta. Adapun rinciannya dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Jumlah uang yang diterima oleh semua komponen PKH di Desa Sempu
Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder oleh Peneliti, Juni 2019
Jumlah  bantuan  setiap  peserta  PKH  dibagi  menjadi  4  tahap  atau  dibagi  setiap  3 bulan  sekali.  Selain  KPM  PKH  menerima  bantuan  sosial,  mereka  juga  diberikan edukasi dan sosialisasi oleh pendamping PKH mengenai perbankan tentang bagaimana mengelola keuangan  secara  cermat  demi  kehidupan  mereka  agar  lebih  terarah,  terencana,  dan berkelanjutan.
Bantuan  komplementer  mempunyai  peran  dalam  mendukung  program  PKH sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan dan mempercepat pembangunan nasional  yang  berkelanjutan.  Program  bantuan  komplementer  melibatkan  beberapa kementerian dan Badan Usaha Milik Negara. Program bantuan komplementer yang sudah dilaksanakan  di  Desa  Sempu  ada  6  (enam),  yaitu:  (1)  pelaksanaan  program  Indonesia Pintar  dengan  pemberian  fasilitas  pendidikan  dengan  menggunakan  Kartu  Indonesia Pintar  (KIP)  sebagai  tanda  anggota;  (2)  pelaksanaan  program  Indonesia  Sehat  dengan pemberian  pelayanan  dan  akses  kesehatan  di  fasilitas  kesehatan  terdekat  dengan menggunakan  Kartu  Indonesia  Sehat  (KIS)  sebagai  tanda  anggota;  (3)  bantuan  pangan nontunai  kepada  KPM  PKH  di  setiap  bulan  sejumlah  Rp110.000,00  dalam  bentuk  beras dan  telur  melalui  2  agen  di  Desa  Sempu  yang  ditunjuk  oleh  Dinas  Sosial  Kabupaten Kediri;  (4)  subsidi  tabung Liquefied  Petroleum  Gas (LPG)  dan  pemberian  kompor  kepada setiap  KPM  PKH  yang  telah  dilaksanakan  satu  kali;  (5)  pemberian  subsidi  PLN  kepada rumah PKH yang memiliki listrik dengan daya 450 VA yang sesuai dengan data terpadu program penanganan fakir miskin; dan (6) pemberian jaminan sosial lanjut usia sejumlah Rp2.000.000,00  kepada  15  KPM  PKH  di  Desa  Sempu  yang  dibagi  setiap  3  bulan  sekali sejumlah Rp500.000,00.

## 2) Pendampingan Program Keluarga Harapan
Subjek  dan  pendamping  PKH  melaksanakan  Pertemuan  Peningkatan  Kemampuan Keluarga (P2K2) minimal satu kali dalam sebulan sebagai proses belajar secara terstruktur untuk  memperkuat  terjadinya  perubahan  perilaku  pada  KPM  PKH.  P2K2  mempunyai  5 (lima)  tujuan,  yaitu:  (1)  meningkatkan  pengetahuan,  kesadaran,  dan  keterampilan mengenai pentingnya pendidikan, kesehatan, serta pengelolaan keuangan bagi orang tua dan  anak;  (2)  menjaga  dan  memperkuat  perilaku  positif  terkait  ekonomi,  perlindungan anak,  disabilitas,  dan  orang  lanjut  usia;  (3)  meningkatkan  kemampuan  peserta  untuk mengenali  potensi  di  dalam  diri  sendiri  maupun  lingkungannya  agar  dapat  digunakan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat; serta (4) mengubah perilaku keluarga ke arah yang lebih baik; serta (5) membangun kemampuan peserta PKH untuk mengambil keputusan, dan menentukan masa depannya sendiri.

## 10 Mohammad Fajar Hidayat, Ahmad Nashih Luthfi, M. Nazir Salim
Semua  pendamping  di  Kecamatan  Ngancar  setiap  hari  Senin  dan  Jumat melaksanakan  rapat  dengan  sesama  pendamping  PKH  untuk  perencanaan  kegiatan, sosialisasi,  edukasi,  evaluasi,  dan  monitoring  mengenai  PKH.  Pendamping  PKH melakukan  pendampingan  kepada  setiap  KPM  PKH  dengan  metode home  visit atau mengadakan  pertemuan  pengurus  PKH  di  desa  untuk  meningkatkan  kemampuan KPM PKH.
3) Pelayanan Fasilitas Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial
Hak peserta PKH selain mendapatkan bantuan sosial dan bantuan komplementer juga mendapatkan fasilitas di bidang kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan sosial. Program  ini  juga  memberikan  kewajiban  bagi  peserta  PKH  dalam  rangka meningkatkan  taraf  hidupnya.  Kewajiban  peserta  PKH  tersebut  dapat  dilihat  pada Tabel 2.
Tabel 2.  Kewajiban dan sanksi peserta PKH
Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder oleh Peneliti, Juni 2019
Desain Reforma Agraria Inklusif untuk Program Keluarga Harapan dan Kaum Difabel di … 11
Sanksi  yang  diberikan  kepada  peserta  PKH  yang  tidak  mengikuti  arahan  atau petunjuk  pelaksanaan  PKH  diberikan  sanksi  pengurangan  bantuan  sebesar  10%  untuk setiap  bulannya.  Kemudian,  apabila  komponen  PKH  yang  tidak  memenuhi  komitmen selama  tiga  bulan  berturut-turut,  maka  tidak  dapat  menerima  bantuan  pada  tahap selanjutnya (Kementerian Sosial 2015, 7).

## b. Hak dan Kewajiban Kaum Difabel
Penyandang  disabilitas  di  Indonesia  belum  sepenuhnya  mempunyai  aksesibilitas yang  sama  dengan  masyarakat  yang  lain,  berbeda  dengan  di  negara  maju  seperti  di Australia. Negara Indonesia memulai untuk menjamin: (1) aksesibilitas yang sama kepada penyandang disabilitas; (2) kedudukan yang sama di mata hukum; dan (3) kesetaraan hak asasi manusia.  Sebagian  besar  penyandang  disabilitas  di Indonesia  hidup  dalam kondisi rentan,  terbelakang,  dan  miskin  yang  disebabkan  masih  adanya  pembatasan,  hambatan, kesulitan, serta penghilangan hak penyandang disabilitas.
Penyandang  disabilitas  perlu  pendampingan,  perlindungan,  perhatian,  serta pemenuhan hak yang sama dalam rangka menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa  diskriminasi.  Perangkat  desa,  masyarakat  Desa  Sempu,  serta  pendamping  PKH perlu bersinergi untuk menjamin kesamaan dalam pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan  sosial  kepada  penyandang  disabilitas/kaum  difabel.  Salah  satu  upaya penanganan masalah penyandang disabilitas berat dilaksanakan oleh Kementerian Sosial melalui program Asistensi Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB).
Data  difabel  di  Desa  Sempu  tahun  2017  berjumlah  26  orang,  kemudian  peneliti mewawancarai 8 (delapan) diantaranya. Sebagian dari mereka mendapatkan pengakuan, perlindungan,  dan  pemenuhan  hak  yang  sama  dengan  masyarakat  yang  lain.  Hak  para difabel  sendiri  adalah  berpartisipasi  dan  mendapatkan  asistensi  baik  dari  pemerintah daerah  maupun  pemerintah  desa.  Tujuannya  adalah  agar  mereka  mendapatkan kehidupan  yang mandiri dan  sejahtera. Di lain  pihak,  pelaksanaan  di Desa  Sempu  tidak semua  mendapatkannya.  Salah  satunya  disebabkan  karena  kurang  terbukanya  keluarga para difabel untuk membiasakan bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Selain itu, para difabel  kurang  percaya  diri  terhadap  potensi  yang  ada  dalam  dirinya  meskipun sebenarnya memiliki kemampuan.

