## PEMENUHAN HAK  PILIH NARAPIDANA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG
2018
Hertanto 1) , Handi Mulyaningsih 2)
1) Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
2) Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

## ABSTRAK
Di  Indonesia  hak  pilih  merupakan  hak  konstitusional.  Untuk  menjadi  pemilih  harus  memenuhi persyaratan. Negara wajib mengatur sebuah prosedur agar persyaratan tidak menghambat pemenuhan hak  pilih.  Prosedur  pemutakhiran  data  pemilih  harus  berpinsip  valid,  mutakhir  dan  komprehensif. Pertanyaannya  adalah  bagaimana  pemenuhan  hak  pilih  di  lapas?  Lapas  bukan  wilayah  administratif namun  narapidana  berasal  dari  manapun,  serta  setiap  saat  ada  perubahan  jumlah  dan  narapidananya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data diambil melalui wawancara terhadap  15 informan mantan komisioner KPU dan Admin Sidalih KPU, serta dokumen yang ada di KPU. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  pemutakhiran  data  di  lapas  berbeda  dengan  di  luar  lapas.  Untuk  memastikan pemilih  di  lapas  digunakan  data  narapidana  terbaru.  Data  ini  dipilah  yang  masih  ditahan  hingga  hari pemungutan suara dan setelahnya, serta yang sudah bebas sebelum hari pemungutan suara. Untuk yang masih  ditahan  minimal  sampai  hari  pemungutan  suara,  akan  dicek  domisilinya  berdasarkan  KTP Elektroniknya.  Bagi  yang  tidak  memiliki  KTP  Elektronik  dilakukan  pengecekan  oleh  Disdukcapil. Apabila  belum  pernah  perekaman  KTP  El  maka  dilakukan  perekaman.  Bagi  yang  sama  sekali  tidak jelas  identitasnya  maka  KPU  berkoordinasi  dengan  Kanwil  Hukum  dan  HAM  untuk  memperoleh identitas tahanan. Apabila sudah masuk di DPT, dilakukan proses pindah memilih dari domisilinya ke TPS Lapas atau seputaran lapas.
Kata Kunci: Hak pilih, Narapidana,  KTP Elektronik, DPT

## ABSTRACT
In  Indonesia,  the  right  to  vote  is  constitutional.  A  State  is  obliged  to  set  a  procedure  so  that  voter requirements do not impede the fulfillment of suffrage. The question is how to fulfill the right to vote in  prison?  This  study  used  a  qualitative  method,  the  data  were  collected  through  interviews  with  15 former KPU commissioners and Admin Sidalih, as well as documents in the KPU. The research results showed  that  data  in  prisons  was  different  from  outside  prisons.  The  latest  prisoner  data  is disaggregated by those who are still being held until the voting day and after, and those who left the prison before the voting day. For those who are detained at least until voting day, their domicile will be checked  based  on  their  E-KTP.  Those  who  do  not  have  an  E-KTP  will  be  checked  by  Disdukcapil. Those  who  have  never  recorded  E-KTP  will  do  the  recording.  For  those  whose  identities  are completely  unclear,  KPU  will  coordinates  with  the  Regional  Office  of  Law  and  Human  Rights  to obtain the identity of the detainee. Those who have entered the DPT will carried out the process from their domicile to the prison’s TPS or TPS around the prison.
Keywords: Right to vote, Prisoners,  Electronic KTP, DPT

## PENDAHULUAN
Tuntutan  terhadap  pemenuhan  hak  pilih  narapidana  selalu  muncul  di  setiap pemilu dan pilkada agar mereka dapat berpartisipasi. Berdasarkan regulasi tidak ada larangan  bagi  narapidana  memberikan  pilihannya  pada  pemilu  maupun  pilkada (kecuali yang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan). Namun dalam realitasnya  tidak  demikian,  menurut  Partono  (2019)  lebih  dari  50%  narapidana  di lembaga  pemasyarakatan  (Lapas)  dan  rumah  tahanan  negara  (Rutan)  di  Provinsi Daerah  Khusus  Ibukota  (DKI)  Jakarta  yang  tidak  terdaftar  di  DPT  sehingga  tidak dapat  memberikan  pilihannya  pada  pemilu  tahun  2019.  Faktor  penyebabnya  bukan karena  yang  bersangkutan  tidak  memenuhi  persyaratan  usia  tetapi  para  narapidana tidak  memiliki  atau  tidak  dapat  menunjukkan  KTP  Elektronik  (KTP  El).  Sehingga petugas pencatat tidak dapat melengkapi elemen data pemilih yang terdiri dari nama lengkap, Nomor  Induk  Kependudukan (NIK) di daftar pemilih, elemen data pemilih baik Nomor Kartu Keluarga (NKK), tempat lahir, tanggal lahir, usia, dan domisili. Di dalam  DPT,  elemen  data  ini  harus  lengkap,  akurat,  mutakhir,  dan  dapat dipertanggungjawabkan yaitu sesuai dengan KTP Elektronik.
Menurut  Ramadhan  (2019),  tidak  terdaftarnya  narapidana  di  Lapas  di  Jawa Barat pada DPT pemilu 2019 bukan karena kesengajaan penyelenggara pemilu untuk menghilangkan  hak  pilih  mereka.  Namun  dari  24.328  narapidana  tersebut  tidak semuanya barasal dari Jawa Barat. Sejumlah 14.776 yang berasal dari Jawa Barat itu berasal dari Jawa Barat namun sejumlah 552 narapidana yang tidak memiiki KTP El, baru  melakukan  perekaman  KTP  El,    WNA,  sudah  bebas,  dan  belum  berusia  17 tahun.  Di  Lapas  Kelas  I  Banceuy  718  warga  binaan  tidak  terdaftar  di  Server  KPU. Lalu  di  Lapas  Kelas  II  Cibinong  terdapat  610  narapidana  yang  tidak  terdaftar  di sidalih  KPU  dan  504  merupakan    narapidana  yang  baru  masuk  setelah  pemilu. Terdapat 726 narapidana Lapas Narkotika Kelas IIA di Cirebon tanpa identitas KTP El dan tidak dapat didaftar di DPT. Sejumlah 715 narapidana di Rutan Bandung tidak memiliki  KTP  El  dan  tidak  terdapat  di    DPT  pemilu  terakhir  atau  di  Sidalih  KPU, sehingga  tidak  dapat  dilakukan  pelacakan  identitasnya.    Hampir  sama  dengan  kasus
di  atas,  Hadipurwoko  et.  al.  (2020)  menjelaskan  bahwa  di  Rutan  dan  lapas  kelas  1 Pekanbaru, hanya 33 narapidana  yang terdaftar di DPT, itupun hanya 20 narapidana yang  dapat  memilih.  Padahal  jumlah  narapidana  di  lapas  tersebut  mencapai  1.688 orang. Hasil penelitian Maula & Ubaidillah (2020), penyelenggara pemilu tahun 2019 di Aceh sudah mendaftar 210 narapidana Rutan kelas IIB Banda Aceh ke dalam DPT, namun  penyelenggara  tidak  menyediakan  logistik  surat  suara  sebanyak  pemilih  dan tidak  menyiapkan  TPS  lapas,  sehingga  tidak  dilakukan  pemungutan  suara  di  lapas tersebut. Pada akhirnya, hak memilih narapidana tidak dipenuhi.
Berdasarkan uraian di atas, penting untuk dikaji mengapa  banyak narapidana di suatu lapas/rutan yang tidak terdaftar di DPT? Mengapa sudah terdaftar tetapi tidak dapat memilih? Padahal partisipasi pemilih yang tinggi merupakan indikator kualitas pemilu (Hertanto, 2021).

## KAJIAN PUSTAKA

## Hak Memilih Dalam Pemilu
Indonesia  adalah  negara  demokrasi  di  mana  pemimpin  dipilih  oleh  rakyat, dilaksanakan  oleh  rakyat  dan  untuk  kepentingan  masyarakat.  Untuk  memilih pemimpin  tersebut,  dilakukan  pemilu  yang  dilaksanakan  secara  regular  (setiap  5 tahun  sekali).  Pemilu  dilaksanakan  untuk  memilih  pesiden  dan  wakil  presiden, gubernur dan wakilnya, bupati dan wakilnya, walikota dan wakilnya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Ketentuan tentang pemilu telah dinyatakan di dalam konstitusi (UUD 1945). Regularitas dalam memilih pemimpin setiap 5 (lima) tahun sekali merupakan upaya untuk  mencegah pemilihan dilakukan melalui cara yang inkonstitusional.
