Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022

## PERTIMBANGAN HUKUM MENGENAI NOODWEER SEBAGAI DASAR PEMBELAAN DIRI TERHADAP PSIKOPAT DALAM DELIK PEMBUNUHAN
Linda Tri Yulia 1 , Hari Soeskandi 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email : lindatriyulia170@gmail.com , Soeskandihari@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  diadakannya  penelitian    ialah  agar  menemukan  sebuah  fatwa  dan  juga  mencari  mengenai kepastian dari hukum terhadap seseorang yang mengidap psikopat ketika sedang melakukan pembelaan diri ( noodweer ) dalam pasal 49 KUHP yang berakibat meninggalnya seseorang, apakah bisa dijatuhi pidana atau tidak. Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif  dengan cara menginventarisasi dan juga mengkaji atau menganalisis dalam data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan juga dari bahan hukum sekunder dengan cara memahami hukum sebagai seperangkat peraturan ataupun norma-norma  positif  di  dalam  system  sebuah  perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  segala kehidupan  pada  manusia  yang  bertujuan  agar  menemukan  mengenai  segenap  prinsip-prinsip  hukum, aturan-aturan  hukum,  dan  juga  mengenai  doktrin-doktrin  hukum  yang  sebenarnya  guna  untuk memberikan sebuah fatwa atau jawaban dan  mampu untuk memecahkan permasalahan mengenai isu hukum  yang  sedah  diteliti.  Dengan    konsep  yang  telah  peniliti  buat,  peneliti  juga  ingin  menjelaskan mengenai alasan pembenar dan pemaaf dalam peniadaan pidana bagi pengidap psikopat dan mengkaji mengenai  penentuan  aturan  hukum  mana  yang  akan  tepat  untuk  dapat  dijatuhkan  untuk  seseorang pengidap  psikopat.  Sehingga  mampu  untuk  memberikan  sebuah  jawaban  mengenai  kajian  penelititan yang sedang diteliti.
Kata Kunci : Penghapusan Pidana, Pembelaan Diri, Noodweer, Psikopat, Pembunuhan.

## Abstract
The  purpose  of  this  research  is to  find  answers  and also someone  with  legal  certainty  when  a  person suffering from a psychopath commits noodweer in 49 KUHP which causes death, whether they can be convicted or not. Researchers use normative legal research by taking inventory and reviewing or analyzing secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials by understanding law as a set of rules or positive norms in the statutory system that regulates human life which aims to find out about the rule of law, legal principles, and legal doctrines which is actually in order to provide an answer and solve problems on the legal issues that being studied. By using that concept that the researcher has created, the researcher also wants to explain the reasons for justification and forgiveness in the abolition of crimes for people with psychopaths and examine the determination of which legal rules are appropriate to be imposed on a psychopaths patient. So as to be able to provide an answer regarding the research study being studied.
Keywords : criminal abolition, psychopath, self defense,Noodweer,murder.

## PENDAHULUAN
Pasal 1 ayat 3 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan bahwasanya Indonesia itu merupakan negara yang berlandaskan Hukum. Dalam  setiap tindakan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
perilaku pada warga negaranya telah di atur didalamnya. Hal ini digunakan supaya setiap perilaku pada  warga  negara  berlandaskan  kepada  norma-norma  dan  memberikan  rasa  aman  kepada masyarakat  supaya  tidak  terjadi  gejolak  yang  menyimpang  sehingga  memberikan  kehidupan yang tentram.
Hukum tidak akan bisa lepas dari kehidupan masyarakat karna hirakinya hukumlah yang melandasi setiap perbuatan dan norma yang ada pada setiap aktivitas pada warga negaranya. Hukum  merupakan  sekumpulan  peraturan  yang  memikat  yang  harus  dijalankan  dan  dipatuhi karna    tanpa  adanya  aturan  hukum  dalam  suatu  negara  maka  warga  negara  tidak  bisa mendiskripsikan seperti apa nanti pada kehidupan bermasyarakat. Dengan ini guna mewujudkan adanya  keberadaan  hukum  di  dalam  tengah-tengah  bermasyarakat  memang  tidak  bisa  untuk berdiri  sendiri,  dalam  hal  ini  hukum  merupakan  keterkaitan  dari  sebuah  kehidupan  pada masyarakat.
Dalam hukum pidana Indonesia sendiri  mengenai hal-hal yang memikat pada warga negara dalam  kesehariannya  telah  tertuang  sebagaimana  dalam  Kitab  Undang-undang  pada  Hukum Pidana (KUHP) yang mendiskripsikan terhadap saksi ataupun resiko hukuman pada orang-orang yang  melanggarnya  dalam  hal  ini  adalah  tindak  pidana  tidak  terkecuali  pada  pembunuhan. Tentunya dalam hal ini ada yang melatarbelakanginya dalam setiap perbuatan pidana.
Sebuah  tindak  pidana  pembunuhan,  penganiayaan  dan  juga  kealpaan  yang  telah mengakibatkan  sebuah  kematian  terhadap  seseorang  termasuk  kedalam  sebuah  kejahatan terhadap  orang  yang  dimana  telah  dijelaskan  dan  tertuang  di  dalam  buku  kedua  KUHP. Pembunuhan  ialah  suatu  perbuatan  yang  dimana  dalam  perbuatan  tersebut  telah menghilangkan nyawa bagi orang lain, sedangkan mengenai penganiayaan ialah perbuatan ini yang  dapat  menimbulkan  sebuah  luka-luka  bagi  orang  lainnya,  walaupun  hal  tersebut  adanya akibat berupa luka yang mengakibatkan kepada sebuah kematian.
Mengenai sebuah kealpaan yang telah mengakibatkan meninggalnya seseorang ialah suatu tindak kejahatan yang timbul dari akibat adanya sebuah kelalaian (culpa) dimana dalam akibat kelalaian itu telah menyebabkan hilangnya nyawa terhadap orang lain. Dalam menentukan suatu tindak pidana bisa berpengaruh bagi penentuan dalam sanksi sampai pada penjatuhan putusan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
dalam  pengadilan  yang  dimana  apabila  telah  berakibat  salah  akan  menyangkut  keadilan  bagi seseorang,  karena dalam  sebuah  keadilan  ialah  merupakan  hak  bagi  seluruh  manusia.  Seperti tersirat di dalam Pancasila pada butir ke-5.
Dalam keseharian warga negara dalam bermasayarakat pasti akan ada sebuah hubungan sebab dan akbiat hal ini dikarenakan masyarakat merupakan makluk social yang tidak akan luput saling berkaitan diantara satu dengan yang lainnya. Tidak terkecuali dalam tindak pidana. Dalam hal hubungan sebab akibat ini acap kali menimbulkan masalah yang kabur, dengan hal itu maka adanya sebab akibat ini tidak mudah untuk menemukannya dan bagaimana  cara mencari antara yang akan menjadi antara sebab dan mana yang menjadi akibat. (DR. Andi Hamzah, 2010) Tidak terkecuali bagi psikopat dalam delik pembunuhan.
Psikopat  merupakan  orang  yang  memiliki  kecenderungan  anti  sosial  dan  merupakan elemen dari sebuah gangguan kepribadian antisosial ( antisocial personality disorder/APD ). Dalam kehidupan  kesehariannya  psikopat  mampu  memiliki  sebuah  perhitungan  dalam  bertindak, sehingga  dalam  kesehariannya  terlihat  seperti  orang  normal.  Dari  penelitian  Robert  Hare menghasilkan  bahwasanya  seorang  yang  memiliki  perilaku  psychopath  memiliki  dan  mampu membuat  kamuflase  yang  rumit,  menebar  fitnah,  memutar  balikan  sebuah  fakta  yang  ada, bahkan  melakukan  suatu  kebohongan  hanya  untuk  mendapatkan  sebuah  kepuasan  dan keuntungan dalam dirinya sendiri tanpa mementingkan perasaan orang lain.
