Oleh  :  Eko  Prasetyo,  Monicha  Awang,  Sony  Setiawan,  Tarsisius  Susilo,    Rui  FGP  Duarte, Purnomo Yusgiantoro, I Wayan Midhio

## Konsep Pertahanan Nirmiliter dalam Perspektif Revolution in Military Affairs untuk Menghadapi Aksi Nirmiliter Tiongkok di Grey Zone Laut Tiongkok Selatan dengan Metode AHP
Eko Prasetyo 1 , Monicha Awang 2* , Sony Setiawan 3 , Tarsisius Susilo 4 ,  Rui FGP Duarte 5 , Purnomo Yusgiantoro 6 , I Wayan Midhio 7 1,2,3,4,5,6,7 Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta, Indonesia
2 Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Jakarta, Indonesia
* Email: monics3unhan@gmail.com
Abstrak . Indonesia sebagai negara anggota ASEAN menghadapi grey zone operations Tiongkok di kawasan Laut Natuna  Utara  yang  dapat  mengancam  stabilitas  kawasan  ASEAN.  Revolusi  urusan  militer  atau  revolution  in military affairs dapat melihat perubahan karakter dan perilaku operasi militer, sesuai dengan perkembangan isu-isu lingkungan  strategis,  salah  satunya  yaitu  aksi  operasi  nirmiliter  Tiongkok  di  zona  abu-abu.  Tulisan  ini menggunakan  Analytic  Hierarchy Process  (AHP)  untuk  mengetahui  manakah  komponen  RMA  Indoensia  yang utama untuk menghadapi operasi zona abu-abu Tiongkok pada saat dihadapkan dengan kapal dan masyarakat sipil?  Dalam  tulisan  ini  ditemukan  bahwa  revolusi  strategi  menjadi  prioritas  alternatif  pertama  dengan  kriteria operasional  dan  subkriteria  strategi  nirmilter.  Menurut  perhitungan  pendapat  pakar  dengan  metode  Delphi penerapan pemanfaatan informasi cuaca yang pertama dalam strategi menghadapi zona abu-abu Tiongkok adalah untuk eksploitasi sumber daya alam, termasuk produksi minyak dan gas, serta rekayasa dan konstruksi infrastruktur pesisir  dan  lepas  pantai.  Pemanfaatan  informasi  cuaca  tersebut  untuk  memperkirakan  daya  tahan,  biaya pemeliharaan, dan open infrastruktur yang dibutuhkan. Sehingga, dibutuhkan data angin, arus, kondisi keadaan laut, suhu permukaan laut, suhu udara, dan tekanan permukaan .
Kata Kunci : revolusi urusan militer, zona abu-abu, nirmiliter, informasi cuaca, AHP.
Abstract. Indonesia as an ASEAN member state faces China's gray zone operations in the North Natuna Sea region which can threaten the stability of the ASEAN region. The revolution in military affairs can see changes in  the  character  and  behavior  of  military  operations,  in  accordance  with  the  development  of  strategic environmental issues, one of which is China's non-military operations in the gray zone. This paper uses the Analytic Hierarchy Process (AHP) to determine which are the main components of the Indonesian RMA to deal with China's gray zone operations when faced with ships and civilian communities. In this paper, it is found  that  revolutionary  strategy  is  the  first  priority  alternative  with  operational  criteria  and  non-missile strategy sub-criteria. According to the expert opinion calculation using the Delphi method, the first application of  weather  information  utilization  in  the  strategy  to  deal  with  China's  gray  zone  is  for  natural  resource exploitation,  including  oil  and  gas  production,  and  coastal  and  offshore  infrastructure  engineering  and construction. The weather information utilization is to estimate the durability, maintenance costs, and open infrastructure  required.  Thus,  data  on  winds,  currents,  sea  state  conditions,  sea  surface  temperature,  air temperature, and surface pressure are needed.
Keyword : military affairs revolution, gray zone, non-military, weather information, AHP

## PENDAHULUAN
Indonesia memiliki konsep kekuatan pokok militer yang telah dibangun untuk amanat pembangunan nasional bidang pertahanan keamanan  yang disebut minimum  essential force (MEF).  Kepentingan utama  kebijakan  Kekutan  pokok  militer  tersebut  merupakan  evaluasi  untuk  faktor  perencanaan, mekanisme penyelenggaraan dan anggaran pertahanan dan tidak menyimpang dari sistem manajemen pengambilan  keputusan  pertahanan  negara.  Beberapa  unsur  dari  kekuatan  pokok  militer  tersebut diantaranya adalah sumber daya manusia, materiil/alat utama sistem senjata (Alutsista) TNI, sarana pangkalan dan daerah latihan, industri pelatihan, organisasi, dan anggaran [1].
Oleh  :  Eko  Prasetyo,  Monicha  Awang,  Sony  Setiawan,  Tarsisius  Susilo,    Rui  FGP  Duarte, Purnomo Yusgiantoro, I Wayan Midhio
Kekuatan  pokok  militer  diarahkan  untuk  pembangunan  komponen  utama  untuk memenangkan  perang  total  dan  tidak  diarahkan  untuk  perlombaan  senjata.  Pembangunan  tersebut diharapkan  untuk  mampu  mengatasi  ancaman  serta  melaksanakan  Operasi  militer  selain  perang (OMSP) dan Operasi militer perang (OMP) [1]. Sehingga kekuatan pokok militer yang dimiliki TNI menjadi perhatian bahkan sampai dengan internasional. Global Fire Power (GFP) mencatatkan bahwa Indonesia naik peringkat dari ranking 16 ke peringkat 15 pada 2022 dari 140 negara dunia pada 2022 [2]. Disamping itu GFP mencatat tiga alutsista yang masih lemah, diantaranya adalah kapal induk, kapal  perang  pengangkut  helikopter,  dan  kapal  perang  destroyer.  Alutsista  sangat  penting  karena memiliki  fungsi  peperangan,  seperti  pengintaian,  penyelundupan,  dan  penyerangan  terutama  di perairan  laut  nusantara.  Sesuai  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2002  tentang  Pertahanan  Negara pasal 7 ayat (3) dinyatakan bahwa sistem pertahanan negara dalam menghadapai ancaman nirmiliter menempatkan lembaga pemerintah diluar bidang pertahanan sebagai unsur utama, yang disesuaikan dengan  bentuk  dan  sifat  ancaman  yang  dihadapi  dengan  didukung  oleh  unsur  kekuatan  bangsa lainnya.  Oleh  karenanya,  kementerian/Lembaga  di  luar  bidang  pertahanan  termasuk  pemerintah daerah  diharapkan  memahami  dan  memiliki  visi  pertahanan,  sehingga  mampu  mengakomodasi kebijakan pertahahan negara sebagai dasar untuk mengelola sektornya masing-masing.  Pemerintah Indonesia pada tahun 2016 telah menerbitkan Peraturan Menteri pertahanan RI Nomor 19 sebagai pedoman  strategis  pertahanan  militer.    Pedoman  strategis  ini  merupakan  penjabaran  doktrin pertahanan negara dari aspek militer  yang memuat  nilai-nilai  aspek nonmiliter dan prinsip-prinsip dasar  strategi  pertahanan  nirmiliter  serta  postur  pertahanan  nirmiliter.  Pedoman  ini  mengacu  pada landasan fundamental bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yaitu  Pancasila,  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, sejarah perjuangan bangsa Indonesia, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional.
