## ELITE LOKAL BERBASIS PESANTREN DALAM KONTESTASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI JAWA TIMUR
Abdul Chalik
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya Jl. Jenderal  A. Yani 117 Surabaya email: achalik_el@yahoo.co.id

## Abstrak:
Tulisan ini mengkaji hasil Pilkada Jatim 2015 dan keterlibatan elite lokal yang berbasis  pesantren,  yakni  kiai  dan  santri,  dalam  memenangkan  beberapa Bupati/Walikota.  Sebagai  gambaran  bahwa  Pilkada  serentak  di  19  Kabu- paten/Kota di Jatim, 16 di antaranya dimenangkan oleh petahana (incumbent) . Kekuatan  petahana  tidak  saja  terletak  pada  kekuatan  jaringan,  pendanaan, tetapi  juga  dukungan  elite  lokal  berbasis  pesantren.  Dalam  perspektif  teori Powercube, eksistensi elite lokal tersebut tidak hanya pada kekuasaan terbuka (visible power), tetapi juga pada kekuasaan yang tersembunyi (hidden power) dan kekuasaan  yang  tak  terlihat (invisible  power) .  Demikian  pula,  ruang  yang mereka mainkan bukan hanya pada ruang yang diperkenankan (invited spaces) , tetapi  juga  pada  ruang  tertutup (close  spaces) .  Namun,  tidak  banyak  yang masuk pada ruang yang diciptakan (created spaces) atau third spaces. Pada ruang dan  eksistensi  kekuasaan  tersebut,  elite  lokal  yang  berbasis  pesantren  ber- sinergi  dengan  kekuatan  politik,  terutama  dalam  mendukung  petahana  yang bertarung mempertahankan kekuasaannya.

## Abstract:
This  article  examines  the  results  of  local  elections  of  East  Java  in  2015  and involvement of pesantren (Islamic boarding school)-based local elites, namely kiai (Islamic venerated schoolar) and santri (Islamic student), in winning some of regents/mayors. As an illustration that the local elections simultaneously in 19 districts/municipalities in East Java, 16 of which were won by incumbents. Power of incumbents not only lies in powers of networking and funding, but also  the  support  of  the pesantren -based  local  elites.  In  perspective  of  Po- wercube theory, existence of the local  elites is not only in the visible power, but also in the hidden power and the invisible power. Similarly, spaces they have played are not only in the invited spaces, but also in the closed spaces. However,  not  much  has  entered  the  created  spaces  or  third  spaces.  In  the space  and  the  existence  of  the  power,  the pesantren -based  local  elites  in synergy with the political power, especially in support of the Incumbents who are fighting to retain power.
Kata-kata Kunci: Pilkada Jatim, elite lokal, kiai, santri, teori Powercube

## Pendahuluan
Ada  yang  berbeda  dalam  Pemili- han  Umum  Kepala  Daerah  (Pilkada) tahun  2015.  Pilkada  dilaksanakan  secara
serentak,  baik  pemilihan  Gubernur  dan Wakil,  Bupati/Wali  Kota  serta  Wakil. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang  dilaksanakan  secara  terpisah,  ter-
KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman Vol. 23 No. 2, Desember 2015: 363-381 Copyright (c)2015 by Karsa. All Right Reserved DOI: 10.19105/karsa.v23i2.744 364 |
gantung  pada  masa  habis  pimpinan  Ke- pala  Daerah.  Masing-masing  dilaksa- nakan  secara  terpisah.  Undang-Undang No. 1 tahun 2015 (UU perubahan) menga- manatkan  bahwa  Pilkada  dilaksanakan secara  serentak  di  Indonesia.  Tidak  ku- rang dari 269 daerah yang melaksanakan Pilkada  serentak,  atau  53  %  dari  jumlah daerah  di  Indonesia.  Dengan  perincian, jumlah  pasangan  calon  yang  mendaftar ada  852  pasangan  calon.  Terdiri  atas  21 pasangan  calon  untuk  pemilihan  Guber- nur  dan  Wakil  Gubernur,  714  untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati, serta 117 pasangan  calon  untuk  pemilihan  Wali- kota dan Wakil Walikota.
Dari  sejumlah  pasangan  calon  ter- sebut,  beberapa  di  antaranya  dilaksa- nakan serentak pada 9 Desember 2015. Di beberapa  daerah  juga  akan  dilaksanakan pada awal Pebruari 2016 karena beberapa kendala  teknis,  seperti  kesediaan  angga- ran,  distribusi  logistik,  dan  kendala  ope- rasional.
Jawa Timur merupakan salah satu dari  propinsi  yang  melaksanakan  perhe- latan  Pilkada.  Terdapat  19  daerah  yang melaksanakan  Pilkada,  dengan  perincian 3  kota  dan  16  kabupaten.  Perhelatan  di- laksanakan  secara  serentak  pada  9  De- sember  2015  yang  lalu.  Mereka  akan melaksanakan  tugas  hingga  16  Pebruari 2021.
Yang  menarik  dari  perhelatan  ter- sebut  adalah  kemenangan incumbent (petahana)  di  beberapa  Kabupaten/Kota, serta  beberapa  di  antaranya  merupakan pendatang  baru.  Sisi  lain  adalah  keter- libatan  elite  lokal  yang  sangat  dominan, di  mana  mereka  memegang  kendali  atas kemenangan beberapa pemimpin daerah. Dalam konteks kekuasaan politik, mereka
sangat  dominan  dalam  menentukan  ke- menangan.
Tulisan  ini  menganalisis  keme- nangan  petahana  dan  keterlibatan  elite lokal berbasis pesantren dalam menentu- kan besaran kemenangan. Pandangan ini menggunakan  teori  Powercube  John Gaventa 1 Teori Powercube (kubus kekua- saan) memahami kekuasaan sebagai kon- trol  seseorang  atau  kelompok  terhadap orang  atau  kelompok  lainnya. 2 Teori Powercube oleh Gaventa didefinisikan se- bagai  sebuah  kerangka  pemikiran  untuk menganalisis tiga dimensi kekuasaan, ya- itu level, ruang, dan bentuk. Level, ruang, dan  bentuk  kekuasaan  adalah  dimensi- dimensi  kekuasaan  yang  menjadi  fokus kajian teori Powercube. 3
Teori  ini  membantu  kita  untuk memetakan hal-hal yang berperan dalam kekuasaan,  para  aktor  di  dalamnya,  per- soalan  dan  situasi  yang  membelakangi- nya,  bahkan  kemungkinan  untuk  mela- kukan  perubahan  secara  tepat  dan  evo-
1 John  Gaventa  adalah  seorang  akademisi  dan praktisi  yang  mengembangkan  teori  Powecube. Teori Powercube merupakan salah satu teori yang dapat  membantu  menganalisa  kekuasaan  dan sumber-sumber  kekuasaan.  Melalui  artikelnya, Finding  The  Spaces  for  Changes;  A  Power  Analysis, Gaventa  berusaha  menjelaskan  beberapa  model kekuasaan  terutama  politik  lokal.  Lihat  John Gaventa,  “Finding  The  Spaces  for  Changes;  A Power  Analysis”, IDS  (Institute  of  Development Studies)  Bulletin ,  Vol.  37,  No.  6  (November  2006), hlm. 23-33: http://www.power- cube.net/wpcontent/uploads/2009/12/finding_s paces_for_change.pdf (diakses 15 Desember 2015). Selain itu, Gaventa juga menulis buku, Power and Powerlessness:  Quiescence and Rebellion in an Appa- lachian Valle (Oxford: Clarendon Press, 1980).
2 Lihat pula Abdul Halim, Politik Lokal; Pola, Aktor dan Dramatikalnya (Yogyakarta: LP2B, 2014),  hlm. 51.
3 Ibid.
|365
lusioner.  Teori  ini  sekaligus  mengan- tarkan  pada  alasan  mengapa  seseorang bisa  memenangkan  pertarungan  dalam politik, dalam konteks ini adalah Pilkada serentak 2015.

## Pilkada Jatim 2015: Pesta Para Petahana
Pilkada  serentak  2015  merupakan amanat  undang-undang  sebagaimana  di- atur  dalam  UU  No.1  tahun  2015.  Tahun 2015  ini  merupakan  tahap  awal  dari Pilkada serentak, sementara tahap kedua akan dilaksanakan pada 2017, yang  akan diikuti  oleh  beberapa  propinsi  dan kabupaten/kota.
Berbeda  dengan  Pilkada  sebelum- nya  yang  dilaksanakan  secara  mandiri atau tidak bersamaan dengan daerah lain. Pertimbangan  utama  pemerintah  adalah efisiensi  anggaran  serta  meminimalisasi terjadinya  gejolak  sosial-politik  akibat Pilkada.  Itulah  agenda  utama  di  akhir 2015  dan  sekaligus  dilanjutkan  dengan tahapan lain pada tahun berikutnya.
Pilkada  serentak  Jatim  yang  ber- langsung di 19 Kabupaten/Kota awalnya diikuti  45  pasangan  calon.  Kemudian KPUD memperpanjang masa pendaftaran sehingga ada tambahan 2 pasangan calon lagi, sehingga menjadi 47 pasangan calon. Kecuali  Kota  Blitar  yang  hanya  diikuti  1 pasangan  calon,  sementara  yang  lain  di- ikuti oleh lebih dari satu pasangan calon.
Secara  politis,  kepemimpinan  me- reka  sangat  kuat,  karena  terpilih  secara demokratis  dengan  rata-rata  perolehan suara  yang  sangat  signifikan.  Ada  10 pasangan  Bupati/Wakil  dan  Waliko- ta/Wakil  yang  perolehan  suaranya  di atas 70 %. Bahkan, beberapa di antaranya di atas 90 %. Mereka adalah pasangan Tri Rismaharini-Wisnu  Sakti  Buana  (Sura- baya),  Sambari-Qosim  (Gresik),  Fadeli-
Kartika  (Lamongan),  Azwar  Anas-Wid- yatmoko  (Banyuwangi),  Mustafa  Kamal- Pung  Karyadi  (Mojokerto),  Budi  Sulis- tiono-Ony  Anwar  (Ngawi),  Indartato- Yudi Sumbogo (Pacitan), Samanhudi An- war-Santoso (Kota Blitar), H. Rijanto-Urip Widodo (Blitar), dan Emil Dardak-M. Nur Arifin  (Trenggalek).  Mereka  adalah  pa- sangan  lama,  atau  bupati  petahana  yang berpasangan  dengan  orang  baru.  Dari sepuluh  pasangan  tersebut,  hanya  pa- sangan  Emil  Dardak-M.  Nur  Arifin  yang benar-benar baru.