Para  pengidap  yang  di  duga  sebagai  seseorang  psikopat  memiliki  kecenderungan  untuk menampilkan  kepribadiannya  yang  menganggumkan  tak  hanya  itu  dalam  bertutur  kata  juga menguunakan  kata  yang  halu  dan  etika  yang  baik  yang  akan  mengundang  simpati  orang  lain. Dengan demikian psikopat juga memiliki penampilan yang berkharisma yang religious, terkesan memiliki intelek yang kuat karna memiliki pengalaman dan wawasan yang cukup luas sehingga memiliki ide-ide yang cukup baik karna kepintarannya ini menampakan bahwa pengidap psikopat ini  memiliki  kecenderungan  memiliki  karis  atau  usaha  yang  sukses.  Pada  pengidap  ini  juga memiliki argumentasi yang cukup baik. (L. Rini Sugiarti)
Dalam  kasus  kriminal  maupun  kejahatan  tak  lagi  mengenal  apakah  ia  pria  atau  wanita, berbadan kecil maupun berbadan besar, tak memandang apakah di tempat umum atau di tempat
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
yang sakral dan orang tersebut memiliki kelainan jiwa ataupun psikopat.  Sebuah kejahatan bisa di lakukan oleh siapapun dan dimanapun tanpa memandang bulu setiap ada kesempatan maka hal  kejahatan  bisa  terjadi.  Banyak  sekali  kasus  yang  harus  menyebabkan  korban  menjadi tersangka yang dimana dalam keadaan tertentu mengaharuskan korban melakukan pembelaan diri bagi dirinya sendiri demi harta dan martabat dan jiwanya yang terancam. Dalam tindakan tersebut  tertuang  dalam  pasal  49  KUHPidana  merupakan  pengaturan  mengenai  pembelaan terpaksa dengan syarat-syarat tertentu. Tidak terkecuali bagi pengidap psikopat. Pada pasal 49 KUHPidana mengenai pengaturan pembelaan terpaksa. Noodweer di pergunakan untuk sebagai sebuah alasan pembenar dalam hukum, namun hal itu bukanlah menjadi alasan mengenai yang akan  membetulkan  suatu  perbuatan  yang  melanggar  dalam  hukum,  namun  bagi  orang  yang terpaksa dalam melakukannya, sebuah tindak pidana yang dapat untuk dimaafkan dikarenakan telah  terjadi  pada  pelanggaran  hukum  dimana  telah  mendahului  akan  perbuatan  tersebut. Dengan demikian dengan adanya Noodweer ini digunakan sebagai alasan pembenar dari adanya suatu tindakan hukum tidak terkecuali pada pembunuhan. (Tabaluyan, 2015)
Dalam  kasusnya  sering  kali  psikopat  terlihat  sebagai  pembunuh  berdarah  dingin  namun walaupun demikian psikopat dalam melakukan tindakan tersebut memiliki perhitungan dalam melakukan  aksinya  tersebut  tidak  semeta-meta  melakukan  pembunuhan  secara  acak.  Namun seringkali  dalam  hidup  terjadi  hal-hal  yang  tak  terduga  seperti  pencurian  dengan  ancaman pembunuhan yang dimana ini merupakan sebuah ancaman bagi korban dimana tubuh mereka akan  merasakan  ketakutan  namun  tidak  ingin  harta  bendanya  dirampas  oleh  orang  lain  dan sering kali korban melakukan pemberontakan berupa menusuk ataupun menganiaya orang yang telah mengancamnya sehingga meninggal dunia. Sementara itu korban dari suatu tindak pidana bisa saja terjadi oleh siapapun dan kapanpun tidak terkecuali bagi pengidap psikopat yang dari tampilan luarnya bisa dianggap seperti orang normal.
Perbuatan  pidana  akan  merunjuk  untuk  dilarangnya  atau  diancamnya  dalam  suatu perbuatan dalam suatu tindak pidana. Apakah seorang tersebut telah atau sudah melaksanakan atau melakukan perbuatan yang terkemudian itu juga dapat dijatuhi pidana, sebagaimana yang telah  diancamkannya,  ini  termasuk  kepada  persoalan  apakah  di  dalam  pelaksanaanya  sebuah
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
tindakan  tersebut  perbuatan  ini  memiliki  sebuah  penyimpangan.  Sebab  pada  asas pertanggungjawaban  didalam  hukum  pidana  tidak  bisa  dipidana  apabila  tidak  adanya  sebuah penyimpangan.  Alasan  pembenar  ialah  bentuk  pembelaan  diri  atas  hak  untuk  sebuah diskriminasi, dengan hal itu seseorang yang telah melaksanakan sebuah aksi dan telah memenuhi suatu  unsur-unsur  di  dalam  tindak  pidana  oleh  undang-undang  akan  dimaafkan  hal  ini dikarenakan dalam pembelaan tersebut dalam keadaan terpaksa.
Dari pengertian diatas maka apabila seorang psikopat dalam melakukan perlawanan hingga menyebabkan  kematian  dalam  melakukan  tindakanya  apakah  termasuk  kedalam  Pembelaan Terpaksa  ataupun  tidak  mengingat  Psikopat  merupakan  kelainan  anti  sosial  dimana  dia menunjukkan adanya perilaku yang menyeleweng sehingga akan menjalani sebuah kerumitan di dalam perbaulan namun pabauran kehidupan kesehariannya psikopat mampu memiliki sebuah perhitungan dalam bertindak, sehingga dalam kesehariannya terlihat seperti orang normal.
Dengan  demikian  dalam  pasal  49  KUHP  mengenai  pembelaan  terpaksa  bagi  penderita psikopat namun masih memiliki sebuah perhitungan dalam bertindak masih perlu untuk dikaji karna  permasalahan  dan  isu  hukum  yang  masih  memiliki  norma  yang  samar.  Walaupun  pada kebanyakan kasus psikopat lebih banyak membunuh dengan keinginan mereka namun tidak bisa dipungkiri apabila terjadi diluar prediksi mengingat kejahatan itu tidak memandang bulu pada siapapun.
Bersadasarkan  dari  uraian    latar  belakang  diatas  dapat  ditarik  sebuah  rumusan  masalah yaitu.  Apakah  pengidap  psikopat  yang  melakukan  pembelaan  diri  ( noodweer )  dalam  tindak pidana pembunuhan dapat dijatuhi pidana?

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang telah dipergunakan pada penelitian ini ialah yakni penelitian hukum normatif yang dimana dengan  menelaah, melihat mengenai pengaturan mengenai isu hukum yang  terkait  serta  hal  yang  menyangkut  mengenai  asas-asas  hukum  dan  perbadingan  hukum dengan permasalahan yang akan dibahas dengan menggunakan metode pendekatan terhadap pengaturan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual  dimana  dengan  mengkaji
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
mengenai  kasualitas  pengidap  psikopat  ketika  melakukan  pembelaan  terpaksa  pada  delik pembunuhan  dan  juga  berfokus  kepada  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP) terkhususnya  pada  pasal  49  KUHP  mengenai  pembelaan  terpaksa  ( noodweer )  sebagai  bentuk acuan  penulisan  penelitian  dan  didukung  dengan  teknik  kepustakaan/studi  kepustakaan  guna menyempurnakan sebuah bentuk penelitian yang lebih baik dan benar dengan semestinya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Sebelum memasuki pembahasan secara mendalam maka kita harus mengentahui apa itu yang di maksud dengan psikopat.
