## KONDISI KESETARAAN GENDER DALAM PROMOSI JABATAN ESELON II PEREMPUAN DI PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018
Secillia Fammy R 1 , Heru Nurasa 2 , Ida Widianingsih 3 , Ahmad Buchori 4 . 1 Mahasiswa Program Doktor Ilmu Administrasi Publik di Universitas Padjajaran, Bandung 2 4 Dosen Administrasi Publik di Universitas Padjajaran, Bandung 3 Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik di Universitas Padjajaran, Bandung Email : momapopa81@gmail.com ; heru.nurasa@unpad.ac.id ; ida.widianingsih@unpad.ac.id

## ABSTRAK
Provinsi  Jawa  Barat  telah  mengeluarkan  Peraturan  Gubernur  Nomor  1  tentang  Pedoman Teknis  Pelaksanaan  Pengarusutamaan  Gender  Di  Lingkungan  Pemerintah  Provinsi  Jawa Barat, tetapi terdapat kecenderungan Peraturan gubernur tersebut belum di implementasikan dengan  baik  terutama  di  dalam  roda  pemerintahan  Jawa  Barat,  hal  ini  diperkuat  dengan rendahnya jumlah pejabat structural eselon II perempuan Provinsi Jawa Barat. Sejalan dengan itu maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana sebenarnya gambaran gender equality dalam promosi jabatan eselon  II perempuan di Provinsi Jawa Barat, dengan tujuan tergambarnya kondisi gender equality dalam promosi jabatan eselon II perempuan di Provinsi  Jawa  Barat,  apakah  memang  tercapai  kesetaraan  gender  atau  sebenarnya  terjadi ketidaksetaraan gender. Hal ini dikaji dengan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian yaitu  fenomenologi  dengan  mengelaborasi  teori sociopsychological yang  dikemukakan  oleh Newman (1993)  dan  dimensi  gender  equality  yang  dikemukakan  oleh  Riant  Nugroho (2008:60)  terhadap  promosi  jabatan.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  masih  terjadi ketidaksetaraan gender dalam promosi jabatan eselon II perempuan di Jawa Barat. Selain itu ketidaksetaraan  gender  ini  di  pengaruhi  oleh  dimensi  gender  equality  dimana  dari  empat dimensi  gender  equality,  dimensi  akses,  partisipasi  dan  control  merupakan  dimensi  yang paling  mempengaruhi  dalam  promosi  jabatan  eselon  II  perempuan  di  Jawa  Barat.  Hal  ini disebabkan  masih  adanya  pandangan  negatif  dari  pimpinan  terhadap  perempuan  yang menyebabkan  para  calon  pejabat  eselon  II  perempuan  “minder”  dan  memutuskan  tidak berpartisipasi  dalam  promosi  jabatan,  system  pengambilan  keputusan  untuk  pejabat  yang tidak  melibatkan  kaum  perempuan  dan  kecenderungan  perempuan  yang  memilih  keluarga dibandingkan karir.
Kata Kunci : Gender Equality, Promosi Jabatan, Perempuan.

## ABSTRACT
West  Java  Province  has  issued  Governor  Regulation  No.  1  regarding  Technical  Guidelines for the Implementation of Gender Mainstreaming in the Government of West Java Province, but  there  is  a  tendency  that  the  Governor  Regulation  has  not  been  implemented  properly, especially  in  the  West  Java  government  wheel,  this  is  reinforced  by  the  low  number  of echelon  structural  officials  II  women  of  West  Java  Province.  In  line  with  that,  the  problem raised  in  this  study  is  how  the  actual  description  of  gender  equality  in  the  promotion  of echelon II women's positions in West Java Province, with the aim of describing the condition of gender equality in the promotion of echelon II women's positions in West Java Province,
whether  gender  equality  is  achieved  or  actually  there  is  gender  inequality.  This  was examined  with  a  qualitative  approach  to  the  research  design  of  phenomenology  by elaborating  the  sociopsychological  theory  put  forward  by  Newman  (1993)  and  the  gender equality  dimension  proposed  by  Riant  Nugroho  (2008:  60)  on  promotion  of  position.  The results  showed  that  there  were  still  gender  inequalities  in  the  promotion  of  echelon  II women's  positions  in  West  Java.  Besides  this  gender  inequality  is  influenced  by  the dimensions  of  gender  equality  where  of  the  four  dimensions  of  gender  equality,  the dimensions  of  access,  participation  and  control  are  the  most  influential  dimensions  in  the promotion  of  echelon  II  women's  positions  in  West  Java.  This  is  because  there  are  still negative  views  from  leaders  towards  women  that  cause  female  echelon  II  candidates  to  be "inferior"  and  decide  not  to  participate  in  job  promotions,  decision-making  systems  for officials who do not involve women and the tendency of women to choose family over career Keywords: Gender Equality, Job Promotion, Women.

