Implementasi Politik Hukum Kaitannya dengan Fungsi Pemerintah Dalam Penetapan Upah Pekerja dalam Perspektif Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum

## Wiwi Yuhaeni
Fakultas Hukum, Universitas Pasundan E-mail: wiwi.yuhaeni@unpas.ac.id
Abstract. Wage system need to be developed by taking into account the balance between work performance or  productivity,  workers  needs  and  company  capabilities.  The  formulations  of  the  problem,  how  the implementation of the legal politics is related to the functions of government in the aplication of workers wages in the perspective of the principle of justice and the principle of justice and the principke of legal certainty.Research  methodes  using  normative  judicial  methods  and  analytical  descriptive  approaches  and analyzed qualitatively. The conclusion is the based on Law Number 13 of 2003 Concerning Emploiment, that income that meets a decent income is intended for workers and their families, whereas in The Minister of Labor and Transmigration Regulation Number – PER- 13/MEN/VII/ 2012, the need for a decent living is only intended only for workers or single workers.
Abstrak. Sistem  pengupahan  perlu  dikembangkan  dengan  memperhatikan  keseimbangan  antara  prestasi atau  produktivitas  kerja,  kebutuhan  pekerja  dan  kemampuan  perusahaan.  Perumusan  masalahnya  adalah bagaimanakah implementasi politik hukum kaitannya  dengan fungsi pemerintah dalam penetapan upah upah pekerja dalam perspektif asas keadilan dan asas kepastian hukum.Metode penelitian menggunakan metode yuridis  normatif  dan pendekatan  secara deskriptif  analitis  dan dianalisis  secara  kualitatif.  Kesimpulannya berdasarkan UU No. 13 Th 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa penghasilan yang memenuhi penghasilan yang  layak  ditujukan  bagi  pekerja/buruh  dan  keluarganya,  sedangkan  dalam  Permenakertrans  No.PER- 13/MEN/VII/2012, kebutuhan hidup layak hanya ditujukan bagi pekerja/buruh saja atau pekerja status lajang saja. Sekarang berlaku PP No.78 Th 2015 tentang Pengupahan, dalam PP ini yang dikatakan hidup layak sama halnya dengan UU No.13 Th 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jadi PP ini bukan semakin baik malah memperparah/ memprihatinkan  bagi pekerja seluruh Indonesia.
Kata kunci : politik hukum, upah pekerja.

## A. PENDAHULUAN

## Latar Belakang Penelitian
Upah merupakan hak
pekerja/buruh  yang  seharusnya  dapat memenuhi  kebutuhan  mereka  dan keluarganya.  Sistem  pengupahan  perlu dikembangkan  dengan  memperhatikan keseimbangan  antara  prestasi  atau produktivitas  kerja,  kebutuhan  pekerja dan  kemampuan  perusahaan.  Dalam menghadapi era ekonomi yang semakin maju dan berkembang dimana kebutuhan setiap orang semakin bertambah. Indonesia sebagai salah satu negara  yang  berkembang  setidaknya harus  menyiapkan  upaya-upaya  dini
dalam mengatisipasi era tersebut.
Salah  satu  upaya  yang  harus dilakukan adalah perlunya kajian kritis atas  penghidupan  pekerja/buruh  yang selama  ini  masih  menjadi  persoalan ketenagakerjaan
di Indonesia, khususnya  pemenuhan  upah  pekerja yang dirasakan masih rendah.
Pemenuhan terhadap kesejahtaraan pekerja  sebenarnya  telah  mendapat perhatian dari pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam GBHN :
“Kebijaksaan  pengupahan  dan penggajian  didasarkan  pada kebutuhan hidup, mengmbangkan diri dan keluarga  tenaga  kerja  dalam
sistem upah yang tidak menimbulkan kesenjangan sosial dengan mempertimbangkan prestasi dan  nilai  kemanusiaan  yang menimbulkan harga diri”. 1 Ketetapan MPR tersebut merupakan implementasi politik hukum dan tanggung jawab  pemerintah  dalam memberikan jaminan kondisi pengupahan yang sehat sehingga kepentingan pekerja dapat terlindungi.
