## Kajian Korupsi sebagai Proses Sosial: Melacak Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam di Indonesia
Wigke Capri, Devy Dhian Cahyati, Mahesti Hasanah, Dias Prasongko, Wegik Prasetyo
Universitas Gadjah Mada
wigke.capri@ugm.ac.id, devy.d.c@ugm.ac.id, mahesti.hasanah@ugm.ac.id, dzprasongko@mail.ugm.ac.id, wegikprasetyo@ugm.ac.id

## Abstract
The study of corruption mostly focuses on either institutional corruption or uses an institutional approach  to  understand  corruption.  This  research  offers  Social  Network  Analysis  (SNA)  to understand corruption better by focusing on actor networks and corruption exchange in two sectors:    oil-gas  and  forestry  in  Indonesia.  We  collected  six  important  findings,  such  as: corruption creates dependency amongst actors; corruption requires a strong social-network, involving  multi-interests  and  resources  exchange;  repeating  and  interlocking  relations  in corruption  acts;  institutionalizing  of  corruption  network;  the  institutionalized  corruption binding private sector through bribery; and binding public sector through harmful regulations for social, economy, politics, or law impacts.
Keywords : Corruption, Social Network Analysis, Forestry, Oil and Gas, Natural Resource

## Abstrak
Studi  korupsi  seringkali  memiliki  fokus  pada  korupsi  institusional  atau  menggunakan pendekatan  institusional  untuk  memahami  korupsi.  Penelitian  ini  menawarkan  untuk memahami korupsi lebih baik dengan menggunakan analisis jaringan sosial (SNA) dengan fokus  pada  jaringan  aktor  dan  pertukaran  korupsi  di  dua sektor; migas  dan  kehutanan di Indonesia.  Penelitian  ini memiliki  enam  temuan  penting  yaitu  relasi  ketergantungan  yang tercipta  dan  terbentuk  antar  aktor,  pertukaran  sumber  daya  antar  aktor  menjadi  syarat utama terjadinya tindak korupsi, aktor dalam tindakan korupsi adalah pihak yang memiliki jaringan  kuat  melibatkan  multi  kepentingan  dan  sumber  daya,  relasi  korupsional  terjadi berulang  dan  saling  mengunci,  jaringan  korupsi  membentuk  institusi  sendiri  atau menciptakan  pelembagaan  koruptif,  dan  pelembagaan  koruptif  ini  membelenggu  sektor privat melalui mekanisme suap dan sektor publik dengan otoritas perizinan yang merugikan Indonesia  baik  dari  sisi  integritas,  menggerogoti  ekonomi,  sistem  sosial  dan  politik,  dan hukum.
Kata Kunci: Korupsi, Analisa Jaringan Sosial, Kehutanan, Migas, Sumber Daya Alam

## Pendahuluan

## Latar Belakang
Korupsi  adalah  aktivitas  yang merugikan negara dan warga negara. Studi MacMullen  (1988)  menyebutkan  korupsi sebagai  faktor  utama  keruntuhan  dari Kekaisaran  Romawi.  Korupsi  menjadi penyakit  yang  sistemik  baik  dalam  level lokal,  nasional  maupun  global.  Penyakit sistemik tersebut menyerang dan merugikan aspek dan lini penting negara.
Kajian-kajian  korupsi  menemukan bahwa  korupsi  memiliki  dampak  buruk bagi  sumber  daya  politik,  ekonomi, maupun  sosial.  Bagi sumber  daya  politik, korupsi  menggerogoti  kualitas  institusi dan kepercayaan sosial (Bjørnskov, 2011), memperburuk kualitas demokrasi, kebebasan  dan  keterbukaan  publik (Chowdhury,  2004;  Johnston,  2005; Brunetti  &  Weder,  2003;  Rose-Ackerman &  Søreide,  2012;  Gokcekus  &  Knorich, 2006).
Sumber daya ekonomi pun tergerogoti karena korupsi. Pertumbuhan ekonomi pun melambat dan memunculkan ekonomi bayangan dalam sektor keuangan
(Méon  &  Sekkat,  2005;  Mauro,  1995;
Dreher & Schneider, 2010), memperlambat  bisnis  dan  menciptakan ketimpangan yang semakin lebar (Gokcekus  &  Yuuki,  2011).  Korupsi  tidak hanya hadir di negara-negara berkembang namun, juga terjadi di negara-negara maju (Johnston,  2005;  Khan  2000;  Rose- Ackerman  and  Søreide,  2012).  Berbeda dengan  negara  berkembang,  praktik korupsi  di  negara  maju  tidak  berada  di birokrasi,  politik  atau  pun  institusi kepolisian,  namun  di  sektor  keuangan seperti  yang  terjadi  di  Britania  Raya. Berdasarkan  data  peringkat  korupsi Transparansi International (2019), Britania Raya menduduki peringkat ke-12. Berdasarkan  ahli  keuangan  dan  kriminal Roberto  Saviano  (2017)  Britania  Raya
menduduki peringkat pertama korupsi di sektor keuangan.
Selain merugikan sumber daya politik dan  ekonomi,  korupsi  juga  merugikan sumber  daya  sosial.  Penelitian  Niklas Potrafke (2011) di 125 negara menemukan  bahwa  warga  negara  di negara  yang  angka  korupsinya  rendah memiliki  tingkat  intelegensi  (IQ)  yang tinggi.
Di  Indonesia,  tindak  kasus  korupsi dalam  data  putusan  tetap  (i nkracht ) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari tahun  2014  hingga  2020  tercatat mencapai 522 putusan. Dari 522 putusan tersebut,  korupsi  di  sektor  sumber  daya alam  (SDA)  hanya  mencapai  24  putusan atau 4,6% saja. Penanganan tindak korupsi di  sektor  SDA  ini  perlu  mendapat perhatian yang besar. Menurut penelitian KPK  dengan  Publish  What  You  Pay (PWYP) Indonesia (Abdullah, 2017) masih terdapat  permasalahan  dalam  tata  kelola Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNPB) dan berpotensi mempengaruhi pendapatan negara dari PNPB.
Permasalahan  tersebut  dimulai  dari tunggakan  pembayaran  PNBP,  pungutan tanpa dasar hukum hingga tidak validnya perhitungan  kandungan  batu  bara  dan mineral  (KPK,  2018).  Semua  ini  menjadi basis  royalti  bagi  negara.    Pada  tahun 2018,  total  PNBP  mencapai  Rp  217,5 triliun  atau  53,4  persen  dari  total keseluruhan  PNBP  yang  diterima  negara (Akbar, 2019).
Sejak  2009,  Komisi  Pemberantasan Korupsi  (KPK)  pun  telah  melakukan berbagai  upaya  untuk  menindak  korupsi sektor  SDA  (acch.kpk.go.id).  KPK  bekerja sama  dengan  pemerintah,  akademisi  dan masyarakat  sipil  membangun  kampanye antikorupsi  melalui  Gerakan  Nasional
Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA).  Selain  itu,  KPK  mengeluarkan Roadmap  Pemberantasan  Korupsi  tahun 2012-2023 mengarusutamakan perhatian

## Kajian Korupsi sebagai Proses Sosial:
Melacak Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam di Indonesia
pada  korupsi  di  sektor  SDA  (KPK,  2011). Melalui Gerakan dan peta jalan ( roadmap ) ini,  KPK  berhasil  menangani  27  kasus tindak korupsi SDA selama sepuluh tahun terakhir (Tempo, 2020). Salah satu upaya KPK  dalam  merangkul  akademisi  untuk memerangi  korupsi  adalah  mengadakan acara  tahunan  Anti-Corruption  Summit (ACS).  Terakhir,  KPK  membuat  Jurnal Volume  5  Nomor  2  tahun  2019  yang memuat edisi khusus tentang korupsi dan SDA  di  Indonesia.  Dalam  jurnal  tersebut, Muhajir  (2020)  menganalisis  kelemahan kebijakan  korupsi  di  Indonesia  dari pendekatan institusional dan prosedural.
Meski sejumlah usaha telah dilakukan dalam  memberantas  korupsi  di  sektor SDA,  tindakan  korupsi  yang  seringkali dilakukan  secara  sembunyi-sembunyi tetap  sulit  untuk  dideteksi.  Keterbatasan dalam menangani isu korupsi SDA seperti sulitnya  mencari  bukti  yang  kuat  hingga tak terkait langsung dengan adanya unsur kerugian  negara  menjadi  tantangan pemberantasan  korupsi  di  sektor  ini. Karena  itu,  penelitian  korupsi  di  sektor SDA  diharapkan  bisa  membantu  dalam memetakan  dan  melihat  pola  tindak korupsi di sektor ini sehingga meminimalisir  tindak  korupsi  yang  akan datang. Apabila korupsi mampu diminimalisir maka diharapkan penerimaan negara mengalami peningkatan.  Peningkatan  PDB  akan berimplikasi  tidak  hanya  terhadap perekonomian  namun  juga  menciptakan sistem  politik  yang  bersih,  memperkuat sistem sosial dan mengurangi kemiskinan. Implikasinya
tingkat kecerdasan
masyarakat  Indonesia  meningkat  dan mampu bersaing di tingkat global.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  kajian-kajian  tersebut tulisan ini ingin menjawab dua pertanyaan penting yaitu:
1. Bagaimana relasi antar aktor dala m korupsi SDA?
2. Apa saja yang dipertukarkan dalam korupsi SDA?