Arti kata psychopath sendiri dalam Kamus Bahasa Inggris – Indonesia ialah seseorang yang memiliki kebutuhan orang yang sedang sakit jiwa. Psyche memiliki arti jiwa sedangkan pathos memiliki arti sebuah penyakit. Walaupun psikopat memiliki arti dan dikaitkan dengan penyakit kejiwaan namun tak banyak psikolog mengatakan bahwa psikopat lebih kecenderungan terhadap seseorang yang anti sosial. Psikopat sendiri memiliki berbagai macam arti ataupun pengertian karna sifatnya yang memiliki kelainan jiwa namun pada faktanya setelah diteliti psikopat ialah orang dengan gangguan anti sosial.
Menurut pada para ahli bidang psikolog, psikopat sesungguhnya  ialah sebuah terkekaitan dari adanya sebuah gangguan dalam kepribadian antisosial ( antisocial personality disorder /APD). Sejumlah ahli menyebutkan bahwa antara psycho dan juga APD ada sebuah pemahaman serupa akan melainkan bagi sepenggal psikolog telah mengukur bahwa seorang pengidap psikopat ialah sebuah bentuk dari APD nan amat berat.
Antisocial  Personality  Disorders (APD)  atau  yang  sering  disebut  sebagai  Gangguan  pada kepribadian  memiliki  pertanda  dalam  dirinya  berupa  ketidakpedulian  akan  sesama  individu bahkan sesama orang terdekat seperti keluarga. Mereka akan bersikap acuh terhadap orang lain dan cenderung terlibat kepada sebuah perilaku yang mengelaubui ataupun bersifat manipulatif dalam hal ini ialah kegiatan yang melanggar hukum sering dilakukannya tanpa memperdulikan apa kerugian pada orang lain.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Dengan hal ini maka seseorang yang mengidap ganguan ini seringkali memiliki Tindakan ataupun  perilaku  yang  tidak  memiliki  itikad  baik  bahkan  mereka  memiliki  kencenderungan memukul seseorang walaupun hal itu bukan berasal dari keinginan mereka. Dengan  adanya hal ini maka mempu memperhambat setiap mereka akan mejalin hubungan antar sesama makhluk hidup.  Sikap  acuhnya  ini  mampu  menghambatnya  dalam  hal  pekerjaan  maupun  dalam menjauhui  hukuman  kurungan.  Kasus  ini  sebenarnya  dapat  diobati,  namun  harus  ada konsekuensi yang serius atas perbuatan mereka untuk mendapatkan pengobatkan karna dalam dirinya  tidak  akan  mengobati  atas  keingian  individu  mereka  tanpa  sebab,  ini  karna  mereka merasa  bahwa  perbuatan  mereka  bukanlah  hal  salah  dan  melanggar  hukum.  (Gangguan Kepribadian Antisosial atau Antisocial Personality Disorder (ASPD), 2021)
Atas kemampuannya yang manipulatif tersebut maka mereka dalam bersosialisasi mampu untuk menunjukan kepribadian yang baik dan hangat, tidak jarang juga mereka berpenampilan yang  menawan.  Hal  ini  dilakukan  untuk  belajar  meniru  emosi  lawan  bicaranya  guna  untuk meyakinan  lawan  bicaranya  tersebut  walaupun  pada  keyataannya  mereka  sendiri  tidak  bisa merasakan emosi lawan bicaranya namun hal tersebut masih bisa tampak bahwa mereka seperti orang normal biasanya sehingga tidak nampak kelainannya tersebut.
Dengan kecerdikannya itu, tidak jarang pengidap ini memiliki Pendidikan yang cukup  tinggi yang  mampu  memberikan  mereka  pekerjaan  yang  cukup  stabil  seperti  orang  awam  pada umumnya.  Walaupun  terkesan  acuh  namun  mereka  terkadang  memiliki  hubungan  dan  juga keluarga dalam periode yang cukup lama dan mengenai hal tersebut tiada menau mengenai jati diri mereka yang asli. Dengan sebab inilah banyak orang yang tidak mengetahui bahwa dalam lingkuannya terdapat kondisi pengidap apd ini karna memang mereka memiliki kecerdikan yang manipulatif yang hanya mampu diketahui oleh dia seorang.
Secara garis besar psikopat dengan gangguan kepribadian anti social ini meiliki keterkaitan yang asimetris dimana orang pengidap psikopat sebagian besarnya diagnostic memenuhi kiteria kepribadian anti social namun apabila seseorang pengidap kepribadian anti social belom tentu dikatogorikan sebagai psikopat.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Apabila  ditarik  kesimpulan  maka  Psikopat  merupakan  kelainan  anti  sosial  atau  memiliki kepribadian  anti  sosial.  Dimana  dalam  kehidupan  kesehariannya  ia  mampu  membaur  dengan yang  lain  namun  pada  hakikatnya  dalam  kesehariannya  seseorang  dengan  pengidap  psikopat cenderung manipulatif, dengan dilakukannya cara ini dipergunakan agar mampu terlihat seperti orang  norma  pada  umunya  demi  bisa  membaur  sebaik  mungkin.  Sehingga  psikopat  bukanlah termasuk kedalam Orang Dengan Gangguan Jiwa atau ODGJ seperti khalayak umum pikirkan.
Dalam hal ini orang yang temasuk dalam ODGJ ialah seseorang yang dalam hal fikirannya memiliki  gangguan,  ini  juga  mencangkup  kepada  perasaan  dan  juga  perilakunya.  Hal  itu termanifestasi  pada    sekumpulan  gejala  terhadap  perubahan  perilaku  yang  sangat  bermakna yang  menyebabkan  hambatan  dalam  menjalankan  fungsinya  sebagai  makluk  hidup. (Novianingsih, 2021)
Seseorang  dengan  Gangguan  Jiwa  (ODGJ)  ialah  suatu  istilah  untuk  orang  yang  memiliki gangguan Kesehatan pada mental. Sehingga psikopat tidak dapat masuk dalam kategori ini karna psikopat memiliki pemikiran yang normal dan mampu berfikir dalam kesehariannya dan mampu berbaurr dengan orang lain hanya saja psikopat menyalahi peraturan hukum yang ada bahkan melanggar norma pada masyarakat.
Dalam kasusnya banyak sekali psikopat yang melakukan pembunuhan bahkan pebunuhan berantai  dimana  terdapat  banyak  korban  bahkan  sampai  puluhan  korban  dimana  dalam pelaksanannya tersebut setalah membunuh korban psikopat akan merasakan kepuasaan pada diri  sendiri.  Psikopat  dalam  melancarkan  aksinya  melakukan  sebuah  tipu  muslihat  untuk mendapatkan simpati oleh korban yang secara tidak langsung ini merupakan tindak pembunuhan berencana sebagai mana yang diatur dalam pasal 340 KUHP.
Psikopat  sering  menjadi  tersangka  sebuah  kasus  kriminal  terkhususnya  pembunuhan namun kejahatan bisa terjadi kapapun itu dan oleh siapapun itu. Psikopat bisa menjadi korban karna pada dasarnya psikopat terlihat seperti orang normal yang tidak sering memiliki Pendidikan yang tinggi dan memiliki keluarga yang cukup harmonis.
Kajian Mengenai Pembunuhan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Dalam hukum pidana dikenal dalam delik materill yang dimana pembunuhan termasuk di dalamnya.  Karna  delik  materil  mengatur  berupa  suatu  perbuatan  yang  telah  berlangsung  dan menyebabkan  sebuah  akibat.  Dalam  hal  ini  ialah  nyawa  seseorang.,  meninggal  atau  matinya seseorang  yang  dikarenakan  perbuatan  si  pelaku  pembunuhan.  Namun  apabila  seseorang tersebut  belum  terbunuh  atau  belom  menyebabkan  hilangnya  nyawa  korban  atas  perbuatan pelaku maka tidak bisa disebut sebagai sebuah pembunuhan.
