## Journal of S ocial and Economics Research
Volume 3, Issue 1, June 2021 P-ISSN: 2715-6117             E-ISSN: 2715-6966 Open Access at: http://idm.or.id/JSER

## PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN SUMATERA BARAT DALAM PENCEGAHAN MALADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK DI KOTA PADANG

## THE ROLE OF THE OMBUDSMAN OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
REPRESENTATIVE OF WEST SUMATRA IN PREVENTING MALADMINISTRATION OF PUBLIC SERVICES IN THE CITY OF PADANG
Doddie Arya Kusuma, Fonny Andikia Universitas Ekasakti, Padang E-mail: doddiearyakusuma@ymail.com 1 , fonnyandikia@gmail.com 2 INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Koresponden Doddie Arya Kusuma Barata
doddiearyakusuma@yma il.com
Fonny Andikia fonnyandikia@gmail.co m
Kata kunci:
Padang, maladministrasi, mengawasi, ombudsman, pelayanan publik
Website: http://idm.or.id/JSER hal: 21 - 29
Pelayanan  publik  adalah  pemberian  pelayanan  kepada masyarakat sebagai perwujudan kewajiban aparatur pemerintah.  Seiring  berjalannya  waktu  penyelengaraan pelayanan publik belum berjalan dengan baik dan agak terkesan mempersulit masyarakat. Pada tahun 2000 dibentuklah Komisi Ombudsman Nasional yang bertugas mengawasi penyelenggaraan  pelayanan  publik.  Tujuan  penelitian  ini adalah  untuk  mendapatkan  gambaran  tentang  peran ombudsman dalam mencegah maladministrasi di kota Padang. Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode kualitatif.  Berdasarkan  hasil  penelitian  diperoleh  kesimpulan bahwa peran dan fungsi ombudsman di Sumatera Barat adalah mengawasi  pelayananan  publik,  menerima  laporan  dari masyarakat  dan  menindak  lanjutinya.  Dalam  upaya pencegahan  maladministrasi  di  kota  Padang  ombudsman banyak  melakukan  sosialisasi  dan  melakukan  pertemuan berkala dengan berbagai unsur masyarakat di Sumatera Barat. Ombudsman  dalam  kinerjanya  mendapat  respon  positif  dari berbagai  kalangan  di  Sumatera  Barat  dari  Pemerintah  Kota, DPRD,  dan  juga  berbagai  LSM.  Kendala  yang  dihadapi ombudsman adalah masih banyaknya masyarakat yang enggan untuk melapor ke ombudsman dan terkadang  pemeritah kota Padang  menjalakan  apa  yang  menurut  ombudsman  itu  baik untuk dilakukan.

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Correspondent: Doddie Arya Kusuma Barata doddiearyakusuma@yma il.com
Fonny Andikia fonnyandikia@gmail.com
keywords:
Padang,
maladministration, supervising, ombudsman, service public Website: http://idm.or.id/JSER page: 21 – 29
Public  service  is  the  provision  of  services  to  the  community  as  a manifestation of the obligations of government officials. Over time, the implementation of public services has not been going well and it seems somewhat difficult for the community. In 2000, the National Ombudsman Commission was formed to oversee the implementation of public services. The purpose of this study was to get an overview of the role of the ombudsman in preventing maladministration in the city  of  Padang.  The  method  used  in  this  research  is  qualitative method. Based on the results of the study, it was concluded that the role and function of the ombudsman in West Sumatra is to supervise public services, receive reports from the community and follow up on them. In an effort to prevent maladministration in the city of Padang, the ombudsman does a lot of socialization and holds regular meetings with various elements of society in West Sumatra. The Ombudsman in his performance received a positive response from various groups in West Sumatra from the City Government, DPRD, and also various NGOs. The obstacle faced by the ombudsman is that there are still many  people  who  are  reluctant  to  report  to  the  ombudsman  and sometimes  the  Padang  city  government  does  what  the  ombudsman thinks is good to do.
