## URGENSI FATWA DALAM PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM

## Faridatus Suhadak
Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Faridatus.syuhada@yahoo.com

## Abstrak
The discussion of this writing is about the role of fatwa in the development of Islamic law. Fatwa is the product of mujtahids’thought to answer particular problems which emerge among societies. Fatwa is closely related to pro and contra differences, it is due to several factors, namely: different reference or quotation of hadits because of condition and place, the difference of understanding the text, methodology, socio-cultural levels, socio-historical and social stratification of the society where mujtahids live and the subjectivity of imams. Owever, the difference becomes a contribution within the development of Islamic law itself. due to the dispute, new ideas or thoughts emerge in Islamic law, as a result, Islamic law can be dynamic law and it can be applied for long.
Pembahasan  dalam  tulisan  ini  adalah  tentang  peranan  fatwa  dalam  perkembangan Hukum Islam. Fatwa merupakan produk dari pemikiran para Mujtahid untuk menjawab berbagai persoalan yang muncul ditengah-tengah masyarakat. Fatwa tidak dapat terlepas dari  perbedaan  pro  dan  konta.  Hal  ini  disebabkan  karena  beberapa  faktor  ;    perbedaan rujukan atau kutipan nash/hadis karena kondisi dan tempat, perbedaan memahami nash, perbedaan pengetahuan yang mereka miliki (metodologi), perbedaan tingkat sosio cultural, sosio historis dan stratifikasi masyarakat tempat mereka berdomisili, subyektivitas para imam. Namun demikian pro dan kontra yang terjadi menjadi sebuah kontribusi dalam perkembangan pemikiran hokum Islam itu sendiri, hal ini dikarenakan dengan terjadinya pro  dan  kontra,  dapat  menimbulkan  pemikiran-pemikiran  baru  dalam  hokum  Islam, sehingga hokum Islam dapat menjadi hokum yang dinamis dan berlaku sepanjang masa.
Kata kunci : Fatwa, Perkembangan Hukum Islam.
Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan tekhnologi serta keberhasilan pembangunan ahir-ahir ini telah merambah sekuruh aspek bidang kehidupan ummat manusia, tidak saja membawa berbagai kemudahan, kebahagiaan, dan kesenangan melainkan juga memunculkan sejumlah persoalan. Aktivitas baru yang beberapa tidak dikenal atau bahkan tidak pernah terbayangkan, kini hal tersebut menjadi kenyataan. Disisi lain, kesadaran dan keragaman ummat Islam di dunia pada dasawarsa terahir
ini makin subur dan meningkat. Sebagai konsekwensi logis, setiap timbul persoalan, penemuan maupun aktivitas baru sebagai produk  dari  kemajuan  tersebut,  ummat senantiasa bertanya-tanya, bagaimanakah kedudukan hal tersebut dalam pandangan dan ajaran hukum Islam. 1
Sebagaimana kita ketahui bahwa Islam adalah agama yang fleksibel dan luwes dalam
1 Majelis  Ulama  Indonesia, Himpunan  Fatwa  Majelis Ulama Indonesia sejak 1975, (Jakarta, Erlangga, 2011), h. 3
190    | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2013, hlm. 189-196
menjaga tujuan-tujuan pensyari’atan ( maqasid al-syari’ah ). Salah satu elemen fleksibilitas ajaran Islam adalah fatwa. Fatwa secara bahasa berarti petuah, nasehat,jawaban atas pertanyaan yang bekaitan dengan hukum, sedangkan menurut para ulama’ ushul fiqh fatwa diartikan sebagai pendapat yang dikemukakan  yang sifatnya tidak mengikat. 2 Fatwa yang merupakan produk daripada ijtihad yang dilakukan oleh ulama’ memiliki peranan yang sangat urgen dalam perkembangan hukum Islam. Sebagai upaya pengembangan hukum Islam, ijtihad di samping memerlukan suatu metodologi sistematis yang mempunyai akar Islam yang kokoh, juga memerlukan basic theory yang lebih tegas dan konsisten. Hal ini dimaksudkan agar produk hukum yang dihasilkan benar- benar bersifat komprehensif dan berkembang secara konsisten. 3 Telah menjadi kesadaran bersama bahwa membiarkan persoalan tanpa ada jawaban dan membiarkan ummat dalam kebingungan tidak dapat dibenarkan, baik secara i’tiqadi maupun secara syar’i. oleh karena itu para ulama’ dituntut untuk segera memberikan jawaban dan berupaya menghilangkan penentian ummat akan kepastian ajaran Islam berkenaan dengan persoalan yang dihadapi. Demikian juga segala hal yang menghambat proses jawaban (fatwa sudah seharusnya diatasi. Sebagaimana firman Allah SWT.
“sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan- keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah kami menerangkan kepada manusia dalam al-Kitab, mereka di laknat allah dan dilaknat smua mahluk yang dapat melaknat.” 4

## Dalil-Dalil tentang Fatwa
Firman Allah SWT. dalam al-Qur’an surat an-Nahl : 43
“… maka bertanyalah kepada orang yang memiliki pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya.” 5
2 Ensiklopedi Hukum Islam , (Jakarta, Ichtiar baru van hoeve, 1996), h. 326
3 Yusdani, Peranan kepentingan umum dan reaktualisasi hukum:kajian  konsep  hukum  Islam  najmuddin    al-Thufi , (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 3
4 (QS, Al-Baqarah [2]:159)
5 (QS, an-Nahl [6]:143)
Penjelasan dari pada ayat di atas sebagimana terdapat dalam tafsir at-Thabari, ayat tersebut di tujukan oleh Allah SWT bagi kelompok musrik Quraisy yang masih meragukan akan kebenaran kemanusiaan nabi Muhammad, sedangkan ahl dzikr yang di maksud adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang kitab–kitab terdahulu yang diturunkan Allah SWT, yaitu kitab Taurat dan Injil. 6
Sedangkan dalam tafsir al-Misbah penjelasan ayat tersebut adalah menurut kebanyakan ulama’ ahl dzikr dipahami sebagai para pemuka agama Yahudi dan Nasrani, mereka adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi tentang kemanusiaan para rasul yang diutus Allah SWT. mereka wajar ditanyai karena mereka tidak dapat dituduh berpihak pada informasi al-Qur’an sebab mereka juga termasuk yang tidak mempercayainya, kendati demikian persoalan kemanusiaan para rasul mereka akui. Walaupun penggalan ayat ini turun dalam konteks tertentu, yakni obyek pertanyaan serta siapa yang ditanya tertentu pula, namun karena redaksinya yang bersifat umum, maka ia dapat dipahami pula sebagai perintah bertanya apa saja yang tidak diketahui sebagai atau diragukan kebenarannya kepada siapapun yang tau dan tidak tertuduh obyektivitasnya. 7 Di sisi lain hal ini menunjukkan betapa Islam sangat terbuka dalam perolehan pengetahuan, Ilmu dalam Islam bersifat universal, terbuka serta manusiawi dalam arti harus dimanfaatkan oleh dan kemaslahatan seluruh ummat manusia. Kaitannya hal ini dengan fatwa adalah ummat Islam yang tidak mengetahui tentang hukum Islam maka dapat bertanya kepada para faqih yang memahami tentang hukum Islam.
Firman Allah SWT. dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 83;
“… dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil amri diantara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul
6 Abu  Ja’far  Muhammad  bin  jarir  ath-Tobari,  Terj. Misbah dkk, Tafsir at-Thabary 16 , ( Jakarta; Pustaka azzam, 2009), h. 116
7 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah Vol 7 , ( Jakarta, Lentera Ilmu, 2007), h. 239
Faridatus Suhadak, Urgensi Fatwa dalam Perkembangan ... |    191 dan Ulil amri)…” 8
Ayat ini menjelaskan tentang tuntunan pokok dalam penyenaran informasi, Imam al- Syatibi menulis dalam kitabnya al-Muwafaqat bahwa tidak semua apa yang diketahui boleh disebarluaskan, walaupun ia merupakan bagian dari ilmu dan syari’at dan bagian dari informasi tentang pengetahuan hokum. Informasi ada bagian-bagiannya, ada yang di tuntut untuk di sebarluaskan, kebanyakan dari ilmu sdyari’at demikian atau baru dapat disebarluaskan setelah mempertimbangkan keadaan, waktu atau pribadi. 9 Tidak semua informasi disampaikan sama, kepada yang pandai, kepada yang bodoh atau anak kecil dan dewasa, juga tidak semua pertanyaan perlu dijawab. Rumus menyangkut hal ini adalah paparkanlah masalah yang akan diinformasikan kepada tuntunan agama, kalau telah dapat dibenarkan dalam pertimbangannya maka perhatikanlah dampak berkaitan dengan waktu dan masyarakat. Apabila penyampaiannya tidak berdampak negative, maka paparkan lagi masalah tersebut kepada pertimbangan nalar kalau nalar memperkenankannya maka dapat di sampaikan kepada umum, atau hanya kepada orang-orang tertentu jika menurut perttimbangan nalar tidak wajar disampaikan kepada umum. Penjelasan daripada ayat ini dalam kaitannya dengan fatwa adalah terkait teknis penyampaian fatwa itu sendiri, agar fatwa yang di keluarkan tidak keluar dari tujuan maqasid al-Syari’ah .