## 2. Desain Reforma Agraria Inklusif
Desain Reforma Agraria inklusif yang akan dibahas dalam penelitian ini mencakup penataan  aset  dan  penataan  akses.  Keunikan  yang  ada  di  Desa  Sempu  yaitu  mencoba peluang  keterlibatan  PKH  dan  kaum  difabel  untuk  mengurangi  jurang  ketimpangan pemilikan,  penguasaan  tanah,  serta  mempercepat  pembangunan  nasional  dengan
12 Mohammad Fajar Hidayat, Ahmad Nashih Luthfi, M. Nazir Salim
menjadikan PKH maupun difabel sebagai pelaku  pembangunan. Hal ini perlu didukung dengan  pemberdayaan  masyarakat  dalam  penggunaan,  pemanfaatan,  dan  produksi  atas tanah objek Reforma Agraria.
Tanah Negara yang digunakan dalam program ini merupakan pelepasan Hak Guna Usaha PT Sumber Sari Petung (SSP) pada tahun 2011 seluas ±138,53 ha. Kantor Pertanahan menindaklanjutinya  dengan  melakukan  pengukuran  dan  hasilnya  didapatkan  sejumlah 782 bidang tanah. Adapun rinciannya dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Tipe Redisribusi Tanah Desa Sempu tahun 2012, 2013, dan 2014.
Sumber: Puslitbang BPN RI, 2013.
Tahap  selanjutnya  adalah  inventarisasi  untuk  menyatakan  bahwa  tanah  tersebut telah clean  and  clear sebagai  syarat  program  redistribusi  tanah. Clean artinya  tanah  tidak berada  dalam  sengketa  dan  konflik.  Sedangkan, Clear artinya  secara  fisik  lokasi  bidang tanah  tersebut  jelas  batas-batasnya,  tidak  tumpang  tindih,  tidak  berada  dalam  kawasan hutan,  dan  tidak  dilekati  oleh  sesuatu  hak  (Kementerian  ATR/BPN  2018,  7).  Tetapi,  di dalam  perjalanannya  masih  terdapat  52  bidang  tanah  yang  tidak  diikutkan  dalam program  redistribusi  tanah  dikarenakan:  (1)  nama  tidak  sesuai  dengan  daftar  penerima manfaat  program  redistribusi  tanah;  (2)  calon  penerima  manfaat  diklasifikasikan  ´ragu´ dan ada yang telah meninggal dunia; serta (3) tanahnya ada yang dijual di bawah tangan oleh oknum kepada masyarakat luar desa. Adapun rincian dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Bidang tanah yang belum termasuk Program Redistribusi Tanah tahun 2012, 2013 dan 2014
Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder oleh Peneliti, Juli 2019
Tabel  4  menunjukkan  potensi  objek  tanah  yang  dapat  digunakan  dalam  desain  ini yaitu seluas  9,49 ha. Tanah ini merupakan sisa Program Redistribusi Tanah Desa Sempu yang sebenarnya bisa bermanfaat secara ekonomi dalam peningkatan kesejahteraan, tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal.
Secara  penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah,  Desa  Sempu  mayoritas  digunakan untuk pertanian nanas dan terkadang menggunakan tumpang sari tanaman cengkeh atau alpukat  (Puslitbang  BPN  RI,  2013).  Pada  tahun  2019  lebih  bervariasi  lagi  dalam pertaniannya  yaitu  merambah  tanaman  buah  dan  sayur  lainnya.  Penguasaan  dan pemilikan  program  redistribusi  tanah  saat  ini  banyak  mengalami  perubahan  karena:  (1) jual beli di bawah tangan; (2) sistem pengelolaan tanahnya dengan ijon atau sewa; dan (3) ada yang diwariskan kepada ahli waris kemudian dibagi dalam bagian-bagian kecil atau fragmentasi dalam hal penggarapan tanahnya secara kekeluargaan.
Pemerintah  desa  mempunyai  wewenang  dalam  mendukung  desain  Reforma Agraria  inklusif  ini  salah  satunya  dengan  membuat  Peraturan  Desa  (Perdes).  Menurut penjelasan  atas  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  perdes  ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan  disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa yang  proses  penyusunannya  mengikutsertakan  partisipasi  masyarakat  desa.  Perdes  ini digunakan  sebagai  kerangka  hukum  sekaligus  kebijakan  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan  desa  sehingga  tidak  boleh  bertentangan  dengan peraturan perundang-undangan.
Tujuan  perdes  di  dalam  desain  Reforma  Agraria  inklusif  ini  adalah  untuk:  (1) memperkuat  kelembagaan  pengelola  koperasi  sebagai  pemegang  hak  bersama;  (2) penguatan  subjek  penerima  baik  pengurus  PKH  dan  difabel;  serta  (3)  mengatur  tentang pemanfaatan  tanah,  pengelolaan  tanah,  pelaksanaan,  dan  pascaprogram  redistribusi tanah.  Semua  ini  bertujuan  agar  tanah  yang  diberikan  kepada  pengurus  PKH  maupun
14 Mohammad Fajar Hidayat, Ahmad Nashih Luthfi, M. Nazir Salim
kaum  difabel  dapat  diusahakan  secara  lebih  efisien,  produktif,  dan  berkelanjutan.  Peta rencana desain Reforma Agraria dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Peta Rencana Desain Reforma Agraria Inklusif Desa Sempu
Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder oleh Peneliti, Juni 2019
Peneliti menguraikan kriteria subjek untuk PKH  dan kaum difabel di Desa Sempu. Kriteria subjek disini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

## a. Program Keluarga Harapan
Subjek  PKH  yang  diikutsertakan  dalam  desain  adalah  pengurus  PKH  yang berjumlah 232 KPM PKH dan terbagi lagi menjadi dua kriteria antara lain:
1) Pengurus PKH yang mampu secara fisik untuk mengelola tanah pertanian, dan
2) Pengurus  PKH  yang  tidak  mampu  secara  fisik  mengelola  tanah  pertanian  untuk kemudian diikutsertakan pada desain nonpertanian.