## Tujuan Penelitian
Tujuan  dari  tulisan  ini  adalah pertama, menelusuri dan melacak jaringan korupsi di sektor SDA berbasis aktor dan apa yang dipertukarkan. Selain itu, tulisan ini  memiliki  tujuan  utama  untuk mendorong  penelitian  studi  korupsi dengan  menggunakan  Analisis  Jaringan Sosial.  Penelitian  menggunakan  Analisis Jaringan Sosial memang bukanlah hal yan baru,  namun  masih  terbatas  digunakan dalam  studi  korupsi  khususnya  korupsi SDA  di  Indonesia.  Tulisan  ini  terinspirasi dari  tulisan  Jacqui  Baker  (2020)  tentang “ Jaringan  Korupsi  di  Sektor  Kehutanan Indonesia:  Politik  dan  Pulp  di  Palalawan, Riau ”  yang  menjadi  studi  awal  dari  studi korupsi  SDA  dengan  menggunakan Analisis Jaringan Sosial.
Tulisan  ini  juga  memuat  protokol dalam mela kukan analisis korupsi dengan memanfaatkan  Analisis  Jaringan  Sosial yang dapat ditemukan dalam keterangan.

## Penelitian Terdahulu
Studi-studi korupsi banyak menggunakan  tiga  pendekatan  utama yaitu pendekatan ekonomis atau pendekatan rasional, pendekatan kultural, dan pendekatan neo-institusional (Vannucci,  2015:1).  Pendekatan  rasional berpandangan  bahwa  manusia  sebagai makhluk  rasional  yang  mengharapkan adanya  “ongkos”  dan  imbalan.  Menurut Larmour dan Wolanin (2013), pendekatan ekonomi  rasional  mengasumsikan  bahwa setiap  individu  adalah  makhluk  rasional dan  senantiasa  menghitung  rugi  dan
untung.  Untuk  itu,  skema  insentif  dan disentif  seringkali  menjadi  aturan  untuk mencegah  terjadinya  korupsi.  Studi Mietzner  (2015)  menunjukkan  praktik korupsi di ranah politik terjadi secara luas karena unsur kesengajaan kesengajaan elit sebagai  makhluk  rasional.    Situasi  ini terjadi  karena  lemahnya  institusi  partai politik  dan  sistem  finansial  politik  untuk mencegah  dan  mengontrol  terjadinya korupsi.
Pendekatan kultural melihat
perbedaan  tradisi,  norma  sosial,  dan internalisasi  nilai  yang  membentuk preferensi moral, pertimbangan sosial dan institusi.  Pendekatan  kultural  melihat korupsi  sebagai  tradisi  yang  telah mengakar kuat di masyarakat. Studi-studi ini  biasa  dilakukan  di  negara-negara berkembang  karena  adanya  ada  budaya memberi  hadiah  sebagai  aturan  dalam suku  atau  keluarga  besar  (Larmour  dan Wolanin,  2013:xi).  Studi  Mukartono, Hartiwiningsih  &  Muhammad  Rustamaji
(2019) menjelaskan  bahwa  praktik korupsi merupakan proses yang
berlangsung lama dan antar generasi sejak masa kolonial, Orde Lama dan menguat di era  Orde  Baru  dan  era  reformasi. Penjelasan kultural dari fenomena korupsi berakar  dari  budaya  Jawa  kuno  di  mana pertukaran  hadiah  merupakan  norma bisnis dan bukan bentuk penyuapan, serta loyalitas  pada  keluarga  dianggap  lebih penting  dibanding  loyalitas  pada  negara (Robertson-Snape, 1999).
Pendekatan neo-institusional melihat adanya mekanisme dalam aturan internal interaksi sosial dalam jaringan yang korup dan memiliki efek terhadap keyakinan dan preferensi  seseorang  (Vannucci,  2015; Dupuy,).  Ganie-Rochman  dan  Achwan (2016) menggunakan pendekatan institusi organisasional    untuk    melihat  praktik korupsi  melintang  dalam  struktur  dan mekanisme  sebuah  organisasi  yang
melibatkan  aktor-aktor  di  dalamnya  dan membentuk jejaring.

## Korupsi  dalam  konsep  jaringan  dan pola relasional
Tulisan  ini  menggunakan  konsep korupsi  dari  Warburton  (2013)  dan meminjam  teori  jaringan  horizontal  dari Marsh  dan  Rhodes  (Rhodes  &  Marsh, 1992;  Rhodes,  1997).  Warburton  (2013) menjelaskan korupsi sebagai proses sosial dengan  melihat  pentingnya  melakukan analisa  aktor,  keagenan,  dan  motivasi tindakan  korupsi.  Sementara  konsep jaringan horizontal dari Rhodes dan Marsh (1992; 1997) membantu untuk menjelaskan  jaringan  antar  aktor,  dan sumber  daya  yang  dipertukarkan  antar aktor itu dalam tindakan korupsi.
Kerangka  ini  dipilih  di  tengah dominasi  pendekatan  institusional  dalam studi  korupsi  di  sektor  SDA  (Hellmann, 2017;  Stevens,  2016;  Robbins,  2017;
Ganie-Rochman & Achwan, 2016; Kartodiharjo,  et.  all.,  2019;  Mietzner,
2015).  Padahal,  pendekatan  insitusional seringkali  abai  terhadap aspek  aktor  dan relasi antar aktor yang turut berkontribusi terhadap langgengnya praktik korupsi. Pendekatan Warburton (2013) melihat  korupsi  sebagai  proses  sosial bukanlah pendekatan yang baru.
Pendekatan  ini  berasal  dari  pendekatan keagenan  dalam  memahami  korupsi. Menariknya,  Warburton  (2013)  tidak membatasi  interaksi  keagenan  ini  dalam lingkup pejabat publik atau pejabat privat, keagenan  dalam  skope  individu  atau keagenan  dalam  skope  kolektif.  Bagi Warburton  (2013)  maupun  Mahanti  & Dressler  (2014)  korupsi  bisa  dipahami sebagai proses sosial dimana terdapat dua hal  utama  yaitu pertama interaksi  antar aktor  baik  individu  maupun  sekelompok individu,  antar  institusi  baik  publik

