## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Voume :19, Nomor : 1 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255

## Sensitivitas pp 78 tahun 2015 Tentang pengupahan
Oleh Ibnu Affan 1

## Abstract
The  establishment  of  UMP/UMK  based  on  PP on  wage  is  accomplished  in  a  simple  way without  making  survey  on  price.  The  minimum wage is determined on this PP is made by using the formula of minimum wage calculation in KHL in  accordance  with  the  productivity  and economic  growth.  With  this  calculation,  the  rise of  minimum  wage  could  be  estimated  either  by the employee / labor, or the entrepreneurs every year.  Furthermore,  it  will  give  warranty  to  the entrepreneur in their entrepreneurship.
The  presence  of  PP  on  wage,  in  fact,  triggers many rejections from employee/labor because it is  in  contradictory  with  the  Act  of  Employment which  results  disadvantages  for  employee/labor because  the  determination  of UMK/UMP  will  be made  without  the  Union  of  Labors  but  it  will  be decided  directly  by  the  governor  without  any recommendation from the regent/mayor.
Keyword : Sensitivity  Pp  78  Year  2015  On Wage
Abstrak
Adapun  penetapan  UMP/UMK  berdasarkan  PP Pengupahan ini, dilakukan secara lebih sederhana  tanpa  melakukan  survei  harga. Penetapan  upah  minimum  berdasarkan  PP  ini dilakukan dengan menggunakan formula perhitungan  upah  minimum  berdasarkan  KHL dan  dengan  memperhatikan  produktivitas  dan pertumbuhan ekonomi. Dengan cara ini kenaikan  upah  minimum  setiap  tahunnya  akan dapat diprediksi baik oleh pekerja/buruh maupun  oleh  pengusaha  dan  juga  memberikan kepastian  kepada  pihak  pengusaha  dalam berusaha.
Kehadiran PP Pengupahan ini ternyata mendapat  penolakan  dari  aktivis  pekerja/buruh karena  dianggap  bertentangan  dengan  UU Ketenagakerjaan dan dapat merugikan kepentingan pekerja/buruh. Karena dengan cara ini, penetapan UMP/UMK tidak lagi melibatkan
1 Dosen Tetap Fakultas Hukum UISU
serikat  pekerja/serikat  buruh,  akan  tetapi  dapat langsung  ditetapkan  oleh  Gubernur  tanpa melalui rekomendasi Depeprov atau Bupati/Walikota. Kata Kunci : Sensitivitas PP 78 Tahun 2015, Pengupahan

## A.  PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Permasalahan
Isu upah memang isu yang selalu panas sejak  dulu  dan  hingga  kini,  penentuan  upah minimum  di  daerah  (Kabupaten/Kota)  adalah medan perang yang paling nyata bagi pekerja/buruh. Tidak hanya merupakan isu yang paling  besar  dari  relasi  pekerja/buruh  dengan pengusaha,  upah  juga  merupakan  persoalan yang  paling  terkait  dengan  pekerja/buruh  di daerah  khususnya  pacsa  kebijakan  otonomi daerah.  Jika  dibandingkan  dengan  isu  buruh kontrak  dan outsourcing ,  suatu  isu  yang  juga selalu  hangat  di  kalangan  pekerja/buruh,  isu upah  minimum  rasanya  lebih  terasa  gemanya sebagai  isu  pekerja/buruh.  Karena  dalam  isu upah,  yang  dibicarakan  adalah  tentang  sesuatu yang  menjadi  persoalan  inti  dari  pekerja/buruh itu  sendiri,  yaitu  mereka  yang  tidak  punya  apa- apa selain tenaga, dan harus menjual tenaganya  itu  untuk  hidup.  Oleh  karena  itu, upah  merupakan  isu  yang  paling  sensitif  bagi pekerja/buruh,  dan  eksistensialnya  sungguh nyata dan penting. 2
Pada kenyataannya, upah juga isu yang paling  sering  dimanipulasi  dan  diputar-putar dengan  analisis  pakar  dan  data-data  statistik kelas tinggi yang intinya mempersulit
2 Surya Tjandra, Yasmine MS Soraya & Jamaludin,
Advokasi Pengupahan Di Daerah (Strategi Serikat Buruh Di Era Otonomi Daerah ), TURC, Jakarta, 2007, hlm. 1.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pekerja/buruh  untuk  memahami,  apa  yang sesungguhnya terjadi. Meski tidak perlu dilakukan  penelitian  secara  mendalam,  semua kita kalau mau jujur, akan menemui fakta bahwa sesungguhnya  upah  pekerja/buruh  di  Indonesia memang masih sangat rendah. Jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan  keluarganya  agar  bisa  hidup  layak  sebagai manusia yang bermartabat. 3
Sistem  pengupahan  di  Indonesia  tidak hanya  berfungsi  secara  ekonomi,  tetapi  juga memiliki  fungsi  kebijakan  sosial,  yaitu  untuk melindungi  pihak  yang  lemah  dari  eksploitasi pihak  yang  kuat.  Pada  hakikatnya  kedudukan pekerja/buruh dengan pengusaha berada dalam posisi  yang  tidak  seimbang  dimana  pengusaha berada  pada  posisi  yang  kuat  dalam  status sosial ekonomi sedangkan pekerja/buruh
berada
pada posisi lemah
yang menggantungkan sumber penghasilannya dengan  bekerja  pada  pengusaha.  Sementara keduanya  sama-sama  manusia  yang  memiliki harkat  dan  martabat  kemanusiaan  ( human dignity ). 4 Oleh  karena  itu  campur  tangan pemerintah  menjadi  penting  dalam  melahirkan kebijakan pengupahan dengan membuatkebijakan tentang upah minimum yang berfungsi sebagai jaring pengaman.
