IMPLIKASI PERKAWINAN BEDA KASTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM,

## SOSIAL-BUDAYA DAN RELIGIUS DI BANJAR BRAHMANA BUKIT,

## KECAMATAN BANGLI, KABUPATEN BANGLI
ARTIKEL
OLEH:
IDA AYU MADE LESTARI DEWI
NIM 0914041035

## JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA dan KEWARGANEGARAAN FAKULTAS ILMU SOSIAL

## UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA

## IMPLIKASI PERKAWINAN BEDA KASTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM, SOSIAL-BUDAYA DAN RELIGIUS DI BANJAR BRAHMANA BUKIT, KECAMATAN BANGLI, KABUPATEN BANGLI
Oleh:
Ida Ayu Made Lestari Dewi Drs. Dewa Bagus Sanjaya,M.Si. Ratna Artha Windari, S.H.,M.H
Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: idaayulestaridewi@yahoo.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi perkawinan beda kasta menurut hukum  Hindu, faktor-faktor  yang menyebabkan terjadinya perkawinan beda kasta  di  Banjar Brahmana Bukit, dan bagaimanakah implikasi perkawinan beda kasta ditinjau dari perspektif hukum, sosial-budaya dan religius di Banjar Brahmana Bukit, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli.  Data  dalam  penelitian  ini  dikumpulkan  dengan  menggunakan  metode  yaitu  :  1) Observasi,  2)  wawancara,  3)  pencatatan  dokumen,  4)  kepustakaan.  Penelitian  ini  dilakukan pada  masyarakat  Banjar  Brahmana  Bukit,  Kecamatan  Bangli,  Kabupaten  Bangli.  Subjek penelitian  ini  adalah  1)  orang  yang  melakukan  perkawinan  beda  kasta,  2)  tokoh-tokoh masyarakat, 3) prajuru adat, 4) tokoh agama Banjar Brahmana Bukit, 5) karang taruna/ sekaa truna banjar Brahmana Bukit, 6) masyarakat setempat, yang ditentukan secara  purposive . Hasil  Penelitian  menunjukkan  bahwa  :  1).  Keberadaan  perkawinan  beda  kasta  di Banjar  Brahmana  Bukit  saat  ini  masih  eksis.  Namun  bila  dikaitkan  dengan  Hukum  Hindu sesuai  dengan  Kitab  Manawa  Dharmasastra  pada  dasarnya  disarankan  agar  sebuah perkawinan  hendaknya  dilaksanakan  antara  orang-orang  yang  memiliki  kasta  yang sama/sederajat,  karena  perkawinan  antara  wangsa  yang  berbeda  akan  mempengaruhi keturunan  atau  anak-anak  yang  akan  dilahirkan  dari  perkawinan  itu  sendiri.  2).  Masyarakat yang melakukan perkawinan beda kasta di banjar Brahmana Bukit secara umum disebabkan oleh  dua  faktor  yaitu  faktor  internal  yang  menyangkut  tentang  pribadi,  dan  perasaan seseorang  dan  faktor  eksternal  yang  dimaksud  disini  adalah  lingkungan,  dimana  baik buruknya  pengaruh  lingkungan  akan  mempengaruhi  karakter  dan  kepribadian  seseorang  3) Implikasi  perkawinan  beda  kasta  di  Banjar  Brahmana  Bukit  ditinjau  dari  perspektif  hukum pada dasarnya semua orang memiliki hak dan kewajiban serta kedudukan yang sama dimata hukum.  Akan  tetapi  secara  sosial-budaya  dan  religius  terdapat  batasan-batasan  bagi  orang- orang  yang  melakukan  perkawinan  beda  kasta,  dimana  hal  ini  sesuai  dengan dresta dan kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki oleh masyarakat setempat.
Kata-Kata Kunci : Perkawinan, Kasta, Perspektif Hukum, Sosial-Budaya dan Religius

## ABSTRACT
This study is aimed at finding out the different caste wedding existence based on the Hindu  rule,  factors  cause  occurring  the  different  caste  wedding  in  Banjar  Brahmana  Bukit, and  the  implication  of  different  caste  wedding  viewed  from  law  perspective,  social-culture and  religious  in  Banjar  Brahmana  Bukit,  Bangli  district,  Bangli  Regency.  The  data  in  this study was collected by using methods namely 1) observation, 2) interview, 3) note taking, 4) literature. This  study was  carried out  in  Banjar  Brahmana  Bukit society, Bangli district  and Bangli Regency. The subjects of this research are 1) those who married with different caste, 2)  the  society  leaders,  3)  the  sub  district  leaders,  4)  religion  leaders  in  Banjar  Brahmana Bukit, 5) Youth organization Banjar Brahmana Bukit, 6) the society itself which is based on purposively.
The result of the study showed that : 1) the existence of the different caste wedding in Banjar Brahmana Bukit is still exist. But if it is related to hindu law based on Kitab Manawa Dharmasastra so it is suggested that a wedding should be done among people who have the same caste because the wedding with different caste will influence descent or the baby birth. 2).  The  society  who  did  married  with  different  caste  in  Banjar  Brahmana  Bukit  generally caused by two factors namely  internal  factor which refers to  personal  and love feeling  and external  factor  refers  to  environment  in  which  bad  or  good  environment  will  influence  the character  and  someone  personality.  3)  the  implication  of  different  caste  wedding  in  Banjar Brahmana Bukit based on law perspective basically all people have the same right, obligation and  the  same  position  from  law  point  of  view.  But  according  to  socio-culture  and  religious there are limitations for those who get marriage with different caste in which based on dresta and tradition of society itself.
Key words : Marriage / wedding, caste, law perspective, socio-culture and religious.

