## A.  PENDAHULUAN
Seiring  perkembangan  zaman,  pariwisata  semakin  tumbuh  dan  berkembang. Semakin  mudahnya  akses  dalam  mengetahui  informasi  mengenai  tempat-tempat yang akan dikunjungi menjadi salah satu faktor perkembangan di bidang Pariwisata ini.  Tak  terkecuali  di  Indonesia,  yang  menjadikan  pariwisata  menjadi  salah  satu andalan sebagai penggerak perekonomian masyarakat sekitar tempat wisata.  Dilihat dari data di situs Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa dari tahun 2015-2018 di sektor  pariwisata  sumbangan  devisa  dari  tahun  ke  tahun  semakin  bertumbuh  dari

## JAP Jurnal Administrasi Publik
Volume 13 | Nomor 2 | Desember 2022
PENGEMBANGAN PARIWISATA KREATIF BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM PERSPEKTIF COLLABORATIVE GOVERNANCE STUDI DI KAMPUNG BLANGKON POTROJAYAN KELURAHAN

## SERENGAN KECAMATAN SERENGAN KOTA SURAKARTA
1 Muhamad Abdel Apalso, 2 Kristina Setyowati Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Sebelas Maret Surakarta
Email: 1 Muhabdel07@student.uns.ac.id , 2 Kristina@staff.uns.ac.id

