## PEMBERDAYAAN MADRASAH DINIYAH:BELAJAR PADA SEABAD MADIN MUAWANATUL MUSLIMIN DI KUDUS
Moh. Rosyid Dosen STAIN KudusMrosyid72@yahoo.co.id
ABSTRACT  :  In  1915  ulama  of  Kudus  founded  the  Madin Muawanatul  Muslimin  (MDMM)  originally  this  Madin  studied  the Quran in mosque of Abyadl. This research is aimed to know about the history  of  the  MDMM,  What  constraint  is  it  faced,  and    how  is  the empowerment  of  its  management.  Research  goals  are  to  understand the  history  of  MDMM,  its  constraint,  and  shape  of  empowerment. Benefits  of  research  are  as  a  contribution  to  Madin’s  management when dealing  with  constraints, to  learn  from  the uniqueness MDMM and  to  enrich  research  about  Madin.  The  data  is  taken  from  end  of 2012 until mid of 2013. Informants are managements and foundation staff  of  Madin.  Objects  of  research:  students,  teachers  and administration staff in random. Data is collected through observation,
interviews,  documentation,  and  triangulation.  Data  analysis  is descriptive  qualitative.  The  uniqueness  of  MDMM:  its  subjects,  only male students, affordable cost, holiday, and evaluation. The obstacles are:  no  graduate  certificate,  minimum  sources  of  funds;  increasing number  of  TPQ,  minimum  learning  tools,  extracurricular  and additional  hours  of  formal  education.  Similarities  with  other  Madin are  teachers  and  students  wear  sarong,  peci,  slippers,  ad  few  wear trousers but forbid to wear t-shirt. Learning hours start from 2 p.m. to 5 p.m., in which from 7 a.m. to 1 am students go to formal education. Strength  lies  on  charisma  of  the  teachers;  uniqueness  of  learning subjects;  afternoon  learning  hours;  affordable  cost;  parents  and students  expect  teachers  blessing;  expect  success  as  graduates MDMM,  and  teachers  struggle  in  the  name  of  religion.  In  2013, MDMM reaches anticlimactic, with no student in first level of Wustho.
ABSTRAK : Pada 1915 ulama Kudus mendirikan Madin Muawanatul Muslimin  (MDMM)semula  belajar  mengaji  al-Quran  rutin  di  masjid al-Abyadl.  Permasalahan  riset:  bagaimana  sejarah  berdirinya MDMM?Kendala  apa  yang  dihadapinya?,  dan  bagaimana  bentuk pemberdayaan  oleh  manajemen?Tujuan  riset  memahami  sejarah berdirinya MDMM, kendalaapa yang dihadapi, dan bagaimana bentuk pemberdayaannya.  Manfaat  riset  menyumbangkan  pemikiran  pada
pengelola  madin  bila  menghadapi  kendala  manajerial  untuk  belajar dari  kekhasan  MDMM  dan  menambah  khazanah  topik  riset  tentang madin.  Penelitian  sumber  datanya  akhir  2012  s.d  pertengahan  2013 berupa  realitas  pendidikan  MDMM.  Sumber  informannya  pengelola Madin dan Yayasan. Obyek penelitiannya: santri, ustad secara random dan  staf  TU.  Pengumpulan  data  dengan  observasi,  wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Analisis datanya deskriptif kualitatif.MDMM  mempertahankan  kekhasan  berupa  mataajar,  santri hanya  lelaki,  biaya  terjangkau,  hari  libur  khas,  dan  mempertahankan evaluasi. Kendalanya:tak ada ijazah hanya surat keterangan kelulusan; sumber  dana  tak  optimal;  jumlah  TPQ  sebagai  rival,  sarana  belajar sangat sederhana, sebagian santri tersita waktunya untuk ekstrakulikuler  sore  dan  jam  tambahan  pelajaran  tentatif  jenjang pendidikan  formal.  Kesamaan  dengan  madin  lain  pakaian  guru  dan murid  berupa  sarung,  peci,  sandal,  sebagian  kecil  yang  mengenakan celana  panjang.  Larangan  mengenakan  kaus  karena  identik  pakaian rileks;  pembelajaran  pukul  14.00-17.00  WIB,  pada  07.00-13.00 lazimnya santri  menjadi  peserta didik  pendidikan  formal.  Potensinya: guru  ulama  karisma;  mempertahankan  mapel  yang  tak  ada  di madrasah  lain;pembelajaran  sore  hari;biaya  terjangkau;  wali  murid dan  santri  mengharap  berkah  guru;  mengharap  sukses  sebagaimana alumni  MDMM,  dan  pendidik  berjuang  demi  agama-Nya.Kondisi MDMM  antiklimaks,  pada  2013  peserta  didik  di  kelas  1  jenjang Wustho tak ada santri.
Kata Kunci: unik, dinamik, konsisten

## Pendahuluan

## Latar Belakang Masalah
Alinia  ketiga  Pembukaan  UUD  1945  menandaskan  “untuk membentuk  suatu  pemerintahan  negara  Republik  Indonesia  yang melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan kehidupan  bangsa”.  Kata  ‘cerdas’  merupakan  istilah  yang terakomodasi  dalam  Pasal  3  UU  Nomor  20  Tahun  2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).Pendidikan nasional berfungsi  mengembangkan  kemampuan  dan  membentuk  watak  serta peradaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam  rangka  mencerdaskan kehidupan  bangsa.  Menurut  Howard  Gardner,  terdapat  sepuluh  jenis bidang kecerdasan manusia (1) bahasa, (2) matematika, (3) spasial, (4)
kinestetis, (5) musik,  (6) komunikasi antarpribadi ( people smart), (7) komunikasi pribadi ( self smart), (8) naturalis, (9) eksistensial, dan (10) spiritual  (Pasiak,2003:17).Kecerdasan  spiritual  mendapat  perhatian khusus  di  madrasah  diniyah,  sebagaimana  di  Madin Muawanatul Muslimin (MDMM).  Harapan  pendiri  madrasah,  dengan  kecerdasan spiritual,  sembilan  kecerdasan  lain  dapat  lebih  mudah  dikembangkan bagi peserta didik karena telah diberi fondasi nilai-nilai Islam.
Dasar  pelaksanaan  pendidikan  diperkokoh  dalam  perubahan keempat UUD 1945 Bab XIII Pasal 31 (1) setiap warga negara berhak mendapatkan  pendidikan,  (2)  setiap  warga  negara  wajib  mengikuti pendidikan  dasar  dan  pemerintah  wajib  membiayainya.  Pasal  8 masyarakat  berhak  berperan  serta  dalam  perencanaan,  pelaksanaan, pengawasan,  dan  evaluasi  program  pendidikan.  Pasal  9  masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan  pendidikan.  Warga  negara  berhak  mendapatkan pendidikan  agama  dan/atau  pendidikan  keagamaan.  PP  55/2007Pasal 9  (1)  Pendidikan  keagamaan  meliputi  pendidikan  keagamaan  Islam,
Kristen,  Katolik,  Hindu,  Buddha,  dan  Khonghucu.  Di  sisi  lain, pemerintah  mengakomodasi  kemandirian  pendidikan  keagamaan sebagaimana  Pasal  12  (2)  Pemerintah  melindungi  kemandirian  dan kekhasan  pendidikan  keagamaan  selama  tidak  bertentangan  dengan tujuan pendidikan nasional.
Keberadaan  pendidikan  agama  dan  keagamaan  berposisi sejajar  dengan  pendidikan  umum  (non-agama).  Dengan  demikian, Direktorat  Pondok  Pesantren  dan  Diniyah  Kementerian  Agama sebagai  lembaga  vertikal  yang  mengayomi  pelaksanaan  pendidikan keagamaan Islam jalur non-formal perlu memaksimalkan peningkatan kinerjanya dalam  memfasilitasi  madrasah diniyah  non-formal. Hal  ini karena  kedudukan  pendidikan  formal  perlu  ditambah/didukung dengan  pendidikan  non-formal  (PNF).  PNF  selama  ini  lebih didominasi  kiprah  masyarakat.  Realitasnya,  pemerintah  lebih memrioritaskan  pendidikan  formal  daripada  pendidikan  nonformal. Sebagai  bukti  kucuran dana untuk  kesejahteraan  pendidik  dan  tenaga kependidikan,  pembiayaan  sarana  dan  prasarana  pendidikan, kebijakan  yang  mensejahterakan  lainnya.  Hal  ini  sebagai  bentuk kurangnya  kepedulian  pemerintah  terhadap  pendidikan  nonformal, terutama pendidikan nonformal bidang agama dan keagamaan.
Bila  kita  sadari,  esensi  pendidikan  tak  dibedakan  atas keyakinan  dan  agama,  formal  atau  non-formal,  tapi  kebutuhan  dasar demi  meningkatkan  kualitas  warga  negara,  diselenggarakan  secara
demokratis  dan  berkeadilan,  tak  diskriminatif  dengan  menjunjung tinggi  nilai  hak asasi  manusia (HAM),  nilai keagamaan, kultural, dan kemajemukan  bangsa.Pada  tataran  realitas,  peran  masyarakat mendominasi  pelaksanaan  pendidikan  nonformal  bidang  agama  atau keagamaan,  tak  bedanya  pendidikan  formal  bidang  agama.  Data Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Islam  Kemenag  tahun  2012,  dari  67 ribu madrasah, baik Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs),  maupun  Madrasah  Aliyah  (MA)  sekitar  91  persen  didirikan dan  dikelola  oleh  swasta,  kurang  dari  10  persen  madrasah  yang berstatus  negeri.  Madrasah  menampung  sekitar  20  persen  dari  total siswa  di  Indonesia.  Dari  67  ribu  madrasah  tersebut,  baru  68  persen yang  terakreditasi  dan  guru  madrasah  baru  sekitar  57  persen  yang mengikuti  sertifikasi.  Menurut  Unesco  murid  madrasah  hanya menikmati  APBN  kurang  dari  10  persen  dibanding  dengan  murid sekolah negeri. Berdasarkan surat edaran Kemendagri, madrasah tidak berhak  mendapatkan  alokasi  APBD.  Sebagai  perbandingan,  sekolah yang  dikelola  Kemendikbud  sebanyak  130.563  SDN  dan  12.689  SD swasta,  12.152  SMP  swasta,  5.034  SMAN,  dan  6.002  SMA  swasta ( Kompas , 4 Oktober 2012, hlm.12).
Bila kita tarik ke belakang, masyarakat di Kudus, Jawa Tengah pada 7 Juli 1915 mendirikan Madin Muawanatul Muslimin yang eksis hingga  kini.  MDMM  pendiriannya  dimotori  K.H.  Abdullah  Sajad bertujuan  membekali  ilmu  pengetahuan  agama  bagi  muslimin, keberadaannya tak lepas dari tantangan. Meskipun demikian, MDMM tetap  eksis  sejak  semula  berada  di  Gang  Kenepan,  RT.02,  RW.02, Kelurahan  Kerjasan,  Kec.Kota,  Kab.Kudus,  Jateng  meskipun  status tanah  ‘mengiblat’  tanah  Masjid Abyadl hingga  kini.  Keberadaan MDMM  menarik  ditelaah  dalam  perspektif  sejarah  dari  aspek sejarahawal,  kendalanya,  faktor  eksisnya  hingga  kini  beserta  solusi yang  dilakukan stakeholders agar  tetap  istikomah  di  tengah persaingan.
MDMM  sebagai  wujud  keberanian  ulama  dan  warga  Kudus saat  itu  di  tengah  kecurigaan  Belanda  terhadap  Islam  dan  lembaga pendidikannya.Dalam  konteks  era  kini,  fasilitas  dan  kemudahan mendirikan lembaga pendidikan formal oleh pemerintah dengan aneka sumber  dana,  meski  tak  merambah  pada  pendidikan  nonformal keagamaan sebagaimana MDMM, tetapi  MDMM tetap eksis.