## Kajian Korupsi sebagai Proses Sosial: Melacak Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam di Indonesia
maupun  privat,  antar  organisasi. Kedua,
ada  pertukaran  baik  berupa  kepentingan maupun kapital.
Pendekatan ini memahami  sistem  sosial  sebagai  sistem yang  dinamis  bukan  statis.  Dinamika  ini adalah  manifestasi  dari  relasi  kuasa  dan interseksi  dari  hubungan  antar  aktor, institusi, maupun organisasi.
Warburton (2013) berargumen bahwa  untuk memahami  korupsi sebagai proses  sosial,  kita  perlu  menyadari  dan memahami  pola  relasional  antar  aktor- aktor individual. Aktor-aktor individual ini berperan sebagai partisipan dalam sistem sosial.  Ini  artinya,  sistem  sosial  politik bukanlah  sistem  yang  statis  namun dinamis karena relasi sosial sarat dengan manifestasi relasi kuasa. Lebih lanjut, studi To, P. X., Mahanty, S., & Dressler, W. (2014) menjelaskan bahwa korupsi melekat pada proses  sosial  melalui  interaksi  dan hubungan  keseharian  yang  bertujuan untuk  memudahkan  interkoneksi  antara kepentingan sosial, politik dan ekonomi.
Apabila  pejabat  publik,  baik  yang dipilih  maupun  ditunjuk,  menggunakan kekuasaan  mereka  sebagai  pemegang otoritas  publik  demi  meraih  kepentingan mereka  sendiri  dan  dengan  sengaja mengabaikan kepentingan publik maka ini disebut  sebagai  korupsi  (Warburton, 2013).  Korupsi  tidak  hanya  terbatas  di institusi  pemerintahan  namun  juga melibatkan aktor-aktor sektor privat atau pasar.  Tindakan-tindakan  aktor  sektor privat  yang  bertransaksi  dengan  pejabat public dengan saling menukarkan sumber kekuasaan.  Aktor  di  sektor  privat menyediakan  sumber-sumber  kekuasaan yang  diinginkan  pejabat  publik,  pejabat publik  mengkonversi  otoritas  yang dimilikinya  untuk  kepentingan  aktor  di sektor  privat  dengan  mengedepankan kepentingan  aktor-aktor  di  sektor  privat dibandingkan dengan kepentingan publik.
Dalam  transaksi  korupsi  tersebut, komunikasi antara dua atau lebih individu
menjadi  medium  penting  terjadinya korupsi. Setiap individu memiliki kecenderungan  untuk  turut  serta  dalam transaksi  korupsi  (Warburton,  2013). Korupsi sudah  seperti “ unwritten rules of the game ” bagi para pebisnis dan aparatur negara (Osburg, 2018). Pergi minum, pergi karaoke,  atau  bermain  mahjong  di  kedai bersama dengan aparatur negara merupakan  hal  yang  wajar.  Dengan  kata lain,  proses  relasi  sosial  dari  kegiatan hiburan  tersebut  terjalin  berdasarkan suatu kepentingan tertentu. Hal ini dapat mengaburkan mengaburkan proses korupsi  karena  dibalut  dengan  budaya sosial  dan  ass  kekeluargaan.  Selanjutnya, interaksi  sosial  lain  yang  sarat  akan praktik  korupsi  adalah  perkumpulan keluarga,  bisnis,  ataupun  suatu  profesi (Osburg,  2018).  Agenda  makan  malam suatu  kelompok  bisnis  menjadi  sarana untuk  bertukar  informasi,  menyediakan bantuan material dan non material, hingga ajang perkenalan klien baru. Poin terakhir menjadi  sorotan  tersendiri.  Pasalnya, anggota  baru  harus  berhadapan  dengan relasi  sosial  yang  sedemikian  rupa  dan akhirnya  membuat  individu  tersebut mempraktikkan budaya korup.
Relasi saling mengkonversi kewenangan  dan  kepentingan  ini  disebut sebagai  transaksi  korupsi  (Warburton, 2013).  Transaksi  korupsi  ini  melibatkan jejaring  pertemanan  maupun  keluarga dengan mengandalkan kepercayaan (trust).  Studi  To,  P.  X.,  Mahanty,  S.,  & Dressler,  W.  (2014)  menegaskan  bahwa transaksi korupsi melibatkan jejaring yang kompleks  dari  tingkat  lokal  ke  nasional. Selain itu, aktor yang terlibat juga memiliki identitas  yang  ambigu  dan  dinamis, terkadang  mewakili  negara  namun  di waktu  yang  lain  mewakili  privat  atau kepentingan  bisnisnya  sendiri.  Studi  ini menunjukkan  bahwa  aktor  “privat”  dan “negara”  tidak  bisa  ditempatkan  secara biner  sebagaimana  studi  korupsi  yang
normatif (To, P. X., Mahanty, S., & Dressler,
W., 2014). Shleifer dan Vishny (1993) menemukan bahwa korupsi terjadi karena ada proses transaksi antara birokrasi dan pengusaha. Transaksi ini dilatarbelakangi unsur  interdependensi di antara birokrasi dan  pengusaha.    Shleifer  dan  Vishny (1993)  memberikan  contoh  dalam organisasi  bisnis.  Di  satu  sisi,  birokrasi memiliki suplai atau otoritas sumber daya usaha,  seperti  pemberian  izin.  Di  sisi lainnya, pengusaha membutuhkan unsur- unsur  tersebut  untuk  menjalankan usahanya.
Regulator  menjadi  aktor  penting dalam  transaksi  korupsi.  Studi  Miller (2011)  menjelaskan  regulator  memiliki peran  dalam  melanggengkan  korupsi  di sektor  kehutanan  melalui  beberapa aktivitas  ilegal,  misalnya  membiarkan orang  untuk  mengambil  kayu  tanpa dokumen yang sah maupun mempermudah proses administrasi dalam pemberian  izin  dengan  imbalan  uang. Transaksi  korupsi  dilatarbelakangi  oleh beberapa  hal  yaitu  gaji  yang  rendah, kebutuhan  material  regulator  tidak terpenuhi  (misalnya  fasilitas  penunjang), kurangnya  kontrol  dari  pemerintah,  dan jejaring pertemanan antara regulator dan sektor privat (Miller, 2011).
Palmer, D. (2008) mengatakan bahwa praktik  korupsi  bersumber  pada  adanya perilaku  perilaku  ketidakjujuran  atau ilegal  yang  terjadi  secara  kolektif ( organizational  wrongdoing ).  Penulis mengenalkan  istilah process  model  of collective  corruption yang  merupakan ekstensifikasi  dari  dua  pendekatan  yakni rational cost/benefit analysis dan normative  appropriateness  assessment views. Menurut  Palmer, organizational wrongdoing dengan pendekatan collective corruption lebih  memperhatikan  adanya fakta bahwa collective wrongdoing sangat melibatkan adanya proses sosial.
Selain itu, Palmer juga memperhatikan adanya processual character dari  perilaku  kolektif  tersebut. Artinya,  perilaku  tidak  jujur  menyebar dari satu invidu ke yang lain dari waktu ke waktu  dan  mereka  terlibat  di  dalamnya dari waktu ke waktu. Ketiga, individu yang terlibat  sehingga  bisa  mengamini  ide wrongdoing  itu  dilakukan  tanpa  hati-hati atau lalai dan dipikirkan (mindfless/heedless) s erta serta dilakukan dengan rasional.
De  Graaf  dan  Huberts  (2008) berkesimpulan  bahwa  korupsi  biasanya muncul  dalam  hubungan  yang  abadi. Artinya hubungan tersebut dibangun dan dilanggengkan  secara  terus-menerus. Relasi yang ada menjadi korup karena ada proses  yang  disebut “a  slippery  slope”, di mana  pejabat  yang  melakukan  korupsi sekali akan cenderung melakukannya lagi hingga susah berhenti.

## Metode Penelitian
Tulisan  ini  menggunakan  metode kualitatif selama sebulan dengan
menggunakan alat bantu Analisis Jaringan Sosial ( Social Network Analysis -SNA). SNA membantu  untuk  menemukan  relasi, memetakan  dan  menemukan  apa  yang dipertukarkan  dalam  relasi  koruptif tersebut.  Baker  (2020)  berargumen bahwa  SNA  adalah  alat  bantu  untuk memahami  sistem  sosial  yang  dibangun dari relasi atau simpul antar aktor.
Untuk  mendapatkan  relasi  atau simpul aktor, peneliti melakukan pengumpulan dan pelacakan data dari  tiga dokumen-dokumen  publik  yang  telah dirilisi  KPK  dan  MA  dari  tahun  2014 hingga Maret 2020. Tiga dokumen publik tersebut adalah:
1. Perkara yang berkekuatan hukum tetap/ inkracht dari  tahun  2014- 2019 yang berjumlah 522 putusan.
2. Data jejak kasus di website KPK.

## Melacak Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam di Indonesia
3. Putusan  Mahkamah  Agung  (MA) berbasis kasus  dalam  keputusan inkracht KPK.
Dari data putusan tetap sebanyak 522, peneliti  menemukan   24 putusan korupsi di  sektor  SDA  yang  terhubung  dalam  11 kasus korupsi dalam sektor kehutanan dan migas.  Jumlah  tersebut  setara  dengan 4,6%  dari  keseluruhan  putusan  perkara inkracht  dalam  kurun  waktu  lima  tahun terakhir.
Sebelas kasus tersebut kami lacak dan menemukan  jaringan  yang  terhubung dalam lima kasus tindak korupsi yaitu
1. Kasus  Korupsi  Nomor  1:  Limbah Sawit Kalimantan Tengah
2. Kasus  Korupsi  Nomor  2:  Jual-Beli Gas Alam Bangkalan
3. Kasus  Korupsi  Nomor  3:  Tukar Guling Kawasan Hutan Bogor
4. Kasus  Korupsi  Nomor  4:  Kasus Korupsi Sawit Kutai Kartanegara
5. Kasus  Korupsi  No.  5:  Suap  PT  KPI (KPI)  dan  PT  KOI  kepada  Kepala Kegiatan  Usaha  Hulu  Minyak  dan Gas Bumi SKK Migas.
Dari  kelima  tindak  korupsi  tersebut kami melacak dan memetakan relasi atau simpul korupsi sekaligus melacak pertukaran antar aktor.
Analisis  jaringan  sosial:    peta jaringan  sektor    sumber  daya  alam di Indonesia
Kelima kasus tindak korupsi tersebut kami pisahkan dalam dua bentuk jaringan; jaringan  aktor  dan  jaringan  pertukaran. Dalam  peta  jaringan  korupsi  SNA,  angka merepresentasikan  aktor  dan  garis merepresentasikan  relasi  antar  aktor. Tebal  dan  tipis  garis  menunjukkan intensitas relasi dari antar aktor tersebut. Sementara warna dari garis menunjukkan detail  hubungan  institusi  dan  pertukaran antar  aktor.  Untuk  membantu  peneliti
dalam menganalisa sentralitas dalam SNA, kami merujuk Hafner-Burton et.all (2010).
Hafner-Burton dkk (2011)
mengilustrasikan  sentralitas  posisi  aktor ke dalam tiga relasi yaitu derajat ( degree ), kedekatan  (closeness),  dan  sentralitas aktor  (betweenness).  Ketiga  relasi  ini mengilustrasikan keuntungan politik dari masing-masing  aktor.  Derajad  sentralitas ( degree centrality ) mengilustrasikan besarnya/banyaknya  relasi  kuat  yang dimiliki aktor tersebut dengan aktor-aktor yang lain.
Aktor yang memiliki derajad sentralitas  tinggi  mengindikasikan  aktor tersebut  memiliki  akses  ke  aktor-aktor kunci.  Relasi  kedua  yang  digambarkan melalui sentralitas aktor mengilustrasikan kemampuan aktor tersebut dalam menghubungkan  aktor  satu  dengan  yang lain atau biasa disebut dengan aktor yang berperan  sebagai  broker.  Sementara kedekatan  sentralitas  mengilustrasikan bahwa  aktor  ini  adalah  aktor  potensial yang memiliki kekuasaan dan kemampuan untuk mentransfer alat yang dipertukarkan  atau  sumber  daya  dari aktor satu ke aktor lain.
Relasi atau simpul antar aktor dengan ilustrasi garis  ini memiliki banyak variasi. Peneliti mengindentifikasi lima relasi yang dibedakan  dalam  lima  warna.  Relasi pertama  berwarna  biru  muda  yang menunjukkan  relasi  antar  aktor  dengan institusi, relasi kedua berwarna hijau yaitu relasi  antar  aktor  yang  berasal  dari institusi  yang  sama,  relasi  ketiga  adalah relasi  antar  aktor  yang  memiliki  relasi kekerabatan/kekeluargaan berwarna merah  dan  relasi  berwarna  orange  yang menjelaskan  tentang  relasi otoritas aktor terhadap aktor lain dengan memerintah.
Selain  lima  relasi  atau  simpul,  kami mengindentifikasi  dua  relasi  pertukaran dengan warna ungu untuk memberi/menerima suap atau materi lain dan  warna  kuning  untuk  pertukaran
berupa  pencucian  uang.  Selain  itu,  kami juga memetakan warna garis merah untuk transaksi/pertukaran  materi/dan  lainnya dan  warna  abu-abu  untuk  hubungan pertukaran non-materiil.