## 1). PENDAHULUAN
Era globalisasi seperti  saat ini menyebabkan  berbagai  pergeseran  baik dalam  bidang  politik,  ekonomi,  maupun sosial budaya terjadi begitu cepat dan tidak ada  yang  dapat  menghindarinya.  Arus informasi dan telekomunikasi berkembang dengan  cepat  yang  dapat  menimbulkan berbagai  efek  positif  bagi  perkembangan dunia,  namun  tidak  dapat  dipungkiri  efek negatifnya  pun  tidak  kalah  banyak mempengaruhi  kehidupan  masyarakat  di dunia  termasuk  di  Bali  yang  ditandai
dengan  memudarnya  budaya  Bali  itu sendiri.  Keunikan  Bali  bisa  dilihat  lewat bagaimana orang Bali melakukan pembinaan  kekerabatan  secara  lahir  dan bathin.  Orang  Bali  begitu  taat  untuk  tetap ingat  dengan  asal  muasal  dari  mana dirinya  berasal.  Hal  inilah  kemudian melahirkan berbagai golongan di masyarakatnya  yang  kini  dikenal  dengan kasta atau wangsa .
Kasta sudah ada sejak zaman kerajaan, diferensiasi antara kaum bangsawan  dan  rakyat  jelata  juga  sudah
ada  pada  zaman  kerajaan.  Ketika  masa Pemerintahan Dalem Waturenggong  (Raja Waturenggong) di Gelgel,  datanglah seorang Brahmana dari Jawa yang menurut catatan babad memiliki kemampuan mengagumkan.  Setelah  menyelesaikan “huru-hara politik” yang terjadi dikerajaan Gelgel,  beliau  akhirnya  diangkat  dan dijadikan  sebagai  Bhagawanta  kerajaan (pendeta tertinggi di kerajaaan). Kemudian Brahmana  ini,  atas  restu  raja  menetapkan sistem  kasta.  Brahmana  adalah  keturunan Beliau  beserta  kerabatnya.  Kemudian keluarga  kerajaan  adalah  kaum  Ksatria, kaum  Waisya  adalah  para  arya  atau  para patih  raja  beserta  keluarganya.  Dan  kaum Sudra adalah para rakyat. Semenjak itulah kehidupan kasta di Bali semakin dipertegas hingga berabad-abad kemudian. Dalam  urusan  perkawinan,  kasta  sangat sering  menimbulkan  pro  dan  kontra bahkan  kadang  menjadi  masalah.  Sama seperti  perkawinan  beda  agama,  di  Bali perkawinana  beda  kasta  juga  biasanya dihindari.
Kabupaten  Bangli  yang  merupakan salah  satu  kabupaten  yang  ada  di  Bali memiliki  sebuah  desa  yang  bernama  desa Cempaga.  Dalam  desa  ini  terdiri  dari delapan  banjar  adat  yang  salah  satunya adalah  Banjar  Brahmana  Bukit.  Sebagai sebuah komunitas sosial masyarakat Banjar  Brahmana  Bukit  bisa  dikatakan masyarakat modern mengingat letak
geografisnya  yang  berada  di  pintu  masuk kota  Bangli.  Secara  empiris  kehidupan masyarakat  Banjar  Brahmana  Bukit  tidak jauh berbeda dengan masyarakat Bali pada umumnya.  Hanya  saja  lingkungan  banjar ini  memiliki  karakteristik  tersendiri  jika dibandingkan  dengan  masyarakat  dari banjar  lain  khususnya  yang  ada  di  desa Cempaga,  Bangli.  Karakteristik  yang dimaksud disini bisa dilihat dari masyarakatnya  yang  hanya  terdiri  dari wangsa Brahmana saja, sehingga lingkungan tersebut bernama Banjar Brahmana Bukit.
Berbicara  masalah  perkawinan,  sejak zaman  dahulu  telah  menjadi  tradisi  bagi masyarakat  setempat  bahwa  seorang Ida bagus harus  menikah  dengan  seorang Ida ayu . Hal ini bertujuan untuk mempertahankan  garis  keturunan,  wangsa atau kulit dari  seorang  Brahmana.  Pada awalnya  masyarakat  setempat  sangat menghormati  tradisi  tersebut,  namun beberapa  tahun  belakangan  ini  di  Banjar Brahmana  Bukit  sering  terjadi  kasus perkawinan beda kasta baik yang dilakukan  oleh  kaum  pria  maupun  wanita. Banyaknya  kasus  perkawinan  beda  kasta tersebut  tentu  memiliki  dampak  atau implikasi bagi yang bersangkutan, keluarga,  maupun  masyarakat  setempat. Dampak  tersebut  dapat  dilihat  dari  segi kehidupan  sosial-budaya  maupun  religius yang  akan  sangat  berbeda  bagi  seseorang
antara  sebelum  melakukan  perkawinan beda  kasta  dengan  setelah  melakukan perkawinan tersebut.
Berdasarkan  uraian  diatas  penulis tertarik  untuk  melakukan  penelitian  di Banjar  Brahmana  Bukit,  Bangli  untuk mengetahui bagaimana eksistensi perkawinan  beda  kasta  menurut  hukum Hindu, faktor-faktor apakah yang menyebabkan  terjadinya  perkawinan  beda kasta  di  Banjar  Brahmana  Bukit,  Bangli dan  bagaimanakah  implikasi  perkawinan beda  kasta  ditinjau  dari perspektif  hukum, sosial-budaya dan religius.