Pertahanan non militer merupakan kekuatan yang dalam kerangka penangkalan dibangun dan dikembangkan  untuk  mencapai  standar  ketahanan  nasional  di  bidang  ideologi,  politik,  ekonomi, sosial  budaya,  psikologi,  dan  teknologi.  Ancaman  non  militer  memiliki  dimensi  penanganan  yang berbeda  dengan  pendekatan  penanganan  ancaman  militer.  Dalam  menghadapi  kondisi  negara menghadapi  ancaman  aktual  berupa  ancaman  nirmiliter,  sistem  pertahanan  negara  disusun  dalam lapis  pertahanan  nirmiliter  sebagai  unsur  utama  untuk  mengambil  langkah-langkah  penanganan dengan  pendekatan  nirmiliter  dengan  memberdayakan  instrumen  ideologi,  politik,  ekonomi, psikologi, sosial budaya, informasi dan teknologi, serta hukum dan HAM. Inti pertahanan nirmiliter adalah pertahanan secara nonfisik yang tidak menggunakan senjata seperti yang dilakukan oleh lapis pertahanan militer, tetapi pemberdayaan faktor-faktor ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi melalui profesi, pengetahuan dan keahlian, serta kecerdasan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat  yang  berkeadilan.  Dalam  kerangka  pertahanan  berlapis,  lapis  pertahanan  militer menyokong lapis pertahanan nirmiliter, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan isu atau ancaman militer guna mencapai hasil yang maksimal. Konsep Revolution in Military Affairs (RMA) pada awal tahun  90an  berubah  melampaui  konsep  kemajuan  teknologi.  Andrew  W.  Marshall  dan  Andrew Krepinevich, pengikut literarur MTR (Military Technological Revolutioin) berkembang di Uni Soviet sekitar tahun 1970an. Berbeda dengan Military Techological Revolution, Marshall dan Krepinevich memandang bahwa RMA bukan hanya teknologi melainkan doktrin. Oleh karena itu Office of Net Assesment  Pentagon  mendefinisikan  RMA  sebagai  perubahan  besar  dalam  sifat  peperangan  yang ditimbulkan  oleh  penerapan  teknologi  baru  yang  inovatif,  dikombinasikan  dengan  perubahan dramatis  dalam  doktrin  militer  dan  konsep  operasional  dan  organisasi,  sehingga  secara  mendasar mengubah karakter dan perilaku dalam operasi militer [3].
Adamsky  [4]  menyatakan  bahwa  RMA  digerakkan  lebih  dari  sekedar  terobosan  teknologi yang juga belum dapat  menjamin kesuksesan inovasi. Adamsky mengakui  bahwa banyak revolusi militer  telah  muncul  dari  kemajuan  teknologi.  Teknologi  hanya  menetapkan  parameter  sebuah kemungkinan dan menciptakan potensi akan terjadinya RMA. Istilah "revolusi dalam urusan militer"
Oleh  :  Eko  Prasetyo,  Monicha  Awang,  Sony  Setiawan,  Tarsisius  Susilo,    Rui  FGP  Duarte, Purnomo Yusgiantoro, I Wayan Midhio
(RMA), secara harfiah diterjemahkan ke dalam bahasa Tiongkok sebagai "revolusi militer" (jun shi ge ming). ” Pemahaman Tiongkok tentang RMA mencakup setidaknya tiga konotasi. Pertama, RMA menyiratkan  “revolusi  teknologi”  baru  yang  berdampak  signifikan  pada  industri  senjata. Pengembangan, adopsi, dan integrasi teknologi mikroelektronika ke dalam senjata dan platform telah menciptakan  revolusi  dalam  pelaksanaan  perang  yang  ditandai  dengan  penggunaan  senjata  yang dipandu  dengan  presisi,  Komando,  Kontrol,  Komunikasi,  Komputer,  Intelijen,  dan  Pengintaian berbasis teknologi  informasi  (TI). Sistem  (C4ISR), dan perubahan revolusioner dalam konsep dan taktik  operasional  [17].  Kedua,  RMA  adalah  “kumpulan  sistem”  yang  menggunakan  TI  untuk memproses  informasi  guna  menghasilkan  C4ISR  operasional  real-time,  seiring  dengan  kemajuan doktrin dan taktik untuk menggunakan kemampuan baru ini dalam perang. Ketiga, RMA mengacu pada “jenis revolusi militer” (xin jun shi ge ming), yang sama sekali berbeda dari revolusi militer berbasis  teknologi  konvensional  sebelumnya.  Ini  menyiratkan  perubahan  mendasar  dalam  sistem senjata  dan  desain  peralatan,  dan  dicirikan  oleh  senjata  berpemandu  presisi  berbasis  informasi, platform  operasional  yang  diinformasikan,  angkatan  bersenjata  digital,  dan  C4ISR.  RMA  juga menyiratkan  pendekatan  revolusioner  dalam  pemikiran  dan  teori  militer,  serta  struktur  organisasi militer.  [17].  Upaya  Tiongkok  untuk  mengelola  RMA  adalah  bagian  dari  proses  yang  lebih  besar untuk  memodernisasi  Tentara  Pembebasan  Rakyat/People’s  Liberation  Army  (PLA).  Modernisasi militer hanyalah salah satu elemen dari tugas utama Tiongkok: modernisasi ekonomi nasional. Garis waktu  Beijing  untuk  mencapai  pembangunan  ekonomi  diperpanjang  hingga  2049,  atau  100  tahun setelah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok. [18]. Ekonomi Tiongkok memberikan peluang yang lebih besar untuk kemajuan individu, PLA menemukan bahwa terjadi persaingan dengan sektor sipil untuk  menarik  dan  mempertahankan  personel  dengan  keterampilan  yang  diperlukan  untuk menduduki  peringkatnya.  Pemuda  terpelajar  lebih  cenderung  mencari  pekerjaan  dengan  usaha patungan  asing  atau  bisnis  lokal  kewirausahaan  daripada  menderita  kerasnya  kehidupan  militer. Industri pertahanan juga harus bersaing dengan rekan-rekan sipil mereka untuk insinyur dan lulusan perguruan  tinggi  lainnya.  Retensi  personel  terampil  akan  menjadi  masalah  yang  semakin  penting untuk diatasi karena industri militer dan pertahanan China menjadi lebih canggih secara teknologi. [18]. Beberapa pakar PLA berpendapat bahwa kepentingan PLA dalam RMA tidak lebih dari upaya untuk  meningkatkan  tingkat  teknologinya,  yang  sangat  berbeda  dengan  pemahaman  barat  tentang RMA.  Namun,  Pillsbury  telah  berhasil  meringkas  visi  PLA  tentang  RMA,  yang  meliputi:  (a) memungkinkan PLA menghilangkan kesenjangan informasi; (b) membentuk sistem jaringan untuk mengintegrasikan semua cabang angkatan bersenjata; (c) mampu menyerang dan melumpuhkan C4I musuh; (d) untuk memastikan serangan terlebih dahulu; (e) menggunakan sistem senjata terarah; (f) mengembangkan virus komputer; (g) mengadopsi sistem senjata yang diluncurkan dari kapal selam; (h)  mengadopsi  sistem  senjata  anti-satelit;  (i)  mencegah  dukungan  logistik  musuh  yang  semakin meluas; (j) mengerahkan pasukan khusus dalam serangan. [18]. McNaugher [5] juga mengemukakan definisi  RMA  terkait  dengan  penggunaan  teknologi  inovatif.  Menurut  McNaugher,  RMA  adalah perubahan  mendasar  di  bidang  kemiliteran  yang  mempengaruhi  dan  sering  merubah  praktik berperang. RMA adalah perubahan besar dalam sifat perang yang dibawa oleh penggunaan teknologi inovatif yang digabungkan dengan perubahan dramatis pada doktrin militer, konsep organisasi dan operasional, merubah secara mendasar merubah karakter dan bagaimana operasi militer dilakukan.
