Vol. 09 No. 1, April 2018, Hal 44-52 ISSN: 2086-8227
STATUS KEBERLANJUTAN PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE DI WILAYAH PESISIR DESA AKUNI KECAMATAN TINANGGEA KABUPATEN KONAWE SELATAN
Sustainability Management Status of Mangrove Ecosystem in Coastal Area of Akuni Village District of Tinanggea, South Konawe Regency
Muhsimin 1 , Nyoto Santoso 2 , dan Hariyadi 3
1 Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, IPB
2 Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata (KSHE), Fakultas Kehutanan IPB
3 Departemen Agronomi dan Holtikultura, Fakultas Pertanian IPB

## ABSTRACT
This  study  aims  to  analyze  the  sustainability  status  of  mangrove  ecosystem  management  in  coastal  areas  of  Akuni Village by integrating all interests in multidimensional (ecological, economic, social, and institutional) and determining sensitive  indicators  in  sustainability  management  of  mangrove  ecosystem. The  method  used  in  this  study  was Rapid Appraisal  for  Fisheries (RAPFISH)  based on  multidimensional  scaling (MDS). The  results  showed  that  the multidimensional  sustainability  status  of  mangrove  ecosystem  management  in  coastal  area  of  Akuni  Village  was  less sustainable  (46.67%);  Ecological  dimension  of  73.29%  (sustainable  enough); Economic  dimension  of  53.77% (sustainable  enough); Social  dimension  of  38.32%  (less  sustainable); Institutional  dimension  of  25.36%  (less sustainable).  Improvement  efforts  toward  sensitive  indicators  on  each  dimension  are  necessary  to  minimize environmental  quality  degradation especially  for  mangrove  ecosystem  due  to  anthropogenic  activity.  Those  dimension indicators  improvement  expected  to  give  some  positive  feedback  for  managers  in  order  to  improve  the  sustainability status of mangrove ecosystem management in a multidimensional manner.
Key words: Akuni Village, Multidimensional scaling (MDS) mangrove ecosystems, Sustainability index and status

## PENDAHULUAN
Ekosistem  mangrove di  wilayah pesisir Desa  Akuni merupakan  salah  satu  komponen  sumberdaya  alam yang  sangat  potensial    dengan  manfaat  yang multifungsi,  baik  dari  segi  fisik,  ekologi,  ekonomi maupun  sosial  budaya  dalam  menunjang  kehidupan makhluk  hidup  di  sekitarnya.  Mangrove  adalah  tipe hutan  yang  khas  dan  tumbuh  di  sepanjang  pantai  atau muara  sungai  yang  dipengaruhi  pasang  surut  air  laut, tumbuh  baik  di  wilayah  pesisir  dengan  kondisi  tropis dan  subtropis  yang  memiliki  muara  sungai  besar  dan delta  dengan  aliran  air  yang  banyak  mengandung lumpur (Kusmana 2003).
Pengelolaan  ekosistem  mangrove  di  kawasan  desa tersebut  dewasa  ini  mengalami  banyak  tantangan  yang disebabkan  oleh  tiga  pokok  masalah  utama,  yaitu;  (1) Masalah  sosial,  seperti  pertumbuhan  penduduk  yang terus  meningkat  setiap  tahun  dan  rendahnya  kualitas sumberdaya  masyarakat,  (2)  Masalah  ekonomi,  seperti kondisi  masyarakat  yang  masih  tergolong  keluarga prasejahtera  yang  disertai  dengan  pola  hidup  mereka yang konsumtif, (3) Masalah kelembagaan, seperti tidak tersedianya kebijakan dan rencana pengelolaan ekosistem  mangrove  dari  pemerintah  daerah  setempat,
kurangnya koordinasi antar lembaga (pelaku) pengelola dan kurangnya pengawasan serta pemantauan.
Kompleksitas  masalah  tersebut  telah  menyebabkan dampak  berupa  degradasi  ekosistem  mangrove  akibat ekstraksi pemanfaatan yang dilakukan secara berlebihan.  Adanya  alih  fungsi  ekosistem  mangrove untuk  dijadikan  areal  tambak,  pemukiman,  penjemuran hasil  budidaya  laut  oleh  masyarakat  setempat  untuk menunjang  pendapatan  dan  kesejahteraannya  serta berlakunya  paradigma  desentralisasi  kekuasaan  yang bersifat  otonomi  daerah  mengakibatkan  alih  fungsi ekosistem  mangrove  untuk  peruntukan  lain  seperti pembagunan jalan dan pendaratan pelelangan ikan (PPI) guna  menguatkan  pertumbuhan  ekonomi  dengan mengabaikan  prinsip  pembangunan  berkelanjutan. Kondisi  yang  terus  berlanjut  dan  diperkirakan  akan terus  mengalami  peningkatan  melahirkan  keprihatinan dari beberapa praktisi lingkungan  mengingat  ekosistem mangrove  merupakan  salah  satu  sumberdaya  dinamis yang  sangat  rentan  mengalami  kerusakan  dan  ancaman keberlanjutannya secara ekologi.
Berdasarkan  fenomena-fenomena  yang  terjadi  dan kesadaran  terhadap  besarnya  peranan  yang  diberikan ekosistem  mangrove  di  pesisir  Desa  Akuni  sebagai sumberdaya  yang  multifungsi  serta  mengantisipasi ancaman  kerusakannya,  maka  diperlukan  sebuah  kajian
untuk menganalisis keberlanjutan pengelolaan ekosistem  mangrove  dengan  mengintegrasikan  seluruh aspek serta  mengakomodasi seluruh kepentingan secara multidimensi  (ekologi,  ekonomi,  sosial,  kelembagaan) dan menentukan indikator-indikator yang sensitif dalam setiap dimensi pengelolaannya agar keberadaan ekosistem    mangrove  dapat  ditata  secara  bertanggung jawab  dan  kelestariannya  dapat  ditingkatkan.  Dengan demikian,  keberlanjutan  hasil  dalam  pengelolaan ekosistem  mangrove  di  kawasan  tersebut  diharapkan mampu  memenuhi  kebutuhan  dan  meningkatkan kesejahteraan dari para pengelolanya, baik untuk saat ini maupun di masa yang akan datang.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  bulan  Mei-Juli 2016  di  Desa  Akuni  Kecamatan  Tinanggea  Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Penentuan stasiun  penelitian  dilakukan  berdasarkan  data  citra satelit  landsat  8  ETM + akuisisi  2015  dan  nilai  NDVI ( Normalized  Difference  Vegetation  Index )  vegetasi magrove. Stasiun pengamatan terdiri dari empat stasiun utama dengan luas total areal mangrove mencapai 42.67 Ha  (Gambar  1).  Alat  dan  bahan  yang  digunakan  pada penelitian  ini  yaitu;  alat  tulis,  meteran  (roll  dan  kain), golok/belati,  peta  kerja,  tali  rafia ,  tally  sheet ,  kamera, GPS,  hand  refractometer,  perlengkapan  untuk  kegiatan wawancara, software Microsoft Office, software Sistem Infromasi Geografis (SIG) dan software RAPFISH. Kegiatan yang dilakukan meliputi pengambilan data primer  dan  pengumpulan  data  sekunder.  Pengambilan data  primer  dilakukan  secara purposive  sampling yang mencakup  inventarisasi  vegetasi  mangrove,  wawancara bersama  masyarakat  dan stakeholders (pakar)  dengan
menggunakan  kuisioner.  Pengumpulan  data  sekunder mencakup  pengumpulan  peta,  data  demografi  dan  data penelitian sebelumnya.
