## PANCASILA: Jurnal Keindonesiaan
Volume 4 Issue 1, April 2024 P-ISSN: 2797-3921, E-ISSN: 2797-3018 DOI: / 10.52738/pjk.v4ix.522 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Struktur Ekonomi Pancasila (Pancasilanomics)

## Arif Budimanta
Ketua Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah
Abstrak: Sistem Ekonomi Pancasila dibangun untuk menentukan arah dan pedoman bagi perekonomian Indonesia. Sistem Ekonomi Pancasila digali dari nilai-nilai luhur bangsa dan pemikiran yang dikembangkan oleh para pendiri bangsa, sehingga penerapan Sistem Ekonomi Pancasila akan memperkuat tata nilai dan budaya Indonesia dalam mencapai  tujuan  bersama,  yakni  keadilan  dan  kemakmuran.  Sistem  Ekonomi  Pancasila  lebih  mengutamakan keseimbangan sosial, bukan keseimbangan pasar. Dengan corak Ekonomi Pancasila yang tidak anti pasar, negara menerima  kondisi  persaingan  pasar  selama  dalam  koridor  adil  dan  sehat.  Gagal  memahami  dan  membedakan pengelolaan  ekonomi  berdasarkan  Pancasila  dan  pasar  bebas  akan  melahirkan  suatu  kebijakan  yang  saling bertabrakan satu dengan yang lain. Hasilnya, pemerataan hasil pembangunan tidak akan pernah terwujud.
Kata Kunci: Akses; Keadilan; Ketimpangan; Pasar; Pembangunan; Sistem Ekonomi Pancasila.

## I. Strukturisasi Keadilan Sosial
Kondisi ketimpangan yang masih mencolok di Indonesia tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Ketimpangan yang tidak ditanggapi dengan upaya transformasi dan dibiarkan berkembang dapat menimbulkan akibat serius, yakni pertumbuhan ekonomi yang stagnan dan bahkan cenderung melambat 1,2,3 hingga pengentasan kemiskinan yang lebih lambat 4 serta meningkatnya risiko konflik sosial 5 . Di atas itu semua, membiarkan perekonomian bekerja apa adanya yang tidak didasari atas kemanusiaan yang adil dan beradab, sama saja membiarkan yang lemah menjadi santapan yang kuat. Untuk itu, kedudukan manusia dalam sistem perekonomian menjadi penting.

## 1.1 Kedudukan Manusia dalam Sistem Perekonomian
Dalam buku “ Principles of Economics ” yang ditulis oleh Greg Mankiw, disebutkan bahwa manusia  melakukan  tindakan  ekonomi  dengan  dasar  rasionalitas.  Mereka  menimbang  nilai material  ekonomi  berdasarkan opportunity  cost,  insentif  dan  margin  dengan  tujuan memaksimalkan keuntungan 6 .
Dengan  konsep  ekonomi  seperti  yang  disampaikan  oleh  Mankiw,  terjadi  eksploitasi  alam dan  perbudakan  manusia  yang  tidak  pernah  berakhir,  serta  munculnya  neokolonialisme  dan
1 Cingano, F. (2014). “Trends in Income Inequality and Its Impact on Economic Growth”. OECD Social, Employment, and Migration Working Papers, No. 163, OECD Publishing. https://www.oecd.org/els/soc/trends- in-income-inequality-and-its-impact-on-economic-growth-SEM-WP163.pdf
2 Polacko, M. (2021). Causes and Consequences of Income Inequality – An Overview. Statistics, Politics and Policy , 12 (2), 341-357. https://doi.org/10.1515/spp-2021-0017
3 Shen, C., & Zhao, X. (2023). How does income inequality affects economic growth at different income levels? Economic Research-Ekonomska Istraživanja , 36 (1), 864–884. https://doi.org/10.1080/1331677X.2022.2080742
4 Haroon Jamal (2006). Does Inequality Matter for Poverty Reduction? Evidence from Pakistan's Poverty Trends. The Pakistan Development Review, 45(3), 439–459. doi:10.2307/41260772
5 Esteban, J. M. (2018). Inequality and Conflict. Journal of Income Distribution® , 27 (1), 1–25. https://doi.org/10.25071/1874-6322.40379
6 Mankiw, G. (2017). Principles of Economics (8th ed.). Singapore: Cengage learning asia.
neoimperialisme.  Suasana  menjadi  tidak  damai  dan  timbul  kekacauan  yang  merugikan kehidupan kemanusiaan itu sendiri karena stabilitas sosial, ekonomi, dan ekologi terganggu.
Tindakan  ekonomi  yang  semata-mata  didorong  oleh  rasionalitas  dan  insentif  semata dapat digambarkan seperti persamaan berikut.
Berbeda  dengan  pandangan  Mankiw,  dalam  perspektif  Ekonomi  Pancasila,  manusia terlibat  dalam  tindakan  ekonomi  sebagai  resultante  dari  tiga  dimensi  nilai:  manusia  sebagai makhluk Tuhan, manusia sebagai makhluk sosial, dan manusia sebagai makhluk individu. Oleh karena itu, tindakan ekonomi berlandaskan Pancasila tidak hanya didasarkan pada kepentingan material semata, tetapi juga memperhatikan kepentingan imaterial yang terkait dengan sosial dan ketuhanan dalam posisi yang seimbang.
Gambar 1. Konsepsi Manusia dalam Ekonomi Pancasila 7
Pemikiran  Ekonomi  Pancasila  tentang  posisi  manusia  dirumuskan  dalam  bentuk persamaan berikut:
Persamaan 𝑓 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑥) menggambarkan  bagaimana  tindakan  ekonomi  dalam  ekosistem kehidupan  yang  berlandaskan  Pancasila  dipengaruhi  oleh  tiga  dimensi.  Dimensi  pertama, 𝑓 𝐼𝑛𝑑 (𝑥) ,  merupakan  dimensi  manusia  sebagai  makhluk  individu  yang  harus  memenuhi kebutuhan alamiah dan materialnya, seperti kebutuhan makan, kebutuhan bersosial, termasuk mempertahankan hidup serta berkeluarga.
Dimensi  kedua, 𝑓 𝑆𝑜𝑐 (𝑥) ,  yakni  dimensi  manusia  sebagai  makhluk  sosial.  Sebagai makhluk sosial, tindakan manusia dipengaruhi oleh motivasi-motivasi sosial, di mana manusia perlu  berinteraksi  dengan  orang  lain  untuk  memenuhi  kebutuhan  fisik,  emosional,  dan psikologisnya. Kehidupan sosial juga memberikan kesempatan kepada manusia untuk belajar,
7 Budimanta, A. (2022). Konsepsi Ekonomi Pancasila. Konsep dan Implementasi Sistem Ekonomi Kerakyatan. Jakarta: Badan Riset dan Inovasi Nasional.
berbagi informasi dan pengetahuan, serta membentuk nilai dan norma sosial yang penting bagi kelangsungan hidup.
Kedua  dimensi  tersebut  masih  belum  cukup.  Hakikat  manusia  dilengkapi  dengan dimensi  ketiga, 𝑓 𝐺 (𝑥) ,  yaitu  dimensi  manusia  sebagai  makhluk  Tuhan.  Dimensi  ini  mengacu pada pandangan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai entitas tertinggi dengan tujuan tertentu dalam suatu rencana yang lebih besar.
Sebagai  contoh,  bagi  seorang  individu  dengan  latar  belakang  agama  Islam,  tindakan ekonominya tidak hanya untuk mencari rezeki bagi kepentingan dunia, tetapi juga untuk mencari keberkahan akhirat. Dalam konteks ini, terdapat  dua insentif yang berbeda. Pertama, insentif keduniaan  dalam  bentuk  laba  atau  upah.  Kedua,  insentif  keakhiratan  dalam  bentuk  pahala. Contoh lainnya adalah saat penulis bertemu dengan seorang perempuan yang merupakan pelaku usaha kerajinan tas yang telah berorientasi ekspor dan memiliki omzet mencapai miliaran rupiah. Ketika  dia  ditawari  kredit  untuk  mengembangkan  usahanya,  dia  dengan  tegas  menolak  dan mengatakan, " tidak, terima kasih, sudah cukup". Tentu saja, sikap ini bertentangan dengan nilai- nilai ekonomi yang umumnya terdapat dalam buku teks yang lebih mengutamakan pertumbuhan dan ekspansi bisnis.
Di sini terlihat adanya tiga dimensi yang terkandung: dimensi individu, dimensi sosial, dan  dimensi  ketuhanan.  Ia  merasa  telah  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  dan  keluarganya, berhasil menciptakan lapangan kerja bagi banyak orang, serta mampu memberikan sedekah dari keuntungan  yang  diperoleh.  Hal  ini  merupakan  salah  satu  praktik  ekonomi  yang  tidak  hanya mengutamakan  akumulasi  kapital,  tetapi  juga  melibatkan  aspek  sosial  dan  ketuhanan  dalam menjalankan tindakan ekonomi.
Contoh  lainnya  adalah  ketika  seseorang  memutuskan  untuk  membeli  makanan. Keputusan  dia  dalam  membeli  makanan  tidak  hanya  didasarkan  pada  harga,  tetapi  juga memperhatikan aspek kehalalan, terutama bagi konsumen yang beragama Islam. Di sisi lain, ada juga manusia yang mempertimbangkan aspek kemaslahatan lingkungan dengan melihat adanya logo " ecolabel", yang menunjukkan kaidah kepedulian terhadap lingkungan atau logo "fair trade" yang  menandakan  tidak  ada  unsur  eksploitasi  manusia  dalam  proses  produksinya.  Ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dalam perspektif tersebut tidak selalu didasarkan pada prinsip keuntungan maksimum ( maximum benefit).
Benar  adanya,  tidak  mudah  bagi  Sistem  Ekonomi  Pancasila  mempertemukan  antara norma yang ingin dicapai dengan fakta-fakta yang terjadi saat ini. Selalu ada jarak antara kondisi ideal dengan realitas. Namun, seperti yang dipesankan oleh Mohammad Hatta (1960), tugas kita sebagai manusia yang memiliki idealisme dan mampu berpikir kritis adalah mencari jalan sebaik- baiknya  untuk  mendekatkan  jarak  antara  realitas  yang  ada  dengan  kondisi  ideal.  Perwujudan Sistem  Ekonomi  Pancasila  merupakan  ikhtiar  bersama  yang  patut  didukung  dan  dijaga keberlanjutannya.