## Metode Fatwa
Dalam mengeluarkan fatwa, di gunakan beberapa metode tertentu, setiap ulama ataupun organisasi Islam yang salah satu wewenangnya mengeluarkan fatwa dapat menggunakan metode yang berbeda-beda, dalam hal ini penulis akan mengemukakan metode fatwa yang digunakan oleh dua ulama’ kontemporer saat ini, yaitu Yusuf al-Qordowi yang merupakan seorang ulama’ kontemporer dan dikenal cenderung sekuler karena banyak bersentuhan dengan kehidupan masyarakat
8 (QS, an-Nisa’ [4]; 83).
9 Ibid., Vol 2, h. 530
muslim di barat dan Wahbah al Zuhaily yang merupakan seorang ulama kontemporer dan dikenal cenderung salafi karena banyak bersentuhan dengan kehidupan masyarakat muslim di Timur

## Yusuf al-Qordowi
Metode yang di gunakan  dalam memberikan fatwa bertumpu pada hal-hal berikut; a) tidak fanatik dan tidak taqlid, namun demikian Yusuf al-Qordowi menghormati kepada para imam madhab, tidak bertaqlid kepada mereka bukan berarti menodai mereka, tetapi sebaliknya mengikuti metode dan cara pandang mereka, hal-hal yang harus diperhatikan yaitu tidak mengemukakan pendapat tanpa mengemukakan dalil yang kuat atau dalil yang tidak kontradiktif, mampu mentarjih/memilih yang paling kuat diantara pendapat-pendapat yang paling kuat atau bertentangan dengan pertimbnangan dalil dan argumentasi masing- masing, memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad juz’i atau parsial, b) mempermudah tidak mempersulit, bahwasanya Islam dibangun atas dasar mempermudah dan menghilangkan kesukaran bagi hamba sebagaimana dalam al- Qur’an surat al-Baqarah ayat 185, al-Maidah ayat 6 dan an-Nisa’ ayat 28, karakteristik zaman yang terus berubah, zaman sekarang sikap hidup materialism ( madiyyah ) lebih dominan daripada spiritualisme ( ruhiyyah ), individualism (ananiyyah) lebih dominan daripada kebersamaan, pragmatisme (naf’iyyah) lebih dominan daripada ahlak, c) berbicara kepada manusia dengan bahasa zamannya atau bahasa yang mudah dimengerti masyarakat penerima fatwa, hal ini dapat menggunakan cara berbicara secara rasional dan tidak berlebihan, tidak menggunakan istilah-istilah yang sulit dimengerti, mengemukakan hokum disertai hikmah dan illat (alasan hukum) yang sesuai dengan falsafah umum dienul Islam, d) berpaling dari sesuatu yang tidak bermanfaat, e) bersikap pertengahan antara memperlonggar dan memperketat, f) memberikan hak fatwa yang berupa keterangan dan penjelasan, penjelasan dari metode ini adalah suatu fatwa tidak memiliki arti apabila tidak disertai dalil,
192    | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2013, hlm. 189-196
ruh bfatwa terletak pada dalil, menyebutkan hikmah dan illat hukum, membandingkan sikap pandangan Islam dengan sesuatu di luar Islam, memberikan pengantar atau pendahuluan ketika hendak menjelaskansesuatu yang dirasa aneh atau janggal, menunjukkan sesuatu yang dihalalkan sebagai pengganti dari yang diharamkan, menghubungkan suatu ketentuan dengan ketentuan lain dalam hukum Islam, seorang mufti tiodak menjawab pertanyaan yang tidak urgen misalnya pertanyaan yang pada masa terdahulu pernah ditanyakan dan dibahas 10 .

