## JIUBJ

## Pembinaan terhadap Narapidana Wanita Hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II B Jambi

## Elvi Alfian A
Fakultas Syariah UIN STS Jambi Correspondence email: elvialfian23@gmail.com
Abstrak.  Pada  dasarnya  hak  antara  narapidana  perempuan  dengan  narapidana  pria  adalah  sama,  hanya  dalam  hal  ini  karena narapidanannya  adalah  wanita  maka  ada  beberapa  hak  yang  mendapat  perhatian  khusus  dibanding  narapidana  pria.  Narapidana wanita  tidak  hanya  dibatasi  hak-haknya  seperti  Narapidana  pada  umumnya,  tetapi  juga  mengalami  kesulitan  ketika  harus menghadapi  keadaan-keadaan  yang  menjadi  kodratnya  sebagai  seorang  perempuan.  Tujuan  penelitian  ini  adalah:  a)  Untuk mengetahui bagaimana sistem pembinaan terhadap narapidana wanita yang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas II B Jambi; b) Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dari pembinaan terhadap narapidana wanita yang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas II B  Jambi dan c)  Untuk  mengetahui upaya apa  yang dapat dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam mengatasi adanya faktor penghambat dari pembinaan terhadap narapidana wanita yang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas II B Jambi.  Metode penelitian  adalah pendekatan  yuridis empiris. Pendekatan  yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum  (yang  merupakan  data  sekunder)  dengan  data  primer  yang  diperoleh  di  lapangan  yaitu  tentang  pembinaan  narapidana wanita  yang  hamil  di  lembaga  permasyarakatan  Perempuan  kelas  II  B  Jambi.  Sesuai  dengan  tema,  maka  penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif.  Kesimpulan  penelitian  ini  adalah  Pembinaan  terhadap  Narapidana  wanita  hamil  di Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  II  B  Jambi  tetap  disamakan  dengan  pembinaan  Narapidana  wanita  lain  pada umumnya,  terdapat  dua  pembinaan  yang  diterapkan  di  LPP  Kelas  II  B  Jambi,  yaitu  Pembinaan  Kepribadian  dan  Pembinaan Kemandirian.  Narapidana  wanita  hamil  mendapatkan  keringanan  dari  pihak  LPP  untuk  tidak  melakukan  pekerjaan  yang  berat- berat seperti rutinitas piket kamar, kegiatan senam disetiap hari sabtu, gotong royong ataupun kegiatan lain yang membahayaka n kondisi  kandungan  ataupun  Ibunya.  Dapat  dikatakan  bahwa  Pembinaan  yang  diberikan  pihak  LPP  terhadap  Narapidana  wanita yang hamil sesuai dengan yang penulis teliti saat ini, untuk pemenuhan hak-haknya belum terpenuhi secara maksimal dikarenakan dari faktor kurangnya dana.
Kata Kunci : narapidana; wanita hamil; lembaga pemasyarakatan perempuan (LPP)
Abstract.  Basically  the  right  between  female  inmates  and  male  inmates  is  the  same,  only  in  this  case  because  the  inmate  is  a woman then there are some rights that get special attention than male inmates. Female inmates are not only limited to their rights as inmates in general, but also have difficulty when facing the circumstances that become their nature as a woman. The purpose of this study was: a) To find out how the system of coaching female inmates who are pregnant in the Class II B Jambi Women's Correctional  Institution;  b)  To  find  out  what  are  the  inhibition  factors  of  coaching  female  inmates  who  are  pregnant  in  the Women's  Correctional  Institution  class  II  B  Jambi  and  c)  To  find  out  what  efforts  can  be  made  by  correctional  officers  in overcoming the inhibition factor of coaching female inmates who are pregnant in the Women's Correctional Institution class II B Jambi.  The  research  method  is  an  empirical  juridical  approach.  Empirical  juridical  approach  in  this  study  means  that  in analyzing the problem is done by combining legal materials (which are secondary data) with primary data obtained in the field that is about the development of pregnant female inmates in the Class II B Jambi Women's Society. In accordance with the theme, this  research  uses  descriptive  qualitative  methods.  The  conclusion  of  this  study  is  coaching  of  pregnant  female  inmates  in  The Class II B Jambi Women's Correctional Institution remains equated with the coaching of other female inmates in general, there are  two  coachings  applied  in  the  Class  II  B  Jambi  LPP,  namely  Personality  Coaching  and  Self-Reliance  Coaching.  Pregnant female inmates get waivers from the LPP not to do heavy work such as room picket routines, gymnastics activities every Saturday, gotong royong or other activities that endanger the condition of the womb or mother. It can be said that the guidance provided by the LPP to pregnant female inmates in accordance with the author's current meticulous, for the fulfillment of his rights has  not been fulfilled to the maximum due to the lack of funds.
Keywords: inmate; pregnant women; women's correctional institution (LPP)

