## Aviation Safety Management System Arrangements to Realize Security and Safety at Halim Perdana Kusuma Airport
Pengaturan Safety Management System Penerbangan Untuk Mewujudkan Keamanan Dan Keselamatan Di Bandara Halim Perdana

## Kusuma
Dwi Retno Astuty 1) ; Niru Anita Sinaga 2) ; Mardianis 3)
1) Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Email: 1) retnoloveeko@gmail.com; 2) anita_s1naga@yahoo.com; 3) mardianis65@yahoo.com

## ARTICLE HISTORY
Received [08 Agustus 2023]
Revised [27 September 2023]
Accepted [02 Oktober 2023]

## ABSTRAK
Pengaturan  safety  management  system  penerbangan  untuk  mewujudkan  keamanan  dan keselamatan  di  Bandara  Halim  Perdana  Kusuma.  Tesis  ini  mengangkat  permasalahan pengaturan  keselamatan  penerbangan  berdasarkan  aturan  internasional  di  bandara  dalam kaitannya  dengan  penerapan  safety  management  system  serta  implementasi  aturan  tersebut sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2009  tentang  Penerbangan  beserta  peraturan pelaksananya  khususnya  di  Bandara  Halim  Perdana  Kusuma.  Keamanan  dan  keselamatn penerbangan  nasional  diatur  dalam  Undang-Undang  Penerbangan  mencakup  petunjuk  yang sesuai  dengan  ketentuan  ICAO  mengenai  State  Safety  Program.  Standar  ICAO  mensyaratkan bagi Indonesia sebagai negara anggota untuk menyusun Program Keamanan dan Keselamatan Penerbangan  Nasional  untuk  mencapai  Tingkat  Keselamatan  yang  dapat  Diterima  (Acceptable Level  of  Safety/AIoS)  dan  sistem  manajemen  keselamatan  pada  penyedia  jasa  penerbangan. Selanjutnya Peneliti  melakukan  analisis ukum terhadap  bahan hukum  primer dan  bahan hukum sekunder  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  diteliti.  Jenis  penelitian  yang  penulis pergunakan  adalah  metode  penelitian  yuridis  empiris  yang  dilakukan  dengan  cara  penelitian lapangan  melalui  wawancara  dan  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder.  Dalam pembahasan  penelitian  ini  diketahui  bahwa  pengaturan  keselamatan  penerbangan  berdasarkan aturan internasional di bandara dalam kaitannya dengan penerapan Safety Management System adalah  diatur  berdasarkan  ketentuan  ICAO  Annex  14  yang  telah  memperkenalkan  penerapan Sistem  Manajemen  Keselamatan  di  dalam  pengoperasian  Bandar  Udara,  dan  ketentuan  ICAO Annex  19  tentang  Safety  Management,  framework  of  Safety  Management  System  di  dalam implementasinya  telah  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2009  tentang Penerbangan  sebagai  pedoman  di  dalam  mengimplementasikan  pengaturan  keamanan  dan keselamatan penerbangan di Bandara Halim Perdana Kusuma.

## ABSTRACT
Regulation of aviation safety management system to realize security and safety at Halim Perdana Kusuma  Airport.  This  thesis  raises  the  issue  of  aviation  safety  arrangements  based  on international rules at the airport in relation to the application of safety management systems and the implementation of these rules in accordance with Law Number 1 of 2009 concerning Aviation and  its  implementing  regulations,  especially  at  Halim  Perdana  Kusuma  Airport.  The  safety  and security  of  national  aviation  regulated  in  the  Aviation  Law  includes  guidelines  that  are  in accordance  with  ICAO  provisions  regarding  the  State  Safety  Program.  ICAO  standards  require Indonesia  as  a  member  state  to  develop  a  National  Aviation  Safety  and  Security  Program  to achieve  an  Acceptable  Level  of  Safety  (AIoS)  and  a  safety  management  system  for  aviation service providers. Furthermore, researchers conduct legal analysis of primary legal materials and secondary  legal  materials  related  to  the  problems  studied.  The  type  of  research  that  the  author uses  is  an  empirical  juridical  research  method  conducted  by  means  of  field  research  through interviews and examining library materials or secondary data. In the discussion of this research, it is known that aviation safety arrangements  based on international rules at the  airport in relation to  the  application  of  the  Safety  Management  System  are  regulated  based  on  the  provisions  of ICAO  Annex  14  which  has  introduced  the  application  of  the  Safety  Management  System  in  the operation  of  the  Airport,  and  the  provisions  of  ICAO  Annex  19  concerning  Safety  Management, the framework of the Safety Management System in its implementation is in accordance with Law Number 1 of 2009 concerning Aviation as a guideline in implementing aviation security and safety arrangements at Halim Perdana Kusuma Airport.

## KEYWORDS
Security Management System, Aviation, Airport
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  adalah  negara  kepulauan  berciri  nusantara  yang  disatukan oleh  wilayah  perairan  dan  udara  dengan  batas-batas,  hak-hak,  dan  kedaulatan  yang  ditetapkan  oleh Undang-Undang.  Dalam  upaya  mencapai  tujuan  nasional  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  mewujudkan  Wawasan  Nusantara  serta  memantapkan ketahanan nasional diperlukan sistem transportasi nasional. Penerbangan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang memerlukan jaminan keselamatan dan keamanan yang optimal.
Berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2009  tentang  Penerbangan pada  Pasal  1  angka  1  dirumuskan,  “Penerbangan  adalah  satu  kesatuan  sistem  yang  terdiri  atas pemanfaatan  wilayah  udara,  bandar  udara,  angkutan  udara,  navigasi  penerbangan,  keselamatan  dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.”
Penyelenggaraan  penerbangan  mengacu  pada  ketentuan  peraturan  penerbangan  yang  ditingkat internasional  diatur  berdasarkan  Konvensi  Chicago  1944  dan  peraturan  implementasinya  serta  annex- nya yang ditetapkan oleh International Civil Aviation Organization (ICAO).  Sedangkan ditingkat domestic khsusnya  di  Indonesia  diatur  oleh  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2009  tentang Penerbangan dan peraturan pelaksananya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan  Bidang  Penerbangan  serta  ketentuan  aturan  lainnya  yang  tertuang  dalam Keputusan/Peraturan  Menteri  Perhubungan  dan  Surat  Keputusan  Direktoral  Jenderal  Penerbangan Udara  yang  secara  garis  besar  menyangkut  keamanan  dan  keselamatan  penerbangan.  Di  dalam penyelenggaraan  transportasi  udara  harus  memenuhi  kelaikan,  keselamatan,  keamanan  dan  tata  tertib lalu  lintas  udara  dengan  memperhatikan  peraturan  perundangan  dan  konvensi  internasional  yang berlaku.