## ABSTRACT
Creative tourism is a form of tourism concept that is responsible for the existence of local communities. The city of Surakarta, which is a city with a process of historical growth and development, has made the city of Surakarta city formed from local wisdom, in which case the Blangkon Potrojayan village in Serengan Village, Serengan District is a form of physical heritage  that  can  still  be  found,  but  over  time  the  Blangkon  Potrojayan  village  has  been degraded since the last 20 years. This study aims to determine the collaboration process between stakeholders and the obstacles that occur in the collaboration process so that it can become a recommendation for the government, private sector and the community to optimize collaboration. The theory used in this study is the collaborative process theory of Anshel  and  Gash  where  there  are  five  stages  of  collaboration,  namely  (1)  face-to-face dialogue, (2) building trust (3) commitment to the process (4) mutual understanding, and (5) intermediary  outcomes,  while  the  method  used  in  this  research  is  descriptive  qualitative. The  results  of  this  study  indicate  that  the  process  of  collaborative  governance  in  the development of creative tourism based on local wisdom, in the process this collaboration has  been  going  well,  but  there  are  still  various  obstacles  such  as  the  absence  of communication  forums,  sectoral  ego  by  each  Stakeholder,  limited  resources,  and  less optimal role of the actors involved.
Kata kunci; Collaborative Governance, Creative Tourism, Local Wisdom
yang hanya 12,23 Miliyar USD di tahun 2015 menjadi 19,29 Miliyar (www.bps.go.id, 2019).
Tabel 1 : Jumlah Sumbangan Devisa Sektor Pariwisata Tahun 2015-2018
Wilayah Jumlah Devisa Sektor Pariwisata (Miliyar US $) 2015 2016 2017 2018 Indonesia 12,23 13,46 15,24 19,29 (Sumber : Badan Pusat Statistika)
Sektor Pariwisata merupakan salah satu sumber pemasukan devisa terbesar dari Indonesia.  Tercatat  di  tahun  2016  dari  sektor  Pariwisata  menyumbang  US$13,46 miliyar  yang  merupakan  penyumbang  devisa  kedua  terbesar  setelah  CPO  (Industri Kelapa  Sawit)  yang  berada  di  posisi  pertama  dengan  pendapatan  sebesar  US$ 15,965 Miliyar. Tren ini mengalami peningkatan tiap tahunnya, bahkan diperkirakan sektor pariwisata menjadi penyumbang devisa terbesar di tahun 2022 mengalahkan pemasukan  dari  migas  dan  CPO.  Hal  ini  menjadi  bukti  perkembangan  pariwisata sebagai  salah  satu  sumber  pemasukan  negara  yang  sangat  potensial.  Dengan adanya  kenaikan  devisa  dari  tahun  ke  tahun  ini  menjadikan  sektor  pariwisata  yang juga  mendukung  SDGs  ( Sustainable  Development  Goals) yaitu Goals yang  ke  8 berupa  pekerjaan  yang  layak  dan  pertumbuhan  ekonomi.  Dengan  semakin meningkatnya  kunjungan  pariwisata  ke  daerah-daerah  di  Indonesia  ini  juga  akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari masyarakat Indonesia itu sendiri.
Melihat  perkembangan  pariwisata  tersebut,  Kota  Surakarta  juga  mulai mengembangkan  pariwisatanya.  salah  satunya  yaitu  pengembangan  produk  wisata kreatif. Hal ini tercermin pada arah pembangunan pariwisata Kota Surakarta seperti yang terdapat dalam Perda Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Induk  Pembangunan  Kepariwisataan  Daerah  Tahun  2016-2026.  Pariwisata  kreatif adalah wujud tanggung jawab terhadap eksistensi komunitas lokal yang tercermin di bidang pariwisata. Dalam hal ini, pariwisata kreatif bertujuan menampung keberadaan usaha menengah dan kecil, memberikan ruang dan kesempatan bagi komunitas untuk berekspresi  maupun  berinteraksi,  mengapresiasi  lingkungan,sebagai  sarana pengembangan diri dan tidak bersifat masal (Hermantoro dalam Priyatmono, 2013).
Kota  Surakarta  sendiri  merupakan  Kota  yang  kaya  akan  potensi  Pariwisata terutama  dibidang  kebudayaan  yang  menjadi  kearifan  lokal  di  Kota  Surakarta  itu sendiri.  Bambang, et.al (2019) menjelaskan bahwa kota Surakarta merupakan kota dengan latar belakang tumbuh kembang yang berbasis sejarah yang signifikan mulai
