## ASPEK PENILAIAN DALAM TRANSAKSI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
Ferry Irawan 1 Politeknik Keuangan Negara STAN ferry.irawan@pknstan.ac.id
Ferdy Subaga Benu 2 Direktorat Jenderal Pajak ferdisubaga@gmail.com

## ABSTRACT
This research aims to analyze the implementation of the appraisal in the transaction of transferring rights to land and/or buildings at the Ciawi Small Tax Office (STO) and identify the constraints that arise in the field during the appraisal process. This study uses a descriptive qualitative approach in order to capture the process of valuation. The results showed that implementation of the  appraisal  in the transaction  of transferring rights to land and/or buildings at the Ciawi Small Tax Office (STO) is carried out in six steps. These steps are: (1) identification of the problem, (2) data collection, (3) data analysis, (4) application of the approaches to value, (5) final opinion of value, and (6) report of defined value.
Keywords: Property Valuation, Transfer of Rights to Land and or Building, Valuation

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pelaksanaan  penilaian  dalam  transaksi  pengalihan  hak  atas tanah dan/atau bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi serta mengidentifikasi kendala yang muncul  di  lapangan  atas  proses  penilaian  tersebut.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa proses pelaksanaan penilaian dalam transaksi pengalihan hak  atas  tanah  dan/atau  bangunan  di  KPP  Pratama  Ciawi  dilakukan  dengan  enam  langkah.  Langkah- langkah tersebut adalah: (1) identifikasi masalah, (2) pengumpulan data, (3) analisis data, (4) penerapan pendekatan penilaian, (5) simpulan nilai, dan (6) pelaporan penilaian.
Kata Kunci: Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, Penilaian, Penilaian Properti
Klasifikasi JEL: D46, E37
Aspek Penilaian dalam Transaksi Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Ferry Irawan 1 , Ferdy Subaga Benu 2

## PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah
Pertumbuhan  penduduk  di  Indonesia selama dasawarsa terakhir ini mengalami kenaikan yang cukup pesat. Pesatnya laju pertumbuhan penduduk ini hampir terasa di  semua  kota/kabupaten  di  Indonesia (Siahaan,  2004),  termasuk di  Kabupaten Bogor.  Pada  tahun  2015  sampai  dengan 2019,  laju  pertumbuhan  penduduk  di Kabupaten  Bogor  mengalami  kenaikan yang  cukup  signifikan  (Badan  Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor, 2020). Bahkan,  hanya  dalam  5  tahun  (2015- 2019),    laju  pertumbuhan  penduduk  di Kabupaten Bogor mencapai 9,26%.
Grafik 1 Jumlah Penduduk Kabupaten Bogor Sumber: BPS Kabupaten Bogor (2020)
Pertumbuhan  penduduk  yang  besar dari  tahun  ke  tahun  ini  memerlukan tambahan  investasi  dan  sarana  untuk mendukung  kesejahteraan  rakyat  seperti sarana pendidikan, kesehatan, perekonomian,  dan  lain  sebagai  lainnya. Perkembangan jumlah penduduk ini juga mengakibatkan kebutuhan akan perumahan  dan  permukiman  semakin tinggi (Prastiwi & Utomo, 2013). Hal ini
disebabkan  oleh  adanya  pertumbuhan jumlah  penduduk  yang cukup  signifikan yang disertai laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat (Fahirah, 2011).
Kebutuhan  rumah  tinggal  yang  semakin tinggi  ini  tentu  berdampak  pada peningkatan  aktivitas  bisnis  terkait properti tanah, rumah dan bangunan.
Berdasarkan laporan Bank Indonesia (2019), indeks harga properti residensial di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi  (Jabodetabek)    mengalami  tren yang  positif  sejak  tahun  2016  sampai dengan tahun 2019.
Grafik 2 Indeks Harga Properti Residensial Sumber: Diolah dari Bank Indonesia (2020)
Adanya  beban  pajak  yang  harus ditanggung oleh wajib pajak menyebabkan  sebagian  wajib  pajak melakukan penghindaran atau pengurangan pajak. Wajib pajak
cenderung  untuk  mengurangi  jumlah pembayaran  pajak,  baik  secara  legal maupun  ilegal  (Budiarto,  2018).  Hal  ini dapat terjadi karena kebutuhan yang lebih meningkat atau karena kesulitan keuangan  maka  menimbulkan  tindakan untuk  pengalihan  (penjualan)  hak  atas tanah  dan/atau    bangunannya  kepada pihak lain dengan 5.459.66 8 5.587.39 0 5.715.00 9 5.840.90 7 5.965.41 0 5.200.000 5.300.000 5.400.000 5.500.000 5.600.000 5.700.000 5.800.000 5.900.000 6.000.000 6.100.000 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah  Penduduk di Kabupaten  Bogor 206,07 210,20 219,01 222,84 Q1 2016 Q1 2017 Q1 2018 Q1 2019 I NDE K S   HA RG A  P RO PE RT I
R ES IDE N SI A L  DI   JA B ODET A BE K
menghindari/mengurangi pembayaran pajak (Handayani, 2009).
Iswara,  Nahak,  dan  Mahendrawati
(2019) menyebutkan bahwa indikasi nilai jual beli yang tidak sesuai dengan harga pasar  tersebut  sering  ditemukan  dalam proses penelitian material bukti
pemenuhan  kewajiban  penyetoran  pajak penghasilan  atas  penghasilan  dari pengalihan  hak  atas  tanah  dan/atau bangunan.  Penilaian  dapat  dilakukan menguji kewajaran dari transaksi tersebut (Prasetyo,  2018).  Salah  satu  contohnya yaitu  penilaian  terhadap  transaksi  jual beli/pengalihan  hak  atas  tanah  dan bangunan.  Berdasarkan  Surat  Edaran Direktorat  Jenderal  Pajak  nomor  SE- 54/PJ/2016  tentang  Petunjuk  Teknis Penilaian  Properti,  Penilaian Bisnis,  dan Penilaian  Aset  tak  Berwujud  untuk Tujuan  Perpajakan  (selanjutnya  disebut SE-54/PJ/2016),  pemerintah  melalui Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan  penilaian  untuk  menguji kewajaran nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau  bangunan.  Hal  ini  diperkuat dengan terbitnya Surat Edaran Direktorat Jenderal  Pajak  nomor  SE/05/PJ/2020 tentang  Prosedur  Pelaksanaan  Penilaian untuk  Tujuan  Perpajakan  (selanjutnya disebut SE/05/PJ/2020), yang menyatakan  bahwa  Direktorat  Jenderal
Pajak  dapat  melakukan  penilaian  dalam hal  terdapat  data-data  lainnya  yang mengindikasikan  adanya  ketidakwajaran nilai  transaksi  pengalihan  atas  tanah dan/atau bangunan.

