Eliminasi Radikalisme Berbasis Adat (Pengembangan Model Alternatif Deteksi Dini Anarkisme Berlegitimasi Agama di Provinsi Bali)
Ni Nyoman Lisna Handayani 1 , Ni Ketut Erna Muliastrini 2 STAHN Mpu Kuturan Singaraja 1 , STKIP Agama Hindu Amlapura 2 lisnahandayani201@gmail.com 1 ernaketut323@yahoo.com 2 Direvisi: 23 Juni 2021 Diterima: 29 Juni 2021 Diterbitkan: 1 Juli  2021
Abstrak: Tujuan jangka panjang penelitian ini adalah: dihasilkannya model pencegahan perilaku  radikal  dan tindakan  terorisme di  wilayah  Bali,  dengan  basis  keunggulan  nilai- nilai  budaya  dan  lembaga  lokal  di  masing-masing  desa  adat  yang  ada  di  Provinsi  Bali. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  pengembangan  tipe  “ front-ended prototyfe  studies ”  dengan  mengedepankan  kritik  sosial-budaya  dan  rekonstruksi generalisasi  radikalisme.  Data  dalam  penelitian  ini akan  dikumpulkan dengan:  pedoman observasi,  pedoman  wawancara,  kuesioner,  pedoman  studi  dokumen,  fokus  groups discussion,  dan  interrater  validity.  Hasil  penelitian  menunjukkan  sebagai  berikut. Pertama ,  modalitas sosial dan  budaya  yang dimiliki  oleh desa  adat tersebut  terdiri  atas: lembaga-lembaga  sosial  keagamaan,  seperti sekehe  santi,  teruna  teruni,  pecalang,  hulu apad, tegak desa, sekehe jegog, sekehe gong, sekehe jojor dan baris, sekehe ebat, sekehe gaguruitan,  sekehe  angklung, dan  organisas-organisasi  sosial  lainnya. Kedua ,  secara sosiologis,  potensi  kekuatan  yang  dimiliki  oleh  setiap  desa  adat  yang  menjadi  lokasi penelitian  ini,  terpolarisasi  ke  dalam  5  kelompok  aspek,  yaitu:  aspek  keagamaan,  aspek sosial, aspek budaya, aspek ekonomi, dan aspek politik. Ketiga , responden sebagian besar berpendirian  dan  menjustifikasi  agama  bisa  menjadi  modal  kultural  dalam  coraknya agama  menjadi  basis  budaya  dan  tradisi. Keempat ,  desa  adat  biasanya  mengembangkan model penyelesaian konflik yang terjadi umumnya dapat diselesaikan secara damai oleh lembaga penyelesaian konflik, baik di tingkat keluarga maupun di tingkat masyarakat.
Kata kunci : radikalisme, anarkisme, beletigimasi agama
Abstract: The  long-term  objective of this  research  is to  produce a model  for  preventing radical  behavior  and  acts  of  terrorism  in  the  Bali  region,  based  on  the  superiority  of cultural  values and local  institutions  in  each  of  the  traditional  villages in  Bali  Province. This study uses a front-ended prototypical development research approach by prioritizing socio-cultural  criticism  and  the  reconstruction  of  radicalism  generalization.  The  data  in this study will be collected using: (1) observation guidelines, (2) interview guidelines, (3) questionnaires,  (4)  document  study  guidelines,  (5)  focus  groups  discussion,  and  (6) interrater validity. The results showed: First, the social and cultural modalities owned by the  traditional  village  consisted  of:  socio-religious  institutions,  such  as  sekehe  santi, teruna teruni, pecalang, lulu apad, upright desa, sekehe jegog, sekehe gong, sekehe jojor and  rows,  sekehe  ebat,  sekehe  gaguruitan,  sekehe  angklung,  and  other  social organizations. Second, sociologically, the potential strength possessed by each customary village which is the location of this research is polarized into 5 groups of aspects, namely: religious aspects, social aspects, cultural aspects, economic aspects, and political aspects. Third, most of the respondents have an opinion and justify that religion can be a cultural
JURNAL LAMPUHYANG LEMBAGA PENJAMINAN MUTU STKIP AGAMA HINDU AMLAPURA Volume 12  Nomor 2 Juli 2021 p-ISSN: 2087-0760; e-ISSN: 2745-5661 https://e-journal.stkip-amlapura.ac.id
capital in which religion is the basis of culture and tradition. Fourth, customary villages usually  develop  conflict  resolution  models  that  occur  generally  can  be  resolved peacefully  by  conflict  resolution  institutions,  both  at  the  family  level  and  at  the community level.
Keywords : radicalism, anarchism, religious legitimacy

## I. PENDAHULUAN
Bom  Bali  I  dan  Bom  Bali  II telah meluluhlantahkan semua patron nilai  dan  tatanan  budaya  Bali,  yang telah  terpelihara  ratusan  tahun. Implikasi  dari  peristiwa  tersebut telah  menghadirkan  kekecewaan, penderitaan,  dan  sekaligus  dendam manusia  Bali  terhadap  perilaku radikal  dan  terorisme  yang  awalnya demikian asing bagi masyarakat Bali yang senantiasa mengedepankan kearifan  dan  keharmonian  dalam mengelola  dan  menjalani  kehidupan. Luka tersebut yang awalnya beranjak pulih,  terkoyak  lagi  dengan  rentetan peristiwa  terror  dan  peledakan  bom di  berbagai  tempat  di  pulau  Jawa, Sumatra,  dan  Sulawesi,  yang  akhir- akhir ini marak diberitakan di media massa.  Seolah  peristiwa  tersebut, telah  menggaruk  kedamaian  dan tatanan kehidupan yang mulai dibangun  secara  perlahan  di  atas nilai-nilai kedamaian dan kesantunan oleh hampir semua kalangan di Pulau surga  wisatawan  ini.  Rentetan  terror
dan perilaku teroris yang mengatasnamakan golongan dan agama  tersebut,  spertinya  telah menyentak  kesadaran  dan  integritas kebalian  manusia  Bali.  Hal  ini disebabkan  oleh  trauma  bom  Bali  I dan  Bom  Bali  II,  yang  implikasinya bukan  saja  dirasakan  oleh  mereka yang  menjadi  korban  langsung peristiwa  tersebut,  tetapi  secara cultural dan ekonomis, semua manusia  bali  dan  manusia  lain  yang mengais rejeki di Bali adalah korban dari peristiwa tersebut.
