## ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA URUSAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT MENGGUNAKAN KERANGKA KERJA TOGAF
Shafira Naftania 1) , Soni Fajar Surya Gumilang 2) , Ridha Hanafi 3)
1. Universitas Telkom, Indonesia
2. Universitas Telkom, Indonesia
3. Universitas Telkom, Indonesia
Article Info ABSTRAK
Kata Kunci: enterprise architecture, Disperkim, SPBE, TOGAF
Keywords: enterprise architecture, Disperkim,

## SPBE, TOGAF
Article history: Received 7 January 2023 Revised 14 January 2023 Accepted 9 February 2023 Available online 1 June 2023
DOI : https://doi.org/10.29100/jipi.v8i2.3452
* Corresponding author. Corresponding Author E-mail address: shafiranaft@gmail.com
Teknologi informasi terus mengalami perkembangan di berbagai sektor, tidak  terkecuali  pada  sektor  pemerintahan.  Dengan  memanfaatkan teknologi informasi, kegiatan pemerintahan dapat berjalan dengan lebih efektif  dan  efisien.  Pen-erapan  teknologi  informasi  akan  membantu pemerintahan dalam mengolah informasi yang kemudian disediakan se- bagai layanan baik layanan administrasi pemerintahan maupun layanan publik.  Pemanfaatan  TI  pada  sektor  pemerintahan  mu-lai  menjadi  per- hatian di Indonesia dengan adanya pedoman Sistem Pemerintahan Ber- basis Elektronik (SPBE). Dengan adanya SPBE, pencapaian visi dan misi serta target pencapaian setiap provinsi di Indonesia menjadi lebih cepat dan  mu-dah.  Dinas  Perumahan  dan  Permukiman  (Disperkim)  Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang harus memenuhi ketentuan SPBE. Disperkim Provinsi Jawa Barat memiliki 4 (empat) bidang yang beroperasi yaitu bidang perumahan, bidang kawasan permukiman, bidang infrastruktur permukiman, dan bidang pertanahan. Keem-pat  bidang  tersebut  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  dengan tujuan untuk memenuhi target pencapaian kualitas pela-yanan pada uru- san perumahan permukiman yang tertuang pada indikator kinerja utama Disperkim Jawa Barat. Namun belakangan ini terdapat indikator kinerja utama yang tidak memenuhi target yaitu pada tingkat kualitas kawasan per-mukiman  yang  disebabkan  oleh  kurang  efektifnya  penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan operasional pada urusan kawasan  permukiman.  Oleh  karena  itu,  dilakukan  penelitian  guna  me- mecahkan  permasalahan  tersebut  dengan  menggunakan  metode  design science recearch. Dengan menerapkan perancangan arsitektur SPBE ber- basis  TOGAF  ADM  yang  meliputi  domain  arsitektur  bisnis,  arsitektur data,  arsitektur  aplikasi,  dan  arsitektur  teknologi,  penelitian  ini  akan menghasilkan blueprint arsitektur SPBE sebagai solusi dalam pemecahan permasalahan  tersebut  sekaligus  sebagai  perencanaan  improvement kegiatan operasional Disperkim Jawa Barat. Pada penelitian ini akan me- manfaatkan aplikasi target satu pintu untuk layanan publik Provinsi Jawa Barat, yaitu aplikasi mobile Sapawarga.

## ABSTRACT
Information technology continues to develop in various sectors, including the government sector. By utilizing infor-mation technology, government activities can run more effectively and efficiently. The application of in- formation  technol-ogy  will  assist  the  government  in  processing  infor- mation which is then provided as a service, both government administra- tion and public services. The use of  IT in  the government sector is be- coming  a  concern  in  Indonesia,  with  the  guidelines  for  the  Electronic- Based Government System (SPBE). With the SPBE, achieving the vision and mission and achieving targets for each province in Indonesia is faster and easier. The Department of Housing and Settlements (Disperkim) of West  Java  Province  is  one  of  the  regional  apparatus  organizations  that must  meet  the  SPBE  provisions.  West  Java  Province  Disperkim  has  4 (four)  operating  fields,  namely  the  housing  sector,  the  residential  area sector, the settlement infrastructure sector, and the land sector. The four
fields carry out their duties and functions to achieve the goal, namely the fulfilment of the target of achieving service quality in residential housing affairs as stated in the leading performance indicators of the West Java Disperkim. However, there are recently  leading performance indicators that do not meet the target, namely the quality level of residential areas caused by the ineffective use of information technology in implementing operational  ac-tivities  in  residential  area  affairs.  By  implementing  the SPBE architectural design based on TOGAF ADM, which includes the domains  of  business  architecture,  data  architecture,  application architecture,  and  technology  architecture,  this  re-search  will  produce  a blueprint  for  the  SPBE  architecture  as  a  solution  to  solving  these problems  as  well  as  planning  for  the  improvement  of  West  Java Disperkim operational activities. In this study, we will utilize a one-stop target  application  for  West  Java  Province  public  services,  namely  the Sapawarga mobile application.