Menurut  Hertanto  (  2017),  demokrasi  mempersyaratkan  pelibatan  atau partisipasi  masyarakat    di  dalam  pemilu  yang  setara  dan  adil  baik  laki-laki  dan perempuan,  golongan,  suku,  agama,  ras,  dan  tidak  ada  yang  dikecualikan  diberikan kesempatan  yang  sama.  Bahkan  terhadap  narapidana  sekalipun  diberikan  hak  yang sama. Kesamaan ini telah diatur di dalam UUD  1945 bahwa   “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung
hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, dan “Setiap orang berhak atas  pengakuan  jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden  secara  langsung  pertama  kali diselenggarakan  pada  tahun  2009  sebagaimana  diatur  di  dalam  Undang-Undang Nomor  42  tahun  2008.  Namun  sebelum  pemilihan  presiden  dilaksanakan  telah ditemukan  2 (dua) pasal  yaitu pasal 28 dan pasal 111 yang intinya mengatur bahwa warga yang tidak terdaftar di DPT atau Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), tidak dapat memilih. Artinya, pasal ini merugikan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, tanpa ada alasan mengapa seseorang tidak terdaftar di DPT. Kemudian dilakukan  y udicial review atas  pasal  tersebut  oleh  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  dalam  putusan  nomor 102/PUU-VII/2009  (Hidayatulloh,  2018).  Inti  putusan  MK  tersebut  adalah  bahwa warga  negara  tetap  bisa  memilih  meskipun  tidak  ada  di  DPT.  Syaratnya  memiliki Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  disertai  Kartu  Keluarga  (KK)  atau  Paspor,  apabila sedang berada di luar negeri. Menurut MK, hak  memilih merupakan hak asasi  yang telah dinyatakan di dalam UUD 1945 sehingga hak ini abadi dan harus diperjuangkan pemenuhannya.
Apalagi  hak  pilih  merupakan  hak  yang  berlaku  secara  universal  ( universal suffrage ) yang tertuang di dalam DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia). Intinya  bahwa  pengakuan  setiap  warga  negara  berhak  untuk  berpartisipasi  dalam aktivitas    pemerintahan,  secara  langsung  maupun  diwakilkan.  Keterlibatan  tersebut minimal  pada  saat  pemilu  yang  dilakukan  secara  regular,  jujur,  umum,  rahasia,  dan menjamin  kebebasan  dalam  memilih  (Fahmi,  2017).  Di  Indonesia,  pemilu dilaksanakan rutin setiap 5 (lima) tahun sekali, kecuali ditentukan lain dalam kondisi khusus.  Misalnya  pada  saat  reformasi,  pemilu  dimajukan  tahun  1999  padahal seharusnya tahun 2002.
Pasal  27  ayat  (1)  UUD  1945  tentang  hak  atas  pengakuan,  jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum,  memberi  jaminan  dalam  memilih  secara  jujur  yang  artinya  tidak  boleh  ada
intervensi.  Dilaksanakan  secara  umum,  artinya  semua  boleh  memilih  sepanjang memenuhi persyaratan.  Pasal 28D ayat (3) menyebutkan bahwa: Setiap warga negara berhak  memperoleh  kesempatan  yang  sama  dalam  pemerintahan.  Ditegaskan  juga dalam UU No. 39 Tahun 1999 pasal 43 tentang hak warga negara untuk dipilih dan memilih dalam pemilu berdasarkan persamaan hak.
Dalam International  Covenant  on  Civil  and  Political  Rights  (ICCPR )  yang diratifikasi  dengan  UU  No.  12  Tahun  2005  tentang  Pengesahan International Covenant  on  Civil  and  Political  Rights (Kovenan  Internasional  Tentang  Hak-Hak Sipil  Dan  Politik),  pasal  25  ICCPR  ditegaskan  bahwa  setiap  warga  negara  harus mempunyai  hak  dan  kebebasan,  tanpa  pembedaan,  tanpa  pembatasan  tanpa  alasan ikut dalam urusan pemerintahan. Termasuk Putusan MK dalam Perkara Nomor 011- 017/PUU-I/2003  bahwa  hak  konstitusional  warga  negara  untuk  memilih  dan  dipilih ( right  to  vote  and  right  to  be  candidate )  dijamin  oleh  konstitusi,  undang-undang maupun konvensi internasional, sehingga pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan  akan  hak  dimaksud  adalah  pelanggaran  hak  asasi  dari  warga  negara. Apalagi  DPT  yang  berkualitas,  berkorelasi  dengan  tingkat  keterpilihan  secara fairly (H. Hertanto & Mulyaningsih, 2017).

## Prinsip Pendaftaran Pemilih
Dalam  sejarah  pemilu  di  Indonesia,  DPT  selalu  dipersoalkan  akurasinya, karena  masih    ditemukan  pemilih  yang  tidak  memenuhi  syarat  yaitu  yang  sudah meninggal  dunia,  kegandaan,  suami-istri  dan  anggota  keluarga  berbeda  tempat pemungutan suara, kesalahan penulisan NIK, nama, usia. Selain itu, juga dinilai tidak memenuhi  prinsip  komprehensif  (mencakup  semua)  karena  masih  banyak  pemilih yang tidak terdaftar seperti pada masyaratat suku terasing, masyarakat yang tinggal di hutan lindung seperti di Desa Moromoro Lampung. Masyarakat yang tinggal di hutan lindung  ini  tidak  di  data  karena  hutan  lindung  merupakan  daerah  yang  tidak  boleh ditempati.  Mereka  yang  tinggal  di  hutan  lindung  merupakan  penduduk  illegal sehingga merekan tidak dapat memiliki KTP Elekronik.
Akurasi  dalam  pemilu    diperlukan  untuk  ketertiban  pemilu.  Apabila  warga negara  yang  telah  memenuhi  syarat  sebagai  pemilih,  namun  tidak  terdaftar  di  DPT, apakah  berakibat  hilangnya  hak  memilih?  Apalagi  ketidakakurasian  itu  bukan kesalahan pemilih, namun itu terjadi karena tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan diri  sebagai  pemilih.  Dalam  hal  ini,  menjadi  kewajiban  bagi  pemerintah  untuk memfasilitasi  pemenuhan  hak  dengan  memberikan  kemudahan,  transparansi  serta pelayanan  terbaik  untuk  dapat  menggunakan  hak  pilihnya  dalam  pemilihan  umum. Putusan MK tentang Judicial Review Pasal  28  dan 111  Undang-undang  Nomor  42 Tahun  2008    tentang    Pemilihan    Umum    Presiden    dan  Wakil    Presiden  bahwa pemilih  yang  tidak  terdaftar  di  DPT  tetap  dapat  memberikan  hak  pilihnya  dengan menggunakan KTP El.
Pada pemilu tahun 2014, yang dapat memilih adalah warga negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT. Bagi  yang memenuhi persyaratan namun belum terdaftar dalam  DPT  sepanjang  dapat  menunjukan  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  dan  Kartu keluarga  maka  bisa  memilih  di  TPS  sesuai  dengan  alamat  KTP.  Bagi  WNI  yang berada  di  luar  negeri,  maka  bisa  memilih  sepanjang  memiliki  paspor.  Setelah keluarnya UU No. 10 tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 7 tahun 2017  tentang  Pemilu,  maka  pilkada  yang  diselenggarakan  sejak  tahun  2016,  dan pemilu  tahun  2019,  untuk  terdaftar  di  DPT  wajib  memiliki  KTP  Elektronik,  dan apabila tidak terdaftar di DPT namun memiliki KTP Elektronik maka dapat memilih dengan  KTP  Elektronik.  Tidak  lagi  diperbolehkan  menggunakan  paspor  atau  KTP (non elektronik)  memilih di TPS karena namanya tidak ada di DPT. Dalam kondisi di  mana  sudah  melakukan  perekaman  namun  KTP  Elektroniknya  belum  jadi  maka yang  bersangkutan  memilih  dengan  membawa  Surat  Keterangan  (Suket)  telah melakukan perekaman. Apabila belum melakukan perekaman, namun namanya ada di DP4 maka yang bersangkutan dimasukkan di DPT.