Seiring  dengan  pertumbuhan ekonomi  Indonesia  yang  tidak  stabil, merupakan  salah  satu  faktor  yang mempengaruhi  upah  pekerja.  Karena tidak  stabilnya  perekonomian  tentu akan mempengaruhi harga-harga kebutuhan  pokok  bagi  masyarakat  dan khususnya bagi pekerja untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  dirinya beserta keluarganya . Begitu juga untuk para pengusaha berpengaruh pada biaya produksi perusahaan dan akan mempengaruhi pula pada kelangsungan perusahaan. Dalam penentuan Upah Minimum pada saat ini harus mengacu pada  kebutuhan  hidup  layak,  tetapi dalam pengaturannya terdapat perbedaan  yang  mendasar  yang  sangat mempengaruhi pengupahan di
Indonesia,  yaitu  pada  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan,  dinyatakan  bahwa dalam  definisi  kebutuhan  hidup  layak ditujukan bagi pekerja dan keluarganya sedangkan dalam peraturan pelaksanaannya  yaitu  Permenakertrans No.Per-13/Men/VII/2012
tentang Komponen  dan  Pelaksaan  Tahapan Pencapaian  Kebutuhan  Hidup  Layak, ditujukan hanya bagi pekerja lajang saja tanpa  adanya  keluarga.  Hal  ini  sangat
1 Ketetapan MPR RI No.II/MPR/1993 tentang GBHN
berpengaruh  terhadap  besaran  upah yang  akan diterima  oleh setiap pekerja dan  upah  yang  harus  dikeluarkan  oleh pengusaha  dan  akan  berpengaruh terhadap  jaminan  sosial  tenaga  kerja ataupun pesangon dan lainnya.
Sekarang berlaku PP No.78 Tahun 2015 tentang  Pengupahan,  dimana  dalam Pasal  4  ayat  (1),  disebutkan  bahwa penghasilan  (kebutuhan)  yang  layak disamping  untuk  dirinya  juga  untuk keluarganya.  Isi  dari  pasal  tersebut sama  halnya  dengan  yang  termuat  di dalam  UU  No.13  Th  2003  tetang Ketenagakerjaan  yaitu  perolehan  upah disamping  untuk  dirinya  sendiri  juga untuk keluarganya, yang
mengakibatkan  ketidak  adilan  dan kurang  adanya  kepastian  hukum  bagi pekerja/buruh di wilayah Indonesia.
Hal  ini  merupakan  tantangan besar  bagi  Dewan  Pengupahan  dalam memberikan  saran  dan  pertimbangan bagi  penetapan  upah  minimum  yang berdasarkan  pada  kebutuhan  hidup layak,  karena  setiap  pihak  yang berkaitan dengan pengupahan ini harus mempunyai kesamaan pandangan terlebih dahulu untuk menetapkan upah minimum tersebut agar dapat menghasilkan kebijakan yang didasarkan pada data-data yang objektif dan pertimbangan yang matang, sehingga  tidak  akan  menjadi  masalah dikemudian hari.
Dengan  latar  belakang  di  atas tadi  maka  penulis  tertarik  untuk mengadakan  penelitian  dengan  judul  : “Implementasi Politik Hukum
Kaitannya  Dengan  Fungsi  Pemerintah Dalam Penetapan Upah Pekerja Dalam
Perspektif  Asas  Keadilan  dan  Asas Kepastian Hukum”.
Indetifikasi Masalah
Sebagaimana  latar  belakang
yang diurakan di atas, maka perumusan masalahnya adalah bagaimanakah
Implementasi Politik Hukum Kaitannya Dengan  Fungsi  Pemerintah  Dalam Penetapan Upah Pekerja Dalam Perspektif  Asas  Keadilan  dan  Asas Kepastian Hukum.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan metode yuridis normatif, dan
pendekatan  secara  deskriptif  analitis, serta dianalisis secara kualitatif, dengan mengkaji  hukum  yang  berlaku  di Indonesia melalui peraturan perundang- undangan  yang terkait dengan masalah upah  pekerja  dalam  perspektif  asas keadilan dan asas perlindungan hukum. Data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder yang akan dianalisis menggunakan metode yuridis kualitatif.