## 2). METODE PENELITIAN
Istilah  metodelogi  berasal  dari  bahasa Yunani  yaitu  dari  kata  “Methodos”  yang berarti jalan dan “logos” yang berarti ilmu (Soekanto,  1987  :  5  )  Dengan  demikian yang  dimaksud  dengan  metode  adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui, mempelajari dan memecahkan suatu masalah dengan menggunakan langkah-langkah secara sistematis. Rancangan penelitian ini menggunakan rancangan deskriptif kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus etnografi,  dimana  pengumpulan  data dilakukan secara sistematik mengenai cara hidup  serta  berbagai  kegiatan  sosial    dan berbagai  benda  kebudayaan  dari  suatu masyarakat  yang  berdasarkan  keterangan
tersebut dibuat deskripsi mengenai kebudayaan masyarakat (Suparlan, 1983:41  dalam  Burhan  Bungin,  2006:82). Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kasus yaitu  penelitian  yang  dilakukan  secara mendalam  dan  intensif,  terinci  terhadap suatu  organisasi  lembaga  atau  gejala tertentu  (Arikunto,  1998  :  131).  Lebih lanjut  Arikunto  menyebutkan  bahwa ditinjau  dari  wilayahnya  maka  penelitian kasus  hanya  meliputi  daerah  atau  subjek yang sangat sempit, tetapi secara mendalam.  Metode  pengumpulan  data pada  penelitian  ini  dilakukan  dengan beberapa metode yaitu: observasi, wawancara,  pencatatan  dokumen,  dan kepustakaan. Adapun metode yang digunakan dalam menganalis data berdasarkan  kwalitas  dari  masalah  yang dibahas adalah “Metode Deskriptif Kualitatif”  yaitu  teknik  analisis  data dimana  data-data  yang  diperoleh  akan disusun  secara  sistematis  dan  selektif sehingga  memperoleh  suatu  kesimpulan umum.  Tujuan  dari  metode  ini  adalah membuat  pencandraan  secara  sistematis faktual  dan  akurat  mengenai  fakta-fakta dari suatu peristiwa atau gejala tertentu.

