## Journal of Scientech Research and Development
Volume 6, Issue 1, June 2024 P-ISSN: 2715-6974           E-ISSN: 2715-5846 Open Access at: http://idm.or.id/JSCR
THE IMPLEMENTATION OF THE SOCIAL FORESTRY PROGRAM IN THE FORM OF COMMUNITY FORESTRY : CASE STUDY OF TUNAS MUDA FOREST FARMER GROUP IN SAENAM VILLAGE, WEST MIOMAFFO SUB-DISTRICT, NORTH CENTRAL TIMOR DISTRICT
IMPLEMENTASI PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL DALAM BENTUK HUTAN KEMASYARAKATAN: STUDI KASUS KELOMPOK TANI HUTAN TUNAS MUDA DI DESA SAENAM, KECAMATAN MIOMAFFO BARAT, KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
Wulan Chairunissa Anwar 1 , Wilhelmina Seran 2 , Nixon Rammang 3
1,2,3 Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana E-mail: wulananwar75@gmail.com 1 , helen_seran@yahoo.com 2 , Rammang.nixon@gmail.com 3 ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Correspondent: Wulan Chairunissa Anwar wulananwar75@gmail.com Key words: Implementation, Social Forestry, Community Forest, Saenam Village
Website: https://idm.or.id/JSCR/inde x.php/JSCR
Page: 129 - 139
ocial Forestry is a sustainable forest management system implemented in the State Forest Area or Rights Forest/Customary Forest with the aim of improving community welfare. One of the villages involved in social  forestry  activities  under  the  Community  Forest  scheme  since 2017 is Saenam Village. Therefore, it is necessary to conduct research to find out the implementation of Community Forestry. The research objective  is  to  determine  the  level  of  success  and  realization  of  the Saenam  Village  Community  Forest.  The  type  of  research  used  is qualitative research with the basic method of descriptive research, and the determination of samples using non-random sampling techniques. The success of the Community Forest in Saenam Village has not been successful  when  viewed  from  the  income  of  farmers.  However,  the community obtained  benefits  including access rights to manage and carry out activities in the forest area. The realization of Community Forest  activities  has  not  been  fully  realized,  because  there  are  still technical  obstacles  in  the  implementation  of  Community  Forest management in the field, such as the lack of assistance, supervision and monitoring  by  the  forest  management  unit,  lack  of  training  on Community  Forest  management  and  there  is  still  no  mapping  of individual work areas.

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Koresponden
Wulan Chairunissa Anwar wulananwar75@gmail.com
Kata kunci:
Implementasi, Perhutanan Sosial, Hutan Kemasyarakatan,
Desa Saenam
Website: https://idm.or.id/JSCR/inde x.php/JSCR
Hal: 129 - 139
Perhutanan  Sosial  merupakan  sistem  pengelolaan  lestari  yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu Desa yang  terlibat  dalam  kegiatan  perhutanan  sosial  skema  Hutan Kemasyarakatan  sejak  tahun  2017  adalah  Desa  Saenam.  Oleh karena  itu  perlu  dilakukan  penelitian  untuk  mengetahui implementasi Hutan Kemasyarakatan. Tujuan penelitian adalah mengetahui  tingkat  keberhasilan  dan  realisasi  Hutan Kemasyarakatan Desa Saenam. Jenis Penelitian yang digunakan yaitu  penelitian  kualitatif  dengan  metode  dasar  penelitian deskriptif,  dan  penentuan  sampel  menggunakan  teknik  non random sampling. Keberhasilan Hutan Kemasyarakatan di Desa Saenam belum berhasil jika dilihat dari pendapatan petani. Akan tetapi  masyarakat  memperoleh  manfaat  diantaranya  hak  akses mengelola  dan  beraktivitas  dalam  kawasan  hutan.  Realisasi kegiatan Hutan  Kemasyarakatan belum sepenuhnya terealisasi, dikarenakan  masih  terdapat  kendala  teknis  dalam  pelaksanaan pengelolaan  Hutan  Kemasyarakatan  dilapangan  yang  seperti kurangnya  pendampingan,  pengawasan,  dan  pemantauan  oleh pihak  kesatuan  pengelolaan  hutan,  kurangnya  pelatihan mengenai  pengelolaan  Hutan  Kemasyarakatan  serta  masih belum ada pemetaan areal kerja perorangan.
Copyright © 2024 JSCR. All rights reserved.