Metode  yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rapid  Appraisal  for  Fisheries (RAPFISH)  berbasis multidimensional  scaling (MDS)  yang  dimodifikasi untuk  mengetahui  keberlanjutan  pengelolaan  ekosistem mangrove.  Konsep  dasar  metode  MDS  adalah  proses untuk  memetakan  obyek  atau  titik  yang  diamati  dalam satu  ruang,  dimana  obyek  atau  titik  yang  sama dipetakan  saling  berdekatan  dan  obyek  atau  titik  yang berbeda  dipetakan  berjauhan  (Fauzi  dan  Anna  2002). Hasil  analisis  MDS  dinyatakan  dalam  nilai  indeks  (0- 100)  yang  mencerminkan  status  keberlanjutan  terhadap objek kajian berdasarkan kondisi aktual dan ordinasinya pada setiap dimensi.
Tahapan  dalam  analisis  keberlanjutan  dengan metode RAPFISH terbagi menjadi tiga tahap, yaitu: (1) penentuan  atribut  atau  indikator  pada  setiap  dimensi keberlanjutan; (2) penilaian atribut/indikator pada setiap dimensi  keberlanjutan,  penilaiannya  menggunakan kuisioner  penelitian;  (3)  penilaian  indeks  dan  status keberlanjutan  melalui  analisis  ordinasi  menggunakan MDS,  analisis  sensitif  ( leverage  analysis )  dan  analisis anomali ( Monte Carlo analysis ) (Schaduw 2015). Penelitian ini menggunakan empat dimensi pengelolaan  ekosistem  mangrove,  yaitu  ekologi  (7 indikator),  ekonomi  (7  indikator),  sosial  (8  indikator) dan  kelembagaan  (8  indikator).  Penentuan  indikator mengacu  pada  modifikasi  dari  Pitcher  &  Preikshot (2001),  Barbour et  al. (1987),  Kepmen  LH  No.  201 Tahun 2004, UMP Sultra non-sektoral 2016 dan peneliti terdahulu  (Pattimahu et  al .  2010;  Santoso  2012; Theresia et  al. 2015) serta  berdasarkan  pertimbangan setelah dilakukan observasi lapangan (Tabel 1).
Gambar 1  Peta lokasi penelitian
Tabel 1 Dimensi dan indikator keberlanjutan pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Akuni No Dimensi Keberlanjutan Indikator Keberlanjutan 1 Ekologi 1  Kerapatan mangrove 2  Tutupan mangrove 3  Keanekaragaman  mangrove 4  Keragaman fauna mangrove 5  Rehabilitasi ekosistem mangrove 6  Tekanan lahan mangrove 7  Perubahan garis pantai 2 Ekonomi 1  Kontribusi terhadap PDRB 2  Pemanfaatan mangrove oleh masyarakat 3  Rerata penghasilan masyarakat terhadap UMR 4  Pendapatan lain 5  Hasil inventarisasi pemanfaatan hutan mangrove 6  Keterlibatan stakeholders 7  Zonasi pemanfaatan lahan mangrove 3 Sosial 1  Pengetahuan masyarakat tentang  mangrove 2  Tingkat pendidikan masyarakat 3  Akses masyarakat lokal terhadap ekosistem mangrove
4  Kerusakan ekosistem mangrove oleh masyarakat
5  Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sumberdaya mangrove
6  Kearifan lokal
7  Peran serta masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove 8  Konflik pemanfaatan sumberdaya mangrove 4 Kelembagaan 1  Kebijakan dan perencanaan pengelolaan hutan mangrove 2  Ketersediaan aturan dan peran lembaga non-formal 3  Keterlibatan lembaga masyarakat 4  Koordinasi antar lembaga/ stakeholders
5  Ketersediaan penyuluh/petugas lapangan
6  Kepatuhan terhadap aturan-aturan pengelolaan
7  Pemberian sanksi bagi pelanggar
8  Pemantauan dan pengawasan.
Sumber:  (Kepmen LH No 201 Tahun 2004; Barbour et al. 1987; Pitcher and Preikshot (2001); Theresia et al . 2015;  Pattimahu 2010; Santoso 2012; Observasi dan Wawancara)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Status Keberlanjutan Pengelolaan
Hasil analisis multidimensi (MDS) menunjukkan bahwa  status  keberlanjutan  pengelolaan  ekosistem mangrove  di  Desa  Akuni  adalah  sebesar  44.79  dengan kategori kurang berkelanjutan (Gambar 2). Besaran nilai tersebut  diperoleh  berdasarkan  penilaian  terhadap  30 indikator (atribut) dari empat dimensi (Tabel 1) dengan nilai  dan  status  keberlanjutan  yang  berbeda-beda  pada setiap  dimensi,  yaitu;  dimensi  ekologi  73.29%  (cukup berkelanjutan);  dimensi  ekonomi  53.77%  (cukup berkelanjutan); dimensi sosial 38.32% (kurang berkelanjutan);  dimensi  kelembagaan  25.36%  (kurang berkelanjutan).  Posisi  nilai  indeks  keberlanjutan masing-masing dimensi dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 2 Status  keberlanjutan  multidimensi  pengelola-
an ekosistem mangrove
44.79 Good Bad Up Down -60 -40 -20 0 20 40 60 0 20 40 60 80 100 120 O th er D ist in g ish in g F ea tu re s Ordinasi RAPFISH Real Fisheries References Anchors
Gambar 3 Kite  diagram indeks  keberlanjutan  multi- dimensi
Tabel  2  menunjukkan  perbedaan  hasil  analisis Monte  Carlo dan  nilai  indeks  keberlanjutan. Analisis Monte  Carlo digunakan  untuk  menguji  tingkat kepercayaan  nilai  indeks  total  dan  setiap  dimensi  yang disebabkan  oleh  kesalahan  prosedur  atau  pemahaman terhadap  indikator,  variasi  pemberian  skor  karena perbedaan  pendapat,  stabilitas  proses  analisis  MDS, kesalahan  memasukkan  data  atau  data  hilang  dan  nilai stress yang  terlalu  tinggi.  Hasil  analisis Monte  Carlo tidak  banyak  mengubah  nilai  indeks  multidimensi  dan masing-masing dimensi (Fauzi dan Anna 2002).
