## BANALITAS  KORUPSI  DI INDONESIA
(Suatu Tinjauan  Dari Perspektif  Budaya)

## I WAYAN JONIARTA

## PENDAHULUAN
Korupsi   merupakan  satu kata   yang selalu memjadi buah bibir dan menjadi isu yang  kerap up  to  date untuk  didiskusikan, dengan  kata  lain  bahwa  korupsi  merupakan fenomena  yang    cendrung    menarik perhatian  dan      mengundang  opini  publik. Dapat  disimak  pada  beberapa    media  baik media  massa,  elektronik,  maupun  media social  lainnya  yang  setiap  saat  bertambah. Pada  berbagai  media  tersebut    setiap rubriknya  cendrung  tidak  mengabaikan kasus-kasus  tentang  korupsi.  Seperti  pada era reformasi ini yaitu korupsi dalam kaitan dengan  E-  KTP,  dugaan  korupsi  Asian Games  2018,  proyek  simulator  ujian  SIM Korps  Lalu  Lintas  Polri,  kasus  korupsi Wisma  Atlet  Hambalang,  kasus  jual  beli perkara  Pemilukada  (  bila  dicantumkan semuanya  bisa  saja  akan  mempertebal halaman tulisan ini. Mencermati pernyataan tersebut tampaknya  korupsi telah mengakar dan mendarah  daging terutama  dikalangan birokrasi  pemerintahan.  Ironisnya  Kepala Kejaksaan Negeri  Pamekasan (Jawa Timur) ditangkap KPK karena menghentikan proses hukum yang ditangani akibat dari menerima suap Rp 250 juta rupiah”(Jakarta Compas.Com,  Rabu  2/8/2017).  Demikian juga “kasus  Irjen  Polisi  Joko  Susilo  yang begitu  mencengangkan  publik,  kasus  yang menjerat  Akil  Mochtar,  ketua  Mahkamah
Konstitusi, sebagai penegak, hukum, bahkan figur  penting  dalam  menjaga  koridor konstitusi di negara Indonesia,justru menghadapi kasus suap yang kian membuat redupnya wibawa hukum dan pemerintahan” (Santoso  dkk,  2014).  Hampir  setiap  hari komentar, umpatan yang menjengkelkan,memuakkan  ,  marah,  dan hal-hal  negatif  lainnya  atas  dampak  masif dan  semakin  menjamurnya  perilaku  korupsi di  Indonesia.  Seperti    disaksikan    terutama dalam  tayangan  televisi  bahwa  tersangka, terdakwa, dan bahkan terpidana seakan-akan tidak  malu  dan  tampak  tidak  ada  rasa berdosa  pada  saat    menggunakan  baju bertulskan  koruptor.  Justru  diantara  mereka tersenyum  seolah  tanpa  ada  rasa  bersalah dan tidak takut dikurung dalam jeriji besi.
Bila dicermati, begitu banyak pandangan  ahli  yang  mengartikan  korupsi. Wignjosubroto dalam Salma (2014) mengemukakan    bahwa        “Korupsi  berasal dari  bahasa  Latin  ‘corruptus’  (merusak habis-habisan).  Sehingga,  bisa  diartikan bahwa  korupsi  merupakan  tindakan  yang merusak  secara  keseluruhan  kepercayaan masyarakat  kepada  pelaku  korupsi,  yang bahkan  juga  bisa  menghancurkan  seluruh sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara”            Sementara  itu,  di  sisi  lain, korupsi  (corrupt,  corruptie,  corruptio)  juga bisa  bermakna  kebusukan,  keburukan,  dan
Banalitas Korupsi di Indonesia.....(I Wayan Joniarta)
kebejatan.