Di sisi lain, ada pula pasangan Bu- pati/Wakil  dan  Walikota/Wakil  yang memenangkan Pilkada dengan perolehan suara  di  bawah  70  %.  Mereka  adalah pasangan  Fathul  Huda-Noor  Nahar  (Tu- ban),  H.  Syaiful  Ilah-Syaefuddin  (Sidoar- jo),  Dadang-Yoyok  Mulyadi  (Situbondo), Hj. Haryanti Sutrisno-H. Masykuri (Kedi- ri), Rendra Kresna-HM.  Sanusi (Malang), Faida-KH.  Muqith  Arief  (Jember),  Setyo- no-Raharto TP (Pasuruan) dan Ipong-Su- jarwo  (Ponorogo).  Dari  tujuh  pasangan tersebut,  hanya  Bupati/Wakil  Bupati Jember dan Kota Pasuruan yang merupa- kan  pasangan  baru.  Selebihnya  adalah pasangan  lama,  atau  Bupati  lama  berpa- sangan dengan orang baru.

## Tabel 1
Hasil Pilkada Serentak Jawa Timur 9 Desember 2015
No Kab/ Kota Paslon Partai Pengu- sung Hasil Survey (%) Real Co- unt/ KPU % 1 Banyuwangi Azwar Anas
Yusuf Widiatmoko Sumantri Sudomo Sigit Wahyu PDIP, PKS, PPP, Demok- rat, Nas- dem Golkar,
Hanura
88,81 11,11 679. 906 843 84 88, 96 11,
04
2 Tuban
Fathul Huda Noor Nahar Zakki Mahbub Dwi Susanti PKB + 7 parpol Indepen den 61 % 39 % 276. 682 178. 014 60, 85 39,
15 3 Lamongan
Mujianto-Sueb Fadeli-Kartika Independ PKB+7 2,55 75,45 15.0 49 2,5 8
KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman Vol. 23 No. 2, Desember 2015: 363-381 Copyright (c)2015 by Karsa. All Right Reserved DOI: 10.19105/karsa.v23i2.744 366 |
Nur Salim-Edy Wijaya parpol Indepen den 21,7 % 416. 427 152, 247 71, 2
20, 6
4 Gresik Sambari-Moh. Qosim Khusnul
Huluq-Rubai A Nur Hamim-
Junaedi
PKB- Demokr at PDIP. PAN, PPP, Gereindra Golkar 70,1 28,5 1,9 447. 751 175. 449 10.6 26 70, 8 27, 5 1,7 5 Kota Surabaya Tri Rismaharini- Rasiyo-Lusi PDIP
Demokrat, PAN 893. 087 141. 324 86, 20 13, 80 6 Sidoarjo H. Hadi Sucipto-Abdul Kolik Usmas Ihsan- Ida Astuti H. Syaiful Ilah- Syaefuddin Warih Andono- Imam Sugiri PDIP Gerindra , PKS PKB Golkar, PAN 158. 107 49.4 33 344. 950 28.7 26 27, 20 8,5 1 59, 35 4,9
3
7 Mojokerto Hj.Choirun Nisa – H.Arifudin Syah H. Mustofa Kamal Pasa – Pung Kasyadi Misnan Gatot- Sofiana PDIP, Demokrat, Golkar, Nasdem Indepen den 402. 684 209. 428 78, 63 21, 37 8 Ngawi Budi Sulistiono-
Ony Anwar Agus Budiono- Adi Susila PDIP &9 Parpol Perseora ngan 88,3 12,35 454. 054 63.9 38 86, 65 12, 35 9 Situbondo KH. Faqih-
Ghufron-H. Untung KH. Hamid Wahid-Fadil Mobarak Dadang-Yoyok Mulyadi PDIP, Demokr at PPP, Gerindra PKB, Nasdem 18.9 61 158. 636 194. 280 5,1 42, 66 52, 24 10 Pacitan Indartato-Yudi sumbogo Bambang S-Sri Retno dewanti Demokrat PDIP,
Hanura 78 % 21,5 % 217, 154 57,9 01 78, 95 21, 05 11 Kediri
Adi Purnomo- Arifin Tafsir Haryanti Sutrisno-H. Masykuri
PAN,
Gerindra PKB, PDIP,
PPP, PD,
Golkar 30,68 69,32 45.5 16 102. 818 30, 68 69,
32
12 Kota Blitar
Muhsin-Dwi Sumardianto Samanhudi Anwar-Santoso Perseora ngan
PDIP 5.68 3 67.9 24 7,7 92, 27
13 Blitar H. Rijanto-Urip Widodo (calon tunggal) PDIP dan beberapa partai 421. 702 78
14 Malang Rendra Kresna- HM. Sanusi Dewi Rumpoko- Masrifah
Nurcholis-M. Mufidz PKB,PPP , Nasdem, Gerindra PDIP Perseora ngan 52,71 43,31 3,9 586. 041 507. 361 44.4 46 51, 50 44, 59 3,91 15 Jember Sugianto-Dwi Koryanto Faida-KH. Muqith Arief PKB, PKS, PPP, Golkar, PD, Gerindra PDIP, Nasdem, PAN, Hanura 46,40 53,60 452, 022 525, 578 46, 24 53, 76 16 Sumenep KH. Busyro Karim-A. Fauzi Zaenal-Nyai Eva PDIP, PKB PAN, PPP, PD, Nasdem, Gerindra 56 44 301, 887 291, 779 51 49 17 Trenggalek Emil Dardak- M. Nur Arifin Kholik-Priyo Handoko PDIP, Golkar, PD, PAN, Gerindra PKB 75 25 260, 158 83,4 24 76 24 18 Pasuruan Hasani-M. Yasin Setyono- Raharto TP Yus Syamsul Hadi-Agus- Wibowo PKB, PKS, Nasdem, Hanura Golkar, PAN, PDIP, PPP 31,58 66,99 1,43 49,0 86 62,7 86 1,23 3 43, 40 55, 51 1,0
9
19 Ponorogo Sugiri sancoko- Sukirno Amin-Agus Misranto-Isnen Ipong-Sujarwo PD, Golkar, Hanura, PKS PKB, PDIP Perseora ngan Gerindra , PAN 36,44 22,27 1,61 37,58 202. 071 122. 308 9.301 217. 764 36, 64 22, 18 1,69 39,
49
Keterangan :
1. Diolah  dari  dari  data  resmi  KPUD  yang diakses  melalui  Web,  dari  sumber  LSI  dan PusdeHAM,  dari  Viva.  Co.id,  Oke.Com, Antara.Com,  dari  hasil  pengamatan  dan wawancara  dengan  nara  sumber  (Tim Sukses) pasangan calon.
2. Beberapa  lembaga  survey  terlibat  dalam Pilkada  Jatim,  yakni  LSI,  Pusdeham, Republik  Institute,  dan  beberapa  lembaga survey lokal yang dibiayai oleh tim sukses.
Dilihat  dari  sisi  gender,  terdapat empat  daerah  yang  memiliki  Bupa-
|367
ti/Walikota  perempuan,  yakni  Surabaya, Kediri, Jember, dan Lamongan. Surabaya dan  Kediri  merupakan  petahana,  semen- tara  Jember  dan  Lamongan  merupakan pendatang  baru.  Mereka  memiliki  du- kungan  dari  akar  rumput  yang  kuat  di daerah masing-masing.
Dari  19  Kabupaten/Kota,  terdapat 6  daerah  dari  pasangan  perorangan, namun tidak ada satu pun pasangan per- orangan  yang  memenangkan  Pilkada. Bahkan,  perolehan  suara  mereka  tidak lebih dari 10 %,  misalnya  di Ngawi, Ma- lang,  Ponorogo,  dan  Mojokerto.  Semen- tara yang perolehannya di atas 10 % ada- lah  Lamongan  dan  Tuban.  Bahkan,  hasil perolehan  suara  Paslon  perseorangan  di Tuban mencapai 40 %.

## Tabel 2 Peta Pemenang Pilkada Jatim 2015
Prosenta se (%) Kemena ngan No Kab/Kota Pasangan Bupati/Wali- kota Keterang- an Kemena angan di atas 70 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Banyuwa- ngi Gresik Lamongan Surabaya Mojokerto Ngawi
Pacitan
Kota Blitar
Blitar Azwar Anas- Yusuf
Widiatmoko
Sambari-Moh.
Qosim Fadeli-Kartika Tri Rismaharini- Wisnu Sakti Buana H. Mustofa Kamal Pasa – Pung Kasyadi Budi Sulistiono- Ony Anwar
Indartato- Yudi sumbogo Samanhudi Anwar- Santoso
H. Rijanto- Urip Widodo Petahana Pasangan lama Petahana Pasangan lama Petahana Petahana
Petahana
Petahana Petahana 10 Trengga- lek Emil Dardak- M. Nur Arifin Pasangan Baru Peme- nang di atas 50 % 1 2 3 4 5 6 7 8 Tuban Sidoarjo Situbondo Kediri Malang Jember Sumenep Kota Pasuruan Fathul Huda Noor Nahar H. Syaiful Ilah- Syaefuddin Dadang- Yoyok Mulyadi Haryanti Sutrisno-H. Masykuri Rendra Kresna-HM. Sanusi Faida-KH. Muqith Arief KH. Busyro Karim-A. Fauzi Setyono- Raharto TP Petahana Petahana Petahana Petahana Petahana Pasangan baru Petahana
Pasangan baru
Kemena ngan di bawah 50 % Ponorogo Ipong-Sujarwo  Petahana
Pilkada Jatim merupakan pesta da- ri petahana. Sebagian besar Pilkada Jatim dimenangkan  oleh  petahana.  Hanya  be- berapa  daerah  yang  tidak  dimenangkan oleh  petahana  atau  tidak  didukung  oleh petahana,  yakni  Pasuruan  dan  Jember. Walikota  Pasuruan  Hasani  justru  kalah, sementara  pasangan  dr.  Faida-Muqith Arief  Jember  justru  menang  atas  pa- sangan  Sugianto-Dwi  Koryanto  yang didukung oleh Bupati sebelumnya MZA. Jalal.  Satu  sisi  petahana  memiliki  kekua- tan  yang  mumpuni  dalam  pendanaan, sisi lain kekuatan petahana terletak pada kemampuan  menggandeng elite  lokal,
KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman Vol. 23 No. 2, Desember 2015: 363-381 Copyright (c)2015 by Karsa. All Right Reserved DOI: 10.19105/karsa.v23i2.744 368 |
terutama  para  kiai  dan  pengasuh  pe- santren yang memiliki basis massa riil.