## I. P ENDAHULUAN
erkembangan dan kemajuan teknologi informasi masa kini terus melaju dengan pesat. Dengan bertambah cepatnya perkembangan ini membawa banyak dampak bagi seluruh sektor perusahaan dan organisasi. Demi mendapatkan dampak positif sebanyak-banyaknya dari perkembangan teknologi yang tiada henti, seluruh sektor  perusahaan  dan  organisasi  mengerahkan  kemampuan,  sumber  daya,  dan  usaha  yang  terbaik  demi menyelaraskan dan mengikuti kencangnya perkembangan teknologi, tidak terkecuali sektor pemerintahan.
Peran teknologi informasi memiliki dampak yang cukup signifikan dalam memberikan dukungan yang lebih baik  terhadap  pengelolaan informasi  dan  akses  layanan  publik  untuk  masyarakat  baik  di  daerah  maupun  pusat. Pemerintah  dengan  jelas  memiliki  andil  dalam  menciptakan  kebijakan  dan  aksi  pada  setiap  sektor  dalam memberikan dukungan terhadap kinerja layanan publik dengan memanfaatkan Teknologi Informasi [1]. Melalui e- government ,  dengan  memanfaatkan  teknologi  informasi,  Pemerintah  sangat  diharapkan  untuk  dapat  mencapai tujuan  utamanya  yaitu  meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat  dengan  lebih  efektif  dan  efisien  [2]. Pemanfaatan TI yang optimal yang dimaksud adalah meliputi aktivitas yang memiliki keterkaitan satu sama lain yaitu sistem manajemen, pengolahan data, informasi, dan proses kerja secara elektronis [3]. Selain itu, keberadaan teknologi juga dapat berdampak pada masalah baru. Hal yang dimaksud adalah bahwa akan timbul jika TI hanya dimanfaatkan sebagai penyediaan perangkat lunak/keras untuk otomatisasi, padahal harus ada keselarasan diantara teknologi informasi dengan bisnis [4].
Pelaksanaan SPBE memiliki visi yaitu “Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan public yang berkinerja tinggi”. Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan SPBE diperlukan kerangka yang akan menjadi  pondasi  dalam langkah awal pembuatan SPBE. Pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dijelaskan bahwa SPBE memiliki kerangka dasar yang disebut dengan Arsitektur SPBE.
Dikutip  dari  laporan  yang  diunggah  oleh United  Nations pada  tahun  2020  mengenai e-Government Survey , Indonesia memiliki nilai e-Government Development Index (EGDI) sebesar 0,6612 dan mendapatkan peringkat 88 dari 193 negara di dunia. Perkembangan EGDI Indonesia memiliki kenaikan angka yang cukup setiap tahunnya seperti yang ditampilkan pada dari tabel I [5].
TABEL I PERBANDINGAN EGDI INDONESIA TAHUN 2016, 2018, DAN 2020 Tahun EGDI Rank 2016 0,44784 116 2018 0,52580 107 2020 0,66120 88
Setiap pemerintahan daerah di Indonesia sudah mengupayakan yang terbaik dalam penyusunan arsitektur SPBE, tidak terkecuali Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dalam pengelolaan TI, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki urgensi dalam merancang enterprise architecture dengan tujuan meningkatkan kualitas dan menutup kekurangan sistem yang saat ini sedang berjalan dengan menyelaraskan proses bisnis dengan implementasi teknologi informasi [6].    Dalam  perkembangannya,  SPBE  di  wilayah Jawa  Barat mencakup  berbagai  Organisasi  Perangkat  Daerah. Salah satunya adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau Disperkim yang memiliki tugas dan fungsi yang pada hakikatnya memiliki kesinambungan dengan misi ketiga yang telah disebutkan sebelumnya. Pada  kenyataannya,  Disperkim  Jawa  Barat  telah  menetapkan  sistem  SPBE  dalam  membantu  organisasi  untuk mencapai tujuannya [7]. Pada tahun 2019, beberapa target Disperkim pada indikator kinerja utama telah tercapai.
P
Namun, untuk indikator kinerja utama tingkat kualitas kawasan permukiman yang memiliki target sebesar 6,86, dalam  realisasinya  hanya  mencapai  6,39.  Hal  tersebut  menandakan  dibutuhkannya  peningkatan  kinerja  yang mendukung  indikator  kinerja  utama  tersebut.  Salah  satu  faktor  yang  menyebabkan  tingkat  kualitas  kawasan permukiman masih  belum mencapai  target adalah Pelayanan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang saat ini tidak memenuhi standar sehingga memiliki potensi untuk mengurangi kualitas lingkungan permukiman. Untuk  menanggulangi  masalah  tersebut,  dibutuhkan  peningkatan  pelayanan  PSU  terhadap  masyarakat.  Dengan adanya isu tersebut menandakan bahwa terdapat tujuan SPBE yang belum tercapai, yaitu mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya [8].
Berdasarkan permasalahan tersebut, solusi yang diberikan untuk menanggulangi ketidaktercapaian tujuan SPBE di  salah  satu  sektor  Disperkim  Jawa  Barat  adalah  dengan  merancang  arsitektur  SPBE  pada  keenam  domain arsitektur sesuai dengan prosedur yang tertera pada Perpres No. 95 Tahun 2018. Oleh karena itu, dengan berfokus pada perancangan arsitektur SPBE dengan kerangka kerja TOGAF, penelitian ini dibatasi dengan menggambarkan arsitektur pada domain bisnis, data, aplikasi, dan teknologi pada Disperkim Provinsi Jawa Barat.