Sesungguhnya  kebijakan  pengupahan bukanlah merupakan kebijakan yang bisa berdiri sendiri.  Kebijakan  pengupahan  saling  terkait dengan sektor-sektor lainnya. Kebijakan pengupahan  merupakan  bagian  yang  tidak dapat dipisahkan
dari kebijakan
3 Ibid ., hlm. 2. 4 Agusmidah, Politik Hukum Dalam Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan , Disertasi Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Ilmu Hukum Pada Sekolah Pasca Sarjana USU, Medan, 2007, hlm. 1.
ketenagakerjaan dalam skala makro. Sementara kebijakan  ketenagakerjaan  dipengaruhi  oleh situasi  perekonomian,  kondisi  ketenagakerjaan dan  kondisi  hubungan  industrial  serta  pengaruh globalisasi. 5
Situasi  perekonomian  suatu  negara sangat  mempengaruhi  kebijakan  pengupahan yang akan dilahirkan. Penetapan upah minimum selalu  didasarkan  pada  pertumbuhan  ekonomi dan  daya  saing.  Apabila  pertumbuhan  ekonomi rendah  dan  daya  saing  juga  rendah,  sudah barang tentu besaran upah minimum yang akan ditetapkan  akan  rendah  pula.  Sebaliknya, apabila  pertumbuhan  ekonomi  tinggi  dan  data saing  juga  tinggi,  sudah  dapat  dipastikan besaran  upah  minimum  akan  ditetapkan  tinggi pula.  Artinya  pertumbuhan  ekonomi  dan  daya saing  berbanding  lurus  dengan  besaran  upah minimum yang akan ditetapkan.
Begitu  pula  halnya  dengan  kondisi ketenagakerjaan  dan  hubungan  industrial,  juga berkontribusi  dalam  penetapan  upah  minimum. Tingkat pengangguran yang tinggi dan lapangan kerja  yang  terbatas,  membuat  posisi  tawar pekerja/buruh menjadi rendah. Akibatnya kualitas  syarat-syarat  kerja  dan  perlindungan kerja menjadi rendah pula, sehingga memungkinkan  terjadinya  perubahan  hubungan kerja, awalnya pengusaha menerima pekerja/buruh  dengan  status  sebagai  pekerja tetap  atau  perjanjian  kerja  waktu  tidak  tertentu (PKWTT) menjadi pekerja kontrak atau perjanjian  kerja  waktu  tertentu  (PKWT).  Kondisi semacam  ini  tentunya  tidak  menguntungkan
5 Tianggur Sinaga, Kebijakan Pengupahan , Disampaikan Pada Pelatihan Teknis Hakim Peradilan Umum (Karier) Tentang Perselisihan Hubungan Industrial Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Se-Indonesia, pada tanggal 1-13 Agustus 2005, hlm. 1.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
bagi  pekerja/buruh  karena  pihak  pengusaha dapat  kapan  saja  melakukan  pemutusan hubungan kerja (PHK)
terhadap pekerja/buruhnya secara sewenang-wenang dan  menggantikannya  dengan  pekerja  baru dengan upah yang lebih rendah.
Agar  terpenuhinya  kehidupan  hidup layak,  penghasilan  pekerja/buruh  harus  dapat memenuhi  kebutuhan  fisik,  non  fisik  dan  sosial, yang  meliputi  makanan,  sandang,  perumahan, pendidikan,  kesehatan,  jaminan  hari  tua  dan rekreasi.  Untuk  itu  kebijakan  pengupahan  juga harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi  dan  perluasan  kesempatan  kerja  serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh beserta keluarganya sesuai
dengan perkembangan dan kemampuan dunia usaha. Untuk peningkatan kesejahteraan
pekerja/buruh dan keluarganya yang mendorong  kemajuan  dunia  usaha  serta produktivitas kerja, ketentuan mengenai pengaturan  penghasilan  yang  layak,  kebijakan pengupahan, perlindungan pengupahan, penetapan  upah  minimum  dan  pengenaan denda, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  78  tentang Pengupahan atau disebut dengan PP Pengupahan.
