EFEKTIVITAS PROGRAM KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENGURANGI ANGKA NIKAH SIRRI TAHUN 2017-2019 (STUDI KASUS KUA KECAMATAN KEDUNGADEM BOJONEGORO)
1 M. Ilham Fajry Akbar, 2 Zayad Abd. Rahman, ³Niwari 1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2,3 Institut Agama Islam Negeri Kediri Email: ¹mfajryakbar@gmail.com, ²zayadar@gmail.com, 3 niwwari@gmail.com

## Abstract
The marriage is not legally registered, then matters relating to the consequences of marriage cannot be legally resolved. The researcher describes the program from the KUA Kedungadem District in reducing the number of unregistered marriages. File collection methods used are in-depth interviews and documentation techniques. Based on the results of research related to the  effectiveness  of  the  Kedungadem  Religious  Affairs  Office  program  in  reducing  the  2017 sirri marriage rate in terms of time and material, its implementation tends to be effective and successful in reducing the sirri marriage rate that is carried out and does not exceed 5 couples or 0% of married couples who have not been registered. In 2018, the timing and implementation were  effective  and  only  3  couples  had  unregistered  marriages,  so  they  did  not  exceed  the program's target. However,  in  2019 it  increased to  8 couples who entered into unregistered marriages, so  during that  period  the program was not  successful  in reducing  the number  of unregistered  marriages.  So,  the  running  program  is  less  effective  and  even  the  number  of couples who marry sirri is increasing. In fact, marriages that fulfill the requirements and are harmonious according to religion without being  registered at the Office of Religious Affairs are quite legal, but based on regulations in the Indonesian state, marriages are still upheld and recorded in the form of a marriage certificate so that they have legal force.

## Keywords: effectiveness, kantor urusan agama’s program, sirri mariage

## Abstrak
Perkawinan tidak dicatat  secara sah, maka hal-hal  yang berkaitan dengan akibat perkawinan tidak dapat  diselesaikan  secara hukum.  Peneliti memaparkan program  dari KUA Kecamatan Kedungadem dalam menurunkan angka pernikahan nikah sirri. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan teknik dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian terkait  efektivitas  program  Kantor  Urusan  Agama  Kedungadem  dalam  menurunkan  angka nikah  sirri  tahun  2017  dari  segi  waktu  dan  materi,  pelaksanaannya  cenderung  efektif  dan berhasil  menekan  angka  nikah  sirri  yang  dilakukan  dan  tidak  melebihi  5  pasangan  atau  0% pasangan menikah yang belum terdaftar. Pada tahun 2018, waktu dan pelaksanaannya efektif dan  hanya  3  pasangan  melakukan  pernikahan  yang  tidak  terdaftar,  sehingga  tidak  melebihi target  program.  Namun,  pada  tahun  2019  meningkat  menjadi  8  pasangan  yang  melakukan pernikahan yang tidak terdaftar sehingga di masa tersebut program tidak berhasil menurunkan jumlah perkawinan yang tidak tercatat. Jadi, program yang berjalan tersebut kurang efektif dan bahkan  jumlah  pasangan  yang  menikah  sirri  semakin  meningkat.  Sesungguhnya  perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun menurut agama tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama sudah  cukup  sah,  namun  berdasarkan  peraturan  di  negara  Indonesia  perkawinan  tetap ditegakkan dan dicatat dalam bentuk akta nikah sehingga mempunyai kekuatan hukum.
Kata Kunci: efektivitas, program kantor urusan agama, nikah sirri

## A. Pendahuluan

## 1. Latar Belakang Masalah
Perkawinan  mempunyai  kaitan  erat terhadap  ikatan  lahir  dan  batin  antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan  sebagai  suami  istri  dengan maksud  membentuk  dan  mengarungi bahtera  rumah  tangga  dalam  keluarga yang  bahagia  serta  kekal  berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. 1 Dalam maksud  dan  tujuan  hukum  islam  untuk kebahagiaan serta terpeliharanya individu dalam kehidupan berperadaban didunianya serta memenuhi sarana ataupun fasilitas untuk terciptanya maksud dan tujuan tersebut. 2
Berkenaan  status  perkawinan,  Al- Qur’an  menyebutkan  dalam  surat  Al- Ahzab Ayat 7 bahwa perkawinan sebagai miitsaaqan galiidhan , yakni sebuah ikatan yang  kokoh  dan  kuat.  Ikatan  tersebut awalnya  dibentuk  setelah  terucapnya perjanjian tertuang dalam  ijab dan qabul. Salah  satu  langkah  awal  untuk  mencapai jaminan hukum dalam sebuah perkawinan adalah  dengan  mencatatkannya  kepada instansi  yang  berwenang.  Hal  ini 0 tidak hanya 0 berlaku bagi orang yang beragama Islam saja, bahkan juga bagi 0 mereka yang beragama Kristen, Katholik, Hindu
1 Undang-Undang Nomor 1 Pasal 1, Tentang Perkawinan (Bandung: Citra Umbara, 2007). H. 2.
2 Muchlis  Usman, Filsafat  Hukum  Islam (Malang: LBB Yan’s Press, 1992). H. 50.
3 Undang-Undang Nomor 1 Pasal 1 Tentang Perkawinan (1974).
maupun 0 Budha. Sebagaimana dalam ketentuan  pencatatan  perkawinan  Pasal  2 UU  1/1974  yang  menyatakan:  (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya  dan  kepercayaannya  itu.  (2) Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut  Rachmadi  Usman,  kajian artikel  sebelumnya  yang  memaparkan bahwa dari ketentuan Pasal 2 UU 1/1974 sudah  jelas,  setiap  perkawinan  harus dicatat  menurut  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku. 3 Artinya  setiap perkawinan harus diikuti dengan pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Bila kedua  ayat  dalam  Pasal  2  UU  1/1974 dihubungkan  satu  sama  lainnya,  maka dapat dianggap bahwa pencatatan perkawinan  merupakan  bagian  integral yang  menentukan  pula  kesahan  suatu perkawinan,  selain  mengikuti  ketentuan dan  syarat-syarat  perkawinan  menurut hukum  masing-masing  agamanya  dan kepercayaannya itu. 4
Tindakan yang timbul akibat perkawinan  merupakan  tindakan  hukum yang  mendapat  perlindungan  secara
4 Rachmadi  Usman,  “Makna  Pencatatan Perkawinan  dalam  Peraturan  Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia”, Jurnal Legislasi Indonesia 14, no. 3 (September 2017). H.  256.