## PermasalahanPenelitian
Permasalahan  dalam  naskah  ini  berupa:bagaimanasejarah  awal berdirinya  Madin Muawanatul  Muslimin ?Kendala  apa  yang  dihadapi Madin Muawanatul Muslimin ?, dan  bagaimana bentuk pemberdayaan yang dilakukan manajemen Madin Muawanatul Muslimin ?

## Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan  riset  ini  adalah  untuk  memperoleh  realitas  sejarah  awal berdirinya MDMM, kendalaapa yang dihadapi, dan bagaimana bentuk pemberdayaan  yang  dilakukan  pengelolanya.  Manfaat  riset  ini  adalah memberi  sumbangan  pemikiran  pada  pengelola  madin  bila menghadapi kendala manajerial untuk belajar dari kekhasan/keunikan MDMM dapat dijadikan cermin. Selain itu,untuk menambah khazanah topik riset yang mendalami madin.

## Kajian Pustaka
Para  peneliti  yang  menelaah  pada  pendidikan  diniyah  pertama, Abdul  Aziz  al-Bone  (2006) Pendidikan  Keagamaan  Madin  Al Fatah (Studi  tentang  Respon  Masyarakat  terhadap  Formalisasi  Madin  di Kab.Demak,  Jateng .  Hasil  penelitiannya  menandaskan,  berdasarkan pandangan  Kurdi  Mukhsin,  tokoh  masyarakat  Demak  terhadap formalisasi Madin, dan yang tergabung dalam lembaga Muhammadiyah dan Al-Ma’arif NU, dan MUI mereka setuju (positif) dengan  adanya  formalisasi  Madin  karena  selama  ini  terjadi  dikotomi antara pendidikan  umum  dengan  Madin  yang  merugikan  masyarakat, seperti  ditolaknya  Calon  Kades  hanya  karena  berijazah  Madin. Diformalkannya  Madin,  maka  status  alumninya  terangkat.  Adanya formalisasi  Madin,  sarana  prasarana  dan  guru  akan  membaik  karena difasilitasi pemerintah. Tetapi, menurut akademisi pendidikan, dengan formalisasi  pendidikan  Madin  yang  terjadi  adalah  menghilangkan spesifikasi  dan  melemahkan  kemandirian  masyarakat  dalam pengelolaannya.  Dengan  demikian,  terdapat  pendapat  yang  pro  dan kontra terhadap formalisasi Madin Al-Fattah, Demak.
Kedua,  Sunhaji  (2006) Aplikasi  Manajemen  Pendidikan Berbasis  Masyarakat  di  Madin  Al-Ittihad  Pasir  Kidul,  Purwokerto Barat,  Jateng. Partisipasi  masyarakat  Pasir  Kidul  mendukung pendanaan  untuk  pembangunan  dan  sarana  prasarana  serta berpartisipasi di bidang kurikulum.
Ketiga,  Abdul  Aziz  al-Bone  (2007) Studi  Kompetensi  Guru Madin  Ula  di  Kab.  Agam,  Sumbar. Hasil  penelitian  tersebut mendeskripsikan  (1)  Kompetensi  profesional  berupa  pemilikan
kewenangan,  pengetahuan,  dan  kemampuan  20  guru  Madin  Ula  di Agam  sangat  baik,  60  persen  (12  guru)  berkemampuan  profesional dan  40  persen  (8  guru)  kemampuan  profesionalnya  baik,  (2) kompetensi  paedagogik  dalam  pengetahuan  dan  penguasaan  metode mengajar,  mengelola  kelas,  menggunakan  media  belajar,  penguasaan landasan  pendidikan,  dan  mengelola  interaksi  belajar-mengajar  dan menilai  prestasi  siswa,  60  persen  kategori  cukup,  15  persennya  baik, 15  persen  kurang  baik,  dan  10  persen  sangat  baik,  (3)  kompetensi individual  berupa  pemilikan  wewenang,  pengetahuan  dan  sikap  guru sebagai  pribadi  yang  mantap  dan  perlu  ditiru,  85  persen  (17  guru) kompetensi individualnya baik, 10 persennya (2 guru) kompetensinya sangat  baik,  dan  5  persennya  (1  guru)  kompetensinya  cukup,  (4) kompetensi  sosial  berupa  hubungan  dengan  siswa,  kasek,  sesama guru,  tata  usaha,  keluarga  dan  masyarakat,  55  persen  (11  orang) cukup,  40  persen  (8  orang)  kompetensinya  baik,  dan  5  persen  (1 orang)  kompetensinya  sangat  baik.  Ketiga  penelitian  tersebut didominasi kajian yang menitikberatkan aspek manajemen pendidikan dan respon masyarakat, sedangkan naskah ini mendalami sejarah awal dan eksistensi MDMM  Kudus.

## Kerangka Teori

## 1. Definisi Pendidikan
UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 (1) pendidikan adalah usaha sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses pembelajaran agar peserta didik  secara aktif  mengembangkan potensi dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan,  pengendalian diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta  keterampilan  yang diperlukan  dirinya,  masyarakat,  bangsa  dan  negara.  Definisi  tersebut menandaskan  bahwa  unsur  yang  dikembangkan  bagi  peserta  didik  di antaranya  adalah  kekuatan  spiritual  keagamaan,  dengan  harapan tujuan  pendidikan  tergapai.  Tujuan  pendidikan  dalam  Pasal  3  untuk berkembangnya  potensi  peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga negara  yang  demokratis  serta  bertanggung  jawab.  Iman  dan  takwa merupakan tujuan utama pembelajaran di MDMM . Hal ini dibuktikan dengan muatan mapel yang disajikan dalam pembelajaran.
2. Definisi Layanan Pendidikan
Layanan  pendidikan  adalah  aktivitas  yang  diperoleh  bagi masyarakat  (peserta  didik)  dari  penyelenggara  pendidikan  dalam proses  pembelajaran.  Pelayanan  ini  terpetakan  atas  sarana  prasarana, proses  pembelajaran,  hingga  strategi  keberhasilan  pendidikan  yang direngkuh  oleh  peserta  didik  dengan  sukses  yang  difasilitasi  oleh penyelenggara pendidikan, khususnya dewan guru. Standar pelayanan pendidikan  yang  ideal  tertuang  dalam  PP  Nomor  19  Tahun  2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  yang terpetakan atas standar  isi, standar  mutu,  standar  pelaksanaan,  dan  standar  lulusan.Keempat standar  tersebut  lebih  terfokus  pada  pendidikan  formal,  meskipun hasil pemetaan mutu pada pendidikan di 40.000 lembaga meliputi SD, SMP,  dan  SMA/SMK  sederajat  tahun  2012,  75  persen  sekolah  tak memenuhi  standar  pelayanan  minimal.Riset  dilakukan  oleh  Balitbang SDM  Dikbud  dan  Penjaminan  Mutu  Pendidikan  ( Kompas ,  19 September  2013,  hlm.12).  Adapun  pendidikan  di  Madin Muawanatul Muslimin masih  dalam  taraf  sederhana  yakni  pembelajaran  pesantren plus  yang  takdisentuh  oleh  perkembangan  teknologi  informasi  masa kini.