Menurut  FAA  (Federal  Aviation  Administration)  terdapat  tiga  faktor  penyebab  kecelakaan  yang mempengaruhi  keselamatan  yaitu  faktor  cuaca  sebesar  13.2%,  faktor  pesawat  27,1%  dan  hampir  66% dari  keseluruhan  kecelakaan  (accidents),  maupun  insiden  (incidents)  penerbangan  disebabkan  karena faktor kesalahan manusia. Kehandalan dan kinerja pesawat udara generasi baru hingga pengaplikasian inovasi  peralatan  dan  prosedur  Air  Traffic  Control  (ATC)  pada  kenyataannya  tidak  mampu  menurunkan angka  kecelakaan  penerbangan  yang  disebabkan  oleh  kesalahan manusia  (human  error).  Hampir  75% dari  keseluruhan  kecelakaan  (accidents)  maupun  insiden  (incidents)  penerbangan  disebabkan  karena kegagalan  manusia  di  dalam  menerapkan  manajeman  keselamatan  dan  keamanan  dalam  sistem penerbangan  itu  sendiri.    Tingkat  insiden  yang  terjadi  dalam  suatu  bandar  udara  menjadi  salah  satu indikator berhasil tidaknya pelayanan lalu lintas penerbangan. Kecelakaan yang terjadi di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma pada tanggal 4 April 2016 antara pesawat Batik Air dengan pesawat Trans Nusa terjadi disebabkan oleh human error.
Berdasarkan  kriteria  dalam  Annex  13  tentang  accident  dan  incident  investigation,  kecelakaan dibagi  dalam  tiga  kategori,  yaitu  kejadian  (incident),  kejadian  serius  (serious  incident)  dan  kecelakaan (accident),  sedangkan  pada  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2009  Tentang  Penerbangan  pada  Pasal 357  hanya  memuat  dua  definisi  yaitu  kecelakaan  dan  insiden  serius  sebagai  tugas  yang  diemban  oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk melakukan investigasi, penelitian, penyelidikan lanjutan,  laporan  akhir,  dan  memberikan  rekomendasi  dalam  upaya  mencegah  terjadinya  kecelakaan dengan penyebab yang sama.
Data  yang  dirilis  oleh  Komite  Nasional  Keselamatan  Transportasi  (KNKT)  selama  periode  tahun 2007  hingga  tahun  2011  terdapat  113  jumlah  investigasi  kecelakaan,  dimana  terdapat  kecelakaan (accident)  sebanyak  69  kejadian  dan  kejadian  serius  (serious  incident)  sebanyak  44  kejadian,  dengan korban  meninggal  atau  hilang  sebnayak  247  dan  korban  luka-luka  sebanyak  75.  Persentase  perkiraan penyebab  kecelakaan  pesawat  udara dikarenakan  penyebab  faktor  manusia  (human  factor) menempati posisi  teratas  dengan  52%,  masalah  teknik  sebesar  42%  dan  faktor  lingkungan  hanya  sebesar  6%. Sepanjang  tahun  2022,  Komite  Nasional  Keselamatan  Transportasi  (KNKT)  menyatakan  moda transportasi  udara  menyumbang  angka  kecelakaan  paling  tinggi  yaitu  sebanyak  18  kasus  dengan klasifikasi  sebanyak  8  kecelakaan  (accident)  dan  10  kejadian  serius  (serious  incident)  dengan  jumlah korban  meninggal  dunia  sebanyak  3  orang  dan  korban  luka  parah  sebanyak  8  orang.  KNKT  telah memberikan rekomendasi yang ditujukan kepada Operator Pesawat Udara, Operator Bandar Udara, dan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan di Indonesia.

## LANDASAN TEORI

## Kebijakan Hukum Penerbangan
Kebijakan  menurut  Carl  J  Fredrick  dikutip  oleh  Agustino  dijelaskan  sebagai  serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana  terdapat  hambatan-hambatan  (kesulitan-kesulitan)  dan  kesempatan-kesempatan  terhadap pelaksanaan  usulan  kebijaksaan  tersebut  dalam  rangka  mencapai  tujuan  tertentu.  James  E  Anderson dalam Islamy mengartikan kebijakan sebagai “ a purposive course of action followed by an actor or set of actors  in  dealing  with  a  problem  or  matter  of  concern (serangkaian  tindakan  yang  mempunyai  tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Menurut David Easton dalam Abidin, kebijakan adalah keputusan yang diambil
oleh pemerintah atau pemimpin kelompok/organisasi sebagai kekuasaan untuk mengalokasikan nilai-nilai bagi masyarakat atau anggota kelompoknya secara keseluruhan.
Berdasarkan  pendapat  ahli  tersebut di  atas  dapat  dipahami  bahwa  kebijakan  adalah  serangkaian tindakan/kegiatan  yang  dilaksanakan  sebagai  keputusan  yang  diambil  oleh  pemerintah  guna memecahkan suatu masalah tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kebijakan yang menjadi dasar hukum yang ditetapkan oleh pemerintah dalam pengaturan  penerbangan  dilihat  dari  adanya  keberlakuan  peraturan  perundang-undangan  serta  aturan internasional yang berkaitan dengan hukum penerbangan di Indonesia.
Hukum  menurut  Utrecht  dikutip  oleh  Rahardjo  dijelaskan  sebagai  himpunan  peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu  harus  ditaati  oleh  masyarakat  itu.  Hans  Kelsen  dalam  Asshidiqie  dan  Safa’at  mengartikan  hukum adalah  tata  aturan  ( rule )  sebagai  suatu  sistem  aturan-aturan  ( rules )  tentang  perilaku  manusia.  Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal ( rule ) tetapi seperangkat aturan ( rules ) yang memiliki  satu  kesatuan  sehingga  dapat  dipahami  sebagai  suatu  sistem,  konsekuensinya  adalah  tidak mungkin memahami hukum jika memperhatikan satu aturan saja.
Kebijakan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang dilaksanakan sebagai keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam bentuk seperangkat aturan ( rules ) yang  memiliki  satu  kesatuan  sebagai  suatu  sistem  yang  mengatur  tentang  penerbangan  khususnya kebijakan hukum penerbangan yang diterapkan di Indonesia.
Hukum  penerbangan  adalah  hukum  yang  mengatur  tentang  pengangkutan  udara  meliputi  aspek konstitusi, administrasi, perdata, dagang, pidana, publik pengangkutan manajemen dan lain-lain. Hukum penerbangan  harus  berfungsi  untuk  melindungi  nilai-nilai  penting  seperti  standar  perilaku  dalam penerbangan  sipil  meliputi  kehidupan  dan  kesehatan  manusia,  kebutuhan  akan  keamanan  dan keselamatan operasi penerbangan, serta perilaku yang benar secara moral bagi semua pihak.
