## PENINGKATAN LITERASI KEUANGAN MELALUI KEGIATAN TRIDHARMA
PERGURUAN TINGGI
(Studi Kasus Pelaksanaan KKN Tematik Edukasi Keuangan Masyarakat Universitas Wahid Hasyim Semarang di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)
Hasan * , Muhammad Agus Fauzi Prodi Majanemen Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim Jl. Menoreh Tengah X/22 Sampangan Semarang
* Email: hasan@unwahas.ac.id

## Abstrak
Perguruan  tinggi  memiliki  peran  penting  melalui  kegiatan  tri  dharma  perguruan  tinggi  yang dapat  dimanfaatkan  untuk  meningkatkan  literasi  keuangan  masyarakat.  Fakultas  Ekonomi Universitas Wahid Hasyim telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik “Edukasi Keuangan  Masyarakat”  di  Kecamatan  Mranggen  Kabupaten  Demak  Provinsi  Jawa  Tengah yang merupakan  model  pertama  pengintegrasian  kegiatan  tridarma perguruan  tinggi  dengan program peningkatan literasi keuangan masyarakat bekerjasama dengan OJK. Kegiatan KKN ini  terwujud  dengan  melaksanakan  tiga  tahapan,  yaitu  tahapan  pra-KKN  (yang  meliputi perijinan  serta  persiapan  logistik  dan  peserta),  tahapan  KKN  (yang  meliputi  penerjunan peserta,  silaturrahim,  survei  dan  penyebaran  kuesioner,  sosialisasi  literasi  keuangan,  dan DIKLAT “Sadar Keuangan”), dan tahapan pasca-KKN (Bantuan Papan Informasi Keuangan dan komunikasi pasca DIKLAT). Dalam tempo satu bulan, kegiatan KKN tematik ini berhasil menyelenggarakan  115  program  peningkatan  literasi  keuangan  yang  menyentuh  berbagai elemen komunitas masyarakat.
Kata Kunci: Literasi Keuangan, KKN Tematik.

## PENDAHULUAN
Indonesia,  sebagai  negara  berkembang  yang  memiliki  wilayah  sangat  luas  dan  penduduk nomor  empat  terbesar  di  dunia,  menghadapi  masalah  serius  terkait  banyaknya  penduduk  yang belum  memahami  masalah  keuangan.  Dengan  kata  lain,  tingkat  literasi  keuangan  masyarakat Indonesia  masih  tergolong  rendah.  Hal  ini  ditunjukkan  oleh  masih  sedikitnya  masyarakat  yang bersentuhan dengan lembaga keuangan maupun produk keuangan.
Berdasarkan  survei  yang  dilakukan  Otoritas  Jasa  Keuangan  disebutkan  bahwa  hanya  21,84 persen  penduduk  Indonesia  yang  tergolong well  literate .  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  hanya  22 orang  dari  (100  responden)  yang  memiliki  pengetahuan  tentang  lembaga  keuangan  serta  produk dan jasanya. Termasuk juga manfaat, risiko serta hak dan kewajibannya.

## Tabel 1. Indeks Literasi Keuangan Sektor Jasa keuangan
Perbankan Asuransi Perusahaan Pembiayaan Dana Pensiun Pasar Modal Pegadaian Well Literate 21,80 % 17,84 % 9,80 % 7,13 % 3,79 % 14,85 % Sufficient Literate 75,44 % 41,69 % 17,89 % 11,74 % 2,40 % 38,89 % Less Literate 2,04 % 0,68 % 0,21 % 0,11 % 0,03 % 0,83 % Not Literate 0,73 % 39,80 % 72,10 % 81,03 % 81,03 % 45,44 %
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2013)
Salah  satu  penyebab  minimnya  akses  keuangan  oleh  masyarakat  adalah  literasi  keuangan yang  masih  rendah.  Literasi  keuangan  adalah  kemampuan  masyarakat  untuk  mengetahui, memahami, mangaplikasikan, menganalisis, dan mensintesakan segala sesuatu yang terkait dengan sektor  jasa  keuangan  untuk  meningkatkan  pengetahuan  ( knowledge ),  keterampilan  ( skill )  dan keyakinan  ( confidence )  konsumen  dan  masyarakat  luas  sehingga  mereka  mampu  mengelola keuangan pribadinya dengan lebih baik.
