Dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan penduduk, pemerintah melaksanakan
berbagai
program
peningkatan kesejahteraan penduduk. Namun, terkadang program peningkatan kesejahteraan penduduk  tidak  berjalan  dengan  efektif. Hal  ini  disebabkan  tidak  tepatnya  sasaran yang  disebabkan  oleh  data  identifikasi target  yang  kurang  akurat  (Susanto  et  al., 2021)..  Seringkali  ditemukan    terjadi kesalahan  dalam  menentukan  kelayakan penerimaan bantuan. Masalah seperti ketidak tepatan sasaran penerimaan bantuan ini  tentunya  harus  segera  diatasi  dan  dicari solusinya  agar  tidak  terulang  lagi  pada program-program  bantuan  di  masa  yang akan dating (Arief & Zulkarnaini, 2017).
Masalah  ketidak  tepatan  sasaran penerimaan  bantuan  seringkali  terjadi  pada berbagai daerah di Indonesia, tidak terkecuali pada Provinsi Riau khususnya di
Kota  Pekanbaru.  Berdasarkan  data  saat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan  Manusia  dan  Kebudayaan (Kemenko  PMK)  melakukan  pengecekan langsung  penyaluran  bantuan  sosial  di Kota  Pekanbaru,  pada  kesempatan  itu Kemenko PKM menyembangi secara acak masyarakat yang dikira perlu mendapatkan bantuan layak untuk menerima  bansos  dari  pemerintah,  dan didapati ada warga yang seharusnya layak mendapatkan  bantuan  sosial  akan  tetapi belum pernah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.
Saat ini Kementerian Sosial melaksanakan  program  bantuan  sosial berdasarkan  Data  Terpadu  Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hal ini sesuai dengan UU 13  Tahun  2011  tentang  Penanganan  Fakir Miskin  Pasal  11  (2)  yang  menyebutkan bahwa  Data  Terpadu  yg  telah  ditetapkan