hukum. Apabila pernikahan tidak dicatatkan  secara  hukum,  hingga  hal-hal yang berhubungan dengan akibat perkawinan tidak dapat dituntaskan secara hukum. Misalnya, hak istri buat memperoleh  nafkah  lahir  ataupun  batin, akta kelahiran anak tidak dapat diurus, hak pengasuhan anak, hak pembelajaran anak, hak waris istri, hak perwalian untuk anak wanita yang hendak menikah serta masih banyak problem-problem lain. 5
Perkawinan yang dinyatakan legal bagi peraturan  agama  Islam  jika  memenuhi rukun serta ketentuan perkawinan, terdapatnya  calon  pengantin  pria  serta wanita,  terdapatnya  wali,  dihadiri  saksi- saksi,  ijab,  serta  qabul.  Perkawinan  sirri ini tidak dicatat serta diawasi oleh pejabat yang berwenang.
Menurut  Pardianto,  kajian  artikel sebelumnya  yang  memaparkan  bahwa fenomena  perkawinan  sirri di  Indonesia menjadi  berita  dan  perbincangan  di seluruh  media . Baik  media  elektronik (televisi,  internet/media  sosial)  maupun media  cetak  (koran  dan  majalah). Tujuannya untuk membantu mempertemukan  seseorang  dengan  calon mempelai  idamannya  secara  cepat  dan akurat. 6
5 Fathudin, Syukri. "Problematika Nikah Sirri dan  Akibat  Hukumnya  Bagi Perempuan " .  Penelitian Humaniora , Vol. 15, No. 2, 2010.  H. 55.
6 Pardianto,  “Menelisik  Fenomena  Nikah Sirri  (Sebuah  Kajian  Tematik  dalam  Komunikasi
Isu  nikah  sirri  tidak  dapat  dipandang sebelah mata. Isu yang satu ini tidak kalah gentingnya,  sehingga  butuh  menemukan tempat serta wadah buat dijadikan bahasan berarti dalam diskursus publik. 7
Kantor  Urusan  Agama  yang  menjadi bagian  salah  satu  lembaga  serta  lembaga yang  mengawasi  proses  berlangsungnya nikah.  Kewenangan  ini  diberikan  oleh pemerintah untuk memudahkan penerapan  nikah  buat  masyarakat  negeri Indonesia  dan  menertibkan  administrasi kependudukan yang pada intinya bertujuan  menghasilkan  keadaan  yang tertib  serta  suasana  tertib.  Tugas  Kantor Urusan  Agama  tidak  cuma  sebagai pencatat akta nikah, namun juga mempunyai tanggung jawab dalam menerima  pemberitahuan  talak  serta rujuk. Sebagaimana yang sudah dipaparkan  dalam  UU  Nomor  22  Tahun 1946  Tentang  Pencatatan  Nikah,  talak, serta  rujuk.  Tugas  dan  tujuan  Kantor Urusan  Agama  pula  diatur  bersumber pada  Keputusan  Menteri  Agama  Nomor 517  Tahun  2001.  Kantor  Urusan  Agama (KUA) merupakan lembaga dan termasuk lembaga  terkecil.  Departemen  Agama yang berada ditingkatan Kecamatan. KUA bertugas  membantu  melakukan  sebagian tugas Kantor Departemen Agama
Islam)”, Dialektika: Jurnal Pemikiran Islam dan Ilmu Sosial 11, no. 2, (Oktober 2018). H. 117
7 Susanto,  Happy.  Nikah  Sirri  Apa Hukumnya. (Jakarta: Visimedia, 2007). H. 45.
Kabupaten di bidang urusan agama Islam di daerah kecamatan. 8
Muhamad  Ilham  Nugroho  dalam skripsinya  memaparkan  bahwa  terdapat beberapa upaya kebijakan yang dilakukan oleh  pejabat  KUA  terkait  meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Pedurungan adalah dengan tidak menikahkan, memperlambat pelayanan bidang administrasi  pernikahan,  penyuluhan  dan sosialisasi  Undang-undang  perkawinan, dan bimbingan keluarga sakinah pelayanan di bidang perkawinan. 9
Adapun penelitian ini bersumber pada hasil  akhir  pemantauan  penerapan  isbath nikah  di  Pengadilan  Agama  Bojonegoro, Kantor Urusan Agama Kedungadem yang sudah banyak membagikan surat pengantar  isbath  nikah  lebih  dari  3 pendampingan masing- masing tahunnya. Sebagaimana tabel di bawah:
Tabel 1. Pendampingan Program KUA terhadap Itsbat Nikah
No. Bulan Tahun  Jumlah 1 Januari- Desember 2017 2 2 Januari- Desember 2018 3 3 Januari- Desember 2019 8
Pada  bulan  Januari  hingga  Desember Tahun  2017  sebanyak  2  pendampingan,
8 Ali, Ahmad. Menguak Teori Hukum (Legal Theory)  dan  Teori  Peradilan  (Judicialprudence ), (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group,  2013).  H. 23.
9 Muhamad  Ilham  Nugroho,  “Kebijakan Pejabat Kantor Urusan  Agama Untuk Meminimalisir
Januari  hingga  Desember  2018  sebanyak 3  pendampingan,  serta  pada  Januari sampai  akhir  bulan  Desember  2019 berjumlah 8 pendampingan suami istri. 10

## 2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:
a. Bagaimana  program  Kantor  Urusan Agama Kedungadem Bojonegoro dalam  mengurangi  angka  nikah  sirri tahun 2017-2019?
b. Bagaimana efektivitas program Kantor Urusan Agama Kedungadem
Bojonegoro  dalam  mengurangi  angka nikah sirri tahun 2017–2019?

## 3. Teori Penelitian
Teori efektivitas awal mulanya memakai statment sepanjang mana ketentuan hukum itu ditaati ataupun tidak ditaati.  Pasti  saja,  bila  sesuatu  ketentuan hukum ditaati oleh sebagian besar sasaran yang  jadi  sasaran  ketaatannya,  hingga hendak mengenali kalau ketentuan hukum yang  bersangkutan  merupakan  efektif. Tetapi demikian, sekalipun bisa dikatakan ketentuan  yang  ditaati  itu  efektif,  namun
Pernikahan Dini dalam Perspektif Maslahah Mursalah (Studi  Kasus  di  KUA  Kecamatan  Pedurungan Semarang  Tahun  2018-2020)”, Skripsi  Universitas Islam Negeri Walisongo , (Desember 2020). H. 93.