Pendekatan dan model penanganan radikalisme dan
terorisme  yang  selama  ini  telah dilakukan oleh aparat penegak hukum  khususnya  satuan  kepolisian dengan teknik represif dan militeristik,  tampaknya  telah  gagal mengawal kedamaian dan rasa  aman berbangsa  dan  bernegara.  Hal  ini membuktikan bahwa, demikian mahalnya  sebuah  kedamaian  di Negara  yang  bernama  Indonesia,
yang selalu menyatakan
88
LAMPUHYANG Vol. 12  No.2 Juli  2021 p-ISSN : 2087-0760; e-ISSN: 2745-5661
berkarakteristik  kekeluargaan  dan kegotongroyongan.  Manusia  Bali tidak  ingin  peristiwa  pemboman berulang  di  tanah  Bali  yang  damai ini.  Disisi  lain,  secara  cultural, masyarakat  Hindu  Bali  memiliki sebuah  modalitas  sosial  dan  budaya yang  demikian  kuat  dan  strategis dalam  mencegah  dan  menangani berbagai  persoalan  hidup  manusia didalamnya. Modalitas tersebut adalah  desa  adat,  yaitu  sebuah kesatuan  otonom  komunitas  yang dilengkapi  dengan  berbagai  piranti tata  karma  yang  daya  ikat  dan jelajahnya  sering  mengalahkan  daya jelajah  produk  hukum  formil  yang dikeluarkan oleh
pemerintah.
Berangkat  dari  rasional  tersebut, maka sangat mendesak untuk dicarikan solusi pencegahan berulangnya radikalisme dan terorisme  di  bumi  Bali,  dengan mengedepankan pada modalitas sosial  dan  budaya  yang  demikian luhur,  agar  kedaiaman  hidup  benar- benar  terjaga  dan  terpelihara  oleh semua komponen masyarakat.
Secara geopolitik
dan geostrategi,  Bali  terletak  pada  posisi yang  strategis  dan  menentukan
dalam  tata  pergaulan  pariwisata dunia  dan  kawasan.  Dengan  potensi ancaman  yang  tidak  ringan  serta kondisi  sosial,  ekonomi,  dan  budaya yang  beragam,  masyarakat  Bali, memerlukan  strategi  dan  model pertahanan  kewilayahan  yang  yang kuat untuk menjamin tetap terjaganya kedamaian dan
keharmonian  hidup  warga  desa  adat. Terkait  dengan  hal  tersebut,  maka untuk  memantapkan  wilayah  bali sebagai  daerah  yang  bebas  dari radikalisme dan terorisme, ada beberapa  kegiatan  pokok  yang  mesti diterjadikan,  yaitu:  (1)  peningkatan koordinasi  dan  kapasitas  lembaga  – lembaga  lokal  desa  adat  dalam pencegahan  dan  penanggulangan terorisme,  (2)  memperkuat  kesatuan pengamanan lembaga lokal (pecalang) dalam mencegah, menindak  dan  mengevakuasi  aksi radikalisme dan terorisme, (3) melaksanakan  penegakan  awig-awig desa adat untuk pencegahan radikalisme  dan  terorisme  dengan tetap bersandar pada prinsip demokrasi  dan  hak  azasi  manusia, yang terbebas dari unsur diskriminasi dan  pendiskreditan,  (4)  peningkatan
89
LAMPUHYANG Vol. 12  No.2 Juli  2021 p-ISSN : 2087-0760; e-ISSN: 2745-5661
operasional penggulangan aksi terorisme  melalui  sterilisasi  wilayah dari  pendatang  baru  dengan  tanpa identitas  lengkap  dan  tujuan  yang jelas,  dan  (5)  peningkatan  ketahanan desa adat dalam mengantisipasi aksi- aksi  radikalisme  dan  terorisme, melalui  pencitraan  kedamaian  dan keharmonian hidup di maisng- masing desa adat yang ada di seluruh Bali.
Mengingat  dampak  dari  aksi radikalisme dan terorisme sedemikian rupa telah menghadirkan kesengsaraan umat
manusia, menimbulkan  keputusasaan  yang panjang,  penderitaan  moral  yang permanen,  kerugian  material  yang besar,  kerusakan  psikis  yang  besar dan penghancuran nilai-nilai kemanusiaan  dan  peradaban,  maka sudah menjadi kewajiban bagi setiap komponen masyarakat, termasuk
masyarakat  Bali  yang  telah  menjadi saksi dan korbannya untuk memerangi  dan  menangkal  segala bentuk  perilaku  yang  bersentuhan dengan radikalisme dan terorisme.
Akibat  makna-makna  negatif yang  dikandung  oleh  perkataan “teroris” dan “terorisme”, para
teroris  umumnya  menyebut  diri mereka  sebagai  separatis,  pejuang pembebasan,  pasukan  perang  salib, militan,  mujahidin,  dan  lain-lain. Tetapi  dalam  pembenaran  dimata teroris:  “Makna  sebenarnya  dari jihad,  mujahidin  adalah  jauh  dari tindakan  terorisme  yang  menyerang penduduk  sipil  padahal  tidak  terlibat dalam  perang”.  Padahal  Terorisme sendiri sering tampak dengan mengatasnamakan agama.
Bersandar pada logika empiris  dan  urgensitas  kenetingan bangsa  di  atas,  maka  penelitian  ini sangat  penting  dilakukan  untuk memperkuat  analisis  dan  menjadi model  alternative  pencegahan  aksi radikalisme
dan terorisme. Pengembangan  model  pencegahan terorisme
untuk menciptakan kedamaian  hidup  berbasis  kearifan nilai  dan  lembaga  lokal  dalam penelitian  ini,  lebih  dimaksudkan untuk  lebih  memberdayakan  dan memfungsionalkan  modalitas  sosial dan budaya masyarakat dalam menjaga  integritas komunitasnya masing-masing dalam
patron
kepentingan keamanan nasional.