## 3). HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Hasil Penelitian

## 3.1.1 Eksistensi Perkawinan Beda Kasta Menurut Hukum Hindu
Perkawinan atau wiwaha dalam
Agama Hindu adalah yadnya dan perbuatan  dharma  karena  Tuhan  telah bersabda  dalam Manava  dharmasastra IX. 96 sebagai berikut:
Prnja  nartha  striyah  srstah samtarnartham ca manavah .
Tasmat  sadahrano  dharmah crutam patnya sahaditah.
Terjemahannya: Untuk  menjadi  Ibu,  wanita  diciptakan dan  untuk  menjadi  ayah,  laki-laki  itu diciptakan. Upacara keagamaan karena itu ditetapkan  di  dalam  Veda  untuk  dilakukan oleh  suami  dengan  istrinya (Pudja  dan Sudharta, 2002: 551).
Wiwaha (pernikahan) merupakan momentum  awal  dari Grahasta  Ashram yaitu  tahapan  kehidupan  berumah  tangga, tugas  pokoknya  menurut  lontar  Agastya Parwa adalah mewujudkan suatu kehidupan  yang  disebut  “ Yatha  sakti Kayika  Dharma “  yang  artinya  dengan kemampuan sendiri melaksanakan Dharma.  Berdasarkan  hal  tersebut,  sebuah perkawinan  dianjurkan  atau  diharapkan terjadi  antara  dua  orang  yang    sederajat, karena  hal  ini  akan  membawa  dampak pada  martabat  serta  kedudukan  keluarga. Hal ini sesuai dengan Manawa
Dharmasastra  III,  sloka    15    yang berbunyi:
Hinajati striyam mohad udwa hanto dwijatayah kulanyewa nayantyacu sasamtanani cudratam terjemahannya :
Orang dwijati yang karena kebodohannya kawin dengan wanita sudra akan cepat menjatuhkan martabat keluarga dan anak-anak mereka ketingkat sudra.
Berkaitan dengan eksistensi perkawinan  beda  kasta  yang  terjadi  di Banjar  Brahmana  Bukit,  perkawinan  yang ideal  yang  dikehendaki  oleh  keluarga  dan masyarakat  khusunya  Banjar  Brahmana Bukit semestinya dilakukan dengan orang- orang yang memiliki kasta yang sama. Hal ini bertujuan untuk  mempertahankan  garis keturunan  dan  tradisi  yang  sudah  berjalan turun-temurun  serta dresta yang  diyakini masyarakat  setempat,  jadi  bukan  semata- mata  karena  fanatisme  terhadap  kasta. Akan  tetapi  terlepas  dari  itu  semua,  tidak dapat  dipungkiri  bahwa  nasib  dan  jodoh seseorang  sudah  ditentukan  oleh  yang Maha  Kuasa.  Sebagai  manusia  kita  hanya mampu  berusaha  dan  pada  akhirnya Tuhan-lah  yang  memutuskan  jalan  hidup seseorang.  Berdasarkan  hal  itu,  di  Banjar Brahmana  Bukit  walaupun  para  orang  tua dan Pengelingsir  Gria telah  banyak memberikan nasehat-nasehat yang berkaitan dengan dampak yang
ditimbulkan  dari  perkawinan  beda  kasta akan tetapi perkawinan beda kasta tersebut masih  eksis  hingga  saat  ini  baik  yang dilakukan oleh kaum pria maupun wanita.

## 3.1.2 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Beda Kasta
Berdasarkan hasil wawancara  yang peneliti lakukan dengan tokoh masyarakat, prajuru  adat,  sekaa  truna  maupun  orang- orang  yang  melakukan  perkawinan  beda kasta  maka  secara  umum  faktor-faktor penyebab  terjadinya  perkawinan  beda kasta yaitu:

## 1. Faktor internal
Faktor  internal  yang  dimaksud  dalam hal  ini  adalah  menyangkut  tentang perasaan  dan  pribadi  seseorang.  Berkaitan dengan perasaan, seseorang yang mempunyai  rasa  cinta  yang  sangat berlebihan  terhadap  oarang  lain  terkadang menjadikan orang tersebut rela melakukan apa  saja  demi  bisa  bersama  dengan  orang yang  dicintainya  termasuk  dalam  hal  ini dengan melakukan perkawinan beda kasta. Selain  hal  tersebut  kurangnya  perhatian orang  tua  juga  dapat  memicu  terjadinya perkawinan  beda  kasta  tersebut.  Dimana orang  tua  yang  terlalu  sibuk  dengan pekerjaannya  terkadang  tidak  mempunyai waktu  yang  cukup  untuk  mengawasi pergaulan anak-anaknya.
2. Faktor eksternal
Faktor eksternal yang dimaksud disini adalah faktor lingkungan. Dimana pengaruh  lingkungan  memegang  peranan yang  sangat  penting  dalam  pembentukan karakter, kepribadian, cara berfikir maupun  pandangan  seseorang  mengenai kasta.  Apabila  dalam  lingkungan  tersebut memiliki ikatan kekerabatan
(komonalistik) yang erat maka kemungkinan untuk terjadinya perkawinan beda  kasta  tersebut  akan  dapat  dicegah atau diminimalisir karena sistem kekerabatan tersebut dijiwai oleh adat Bali yang mengenal adanya ketunggalan merajan atau kawitan sehingga  akan  sulit menerima atau mentolerir bentuk perkawinan  beda  kasta.  Akan  tetapi sebaliknya  apabila  lingkungan  disekitar tempat  tinggal  seseorang  sudah  dipenuhi dengan  gaya  hidup  materialisme  yang sudah  terbawa  arus  perubahan  zaman maka  orang  tersebut  akan  jauh  dari  asas komunalistik  dan  menjadi  acuh  tak  acuh terhadap  keberadaan  budaya  ataupun tradisinya  dan  mereka  cenderung  ingin hidup  bebas  tanpa  harus  terikat  pada kerabat atau kastanya. Namun sesungguhnya  hal  ini  kembali  lagi  pada pribadi dari masing-masing orang. Terkadang  tingkat  fanatisme  yang  tinggi dari orang tua membuat anak merasa tidak nyaman dan tertekan, sehingga membuatnya  ingin  melakukan  perlawanan terhadap  kekangan  dari  orang  tuanya.
Demikian pula sebaliknya pada anak-anak yang  diberikan  kebebasan  oleh  orang tuanya (tidak terlalu dikekang) tidak jarang hal ini akan memicu semangat anak untuk melakukan  sesuatu  yang  bisa  membuat orang tuanya merasa bangga.
Terlepas dari hal tersebut, tidak jarang faktor ekonomi  menjadi salah satu pemicu terjadinya  perkawinan  beda  kasta.  Tidak dapat  dipungkiri  bahwa  dengan  tingkat ekonomi yang tinggi akan membuat status sosial  seseorang  menjadi  terhormat  dan disegani oleh orang lain. Untuk mewujudkan hal tersebut mereka terkadang  rela  melakukan  apapun  demi mencapai  ambisinya  termasuk  dalam  hal ini  rela  mengorbankan  kastanya  demi meraih  sesuatu  yang  dianggap  lebih penting  dan  berharga  dari  pada  kastanya sendiri.
3.1.3  Implikasi  Perkawinan  Beda  Kasta
Ditinjau dari Perspektif Hukum, Sosial- Budaya dan Religius
1. Implikasi  Perkawinan  Beda  Kasta ditinjau dari Perspektif Hukum Menurut Undang-Undang
Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dijelaskan pengertian  perkawinan  yang  berbunyi: “ Perkawinan  ialah  ikatan  lahir  bathin antara  seorang  pria  dengan  seorang wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Sedangkan sahnya perkawinan sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu:
a. Dalam pasal 6 disebutkan perkawinan  harus  ada  persetujuan  dari kedua  calon  mempelai  dan  mendapatkan izin kedua orang tua.
b. Menurut pasal 7 ayat 1, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai  umur 19 ( sembilan belas )  tahun  dan  pihak  wanita  sudah  mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
c. Selain itu persayaratan administrasi untuk  catatan  sipil  yang  perlu  disiapkan oleh  calon  pengantin,  antara  lain:  surat keterangan  untuk  nikah,  surat  keterangan asal  usul,  surat  keterangan  tentang  orang tua,  akta  kelahiran,  surat  keterangan kelakuan baik, surat keterangan dokter, pas foto  bersama  4  x  6,  surat  keterangan domisili,  surat  keterangan  belum  pernah kawin,  foto  copy  KTP,  foto  copy  Kartu Keluarga dan surat ijin orang tua.
Berdasarkan  hal  tersebut  menurut hukum nasional  tidak ada ketentuan  yang secara  tegas  tertulis  mengenai  larangan maupun  dampak    perkawinan  beda  kasta. Jadi selama perkawinan tersebut memenuhi  syarat  yang  tercantum  dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974, secara perkawinan  tersebut  dapat  dikatakan  sah. Begitu  pula  di  Banjar  Brahmana  Bukit,
secara hukum memang mempunyai kedudukan  dan  perlakuan  yang  sama dihadapan hukum, akan tetapi pada hal-hal tertentu  yang  berkaitan  dengan  tradisi  ada batas-batas  tertentu  yang  memang  tidak bisa  dilakukan  oleh  orang  diluar  kasta brahmana karena oleh masyarakat setempat  hal  itu  dianggap  sebagai  sebuah keyakinan  (dresta)  yang  telah  diwariskan secara  turun-temurun  dan  masyarakat masih  sangat  meyakini  serta  menghormati hal tersebut.
2. Implikasi  Perkawinan  Beda  Kasta ditinjau dari Perspektif Sosial-Budaya
Hubungan sosial sehari-hari seorang wanita  yang sudah turun kastanya tidak  bisa  sebebas  seperti  dulu  dalam berhubungan  dengan  keluarganya.  Hal  ini sesuai  dengan  penuturan Ida  Bagus  Putu Darma  Suja selaku  kepala  lingkungan Banjar Brahmana Bukit, yang mengatakan bahwa  dampak  sosial  sebagai  akibat  dari adanya perkawinan beda kasta bisa dilihat dari  tata  bahasa  yang  digunakan  serta perlakuan  yang  berbeda  bagi  seseorang yang  melakukan  perkawinan  beda  kasta. Misalnya  pada  saat  seorang  wanita  yang sudah turun dari kastanya (nyerod) pulang kerumah  asalnya  harus  menggunakan bahasa halus ( sor singgih ) dalam berbicara dengan  orang  tua,  saudara  maupun kerabatnya. Namun sebaliknya jika seorang  wanita  dari  kasta  lebih  rendah
menikah  dengan  pria  yang  berkasta  lebih tinggi  apabila  pulang  kerumah  asalnya maka  akan  diperlakukan  istimewa  oleh keluarganya dan dia tidak dipanggil sesuai dengan  namanya  yang  dulu  melainkan dipanggil jero .
Sedangkan  ditinjau  dari  perspektif budaya, pada masyarakat Banjar Brahmana  Bukit  memiliki  budaya  atau tradisi  yang  disebut parid-keparid dan sembah kesembah . Tradisi ini pada intinya menunjukkan rasa kebersamaan dan ikatan kekeluargaan    yang  erat  antara  orang- orang  yang  berkasta  brahmana.  Bagi seorang  wanita  yang  turun  dari  kastanya tidak  diupacarai  dirumahnya  dan  sudah diserahkan  kepada  pihak  pria  sehingga hanya  diupacarai  ditempat  mempelai  pria saja.  Sedangkan  bagi  wanita  dari  kasta yang  lebih  rendah    yang  menikah  dengan pria dari kasta yang lebih tinggi, pada saat metataban biasanya dibuatkan banten yang berbeda  yang  diletakkan  lebih  rendah  dari tempat  suaminya.  Hal  ini  disebabkan karena tataban dari  yang  wanita  tidak boleh dimakan (diparid) oleh keluarga pria dan  biasanya tataban tersebut  diberikan kepada  keluarga  wanita.  Demikian  juga halnya  dengan  tradisi sembah-kesembah , dimana  seorang  wanita  yang  berasal  dari kasta  lebih  rendah  tidak  boleh  disembah oleh  keluarga  suaminya,  biasanya  mereka hanya  disembah  oleh  keluarga  asalnya. Hal  ini merupakan sebuah kebiasaan  yang
masih  sangat  melekat  dan  berlangsung turun-temurun di dalam masyarakat sehingga  apabila  ada  yang  berusaha melanggar  maka  akan  berdampak  pada hubungan  sosial  mereka  yang  akan menjadi terganggu.