## PENDAHULUAN
Manusia  merupakan  aset  vital dalam  organisasi  publik.  Karena  sumber daya  manusia  merupakan  penggerak  dari suatu organisasi publik. Adanya pergeseran  paradigma  administrasi  publik, diversity dalam organisasi, good governance dan  arus  globalisasi  tentang feminisme,  mengakibatkan  pengembangan aparatur sipil negara (ASN) dalam MSDM tidak  hanya  dituntut  untuk  menciptakan aparatur sipil negara (ASN) yang profesional,  kompeten  dan  humanis  saja, tetapi  harus  menegakkan  prinsip equity dan  keadilan  gender,  terutama  terhadap perempuan  untuk  mencapai  posisi  sebagai pemimpin  dan decision  maker dalam organisasi  publik.  Undang-undang  Dasar 1945  menjamin  adanya  kesetaraan  antara kaum laki-laki dan kaum perempuan, serta pengarusutamaan gender yang telah diadopsi  menjadi  sebuah  kebijakan  untuk
mengintegrasikan  perspektif  gender  ke dalam kebijakan, perencanaan dan penganggaran.
Dalam  UUD  1945  Pasal  28  I  (2) menyatakan  bahwa, “ Setiap  orang  berhak bebas dari  perlakuan yang  bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan  yang  bersifat  diskriminatif  itu”. Pemerintah  Indonesia  berupaya  untuk mewujudkan  kesetaraan  gender  melalui pelaksanaan  Pengarus  Utamaan  Gender (PUG),  dimana  isu  gender  dijadikan pengarusutama  dalam  pembangunan  dan pemberdayaan  perempuan.  Dengan  Inpres No 9 Tahun 2006 tentang Pengarusutamaan Gender
juga diamanatkan  untuk  dilaksanakan  oleh semua  lembaga  pemerintah  termasuk pemerintah  daerah.  Untuk  menunjukkan keseriusan  dalam  menghadapi  isu  dan tantangan ini, pemerintah Indonesia menjadikan  kesetaraan  gender  sebagai
agenda pembangunan nasional yang tertuang  dalam  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Nasional  tahun  2015- 2019  (Bappenas,  2014:  VI-20).  Bahkan dalam  Undang-Undang  nomor  5  tahun 2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara, kesetaraan  gender  menjadi  bagian  dari reformasi  birokrasi  dalam  manajemen sumber  daya  ASN.  Regulasi  tersebut menjelaskan  bahwa  pengembangan  karir ASN  harus  dilakukan  berdasarkan  prinsip merit,  tanpa  membedakan  gender,  suku, agama, ras, dan golongan.
Provinsi  Jawa  Barat  memiliki jumlah  pejabat  struktural  yang  lebih banyak  dibandingkan  provinsi  lainnya, namun  ASN  Perempuan  yang  mengisi jabatan eselon II masih rendah. Pada tahun 2018,  dari  53  orang  esselon  II,  hanya  7 orang  ASN  Perempuan  yang  berhasil menjabat  sebagai  eselon  II  di  lingkungan Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  (BKD Provinsi  Jawa  Barat,  2018).  Mereka menempati  posisi  sebagai  Staf  Ahli Gubernur  dan  Kepala  PD  di  Badan Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset,  Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Badan Pemberdayaan  Perempuan  dan  Keluarga Berencana,  Dinas  Ketahanan  Pangan  dan Peternakan,  Kepala  Biro  Organisasi  dan Kepala Biro Perekonomian (BKD Provinsi Jawa Barat, 2018).
Berdasarkan  observasi  awal  dan wawancara yang penulis laksanakan
kepada  para  informan  di  lingkungan Pemerintah Provinsi  Jawa Barat, informan menduga  penyebab  rendahnya  jumlah ASN  Perempuan  yang  menempati  jabatan eselon  II  di  lingkungan  Pemerintah Provinsi  Jawa  Barat  disebabkan  oleh masih  adapnya gap  gender dari  anggota Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan  (Baperjakat)  terhadap  ASN Perempuan untuk memimpin PD. Baperjakat  memiliki  tugas  pokok  untuk memberikan  pertimbangan  kepada  pejabat pembina
kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian  dalam  dan  dari  jabatan struktural  eselon  II  ke  bawah.  Baperjakat juga berperan dalam memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang  dalam  pemberian  kenaikan pangkat  bagi  yang  menduduki  jabatan struktural.  Informan  menduga  bahwa dalam pelaksanaannya, anggota Baperjakat cenderung  menjadikan  jenis  kelamin sebagai  faktor  penilaian  dalam  pengisian jabatan  struktural  eselon  II,  sebab  dalam melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsi sebagai  Kepala  PD  membutuhkan  waktu dan  tenaga  yang  banyak,  sehingga  ASN Laki-laki cenderung dipilih sebagai pejabat eselon  II.  Walaupun  sekarang  sudah diberlakuan open bidding untuk menduduki eselon II di beberapa perangkat daerah,  tetapi  tetap  masih  sedikit  ASN
Perempuan  yang  menduduki  eselon  II  di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Berdasarkan  hasil  wawancara  awal yang  dilakukan  oleh  penulis  mengenai Gender  Equality dalam  promosi  jabatan eselon  II  perempuan  di  lingkungan pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  tersebut, penulis  menemukan  indikasi  masalah diantaranya  1)  Masih  rendahnya  jumlah pejabat eselon II perempuan di lingkungan pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat.  2)  Masih terdapatnya gap gender yang dindikasikan oleh  adanya  dugaan  informan  tentang adanya  rasa  kurang  percaya  Badan pertimbangan  Jabatan  dan  Kepangkatan (Baperjakat)  terhadap  kemampuan  ASN
Perempuan  untuk  mengisi  posisi  jabatan struktural khususnya eselon II di lingkungan  Pemerintah  Provinsi  Jawa Barat.  Baperjakat  memiliki  peran  penting dalam mempertimbangkan dan memberikan  rekomendasi  calon  pejabat yang tepat untuk mendapatkan jabatan dan posisi  tertentu  dalam  pemerintahan. Oleh karena itu, penulis akan mengamati secara lebih  jauh  serta  menuangkannya  dalam bentuk penelitian  Apakah terdapat Gender Equality dalam  promosi  jabatan  eselon  II perempuan  di  lingkungan  pemerintah Provinsi Jawa Barat.