10 Lihat https://sipp.pa-bojonegoro.go.id/ Di akses 23 Maret 2020, 11.40 WIB.
senantiasa  masih  bisa  mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya. 11
Teori efektivitas hukum banyak dikemukakan  serta  di  informasikan  oleh para  pakar,  antara  lain  ialah  Soerjono Soekanto.
Soerjono
Soekanto mengemukakan sebagaimana dikutip oleh Winarno  Yudho  dan  Heri  Tjandrasari dalam artikelnya bahwa terdapat 5 (lima) aspek  yang  sangat  mempengaruhi  dalam penegakan hukum, di antara kelimanya itu saling  berkaitan  antara  satu  dengan  yang yang  lain,  oleh  sebab  itu  esensi  dari penegakan  hukum  serta  merupakan  tolak ukur  dari  efektivitas  penegakan  hukum. Aspek  yang  diartikan  diharapkan  hendak jadi landasan untuk mengukur efektivitas penegakan  hukum  lewat  program  KUA dalam  mengurangi  angka  nikah  sirri. 12
Kelima aspek tersebut merupakan: a. Aspek hukumnya
Aspek  hukum  yang  dimaksud merupakan peraturan undang- undang. Peraturan  perundang-  undangan  yang baik,  paling  tidak  yang  bisa  berlaku secara yuridis, sosiologis, serta filosofis  (faktor  kepastian  hukum, kemanfaatan, serta keadilan).
Sesuatu peraturan hukum dikatakan berlaku  secara  yuridis  ialah  peraturan hukum  yang  berlaku  secara  piramida. Hukum  membentangkan  proses  yang
11 Dirdjosisworo, Soedjono. Pengantar Ilmu Hukum. (Jakarta: Rajawali Press, 2014). H. 99.
secara  bertahap,  dari  norma  sangat besar, yang sangat abstrak dan kian ke dasar terus menjadi konkrit serta rinci.
Sesuatu  peraturan  serta  syarat hukum  berlaku  sosiologis  jikalau peraturan serta syarat hukum itu diakui oleh  warga,  kepada  siapa  peraturan hukum tersebut diperuntukkan ataupun diperlakukan. Peraturan berlaku secara filosofis  apabila  peraturan  hukum  itu cocok  serta  pantas  dengan  cita-  cita hukum selaku nilai positif yang paling tinggi.  Bilamana  peraturan  hukum tidak  mempunyai  ketiga  faktor  yaitu faktor  kepastian  hukum,  kemanfaatan, dan  keadilan  maka  akan  menjadi peraturan  hukum  yang  mati,  ataupun dialami  sebagai  tirani  sebab  tidak berakar serta mendasar. b. Aspek penegakan hukum
Aspek  penegakan  hukum  ialah terdapatnya  unsur-  unsur  serta  pihak- pihak  yang  melaksanakan  pembuatan serta  pelaksanaan  hukum.  Penegakan hukum mencakup seluruh elemen yang secara langsung ataupun tidak langsung berkecimpung  dibidang  penegakan hukum,  sebagaimana  mereka  yang memiliki peranan memastikan keberhasilan  usaha  penegakan  hukum dalam  warga,  semacam  polisi,  jaksa, hakim, pengacara serta lain- lain.
12 Berutu, Ali Geno. Pernikahan Dibawah Tangan; Dampak dan Solusinya , (Jakarta: OSF Preprints, 2019. H. 73)
c.  Aspek  fasilitas  penunjang  penegakan hukum
Fasilitas ataupun sarana ialah penentu  dalam  penegakan  hukum, tanpa  fasilitas  ataupun  sarana  yang mencukupi  dan  cocok,  penegakan hukum tidak berjalan mudah, penegakan  hukum  tidak  hendak  baik dalam melaksanakan peranannya.
Fasilitas ataupun sarana tersebut antara lain  merupakan  tenaga  manusia  yang berpendidikan  serta  handal,  organisasi yang baik, perlengkapan yang mencukupi,  keuangan  yang  lumayan serta sebagainya.
d. Aspek masyarakat
Aspek  warga  ialah  terdapatnya faktor  area.  Artinya,  di  mana  hukum tersebut  berlaku  ataupun  diterapkan pada  area  tersebut.  Salah  satu  aspek yang pengaruhi proses penegak hukum ialah  pemahaman  hukum  warga, sehingga hendak terus menjadi membolehkan  terciptanya  penegakan hukum yang baik serta cocok.
Demikian juga bila kebalikannya, terus menjadi  rendah  tingkatan  pemahaman hukum  warga,  hingga  hendak  terus menjadi sukar buat melakukan penegakan hukum.
13 Winarno  Yudho  dan  Heri  Tjandrasari, “Efektivitas  Hukum  dalam  Masyarakat”, Jurnal Hukum  &  Pembangunan 17, No.  1,  (Februari  1987). H. 60.

## e. Aspek kebudayaan
Aspek kebudayaan ialah terdapatnya hasil karya, cipta serta rasa yang  mendasar  atas  prakasa  di  dalam pergaulan hidup. 13
Jadi,  Kelima  aspek  di  atas  wajib dicermati serta dilaksanakan dalam proses penegakan  hukum,  sebab  apabila  perihal itu  kurang  menemukan  perhatian,  hingga penegakan hukum tidak bisa tercapai.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  memakai  pendekatan kualitatif.  Pendekatan  kualitatif  ialah sesuatu proses penelitian bersumber pada metodologi  yang  berfungsi  menyelidiki sesuatu fenomena sosial maupun masalah- masalah yang terjalin pada manusia. Pada pendekatan kualitatif ini, penulis membuat sesuatu cerminan lingkungan, mempelajari  kata-kata,  laporan  yang merinci  dari  pemikiran  responden,  serta melaksanakan  riset  pada  suasana  yang natural. 14
Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengamati  dan  mencerna  kasus  serta mengungkapkan makna dibalik kenyataan dengan  cara  melakukan  penafsiran  atas fenomena-fenomena  sosial  yang  diteliti dengan hukum mengembangkan pengertian, konsep-konsep dari
14 Limas  Dodi, Metodologi  Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015). H. 61.
permasalahan tersebut yang pada akhirnya menjadi teori. 15 Oleh karena itu, penelitian yang penulis lakukan berdasarkan fenomena  ataupun  kejadian  yang  di anggap  kurang  sesuai  antara  teori  dan peraktiknya di masyarakat.