Sehubungan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, maka  data  yang  diperoleh  berupa  data yang didapat dari
penelitian kepustakaan  ( library  research )  berupa data sekunder, dengan mengkaji bahan- bahan  hukum,  yaitu  bahan  hukum primer,  bahan  hukum  yang  mengikat berupa  peraturan  perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang  dilakukan  antara  lain  Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Bahan
hukum sekunder  pada  dasarnya  digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan  hukum  primer  yaitu  teori-teori yang  diperoleh  dari  literatur  hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website  yang  terkait  dengan  penelitian dan  bahan  hukum  tersier  merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum  primer  dan  bahan  hukum
2 Moh.Mahfud MD, diambil dari bahan perkuliahan Politik Hukum,  dosen : Prof.Dr.Mashudi,S.H., M.H, Pascasarjana-
sekunder,  biasanya  berupa  kamus, ensiklopedi dan lain-lain.
Tinjauan Teori
A. Politik  Hukum  dan  Fungsi Pemerintah Dalam Ketenagakerjaan. Pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja merupakan  suatu  kegiatan  yang terpadu  untuk  dapat  memberikan kesempatan  kerja  seluas-luasnya bagi tenaga kerja Indonesia. Melalui pemberdayaan  dan  pendayagunaan ini  tenaga  kerja  Indonesia  dapat berpartisipasi  secara  optimal  dalam
Pembangunan Nasional, namun dengan  tetap  menjunjung  nilai-nilai kemanusiaannya.
Nilai-nilai kemanusiaan tersebut seperti  perlidungan  atas  hak-hak dalam hubungan kerja,perlindungan atas  hak-hak  dasar  pekerja/buruh untuk  berunding  dengan  pengusaha dan  mogok  kerja,  perlindungan keselamatan  dan  kesehatan  kerja, perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak, dan penyandang  cacat,  perlindungan tentang  upah,  kesejahteraan,  dan jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek sekarang BPJS Ketenagakerjaan) serta perlindungan  atas  hak  pemutusan hubungan kerja. Perlindungan kerja tersebut merupakan  salah  satu  implementasi politik  hukum  pemerintah.  Politik hukum adalah kebijaksanaan hukum ( legal  policy )  yang  akan  atau  yang telah  dilaksanakan  secara  nasional oleh  pemerintah. 2 Di  Indonesia politik  hukum  tersebut  kaitannya dengan  fungsi/tugas  dari  bidang ketenagakerjaan  adalah  pemerintah
UNPAS, Program Doktor Ilmu Hukum, Sabtu,25 November 2017.
dalam hal ini pemerintah dalam arti sempit  yaitu  Presiden  (eksekutif) bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian Gubernur  bersama-sama  dengan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan  Bupati  atau  Walikota  dengan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten  atau  Kota.  Fungsi  atau tugas  dari  pemerintah  tersebut merupakan  salah  satu  pelaksanaan kesejahteraan untuk warga negaranya khususnya bidang Ketenagakerjaan. B. Hukum Ketenagakerjaan, Pekerja, Upah dan Penghidupan Yang Layak Pengertian hukum ketenagakerjaan,  dahulu  disebut hukum  perburuhan  atau  dalam bahasa Belanda disebut arbeidrechts . Tidak satupun batasan pengertian  itu  dapat  memuaskan karena  masing-masing  ahli  hukum memiliki  sudut  pandang yang berbeda,  akibatnya  pengertian  yang dibuatnya  tentu  berbeda  antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lainnya. 3 Pendapat ahli hukum mengenai pengertian hukum ketenagakerjaan diantaranya : 1. Molenaar, 4 menyebutkan bahwa : “Hukum Perburuhan adalah  bagian  hukum yang berlaku, yang pada pokoknya mengatur hubungan antara tenaga kerja  dan  pengusaha,
3 Abdul Khakim, Pengantar Ketenagakerjaan  Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (edisi revisi),PT.Citra Aditya Bakti,Bandung,2007,hlm.4.