## METODE
A. Jenis Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif lebih menekankan pada pemahaman  yang  mendalam  terhadap suatu  fenomena.  Desain  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  yaitu  Fenomenologi. Tujuan  penelitian  fenomenologi  adalah untuk  mencari  atau  menemukan  makna dari  hal-hal  yang  esensial  dan  mendasar dari  pengalaman  hidup  informan.  Pada penelitian ini penulis menggunakan instrument  wawancara  dan  observasi  ke lapangan.

## B. Sumber Data
Dalam  pengumpulan  data,  penulis menggunakan  sumber  data  primer  dan sumber  data  sekunder.  Sumber  primer merupakan sumber data yang memberikan data kepada penulis secara langsung. Pada penelitian  ini,  sumber  primer  yang digunakan  oleh  penulis  yaitu  Anggota BAPERJAKAT.  Sedangkan  sumber  data sekunder merupakan sumber yang memberikan  data  kepada  penulis  secara tidak  langsung.  Penulis  memperoleh  data melalui  studi  literatur,  laporan  ilmiah, seperti  dari  laporan  BPS  Jawa  Barat, Bappenas,  BKN,  jurnal  internasional  dan sumber  data  atau  informasi  lainnya  baik dari  media  massa  maupun  internet  yang berhubungan dengan penelitian penulis.

## C. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yatu melalui  studi  pustaka,  wawancara,  dan observasi.  Penentuan  informan  dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive  sampling .  Penentuan  informan dengan teknik purposive sampling , didasarkan  pada  pertimbangan  tertentu, yaitu memilih orang yang dianggap paling mengetahui  mengenai  permasalahan  yang diteliti (Creswell,  2009;  Mack,  dkk.  2005) terkait dengan faktor-faktor yang menghambat  peningkatan  karir  ASN perempuan  di  lingkungan  pemerintah Provinsi Jawa Barat.

## D. Teknis Analisis Data
Teknik  analisis data  yang digunakan yaitu  menggunakan  metode John  W.
Creswell  (2010) yang  terdiri  dari  enam alur kegiatan, yaitu mengolah dan menyiapkan data untuk dianalisis, membaca  keseluruhan  data,  menganalisis lebih  detail  dengan  melakukan  coding pada setiap data, melakukan proses coding, menenetukan  bagaimana  deskrispi  dan tema-tema  ini  akan  disajikan  kembali  dan menginterpretasikan data.

## PEMBAHASAN
Penulis menggunakan teori-teori untuk menjawab pemasalahan yang
diangkat menggunakan teori sociopsychological yang dikemukakan oleh Newman (1993)  dan  dimensi Gender Equality yang  dikemukakan  oleh  Riant Nugroho (2008:60). Selain itu penulis pun memakai  teori equilibrium agar  mampu menjawab dan menganalisis secara mendalam  terhadap  fokus  penelitian  dan identifikasi  masalah  dalam  penelitian  ini. Adapun  indikator gender  equality dalam promosi  jabatan  yaitu:  Akses,  Partisipasi, Kontrol  dan  Manfaat  karena  relevan dengan  indikasi  masalah  yang  ditemukan dilapangan dan identifikasi masalah dalam penelitian  ini. Untuk  mendapatkan  hasil informasi yang akurat, penulis menggunakan purposive  sampling sebagai teknik penentuan informan. Penulis memilih  dua  puluh  dua  informan  yang terdiri  dari  Anggota  Baperjakat,  pejabat eselon  II perempuan, eselon  III, eselon  IV BKD  Provinsi  Jawa  Barat  dan  Tim Assesor. Para  Informan  merupakan orang- orang  yang  berkompeten  dan  memiliki informasi  apakah  ada gender  quality promosi  jabatan  eselon  II  dengan  melihat pandangan  dan  pengalaman  dari  para informan. Disamping itu untuk mendapatkan  data  dan  informasi  yang akurat  serta  valid,  penulis  menganalisis hasil penelitian  yang sudah dilakukan dari observasi,  wawancara  dilapangan  dan dokumen-dokumen  yang berkaitan dengan fokus  penelitian  penulis  mengenai Gender
Quality dalam  Promosi  Jabatan  Eselon  II Perempuan  di  Lingkungan  Pemerintah Provinsi  Jawa  Barat.  Penulis  menganalisis data-data  yang  telah  diperoleh  dari wawancara  selama  lebih  dari  sembilan bulan  terhitung  bulan  September  2018 sampai  Juni  2019  dengan  menggunakan teknik codding untuk  memperoleh  narasi kualitatif  sebagai  hasil  analisa  yang  telah dilakukan. Selain itu, penulis pun melakukan uji kredibilitas atau memeriksa keabsahan  data  dengan  menggunakan teknik triangulasi pada penelitian ini, yaitu triangulasi sumber dan teknik. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis  melihat  bahwa  indikator gender equality dalam  promosi  jabatan  eselon  II perempuan  di  Lingkungan  Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu akses, partisipasi,  kontrol  dan  manfaat.  Adapun karenanya Penulis meringkas hasil penelitian indikator gender equality dalam promosi  jabatan  eselon  II  perempuan  di lingkungan  pemerintah  Provinsi  Jawa Barat sebagai berikut.