## Pembahasan
Kasus Korupsi Nomor 1: Limbah Sawit Kalimantan Tengah
Kasus  ini  bermula  dari  adanya temuan  pencemaran  limbah  sawit  di Danau  Sembuluh,  Kalimatan  Tengah. Limbah  tersebut  diduga  merupakan limbah  dari  anak  usaha  milik  Grup Sinarmas.  Dari  sana,  sejumlah  pejabat
perusahaan kemudian melakukan penyuapan supaya anggota DPRD Kalimatan  Tengah  untuk  tidak  mengelar Rapat  Dengar  Pendapat  (RDP)  mengenai adanya permasalahan pencemaran limbah.  Selain  itu,  penyuapan  juga dilakukan supaya DPRD tidak mempersoalkan  tidak  adanya  sejumlah izin milik PT BAP. Hasil  analisis  menggunakan  SNA menunjukkan bahwa TDSZ (25) merupakan aktor dengan derajad
sentralitas  tertinggi.  Dalam  peta  SNA, aktor  ini  memiliki  garis  penghubung aktivitas paling tebal dengan nomor yang juga  terlihat  paling  besar.  Hal  ini memperlihatkan bahwa 25 menjadi
Grafik 1. Analisa jaringan aktor tindak korupsi limbah sawit di Kalimantan Tengah
aktor  sentral  yang  banyak  memiliki keterkaitan  atau  ikatan  dengan  berbagai aktor  dalam  jejaring  aktor  yang  terjerat dalam  semesta  korupsi  suap  terhadap Komisi  B  DPRD  Kalimantan  Tengah. Singkatnya, 25 menjadi aktor sentral yang menjadi  penghubung  berbagai  aktor  dan mampu  mengendalikan  jaringan  ini.  Saat persidangan bergulir, 25 menjabat sebagai Department  Head  Document  and  License Perkebunan  PT  S  Wilayah  Kalimantan Tengah-Utara.
Tak  hanya  itu,  peta  SNA  juga menjelaskan  bahwa  25  bersama  dengan WAA  (29)  memiliki  memiliki  derajad kedekatan  sentralitas  tertinggi.  Hal  ini berarti,  baik  25  maupun  29  merupakan aktor yang memiliki rentang jarak aktivtas yang  cenderung  dekat  dengan  berbagai aktor. Posisi ini menunjukkan bahwa aktor tersebut merupakan aktor yang aktivitasnya relatif dekat dengan aktivitas aktor  lain  yang  ada  dalam  jejaring  kasus korupsi.  Saat  kasus  ini  masuk  dalam
Warna garis menunjukkan hubungan: ◼︎ bagian dari institusi
◼︎ kekerabatan/kekeluargaan ◼︎ memberi/menerima suap/uang/materi lain
◼︎ meminta/memberikan rekomendasi/ ◼︎ izin/perlindungan ◼︎ menghubungi/menghubungkan ◼︎ memerintahkan ◼︎ pencucian uang
◼︎ rekan kerja antar tokoh/institusi

## Kajian Korupsi sebagai Proses Sosial:
Melacak Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam di Indonesia
persidangan, 29  menjabat sebagai
Direktur  Operasional  PT  S  Wilayah
Kalimantan  Tengah  IV,  V  dan  GM  yang pada  saat  bersamaan  juga  menjabat sebagai Chief  Executive  Officer (CEO) Perkebunan  PT  S  untuk  wilayah Kalimantan Tengah-Utara.
Sementara  itu,  29  juga  tercatat memiliki degree,  betweenness,  centrality tertinggi  dalam  kasus  ini.  Identifikasi  ini berhasil  tergambar  pada  peta  jejaring aktor  SNA  karena  aktor  tersebut  mampu berperan  sebagai  “ middleman” atau  yang menjadi jembatan bagi keberadaan aktor- aktor  atau  dengan  grup  organisasi  yang lain.  Dalam  kasus  ini,  aktor  29  mampu menjadi penjembatan antara para petinggi
perusahaan  sawit  dengan  pengambil kebijakan  dalam  kasus  ini  adalah  DPRD Kalimatan Tengah.
Lebih  lanjut,  dalam  peta  SNA  yang fokus pada materi pertukaran antara dua kelompok organisasi yakni DPRD dan juga anak usaha PT S sebagai perusahaan sawit, terlihat  aktor  25  menjadi  aktor  penting dalam  proses  pertukaran  sumber  daya. Dalam hal ini, aktor 25 dibantu oleh staf PT BAP TAK (26) yang tergambar dalam lewat aktivitas garis berwarna merah pada peta jejaring  SNA.  Garis  merah  tersebut menandakan  bahwa  aktivitas  pertukaran diantara  dua  organisasi  atau  aktor  lain tersebut  melewati  sejumlah  aktor  mulai dari 25, 26,
Grafik 2. Analisa jaringan pertukaran antar aktor dalam tindak korupsi limbah sawit di Kalimantan Tengah
01, 14, 02, 21 dan 08. Dalam hal ini, aktor 29  menjadi  aktor  yang  dilewati  karena aktivitasnya  yang  berkaitan  permintaan izin  yang  dipertukarkan  dengan  uang suap.

## Kasus Korupsi Nomor 2: Jual-Beli Gas Alam Bangkalan
Kasus  ini  bermula  dari  adanya keinginan dari PT MKS untuk memuluskan langkah perusahaan dalam usaha jual beli
gas  alam  yang  ada  di  Blok  Poleng Bangkalan  dengan  PT  KE  co.  Ltd.  Dalam kasus  ini,  Direktur Human  Resource Development PT  MKS  ABD  (06)  dijatuhi hukuman  tiga  tahun  penjara  karena terbukti  melakukan  penyuapan.  Selain Antonius, ada nama lain yang juga terbukti melakukan korupsi, yakni Bupati Bangkalan periode 2003-20013 yaitu FAI (10).
Warna garis menunjukkan hubungan:
◼︎ transaksi/pertukaran materi/lainnya ◼︎ selain pertukaran
Grafik 3. Analisa jaringan aktor dalam tindak korupsi jual beli gas alam di Bangkalan
Hasil analisis dari peta SNA mencatat bahwa aktor 10 mendapat hasil tinggi dari ketiga indikator yakni derajad sentralitas,
sentralitas aktor dan kedekatan sentralitas.  Ini  artinya,  aktor  10  tersebut merupakan aktor yang sangat sentral dan sekaligus  memegang  peranan  penting dalam  jejaring  praktik  korupsi.  Posisi sentral  dari  aktor  10  tersebut  tergambar jelas  lewat  garis  tebal  berwarna  merah muda  yang  terhubung  ke  sejumlah  aktor lain  yang  juga  ditetapkan  sebagai terdakwa seperti 06 dan AR(03) yang juga merupakan adik ipar aktor 10.
Selain  itu,  lewat  peta  jejaring  SNA yang  fokus  pada  pertukaran  sumberdaya tersebut  juga  tergambar  bahwa  aktor  10 memiliki relasi langsung dengan sejumlah organisasi  awal  yang  memberikan  suap dalam hal ini PT MKS (21) dan PT KE co. Ltd.  (21).  Relasi  langsung  terkait  dengan sejumlah  pemberian  izin  yang  harus melewati  aktor  10  sebagai  titik  sentral dengan sumber  daya  yang  dipertukarkan yakni pemberian suap.
Lebih  lanjut,  perlu  penjelasan  yang lebih  komprehensif  mengenai  konteks yang  lebih  luas  untuk  menjelaskan sentralnya  dari  peran  aktor  10  dalam jejaring  korupsi.  Kendati  demikian, keseluruhan  indikator  yang  tinggi  pada aktor 10 tersebut bisa memiliki penjelasan bahwa relasi aktor 10 sangat
mendominasi,  seperti  ditunjukkan  lewat garis tebal berwarna merah muda dengan akto  nomor  06  dan  03.  Hal  ini  juga dikuatkan  dengan  adanya  pertukaran “kepentingan”  yang  ditunjukkan  lewat setoran  uang  dari  perusahaan  kepada aktor  10,  telah  dilakukan  secara  terus- menerus dalam rentang waktu yang cukup lama dan konsisten. Selain itu, hal ini juga mungkin berarti bahwa jaringan aktor ini cenderung  ekslusif  dan  hanya  terjadi  di antara  para  aktor  itu  sekaligus  dua institusi  atau  organisasi  di  belakangnya serta mendapatkan keuntungan dari relasi ini.
Warna garis menunjukkan hubungan: ◼︎ bagian dari institusi
◼︎ kekerabatan/kekeluargaan ◼︎ memberi/menerima suap/uang/ ◼︎ materi lain ◼︎ meminta/memberikan rekomendasi/ ◼︎ izin/perlindungan ◼︎ menghubungi/menghubungkan ◼︎ memerintahkan ◼︎ pencucian uang ◼︎ rekan kerja antar tokoh/institusi