## 1.2 Reviu Pustaka Terakhir
Nilai  adalah  suatu  opini  dari keuntungan  ekonomi  atas  suatu  benda, atau  harga  yang  paling  mungkin dibayarkan  untuk  suatu  aset  dalam pertukaran, sehingga nilai bukan
merupakan  fakta  (KP  SPI  dan  MAPPI, 2018).  Nilai  juga  dapat  didefinisikan sebagai  makna  atau  arti (worth) sesuatu barang  (Harjanto  &  Hidayati,  2014). Sehingga pendapat Harjanto dan Hidayati (2014)  sesuai  dengan  pendapat    Sujono (2012) yang mengemukakan bahwa nilai adalah  kekuatan/daya  tukar  suatu  benda terhadap  benda  lain  yang  dapat diwujudkan  dalam  bentuk  uang.  Istilah “nilai” ini biasanya menyatu dalam istilah yang  lebih  spesifik,  seperti  nilai  pasar ( market value), nilai investasi ( invesment value ),  nilai  wajar  ( fair  value) ,  dan sebagainya (Sujono, 2012).
Selain  nilai,  perlu  juga  diketahui definisi dari harga ( price ) dan biaya ( cost ) sehingga  dapat  diketahui  perbedaan  dari ketiga  unsur  tersebut.  Masalah  dapat timbul  pada  kata-kata  yang  biasa digunakan  sehari-hari  dalam  Bahasa Indonesia namun memiliki arti yang unik dalam  disiplin  ilmu  penilaian.  Harga, biaya, dan nilai adalah suatu istilah yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu seringkali terjadi salah  penafsiran  terhadap  ketiga  istilah tersebut.  Untuk  lebih  rincinya,  KP  SPI dan MAPPI (2018) mendefinisikan harga dan biaya sebagai berikut.
1. Harga  adalah  sejumlah  nominal  uang yang dibayar untuk suatu benda. Harga yang  dibayarkan  mungkin  berbeda bagi tiap individu karena tiap individu tersebut  memiliki  kepentingan  yang berbeda-beda satu sama lainnya
2. Biaya  adalah  sejumlah  nominal  uang yang  dibutuhkan  untuk  mendapatkan atau  membuat  suatu aset.  Ketika aset telah didapatkan/dibuat, biaya merupakan suatu fakta. Harga
memiliki  hubungan  dengan  biaya, karena  harga  yang  dibayar  untuk mendapatkan/membuat  suatu  aset tersebut menjadi biaya bagi pembeli.
Aspek Penilaian dalam Transaksi Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Ferry Irawan 1 , Ferdy Subaga Benu 2
Halaman 157
Sementara  itu,  penilaian  ( appraisal ) adalah “ the act or process of developing an  opinion  of  value  of  an  assets ” (Appraisal Institute, 2013), yang diterjemahkan  sebagai  tindakan  atau proses  membangun  sebuah  opini  dari nilai suatu aset. Penilaian pada dasarnya adalah proses untuk memperkirakan nilai suatu aset jika aset itu dijual. Oleh karena itu  nilai  suatu  aset  (termasuk  properti) tidak  lebih  dari  sekadar  pendapat  ahli ( expert  opinion )  semata  (Adair  & Hutchison, 2005, dikutip dalam Prasetyo, 2018).  Penilaian  itu  sendiri  tidak menghasilkan  fakta,  hanya  serangkaian perkiraan  harga  yang  paling  mungkin terjadi berdasarkan asumsi-asumsi tertentu  (IVSC,  2010,  dikutip  dalam Prasetyo, 2018). .A State of Massachusetts  (2001,  dikutip  dalam
Kummerow, 2002) menyatakan: “An appraisal is an unbiased estimate of the nature, quality, value or utility of an interest  in,  or  aspect  of,  identified  real estate….Valuation  is  the  process  of estimating  market  value,  investment value, insurable value, or other properly defined value of an identified interest in a specific parcel at a given date”.
Definisi  ini  menunjukkan  bahwa penilai  harus  benar-benar  memahami tujuan  penilaian  untuk  menemukan definisi  nilai  yang  relevan  dan  terlebih lagi memahami dengan benar objek yang dinilai  (Kummerow,  2002).  Sedangkan,
properti merupakan kepemilikan seseorang terhadap suatu barang
berwujud  ataupun  tidak  berwujud. Properti  yang  bersifat  barang  berwujud adalah benda yang dimiliki oleh individu ataupun  kelompok  yang  secara  sah diakui  oleh  negara  ataupun  diakui  sah secara adat. Sementara itu, properti yang bersifat tidak berwujud yaitu karya yang dibuat  oleh  individu  maupun  kelompok, seperti  karya  ilmiah  dan  sering  disebut kekayaan  ilmiah  (Waluyo  R.  ,  2017).
Penggunaan  kata  properti  tanpa  adanya penjelasan  tambahan,  dapat  merujuk kepada  real  properti,  personal  properti, jenis properti lainnya
seperti perusahaan/badan  usaha  dan  HKF kombinasi darinya (KP SPI dan MAPPI, 2018).
Menurut KP SPI dan MAPPI (2018), properti  dikelompokkan  menjadi  dua, yaitu  real  estat (real  estate )  dan  real properti  ( real  property ).  Penggunaan istilah  real  estat  dan  real  properti memiliki  pengertian  yang  berbeda walapun  terkadang  dianggap  sama  oleh sebagian  orang  awam  (Aryani,  2011). Simanungkalit  (2009)  mendefinisikan real  estat  ( real  estate) sebagai  tanah dengan  semua  pengembangan  dan perbaikannya.  Perbaikan  tersebut  adalah segala yang melekat atau dilekatkan pada tanah,  baik  dari  segala  perbaikan  yang dibuat  oleh  manusia  atau  secara  alami. Sehingga,  real  estat  dapat  diartikan sebagai  tanah  dan  semua  benda  yang menyatu  di  atasnya  (dapat  berupa bangunan) serta yang menyatu terhadapnya  (tiang,  pohon,  kolam  dan lain-lain  di  luar  bangunan).  Sementara itu, definisi real properti adalah real estat beserta  dengan  hukum-hukum  yang berhubungan, seperti sewa dan kepemilikan  (Thomsett  &  Thomsett, 1994). Oleh karena itu, penjabaran diatas sependapat dengan Alqarani (2020) yang menjelaskan  bahwa  real  estat  memiliki konsep  yang  berbeda  dengan  real properti.  Real  properti  meliputi  aset secara fisik ditambah dengan semua hak yang berkaitan dengan properti tersebut. Sementara  itu,  real  estat  hanya  berupa fisik dari aset tersebut.
Berdasarkan  definisi  penilaian  dan properti yang telah dijelaskan
sebelumnya,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  penilaian  properti  adalah  proses untuk  memperkirakan  nilai  dari  suatu kepemilikan  seseorang  terhadap  suatu