Intinya, korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan
yang diberikan  publik  atau  pemilik  untuk kepentingan  pribadi  (Alatas  dalam  Salma, 2014).  Korupsi  secara  sederhana  dipahami sebagai  upaya  menggunakan  kemampuan campur  tangan  karena  posisinya  untuk menyalahgunakan  informasi,  keputusan, pengaruh,  uang  atau  kekayaan  untuk kepentingan keuntungan dirinya (Haryatmoko  dikutip  Santosa  ,dkk,  2014). Huntington dalam Salama (2014) mendefinisikan korupsi sebagai “behavior of public  officials  which  deviates  from accepted  norms  in  order  to  serve  private ends”.  Selanjutnya  dialih  bahasakan  bahwa korupsi merupakan perilaku yang menyimpang  dari  norma-norma  yang diterima  dan  dianut  masyarakat  dengan tujuan  untuk  mendapatkan  keuntungan pribadi  yang  dilakukan  oleh  para  pegawai publik.  Ini  berarti  korupsi  terjadi  tidak  jauh dari  wewenang  dan  kekuasaan.  Dengan demikian  dapat  dipahami  bahwa    korupsi bisa  dilihat  dari  dua  sisi  yang    kontradiktif, artinya    diberikan    kewenangan    yang seharusnya  untuk  kesejahteraan  masyarakat umum,  tetapi  disalah  gunakan  menjadi untuk  keuntungan  diri  sendiri.  Selanjuttnya Purwantari  dikutif  oleh  Salama  (2014) mengatakan  “praktik  korupsi  tidak  lagi hanya  sebatas  kejahatan  struktural  dan pelanggaran  moral,  tapi  lebih  dari  itu, korupsi telah menciptakan banalitas korupsi. Banal,  sama  artinya  menjadikan  korupsi sebagai  sesuatu  yang  lumrah,  biasa,  wajar, bahkan menjadi prinsip penggerak kehidupan sehari - hari”.
Sebagian  masyarakat    cendrung menganggap    praktek    korupsi    sebagai
masalah sosial  yang identik  dengan penyakit kronis  yang  semestinya  segera  diberantas. Meminjam    analogi  kedokteran  yaitu    Ibarat mengamputasi  kanker    ganas,  diamputasi disuatu  bagian  tubuh    bisa  saja  sepintas kelihatannya hilang namun kenyataan kanker ganas  tersebut  menjalar  menyerang  saraf yang  lainnya  karena  penyakit  tersebut  sudah menyatu  dengan  darah.  Demikian  pula diandaikan  menggosok  gigi,  pada  saat digosok  tampak  tak  ada tahi gigi,  tetapi dalam  berselang  beberapa  saat  kemudian aklivitas  makan  akan  dilakukan  sehingga muncul tahi gigi  yang  baru,  begitu selanjutnya.
Korupsi sebenarnya dapat ditinjau dari berbagai perspektif seperti perspektif hukum, perspektif  ekonomi,  perspektif  politik, perspektif psikologis. Tulisan ini mencermati korupsi di Indonesia terutama dari perspektif budaya.  Adapun    yang  mendasari    tinjauan dari  perspektif  budaya  karena  sepanjang perjalanan  pengelolaan  negara  cendrung terdapat  berbagai  gejala-gejala  kebudayaan yang mendorong korupsi mudah dilakukan di setiap  lembaga  negara.  Untuk  lebih meyakinkan dapat dicermati korupsi pada era sebelum  kemerdekaan,  setelah  kemerdekaan sampai  era  reformasi  sekarang.  Tuntutan pemberantasan korupsi yang paling memuncak  pada  saat  tuntutan  reformasi
yang  terjadi  tahun  1998,  namun  sampai  saat ini koruposi masih bersifat massif.
Fenomena tersebut memunculkan keinginan  untuk  meninjaunya  kenapa    justru dengan  semakin  banyak  aturan  dan  lembaga yang  menangani  korupsi  justru  korupsi semakin membudaya di Indonesia

## KORUPSI DI INDONESIA DALAM PERJALANANNYA
Mencermati kondisi Indonesia dalam perkembangannya,      tampaknya  korupsi tetap lestari atau bila boleh dikatakan sudah membudaya  sejak  lama,  sehingga  cendrung dianggap  wajar  para  pelaku  dalam melakukan  korupsi,  walaupun  disisi  lain dikatakan  “korupsi  di  tanah  negeri  ibarat warisan  haram  tanpa  surat  wasiat” (Pendidikan  Anti-Korupsi  untuk  Perguruan Tinggi,  2011  :  39).  Walaupun  berbagai upaya  telah  dilakukan  baik  melalui  aturan hukum,  pencerahan  moral,  dan  sejenisnya
untuk memberantas korupsi, tetapi kenyataannya  korupsi  tampaknya  tetap lestari.  Untuk  meyakinkan  bahwa  korpsi telah  mendarah  daging  di  Indonsia  perlu kiranya  mengadakan  penelusuran  terhadap perjalanan    sistem  pemerintahan  yang pernah  diterapkan  di  Indonesia.  Untuk itulah  melalui  tulisan  ini  akan  dicoba mendapatkan  informasi    tentang  situasi  dan
kondisi  sebelum  Indonesia  merdeka  dan setelah merdeka.
“Sejarah  sebelum  Indonesia  merdeka sudah  diwarnai  oleh  budaya  tradisi  korupsi yang  tiada  henti  karena  didorong  oleh  motif kekuasaan,  kekayaan  dan  wanita”  (Rahayu, 2013).  Ternyata    pada  jaman  kerajaan sebutan  tahta,  harta  dan  wanita  sudah  saling bergandengan. Hal tersebut dapat diperkirakan sebagai faktor penyebab runtuhnya    raja-raja  pada  jamannya.  Seperti dikatakan      bahwa  “sebenarnya  kehancuran kerajaan-kerajaan  besar  (  Sri  Wijaya,  Maja Pahit  dan  Mataram)  adalah  karena  perilaku korup dari sebagian besar para bangsawannya” (Rahayu,  2013). Selanjutnya Mochtar Lubis dan James C. Scott (Indriana : 2013)  bahwa  ”...  bahkan  budaya  korupsi sudah  berakar  dari  orang-orang  terdahulu yaitu pada masa kerajaan di mana kekuasaan bertumpu  pada birokrasi  patrimonial dalam kerangka  kekuasaan feodal ” Korupsi  pada jaman  kerajaan  merambah  pada  tataran dibawah raja, Sebagai pendukung pernyataan tersebut    Rahayu    (2013)  mengemukakan    ” Budaya  yang  sangat  tertutup  dan  penuh keculasan  itu  turut  menyuburkan    budaya korupsi…  Tidak  jarang  abdi  dalem  juga melakukan  korup  dalam  mengambil  upeti (pajak)  dari  rakyat  yang  akan  diserahkan kepada  Demang  (Lurah)  selanjutnya  oleh
Banalitas Korupsi di Indonesia.....(I Wayan Joniarta)
Demang akan diserahkan
kepada
Turnenggung”. ……………..+
Teriring    runtuhnya  pemerinahan  – pemerintahan  jaman  kerajaan  di  Indonesia, selanjutnya pada saat Indonesia dijajah oleh
Belanda  selama  tiga  setengah  abab, tampaknya  pemerintah Belanda memahami betul    karakter  bangsa  Indonesia.    Seiring
dengan itu dikatakan bahwa “.
……penyebab  utama  mudahnya  bangsa asing (Belanda) mampu menjajah Indonesia sekitar 350 tahun), lebih karena perilaku elit bangsawan  yang  korup,  lebih  suka memperkaya  pribadi  dan  keluarga,  kurang mengutamakan  aspek  pendidikan  moral, kurang memperhatikan “character  building” (  Rahayu  :(2013).  Melalui  politik devide  et imperanya, bangsa  Indonesia    cendrung mudah  ditaklukkan.    Disamping  itu  justru cara    yang  diterapkan  pada  jaman  kerajaan ditiru oleh penjajah Belanda, misalnya  hasil penelitian  Rahayu  (2013)  menyebutkan ”mengambil  upeti  dari  rakyat  kecil  yang dilakukan  oleh  raja  Jawa  ditirun  oleh Belanda ketika menguasai Nusantara ( 1800- 1942)”.
Perkembangan selanjutnya yaitu
sesudah Indonesia merdeka budaya korupsi yang sudah mengakar dan mendarah daging justru  bukannya  menghilang  tetapi  tumbuh subur,  para  koruptor  cendrung  tidak  jera
untuk  melakukan  korupsi.  Mudah-mudahan tidak  salah  apa  yang  disampaikan  dalam tulisan ini  bahwa setelah Indonesia merdeka terbagi  menjadi  Era  Orde  Lama,  Era  Orde Baru dan Era Reformasi.
Pada  era  Orde  Lama  Lembaga pemberantasan  korupsi      dikenal  dengan istilah  “Operasi  Budhi”.  Sasarannya  adalah perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga  negara  lainnya  yang dianggap  rawan  praktik  korupsi  dan  kolusi. Operasi  Budhi  ternyata  juga  mengalami hambatan.  Misalnya,  “untuk  menghindari pemeriksaan,  Dirut  Pertamina  mengajukan permohonan kepada Presiden untuk
menjalankan tugas ke luar negeri, sementara direksi  yang  lain  menolak  diperiksa  dengan dalih  belum  mendapat  izin  dari  atasan.
Rahayu (2013)
Pada  era  Orde  Baru,  pada  pidato kenegaraan  di  depan  anggota  DPR/MPR tanggal  16  Agustus  1967,  Pj  Presiden Soeharto  menyalahkan  rezim  Orde  Lama yang  tidak  mampu  memberantas  korupsi sehingga  segala  kebijakan  ekonomi  dan gelombang    protes  dan  unjuk  rasa  yang dilakukan  mahasiswa,  akhirnya  ditanggapi Soeharto dengan membentuk Komite Empat beranggotakan  tokoh-tokoh  tua  yang dianggap bersih dan berwibawa seperti Prof Johannes,  IJ  Kasimo,  Mr  Wilopo  dan  A Tjokroaminoto.  Tugas  mereka  yang  utama adalah membersihkan antara lain Departemen  Agama,  Bulog,  CV  Waringin, PT  Mantrust,  Telkom,  dan  Pertamina.

## ISSN: 2581-2424
Namun  kornite  ini  hanya  “macan  ompong” karena  hasil  temuannya  tentang  dugaan korupsi  di  politik  berpusat  di  Istana.  Pidato itu  memberi  isyarat  bahwa  Soeharto bertekad  untuk  membasmi  korupsi  sampai ke  akar-akarnya.  Sebagai  wujud  dari  tekad itu  tak  lama  kemudian  dibentuklah  Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang diketuai Jaksa Agung. Rahayu (2013)    Tahun 1970, terdorong  oleh  ketidak-seriusan  TPK  dalam memberantas  korupsi  seperti  komitmen Soeharto, mahasiswa dan pelajar melakukan unjuk  rasa  memprotes  keberadaan  TPK. Perusahaan-perusahaan negara seperti Bulog,  Pertamina,  Departemen  Kehutanan banyak  disorot  masyarakat  karena  dianggap sebagai sarang korupsi. Maraknya Pertamina tak direspon pemerintah. Ketika Laksamana Sudomo  diangkat  sebagai  Pangkopkamtib, dibentuklah Opstib (Operasi Tertib) derigan tugas antara lain juga memberantas korupsi.( Rahayu:(2013)
Jika  pada  masa  Orde  Baru  dan sebelumnya “korupsi” lebih banyak dilakukan  oleh  kalangan  elit  pemerintahan, maka  pada  Era  Reformasi  hampir  seluruh elemen penyelenggara negara sudah terjangkit  “Virus  Korupsi”  yang  sangat ganas.  Di  era  pemerintahan  Orde  Baru, korupsi sudah membudaya sekali, kebenarannya tidak terbantahkan. Orde Baru yang bertujuan  meluruskan dan melakukan koreksi  total  terhadap  ORLA  serta melaksanakan  Pancasila  dan  UUD  1945 secara  murni  dan  konsekwen,  namun  yang terjadi justru Orde Baru lama-lama rnenjadi Orde  Lama  juga  dan  Pancasila  maupun UUD  1945  belum  pernah  diamalkan  secara
murni,  kecuali  secara  “konkesuen”  alias “kelamaan”. ( Rahayu:(2013).

## ERA REFORMASI
Reformasi merupakan satu kata yang tampak  sederhana,  tetapi  bila  ditelusuri  dan dicermati  lebih  jauh  justru    mempunyai makna  yang  amat  berarti.  Reformasi diartikan  sebagai  pembaharuan,  reformation (bahasa  Inggris).  Reformasi  bertujuan membawa  Indonesia  pada  perubahan  yang besar,  teriring  dengan  turunnya  Ptesiden Soeharto  dari  panggung  politik  melalui pembacaan  teks  pidatonya  memutuskan lengser  sebagai  presiden  pada  tanggal  21 Mei  1998.  Lengsernya  Soeharto  yang selama  tiga  puluh  dua  tahun  sebagai presiden  menjadikan  bangsa  Indonesia berada  dalam  posisi  transisi. Gerakan reformasi  merupakan  jawaban  atas  krisis yang merambah berbagai bidang kehidupan, seperti  krisis  politik,  krisis  ekonomi,  krisis hukum,  dan  krisis  sosial. Berbagai  krisis tersebut merupakan faktor pemicu munculnya  gerakan  reformasi. Tak  kalah pentingnya yang amat menentukan munculnya  gerakan  reformasi  yaitu    krisis kepercayaan. Dengan  demikian  reformasi tampaknya    merupakan  suatu  gerakan  yang menginginkan perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik dan memenuhi amanah masyarakat  luas.  Tujuan  utamanya  adalah adanya  perubahan  kehidupan  dalam  bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya yang lebih baik, demokratis tak mengabaikan  prinsip kebebasan.
Bila diperbolehkan melalui  tulisan ini sepakat  bahwa  terdapat    pihak-pihak    yang
Banalitas Korupsi di Indonesia.....(I Wayan Joniarta)
diberikan  kepercayaan  oleh  masyarakat untuk    memimpin  melakukan  perubahan. Pihak-pihak itu dinamakan sebagai agent of change .  Berbagai  perubahan  yang  terjadi pada era reformasi  seperti:  1). pada bidang politik, yaitu sistem pemilu dimana pada Era Orde  Baru  pemilihan  melaui  perwakilan, namun  pada  Era  Reformasi  pemilu  secara langsung  dan  tahun  2018  mulai  mengarah pada  pemilu serentak, 2). Sistem sentralisasi pada  era  Orde  Baru  berubah  menjadi desentralisasi (otomi daerah).dan sebagainya. 3).bidang hukum, ......4)......5)....., dll. Dari beberapa perubahan  di  atas,  fenomena  korupsi termasuk  strategi  memberantas  korupsi, pembentukan  lembaga  yang  menangani korupsi seperti KPK
Tidak  sedikit    kasus  dugaan  korupsi di  Indonesia    yang  menjadi  sorotan  publik. Seperti  dikemukakan    Arini  dalam  judul Novel  Baswedan  dan  6  Kasus  Korupsi  di
Indonesia (https :www.shopback.co.id) bahwa dugaan korupsi yang tergolong besar seperti  “Kasus  korupsi  proyek  simulator ujian  SIM  Korps  Lalu  Lintas  Polri, k asus korupsi  Wisma  Atlet  Hambalang,  kasus korupsi  perizinan  kebun  sawit  yang menyeret  Bupati  Buol,  kasus  jual  beli perkara  Pemilukada, k asus  korupsi  suap pemilihan  Dewan  Gubernur  Senior  Bank Indonesia, kasus korupsi E-KTP”.
Kasus  mega  korupsi  KTP,  begitu  banyak orang  menyebutnya,  diduga  menyeret puluhan  nama  pejabat  yang  pernah  menjadi anggota DPR. Beberapa di antaranya bahkan kini  menjadi  pejabat  menteri  kabinet.  Nilai kerugian  negara  atas  kasus  ini  disebutkan mencapai Rp2,3 triliun.
www.bbc.com/Indonesia/Indonesia- 39279011, 15 Maret 2017
Pada  2010,  KPK  menjerat  26  tersangka anggota  DPR  dalam  kasus  cek  pelawat. Kasus  korupsi  pengadaan  alat  kesehatan, malah  menjadikan  pejabat-pejabat  teras  di Kementerian
Kesehatan, termasuk menterinya  Siti  Fadilah  Supari  sebagai tersangka.
www.bbc.com/Indonesia/Indonesia- 39279011, 15 Maret 2017
"KPK  juga  pernah  mengusut  korupsi pengadaan  mobil  pemadam  kebakaran,  itu melibatkan  menteri  dan  kepala-kepala daerah  di  Indonesia,"  kata  Haryono  Umar, bekas  salah  seorang  pejabat  senior  KPK dalam seminar yang sama. Kata dia, "Semua pejabat berpotensi terseret korupsi." www.bbc.com/Indonesia/Indonesia- 39279011, 15 Maret 2017
Jadi koruptor tak mesti pejabat kelas kakap, "Seorang  pegawai  rendah  pun  jika  punya kewenangan untuk menentukan seorang bisa naik pangkat atau tidak, itu juga bisa terjadi juga  korupsi,"  katanya  sambal  mengutip perkataan Lord Acton: Kekuasaan cenderung  korup,  dan  kekuasaan  mutlak menghasilkan korupsi.
www.bbc.com/Indonesia/Indonesia- 39279011, 15 Maret 2017
Menjamurnya  tindak  pidana  korupsi  tentu membuat  segenap  bangsa  Indonesia  gundah gulana.  Ternyata  korupsi  terjadi  pada pelbagai  sektor  dan  juga  kekuasaan eksekutif,  legislatif,  dan  yudikatif  serta sektor  swasta  (private  sector).  (Waluyo, 2014)
Dengan  demikian,  maka  sikap  dan  mental masyarakat  terhadap  praktik  KKN  dalam penyelenggaraan negara juga sangat menentukan  upaya  mewujudkan  tata  kelola pemerintahan  yang  baik,  bersih,  dan  bebas
KKN.  Selama  ini  tata  nilai  masyarakat hanya  menghargai  seseorang  dari  aspek materi  semata,  sehingga  sikap  masyarakat banyak mentolerir perilaku koruptif. Apalagi bila  hasil  korupsi  tersebut  sebagian disumbangkan ke masyarakat untuk kegiatan sosial  maupun  keagamaan.  Seolah-olah  hal ini  telah  menghapuskan  dosa  -dosa  para pelaku korupsi. (Waluyo, 2014)
Pada  17  Oktober  2006,  Kejaksaan  Agung Republik Indonesia mulai menayangkan foto dan  menyebarkan  data  para  buronan  tindak pidana  korupsi  yang  putusan  perkaranya telah  berkekuatan  hukum  tetap.  Data  dan foto 14 belas koruptor tersebut direncanakan ditayangkan  di  televisi  dan  media  massa dengan frekuensi seminggu sekali.
Pada  kenyataannya  penyelesaian  korupsi masih  tebang  pilih  dan  pelaksanaan hukumnya masih belum maksimal. Merebaknya  kasus  korupsi  di  Indonesia bukan  hanya  kali  ini  saja,  bahkan  budaya korupsi  sudah  berakar  dari  orang-orang terdahulu yaitu pada masa kerajaan di mana kekuasaan bertumpu pada ”birokrasi patrimonial”  dalam  kerangka  kekuasaan feodal  (dalam  Mochtar  Lubis  dan  James  C. Scott,  1988:  18).  Warisan  birokrasi patrimonial kita telah menimbulkan birokrasi  nepotisme,  yang  memberi  jabatan atau  jasa  khusus  pada  sanak  dan  sahabat. Dalam  lingkungan  seperti  ini  berbuat korupsi  dianggap  sebagai  sesuatu  yang wajar saja. (Indriana, 2013)
Kehadiran  birokrasi  patrimonial tidak  hanya  dalam  bentuk-bentuknya  yang tradisional,  melainkan  juga  dalam  bentuk- bentuknya  yang  baru,  seperti  badan pengawas  keuangan  negara,  inspektur jenderal  di  tiap  kementrian,  parlemen,  alat penuntut  umum,  dan  sebagainya.  Tetapi bentuk-bentuk  modern  ini,  yang  tetap dikuasai oleh nilai-nilai birokrasi
patrimonial yang lama tentu tidak mempunyai  kekuatan  untuk  menghalangi berkembangnya  korupsi.  Malahan  kita  lihat betapa  si  pengawas  ikut  korupsi  dengan yang  diawasinya.  Malahan  sampai-sampai alat  penyidik,  penuntut  umum,  dan  hakim sendiri banyak terlibat dalam tindak korupsi. Seperti  kasus  yang  populer  akhir-akhir  ini, yaitu  kasus  yang  dilakukan  oleh  ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar. Dalam kasus  ini  Akil  Muchtar  tidak  bermain sendiri,   bahkan  mantan  ketua  Mahkamah Konstitusi itu menyeret beberapa nama yang ikut  andil  di  dalamnya  (lihat Suara Merdeka , 4/10/13). Ini merupakan tamparan besar bagi para pengak hukum Indonesia. Korupsi mungkin mencakup nepotisme atau sikap  suka  memberi  jabatan  kepada  sanak famili,  serta  mengadakan  penggelapan. Dalam  kedua  hal  ini  terdapat  perangsang dengan  pertimbangan  tidak  wajar.  Jadi, korupsi  sekalipun  khusus  terkait  dengan penyuapan atau penyogokan. Jadi keduanya dalah  istilah  umum  yang  mencakup penyalahgunaan  wewenang  sebagai  hasil pertimbangan demi memperoleh keuntungan pribadi.  Dalam  arti  yang  seluas-luasnya, korupsi mencakup penyalahgunaan kekuasaan  serta  pengaruh  jabatan  atau kedudukan  istimewa  dalam  masyarakat untuk  maksud-maksud  pribadi.  Lebih  lanjut Salomonson  (dalam  Mochtar  Luis  dan James  C.  Scott,  1988:  18)  menyatakan penyalahgunaan  kekuasaan  telah  berakar dalam  perdagangan  swasta,  baik  di  dalam maupun  di  luar  negeri,  dan  meluas sedemikian  rupa  dalam  takaran  tak terbayangkan. (Indriana, 2013)
Pertama, faktor  politik  atau  yang  berkaitan dengan  masalah  kekuasaan.  Lord  acton (1902)  bahkan  menyatakan  kecenderungan kekuasaan  pada  tindakan  korupsi  dan kekuasaan  yang  berlebihan  mengakibatkan korupsi  yang  berlebihan  pula.  (Indriana, 2013).

## Banalitas Korupsi di Indonesia.....(I Wayan Joniarta)

## TIPE KORUPSI DI INDONESIA
Tempo dikutip oleh Salama ( 2014) menyebutkan bahwa “ada dua bentuk/tipe korupsi yang bisa dilihat dari hasil penelitian ini, yaitu korupsi dengan tipe sistemik dan sistematik”
A. Tipe Korupsi Sistemik
B. Tipe Korupsi Sistematik

## Era Reformasi
Belakangan  kasus-kasus  korupsi  merebak pula di sejumlah DPRD era Reformasi.

## DAFTAR ACUAN
1.Dwi Lapriesta Ratmahesarani Nyoman  A  Martana,  ANALISIS TERHADAP KEBIJAKAN 2.PEMERINTAH DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI  UPAYA  MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH(CLEAN    GOVERNANCE) ProgramKekhususanHukumPemerintah
an FalkutasHukumUniversitasUdayana
3.Modul  Pendidikan  Anti  Korupsi
Untuk Perguruan Tinggi  (2013)
4.Nadiatus  Salama,  2014,  Motif  dan Proses  Psikologis  Korupsi  ,    JURNAL
PSIKOLOGI  VOLUME  41,  NO.  2,
DESEMBER 2014: 149 – 164 5.Bambang Waluyo, Optimalisasi Pembrantasan  Korupsi  Di  Indonesia  ,  Orasi Ilmiah  dalam  rangka  Dies  Natalis  ke14 Fakultas  Hukum  UPN  Veteran  Jakarta, tanggal 24 April 2014. 6.KPK: Ada kasus korupsi yang lebih besar dari KTP-Elektronik, ( www.bbc.com/Indonesia/Indonesia- 39279011 , 15 Maret 2017)
7.Daftar  kasus  korupsi  di  Indonesia,Dari Wikipedia  bahasa  Indonesia,  ensiklopedia bebas
8 Minggu, 29 Desember 2013 Postur  korupsi  di  Indonesia,Oleh  Hanifa Indriana,Kurikulum dan Teknologi Pendidikan
Fakultas  Ilmu  Pendidikan,  Universitas Negeri
Semarang,hanifaindriana@gmail.com
9.Pidato  Kebudayaan  Mochtar  Lubis Menguak Enam Sifat Manusia Indonesia
Manusia Indonesia memiliki sifat yang khas. Setidaknya  itu  yang  disampaikan  Mochtar Lubis  dalam  pidato  kebudayaan  di  Taman Ismail Marzuki pada 6 April 1977
10.Amin  Rahayu,  SS  (Sejarah  Korupsi  di Indonesia): *Penulis adalah Analis informasi  llmiah  pada  Pusat  Dokumentasi dan Informasi Ilmiah – LIPI, Pengajar llmu Sejarah, Sosiologi dan Tata Negara.
Penulis adalah Dosen FISIP UNDIKNAS Program Studi Ilmu Administrasi Negara