Keluarnya  PP  pengupahan  ini  secara filosofis  merupakan  implementasi  dari  Paket Kebijakan  Ekonomi  Jilid  IV  yang  diumumkan Presiden Joko Widodo pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2015. Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV  ini berfokus  kepada  kesejahteraan  pekerja, antara  lain  formula  upah  minimum  provinsi (UMP),  memperluas  penyaluran  kredit  usaha rakyat (KUR) khususnya bagi pekerja
yangterkena  PHK  dan  pemberian  kredit  modal kerja untuk usaha mikro, kecil dan menengah. 6
Ada  dua  topik  penting  yang  menjadi perhatian pemerintah dalam mendorong penguatan  ekonomi  masyarakat. Pertama ,  soal kebijakan  pengupahan  yang  adil,  sederhana dan  terproyeksi. Kedua ,  kebijakan  KUR  yang lebih  murah  dan  luas.  Menurut  Menteri Koordinator Bidang  Perekonomian  Darmin Nasution,tujuan  utama  dari  penetapan  UMP adalah membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan juga berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh. 7
Kebijakan
itu merupakan bukti kehadiran  negara  dalam  bentuk  pemberian jaring  pengaman  sosial  melalui  kebijakan  upah minimum  dengan  sistem  formula.  Secara khusus  pemerintah  ingin  memastikan  buruh tidak  terjatuh  ke  dalam  upah  murah.  Melalui kebijakan ini upah buruh akan naik setiap tahun dengan besaran yang terukur. Kebijakan itu juga memberi  kepastian  kepada  pengusaha  dalam berusaha. 8
Secara yuridis,
keluarnya PP
Pengupahan  ini  merupakan  amanat  Pasal  97
UU  Ketenagakerjaan  (UU  No.  13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan). Pasal 97 UUKetenagakerjaanmengamanatkan
agar ketentuan  mengenai  penghasilan  yang  layak, kebijakan  pengupahan,  kebutuhan  hidup  layak,
6 Darmin Nasution, Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV , https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/6215/P aket+Kebijakan+Ekonomi+Jilid+IV/0/berita , diakses pada tanggal 16 April 2016.
7 Ibid . 8 Ibid .

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
perlindungan  upah,  penetapan  upah  minimum, dan  pengenaan  denda  diatur  dengan  PP. Pengaturan  mengenai  ketentuan  tersebut  di atas  selama  ini  masih  menggunakan  PP  No.  8 Tahun  1981  tentang  Perlindungan  Upah.  Akan tetapi sehubungan dengan berbagai permasalahan  di  bidang  pengupahan  yang semakin  kompleks,  maka  ketentuan  tersebut disesuaikan  dengan  kebutuhan  dan  keadaaan saat  ini,  akhirnya  pemerintah  mengeluarkan  PP No.  78  Tahun  2015  tentang  Pengupahan  yang ditetapkan  pada  tanggal  23  Oktober  2015 sebagai  pengganti  PP  No.  8  Tahun  1981 tentang Perlindungan Upah.
Ternyata  kehadiran  PP  Pengupahan  ini mendapat  penolakan  dari  aktivis  pekerja/buruh, karena PP Pengupahan ini dianggap merugikan pekerja/buruh  dan  bertentangan  dengan  UU Ketenagakerjaan.  Presiden  Konfederasi  Serikat Pekerja  Indonesia  (KSPI)  Said  Iqbal  bahkan mendesak  para  Gubernur  dan  Bupati/Walikota untuk  menolak  paket  kebijakan  ekonomi  jilid  IV dan  PP  Pengupahan  ini.  Menurut  Iqbal keterlibatan  serikat  pekerja  dalam  menentukan kenaikan upah merupakan sesuatu yang sangat prinsip.  Negara-negara  lain  di  seluruh  dunia juga melibatkan serikat pekerja dalam menentukan  kenaikan  upah.  Selain  itu,  dengan formula  kenaikan  upah  hanya  berdasarkan inflasi  dan  pertumbuhan  ekonomi,  maka  upah buruh  di  Indonesia  akan  terus  tertinggal  bila dibandingkan dengan negara-negara lain, khususnya di ASEAN.  Sebab upah dasar buruh Indonesia masih rendah. 9
9 Lily  Rusna  Fajriah&Rico  Afrido  Simanjuntak, Ini
Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV Jokowi , http://ekbis.sindonews.com/read/1053404/33/ini- paket-kebijakan-ekonomi-jilid-iv-jokowi-14449, diakses pada tanggal 16 April 2016.
B.  Pembahasan
Bertolak  dari  permasalahan  tersebut  di atas, beberapa hal  yang menarik untuk dibahas dalam  PP  Pengupahan  ini  yang  menimbulkan kontroversi  antara  lain  adalah  :  1)  Penetapan upah  minimum;  2)  Pengaturan  struktur  dan skala  upah;  dan  3)  Pembayaran  upah  dalam keadaan pailit.