Perbedaan  hasil  analisis  yang  kecil  seperti  pada Tabel  2  tersebut  mengindikasikan  bahwa  analisis dengan  metode  MDS  memiliki  tingkat  kepercayaan yang  tinggi  karena  kesalahan  dalam  analisis  dapat diperkecil,  baik  dalam  hal  pemberian  skoring  setiap indikator,  variasi  pemberian  opini  dan  proses  analisis data  yang  dilakukan  berulang-ulang  serta  kesalahan dalam menginput data dan data hilang dapat dihindari.
Tabel 2  Perbedaan  nilai  indeks  keberlanjutan  analisis Monte carlo dengan   analisis RAPFISH
Hasil (%) Dimensi Keberlanjutan A B C D E RAPFISH 73.29 53.77 38.32 25.36 44.79 Monte Carlo 72.20 53.55 38.90 26.58 44.95 Perbedaan 1.09 0.22 0.58 1.22 0.16
Ket:  A  =  Dimensi  ekologi;  B  =  Dimensi  ekonomi;  C  = Dimensi  sosial;  D  =  Dimensi  kelembagaan;  E  = Multidimensi.

## Indikator Sensitif Dimensi Ekologi
Analisis leverage (sensivitas)  menunjukkan  bahwa bahwa terdapat empat indikator yang sensitif (dominan) terhadap  nilai  indeks  keberlanjutan  dimensi  ekologi, yaitu;  (1)  Keanekaragaman  mangrove,  (2)  Tutupan mangrove, (3) Rehabilitasi ekosistem mangrove dan (4) Keragaman fauna mangrove (Gambar 4).
Gambar 4 Hasil  analisis leverage (sensivitas)  pada
dimensi ekologi
Keanekaragaman mangrove di Desa Akuni tergolong  rendah  yang  ditandai  dengan  kisaran  indeks keanekaragaman  (H’)  dalam  analisis  vegetasi  sebesar 1.06-1.65 (Barbour et al. 1987). Hal ini disebabkan oleh tingginya  DR  yang  mencapai  49.89%  dan  INP  sebesar 141%  dari jenis mangrove R. apiculata pada stasiun IV. Menurut  Leksono  (2007),  jika  jumlah  spesies  sangat sedikit  dan  terdapat  jumlah  individu  yang  besar  antar spesies,  maka  semakin  rendah  pula  heterogenitas  suatu komunitas yang berdampak pada rendahnya keanekaragaman  karena  adanya  dominasi  suatu  spesies tertentu dalam komunitas tersebut. Atribut keanekaragaman  mangrove  dapat  diperbaiki  dengan menambahkan  jumlah  jenis  mangrove  melalui  program displantasi  (rehabilitasi)  guna  meningkatkan  atribut tutupan mangrove.
Analisis citra landsat landsat 8 ETM + Akuisisi 2015 yang  menghasilkan  nilai NDVI ( Normalized Difference Vegetation  Index )  menunjukkan  bahwa  kerapatan  tajuk mangrove  di  lokasi  penelitian  secara  umum  hanya mencapai  kisaran  nilai  0.1-0.4  atau  50-69%  dengan kategori  kerapatan  tajuk  sedang  (Kepmen  LH  No.  201 Tahun  2004).    Penginderaan  jauh  vegetasi  mangrove melalui  data  satelit  didasarkan  atas  dua  sifat  penting yaitu  mangrove  memiliki  klorofil  yang  memberikan sifat optik dan lokasinya di daerah pesisir mempermudah  untuk  membedakannya  dengan  daratan ataupun  perairan.  Sifat  optik  klorofil  menyerap spektrum  sinar  merah  dan  memantulkan  dengan  kuat pada spektrum  infra  merah (Green et al . 2000). Hal ini mengindikasikan  bahwa  apabila  kondisi  vegetasi mangrove  makin  padat  dan  lebat,  maka  pantulan  infra merah  yang  akan  dihasilkan  oleh  tumbuhan  mangrove untuk  menggambarkan  kondisi  tutupannya  akan semakin  baik.  Atribut  tutupan  mangrove  dapat ditingkatkan dengan melaksanakan program rehabilitasi mangrove.
Rehabilitasi merupakan kegiatan atau upaya termasuk didalamnya pemulihan dan penciptaan habitat dengan mengubah sistem yang rusak menjadi yang lebih stabil  (Rusdianti  dan  Sunito  2012).  Ngongolo et  al.
(2015) menambahkan bahwa upaya pemulihan mangrove merupakan solusi parsial, diperlukan perlindungan  dan  konservasi  terhadap  ekosistem  yang tersisa  agar  tidak  semakin  banyak  yang  hilang. Rehabilitasi ekosistem  mangrove di pesisir Desa  Akuni telah  dilakukan  bersama  oleh  masyarakat  dan  lembaga swadaya  masyarakat  (LSM)  setempat  namun  tidak dikelola  dengan  baik  yang  disebabkan  oleh  kurangnya
73.29 53.77 38.32 25.36 0 20 40 60 80 Ekologi Ekonomi Sosial Kelembagaan 2.25 5.80 7.42 4.80 5.01 4.02 2.55 0 2 4 6 8 Kerapatan mangrove Tutupan mangrove Keanekaragaman  mangrove Keragaman fauna mangrove Rehabilitasi ekosistem… Tekanan lahan mangrove Perubahan garis pantai A tt rib u te
partisipasi  masyarakat  dalam  proses  perawatan  dan tambal  sulam  untuk  spesies  mangrove  yang  tidak berhasil  tumbuh  (mati).  Keberhasilan  rehabilitasi mangrove  ditentukan  oleh  banyak  faktor,  diantaranya partisipasi masyarakat sekitar dan hasil dari indeks nilai penting  spesies  mangrove,  dalam  hal  ini  rehabilitasi mangrove  sebaiknya  lebih  mengutamakan  spesies mangrove  yang  memiliki  indeks  nilai  penting  yang rendah (Saman 2017). Tanpa adanya upaya pemeliharaan  atau  perlindungan  tanaman  secara  terus menerus,  maka  upaya  rehabilitasi  mangrove  kecil kemungkinannya  akan  berhasil  (Khazali et  al. 2002). Oleh  sebab  itu,  perlu  partisipasi  masyarakat  dari  tahap perencanaan,  pelaksanaan  kegiatan  rehabilitasi  sampai dengan proses evaluasi kegiatan.