barang berwujud ataupun tidak berwujud. Definisi  penilaian  properti  tersebut sejalan  dengan  pernyataan  Harjanto  & Hidayati (2014) yang menyatakan bahwa penilaian  properti  adalah  perpaduan antara seni dan ilmu pengetahuan dalam menetukan  estimasi  nilai  properti  untuk tujuan tertentu dan pada waktu yang telah ditetapkan serta dengan mempertimbangkan  segala  aspek  pada properti tersebut dan kondisi pasar yang terjadi.
Supriyanto  (2011)  menyebutkan istilah  properti  pada  frase  penilaian properti memiliki arti yang sama sebagai konsep  hukum/fisik  tetapi  memiliki makna  yang  beda-beda  di  berbagai negara.  Konsep  ini  dapat  dibukktikan tetapi  tidak  terlihat.  Misalnya  dengan bukti  pemilikan  properti  hak  atas   tanah dan/atau  bangunan  berupa  sertifikat  hak milik,  sertifikat  hak  guna  bangunan  dan lain lain. Selanjutnya, dengan didasarkan pada  konsep  hukum  tersebut  (hak  atas tanah), bermacam-macam aktivitas dapat dilakukan  oleh  pihak  yang  berhak  atas tanah  tersebut.  Satu  lagi  istilah  yang berkaitan dengan properti yaitu aset. Aset bukanlah  bagian  dari  konsep  penilaian properti akan  tetapi  menjadi  bagian  dari konsep akuntansi.
Faradina  (2018)  menguji  proses penilaian  aset  dalam  rangka  revaluasi barang  milik  negara  aset.  Metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode  observasi  untuk  mengetahui pelaksanaan  penilaian  aset  berupa  tanah dan  bangunan  milik  Univeritas  Negeri Jakarta  dalam  rangka  revaluasi  aset. Penelitian  ini  menghasilkan  simpulan bahwa  pelaksanaan  revaluasi  atas  tanah dan  bangunan  milik  universitas  negeri menggunakan full valuation untuk objek berupa tanah. Penilai mengunjungi secara langsung  objek  yang  akan  dinilai. Sementara  itu,  penilaian  menggunakan
desktop  valuation untuk  objek  penilaian diluar tanah.
Heriyanto & Mustika (2016) menganalisis  proses  penilaian  properti rumah tinggal yang dilakukan oleh KJPP. Aksa,  Nelson  &  Rekan.  Metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode kuantitatif untuk mengetahui ada atau  tidaknya  kenaikan  nilai  properti rumah  tinggal  di  perumahan  Citraland City  Samarinda  pada  tahun  2016 dibanding  tahun  sebelumnya.  Penelitian ini  menghasilkan  simpulan  bahwa penilaian  properti  rumah  tinggal  di perumahan  Citraland  City  Samarinda menggunakan  metode  pendekatan  data pasar  dan  pendekatan  biaya.  Properti tersebut mengalami kenaikan pada tahun 2016 dibandingkan tahun sebelumnya.
Studi untuk mengenai nilai pasar atas tanah  kosong  dilakukan  oleh  Adiyanto (2020).  Studi  ini  menggunakan  metode perbandingan  pasar  dan  pendekatan pasar.  Wicaksana  &  Irawan  (2021) menguji  apakah  nilai  pengalihan  tanah telah memenuhi prinsip kewajaran. Studi mengenai faktor-faktor yang
memengaruhi  nilai  properti  residensial dilakukan  oleh  Riyanto et  al. (2021). Selanjutnya,  studi  yang  dilakukan  oleh Irawan et  al .  (2021)  menguji  proses penilaian  bangunan  dalam  rangka pengawasan kegiatan membangun
sendiri.  Penelitian  mengenai  proses penilaian tanah dan/atau bangunan dalam rangka  validasi  surat  setoran  pajak dilakuan oleh Hidayat & Irawan (2021). Penelitian dengan tujuan membuat model sistem  pakar  untuk  menentukan  harga pasar  sebuah  properti  dilakukan  oleh Edison, et al. (2021).
Penelitian mengenai penggalian potensi  Pajak  Penghasilan  dari  transaksi
Aspek Penilaian dalam Transaksi Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Ferry Irawan 1 , Ferdy Subaga Benu 2
pengalihan  hak  atas  tanah  dan/atau bangunan  dilakukan  oleh  Bandiyono  & Fitriyani  (2021).  Selanjutnya,  Budiarto (2021)  menguji  aspek  perpajakan  atas pengalihan hak tanah dan/atau bangunan dengan mekanisme nominee.
Selanjutnya,  studi  mengenai  pengaturan Pajak Penghasilan atas peralihan hak atas tanah  dan/atau  bangunan  dilakukan  oleh Purnayasa, et al. (2021).
Penelitian-penelitan yang telah diuraikan  di  atas  sebagian  besar  melihat dari  perspektif  yang  berbeda.  Sebagian penelitian menyelidiki bagaimana proses penilaian  dilakukan.  Sebagian  studi membahas  proses  penilaian  untuk transaksi yang spesifik seperti, pengalihan properti,  dan  lainnya.  Di sisi lain,  sebagian  riset  memfokuskan  pada potensi  pajak  yang  dapat  digali  dari transaksi  pengalihan  hak  atas  tanah dan/atau bangunan.
Kebaruan penelitian ini dibandingkan studi-studi sebelumnya adalah penelitian ini  bertujuan  untuk  menganalisis  proses penilaian  atas  transaksi  pengalihan  hak atas tanah dan/atau bangunan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode  Deskriptif  Kualitatif.  Metode tersebut  digunakan  untuk  memperoleh gambaran  yang  mendalam  mengenai prosedur  penilaian  yang  dilakukan (Wahyuni,  2015).  Penulis  melakukan wawancara  dengan  fungsional  Penilai pada  KPP  Pratama  Ciawi.  Selain  itu, untuk  lebih  memberi  keyakinan  atas pelaksanaan  penilaian,  penulis  juga melakukan  pengamatan  secara  langsung ke lokasi penelitian. Pengamatan dilakukan  selama  dua  bulan.  Untuk melengkapi  proses  analisis, penulis  juga
melakukan telaah atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan wawancara yang penulis  lakukan  dengan  fungsional penilai  pajak  KPP  Pratama  Ciawi,  dan analisis  penulis  yang  bersumber  dari laporan  penilaian  tahun  2020  di  KPP Pratama Ciawi, proses teknis pelaksanaan penilaian  di  KPP  Pratama  Ciawi dilakukan  berdasarkan  ketentuan  SE- 54/PJ/2016.  Sementara  itu,  prosedur penilaiannya  berdasarkan  ketentuan  SE- 05/PJ/2020.  Selain  itu,  perhitungan penyesuaian dalam penentuan nilai tanah di  KPP  Pratama  Ciawi  mengacu  pada ketentuan SE-14/PJ/2020. Proses
pelaksanaan  penilaian  transaksi  dalam pengalihan  hak  atas  tanah  dan/atau bangunan di KPP Pratama Ciawi adalah sebagai berikut.
Grafik 3 Alur Proses Penilaian Sumber: SE-54/PJ/2016