Copyright © 2021 JSER. All rights reserved.

## PENDAHULUAN
Maladministrasi banyak terjadi di berbagai instansi pemerintah di Indonesia. Hal ini membuat masyarakat sebagai pengakses maupun pengguna layanan publik semakin tidak  nyaman  dengan  pelayanan  yang  diselenggarakan  pemerintah,  sehingga  hal tersebut  memunculkan  kepedulian  masyarakat  terhadap  ketidakmaksimalan penyelenggaraan pelayanan publik.
Berbagai upaya dan tindakan masyarakat berusaha memberikan kritik serta sarannya demi terselenggaranya pemerintahan yang baik ( good governance ) dan juga pelayanan publik  yang  maksimal.  Adanya  partisipasi  masyarakat  dalam  pengawasan pelayanan  publik  dirasakan  masyarakat  akan  sangat  membantu  menciptakan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan juga dapat diakses semua lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi dari pihak pemerintah.
Tuntutan masyarakat akan perubahan pelayanan publik memaksa Pemerintah harus berupaya  keras  untuk  melakukan  perubahan  terhadap  kualitas  pelayanan. Penyebabnya adalah masyarakat sering dikecewakan pada kualitas pelayanan yang kurang maksimal serta partisipasi masyarakat yang rendah. Masalah yang selama ini menjadi  sorotan  adalah  upaya  pemerintah  memaksimalkan  fasilitas  terhadap
pengaduan  dan  penyelesaian  masalah  rendahnya  kualitas  penyelenggaraan pelayanan publik di berbagai instansi.
Pemerintah tidak akan bisa mengoreksi mutu pelayanan yang diberikan oleh pihak yang  melaksanakan  kebijakan  dan  berhadapan  langsung  dengan  masyarakat pengakses  layanan  publik.  Dari  berbagai  penelitian  terkait  penyelenggaraan pelayanan, banyak ditemukan kondisi yang terjadi di lapangan membuktikan bahwa kebanyakan di  hampir semua tingkatan petugas pelayanan utama sampai  dengan tingkatan  penanggung  jawab  instansi,  respon  pihak  terkait  terhadap  keluhan, aspirasi, maupun harapan masyarakat seringkali lambat atau bahkan diabaikan sama sekali.
Praktek  yang  buruk  dan  kaku  dalam  pelayanan  publik  mengakibatkan  terjadinya maladministrasi dalam penyediaan layanan publik. Pelayanan publik seperti ini akan sulit dihindari dengan adanya perlakuan-perlakuan khusus yang berdampak pada penyimpangan  terhadap  ketentuan  administrasi.  Praktek-praktek  pelanggaran administrasi  seperti  ini  tentunya  akan  berdampak  kepada  pengguna  jasa  layanan lainnya, yang pada akhirnya akan berdampak pula pada kualitas pelayanan secara umum.
Dalam rangka pencegahan terjadinya maladministrasi serta memberikan kesadaran bagi  masyarakat  mengenai  hak  atas  pelayanan  publik  yang  baik,  Ombudsman  RI Perwakilan  Provinsi  Sumatera  Barat  telah  melakukan  berbagai  kegiatan penyebarluasan informasi mengenai tugas, fungsi, dan wewenang Ombudsman RI dalam  berbagai  kegiatan  dan event. Sasaran  kegiatan  tersebut  adalah  para penyelenggara  pelayanan  publik,  masyarakat  luas  sebagai  pengguna  pelayana publik dalam rangka memenuhi hak mendapatkan pelayanan publik.
Menurut  istilah  “Ombudsman”  berasal  dari  bahasa  Skandinavia  kuno  di Negara Swedia, yang memiliki arti perwakilan, representatif, agen atau pihak yang diminta oleh pihak lainnya untuk mewakili kepentingan mereka
Ombudsman  adalah  Lembaga  Negara  yang  mempunyai  kewenangan  untuk melakukan  pengawasan  terhadap  Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik,  baik  yang diselenggarakan  oleh  Negara  dan  Pemerintah,  dalam  hal  ini  Badan  Usaha  Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Hukum Milik Negara (BHMN),  serta  Badan  Usaha  Milik  Swasta  (BUMS)  atau  perseorangan  yang ditugaskan  untuk  menyelenggarakan  pelayanan  publik.  Lembaga  ini  dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 9 September 2008.