## PENDAHULUAN
Hutan  Perhutanan  Sosial  merupakan  sistem  pengelolaan  hutan  lestari  yang dilaksanakan  dalam  Kawasan  Hutan  Negara  atau  Hutan  Hak/Hutan  Adat  yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama  untuk  meningkatkan  kesejahteraannya,  keseimbangan  lingkungan  dan dinamika  sosial  budaya  dalam  bentuk  Hutan  Desa  (HD),  Hutan  Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA), dan Kemitraan Kehutanan (PP Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan). Dasar pelaksanaan HKm adalah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.88/Menhut- II/2014 Tentang Hutan Kemasyarakatan.
Data potensi Desa tahun 2021 yang di keluarkan oleh BPS, menyatakan bahwa jumlah desa di Provinsi NTT sebanyak 3.450 desa dan tercatat sebanyak 97 desa berada dalam kawasan  hutan,  serta  sebanyak  808  desa  berada  di  sekitar  kawasan  hutan.  Desa Saenam  merupakan  desa  yang  berada  di  wilayah  administrasi  Kabupaten  Timor Tengah Utara. Desa ini merupakan salah satu desa yang masyarakatnya terlibat dalam program HKm, yaitu Kelompok Tani Hutan Tunas Muda. Masyarakat Desa Saenam bermata pencaharian sebagai petani sehingga hidupnya bergantung sepenuhnya pada ketersediaan lahan pertanian. Desa Saenam merupakan perkampungan yang berada di  luar  kawasan  hutan,  sedangkan  lahan  pertanian  yang  menjadi  tumpuan  hidup masyarakat  berada  dalam  kawasan  hutan  lindung.  Masyarakat  terpaksa  harus merambah  dalam  kawasan  hutan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  dengan
membuka ladang secara tradisional dengan cara tebas bakar untuk ditanami tanaman hortikultura maupun tanaman bernilai ekonomis lainnya seperti kopi. Permasalahan ini  menimbulkan  kekhawatiran  bagi  masyarakat  karena  mereka  akan  menghadapi masalah hukum karena melakukan aktivitas di dalam kawasan hutan.
Merujuk pada kondisi tersebut, masyarakat dengan difalisilitasi oleh Yayasan Mitra Tani  Mandiri  dan  Dinas  Kehutanan  Kabupaten  Timor  Tengah  Utara  mengajukan usulan  untuk  mendapatkan  izin  pengelolaan  hutan  melalui  skema  HKm.  Sehingga pada tanggal 12 Juli 2017 terbitlah Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.3881/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2017 dengan luas ijin pengelolaan 810 hektar pada kawasan hutan lindung yang mencakup lima desa yaitu Desa Noepesu, Desa Fatuneno, Desa Manusasi, Desa Eban dan Desa Saenam di Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara. Sejak saat itu masyarakat  Desa  Saenam  melalui  Kelompok  Tani  Hutan  Tunas  Muda  mulai memanfaatkan  areal  hutan  lindung  yang  telah  berijin  tersebut  untuk  ditanami tanaman pangan seperti Kopi, Kemiri, Jeruk, Alpukat, Wortel, Bawang Daun. Dalam aturan pengelolaan hutan kemasyarakatan mengamanatkan bahwa pengelolaan areal berijin hanya dapat dilakukan secara berkelompok bukan kepemilikan perorangan, sehingga  pengelolaannya  harus  dilakukan  secara  bersama-sama  dengan meperhatikan tata cara pengelolaan seperti yang tertuang dalam SK HKm.
Berdasarkan  hasil  observasi  awal  yang  dilakukan,  diketahui  bahwa  kegiatan Perhutanan  Sosial  skema  HKm  di  Desa  Saenam  Kecamatan  Miomaffo  Barat Kabupaten Timor Tengah Utara belum berjalan maksimal sesuai dengan yang telah diamanatkan. Hal ini terlihat dari aktivitas anggota kelompok yang mengelola areal HKm  masih  secara  tradisional  seperti  sebelum  di  terbitkannya  IUPHKm,  masih mengelola  lahan  secara  sendiri  dan  belum  berkelompok  dengan  lahan  yang  masih terbatas. Menurut Zainal (2007) dalam Yani et al., (2017) terdapat beberapa faktor yang menyebabkan  belum  berhasilnya  pelaksanaan  HKm  untuk  dapat  menyejahterakan masyarakat  di  sekitar  hutan  adalah  luas  garapan  yang  tidak  sesuai  dengan  jumlah peserta, sistem usaha tani yang masih sederhana, kemampuan swadaya masyarakat yang  relatif  kecil  dan  belum  memperhatikan  input  pasca  panen  dan  pemasaran sehingga nilai tambah kecil.