## b. Kaum Difabel
Difabel di Desa Sempu berjumlah 26 orang. Peneliti mengidentifikasi dari 26 orang tersebut  yang  berpotensi  sebagai  subjek desain  Reforma  Agraria inklusif ini  berjumlah 7 (tujuh) orang. Adapun rinciannya dapat dilihat pada Tabel 5.
Desain Reforma Agraria Inklusif untuk Program Keluarga Harapan dan Kaum Difabel di … 15
Tabel 5. Jumlah dan Kriteria Subjek Desain Reforma Agraria Inklusif
Desa Sempu Tahun 2019
Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder oleh Peneliti, Juni 2019.
Subjek difabel yang diikutsertakan dalam desain ini juga mempunyai kriteria antara lain: (1) difabel yang mampu secara fisik dan menjadi subjek Reforma Agraria berjumlah 7 (tujuh) orang, yaitu poin 6 dan 7 pada Tabel 5; serta (2) Difabel yang tidak mampu secara fisik  untuk  menjadi  subjek  Reforma  Agraria  karena  hidupnya  bergantung  dengan keluarganya  sehingga  tidak  bisa  mandiri  berjumlah  19  orang,  yaitu  poin  1  s.d.  5  pada Tabel 5.
Setelah  subjek  desain  Reforma  Agraria  inklusif  sudah  teridentifikasi,  maka selanjutnya peneliti membagi menjadi 3 (tiga) desain, yaitu: (1) kepemilikan, yang terdiri atas  kepemilikan  perorangan  dan  kepemilikan  bersama;  (2)  penggunaan  tanah,  yang terdiri  atas  penggunaan  tanah  pertanian  dan  nonpertanian;  dan  (3) access  reform ,  yang terdiri atas program stakeholder terkait yang mendukung desain Reforma Agraria inklusif ini.

## a. Desain Hak Kepemilikan
Peluang Reforma Agraria yang dapat dimanfaatkan untuk PKH dan kaum difabel di Desa  Sempu  yaitu  dengan  kepemilikan  hak  milik  perorangan  dan  hak  kepemilikan bersama.  Penentuan  model  kepemilikan  desain  Reforma  Agraria  ini    menggunakan musyawarah  perencanaan  dan  pembangunan  (musrenbang)  desa.  Musrenbang  adalah forum perencanaan (program) yang dilaksanakan oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat  desa  dan  para  pemangku  kepentingan  lainnya.  Musrenbang  mampu membangun  kesepahaman  tentang  kepentingan  dan  kemajuan  desa  dengan  cara memotret potensi serta sumber-sumber pembangunan yang tidak tersedia baik dari dalam maupun luar desa (Djohani 2008, 3).

## 16 Mohammad Fajar Hidayat, Ahmad Nashih Luthfi, M. Nazir Salim
Penentuan  model  kepemilikan  ini  belajar  dari  pengalaman  redistribusi  tanah  yang telah  terjadi  di  Desa  Sempu  yaitu  ada  sebagian  tanah  yang  diperjualbelikan  di  bawah tangan  walaupun  secara  aturan  tidak  boleh  dialihkan  dalam  jangka  waktu  10  tahun. Faktor penyebab terjadinya jual beli tersebut mayoritas karena faktor ekonomi dan rawan akan eksklusi.
Eksklusi adalah situasi dimana orang berada dalam situasi tidak mempunyai akses pada  tanah  atau  situasi  dimana  tanah  dikuasai  dalam  bentuk  kepemilikan  pribadi  yang mengakibatkan  orang  miskin  terusir  dari  tanahnya  oleh  atau  atas  orang  yang  berkuasa. Kondisi  dan  proses  eksklusi  tercipta  dari  interaksi  empat  kekuasaan,  yaitu  regulasi, kekuatan,  pasar,  dan  legitimasi.  Contoh  nyata  di  antaranya  seperti  program  sertipikasi tanah oleh pemerintah, proses penguasaan atau penggarapan tanah (sewa, jual beli, gadai, bagi hasil, kredit, dan utang piutang), serta konversi lahan (Hall, Hirch & Li 2011). Untuk melindungi  itu  semua  di  Desa  Sempu,  peneliti  membuat  2  (dua)  rancangan  model kepemilikannya sebagai berikut:

## 1) Hak Milik Perorangan
Proses pemberian tanah hak milik perorangan diberikan kepada KPM PKH dengan kategori paling miskin/gurem sesuai Basis Data Terpadu (BDT). BDT merupakan program yang dikelola oleh tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan yang digunakan untuk  program  perlindungan  sosial.  Selain  itu,  BDT  ini  juga  dapat  digunakan  untuk merencanakan  program  penanggulangan  kemiskinan  serta  untuk  menetapkan  sasaran penerima manfaat program perlindungan sosial lainnya.
Subjek  PKH  yang  ditentukan  untuk  hak  milik  perorangan  disini  berdasarkan  BDT yang  ada di desa  melalui  mekanisme  musrenbang  desa  dengan membuat  skala prioritas peserta PKH yang paling sesuai untuk mendapatkan sertipikat redistribusi tanah tersebut. Syarat  utamanya  yaitu  subjek  PKH  tidak  mempunyai  tanah,  bekerja  sebagai  buruh  tani miskin, serta dikenal memiliki etos kerja dan kemauan keras untuk menggarap tanah yang akan diberikan.
Harapan  dari  pemberian  hak  milik  perorangan  ini  adalah  untuk  memberikan  aset tanah  kepada  buruh  tani  yang  tidak  memiliki  tanah  serta  masuk  dalam  kategori miskin/gurem tetapi mempunyai kapasitas, kemampuan, dan etos kerja yang kuat dalam mengelola  tanah.  Selanjutnya,  pemerintah  desa  memfasilitasi  untuk  penataan  aksesnya dibantu oleh pemerintah daerah dan instansi terkait.