## Efektivitas Kerja Pegawai Dinas Sosial Dalam Verifikasi dan Validasi Data Penerima Dana Bantuan Sosial di Kota Pekanbaru
LALA TAMRIN 1* ; ZULKARNAINI 2
Universitas Riau
Kampus Bina Widya KM. 12,5, Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28293 *E-mail : lalatamrin.20@gmail.com (korespondensi)
Abstract :  Social  assistance  funds  in  Indonesia  are  disbursed  based  on  Integrated  Social Welfare Data (DTKS) where  DTKS  is the  main  data used by the  Ministry of Social  Affairs and Regional Governments, in this case the District/City Social Service, which is authorized to  manage  this  data.  The  theory  used  in  this  study  is  the  theory  of  work  effectiveness  by Admosoeprapto (in Amelya, 2022) with 5 (five) indicators: Goal Achievement, Work Quality, Work Quantity, Timeliness and  job  satisfaction.  The purpose of this study was to determine the effectiveness of the work of Social Service employees in verifying and validating data on recipients of social assistance funds in Pekanbaru City. By using a qualitative research method with  a  phenomenological  approach  that  is  descriptive  in  nature,  using  data  collection techniques by observation, interviews, and documentation. The results of the research that the author  gets  are  that  the  work  of  Social  Service  employees  is  considered  ineffective  in verifying  and  validating  data  on  recipients  of  social  assistance  funds,  where  there  are  still several  factors  that  become  obstacles  experienced  by  the  Pekanbaru  City  Social  Service, causing the verification and validation of the data to be ineffective . The suggestion from this research  is that cooperation, coordination and  harmonization are  needed  between the central and regional governments so that the data produced is right on target, effective and efficient and supported by a good, integrated, transparent and accountable system in the distribution of social assistance.
Keywords: Integrated  Social  Welfare  Data  (DTKS),  verification  and  validation,  work effectiveness.
178
menjadi dasar bagi Pemerintah dan Pemerintah  Daerah  untuk  memberikan bantuan  dan/atau  pemberdayaan  sosial. Mengacu  pada UU  Nomor  23  Tahun 2014 tentang  Pemerintahan  Daerah,  maka untuk  pembagian  penyelenggaraan  urusan pemerintah  di  bidang  sosial  menjadi kewenangan  dan  tanggungjawab  masing- masing. Tugas  pemerintah  pusat  adalah pengelolaan  data  fakir  miskin  nasional, tugas  pemerintah  daerah  provinsi  adalah pengelolaan  data  fakir  miskin  cakupan daerah provinsi, sedangkan tugas pemerintah daerah kab/kota adalah pendataan  dan  pengelolaan  data  fakir miskin cakupan daerah Kab/Kota. Sehingga kewajiban  dalam  melakukan  update  DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) melalui  proses  verifikasi  dan  validasi  data adalah  pemerintah  daerah  kab/kota  yang menyelenggarakan  urusan  pemerintah  di bidang  sosial  yaitu  Dinas  Sosial  Kab/Kota (Afrizal,2018).
Adapun  alur  mekanisme  dari  proses penambahan  atau  penggantian  verifikasi dan  validasi  untuk  pendataan  penerima bantuan  sosial  akan  dijelaskan  berdasarkan Undang-undang
Permensos
Tentang Pengelolaan  Data  Terpadu  Kesejahteraan Sosial  nomor  3  tahun  2021  pasal  4-9. Berkaitan  dengan  kerja  Pegawai  di  Kantor Dinas  Sosial  Kota  Pekanbaru  dalam pendataan  penerima  dana  bantuan  sosial kepada  masyarakat  di  Kota  Pekanbaru, masih terdapat keluhan-keluhan masyarakat terkait  proses  pendataan  penerima  dana bantuan  sosial  tersebut.  Karna  nyatanya dilapangan  masih  terdapat  orang  kaya bahkan penerima bantuan sosial yang sudah meninggal  dunia.  Hal  ini  tentu  menjadi penilaian  dimana  kerja  pegawai  dinilai tidak  transparan  dalam  pengelolaan  data penerimaan bantua sosial ini.
kerja  organisasi  dapat  dikatakan berjalan  dengan  baik  sesuai  dengan  tujuan ketika program yang telah dibuat terlaksana secara optimal dengan hasil yang memuaskan. Keberhasilan suatu organisasi/tidak  lepas  dari  kerja  yang  baik dari  anggota  organisasi  tersebut,  baik  dari
kerja  individu  maupun  dari  kerja  tim (Sulfiani,Andi Ni’mah, 2019).
Masyarakat  meminta  pemerintah selayaknya  lebih  proaktif  dalam  bekerja dan  tidak  membuat  masyarakat  semakin marah mengenai persoalan tidak valid nya data penerima bantuan sosial supaya tepat sasaran  sehingga  tidak  menimbulkan kecurigaan di kalangan masyarakat bahwa data  tersebut  tidak  diperbaharui  apabila. Dinas  Sosial  Kota  Pekanbaru  berpatokan pada  data  yang  notaben  nya  berasal  dari data  pusat  DTKS,  padahal    Dinas  sosial memiliki  peran  dan  berwenang  sebagai pengelola  data  yang  berhak  mengganti data  KPM,  menyalurkan,  memantau  dan melaporkan  penyaluran  bantuan  sosial kepada Pusat.
Berhubungan dengan masalah diatas maka tujuan peneliti dalam penelitian  ini  adalah  Untuk  mengetahui efektivitas  kerja  pegawai  Dinas  Sosial dalam verifikasi dan validasi data penerima  bantuan  sosial  agar  tepat sasaran  penyaluran  dana  bantuan  sosial kepada masyarakat Kota Pekanbaru.

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan pada  penelitian  ini  merupakan  penelitian yang  menggunakan  metode  kualitatif. Dengan  pendekatan  fenomenologi  yang berifat  deskriptif,  dengan  hal  ini  penulis dapat  memaparkan  mengenai  fenomena proses  kerja  pegawai  yang  dilakukan  oleh Dinas  Sosial  Kota  Pekanbaru  dalam pembaruan  data  penerima  bantuan  sosial berupa  memverifikasi  dan  memvalidasi agar  tepat  sasaran.  Hasil  dari  penelitian akan  dianalisa  dengan  cara  menganalisis teori-teori  yang  telah  dipaparkan  sehingga dari penelitian ini akan diperoleh kesimpulan dari fenomena ini.
Dalam penelitian ini peneliti menetapkan  informan  sebagai  sumber informasi  dari  pihak  Dinas  Sosial  Kota Pekanbaru. Informan adalah seseorang yang menjadi narasumber dalam penelitian untuk memberikan keterangan dan sebagai sumber  informasi  untuk  memperoleh  data
yang  dibutuhkan  dalam  penelitian.  Untuk memperoleh  informan  dari  penelitian  ini, peneliti  menggunakan  metode  purposive sampling. Metode purposive sampling adalah metode  yang  informannya  dipilih  karna memiliki  informasi  yang  berkaitan  dengan penelitian (Sugiyono, 2018:96).