Jenis  penelitian  kualitatif  ini  adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di  tempat  lokasi  (yakni  di  lokasi  tempat terdapatnya masalah yang diteliti). 16
Pengumpulan  data  terdiri  dari  data sumber primer dan sumber sekunder. Data primer  penelitian  ini  merupakan  rujukan utama  penulis  dalam  meneliti  program KUA Kedungadem. Data Sekunder di sini yang  dimaksud  adalah  bentuk  data pendukung dalam referensi induk. Dalam hal  ini  data  sekunder  yang  penulis gunakan  adalah  artikel  terdahulu,  serta hasil  penelitian  dari  akademik  seperti jurnal  ilmiah  juga  dilengkapi  observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai data pelengkap.
Berkaitan  dengan  analisis  data  dalam bentuk induktif. Hasil penelitian ini lebih menekankan  dari  pemaknaan  secara generalisasi. 17 Maka  dari  itu,  penelitian diawali  dengan  mengumpulkan  dan memaknai  data  kemudian  disesuaikan dengan teori efektivitas.
15 Afifudin, Beni Ahmad Saebani,
Metodologi  Penelitian  Kualitatif (Bandung:  CV Pustaka Setia, 2009). H. 61.

## C. Pembahasan
1. Efektivitas Pelaksanaan Program
Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan
Kedungadem dalam Mengurangi Angka Nikah Sirri Pada Tahun 2017- 2019
Efektivitas pelaksanaan dan penegakan  program  penyuluhan  lintas sektoral  serta  bimbingan  pra  nikah  di KUA berbentuk bimbingan bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu pelaksanaan program tersebut perlu dan harus diukur serta dikaji untuk meningkatkan efektivitasnya. KUA Kecamatan  Kedungadem  sendiri  pada pelaksanaan  program  penyuluhan  lintas sektoral  dan  bimbingan  pra  nikah tersebut dilakukan setiap sebulan sekali, mulai  januari  sampai  dengan  desember tiap tahun.
Setelah  itu,  materi  dituturkan  dan disampaikan  kepada  1983  partisipan yang  sudah  dinyatakan  masuk  umur menikah. Adapun materi yang disampaikan  terkait  proses  pencatatan dan  tata  metode  pernikahan  serta gambaran sanksi- sanksi yang berkaitan dengan nikah sirri. Salah satunya sanksi pidana yang ada dalam pasal 45 serta 46 PP No 9 Tahun 1975 dan pasal  34 ayat (1)  juncto  pasal  90  ayat  (2)  UU  No  23
16 Andi  Prastowo, Metodologi  Penelitian Kualitatif  dalam  Perspektif  Rancangan  Penelitian (Yogyakarta: Ar–Ruzz Media, 2014). H. 183.
17 Danim  Sudarwan, Menjadi  Peneliti Kualitatif (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002). H. 65.
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.  Bersumber  pada  hasil wawancara dengan salah satu responden diperoleh  informasi bahwa proses bimbingan  yang  dilakukan  dari  sisi waktu, penerapannya telah efektif.
Efektivitas pelaksanaan dan penegakan  program  penyuluhan  lintas sektoral dan bimbingan pra-nikah
berjalan  cenderung  efektif.  Hal  itu dikarenakan KUA Kecamatan
Kedungadem sudah tepat dalam menerapkan materi dan waktu pelaksanaanya meskipun banyak kendala  dan  halangan  yang  mana acuannya  faktor  dari  teori  efektivitas. Hal  tersebut  dikarenakan  beberapa faktor teori efektivitas hukum.
Faktor  hukum  dimaksud  merupakan peraturan undang-undang.
Suatu
peraturan  hukum  dikatakan  berlaku secara  yuridis  apabila  peraturan  hukum berlaku secara piramida. Hukum membentangkan  proses  yang  bertahap, dari  norma  yang  sangat  besar,  yang sangat  abstrak  serta  kian  ke  dasar semakin konkrit. Suatu peraturan hukum berlaku  sosiologis  bilamana  peraturan hukum  tersebut  diakui  oleh  warga, kepada  siapa  peraturan  hukum  tersebut diperuntukkan  ataupun  diperlakukan. Suatu  peraturan  berlaku  secara  filosofis
18 Winarno Yudho dan Heri Tjandrasari, “Efektivitas Hukum dalam Masyarakat”. H. 60.
apabila peraturan hukum tersebut cocok dengan  cita-cita  hukum  sebagai  nilai positif  yang  paling  tinggi.  Apabila peraturan  hukum  tidak  mempunyai ketiga  faktor  keberlakuan  itu,  hingga peraturan  hukum  tersebut  dapat  jadi peraturan  hukum  yang  mati,  ataupun dialami  sebagai  tirani  sebab  tidak berakar serta mendasar.
Selanjutnya, faktor penegakan hukum adalah  pihak-  pihak  yang  membentuk serta  yang  mempraktikkan  hukum. Penegakan hukum mengacu pada kondisi  sistem  saling  berkaitan  dalam menganalisis  efektif  tidaknya  hukum (dalam  artian,  apakah  para  penegak hukum menunjukkan ras keterikatannya pada  kaidah-kaidah  yang  baru  itu). Penegakan  hukum  mencakup  seluruh elemen  yang  secara  langsung  ataupun tidak  langsung  berkecimpung  serta berhadapan di bidang penegakan hukum (pihak yang memiliki peranan lebih atas penentuan keberhasilan usaha penegakan hukum). 18
Faktor  fasilitas  ataupun  sarana  yang menunjang  penegakan  hukum.  Fasilitas ataupun  sarana  jadi  penentu  dalam penegakan sesuatu hukum, tanpa fasilitas maupun sarana yang mencukupi,  penegakan  hukum  tidak mudah, penegakan sesuatu hukum tidak
akan baik dalam melaksanakan peranannya.  Fasilitas  ataupun  sarana tersebut  antara  lain  merupakan  tenaga manusia  yang  berpendidikan  serta profesional, organisasi yang baik, perlengkapan yang mencukupi, keuangan yang lumayan serta sebagainya.