4 Molennar dalam Zainal Asikin,dkk,
Dasar-Dasar Hukum Perburuhan , PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm.2
antara tenaga kerja dengan  tenaga  kerja serta antara tenaga kerja dengan penguasa (pemerintah)”. 2. Mok, 5 menyebutkan bahwa : “Hukum Perburuhan adalah  hukum  yang berkenaan dengan pekerjaan yang dilakukan    di  bawah pimpinan  orang  lain dengan keadaan penghidupan yang langsung  bergandengan dengan pekerjaan itu”. 3. Soepomo, 6 menyebutkan bahwa : “Hukum Perburuhan adalah himpunan peraturan-peraturan baik  tertulis  maupun tidak tertulis, yang berkenaan dengan kejadian di mana seseorang  bekerja  pada orang lain dengan menerima upah”. Abdul  Khakim,  berpendapat bahwa istilah tenaga kerja
mengandung  pengertian  yang  amat luas  dan  berpendapat  bahwa  istilah hukum  ketenagakerjaan  lebih  tepat dibanding  dengan  istilah  hukum perburuhan.  Hal  ini  juga  sejalan dengan  penamaan  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan,  bukan  Undang-
5 Mok dalam  Kansil,C.S.T, Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia ,   Balai Pustaka,   Jakarta, 1989, hlm.311.
6 Soepomo dalam Sendjun H.Manulang, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm.2.
Undang Perburuhan. 7 Menurut Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa : “ Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan lain”.
Pengertian  Upah  sebagaimana tercantum  dalam  pasal  1  butir  30
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, adalah : “Hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk  uang  sebagai  imbalan dari  pengusaha  atau  pemberi kerja  kepada  pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian  kerja,  kesepakatan, atau peraturan perundang- undangan,  termasuk  tunjangan bagi pekerja/ buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan  dan/atau  jasa  yang telah atau akan dilakukan”. Dalam Penjelasan Pasal 88 ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dijelaskan bahwa : “Penghasilan  yang  memenuhi penghidupan yang layak adalah jumlah penerimaan atau pendapatan  pekerja/buruh  dan keluarganya secara wajar  yang meliputi  makanan,  minuman, sandang, perumahan,
pendidikan, rekreasi, dan jaminan hari tua”. Pasal  1  ayat  (1)  Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER-
7 Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan ...Op.Cit.,hlm.5
8 Sudikno Mertokusumo  dan   A.Pitlo, Bab-Bab  Tentang  Penemuan  Hukum, Citra Aditya   Bakti, Bandung, 1993,hlm.1.
13/MEN/VII/2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan  Pencapaian  Kebutuhan Hidup  Layak,  dijelaskan  pengertian kebutuhan hidup layak yaitu : “Standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh  lajang  untuk dapat  hidup  layak  baik  secara fisik, non fisik dan sosial untuk kebutuhan 1 (satu) bulan”.
Menurut  PP  No.78  Th  2015 tentang  Pengupahan,  dimana  dalam
Pasal 4 ayat (1), disebutkan bahwa : “Penghasilan  (kebutuhan)  yang layak merupakan jumlah penerimaan  atau  pendapatan pekerja/buruh dari hasilpekerjaannya disamping untuk dirinya juga untuk keluarganya”. C. Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum Dalam Upah Pekerja Kebijakan pengupahan di
Indonesia  harus  memenuhi  asas keadilan  dan  asas  kepastian  hukum yang diperlukan bagi negara hukum. Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo : 8
“Dalam  suatu  negara  hukum harus memberi jaminan adanya penegakan hukum dan tercapainya  tujuan  hukum  dan dalam  penegakan  hukum  ada tiga  unsur  yang  selalu  harus mendapat  perhatian  yaitu  : keadilan,  kemanfaatan  atau hasil  guna,  dan  kepastian hukum”.
Begitupula  yang  dikemukakan oleh Moctar Kusumaatmadja : 9
9 Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional , Bina Cipta, Bandung, hlm.2.
