Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam vol. 3, no. 1, 2018 STAIN Curup-Bengkulu | p-issn: 2548-3374; e-issn: 2548-3382 Available online at :http://journal.staincurup.ac.id/index.php/alistinbath

## Problematika Penerapan Sanksi Pidana dalam Perkawinan Terhadap Poligami Ilegal

## Jurna Petri Roszi
STAI Yastis Padang Jurnapetri_roszi@yahoo.co.id

## Abstract
This article aims to describe the problems of the application of criminal sanctions  against  polygamy  committed  illegally  in  the  middle  of  society. Regardless  of  the  controversy  of  agreeing  and  disagreeing,  the  issue  of polygamy  is  a  reality  that  occurs  in society. The  purpose  of  polygamy  is the  same  as  the  purpose  of  marriage  itself,  that  is  worship.  However, when  the  issue  of  marriage,  that  in  is  fact  private  law,  violates  the provisions, then the perpetrators may be subjected to criminal sanctions. Criminal sanctions imposed on illegal polygamists are very diverse. This is supported  by  the  attitude  of  government's  ambiguity  in  viewing  illegal polygamy. The Government's doubt and uncertainty in viewing the illegal act  of  polygamy  has  implications  for  the  inherent  criminal  sanctions against the act, strangely the criminal sanction inherent in the law depends on the degree to which the regulations are looked at. This research uses normative law research method whith normative juridical approach. The results of illegal polygamy research is not seen as overspel acts that can be threatened  with  criminal  provisions  Article  284  of  the  Criminal  Code because the element of overspel is not the same as polygamy. Polygamy remains a legitimate marriage as the norms contained in the Law No.1 of 1974  onmarriage.Nevertheless  the  marriage  of  polygamy  must  still fulfill the terms and conditions as determined by the Law No.1 of 1974.
Keywords : Criminal Sanctions, Polygamy and siri marriage

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  memaparkan  problematika  penerapan  sanksi pidana  terhadap  poligami  yang  dilakukan  secara  illegal  ditengah  tengah masyarakat.  Terlepas  dari  kontroversi  setuju  dan  tidak  setuju,  masalah poligami  merupakan  realitas  yang  terjadi  di  masyarakat.  Adapun  tujuan dari poligami itu sama halnya dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu ibadah. Namun ketika persoalan perkawinan yang notabene hukum privat melanggar  ketentuan,  maka  pelakunya  dapat  dikenakan  sanksi pidana.Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku poligami ilegal sangat beragam.Hal  itu  didukung  oleh  sikap  ambiguitas  pemerintah  dalam memandang  perbuatan  poligami  ilegal.  Keraguan  dan  ketidaktegasan
46 | Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 3, No. 1, 2018
Pemerintah  dalam  memandang  perbuatan  poligami  ilegal  berimplikasi terhadap sanksi pidana yang melekat terhadap perbuatan tersebut, anehnya sanksi  pidana  yang  melekatpun  berbeda-beda  tergantung  dari  sudut peraturan  mana  memandangnya.  Penelitian  ini  menggunakan  metode normative  law  research  dengan  pendekatan  yuridis  normatif.  Hasil penelitian poligami ilegal tidak dipandang sebagai perbuatan overspel yang dapat diancam dengan ketentuan pidana Pasal 284 KUHP, karena unsur overspel  tidak  sama  dengan  pengertian  poligami.  Poligami  tetap merupakan  perkawinan  yang  sah  sebagaimana  norma-norma  yang terkandung  di  dalam  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang Prkawinan  meskipun  demikian  perkawinan  poligami  tetap  harus memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
Kata kunci : Sanksi Pidana, Poligami dan nikah siri

## Pendahuluan
Poligami  merupakan  salah  satu  tema  penting  dalam  perkawinan  yang paling  banyak  dibicarakan  sekaligus  kontroversial.  Hal  tersebut  dikarenakan poligami  dapat  diibaratkan  seperti  pisau  yang  bermata  dua.  Satu  sisi,  poligami ditolak  dengan  berbagai  macam  argumentasi  baik  yang  bersifat  normatif, pshikologis  bahkan  memfokuskan  pokok  permasalahan  kepada  kemaslahatan wanita  baik  dari  segi  mental  maupun  keadilan.  Aspek  mental  yang  menjadi alasan  kaum  wanita  menentang  poligami  dikarenakan  peraktik  poligami menimbulkan  perasaan  superior  dan  inperior  antara  suami  dan  istri  mudanya dengan  istri  tuanya.  Disamping  itu,  tumbuhnya  rasa  ketergantungan  ekonomi istri  tuanya  kepada  suaminya  yang  ditimbulkan  akibat  kurangnya  rasa  keadilan dari segi perasaan yang abstrak ataupun memang dikarenakan suami tidak dapat mewujudkan keadilan dari segi ekonomi itu sendiri. Ironisnya, para penulis barat sering menuding bahwa poligami merupakan bukti dari ajaran Islam khususnya dalam bidang perkawinan yang memarginalkan perempuan.
Pada sisi lainnya, poligami itu dikampanyekan karena memiliki sandaran normatif  yang  tegas  dan  dipandang  sebagai  salah  satu  alternatif  untuk menyelesaikan fenomena perselingkuhan dan prostitusi. Di samping itu, pelaku poligami mendapatkan dukungan dari aspek hukum agama yang membolehkan peraktek  poligami  sampai  dengan  istri  keempat  jika  suami  sanggup  menafkahi dan  mampu  berlaku  adil  terhadap  istri-istrinya.  Menikah  dengan  cara  poligami masih  dalam  wilayah  ibadah,  yang  ketentuan  rukun  dan  syarat  pernikahannya diatur dalam hukum agama. Lebih lanjut, para pendukung poligami merasa tidak wajar  jika  poligami  dilarang  oleh  negara  apalagi  mengancam  pelaku  poligami ilegal dengan sanksi pidana dalam kategori kejahatan ringan ( rechtsdeliktern ).
Jurna Petri Roszi: Problematika Penerapan Sanksi Pidana dalam Perkawinan |47
Penelitian  mengenai  poligami  sudah  diteliti  oleh  peneliti  sebelumnya seperti  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Febrizal  Lubis  pada  tahun  2016  dengan judul Ambiguitas  Sanksi  Pidana  terhadap  Pelaku  Poligami  Ilegal .  Dalam  tulisan  ini mengungkapkan  tentang  berbagai  hukum  positif  di  Indonesia  yang  mengatur tentang poligami illegal. Perbuatan poligami ilegal dipandang sebagai perbuatan pidana,  akan  tetapi  sanksi  pidana  yang  mengancam  perbuatan  poligami  ilegal dapat  berbeda-beda  tergantung  dari  cara  pandang  penegak  hukum  dalam memakai  peraturan  mana  yang  akan  dipakainya.  Selanjutnya  penelitian  yang dilakukan  oleh  Siti  ‘Aisyah  pada  tahun  2008 dengan  judul Pandangan  Hakim terhadap  Itsbath  Nikah  Poligami  di  Pengadilan  Agama  Bondowoso .  Penelitian  ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Agama  Bondowoso  dalam  menyelesaikan  kasus  itsbath  nikah  merujuk  pada pasal 7 ayat (2) dan (3) poin (e) dan pasal 58 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  belum  ada  penelitian  terdahulu  yang membahas  mengenai  penyelesaian  permasalahan  sanksi  pidana  dalam perkawinan terhadap poligami ilegal dengan pendekatan normative law research.