Indikator  keragaman  fauna  menunjukkan  perlunya dilakukan  perbaikan  dari  pihak  pemerintah  daerah melalui  instansi  terkait  yaitu  BKSDA  Kabupaten Konawe Selatan atau Provinsi Sulawesi Tenggara. Hasil wawancara terkait keberadaan fauna mangrove di lokasi penelitian  diketahui  bahwa  terdapat  16  jenis  burung (kategori  keragaman  sangat  baik)  yang  menggunakan ekosistem  mangrove  sabagai  tempat  pemijahan  dan mencari  makan.  Beberapa  diantara  burung  tersebut adalah  jenis  endemik  Sulawesi  yang  secara  resmi dilindungi oleh Pemerintah Pusat seperti Elang sulawesi ( Spizaetus  lanceolatus ),  sedangkan  dua  jenis  satwa endemik lainnya yaitu Tiong lampu sulawesi ( Coracias temminckii )  dan  Kaca  mata  sulawesi  ( Zosterops consobrinorum )  belum  mendapatkan  status  lindung. Mengingat  pemanfaatan  fauna  mangrove  yang  terus diburu  oleh  masyarakat  dan  ancaman  punahnya  satwa endemik  tersebut,  maka  upaya  perlindungan  terhadap jenis  satwa  endemik  maupun  non-endemik  yang statusnya  rentan  terhadap  perburuan  liar  agar  tetap berada  dalam  variasi  alaminya  perlu  dilakukan  oleh pemerintah daerah melalui instansi terkait seperti BKSD Kabupaten Konawe Selatan selaku yang berkewenangan dalam  mengatur  regulasi  dan  pemanfaatan  sumberdaya dan segala potensi yang tersedia.

## Indikator Sensitif Dimensi Ekonomi
Hasil  analisis leverage pada  dimensi  ekonomi menunjukkan  bahwa  terdapat  tiga  indikator  yang sensitif terhadap nilai indeks keberlanjutan dari dimensi tersebut,  yaitu:  (1)  Hasil  inventarisasi  pemanfaatan hutan  mangrove,  (2)  Pendapatan  lain dan  (3) pemanfaatan mangrove oleh masyarakat (Gambar 5).
Inventarisasi  merupakan  salah  satu  upaya  atau langkah  awal  yang  dilakukan  untuk  menyediakan  data- data  faktual  terkait  jenis-jenis  pemanfaatan,  besarnya kontribusi  ekosistem  mangrove  dalam  mendukung produksi sektor mangrove yang dapat dikembangkan di kawasan  pesisir  Desa  Akuni.  Manfaat  lain  adalah tersedianya data akurat tentang kawasan mangrove yang rusak atau kritis, sehingga diharapkan para stakeholders dalam hal ini adalah masyarakat dan pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah strategis, efisien dan efektif  dalam  proses  rehabilitasi,  pemanfaatan  maupun pengelolaan  ekosistem  mangrove  guna  mewujudkan kelestarian ekosistem  mangrove dan  keberlanjutan nilai manfaat  secara  ekonomis.  Perbaikan  terhadap  indikator
ini perlu dilakukan dengan  menyediakan base data dan informasi.
Gambar 5 Hasil  analisis leverage (sensitivitas)  pada dimensi ekonomi
Menyangkut pengelolaan dan pemanfaatan ekosistem  mangrove  di  lokasi  penelitian  sebagaimana yang  diamanatkan  oleh  UU  No.  27  Tahun  2007  bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengelola dan memutakhirkan  data  dan  informasi  pesisir  dan  pulau- pulau  kecil  secara  periodik  dan  didokumentasikan sebagai dokumen publik secara resmi untuk dimanfaatkan  oleh  setiap  orang  atau  pemangku kepentingan  lain  dengan  mempertimbangkan  seluruh aspek keberlanjutan.
Indikator  pendapatan  lain  menunjukkan  kurang memberikan  kepuasan  bagi  masyarakat  dalam  arti belum  mencukupi  tingkat  kebutuhan  mereka  secara ekonomi.  Beberapa  jenis  pekerjaan  alternatif  yang dilakukan  masyarakat  adalah  bertani  rumput  laut  dan berdagang (wiraswasta). Meskipun  mayoritas pekerjaan masyarakat (kepala keluarga) di lokasi penelitian adalah nelayan,  namun  terlaksananya  pekerjaan  alternatif seperti  berdagang  (wiraswasta)  dilakukan  oleh  anggota keluarga lain dalam rumah tangga. Kondisi ini didukung oleh  data  BPS  Konawe  Selatan  2013  yang  melaporkan bahwa proporsi peran serta perempuan dalam melakukan usaha perdagangan mendekati angka hampir dua kali lipat dari peran serta kaum laki-laki, sedangkan profesi  dalam  usaha  perikanan  lebih  dari  dua  kali  lipat dijalankan  oleh  kaum  laki-laki  jika  dibandingkan dengan  kaum  perempuan.  Pengusahaan  pekerjaan alternatif  bagi  masyarakat  patut  mendapat  perhatian khusus  dari  pemerintah  daerah  agar  dapat  menunjang perekonomian  masyarakat  pesisir  dan  ketergantungan terhadap ekosistem mangrove dapat diminimalisir.
Pemanfaatan  ekosistem  mangrove  yang  dilakukan oleh  masyarakat  pesisir  Desa  Akuni  dilakukan  secara langsung  berupa  pemanfaan  hasil  hutan  dan  perikanan. Berdasarkan  wawancara  bersama  masyarakat  diketahui bahwa  pemanfaatan  hasil  hutan  berupa  kayu  bakar dilakukan secara tidak ramah lingkungan dengan adanya penebangan  terhadap  pohon  mangrove.  Pemanfaatan mangrove  dari  sektor  perikanan  yang  dilakukan  oleh masyarakat  mencakup dua kegiatan,  yaitu penangkapan langsung  terhadap  jenis-jenis  ikan  yang  berasosiasi dengan  mangrove  dan  perikanan  budidaya  tambak  di kawasan  mangrove.  Teknik  budidaya  perikanan  yang digunakan  masyarakat  tergolong  ekstensif  (tradisional),
2.73 6.00 0.44 7.56 7.87 1.67 4.15 0 2 4 6 8 10 Kontribusi terhadap PDRB Pemanfaatan mangrove oleh masyarakat Rerata penghasilan masyarakat terhadap UMR Pendapatan lain Hasil inventarisasi pemanfaatan hutan mangrove Keterlibatan stakeholders Zonasi pemanfaatan lahan mangrove A tr ib u te
sehingga kontribusinya dalam meningkatkan pendapatan  dan  kesejahteraan  masyarakat  hingga  saat ini belum sepenuhnya optimal.