1.  Penetapan Upah Minimum Sebelum

## Berlaku PP Pengupahan
Sebelum  tahun  1999,  penetapan  upah minimum  adalah  tanggung  jawab  pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Tenaga  Kerja  yang memutuskan  upah  minimum  tiap-tiap  daerah  di seluruh  Indonesia.  Basisnya  adalah  Provinsi (daerah  tingkat  satu)  yang  disebut  UMR  (upah minimum  regional).  Sejak  diberlakukannya  UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 yang  kemudian  diperbaiki  lagi  oleh  UU  No.  32 Tahun  2004  yang  mengatur  soal  desentralisasi dan otonomi daerah serta perimbangan keuangan  antara  pusat  dan  daerah,  maka  soal upah  minimum  menjadi  kewenangan  daerah sepenuhnya. 10
Sejak  otonomi  daerah  inilah  tanggung jawab  penentuan  upah  minimum  menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemerintah daerah, dimana Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota  yang  merekomendasikan  dan kemudian  Gubernur  yang  akan  memutuskan. Pada  masa  lalu  gerakan  buruh  terorganisir  di Indonesia  memfokuskan  upaya-upaya  lobby hampir  seluruhnya  di  tingkat  nasional  dan  jauh lebih  sedikit  pada  tingkat  Provinsi.  Otonomi daerah telah menciptakan kesempatan- kesempatan  baru  bagi  serikat  buruh  untuk  bisa mempengaruhi hasil-hasil  kebijakan perburuhan
10 Surya Tjandra, Yasmine MS Soraya & Jamaludin, Op. Cit. , hlm. 11.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
langsung  di  daerahnya  masing-masing  dan untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan dan peraturan secara umum. 11
Hal ini dipertegas dalam UU
Ketenagakerjaan yang mengatur secara eksplisit  bahwa  upah  minimum  ditetapkan  oleh Gubernur  dengan  memperhatikan  rekomendasi dari  Dewan  Pengupahan  Provinsi  dan/atau Bupati/Walikota  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  89  ayat  (3)  UUKetenagakerjaan.  Untuk menetapkan  besaran  upah  minimum  di  suatu daerah,
Gubernur membentuk Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov) yang
selanjutnya  melakukan  survei  harga  untuk ditetapkan sebagai nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Survei  harga  dilakukan  oleh  Depeprov atau
Dewan Pengupahan
Kabupaten
(Depekab)/Dewan  Pengupahan  Kota  (Depeko) dengan  membentuk  tim  yang  keanggotaannya terdiri  dari  anggota  Dewan  Pengupahan,  unsur Perguruan Tinggi/Pakar, dan dengan mengikutsertakan  Badan  Pusat  Statistik  (BPS) setempat. Keanggotaan
Depeprov atau Depekab/Depeko  bersifat  tripartit  terdiri  dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat  pekerja/serikat  buruh,  Perguruan  Tinggi dan  Pakar  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  23 dan  Pasal  40,  Keputusan  Presiden  RI  No.  107 Tahun 2004 tentang Dewan pengupahan.
Hasil survei dimaksud ditetapkan sebagai nilai KHL oleh Depeprov atau Depekab/Depeko, kemudian disampaikan kepada  Gubernur.  Berdasarkan  KHL  tersebut Gubernur  menetapkan  upah  minimum  dengan memperhatikan  produktivitas  dan  pertumbuhan ekonomi. Upah minimum Provinsi yang ditetapkan  Gubernur  didasarkan  pada  nilai  KHL Kabupaten/Kota  terendah  di  Provinsi  yang
11 Ibid ., hlm. 12.
bersangkutan dengan mempertimbangkan produktivitas,  pertumbuhan  ekonomi,  kondisi pasar kerja dan usaha yang paling tidak mampu (marginal).
KHL sendiri diatur dalam Permenakertrans RI No. 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan
Pelaksanaan Tahapan Pencapaian  Kebutuhan  Hidup  Layak  (KHL) yang  menyatakan  bahwa  KHL  adalah  standar kebutuhan  seorang  pekerja/buruh  lajang  untuk dapat  hidup  layak  secara  fisik  untuk  kebutuhan 1  (satu)  bulan.  Upah  minimum  hanya  berlaku bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang  dari  satu  tahun  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  15  ayat  (2)  Permenakertrans  RI No. 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.
Permenakertrans RI No. 13 Tahun 2012 yang merupakan aturan pelaksana dari Pasal 89 ayat  (4)  Undang-Undang  Ketenagakerjaan, menyempurnakan  Permenakertrans  RI  No.  17 Tahun 2005 yang mengatur komponen KHL dari 47  indikator  menjadi  60  indikator  yaitu  : komponen makanan dan  minuman 11 indikator, sandang  13  indikator,  perumahan  26  indikator, pendidikan  2  indikator,  kesehatan  5  indikator, transportasi 1 indikator dan rekreasi 2 indikator.
Berdasarkan  Pasal  6  Permenakertrasn RI No 13 Tahun 2012, upah minimun ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :
a. nilai  KHL  yang  diperoleh  dan  ditetapkan dari hasil survei;
b. produktivitas  makro  yang  merupakan  hasil perbandingan antara jumlah Produk Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  dengan jumlah  tenaga  kerja  pada  periode  yang sama;
c. pertumbuhan ekonomi merupakan
pertumbuhan nilai PDRB;

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
d. kondisi pasar kerja merupakan
perbandingan  jumlah  kesempatan  kerja dengan  jumlah  pencari  kerja  di  daerah tertentu pada periode yang sama;
e. kondisi  usaha  yang  paling  tidak  mampu (marginal) yang ditunjukkan oleh
perkembangan  keberadaan  jumlah  usaha marginal  di  daerah  tertentu  pada  periode tertentu.
Berdasarkan  nilai  KHL  yang  telah disurvei  oleh  tim  survei  dan  memperhatikan rekomendasi Depeprov dan/atau Bupati/Walikota selanjutnya Gubernur menetapkan Upah
minimum dengan memperhatikan  produktivitas  dan  pertumbuhan ekonomi  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  88 ayat  (4)  UU  Ketenagakerjaan  jo  Pasal  3 Permenakertrans RI No. 7 Tahun 2013.