RMA mengalami perkembangan sesuai dengan dinamika lingkungan strategis  yang terjadi. Dari  perkembangan  studi  masing-masing  peneliti  dapat  dilihat  bahwa  militer  bukan  hanya  terkait perkembangan  teknologi  namun  juga  terdapat  faktor  lain  diantaranya  kebijakan,  budaya  strategis, konsep  manajemen  organisasi,  dan  pasukan.  Sehingga  pendekatan  RMA  dapat  menjelaskan perubahan karakter dan perilaku dalam operasi militer. RMA adalah perubahan mendasar di bidang kemiliteran yang mengubah metode berperang. Teknologi inovatif di tubuh militer yang digabungkan dengan perubahan dramatis pada doktrin militer, konsep organisasi dan operasional, mengubah secara mendasar  karakter  dan  operasi  militer  secara  keseluruhan  [6].  Dengan  RMA  komando  dapat dilakukan  secara  cepat,  sehingga  serangan  dan  antisipasi  serangan  militer  dapat  dilakukan  dengan
Oleh  :  Eko  Prasetyo,  Monicha  Awang,  Sony  Setiawan,  Tarsisius  Susilo,    Rui  FGP  Duarte, Purnomo Yusgiantoro, I Wayan Midhio
lebih  efektif.  Agenda  RMA  di  Indonesia  sejak  2008  yang  meliputi  perubahan  organisasi  militer, perubahan  doktrin,  dan  teknologi.  Saat  ini  Indonesia  cukup  masif  dalam  pengembangan  industri teknologi, pembentukan unit baru di tubuh TNI, termasuk operasi gabungan antarmatra. Namun, akan semakin sempurna jika TNI menuntaskan sejumlah agenda yang tersisa. Perairan Laut Cina Selatan merupakan  satu  bentuk  kontestasi  internasional.  Kontestasi  ini  terdapat  ruang  antara  konflik  dan perdamaian. Bentuk kontestasi ini dimungkinkan karena adanya penciptaan zona sumber daya laut yang luas selama abad ke-20. Di landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif, negara memperoleh bentuk baru ruang politik di laut. Negara-negara tersebut memperoleh hak berdaulat eksklusif atas sumber  daya  hayati  dan  nonhayati  serta  otoritas  yurisdiksi  untuk  membawa  kekuasaan  negara menegakkan  hak-hak  tersebut,  sementara  pada  saat  yang  sama  hukum  internasional  melestarikan banyak kebebasan tradisional yang dinikmati oleh semua negara. Dalam arti tertentu, Peter Dutton menyebutkan bahwa kriteria tersebut  disebut zona abu-abu [7].   Kontestasi  tersebut  menyebabkan negara-negara bersengketa dimana batas-batas harus dibuat antara zona sumber daya masing-masing. Sengketa batas tersebut adalah tentang penerapan aturan yang tepat untuk wilayah geografis tertentu, bukan  ketidaksepakatan  tentang  aturan  yang  berlaku  dan  siapa  yang  harus  membuatnya.  Negara tersebut melibatkan perluasan otoritas negara secara bertahap, namun bukan redefinisi hak berdaulat atas sebagian besar laut sebagai milik satu negara pantai. Fenomena baru ini, strategi zona abu-abu, melibatkan penggunaan non-paksaan militer untuk mendefinisikan kembali status hukum 1,39 juta mil persegi ruang laut yang diklaim suatu negara[7]. Tindakan spesifik yang dilakukan Tiongkok di laut Cina Selatan mengarah kepada konsep penerapan strategi operasional yang baru dalam perang hibrida atau diplomasi kapal perang. Bentuk kontestasi maritim yang baru tidak hanya tentang pilihan taktik atau penggunaan pasukan kepolisian dan ireguler dalam kombinasi dengan instrumen kekuatan nasional  lainnya.  Tiongkok  melihat  redefinisi  sifat  ruang  maritim  yang  penting  secara  global  dan penolakan  aturan-aturan  internasional  yang  mengatur  negara  mana  yang  memiliki  prioritas  hak didalamnya.  Dengan  kata  lain  bahwa  konsep  zona  abu-abu  dalan  ruang  maritim  berbicara  tentang kampanye ekspansif yang disamarkan sebagai tindakan defensif[7].
Tahun  2009  Amerika  memiliki    firasat  yang  dimiliki  pengamat  Amerika  bahwa  Tiongkok terlibat  dalam  sesuatu  yang  baru  di  Laut  Cina  Selatan.  Pada  tahun  2012  Tiongkok  menggunakan kombinasi penjaga pantai dan kapal penangkapan ikan sipil untuk merebut satu-satunya kontrol fisik Beting Scarborough,  garis  besar operasi  zona abu-abu Tiongkok terlihat  menjadi  lebih jelas.  Pada saat  itu  Angkatan  Laut  Filipina  berusaha  untuk  menegakkan  undang-undang  sumber  daya  dan perlindungan  lingkungan  Filipina  terhadap  sekelompok  nelayan  Tiongkok  di  sekitar  Beting Scarborough,terdapat  tiga  hal  terjadi  berurutan.  Pertama,  kapal-kapal  dari  Tiongkok  Marine Surveillence  (sebuah  organisasi  yang  kemudian  dimasukkan  ke  dalam  Tiongkok  Coast  Guard) berlayar menuju beting untuk menunjukkan kehadiran Tiongkok dan untuk mendukung para nelayan. Kedua,  beberapa  nelayan  diaktifkan  sebagai  anggota  milisi  maritim  dan  menggunakan  kapal penangkap ikan mereka untuk memblokir pintu masuk ke pelabuhan. Ketiga, Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (People’s Liberation Army/PLA) mulai secara aktif memantau dan mengawal beberapa kapal angkatan laut asing di wilayah tersebut. Tindakan terkoordinasi oleh armada kapal Tiongkok yang relatif sederhana menciptakan dominasi atas penggugat saingan. Tiongkok memiliki alat terendah dari spektrum pemaksaan diantaranya kapal penangkap ikan untuk bermanuver secara agresif, kapal pengawasan Laut China yang tidak bersenjata untuk menunjukkan komitmen negara, dan  kapal  Angkatan  Laut  yang  dipersenjatai  dengan  baik[7].  Tiongkok  menggunakan  kekuatan militer untuk  segera mengkonsolidasikan kendali  atas klaim  maritimnya, hal  itu mungkin  menarik tanggapan politik, ekonomi, dan bahkan militer  dari komunitas internasional.  Sumber-sumber China menyebut kampanye ini sebagai salah satu “perjuangan perlindungan hak maritim dengan intensitas rendah”. Kampanye ini menantang hukum internasional dan memperumit tindakan apa pun untuk mempertahankannya dengan asimetri. Ini bukan strategi perdamaian, bukan strategi perang. Itu tidak putih, juga tidak hitam. Ini adalah strategi zona abu-abu [7].