## HASIL
Pada  bagian  ini,  penulis  akan memaparkan analisis terhadap data-data yang telah didapatkan melalui observasi serta hasil wawancara  kepada  informan  dan  juga  telah melakukan  observasi  di  lapangan  terhadap penelitian  yang  dilakukan  di  Dinas  Sosial Kota Pekanbaru.
Pada  uraian  dan  penjelasan  peneliti dibagian  bab-bab  sebelumnya,  peneliti  telah memaparkan  tentang  bagaimana  Efektivitas Kerja Pegawai Dinas Sosial dalam Memverifikasi dan Memvalidasi Data Penerima Dana Bantuan di Kota Pekanbaru.. Berjalannya tugas dari dinas sosial dalam hal memeverifikasi dan memvalidasi data penerima  dana  bantuan  sosial  ini  didasari oleh  peraturan  Undang-Undang  Permensos Tentang
Pengelolaan Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial nomor 3 tahun 2021.
Adanya  wewenang  yang  diberikan oleh  pemerintah  pusat  ke  pemerintah  daerah dalam  hal  ini  yaitu  dinas  sosial  kab/kota bertujuan  untuk  menciptakan  basis  data terpadu  yang  valid  akan  kebenarannya sehingga  penyalurah  dana  bantuan  sosial yang berpatokan dari Data Terpadu Kesejahteraan  Sosial  (DTKS)  dapat  tepat sasaran.  Dengan  adanya  observasi  lapangan yang  peneliti  lakukan  di  Dinas  Sosial  Kota Pekanbaru  yaitu  untuk  melihat  proses pelaksanaan  yang  dilakukan  oleh  pegawai Dinas  Sosial  Kota  Pekanbaru  terhadap adanya  wewenang  Dinas  Sosial  dalam memverifikasi dan memvalidasi data penerima dana bantuan sosial, serta mewawancarai  beberapa  infroman  yang terlibat  dalam  proses  memverifikasi  dan memvalidasi  data  penerima  dana  bantuan sosial di Kota Pekanbaru.
Hasil  yang  ditemukan  bahwasannya efektivitas  kerja  pegawai  di  Dinas  Sosial
belum  terlaksananya  dengan  baik.  Hal  ini bisa dilihat dari perubahan data yang masih minim  dan  jarang  adanya  perubahan  pada data  yang  sudah  ada.  Setelah  penulis melakukan wawancara dan observasi secara langsung  terdapat  beberapa  kendala  yang membuat  hasil  kerja  yang  dilakukan  oleh Dinas  sosial  Kota  Pekanbaru  menjadi kendala  salah  satunya  adalah  karena  kerja sama  antara  pihak  pusat  yakni  Kementrian Sosial  dengan  Pihak  daerah  hal  ini  Dinas Sosial  sendiri  belum  terjalin  dengan  baik dan  kompak.  Dimana  Tugas  dari  Dinas Sosial  dalam  mengupdate  data  tidak ditindaklanjuti  oleh  pihak  pusat.  Data  yang sudah  diupdate  oleh  Dinas  Sosial  yang kemudian  diserahkan  ke  pusat,  dimana pusatlah yang menjadi penentu akhir dalam penetapan  data  penerima  bantuan  sosial. Selain  kendala  diatas  masih  ada  beberapa kendala  dari  pegawai  Dinas  Sosial  dalam melakukan  verifikasi  dan  validasi  data penerima  dana  bantuan  sosial  di  Kota Pekanbaru sehingga memepengaruhi efektivitas kerja mereka.

## PEMBAHASAN
Efektivitas  Kerja  Pegawai  Dinas  Sosial Dalam  Verifikasi  dan  Validasi  Data Penerima  Dana  Bantuan  Sosial  di  Kota Pekanbaru

## Pencapaian Tujuan
Dalam  pencapaian  tujuan  ini  Dinas Sosial melaksanakan pendataan data berdasarkan  aturan  kerja  yang  sudah ditetapkan  oleh  Kemensos  yakni    cakupan diperluas  menjadi  60  persen  terendah pengusulan dibuka setiap bulan, akan tetapi kenyataan  dilapangan  perubahan  data  yang dihasilkan masih jauh dari yang diharapkan. Dimana  sedikit  masih  perubahan  data  yang terjadi  mengingat  aturan  kerja  yang  telah ditetapkan oleh Kemensos.
Kenyataan  dilapangan  yang  ditemui khususnya di Kota Pekanbaru sendiri masih banyaknya  penerima  bantuan  sosisal  yang belum  tepat  sasaran  dan  masih  adanya masyarakat  yang  layak  akan  menerima bantuan  sosial  tetapi  belum  merasakan
180
bantuan  tersebut.  Akan  tetapi  ternyata ditemukan  salah  satu  kendala  dimana  kerja sama  antara  daerah  dan  pusat  tidak  berjalan dengan  baik  karena  disaat  petugas  yang sudah melakukan verifikasi data dan melaporkan perubahan data akan tetapi pihak pusat  yang  berwanang  dalam  menetapkan data  akhir,  hal  ini  tentunya  mempengaruhi hasil  akhir  dari  dilaksanakannya  verifikasi dan  validasi  data  penerima  dana  bantuan sosial di Kota Pekanabaru.

## Kualitas Kerja
Dalam  mengukur  kualitas  pekerjaan ini  dilakukan  dalam  tiga  proses  yaitu  pada tingkat  proses,  tingkat  output  dan  tingkat outcome,  sehingga  dalam  mengukur  kualitas pekerjaan  pegawai  tidak  hanya  terpaku  pada outputnya  saja.  Tetapi  bagaimana  proses penyelesaian  pekerjaan  itu  dan  bagaiamana tingkat outcome nya apakah akan memberikan  manfaat  kedepannya  ataupun tidak.
Terhadap  kualitas  pekerja  pegawai  di Dinas  Sosial  Kota  Pekanbaru  pada  Bidang Pemberdayaan  Sosial  dan  Penanganan  Fakir Miskin  menggambarkan  hasil  pekerjaan pegawai  masih  kurang  memuaskan  karena masih terdapat kekurangan dan masih adanya permasalahan saat melakukan proses verifikasi  dilapangan.  Permasalahan  yang terjadi  tersebut  disebabkan  oleh  waktu pengerjaannya  yang bisa dibilang tidak ideal dan kurangnya pemahaman dari pihak terkait dalam  hal  ini  pihak  kelurahan  yang  dimana masih  adanya  peran  kelurahan  dalam persoalan  pendataan  ini.  Seharusya  disini pihak  atasan  dimana  dari  instansi  yakni Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang bertanggung  jawab  atas  petugas  yang  turun kelapangan seharusnya
melakukan pengawasan  dan  memberikan  sosialisasi  dan penyuluhan  untuk  dapat  memberikan  contoh bagaimana  seharusnya  pekerjaan  itu  siap tepat waktu sesuai yang telah ditentukan dan juga  melaksanakan  sosialisasi  kepada  pihak kelurahan  agar  dapat  bisa  bekerjasama dengan pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

## Kuantitas Kerja
Dalam penelitian ini Aspek
Kuantitas adalah aspek yang menggambarkan  tingkat  kesesuaian  antara jumlah  yang  dihasilkan,  diberikan,  atau diselesaikan  dalam  suatu  tugas  pokok seorang  pegawai  dengan  target  yang  telah disepakati  dalam  tugas  pokok  tersebut. Berdasarkan  data  yang  diperoleh,  dengan melihat  target  output  pekerjaan  dan  hasil pencapaian tujuan yang dapat direalisasikan oleh  pegawai  maka  dapat  dilihat  bahwa setiap  pegawai  telah  menyelesaikan  tugas dan  pekerjaan  dalam  jabatannya  sesuai dengan target pekerjaan yang telah ditetapkan  walaupun  memang  ada  keluhan dari  petugas  lapangan  langsung  sebab rentang waktu  yang diberikan sedikit yakni hanya satu bulan saat proses verifikasi data.
Ini  menunjukkan  bahwa  untuk kuantitas  dari  beban  pekerjaan  yang diberikan terhadap  masing-masing  pegawai menjadi  masalah  dan  harus  diatasi  oleh instansi  yang  terkait  dalam  hal  ini  Dinas Sosial.  Sehingga  perlu  mengurangi  beban pekerjaan dan atau mungkin dapat menambah petugas baru jadi tidak lagi satu orang  perkelurahan.  Namun  lebih  jauh dalam  mengukur  aspek  kuantitas  ini, tentunya  tidak  hanya  dilihat  dari  seberapa banyak  atauapun  seberapa  besar  beban kerja yang diselesaikan oleh pegawai setiap tahunnya,  tentunya  harus  dikaitkan  dengan aspek  kualitas,  waktu  dan  biaya  sehingga pada  akhirnya  dapat  disimpulkan  apakah pekerjaan  yang  dilakukan  oleh  masing- masing  pegawai  dapat  dikatakan  telah memenuhi harapan dan menunjang pencapaian tujuan organisasi.

## Tepat Waktu
Dalam  penelitian  ini  pengkuran waktu penyelesaian belum mampu mengukur  secara  akurat,  karena  meskipun rata-rata  pegawai  dapat  menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu, tetapi kadang masih  terkendala  dalam  keterlambatan menyelesaikan  kegiatan  yang  intensif seperti  kegiatan  yang  dilakukan  setiap bulan, trimester ataupun caturwulan,
disebabkan  karena  jumlah  pegawai  yang belum  memadai  dan  juga  keterbatasan  yang dimiliki  oleh  pegawai  dimana  petugas  yang melaukan  pendataan  langsung  ditempatkan satu  orang  satu  di  setiap  kelurahan  dan kecamatan.

## Kepuasan Kerja
Setiap
orang yang bekerja
mengharapkan  memperoleh  kepuasan  dari tempatnya  bekerja.  Pada  dasarnya  kepuasan kerja merupakan hal yang bersifat individual karena setiap individu akan memiliki tingkat kepuasan  yang  berbeda-beda  sesuai  dengan nilai-nilai  yang  berlaku  dalam  diri  setiap individu.  Semakin  banyak  aspek  dalam pekerjaan  yang  sesuai  dengan  keinginan individu,  maka  semakin  tinggi  tingkat kepuasan yang dirasakan.
Berdasarkan data yang didapatkan kepuasaan para pegawai yang bekerja dala memverifikasi dan memvalidasi data penerima  dana  bantuan  sosial  dinilai  sudah cukup  puas.  Mereka  bekerja  berdasarkan tugas  pokok  yang  sudah  ada,  menjalankan tanggung jawab dan mengharapkan upah dari pekerjaan mereka.
Faktor  Penghambat  Efektivitas  Kerja Pegawai  Dinas  Sosial  Dalam  Verifikasi dan Validasi Data Penerima Dana Bantuan Sosial di Kota Pekanbaru

## Kurangnya Sumber Daya Manusia
Ditempatkannya  satu  orang  petugas untuk satu kelurahan memang dinilai kurang optimalnya  kerja  yang  dihasilkan.  Pasalnya memang  dari  pandangan  peneliti  melihat bahwasannya petugas yang turun kelapangan untuk  melakukan  verifikasi  ini  mengalami kesulitan dan kewalahan dalam memverifikasi  data  penerima  dana  bantuan sosial.
Beban  kerja  yang  diberikan  kepada petugas dinilai cukup besar untuk melakukan verifikasi  data  seorang  diri  untuk  setiap kelurahan. Pasalnya dilihat dari data masyarakat  miskin  di  kecamatan  Kota Pekanbaru  bisa  diperkirakan  masyarakat miskin  disetiap  kelurahan  sekitar  1000-3000
an  penduduk  kemudian  ini  dibagi  24  hari kerja dalam sebulan itu artinya dalam sehari prtugas  yang  turun  kelapangan  untuk melakukan  verifikasi  data  harus  mendata kurang  lebih  83-100  masyarakat  miskin yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan ini masih merujuk  pada  data  lama,  belum  termasuk data rekomendasi penerima baru.