Ombudsman  RI  Perwakilan  Provinsi  Sumatera  Barat  juga  melakukan  salah  satu bentuk pencegahan maladministrasi di antaranya yaitu sosialisasi, ditujukan kepada LSM  dan  media  massa  sebagai  pilar-pilar  partisipan  masyarakat  yang  membantu melakukan  pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  pelayanan  publik  di  Kota Padang. Bentuk kegiatan dari sosialisasi yang telah dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan  Provinsi  Sumatera  Barat  meliputi:  komunikasi  media,  diskusi  publik, sosialisasi dengan kelompok masyarakat, dan sosialisasi di lingkungan pemerintah daerah.
Semakin  banyaknya  laporan  pengaduan  pelayanan  publik  ke  Ombudsman  RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, maka Ombudsman RI sebagai lembaga negara independen yang memiliki kewenangan upaya pencegahan maladministrasi harus memaksimalkan  fungsinya  sehingga  dapat  mencapai  tujuan.  Untuk  mengetahui keberhasilan  Ombudsman  dalam mencapai  tujuannya,  tidak  dipungkiri juga  akan terdapat  kendala-kendala  dalam  upaya  pencegahan  maladministrasi  pelayanan publik yang dihadapi oleh Ombudsman RI perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
Dengan  berpijak  pada  gambaran  di  atas,  maka  rumusan  masalah  penelitian  ini adalah:
1. Apa  saja  bentuk-bentuk  laporan  maladministrasi  pelayanan  publik  yang diterima oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi  Sumatera Barat di  Kota Padang periode 2018-2019?
2. Bagaimana peran Ombudsman RI perwakilan provinsi Sumatera Barat dalam pencegahan maladministrasi pelayanan publik di Kota Padang periode tahun 2018-2019?
3. Apa  saja  kendala-kendala  yang  dihadapi  Ombudsman  RI  perwakilan Sumatera Barat dalam pencegahan maladministrasi pelayanan publik di Kota Padang periode tahun 2018-2019?

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  digunakan  penelitian  kualitatif  deskriptif,  yaitu  data  yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Adapun tujuan dari penelitian kualitatif deskriptif adalah untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci  yang  melukiskan  gejala  yang  ada,  mengidentifikasi  masalah  atau memeriksa kondisi dan praktek yang berlaku, serta mengumpulakan data dan menuangkan data dari lapangan melalui observasi, dokumentasi dan wawancara untuk kemudian di analisa.
Menurut  Bogdan  dan  Taylor  yang  dikutip  dalam  buku  Lexy  J.  Moeleong  (2005) menjelaskan  bahwa  metodologi  penelitian  kualitatif  adalah  sebagai  prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan yang dari orang-orang atau prilaku yang diamati. Sementara itu penelitian deskriptif adalah  suatu  bentuk  penelitian  yang  ditujukan  untuk  mendeskripsikan  atau menggambarkan  fenomena-fenomena  yang  ada,  baik  fenomena  yang  alamiah maupun fenomena rekayasa.
Metode  penelitian  kualitatif  pada  hakikatnya  mencoba  mengamati,  memahami, makna  perbuatan  dan  kejadian bagi  orang  yang  bersangkut  menurut  kebudayaan dan pandangan mereka. Metode penelitian kualitatif ini intinya akan menghasilkan data  deskriptif,  maksudnya  adalah  suatu  penelitian  yang  memberikan  gambaran suatu gejala sosial seperti yang dimaksud dalam permasalahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Gambaran Umum Penelitian
Ombudsman  Republik  Indonesia  (disingkat  ORI)  sebelumnya  bernama  Komisi Ombudsman  Nasional  adalah  lembaga  negara  di  Indonesia  yang  mempunyai kewenangan  mengawasi  penyelenggaraan  pelayanan  publik  baik  yang
diselenggarakan  oleh  penyelenggara  negara  dan  pemerintahan,  termasuk  yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  atau Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah.  Lembaga  ini  dibentuk  berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 9 September 2008.