Faktor  petahana  menjadi  salah satu  bukti  kuatnya  pengaruh  kekuasaan dalam  politik  daerah.  Faktor  jaringan kekuasaan,  pendanaan,  dan  mobilisasi massa  merupakan  aspek  kunci  dalam kemenangan  petahana.  Terdapat  bebera- pa  Parpol  yang  secara  mutlak  mendu- kung petahana, sehingga kesulitan untuk mencari pesaingnya. Kalau pun ada pesa- ing,  mereka  berasal  dari  pasangan  pero- rangan  yang  sengaja  diciptakan  oleh petahana.  Beberapa  daerah  yang  mem- peroleh  dukungan  mutlak  dari  Parpol adalah Kabupaten Tuban, Lamongan, Pa- citan, Blitar, Kota Blitar, dan Ngawi. Aki- bat  dari  dukungan  mutlak,  maka  calon lain  tidak  berani  berspekulasi  mengha- dang petahana.
Namun  demikian,  kemenangan mutlak dengan jumlah sangat singnifikan pasangan  Anas-Widyatmoko  (Banyuwa- ngi),  Risma-Wisnu  (Surabaya),  dan  Sam- bari-Qosim  (Gresik)  tidak  terkait  dengan dukungan  mutlak  Parpol.  Justru  mereka didukung  oleh  dua  tiga  Parpol  saja. Aspek popularitas dan nama baik selama lima  tahun  terakhir  menjadi  salah  satu pertimbangan  utama  kemenangan  mere- ka.  Risma-Wisnu  dianggap  sukses  me- mimpin  Surabaya  dengan  model  pem- bangunan  yang  melibatkan  partisipasi masyarakat.  Azwar  Anas  dikenal  karena menyulap  pariwisata  Banyuwangi  men- dunia dan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), sementara Sambari-Qosim dikenal  karena  humanitas  dan  kemam- puan dalam meningkatkan PAD hingga 7 kali lipat dalam kurun waktu lima tahun, dari 157 Miliar pada 2010, dan pada akhir kepemimpinannya  (2015)  menjadi  900 miliar.

## Elite Lokal dalam Kehidupan Politik
Kaum  elite  selalu  mendapatkan tempat  dalam  ruang-ruang  sosial,  teru- tama dalam ruang sosial-politik. Kemam- puan  dan  pengalaman  merupakan  salah satu  modal  utama  kaum  elite  dalam memengaruhi  orang  lain.  Karena  per- soalan  tersebut,  pemimpin  daerah  selalu memanfaatkan  mereka  dalam  meraup suara  masyarakat  dan  membangun  ja- ringan hingga level bawah (grass root) . Dalam masyarakat selalu dijumpai satu  kelompok  individu  yang  memiliki pengaruh  yang  sering  menentukan  kehi- dupan  dan  perubahan  masyarakat,  wa- laupun  perubahan  masyarakat  tidak  se- penuhnya tergantung pada peran yang ia atau mereka mainkan. Satu individu atau sekelompok  individu  inilah  yang  lazim disebut elite. 4 Dalam istilah Laswell, elite adalah  mereka  yang  memiliki  dan  men- dapatkan  lebih  dari  apa  yang  dimiliki dan  didapatkan  oleh  orang  lain.  Semen- tara, menurut Pareto, elite adalah mereka yang  memiliki  dan  mendapatkan  lebih dari  apa  yang  dimiliki  dan  didapatkan oleh orang lain, ada yang memegang ke- kuasaan ( governing elite ) dan ada yang di luar kekuasaan ( non governing elite ). 5
4 Sartono  Kartodirdjo  (ed.), Pesta  Demokrasi  di Pedesaan (Yogyakarta:  Aditya  Media,  1992),  hlm. 131.
5 SP.  Varma, Teori  Politik  Modern ,  terj.  Yohannes Kristiarto,  dkk.  (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 2007),  hlm.  200.  Mulanya  teori  “elite”  lahir  dari diskusi  seru  para  ilmuwan  sosial  Amerika  pada 1950-an,  antara  lain  Schumpeter  (ekonom), Lasswell  (ilmuwan  politik),  dan  J.  Wirght  Mills (sosiolog) yang melacak dari pemikir Eropa masa awal  Fasisme,  khususnya  Vilfredo  Pareto, Gaetano Mosca (Italia), Roberto Michels (Jerman), dan Jose Ortega Gasset (Spanyol).
|369
Dalam konteks elite, ada beberapa pandangan  dalam  melihat  elite,  yakni pandangan  psikologis,  organisasi,  dan kekuasaan.  Pandangan  psikologis  terha- dap  elite  dikemukakan  oleh  Vilfredo  Pa- reto  (1848-1923).  Menurutnya  Pareto, setiap  masyarakat  diperintah  oleh  seke- lompok  kecil  orang  yang  mempunyai kualitas  yang  diperlukan  bagi  kehadiran mereka  pada  kekuasaan  sosial  politik yang  penuh.  Mereka yang  bisa  menjang- kau  pusat  kekuasaan  selalu  merupakan aktor  yang  terbaik,  dan  merekalah  yang disebut elite. Elite merupakan orang yang berhasil  dan  mampu  menduduki  jabatan tinggi  dalam  masyarakat.  Mereka  terdiri atas para pengacara, ilmuwan tokoh aga- ma,  mekanik  atau  bahkan  mafia  yang umumnya dikenal pandai dan kaya. 6
Elite  dilihat  dari  sudut  pandang organisasi  dikemukakan  oleh  Mosca  dan Michels.  Menurut  Gaetano  Mosca  (1858- 1941),  orang  hanya  dikelompokkan  ke dalam dua kelompok, yaitu mereka yang memiliki  kekuasaan  politik  “penting” dan  mereka  yang  tidak  memilikinya. Gaetano  Mosca  menggambarkan  masya- rakat sebagai berikut:
In all societies, two class of people, a class that rules and that class is ruled. The first class  always the  less numerous, performs and  political  functions,  monopolizes  po- wer and enjoy the advantages that power brings,  whereas  the  second,  the  more numerous class, is directed and controlled by  the  first, in manner that  is  now more or  less  legal,  now  more  or  less  arbitrary and violent, and supplies the first. 7
6 Arnold  K.  Sherman  &  Aliza  Kolker, The  Sosial Bases of Politics (California: Worsworth Publishing Company 1987), hlm. 142.
7 Ibid.  hlm.  36.  Lihat  pula  Robert  D.  Putnam, “Studi  Perbandingan  Elite  Politik”,  dalam Perbandingan  Sistem  Politik, eds.  Mohtar  Mas‟oed
Artinya,  dalam  setiap  masyarakat terdapat  dua  kelas  penduduk,  satu  kelas yang  menguasai  dan  satu  kelas  yang  di- kuasai.  Kelas  pertama,  yang  jumlahnya selalu  lebih  kecil,  menjalankan  semua fungsi  politik,  memonopoli  kekuasaan dan  menikmati  keuntungan  yang  diberi- kan oleh kekuasaan itu. Sedangkan kelas kedua  yang  jumlahnya  jauh  lebih  besar, diatur dan dikendalikan oleh kelas perta- ma itu.
Pandangan  ini  dikemukakan  oleh James Burnham. Dalam salah satu karya- nya The  Managerial  Revolution (1941),  ia sependapat  dengan  pola  pikir  Marxist bahwa  faktor  produksi  yang  membuat masyarakat  menjadi  dominan.  Masyara- kat  pada  dasarnya  terikat  oleh  suatu kekuatan  yang  dapat  memberikan  posisi dominan  di  kelasnya.  Kata  ”kontrol” menjadi  salah  satu  satu  kunci  pemikiran Burnham.  Kontrol  dimaknai  sebagai ” accces ”  untuk  memperoleh  kesempatan mengembangkan  ekonominya,  begitu kontrol  dimaknai  sebagai ”preferential treatment” untuk memperkuat akses terse- but. Burham menyatakan:
In  normal  circumtances...the  easiest  way to  discover  what  the  ruling  group  is  in any  society  is  usually  to  see  what  group gets  the  biggest  incomes.  …  Control  of production  gives  rise  to  political  power and sosial prestige as well as to wealth . 8 Kaum  elite  menurut  Putnam digambarkan  sebagai  berikut: pertama , secara  eksternal,  elite  bersifat  homogen, bersatu  dan  memiliki  kesadaran  kelom- pok.  Elite  bukan  merupakan  kumpulan individu  saling  terpisah-pisah,  tetapi
dan  Colin  MacAndrews  (Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press, 2006), hlm. 77.
8 Geraint Parry, Political Elite (London: George Al- len and Unwin LTD, 1969), hlm. 50.
KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman Vol. 23 No. 2, Desember 2015: 363-381 Copyright (c)2015 by Karsa. All Right Reserved DOI: 10.19105/karsa.v23i2.744 370 |
individu  yang  ada  dalam  kelompok  elite saling  mengenal  dengan  baik,  memiliki latar  belakang  yang  mirip,  dan  (kadang memiliki  pandangan  yang  berbeda),  me- miliki  nilai-nilai  kesetiaan  dan  kepen- tingan yang sama.
Kedua , kaum elite mengatur sendiri kelangsungan hidupnya ( self perpetuating ) dan  keanggotaannya  berasal  dari  suatu lapisan  masyarakat yang  sangat terbatas. Pemimpin  selalu  memilih  sendiri  dari kalangan  istimewa  yang  hanya  terdiri atas beberapa orang.