## II. METODE PENELITIAN

## A. Metode Konseptual
Model konseptual pada penelitian ini bertujuan untuk memetakan persoalan dalam perancangan arsitektur SPBE di  Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Jawa Barat. Pemodelan konseptual  merupakan suatu bentuk dengan model berpikir dalam proses analisis yang memanfaatkan hubungan antar variabel dan pendekatan ilmiah. Selain itu, model konseptual juga memiliki manfaat lain sebagai salah satu pendekatan dalam pemecahan masalah [16]. Gambar I menampilkan model konseptual yang dirancang pada penelitian ini.

## Gambar I Metode Konseptual
Model  konseptual  terdiri  dari  tiga  komponen,  yaitu  lingkungan,  penelitian  Sistem  Informasi,  dan  basis  penge- tahuan.  Lingkungan membahas masalah  yang  ada  di  dalam  arsitektur  SPBE  Disperkim Jawa  Barat.  Kurangnya dokumentasi  tentang  penggunaan  TI  dalam  proses  bisnis perusahaan,  dan  arsitektur  perusahaan,  dan  karenanya ruang lingkup proses bisnis dapat berubah. Pada lingkungan diuraikan tiga elemen yaitu people, organisasi, dan teknologi. Penelitian SI memberikan penjelasan berdasarkan artefak yang ada di Perpres Nomor 95 Tahun 2018
mengenai Arsitektur SPBE. Elemen ini akan membahas mengenai artefak-artefak yang akan dihasilkan, yaitu ber- dasarkan domain proses bisnis, layanan, data, aplikasi, infrastruktur/teknologi, dan keamanan. Yang ketiga, basis pengetahuan menggambarkan pengetahuan dasar desain arsitektur SPBE di Disperkim Jawa Barat. Pengetahuan dasar  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  mengenai  konsep enterprise  architecture, kerangka  kerja TOGAF, dan peraturan SPBE.
B. Sistematika Penyelesaian Masalah
Pada bagian sistematika penyelesaian masalah menjelaskan alur dan tahapan perancangan arsitektur SPBE pada lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat. Terdapat empat tahapan yang harus dilakukan yaitu tahap inisiasi, tahap identifikasi, tahap analisis dan perancangan, dan tahap kesimpulan dan saran. Sistematika penyelesaian masalah dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar II.

## Gambar II Sistematika Penyelesaian Masalah
1) Tahap Inisiasi
Bermula  dari  tahap  inisiasi,  sistematika  penyelesaian  masalah  dimulai  dengan  berfokus  pada  persiapan penelitian. Hal pertama yang dilakukan adalah komunikasi awal dengan Disperkim Jawa Barat. Inisiasi dilakukan sekaligus sebagai penentuan objek penelitian.