## 3. Implikasi Perkawinan Beda Kasta ditinjau dari Perspektif Religius
Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti dengan Pengelingsir Gria , dalam pelaksanaan  yadnya  di  atas,  jika  dikaitkan dengan perkawinan beda kasta yang terjadi di  Banjar  Brahmana  Bukit,  Bangli  maka dalam  setiap  upacara  yadnya  terdapat aturan atau tradisi yang tidak semua orang dapat  diperlakukan  sama.  Misalnya  saja dalam  setiap  upacara piodalan di  Pura Gria Sakti Bukit Bangli, seorang rabi atau seorang  istri  yang  berasal  dari  kasta  lebih rendah  memiliki  batasan-batasan  tertentu yang  tidak  boleh  dilakukan.  Hal  ini  bisa dilihat  pada  saat ngayah di  Pura  seorang rabi tidak diperkenankan membuat  banten catur, selain  itu  untuk banten yang  lain seorang rabi diperbolehkan  ikut  membuat namun tidak diperbolehkan untuk menaikkan (ngunggahang)  banten  ke pelinggih ,  serta  seorang rabi tidak diperkenankan untuk ikut meketis . Hal ini dilakukan bukan semata-mata hanya karena  perbedaan  kasta  saja  melainkan keyakinan  masyarakat  setempat  yang
meyakini  bahwa  di  Pura  tersebut  adalah tempat pemuspaan Ida  Pedanda sehingga memang tidak semua orang boleh melakukan  sesuatu  yang  berkaitan  dengan tempat  suci  tersebut.  Oleh  karena  itu sampai  saat  inipun  keyakinan  tersebut tetap dipertahankan dan dihormati bersama baik  oleh  masyarakat  setempat  maupun para rabi tanpa  adanya  rasa  tersisihkan (kecemburuan)  karena  semua  itu  adalah dresta yang  sudah  menjadi  kepercayaan masyarakat setempat.
Kemudian  dalam  hal  upacara  Pitra Yadnya    tampak  pula  perlakuan  yang berbeda  pada  seorang rabi, dimana  pada saat rabi itu    meninggal  dia  masyarakat setempat boleh mengambil serta memandikan  mayatnya  tapi  tidak  boleh “ negen” (memikul)  mayatnya.  Begitupun sarana  upacara  seperti  banten  yang digunakan  pada  saat  upacara Ngaben , masyarakat  boleh  membuatkan  banten tetapi  tidak  boleh  “ nyuun”(meletakkan  di atas  kepala) sehingga  biasanya  sarana  ini akan dibawa oleh keluarga wanita. Hal ini pun sebagai sebuah tradisi diyakini bahwa jika  mayatnya ditegen dan  bantennya disuwun maka Sang Hyang Atma yang ada pada  orang  yang  meninggal  itu  akan mengalami  “ kepanesan”. Oleh  karena itulah  demi  kebaikan  masyarakat  dan ketenangan  orang  yang  sudah  meninggal maka  hal  semacam  ini  masih  tetap dipertahankan hingga saat ini.