dari  lokal,  regional  maupun  nasional  Beberapa  periode  kronologi  yang  mewakili perjalanan  peradaban  di  Kota  Surakarta  :Sangiran  merupakan  jejak  asal  mula peradaban  manusia  yang  terletak  tidak  jauh  dari  kota  Surakarta.  Kemudian  pada periode  kerajaan  berawal  dari  kepindahan  Keraton  Kartasura  ke  Desa  Solo  akibat peristiwa Geger Pecinan tahun 1670, merupakan era kehidupan kerajaan tradisional. Selanjutnya masuknya Belanda dengan bendera VOC menandai periode penjajahan kompeni di Surakarta. Interaksi multietnis seperti Bangsa Arab, Cina, Barat menjadi latar  belakang  tumbuh  kembang  budaya  baik  fisik  maupun  non  fisik.  Periode berikutnya  adalah  berlatar  belakang  dinamika  bangsa  Indonesia  dalam memperjuangkan dan periode awal kemerdekaan .Dinamika interasi beberapa aspek komponen  kawasan  menjadi  spesifik  di  Surakarta  karena  menyangkut  transformasi format kedaulatan penguasa dari kerajaan menjadi Negara republik. Periode terakhir adalah  ketika  Surakarta  menjadi  bagian  dari  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia melalui  fase  pembangunan  secara  menyeluruh  dengan  segala  dinamika  yang melatarbelakangi pertumbuhan segala aspek kehidupan masyarakat sampai saat ini.
Periode dalam proses tumbuh kembang Kota Surakarta tersebut menjadikan Kota Surakarta  menjadi  kawasan  yang  terbentuk  dari  kearifan  lokal  dimana peninggalannya  fisik  yaitu  berupa  artefak,  bangunan,  dan  kelompok  bangunan, kawasan  sejarah.  Sedangkan  peninggalan  non  fisik  berupa  seni  tradisi  musik,  seni tari, serta ritual-ritual tradisi dan keagamaan.  Dalam hal ini, adanya sentra batik di Kampung  batik  Laweyan,  Kampung  batik  Kauman  serta  Kampung  blangkon  di Serengan merupakan bentuk-bentuk peninggalan fisik yang masih bisa kita jumpai di Kota  Surakarta  dimana  kampung-kampung  tersebut  berpedoman  pada  pariwisata kreatif. Dalam pengembangan wisata di Kota Surakarta ini terdapat peran beberapa stakeholders .  Tercatat  di  dalam  perda  tersebut  terdapat  tiga stakeholders yang menjadi  aktor  dalam  pembangunan  pariwisata  di  Kota  Surakarta  yaitu    Pemerintah Daerah,  pelaku  usaha,  dan  masyarakat.  Kolaborasi  ini  disebut Collaborative Governance .
Collaborative  governance  diartikan  sebagai  suatu  sistem  dalam  pemerintahan yang  mengadopsi  masukan  dan  melibatkan  organisasi  pemerintah  maupun  non pemerintah  dalam  mengambil  suatu  kepusutan  yang  bersifat  formal.  Dalam pengambilan  keputusan  yang  melibatkan  berbagai  stakeholder,  dilakukan  dengan mengutamakan  musyawarah  mufakat,  disamping  itu  ada  pembagian  peran  untuk
melaksanakan  kebijakan  publik  atau  mengelola  program  publik,  serta  aset  publik (Chris Ansel & Alison Gash dalam Gian T S & Ulung P, 2016). Seperti keperluan untuk promosi pariwisata ke daerah di luar Solo. Dinas Pariwisata Kota Surakarta dalam hal ini bekerja sama dengan Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA)  guna  mempromosikan  Pariwisata  di  Kota  Surakarta.  Menurut  Pri  Siswanto Ketua ASITA DPC Solo Raya dikutip dari tribunjateng.com masih terdapat sejumlah kendala dalam mengoptimalkan potensi pariwisata di Solo contohnya adalah promosi.
Bambang, et.al (2019) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa keberlangsungan industri rumahan blangkon di Serengan mengalami degradasi sejak 20  tahun  terakhir  sehingga  kolaborasi  perlu  dilakukan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Kolaborasi  tersebut  perlu  dilakukan  karena  dalam mengembangkan  Pariwisata  suatu  daerah  perlu  peran  berbagai  pihak  selain  itu, dalam  pelaksanaannya,  pariwisata  kreatif  ini  melibatkan  masyarakat  langsung, sehingga  dengan  adanya  pengembangan  dari  sektor  pariwisata  kreatif  ini  akan berdampak  langsung  terhadap  peningkatan  ekonomi  masyarakat  di  kampung Blangkon  Potrojayan  Kelurahan  Serengan,  Kecamatan  Serengan  Kota  Surakarta tersebut. Dalam menjalin kolaborasi, tentu memerlukan proses yang panjang.
Menurut  Anshell  dan  Gash  dalam  Arianti  &  Satlita  indikator  proses  dalam collaborative  governance yaitu:  (1) Face  to  Face  Dialogue ,  (2) Trust  Building, (3) Commitment  to  Process ,  (4) Shared  Understanding ,  dan  (5) Intermedite  outcome. Oleh  karena  itu,  penelitian  bertujuan  untuk  mengetahui  proses collaborative governance yang melibatkan  pemerintah  Kota  Surakarta,  Swasta,  dan  Masyarakat, dalam pengembangan pariwisata kreatif di kampung Blangkon Potrojayan, Serengan, Kota  Surakarta  dan  hambatan  yang  terjadi  sebagai  upaya  meningkatkan kesejahteraan para pengrajin blangkon. Penelitian ini perlu dilakukan dengan harapan hasil  penelitian  ini  bisa  menjadi  gambaran  dan  dapat  memberikan  masukan  serta rekomendasi  kepada  para stakeholders yang  terlibat  untuk  dapat  memaksimalkan peran  dalam  proses  pengembangan  pariwisata  kreatif  di  kampung  Blangkon Potrojayan, Serengan, Kota Surakarta.