Skema  :  Mekanisme  Penetapan  Upah Minimum  Menurut  Permenakertrans  RI  No.  7 Tahun  2013  jo  Permenakertrans  RI  No.  13 Tahun 2012

## 2. Penetapan  Upah  Minimum  Berdasarkan PP No. 78 Tahun 2015
Terbitnya  PP  Pengupahan  ini  menuai pro  dan  kontra.  Hal  ini  dikarenakan  penetapan upah  minimum  berdasarkan  PP  Pengupahan adalah dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum. Pekerja/buruh mengganggap formula perhitungan upah minimum  yang  hanya  berdasarkan  inflasi  dan pertumbuhan  ekonomi  ini  tidak  berpihak  pada pekerja/buruh. Sementara pemerintah mengganggap  dengan  formula  perhitungan upah  minimum  maka  akan  ada  kejelasan  dan kepastian  investasi  bagi  investor,  karena  biaya yang akan dikeluarkkan untuk upah pekerja/buruh sudah dapat diperhitungkan sebelumnya.
Penetapan  upah  minimum  dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum ini  tampak lebih  sederhana  dan dapat diprediksi  karena  tidak  perlu  melakukan  survei harga. Gubernur dapat saja langsung menetapkan  UMP  dan  UMK  tanpa  melalui rekomendasi dari Depeprov dan/atau Bupati/Walikota. Survei harga baru dilaksanakan apabila dilakukan peninjauan KHL. Sementara peninjauan KHL berdasarkan komponen dan jenis kebutuhan  hidup  dilakukan dalam  jangka  waktu  5  (lima)  tahun.  Peninjauan
KHL dilakukan oleh Menteri dengan mempertimbangan hasil
kajian yang dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan Nasional (Depenas).
Apabila  dilakukan  peninjauan  KHL, barulah  Gubernur  menetapkan  UMP  dan  UMK dengan  memperhatikan  rekomendasi  Depeprov dan/atau  rekomendasi  Bupati/Walikota.  Artinya survei  harga  cukup  dilaksanakan  dalam  jangka waktu  5  (lima)  tahun  sekali,  maka  dengan demikian  rekomendasi  dari  Depeprov  dan/atau

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Bupati/Walikota  dalam  menetapkan  UMP  dan UMK juga cukup dilakukan dalam waktu 5 (lima) tahun sekali saja.
Sistem penetapan upah minimum menurut  Pasal  43  ayat  (1)  PP  Pengupahan adalah  berdasarkan  kebutuhan  hidup  layak  dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan  ekonomi.  Oleh  karena  itu  formula perhitungan  upah  minimum  dilakukan  sebagai berikut :
UM ռ = UMṭ + {UMṭ x (Inflasiṭ+ % Λ PDBṭ)}
Keterangan : UM ռ : Upah minimum yang akan ditetapkan. UMṭ
: Upah minimum tahun berjalan.
Inflasiṭ    :  Inflasi  yang  dihitung  dari  periode September  tahun  yang  lalu  sampai dengan  periode  September  tahun berjalan.
Λ PDBṭ :  Pertumbuhan  Produk  Domestik  Bruto
yang  dihitung  dari  pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang mencakup  periode  kwartal  III  dan  IV tahun sebelumnya dan periode kwartal I dan II tahun berjalan.
Inflasi    : Suatu keadaan dimana harga barang secara  umum  mengalami  kenaikan secara  terus  menerus  atau  terjadi penurunan nilai uang dalam negeri.
PDB :  Jumlah  produksi  barang  dan  jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi  pada  suatu  daerah  di  saat tertentu.
Formula  perhitungan  upah  minimum  adalah upah minimum tahun berjalan ditambah dengan hasil  perkalian  antara  upah  minimum  tahun berjalan  dengan  penjumlahan  tingkat  inflasi nasional tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan  Produk  Domestik  Bruto  tahun berjalan.
Contoh :
UMṭ : Rp. 2.000.000,- Inflasiṭ    : 5% Λ PDBṭ : 6% UM ռ = UMṭ + {UMṭ x (Inflasiṭ+ % Λ PDBṭ)} UM ռ = Rp. 2.000.000,- + {Rp. 2.000.000,- x
(5% + 6%)} = Rp. 2.000.000,- + {Rp. 2.000.000,- x 11%}  =  Rp.  2.000.000,-  +  Rp.  220.000,-  =  Rp. 2.220.000,-
Setelah  UMP  dan  UMK  ditetapkan, Gubernur  dapat menetapkan  UMSP  dan  UMSK berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada  sektor  yang  bersangkutan.  Penetapan UMSP  dan  UMSK  ini  dilakukan  setelah mendapat  saran  dan  pertimbangan  mengenai sektor unggulan dari Depeprov atau Depekab/Depeko  sesuai  dengan  tugas  dan kewenangannya.  UMSP  harus  lebih  besar  dari UMP  di  provinsi  yang  bersangkutan,  demikian juga dengan UMSK harus lebih besar dari UMK di kabupaten/kota yang bersangkutan. 12
Berdasarkan  uraian-uraian  tersebut  di atas,  dapat  dipahami  bahwa  penetapan  upah minimum,  baik  sebelum  maupun  sesudah berlakunya  PP  Pengupahan  tidaklah  jauh berbeda.  Pedomannya  tetap  didasarkan  pada KHL  dan  dengan  memperhatikan  produktivitas dan  pertumbuhan  ekonomi.  Kalaupun  berbeda, hanya pada cara penetapannya saja. Sebelumnya  penetapan  upah  minimum  adalah diawali  dengan  penetapan  KHL  melalui    survei harga  yang  dilakukan  oleh  tim  survei  dari Dewan Pengupahan. Cara ini sering menimbulkan  persoalan  dan  perdebatan  yang panjang  antara  anggota  Dewan  Pengupahan karena  saling  berbeda  kepentingan  sehingga
12 Pasal 49 PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dapat  menyebabkan  penetapan  upah  minimum menjadi lambat.