Faktor  masyarakat,  ialah  faktor lingkungan.  Dimana  hukum  tersebut berlaku  ataupun  diterapkan.  Salah  satu aspek yang mempengaruhi proses penegak  hukum  adalah  pemahaman hukum  warga.  Apabila  pemahaman hukum  warga  tinggi  maka  penegakan hukum juga baik, sebaliknya pemahaman hukum warga rendah maka penegakan hukum sukar dilakukan.
Faktor  kebudayaan,  yaitu  adanya perihal suatu hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada pergaulan hidup. 19
Dalam  hal program mengurangi  angka nikah sirri, responden mengakui berjalan akan  tetapi  kurang  efektif  berdasarkan lima  faktor  diatas  yang  terdahulu  telah dikemukakan  oleh  Soerjono  Soekamto. Pernikahan dengan memenuhi syarat dan rukun  menurut  agama  tanpa  dicatatkan di  Kantor  Urusan  Agama  cukuplah  sah akan  tetapi  berdasarkan  peraturan  di negara  Indonesia  tetap  diberlakukannya suatu nikah dan dicatatkan dalam bentuk
19 Wirhanuddin, Mediasi  Perspektif  Hukum Islam . H. 78-81.
akta  nikah  sehingga  dengan  telah dicatatkannya pernikahan akan mempunyai kekuatan hukum.
Efektivitas suatu program dilihat dari segi  faktor 0 sarana  atau  fasilitas  yang mendukung pemberlakuan program yang sesuai harapan dan tidak menyimpang  peraturan  dan  ketentuan kementerian  agama.  Tanpa  sarana 0 atau fasilitas  yang  memadai,  pemberlakuan program tidak akan lancar, penegakan 0 hukum  tidak  akan  baik dalam  menjalankan  peranannya.  Sarana atau fasilitas 0 tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan 0 dan profesional, organisasi yang baik, peralatan 0 yang memadai, keuangan yang cukup dan 0 sebagainya.
Kemudian  faktor  masyarakat,  dalam artian lingkungan dimana program KUA tersebut  diberlakukan  atau  diterapkan. Salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi proses  pemberlakuan  program  KUA dalam  mengurangi  angka  nikah  sirri adalah sadar hukum dari pihak masyarakat, maka akan menjadi kemungkinan bahwa pemberlakuan program itu baik, sebaliknya jika rendah tingkat  kesadaran  hukum  masyarakat, maka  akan  semakin  sukar  untuk melaksanakan berbagai macam program yang  KUA  berikan  kepada  masyarakat.
Dan  yang  terakhir  faktor  kebudayaan, ialah sebagai hasil karya, cipta dan rasa atas dasar pergaulan dalam hidup.
Program  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan  Kedungadem  Bojonegoro dalam  mengurangi  angka  nikah  sirri tahun 2017-2019. Dari beberapa program  kerja  Kantor  Urusan  Agama yang  sudah  dipaparkan  di  atas,  maka yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini berdasarkan  hasil  wawancara  oleh peneliti  dengan  pihak  KUA  yakni dengan bapak K 20 beliau menyampaikan bahwa:
“Program kerja KUA yang berkenaan dalam mengurangi angka  nikah  sirri  adalah  program penyuluhan di bidang lintas sektoral, yaitu memaksimalkan kemitraan  umat  dan  koordinasi lintas  sektoral  yang  dijadikan jalinan silaturrahim dengan seluruh lapisan umat disegala lini, sehingga KUA  dapat  melakukan  sinergi  dan kerja sama dengan komponen yang ada  dalam  masyarakat,  seperti instansi terkait (baik itu pemerintah atau  swasta),  organisasi  sosial agama,  lembaga  dakwah,  lembaga pendidikan, pondok pesantren, majelis taklim, dan tempat – tempat ibadah.”
Jadi, program KUA dalam mengurangi  angka  nikah  sirri  bekerja sama  dengan  instansi  lain  untuk memaksimalkan  kemitraan  umat  dan koordinasi lintas sektoral yang dijadikan jalinan  silaturrahim  terhadap  seluruh
20 K, Hasil  Wawancara ,  Bojonegoro,  9 Oktober 2020.
lapisan  umat  disegala  lini,  sehingga KUA  bisa  menjalankan  program  secara sinergi dan bekerjasama dengan komponen  yang  ada  dalam  masyarakat, seperti instansi terkait (baik itu pemerintah atau swasta), organisasi dari sosial agama, lembaga dakwah, lembaga pendidikan,  pondok  pesantren,  majelis taklim, dan tempat-tempat ibadah.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang dilakukan  oleh  peneliti  pada  kepala KUA  yakni  dengan  bapak  M 21 beliau menyampaikan bahwa: “
Program kemitraan umat penyuluhan  lintas  sektoral  tersebut dilakukan  setiap  sebulan  sekali, mulai  januari  sampai  dengan desember.  Kemudian  untuk  materi, mengenai  pentingnya  pencatatan dan  tata  cara  perkawinan  dengan menegakkan  sanksi  –  sanksi  yang berkaitan dengan nikah sirri. Salah satunya sanksi pidana yang terdapat dalam pasal 45 dan 46 PP Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 34 ayat (1) juncto pasal 90 ayat (2) UU Nomor  23  Tahun  2006  tentang Administrasi  Kependudukan.  Dan adapun tujuan dilakukannya program penyuluhan lintas sektoral agar  untuk  tidak  melebihi  target  5 atau  0%  pasang  yang  melakukan nikah  sirri  pada  setiap  tahunnya. Kemudian  untuk  sasaran  program ditujukan kepada remaja yang telah menginjak umur dewasa dan sudah matang  utuk  menjalin  lingkungan keluarga.”
Jadi,  berkaitan  dengan  pelaksanaan program kemitraan umat dan penyuluhan
21 M, Hasil Wawancara , Bojonegoro, 18 Juni 2020.
lintas  sektoral  KUA  yang  berkenaan dalam mengurangi angka nikah sirri pada tahun 2017-2019 sebagai berikut:
1. Waktu Pelaksanaan, program
penyuluhan  lintas  sektoral  tersebut dilakukan setiap sebulan sekali, mulai Januari sampai dengan Desember.
2. Materi, disampaikannya materi berkenaan pentingnya pencatatan dan tata  cara  perkawinan  dengan  cara menegakkan sanksi-sanksi yang kaitannya dengan nikah sirri.