## Sistem Mendaftar Pemilih
Warga  negara  yang  memenuhi  persyaratan  sebagai  pemilih  wajib  memiliki KTP El untuk terdaftar di DPT. Selanjutnya diperlukan prosedur pendaftaran pemilih
yang  memenuhi  standar  bagi  terbentuknya  DPT  yang  berkualitas,  bagi  jaminan pemenuhan  hak  pilih  warga  negara.  Menurut  Ashary  (2012),  sangat  penting  untuk mendapatkan  DPT  yang  valid,  mutakhir  dan  komprehensif  sebagai  jaminan  bagi demokrasi  electoral  yang  berkualitas.  Adapun  standar    kualitas  demokrasi  yaitu semua  orang  yang  memenuhi  syarat  terdaftar  di  DPT.  Selanjutnya  daftar  pemilih harus dapat diakses oleh pemilih, mudah  digunakan  saat  pemungutan  suara.
Sistem  pendaftaran  pemilih  dapat  dilakukan  dengan  sistem  periode  waktu serta  hak  dasar  dan  kewajiban.  Untuk  periode  waktu  dibagi  atas periodic    list, continuous    register    or    list dan civil    registry .  Sistem periodic  list yaitu  sistem pendaftaran  pemilih  yang  dilakukan  pada  saat  diselenggarakan  pemilu  atau  pilkada. Sedangkan sistem continuous register or list adalah sistem pendaftaran pemilih yang dilakukan tidak hanya pada saat ada pemilihan, namun dilanjutkan pada saat tidak ada pemilihan  hingga  pemilu  dan  seterusnya.  Sedangkan  s istem  civil    registry adalah sistem  pendaftaran  pemilih  dengan  cara  mendata  nama,    alamat,    kewarganegaraan, umur    dan    nomor    identitas.  Pendaftaran  pemilih  yang  mendasarkan  pada  hak  dan kewajiban, terdapat model voluntary  registration, mandatory  registration, dan mix strategy .  Pada  negara  di  mana  memilih  itu  hak  maka  sistem  mendaftar  pemilihnya dilakukan  secara voluntary    registration, yaitu  pemilih  boleh  mendaftar  atau  tidak.
Bagi  warga  yang  akan  mengambil  haknya  untuk  memilih  maka  warga  mendaftar. Pada negara dimana memilih adalah kewajiban, maka semua warga wajib mendaftar , disebut  model mandatory  registration. Pada mix  strategy pemerintah  memfasilitasi proses  pendaftaran  pemilih.  Dalam  pendaftaran  pemilih,  penting  diperhatikan  siapa yang  didaftar,  yang  mendaftar,  dan    apakah  pendaftaran  pemilih  itu  hak  atau kewajiban?
Di  Indonesia,  memilih  adalah  hak  sehingga  pemilih  boleh  menggunakan haknya untuk memilih, dan boleh tidak menggunakan haknya. Tidak ada sanksi bagi warga  negara  apabila  tidak  menggunakan  haknya  untuk  memilih.  Namun penyelenggara pemilu diberikan kewajiban untuk mendata semua warga negara yang memenuhi  syarat  di  DPT.  Dalam  hal  ini,  KPU  melakukan  pemutakhiran  atas  data
yang  disediakan  pemerintah  (melalui  disdukcapil)  yaitu  DP4.  Proses  pemutakhiran data  diawasi  Bawaslu  untuk  memastikan  tidak  ada  pelanggaran  dari  sisi  waktu, persyaratan,  dan  prinsip-prinsip  pendataan,  serta  kepatuhan  penyelenggara  terhadap asas pemilu.
Pentingnya  pemutakhiran  data  selain  untuk  menjamin  hak  pilih,  juga memastikan jumlah pemilih. Jumlah pemilih menjadi dasar jumlah surat suara (DPT plus  2%  untuk  pemilu  dan  2,5%  untuk  Pilkada)  dan  menjadi  dasar  untuk mendistribusikan jumlah suara di tiap TPS. Menentukan jumlah surat suara cadangan dan  memastikan  tidak  ada  penggelembungan  suara.  Menentukan  jumlah  pemilih pindahan  (DPTb)  dan  jumlah  pemilih  khusus  (DPK),  yaitu  tidak  ada  di  DPT  tetapi memiliki    KTP  Elektronik.  Mengontrol  pemilih  DPT  yang  hadir  dan  menggunakan hak  pilihnya  di  TPS,  jumlah  pemilih  pindahan  (DPTb)  yang  menggunakan  hak pilihnya,  serta  jumlah  pemilih  DPK  yang  menggunakan  hak  pilihnya.  Mengontrol jumlah surat suara yang didistribusikan, jumlah surat suara yang terpakai, yang rusak dan yang tidak digunakan. Menghitung dan mengontrol jumlah perolehan suara yang sah, yang tidak sah.
Begitu strategisnya DPT sehingga proses pemutakhiran data harus dilakukan secara  profesionalitas,  kredibilitas,  independensi,  tertib  hukum  dan  ketelitian  yang sangat  tinggi.    Sampai-sampai,  diatur  siapapun  yang    dengan  sengaja  tidak  mendata maka  diberikan  sanksi  pidana.  Begitu  strategisnya  DPT  sehingga  kualitas  DPT menjadi  penentu  kualitas  pemilu  dan  pilkada.  Bila  kualitas  pemilu  tinggi  maka tingkat  kepercayaan  publik  dan  peserta  pemilu  terhadap  hasil  pemilu  akan  tinggi. Itulah sebabnya DPT selalu menjadi perhatian baik dalam proses penyusunan, ketika ditetapkan dan menjadi bahan gugatan di Mahkamah Konstitusi (Handi et al., 2020).
Dalam  pemutakhiran  data,  yang  didaftar  adalah  yang  memenuhi  persyaratan untuk memilih yaitu:
1. WNI  yang sudah berumur 17 tahun pada hari pemungutan suara, atau meskipun belum 17 tahun tetapi sudah/pernah kawin;
2. Berdomisili di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan KTP Elektronik;
3. Tidak sedang menjadi anggota TNI/POLRI;
4. Jika Pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal maka pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang sesuai KTP El;
5. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
6. Tidak  tidak  sedang  dicabut  hak  pilihnya  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
7. Memiliki KTP El.
8. Didaftar hanya satu kali.
Untuk mendapatkan daftar pemilih tetap yang akurat dilakukan prosedur yang disebut coklit (pencocokan dan penelitian) yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data  pemilih  (PPDP)  atau  Pantarlih  (panitia  pendaftaran  pemilih).  Petugas  tersebut dibentuk KPU untuk bekerja selama 2 (dua) bulan di wilayah kerja yang disebut TPS (Tempat Pemungutan Suara). Paling penting dalam memilih PPDP adalah orang yang paham  warga  di  daerah  itu,  sehingga  prioritas  pilihan  Ketua  RT  (Rukun  Tetangga). Adapun tugas PPDP adalah memastikan bahwa nama-nama yang ada di TPS tersebut benar-benar memenuhi syarat menjadi pemilih. Metode untuk memastikannya adalah mendatangi  warga  dalam  daftar  yang  telah  disusun  KPU  dengan  cara  mengunjungi rumah warga tersebut untuk:
1. Memastikan bahwa pemilh yang  telah terdaftar adalah memenuhi syarat.
2. Apabila sudah tidak memenuhi syarat, dicoret dari daftar pemilih.
3. Memasukkan  ke  dalam  daftar  pemilih  apabila  ditemukan  ada  pemilih  yang memenuhi syarat tetapi belum terdaftar sebagai pemilih.
4. Memperbaiki  data  pemilih  jika  ditemukan  kesalahan  atau  kekuranglengkapan elemen data pemilih dengan keaslian elemen data pemilih yang didatangi.