Berdasarkan uraian di atas, perlu di lakukan penelitian untuk mengetahui  realisasi dan  keberhasilan  Perhutanan  Sosial  skema  HKm  pada  KTH  Tunas  Muda  di  Desa Saenam.

## METODE
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Desa  Saenam,  Kelompok  Tani  Hutan  Tunas  Muda, Kecamatan  Miomaffo  Barat,  Kabupaten  Timor  Tengah  Utara  pada  Bulan  Agustus 2023.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  deskriptif.  Populasi  dalam penelitian  ini  adalah  anggota  KTH  Tunas  Muda  sebanyak  21  orang  dengan pengambilan  sampel  menggunakan  teknik  non  random  sampling,  yaitu  teknik sampling jenuh. Sampling jenuh artinya suatu teknik penentuan sampel jika seluruh anggota populasi digunakan sebagai sampel. Untuk memperoleh data serta informasi dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  wawancara,  observasi,  kuisioner  dan dokumentasi.  Pengolahan  analisa  data  kuesioner  yang  akan  digunakan  pada penelitian ini adalah metode skala liker.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
IUPHKm  merupakan  izin  usaha  yang  diberikan  kepada  kelompok,  atau  gabungan kelompok masyarakat untuk memaanfaatkan sumberdaya hutan pada kawasan hutan lindung  atau  hutan  produksi.  (PERMEN  LHK  No.  83  Tentang  Perhutanan  Sosial). Selain bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan, IUPHKm juga tidak boleh  dipindah  tangankan,  diagunkan,  atau  digunakan  untuk  tujuan  lain  diluar rencana pengelolaan yang sudah disahkan (Rahmina et al., 2011).
Perhutanan  sosial  skema  HKm  yang  ada  di  Desa  Saenam  merupakan  bagian  dari IUPHKm  kepada  Gabungan  Kelompok  Tani  (Gapoktan)  Lopo  Mutis  Babnain berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.3881/menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/7/ 2017 tentang Pemberian Izin Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan pada areal Hutan Lindung seluas 810 Ha di Kabupaten Timor Tengah Utara. Secara kelembagaan, terdapat enam kelompok yang tergabung  dalam  Gapoktan  Lopo  Mutis  Babnain  yang  tersebar  di  enam  desa  yaitu KTH.  Mutis  Cemerlang  (Desa  Noepesu),  KTH.  Sinar  Mutis  (Desa  Fatuneno),  KTH. Faymanlalan  (Desa  Manusasi),  KTH.  Kesnan  Oelamatan  (Desa  Eban),  KTH.  Pupu Mutis (Desa Tasinifu) dan KTH. Leosikun (Desa Saenam).
Luasan HKm untuk Desa Saenam adalah 520 Ha pada areal Hutan Lindung Mutis Timau.  KTH.  Leosikun  Desa  Saenam  dalam  perjalanannya  terbagi  menjadi  4 kelompok kecil, yang salah satunya masih aktif terlibat dalam kegiatan HKm sampai sekarang  yaitu  KTH.  Tunas  Muda.  yang  berjumlah  21  orang.  Pembagian  lahan garapan  untuk  masing-masing  anggota  KTH.  Tunas  Muda  belum  dilakukan  oleh pihak  KPH,  hal  ini  menyebabkan  masing-masing  anggota  KTH.  hanya  mengelola lahan sesuai kemampuan mereka.

## Karekteristik Responden Berdasarkan Umur dan Pendidikan
Tabel 1. Data Responden KTH. Tunas Muda Desa Saenam No Umur (Tahun) Jumlah Presentase (%) 1 35-63 16 76,19 2 ≥64 5 23,81 Jumlah 21 100,00
Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa anggota KTH. Tunas Muda yang mengelola HKm di Desa Saenam memiliki umur produktif sebesar 76,19% dengan kisaran umur 35-63  tahun,  sedangkan  umur  non  produktif  sebesar  23,81%  (>64).  Hal  ini  sejalan dengan pendapat Dewi et al., (2018) yang mengatakan bahwa kategori usia antara 15- 64 tahun dianggap produktif. Hal ini menunjukkan bahwa anggota KTH. Tunas Muda yang  mengelola  HKm  berada  pada  umur  produktif,  yang  memungkinkan  mereka bekerja  dengan  lebih  baik,  lebih  aktif,  dan  lebih  termotivasi.  Akan  tetapi  sulit  bagi petani hutan yang telah berusia tua untuk menerima atau mengadopsi teknologi baru seperti alat komunikasi dan pertanian yang menggunakan mesin (Winata & Yuliana, 2012).
Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan No Umur (Tahun) Jumlah Presentase (%) 1 SD 13 61,90 2 Tidak sekolah 1 4,76 3 SMP 3 14,29 4 SMA 4 19.05 5 Perguruan Tinggi 0 0,00 Jumlah 21 100,00
Sebagian besar anggota KTH. Tunas Muda yang mengelola HKm berpendidikan SD (61,90%)  dengan  aktivitas  utama  bertani.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  tingkat pendidikan responden masih rendah. Berdasarkan Tabel 2 lebih dari 50% responden memiliki  tingkat  pendidikan  formal  yang  rendah,  hal  ini  tidak  berdampak  pada metode  pengelolaan  lahan  karena  mereka  telah  bertani  sejak  lama  secara  turun temurun.  Masyarakat  memiliki  pemahaman  yang  baik  mengenai  cara  menanam, memelihara dan memanen segala jenis tanaman di lahan HKm. Selain itu responden juga memiliki pemahaman yang baik tentang HKm. Hal ini sesuai dengan pendapat Sylviani et al ., (2020) yang menyatakan bahwa keberhasilan pengembangan HKm juga dipengaruhi oleh pendidikan informal dan pemahaman tentang HKm.

## Pemahaman Masyarakat terhadap Pengelolaan HKm di Desa Saenam
Tabel 3. Pemahaman Masyarakat Terkait Penyuluhan Mengenai HKm No Jawaban Responden Frekuensi Presentase (%) 1 Setuju 20 95,24 2 Netral 1 4,76 3 Tidak setuju 0 0,00 Jumlah 21 100,00
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, sebagian masyarakat pengelola HKm di Desa Saenam setuju bahwa mereka telah memahami dengan baik terkait penyuluhan mengenai  HKm,  manfaat  HKm,  serta  cara  pengelolaan  HKm  yang  baik  yang disampaikan oleh penyuluh. Menurut Hujani et al ., (2019), penyuluhan sangat penting dalam  kegiatan  HKm,  hal  ini  disebabkan  penyuluhan  merupakan  awal  dari  suatu program sehingga masyarakat tahu pentingnya pemanfaatan hutan kemasyarakatan.

## Tabel 4. Pemahaman Masyarakat Terkait Manfaat HKm
No Jawaban Responden Frekuensi Presentase (%) 1 Setuju 20 95,24 2 Netral 1 4,76 3 Tidak setuju 0 0,00 Jumlah 21 100,00
Responden  yang  menyatakan  setuju  sebanyak  20  orang  (95,24%),  sementara  yang menyatakan netral sebanyak 1 orang (4,76%). Partisipasi masyarakat dalam mengelola HKm  merupakan  bentuk  nyata  dalam  pembangunan  kehutanan,  hal  ini  juga merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai  dengan  pendapat  Sagita et  al .,  (2019),  penyelenggaraan  HKm  dimaksudkan untuk pengembangan kapasitas dan pemberian akses terhadap masyarakat setempat dalam mengelola hutan secara lestari serta memecahkan persoalan ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat.
Tabel 5. Pemahaman Masyarakat Terkait Cara Pengelolaan HKm Secara Baik
No Jawaban Responden Frekuensi Presentase (%) 1 Setuju 19 90,48 2 Netral 1 4,76 3 Tidak setuju 1 4,76 Jumlah 21 100,00
Responden yang menyatakan setuju sebanyak 19 responden (90,48%), sementara yang menyatakan  netral  sebanyak  1  orang  (4,76%)  dan  yang  menyatakan  tidak  setuju sebanyak 1 orang (4,76%).
Tabel 6. Pemahaman Masyarakat Terkait Pengajuan HKm No Jawaban Responden Frekuensi Presentase (%) 1 Setuju 21 100 2 Netral 0 0 3 Tidak setuju 0 0 Jumlah 21 100
Berdasarkan  Tabel  6  dapat  dilihat  bahwa  seluruh  responden  menyatakan  setuju bahwa telah mengetahui terkait pengajuan HKm. IUPHKm yang ada di Desa Saenam adalah  bagian  dari  IUPHKm  kepada  Gapoktan  Lopo  Mutis  Babnain.  Pemberian IUPHKm bertujuan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan,  manfaat  sosial  dan  manfaat  ekonomi  secara  optimal  dengan  tidak mengurangi  fungsi  utamanya.  Menurut  Fahrudin  (2017),  program  hutan kemasyarakatan dapat membantu rehabilitasi  kawasan hutan yang telah rusak dan meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  yang  sangat  bergantung  pada  keberadaan hutan.