“Tujuan  pokok  dari  hukum ketertiban.  Kepatuhan  akan ketertiban  ini,  syarat  pokok untuk masyarakat yang teratur. Tujuan  hukum  lainnya  adalah tercapainya  keadilan.  Untuk mencapai ketertiban dibutuhkan  kepastian  hukum dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat”. Pendapat Romli Atmasasmita : 10 “Tujuan hukum integratif yaitu adanya kedamaian dalam keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan ( dalam satu nafas )”. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakan. Setiap orang mengharapkan ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa konkrit. Itulah yang diinginkan  oleh  kepastian  hukum. Kepastian hukum merupakan
perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang  akan  dapat  memperoleh sesuatu  yang  diharapkan  dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan  adanya  kepastian, karena  dengan  adanya  kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.
Hukum bertugas menciptakan kepastian  hukum,  dengan  itu  akan tercapainya tujuan hukum yang lain, yaitu  ketertiban.  Penegakan  hukum harus memberi manfaat pada masyarakat,  disamping  bertujuan menciptakan  keadilan. 11 Menurut
10 Romli Atmasasmita, diambil dari bahan perkuliahan Politik Hukum, dosen : Prof.Dr.H.Mashudi, S.H.,M.H, Pascasarjana – UNPAS, Program Doktor Ilmu Hukum, Sabtu, 25 November 2017.
11 Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo,
Bab-Bab Tentang ...Op.Cit.,hlm.2.
12 Satjipto Rahardjo (Hukum Progresif, Teori Satjipto Rahardjo) dalam   Bernard
Satjipto Rahardjo, 12 pemikiran hukum  perlu  kembali  pada  filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia.  Dengan  filosofi  tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas  melayani  manusia,  bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu  bukan  merupakan  institusi  yang lepas  dari  kepentingan  manusia. Mutu  hukum,  ditentukan  oleh kemampuannya  untuk  mengabdi pada  kesejahteraan  manusia.  Ini menyebabkan hukum progresif “idiologi”  :  hukum  yang  pro- keadilan  dan  hukum  yang  pro- rakyat.

## C. PEMBAHASAN
Sebagaimana perumusan masalah  yang  tercantum  dalam identifikasi  masalah  di  atas,  maka pembahasannya adalah sebagai berikut : Bagaimanakah Implementasi Politik Hukum  Kaitannya  Dengan  Fungsi Pemerintah  Dalam  penetapan  Upah Pekerja  Dalam  Perspektif  Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum. Mengkaji  dari  uraian  di  atas mulai  dari  latar  belakang,  dan identifikasi masalah dengan mengunakan metode yuridis normatif,  maka  analisis  penulis adalah bahwa, berdasarkan Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan,  bahwa penghasilan
yang memenuhi
L.Tanya ,dkk, Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm.20.Lihat juga  Suteki, Rekam Jejak Pemikiran Hukum Progresif  Satjipto  Rahardjo, dalam buku :
Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif Unrgensi dan Kritik, Epistema Institut-HuMa- Jakarta, 2011, hlm.34.
penghidupan  yang  layak  ditujukan bagi pekerja/buruh dan keluarganya. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER- 13/MEN/VII/2012, kebutuhan hidup layak hanya ditujukan bagi pekerja/buruh  saja  atau  pekerja status lajang saja. Sehingga menurut Permenakertrans  ini  ada  kemajuan karena  dimana  kehidupan  layak  ini hanya untuk pekerja itu sendiri tetapi kenyataan dalam praktik perusahaan-perusahaan mengacu terhadap  ketentuan  hidup  layak berdasarkan UU No.13 Tahun 2003. Tidak  heran  kalau  terjadi  ketidak puasan  dari  para  pekerja/buruh untuk demo karena meminta tuntutan/hak sebagai pekerja.
Sekarang berlaku PP No.78 Th 2015 tentang  Pengupahan,  dalam  PP  ini yang  dikatakan  hidup  layak  sama halnya  dengan  UU  No.13  Th  2003 tentang Ketenagakerjaan. Jadi PP ini bukan semakin baik malah memperparah/memprihatinkan  bagi para buruh/pekerja seluruh
Indonesia.