## 3. Filosofi Pendidikan Nonformal
Jalur  pendidikan  nonformal  (PNF)  memiliki  satuan  kelompok belajar  (Paket  A,  B,  dan  C,  kelompok  belajar,  dan  magang),  kursus, kelompok  bermain,  penitipan  anak,  dan  pendidikan  sejenis  lainnya. Jadi,  PNF  merupakan  pendidikan  yang  diselenggarakan  di  luar sekolah  formal  (di  luar  ruang  kelas  reguler)  yang  terlembaga  atau tidak terlembaga. Prinsip kegiatannya terbuka, tidak terikat, dan tidak terpusat  atau  dapat  berupa  lanjutan  atau  pengayaan  dari  berbagai program  sekolah,  pengembangan  dari  program  sekolah,  dan  program yang setara dengan pendidikan sekolah.
Keleluasaan PNF jauh lebih besar dari pendidikan sekolah. PNF menurut  pakar  yang  membidanginya  dengan  kualifikasi  (1)  dapat disesuaikan  dengan  kebutuhan  pengguna  jasa  atau  masyarakat  yang selalu  berubah  karena  PNF  tidak  dapat  diselenggarakan  melalui  jalur sekolah  formal,  (2)  sebagai  jembatan  antara  pendidikan  sekolah dengan dunia kerja yang berkedudukan sebagai penambah, pelengkap, dan  pengganti  pendidikan  formal,  (3)  tidak  berjenjang  dan  tidak berkesinambungan,  (4)  yang  terlembaga  atau  tidak  terlembaga, mengutamakan  latihan  dan  pembiasaan  ( habit  formation ),  dan  (5) berada  di  luar  arena  pendidikan  (kelas).  Konteks  MDMM  kategori poin  1  yakni  jalur  madrasah  nonformal  dan  poin  4  yakni mengutamakan pembiasaan hidup yang bersumber dari ajaran Islam.
Adapun  tujuan  PNF  adalah  (1)  melayani  warga  belajar  supaya tumbuh  dan  berkembang  sedini  mungkin  dan  sepanjang  hayat  untuk meningkatkan  martabat  dan  mutu  kehidupannya,  (2)  membina  warga belajar  agar  memiliki  pengetahuan,  keterampilan,  dan  sikap  mental yang  diperlukan  untuk  mengembangkan  diri,  bekerja  mencari  nafkah atau  melanjutkan  ke  tingkat  dan/atau  jenjang  pendidikan  yang  lebih tinggi,  dan  (3)  memenuhi  kebutuhan  belajar  masyarakat  yang  tidak dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah.
Penyelenggaraan PNF terdiri pemerintah, badan, kelompok atau perseorangan  yang  bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan  pendidikan yang  diselenggarakannya.  Masyarakat  dapat  menyelenggarakan  jenis pendidikan  nonformal  kecuali  pendidikan  kedinasan.  Adapun  satuan PNF  dapat  berupa  padepokan  pencak  silat,  sanggar  kesenian,  balai latihan,  pondok  pesantren,  majlis  taklim,  kelompok  pengajian, penataran,  kursus  reguler,  dan  bimbingan  belajar  di  media  massa.  PP Nomor  55  Tahun  2007  bahwa  kedudukan  madrasah  diniyah  sebagai bentuk  pendidikan  keagamaan  nonformal.  Pendidikan  Nonformal (PNF)  adalah  (i)  melayani  warga  belajar  supaya  tumbuh  dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayat untuk meningkatkan martabat  dan  mutu  kehidupannya,  (ii)  membina  warga  belajar  agar memiliki  pengetahuan,  keterampilan,  dan  sikap  mental  yang diperlukan  untuk  mengembangkan  diri,  bekerja  mencari  nafkah  atau melanjutkan ke tingkat dan/atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan  (iii)  memenuhi  kebutuhan  belajar  masyarakat  yang  tidak  dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah.
Terdapat  lima  terobosan  yang  dapat  dimanfaatkan  dalam pendidikan  nonformal  untuk  memecahkan  masalah  bangsa  yakni pengentasan  buta aksara,  membuka  lapangan  kerja,    mengoptimalkan anak  usia  sekolah  menjadi  terpelajar,  mengatasi  putus  sekolah  ( dropt out ),  dan  peluang  pengembangan  kualitas  pribadi.  Dalam  konteks pendidikan  keagamaan  diniyah  lebih  pada  pengembangan  kualitas pribadi yang islami.

## 4. Pendidikan Berbasis Masyarakat
Produk  perundangan  telah  menggariskan  bahwa  pendidikan menjadi  soko  guru  bangsa.  Sebagaimana  Amanat  UUD  1945,  UU Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan, dan PP  48/2008  tentang  wajib  belajar.  Perundangan  juga  menegaskan bahwa  negara  bertanggung  jawab  terhadap  pelaksanaan  pendidikan nasional  dalam  bidang  pendanaan,  manajemen  kebijakan,  dan
pelayanan.  Pemerintah  pun  memberi  keleluasaan  kepada  masyarakat dalam mengelola lembaga pendidikan.
UU  Nomor  20  Tahun  2003  Pasal  1  (16)  pendidikan  berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama,  sosial,  budaya,  aspirasi,  dan  potensi  masyarakat  sebagai perwujudan  pendidikan  dari,  oleh,  dan  untuk  masyarakat.  Pasal  4  (1) Pendidikan  diselenggarakan  secara  demokratis  dan  berkeadilan  serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai  kultural,  dan  kemajemukan  bangsa.  Pasal  12  (1)  Setiap  peserta didik  pada  setiap  satuan  pendidikan  berhak  mendapatkan  pelayanan pendidikan  sesuai  dengan  bakat,  minat,  dan  kemampuannya. Pembukaan  UUD  1945  perubahan  keempat  Pasal  28  C  (1)  setiap orang  berhak  mengembangkan  diri  melalui  pemenuhan  kebutuhan dasar  dan  berhak  mendapatkan  pendidikan  demi  meningkatkan kualitas hidupnya. Pasal 28 D (1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang  sama  di  hadapan  hukum.    Konsekuensinya  pemerintah  harus menegakkan  UU  No.20/2003  Pasal  11  (2)  Pemerintah  dan  Pemda wajib  menjamin  tersedianya  dana  guna  terselenggaranya  pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Pasal 34 (2) Pemerintah dan Pemda menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

## 5. Bentuk Pendidikan Keagamaan Islam
PP  Nomor  55  Tahun  2005  Pasal  14  (1)  Pendidikan  keagamaan Islam  berbentuk  pendidikan  diniyah  dan  pesantren,  (2)  Pendidikan diniyah  diselenggarakan  pada  jalur  formal,  nonformal,  dan  informal. Pendidikan  diniyah  formal  menyelenggarakan  pendidikan  ilmu-ilmu yang  bersumber  dari  ajaran  agama  Islam  pada  jenjang  pendidikan anak  usia  dini,  pendidikan  dasar,  pendidikan  menengah,  dan pendidikan  tinggi.  Pasal  16  (1)  Pendidikan  diniyah  dasar menyelenggarakan  pendidikan  dasar  sederajat  MI/SD  yang  terdiri enam  tingkat  dan  pendidikan  diniyah  menengah  pertama  sederajat MTs/SMP  yang terdiri tiga tingkat. (2) Pendidikan diniyah  menengah menyelenggarakan  pendidikan  diniyah  menengah  atas  sederajat MA/SMA  yang  terdiri  tiga  tingkat.  (3)  Penamaan  satuan  pendidikan diniyah dasar dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan hak penyelenggara pendidikan yang bersangkutan. Pasal  17  (1)  Untuk  dapat  diterima  sebagai  peserta  didik  pendidikan diniyah  dasar,  seseorang  harus  berusia  sekurang-kurangnya  7  tahun.
(2)  Dalam  hal  daya  tampung  satuan  pendidikan  masih  tersedia  maka seseorang  yang  berusia  enam  tahun  dapat  diterima  sebagai  peserta didik  pendidikan  diniyah  dasar.  (3)  Untuk  dapat  diterima  sebagai peserta didik  pendidikan  diniyah  menengah  pertama,  seseorang  harus berijazah  pendidikan  diniyah  dasar  atau  yang  sederajat.  (4)  Untuk dapat  diterima  sebagai  peserta  didik  pendidikan  diniyah  menengah atas, seseorang harus berijazah pendidikan diniyah menengah pertama atau yang  sederajat.Pasal  18  (1)  Kurikulum  pendidikan  diniyah  dasar formal  wajib  memasukkan  muatan  pendidikan  kewarganegaraan, bahasa  Indonesia,  matematika,  dan  ilmu  pengetahuan  alam  dalam rangka pelaksanaan program wajib belajar. (2) Kurikulum pendidikan diniyah  menengah  formal  wajib  memasukkan  muatan  pendidikan kewarganegaraan,  bahasa  Indonesia,  matematika,  ilmu  pengetahuan alam,  serta  seni  dan  budaya.  Pasal  19  (1)  Ujian  nasional  pendidikan diniyah  dasar  dan  menengah  diselenggarakan  untuk  menentukan standar  pencapaian  kompetensi  peserta  didik  atas  ilmu-ilmu  yang bersumber  dari  ajaran  Islam.  (2)  Ketentuan  lebih  lanjut  tentang  ujian nasional  pendidikan  diniyah  dan  standar  kompetensi  ilmu-ilmu  yang bersumber  dari  ajaran  Islam  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), ditetapkan  dengan  peraturan  Menteri  Agama  dengan  berpedoman kepada Standar Nasional Pendidikan. Pasal 20 (1) Pendidikan diniyah pada  jenjang  pendidikan  tinggi  dapat  menyelenggarakan  program akademik,  vokasi,  dan  profesi  berbentuk  universitas,  institut,  atau sekolah tinggi. (2) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan untuk  setiap  program  studi  pada  perguruan  tinggi  keagamaan  Islam selain  menekankan  pembelajaran  ilmu  agama,  wajib  memasukkan pendidikan  kewarganegaraan  dan  bahasa  Indonesia.  (3)  Mata  kuliah dalam  kurikulum  program  studi  memiliki  beban  belajar  yang dinyatakan  dalam  satuan  kredit  semester  (SKS).  (4)  Pendidikan diniyah  jenjang  pendidikan  tinggi  diselenggarakan  sesuai  dengan Standar Nasional Pendidikan.
Pendidikan  diniyah  nonformal  tertuang  dalam  Pasal  21  (1) Pendidikan  diniyah  nonformal    (PDN)  diselenggarakan  dalam  bentuk pengajian  kitab,  majelis  taklim,  pendidikan  al  Quran,  diniyah takmiliyah,  atau  bentuk  lain  yang  sejenis,  (2)  Pendidikan  diniyah nonformal  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  berbentuk satuan  pendidikan,  dan  (3)  Pendidikan  diniyah  nonformal  yang berkembang  menjadi  satuan  pendidikan  wajib  mendapatkan  izin  dari kantor  Kemenag  Kab/Kota  setelah  memenuhi  ketentuan  tentang persyaratan  pendirian  satuan  pendidikan.  Harapan  dengan  adanya
PDN  adalah  membentuk  pola  pikir  peserta  didik  agar  tidak mendikotomikan  antara  ilmu  umum  dengan  ilmu  Islam.  Menurut Mas’ud,  pendikotomian  ilmu  agama  dengan  ilmu  umum  terjadi  di kalangan  muslimin  akhir  abad  ke-11  menjelang  abad  ke-12 berdampak  terjadinya  kemunduran  intelektualisme  Islam  dan berakibat fanatisme mazhab yang berlebihan (2002:122).