## 1.2 Jalan Menuju Keadilan Sosial
Selama  ini,  masalah  ketidakadilan  yang  mencolok  terutama  akibat  arena  kompetisi  yang disebut pasar tidak dapat berfungsi dengan baik, bahkan yang mayoritas senantiasa mendapatkan perlakuan  minoritas.  Pasar  yang  merupakan  arena  konflik,  kompromi,  dan  kontestasi merupakan kondisi prosesual. Dalam keadaan bebas, yang akan menguasai pasar adalah mereka yang memiliki kekuatan dan kapital berlebih. Pasar juga merupakan arena untuk mengakumulasi
kapital. Bila tidak dikendalikan oleh negara, maka pasar hanya akan menjadi alat berkembangnya kapitalisme dan imperialisme modal. 8
Pasar mempunyai kecenderungan tidak mau dikendalikan. Pasar yang tidak dikendalikan selalu akan menggusur orang miskin — bukan menggusur kemiskinan. Pasar bebas meminggirkan kelompok  ekonomi  lemah  dan  memenangkan  kelompok  ekonomi  yang  kuat,  sehingga membuat  rasio  gini  kian  melebar.  Pasar  yang  tidak  dikendalikan  telah  membuat  Indonesia kehilangan  kedaulatan  ekonomi  dan  membuat  karya  anak  bangsa  gagal  untuk  berkembang. Alhasil, perkembangan inovasi menjadi mandek 9 .
Indonesia telah mengalami banyak perubahan sistem ekonomi sebelum era penjajahan, saat penjajahan negara Barat, masa kemerdekaan, Demokrasi Terpimpin,  Orde Baru, hingga Reformasi.  Indonesia  selalu  menjadi  sasaran  para  pelaku  pasar  global,  sehingga  tidak  dapat sepenuhnya  menolak  atau  mengelak.  Walaupun  demikian,  dalam  interaksi  tersebut,  para pengambil  kebijakan  di  Indonesia  kadang  merujuk  pada  strategi  nasional  yang  telah  menjadi konsensus, yakni konstitusi. Hal tersebut membuat pasar tidak berlangsung tanpa regulasi; pasar tetap harus dapat dijangkau oleh negara untuk melindungi mereka yang lemah dan tidak berdaya dari kekuatan modal serta pengaruh politik-ekonomi. Namun, di sisi lain, misalnya, dalam sistem ketenagakerjaan, Indonesia menerapkan prinsip yang dapat dikategorikan pasar bebas dengan membiarkan sistem outsourcing yang tidak memberikan jaminan sosial apa pun bagi pekerja 10 . Di setiap periode sejarah Indonesia, para pelaku pasar dan pengambil kebijakan saling memengaruhi corak dan  arah kebijakan ekonomi  dalam panggung politik  dan ekonomi.  Ada periode  dengan  tampilnya  peran  negara  yang  sangat  kuat  dan  ada  periode  sebaliknya  dengan peran negara dikikis seminimal mungkin guna membuka peluang masuknya investasi, terutama investasi asing. Gagal dalam memahami dan membedakan prinsip pasar akan melahirkan suatu kebijakan yang saling bertabrakan satu dengan yang lain. Dengan membandingkan dua sistem ekonomi  itu,  kita  dapat  memiliki  pemahaman  yang  tepat  tentang  pasar  dengan  cara  pandang “ Barat ” dan  pasar  berdasarkan  nilai-nilai  konstitusi  Indonesia.  Hakikat  sistem  ekonomi Indonesia bertolak belakang dengan sistem ekonomi Barat (sistem liberal atau kapitalis). Sistem ekonomi  Indonesia,  yakni  Sistem  Ekonomi  Pancasila,  bertolak  dari  prinsip  kerja  sama  dan kekeluargaan.
“ Sistem Ekonomi Pancasila adalah suatu sistem pengaturan hubungan antara negara dan warga negara yang ditujukan untuk memajukan kemanusiaan dan peradaban, memperkuat persatuan nasional melalui proses usaha bersama atau gotong royong dengan melakukan distribusi akses ekonomi yang adil bagi seluruh warga negara yang dilandasi oleh nilai-nilai etik dan pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa ” 11 .
8 Arif Budimanta, Ekonomi Pancasila sebagai Sistem Ekonomi Indonesia , disampaikan dalam Seminar Pancasila dalam Taman Sari Peradaban Dunia, 3 Desember 2018.
9 Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 2011. Negara dan Pasar dalam Bingkai Kebijakan Persaingan . Komisi Pengawas Persaingan Usaha
10 Hartawan, K., & Darmadha, I. (2019). Pelaksanaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja pada Rumah Sakit Bali Medical Internasional Denpasar. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, 6(2), 1- 15. Retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/54352 .
11 Arif Budimanta, Ekonomi Pancasila, Ekonomi Kita, disampaikan dalam Seminar Sistem Perekonomian Nasional menurut Pasal 33 UUD 1945, 2012
Dalam Sistem Ekonomi Pancasila, manusia dipandang sebagai makhluk sosial. Karena itu, Sistem Ekonomi Pancasila lebih mengutamakan keseimbangan sosial, bukan keseimbangan pasar.  Keseimbangan  pasar  hanya  memperhatikan  keseimbangan  pasokan  dan  permintaan ( supply demand). Market equilibrium seperti itu tidak akan dapat berlaku adil pada masyarakat golongan  miskin  dengan  tingkat  daya  beli  lemah.  Di  situlah  bahayanya  sebuah  pasar.  Jika dibiarkan bebas, pasar akan bertingkah ugal-ugalan dan menyapu mereka yang lemah. Pelaku pasar  yang  hanya  mengutamakan  keseimbangan supply  dan  demand,  akan  selalu  memegang prinsip memaksimalkan pendapatan dan meminimalkan kerugian ( maximizing gain, minimizing loss). Untuk mendapatkan hasil tersebut, mereka menghalalkan segala cara termasuk melakukan eksploitasi sumber daya hingga manusia.
Di sinilah pentingnya mengingat kembali sila kedua dalam Pancasila yang menekankan aspek kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak hanya berlaku adil tetapi juga memiliki adab dalam  menjalankan  aktivitas  ekonomi.  Sebagai  contoh  pekerja  di  sebuah  pabrik  garmen,  ia berhak mendapatkan keadilan melalui upah yang layak serta jaminan sosial pekerja. Tidak hanya itu, ia pun berhak mendapatkan perlakuan yang beradab dari pemberi kerja. Sayangnya masih banyak pemberi kerja yang lupa akan kedua aspek ini seperti yang terjadi pada sebuah pabrik garmen yang memperlakukan para pekerja dengan cara yang tidak beradab 12 .
Mengutip Sri-Edi Swasono 13 , ada beberapa perbedaan mendasar antara Sistem Ekonomi Pancasila berdasarkan konstitusi dengan  sistem ekonomi Barat berdasarkan pasar bebas yang pro-kompetisi dan individualisme (lihat, Tabel 1).
Ekonomi Neoklasik/ Neoliberalism/Kapitalisme Ekonomi Pancasila/Ekonomi Konstitusi
• Competitive-based economics
• Free fight competition
• Daya saing ( the winner takes all)
• Cooperation-based economics
• Cooperation, treaty, alliance
• Daya kerjasama sinergis
• Liberalisme/kebebasan pribadi
• Individualisme/Asas perorangan
• Self interest
• Asas kebersamaan
• Asas kekeluargaan
• Mutual interest
• Market-sovereignty (daulat pasar)
• Profit and material satisfaction
• Self interest centered (kepentingan/ pamrih pribadi)
• People sovereignty (Daulat rakyat)
• Pursuing economic, social, ethical utilities
• Mutual interest centered (mengutamakan kepentingan bersama/sosial
• Mengutamakan modal ( capital centered)
• Maksimum keuntungan individu
• Kepemilikan bisnis berbasis individu
• Ideologi sosial: Kedermawanan, filantropi
• People centered, mengutamakan manusia
• Maksimum kesejahteraan sosial
• Kepemilikan bisnis berbasis kebersamaan
• Ideologi sosial: Hak sosial rakyat
12 Lihat https://disway.id/read/737707/viral-dapat-tekanan-setiap-hari-buruh-wanita-kerja-di-pabrik-garmen-ini- sambil-menangis dan https://www.rmoljatim.id/2023/12/30/tak-tahan-dengan-perlakuan-mandor-pekerja- pabrik-eratex-mengadu-ke-dewan
13 Sri  Edi  Swasono,  “Kurikulum  Ekonomi  Pancasila”,  disampaikan  dalam Focus  Group  Discussion Komite Ekonomi dan Industri Nasional, 2019..
Tabel 1. Perbedaan Mendasar antara Sistem Ekonomi Pancasila dengan Sistem Ekonomi

## Barat 14
Salah satu hal penting dalam praktik Sistem Ekonomi Pancasila adalah hadirnya negara dalam arena kontestasi bernama pasar. Negara hadir berpihak kepada mereka yang terpinggirkan dan tidak memiliki modal serta akses sumber daya terhadap pemain lain yang memiliki modal besar dan akses tak terbatas di semua pilar negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Mereka yang memiliki kapasitas dan pengetahuan terbatas, “harus diwongke ”, seperti kata Bung Karno, atau  “dipangku”  seperti  pendapat  Bung  Hatta.  Jangan  s ampai  mereka  yang  lemah  terus terlemahkan dan tergilas oleh financial tycoon.
Sistem Ekonomi Pancasila yang berdasarkan keseimbangan sosial akan mengutamakan kerja  sama,  gotong  royong,  tolong-menolong,  bermusyawarah,  dan  bermufakat.  Secara  garis besar,  operasionalisasi  Ekonomi  Pancasila  dapat  digambarkan  melalui  kerangka  kerja sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.
Gambar 2. Kerangka Kerja Sistem Ekonomi Pancasila 15
Kerangka kerja pada Gambar 1 menjelaskan bahwa Ekonomi Pancasila mengacu pada dasar  dan  konstitusi  negara.  Nilai-nilai  yang  terkandung  di  dalamnya  terlukis  dalam  berbagai kebijakan ekonomi, baik fiskal, moneter maupun riil. Harapannya, cita-cita luhur bangsa yang berbahagia,  sejahtera  dan  merdeka  dapat  terwujud.  Salah  satu  upayanya  adalah  dengan menciptakan kondisi yang membuat seluruh warga negara mendapatkan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
Ada tiga corak penting dalam Ekonomi Pancasila. Pertama, Ekonomi Pancasila adalah jiwa atau ruh dari ekonomi konstitusi. Kedua, sistem dan pelaksanaan Ekonomi Pancasila tidak anti pasar. Ketiga, negara hadir untuk mendukung dan menopang pelaku pasar yang lemah dan
14 Sri-Edi Swasono, “Ekonomi Pancasila dan Demokrasi Ekonomi”, disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) Kelembagaan Sistem Ekonomi, Jakarta, 21-23 Januari 2019
15 Arif Budimanta, Pancasilanomics: Jalan Keadilan dan Kemakmuran (Jakarta: Megawati Institute & Penjuru Ilmu, 2019), hal. 8.
terlemahkan. Corak itulah yang harus menjadi identitas dari Ekonomi Pancasila yang diterapkan saat pengambilan berbagai kebijakan.
Perwujudan  Ekonomi  Pancasila  dilandasi  atas  lima  pilar  utama,  yakni  pembangunan ekonomi yang berorientasi keadilan, pemenuhan hak sosial rakyat, kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara, pemerataan pembangunan, serta persatuan bangsa.
Pilar  pertama  dalam  perwujudan  Ekonomi  Pancasila  adalah  pembangunan  ekonomi yang  berorientasi  keadilan.  Prinsip  keadilan  itulah  yang  harus  dijunjung  tinggi  dan  dijadikan pegangan  dalam  setiap  proses  kegiatan  ekonomi  mulai  dari  tahap  perencanaan  hingga pelaksanaan.  Bung  Karno  pernah  menyerukan  bahwa  prinsip  keadilan  akan  hadir  ketika Indonesia  merdeka  diikuti  dengan  kehidupan  masyarakat  yang  sejahtera.  Bung  Hatta menambahkan bahwa kondisi masyarakat yang adil dan makmur, yang memuat dan berisikan kebahagiaan,  kesejahteraan,  perdamaian,  dan  kemerdekaan,  merupakan  wujud  hasil terlaksananya prinsip keadilan.
Pembangunan ekonomi yang berorientasi keadilan, merupakan pilar utama pelaksanaan Ekonomi Pancasila. Proses pembangunan harus melibatkan seluruh komponen dalam aktivitas perekonomian, sehingga semua yang dihasilkan dari pembangunan mampu menjunjung tinggi keadilan dengan tidak mengutamakan kepentingan individu ataupun golongan tertentu.
Kebersamaan melalui kerja sama secara gotong royong merupakan wujud pelaksanaan pembangunan  ekonomi  yang  melibatkan  seluruh  komponen  dan  dilakukan  bersama-sama. Pembangunan  yang  dilakukan  secara  bersama-sama  akan  mendorong  terwujudnya pemberdayaan  masyarakat  guna  menciptakan  kemandirian  ekonomi.  Kemandirian  ekonomi yang merata akan mendorong terciptanya kesejahteraan yang juga merata.
Pemenuhan  hak  sosial  rakyat  merupakan  tanggung  jawab  negara  dalam  menciptakan kondisi  adil  dan  makmur  bagi  seluruh  warga  negara.  Kondisi  adil  dan  makmur  memuat kebahagiaan,  kesejahteraan,  kedamaian,  dan  kemerdekaan.  Kebahagiaan  tercipta  ketika kebutuhan  dasar  telah  terpenuhi,  baik  untuk  diri  sendiri  maupun  keluarganya.  Kesejahteraan merupakan  perasaan  hidup  setingkat  lebih  tinggi  daripada  kebahagiaan.  Hal  tersebut memosisikan  masyarakat  berada  pada  kondisi  merasakan  keadilan  dalam  hidup  serta ketenteraman lahir dan batin.
Kedamaian muncul pada kondisi saat masyarakat merasa hidup dalam suasana damai, keluar  maupun  ke  dalam.  Sedangkan  kemerdekaan  tercipta  ketika  masyarakat  merasa  bebas untuk  menjalankan  agama  dan  berpendapat  serta  terhindar  dari  rasa  takut  dan  penindasan. Semua harus menjadi bagian penting dalam  proses pembangunan berkelanjutan. Pemenuhan kondisi  itu  pun  harus  sejalan  dengan  koridor  pembangunan  berkelanjutan  yang mempertimbangkan dampak lingkungan, sosial, dan budaya.
Kesempatan  yang  sama  bagi  seluruh  warga  negara  merupakan  kondisi  seluruh  warga negara  yang  mempunyai  kesempatan  yang  sama  untuk  mencapai  kebahagiaan,  kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam hidupnya. Hal tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Dasar bahwa setiap  warga  negara  berhak  memperoleh  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak.  Setiap kebijakan  yang  dihasilkan  harus  mempertimbangkan  adanya  penciptaan  lapangan  pekerjaan dalam  rangka  peran  negara  memberi  kesempatan  kepada  seluruh  warganya  untuk  menjadi bagian dari setiap pembangunan yang diupayakan negara.
Pemerataan  pembangunan  merupakan  sebuah  proses  keadilan  yang  diberikan  dapat dinikmati  oleh  seluruh  bangsa  tanpa  perkecualian.  Pembangunan  tidak  hanya  sebatas  dalam
bentuk infrastruktur, tetapi juga pembangunan kualitas SDM yang harus diberikan secara merata. Dalam  proses  pemerataan  pembangunan,  kemungkinan  munculnya  ketimpangan  atau kecemburuan  sosial  harus  mampu  diantisipasi  dan  diatasi  karena  berpotensi  mengancam kestabilan bernegara.
Persatuan bangsa, merupakan kondisi di mana kebijakan yang dihasilkan harus mampu mempersatukan seluruh elemen kehidupan bernegara. Sebab itu, salah satu cara untuk menjaga persatuan  ialah  sektor  usaha  yang  menyangkut  hajat  hidup  orang  banyak  harus  dikuasai  oleh negara agar negara dapat membiayai pembangunan yang dapat menjamin persatuan tetap terjaga. Di samping itu, pengelolaan dan pengembangan sumber daya sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat.
Semakin kompleks tantangan struktural yang dihadapi serta tren stagnasi pertumbuhan ekonomi domestik yang terjadi beberapa tahun terakhir ini, mendorong perlunya implementasi reformasi  struktural  berbasis  prinsip-prinsip  Ekonomi  Pancasila.  Implementasi  reformasi struktural yang tidak sesuai dengan prinsip Ekonomi Pancasila akan berdampak pada sulitnya mencapai sasaran-sasaran pembangunan ekonomi.
Percepatan  reformasi  struktural  diharapkan  tidak  hanya  sebatas  mempercepat  transisi Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi, namun juga perubahan tren angka ketimpangan dan kemiskinan ke arah yang lebih baik, yang pada akhirnya mampu menciptakan kehidupan yang layak bagi seluruh bangsa.