## Kajian Korupsi sebagai Proses Sosial:
Grafik 4. Analisa jaringan pertukaran antar aktor dalam tindak korupsi jual beli gas alam di
Bangkalan

## Kasus Korupsi Nomor 3: Tukar Guling Kawasan Hutan Bogor
Kasus  tukar  guling  ini  bermula  dari rencana  Presiden  Komisaris  PT  BJA  KCK (No.  17)  yang  ingin  mempercepat terbitnya  rekomendasi  tukar  menukar kawasan  hutan  seluas  2.754  ha  di Kabupaten  Bogor.  Rekomendasi  itu diperlukan  sebagai  satu  syarat  untuk memanfaatkan  lahan  tersebut  sebagai bagian  dari  pembangunan  kota  satelit  di kawasan Jonggol, Bogor. Untuk melancarkan usahanya tersebut Aktor No.
17  kemudian  menyuap  mantan  Bupati Bogor 2008-2013 yaitu RY (No. 26).
Hasil  analisa  dari  SNA  menunjukkan bahwa  aktor  No.  17  selaku  pemilik perusahaan menjadi aktor paling dominan dalam kasus suap tukar guling ini. Hal ini ditunjukkan lewat tingginya angka derajad sentralitas,  sentralitas  aktor dan  juga kedekatan  sentralitas .  Aktor  No.  17  ini menjadi  simpul  sekaligus  titik  utama  di
mana  relasi  praktik  korupsi  dengan sejumlah pejabat terbentuk. Aktor No. 17 terbukti  telah  menggerakkan  sejumlah karyawannya No. 10, 12, 13, 14, 15, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, dan 36. Selanjutnya, karyawan  tersebut  diarahkan  untuk membela aktor No. 17 dalam persidangan. Sementara  itu,  aktor  No.  17  juga mengarahkan  aktor  No.  10  untuk berhubungan  dengan  sejumlah  pejabat, termasuk mantan bupati Bogor, aktor No. 26.  Sehingga,  aktor  No.  17  dan  No.  10 menjadi  bagian  tak  terpisahkan  sebagai sentral di mana relasi korupsi dimulai.
Sedangkan simpul  kedua  terjadi dari aktor  yang  berasal  dari  institusi  formal, yakni  mantan  Bupati  Bogor  (No.  26). Mantan Bupati Bogor tersebut, mendapat angka  kedekatan  kedua  tertinggi  setelah aktor  No.  17,  yang  mengindikasikan bahwa dirinya memiliki jarak terdekat di antara  semua  aktor  yang  terlibat  dalam jejaring korupsi.
Warna garis menunjukkan hubungan: ◼︎ transaksi/pertukaran materi/lainnya ◼︎ selain pertukaran
Grafik 5. Analisa jaringan aktor dalam tindak korupsi tukar guling kawasan hutan Bogor
Grafik 6. Analisa jaringan pertukaran dalam tindak korupsi tukar guling kawasan hutan Bogor
Keterlibatan  mantan  Bupati  Bogor (No.  26)  ini  menjadi  pintu  masuk  untuk melihat  aliran  pertukaran/  transaksi/ materi  yang  dipertukarkan.  Transaksi
materi berawal dari aktor No. 17, presiden komisaris  perusahaan,  yang  diteruskan kepada  karyawan  kepercayaannya,  aktor No.  10.  Selanjutnya,  transaksi  merambah kepada  aktor-aktor    di  pemerintahan,

## Kajian Korupsi sebagai Proses Sosial: Melacak Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam di Indonesia
yakni  aktor  No.  1,  2,  8,  19,  14,  dan  26. Dalam  grafik  kedua  terlihat  bahwa  garis hubungan antara aktor No. 26 dan 10 lebih tebal dibanding yang lainnya. Hal tersebut menjelaskan bahwa kedua aktor tersebut yang  paling  berperan  dalam  pemberian izin tukar-menukar Kawasan hutan Bogor. Aktor  No.  26  berperan  dalam  hal  ini memberikan  izin  lewat  Kepala  Dinas Perhutanan dan Pertanian sangat penting dalam  relasi  jejaring  korupsi.  Di  sinilah letak pentingnya lantaran sumber daya di antara sejumlah aktor bakal dipertukarkan nantinya.
Kasus Korupsi Nomor 4: Kasus Korupsi Sawit Kutai Kartanegara Kasus korupsi suap pembukaan lahan perkebunan sawit bermula dari
permohonan  izin  yang  tak  kunjung diberikan  dari  Pemerintah  Kabupaten Kutai  Kartanegara  kepada  PT  SGP. Lantaran tak kunjung diberikan, pimpinan PT SGP (aktor No. 11) kemudian menyuap mantan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara saat yaitu RW (No. 28). Suap terebut  diberikan  langsung  oleh  Direktur Utama  PT  SGP  HSG  (No.  11)  alias  Abun secara  bertahap  kepada RW(No.  28)  saat dirinya masih menjabat bupati.
Grafik 7. Analisa jaringan aktor dalam tindak korupsi sawit Kutai Kartanegara
Merujuk  pada  kasus  tersebut,  hasil
SNA  menunjukkan  bahwa  nama  RW  (No. 28) mendapatkan angka derajad sentralitas,  sentralitas  aktor dan  juga kedekatan  sentralitas tertinggi.  Hal  ini menunjukkan,  bahwa  aktor  No.  28 merupakan aktor sentral sekaligus simpul penting  bagi  jejaring  korupsi  suap
perizinan  sawit  dalam  kasus  ini.  Selain menerima uang terkait perizinan perkebunan  sawit,  aktor  No.  28  juga mengarahkan kepala-kepala dinas terkait untuk menindaklanjuti permintaan tersebut.  Aktor  dari  institusi  pemerintah yang  terlibat  dalam  analisis  kasus  ini adalah nomor 6, 7, 9, 17, 18, 31, dan 33.
Grafik 8. Analisa jaringan pertukaran dalam tindak korupsi sawit Kutai Kartanegara
Grafik  selanjutnya  menunjukkan bagaimana  transaksi/pertukaran/materi berlangsung.  Grafik  kedua  menunjukkan aktor  No.  28  memiliki  garis  merah  yang lebih tebal dengan aktor No. 19 dibanding dengan yang lain. Hal ini karena aktor No. 19,  K,  memiliki  hubungan  yang  erat dengan  RW.  Dia  diketahui  telah  menjadi tangan  kanan  sekaligus  mantan  tim pemenangan  RW.  Sehingga,  tidak  heran jika kedua aktor tersebut menjadi simpul dalam jejaring korupsi perizinan pembukaan lahan sawit di kasus Kutai ini.
Kasus Korupsi No. 5: Suap PT KPI (KPI) dan  PT  KOI  kepada  Kepala  Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi SKK Migas
Kasus  suap  dalam  sektor  migas melibatkan dua perusahaan besar yaitu PT KPI dan PT KOI. Dalam kasus ini, petinggi kedua perusahaan tersebut menjadi tokoh kunci  dalam  korupsi  migas  dengan melibatkan Kepala SKK Migas. Berdasarkan  hasil  analisis  menggunakan SNA  tampak  bahwa  AMS  (No.  2)  sebagai
Presiden  Direktur  PT  KPI  menempati degree  tertinggi  bersama  dengan  RR (No.13)  sebagai  aktor  kunci  dari  SKK Migas.
Aktor  No.2  memiliki  menjadi  aktor kunci  yang  memiliki  relasi  dengan berbagai aktor, diantaranya yaitu No. 1, 3, 6, 8, 9, 10 dan 13. Relasi aktor No. 2 dengan aktor-aktor lain menjadi jalan bagi proses terjadinya korupsi.  Hal ini terlihat ketika aktor No.2 terbukti memberikan AS$522,5 kepada  aktor  No.13  melalui  aktor  No.  3 untuk  memberikan  rekomendasi  berupa penyetujuan penurunan formula harga gas PT KPI kepada Menteri Energi dan Sumber Daya  Mineral  (ESDM).  Peran  aktor  No.8 yang  merupakan  rekan  kerja  aktor  No.  2 juga  penting  yaitu  dengan  mengirimkan Surat No. 001/KPI-MS/XI/2012 tanggal 12 November 2012 perihal Usulan Penyesuaian  Formula  Gas  untuk  PT  KPI. Namun,  usulan  tersebut  tidak  disetujui dalam  rapat  Ditjen  Migas  karena  akan menurunkan penerimaan negara.