## 1. Akses
Akses  merupakan  kesempatan  yang sama  bagi  perempuan  dan  laki-laki  pada sumberdaya  pembangunan.  Dalam  hal  ini kelayakan seorang ASN dalam memperoleh  informasi  dan  mendapatkan kedudukan dalam jabatan struktural. Dalam perkembangannya informasi
promosi  jabatan  bukan  hanya  didapatkan melalui  papan  informasi  tetapi  sekarang informasi  tentang  promosi  jabatan  bisa didapatkan  melalui  media  elektronik seperti whatsapp maupun  website  Badan Kepegawaian Daerah. Hal ini menunjukan betapa  mudahnya  akses  untuk  mengetahui promosi  jabatan  baik  laki-laki  maupun perempuan  dikarenakan  sudah  banyaknya media untuk menjangkau informasi promosi jabatan tersebut.
Setelah  adanya  perubahan  ASN  2014 perubahan promosi jabatan itu diumumkan secara terbuka  yang dibiasa disebut lelang jabatan  ( Open  Bidding )  akan  tetapi  proses ini  melalui  tahap  penyeleksian,  dimana dalam  proses  pelaksaan  tidak  menunjuk langsung  ASN  yang  akan  dipromosikan oleh  Baperjakat  seperti  yang  dilakukan sebelumnya  sebelum  adanya  perubahan ASN. Proses lelang jabatan ini membentuk Tim  Panitian  Seleksi  Lelang  Terbuka  dari dalam  dan  luar  ASN  Provinsi  Jawa  Barat. Hal  yang  berasal  dari  dalam  yaitu  orang- orang  yang  berada  dalam  Baperjakat sedangkan yang berasal dari luar yaitu para akademisi  dalam  hal  ini  dosen-dosen  dari kampus.  Proses  rekruitmen  dimulai  dari pengumpulan  berkas  administrasi  sampai dengan tes yang dilakukan bagi para ASN. Dalam  hal  ini,  selain  dilakukan  tes kompotensi  hal  yang  paling  penting  yang dapat  dilihat  dari  ASN  setiap  ASN  yaitu ada  beberapa  aspek  yaitu  prestasi  kerja,
pengalaman, kepangkatan, dan pendidikan. Jika  seorang  ASN  memiliki  dari  kriteria yang  dimaksud  maka  tidak  menutup kemungkinan ASN yang memenuhi kriteria tersebut layak untuk dipromosikan.
Kesempatan seseorang dalam menduduki  sebuah  jabatan  pada  dasarnya sama,  hanya  saja  peluang  itu  dalam  hal pelaksanaan  promosi  jabatan  memiliki syarat  tertentu  dalam  proses  pelaksanaan promosi  jabatan.  Suatu  Jabatan  sangat menjamin  keberadaan  seseorang  dalam sebuah  instansi,  karna  berkat  sebuah jabatan seseorang dapat dipandang memiliki sebuah martabat. Dilihat dari segi gender kedudukan  ini  sangat  berdampak pada  kondisi  laki-laki  dan  perempuan dalam  sebuah  jabatan  untuk  terjadinya gender  equality .  Selain  itu  para  ASN khususnya  perempuan  juga  sudah  dapat menikmati  akses  yang  ada  terkait  dengan pelaksanaan  promosi  jabatan.  Meskipun demikian kelayakan seorang ASN perempuan  dalam  mendapatkan  promosi jabatan  itu  masih  terdapat  kecanggungan mengenai ketidakmampuan ASN perempuan  dalam  bekerja.  Akan  tetap setidaknya  kaum  perempuan  juga  ingin merasakan sebuah kebebasan untuk berkarir  dan  mampu  untuk  menunjukkan bakat atau kemampuan dalam bekerja.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan  seleksi  terbuka  atau promosi  jabatan  terbuka  untuk  pengisian
eselon II. Hal ini memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada setiap ASN untuk  mengisi  posisi  eseon  II  tanpa melihat gender untuk berpartisipasi namun,  dari  hasil  observasi  di  dua  belas Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  dan in depth  interview yang  dilakukan  oleh penulis  pada  dua  puluh  dua  informan, diketahui  bahwa  meskipun  para  informan mengatakan mereka yakin ASN perempuan  mampu  untuk  mengisi  jabatan struktural  eselon  II,  akan  tetapi  PNS perempuan secara personal harus menghadapi pandangan negatif dari pimpinan  dan  rekan  kerja  mengenai kemampuannya untuk memimpin Perangkat  Daerah  dan  melaksanakan tanggungjawab sebagai eselon II (negative perception  of  women’s  capacity  for managing ). Pandangan negatif dan pesimisme  tersebut  tidak  hanya  muncul dari  pimpinan  atau  rekan  kerja  laki-laki tetapi dari ASN perempuan sendiri juga.