## II. Fenomena Ketimpangan di Indonesia
Pancasila  sebagai  pemandu  sekaligus  konsepsi  dalam  kehidupan  ekonomi  dapat  kita istilahkan dengan “ Pancasilanomics. ” Dalam operasionalisasinya, Pancasilanomics mengutamakan  distribusi  kemakmuran  terjadi  bagi  seluruh  individu,  golongan,  dan  lapisan masyarakat secara adil dan merata.
Konsentrasi  kekayaan  dan  sumber-sumber  pendapatan  yang  terjadi  di  tengah  masyarakat merupakan persoalan yang tidak kunjung usai di Indonesia. Berakhirnya kekuasaan rezim Orde Baru, sejatinya memberikan angin segar bagi peningkatan dan kesejahteraan serta keadilan sosial.
Salah satu kritik penting pada era kekuasaan Orde Baru adalah terkonsentrasinya kekuasaan dan kesempatan pada sekelompok orang. Hal itu, antara lain, ditandai dengan populernya istilah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Namun, harapan segera pupusnya ketimpangan ternyata berjalan sangat lambat. Fenomena ketimpangan masih tampak sangat kuat. Begitu pula dengan kecenderungan yang mengarah pada kondisi oligarkis.
Secara  konsep,  ketimpangan  ekonomi  mengacu  pada  bagaimana  variabel  ekonomi terdistribusi di antara individu-individu dalam kelompok, antara kelompok dalam suatu populasi atau antara negara dengan negara lainnya. Artinya, ketimpangan dapat muncul ketika terdapat perbedaan distribusi variabel ekonomi.
Perbedaan  tersebut  dapat  dilihat  sebagai  dua  lapisan  masyarakat  yang  berjarak,  yaitu lapisan atas dan lapisan bawah. Lapisan atas dapat dimaknai sebagai lapisan dengan konsentrasi kekayaan  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  lapisan  bawah  dan  begitu  pula  sebaliknya. Selanjutnya, dalam kelompok lapisan bawah, terdapat penduduk dengan kemampuan ekonomi lemah (masyarakat miskin).
Kondisi ketimpangan dapat dilihat melalui indeks gini yang menunjukkan ketimpangan pendapatan  antar-individu.  Angka  gini  Indonesia  penting  untuk  diperhatikan,  mengingat
dibandingkan dengan masa Orde Baru masih lebih tinggi. Per Maret 2023, indeks gini berada pada  angka  0,388.  Walaupun  terjadi  tren  penurunan  sejak  2014,  laju  penurunannya  tidak signifikan dan justru mengalami peningkatan pada Maret 2023 (lihat, Grafik 1).
Grafik 1. Perkembangan Rasio Gini di Indonesia 16
Selain itu, ketimpangan juga terjadi dalam penguasaan  tanah yang ditunjukkan dengan angka gini lahan yang tinggi dari waktu ke waktu, hingga mencapai 0,59 pada tahun 2023. 17 Angka ini menunjukkan sebanyak satu persen penduduk menguasai 59 persen tanah yang ada di negeri ini. Artinya dilihat dari sisi aset kepemilikan lahan, telah terjadi ketimpangan yang sangat lebar. Hal  ini  jelas  akan  menjadi  penghambat  bagi  masyarakat  khususnya  masyarakat  miskin  untuk dapat berproduksi.
Sebagian besar penduduk miskin bermata-pencaharian sebagai petani. Ironisnya, banyak dari  mereka  yang  memiliki  lahan  sempit  dan  bahkan  tidak  memiliki  lahan.  Hasil  Sensus Pertanian  2023  yang  dirilis  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  menunjukkan  bahwa  telah  terjadi pertambahan signifikan jumlah petani gurem di Indonesia, dari 14,25 juta rumah tangga pada 2013 menjadi 16,89 juta rumah tangga pada 2023. Hal ini berarti  sebanyak 60,84 persen dari pertani Indonesia hanya memiliki lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar. Dengan kondisi seperti ini,  telah  terjadi  penurunan  produksi  pangan  di  Indonesia.  Sebagai  contoh,  produksi  gabah kering giling turun dari 54,75 juta ton pada tahun 2022 menjadi 53,63 juta ton tahun 2023.
Grafik 2. Perkembangan Rasio Gini Lahan di Indonesia 18,19
16 Berita Resmi Statistik, Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia Maret 2023(Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023)
17 Badan Pusat Statistik. 2024. Sensus Pertanian 2023 .
18 Hermanto Siregar, “Penguatan Ekonomi Daerah, Pengarusutamaan Pertanian: Solusi Menghadapi Dinamika Global”, disampaikan pada Kuliah Umum Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 31 Agustus 2015
19 Badan Pusat Statistik. 2024. Sensus Pertanian 2023.
0.35 0.33 0.32 0.32 0.34 0.355 0.308 0.329 0.363 0.364 0.35 0.37 0.378 0.41 0.388 0.41 0.4130.413 0.4060.406 0.414 0.408 0.402 0.397 0.3940.3930.391 0.389 0.3840.382 0.38 0.381 0.3850.384 0.381 0.384 0.381 0.388 19 76 19 84 19 87 19 90 19 93 19 96 19 99 20 02 20 05 20 07 20 08 20 09 20 10 M ar -1 1 Se p- 11 M ar -1 2 Se p- 12 M ar -1 3 Se p- 13 M ar -1 4 Se p- 14 M ar -1 5 Se p- 15 M ar -1 6 Se p- 16 M ar -1 7 Se p- 17 M ar -1 8 Se p- 18 M ar -1 9 Se p- 19 M ar -2 0 Se p- 20 M ar -2 1 Se p- 21 M ar -2 2 Se p- 22 M ar -2 3
Ketimpangan  yang  akut  itu  menghasilkan  gejala  dan  fenomena  oligarki  di  Indonesia. Richard  Robison  dan  Vedi  Hadiz  memaknai  oligarki  sebagai  sistem  relasi  kekuasaan  yang  di dalamnya terdapat hubungan sangat kuat antara kendali politik dan akumulasi kapital. 20
Salah satu cara mengukur situasi oligarkis dalam kehidupan sosial-politik-ekonomi suatu masyarakat  adalah  melalui  Material  Power  Index  (MPI) 21 yang  dikembangkan  oleh  Jeffrey Winters.  Dalam  perspektifnya,  MPI  Indonesia  pada  2018  tercatat  sebesar  787.515. 22 Angka tersebut  menunjukkan  40  orang  terkaya  di  Indonesia  memiliki  kapasitas  politik  pertahanan kekayaan hampir 800 ribu kali lipat lebih besar dibandingkan masyarakat biasa.
Politik pertahanan kekayaan tersebut dilakukan melalui lobi, proses pemilihan umum, pembentukan  opini,  pembentukan  kebijakan  negara,  hingga  memengaruhi  agenda  politik negara.  Dengan  demikian,  seluruh  peraturan  beserta  kebijakan  yang  keluar  dari  negara  akan selalu  mendapat  tantangan  dari  oligarki  yang  terus-menerus  menjalankan  politik  pertahanan kekayaan.
Berpijak  dari  pandangan  Winters  mengenai  oligarki,  Shelly  Gottfried  dalam  bukunya melihat bahwa negara menjadi entitas penanda yang terpenting dari kelahiran dan perkembangan oligarki — faktor kekayaan bukan menjadi faktor satu-satunya. Oligarki yang dapat mengatur serta meningkatkan  kekuasaannya  terhadap  keputusan  dan  penguasaan  barang  publik  adalah  hasil yang muncul akibat bantuan dari kekuatan yang otoritatif. Kekuatan otoritatif, yang dalam hal ini adalah negara, membantu oligarki setidaknya dalam dua hal. Pertama, melindungi oligarki dari persaingan. Kedua,  mencegah  terjadinya  krisis  legitimasi  serta  kepercayaan  dari  publik.  Hal tersebut mereka tempuh dengan memengaruhi sekian banyak aktor ekonomi politik nasional. 23 Pada dasarnya, oligarki dapat meningkatkan kepemilikan dan pengaruh sosial politiknya hanya atas dasar dukungan dari negara. Negara pada konteks ini telah menjadi tempat berlindung bagi  oligarki.  Mereka  memperoleh  berbagai  jenis  perlindungan  melalui  hubungannya  dengan agen-agen negara, sehingga pengertian oligarki menjadi lebih luas. Oligarki, tidak hanya seputar
20 Lihat,  Vedi  R  Hadiz  dan  Richard  Robison, The  Political  Economy  of  Oligarchy  and  the  Reorganization  of Power  in  Indonesia (New  York:  Cornell  University  Press;  Southeast  Asia  Program  Publications  at  Cornell University, Oktober 2013).
21 Jeffrey A Winters, “Oligarchy and Democracy in Indonesia”, dalam Indonesia, Cornell University Press, No. 96, Oktober 2013, hal. 11-33.
22 Megawati Institute dan Sigmaphi, Hasil Kajian Oligarki Ekonomi di Indonesia (2019).
23 Shelly Gottfried, Contemporary Oligarchy in Developed Democracies (London: Palgrave Macmillan, 2019).
0,55 0,5 0,64 0,72 0,68 0,59 1973 1983 1993 2003
2013 2023
kumpulan orang-orang dengan kekayaan yang sangat besar, tetapi juga merupakan suatu sistem berisikan kelompok atau orang dengan posisi sosial, politik, dan ekonomi yang kuat — terutama dalam kaitannya dengan relasi aktor-negara.
Relasi aktor-negara seperti itu diperparah dengan terpaan gelombang mekanisme pasar bebas yang mengizinkan adanya liberalisasi, globalisasi, dan privatisasi. Proses tersebut kemudian memberikan jalan bagi aktor tertentu untuk dapat menguasai sumber daya mendasar di pasar, baik domestik maupun internasional. Pasar yang merupakan arena kontestasi antar-pelaku serta resultante dari pertemuan antara power dan capital 24 , jelas akan dikuasai oleh oligarki saat pelaku pasar yang memiliki kapital lebih besar dapat tampil lebih dominan dari pelaku pasar lain yang memiliki kapital terbatas.
Pasar merupakan sebuah arena pertarungan. Untuk memasukinya, pelaku sosial harus memiliki  berbagai  kapital  agar  mampu survive,  dan  bahkan  tampil  menjadi  dominan.  Dalam ekosistem  pasar,  kapital  memainkan  peran  sangat  penting,  karena  kapital-lah  yang memungkinkan orang mengendalikan nasibnya sendiri bahkan orang lain. Dalam hal ini, kapital yang  dimaksud  tidak  dibatasi  hanya  dalam  pengertian  ekonomi  bersifat  material,  melainkan dalam definisi yang lebih luas.
Dalam perspektif Pierre Bourdieu, ada empat kapital dalam masyarakat yang berperan menentukan  kekuasaan  sosial  dan  ketidaksetaraan  sosial. Pertama,  kapital  ekonomi  yang menunjukkan sumber daya ekonomi. Kedua, kapital sosial berupa hubungan-hubungan sosial yang memungkinkan seseorang melakukan mobilisasi demi kepentingan sendiri. Ketiga, kapital simbolik yang berasal dari  kehormatan dan prestise seseorang. Keempat, kapital budaya yang memiliki  beberapa  dimensi,  seperti  pengetahuan  seni  dan  budaya,  cita  rasa  budaya  ( cultural taste), serta kualifikasi formal (seperti gelar pendidikan). 25
Dalam  perkembangan  mutakhirnya,  di  pasar,  seperti  yang  juga  dikatakan  Gottfried, kekuatan ekonomi dan politik dapat saling bertemu untuk menentukan sebuah kebijakan yang dapat  menjadi  penentu  bagi  pasar  itu  sendiri  dan  negara,  termasuk  menentukan  aturan  main yang berlaku bagi sistem ekonomi dan politik. Di sinilah kemudian terjadi kontestasi power dan capital antar-pelaku. Dari sistem pasar itulah oligarki lahir dan memiliki kekayaan amat sangat besar, juga akses politik ekonomi yang luas dan dalam.
Oligarki, dalam mempertahankan struktur penguasaannya, juga melakukan konsolidasi ke  berbagai  elemen  pendukung,  seperti  melalui  pembentukan  wadah,  meningkatkan kepemilikan  terhadap  media,  dan  mendanai  lembaga  tangki  pemikir  sebagai  upaya  untuk mendesain  opini  publik.  Mereka  juga  memperkuat  dan  mengakumulasikan  posisi  ekonomi- politik  melalui  struktur  piramida  kepemilikan  atas  grup-grup  usahanya.  Struktur  penguasaan hulu hilir itulah yang kemudian akan mematikan kompetisi dan kemajuan usaha lain, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menguatnya  oligarki  juga  ditandai  dengan  sentralnya  peran  perbankan  dalam  struktur ekonomi-politik. Alokasi kredit perbankan yang bias, makin mendorong tumbuh dan kuatnya kelompok mereka. Tatkala dukungan dan dorongan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan
24 Arif Budimanta, Ekonomi Pancasila sebagai Sistem Ekonomi Indonesia, disampaikan dalam Seminar Pancasila dalam Taman Sari Peradaban Dunia, 3 Desember 2018.
25 Lihat, Michael Grenfell ( ed .), Pierre Bourdieu Key Concepts (Durham: Acumen Publishing Limited, 2008).
(OJK)  serta  pemerintah  begitu  kuat,  laju  kredit  UMKM  justru  melambat  (dari  15,66%  tahun 2013 menjadi 7,69% pada 2019 year-on-year). 26
Jika dilihat dari data porsi nilai kredit dan jangkauan yang terlayani, prioritas perbankan untuk  memberikan  perhatian  lebih  kepada  kredit  UMKM  belum  menunjukkan  hasil memuaskan.  Program  dan  kebijakan  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  yang  sangat  masif  dan didukung alokasi dana APBN yang cukup besar juga belum terlampau efektif. Porsi nilai kredit UMKM  hanya  bertahan  di  kisaran  19-20  persen.  Jumlah  rekening  kredit  UMKM  memang meningkat cukup pesat, namun baru sepertiga dari rekening non-UMKM. 27
Lantas bagaimana kondisi masyarakat bawah yang notabene tidak memiliki aset dan akses terhadap  sumber  daya  ekonomi  dengan  derajat  yang  sama  dengan  para  oligark  di  tengah kebijakan yang berjalan saat ini?
Kondisi kemiskinan menurut perhitungan BPS memang relatif membaik jika dilihat dari sisi jumlah dan persentase, walaupun laju penurunannya makin melambat dalam beberapa tahun terakhir.  Penduduk  miskin  pada  2004  mencapai  36,15  juta  jiwa  atau  16,6  persen  dari  total penduduk.  Sedangkan  per  September  2019,  jumlah  penduduk  miskin  24,5  juta  jiwa  atau  9,2 persen. 28 Hanya  saja,  BPS  menggunakan  pendekatan  kebutuhan  dasar  ( basic  needs)  dalam mengukur tingkat kemiskinan sampai saat ini. Padahal, untuk mencapai kehidupan yang layak, yang diperlukan tidak hanya kebutuhan dasar, tetapi juga hak-hak dasar ( basic rights) seperti hak untuk memperoleh akses pendidikan, akses kesehatan, akses tempat tinggal, akses pangan, akses air minum, hingga akses pekerjaan. Itulah hak-hak dasar guna membentuk masyarakat dengan tingkat kehidupan yang layak.
Jika pemerintah menggunakan konsep basic rights, jumlah warga Indonesia yang hidup dengan  kondisi  tidak  layak  mencapai  137  juta  orang  (atau  51,8%  dari  total  penduduk  masuk dalam kategori hidup tidak layak). 29 Hitungan ini dilakukan dengan memasukkan enam indikator hidup  layak,  berdasarkan  Survei  Sosial  Ekonomi  Nasional  (Susenas)  tahun  2018.  Tentu  saja angka ini masih relatif tinggi untuk ukuran sebuah negara yang telah merdeka 75 tahun lamanya.
Pemerintahan Joko Widodo sejatinya sejak awal mengatakan bahwa keadilan ekonomi menjadi  fokus  perhatian  utama,  antara  lain,  dengan  melaksanakan  corak  pembangunan  dari pinggiran 30 ,  serta  redistribusi  aset  dan  akses.  Namun,  transformasi  struktural  perekonomian Indonesia  yang  diharapkan  lebih  berkeadilan  ternyata  mengalami  hambatan  akibat  tren penguasaan  aset  dan  akses  terhadap  sumber  daya  ekonomi  yang  tidak  banyak  berubah  dan terindikasi  dikuasai  serta  dikendalikan  oleh  segelintir  pelaku  ekonomi  dengan power  besar. Tidak  mengherankan  sejak  Reformasi,  ketimpangan  di  Indonesia  belum  mengalami  tren penurunan yang berarti.
Tingginya ketimpangan ekonomi merupakan salah satu tantangan yang kini dan masih akan  dihadapi  perekonomian  Indonesia  di  masa  depan.  Fakta-fakta  sederhana  yang  telah
26 Otoritas Jasa
Keuangan, “Statistik Perbankan Indonesia”, dalam https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Pages/Statistik- Perbankan-Indonesia---Januari-2020.aspx (diakses 2 Mei 2020).
27 Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan…”.
28 Badan Pusat Statistik, “Kemiskinan dan Ketimpangan”, dalam  https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan- dan-ketimpangan.html#subjekViewTab3 (diakses 7 Mei 2020).
29 Lihat,  Sigmaphi,  “Konsep  Perhitungan  Kemiskinan  Berlandaskan  Konstitusi  dan  Cita-cita  Pendiri  Bangsa” (Jakarta: Sigmaphi, Agustus 2019).
30 Arif Budimanta, “The Concept of Jokowinomics”, dalam https://www.thejakartapost.com/news/2014/10/14/the-concept-jokowinomics.html (diakses tanggal 5 Mei 2020)
dipaparkan  di  bagian  awal  menunjukkan  bahwa  ada  ketidakmerataan  aset  dan  akses  bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan ekonomi.
Fenomena  ketimpangan  ekonomi  memang  merupakan  gejala  global  dalam  beberapa dekade ini. Dalam bukunya, Anthony Shorrocks menyebutkan, selama ini tidak ada hubungan yang  simetris  antara  pendapatan  rata-rata  masyarakat  dan share  distribusi  pendapatan  yang ditujukan  untuk  kelompok  20  persen  termiskin.  Berbagai  kebijakan  dan  sistem  kelembagaan yang berlangsung belum mampu memengaruhi proporsi distribusi pendapatan untuk kelompok termiskin itu. 31 Distribusi pendapatan yang jauh berbeda itu menjadi rintangan serius dalam usaha menekan angka kemiskinan. 32
Beberapa  data  dan  informasi  mengonfirmasi  bahwa  indikator-indikator  ketimpangan yang  disebutkan  oleh  Thomas  Piketty  dan  James  K.  Galbraith,  seperti  ketimpangan  upah, pendapatan, pekerjaan, hingga pendidikan masih terjadi di Indonesia.

