Website : http://ejournal.ipdn.ac.id/jtpm , e-ISSN: 2798-9380, p-ISSN: 2798-9941 Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sumatera Barat

## Digitalisasi Pemerintahan Melalui Implementasi SIMRAL dalam Mendukung Keberlanjutan Pembangunan Daerah
Penulis: Galih Amanuha 1 , Budi Hasanah 2 , Ahmad Sururi 3 , Sukendar 4
Afiliasi:
Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya, Indonesia 1234
Email: galihamanuha@gmail.com 1 , budihasanah@gmail.com 2 , ahmadbroer@gmail.com 3 , sukendaralwi@gmail.com 3
©2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License-(CC-BY-SA) (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) DOI : https://doi.org/10.33701 / jtpm.v1i2.2086 *Penulis Korespondensi Ahmad Sururi Universitas Serang Raya Email: ahmadbroer@gmail.com Diterima: 18 September 2021 Direvisi: 27 Oktober 2021 Publikasi Online : 13 Desember 2021

## Abstract
The implementation of the Planning, Budgeting and Reporting Management Information System (SIMIRAL) in Serang Regency shows that there are constraint and obstacles, especially in district offices. This study aims to discuss how digitalization of government through implementing SIMIRAL in supporting the sustainability of regional development. The implementation of SIMIRAL system in Serang Regency uses several approaches, namely: content development, competency building, connectivity, cyber laws, citizen interfaces and capital. The research method uses qualitative approaches through interview data collection technique, observation and document studies. The data analysis uses data reduction technique, data presentation and conclusion. The result shows that implementing SIMIRAL in Serang Regency are quite good on several indicators like content development, cyber laws and capital. On the other hand, the other three indicators, competency building, connectivity and citizen interfaces, show poor result.
Keywords: Digitization; Simral; Regional development; Serang Regency

## Abstrak
Implementasi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (SIMRAL) di Kabupaten Serang menunjukan adanya kendala dan hambatan khususnya pada kantor-kantor kecamatan. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskusikan bagaimana digitalisasi  pemerintahan melalui implementasi simral dalam mendukung keberlanjutan pembangunan daerah penerapan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL) dalam mendukung pembangunan daerah di Kabupaten Serang dengan menggunakan pendekatan content development, competency building, connectivity, cyber laws, citizen interfaces dan capital. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIMRAL di lingkup Kabupaten Serang pada beberapa indikator menunjukan hasil yang cukup baik, meliputi content development, cyber laws dan capital. Adapun 3 indikator lainnya menunjukan hasil yang kurang baik yaitu competency building , connectivity dan citizen interfaces .
Kata kunci : Digitalisasi; Simral; Pembangunan daerah; Kabupaten Serang

## PENDAHULUAN
Era revolusi industry 4.0 meniscayakan pemerintah daerah untuk mampu beradaptasi dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai faktor penting pengelolaan organisasi sector public selain sumber daya alam, material dan manusia. Disisi lain keberadaan teknologi informasi dan komunikasi memberikan kemudahan berbagai pekerjaan pemerintah daerah sebagai organisasi sector public dan perangkat di tingkat daerah berjalan efektif dan efisien. Salah satu organisasi perangkat daerah yang terus melakukan adaptasi teknologi informasi dan komunikasi adalah kantor kecamatan. Hal ini penting dikarenakan kecamatan merupakan salah satu organisasi yang langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat dan memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. Bentuk adaptasi kecamatan tersebut diwujudkan melalui implementasi aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (SIMRAL). Aplikasi SIMRAL mencakup keseluruhan proses perencanaan, penganggaran dan pengelolaan keuangan dan kegiatan pembangunan di pemerintah daerah meliputi proses pencatatan dan pengolahan data hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), RKPD, Renja SKPD, PPAS, penyusunan RKA/RAPBD, DPA, Anggaran Kas, penerbitan SPD, penatausahaan pendapatan dan belanja, penatausahaan kas daerah, akuntansi berbasis akrual, dan pelaporan-pelaporan yang dibutuhkan untuk mendukung sistem akuntansi berbasis akrual. Tujuan penting aplikasi SIMRAL yaitu mempermudah pengelolaan kegiatan pembangunan di daerah, transparan, dan akuntabel, sehingga peluang meminimalkan penyalahgunaan anggaran. Aplikasi Simral merupakan salah satu bentuk electronic government yang merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mengubah pemerintah dengan membuatnya lebih mudah diakses, efektif dan akuntabel. E-Government meliputi: a)memberikan akses yang lebih besar ke
informasi pemerintah; b)mempromosikan keterlibatan masyarakat dengan memungkinkan publik untuk berinteraksi dengan pejabat pemerintah; c)membuat pemerintah lebih akuntabel dengan membuat operasi lebih transparan dan dengan demikian mengurangi peluang korupsi; dan memberikan peluang pengembangan, khususnya menguntungkan pedesaan dan secara tradisional kurang terlayani komunitas  (World Bank, 2002). Disisi lain Pemerintah pusat telah memberikan perintah agar pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran pembangunan daerah harus terbuka atau dapat diakses oleh public dan Sistem Informasi Simral menutup celah penyalahgunaan APBD (Siswantini, 2019).