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  yang  memberlakukan  KUHP sebagai sumber utama hukum pidana telah merinci jenis- jenis  pidana  sebagaimana  dirumuskan  dalam  pasal  10 KUHP,  pidana  dibedakan  menjadi  dua  kelompok. Pertama ,  pidana  pokok  yang  meliputi  hukum  mati, penjara,  kurungan,  denda  dan  pidana  tutupan. Kedua pidana  tambahan  yang  terdiri  dari  pencabutan  hak-hak
tertentu,  perampasan  barang-barang  tertentu  dan pengumuman  keputusan  hakim  dalam  menjatuhkan hukuman  terhadap  pelaku  kejahatan  . 1 Dengan  lahirnya pidana  maka  hilanglah  kemerdekaan,  hukum  tersebut
1 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Pasal  10 Tentang Pidana
Elvi Alfian A, Pembinaan terhadap Narapidana Wanita Hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II B Jambi
berubah  menjadi  pidana  penjara  selama  batas  waktu yang ditentukan oleh hakim.
Namun  sejak  tahun  1964  pembinaan  bagi narapidana wanita berubah. Yaitu dari sistem kepenjaraan  menjadi  sistem  pemasyarakatan  dengan tujuan  agar  mantan  narapidana  kembali  menjadi masyarakat  yang  baik  dan  diterima  di  masyarakat. 2 Seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dalam pasal (2) yang berbunyi :
“Agar  warga  Binaan  Pemasyarakatan  menjadi manusia  seutuhnya  yang  dapat  aktif  berperan  dalam pembangunan  dan  dapat  hidup  secara  wajar  sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”. 3
Itulah  tujuan  dari  adanya  pembinaan  terhadap Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan, bahkan mereka semua selama menjadi Narapidana banyak  yang mereka  ketahui  dari  segi  kerajinan,  keagamaan  dan pekerjaan  lainnya  ada  didalam  LAPAS.  Semua  itu bertujuan  agar  si  Narapidana  ketika  sudah  habis  masa tahanan  atau  ketika  sudah  keluar  dari  LAPAS  mereka bisa diterima kembali di masyarakat.
Begitu  pula  institusinya  yang  semula  disebut sebagai  Rumah  Penjara  dan  Rumah  Pendidikan  Negara berubah  menjadi  Lembaga  Pemasyarakatan  yang ditopang  dengan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 1995.  Dan  pada  saat  ini  tempat  bagi  Narapidana  wanita di  Kelas  II  B    Muaro  Jambi  telah  resmi  diberi  nama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP).
Di  negara  berkembang  seperti  Indonesia  masalah pembinaan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  yang beradab  sering  terabaikan.  Bahkan  sebuah  ideologi sering  tergantikan  oleh  kekuatan  ekonomi  yang cenderung  lebih  berperan.  Sering  manusia  salah  jalan dan melakukan tindakan diluar aturan yang berlaku demi mendapatkan ekonomi yang layak. Selain itu, kecenderungan  peningkatan  kesejahteraan  dan  taraf hidup  membuat  semakin  beragam  masalah  dalam masyarakat,  seperti  kejahatan,  ataupun  perbuatan  yang melanggar hukum. 4
Situasi  tidak  terduga  berada  pada  waktu  dan tempat  yang  salah  atau  karna  kekhilafan  seseorang sehingga  harus  kehilangan  kemerdekaannya  dengan menjadi  narapidana.  Bicara  tentang  narapidana,  salah satunya  ialah  narapidana  wanita.  Keterlibatan  wanita sebagai  pelaku  kriminalitas  memang  bukan  hal  yang baru,  walaupun  keterlibatan  ini  relative  lebih  kecil dibandingkan  pria,  kriminalitas  dilakukan  seorang wanita  karena  beberapa  alasan,  seperti  yang  sudah
2 Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di  Indonesia,  Cetakan  ke  3, (Bandung  :  Refika  Aditama, 2009), hlm. 106
3 Undang-Undang  Dasar  RI  Nomor    12  Tahun  1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 2
4 Lily  Lastriana  Dewi,  Jurnal, Pembinaan  Narapidana Wanita  yang  Mempunyai  Anak  Balita  atau  dalam  Keadaan Mengandung di  Lembaga Pemasyarakatan , Universitas  Atma Jaya Yogyakarta, fakultas hukum, 2014, hlm. 4
dijelaskan diatas, salah satu diantara penyebabnya adalah dari faktor perekonomian yang kurang memadai.
Di  mata  hukum  yang  berbuat  kriminal  dianggap bersalah dan harus dipidana walaupun ia seorang wanita. Hal  ini  sesuai  dengan  Undang-Undang  Dasar  Republik Indonesia Tahun  1945  pasal 27,  yang sudah diamandemen  dari  2  ayat  menjadi  3  ayat,  bahwa  semua warga  negara  sama  kedudukannya  termasuk  wanita. Seorang  Narapidana  yang  sedang  menjalani  hukuman didalam  LAPAS  mereka  perlu  mendapatkan  perhatian, terutama dalam pemberian hak asasinya sebagai seorang manusia.  Narapidana  juga  harus  diayomi  hak-haknya meskipun  mereka  telah  melanggar  hukum.  Dalam  UU No.  12  Tahun  1995  Tentang  Pemasyarakatan  Pasal  14 ayat (1), secara tegas dinyatakan bahwa terpidana berhak : 5
1. Melakukan  ibadah  sesuai  dengan  agama  atau kepercayaannya
2. Mendapat perawatan baik rohani ataupun jasmani
3. Mendapat pendidikan dan pengajaran
4. Mendapat  pelayanan  kesehatan  dan  makan  yang layak
5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapat  bahan  bacaan  dan  mengikuti  siaran  media massa lainnya yang tidak dilarang
7. Mendapatkan  upah  atau  premi  atas  pekerjaan  yang dilakukan
8. Menerima  kunjungan  keluarga,  penasehat  hukum, atau orang tertentu lainnya
9. Mendapat pengurangan masa pidana
10. Mendapatkan  kesempatan  berasimilasi  termasuk  cuti mengunjungi keluarga
11. Mendapatkan kebebasan bersyarat 12. Mendapatkan cuti menjelang bebas Pada  dasarnya  hak  antara  narapidana  perempuan dengan narapidana pria adalah sama, hanya dalam hal ini karena  narapidanannya  adalah  wanita  maka  ada beberapa hak yang mendapat perhatian khusus dibanding narapidana  pria. 6 Contohnya  seorang  perempuan  akan mengalami siklus menstruasi sehingga masalah kehigienisan  menjadi  suatu  yang  perlu  mendapatkan perhatian  lebih.  Selain  itu,  Narapidana  wanita  yang sedang  hamil  atau  dalam  keadaan  melahirkan  juga membutuhkan  perawatan  yang  khusus  untuk  menjamin kesehatan  ibu  dan  anak.  Ketika  anak  itu  pun  lahir, perempuan  jugalah  yang  mampu  menyusui.  Jadi disitulah Narapidana wanita perlu mendapatkan perhatian  yang  khusus  baik  menurut  Undang-Undang maupun  petugas  Lembaga  Pemasyarakatan  diseluruh wilayah Indonesia.
5 Undang-Undang  No.  12  Tahun  1995  Tentang Pemasyarakatan Pasal 14
6 Fita Lisani, Skripsi, Pembinaan Terhadap Narapidana  Wanita  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Anak  dan Wanita  di  Muara  Bulian  Menurut  Hukum  Pidana  Islam , Mahasiswa  Fakultas  Syari’ah  Institut  Agama  Islam  Negri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2015, hlm. 3
Elvi Alfian A, Pembinaan terhadap Narapidana Wanita Hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II B Jambi
Pengaturan mengenai pelaksanaan hak narapidana wanita tertuang didalam peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun  1999  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan Hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan.  Dimana  dalam pasal  20  mengatur  perlindungan  terhadap  narapidana wanita, yaitu : 7
1. Narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan  yang sakit, hamil dan menyusui berhak mendapat makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
2. Makanan tambahan juga diberikan kepada narapidana yang melakukan pekerjaan jenis tertentu.
3. Anak  dari  narapidana  wanita  dibawa  kedalam Lembaga  Pemasyarakatan  ataupun  yang  lahir  di Lembaga  Pemasyarakatan  dapat  diberi  makanan tambahan  atas  petunjuk  dokter,  paling  lama  sampai berumur 2 tahun.
4. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 telah  mencapai  umur  2  tahun,  harus  diserahkan kepada sanak keluarganya.
5. Untuk  kepentingan  kesehatan  anak,  kepala  Lembaga Pemasyarakatan dapat menentukan makanan tambahan.
Narapidana  wanita  tidak  hanya  dibatasi  hak- haknya  seperti  Narapidana  pada  umumnya,  tetapi  juga mengalami  kesulitan  ketika  harus  menghadapi  keadaan- keadaan  yang  menjadi  kodratnya  sebagai  seorang perempuan.  Narapidana  wanita  memiliki  kodrat  yang berbeda  dengan  pria,  sudah  menjadi  kodratnya  wanita mengalami  siklus  menstruasi,  hami,  melahirkan  dan menyusui  yang  tidak  dimiliki  oleh  Narapidana  lain. Padahal  mengingat  bahwa  konsep  yang  ditumbuh kembangkan  di  Indonesia  merupakan  pembinaan  dan bukan  pembalas  dendam  (retribution),  seharusnya pemerintah  menaruh  perhatian  lebih  pada  kebutuhan- kebutuhan khusus Narapidana wanita tersebut. 8
Khusus  untuk  Remisi,  asimilasi,  cuti  menjelang bebas dan pembebasan bersyarat merupakan hak seorang Narapidana,  baik  dewasa  maupun  anak,  sebagai Narapidana.  Pelaksanaan  perolehan  Remisi,  Asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat tersebut diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  No  32  Tahun  1999 Tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga Binaan  Pemasyarakatan.  Pelaksanaan  hak-hak  lain narapidana  wanita  yang  hamil  dijelaskan  berdasarkan kebijakan  masing-masing  Lembaga  Pemasyarakatan, seperti :
1. Memberikan  dispensasi  untuk  tidak  mengikuti kegiatan olahraga
7 Peraturan  Pemerintah  No.    32  Tahun  1999  Tentang Syarat  dn  Tata  Cara  Pelaksanan  Hak  Warga  Binaan Pemasyarakatan Pasal 20
8 Achmad Fatony, https://www.researchgat.net, Efektifitas  Pelaksanaan  Hak-Hak  Warga  Binaan  Perempuan dalam  Mewujudkan  Tujuan  Pemasyarakatan : Study  Kasus Rumah  Tahanan  Kelas  II  A  Jakarta  Timur, diakses  pada selasa, 21 April 2020, Pukul 22:00 WIB
2. Memberikan  dispensasi  untuk  tidak  mengikuti kegiatan kerja bakti
3. Memberikan  dispensasi  terhadap  kegiatan-kegiatan yang  membahayakan  kesehatan  si  ibu  maupun kandungan.
Kewajiban seorang Narapidana wanita yang hamil sama  dengan  Narapidana  lainnya  yang  harus  dilakukan selama menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan  Perempuan  (LPP).  Kewajiban  tersebut diatur  dalam  Peraturan  Mentri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  RI  Nomor  6  Tahun  2013  Tentang  Tata  Tertib Lembaga  Pemasyarakatan  dan  Rumah  Tahanan  Pasal  3 yang berbunyi, Setiap Narapidana atau Tahanan wajib : 9 1. Taat  menjalankan  ibadah  sesuai  agama  dan/atau kepercayaan  yang  dianutnya  serta  memelihara kerukunan beragama
2. Mengikuti seluruh kegiatan yang di programkan
3. Patuh, taat dan hormat kepada petugas
4. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan
5. Memelihara  kerapian  diri  dan  lingkungan  hunian serta  mengikuti  kegiatan  yang  dilaksanakan  dalam rangka kebersihan lingkungan hunian, dan 6. Mengikuti  apel  kamar  yang  dilaksanakan  oleh petugas pemasyarakatan.
Kewajiban  bagi  Narapidana  wanita  yang  hamil biasanya  diberikan  toleransi  dari  pihak  LPP  atas  dasar kemanusiaan.  Dimana  pada  masa  sekarang    dalam Lembaga  Pemasyarakatan,  suatu  kewajiban  yang dimiliki oleh seluruh Narapidana  khususnya  Narapidana wanita  yang  hamil  tidaklah  menjadi  kewajiban  yang harus dikerjakan, sehingga membuat seorang Narapidana wanita  yang  hamil  tersebut  merasa  terbebani  dan  dapat berdampak terhadap kesehatan calon ibu, bayi dan janin. Namun  bagi  Narapidana  wanita  yang  hamil  yang diberikan  toleransi  dalam  kewajiban  bimbingan  kerja, tetap  wajib  mengikuti  aturan  yang  berlaku  dalam  LPP dan wajib patuh terhadap petugas LPP. 10
Berkaitan  dengan  Narapidana  wanita  yang  hamil di  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  (LPP)  Kelas  II B  Jambi,  terdapat  beberapa  jumlah  Narapidana  wanita yang  hamil.  Salah  satu  petugas  mengatakan  “Bahwa pada  3  (tiga)  tahun  yang  lalu,  yakni  dari  tahun  2017 sampai pada tahun 2019 jumlah Narapidana wanita yang hamil  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  II B Jambi berjumlah sebanyak 5 (Lima) orang Narapidana wanita yang hamil. Dimana pada tahun 2017 sebanyak 1 (satu) orang Narapidana dan pada tahun 2019 terdapat 4
9 Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib  Lembaga  Pemasyarakatan  dan  Rumah  Tahanan  Pasal 3
10 Anita  Ayu  Widyastuti,  Skripsi, Implementasi  Hak dan  Kewajiban  Bagi  Warga  Binaan  Wanita  Hamil  atau Menyusui  dalam  Menjalani    Masa  Hukuman  di  LAPAS Perempuan  Kelas  II  B  Yogyakarta ,  Universitas  Islam Indonesia, Fakultas Hukum, 2018, hlm. 77
Elvi Alfian A, Pembinaan terhadap Narapidana Wanita Hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II B Jambi
(empat)  orang  Narapidana  wanita  yang  hamil.  Lima Narapidana  wanita  yang  hamil  ini  terdapat  4  (Empat) Narapidana  yang  terjerat  dalam  kasus  kriminal  dan  1 (satu)  Narapidana  terjerat  dalam  kasus  narkoba.  Empat Narapidana  melahirkan  di  Rumah  Sakit  dan  1  (satu) Narapidana  melahirkan  di  Lembaga  Pemasyarakatan karena  tidak  sempat  dilarikan  ke  Rumah  Sakit. Kemudian  anak  yang  dilahirkan  diasuh  didalam Lembaga  Pemasyarakatan,  sampai  mencapai  umur  2 tahun.  Jika  sudah  mencapai  umur  2  tahun  dan  ternyata ibunya  belum  bebas  sebagai  seorang  Narapidana,  maka anak wajib diberikan kepada pihak keluarga”.
Masa  pemulihan  seorang  Narapidana  pasca persalinan  atau melahirkan  yaitu  : jika Narapidana  yang melaksanakan persalinan atau melahirkan dalam keadaan normal  ternyata  lebih  singkat  dari  pada  melahirkan secara caesar. Pemulihan pasca persalinan secara normal berlangsung selama 6 mimggu (42 hari) atau lebih sering dikenal dengan masa nifas. Sedangkan waktu pemulihan setelah  melahirkan  secara  caesar  biasanya  bekas  luka jahitan akan pulih dalam waktu 6 minggu, namun untuk seluruh  luka  termasuk  luka  pada  rahim  biasanya  akan pulih lebih lama, bisa sampai 2 tahun.
Seorang  Narapidan  yang  telah  melaksanakan persalinan  atau  melahirkan,  dia  akan  mendapat perlakuan yang sama sebagaimana Narapidana lain pada umumnya.  Mereka  akan  kembali  mengikuti  kegiatan- kegiatan yang terdapat di LPP,  dan kembali melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Narapidana wanita pada biasanya.
Hal  ini  menimbulkan  opini  apakah  negara menjamin  terhadap  narapidana  yang  dalam  proses mengandung  tersebut  dipastikan  mendapat  fasilitas untuk memeriksa kandungan setiap bulan dan mendapatkan jaminan fasilitas melahirkan yang memadai  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan.  Maka dalam  hal  ini  narapidana  wanita  perlu  mendapat perhatian  yang  khusus  baik  menurut  Undang-Undang maupun  petugas  Lembaga  Pemasyarakatan  di  seluruh wilayah Indonesia. 11 Sebagaimana diatur dalam Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  1995  dalam  pasal  (14) mengenai  narapidana  berhak  mendaptakan  fasilitas kesehatan.  Sedangkan  didalam  sistem  pembinaan narapidana  wanita  hamil  ini  tentunya  Lembaga Pemasyarakatan  terdapapat  hambatan  atau  kesulitan dalam  menjalankan  sistem  pembinaannya.  Oleh  karena itu, Lembaga Pemasyarakatan harus memiliki upaya atau cara tersendiri agar tidak terjadinya suatu hambatan atau kesulitan  didalam  menjalankan  sistem  pembinaan tersebut.

## Kerangka Teori
Kerangka  teori  adalah  konsep-konsep  yang sebenarnya  merupakan  abstraksi-abstraksi  dari  hasil pemikiran, digunakan sebagai dasar atau kerangka acuan
11 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995  Tentang Pemasyarakatan Pasal 12 Ayat (2)
yang  bertujuan  untuk  mengadakan  kesimpulan  yang dianggap  telah  sesuai  dengan  suatu    penelitian. 12 Berdasarkan  penelitian  yang  telah  penulis  angkat berkaitan  dengan  Pembinaan  Terhadap  Narapidana Wanita  Hamil  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan Kelas II B Jambi, maka digunakan teori:

## Teori Pemidanaan
Teori  Pemidanaan  adalah  proses  pemberian  atau penjatuhan pidana oleh Hakim yang disebut pemidanaan. Dalam teori pemidanaan dikenal tiga aliran, yaitu  :  Aliran  Absolut,  aliran  Relatif  dan  aliran Gabungan. Selain teori tersebut adapula teori hak, dalam kasus ini seorang Narapidana diberi hak karena manusia dari  berbagai  lapisan  kehidupan  yang  harus  mendapat perlakuan yang sama. 13
Teori Pemidanaan menjelaskan mengenai bagaimana  sanksi  pidana  dijatuhkan  kepada  si  pelaku semata-mata karena sipelaku telah melakukan kejahatan. Pada  dasarnya  dalam  teori  ini  bertujuan  untuk menegakkan  tata  tertib  (hukum)  dalam  masyarakat, karena  didalam  pemidanaan  tersebut  bukan  sebagai pembalasan  untuk  pelaku  yang  telah  melakukan kejahatan,  akan  tetapi  untuk  mencegah  agar  orang tersebut  tidak  melakukan  tindak  kejahatan  lagi  ataupun mengulangi kejahatan yang dipernah dilakukan (Residivis).  Dalam  UU  No  12  Tahun  1995  Pasal  2 Tentang  Pemasyarakatan,  menyebutkan  bahwasanya didalam  pemasyarakatan  dalam  membentuk  Warga Binaan  Pemasyarakatan  atau  Narapidana  agar  menjadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki  diri  dan  tidak  mengulangi  tindak  pidana lagi  sehingga  dapat  diterima  kembali  dalam  lingkungan masyarakat,  dan  diharapkan  juga  dapat  berperan  aktif dalam  pembangunan  dan  dapat  hidup  sewajarnya  warga yang  baik  dan  bertanggungjawab.  Bukan  bertujuan untuk  melakukan  pembalasan  atas  keadilan.  Dalam penjatuhan sanksi pidana dalam hal tujuan memperbaiki si pelaku, mencakup 3 sasaran, yaitu :
a. Perbaikan  yuridis  agar  si  pelaku  menaati  Undang- Undang
b. Perbaikan  cara  berpikir  agar  si  pelaku  insaf  akan jeleknya kejahatan
c. Perbaikan  moral  agar  si  pelaku  dari  sisi  nilai kesusilaan menjadi manusia yang bermoral baik
12 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi  Penegakan  Hukum, (Jakarta:  Rajawali,  1986), hlm. 123.
13 I  Dewa  Gede  Atmadja  dan  I  Nyoman  Putu Budiartha, Teori-Teori Hukum , (Malang : Setara Press, 2018), hlm. 175
Elvi Alfian A, Pembinaan terhadap Narapidana Wanita Hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II B Jambi
Namun  dalam  teori  Pemidanaan  ini  terdapat  juga kelemahan yang menonjol, antara lain: 14 a. Dapat  menimbulkan  ketidakadilan,  karena  tidak membedakan kejahatan ringan dan berat yang kedua- duanya disamakan
b. Kepuasan  masyarakat  diabaikan,  karena  hanya  fokus memperbaiki sipelaku
c. Sulit  dilaksanakan  secara  praktik  karena  bertujuan untuk  mencegah  dan  menakut-nakuti  tidak  berlaku pada Narapidana Residivis.
Dilihat  dari  semua  ini,  tujuan  pemidanaan  bukan hanya  mengarah  kepada  unsur  pembalasan,  akan  tetapi dalam  teori  Pemidanaan  ini  juga  mengarah  pada  tujuan memperbaiki karakter dari si pelaku atau terpidana.

## Kerangka Konseptual

## Pembinaan
Sistem  pembinaan  narapidana  yang  dikenal dengan  nama  Lembaga  Pemasyarakatan,  mulai  dikenal sejak  tahun  1946  dalam  Konferensi  Dinas  Kepenjaraan di  Lembaga  tanggal  27  April  1946.  Secara  etimologi, pembinaan berarti pembaharuan, penyempurnaan, usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif  untuk  memperoleh  hasil  yang  lebih  baik. Sedangkan  secara terminologi pembinaan ialah kegiatan untuk  meningkatkan  kualitas  keimanan  kepada  Tuhan yang  Maha  Esa,    intelektual,  sikap  dan  prilaku profesional  serta  kesehatan  jasmani  dan  rohani narapidana. 15 Sedangkan  dalam  pengertian  menurut Mitha  Thoha,  pembinaan  adalah  suatu  tindakan,  proses, hasil  atau  pernyataan  yang  lebih  baik.  Dalam  hal  ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan,  evolusi  atas  berbagai  kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. 16 Sistem pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tidak sekedar mengandung  aspek  penjeraan,  namun  juga  merupakan upaya  untuk  mewujudkan  reintegrasi  sosial  warga binaan  pemasyarakatan  yaitu  kembalinya  kesatuan hubungan  warga  binaan  pemasyarakatan  baik  sebagai pribadi, anggota masyarakat maupun insan Tuhan.
Dalam sistem pemasyarakatan Narapidana dipandang  sebagai  manusia  yang  memiliki  fitrah kemanusiaan,  i’tikad  dan  potensi  yang  dapat  digali  dan dikembangkan  dalam  rangka  pembentukan  manusia Indonesia  seutuhnya.  Prinsip-prinsip  pembinaan  dengan pendekatan  tersebut  tercermin  dalam  usaha-usaha pembinaan  terhadap  Narapidana  berdasarkan  sistem pemasyarakatan  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  1995  pasal  5  yang  berupaya mewujudkan    reintegrasi  sosial.  Pasal  ini  memuat
14 I  Dewa  Gede  Admadja  dan  I  Nyoman  Putu Budiartha, Ibid , 177 15 Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  1999 Tentang  Pembinaan  dan  Pembimbingan  Warga  Binaan Pemasyarakatan
16 Dwidja Priyatno, Ibid, hlm . 2
tentang prinsip pelaksanaan pemasyarakatan di Indinesia yang terdiri dari :
a. Pengayoman b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
c. Pendidikan
d. Pembimbingan
e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
f. Kehilangan  kemerdekaan  merupakan  satu-satunya penderitaan
g. Terjaminnya  hak  untuk  tetap  berhubungan  dengan keluarga dan orang-orang tertentu. 17
Sistem Lembaga Pemasyarakatan mengenal tahapan-tahapan sebagai pembinaan terhadap Narapidana.  Proses  pembinaan  narapidana  dilakukan dengean  melalui empat tahapan, yaitu : 18
a) Tahap  Pertama,  yang  dilaksanakan  sampai  dengan 1/3 masa pidananya
b) Tahap lanjutan, yang dilaksanakan  antara 1/3 sampai dengan 1/2 masa pidananya
c) Tahap lanjutan, yang dilaksanakan antara 1/2  sampai dengan 2/3 masa pidananya
d) Tahap  akhir,  yang  dilaksanakan  antara  2/3  masa pidananya  sampai  narapidana  yang  bersangkutan bebas.
Sistem  pemasyarakatan  memandang  narapidana bukan  sebagai  objek  melainkan  sebagai  subjek pembinaan  yang  pada  hakikatnya  melakukan  perbuatan hukum  karena  adanya  kerusakan  hubungan  hidup, kehidupan dan penghidupan.

## Narapidana
Secara  bahasa  Narapidana  adalah  orang  yang sedang  menjalani  hukuman  karena  telah  melakukan suatu  tindak  pidana.  Menurut  Undang-Undang  Nomor 12  Tahun  1995  tentang  pemasyarakatan  menjelaskan bahwa  narapidana  adalah  terpidana  yang  sedang menjalani  pidana  hilang  kemerdekaan  di  Lembaga Pemasyarakatan. 19 Menurut  pasal  1  ayat  (6),  Undang- Undang No. 12 Tahun 1995, terpidana adalah seseorang yang  terpidana  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Dari  pernyataan  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa narapidana  adalah  orang  atau  terpidana  yang  sedang menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan  dimana  kemerdekaan  hilang.  Dewasa ini  narapidana  tidak  lagi  dipandang  sebagai  objek melainkan  menjadi  subjek  yang  dihormati  dan  dihargai oleh  sesamanya.  Pada  dasarnya  yang  harus  diberantas
17 Undang-Undang  Dasar  RI  Nomor  12  Tahun  1995 Tentang Pembinaan Pasal 5
18 Hamja, Pemberdayaan  Lembaga  Pemasyarakatan Terbuka  Sebagi  Wujud  Pelaksanaan  Community  Based Corrections  Didalam  Sistem  Peradilan  Pidana  di  Indonesia, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2015),  hlm. 11
19 Undang-Undang  RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 7 Ayat (1)
Elvi Alfian A, Pembinaan terhadap Narapidana Wanita Hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II B Jambi
ialah  faktor  penyebab  tindak  pidana,  bukan  pelaku tindak pidana.

## Wanita Hamil
Menurut  Poewodaminto  pengertian  wanita  hamil adalah  sebutan  untuk  orang  perempuan  yang  telah mengandung,  wanita  yang  telah  bersuami,  serta panggilan  yang  lazim    pada  wanita  hamil. 20 Wanita dalam  pandangan  islam  pada  masa  jahiliyyah  tidak berarti  apa-apa,  mereka  hanya  dijadikan  sebagai  bahan pemuas  nafsu  para  lelaki,  bahkan  apabila  mereka memiliki bayi perempuanpun dianggap aib sehingga jika lahir bayi perempuan ia akan di bunuh.
Kedudukan  wanita  dan  laki-laki  itu  sama,  apalagi bagi  negara  Indonesia  yang  berdasarkan  pancasila.  Jika laki-laki  yang  melakukan  tindak  pidana  dihukum,  maka wanita yang melakukan tindak pidanapun juga dihukum. Jika  narapidana  laki-laki  mendapatkan  pembinaan  di Lembaga  Pemasyarakatan,  maka  narapidana  wanita harus  mendapatkan  pembinaan.  Hanya  saja  ada  sedikit perbedaan yaitu penangguhan hukuman bagi wanita jika sedang hamil atau menyusui. 21
Tentang  persamaan  kedudukan  antara  wanita  dan laki-laki  ini  telah  dijelaskan  didalam  Al-Qur’an  surah An-Nisa’ ayat 124 :
َي  َكِئَل ْوُأَف ٌنِم ْؤُم  َوُه َو ىَثنُأ  ْوَأ  ٍرَكَذ نِم  َتاَحِلاَّصلا َنِم ْلَمْعَي نَم َو َنوُلُخْد
﴿ ا ًريِقَن َنوُمَلْظُي َلا َو َةَّنَجْلا
١٢٤
﴾ Artinya  : “  Barang  siapa  yang  mengerjakan  amal saleh,  baik  laki-laki  maupun  perempuan  dalam keadaan  beriman,  maka  sesungguhnya  kami  berikan kepadanya  kehidupan  yang  baik”.  (QS  An-Nisa’  : 124) 22
Ayat  diatas  menjelaskan    adanya  kesamaan kedudukan  antara  wanita  dan  laki-laki  dihadapan  Allah SWT,  terkhusus  dalam  hal  perolehan  pahala  dari  amal- amal shalehnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:
ِذَّلا ُلْث ِم َّنُهَل َو ِلاَج ِِّرلا ُقِئاَقَش ُءاَسِِّنلا ْو ُرْعَمْلاِب َّنِهْيَلَع ي
ف
Artinya  : “Sesungguhnya  perempuan  itu  adalah saudara  sekandung  laki-laki,  mereka  para  (wanita) mempunyai  hak  seimbang  dengan  kewajibannya menurut  cara  yang  patut.”(Riwayat  Imam  Abu Daud).
Maka,  pada  dasarnya  apapun  yang  ditetapkan sebagai  hukum  bagi  kaum  laki-laki,  juga  berlaku sepenuhnya  bagi  kaum  wanita.  Kecuali,  jika  ada keterangan  dari  nash  syariat  yang  menerangkan
20 Suprayanto, Definisi Ibu Hamil. Dr-
Suprayanto.blogspot.com, diakses Pada Hari Rabu, 29 Januari 2020, Pukul 14.20 WIB
21 Fita Lisani, Ibid , hlm.12
22 Al-Qur’an Surah An-Nisa’ ayat 124
mengenai kekhususannya, maka teks-teks nash tersebutlah yang menjadi pengecualian dari hadist diatas.

## Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP)
Lembaga  Pemasyarakatan  atau  disingkat  denfgan LAPAS  ataupun  penjara  merupakan  tempat  melakukan pembinaan  terhadap  narapidana.  Dulu  sebelum  adanya Lembaga  Pemasyarakatan  tempat  tersebut  dikenal dengan  istilah  penjara.  R.A.  Koesnan  berpendapat, berdasarkan  etimologi  kata  penjara  berasal  dari  bahasa jawa  (penjoro)  yang  artinya  tobat  atau  jera  dipenjara. Lembaga  ialah  ikatan,  badan  atau  organisasi  yang tugasnya  melakukan  suatu  penyelidikan  atau  suatu usaha.  Sedangkan  Pemasyarakatan  ialah  kegiatan  untuk melakukan  pembinaan  warga  binaan  pemasyarakatan berdasarkan  sistem,  kelembagaan  dan  cara  pembinaan yang  merupakan  bagian  akhir  dari  sistem  peradilan pidana.  Sistem  peradilan  pidana  sendiri  terdiri  dari empat  (4)  sub-sistem,  yaitu  :  Kepolisian,  Kejaksaan, Pengadilan  dan  Lembaga  Pemasyarakatan.  Jadi,  dapat disimpulkan  bahwa  Lembaga  Pemasyarakatan  ialah tempat  untuk  melaksanakan  pembinaan  yang  mana penghuni  didalamnya  bisa  Narapidana  atau  Warga Binaan  Pemasyarakatan  (WBP)    dan  bisa  juga  yang statusnya  masih  tahanan,  maksudnya  yang  setatusnya masih  berada  dalam  proses  peradilan  dan  belum ditentukan bersalah atau tidaknya oleh hakim. 23 Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga koreksi  merupkan  faktor  penentu  dari  keberhasilan sistem  peradilan  pidana.  Di  Lembaga  Pemasyarakatan proses  pemidanaan  menjadi  tempat  “Pengolahan” sampai pada kriteria tertentu ketika sudah kembali dalam masyarakat. Jadi, pembinaan dikhususkan pada pembinaan  Narapidana  sekaligus  pengayoman  terhadap masyarakat. 24
Didalam  pembinaan  Narapidana  wanita  diberikan tempat  pembinaan    khusus  yang  diberi  nama  Lembaga Pemasyarakatan  Perempuan  atau  disingkat  dengan  LPP. Lembaga  Pemasyarakatan  khusus  Perempuan  berdiri karena  intervensi  terhadap  narapidana  wanita  harus berbeda dengan narapidana laki-laki maupun anak-anak. Seharusnya  terdapat  pembeda  dalam  bentuk  LAPAS serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan karena banyaknya  kesetresan  yang  sering  dialami  oleh Narapidana  wanita  namun  tidak  dialami  Narapidana laki-laki.  Seperti  banyaknya  berpikir  tentang  keluarga terutama anak yang harus ditinggalkan. 25

## Tinjauan Pustaka
Tinjauan  pustaka  sangat  diperlukan  dalam  proses pembuatan  skripsi  untuk  menambah  wawasan  tentang
23 Undang-Undang  RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 3
24 Hamja, Ibid, hlm. 13 25 Puti  Halimah,  Dessy  Hasanah,Hery  Wibowo,  Jurnal, Pola  Pembinaan  Narapidana  Wanita  Oleh  Lembaga Pemasyarakatan Dalam Prespektif Pekerjaan Sosial , hlm. 322
Elvi Alfian A, Pembinaan terhadap Narapidana Wanita Hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II B Jambi
masalah  yang  akan  dikaji.  Tinjauan  pustaka  dijadikan sebagi perbandingan terhadap penelitian  yang dilakukan sebelumnya yang memiliki kesamaan. Adapun penelitian mengenai  pembinaan  terhadap  narapidana  wanita  hamil telah  banyak  dibahas  oleh  banyak  peneliti,  baik  yang dituangkan berupa buku, skripsi, jurnal serta artikel. Dari beberapa  penelitian  yang  sudah  penulis  telusuri  antara lain:
1. Skripsi  yang  disusun  oleh  Fita  Lisani  dengan  judul “ pembinaan terhadap narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan  anak  dan  wanita  muara  bulian menurut  hukum  pidana  islam”. 26 Dari  penelitian  ini peneliti membahas tentang seberapa jauh perkembangan  pembinaan  narapidana  wanita  di Lembaga  Pemasyarakatan.  Pada  penelitian  ini terdapat  persamaan  dan  perbedaan  dari  penelitian yang  akan  diteliti.  Persamaannya  yaitu  sama-sama meneliti  tentang  pembinaan  terhadap  narapidana wanita,  sedangkan  perbedannya  pada  skripsi  karya Fita  Lisani  yang  diteliti  ialah  hanya  pada perkembangan terhadap pembinaan narapidana wanita biasa, namun pada penelitan yang akan diteliti ini  yaitu  tentang  pembinaan  terhadap  narapidana wanita yang hamil.
2. Skripsi  yang  disusun  oleh  Tirsa  D.G  Ticoalu  yang berjudul “  Perlindungan  Hukum  pada  Narapidana Wanita  Hamil  di  Lembag  Pemasyarakatan”. Dari penelitian  yang  dilakukan  oleh  Tirsa  D.G  Ticoalu  ia meneliti  tentang  perlindungan  hukum  bagi  seorang narapidana wanita hamil serta sistem pembinaan dan hak  yang  dimiliki  pada  saat  berada  dalam  Lembaga Pemasyarakatan. 27 Penelitian ini memiliki persamaan dan  perbedaan  dengan  penelitian  yang  akan  diteliti tentang pembinaan terhadap narapidana wanita hamil di  Lembaga  Pemasyarakatan  kelas  II  B  Jambi. Persamaan  pada  penelitian  ini  yaitu  sama-sama meneliti  tentang  narapidana  wanita  yang  hamil. Perbedaannya,  pada  skripsi  karya  Tirsa  D.G  Ticoalu meneliti tentang Perlindungan Hukum pada Narapidana  wanita  hamil  sedangkan  pada  penelitian yang  akan  diteliti  yaitu  tentang  Pembinaan  terhadap Narapidana wanita hamil.
3. Jurnal  karangan  Lily  Lastriana  Dewi  dengan  judul  “ Pembinaan  Narapidana  Wanita  yang  Mempunyai Anak  Balita  dan  dalam  Keadaan  Mengandung  di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta”. 28 Dalam  penelitian  ini  penulis  meneliti tentang  bagaimana  sistem  pembinaan  Narapidana wanita  yang  mempunyai  anak  balita  atau  dalam keadaan  mengandung  serta  faktor  yang  menghambat pelaksanaannya.  Dalam  penelitian  ini  hampir  sama
26 Fita Lisani, Ibid, hlm. 14 27 Tirsa  D.G  Ticoalu,  Skripsi, Perlindungan  Hukum
Pada Narapidana Wanita Hamil di Lembaga
Pemasyarakatan, Mahasiswa  Fakultas  Hukum  Universitas Sam Ratulangi, 2013, hlm. 125
28 Lily Lastriana Dewi, Ibid, hlm. 2
dengan  penelitian  yang  penulis  akan  teliti,  hanya terdapat  sedikit  perbedaan  dari  penelitian  tentang Pembinaan  Terhadap  Narapidana  Wanita  Hamil  di Lembaga  Pemasyarakatan  kelas  II  B  Jambi. Perbedaannya,  pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh Lily  Lastriana  Dewi  terdapat  penelitian  tentang Sistem Pembinaan Narapidana Wanita yang mempunyai  Anak  Balita  sedangkan  dalam  penelitian yang  akan  diteliti  hanya  akan  mengambil  penelitian tentang  Pembinaan  Trhadap  Narapidana  wanita hamil.  Persamaannya  yaitu  sama-sama  terdapat penelitian  tentang  sistem  Pembinaan  Terhadap Narapidana Wanita yang dalam keadaan Mengandung atau Hamil.

## METODE Jenis Penelitian
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  pendekatan  yuridis  empiris.  Pendekatan  yuridis empiris  dalam  penelitian  ini  maksudnya  adalah  bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan  bahan-bahan  hukum  (yang  merupakan  data sekunder)  dengan  data  primer  yang  diperoleh  di lapangan  yaitu  tentang  pembinaan  narapidana  wanita yang  hamil  di  lembaga  permasyarakatan  Perempuan kelas  II  B  Jambi.  Sesuai  dengan  tema,  maka  penelitian ini  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif.  Menurut Sugiono  bahwa  penelitian  kualitatif  deskriptif  adalah metode  penelitian  yang  berlandaskan  pada  filsafat postpositivisme yang biasanya digunakan untuk meneliti pada  kondisi  objektif  yang  alamiah  dimana  peneliti berperan sebagai instrumen kunci. 29

## Lokasi atau Daerah Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  Sengeti  Kabupaten Muaro  Jambi,  dan  obyek  dari  penelitian  ini  adalah Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi.

## Jenis dan Sumber Data

## Data Primer
Data  primer  adalah  data  pokok  yang  diperlukan dalam  penelitian  yang  diperoleh  secara  langsung  dari sumbernya  ataupun  dari  lokasi  obyek  penelitian  atau keseluruhan  data  hasil  penelitian  yang  diperoleh dilapangan.  Dalam  penelitian  ini,  data  primer  dapat diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan di Lembaga Permasyarakatan Perempuan kelas II B Jambi.

## Data Skunder
Data  skunder  adalah  data  yang  diperoleh  dari bahan  perpustakaan  atau  literatur  yang  mempunyai hubungan  dengan  objek  penelitian. 30 Data  ini  diperoleh dengan  cara  mengutip  dari  sumber  lain,  sehingga  tidak
29 Sugiono, Ibid , hlm. 16
30 Ishaq, Metode  Penelitian  Hukum  dan  Penulisan Skripsi,  Tesis,  Serta  Disertasi, Cetakan  ke  1,  (Bandung  : Alfabeta), hlm. 100
Elvi Alfian A, Pembinaan terhadap Narapidana Wanita Hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II B Jambi
bersifat  autentik,  karena  sudah  diperoleh  dari  tangan kedua, ketiga dan seterusnya. Adapun yang menjadi data skunder dalam penelitiaan ini yaitu berupa buku, skripsi, jurnal,  serta  tulisan-tulisan  penting  lainnya  yang menyangkut tentang Narapidana Wanita yang Hamil.

## Sumber Data
Sumber  data  dalam  penelitian  adalah  subyek  dari mana data tersebut dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber  data  dapat  diperoleh  dari  penelitian  lapangan yang  berupa  hasil  dari  suatu  wawancara  serta dokumentasi yang dilakukan di lapangan.

## Teknik Pengumpulan Data

## Observasi
Metode observai adalah proses untuk memperoleh penelitian  dengan  cara  pengamatan  dan  pencatatan terhadap  fenomena-fenomena  yang  terjadi  di  lapangan. Pada penelitian ini, penulis tidak dapt mengamati secara langsung  pristiwa-pristiwa  yang  terjadi  dikarenakan adanya  Covid-19.  Penulis  hanya  mendapat  gambaran mengenai Pembinaan Narapidan wanita yang hamil oleh petugas  yang  ada  di  Lembaga  Permasyarakatan Perempuan kelas II B Jambi.

## Wawancara
Wawancara  adalah  tanya  jawab  antara  dua  pihak yang dilakukan antara pewawancara dengan narasumber untuk  memperoleh  data,  keterangan  atau  pendapat tentang  suatu  hal.  Dilakukan  secara  lisan  baik  langsung ( face  to  face )  maupun  tidak  langsung  (menggunakan telepon)  atas  dasar  tujuan  yang  ingin  dicapai.  Dari penelitian  ini,  penulis  melakukan  wawancara  dengan metode  tanya  jawab  secara  langsung  ( face  to  face )  dan tidak langsung (menggunakan telepon). 31

## Dokumentasi
Dokumentasi  merupakan  sumber  data  yang digunakan  untuk  melengkapi  penelitian,  selain  dengan metode  observasi  dan  wawancara,  data  penelitian  juga dapat  dikumpulkan  dengan  metode  ini,  yang  bersumber dari  buku-buku  yang  terkait,  dokumen-dokumen  yang relavan  dengan  penelitian,  catatan-catatan,  foto-foto serta  laporan-laporan  lain  yang  semua  itu  memberikan informasi  terhadap  proses  penelitian  dan  sebagai pelengkap bagi metode observasi dan wawancara.