## 2) Tahap Identifikasi
Setelah tahap inisiasi selesai kemudian dilanjutkan dengan tahap kedua yaitu tahap identifikasi dalam sistemat- ika  penyelesaian  masalah.  Langkah  pertama  pada  tahap  identifikasi  adalah  melakukan  penggalian  lebih  dalam mengenai objek penelitian dengan tujuan untuk menemukan solusi dari masalah yang terjadi.
Pada tahap  ini  diperoleh  data yang  merupakan  hasil  identifikasi  dari  objek  penelitian  yang  kemudian  diolah menjadi artefak-artefak TOGAF. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini diidentifikasi sebagai data pri- mer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap objek penelitian  dan stakeholder .  Wawancara  dilakukan  secara  daring  menggunakan  aplikasi  Zoom  dan  secara  luring dengan mendatangi objek penelitian. Sedangkan data sekunder merupakan data pendukung yang dibagikan secara umum yaitu Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023, dan Rencana Strategis Disperkim Jawa Barat tahun 2019-2023.
3) Tahap Analisis dan Perancangan
Pada tahap ini  dilakukan identifikasi  dan perancangan katalog, matriks, dan diagram  pada domain arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan teknologi berdasarkan kebutuhan Disperkim Provinsi Jawa Barat. Perancangan artefak pada domain arsitektur proses bisnis dilakukan dengan mengacu pada goals dari Disperkim Provinsi Jawa Barat. 4) Tahap Kesimpulan
Hasil analisis yang telah dilakukan sudah melalui proses evaluasi dan validasi kepada pihak stakeholder untuk memberikan  informasi  kecocokan  perancangan  artefak  yang  telah  dilakukan.  Pada  kesimpulan  dijelaskan  juga secara singkat uraian hasil dari penelitian yang dilakukan di Disperkim Jawa Barat.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Preliminary Phase
Fase preliminary menjabarkan permulaan dari arsitektur enterprise yang berisi persiapan aktivitas awal yang dilakukan untuk menunjang pencapaian kebutuhan bisnis. Pada fase ini didefinisikan prinsip-prinsip yang tertuang pada  artefak  bernama principle  catalog .  Prinsip-prinsip  ini  tidak  hanya  diambil  sebagai  pedoman  tetapi  juga sekaligus menjadi batasan dalam pelaksanaan arsitektur pada perusahaan. Tabel II menampilkan artefak principle catalog pada Disperkim Jawa Barat.
TABEL II PRINCIPLE CATALOG No Arsitektur Prinsip Keterangan 1 Arsitektur Bisnis Prinsip Utama Prinsip  arsitektur  berlaku  untuk  keseluruhan Perangkat Daerah. Kepatuhan Terhadap Hukum Proses  tata  kelola  Teknologi  Informasi  Pem- prov harus mematuhi setiap hukum, kebijakan, dan  peraturan  internal  maupun  eksternal  yang relevan. Manajemen data dan informasi adalah urusan seluruh civitas academic Seluruh Perangkat Daerah berpartisipasi dalam penyusunan  dan  penetapan  arsitektur  bisnis yang  diperlukan  dalam  rangka  mendukung layanan publik maupun administrasi pemerinta- han. Orientasi Layanan Arsitektur  Enterprise  pemprov  Jabar  memiliki dasar yaitu desain layanan yang mencerminkan aktivitas  layanan  publik  &  administrasi pemerintahan  serta  mencakup  seluruh  proses bisnis di Jawa Barat. 2 Arsitektur Data Data merupakan Aset Data  merupakan  aset  yang  bernilai  bagi organisasi sehingga harus dikelola sebagaimana mestinya. Data dapat dibagikan Data  harus  dapat  dibagikan  ke  seluruh perangkat daerah sehingga pengguna mendapat- kan akses ke data yang diperlukan untuk men- jalankan tugasnya. Data dapat diakses Data dapat  diakses  oleh  pengguna  untuk  men- jalankan fungsinya. Perwalian Data Terdapat wali data pada setiap elemen data yang memiliki  tanggung  jawab  terhadap  kualitas data. 3 Arsitektur Aplikasi Perubahan Berbasis Persyaratan Perubahan  pada  aplikasi  dan  teknologi  dil- akukan  dengan  tujuan  menanggapi  kebutuhan bisnis. Manajemen Perubahan Responsif Perubahan lingkungan informasi di lingkungan pemerintahan diharuskan untuk dapat  diimple- mentasikan secara tepat waktu. Pengelolaan Aplikasi Pembangunan,  pengembangan  dan  pemanfaa- tan  aplikasi  yang  digunakan  di  seluruh
perangkat daerah akan selalu berlandasan  pada visi,  misi  pemprov  Jabar  serta  Arsitektur  dan Peta Rencana SPBE. 4 Teknologi Manajemen Perubahan yang Responsif Perubahan pada environment perusahaan harus diimplementasikan pada waktu yang tepat. Pengendalian Keragaman Teknis Keragaman  teknologi  perlu  dikendalikan  agar dapat  meminimalkan  biaya  untuk  memper- tahankan  keahlian  dan  konektivitas  antara  be- berapa environment. Interoperabilitas Software dan hardware yang  dimanfaatkan wajib memenuhi standar yang sebelumnya telah ditetapkan sehingga dapat menunjang interoper- abilitas data, aplikasi, dan teknologi.