## 3.1 Identifikasi Masalah
Penilai menerima berkas permintaan bantuan penilaian yang berasal dari Seksi Pengawasan dan Konsultasi (selanjutnya disebut  Waskon),  Fungsional  Pemeriksa Pajak,  Seksi  lain,  dan/atau  dari KPP/Kanwil  DJP  lain  terkait  adanya indikasi  ketidakwajaran  nilai  transaksi
pengalihan  hak  atas  tanah  dan/atau bangunan. Penilai melakukan identifikasi masalah  berdasarkan  data-data  dari berkas  permintaan  bantuan  penilaian tersebut untuk diteliti lebih lanjut.  Berkas permintaan  bantuan  penilaian  tersebut berisi  nota  dinas,  laporan  analisis ketidakwajaran  nilai  pengalihan,  dan data-data  pendukung  lainnya  untuk menunjang  proses  penilaian.  Setelah menerima  berkas  permintaan  bantuan penilaian,  penilai  membuat  usulan  surat perintah  penilaian  pada  aplikasi  naskah dinas  elektronik  (selanjutnya  disebut aplikasi  Nadine).  Aplikasi  tersebut merupakan  aplikasi  persuratan  yang digunakan  di  lingkungan  Kementerian Keuangan.  Selanjutnya  Kepala  KPP Pratama  Ciawi  menerbitkan  surat perintah penilaian sebagai dasar dilakukannya  penilaian  yang  dilakukan oleh penilai.
Dalam hal diperlukan peninjauan ke lapangan,  Kepala  KPP  Pratama  Ciawi yang  membawahi  Penilai  Pajak  KPP Pratama Ciawi menerbitkan Surat Tugas untuk  melakukan  survei  lapangan.  Surat tugas  tersebut  berisi  keterangan  nama wajib  pajak,  nomor  pokok  wajib  pajak dari  wajib  pajak,  alamat  objek,  tujuan penelitian,  jenis  penilaian,  dan  objek penilaian.