Pola  pencegahan  radikalisme  dan
90
LAMPUHYANG Vol. 12  No.2 Juli  2021 p-ISSN : 2087-0760; e-ISSN: 2745-5661
terorisme  dengan  basis  desa  adat sebagai  inti  dalam  penelitian  ini, memungkinkan  semua  komponen masyarakat berperan aktif dan bertanggungjawab secara penuh terhadap  integritas  desa  adatnya, yang  secara  langsung  akan  menutup atau  mempersempit  ruang  gerak pelaku  radikalisme  dan  terorisme  di setiap  jengkal  wilayah  desa  adat. Model  ini  merupakan  nilai  lebih
tersendiri bagi penelitian ini, sehingga produknya benar-benar memiliki nilai strategis dan substansial bagi pembangunan integritas dan kedamaian berkehidupan di masyarakat.
Berdasarkan  latar  belakang penelitian  di  atas,  maka  rumusan masalah  dari  penelitian  ini  dapat diformulasikan  sebagai  berikut:  1) Bagaimanakah bentuk modalitas sosial  dan  modalitas  budaya  yang dimiliki  oleh  masing-masing  desa adat  yang  tersebar  di  Provinsi  Bali? 2)  Bagaimanakah  potensi  kekuatan dan potensi kelemahan yang dimiliki oleh  masing-maisng  desa  adat  di wilayah Provinsi Bali? 3) Bagaimanakah bentuk model revitalisasi dan akomodasi nilai-nilai
budaya  lokal  masing-masing  desa adat  yang  ada  di  Provinsi  Bali?  4) Bagaimanakah model penguatan kelembagaan lokal desa adat sebagai antisipasi merebaknya perilaku radikalisme dan terorisme di wilayah desa  adat  yang  tersebar  di  Provinsi Bali? 5) Bagaimanakah model pencegahan radikalisme dan terorisme berbasis nilai dan kelembagaan lokal desa adat? Pengembangan model pencegahan radikalisme dan terorisme  akan  dilakukan  melalui
“pemberdayaan dan pemberian kewenangan lebih luas kepada lembaga  desa  adat”  untuk  mencegah masuknya  penduduk  baru  dengan identitas  yang  tidak  jelas,  termasuk menyeleksi  penduduk  yang  boleh tinggal  di  wilayah  desa  adatnya.  Hal ini  akan  mempersempit  ruang  gerak pelaku  radikalisme  dan  terorisme menjadikan Bali sebagai sasaran dan ajang  uju  coba  straegis  sebagaimana yang  mereka  lakukan  pada  peristiwa bom Bali I dan bom Bali II yang lalu. Sementara untuk pengembangan model penguatan kelembagaan lokal, akan dilakukan melalui pengembangan kegiatan yang
91
LAMPUHYANG Vol. 12  No.2 Juli  2021 p-ISSN : 2087-0760; e-ISSN: 2745-5661
bersifat  rutin  di  setiap  banjar  yang menjadi wilayah kekuasan desa adat,
sehingga secara alamiah akan tertanam dan terkoordinasikan kegiatan  dan  aktivitas  masyarakat desa setempat.
Dengan  pola  ini,  tidak  ada satupun  kegiatan  yang  keluar  jalur desa  adat,  karena  aka  nada  pecalang desa adat mengontrol dan melakukan pengawasan  secara  melekat  dalam periodisasi  tertentu.  Untuk  model revitalisasi  nilai  dan  lembaga  lokal, akan  dilakukan  melalui  pembinaan nilai-nilai  keagamaan  dan  budaya setempat  di  berbagai  bale  banjar (aula  pertemuan  warga  desa  adat)  di wilayah  satuan  desa  adat,  yang dipimpin  oleh  bendesa  adat  atau tokoh  desa  adat,  sehingga  sesibuk apapun  warga  desa  adat,  pasti  akan dating  untuk  mendengarkan  dan mengikuti  acara  tersebut,  karena bilamana  mereka  tidak  hadir  dalam tempo  lama,  akan  menimbulkan pertanyaan warga lain, termasuk juga pemecatan  dari  keanggotaan  desa adat.
Adapun fase-fase pengembangan model dalam penelitian  ini,  secara  rinci  akan melalui  tahapan  sebagai  berikut:  (1) fase identifikasi dan analisis kebutuhan  warga  desa  adat  terhadap kedamaian di setiap lokasi penelitian, (2)  fase  perancangan  model  dan integrasi  nilai  dan  lembaga  lokal yang  dimiliki  oleh  setiap  desa  adat, (3)  pengembangan  model  dan  uji terbatas, dan (4) evaluasi, penerapan, dan desiminasi model.

## II.  TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Konsepsi dan Pemaknaan

## Radikalisme dan Terorisme
Terorisme  dan  radikalisme akhir-akhir ini begitu akrab terdengar di  telinga  kita,  yang  kita  ketahui melalui  berita  di  media  massa  baik elektronik,  cetak  dan  online  maupun dari  diskusi-diskusi  dan  seminar- seminar.  Terorisme  dan  radikalisme dewasa  ini  telah  menjadi  hantu  bagi masyarakat  kita  maupun  masyarakat internasional, karena gerakan- gerakannya  sudah  mendunia  dan muncul  begitu  tiba-tiba  dengan dampak tindakan yang sangat destruktif yang menimbulkan banyak korban  baik  jiwa  maupun  harta benda  di  saat  kita  lengah.  Pelaku- pelaku  teror  atau  teroris  memiliki
92
LAMPUHYANG Vol. 12  No.2 Juli  2021 p-ISSN : 2087-0760; e-ISSN: 2745-5661
militansi  dan  kesetiaan  yang  tinggi terhadap  ideologi  dan  misi  yang dipercayainya, sehingga mereka tidak  pernah  mengenal  rasa  takut, putus  asa,  tidak  pernah  berhenti  dan tidak  pernah  mengenal  lelah  dalam memperjuangkan ideologi dan tujuannya.
Mengingat  dampak  dari  aksi terorisme  dan  radikalisme  demikian menyengsarakan umat manusia yang menimbulkan  keputusasaan  yang panjang,  penderitaan  moral  yang permanen,  kerugian  material  yang besar,  kerusakan  psikis  yang  besar dan penghancuran nilai-nilai
kemanusiaan  dan  peradaban,  maka menjadi kewajiban kita bersama baik Pemerintah  dan  seluruh  masyarakat untuk memerangi dan menangkalnya.  Terorisme  adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan
perasaan  teror  terhadap  sekelompok masyarakat.