Dalam  prakteknya  banyak  persoalan  yang  muncul  dalam  pemutakhiran  data,
di antaranya adalah:
1. Konsep  perkawinan  yang  diatur  dalam  UU  Nomor  16  tahun  2019  tentang Perubahan  Undang-undang  No.    1  tahun  1974  Tentang  Perkawinan  minimal  19 tahun dan dicatat. Di Indonesia dikenal pernikahan siri yang bisa dilakukan pada
yang usianya belum 19 tahun. Problem hukum dan problem sosial pernikahan siri tidak  dianggap  bermasalah  dan  diakui  oleh  masyarakat  sehingga  yang bersangkutan  dimasukkan  di  daftar  pemilih.  Padahal  ini  menyalahi  aturan  yaitu tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, apalagi memilih.
2. Warga  Negera  akan  didaftar  di  DPT  apabila  memiliki  KTP  Elektronik.  Lalu bagaimana  kalau  sudah  usia  17  tahun  tetapi  tidak  memiliki  KTP  Elektronik. Sedangkan  yang  bersangkutan  benar-benar  warga  di  daerah  itu,  tidak  diragukan domisilinya  oleh  semua  orang.  Ini  yang  disebut  dengan  perdebatan  antara  yang substansial  dan  administratif.  Hanya  dalam  perdebatan  ini  semua  pihak  dapat mengatakan bahwa tertib administrasi penting dalam rangka tertib hukum.
3. Persyaratan  kepemilikan  KTP  El  ini  sebenarnya  memudahkan  KPU  dalam mendata  pemilih,    memasukkannya  dalam  daftar  pemilih  dan  menata  pemilih dalam  TPS-TPS.  Sehingga  dalam  kondisi  wilayah  belum  jelas  batas administrasinya maka kepemilikan KTP El menjadi dasar  seseorang dimasukkan ke dalam suatu dapil atau tidak. Namun, persoalan muncul terhadap warga  yang jelas-jelas  berdomisili  di  suatu  wilayah  namun  tidak  memiliki  KTP  Elektronik, apakah  didata  atau  tidak  didata.  Bila  di  data,  bukankah  tidak  memenuhi persyaratan  karena  tidak  punya  KTP  Elektronik.  Bila  tidak  didata,  bukankah domisilinya  memang  di  tempat  itu  dan  semua  orang  di  sekitarnya  mengakui  hal tersebut.  Problem  lain  adalah  ada  kepemilikan  KTP  Elektronik  di  suatu  daerah, namun tidak jelas di mana rumahnya dan orangnya. Apakah yang demikian akan dimasukkan  di  dalam  daftar  pemilih?  Banyak  juga  warga  yang  menjadi  tenaga kerja  di  negara  lain,    sudah  lama  tidak  pulang,  namun  KTP  El  masih  di  tempat asal.  Regulasinya  harus  didaftar  meskipun  kemungkinan  tidak  pulang  di  hari pemungutan suara.
4. Sebagaimana  putusan  MK  Nomor  135/PUU-XIII/2015,  bahwa  sepanjang  frasa “terganggu  jiwa/ingatannya  yang  ada  di  dalam  UU  nomor  8  tahun  2015”  tidak dimaknai  sebagai  “mengalami  gangguan  jiwa  dan/atau  gangguan  ingatan permanen  yang  menurut  profesional  bidang  kesehatan  jiwa  masih  terlihat
kemampuan  seseorang  untuk  memilih  dalam  pemilihan  umum”  maka  yang bersangkutan  harus  didata.  Putusan  MK  ini  sekaligus  menjernihkan  berbagai kerancuan  yang cenderung menimbulkan stigmatisasi serta perlakuan  yang tidak tepat  kepada  orang  dengan  gangguan  jiwa  dan/atau  gangguan  ingatan. Dibutuhkan  keahlian  (profesi)  tertentu  untuk  dapat  dengan  tepat  menilai seseorang  sedang  terganggu  jiwa  dan/atau  ingatannya.  Bahkan  Pasal  73  UU Kesehatan  Jiwa  juncto  Pasal  150  UU  Kesehatan  Jiwa  mengatur  bahwa pemeriksaan  kesehatan  jiwa  untuk  kepentingan  hukum  harus  dilakukan  oleh dokter  spesialis  kedokteran  jiwa  bahkan  melibatkan  dokter  spesialis  bidang  lain dan/atau psikolog klinis.
5. Seorang  Pemilih  hanya  didaftar  satu  kali  sesuai  domisili  yang  tertera  di  dalam KTP  Elektronik.  Namun  problem  muncul  kalau  realitasnya  menunjukkan rumahnya  lebih  dari  satu,  atau  rumahnya  berpindah-pindah,  kontrak, kost ,  dan sebagainya. Namun KTP elektroniknya tidak menyesuaikan dengan domisili baru, rumah  kontrakan,  kost  atau  ikut  suami,  ikut  orang  tua  atau  saudara,  bekerja  di tempat lain, dan ikut majikan. Kondisi ini berpotensi didaftar lebih dari satu kali sehingga terjadi kegandaan.  Pencatatan lebih dari satu kali dapat terjadi  karena PPDP  mungkin  tidak  tertib  dalam  mendata  tidak  mengecek  kepemilikan  KTP Elektronik. Problem ini sangat sosiologis terkait dengan interaksi sosial yang erat, dan  menimbulkan  kepercayaan  melebihi  administrasi.  Komitmen  memperbaiki administrasi  kependudukan  harus  semakin  baik,  misalnya  mengganti  KTP Elektronik apabila pindah domisili, mencabut KTP Elektronik apabila ganti KTP Elektronik, serta tidak memberi peluang memiliki KTP Elektronik lebih dari satu dengan  alasan  apapun.  Kasus  pernikahan  yang  kemudian  salah  satu  pihak misalnya  istri  ikut  suami  juga  banyak  terjadi  dan  berpotensi  mengakibatkan pendaftaran  ganda.  Kasus-kasus  mahasiswa  yang  berada  di  kota  lain,  kost  atau kontrak  rumah,  berkemungkinan  didata  dua  kali.    Kepemilikan  KTP  El  ganda, atau rumahnya lebih dari satu juga berpotensi petugas pendaftaran tidak mencatat di kedua tempat karena kekhawatiran tercatat dua kali.
Oleh  karena  itu,  untuk  memperoleh  DPT  yang  berkualitas,  PPDP  harus menjalankan prosedur sebagai berikut:
1. Pencocokan dan penelitian di mana PPDP mengunjungi rumah-rumah warga yang ada di wilayah kerjanya. Dalam berkunjung, PPDP membawa daftar pemilih yang berisi  nama,  NKK,  NIK,  jenis  kelamin,  alamat,  tempat  lahir,  tanggal  lahir, disabilitas,  status  perkawinan,  jenis  kelamin,  status  TNI  Polri.  Apabila  ada ketidaklengkapan data tersebut maka PPDP melengkapi berdasarkan KTP El dan Kartu  Keluarga.  Artinya,  pekerjaan  PPDP  merupakan  pekerjaan  yang  penuh ketelitian.  Misalnya,  nama  harus  diisi  sesuai  nama  yang  ada  di  KTP  El,  bukan nama panggilan sehari-hari. NIK ada 16 digit yang harus diisi lengkap dan NKK dicocokkan  dengan  Kartu  Keluarga.  Tempat  lahir  dan  tanggal  lahir  juga  sesuai dengan  yang  di  KTP  Elektronik.  Ketidakcermatan  dalam  pengisian  berarti ketidakakuratan  data  yang  berdampak  pada  banyaknya  kegandaan  data  pemilih. Pemahamam  PPDP  atas  konsep  TNI  Polri  juga  penting  agar  tidak  terjadi kesalahan  misalnya  satpam,  satgas,  polisi  hutan,  dan  sebagainya,  juga perbedaannya dengan TNI Polri.
2. Pada  saat  mencoklit,  PPDP  melakukan  koreksi  memasukkan  warga  yang  belum terdaftar yaitu pemilih pemula dan TNI Polri yang sudah purnawirawan, mencoret yang sudah meninggal, dan yang baru menjadi TNI Polri, baru pindah; mengganti status yang baru menikah.