Oleh  :  Eko  Prasetyo,  Monicha  Awang,  Sony  Setiawan,  Tarsisius  Susilo,    Rui  FGP  Duarte, Purnomo Yusgiantoro, I Wayan Midhio
Terlepas    dari    berbagai    kaidah    dan    norma    internasional,  Tiongkok  menyadari  bahwa kepentingan nasional jangka panjang adalah hal paling  prioritas  untuk  diwujudkan karena  tidak selamanya  akan  berjalan  mulus, mengingat  kepentingan  nasional  yang  dimiliki  oleh  Tiongkok belum    tentu  selaras    dengan    kepentingan    nasional    yang    dimiliki  oleh  negara-negara  lainnya. Menyikapi  situasi  ini,  Tiongkok  berupaya  untuk  melakukan tindakan  rasional  (rational  choice) dengan  melakukan  penakaran terhadap  bobot  kepentingan  nasional,  serta  perbandingan  kapasitas nasional,  khususnya  kapasitas   militer,  terhadap  negara-negara   yang kepentingan  nasionalnya bertabrakan    dengan    kepentingan    nasional  Tiongkok.  Didapatkanlah  pilihan    kebijakan    berupa penerapan strategi  wilayah abu-abu,   yaitu strategi    yang  dijalankan  oleh  suatu  negara  dengan menggunakan    kekuatan    militer    (military    forces),    akan    tetapi    tidak  dimaksudkan    untuk menciptakan    situasi    perang    [8].  Strategi  wilayah  abu-abu  adalah  strategi  yang  menghindari penggunaan kekuatan  dalam  jumlah  besar  secara  langsung,  dengan  menyasar obyek  di  bidang keamanan,  tetapi  dalam  batas  tertentu tidak mengakibatkan perang secara terbuka [9]. Pada tataran teknis, politik ekspansionis dalam bentuk  strategi  wilayah  abu-abu  ini diaksentuasikan Tiongkok dalam bentuk tindakan  koersif terhadap negara-negara seteru di Laut Tiongkok Selatan.  Indonesia yang secara geografis  berbatasan  dan    berdampingan  dengan  Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Brunei Darussalam, menempatkan dirinya  pada posisi  sebagai  negara  netral  atau  tidak  terlibat sama    sekali    dalam  konflik.    Tuntutan   agar    Indonesia  memainkan  peran  penting  dalam  mediasi konflik  di  Laut  Tiongkok  Selatan  semakin    mengemuka    dikarenakan    sebagai    negara    kunci    di ASEAN,  Indonesia    harus    memanfaatkan    posisi    strategisnya    sebagai    penengah  untuk mengedepankan  mekanisme  damai  dan  resolusi  konflik  yang dimiliki  oleh  ASEAN,  seperti Treaty    of    Amity    and    Cooperation    (TAC),  hingga  Document  of  Conduct  (DoC)  dan  Code  of Conduct (CoC) yang masih dalam pembahasan.  Namun demikian, dalam dinamikanya disadari atau tidak disadari, status dan posisi Indonesia mulai mengalami pergeseran.
Pencermatan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, khususnya oleh TNI dan Kemenlu RI,  menunjukkan  bahwa  telah  terjadi  aktivitas-aktivitas berbahaya  yang  dilakukan  oleh  Tiongkok di  perairan  Natuna  yang merupakan ZEE Indonesia. Pada akhir 2019 misalnya, kapal-kapal nelayan Tiongkok  masuk  ke  wilayah  Natuna  untuk  melakukan  penangkapan  ikan.  Hal  ini  masuk  kategori penangkapan  ikan  secara  ilegal  mengingat  Natuna  merupakan  ZEE  Indonesia.  Ketika  otoritas Indonesia melakukan penindakan  dalam  bentuk   penangkapan  dan  pengusiran  terhadap kapal- kapal nelayan Tiongkok tersebut, upaya penangkapan dan pengusiran tersebut  dihalang-halangi  oleh coast    guard    Tiongkok    yang    melakukan  pendampingan  dan  pengawalan.    Sikap    tidak menyenangkan  dari  coast  guard  Tiongkok  ini  kemudian direspons  oleh  Pemerintah  Indonesia, melalui  Kemenlu  RI,  dengan melayangkan  nota  protes  kepada  Kedutaan  Besar  Tiongkok  di Jakarta. Aksi  pelanggaran  oleh  kapal-kapal  nelayan  pada 2019 tersebut  masuk kategori  sebagai aksi  berulang  (pernah  terjadi pada 2016), yang mana hal  tersebut  dilakukan  sebagai  bentuk  klaim Tiongkok  atas  Laut  Tiongkok Selatan. Inilah  yang  mendasari  pergeseran  posisi  Indonesia  dari pihak  yang    bertindak    sebagai    negara    netral    (non-claimant    states)    menjadi  negara  yang meningkatkan  kewaspadaan  nasionalnya.  Untuk  menghentikan  pelanggaran  berulang    yang dilakukan    oleh  Tiongkok    di    wilayah    Natuna,    Pemerintah    Indonesia    pada    dasarnya    sudah menempuh  kebijakan  hukum  jangka  panjang.  Pada  Juli  2017,  Kemenko  Bidang  Kemaritiman  RI merilis peta NKRI yang baru. Mengacu pada peta ini, terjadi perubahan nomenklatur pada wilayah perairan Natuna yang notabene masuk dalam Laut Tiongkok  Selatan menjadi Laut  Natuna Utara. Perubahan nama ini berlaku untuk wilayah yurisdiksi Indonesia, bukan atas  wilayah  Laut  Tiongkok Selatan    secara    keseluruhan  [10].  Hal  serupa    dilakukan  Filipina    yang    merubah    nama    Laut Tiongkok  Selatan  menjadi  Laut Filipina  Barat  untuk  wilayah  yang  menjadi  yurisdiksinya  [11]. Untuk mempertegas  kedaulatan  nasional  dan  hak  berdaulat  di Laut  Natuna  Utara,  Presiden  Joko Widodo  sudah  dua  kali melakukan  aksi  simbolik  dengan  mengunjungi Laut  Natuna Utara,  yakni pada  2016  dan  awal  2020.  Pada  2016,  Presiden  Joko Widodo  menggelar  rapat terbatas  di  atas KRI Imam Bonjol  383 yang  diklaim  TNI  mampu  meredam  aksi-aksi  pelanggaran  yang dilakukan
Oleh  :  Eko  Prasetyo,  Monicha  Awang,  Sony  Setiawan,  Tarsisius  Susilo,    Rui  FGP  Duarte, Purnomo Yusgiantoro, I Wayan Midhio
oleh  kapal-kapal  Tiongkok [12].  Namun  demikian, upaya-upaya  tersebut  belum  optimal. Baik pendekatan  militer  maupun  nirmiliter   yang digunakan  belum  menimbulkan  efek  penggentar kepada  Tiongkok  untuk menghentikan  aksi-aksi  koersifnya. Indonesia memiliki kepentingan untuk menjaga  kedaulatan  wilayah  yang  dekat  dengan  Laut  Cina  Selatan.  Dengan  perbatasan  Indonesia dengan Laut Cina Selatan di Kepulauan Natuna dan sebagai anggota ASEAN, bahkan Ketua ASEAN di 2023 Indonesia perlu memantau pergerakan Tiongkok. Strategi zona abu-abu yang diterapkan oleh Tiongkok  perlu  dicermati  oleh  Indonesia,  selain  untuk  menjaga  sumber  daya  alam,  Indonesia memiliki peran di ASEAN untuk menjaga stabilitas kawasan di Laut Cina Selatan dan peran di PBB untuk menjaga ketertiban dunia. Berdasarkan pembatasan periode penelitian, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana posisi  Indonesia dalam konteks revolusi urusan militer atau RMA dalam  menghadapi  konsep  operasional  zona  abu-abu  Tiongkok?  dan  bagaimana  pertahanan nirmiliter dengan pemanfaatan sistem informasi cuaca dalam mengetahui resiko keselamatan maritim di wilayah zona abu-abu?

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode Analitycal Hierarchy Process (AHP) dan Delphi untuk menjawab  beberapa  pertanyaan.  AHP  selain  menggunakan  manual  juga  menggunakan  software Expert Choice V11 untuk mengolah data. AHP adalah metode untuk memecahkan suatu situasi yang komplek  tidak  terstruktur,  dengan  maksud  untuk  menurunkan  prioritas  relatif  pada  skala  absolut (tidak berubah di bawah transformasi identitas) dari perbandingan berpasangan diskrit dan kontinu dalam struktur hirarki bertingkat [13]. AHP digunakan untuk menghitung nilai prioritas dari setiap kriteria dan subkriteria setelah tujuan ditentukan secara hirarkis. Nilai prioritas dihitung berdasarkan nilai  preferensi  antar  kriteria  atau  subkriteria.  Perbandingan  setiap  kriteria  dan  subkriteria  akan dihitung untuk menghasilkan urutan alternatif keputusan berdasarkan bobot prioritas (weight factor). RMA  sebagai  tujuan  penelitian  dalam  pelaksanaannya  di  Indonesia,  dijalankan  dalam  rangka meningkatkan  kemampuan  pertahanan  yang  ditetapkan  dalam  kriteria:  teknologi,  doktrin, operasional,  dan  organisasi.  Dalam  setiap  kriteria  tersebut  diturunkan  subkriteria  untuk  memecah kompleksitas  serta  memberikan  relevansi  pemilihan  nilai  pembobotan.  RMA  Indonesia  dalam  hal teknologi  merupakan  salah  satu  faktor  penentu  efektivitas  pertahanan  negara  sehingga  perlu dilakukan  inovasi  dan  transformasi.  Teknologi  pertahanan  yang  dinilai  meliputi  penelitian  dan pengembangan  industri  pertahanan  (litbangidhan),  teknologi  informasi,  dan  persenjataan.  Doktrin Pertahanan  mencakup  network  centric  warfare  dan  doktrin  nirmiliter.  Operasional  terdiri  dari kekuatan  nirmiliter  dan  strategi  nirmiliter.  Sedangkan  organisasi  pertahanan  menitikberatkan  pada pembinaan  kualitas  sumber  daya  manusia  dan  struktur  militer  (TNI).  Adapun  tahapan  AHP  yang digunakan sebagai berikut:
a. Pemecahan masalah; adalah tahapan untuk menetapkan tujuan (goal). Tujuan akan diperoleh dari unsur-unsur penyusunnya yang pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1
Oleh  :  Eko  Prasetyo,  Monicha  Awang,  Sony  Setiawan,  Tarsisius  Susilo,    Rui  FGP  Duarte, Purnomo Yusgiantoro, I Wayan Midhio
Gambar 1. Hirarki RMA Indonesia
b. Penilaian/pembobotan  untuk  membandingkan  elemen-elemen.  Pada  tahap  ini  dilakukan penilaian perbandingan berpasangan (pembobotan) pada tiap-tiap hirarki berdasarkan tingkat kepentingan relatifnya dengan membandingkan antar kriteria dan subkriteria.
c. Penyusunan matriks dan uji konsistensi. Penyusunan matriks berpasangan untuk melakukan normalisasi bobot tingkat kepentingan pada setiap kriteria/subkriteria pada hirarkinya masing- masing.  Konsistensi  dilakukan  sampai  kadar  tertentu  dalam  menetapkan  prioritas  untuk elemen-elemen  atau  aktivitas  berkenaan  dengan  beberapa  kriteria  adalah  perlu  untuk memperoleh hasil yang akurat. Pengecekan konsistensi untuk melihat bahwa hasil peringkat atau urutan prioritas sudah tergolong tepat. Menurut Kurniawati (2008) menyebutkan bahwa AHP  mengukur  konsistensi  menyeluruh  dari  berbagai  pertimbangan  melalui  suatu  rasio konsistensi. Nilai rasio konsistensi harus 10% atau kurang. Pengecekan konsistensi dilakukan dengan menggunakan perhitungan Consistency Ratio (CR) kemudian CR akan dibandingkan dengan Consistency Index (CI) dan Random Index (RI). Nilai CR yang sama dengan 0.1 atau lebih kecil dari 0.1 maka tingkat CR nya dapat diterima dan analisis AHP dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya (Sulistyaningrum, 2018). Pada referensi yang lain menyebutkan bahwa hasil perhitungan nilai inkonsistensi antara 0 hingga 1.
d. Visualisasi  grafik  hasil  penghitungan  dari  alternatif  yang  dipertimbangkan.  Tahap  ini merupakan  akhir  dari  proses  pengolahan  data  yang  berupa  tampilan  perbandingan  dalam bentuk grafik dan angka serta nilai inkonsistensi.
Metode AHP dapat menghasilkan suatu strategi yang terbaik dari berbagai alternatif strategi yang  direkomendasikan  oleh  para  pakar.  AHP  sangat  membantu  proses  pengambilan  keputusan dengan menyediakan struktur bagi pembuat keputusan untuk mengatur dan mengevaluasi pentingnya berbagai tujuan. Pada penelitian ini dibatasi pada transformasi RMA Indonesia dalam penerapannya menghentikan  niat  grey  zone  operations  Tiongkok.  Revolusi  perlu  dilakukan  dalam  rangka meningkatkan kemampuan pertahanan yang dapat menimbulkan efek gentar bagi Tiongkok. Analisis selanjutnya  dilakukan  dengan  metode  delphi  yang  merupakan  metode  sistematis  dalam mengumpulkan  pendapat  dari  sekelompok  pakar  melalui  serangkaian  kuesioner,  di  mana  ada mekanisme  feedback  melalui  putaran  atau  ronde  pertanyaan  yang  diadakan  sambil  menjaga anonimitas  tanggapan  responden/sejumlah  ahli  [14].  Dalam  pengumpulan  opini  ahli,  dilakukan pengembangan  kuesioner  secara  bertahap.  Tahapan  pengembangan  kuesioner  dilakukan  dalam  3 ronde, dimana kuesioner yang dikembangkan berdasarkan dari jawaban-jawaban yang diberikan pada isian kuesioner ronde sebelumnya. Pada ronde yang ketiga (tahapan akhir), dilakukan verifikasi dan generalisasi yang biasanya diformulasi dalam bentuk konsensus. Harold dan Murray [15] menyatakan bahwa metode delphi adalah teknik komunikasi terstruktur, awalnya dikembangkan sebagai metode
Oleh  :  Eko  Prasetyo,  Monicha  Awang,  Sony  Setiawan,  Tarsisius  Susilo,    Rui  FGP  Duarte, Purnomo Yusgiantoro, I Wayan Midhio
peramalan interaktif yang bergantung pada sejumlah ahli. Pengukuran konsensus dalam penelitian ini mencari dari sembilan sub yang potensial untuk dikembangkan dalam menghadapi konsep zona abu- abu  Tiongkok  kedepannya.  Para  pakar  diberikan  skala  likert  antara  satu  sampai  dengan  empat. Dimana  skala  satu  (1)  sangat  tidak  penting  dan  empat  (4)  merupakan  sangat  penting.  Pada  tahap metode delphi yang dicari adalah konsensus atau konvergensi dari para pakar. Dengan pendekatan penilaian  mean,  standar  deviasi,  dan  koefisien  variasi.  Dengan  pendekatan  standar  deviasi  dengan rumus seperti pada Pers.(1)
(1)
Dimana :
X = Jawaban responden terhadap instrumen
𝑋 = rata-rata jawaban responden terhadap instrumen n
Konsensus menurut Gerard L. Kernan & J Morley English pada jurnal “The Prediction of Air Travel and Air Technology to the Year 2000 using Delphi Method” dinilai dari dasar koefisien variasi (V). Hasil keputusan menggunakan metode delphi terdapat 3 kriteria [16]:
1. 0 < V < 0.5 konsensus dicapai, tidak perlu putaran tambahan.
2. 0.5 < V < 0,8 konsensus belum dicapai, kemungkinan perlu putaran tambahan.
3. V > 0.8 konsensus tidak sama sekali dicapai, perlu putaran tambahan
Penelitian  ini  menggunakan  metode  delphi  untuk  memperkuat  dan  menemukan  konsep pertahanan  nirmiliter  dalam  RMA  guna  menghadapi  konsep  zona  abu-abu  Tiongkok.  Penggunaan metode  delphi  dikarenakan  pada  kemampuannya  mengkonseptualisasi  fenomena  disaat  informasi yang tersedia tentang fenomena tersebut kurang lengkap dan metode wawancara yang tidak bersifat face-to-face communication. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui penyebaran kuesioner  terhadap  ahli  dari  golongan  miiter  di  TNI  AD,  TNI  AL,  dan  TNI  AU,  serta    ahli  dari golongan sipil berasal dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Universitas Pertahanan. Wawancara juga dilakukan terhadap para ahli tersebut untuk memperoleh informasi yang lebih detail dan melakukan konfirmasi terhadap jawaban yang dituliskan pada kuesioner

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian yang difokuskan pada RMA Indonesia yang dilaksanakan di Jakarta pada bulan November sampai  dengan  Desember  2022  ini  diawali  dengan  penerapan  metode  AHP  yang  dikombinasikan metode  delphi.  Metode  AHP  digunakan  dalam  pengambilan  keputusan  dengan  melakukan perbandingan  berpasangan  antara  kriteria  dan  subkriteria  serta  perbandingan  berpasangan  antara pilihan  (alternatif).  Perbandingan  berpasangan  dilakukan  pada  komponen  RMA  yaitu  teknologi, doktrin, operasional, dan organisasi. Penelitian ini ingin melihat perubahan revolusi manakah yang menjadi prioritas pertama untuk menghadapi konsep zona abu-abu Tiongkok, antara revolusi industri, strategi,  dan  revolusi  manajamen.  Penelitian  ini  menggunakan  nirmiliter  dalam  perspektif  RMA untuk dapat menjelaskan karakter dan perilaku operasi yang dilakukan oleh militer. Tujuannya untuk melihat apakah industri yang harus diperhatikan terlebih dahulu, khususnya industri pertahanan untuk meningkatkan  kontestasi  di  Laut  Cina  Selatan.  Kemudian,  apakah  pilihan  pertama  para  pakar menyatakan bahwa strategi merupakan hal  yang pertama untuk dilihat, sehingga dapat mengetahui revolusi  strategi  dibutuhkan  untuk  disusun  untuk  menghadapi  kontestasi  di  Laut  Cina  Selatan. Selanjutnya,  apakah  para  pakar  memilih  transformasi  manajeman  sebagai  pilihan  pertama  untuk merespon  konsep  zona  abu-abu  Tiongkok.    Pada  tahap  pertama,  peneliti  menentukan  peringkat kriteria dengan menentukan tingkat  kepentingan  relatif dari kriteria  yang  telah ditentukan. Setelah
Oleh  :  Eko  Prasetyo,  Monicha  Awang,  Sony  Setiawan,  Tarsisius  Susilo,    Rui  FGP  Duarte, Purnomo Yusgiantoro, I Wayan Midhio
mendapatkan nilai eigen atau lamba maksimal, maka dapat dilihat  kriteria mana yang paling penting. Pada  tahap  kedua,  peneliti  menentukan  peringkat  alternatif  pilihan  dengan  melakukan  komparatif berpasangan  (pairwaise  comparison)  dari  semua  kriteria  yang  ditentukan  Dalam  hal  ini  dilakukan analisis  tentang  alternatif  pilihan  menurut  para  responden.  Analisis  dan  uji  konsistensi  dilakukan dengan  memanfaatkan  aplikasi  expert  choice  V.11  dan  perhitungan  manual.  Proses  pengujian dimaksudkan  untuk  memastikan  jawaban  dari  setiap  responden  konsisten  dalam  memilih  prioritas setiap kriteria dan subkriteria.  Indikator konsisten adalah angka yang diperoleh dari hasil pengolahan dibawah 0,1, sehingga apabila terdapat nilai diatas itu maka dilakukan revisi pendapat guna menjaga konsistensinya.  Expert  choice  bekerja  dengan  memproses  pengolahan  untuk  menilai  secara komparatif berpasangan (pairwaise comparison), yang akan membandingkan secara berpasangan dari semua  kriteria  yang  ditentukan.  Bedasarkan  pengolahan  AHP  dari  persepsi  gabungan  5  pakar terhadap  komponen  utama  RMA  diperoleh  komponen  pertama  atau  terpenting  adalah  operasional sebesar 0,546, kedua teknologi sebesar 0,250, ketiga doktrin sebesar 0,123 dan terakhir organisasi sebesar 0,081 (Gambar 2).

## Gambar 2. Perbandingan Berpasangan Prioritas RMA
Nilai  rasio  inkonsistensi  yang  dihasilkan  dari  hasil  pengolahan  data  pada  gambar  diatas sebesar  0,02  dan  telah  memenuhi  syarat  analisis  AHP  yaitu  <  0,1  atau  kurang  dari  10%.  Nilai inkonsistensi yang besar diakibatkan pertanyaan belum dipahami dengan baik dan perbandingan yang ditanyakan  berulangkali  sehingga  menimbulkan  keraguan  saat  memilih  nilai  ganjil  atau  genap. Sementara  itu,  jika  dibandingkan  dengan  matriks  kriteria,  juga  didapatkan  hasil  bahwa  kriteria operasional lebih tinggi dibandingkan dengan tiga kriteria lainnya (Tabel 1)
Tabel 1. Matrik Nilai Eigen  Pada Kriteria Utama
Hasil  perbandingan  berpasangan  untuk  alternatif  RMA  Indonesia  yang  pertama  adalah revolusi strategi, manajemen, dan revolusi industri (Gambar 3)
Gambar 3 . Alternatif RMA
Oleh  :  Eko  Prasetyo,  Monicha  Awang,  Sony  Setiawan,  Tarsisius  Susilo,    Rui  FGP  Duarte, Purnomo Yusgiantoro, I Wayan Midhio
Perhitungan nilai eigen dengan menginput angka pilihan skala perbandingan 1-9 dari masing- masing kriteria utama menghasilkan data yang menunjukkan bahwa pada perbandingan utama rata- rata  tertinggi  ada  pada  nilai  operasional.  Perbandingan  kriteria  utama  dengan  menggunakan  nilai eigen  atau  nilai  bobot  yang  dinormalkan.  didapat  dari  hasil  perkalian  jumlah  kolom.    Setelah mendapatkan nilai eigen atau lamba maksimal maka dapat ditentukan indeks konsistensi (CI). Nilai eigen dan CI ini selanjutnya digunakan untuk menghitung rasio konsistensi (CR). Penentuan CR juga mempertimbangkan rasio indeks, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.

## Tabel 2. Matriks Rasio Indeks
Konsistensi  rasio  merupakan indikator bahwa jawaban para pakar sudah konsisten, dengan nilai  dibawa  10%  atau  0,1  dan  dapat  dihitung  pada  tahap  selanjutnya.  Hasil  yang  didapat menunjukkan  besar  nilai  yang  hampir  sama  atau  mendekati  perhitungan    dengan  software  expert choice, dimana nilai tertinggi ada pada kriteria operasional. Selanjutnya mengacu kriteria opersional pada RMA Indonesia terdapat sub indikator kekuatan nirmiliter dan strategi nirmiliter. Berdasarkan hasil analisa, didapatkan strategi nirmiliter merupakan sub kriteria yang terpenting karena isu yang dihadapi pada zona abu-abu Tiongkok merupakan isu kontemporer atau isu terkini terutama selain perang. Sehingga, dengan dihadapkannya isu kontemporer, selain perang, maka diperlukan strategi selain perang dan diperkuat dengan kekuatan selain perang. Pada kategori teknologi, hasil analisis menunjukkan  bahwa  sub  kriteria  persenjataan  merupakan  yang  terpenting  untuk  RMA  Indonesia. Kriteria doktrin yang terdiri dari NCW dan doktrin nirmiliter, hasil analisisnya menunjukkan bahwa doktrin nirmiliter sebagai sub kriteria yang terpenting pada RMA Indonesia. Sedangkan pada kriteria organisasi,  hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  sub  kriteria  kualitas  SDM  menjadi  yang  terpenting untuk  RMA  Indonesia.  Penentuan  perubahan  terbaik  untuk  mencapai  RMA  Indonesia  dilakukan dengan  cara  perbandingan  berpasangan  terhadap  alternatif  RMA  yaitu:  revolusi  strategi,  revolusi manajemen,  dan  revolusi  industri.  Berdasarkan  analisis  yang  dilakukan,  maka  hasil  terbaik  untuk RMA Indonesia secara berurutan adalah  revolusi strategi, manajemen, dan revolusi industry.