Setelah  berlakunya  Undang-Undang  Ombudsman  Republik  Indonesia,  maka Komisi Ombudsman Nasional berubah menjadi Ombudsman Republik Indonesia. Perubahan  nama  tersebut  mengisyaratkan  bahwa  Ombudsman  tidak  lagi berbentuk  Komisi  Negara  yang  bersifat  sementara,  tetapi  merupakan  lembaga negara  yang  permanen  sebagaimana  lembaga-lembaga  negara  yang  lain,  serta dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya  bebas  dari  campur  tangan kekuasaan lainnya.
Meski  telah  mengalami  perubahan  dari  bentuk  kelembagaan,  Komisi Ombudsman  Nasional  menjadi  Ombudsman  Republik  Indonesia  yang  diikuti dengan penguatan institusional. Berdasarkan perubahan dari Keputusan Presiden Republik  Indonesia  nomor  44  Tahun  2000  yang  mengatur  Komisi  Nasional Ombudsman kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, namun rekomendasi-rekomendasi
Ombudsman  tidak  mempunyai  kekuatan  mengikat  secara  hukum,  lembaga  ini merupakan  “ Magistrature  of  Influence ”  (Mahkamah  Pemberi  Pengaruh),  bukan “ Magistrature  of  Sanction ”  (Mahkamah  Pemberi  Sanksi).  Eksistensinya  sangat tergantung  pada  kemampuannya  melakukan  persuasi,  kewenangan  yang diberikan  kepadanya,  serta  bobot  rekomendasi  yang  diberikannya.  Dengan demikian rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia masih lemah.
Setiajeng Kadarsih (2010) menjelaskan bahwa pengertian maladministrasi secara umum  adalah  perilaku  yang  tidak  wajar  (termasuk  penundaan  pemberi pelayanan),  tidak  sopan  dan  kurang  peduli  terhadap  masalah  yang  menimpa seseorang  disebabkan  oleh  perbuatan  penyalahgunaan  kekuasaan,  termasuk penggunaan  kekuasaan  secara  semena-mena  atau  kekuasaan  yang  digunakan untuk perbuatan yang tidak wajar, tidak adil, intimidatif atau diskriminatif dan tidak patut didasarkan sebagian atau seluruhnya atas ketentuan undang-undang atau fakta, serta tidak masuk akal
2.  Bentuk-Bentuk Laporan Maladministrasi Pelayanan Publik di Kota Padang Menurut  Hartono,  dkk  dalam  Buku  Panduan  Investigasi  untuk  Ombudsman Indonesia memberikan pengertian maladminsitrasi secara umum adalah perilaku yang tidak wajar, tidak sopan dan kurang peduli terhadap masalah yang menimpa seseorang  disebabkan  oleh  perbuatan  penyalahgunaan  kekuasaan  termasuk penggunaan  kekuasaan  secara  semena-mena  atau  kekuasaan  yang  digunakan untuk perbuatan yang tidak wajar, tidak adil, intimidatif atau diskriminatif, dan tidak patut didasarkan seluruhnya atau sebagian atas ketentuan undang-undang atau  fakta,  tidak  masuk  akal,  atau  tidak  berdasarkan  tindakan  unreasonable, unjust, oppressive, improper, dan diskriminatif Hartono, dkk (2003).