3. Proses pengecekan dan perbaikan data pemilih, serta rekapitulasi data pemilih per TPS  dilakukan  di  dalam  forum  pleno  PPS.  Pleno  dilakukan  secara  terbuka melibatkan  panwas  tingkat  desa,  saksi  partai  politik  (atau  saksi  calon  kepala daerah). Dalam pleno, dilakukan koreksi apabila ada kesalahan. Berdasarkan hasil pleno  PPS,  dilaporkan  ke  PPK.  Selanjutnya,  PPK  melakukan  pleno  rekapitulasi data  pemilih  dari  PPS.  Pleno  bersifat  terbuka  dengan  mengundang  panwas kecamatan,  saksi  peserta  pemilu,  pemantau  jika  ada.  Di  dalam  pleno  PPK, dilakukan pencermatan kegandaan data pemilih antardesa/kelurahan. Apabila ada kesalahan  maka  dilakukan  koreksi  dalam  forum  pleno.  Pleno  terbuka  ini  juga
mengakomodir apabila ada warga yang belum terdaftar, dan yang sudah di daftar namun  meninggal  dunia,  berubah  status,  serta  koreksi-koreksi  lain.  Hasil  pleno data  pemilih  yang  sudah  diplenokan  di  tingkat  kecamatan,  diserahkan  ke  KPU kabupaten/kota untuk dilakukan rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota. Di dalam pleno  rekapitulasi  secara  terbuka,  perlu  dipastikan  tidak  ada  kegandaan  pemilih antarkecamatan,  antarkabupaten,  antarprovinsi.  Juga  tidak  ada  kesalahan  NIK, NKK,  Alamat,  tempat  dan  tanggal  lahir,  status,  jenis  kelamin,  tidak  ada  yang sudah  meninggal  dunia.  Hasil  pleno  di  tingkat  kabupaten/kota  menghasilkan daftar  pemilih  sementara,  yang  akan  diumumkan  di  tiap  TPS  agar  masyarakat dapat mencermasi.
4. Apabila ada kesalahan penulisan nama, NKK, NIK, jenis kelamin, alamat, status perkawinan,  status  TNI/Polri,  ada  yang  belum  terdaftar,  sudah  meninggal  dunia, kesalahan domisili, belum 17 tahun dan belum menikah, status disabilitas, maka dilaporkan ke PPS. Masyarakat melaporkan apabila ada pemilih yang belum ada di  dalam  DPS,  yang  meninggal  dunia  tetapi  ada  di  DPS,  yang  sudah  pindah domisili,  yang  ada  perubahan  status  dari  TNI/Polri  dan  sebaliknya  kegandaan. Kemungkinan  orang  meninggal  dunia  ada  di  dalam  DPS  itu  disebabkan  jarak waktu  coklit  dan  pleno  berjenjang  sampai  penetapan  DPS.  Pada  saat  yang  sama terjadi pada data status dan domisili. Data status perkawinan bisa berubah karena pada  saat  coklit  belum  menikah,  namun  pada  saat  pleno  DPS  sudah  menikah. Demikian  juga  untuk  perubahan  status  TNI/POLRI,  pindah  domisili,  baru mendapatkan KTP. Data pemilih adalah data yang dinamis, sehingga perubahan- perubahan sangat mungkin terjadi, bisa berkurang dan bertambah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, di mana sumber data penelitian adalah  informan  (subyek  penelitian)  yang  memahami  permasalahan  penelitian  yaitu komisioner  provinsi,  kabupaten  dan  kota;  divisi  pemutakhiran  data,  Kepala  lapas Way  Huwi,  serta  kepala  Disdukcapil.  Kepada  informan  dilakukan  wawancara mendalam terkait pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur di TPS Lapas.
Data  yang  diperoleh  dianalisis  dengan  pendekatan  fenomenologi  dan verstehen melalui beberapa tahapan yaitu reduksi data, display, dan konfirmasi, melalui proses trianggulasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemilihan  Gubernur  Lampung  (Pilgub)  tahun  2018  merupakan  bagian  dari pilkada  serentak  yang  diikuti  17  provinsi;  115  kabupaten;  39  kota  di  Indonesia. Pilkada  diselenggarakan  tanggal  27  Juni  tahun  2018  dan  Pilgub  Lampung dilaksanakan  bersamaan  dengan  pemilihan  bupati  Tanggamus  dan  Lampung  Utara. Keserentakan Pilkada 2018 ini dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 10 tahun 2016. Penyusunan semua regulasi oleh KPU RI dimulai dengan perencanaan, tahapan dan jadwal, rekrutmen penyelenggara adhoc , pencalonan, pemutakhiran data, kampanye, audit  dana  kampanye,  sosialisasi,  pemungutan  dan  penghitungan  suara,  rekapitulasi suara, serta penetapan calon.
Syarat terdaftar pada dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah memiliki KTP El.  Pengaturan ini berbeda dengan pemilihan presiden tahun 2014 dan sebelumnya, serta pilkada tahun 2015 dan sebelumnya. Artinya KPU tidak memiliki data pemilih yang  sudah  ber  KTP-Elektronik  karena  pendataan  pemilih  sebelumnya  belum berbasis KTP-Elektronik. Data pemilih diperoleh dari Disdukcapil Provinsi Lampung yang  belum  melakukan  perekaman  KTP-Elektronik  sejumlah  1.637.564  penduduk. Jumlah  yang  wajib  KTP-Elektronik  sebesar  7.239.629  jiwa  yakni  22,6%.  KPU Lampung selalu melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan mencari cara agar permasalahan  penduduk  yang  belum  melakukan  perekaman/memiliki  KTP- Elektronik di Provinsi Lampung dapat segera diselesaikan.
Sesuai  dengan  Peraturan  KPU  Nomor  1  tahun  2017  tentang  Tahapan  dan Jadwal  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati  serta Walikota  dan  Walikota,  maka  tahapan  pemutakhiran  data  dimulai  tanggal  24 November  dan  berakhir  tanggal  27  Juni  2018.  Pencocokan  dan  penelitian  dimulai tanggal  20  Januari-18  Pebruari,  DPS  ditetapkan  tanggal    10  Maret-16  Maret  2018, dan DPT ditetapkan tanggal 13 April -19 April 2018. Penetapan DPT ini diperlukan
sebagai  dasar  proses  pengadaan  perlengkapan  pemungutan  dan  penghitungan  suara yang berdasarkan PKPU. Tahapan dan jadwalnya dilaksanakan dari tanggal 17 Maret 2018  sampai  26  Mei  2018,  dilanjutkan  produksi  dan  pendistribusian  perlengkapan pemungutan  dan  penghitungan  suara  tanggal  11  April  2018  sampai  26  Juni  2018. Surat suara harus sudah sampai di TPS selambat-lambatnya 1 hari sebelum hari H.
Tabel 1. Jadwal Pemutakhiran Data Pilgub Lampung 2018
Sumber Data: PKPU 1 Tahun 2017
No. KEGIATAN JADWAL A Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Penerimaan DP4 (dari Kemendagri ke KPU RI). November - 30 Desember 2017 Analisis  DP4,  Sinkronisasi  DPT  terakhir  dengan  DPTb  dan  DP4, Penyampaian  Hasil  Analisis  DP4  dan  Sinkronisasi  ke  KPU Provinsi/KIP  Aceh/KPUKabupaten/Kota,  Pengumuman  Hasil
Analisis DP4 oleh KPU RI
B Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih
a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU/KIP Kabupaten, Kota, disampaikan kepada PPS 30 Desember 2017 - 19 Januari 2018 b. Pemutakhiran 1. Pembentukan dan bimtek PPDP 19 Desember 2017 - 17 Januari 2018 2. Pencocokan dan penelitian 20 Januari - 18 Februari 2028 3. Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran 19 Februari - 4 Maret 2017 4. Rekap daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan 5 - 7  Maret 2018 5. Rekap daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan 8 - 9  Maret 2018 6. Penetapan DPS oleh KPU kabupaten/kota 10 - 16 Maret 2018 7. Rekapitulasi DPS tingkat Provinsi 16 - 17 Maret 2018 8. Penyampaian DPS kepada PPS 17 - 23 Maret-2018 9. Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS 24 Maret - 2 April 2018 10. Perbaikan DPSHP 3 - 7 April 2018 11. Rekapitulasi DPSHP tingkat desa/kelurahan 8 - 10 April 2018 12. Rekapitulasi DPSHP tingkat kecamatan 11 - 12 April 2018 13. Penyampaian Rekap DPSHP ke KPU/KIP Kabupaten, Kota 11 - 12 April 2018 Daftar Pemilih Tetap
1. Penetapan DPT oleh KPU kabupaten/kota 13 - 19 April 2018
2. Penyampaian DPT kepada PPS
3. Rekapitulasi DPT tingkat provinsi
4. Pengumuman DPT oleh PPS 20 - 29 April 2018 20 - 21 April 2018 29 April - 27 Juni 2018
Berdasarkan  tabel  1  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  proses  pemutakhiran  data pemilih membutuhkan waktu 6 (enam) bulan sebelum hari H. Apabila diperhatikan, tahapan  pemutakhiran  data  sangat  padat  melibatkan  PPDP,  PPS,  PPK,  KPU Kabupaten/Kota,  KPU  Provinsi  dan  KPU  RI.  Masing-masing  tingkatan penyelenggara  pemilu  memiliki  tugas  dan  kewenangan  masing-masing.  Selain  itu, proses  pemutakhiran  data  dapat  dikatakan  merupakan  proses  yang  melibatkan lembaga lain yaitu Kemendagri terkait penyerahan DP4 ke KPU, Disdukcapil terkait penerbitan  KTP  Elektronik,  dan  partai  politik  yang  memiliki  konstituen.  Juga, melibatkan  partisipasi  masyarakat  pada  tahapan  coklit,  pengumuman  dan  tanggapan masyarakat  pada  tahap  daftar  pemilih  sementara  (DPS)  dan  daftar  pemilih  tetap (DPT).