## Kajian Korupsi sebagai Proses Sosial:
Grafik 9. Analisa jaringan aktor dalam tindak korupsi Suap PT KPI dan PT KOI
Dari sosiogram diatas, terlihat bahwa aktor  No.13  selain  memiliki  degree tertinggi juga sekaligus memiliki
kedekatan  sentralitas  tertinggi.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  aktor  ini  memiliki banyak relasi dan juga memiliki kedekatan dengan  aktor  yang  lain.  Selain  terlibat dalam kasus suap dengan PT KPI, aktor ini juga  terlibat  suap  dengan  PT  KOI.  Ia menerima uang sebesar 300 ribu dolar AS pada  26  Juli  2013  dan  400  ribu  dolar  AS pada  13  Agustus  2013  dari  aktor  No.  14 yang  merupakan  komisaris  PT  KOI. Transaksi suap yang dilakukan oleh kedua perusahaan dengan aktor No.13
melibatkan  aktor  No.  3  yang  berperan sebagai penghubung/perantara. Aktor No. 3 yang merupakan pelatih golf dari aktor No.  13  bertugas  menerima  uang  dari perusahaan  untuk  kemudian  diberikan kepada aktor No. 13.
Sementara itu, aktor No. 16 memiliki betweenness tertinggi di dalam sosiogram. Aktor  No.  16  merupakan  adalah pengusaha  Singapura  yang  mewakili empat  perusahaan  yaitu  FE  Ltd,  KO  Pte Ltd, FT Co. Ltd dan WPE Pte Ltd. Aktor No. 16 melakukan suap terkait dengan lelang
terbatas minyak mentah dengan menggunakan  aktor  No.  14  sebagai penghubung.
Hasil  analisis  SNA  menunjukkan materi  yang  dipertukarkan  dalam  kasus suap di sektor migas sebagaimana terlihat dalam gambar di bawah ini. Dalam kasus PT KPI , pertukaran materi terjadi dengan melibatkan  aktor  No.  2  dan  13.  Untuk melancarkan proses suap ini, aktor No. 2 mendekati  No.  01  dan  9  yang  menjabat sebagai Dirjen Migas. Selain itu, transaksi juga melibatkan aktor No.3 yang memiliki kedekatan dengan aktor No.13.
Sementara itu, pertukaran materi juga tampak  dalam  interaksi  antara  aktor  No. 13  dengan  No.  16  dan  14.  Garis  tebal merah  pada  gambar  diatas  menunjukkan kuatnya  pertukaran  materi  antar  ketiga aktor  ini.  Aktor  No.  13  yang  menjabat sebagai  Kepala  SKK  Migas  pada  tahun 2013,  menjadi  aktor  sentral  dalam transaksi suap dengan dua perusahaan ini. Sebagai timbal balik atas pemberian uang tersebut, aktor No.13 akhirnya memenuhi enam  permintaan  aktor  No.  16. Pertama , menyetujui  FE  Ltd  sebagai  pemenang lelang  terbatas  kondesat  Senipah  bagian
Derajad tertinggi : (02) & (13) Kedekatan sentralitas tertinggi : (13) Sentralitas aktor tertinggi : (16)
negara pada tanggal 7 Juni untuk periode Juli  2013. Kedua ,  menyetujui  kargo pengganti  minyak  mentah  GM  bagian negara untuk periode Februari - Juli 2013 untuk  FE  Ltd. Ketiga ,  menggabungkan lelang terbatas minyak mentah minas/SLC bagian  negara  dan  kondesat  Senipah bagian  negara  untuk  periode  Agustus 2013. Keempat , menyetujui FE Ltd sebagai pemenang  pada  lelang  terbatas  minyak
mentah minas/SLC bagian negara dengan kondensat  Senipah  bagian  negara  pada tanggal 4 Juli 2013 untuk periode Agustus 2013. Kelima ,  menggabungkan  tender kondensat  Senipah  dan  minyak  mentah Duri  untuk  periode  September-Oktober 2013. Keenam ,  menunda  pelaksanaan tender kondesat Senipah periode September-Oktober 2013.
Grafik 10. Analisa jaringan pertukaran  dalam tindak korupsi Suap PT KPI dan PT KOI kepada Kepala Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi SKK Migas

## Protokol Analisa Jaringan Sosial
Korupsi di Sektor SDA
Jaringan  korupsi,  khususnya  korupsi sumber daya alam, di Indonesia telah lama dikaitkan  dengan  pengusaha,  kepala daerah, dan struktur birokrasi yang korup. Namun,  selama  ini  penindakan  kasus korupsi  hanya  menyasar  aktor  utama. Padahal,  di  luar  aktor  utama,  terdapat aktor  pendukung  yang  memiliki  peran yang  tidak  kalah  penting  dengan  aktor utama  dalam  jaringan  dan  aktivitas korupsi.  Kami  menggunakan  analisis jaringan sosial untuk memetakan jaringan korupsi sumber daya alam yang terbentuk di Indonesia, untuk mendalami bagaimana jaringan dibangun, signikansi peran setiap aktor, dan potensi pengembangan penindakan kasus korupsi.
Analisa jaringan sosial dapat menjadi salah satu metode analisis yang digunakan oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi untuk  meningkatkan  penyelidikan  dan penindakan  kasus  korupsi.  Analisa jaringan  sosial  dapat  digunakan  untuk mengkaji  bagaimana  jaringan  korupsi terbentuk  dan  bekerja,  serta  melacak aktor-aktor  pendukung  yang  kerap tersembunyi  dan  lolos  dari  tuntutan. Selain  itu,  melalui  analisa  jaringan sosial, aliran  uang  hasil  korupsi  dapat  dilacak untuk  mengetahui  nominal,  sumber, pemberi,  perantara,  dan  penerima kentungan  terbesar  dari  berlangsungnya aktivitas korupsi
Warna garis menunjukkan hubungan: ◼︎ transaksi/pertukaran materi/lainnya ◼︎ selain pertukaran

## Melacak Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam di Indonesia

## Alur Analisis
Secara  garis  besar,  analisis  dalam penelitian  ini  menggunakan  3 dataset j yakni:  1)  perkara  yang  berkekuatan hukum tetap (Inkracht), 2) database jejak kasus  di  website  KPK,  dan  3)  putusan pengadilan negeri/tinggi/mahkamah agung. Berikut tahapan analisis yang kami lakukan:
1. Crawling menggunakan  metode
scrapping pada  perkara  yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) melalui https://www.kpk.go.id/id/publikas i/penanganan-perkara/inkracht;
2. Dari  hasil  crawling  yeng  telah dilakukan,  dilakukan  pemisahan antara korupsi SDA dan non-SDA;
3. Dari  kasus  SDA  berkekuatan hukum  tetap  (inkracht),  dapat diketahui  informasi  berupa:  1) nama  terdakwa,  2)  jenis  kasus korupsi,  3)  nama/instansi  terkait kasus  korupsi,  4)  nomor  putusan pengadilan negeri;
4. Kemudian nama terdakwa tersebut  digunakan  sebagai  kata kunci  untuk  melakukan crawling data  di  database  jejak  kasus  KPK melalui https://acch.kpk.go.id/id/jejak- kasus;
5. Crawling data jejak kasus tersebut akan  menghasilkan  beberapa informasi  yakni  nama,  profesi, institusi,  waktu  kejadian  perkara, waktu inkracht, area korupsi, jenis tindak  pidana  korupsi,  dakwaan, tuntutan,  putusan,  dan  deskripsi kasus;
6. Informasi  yang  didapat  dari database jejak  kasus  kemudian diperdalam  dengan  data  putusan pengadilan  baik  dari  pengadilan negeri, pengadilan tinggi, maupun mahkamah  agung  yang  bersifat
final and binding. Putusan pengadilan memberikan informasi yang  mendalam  terkait  dengan alur  korupsi  dan  peran  masing- masing aktor;
7. Dari  informasi  tiga dataset tersebut, kemudian diolah menggunakan  metode  analisa jaringan  sosial,  untuk  melihat tautan  antar  aktor,  kepentingan, dan manfaat yang dipertukarkan.