Pemerintah Indonesia telah mencanangkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif mulai tahun 2011  untuk  mengatasi  masalahnya  minimnya  tingkat  literasi  keuangan  masyarakat.  Inklusi keuangan  adalah  kegiatan  menyeluruh  yang  bertujuan  meniadakan  segala  bentuk  hambatan,  baik yang  bersifat  harga  maupun  non  harga  terhadap  akses  masyarakat  dalam  memanfaatkan  layanan jasa  keuangan.  Berbagai  kegiatan  di  dalamnya  diharapkan  dapat  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan akses terhadap lembaga keuangan.
Komitmen ini secara formal juga terlihat pada tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai institusi  pengawas  bank  dan  lembaga  keuangan  di  Indonesia.  Salah  satu  tugas  OJK  adalah perlindungan  konsumen  dan  masyarakat  pada  jasa  keuangan  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- undang  Nomor  21  tahun  2011  tentang  OJK.  Salah  satu  kegiatan  utama  untuk  kepentingan  ini adalah edukasi keuangan yang baik dan masif di seluruh wilayah Indonesia.
Edukasi  keuangan,  selain  menjadi  komitmen  OJK,  juga  menjadi  salah  satu  komitmen lembaga pendidikan tinggi yang berprinsip pada Tri Dharma Perguruan Tinggi. Universitas Wahid Hasyim (Unwahas), sebagai salah satu perguruan tinggi yang berlokasi di Semarang, juga memiliki komitmen tersebut. Komitmen ini ditunjukkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman antara Otoritas  Jasa  Keuangan  dan  Universitas  Wahid  Hasyim  pada  25  Juni  2013  dengan  Nomor:  PRJ- 08/D-01/2013; 745/B-07/UWH/IX/2013. Adapun isi nota ini adalah tentang Pengembangan Sektor Jasa  Keuangan,  Peningkatan  Literasi  Keuangan  dan  Perlindungan  Konsumen  di  Sektor  Jasa Keuangan.
Salah  satu  bentuk  realisasi  penandatanganan  nota  kesepahaman  tersebut  adalah  kegiatan Kuliah  Kerja  Nyata  (KKN)  Tematik  yang  mengangkat  tema  besar  “Edukasi  Keuangan Masyarakat”. KKN ini telah dilaksanakan di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak pada tahun 2013  dan  menjadi  KKN  tematik  Edukasi  Keuangan  Masyarakat  pertama  di  Indonesia  yang bersinergi  dengan  OJK  untuk  meningkatkan  literasi  keuangan  masyarakat.  Artikel  ini  merupakan paparan  studi  kasus  peran  perguruan  tinggi  dalam  meningkatkan  literasi  keuangan  masyarakat melalui tridarma perguruan tinggi dengan model KKN Tematik “Edukasi Keuangan Masyarakat”.

## Tujuan
Tujuan pengabdian KKN tematik “Edukasi Keuangan Masyarakat” ini adalah untuk:
1. Meningkatkan  pemahaman  masyarakat  pada  jasa  keuangan  dan  perluasan  akses  pada lembaga keuangan,
2. Menginisiasi  model  pengembangan  literasi  keuangan  masyarakat  yang  mengintegrasikan program pemerintah (OJK) dengan tri dharma perguruan tinggi.
3. Lebih  mendekatkan  perguruan  tinggi  dan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  kepada  masyarakat melalui program-program riil yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, terutama dalam persoalan keuangan.

## Tinjauan Pustaka Literasi Keuangan
Lusardi  dan  Mitchell  (2007)  mengartikan financial  literacy sebagai  pengetahuan  keuangan yang  bermanfaat  untuk  mencapai  kesejahteraan.  Sementara  itu,  Sina  dan  Nggili  (2012) menyebutkan  bahwa  Danes  dan  Hira  (1987)  serta  Chen  dan  Volpe  (1998)  mendefinisikan  literasi keuangan  sebagai  pengetahuan  untuk  mengelola  keuangan  ( money  management  knowledge ). Sementara itu, Krishna dkk.(2010) mendefinisikan literasi keuangan sebagai kemampuan seseorang untuk  mendapatkan,  memahami  dan  mengevaluasi  informasi  yang  relevan  untuk  pengambilan keputusan dengan memahami konsekuensi finansial yang ditimbulkannya.