## Pemutakhiran Data di Lapas
Tahapan  pemutakhiran  data  yang  penting  adalah  coklit  yang  dilakukan  oleh PPDP  di  TPS-TPS  yang  menjadi  wilayah  kerjanya.  Ini  untuk  memastikan  pemilih terdaftar  di  DPT  sesuai  dengan  KTP  Elektroniknya.  Lalu  bagaimana  coklit  di Lapas/Rutan?  Prosedur  coklit  di  Lapas/Rutan  berbeda  dengan  tidak  di  Lapas/Rutan. Coklit  terhadap  narapidana  bisa  dilakukan  di  Lapas/bisa  tidak.  Coklit  terhadap narapidana dapat dilakukan di daerah asal narapidana, atau dilakukan PPDP terhadap keluarga  narapidana.  Namun,  pendataan  narapidana  di  lapas  Lampung  dilakukan PPDP  tidak  dengan  bertemu  langsung  dengan  para  narapidana,  tetapi  hanya  dengan meminta  data  narapidana  kepada  Kalapas.  Berdasarkan  data  tersebut,  PPDP memastikan  jumlah  narapidana  di  lapas  dan  memastikan  kepemilikan  KTP Elektroniknya sebagai upaya untuk memastikan domisili dan tanggal lahir/usia.
Pemutakhiran  data  di  Lapas  dibutuhkan  ketelitian  untuk  melakukan. Pengalaman  yang dilakukan komisioner KPU Kabupaten/Kota di Provinsi  Lampung banyak  narapidana  yang  tidak  jelas  identitas  kependudukannya.  Sehingga  data  yang berasal  dari  Lapas  perlu  dicek  oleh  KPU  dengaan  cara  dicari  padanannya  dengan DP4.  Apabila  tidak  ditemukan  maka  KPU  menyerahkan  data  ke  Disdukcapil  untuk dicek dengan data Disdukcapil. Menjadi sangat problematik apabila narapidana tidak
memiliki  KTP  atau  identitas  lain,  tidak  dapat  menyebutkan  nama  lengkapnya,  tidak tahu tanggal lahirnya, dan tidak tahu alamat rumahnya. Artinya, akan sulit ditemukan identitas yang sebenarnya.
Apabila para narapidana sudah dilakukan pengecekan oleh disdukcapil tetapi belum  terekam  di  kabupaten/kota  manapun,  maka  oleh  disdukcapil  dilakukan perekaman.  Sebagai  contoh  pada  pemutakhiran  data  untuk  pemilu  tahun  2019, dokumentasi  koordinasi  antar  komisioner  divisi  pemutakhiran  data  menjelaskan jumlah  narapidana  yang  dilakukan  perekaman:  22  narapidana  Lapas  Metro;  6 narapidana  di  Lapas  Lampung  Barat;  13  narapidana  Lapas  Pesisir  Barat;  53 narapidana dari Rutan Sukadana Lampung Timur; 287 narapidana di Lapas Rajabasa (dari  Rutan  sejumlah  107  dan  Lapas  180  narapidana);  61  narapidana  dari  Lapas Kalianda  dan  6  orang  cetak  KTP  El;  dan  satu  narapidana  Lapas  Anak  Kabupaten Pesawaran.  Juga  dilakukan  75  perekaman  dan  74  cetak  KTP  Elektronik  dari  Lapas Buyut Udik Kabupaten Lampung Tengah;  12 narapidana Lapas Lampung Utara dan 74  cetak  ulang  karena  hilang  pada  saat  penangkapan;  dan  19  narapidana  Lapas Menggala.  Terdapat  87  narapidana  dari  Lapas  Tanggamus  yang  sudah  perekaman, dan  ada  45  narapidana  Lapas  Way  Gelang  yang  berasal  dari  kabupaten  Pringsewu sudah dilakukan perekaman.
Disdukcapil  melakukan  perekaman  terhadap  narapidana  dilakukan  di  lapas masing-masing  dengan  membawa  peralatan  perekaman.  Seperti  yang  dilakukan  di Lapas  Way  Huwi  dan  Lapas  Kalianda  Kabupaten  Lampung  Selatan,  perekaman dilakukan di lapas masing-masing. Untuk satu narapidana dari Lapas Anak dilakukan perekaman  di  kantor  kecamatan  terdekat  yaitu  Kecamatan  Tegineneng.  Perekaman narapidana  di  Lapas  Rajabasa  oleh  Disdukcapil  dilakukan  di  Lapas  Rajabasa,  dan yang berada di rutan, perekaman dilakukan di rutan.
Berdasarkan  hasil  perekaman  di  Lapas  Kalianda,  perekaman  63  narapidana yang masuk DPT, dan ada 53 dan 10 masuk kategori DPK (Daftar Pemilih Khusus). Setelah dilakukan perekaman sebanyak 4 narapidana di Lapas Perempuan Way Huwi, ada 2 narapidana masuk DPT dan 2 DPK. Setelah perekaman 94 narapidana di lapas
narkoba  Way  Huwi  ada  68  masuk  DPT  dan  26  DPK.  Perekaman  31  narapidana  di rutan  ada  15  masuk  DPT  dan  16  masuk  DPK.  Para  narapidana  yang  masuk  di  DPT lapas  dapat  memilih,  namun  harus  melalui  proses  pindah  memilih  dari  domisilinya yang  sesuai  KTP  elektronik  ke  TPS  Lapas  atau  seputar  lapas.  Kecuali  bila  ada narapidana  yang  domisilinya  di  desa  yang  sama  dengan  desa  di  mana  Lapas  berdiri atau  seputaran  lapas.  Mereka  yang  masuk  kategori  DPK,  dapat  memilih  sepanjang tersedia surat suara.
Mengingat  narapidana  di  Lapas  Way  Huwi  Kabupaten  Lampung  Selatan banyak  penduduk  yang  berasal  dari  Bandar  Lampung  maka  koordinasi  antara  KPU Kabupaten  Lampung  Selatan  dan  KPU  Kota  Bandar  Lampung  lebih  intensif.  Data narapidana  yang  berasal  dari  Bandar  Lampung  diserahkan  ke  KPU  Kota  Bandar Lampung  untuk  diproses  menjadi  pemilih  pindahan  agar  yang  bersangkutan  dapat memilih.    Para  narapidana  yang  berasal  dari  Bandar  Lampung  namun  ada  di  Lapas Wai Huwi atau lapas lainnya di luar Bandar Lampung tidak dapat memilih. Namun, narapidana  yang  ada  di  Lapas  Way  Huwi  yang  berasal  dari  Bandar  Lampung  dapat memilih apabila pilkada gubernur/wakil gubernur, pemilihan anggota DPRD Provinsi daerah pemilihan (Dapil) 1, DPD, dan DPR Dapil 1.