Adapun  cara  penetapan  upah  minimum dengan sistem formula penetapan upah minimum  berdasarkan  PP  Pengupahan,  terlihat lebih sederhana karena Gubernur dapat langsung  menetapkan  UMP  dan  UMK  dengan menggunakan  sistem  formula  penetapan  upah minimum  yang  didasarkan  pada  produktivitas dan  pertumbuhan  ekonomi.  Penetapan  upah minimum  dengan  cara  ini  akan  berjalan semakin  cepat  dan  dapat  diprediksi  oleh pengusaha  maupun  pekerja/buruh.  Karena indikatornya  adalah  inflasi  dan  pertumbuhan ekonomi  yang  dapat  dilihat  dari  data  BPS secara  nasional.  Syarat  utamanya  adalah  upah minimum tahun berjalan sebagai dasar perhitungan upah minimum yang akan ditetapkan  dalam  formula  perhitungan  upah minimum, harus sudah berdasarkan KHL.

## 3. Pengaturan Struktur dan Skala Upah
Pada  Pasal  14PP  Pengupahan  secara tegas  mengatur  besaran  upah  berdasarkan satuan  waktu  yang  berpedoman  pada  struktur dan  skala  upah.  Yang  dimaksud  struktur  upah menurut Kepmenakertrans RI No. Kep- 49/Men/IV/2004  adalah  susunan  tingkat  upah dari  yang  terendah  sampai  yang  tertinggi  atau dari  yang  tertinggi  sampai  yang  terendah. Sedangkan  skala  upah  adalah  kisaran  nilai nominal upah untuk setiap kelompok jabatan.
Mengenai  struktur  dan  skala  upah, pengusaha mempunyai kewajiban untuk menyusun  struktur  dan  skala  upah  dengan memperhatikan  golongan,  jabatan,  masa  kerja, pendidikan  dan  kompetensi  pekerja/buruh. Stuktur  dan  skala  upah  ini  wajib  diberitahukan kepada  seluruh  pekerja/buruh  dan  menjadi syarat  yang  harus  dilampirkan  oleh  perusahaan
saat  permohonan  pengesahan  dan  pembaruan peraturan perusahaan atau pendaftaran, perpanjangan  dan  pembaruan  perjanjian  kerja bersama.
Pengusaha  yang  tidak  menyusun  dan menerapkan struktur dan skala upah serta tidak memberitahukan kepada pekerja akan diberikan sanksi  administratif.  Sanksi  administratif  yang dapat  dikenakan  mulai  dari  teguran  terulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara  sebagian  atau  seluruh  alat  produksi dan  yang  paling  berat  adalah  pembekuan kegiatan  usaha.  Kewajiban  menyusun  dan menetapkan  skala  upah  ini  tidak  ditemui  dalam UU Ketenagakerjaan.
Pasal 92
UUKetenagakerjaan  tidak  ada  mewajibkan pengusaha  menyusun  struktur  dan  skala  upah, apalagi memberikan sanksi. Inilah yang dianggap sebagai kalangan aktivis pekerja/buruh bertentangan dengan
UUKetenagakerjaan.
Adanya  kewajiban  kepada  pengusaha untuk  menyusun  dan  menetapkan  struktur  dan skala  upah  ini  merupakan  langkah  maju  dalam PP Pengupahan ini. Dengan ketentuan  ini, mau tidak  mau  pihak  perusahaan  harus  membuat struktur  dan  skala  upah  bagi  pekerja/buruhnya sehingga  akan  terlihat  perbedaan  upah  antara pekerja/buruh  yangtelah  lama  bekerja  dengan pekerja/buruh yang baru bekerja, antara pekerja/buruh  yang  berpendidikan  lebih  tinggi dengan  pekerja/buruh  yang  berpendidikan  lebih rendah dan antara pekerja/buruh yang mempunyai  keahlian  dengan  pekerja/buruh biasa.
Pengaturan  struktur  dan  skala  upah  ini antara lain dimaksudkan untuk : a) mewujudkan upah yang berkeadilan; b) mendorong peningkatan  produktivitas  di  perusahaan;  c) meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh; dan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
d)  menjamin  kepastian  upah  dan  mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi.  Oleh  karena  itu  dapat  dipandang bahwa pengaturan mengenai struktur dan  skala upah  dalam  PP  Pengupahan  ini  lebih  baik, tajam  dan  terarah.  Jika  aturan  pelaksana  dari suatu UU lebih baik, tajam dan terarah menurut hemat  penulis,  hal  itu  tidaklah  bertentangan dengan  UU,  akan  tetapi  manakala  pengaturan dalam  aturan  pelaksana  suatu  UU  lebih  buruk, baru dapat dikatakan bertentangan dengan UU.