Salah satu daerah di Indonesia yang sudah menerapkan implementasi SIMRAL sejak tahun 2018 adalah Kabupaten Serang yang semula menggunakan aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) dan beralih ke aplikasi SIMRAL. Diharapkan aplikasi tersebut dapat memberikan dampak positif terutama dalam pencapaian tujuan, sasaran dan keberhasilan kecamatan. Akan tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIMPRAL menghadapi permasalahan dan masih belum efektif mendukung proses pelayanan dan pembangunan berkelanjutan.
Permasalahan masih minimnya sumber daya manusia dalam mengoperasikan dan memahami SIMRAL mengakibatkan proses pekerjaan cenderung menjadi lebih lama dan masih minimnya ketersediaan infrastruktur pendukung seperti komputer/laptop, printer dan wifi sehingga implementasi SIMRAL belum berjalan sesuai dengan harapan.
Penelitian yang dilakukan oleh (Sani et al., 2017)  tentang strategi kesiapan Pemerintah Kota Bogor dalam penerapan perencanaan pembangunan berbasis e-Learning melalui SIMRAL menunjukkan bahwa variabel sumber daya manusia dan sistem informasi mempengaruhi secara signifikan terhadap kesiapan Pemerintah Kota Bogor dalam menerapkan perencanaan pembangunan berbasis e-planning ini. Sedangkan  (Huda & Yunas, 2016)  mengatakan dalam hasil penelitiannya bahwa untuk sumber daya
teknologi, seharusnya pemerintah saat ini mengalokasikan dana yang cukup untuk memenuhi berbagai perangkat yang terkait dengan pembangunan e-pemerintah. Kemudian  (Dewi et al., 2020)  dalam penelitiannya mengatakan pelayanan public dapat ditinjau berdasarkan indikator pengembangan e-government yaitu, Support, Capacity, Value. Selanjutnya (Heeks, 2006) menjelaskan bahwa dalam pengembangan e- Government seperti aplikasi Simral terdapat faktor-faktor yang dapat membantu keberhasilan dan kegagalan yaitu : 1)Eksternal Pressure; 2)Internal Political Desire; 3)Overall Vision and Strategy; 4)Effective Project Management; 5)Effective Change Management; 6)Requisite Competencies; 7)Adequate Technological Infrastructure. Sedangkan (Risnandar, 2014) dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa bentuk penerapan e-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika sudah cukup baik. seperti Modal dan Content Development dan Connectivity walaupun masih perlu perbaikan akan tetapi yang dianggap kurang memadai adalah Competency Building dan Citizen Interfaces. Sedangkan Cyber Laws tidak dinilai karena bersifat nasional sehingga yang perlu memperbaikinnya adalah Pemerintah Pusat. Menurut  (Indrajit, 2007)  dalam mendukung pengelolaan implementasi SIMRAL, terdapat 6 (enam) komponen penting yang harus diperhatikan yaitu 1) Content Development –  menyangkut pengembangan aplikasi (perangkat lunak), pemilihan standar teknis, penggunaan bahasa pemrograman, spesifikasi sistem basis data, kesepakatan user interface; 2) Competency Building –  menyangkut pelat ihan dan pengembangan kompetensi maupun keahlian seluruh jajaran sumber daya manusia; 3 )Connectivity – menyangkut ketersediaan infrast ruktur komunikasi dan teknologi, informasi di lokasi; 4) Cyber Laws – menyangkut keberadaan kerangka dan perangkat hukum yang telah diberlakukan terkait dengan seluk beluk aktivitas e-government; 5) Citizen Interfaces – menyangkut pengembangan berbagai kanal akses (multi access channels) yang dapat dipergunakan oleh seluruh masyarakat dan stakehoder e-government dimana saja dan kapan
saja mereka inginkan; 6) Capital –  menyangkut pola permodalah proyek e-government yang dilakukan terutama berkaitan dengan biaya setelah proyek selesai dilakukan seperti untuk keperluan pemeliharaan.