Setiap  warga  negara  Indonesia  atau  penduduk  berhak  menyampaikan  laporan terkait  masalah  pelayanan  publik  berbentuk  praktek  maladministrasi  yang dialaminya  kepada  Ombudsman  Republik  Indonesia  Perwakilan  Provinsi Sumatera Barat. Laporan atau pengaduan yang diterima Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Baratada yang bersumber dari laporan masyarakat dan  laporan  atas  inisiatif  Ombudsman.  Laporan  atau  pengaduan  masyarakat dapat  dilakukan  dengan  beberapa  cara,  yaitu:  datang  langsung,  surat, e-mail , faksimili,  website,  dan  telepon.  Laporan/pengaduan  atas  inisiatif  Ombudsman biasanya bersumber dari media massa yang memberitakan tentang suatu dugaan praktek maladministrasi yang terjadi.
Adapun bentuk-bentuk laporan maladministrasi pelayanan publik yang diterima oleh Ombudsman RI perwakilan Sumatera Barat menurut kepala keasistenan di bidang pencegahan oleh Meilisa Fitri Harahap, SH., M.kn adalah sebagai berikut:
“Penundaan  berlarut,  penyalahgunaan wewenang,  penyimpangan  prosedur, pengabaian kewajiban hukum, tidak transparan, kelalaian, diskriminasi, tidak profesional, ketidakjelasan informasi, tindakan sewenang-wenang, ketidakpastian hukum, dan salah pengelolaan” (wawancara tanggal 16 Januari 2020).

## 3. Peran  Ombudsman  RI  Perwakilan  Sumatera  Barat  dalam  Pencegahan Maladministrasi
Awal terbentuknya Ombudsman RI di Sumatera Barat yakni pada tanggal 12 Juli 2012,  dan  mulai  maksimal  beroperasi  pada  tahun  2013.  Sudah  7  tahun Ombudsman RI berada di Sumatera Barat dan telah banyak hal yang dilakukan demi  memperbaiki  kualitas  pelayanan  publik  di  Sumatera  Barta  ini  khususnya kota Padang.
Kehadiran  Ombudsman  di  Sumatera  Barat  diharapkan  dapat  membantu masyarakat dalam menerima pelayanan yang baik, jujur, berkeadilan, dan tidak memandang  jabatan  dan  status  sosialnya.  Ketika  masyarakat  mengeluhkan terjadinya  praktek  maladministrasi  dalam  pelayanan  publik  dapat melaporkannya ke Ombudsman sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Dengan adanya ombudsman di Sumatera Barat perlu adanya pemahaman yang lebih mendalam tentang peran dan fungsi ombudsman selama ini khususnya di kota Padang.
Menurut  Yefri  Hariani  selaku  kepala  perwakilan  Ombudsman  RI  perwakilan Sumatera Barat bahwa:
“Bahwasanya  peran  Ombudsman  Sumbar  selama  ini  adalah  melakukan koordinasi  dan  upaya  pencegahan  terhadap  instansi  pemerintah,  BUMN, BUMD,  BHMN  serta  BUMS  atau  perseorangan  yang  ditugaskan  untuk menyelenggarakan  pelayanan  publik  sesuai  dengan  UU  NO  37  tahun  2008 pasal 7.” (Wawancara tanggal 16 Januari 2020)
Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan oleh Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat dan Kepala Keasistenan bidang PVL di atas, peran Ombudsman khususnya  di  Sumatera  Barat  itu  sendiri  adalah  sebagai  pengawas  pelayanan publik, menerima laporan tentang tindak maladministrasi dari masyarakat, serta
menindak  lanjuti  laporan  tersebut  yang  berkoordinasi  langsung  dengan  pihak terkait.  Artinya  Ombudsman  perwakilan  Sumatera  Barat  mengawasi  semua penyelenggaraan  pelayanan  publik  diseluruh  wilayah  Sumatera  Barat  dan khususnya di kota Padang sesuai dengan upaya pencegahan.