## Wahbah al-Zuhayli
Wahbah  Zuhaili  sebagaimana  yang dikemukakan dalam kitab al-Fiqh al-Islamy wa adillatuh, dalam berfatwa dilakukan metode sebagai berikut; a) terlebih dahulu melakukan kajian terhadap nash-nash yang terdapat dalam al-Qur’an dengan menggunakan pendekatan disiplin ilmu yang berhubungan seperti ilmu bahasa dengan memperhatikan kata-kata mujmal , musytarak , atau lafazh yang diragukan termasuk lafazh yang ‘ amm atau khashsh , haqiqah atau majaz , haqiqah atau ’urf , muthlaq atau muqayyad dll , jika ia menemukan nash yang jelas mengenai masalah yang dikajinya, maka ia berpegang teguh pada nash tersebut dan menghukumi masalah yang sedang dikajinya dengan ketentuan yang ada dalam nash-nash itu. Sedangkan apabila ia tidak menemukannya dalam Kitabullah, maka ia mencari dalam sunnah Rasul yang berupa perkataan ( Qauliyah), b) Apabila ia menemukan dalam hadits tersebut tentang hukum dari masalah yang sedang dikajinya maka ia menggunakan hadits amaliyah atau taqririyah itu sebagai dalil atau sumber hokum, c) Jika dari kedua sumber tersebut ia tidak menemukan kepastian hukum dari masalah yang sedang dikaji, Wahbah Zuhaili kemudian memperhatikan beberapa pendapat-pandapat ulama dengan memperhatikan hadits yang dijadikan dalil oleh para ulama tersebut antara shahih dan dhoifnya dengan cara ia
10 Yusuf al-Qoprdowi, Terj. As’ad Yasin Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 1 , (Jakarta, Gema Insani Press, 1995),
47- 50
melakukan pen- takhrij -tan dan pen- tahqiq -kan agar hadits-hadits tersebut dapat diketahui shahih dan dhoifnya sehingga bisa memilih pendapat yang bersandar pada hadits shahih. 11 d) melakukan tarjih terhadap pendapat yang mengacu pada sandaran dalil yang shahih, atau jika hadits yang digunakan sebagai dalil oleh para ulama tersebut mempunyai kekuatan yang sama dalam derajat hadits, maka lebih memilih pendapat yang mempunyai potensi lebih untuk menimbulkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Jika Wahbah tidak melakukan tarjih terhadap bebepara pendapat ulama, ia lebih mengutamakan untuk mengamalakan pendapat jumhur ulama, alasannya dukungan para ulama terhadap satu pendapat dapat dijadikan alasan kuat dalam pen- tarjih -an, e) jika tidak menemukannya dalam beberapa pendapat ulama, ia melakukan qiyas dengan ilhaq atau mempertemukan masalah yang sedang dikajinya dengan masalah yang sudah mempunyai ketentuan hukum dari sumbernya yang mempunyai kesamaan illat, kemudian ia menghukumi masalah yang dikajinya dengan hukum yang sama dengan masalah yang sudah mempunyai ketentuan hukum dari sumbernya. Selain dari itu kemudian ia juga menggunakan logika yang sesuai dengan aturan dalam hukum Islam.