Ketiga, kaum elite pada hakikatnya bersifat otonom, kebal gugatan dari siapa pun  di  luar  kelompoknya  mengenai  ke- putusan  yang  dibuatnya.  Semua  persoa- lan  politik  penting  diselesaikan  menurut kepentingan  atau  tindakan  kelompok- nya. 9
Di antara beberapa kelompok elite ada  yang  disebut  dengan  elite  politik. Mereka  adalah  sekelompok  orang  atau individu  yang  memiliki  banyak  kekua- saan  politik  dibandingkan  dengan  yang lain. 10 Yang  dimaksud  kekuasaan  adalah kekuasaan  sebagai  kemampuan  untuk memengaruhi  orang  lain,  dan  kekuasaan sebagai kemampuan untuk memengaruhi perbuatan  keputusan  kolektif.  Putnam mengartikan  kekuasaan  sebagai  probabi- litas  untuk  memengaruhi  kebijaksanaan dan  kegiatan  negara,  atau  probabilitas untuk  memengaruhi  alokasi  nilai-nilai secara otoritatif. 11
Dalam kakuasaan politik,  terdapat stratifikasi  yang  menggambarkan  tingkat pengaruh  seseorang  dalam  kekuasaan. Putnam  menggambarkannya  dalam  se-
9 Ibid., hlm. 79.
10 Ibid., hlm.  80
11 Ibid., hlm.  81.
buah  piramida,  stratifikasi  teratas  adalah kelompok  pembuat  keputusan  ( proximate decision  makers ).  Lapisan  ini  sebagian  be- sar terdiri atas orang-orang yang mendu- duki  jabatan  resmi  utama,  walaupun tidak  selalu  mereka.  Lapisan  kedua  di bawahnya  adalah  kaum  berpengaruh ( influentials ) yaitu individu yang memiliki pengaruh  tidak  langsung  atau  implisit yang kuat, mereka yang dimintai nasihat oleh  pembuat  keputusan  yang  kepen- tingan  dan  pendapatnya  diperhitungkan oleh pembuat keputusan itu. Lapisan ke- dua terdiri atas para birokrat, tuan tanah, industrialis,  bankir,  pimpinan  kelompok kepentingan,  konsultan  resmi  dan  tidak resmi.
Lapisan  ketiga  terdiri  dari  warga negara  yang  mengambil  bagian  aktif dalam kehidupan politik dan pemerintah, misalnya sebagai anggota partai, birokrat tingkat menengah, editor surat kabar atau para  penulis.  Lapisan  ini  disebut  aktivis yang  jumlahnya  lebih  banyak  diban- dingkan kaum berpengaruh.
Lapisan  keempat  terdapat  orang- orang yang menganggap kehidupan poli- tik  seperti  halnya  tontonan  yang  sangat menarik.  Mereka  disebut  publik  peminat politik  ( attentive  public ).  Ini  berbeda  de- ngan sebagian besar warga negara akibat luar  biasa  besarnya  perhatian  yang  me- reka  berikan  terhadap  masalah  peme- rintahan dan kemasyarakatan. Mereka ini mengetahui  pemain  terkemuka  dalam permainan politik, sekali pun tanpa meli- hat ”angka kemenangan” yang diperoleh masing-masing  pemain,  dan  mereka  (ha- nya)  mendiskusikan  jalannya  permainan dan  strateginya  dan  jarang  sekali  terjun ke lapangan.
Lapisan kelima adalah kaum pemi- lih  ( voters ).  Kaum  pemilih  ini  memiliki
|371
satu  sumber  politik  kolektif  penting,  ya- itu jumlahnya sangat besar, tetapi sebagai individu  mereka  tidak  memiliki  penga- ruh  sama  sekali.  Lapisan  keenam  adalah yang  dalam  pengertian  politik  hanya menjadi  obyek  politik,  dan  bukan  aktor yaitu non-partisan .  Mereka  tidak  berafi- liasi  dan  tidak  memiliki  pengaruh  po- litik. 12
Yang  mendorong  elite  politik  un- tuk memainkan peran aktif dalam politik adalah karena menurut para teoritisi (se- nantiasa)  ada  dorongan  kemanusiaan yang  tak  dapat  dihindarkan  atau  dia- baikan  untuk  meraih  kekuasaan.  Politik menurut  mereka  merupakan  permainan kekuasaan  dan  karena  individu  mene- rima  keharusan  untuk  melakukan  sosia- lisasi  serta  penanaman  nilai-nilai  guna menemukan ekspresi bagi pencapaian ke- kuasaan  tersebut,  maka  upaya  pun mereka lakukan untuk memindahkan pe- nekanan  dari  para  elite  dan  kelompok kepada individu. 13
Elite  politik  yang  cukup  dominan adalah  mereka  berlatar  belakang  tokoh agama,  atau  elite  politik  yang  berbasis agama  dan  pesantren.  Di  Jawa  Timur, elite  politik  yang  berbasis  agama  dan pesantren  dikenal  dengan  sebutan  ”san- tri”, ”kiai”, atau keluarga kiai yang dike- nal  dengan  sebutan  ” Gus ”  (istilah  yang melekat pada kiai Jawa), atau ” Lora” (isti- lah yang melekat pada kiai Madura), atau juga  ” Bhindhârâh” (istilah  yang  melekat pada  kiai  Pendalungan/Jawa  Timur  ba- gian  Timur  dan  Selatan).  Ketiganya  ada- lah sama, yakni anak dan keturunan kiai, terutama,  yang  memiliki  pesantren.  Te- tapi, sebutan tersebut sangat populer bagi
12 Ibid., hlm.  85-89.
13 Varma, Teori Politik Moderen , hlm. 198.
anak  dan  keturunan  kiai  yang  memiliki pesantren.
Istilah  santri  merupakan  kaum terpelajar  yang  pernah  menimba  ilmu  di pondok pesantren. Istilah santri lebih du- lu  muncul  dari  pada  istilah  pesantren. Pada  masa  perdagangan  antara  Jawa dengan dunia Islam lainnya, istilah santri telah  dikenal  dan  sampai  ditulisnya kronik  Babad  Tanah  Jawi  oleh  pujangga kerajaan  Mataram,  istilah  ini  terus  men- jadi  istilah  umum.  Bahkan,  istilah  santri terus  mengalami  perkembangan  bukan hanya  orang-orang  yang  belajar  agama Islam,  tetapi  jua  menjadi  identitas  bagi orang-orang  yang  kuat  Islamnya  sebagai lawan  dari  identitas  abangan.  Baru  pada abad  ke-19  ketika  L.W.C.  van  den  Berg melakukan  penelitian  terhadap  lembaga pendidikan  tradisional  di  Jawa,  istilah pesantren  telah  dipakai  untuk  merujuk lembaga  pendidikan  Islam  di  Jawa. 14 Sampai  abad  ke-20,  murid-murid  yang mendalami  agama  Islam  disebut  dengan ”santri”, dan tempat belajar santri disebut ”pesantren”,  yang  dirangkai  menjadi pondok  sehingga  menjadi  pondok pesantren. 15
Pada  perkembangan  selanjutnya, para santri yang belajar di pesantren atau pondok  pesantren  ketika  kembali  ke kampung  halaman  menjadi  elite-elite  lo- kal,  yang  berfungsi  sebagai  guru  agama, pimpinan  pesantren,  tokoh  agama,  bah- kan tokoh politik. Peran elite  santri pada masa  kolonial  sangat  menonjol  sebagai pemimpin  pergerakan  dalam  melawan pemerintah Belanda.  Pada masa sebelum dan  awal-awal  kemerdekaan,  eksistensi elite  santri  menjadi icon dan  pelaku
14 Ibid.
15 Ibid., hlm. 83.
KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman Vol. 23 No. 2, Desember 2015: 363-381 Copyright (c)2015 by Karsa. All Right Reserved DOI: 10.19105/karsa.v23i2.744 372 |
utama  peretas  jalan  menuju  kemer- dekaan.  Mereka  terlibat  dalam  komite persiapan,  pemegang  kendali  pemerin- tahan  dan  menduduki  posisi  strategis  di pemerintahan.  Hingga  kini,  peran  elite santri  masih  sangat  menonjol,  dan bahkan republik ini tidak bisa dilepaskan dari  peran  dan  kontribusi  santri  hingga masa-masa yang akan datang.
Dalam  konteks  sekarang,  termi- nologi  santri  tidak  sekedar  dimonopoli oleh  alumni  pondok  pesantren  atau  me- reka  yang  belajar  pada  lembaga  pen- didikan  pesantren.  Mereka  yang  belajar pendidikan  agama  Islam  di  luar  jalur pendidikan  formal  menyebut  dirinya sebagai  santri.  Misalnya  mereka  yang belajar  di  Taman  Pendidikan  Al-Qur‟an, mushalla,  madjid,  madrasah  atau  pada lembaga  pendidikan  formal  seperti  SMP dan SMA namun memperoleh penddikan agama  di  luar  jam  normal.  Banyak  dite- mukan  dalam  kasus  terakhir  seperti  Pe- santren  pada  bulan  Ramadlan,  atau  saat liburan  sekolah.  Begitu  pula,  munculnya boarding  house (sekolah  dan  asrama),  se- ring  kali  mengidentifikasikan  dirinya  se- bagai  santri,  karena  di  sela  jam-jam  di luar sekolah ada tambahan jam tambahan pendidikan agama Islam.