Diantaranya  sanksi  pidana  yang terdapat  pada  pasal  45  dan  46  PP Nomor  9  Tahun  1975  serta  pasal  34 ayat  (1) juncto pasal  90  ayat  (2) UU Nomor  23  Tahun  2006  tentang Administrasi Kependudukan.
3. Tujuan dan Sasaran, tujuan
dilakukannya  program  penyuluhan lintas  sektoral  untuk  tidak  melebihi target  5  pasangan  atau  0%  pasang yang  melakukan  nikah  sirri  pada setiap  tahunnya.  Kemudian  untuk sasaran  program  ditujukan  kepada remaja  yang  telah  menginjak  umur dewasa  dan  sudah  matang  utuk menjalin lingkungan keluarga.
22 Hastari,  Putri.  "Makna  Pernikahan  Sirri Pada Pria Dewasa Asal". Empati, Vol. 2, No. 5, 2013. H. 5.
2. Efektivitas Hasil Program Kantor Urusan  Agama  Kedungadem  dalam Mengurangi  Angka  Nikah  Sirri  pada Tahun 2017-2019
Berbagai  permasalahan  baru  dalam suatu  keluarga  seperti,  hak  asuh  anak, pembagian  waris  dan  lain  sebagainya tentunya diakibatkan oleh keberlangsungan  pernikahan  yang  mana antara  pasangan  suami  serta  istri  tidak dibentuk  atas  dasar  apa  yang  telah diperintahkan pemerintah untuk dicatatkan di lembaga yang berwenang. 22
Pemberitahuan perihal nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman keinginan nikah, akad nikah dan penanda tanganan akta nikah dan pembuatan  kutipan  akta  nikah  yang merupakan  tata  laksana  dalam  pencatatan nikah.
Di  negara  Indonesia  lembaga/instansi yang  bertugas  dan  ada  kaitannya  dengan fungsional melakukan pencatatan pernikahan terbagi menjadi dua yaitu: 23
a. Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan,  diperuntukkan  bagi  orang yang perkawinannya dilakukan menurut agama Islam
b. Kantor Catatan Sipil (KCS)
diperuntukkan bagi orang yang perkawinannya dilaksanakan berdasarkan agama selain Islam.
23 Departemen  Agama. Departemen  Agama Tahun  2004  Tentang  Tugas-Tugas  Pejabat  Pencatat Nikah, ( Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), H. 88.
Adanya pencatatan pernikahan, pegawai  pencatat  nikah  tidak  sebagai mana mestinya bisa menjalankan tugasnya secara  maksimal,  berdasarkan  apa  yang telah dijadikan rencana pada sebelumnya, Hambatan-hambatan selalu ada, bilamana tidak dicarikan dan diberi jalan keluarnya. Seberapa pun kecilnya hambatan/masalah akan berdampak terhadap kesuksesan dari program  pelaksanan  pencatatan  nikah  itu sendiri. Berdasarkan peristiwa pernikahan di masyarakat itu memang sulit diperhitungkan  persoalan  kejadiannya, belum  juga  perseorangan  yang  ikut  di dalamnya,  sampai  sehingga  Pegawai Pencatat Nikah tidak maksimal memberikan  kepastian  perihal  pasangan suami  dan  istri  yang  melaksanakan pernikahan di wilayah sudah dilaksanakan atau  belum,  serta  sudah  dibuatkn  akta pernikahan atau belum.
Perihal ini menunjukkan bahwa kemungkinan terdapat pasangan perkawinan  yang  perkawinannya  tidak sampai  tercatat  atau  dicatatkan  pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungadem  melalui  Pegawai  Pencatat Nikah  yang  terhadap  demikian  pasangan perkawinan  itu  tidak  mempunyai  akta nikah. Pada hakikatnya  akta dalam nikah itu  sangat  diperlukan  unsur  dan  nilainya bagi  orang  yang  berkaitan  terhadap
24 Mukharom, Hasil Wawancara , Bojonegoro, 18 Juni 2020.
kepentingan  bukti  absah  yang  seketika waktu dapat dipergunakan.
Kemudian  berdasarkan  wawancara berkenaan  persentase  yang  melakukan nikah  sirri  tahun  2017-2019  dengan Kepala KUA Bapak M sebagai berikut:
“Untuk mengetahui efektivitas adalah  sebagai  berikut:  (Yang melakukan  nikah  sirri  ÷  Jumlah yang  melakukan  nikah  resmi  x  100
%)  Dari  jumlah  1983  peserta  yang telah  dinyatakan  menikah  dan diberikan  penyuluhan.  Pada  tahun 2017 ada dua pasangan atau 0,30% yang menikah sirri dari keseluruhan 671  pasangan.  Pada  tahun  2018 yang melakukan nikah tercatat 662 pasangan di Kantor Urusan Agama Kedungadem dan terdapat 3
pasangan  atau  terbilang  0,45%
yang belum dicatatkan
pernikahannya di KUA. Pada tahun 2019 ada 650 pasangan yang nikah resmi  dan  ada  8  pasangan  atau 1,23% pasangan nikah sirri.” 24
Tabel 2. Kriteria Persentase yang Melakukan
Nikah Sirri No. Persentase Kriteria 1 2017= 0,30 % yang Nikah Sirri Program berjalan dan efektif 2 2018= 0,40 % yang Nikah Sirri Program berjalan dan efektif 3 2019= 1,23 % yang Nikah Sirri Program berjalan dan kurang efektif serta meningkat jumlah pasangan yang menikah sirri
Dari  wawancara  dan  tabel  di  atas menunjukkan  hasil  program  Kantor Urusan  Agama  Kedungadem  dalam mengurangi angka nikah sirri. Pada tahun
2017 dari sisi waktu dan materi cenderung efektif  hasil  program  kerja  dan  berhasil dalam mengurangi angka nikah sirri serta mencapai  target  yang  tidak  melebihi  5 pasangan  atau  0%  pasangan  nikah  sirri. Selanjutnya  pada  tahun  2018  hasil program sesuai rencana serta efektif dan 3 pasangan  yang  melakukan  nikah  sirri, sehingga  tidak  melebihi  target  program, dan  kemudian  pada  tahun  2019  ini mengalami kenaikan menjadi 8 pasangan yang  melakukan  nikah  sirri  sehingga program tidak berhasil dalam mengurangi angka  nikah  sirri.  Program  berjalan  dan kurang  efektif  serta  terjadi  peningkatan jumlah pasangan yang menikah sirri.
