Satria Unggul Wicaksana Prakasa / Pendidikan Anti-Korupsi & Sadar Administrasi Penduduk Pengawasan dan Kontrol terhadap Praktik Korupsi di Kota Surabaya / LeECOM, Vol. 5, No. 1, Mei 2023, 53–60

## PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI & SADAR ADMINISTRASI PENDUDUK PENGAWASAN DAN KONTROL TERHADAP PRAKTIK KORUPSI DI KOTA SURABAYA

## Satria Unggul Wicaksana Prakasa
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya
Abstrak : Masyarakat mitra adalah Warga RT 07, RW 04, Kel. Morokrembangan, Kec. Krembangan, Kota Surabaya. Pengurus RT setempat menghadapi ancaman dan tantangan terhadap praktik korupsi dan nir-akuntabilitas yang terjadi di sekitar mereka, salah satunya terkait dengan praktik pencaloan dan administrasi kependudukan. Program pengabdian kepada masyarakat ini berusaha memberi bekal bagi masyarakat mitra untuk memiliki kemampuan paralegal yang memperkenalkan konteks UU Tindak Pidana Korupsi, UU Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Daerah yang membahas terkait administrasi kependudukan serta potensi korupsi dan maladministrasi kebijakan publik lain- nya. Program pengabdian kepada masyarakat ini dimaksudkan untuk memahami peran pemberantasan korupsi sebagai entitas masyarakat sipil untuk pola pengawasan praktik maladministrasi kependu- dukan. Pendekatan yang dilakukan dalam implementasi program paralegal adalah penyusunan kuri- kulum sesuai kebutuhan masyarakat mitra, analisis dan observasi, pendidikan paralegal, live in/ kegiatan monitoring, dan evaluasi. Luaran dari penelitian ini adalah Jurnal Terakreditasi Sinta-2, artikel pada media massa cetak/elektronik, video kegiatan, dan laporan pengabdian masyarakat. Pelatihan paralegal diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menjadi pengawal ( watchdog ) agar pengawasan dan bahkan pelaporan terjadinya korupsi masyarakat di Kota Surabaya semakin meningkat, serta terwujudnya komitmen anti-korupsi berbasis komunitas.
Kata kunci: anti-korupsi, paralegal, maladministrasi kependudukan
Jurnal Leverage, Engagement, Empowerment of Community, Vol. 5, No. 1, Mei 2023, 53–60 ISSN 2686-2786 print / ISSN 2685-8630 online
*Corresponding Author. e-mail: satria@fh.um-surabaya.ac.id

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara hukum seba- gaimana tertuang dalam konstitusinya yakni da- lam UUD 1945, hal tersebut berdampak terha- dap segala yang terkait dengan negara dan ke- bangsaan akan diatur oleh hukum, dari itu akan tercipta keamanan (order) dan kepastian sehing- ga akan bermuara pada kemanfaatan yang sangat berdampak pada masyarakat luas. Adagaium “ equality before the law ” harus diartikan terbu- kanya akses terhadap keadilan bagi masyarakat di satu sisi, dan mengantisipasi korupsi sebagai musuh demokrasi di sisi yang lain (Gunawan, 2020).
Korupsi di Indonesia dewasa ini melibatkan pemerintah dan legislatif (khususnya DPR-RI) sebagai elit politik yang secara langsung maupun tidak langsung melakukan tindakan korupsi, baik dalam aspek pengadaan barang dan jasa, suap, gratifikasi, dan sebagainya. Termasuk di sektor birokrasi dan perizinan yang menyebabkan iklim bisnis di Indonesia sangat erat dengan praktik suap dan pungutan liar (pungli), dan hal tersebut diperparah dengan korupsi di sektor peradilan yang menyebabkan institusi tersebut sulit meng- hasilkan pengadilan yang berprinsip adil dan tidak memihak ( fair and impartial court ) (Mer- krle, 2018).