## B. Architecture Vision
Fase architecture  vision merupakan  tahap  awal  pada  TOGAF  ADM  yang  mendefinisikan stakeholder yang terlibat, batasan, dan visi dari arsitektur. Tujuan dari fase ini tidak lepas dari enterprise architecture adalah untuk membangun nilai bisnis pada perusahaan. Stakeholder yang terlibat dengan aktivitas bisnis Disperkim Jawa Barat diuraikan pada artefak stakeholder map matrix pada tabel III. TABEL III

## STAKEHOLDER MAP MATRIX
No Stakeholder Key Concern 1 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat Melaksanakan  urusan  pemerintahan  di  bidang teknologi  komunikasi,  informatika,  dan  hub- ungan masyarakat berdasarkan azas otonomi dan pembantuan. 2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Memiliki  tanggung  jawab  dalam  pelaksanaan urusan  pemerintahan  bidang  perencanaan  meli- puti  perencanaan,  pengendalian,  dan  evaluasi pembangunan daerah. 3 Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, dan peningkatan jalan dan jembatan. 4 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Mengelola dan membina pelaporan administrasi terkait dukungan keuangan dan barang milik dae- rah. 5 Dinas Lingkungan Hidup Melaksanakan  penataan lingkungan,  pengen- dalian pencemaran lingkungan dan pengendalian perubahan iklim. 6 Kementrian PUPR Memberikan  putusan  dan  memiliki  hak  dalam mengetahui  pembangunan  urusaan  perumahan dan permukiman.
Di dalam fase architecture vision juga digambarkan value chain diagram yang di dalamnya digambarkan ak- tivitas utama dan pendukung pada Disperkim Jawa Barat yang ditampilkan pada Gambar III.

## C. Business Architecture
Pada business architecture menjelaskan urusan pemerintahan yang diemban oleh Disperkim berdasarkan Model Referensi  Proses  Bisnis yang sebelumnya telah ditetapkan. Tujuan dari fase business architecture adalah untuk membangun arsitektur target dari kondisi organisasi saat ini untuk mencapai goals, dan mendukung architecture vision. Adapun goals dari Disperkim Jawa  Barat  digambarkan  melalui  artefak business  footprint  diagram yang ditampilkan pada Gambar IV.