## B.  METODE
Metode  penelitian  dalam  penelitian  ini  menggunakan  deskriptif  kualitatif.  Jenis data yang digunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui
proses  wawancara  dengan  Kepala  Sub  Bagian  Pengembangan  Daya  Tarik  Wisata Dinas Pariwisata Kota Surakarta, Kepala Sub Bagian Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas  Pariwisata  Kota  Surakarta,  Ketua  Pengrajin  blangkon  Potrojayan  dan  Ketua ASITA DPC Solo Raya, sedangkan data sekunder diperoleh dari pihak ketiga berupa data terkait kolaborasi pengembangan Wisata Kreatif berbasis kearifan lokal. Selain itu data sekunder juga diperoleh dari jurnal, internet, berita, dan juga sumber lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

## C.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Pariwisata  merupakan  komoditas  yang  perkembangannya  dari  tahun  ke  tahun semakin  meningkat.  Di  Kota  Surakarta  sendiri  terdapat  kampung-kampung  wisata kreatif  yang  menarik  untuk  dikembangkan,  salah  satunya  yaitu  kampung  blangkon potojayan dikelurahan serengan. dalam penelitian yang dilakukan oleh Bambang etc (2019) menyebutkan bahwa terjadi degradasi kesejahteraan selama 20 tahun terakhir di  kampung  blangkon  potrojayan,  hal  ini  menyebabkan  pentingnya  dilakukan kolaborasi  demi  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  di  kampung  blangkon potrojayan  tersebut.  Dalam  membangun  kolaborasi  terdapat  proses  bagaimana kolaborasi tersebut dapat tercipta:

## 1.  Face to Face Dialogue (dialog / tatap muka)
Ansell  and  Gash  berpendapat  bahwa  Komunikasi  secara  tatap  muka  (dialog) merupakan salah satu faktor penting yang terdapat dalam collaborative governance. Karena  melalui  proses  dialog  antar  stakeholder  yang  interaktif  maka  akan  tercipta pembahasan  mengenai  kepentingan  bersama  yang  mempermudah  tercapainya konsensus  atau  kesepakatan.  Di  samping  itu,  membangun  kepercayaan,  saling menghormati, pemahaman dan komitmen terhadap proses merupakan beberapa hal yang  perlu  dilakukan  dalam  proses  komunikasi  secara  bertatap  muka.  Dalam berdialog  dengan  para  stakeholders  terkait  Dinas  pariwisata  Kota  Surakarta melakukannya dengan menggunakan dua cara yaitu melalui pertemuan satu-persatu dengan  para  stakeholders  terkait.  Seperti  saat  dialog  dengan  masyarakat,  melalui pelatihan dan sosialisasi yang sering dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Surakarta.
Menurut  Kepala  Bidang  Pengembangan  Pariwisata  Kota  Surakarta,  Weni Andrianto. Menurutnya pelatihan-pelatihan tersebut berguna dalam membantu para POKDARWIS  (Kelompok  Sadar  Wisata)  dalam  mengembangkan  keahlian  dan
kecakapan  sebagai  pelaku  pariwisata.  Keahlian-keahlian  tersebut  meliputi kemampuan guiding , bisa bercerita mengenai tempat-tempat wisata yang dikunjungi dan tau akan sejarah tempat tersebut. Pelatihan dan sosialisasi menerapkan prinsip the right man  on  the  right  place ,  yakni  menempatkan  orang  maupun  pihak  terkait sesuai dengan kapasitas dan tupoksinya. Sifat saling melengkapi antar stakeholder diperlukan  dalam  proses  kolaborasi  secara face  to  face  dialogue. Selain  adanya pelatihan-pelatihan  dan  sosialisasi,  terdapat  juga  forum  komunikasi  dimana  semua stakeholder terkait berkumpul. Dalam forum komunikasi tersebut membahas peran- peran dari masing-masing stakeholders terkait pengembangan pariwisata kreatif yang berbasis  kearifan  lokal  sehingga  tidak  terjadi  kesalahpahaman  maupun  kurangnya pemahaman bersama.

## 2.  Trust Building (Membangun Kepercayaan)
Konsep trust  building diperlukan  untuk  menyamakan  persepsi  bahwa  berbagai pihak  yang  terlibat  memiliki  maksud  dan  tujuan  yang  sama  dalam  mengambil keputusan  terbaik  untuk  berbagai  pihak.  Proses  ini diawali  dengan  menjalin komunikasi  dengan  berbagai  pihak  dalam  pengembangan  pariwisata.  Proses  ini dilakukan  sejak  lama.  Dalam proses  pembangunan  trust  building  ini,  keharmonisan hubungan antar lembaga kemasyarakatan dengan lembaga pemerintah menjadi point penting yang harus dicapai agar mampu mendukung upaya membangun kepercayaan antar  kedua  belah  pihak. Trust  building yang  dilakukan  dalam  pengembangan pariwisata kreatif berbasis kearifan lokal di Kota Surakarta antara pemerintah, swasta, pengelola  tempat  wisata  dan  masyarakat  cara  yang  digunakan  yaitu  dengan komunikasi dan koordinasi.
Komunikasi dan koordinasi dilakukan melalui pertemuan rutin antara stakeholder yang  terlibat  dalam  pengembangan  pariwisata  dalam  forum  komunikasi  yang diadakan satu bulan sekali. Dalam forum tersebut membahas permasalah bersama, dan  peran-peran  dari  masing-masing  stakeholders  dalam  mengembangkan pariwisata dengan begitu dalam membangun kepercayaan selalu terjaga. Komunikasi dan  koordinasi  memegang  peranan  yang  penting  terhadap  efektifitas  dan  efisiensi tujuan  dalam  pengembangan  pariwisata.  Hal  tersebut  disebabkan  karena  proses membangun  kepercayaan  merupakan  proses  yang  berliku  dan  berlangsung  secara kontinyu. Dalam pengembangan pariwisata kreatif yang berbasis ini sejak dirintas dari tahun  2017  komunikasi  yang  terjalin  sangat  baik.  Karena  pada  dasarnya  antara
stakeholders satu dengan yang lainnya saling terkait dan saling membutuhkan maka dalam membangun kepercayaan sudah terjalin dan mudah saja dilakukan.