Kebijakan  hukum  penerbangan  tidak  dapat  dipisahkan  dari  keberadaan  pesawat  udara  ( aircraft ). Menurut  Annex  6  dan  73  Konvensi  Chicago  1944  yang  telah  dimodifikasi  pada  tanggal  18  November 1944  dan  pada  tanggal  18  November  1967,  pesawat  udara  ( aircraft )  didefinisikan  seabgai  ““... any machine  that  can  derive  support  in  the  atmosphere  from  the reaction of  the  air other  that  the  of  the  air against the earth’s surface ... (… mesin apapun yang dapat memperoleh dukungan di atmosfer dari reaksi udara  selain  reaksi  udara  terhadap  permukaan  bumi  …).”  Pesawat  udara  dirumuskan  pada  Pasal  1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Peerbangan adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara,  dengan  sayap  tetap  dan  dapat  terbang  dengan  tenaga  sendiri,  sedangkan  penerbangan dirumuskan seabgai satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar  udara,  angkutan  udara,  navigasi  penerbangan,  keselamatan  dan  keamanan,  lingkungan  hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
Penerbangan  ( Aviation )  menurut International  Civil  Aviation  Organization dimaknai  sebagai  salah satu industri paling “global” menghubungkan orang, budaya, dan bisnis lintas benua. Kolega di seluruh sektor  berkomitmen  untuk  meningkatkan  kesadaran  dan  manfaat  dan  peran  penerbangan.  Semua pemangku kepentingan dan mitra saling bekerjasama untuk memaksimalkan manfaat transportasi udara, dan  untuk  mendukung  pertumbuhan  penerbangan  yang  berkelanjutan  dengan  menghubungkan  lebih banyak  orang,  dan  lebih  banyak  tempat.  Dengan  kata  lain,  penerbangan  adalah  satu-satunya  jaringan transportasi  cepat  di  seluruh  dunia,  yang  membuatnya  penting  untuk  bisnis  global  yang  menghasilkan pertumbuhan  ekonomi,  menciptakan  lapangan  kerja,  dan  memfasilitas  perdagangan  internasional  serta pariwisata.
Penyelenggaraan  penerbangan  di  Indonesia  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  2  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2009  tentang  Penerbangan  diselenggarakan  berdasarkan  asas:  a)  manfaat;  (b)  usaha bersama  dan  kekeluargaan;  (c)  adil  dan  merata;  (d)  keseimbangan,  keserasian,  dan  keselarasan;  (e) kepentingan  umum;  (f)  keterpaduan;  (g)  tegaknya  hukum;  (h)  kemandirian;  (i)  keterbukaan  dan  anti monopolti;  (j)  berwawasan  lingkungan  hidup;  (k)  kedaulatan  negara;  (l)  kebangsaan;  dan  (m) kenusantaraan.
Pengaturan penerbangan di Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun  2009  tentang  Penerbangan  memiliki  beberapa  tujuan,  yaitu:    (a)  mewujudkan  penyelenggaraan penerbangan  yang  tertib,  teratur,  selamat,  aman,  nyaman,  dengan  harga  yang  wajar,  dan  menghindari praktek persaingan usaha yang tidak sehat; (b) memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui  udara  dengan  mengutamakan  dan  melindungi  angkutan  udara  dalam  rangka  memperlancar kegiatan  perekonomian  nasional;  (c)  membina  jiwa  kedirgantaraan;  (d)  menjunjung  kedaulatan  negara; (e) menciptakan daya saing dengan mengembangkan teknologi dan industri angkutan udara nasional; (f) menunjang,  menggerakkan,  dan  mendorong  pencapaian  tujuan  pembangunan  nasional;  (g) memperkukuh  kesatuan  dan  persatuan  bangsa  dalam  rangka  perwujudan  Wawasan  Nusantara;  (h) meningkatkan ketahanan nasional; dan (i) mempererat hubungan antarbangsa.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan pada Pasal 6 dan Pasal 7  yang  menyatakan  dalam  rangka  penyelenggaraan  kedaulatan  negara  atas  wilayah  udara  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia,  Pemerintah  melaksanakan  wewenang  dan  tanggung  jawab  pengaturan ruang  udara  untuk  kepentingan  penerbangan,  perekonomian  nasional,  pertahanan  dan  keamanan negara,  sosial  budaya,  serta  lingkungan  udara.  Untuk  melaksanakan  tanggung  jawab  tersebut, Pemerintah  menetapkan  kawasan  udara  terlarang  dan  terbatas  dimana  pesawat  udara  Indonesia  atau pesawat udara asing dilarang terbang melalui kawasan udara terlarang. Larang terbang tersebut bersifat permanen  dan  menyeluruh.  Kawasan  udara  terbatas  yang  dimaksud  hanya  dapat  digunakan  untuk penerbangan pesawat udara negara.

## Sistem Manajemen Keselamatan Penerbangan
Safety  Management  System (Sistem  Manajemen  Keselamatan)  merupakan  peristilahan  yang digunakan  oleh  sistem  manajemen  keselamatan  penerbangan  sebagaimana  dinyatakan  oleh International Civil Aviation Organization (ICAO) sebagai organisasi internasional di bidang penerbangan sipil menyatakan bahwa safety management system adalah “ a systematic approach to managing safety, including the necessary organizational structures, accountabilities, policies and procedures (pendekatan sistematis  untuk  mengelola  keselamatan,  termasuk  struktur,  akuntabilitas,  kebijakan,  dan  prosedur organisasi yang diperlukan).”
Berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, “Bandar udara adalah kawasan  di  daratan  dan/atau  perairan  dengan  batas-batas  tertentu  yang  digunakan  sebagai  tempat pesawat  udara  mendarat  dan  lepas  landas,  naik  turun  penumpang,  bongkar  muat  barang  dan  tempat perpindahan  antar  moda  transportasi  yang  dilengkapi  fasilitas  keselamatan,  keamanan  penerbangan serta  fasilitas  pokok  penunjang  lainnya”.  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2009  tentang penerbangan, “keselamatan penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam  pemanfaatan  wilayah  udara,  pesawat  udara,  bandar  udara,  angkutan  udara,  navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya”
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan pada Pasal 217 ayat (3) huruf  d  merumuskan  bahwa  salah  satu  persyaratan  teknis  untuk  memperoleh  sertifikat  Bandar  Udara adalah  adanya  sistem  manajemen  keselamatan  operasi  Bandar  Udara.  Pada  Pasal  314  ayat  (1) merumuskan  bahwa  setiap  penyedia  jasa  penerbangan  wajib  membuat,  melaksanakan,  mengevaluasi, dan  menyempurnakan  secara  berkelanjutan  Sistem  Manajemen  Keselamatan  ( Safety  Management System ) dengan berpedoman pada program keselamatan penerbangan nasional ( state safety program ). Untuk menerapkan ketentuan tersebut maka penyelenggara bandar udara harus membentuk sebuah unit kerja  yang  dipimpin  oleh  seorang  manajer safety / officer yang  bertanggungjawab  memberikan  panduan dan  arahan  untuk  penerapan  sistem  manajemen  keselamatan  beserta  jajarannya  yang  berpedoman kepada identifikasi hazards .