## 3.2 Pengumpulan Data
Penilai mengumpulkan data yang berkaitan  langsung  dengan  properti pembanding dan properti objek penilaian. Data  yang  dikumpulkan  tersebut  adalah sebagai berikut.
A. Data  objek  penilaian  yang  meliputi data  terkait  alamat  objek  penilaian, jenis  penggunaan  objek,  luas  tanah,
luas bangunan, kondisi fisik
bangunan,  nilai  pengalihan,  kondisi fisik tanah, jenis hak, nomor sertifikat, tanggal  sertifikat,  letak  kota  objek,
data lingkungan, jarak objek ke pusat kota,  foto  objek  penilaian.  lokasi kordinat  objek  penilaian,  jalan  utama terdekat, dan gambaran umum objek.
B. Data  pembanding  yang  meliputi keterangan data pasar yang terdiri dari data  terkait,  nama  pemilik  properti, alamat  properti,  nomor  telepon, sumber  data,  jenis  data,  harga transaksi/penawaran, tanggal transaksi,  dan  akses  jalan.  Selain  itu, penilai  mengumpulkan  data  terkait bumi/tanah yang meliputi data terkait jenis  penggunaan  lahan,  luas  bumi, lebar  sisi  depan,  bentuk  bumi, topografi/kontur  tanah,  sertifikat, kedudukan  bumi,  dan  titik  koordinat. Jika  objek  penilaian  terdapat  suatu bangunan, penilai mengumpulkan data terkait  bangunan  yang  meliputi  data luas  bangunan,  kondisi  bangunan, jumlah  lantai  bangunan,  perizinan bangunan, jenis penggunaan bangunan, dan foto objek pembanding. Penilai mengumpulkan data pembanding dengan kriteria. 1) Data  transaksi  dapat  berupa  data jual beli atau penawaran. 2) Waktu  transaksi  terjadi  sebelum tanggal  penilaian  serta  paling lama  5  tahun  sebelum  tanggal penilaian. Waktu transaksi diusahakan  data  yang  terkini (mendekati tanggal penilaian).
3) Hak  atas  tanah  diutamakan  yang sama dengan objek yang dinilai. 4) Lokasi data pembanding diutamakan memiliki penggunaan yang  sejenis  dengan  objek  yang dinilai. 5) Fisik data pembanding diutamakan memiliki penggunaan
Aspek Penilaian dalam Transaksi Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Ferry Irawan 1 , Ferdy Subaga Benu 2
yang  sebanding  dengan  objek yang dinilai. Data  pembanding  yang  telah dikumpulkan, diseleksi menjadi minimal  3  data  yang  selanjutnya dituangkan  ke  dalam  kertas  kerja untuk  dianalisis  lebih  lanjut.  Sumber data properti dapat diperoleh dari:
a) pengumpulan  data  internal  di Direktorat  Jenderal  Pajak,  antara lain data Sistem Informasi Direktorat  Jenderal Pajak (SIDJP), Surat  Pemberitahuan  Tahunan (SPT), Surat Pemberitahuan Objek
Pajak  (SPOP),  bank  data  pasar properti  dan  data  perpajakan lainnya;
b) pengumpulan data eksternal antara lain  data  Badan  Pusat  Statistik (BPS),  media  online,  dan  media cetak. c) pengumpulan data lapangan,
berasal  dari  pelaksanaan  survei lapangan.
Setelah  melakukan  pengumpulan data dari kantor, penilai melakukan survei ke  lapangan  dengan  membawa  surat tugas  yang  telah  ditandatangani  oleh
Kepala Kantor. Adapun tujuan melakukan  survei  ke  lapangan,  antara lain:
a) melihat kondisi objek penilaian;
b) melihat kondisi lingkungan disekitar objek penilaian;
c) melihat secara langsung kondisi data pembanding;
d) melihat kondisi lingkungan disekitar data pembanding; dan
e) mencocokan  kebenaran  data  awal dengan kondisi objek penilaian; dan mengumpulkan data dan/atau informasi lain yang berkaitan dengan objek  penilaian  dan/atau  objek pembanding.
3.3 Penerapan Pendekatan
Penilaian Penilaian  atas  satu  unit  properti yang  terdiri  dari  tanah  dan  bangunan dilakukan dengan menggunakan
pendekatan biaya. Penjelasan narasumber adalah sebagai berikut.
“tergantung  dari  objek  penilaian dan  aspek  lainnya.  Jika  property  yang dinilai  itu  properti  residensial,  maka menggunakan pendekatan biaya”.
Penilaian  dengan  menggunakan pendekatan  biaya  dianggap  pendekatan yang  paling  tepat  untuk  menghasilkan indikasi  nilai  pasar  atas  objek  penilaian properti residensial karena data-data yang tersedia  di  pasar  mendukung  untuk menggunakan pendekatan tersebut
dibandingkan pendekatan lainnya.
Penilaian  dengan  pendekatan biaya  dilakukan  dengan  cara  membagi properti  menjadi  dua  bagian  terpisah untuk  dinilai  masing-masing  bagian sehingga  menghasilkan  dua  nilai.  Nilai yang  pertama  adalah  nilai  tanah  yang dihitung  menggunakan  pendekatan  data pasar.  Nilai  yang  kedua  adalah  nilai bangunan  yang  dihitung  menggunakan pendekatan  biaya  dengan  metode  biaya pengganti  baru  ( new  replacement  cost ) dikurangi  dengan  penyusutan.  Nilai properti dihasilkan dengan cara menjumlahkan  nilai  tanah    dengan  nilai bangunan. Berikut langkah-langkah untuk menentukan indikasi nilai properti.
A. Menghitung Nilai Tanah
Perhitungan  nilai  tanah  dilakukan dengan  cara  menganalisis  dan melakukan  penyesuaian  harga  data pembanding terhadap objek penilaian. Penyesuaian harga dilakukan  karena  adanya  perbedaan
antara  variabel  pembanding  yang dimiliki properti pembanding dengan yang dimiliki properti objek penilaian.  Variabel  yang  disesuaikan antara lain. 1) Jenis Transaksi
Jenis  transaksi  dapat  berupa  jual beli atau penawaran. Tetapi yang lebih  diprioritaskan  adalah  jenis transaksi  berupa  jual  beli  karena data  tersebut  yang  menjadi  dasar untuk  penentuan  nilai  pasar. Dalam  hal  jenis  transaksi  objek pembanding  berupa  jual  beli, maka dilakukan penyesuaian jenis transaksi terhadap objek pembanding  sebesar  0%.  Dalam hal jenis transaksi objek pembanding  berupa  penawaran, maka  dilakukan  penyesuaian terhadap objek pembanding sebesar  persentase  dari  hasil perhitungan  penyesuaian  jenis transaksi.  Penilai  sebelumnya sudah  memiliki  kumpulan  data terkait  harga  penawaran  dengan harga transaksi yang terjadi (harga jual  beli)  dan  menganalisis  tren tersebut.  Persentase  penyesuaian jenis  transaksi  diperoleh  dengan cara membuat rata-rata harga jual beli  dibagikan  dengan  rata-rata harga penawaran kemudian dikurangi 100%. Persentase tersebut kemudian dikalikan dengan  harga  properti  atas  tiap- tiap pembanding agar memperoleh harga properti setelah penyesuaian jenis transaksi. 2) Waktu transaksi
Penyesuaian  waktu  transaksi dihitung  dengan  menggunakan teknik  penggunaan  data  inflasi. Teknik ini menghitung penyesuaian  waktu  transaksi
waktu  transaksi  berdasarkan  data inflasi  regional,  yang  secara periodic dipublikasikan oleh instansi  yang  berwenang  seperti Badan Pusat Statistik (BPS).
3) Hak
Perhitungan penyesuaian hak atas tanah  dilakukan  dengan  cara mengumpulkan  informasi  yang meliputi  tarif  BPHTB  dan perkiraan persentase biaya pengurusan  hak  atas  tanah  dari harga transaksi. Data-data tersebut digunakan untuk melakukan  penyesuaian  hak  atas tanah terhadap objek pembanding.
4) Lokasi dan Fisik
Penyesuaian lokasi dan fisik dapat dihitung  dengan  menggunakan analytic  hierarchy  process ,  yaitu suatu  metode  untuk  pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan  variabel  bobot kepentingan  antar  faktor  lokasi dan fisik. Penyesuaian lokasi dan fisik  dengan  metode  AHP dilakukan  dengan  menggunakan paling  sedikit  4  faktor.  Contoh faktor terkait kondisi lokasi yang mempengaruhi  nilai  antara  lain: aksesibilitas, zoning/ peruntukan, lebar jalan, dan fasilitas. Sementara  itu,  contoh  faktor terkait kondisi fisik yang mempengaruhi  nilai  antara  lain: penggunaan, posisi tanah, bentuk tanah, kontur/topografi tanah, dan lebar depan. Langkah-langkah  perhitungan  nilai tanah menggunakan metode perbandingan jual beli harga pasar. 1) Menilai  tanah  dari  properti tersebut seolah-olah tanpa adanya bangunan/atribut  yang  melekat diatasnya.
Aspek Penilaian dalam Transaksi Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Ferry Irawan 1 , Ferdy Subaga Benu 2
Halaman 163 2) Mengumpulkan  minimal  3  objek pembanding  yang  sejenis  dan sebanding dengan objek penilaian menggunakan  data  pasar  yang terkini. 3) Melakukan penyesuaian atas data- data  pembanding  terhadap  objek penilaian.
4) Mengestimasi  nilai  tanah  objek penilaian.
Sehingga, nilai tanah yang diperoleh atas  WP  Ciawi  adalah  sebesar  Rp 885.091.235,00-
B. Menghitung Nilai Bangunan Perhitungan  nilai  bangunan  di  KPP Pratama Ciawi menggunakan pendekatan  biaya.  Nilai  objek penilaian  diperoleh  dari  penaksiran cost  reproduction/  replacement  new , dikurangi dengan perkiraan penyusutan. Langkah-langkah perhitungan nilai bangunan menggunakan  metode  biaya  sebagai berikut. 1) Membuat estimasi biaya langsung dan  tak  langsung  pada  tanggal penilaian . KPP Pratama Ciawi mengestimasi  biaya  langsung menggunakan  biaya  pengganti baru  ( new  replacement  cost ) dengan  teknik  survei  kuantitas. Penilai menghitung seluruh bahan dan tenaga kerja yang digunakan dalam konstruksi. Penilai mengunakan Kertas Kerja Penilaian Bangunan (KKP Bangunan)  dalam  mengestimasi biaya langsung. Terdapat 15 jenis uraian  pekerjaan  dalam  KKP Bangunan. Penilai mengisi estimasi  satuan  pekerjaan  di  tiap jenis  uraian  pekerjaaan.  Harga satuan  yang  digunakan  dalam
teknik  ini  meliputi  biaya  bahan dan biaya upah. Biaya penggantian  baru  merupakan hasil  penjumlahan  dari  biaya satuan pekerjaan ditambah faktor keuntungan dan pajak.
Selain  untuk  menghitung biaya  langsung,  penilai  juga mengestimasi besarnya penyusutan  bangunan  dengan teknik umur ekonomis. Perhitungan  dilakukan  dengan menggunakan  KKP  Bangunan. Penilai  memasukkan  data  pada KKP Bangunan berupa data jenis penggunaan  bangunan,  tahun penilaian,  tahun  dibangun,  tahun renovasi  dan  kondisi  bangunan seperti  contoh  pada  Tabel  di bawah ini.
Tabel 1 Data Isian Kertas Kerja
Penilaian Bangunan NAMA WP :  XXXXX NPWP :  123123 PENILAI :  YYYY NIP :  1980000 JPB :  Perumahan Tahun Pajak (Penilaian)  :  2020 Tahun Dibangun :  2009 Tahun Renovasi :  0 Kondisi :  Sedang Sumber: Diolah dari Kertas Kerja Penilaian Bangunan (2020) Nilai persentase penyusutan diperoleh  dari  daftar  tabel  penyusutan yang  telah  disusun  di  dalam  KKP Bangunan  berdasarkan  data  yang  telah dimasukan.  Setelah  mengestimasi  nilai penyusutan,  langkah  selanjutnya  adalah mengestimasi nilai bangunan dengan cara mengurangkan  total  biaya  penggantian baru  termasuk  pajak,  dengan  nilai penyusutan.  Sehingga,  nilai  bangunan yang  diperoleh  dengan  luas  bangunan
sebesar 133 meter per segi atas WP Ciawi adalah sebesar Rp 513.846.000,00.