Terdapat  2  bentuk  upaya  pencegahan  maladministrasi  pelayanan  publik  yang telah  dilakukan  oleh  Ombudsman  Sumbar.  Bentuk upaya  pencegahan  pertama yaitu  Pre-emtif  dan  preventif,  bentuk  upaya  pencegahan  ini  dilakukan  untuk menanamkan nilai dan norma kepada penerima layanan publik agar paham dan maladministrasi dapat dihindari. Sasaran dari upaya pencegahan maladministrasi pelayanan  publik  bentuk  pre-emtif  yang  dilakukan  oleh  Ombudsman  yaitu masyarakat  sebagai  penerima  pelayanan  publik.  Bentuk  upaya  pencegahan maladministrasi pelayanan publik yang kedua yaitu Preventif, upaya pencegahan ini  dilakukan  agar  pemberi  layanan  publik  paham  dan  dapat  memberikan pelayanan  sesuai  dengan  UU  yang  berlaku  agar  tidak  terjadi  maladministrasi. Sasaran  dari  bentuk  upaya  pencegahan  maladministrasi  ini  yaitu  instansi pemerintahan sebagai pemberi layanan publik kepada masyarakat (wawancara 16 Januari 2020).
Temuan dalam penelitian inisejalan denagn pendapat Awaloedin Djamin (2011) dalam  tentang  bentuk-bentuk  upaya  pencegahan,  yaitu  a)  Pre-emtif  artinya pembinaan yang  bertujuan  agar masyarakat menjadi law abiding  citizens ;  dan b) Preventif,  dimaksudkan  sebagai tindak  lanjut  dari  upaya  pre-emtif  yang  masih dalam  tataran  pencegahan  sebelum  terjadinya  mal-administrasi,  penekanan dalam  upaya  ini  adalah  dengan  menghilangkan  adanya  kesempatan  untuk melakukan kejahatan. Pencegahan preventif yang dilakukan oleh ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dilakukan dengan berbagai cara yaitu salah satunyadilakukan  dengan  berkoordinasi  dengan  instansi  pemerintahan  yang menjadi wewenang pengawasan oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat.
4. Kendala-Kendala dihadapi Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat dalam Pencegahan Maladministrasi Pelayanan Publik di Kota Padang
Sebagai  lembaga  negara  yang  bersifat  indepeden  dan  tidak  tergantung  dengan lembaga  lain  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  dalam  melakukan  pengawasan terhadap  penyelenggaraan  pelayanan  publik  di  Kota  Padang  banyak  terdapat kendala-kendala dalam menjalankan tugas dan kewengananya sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik.
Menurut Kepala Perwakilan Ombudsman RI Yefri Hariani., S. Sos., M. Si, kepala keasistenan  ombudsman  RI  perwakilan  Sumatera  Barat  bidang  pencegahan Meilisa  Fitri  Harahap,  SH.,  M.kn,  Yunesa  Rahman  selaku  kepala  keasistenan bidang  PVL,  dan  Pemil  Aprima,  S.E  selaku  BPP  (Kepala  Kesekretariantan) menjelaskan  bahwa  kendala-kendala  yang  dihadapai  ombudsman  perwakilan Sumatera  Barat  dalam  mencegah  maladministrasi  pelayanan  publik  di  kota Padang yakni:
a. Kekurangan sumber daya manusia,
b. Kekurangan anggaran dana, perannya dalam pencegahan maladministra pelayanan publik di kota Padang.
c. Masih  banyak  masyarakat  khusunya  kota  Padang  yang  takutataupun malas  melapor  ke  Ombudsman  Perwakilan  Sumatera  Barat,  masyarakat beranggapan bahwa percuma saja melapor ke Ombudsman pasti hasilnya akan sama saja dan karna pemikiran tersebut masyarakat merasa takut dan malas  untuk  melapor  ke  Ombudsman  terkait  adanyadugaan maldaministrasi.
d. Ada  seb  agian  masyarakat  yang  belum  mengetahui  dan  merasa  asing dengan istilah Ombudsman, kemungkinan masih dirasa masih minimnya sosialisasi,  padahal  Ombudsman  RI  perwakilan  Sumatera  Barat terusmenerus  melakukan  sosialisasi  agar  masyarakat  paham  tentang Ombudsman.
e. Terkadang  pemerintah  daerah  Kota  Padang  tidak  melakukan  apa  yang menurut  Ombudsman  perwakilan  Sumatera  Barat  harus  diperbaiki. Danjuga  kurang  kooperatifnya  instansi-instansi  terlapor  dalam memberikan  klarifikasi  sehingga  penyelesaian  laporan  dari  masyarakat agak sedikit lamban (wawancara 16 Januari 2020).