## 6. Konsep Pemberdayaan Madrasah Perspektif Hasil Simposium
Ditjen  Pendis  Kemenag  RI  pada  September  2013  meluncurkan Program  Madrasah  Riset  Nasional  (Pro-madina)  sebagai  ujung tombak  pengasah  kemampuan  riset  siswa  madrasah.  Pro-madina berpotensi  mengembalikan  madrasah  pada  khitah  atau  fungsi  aslinya yakni pendorong semangat keilmuan di tengah umat Islam. Madrasah sepanjang  peradaban  Islam  melahirkan  ilmuwan  yang  meletakkan fondasi dalam berbagai bidang keilmuan termasuk di Barat.
Begitu  pula  untuk  menggugah  kesadaran  terhadap  madrasah, Puslitbang  Pendidikan  Agama  dan  Keagamaan  Badan  Litbang  dan Diklat Kemenag RI mengadakan simposium internasional The Second International  SymposiumEmpowering  Madrasah  in  the  Global Context  pada 3–5  September  2013  di  Hotel  Horison  Bekasi  Jawa Barat.  Penulis  sebagai  bagian  dari  peserta  yang  mempresentasikan hasil riset. Dirumuskan hasil dan rekomendasi simposium berdasarkan beberapa  poin  penting  yang  disampaikan  dalam keynote  speech , laporan  menteri,  beberapa  narasumber  dari  dalam  dan  luar  negeri, FGD,  dan  tim  perumus,  maka  simposium  menghasilkan  rumusan sebagai berikut.
1. Konsep, Filosofi, dan Historisitas Madrasah Paradigma  filosofis  dan  teologis  madrasah;  pada  tataran konsep  filosofis  dan  teologis,  madrasah  merupakan  lembaga pendidikan  Islam  yang  berorientasi  menyiapkan  peserta  didik menjadi orang  yang  berakhlak atau berkarakter mulia dan  menjadi ahli  yang  berkomitmen  untuk  mengamalkan  ajaran  Islam; madrasah  sebagai  pusat  pelestarian  dan  pengembangan  nilai-nilai ajaran Islam; dan  madrasah adalah pusat pengembangan  ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum secara simultan dan seimbang.
2. Dinamika konsep madrasah
Dalam  perkembangannya,  konsep  madrasah  mengalami perubahan yang dinamis dan adaptif terhadap perkembangan sosial,
budaya,  politik  dan  ekonomi  lingkungan  kawasan  di  mana pendidikan madrasah dibangun. Adaptasi madrasah ini
diindikasikan  dengan  adanya  perubahan  dalam  sistem  belajar
mengajar,  termasuk  perubahan  kurikulum,  sumber  belajar,  sarana prasarana dan managemen pengelolaan madrasah.
3. Model-model madrasah
Adanya  adaptasi  sosial,  budaya,  politis,  dan  ekonomis sehingga madrasah di berbagai kawasan telah melahirkan beberapa model. Pertama, dilihat dari aspek kurikulum terdapat: 1) Madrasah tradisional  yakni  memfokuskan pada pengajaran  ilmu pengetahuan dan  pengamalan  ajaran  Islam.  2)  madrasah  modern  yakni mengajarkan  pengetahuan  umum  dengan  tetap  mempertahankan ciri  khas  keagamaan  Islam,  3)  madrasah  kontemporer  yakni mengajarkan  pengetahuan  umum  dan  pengetahuan  agama  yang berusaha  melampaui  sekolah.Kedua,dilihat  dari  aspek  status terdapat madrasah  negeri (dikelola oleh pemerintah) dan  madrasah swasta    (dikelola  oleh  masyarakat).  Ketiga,  dilihat  dari  aspek sistem  pengelolaan,  terdapatmadrasah  berasrama  (madrasah  yang mengkombinasikan  sistem  pembelajaran  sekolah  dan  pesantren, seluruh  peserta  didik  berada  dalam  asrama/pesantren)  dan madrasah  tidak  berasrama,  pengelolaannya  sebagaimana  sekolah pada umumnya.
4. Kebijakan Pemerintah dan Perkembangan Madrasah
Terdapat  perbedaan  pada  aspek  kebijakan  pemerintah
terhadap  pengembangan  madrasah  di  berbagai  kawasan  yang disebabkan  oleh  perbedaan  falsafah  negara  kawasan  masing- masing.  Pada  negara-negara  yang  memandang  agama  sebagai urusan  negara,  pemerintahannya  memberikan  dukungan  terhadap keberadaan  madrasah.  Sedangkan  pada  negara-negara  yang memandang  agama  bukan  sebagai  urusan  negara,  pemerintah  tak memberi dukungan khusus.
Pendidikan Islam telah ada sejak masa Nabi dan mengalami perkembangan  kelembagaan  meliputi kuttab, masjid, masjid  khan, khanqa,  ribat,  zawiyah dan  madrasah.  Pada  era  awal  kemunculan madrasah, lembaga ini merupakan lembaga pendidikan tinggi  yang didirikan dalam rangka mempertahankan ideologi pemerintah. Pada masa  kejayaan  Islam,  madrasah  selain  menjadi  pusat  belajar mengajar  pendidikan  Islam,  juga  menjadi  pusat  pembelajaran IPTEK  dan  dikembangkan  oleh  pemerintah.Madrasah  di  era kolonial  memainkan  peran  yang  sangat  penting,  selain  menjadi pusat  belajar    mengajar  pendidikan  Islam,  juga  sebagai  pusat penyemaian  ideologi  perjuangan  melawan  atau  antikolonial. Madrasah  di  era  pascakolonialisme  selain    menjadi  pusat  belajar
mengajar  pendidikan  agama  Islam  dan  IPTEK  juga  sebagai  pusat penyemaian  ideologi  kebangsaan.  Pada  era  global  dewasa  ini, madrasah  selain  menjadi  pusat  penyemai  Islam  moderat,  juga menjadi pusat keunggulan pendidikan generasi muda.
5. Respon Madrasah terhadap Tantangan Global
Sistem  pendidikan  madrasah  memiliki  peluang  yang  besar
sebagai  pusat  pendidikan  agama,  pendidikan  karakter  dan  IPTEK yang  diminati  umat  Islam.Madrasah  dihadapkan  dengan  problem peningkatan kualitas SDM, fasilitas pendidikan modern, kurikulum yang  responsif  terhadap  tuntutan  peradaban  global.  Madrasah menghadapi tantangan berkembangnya ideologi radikal. Tantangan Madrasah  juga  berwujud  terbatasnya  sumber  dana  yang dimiliki.Upaya  penguatan  madrasah  dengan  peningkatan  kualitas manajemen  madrasah,  peningkatan  kualitas  guru,  modernisasi sarana dan prasarana pendidikan, penyesuaian kurikulum madrasah sesuai dengan kebutuhan global.
Model  madrasah  unggulan  berupa  madrasah  unggul  dalam pendidikan karakter dan IPTEK, madrasah unggul berbasis pondok, madrasah  unggul  dalam  karakter  dan  pengetahuan  agama  Islam, madrasah  unggul  dalam  karakter  dan life  skill ,  madrasah  unggul dalam  karakter  dan  penguasaan  bahasa  internasional.Sebagian besar  madrasah  adaptif  terhadap  isu  global,  seperti  HAM,
demokrasi, toleransi, multikulturalisme, IPTEK, lingkungan, jender dan  wawasan  kebangsaan.Sebagian  besar  madrasah  anti-terorisme, kolonialisme, diskriminasi, penindasan dan  hegemoni.
6. Madrasah Masa Depan
Visi  madrasah  adalah  menjadi  pusat  pengembangan peradaban  Islam.  Adapun  misinya  menyelenggarakan  kegiatan akademik  yang  unggul;  mengembangkan  karakter/akhlak  mulia; mengembangkan jiwa kepemimpinan yang dinamis; menyelenggarakan tata kelola madrasah yang akuntabel; menjadikan  madrasah  sebagai  bagian  dari  arus  utama  pendidikan; dan  mengembangkan  budaya  madrasah  unggul.  Networking madrasah  berupa  terciptanya  forum  komunikasi  dan  kerja  sama madrasah  lintas  negara,  mengembangkan  kerjasama  madrasah dengan  lembaga  lain,  dan  mengembangkan  jejaring  madrasah dengan dunia kerja di era global.
Tim simposium merekomendasikan(1) menjadikan hasil kajian tentang  madrasah  sebagai  landasan  kebijakan  bidang  pendidikan,  (2)
membangun citra madrasah agar dikenal sebagai  lembaga pendidikan yang  unggul,  dan  (3)  mendorong  pemerintah  dan  pihak  terkait  untuk meningkatkan alokasi anggaran yang mendukung madrasah. Tim yang membuat  rekomendasi,    Ketua:  Prof.  Dr.  H.  Imam  Tholkhah,  M.A., Sekretaris:  Nunu  Ahmad  An-Nahidl.  Dengan  anggota:Prof.  H.  Abd. Rahman  Mas’ud,  Ph.D,  Prof.  Yudian  Wahyudi,  Ph.D.,  Prof.  Dr.  H. Thobroni,  M.A.,  Dr.  H.  Ruswan  Thoyib,  M.A.,  Dr.  H.  Mukhlis  M. Hanafi,  M.A.,  Dr.  Arief  Subhan,  M.A.,  Suparto,  M.Ed,  Ph.D.,  Dr. Rudi  Subiyantoro,  M.Pd.,  Dr.  Hayadin,  M.Pd.,  Dr.  Rohmat  Mulyana, M.Pd.,  Muhammad  Zuhdi,  M.Ed,  Ph.D.,  Neh  Mah  Bte  Batri.,  Rini Rizki  Rahmayanti.,  Titis  Thoriqutyas,  Didin  Nurul  Rosidin,  P.hd., Kusmana, Husen Hasan Basri, M.Si., Ta’rief, M.A.