Sementara  istilah  kiai  merupakan sebutan  bagi  seorang  yang  memiliki  ke- mampuan  dan  kedalaman  ilmu  agama disebut  ulama. 16 Menurut  sebuah  hadis,
16 Menurut  Horikoshi  yang  melakukan  studi tentang kiai, terdapat perbedaan mendasar antara kiai dan ulama. Ulama adalah sosok yang memi- liki  ilmu  pengetahuan  agama  sangat  luas,  se- mentara  kiai  di  samping  memiliki  pengetahuan agama  cukup  luas  juga  memiliki  pengaruh  di masyarakat,  karena  kharisma  yang  dimilikinya. Hiroko  Horikoshi, Kyai  dan  Perubahan  Sosial ,  terj. Umar  Basalim  dan  Andy  Muarly  Sunrawa (Jakarta: P3M, 1987), hlm. 244.
ulama‟  merupakan  penerus  para  Nabi. Hal  ini  sesuai  dengan  hadis  yang diriwayatkan  oleh  Abû  Dâwud  dari Kathir  ibn  Qays 17 ,  yaitu  “Ulama  sebagai pewaris  Nabi” . Di  dalam  Al-Qur‟an,  po- sisi  ulama  lebih  dipertegas  lagi.  Bahwa- sanya ulama masuk pada golongan yang dekat  pada  Allah  SWT  dan  ketakwa- annya teruji. 18
Abd  al-Rahmân  al-Jabartî  dalam bukunya, Ajâib al-Atsâr fî al-Tarâjim wa al- Akhbâr membuat  empat  katagori  ting- katan  manusia.  Tingkat pertama adalah Nabi  yang  menerima  risalah  langsung dari  Allah, kedua adalah  ulama  sebagai pengganti  Nabi  ( the  depositors  of  truth  in this world and the elite of mankind ). Tempat ketiga adalah  raja  atau  penguasa,  dan yang terakhir manusia pada umumnya. 19 Menurut  al-Jabarti,  ulama  ditem- patkan pada level kedua karena posisinya sangat  mulia  yakni  sebagai  penjaga tradisi,  penyampai  Islam,  bijak  dalam banyak hal dan moral tutor masyarakat. Di samping itu, ulama tidak mencetak kasta atau  gelar,  begitu  pula  tidak  menggu- nakan keluasan ilmunya untuk mencapai kekuasaan. 20 Di  Mesir  dan  di  beberapa negara Muslim di Timur Tengah, sebutan ulama menjadi sebutan umum bagi indi- vidu  yang  memiliki  kemampuan  di  bi-
17 Teks  hadis  selengkapnya  dapat  dilacak  dalam al-Khâlidî (tahqîq), Sunan  Abû  Dâwûd, Vol.  2 (Beirut: Dâr al-Ilmiyah, 1996), hlm. 523.  Hadis ini juga  dikutip  oleh  al-Ghazâlî,  dalam  al-Manshâwî (tahqîq), Ihyâ‟  Ulûm  al-Dîn (Kairo:  Dâr  al-Imân, 1996), hlm. 14.
18 Al-Qur`an surah Fathîr [35]:  28.
19 Afaf L. Sayyid Marsot, “The Ulama‟ Cairo in the Eighteenth  and  Nineteenth  Centuries”  dalam Scholars,  Saints  and  Sufis, ed.  Nikki  R  Keddie (California:  University  of  California,  1978),  hlm. 149.
20 Ibid.
|373
dang  ilmu  agama  dan  mampu  menja- lankan  syariat  dengan  baik 21 .  Sementara di  Jawa,  sebutan  kiai  lebih  menonjol dibandingkan dengan sebutan ulama.
Dalam komunitas NU, kiai mendu- duki posisi yang sangat terhormat. Dalam struktur  kepengurusan,  kiai  biasanya menempati  pos  Syuriah,  suatu  lembaga yang  secara  khusus  membidangi  masa- lah-masalah  hukum  Islam  dan  berposisi sebagai  majlis  pertimbangan  utama  da- lam  menentukan  kebijakan-kebijakan penting  organisasi.  Namun  demikian,  di kepengurusan  Tanfidziyah  juga  banyak diisi  oleh  kiai,  begitu  pula  di  lembaga otonom,  tergantung  kebutuhan  dan cakupan kewilayahan.
Pada  perkembangan  berikutnya, para elite agama tidak saja mengajar atau pun  terlibat  dalam  pengabdian  dalam skala  kecil  di  pesantren,  melainkan  pada aspek-aspek lain di luar pesantren. Tidak sedikit  mereka  yang  menjadi  tokoh politik,  pemimpin  daerah,  Menteri,  bah- kan  Presiden.  Tidak  sedikit  pula  yang menjadi  pengusaha  sekses  dan  termasuk menjadi kaum profesional.
Elite  politik  di  daerah  secara  u- mum  terbagi  dua  macam. Pertama, elite parpol  yang  berada  di  parlemen, kedua, elite  parpol  yang  non  parlemen  atau sebatas  sebagai  pengurus  partai.  Kedua jenis  elite  ini  sangat  berpengaruh  atas kemajuan  dan  efektifitas  kerja  partai  po- litik.  Permasalahan  kader  partai  di  par- lemen  menjadi  pusat  perhatian,  dan  se- lalu diharapkan agar menghasilkan kebi- jakan  yang  pro  rakyat.  Sebaliknya,  jika
21 Tentang  ulama  di  Mesir  dan  Timur  Tengah selanjutnya  lihat,  Abdul  Chalik,  ”Hubungan Ulama‟ dan Negara di Mesir pada Abad 18 dan 19 M”, Jurnal Akademika , Vol. 18, No, 2 (Maret 2006), hlm. 106-116.
kader  partai  politik  terjerat  kasus  tidak mengenakkan  seperti  kasus  korupsi  di parlemen, maka pamor partai politik juga akan banyak terpengaruh.
Selain  elite  partai  politik,  terdapat pula  elit  ekonomi  yang  menguasai  sum- ber  daya  dan  finansial  yang  pada  selan- jutnya  pada  realitas  sekarang  menjadi cara  tertentu  untuk  memengaruhi  hasil pemilu  dan  mencari  dukungan,  dengan cara-cara  pragmatis  seperti money  politic . Dalam  konstelasi  politik  di  daerah,  ten- tulah  kompleksitas  kepentingan  bias  saja diterjemahkan  dan  diaktualisasikan  da- lam bentuk apa pun.
Dalam  masyarakat  daerah  yang memegang  akar tradisi, mereka lebih su- ka  dan  bisa  diarahkan  atas  para  tetuah agama,  atau  tokoh  agama  dan  tokoh masyarakat  melalui  arahan  dan  fatwa- fatwanya.  Jadilah,  elite  agama  pada  seg- mentasi  tertentu  di  masyarakat  tradisio- nal  sangatlah  menguasai  atas  masya- rakat  sekitarnya.  Di  suatu  kondisi  yang berbeda  saat  percaturan  politik  juga  sa- ngat  merambah  tingkatan  pemerintahan daerah  yang  fokus  kajian  dan  program- nya  untuk  membangun  daerah,  dan  ini disebut  sebagai  elite  birokrasi.  Dan  pada kondisi tertentu, terdapat pula elit Golput dan  elit  Sipil  yang  sekarang  sudah  kehi- langan  trendinya,  karena  kesadaran  ma- syarakat  sudah  mulai  terpupuk.  Namun, fluktuasi  angka  Golput  masih  sangat beragam  yang  bisa  dipastikan  bukan  ha- nya  pada  faktor ketidaktahuan,  tapi  juga karena faktor apatisme. 22
Elit  Lokal  Berbasis  Pesantren  dalam Pilkada Jatim
22 Leo Agustinus, Pilkada dan Dinamika Politik Lokal (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) , hlm. 231.
KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman Vol. 23 No. 2, Desember 2015: 363-381 Copyright (c)2015 by Karsa. All Right Reserved DOI: 10.19105/karsa.v23i2.744 374 |
Dulu  peran  kiai  dan  santri,  yang termasuk  ke  dalam  elite  agama  atau  elit lokal  berbasis  pesantren,  lebih  banyak  di ruang  pendidikan.  Namun  saat  ini,  teru- tama  pasca  Reformasi  1998  telah  me- ngalami  perluasan  peran.  Peran  yang paling  mudah  diukur  adalah  peran  di bidang  sosial  politik.  Ketika  kran  ke- terbukaan dibuka secara lebar pada 1998, maka  tidak  sedikit  kiai  yang  menjadi tokoh  Parpol,  Menteri,  anggota  DPR/D, Gubernur,  Bupati/Walikota  dan  peran strategis yang lain.
Dalam  momen  Pilkada  sebagai- mana  yang  terjadi  pada  akhir  2015  ini, peran  kiai  tidak  dapat  dipungkiri.  Bebe- rapa  kiai  dan  santri  terlibat  secara  lang- sung sebagai aktor, sebagai calon, bahkan beberapa  di  antaranya  memenangkan Pilkada. Beberapa kiai/nyai yang ikut Pil- kada  dan  sebagian  memenangkannya adalah  KH.  Fathul  Huda  (Tuban),  Nyai Hj.  Kartika  Hidayati  (Lamongan),  Drs. KH.  Moch.  Qosim,  M.Si  (Gresik),  KH. Syaefuddin  (Sidoarjo),  KH.  Zakki  Ghuf- ran  dan  KH.  Hamid  Wahid  (Situbondo), KH.  Busyro  Karim  dan  Nyai  Eva/Nur Khalifah  (Sumenep),  KH.  Muqiet  Arief (Jember).  Beberapa  nama  lain  juga dikenal  dengan  sebutan Gus / Lora / Bhin- dârâh yang  menjadi  kontestan  dalam Pilkada.
Sementara, beberapa nama lain di- dukung oleh elite agama. Meskipun tidak secara  langsung  memiliki  pesantren  atau pernah nyantri di  pondok  pesantren,  na- mun  didukung  oleh  Partai  Politik  yang berbasis  pesantren,  terutama  PKB  (Partai Kebangkitan  Bangsa) 23 dan  PPP  (Partai
23 PKB  didirikan  oleh  para  kiai  yang  difasilitasi oleh  PBNU.  Dideklarasikan  di  rumah  Gus  Dur, Ciganjur,  Jakarta  Selatan,  tanggal  23  Juli  1998. Pada  saat  deklarasi  turut  hadir  para  kiai  yang
Persatuan Pembangunan). 24 Kedua partai tersebut secara langsung ikut mendukung dan  bahkan  menjadi  pelopor  atas  pen- calonannya sebagai Bupati/Walikota.
Sisi  lain,  ada  beberapa  tokoh Parpol  non  PKB  dan  PPP  yang  memiliki basis pesantren. Mereka adalah kiai, san- tri,  atau  memiliki  hubungan  keluarga dengan  pesantren.  Selanjutnya,  mereka menjadi anggota DPRD dan/atau pengu- rus  elite  Parpol  seperti  Golkar,  Gerindra, Demokrat,  Nasdem,  Hanura,  PKS,  dan PAN.  Katerlibatan  tokoh  pesantren  di beberapa  daerah  di  Jatim  menggambar- kan  bahwa  elite  pesantren  tidak  sekadar berada  di  PKB  dan  PPP,  tetapi  sudah menyebar  di  beberapa  Parpol  lain.  Dari merekalah jaringan terbentuk.