## Poligami dalam Islam
Tindakan para sahabat Nabi dan para tabi‘in dalam masalah poligami ini tidak bisa dipungkiri. Oleh sebab itu bisa difahami jika poligami yang dilakukan oleh seorang suami yang mampu berlaku adil disepakti kebolehannya dalam ijma’ ulama. Allah berfirman dalamsurat al- Nisa’(4) ayat 3:
                                                                                                                                                                                                          
Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim  (bilamana  kamu  mengawininya),  maka  kawinilah  wanita-wanita  (lain)  yang  kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. Al- Nisa’ (4): 3)
Asabab  al-Nuzul surat  al- Nisa’  ayat  3  di  atas  adalah  didasarkan  kepada sebuah  hadits  dari  ‘Urwah  Ibn  Zubair  yang  bertanya  kepada  ‘Aisy ah  tentang firman Allah surat al- Nisa’ ayat 3 tersebut, maka ‘Aisyah menjawab bahwa anak yatim yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah perempuan yatim yang berada di bawah  pengampuan  walinya,  di  mana  harta  kekayaannya  bercampur  dengan harta  walinya  tersebut,  sedangkan  walinya  tersebut  tertarik  dengan  harta  dan kecantikannya serta ingin menikahinya. Akan tetapi, walinya tersebut tidak mau memerikan  mahar  kepada  perempuan  tersebut  secara  adil,  yaitu  memerikan
48 | Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 3, No. 1, 2018
mahar  yang  sama  jumlahnya  dengan  yang  diberikan  kepada  perempuan  lain. Oleh karena itu, wali seperti ini dilarang untuk menikahi mereka, kecuali jika ia bisa berlaku adil kepada mereka dengan memerikan mahar yang lebih tinggi dari biasanya.  Jika  tidak  bisa berbuat  seperti  itu,  maka  mereka  diperintahkan  untuk menikahi perempuan lain yang disenangi. 1
Dalam riwayat lain juga menjelaskan tentang asbab al-nuzul surat al- Nisa’ ayat 3 di atas adalah ketika seorang laki-laki memunyai anak yatim yang berada di bawah  pengampuannya  dan  ia  tidak  mau  berlaku  adil  terhadap  dirinya,  maka turunlah ayat ini.Setelah ayat ini turun, maka tindakan pertama yang dilakukan oleh Rasulullah saw yaitu memerintahkan para sahabat yang memunyai istri lebih dari  empat  untuk  memilih  empat  di  antara  mereka.  Hal  tersebut  dapat  dilihat dari sabda Rasulullah saw:
ٍةَوْسِن ُرْشَع ُهَتَْتََو َةَمَلَس ُنْب ُن َلَْيَغ َمَلْسَأ َلاَق َرَمُع ِنْبا ْنَع َمَّلَسَو ِهْيَلَع َُّللَّا ىَّلَص ُِّبَِّنلا ُهَل َلاَقَ ف
اًعَ بْرَأ َّنُهْ نِم ْذُخ 2
”Hadits dari Ibn ‘Umar ra bahwasanya Ghilan Ibn Salamah al -Tsaqafi yang telah masuk Islam  dan  memunyai  sepuluh  orang  istri  ketika  ia  masih  jahiliyah,  kemudian  Rasulullah saw memerintahkan kepada untuk memilih empat orang istri dari mereka dan menceraikan yang lainnya. (HR. At-Turmudzi)
Dalam  hadis  yang  senada  dengan  ini  al-Harits  ibn  Qais  juga  pernah memiliki delapan orang istri dan akhirnya pada saat telah masuk Islam Rasulullah saw. menyuruhnya untuk memilih empat orang istri di antara mereka dan untuk menceraikan yang lainnya. Hadis tersebut sebagai berikut:
َُّللَّا ىَّلَص َِّبَِّنلا ُتْيَ تَأَف ٍةَوْسِن ِناََثَ يِدْنِعَو ُتْمَلْسَأ َلاَق  ِثِراَْلْا ِنْب ِسْيَ ق ْنَع ُتْلُقَ ف َمَّلَسَو ِهْيَلَع
اًعَ بْرَأ َّنُهْ نِم َْتَْخا َلاَقَ ف ُهَل َكِلَذ
3
Dari  Qais  bin  Al  Harits,  ia  berkata:  "aku  memeluk  Islam  dan  aku  memiliki  delapan orang  istri,  kemudian  aku  mendatangi  Nabi  saw  dan  memberitahu  beliau  hal  itu,  maka beliau  bersabda:  "pilihlah  empat  orang  dari  mereka." Hasan  shahih:  Al  Irwa'  (1885), Shahih Abu Daud (1939).
Hadis  di  atas  menjelaskan  bahwa  batas  maksimal bagi  seorang  laki-laki memunyai  istri  yaitu  empat  orang.  Di  samping  itu,  ada  dua  persyaratan  yang
1 Al-Qurthubi, Jami’ li Ahkam al - Qur’an , [t.tp], [t.p], [t.th], Juz V, h. 11
2 Abi ‘Isya Muhammad Ibn’Isya Ibn Saurah al -Turmudzi, Jâmi’al -Shahîh Sunan al-Turmudzi, Beirut: Dâr al-Kutub al- ‘Alamiyyah, (t.th), Juz II, h. 202
3 Abû  Dâwûd  Sulaimân  Ibn  al- Asy’ats  al -Sijistânî  al-Azadî, Sunan  Abî  Dâwûd ,  Beirut, Maktabah Dahlan, (t.th), Ju z 3, h. 164, lihat juga. Ibnu Mâjjah, Abû ‘Abdullâh Muhammad bin Yazîd al-Qazwinî, Sunan Ibnu Mâjjah , Beirut: Dâr al-Fikr, 1995, juz 6, h. 86
Jurna Petri Roszi: Problematika Penerapan Sanksi Pidana dalam Perkawinan |49
harus  dipenuhi  oleh  seorang  suami  yang  hendak  melakukan  poligami  yaitu: pertama ,  seorang  laki-laki  yang  berpoligami  harus  memiliki  kemampuan  dana yang  cukup  untuk  membiayai  berbagai  keperluan  dengan  bertambahnya  istri yang  dinikahinya.  Sedangkan  persyaratan kedua yaitu  seorang  laki-laki  harus memperlakukan  semua  istrinya  dengan  adil.  Tiap  istrinya  harus  diperlakukan sama  dalam  memenuhi  hak  perkawinan  serta  hak-hak  yang  lainnya. 4 Hal  itu diatur oleh firman Allah swt surat an- Nisa’ ayat 129, yaitu:
                                                                                                        
                                                                         
“d an  kamu  sekalli-kali  tidak  akan  dapat  berlaku  adil  di  antara  istri-istri  (mu),  walau kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang  kamu  cintai),  sehingga  kamu  biarkan  yang  lain  terkatung-katung.  Dan  jika  kamu mengadakan  perbaikan  dan  memelihra  diri  (dari  kecurangan),  maka  sesungguhnya  Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al- Nisa’ (4):129)
Setelah  mengutip  kedua  ayat  di  atas,  Musthafa  Al-Siba'i menjelaskansebagai berikut 5 : 1. Poligami  boleh  dilaksanakan  sampai  empat  istri.  Walaupun  kata fankihuu (menikahlah  kamu)  berbentuk  perintah,  namun  maksudnya  hanyalah mengandung perintah boleh, dan bukan bermaksud wajib
2. Poligami  dilaksanakan  dengan  syarat  berlaku  adil  di  antara  istri-istri.  Jika khawatir  tidak  berlaku  adil,  maka  hanya  boleh  menikah  seorang  saja. Namun  jika  dia  berpoligami  juga,  maka  aqad  nikahnya  itu  sah,  tetapi  ia berdosa  dalam  perbuatannya  yang  tidak  adil  itu.  Para  ulama  sependapat bahwa  yang  dimaksudadil  di  sini  adalah  adil  dalam  soal  materi,  seperti tempat  tinggal,  pakaian,  makanan,  minuman  dan  waktu  bermalam  dan segala  yang  berhubungandengan  pergaulan  suami  istri,  yang  mungkin diterapkan keadilan padanya.
3. Ayat  yang  kedua  memberi  pengertian  bahwa  adil  dalam  masalah  cinta  di antara wanita-wanita itu adalah suatu hal yang tidak mungkin. Suami hanya
4 A.  Rahman  I.  Doi, Penjelasan  Lengkap  Hukum-hukum  Allah  (Syariah) ,  Jakarta:  PT.  Raja
Grafindo  Persada,  2002,  h.  192.  Di  samping  itu,  adil  yang  dimaksud  di  sini  adalah memperlakukan semua istrinya sama baik dalam bidang sandang, pangan, papan dan hubungan suami  istri  tanpa  membedakan  status  istri  baik  kaya,  miskin,  cantik  dan  lain-lainnya.  Jadi  adil yang dimaksudkan oleh surat an- Nisa’ ayat 129 adalah bukan adil dalam bentuk cinta. Lihat M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mîshbâh, Jakarta: Lentera Hati, 2002, Jilid 2, h. 337-607
5 Mustafa As Siba'y, Al Mar 'atu fí ‘A ina al-Fiqh wa al-Qunun , alih bahasa ChadijahNasution dengan Judul " Wanita di antara Hukum Islam dan Perundang-undangan, Jakarta:Bulan Bintang, 1977, h. 137-139.
50 | Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 3, No. 1, 2018
diperintahkan  agar  jangan  terlalu  condong  kepada  salah  seorang  di  antara istri-istrinya.
Menurut Syekh Muhammad Abduh dalam Tafsir Al-Manâr jilid 4, 6 bahwa barang siapa yang merenungkan dua ayat dalam surah al-Nisa' di atas, tentu akan mengerti  bahwa  kebolehan  poligami  dalam  Islam  adalah  suatu  peraturan  yang dipersempit,  seolah-olah  merupakan  suatu  keadaan  yang  terpaksa,  yang  hanya dibolehkan  mengerjakannyadengan  syarat  yang  meyakinkan  bahwa  dia  akan berlaku adil dan akan terhindardari penganiayaan.
Nur  Chozin 7 mengemukakan  bahwa  untuk  memahami  maksud  ayat  3 surat al-Nisa haruslah  melihat  siatuasi  dan  kondisi  yang  melatarbelakangi turunnyaayat  tersebut.Adanya  kebolehan  berpoligami  tentu  ada  sebabnya, yaitupengurangan istri sampai batas paling banyak empat orang, tujuannya agar dapatberlaku adil.