5.  Upaya  dalam  Mengatasi  Kendala-Kendala  yang  Dihadapi  Ombudsman  RI Perwakilan  Sumatera  Barat  dalam  Pencegahan  Maladministrasi  Pelayanan Publik di Kota Padang
Menurut Kepala Perwakilan Ombudsman RI Yefri Hariani., S. Sos., M. Si, kepala keasistenan  ombudsman  RI  perwakilan  Sumatera  Barat  bidang  pencegahan Meilisa  Fitri  Harahap,  SH.,  M.kn,  Yunesa  Rahman  selaku  kepala  keasistenan bidang  PVL,  dan  Pemil  Aprima,  S.E  selaku  BPP  (Kepala  Kesekretariantan), adapun upaya dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi ombudsman RI perwakilan Sumatera Barat dalam pencegahan maladministrasi pelayanan publik di Kota Padang adalah sebagai berikut:
a. Pada  1  Januari  ombudsman  RI  perwakilan  Sumatera  Barat  telah melakukan  penerimaan  asisten  ombudsman  sebanyak  4  orang  untuk mengatasi  kekurangan  sumber  daya  manusia  tersebut  meskipun jumlahnya belum memadai.
b. Pemil Aprima, S.E selaku BPP (Kepala Kesekretariantan) telah berusaha mengajukan  untuk  penambahan  anggaran  dan  fasilitas  atau  aset  untuk kantor perwakilan tetapi hingga saat ini menunggu hasil keputusan dari ombudsman pusat.
c. Ombudsman  RI  perwakilan  Sumatera  Barat  telah  berusaha  melakukan berbagai cara memotivasi masyarakat untuk tidak ragu dalam melaporkan kasus-kasus  maladministrasi  yang  terjadi  di  lingkungan  masyarakat tersebut  seperti  yang  dilakukan  ombudsman  pada  waktu  lalu, ombudsman mendatangi korban maladministrasi yang terjadi pada RSUP M. Djamil Padang yang mana kasus jasad bayi atas nama Ramadhan Khalif Putra  yang  meninggal  di  RSUP  tersebut  dibawa  kabur  oleh  driver  ojol karena lamanya proses pemulangan jasad bayi tersebut ke rumah duka. Hal itu salah satu bentuk upaya ombudsman dalam mengatasi rasa takut dan malas masyarakat untuk melapor terjadinya maladministrasi.
d. Ombudsman  telah  berusaha  melakukan  sosialisasi  dipusat-pusat keramaian pada hari libur seperti mengadakan ombudsman on the spot di
transmart Padang, GOR H. Agus Salim agar masyarakat lebih mengenal ombudsman lebih jauh lagi.
e. Ombudsman Sumbar terus berupaya mendorong seluruh instansi-instansi yang  melakukan  kegiatan  pelayanan  publik  agar  lebih  bisa  mengurangi dalam  hal  maladministrasi  pelayanan  publik  di  kota  Padang  ini (wawancara 16 Januari 2020)
Awaloeddin Djamin (2011) menyebutkan salah satu tipe pencegahan, yakni preemtif. Dalam praktek di lapangan, Polri menyebut istilah preemtif ini sebagai “pembinaan masyarakat” atau “preventif tidak langsung”, yaitu pembinaan yang bertujuan agar masyarakat menjadi law abiding citizens.