## 3.  Commitment to Process (Komitmen Bersama)
Ansell  dan  Gash  mengemukakan  bahwa  pada  dasarnya  para  pemangku kepentingan tidak berkenan apabila kepentingannya diabaikan atau hanya dianggap sekedar  mengamankan  posisi  mereka.  Dengan  demikian,  bagaimanapun  caranya mereka berusaha untuk menggoalkan kepentingan mereka. Namun sebaliknya, pada hakekatnya  komitmen  merupakan  suatu  bentuk  keyakinan  bahwa  melalui collaborative  process akan  menghantarkan  setiap  pemangku  kepentingan  untuk menciptakan keuntungannya. Selanjutnya (Arianti & Satlita, 2018) mengatakan bahwa komitmen  merupakan  proses  untuk  mencapai  tujuan  bersama.  Dalam  pemecahan masalah dan solusi dilakukan secara bersama-sama dan untuk mendapatkan manfaat bersama.  (Sambodo  &  Pribadi,  2016).  Pada  tahapan  proses  ini  komitmen  yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat memiliki tujuan yang sama yaitu pengembangan pariwisata dikota Solo itu sendiri menjadi destinasi wisata favorit baik untuk wisatawan nusantara (wisnus) maupun wisatawan mancanegara (wisman) dengan pelaksanaan masing-masing stakeholder sesuai dengan tupoksinya masing- masing. Namun dalam hal ini peran aktif masyarakat masih kurang dan masih sedikit masyarakat yang mau untuk terjun langsung menjadi pegiat wisata terutama wisata kreatif. Pada tahap ini dapat dikatakan dalam pengembangan pariwisata kreatif yang berbasis  kearifan  lokal  di  Kota  Surakarta,    komitmen  yang  dibangun  dari  masing- masing pihak yang terlibat sudah berjalan dengan baik. Dalam proses kerjasama juga berjalan  dengan  baik  karena  bertujuan  untuk  kepentingan  bersama  bukan  semata- mata  hanya  kepentingan  satu  pihak  saja.  Namun  masih  kurangnya  peran  aktif masyarakat menjadi masalah dalam membangun komitmen ini.

## 4.  Shared Understanding (Pemahaman Bersama)
Shared  Understanding  adalah  kesepakatan  mengenai  pengetahuan  atau informasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan untuk mengatasi suatu permasalahan. Menurut  Ansell  dan  Gash,  di  dalam  Collaborative  Governance,  dijelaskan bahwasannya  aktor-aktor  yang  terlibat  haruslah  satu  faham  dan  satu  persepsi mengenai tujuan yang akan diraih. Di dalam collaborative governance, juga harus satu faham  guna  mencapai  tujuan  yang  akan  diraih  (Arianti  &  Satlita,  2018).  Dalam
penelitian  ini, shared  understanding dalam  pengembangan  pariwisata  kreatif  sudah berjalan dengan baik. Karena memiliki tujuan yang sama antara pemerintah, swasta maupun masyarakat yang pada dasarnya untuk kemajuan pariwisata Kota Surakarta.