Jadi  dari  ayat  di  atas  jelaslah  bahwa  keadilan  itu  menjadi  sangat  penting dalam perkawinan poligami.Akan tetapi, sifat adil tersebut hanya dalam bidang sandang, pangan, papan dan hubungan suami istri tanpa membedakan status istri baik kaya, miskin, cantik dan lain-lainnya bukan dalam bidang cinta. Karena hal tersebut tidak akan mungkin dilaksanakan.
Dari  uraian  di  atas  tidak  ditemuan  isyarat nash yang  tegas  mengenai hukum poligami. Jika tidak ditemukan hukum poligami (petunjuk) di dalam nash kita harus melihat bagaimana praktik  poligami pada zaman Rasulullah  saw dan pada sahabatnya. Poligami ini telah dipraktikkan oleh bangsa Arab, jauh sebelum Nabi  Muhammad  saw  diutus  menjadi  rasul  dan  dilanjutkan  menjadi  sebuah tradisi  oleh  generasi  selanjutnya.  Akan  tetapi,  setelah  Islam  datang  jumlah perempuan  yang  boleh  dinikahi  dibatasi  maksimal  empat  orang  dan  dibarengi dengan persyaratan yang ketat yaitu mampu berlaku adil terhadap  istri-istrinya. Namun tidak semua sunnah fi’liyyah Rasulullah yang dijadikan sebagai hujjah oleh umatnya.  Di  antaranya  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  Rasulullah  saw  dan  ada alasan yang menunjukan bahwa perbuatan itu dikhususkan untuk dirinya, seperti shalat  tahajut  yang  beliau  lakukan  setiap  malam,  mengawini  wanita  lebih  dari empat sekaligus dan tidak menerima sedekah dari orang lain.  Perbuatan seperti itu dikhususkan untuk Rasulullah saw dan tidak wajib diikuti oleh umatnya. 8 Hal itu ditegaskan oleh Allah swt dalam Surat al-Ahzab ayat 50:
“Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-
6 Ibid 7 Nur  Chozin ,  Poligami  dalam  Alquran : Majalah  Mimbar  Hukum, No.  29  Tahun  VII,
JakartaAl-Hikmah dan Direktorat Badan Peradilan Agama Islam Depag, 1996, h 82 .
8 Fathi  al-Duraini, al-Fiqh  al-Islam  al- Muqaran  ma’a  al -Madzahib ,  Damaskus:  Mathaba’ah Tharabin, 1979, h. 61-63
Jurna Petri Roszi: Problematika Penerapan Sanksi Pidana dalam Perkawinan |51
anak  perempuan  dari  saudara  perempuan  bapakmu,  anak-anak  perempuan  dari  saudara laki-laki  ibumu  dan  anak-anak  perempuan  dari  saudara  perempuan  ibumu,  yang  turut hijrah  bersama  kamu  dan  perempuan  mukmin  yang  menyerahkan  dirinya  kepada  Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin.  Sesungguhnya  kami  telah  mengetahui  apa  yang  kami  wajibkan  kepada  mereka tentang  istri-istri  mereka  dan  hamba  sahaya  yang  mereka  miliki  supaya  tidak  menjadi kesempitan bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Ahzab (33): 50) Dari  ayat  di  atas  dapatlah  diambil  kesimpulan  bahwa  ayat  ini menceritakan  mengenai  masalah  pribadi  Rasulullah  saw,  yang  terkait  dengan pengaturan  kehidupan  bermasyarakat  kaum  muslimin.  Sebelum  ayat  ini  turun, Allah  swt  telah  menetapkan  bahwa  laki-laki  muslim  tidak  boleh  menghimpun dalam  saat  yang  sama  lebih  dari  empat  orang  wanita  (QS  an- Nisâ’  [4]  ayat  3). Ketika itu Nabi Saw memiliki sembilan orang istri. Mereka semua telah menjadi ummahat al-mukminin , dan semua telah rela memilih Allah dan Rasul-Nya walau hidup  dalam  kesederhanaan.  Di  sisi  lain, Rasullulah  saw  pun  menikahi  mereka atas  pertimbangan  kemaslahatan  dakwah  atau  pemeliharaan  kaum  lemah.  Dari sini  sungguh  berat  bagi  mereka  itu  jika Rasulullah  saw  menceraikannya  karena tidak  mungkin  bagi  mereka  mendapatkan  jodoh  setelah  pintu  pernikahan mereka ditutup oleh Allah swt yang terdapat dalam Surat al-Ahzab ayat 53, yang berbeda  dengan  wanita-wanita  lain.  Atas  dasar  itu,  maka  Allah  membenarkan Rasulullah  saw  mempertahankan  beliau  dengan  mereka  dan  dalam  saat  yang sama beliau tidak lagi diperkenankan menikahi wanita lain, tidak juga mengganti salah seorang di antara mereka dengan wanita lain.

## Praktik Poligami di Dunia Islam
Di Indonesia undang undang yang mengatur mengenai perkawinan diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  yang  selanjutnya akan  disingkat dengan  UUPA.  Dalam  undang-undang  tersebut  dijelaskan  bahwa  Indonesia menganut  asas  perkawinan  monogami. 9 Hal  tersebut  termaktub  dalam  Pasal  3 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  yaitu: seorang  pria  hanya  boleh  memunyai seorang  istri  dan  seorang  wanita  hanya  boleh  memunyai  seorang  suami ,  namun  pada bagian  lain  dinyatakan  bahwa  dalam  keadaan  tertentu  poligami  dibenarkan. Klausul  kebolehan  poligami  yang  terdapat  dalam  UUP  sebenarnya  hanyalah pengecualian  dan  untuk  itu  pasal-pasalnya  mencantumkan  alasan-alasan  yang membolehkannya tersebut.
9 Sayuti Thalib, Hukum Keluarga Indonesia: Berlaku bagi Umat Islam, Jakarta: UI Press, 1986, h.  60  Lihat  juga  Amiur  Nuruddin  dan  Azhari  Akmal  Tarigan, Hukum  Perdata  Islam  di Indonesia (Studi kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI) , Jakarta: Prenada Media, 2004, h. 155-178
52 | Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 3, No. 1, 2018
Lebih  lanjut  dalam  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 dinyatakan bahwa seorang suami yang beristri lebih dari seorang apabila:
a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri
b. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan 10
Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa walaupun ada pasal-pasal yang membolehkan  poligami  kendatipun  dengan  alasan-alasan  tertentu,  jelaslah bahwa  asas  perkawinan  yang  sebenarnya  dianut  oleh  Undang-Undang Perkawinan  bukanlah  asas  monogami  mutlak,  namun  asas  monogami  terbuka. Di  samping  itu,  kewenangan  poligami  tidak  mutlak  di  tangan  suami,  tapi  ada syarat lain yang harus dipenuhi yaitu mendapatkan izin dari hakim (pengadilan). Ketentuan  tersebut  terdapat  dalam  Pasal  3  ayat  2  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974, yaitu:
Pengadilan dapat memeri izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
Di  samping  itu,  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  ini  juga memerikan  syarat  lain  yang  harus  dipenuhi  oleh  seorang  suami  yang  hendak melakukan  poligami,  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  5  ayat  1  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974yaitu:
1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
2. Adanya jaminan kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri/istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.
Membedakan  persyaratan  yang  ada  pada  Pasal  4  dan  5  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  adalah  pada  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 merupakan pasal alternatif yang artinya salah satu dari persyaratan tersebut harus  ada  untuk  dapat  mengajukan  permohonan  poligami.  Sedangkan persyaratan yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah persyaratan kumulatif di mana keseluruhannya harus dipenuhi oleh suami yang akan melakukan poligami.
10 Dalam  syarat  Pasal  4  ayat  c    Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tersebut  harus dibuktikan melalui pemeriksaaan dokter ahli kandungan. Di samping itu, pemeriksaannya harus dilakukan oleh kedua belah pihak (suami-istri) yang bersangkutan.Hal tersebut dilakukan untuk membuktikan siapa yang mengalami kelainan (kemandulan), karena suami juga bisa mandul. Jika kelainan  tersebut  terdapat  pada  pihak  suami,  maka  berapa  kalipun  suami  tersebut  menambah istrinya,  ia  tidak  akan  memeroleh  keturanan.  Bandingkan  dengan  syarat-  syarat  yang membolehkan seorang suami melakukan poligami menurut fiqh. Lihat Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah , Kairo: Maktabah Dâr al-Turats, [t.th], h. 228. Lihat Juga Surat al-Syura Ayat 49 dan 50
Jurna Petri Roszi: Problematika Penerapan Sanksi Pidana dalam Perkawinan |53
Sedangkan  menyangkut  prosedur  pelaksanaan  poligami  diatur  dalam  PP No. 9 Tahun 1975 jo PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990. 11 Pada Pasal  40  PP  No.  9  Tahun  1975  dinyatakan  bahwa  apabila  seorang  suami bermaksud  handak  beristri  lebih  dari  seorang,  maka  ia  wajib  mengajukan permohonan  secara  tertulis  kepada  pengadilan.  Sedangkan  tugas  pengadilan diatur dalam Pasal 41 PP No. 9 Tahun 1975.