Dalam  Undang-Undang  No.1  tahun  2009  tentang  Penerbangan,  bahasan  tentang  keselamatan penerbangan ini tercantum dalam Bab XIII Keselamatan Penerbangan, yang terdiri dari bahasan tentang Program Keselamatan Penerbangan Nasional (Pasal 308 sampai Pasal 311); Pengawasan Keselamatan Penerbangan  (Pasal  312);  Penegakan  Hukum  Keselamatan  Penerbangan  (Pasal  313);  Sistem Manajemen  Keselamatan  Penyedia  Jasa  Penerbangan  (Pasal  314  sampai  Pasal  317);  dan  Budaya Keselamatan  (Pasal  318  sampai  Pasal  322).  Tanggung  jawab  terhadap  pengawasan  keselamatan penerbangan  ini  dipegang  oleh  Kementerian  Perhubungan,  di  mana  pengawasan  keselamatan penerbangan  ini  merupakan  kegiatan  pengawasan  berkelanjutan  untuk  melihat  pemenuhan  peraturan keselamatan  penerbangan  yang  dilaksanakan  oleh  penyedia  jasa  penerbangan  dan  pemangku kepentingan  lainnya  yang  meliputi:  audit;  inspeksi;  pengamatan  (surveillance);  dan  pemantauan (monitoring).
Berdasarkan ICAO Doc. 9859 Safety Management Manual terdapat 3 (tiga) metode strategi yang digunakan  dalam  pengelolaan  keselamatan,  yaitu:  metode  reaktif  ( reactive method ),  menanggapi kejadian ketika hal tersebut sudah terjadi; metode proaktif ( proactive method ), melihat secara aktif untuk mengidentifikasi  setiap  risiko  keselamatan  melalui  analisis  aktivitas-aktivitas  yang  dilakukan  organisasi; dan  metode  prediktif  ( predictive method ),  memetakan  kinerja  sistem  dalam  kondisi  operasional  normal saat ini untuk mengidentifikasi permasalahan potensial yang dapat terjadi di masa datang

## Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Penerbangan
Kebijakan  terkait  dengan  keselamatan  dan  keamanan  penerbangan  nasional  di  Indonesia  diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan mencakup petunjuk yang sesuai dengan  ketentuan  ICAO  mengenai State  Safety  Program (SSP)  dimana  Menteri  bertanggung  jawab terhadap  keselamatan  penerbangan  nasional.  Untuk  menjamin  keselamatan  penerbangan  nasional, Menteri  menetapkan  Program  Keselamatan  Penerbangan  Nasional.  Direktorat  Jenderal  Perhubungan
Udara  atas  nama  Menteri  bertanggung  jawab  untuk menyusun,  menjamin  dan  memonitor  implementasi dari Program Keselamatan Penerbangan Nasional.
Standar  ICAO  mensyaratkan  setiap  negara  anggota  untuk  menyusun  Program  Keselamatan Penerbangan  Nasional  dalam  rangka  untuk  mencapai  Tingkat  Keselamatan  yang  dapat  Diterima ( Acceptable  Level  of  Safety/AloS ).  ICAO  secara  eksplisit  mengharuskan  negara  anggota  untuk menetapkan  Tingkat  Keselamatan  yang  dapat  Diterima  yang  ingin  dicapai  sebagai  pedoman  untuk memastikan  pencapaian  kinerja  yang  memuaskan  dari State  Safety  Program (SSP)  dan  Sistem Manajemen Keselamatan (SMS) pada penyedia jasa penerbangan. ICAO menggambarkan State Safety Program (SSP) sebagai seperangkat peraturan dan program terpadu yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan.
Kebijakan  Keselamatan  dan  Keamanan  Penerbangan  Nasional  mewajibkan  Pemerintah  dan penyedia jasa penerbangan memiliki tanggung jawab keselamatan dan menyediakan kerangka kerjanya. Program  tersebut  disusun  berdasarkan  Kerangka  Kerja State  Safety  Program (SSP)  dari  ICAO  dan petunjuk teknis ( guidance material ). Standar ICAO terkait dengan dokumen kerangka kerja telah diadopsi ke  dalam  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor:  KM  8  Tahun  2010  Tentang  Program  Keselamatan Penerbangan Nasional.

## Keselamatan di Bandar Udara
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan pada Pasal 1 angka 33 disebutkan  istilah  Bandar  Udara  adalah  kawasan  di  daratan  dan/atau  perairan  dengan  batas-batas tertentu  yang  digunakan  sebagai  tempat  pesawat  udara  mendarat  dan  lepas  landas,  naik  turun penumpang,  bongkar  muat  barang,  dan  tempat  perpindahan  intra  dan  antarmoda  transportasi,  yang dilengkapi  dengan  fasilitas  keselamatan  dan  keamanan  penerbangan,  serta  fasilitas  pokok  dan penunjang lainnya.
Keselamatan di Bandara memiliki keterkaitan dengan hak yang dimiliki oleh otoritas Bandara Halim Perdana Kusuma diantaranya, yaitu: (a) mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Bandar Udara; (b) mengatur, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan ketentuan keselamatan, keamanan, kelancaran, serta  kenyaman  penerbangan  di  Bandar  Udara;  (c)  mengatur,  mengendalikan  dan  mengawasi penggunaan kawasan keselamatan operasional penerbangan dan daerah lingkungan kerja Bandar Udara serta  daerah  lingkungan  kepentingan  Bandar  Udara;  (f)  mengatur,  mengendalikan  dan  mengawasi pelaksanaan  standar  kinerja  operasional  pelayanan  jasa  di  Bandar  Udara;  dan  (g)  memberikan  sanksi administratif  kepada  badan  usaha  Bandar  Udara,  unit  penyelenggara  Bandar  Udara,  dan  atau  badan usaha  lainnya  yang  tidak memenuhi  ketentuan  keselamatan,  keamanan,  kelancaran  serta  kenyamanan penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kewajiban  yang  dimiliki  oleh  otoritas  Bandara  Halim  Perdana  Kusuma  dalam  memberikan keselamatan di Bandara diantaranya, yaitu:
a.  Menjamin keselamatan, keamanan, kelancaran, dan kenyamanan di Bandar Udara;
b.  Memastikan  terlaksana  dan  terpenuhinya  ketentuan  keselamatan  dan  keamanan  penerbangan, kelancaran dan kenyataman di Bandar Udara;
Menyelesaikan  masalah-masalah  yang  dapat  mengganggu  kelancaran  kegiatan  operasional Bandar Udara yang dianggap tidak dapat diselesaikan oleh instansi lainnya.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum    empiris    adalah    suatu    metode    penelitian    hukum  yang  menggunakan    fakta-fakta    empiris yang  diambil  dari  perilaku  manusia,  baik perilaku  verbal  yang  didapat  dari  wawancara  maupun perilaku  nyata  yang dilakukan  melalui  pengamatan  langsung.  Penelitian  empiris  juga  digunakan untuk  mengamati  hasil  dari  perilaku  manusia  yang  berupa  peninggalan  fisik maupun arsip.