Di Indonesia, tanggung jawab peningkatan literasi keuangan masyarakat dibebankan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebuah lembaga negara yang terbentuk berdasarkan UU nomor 21 tahun  2011.  Lembaga  ini  memiliki  3  (tiga)  tujuan  utama,  yaitu  (1)  menyelenggarakan  sektor keuangan  yang  adil,  transparan  dan  akuntabel,  (2)  mewujudkan  pertumbuhan  sistem  keuangan yang  berkelanjutan  dan  stabil  serta  (3)  melindungi  kepentingan  konsumen  dan  masyarakat. Peningkatan literasi keuangan masyarakat termasuk ke dalam program OJK di bidang perlindungan terhadap konsumen.
Prabowo  (2013)  menyebutkan  bahwa  peraturan  OJK  mengenai  perlindungan  konsumen bertujuan  untuk  meminimalkan  informasi  asimetris,  transparansi  dan  pengungkapan  informasi
mengenai biaya, risiko dan manfaat produk serta layanan keuangan. Hatta (2012) menuturkan hal serupa  ketika  menyebutkan  bahwa  keberadaan  OJK  dibutuhkan  sebagai  perangkat  hukum  dan pengawasan  sistem  keuangan  yang  mampu  meminimalisir  potensi  permasalahan  asimetri informasi.

## Asimetri Informasi
Asimetri  informasi  adalah  suatu  keadaan  dimana agent mempunyai  informasi  lebih  banyak tentang  perusahaan  dan  prospek  di  masa  yang  akan  datang  daripada  informasi  yang  diketahui principal . Kondisi ini memberikan kesempatan kepada agent untuk  menggunakan informasi  yang diketahuinya  guna  memanipulasi  pelaporan  keuangan  sebagai  usaha  memaksimalkan kemakmurannya  sendiri.  Asimetri  informasi  ini  mengakibatkan  terjadinya moral  hazard berupa usaha untuk melakukan earning management (Wisnumurti, 2010).
Anindita (2012) memaparkan bahwa ekonomi informasi merupakan aspek fundamental dari hubungan  kontrak.  Efek  dari  format  kontrak  ketika  salah  satu  pihak  mempunyai  atau  akan mempunyai  suatu  informasi  memiliki  keuntungan  yang  lebih  daripada  pihak  lain  sehingga hubungan kontrak menjadi tidak efisien, atau dengan kata lain pareto optimum tidak dapat terjadi. Apabila pareto  optimum atau pareto  efisien tidak  dapat  terjadi  maka  berarti  ada  salah  satu  pihak yang dirugikan.
Dalam  teori  ekonomi,  asimetri  informasi  merupakan  salah  satu  penyebab  kegagalan  pasar ( market failure ), dimana tidak samanya informasi antara kedua belah pihak (misalnya pembeli dan penjual)  menyebabkan  salah  satu  pihak  dapat  dirugikan.  Dalam  praktek  pemasaran,  asimetri informasi  sering  terjadi  karena  salah  satu  pihak  tidak  mengetahui  harga,  kualitas  atau  tipe  dari pembeli dan penjual sehingga kesepakatan harga yang terjadi tidak efisien (Anindita, 2012).
Campbell  (2006)  menjelaskan  bidang  kajian  keuangan  rumah  tangga  yang  berfokus  pada perbedaan (diskrepansi) antara perilaku yang seharusnya memaksimalkan kesejahteraannya dengan perilaku  yang  senyatanya  dilakukan.  Perbedaan  ini  lebih  spesifik  disebutnya  sebagai  kesalahan- kesalahan investasi ( investment mistakes ). Kesalahan investasi ini lebih banyak terjadi pada rumah tangga  yang  miskin  dan  kurang  terdidik.  Gabaix  dan  Laibson  (2006)  memperlihatkan  adanya fenomena dimana perusahaan cenderung untuk menyembunyikan informasi dari konsumennya dan menyebutkan  fenomena  ini  dengan  keseimbangan  terselubung  ( shrouded  equilibrium ). Keseimbangan  yang  dimaksud  adalah  adanya  eksploitasi  perusahaan  pada  konsumen  yang mengalami  rabun  keuangan  ( consumer  myopia ),  dan  di  sisi  lain  konsumen  yang  canggih  secara keuangan ( sophisticated consumer ) mengeksploitasi perusahaan untuk keuntungan mereka. Kedua eksploitasi inilah  yang  disebut  keseimbangan  terselubung.  Dua  penelitian  di  atas  memperlihatkan dampak  negatif  adanya  asimetri  informasi  pada  keuangan  rumah  tangga.  Rumah  tangga  yang kurang  terinformasi  keuangan  mengalami  masalah-masalah  keuangan,  seperti  kemiskinan  dan menanggung biaya keuangan yang lebih besar.