## Teknik Analisis Data
Pengumpulan  data  dan  analisis  data  adalah  suatu kegiatan  yang  tidak  dapat  dipisahkan.  Menurut  Patton Analisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan  uraian  dasar. 32 Analisis  data  itu  dilakukan  dalam
31 Sugiyono, Ibid . hlm. 16
32 Lexy  J.  Moleong, Metodologi  Penelitian  Kualitatif, Cetakan  ke  25, (  Bandung  :  PT.  Remaja  Rosdakarya,  2008), hlm. 280
suatu  proses  mencari  dan  menyusun  secara  sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi  yang  dilakukan  pada  saat  pengumpulan data  berlangsung  dan  setelah  data  yang  diperoleh  dari lapangan dalam waktu tertentu, dan membuat kesimpulan  sehingga  mudah  difahami  oleh  diri  sendiri dan orang  lain. Untuk menganalisis data  yang diperoleh dari  lapangan,  maka  penulis  menganalisis  data  dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

## Reduksi Data
Data  yang  diperoleh  dari  lapangan  tentu jumlahnya  banyak  serta  campur  aduk,  maka  dari  itu perlu  bagi  peneliti  untuk  mereduksi  data.  Reduksi  data adalah merangkum peneliti dalam memilih dan memilah data  pokok  yang  dianggap  relavan,  memfokuskan  pada hal-hal  yang  penting,  mencari  pola  yang  sesuai  dengan tema  skripsi  yang  kemudian  akan  disajikan. 33 Dengan demikian  data  yang  telah  direduksi  akan  memberikan gambaran  yang  lebih  jelas  dan  mempermudah  peneliti untuk  melakukan  pengumpulan  data  selanjutnya. Kegiatan  ini  berlangsung  sejak  awal  hingga  akhir penelitian.

## Penyajian Data ( Display Data)
Setelah  data  direduksi,  maka  selanjutnya  adalah penyajian  data.  Bentuk  penyajian  data  adalah  dengan teks  yang  bersifat  naratif  sehingga  memudahkan  untuk memahami  apa  sebenarnya  yang  terjadi  dan  selanjutnya melaksanakan  kerja  berdasarkan  apa  yang  telah difahami.
Dalam  prakteknya  tidak  semudah  ilustrasi  yang diberikan, karena fenomena sosial bersifat kompleks dan dinamis,  sehingga  apa  yang  ditemukan  pada  saat memasuki  lapangan  dan  setelah  berlangsung  agak  lama di lapangan akan mengalami perkembangan data. Untuk itu  maka  peneliti  harus  selalu  menguji  apa  yang  telah ditemukan  pada  saat  memasuki  lapangan,  apakah  data yang akan diteliti itu berkembang atau tidak.

## Penarikan Kesimpulan (Verifikasi Data)
Penarikan  kesimpulan  merupakan  bagian  akhir dari sebuah penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian.  Maka  harus  segera  dicatat  penelitian  dari hasil  wawancara  agar  tidak  hilang  dan  lupa.  Karena wawancara  yang  dilakukan  tidak  terstruktur  maka peneliti perlu membuat rangkuman yang lebih sistematis terhadap  hasil  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi. Dari berbagai sumber data, perlu dicatat mana data yang dianggap penting dan data yang tidak penting.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembinaan  Terhadap  Narapidana  Wanita  Hamil  di Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  II  B Jambi
33 Sugiyono, Ibid, hlm. 19
Elvi Alfian A, Pembinaan terhadap Narapidana Wanita Hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II B Jambi

## Pembinaan Kepribadian
Program  Pembinaan  Kepribadian  ini  bertujuan untuk  menumbuhkan  kepercayaan  dan  kemampuan  diri Narapidana,  meningkatkan  kualitas  agar  memiliki mental  spiritual  (agama)  yang  baik,  taat  menjalankan perintah  agama,  memiliki  kesadaran  hukum  yang  baik, dan memiliki kemampuan intelektual yang baik sehingga bisa  kembali  diterima  oleh  masyarakat  setelah  habis masa  hukumannya.  Pembinaan  Kepribadian  di  LPP Kelas  II  B  Jambi  terdiri  dari  ceramah  agama,  pengajian Al-Qur’an,  belajar  pendidikan  umum  dan  pengalaman pancasila.