## Metode Penelitian

## 1. Ruang Lingkup Penelitian
Ruang  lingkup  penelitian  ini  di  bidang  pendidikan.Penelitian di  bidang  pendidikan  menurut  Sugiyono  meliputi  bidang  (1) perumusan kebijakan, (2)  implementasi kebijakan, dan (3) output dan outcome kebijakan  pendidikan  (2006:42).  Naskah  ini  mendalami aspek  sejarah  awal  berdiri,  pemberdayaan  yang  dilakukan  oleh pengelola lembaga  pendidikan,  dan implementasi  kebijakan penyelenggara pendidikan madin yang berimbas eksisnya MDMM.

## 2. Penentuan Latar dan Fokus Penelitian
Pertimbangan  penulis  memilih  lokus  penelitian  ini  adalah  (1) peneliti  berdomisili  di  Kudus,  dalam  menggali  dan  menganalisis  data mudah  mengakses,  (2)  hasil  dokumentasi  penulis,  belum  banyak telaah  yang  mengulas  pendidikan  diniyah.  Para  peneliti  lebih cenderung  menelaah pendidikan agama Islam  formal  atau pendidikan keagamaan  nonformal  berupa  pesantren,  (3)  sesuai  dengan  keilmuan yang  ditekuni  penulis,  (4)  ketertarikan  peneliti  mengulas  topik  ini karena  keberadaan  Madin Muawanatul  Muslimin masih  eksis  sejak prakemerdekaan  hingga  Era  Reformasi,  di  tengah  tak  sebandingnya perhatian  pemerintah  terhadap  pendidikan  diniyah,  dibanding maksimalnya  perhatian  pemerintah  terhadap  pendidikan  formal. Ditpontren  dan  Diniyah  Kemenag  sebagai  lembaga  vertikal  yang bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan  pendidikan  keagamaan  Islam jalur  nonformal  belum  maksimal  meningkatkan  kinerja  madrasah diniyah nonformal, hanya lebih intens pada diniyah formal dalam aras kebijakan, terutama kucuran dana. Dengan demikian, perlu
diekspos  faktor  eksisnya  Madin Muawanatul  Muslimin di  Kudus dengan  pendekatan  historis  difokuskan  pada  faktor  sejarah  awal berdiri,  kendala,dan  pemberdayaan  yang  dilakukan  penyelenggara MDMM.

## 3. Sumber dan Analisis Data
Sumber  data  diperoleh  pada  akhir  2012  s.d  pertengahan  2013 berupa  pelaksana  pendidikan  dan  kebijakan  penyelenggaraan pendidikan.  Sumber  data  naskah  ini  dari  realitas/praktik  pendidikan Madin Muawanatul  Muslimin .  Sumber  informan  adalah  pengelola Madrasah Diniyah dan Yayasan Muawanatul Muslimin yang dijadikan obyek  penelitian,  guru  (ustad)  secara  random  dan  staf  tata  usaha. Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  terdiri  observasi,  wawancara, dokumentasi,  dan  gabungan  ketiganya/triangulasi  atau  analisis antarkomponen  bertujuan  mengombinasikan  dan  memformulasikan seluruh  teknik  pengumpulan  data  secara  padu.  Analisis  data menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