## 2. Partisipasi
UU  No  9  Tahun  2000  tentang Pengarustamaan
Gender
harus diberlakukan dalam semua instansi pemerintahan  tetapi  pada  kenyataannya bahwa  proses  pengambilan  keputusan  itu tidak  ada  keterlibatan  perempuan,  hanya Baperjakat yang terlibat dalam pengambilan  keputusan,  ini  berarti  bahwa
tidak  ada  keterlibatan  para  ASN  dalam proses  pengambilan  keputusan  dalam promosi  jabatan.  Terkait  dengan gender bahwasanya  perempuan  memang  tidak dilibatkan  dalam  pengambilan  keputusan karena  proses  pengambilan  keputusan, karena keputusan itu berada pada naungan Baperjakat, terkecuali jika ASN perempuan  tersebut  berada  pada  jajaran Baperjakat  itulah  yang  berhak  ikut berpartisipasi, sedangkan anggota Baperjakat  di  Pemerintah  Provinsi  Jawa Barat semua adalah laki-laki.
Selain pengambilan keputusan adapun dalam  pelaksanaannya,  hasil  tahapan seleksi  masih  tetap  berada  pada  wilayah Baperjakat.  setelah  melakukan  wawancara secara  mendalam  yang  dilakukan  kepada dua  puluh  dua  informan  yaitu  anggota Baperjakat,  Eselon  II,  Eselon  III,  dan eselon  IV  yang menunjukkan bahwa  ASN perempuan menghadapi berbagai hambatan  dalam  berpartisipasi  untuk pencalonan sebagai eselon II. Hal-hal yang menyebabkan kurangnya partisipasi adalah komitmen  perempuan  terhadap  pekerjaan dan  pembagian  peran  dalam  keluarga  dan pekerjaan.
Pejabat Struktural dan Non Struktural, BKD Provinsi Jawa Barat yang menyatakan  bahwa  peran  ganda  sebagai ibu  dan  wanita  karir  menyebabkan  ASN perempuan  cenderung  untuk  memilih keluarga  dan  menempati  posisi  jabatan
struktural  yang  memiliki  fleksibilitas waktunya  tinggi,  sehingga  mereka  dapat menyeimbangkan perannya dalam keluarga dan organisasi.
Hal  ini  dapat  menjadi  jawaban mengapa  jumlah  ASN  perempuan  yang menduduki  jabatan  struktural  lebih  rendah dibandingkan  ASN  laki-laki.  Sehingga penulis  melihat  bahwa  kondisi  tersebut menjadi  penyebab  kenapa  jumlah  ASN perempuan  yang  mengisi  jabatan  strktural II di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat  lebih  sedikit  dibandingkan  ASN laki-laki.

## 3. Kontrol
Kontrol  adalah  perempuan  dan  laki- laki  mempunyai  kekuasaan  yang  sama pada  sumberdaya  pembangunan  untuk mengambil  keputusan,  sesuatu  dalam  hal ini yaitu hak seorang ASN dalam ikutserta dalam  pengambilan  keputusan.  Kontrol dalam  pengambilan  keputusan  bagi  ASN dapat dilihat berdasarkan dengan tugasnya. Seorang  ASN  memiliki  wewenang  jika tugas  itu  memang  tupoksinya,  sedangkan kontrol  dalam  pengambilan  keputusan mengenai  promosi  jabatan  Baperjakatlah yang  memiliki  hak  penuh  tanpa  ada keterlibatan  dari  ASN  lain.  Selain  dari promosi jabatan wewenang dalam pengambilan  keputusan  juga  berada  pada ASN  yang  memiliki  tupoksi.  ASN  yang
memiliki  tupoksi  itulah  yang  mengambil keputusan dibidangnya masing-masing.