Izin  Pengadilan  Agama  tampaknya  menjadi  syarat  yang  menentukan, sehingga  dalam  Pasal  44  PP  No.  9  Tahun  1975  dijelaskan  bahwa  Pegawai Pencatat dilarang untuk pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih  dari  seorang  sebelum  adanya  izin  dari  Pengadilan. 12 Selanjutnya  dalam Pasal  45  PP  No.9  Tahun  disebutkan  bahwa  apabila  seorang  suami  melakukan pelanggaran  pidana  dalam  perkawinan  (poligami  liar),  maka  ia  dapat  didenda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).Selanjutnya poligami menurut  perspektif  Kompilasi  Hukum  Islam  tidak  jauh  berbeda  dengan  yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan bahkan dengan semangat fiqh.
Di dunia Islam pada umumnya kecenderungan peraturan yang mengatur tentang  kecenderungan  pembatasan  poligami  adalah  sama,  hanya  saja  dengan cara  yang  paling  lunak  sampai  kepada  cara  yang  paling  tegas.  Di  Malaysia, berdasarkan  Undang-Undang  Hukum  Keluarga  Islam  di  Malaysia  dijelaskan bahwa seorang suami yang hendak melakukan poligami harus mendapatkan izin secara  tertulis  dari  Hakim  Syari’ah.  Jika  tidak  mendapatkan  izin,  maka perkawinan yang kedua tidak mendapatkan pengakuan dari negara.Hal tersebut termaktub  dalam  Pasal  (h)  S.  23  ayat  (1).  Selanjutnya  syarat-syarat  yang membolehkan  seorang  suami  boleh  melakukan  poligami  diatur  dalam  Pasal  4 huruf  (a)  yaitu:  kemandulan,  keuzuran  jasmani,  tidak  layak  dari  segi  jasmani untuk  persetubuhan,  sengaja  ingkar  mematuhi  perintah  untuk  pemulihan  hak- hak persetubuhan atau gila dipihak istri atau istri-istri yang sedia ada. 13
11 Dalam  PP  No.  45  Tahun  1990  yang  akan  direfisi  yaitu  larangan  poligami  oleh pemerintah  tidak  hanya  untuk  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  saja,  tapi  juga  berlaku  bagi  pejabat publik  lainnya  seperti  gubernur,  bupati  dan  wali  kota.  Metro  Today’s  Dialogue, Negara  dan Poligami pada tanggal 5 desember 2006.
12 Berkenaan  dengan  izin  prosedur  poligami  di  mana  seorang  suami  yang  hendak melakukan poligami harus mendapatkan izin dari pengadilan, menimbulkan persoalan baru, yaitu apakah izin pengadilan tersebut termasuk ke dalam syarat sah perkawinan? Jika “ya”, maka hal tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang secara  tegas  menjelaskan  bahwa  perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum agamanya  masing-masing.  Dalam  hubungannya  dengan  hukum  perkawinan  Islam,  tidak ditemukan  izin  pengadilan  sebagai  rukun  nikah  yang  menentukan  sah  atau  tidaknya  sebuah perkawinan.  Lihat  Muhammad  Daud  Ali, Hukum  Islam  dan  Peradilan  Agama ,  Jakarta:  Rajawali Press, 1997, h. 32
13 Ahmad  Muhamed  Ibrahim, Pentadbiran  Undang-Undang  Islam  di  Malaysia ,  Malaysia: Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM), 1997, Cet I, h. 345-347
54 | Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 3, No. 1, 2018
Di Turki Moderen  setelah runtuhnya Kerajaan Turki Utsmani, poligami dilarang  dan  bila  poligami  dilakukan,  maka  perkawinan  itu  tidak  sah.Hal  itu  di dasarkan  kepada  Undang-Undang  Turki  tahun  1926. 14 Di  Syria  melalui  Dekrit No  59  Tahun  1953  tentang  status  perorangan  Pasal  17  disebutkan  bahwa “… Hakim  berhak  menolak  izin  seorang  laki-laki  yang  telah  menikah  untuk  mengawini perempuan  lain,  jika  ternyata  laki-laki  ini  tidak  mampu  memerikan  nafkah  dua  orang istri …”. 15 Dalam  hukum  ini  ditetapkan  larangan  menikahi  istri  lebih  dari  satu, jika  mereka  tidak  mampu  menafkahi  istri-istrinya.  Dalam  hal  ini,  para  ahli hukum Syria telah tercecah oleh pemikiran Barat, sehingga mereka berpendapat bahwa syarat yang ditetapkan oleh Surat an- Nisa’ ayat 3 harus dipandang sebagai persyaratan  hukum  positif  yang  mendahului  pelaksanaan  poligami.Ketetapan tersebut dipaksakan sedemikian rupa oleh pengadilan dengan ketentuan bahwa suami  yang  hendak  kawin  lagi  dengan  istri  berikutnya,  disyaratkan  harus mendapatkan  izin  dari  Pengadilan.Pada  ayat  17  Dektrit  No.  59  dinyatakan bahwa hakim boleh menolak izin dari seorang laki-laki yang telah menikah untuk mengawini istri yang kedua, jika ternyata keadaannya tidak memungkinkan untuk membiayai  kedua  istrinya.Orang  yang  melanggar  undang-undang  ini  dianggap salah  dan  dikenai  sanksi  hukuman  oleh  pengadilan.  Sementara  itu,  pengadilan tidak  akan  mengakui  perkawinan  dengan  istri  kedua  itu,  namun  tidak  sampai menyatakan bahwa perkawinan tersebut tidak sah. 16
Di  Tunisia,  berdasarkan  Undang-Undang  1956  ayat  18  menyatakan bahwa  poligami  dilarang.  Setiap  orang  yang  telah  menikah,  lalu  menikah  lagi sebelum  istri  yang  terdahulu  diceraikan,  maka  suami  yang  melakukan  poligami tersebut  dapat  dikenai  hukuman  selama  satu  tahun  penjara  dan  denda  sebesar 240.000 Frank. 17 Di sini juga para ahli hukum mederen juga terpengaruh dengan alur pikiran barat, sehingga mereka menyatakan bahwa petunjuk al- Qur’an yang terdapat dalam surat an- Nisa’ ayat 3 itu tidak dihubungkan secara ketat sebagai pegangan moral melainkan hanya sebagai persyaratan hukum yang mendahului poligami.Oleh  karenanya,  tidak  ada  perkawinan  yang  kedua  yang  dapat diperbolehkan sampai terbukti bahwa istri-istri itu akan diperlakukan secara adil. Dalam  kondisi  sosial  dan  ekonomi  pada  saat  sekarang,  sangat  sulit  untuk membuktikan  seorang  suami  bisa  berlaku  adil  terhadap  para  istrinya,  padahal syarat pokok dari poligami tersebut adalah dapat berlaku adil dan tidak mungkin untuk  dipenuhi.Sehingga  dengan  kenyataan  tersebut  para  ahli  hukum  Tunisia memutuskan bahwa poligami dilarang dilakukan.
