## MENAKAREFEKTIVITASPERDAKABUPATENJEMBER NOMOR 5 TAHUN2008TERHADAPPERLINDUNGANTKI
Oleh : Musfianawati, S.H., M.H. YuliWiniariWahyuningtyas, S.H., M.H.

## Abstract
Jember is a district with 226 villages and 22 urban villages with the majority of livelihoods being farmers and working in the plantation sector, mostly as laborers, this has caused many economic disparities, in addition to the lack of work opportunities in their own regions and because  of  the  economic  pressures that  cause  many  residents  choose  to  work  overseas.  In addition to the lure of large salaries and easy prerequisites, people choose to work abroad. Most people do not care about whether a person gives a broker or a friend or a government official, the important thing is they can get a job and earn a salary. But the reality is that some of the people who have problems start from not receiving wages, tortured by employers or subject to criminal cases due to various problems in the country people. Seeing the reality, Jember  District  Government  arranged  Local  Regulation  on  Service,  Placement  and Protection of Indonesian Workers of Jember Regency, with the hope that the community can be  served  from  the  process  before  leaving,  when  they  are  abroad  and  after  returning  to Indonesia. The expectation of a local regulation to protect the community is unlikely to be realized  due  to  the  substance  of  the  local  regulation  giving  more  role  to  the  private employment placement company (PPTKIS), while the role of the government is limited only to the  effort.  Extraordinary  role  is  given  to  the  private  sector  since  the  start  of  document management,  overseas  placement  until  there  is  a  problem.  Including  giving  a  role  to  the private  sector  Education  and  training  work  and  shelter  residents  who  have  not  yet  left abroad. It is prone to arbitrary actions by the private sector. Because the orientation of the company is looking for dependence. The ineffectiveness of local regulations is also supported by the absence of Bupati's regulation as the implementing rule of a Regional Regulation. This means  that  the  existence  of  Local  Regulation  No.  5  of  2008  on  service,  placement  and protection  of  TKI  Jember  by  procedure  gives  more  role  of  private  company  so  unable  to protect  the  fate  of  TKI  Jember,  this  Regulation  is  not  Effective  because  there  is  no implementation  rule  so  that  can  not  be  applied  in  governance  in  Kabupaten  Jember  A ineffective regulation will not be able to solve the problem and can not provide protection in accordance with expectations.
Keywords : Effectiveness, Protection, Labor

## I. PENDAHULUAN

## A. LatarBelakang
Jember  adalah  sebuah kabupaten yangmemiliki  226    desa    dan22kelurahan yang mata
pencaharianpenduduknyasebagaianbesarse bagaipetani    dan    bekerja    disektor perkebunan yangsebagaianbesar hanyasebagaiburuh,hal ini yang menyebabkan banyaknyakesenjangan ekonomi,  selain kurangnya kesempata kerja didaerahnya
sendiridan karenadesakan
ekonomimenyebabkan
banyak  penduduk memilihbekerja  di
luarnegeri.  SelainIming-iming gajiyang besardan
prasyarat yangmudah,masyarakatmemilihbekerja  di luar negeri.Kebanyakan masyarakat tidak peduli  apakahyang memberiinfo  seorang calo  atau temannyaatau  aparatpemerintah, yang penting merekadapatpekerjaan danmemperolehgaji.
Namunrealitasnyaada sebagaianmasyarakatyang mengalamimasalahmulaidaritidak menerima upah, disiksa oleh majikan atau kena kasus pidana karena berbagaimasalah
di negeri orang. Denganmelakukanpemalsuan identitas, maka  otomatis  segala hakTKIsebagai
TenagaKerjatidakdapatdipenuhi. Kasus Traffikingmerupakan permasalahanTKIterbesarselain kekerasan Fisik. Ketidakpahamanakan      Prosedur
Pelayanan, Penempatan danPerlindungansebagaimanadiamanahka n Perda 5Tahun2008menyebabkantertipunyaparaT KIdanCalon TKI baik  ketika pra
penempatan, penempatan,bekerja diluarnegeridanketika pemulanganke tanahair.Urgensiperlindunganhukumterha dap TKI iniakan dilakukan melaluipengkajian  efektivitas Peraturan DaerahKabupatenJemberNomor5Tahun20 08Tentang
Pelayanan, Penempatan danPerlindunganTenagaKerjaIndonesiaha rusdikajikembali.