Dalam kaitan ini, Pemilu adalah ak- tifitas  politik  lokal  yang  sarat  akan  ke- pentingan  dan  kompetisi,  terutama  yang melibatkan  para  elite  politik  partai  dan non-partai. Pemilu diartikan sebagai cara atau  metode  mentransformasikan  suara menjadi  kursi  kekuasaan.  Metode  ini merupakan  cara  yang  demokratis  dan mampu  memberikan  ruang  sepenuhnya kepada  rakyat  untuk  memilih  pemimpin sesuai  dengan  kehendak  dan  hati nuraninya.  Sementara  di  Indonesia  ter- dapat asas pemilu yang sampai sekarang masih  dipegang  teguh,  yakni  langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur, dan adil. Mekanisme  pemilu  yang  dilakukan  dan
membidani  PKB,  yakni  KH.  Ilyas  Ruchiyat,  KH. Munasir  Ali,  KH.  Mustofa  Bisri,  KH.  Muchit Muzadi,  dan  Gus  Dur.  Zainal  Abidin  Amir, Peta Islam  Politik  Pasca  Soeharto (Jakarta:  LP3ES,  2003), hlm. 113.
24 PPP  merupakan  hasil  fusi  partai  Islam  pada 1973.  NU  bersama  dengan  Masyumi  berada  di dalamnya.  Partai  tersebut  sejak  reformasi  dipim- pin oleh tokoh NU dan memiliki akar sangat kuat di pesantren.
|375
instrumen pemilu menjadi penting untuk melihat  kualitas  demokrasi  di  Indonesia. Sampai pada perkembangan terakhir, ba- nyak  kondisi  yang  diperlihatkan  oleh para  aktor  politik,  terutama  dalam  pe- milu. Baik elite parpol atau elit lokal teru- tama yang berbasis agama dan pesantren turut  mampu  memengaruhi  konstelasi politik Indonesia. 25 Kemenangan  beberapa  petahana dirintis melalui kekuatan elite lokal yang berbasis  agama  dan  pesantren  tersebut. Dalam  konteks  teori  Powercube,  Parpol merupakan  representasi  dari  kekuasaan yang terlihat (visible power) . Parpol meru- pakan  alat  legitimasi  untuk  menduduk- kan  seseorang  sebagai  syarat  sesuai  de- ngan  undang-undang.  Demikian  pula, aktor  yang  berada  di  dalamnya. 26 Dalam momen Pemilu seperti Pilkada, para elite politik  berusaha  semaksimal  mungkin untuk  memperoleh  dukungan  dari  Par- pol,  sebagai  syarat  maju  sebagai  calon. Undang-undang  mensyaratkan  dukung- an  Parpol  minimal  20  %  dari  jumlah anggota  DPRD.  Pada  momen  tersebut, tidak  sedikit  para  elite  yang  membeli suara  untuk  memperoleh  dukungan  dari Parpol dan sebaliknya Parpol akan sangat berarti  dan  jual  mahal.  Polittik  tran- saksional merupakan salah satu hal yang lumrah pada momentum Pilkada.
Mengikuti  jalan  pikiran  teori  Po- wercube,  kekuasaan  politik  lokal  terbagi ke  dalam  tiga  bagian,  yakni  kekuasaan yang  terlihat,  tidak  terlihat,  dan  tersem- bunyi.  Kekuasaan  yang  terlihat (visible forms of power) terwujud dalam kekuasaan yang  melembaga,  yang  secara  langsung
25 Firmanzah, Persaingan,  Legitimasi Leluasaan,  dan Marketing Politik:  Pembelajaran Politik Pemilu 2009 (Jakarta:  Yayasan Obor Indonesia, 2010), hlm. 322. 26 Gaventa, “ Finding the Spaces “, hlm. 25.
dapat  menentukan  arah  kebijakan  poli- tik. 27 Mereka  adalah  partai  politik  atau lembaga  yang  memiliki  kemampuan  un- tuk menentukan kebijakan politik.
Dalam konteks Pilkada, Parpol pe- ngusung atau lembaga yang mendukung secara  langsung  terhadap  calon  Kepala Daerah  dikatagorikan  dengan  kekuasaan “yang  terlihat”.  Strategi  target  dalam  ke- kuasaan  yang  terlihat  menyangkut  “sia- pa, apa dan bagaimana”. Siapa yang dica- lonkan  atau  dipersiapkan  menjadi  pe- mimpin,  apa  alasan-alasan  mendorong atau  mendukung  seorang,  dan  bagai- mana  cara  untuk  memenangkan  suatu pertarungan.
Sementara dalam kekuasaan “yang tersembunyi” (hidden  power) yang  menja- di target utama bukanlah siapa yang akan diusung,  karena  hal  tersebut  sudah  me- miliki  kepastian  politik,  memiliki  kepas- tian  sudah  didukung  oleh  masyarakat, tetapi  “transaksi  apa  yang  dilakukan  an- tara aktor dan voters ”, “apa yang akan di- lakukan  setelah  kemenangan  diperoleh”. Hal  tersebut  terkait  dengan  keuntungan apa,  posisi  apa,  dan bargaining apa  yang akan  ditindaklanjuti  setelah  kemenang- an. 28
Dalam konteks Pilkada, banyak di- temukan  pasangan  calon  didukung secara  bersama  oleh  semua  kekuatan partai  politik  dan  tidak  menyisakan  satu pun  kekuatan  politik  penyeimbang. Mereka  hanya  melawan  calon  indepen- den  atau  calon  yang  sengaja  diciptakan oleh kekuatan politik besar. Cara tersebut banyak  dilakukan  oleh  pasangan  peta- hana  Jatim  pada  Pilkada  2015,  seperti Tuban,  Lamongan,  Pacitan,  Blitar,  dan
27 Ibid., hlm.  27.
28 Ibid., hlm.  29.
KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman Vol. 23 No. 2, Desember 2015: 363-381 Copyright (c)2015 by Karsa. All Right Reserved DOI: 10.19105/karsa.v23i2.744 376 |
Ngawi.  Sebagai  akibat  dari  model  ter- sebut,  maka  petahana  tidak  kesulitan untuk  memenangkan  atau  memperta- hankan  kekuasaan.  Suatu  cara  untuk mempertahankan status quo.
Bagi  Parpol  pengusung,  bukanlah hal  yang  penting  siapa  yang  akan  me- menangkan  Pilkada.  Tetapi  apa  yang dilakukan  setelah  Pilkada  selesai.  Dalam konteks  tersebut,  kepentingan  Parpol berhubungan  dengan  agenda  politik  se- lanjutnya  terutama  pemilihan  legislatif dan  Pilkada  selanjutnya.  Bagaimaan  ke- kuasaan  lokal  dapat  memperjuangkan cita-cita politiknya serta memerluas akses politik hingga ke level daerah. Di sisi lain, jabatan  atau  proyek  apa  yang  dapat di share atau  dibagi  bersama  dengan kekuatan Parpol pendukung.
Secara  kasat  mata,  praktik  politik yang demikian tidak banyak dikritisi oleh masyarakat.  Bahwa  di  balik  dukungan Parpol  mayoritas atau kekuatan elite ter- tentu  ada cost yang  harus  dibayar  mahal oleh  pemenang.  Masyarakat  juga  tidak menyadari  bahwa  merekalah  yang  akan menanggung cost tersebut.
Istilah  lain,  kekuasaan  tersembu- nyi  adalah  mobilisasi  bias (mobilisation  of bias) .  Mobilisasi  bias  merupakan  istilah yang  berkaitan  dengan  pembagian  isu. Isu  politik  dipecah  dan  dibagi-bagi  oleh penguasa. Pemecahan isu tersebut dikate- gorikan menjadi dua macam. Pertama , isu politik  yang  dianggap  penting,  yakni  isu yang  diorganisasikan  di  level  lingkaran kekuasaan  dan  tidak  boleh  diendus  oleh rakyat. Kedua, isu yang tidak penting, da- pat  diakses  oleh  siapa  pun. 29 Parpol  dan penguasa  berada  pada  level  isu  penting,
29 Halim, Politik Lokal , hlm. 66.
sementara  rakyat  pada  isu  yang  tidak penting.
Kekuasaan  yang  ketiga  adalah  ke- kuasaan  yang  tidak  terlihat (invisible power) .  Dalam  kekuasaan  tidak  terlihat, masyarakat  akan  dibawa  ke  alam ketidaksadaran karena sudah terbius oleh janji-jani  penguasa  atau  ideologi  yang ditanamkan oleh penguasa. Menurut Ga- venta:
Significant problems and issues are not on- ly kept from the decision-making table, but also  from  the  minds  and  consciousness  of the different players involved, even those di- rectly  affected  by  the  problem.  By  influen- cing how individuals think about their place in  the  world,  this  level  of  power  shapes people‟s beliefs, sense of self and acceptance of  the  status  quo  –  even  their  own  supe- riority or inferiority. 30
Kekuasaan  “tidak  terlihat”  meru- pakan  penanaman  doktrin  dan  ideologi atas  orang  lain  melalui  cara-cara  yang halus.  Seseorang  tidak  secara  langsung mendoktrin  atau  mengajak  dalam  pili- hannya,  melainkan  dengan  cara  mema- sukkan pikiran dengan merubah mind set seseorang.  Pikiran  seseorang  akan  digi- ring  dengan  kekuatan  kata-kata  yang seolah  dapat  merubah  segalanya.  Seseo- rang  akan  dibawa  ke  alam  tidak  sadar bahwa dirinya sudah menjadi bagian dari orang lain.
Dalam  konteks  Pilkada,  janji  pa- sangan  calon  Bupati/Walikota  sangat manis  di  hadapan  masyarakat.  Janji  un- tuk  memperbanyak  lapangan  kerja,  janji meningkatkan  kesejehteraan,  janji  pendi- dikan  dan  kesehatan  gratis  dan  janji subsidi  pupuk-bibit  bagi  petani  merupa- kan  hal  biasa  didengar  oleh  masyarakat. Begitu  pula  cara  yang  digunakan  oleh
30 Gaventa, “Finding the Spaces”, hlm. 29.
|377
Paslon  dengan  mendatangi  rumah,  me- nyambangi  di  rumah  sakit  dan  membe- rikan  bantuan  Sembako.  Cara  dan  janji tersebut apabila disampaikan dengan ba- ik,  bahasa  yang  menarik  akan  membius masyarakat terpesona olehnya.