## Pembinaan Kemandirian
Diterapkannya  pembinaan  kemandirian  dengan tujuan  agar  terpidana  mempunyai  keahlian  atau kecakapan  teknis  yang  berguna  bagi  dirinya  dan  dapat dijadikan  bekal  ketika  telah  keluar  dari  LPP  Kelas  II  B Jambi.  Secara  umum  program  ini  bertujuan  untuk membentuk kemandirian manusia. 34 Pembinaan Kemandirian  diarahkan  pada  pembinaan  bakat  dan keterampilan  agar  Narapidana  dapat  kembali  berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.  Pembinaan  kemandirian  ini  meliputi  pelatihan salon, pelatihan membatik, pelatihan tata boga, pelatihan bercocok  tanam  dan  lain  sebagainya  yang  telah diprogramkan di LPP Kelas II B Jambi.
Untuk Narapidana wanita yang hamil diperintahkan  untuk  tetap  melaksanakan  kewajibanya yang  telah  diprogramkan  dalam  pembinaan  Narapidana, sebagaimana  yang  telah  ditetapkan  oleh  pihak  LPP, namun dalam melaksanakannya tidak seperti Narapidana wanita  pada  umumnya.  Berdasarkan  hasil  wawancara bersama  bapak  Muryono  selaku  bidang  Registrasi  dan Binkemas, bahwa:
“pembinaan  terhadap  Narapidana  Wanita  Hamil  di LPP  Kelas  II  B  Jambi  tetap  disamakan  dengan pembinaan terhadap Narapidana lain pada umumnya, pihak  LPP  tidak  membedakan,  namun  memang  ada kebutuhan    yang  harus  di  berikan  untuk  Narapidana wanita hamil”. 35
Berdasarkan  pada  teori  Pemidanaan,  hukuman yang  diberikan  kepada  Narapidana  pada  saat  ini bertujuan untuk memperbaiki diri akibat  kejahatan  yang pernah  dilakukan, 36 sehingga  jika  Narapidana  sudah keluar  dari  LAPAS  maka  dia  dapat  diterima  kembali  di masyarakat.  Seperti  halnya  Narapidana  yang  pada  saat ini telah hamil namun mereka tidak bisa bebas layaknya wanita-wanita  hamil  diluar  sana  akibat  suatu  kesalahan yang mereka perbuat. Akan tetapi, pembinaan dari pihak
34 Hamja, Ibid, hlm. 175 35 Hasil  wawancara  bersama  bapak  Muryono  selaku bidang Registrasi dan Bemkemas, tanggal 30 November 2020
36 I  Dewa  Gede  Atmadja,  I  Nyoman  Putu  Budiartha, Teori-Teori Hukum , (Malang : Setara Press, 2018), hlm. 12
LPP  tetap  memberikan  hak-hak  atas  Narapidana  yang hamil  serta  tetap  memberikan  kewajiban  yang  harus dipatuhi.
Adapun  kewajiban-kewajiban  yang  ditetapkan oleh  pihak  LPP  sesuai  dengan  yang  tercantum    dalam Peraturan  Mentri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  RI Nomor  6  Tahun  2013  Tentang  Tata  Tertib  Lembaga Pemasyarakatan  dan  Rumah  Tahanan  Pasal  3  yang berbunyi, “Setiap Narapidana atau Tahanan wajib : 37 1. Taat  menjalankan  ibadah  sesuai  agama  dan/atau kepercayaan  yang  dianutnya  serta  memelihara kerukunan beragama
2. Mengikuti seluruh kegiatan yang di programkan
3. Patuh, taat dan hormat kepada petugas
4. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan
5. Memelihara  kerapian  diri  dan  lingkungan  hunian serta  mengikuti  kegiatan  yang  dilaksanakan  dalam rangka kebersihan lingkungan hunian, dan 6. Mengikuti  apel  kamar  yang  dilaksanakan  oleh petugas pemasyarakatan.
Namun  dari  kewajiban-kewajiban  tersebut,  pihak LPP telah memberikan keringanan  atau toleransi kepada Narapidana  wanita  yang  hamil  untuk  tidak  melakukan semua  kewajiban  tersebut,  seperti  kegiatan  rutinitas setiap  pagi  yaitu  apel  kamar,  olahraga  yang  rutinitas dilakukan  oleh  seluruh  Narapidana  pada  setiap  pagi sabtu,  gotong  royong  dan  kegiatan  lain  yang diprogramkan yang membahayakan kandungan. Itu tidak wajib  bagi  Narapidana  wanita  hamil  untuk  dilakukan. Akan  tetapi  kewajiban  dari  segi  keagamaan  yang termasuk  dalam  pembinaan  kepribadian  tetap  wajib dilakukan oleh seluruh Narapidana, termasuk Narapidana yang hamil.
Kewajiban  lain  yang  dimiliki  Narapidana  sesuai dengan  Peraturan  Mentri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  RI  Nomor  6  Tahun  2013  Tentang  Tata  Tertib Lembaga  Pemasyarakatan  dan  Rumah  Tahanan  Pasal  3 huruf  (b)  yaitu,  Narapidana  wajib  melaksanakan kegiatan  yang  diprogram  oleh  LPP  . 38 Seperti  yang sudah  dijelaskan  oleh  Bapak  Muryono  selaku  bidang Registrasi dan Binkemas bahwa di LPP Kelas II B Jambi dalam  pembinaan  kemandirian  menyediakan  berbagai program  kegiatan  yang  dapat  dipekerjakan  oleh Narapidana didalamnya. Adapun kegiatan-kegiatan yang terdapat di LPP Kelas II B Jambi, sebagai berikut : 39 1. Membatik
2. Menjahit
3. Salon
4. Tata boga
37 Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2013, Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Pasal 3 38 Peraturan  Pemerintah  No  6  Tahun  2013, Tentang Tata  Tertib  Lembaga  Pemasyarakatan  dan  Rumah  Tahanan Pasal 3
39 Hasil  wawancara  bersama  bapak  Muryono  selaku bidang Registrasi dan Bemkemas, tanggal 30 November 2020
Elvi Alfian A, Pembinaan terhadap Narapidana Wanita Hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II B Jambi
5. Peternakan
6. Pertanian
7. Perikanan
8. Sablon
9. Kerupuk nasi
10. Nasi kering
11. Sampah 12. Biopori, membuat lubang sampah jadi pupuk
Dari  berbagai  macam  kegiatan  diatas  Narapidana tersebut  hanya  dapat  dipekerjakan  sesuai  dengan  bakat kemampuannya.  Untuk  Narapidana  wanita  hamil  yang kandungannya  masih  dalam  usia  1-5  bulan,  dari  pihak LPP  masih  diperbolehkan  untuk  mengikuti  kegiatan tersebut. Namun jika kandungan sudah memasuki usia 7 bulan  keatas  maka  Narapidana  wanita  yang  hamil  tidak diwajibkan  untuk  melakukan  pekerjaan  tersebut,  karena dikhawatirkan terhadap kondisi kandungan.
Begitu  pula  dengan  hak-hak  Narapidana  wanita yang hamil di LPP Kelas II B Jambi, pembinaan mereka tetap  disamakan  dengan  Narapidana  pada  umumnya. Sebagaimana  pelaksanaan  hak  narapidana  wanita  yang terdapat  dalam  peraturan  pemerintah  Nomor  32  Tahun 1999  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dimana dalam pasal 20 mengatur  perlindungan  terhadap  narapidana  wanita, yaitu : 40
1. Narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan  yang sakit, hamil dan menyusui berhak mendapat makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
2. Makanan tambahan juga diberikan kepada narapidana yang melakukan pekerjaan jenis tertentu.
3. Anak  dari  narapidana  wanita  dibawa  kedalam Lembaga  Pemasyarakatan  ataupun  yang  lahir  di Lembaga  Pemasyarakatan  dapat  diberi  makanan tambahan  atas  petunjuk  dokter,  paling  lama  sampai berumur 2 tahun.
4. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 telah  mencapai  umur  2  tahun,  harus  diserahkan kepada sanak keluarganya.
5. Untuk  kepentingan  kesehatan  anak,  kepala  Lembaga Pemasyarakatan dapat menentukan makanan tambahan.
Hak-hak  diatas  yang  tertuang  dalam  peraturan pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999  tentang  Syarat  dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan  menjelaskan  bahwa  bagi  Narapidana yang  sakit,  hamil,  menyusui,  Narapidana  yang mendapatkan  pekerjaan  tertentu  serta  anak  dari Narapidana  yang  melahirkan  mereka  berhak  mendapat makanan tambahan. Batas anak Narapidana mendapatkan  makanan  tambahan  sampai  anak  tersebut
40 Peraturan Pemerintah No.  32 Tahun 1999 Tentang Syarat  dn  Tata  Cara  Pelaksanan  Hak  Warga  Binaan Pemasyarakatan Pasal 20
berusia 2 tahun. Dan ketika anak sudah mencapai usia 2 tahun maka wajib diserahkan pada pihak keluarga.
Hak  lain  yang  dimiliki  oleh  seorang  Narapidana terdapat dalam Peraturan Pemerintah No 32  Tahun 1999 Pasal 5 Tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan,  yang  mengatur tentang  hak  yang  dimiliki  oleh  setiap  Narapidana  dan anak  didik  pemasyarakatan  untuk  mendapat  perawatan jasmani  dan  rohani.  Dan  pasal  14  ayat  (1),  setiap Narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan  berhak mendapatakan pelayanan kesehatan yang bagus.
Berdasarkan  hasil  wawancara  bersama  Bapak Muryono  selaku  bidang  Registrasi  dan  Binkemas, bahwa:
“Petugas  LPP  telah  memberikan  hak  didalam pembinaan  terhadap  Narapidana  wanita  hamil  guna untuk memenuhi kebutuhanya, meskipun hak tersebut masih terbatas”. 41
Pihak LPP Kelas II B Jambi  belum memeberikan hak  secara  khusus  kepada  Narapidana  wanita  hamil seperti  yang  dijelaskan  dalam  Peraturan  Pemerintah diatas, akan tetapi dari pihak LPP tetap memberikan hak yang  dibutuhkan  oleh  Narapidana  wanita  hamil, meskipun  masih  banyak  hak-hak  lain  yang  belum terealisasikan, seperti:
1. Mendapatkan makanan tambahan jika membutuhkan Sesuai  dalam  Peraturan  Pemerintah    No  32 Tahun  1999  Tentang  syarat-syarat  dan  Tata  Cara Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan dalam  pasal  20  ayat  (1).  Bahwa  Narapidana  yang hamil berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter. Sebagaimana hasil wawancara  dengan  Bapak  Ady  Setiono,  A.Md.kep selaku  bidang  kesehatan,  bahwa  menu  makanan harian  yang  diberikan  oleh  seluruh  Narapidana termasuk  Narapidana  wanita  hamil  sudah  sesuai dengan  kalori  kesehatan  dan  telah  memenuhi  gizi yang  cukup,  sehingga  dari  pihak  LPP  tidak menyediakan  makanan  tambahan  untuk  Narapidana wanita hamil. 42
Berdasarkan  dari  hasil  pengamatan  penulis pada  hari  Senin  tanggal  30  September  2020,  untuk menu  makan  Narapidana  di  LPP  baik  Narapidana pada  umumnya  atau  Narapidana  hamil  adalah  nasi putih,  dengan  lauk  tahu  goreng,  ikan  atau  ayam goreng  dan  sayur  kangkung.  Pemberian  makanan tambahan  akan  diberikan  kepada  Narapidana  wanita hamil  apabila  dirasa  butuh,  seperti  kondisi  yang kurang  baik,  serta  sistem  kekebalan  tubuh  yang menurun.
41 Wawancara bersama Bapak Muryono, selaku bidang Registrasi dan Bimkemas, Tanggal 30 Novem ber 2020
42 Wawancara bersama  Bapak Ady Setiono, A.Md.kep, selaku bidang kesehatan, pada tanggal 30 November 2020
Elvi Alfian A, Pembinaan terhadap Narapidana Wanita Hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II B Jambi
2. Mendapatkan pelayanan kesehatan
Bidang  kesehatan  di  LPP  selalu  menjaga kesehatan  apalagi  mengenai  kadungann.  Meskipun fasilitas kesehatan didalam LPP masih belum lengkap dan  belum  adanya  dokter  dari  LPP  sendiri,  akan tetapi  pihak  LPP  tetap  rutin  melakukan  pemeriksaan kandungan  terhadap  Narapidana  yang  hamil  dalam setiap  bulannya  dengan  tujuan  untuk  mengetahui kondisi  kandungan.  bahkan  sebelum  datangnya Covid-19  pihak  LPP  selalu  mendatangkan  pihak kesehatan ke LPP 2 kali dalam sebulan berlaku untuk seluruh  Narapidana  yang  dalam  keadaan  tidak  sehat, dengan  tujuan  agar  Narapidana  di  LPP  Kelas  II  B Jambi selalu dalam keadaan sehat .
Berdasarkan  Undang-Undang  Pemasyarakatan dalam  pasal  14  ayat    1  huruf  (b)  tentang  mendapatkan perawatan  jasmani  dan  rohani  sekaligus  mendapatkan fasilitas  yang  layak  yaitu  tempat  khusus  (kamar)  yang diberikan  kepada  Narapidana  wanita  hamil  sekaligus anaknya. 43 Ibu Kurniati, S.H.I selaku bidang Tata Usaha mengatakan  bahwa  memang  seharusnya  Narapidana yang  hamil  atau  anak  diberikan  tempat  yang  khusus (kamar).  Namun  pada  saat  ini  di  LPP  Kelas  II  B  Jambi belum  menyediakan  kamar  khusus  Narapidana  wanita hamil,  sehingga  masih  bergabung  dengan  Narapidana lainnya. 44
Mengenai  vitamin  tambahan,  tidak  diberikan secara  khusus  dari  pihak  LPP,  akan  tetapi  Narapidana yang  hamil  mendapatkan  vitamin  berupa  obat-obatan tersebut  dari  pihak  dokter  ketika  mereka  melakukan pemeriksaan  kandungan.  Kebutuhan  lain  berupa  susu hamil  juga  ditanggung  sendiri  oleh  Narapidana  yang hamil.
Pelaksanaan  hak-hak lain narapidana  wanita  yang hamil  berdasarkan  kebijakan  yang  dibuat  oleh  LPP Kelas II B Jambi, seperti :
1. Memberikan  dispensasi  untuk  tidak  mengikuti kegiatan olahraga
2. Memberikan  dispensasi  untuk  tidak  mengikuti kegiatan kerja bakti
3. Memberikan  dispensasi  terhadap  kegiatan-kegiatan yang  membahayakan  kesehatan  si  ibu  maupun kandungan.
Jumlah  Narapidana  wanita  yang  hamil  setelah LAPAS Perempuan resmi berdiri sendiri  di  tahun 2019 sampai tahun 2020 saat ini, terdapat 7 Narapidana wanita hamil. 45 Ditahun  2019 berjumlah  2  (Dua)  orang,  kedua- duanya  dengan  kasus  Kriminal.  Satu  kasus  Kriminal
43 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995  Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 Ayat 1 huruf (b)
44 Berdasarkan  hasil  wawancara  bersama  Ibu  Kurniati, S.H.I  selaku  bidang  Tata  Usaha,  pada  tanggal  30  November 2020
45 Hasil  Wawancara  bersama  Ibu  Yosi  selaku  bidang Binadik dan Giatja, pada hari Senin, 28 Desember 2020
dalam  bentuk  Penggelapan  Mobil.  dan  satu  kasus Kriminal  dalam  bentuk  Penipuan  jual  beli  mobil  travel. Sedangkan  di  tahun  2020  terdapat  5  (Lima)  orang Narapidana  wanita  yang  hamil.  Tiga  dengan  kasus Kriminal  dan  Dua  dengan  kasus  Narkotika.  Kriminal dalam  bentuk  Penganiayaan  berupa  Pengancaman, Kriminal  dalam  bentuk  Penganiayaan  terhadap  suami yang melakukan perselingkuhan, Kriminal dalam bentuk Penggelapan  berupa  Penawaran  Bisnis  dan  terakhir dengan  kasus  Narkotika  jenis  Shabu.    Dari  keseluruhan Napi  yang  hamil  tersebut  sekarang  sudah  melahirkan semua  dan  terakhir  melahirkan  tanggal  20  November 2020.
Tabel 1. Jumlah NAPI Wanita Hamil Tahun 2019-2020 No  Nama  Narapidana Kasus Tahun 1 Marlinda Binti Bakri Kriminal 2019 2 Dia Eka Sari, S.Pd Binti Ismail Kriminal 3 Deli Fitri Eka Sari Binti Mucklis Kriminal 2020 4 Ria Asnita Binti Ismail Kriminal 5 Noveria Muharlinda Binti Padri Kriminal 6 Septia Suci Adila Binti Suhatril Narkotika 7 Tera Darmawati Narkotika
Sumber : Kasi Binadik dan Giatja LPP Kelas II B Jambi
Dari  keseluruhan  Narapidana  wanita  yang  hamil di  atas,  mereka  hamil  sebelum  resmi  berstatus  menjadi seorang  Narapidana,  dan  masuk  kedalam  Lapas  dalam keadaan  hamil  dengan  usia  kandungan  yang  berbeda. Saudari Marlinda masuk ke LPP dengan usia kandungan 8  bulan,  Dia  Eka  Sari  dengan  usia  3  bulan,  Deli  usia  8 bulan,  Ria  usia  3  bulan,  Noveria  usia  3  masuk  4  bulan, Septia  usia  9  bulan  dan  Teri  dengan  usia  kandugan  5 bulan.
Untuk tempat khusus layanan kunjungan bagi para suami  dari  Narapidana  wanita  di  LPP  Kelas  II  B  Jambi memang tidak disediakan, bukan hanya di LPP Kelas  II B Jambi, Bapak Muryono mengatakan diseluruh LAPAS yang  ada  di  Indonesia  pada  saat  ini  tidak  menyediakan tempat layanan khusus bagi para  suami dari  Narapidana wanita. 46 Karena  takut  terjadi  hal-hal  yang  tidak diinginkan  ketika  disediakannya  tempat  khusus  bagi suami  dari  Narapidana  wanita.    Seperti  adanya pengunjung  yang  datang  dengan    mengakui  bahwa dirinya  adalah suami dari salah satu Narapidana wanita, padahal  pada  kenyataannya  mereka  bukan  pasangan suami  istri.  Seperti  yang  dikatakn  oleh  Bapak  Muryono bahwa  untuk  bukti  surat  nikah  saja  pada  saat  ini  belum meyakinkan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  bersama  Ibu Kurniati,  S.H.I selaku bidang Tata Usaha  Di  LPP Kelas II  B  Jambi,  bahwa  pada  umumnya  dari  pihak  LPP mengedepankan  untuk  masalah  kesehatan,  seperti kejadian  Narapidana  yang  melahirkan  pada  bulan November  2020  pihak  LPP  melakukan  tindakan  yang
46 Hasil  wawancara  Bapak  Muryono  selaku  bidang Registrasi dan Bimkemas, pada hari senin, 30 November 2020
Elvi Alfian A, Pembinaan terhadap Narapidana Wanita Hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II B Jambi
cepat. 47 Ketika dari Narapidana wanita yang hamil sudah diketahui  beberapa  tanda-tanda  seperti  air  ketuban  yang sudah  pecah,  atau  tanda  lainnya,  maka  pihak  LPP  akan bertanggungjawab  atas  proses  lahiran  dan  segera membawa  Narapidana  ke  Rumah  Sakit  terdekat  dan menginformasikan  langsung  kepada  pihak  keluarganya, karena  di  LPP  belum  disediakan  fasilitasnya  dan  dokter pribadi dari LPP juga tidak disediakan.
Pihak LPP Kelas II B Jambi telah melakukan kerja sama  dengan  beberapa  Rumah  Sakit  diluar,  seperti Rumah Sakit Arifin Ahmad, Raden Mataher dan Rumah Sakit  Bhayangkara.  Pada  proses  persalinan,  dari  pihak LPP tetap menugaskan beberapa pegawai untuk menjaga Narapidana di Rumah Sakit sampai Narapidana kembali ke LPP, Ibu Nia  selaku bidang Tata Usaha mengatakan, untuk  pegawai  yang  ditugaskan  biasanya  diperintahkan dua  orang  untuk  berjaga  di  Rumah  Sakit.  Mengenai biaya  persalinan  dari  Narapidana  ditanggung  oleh  pihak keluarga,  karena  dari  pihak  LPP  memang  tidak menyediakan  anggaran  dari  biaya  persalinan  para Narapidana.  Akan  tetapi,  jika  dari  pihak  keluarga  tidak mampu  untuk  menangani  pembiayaan  dari  persalinan tersebut maka akan dibantu oleh pihak sosial.
Setelah  proses  persalinan  selesai,  untuk  masalah anak  akan  diserahkan  kepada  pihak  keluarga,  apakah anak  akan  dibawa  ke  pihak  Lapas  bersama  Ibunya  atau dibawa  langsung  bersama  pihak  keluarga.  Sebagaimana hasil  wawancara  pada  hari  Senin,  30  November  2020 bersama  salah  satu  Narapidana  yang  sempat  merasakan hamil  sampai  dengan  proses  melahirkan  berada  dalam Lapas, yaitu dengan Ibu Noveria dengan kasus Kriminal. Beliyau  masuk  kedalam  LPP  pada  tanggal  12  Maret 2020 dengan  usia  kehamilan 3 bulan masuk  ke 4 bulan. Beliyau mengatakan bahwa:
“Pembinaan yang diberikan oleh pihak LPP Kelas  II B  Jambi  terhadap  Narapidana  wanita  yang  hamil tetap  disamakan  dengan  pembinaan  yang  diberikan terhadap  Narapidana  pada  umumnya,  akan  tetapi diberi  keringanan  untuk  tidak  melakukan  pekerjaan yang  berat-berat  yang  membahayakan  kandungan, Ibu  serta  janin.  Pihak  LPP  sangat  memperhatikan mengenai  kesehatan,  mereka  memberikan  pelayanan kesehatan dengan menggunakan fasilitas yang ada.” 48
Pembinaan  yang  diberikan  tetap  sama,  hak  yang diberikan  pun  terbatas  tidak  semua  hak  untuk Narapidana hamil harus diberikan karena terhalang oleh dana  serta  fasilitas.  Beliyau  melakukan  persalinan  pada bulan  Agustus  2020,  dan  menyerahkan  anaknya langsung  kepada  pihak  keluarga,  dengan  alasan    jika dibawa  ke  pihak  LPP  untuk    pada  saat  ini  ditakutkan terjadinya  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  karena  masih
47 Hasil wawancara bersama Ibu Kurniati, S.H.I selaku bidang Tata Usaha, pada tanggal 30 November 2020
48 Wawancara  bersama  Ibu  Novaria,  Narapidana,  pada hari senin, 30 November 2020
dalam  masa  Covid-19  meskipun  diadakannya  isolasi terhadap anak dan Narapidana yang baru saja melakukan persalinan.  Serta  jaminan  kebutuhan  perlengkapan  bayi yang kurang lengkap di LPP.
Untuk sebagian Narapidana yang telah melakukan persalinan,  diantaranya  terdapat  Narapidan  yang membawa anaknya ke pihak LPP. Untuk peraturan anak dalam  LPP,  dia  mendapat  makanan  tambahan  sesuai dengan petunjuk dokter sampai anak tersebut menginjak usia  2  tahun.  Namun  dari  pihak  LPP  tidak menyediakannya,  serta  keperluan  lain  seperti  susu  dan pempers  bayi  ditanggung  sendiri  oleh  Narapidana  yang setatusnya  sebagai  Ibu  dari  anak  tersebut.  Setelah  anak sudah  berumur  2  tahun,  maka  anak  akan  diserahkan kepada  pihak  keluarga  sesuai  dengan  peraturan pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999  tentang  Syarat  dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 49
Berdasarkan  Undang-Undang  Pemasyarakatan dalam  pasal  14  ayat    1  huruf  (b)  tentang  mendapatkan perawatan  jasmani  dan  rohani  sekaligus  mendapatkan fasilitas  yang  layak  yaitu  tempat  khusus  (kamar)  yang diberikan  kepada  Narapidana  wanita  hamil  atau  anak dari Narapidana.  Akan tetapi  untuk penempatan anak di LPP  Kelas  II  B  Jambi  pada  saat  ini  belum  disediakan kamar  khusus  dan  masih  bergabung  dengan  Narapidana lainnya.  Dalam  masa  Covid-19  saat  ini  untuk menghindari  adanya  virus-virus  maka  anak  harus diisolasi bersama dengan Ibunya.
Faktor Penghambat Pembinaan Terhadap
Narapidana  Wanita  Hamil  di  Lapas  Perempuan Kelas II B Jambi
Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan Ibu Kurniati, S.H.I selaku bidang Tata Usaha, bahwa:
“Pembinaan  yang  diberikan  oleh  petugas  LPP terhadap  Narapidana  wanita  hamil  pada  umumnya sudah  layak,  namun  jika  berbicara  mengenai hambatan  tentunya  pasti  ada,  terutama  dalam  hal kurangnya  fasilitas.  Akan  tetapi,  tentunya  para petugas di LPP akan mencari jalan keluar dari adanya hambatan tersebut”. 50
Dalam  suatu  proses,  salah  satunya  proses  dalam pembinaan  sudah  menjadi  hal  yang  wajar  jika didalamnya  terdapat  hambatan-hambatan.    Adapun faktor  penghambat  yang  dihadapi  oleh  petugas  LPP Kelas  II  B  Jambi  dalam  melaksanakan    pembinaan terhadap Narapidana wanita hamil, yaitu :
1. Kurangnya Sarana Prasarana dari Bidang Kesehatan
49 peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan Pemasyarakatan, pasal 20
50 Hasil  wawancara  bersama  dengan  Ibu  Kurniati, S.H.I, selaku bidang Tata Usaha, Tanggal 30 November 2020
Elvi Alfian A, Pembinaan terhadap Narapidana Wanita Hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II B Jambi
Sarana  prasarana  yang  seharusnya  disediakan lengkap  dari  pihak  LPP  terutama  sarana  dalam bidang  kesehatan,  karena  sarana  tersebut  sangat penting  untuk  jaminan  kesehatan  para  Narapidana. Akan  tetapi  sangat  disayangkan  sebagaimana  hasil wawancara  secara  langsung  bersama  Bapak  Adi Setiono selaku bidang kesehatan, pihak LPP Kelas II B Jambi pada saat ini  mengenai pembinaan terhadap Narapidana  wanita  hamil  belum  sesuai  dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, karena di  LPP  Kelas  II  B  Jambi  belum  menyedikan  sarana prasarana  dari  bidang  kesehatan,  seperti  alat  untuk melakukan  pemeriksaan  kandungan,  serta  alat  untuk melakukan  USG.  Untuk  Narapidana  wanita  yang hamil  alat  tersebut  sangat  dibutuhkan  guna  untuk mengetahui kondisi bayi didalam kandungan.
2. Tidak Tersedianya Tenaga Kesehatan
Disamping  tidak  tersedianya  sarana  dan prasarana  kesehatan,  untuk  tenaga  kesehatan  seperti perawat, bidan ataupun dokter pribadi dari pihak LPP juga  tidak  tersedia. 51 Kesediaan  tenaga  kedokteran pribadi  dari  pihak  LPP  Kelas  II  B  Jambi  padahal sangat  diperlukan,  terutama  untuk  Narapidana  yang dalam keadaan mengandung guna untuk mempermudah  Narapidana  ketika  ingin  melakukan pemeriksaan kandungan ataupun yang akan melakukan persalinan secara tiba-tiba, dan tidak perlu untuk membawanya Ke Rumah Sakit diluar.
3. Tidak Tersedia Makanan Tambahan
Selain  dari  kurangnya  fasilitas  kesehatan,  dan kurangnya persediaan Dokter pribadi dari pihak LPP, faktor  hambatan  lain  dari  pembinaan  terhadap Narapidana  wanita  hamil  di  LPP  Kelas  II  B  Jambi, yaitu  tidak  tersedianya  makanan  tambahan  yang seharusnya diberikan kepada Narapidana wanita yang hamil  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah.  Ibu Kurniati, S.H.I selaku Bidang Tata Usaha mengatakan  bahwa  dalam  LPP  Kelas  II  B  Jambi memang  tidak  menyediakan  makanan  tambahan untuk  Narapidana  wanita  hamil.  Pihak  LPP memberikan  makanan  kepada  Narapidana  wanita hamil  sebagaimana  menu  makanan  harian  yang diberikan kepada Narapidana pada umumnya. 52 4. Tidak Tersedianya Kamar Khusus Untuk Narapidana Hamil beserta Anak
Faktor lainnya adalah Tidak tersedianya kamar khusus untuk Narapidana yang hamil serta anak yang dibawa. Seharusnya Narapidana yang hamil dan yang membawa  anaknya  ke  pihak  LPP  mendapatkan tempat  yang  khusus  (kamar)  sehingga  tidak bergabung dengan Narapidana lainnya dan anak tetap terjaga.  Akan  tetapi  di  LPP  Kelas  II  B  Jambi  untuk
51 peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan Pemasyarakatan
52 Wawancara  bersama  Ibu  Kurniati,  S.H.I  selaku bidang Tata Usaha, pada hari senin, 30 November 2020
saat  ini  belum  menyediakan  tempat  khusus  untuk Narapidana  yang  hamil  serta  anak  yang  dibawa  ke LPP.
5. Tidak  Tersedinya  Makanan  Untuk  Anak  dari Narapidana
Dari segi makanan untuk anak dari Narapidana sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak Warga  Binaan  Pemasyarakatan,  bahwa  makanan disediakan  dari  pihak  LPP  sampai  anak  berusia  2 tahun. 53 Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Adi Setiono selaku bidang kesehatan untuk makanan anak dari Narapidana di LPP Kelas II B Jambi ditanggung sendiri  oleh  Ibu  dari  anak  tersebut.  Serta  kebutuhan- kebutuhan  lain  dari  anak  seperti  susu  dan  pempers yang  disediakan  di  koperasi  LPP  Kelas  II  B  Jambi. Setelah  anak  sudah  berusia  2  tahun,  maka  Ibu  dari anak  tersebut  wajib  menyerahkan  kepada  pihak keluarga.
Adanya beberapa hambatan tersebut dikarenakan  kurangnya  anggaran  yang  diperoleh pihak  LPP  untuk  memenuhi  kebutuhan  Narapidana, terutama  Narapidana  dalam  keadaan  hamil  yang memang  banyak  memerlukan  kebutuhan,  serta beberapa fasilitas yang harus dilengkapi.
Upaya  Mengatasi  Terjadinya  Hambatan  dalam Pembinaan  Terhadap  Narapidana  Wanita  Hamil  di Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan    Kelas  II  B Jambi
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan bersama  Ibu Kurniati, S.H.I selaku bidang Tata Usaha:
“tentunya  sudah  menjadi    tanggungjawab  dari  para petugas  di  LPP  Kelas  II  B  Jambi  untuk  mencari upaya  dalam  mengatasi  terjadinya  hambatan- hambatan  tersebut  sehingga  pembinaan  di  LPP  tetap berjalan dengan lancar sekalipun tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang Pemasyarakatan”. 54
Dari  hambatan-hambatan  yang  ada  di  LPP  Kelas II  B  Jambi  dalam  melakukan  pembinaan  terhadap Narapidana  wanita  hamil,  dapat  dipastikan  bahwa  para petugas  sudah  menyediakan  upaya  dalam  mengatasi adanya  hambatan-hambatan  tersebut.  Karena  sudah  jadi tanggungjawab para petugas untuk mencari upaya dalam mengatasinya.  Dari  berbagai  hambatan  yang  dihadapi oleh  petugas  LPP  Kelas  II  B  Jambi  terdapat  beberapa upaya  yang  dapat  dilakukan  dalam  mengatasi  adanya hambatan  yang  terjadi  dalam  pembinaan  terhadap Narapidana wanita hamil , yaitu :
53 peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan Pemasyarakatan, pasal 20
54 Wawancara  bersama  Ibu  Kurniati,S.H.I  Selaku bidang Tata Usaha, pada hari senin, 30 November 2020
Elvi Alfian A, Pembinaan terhadap Narapidana Wanita Hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II B Jambi
1. Melakukan  Kerja  Sama  dengan  Berbagai  Rumah Sakit
Jika  terdapat  Narapidana  wanita  hamil  yang ingin  melakukan  pemeriksaan  kandungan  atau  USG, ataupun Narapidana yang sudah mengeluarkan tanda- tanda  ingin  melahirkan  seperti  air  ketuban  yang sudah pecah atau tanda lainnya,  dikarenakan  fasilitas kesehatan di LPP pada saat ini belum lengkap, maka pihak LPP langsung membawa Narapidana ke Rumah Sakit  terdekat  yang  sudah  melakukan  kerjasama dengan  pihak  LPP  Kelas  II  B  Jambi.  Berdasarkan hasil  wawancara  bersama  Ibu  Kurniati,  S.H.I  selaku bidang  Tata  Usaha,  Rumah  Sakit  yang  sudah bekerjasama  dengan  pihak  LPP  Kelas  II  B  Jambi yaitu,  Rumah  Sakit  Arifin  Ahmad,  Rumah  Sakit Raden Mataher dan Rumah Sakit Bhayangkara. 55 2. Mendatangkan Dokter dari Berbagai Rumah Sakit Pihak  LPP  Kelas  II  B  Jambi  yang  biasanya mendatangkan  pihak  dokter  dari  luar  sebanyak  2 (dua)  kali  dalam  sebulan  untuk  masuk  ke  LPP  guna untuk  melakukan  pemeriksaan  terhadap  Narapidana didalam  LPP.  Namun  selama  masa  Covid-19  pihak LPP  tidak  lagi  memanggil  dokter  untuk  masuk kedalam  LPP,  jika  terdapat  Narapidana  yang  sakit atau  ingin  melahirkan  maka  pihak  LPP  yang mendatangi  Rumah  Sakit  guna  untuk  mematuhi portokol kesehatan.
3. Memberikan Makanan yang Cukup Gizi
Upaya  selanjutnya  yang  dapat  mengatasai adanya  hambatan  terhadap  pembinaan  Narapidana wanita  hamil  berdasarkan  hasil  wawancara  bersama Bapak  Ady  Setiono,  A.Md.kep  selaku  bidang kesehatan,  yaitu  memberikan  makanan  yang  cukup gizi,  karena  di  LPP  Kelas  II  B  Jambi  tidak menyediakan  makanan  tambahan  untuk  Narapidana wanita  hamil  maka  petugas  LPP  telah  menggantikan makanan  tambahan  dengan  memberikan  makanan yang cukup gizi dan sesuai dengan kalori kesehatan. 56 Sehingga  Narapidana  beserta  kandungan  tetap  sehat. Akan  tetapi  jika  terdapat  Narapidana  wanita  hamil yang membutuhkan, seperti kondisi yang kurang baik serta  sistem  kekebalan  tubuh  yang  menurun,  maka pihak  LPP akan memberikan makanan tambahan. 4. Menyediakan Koperasi
Sebagaimana  hasil  wawancara  yang  dilakukan dengan Ibu Kurniati, S.H.I selaku bidang Tata Usaha, bahwa  didalam  LPP  Kelas  II  B  Jambi  telah menyediakan    koperasi  yang  menjual  berbagai kebutuhan  Narapidana  guna  untuk  mempermudah Narapidana  dalam  memenuhi  kebutuhanannya. 57
55 Wawancara  bersama  Ibu  Kusniati,  S.H.I  selaku bidang Tata Usaha, pada hari senin, 30 November 2020
56 Hasil  wawancara  bersam  Bapak  Ady  Setiono, A.Md.kep,  selaku  bidang  kesehatan,pada  hari  senin  30 November 2020
57 Wawancara  bersama  Ibu  Kurniati,  S.H.I  selaku bidang Tata Usaha, pada hari senin, 30 November 2020
Selain  itu,  koperasi  LPP  juga  menyediakan kebutuhan-kebutuhan  anak  yang  ada  didalamnya, seperti susu atau pempers yang merupakan kebutuhan pokok  dari  anak  tersebut.  Disanalah  Narapidana menemukan  kebutuhan-kebutuhan  anak  termasuk makanan  untuk  anak.  Karena  makanan  untuk  anak ditanggung sendiri oleh Ibunya. Dengan disediakannya koperasi merupakan cara petugas  LPP dalam mengatasi adanya hambatan terhadap pembinaan Narapidana wanita hamil.
5. Menyediakan Tempat yang Masih Bergabung dengan Narapidana Lain
Upaya  terakhir  dalam  mengatasi  adanya hambatan  berupa  tidak  disediakannya  tempat  khusus bagi  Narapidana  yang  hamil  beserta  anak  yang dibawanya,  petugas  LPP  memberikan  tempat  tidur untuk  mereka  yang  masih  bergabung  dengan Narapidana lainnya. karena kurangnya dana anggaran untuk  pihak  LPP  menambah  kamar  khusus  bagi Narapidana  yang  hamil  serta  anak  yang  dibawa,  dan LPP  termasuk  Lapas  yang  baru  berdiri.  Petugas  LPP memperbolehkan  anak  untuk  dibawa  kedalam  Lapas dan diberikan tempat bersama  Ibunya, sesuai dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999  pasal (20)  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 58