## 5.  Intermedite outcome (Pencapaian hasil).
Tujuan  yang  ingin  dicapai  dari  kolaborasi  pengembangan  pariwisata  kreatif  ini sendiri yaitu memajukan pariwisata di Kota Surakarta selain itu juga kolaborasi ini juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatnya intensitas pariwisata  di  Kota  Surakarta  secara  otomatis  juga  akan  meningkatkan  pendapatan dari  masyarakat  sebagai  pelaku  pariwisata.  Bekerja  sama  dengan  swasta  dalam mempromosikan  produk-produk  hasil  buatan  dari  masyarakat  dapat  meningkatkan pendapatan  dari  masyarakat  itu  sendiri.  Diharapkan  dengan  hasil  yang  diterima masyarakat ini dapat meningkatkan jumlah dari para pelaku pariwisata kreatif dengan begitu pendapatan daerah melalui pariwisata juga akan meningkat. Hasil sementara adanya kolaborasi ini yaitu dengan adanya forum komunikasi dan pelatihan-pelatihan tersebut  telah  meningkatkan  jumlah  tenaga  professional  pelaku  pariwisata  seperti tenaga tour guiding . Jadi hasil yang tercipta sudah ada namun masih belum optimal karena  adanya  keterbatasan  sumber  daya  manusia  dan  dana  dalam mengembangkan pariwisata kreatif berbasis kearifan lokal di Kota Surakarta.
Hambatan  terkait  collaborative  governance  process  dalam  pengembangan pariwisata kreatif berbasis kearifan lokal di Kampung Blangkon Potrojayan Kota Surakarta

## 1.  Belum Adanya Forum Komunikasi
Komunikasi  menjadi  hal  yang  sangat  penting  dalam  suatu  kolaborasi,  dalam penelitian  ini  peneliti  menemukan  bahwa  dalam  proses collaborative  governance dalam  pengembangan  pariwisata  kreatif  yang  berbasis  kearifan  lokal  di  kampung blangkon Potrojayan Kota Surakarta komunikasi yang dilakukan tidak rutin dilakukan. Forum komunikasi diadakan hanya sesuai kebutuhan dari stakeholder terkait. Proses komunikasi  ini  akan  sangat  berpengaruh  terhadap  koordinasi  antar stakeholder . Sebuah  koordinasi  yang  baik  membutuhkan  interaksi  dari  berbagai  pihak  secara berkesinambungan, yang mana interaksi tersebut dapat menghasilkan informasi baru atau  sebuah  kesepakatan  dari  berbagai  pihak  (Ervianti,  2018:10).  Dengan  adanya interaksi dan koordinasi yang baik, maka masing-masing stakeholders akan mampu mencapai  tujuan  bersama  serta  merealisasikan  kinerja  yang  diinginkan.  Dalam
kolaborasi  upaya  pengembangan  pariwisata  kreatif  seperti  di  Kampung  Blangkon, kurangnya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah, swasta, dan pelaku usaha wisata kreatif dapat menghambat proses kolaborasi dalam pengembangan tersebut. 2.  Ego-sektoral oleh masing-masing Stakeholders
Permasalahan ego-sektoral menjadi sebuah hambatan yang sering terjadi dalam sebuah  kolaborasi  ataupun  proses  yang  melibatkan  banyak  pihak  di  dalamnya. Permasalahan ego-sektoral ini muncul karena masing-masing stakeholders memiliki gengsi dalam berkoordinasi dengan instansi lain ataupun merasa bahwa kepentingan pribadi  lebih  penting  dibandingkan  tujuan  bersama  (Febrian,  2015:41).  Dalam penelitian  ini  adanya  ego-sektoral  juga  terjadi  dalam  proses  kolaborasi  dimana dijelaskan bahwa adanya ketidakmauan pelaku usaha satu dengan yang lain dalam membagikan informasi yang didapat. Hal ini menghambat upaya yang dilakukan oleh pemerintah  dalam  memberikan  informasi  serta  memajukan  pariwisata  di  Surakarta serta menyejahterakan masyarakat di wilayah kampung wisata.
3.  Kurang maksimalnya peran aktor yang terlibat
Hambatan yang terjadi dalam pengembangan pariwisata kreatif di Kota Surakarta ini yaitu belum optimalnya peran aktif dari masyarakat itu sendiri. Dalam berkolaborasi perlu adanya peran aktif dari masing-masing pihak yang terlibat baik dari Pemerintah, Swasta maupun dari masyarakat. Namun karena peran dari masyarakat sendiri yang masih belum optimal menjadi salah satu  penghambat adanya proses kolaborasi yang terjadi.