Penelitian  hukum  empiris  pada  tesis  ini  dengan  menggunakan  pendekatan  hukum  sosiologis menurut  Suharsimi  Arikunto  adalah  jenis  penelitian  lapangan,  yaitu  mengkaji  ketentuan  hukum  yang berlaku serta apa yang terjadai dalam kenyataan di masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A.Pengaturan  Keselamatan  Penerbangan  dan  Penerapan  Safety  Management  System  Berdasarkan Aturan Internasional di Bandara
Sistem Manajemen Keselamatan (Safety Management System) berdasarkan aturan internasional di  dunia  penerbangan  didasarkan  pada  aturan  International  Civil  Aviation  Organization  (ICAO)  sejak tahun  2006.  Pengertian  keselamatan  menurut  standar  ICAO  (2006)  adalah  suatu  keadaan  resiko  dari terlukanya  seseorang  atau  kerusakan  harta  benda  berkurang  untuk  dipertahankan  di  dalam  atau  di bawah  suatu  tingkat  yang  dapat  diterima  melalui  suatu  proses  berkelanjutan  dari  identifikasi  masalah dan  manajemen  resiko,  sedangkan  Sistem  Manajemen  Keselamatan  (Safety  Management  System) menurut  ICAO  adalah  suatu  pendekatan  sistematik  untuk  mengelola  keselamatan,  termasuk  struktur organisasi yang diperlukan, akuntabilitas, kebijakan dan prosedur.
Federal Aviation Administration (FAA) mengungkapkan konsep Sistem Manajemen Keselamatan secara  sederhana  dapat  dijabarkan  dari  tiga  kata  penyusunnya,  yaitu  Sistem,  Manajeman,  dan Keselamatan. Keselamatan merupakan kebutuhan yang didasari dengan manajemen risiko. Manajemen dilakukan dengan penjaminan keselamatan menggunakan teknik manajemen kualitas. Sistem dilakukan dengan fokus terhadap pendekatan sistem.
ICAO  Annex  14  adalah  aturan  konvensi  penerbangan  sipil  internasional  yang  dikeluarkan  oleh ICAO. Dalam Annex 14 dibahas tentang standar internasional dan rekomendasi praktis tentang desain dan  pengoperasian  Bandar  Udara.  Dalam  ICAO  Annex  14  amandemen  8  tahun  2006  telah diperkenalkan  penerapan  Sistem  Manajemen  Keselamatan  di  dalam  pengoperasian  Bandar  Udara. Menurut  ICAO  Annex  14,  Bandar  Udara  adalah  area  tertentu  di  daratan  atau  perairan  (termasuk bangunan,  instalasi  dan  peralatan)  yang  diperuntukkan  baik  secara  keseluruhan  atau  sebagian  untuk kedatangan, keberangkatan dan pergerakan pesawat.
Hasil keselamatan yang diinginkan dapat dinyatakn baik secara absolut atau relatif. Target global dari  ICAO  adalah  contoh  dari  target  relatif.  Target  relatif  juga  dapat  memasukkan  persentase  yang diinginkan  pengurangan  kecelakaan  atau  jenis  tertentu  dari  kejadian-kejadian  keselamatan  dalam jangka  waktu  yang  ditetapkan.  Misalnya,  target  kecelakaan  di  apron  adalah  0,1  kecelakaan  untuk 10.000 pergerakan pesawat udara.
Menurut  ICAO  terdapat  suatu  kondisi  laten  yang  mempengaruhi  tingkat  keselamatan  di  suatu organisasi.  Telah  banyak  kasus  dimana  kondisi  laten  adalah  akibat  langsung  dari  keputusan  yang diambil  oleh  manajemen  suatu  organisasi.  Sebagai  contoh,  kondisi  laten  terbentuk  ketika  budaya organisasi  mendukung  melakukan  jalan  pintas  dibandingkan  dengan  melalui  mengikuti  prosedur  yang disetujui.  Juga,  jika  terdapat  penerimaan  umum  terhadap  perilaku  ini  diantara  personil,  operasi  dan manajemen tidak menyadari atau tidak mengambil tindakan, terdapat kondisi laten di dalam sistem pada tingkat manajemen.
Berdasarkan  ICAO  Annex  19  tentang  Safety  Management,  framework  of  Safety  Management System terdiri dari 4 (empat) unsur, yaitu:
1)Safety  Policy  and  Objectives  (Kebijakan  Keselamatan)  berupa  komitmen  manajemen  dan  tanggung jawab.
2)Safety Risk Management (Manajeme Risiko Keselamatan) berupa identifikasi hazard dan mitigasinya. 3)Safety Assurances (Jaminan Keselamatan) berupa pengawasan kinerja keselamatan.
4)Safety Promotion (Promosi Keselamatan) berupa pelatihan dan edukasi.
5)Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Penerbangan Menurut Ketentuan Aturan Internasional dan Undang-Undang Penerbangan di Bandara Halim Perdana Kusuma
Penggunaan istilah keamanan dan keselamatan penerbangan di Indonesia diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan pada Pasal 1 angka 48 dan 49, dirumuskan sebagai berikut.Pasal 148.  Keselamatan  Penerbangan  adalah  suatu  keadaan  terpenuhinya persyaratan  keselamatan  dalam  pemanfaatan  wilayah  udara,  pesawat  udaraa,  bandar  udara,  angkutan udara,  navigasi  penerbangan,  serta  fasilitas  penunjang  dan  fasilitas  umum  lainnya.49.  Keamanan Penerbangan adalah suatu keadaan yang  memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur.