Pada  pasal 338 KUHP mengenai unsur suatu tindak pidana dijelaskan bahwa adalah barang siapa,  dengan  sengaja,  menghilangkan  jiwa  orang  lain.  Dalam  hal    merujuk  berupa  dolus  dan culpa  dalam  tindak  pidana.  Dimana  pelaku  yang  melakukan  pembunuhan  telah  memenuhui unsur    kesengajaan  dan  memiliki  kemauan  untuk  menghilangkan  nyawa  seseorang  (dolus) ataupun  mengetahui  dari  dampak  perbuatnya  dan  mengetahui  akibat  dari  perilaknya  namun tetap menghilangkan nyawa korbannya (culpa).
Pembunuhan  secara  keabsahannya  dapat  dilihat  dari  unsur  kesalahan  dari  pelaku (subjective  element) dan  juga  dari  segi  sasarannya (objective  element). Dengan  hal  ini  apabila melihat dari segi kesalahan dari pelakunya maka dapat dijabarkan dalam dua golongan yaitu :
1).  Berada pada bab XIX pasal 338-340 maka diperuntuhkan untuk kejahatan dengan keadaan segaja ( dolense misdrijven) untuk jiwa atau nyawa seseorang.
2). Berada pada pasal 359 KUHP yang diperuntuhkan untuk culpose misdrijven yaitu kejahatan kepada jiwa manusia yang timbul karna sebuah kealpaan.
Jika melihat terhadap sasarannya, maka dapat digolongan dengan 3 golongan yaitu : 1). Kejahatan yang diperuntuhkan untuk jiwa manusia;.
2) Kejahatan yang diperuntuhkan kepada jiwa seorang anak yang sedang ataupun belum lama dilahirkan.
3) Kejahatan yang diperuntuhkan kepada jiwa seorang anak yang tengah di dalam kandungan.
(Arskal Salim GP., 2001)

## Peniadan Hukuman Dalam Hukum Pidana
Hukum  pidana  mengenal onrechmatige  daad atau  yang  sering  disebut  dengan perbuatan yang melawan hukum. Dalam aspek ini memiliki alasan dari pemidaan yaitu terdapat
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
dua macam alasan, yang pertama mengenai alasan pembenar dan kedua ialah alasaan pemaaf. Kedua  alasan  ini  termuat  dalam  teori  hukum  yurisprudensi  dimana  mengenai  subsantasinya teratur dalam Bab III KUHP dimana telah dijelaskan mengenai pengahapusan pidana.hal ini dapat menggugurkan  sifat  perbuatannya  namun  dalam  KUHP  tidak  menjelaskan  menganai  alasan tersebut.
Alasan pembenar dalam istilah Belanda dikenal dengan sebutan jugarechtvaardigingsgrond, fait justificatif, rechtfertigungsgrund . Di dalam hukum sendiri disini alasan  pembenar  dimaksudkan  sebagai  yang  mampu  menghapus  sifat  melawan  hukumnya sehingga  perbuatan  tersebut  patut  di  benarkan  kendati  demikian  dalam  alasan  tersebut diharuskan  masih  berhubungan  dengan  sifat  objektifitasnya  dari  tindakannya  yang  telah melawan hukum tersebut.
Kehadiran  alasan  pembenar  ini  dalam  suatu  tindak  pidana  mampu  membuat musnahnya  dalam  elemen  perbuatnnya  yang  melawan  hukum  tersebut,  dalam  artian  ini perbuatan  melawan  hukumnya (onrechmatige  daad) tidak  patut  untuk  dipidana  karna  sudah tidak  menyimpan  elemen  melawan  hukumnya  .  Yang  tegolong  alasan  pembenar  dalam  KUHP yaitu :
1). Pasal 48 KUHP mengenai Daya Paksa ( overmacht )
2). Pasal 49 ayat (1) KUHP mengenai Pembelaan Terpaksa ( noodweer )
3). Pasal 50 KUHP mengenai Menjalankan Perintah Undang-Undang 4). Pasal 51 ayat (1) mengenai Menjalankan perintah jabatan yang sah.
Alasan  pemaaf  sendiri  dipergunakan  bagi  seseorang  yaitu  subjek  dalam  artian  ini  ialah pelaku  tidak  pidana  yang  diarahkan  kepada  suatu  kondisi  yang  sedemikian  sehingga  apabila melihat  dari  perihal  jiwanya  dalam  mengendalikan  hal  tersebut  untuk  melakukan  sesuatu perbuatan yang  tergolong kedalam tindak pidana. Sehingaa kepada alasan pemaaf satu tersebut ditiadakan suatu tindak pidana karna tersapat klausul dari unsur kesalahan pelaku. Dalam KUHP telah disebuatkan apa saja selaku alasan pemaaf yaitu :
1). Pada pasal 44 ayat (1) yaitu mengenai ketidakmampuan dalam bertanggungjawab 2). Pada pasal 49 ayat (2) yaitu mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
3). Pada pasal 51 ayat (2) yaitu mengenai hal-hal menjalankan dengan itikad baik, suatu perintah jabatan yang tidak sah.
Geoerge P Fletcher yang merupakan Profesor Yurisprudensi di Fakultas Hukum Universitas Columbia menyatakan seseorang yang melangsungkan tindak pidana tidak pasti dapat di jatuhi sebuah  pidana,  iti  tergantung  kepada  pelaku  tersebut  apakah  ia  mampu  untuk  dimintakan pertanggungjawabkan pidana pada dirinya namun apabila pelaku atau seseorang tersebut yang terlebih  dahulu  telah  dijatuhi  pidana  maka  secara  pasti  sudah  ditetapkan  secara  sah  telah melakukan perbuatannya itu dan telah dianggap bahwa ia mampu untuk mempertanggungjawabkannya. . (Hiariej, 2016)
Namun  harus  diingat  bahwasannya  psikopat  dalam  melakukan  tindaknya  terkhususnya pada  pembunuhan  terdorong  dari  niat  pelaku  yaitu  dari  keinginannya  sendiri  dimana  dia mengetahui  dan  mampu  menyadari  dari  dampak  serta  akbiat  yang  mampu  ditimbulkan  dari perbuatannya  tersebut,  bahkan  perbuatannya  tersebut  dijadikan  sebuah  kepuasan  pribadi dengan wujud untuk ekspresi dalam mennyenangkan jiwanya tersebut. Sehingga apabila dikaji dari segi dari segi kejiwaannya psikopat bukan termasuk dalam alasan pemaaf piniadaan pidana dikarenakan  dorongan  dari  anti  sosialnya  ini  ketika  melaksankan  suatu  perbuatan  yang pelanggarannya  dalam  norma  pengidap  ini  mampu  untuk  menyadari  akan  dampaknya  dan bahkan  menjadikan  sebuah  kebiasaan  untuk  kepuasan  dirinya  walaupun  perbuatanya  itu merupakan dorongan penyakit kejiwaan yang ringan. Maka ini juga masuk dalam asas actio libera in  causa ,  keadaan  yang  tidak  mampu  mensadarkan  diri  dikarenakan  di  sengaja  atas  buatan sendiri  sehingga  hal  ini  bukanlah  termasuk  kedalam  alasan  pemaaf.  Karena  mereka melakukannya  dengan  sadar.  Sedangkan  untuk  alasan  pemaaf  dapat  diberikan  untuk  mereka yang tidak dapat membedakan kenyataan dengan imajinasi.
Pembelaan Terpaksa ( Noodweer ) pada Hukum Pidana.