14 Tahir  Mahmood, Personal  Law  in  Contries  (History,  Tex  and  Comperative  Analysis) ,  New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987, h. 21
15 Ibid, h. 87 16 A. Rahman I. Doi, op.cit , h. 198
17 Tahir Mahmood, op.cit , h. 101
Jurna Petri Roszi: Problematika Penerapan Sanksi Pidana dalam Perkawinan |55
Di  Lebanon,  berdasarkan  hukum  keluarga  yang  diberlakukan  Kerajaan Turki  Utsmani  Tahun  1917  poligami  tidak  dilarang, 18 tapi  diharapkan menerapkan prinsip-prinsip keadilan kepada para istri. Di Maroko, berdasarkan Undang-Undang  Status  Pribadi  tahun  1958 19 juga  demikian  halnya,  poligami tidak dilarang. Dalam undang-undang ini juga diatur apabila seorang suami tidak bisa  berlaku  adil  kepada  para  istrinya,  maka  poligami  tidak diperbolehkan.Namun  tidak  ada  pasal  dalam  undang-undang  tersebut  yang memerikan otoritas untuk menyelidiki kapasitas atau kemampuan seorang suami untuk  berlaku  adil  dalam  poligami.kemampuan  itu  sepenuhnya  tergantung kepada kesadaran suami. 20 Di samping itu, seorang wanita yang akan melakukan aqad  nikah,  boleh  mencantumkan takliq  talaq yang  melarang  calon  suami berpoligami.  Jika  dilanggar  maka  istri  berhak  mengajukan  gugatan  cerai  ke Pengadilan.Selanjutnya jika tidak ada pernyataan seorang wanita seperti di atas, jika  perkawinan  kedua  menyebabkan  istri  pertama  terluka  (merana),  maka Pengadilan bisa membubarkan perkawinan mereka. 21
Sementara  itu,  di  Aljazair  dalam  Hukum  Keluarga  Tahun  1984 membolehkan  seorang  laki-laki  memiliki  lebih  dari  seorang  istri  dan  maksimal empat orang, dengan syarat: (1) atas dasar yang melatar belakanginya; (2) dapat memenuhi  keadilan;  (3)  memeritahukan  bahwa  ia  akan  berpoligami,  baik  pada istri maupun kepada calon istri. Di samping itu, seorang istri dapat mengajukan aksi  hukum  melawan  suaminya  dan  meminta  cerai  apabila  perkawinan  kedua berlangsung  tanpa  persetujuannya. 22 Lain  halnya  di  Irak,  dalam  Hukum  Status Perorangan  Tahun  1959  tidak  menyatakan  bahwa poligami  dilarang  melainkan hanya  mencantumkan  penjelasan  tentang  pembatasannya.  Undang-Undang Tahun 1959 Artikel 3 menyatakan: “… tidak boleh menikahi lebih dari seorang istri tanpa izin hakim. Pemberian izin itu diatur dengan syarat bahwa kondisi keuangan suami  memungkinkan  untuk  membiayai  para  istrinya  dan  hal  itu  benar-benar demi  kemashlahatan  mereka.  Demikian  pula  halnya,  hakim  tidak  akan memerikan  izin  kepada  seorang  suami  yang  hendak  melakukan  poligami,  jika hakim tidak yakin suami tersebut bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya. 23
Di  Pakistan,  pembatasan  poligami  berdasarkan  Ordonansi  Hukum Keluarga  Muslim  Tahun  1961.  Hukum  ini  mensyariatkan  bahwa  sebelum seorang  laki-laki  menikahi  istri  kedua,  diperlukan  izin  tertulis  dari  Dewan Hakim.Ordonansi Hukum Keluarga Muslim ini, pada ayat 6 menyebutkan “tidak seorang laki-lakipun kecuali terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Dewan Hakim
18 Ibid, h. 36 19 Ibid, h. 115-1120 20 Ibid , h. 111
21 Lihat Hukum Perlindungan Keluarga Iran Tahun 1967 Pasal 11 (c), Ibid , h. 60-61
22 Ibid , h. 126-127. Lihat Pasal 8 Undang – Undang Hukum Keluarga Aljazair Tahun 1984
23 A. Rahman I. Doi, op.cit , h.199
56 | Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 3, No. 1, 2018
untuk menikah lagi ”.Izin ini hanya diberikan apabila Dewan Hakim yakin bahwa perkawinan yang diajukan itu memang sungguh diperlukan dan benar sah.Dalam hal  inidiperlukan  adanya  persetujuan  dari  istri  terdahulu,  kecuali  jika  istri sebelumnya  itu  sakit,  cacat  jasmani,  atau  mandul. 24 Namun,  dalam  keadaan bagaimanapun,  izin  Dewan  Hakim  tersebut  harus  diperoleh  sebelum melangsungkan  pernikahan  dengan  istri  berikutnya.  Orang  yang  melanggarnya akan  dihukum  penjara  paling  lama  satu  bulan  atau  membayar  denda  sebanyak 1.000 Rupe. 25

## Sanksi Pidana Poligami Ilegal di Indonesia
Secara teoritis memang sulit untuk membedakan antara kejahatan dengan pelanggaran.  Istilah  kejahatan  berasal  dari  kata jahat yang  artinya  sangat  tidak baik,  sangat  buruk  sangat  jelek  yang  ditumpukan  terhadap  tabiat  dan  kelakuan orang.  Kehatan  berarti  mempunya  sifat  yang  jahat  atau  perbuatan  yang jahat.Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP di bagi atas kejahatan dan pelanggaran ( overtredingen ) dimana buku II KUHP (Pasal 1004 KUHP-Pasal 488  KUHP)  mengatur  mengenai  kejahatan  dan  Buku  III  KUHP  (Pasal  489 KUHP-569 KUHP) mengatur tentang pelanggaran.
Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum,  sedangkan  pelanggaran  merupakan  perbuatan  yang  tidak  mentaati larangan  atau  keharusan  yang  ditentukan  oleh  penguasa  negara. 26 Pelanggaran yaitu  perbuatan-perbuatan  yang  sifat  melawan  hukumnya  baru  dapat  diketahui setelah ada wet (Perbuatan yang oleh umum baru disadari bahwa dapat dipidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena adanya undang- undang yang mengancam perbuatan tersebut dengan pidana) yang menentukan demikian. 27
Setiap  perbuatan  melanggar  hukum  oleh  subyek  hukum  yang  bersifat memaksa dapat dikenakan sanksi. Surojo Wignjodipuro menyebutkan, sanksi itu sebagai  satu  wujud  akibat  hukum  yang  disebabkan  tindakan  melawan  atau melanggar hukum. 28 Sementara E. Utrecht menyebutkan sebagai akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau organisasi sosial) atas sesuatu perbuatan. 29
24 Tahir Mahmood, op.cit , h. 250 25 Ibid 26 Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana , Yogyakarta, Ghalia Indonesia, 1982, h.
96
27 Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Bandung, 2008, h. 78
28 Surojo Wignjodipuro, Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta: Gunung Agung, 1982, h. 69
29 E. Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, (sadaran) Moh. Saleh Djindang, Jakarta: Ichtiar Baru, 1982, h. 8
Jurna Petri Roszi: Problematika Penerapan Sanksi Pidana dalam Perkawinan |57
Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  pasal  1  ayat  (1) menjelaskan tiada sesuatu perbuatan yang boleh dihukum melainkan atas aturan pidana  dalam  Undang-undang  yang  terdahulu  dari  perbuatan  itu. 30 Penjelasan antara  delik  dan  pelanggaran overtredingen penggabungannya  tidak  semudah menggabungkan antara batasan delik dan pelanggaran. Karena yang demikian itu juga  masih  diperdebatkan  oleh  ahli  hukum.  Namun  didalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana dijelaskan delik pelanggaran itu adalah satu bagian dari beberapa  jenis  perbuatan  melawan  hukum  yang  dapat  dikenakan  sanksi  bagi pelaku perbuatan. 31
Para ahli hukum sependapat bahwa delik pelanggaran dan delik kejahatan itu  tidak  bersifat kualitatif ,  akan  tetapi  perbedaannya  hanya  sekedar kuantitaif . Maksudnya,  delik  kejahatan  pada  umumnya  mempunyai  ancaman  yang  lebih berat  dari  pada  pelanggaran.  Ini  berarti  delik  pelanggaran  adalah  perbuatan melawan  hukum  yang  mempunyai  hukuman  pidana  ringan.Crentzberg menambahkan,  pelanggaran  ditujukan  kepada  larangan  atau  keharusan  yang telah diadakan untuk kepentingan bersama. 32
Hukum  Pidana  adalah  keseluruhan  dari  peraturan-peraturan  yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta  menentukan  hukuman  apa  yang  dapat  dijatuhkan  terhadap  yang melakukannya. 33 Sedangkan  kata  delik  berasal  dari  bahasa  Latin,  yakni delictum , yang didalam Wetboek van Strafbaar feit Nederland dinamakan Strafbaar feit . Dalam bahasa  Jerman  disebut delict ,  dalam  bahasa  Perancis  disebut delit ,  dan  dalam bahasa Belanda disebut delict . Unsur-unsur  delik  yang  dikemukakan  oleh  Satochid  Kartanegara  yang dikutip  oleh  Marpaung  Laden  terdiri  dari  unsur  objektif  dan  unsur  subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa: 34
1. Suatu tindakan;
2. Suatu akibat dan;
3. Keadaan ( omstandigheid )
Kesemuanya  itu  dilarang  dan  diancam  dengan  hukuman  oleh  undang- undang. Unsur obyekti berasal dari luar diri manusia yaitu:
a. Memenuhi  unsur-unsur  dalam  UU  artinya  bahwa  perbuatan  tersebut merupakan  suatu  perbuatan  yang  dilarang  oleh  UU.  Jika  perbuatan  yang dilakukan  oleh  pelaku  tidak  memenuhi  rumusan  UU  atau  belum  diatur dalam suatu UU mak
30 R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP ), Bogor: Politeia, 1980,h. 23 31 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungan Jawab Pidana , Jakarta: Centra, 1968,h. 3
32 J.  E.  Jonkers, Handblock  van  Het  Nederlandsche  Straaftrecht, terjemahan  Buku  Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda, Jakarta: Bina Aksara, 1987,h. 26-28
33 Muchsin, Ikhtisar Ilmu Hukum , Badan Penerbit IBLAM, Jakarta, 2006, h. 84
34 Marpaung Laden, Asas Teori Praktek Hukum Pidana . Sinar Grafika, Jakarta 2005, h. 10
58 | Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 3, No. 1, 2018
b. a perbuatan tersebut bukanlah perbuatan yang bisa dikenai ancaman pidana;
c. Perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;
d. Tidak ada alasan pembenar, artinya bahwa meskipun suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku memenuhi unsur dalam UU dan perbuatan tersebut melawan  hukum,  namun  jika  terdapat alasan  pembenar ,  maka  perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana .
Sedangkan Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:
1) Kemampuan( toerekeningsvatbaarheid );
2) Kesalahan ( schuld )”. Meskipun berbagai hukum positif terutama UU Nomor 1 Tahun 1974 jo PP Nomor 9 Tahun 1975 tidak melarang suami untuk berpoligami dengan syarat harus  ada  izin  dari  istri  terdahulu  serta  melengkapi  persyaratan  lainnya  untuk menjamin  sikap  adil  dalam  berpoligami  dan  selanjutnya  mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, namun masih banyak masyarakat terutama tokoh  masyarakat  dan  tokoh  agama  yang  enggan  untuk  melewati  prosedur tersebut dan lebih memilih untuk berpoligami tanpa tercatat atau lebih popular disebut dengan ilegal.
Bukan  sedikit  diantara  masyarakat  yang  merasa  bangga  jika  puterinya dipinang oleh seorang tokoh agama meskipun pernikahan putrinya dilaksanakan tanpa  tercatat,  yang  penting  ada  kepuasan  tersendiri  bagi  mereka  jika  putrinya mendapat  tempat  yang  terhormat  di  tengah-tengah  masyarakat  dan  tidak melarat.  Kebanggaan  orang  tua  jika  puterinya  dapat  menjadi  madu  seorang tokoh  agama  meskipun  tidak  tercatat  bukan  tanpa  alasan,  sebagai  orang  yang awam tentu masyarakat berharap mendapatkan berkah dari pernikahan puterinya dengan  tokoh  agama  tersebut,  dan  juga  mengharapkan  garis  keturunan  yang bersih  setidak-tidaknya  memiliki cucu yang  kelak  dapat  mewarisi  kealiman  dan kewibawaan  tokoh  agama  tersebut.  Disamping  faktor  sosiologis  diatas,  masih banyak  faktor-faktor  lain  yang  menjadi  alasan  suami  berpoligami  secara  ilegal, sehingga hukum yang diharapkan sebagai rekayasa sosial ( social engineering ) tidak dapat berjalan efektif karena masih ada disparitas antara hukum sebagai kaidah ( law in books ) dengan norma yang hidup ditengah masyarakat ( law in action ). Lebih  lanjut,  jika  dilihat  berbagai  hukum  positif  di  Indonesia  yang mengatur  tentang  poligami  ilegal,  maka  dapatlah  diketahui  bahwa  perbuatan poligami  ilegal  dipandang  sebagai  perbuatan  pidana,  akan  tetapi  sanksi  pidana yang mengancam perbuatan poligami ilegal dapat berbeda-beda tergantung dari peraturan mana memandangnya. Jika dipandang dari Pasal 45 kepada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dilihat bahwa perbuatan poligami ilegal hanyalah  sebagai wetsdeliktern (pelanggaran  administratif)  semata  yang  ancaman sanksinya  denda  setinggi-tinggi  Rp.  7.500.-  (tujuh  ribu  lima  ratus  rupiah).
Jurna Petri Roszi: Problematika Penerapan Sanksi Pidana dalam Perkawinan |59
Sedangkan  jika  dilihat  dari  sudut  pandang  Pasal  279  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  maka  perbuatan  poligami  ilegal  akan  terpandang  sebagai rechtsdeliktern (perbuatan  pidana  kejahatan  kategori  ringan)  dengan  ancaman penjara  maksimal  5  (lima)  tahun,  namun  jika  perbuatan  tersebut  didasari  atas kebohongan maka ancaman pidana maksimal 7 (tujuh) tahun:
1. Barangsiapa  mengadakan  perkawinan  padahal  mengetahui  bahwa perkawinan  atau  perkawinan-perkawinannya  yang  telah  ada  menjadi penghalang yang sah untuk itu;
2. Barangsiapa  mengadakan  perkawinan  padahal  mengetahui  bahwa perkawinan  atau  perkawinan-perkawinan  pihak  lain  menjadi  penghalang untuk itu.
Unsur-unsur yang terdapat didalam pasal 279 ayat (1) KUHP yaitu:
1. Unsur  Subyektif  yaitu barangsiapa .  Barangsiapa  ini  menyebutkan  orang sebagai  subyek  hukum  yang  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  didepan hukum.  Unsur barangsiapa harus  memenuhi  kecakapan  hukum  baik  secara hukum pidana maupun secara perdata.
2. Unsur Obyektif yaitu;
a. Mengadakan  perkawinan.Unsur  ini  menyebutkan  seorang  suami  yang menikah  lagi  dengan  wanita  lain  yang  perkawinannya  dipandang  sah menurut  hukum  masing-masing  agama  dan  kepercayaannya  itu sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) UUPA);
b. Mengetahui  perkawinan-perkawinannya  yang  telah  ada.  Unsur  ini menyebutkan  seorang  suami  yang  melakukan  perbuatan  sebagaimana disebutkan  pada  hurup  (a),  tapi  ia  secara  sadar  mengetahui  bahwa  ia sedang dalam ikatan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2)
UUPA;
c. Mengetahui perkawinan-perkawinan pihak lain. Unsur ini menyebutkan calon  mempelai  pasangannya  mengetahui  bahwa  calon  pasangannya masih dalam ikatan perkawinan yang sah sesuai maksud Pasal 2 ayat (2) UUPA;
Berdasarkan  unsur-unsur  yang  terkandung  didalam  Pasal  279  KUHP maka  dapatlah  diketahui  bahwa  Pasal  279  KUHP  bukan  mengancam  atau melarang  seorang  suami  untuk  berpoligami.  Pasal  tersebut  hanya  mengancam perbuatan poligami yang dilakukan secara ilegal .Apabila unsur adanya halangan yang  sah tidak  terbukti  dengan  adanya  izin  poligami  dari  pengadilan  maka gugurlah  ancaman  pidana  dimaksud.  Hanya  saja  memang  pasal  279  KUHP memandang  perbuatan  poligami  secara  ilegal  bukan  sebagai  perbuatan  pidana kategori  pelanggaran,  akan  tetapi  memandang  perbuatan  tersebut  sebagai perbuatan pidana kategori kejahatan.Pada Pasal 485 ayat 1 huruf (a) Draft RUU KUHP juga tidak berbeda tujuannya dengan Pasal 284 KUHPidana yang dapat
60 | Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 3, No. 1, 2018
menjerat  pelaku  poligami  ilegal  atas  pengaduan  dari  istri  sahnya  (delik  aduan), hanya  saja  dalam  ketentuan  Pasal  485  ayat  1  huruf  (a)  Draft  RUU  KUHP ancaman  hukumannya  lebih  tinggi  dari  Pasal  284  KUHPidana  yaitu  hukuman penjara  maksimal  5  (lima)  tahun.  Begitu  juga  ketika  dilihat  kepada  Pasal  463 Draft  RUU  KUHP,  maka  sudut  pandangnya  sama  dengan  memandang  Pasal 279 Kitab Undang-Udang Hukum Pidana, yaitu sebagai rechtsdeliktern (perbuatan kejahatan kategori ringan) yang diancam hukuman penjara maksimal 5 tahun. Apabila  dipandang  dari  sudut  pandang  Pasal  284  KUHPidana,  maka poligami  ilegal  bisa  dikategorikan  kepada  delik  aduan  atas  perbuatan overspel (zina)  yang  ancaman  penjara  maksimal  9  (Sembilan)  bulan.Pasal  284 KUHPidana.
Adapun ketentuan pasal 27 BW menyebutkan bahwa: “ pada waktu yang sama,  seorang  lelaki  hanya  boleh  terikat  perkawinan  dengan  satu  orang perempuan saja, dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja ” , ketentuan ini menganut azas monogami tertutup. Penulis tidak sepakat terhadap pendapat  yang  memandang  bahwa  poligami  ilegal  sebagai  perbuatan overspel (zina) dan menghubungkan perbuatan poligami ilegal dengan unsur-unsur yang terdapat  didalam  Pasal  284  KUHPidana,  karena  penulis  berpendapat  bahwa norma  hukum  perkawinan  yang  terkandung  didalam  Pasal  284  KUHP  berasal dari norma hukum perkawinan yang terkandung didalam Pasal 27 BW.
Dengan  diberlakukannya  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang perkawinan  yang  berlaku  untuk  warga  negara  Indonesia,  maka  norma  yang terdapat  dalam  Pasal  284  KUHP  sudah  tidak  sesuai,  karena  Undang-Undang Perkawinan  tidak  menganut  azas  monogami  tertutup  tetapi  menganut  azas monogami  terbuka.  Lebih  lanjut,  norma-norma  hukum  perkawinan  yang terdapat  didalam  UUPA  tidak  lagi  memandang  perkawinan  sebagai  hubungan keperdataan saja, tetapi memandang perkawinan sebagai suatu perbuatan untuk melaksanakan ibadah.