Demikian cara atau metode yang dilakukan, adakalanya merujuk kepada makna lahiriyah nash, jika memang nash tersebut sesuai dengan realitas masalah yang sedang dikajinya. Adakalanya ia juga menganalogikan masalah tersebut dari nash-nash yaitu qiyas , atau dengan menimbang realitas maslahah yang dihadapinya dengan menggunakan kaidah-kaidah umum yang digali dari dalil-dalil al-Qur’an dan as- Sunnah seperti istihsan , maslahah mursalah, urf, sadd adz-Dzari’ah dan yang lainnya. 12
Adapun cara istihsan yang digunakan Wahbah Zuhailia yaitu dengan Mengunggulkan (memakai) qiyas khafi dan meninggalkan qiyas
11 Wahbah  Zuhaili, Terj  Fiqih  Islam  wa  Adillatuhu , Gema  insani,  jakarta  2010,  h.19  (lihat  penelitian  ttg Wahbah  al-Zuhayli  ttg al-ahkam  al-usroh  menurut Wahbah al-Zuhayli oleh faridatus Suhadak dan Badrun th. 2012)
12 Wahbah Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu , , G ema insani, jakarta 2010, h. 119
Faridatus Suhadak, Urgensi Fatwa dalam Perkembangan ... |    193 jali karena ada petunjuk untuk itu, dimana istihsan ini disebut dengan istihsan qiyasi . Atau dengan cara Pengecualian masalah juz’iyah dari Ashal yang bersifat Kully atau dari kaidah- kaidah yang berlaku umum karena ada dalil (petunjuk) khusus yang mengharuskan hal tersebut yang disebut dengan istihsan istisna’i . 13 sedangkan metode Wahbah Zuhaili di dalam maslahah mursalah yaitu dengan menentukan sebuah hukum yang dapat memperbaiki peraturan syariat atau tujuan syariat ( maqasyit al-syariat ) yang sebelumnya tidak ada ketentuan dalil dalam syariat, sehingga dapat terwujud menarik kebaikan ( jalbu al-mashalih ) dan menolak kerusakan ( dar’u al-mafasid ). 14 Sedangkan dalam urf yang digunakan oleh Wahbah Zuhaili adalah urf yang sudah berlaku secara umum dari masa sahabat dan sesudahnya yang tidak bertentangan dengan nash syara’ dan kaidah- kaidah dasar. 15 Adapun sadd az-Dzari’ah yang digunakan Wahabah Zuhaili yaitu untuk menentukan apakah suatu perbuatan dilarang atau tidak, karena ia bisa menjadi sarana (adz- dzariah) terjadinya suatu perbuatan lain yang dilarang.

## Faktor-Faktor Pengubah Fatwa
Ada beberapa factor yang merubah fatwa pada zaman sekarang, berbeda dengan jaman dulu, yaitu; a) perubahan tempat, tempat disini terdapat bermacam-macam tempat di pedesaan berbeda dengan perkotaan, tempat yang bersuhu panas berbeda dengan yang bersuhu dingin, perubahan iklim tampat yang bercurah hujan tinggi berbeda dengan yg bercurah hujan rendah, yang bersalju, tempat yang berpenduduk muslim mayoritas berbuda dengan yang berpenduduk muslim minoritas, b) perubahan waktu yang dimaksud dengan perubahan waktu bukan perpindahan dari tahun tertentu kepada tahun yang lain, namun yang di maksud adalah perubahan manusia seiring dengan waktu, c) perubahan kondisi, kondisi yang sempit berbeda dengan kondisi lapang, kondisi sehat berbeda dengan konsdisi sakit,
13 Wahbah Az-Zuhaily. Usulul Fiqh Al-Islamy. Syria. Darul Fikri. Cet-2 tahun 2001. Juz II h. 739
14 Ibid., h.757
kondisi perang tidak sama dengan kondisi damai, d) perubahan tradisi, yang dimaksud dengan tradisi adalah kebiasaan yang dilakukan banyak orang dan berlaku secara terus menerus, telah mereka ketahui baik secara lazim dalam bentuk ucapan maupun perbuatan ( ‘urf ‘amali dan qauli ) 16 , e) perubahan ilmu pengetahuan maksudnya adalah perubahan pengetahuan yang syar’I dan pengetahuan non syar’i, f) perubahan kebutuhan manusia, pada zaman sekarang  banyak  kebutuhan  yang  telah berubah, yang sebelumnya dianggap tersier ( kamaliyat ) zaman sekarang dianggap sekunder ( hajiyat ), g) perubahan kemampuan manusia, pengetahuan makin berkembang melalui tujuh jalan revolusi, revolusi teknologi, biologi,ruang angkasa,atom,elektronik,ilmu pengetahuan,dan revolusi komunikasi, h) perubahan kondisi social, ekonomi, dan politik, i) perubahan pendapat dan pemikiran, terkadang ilmu pengetahuan tidak berubah akan tetapi pemikiran seorang mujtahid berubah dikarenakan penelitian terbaru atau hal yang lain, j) musibah, musibah dapat menjadi penyebab diringankannya terhadap hal-hal yang tidak diharamkan dengan qoth’I, adapun hal-hal yang qoth’i, terutama yang masuk ke dalam dosa-dosa besar, maka tidak dapat dianggap enteng. Hal tersebut tidak dapat dikategorikan dalam perubahan fatwa , karena apabila masuk di dalamnya makan akan meenjustifikasi hal-hal yang diharamkan dan melegalkan kemungkaran. 17 Demikianlah hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan fatwa.