Keselamatan penerbangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dirumuskan sebagai suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara,  pesawat  udara,  bandar  udara,  angkutan  udara,  navigasi  penerbangan,  serta  fasilitas  penunjang dan fasilitas umum lainnya.
Safety  Management  System  (Sistem  Manajemen  Keselamatan)  merupakan  peristilahan  yang digunakan  oleh  sistem  manajemen  keselamatan  penerbangan  sebagaimana  dinyatakan  oleh International Civil Aviation Organization (ICAO) sebagai organisasi internasional di bidang penerbangan sipil menyatakan bahwa safety manageme nt system adalah “a systematic approach to managing safety,
including the necessary organizational structures, accountabilities, policies and procedures (pendekatan sistematis  untuk  mengelola  keselamatan,  termasuk  struktur,  akuntabilitas,  kebijakan,  dan  prosedur organisasi yang diperlukan).”
Keselamatan di Bandara memiliki keterkaitan dengan hak yang dimiliki oleh otoritas Bandara Halim Perdana Kusuma diantaranya, yaitu: (a) mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Bandar Udara; (b) mengatur, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan ketentuan keselamatan, keamanan, kelancaran, serta  kenyaman  penerbangan  di  Bandar  Udara;  (c)  mengatur,  mengendalikan  dan  mengawasi penggunaan kawasan keselamatan operasional penerbangan dan daerah lingkungan kerja Bandar Udara serta  daerah  lingkungan  kepentingan  Bandar  Udara;  (f)  mengatur,  mengendalikan  dan  mengawasi pelaksanaan  standar  kinerja  operasional  pelayanan  jasa  di  Bandar  Udara;  dan  (g)  memberikan  sanksi administratif  kepada  badan  usaha  Bandar  Udara,  unit  penyelenggara  Bandar  Udara,  dan  atau  badan usaha  lainnya  yang  tidak memenuhi  ketentuan  keselamatan,  keamanan,  kelancaran  serta  kenyamanan penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kewajiban  yang  dimiliki  oleh  otoritas  Bandara  Halim  Perdana  Kusuma  dalam  memberikan keselamatan  di  Bandara  diantaranya,  yaitu:  (a)  menjamin  keselamatan,  keamanan,  kelancaran,  dan kenyamanan di Bandar Udara; (b) memastikan terlaksana dan terpenuhinya ketentuan keselamatan dan keamanan  penerbangan,  kelancaran  dan  kenyataman  di  Bandar  Udara;  (d)  menyelesaikan  masalah- masalah  yang  dapat  mengganggu  kelancaran  kegiatan  operasional  Bandar  Udara  yang  dianggap  tidak dapat diselesaikan oleh instansi lainnya; (e) melaporkan kepada pimpinan tertingginya dalam hal pejabat instansi  di  Bandar  Udara,  melalaikan  tugas  dan  tanggung  jawabnya  serta  mengabaikan  dan/atau  tidak menjalankan kebijakan dan peraturan yang ada di Bandar Udara; dan (f) melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Menteri.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pengaturan keselamatan penerbangan  berdasarkan  aturan  internasional  di  bandara  dalam  kaitannya  dengan  penerapan  Safety Management System adalah diatur berdasarkan ketentuan ICAO Annex 14 yang telah memperkenalkan penerapan  Sistem  Manajemen  Keselamatan  di  dalam  pengoperasian  Bandar  Udara,  dan  ketentuan ICAO  Annex  19  tentang  Safety  Management,  framework  of  Safety  Management  System  terdiri  dari  4 (empat)  unsur,  yaitu:  Safety  Policy  and  Objectives  berupa  komitmen  manajemen  dan  tanggungjawab, Safety  Risk  Management  berupa  identifikasi  hazard  dan  mitigasinya,  Safety  Assurances  berupa pengawasan kinerja keselamatan, dan Safety Promotion berupa pelatihan dan edukasi.
Implementasi  aturan  berdasarkan  ICAO  Annex  14  dan  Annex  19  terkait  penerapan  Safety Management System telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan sebagai pedoman di dalam mengimplementasikan pengaturan keamanan dan keselamatan penerbangan di  Bandara  Halim  Perdana  Kusuma  sebagai  unsur  kebijakan  dan  sasaran  dari  tujuan  dan  prosedur keamanan  penerbangan  yang  ditetapkan  sebagai  bagian  dari  proses  organisasi,  dan  kerangka  kerja keselamatan  penerbangan  dalam  mencapai  sasaran  keselamatan  tertuju  kepada  Bandara  itu  sendiri mencakup  Sistem  Manajemen  Keselamatan,  Otoritas  Bandar  Udara,  AVSEC,  PK-PPK,  Operasional Bandar Udara dan Petugas Bandar Udara serta Karantina dan Keimigrasian. Indikator manajemen risiko keselamatan  Bandara  Halim  Perdana  Kusuma  telah  dilaksanakan  untuk  proses  identifikasi,  analisis, eliminasi  dan  mitigasi  yagn  dapat  diterima  (acceptable  level  of  safety)  terhadap  keadaan  berbahaya (hazard) dan risiko (risk) yang dapat mengancam. Bandara Halim Perdana Kusuma telah melaksanakan jaminan  keselamatan  sebagai  keamanan  sistem  manajemen  keselamatan  yang  telah  dilaksanakan secara internal berupa pengawasan jaminan keselamatan sistem manajemen keselamatan, manajemen perubahan  dan  pengembangan  berkelanjutan  dari  sistem  manajemen  keselamatan,  kemudian  promosi keselamatan  di  Bandara  Halim  Perdana  Kusuma  dilakukan  dengan  cara  penyampaian  informasi keselamatan, pelatihan dan sosialisasi keselamatan.

## Saran
Berdasarkan hasil penelitian tesis ini maka saran yang dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut.
1. Bagi  pihak  Bandara  Halim  Perdana  Kusuma  yang  telah  memenuhi  persyaratan  ketentuan keamanan dan keselamatan penerbangan di bandar udara sesuai dengan ketentuan ICAO Annex 14 dan ICAO Annex 19 serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan beserta aturan  turunannya  maka  disarankan  Bandara  Halim  Perdana  Kusuma  untuk  ditingkatkan  kelas sebagai bandar udara bertaraf internasional.
2. Bagi  peneliti  selanjutnya  disarankan  untuk  meneliti  tentang  penerapan  prosedur  keselamatan  di Bandara Udara yang dapat melengkapi dari hasil penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin, Said Zainal. Kebijakan Publik. Yogyakarta: Yayasan Pancur Setia, 2004. Adisasmita, Sakti Adji. Transporatsi dan Pengembangan Wilayah. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012. Agustino, Leo. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta, 2008. Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian, Jakarta: CV Bumi Aksara, 2016. Arifin, Busthanul. Masa Lampau Yang Belum Selesai: Percikan Pikiran Tentang Hukum dan Pelaksanaan Hukum, Jakarta: O.C. Kaligis & Associates, 2007.
Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
Asshiddiqie, Jimly. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta: Buana Ilmu, 2007.
-----------------------.  Hukum  Tata  Negara  dan  Pilar-Pilar  Demokrasi,  Serpihan  Pemikiran  Hukum,  Media dan HAM, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
----------------------- ,  “Struktur  Ketatanegaraan  Indonesia  Setelah  Perubahan  Keempat  UUD  1945”, Makalah yang dalam Simposium Nasional BPHN Departemen Hukum dan HAM di Denpasar, 14- 18 Juli 2003.
Asshidiqie,  Jimly  dan  Ali  Safa’at.  Teori  Hans  Kelsen  tentang  Hukum.  Jakarta:  Sekretariat  Jenderal  dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
Astawa,  I.G  Pantja.  “Hak  Angket  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia  Menurut  Undang-Undang Dasar 1945”, Disertasi, Pascasarjana Univesitas Padjdjaran, Bandung, 2000.
Atmoko,  Tijpto.  Standar  Operasional  Prosedur  dan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah,  Jakaarta: PemDa Jakarta, 2003.
Attamimi,  A.  Hamid  S.  “Peranan  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan Negara”, Disertasi, Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990.
Basah,  Sjachran,  Perlindungan  Hukum  terhadap  Sikap  Tindak  Administrasi  Negara,  Bandung:  Alumni,
2002.
Booth dan Lee. Safety Management. Journal of Engineering Manufacture, Vol. 8, Issue 3, 1995.
Chaldjerian,  Marc.  Application  of  the  Human  Factors  Analysis  and  Classification  System  to  Marine Terminal Operation. California: Marine Facilities Division California State Lands Commission, 2005.
Cholid,  Christian,  Basuki,  Adi.  Pengertian  dan  Istilah  Penerbangan  Sipil.  Jakarta:  PT  Rajawali  Press,
2011.
Cooper, J. C. “National Status of Aircraft”, Journal JALC, Vol. 17, No. 3, 1950.
Dempsey,  Paul  Stephen  &  Ram  S.  Jakhu.  Routledge  Handbook  of  Public  Aviation  Law.  New  York:
Routledge Publishing, 2017.
Dunn, William N. Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 2000. Edwards III, George E. Public Policy Implementing, London-England: Jai Press, 1984. Fajar,  Mukti  dan  Yulianto  Achmad,  Dualisme  Penelitian  Hukum  Empiris  &  Normatif,  Jakarta:  Pustaka Pelajar, 2012.
Federal  Aviation  Administration.  National  Policy:  Order  8020.11D.  U.S  Department  of  Transportation:
Federal Aviation Administration, 05 October 2018.
Gautama, Sudargo. Hukum Perdata Internasional Indonesia II, Buku 2, Jakarta: Rineka Cipta, 1962. Gunaryadi, Keselamatan Penerbangan, Tinjauan Keselamatan Penerbangan di Indonesia, Jakarta: Mitra Wacana, 2016.
Hadjon,  Philipus  M.  Perlindungan  Hukum  bagi  Rakyat  di  Indonesia,  Sebuah  Studi  tentang  Prinsip- Prinsipnya,  Penanganannya  oleh  Pengadilan  dalam  Lingkungan  Peradilan  Umum  dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 2007.
------------------------- .  “Ide  Negara  Hukum  dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Republik  Indonesia”.  Makalah yang disampaikan pada Simposium Politik, Hak Asasi Manusia, dan Pembangunan dalam rangka Dies Natalies yang diselenggarakan oleh Universitas Airlangga, Surabaya, 1994.
Harjono, Konstitusi sebagai Rumah Bangsa, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
Hassani, Shabnam. “The Position of Aviation Law in Resolving Aviation Disputes between Countries and its Effectiveness”, International Journal of Social Relevance & Concern (IJSRC), Vol. 10, Issue 5, Mei 2022.
Hendra, R. I.W., Bambang Wahhyudi., Sri Sundari. “Pengaruh Stres dan Kompetensi Personel Pemandu Lalu  Lintas  Udara  Terhadap  Pelayanan  Lalu  Lintas  Penerbangan  di  Pangkalan  TNI  AU  Halim Perdanakusuma Jakarta”. Jurnal Strategi Pertahanan Udara, Vol. 5, No. 1, April 2019.
Hodgkinson, David & Rebecca Johnston. Aviation Law and Drones: Unmanned Aircraft and the Future of Aviation. New York: Routledge Publishing, 2018.
Indiahono, Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisys, Yogyakarta: Gava Media, 2009. International  Civil  Aviation  Organization.  Annex  19  to  the  Convention  on  International  Civil  Aviation:
Safety Management. ICAO: International Standards and Recommended Practices, July 2013.
Iriyanto  A.  Baso  Ence,  Negara  Hukum  &  Hak  Uji  Konstitusionalitas  Mahkamah  Konstitusi:  Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Bandung: Alumni, 2008.
Islamy, M. Irfan. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebjaksanaan Negara, Jakarta: Bumi Aksara, 2007. Kansil, CST. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2009. Kešeľová, Michaela., Monika Blišťanová, Peter Hanák, Ľubomíra Brůnová. “Safety Management System in  Aviaton:  Comparative  Analysis Management  System  Approaches  in  V4  Countries”.  SCIENDO: Management Systems in Production Engineering, Vol. 29, Issue 3, 2022.
KNKT,  Analisis  Data  Kecelakaan  dan  Investigasi  Pesawat  Udara  Tahun  2007-2011,  Konferensi  Pers Akhir  Tahun  2011,  Kementerian  Perhubungan,  29  Desember  2011  diakses  melalui http://www.dephub.go.id/knkt tanggal 16 April 2023.
Lukaszuk, Leonard & Marek Jan Lukaszuk. “Air Safety and Dispute Resolution in Aviation Law: Crooss- Border  Perspective  Selected  Issues.”  Journal  Revista  europea  de  derecho  de  la  avegación marítima y aeronáutica, 2015.
Magnis- Suseno,  Frans,  50  Tahun  Negara  Hukum“,  dalam  Imam  Anshori  Saleh  &  Jazim  Hamidi, Memerdekakan  Indonesia  Kembali,  Perjalanan  Bangsa  dari  Soekarno  ke  Megawati,  Yogyakarta: IRCiSod, 2004.
--------------------------, Etika Politik: Prinsip-prinsip Dasar Kenegaraan Modern, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
Majid,  Suhartato  Abdul.,  Eko  Probo  D.  Warpani,  Ground  Handling  Manajemen  Pelayanan  Darurat Perusahaan Penerbangan, Jakarta: Rajawali Pres, 2009.