Awal mulanya pembelaan terpaksa ini dikenal pada postulat pada zaman kuno dimana ini dikenal  dengan vim  vi  repellere  licet yag  memiliki  arti  sebagai  kekerasan.  Pada  adigum  ini perkembanngnya telah ditinggalka dikarenakan untuk menegakan sebuah ketertiban umum yang
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
dimana  dalam  proses  pidana  ( non  scripta  sed  nata  lex )  dengan  menerapkan  prisip  moral. Sehingga tidak selaknya seperti pembelaan terpaksa bagi seseorang untuk dijatuhi pidana.
Esensinya   bagi pelaku pembelaan terpaksa  ialah  tindakan tersebut  dipergunakan untuk menghindari kejahatan yang lebih tinggi ataupun mnghindari marabahaya yang akan mengacam kehidupannya  yang  meliputi  tibuhnya.  Sehingga  disini  pembalaan  noodweer  dipergunakan sebagai  penghapusan  elemennya  dalam  hukuman  dari  perbuatnya  yang  dimana  ini  masuk kedalam  alasan  pembenar  yang  sesuai  dengan Necessitas  excusat  aut  extenuate  delictum  in capitalibus,  quod  non  operator  idem  in  civilibus yang  memiliki  arti  bahwa  dalam  pembelaan terpaksa  mampu  untuk  menyelamatkan  seseorang  dari  jeratan  hukuman  tetapi  tidak membebaskan dalam perkara.
Telah  tertuang  sebagaimana  dalam  KUHP  pasal  49  ayat  1  KUHP  yang  termasuk  dalam kategori  mengenai  sesuatu  yang  menghapuskan,  mengurangi,  ataupun  yang  memberatkan pidana yaitu :
(1) “Barang  siapa  melakukan  perbuatan  yang  terpaksa  dilakukannya  untuk  mempertahankan dirinya  atau  diri  orang  lain  mempertahankan  kehormatan  atau  harta  benda  sendiri  atau kepunyaan orang lain dari kepada seorang yang melawan hak dan merancang dengan segera pada saat itu juga tidak boleh di hukum”
(2) “Pembelaan  terpaksa  yang  melampaui  batas,  yang  langsung  disebabkan oleh  kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana” .
Perkataan nood memiliki  arti  sebagai  darurat,  sedangkan  mengenai  weer  memiliki  arti sebagai pembelaan, sehingga apabila digabung menjadi noodweer yaitu pembelaan darurat. Secara  penjelasannya  maka  disimpulkan  bahwa  pembelaan  antara  serangan  dan  ancaman harus seimbang tidak boleh untuk melampaui keharusan dan batas yang sebenarnya, dalam artian bahwa apabila tiada serangan maka tidak diperbolahkan untuk menyerang balik karna telah habis masa ancaman tersebut.
Mengenai pembelaan terpaksa sendiri terdiri dari pada badan, kehormatan pada kesusilan dan juga mengenai harta benda, sehingga mengenai pembelaan terpaksa ini hanya terbatas.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Mengenai  kehormatan  pada  kesusilaan  berpacu  kepada  perasaan  malu  yang  berhubungan dengan seksual. (Dumgai, 2016)
Pasal  49  menguraikan  mengenai  syarat-syarat  apa  saja  terhadap  seseorang  yang  dapat dianggap sebagai pembelaan namun tidak pidana, yaitu :
1. Adanya serangan ( aanranding )
Terdapat  syarat-syarat  dalam  kententuan  ini  sehingga  tidak  semua  serangan  dapat dianggap sebagai noodweer yaitu :
a. Ogenblikkelijk  ofonmid  delijk  dreigen, pengertian  ini  memiliki  makna  apabila  pada serangan itu mengancam yang berupa tiba-tiba maupun terjadi seketika itu juga.
b. Wederrech-telijk aanranding, serangannya harus bersifat yang melawan hukum.
2. Serangan tersebut datang dan diperlukan pembelaan diri tehadap serang tersebut namun harus  dimengerti,  pembelaan  diri  tidak    bisa  seluruhnya  termasuk  kedalam noodweer sehingga harus memnuhi syarat-syarat yaitu :
a. De verdediginc, moet geboden zijkn, keharusan dalam melakukan pembelaan diri.
b. Nood zakelijk verdidiging, mengenai pembelaan tersebut  tersebut  ialah pembelaan terpaksa,  pembelaan  harus  tidak  ada  sebuah  pilihan  lainnya  ataupun  harus  ada keterpaksaan.  Apabaila  dalam  hal  ini  masih  memiliki  pilihan  maupun  kemungkinan memiliki peluang lain maka alangkah baiknya untuk dianjurkan menjahui ataupun bisa melakukan pelarian diri serta meminta pertolongan kepada orang lain.
c. Wajib menggambarkan pembelaan berdasarkan diri sendiri ataupun terhadap orang lain, kehormatan berserta benda.
Dari segi hukumunya aapabila memiliki kondisi yang normal untuk menepis serangan yang dilakukan  seseorang  maka  meiliki  keseharusan  untuk  meminta  pertolongan  pada  pihak  yang berwajib  maupun  yang  berwenang  dengan  hal  ini  dalam  kondisi  tertentu  terkadang  sulit dilakukan  sehingga  tidak  memiliki  kesempatan  sehingga  hal  ini  dalam  hal  melakukannya dibenarkan  karna  sifatnya  untuk  menghindar  dan  juga  untuk  meniadakan  serangan  sesuai  isi pasal 49 ayat 1 KUHP.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Dalam melakukan pembelaan terpaksa maka harus dibuktikan terlebih dahulu mengenai kebenarannya karna upaya untuk menemukan jawaban mengenai kebenaran materiil ( materiel waarheid ) mengenai telah terjadi suatu perbuatan dalam tindak pidana dan agar jelas mengenai hukumanya. Dalam Noodweer sangat susah mengetahui mengenai apakah itu benar pembelaan atau hanya akal-akalan saja megingat orang yang menginap psikopat sangat manipulatif sehingga mampu untuk melakukan pembohongan.
Dalam  melakukan  pembuktiannya  mengenai  bagaimana  seseorang  termasuk  kedalam keadaan terpaksa (noodweer) maka harus dikaji mengenai alat bukti mengacu pada Pasal 184 mengenai alat bukti yang sah yaitu “
1)  Keterangan Saksi
2)  Keterangan Ahli
3)  Surat
4)  Petunjuk
5)  Keterangan Terdakwa
Kasus  psikopat  yang  terkenal  manipultif  yang  melakukan  pembelaan  diri  harus  dikaji terlebih dahulu dalam hal kebenarannya, karna apabila melakukan pembunuhan  yang di klaim sebagai  pembelaan  diri  dalam  hal  ini  orang  yang  mengidap  psikopat  sangat  jarang  terjadi, sehingga  untuk  mengetahui  ini  mereupakan  pembelaan  diri  harus  membuktikan  dahalu kebenarannya.
Dalam hal saksi maka harus menghadiran orang yang melihatannya secara langsung  karna merekalah  saksi  mata  yang  melihatnya  walaupun  dalam  noodweer  sangat  minim  saksi  karna sering  terjadi  pada  waktu-waktu  sepi  namun  tidak  di  pungkiri  untuk  mencari  saksi  guna mengetahui keabsahannya
Mengenai  saksi  ahli.  Saksi  ahli  sangat  penting  dalam    menilai  ke  kejiwaan  seseorang sehingga  menghadirkan  saksi  ahli  juga  bisa  sebagai  penentu  apakah  dalam  kejiwaan  tersebut mampu untuk mempertanggungjawabkan apa tidak. Dalam hal ini orang yang dianggap sebagai psikopat yang berhak menilai adalah psikolog atau psikiarti.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Hukum  acara  pidana  hakimlah  yang  berhak  atas  memutus  suatu  perkara,  dalam  hal tersebut hakim menggunakan minimal 2 alat bukti disertai oleh keyakinan hakim sesuai pasal 183 KUHP.  Pembuktian  dipergunakan  untuk  mengetahui  ia  bersalah  atau  tidaknya,  apakah  dia tersangka ataupun  korban.  Sehingga  5 alat  bukti  tersebut  maka  harus  terkekaitan agar dalam penjatuhan hukum tetap berada koridor hukum dan melindungi mengenai hak-hak asasi manusia atas keadilan bernegara.
Pasal  183  KUHP  sering  disimpulkan  bahwa  keyakian  hakim  sebagai  dominan  dalam penjatuhan penjara pada peradilan daripada mengenai alat bukti yang sah, walaupun demikian namun dalam  penjatuhan hakim  juga tetap berlandaskan  keberadaan  alat bukti  yang  sah  dan minimal 2 bukti agar dapat dikatakan sah untuk melakukan penjatuhan pidana.
Seseorang  dengan  gangguan  psikopat  atau  yang  diketahui  sebagai  seseorang  dengan kepemilikan  kepribadian  anti  social  dalam  hukum  di  Inonesia  dapat  dikatogorikan  sebagai gangguan jiwa ringan, kenapa demikian karna sejatinya pengidap ini masih memiliki fungsi otak yang normal dimana masih mampu untuk berfikir, mampu berimajinasi layaknya orang lain serta dalam hidupnya sebagai manusia normal masih mampu hanya saja dia memiliki anti sosial akan sekitarannya yang mengakibatkan dirinya melakukan pelanggaran mengenai peraturan hukum yang  berlaku  pada  kehidupan  bermasyarakat.  Sehingga  ini  mampu  dikatakan  seperti  orang normal  yang  mampu  mengoprasikan  kehidupannya  dengan  mengetahuinya  dengan  baik sehingga  untuk  mempertanggungjawabkan  segala  perbuatannya,  maka  apabila  didasarkan kepada  peraturan  yang  berlaku  di  Indonesia  maka  akan  tetap  berpacu  kepada  perundang- undangan dengan memberikan bukti seta keterangan saksi. (Dwi, 2021)
Apabila dengan demikian melihat mengenai pandangan dalam hukum maka bagi pengidap psikopat ialah seseorang yang memiliki gangguan kejiwaan namun masih cakap hukum dan masih berakal serta masih bisa untuk melakukan aktivitasnya layaknya manusia normal pada umumnya. Sehingga  apabila  seorang  yang  memiliki  atau  teridentifikasi  ganguan  kelainan  psikopat  yang melakukan tindak pidana pembunuhan atau menlenyapkan nyawa sesorang  baik yang dilakukan secara  di  sengaja  ataupun  yang  dilakukan  dengan  tidak  disengaja  selagi  masih  bisa
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
mempertanggungjawabkan perbuatannya  maka mereka masih bisa dikenakan hukuman pidana. Hal tersebut atas didasari oleh pemeriksaan medis, para ahli serta saksi-saksi.
Dalam kasus psikopat dalam pembelaan terpaksa sangat rumit untuk dibuktikan seperti hal yang  telah  dijelaskan  diatas  bahwasanya  sering  kali  tindakan  atas  pembelaan  diri  itu  dalam keadaan yang sepi dan mengingat pelaku psikopat tidak akan merasa bersalah terhadap aksinya dan cenderung merasa lega.
Dan  dalam  kasusnya  kebanyakan  psikopat  dalam  perlawanannya  cenderung  melakukan aksinya yang melebihi dari kiteria dalam keadaan terpaksa ( noodwer ) seperti kasus pada Ryan Jombang. Dalam kasus Ryan telah diadakan pemeriksaan oleh keterangan ahli yaitu oleh seorang Psikolog  dalam  hal  ini  diketahui  bahwa  Ryan  memang  memiliki  kepribadian  yang  mudah berbohong,  manipulatif,  sanagat  susah  untuk  diterka,  egosentrik,  agresif,  maupun  apabila membutuhkan  sesuatu  maka  pengidap  ini  tidak  akan  bisa  melihat  dari  segi  moralnya  saja. Sehingga hal itu dan atas perbuatannyalah Ryan memperoleh vonis dengan hukuman mati pada putusan dalam Pengadilan Negeri Depok Nomer : 1036 / Pid / B/ 2008/PN.DPK pada tanggal 06 April 2009 dan dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomer : 213/Pid/2009/PT.Bdg tanggal 19 Mei 2009 oleh hakim.
Selanjutnya Ryan mengajukan pemohonan kasasi namun oleh pengadilan ditolak. Berkaca pada  peninjauan  kembali  oleh  Prof.  Dr.  Farouk  Muhammad  dalam  tulisannya  tentang Kriminologi, Psikopatologi dan Penegakan Hukum, Tinjauan dari Dimensi Pertanggungjawaban Pidana diketahui bahwa hasil pemeriksaan dari Ryan ini tidak memiliki tanda-tanda dari gangguan jiwa yang berat sehingga hal ini Ryan tidak bisa untuk dikatakan sebagai orang gila karena Ryan mampu  untuk  menyadari  dan  paham  mengenai  semua  perbuatannya.  Ryan  hanya  patut dikatakan  sebagai  seorang  Psikopat  yang  dimana  memiliki  kepribadian  mudah  tersinggung, sangat sensitif, implusive dan memiliki jiwa yang agresif.
Diketahui Ryan Jombang ini memiliki nama asli Very dimans memiliki nama lengkap Very Idham Henyansyah yang merupakan terpidana mati atas pembunuhan 11 orang yang secara gak langsung  dapat  di  cap  sebagai  pembunuhan  berantai  pada  2008  silam.  Awal  mulanya
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
perbuatannya  terendus  oleh  masyarakat  karna  penemuan  mayat  Heri  Santoso  yang  saat  itu berusia 40 tahun, memiliki pekerjaan sebagai manajer perjualan di salah satu perusahan swasta.
Dalam pengakuannya Heri merupakan gebetan lama Ryan yang kebetulan Ryan bunuh di apartemannya  di  daerah  kawasan  Margonda  Raya,  Depok  Jawa  Barat.  Jounatan  menyatakan mengenai alasan Ryan tega untuk menghabisi Heri dikarenakan faktor kecemburuan. Bermula saat  sehari  sebelum  Ryan  membunuh  Heri,  Heri  datang  ke  kediaman  Ryan  latas  saat  melihat kediaman Ryan, Heri salah fokus melihat foto Noval selaku pacar Ryan saat itu yang terpajang di apartemannya. Latas Heri memiliki ketetarikan kepada kegantengan pasar Ryan itu, dengan hal itu  Heri  menggoda  Ryan  untuk  bisa  merelakan  kekasihannya  kepadanya  untuk  bisa  tidur bersamanya.  Dengan  mendengar  celetukan  Heri  tersebut  lantas  Ryan  marah  dan  murka  atas perkataan heri tersebut yang berakibat mereka saling terlibat cekcok sebelum akhirnya terjadi baku hantam diantara mereka.
Ryan  yang  merasa  terdesak  jiwanya  lantas  ia  pergi  ke  dapur  untuk  menggambil  sebuah pisau untk melakukan penusukan ke Heri, atas penusukan itu terkenap tepat pada ulu hatinya. Heripun  ambruk  dan  juga  merintih  kesakitan.  Dalam  keadaan  heri  yang  tak  berdaya  itu  Ryan lantas menyeret tubuh Heri ke dalam kamar mandinya. Kepalaya Heri dihajar dengan tongkat besi  dan  tubunya  ditelentangkan  dengan  hal  ini  Heri  pun  tewas  ditempat.  Dengan  dilanda kepanikan  dan  keingian  Ryan  untuk  meninggalkan  jejak  atas  pembunuhannya  itu  lantas  Ryan memotong-motong  tubuh  Heri  dengan  berbekal  pisau  tersebut  Ryan  memutilasinya  dalam beberapa bagian diantaranya tangan, leher, alat vital paha dan lutut.