## 2) Hak Milik Bersama
Subjek yang digunakan disini adalah kelompok masyarakat yang dibentuk dengan musrenbang  desa.  Pasal  14  Perpres  Nomor  86  Tahun  2018  mengamanatkan  untuk kelompok  masyarakat  merupakan  gabungan  dari  orang-perseorangan  yang  membentuk
Desain Reforma Agraria Inklusif untuk Program Keluarga Harapan dan Kaum Difabel di … 17
kelompok, yang berada dalam satu kawasan tertentu, serta memenuhi persyaratan untuk diberikan objek Reforma Agraria.
Kelebihan  desain  kepemilikan  ini  adalah  kuat  secara  kepemilikan  karena  bukan dimiliki pribadi tetapi kelompok sehingga mengurangi eksklusi dan tanahnya benar-benar dimanfaatkan.  Selain  itu,  pelaksanaannya  bisa  dirasakan  oleh  semua  anggota  kelompok tersebut. Kelompok masyarakat bisa dalam bentuk koperasi, yayasan atau kumpulan yang dibentuk  dengan  perdes  yang  mengikat  secara  hukum  dan  mempunyai  visi  yang  jelas kedepannya  demi  kesejahteraan  kelompok  tersebut.  Hal  ini  secara  langsung  maupun tidak langsung dapat berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian desa.
Potensi  yang  sudah  ada  di Desa  Sempu  adalah  usaha kecil  dan  mikro  yang  sudah berkembang.  Usaha  ini  diberikan  suatu  wadah  yaitu  tanah  dan  dibentuklah  kelompok masyarakat  atau  yayasan  tersebut  dengan  melibatkan  PKH  dan  difabel.  Harapannya adalah agar dapat menyerap tenaga kerja serta dapat memberikan akses sekaligus peluang ekonomi  yang  cukup  besar  dan  didukung  oleh  pemerintah  desa  maupun  pemerintah daerah.
Mekanisme yang digunakan adalah dengan pendekatan konsolidasi yang dilakukan desa yaitu dari segi kepemilikannya. Desa membuat kelompok masyarakat/koperasi kecil yang di dalamnya terdiri atas PKH dan difabel. Kelompok ini menggandeng Bumdes serta usaha  kecil  dan  mikro  desa  sebagai  partner  sekaligus  pendukung  untuk  memperkuat keberlanjutan koperasi ini.
Pemerintah  desa  dalam  mendukung  hak  kepemilikan  bersama  ini  harus  membuat perdes yang digunakan untuk memperkuat kelembagaan koperasi ini. Perdes ini memuat antara lain: (1) subjek PKH dan difabel sebagai anggota koperasi; (2) sumber pendanaan; (3)  pengelolaan;  (4)  bagi  hasil;  serta  (5)  penerima  manfaatnya.  Model  pengelolaan tanahnya  mirip  seperti  desain  wakaf  agraria dimana  pengelolaannya diserahkan  kepada koperasi  mulai  dari  pemanfaatan  tanah,  bagi  hasil,  dan  pemasarannya  serta  digunakan sebagai  sumber  daya  bersama  (Shohibuddin  2019,  69).  Tujuannya  adalah  agar  dapat diusahakan  secara  lebih  efisien,  produktif,  dan  berkelanjutan  oleh  koperasi  yang  di dalamnya terdapat PKH dan kaum difabel.

## b. Desain Penggunaan Tanah
Desain  penggunaan  tanah  disini  ada  2  (dua),  yaitu  pertanian  dan  nonpertanian dengan  memanfaatkan  peluang  yang  ada  dalam  Pasal  8  Perpres  Nomor  86  Tahun  2018. Tanah  objek Reforma  Agraria di  Desa  Sempu  berjumlah 52  bidang  dimana  49  bidang di antaranya akan menjadi desain penggunaan tanah untuk pertanian. Sedangkan, 3 bidang sisanya menjadi desain penggunaan tanah untuk nonpertanian.
18 Mohammad Fajar Hidayat, Ahmad Nashih Luthfi, M. Nazir Salim

## 1) Pertanian
Penggunaan  tanah  pertanian  sudah  berjalan  sejak  lama  baik  sebelum  redistribusi tanah maupun pasca redistribusi tanah, yang membedakannya yaitu legalitas hukum dan variasi  jenis  tanaman  pertanian  yang  ditanam.  Tanaman  yang  ditanam  di  Desa  Sempu lebih bervariasi sejalan dengan berkembangnya potensi pertanian di desa dan banyaknya permintaan pasar.
Tanah objek Reforma Agraria yang akan djadikan desain berjumlah 49 bidang tanah pertanian  yang  lokasinya  terpisah-pisah  dan  terletak  di  2  (dua)  dusun  yaitu  Dusun Sumberpetung  dan  Dusun  Ringinsari.  Tanah  tersebut  dibagi  ke  subjek  Reforma  Agraria baik perorangan maupun kelompok masyarakat agar tanahnya bisa dimanfaatkan  secara optimal  oleh  masyarakat  Desa  Sempu.  Kemudian,  teknis  pembagiannya  melalui mekanisme  musrenbang  desa  dengan  dibuat  perdes  untuk  memperkuat  legalitas hukumnya  sekaligus  mempermudah  mendapatkan  bantuan  modal  baik  dari  pemerintah desa, daerah maupun pusat.
Penggunaan  tanah  pertanian  ini  dikelola  oleh  koperasi  yang  dibentuk  melalui perdes.  Kelembagaan  koperasi  yang  melibatkan  PKH  ini  mengatur  mulai  pengelolaan, bagi  hasil,  dan  penerima  manfaatnya.  Pengurus  PKH  diberikan  keleluasaan  untuk mengatur  bagaimana  menggunakan  dan  memanfaaatkan  tanah  pertanian  ini.  Dimulai dari  tanaman  yang  akan  ditanam,  sistem  bagi  hasil,  pemasaran,  dan  pembagian keuntungannya.  Pengelolaan  ini  menggunakan  asas  kebersamaan,  kekeluargaan, musyawarah, pemberdayaan, dan keberlanjutan.
Keuntungan  pengelolaan  ini  sebagian  dikembalikan  lagi  kepada  koperasi  untuk pengembangan usahanya. Dari segi kepemilikan hak lebih kuat karena untuk mengurangi fragmentasi  tanah  dan  secara  kelembagaan  lebih  solid  karena  memiliki  semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan keinginan untuk maju.
Pengurus  PKH  dan  difabel  yang  tergabung  dalam  koperasi  tersebut  mengerjakan sendiri tanahnya dengan menggunakan sistem tanam gilir. Sedangkan, anggota koperasi yang  lain  membantu  pelaksanaannya.  Tanam  gilir  disini  artinya  ada  pembagian  waktu oleh  anggota  koperasi  di  dalam  menggarap  tanah  desain  ini  dan  semua  mendapatkan bagian  untuk  menggarap  tanahnya.  Untuk  menunjang  desain  ini  pemerintah  desa  dan pemerintah daerah membantu mendorong keberlanjutan koperasi ini dengan memberikan dana  serta  bantuan.  Salah  satu  sumber  dana  yang  bisa  dimanfaatkan  yaitu  melalui mekanisme penggunaan dana desa.