## Problematika Fatwa
Dalam fatwa terdapat problematika siapa yang dapat melakukan ijtihad serta siapa yang dapat bertaqlid. Kriteria sebagai Mujtahid, banyak sekali versi ulama’ dalam mengutarakannya sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab terdahulu yang telah disusun oleh para ulama’ seperti baligh, merdeka, berakal dan lain-lain, oleh karenanya dalam hal ini kontroversi seputar
16 Ibid., h.828
17 Yusuf al-Qordowi, Mujibat Taghayyur al fatwa fi ‘Ashrina, terj. Faktor-Faktor Pengubah Fatwa, Arif Munandar  Riswanto,  (Jakarta,  Pustaka  al-kautsar, 2008), h. 53
194    | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2013, hlm. 189-196
criteria hanya akan difokuskan pada tiga hal saja, yaitu; 1) mujtahid yang akan diikuti tersebut masih hidup, hal ini masih terjadi kontroversi dikalangan ulama’, menurut Imam Syafi’i serta di ikuti oleh mayoritas ulama’, secara mutlak diperbolehkan mengikuti fatwa ulama’ yang telah meninggal, karena fatwa-fatwa para ulama’ ini tidak akan mati bersamaan dengan kematian pemiliknya 18 , pendapat yang kedua tidak diperbolehkan mengikuti pendapat ulama’ yang telah meninggal dengan alas an kemungkinan apabila ulama’ tersebut masih hidup akan merubah fatwanya dan fatwa ulama’ yang sudah meninggal tidak dapat dianggap abadi, 19 2) tingkat pengetahuannya yang  paling  tinggi  keilmuannya,  untuk mengetahui tingkat keilmuan ulama’ dapat dilakukan dengan melihat tingkat popularitas keilmuan seorang mujtahid, intensitas perujukan orang awam kepadanya, serta pengakuan para tokoh terpercaya akan tingkat keilmuannya, 20 3) integritas moral ( ‘adalah ) dan kepribadian yang baik, ‘adalah digunakan sebagai sebuah arti moderat (mengambil sikap jalan tengah) dalam melaksanakan sesuatu, tidak berlebihan dan tidak ceroboh 21 Problematika kedua yang dihadapi terkait dengan siapa yang dapat mengikuti fatwa (muqollid ). Taqlid menjadi perdebatan dikalangan ulama’, namun demikian bagi kalangan masyarakat awam, bertaqlid menjadi sebuah kewajiban dengan alasan sebagai berikut; a) berdasarkan firman Allah SWT dalam al- Qur’an surat an-Nahl ayat 43, b) berdasarkan ijma’ dikalangan sahabat dan tabi’in, c) secara rasional ijtihad hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki talenta keilmuan yang matang. Adapun ulama’ yang menentang taqlid dengan beberapa alasan; a)taqlid adalah berbuat atas pendapat orang lain, sehingga adakalanya  muqallid  tidak  mengetahui 18 Badru  al-Din  Muhammad  bahadir  bin  Abdillah Al-Zarkasi, al-Bahr al-Muhith fi Ushul al-Fiqh , (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), jld IV, h.578
19 Pendapat  ar-Razi  dari  kalangan  Syi’ah sebagaimana  dikutip  oleh  Wahbah  al-Zuhayli  dalam al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh , h.1160
20 Forum  Karya  Ilmiah  2004  Madrasah  Hidayatul Mubtadi’ien Lirboyo Kediri, Kilas balik Teoritis Fiqh Islam , (Kediri, FKI, 2004), h.417
21 Ibid ., h. 412
kebenaran pendapat yang diikuti, b) secara rasional apabila orang awam diperintahkan untuk bertaqlid, maka bias jadi ternyata orang yang di ikuti salah dalam menetapkan hukum atau berdusta dalam fatwa yang disampaikan. Dengan diperbolehkannya taqlid, maka sama halnya dengan memerintahkan untuk mengikuti kesalahan atau kebohongan. 22 Terlepas dari kontroversi para ulama’ tentang taqlid, sejatinya ummat Islam dalam konteks sekarang dapat menggali berbagai macam sumber informasi terkait persoalan hukum yang dihadapi, untuk mencegah terjadinya mengikuti pendapat yang salah, karena saat ini media untuk mengakses berbagai persoalan hokum dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