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskusikan bagaimana digitalisasi pemerintahan melalui implementasi simral dalam mendukung keberlanjutan pembangunan daerah  penerapan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL) dalam mendukung pembangunan daerah di Kabupaten Serang.
METODE Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif  dengan teknik pengumpulan data wawancara terhadap 10 (sepuluh) informan dari Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah  Kabupaten Serang,  Sub Bidang Penyusunan APBD Kabupaten Serang, operator Simral Kabupaten Serang, operator Simral Kecamatan Ciruas,  Kibin, dan Kragilan. Selain itu dilakukan observasi dan dokumentasi untuk mendukung hasil penelitian. Pemilihan metode kualitatif dianggap tepat karena digunakan untuk mengidentifikasi dan memperoleh bukti yang luas dalam penelitian (Creswell & Clark, 2017), terutama konteks penelitian yang sedang dilakukan yaitu digitalisasi pemerintahan melalui implementasi simral dalam mendukung keberlanjutan pembangunan daerah  penerapan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL). Hal ini juga  sebagai proses triangulasi  penelitian dengan menggunakan berbagai  sumber data yang berbeda untuk memverifikasi  berbagai  bukti dan  membangun tema berdasarkan konvergensi dan menambah validitas penelitian (W.Creswell & Creswell, 2018).
HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil penelitian ini merupakan suatu data dan fakta yang peneliti didapatkan langsung dari lapangan serta disesuaikan dengan teori yang peneliti gunakan yaitu menggunakan pendekatan teori penerapan e-government (Indrajit, 2007) dimana dalam teori ini memberikan tolak ukur
atas komponen-komponen penting yang harus dipertimbangkan dalam melakukan strategi untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu content development, competency building, connectivity, cyber laws, citizen interfaces dan capital . Dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, peneliti menemukan berbagai informasi, kondisi, dan berbagai fenomena atau berbagai gejala mengenai berbagai permasalahan dalam penerapan Simral di Kapubaten Serang. Setelah melakukan survey dan penelitian serta wawancara dengan berbagai pihak atau dengan para informan.
A. Pengembangan Aplikasi ( Content Development )
Content Development merupakan hal yang menyangkut pengembangan aplikasi (perangkat lunak), pemilihan standar teknis, penggunaan bahasa pemprograman, spesifikasi sistem basis data, kesepakatan user interface , dan lain sebagainya.
Pengembangan aplikasi dalam rangka memodernisasikan dan menyesuaikan kebutuhan sistem daerah yang digunakan dalam penerapan simral di Kapubaten Serang sangat perlu dilakukan, terutama pengembangan pada sistem pengajuan data perencanaan pembangunan yang dilakukan secara online . Hal tersebut sebagaimana seperti yang di kemukakan oleh Bapak Fariz  selaku Kasubid Perencanaan Pembangunan Daerah Kapubaten Serang, beliau mengungkapkan sebagai berikut:
Pada saat ini kami menggunakan simral dari BPPT, alasan kami mengembangkan sistem ini karena mengalami kesulitan-kesulitan secara teknis yang menghambat proses kerja kami. Maka dari itu Kapubaten Serang melakukan pengembangan simral sesuai dengan standarisasi yang sudah ditentukan dan menggunakan sistem simral dari Pemerintah Banyuwangi yang mudah di modifikasi sesuai kebutuhan daerah Kapubaten Serang”. (Wawancara, 6 Oktober 2020).