## Pembahasan
1. Sejarah  Awal  BerdirinyaMadrasah  Diniyah  Muawanatul
Muslimin Berdirinya Madrasah Diniyah Muawanatul Muslimin (MDMM)Kudus  berkaitan  dengan  keberadaan Masjid Abyadl yang  berdiri  tahun  1649  M  dan  memiliki  jalinan  dengan pendiri  Masjid  Menara  Kudus  yakni  Sunan  Kudus.  Fondasi  awal berdirinya MDMM adalah pelaksanaan  mengaji al-Quran  secara rutin di Masjid Abyadl. Realitas ini sebagaimanamenurut Syukur berdirinya madrasah sangat terkait dengan proses dakwah islamiyah (2004:19).Pemberian  nama  ‘Mu’awanah’  diilhami  inisiatif  pendiri MDMM yakni K. Irsyad yang mengidamkan memiliki keturunan/anak.  Setelah  isterinya  melahirkan  seorang  putri  maka diberi nama ‘Mu’awanah’ yang juga digunakan untuk nama Madin. Terdapat  hubungan  korelatif  antara  Masjid  Al-Aqsha  Menara
Kudus,  Makam  Sunan  Kudus,  ponpes,  madin  di  sekitar  Menara Kudus,  dan  kediaman  ulama  kharismatik  di  sekitar  Masjid  Al-Aqsha Menara  Kudus.  Kombinasi  hubungan  kelima  item  tersebut memunculkan  spektrum  yang  menarik  bagi  calon  pengguna  jasa  di bidang  pendidikan  formal  dan  non-formal,  khususnya  bidang keislaman  bahwa  kawasan  Menara  Kudus  merupakan kawah  candra
dimuka untuk  mengader  calon  ilmuwan  agama  dan  agamawan muslim,  sehingga  muncul  beberapa  lembaga  pendidikan  di  sekitar Masjid  Al-Aqsha  Menara  Kudus.  Keberadaan  MDMM  diikuti lembaga lain, seperti (1) Pondok pesantren Yambaul Quran (didirikan oleh  K.H Arwani (alm), sekarang dilanjutkan oleh putranya Gus Ulin Nuha dan Ulil Albab, di Bale Tengahan, (2) Taswiquttullab Salafiyah (TBS) didirikan oleh K.H Ma’mun Ahmad, di Bale Tengahan, (3) Al- Irsyad,  didirikan  K.H.Ma’ruf,  (4) Ma’ahid oleh  Ustadz  Tamrin  di Kajeksan, (5) Mazroatul Ulum , pendiri Kiai Maksum sekarang diasuh oleh  Ustad  Nur  Muttaqin  di  Damaran,  (6) Ma’had  Ulumus  Syariah Yanbaul  Quran (Musyiq)  oleh  Ustad  Arifin  Fanani,  di  Wanaran,  (7) Takhdzibul  Akhlaq ,  pendiri  Kiai  Abu  Amar  (alm),  sekarang  diasuh oleh  ustadz  Arifin,  di  Wijilan,  Purwosari,  (8) Darul  Furqon ,  Kiai Abdul  Qodir,  di  Kalugawen  Janggalan,  (9) Raudlotul  Muta’alimin ,
pendirinya  Kiai  Irsyad  (alm)  selanjutnya  diampu  oleh  ustad  Ma’ruf
Irsyad  (alm),  di  Langgar  Dalem,  (10) Darul  Falah  Raudlotul Mardliyyah ,  pendirinya  Kiai  Hisyam,  sekarang  diasuh  oleh  Gus Munir,  di  Janggalan.  Sedangkan  lembaga  pendidikan  formal berbendera  Islam  di  seputar  MDMM  adalah  madin,  MI,  MTs,  MA Qudsiyah, Madrasah Taswiquttullab Salafiyah (TBS), dan Ma’ahid. Jarak  antara Masjid  Abyadl dengan  Masjid  Menara  Kudus  dan Makam Sunan Kudus hanya 100 m. Masjid Abyadl dipugar pada 1818 M  dan  2007  M.  Jarak  antara Masjid  Abyadl dengan  MDMM  hanya dipisahkan  oleh  gang  Kampung  Kenepan  yang  memisahkan  antara Kelurahan  Kauman  dengan  Kelurahan  Kerjasan.  Masjid Abyadl berada  di  Kelurahan  Kauman,  sedangkan  MDMM  berada  di Kelurahan Kerjasan, sama-sama di wilayah Kec.Kota, Kudus. Hingga kini MDMM memiliki 5 ruang kelas yang belum pernah dipugar sejak didirikan 7 Juli 1915 yang berlantai dua, terdiri bangunan kayu/papan jati  dan  batu-bata.  Bangunan  kuno  tersebut  berada di  sisi  kiri  Masjid Abyadl ,  hanya  saja  terdapat  penambahan  ubin  (keramik  kualitas sedang)  di  lantai  dua.  Selain  itu,  penambahan  3  lokal  gedung berdinding  bata  dengan  dua  lantai  hasil  donasi  dari  Bpk.  Said  warga Kudus yang berada di sisi kanan Masjid Abyadl .
Pada  tahun  2013  jumlah  murid  MDMM  jenjang Ula (usia
selevel  MI/SD)  kelas  1  nihil,  kelas  2:  4  siswa,  kelas  3:6  siswa,  kelas 4:12  siswa,  kelas  5:10  siswa,  kelas  6:8  siswa.  Jenjang wustho (Usia selevel  di  MTs/SMP)  kelas  1  ada  7  siswa,  kelas  2  ada  4  siswa,  dan kelas  3  ada 3  siswa.  Tidak adanya peserta didik  pada kelas  1  jenjang Ula sejak  tahun  2013.  Hal  ini  disikapi  oleh  pengelola  MDMM  tetap
optimis  karena  Pertama,  bagi  peserta  didik  yang  mendaftarkan  diri sebagai santri/murid baru di MDMM bila mampu menulis huruf Arab ( imla’ ),  memahami  tauhid,  fikih,  nahwu  dan  shorof,  dapat  membaca al-Quran,  dan  memahami  ilmu  tajwid  berdasarkan  tes  masuk,  bisa langsung  masuk  ke  kelas  2  atau  3.  Adapun  syarat  formal  mendaftar sebagai siswa baru antara lain calon siswa diantar wali murid, mengisi formulir  pendaftaran  yang  disertai  foto  kopi  akta  kelahiran  dan  dua lembar  pas  foto  ukuran  3x4  (hitam  putih,  berpeci,  dan  foto  teraru), membayar  administrasi  sebesar  Rp 25  ribu,  dan  mengikuti  tes  masuk kecuali  bagi siswa yang  masuk di  jenjang kelas II Ula . Syarat formal tersebut realitasnya tidak kaku, maksudnya ada toleransi misalnya bila belum  mampu  membayar  pada  waktunya  diberi  kelonggaran waktu.Kedua,  berjuang  menegakkan  agama  Allah  di  bidang pendidikan  agama  membutuhkan  kesabaran  dan  keikhlasan  bagi murid,  guru,  dan  pengelola  lembaga  pendidikan.  Hal  ini  yang  tetap diyakini  oleh  pengelola  lembaga  dan  pendidiknya  yang  ditanamkan pada peserta didik (Rosyid, 2013).
MDMM  tetap  kokoh  di  tengah  pandangan  publik  terhadap madrasah formal terutama nonformal bernada minir tidak terbukti bila memahami  realitas  MDMM.  Minirnya  pandangan  publik  terhadap lembaga  pendidikan  formal  bidang  agama,  terlebih  lembaga pendidikan non-formal bidang agama dan keagamaan,menurut Rosyid dengan dalih (1) orientasi sebagian orang tua mendidik anaknya untuk meraih  lapangan  kerja  identik  gaji  tinggi  dan  lahan  kerja  prestis. Identitas  gaji  dan  prestis  tersebut  diidentikkan  dengan  lapangan  kerja yang  bersentuhan  dengan  lahan  jasa  yang  masyhur  dan  layak  jual, seperti praktisi  hukum, ahli permesinan, pengelola sumber daya alam dan  tambang,  ahli  informasi  dan  teknologi  mutakhir,  bankir,  dsb., semua itu dianggap hanya tergapai bila menempuh pendidikan umum,
(2) konteks masa kini, bagi peserta didik yang memiliki kecerdasan IQ di  atas  rata-rata,  lebih  cenderung  dibekali  orang  tuanya  di  jenjang pendidikan  umum  dengan  dalih  tersedianya  dana  dari  Kemendikud lebih besar daripada Kemenag sehingga anak mampu mengembangkan  kemahirannya  mengikuti  kompetisi  yang  mendapat supporting dana, seperti kompetisi global dan nasional di bidang sains, leluasanya  mendapat  beasiswa,  dsb.  Kedua  dalih  orang  tua  tersebut dalam  konteks  pendidikan  agama  dan  keagamaan,  terutama pendidikan  nonformal  keagamaan  semakin  dijauhi  karena  berbagai keterbatasan  kebijakan  politik  dan  lainnya.  Hal  ini  merupakan tantangan  besar  yang  harus  diluruskan  oleh  Kementerian  Agama  RI
yang  menangani  bidang pendidikan. Karena berimbas terhadap in put peserta  didik  yang  akan  menjadi  peserta  didik,  secara  otomatis mempengaruhi out put didikan (Rosyid, 2012:72).
Bila  merunut  riset  yang  dilakukan  Zamahsyari  Dzofir,  terdapat elemen pokok ponpes yang berkorelasi intim meliputi pondok, masjid, pengajaran  kitab  klasik,  santri,  dan  kiai.    Tetapi  di  Kudus  terdapat realitas  fenomenal  yakni  adanya  kiai  kharismatik  di  bidang  tafsir  al- Quran  yang  tak  memangku  ponpes,  tapi  memiliki  ratusan santri kalong (mengaji  setiapjadwal  pengajian).  Sang  santri  mengaji  Kitab Tafsir  Jalalain rutin  setiap  hari  Jumat  seusai  jamaah  salat  subuh  di bagian  dalam  Masjid  Al-Aqsha  Menara  Kudus  dan  mayoritas  santri berusia  tua.  Sang  Kiai  selain  mufasir,  chafid,  juga  dai.  Dialah  K.H Sya’roni Ahmadi yang juga alumni MDMM. Beliau sangat fenomenal bila  dibanding  dengan  ulama  kharismatik  di  Kudus  yang  lazimnya dari anak seorang kiai, tapi Kiai Sya’roni bukan dari anak kiai dan tak memiliki pesantren.

## 2. Kendala yang Dihadapi MDMM
Pada  lazimnya  setiap  aktivitas  dihadapkan  dengan  peluang  dan tantangan.  Di  tengah  keduanya  terdapat  kesempatan  sebagai  modal untuk  maju  bila  mampu  menghalau  tantangan.  Begitu  pula  yang dihadapi MDMM sebagaimana lembaga pendidikan lainnya. Terdapat lima kendala yang dihadapi MDMM.
Pertama, tidak diberi ijazah bagi alumni, hanya surat keterangan kelulusan yang tak direspon untuk dunia kerja. Hal ini menjadi beban bagi  yang  berorientasi  belajar  untuk  bekerja  dan  belajar  untuk melanjutkan  jenjang  yang  lebih  tinggi.  Kedua,  belum  adanya  sumber dana yang optimal. Income madrasah  hanya mengandalkan syahriyah dari murid. Setiap tahun income rata-rata Rp 5 juta. Biaya pengeluaran rutin  untuk  membayar  (1)  biaya  listrik  (PLN)  rata-rata  per  bulan  Rp 23 ribu, (2) pembelian gula dan teh untuk minum 19 guru dan seorang staf  TU  per  bulan  rata-rata  Rp  85  ribu,  (3) bisyaroh (honor)  untuk guru  tidak  menentu  jumlahnya  karena  tidak  semua  guru  mau menerima  honor  karena  berniat  berjuang.  Ada  pula  guru  yang menerima  honor  per  bulan  Rp  40  ribu,  dan  (4)  pembelian  Alat  Tulis Kantor  (ATK)  setiap  tahun  meliputi  foto  kopi  undangan,  pembelian buku  raport,  pembelian  pena,  dan  lain-lain.  Rata-rata  berbagai pengeluaran  per  tahun  Rp 500  ribu.  Alat  tulis  yang  digunakan  dalam pembelajaran oleh guru adalah kapur tulis, di antara pertimbangannya bila  menggunakan  kapur  tulis  dalam  mata  ajar khot lebih  mudah
melihat kualitas hasil khot. Selain itu dengan pertimbangan ekonomis. Kapur tersebut selalu mendapat donasi dari donatur.
Ketiga, merebaknya jumlah Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) di  setiap  RW  di  Kudus,  eksisnya  madrasah  diniyah,  ponpes  modern, dan boarding  madrasah bernuansa  ponpes  di  Kudus  sebagai kompetitor.  Jumlah  madrasah  diniyah  di  Kudus  tahun  2007 berdasarkan data dari Kemenag Kudus sebanyak 203 madin. Madin di wilayah Kecamatan Kota (wilayah di mana MDMM berada) sebanyak 21 Madin. Jumlah ponpes salaf di Kudus data tahun 1998 berdasarkan riset Cermin  sebanyak 89 ponpes,  belum  lagi  jumlah ponpes  modern, dan boarding madrasah di Kudus di sekitar MDMM.
Keempat,  sarana  belajar  sederhana,  meliputi  meja  dan  bangku produksi  tahun  1980-an,  alat  tulis  berupa  kapur  tulis  dan  bagi  murid menggunakan  buku  tulis  dan  kitab  kuning.  Sarana  prasarana  dinding dari  bata dan  papan  dengan  lantai  ubin.  Ukuran  tiap ruang  kelas  2x3 m.
Kelima,  santri  juga  menjadi  siswa  pendidikan  formal  yang belajar  ekstrakulikuler  sore  dan  jam  tambahan  pelajaran  tentatif, khususnya  kelas  kelas  6  SD/MI  dan  kelas  9  (SMP/MTs)  untuk menghadapi  UAN.  Waktu  tersebut  bersamaan  dengan  waktu pembelajaran  MDMM  sore  hari.  Hal  ini  berdampak  tidak  aktifnya santri mengikuti pembelajaran di kelas.
Kelima  kendala  tersebut  sangat  mempengaruhi  kinerja  dan keberlangsungan  proses  pembelajaran  MDMM  terutama  poin  ketiga yakni  merebaknya  lembaga  TPQ  di  setiap  RW.  Sebagian  orang  tua beranggapan  bahwa  lulus  TPQ  dianggap  cukup  memahami  Islam karena  standar  keislaman  adalah  mampu  membaca  al-Quran.  Sikap yang  dilakukan  oleh  penyelenggara  MDMM  adalah  apatis  yakni menyerahkan  sepenuhnya  pada  dinamika  alam  (pasrah).  Bagi  yang optimis  untuk  memperbaiki  kinerja  MDMM  di  tengah  menyusutnya peserta  didik  berbekal  pada  upaya nguri-uri peninggalan  ulama kharismatik  di  Kudus  mereka  yakin  (optimis)  akan  ada  jalan  lapang karena  dalih  syiar  agama  akan  dibela  oleh-Nya  dengan  jalan  yang bijaksana.