## C. Menghitung Nilai Properti
Perhitungan  nilai  properti  berupa tanah  berserta  bangunan  diatasnya dilakukan  dengan  cara  menambahkan nilai  tanah  dengan  nilai  bangunan setelah dikurangi dengan penyusutan.
Tabel 2 Uraian Nilai Tanah dan Nilai

## Bangunan
No. Uraian Luas (m2) Nilai / m2 (Rp) Nilai (Rp) 1 Tanah 684 1,290,000 882,360,000 2 Bangunan 133 3,863,504 513,846,000 Jumlah 1,396,206,000 Sumber: Diolah penulis dari KKP Bangunan KPP Pratama Ciawi (2020)

## 3.4 Simpulan Nilai
Rekonsiliasi nilai tidak dipergunakan  dalam  laporan  ini,  karena pendekatan  yang  dilakukan  hanya pendekatan data pasar untuk menentukan nilai  pasar  atas  tanah  saja.  Sedangkan pendekatan biaya hanya digunakan untuk menghitung  nilai  bangunan  yang  berdiri di  area  objek  penilaian.  Simpulan  nilai properti diperoleh dari penjumlahan hasil perhitungan  nilai  tanah  dengan  hasil perhitungan  nilai  bangunan.  Sehingga simpulan nilai yang dihasilkan atas objek penilaian  WP  Ciawi  adalah  sebesar  Rp 1.396.206.000. Pernyataan simpulan nilai dicantumkan di dalam laporan penilaian.

## 3.5 Membuat Laporan Penilaian
KPP Pratama Ciawi menggunakan  laporan  penilaian  properti kriteria  I  dalam  melakukan  penilai
properti  residensial  atas  tanah  dan bangunan  sesuai  dengan  format  laporan penilaian  pada  lampiran  SE-54/PJ/2016. Laporan  penilaian  ditandatangani  oleh penilai dan diketahui oleh kepala kantor. Penilai menyampaikan laporan penilaian kepada  pihak  yang  meminta  bantuan penilaian  untuk  ditindaklanjuti  sesuai ketentuan.