Pengembangan aplikasi memang sangat penting dilakukan, karena dengan adanya pengembangan aplikasi terhadap sistem, berbagai hal yang dilakukan terutama dalam hal penginputan data dapat diakses dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan admin atau operator simral terpenuhi. Hal ini juga diungkapkan oleh
Bapak  Dedi  selaku Operator Simral Bidang Perencanaan Pembangunan Kapubaten Serang, beliau mengungkapkan:
Pengembangan sistem memang perlu dilakukan dan itu sangat penting dan sesuai kebutuhan operator dan admin simral. Sebenarnya sistem ini sudah cukup baik namum sistem simral dari BPPT terkadang down atau tidak bisa difungsikan, sehingga menghambat pekerjaan.” (Wawancara, 7 Oktober 2020) Dalam pelaksanaannya, kini pihak Pemerintah Kabupaten Serang telah melakukan berbagai pengembangan terhadap sistem yang ada, hal tersebut dapat kita lihat dari adanya berbagai perkembangan aplikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Serang dan Diskominfo Kabupaten Serang terhadap sistem simral tersebut. Pengembangan sistem yang dilakukan dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik.
B. Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi ( Competency Building )
Competency Building adalah hal yang menyangkut mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi maupun keahlian seluruh jajaran sumber daya manusia diberbagai lini pemerintahan. Pelatihan dan pengembangan kompetensi sangat perlu dilakukan dan diberikan kepada pegawai/operator dalam rangka mengembangkan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh para pegawai.
Pelatihan dan pengembangan kompetensi terhadap para pegawai di Kapubaten Serang, terutama untuk pegawai yang khusus menangani pengoperasian sistem simral memang ada dan sudah dilakukan, baik yang diadakan oleh BPPT melalui pemerintah Kapubaten Serang. Jenis pelatihannya pun bermacam-macam seperti Bimbingan Teknis (Bimtek), Pelatihan dan Sosialisasi Perencanaan dan Anggaran, Pelatihan Operator, dan sebagainya. Pelatihan yang diadakan oleh pemerintah Kapubaten Serang yaitu pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai dan seluruh operator yang berada di Kapubaten Serang, selain itu pemerintah Kapubaten Serang pun melakukan sosialisasi dan pengembangan kompetensi juga kepada seluruh OPD di Kapubaten Serang karena system simral tidak
saja mencakup Kapubaten Serang beserta operator seluruh Kecamatan tetapi berhubungan dengan seluruh OPD di Kapubaten Serang. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak fariz  selaku Kasubid Perencanaan Pembangunan Daerah di Kapubaten Serang, beliau mengungkapkan sebagai berikut: Kami pun seperti itu melakukan pelatihan kepada pegawai dan operator terkait simral seperti bimbingan teknis (bimtek), pelatihan dan sosialisasi perencanaan dan anggaran, pelatihan operator, dan sebagainya”. (Wawancara, 6 Oktober 2020) Namun pada kenyataanya berbagai pelatihan dan pengembangan kompetensi yang dilakukan dan diberikan kepada pegawai/ operator kurang dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhan yang dibutuhkan oleh para pegawai/operator di Kapubaten Serang. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan pelatihan dan pengembangan kompetensi dilakukan. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak Dedi  selaku Operator Simral di Kapubaten Serang, beliau mengungkapkan sebagai berikut:
Dalam pelaksanaannya pelatihan tersebut jarang dan tidak rutin dilakukan setiap periode/tahunnya, waktunya pun tidak menentu. Sehingga hal tersebut saya rasa masih kurang memenuhi kebutuhan operator” (Wawancara, 7 Oktober 2020) Pelatihan dan pengembangan kompetensi sangat  diperlukan untuk menjadi seorang operator simral. Karena operator simral disini sangat berperan penting dalam proses penyusunan perencanaan pada tahap awal sampai pada tahap akhir, dimana operator simral ini akan memasukan data perencanaan pembangunan kedalam system simral. Pelatihan dan pengembangan kompetensi yang dilakukan secara tidak menentu setiap tahunnya dan terkadang pelatihan yang dilakukan hanya ketika ada aturan baru atau ada peluncuran aplikasi baru saja. Selain dari operator Kecamatan Kibin dan operator Kecamatan Kragilan yang merasa kurangnya pelatihan dan pengembangan SDM kepada operator, adapula dari kecamatan Ciruas yaitu  Bapak Madnusi  yang mengungkapkan sebagai berikut:
Pelatihan dan pengembangan SDM  sebagai operator simral di kecamatan dinilai masih kurang, karena saya sebagai operator masih belum terlalu mengerti dengan sistem simral ini. Adapun kalo saya tidak mengerti saya memang langsung menanyakan kepada operator simral di kecamatan lain atau ke BPKAD/BAPPEDA  langsung, tapi kan tidak semuanya cepat menanggapi dan tidak langsung paham apa yang dijelaskan oleh mereka. Sangat menghambat sih ketika saya sedang menginput data dan tidak mengerti, saya harus sibuk menghubungi orang”. (Wawancara, 13 Oktober 2020)
Gambar 1. BIMTEK Penyusunan RKA melalui aplikasi SIMRAL

## Sumber : Bappeda Kabupaten Serang
Tidak rutinnya pengadaan pelatihan dan pengembangan yang dilakukan atau diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Serang berdampak kepada sebagian operator simral yang berada di kecamatan terkadang merasa kesulitan dalam pengoprasian system simral karena operator tidak menguasai sistem simral tersebut. pengetahuan baru terkait system simral di Kabupaten Serang.
Dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan dapat diketahui bahwa pelatihan dan pengembangan kompetensi yang dilakukan terhadap pegawai terkait sistem simral dan seluruh operator sistem simral di Kapubaten Serang yang dilakukan oleh BPPT melalui Kapubaten Serang masih jarang dilakukan.
C. Ketersediaan Infrastruktur ( Connectivity ) Connectivity adalah hal yang menyangkut mengenai ketersediaan infrastruktur komunikasi dan teknologi informasi di lokasi dimana e- government diterapkan. Ketersediaan infrastruktur merupakan elemen utama penunjang berbagai kegiatan yang dilakukan, karena tanpa ditunjang atau didukung dengan adanya ketersediaan
infrastruktur yang memadai, maka berbagai kegiatan yang dilakukan pun tidak dapat berjalan dengan baik dan optimal.
Mengenai ketersediaan infrastruktur komunikasi dan teknologi informasi yang ada di Kapubaten Serang, ketersediaan infrastruktur yang ada memang sudah cukup memadai, terutama infrastruktur penunjang layanan sistem simral. Sebagian infrastruktur yang tersedia masih memiliki kondisi yang cukup baik dan masih cukup memadai untuk dapat digunakan. Namun, dilain sisi masih cukup banyak pula kondisi infrstaruktur penunjang seperti printer/mesin pencetak, wifi, server dan lain sebagainya yang sudah mengalami kerusakan dan tidak berfungsi dengan baik.
Mengenai adanya hal tersebut diatas, peneliti mencoba mencari informasi mengenai masalah yang terjadi pada infrastruktur tersebut kepada Kasubid Perencanaan Pembangunan Daerah Kapubaten Serang, yaitu Bapak Fariz dan mengungkapkan sebagai berikut:
Ketersediaan infrastruktur yang ada seperti komputer itu ada yang memakai dari fasilitas kantor, untuk keadaan infrastruktur di Kapubaten Serang cukup baik namun ada beberapa infrastruktur penunjang saja yang terkadang mengalami eror seperti wifi dan server. Untuk server sendiri masih berada di BPPT dan kami selama ini sewa server tersebut untuk simral yang di anggarkan oleh PEMDA Kabupaten Serang. Jadi kalau server eror kita hanya bisa menunggu kabar dari BPPT, hal ini memang sangat menghambat kerja kita”. (Wawancara, 6 Oktober 2020) Dengan adanya pernyataan diatas dapat diketahui bahwa kondisi infrastruktur yang tersedia di Kapubaten Serang dan Kecamatan di Kapubaten Serang seperti komputer, printer, wifi dan lain sebagainya yang ada tersebut tidak semuanya masih memiliki kondisi yang baik. Infrastruktur di Kapubaten Serang yang sudah mengalami kerusakan serta sistem jaringan kadang kurang baik, seperti gangguan konektivitas pada sistem jaringan, sinyal yang kurang bagus dan lain sebagainya Jaringan komunikasi di Pemerintah Kabupaten Serang yaitu wifi terkadang eror dan keadaan server simral sendiri masih berada di BPPT karena Pemerintah Kabupaten Serang pada saat ini masih menyewa server kepada
BPPT. Jadi ketika server eror dan sistem simral tidak bisa diakses oleh admin ataupun operator simral maka pihak Pemerintah Kabupaten Serang hanya bisa menunggu dengan mengkonfirmasi kepada BPPT, hal tersebut sangat menghambat dan mengganggu kerja operator dan pegawai lainnya karena perbaikan server terkadang tidak pasti berapa lama akan kembali normal.