Maksimalisasi  dalam  perbaikan  terhadap  atribut- atribut  yang  sensitif  secara  khusus  dan  seluruh  atribut secara  umum  dari  dimensi  ekonomi  perlu  dilakukan agar  keberlanjutan  pengelolaan  dan  pemanfaatan sumberdaya mangrove dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di kawasan pesisir Desa Akuni.

## Indikator Sensitif Dimensi Sosial
Hasil analisis leverage menunjukkan bahwa terdapat lima  indikator  yang  sensitif    terhadap  nilai  indeks keberlanjutan  dimensi  sosial,  yaitu;  (1)  Akses masyarakat  lokal  terhadap  ekosistem  mangrove,  (2) Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sumberdaya mangrove,  (3)  Kerusakan  ekosistem  mangrove  oleh masyarakat, (4) Tingkat pendidikan  masyarakat dan (5) Peran  serta  masyarakat  dalam  pengelolaan  ekosistem mangrove (Gambar 6).
Akses masyarakat lokal terhadap ekosistem mangrove  sangat  tinggi  yang  ditandai  dengan  tidak adanya pembatasan secara khusus terhadap sumberdaya tersebut. Parawansa (2007) menyatakan bahwa
pengelolaan
hutan mangrove tidak boleh mengesampingkan masyarakat setempat, namun membuka  akses  kepada  masyarakat  lokal  terhadap distribusi  manfaat  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung  sehingga  dapat  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, Pattimahu (2010) menyatakan bahwa  terbukanya  akses  akan  membuat  masyarakat menyadari arti pentingnya pengelolaan sumberdaya dan pada gilirannya akan  menjamin  kelestarian sumberdaya alam  tersebut.  Pada  sisi  lain,  terbukanya  akses  dalam pemanfaatan  sumberdaya  mangrove  tanpa  adanya pengaturan  yang  jelas  dapat  berdampak  buruk. Sebagaimana  yang  dinyatakan  oleh  Kustanti  (2013) bahwa sumberdaya hutan yang mempunyai karakteristik sebagai  sumberdaya  milik  bersama  ( Common  Pool Resources )  memiliki  kecenderungan  rusak  dari  waktu ke  waktu  yang  disebabkan  belum  terdefinisinya sumberdaya dan pengelolaanya dengan baik.
Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sumberdaya mangrove di lokasi penelitian menunjukkan hasil  yang  masih  rendah.  Kondisi  tersebut  ditandai dengan  hasil  analisis  deksriptif  persepsi  masyarakat, dimana  sebesar  76.19%    masyarakat  menyatakan  tidak setuju  dan  14.29%  menyatakan  sangat  tidak  setuju terkait  pernyataan  manfaat  mangrove  bagi  lingkungan pesisir.  Kesadaran  masyarakat  cukup  erat  kaitannya dengan  perilaku  dan  kerusakan  ekosistem  mangrove karena  penyebab  utama  degradasi  mangrove  adalah kurangnya  kesadaran  masyarakat  dalam  menjaga kelestarian  mangrove  sehingga  menimbulkan  perilaku dalam  pemanfaatan yang  cenderung  berlebihan. masyarakat  yang  tidak  memahami  dampak  dari kerusakan  sumberdaya  hutan  mangrove  tentu  akan memiliki tingkat kepedulian dan kesadaran yang rendah untuk  melestarikan  mangrove (Pattimahu 2010). Faktor penyebab  kerusakan  lain  terkait  masalah  sosial  adalah meningkatnya  jumlah  penduduk  dan  kebutuhannya.
Pesatnya  kegiatan  pembangunan  dan  terbatasnya  lahan di  wilayah  pesisir  telah  menyebabkan  perubahan  tata guna  ekosistem  mangrove  menjadi  areal  tambak, pemukiman  dan  infrastruktur  lain.  Hal  ini  ditunjukkan dengan laju pertumbuhan penduduk (LPP) di Kabupaten Konawe Selatan selama lima tahun terakhir (2009-2013) mencapai angka rata-rata 1.09% setiap tahunnya dengan wilayah  kecamatan  yang  mempunyai  jumlah  penduduk terbanyak adalah Kecamatan Tinanggea yang berjumlah 22.676  jiwa  dengan  distribusi  penduduk  mencapai 8.08%  dari  seluruh  penduduk  di  Kabupaten  Konawe Selatan (BPS Konawe Selatan 2013).
Gambar 6 Hasil  analisis laverage (sensitivitas)  dimensi social
Tingkat  pendidikan  masyarakat  di  lokasi  penelitian tergolong  rendah  atau  berada  di  bawah  rata-rata nasional.  Hal  ini  sesuai  dengan  hasil  analisis  deskriptif pada  karakteristik  masyarakat  yang  menunjukkan bahwa proporsi tertinggi  tingkat pendidikan masyarakat hanya  menyelesaikan  pendidikan  sekolah  dasar  (SD) yang mencapai 76.19%, sedangkan yang menyelesaikan pendidikan  sekolah  lanjutan  pertama  dan  sekolah lanjutan  atas  masing-masing  hanya  sebesar    9.52%  dan 14.29%.  Tingkat  pendidikan  yang  rendah  dapat menyebabkan  pemahaman,  kepedulian  dan  tanggung jawab  masyarakat  terhadap  kelestarian  ekosistem  hutan mangrove menjadi rendah. Erwianto (2006) menyatakan bahwa  kondisi  tingkat  pendidikan  yang  rendah  dapat menjadi  kendala  dalam  upaya  partisipasi  pengelolaan ekosistem  mangrove  yang  lestari  dan  berkelanjutan. Oleh sebab itu, pendidikan informal seperti penyuluhan dan  pelatihan  perlu  diselenggarakan  oleh  instansi pemerintah  daerah  untuk  meningkatkan  wawasan masyarakat  dengan  membekali  pengetahuan  dan keterampilan agar tercipta nilai tambah dari pemanfaatan  mangrove,  meningkatkan  peranan  dalam pengelolaan serta mengurangi intervensi yang merugikan dalam ekosistem mangrove.