## 3. Pemberdayaan Madrasah Diniyah Muawanatul Muslimin
Pemberdayaan  yang  dilakukan  oleh  pengelola  MDMM  sejak 1915 hingga kini pada dasarnya bagian dari bentuk kekhasan MDMM.
Pertama,  didirikan  dan  dikelola  oleh  para  kiai  kharismatik  di Kudus  sehingga  pemberdayaan  kultural  menjadi  pilihan  utama
( ngalap berkah ).Hal  ini direspon calon wali  santri dan santri. Standar kekharismaannya  (1)  status  sosial  di  tengah  masyarakatnya  tinggi yang diukur dengan keilmuannya, kedigdayaannya, dan kekayaannya.
Hal  ini  melekat  salah  satu  atau  ketiga-tiganya,  (2)  memiliki  pondok pesantren, (3) memiliki jamaah pengajian, dan (4) menjadi imam ratib masjid/musalla  di  lingkungannya.Hingga  2013  para  pengasuh berjumlah  19  orang,  selain  mengajar  di  MDMM  juga  mengajar  di madrasah diniyah lainnya yang kenamaan di Kudus seperti Qudsiyah, TBS,  dan  Banat. Asatid tersebut  adalah  (1)  K.H.  M.  Ulil  Albab  (al- chafidz), (2) K.H Ahmad Faruq, (3) K.H. Hasan Fauzi, (4) K.H Arifin Fanani,  (5)  K.H.  Muhamad  Abduh,  (6)  K.H  Asyiquddin,  (7)  K.H Mustamir,  (8)  K.H.  Hilal  Haidar,  (9)  K.H  Syuaib,  (10)  M.Ali  Fathi,
(11) K.H Yusril Hana, (12) K.H Miftahul Anwar, (13) K.Khanafi, (14) Achdlori,  (15)  Abdul  Wahid,  (16)  Abdurrahman,  (17)  Abdurahman Muzamil,  (18)  Abdul  Hakim,  (19)  K.Miftahul  Anwar.  Adapun  (20)
K.H  Ahmad  Rofiq  Chadziq  wafat  pada  awal  Juni  2013  M/10  Rajab 1434 H ketika menjabat sebagai Kepala Madrasah. Wafatnya sebelum ujian  akhir  tahun/ imtihan  y ang  dilaksanakan  setiap  akhir  bulan syakban, sebelum libur Ramadan.
Kedua,  pemberdayaan  dalam  hal  memertahankan  mata pelajaranyang  khas  yakni  berbeda  dengan  madin  lain,  seperti imlak,khot (menulis  Arab  halus), machfudlot (menghafal  sejumlah hadis), i’lal (mengeja  bacaan  berbahasa  Arab), imla’ (menulis  Arab),
’arudl (lagu  dalam  bacaan  al-Quran/ murotal ), faroidl (ilmu  waris Islam).Adapun mata pelajaran di madin lainnya meliputi fikih, akhlak, tauhid, al-Quran, tafsir, hadis, tarikh (sejarah Islam), nahwu sorof (tata bahasa  Arab),  falak  (ilmu  perbintangan),  balaghoh,  tajwid (pemahaman  membaca  al-Quran),  aswaja  (pemahaman  tentang  ahli sunah wal jamaah), dan fasolatan ( kaifiyah /praktek salat).
Ketiga, kedua pemberdayaan tersebut berimbas pada tumbuhnya orientasi  belajar  santri  hanya  untuk  mendapatkan  ilmu  agama  yang tidak  disajikan  di  bangku  pendidikan  formal.  Meski  tak  ada  ijazah, hanya sertifikat kelulusan.
Keempat,  memertahankan  pesan  leluhur  MDMM  yakni  hanya memiliki santri lelaki karena madrasah diniyah khusus putri sudah ada di  Madin  Banat  Kudus,  berada  satu  kawasan  Masjid  Menara  Kudus dan  Makam  Sunan  Kudus.  Kekhususan  jenis  kelamin  sebagai  peserta didik  merupakan  kekhasan  pada  sebagian  lembaga  pendidikan  di Kudus  yang  formal  dan  nonformal.  Lembaga  pendidikan  formal  dan non-formal  yang  hanya  bagi  peserta  didik  perempuan  di  Madin,  MI,
MTs,  dan  MA  Banat  Kudus.  Begitu  pula  di  MTs  dan  MA  Mualimat Kudus.  Adapun  pendidikan  formal  dan  non-formal  khusus  lelaki  dari jenjang  Madin,  MI, MTs, dan  MA  berada di  Madrasah Qudsiyah dan TBS  Kudus.  Kekhususan  ini  pada  dasarnya  bagian  dari  upaya penyelenggara  lembaga  pendidikan  untuk  merenggangkan  jarak interaksi antara lelaki dan perempuan agar pergaulan berbeda muhrim terjaga.  Selain  Banat  dan  Mualimat  yang  hanya  bagi  peserta  didik perempuan  serta  Qudsiyah  dan  TBS  yang  hanya  bagi  peserta  didik lelaki,  lembaga  pendidikan  formal  dan  non-formal  di  Kudus  lainnya melayani peserta didik lelaki dan perempuan dalam satu kelas.
Kelima,  pembiayaan  terjangkau  dan  lentur  agar  direspon bagiyang  berasal dari  ekonomi  bawah. Syahriyah (iuran  bulanan) tiap peserta  didik  oleh  penyelenggara  pendidikan  dalam  menentukan jumlah  nominal  dengan  model  penawaran  kepada  wali  murid.  Tarif pertama  Rp  20  ribu  dan  tarif  kedua  Rp  15  ribu.  Pilihan  jumlah nominal syahriyah realitasnya  bila  ditentukan  oleh  wali  murid, mayoritas  memilih  Rp  20  ribu.  Bila  pilihan  tersebut  ditentukan  oleh peserta  didik  dengan  pilihan  angka  Rp  15  ribu.  Ada  pula  wali  murid yang menentukan pilihan sendiri yakni Rp 50 ribu per bulan per siswa. Pola  pembayaran  syahriyah  sebelum  tahun  1992,  peserta  didik memasukkan  sendiri  uangnya  dalam  meja  yang  disediakan  lubang. Akan tetapi, karena ada oknum  siswa yang  nakal, uang dari  beberapa siswa  yang  terkumpul  di  dalam  meja  tersebut  diambil,  sehingga pelayanan  pembayaran  syahriyah  selanjutnya  dengan  staf  tata  usaha. Oleh  wali  murid  oknum  pencuri  (anak  angkat)  tersebut  sanggup mengganti  jumlah  uang  yang  diambil.  Pelaksanaan  pembayaran  tidak ditentukan  batas  hari/tanggal  pembayaran.  Bila  peserta  didik menunggak ,  tidak  ditegur  untuk  segera  melunasi  pembayaran syahriyah .
Keenam, hari libur pada Hari Besar Islam, setiap hari Jumat, dan akhir  Syakban  hingga  selama  Ramadan.  Tahun  ajaran  baru  setiap tanggal  16  Syawal.  Adapun  pada  hari  libur  non-Islam  dan  hari  libur nasional  pembelajaran  tetap  berlangsung.  Hari  libur  lembaga pendidikan dalam perspektif warga Kudus memiliki makna tersendiri. Bila  hari  libur  nasional  dan  libur  yang  diperingati  oleh  agama  non- Islam  dikategorikan  lembaga  pendidikan  ’nasional’,  sedangkan  bagi lembaga  pendidikan  yang  pada  hari  libur  nasional  –yang  diperingati umat Islam- meliburkan aktifitas dianggap ’sekolah agama’.
Ketujuh,  mempertahankan  pola  evaluasi  yakni  ujian  kenaikan kelas  setiap  mata  pelajaran  ( imtihan ).  Hasil  nilai imtihan
dimusyawarahkan  oleh  dewan  guru  dalam  forum Rapat  Penegas untuk  menentukan  kenaikan  kelas/kelulusan  siswa.Kedelapan, semangat  juang  pendidik  dengan  prinsip  berjuang  demi  ilmu  agama- Nya.
Kedelapan,wali  murid  mengharap  berkah  bagi  putranya/santri dari  ulama/pengajar  kharismatik.  Harapan  ini  sebagaimana  kredo MDMM  ” Jadikan  agama  dasar  hidup  anak  kita.  Siapa  yang mendoakan kita kalau bukan anak kita” .
Kesembilan,  menjadi  santri  di  MDMM  bagi  wali  murid  agar peserta didik dapat sukses  sebagai tokoh agama, sebagaimana alumni MDMM yang masyhur seperti (1) K.Abdullah Salam dari Kajen, Pati, Jateng,  (2)  K.Hasan  Asykari  Mangli,  Magelang,  Jateng,  (3) K.H.Arwani  dari  Kudus,  (4)  K.H Hisyam  Hayat  dari  Kudus,  (5)  K.H Ma’ruf  Irsyad dari  Kudus,  (6)  K.H  M.  Manshur  dari  Kudus,  (7)  K.H Sya’roni  Ahmadi  dari  Kudus,  (8)  K.H Ulin  Nuha  dan  Ulil  Albab  bin Arwani dari Kudus, dan masih banyak lagi (Rosyid, 2013).
Kesamaan  MDMM  dengan  Madin  di  sekitarnya  adalah  (1) pakaian  di  saat  pembelajaran  bagi  guru  dan  santri  diwajibkan mengenakan  kemeja  sesuai  yang  dimiliki  (tidak  boleh  mengenakan kaos),  bersarung  atau  bercelana  panjang  dan  berpeci  serta  bersandal. Tidak  diperbolehkan  mengenakan  kaos  dalam  pembelajaran  karena kaos  dipandang  sebagai  pakaian  yang  tidak  digunakan  dalam  forum resmi  sehingga  dianggap  tidak  etis  bila  dalam  pembelajaran  antara guru  dan  murid  mengenakan  kaos,  (2)  waktu  pembelajaran menyesuaikan kondisi peserta didik. Mayoritas peserta didik bila pagi (07.00-13.00  WIB)  menjadi  peserta  didik  jenjang  pendidikan  formal di kawasan seputar madrasah. Adapun pembelajaran di MDMM pukul 14.00-17.00  Wib.Di  Kudus  terdapat  satu-satunya  madin  yang pelaksanaan  pembelajaran  pada  pagi  hari  (07.00-12.00  Wib)  yakni Madin Kradenan.
Pada  konteks  masa  lalu,  para  ustad  bila  pagi  hingga  siang  hari mengerjakan  pekerjaan  di  ladangnya  masing-masing,  siang  hingga sore  hari  menjadi  usatad  di  madrasah,  dan  malam  hari  sebagai  guru ngaji al-Quran dan kitab kuning di kampungnya masing-masing.
Dalam konteks pemberdayaan ( empowering ) MDMM, rekomendasi tim Simposium  yang  sesuai dengan  kondisi riil MDMM adalah filosofi madrasah. Adapun dinamika konsep mdrasah dikaitkan dengan  realitas  MDMM,  MDMM  berkarakter  hanya  mendalami pengetahuan  keislaman  dasar  sebagai  cirri  khasnya.  MDMM  masa mendatang  adalah  lembaga  pendidikan  keagamaan  Islam  harus
mampu  mengembangkan  manajemen  madrasah  yang  sesuai  dengan dinamika pengguna jasa dan mempertahankan kekhasan.