## B. RumusanMasalah
Berdasarkan latarbelakangdiatas,maka ada 3(tiga) masalah yangdapatdirumuskanyaitu:
1. BagaimanaProsedurPelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
menurutPerdaKabupatenJemberNomor 5 Tahun 2008?
2. BagaimanaEfektivitasProsedurPelayana n,PenempatandanPerlindunganTenaga KerjaIndonesia  (TKI) menurutPERDA Kabupaten Jember Nomer  5Tahun
2008 diKabupaten Jember?
3. Akibathukumapasajayangdapat ditimbulkan  apabila  TKI tidak mengikutiProsedur Pelayanan,
PenempatandanPerlindungan      Tenaga Kerja Indonesia  (TKI)menurutPERDA

## KabupatenJember
Nomer5  Tahun
2008?

## C. MetodePenelitian
Penelitian iniberbentuk normatifempirisdimana  diperlukandata- data peraturan terlebihdahulu kemudiandilanjutkandengananalisis lapanganatau objek pembahasan.Padapenelitiankali ini,dikarenakanpembahasanadalah
upaya,maka untuk analisisnyapenelitimenggunakanpenelitian kualitatif,yaitu tidak  dimaksudkanuntuk mengeneralisasi      dari    hasil penelitiannya,namun yangterpenting adalahkedalamaninformasiyang diperolehnya. Oleh karena itu,pada penelitian
kualitatiftidak dikenaladanyapopulasidansampel. Namunmenggunakaninforman.Subjek penelitian yangakanmenjadiinformandalam penelitian ini ditentukan secara sengaja,ataudengan kata lain  penentuan informanadalahdenganmetode purposif(bertujuan)dipilih sesuaidenganmasalah dantujuandalam
penelitiantersebut.Informanatau lebihmenunjuk padainformankunci/key informan
adalahorang
yangmenguasaisecaramendalam tentang masalahyang menjadikajian penelitian dan terlibat  secaraaktif  dalam masalah tersebut,sehingga mampumemberikan informasi yang rinci dan
mendalam.Tehniksampling yang digunakan  olehpeneliti adalah purposive sample. Purposivesample adalahtehnik penentuansampel  dengan  pertimbangan tertentu.

## II. PEMBAHASAN A. Prosedur
Pelayanan,Penempatandan PerlindunganTenaga KerjaIndonesia (TKImenurutPERDAKabupaten Jember Nomor 5 Tahun2008.