Dalam masyarakat yang masih sa- ngat  kuat  memegang  budaya,  tradisi,  te- rutama  tradisi  agama,  janji,  dan  pende- katan  akan  semakin  kuat  apabila  disam- paikan  oleh  tokoh  agama,  atau  elite politik  yang  berbasis  agama  dan  pe- santren.  Apalagi  disampaikan  di  tempat yang nyaman dan disertai dengan alasan teologis  yang  bersumber  dari  Al-Qur‟an dan hadis.
Sementara,  dalam  konteks  ruang (spaces) menurut teori Powercube, Pilkada dapat  dilihat  dalam  tiga  ruang,  yaitu ruang tertutup (closed spaces) , ruang yang diperkenankan (invited spaces), dan ruang yang  diciptakan (claimed  spaces) . 31 Ruang dimaksud  adalah  sebagai  usaha  dari pengambil  kebijakan  untuk  mengobser- vasi,  membangun  komunikasi  hingga mengontrol  kekuasaannya. 32 Kekuasaan dalam  hal  ini  menurut  Hayward  dipa- hami  sebagai  kemampuan  untuk  ber- partispasi dengan efefktif. Menurut Hay- ward,  “ we  might  understand  power  „as  the network  of  social  boundaries  that  delimit fields  of  possible  action‟.  Freedom,  on  the other  hand,  „is  the  capacity  to  participate effectively  in  shaping  the  social  limits  that define what is possible” . 33
31 Ibid. 26.
32 Lihat  R.  Mcgee,  „Unpacking  Policy:  Actors,
Knowledge,  and  Spaces‟,  in Unpacking  Policy: Actors, Knowledge  and  Spaces  in  Poverty  Reduction , eds.  K.  Brock,  R.  McGee,  dan  J.  Gaventa (Kampala:  Fountain Press), hlm. 16.
33 Clarissa R. Hayward, “De-Facing Power”, Polity , Vol. 31, No. 1 (Autumn, 1998), hlm. 2.
Ruang  tertutup (closed  spaces) me- rupakan ruang yang hanya dimasuki oleh segelintir  orang.  Meskipun,  pada  haki- katnya kekuasaan publik merupakan hak masyarakat,  namun  pada  praktiknya  ti- daklah  demikian.  Ruang  tertutup  adalah proses perumusan kebijakan yang dilaku- kan  di  belakang  pintu,  yang  dapat  diak- ses  oleh  kalangan  terbatas.  Pada  ruang ini,  partisipasi  publik  sangat  terbatas, bahkan tidak ada sama sekali.
Ruang  tertutup  dihuni  oleh  para elite,  politisi,  atau  mereka  yang  berke- pentingan secara langsung dalam urusan politik.  Mereka  yang  memiliki  investasi politik utama atau stakeholders yang bera- da  di  garis  terdepan  dalam  memper- juangkan  kekuasaan  politik  formal.  Isti- lah  ruang  tertutup  juga  dikenal  dengan dengan sebutan shadow state atau “negara siluman”.  Mengutip  pendapat  Syarif  Hi- dayat, shadow  state lahir  apabila  terjadi pelapukan  pada  institusi  formal  peme- rintah,  baik  di  pusat  maupun  di  daerah. Institusi  formal  tidak  berdaya  mengha- dapi  otoritas  informal,  sehingga  penye- lenggaraan pemerintah dikendalikan oleh otoritas  informal. 34 Sisi  lain, shadow  state terjadi  akibat  seorang  pemimpin  hanya mengandalkan  kharisma  dan  sentimen ideologi  belaka,  bukan  karena  kemam- puan dan kecakapan dalam memimpin.
Dalam  Pilkada  serentak  2015, ruang  tertutup  sangat  dominan  dalam memainkan  peran  dalam  praktik  politik. Berbagai  pengamatan  di  Sumenep,  Si- doarjo,  Gresik,  Situbondo,  dan  beberapa daerah  lain,  terutama  yang  tingkat  kom- petisinya  sangat  tinggi,  ruang  tertutup lebih dominan dalam merekayasa kekua-
34 I  Made  Samiana, et.al (ed.), Etika  Politik  dan Demokrasi;Dinamika  Politik  Lokal  di  Indonesia (Sala- tiga: Pustaka Percik, 2006), hlm. 23.
KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman Vol. 23 No. 2, Desember 2015: 363-381 Copyright (c)2015 by Karsa. All Right Reserved DOI: 10.19105/karsa.v23i2.744 378 |
saan.  Di  Gresik,  misalnya,  elite  politik lokal  pendukung  Sambari-Qosim  (SQ) banyak  diperankan  oleh  kiai,  tokoh agama,  dan  cendikiawan  Muslim  yang tergabung  dalam  „Sahabat-SQ‟.  Sahabat- SQ  berada  di  luar  struktur  tim  formal PKB  dan  Demokrat  yang  memiliki  ke- wenangan  secara  langsung  sebagai  tim partai  pengusung.  Kantor  Sahabat  SQ yang berada di Jl. Proklamasi Gresik jauh lebih  ramai  dan  bergeliat  dibandingkan dengan kantor tim pemenengan SQ (Kan- tor  PKB)  di  Jl,  Kartini  Gresik.  Demikian pula, kantor Relawan Demokrat yang ter- lokasi  di  Perumahan  Green  Garden  Gre- sik.  Dua  kantor resmi  SQ  tersebut  hanya sebagai  kantor  administrasi  yang  jarang dikunjungi  oleh  relawan  maupun  massa. Sebaliknya, kantor Sahabat SQ setiap saat dikunjungi  oleh  tokoh  agama,  kiai,  dan cendekiawan Muslim yang hendak mela- kukan koordinasi, mobilisasi, dan menya- takan dukungan. Mereka adalah KH. Nur Muhammad,  KH.  Syaiful  Munir,  KH.  A. Rofiq,  KH.  Chusnan  Ali,  KH.  Ali  Fikri, KH.  Ilman  dan  beberapa  kiai  yang  lain. Mereka  berada  di  bawah  komando  KH. Nur  Muhammad  (Gus  Nur)  dalam  me- mobilisasi  massa  yang  berada  di  luar struktur formal. Di kantor tersebut sering kali  pasangan  SQ  bersama  elite  politik lokal  berdiskusi  dan  membicarakan  hal- hal yang strategis.
Kasus  yang  sama  juga  terjadi  di Situbondo.  Markas  Pasangan  Dadang- Yoyok Mulyadi (pemenang Pilkada) yang berlokasi  di  Perumahan  Panji  Permai (kantor  PKB)  terlihat  sepi  dan  tidak  ba- nyak terjadi pergerakan massa. Para elite politik lokal, yakni kiai dan tokoh agama sering  membicarakan  masalah  yang  stra- tegis di Pesantren Wali Songo, kediaman KH. Cholil As‟ad yang berlokasi di Mim-
baan  Situbondo.  Mereka  adalah  KH. Imam  Buchori,  Habib  al-Kaff  (Besuki), KH.  Ali  Makki  (cucu  KH.  Sofyan  Slet- reng),  KH.  Faqih,  dan  KH.  Syaiful  Islam (Mlandingan). Hal yang sama juga terjadi pada  elite  politik  dan  tokoh  agama  pen- dukung  KH.  Hamid  Wahid  yang  kalah dalam  selisih  30  ribuan  dari  pasangan Dadang-Yoyok Mulyadi. Dalam kasus Si- tubondo, tergambar secara jelas polarisasi elite  antara  pasangan  calon  yang  didu- kung  oleh  PP.  Salafiyah  Syafi‟iyah  Situ- bondo dan PP. Nurul Jadid Paiton Probo- linggo  dengan  PP.  Walisongo  pimpinan KH. A. Cholil As‟ad Syamsul Arifin.
Ruang tertutup sebagaimana gam- baran  di  atas  merupakan  arena  “ber- main”  elite  lokal  yang  berbasis  agama dan pesantren. Mereka tidak secara lang- sung  mewakili  kekuatan  partai  politik. Mereka tidak serta merta mewakili partai politik  atau  mewakili  Ormas,  tetapi  juga karena faktor kepentingan pribadi terlibat dalam  ruang  tersebut.  Mereka  adalah kekuatan  bayangan (shadow  power) ,  ke- kuatan  tersembunyi  yang  banyak  ber- gerak  di  ruang  tertutup  dan  tidak  te- rendus  oleh  publik.  Ruang  tertutup  me- rupakan  ruang  “elite  lokal  terbatas”  un- tuk mengunci kepentingan strategis.
Sementara  ruang  yang  diperke- nankan (invited  spaces) merupakan  ruang terbuka  yang  dapat  diakses  oleh  siapa saja.  Dalam  ruang  yang  diperkenankan tidak  ada  informasi  yang  penting  yang disembunyikan, Masyarakat diberi ruang seluas-luasnya untuk menyampaikan ma- sukan,  informasi,  dan  kritik  pada  ke- kuasaan. Ruang yang diperkenankan me- rupakan  ruang  lembaga  resmi  yang  se- cara  simbolik  dipresentasikan  oleh  lem- baga pemerintah (legal power).
|379
Pemerintah  Indoensia  baik  pusat pusat maupun daerah sudah memberikan ruang  kepada  masyarakat  untuk  me- nyampaikan  aspirasinya.  Dalam  meru- muskan perencanaan pembangunan, dia- wali  dengan  Musrenbang  dari  tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten/kota. Masyarakat  secara  langsung  dapat  mem- berikan  masukan,  memberikan  sangga- han,  dan  kritik  atas  program-program pemerintah.  Hasil  dari  Musrenbang  ter- sebut  akan  dijadikan  acuan  dalam  me- nyusun Pembangunan Daerah.