## Gambar IV Business Footprint Diagram

## D. Information System Architecture
Sesuai dengan TOGAF ADM, i nformation system architecture merupakan fase lanjutan setelah business archi- tecture yang dibagi menjadi dua elemen, yaitu data architecture dan application architecture.
1) Data Architecture
Salah satu domain di dalam fase information system architecture adalah data architecture. Pada data architec- ture digambarkan entitas data yang dipetakan ke dalam aplikasi yang telah diuraikan menjadi physical application component dan logical application component. Pemetaan tersebut digambarkan pada artefak application/data ma- trix pada Tabel IV.
TABEL IV APPLICATION/DATA MATRIX Physical Application Component Logical Application Component Data Entity Apartemen Transit Pendaftaran Apartemen Transit Pegawai Wilayah Lokasi Pendaftar Apartemen Transit Penghuni Apartemen Transit
Apartemen Transit Sapawarga
Pengajuan Perbaikan Rutilahu
Penduduk Pegawai Rumah tidak layak huni
Calon penerima bantuan rutilahu Proposal pengajuan rutilahu
Lokasi
Informasi Ketersediaan Air Minum,
Persampahan, Drainase, dan Air Limbah Pegawai Wilayah
Usulan Pengadaan Lahan Dokumen Perencanaan SPAM Usulan Kegiatan Persampahan Identifikasi Titik Genangan Permukiman Drainase Tertangani
Dokumen Perencanaan SPALD Sanitasi Layak Pengaduan Keluhan Fasilitasi Air Mi- num, Persampahan, Drainase, dan Air Limbah Penduduk Lokasi Pengaduan
2) Application Architecture
Setelah data  architecture, pada fase C terdapat  juga application architecture. Aplikasi  yang digunakan oleh Disperkim Jawa Barat digambarkan pada arsitektur aplikasi. Aplikasi diuraikan menjadi physical application com- ponent dan logical application component serta deskripsi dari aplikasi tersebut dalam artefak application portfolio catalog pada Tabel V.
TABEL V APPLICATION PORTFOLIO CATALOG Physical Application Com- ponent Logical Application Component Deskripsi Apartemen Transit Pendaftaran Apartemen Transit Aplikasi  yang  digunakan untuk  menampilkan  infor- masi  terkait  Apartemen Transit dan registrasi Apartemen Transit. Sapawarga Pengajuan Perbaikan Rutilahu Aplikasi mobile yang dapat
diakses  oleh  masyarakat guna  memberikan  fasilitasi dalam pelayanan publik.
Informasi Ketersediaan Air Minum, Per- sampahan, Drainase, dan Air Limbah Pengaduan Keluhan Fasilitasi Air Mi- num, Persampahan, Drainase, dan Air Limbah

## E. Technology Architecture
Fase berikutnya adalah fase D yaitu technology architecture. Pada arsitektur teknologi digambarkan target dari lokasi  dan  relasi  dari  teknologi  yang  digunakan  oleh  Disperkim  Jawa  Barat.  Teknologi  yang  digunakan  untuk menunjang aplikasi  yang dimanfaatkan oleh Disperkim  Jawa Barat Nantinya akan berada di  Dinas  Komunikasi dan Informatika Jawa Barat. Penggambaran kondisi target ini ditampilkan pada artefak environment and location diagram pada Gambar V.

## Gambar V Environment and Location Diagram
Pada environment  and location diagram digambarkan lokasi technology component yang dimanfaatkan oleh Disperkim Jawa Barat yang berlokasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat. Pada arsitektur target, nantinya aplikasi Apartemen Transit yang mulanya berada di Disperkim Jawa Barat akan dipindah ke dalam Jabar Cloud yang berada di Diskominfo Jawa Barat bersama dengan aplikasi Sapawarga.

## F. Analisis Perbandingan
Hingga saat ini tedapat beberapa penelitian enterprise architecture yang menggunakan kerangka kerja TOGAF, salah satunya adalah penelitian milik Gabriella Apriliana dan tim pada tahun 2019 mengenai perancangan enter- prise architecture pada fungsi sumber daya manusia pada Bank BPD Bali. Penelitian tersebut menerapkan archi- tecture development method dari TOGAF dan mengimplementasikan tahapnya dari preliminary phase hingga mi- gration planning. Sedangkan penelitian ini berfokus pada ADM dari preliminary phase hingga fase D technology architecture .  Selain  itu,  tabel  VI  menjelaskan  perbedaan  artefak  yang  dijelaskan  pada  penelitian  ini  dengan penelitian tersebut.
TABEL VI ANALISIS PERBANDINGAN Fase TOGAF Artefak pada Penelitian Ini Artefak pada Penelitian Lain Preliminary Phase Principle Catalog Principle Catalog Architecture Vision Value Chain Diagram Value Chain Diagram Stakeholder Map Matrix - Business Architecture Business Footprint Diagram Business Footprint Diagram Data Architecture Application/Data Matrix Data Dissemination Diagram Application Architecture Application Portfolio Catalog Application Communication Diagram Technology Architecture Environment and Location Diagram Environment and Location Diagram

## IV. KESIMPULAN
Hasil akhir dari penelitian ini adalah cetak biaru atau blueprint arsitektur SPBE pada urusan perumahan dan peermukiman di Provinsi Jawa Barat. Perancangan arsitektur SPBE pada urusan perumahan dan permukiman yang dibina oleh Disperkim Jawa Barat dilaksanakan dengan menggunakan metodologi pada kerangka kerja TOGAF ADM yang dimulai dari preliminary phase , architecture vision , business architecture , information system archi- tecture yang terbagi menjadi data architecture dan application architecture , dan dibatasi hingga technology archi- tecture . Adapun metodologi TOGAF ADM yang diterapkan  pada perancangan tiap-tiap arsitektur SPBE adalah pemilihan  referensi  arsitektur,  analisis  arsitektur existing ,  perancangan  arsitektur  target,  dan  dibatasi  hingga pendefinisian GAP analysis .