## 3.2 Pembahasan
Pada dasarnya dalam masyarakat adat yang  masih  kuat  prinsip  komunalistiknya, perkawinan yang dihendaki adalah perkawinan  antara  orang-orang  yang berdasarkan ikatan keturunan atau berdasarkan wangsa yang sama. Berdasarkan hal tersebut tampaknya membenarkan pendapat dari Hilman Hadikusuma,  yang  menyatakan  bahwa  di kalangan masyarakat adat yang masih kuat prinsip  kekerabatannya  berdasarkan  pada ikatan keturunan (magis) maka perkawinan  merupakan  suatu  nilai  untuk meneruskan  keturunan,  mempertahankan silsilah  dan  kedudukan  sosial  yang bersangkutan.  Berdasarkan  hal  tersebut tampaknya  masyarakat  Banjar  Brahmana Bukit  masih  memiliki  upaya-upaya  untuk mempertahankan  dan  melestarikan  adat- istiadatnya terutama dalam hal mempertahankan silsilah dan garis keturunan,  sarana  adat  dan  agama  serta kebiasaan-kebiasaan ( dresta ) yang merupakan  warisan  dari  nenek  moyang terutama yang bersifat sakral dan memiliki nilai  atau  unsur  kearifan  lokal  yang  sudah sepantasnya untuk dilestarikan.
Menurut masyarakat Banjar Brahmana Bukit  perkawinan  adalah  sesuatu  yang berkaitan dengan hubungan lahir dan batin (sekala  dan  niskala). Dilatar  belakangi oleh  sejarah  yang  menyebutkan  bahwa
masyarakat Banjar Brahmana Bukit adalah masyarakat  khusus  bagi  kaum  brahmana, menjadikan  masyarakat  ini  memiliki tingkat  kekerabatan  yang  tinggi,  oleh karena  itu  sebisa  mungkin  diusahakan perkawinan  harus  dilaksanakan  dengan sesama  kaum  brahmana.  Hal  ini  sesuai dengan  pernyataan  yang  terdapat  dalam buku  yang  berjudul  “Brahmana  dan Hukum-Hukumnya”  karangan  Ida  Bagus Wyasa  Putra  yang  menyebutkan  bahwa keinginan untuk menjadi brahmana adalah keinginan  yang  luhur.  Kini  banyak  orang ingin  menjadi  brahmana,  namun  sayang tidak  diusahakan  secara  benar.  Banyak diantara mereka mengusahakannya dengan cara  yang  salah,  termasuk  menghujat orang yang lahir sebagai wangsa brahmana,  bahkan  menghujat  leluhur wangsa  tersebut,  yang  bahkan  pernah menjadi purohita atau Bhagawanta (pendeta tertinggi istana), memberi tuntunan  tentang  jalan  kelahiran  dan kematian, bagi leluhur dan kerabat-kerabat mereka.
Banyak  faktor  yang  kerap  kali menjadi alasan terjadinya perkawinan beda kasta itu. Diantaranya ada yang dilatarbelakangi  oleh  pribadi  sesorang maupun  perasaan  yang  dimiliki  oleh seseorang  seperti  perasaan  cinta  yang seringkali  membutakan  mata  seseorang sehingga  demi  perasaan  itu  mereka  rela melakukan  apapun  asal  bisa  bersama
dengan  orang  yang  dicintai.  Selain  itu faktor  yang  tidak  kalah  penting  adalah faktor  lingkungan.  Dimana  lingkungan memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan  karakter  serta  kepribadian seseorang.  Lingkungan  yang  baik  akan memberi  pengaruh  yang  positif  terhadap pembentukan  kepribadian  dan  begitu  pula sebaliknya.  Berdasarkan  analisis  tersebut tampaknya  membenarkan  pendapat  dari Kartini Kartono (2006, 59) yang mengatakan bahwa baik buruknya struktur keluarga dan masyarakat akan memberikan  pengaruh  baik  atau  buruknya pertumbuhan  kepribadian  anak.  Selain  itu tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  kehidupan ekonomi dapat memicu terjadinya perkawinan  beda  kasta.  Dimana  di  jaman seperti  sekarang  ini  tidak  ada  satu  orang pun  yang  mau  hidup  susah,  semua  ingin hidup  dengan  berkecukupan  sehingga terkadang ada orang yang rela melepaskan kastanya  hanya  demi  meraih  materi  yang sesungguhnya hanya bersifat sementara
Dalam  masyarakat  Banjar  Brahmana Bukit,  perkawinan  beda  kasta  akan membawa  implikasi  bukan  hanya  bagi yang  bersangkutan  tetapi  juga  bagi keluarganya  yang  dapat  dilihat  dari perspektif  hukum,  sosial-budaya  maupun religius.  Secara  hukum  memang  tidak  ada peraturan tertulis yang mengatur mengenai dampak perkawinan beda kasta. Demikian pula  di  Banjar  Brahmana  Bukit  dengan
berpedoman  pada  Undang-Undang  Dasar 1945  dan  Pancasila  mengenai  kedudukan orang  yang  melakukan  perkawinan  beda kasta  tetap  mendapatkan  perlakuan  yang sama  di  depan  hukum  baik  itu  mengenai hak  maupun  kewajiban  sebagai  seorang warga  negara.  Akan  tetapi  dilihat  dari sudut  pandang  sosial-budaya  dan  religius tentu  ada  perbedaan  perlakuan  terhadap orang  yang  menikah  beda  kasta  tersebut, dimana  perlakuan  yang  berbeda  itu  bukan semata-mata  hanya  karena  pertimbangan kasta  melainkan  karena  kepercayaan (dresta) masyarakat  setempat  yang  telah berlangsung  secara  turun-temurun  dan hingga  kini  masih  sangat  dihormati  dan diyakini oleh masyarakat setempat. Hal ini sesuai  dengan  pernyataan  bahwa  untuk masyarakat  Bali  yang  rata-rata  tingkat religiusnya  masih  relatif  tinggi,  maka upaya penyelesaian masalah-masalah adat, termasuk di dalamnya masalah perkawinan harus  dikaitkan  dengan  nilai-nilai  dasar agama  serta  adat  yang  diyakini  oleh masyarakat  itu  sendiri  (Pitana,  1994) dalam Putri Ariani 2009:70).