## Penutup

## Simpulan
Hasil  penelitiandapat  disimpulkan  bahwa  eksisnya  MDMM sejak  1915  hingga  2013  di  Kota  Kudus  melalui  dinamika  yang dinamis.Naskah  ini  mendedahkan  tiga  hal  yakni  sejarah  awal berdirinya MDMM , kendala yang dihadapinya, dan bentuk pemberdayaan yang dilakukan manajemen MDMM.
Pertama,  berdirinya  MDMM  di  Kudus  berkaitan  dengan keberadaan Masjid  Abyadl yang  berdiri  tahun  1649  M  dan  memiliki jalinan  dengan  pendiri  Masjid  Menara  Kudus  yakni  Sunan  Kudus. Fondasi  awal  berdirinya  MDMM  adalah  pelaksanaan  mengaji  al- Quran  secara  rutin  di Masjid  Abyadl. Keberadaan  MDMM  sebagai wujud keberanian ulama dan warga Kudus pada tahun 1915 di tengah kecurigaan Belanda terhadap lembaga pendidikan Islam. Hal ini perlu dijadikan  inspirasi  generasi  masa  kini  bahwa  lembaga  pendidikan nonformal  (Madin)  dapat  dijadikan  lahan  untuk  memupuk nasionalisme kebangsaan.
Kedua,  kendala  yang  dihadapi  MDMM(1)  tak  diberi  ijazah hanya  surat  keterangan  kelulusan  yang  tak  direspon  untuk  dunia kerja,(2)  sumber  dana  terbatas,  (3)  merebaknya  jumlah  Taman Pendidikan  Al-Quran  (TPQ)  di  setiap  RW  di  Kudus,  eksisnya madrasah diniyah, ponpes modern, dan boarding madrasah bernuansa ponpes  di  Kudus  sebagai  competitor,(4)  sarana  belajar  sederhana,  (5) santri  juga  menjadi  siswa  pendidikan  formal  yang  belajar ekstrakulikuler  sore  dan  jam  tambahan  pelajaran  tentatif,  khususnya kelas kelas 6 SD/MI dan kelas 9 (SMP/MTs) untuk menghadapi UAN. Waktu  tersebut  bersamaan  dengan  waktu  pembelajaran  MDMM  sore hari.  Hal  ini  berdampak tidak aktifnya santri  mengikuti  pembelajaran di kelas.
Ketiga,  pemberdayaan  oleh  pengelola  MDMM  sejak  1915 hingga kini  berupa (1) pemberdayaan kultural ( ngalap berkah ) sesuai dengan  harapan  wali  santri  dan  santri,  (2)  memertahankan  mata pelajaran  khas  yang  berbeda  dengan  madin  lain,  seperti imlak,khot (menulis  Arab  halus), machfudlot (menghafal  sejumlah  hadis), i’lal (mengeja bacaan berbahasa Arab), imla’ (menulis Arab), ’arudl (lagu dalam  bacaan  al-Quran/ murotal ), faroidl (ilmu  waris  Islam).Adapun
mata  pelajaran  di  madin  lainnya  meliputi  fikih,  akhlak,  tauhid,  al- Quran,  tafsir,  hadis,  tarikh  (sejarah  Islam),  nahwu  sorof  (tata  bahasa Arab),  falak  (ilmu  perbintangan),  balaghoh,  tajwid  (pemahaman membaca  al-Quran),  aswaja  (pemahaman  tentang  ahli  sunah  wal jamaah),  dan  fasolatan  ( kaifiyah /praktek  salat),  (3)  orientasi  belajar hanya untuk mendapatkan ilmu agama yang tidak disajikan di bangku pendidikan  formal,  (4)  hanya  memiliki  santri  lelaki  karena  madrasah diniyah  khusus  putri  sudah  ada  di  Madin  Banat  Kudus,  berada  satu kawasan  Masjid  Menara  Kudus  dan  Makam  Sunan  Kudus,  (5)  biaya murah,  (6)  hari  libur  khas,  (7)  mempertahankan  pola  evaluasi  yakni ujian  kenaikan  kelas  setiap  mata  pelajaran  ( imtihan ),  (7)  semangat santri dan orangtuanya mengharap berkah dari pengajar kharismatik.
Setelah  dilakukannya  riset  ini,  Pemda  Kabupaten  Kudus menerbitkan  Perda  Nomor  3  Tahun  2013  tentang  Madrasah  Diniyah Takmiliah  yang  diberlakukan  sejak 23  Desember  2013sehingga  perlu dilakukan  riset  lanjutan,  khususnya  sejaumana  pelaksanaan  perda tersebut.

## Daftar Pustaka
Al-Bone, Abdul Aziz. 2006. Pendidikan Keagamaan Madin Al-Fatah: Studi  tentang  Respon  Masyarakat  terhadap  Formalisasi  Madin di  Kab.Demak,  Jateng .  Jurnal  Edukasi  Puslitbang  Pendidikan
Agama  dan  Keagamaan  Balitbang  dan  Diklat  Depag.  Vol.4 No.4: Jakarta.
----- 2007 . Studi Kompetensi Guru Madin Ula di Kab.Agam, Sumbar . Jurnal  Edukasi  Puslitbang  Pendidikan  Agama  dan  Keagamaan Balitbang dan Diklat Depag. Vol.5 No.4: Jakarta.
Dhofier,  Zamakhsyari, Tradisi  Pesantren  Studi  tentang  Pandangan Hidup  Kiai ,  LP3ES  (Lembaga  Penelitian,  Pendidikan  dan Penerangan Ekonomi dan Sosial), Jakarta.
Mas’ud,  Abdurrahman.  2002. Menggagas  Format  Pendidikan Nondikotomik  (Humanisme  Religius  sebagai  Paradigma Pendidikan Islam). Gema Media: Yogyakarta.
Pasiak,  Taufiq.  2003. Revolusi IQ/EQ/SQ Antara Neurosains dan Al-
Quran. Mizan:Bandung.
Rosyid,  Moh.  2012. Jejak  Kesinambungan  Madrasah  Diniyah Muawanatul Muslimin Sejak 1915 Hingga 2012 di Kudus:Studi
Sejarah. Jurnal  Inferensi,  STAIN Salatiga edisi  Juli  –  Desember
2012.
-------- A  Historical  Overview  of  Madrasah  Diniyah  Mu’awanatul
Muslimin  in  Kudus  since  1915  until  2013. Paper“ The  Second
International  Symposium  on  Empowering  Madrasa  in  the Global Context.” Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan
Kemenag RI September 2013.
Syukur,  Fatah.  2004. Dinamika  Madrasah  dalam  Masyarakat Industri .  Pusat  Kajian  Pengembangan  Ilmu  Keislaman:
Semarang.
Sugiyono.  2006. Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  Research  and  Development. Alfabeta: Bandung.
Sunhaji. 2006. Aplikasi Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat di  Madin  Al-Ittihad  Pasir  Kidul,  Purwokerto  Barat,  Jateng.
Jurnal Penelitian Agama STAIN Purwokerto, Vol.7 No.1.

## KOMPARASI MOTIVASI MELANJUTKAN STUDI PADA PTAI PELAJAR MADRASAH ALIYAH DAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KABUPATEN KUDUS
Rofiq Faudy Akbar Mahasiswa Program Doktor IAIN Raden Intan Lampung rofiqfa@gmail.com

## Abstract : Comparative study of motivation to continue studies at the
Islamic  College  between  Madrasah  Aliyah  students  and  senior  high school  students has aimed  to  determine the  differences in  motivation to continue studies based on the category of school types and category of area. The research population is students of Madrasah Aliyah and students of senior high school in Kudus, with samples used were 100 people.  The  approach  used  in  this  research  is  quantitative comparative  analysis  of  independent  sample  t-test  and  analysis  of variance.  The  study  states  that  the  type  of  school  can  be  a differentiator of motivation to  continue  studies at the  Islamic  Higher Education Institutions. Through the assumption of equal variance test,