## 2.2 Dasar  Hukum  Pemberantasan Radikalisme dan Terorisme
Dasar  hukum  pemberantasan radikalisme  dan  terorisme,  yaitu Kitab UndangUndang Hukum Pidana
(KUHP)  belum  mengatur  secara khusus  serta  tidak  cukup  memadai untuk  memberantas  Tindak  Pidana Terorisme,  Pemerintah  Indonesia merasa  perlu  untuk  membentuk
Undang-Undang Pemberantasan Tindak  Pidana  Terorisme,  yaitu dengan menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang  (Perpu)  nomor  1 tahun  2002,  yang  pada  tanggal  4 April 2003 disahkan menjadi Undang-Undang  dengan  nomor  15 tahun  2003  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Keberadaan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme  disamping  KUHP  dan Undang-Undang  Nomor  8  tahun
1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana
(KUHAP), merupakan Hukum
Pidana Khusus.

## 2.3 Penanggulangan  Radikalisme dan Terorisme
Membendung  langkah  teroris di  Indonesia,  perlu  melihat  secara obyektif karakteristik daerah, potensi yang  dimilki  dan  aspek  yang mempengaruhi. Seberapa besar peranan masing-masing instansi
93
LAMPUHYANG Vol. 12  No.2 Juli  2021 p-ISSN : 2087-0760; e-ISSN: 2745-5661
terkait, aparat keamanan dan seluruh komponen masyarakat termasuk
tingkat kewaspadaan bela lingkungan terhadap  bahaya  terorisme  harus terukur  dan  teruji.  Segala  upaya untuk menghadang
tindakan terorisme  harus  dilandasi  tanpa mengorbankan  kepentingan  nasional dan sensitifitas SARA, pada
hakekatnya  kemajemukan  identitas
NKRI harus tetap terjaga. Untuk  menengarai,  menuduh
bahkan menangkap sekalipun terhadap  seseorang  atau  kelompok orang  adalah  teroris,  baik  teroris lokal  maupun  teroris  internasional tidak  mudah.  Memerlukan  data akurat dan pencermatan indikasiindikasi  dalam  kurun  waktu yang relatif panjang. Dengan mencermati  apa  yang  telah  terjadi modus  operandi  tindak  kejahatan terorisme  berupa  bom-bom  yang sudah  meledak,  temuan  bom  yang belum  meledak  dan  perangkat  yang digunakan  terorisme  serta  tempat persembunyian  kaum  teroris,  ada beberapa  rumusan  masalah  yang
telah teridentifikasi pada pembahasan  sebelumnya,  yaitu:  (1) penegakan
hukum terhadap
penanggulangan terorisme  masih lemah.Teroris  mudah  memanfaatkan kualitas  SDM  masyarakat  yang masih rendah untuk digalang menjadi  simpatisan  atau  pelaku  bom bunuh diri, (2) kepedulian masyarakat  terhadap  kewaspadaan terhadap terorisme masih lemah.

## III. METODE PENELITIAN
Fokus  utama  dari  penelitian ini  adalah  mengembangkan  model pencegahan dan penanganan radikalisme  dan  terorisme  berbasis kearifan nilai dan lembaga lokal, dan standar
operasional prosedur pencegahan  perilaku  radikal  dan terorisme, dan model rekayasa sosial penguatan  lembaga-lembaga  lokal desa  adat.  Berdasarkan  rasional tersebut, maka penelitian ini menggunakan desain penelitian pengembangan  tipe  “ Prototipycal Studies ”
sebagaimana yang
dikedepankan oleh Akker (1999) dan Plomp  (2001).  Hal  penting  yang perlu  diperhatikan  dalam  penelitian pengembangan adalah kualitas instrumen  model  (produk)  yang dihasilkan. Plomp (2001),
memberikan  kriteria  kualitas  produk
94
LAMPUHYANG Vol. 12  No.2 Juli  2021 p-ISSN : 2087-0760; e-ISSN: 2745-5661
yaitu: valid (merefleksikan pengetahuan state-of-the-art dan konsistensi  internal),  mempunyai nilai  tambah  ( added  value ),  praktis, dan efektif.
Secara umum, Plomp (2001), menyatakan bahwa pelaksanaan
penelitian  pengembangan  meliputi tiga fase yaitu: fase analisis hulu-hilir ( front-end analysis ), fase pengembangan prototipe ( prototyping phase ), dan fase penilaian  ( assessment  phase )  atau evaluasi sumatif. Sumber data primer untuk  menjawab  tujuan  penelitian adalah  wawancara  pada  masyarakat desa  adat  yang  ada  di  ProvinsiBali yang  berjumlah  50  responden.  Data dalam penelitian ini akan dikumpulkan  dengan:  (1)  pedoman observasi,  (2)  pedoman  wawancara klinis,  (3)  kuisioner,  (4)  pedoman studi  dokumen,  (5)  fokus  groups discussion, dan (6) interrater validity factors. Analisis data akan dilakukan dengan  menggunakan  metode  EFA dan SMART yang dipadukan dengan analisis  SaSHA  ( satisfication  stake holders appraisal ).
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1 Bentuk  Modalitas  Sosial  dan Modalitas Budaya yang
Dimiliki  oleh  Masing-Masing Desa  Adat  yang  Tersebar  di Provinsi Bali
Berdasarkan studi dokumentasi dan  penyebaran  kuisioner  diperoleh data  bahwa  secara  umum,  dari  3 Kabupaten  (Badung,  Buleleng  dan Karangasem)  yang  terdiri  dari  desa adat (desa adat legian, kuta, banyuning,  buleleng,  anturan,  abang dan desa adat macang) yang menjadi lokasi penelitian ini, rata-rata memiliki  modalitas  budaya  yang sangat  strategis  dalam  kaitannya dengan    menjaga  keutuhan  dan integritas  desa  adatnya.  Adapun modalitas  sosial  dan  budaya  yang dimiliki  oleh  desa  adat  tersebut terdiri  dari:  lembaga-lembaga  sosial keagamaan,  seperti  sekehe  santi, teruna  teruni,  pecalang,  lulu  apad, tegak  desa,  sekehe  jegog,  sekehe gong,  sekehe  jojor  dan  baris,  sekehe ebat,  sekehe  gaguruitan,  sekehe angklung,  dan  organisas-organisasi sosial  lainnya.  Keberadaan  sekehe ini  sangat  melindungi  abrasi  nilai- nilai  sosial  dan  budaya  yang  telah
95
LAMPUHYANG Vol. 12  No.2 Juli  2021 p-ISSN : 2087-0760; e-ISSN: 2745-5661
terpelihara  dengan  baimdi  setiap desa  adat.  Desa  adat  sebagai  sebuah simbolisme  hukum  adat  memiliki peran  yang  sangat  vital  dalam kaitannya  dengan  eksistensi  dan daya rekat warga desa adatnya.