## 4). PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas, maka  dapat  ditarik  beberapa  simpulan yaitu  Eksistensi  perkawinan  menurut hukum Hindu pada dasarnya menurut kitab Manawa Dharmasastra perkawinan
idealnya  dilakukan  oleh  orang-orang  yang berasal  dari  kasta  yang  sama,  hal  ini disebabkan karena perkawinan akan mempengaruhi  kedudukan  dari  anak-anak yang akan dilahirkan nantinya. Akan tetapi bila  dikaitkan  dengan  perkawinan  beda kasta  yang  terjadi  di  Banjar  Brahmana Bukit,  hingga  saat  ini  perkawinan  beda kasta  tersebut  masih  eksis,  dimana berdasarkan  data  yang  diperoleh  terdapat enam  pasang  orang  yang  melakukan perkawinan beda kasta baik yang dilakukan  oleh  pria  maupun  wanita. Adapun  faktor-faktor  yang  menyebabkan terjadinya  perkawinan  beda  kasta  dapat ditinjau  dari  dua  faktor  yaitu  faktor internal berkaitan dengan perasaan
seseorang yang dipengaruhi oleh rasa cinta yang sangat berlebihan terhadap orang lain terkadang  menjadikan  orang    tersebut  rela melakukan  apa  saja  demi  bisa  bersama dengan  orang  yang  dicintainya  termasuk dalam hal ini dengan melakukan perkawinan  beda  kasta.  Sedangkan  faktor eksternal  yang  dimaksud  disini  adalah faktor  lingkungan.  Dimana  pengaruh lingkungan  memegang  peranan  yang sangat penting dalam pembentukan karakter, kepribadian, cara berfikir maupun  pandangan  seseorang  mengenai kasta.  Terlepas  dari  hal  tersebut,  tidak jarang faktor ekonomi  menjadi  salah satu pemicu  terjadinya  perkawinan  beda  kasta. Adapun implikasi atau dampak yang dapat
ditimbulkan  dari  adanya  perkawinan  beda kasta  ini  tentu  akan  berdampak  bukan hanya  pada  yang  melakukan  perkawinan melainkan  pada  keluarga  dan  kerabatnya. Dampak ini dapat dilihat dari segi hukum, sosial-budaya  dan  religius.  Dimana  secara hukum memang tidak terdapat aturan yang tertulis  mengenai  dampak  atau  larangan perkawinan  beda  kasta,  akan  tetapi  dilihat dari sosial-budaya dan religius perkawinan beda  kasta  mempunyai  dampak  yang cukup  serius  karena  hal  ini  berhubungan dengan keyakinan dan kebiasaan- kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto. 1998. Prosedur penelitian suatu pendekatan  praktek .        Yogyakarta  : Rineka  Cipta
Bungin Burhan. 2003. Metodelogi Penelitian  Kualitatif. Jakarta  :  PT  Raja Grafindo
Hadikusuma, Hilman. 1995. Hukum Perkawinan  Adat .  Bandung.  PT.  Citra Aditya Bakti.
Kartini  Kartono.  2006. Patologi  Sosial  2 Kenakan  Remaja .  Jakarta  :  PT  Raja Grafindo
Pudja,  Gd  dan  Tjokorda  Rai  Sudharta. 2002. Manawa  Dharmasastra .  Jakarta  : Felita Nursatama Lestari
Putri  Ariani,  Desak  Putu.  2009. Sanksi Adat  Terhadap  Pelanggaran  Perkawinan
(Studi  Kasus  Perkawinan  Sedarah  pada
Masyarakat Desa Bayung Gede, Kecamatan  Kintamani,  Kabupaten  Bangli
) Skripsi : Universitas Pendidikan Ganesha.
Soerjono Soekanto, Suleman Tanek.
1987. Hukum Adat Indonesia, Yogyakarta :
Liberty
Putra,  I.B.Wyasa,  2000, Brahmana  dan Hukum-Hukumnya, Denpasar:  Yayasan Dharmopadesa