## 2.1 Ketimpangan Pendapatan
James K Galbraith menyatakan bahwa penyebab utama ketimpangan adalah akses terhadap kemajuan teknologi yang tidak merata dan perbedaan akses dalam menjangkau pendidikan dan pekerjaan. 33 Sementara  Thomas  Piketty  berpendapat  bahwa  ketimpangan  timbul  akibat perbedaan  tingkat  upah,  perubahan  tren  konsumsi,  serta  perbedaan  tingkat  pendapatan  dan kepemilikan kapital. 34
Piketty juga menjelaskan turunnya ketimpangan bukanlah terjadi secara natural, seperti konsep  Kuznet,  melainkan  ada  keterlibatan  institusi  dan  kemauan  politik  serta  dampak  tidak langsung  atas  kebijakan  publik  yang  tidak  berpihak  pada  rakyat  banyak.  Dia  memaparkan bagaimana ketimpangan pendapatan terbentuk. Pendapatan ( income) dinyatakan sebagai jumlah penghasilan  dari  hasil  kerja  dan  hasil  kapital,  sehingga  ketimpangan  pendapatan  ( income inequality) merupakan kombinasi dari kedua komponen tersebut, yaitu kesenjangan dari hasil kerja dan hasil kapital.
Piketty  berkesimpulan  bahwa  pendapatan  yang  diperoleh  dari  kepemilikan  modal mempunyai  dampak  yang  lebih  besar  dalam  menciptakan  ketimpangan  pendapatan.  Dia mengilustrasikan ketimpangan pendapatan akan terjadi bila rate of return on capital lebih besar daripada tingkat pertumbuhan produksi dan pendapatan ( growth rate) atau 𝑟 > 𝑔 .
Data  dari  Credit  Suisse  menunjukkan,  10  persen  rumah  tangga  terkaya  di  Indonesia menguasai  75,3  persen  kekayaan  nasional.  Bahkan,  lebih  jauh  lagi,  1  persen  rumah  tangga terkaya menguasai 46,6 persen kekayaan nasional. 35
Fakta lain menunjukkan bahwa selama periode 2008-2018, laju pertumbuhan kekayaan 40 orang terkaya di Indonesia empat kali lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan,  laju  pertumbuhan  kekayaan  orang  terkaya  di  Indonesia  10  kali  lebih  cepat  daripada
31 Anthony Shorrocks dan Rolph van der Hoeven ( eds .), Growth, Inequality, and Poverty (New York: Oxford University Press Inc., 2004), riset dilakukan oleh the World Institute for Development Economics Research of the United Nations University (UNU/WIDER).
32 Shorrocks dan van der Hoeven ( eds .), Growth, Inequality, and….
33 Lihat, James K Galbraith, Inequality (What Everyone Needs to Know) (New York: Oxford University Press, 2016).
34 Lihat,  Thomas  Piketty, Capital  in  the  Twenty-First  Century (Cambridge:  The  Belknap  Press  of  Harvard University Press, 2014).
35 Credit Suisse Group, “Global Wealth Report 2018”, dalam https://www.credit- suisse.com/corporate/en/research/research-institute/global-wealth-report.html).
pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita (pendapatan setiap warga). Pada 2008, total kekayaan 40 orang terkaya Indonesia mencapai 21,14 miliar dolar AS. Melonjak signifikan hingga 121,92 miliar dolar AS di 2018. 36
Tidak  hanya  itu,  berdasarkan  laporan  statistik  pendapatan  periode  Agustus  2019,  ada ketimpangan pendapatan yang diperoleh antara sektor pertanian dan non-pertanian. Rata-rata pendapatan bersih per bulan yang diterima oleh pekerja bebas di sektor pertanian adalah sekitar Rp1,14 juta, sedangkan Rp1,61 juta bagi pekerja bebas di sektor non-pertanian. 37
Sementara itu, ketimpangan antara pekerja di sektor usaha formal dengan informal juga masih menjadi permasalahan  dan merupakan salah satu penyebab terbentuknya ketimpangan pendapatan. Berdasarkan International Conference of Labor Statistic (ICLS) 38 , para pekerja di sektor usaha informal tidak memiliki jaminan hukum dan hubungan ketenagakerjaan yang jelas, misalnya, terkait perlindungan sosial dan hak-hak tenaga kerja (seperti pesangon kerja, cuti kerja, cuti sakit).
Data BPS per Februari 2024 menunjukkan bahwa 59,17 persen atau sekitar 84,13 juta tenaga kerja kita merupakan pekerja informal. 39 Artinya, lebih dari separuh dari total tenaga kerja terancam memiliki jaring pengaman sosial yang rendah, serta tidak adanya hukum yang mengikat untuk menjamin tingkat upah pekerja hingga jaminan pesangon bila terjadi pemutusan hubungan kerja.
Fakta-fakta  di  atas  menunjukkan  bahwa  banyak  aspek  bermasalah  jika  dilihat  dari kacamata yang lebih jernih. Mulai dari pola, arah, strategi, implementasi dan pemerataan hasil pembangunan bangsa makin tak berpijak pada rel sebenarnya. Hasilnya, pemerataan hasil-hasil pembangunan  tidak  pernah  terjadi.  Bukan  kesejahteraan  dan  kemakmuran  yang  terjadi, sebagaimana disebutkan dalam literatur-literatur ekonomi. Sebaliknya, ketimpangan pendapatan yang makin membuncah.
Bila rate of return on capital, 𝑟 masih lebih tinggi secara signifikan daripada growth rate, 𝑔 dalam kurun waktu yang lama, maka risiko terjadinya divergensi (kesenjangan) akan semakin tinggi dan sulit diperbaiki. Artinya, seperti halnya pada abad ke-19 yang cenderung akan terjadi lagi pada abad ke-21, kekayaan yang diperoleh dari warisan akan tumbuh lebih cepat daripada pendapatan  dan  produksi.  Dalam  situasi  seperti  itu,  hampir  tak  terelakkan  bahwa  warisan kekayaan  akan  jauh  melebihi  total  pendapatan  yang  telah  dikumpulkan  oleh  kaum  pekerja selama  hidupnya,  dan  konsentrasi  kapital  akan  semakin  jauh  melejit  hingga  pada  posisi  yang secara potensial tidak akan dapat dicapai dengan prestasi kerja sebaik apa pun.

## 2.2 Ketidakseimbangan Pembangunan Antarwilayah
Dalam sejarah Indonesia merdeka, sejak  tahun  1980-an, perekonomian di Jawa dan non- Jawa memang sudah timpang. Kontribusi Jawa terhadap perekonomian nasional mencapai 52 persen. Bahkan, pada 2023 makin memburuk menjadi 57 persen meskipun sedikit mengalami
36 Forbes,  “Indonesia’s  50  Richest,”  dalam  https://www.forbes.com/indonesia-billionaires/list/  (diakses  20  Juli 2018).
37 Badan Pusat Statistik, https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/05/06/2372/tingkat-pengangguran-terbuka-- tpt--sebesar-4-82-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-04-juta-rupiah-per-bulan.html .
38 International  Labor  Organization,  “Defining  and  Measuring  Informal  Employment”,  dalam https://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/download/papers/meas.pdf (diakses 3 Mei 2020).
39 BPS mendefinisikan pekerja informal dari status pekerjaannya, yaitu mereka yang berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja keluarga, pekerja bebas di sektor pertanian dan pekerja bebas di sektor non- pertanian.
perbaikan dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 59 persen. Selama beberapa tahun terakhir, sekitar sepertiga provinsi di Indonesia masih memiliki pertumbuhan yang tidak stabil dan berada di bawah rata-rata pertumbuhan nasional. Tragisnya, kontribusi masing-masing wilayah tersebut terhadap PDB nasional tidak sampai separuh dari yang disumbang Pulau Jawa.
Grafik 3. Perkembangan Kontribusi Spasial terhadap PDB 40
Pembangunan ekonomi selama puluhan tahun memang masih terkonsentrasi di Jawa. Hanya  dalam  beberapa  tahun  belakangan  ada  upaya  penyebaran  sasaran  pembangunan  yang cukup serius oleh pemerintahan Joko Widodo, antara lain, melalui pembangunan infrastruktur di  luar  Jawa.  Kebijakan  untuk  fokus  mendorong  pemerataan  pembangunan  ke  luar  Jawa merupakan respons atas tingginya tingkat kesenjangan selama ini.
Namun,  pembangunan  infrastruktur  yang  masif  di  luar  Jawa  ternyata  belum  mampu mengubah tren  “Jawa S entris” dan  mengalihkan  arus  uang  secara  signifikan  ke  luar  Jawa. Proporsi penyaluran kredit  masih terkonsentrasi  di Pulau Jawa. Nilainya mencapai  75 persen dari total kredit yang disalurkan. Padahal, pembangunan ekonomi yang gencar dibangun di luar Jawa mestinya juga ditandai dengan terciptanya suatu sistem keuangan yang stabil dan memberi manfaat bagi seluruh masyarakat.
Institusi  keuangan  harus  berperan  melalui  fungsi  intermediasinya,  terutama  untuk mendorong  pemerataan  pendapatan  serta  pengentasan  kemiskinan  melalui  pembiayaan produktif  yang  disalurkan.  Asumsinya  adalah  seluruh  atau  sebagian  besar  penduduk  dewasa memperoleh  akses  layanan  jasa  keuangan  yang  memadai.  Itulah  yang  menjadi  asumsi  dasar wacana keuangan inklusif ( financial inclusion) dalam berbagai forum internasional.
Ketimpangan stabilitas ekonomi yang bervariasi antarwilayah, menjadi tantangan serius bagi  kualitas  pertumbuhan  ekonomi  nasional.  Bila  kondisi  itu  tidak  memperoleh  perhatian khusus,  fenomena “ Jawa  Sentris ” akan  semakin  meningkat  dan  daerah-daerah  lain  kian  sulit mengejar ketertinggalannya.

## 2.3 Ketidaksamaan Akses Pendidikan
Pemerataan  pembangunan  merupakan  proses,  tempat  keadilan  yang  diberikan  mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia tanpa pengecualian. Pembangunan tidak hanya sebatas
40 Berita Resmi Statistik, Ekonomi Indonesia (Jakarta: Badan Pusat Statistik, berbagai periode)
52.0 54.8 58.9 57.6 58.3 59.0 57.0 1983 1990 2000 2010 2015 2019 2023 Sumatera Jawa Kalimantan Sulawesi Bali & Nusa Tenggara Maluku & Papua
dalam  bentuk  infrastruktur,  tetapi  juga  pembangunan  kualitas  sumber  daya  manusia  (SDM). Salah satu di antaranya adalah ketersediaan akses terhadap pendidikan dengan infrastruktur dan kualitas pendidikan yang sama di seluruh penjuru negeri.
Pendidikan ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi dapat mencerdaskan masyarakat dan menimbulkan  kesetaraan,  namun  di  sisi  lain  menimbulkan  ketimpangan  sosial-ekonomi  jika pendidikan  yang  berkualitas  hanya  dinikmati  oleh  golongan  tertentu  saja.  Pemerintah  sendiri telah berupaya meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat melalui program Wajib Belajar 12 Tahun  mulai  dari  jenjang  pendidikan  dasar  hingga  menengah  atas.  Program  itu  merupakan peningkatan dari program sebelumnya, Wajib Belajar 9 Tahun. Negara berharap tidak ada lagi anak bangsa yang tidak mengenyam pendidikan hingga tingkat menengah atas. Namun demikian, tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam  menempuh  pendidikan  belum  menunjukkan  perbaikan yang berarti.
Sudah 75 tahun Indonesia merdeka, namun rata-rata lama sekolah saja masih menjadi persoalan besar di negeri ini, belum soal kualitas pendidikan itu sendiri. Berdasarkan laporan World Economic Forum (WEF) tahun 2019, rata-rata lama sekolah di Indonesia adalah 8 tahun, masih lebih rendah dibandingkan Korea Selatan (12,1 tahun)  dan Malaysia (10,2 tahun)  yang usianya  bahkan  lebih  muda  dibandingkan  Indonesia. 41 Hal  itu  menunjukkan  bahwa  program Wajib  Belajar  12  Tahun  yang  dimulai  sejak  2015  belum  berjalan  efektif.  Sebabnya  beragam, antara  lain,  tenaga  pengajar  ataupun  infrastruktur  pendidikan  yang  belum  merata  dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
Lantas, adakah korelasi rendahnya rata-rata lama sekolah di Indonesia dengan daya saing talenta sumber daya manusia Indonesia?
Laporan yang dirilis INSEAD tahun 2020 berjudul “The Global Talent Competitiveness Index” yang melakukan pemeringkatan daya saing negara berdasarkan kemampuan atau talenta sumber daya manusia yang dimiliki negara tersebut, menempatkan Indonesia pada posisi 58 dari 88 negara. Walaupun naik dari posisi sebelumnya yang berada di urutan 78, posisi Indonesia masih jauh di bawah Malaysia (urutan 26), apalagi Singapura di urutan 2. 42
Masih rendahnya kuantitas dan kualitas pendidikan membuat Indonesia belum mampu melahirkan tenaga-tenaga terampil. Salah satunya di bidang teknologi digital. Dari 1 juta populasi, Indonesia  hanya  menghasilkan  278  teknisi  terampil  di  bidang  teknologi  digital.  Malaysia  dan Vietnam  masing-masing  bisa  menghasilkan  1.834  dan  1.094  tenaga  terampil  digital  per  1  juta populasi. Tidak mengherankan bila Vietnam telah mendeklarasikan negaranya akan mengadopsi 5G yang dikembangkan sendiri.
Kekeringan tenaga terampil ini dapat menghambat perkembangan digital dan ekonomi secara keseluruhan. Bila Indonesia hanya menjadi pasar bagi para negara pengembang 5G, maka hal  ini  akan  berujung  pada  peningkatan  impor  jasa  telekomunikasi,  komputer,  dan  informasi (ICT) serta intellectual property rights. Jika kondisi seperti itu terus berlanjut, Indonesia akan selalu  menjadi  pengimpor  ICT  dan intellectual  property  rights  yang  memang  saat  ini  sudah memberatkan neraca pembayaran nasional.
41 World Economic Forum, “The Global Competitiveness Report 2019”, dalam http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf (diakses 3 Mei 2020).
42 INSEAD,  “The  Global  Talent  Competitiveness  Index  2020”,  dalam  https://gtcistudy.com/wp- content/uploads/2020/01/GTCI-2020-Report.pdf (diakses 2 Mei 2020).
Sejak  awal,  pentingnya  kualitas  SDM  mendapat  perhatian  khusus  dari  para  pendiri bangsa. Salah satu cita-cita luhur didirikannya bangsa Indonesia sebagaimana yang tertuang di dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 adalah "mencerdaskan kehidupan bangsa. ” Secara prinsip,  salah  satu  tugas  negara  adalah  mengembangkan  sistem  pendidikan  nasional  yang berfungsi  untuk  mengasah  kemampuan  dan  membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa  yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan untuk menghasilkan SDM yang andal dan berkualitas.
Thomas  Piketty  dalam  bukunya  telah  menjelaskan  bagaimana  pendidikan  berperan penting dalam memutus mata rantai kemiskinan dan mempersempit jurang ketimpangan. Orang miskin mengejar ketertinggalan  dari orang kaya sejauh mereka mencapai tingkat pengetahuan teknologi,  keterampilan,  dan  pendidikan  yang  sama,  sehingga  dapat  memperoleh  pekerjaan dengan tingkat upah yang layak.
Untuk  itu,  dunia  pendidikan  sebagai  pencetak  SDM  berkualitas  serta  tempat  lahirnya inovasi haruslah menjadi key driver. Bagaimana suatu negara memobilisasi pembiayaan untuk mendorong investasi skala besar di sektor pendidikan, penelitian, dan pelatihan, serta menjamin kerangka hukum sistem pendidikan yang stabil untuk menjamin efisiensi dan efektivitas, akan berdampak pada ketersediaan dan kualitas tenaga terampil di negara tersebut dikemudian hari. Anthony  Shorrocks  dalam  buku  yang  sama  juga  telah  menekankan  bahwa  pendidikan  dapat memperbaiki ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat yang selama ini terjadi. Mobilisasi anggaran yang besar harus diikuti dengan membangun sistem pendidikan yang lebih efisien. 43 Kebijakan sistem pendidikan, akses terhadap perkembangan IPTEK, serta kelembagaan sistem  pendidikan  menjadi  kunci  bagaimana  suatu  negara  mampu  beradaptasi  dengan transformasi teknologi yang berlangsung sangat cepat. SDM merupakan kunci terjadinya proses pembangunan ekonomi. Sumber daya lain tidak akan berarti apa pun tanpa didukung oleh SDM yang berkualitas. SDM yang tidak berkualitas akan sulit mengelola sumber daya yang ada secara optimal.
Pada era revolusi industri 4.0 yang berlangsung saat ini, kualitas manusia justru makin berperan  penting  untuk  memanfaatkan  kemajuan  teknologi.  Karena  revolusi  industri  4.0 menghajatkan keahlian khusus, maka kesiapan SDM menjadi tumpuan harapan. Jangan sampai manusia Indonesia hanya menjadi kuli atau jongos bangsa lain, dalam arti seluas-luasnya, karena kehilangan  kemandirian  dan  kemerdekaan  sebagai  manusia,  suatu  keadaan  yang  sangat ditakutkan oleh para pendiri bangsa kita.

## 2.4 Kehadiran Pandemi Memperburuk Keadaan
Fenomena  ketimpangan  yang  masih  mencolok  semakin  mempersulit  upaya  pemerintah dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Tatkala pandemi Covid-19 mewabah ke seluruh dunia  pada  awal  2020,  sejumlah  pemerintah  termasuk  Indonesia  mengalami  kesulitan melakukan  upaya  penanganan  di  bidang  kesehatan  dan  ekonomi – dan  kondisi  ketimpangan makin memperberat kesulitan tersebut.
Secara global, penanganan Covid-19 telah menghabiskan lebih dari 10 triliun dolar AS dan  diprediksi  berdampak  pada  penurunan  kinerja  ekonomi  global.  Nilai  tersebut  yang seharusnya  dipergunakan  untuk  menggenjot  perekonomian  dan  meningkatkan  kesejahteraan rakyat, namun di luar skenario, harus dialihkan untuk mengatasi pandemi Covid-19. Penurunan
43 Shorrocks dan van der Hoeven ( eds .), Growth, Inequality, and….
kinerja ekonomi global akibat Covid-19 patut diwaspadai mengingat dari setiap poin persentase penurunan ekonomi global, akan menyebabkan 10 juta orang jatuh miskin. 44
Hasil  riset  menunjukkan  bahwa  penduduk  termiskin  merasakan  dampak  terburuk adanya pandemi semacam Covid-19. Mereka umumnya tidak mendapatkan sistem layanan dan asuransi kesehatan yang baik, bahkan saat tidak terjadi pandemi sekalipun. Salah satu contoh tragis adalah pandemi abad ke-14, yang disebut “The Black Death” , yang bertanggung jawab atas berkurangnya sepertiga populasi dunia dengan korban terbanyak merupakan penduduk miskin. 45 Kurangnya akses informasi pada kelompok masyarakat miskin menyebabkan terjadinya misinformasi  dan  miskomunikasi  yang  mengarah  pada  ketidakpatuhan  terhadap  aturan  dan himbauan pemerintah, seperti mengabaikan physical distancing. Kepadatan populasi yang sangat tinggi,  dengan  karakteristik  pemukiman  yang  kecil,  padat,  dan  kumuh,  membuat physical distancing sulit dilaksanakan. 46
Himbauan physical distancing bagi mereka justru dapat memperburuk keadaan. Mereka harus kehilangan pekerjaan dan menutup usaha yang merupakan sumber penghasilan mereka. Hal  demikian  mengakibatkan  penurunan  daya  beli  yang  secara  tidak  langsung  memengaruhi permintaan  akan  suatu  produk.  Penurunan  permintaan  tersebut  akan  direspons  dengan penurunan produksi barang atau jasa, serta keuntungan yang diperoleh perusahaan. Alhasil, tidak sedikit  perusahaan  yang  merumahkan  atau  bahkan  melakukan  PHK  kepada  karyawannya. Kondisi  tersebut  akan  mendorong  angka  pengangguran  yang  tinggi  dan  terganggunya  sektor keuangan. Respons yang tidak memadai terhadap dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh pandemi Covid 19 berpotensi memperlebar angka ketimpangan, ketidakpuasan publik, dan melemahkan kepercayaan terhadap institusi. 47

## 3. Jalan Keadilan

## 3.1 Reformasi bagi UMKM
Kita sepakat bahwa UMKM adalah kunci. Sektor UMKM mampu menjadi tulang punggung dan  roda  penggerak  perekonomian  nasional.  Selain  itu,  UMKM  adalah  usaha-usaha  yang dimiliki dan dijalankan oleh para petani, nelayan, perempuan di pelosok daerah, tukang sayur di pasar tradisional, dan sebagainya. Karena itu, tidaklah berlebihan bila kita menyebut UMKM sebagai “ Pilar Ekonomi Kerakyatan. ”
Berdasarkan  hasil  simulasi,  UMKM  memiliki  potensi  sangat  besar  untuk  berkontribusi terhadap perekonomian  nasional.  Besarnya porsi  UMKM baik  dalam menyediakan lapangan kerja, maupun PDB menjadikan sektor usaha ini memiliki daya dorong yang kuat yang besar apabila kapasitasnya ditingkatkan. Hasil simulasi menunjukan bahwa jika 10% saja UMKM dapat dinaikan  kelas  (dari  mikro  menjadi  kecil,  kecil  menjadi  menengah  dan  menengah  menjadi besar), maka berpotensi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5 persen.
44 Faheem Ahmed et al. , “Why Inequality Could Spread Covid-19”, dalam The Lancet Public Health Journal (2 April 2020), atau https://doi.org/10.1016/S2468-2667(20)30085-2 (diakses 5 Mei 2020).
45 Ahmed et al. , “Why Inequality Could Spread…”.
46 United Nation (UN), “COVID-19 Recovery Measures Could Prevent Widening Inequalities Due To Pandemic”, Policy  Brief  #65 ,  dalam  https://www.un.org/development/desa/en/news/policy/desa-policy-brief-on-covid- 19.html (diakses 5 Mei 2020).
47 United Nation (UN), “COVID-19 Recovery Measures Could Prevent…”.

## Tabel 2. Simulasi Dampak UMKM Naik Kelas terhadap Pertumbuhan Ekonomi 48
Ikhtiar  yang  dilakukan  tidak  hanya  sebatas  peningkatan  omzet  bagi  UMKM,  tetapi  juga mendorong  agar  semakin  banyak  usaha  mikro  dan  kecil  yang  naik  kelas menjadi  usaha  skala menengah dan bahkan besar. Sebagai pilar perekonomian Indonesia, UMKM harus didorong untuk berpartisipasi lebih aktif dalam rantai perdagangan global. Untuk mencapai visi tersebut, ada beberapa transformasi struktural yang harus dipenuhi terlebih dahulu.
Pertama,  kebijakan  perpajakan.  Benar  bahwa  kita  membutuhkan  pendapatan  pajak  yang lebih besar untuk memperluas ruang fiskal yang sangat penting dalam upaya pembangunan dan pemerataan.  Namun  demikian,  perlu  disadari  bahwa  memberi “ ruang ”  lebih  lapang  kepada UMKM juga berarti memberi kesempatan kepadanya untuk mengakumulasi penghasilan yang pada akhirnya memungkinkan adanya perkembangan dalam berbagai aspek, seperti omzet, skala produksi,  hingga  penyerapan  tenaga  kerja.  Karena  itu,  pemberian  keringanan  pajak  dan pemberlakuan usaha tidak kena pajak bagi UMKM sampai dengan omzet tertentu dapat menjadi instrumen kebijakan yang efektif dalam mendukung hal tersebut.
Kedua, upaya-upaya pembiayaan. Untuk mendorong agar UMKM “ naik kelas ” , pemerintah perlu  memberikan treatment  secara  optimal  dari  sisi pembiayaan.  Rendahnya  kucuran  kredit yang  selama  ini  disalurkan  untuk  sektor  itu  harus  menjadi  bahan  renungan  pemerintah. Kemajuan teknologi seperti yang diusung dalam revolusi industri 4.0 harus dimanfaatkan untuk memahami  kebutuhan  masyarakat,  baik  yang  telah  memiliki  usaha  maupun  yang  memiliki potensi untuk membuka usaha-usaha baru. Di samping itu, teknologi harus dimanfaatkan untuk menekan  berbagai  biaya  yang  selama  ini  menjadi  disinsentif  bagi  sektor  keuangan  dalam menjangkau  dan  memfasilitasi  lebih  banyak  usaha  mikro  dan  kecil  mengakses  pembiayaan. Kemajuan teknologi digital harus diarahkan untuk menciptakan kemudahan bagi UMKM untuk mengakses pembiayaan yang murah.
Ketiga, UMKM harus diberi ruang untuk belajar dan berinovasi. Sektor UMKM harus diberi kesempatan  untuk  menggarap  usahanya  serta  mendapatkan  dukungan  dan  arahan,  sehingga proses pembelajaran dan inovasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam aktivitas ekonomi UMKM. Knowledge-based economy harus menjadi milik seluruh pelaku usaha, baik UMKM maupun usaha besar. Usaha besar seharusnya hadir bukan untuk menggantikan posisi UMKM, terutama  akibat  ketimpangan  sumber  daya,  melainkan  sebagai  aktor  yang  ikut  serta  dalam memfasilitasi dan memberikan ruang lebih lapang bagi UMKM untuk berkembang. Pemerintah Jepang  menjalankan  strategi  itu  dengan  hasil  kontribusi  sektor  UMKM  mencapai  50  persen terhadap PDB dan 54 persen terhadap ekspor nasional. 49
48 Data Kementerian Koperasi dan UMKM diolah, Inflasi diasumsikan sebesar 3,0% (yoy)
49 Lihat, Naoyuki Yoshino dan Ganeshan Wignaraja, “SMEs Internationalization and Finance in Asia” (Tokyo: IMF-JICA Conference, 2015).
Memberikan ruang kepada UMKM juga berarti menyediakan dan memberi perlindungan, sehingga usaha-usaha mikro dan kecil tumbuh secara berkelanjutan di tengah kondisi persaingan pasar yang semakin ketat. Dalam hal ini, kita perlu kembali pada nilai-nilai Pancasila di mana prinsip gotong royong dan kooperasi menjadi landasan dalam menyelenggarakan perekonomian.

## 3.2 Redistribusi Aset dan Akses
Tingginya “ ketimpangan lahan ” di Indonesia tentu membutuhkan kebijakan reforma agraria dengan  sasaran  utama  adalah  kelompok  masyarakat  miskin  yang  selama  ini  kesulitan  dalam mengakses aset produksi. Hasil simulasi yang dilakukan Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) menunjukkan, kebijakan reforma agraria mampu meningkatkan pendapatan kelompok rumah tangga penerima manfaat sekitar 15 persen per bulan. 50
Simulasi ini diukur dengan menggunakan pendekatan koefisien gini dan angka kemiskinan. Adapun target rumah tangga penerima program redistribusi lahan adalah rumah tangga miskin (11% dari total populasi) yang tinggal di perdesaan dengan pekerjaan utama di sektor pertanian. Berdasarkan data Susenas Maret 2017, kriteria rumah tangga yang memenuhi target penerima redistribusi lahan tersebut adalah sekitar 665.000 rumah tangga.
Wilayah Kondisi Awal Pasca-Simulasi Jumlah Penduduk Miskin (Juta Jiwa) Persentase Kemiskina n Gini Koefisie n Jumlah Penduduk Miskin (Juta Jiwa) Persentase Kemiskina n Gini Koefisie n Perkotaan 10,67 7,72 0,407 10,67 7,72 0,407 Perdesaan 17,10 13,93 0,320 13,47 10,98 0,316 Perkotaan+ Perdesaan 27,77 10,64 0,393 24,15 9,25 0,391
Tabel 3. Hasil Simulasi Dampak Kebijakan Reforma Agraria 51
Dari tabel di atas, tampak bahwa koefisien gini secara nasional mengalami penurunan sekitar 0,02  poin  persentase,  dari  yang  sebelumnya  sebesar  0,393  menjadi  0,391.  Sementara  itu, koefisien gini di perdesaan mengalami perubahan cukup besar dan nilainya menjadi 0,316 dari kondisi awal sebesar 0,320.
Kebijakan  tersebut  juga  mampu  menekan  angka  kemiskinan.  Persentase  kemiskinan  di perdesaan turun signifikan sebesar 2,95 poin persentase, sedangkan secara nasional turun hingga 1,39  poin  persentase.  Kebijakan  reforma  agraria  akan  semakin  optimal  jika  didukung  oleh program lainnya, misalnya disokong dengan perluasan akses pembiayaan bagi petani penerima manfaat, program peningkatan keterampilan usaha tani, serta ditunjang dengan adopsi teknologi dan dukungan untuk mengakses pasar yang lebih luas.
50 Lihat, Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Mendorong Keadilan Sosial melalui Reforma Agraria (Jakarta: Komite Ekonomi dan Industri Nasional, 2019).
51 Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Mendorong Keadilan Sosial melalui Reforma Agraria (Jakarta: Komite Ekonomi dan Industri Nasional, 2019)

## 3.3 Reformasi Pendidikan Berbasis Tridarma
Saat  ini  kita  dihadapkan  pada  sebuah  realitas  kebangsaan  dengan  segala  karakteristik  dan dinamika  sosialnya.  Revolusi  Industri  4.0  saat  ini  hendaknya  menjadi  momentum  untuk mempersiapkan sumber daya manusia dan teknologi yang kuat, tidak hanya untuk mengukuhkan posisi dalam revolusi industri saat ini, tetapi dalam revolusi-revolusi selanjutnya, seperti apa pun bentuknya nanti.
Tantangan  Revolusi  Industri  4.0  hanyalah  bagian  dalam  dinamika  dan  kompleksitas kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Keberhasilan  dalam  menghadapi  Revolusi  Industri  4.0 bukan menjadi  satu-satunya tujuan.  Hal  ini  sebagai satu di antara sekian banyak cara ( means) untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yakni memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Itulah mengapa saat menjawab tantangan-tantangan Revolusi Industri 4.0, tidak  bisa  hanya berbicara  bagaimana  dunia  pendidikan  dapat  mempersiapkan  Indonesia  dalam  menjadikan revolusi  industri  ini  sebuah  kesuksesan.  Justru,  harus  dilihat  bagaimana  segala  bentuk perkembangan  zaman  akan  memiliki  konsekuensinya  masing-masing,  ada  keuntungan  yang dapat diraih, namun ada pula risiko-risiko yang harus ditanggulangi.
Hal ini mengingatkan akan pentingnya kesiapan sumber daya manusia dan pemahaman ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam menghadapi perubahan-perubahan yang progresif agar dapat bertahan dan bersaing di tingkat global. Di sinilah dunia pendidikan memiliki peran yang paling krusial.
Dunia  pendidikan  hendaknya  menciptakan  manusia-manusia  pembelajar  dengan ketangkasan dan kemampuan beradaptasi yang tinggi. Dengan demikian, dalam perkembangan apa pun, bangsa Indonesia tidak hanya menjadi pengikut, tetapi mampu berdiri sendiri dalam menentukan  arah  pembangunan  bangsa.  Pendidikan  harus  dapat  memperkokoh  kedaulatan bangsa,  kemandirian  ekonomi,  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  kini  dan  nanti. Bagaimana hal tersebut dapat terwujud? Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu kembali pada kerangka Tridarma Pendidikan.
Darma yang pertama adalah pendidikan. Sebagai  upaya membangun bangsa dengan baik, Indonesia  membutuhkan  kaum  intelektual  yang  memiliki  kemampuan  dalam  menjawab berbagai  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  masyarakat,  dengan  beragam  jenisnya.  Itulah mengapa pendidikan harus dipersiapkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia sebagai faktor produksi, tetapi juga untuk pembangunan berkelanjutan yang tidak akan pernah luput dari perubahan. Terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian negara.
Pertama, negara memerlukan sistem pengajaran yang lebih baik, sedemikian sehingga rasa ingin tahu ( curiosity) akan ide, masalah, dan solusi yang berkembang di dunia selalu tumbuh di kalangan  intelektual  negeri  ini. Curiosity  yang  terpelihara  menjadikan  kaum  intelektual  pada dunia  pendidikan  untuk  selalu  berupaya  dalam  mengikuti  perkembangan  ilmu  pengetahuan. Tentunya, inisiatif ini harus dimulai oleh para pendidik yang memberikan contoh dari depan. Seorang  pendidik  memiliki  kewajiban  untuk  terus  belajar  sehingga  mampu  menunjukkan relevansi antara berbagai ilmu yang diajarkan di ruang-ruang kelas dengan realitas yang ada di masyarakat saat ini. Hanya dengan cara inilah hubungan yang kuat dan saling menguatkan antara dunia  pendidikan  dengan  kehidupan  masyarakat  dapat  tercipta  dengan  baik.  Guru  perlu memberikan  dorongan  dan  mendampingi  seluruh  anak  didiknya  sehingga  menjadi  mandiri dalam ikhtiar-ikhtiar mereka dalam mencari dan mengamalkan ilmu dengan cara yang baik.
Kedua, upaya transfer ilmu pengetahuan perlu dibangun di atas fondasi moralistik yang kuat. Tanpanya,  penguasaan  ilmu  pengetahuan  menjadi  pincang  dan  tidak  akan  memberikan  efek positif bagi masyarakat luas. Ilmu pengetahuan justru malah dipergunakan untuk tujuan-tujuan egoistis dan bertentangan dengan semangat kekeluargaan dan gotong-royong bangsa ini. Dunia pendidikan bukan hanya sekadar institusi yang mengajarkan ( to teach), tetapi juga mendidik (to educate)  di  mana  nilai-nilai  kebajikan  diberikan,  untuk  kemudian  diinternalisasi  oleh  seluruh peserta didik. Pendidikan harus mampu menciptakan insan-insan yang baik, memiliki etos kerja yang tinggi, serta semangat gotong-royong yang tercermin dalam setiap langkah kehidupannya.
Darma  yang  kedua  adalah  penelitian.  Ilmu  pengetahuan  berkembang  melalui  berbagai penelitian  yang  saling  mengisi  dan  melengkapi  dari  waktu-waktu.  Kualitas  sebuah  dunia pendidikan  dapat  dilihat  dari  kapasitasnya  dalam  memberikan  kontribusi  terhadap perkembangan  ilmu  pengetahuan  ini.  Kuantitas  dan  kualitas  jurnal-jurnal  saintifik  setiap tahunnya  menjadi  indikator  kinerja  setiap  departemen  dan  fakultas  dalam  dunia  pendidikan. Namun, cukupkah kinerja penelitian dunia pendidikan diukur berdasarkan besaran tersebut?
Penelitian yang dilakukan oleh dunia pendidikan mestinya dapat memberikan manfaat bagi kehidupan rakyat banyak. Oleh karena itu, penelitian perlu dibumikan sehingga menjadi relevan dengan kondisi nyata yang berkembang di masyarakat. Penelitian ini dapat memberikan efeknya melalui  berbagai  transmisi,  misalnya  dalam  pembuatan  kebijakan  yang  lebih  terinformasi  dan pertumbuhan industri yang terakselerasi.
Dalam kaitannya dengan Revolusi Industri 4.0, misalnya, dunia pendidikan dapat berperan tidak  hanya  dalam  mempersiapkan  sumber  daya  manusia,  tetapi  juga  melalui  penelitian- penelitian  yang  dapat  mendorong  perbaikan  berkelanjutan  ( continuous  improvement), peningkatan efisiensi dan produktivitas, serta inovasi di berbagai sektor perekonomian. Dalam hal ini, dunia pendidikan perlu berkolaborasi dengan industri sehingga bentuk penelitian yang dilaksanakan dapat memberikan kontribusi langsung terhadap perkembangan dunia usaha.
Adopsi  teknologi  tinggi  seperti  yang  dibutuhkan  dalam  Revolusi  Industri  4.0  memiliki konsekuensi-konsekuensi  tersendiri  bagi  Indonesia.  Seperti  yang  telah  dibahas  sebelumnya, keadaan ini menjadikan perekonomian Indonesia menjadi lebih rentan, terutama dilihat dari sisi perdagangan  internasional.  Transaksi  berjalan  yang  bernilai  negatif  perlu  ditanggulangi. Diperlukan  pergeseran  dari  ekonomi  yang  konsumtif  menjadi  ekonomi  yang  lebih  produktif, sedemikian  sehingga  perolehan  pendapatan  atau  PDB  Indonesia  ke  depannya  lebih  banyak didorong oleh investasi dan ekspor berbasis inovasi dan pengetahuan.
Dunia  pendidikan  perlu  berkontribusi  dalam  mendukung  upaya  inovasi  yang  dibutuhkan demi meningkatkan produksi dalam negeri. Inovasi di sini tidak hanya dalam bentuk teknologi yang  dapat  meningkatkan  efisiensi  dan  produktivitas,  tetapi  bentuk-bentuk  inovasi  lain  yang dibutuhkan  untuk  mendorong  usaha-usaha  rakyat  menjadi  semakin  kuat,  misalnya  inovasi finansial dan proses bisnis. Kolaborasi perlu dilakukan tidak hanya dengan industri, tetapi antara instansi pendidikan satu dan lainnya.
Di  samping  itu,  mengingat  pengaruh  teknologi  tingkat  tinggi  yang  semakin  dominan,  kita harus  berupaya  mengejar  ketertinggalan  dan  mulai  berfokus  pada  penguasaan  teknologi  yang memang dibutuhkan untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh bangsa ini. Kita memiliki sumber  daya  alam  yang  berlimpah,  baik  untuk  energi  (konvensional  dan  nonkonvensional), agrikultur, maritim, dan lain sebagainya. Untuk itu, pengembangan IPTEK di dalam negeri pun harus diarahkan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Penelitian-penelitian yang dikembangkan
oleh  dunia  pendidikan  harus  dikerahkan  untuk  menopang  upaya  penguasaan  teknologi  yang bermanfaat bagi rakyat banyak.
Darma  yang  terakhir  adalah  pengabdian  masyarakat.  Pengabdian  masyarakat  yang  dapat disumbangsihkan oleh dunia pendidikan tumbuh dari intelektualitas dan moralitas yang harus dimiliki  oleh  setiap  kaum  terpelajar.  Untuk  itu,  pengabdian  masyarakat  tidak  boleh  diartikan secara sempit, misalnya dalam bentuk kuliah kerja nyata (KKN) atau pemberian bantuan sosial. Pengamalan  ilmu  yang  diwujudkan  dalam  inovasi  dan  pendampingan  yang  bermanfaat  justru menjadi  lebih  utama  agar  pengabdian  tersebut  memiliki  signifikansi  dalam  upaya-upaya perbaikan kehidupan masyarakat Indonesia.
Dalam hal ini, peran dunia pendidikan adalah mengidentifikasi kebutuhan di masyarakat dan mengarahkan pemanfaatan teknologi dengan bijak. Kolaborasi antara dunia pendidikan, pelaku ekonomi  di  masyarakat  dan  pemerintah  harus  terwujud  dan  dilandaskan  pada  semangat kekeluargaan dan gotong-royong. Talenta-talenta yang ada perlu didorong untuk memberikan solusi  atas  permasalahan-permasalahan  yang  ada  di  masyarakat.  Perbaikan  berkelanjutan ( continuous improvement) harus diterapkan pada seluruh lapisan masyarakat, yakni pada usaha- usaha rakyat yang memerlukan pembinaan dan pendampingan.

## 3.4 Reformasi Jaminan Pekerja
Dalam  analisis  yang  mendalam  terhadap  konsep surplus  value  menurut  Ernest  Mandel, dapat dipahami bahwa kebijakan upah minimum yang diimplementasikan saat ini di Indonesia telah menjadi instrumen bagi para pemberi kerja untuk mengakumulasi kapital dan menciptakan surplus value terus menerus. Padahal, upah minimum seharusnya dijadikan sebagai minimum requirement  untuk  kehidupan  sebulan  bagi  para  pekerja,  namun  belum  menjamin  mereka mendapatkan kehidupan yang layak. Upah minimum diibaratkan seperti seseorang yang berada di kolam renang dengan air berada di ketinggian persis di bawah hidungnya. Bahkan untuk gerak saja sangat sulit baginya karena energi dan ruang untuk bernapas yang terbatas.
Alih- alih  menjadikannya  ‘upah  minimum’,  para  pemberi  kerja  sering  kali menggunakannya sebagai level gaji yang diterima oleh para pekerja, tanpa mempertimbangkan apakah  upah  tersebut  mampu  menciptakan  kehidupan  yang  layak  bagi  para  pekerja  dan keluarganya. Atas dasar itu, para pemberi kerja dapat mengakumulasi kapital dan surplus untuk terus  menciptakan surplus  value  yang  sebesar-besarnya.  Ironisnya,  kenaikan  upah  minimum sering kali hanya mengikuti inflasi, tanpa memperhatikan perkembangan kebutuhan dasar hidup manusia  yang  semakin  kompleks.  Akibatnya,  dengan  berbagai  tekanan  hidup  yang  semakin besar, para pekerja sulit untuk berinovasi dan menunjukkan skill terbaiknya.
Pemahaman bahwa upah minimum adalah batas minimum untuk hidup selama sebulan seharusnya  memotivasi  negara  untuk  menaikkan  upah  bagi  para  pekerja  dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti inflasi, biaya hidup yang semakin meningkat, dan nilai manusia  sebagai  pelaku  ekonomi  yang  berperan  penting  menciptakan  berbagai  inovasi  yang tentunya  akan  menghasilkan  nilai  ekonomi  yang  semakin  besar  jika  mereka  diberikan  ruang untuk berkembang. Dalam konteks ini, upah pekerja harus dianggap sebagai sebuah “ package ” , yang  tidak  hanya  mencakup  upah  layak,  tetapi  juga  hak-hak  dasar  pekerja  seperti  jaminan kesehatan, jaminan kehilangan pekerjaan, jaminan keselamatan kerja, jaminan hari tua, hingga perlindungan ketenagakerjaan.
Outsourcing  sendiri  bukanlah  masalah  selama  semua  aspek  pekerjaan  dijamin  oleh negara melalui sistem jaminan sosial yang sistematis dan terintegrasi. Ini berarti bahwa meskipun pekerja berpindah-pindah tempat kerja, mereka tetap terlindungi oleh sistem jaminan sosial yang sama  yang  mencakup  semua  hak-hak  pekerja.  Saat  pekerja  mengalami  pemutusan  hubungan kerja, ia berhak atas jaminan kehilangan pekerjaan. Dan saat pekerja memasuki masa pensiun, ia berhak atas jaminan hari tua yang sebagian diambil dari gaji yang ia terima selama bekerja dan sebagian lagi merupakan sumbangan dari pemberi kerja atas timbal balik dari kontribusi yang selama ini diberikan oleh pekerja. Hal seperti ini lah yang belum terlaksana di Indonesia.
Untuk itulah peran negara sangat penting dalam menetapkan standar kesejahteraan dan kelayakan  hidup  bagi  para  pekerja.  Apapun  status  pekerja  tersebut,  baik  pegawai,  karyawan, maupun buruh, mereka berhak atas upah yang layak untuk mendapatkan kehidupan yang baik. Negara harus memastikan bahwa tidak hanya pegawai dan karyawan yang mendapatkan upah yang layak dan jaminan pekerja, tetapi juga buruh tani, buruh bangunan, pekerja outsourcing dan semua  pekerja  sektor  informal  lainnya.  Upah  yang  layak  harus  mencakup  semua  sektor pekerjaan dan harus mencerminkan aspek kemanusiaan yang adil dan beradab. Paradigma upah pekerja perlu diubah dari sekadar alat untuk mendapatkan surplus value bagi produsen, menjadi sebuah instrumen yang memperjuangkan keadilan bagi seluruh pekerja disetiap sektor ekonomi.