Provinsi  Jawa  Barat  melaksanaan promosi  jabatan  dikoordinasikan  oleh BKD  provinsi  Jawa  Barat,  pada  dasarnya pengdelegasian  atau  utusan  dari  instansi untuk  promosi  jabatan  itu  masih  tetap  ada dan setiap instansi berhak untuk mengutus ASNnya  untuk  mengikuti  seleksi  terbuka lelang jabatan. Proses untuk bisa mengikuti  promosi  jabatan  itu  harus dengan  bekerja  keras,  karena  mendapat promosi  jabatan  itu  tidak  mudah,  seorang ASN  itu  untuk  layak  dipromosikan  itu harus dilihat pengalaman kerjanya, tentang bagaimana hasil-hasil kerjanya selama ini, bagaimana  loyalitasnya  dalam  bekerja, bagaimana  dalam  mengerjakan  tugas,  itu semua  menjadi  predikat  seorang  ASN untuk layak dipromosikan. Proses promosi jabatan yang dilakukan tidak ada perbedaan  antara  laki-laki  dan  perempuan asalkan  dapat  bekerja  dengan  baik, dipercaya  dan  amanah  dalam  menduduki jabatan tersebut.
Pada  realitanya  penulis  melihat bahwa organizational  commitment  of
women menjadi salah satu faktor pertimbangan dalam penentuan ASN  yang akan  dipromosikan,  pandangan  tersebut muncul  dari  hasil  wawancara  secara mendalam  yang  dilakukan  kepada  dua puluh dua informan yaitu anggota Baperjakat,  Eselon  II,  Eselon  III,  dan
eselon  IV  yang menunjukkan bahwa  ASN perempuan menghadapi berbagai hambatan,  yang  menyebabkan  adanya komitmen  mereka  terhadap  organisasi dinilai  negatif  oleh  pimpinan,  sehingga ASN  perempuan  mengalami  kesulitan dalam meningkatkan karirnya untuk menduduki  jabatan  struktural  eselon  II  di lingkungan  pemerintah  Provinsi  Jawa Barat.  Selain  itu  ASN  perempuan  jarang bekerja  lembur  atau  bekerja  sesuai  jam kerja  yang  telah  ditentukan  khususnya pada  Perangkat  Daerah  yang  dalam bekerjanya membutuhkan waktu tambahan di  luar  jam  kerja.  Alasan  tersebut cenderung  dilatarbelakangi  oleh  tugas  dan peran  mereka  dalam  keluarga,  karena harus  melaksanakan  tanggung  jawabnya sebagai  istri  dan  ibu  di  rumah.  Hal  ini tentunya  dapat  mengakibatkan  karir  ASN perempuan  untuk  menduduki  jabatan eselon  II  terhambat,  karena  kondisi tersebut  menunjukkan  komitmen  yang rendah terhadap organisasi dan mendapatkan  penilaian  yang  merugikan untuk karir ASN perempuan.

## 4. Manfaat
Manfaat adalah hasil-hasil dari suatu proses pembangunan. Faktor ini digunakan untuk melihat proporsi manfaat pembangunan yang diterima oleh perempuan atau laki-laki. Apakah manfaat tersebut  cenderung  menguntungkan  salah
satu  jenis  kelamin  atau  tidak.  Para informan  merasa  perhatian  pemerintah untuk  mempromosikan  ASN  Perempuan ke  jabatan  eselon  II  masih  rendah. Meskipun  syarat  dan  prosedur  untuk mendapatkan  promosi  jabatan  secara regulasi  menjelaskan  bahwa  baik  ASN perempuan maupun ASN laki-laki memiliki  hak,  kesempatan  dan  peluang yang  sama.  Contohnya  adalah  kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). Perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan  yang  sama  untuk  dapat mengikuti  diklat.  Selain  itu  dalam  segi manfaat yang didapatkan baik laki-laki dan perempuan  mendapat  manfaat  yang  sama, namun untuk hasil yang didapatkan secara pribadi kembali kepada personalnya masing-masing.  Hal  ini  ditunjukkan  dari dua  puluh  Informan  yang  diwawancarai secara  mendalam,  penulis  menemukan kecenderungan Viewed to be less committed to work dari informan mengenai kemampuan ASN perempuan untuk mengisi jabatan struktural eselon II.
Selain itu penulis menemukan kecenderungan Lack  of  physical  ability dari informan mengenai  kemampuan ASN perempuan untuk mengisi jabatan struktural esleon II Bahwa ASN perempuan  cenderung  lebih  menonjolkan sifat-sifat perempuan yang lebih menekankan  sisi  feminis,  seperti  rasa peduli  dan helpfulnes ,  Berbeda  dengan
ASN  laki-laki  yang  cenderung  tegas  dan keras, Dapat  ditarik  kesimpulan  dari  hasil penelitian  yang  dilakukan  dilihat  dari  sisi manfaat  terhadap  promosi  jabatan  tidak ada  kecenderungan  lebih  menguntungkan pihak  laki-laki.  Hal  ini  ditunjukan  dengan informan  menjelaskan  bahwa    baik  ASN perempuan  dan  laki-laki  mendapatkan manfaat  yang  sama  dari  pembangunan hanya jika dilihat dari sisi sociopsychological ASN  perempuan  harus menunjukkan  sisi  maskulinitas  dalam memimpin  walauupun  ASN  perempuan cenderung baik dalam kemampuan commanding .