Meskipun  Pasal  27  BW  dengan  Pasal  3  ayat  1  UUPA  memiliki  redaksi yang  hampir  sama  tapi  pada  dasarnya  memiliki  norma  hukum  yang  berbeda. Norma hukum yang terdapat didalam Pasal 27 BW menganut larangan seorang suami memiliki istri 2 (dua) dalam waktu bersamaan, sehingga jika seorang suami menikah  lagi  dengan  wanita  lain,  maka  perkawinannya  dipandang  sebagai perbuatan overspel (zina).Sedangkan  Pasal  3  ayat  1  dan  ayat  2  UUPA  tidak memandang  demikian.  Pasal  3  ayat  1  dan  2  UUPA  membuka  kebolehan berpoligami  dengan  syarat  harus  memenuhi  ketentuan  Pasal  4  dan  Pasal  5 UUPA  yang  kedua  pasal  dimaksud  mengatur  tentang  persyaratan  secara administrasi  untuk  berpoligami,  sedangkan  rukun  dan  syarat  sah  pernikahan poligami  tetap  mengacu  kepada  Pasal  2  ayat  (1)  UUPA  yaitu  (1)  Perkawinan adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agama  dan kepercayaannya  itu.  Oleh  karena  ketentuan  tentang  poligami  didalam  UUPA
Jurna Petri Roszi: Problematika Penerapan Sanksi Pidana dalam Perkawinan |61
hanya  bersifat  administratif,  maka  Pasal  45  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9 Tahun  1975  mengancam  perbuatan  tersebut  sebagai  pidana  kategori  pidana pelanggaran saja.
Lebih  menarik  lagi  jika  dilihat  Pasal  145  Pasal  145  Draft  RUU  Hukum Materil  Peradilan  Agama  yang  kemudian  disingkat  dengan  HMPA,  perbuatan poligami  ilegal  dalam  Draf  RUU  HMPA  ini  dipandang  sebagai  perbuatan dengan ancaman pidana atau pelanggaran dengan ancaman pidana denda paling banyak Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam)  bulan.Pasal  145  Draft  RUU  HMPA  merupakan  ancaman  pidana  atau pelanggaran terhadap Pasal 52 ayat (1) RUU yang berbunyi “Suami yang hendak beristri  lebih  dari  satu  orang  wajib  mengajukan  permohonan  izin  kepada Pengadilan”. Ayat (2) “Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  dilakukan  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan”.Ayat  (3) “Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari  Pengadilan,  tidak  mempunyai  kekuatan  h ukum”.Artinya  adalah  perbuatan poligami  ilegal  tidak  lagi  dipandang  hanya  sebagai  perbuatan  pelanggaran administratif  semata  ( wetsdeliktern ),  tapi  sudah  ditingkatkan  menjadi  perbuatan pidana  kejahatan  ringan  ( rechtsdeliktern) dengan  ditentukannya  sanksi  hukuman kurungan  maksimal  6  (enam)  bulan  sebagai  pilihan  hukuman  atas  perbuatan poligami ilegal dimaksud.
Ambiguitas dalam menangani masalah poligami ilegal dapat dilihat pada putusan  Mahkamah  Agung  nomor  77  K/Pid/2012.  Dalam  perkara  ini sebenarnya  Terdakwa  didakwa  melangsungkan  perkawinan  dengan  suami korban padahal mengetahui bahwa antara suami korban (dituntut dalam berkas terpisah)  dengan  korban masih  berada  dalam ikatan  perkawinan  yang  sah,  dan korban  tidak  memberikan  izin  kepada  suaminya  untuk  melakukan  poligami. Pasal  yang  digunakan  oleh  Penuntut  Umum  adalah  Pasal  279  ayat  (1)  ke-2 KUHP.Di  tingkat  pertama  Pengadilan  Negeri  Banda  Aceh  memutus  bebas terdakwa.Putusan  bebas  tersebut  dikasasi  oleh  Penuntut  Umum.  Penuntut Umum  memandang  PN  Banda  Aceh  salah  dalam  menerapkan  hukum  oleh karena  hanya  melihat  pasal  2  ayat  1  dan  2  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan tanpa memperhatikan pasal 279 KUHP tersebut.
Walaupun tidak terlalu jelas alasan kasasi Penuntut Umum tapi sepertinya Penuntut  Umum  (Pemohon  Kasasi)  mempermasalahkan  bahwa  seharusnya Judex  Facti mempertimbangkan  juga  fakta  bahwa  antara  suami  terdakwa  yang juga  merupakan  suami  korban  dengan  korban  masih  ada  ikatan  perkawinan, sementara itu korban tidak memberikan izin kepada suaminya untuk melakukan poligami, sehingga seharusnya perkawinan yang terjadi antara Terdakwa dengan Suami  Terdakwa  tersebut  melawan  hukum,  atau  poligami  yang  tidak  sah. Namun  yang  cukup  mengherankan  ternyata  pertimbangan  Mahkamah  Agung sepertinya  tidak  ada  hubungannya  dengan  hal  tersebut.Mahkamah  Agung
62 | Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 3, No. 1, 2018
(Majelis  Kasasi  a  quo)  terlihat  seperti  memandang  bahwa  perkara  ini  adalah perkara perzinahan/gendak/ overspell yang diatur dalam pasal 284 KUHP. Urgensi  izin  poligami  menurut  ketentuan  undang-undang  bersifat prosedural  yang  memberikan  jaminan  hukum  atas  terjadinya  perkawinan  itu, sehingga  eksistensinya  secara  yuridis  formil  diakui.  Perkawinann  secara  materil dianggap  sah  apabila  dilakukan  menurut  ketentuan  agama  dan  baru  diakui terjadinya  perkawinan  apabila  dilakukan  memenuhi  ketentan  formal.  Dengan demikian  poligami  dianggap  sah  apabila  memenuhi  ketentuan  hukum  materil yaitu telah dilakukan sesuai dan dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut  hukum  Islam  dan  telah  memenuhi  hukum  formal  yaitu  dilakukan setelah  mendapatkan  izin  dari  pengadilan  yang  membolehkan  untuk melangsungkan perkawinan poligami tersebut..
Dari  permasalahan  diatas,  penulis  menemukan  sikap  ambiguitas pemerintah dalam memandang perbuatan poligami ilegal. Keraguan dan ketidak tegasan  Pemerintah  dalam  memandang  perbuatan  poligami  ilegal  berimplikasi terhadap  sanksi  pidana  yang  melekat  terhadap  perbuatan  tersebut,  anehnya sanksi  pidana  yang  melekatpun  berbeda-beda  tergantung  dari  sudut  peraturan mana memandangnya.

## Penegakan Hukum Dilihat dari Teori Sistem Hukum
Hukum  ataupun  undang-undang  pada  dasarnya  memiliki  3  (tiga) komponen yang secara dialektika saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu samalain.Strategi  untuk  memperjuangkan  perubahan  kebijakan  hukum  dalam rangkamenciptakan  suatu  peraturan  hukum  yang  ideal  harus  memiliki  tiga komponen  tersebut  yaitu  komponen:  substansi/isi  hukum  (substance  of  the rule), struktur/aparatpenegak hukum (legal structure) dan budaya/kultur hukum (legalculture) masyarakat. 35
Struktur hukum merupakan pola yang memperlihatkan bagaimana hukum itu  dijalankan  menurut  ketentuan  formalnya.  Dalam  hal  ini  memperlihatkan bagaimana  pengadilan,  pembuat  hukum  dan  lain-lain  institusi  serta  proses hukum  berjalan  dan  dijalankan.  Substansi  hukum  merupakan  peraturan- peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada saat melakukan perbuatan- perbuatan serta hubungan-hubungan hukum. 36
Sedangkan kultur atau budaya hukum merupakan jaringan nilai-nilai serta sikap  yang  terkait  dengan  hukum  yang  menentukan:  kapan,  mengapa  dan  di mana  seorang  meminta  pertolongan  hukum,  kepada  pemerintah  atau membelakanginya.  Dalam  hal  ini,  budaya  hukum  bermuatan  nilai  dan  sikap
35 Lawrence M. Friedman, The Legal Sistem: A Social Science Perspective, New York:Russel Sage Fondation, 1975, h. 11.
36 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 1986, h. 167.
Jurna Petri Roszi: Problematika Penerapan Sanksi Pidana dalam Perkawinan |63
individu  dalam  masyarakat,  sehingga  merupakan  suatu  variable  yang menentukan berfungsi efektif atau tidaknya suatu produk hukum. Dalam  ulasan  Satjipto  Raharjo 37 tentang  kultur  (budaya)  hukum dipertanyakan  mengapa  system  hukum  itu  tidak  dapat  dijalankan  sebagaimana mestinya, atau menjalani pelaksanaan yang berbeda dari pola aslinya. Dalam hal ini dicontohkan, tentang dua orang yang bertetangga bersengketa karena sesuatu hal  atau  mengenai  suatu  kepentingan.  Mereka  ini  dapat  menyelesaikan sengketanya dengan adu kekuatan fisik, atau mereka minta diwasiti oleh orang lain,  atau  mereka  minta  jasa  pengadilan.  Di  belakang  pilihan  cara menyelesaikansengketa  tersebut  terlihat  adanya  faktor-faktor  ide,  sikap, keyakinan,  harapan  danpendapat  yang  bersangkutan  mengenai  hukum.  Orang yang  secara  sadar  datang  kepada  institusi  hukum  (pengadilan)  tentunya disebabkan  oleh  penilaian  positifmengenai  institusi  tersebut,  yang  merupakan hasil positif dari bekerjanya berbagaifaktor yang telah disebutkan.