## SIMPULAN, SARAN, DAN REKOMENDASI

## 4.1 Simpulan
Berdasarkan  penelitian  yang  telah dilakukan, penulis memperoleh beberapa simpulan  terkait  pembahasan  mengenai proses  pelaksanaan  penilaian  dalam transaksi  pengalihan  hak  atas  tanah dan/atau  bangunan  di  KPP  Pratama Ciawi.  Simpulan  yang  diperoleh  adalah sebagai berikut.
Proses pelaksanaan penilaian dalam transaksi  pengalihan  hak  atas  tanah dan/atau bangunan di KPP Pratama Ciawi dilakukan dengan enam langkah. Langkah-langkah tersebut yaitu mengidentifikasi masalah, mengumpulkan  data,  menganalisis  data, menerapkan pendekatan penilaian, membuat simpulan nilai, dan penyusunan laporan penilaian. Penilai tidak melakukan  analisis  pasar  dan  analisis penggunaan  tertinggi  dan  terbaik  secara mendalam  karena  penilaian  dalam transaksi  pengalihan  hak  atas  tanah  dan bangunan  masuk  ke  dalam  kategori laporan  penilaian  kiteria  I.  Penilai berpendapat  bahwa  hal  itu  telah  sesuai dengan  lampiran  SE-54/PJ/2016  terkait format  laporan  penilaian.  Pendekatan yang  digunakan  dalam  pelaksanaan penilaian  atas  transaksi  pengalihan  hak
Aspek Penilaian dalam Transaksi Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Ferry Irawan 1 , Ferdy Subaga Benu 2
tanah  dan/atau  bangunan  menggunakan pendekatan biaya. Dalam  pelaksanaannya,  penilai menggunakan  teknik  umur  ekonomis dalam mengestimasi besarnya penyusutan  dan  tidak  memasukkan komponen  biaya  tidak  langsung  dalam melakukan  perhitungan  nilai  bangunan. Tidak  ada  tahapan  rekonsiliasi  nilai dalam  laporan  penilaian  properti  atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan di  KPP  Pratama  Ciawi, karena pendekatan  yang  dilakukan  hanya menggunakan  satu  pendekatan,  yaitu pendekatan biaya.
Terdapat tiga kendala yang dihadapi  oleh  penilai  dalam  proses pelaksanaan penilaian atas tanah dan/atau bangunan  di  KPP  Pratama  Ciawi. Kendala-kendala  tersebut  yaitu  daftar biaya  komponen  bangunan  dalam aplikasi KKP Bangunan kurang mutakhir, sulitnya mencari data pembanding  untuk  sebagian  objek penilaian,  sulitnya  mencari  lokasi  objek penilaian  yang  memiliki  alamat  kurang lengkap.

## 4.2 Saran dan Rekomendasi
Berdasarkan  penelitian  yang  telah dilakukan,  penulis  memberikan  saran terkait  pembahasan  mengenai  proses pelaksanaan  penilaian  dalam  transaksi pengalihan  hak  atas  tanah  dan/atau bangunan di KPP Pratama Ciawi sebagai berikut.
Melakukan updating data  secara berkala atas aplikasi KKP Bangunan agar dalam penggunaan aplikasi tersebut dapat menghasilkan  estimasi  nilai  yang  lebih akurat.
Melakukan  permintaan  bantuan kepada  ketua  RT,  pegawai  kelurahan, atau warga di sekitar area objek penilaian untuk  menunjukan letak  objek  penilaian terhadap  objek  penilaian  yang  memiliki alamat kurang lengkap .
Untuk penelitian berikutnya, Penulis merekomendasikan menggunakan perbandingan  penggunaan  pendekatan lainnya  seperti;  pendekatan  harga  pasar, pendekatan pendapatan, dan lainnya. Hal ini  penting  untuk  mengetahui  apakah terdapat  perbedaan  nilai  yang  signifikan antara pendekatan-pendekatan tersebut.
.
Aspek Penilaian dalam Transaksi Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Ferry Irawan 1 , Ferdy Subaga Benu 2