## Perkembangan hukum Islam
Perkembangan  hukum  islam  mulai menunjukkan perkembangan dinamisnya sejak kurun waktu yang relative lama. Dalam potret sejarah penetapan hokum Islam, perkembangan pemikiran hokum Islam dalam realitas empiric dapat diidentifikasi secara sistematis sejak periode Rasulullah SAW. Hingga era kontemporer saat  ini.Nabi  Muhammad  SAW.  Adalah orang yang pertamakali memberikan fatwa kepada manusia dalam agama Islam, beliau member fatwa dengan wahyu yang diturunkan kepadanya, sepeninggal beliau gelar pemberi fatwa disandang oleh para sahabatnya seperti Umar bin Khotob,, Alin bin abi thalib, Abdullah bin Mas’ud, Aisyah, Zaid bin Tsabit, Abdullah bin ‘Abbas, dan lain-lain.kemudian setelah para sahabat, generasibfatwa disandang oleh para tabi’in yang tersebar di berbagai daerah kekuasaan Islam. Di Madinah ada Sa’id bin Musayyab, di Makkah terdapat Atha’ bin rabah, di Kufah terdapat Ibrahim an-Nakha’i, dan lain-lain. Pada masa sahabat dan Tabi’in orang-orang islam telah terbiasa meminta fatwa kepada siapapunbtanpa menentukan kepada mufti tertentu, demikian pula pada masa ini ulama’ yang memenuhi syarat berijtihadlah yang berani memegang amanat fatwa. Akan tetapi pada masa selanjutnya kecenderungan
22 Ibid ., h.381
Faridatus Suhadak, Urgensi Fatwa dalam Perkembangan ... |    195 ijtihad mengalami gejala kelesuan yang dengan sendirinya taqlid menjadi pilihan dan pola pikir sebagian besar generasinya. 23 Dalam realitanya, pada masa selanjutnya, pasca masa kelesuan beruijtihad (jumud) perkembangan  hukum  Islam  senantiasa menampakkan potret keragaman pemikiran yang amat varian, baik berkenaan dengan konstruk teori-teori pemikiran Hukum Islam yang bersifat mendasar maupun beberapa aspek khusus yang bersifat parsial. 24 Dalam perkembangannya hukum Islam senantiasa mengalami pasang surut terkait dengan perbedaan dikalangan para ulama’, implikasi dari perbedaan ini terdapat pro dan kontra, ada pandangan yang beranggapan bahwa perbedaan merupakan biang perpecahan, namun tidak sedikitr yang beranggapan bahwa perbedaan merupakan sebuah hikmah yang mendorong perkembangan dalam hukum Islam.
Secara garis besar, penyebab perbedaan sejak masa sahabat, tabi’in, tabiit tabi’in, sampai munculnya madhab terutama madhab fiqh karena disebabkan beberapa hal; a) perbedaan rujukan atau kutipan nash/hadis karena kondisi dan tempat, b) perbedaan memahami nash, c) perbedaan pengetahuan yang mereka miliki (metodologi), d) perbedaan tingkat sosio cultural, sosio historis dan stratifikasi masyarakat tempat mereka berdomisili, e) subyektivitas para imam. 25 Sejarah telah membuktikan bahwa segala usaha  untuk membuat hukum Islam senantiasa relevan di setiap tempat dan masa telah dilakukan untuk membentuk hukum Islam yang sesuai dengan ajaran Islam, walaupun harus memberantas segala kekacauan pemahaman keagamaan yang bersumber dari sisa dan kelanjutan masa sebelumnya. Banyaknya fatwa yang dikeluarkan oleh setiap Imam menambah wawasan pemikiran yang luas serta menjadikan hokum Islam senantiasa dinamis.