Dari  berbagai  permasalahan  yang diambil  peneliti  pada  kasus  efektivitas hasil  program  Kantor  Urusan  Agama Kedungadem  dalam  mengurangi  angka nikah sirri pada tahun 2017-2019, peneliti banyak  menemukan  berbagai  hambatan yang  melatarbelakangi  pelaksanaan  dan penegakan  pencatatan  nikah  sehingga program kurang efektif mengurangi angka nikah  sirri  di  kalangan  masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Kedungadem sebagai berikut:
a. Kurangnya sosialisasi terkait besarnya pembiayaan pencatatan dalam  nikah  yang  sesungguhnya, sehingga terdapat opini dari masyarakat  hubungannya  dengan mahalnya  biaya  pencatatan  nikah.
Perihal  demikian  jelas  bertentangan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor  48  Tahun  2014,  yang  mana aturan  tersebut  menyebutkan  bahwa besaran pembiayaan pencatatan pada nikah  yaitu  sebesar  Rp  0  dengan catatan pernikahan tersebut dilakukan dan  ditempatkan  dalam  ruang  KUA pada  hari  serta  jam  kerja  di  KUA tersebut.  Adapun  jikalau  pernikahan dilakukan  dan  ditempatkan  pada lokasi luar KUA dan dilaksanakan di luar  jam  kerja  KUA  tersebut  maka perihal tersebut mengharuskan Pegawai  Pencatatan  Nikah  untuk menghadiri dalam pernikahan tersebut sehingga biayanya dibebankan  kepada  pihak  keluarga mempelai  sebesar  Rp.  600.000,00 serta  dibayarkan  langsung  kepada Bank  yang  ditujukan  atas  nomor rekening bendahara pusat, akan tetapi pada  kennyataannya  di  lapangan masih  banyak  ditemukan  penarikan biaya nikah lebih dari Rp. 600.000,00 jika pembayarannya melalui perantara (moden/P3N). Pada kemungkinannya  dapat  melahirkan dan  menyebabkan  opini  masyarakat bahwa  biaya  pencatatan  pada  nikah mahal dan bervariatif.
b. Di  daerah  tersebut  masih  terdapat penduduk berpendidikan rendah yang masih beranggapan bahwa pencatatan
nikah dilakukan oleh Pegawai Pencatat  Nikah  pada  Kantor  Urusan Agama. Bahkan karena hanya adanya proses  pernikahan  yang  memakan waktu menjadi lebih lama dan rentan kurang kondusif, sehingga masyarakat  lebih  memilih  salah  satu Ulama setempat  untuk  mengakadkan pernikahan  anak  atau  keluarganya. Karena sudah menganggap pernikahan seperti itu sudah sah.
Berdasarkan  penguraian  tersebut  di atas  dipaparkan  bahwa  banyaknya  faktor yang  menjadi  menghambat  pelaksanaan pencatatan dari nikah, sehingga melahirkan anggapan bahwa kepemilikan akta  nikah  bagi  masing-masing  pasangan dari  suami  istri  dipandang  tidak  perlu padahal  keadaan/situasi  seperti  itulah yang  bisa  membuat  pasangan  mengalami kesulitan  apabila  di  suatu  waktu  timbul atau  bahkan  muncul  masalah  dan peristiwa yang pemecahannya memerlukan  akta  nikah.  Diperuntukkan sebagai  pembuktian,  diantaranya  sebagai pengurusan  akta  kelahiran  dari  seorang anak,  sebagai  kewarisan,  atau  pada perwalian,  dan  lain-lain.  Oleh  sebab perihal itu, akta nikah sangat dan amatlah penting  sekali  dimiliki  oleh  masing- masing pasangan suami istri meski bukan menjadi syarat sah atau tidaknya pernikahan itu.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  tugas pelaksana pencatatan nikah yang dilakukan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah (PPN) kemudian pada akhirnya harus bisa menjangkau seluruh pasangan suami  istri yang  beragama  Islam,  karena  dengan demikian  kepentingan  para  pihak  yaitu suami  istri  dan  anak  akan  terlindungi haknya. Akan tetapi di dalam pelaksanaannya,  masih  ada  hambatan yang dalam hal ini di wilayah Kecamatan Kedungadem terdapat beberapa data yang mana peran Ulama masih bersedia dengan begitu  saja  menikahkan  seorang  laki-laki dan  perempuan atas  alasan  untuk menghindarkan dari perbuatan zina tanpa melaporkan  dan  memberikan  informasi kepada  KUA.  Hal  ini  jelas  akan menyulitkan pihak Pencatat Nikah dalam melaksanakan  tugas  fungsionalnya  dan dapat menghambat pelaksanaan pencatatan  terhadap  semua  pasangan suami  istri  yang  menikah  di  wilayah Kecamatan Kedungadem.
Untuk  mengatasi  perihal  penting masalah tersebut, maka Pegawai Pencatat Nikah di KUA telah melakukan beberapa upaya diantaranya:
a. Melakukan  hubungan  (koordinasi) kaitannya kerja dengan segala sektor (Lurah, RT atau RW) yang mendukung  terwujudnya  efektivitas Program  KUA  dalam  mengurangi angka  nikah  sirri  dengan  berbagai
cara dan program diantaranya memberikan  teguran  dan  pemberian sanksi  terhadap  para  Ulama  yang telah sengaja ataupun tidak di sengaja menikahkan laki-laki dan perempuan, yang  mana  semestinya  agar  supaya pernikahan tersebut dilaporkan kepada  Pegawai  pencatat  Nikah  di KUA  Kecamatan  Kedungadem.  Hal ini  bisa  memberikan  efek  jera  bagi pelaku  dan  pihak  bersangkutan (dalam  hal  ini  adalah  para  Ulama yang telah sengaja menikahkan). b. Mengadakan penyuluhan dan bimbingan  kepada  masyarakat  dari Kecamatan  Kedungadem  mengenai kaitannya  urgensi  pernikahan  yang pada akhirnya dicatatkan dan dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah. Penyuluhan  dan  bimbingan  kepada masyarakat  ini  terutama  ditunjukan untuk  remaja  berusia  sekolah  SLTP dan  SLTA  yang  belum  menikah  dan dilakukan  dalam  setiap  kesempatan seperti  dalam  acara  Maulid  Nabi, pengajian,  dan  lain-lain.  Dengan melalui  kesempatan  semacam  ini diharapkan  bahwa  masyarakat  akan lebih mengetahui dan menyadari serta paham benar betapa pentingnya suatu pernikahan  yang  diterbitkan  akta pernikahannya. Kepentingan ini