Gambar 2. Infrastruktur sarana dan prasarana
Sumber : Dokumentasi Kecamatan Ciruas, 2020
Dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan dapat diketahui bahwa sebagian infrastruktur yang tersedia di Pemerintah Kabupaten Serang terutama di sebagian Kecamatan  memiliki kondisi yang  kurang baik yaitu infrastruktur pendukung yang sudah tidak memadai untuk dapat digunakan  sebagai penunjang pengoprasian aplikasi simral.
D. Kerangka dan Perangkat Hukum ( Cyber Laws ) Cyber Laws adalah hal yang menyangkut mengenai keberadaan kerangka dan perangkat hukum yang telah diberlakukan terkait dengan aktivitas egovernment . Keberadaan kerangka dan perangkat hukum dalam berbagai aktivitas pelaksanaan penerapan e-government merupakan hal yang sangat penting. Karena pada dasarnya kerangka dan perangkat hukum merupakan dasar yang dapat dijadikan acuan untuk dapat menguatkan mengapa pelaksanaan suatu aktivitas e-government perlu dilakukan. Mengenai adanya kerangka dan perangkat hukum dalam berbagai aktivitas proses perencanaan pembangunan dengan menggunakan sistem simral, dalam perencanaan pembangunan daerah  pada sistem simral yang dilakukan didasarkan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengenai tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah pada instansi pemerintah.
Selain itu upaya mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien yaitu beracuan pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government dan untuk perangkat hukum lainnya yang mendasari sistem simral adalah UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Fariz  selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kapubaten Serang, beliau mengungkapkan:
Kerangka dan Perangkat Hukum yang digunakan sebagai dasar dilakukannya perencanaan pembangunan daerah Kapubaten Serang dengan sistem simral yaitu Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengenai tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah pada instansi pemerintah. Selain permendagri tadi untuk pengembangan sistem simral dasar hokum yang mendasarinya adalah Instruksi Presiden Nomor 3  Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e- government” (Wawancara, 6 Oktober 2020) Perangkat hukum yang dijadikan dasar dalam penerapan system simral tersebut sudah ada sejak dikeluarkannya atau diterapkan sistem simral di Kabupaten  Serang. Sehingga dalam pelaksanaannya pun pihak Pemerintah Kabupaten Serang mempunyai dasar hukum yang jelas untuk dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan berbagai jenis penerapan, pemeliharaan dan pengembangan sistem simral secara elektronik online tersebut. Selain itu upaya dalam mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien yaitu berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government yang memuat langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing guna terlaksananya pengembangan e-government secara nasional dengan berpedoman pada Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government , dan merumuskan rencana tindak di lingkungan instansi masing-masing.