Upaya-upaya  preventif  ini  adalah  merupakan  tindak  lanjut  dari  upaya  pre-emtif yang  masih  dalam  tataran  pencegahan  sebelum  terjadinya  mal-administrasi, penekanan  dalam  upaya  ini  adalah  dengan  menghilangkan  adanya  kesempatan untuk melakukan kejahatan. Pencegahan preventif yang dilakukan oleh ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dilakukan dengan berbagai cara yaitu salah satunyadilakukan  dengan  berkoordinasi  dengan  instansi  pemerintahan  yang menjadi  wewenang  pengawasan  oleh  Ombudsman  RI  Perwakilan  Sumatera  Barat (Awaludin Jamin (2011)

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  dilakukan  oleh  peneliti maka dapat disimpulkan bahwa:
Pertama,  bentuk-bentuk  laporan  maladministrasi  pelayanan  publik  yang  diterima oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat terdapat kenaikan jumlah laporan masyarakat yang masuk ke Ombudsman RI Sumbar dari tahun 2018 ke tahun 2019
Kedua,  Peran  dan  fungsi  Ombudsman  Perwakilan  Sumatera  Barat  dalam pencegahan maladministrasi di kota Padang, yaitu:
a. Peran  Ombudsman  RI  perwakilan  Sumatera  Barata  dalah  mengawasi pelayanan publik di kota Padang, menerima laporan-laporan yang berkenaan dengan  dugaan  praktik  maladministrasi  di  kota  Padang,  serta  menindak lanjuti laporan-laporan tersebut sampai tuntas.
b. Sedangkan  fungsi  Ombudsman  RI  perwakilan  Sumatera  Barat  yaitu mengawasi  penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang  diselenggarakan  oleh Pemerintah kota Padang termasuk yang diselenggarakan Oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan swasta maupun  perseorangan  yang  diberikan  tugas  untuk  menyelenggarakan pelayanan publik.
Ketiga, kendala yang dihadapi  Ombudsman RI perwakilan Sumatera Barat dalam upaya  pencegahan  maladministrasi  pelayanan  publik  yang  telah  dilakukan  oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dapat dikatakan belum berjalan dengan efektif.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  maka  peneliti  memberikan
beberapa saran pada Ombudsman Republik Indonesia dalam upaya pencegahan maladministrasi pelayanan publik Sumatera Barat.
Pertama, perlunya menambah suberdaya manusia yang ada pada Ombudsman RI Sumbar, agar pekerjaan dapat lebih terorganisir dengan baik, kemudian agar dapat lebih  maksimal  kinerjanya  dalam  menjawab  tuntutan  masyarakat  terhadap pencegahan maladministrasi dan pelayanan publik yang baik.
Kedua,  Agar  Ombudsman  RI  Sumbar  sebaiknya  dapat  lebih  aktif  dalam  hal mensosialisasikan  tugas,  fungsi  dan  wewenang  Ombudsman  sebagai  lembaga pengawas  pelayanan  publik,  agar  masyarakat  yang  merasa  menerima  praktik maladministrasi tahu untuk melapor kemana.
Ketiga, agar Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dapat mengusulkan ataupun mengajukan untuk menambah dana anggaran pada Bidang Pencegahan Maladministrasi Pelayanan Publik, mengingat bahwa wilayah kerja Ombudsman meliputi 19 Kabupaten dan Kota di Provinsi

## DAFTAR PUSTAKA
Djamin,  Awaloedin.  2011. Sistem  Administrasi  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia . Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
Hartono,  Sunaryati  dkk.  2003. Panduan  Investigasi  Untuk  Ombudsman  Indonesia . Jakarta: KomisiOmbudsman Nasional.
Kadarsih,  Setiajeng.  2010. Tugas  Dan  Wewenang  Ombudsman  RI  Dalam  Pelayanan Publik Menurut UU NO 37 Tahun 2008 . Fakultas Hukum. Universitas Jenderal Soedirman. Vol 10 No: Mei 2010
https://www.maxmanroe.com/vid/organisasi/arti-ombudsman- adalah.htmldiaksespadatanggal14November 2019
http//Ombudsman.go.id//diaksespadatanggal11November2019
Lexy J. Moeloeng. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya