## THE PACIFIC EXPOSITION 2019
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM
PENDEKATANNYA DENGAN KAWASAN PASIFIK
Prasetia Anugrah Pratama Yohanes Sulaiman
Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani

## Abstrak
Masalah keamanan di Papua Barat terus mendapatkan perhatian dari negara-negara lain.  Indonesia  yang  bertindak  untuk  mempertahankan  kedaulatannya  di  tanah Papua, dikecam sebagai pelanggar hak asasi penduduk Papua Barat, terutama oleh negara-negara di kawasan Pasifik. Sorotan ini menyebabkan Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk melaksanakan Pacific Exposition 2019 sebagai  salah satu cara untuk memperbaiki citra Indonesia di kawasan Pasific.  Artikel  ini akan menjelaskan mengapa biro di birokrasi Indonesia membentuk kebijakan luar negeri dengan  cepat  dan  dapat  memperlihatkan  reaksi  dan  mengambil  langkah-langkah antisipasi  yang  diperlukan  negara,  terutama  dibandingkan  dengan  menunggu persamaan  pandangan  dengan  opini-opini  masyarakat  untuk  menyelesaikan masalah yang sudah ada.
Kata  Kunci:  Birokrasi,  Kebijakan  Luar  Negeri,  Pembuatan  Kebijakan,  Opini Publik.

## Abstract
The  domestic  problems  concerning  West  Papua  faced  by  the  Indonesian government, never stop to attract the attention of other countries. Indonesia, which acts to maintain the integrity of its sovereignty, is considered to have violated the human rights of the people of West Papua by the countries of the Pacific region. Critical actions related to alleged human rights violations in West Papua led the Indonesian  Government  to  establish  foreign  policy  to  conduct  diplomacy  and propose holding the 2019 Pacific Exposition as a way to improve Indonesia's image in  the  Pacific  region.  This  paper,  will  explain  why  the  bureau  in  Indonesia's political bureaucracy produces foreign policy with a faster process, and can show a reaction and anticipatory steps needed by the state. Especially when compared to waiting  for  conformity  with  the  opinions  provided  by  the  public  in  overcoming existing problems.
Key Words : Bureaucratic, Foreign Policy, Policy Making, Public Opinion.

## PENDAHULUAN
Hubungan antara Indonesia dengan negara-negara di kawasan pasifik bisa dianggap sebagai hubungan yang belum berjalan harmonis dan seia sekata  dalam persepsinya mengenai suatu permasalahan. Berbatasan langsung di wilayah timur dengan Papua Nugini dan Samudera Pasifik nyatanya tidak  memberi kemudahan bagi  Indonesia  untuk  berinteraksi  dengan  negara-negara  tersebut.    Salah  satu permasalahan yang membuat hubungan antara Indonesia dan Pasifik belakangan ini memiliki tensi tinggi, merupakan akibat dari meningkatnya kekhawatiran negara- negara  kawasan  tersebut  tentang  kasus  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  (HAM) yang dilakukan oleh Indonesia di Papua Barat 1 . Vanuatu dan Kepulauan Solomon telah  mengambil  langkah  yang  signifikan  dengan  mengangkat  isu  ini  pada pertemuan Dewan HAM Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss 2 . Selain kedua  negara  tersebut  di  kesempaatan  berbeda  negara  Selandia  Baru  juga menyuarakan kekhawatiran mereka melalui Menteri Luar Negeri (Menlu) Winston Peters,  yang  menyebut  bahwa  negara  mereka  akan  meningkatkan  perhatiannya terhadap  isu  kemanusiaan  di  Papua 3 ,  langkah  perwakilan  negara  pasifik  tersebut tentu menjadi sinyal jelas yang mengharuskan Indonesia untuk membuat kebijakan luar negeri yang komprehensif (dapat diterima) oleh kawasan Pasifik.
Menanggapi  hal  tersebut,  Indonesia  bereaksi  dengan  merumuskan kebijakan  luar  negeri  untuk  mendorong  diadakannya  pameran  bisnis  dan perdagangan  pada  pertengahan  Juli  2019    yang  bertempat  di  Auckland,  Selandia Baru. Pameran yang diberi nama The Pacific Exposition 2019 (Eksposisi Pasifik
1 Abraham  Utama,  “ Pemerintah  Indonesia  'tak  bisa'  cegah  negara  Pasifik  angkat  isu  Papua  di PBB ”, BBC.com, diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41764268, pada tanggal 1 Januari 2020 pukul. 15.23 WIB.
2 Dea,  “ Vanuatu  dan  Kepulauan  Solomon  Bawa  Isu  Papua  ke  Dewan  HAM  PBB ”,  CNN Indonesia.com,
diakses dari
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190918150338-113-431611/vanuatu-dan- kepulauan-solomon-bawa-isu-papua-ke-dewan-ham-pbb,  pada  tanggal  1  Januari  2020 pukul. 15.36 WIB.
3 Mackenzie  Smith  &  Johnny  Blades,  “ Indonesia  to  make  major  Pacific  pitch  at  NZ  expo”,
RNZ.co.nz, diakses dari https://www.rnz.co.nz/international/pacific-
news/393325/indonesia-to-make-major-pacific-pitch-at-nz-expo,  pada  tanggal  1  Januari 2020 pukul. 17.28 WIB.
2019) 4 dianggap bukan hanya memiliki agenda ekonomi didalamnya, namun juga bermuatan  politik 5 karena  menjadi  forum  pertemuan  antara  Menlu  Indonesia, Selandia  Baru,  Australia,  serta  pejabat  pemerintah  senior  dari  seluruh  negara Polinesia  dan  Melanesia.  Tujuan  utamanya  jelas  untuk  mendorong  hubungan diplomatik  yang  lebih  baik  antara  Indonesia  dan  negara-negara  dari  kawasan Pasifik tersebut. Apakah yang menjadi pertimbangan birokrat / aktor yang memiliki peran dalam birokrasi Indonesia untuk menetapkan kebijakan tersebut dan mengapa kebijakan  luar  negeri  ini  dianggap  sebagai  solusi  untuk  mengatasi  permasalahan tersebut? Apakah Teori birokrasi Allison yang meyakini bahwa birokrat memiliki peranan penting dalam pengambilan kebijakan luar negeri ini yang memang benar adanya  atau  justru  kebijakan  luar  negeri  ini  hanyalah  sebuah  aksi  politik  yang dilakukan untuk memenuhi tuntutan komunitas kebijakan / publik seperti keyakinan Walt?.
Penulis  memiliki  argumen  bahwa  kebijakan  luar  negeri  ini  merupakan keputusan  yang  diambil  oleh  Kementerian  Luar  Negeri  Indonesia  yang  menjadi biro dalam birokrasi politik yang ada, sebagai pilihan yang harus dilakukan dalam rangka menangani tekanan dari publik baik didalam maupun luar negeri mengenai isu  kemanusiaan  di  Papua.  Penulis  juga  melihat  bahwa  langkah  Indonesia  untuk membentuk The Pacific Exposition 2019 sebagai badan baru, merupakan langkah yang  membawa  perkembangan  baik  bagi  Indonesia  dalam  upaya  untuk memperbaiki  citra.  Namun,  implementasi  dari  kebijakan  luar  negeri  melalui pameran  ini  menurut  penulis  bukanlah  suatu  cara  yang  dengan  serta  merta  dapat menyelesaikan  ketegangan  yang  timbul  antara  Indonesia  dan  negara-negara kawasan Pasifik.
Tulisan  ini  menggunakan  dua  teori  yaitu  teori  birokrasi  politik  yang diutarakan oleh Graham Allison dan teori komunitas kebijakan yang juga merujuk kepada  opini  publik  yang  dipopulerkan  oleh  Stephen  Walt  untuk  sekaligus memperbandingkan teori mana yang sebenarnya lebih baik untuk digunakan dalam
4 ____,  “Home”,  Pacific  Exposition  2019  Official  Website,  RNZ.co.nz,  diakses  dari http://pacificexposition.co.nz/, pada tanggal 1 Januari 2020 pukul. 18.59 WIB.
5 Mackenzie Smith & Johnny Blades, Op Cit. Ibid.
menganalisa proses pengambilan kebijakan luar negeri Indonesia tersebut. Penulis akan  berfokus  kepada  level  analisa  negara,  dimana  struktur  birokrasi  dan  opini publik Indonesia menjadi pertimbangan para aktor yang terlibat dalam merumuskan kebijakan.  Dengan  tujuan  untuk  menjawab  pertanyaan  penelitian  yang  diuraikan sebelumnya, mencari justifikasi dari pengambilan kebijakan luar negeri Indonesia yang  tentunya  merupakan  refleksi  dari  orientasi  negara  tersebut  dalam  interaksi secara  regional  maupun  global 6 ,  sekaligus  menganalisa  kesesuaian  kebijakan tersebut  dengan  proyeksi  kebijakan  luar  negeri  yang  disampaikan  oleh  Menteri Luar  Negeri  Indonesia  Retno  Marsudi  yaitu  formula  4+1  khususnya  poin  yang menyatakan keseriusan Indonesia meningkatkan peran Indonesia dalam hubungan internasional 7 .

## PEMBAHASAN

## A. Teori Birokrasi Politik
Teori  ini  merupakan  teori  yang  berkeyakinan  bahwa  suatu  kebijakan merupakan hasil dari proses tawar-menawar di dalam channel / saluran yang diatur di antara para aktor yang diposisikan secara hierarkis dalam pemerintahan. Dalam Birokrasi politik aktor yang  memilki kepentingan tidaklah  menjadi satu kesatuan akan tetapi terpecah. Aktor-aktor politik dalam pandangan  Allison akan  bereaksi sesuai  dengan  kepentingan  pribadi  mereka  maupun  kepentingan  yang  sifatnya hanya  menguntungkan  bagi  biro  (organisasi  /  kesatuan)  dimana  aktor  tersebut berada  dalam  hal  ini  aktor  aktor  tersebut  ialah  presiden,  menteri  dan kementeriannya. Dalam pandangannya Alisson mempercayai bahwa struktur intra- nasional (dalam pemerintahan suatu negara) merupakan suatu arena yang kompleks (rumit)  dan  hal  tersebut  membuat  keleluasaan  yang  diperoleh  dari  pembagian
6 Stephen Martin Walt, “ Hell of Good Intention, America Foreign Policy Elite and the Decline of U.S. Primacy ”, Farrar, Straus, and Giroux, New York.
7 ____,  “ Indonesian  FM  Presents  the  Diplomacy  Priorities  2019-2024  to  the  House  of Representatives ”, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, diakses dari https://kemlu.go.id/portal/en/read/786/berita/indonesian-fm-presents-the-diplomacy- priorities-2019-2024-to-the-house-of-representatives, pada tanggal 1 Januari 2019 pukul. 23.12 WIB.
kekuasaan  memang  diperlukan  untuk  menjamin  bahwa  setiap  aktornya  memiliki keleluasaan dalam proses pembuatan kebijakan 8 .
Dalam birokrasi Allison menganggap bahwa posisi Presiden atau pemimpin tertinggi dari negara tidak lebih dari suatu kekuatan istimewa yang berada di antara banyak kekuatan lainnya yang meskipun lebih kecil tetapi memiliki pengaruh yang cukup  besar,  Alisson  menyebutnya  dengan  konsep Chief  &  Indians 9 .  Perbedaan kekuatan  tersebutlah  yang  pada  akhirnya  menimbulkan  kecenderungan  para birokrat / Indians yang memiliki kekuatan kecil, berlomba mendekati pemimpin / Chief mereka dengan tujuan untuk dapat memberikan pengaruh  yang  lebih  besar terhadap setiap kebijakan yang akan diambil. Dalam teorinya Allison menganggap bahwa  setiap  aktor  akan  memiliki  minat  yang  berbeda  dan  persaingan  yang  ada akan  membuat  aktor  tersebut  menjadi  tidak  fokus  pada  masalah  strategis  secara total 10 sehingga  mendorong  mereka  untuk  membuat  keputusan  yang  reaktif  dan cepat yang terkadang tidak menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

## B. Teori Komunitas Kebijakan (Opini Publik)
Teori  yang  disusun  oleh  Stephen  Walt  ini  menjelaskan  mengenai  peran masyarakat yang memengaruhi keputusan pemerintahan. Dalam teori ini Stephen Walt  meyakini  bahwa  demokrasi  jelas  memiliki  keunggulan  jika  dibandingkan dengan kediktatoran. Demokrasi yang memberikan kebebasan kepada publik untuk berpartisipasi dan mengutarakan pendapat mereka akan memberikan efek dorongan terhadap  para  pemimpin  maupun  aktor  yang  memiliki  kekuasaan  untuk bertanggung  jawab kepada publik vis a vis dengan ketakutan yang aktor tersebut milliki akan sanksi pemilihan.  Kekhawatiran tersebut yang menurut walt menjadi sesuatu yang mendisiplinkan pelaksanaan kekuasaan dan mendorong para penguasa untuk menunjuk bawahan yang efektif 11 .
8 Graham T Allison, “ Conceptual Models and ‘The Cuban Missile Crisis’ ”, The American Political Science Review, VOL. LXIII, Cambridge University Press, Cambridge, 1969. Hlm. 707.
9 Ibid, Hlm 709.
10 Ibid, Hlm 710.
11 Stephen Martin Walt, Op Cit, Ibid.
Walt memaparkan bahwa demokrasi juga akan mendorong timbulnya pasar ide  karena  kebebasan  yang  didapat  oleh  warga  negara  atau  masyarakat  lainnya terhadap akses informasi akan memberikan mereka keleluasaan dalam memberikan pendapat. Pendapat yang muncul dari masyarakat tersebutlah yang nantinya akan melalui  perdebatan  dan  menyaring  ide-ide  buruk  sehingga  memungkinkan alternatif  kebijakan  yang  lebih  baik  muncul.  Senada  dengan  keyakinan  Allison, Walt juga menyampaikan bahwa birokrasi urusan luar negeri secara tidak langsung akan melemahkan akuntabilitas dan menyulitkan proses check and balance. Kedua hal tersebut menjadi penting karena dari dua hal tersebutlah bisa ditentukan siapa sebenarnya  yang  memiliki  tanggung  jawab  atas  pencapaian  yang  diraih  dan kegagalan yang dihadapi dari kebijakan yang diambil. Apakah itu murni kebiijakan yang diambil oleh pemerintah atau sebuah kebijakan yang terbentuk dari berbagai pendapat  yang  disampaikan  oleh  komunitas  kebijakan  baik  itu  Organisasi,  tim pemikir ( think tank ), media, atau kelompok kepentingan yang tentu mewakili opini publik 12 .
Dari  paparan  tersebut  penulis  melihat  bahwa  kedua  teori  ini  memiliki keterkaitan  satu  sama  lain  yang  pada  akhirnya  memberikan  pengaruh  terhadap perumusan  kebijakan  luar  negeri.  Penulis  akan  melakukan  perbandingan  antara kedua  teori  tersebut  dalam  paper  ini,  sekaligus  mengulas  kebijakan  luar  negeri Indonesia terhadap kawasan Pasifik yang telah ditetapkan dan diimplementasikan melalui The  Pacific  Exposition  2019 .  Untuk  menemukan  teori  manakah  yang sebenarnya memiliki pengaruh lebih besar terhadap pengambilan kebijakan politik luar  negeri  tersebut,  teori  birokrasi  politik  yang  diperkenalkan  oleh  Allison  atau bentuk  opini  publik  yang  disampaikan  melalui  apa  yang  disebut  Walt  sebagai komunitas kebijakan.
12 Ibid.

## C. Orientasi  Politik  Luar  Negeri  Indonesia  dan  Pentingnya  Kawasan Pasifik
Orientasi Politik Luar Negeri bebas aktif Indonesia merupakan suatu prinsip yang  terus  mengalami  proses  penafsiran  kembali  seiring  perkembangan  jaman. Namun, orientasi ini tetap konsisten 13 menjadi dasar dari pelaksanaan politik  luar negeri  Indonesia  untuk  berperan  sebagai  subjek  dari  hubungan  internasional 14 . Politik luar negeri Indonesia tentu akan disesuaikan dengan kepentingan nasional Indonesia,  dan  bebas  aktif  membuat  Indonesia  tidak  memiliki  batasan  untuk bekerjasama  serta  menjalin  hubungan  dengan  negara-negara  lain  yang  dianggap sebagai  mitra  yang  sesuai  dengan  kepentingan  nasional  Indonesia.  berbicara mengenai  kepentingan  nasional  Indonesia  ini  tentu  menarik  ketika  dianalisa menggunakan model politik birokrasi yang tidak melihat aktor yang menyatu tetapi lebih banyak aktor yang memiliki peran dalam perumusan kebijakan 15 , dalam hal ini  berarti  menyangkut  Presiden,  Menteri  luar  negeri,  Kementerian  luar  negeri, Direktorat  jenderal  Kawasan  Asia  Pasifik  dan  Afrika  (ASPASAF),  Direktur Jenderal  ASPASAF,  serta  unit  kerja  ASPASAF  di  dalam  kementerian  tersebut. Struktur tersebut juga menurut penulis beririsan pula dengan keyakinan Walt bahwa Komunitas kebijakan luar negeri dimulai dengan individu dan lembaga pemerintah yang ditugasi  menangani  berbagai aspek  hubungan  luar negeri 16 , menarik karena tugas tersebut merupakan tugas dari aktor-aktor yang telah disebutkan sebelumnya dan memang terdiri dari individu dan lembaga pemerintah.
Direktorat  Jenderal  ASPASAF    kementerian  luar  negeri  Indonesia  telah dengan jelas mengakui pentingnya diplomasi yang baik dengan negara-negara dari kawasan Pasifik, unit kerja tersebut menyatakan bahwa Indonesia memiliki fokus untuk menyeimbangkan respon atas perkembangan lingkungan strategis yang ada dan  akan  berupaya  untuk  memajukan  agenda  nasional  melalui  kebijakan  luar
13 Arif Satriawan, “ Kebijakan Indonesia Membuka Hubungan Diplomatik Dengan Negara - Negara Kawasan  Pasifik  (Tuvalu,  Nauru,  Kiribati) ”, JOM FISIP Vol. 3 No.2, Universitas Riau, Riau, 2016. Hlm. 2.
14 Mohammad Hatta, “ Mendajung Antara Dua Karang ”, Pidato dalam sidang B.N.P.K.N.P, 1948. Hlm. 9.
15 Graham T Allison, Op Cit. Hlm 707.
16 Stephen Martin Walt, Op Cit, Ibid.
negeri 17 yang ditetapkan, diantaranya adalah untuk memperkuat integritas wilayah dan  sentralitas  Indonesia  dalam  perdamaian  dan  keamanan  di  kawasan 18 .  perlu digaris  bawahi  pula  bahwa  menyelenggarakan  perumusan  dan  pelaksanaan kebijakan di  bidang penyelengaraan hubungan  luar negeri dan politik  luar negeri pada lingkup bilateral, intrakawasan dan antarkawasan di Asia Pasifik dan Afrika 19 merupakan  tugas  utama  dari  biro  tersebut.  disini  penulis  melihat  kesamaan kepentingan  yang  ditunjukan  oleh  Menlu  Indonesia  Retno  Marsudi  yang menyatakan pentingnya peningkatan peran Indonesia 20 .
Indonesia  sangat  berkepentingan  dengan  terpeliharanya  stabilitas  dan momentum  pertumbuhan  kawasan  pasifik  karena,  lebih  dari  25%  total  nilai perdagangan  Indonesia  berasal  dari  Pasifik.  Kawasan  ini  juga  menyumbangkan Foreign Direct Investment (FDI) dan wisatawan yang tidak sedikit bagi Indonesia. Faktor Geografis yang berdekatan juga membuat Indonesia memiliki urgensi untuk memastikan terpeliharanya lingkungan politik dan keamanan yang kondusif dengan kawasan  Pasifik,  dan  untuk  itulah  Indonesia  harus  bisa  menghadapi  pengawasan regional  atas  dugaan  pelanggaran  hak  asasi  manusia  di  Papua  Barat 21 untuk mewujudkan lingkungan politik yang kondusif tersebut.

## D. Hubungan Indonesia dan Negara-Negara Pasifik
Hubungan  Indonesia  dengan  negara  -  negara  kepulauan  di  Pasifik  bisa diangap terus mengalami perkembangan positif seiring berjalannya waktu. Secara historis  hubungan  Indonesia  dengan  kawasan  pasifik  telah  dilakukan  sejak  tahun 70an dan ditandai pembukaan hubungan diplomatik dengan Kepulauan Fiji. Secara total Indonesia telah memiliki hubungan diplomatik 12 negara pasifik, yaitu: Fiji,
17 ____,  “ Laporan  Kinerja  Direktorat  Asia  Pasifik  dan  Afrika  Tahun  2017 ”,  Kementerian  Luar Negeri Indonesia, Jakarta, 2018. Hlm. i.
18 Ibid.
19 Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri, Bab IV Pasal 152.
20 ____,  “ Indonesian  FM  Presents  the  Diplomacy  Priorities  2019-2024  to  the  House  of Representatives ”, Op Cit. Ibid.
21 Mackenzie Smith & Johnny Blades, Op Cit. Ibid.
Kiribati,  Marshall  Islands,  Federasi  Mikronesia,  Nauru,  Palau,  Papua  Nugini, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, dan Vanuatu 22 .
Indonesia dan negara – negara Kawasan Pasifik yang terbagi menjadi tiga sub kawasan yaitu Melanesia, Polinesia, dan Mikronesia 23 berbagi kesamaan yang tidak sedikit, selain sebagai negara kepulauan dan negara yang tergolong sebagai negara  berkembang.  Kesamaan  akar  budaya  dan  Ras  antara  masyarakat  Pasifik khususnya  Melanesia  dengan  masyarakat  yang  berasal  dari  Indonesia  timur 24 membuat  adanya  ikatan  yang  kuat.  Namun  justru  hal  inilah  yang  terkadang menimbulkan  perbedaan  persepsi.  Perselisihan  yang  jelas  tentu  tercermin  dari tudingan  secara  terbuka  Vanuatu  dan  Kepulauan  Solomon  kepada  Indonesia  di forum  PBB.  Langkah  tersebut  tentu  mewakili  opini  publik  dari  negara  –  negara tersebut  yang  menganggap  bahwa  informasi  dari  kelompok  hak  asasi  manusia  / Human  Rights  Watch yang  memperkirakan  puluhan  ribu  orang  terlantar  akibat kekerasan  yang  dilakukan  militer  Indonesia  dalam  upayanya  untuk  melawan kelompok separatis Papua yang bahkan masih berlangsung hingga saat ini.
Tindakan  kedua  negara  tersebut  juga  jelas  menjadi  pembuktian  dari keyakinan Walt bahwa dalam demokrasi dimana alur informasi dapat secara mudah diakses, kebijakan luar negeri bukan hanya produk dari visi pemimpin. Namun juga dibentuk oleh kekuatan-kekuatan yang bersaing dalam masyarakat sipil 25 dalam hal ini merujuk kepada Kelompok hak asasi manusia yang berhasil membentuk opini publik baik domestik maupun internasional dan mendorong adanya aksi perlawanan dari  masyarakat  intra  dan  internasional  terhadap  kebijakan  domestik  Indonesia dalam  penanganan  isu  tersebut,  tentu  semua  kritikan  tersebut  muncul  didasari dengan nilai – nilai kemanusiaan.
22 Arif Satriawan, Op Cit. Hlm. 6.
23 Admin,  “ Peningkatan  Hubungan  Dengan  Negara  –  Negara  Kepulauan  Pasifik ”,  Tabloid Diplomasi.  Org,  diakses  dari  http://www.tabloiddiplomasi.org/peningkatan-hubungan- dengan-negara-negara-kepulauan-pasifik/, pada tanggal 2 Januari 2019 pukul. 03.25 WIB.
24 Ibid.
25 Stephen Martin Walt, Op Cit, Ibid.

## E. Kebijakan  Indonesia  di  Papua:  Keputusan  Sadar  yang  Menuai Kecaman
Setiap negara tentu akan bertindak untuk melindungi kepentingan  mereka masing  –  masing.  Begitupun  Indonesia  yang  mengambil  keputusan  untuk memberantas gerakan separatis yang muncul di Papua dengan pendekatan militer, keputusan  tersebut  tentu  dilandasi  dengan  kepentingan  utama  untuk  menjaga kedaulatan wilayah yang dimiliki. Sejak pergerakan separatis tersebut menguat dan menjatuhkan  korban  jiwa  pada  akhir  tahun  2018,  Menteri  Menteri  Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan  Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto yang saat itu masih  menjabat  menyatakan  bahwa pemerintah tidak berminat pada perundingan atau  berkompromi  dengan  kelompok  separatis  di  Papua 26 .  Tentu  jika  mengacu kepada pemikiran Allison yang menyatakan bahwa terdapat banyak masalah yang timbul  dan  memaksa  aktor  intra-nasional  untuk  membereskan  masalah  tersebut dengan cepat, maka dapat dipastikan bahwa  jalan keluar  yang diambil tak jarang akan  hanya  disesuaikan  dengan  persyaratan  aktor  itu  sendiri 27 ,  maka  keputusan yang diambil oleh Menkopolhukam tersebut merupakan sesuatu yang wajar adanya. Pengambilan keputussan tersebut  juga tentunya  memperkuat argumen  Walt  yang menyatakan bahwa kejadian yang menimpa kebijakan suatu negara dalam hal ini protes  yang  dituai  oleh  pemerintahan  Indonesia  dari  banyak  pihak  adalah  benar merupakan  hasil  dari  pilihan  sadar  daripada  tindakan  takdir  yang  tidak  dapat diduga 28 .
Walt  berkeyakinan  bahwa  dampak  masyarakat  sipil  (Opini  Publik)  akan sangat besar dalam negara demokrasi 29 seperti Indonesia. Jaminan kebebasan untuk berbicara  dan  berserikat,  dan  sikap  ambivalen  (bercabang  dan  bertentangan) terhadap kekuatan yang sifatnya terpusat akan mendorong kekuatan tersebut untuk bertindak  sesuai  keinginan  publik  atau  sesuai  dengan  tekanan  yang  diberikan
26 Pijar  Anugerah,  “ Pemerintah  Indonesia  'tidak  akan  berkompromi'  dengan  kelompok  separatis Papua ”,  BBC.com,  diakses  dari  https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46588755, pada tanggal 2 Januari 2019 pukul. 13.03 WIB.
27 Graham T Allison, Op Cit. Hlm 707.
28 Stephen Martin Walt, Op Cit, Ibid.
29 Ibid.
publik. Namun nyatanya, demonstrasi yang terjadi di beberapa daerah di Papua 30 yang disusul pula oleh aksi di wilayah lainnya di Indonesia 31 , serta kecaman dari banyak  negara  khusunya  negara  –  negara  Pasifik  tidak  membuat  preferensi Indonesia  dalam  menangani  isu  ini  berubah.  Disini  penulis  melihat  bahwa  justru keyakinan  Allison  yang  terbukti  benar  poin  yang  ia  sampaikan  mengenai  rantai komando  yang  ada  didalam  negara  membuat  akan  membersihkan  dibersihkan melalui saluran yang mapan 32 dan pada akhirnya opini publik disini menjadi tidak lagi penting karena ikut pula tersaring oleh saluran aksi / Action Channel yang telah mapan didalam kerangka negara tersebut yang jika dijabarkan melibatkan banyak pihak diantaranya Menteri, Dinas Militer, Pemerintah Daerah dan Pusat.
Secara  lebih  eksplisit  reaksi  negara  –  negara  kawasan  Pasifik  dapat dianggap sebagai tindakan reaktif dari terjadinya marjinalisasi dari etnis Papua. Di level  domestik  saja  reaksi  yang  ditunjukan  oleh  masyarakat  dengan  memberikan dukungan pasca kejadian kriminalisasi dan maraknya diskriminasi 33 terhadap etnis tersebut, menurut penulis  justru ibarat dua sisi  mata uang. Disatu sisi  merupakan sebuah  bentuk  kepeduliaan,  namun  disisi  lain  juga  merupakan  pengakuan  dari publik  domestik  terhadap  adanya  praktik  –  praktik  yang  menyalahi  nilai  –  nilai kemanusiaan  yang  dilakukan  pemerintah.  Dalam  permasalahan  tersebut  penulis menyetujui  pemikiran  Allison  yang  menyatakan  bahwa  konsep  kebijakan  yang keamanan  nasional  akan  menjadi  hasil  politik  yang  bertentangan  dengan  citra pemerintah di mata publik 34 , selain itu pernyataan Walt bahwa birokrasi urusan luar
30 Samsul  Bahri  Sembiring,  “ Salah  Penanganan  Papua  akan  Memperkuat  Separatisme ”,
Kompasiana.com, diakses dari https://www.kompasiana.com/sbsembiring/5d78b874097f365c7634e962/salah-
penanganan-papua-akan-memperkuat-separatisme?page=all, pada tanggal 2 Januari 2019 pukul. 13.56 WIB.
31 Yudha  Satriawan,  “ Aksi  Grafiti  di  Solo  Terkait  Kasus  Papua  Picu  Kekhawatiran  Provokasi ”, VoAIndonesia.com,  diakses  dari  https://www.voaindonesia.com/a/aksi-grafiti-di-solo- terkait-kasus-papua-picu-kekhawatiran-provokasi-/5063016.html,  pada  tanggal  2  Januari 2019 pukul. 14.15 WIB.
32 Graham T Allison, Op Cit. Hlm 710.
33 Callistasia Wijaya dan Heyder Affan, “ Mahasiswa Papua bicara soal rasialisme: 'Ih kalian bau' dan tudingan tukang minum ”, BBC.com, diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49430257, pada tanggal 5 Januari 2019 pukul. 21.49 WIB.
34 Graham T Allison, Op Cit. Hlm 708.
negeri  secara  tidak  langsung  akan  melemahkan  akuntabilitas  dan  menyulitkan proses check and balance 35 .

## F. Penetapan  Kebijakan  Luar  Negeri  Untuk  Menginisiasi  The  Pacific

## Exposition 2019
Pembentukan  kebijakan  luar  negeri  yang  sesuai  dengan  kepentingan Indonesia  dalam  hubungannya  dengan  komunitas  internasional  tentu  menjadi agenda penting yang harus dipersiapkan Indonesia. Menanggapi reaksi negatif yang diberikan  oleh  negara-negara  pasifik  atas  isu  kemanusiaan  di  Papua,  maka peningkatan  hubungan  diplomatik  Indonesia  dengan  negara-negara  kawasan tersebut merupakan suatu urgensi. Meskipun memiliki kapasitas yang lebih besar dibanding negara – negara pasifik, Kemenlu tidak melakukan pendekatan  dengan strategi  konfrontatif  dan  tetap  bertahan  pada  pilihan  kebijakan  luar  negeri  yang bersifat Concordance  strategy (memberi  keuntungan  bersama) 36 .  Pendekatan tersebut  selain  untuk  memperbaiki  citra  hubungan  yang  baik  tentu  akan menguntungkan  Indonesia,  khususnya  wilayah  bagian  Timur  dalam  proses mengejar  ketertinggalan  dalam  berbagai  sektor  termasuk  sumber  daya  manusia (SDM) di dalamnya 37 . Merujuk kepada penjelasan di bagian sebelumnya mengenai vitalnya peran negara kawasan Pasifik bagi Indonesia, tidak heran apabila Indonesia terdorong  untuk  menginisiasi The  Pacific  Exposition  2019 yang  diadakan  oleh kedutaan besar Indonesia di Selandia Baru 38 .
Pacific Exposition menjadi suatu acara yang diprioritaskan Indonesia untuk menetralisir  usaha  internasionalisasi  isu  Papua  yang  dilakukan  oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) / Gerakan Persatuan Pembebasan
35 Stephen Martin Walt, Op Cit, Ibid.
36 John P. Lovel, “ Foreign Policy in Perspective: Strategy, Adaptation, Decision Making. ”, Holt,
Rinehart and Winston, Inc., New York, 1970. Hlm. 98-101.
37 Michelle Natalia, “ Hubungan Diplomatik RI-Pasifik Akan Genjot Kemajuan Indonesia Timur ”, SINDOnews.com,  diakses  dari  https://ekbis.sindonews.com/read/1415662/33/hubungan- diplomatik-ri-pasifik-akan-genjot-kemajuan-indonesia-timur-1561712997, pada tanggal 2 Januari 2019 pukul. 14.31 WIB.
38 Mackenzie Smith & Johnny Blades, Op Cit. Ibid.
Papua  Barat  yang  mengklaim  sebagai  kendaraan  politik  seluruh  rakyat  Papua 39 . Indonesia  bukanlah  negara  pertama  yang  menyusun  judul  acara  menarik  dalam upayanya  untuk  menciptakan  pengaruh  di  kawasan  Pasifik  jauh  sebelum Pacific Exposition. Selandia Baru memiliki Reset, Australia  memiliki Step Up, sementara Inggris  juga  menunjukan  acara  serupa  dengan nama Uplift 40 .  Dalam  pandangan teori  birokrasi  politik  sudah  jelas  bahwa  langkah  ini  merupakan  langkah  yang memiliki  proposisi  (keadaan  yang  belum  tentu  benar  atau  salah)  khusus  atau spesifik 41 , dalam hal ini penulis melihat bahwa proposisi tersebut bersifat Partikular Negatif 42 (menyatakan  tidak  adanya  hubungan)  yang  dimaksudkan  untuk menunjukan  bahwa  Indonesia  tidak  berkaitan  dengan  dugaan  pelanggaran  yang diarahkan oleh negara-negara pasifik dalam isu Papua, upaya ini juga diharapkan menimbulkan  efek Deterrence (pencegahan)  terhadap  intervensi  lebih  jauh  dari negara – negara tersebut.
Disini terlihat jelas peran Menlu serta Kemenlu yang menjadi eksekutor dari kebijakan ini amatlah besar. Politik birokrasi di pemerintahan yang tidak lepas dari tuntutan beragam dari setiap aktor 43 (individu maupun biro lainnya) nyatanya tidak sedikitpun  mempengaruhi  kebijakan  biro  tersebut  dan  menunjukan  bahwa meskipun Menlu memiliki posisi sebagai Indians didalam struktur birokrasi  yang ada, namun beliau memiliki kekuatan tawar yang cukup untuk mengatasi tekanan dari  biro  lainnya.  Sementara  itu  dari  sudut  pandang  lain  keyakinan  Walt  bahwa pemisahan formal kekuasaan dan proses check and balance akan menyulitkan para pemimpin dalam hal ini Menlu, untuk menggunakan kekuasaannya sesuai dengan preferensi yang dimiliki 44 tanpa mempertimbangkan pendapat publik pada akhirnya terbantahkan.  Sebagai  pembuktian  argumen  tersebut  mari  melihat  opini  yang
39 Rohmatin Bonasir, “ Upaya internasionalisasi Papua: 'Negara-negara anggota PBB lebih banyak dengar suara pemerintah Indonesia' ”, BBC.com, diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50498660, pada tanggal 2 Januari 2019 pukul. 14.54 WIB.
40 Mackenzie Smith & Johnny Blades, Op Cit. Ibid.
41 Stephen Martin Walt, Op Cit, Ibid.
42 Samhis Setiawan, “ “Proposisi” Pengertian & (Jenis – Bentuk – Contoh) ”, Gurupendidikan.co.id, diakses  dari  https://www.gurupendidikan.co.id/proposisi-pengertian-jenis-bentuk-contoh, pada tanggal 2 Januari 2019 pukul. 18.31 WIB.
43 Graham T Allison, Op Cit. Hlm 710.
44 Stephen Martin Walt, Op Cit, Ibid.
disampaikan oleh peneliti senior di Human Rights Watch Andreas Harsono (dalam keyakinan Walt termasuk kedalam komunitas kebijakan) yang menyatakan bahwa upaya Indonesia untuk  melobi  negara  – negara Pasifik, tidak akan  berhasil tanpa upaya  internal  dari  negara  –  negara  tersebut  untuk  menenangkan  rakyat  mereka sendiri 45 tidak  sama  sekali  dijadikan  pertimbangan  oleh  Kemenlu.  Padahal  jelas pandangan  tersebut  menunjukan  keraguan  terhadap  efektifitas Pacific  Exposition sebagai badan baru yang digunakan untuk memajukan agenda politik Indonesia.
Mencermati  kritik  yang  muncul  dari  perwakilan  publik  tersebut,  penulis melihat  bahwa  keraguan  tersebut  memang  beralasan.  Sebagai  bukti  pada  tahun 2015  senilai  US$2  juta 46 tidak  menyurutkan  niat  dari  negara  tersebut  untuk bertindak  berseberangan  dengan  Indonesia  dalam  penanganan  permasalahan. Tercatat negara ini telah beberapa kali mengganggu integritas kedaulatan Indonesia terlepas dari  bantuan  yang telah disalurkan tersebut. pada 2017 Vanuatu menjadi salah satu negara yang mengikuti gelaran pertemuan di Brussels untuk membahas nasib  Papua  Barat  yang  tentu  merupakan  sebuah  intervensi  bagi  Indonesia, kemudian  di  2018  negara  ini  juga  menuduh  Indonesia  melanggar  Hak  Asasi Manusia di Papua di forum internasional 47 . Menurut penulis disini terlihat bahwa kebebasan yang didapat oleh warga negara atau masyarakat lainnya terhadap akses informasi akan memberikan mereka keleluasaan dalam memberikan pendapat dan membentuk pasar ide 48 merupakan sesuatu yang validitasnya teruji.
Penulis  melihat bahwa prioritas, persepsi, dan cara penanganan  masalah 49 yang  telah  dirumuskan  secara  jelas  sebelumnya  didalam  formulasi  4+1  tetap
45 Nivell Rayda, “ Indonesia Bantah Indo AID Bertujuan Redam Dukungan Kemerdekaan Papua ”, Matamatapolitik.com,  diakses  dari  https://www.matamatapolitik.com/indonesia-bantah- peran-indo-aid-untuk-redam-dukungan-kemerdekaan-papua-in-depth,  pada  tanggal  2 Januari 2019 pukul. 19.40 WIB.
46 Ike Agestu, “ Indonesia Kirim Bantuan Senilai Rp25,7 M ke Vanuatu ”, CNNIndonesia.com, diakses dari https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150404150713-113- 44161/indonesia-kirim-bantuan-senilai-rp257-m-ke-vanuatu,  pada tanggal 5 Januari 2019 pukul. 10.53 WIB.
47 Muhaimin,  “ Potret  Vanuatu,  Negara  yang  Kerap  Ikut  Campur  Urusan  Indonesia ”, Sindonews.com, diakses dari https://international.sindonews.com/read/1375269/40/potret- vanuatu-negara-yang-kerap-ikut-campur-urusan-indonesia-1548983109,  pada  tanggal  5 Januari 2019 pukul. 11.00 WIB.
48 Stephen Martin Walt, Op Cit, Ibid.
49 Graham T Allison, Op Cit. Hlm 709.
menjadi  acuan  dari  penetapan  kebijakan  yang  diambil,  terlepas  dari  berapapun biaya  dari  pengadaan 50 yang  diperlukan  untuk  menjalankan  kebijakan  inisiasi Pacific Exposition ini. Penulis meyakini bahwa Indonesia mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mendorong forum multilateral ini untuk bisa diadakan apalagi di  wilayah  kedaulatan  negara  lain  yaitu  Selandia  Baru.  Sebagai  perbandingan, program Reset yang diusung oleh Selandia Baru menghabiskan dana yang berada dikisaran  US$  150  juta 51 .  Publik  sebenarnya  mempertanyakan  penggunaan  dana sebesar  itu  yang  murni  dipersiapkan  untuk  hal  yang  menurut  mereka  tidak  jelas definisinya,  apakah  untuk Soft  Diplomacy atau  diplomasi  publik.  Jelas  publik Selandia Baru menginginkan bahwa dana tersebut dapat digunakan secara efektif dan  bukan hanya sekedar ajang pamer pemerintahan di kawasan pasifik 52 . Sekali lagi  klaim  Alison  bahwa  analisis  akan  menghasilkan  rekomendasi  yang bertentangan 53 sesuai dengan apa yang terjadi namun pada akhirnya The Ministry of Foreign Affairs and Trade's (MFAT) Selandia Baru tetap mengeksekusi program tersebut. Jelas disini kembali terlihat kemampuan aktor yang dalam hal ini merujuk kepada  Menlu  dan  biro  yang  dikepalai  memiliki  pengaruh  yang  kuat  dan menghasilkan kesuksesan dalam proses penetapan kebijakan  luar negeri tersebut. Peran  opini  publik  menjadi  amat  minim  dalam  proses  tersebut  akibat  ketiadaan kelompok  pribadi  dan  individu  yang  memberikan  dukungan  keuangan  ke pemerintahan  karena  memang  mereka  tidak  memiliki  tujuan  khusus  dalam kebijakan luar negeri 54 yang diambil tersebut.

## G. The  Pacific  Exposition  2019  Pertaruhan  Reputasi  &  Solusi  Sang

## Menteri
Prioritas  Indonesia  untuk  membuat  citra  positif  melalui  jalan  diplomasi, menggerakkan  Indonesia  sejalan  dengan  kekuatan  Barat  lain  yang  juga  berusaha
50 Ibid.
51 Simon Mark, “ New Zealand's Pacific reset: the case for cultural diplomacy ”, Stuff.co.nz, diakses dari https://www.stuff.co.nz/national/politics/opinion/106227005/new-zealands-pacific- reset-the-case-for-cultural-diplomacy, pada tanggal 5 Januari 2019 pukul. 14.04 WIB.
52 Ibid.
53 Graham T Allison, Op Cit. Hlm. 707.
54 Stephen Martin Walt, Op Cit, Ibid.
meningkatkan  keterlibatan  mereka.  Kegiatan  ini  menjadi  tempat  bagi  beberapa pejabat  tingkat  tinggi  dari  seluruh  Pasifik,  termasuk  Menlu  Selandia  Baru, Australia, dan Indonesia. Menlu Indonesia Retno Marsudi berujar bahwa kegiatan ini bisa dianggap sebagai momentum “ Kebangkitan Pasifik ” 55 . Di kesempatan yang sama terucap pula narasi bahwa wajah-wajah Polinesia dan Melanesia merupakan wajah yang familiar dan tidak asing di Indonesia. Disini jelas terlihat bahwa Menlu Indonesia  mencoba  untuk  menetralisir  kondisi  dengan  menciptakan  citra  baik Indonesia terhadap masyarakat yang berasal dari Papua. Fakta bahwa dalam politik birokrasi setiap hasil keputusan akan memiliki konsekuensi 56 tentu membuat Menlu berusaha  sebaik  untuk  melakukan  segala  cara  bukan  hanya  untuk  mensukseskan kebijakan  tersebut,  namun  juga  demi  kepentingan  pribadinya  untuk  menjaga reputasi yang dimiliki.
Untuk  lebih  memperkuat  argumen  mengenai  reputasi,  fakta  bahwa pertemuan ini juga akan dihadiri oleh sejumlah menteri Indonesia dan anggota dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) 57 menjadikan klaim yang diutarakan  oleh  Allison  Valid.  Klaim  bahwa  pada  akhirnya  setiap  aktor  akan mengikuti  laju  permainan  birokrasi  dan  memaksa  mereka  untuk  mendapatkan perhatian pihak lain dengan tujuan untuk meyakinkan mereka 58 adalah sesuatu yang benar adanya. Dengan menunjukan keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan ini sudah  pasti  bahwa  Menlu,  Kemenlu,  dan  seluruh  pihak  yang  terkait  dengan  biro tersebut  akan  mendapatkan  perhatian  dari  pihak  lainnya.  Hasil  positif  memang dituai  oleh  biro  tersebut,  Fadli  Zon  yang  merupakan  Wakil  Ketua  DPR  RI menyampaikan  Apresiasi  besar  atas  berlangsungnya  event  ini 59 .  Menariknya
55 Mackenzie Smith, “ Indonesia's 'Pacific Elevation': Step up or power play? ”, Rnz.co.nz, diakses dari https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/394434/indonesia-s-pacific- elevation-step-up-or-power-play, pada tanggal 2 Januari 2019 pukul. 19.40 WIB.
56 Graham T Allison, Op Cit. Hlm 710.
57 ____, “ Semua Berawal dari Persahabatan: Melalui Pacific Exposition 2019, RI Ciptakan Momentum Pasifik ”, diakses dari  https://kemlu.go.id/portal/id/read/450/berita/semua- berawal-dari-persahabatan-melalui-pacific-exposition-2019-ri-ciptakan-momentum- pasifik, pada tanggal 3 Januari 2019 pukul. 23.08 WIB.
58 Graham T Allison, Op Cit. Ibid.
59 Gede  Moenanto,  “ Fadli  Zon  Ungkap  Pentingnya  PACIFIC  EXPOSITION  untuk  Menegaskan Kehadiran Indonesia di Pasifik ”, Wartakota.Tribunews.com, diakses  dari https://wartakota.tribunnews.com/2019/07/14/fadli-zon-ungkap-pentingnya-pacific-
keterlibatan  dari  aktor  lain  ini  secara  nyata  menunjukan  bahwa  dalam  klaim  di dalam  politik  birokrasi  tidak  ada  aktor  yang  menyatu  namun  sebagai  pemain tunggal 60 adalah  benar. Pernyataan  Fadli  jelas  merupakan apresiasi terbatas  yang diberikan  pada  aktor  atau  biro  yang  menyelenggarakan  saja,  bukan  sebagai pencapaian  pemerintah  secara  keseluruhan  atau  bukan  sebagai  pencapaian  satu kesatuan meskipun apresiasi positif yang diberikan oleh Winston Peters dan Marise Payne 61 menunjukan bahwa Indonesia dianggap sebagai kesatuan.
Dalam Pelaksanaan Pacific Exposition di Auckland, Selandia Baru. Menlu Retno Marsudi juga melakukan banyak pertemuan antar negara 62 yang dari sudut pandang birokrasi politik maka langkah ini bisa dianggap sebagai cara dari Menlu untuk membangun koalisi dari kekuatan yang relevan yang ada 63 khususnya dalam interaksi Indonesia dengan negara – negara di kawasan Pasifik.  Jika dirinci maka Menlu  Retno  telah  bertatap  muka  dengan  perdana  menteri  dan  menteri  dari Australia,  Kepulauan  Cook,  Kepulauan  Solomon,  Niue,  Papua  Nugini,  Selandia Baru, Tuvalu dan Kiribati 64 . Keberhasilan Menlu tersebut jelas menjadi bantahan dari keyakinan Walt bahwa  visi optimis  hanya  merupakan  ilusi 65 karena ternyata terbukti Pacific  Exposition bisa  menjadi  solusi  tepat  dalam  menangani  isu ketegangan yang ada.
Pembukaan  hubungan diplomatik secara resmi dengan dua  negara pasifik yaitu  Kepulauan  Cook  dan  Niue  yang  dilangsungkan  di  sela  penyelenggaraan Pacific  Exposition 66 tentu  menjadi  keberhasilan  lain  yang  berhasil  dicetak  oleh Kemenlu. Namun, keberhasilan ini juga seolah membuktikan bahwa argumen Walt
exposition-untuk-menegaskan-kehadiran-indonesia-di-pasifik, pada tanggal 3 Januari 2019 pukul. 23.21 WIB.
60 Graham T Allison, Op Cit. Hlm. 707.
61 Valerie Dante, Op Cit. Ibid.
62 Valerie Dante, “ Di Pacific Exposition 2019, RI bangun persahabatan dengan sejumlah negara ”, Alinea.id, diakses dari https://www.alinea.id/dunia/di-pacific-exposition-2019-ri-bangun- persahabatan-b1Xjt9l7n, pada tanggal 3 Januari 2019 pukul. 23.53 WIB.
63 Graham T Allison, Op Cit. Hlm 711.
64 Ibid.
65 Stephen Martin Walt, Op Cit, Ibid.
66 Rahman Asmardika, “ Indonesia Resmi Buka Hubungan Diplomatik dengan Kepulauan Cook dan Niue ”, News.okezone.com, diakses dari
https://news.okezone.com/read/2019/07/13/18/2078404/indonesia-resmi-buka-hubungan- diplomatik-dengan-kepulauan-cook-dan-niue, pada tanggal 4 Januari 2019 pukul. 00.21 WIB.
yang menyatakan bahwa elit kebijakan luar negeri (Menlu dan Kementerian) tidak terbatasi  oleh  publik  yang  berpengetahuan  luas  yang  juga  memiliki  kebutuhan untuk  menetapkan  prioritas  dan  meminta  pertanggungjawaban 67 dalam  proses penetapan aksi politik mereka. Sudah jelas dari pemaparan di bagian sebelumnya bahwa publik sebenarnya lebih menginginkan penyelesaian dan pertanggungjawaban terhadap isu yang terjadi didalam negeri dan forum seperti ini tidak terlalu dibutuhkan  saat  ini karena tidak akan efektif 68 . Namun terlepas dari anggapan tersebut kebijakan ini bagi penulis menjadi suatu jalan bagi Menlu yang bisa  disebut  sebagai Indian dalam  teori  birokrasi  untuk  mengatasi  masalah  dan merupakan kebijakan yang menjadi produk dari proses interaksi dan penyesuaian dari berbagai individu dan organisasi 69 sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan negara – negara di kawasan Pasifik.

## KESIMPULAN
Dari seluruh pembahasan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa teori birokrasi politik menjadi teori yang lebih dominan untuk mempelajari proses dari perumusan kebijakan luar negeri Indonesia untuk menginisiasi Pacific Exposition 2019.  Peran  Menlu  Retno  sebagai  birokrat  yang  membawahi  biro,  jelas  menjadi salah  satu  faktor  penting  dalam  perumusan  dan  implementasi  kebijakan  ini meskipun  mengesampingkan  opini  yang  disampaikan  publik. Pacific  Exposition 2019 adalah solusi tepat untuk bereaksi terhadap tudingan pelanggaran dari negara di kawasan Pasifik, dan merupakan langkah pasti yang merupakan produk dari pola inferensi  dominan 70 yang  ada  dalam  birokrasi  politik  Indonesia.  Meskipun permasalahan  ini  tergolong  pelik  dan  berhubungan  dengan  Keamanan  nasional yang  dalam  pandangan  Allison  adalah  suatu  hal  yang  terlalu  penting  untuk diselesaikan oleh permainan politik 71 , namun keputusan ini merupakan keputusan yang sesuai dengan orientasi politik Indonesia.
67 Stephen Martin Walt, Op Cit, Ibid.
68 Nivell Rayda, Op Cit. Ibid.
69 Graham T Allison, Op Cit. Ibid.
70 Ibid. Hlm. 110.
71 Graham T Allison, Op Cit. 709.

## DAFTAR PUSTAKA
____. 2016. Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 2 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri.
____.  2018. Laporan  Kinerja  Direktorat  Asia  Pasifik  dan  Afrika  Tahun  2017 . Jakarta: Kementerian Luar Negeri Indonesia.
____.  2019. Home. Pacific  Exposition  2019  Official  Website.  RNZ.co.nz. http://pacificexposition.co.nz. Diakses 1 Januari 2020.
____.  2019. Indonesian  FM  Presents  the  Diplomacy  Priorities  2019-2024  to  the House  of  Representatives .  Ministry  of  Foreign  Affairs  of  the  Republic  of Indonesia. https://kemlu.go.id/portal/en/read/786/berita/indonesian-fm- presents-the-diplomacy-priorities-2019-2024-to-the-house-of- representatives. Diakses 1 Januari 2020.
____. 2019. Semua Berawal dari Persahabatan: Melalui Pacific Exposition 2019, RI Ciptakan Momentum Pasifik . https://kemlu.go.id/portal/id/read/450/berita/semua-berawal-dari- persahabatan-melalui-pacific-exposition-2019-ri-ciptakan-momentum- pasifik.  Diakses 3 Januari 2020.
Admin.  2019. Peningkatan  Hubungan  Dengan  Negara  –  Negara  Kepulauan Pasifik . Tabloid Diplomasi. Org.
http://www.tabloiddiplomasi.org/peningkatan-hubungan-dengan-negara- negara-kepulauan-pasifik. Diakses 2 Januari 2020.
Agestu,  Ike.  2015. Indonesia  Kirim  Bantuan  Senilai  Rp25,7  M  ke  Vanuatu . CNNIndonesia.com.
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150404150713-113- 44161/indonesia-kirim-bantuan-senilai-rp257-m-ke-vanuatu.  Diakses  5 Januari 2019.
Allison, Graham T. 1969. Conceptual Models and ‘The Cuban Missile Crisis’. The American Political Science  Review, VOL. LXIII. Cambridge:  Cambridge University Press.
Anugerah, Pijar. Pemerintah Indonesia 'tidak akan berkompromi' dengan kelompok separatis  Papua .  BBC.com.  https://www.bbc.com/indonesia/indonesia- 46588755. Diakses 2 Januari 2020.
Asmardika, Rahman. 2019. Indonesia Resmi Buka Hubungan Diplomatik dengan Kepulauan Cook dan Niue . News.okezone.com. https://news.okezone.com/read/2019/07/13/18/2078404/indonesia-resmi-
buka-hubungan-diplomatik-dengan-kepulauan-cook-dan-niue.  Diakses  4 Januari 2020.
Bonasir,  Rohmatin.  2019. Upaya  internasionalisasi  Papua:  'Negara-negara anggota PBB lebih banyak dengar suara pemerintah Indonesia' . BBC.com. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50498660.  Diakses  2  Januari 2020.
Dante, Valerie. 2019. Di Pacific Exposition 2019, RI bangun persahabatan dengan sejumlah negara . Alinea.id. https://www.alinea.id/dunia/di-pacific- exposition-2019-ri-bangun-persahabatan-b1Xjt9l7n.  Diakses  3  Januari 2020.
Dea.  2019. Vanuatu  dan  Kepulauan  Solomon  Bawa  Isu  Papua  ke  Dewan  HAM PBB . CNN Indonesia.com. https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190918150338-113-
431611/vanuatu-dan-kepulauan-solomon-bawa-isu-papua-ke-dewan-ham- pbb. Diakses 1 Januari 2020.
Hatta,  Mohammad.  1948. Mendajung  Antara  Dua  Karang .  Pidato  dalam  sidang B.N.P.K.N.P.
Lovel, John P. 1970. Foreign Policy in Perspective: Strategy, Adaptation, Decision Making. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
Mark,  Simon. New  Zealand's  Pacific  reset:  the  case  for  cultural  diplomacy . Stuff.co.nz.
https://www.stuff.co.nz/national/politics/opinion/106227005/new- zealands-pacific-reset-the-case-for-cultural-diplomacy.  Diakses  5  Januari 2019.
Moenanto,  Gede.  2019. Fadli  Zon  Ungkap  Pentingnya  PACIFIC  EXPOSITION untuk Menegaskan
Kehadiran Indonesia di Pasifik . Wartakota.Tribunews.com. https://wartakota.tribunnews.com/2019/07/14/fadli-zon-ungkap- pentingnya-pacific-exposition-untuk-menegaskan-kehadiran-indonesia-di- pasifik. Diakses 3 Januari 2020.
Muhaimin.  2019. Potret  Vanuatu,  Negara  yang  Kerap  Ikut  Campur  Urusan Indonesia .
Sindonews.com. https://international.sindonews.com/read/1375269/40/potret-vanuatu- negara-yang-kerap-ikut-campur-urusan-indonesia-1548983109.  Diakses  5
Januari 2019. Natalia, Michelle. 2019. Hubungan Diplomatik RI-Pasifik Akan Genjot Kemajuan Indonesia Timur . SINDOnews.com. https://ekbis.sindonews.com/read/1415662/33/hubungan-diplomatik-ri-
pasifik-akan-genjot-kemajuan-indonesia-timur-1561712997.  Diakses  2 Januari 2020.
Rayda,  Nivell.  2019. Indonesia  Bantah  Indo  AID  Bertujuan  Redam  Dukungan Kemerdekaan Papua . Matamatapolitik.com. https://www.matamatapolitik.com/indonesia-bantah-peran-indo-aid-untuk- redam-dukungan-kemerdekaan-papua-in-depth. Diakses 2 Januari 2020.
Rosyidin, Mohamad. 2019. Gaya Diplomasi Jokowi dan Arah Politik Luar Negeri RI . Detiknews.com. https://news.detik.com/kolom/d-4740964/gaya- diplomasi-jokowi-dan-arah-politik-luar-negeri-ri. Diakses 4 Januari 2020.
Satriawan,  Arif.  2016. Kebijakan  Indonesia  Membuka  Hubungan  Diplomatik Dengan Negara - Negara Kawasan Pasifik (Tuvalu, Nauru, Kiribati) . JOM FISIP Vol. 3 No.2. Riau: Universitas Riau.
Satriawan,  Yudha.  2019. Aksi  Grafiti  di  Solo  Terkait  Kasus  Papua  Picu
Kekhawatiran Provokasi. VoAIndonesia.com. https://www.voaindonesia.com/a/aksi-grafiti-di-solo-terkait-kasus-papua- picu-kekhawatiran-provokasi-/5063016.html. Diakses 2 Januari 2020.
Sembiring,  Samsul  Bahri.  2019. Salah  Penanganan  Papua  akan  Memperkuat Separatisme . Kompasiana.com. diakses dari https://www.kompasiana.com/sbsembiring/5d78b874097f365c7634e962/s alah-penanganan-papua-akan-memperkuat-separatisme?page=all.  Diakses 2 Januari 2020.
Setiawan,  Samhis.  2019.  “ Proposisi”  Pengertian  &  (Jenis  –  Bentuk  –  Contoh) . Gurupendidikan.co.id. https://www.gurupendidikan.co.id/proposisi- pengertian-jenis-bentuk-contoh. Diakses 2 Januari 2020.
Smith, Mackenzie & Blades, Johnny. Indonesia to make major Pacific pitch at NZ expo. RNZ.co.nz. https://www.rnz.co.nz/international/pacific- news/393325/indonesia-to-make-major-pacific-pitch-at-nz-expo. Diakses 1 Januari 2020.
Smith, Mackenzie. 2019. Indonesia's 'Pacific Elevation': Step up or power play? . Rnz.co.nz. https://www.rnz.co.nz/international/pacific- news/394434/indonesia-s-pacific-elevation-step-up-or-power-play.
Diakses 2 Januari 2020.
Utama,  Abraham.  2019. Pemerintah  Indonesia  'tak  bisa'  cegah  negara  Pasifik angkat isu Papua di PBB . BBC.com. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41764268.  Diakses  1  Januari 2020.
Walt, Stephen Martin. 2018. Hell of Good Intention, America Foreign Policy Elite and The Decline of U.S. Primacy. New York: Farrar, Straus, and Giroux.
Wijaya, Callistasia dan Affan, Heyder. Mahasiswa Papua bicara soal rasialisme: 'Ih kalian bau' dan tudingan tukang minum . BBC.com. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49430257.  Diakses  5  Januari 2019.