E. Pengadaan SDM dan Pengembangan
Kanal Akses ( Citizen Interfaces ) Citizen Interfaces adalah hal yang menyangkut mengenai pengadaan SDM dan pengembangan berbagai kanal akses ( multy access channels ) yang dapat dipergunakan oleh seluruh masyarakat dan stakeholder e-government dimana saja dan kapan saja mereka inginkan. Pengadaan SDM dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang, dibutuhkan oleh Kapubaten Serang, terutama kebutuhan SDM yang diperuntukkan  sebagai  Oprator Simral guna memenuhi posisi sebagai pelaksana penerapan pada sistem simral. Namun jika memang dibandingkan dengan jumlah  seluruh kecamtan Kapubaten Serang saat ini dapat dikatakan masih kurang mencukupi. Hal tersebut karena tidak seimbangnya antara jumlah pegawai/operator yang ada dibandingkan dengan Kecamatan di Kabupaten Serang. Maka, dengan adanya hal tersebut, peneliti mencoba menanyakan mengenai hal tersebut kepada Bapak  Fariz  selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dan mengungkapkan sebagai berikut:
Mengenai Kebutuhan SDM khusus untuk pegawai operator SIMRAL  sebenarnya sangat perlu dilakukan,  untuk menangani Kecamatan dan Dinas Intansi yang cukup banyak keluhannya mengenai SIMRAL tidak dapat di lakukan oleh satu atau dua orang. (Wawancara, 6 Oktober 2020) Tidak hanya di Kabupaten  saja untuk pengadaan SDM, di  kecamatan pun harus ada pengadaan SDM guna membantu dan mempercepat pengoprasian SIMRAL, pengadaan SDM biasanya dilakukan dengan pertukaran (rolling pegawai) ataupun penambahan SDM sesuai dengan Kebijakan Camat, untuk di setiap kecamatan SDM yang menangani sistem simral hanya 1 orang, hal ini diungkapkan oleh Bapak Samsudin selaku Kasubag Umum dan Kepegawain  Kecamatan Ciruas: Pengadaan SDM di kecamatan biasanya itu di rolling, kalaupun ada penambahan SDM itu atas dasar kebijakan  pa  Camat  dengan mempertimbangkan berbagai hal. Untuk di kecamatan Ciruas  yang menangani simral sampai saat ini masih 1 Orang itu
juga terkadang di perbantukan di bagian lain” (Wawancara, 13 Oktober 2020) Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa informan mengenai pengadaan sumber daya manusia yang dilakukan di Kapubaten Serang, dapat diketahui bahwa pengadaan sumber daya manusia yang dilakukan di Kapubaten Serang pengadaannya dilakukan  berbeda-beda tergantung kebutuhan intansi nya masing-masing. Selain itu Bapak Roni Kepala Sub Bidang Penyusunan APBD Kapubaten Serang pun mengungkapkan terkait pengembangan kanal akses pada sistem simral sebagai berikut: Pengembangan kanal akses pasti dilakukan karena terkait banyak pihak kan, kita ingin mempermudah OPD dan Kecamatan seluruh Kapubaten Serang dalam mengakses sistem simral. Maka dari itu kami bekerja sama dengan Pemerintah Banyuwangi yang memiliki simral yang mudah diakses oleh berbagai pihak” (wawancara, 5 Oktober 2020) Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dapat diketahui bahwa pengembangan kanal akses memang sudah dilakukan oleh Kapubaten Serang dibarengi dengan pengembangan sistem simral dengan bertujuan untuk memudahkan seluruh OPD dan Kecamatan di Kapubaten Serang dalam mengakses sistem simral dan terintegrasi dengan baik antara sistem simral dengan seluruh OPD yang terkait.
F. Permodalan ( Capital ) Capital adalah menyangkut pola permodalan proyek e-government yang dilakukan terutama yang berkaitan dengan biaya setelah proyek selesai dilakukan seperti untuk keperluan pemeliharaan dan perkembangan, disini tim harus memikirkan jenis-jenis model pendapatan yang mungkin untuk diterapkan di pemerintahan.
Di Kapubaten Serang, pola permodalan yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Jika dalam hal pengadaan sistem, jaringan layanan, pengembangan aplikasi, pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur dan lain sebagainya, modal atau anggaran yang digunakan adalah langsung dari Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kapubaten Serang yang bersumber dari APBD.