23 Muhammad  Salam  madkur, al-Qadla  fi  al-Islam , (Beirut, Dar al-Nahdlah al-‘arabiyah, 1964), h.137.
24 Roibin, Penetapan hukum Islam dalam Lintasan sejarah , ( Malang, UIN Press, 2010), h. vii
25 Dedi  Supriyadi, Sejarah  hukum  Islam  dari kawasan jazirah  Arab sampai Indonesia , (Bandung, Pustaka Setia, 2007), h. 130

## Kesimpulan
Berdasarkan paparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;
1.  Metode fatwa yang saat ini berkembang berdasarkan produk pemikiran dua ulama’ kontemporer di dunia Islam berdasarkan Yusuf al-Qordowi dan Wahbah al-Zuhayli lebih cenderung karena perbedaan domisili dan pengembaraan keilmuan serta mileu dimana sang ulama berdomisili.
2.  Problematika fatwa yang muncul kepermukaan diantaranya  mengenai  mujtahid  dan muqollidnya
3.  Factor-faktor pengubah fatwa menurut Yusuf al-Qordowi terdapat 10 hal, yaitu; perubahan tempat, perubahan waktu, perubahan kondisi, perubahan tradisi, perubhan ilmu pengetahuan,kebutuhan manusia, kemampuan manusia, perubahan social, politik dan ekonomi, perubahan pendapat dan pemikiran serta musibah yang terjadi
4.  Perkembangan hukum Islam dari masa kemasa senantiasa berkelanjutan sampai era sekarang, era kontemporer, dimana hokum islam senantiasa menjadi hokum yang dinamis tanpa meninggalkan sumber utama yaitu al-Qur’an dan Hadist, wealaupun perbedaan dalam produk ijtihad terjadi perbedaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ensiklopedi Hukum Islam , Jakarta, Ichtiar baru van hoeve, 1996
Forum Karya Ilmiah 2004 Madrasah Hidayatul Mubtadi’ien Lirboyo Kediri, Kilas balik Teoritis fiqh Islam , (Kediri, FKI, 2004 Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975 , Jakarta, Erlangga, 2011
al-Qordowi, Yusuf Terj. As’ad Yasin Fatwa- fatwa Kontemporer Jilid 1 , Jakarta, Gema Insani Press, 1995 al-Qordowi, Yusuf, Mujibat Taghayyur al Fatwa fi ‘ashrina, terj. factor-faktor pengubah fatwa, Arif munandar riswanto, Jakarta, Pustaka al-kautsar, 2008.
Roibin, Penetapan hukum Islam dalam Lintasan sejarah , Malang, UIN Press, 2010 Salam  madkur,  Muhammad al-Qadla  fi
al-Islam , Beirut, Dar al-Nahdlah al- ‘arabiyah, 1964 Supriyadi, Dedi Sejarah hukum Islam dari kawasan jazirah  Arab sampai Indonesia , Bandung, Pustaka Setia,
Shihab, M. Quraish Tafsir al-Misbah Vol 7 , Jakarta, Lentera Ilmu, 2007
ath-Tobari, Abu Ja’far Muhammad bin jarir Terj. Misbah dkk, Tafsir at-Thabary 16 , Jakarta, Pustaka azzam, 2009
Yusdani, Peranan Kepentingan Umum dan Reaktualisasi hukum:kajian konsep hukum Islam Najmuddin  al-Thufi ,
Yogyakarta: UII Press, Cet. I, 2000 Al-Zarkasi, Badru al-Din Muhammad bahadir bin Abdillah al-Bahr al-Muhith fi Ushul al-Fiqh , Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000,, jld IV al-Zuhaily, Wahbah Usul Fiqh Al-Islamy . Syria. Darul Fikri. Cet-2 tahun 2001. Juz II