Dari  uraian  di  atas  tadi  kalau dikaitkan  dengan  asas  keadilan  dan asas  kepastian  hukum  tentunya pengaturan Upah Minimum Kabupaten/Kota perlu adanya perubahan  sebagai  politik  hukum dari  pemerintah  dan  kembali  lagi pengaturan “kehidupan yang layak” seperti yang diatur dalam
Permenakertrans  dan  dilaksanakan dalam  praktik.  Sebagaiman  kita ketahui  negara  Indonesia  adalah “negara hukum”, yang dikemukakan oleh  Sudikno  Mertokusumo  dan
13 Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang ....Loc.Cit.
14 Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan ...Loc.Cit.
A.Pitlo, 13 tujuan  hukum  dalam penegakan  hukum  ada  tiga  unsur yaitu  :  keadilan,  kemanfaatan  atau hasil  guna  dan  kepastian  hukum. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, 14 bahwa  tujuan hukum disamping adanya ketertiban yaitu  adanya  keadilan.  Pendapat Romli Atamasasmita, 15 bahwa tujuan hukum integratif yaitu adanya kedamian dalam keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan  dan  keadilan  (  dalam satu nafas). Pendapat Satjipto Rahardjo, 16 secara  singkat,  hukum bertugas  melayani  manusia,  mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya  untuk  mengabdi pada kesejahteraan manusia.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan ketentuan tentang Upah  Minimum  Kota/Kabupaten yang merujuk dalam Upah Minimum Provinsi, pengaturan tentang  “Kehidupan  Yang  Layak” bagi pekerja/buruh seluruh Indonesia,  perlu  adanya  perubahan dan sebaiknya seperti halnya dalam isi  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja dan  Transmigrasi  Nomor  PER- 13/MEN/VII/2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan  Pencapaian  Kebutuhan Hidup  Layak,  dijelaskan  bahwa kebutuhan hidup layak hanya ditujukan  bagi  pekerja/buruh  saja atau pekerja status lajang.
Sedangkan  hidup  layak  yang  diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, kebutuhan  hidup  layak  disamping untuk  pekerja  juga  dipergunakan juga untuk keluarganya sama seperti
15 Romli Atmasasmita...Loc.Cit.
16 Satjipto Rahardjo,..Loc.Cit.
halnya  yang  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan.  Jadi  isi dari PP tersebut adanya kemunduran bukan perbaikan, yang bertentangan dengan  asas  keadilan  dan  asas kepastian hukum bagi upah pekerja/buruh seluruh Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku : Abdul Khakim, Pengantar Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 (edisi revisi) PT.Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2007.
Bernard L.Tanya, dkk,  Teori   Hukum,
Strategi  Tertib  Manusia  Lintas Ruang  dan Generasi, Genta Publishing,Yogyakarta, 2010.
Kansil,  C.S.T.,  Pengantar    Hukum    dan Tata    Hukum    Indonesia,  Balai Pustaka,Jakarta,
1989.
Mochtar  Kusumaatmadja,  Fungsi    dan Perkembangan    Hukum    Dalam
Pembangunan
Nasional, Bina Cipta, Bandung.
Sendjun H.Manulang, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan
di
Indonesia,Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
Sudikno  Mertokusumo    dan  A.Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya
Bakti, Bandung, 1993.
Zainal  Asikin,dkk,  Dasar-Dasar  Hukum Perburuhan,  PT.Raja  Grafindo Persada, Jakarta,
1993.
Peraturan Perundang-Undangan :
Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  78  Tahun 2015 tentang Pengupahan.
Peraturan  Menteri   Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi    Nomor    PER- 13/MEN/VII/2012 Tentang Komponen dan Pelaksanaan  Tahapan  Pencapain Kebutuhan Hidup
Layak.
Sumber Lainnya :
Bahan-bahan      Perkuliahan Politik Hukum, dosen : Prof .Dr.H.Mashudi, S.H, M.H, Pascasarjana-UNPAS,  Program
Doktor  Ilmu  Hukum,  Sabtu,  25 November 2017.