Setelah melakukan aksinya tersebut Ryan memasukan potongan tubuh Heri kantong plastic dan  juga  kedalam  tas.  Kemudian  memesan  taksi  untuk  mengantarkan  Ryan  ke  Ragunan.  Di ragunanlah Ryan membuang potongan tubuh korban Heri. Usai membuangnya dan melakukan pembunuhan sadis itu Noval selaku pacar Ryan mendatangi kediaman Ryan dan Ryan mengaku telah membunuh Heri kepada Noval. Namun dari aksinya tersebut bukannya kapok Ryan malah mengambil  barang  pribadi  milik  Heri  termasuk  dompet  dan  laptop  dan  memberitahukannya kepada  Noval.  Dalam  aksinya  Ryan  di  dukung  oleh  Nauval,  latas  uang  pecurian  tersebut digunakan keduannya untuk berfoya-foya.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Dalam kasus tersebut Ryan yang melakukan pembunuhan yang diikuti oleh pencurian dan mutilasi  dengan  ini  jelas  terlihat  bahwa  pengidap  psikopat  memiliki  kecenderungan  untuk menghabisi  pelaku  hingga  tak  berdaya  selama  dalam  pengelihatannya.  Sehingga  dalam penglihatnya  korban  belum  meninggal  seutuhnya  maka  akan  membunuhnya  kemabali  hingga titik penghabisan, sehingga dalam kasus psikoat sulit sekali untuk membuktinya.
Namun  pada  dasarnya  mengenai  alasan  pemaaf  dan  pembenar  dalam  hal  ini  ialah kewenangan hakim sebagaimana pendapat dosen hukum pidana Universitas Brawijaya Malang Fachrizal Affandi, Ph.D selaku Ketua Persada UB, mengatakan terkait adanya alasan pembenar dan pemaaf adalah hakim yang diberikan sebuah kwenangan memutuskan dan menilai mengenai bersalah atau tidaknya seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Selanjutnya oleh Abdul Fickar Hadjar selaku pengamat hukum pidana Trisakti mengatakan apabila Penyidik dalam hal ini BAP  apabila  menemukan  kasus  mengenaivalasan  penghapusan  pidana  ataupun  pembelaan terpaksa  yang  terindikasi  maka  BAP  memiliki  kewajiban  mengutarakan  menganai  dalih  itu, sehingga  hakim  bisa  menjadikan  dasar  tersebut  untuk  menindak  pelaku  mengenai  nilai  dan memutuskan kebenarannya. (Wibowo, 2022)
Sehubungan  dengan  pernyataan  tersebut  maka  dalam  sebuah  perkara  maka  dalam penjatuhan  atau  diberikan  alasan  pemaaf  ataupun  pembenar  merupakan  keputusan  hakim namun  apabila  melihat  dari  segi  hukumnya  maka  psikopat  yang  melakukan  pembelaan  diri bukanlah termasuk kedalam alasan peniadaan pidana dikarenakan dalam perbuatannya tersebut dibarengi oleh kemauan pelaku yang dimana kemauan tersebut bukanlah dari kejiwaannya. Dan dalam syarat-syarat dari alasan pembenar ialah  tidak dipidananya si pelaku karena perbuatannya dibenarkan  atau  perbuatan  tersebut  kehilangan  sifat  melawan  hukumnya,  meskipun kenyataannya  perbuatan  si  pelaku  telah  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana  tetapi  karena hapusnya sifat melawan hukum pada perbuatan itu, si pelaku tidak dapat dipidana.
Dalam  pembelaan  terpaksa  dijelaskan  bahwa  setelah  tiada  penyerangan  dari  salah  satu pihak maka tidak diperbolehkan untuk melakukan serangan lebih lanjut karna tidak ada serangan kembali. Dalam ciri-ciri psikopat sendiri sudah jelas bahwa mereka membunuh atas keinginan mereka  sendiri  sehingga  apabila  mereka  melalukan  pembelaan,  pingidap  psikopat  cenderung
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
akan menghabisi secara brutal atas kemauannya dan kemauannya tersebut bukanlah termasuk kedalam kejiwaan.
Maka  dalam  segi  alasan  pembenar  yang  dilakukan  oleh  psikopat  maka  tidaklah bersangkutan  karna  pada  dasarnya  dalam  melakukan  aksinya  tersebut  disetai  oleh  niat membunuh dan dari niatnya itu bukanlah faktor dari kejiwaannya melainkan dari hasrat pribadi dari seorang psikopat tersebut.
Sehingga  mengenai  penjatuhan  hukuman  bagi  psikopat  yang  melakukan  pembelaan  diri ( noodweer ) dalam hukum  termasuk  dalam  gangguan  jiwa  yang  ringan.  Dan apabila  seseorang tersebut telah mengalami  kegilaan  sepenggal dari partialnya  dan di  dalam  aspek  yang  lainnya maka  ia  tidak  bisa  dianggap  gila  dan  dalam  melaksanakan  kejahatannya  sebagai  akhirnya pengidap ini harus di anggap keberadanya pada keadaan yang sepadan atas pertanggungjawaban yang  menyandang  fakta  yang  riil.  Dr.  Hare  adalah  seorang  perumus  test  PCL-R  ( Psychopath Checklist  Revised )  menyebutkan  psikopat  sebagai  orang  yang  sehat  namun  sakit  begitupula sebaliknya  sakit  namun  dirinya  sehat  sehingga  dapat  dilihat  sering  disebut  sebagai  orang  gila tanpa gangguan mental. Hal ini karena psikopat memiliki kondisi yan sehat jasmani dan dalam pikirannya secara umum memiliki anomaly.
Maka  dengan  ini  psikopat  yang  melakukan  pembelaan  diri  ( noodweer )  bisa  saja  dijatuhi pidana  dan  bisa  suntuk  mempertanggungjawabkan  perbuatannya  tersebut.  Apabila  dikaji perbuatannya makan hukuman yang mampu diberikan kepada psikopat ialah pasal 340 seperti kasus Ryan diatas dengan pasal pembunuhan berencana yang dapat di pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Dengan hal ini mengatakan  bahwa  pembunuhan  berencana  merupakan  kejahatan  yang  berat  pada  saksi pidannya.
Namun  tidak  bisa  dipungkiri  bahwasannya  psikopat  juga  bisa  terkena  pasal  338  KUHP seperti  pada  kasus  Bripka  CS.  Yang bermula  ketika  ia  sedang  berada  disalah  satu tempat  café pada  tanggal  25  februari  di  Cengkereng  Jakarta  Selatan.  Menjelang  subuh  café  tersebut  akan tutup kedai dan Bripka pun ditagih oleh pelayan megenai pembayarannya sebesar Rp. 3,3 juta, sayangnya ia menolak tersebut dan beradu cekcok latas sekita Bripka menembak orang dalam
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
café sebanyak 4 orang secara bergiliran yang mengakibatkan meninggalnya 3 orang di tempat dan  1  dilarikan  ke  rumah  sakit  untuk  mendpatlan  penangganan  dan  dia  juga  sempat  untuk mengisi ulang peluruhnya itu.