Manurung,  Batara.,  Kabul  Supriyadhie,  Agus  Promono.  “Tinjauan  Hukum  Udara  Atas  Keselamatan Penerbangan  (Studi  Kasus  Ru nway  Incursion  Batik  Air  dengan  Trans  Nusa  Indonesia)”, Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 1, 2017.
Marbun, S.F. Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Yogyakarta: FHUII Press, 2011. Martono  dan  Agus  Pramono.  Hukum  Udara  Perdata  Internasional  dan  Nasional.  Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada, 2013.
Melissa, Anaria C., Toto H Subagyo, H Suharno dan Suharto A Majid. “Penerapan Safety Management System  dan  Kompetensi  Pemandu  Lalu  Lintas  Penerbangan”,  Jurnal  Manajemen  Transportasi  & Logistik, Vol. 4, No. 1, Maret 2017.
Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003.
Nasution, Bahder Johan. Penelitian Ilmu Hukum, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2014. Ningrum,  Lestari.  Usaha  Perjalanan  Wisata  dalam  Perspektif  Hukum  Bisnis,  Bandung:  PT  Citra  Aditya Bakti, 2004.
Nugroho, Riant. Public Policy, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014. Pasolong, Harbani. Teori Administrasi Publik, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2007.
Poerwanto, Eko. “The Analysis of Implementing Safety Management System (SMS) to Improve The Flight Safety”,  Prosiding  Seminar  Nasional  Teknologi  Informasi  dan  Kedirgantaraan:  Peran  Teknologi untuk Revitalisasi Bandara dan Transportasi Udara, Yogyakarta, 10 Desember 2019, (Senatik, Vol. V, 2019).
Purba,  Hasim.  “Mewujudkan  Keselamaatn  Penerbangan  dengan  Membangun  Kesadaran  Hukum  bagi Stakeholders melelalui Penerapan Safety Culture”, Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Vol. 12, No. 1, 2017.
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
PT  Aero  Nusantara  Indonesia.  Safety  Management  System  Manual.  Jakarta:  PT  Aero  Nusantara Indonesia, Juli 2021.
Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya, 2000.
Rahayu Subekti. “KNKT Catat Transportasi Udara Sumbang Angka Kecelakan Tertinggi”, diakses melalui https://news.republika.co.id/berita/rmwok5383/knkt-catat-transportasi-udara-sumbang-angka- kecelakaan-tertinggi tanggal 16 April 2023.
Rasjidi, Lili dan I.B Wysa Putra, Hukum sebagai Suatu Sistem, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003. Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Press, 2014.
Rudi M., Tambunan Panduan Penyusunan Standard Operating Procedures: Your Best Guidance to Have Effective Standard Operating Procedures, Jakarta: Maiestas Publishing, 2008. Rumondang, Astri et.al. Manajemen Transportasi Udara. Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021.
Rusli, Budiman. Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif, Bandung: Adoya Mitra Sejahtera, 2015.
Saefullah, Tien. Stattus dan Tanggung Jawab Awak Pesawat Udara dalam Hukum Nasionail Indonesia, Semarang: Pusat Penerbit LPPM Unisba, 2010.
Salim  HS  dan  Erlies  Septiana  Nurbani,  Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Tesis  dan  Disertasi, Jakarta: PT RajaGrafindo Presada, 2013.
Setiawan, Guntur. Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan, Jakarta: Balai Pustaka, 2004. Sherry,  Lance.  Introduction  to  Airports  Design  and  Operations.  USA,  George  Mason  University:  Center for Air Transportation Systems Research, 2009.
Simanjuntak,  Tinjauan  Umum  tentang  Perlindungan  Hukum  dan  Kontrak  Franchise,  Merdeka.com,  24
April 2016, (https://www.merdeka.com/pendidikan/ini-pendapat-andi-hamzah-dan-simanjuntak- soal-perlindungan-hukum.html diakses tanggal 16 April 2023.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2016. Soemitro, Ronny Hanitijo. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimeri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005. Sudarto, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Bandung: Alfabeta 2011. Suharto,  Edi.  Pembangunan,  Kebijakan  Sosial  dan  Pekerjaan  Sosial:  Spektrum  Pemikiran,  Bandung:
Lembaga Studi Pembangunan, 1997.
Suherman, E. Wilayah Udara dan Wilayah Dirgantara, (Bandung: Alumni, 2014). Suharno, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Yogyakarta: UNY Press, 2010.
Sukarwoto,  Andini  A.  Febianti.  Implementasi  Pasal  364  UU  No.  1  Tahun  2009  tentang  Penerbangan dalam hal Terjadi Kecelakaan Pesawat Udara dan Perlindungan Hukum bagi Pemandu Lalu Lintas Udara di Indonesia, Jurnal Aviasi Langit Biru, Volume 5, Nomor 13, Desember 2012.
Sukarwoto,  Andini  A.  Febianti.  Implementasi  Pasal  364  UU  No.  1  Tahun  2009  tentang  Penerbangan dalam hal Terjadi Kecelakaan Pesawat Udara dan Perlindungan Hukum bagi Pemandu Lalu Lintas Udara di Indonesia, Jurnal Aviasi Langit Biru, Volume 5, Nomor 13, Desember 2012.
Supriyadi,  Yaddy.  Keselamatan  Penerbangan:  Teori  dan  Problematika,  Surabaya:  PT  Telaga  Ilmu Indonesia, 2012.
Susanto,  Primadi  Candra  dan  Yulianti  Keke.  “Implementasi  Regulasi  International  Civil  Aviation Organization (ICAO) Pada Penerbangan Indonesia”, (Aviasi: Jurnal Ilmiah Kedirgantaraan, Vol. 16, No. 1, Februari 2019).
Usman, Nurdin. Konteks Implementasi Kebijakan, Jakarta: Grasindo, 2002.
Wahab,  Solichin.  Analisis  Kebijakan  dari  Formulasi  ke  Implementasi  Kebijakan  Negara,  Jakarta:  Bumi Aksara, 2008.
Wahyuni,  Delina  Apri.  “Analisis  Implementasi  Sistem  Manajemen  Keselamatan  Untuk  Menghindari Terjadinya  Hazard  di  Area  Apron  Bandar  Udara  Sultan  Muhammad  Kaharuddin  III  Sumbawa”, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 6, No. 3, Oktober 2022.
Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
Wicahyani,  Dian  A.  dan  Ervina  A.  “Evaluasi  Fasilitasi  Sisi  Udara  Bandara  Halim  Perdana  Kusumah, Jakarta Timur”, Jurnal Transportasi, Vol. 2, No. 1, 2019.