Dalam berbagaiaktifitasmanusiaselalu dihadapkandengan bagaimanasesuatuharus
dilakukan, agarmenghasilkanmanfaatsesuai dengantujuanyang diharapkan.Untuk
menjalankanaktifitasuntukmencapai tujuan diperlukantatacaraatauproseduryangjelasD iDalam PeraturanDaerahKabupaten Jembernomor5 Tahun 2008 mengaturproses mulaidarisebelum berangkatsampaidengan kepulangan,termasuk Dalam prosedurpelayanan,penempatan dan perlindungan tenagakerja Indonesia. Kabupaten  Jembermenempatkanbeberapa pihak dalampelaksanaannya, YaituPemerintah Daerah Kabupaten,PPTKIS yaitu.Pelaksana
penempatan  TKI  swasta yang  sah  dan terdaftar di Kabupaten  Jemberyang selanjutnya disebutdengan
PPTKISadalahbadan  hukum yang telah memperolehizin tertulisdari    Pemerintah untuk menyelenggarakanpelayanan penempatanTKI  asalJemberkeluarnegeri,
sertaCalon TenagaKerja Indonesiayang berasaldari Kabupaten  Jember.Dalam
prosedurpelayanan penempatan dan perlindunganTenagaKeraIndonesiaJember ,kewajibanpemerintah daerah adalah:
a. mengupayakanterpenuhinyahak- hakCTKI,TKIdanTKIpurnasesuai dengan kewenangannya;
b. memantau    dan mengawasi pelaksanaan penempatan CTKI;
c. membangundan mengembangkan sistem
informasitentangperlindungandan penempatanTKIke luarnegeri;
d. mengupayakan  perlindungan kepada
CTKIselama masa    sebelum pemberangkatan,selama bekerja danmasa
purna bekerja  sesuai dengankewenangannya;
e. mendorongdanmemfasilitasipeningkata n kinerja  PPTKIS yangsah
yangterdaftardiKabupatenJember;
f. membina hubungan koordinatif antar instansiPemerintah Kabupaten,Pemerintahan Pusat termasuk DepartemenLuarNegeri,DepartemenDa lam Negeri Departemen Tenaga Kerja,BNP2TKI,
Kepolisian,
Departemen Sosial, guna
perlindungan  dan    pemenuhan        hak-
hak CTKI, TKIdan  TKIpurna/mantan TKI.
Sebagaimanaapayang telahdiuraikanbahwa diantarabeberapa Kewajibanpemdaadalah
mengupayakanterpenuhinyahak-hak CTKI, TKIdanTKIpurnasesuai dengan kewenangannya.  Makna      Mengupayakan mengandung
artiimengusahakan;
mengikhtiarkan;melakukan  sesuatu  untuk mencari jalankeluar.ArtinyaPemdaakan mengusahakanterpenuhinyahak  paraCalon TKI,TKIyangdimaksudadalahyang  adadi luarnegeri, TKIPurnaatauTKIyangtelah kembaliPulang keIndonesia.Maknaakan mengusakanmengandungmakna      sebatas pada usaha bukan menempatkan pada hasil,
Padahal mestinya  Pemerintah Daerah memberikan kepastian hokumdalammelindungi masyarakatnya sehingga mestinya    bukan mengupayakan tetapi mestinya adalah memastikan . Hal ini didasarkanpada Kewajibannegaraterhadap masyrakatnyasebgaimana yang diamanahkan didalam Undang- UndangDasar1945bahwa Tujuan terbentuknyaPemerintahan Negara Indonesiaadalahdalam rangkamelindungi segenap  bangsa Indonesia  dan  seluruh tumpah  darah Indonesia, Kalimat ini mengandung  artibahwasudah menjadi kewajiban  pemerintah Indonesia  untuk melindungimasyarakatnya.
Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan
absolut,urusanpemerintahankonkuren,dan urusan
pemerintahanumumUrusan
Pemerintahan absolutadalah urusan pemerintah  Pusat yang meliputi  urusan Politik Luar negeri,Pertahanan Keamanan, Moneterdan fiskalsertaagama.Sedangkan urusanpemerintahan kongruenadalahurusan
pemerintah
yangdalam  pelaksanaannya  dibagi  antara pemerintah pusat dan
pemerintahDaerah.Dalam melaksanakan tugas kongruen, tugas pemerintah dibagi antara
urusanwajibdan urusanpemerintahan pilihan.Urusanpemerintahanwajib berhubungan      dengan      pelayan      dasar dan  bukan  pelayanan  dasar.    Salah satu urusan wajibpemerintahdaerah yangmerupakan  bukan  pelayanandasar adalah  urusan ketenagakerjaan.Jikaurusan ketenaga      kerjaan    adalah urusan wajib pemerintah daerahmaka dalam
menjalankan fungsiperlindungankepada masyarakatnya   khususnya  para   Tenaga kerja Indonesia atauTKIadalah memberikan kepastian, bukan
sekedarmengupayakan. Hal  ini  berkaitan dengan  perlindungan  hukum  yang  harus diberikan oleh negara kepada masyarakatnya
yang merupakan tanggung jawab negara.