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  penulis simpulkan  mengenai  pembinaan  terhadap  Narapidana wanita  hamil  di  LPP  Kelas  II  B  Jambi,  diantaranya sebagai berikut :
1. Pembinaan  terhadap  Narapidana  wanita  hamil  di Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  II  B Jambi tetap disamakan dengan pembinaan Narapidana  wanita  lain  pada  umumnya,  terdapat  dua pembinaan yang diterapkan di LPP Kelas II B Jambi, yaitu :
a. Pembinaan Kepribadian, dan
b. Pembinaan Kemandirian
Narapidana wanita hamil mendapatkan keringanan  dari  pihak  LPP  untuk  tidak  melakukan pekerjaan  yang  berat-berat  seperti  rutinitas  piket kamar,  kegiatan  senam  disetiap  hari  sabtu,  gotong royong  ataupun  kegiatan  lain  yang  membahayakan kondisi  kandungan  ataupun  Ibunya.  Dapat  dikatakan bahwa  Pembinaan  yang  diberikan  pihak  LPP terhadap  Narapidana  wanita  yang  hamil  sesuai dengan  yang penulis  teliti  saat ini, untuk pemenuhan hak-haknya  belum  terpenuhi  secara  maksimal dikarenakan dari faktor kurangnya dana.
2. Hambatan yang  terdapat  didalam  pelaksanaan pembinaan  yang  diberikan  terhadap  Narapidana wanita hamil di LPP Kelas II B Jambi, diantaranya :
58 Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 20
Elvi Alfian A, Pembinaan terhadap Narapidana Wanita Hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II B Jambi
a. Kurangnya sarana prasarana dari bidang kesehatan
b. Tidak tersedianya dokter pribadi dari LPP Kelas II B Jambi
c. Tidak adanya makanan tambahan
d. Tidak  tersedianya  kamar  khusus  untuk  anak  dari Narapidana
e. Tidak tersedianya makanan untuk anak
Narapidana
Terjadinya  hambatan  tersebut  dikarenakan kurangnya  dana  yang  diperoleh  pihak  LPP  untuk memenuhi kebutuhan Narapidana, terutama Narapidana  dalam  keadaan  hamil  serta  kurangnya fasilitas yang harus dilengkapi oleh pihak LPP.
3. Upaya  untuk  mengatasi  adanya  hambatan  dalam Pembinaan terhadap Narapidana wanita hamil di LPP Kelas II B Jambi, yaitu :
a. Melakukan  kerjasama  dengan  berbagai  Rumah Sakit
b. Mendatangkan dokter dari berbagai Rumah Sakit
c. Memberikan makanan yang cukup gizi
d. Menyediakan koperasi
e. Menyediakan  tempat  yang  masih  gabung  dengan Narapidana
Upaya  tersebut  yang  mempengaruhi  proses pembinaan  terhadap  Narapidana  wanita  hamil sehingga tetap dapat berjalan dengan lancar meskipun tidak  sesuai  dengan  apa  yang  terdapat  dalam Peraturan Pemerintah pada mestinya.