Dalam  konteks  Pilkada,  ruang yang  diperkenankan  adalah  ruang  yang secara formal dan resmi memresentasikan kakuatan partai politik pengusung. Partai pengusung  menjadi  lembaga  resmi  yang dapat  diakses  oleh  siapa  pun  yang  me- miliki  kepentingan  dengan  Pilkada.  Pos- ko Partai di setiap momen Pilkada meru- pakan  lembaga  resmi  dari  ruang  yang diperkenankan  tersebut.  Semua  warga dan partisipan dapat  mengakses dan ter- libat  dalam  lembaga  resmi  tersebut.  Se- cara formal lembaga hanya melaksanakan tugas-tugas formal partai.
Selain  itu,  terdapat  pula  ruang yang diciptakan (claimed or created spaces) . Jika  ruang  tertutup  hanya  dapat  diakses oleh  kelompok  tertentu  dan  masyarakat seringkali  berusaha  mengkritisinya,  ru- ang  yang  diperkenankan  adalah  ruang terbuka  bagi  siapa  saja  untuk  berpar- tisipasi  dan  menyatakan  pendapatnya. Sementara,  pada  ruang  yang  diciptakan (claimed or created spaces) adalah berada di luar keduanya. Ruang ini berupa gerakan sosial  untuk  mengontrol  dua  ruang  ter- sebut, yang terbentuk sebagai balance atau kekuatan  formal  atau  kekuatan  tersem- bunyi.  Cownwall  menyebut  ruang  yang diciptakan sebagai ruang “organik” (orga-
nic  spaces) serta  ruang  untuk  mengontrol bahkan  melawan  hegemoni. “Other  work talks  of  these  spaces  as  „third  spaces‟  where social actors reject hegemonic space and create spaces  for  themselves” . 35 Sebuah  ruang untuk  melawan  hegemoni  dan  mencip- takan  ruang  baru  yang  disebut  dengan “third spaces” . Ruang third  spaces dikenal  juga dengan  kekuatan  masyarakat  sipil (civil society) .  Mereka  yang  secara  sengaja  me- ngelompokkan dirinnya ke dalam “ruang lain”  di  luar  sistem  sebagai  kekuatan ketiga,  ketika  semua  elemen  masyarakat terlibat  dalam  ruang  kekuasaan.  Mereka mengorganisasikan dirinya sebagai organ yang  tidak  terpengaruh  atau  tergantung oleh  kekuatan  formal.  Biasanya  mereka tergabung  dalam  koalisi  NGO (Non  Go- vernmental  Organization) ,  Ormas,  atau lembaga independen.
Dalam  politik  nasional,  kekuatan third  spaces cukup  diperhitungkan.  Me- reka  bersama  dengan  kekuatan  media, dan  koalisi  NGO  membangun  opini untuk  mengontrol  dan  mengkritik  pe- merintah.  Sementara  dalam  politik  lokal, semacam  Pilkada,  peran  mereka  tidak sekuat  seperti  permainan  dalam  politik nasional.  Banyak  aspek  yang  melatar- belakangi  lemahnya  kekuatan  tersebut dalam  politik  lokal.  Aspek  kapasitas (human  resources) ,  jaringan (networking) , pendanaan (funding) ,  dan  geografis  yang sempit  sehingga  menciptakan  gerakan mereka  mudah  terbaca.  Dalam  konteks lokal,  kekuatan third  spaces didominasi oleh  kekuatan  yang  pinggiran  atau  yang gagal  masuk  dalam  ruang  tertutup  mau- pun  terbuka.  Mereka  juga  disebut  kum-
35 Gaventa, ““Finding the Spaces”, hlm.  26.
KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman Vol. 23 No. 2, Desember 2015: 363-381 Copyright (c)2015 by Karsa. All Right Reserved DOI: 10.19105/karsa.v23i2.744 380 |
pulan  orang-orang  yang  terpinggirkan secara politik.
Peran elite lokal yang berbasis aga- ma  dan  pesantren  bermain  pada  tiga ruang  tersebut.  Dalam  konteks  Pilkada Jatim,  elite  agama  banyak  bermain  pada ruang  tertutup  dan  terbuka.  Pada  ruang tertutup, elite agama menjadi pendukung tidak langsung Paslon yang berkontestasi, atau  lebih  bersifat  sebagai  pendukung secara moral (moral force) . Tetapi ada pula yang  melakukan  mobilisasi  massa  de- ngan  dalih  kegiatan  kegamaan  atau  ke- giatan sosial yang melibatkan Paslon ter- tentu.  Mereka  menggunakan  instrumen lain  untuk  mendukung  atau  mengampa- nyekan Paslon.
Sementara para ruang terbuka, pe- ran  elite  agama  dapat  dijumpai  di  setiap wilayah di Jatim. Mereka yang mengatas- namakan  Parpai  Politik  terterntu  atau Ormas  seperti  NU  sebagai  media  sosia- lisasi,  atau  secara  personal  menjadi  ba- gian  dari  tim  pemenang (the  winning team) Paslon tertentu.

## Penutup
Pilkada  Jatim  merupakan  area kontestasi  elite  lokal  dalam  mempe- rebutkan  ruang  politik.  Elite  lokal  yang banyak  terlibat  adalah  elite  lokal  yang berbasis  pesantren.  Karena  kapasitas, kharisma,  dan social  capital yang  dimi- likinnya,  elite  lokal  yang  berbasis  pe- santren  memiliki  nilai bargaining tinggi dalam  mendukung  seseorang  dalam memperebutkan suara pemilih.
Kekuatan incumbent (petahana)  di Jatim  yang  memenangkan  Pillkada  di  16 titik  dari  19  daerah  tidak  dapat  di- lepaskan  dari  dukungan  dari  elite  lokal, terutama  kiai  dan  santri.  Kekuatan  ja- ringan,  pandanaan,  dan  kerja  sama  yang
saling  menguntungkan  merupakan  salah satu  sebab  para  elite  mendukung  peta- hana.  Beberapa  petahana  juga  berasal dari  kalangan  kiai  dan  santri,  sehingga mempermudah  akses  dalam  menerobos jaringan  politik  hingga  di  level grass  root (basis).  Itulah  yang  menyebabkan  ke- kuatan petahana dominan dalam Pilkada Jatim 2015.
Dalam  konteks  teori  Powercube, eksistensi  elite  elokal  tidak  hanya  pada kekuasaan  terbuka (visible  power) tetapi juga  juga  kekuasaan  yang  tersembunyi (hidden  power) dan  kekuasaan  yang  tak terlihat (invisible  power) .  Demikian  ruang yang mereka mainkan bukan hanya pada ruang  yang  diperkenankan (invited  spa- ces), tetapi juga pada ruang tertutup (close spaces). Namun tidak banyak yang masuk pada  ruang  yang  diciptakan (created spaces) atau third  spaces. Pada  ruang  dan eksistensi  kekuasaan  tersebut,  elite  lokal yang  berbasis  pesantren  bersinergi  de- ngan  kekuatan  politik,  terutama  dalam mendukung  petahana  yang  bertarung mempertahankan kekuasaannya.[]

## Daftar Pustaka
Agustinus,  Leo. Pilkada  dan  Dinamika  Po- litik  Lokal .  Yogyakarta:  Pustaka  Pe- lajar, 2009.
Amir,  Zainal  Abidin. Peta  Islam  Politik Pasca Soeharto . Jakarta:LP3ES, 2003. Chalik,  Abdul.  ”Hubungan  Ulama‟  dan Negara di Mesir pada Abad 18 dan 19  M”, Jurnal  Akademika ,  Vol.  18,
No, 2, Maret 2006.
Firmanzah. Persaingan,  Legitimasi  Lelua- saan  dan  Marketing  Politik:  Pembela- jaran  Politik  Pemilu  2009. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010.
|381
Gaventa,  John. “Finding  The  Spaces  for Changes;  A  Power  Analysis”, IDS (Institute of Development Studies) Bul- letin , Vol. 37, No. 6, November 2006,
hlm. 23-33:
http://www.powercube.net/wpco ntent/uploads/2009/12/finding_s paces_for_change.pdf  (diakses  15 Desember 2015). Gaventa,  John. Power  and  Powerlessness: Quiescence  and  Rebellion  in  an  Ap- palachian  Valle. Oxford:  Clarendon Press, 1980.
Ghazâlî, al-. Ihyâ Ulûm al-Dîn. Kairo: Dâr al-Imân, 1996.
Halim, Abdul. Politik Lokal; Pola, Aktor dan Dramatikalnya .  Yogyakarta:  LP2B,
2014.
Hayward, Clarissa R. “De-Facing Power”,
Polity , Vol. 31, No. 1, Autumn, 1998. Horikoshi,  Hiroko. Kyai  dan  Perubahan Sosial , terj. Umar Basalim dan Andy
Muarly  Sunrawa.  Jakarta:  P3M,
1987.
Kartodirdjo,  Sartono.  (ed.). Pesta  Demok- rasi di Pedesaan . Yogyakarta: Aditya Media, 1992. Marsot,  Afaf  L.  Sayyid,  “The  Ulama‟ Cairo  in  the  Eighteenth  and  Nine- teenth  Centuries”  dalam Scholars, Saints and Sufis, ed. Nikki R Keddie.
California: University of California, 1978.
Mcgee,  R.  “Unpacking  Policy:  Actors, Knowledge  and  Spaces”,  in Un- packing Policy: Actors, Knowledge and Spaces  in  Poverty  Reduction ,  eds.  K. Brock,  R.  McGee,  and  J.  Gaventa. Kampala:  Fountain  Press,  hlm.16- 38.
Parry,  Geraint. Political  Elite .  London: George  Allen  and  Unwin  LTD, 1969.
Putnam,  Robert  D.  “Studi  Perbandingan Elite  Politik”,  dalam Perbandingan Sistem Politik . Eds. Mohtar Mas‟oed dan  Colin  MacAndrews.  Yog- yakarta:  Gadjah  Mada  University Press, 2006.
Samiana,  I  Made, et.al (eds.), Etika  Politik dan  Demokrasi;Dinamika  Politik  Lokal di Indonesia. Salatiga:Pustaka Percik, 2006.
Sherman,  Arnold  K.  and  Kolker,  Aliza.
The  Sosial  Bases  of  Politics. Cali- fornia: Worsworth Publishing Com- pany 1987.
Varma,  SP. Teori  Politik  Modern ,  ter.  Yo- hannes Kristiarto, dkk. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.