Menurut  Sudikno  Mertokusumo, hukum  berfungsi  sebagai  perlindungan kepentingan  manusia.  Agar  kepentingan manusia  terlindungi,  hukum  harus
dilaksanakan.  Upaya  penegakan  hukum ini  adalah  bagian  dari  tanggung  jawab negara untuk menegakkan hukum, dengan menjalankan  fungsi  pemerintahan.  Upaya penegakan hukum bisa saja terjadi secara damai  namun  bisa  saja  terjadi pelanggaran,  Pelanggaran  hukum  terjadi ketika subyek hukum baik yang dilakukan oleh  masyarakat  atau  pun  aparatur pemerintahan tidak menjalankan kewajiban  yang  seharusnya  dijalankan atau  karena  melanggarn  hak-hak  yang seharusnya  mendapatkan perlindungan hukum. 1
Dalam  hal  tanggung  jawab perlindungan  kepada  TKI  d  daerah kabupaten  merupakan  Tanggung  jawab pemerintah  yag  dalam  hal  ini  adalah pemerintahan Daerah . Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh    pemerintah    daerah dan        dewan  perwakilan  rakyat  daerah menurut  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan    dengan    prinsip    otonomi seluas luasnya  dalam sistem  dan  prinsip Negara    Kesatuan    Republik    Indonesia sebagaimana   dimaksud   dalam   Undang Undang      Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945. 2 Jika  menilik bahwa  perlindungan  hukum  adalah tanggung jawab negara sebagaimana yang
1 Sudikno  Mertokusumo,  dalam    Dr.  Ridwan  HR, Hukum  Adminitrasi  Negara ,  Jakarta,PT RajaGrafindo Persada, 2016, Hal.266
2 Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintah Daerah
termaktub  dalam  pembukaan  Undang- Undang  Dasar  1945  alinie  ke  empat bahwa tujuan terbentuknya negara adalah untuk  melindungi  segenap  bangsa Indonesia  dan  seluruh  Tumpah  Darah Indonesia,  Maka  tanggung  jawab Perlindungan  hukum  bagi  Para  Tenaga Kerja  Indonesia  khususnya  yang  ada  di Jember  adalah  menjadi  tanggung  jawab pemerintah  untuk  memberikan  kepastian hukum  dengan  hukum  forma  yang  ada. Maka amanah Undang-Undang nomor 39 tahun  2004  tentang  Penempatan  dan Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia, Untuk menjalankan fungsi perlindungan,Pemerintah  Daerah  Harus Menyusun  Peraturan  Daerah  yang disesuaikan  dengan  kondisi  kabupaten masing-masing. Undang-Undang  nomor 12  tahun  2011  tentang  Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan mengamanahkan  bahwa Materi  muatan Peraturan  Perundang-undangan  harus mencerminkan asas: pengayoman, kemanusiaan,  kebangsaan,  kekeluargaan ,kenusantaraan,bhinneka  tunggal  ikaa, keadilan, kesamaan  kedudukan     dalam hukum dan pemerintahan,ketertiban dan kepastian  hukum  dan  keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. 3
Dalam kepustakaan ilmu perundang-undangan,  pada  umumnya landasan pembentukan peraturan
3 Undang-Undang  Nomor  12  tahun  2011  Tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
perundang-undangan  dapat  dibedakan menjadi  tiga,  yaitu  :  landasan  filosofi, landasan  yuridis  dan  landasan  sosiologis. Dalam  landasan  yuridis  mengalir  empat prinsip  yang  fundamental  dalam  setiap pembentukan peraturan perundang- undangan,  yaitu:  prinsip  negara  hukum, prinsip konstitusionalitas, prinsip demokrasi  dan  prinsip  perlindungan terhadap hak rakyat. Prinsip perlindungan terhadap  hak  rakyat  merupakan  bagian yang sangat penting dalam setiap kegiatan pembentukan peraturan perundang- undangan  .  Prinsip  ini  bertalian  erat dengan  prinsip  demokrasi  sebagai landasan  peraturan  perundang-Undangan. Prinsip demokrasi saangat mengedepankan  aspek  perlindungan terhadap hak rakyat. 4