Dengan  perbuatannya  itu  Bripka  CS  di  panggil  oleh  kepolisian  untuk  di  introgasi  atas perbuatannya  itu.  Dalam  keterangan  saksi  diketahui  Bripka  saat  itu  memiliki  kejiwaaan  yang sehat  dan  dalam  keadaan  yang  normal,  namun  dalam  kasusnya  tersebut  tengah  meminum minuman  keras  yang  diduga  saat  itu  dalam  keadaan  mabuk,  dengan  hal  itu  mengapa  ia  saat melakukaan aksinya terkesan tidak takut dan tidak menyesali perbuatannya. Dalam pemeriksaan Bripka masih berekspresi seperti saat melakukan aksinya sehingga dituding mengidap psikopat. Karna kecanduannya terhadap alcohol bisa memicu emosi seseorang dan bagaimana cara syaraf berfungsi  sehingga  dalam  perbuatnya  bisa  dilakukan  tanpa  pikir  panjang  yang  menyebabkan seseorang  itu  apabila  merasa  terancam  maka  dengan  sigapnya  menyingkirkannya  demi ketenangannya.
Dengan  hal  ini  keterangan  medis  menyebautkan  bahwa  Bripka  CS  telah  mengidap gangguan Psikopat yang bisa terjadi karna ia kecanduan alcohol namun bisa juga karna dalam kehidupannya yang memiliki kecenderungan anti sosial. Dalam putusan keadilannpun Bripka CS dijerat dengan hukuman 338 dan mendapatkan saksi kode etik.
Sehingga  pejatuhan  pidana  pada  Psikopat  yang  melakukan  pembelaan  diri  ( noodweer) disamakan  dengan  pembunuhan  yang  dilakukan  oleh  orang  normal  tanpa  adanya  peniadaan pidana  dikarenakan  tidak  memiliki  masalah  kejiwaan  ataupun  perbuatnya  dapat  dibenarkan. Terlebih pada  seseorang  yang diasumsikan  ataupun  yang telah  mengalami  gangguan psikopat apabila  mereka  dinyatakan  bersalah  dan  kesalahannya  dibarengi  dengan  kesalahan  lain  maka dapat dijatuhi sebuah hukuman melebih dari satu Pasal.

## KESIMPULAN
Psikopat  ialah  sebuah  terkekaitan  dari  adanya  sebuah  gangguan  dalam  kepribadian antisosial ( antisocial personality disorder /APD). Gangguan ini berasal dari diri seseorang tersebut karna  adanya  koalisi  diantara  pikiran,  emosi,  dan  perilaku  pada  masa  lampau.  Sedangkan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
pembelaan  terpaksa (noodweer )  ialah  tindakan  tersebut  dipergunakan  untuk  menghindari kejahatan  yang  lebih  tinggi  ataupun  mnghindari  marabahaya  yang  akan  mengacam kehidupannya  yang  meliputi  tibuhnya.  Sehingga  disini  pembalaan noodweer dipergunakan sebagai penghapusan elemennya dalam hukuman dari perbuatnya dan ini masuk kedalam alasan pembenar  dimaksudkan  sebagai  yang  mampu  menghapus  sifat  melawan  hukumnya  sehingga perbuatan tersebut patut di benarkan kendati demikian dalam alasan tersebut diharuskan masih berhubungan dengan sifat objektifitasnya dari tindakannya yang telah melawan hukum tersebut.
Bahwasannya  bagi  orang  yang  memiliki  sifat  psikopat  atau  pengidap  psikopat  yang melakukan  pembelaan  diri  (noodweer)  dalam  tindak  pidana  pembunuhan  bukanlah  termasuk kedalam alasan pembenar dikarenakan dalam perbuatannya tersebut dibarengi oleh kemauan pelaku  yang  dimana  memiliki  dorongan  yang  kuat  untuk  menghabisi  nyawa  seseorang  dan merasa tindakan  yang mereka  lakukan  adalah suatu  hal  yang  lumrah untuk dilakukan  dan hal tersebut  dalam  termasuk  dalam  kejiwaannya  yang  ringan.  Sehingga  dalam  syarat-syarat  dari alasan  pembenar  pembelaan  terpaksa  serangan  tersebut  yang  untuk  melindungi  diri  sendiri sekedar  bisa  dilakukan  apabila  terdapat  ancaman  ataupun  serangan  tersebut  sedang  berjalan dan tidak di perbolehkan dilakukan setelah serangan telah berhenti ataupun sudah tiada lagi.
Sehingga  psikopat  tidak  termasuk  kedalam  alasan  pemaaf  ataupun  pembenar  karna sifatnya tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan tidak memiliki alasan untuk peniadaan  pidana  dan  dianggap  mampu  untuk  mempertanggungjawabkan  setiap  perbuatan yang melanggar hukum seperti orang normal pada umumnya karna pada dasarnya psikopat ialah seseorang denga kejiwaan yang ringan. Bahwa berlandaskan dalam asas actio libera in causa yang memiliki arti pada keadaan tidak sadarkan diri dikarenakan kesengajaan buatan mereka sendiri dalam hal ini bukan lah termasuk kedalam alasan penghapusan pidana.
Dengan  demikian  apabila  dilihat  dari  segi  kejiwaanya  maka  psikopat  yang  melakukan pembunuan dalam keadaan terpaksa (noodweer) dapat dijatuhi hukuman penjara sesuai pasal dalam delik pembunuhan. Namun, perlu digaris bawahi bahwasanya dalam penentuan mengenai kejiwaan    pada  pelaku  merupakan  kewenangan  dari  hakim  dialam  persidangan.  Peraturan  ini untuk  menetapkan  dalam  keadaan  hal  apa  seorang  pelaku,  yang  telah memenuhi perumusan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
mengenai delik yang seharusnya utuk dipidana maupun untuk tidak dipidana. Namun, pendapat ahli jiwa dalam persidangan dapat dijadikan pertimbangan Hakim dalam memberikan keputusan, maka  selain  mempertimbangkan  dari  sisi  hukumnya  dan  dari  segi  ketidakmampuan bertanggungjawabnya,  hakim  juga  berhak  untuk  mempertimbangkan  oleh  keterangan  ahli sebagaimana  di  dalam  pasal  186  KUHAP,  tentu  dalam  hal  ini  adalah  ahli  dalam  bidang psikiatri/psikolog.

## DAFTAR PUSTAKA
Arskal  Salim  GP.,  M.M.  (2001).  Pidana  Islam  di  Indonesia  :  Peluang,  Prospek,  dan  Tantangan.
Jakarta:Pustaka Firdaus.
Dumgair, Wenlly. "Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Axces) sebagai Alasan Penghapus Pidana." Lex Crimen, vol. 5, no. 5, 2016. Evi  Nur  Saputri,  H.  S  (2022).  PERTANGGUNGJAWABAN  PIDANA  BAGI  PSIKOPAT.  Bureaucracy Journal.
Fadila, I. (2022, Januari 7) Psikopat. hellosehat.
Hamzah, A (2010). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta.
Hiariej, E.O. (2016). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yongyakarta: Cahya Atma Pustaka. L. Rini Sugiarti, M.  (n.d). Psikopat Bisa Jadi Karna Salah Didik.
Novitasari, D. 2021. ‘ Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penderita Psikopat Dalam Hukum Positif Indonesia”.
Novianingsih, Y. N. (2021, Agustus 26). Apa itu ODGJ? Ini Pengertian, Gejala, dan Penyebabnya.
Parapuan.
Pasal 44 KUHP Tentang Kemampuan Bertanggungjawab.
Pasal 49 KUHP Tentang Pembelaan Terpaksa.
Pasal 338 KUHP Tentang Pembunuhan.
Pasal 340 KUHP Tentang Pembunuhan Berencana.
Tabaluyan, R.R. (2015, August). Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP.
Tamin, D.K. (2021 March 12). Psikopat.