## 4. Pembayaran Upah Dalam Keadaan Pailit
Hal  lain  yang  menarik  untuk  dibahas dalam  PP  Pengupahan  ini  adalah  mengenai ketentuan  pembayaran  upah  dalam  keadaan kepailitan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  37 PP  Pengupahan.  Perusahaan  yang  dinyatakan pailit  berdasarkan  putusan  pengadilan  maka upah  dan  hak-hak  lainnya  dari  pekerja/buruh merupakan hutang yang didahulukan pembayarannya.  Ketentuan  ini  juga  secara tegas  diatur  dalam  Pasal  95  ayat  (3) UUKetenagakerjaan.  Dalam  kepailitan  kita mengenal  ada  3  (tiga)  tingkatan  kreditur  yaitu kreditur separatis, kreditur  preferen dan kreditur konkuren.
Pertama ,  Kreditur  separatis  adalah kreditur  pemegang  hak  jaminan  kebendaan, yang  dapat  bertindak  sendiri.  Golongan  kreditur ini  tidak  terkena  akibat  putusan  pernyataan pailit,  artinya  hak-hak  eksekusi  mereka  tetap dapat  dijalankan  seperti  tidak  ada  kepailitan debitur.  Kreditur  pemegang  gadai,  jaminan fidusia,  hak  tanggungan,  dan  hipotek  atau  hak agunan  atas  kebendaan  lainnya  merupakan karakteristik kreditur separatis.
Kedua, Kreditur preferen adalah kreditur yang  memiliki  hak  istimewa  atau  hak  prioritas sebagaimana diatur dalam KUHPerdata.
Berdasarkan  ketentuan  KUHPerdata,  ada  dua jenis  hak  istimewa,  yaitu  hak  istimewa  khusus dan  hak  istimewa  umum.  Hak  istimewa  khusus adalahhak  yang  menyangkut  benda-benda tertentu,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1139 KUHPerdata  sedangkan  hak  istimewa  umum berarti  menyangkut  seluruh  benda,  sesuai dengan  Pasal  1149  KUHPerdata,  hak  istimewa khusus di dahulukan atas hak istimewa umum.
Ketiga adalah  Kreditur  konkuren  yaitu kreditur  yang  tidak  termasuk  dalam  kreditur separatis  dan  kreditur  preferenyaitu  kreditur yang harus berbagi dengan para kreditur lainnya secara  proporsional  ( pari  passu ),yaitu  menurut perbandingan besarnya masing-masing tagihan, dari hasil penjualan harta kekayaan debitur yang tidak dibebani dengan hak jaminansebagaimana diatur  dalam  Pasal  1131  jo.  Pasal  1132 KUHPerdata.
Kedudukan pekerja/buruh dalam keadaan  kepailitan  ini  adalah  berada  pada tingkatan  kreditur  preferenyaitu  kreditur  yang memiliki  hak  istimewa,  dalam  hal  ini  hak istimewa  umum  sesuai  ketentuan  Pasal  1149 KUHPerdata  yang  didahulukanpembayarannya setelah  pembayaran  pada  kreditur  separatis tentunya.
Kemudian  apabila  pekerja/buruh  jatuh pailit, maka upah dan segala pembayaran  yang timbul  dari  hubungan  kerja  tidak  termasuk dalam  kepailitan  kecuali  ditetapkan  lain  oleh hakim  dengan  ketentuan  tidak  melebihi  25% (dua  puluh  lima  persen)  dari  upah  dan  segala pembayaran  yang  timbul  dari  hubungan  kerja yang  harus  dibayarkan.  Ketentuan  ini  diatur dalam  Pasal  38  PP  Pengupahan,  akan  tetapi tidak ada pengaturannya di dalam UUKetenagakerjaan.  Pasal  ini  juga  dianggap bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Sewajarnyalah suatu Peraturan
Pemerintah  (PP)  yang  merupakan  aturan pelaksana  dari  suatu  UU  dibuat  lebih  bersifat teknis aplikatif  yang mengatur secara mendetail pasal-pasal  yang  bersifat  umum.  Hal  ini bertujuan  untuk memberikan  kemudahan  dalam penafsiran dan implementasinya dapat dirasakan  secara  nyata  dan  konkrit  di  tengah- tengah masyarakat.

## C.  Simpulan dan Saran
1. Simpulan
Bertolak  dari  hasil  paparan  yang  telah dikemukakan  di  dalam  tulisan  ini,  maka  dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
a) Bahwa  penetapan  upah  minimum  dengan sistem  formula  penetapan  upah  minimum merupakan penyederhanaan sistem penetapan  upah  agar  berjalan  lebih  cepat, tepat  dan  efisien  karena  tanpa  melalui survei  harga  oleh  Dewan  Pengupahan. Penetapan upah dengan berpedoman pada inflasi  dan  pertumbuhan  ekonomi  secara nasional  akan  memberikan  kemudahan kepada  pengusaha  untuk  memprediksi kenaikan upah. Hal ini tidaklah bertentangan dengan ketentuan UUKetenagakerjaan karena di dalam
UUKetenagakerjaan  juga  tidak  ada  diatur mengenai  survei  harga.  Adapun  sistem survei  harga  hanyalah  suatu  tata  cara penetapan  upah  minimum  yang  diatur dalam Peraturan Menteri. Sedangkan mengenai  pengaturan  struktur  dan  skala upah  serta  upah  dalam  keadaan  pailit, ternyata  mengandung  maksud  yang  lebih baik  dan  lebih  tajam  dari  yang  telah  diatur dalam ketentuan UUKetenagakerjaan, sehingga
tidaklah dapat dikatakan
bertentangan dengan ketentuan UU
Ketenagakerjaan.