Urusan Pemerintahan Kongruen yang menjadikewenanganpemerintah pusatsalah satunya adalah politk Luarnegeri.Namun
dalam pemberianlayanan,penempatandan Perlindungan TKI Jember juga masukkan kata-kata Penempatan, pada kata penempatan mengandung artipadasaatadadi luarnegeri. Artinyabila adaPemerintahDaerahmampu memberikan pelayanan    sampai masyarakatnya  ada  di luarnegeriberarti melampau bataskewenangan  urusannya. Didalam Undang-Undang  nomor  23  tahun  2014
4 Widodo  eka  Tjahjana, Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan ,  PT  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2008, Hal.19-24
tentang  Pemerintah  Daerah  menyebutkan bahwaUrusan  Pemerintahan  terdiri  atas urusan    pemerintahan  absolut,  urusan pemerintahan      konkuren,      dan      urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan  absolut    adalah    Urusan Pemerintahan  yang  sepenuhnya menjadi kewenangan  Pemerintah  Pusat.Urusan pemerintahan      konkuren          adalah Urusan  Pemerintahan  yang  dibagi antara Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  provinsi dan    Daerah  kabupaten/kota.  Urusan pemerintahan  konkuren  yang  diserahkan ke  Daerah  menjadi  dasar  pelaksanaan Otonomi  Daerah.Urusan      pemerintahan absolut meliputi: politik luar negeri,pertahanan, keamanan,yustisi, moneter dan fiskal nasional, agama. 5
Berdasarkan Perda Nomor 5 tahun
2008, Peran Perusahaan Pelaksana tenaga
Kerja Indonesia adalah membantuterhadap  pengurusan  dokumen- dokumenKerjadan penempatanTKIke luarnegeri PPTKISberkewajiban untuk:memberikan informasi yang  benar dan lengkappadaCTKItentang
persyaratandanprosedurbekerjake luarnegerimenjalankanprosespenempatan CTKI  sesuai  dengan  persyaratan dan prosedur yangditetapkandalam peraturanperundang- undangan’,memenuhihak- hakCTKIdanTKIsesuai denganketentuanyang ditetapkandalam
5 Ibid, Hal,10
Peraturan  perundang-undangan, bersama- sama    pemerintah menjalankan kegiatan pendidikandanpelatihan  untukpenyiapan kualitasCTKI,turutterlibatdanbertanggungj awabdalampenanganankasusTKI yangdiurusnyauntuk berangkatbekerjakeluar  negeribaiksecara materiilmaupun immaterial.turuttelibatdan bertanggung jawabdalam menanggung biayauntuk pemulangan TKIyangdiurusnyayangmengalamimasala hdiluar  negeri,mulaidari tempatkerjadi luar  negerisampaike tempatasalnya,tidak menarik   biaya penempatan   padaCTKI / TKI melebihi  biaya yang  diatur dalam ketentuanPeraturanDaerahiniatau peraturan  perundang-undangan.PPTKIS dalam menjalankankewajibannya
membina hubungan
kerjasama denganPemerintah Kabupaten, Pemerintah danKepolisian.Selanjutnyadalam ProsedurPelayanan penempatandanPerlindunganTenagaKerjaI ndonesia    Jember memberikan kewajibankepada  TKI   untuk memahami prosedur bekerja keluarnegeri. 6
Dalam Peraturan daerah Kabupaten Jember nomor 5 Tahun 2008, menyebutkan bahwa Setiap Calon TKI mempunyaikewajiban untuk: 7
a. Memahamipersyaratandanprosedur bekerja ke luarnegeri;
6 PerdaKabupaten  Jember    Nomor  5  tahun  2008 tentang  Prosedur  pelayanan,  penempatan  dan Perlindungan TKI
7 Ibid, Hal 5
b. Memenuhi  seluruh persyaratan dan mengikutiprosedurbekerjake luarnegeri;
c. Memiliki kemampuan  untuk  dapat bekerja ke luar    negeri sesuai dengantuntutan
pekerjaan
yangdipersyaratkan;
d. memilikikesanggupanuntukmenyele
saikan kontrak kerja    sejauh kondisi kerja yangdihadapi tidak bertentangandenganmartabat kemanusiaan,  agama  dannilai- nilaisosial lainnya;
e. membayarbiayapenempatansesuaid engan ketentuan yang  ada.
Selain kewajiban calon TKI  juga memiliki hak-hak sebagai berikut
a. mendapatkan informasi yang lengkapdan benar tentang persyaratan  dan  prosedurbekerjake luarnegeri; b. memperoleh
informasi yang
benar mengenai pasar kerja luarnegeri;
c. mendapatkanpendidikandanpelatiha
nyangmemadaiuntukdapatbekerjase caraamandiLuarNegeri;
d. mendapatkan  perlindungan  selama proses perekrutan.
e. bakerjakeluarnegerisesuaidengan keterampilan yangdimiliki;
f. mendapatkanpelayanandanperlindu ngan untukbekerjakeluarnegeri;
g. memperoleh  upah   sesuai  dengan standar  upahyangberlakudinegara tujuan;
h. memperolehhak,kesempatan,danper lakuanyang  samayang  diperoleh tenagakerjaasing
lainnya
sesuaidengan  peraturan perundang- undangan dinegaratujuan;
i. menandatangani perjanjian penempatan  kerja  dan  perjanjian kerja;
j. mendapatkan      naskah      asli      dari perjanjian penempatan    kerja    dan perjanjian kerja;
k. memperoleh  penjelasan  atas  hal- hal    yang  termaktub      dalam perjanjian
penempatandan perjanjian kerja beserta dampaknya bagi yang
bersangkutan;
l. memperoleh  perlindungan  selama bekerja  diluar  negeri  dan  ketika kembali  ke  tempat  asal,  sesuai peraturan perundang-undangan.
Jika menilik Perda nomor 5 Tahun
2008  tentang  Pelayanan penempatan  dan perlindungan  TKI  Kabupaten  Jember masih  memberikan  ruang  yang  banyak kepada  swasta  tentang  nasib  TKI, Pendidikan,  perekrutan,  urusan  dokumen dan  sampai  urusan  bila  terjadi  kasus. Padahal dalam pencapaian aspek perlindungan  adalah  mejadi  tanggung jawab negara. Dalam sistem penyelenggaran  pemerintahan  dimanapun
itu  dilakukan  di  Indonesia  pemerintah mempunyai  peran  yang  sangat  penting dan menentukankarena pemerintah memilki  instrumen  baik  perundang- undangan  maupun  instrumen  pendukung untuk  mewujudkan  tujuan terbentuknya pemerintahan  negara  Indonesia  yaitu melindungi  segenap  bangsa  dan  seluruh tumbah darah Indonesia serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
Instrumen atau
sarana pemerintahan  merupakan  bagaian  dari instrumen  penyelenggaraan  pemerintah negara  dalam  arti  luas,  oleh  karena  itu penggunaan  instrumen  tidak  boleh bertentangan  dengan  apa  yang  telah digariskan dalam penyelenggaraan pemerintahan.  Khususnya  instrumen peraturan  perundang-undangan    yang harus memperhatikan hirarki, tetapi harus juga diperhatikan bahwa dalam
menjalankan fungsi pemerintahan, pemerintah  mempunyai  wewenang    yang harus dijalankan.
Seringkali  dalam  menjalankan kewenangan  banyak  kesalahan  yang dilakukan oleh aparat  yang kan berakibat luas  bagi  masyarakat  yang  terkena dampak  khususnya  suatu  peraturan.  Hal ini  dikarenakan  ketidak  cermatan  dalam menyusun  suatu  keputusan  yang  tidak mengindahkan  mekanisme  atau  prosedur yang telah ditetapkan sehingga mengakibatkan
kerugian bagi
masyarakat. 8 Mestinya peran  yang sangat penting  mulai  dari  urusan  sebelum berangkat, pada saat berangkat dan setelah kembali  ke  tanah  air,  para  tenaga  kerja Indonesia harus mendapatkan perlindungan, bagaimana bentuk perlindungannya  tidak  bisa  diserahkan kepada  Swasta  apalagi  yang  bernama perusahaan  Jasa  Tenaga  Kerja  Indonesia (PJTKI). Orientasi  sebuah  perusahaan adalah  keuntungan,  sementara  jika pemerintah  yang  harus  menjalan  kan  ini adalah  sebuah  kewajiban  amanah  dari adanya  negara  Indonesia.  Maka  mestinya seluruh  pelaksanaan  urusan  pekerjaan khususnya  keluar  negeri  adalah  menjadi urusan pemerintah  mulai  dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintahan desa asal domisili para TKI.
B. Efektivitas Prosedur Pelayanan,Penempatan dan PerlindunganTenagaKerjaIndonesi a (TKI)
menurutPERDAKabupaten Jember Nomer  5Tahun  2008 di Kabupaten Jember
Dalam  sosiologihukum,  hukum memilikifungsisebagai sosialkontrol,yaituupaya untuk mewujudkan kondisi    seimbang      di dalammasyarakat,yang
bertujuan terciptanya suatukeadaanyang serasiantara
8 Aminuddin Ilmar, Hukum Pemerintahan ,Prenadamedia  group,  Jakarta, 2016, Hal . 124-133
stabilitas perubahan dalam masyarakat.Selain itu hukum
jugamemilikifungsisebagaisarana sosial engineering yangmaksudyaadalah sebagaisaranaperubahandalam masyarakat.Hukum dapatberperandalammengubahpola  pikir masyarakat,daripola    pemikiranyang tradisionalkedalam polapemikiranyang rasionalatau modern.Efektifitas    hukum merupakan prosesyang
bertujuanagarsupayahukumberlakuefektif. Keadaan tersebutdapat ditinjau  atas dasarbeberapa tolak ukurefektifitas.
Menurut  Surjono  Sukanto,  bahwa faktortersebutada limayaitu:
1. Hukumitu sendiri
2. PenegakHukum
3. Sarana danfasilitas
4. Masyarakat
5. Kebudayaan Berdasarkan 5(lima) faktor  diatas, maka efektifitas PERDA Nomor 5 Tahun 2008Tentang        Pelayanan,  Penempatan danPerlindunganTenagaKerjaIndonesia(T KI)dapat  diukurberdasarkanfaktor-faktor pendukungdan faktorpenghambatnya yaitu:
A. Faktor-FaktorPendukung
1)Dukungan AparatDesa
Salah satu faktor pendukung efektifitasPeraturan Daerah Nomor5 Tahun 2008 tentang Pelayanan,Penempatandan PerlindunganTenaga KerjaIndonesia
(TKI)  adalah    adanya    dukungan    dari aparat  desa  untuk mensosialisasikan setiapinformasi tentang TKI.Sehinggaapabiladari disnakertrans inginmengadakansosialisasi tentang Peraturan Daerah Nomor  5 Tahun2008 tentang  Pelayanan,  Penempatan  dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), maka      aparat Desa      sangat mendukung.Berdasarkan  Informasi  dari kepala  desa  dan  perangkat  desa sampaisaat iniDisnakertransdan/atau darikementrian  tenaga  kerja belum pernahmengadakan sosialisasiapapuntentangperlindunganTKI diDesaWonoasrisehinggadalam  pelayanan Desa hanya menyampaikan informasiyang merekaperoleh dari rapatrapatpertemuandi Kecamatan. Dukungan  aparatdesalainnya adalah  dengan  adanya  petugas khusus dalam  pelayananTKI  diDesaWonoasridan adanya  kelompok  perempuan    mantan TKIhal  inimemberikemudahan  aksesbagi masyarakatdesa untuk mendapatkan informasi.