Hasil  tersebut  kemungkinan  dipengaruhi  oleh  keadaan  cuaca  di  Laut  Cina  Selatan  yang membuat tidak hanya perbaikan aspek teknologi saja tetapi lebih penting aspek operasional dengan penguatan  strategi  nirmiliter.  Kondisi  cuaca  dapat  berdampak  pada  meningkatnya  keselamatan maritim  atau  sebaliknya  beresiko  terhadap  keselamatan  maritim.  Pembahasan  masalah  keamanan maritim,  perlu  melihat  secara  mendalam  apa  yang  dimaksud  dengan  “keamanan”  (security)  dan mendefinisikan  istilah  “keselamatan”  (safety)  dan  “pertahanan”  (defense)  karena  keduanya merupakan bagian dari spektrum keamanan dan secara langsung mempengaruhi keamanan maritim. Terdapat konsensus umum tentang definisi "keselamatan" (safety), yang tanggung jawabnya terletak pada Organisasi Maritim Internasional (IMO) dan pemahaman umum bahwa "pertahanan" (defense) adalah  tanggung  jawab  negara  untuk  melindungi  warganya  dan  kepentingannya.  [19].  Informasi cuaca harus diintegrasikan pada setiap titik keputusan selama perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan  keberlanjutan  operasi  militer  maupun  nirmiliter.  Pasukan  yang  membidangi  cuaca  secara langsung mendukung perencanaan dan pelaksanaan komandan dalam komponen di tingkat strategis, operasional, dan taktis dengan memberikan analisis efek cuaca, prakiraan, pandangan jarak jauh, dan penilaian klimatologis yang membantu membentuk operasi saat ini dan masa depan. Visibilitas dan prakiraan  curah  hujan  dapat  memengaruhi  keputusan  mengenai  tempo  dan  waktu  operasi  darat, termasuk keputusan tentang kapan harus melakukan operasi pemeliharaan dan di mana menyiapkan area  pendukung  logistik.  [20].  Internasional  Organisasi  Maritim  atau  Worldwide  Met-Ocean Information  and  Warning  Service  (WWWMIWS)  memberikan  cakupan  prakiraan  dan  peringatan
Oleh  :  Eko  Prasetyo,  Monicha  Awang,  Sony  Setiawan,  Tarsisius  Susilo,    Rui  FGP  Duarte, Purnomo Yusgiantoro, I Wayan Midhio
yang seragam untuk kapal yang melintasi lautan. Klimatologi kelautan menyediakan data, informasi dan  produk  tentang  meteorologi  kelautan  untuk  berbagai  penelitian  dan  ilmu  aplikasi  dalam mendukung industri dan kepentingan nasional di wilayah pesisir dan lepas pantai. [21]
Indonesia, dalam perkembangan revolusi urusan militer, dengan adanya operasi zona abu-abu Tiongkok di Laut Natuna Utara dapat memanfaatkan  informasi cuaca untuk melindungi kepentingan nasionalnya dan masyarakat sipil. Penelitian ini menggunakan metode Delphi untuk mengidentifikasi pemanfaatan data meteorologi laut dan oseanografi serta informasi klimatologi dalam hubungannya dengan operasional nirmiliter zona abu-abu Tiongkok. Berdasarkan contoh pemanfaatan informasi marine  climatology  terdapat  12  contoh  yang  dapat  diterapkan  pada  pemanfaatan  klimatologi  laut sebagai  strategi  nirmiliter  untuk  meningkatkan  aktifitas  Indonesia  di  sekitar  Laut  Natuna  Utara. Terdiri  dari  penerapan  pada  transportasi  laut,  eksploitasi  sumber  daya  alam  termasuk  produksi minyak  dan  gas-rekayasa  dan  konstruksi  infrastruktur  pesisir  dan  lepas  pantai,  perikanan  dan akuakultur,  asuransi,  pengelolaan  pantai,  pengurangan  risiko  bencana,  pencegahan  dan  mitigasi pencemaran laut, pencarian dan penyelamatan, pemodelan iklim, dan studi perubahan iklim. Dengan metode  Delphi  diketahui  implementasi  dari    pendapat  pakar  untuk  pemanfaatan  informasi  cuaca, diantara  12  contoh  aplikasi  tersebut,  maka  ditemukan  mean  tertinggi  pada  implementasi  sebagai berikut:
a. Nilai mean 3,2. Standar Deviasi 0,3. Koefisien Variasi 0,1.
Penerapan: Transportasi laut
Pemanfaatan informasi meteorologi laut untuk kapal (misalnya menghemat bahan bakar, atau membuat pengiriman barang yang mudah rusak menjadi lebih cepat), manajemen armada, dan desain kapal.  Data  yang dibutuhkan adalah angin, arus, dan keadaan laut; suhu, udara, dan permukaan laut, parameter kepentingan khusus (misalnya terjadinya gelombang  yang tidak biasa, gempa bumi bawah laut).
b. Nilai mean 3,2. Standar deviasi 0,34. Koefisien variasi 0,1.
Penerapan pada pengurangan resiko bencana.
Pemanfaatan informasi meteorologi laut untuk perencanaan operasi penyelamatan di laut atau di wilayah pesisir yang berpotensi terkena dampak kejadian ekstrim.
Data dan informasi yang dibutuhkan antara lain probabilitas dan dampak kejadian meteorologi laut yang relevan (misalnya kejadian atmosfer dan samudera yang ekstrim).
c. Nilai mean 3,2. Standar deviasi 0,63. Koefisien variasi 0,2. Penerapan: Eksploitasi sumber daya alam, termasuk produksi minyak dan Gas. Rekayasa dan konstruksi infrastruktur pesisir dan lepas pantai.Pemanfaatan Informasi Meteorologi laut dan klimatologi  oseanografi  yaitu  memperkirakan  daya  tahan,  biaya  pemeliharaan  dan  open infrastruktur yang diperlukan. Data dan informasi yang dibutuhkan: angin, arus, dan kondisi keadaan laut, suhu permukaan laut, dan suhu udara.
d. Nilai mean 2,6. Standar deviasi 0,86. Koefisien variasi 0,3.
Penerapan: Perikanan dan akuakultur.