Satria Unggul Wicaksana Prakasa / Pendidikan Anti-Korupsi & Sadar Administrasi Penduduk Pengawasan dan Kontrol terhadap Praktik Korupsi di Kota Surabaya / LeECOM, Vol. 5, No. 1, Mei 2023, 53–60
Korupsi tanpa kontrol sosial juga akan menyebabkan penegakan hukum lemah dan cen- derung permisif terhadap praktik transaksional dalam pemberantasan korupsi, legitimasi peme- rintah untuk mencegah pemberantasan korupsi juga pada posisi yang lemah, karena mereka menikmati proses jalannya pemilihan umum/ Pemilu ( election ) yang korup dan menyebabkan produk perundang-undangan yang dihasilkan juga cenderung kompromis pada upaya pele- mahan pemberantasan korupsi, serta korupsi berdampak pada penurunan pendapatan dari suatu negara, dan membuat investor lebih memi- lih suap untuk investasi pada negara yang per- misif korupsi. Oleh karena itu, prinsip akunta- bilitas dan kontrol sosial menjadi pilihan mutlak agar tatanan kenegaraan tidak dirusak oleh prak- tik korupsi (Prakasa, 2020).
Kehadiran paralegal di tengah masyarakat yang belum memahami hukum sangat penting da- lam memberi penyadaran bagi masyarakat untuk memahami mekanisme ajudikas maupun non- ajudiksi apa yang dapat ditempuh, khususnya ber- kaitan dengan hak-hak dasar warga negara yang terlanggar akibat praktik korupsi. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 dilaksa- nakan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Sihombing, 2019).
Masyarakat miskin yang kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh keti- dakmampuan mereka untuk mewujudkan hak- hak konstitusional yang dirugikan akibat praktik korupsi. Memberi penyadaran hukum merupakan tugas semua pihak, termasuk mahasiswa dan per- serikatan Muhammadiyah dalam rangka mencari akar masalah yang dihadapi, dan memulihkan hak-haknya yang terlanggar, khususnya berkena- an dengan dampak korupsi yang terjadi (Wiratra- man H. P., Mempertimbangkan Kembali Orientasi Gerakan Bantuan Hukum Indonesia, 2016).
Program ini diharapkan dapat menjadi pe- ngembangan dari penelitian yang telah dilaksana- kan sebelumnya dengan judul “Muhammadiyah & Mitigasi Risiko Korupsi Bansos Covid-19: Peran Muhammadiyah Jawa Timur & Gerakkan Anti-Korupsi Melalui Pendekatan Participatory Action Research (PAR)” yang mampu menjabar- kan konteks potensi korupsi. Program pengab- dian kepada masyarakat ini diharapkan menjadi langkah berkelanjutan agar memastikan bahwa korupsi, di Kota Surabaya dapat dicegah dengan partisipasi masyarakat secara mandiri, dengan pendidikan hukum yang dilakukan.

## METODE PELAKSANAAN
Konsep paralegal sejatinya memberikan pe- mahaman dan teknik keterampilan masyarakat umum di bidang hukum, baik mekanisme non- ajudikasi (mediasi, negosiasi, lobbying , pemantau- an mandiri, dan sebagainya), serta kerja-kerja dalam kerangka ajudikasi (gugatan, penuntutan ganti kerugian, proses persidangan, dan pelapor- an maladministrasi) yang berhadapan dengan persoalan hukum. Pelanggaran HAM serta men- jadi korban dari praktik korupsi yang terjadi di sekitarnya (Deney, 2014).
Pendidikan paralegal tidak hanya diperun- tukkan bagi mahasiswa, namun juga bagi ke- lompok masyarakat lainnya untuk perjuangkan hak-haknya, seperti petani, nelayan, pekebun, dan pekerja kasar agar dapat mengadvokasi hak-haknya.
Masyarakat dapat membangun suatu para- digma mandiri dalam rangka membela dan meng- advokasi hak-haknya yang terlanggar akibat prak- tik korupsi bersama dengan paralegal melalui akronim ITPOSMO, yang merupakan singkatan dari: I yang kaitannya dengan “informasi” atas praktik korupsi yang dilakukan dan dampkanya
Satria Unggul Wicaksana Prakasa / Pendidikan Anti-Korupsi & Sadar Administrasi Penduduk Pengawasan dan Kontrol terhadap Praktik Korupsi di Kota Surabaya / LeECOM, Vol. 5, No. 1, Mei 2023, 53–60
terhadap masyarakat; T yang berarti “teknologi”, di mana masyarakat dapat memanfaatkan ber- bagai macam kanal media sosial dan media massa untuk mempelajari ilmu hukum yang tidak pernah dipelajari sebelumnya (Prakasa, 2019); P yang berarti “proses”, menunjukkan adanya derivasi isu dari individu terhadap kelompok- kelompok yang sadar dan termobilisasi secara alamiah untuk mengadvokasi hak masyarakat; O yang berarti “objektif ”, mengumpulkan ba- nyak data secara aktual, dengan pendekatan kajian dan eksaminasi atas informasi tersebut sehingga tujuan dari pengawalan dari proses kebijakan publik dan penggunaan anggaran tidak terjebak praktik korptif; S yang berarti “ skill ”, dibutuhkan kemampuan dan teknik serta kompe- tensi dalam rangka pengawasan praktik koruptif; M yang berarti “manajemen”, perlu membuat struktur organisasi secara mandiri sehingga gerakkan yang dilakukan rapi dan terarah; dan O yang terakhir adalah “olah sumber daya lain”, khususnya meningkatkan kesadaran masyarakat sipil secara swadaya dalam membiayai proses perjuangan dan pengawalan dari praktik koruptif dengan sungguh-sungguh (Richard, 2012).