Asimetri  informasi  sering  terjadi  pada  jasa  keuangan  di  Indonesia.  Otoritas  jasa  Keuangan (2013)  mencatat  bahwa  dalam  rentang  waktu  Januari-Juni  2013,  telah  ada  1.375  konsumen  yang menghubungi Financial  Costumer  Care (FCC)  Otoritas  Jasa  Keuangan.  Dari  angka  tersebut,  73 persen atau sekitar 1.009 konsumen meminta informasi, 18 persen atau 243 konsumen melakukan pengaduan  dan  selebihnya  atau  129  konsumen  menyampaikan  informasi.  Data  ini  menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sangat memerlukan edukasi keuangan.

## Objek Sasaran
Kecamatan  Mranggen  merupakan  kecamatan  yang  memiliki  jumlah  penduduk  paling  padat di  wilayah  Kabupaten  Demak,  Propinsi Jawa  Tengah.  Pada tahun 2010  saja,  jumlah  penduduk  di kecamatan  ini  telah  mencapai  158.882  jiwa.  Secara  rinci,  data  jumlah  penduduk  Kecamatan Mranggen di masing-masing desa pada tahun 2010 ditunjukkan pada tabel berikut.
Tabel 2. Jumlah Penduduk Kecamatan Mranggen Tahun 2010
DESA LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 1 Banyumeneng 4.195 3.953 8.148 2 Sumberejo 3.787 3.986 7.773
DESA LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 3 Kebonbatur 8.352 8.271 16.623 4 Batursari 18.259 18.628 36.887 5 Kangkung 3.441 3.520 6.961 6 Kalitengah 2.187 2.226 4.413 7 Kembangarum 4.769 4.730 9.499 8 Mranggen 6.880 6.969 13.849 9 Bandungrejo 3.961 4.445 8.406 10 Brumbung 2.658 2.724 5.382 11 Ngemplak 1.697 1.614 3.311 12 Karangsono 2.689 2.757 5.446 13 Tamansari 1.688 1.733 3.421 14 Menur 2.062 2.055 4.117 15 Jamus 1.894 1.975 3.869 16 Wringinjajar 3.838 3.782 7.620 17 Waru 1.971 1.892 3.863 18 Tegalarum 2.517 2.463 4.980 19 Candisari 2.114 2.200 4.314 JUMLAH 78.959 79.923 158.882
Sumber : BPS Kabupaten Demak
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik “Edukasi Keuangan Masyarakat”—sebagai media untuk menguatkan literasi keuangan masyarakat—difokuskan secara intensif pada 10 desa di Kecamatan Mranggen  yang  sebelumnya  telah  menjadi  desa  binaan  Unwahas.  Pada  tahun  sebelumnya, Unwahas  telah  melakukan  KKN  di  10  desa  tersebut.  Hanya  saja,  kegiatan  yang  dilakukan  pada tahun sebelumnya lebih dititikberatkan pada pengembangan potensi di masing-masing desa. Hal ini tentu  berbeda  dengan  kegiatan  KKN  Tematik,  yang  fokus  kegiatannya  adalah  pada  edukasi keuangan  masyarakat.  Adapun  10  desa  yang  dimaksud  adalah  Candisari,  Jamus,  Karangsono, Kembangarum, Menur, Ngemplak, Tamansari, Tegalarum, Waru dan Wringinjajar.

## Metode Pelaksanaan
Pelaksanaan  KKN  Tematik  “Edukasi  Keuangan  Masyarakat”  ini  dilaksanakan  secara sistematis  dan  bertahap.  Rangkaian  tahapan  tersebut  secara  ringkas  digambarkan  pada  gambar  di bawah ini.