Meskipun ketiga komponen sistem hukum tersebut saling berkaitan dan saling  mempengaruhi  dalam  proses  bekerjanya  hukum,  akan  tetapi  menurut Hermien Hadiati Koeswadji 38 komponen budaya/kultur hukum merupakan inti dari  konsep  hukum,  karena  budaya  hukum  adalah  nilai-nilai  dan  sikap masyarakat  yang  menentukan  apa  yang  digunakan  dan  mengapa  itu  yang digunakan. Berbeda dengan Hermien, oleh Lawrence M. Friedman 39 dinyatakan bahwastruktur  hukum  bagaikan  jantung  dari  system  hukum  itu.Artinya, strukturhukumlah  yang  merupakan  inti  dari  system  hukum.Agar  hukum berfungsi  melindungi  kepentingan  manusia  dalam  pergaulanhidupnya,  maka hukum harus dilaksanakan.Pelaksanaan hukum dapat berlangsungsecara normal, damai  dan  juga  dapat  berlangsung  karena  adanya  pelanggaranhukum  melalui penegakan hukum. Artinya, hukum yang telah dilanggar harusdipulihkan melalui penegakan  hukum  agar  kembali  normal.  Namun,  Sudikno  dan  A.  Pitlo 40 menyatakan  bahwa  dalam  menegakkan  hukum ada  tigaunsur  yang  selalu  harus diperhatikan,  yaitu:  kepastian  hukum,  kemanfaatan  dankeadilan.  Ketiga  unsur tersebut harus diterapkan secara proporsional danberimbang.
Menurut  Soejono  Soekanto 41 penegakan  hukum  dipengaruhi  oleh  lima faktor,  yaitu:  (a)  materi  hukum  atau  undang-undang,  (b)  penegak  hukum,
37 Ibid ., 38 Hermien  Hadiati  Koeswadji, Beberapa  Permasalahan  Hukum  dan  Pembangunan Hukum,Hukum  dan  Pendidikan  Hukum  &  Hukum  dan  Bantuan  Hukum, Jakarta  PT  Bina  Ilmu, 1980, h 48-49.
39 Lawrence M. Friedman, op.cit., h. 12 40 Sudikno Mertokusumo dan A Pitlo, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, t.tp:Citra Aditya Bakti, 1993, cet. I, h 1.
41 Soeijono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 1993,cet III, h 5.
64 | Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 3, No. 1, 2018
(c)sarana dan fasilitas, (d) masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku  dan  (e)  budaya  masyarakat.  Kelima  faktor  tersebut  saling  berkaitan eratkarena merupakan esensi dari penegakan hukum.

## Penutup
Pelaksanaan sanksi pidana terhadap poligami ilegal di Indonesia melihat ketentuan  Pasal  40  kepada  PP  No  9  Tahun  1975  dengan  ketentuan  yang terkandung  didalam  Pasal  52  Draft  RUU  HMPA  masih  memiliki  unsur-unsur yang  sama,  yaitu  mengancam  perbuatan  poligami  dengan  ancaman  pidana kategori  pelanggaran  ( contraventions) apabila  perbuatan  tersebut  dilakukan  tanpa izin  dari  pengadilan.  Meskipun  demikian,  Pasal  yang  terkandung  didalam  52 Draft  RUU  HMPA  sudah  meningkatkan  hukumannya  dengan  memberikan pilihan antara membayar denda paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan”;
Ketentuan  Pasal  45  kepada  PP  No  9  Tahun  1975  dan  Pasal  52  Draft RUU  HMPA  memandang  perbuatan  poligami  ilegal  bukanlah  suatu  perbuatan pidana  kategori  kejahatan  ringan (rechtsdeliktern) ,  karena  UUPA  maupun  RUU HMPA  memandang  ikatan  perkawinan  bukan  sekedar  hubungan  keperdataan semata, tapi lebih jauh lagi, yaitu memandang ikatan perkawinan sebagai suatu perbuatan untuk melaksanakan ibadah;
Perbuatan  poligami  tanpa  izin  pengadilan  tidak  dipandang  sebagai perbuatan overspel yang  dapat  diancam  dengan  ketentuan  pidana  Pasal  284 KUHP,  karena  unsur overspel tidak  sama  dengan  pengertian  poligami.  Poligami tetap  merupakan  perkawinan  yang  sah  sebagaimana  norma-norma  yang terkandung  didalam  UUPA,  meskipun  demikian  perkawinan  poligami  tetap harus memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan oleh UUPA. ■

## DaftarPustaka
A  Pitlo  dan,Sudikno  Mertokusumo, Bab-bab  Tentang  Penemuan  Hukum, t.tp:Citra Aditya Bakti, 1993
Algra, N.E, Kamus Istilah Hukum , Penerjemah Saleh Adinata, Jakarta: Bina Cipta,
1983
Ali, Muhammad Daud, Hukum Islam dan Peradilan Agama , Jakarta: Rajawali Press, 1997
Al-Qurthubi, Jami’ li Ahkam al - Qur’an , [t.tp], [t.p], [t.th], Juz V al- Turmudzi, Abi ‘Isya Muhammad Ibn’Isya Ibn Saurah, Jâmi’al -Shahîh Sunan al-
Turmudzi, Beirut: Dâr al-Kutub al- ‘Alamiyyah,[t.th]

## Jurna Petri Roszi: Problematika Penerapan Sanksi Pidana dalam Perkawinan |65
Hermien  Hadiati  Koeswadji, Beberapa  Permasalahan  Hukum  dan  Pembangunan Hukum,Hukum  dan  Pendidikan  Hukum  &  Hukum  dan  Bantuan  Hukum, Jakarta PT Bina Ilmu, 1980.
I. Doi, A. Rahman, Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah) , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
Ibn  Mughirah,  Imam  Abi  ‘Abd  Allah  Mahammad  Ibn  Ismâ’il  Ibn  Ibrahim, Shahih al-Bukhari , Beirut: Dâr ak-Kutub al- ‘Alamiyyah, [t.th], Juz III
Ibrahim,  Ahmad  Muhamed, Pentadbiran  Undang-Undang  Islam  di  Malaysia , Malaysia: Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM), 1997, Cet I
Jonkers,J.  E., Handblock  van  Het  Nederlandsche  Straaftrecht, terjemahan  Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda, Jakarta: Bina Aksara, 1987
Laden,Marpaung, Asas Teori Praktek Hukum Pidana . Sinar Grafika, Jakarta 2005
M.  Friedman,Lawrence, The  Legal  Sistem:  A  Social  Science  Perspective, New York:Russel Sage Fondation, 1975
Mahmood, Tahir, Personal Law in Contries (History, Tex and Comperative Analysis) , New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987
Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Bandung, 2008
Muchsin, Ikhtisar Ilmu Hukum , Badan Penerbit IBLAM, Jakarta, 2006
Muzdhar,  M.  Atho’  dan  Khairuddin  Nasution, Hukum  Kuluarga  di  Dunia  Islam Moderen  (Studi  Perbandingan  dan  Keberanjakan  UU  Moderen  dari  Kitab-kitab Fikih) , Jakarta: Ciputat Press, 2003, Cet 1
Nuruddin,  Amiur  dan  Azhari  Akmal  Tarigan, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia (Studi kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI) , Jakarta: Prenada Media, 2004
Poernomo,Bambang, Asas-asas  Hukum  Pidana ,  Yogyakarta,  Ghalia  Indonesia,
1982
Raharjo,Satjipto, Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 1986
Sabiq, Sayyid, Fiqh Sunnah , Kairo: Maktabah Dâr al-Turats, [t.th]
Saleh,Roeslan, Perbuatan  Pidana  dan  Pertanggungan  Jawab  Pidana ,  Jakarta:  Centra, 1968
Shihab, M. Quraish, Tafsir al-Mîshbâh, Jakarta: Lentera Hati, 2002
Soekanto,Soeijono, Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum, Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 1993
66 | Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 3, No. 1, 2018
Soesilo, R., Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP ), Bogor: Politeia, 1980
Thalib,  Sayuti, Hukum  Keluarga  Indonesia:  Berlaku  bagi  Umat  Islam, Jakarta:  UI Press, 1986
Utrecht,E., Pengantar  Dalam  Hukum  Indonesia, (sadaran)  Moh.  Saleh  Djindang, Jakarta: Ichtiar Baru, 1982
Wignjodipuro,Surojo, Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta: Gunung Agung, 1982