Melalui konsep pendidikan paralegal ini, diharapkan dapat membangun jaring laba-laba dan memperluas pengaruh yang dihasilkan dari pendidikan hukum yang didapatkan, dan dapat dipraktikkan pada masyarakat luas dalam rangka pengawasan dan antisipasi praktik korupsi yang terjadi di sekitar masyarakat mitra.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pendidikan Hukum Berbasis Praktik
Pendidikan hukum di Indonesia menghadapi persoalan untuk tidak beranjak pada status quo mempertahankan pendidikan hukum sejak za- man penjajahan Belanda. Hal ini kemudian men-
jadi refleksi bahwa perlu adanya perubahan paradigma pendidikan hukum dengan persoalan krusial kemasyarakatan, seperti pelanggaran HAM, kerusakan lingkungan, serta praktik ko- ruptif. Pendidikan hukum tersebut sering kita sebut dengan pendidikan hukum berbasis sosio- legal (W.Nalle, 2015).
Paradigma pendidikan hukum berbasis sosio-legal, tidak hanya bertujuan menghasilkan orang-orang yang menguasai bidang hukum ca- kap terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, namun juga mampu mengembangkan ilmu hu- kum dengan perkembangan masyarakat, hukum dan etika, hukum dan perlindungan masyarakat adat, serta hukum yang berpandangan atas hak asasi manusia (HAM), serta menghasilkan sarja- na hukum yang adaptif sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam rangka memben- tuk budaya anti-korupsi masyarakat (Wiratraman H. P., 2019).
Artinya, pendidikan hukum berbasis sosio- legal menjadi “kunci” dalam membentuk karak- ter peserta paralegal yang kemudian dapat bertin- dak sebagai agen dalam rangka menyebarluaskan cara pandang dan pemahaman hukum tersebut yang berguna bagi masyarakat luas serta aplikatif dalam mewujudkan perubahan masyarakat yang lebih mengedepankan prinsip anti-korupsi dan akuntabilitas (Wiratraman & Putro, 2019).

## Profil Masyarakat Mitra
Nama Wilayah Kelurahan Morokrembangan Lurah SITI NURHAJATI, S.H., M.H. Alamat Kantor Sedayu IV / 30 Telepon Kantor (031) 3520401 WNI Total WNI Laki-laki Perempuan 5,859 6,136 11,995 Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Satria Unggul Wicaksana Prakasa / Pendidikan Anti-Korupsi & Sadar Administrasi Penduduk Pengawasan dan Kontrol terhadap Praktik Korupsi di Kota Surabaya / LeECOM, Vol. 5, No. 1, Mei 2023, 53–60

## Lokasi PKM
Morokrembangan sendiri ialah salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Krembangan Surabaya. Morokrembangan sendiri memiliki 9 RW dan 99 RT, dengan jumlah penduduknya kurang lebih 49.254 jiwa, di antaranya 24.726 warga berjenis kelamin laki-laki, dan 24.528 warga berjenis kelamin perempuan ( Dinas Ke- pendudukan Catatan Sipil Kota Surabaya, 26 Juni 2020 ). Dari banyaknya RW hanya beberapa orang saja yang memahami bagaimana cara menggunakan Website Dukcapil. Fakta adanya bantuan administrasi kependudukan dengan mu- dah dan tidak ribet (menggunakan calo) yang membuat masyarakat lebih memilih jasa tersebut agar dapat mengurus administrasi kependuduk- annya.