Mengacu  pada  hasil  penelitian  yang didapatkan oleh Peneliti, Peneliti berpendapat  bahwa  dari  empat  dimensi yaitu  akses,  partisipasi,  kontrol  dan manfaat saling berkaitan terhadap promosi jabatan,  dan  empat  dimensi  tersebut memang  sangat  berpengaruh  terhadap promosi  jabatan  eselon  II  perempuan  dan dari semua dimensi tersebut juga dipengaruhi oleh faktor sociopsychological. Karena  baik  pada dimensi  akses,  partisipasi,  kontrol  dan manfaat  terjadi  gender  inequality  yang disebabkan  oleh  factor sociopsychological seperti  peran  seks  ( sex  roles )  dan  seks stereotip ( sex stereotypes ) menjadi hambatan  yang  kuat  terhadap  peningkatan karir  ASN  perempuan  untuk  mencapai posisi  eselon  II.  Secara  keseluruhan
pemerintah  provinsi  Jawa  Barat  sendiri terutama  dalam  promosi  jabatan  eselon  II perempuan  masih  kurang  mendorong pentingnya keanekaragaman (gender, suku, ras maupun agama) dalam organisasi dan  kondisi  kerja  serta  birokrasi  yang dapat memberikan  kesempatan  lebih kepada ASN perempuan dalam pengembangan  karir.  Hal  ini  menunjukan pula bahwa implementasi UU No 9 Tahun 2000  tentang  Pengarustamaan  Gender harus  diberlakukan  dalam  semua  instansi pemerintahan  belum  terlaksana  dengan baik.
Mengikuti
peningkatan mengembangkan the  sociopsychological theory mengemukakan bahwa pria memiliki karakteristik seperti " aggressiveness, ambition, dan self- confidence ,"  sedangkan  wanita  dianggap memiliki " affectionate, kind, sensitive, and soft-spoken " maka sifat  yang dimiliki oleh pria  tersebut  lebih  berpeluang  untuk dipromosikan  dalam  jabatan  tertentu  atau ke  jenjang  jabatan  yang  lebih  tinggi.  Sulit bagi wanita untuk masuk satu profesi yang didominasi  pria  sebab  mereka  suka dipandang  sebagai  incompetent  atau less competent daripada pria pasangan mereka.

## SIMPULAN
Merujuk  pada  uraian  dari  hasil  penelitian dan pembahasan mengenai gender equality Dalam Promosi Jabatan Eselon II Perempuan  di  Lingkungan  Pemerintah
Provinsi  Jawa  Barat  Tahun  2018,  maka dapat diambil kesimpulan bahwa :
1. Gender  equality terdiri  dari  empat dimensi yaitu akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang berpengaruh terhadap  promosi  jabatan.  Semua dimensi  tersebut  sangat  berpengaruh terhadap  promosi  jabatan  eselon  II perempuan  di  Jawa  Barat.  Selain  itu faktor  peran  seks  ( sex  roles )  dan  seks stereotip  ( sex  stereotypes )  menjadi hambatan yang kuat terhadap peningkatan  karir  ASN  perempuan untuk mencapai posisi eselon II.
2. Berdasarkan  hasil  wawancara  dan analisis  terlihat  bahwa  dalam  promosi jabatan  eselon  II  perempuan  di  Jawa Barat masih cenderung terjadi ketidaksetaraan gender . Hal ini dibuktikan  dengan  baik  pada  dimensi akses, partisipasi, kontrol dan manfaat terjadi gender inequality yang disebabkan oleh faktor sociopsychological seperti  peran  seks ( sex  roles )  dan  seks  stereotip  ( sex stereotypes )  menjadi  hambatan  yang kuat  terhadap  peningkatan  karir  ASN perempuan  untuk  mencapai  posisi eselon II.
3. Pada dimensi akses, sangat mempengaruhi  dalam  promosi  jabatan dikarenakan  ASN  perempuan  maupun laki-laki  memiliki  akses  yang  sama
dalam  mendapatkan  informasi  dalam promosi  jabatan  eselon  II.  Namun, walaupun  akses  terbuka  lebar  tetapi masih terdapat  pandangan negatif dari pimpinan  dan  rekan  kerja  mengenai kemampuannya untuk memimpin Perangkat  Daerah  dan  melaksanakan tanggungjawab  sebagai  eselon  II. Pandangan  negatif  tersebut  dapat berpengaruh terhadap ASN perempuan yang  akan  mengikuti  promosi  eselon II,  bisa  saja  ASN  tersebut  menerima tanggapan  negatif  tersebut  dijadikan sebagai motivasi untuk tetap mengikuti  promosi  tetapi  disisi  lain bisa  saja  ASN  tersebut  menjadi  tidak percaya  diri  untuk  mengikuti  promosi jabatan  tersebut.  Dampak  ini  cocok dengan  teori sociopshycological dan fenomenologi  yang  diterapkan  oleh peneliti, dimana faktor sosial berpengaruh terhadap psikologi seseorang.
4. Dalam dimensi partisipasi yang dimaksud  adalah  keikutsertaan  para ASN  dalam  kegiatan  yang  dilakukan oleh  instansi  baik  dalam  proses pengambilan  keputusan,  pelaksanaan maupun  evaluasi.  Realitanya  hanya sedikit  perempuan  yang  ikut  serta dalam  proses  pelaksanaan  seleksi lelang  terbuka  jabatan  eselon  II.  Hal ini dikarenakan kebijakan yang diterapkan  yaitu  proses  pengambilan
keputusan  itu  berada  pada  naungan Baperjakat  yang  pada  saat  ini  di anggoota baperjakat pemerintah Provinsi  Jawa Barat adalah laki-laki. 5. Dimensi  kontrol  dimana  dimensi  ini lebih menekankan dalam proses pengambilan  keputusan.  Wewenang dalam  promosi  jabatan  secara  penuh dimiliki oleh Beperjakat. Dalam proses pengambilan keputusan keputusan, pelaksanaan maupun evaluasi untuk  promosi  jabatan  eselon II didominasi oleh ASN laki-laki yang tentu  punya  pendapat  tentang  kinerja ASN perempuan salah satu pertimbangannya yaitu belum mampunya  ASN  perempuan  untuk menyeimbangkan  waktu  dan  peran  di rumah  tangga  dan  tempat  kerja mempengaruhi karir mereka. Seain itu juga  ASN  perempuan  jarang  bekerja lembur  atau  bekerja  sesuai  jam  kerja yang  telah  ditentukan  khususnya  pada Perangkat  Daerah  hal  ini  menjadi pengaruh  terhadap  keputusan  yang akan diambil oleh baperjakat. Berbeda halnya  jika  dalam  partisipasipun perempuan juga dilibatkan memungkinkan pemikiran berbeda dan hasil keputusan yg berbeda pula.
6. Dimensi manfaat,  dari sisi  dimensi ini peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah  kurang  memperhatikan
gender  equality terutama  dalam  hal promosi  jabatan  tetapi  manfaat  yang didapatkan  dari  pembangunan  tidak cenderung mimihak salah satu gender. Hal ini ditunjukan dari hasil wawancara  dan  analisis  dimana  para informan  juga  memiliki  pandangan yang sama.
7. Mengacu  pada  hasil  penelitian  yang didapatkan  oleh  Peneliti,  Peneliti berpendapat bahwa dari empat dimensi yaitu akses, partisipasi, kontrol  dan  manfaat  saling  berkaitan terhadap  promosi  jabatan,  dan  empat dimensi  tersebut  memang  sangat berpengaruh  terhadap  promosi  jabatan eselon  II  perempuan  dan  dari  semua dimensi tersebut juga dipengaruhi oleh faktor sociopsychological . Karena baik  pada  dimensi  akses,  partisipasi, kontrol  dan  manfaat  terjadi gender inequality yang disebabkan oleh faktor sociopsychological seperti  peran  seks ( sex  roles )  dan  seks  stereotip  ( sex stereotypes )  menjadi  hambatan  yang kuat  terhadap  peningkatan  karir  ASN perempuan  untuk  mencapai  posisi eselon II .
SARAN
Adapun  saran  yang  penulis  ajukan  adalah sebagai berikut:
1. Adanya dukungan kuat dari seluruh jajaran pimpinan pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat, yaitu  Gubernur,  Sekretaris  Daerah, seluruh pejabat eselon II dan Ketua DPRD dalam menjalankan praktik- praktik atau kebiasaan yang mendorong pentingnya keanekaragaman ( gender , suku, ras maupun  agama)  dalam  organisasi dan  kondisi  kerja  serta  birokrasi yang dapat memberikan kesempatan  lebih  kepada  ASN perempuan  dalam  pengembangan karir.
2. Perhatian  yang  besar  mengenai pengarusutamaan gender di lingkungan  pemerintah  Provinsi Jawa  Barat  harus  dilakukan  secara berkelanjutan  oleh  para  pimpinan pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat yang  didukung  dengan  tindakan berupa dukungan sumberdaya, kebijakan  dalam  aspek  kesetaraan gender dengan menimbang kesetaraan gender dan  budaya gender .

## DAFTAR PUSTAKA
Creswell,  John  W.  2010. Research  Design  Pendekatan  Kualitatif, Kuantitatif,  dan  Mixed. Terjemahan  Achmad  Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Mack,  Natasha.,  Woodsong,  Cynthia.,  MacQueen,  Kathleen  M., Guest,  Greg.,  dan  Namey,  Emily.  2005. Qualitative  Research Methods:  A  Data  Collector’s  Field  Guide .  North  Carolina, USA: Family Health International.
Newman,  L.  Lawrence.  2013.  Metodologi  Penelitian  Sosial:
Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Edisi Ketujuh. Indeks.
Jakarta. Nugroho,  Riant.  2008.  Gender  Dan  Strategi  Pengarusutamaannya  Di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Undang- Undang Dasar Negara republik Indonesia 1945.
Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Instruksi  Presiden  No.  9  Tahun  2000  Tentang  Pengarusutamaan Gender  Dalam  Pembangunan  Nasional  Presiden  Republik Indonesia.