Peran serta masyarakat secara langsung dalam setiap kegiatan  pembangunan  merupakan  bentuk  interaksi sosial  yang  sangat  penting  dalam  menentukan  suatu keberhasilan  dalam  pembangunan  di  setiap  sektor. Adanya  peran  serta  masyarakat  dalam  pengelolaan hutan  mangrove  juga  dipengaruhi  oleh  kesadaran masyarakat untuk kepentingan pelestarian dan memotivasi masyarakat untuk bermitra dengan pemerintah  dalam  kegiatan  tersebut.  Anwar  (2013) menyatakan  bahwa  prinsip  peran  serta  masyarakat
3.79 5.18 7.93 5.42 7.65 3.89 5.18 3.81 0 2 4 6 8 10 Pengetahuan masyarakat tentang mangrove Tingkat pendidikan masyarakat Akses masyarakat lokal terhadap ekosistem mangrove Kerusakan ekosistem mangrove oleh masyarakat Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sumberdaya… Kearifan lokal Peran serta masyarakat dalam pengelolaan ekosistem… Konflik pemanfaatan sumberdaya mangrove A tr ib u te
bukan  hanya  sebagai  slogan  semata  namun  harus dilaksanakan secara tegas mencakup berbagai kepentingan masyarakat yaitu; kesetaraan dan kemitraan,  transparansi,  distribusi  kewenangan  yang seimbang, kesetaraan tanggung jawab, serta pemberdayaan dan kerjasama. Pemberdayaan masyarakat  saat  ini  tidak  bisa  hanya  dijadikan  sebagai objek  dari  pembangunan,  tetapi  sekaligus  sebagai subjek  dari  pembangunan  itu  sendiri  yang  dikenal dengan  slogan  pengelolaan  berbasis  masyarakat. Konteks  pendekatan  pengelolaan  dan  pengembangan sumberdaya mangrove berbasis masyarakat mengandung arti bahwa masyarakat diposisikan sebagai mitra yang setara dengan pemerintah dalam pengelolaan ekosistem  mangrove  melalui  pendekatan  kolaboratif (Sarosa  2002).  Perbaikan  terhadap  atribut  yang  sensitif maupun  yang  tidak  sensitif  pada  dimensi  ini  perlu dilakukan  secara  bersama  oleh  seluruh stakeholders mengingat SDM merupakan salah satu kunci dan modal utama  dalam  mewujudkan  pengelolaan  SDA  secara lestari dan berkelanjutan.

## Indikator Sensitif Dimensi Kelembagaan
Hasil  analisis leverage pada  dimensi  kelembagaan, dimana  terdapat  lima  indikator  yang  sensitif  dan berkontribusi  terhadap  nilai  indeks  keberlanjutan dimensi  kelembagaan,  yaitu;  (1)  Keterlibatan  lembaga masyarakat, (2) Ketersediaan aturan dan peran lembaga non-formal,  (3)  Pemberian  sanksi  bagi  pelanggar,  (4) Koordinasi antar lembaga/ stekeholders dan (5) Ketersediaan penyuluh/petugas lapangan (Gambar 7).
Kurangnya  keterlibatan  lembaga  masyarakat  dalam pengelolaan ekosistem mangrove mengakibatkan menurunnya  nilai  estetika  dari  ekosistem  mangrove  itu sendiri  dan  dampak  negatif  yang  akan  timbul  dapat ditekan  apabila  masyarakat  di  sekitar  ekosistem mangrove ikut dilibatkan dalam memberikan informasi, proses  dan  penentuan  mekanisme,  pengawasan  serta evaluasi. Menurut Kustanti (2013), pelibatan masyarakat  dalam  pengelolaan  hutan  mangrove  antara lain dalam hal; 1) pertukaran pendapat dalam penentuan kebijakan,  2)  konsultasi  kebijakan  teknis  pelaksanaan pengelolaan dan 3) penentuan keputusan tingkat  tinggi. Dahuri  (2000)  menyatakan  bahwa  dalam  pengelolaan wilayah  pesisir  terpadu  perlu  mempertimbangkan karakteristik  masyarakat  pesisir  khususnya  nelayan sebagai  komponen  yang  paling  banyak  serta  cakupan atau batasan pengelolaan, maka sudah tentu pengelolaan sumber daya pesisir patut dilakukan secara komprehensif yang memiliki ciri-ciri; (1) berbasis lokal, (2)  berorientasi  pada  peningkatan  kesejahteraan,  (3) berbasis  kemitraan,  (4)  secara  holistik  dan  (5) berkelanjutan.  Oleh  karena  itu,  keterlibatan  masyarakat dan  lembaga  masyarakat  sekitar  kawasan  mangrove secara  aktif  diharapkan  mampu  memberikan  dampak positif  dalam  upaya  pengelolaan  dan  pengamanan ekosistem mangrove.
Koordinasi  antar  lembaga/ stakeholders di  lokasi penelitian  menunjukkan  tidak  pernah  dilaksanakan. Kondisi  tersebut  menunjukkan  adanya  kekosongan kelembagaan dan mengindikasikan kepentingan berbagai stakeholders untuk  meminimalkan  kerusakan mangrove  tidak  terpenuhi  dengan  baik  (Pattimahu
2010).  Pengelolaan  ekosistem  mangrove  berkelanjutan merupakan  usaha  yang  sangat  kompleks  untuk dilaksanakan  karena  kegiatan  tersebut  membutuhkan sifat akomodatif dan adanya mekanisme kerjasama yang sinergis antar berbagai pihak-pihak terkait  untuk duduk bersama  mewakili  lembaga  masing-masing  agar  setiap rencana  kegiatan  pengelolaan  mangrove  berkelanjutan berjalan  dengan  baik.  Menurut  Soetrisno  (1995), pemerintah  harus  merevitalisasi dan  mereform lembaga untuk dapat berfungsi secara efektif dengan menyesuaikan pada budaya dan nilai-nilai yang dimiliki dalam  organisasi.  Budaya  dan  nilai-nilai  antar organisasi dalam melaksanakan perumusan perencanaan sampai  pada  pelaksanaan  dan  pengendalian  berbentuk kebersamaan.  Kebersamaan  menjadi  faktor  penting untuk  memberikan  kejelasan  tugas  dan  fungsi  serta kewenangan  dari  masing-masing  lembaga  atau  sektor yang terlibat.