Eksistensi kepemilikan hak status hanya sebagai formalitas bagi masyarakat Morokrem- bangan. Namun, banyak sekali kepala keluarga yang memiliki lebih dari satu Kartu Keluarga (KK), kebanyakan masyarakat ini sangat sering melakukan pernikahan sirih tanpa tau segala risiko yang akan ditanggungnya, begitu pula dengan tata cara kepengurusan administrasi
kependudukan hal ini juga akan berefek terhadap adat/budaya yang melekat dan tidak bisa diubah mengenai status penduduk yang seharusnya wajib dimiliki setiap penduduk. Apalagi jika mengingat apabila kepengurusan ataupun struktur RT dan RW tidak sesuai dengan aturan atau sistem yang berkesinambungan dengan tugasnya masing- masing. Hal ini memicu adanya pendorong untuk melakukan korupsi yang berkelanjutan, walau- pun ringan namun hal ini bisa menjadi bibit dari korupsi tersebut. Jadi goal untuk situasi ini ialah tertatanya administrasi struktur RT/RW yang sistematis, menghindari calo, dan upaya bagaimana anak dari hasil nikah sirih dapat tercatat di dispenduk.
Morokrembangan salah satu kelurahan yang terpadat di Surabaya, namun warganya belum tertib administrasi, indikasinya banyak anak yang belum memiliki akta, dan belum masuk dalam Kartu Keluarga atau bahkan belum memiliki Kartu Keluarga.
Banyak dari mereka yang tidak tertib ad- minduk dikarenakan:
1. merasa ribet mengurusnya 2. malas mengurus
Gambar 1 Penyuluhan Anti-Korupsi bagi Warga Kel. Morokrembangan
Satria Unggul Wicaksana Prakasa / Pendidikan Anti-Korupsi & Sadar Administrasi Penduduk Pengawasan dan Kontrol terhadap Praktik Korupsi di Kota Surabaya / LeECOM, Vol. 5, No. 1, Mei 2023, 53–60
3. gaptek
4. secara kependudukan kurang jelas, salah satunya banyak yg melakukan nikah sirih sehingga ketika memiliki anak tidak bisa mendapatkan akta dan sebagainya.
Hal tersebut membuat adanya oknum-ok- num yang tidak bertanggung jawab memberikan kemudahan pengurusan adminduk (calo). Di mana sekali menguruskan bisa meraup hingga Rp100.000,00. Hal tersebut menjadi dasar pen- tingnya melakukan pendidikan anti-korupsi dan sadar administrasi kependudukan untuk meng- antisipasi terjadinya praktik fraud dan suap yang menjadi cikal bakal dari tindak pidana korupsi.

## Penyadaran Masyarakat terhadap Agenda Anti- Korupsi
Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pembe- rantasan Korupsi (UU No.30/2002) yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (UU No.19/2019) sebagai dasar hukum formil tentang kewenangan dari KPK. Sementara itu, terkait dengan tindak pidana korupsi sebagai dasar hukum materiil, kita bisa merujuknya pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No.31/1999) diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU No.20/2001), serta perundang-undangan terkait yang ada di Indo- nesia. Pada Undang-Undang Tipikor, dikenal beberapa jenis delik korupsi yang diakui, yaitu (1) suap; (2) penggelapan; (3) pemerasan; (4) permufakatan jahat tindak pidana korupsi; (4) korupsi pengadaan barang dan jasa; (5) gratifi- kasi; dan (5) korupsi yang merugikan keuangan negara (Prakasa, 2020).
Ruang masyarakat sipil anti-korupsi sebagai garda terdepan dalam agenda pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana korupsi, hal terse- but telah dituangkan dalam Pasal 41 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan sebagai berikut.
1. Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut.
a. hak mencari, memperoleh, dan memberi- kan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.
b. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan in- formasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
d. Hak untuk memperoleh jawaban atas per- tanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu pa- ling lama 30 hari.
e. Hak untuk memperoleh perlindungan hu- kum dalam hal sebagai berikut.
1) Melaksanakan haknya sebagaimana di- maksud dalam huruf a, b, dan c.
2) Diminta hadir dalam proses penyeli- dikan, penyidikan, dan di sidang peng- adilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan per- aturan perundang-undangan yang berla- ku.
3. Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Satria Unggul Wicaksana Prakasa / Pendidikan Anti-Korupsi & Sadar Administrasi Penduduk Pengawasan dan Kontrol terhadap Praktik Korupsi di Kota Surabaya / LeECOM, Vol. 5, No. 1, Mei 2023, 53–60
4. Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimak- sud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perun- dang-undangan yang berlaku dan dengan me- naati norma agama dan norma sosial lainnya. 5. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Apalagi saat ini dalam portal KPK-RI dike- nal platform KPK Whistle Blower’s System (KWS), yang memberikan akses secara daring bagi masyarakat sipil anti-korupsi untuk mela- porkan praktik koruptif di sekitarnya serta ber- sifat anonim. Hal ini menjamin hadirnya keaman- an dan kerahasiaan data masyarakat sipil.
Namun, tidak menutup kemungkinan dike- tahuinya identitas pelapor karena jaringan pre- man dan mafia yang terorganisasi dan mampu digerakkan koruptor beserta kroninya dapat me- represi dengan mudahnya masyarakat sipil yang menjadi saksi dan/atau memiliki fakta-fakta hu- kum untuk mengungkap berbagai macam modus operandi koruptif yang dilakukan oleh pejabat publik, pengusaha, maupun aparat penegak hu- kum (Prakasa, 2019).
Korupsi tanpa kontrol sosial juga akan menyebabkan penegakan hukum lemah dan cen- derung permisif terhadap praktik transaksional dalam pemberantasan korupsi, legitimasi peme- rintah untuk mencegah pemberantasan korupsi juga pada posisi yang lemah, karena mereka menikmati proses jalannya pemilihan umum/ Pemilu ( election ) yang korup dan menyebabkan produk perundang-undangan yang dihasilkan serta kebijakan yang dikeluarkan juga cenderung kompromis pada upaya pelemahan pemberan-
tasan korupsi, serta korupsi berdampak pada penurunan pendapatan dari suatu negara (Moe- ne, 2016). Oleh karena itu, prinsip akuntabilitas dan kontrol sosial menjadi pilihan mutlak agar tatanan kenegaraan tidak dirusak oleh praktik korupsi.
Tentu dalam kondisi ini posisi masyarakat sipil amatlah rentan. Padahal partisipasi masya- rakat sipil, baik langsung maupun tidak langsung dengan serangkaian kerja pemberdayaan, partisi- pasi masyarakat sipil, dan mengawal berbagai macam praktik tindakan koruptif yang dilakukan baik pejabat publik maupun pengusaha menga- wal jalannya kebijakan dengan nilai anti-korupsi. Dengan demikian, partisipasi masyarakat sipil anti-korupsi sangat berpengaruh dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta mengawal jalannya pembangunan dengan transparan dan akuntabel (Hough, 2015).
Ancaman dan serangan balik koruptor de- ngan jaringan preman dan mafianya sungguh membuat posisi masyarakat sipil anti-korupsi dalam keadaan rentan, maka dari itu hadirnya paralegal yang dilakukan oleh kader IMM Komi- sariat Yustisia dalam rangka penyadaran masya- rakat terhadap agenda anti-korupsi diharapkan mampu melindungi partisipasi publik atas penga- walannya terhadap praktik koruptif, seraya tetap memproteksi kebebasan dan keamanan menyam- paikan informasi dan data praktik koruptif baik pejabat publik, pengusaha, maupun aparat pene- gak hukum di sekitar kita (Basu, 2018).

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepa- da Kepala LPPM UM Surabaya atas support materiil dan immaterial sehingga dapat mengikuti kegiatan konferensi serta menjadi Dosen Pem- bimbing Lapangan (DPL) terbaik pada KKN
Satria Unggul Wicaksana Prakasa / Pendidikan Anti-Korupsi & Sadar Administrasi Penduduk Pengawasan dan Kontrol terhadap Praktik Korupsi di Kota Surabaya / LeECOM, Vol. 5, No. 1, Mei 2023, 53–60
UM Surabaya 2022. Demikian pula bagi Peme- rintahan Kel. Morokrembangan, Kota Surabaya yang menjadi masyarakat mitra atas segala sup- port selama kegiatan KKN berlangsung.

## KESIMPULAN
Program pengabdian kepada masyarakat ini berusaha memberi bekal bagi masyarakat mitra untuk memiliki kemampuan paralegal yang mem- perkenalkan konteks UU Tindak Pidana Korupsi, UU Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Daerah yang membahas terkait administrasi ke- pendudukan. Selain itu, juga potensi korupsi dan maladministrasi kebijakan publik lainnya. Program pengabdian kepada masyarakat ini di- maksudkan untuk memahami peran pemberan- tasan korupsi sebagai entitas masyarakat sipil untuk pola pengawasan praktik maladministrasi kependudukan.