25 Moh  Makmun,  “Efektivitas  Pencatatan Perkawinan”, Jurnal  Hukum  Keluarga  Islam Vol.  1, No. 1 (2016).
bukan hanya menyangkut dan mengenai kaitannya untuk diri mereka  sendiri melainkan  juga masyarakat  secara  utuh  keseluruhan, sehingga  secara  tidak  langsung  bisa juga  mewujudkan  ketertiban  di bidang  administrasi  yang  tak  lain yaitu perihal perkawinan. 25

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  terkait efektivitas  program  Kantor  Urusan  Agama Kedungadem  dalam  menurunkan  angka nikah  sirri  tahun  2017  dari  segi  waktu  dan materi,  pelaksanaannya  cenderung  efektif dan berhasil menekan angka nikah sirri yang dilakukan dan tidak melebihi 5 pasangan atau 0% pasangan menikah yang belum terdaftar. Pada tahun 2018, waktu dan pelaksanaannya efektif  dan  hanya  3  pasangan  melakukan pernikahan  yang  tidak  terdaftar,  sehingga tidak melebihi target program. Namun, pada tahun  2019  meningkat  menjadi  8  pasangan yang  melakukan  pernikahan  yang  tidak terdaftar sehingga di  masa tersebut  program tidak berhasil menurunkan jumlah perkawinan yang tidak tercatat. Jadi, program yang  berjalan  tersebut  kurang  efektif  dan bahkan jumlah pasangan yang menikah sirri semakin meningkat. Sesungguhnya perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun menurut  agama  tanpa  dicatatkan  di  Kantor
Urusan  Agama  sudah  cukup  sah,  namun berdasarkan  peraturan  di  negara  Indonesia perkawinan  tetap  ditegakkan  dan  dicatat dalam bentuk akta nikah sehingga mempunyai kekuatan hukum.
Kepada  Kantor  Urusan  Agama  di Indonesia khususnya Kantor Urusan Agama Kedungadem
Kabupaten
Bojonegoro
sebaiknya  memberikan  sosialisasi  sesuai program  yang  sudah  terjadwal  mengenai manfaat dari pencatatan nikah sehingga tidak terjadi  banyaknya  nikah  di  bawah  tangan (nikah sirri) dan sehingga masyarakat tau ini loh  dasar  hukumnya,  ini  peraturanya,  ini manfaatnya  tentang  pentingnya  pencatatan nikah serta lebih memperhatikan waktu yang digunakan  dalam  pelaksanaan  sosialisai  dan penyuluhan,  karena  program  yang  terjadwal dan  tertata  rapi  merupakan  solusi  untuk menyelesaikan  permasalahan  perkawinan. Dengan waktu bimbingan yang panjang dan luas,  maka  akan  memberi  kesempatan  lebih kepada para pihak untuk berfikir mana yang terbaik.  Kemudian  kepada  para  pihak  yang hendak menikah diharapkan mulai menanmkan  iktikad  baik  dan  tentunya  juga menghadiri proses sosialisasi dan penyuluhan  yang sudah dijadwalkan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Afifudin,  Saebani,  dan  Beni,  Ahmad.
Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
Ali,  Ahmad. Menguak  Teori  Hukum  (Legal
Theory) dan Teori Peradilan
(Judicialprudence). Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
Berutu,  Ali  Geno. Pernikahan  Dibawah Tangan;  Dampak  dan  Solusinya. Jakarta: OSF Preprints, 2019.
Departemen  Agama. Departemen  Agama Tahun  2004  Tentang  Tugas-Tugas Pejabat  Pencatat  Nikah. Jakarta: Departemen Agama RI, 2004.
Dirdjosisworo,  Soedjono. Pengantar  Ilmu Hukum. Jakarta:  Rajawali  Press, 2014.
Dodi, Limas. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015.
Fathudin, Syukri. "Problematika Nikah Sirri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan" .  Penelitian  Humaniora , Vol. 15, No. 2, 2010.
Hastari, Putri. "Makna Pernikahan Sirri Pada Pria  Dewasa  Asal". Empati, Vol.  2,
No. 5, 2013.
Makmun,  Moh.  "Efektivitas  Pencatatan
Perkawinan". Jurnal Hukum
Keluarga Islam , Vol. 1, No. 1, 2016.
Nugroho,  Muhamad  Ilham.  “Kebijakan Pejabat Kantor Urusan Agama Untuk Meminimalisir Pernikahan Dini
Dalam Perspektif Maslahah Mursalah (Studi  Kasus  Di  KUA  Kecamatan Pedurungan  Semarang  Tahun  2018- 2020).” Skripsi  Universitas  Islam Negeri Walisongo , 2020.
Pardianto. “Menelisik Fenomena Nikah Sirri (Sebuah  Kajian  Tematik  Dalam Komunikasi  Islam)”. Dialektika: Jurnal  Pemikiran  Islam  dan  Ilmu Sosial, Vol. 11, No. 2, 2018.
Peraturan Menteri Agama. Peraturan Menteri  Agama  Nomor  11  Pasal  1 Ayat  (1)  Tahun  2007  Tentang Pencatatan Nikah. Jakarta: Peraturan Menteri Agama RI, 2007.
Prastowo,  Andi. Metodologi  Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan  Penelitian. Yogyakarta: Ar–Ruzz Media, 2014.
Sudarwan, Danim. Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung:  CV  Pustaka
Setia, 2002.
Susanto, Happy. Nikah Sirri Apa Hukumnya.
Jakarta: Visimedia, 2007.
Undang  Undang  Nomor  1  Pasal  1 Tentang
Perkawinan. Bandung: Citra Umbara, 1974.
Usman,  Muchlis. Filsafat  Hukum  Islam. Malang: LBB Yan's Press, 1992.
Usman,  Rachmadi.  “Makna  Pencatatan
Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia”. Jurnal Legislasi
Indonesia, Vol. 14, No. 3, 2017.
Wirhanuddin. Mediasi  Perspektif  Hukum Islam. Semarang: Fatawa Publishing,
2014.
Yudho,  Winarno  dan  Tjandrasari,  Heri.
“Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat.” Jurnal  Hukum &
Pembangunan , Vol. 17, No. 1, 1987.