Gambar 7 Hasil  analisis laverage (sensitivitas)  dimensi kelembagaan
Berdasarkan  hasil  wawancara  bersama  tokoh masyarakat diketahui bahwa terdapat aturan non-formal yang dibentuk sejak lama berdasarkan kesepakatan dari masyarakat  yang  bersifat  kearifan  lokal.  Aturan  non- formal tersebut diperankan tokoh adat, tokoh masyarakat  biasa  dan  yang  memiliki  jabatan  struktural dalam  perintah  desa,  tokoh  agama  maupun  tokoh masyarakat  yang  dianggap  memiliki  cukup  modal (ketergantungan  dalam  motif  ekonomi)  yang  dipilih oleh  masyarakat  berdasarkan  kekuatan  pengaruhnya dalam  menyelesaikan  konflik  sosial  antar  warga  yang secara  nyata  dapat  memberikan  tekanan  terhadap kepatuhan  masyarakat.  Kearifan  lokal  merupakan  salah satu  produk  kebudayaan  yang  lahir  karena  kebutuhan akan nilai, norma dan aturan yang menjadi model untuk melakukan  suatu  tindakan  (Mufid  2010).  Apabila kearifan lokal dipraktekkan dengan benar dan sungguh- sungguh, manfaatnya dapat menuntun masyarakat untuk lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.  Beberapa  kearifan  lokal  yang  dimaksud adalah  bila  masyarakat  menebang  pohon  mangrove maka  wajib  untuk  menanam  kembali  dan  waktu pemanfaatan mangrove berdasarkan waktu-waktu tertentu  (sesuai  peruntukannya)  yang  diyakini  oleh masyarakat  mampu  mendapatkan  untung.  Meskipun demikian, keberadaan kearifan lokal di lokasi penelitian dalam mengelola sumberdaya dan pelestarian ekosistem mangrove  dinilai  belum  sepenuhnya  efektif  karena masyarakat  masih  melakukan  aktifitas  yang  sifatnya
1.86 5.60 6.74 4.09 4.00 3.73 4.54 2.62 0 2 4 6 8 Kebijakan dan perencanaan… Ketersediaan aturan dan… Keterlibatan lembaga… Koordinasi antar lembaga/… Ketersediaan… Kepatuhan terhadap aturan-… Pemberian sanksi bagi… Pemantauan dan pengawasan. A tt ri b u te
dekstruktif  (merusak).  Beberapa  penyebab  utamanya adalah  kurangnya  pekerjaan  alternatif,  meningkatnya jumlah  penduduk  yang  disertai  kebutuhan  setiap  tahun dan  kondisi  masyarakat  yang  tidak  memiliki  lahan  di luar  kawasan  desa  untuk  mengembangkan  usaha  sektor pertanian,  sehingga  mereka  tidak  memiliki  pilihan  lain dan  tekanan  pemanfaatan  mangrove  terus  terjadi.  Huda (2008)  menyatakan  bahwa  seringkali  hukum  adat terkesampingkan  oleh  insentif  ekonomi  jangka  pendek akibat  kondisi  tekanan  penduduk  yang  disertai  oleh permintaan terhadap sumberdaya yang semakin meningkat.  Oleh  karenanya  atribut  kearifan  lokal  perlu diperbaiki  oleh  seluruh  lapisan  masyarakat  dengan melibatkan  pemerintah  daerah  setempat  agar  nilai-nilai sosial  dan  etika  budaya  pengelolaan  yang  diwariskan secara  turun  temurun  tidak  terdegradasi  oleh  zaman serta kebutuhannya.
Ketersediaan  penyuluh  atau  petugas  lapangan merupakan  salah  satu  peran  yang  dilakukan  oleh pemerintah  daerah  setempat  atau  instansi  terkait  dalam menyediakan  tenaga  lapangan  (penyuluh)  untuk mengfasilitasi dan mendampingi masyarakat, mensosialisasikan  program-program  pengelolaan  dan kebijakan tentang mangrove serta melakukan pemantauan dan pengawasan  kepada  masyarakat dalam menjalankan  sistem  pengelolaan  yang  berkelanjutan. Sumardjo  (2010)  menyatakan  bahwa  peran  penyuluh sebagai pemberdaya bagi masyarakat tradisional adalah; membangkitkan kebutuhan untuk berubah, menggunakan hubungan untuk perubahan, mendiagnosis  masalah,  mendorong  motivasi  untuk berubah, merencanakan tindakan pembaharuan, memelihara  program  pembaharuan  dan  mencegah stagnasi,  mengembangkan  kapasitas  kelembagaan  dan mencapai  hubungan  terminal  untuk  secara  dinamis mengembangkan  proses  perubahan  yang  lebih  adaptif terhadap  perubahan  lingkungan.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa tidak tersedianya penyuluh/petugas lapangan  sangat  membutuhkan  tindak  lanjut  dari pemerintah daerah dan lembaga terkait agar efektivitasnya  mampu  memberikan  pengaruh  positif dalam  pemberdayaan  masyarakat  dan  pengelolaan ekosistem  mangrove  berkelanjutan  di  wilayah  pesisir Desa Akuni.
Pemberian sanksi bagi pelanggar di lokasi penelitian sangat  erat  kaitannya  dengan  kearifan  lokal  (lembaga non-formal). Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa nilai-nilai  keberadaan  dari  kearifan  lokal  belum sepenuhnya efektif dalam pengelolaan mangrove. Peran pemerintah daerah dan instansi terkait dalam pemberian sanksi  belum  terlaksana  dengan  baik  karena  kabijakan pengelolaan  mangrove  belum  tersedia  di  kawasan tersebut.
Perbaikan  setiap  indikator  yang  sensitif  dalam dimensi kelembagaan perlu dilakukan secara serius agar keberlanjutan dimensi ini dapat ditingkatkan mengingat nilai  indeks  menempati  urutan  paling  rendah  dari  tiga dimensi lainnya. Rendahnya keberlanjutan pada dimensi menjadi  ancaman  serius  terhadap  ekosistem  mangrove masa  sekarang  maupun  yang  akan  datang  (Schaduw 2015).

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Beberapa  simpulan  yang  dapat  ditarik  dari  hasil penelitian ini adalah:
1. Status keberlanjutan pengelolaan ekosistem mangrove  secara  multidimensi  (MDS)  di  Desa Akuni  Kecamatan  Tinanggea  Kabupaten  Konawe Selatan berada dalam  kategori  kurang berkelanjutan (44.79%),  dengan  nilai  indeks  dan  status  yang berbeda-beda  pada  setiap  dimensi,  yaitu;  dimensi ekologi  73.29%  (cukup  berkelanjutan);  dimensi ekonomi  53.77%  (cukup  berkelanjutan);  dimensi sosial  38.32%  (kurang  berkelanjutan);  dimensi kelembagaan 25.36% (kurang berkelanjutan). 2. Indikator-indikator  yang  sensitif  dalam  pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan di lokasi penelitian terdiri atas; dimensi ekologi (keanekaragaman  mangrove,  tutupan  mangrove, rehabilitasi  ekosistem  mangrove,  keragaman  fauna mangrove),  dimensi  ekonomi  (hasil  inventarisasi pemanfaatan  hutan  mangrove,  pendapatan  lain , pemanfaatan  mangrove  oleh  masyarakat),  dimensi sosial  (akses  masyarakat  lokal  terhadap  ekosistem mangrove, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sumberdaya mangrove, kerusakan ekosistem  mangrove  oleh  masyarakat,  Tingkat pendidikan  masyarakat,  peran  serta  masyarakat dalam  pengelolaan  ekosistem  mangrove),  dimensi kelembagaan  (keterlibatan  lembaga  masyarakat, ketersediaan  aturan  dan  peran  lembaga  non-formal, pemberian  sanksi  bagi  pelanggar,  koordinasi  antar lembaga  atau stakeholders ketersediaan  penyuluh atau petugas lapangan).