## DAFTAR RUJUKAN
Basu, K. (2018). Institution Governance and the Control of Corruption. New York: Palgrave MacMillan.
Butt, S. (2014). Assessing judicial performance in Indonesia: the court Corruption Crimes. Crime Law Soc Change, Vol. 62 , 603–
619.
Deney, L. (2014). Overcoming the State/Non- state Divide: An End User Approach to Security and Justice Reform. International Peacekeeping Volume 21, 2014 - Issue 2: Security Sector Reform , 251–268. Detik.com. (2020, 12 07). Pukat UMS Sebut Hukuman Mati Koruptor Bansos Jadi Efek Jera Luar Biasa. Diambil kembali dari Detik.com: https://news.detik.com/berita- jawa-timur/d-5285205/pukat-ums-sebut-
hukuman-mati-koruptor-bansos-jadi-efek- jera-luar-biasa/2.
Gunawan, B. P. (2020). The Development of In- donesia as the Rule of Law Based On 1945 Constitution before and After Amend- ments. YURISDIKSI: Jurnal Wacana Hukum dan Sains, 17(1) , 64–73.
Hough, S. V. (2015). People power and anti- corruption; demystifying citizen-centred approaches. Crime Law Soc Change, Pub- lished by Springer Science+Business Me- dia Dordrecht, 64 (23–35 ), 20–21. Kemmis, S., McTaggart, R., & Nixon, R. (2014).
The Action Research Planner: Doing Criti- cal Participatory Action Research. Singa- pore: Springer Science+Business Media. Latif, Y. (2012). Inteligensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Abad Ke-20. Jakarta: Democracy Project. Merkrle. (2018). Indonesia Overview of Corrupt- ion and Anti-Corruption. Berlin: Transpar- ency International.
Moene, K. (2016). Corruption Control. Crime Law Soc Change, Vol. 66 , 147–163. doi:10. 1007/s10611-016-9618-6.
Prakasa, S. U. (2019). Anti-Corruption Survi- vor, Academic Freedom, and the Chal- lenges. PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, Vol. 4, No. 2 , 162–173. Prakasa, S. U. (2019). Garuda Indonesia-Rolls Royce Corruption, Transnational Crime, and Eradication Measures. Lentera Hukum,
Vol. 3, No. 3 , 407–424.
Prakasa, S. U. (2020). Social Control Move- ment as a Corruption Eradication Instru- ment in Indonesia. Wacana Hukum, Vol. 26, No. 1 , 21–30.
Richard, H. (2012). Understanding success and failure of anti-corruption initiatives. Crime,
Law and Social Change, 58(5), doi:10.1007/ s10611-011-9361-y , 533–549.
Satria Unggul Wicaksana Prakasa / Pendidikan Anti-Korupsi & Sadar Administrasi Penduduk Pengawasan dan Kontrol terhadap Praktik Korupsi di Kota Surabaya / LeECOM, Vol. 5, No. 1, Mei 2023, 53–60
Sihombing, E. N. (2019). Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Ma- syarakat Miskin. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 6(1) , 70–77.
Transparency International. (2018). Indonesia Overview of Corruption and Anti-Corrup- tion. Berlin: Transparency International.
W. Nalle, V. I. (2015). The Relevance of Socio- Legal Studies in Legal Science. Mimbar Hukum, 27(1) , 179–192.
Wiratraman, H. P. (2016). Mempertimbangkan Kembali Orientasi Gerakan Bantuan Hu- kum Indonesia. Veritas Et Justitia, 2(2) , 466.
Wiratraman, H. P. (2019). The Challenges of Teaching Comparative Law and Socio- Legal Studies at Indonesia’s Law Schools.
Asian Journal of Comparative Law, 14
(Supplement S1, October) , S229-S244. Wiratraman, H. P. & Putro, W. D. (2019).
Tantangan Metode Penelitian Interdisi- pliner dalam Pendidikan Hukum Indone- sia. Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 31, No.
3 , 403–415.
Zuber-Skerritt, O. (2016). The action research planner: doing critical participatory ac- tion research. Journal: Educational Action Research, Vol. 24, No. 1 , 150.