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku Teks dan Artikel
Adiyanto, M. R. (2020). Penentuan Nilai Pasar Properti Tanah Kosong di Desa Sedati Gede Sidoarjo. Media Trend , 15 (2), 308-318.
Afriyandi,  T.  (2018).  Kewenangan  Pemerintah  Daerah  dalam  Menentukan  Harga  Jual dalam Transaksi Jual Bel Tanah dan atau Bangunan . Jurnal Hukum Volkgeist , Vol 1, No. 2.
Alqarani, M. N. (2020). Analisis Korelasi Determinan Nilai Sewa Indekos (Studi Kasus di  Kecamatan  Pondok  Aren,  Kota  Tangerang  Selatan). Tangerang  Selatan: Politeknik Keuangan Negara STAN.
Appraisal Institute. (2013). The Appraisal of Real Estate (14th ed.). Chicago.
Aryani,  N.  D.  (2011). Gambaran  Umum  dan  Perkembangan  Town  House  Sebagai Alternatif  Wujud  Perumahan. Departemen  Arsitektur.  Depok:  Universitas Indonesia.
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor. (2020). Kabupaten Bogor Dalam Angka 2019. Bogor: BPS Kabupaten Bogor.
B andiyono, A., & Fitriyani, M. (2021). Upaya Penggalian Potensi Pajak Penghasilan dari Transaksi  Pengalihan  Hak  Atas  Tanah  dan/atau  Bangunan. JABI  (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia) , 4 (1), 125-138.
Bank Indonesia. (2019). Survei Harga Properti Residensial. Jakarta: Bank Indonesia.
Budiarto,  M.  T.  (2018).  Sudut  Pandang  Perpajakan  atas  Pengalihan  Hak  Tanah  dan Bangunan  dengan  Mekanisme  Perjanjian  Nominee  . Prosiding  Simposium Nasional Keuangan Negara , Vol 1 No 1.
B udiarto, M. T. (2021). Tax Review Aspek Perpajakan atas Pengalihan Hak Tanah dan Bangunan  dengan  mekanisme  Perjanjian  Nominee. Journal  of  Tax  and Business , 2 (2),  4-4. Fahirah.  (2011).  Variabel-Variabel  Penilaian  Properti  pada Perumahan di Palu Barat. Journal Teknik Sipil Infrastruktur , Vol 1, No 2.
Edison,  M.,  Mayatopani,  H.,  &  Atmojo,  W.  T.  (2021).  Sistem  Pakar  Penilaian  Harga Pasar Sebuah Properti. Joutica , 6 (2), 502-505.
Faradina, F. (2018). Tinjauan Proses Penilaian Tanah dan Bangunan Universitas Negeri Jakarta dalam Rangka Revaluasi BMN. Tangerang Selatan: Politeknik Keuangan Negara STAN.
Handayani,  E.  (2009).  Penghindaran  Pajak  melalui  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli dengan Kuasa Jual yang Dibuat di Hadapan Notaris di Jakarta Utara. Jurnal Studi Kenotariatan , Vol 1 No 1.
Aspek Penilaian dalam Transaksi Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Ferry Irawan 1 , Ferdy Subaga Benu 2
Harjanto,  B.,  &  Hidayati,  W.  (2014). Konsep  Dasar  Penilaian  Properti. Edisi  ke-2. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
Heriyanto,  &  Mustika,  D.  (2016).  Analisis  Penilaian  Properti  Rumah  Tinggal  di Perumahan Citraland City Samarinda pada KJPP.AKSA, Nelson & Rekan.
Hidayat,  M.Y  &  Irawan,  F.  (2021).  Pelaksanaan  Penilaian  Tanah  dan/atau  Bangunan dalam Rangka Validasi Surat Setoran Pajak: Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Paratama Probolinggo. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN) , 3 (1), 10-23.
Irawan,  F.,  Achmadi,  B.,  &  Wahyudi,  E.  (2021).  Penilaian  Bangunan  dalam  Rangka Pengawasan  Kegiatan  Membangun  Sendiri. Jurnal  Akuntansi  Berkelanjutan Indonesia , 4 (3).
Iswara, I. G. N. B. M., Nahak, S., & Mahendrawati, N. L. M. (2019). Kepastian Hukum Pengenaan  Pajak  Penghasilan  Transaksi  Jual  Beli  Tanah  dan/atau Bangunan. Jurnal Hukum Prasada , 6 (1), 42-51.
KP  SPI  dan  MAPPI.  (2018). Kode  Etik  Penilai  Indonesia  dan  Standar  Penilaian Indonesia (Edisi VII ed.).
Kummerow, M. (2002). A Statistical Definition of Value. Appraisal Journal , 70: 407.
Permana,  I.  W.  (2011). Analisis  Implementasi  Pemungutan  Bea  Perolehan  Hak  atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Bogor. Depok: Universitas Indonesia.
Prasetyo, K. A. (2018). Penentuan Unsur Ketidakpastian Dalam Penghitungan Estimasi Nilai Pasar Properti Dengan Menggunakan Pendekatan Pendapatan.
Prastiwi,  A.,  &  Utomo,  C.  (2013).  Analisa  Investasi  Perumahan  Green  Semanggi Manggrove Surabaya. JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 2, No. 2 , 191.
Pratiwi, S.  I.  (2020). Penentuan Besaran Nilai Pengalihan Tanah  dan/atau Bangunan Dalam  Rangka  Pengenaan  PPh  Final  dengan  Metode  Data  Pasar. Tangerang Selatan: Politeknik Keuangan Negara STAN.
Purnayasa,  I.  K.  G.,  Widiati,  I.  A.  P.,  &  Suryani,  L.  P.  (2021).  Pengenaan  Pajak Penghasilan  (PPH)  atas  Peralihan  Hak  atas  Tanah  atau  Bangunan. Jurnal Preferensi Hukum , 2 (3), 519-524.
Riyanto,  et  al.  (2021).  Identifikasi  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Nilai  Properti Residensial Berdasarkan Persepsi Penilai Pemerintah INFO ARTHA , 5 (1), 55-65.
Siahaan, N. (2004). Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan. Jakarta: Erlangga.
Simanungkalit, P. (2009). Menjadi Kaya Melalui Properti.
Sujono, B. (2012). Penilaian Asset dalam Sektor Properti. Modul , 11.
Supriyanto, H. (2011). Penilaian Properti Tujuan PBB. Jakarta: PT Indeks.
Thomsett, J., & Thomsett, M. J. (1994). Getting Started in Real Estate Investing.
Aspek Penilaian dalam Transaksi Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Ferry Irawan 1 , Ferdy Subaga Benu 2
Wicaksana,  M.  S.,  &  Irawan,  F.  (2021).  Pelaksanaan  Penilaian  dalam  Pemeriksaan Pengujian Kepatuhan Wajib Pajak: (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi). Media Mahardhika , 20 (1), 128-140.
Wahyuni,  S.  (2015).  Qualitative  Research  Method:  Theory  and  Practice.  2 nd Edition. Jakarta: Salemba Empat.
Waluyo, R. (2017). Model Penilaian Properti Perumahan.

## Peraturan Perundang-undangan dan Dokumen Publik
Republik Indonesia. 1994. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
Kementerian Keuangan. 2012. Peraturan Menteri Keuangan RI No.206.2/PMK.01/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Republik Indonesia. 2018. Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penilai Pajak.
Direktorat  Jenderal  Pajak.  2007. Keputusan  Direktorat  Jenderal  Pajak  Nomor  KEP- 112/PJ/2007 tentang Penerapan Organisasi.
Direktorat  Jenderal  Pajak.  2020. Surat  Edaran  Direktorat  Jenderal  Pajak  Nomor  SE- 05/PJ/2020 tentang Prosedur Pelaksanaan Penilaian untuk Tujuan Perpajakan.
Direktorat  Jenderal Pajak. 2020. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak  Nomor  SE- 14/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Perhitungan Penyesuaian dalam Penentuan Nilai Tanah untuk Tujuan Perpajakan.
Direktorat  Jenderal  Pajak.  2020. Surat  Edaran  Direktorat  Jenderal  Pajak  Nomor  SE- 54/PJ/2016  tentang  Petunjuk  Teknis  Penilaian  Properti,  Penilaian  Bisnis  dan Penilaian Aset Tak Berwujud Untuk Tujuan Perpajakan.