## D AFTAR P USTAKA
[1]   A. P. N. M. S. Ronal Watrianthos, "MODEL e-GOVERNMENT PEMERINTAHAN DESA," Majalah Ilmiah UNIKOM, 2019.
[2]   R. F. Elsa Prisanda, "Penerapan Teknologi Informasi Dan Komunikai Berbasi Aplikasi SISPEDAL Dalam Rangka Mewujudkan Good Village Governance," Journal of Governance Innovation, pp. 154-170, 2019.
[3]   Z. Fahlefi, "Penerapan Teknologi Informasi Bagi Pelaksanaan Pelayanan Publik," Jurnal Paradigma, pp. 155-166, 2014 .
[4]   R. F. F. Win Dany Novan, "ANALISIS DAN PENYUSUNAN RANCANGAN ENTERPRISE ARCHITECTURE SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK MENGGUNAKAN FRAMEWORK TOGAF PADA BIDANG JASA KONSTRUKSI PADA DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG JAWA BARAT," e-Proceeding of Engineering, vol. 8, pp. 2633-2646, 2021.
[5]   U. Nations, "UNITED NATIONS E-GOVERNMENT SURVEY 2020," United Nations, New York, 2020.
[6]   "Analisis dan Perancangan Enterprise Architecture Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Bidang Infrastruktur Permukiman Menggunakan TOGAF ADM," e-Proceeding of Engineering, vol. 7, pp. 6679-6688, 2020.
[7]   F. B. M. I. Fiana Fazriani, "ANALISIS DAN PERANCANGAN ENTERPRISE ARCHITECTURE SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA BIDANG PERUMAHAN MENGGUNAKAN TOGAF ADM 9.1 (STUDI KASUS: DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA BARAT)," e-Proceeding of Engineering, vol. 7, pp. 6699-6708, 2020.
[8]   P. R. Indonesia, "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95," Indonesia, 2018.
[9]   T. O. Group, "The TOGAF Standard," 2018.
[10]  H. Qurratuaini, "Designing enterprise architecture based on TOGAF 9.1 framework. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering," in 1st International Conference on Engineering and Applied Technology (ICEAT) , 2018.
[11]  S. F. S. G. R. A. N. Vina Dwiana Putri, "Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Domain Aplikasi di Lingkungan Daerah Kabupaten Kuningan," JIPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika), vol. 6, pp. 379-386, 2021.
[12]  F. B. M. I. Maulana Muhammad Fathoni, "Perancangan Enterprise Architecture Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Bidang Pertanahan Menggunakan TOGAF ADM," e-Proceeding of Engineering, pp. 7271-7277, 2020.
[13]  R. P. Nadya Safitri, "Pengembangan Kerangka Kerja Arsitektur Enterprise," BINA INSANI ICT JOURNAL, vol. 4, pp. 73-82, 2017.
[14]  R. M. N. A. Wildan Faudzan Maulana Haryono, "Perancangan Information System Architecture Menggunakan Togaf Adm Pada Fungsi Promosi (Studi Kasus: Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat)," Fountain of Informatics Journal , vol. 5, 2019.
[15]  Y. Mayowan, "PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI DESA (Studi Kasus di Kabupaten Lamongan)," Jurnal Administrasi Bisnis, vol. 10, 2016.
[16]  T. F. R. F. Gabriella Apriliana, "PERANCANGAN ENTERPRISE ARCHITECTURE PADA FUNGSI SUMBER DAYA MANUSIA DENGAN MENGGUNAKAN TOGAF ADM (STUDI KASUS : BANK BPD BALI)," e-Proceeding of Engineering, vol. 6, pp. 8159-8166, 2019.
[17]  U. Nations, "UNITED NATIONS E-GOVERNMENT SURVEY 2016," United Nations, New York, 2016.