## 4.  Keterbatasan sumber daya
Salah  satu  tolak  ukur  keberhasilan  collaborative  governance  menurut  teori  De Seve  adalah Access  to  resources (akses  terhadap  sumberdaya).  Dalam pengembangan  pariwisata  kreatif  yang  berbasis  kearifan  lokal  di  Kota  Surakarta keterbatasan  ada  pada  sumber  daya  manusia  dan    masalah  keterbatasan  dana. Dimana  masih  sedikitnya  tenaga  atau  lembaga  sertifikasi  profesi  pariwisata  dan ekonomi kreatif. Kurangnya tenaga profesi berdampak pada kurangnya jumlah pelaku usaha professional dalam bidang ekonomi kreatif. Sedangkan dari keterbatasan dana ini  terjadi  karena  masih  minimnya  investor  di  bidang  pariwisata  sehingga menyebabkan  keterbatasan  anggaran  untuk  pengembangan  infrastruktur  dan sertifikasi bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif.

## D.  SIMPULAN
Dari  penjelasan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa Collaborative  governance process dalam  pengembangan  pariwisata  kreatif  di  Kota  Surakarta  sudah  terjalin dengan cukup baik namun masih belum optimal. Hal ini ditandai dengan adanya forum komunikasi  yang  menyebabkan  proses  kolaborasi  mudah  saja  dilakukan  serta pelatihan-pelatihan  yang  menyebabkan  bertambahnya  jumlah  tenaga  professional pelaku  pariwisata  yang  berguna  dalam  pengembangan  wisata  kreatif  dikota Surakarta,  namun  masih  terdapat  berbagai  kendala  dalam  proses  tersebut  yang menyebabkan kolaborasi yang terjalin masih belum optimal kendala yang terjadi yaitu :
1.  Belum maksimalnya Forum Komunikasi
2.  Ego-sektoral masing-masing stakeholders
3.  Kurangnya peran aktif dari masyarakat
4.  Keterbatasan sumber daya

## DAFTAR PUSTAKA
(2019, April 27). Retrieved from Kementrian Pariwisata: http://www.kemenpar.go.id Arianti, D., & Satlita, L. (2018). The Collaborative Governance on the Development of Mangrove Baros Conservation in the Village of Tirtohargo Kretek District Bantul Regency. Journal Student UNY, 7 (6), 809-827. Retrieved April 27, 2019,  from http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/adinegara/article/view/13177
Kumalasari,  I.,  &  Dewi,  U.  (2017).  Collaborative  Governance  Dalam  Penanganan Kasus  Gangguan  Jiwa  di  Desa  Paringan  Kecamatan  Jenangan  Kabupaten Ponorogo. Journal Student UNY, 6 (5), 469-476. Retrieved April 27, 2019, from http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/adinegara/article/view/9205/8888
Mukti, A. H. (2018, Juli 6). Tribun Jateng . Retrieved from http://jateng.tribunnews.com/2018/07/06/baru-dilantik-ketua-dpc-solo-raya-janji- optimalkan-potensi-wisata-solo
Mutiarawati,  T.,  &  Sudarmo.  (2017).  Collaborative  Governance  dalam  Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan. Jurnal Wacana Publik, 1 (2), 48- 62.
Richards,  G.  (2009).  Creative  tourism  and  local  development. Santa  Fe:  Sunstone Press , 78-90.
Sambodo, G. T., & Pribadi, U. (2016). Pelaksanaan Collaborative Governance di Desa Budaya Brosot, Galur, Kulonprogo, DI. Yogyakarta. Journal Of Governance and Public Policy, 3 (1), 94-123. doi:10.18196/ jgpp.2016.0052
Solotrust.com . (2018, Agustus 29). Retrieved from https://www.solotrust.com/read/10988/Dinas-Pariwisata-Solo-Upayakan-
Kolaborasi-Antar-Sub-Sektor-Ekonomi-Kreatif
Triratama,  B.,  Winarto,  Y.,  &  Yuliani,  S.  (2019).  Model  Pengembangan  Kampung Wisata  Blangkon  di  Surakarta  Berbasis  Konsep  Kearifan  Lokal. Jurnal  Ilmiah Arsitektur dan Lingkungan Binaan, XVII (2), 293-302. doi:10.20961