## 2) Nonpertanian
Tanah  yang  dijadikan  desain  penggunaan  tanah  nonpertanian  berjumlah  3  bidang yang  lokasinya  berada  di  Dusun  Sumberpetung  dan  bersebelahan  dengan  wisata
Desain Reforma Agraria Inklusif untuk Program Keluarga Harapan dan Kaum Difabel di … 19
Kampung  Indian.  Hal  ini  merupakan  potensi  besar  yang  dapat  dimanfaatkan  sebagai pusat perekonomian desa. Contoh pusat perekonomian desa yang dapat dibangun adalah sebagai berikut:
a) mini  market  untuk  pemasaran  produk  lokal  Desa  Sempu  dan  sekitarnya sebagai ikon desa;
b) gedung pertemuan desa untuk kegiatan pembangunan desa;
c) panggung untuk menampilkan kesenian lokal desa; dan
d) ruang produksi ekonomi kreatif usaha kecil dan mikro Desa Sempu.
Pengelolaan  tanah  nonpertanian  ini  dibantu  oleh  Bumdes  serta  melibatkan  UKM lokal  untuk  meningkatkan  daya  dukung  dalam  desain  ini.  Penggunaan  tanah nonpertanian  inilah  yang  menjadi  pangkal  sebagai  sarana  pemasaran  hasil  penggunaan tanah pertanian dan pusat produksi UKM lokal Desa Sempu. Pengurus PKH dan difabel yang  tidak  sanggup  melakukan  aktivitas  pertanian  karena  keterbatasan  fisik  dilibatkan dalam  pengelolaan  desain  tanah  nonpertanian  ini  karena  aktivitas  fisiknya  tidak  terlalu banyak serta bisa diberdayakan dalam produksi ekonomi kreatif dan UKM Desa Sempu.
PKH dilibatkan dalam tahap produksi dan pemasaran ekonomi kreatif yang dikelola oleh Bumdes dan juga 7 (tujuh) jenis UKM yang ada di Desa Sempu. Sedangkan, difabel dilibatkan di bagian pemasaran dengan menjadi karyawan mini market untuk pemasaran produk lokal Desa Sempu.

## c. Desain Kelembagaan
Desain  kelembagaan  ini  merupakan  gambaran  mengenai stakeholder terkait  untuk mendukung pelaksanaan desain Reforma Agraria inklusif di Desa Sempu. Semua lembaga ini harus bersinergi secara berkelanjutan untuk mendukung pelaksanaan desain Reforma Agraria inklusif ini. Keseluruhan desain kelembagaan dapat dilihat pada Gambar 4.
Gambar 3. Desain kelembagaan Reforma Agraria inklusif
Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder oleh Peneliti, Juni 2019

## 20 Mohammad Fajar Hidayat, Ahmad Nashih Luthfi, M. Nazir Salim
Desain  Reforma  Agraria  inklusif  terdiri  atas  desain  hak  kepemilikan,  desain penggunaan  tanah,  dan  desain  kelembagaan.  Keseluruhan  desain  tersebut  dijabarkan dengan skema singkat yang dapat dilihat pada Gambar 5 dan Tabel 6.
Gambar 5. Desain Reforma Agraria Inklusif
Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder oleh Peneliti, Juli 2019
Tabel 6. Penjelasan desain Reforma Agraria inklusif
Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder Oleh Peneliti, Agustus 2019.
Desain Reforma Agraria Inklusif untuk Program Keluarga Harapan dan Kaum Difabel di … 21
3. Bentuk Keterlibatan Stakeholder dan Partisipasi Masyarakat
Keterlibatan stakeholder dimulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan,  pasca  pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Stakeholder yang akan terlibat di sini mulai dari pemerintah desa sampai pemerintah daerah dan  didukung dengan partisipasi masyarakat yang maksimal serta  keterlibatan  PKH  dan  kaum  difabel  sebagai  basis  program  ini.  Tujuannya  adalah untuk  memotivasi,  memfasilitasi,  dan  menjembatani  kebutuhan  PKH  maupun  difabel dengan  pelaksanaan  program  Reforma  Agraria ini.  Keterlibatan Stakeholder terkait  dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri
Kantor pertanahan memegang kendali penuh dalam penataan aset desain Reforma Agraria  inklusif  ini  yaitu  dengan  program  redistribusi  tanahnya.  Keterlibatan  dimulai dari:  (1)  penyusunan  petunjuk  operasional  kegiatan;  (2)  koordinasi  persiapan  dan perencanaan kegiatan; (3) penetapan lokasi; (4) penyuluhan; (5) inventarisasi serta seleksi subjek dan objek; (6) pengukuran dan pemetaan bidang; (7) sidang panitia pertimbangan landreform dalam  rangka  penetapan  subjek  dan  objek  redistribusi;  (8)  penetapan  tanah objek  redistribusi;  (9)  penerbitan  surat  keputusan  redistribusi  tanah;  dan  (10)  penerbitan dan penyerahan sertipikat.
Tugas  kantor  pertanahan  tidak  sampai  di  situ  saja  tetapi  juga  memfasilitasi pembinaan pascaprogram redistribusi tanah. Tujuannya adalah memberikan pengetahuan kepada  subjek  penerima  tanah  agar  dapat  menggunakan  dan  memanfaatkan  tanahnya serta  mengarahkan  agar  tidak  mengalihkan  tanahnya  ke  pihak  lain.  Selain  itu,  untuk menggali  potensi  akses  lain  yang  mudah  diterima  dan  bermanfaat  bagi  penerima  hasil redistribusi  tanah  tersebut.  Hal  lain  yang  tidak  kalah  penting  adalah  menghubungkan dengan  dinas  terkait  untuk  memperkuat  aset  dan  pengusahaan  atas  tanah  mereka  agar subjek  penerima  tanah  dapat  menggunakan  sekaligus  memanfaatkan  tanahnya  secara optimal demi meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

## b. Dinas Sosial Kabupaten Kediri
Dinas  Sosial  berperan  dalam  pemilihan  subjek  penerima  tanahnya  yaitu  peserta PKH dan difabel serta membuat kegiatan pendampingan pascaprogram Reforma Agraria ini dengan stakeholder terkait. Dinas Sosial Kabupaten Kediri mempunyai program dalam penanggulangan  masyarakat  miskin  melalui  PKH  dan  difabel  yaitu  program  pelatihan serta  pemberian  bantuan  yang  telah  dilaksanakan  pada  tahun  2018  dan  2019.  Adapun rinciannya dapat dilihat pada Tabel 7.
Tabel 7. Pelatihan dan pemberian bantuan sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Kediri
Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder oleh Peneliti, April 2019
Keterlibatan nyata Dinas Sosial Kabupaten Kediri dalam mendukung pemberdayaan PKH  dan  difabel  alangkah  sebaiknya  ditunjang  dengan  sinergi  antar stakeholder terkait agar  bisa  terarah  dan  berkelanjutan.  Dalam  hal  desain  Reforma  Agraria  inkusif  untuk PKH  dan  difabel  tinggal  menggabungkan  potensi  redistribusi  tanah  dari  segi  penataan asetnya dengan penataan akses yang dilakukan oleh stakeholder terkait.