Desa  Adat  di  Bali  sebagai satu  persekutuan  hukum  adat  yang diakui  dalam  kerangka  kehidupan bernegara,  secara  khusus  diatur  lagi dalam  Perda  Daerah  Tingkat  I  Bali, No.6  tahun  1986,  sehinga  semakin jelas  pula  eksistensinya.  Dengan peraturan seperti itu maka
diharapkan  desa  Adat  dapat  lebih berperan  dalam  pembangunan  yang dilaksanakan  oleh  pemerintah  baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam
penjelasan umum dari perda tersebut dinyatakan  bahwa  desa  adat  selama ini  memegang  peranan  yang  amat penting  dalam  menata  dan  membina kehidupan  masyarakat  desa  adat, maupun dalam proses pembangunan. Untuk  masa  mendatang,  desa  adat mempunyai  fungsi  untuk  menata kehidupan  masyrakat  desa  adat sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum yang  berkaitan  dengan  hukum  adat dan  kebudayan  Bali.  Fungsi  seperti
ini  akan  dapat  dijadikan  landasan bagi  kelancaran  penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka pembangunan manusia Indonesia  seutuhnya.  Bertitik  tolak dari  hal  tersebut  Desa  adat  memiliki peran strategis dalam pemberantasan radikalisme  dan  terorisme  berbasis kearifan lokal budaya yang ada.

## 3.2.  Potensi  Kekuatan  dan  Potensi
Kelemahan yang Dimiliki oleh Masing-Maisng  Desa  Adat  di Wilayah Provinsi Bali
Secara  sosiologis,  potensi kekuatan  yang  dimiliki  oleh  setiap desa  adat  yang  menjadi  lokasi penelitian  ini,  terpolarisasi  kedalam 5  kelompok  aspek,  yaitu:  aspek keagamaan,  aspek  sosial,  aspek budaya,  aspek  ekonomi,  dan  aspek politik.
Berdasarkan
studi dokumentasi  yang  telah  dilakukan dan  dilengkapi  hasil  wawancara terhadap kelompok responden, diperoleh data bahwa:
Aspek  keagamaan .  Setiap desa adat yang mayoroitas
96
LAMPUHYANG Vol. 12  No.2 Juli  2021 p-ISSN : 2087-0760; e-ISSN: 2745-5661
penduduknya beragama Hindu memiliki  potensi  kekuatan  yang berupa sikap, keyakinan, dan tindakan-tindakan nyata yang bersentuhan klangsung dengan pelaksanaan  upacara  keagamaan, dimana hal tersebut
akan mempererat  tali  temali  persaudaraan dan  sikap  salunglung  sebayantaka diantara  sesama  warga  desa  adat. Disamping  itu,  dengan  pelaksanaan upacara adat secara periodik, dimana akan  memungkinkan  setiap  warga desa  adat  bertemu,  bersinergi,  dan berkoordinasi secara langsung tentang  berbagai  hal  di  tengah- tengah  pelaksanaan  upacara,  sangat membantu    dalam  menumbuhkan kebersamaan dan terstimulinya bangunan  benteng  moralitas  yang berbasis keagamaan.
Aspek  sosial .  Keberadaan desa  adat  sebagai  sebuah  satuan komunitas  yang  sah  secara  hukum,
dimana dinamika dan tatanan
sosialnya terbangun berdasarkan nilai-nilai kekeluargaan dan gotongroyong sangat memungkinkan terbangunnya  sebuah  benteng  sosial yang  kokoh  bagi  desa  adat  serta warganya.  Aktivitas  sosial  dan
anutan nilai-nilai sosial yang demikian kental serta adanya hubungan  adat  istiadat  diantara sesama  warga  yang  diikat  secara agamis  oleh  desa  adat  sebagai simbolisme  kekuasaan  adat,  sangat membantu  warga  desa  adat  dalam menjadikan  dirinya  sebagai  sebuah modalitas  sosial  yang  sekaligus benteng bagi keutuhan dan kebertahanan desa adat itu sendiri.
Aspek  budaya .  Hampir  di setiap  desa,  aktivitas  dan  kreativitas seni  dan  budaya  yang  melahirkan berbagai bentuk produk jasa kesenian  maupun  karya  seni,  telah menjadi  sebuah  modalitas  budaya yang memungkinkan setiap desa adat terbangun menjadi sebuah komunitas unik  dari  sisi  sosiologis,  namun sekaligus merupakan sebuah kekuatan  dari  desa  adat  itu  sendiri. Hal  ini  bisa  dilihat  dari  keberadaan beberapa  organisasi  dan  lembaga budaya serta seni yang tetap eksis di setiap desa adat. Keberadaan kelembagaan  seni  dan  budaya  ini menjadi  salah  satu  karakteristik sekalugus media silaturahmi diantara warga desa  adat, sehingga bangunan sosial  dan  budaya  mereka  sebagai
97
LAMPUHYANG Vol. 12  No.2 Juli  2021 p-ISSN : 2087-0760; e-ISSN: 2745-5661
sebuah  komunitas  adat  tetap  terjaga dan terpelihara dengan baik.
Aspek  ekonomi .  Dari  sisi ekonomis, walaupunsistim pembagian  kerja  telah  terjadi  di setiap desa adat,, karena mereka juga tidak  bisa  menghindarkan  diri  dari pengaruh  global,  namun  keterikatan yang  terbangun  secara  ekonomis tetap terjadi dengan kehadiran lembaga  perkreditan  desa  (LPD) yang  menjadikan  desa  adat  sebagi pelindung  dan  sekaligus  landasan operasionalnya.  Kepemilikan  LPD oleh desa adat serta penerapan sanksi atas pelanggarannya yang disandingkan dengan awig-awig desa adat, sangat membantu keutuhan dan terbangunnya kebersamaan  diantara  warga  desa adat  secara  ekonomis.  Disisi  lain, sistim mebanjar dan menyame braya
yang merupakan instrument sekaligus  pernik-pernik    kehidupan adat istiadat di kalangan warga desa, merupakan  potensi  kekuatan  yang menjadikan desa adat itu tetap kokoh dan ajeg dari sisi pengaruh eksternal atau dunia luar,
sekalipun keberadaan  mereka  di  tengah  hingar bingar  konstelasi  global  atau  dunia
modern.