Gambar 2. Metode Pelaksanaan KKN Tematik “Edukasi Keuangan Masyarakat”
a. Tahap Pra-Pelaksanaan
Tahapan ini meliputi :
1. Perijinan dan Koordinasi
Secara prosedural, tahap ini dimulai dari Pemerintah Kabupaten  Demak, khususnya Badan  Perencanaan  Daerah  (Bappeda),  dan  dilanjutkan  pada  tingkat  kecamatan  dan  desa untuk pelaksanaan teknis lebih lanjut.
2. Persiapan Logistik
a. Persiapan  logistik  meliputi  pembuatan  buku  pedoman  KKN  Tematik,  kelengkapan peserta dan panitia, serta bahan pendataan dan sosialisasi masyarakat.
b. Pembagian peserta (mahasiswa) menjadi 10 kelompok yang disebar di 10 desa sasaran.
3. Pembekalan Peserta KKN
Pembekalan  peserta  KKN  dilaksanakan  selama  tiga  hari.  Selama  tiga  hari  ini, mahasiswa  dibekali  dengan  materi-materi  umum  untuk  pelaksanaan  KKN,  seperti karakteristik  KKN  tematik,  karakteristik  masyarakat,  lokasi  objek  sasaran  dan  dinamika kelompok.  Selain  materi  umum  tersebut,  juga  diberikan  materi  tematik,  yaitu:  (1) karakteristik, layanan, dan produk lembaga Keuangan (konvensional dan syariah); (2) hak dan  kewajiban  konsumen  lembaga  keuangan;  (3)  perencanaan  dan  pengelolaan  keuangan keluarga;  (4)  peran,  fungsi  dan  tugas  OJK;  (5)  karakteristik  masyarakat  sasaran;  (6) pendekatan  kelompok  masyarakat;  dan  (6)  metode  survey  dan  sosialisasi.  Adapun narasumber  yang  dihadirkan  dalam  pembekalan  ini  terdiri  dari  perwakilan  OJK, perwakilan kecamatan, tenaga ahli, Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan Panitia KKN Tematik.
b. Tahap Pelaksanaan
1. Penerjunan
Penerjunan  dilakukan  pada  tingkat  desa.  Peserta  dibagi  menjadi  10  (sepuluh) kelompok  yang  kemudian  diterjunkan  pada  10  desa  binaan  yang  ada  di  Kecamatan Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Peserta yang mengikuti KKN tematik ini adalah 83  orang.  Kesemuanya  merupakan  mahasiswa  Fakultas  Ekonomi.  Para  peserta  ini  dibagi menjadi  10  kelompok  yang  masing-masing  ditugaskan  pada  satu  desa,  sehingga  jumlah anggota  per-kelompok  adalah  8-9  mahasiswa.  Kepengurusan  di  tiap  desa  dipimpin  oleh Koordinator  Desa  (Kordes).  Sedangkan  untuk  menunjang  pelaksanaan,  koordinasi  antar desa dan komunikasi dengan panitia/kecamatan, maka dibentuklah kepengurusan di tingkat kecamatan yang dipimpin oleh seorang Koordinator Kecamatan (Korcam).
2. Observasi dan Silaturahmi
Mahasiswa  peserta  KKN  selanjutnya  mencari  data  dan  informasi  yang  relevan melalui  tokoh  masyarakat  baik tingkat  desa maupun  di  bawahnya  (PKK,  LKMD,  Karang Taruna,  RT/RW  maupun  kumpulan  masyarakat  sejenis).  Informasi  ini  digunakan  untuk persiapan  tahap  sosialisasi  kepada  masyarakat,  baik  kepada  komunitas  maupun  rumah tangga secara langsung. Silaturahmi ini penting dilaksanakan untuk mendapatkan informasi penting,  ijin  untuk  mengikuti  kegiatan  komunitas  dan  mendapat  dukungan  dari  tokoh masyarakat.
3. Sosialisasi Edukasi Keuangan
Sosialisasi  dilakukan  dengan  memanfaatkan  pertemuan-pertemuan  warga,  baik  di tingkat desa maupun tingkat di bawahnya. Sosialisasi ini dapat dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri, ataupun dengan partisipasi dosen/tenaga ahli. Sosialisasi diarahkan dengan pendekatan dialogis mengenai keuangan rumah tangga, fungsi dan peran OJK dan lembaga keuangan.  Selain  itu,  juga  dilakukan  penyebaran  kuesioner  untuk  mendapatkan  data  dan informasi  yang  relevan  dengan  literasi  keuangan.  Pertemuan  dan  sosialisasi  ini  juga dimanfaatkan untuk sosialiasi kegiatan lanjutan termasuk pendidikan terprogram.
4. Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Komunitas “Sadar Keuangan”
Pendidikan  dan  pelatihan  (diklat)  ini  dilakukan  selama  dua  hari  di  tingkat kecamatan. Peserta pelatihan adalah empat puluh orang dengan satu kali penyelenggaraan. Semua  peserta  yang  hadir  telah  mewakili  semua  desa  yang  ada.  Setelah  pendidikan  dan pelatihan ini dilaksanakan, dibentuklah suatu komunitas yang disebut dengan  “Komunitas Sadar  Keuangan”  yang  berfungsi  sebagai  agen  pemberi  dan  penyampai  informasi  dan komunikasi lebih lanjut untuk keberlanjutan program di masa yang akan datang.
c. Pasca pelaksanaan
Pasca  pelaksanaan  KKN  Tematik,  ada  upaya  keberlanjutan  ( sustainability )  dari  program edukasi keuangan ini, yaitu:
1. Bantuan Kelembagaan: Papan Informasi Keuangan Papan  informasi  keuangan  diberikan  kepada  Kecamatan  Mranggen  dan  masing- masing  desa  objek  KKN.  Papan  ini  berfungsi  sebagai  media  penempelan  informasi- informasi  yang  berguna  bagi  masyarakat. Background papan  ini  adalah  poster  yang tampilannya  di- design berisi  tentang  ajakan  bersikap  bijak  terhadap  uang,  penjelasan mengenai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan kontak layananan informasi OJK.
2. Penyusunan Laporan
Penyusunan  laporan  dilakukan  oleh  panitia  berdasarkan  kompilasi  laporan  yang disusun oleh mahasiswa ditambah dengan data dan informasi tambahan yang ada. Laporan ini  dapat  digunakan  sebagai  bahan  evaluasi  dan  rencana  tindak  lanjut  di  masa  yang  akan datang.
3. Komunikasi Lanjutan Pasca-DIKLAT Pasca  kegiatan,  komunikasi  dan sharing informasi  tetap  dilakukan  melalui  media komunikasi  dan  informasi  (seperti  telepon/HP,  media  sosial,    internet,  dan mailing  list) maupun  kunjungan  dalam  bentuk  acara  lain.  Komunikasi  dan  tindak  lanjut  ini  akan difasilitasi  oleh  Pusat  Pengembangan  Ekonomi  dan  Keuangan  Fakultas  Ekonomi Universitas Wahid Hasyim.

## Hasil Kegiatan
Pelaksanaan  kegiatan  KKN  oleh  mahasiswa  diawali  dengan  proses  identifikasi  terhadap komunitas-komunitas  potensial  yang  dapat  digunakan  sebagai  wahana  sosialisasi  dan bersilaturahmi  ke  tokoh  masyarakat.  Setelah  itu,  mahasiswa  melaksanakan  program-program sosialisasi  dengan  berbagai  bentuk  sesuai  dengan  kondisi  di  masing-masing  desa  dan  komunitas sasaran. Tiap kelompok di masing-masing desa juga diwajibkan mengumpulkan data survei literasi keuangan  terkait  lembaga  keuangan.  Masing-masing  desa  diberi  kuota  survei  sebanyak  100 responden.  Pada  tingkat  Kecamatan,  dilakukan  pula  Pelatihan  Literasi  Keuangan  kepada  Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan delegasi PKK yang mewakili masing-masing desa di Kecamatan  Mranggen.  Peserta  pelatihan  ini  diharapkan  dapat  meneruskan  pemahaman  keuangan kepada masyarakat dan ibu-ibu PKK yang ada di tiap desa dan mendukung keberlanjutan program edukasi keuangan di kemudian hari.
KKN Tematik “Edukasi Keuangan Masyarakat” telah menghasilkan berbagai kegiatan untuk meningkatkan  literasi  keuangan  masyarakat.  Selain  itu,  masyarakat  juga  lebih  mengenal  lembaga keuangan.  Melalui  kegiatan  ini,  didapatkan  juga  data  mengenai  pengetahuan,  sikap  dan  perilaku masyarakat terhadap lembaga keuangan melalui survei yang dilakukan pada 1000 responden yang mewakili 10 desa di Kecamatan Mranggen.