## Kurangnya  Partisipasi  Masyarakat  dan Instansi Yang Terkait
Pelaporan pendaftaran, atau perubahan data dilakukan secara berjenjang dari tingkat
pedesaan/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kotamadya, gubernur, sampai pada Menteri Sosial. Tapi kenyataan  dilapangan  memang  dari  tingkat kelurahan  dan  kecamatan  belum  adanya keterbukaan  dan  mau  ikut  campur  dalam membantu dinas sosial dalam memverifikasi  data  penerima  dana  bantuan sosial.  Belum  lagi  dari  pihak  pusat  yakni Kemensos  yang  dinilai  seperti  acuh  tak acuh mengenai perubahan data yang terjadi di  daerah,  padahal  ditahap  akhir  pihak pusatlah  yang  memegang  peran  penting dalam penetapan data baru.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  data  dan pembahasan  yang  telah  peneliti  uraikan dapat  disimpulkan  bahwa  proses  verifikasi dan  validasi  data  yang  dilakukan  oleh pegawai  Dinas  Sosial  Kota  Pekanbaru belum  terlaksana  dengan  efektif.  Apabila dianalisis lebih dalam hasil yang didapatkan masih  relatif  indikasinya  belum  efektif dimana  kerja  dari  Dinas  Sosial  masih banyak kendala yang didapatkan dilapangan saat melakukan pendataan untuk memverifikasi  data,  mulai  dari  beban  kerja petugas  yang  melakukan  verifikasi  data yang  dinilai  cukup  besar  beban  kerjanya dan melihat dari waktu kerja yang diberikan dinilai  juga  cukup  sedikit  hanya  sebulan dengan  beban  kerja  yang  besar  yakni  satu kelurahan.  Dan  tidak  hanya  kekurangan tenaga  kerja,  tidak  selarasnya  kerjasama yang  terjalin  antara  pemerintah  pusat  dan
182
daerah  membuat  ketidak  efektif  nya  data yang dihasilkan.

## DAFTAR RUJUKAN
Afrizal,  D.  (2018). Dinas  Sosial  Analisis Kerja  Birokrasi  Publik  pada  Kota
Dumai . Sorot, 13(1), 53. https://doi.org/10.31258/sorot.13.1.5 655.
Amelya,  Triana.  " PENGARUH  FASILITAS KERJA  TERHADAP  EFEKTIVITAS KERJA  PEGAWAI  DI  KANTOR KECAMATAN RANCAH KABUPATEN CIAMIS Triana Amelya." (2022).
Arief,  I.  S.,  &  Zulkarnaini,  Z.  (2017).
Evaluasi Pelaksanaan
Program
Raskin  Dikelurahan  Maharatu  Kota
Pekanbaru (Doctoral  dissertation, Riau University).
Bintang,  A.  P.,  &  Widowati,  N.  (2017). Analisis  kerja  organisasi  pada kantor  Keca  matan  Blora. Journal Public  Policy  and  Manajement Review, 6 (2).
Kadarisman, Muh. " Efektivitas Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan  Administrasi  di  Kota
Depok ."  Jurnal  Ilmu  Administrasi:
Media  Pengembangan  Ilmu  dan
Praktek  Administrasi  16,  no.  1 (2019): 17-32.
Sugiyono. (2018 ). Metode Penelitian
Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: CV Alfabeta.
Sulfiani,  Andi  Ni’mah. "Kerja  Pegawai  Di Dinas  Pemadam  Kebakaran  Dan Penyelamatan Kota Palopo."
Susanto,  E.  R.,  Puspaningrum,  A.  S.,  &
Neneng, N. (2021). Model Rekomendasi  Penerima  Bantuan Sosial Berdasarkan Data Kesejahteraan Rakyat. Jurnal Tekno
Kompak, 15(1), 1. https://doi.org/10.33365/jtk.v15i1. 915