## Optimalisasi  Analisis  Jaringan  Sosial dalam Pengungkapan Kasus Korupsi
Salah  satu  kunci  penting  dari optimalisasi analisis jaringan sosial adalah kedalaman  dan  keberagaman  data  dari berbagai sumber. KPK dapat mempertimbangkan untuk menjalin kolaborasi  dengan  lembaga  lain  seperti lembaga  penegak  hukum  dan  akademisi untuk saling bertukar informasi dan akses terhadap data.

## Penutup
Peta  jaringan  SNA  menunjukkan bahwa terdapat dua bentuk jaringan SNA yang penting yaitu peta jaringan aktor dan peta  jaringan  sumber  daya  yang dipertukarkan.  Aktor  menjadi  motor paling  penting  dalam  jaringan  korupsi sementara  institusi  menjadi  bagian penjelas  aktor  dan  bergerak  mengikuti aktor.  Meskipun  demikian,  kedudukan institusi  dari  aktor  membedakan  sumber daya  yang  dipertukarkan  dalam  tindak korupsi.
Aktor  pejabat  publik    menggunakan kekuasaan  dan  otoritas  yang  kemudian dikonversi menjadi pemberian rekomendasi  atau    izin.  Sedangkan  aktor swasta  menggunakan  uang  atau  materiil yang  kemudian  dikonversi  menjadi permohonan rekomendasi dan
uang/materi suap. Peta jaringan SNA aktor dan jaringan pertukaran  menghasilkan  enam  temuan
penting  yaitu pertama  r elasi  korupsi terbentuk  berdasarkan hubungan  saling ketergantungan  antar  aktor  dalam mencapai  tujuan. Kedua, p ara  aktor  tidak akan  mampu mencapai  tujuan  tanpa melibatkan pertukaran sumber daya yang dimiliki  masing-masing  aktor. Ketiga, jejaring  korupsi  SDA  berakar  dari  relasi sosial  pelbagai  aktor  dengan  beragam kepentingan  dan  sumber  daya. Keempat, r elasi ini terbentuk secara berulang-ulang, terus-menerus dan  saling  mengunci  satu sama lain ( inter-locking ). Kelima, jaringan korupsi  membentuk  ‘institusi’  sen diri yang  menggerogoti  institusi-institusi dalam  sumber  daya  alam  khususnya sektor  migas  dan  kehutanan.  Keenam, ‘institusi’ korup ini membelenggu baik itu sektor  privat  melalui  mekanisme  suap, dan  sektor  publik  dengan  otoritas perijinannya  melalui  pertukaran  yang merugikan negara baik dari sisi integritas pejabat  publik,  sektor  ekonomi  dan menggerogoti hukum.
Tentu  saja  penelitian  ini  memiliki banyak  kelemahan.  Kelemahan  utama penelitian ini adalah pertama pilihan data berbasis  hukum/legal  yang  membatasi temuan. Kedua, pertukaran  koruptif  yang dilacak  terbatas  terhadap  aspek  material yang menyebabkan penelitian ini terjebak dalam  pendekatan  rasional. Ketiga, ketidaklengkapan  data  menyebabkan penelitian  ini  kurang  sesuai  dengan kriteria  SNA-sentris  standar. Keempat, singkatnya  waktu  penelitian  selama sebulan  menyebabkan  pengembangan SNA menjadi tidak optimal.
Untuk itu, penelitian ini merekomendasikan pertam a,  KPK  dapat melanjutkan penelitian dengan
menggunakan  data  yang  lebih  lengkap seperti  notulensi  atau  pun  Berita  Acara
Pemeriksaan  (BAP).  Penelitian  lanjutuan juga dapat dilakukan pihak lain untuk itu peneliti melampirkan protokol SNA dalam keterangan. Kedua, tindakan  pencegahan
dan  penindakan  korupsi  tidak  hanya membutuhkan  pendekatan  institusional dengan  menitikberatkan  pada  Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, membutuhkan kerja sama, kolaborasi dari pelbagai  pihak. Ketiga, perlu  ada penguatan narasi bahwa tindakan pencegahan  korupsi  adalah  tanggung jawab  semua  aktor  dalam  hal  ini  warga sebagai  bangsa. Keempat, membangun narasi  ini  tidak  hanya  dilakukan  secara sistemik  melalui  mekanisme  pendidikan, namun juga dilakukan dalam mekanisme- mekanisme  yang  bersifat  popular  dan massal.

## Referensi
Abdullah, Maryati, et al. (2017). Koordinasi dan Supervisi Pertambangan Mineral  dan  Batubara:Lanjut- Capaian  Laporan .  Publish  What You Pay Indonesia. Jakarta.
Acemoglu  Daron  and  James  A.  Robinson. (2012). Why  Nations  Fail:  The Origins  of  power,  Prosperit,  and Poverty. Crown. New York.
Alfada, A. (2019). The destructive effect of corruption on economic growth in
Indonesia:  A  threshold  model.
Heliyon 5(10): e02649. doi:10.1016/j.heliyon.2019.e02649.
Ali  Mukartono,  Hartiwiningsih,  dan Muhammad  Rustamaji.  (2019). The Development of Corruption in Indonesia: is Corruption a Culture of  Indonesia? Advances  in  Social Science, Education and Humanities Research 358 .
Anti-Corruption Clearance House (ACCH). Materi Diskusi Melawan Korupsi di Sektor  Sumber  Daya  Alam. Acch.kpk.go.id. https://acch.kpk.go.id/id/artikel/p aper/materi-diskusi-melawan- korupsi-di-sektor-sumber-daya- alam . 21 Mei 2020.