Tabel 2. Jumlah Narapidana di Lapas/Rutan dan yang Terdaftar di DPT pada Pilgub Lampung 2018
No Kabupaten Nama Lapas/Rutan Tempat Pemungutan Suara Jumlah Narapidana Narapidana terdaftar di DPT 1 Bandar Lampung Lapas Rajabasa TPS 10 401 161 2 Metro Lapas metro TPS 19 362 365 3 Pesisir Barat Rutan Pesisir Barat TPS 5 43 32 4 Lampung Selatan 1. Lapas Kalianda TPS 5 365 135 2. Lapas Narkoba Way Huwi TPS 21 1.979 38 3. Lapas Perempuan Way Huwi TPS 22 957 42 5 Lampung Tengah Lapas Lampung Tengah TPS 5 351 85 6 Lampung Timur Lapas Sukadana TPS 10 433 51 7 Lampung Utara 1. Lapas Kotabumi 2. Rutan Kelapa Tujuh TPS 43 TPS 78 102 362 100 150
8 Pesawaran Lapas Anak Tegineneng TPS 4 167 2 9 Tanggamus 1. Lapas Way Gelang 2. Rutan Kota Agung TPS 5 TPS 23 463 123 41 90 10 Tulang Bawang Lapas Menggala TPS 11 580 49 11 Way Kanan Lapas Way Kanan TPS 9 400 39 Provinsi Lampung 7.088 1.380

## Sumber Data: KPU Provinsi Lampung 2018
Data tabel 2 adalah data jumlah narapidana yang ada di lapas/rutan yang ada di kabupaten/kota se-provinsi Lampung yang masuk DPT dan yang tidak masuk DPT pada  saat  pilgub  Lampung  tahun  2018.  Dari  data  tersebut,  tidak  semua  narapidana yang  ada  di  Lapas  terdata  di  DPT  pada  pilgub  Lampung,  karena  yang  masuk  DPT hanya  penduduk  Lampung  yang  memenuhi  syarat.  Sehingga  yang  bukan  penduduk Lampung  tidak  dimasukkan  DPT.    Data  tabel  di  atas  hanya  161  narapidana  (40%) dari 401 narapidana di Lapas Rajabasa yang terdaftar di DPT. Dengan kata lain, 60% narapidana  bukan  penduduk  Lampung  sehinga  tidak  memiliki  hak  untuk  memilih calon  gubernur dan wakil gubernur  Lampung. Sedangkan, di  Lapas Kota  Metro ada 362 narapidana (99,9%) dari 365 narapidana yang terdaftar di DPT. Di Pesisir Barat, ada 33 (99,9%) narapidana dari 34 narapidana  yang terdaftar di DPT.  Sebanyak 33 narapidana  tersebut  hingga  22  Mei  2018  belum  melakukan  perekaman  di  Lapas.  Di Kabupaten Lampung Selatan ada tiga Lapas yaitu Lapas Kalianda, Lapas Perempuan Way Huwi dan  Lapas Narkoba di Way Huwi. Lapas Way Huwi ini diklaim sebagai lapasnya Kota Bandar Lampung, namun dalam pemekaran wilayah Lampung Selatan masuk dalam wilayah Lampung Selatan. Itulah sebabnya di Lapas Way Huwi paling banyak diisi narapidana yang domisilinya dari Bandar Lampung.
Dalam  pemilihan  Walikota  Bandar  Lampung  dan  Bupati/Wakil  Bupati Lampung  Selatan  tahun  2015,  narapidana  yang  ada  di  lapas  Way  Huwi  namun domisilinya  Bandar  Lampung  tidak  dapat  memilih    walikota/wakil  walikota  Bandar Lampung.  Meskipun  narapidana  tersebut  terdata  di  DPT  Kota  Bandar  Lampung namun  secara  teknis  KPU  Kota  Bandar  Lampung  tidak  diperbolehkan  mendirikan
TPS  di  wilayah  kabupaten  lain,  termasuk  di  Lapas  Way  Huwi  yang  terletak  di Kabupaten  Lampung  Selatan.  Sedangkan  untuk  membawa  narapidana  memilih  di TPS  di  Bandar  Lampung  juga  terkendala  teknis  keamanan  narapidana.    Ini  berbeda dengan  pemilihan  gubernur  dan  wakil  gubernur,  yang  daerah  pemilihannya  provinsi Lampung.  Narapidana  sebagai  penduduk  Lampung,  berada  di  Lapas  di  wilayah Lampung  dapat  memilih  dengan  pengaturan  pindah  memilih  apabila  yang bersangkutan berada di luar wilayah domisilinya.
Pengaturan  pindah  memilih  tersebut  diatur  pada  Pasal  24  PKPU  nomor  2 Tahun 2017, bahwa pemilih  yang terdaftar dalam DPT di suatu TPS, namun karena kondisi tertentu tidak    dapat memilih di TPS di mana terdaftar, dapat memberikan suara  di  TPS  lain  di  daerah  provinsi    dan/atau  kabupaten/kota  yang  sedang menyelenggarakan  pemilihan  dalam  satu  wilayah.  Kondisi  yang  dimaksud  di antaranya  menjadi  tahanan  di  rumah    tahanan  atau  lembaga  permasyarakatan. Kondisi  ini  juga  berlaku  untuk  narapidana  yang  di  Lapas  Buyut  Udik  di  Lampung Tengah, di mana ada 85 (24,2%) narapidana dari 351 yang terdaftar di DPT. Juga ada 51 (11,77%) narapidana Lapas Sukadana Lampung Timur dari 433 narapidana  yang terdaftar  di  DPT.  Di  Lampung  Utara  ada  2  (dua)  lapas  yaitu  Lapas  Kotabumi  dan Rutan  Kelapa  Tujuh.  Di  Lapas  Kotabumi  ada  100  (98%)  narapidana  dari  102 narapidana yang ada di DPT.
Sedangkan  di  Rutan  Kelapa  Tujuh  ada  150  (27,6%)  narapidana  dari  362 narapidana  yang  ada di  DPT. Kalau di kabupaten Pesawaran terdapat lapas anak, di mana hanya 2 anak yang memenuhi syarat sebagai pemilih. Namun belum perekaman hingga  22  mei  2018  yang  merupakan  penduduk  Lampung  yang  usianya  sudah  17 tahun. Di Tanggamus terdapat Lapas Way Gelang dan Rutan Kota Agung. Di Lapas Way  Gelang  terdapat  41  (8,8%)  narapidana  dari  463  narapidana  yang  terdaftar  di DPT;  di  Rutan  Kota  Agung  terdapat    90  (7,3  %)  narapidana  dari    123  narapidana yang terdaftar di DPT; di Tulang Bawang ada 49 (8,4%)  dari 580  yang terdaftar di DPT.  Dari  49  narapidana,  16  sudah  perekaman,  7  orang  belum  melakukan
perekaman,  21  orang  KTP  nya  hilang/rusak/belum  cetak.  Adapun,  di  Way  Kanan terdapat 39 (9,75%) narapidana dari 400 yang terdaftar di DPT.
Awalnya, data yang diserahkan ke PPDP atau KPU setempat bukan data yang sudah  terpilah  berdasarkan  penduduk  Lampung  dan  di  luar  Lampung.  Data  yang awalnya diserahkan ke KPU merupakan data  yang masih anomali, dimana namanya disamarkan,  tidak  ada/tidak  lengkap  NIK,  dan  domisili.  Hal  ini  karena  narapidana menyembunyikan identitas atau petugas lapas menyembunyikan identitas narapidana. Koordinasi  dan  komunikasi  yang  baik  antara  KPU  dengan  Lapas/Rutan  menjadi kunci  tersedianya  data  narapidana  yang  sesuai  dengan  parsyaratan.  KPU  bahkan kadang harus di Kanwilhukum dan HAM untuk menyisir data narapidana. Selain itu, KPU  juga  ke  Disdukcapil  untuk  memastikan  diperoleh  data  yang  valid.  Bagi narapidana  yang  domisilinya  di  suatu  kabupaten/Kota  di  Lampung  yang  dibuktikan dengan KTP Elektronik, namun berada di suatu Lapas di kabupaten/kota yang bukan domisilinya, maka sesuai regulasi bisa memilih dengan  mengurus pindah memilih ke TPS di mana sekarang berada, di TPS Lapas atau dekat Lapas.
Lalu siapa yang mengurus pindah memilih, apakah masing-masing narapidana dibantu keluarganya? Dibantu kalapas? Atau dibantu KPU? Di dalam PKPU tentang pemutakhiran  data,  proses  pindah  memilih  dilakukan  yang  akan  pindah  memilih dengan melaporkan ke PPS dimana terdaftar. Lalu melaporkan ke PPS dimana akan pindah  memilih.  Proses  pindah  dapat  dilakukan  tidak  melalui  PPS  tetapi  ke  KPU kabupaten/Kota  di  mana  terdaftar  dan  selanjutnya  melaporkan  ke  KPU kabupaten/Kota  dimana  akan  pindah  memilih.  Pengaturan  ini  untuk  mempermudah pengurusan  pindah  memilih  narapidana.  Seperti  yang  dilakukan  KPU  Lampung Selatan  menyerahkan  data  narapidana  yang  ada  di  Lapas  Way  Huwi  Lampung Selatan  kepada  KPU  Kota  Bandar  Lampung.  Agar  KPU  Kota  Bandar  Lampung membantu  mengurus  pindah  memilih  narapidana  yang  domisilinya  di  Kota  Bandar Lampung. Langkah itu ditempuh agar narapidana yang domisilinya Bandar Lampung dapat  memilih  atau  mencoblos  di  Lapas  Way  Huwi  Lampung  Selatan.  Bagi  KPU
memudahkan birokrasi pindah memilih merupakan bagian dari upaya memperjuangkan pemenuhan hak pilih.
Dalam  pilgub  Lampung  semua  narapidana  yang  ada  di  DPT  di  Lampung Selatan, Bandar Lampung, dan Metro, memberikan suara di TPS yang ditempatkan di dalam Lapas. Di kabupaten/Kota yang lain, para narapidana memilih di TPS yang ada di  sekitar  lapas,  di  mana  bukan  narapidana  yang  datang  ke  TPS  terdekat  tetapi petugas KPPS yang masuk ke dalam Lapas untuk memfasilitasi narapidana yang akan memilih.  Bagi  narapidana  yang  memilih  dengan  fasilitas  pindah  memilih,  maka KPPS masuk ke lapas setelah jam 12.00, dengan catatan apabila surat suaranya masih ada.  Pelaksanaan  pemungutan  suara  di  Lapas  dilaksanakan  dengan  KPPS  yang berasal  dari  pegawai  lapas.  Pemilihan  dilaksanakan  mulai  jam  07.00  sampai  jam 13.00,  berjalan tertib, diatur dengan cara memberikan kesempatan pemilih per-blok dan bila sudah selesai maka ganti blok yang lain. Dengan demikian pemungutan suara berjalan tertib dan cepat.

## KESIMPULAN
Undang-undang  Nomor  10  tahun  2016  memberikan  hak  pada  semua  warga negara  yang  memenuhi  syarat  untuk  memilih  sepanjang  terdaftar  di  dalam  daftar pemilih  tetap  (DPT).    Untuk  terdaftar,  syaratnya  sudah  17  tahun,  sudah/pernah menikah, berdomisili di daerah pemilihan dibuktikan dengan KTP Elektronik, bukan TNI/POLRI,  tidak  dicabut  hak  pilihnya,  dan  tidak  sedang  terganggu  ingatannya. Aturan  ini  berlaku  umum  namun  berdampak  berbeda  antara  yang  narapidana  dan yang  bukan  narapidana.  Pada  tataran  teknis,  narapidana  yang  berada  di  lapas  dapat masuk  ke  DPT  apabila  pihak  keluarganya  membantu  menyampaikan  ke  PPDP dengan  menunjukkan  KTP  Elektronik.  Narapidana  yang  ada  di  Lapas  akan dimasukkan ke DPT apabila dia berada di Lapas kabupaten/kota di mana narapidana berdomisili,  sehingga  lapas  dan  KPU  bisa  bekerjasama  untuk  memasukkan narapidana tersebut ke DPT, sepanjang ada KTP Elektronik.
Narapidana  yang  sudah  terdaftar  di  DPT  dapat  memilih  calon  kepala  daerah kabupaten/kota, dengan cara pindah memilih sepanjang domisili narapidana adalah di
kabupaten/kota  yang menyelenggarakan pilkada, dan berada di lapas kabupaten/kota tersebut.    Narapidana  dapat  memilih  calon  gubernur/wakil  gubernur  sepanjang narapidana berdomisili di provinsi tersebut, namun apabila narapidana sedang berada di  lapas  kabupaten/kota  di  provinsi  yang  menyelenggarakan  pilkada,  tetapi  di  luar kabupaten/kota  domisilinya,  maka  harus  menggunakan  fasilitas  pindah  memilih  ke kabupaten/kota  di  mana  lapas  berada.  Kendala  teknis  administratif  ini  seharusnya tidak mengalahkan substansi hak pilih narapidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Ashary, H. (2012). Jurnal Pemilu dan Demokrasi. Jurnal Pemilu dan Demokrasi , 2 . file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Jurnal_PemiluDemokrasi_02.pdf Fahmi,  K.  (2017).  Pergeseran  Pembatasan  Hak  Pilih  dalam  Regulasi  Pemilu  dan
Pilkada: The Shift of the  Limitation and  Local Elections Regulations. Jurnal
Konstitusi , 14 (4), 757–777.
http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk
Hadipurwoko,  Darmawan,  W.  B.,  &  Herdiansyah,  A.  G.  (2020).  Jaminan  Hak  Pilih Bagi  Narapidana  pada  Pemilu  2019  di  Rumah  Tahanan  Kelas  I  Pekanbaru. Jurnal Ilmiah Muqoddimah , 4 (2), 131–142.
Handi,  M.,  Hertanto,  &  Wibisono,  D.  (2020).  Validitas  Data  Pemilih  Potensial Pemilu  (DP4)  Pada  Pemilu  Serentak  2019  di  Lampung  (Studi  di  Kabupaten Pesawaran). SOSIOLOGI,  Jurnal  Ilmiah  Kajian  Ilmu  Sosial  Dan  Budaya , 22 (1), 64–78.
Hertanto.  (2017). Teori-Teori  Politik (M.  Nizar  (ed.)).  AURA.  www.aura- publishing.com
Hertanto. (2021). Pilkada Di Masa Pandemi: Tantangan dan  Harapan Dari Beragam Perspektif. In  dkk Hertanto (Ed.), Problema dan Tantangan Partisipasi Pada Pilkasa  Lampung  2020  Di  Masa  Pandemi  Covid  19 .  AURA.  www.aura- publishing.com
Hertanto,  H.,  &  Mulyaningsih,  H.  (2017).  Bupati  Perempuan  Pertama  Di  Lampung dan Kegagalan Calon Petahana pada Pilkada Di Lampung Timur Tahun 2015.
Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi , 16 (2), 100–118.
https://doi.org/10.21009/jimd.v16i2.8757
Hidayatulloh,  A.  B.  (2018).  Implikasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Terkait Penggunaan  KTP  dan  Paspor  dalam  Pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden dalam  Rangka  Menjamin  Hak  Memilih  dalam  Pemilu. Jurnal  PRANATA , 1 (1), 56–67.
Maula, M. F., & Ubaidillah. (2020). Hak politik Narapidana Rumah Tahanan Negara Kelas  IIB  Banda  Aceh  pada  Pemilu  Tahun  2019. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa FISIP Unsyiah , 5 (1), 1–18.
Partono.  (2019).  Evaluasi  Pemenuhan  Hak  Narapidana  Pada  Pemilu  Tahun  2019  di Provinsi DKI Jakarta. Www. Journal.Kpu.Go.Id , 1–18.
Ramadhan, D. I. (2019, April). 9.552 Narapidana di Jabar Dipastikan Tak Mencoblos Pemilu 2019. DetikNews.Com .ttps://news.detik.com/berita-jawa-barat/d- 4512658/9552-narapidana-di-jabar-dipastikan-tak-mencoblos-pemilu- 2019#main.