## Realisasi Pengelolaan HKm
Realisasi  program  HKm  dalam  penelitian  ini  mencakup  kegiatan  penyuluhan mengenai pengelolaan HKm, pendampingan secara rutin yang dilakukan oleh pihak KPH,  pemanfaatan  dan  pemungutan  hasil  hutan  serta  ketersediaan  fasilitas pendukung  dari  pemerintah.  Berdasarkan  hasil  wawancara  diperoleh  informasi mengenai kegiatan pelatihan dan penyuluhan mengenai pengelolaan HKm.

## Tabel 7. Kegiatan Penyuluhan Mengenai Pengelolaan HKm
No Jawaban Responden Frekuensi Presentase (%) 1 Setuju 21 100 2 Netral 0 0 3 Tidak setuju 0 0 Jumlah 21 100
Berdasarkan  Tabel  7.  dapat  dilihat  bahwa  sebagian  besar  responden  (85,71%) menyatakan setuju bahwa terdapat kegiatan penyuluhan mengenai pengelolaan hutan kepada anggota kelompok. Tetapi pada kenyataannya, pendamping dan pengawasan dilapangan belum berjalan maksimal. Hasil wawancara yang telah dilakukan bersama penyuluh  kehutanan  KTH.  Tunas  Muda  Desa  Saenam,  diketahui  bahwa  penyuluh kehutanan yang ada saat ini belum cukup memadai.
Tabel 8. Jumlah Penyuluh HKm No Laki-laki Perempuan 1 1 0 Jumlah 1 0
Jumlah penyuluh kehutanan untuk daerah Saenam hanya terdapat 1 penyuluh. Pada awalnya terdapat tiga orang penyuluh kehutanan yang ditugaskan pada desa tersebut, tetapi dua orang lainnya kemudian dipindah tugaskan ke daerah lain. Selain itu, jarak antar kantor dan Desa Saenam yang cukup jauh menyebabkan penyuluh kesulitan bila harus terus berulang-ulang pulang dan pergi. Menurut Sagita et al ., (2019) penyuluh pertanian memiliki peran penting dalam pembangunan pertanian, hal ini disebabkan karena penyuluhan merupakan salah satu upaya pemberdayaan petani dan  pelaku usaha  pertanian  lain  untuk  meningkatkan  pendapatan,  produktivitas,  dan kesejahteraannya.
Tabel 9. Pendampingan Oleh Pihak KPH Dalam Pengelolaan HKm No Jawaban Responden Frekuensi Presentase (%) 1 Setuju 13 61,90 2 Netral 3 14,29 3 Tidak setuju 5 23,81 Jumlah 21 100,00
Berdasarkan  Tabel  9.  dapat  dilihat  bahwa  responden  yang  menyatakan  setuju sebanyak  13  orang  (61,90%)  sedangkan  yang  menjawab  netral  sebanyak  3  orang (14,29%) dan yang menjawab tidak setuju sebanyak 5 orang (23,81%).
Tabel 10. Pendampingan dan Penyuluhan Oleh Pihak KPH No Bulan Keterangan 1 Januari 0 2 Februari 1 3 Maret 0 4 April 0 5 Mei 0 6 Juni 1 7 Juli 0 8 Agustus 1
Menurut  hasil  penelitian,  pada  awal  tahun  2020  penyuluhan  dan  pendampingan masih dilakukan secara rutin setiap hari Senin dan Kamis. Pendampingan ini berupa pendampingan  untuk  menyusun  rencana  kelola  dan  pendampingan  dalam pencegahan dan pengelolaan konflik. Berdasarkan Tabel 10, sampai dengan Agustus 2023,  pendampingan  hanya  dilakukan  sebanyak  3  kali.  Menurut  hasil  wawancara bersama penyuluh, sejak absensi dilakukan secara daring di kantor KPH, penyuluh sudah  mulai  jarang  melakukan  pendampingan  karena  jarak  desa  dan  kantor  yang sangat  jauh  membuat  penyuluh  kesulitan.  Hal  ini  menjadi  kendala  karena menyebabkan  kurangnya  pendampingan  dan  penyuluhan  secara  rutin  oleh  para penyuluh dalam pelaksanaan pengelolaan HKm.