## Melacak Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam di Indonesia
Ashforth,  B.  E.,  &  Anand,  V.  (2003).  The normalization  of  corruption  in organizations. Research in organizational behavior 25 : 1-52.
Badan Pusat Statistik. (2020). Berita Resmi
Statistik  pada  15  Februari  2020. https://www.bps.go.id/website/ma teri_ind/materiBrsInd- 20200205114932_.pdf .  24  Mei 2020.
Baker, Jacqui. (2020). Corrupt networks in the  Indonesian  forests  sector: politics and pulp in Pelalawan, Riau. Anti-Corruption  Resource  Centre, Chr. Michelsen Institute (U4 Issue 2020:12). https://www.u4.no/publications/c orrupt-networks-in-the- indonesian-forestry-sector .
Bhattacharyya,  S.,  &  Hodler,  R.  (2010). Natural resources, democracy and corruption. European  Economic Review 54(4)608-621. Bjørnskov, C. (2011). Combating Corruption:  On  the  Interplay between  Institutional  Quality  and Social Trust. The Journal of Law & Economics 54(1): 135-159. doi:10.1086/652421 Boyke  P.  Siregar. Korupsi  Semakin  Masif,
KPK Ubah Strategi Pemberantasan dan
Pencegahan. WartaEkonomi.co.id. https://www.wartaekonomi.co.id/r ead37993/korupsi-semakin-masif- kpk-ubah-strategi-pemberantasan- dan-pencegahan.html . 22 Juli 2020.
Brunetti,  A.,  &  Weder,  B.  (2003).  A  Free Press is Bad NEws for Corruption. Journal  of  Public  Economics 87(7- 8): 1801-1824.
Carrington, P. J., Scott, J., & Wasserman, S. (Eds.). (2005). Models and Methods in Social Network Analysis (Vol. 28).
Cambridge University Press.
Chowdhury,  S.  K.  (2004).  The  Effect  of Democracy and Press Freedom on Corruption:  An  Empirical  Test. Economics Letters 85:93-101.
Creswell,  J.  W.,  &  Poth,  C.  N.  (2016). Qualitative  inquiry  and  research design:  Choosing  among  five approaches. Sage Publications.
De Graaf, Gjalt., & L.W.J.C. Huberts. (2008). Portraying the Nature of Corruption  Using  an  Explorative Case Study Design. Public Administration Review July-August 2008. De  Nooy,  Wouter,  Andrej  Mrvar,  and Vladimir Batagelj. (2018). Exploratory social network analysis with  Pajek:  Revised  and  expanded edition for updated software Vol. 46. Cambridge University Press.
Dewi,  Tresya,  dkk.  (2019).  Penataan Perizinan dalam Gerakan Nasional Penyelamatan  Sumber  Daya  Alam di  Indonesia. Jurnal  Antikorupsi INTEGRITAS 05(2): 15-31.
Domandenik,  Polona.,  Janez Prašnikar ,  &
Jan  Svejnar.  (2016).  Political Connectedness, Corporate Governance, and Firm Performance. J Bus Ethics 139: 411- 428. doi  10.1007/s10551-015- 2675-4
Dreher,  A.,  &  Schneider,  F.  (2010). Corruption  and  the  Shadow Economy:  an  Empirical  Analysis. Public  Choice 144:  215-238. doi: 10.1007/s11127-009-9513-0
F.  Robertson-Snape.  (1999 ). Corruption, Collusion and Nepotism in
Indonesia. Third  World  Quarterly 20(3): 589-602.
Fajar  Pebrianto.  (2020). Kontroversi  UU Minerba yang Bakal Diujimaterikan ke  MK .  Tempo.co,  13  Mei  2020. https://fokus.tempo.co/read/1341 880/kontroversi-uu-minerba-yang-
bakal-diujimaterikan-ke-mk. 21
Mei 2020.
Farrales, M. J. (2005). What is Corruption? A  History  of  Corruption  Studies and  the  Great  Definitions  Debate. SSRN.
doi:http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.
1739962.
Gokcekus,  O.,  &  Knorich,  J.  (2006).  Does Quality of Opennes Affect Corruption? Economic  Letters 91:
190-196.
Gokcekus, O., & Yuuki, Y. (2011). Business Cycle  and  Corruption. Economic Letters 111(2): 138-140. doi:https://doi.org/10.1016/j.econl et.2011.01.023. Gymah-Brempong,  Kwabena.  (2002).
Corruption, economic growth, and income  inequality  in  Africa.
Economics  of  Governance  volume 3, pages183 – 209 Hafner-Burton, Emilie M. and Montgomery, Alexander H., (2010). Centrality  in  Politics:  How Networks  Confer  Power. Paper  9. http://opensiuc.lib.siu.edu/pnconfs _2010/9
Hariadi  Kartodiharjo, dkk.  (2019).
Kebijakan  Pencegahan  Korupsi Sektor Sumber Daya Alam Melalui Pendekatan  Institusional  dan Struktural. Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS 5(2): 33-47. Hellmann, O. (2017). The historical origins of  corruption  in  the  developing world:  a  comparative  analysis  of East  Asia. Crime,  Law  and  Social Change 68(1-2): 145-165.
Herman . INDEF : Korupsi Hambat Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi. Beritasatu.com,  30  September 2019 . https://www.beritasatu.com/ekon omi/577619-indef-korupsi- hambat-investasi-dan-
pertumbuhan-ekonomi. 30  Juli 2020.
Indonesian  Mining  Institute.  (2018).
Report on Indonesia Mining Sector Diagnostic . World Bank, Washington,  DC.  World  Bank. Diakses  pada  24  Mei  2020,  lewat laman https://openknowledge.worldban
k.org/handle/10986/33087.
Jean  Cartier-Bresson.  (1997).  Corruption Networks,  Transaction  Security and Illegal Social Change. Political
Studies XLV: 463-476. John  Osburg.  (2018).  Making  Business Personal: Corruption, Anti- Corruption,  and  Elit  Networks  in Post-Mao China. Current Anthropology 59(18): 149-159.
Johnston,  M.  (2005). Syndromes  of Corruption:  Wealth,  Power  and Democracy . CUP. Cambridge.
Kaesar  Akbar. Menteri  Johan  Sebut  PNBP Sektor  ESDM  Capai  Rp  217,5 Triliun . Tempo.co, 4 Januari 2019.
https://bisnis.tempo.co/read/1161 685/menteri-jonan-sebut-pnbp- sektor-esdm-capai-rp-2175-triliun . 24 Mei 2020.
Khan, M.  (2000). Rent-Seeking as Process. In  M.  Khan,  &  K.  S.  Jomo  (Eds.), Rents,  Rent-Seeking  and  Economic Development. CUP. Cambridge.
Kolstad,  I.,  Fritz,  V.,  &  O’Neil,  T.  (2008). Corruption, Anti-Corruption Efforts and Aid: Do Donors Have the Right Approach? Working  Paper  Good Governance,  Aid  Modalities  and Poverty Reduction: Linkages to the Millenium Development Goals and Implications for Irish Iad. Konsorsium Pembaharuan Agraria. (2018). Masa  depan  Reforma Agraria  Melampaui  Tahun  Politik: Catatan Akhir Tahun 2018 Konsorsium Pembaharuan Agraria.

## Kajian Korupsi sebagai Proses Sosial: Melacak Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam di Indonesia
Konsorsium Pembaharuan Agraria. Jakarta. Kumparan News. Pengesahan UU Minerba: Kecurangan saat Corona, Berpihak pada Korporat Batubara. Kumparan.com,  15  Mei  2020. https://kumparan.com/kumparan news/pengesahan-uu-minerba- kecurangan-saat-corona-berpihak- pada-korporat-batu-bara- 1tPzyuZNShD. 21 Mei 2020.
Laode,  Mohmmad  Syarif.  (2020). Forum Group Discussion (FGD) . Sleman, 16
Oktober 2020. M.  Ganie-Rochman  &  R.  Achwan.  (2016). Corruption in Indonesia’s Emerging  Democracy. Journal  of
Developing  Societies 32(2):159- 177.
MacMullen, R. (1988). Corruption and the Decline  of  Rome .  Yake  University Press. New Haven.
Marcus, Mietzner. (2015). Dysfunction by Design:  Political  Finance  and Corruption  in  Indonesia. Critical
Asian Studies 47(4): 587-610. DOI: 10.1080/14672715.2015.107999
1.
Mauro, P. (1995, Agustus). Corruption and Growth. The  Quarterly  Journal  of Economics 110(3): 681-712. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/294 6696 Mehlum, H., Moene, K., & Torvik, R. (2006).
Institution and the Resource Curse. The Economic Journal 116(508): 1-
20.
Méon,  P.,  &  Sekkat,  K.  (2005).  Does Corruption  Grease  or  Sand  the Wheels  of  Growth? Public  Choice 122: 69-97.
Michael J. Miller. Persistent Illegal Logging in  Costa  Rica:  The  Role  of Corruption Among Forestry
Regulators . Journal of Environment & Development, Volume 20 Nomor 1 2011:50-68. DOI: 10.1177/107049651039431.
Mumu  Muhajir,  dkk.  (2019). Harmonisasi Regulasi dan Perbaikan Tata Kelola Sumber  Daya  Alam  di  Indonesia . Jurnal  Antikorupsi  INTEGRITAS 05(2): 1-13.
P. X. To, S. Mahanty, & W. Dressler. (2014).
Social  Networks  of  Corruption  in the  Vietnamese  and  Lao  Cross- Border Timber Trade. Anthropological  Forum 24(2): 154 – 174. doi:10.1080/00664677.2014.89350 5.
Palmer,  D.  (2008).  Extending  the  process model  of  collective  corruption. Research in organizational
behavior 28: 107-135.
Potrafke,  N.  (2011). Intelegence  and Corruption.  Working  Paper  Series . Retrieved  from http://www.uni- konstanz.de/FuF/wiwi/workingpa perseries/WP_36-Potrafke-11.pdf
PSHK  dan  Kementerian  PPN/Bappenas. (2019). Kajian  Reformasi  Regulasi di  Indonesia:  Pokok  Permasalahan dan Strategi Penanganannya .
YSHK. Jakarta.
R.  S.  Burt.  (1978).  Applied  Network Analysis: An overview. Sociological Methods & Research 7(2): 123-130.
Robbins, P. (2000). The rotten institution: corruption  in  natural  resource management. Political  Geography 19(4): 423-443.
Rose-Ackerman,  S.,  &  Søreide,  T.  (Eds.). (2012). International Handbook on the  Economics  of  Corruption  (Vol.
2). Edward  Elgar  Publishing. Cheltenham.
S.  Wasserman,  &  K.  Faust.  (1994). Social Network  Analysis:  Methods  and
Applications (Vol.  8). Cambridge University Press. New York.
Sania  Mashabi. Pengesahan  UU  Minerba, untuk Siapa? Kompas.com, 14 Mei 2020. https://nasional.kompas.com/read /2020/05/14/06215741/pengesah an-uu-minerba-untuk-siapa. 21 Mei 2020.
Scott, J. P. (2000). Social Network Analysis:
A Handbook . SAGE Publications.
Shleifer & R.W. Vishny. (1993). Corruption. The Quarterly Journal of Economics 108(3): 599 – 617. doi:10.2307/2118402. Stevens,  A.  (2016).  Configurations  of corruption: a cross-national qualitative comparative analysis of levels  of  perceived  corruption. International Journal of Comparative Sociology 57(4): 183- 206.
Strong, Colin. (2015). Humanizing big data: Marketing  at  the  meeting  of  data, social science and consumer insight. Kogan Page Publishers.
Tiantian Zheng.  (2006). Cool Masculinity:
Male Clients’ Cex Consumption and Business Alliance in Urban China’s Sex Industry. Journal of Contemporary China , 15: 161
– 182.
Wank,  David.  (1999). Commodifying Communism:  Business,  Trust,  and Politics  in  a  Chinese  City .
Cambridge  University  Press.  New
York.
Warburton, J. (2013). Corruption as a social process. Corruption  and  anti- corruption.
Zheng  Chang.  (2018).  Understanding  the Corruption  Networks  Revealed  in the Current Chinese Anti- corruption  Campaign:  A  Social Network  Approach. Journal  of Contemporary China 27(113): 735- 747. doi: 10.1080/10670564.2018.1458060.