Mengenai adanya pola permodalan yang dilakukan di Pemerintah Kabupaten Serang dalam penerapan simral di Kapubaten Serang, peneliti mencoba mengkonfirmasi mengenai hal tersebut kepada Bapak Roni selaku Kepala Sub Penyusunan APBD mengungkapkan sebagai berikut: Berbicara pola  permodalan dalam penerapan simral semua modal berasal dari APBD”. (Wawancara, 7 Oktober 2020) Adapun pernyataan lainnya terkait anggaran atau permodalan dalam penerapan simral di Kapubaten Serang, diungkapkan oleh Bapak Fariz selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kapubaten Serang, mengungkapkan sebagai berikut: Anggaran untuk pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan sistem simral itu berasal dari APBD yang di kelola oleh BPKAD”. (Wawancara, 6 Oktober 2020) Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan para informan, dapat diketahui bahwa berbagai modal/anggaran biaya yang tersedia di Kapubaten Serang dialokasikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kapubaten Serang yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah (APBD) Kapubaten Serang  dialokasikan untuk berbagai kegiatan terkait penerapan simral di seperti pengelolaan, pemeliharaan infrastruktur, pengembangan sistem dan lain sebagainya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan, maka penyimpulan akhir tentang Penerapan Aplikasi Simral di Pemerintah Kabupaten Serang berdasarkan indikator e- government pada beberapa indikator menunjukan hasil yang cukup baik, meliputi pengembangan aplikasi,  Kerangka dan perangkat hukum, permodalan. Adapun 3 indikator lainnya menjunjukan hasil yang kurang baik meliputi: 1)Pelatihan dan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Serang untuk para pegawai atau seluruh operator simral di Kabupaten Serang kurang baik, Pelatihan dan pengembangan untuk para
pegawai dan operator yang jarang dilakukan; 2)Ketersediaan infrastruktur di Pemerintah Kabupaten Serang dan di Kecamatan Kabupaten Serang keadaanya kurang baik, seperti komputer, printer, server, wifi dan lainnya dalam kondisi yang kurang baik, selain itu pihak Pemerintah Kabupaten Serang dan Kecamatan di Kabupaten Serang kurang maksimal dalam perbaikan dan pergantian infrastruktur yang sudah rusak; 3)Pengadaan SDM di Pemerintah Kabupaten Serang maupun Kecamatan  terlalu sulit dalam melakukan penambahan tenaga Operator simral,  sehingga kurangnya SDM terutama pada oprator simral. Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penerapan Aplikasi Simral di Pemerintah Kabupaten Serang, maka peneliti mencoba memberikan saran atau masukan  dari hasil penelitiannya yaitu: 1)Pemerintah Kabupaten Serang melakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi terkait sistem simral kepada seluruh operator atau instansi terkait secara rutin; 2)Pemerintah Kabupaten Serang atau Kecamatan di Kabupaten Serang  agar mempasilitasi oprator simral dengan memberikan  fasilitas yang baik, seperti komputer, laptop, printer, dan wifi yang terpisah sehingga proses pengerjaan dapat berjalan lebih efektif dan efisien; 3)Pemerintah Kabupaten Serang atau Kecamatan di Kabupaten Serang perlu melakukan penambahan pegawai khususnya operator sistem simral, hal ini dilakukan agar dapat membantu operator simral yang jumlahnya terbatas dan proses perencanaan pembangunan daerah melalui sistem simral dapat berjalan dengan maksimal.

## REFERENSI
Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2017). Designing and Conducting Mixed Methods Research Third Edition . SAGE Publication, Inc . Dewi, B. P., Surya, I., & Jumansyah. (2020).
Penerapan Electronic Government eJournal Pemerintahan Integratif Penerapan Electronic Government. EJournal Pemerintahan Integratif , 7 (4), 482–
492.
Heeks, R. (2006). Implementing and Managing e- Government (Sage Publi).
Huda, M., & Yunas, N. S. (2016). The Development of e-Government System in Indonesia Mi’rojul. Jurnal Bina Praja , 8 (735),
97–108. Indrajit, R. E. (2007). Electronic Government in Action Strategi Implementasi di Berbagai Negara . Aptikom.
Risnandar. (2014). Analisis E-Government Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sulawesi Tengah. Katalogis , 2 (7), 192–199. Sani, B. F., Harianto, & Falatehan, A. F. (2017).
Strategi Kesiapan Pemerintah Kota Bogor dalam Penerapan Perencanaan Pembangunan Berbasis E-Learning. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah , 9 (1), 57–67. Siswantini, S. (2019, November). Simral Aplikasi Menutup Celah Penyelewengan APBD. Media Indonesia . https://mediaindonesia.com/teknologi/27 1012/simral-aplikasi-menutup-celah- penyelewengan-apbd (Diakses pada tanggal 15 Oktober 2021)
W.Creswell, J., & Creswell, J. D. (2018). Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. In SAGE Publications Inc (Fifth Edit, Vol. 1, Issue). SAGE Publication, Inc . World Bank. (2002). the E-Government Hanbook for Developing  Nations Advisory Board (Issue November). Center For Democracy Technology.