Secara  keseluruhan,  KKN  tematik  ini  berhasil  menyelenggarakan  115  kegiatan  edukasi keuangan  hanya  dalam  tempo  1  bulan.  Kegiatan-kegiatan  tersebut  dilaksanakan  di  tingkat kecamatan  dan  desa.  Tabel  3  di  bawah  ini  memperlihatkan  ragam  kegiatan  yang  telah  dilakukan pada masing-masing tingkatan tersebut.

## Tabel 3. Rangkuman Kegiatan KKN Tematik “Edukasi Keuangan Masyarakat”
No. Jenis Kegiatan
Komunitas Sasaran A. Kegiatan di Tingkat Kecamatan 1 Silaturrahim OJK Tokoh masyarakat se-Kecamatan Mranggen 2 Diklat Literasi Keuangan Delegasi dari 19 desa se-Kecamatan Mranggen B. Kegiatan di Tingkat Desa 3 Penyuluhan tentang OJK Warga, perangkat desa, komunitas pengajian, PKK 4 Gerai OJK Balai Desa 5 Simulasi Mini Bank Siswa SD 6 Sosialisasi Perbankan Perangkat desa, warga, guru, UMKM 7 Sosialisasi Perbankan Syariah Perangkat desa, warga, UMKM, komunitas pengajian 8 Sosialisasi Asuransi PKK, Karang Taruna 9 Sosialisasi Pasar Modal Karang Taruna, UMKM, warga 10 Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Warga, Ibu-Ibu PAUD 11 Perencanaan Keuangan Masa Depan Karang Taruna 12 Manajemen Keuangan Desa Perangkat desa 13 Pengelolaan Keuangan UMKM Pelaku UMKM 14 Penyuluhan  Keuangan  “Hati-Hati, Investasi Bodong...!!!” Kelompok tani, UMKM, perangkat desa 15 Pendidikan Menabung Dini Siswa TK dan SD 16 Jalan Sehat “Sadar Keuangan” Warga 17 Lomba  Menggambar  dan  Mewarnai “Mari Mewarnai Keuangan Indonesia” Siswa PAUD, TK dan SD 18 Festival Anak “Cerdas Keuangan” Siswa TK, SD, dan santri pondok pesantren

## Kesimpulan dan Rekomendasi
Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Kegiatan  tridarma  perguruan  tinggi  dapat  dilakukan  untuk  meningkatkan  literasi  keuangan masyarakat dengan mengintegrasikan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Kegiatan KKN Tematik sanggat cocok menjadi program yang relevan dengan tujuan ini.
Fakultas  Ekonomi  Universitas  Wahid  Hasyim  telah  melaksanakan  Kuliah  Kerja  Nyata (KKN)  Tematik  “Edukasi  Keuangan  Masyarakat”  di  Kecamatan  Mranggen  Kabupaten  Demak Provinsi  Jawa  Tengah.  Kegiatan  ini  dapat  mengintegrasikan  kegiatan  pendidikan,  penelitian  dan pengabdian masyarakat sekaligus dalam upaya peningkatan literasi keuangan masyarakat. Pada sisi pendidikan, kegiatan ini dapat mendidik mahasiswa untuk terjun langsung mengurangi kekurangan informasi  dan  literasi  keuangan  masyarakat.  Mahasiswa  dapat  belajar  melakukan  identifikasi masalah (kegiatan penelitian terapan) sehingga mereka dapat menyusun program yang disesuaikan dengan  kebutuhan  masyarakat.  Pada  bidang  penelitian,  perguruan  tinggi  dapat  mendapatkan database  mengenai  literasi  keuangan  masyarakat  dan  potensi-potensi  komunitas,  kader  dan lembaga  keuangan  mikro  berbasis  masyarakat  yang  dapat  menjadi  bahan  penelitian  menarik penelitian sivitas akademika. Pada sisi pengabdian  masyarakat, sangat jelas bahwa KKN Tematik Edukasi  Keuangan  Masyarakat  menjadi  sarana  pengabdian  masyarakat  yang  efektif  dan  efisien untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat.