## DAFTAR PUSTAKA Literatur
Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia,  Cetakan  ke  3, Bandung  :  Refika Aditama, 2009 Hamja, Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan
Terbuka  Sebagai  Wujud  Pelaksanaan  Comunity Based  Corbections  di  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana  Indonesia, Yogyakarta  :  CV  Budi  Utama,
2015
I  Dewa  Geda  Atmaja  dan  I  Nyoman  Putu  Budiartha,
Teori-teori Hukum, Malang : Setara Press, 2018
Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis,  Serta  Disertasi,  Cetakan  ke  1, Bandung  :
Alfabeta, 2017
Leden  Marpaung, Asas,  Teori,  Praktik  Hukum  Pidana , Cet ke-3 Jakarta : Sinar Grafika, 2006 Lexy  J.  Moleong, Metodologi  Penelitian  Kualitatif, Cetakan  ke  25, Bandung  :  PT.  Remaja Rosdakarya, 2008
Soerjono  Soekanto, Faktor-faktor  yang  mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali, 1986 Sugiono, Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan R&D, Cetakan ke 22, Bandung : Alfabeta, 2017

## Skripsi
Tirsa  D.G  Ticoalu, Perlindungan  Hukum  Pada Narapidana Wanita Hamil
di Lembaga
Pemasyarakatan, Mahasiawa  Fakultas  Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2013 Fita Lisani, Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita di Lembaga  Pemasyarakatan  Anak  dan  Wanita  di Muara  Bulian  Menurut  Hukum  Pidana  Islam, Mahasiswa  Fakultas  Syari’ah  Institut  Agama Islam Negri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2015 Anita Ayu Widyastuti, Implementasi Hak dan Kewajiban  Bagi  Warga  Binaan  Wanita  Hamil atau  Menyusui  dalam  Menjalani  Masa  Hukuman di  LAPAS  Perempuan  Kelas  IIB  Yogyakarta , Universitas Islam Indonesia, 2018 Lily  Lastriana  Dewi, Pembinaan  Narapidana  Wanita yang  Mempunyai  Anak  Balita  atau  dalam Keadaan Mengandung di Lembaga Pemasyarakatan, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, fakultas hukum, 2014

## Perundang-Undangan
Undang-Undang  RI  Nomor  12  Tahun  1995  Tentang Pemasyarakatan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 10 Tentang Pidana
Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pembinaan  dan  Pembimbingan  Warga  Binaan Pemasyarakatan
Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 Tentang Syarat dn  Tata  Cara  Pelaksanan  Hak  Warga  Binaan
Pemasyarakatan Lain-lain https://www.negarahukum.com, Lembaga Pemasyarakatan , Terakhir dilihat pada hari kamis, 30 Januari 2020,  pukul 21: 43 WIB
Dr-Suprayanto.blogspot.com, Definisi Ibu Hamil ,
Terakhir dilihat Pada Hari Rabu, 29 Januari 2020, Pukul 14.20 WIB
https://www.researchgat.net, Efektifitas  Pelaksanaan Hak-Hak  Warga  Binaan  Perempuan  dalam Mewujudkan  Tujuan  Pemasyarakatan : Study Kasus Rumah Tahanan Kelas II A Jakarta Timur, diakses  pada  hari  selasa,  21  April  2020,  Pukul 22:00 WIB
Wawancara  bersama  Bapak  Muryono  selaku  bidang Registrasi  dan  Bimkemas,  tanggal  30  November 2020
Wawancara  bersam  Bapak  Ady  Setiono,  A.Md.kep, selaku  bidang  kesehatan,tanggal  30  November 2020
Wawancara  bersama  Ibu  Kusniati,  S.HI  selaku  bidang Tata Usaha, tanggal 30 November 2020
Wawancara bersama Narapidana yang telah  melahirkan, dengan  kasus  Tipikor,  Ibu  Novaria,  tanggal  30 November 2020