Aspek  politis .  Pada  sisi  ini, desa  adat  sendiri  merupakan  satuan komunitas  yang  berdimensi  politis, karena kepadanya dilekatkan kewenangan dan tanggungjawab politik  secara  formil.  Disisi  lain, keberadaan  desa  adat  secara  politis dapat dilihat dari ikatan tali silaturahmi  serta  kekerabatan  pilitis yang terbangun sebagai dampak dari aktivitas dan nilai kekeluargaan serta gotong  royong,  sehingga  desa  adat menjadi  bangunan  lembaga  politik yang berbasis adat. Hal ini merupakan  sebuah  potensi  kekuatan yang menjadikan desa adat memiliki bargaining  posisition  yang  sangat strategis  dalam  setiap  aktivitas pembangunan yang melibatkan warga  desanya.  Secara  politis,  desa adat akan mampu mewarnai dinamika kebijakan pemerintah formal, walapun rezim terus berganti,  namun  desa  adat  tetap dengan  ketokohan  adat  istiadatnya yang  tidak  tergantikan.  Hal  ini  bisa dilihat  dari  penyelesaian  beberapa kasus hukum atau tindakan krimininal, dimana terkadang hukum formil kalah cepat dengan penerapan
98
LAMPUHYANG Vol. 12  No.2 Juli  2021 p-ISSN : 2087-0760; e-ISSN: 2745-5661
hukum  adat,  yang  menggunakan lex specialist ,  sehingga  daya  jelajahnya jauh  lebih  cepat  dan  rinci  dalam  ha- hal tertentu.
3.3 Bentuk  Model  Revitalisasi  dan Akomodasi  Nilai-Nilai  Budaya Lokal  Masing-Masing  Desa Adat  Yang  Ada  di  Provinsi Bali
Berdasarkan  studi  lapangan yang  dilakukan,  maka  diperoleh beberapa  temuan  dimana  terdapat beberapa  aspek  yang  direvitalisasi oleh  desa  adat  dalam  rangka pemertahanan eksistensi budaya Bali kedepannya.  Adapun  aspek  budaya yang direvitalisasi tersebut
diantaranya  adalah  seni  memahat,
tari-tarian,  rutualisasi  keagamaan berbasis  adat,  serta  keberadaan lembaga-lembaga budaya atau kesenian. Kesenian tradisional, secara umum yang ada di setiap desa adat,  terkatagori  menjadi  3  (tiga) jenis atau kelompok besar, yaitu: (1) tariwali  (tarian  sakral),  yaitu  tari keagamaan  yang  keramat;  (2)  tari bebali,  yaitutari  pengiring  upacara, (3)  tari  balih-balihan  yaitu  tari-tari yang berfungsisebagai hiburan. Jenis
tari  sakral  dimaksud  adalah  (a)  tari sanghyang  dedari;(b)  tari  rejang sutri;  (c)  tari  pendet;  (d)  tari  baris gede,  tumbak,  baris  jangkang,baris palung, pusi, sraman, tekok jago; (e) topeng pajangan; (f) wayang lumah,wayang  sudhamala;  (g)  tari abuang; (h) tari bruntuk; (i) tari daka malon;  (j)  taringayap;  (k)  tari kincang kincung; (l) alat pakaian/gandar yang oleh masyarakatsetempat disakralkan. Perhatian Pemprov Bali
terhadap penguatan adat dan budaya, antara  lain,  tercermin  dari  alokasi dana  yang  relatif  cukup  besar.  Desa pakraman  sebagai  benteng  budaya Bali mendapat porsi anggaran terbesar  dan  terus  meningkat  setiap tahunnya.  Selain  itu,  Pemprov  Bali juga  terus  berupaya  meningkatkan kualitas  pelaksanaan  Pesta  Kesenian Bali  (PKB).  Bahkan,  belakangan juga  dilaksanakan  pementasan  seni Bali  Mandara  Mahalango  yang dilanjutkan dengan Gelar Seni Akhir Pekan."Program  itu  dimaksudkan memberi  ruang  yang  lebih  luas  bagi para seniman untuk mengekspresikan karya-karya mereka.  Pada  bagian  lain,  pemprov
99
LAMPUHYANG Vol. 12  No.2 Juli  2021 p-ISSN : 2087-0760; e-ISSN: 2745-5661
juga  menggandeng  Intsitut  Seni Indonesia (ISI) Denpasar untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan Taman Budaya," kata Dewa Mahendra.Hal  tersebut  diharapkan mampu  memberi  stimulan  bagi  desa pakraman  dan  berbagai  komponen terkait  dalam  melestarikan  serta mengembangkan nilai-nilai adat istiadat, seni, dan budaya.
Warga desa adat yang sebagian  besar  menganut  agama Hindu,  bahwa  alam  semesta  beserta segala  isinya  adalahciptaan  Tuhan sekaligus  menjadi  karunia  Tuhan kepada umat manusia untukdimanfaatkan guna kelangsungan  hidup  mereka.  Oleh karena  itu  tuntunansastra  Agama Hindu mengajarkan agar alam semesta  senantiasa  dijagakelestarian dan  keharmonisannya  yang  dalam pemahamannya  diterjemahkandalam filosofi Tri Hita Karana sebagai tiga jalan menuju kesempurnaan hidup,yaitu hubungan manusia dengan  Tuhan.  Hubungan  manusia dengan alamlingkungannya.
Hubungan  manusia  dengan  sesama manusia.Ritual  dalam  agama  Hindu disebut  dengan  istilah  upacara  dan
secarasusastra Hindu khususnya dalam  ajaran  Weda  disebut  dengan istilah Yadnya .Dalam  agama  Hindu banyak  sekali  dilakukan  upacara tetapi  secara  umumdikenal  ada  lima jenis yadnya yaitu  yang  disebut dengan panca  yadnya .  Setiap yadnya merupakan  suatu  rangkaian  sistem yang didalamnya terdapat unsurunsuryang saling berkaitan dan memiliki fungsi masing-masing untukterlaksananya  upacara.  Dalam upacara  terdapat  pelaksana,  sarana dan pemuputatau pemimpin upacara. Pemimpin  upacara  bukanlah  dapat dilaksanakan  oleh  sembarang  orang, tetapi  oleh  orang  suci.  Setiap pelaksanaan upacara yadnya,dipimpin oleh seorang pendeta  ( sulinggih ),  atau  Pinandhita ( pemangku ) sesuaidengan kewenangan masing-masing. Pelaksanaan upacara dapat membawamanusia pada suatu kesucian diri. Ritus upacara merupakan media untuk
umatberagama  untuk  menuju  dari yang tidak suci kearah kesucian. Hal ini  jugaditegaskan  dalam  salah  satu tujuan  ritual  atau  upacara  memiliki maksud untuk mencapai spiritual.
100
LAMPUHYANG Vol. 12  No.2 Juli  2021 p-ISSN : 2087-0760; e-ISSN: 2745-5661
Agama  Hindu  menggariskan bahwamanusia  dan  alam  semesta dibentuk  dari  unsur-unsur  yang sama,  yaitudisebut Panca  Maha Bhuta ,  terdiri  dari  Akasa  (ruang hampa),  Bayu  (udara),  Teja  (panas), Apah  (zat  cair),  dan  Pertiwi  (zat padat). Oleh karena manusia memiliki kemampuan berpikir (idep) maka manusialah yang wajib memelihara  alam  semesta  termasuk mahluk  hidup  lainnya.  Melalui penghidupan  kembali  ( revitalisasi)
nilai-nilai  kebudayaan  sebagai  hasil dari  kearifan  lokal  akan  menjadi sarana  transformasi  dalam  usaha pengkokohan  jati  diri  warga  desa adat,  khususnya  pada  generasi- generasi  muda  muda  di  setiap  desa adat lokasi penelitian. Adapun bentuk  nyata  dari  revitalisasi  nilai- nilai  budaya  yang  dilakukan  oleh setiap  desa  adat  tersebut  dapat digambarkan sebagaimana yang tersaji pada table berikut: Tabel 1.  Revitalisasi Nilai- Nilai Budaya No. Unsur Revitalisasi 1 Pemberdayaan sekehe santhi 2 Penyelenggaraan pesraman adat 3 Pemberdayaan karang taruna 4 Penguatan kelompok-kelompok pengrajin patung 5 Penguatan kelompok-kelompok kesenian 6 Pelatihan dan pewarisan tarian-tarian sakral
7 Penguatan sekehe gong kebyar 8 Pembentukan kelompom pemuda pencinta seni 9 Penguatan lembaga pertanian/Subak 10 Penguatan organisasi pecalang 11 Penguatan organisasi PKK dan KWW (kelompok wanita wirausaha) 12 Pembentukan sekehe santhi anak-anak 13 Penguatan sanggar tari 14 Penguatan awig-awig desa adat 15 Penertiban sistim kependudukan
101
LAMPUHYANG Vol. 12  No.2 Juli  2021 p-ISSN : 2087-0760; e-ISSN: 2745-5661
3.4 Model Penguatan Kelembagaan Lokal Desa Adat Sebagai Antisipasi Merebaknya Perilaku Radikalisme  dan  Terorisme di  Wilayah  Desa  Adat  yang Tersebar di Provinsi Bali
Berkaitan  dengan  eksistensi, potensi  kekuatan  desa  adat  dalam menghadapi  tindakan  radikal  dan terorisme  di  Bali,  dapat  dilihat  dari beberapa  studi  dokumentasi  yang telah  dilakukan,  dimana  diperoleh gambaran  bahwa  sejak  jaman  dulu, desa adat memiliki sebuah
“kekuatan”  yang  tersembunyi  dalam mengatasi  berbagai  persoalan  di wilayah  desanya  maupun  dalam konmstelasi  kebijakan  pemerintah formal. Studi dokumentasi
menujukkkan, bahwa desa adat Bali, desa  pakraman  atau  desa  dresta  ini memiliki  sejarah  sangat  tua  dan sudah  disebutkan  dalam  beberapa prasasti  Bali  Kuno  seperti prasasti Bwahan (Saka 947) di bawah raja Sri Dharmawangsa  Wardhana,  prasasti
Bebetin (Saka 896), prasasti Sembiran  bertahun  Saka  987.  Pada prasasti Bwahan A (Saka 916) antara lain disebutkan: karaman i wingkang ranu Bwahan. yang artinya
masyarakat  di  desa  Bintang  Danu
yaitu Bwahan.
3.5 Model Pencegahan Radikalisme  Dan  Terorisme Berbasis Nilai Dan Kelembagaan Lokal Desa Adat Pengembangan model pencegahan radikalisme dan terorisme  akan  dilakukan  melalui “pemberdayaan dan pemberian kewenangan lebih luas kepada lembaga  desa  adat”  untuk  mencegah masuknya  penduduk  baru  dengan identitas  yang  tidak  jelas,  termasuk menyeleksi  penduduk  yang  boleh tinggal  di  wilayah  desa  adatnya.  Hal ini  akan  mempersempit  ruang  gerak pelaku  radikalisme  dan  terorisme menjadikan Bali sebagai sasaran dan ajang  uju  coba  straegis  sebagaimana yang  mereka  lakukan  pada  peristiwa bom Bali I dan bom Bali II yang lalu. Sementara untuk pengembangan model penguatan kelembagaan lokal, akan dilakukan melalui pengembangan kegiatan yang
bersifat  rutin  di  setiap  banjar  yang menjadi wilayah kekuasan desa adat, sehingga secara alamiah akan
tertanam dan terkoordinasikan
102
LAMPUHYANG Vol. 12  No.2 Juli  2021 p-ISSN : 2087-0760; e-ISSN: 2745-5661
kegiatan  dan  aktivitas  masyarakat desa setempat.
Desa  adat  sebagai  sebuah komunitas  sosial  dan  budaya  pada dasarnya merupakan
sebuah persekutuan  yuridis  formil  yang keberadaannya  telah  diakui  dalam tata hukum nasional. Sebagai sebuah komunitas  formal  dengan  daya jelajah  budaya  yang  sedemikian, desa  adat  yang  ada  di  Bali  memiliki political  and  yuridis  power  yang sangat  kuat,  termasuk  di  depan institusi negara formil. Untuk menjaga  stabilitas  dan  keharmonian hidup  masyarakat  desa  adat,  maka setiap desa adat memiliki awig-awig atau peraturan khusus yang diberlakukan  dwilayahnya.  Tujuan dari  awig-awig  ini  adalah  untuk mengatur tata karma berpikir, bersikap,  dan  berperilaku  setiap warga  desa  adat  yang  menjadi tanggungjawabnya.
Dengan  pola  ini,  tidak  ada satupun  kegiatan  yang  keluar  jalur desa  adat,  karena  aka  nada  pecalang desa adat mengontrol dan melakukan pengawasan  secara  melekat  dalam periodisasi  tertentu.  Untuk  model revitalisasi  nilai  dan  lembaga  lokal, akan  dilakukan  melalui  pembinaan nilai-nilai  keagamaan  dan  budaya setempat  di  berbagai  bale  banjar (aula  pertemuan  warga  desa  adat)  di wilayah  satuan  desa  adat,  yang dipimpin  oleh  bendesa  adat  atau tokoh  desa  adat,  sehingga  sesibuk apapun  warga  desa  adat,  pasti  akan dating  untuk  mendengarkan  dan mengikuti  acara  tersebut,  karena bilamana  mereka  tidak  hadir  dalam tempo  lama,  akan  menimbulkan pertanyaan warga lain, termasuk juga pemecatan  dari  keanggotaan  desa adat.  Rasional  pengembangan model dapat disajikan pada gambar berikut.
103
LAMPUHYANG Vol. 12  No.2 Juli  2021 p-ISSN : 2087-0760; e-ISSN: 2745-5661
Gambar 1. Pengembangan Model Pencegahan Radikalisme
V. PENUTUP Berdasarkan hasil dan pembahasan  penelitian  di  atas  dapat
disimpulkan  beberapa  hal  sebagai berikut.
1. Modalitas  sosial  dan  budaya yang  dimiliki  oleh  desa  adat tersebut terdiri dari: lembaga- lembaga  sosial  keagamaan, seperti  sekehe  santi,  teruna teruni,  pecalang,  lulu  apad, tegak  desa,  sekehe  jegog,
sekehe gong, sekehe jojor dan baris,  sekehe  ebat,  sekehe gaguruitan,  sekehe  angklung, dan
organisas-organisasi sosial lainnya.
2. Secara  sosiologis,  potensi kekuatan  yang  dimiliki  oleh setiap desa adat yang menjadi lokasi penelitian ini, terpolarisasi kedalam 5 kelompok aspek, yaitu: aspek keagamaan, aspek sosial,
104
LAMPUHYANG Vol. 12  No.2 Juli  2021 p-ISSN : 2087-0760; e-ISSN: 2745-5661
aspek budaya, aspek ekonomi, dan aspek politik. 3. Responden  sebagian  besar berpendirian dan menjustifikasi  agama  bisa menjadi modal kultural dalam coraknya agama menjadi basis budaya dan tradisi. 4. Desa adat biasanya mengembangkan model penyelesaian  konflik  yang terjadi umumnya dapat diselesaikan  secara  damai oleh  lembaga  penyelesaian konflik, baik ditingkat keluarga  maupun  di  tingkat masyarakat. 5. Pengembangan model pencegahan  radikalisme  dan terorisme akan dilakukan melalui  “pemberdayaan  dan pemberian  kewenangan  lebih luas  kepada  lembaga  desa adat” untuk mencegah masuknya  penduduk  baru dengan  identitas  yang  tidak jelas,  termasuk  menyeleksi penduduk  yang  boleh  tinggal di wilayah desa adatnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Bagus,  D.G.  (2001). A  Study  on Customs  Pertaining  to  Twins  in Bali .  New  York:  Columbia University Press. Costa,  A.T.  (2003). The  Female World .  New  York:  The  Pree Press.
Depdagri,  (2006).  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  No.11  Tahun 2006 Tentang Komunitas Intelejen Daerah, Dirjen Kesbangpol Depdagri, Jakarta. Gordon.  T.  (1984). Menjadi  orang tua  yang  efektif .  Jakarta  : Penerbit Gramedia. Handerson,  J.P.  (2005)  Traditional Vilage and Customs of Balinese. Disertation:  Australia,  Deakin University.
Jenkins,  David.  (2005).  The  terorist. USA: Open University Kaler,  I.  G.  K.  (2003). Butir-butir
Tercecer tentang Adat Bali Jilid I . Denpasar: Bali Agung. Lodewijk, F. Paulus, (2002). ”Makalah  Tentang  Terorisme”, Sat-81/Gultor Kopasus, Jakarta. Mathew,  M.  B.  &  Huberman,  A.  M. (1984). Qualitative data analysis .  London  New  Delhi  : Sage Publications Beverly Hills. Mabes  POLRI.  (2003).  ”Naskah Strategi Pemberantasan Terorisme” Badan Intelejen Keamanan Mabes POLRI, Jakarta. McTitto,  C.  (2005).  “ Adat  and
Dinas:  Village  and  State  in Contemporary  Bali”.  Dalam Hildred  Geertz  (ed),  State  and society in Bali . Leiden : KLTLV Press. Menko Polhukam RI, 2006, “Pedoman Operasi Terpadu Dalam Penanganan Aksi
105
Terorisme”,  Desk  Koordinasi Pemberantasan Terorisme, Jakarta.. McKappa,  B.  (2003).  Pollution  in Paradise:  Hinduism  and  The
Subordination  of  Women  in Bali. Sociology Journal : Monash University, Melbourne.
Palguna,  I.D.  (2001). Bali  Masa Kini:  Peranan  Wanita  dalam Perkembangan Masyarakat Desa . Denpasar: P3S Bali
Dwipa.
Smelser,  W.  W.  (2002). Heilkunde und  Volkstum  auf  Bali .  :  P.T. Intermasa.
Suradinata  Ermaya.  2005.  “ Hukum Dasar  Geopolitik  dan  Geo Strategis Dalam Kerangka Keutuhan  NKRI ”.  Suara  Bebas,
Cet-1, Jakarta. Triguna,  Y.  I.  B.  (2003). Modul Teori  Konflik: Dasar Intelektual Teori Konflik. Denpasar: Fakultas Ilmu Agama, Universitas Hindu Indonesia.