## 3.4.1 Belajar dari Jerman: Menjaga Kepentingan Pekerja
Jerman  dapat  menjadi  contoh  pengelolaan  kesejahteraan  pekerja  melalui  sejumlah regulasi  ketenagakerjaan.  Dalam  pasar  tenaga  kerja,  sering  terjadi  relasi  yang  tidak  seimbang antara pemberi kerja dan pekerja. Namun para pekerja kerap kali dapat memiliki posisi tawar yang  baik  jika  mereka  mudah  menemukan  kontrak  kerja  yang  memadai.  Sayangnya,  posisi tersebut  sering  kali  hanya  tersedia  bagi  pekerja  berkualifikasi  tinggi  yang  jumlahnya  terbatas. Akibatnya, pekerja sering kali harus menerima berbagai persyaratan dan aturan yang ditetapkan oleh pemberi kerja.
Seorang  pekerja  harus  mematuhi  instruksi  dari  pemberi  kerja.  Karena  itu,  hubungan kerja ini sering disebut sebagai 'Hubungan Tuan dan Hamba'. Relasi seperti ini berbeda dengan perjanjian pembelian barang atau perjanjian dengan kontraktor, di mana tidak ada pihak yang tergantung pada instruksi pihak lain. Di Jerman pengambil kebijakan menyadari, jika pasar kerja dibiarkan tanpa regulasi, konsekuensinya akan sangat buruk bagi para pekerja. Para pekerja tidak hanya akan tergantung pada kebijakan yang sewenang-wenang dari pemberi kerja, sebagian besar dari mereka juga akan terpaksa harus menerima kondisi kerja yang semakin buruk.
Situasi  buruk  semacam  itu  ditangani  melalui  dua  pendekatan  yang  saling  melengkapi: Pendekatan  pertama  adalah  intervensi  negara,  terutama  dalam  bentuk  peraturan  hukum. Hukum  mengatur  batasan  minimum  terkait  pengupahan  dan  kondisi  kerja  yang  tidak  boleh dilanggar  dalam  kontrak  kerja.  Pendekatan  kedua  adalah  'pertolongan  diri'  ( Selbsthilfe)  yang diizinkan,  yang  mencakup  hak  pekerja  untuk  memperbaiki  upah  dan  kondisi  kerja  mereka melalui  tindakan  kolektif.  Salah  satu  bentuk  dari  upaya  ini  adalah  memberikan  kekuasaan kepada  pekerja  untuk  menentukan  nasib  mereka  sendiri  dan  berjuang  demi  peningkatan kehidupan mereka melalui hak kodeterminasi (Daubler, 2018).
Menurut  Undang-Undang  Perusahaan  Jerman  ( Betriebsverfassungsgesetz),  setiap  unit usaha yang memiliki lima atau lebih pekerja harus memiliki dewan pekerja. Dewan pekerja ini dipilih dari seluruh pekerja dan secara formal memiliki posisi yang setara dengan serikat pekerja.
Karena  sekitar  tiga  perempat  anggota  dewan  pekerja  juga  merupakan  anggota  serikat  pekerja, maka  dalam  kenyataannya  terdapat  hubungan  kerja  sama  yang  erat  di  antara  dewan  pekerja dengan serikat pekerja.
Dewan  pekerja  memiliki  hak-hak  kodeterminasi  ( Mitbestimmungsrecht)  atau  hak berpartisipasi  dalam  pengambilan  keputusan,  terutama  terkait  dengan  tata  cara  kerja.  Dewan pekerja aktif dalam hal-hal yang tidak diatur dalam perjanjian kerja sama. Sebagai bagian dari hak kodeterminasi, Dewan Pekerja melakukan perundingan dengan pemberi kerja. Dalam tata kelola perusahaan, kodeterminasi, yang juga dikenal sebagai 'kemitraan bersama' atau 'partisipasi pekerja,'  adalah  praktik  di  mana  karyawan  sebuah  perusahaan  diberikan  hak  untuk  memilih perwakilan mereka di dewan direksi perusahaan. Perwakilan tersebut memiliki hak suara dalam pengambilan  keputusan  dalam  rapat  dewan  dengan  tujuan  menyelesaikan  permasalahan  yang ada di tempat kerja mereka.
Dalam hal ini, UU Kodeterminasi ( Mitbestimmungsgesetze) sejak tahun 1976 diterapkan pada perseroan di Jerman yang memiliki lebih dari 2000 pekerja. Bagi perusahaan tersebut, UU Kodeterminasi  mengatur  bahwa  setengah  anggota  dari  dewan  komisaris  harus  berasal  dari perwakilan  pekerja.  Dewan  komisaris,  beserta  setiap  anggotanya,  memiliki  hak  penuh  untuk memperoleh  informasi  mengenai  semua  aspek  yang  terkait  dengan  perusahaan.  Hal  ini  juga bermanfaat bagi dewan pekerja dan serikat pekerja sehingga informasi yang diperoleh bersifat simetris.  Di  dalam  dewan  komisaris,  konsultasi  dengan  badan  pengurus  atau  direksi  dapat dilakukan,  bukan  melalui  voting,  untuk  mempengaruhi  kebijakan  perusahaan  sesuai  dengan kepentingan pekerja. 52

## 3.4.2 Belajar dari Norwegia: Pekerja dalam Hubungan Industrial
Hampir sama dengan Jerman, Norwegia memberi tempat yang khusus bagi pekerja dan organisasi pekerja dalam hubungan industrial. Di negara itu kerja sama antara pengusaha, serikat pekerja,  dan  pemerintah  memiliki  tradisi  panjang  dalam  dunia  kerja  .  Sebagai  contoh  di perusahaan  minyak  dan  gas  Norwegia,  Equinor.  Perusahaan  ini  menempatkan  secara  khusus ketiga  pihak  (pengusaha,  serikat  pekerja,  pemerintah)  duduk  bersama  dalam  kerja  sama yang konstruktif untuk mencari solusi terbaik, termasuk dalam hal keselamatan dan lingkungan kerja. 53 Sebelumnya, ketika industri migas di Norwegia dimulai 50 tahun yang lalu, para pekerja belum tentu mendapatkan hak berupa jam kerja  yang dibatasi dan  pengikatan dalam kontrak atau perjanjian kerja. Pada awal 1980-an, Equinor berhasil menyelesaikan salah satu tugas paling penting; mendapatkan perjanjian upah kolektif yang adil di bidang usaha migas ini. Perjanjian tersebut menjadi sangat penting karena menyangkut hubungan antara pihak-pihak dalam industri tersebut. 54
Frekuensi terbentuknya kerja sama ( cooperation) tiga pihak di Equinor selalu meningkat dari  waktu  ke  waktu.  Sebagai  contoh  dalam  hal  keselamatan  dan  HSE  ( Health,  Safety, Environment), yang dulunya menjadi tanggung jawab pengusaha, menjadi topik utama kerja sama antara serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Bersama-sama, mereka telah bekerja sama
52 Daubler, Wolfgang. (2018). Perwakilan Kepentingan Pekerja di Jerman: Sebuah Kajian. Jakarta: Friedrich- Ebert-Stiftung. Diambil kembali dari https://library.fes.de/pdf-files/bueros/indonesien/15490.pdf
53 Petroleum Safety Authority Norway. 2023. Tripartite Cooperation. Dipetik 2023, dari https://www.ptil.no/en/tripartite-cooperation/responsibility/tripartite-collaboration-explained/
54 Equinor. (2023). Tripartite Cooperation. Dipetik 2023, dari   https://www.equinor.com/magazine/three-is-the- magic-number
dan  terus-menerus  untuk  meningkatkan  keselamatan  para  pekerja  yang  bertugas  di  perairan lepas  pantai  Norwegia.  Jumlah  jam  kerja  dan  pengaturan  jam  kerja  telah  menjadi  pusat pembahasan dari banyak negosiasi perjanjian upah kolektif.
Selain itu, isu penambahan waktu libur sangat penting dalam kerjasama mengatur jam kerja  di  lepas  pantai.  Dalam  kesepakatan  tersebut  para  pihak  setuju  pada  skema  yang berdasarkan Norwegian Continental Shelf (NCS) tahun 2002, dengan aturan dua minggu kerja dan empat minggu libur. Perubahan peraturan bagi pekerja di perairan lepas pantai pada awal 2000-an  semakin  mempererat  kerja  sama  antara  serikat  pekerja,  pengusaha  dan  pemerintah Norwegia dalam bidang kesehatan, keselamatan, dan lingkungan (K3).

## 4. Haluan Pembangunan
Kita telah menjalani era Reformasi pasca-Orde Baru lebih dari dua dasawarsa. Selama itu, negara  berjalan  tanpa  haluan.  Akibatnya,  sekelompok  masyarakat  kaya  yang  muncul  dan dipelihara serta dirawat Orde Baru kian menguasai ekonomi nasional hingga saat ini.
Ketimpangan ekonomi semakin melebar tidak hanya terjadi antarkelompok, melainkan juga antarwilayah. Kehidupan yang layak pun seolah makin jauh dari sebagian besar masyarakat. Berbagai program yang dicanangkan pemerintahan Joko Widodo yang berfokus pada keadilan ekonomi tampak belum memberikan perubahan struktural yang berarti.
Ada  sejumlah  fakta  bahwa  visi,  misi,  dan  program  kerja  presiden  terpilih — yang selanjutnya disusun sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional — dalam beberapa hal, terutama yang menyangkut materi dan arah pencapaian program, berbeda dengan visi,  misi,  dan  program  kerja  kepala-kepala  daerah  (gubernur,  bupati,  dan  wali  kota)  terpilih. Dengan demikian, dapat terjadi perbedaan implementasi antara RPJM Nasional dengan RPJM Daerah.
Dalam  konteks  itulah  perlunya  “pengikat”  untuk menjadi framework  bagi  pemerintah dalam  menyusun  program-program  pembangunan  berdasarkan  konsensus  dan  kesepakatan nasional,  yakni  konstitusi. Framework  tersebut  dapat  diterjemahkan  sebagai  haluan pembangunan  yang  dilaksanakan,  baik  oleh  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah, bersifat nasional, semesta, dan berencana untuk jangka waktu panjang.
Haluan  pembangunan  nasional  pada  dasarnya  merupakan  kaidah  penuntun  ( guiding principles) yang berisi arahan dasar (directive principles) tentang bagaimana cara melembagakan nilai-nilai  Pancasila  dan  UUD  1945  ke  dalam  sejumlah  pranata  publik. 55 Ia  memandu  para penyelenggara negara dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan pembangunan nasional secara terencana dan terpadu serta berkelanjutan.
Beberapa  landasan  teoretis  menegaskan  haluan  pembangunan  dibutuhkan  agar pembangunan memiliki tujuan utama, yakni melakukan transformasi sosial dalam jangka waktu tertentu, yang memuat capaian kuantitatif, transformasi kelembagaan dan cetak perekonomian, sebagaimana  disampaikan  Joseph  Stiglitz. 56 Sementara  itu,  Admos  O  Chimhowu  dan  kawan- kawan mengatakan bahwa perencanaan pembangunan nasional merupakan “titik kesepakatan” ( point of engagement) mengenai masa depan sekaligus alat pensinyalan kebajikan dengan aspek kepemilikan  disematkan  dalam  kehidupan  sosial  bernegara  melalui  suatu  proses  konsensus
55 Lihat, Budimanta, Pancasilanomics….
56 Joseph E Stiglitz, People, Power, and Profits (London: Penguin Books Limited, 2019).
nasional. 57 Titik kesepakatan itu merupakan buah dari proses representasi musyawarah mufakat berisikan sari pati kebajikan dan hikmah kebijaksanaan rakyat.
Beragam manfaat bisa diperoleh dari pembangunan yang merujuk pada model haluan negara,  yaitu  memastikan  kesinambungan  rencana  pembangunan  nasional  meskipun pemerintahan  berganti.  Hal  tersebut  dilanjutkan  dengan  sinergi  kementerian/lembaga  dan daerah  yang  solid,  sehingga  pemanfaatan  APBN/APBD  dan  kebijakan  pembangunan  lebih produktif, tepat guna, dan tepat sasaran.
Dengan adanya haluan pembangunan, kita meyakini konsep hidup layak untuk semua lapisan  masyarakat  ( decent  life  for  all)  dapat  diimplementasikan  oleh  setiap  pemerintahan terpilih dan oleh setiap lembaga negara, baik di pusat maupun daerah. Negara akan memiliki mandat yang lebih jelas melalui pembangunan menyeluruh dan terencana berdasarkan konstitusi dan prinsip-prinsip Pancasila. Dengan demikian, diharapkan ketimpangan ekonomi yang terjadi saat ini terus dapat dientaskan dan negara dapat menghadirkan kesejahteraan serta keadilan sosial kepada seluruh lapisan masyarakat.***
57 Admos  O  Chimhowu et  al., “The  ‘New’  National  Development  Planning  and  Global  Development  Goals: Processes and Partnerships”, dalam Jurnal World Development, Elzevier, Vol. 120 (C), 2019, hal. 76-89.