Pengelolaan  HKm  belum  berjalan  optimal  karena  peran  pendampingan  penyuluh kehutanan yang kurang efektif (Nandini, 2013). Selain itu, pembagian blok areal kerja juga  belum  sepenuhnya  memadai.  Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan bahwa  luas  lahan  yang  dikelola  oleh  masing-masing  anggota  KTH.  Tunas  Muda berbeda-beda  dan  tidak  menentu.  Hal  ini  membuat  anggota  KTH.  Tunas  Muda berharap bahwa kedepannya harus ada pemetaan perorangan sehingga nantinya tidak terjadi perselisihan antar anggota.
Tabel 11. Bantuan Fasilitas oleh Pemerintah No Jawaban Responden Frekuensi Presentase (%) 1 Setuju 19 90,48 2 Netral 2 9,52 3 Tidak setuju 0 0,00 Jumlah 21 100,00
Berdasarkan Tabel 11. dapat dilihat bahwa responden yang menyatakan setuju bahwa terdapat bantuan fasilitas sebanyak 19 orang (90,48%) sedangkan sebanyak 2 orang (9,52%) menyatakan netral. Sebagian besar responden setuju bahwa terdapat bantuan fasilitas oleh pemerintah dalam kegiatan HKm. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa terdapat bantuan fasilitas pendukung pemerintah dalam
rangka  pelaksanaan  HKm.  Menurut  Moeliono et  al .,  (2015),  agar  kegiatan  HKm berjalan  dengan  baik  dan  optimal,  pemerintah  harus  memberikan  bantuan  kepada kelompok  HKm  setelah  izin  dikeluarkan.  Fasilitas  bertujuan  agar  meningkatkan kemampuan  masyarakat  dalam  melaksanakan  budidaya  hutan  melalui pengembangan  teknologi  yang  tepat  dan  peningkatan  nilai  tambah  hasil  hutan (Rahmina et al., 2011).
Tabel 12. Jenis Fasilitas No Jenis Fasilitas Jumlah Tahun 1 Mesin pencacah kompos 1 2020 2 Mesin pemotong keripik 1 2020
Berdasarkan  Tabel  12,  pada  tahun  2020  terdapat  2  fasilitas  yang  diberikan  oleh pemerintah melalui  pihak KPH kepada KTH.  Tunas Muda yaitu 1 mesin pencacah kompos dan satu buah mesin pemotong keripik.

## Keberhasilan Implementasi HKm di Desa Saenam
Tabel 13. Penambahan Pendapatan kegiatan HKm No Jawaban Responden Frekuensi Presentase (%) 1 Setuju 19 90,48 2 Netral 2 9,52 3 Tidak setuju 0 0,00 Jumlah 21 100,00
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, sebagian besar responden setuju bahwa implementasi program HKm di Desa Saenam sudah berhasil. Bentuk keberhasilan ini bisa dilihat pada Tabel 13 bahwa responden setuju terdapat penambahan pendapatan dengan adanya kegiatan HKm di Desa Saenam. Menurut Sylviani et al., (2020), cara mengelola  lahan  serta  luas lahan  garapan  akan  mempengaruhi  tingkat pendapatan petani.
Tabel 14. Tingkat Pendapatan Berdasarkan Luas Lahan Jumlah Responden Luas Lahan Pendapatan (Rp) Rata-rata (Rp) Presentase (%) 11 <0,5 3.750.000-9.360.000 5.992.727 52,38 9 0,5-1 10.120.000-13.050.000  11.711.111 42,86 1 >1 22.660.000  22.660.000 4,76 Jumlah 193.980.000  40.363.838 100,00
Berdasarkan Tabel 14, beberapa hasil tanaman yang dibudidaya oleh anggota KTH. Tunas Muda, mampu meningkatkan pendapatan. Pendapatan terbesar yaitu anggota yang  memiliki  luas  lahan  garapan  sebesar  2  Ha  dengan  pendapatan  sebesar Rp.22.660.000,- sedangkan pendapatan terkecil oleh anggota yang memiliki luas lahan garapan  <0,5  ha  dengan  pendapatan  rata-rata  sebesar  Rp.  5.992.727.  Hal  ini  sesuai dengan pendapat Puspasari et al., (2017), tingkat pendapatan petani dipengaruhi oleh luas  lahan  garapan  yang  mereka  miliki,  semakin  luas  lahan  garapan  maka  akan semakin  tinggi  pendapatan  petani.  Pada  setiap  luas  lahan  yang  digunakan  untuk bertani, petani dapat mencapai tingkat pendapatan tertinggi dengan mamaksimalkan pemanfaatan faktor-faktor produksi (Dewi et al ., 2018).
Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 14, menunjukkan pendapatan rata-rata petani HKm  Tunas  Muda  per  tahun  adalah  sebesar  Rp.9.237.143,-  dengan  rata-rata pendapatan per bulan sebesar Rp. 769.762,- dan pendapatan rata-rata perhari sebesar Rp. 25.659.
Hasil wawancara pengelola HKm diperoleh informasi terkait keberhasilan HKm yang dibuktikan  dengan  banyaknya  manfaat  yang  sudah  diperoleh  dengan  adanya kegiatan HKm. Selengkapnya sebagaimana disajikan pada Tabel 15.
Tabel 15. Keberhasilan Hkm dengan Manfaat yang Diperoleh No Jawaban Responden Frekuensi Presentase (%) 1 Setuju 21 100 2 Netral 0 0 3 Tidak setuju 0 0 Jumlah 21 100
Berdasarkan Tabel 15, 100% responden setuju bahwa kegiatan HKm sudah berhasil dengan banyaknya manfaat yang diperoleh anggota KTH. Tunas Muda. Manfaat yang diperoleh  masyarakat  dengan  adanya  HKm  diantaranya  adalah  dapat  beraktivitas bekerja  menanam  tanaman  dalam  kawasan  hutan  dan  menghasilkan  uang  dari tanaman yang ditanam. Neta et al., (2019) mengatakan dengan memberikan izin kelola HKm  kepada  masyarakat,  maka  masyarakat  memiliki  kepastian  hak  akses  untuk berpartisipasi dalam mengelola kawasan hutan.
Kriteria  kemiskinan  yang  dikeluarkan  oleh  Bank  Dunia  (World  Bank),  masyarakat dikatakan  miskin  apabila  berpendapat  kurang  dari  US  2,15/orang/hari  atau Rp.32.745,- /hari. Sementara masyarakat di Desa Saenam memiliki pendapatan rata- rata  Rp.769.762/tahun,  yang  berarti  jika  dihitung  pendapatan  petani  HKm  Tunas Muda  sebesar  Rp.25.659,-/hari,  jika  nilai  ini  dikonversi  kedalam  dolar,  maka pendapatan  petani  HKm  Tunas  Muda  sebesar  1,65  US/hari.  Jadi  dapat  dikatakan petani  HKm  Tunas  Muda  masih  dikatakan  belum  sejahtera  dan  HKm  yang  telah berjalan belum sepenuhnya berhasil jika dilihat dari kriteria kemiskinan berdasarkan pendapatan petani HKm.
Tabel 16. Jenis Komoditi pada Lahan HKm No Jenis Komoditi Hasil Produksi (kg) Harga (Rp) Penerimaan (%) 1 Kopi 4.800 20.000 96.000.000 2 Kemiri 515 12.000 6.180.000 3 Jeruk 4.450 20.000 69.000.000 4 Alpukat 330 10.000 3.300.000 5 Wortel 1.700 5.000 8.500.000 6 Bawang daun (ikat 2.200 5.000 11.000.000 Jumlah 193.980.000
Berdasarkan Tabel 16, komoditi yang dibudidayakan oleh anggota KTH. Tunas Muda dalam  HKm  diantaranya  adalah  Jeruk,  Kopi,  Kemiri,  Alpukat,  Bawang  daun, serta Wortel. Yang mana hasil produksi komoditi terbanyak adalah Kopi dengan 4.800 kg dan  hasil  produksi  terendah  adalah Alpukat.  Selain  komoditi  yang  terdapat  dalam Tabel  16,  anggota  KTH.  juga  menanam  kentang.  Tanaman  kentang  tidak  diperjual belikan  karena  masyarakat  cenderung  memanfaatkan  hanya  untuk  keperluan konsumsi atau kebutuhan pribadi. Menurut pendapat Anno et al., (2022), pemanfaatan hutan  di  wilayah  HKm  didominasi  lahan  untuk  berkebun  atau  berladang, pengambilan kayu bakar, pengendalian erosi dan longsor, serta pemanfaatan untuk obat tradisional.

## SIMPULAN
Keberhasilan HKm di Desa Saenam berdasarkan pendapatan petani belum berhasil jika  dilihat  dari  pendapatan  petani  HKm.  Akan  tetapi  masyarakat  mendapatkan manfaat  dari  HKm  seperti  dapat  beraktivitas  bekerja  menanam  tanaman  dalam kawasan hutan. Perhutanan sosial skema HKm di Desa Saenam cukup terealisasi, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat kendala teknis yang perlu diperhatikan seperti kurangnya pendampingan, pengawasan, dan pemantauan.
Pendapatan  Masyarakat  perlu  lebih  ditingkatkan  melalui  optimalisasi  pengelolaan lahan serta perlu dilakukannya pengawasan, pendampingan, penyuluhan secara rutin mengenai pengelolaan HKm yang baik oleh pihak UPTD. KPH. Wilayah Kabupaten Timor  Tengah  Utara,  serta  perlu  dilakukannya  pembagian  lahan  garapan  untuk masing-masing  anggota  kelompok.  Selain  itu  untuk  pemangku  kepentingan  juga diharapkan segera membantu merealisasikan saran dan masukan yang diberikan oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Anno,  Hamzari,  Hamka,  Sudirman,  Golar,  Maiwa,  A.,  &  Pribadi,  H.  (2022).
Ketergantungan  Masyarakat  terhadap  Lahan  Hutan  Kemasyarakatan  di  Desa Wombo  Kalonggo  Kecamatan  Tanantovea  Kabupaten  Donggala  Provinsi Sulawesi Tengah. Jurnal Ilmiah Kehutanan, 10(3), 243 – 250.
Dewi, I. N., Awang, S. A., Andayani, W., & Suryanto, P. (2018). Karakteristik Petani dan Kontribusi Hutan Kemasyarakatan (HKm) terhadap Pendapatan Petani di Kulon Progo. Jurnal Ilmu Kehutanan, 12(1), 86. https://doi.org/10.22146/jik.34123
Fahrudin, A. (2017). Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit III Bukit Daun Provinsi Bengkulu.
Hujani,  E., Bempah, I., & Saleh, Y. (2019). Peran Penyuluhan  terhadap Pelaksanaan Program Perhutanan. Jurnal Agribisnis, 3(3), 156 – 162.
Moeliono M, Mulyana A, Adnan H, Yuliani EL, Manalu P, B. (2015). Ijin Saja Tidak Cukup:  Belajar  dari  Hutan  Kemasyarakatan  (HKM)  di  Bulukumba (Issue  50). www.worldagroforestry.org/regions/southeast_asia blog.worldagroforestry.org
Nandini, R. (2013). Evaluasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Pada Hutan Produksi  dan  Hutan  Lindung  di  Pulau  Lombok.  Jurnal  Penelitian  Hutan Tanaman, 10(1), 43 – 55.
Neta,  Y.,  Kaskoyo,  H.,  &  Kagungan,  D.  (2019).  Buku  Ajar  Hutan  Kemasyarakatan “Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera Mandiri.” Pusaka Media.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2021  Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, (2021).
Puspasari,  E.,  Wulandari,  C.,  Darmawan,  A.,  &  Banuwa,  I.  S.  (2017).  Aspek  Sosial Ekonomi  pada  Sistem  Agroforestri  di  Areal  Kerja  Hutan  Kemasyarakatan (HKm) Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Jurnal Sylva Lestari, 5(3), 95 – 103. https://doi.org/10.23960/jsl3595-103
Rahmina,  Sofia,  Y.,  Marbyanto,  E.,  &  Mustofa,  A.  (2011).  Tata  Cara  dan  Prosedur Pengembangan  Program  Pengelolaan  Hutan  Berbasis  Masyarakat  (Issue  41).
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Forests and Climate Change Programme (FORCLIME). www.forclime.org%0ABekerja
Sagita, M. N., Akhbar, & Muis, H. (2019). Partisipasi Petani dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan  di  Desa  Labuan  Toposo  Kecamatan  Labuan  Kabupaten Donggala. Jurnal Warta Rimba, 7(2), 1 – 10.
Sylviani,  Wicaksono,  D.,  &  Sakuntaladewi,  N.  (2020).  Keberhasilan  Pengembangan Hutan Kemasyarakatan: Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, 17(1),
13 – 27.
Winata,  A.,  &  Yuliana,  E.  (2012).  Tingkat  Partisipasi  Petani  Hutan  dalam  Program
Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Perhutani. MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan, 28(1), 65 – 76. https://doi.org/10.29313/mimbar.v28i1.340
Yani, A., Iswandi, R. M., & Syaf, H. (2017). Implementasi Program Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (Studi Kasus Hutan Kemasyarakatan Ambololi di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan). Jurnal Perencanaan Wilayah, 2(2), 1 – 10.