## c. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri
Dinas  Koperasi  dan  Usaha  Mikro  berperan  dalam  pelatihan,  pendampingan,  dan penguatan  usaha  penerima  tanah  yaitu  peserta  PKH  dan  difabel  dengan  bekerjasama antar stakeholder terkait.  Pada  saat  ini,  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  di  Kabupaten Kediri dipacu untuk lebih maju serta bisa go public sejalan dengan pembangunan bandara baru di Kabupaten Kediri yang dalam proses pembangunan.
Dinas  Koperasi  dan  Usaha  Mikro  mempunyai  program  kegiatan  yang  telah dilaksanakan  diantaranya:  (1)  pelatihan  varian  produk  seperti  singkong  dan  tahu;  2) festival  Mangga  Podang  sebagai brand lokal  Kabupaten  Kediri;  3)  festival  tahu  tanpa pengawet yang dipersiapkan untuk go international; 4) pelatihan produk olahan makanan;
(5)  bantuan  permodalan  kepada  pengusaha  mikro  dan  kecil;  dan  6)  penilaian  kualitas, kuantitas,  dan  kontinuitas  produk  bekerjasama  dengan  UKM  Provinsi  Jawa  Timur sekaligus  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  Kabupaten  Kediri.  Adapun  untuk  jenis pelatihan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dapat dilihat pada Tabel 8.
Tabel 8. Daftar pelatihan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri
Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder oleh Peneliti, April 2019
Jumlah  kegiatan  di  atas  merupakan  potensi  besar  untuk  menggabungkankannya dengan desain Reforma Agraria inklusif di Desa Sempu. Access Reform yang dilaksanakan berdasarkan  usulan  kebijakan  yang  bersifat bottom  up dengan  mempertimbangkan peluang  dan  potensi  bahan  dasar  lokal  Desa  Sempu  yang  banyak  serta  kemauan  subjek penerima tanah yang sangat besar dalam mengusahakan tanahnya.

## d. Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri
Tugas  Dinas  Pertanian  dan  Perkebunan  Kabupaten  Kediri  dibantu  oleh  Balai Penyuluhan  Pertanian  (BPP)  yang  ada  di  setiap  kecamatan.  Peran  BPP  di  Kecamatan Ngancar yaitu: (1) penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih; (2) peningkatan mutu benih dan tanaman; (3) bimbingan peningkatan produksi, pengolahan pascapanen, dan  pemasaran;  serta  (4)  memberikan  rekomendasi  teknis,  pemantauan,  dan  evaluasi  di bidang pertanian. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Ngancar mempunyai program pada  tahun  2018  untuk  produk  hortikultura  buah  nanas  diantaranya  dapat  dilihat  pada Tabel 9.
Tabel 9. Kegiatan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Ngancar tahun 2018

## 24 Mohammad Fajar Hidayat, Ahmad Nashih Luthfi, M. Nazir Salim
Dinas  Pertanian  dan  Perkebunan  dalam  programnya  menjadikan  Kecamatan Ngancar  sebagai  sentra  nanas  di  Kabupaten  Kediri,  selain  karena  tanahnya  cocok  juga peminatnya yang banyak sehingga mayoritas masyarakat Desa Sempu menjadikan nanas menjadi  tanaman  yang  diprioritaskan  untuk  ditanam  di  tanahnya.  Sekarang  ini  sudah digalakkan penanaman untuk nanas varietas lokal yaitu Pasir Kelud I dan Pasir Kelud II sebagai brand lokal  Kabupaten  Kediri  sehingga  membuat  nilai  tambah  Kecamatan Ngancar  pada  khususnya  dan  Kabupaten  Kediri  pada  umumnya.  Sejalan  dengan  itu, Kabupaten  Kediri  merupakan  penghasil  nanas  terbesar  ketiga  nasional.  Peran  ini  harus didukung stakeholder terkait  untuk memperkuat kelembagaan, industri, dan infrastruktur guna  meningkatkan  produksi  nanas  dan  produktivitas  petani  nanas  di  Kecamatan Ngancar.

## e. Kantor Desa Sempu
Desain  Reforma  Agraria  inklusif  ini  tidak  terlepas  dari  perangkat  dan  kepala  desa dalam mendukung suksesnya program ini. Proses sertipikasi redistribusi tanah yang akan dilaksanakan  juga  dibantu  peran  perangkat  dan  kepala  desa  mulai  dari  perencanaan, pelaksanaan sampai pada pascaprogram redistribusi tanahnya. Penentuan subjek Reforma Agraria  baik  dengan  model  hak  milik  perorangan  maupun  hak  kepemilikan  bersama merupakan  usulan stakeholder desa  melalui  musrenbang.  Peran  lainnya  yaitu  membagi peruntukan  kepemilikan  hak  bersama.  Peran  lainnya  yaitu  sebagai  penengah  antara kebijakan  pemerintah  daerah  yang  bersifat top  down dengan  aspirasi  serta  partisipasi masyarakat yang bersifat bottom up .
Partisipasi  Kantor  Desa  Sempu  selanjutnya  adalah  pembangunan  sarana  dan prasarana  dengan  menggunakan  dana  desa.  Hal  ini  karena  sesuai  dengan  prioritas penggunaan  dana  desa  pada  tahun  2018  yaitu  mendorong  pembangunan  sekaligus pemberdayaan  masyarakat  desa  terutama  untuk  peningkatan  kualitas  hidup, penanggulangan kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat.
Salah  satu  penggunaan  dana  desa  yang bisa  membantu  dalam  pelaksanaan  desain ini  adalah  untuk  pembangunan  sarana  prasarana  pendukung  usaha  ekonomi  desa. Caranya adalah dengan pembangunan usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan  pada  kebijakan  (satu  desa  satu  produk  unggulan)  yang  meliputi  aspek produksi,  distribusi,  dan  pemasaran.  Contoh  yang  dapat  dilakukan  yaitu  membangun lumbung  desa,  pasar  desa,  pondok  wisata,  dan  sentra  pengolahan  nanas.  Selain  itu, pengembangan  kapasitas  PKH,  difabel,  dan  masyarakat  desa  harus  didukung  dengan permodalan serta pengelolaan usaha produktif bersama dengan pemberdayaan PKH dan difabel (Kementerian Keuangan 2017, 23).
Desain Reforma Agraria Inklusif untuk Program Keluarga Harapan dan Kaum Difabel di … 25