## Saran
Guna  mewujudkan  konsep  pengelolaan  ekosistem mangrove  berkelanjutan  di  lokasi  penelitian,  maka dalam  prakteknya  perbaikan  setiap  indikator  pada seluruh  dimensi  perlu  dilakukan,  agar  nilai  indeks  dan status keberlanjutannya dapat ditingkatkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar  R.  2013.  Pengembangan  dan  Keberlanjutan Wisata  Bahari  di  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau Kecil  Kota  Makassar  [tesis].  Bogor  (ID):  Institut Pertanian Bogor.
Barbour  MG,  Burk  JH,  Pitts  WD.  1987. Terrestrial Plant Ecology . San Fransisco:
The
Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc. Dahuri R. 2000. Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan Untuk Kesejahteraan
Rakyat (Kumpulan
Pemikiran) .  Jakarta  (ID).  Kerjasama  LISPI  dengan Ditjen P3K DKP.
Erwianto. 2006. Kajian Tingkat PArtisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Kawasan  Teluk  Pangpang  Banyuwangi. J  Sosial
Ekonomi Perikanan . 3(1): 44-50.
Fauzi  A  dan  Anna  S.  2002.  Evaluasi  status keberlanjutan  pembangunan  perikanan:  aplikasi pendekatan  Rapfish  (studi  kasus  perairan  pesisir DKI Jakarta). Jurnal Pesisir dan Lautan . 4(3):43-55. Green  EP,  Mumbay  PJ,  Edwards  AJ,  Clark  CD.  2000. Remote  Sensing  Hand  Book  for  Tropical  Coastal Management. Unesco Publishing. 328 p.
Huda  N.  2008.  Strategi  Kebijakan  Pengelolaan Mangrove  Berkelanjutan  Di  Wilayah  Pesisir Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  Jambi  [tesis]. Semarang (ID): Universitas Diponegoro.
[KEPMENLH]  Keputusan  Mentri  Lingkungan  Hidup No.  201  Tahun  2004  Tentang  Kriteria  Baku  dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove.
Khazali  M,  Bengen  DG,  Nikijiluw  VPH.  2002.  Kajian Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Mangrove  (studi  kasus  di  Desa  Karangsong, Kecamatan  Indramayu,  Kabupaten  Indramayu, Propinsi Jawa Barat). Jurnal Pesisir dan Lauta. 4(3): 29-42.
Kusmana C. 2003. Teknik Rehabilitasi Mangrove .Bogor (ID). Fakultas Kehutanan IPB Pr.
Kustanti  A.  2013.  Evolusi  Hak  Kepemilikan  dan
Penataan  Peran  Para  Pihak  Pada  Pengelolaan Ekosistem  Hutan  Mangrove  Dengan  Kemunculan Tanah  Timbul  [tesis].  Bogor  (ID)  Institut  Pertanian Bogor.
Leksono  AS.  2007. Ekologi  Pendekatan  Deskriptif  dan Kuantitatif. Malang (ID). Bayu Media Publishing. Mufid  AS.  2010.  Revitalisasi  Kearifan  Lokal  dalam Pemberdayaan  Masyarakat. J  Multikultural  dan Multireligius . 9(34): 83-92.
Ngongolo  K,  Mtoka  S,  Mahulu  A.  2015.  Challlenges dan  opportunities  for  restoring  the  threadned mangroves. J of Scientific Research  & Report . 5(5): 352-360.
Parawansa, I. 2007. Pengembangan Kebijakan
Pembangunan  Daerah  dalam  Pengelolaan  Hutan
Mangrove  di  Teluk  Jakarta  secara  Berkelanjutan [Disertasi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor. Pattimahu  DV.  2010.  Kebijakan  Pengelolaan  Hutan Mangrove  Berkelanjutan  di  Kabupaten  Seram Bagian Barat Maluku [disertasi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
Pitcher  TJ  and  Preikshot  D.  2001.  RAPFISH:  ARapid Appraisal  Technique  to  Evaluatethe  Sustainability Status of Fisheries. Fisheries Research. 49:255-270. Rusdianti  K,  Sunito  S.  2012.  Konversi  Lahan  Hutan Mangrove  serta  Upaya  Penduduk  Lokal  dalam Merehabilitasi  Ekosistem  Mangrove. J  Sosiologi Pedesaan. 6(1): 1-17.
Saman  RU.  2017.  Pengelolaan  Ekosistem  Mangrove Secara  Berkelanjutan  di  Kabupaten  Bolaang Mongondow  Selatan,  Provinsi  Sulawesi  Utara [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
Santoso  N.  2012.  Arahan  Kebijakan  dan  Strategi Pengelolaan  Kawasan  Mangrove  Berkelanjutan  di Muara  Angke  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta. [disertasi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
Sarosa  W.  2002. A  Framework  for  the  Analysis  of Urban  Sustainability:  Linking  Theory  and  Practice . Jakarta (ID). URDI.
Schaduw  JNW.  2015.    Keberlanjutan  Pengelolaan Ekosistem  Mangrove  Pulau  Mantehage,  Kecamatan Wori  Kabupaten  Minahasa  Utara  Provinsi  Sulawesi Utara. Jurnal  LPPM  Bidang  Sains  dan  Teknologi . 2(2). Sumardjo.  2010. Cyber  extension .  Peluang  dan Tantangan dalam Revitalisasi Penyuluhan Pertanian. Penelitian  Unggulan  KKP3T  di  Departemen  Sains Komunikasi dan pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia IPB. Bogor (ID). IPB Pr. Theresia,  Boer  M,  Pratiwi  NTM.  2015.  Status Keberlanjutan  Pengelolaan  Ekosistem  Mangrove  di Taman  Nasional  Sembilang  Kabupaten  Banyuasin Provinsi  Sumatera  Selatan. Jurnal  Ilmu  dan Teknologi Kelautan Tropis . 7(2): 703-714.