Kegiatan  yang  telah  dilaksanakan  oleh  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Wahid  Hasyim Semarang  tentu  saja  masih  terdapat  berbagai  hal  yang  perlu  ditingkatkan.  Sebagai  kegiatan
pertama, KKN Tematik ini dapat menjadi model yang dapat dilakukan dengan lebih terencana dan sistematis. Kunci sukses kegiatan ini ada pada manajemen program dengan mensinergikan berbagai potensi  dan  sumber  daya  dari  berbagai  pihak  terkait.  Keikutsertaan  lembaga-lembaga  keuangan pada  KKN  Tematik  Edukasi  Keuangan  Masyarakat  dapat  menjadi  potensi  yang  dapat meningkatkan keefektifan program. Jaringan dan akses yang dimiliki, seharusnya dapat digunakan sebagai  pengawalan  keberlanjutan  dprogram  pasca  acara.  Termasuk  kader-kader  keuangan masyarakat yang telah dibina dan dilatih pada “Pelatihan Sadar Keuangan” untuk menyebarkannya secara  masif  kepada  rumah  tangga  masyarakat  yang  lain.  Potensi-potensi  komunitas  dan  lembaga keuangan  yang  telah  ada  hendaknya  dapat  menjadi  katalisator  peningkatan  dan  keberlanjutan literasi keuangan masyarakat. Database yang dimiliki dapat menjadi sarana lebih lanjut untuk bank data  penelitian-penelitian  lebih  lanjut.  Untuk  itu,  dukungan  pemerintah  khususnya  Otoritas  Jasa Keuangan dan pemerintah daerah setempat sangat berperan strategis mendorong kegiatan-kegiatan ini mendapat dukungan lebih masif dan efektif.
Meskipun  kegiatan  ini  telah  dilaksanakan  pada  tahun  2013  lalu,  edukasi  keuangan masyarakat  akan  tetap  relevan  dilaksanakan.  Relavansi  dan  adaptasi  dengan  kondisi  waktu  dan situasi terkini, seperti adanya Pandemi Covid-19 menuntut adanya penyesuaian kegiatan jika KKN Tematik  ini  dilakukan  kembali.  Protokol  kesehatan  harus  tetap  dilaksanakan  terutama  mencegah kerumunan, dapat diatasi dengan menggunakan teknologi informasi dan media pertemuan berbasis internet,  seperti  Google-meet,  Zoom-Meeting,  dan  platform  sejenis.  Untuk  itu,  diperlukan penguatan akses internet  yang  memadai dan  murah  untuk digunakan sebagai  media pembelajaran dan peningkatan literasi keuangan masyarakat. Hal ini juga dapat dikolaborasikan dengan bank dan lembaga  keuangan  yang  telah  didorong  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  untuk  melakukan  edukasi keuangan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

## Referensi
Anindita, R. 2012. Pemasaran Hasil Pertanian: Asimetri Informasi. Universitas Brawijaya. Malang. Campbell, John Y. 2006. “Household Finance”. The Journal of Finance Vol. LXI, No. 4  August 2006, pp.1553-1604
Gabaix,  X.,  dan  Laibson,  D.  2006.  “Shrouded  Attributes,  Consumer  Myopia,  and  Information Suppression In Competitive Markets’. Quarterly Journal of Economics 121, pp.505-540 Otoritas Jasa Keuangan. 2013. Edukasi Konsumen. Agustus. Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta. Otoritas Jasa Keuangan. 2013. Edukasi Konsumen. November. Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta. Krishna, R.R. dan Sari, M. 2010. Analisis Tingkat Literasi Keuangan di Kalangan Mahasiswa dan Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhinya. Proceedings  of  the  4 th International  Conference  on Teacher Education . Bandung.
Lusardi, A. dan Mitchell, O.S.. 2007. “Financial Literacy and Retirement Preparedness: Evidence and Implications for Financial Education”. Business Economics . January 2007. Pp.35-44 Prabowo,  A.  03  September  2013.  OJK  Siapkan  Dua  Program  Perlindungan  Konsumen. www.tempo.co .
Sina, P.G. dan Nggili, R.A.. 2012. Apakah Kamu Yakin Memiliki Literasi Keuangan yang Tinggi? UKSW. Salatiga.
Wisnumurti,  A.  2010.  Analisis  Pengaruh Corporate  Governance Terhadap  Hubungan  Asimetri Informasi dengan Praktik Manajemen Laba. Universitas Diponegoro. Semarang.