## f. Lembaga Keuangan
Lembaga  keuangan  sangat  diperlukan  dalam  pengembangan  variasi  usaha pascapanen tetapi yang perlu diperhatikan yaitu bagaimana peran lembaga keuangan ini dapat memajukan program Reforma Agraria ini bukan malah mempercepat eksklusi atas tanahnya sendiri seperti yang telah terjadi di banyak daerah. Selain itu, program Corporate Sosial Responbility (CSR) yang dilakukan oleh lembaga keuangan juga dapat diarahkan ke Desa  Sempu  atau  dengan  kata  lain  sebagai  timbal  balik  antara  desa  dengan  lembaga keuangan  yang  ditunjuk  sebagai  partner  pelaksanaan  program  ini.  CSR  adalah  sebuah konsep  dan  tindakan  yang  dilakukan  oleh  sebuah  perusahaan  sebagai  rasa  tanggung jawabnya  terhadap  sosial  sekaligus  lingkungan  sekitar  dimana  perusahaan  tersebut berdiri.  Tujuan  dari  CSR  diantaranya  adalah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  sekaligus  meningkatkan  kelestarian  lingkungan  hidup  sekitar,  dan mendorong  pembangunan  ekonomi  yang  berkelanjutan  untuk  meningkatkan  kualitas hidup  bersama.  Contoh  CSR  yang  bisa  dilaksanakan  dengan  memberikan  bantuan beasiswa  pendidikan/pelatihan,  membangun  fasilitas  umum,  dan  memberikan  bantuan dana yang bermanfaat untuk PKH dan difabel di Desa Sempu.
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri mengarahkan pinjaman ke Bank Daerah Kediri karena memiliki suku bunga rendah daripada lembaga keuangan yang lain yaitu  6%  per tahun.  Selain itu,  kerjasama  yang dapat  dilakukan  adalah  bermitra  dengan Koperasi  Sri  Jaya.  Koperasi  ini  merupakan  koperasi  gabungan  kelompok  tani  yang menjadi salah satu yang paling maju di Kecamatan Ngancar yang berada di Desa Sempu. Koperasi  ini  menawarkan  suku  bunga  rendah  yaitu  3%  per  tahun.  Koperasi  ini  selain sebagai koperasi simpan pinjam juga menyediakan kebutuhan pertanian seperti bibit, alat mesin pertanian, pupuk, dan sebagainya di Desa Sempu dengan omzet rata-rata per hari Rp400.000,00 s.d. Rp500.000,00.

## g. Partisipasi PKH, Difabel dan Masyarakat
Model partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat secara umum maupun PKH dan difabel pada khususnya yang ada di Desa Sempu mendorong untuk membuat kebijakan yang  sifatnya bottom  up .  Kebijakan  tersebut  penting  karena  masyarakat  lebih  tahu  apa yang  mereka  butuhkan  dalam  kesehariannya  dimana  secara  signifikan  dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
Umumnya  program  yang  dilakukan  pemerintah  daerah  dan  pemerintah  pusat langsung dijalankan tanpa melihat bagaimana potensi masyarakat desa serta apa kemauan masyarakatnya.  Hal  ini  perlu  dihindari  dalam  pelaksanaan  program  Reforma  Agraria inklusif  ini  agar  pelaksanaan  antara  pemerintah  pusat,  daerah  maupun  desa  berjalan beriringan, terarah, dan berkelanjutan.
26 Mohammad Fajar Hidayat, Ahmad Nashih Luthfi, M. Nazir Salim

## 4. Kendala Yang Dihadapi
Kendala  dalam  menghadapi  desain  Reforma  Agraria  inklusif  ini  merupakan tantangan  yang  harus  dihadapi  demi  kemajuan  desa  dan  masyarakatnya.  Kendala  yang akan dihadapi adalah sebagai berikut:
a. Tanah  Objek  Reforma  Agraria  inklusif  ini  sebagian  dikuasai  penduduk  luar  desa padahal  merupakan  tanah  negara  bekas  Hak  Guna  Usaha  PT  Sumber  Sari  Petung yang dilepaskan untuk masyarakat Desa Sempu;
b. Tanah  objek  Reforma  Agraria  yang  berjumlah  52  bidang lokasinya  terpisah di  dua dusun yaitu Dusun Sumberpetung dan Dusun Ringinsari;
c. Perencanaan  desain  Reforma  Agraria  inklusif  ini  harus  menyelaraskan  kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang bersifat top down dengan usulan dari masyarakat  Desa  Sempu  pada  umumnya  dan  PKH  serta  difabel  pada  khususnya yang bersifat bottom up;
d. Kemauan  masyarakat  untuk  memulai  konsep  baru  sedikit  susah  dan  memerlukan waktu yang relatif lama karena sudah nyaman dengan kebiasaan yang lama; serta
e. Kurangnya Corporate Social Responsibility (CSR) dari wisata Kampoeng Anggrek dan Kampung Indian untuk Desa Sempu.