Pemanfaatan  informasi  meteorologi  laut  dan  klimatologi  oseanografi  untuk  manajer  dan peneliti  perikanan  dapat  menggunakan  infomasi  iklim  untuk  menyimpulkan  penyebab perubahan populasi ikan dan untuk mempelajari berbagai proses fisik, kimia, dan biologi laut: operasi kapal dan armada, identifikasi lokasi akuakultur terbaik, mengklasifikasikan habitan ikan, menghitung ditribusi ikan, dan penilaian stok ikan. Data dan informasi klimatologi yang dibutuhkan adalan Permukaan laut suhu, arus, tinggi permukaan laut, gelombang dan keadaan laut,  arah/kecepatan  angin,  nutrisi,  warna  laut,  konsentrasi  klorofil,  biomassa fito/zooplankton, radiasi fotosintesis, karbon, oksigen, alkalinitas, salinitas, dan turbidity
Oleh  :  Eko  Prasetyo,  Monicha  Awang,  Sony  Setiawan,  Tarsisius  Susilo,    Rui  FGP  Duarte, Purnomo Yusgiantoro, I Wayan Midhio

## KESIMPULAN
Global Fire Power menyatakan bahwa alutsista penting karena memiliki fungsi peperangan, seperti pengintaian, penyelundupan, dan penyerangan terutama di perairan laut nusantara. Revolusi urusan militer merupakan perkembangan dari adanya tekonologi militer dan mengalami perubahan karena adanya ancaman yang dihadapi negara di luar operasi militer selain perang.  Revolusi urusan militer mempengaruhi perubahan pendekatan membaca ancaman pada pasukan militer. Komponen revolusi  urusan  militer  yang  diperhatikan  antaranya  adalah  teknologi,  doktrin,  operasional,  dan organisasi.  Sehingga  untuk  memperjuangkan  kepentingan  nasional,  pendekatan  militer  dapat diterapkan pada operasional nirmiliter. Dalam menghadapi zona abu-abu Tiongkok di Laut Natuna Utara  dengan  menggunakan  metode  AHP  ditemukan  bahwa  Revolusi  strategi  merupakan  revolusi urusan  militer  pertama  yang  diperhatikan.  Artinya,  untuk  menghadapi  zona  abu-abu  Tiongkok dibutuhkan  perubahan  strategi  pendekatan  nirmiliter.  Setelah  adanya  peritungan  kriteria,  nilai kriterita yang paling tinggi adalah operasional.  Posisi Indonesia pada zona abu-abu Tiongkok di Laut Natuna Utara dalam strategi nirmiliter dapat memanfaatkan informasi cuaca. RMA dalam perspektif Tiongkok  cenderung  merupakan  informasi  dengan  tujuan  modernisasi  militer  untuk  modernisasi ekonomi  untuk  mencari  pembangunan  ekonomi  Tiongkok  hingga  2049.  Maka  untuk  menghadapi zona abu-abu, Indonesia dapat menggunakan informasi cuaca sebelum memasuki wilaya operasi zona abu-abu  tersebut  untuk  pendekatan  ekonomi.    Dengan  menggunakan  metode  Delphi,  ternyata ditemukan  pemanfaatan  informasi  cuaca  sebagai  strategi  nirmiliter  memiliki  mean  tinggi  pada Eksploitasi  sumber  daya  alam,  termasuk  produksi  minyak  dan  Gas.  Rekayasa  dan  konstruksi infrastruktur pesisir dan lepas pantai. Dengan menggunakan data angin, arus, kondisi keadaan laut, suhu permukaan laut, suhu udara, dan tekanan permukaan. Sedangkan aktifitas operasi  zona abu-abu Tiongkok  yang  cenderung  diperankan  oleh  kapal  penangkap  ikan  dan  nelayan  berada  setelah pemanfaatan  informasi  cuaca  untuk  pengurangan  resiko  bencana  dan  transportasi  laut.  Pendapat pakar menyatakan bahwa penerapan informasi  cuaca pada perikanan dan akuakultur berada posisi keempat.  Dimana  informasi  meteotologi  laut  dan  klimatologi  dimanfaatkan  untuk  manajer  dan peneliti  perikanan  dengan  tujuan  menyimpulkan  penyebab  perubahan  populasi  ikan  dan  untuk mempelajari  berbagai  proses  fisik,  kimia,  dan  biologi  laut:  operasi  kapal  dan  armada,  identifikasi lokasi akuakultur terbaik, mengklasifikasikan habitan ikan, menghitung distribusi ikan, dan nilai stok ikan.  Data  informasi  yang  dibutuhkan  yaitu  permukaan  laut  suhu,  arus,  tinggi  permukaan  laut, gelombang dan keadaan laut, arah/kecepatan angin, nutrisi, warna laut, konsentrasi klorofil, biomassa fito/zooplankton, radiasi fotosintesis, karbon, oksigen, alkalinitas, salinitas, dan turbidity.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]. Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Kebijakan Penyelarasan Minimum Essentiial Force Kompunen Utama.
[2]. Https://  www.  globalfirepower.  com/country-military-  strength-  detail.php?  country_id= indonesia
[3]. For an overview of this see, Andrew F. Krepinevich and Barry D. Watts, The Last Warrior: Andrew Marshall and the Shaping of American Defense Strategy (New York: Basic Civitas Books, 2014) particularly chapter 8.
[4]. Adamsky,  Dima  P.  (2008).  Through  the  Looking  Glass,  the  Soviet  -  Military  Technical Revolution and the American Revolution in Military Affairs, The Journal of Strategic Studies, Vol. 31, No. 2, 257- 294, April
[5]. McNaugher,  Thomas  L.  (2007).  The  Real  Meaning  of  Military  Transformation,  Foreign Affairs 85.
[6]. McNaugher,  Thomas  L.  (2007).  The  Real  Meaning  of  Military  Transformation,  Foreign Affairs 85.
Oleh  :  Eko  Prasetyo,  Monicha  Awang,  Sony  Setiawan,  Tarsisius  Susilo,    Rui  FGP  Duarte, Purnomo Yusgiantoro, I Wayan Midhio
[7]. Peter. A Dutton. 2023. Maritime Gray Zone Operations: Challenges and Countermeasures in the Indo-Pacific. New York: Routledge
[8]. Chang, A. e. (2015). Shades of Gray: Technology, Strategic  Competition, and Stability in Maritime Asia. Washington D.C.: Center for a New American Security.
[9]. Green, M. E. (2017). Countering Coercion in Maritime Asia: The Theory and Practice of Grey Zone Detterence. Lanham: Rowman & Littlefield.
[10]. Republika.  (2021,  April  13).  Kapal  AL  China  dan  AS  Berebut  Pengaruh  di  Laut    China Selatan. https://www.republika.co.id/berita/qrhe5j377/kapal-al-china-dan-as-berebut- pengaruh-di-laut-china-selatan, pada 21  November  2022
[11]. Anadolu  Agency  (AA).  (2021).  Filipina  Sebut  Situasi  di  Laut  Filipina  Barat    Stabil    dan Damai.  Retrieved  August  23,  2021,  from https://www.aa.com.tr: https://www.aa.com.tr/ id/ regional/ filipina- sebut- situasi- di- laut-filipina-barat-stabil-dan-damai/2297751
[12]. Kompas.  (2020,  January 8).  Kunjungi  Natuna,  Jokowi Ingin  Tunjukkan Kedaulatan  RI. Https://nasional.kompas.com/read/2020/ 01/ 08/ 13075561/ kunjungi- natuna- jokowi-ingin- tunjukkan-kedaulatan-ri?page=all,  diakses pada 22  November  2022.
[13]. Saaty, T. L., & Vargas, L. G. (2013). Decision Making with the Analytic Network Process. In International Series in Operations Research & Management Science (2nd ed., Vol. 195). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4614- 7279-7_15
[14]. Foley, M. (1972). The Delphi Technique. University of Wales Aberystwyth: Institute of Rural Science.
[15]. Harold,  A.  Linstone,  Murray  Turoff.  (1975).  The  Delphi  Method:  Techniques  and Applications. (eds). Addison-Wesley Publishing Company. Inc.
[16]. Prof. Purnomo Yusgiantoro. 26 Juli 2016. Slide presentasi mengajar “Metode Delphi untuk Energi Prodi Ketahanan Energi FMP 2015-2016 semester 3 cohort 4
[17]. Andrew Nien-Dzu Yang. 2004. Ed. Emily Goldman & Thomas Mahnken. The Information Revolution in Military Affairs. England: PALGRAVE MACMILLAN
[18]. Dennis  J  Blasko.  2001.  China’s  Quiet  Revolution.  Dalam  Managing  the  Revolution  in Military Affairs. Ed. Ron Matthews. London: Palgrave Publishers.
[19]. Lutz  Feldt.  The  Complex  Nature  of  Today’s  Maritime  Security  Issues:  A  European Perspective. Dalam Routledge Handbook of Naval Strategy and Security. Ed. Joachim Krause dan Sebastian Bruns. New York: Routledge
[20]. US Air Force. 2020. Weather Operations. Air Force Doctrine Publication
[21]. World Meteorological Organization. 2018. Guide to Marine Meteorological Organization