b) Bahwa  oleh  karena  PP  Pengupahan  ini tidak bertentangan dengan ketentuan UUKetenagakerjaan, maka PP Pengupahan ini dengan sendirinya tidaklah merugikan kepentingan pekerja/buruh karena kenaikan upah minimum pekerja/buruh  dijamin  setiap  tahun  yang perhitungannya  dilakukan  dengan  sistem formula perhitungan upah minimum dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Bahkan PP
Pengupahan  ini  mewajibkan  pengusaha menyusun struktur dan skala upah sehingga  terjamin  adanya  perbedaan  upah antara  pekerja/buruh  yang  telah  lama bekerja dengan pekerja/buruh yang baru.Bagi  pekerja/buruh  yang  pailit  juga mendapat jaminan bahwa upah dan segala pembayaran  yang  timbul  dalam  hubungan kerja  tidak  termasuk  dalam  kepailitan kecuali  ditetapkan  lain  oleh  hakim  dengan ketentuan  tidak  melebihi  25%  (dua  puluh lima  persen)  dari  upah  dan  segala pembayaran  yang  timbul  dari  hubungan kerja yang harus dibayarkan.

## 2. Saran
Bertolak  dari  ha-hal  yang  diuraikan dalam  kesimpulan  tersebut  di  atas,  maka disarankan sebagai berikut :
a) Untuk memperbesar kenaikan upah minimum di
masa mendatang, indikatorkomponen  KHL  perlu  ditingkatkan dari  60  indikator  menjadi  80  indikator  yang dibuat dalam Peraturan Menteri. Penentuan KHL seharusnya bukan merupakan standar kebutuhan  seorang  pekerja  lajang,  akan tetapi standar kebutuhan untuk

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pekerja/buruh  yang  telah  berumah  tangga dengan 1 (satu) orang tanggungan.
Dengan  cara  itu,  maka  nilai  KHL  akan menjadi  lebih  besar  dan  dengan  demikian upah  minimum  pekerja/buruh  juga  akan menjadi lebih besar pula.
b) Pengurus  serikat  pekerja/serikat  buruh seharusnya  senantiasa  memonitor  dan mengawasi  pembuatan  dan  penyusunan struktur  dan  skala  upah.  Karena  apabila pihak  pengusaha  tidak  melaksanakannya dapat dikenakan sanksi administratif.
Dalam  hal  ini,  serikat  pekerja/serikat buruhlah yang terlebih dahulu mengetahuinya ketimbang pihak lain. Untuk itu,  keberanian  dan  ketegasan  pengurus serikat pekerja/serikat buruh sangat diperlukan dan menentukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agusmidah.  2001. Politik  Hukum  Dalam  Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan , Disertasi Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Ilmu Hukum  Pada  Sekolah  Pasca  Sarjana USU, Medan. Surya Tjandra, Yasmine MS Soraya & Jamaludin. 2007. Advokasi Pengupahan  Di  Daerah ( Strategi Serikat Buruh Di Era Otonomi Daerah ). Jakarta : TURC. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
( Burgerlijk  Wetboek  voor  Indonesie ). Stb. Tahun 1847 Nomor 23.
Undang-Undang  Nomor13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan.  Lembaran  Negara RI Tahun 2003 Nomor 39.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 131. Peraturan  Pemerintah  Nomor  78  Tahun  2015 tentang Pengupahan. Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 237. Keputusan  Presiden  RI  No.  107  Tahun  2004 tentang Dewan pengupahan. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang  Komponen  dan  Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup  Layak.  Berita  Negara  RI  Tahun 2012 Nomor 707. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi  RI  Nomor  7  Tahun  2013 tentang  Upah  Minimum.  Berita  Negara RI Tahun 2013 Nomor 1239. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : Per- 03/Men/I/2005  tentang  Tata Cara Pengusulan Keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep.- 49/Men/IV/2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah.
Tianggur Sinaga. 2005. Kebijakan Pengupahan , Disampaikan  Pada  Pelatihan  Teknis Hakim Peradilan Umum (Karier) Tentang Perselisihan Hubungan Industrial Dalam Wilayah Hukum
Pengadilan  Tinggi  Se-Indonesia,  pada tanggal 1-13 Agustus 2005.
Darmin Nasution, Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV , https://kominfo.go.id/index.php/content/ detail/6215/Paket+Kebijakan+Ekonomi+Jili d+IV/0/berita , diakses pada tanggal 16 April 2016.
Lily Rusna Fajriah&Rico Afrido Simanjuntak, Ini Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV Jokowi , http://ekbis.sindonews.com/read/10534 04/33/ini-paket-kebijakan-ekonomi-jilid- iv-jokowi-14449, diakses pada tanggal 16 April 2016.