## C. Penutup
1. Kesimpulan
a. Desain  Reforma  Agraria  inklusif  ini  diharapkan  menjadi  gagasan  baru  dalam penyelesaian  Reforma  Agraria  yang  konvensional.  Desain  ini  mencakup penyelenggaraan Reforma Agraria mulai dari pemberian hak milik perorangan dan hak  milik  bersama  melalui  mekanisme  redistribusi  tanah  dilanjutkan  dengan penataan  akses  yang  melibatkan  sinergi stakeholder terkait  serta  mengidentifikasi kendala apa saja yang akan terjadi dalam pelaksanaannya.
b. Kebutuhan utama yang diperlukan KPM PKH dan kaum difabel adalah bagaimana cara meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin agar lebih terarah, sejahtera, dan berkelanjutan  melalui  perbaikan  akses  ekonomi,  pendidikan,  kesehatan,  serta kesejahteraan  sosial.  Caranya  dengan  memberikan  hak  sekaligus  kewajiban  PKH dan kaum Difabel melalui bantuan sosial, bantuan komplementer, serta Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2).
c. Desain  Reforma  Agraria  inklusif  ini  berdasarkan  potensi  desa,  sinergi stakeholder , serta  musyawarah  perencanaan  dan  pembangunan  desa.  Desain  tersebut  dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: (1) desain kepemilikan meliputi hak milik perorangan dan hak kepemilikan bersama; (2) desain penggunaan tanah meliputi pertanian dan
Desain Reforma Agraria Inklusif untuk Program Keluarga Harapan dan Kaum Difabel di … 27
nonpertanian;  serta  (3)  desain  kelembagaan  yang  meliputi stakeholde terkait,  yaitu Kantor Pertanahan, Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Pertanian dan  Perkebunan,  lembaga  keuangan  (Perbankan  dan  Koperasi  Sri  Jaya)  di Kabupaten Kediri.
d. Bentuk  keterlibatan stakeholder dan  partisipasi  masyarakat  mulai  dari  perencanaan, pelaksanaan,  pasca  pelaksanaan,  monitoring,  dan  evaluasi. Stakeholder yang  terkait mulai dari Kantor Pertanahan, Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Pertanian  dan  Perkebunan,  Kantor  Desa  Ngancar,  Lembaga  Keuangan,  serta masyarakat pada umumnya dengan PKH dan Difabel pada khususnya.
e. Kendala yang dihadapi ada 3 (tiga), yaitu (1) tanah objek Reforma Agraria berjumlah 52 bidang lokasinya terpisah di dua dusun dan dikuasai oleh penduduk di luar Desa Sempu;  (2)  subjek  PKH  dan difabel  untuk  memulai  konsep  baru  sedikit  susah dan memerlukan  waktu  yang  relatif  lama;  serta  (3)  kurangnya Corporate  Social Responsibility (CSR)  dari  wisata  Kampoeng  Anggrek  dan  Kampung  Indian  untuk Desa Sempu.
2. Saran
a. Pelaksanaan  desain  Reforma  Agraria  inklusif  ini  harus  didukung  dengan  semua stakeholder terkait  serta  arah  kebijakan  pemerintah  yang  bersifat top-down harus sinkron  dengan  kemauan  dari  masyarakat,  PKH,  dan  difabel  melalui  desa  yang bersifat bottom up.
b. Program  ini  membutuhkan  keterbukaan  dan  sinergi  antar stakeholder terkait pelaksanaan  program  yang  sudah  dilaksanakan  sekaligus  apa  yang  akan dilaksanakan.  Tujuannya  agar  kebijakan  program  yang  dilaksanakan  antara stakeholder terkait  dapat  berjalan  terarah,  berkelanjutan,  dan  tidak  saling  tumpang tindih peran di dalamnya.
c. Meningkatkan Corporate  Social  Responsibility dari  wisata  Kampoeng  Anggrek  dan Kampung Indian untuk Desa Sempu.

## DAFTAR PUSTAKA
Balai  Penyuluhan  Pertanian  Kecamatan Ngancar 2019, Program  penyuluhan pertanian  balai penyuluhan pertanian Kecamatan Ngancar TA 2019 , Kediri.
Bascha,  SH  2015,  ‘Kemampuan  menghadapi  kesulitan  ( adversity  quotient )  penyandang difabel’, Skripsi pada Fakultas Psikologi dan Kesehatan, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
Djohani,  R  2008, Panduan  penyelenggaraan  musyawarah  perencanaan  pembanguan  desa, Perpustakaan Nasional, Jakarta.
Hall,  D,  Hirsch,  P  &  Li,  TM  2011, Powers  of  exclusion:  land  dilemmas  in  southeast  asia ,
Penerjemah Ahmad Nashih Luthfi, National University of Singapore, Singapore.
Luthfi,  AN  2018,  ‘Reforma  kelembagaan  dalam  kebijakan  reforma  agraria  era  Joko Widodo-Jusuf Kalla’, Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan , vol. 6, no.2, hlm. 140- 163.
Mahmud,  A  &  Aprianto,  TC  2017,  ‘Pembaruan  agraria:  sebuah  ijtihad  mengoreksi kemiskinan  dan  ketimpangan’ . Makalah  yang  disampaikan  pada  Seminar Menuju Konferensi Tenurial 2017 yang diadakan oleh Pusat Studi Agraria (PSA- IPB),  SAINS,  Konsorsium  Pembaruan  Agraria  dan  Samdhana  Institute  di  IICC Bogor pada tanggal 23-24 Oktober 2017.
Nurdin,  I  2017,  ‘Mewujudkan  desa  maju  reforma  agraria’, Bhumi,  Jurnal  Agraria  dan Pertanahan ,  vol. 3, no. 1, hlm. 82-97.
PT  Perkebunan  Sumbersari  Petung  &  LPM  Unisba  2016, Laporan  pemetaan  pengembangan potensi  Desa  Wisata  Sempu  di  Desa  Sempu  Kecamatan  Ngancar  Kabupaten  Kediri ,
Blitar.
Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan  BPN  RI  2013, Laporan  akhir  penelitian  pemanfaatan tanah  pasca  legalisasi  aset  dan  efektifitasnya  bagi  keberlanjutan  peningkatan kesejahteraan masyarakat , Jakarta.
Rafik  2012,  ‘Apa  dan  siapa  masyarakat  inklusif’, Kartunet  blog, web  diposting  pada  20
Agustus 2012, dilihat pada 11 Juni 2019,
https://www.kartunet.com/apa-dan-siapa-masyarakat-inklusif-1068/
Shohibuddin,  M  2016,    ‘Desa  inklusif  agraria:  demokratisasi  tata  kelola  sumber-sumber agraria  desa’,  Dipresentasikan  pada  FGD  “Praktek  Demokratisasi  Desa  dalam Implementasi Undang-Undang Desa, Yayasan Bina Desa, Jakarta, 18-19 Oktober.
Shohibuddin, M 2018a, Perspektif agraria kritis: teori, kebijakan dan kajian empiris , STPN Press, Yogyakarta.
Desain Reforma Agraria Inklusif untuk Program Keluarga Harapan dan Kaum Difabel di … 29
_____________    2018b,  ‘Peluang  dan  tantangan  Undang-undang  desa  dalam  upaya demokratisasi tata kelola sumber daya alam: perspektif agraria kritis’, Masyarakat: Jurnal Sosiologi , vol. 21, No.1, hlm. 1-33.
Shohibuddin,  M  2019, Wakaf  agraria  kritis:  signifikansi  wakaf  bagi  agenda  reforma  agraria ,
Baitul Hikmah, Sayogjo Institute, Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta & Bogor.
_______ 2008, Tanah untuk rakyat, risalah tentang reforma agraria sebagai agenda bangsa , Tidak diterbitkan.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia
Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  2018, Petunjuk  Teknis Pelaksanaan Kegiatan Landreform Tahun 2018 , Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2018, Buku ke-2 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Redistribusi Tanah Tahun 2019 , Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2017, Buku Saku Dana Desa: Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat , Kementerian Keuangan, Jakarta.
Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Badan  Perencanaan  Pembangunan
Nasional  2014, Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  2015-2019  Buku  I Agenda Pembangunan Nasional , Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional,
Jakarta.
Kementerian  Sosial  Republik  Indonesia  2015, Buku  kerja  pendamping  dan  operator  PKH,
Kemensos, Jakarta.