2) Kepatuhan          Masyarakat
Kepatuhan masyarakatDesaWonoasridapatdilihatdarise tiap
kegiatanyang diselenggarakan olehdesaselaludiikutioleh masyarakatdengan  antusias.Hasilinterview selama iniprosedur  danpenjelasantentang aturan-aturan perlindunganTKI merekadapatdariagen  dan/ataudariPJTKI ketikamerekaberadadi
penampungan,namunmerekatidak  paham aturanyangmana.Selain
itukalaubukan
MantanTKI  dan/atauCalonTKI yangsudah dipenampungantidak mengerti tentang
prosedurdanaturan
aturantentanag perlindungan  TKI.Kebanyakan  darimantan TKI menjawabmereka ingindiadakan sosialisasitentangPeraturanDaerahNomor5 Tahun2008 tentang  Pelayanan,Penempatan danPerlindungan Tenaga KerjaIndonesia (TKI)  oleh Disnakertrans ke Desa Wonoasri, karenamerekamembutuhkan
penjelasan penjelasan bagaimanahak
dankewajiban
merekasebagaiTKI asalJemberdiLuar Negeri.
3)Minat masyarakatpada ilmu pengetahuan besar
Minat masyarakatpada ilmu  pendidikan besardapatdilihatdaricukup banyaknya sekolah  diDesa  Wonoasri.  Mulai  dari PAUD sampaideneganSMPNegeri.WargaDesaWo noasri jugaadayang telah menempuh pendidikan Magister  dan yang telah  sudah menyelesaikan
S1 juga cukup banyak.BegitujugadenganTKI Desa Wonoasri jugasudahcukupbanyakyang berpendidikan  SMA.  Sehinggamereka sangat mendukung bilaada sosialisasitentang lembagaPeraturanDaerahNomor5Tahun200 8
tentang Pelayanan,
Penempatan danPerlindunganTenagaKerjaIndonesia(TK
I)oleh Disnakertrans ke Desa  Wonoasri. Para mantan TKIDesa    Wonoasri juga
mengusulkanagarpemerintah juga mengadakanpelatihan-pelatihan
keterampilan pada masyarakatdesa,
sehinggamasyarakat desayang ingin bekerjakeluarnegerisudah memilikikemampuan
lebih baik (keterampilan). Khususnya  pada bahasa, kesulitan  bahasadinegara tujuan mereka akui  sebagai  salah satu masalahmereka  di luar negeri.
4)  Saat  ini  di  Desa Wonoasri  telah terbentuk  Kelompok  Perempuan  mantan TKI,  kelompok  inilah  yang  banyak membantu  Informsi  terkait  bagaimana bekerja  di luar  negeri,  walaupun  mereka juga  sangat  perlu  dukungan  dari  berbagai pihak  untuk  peningatan kapasitasnya sehingga
B . FaktorPenghambat
1)Kurangnya
Sosialisasi dari PemerintahDaerahdan/atauPusat.Menurut KepalaDesaWonoasri masyarakat Wonoasri    butuhsosialisasi tentang perlindunganTKI. MasyarakatDesa Wonoasribanyak yang  berminat menjadi TKI, sehingga mereka
sangatmembutuhkan informasi tentang bagaimanamenjadiTKI yangaman.Menurut KepalaDesa,untukPeraturanDaerahNomor 5 Tahun    2008 tentang    Pelayanan, Penempatan  dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia(TKI)bahwabelum  pernah mendengan tentang    Peraturan Daerah tersebut. Kepala Desa pernah mengikuti
sosialisasitentangprosedurmenjadiTKI  di luar  negeri, namun tidak mengetahui peraturan mana yangdisosialisasikan.
2)Lebih sukamenunggu informasi  dari pada mencari tahu sendiri informasi Masyarakat lebih  cenderung menunggu sehingga untuk mengetahui informasiyang terbarumereka  hanyamenunggudaripihak
pihak terkait. Untuk
penggunaaninternetsebagaifasilitas pencari tahu  peraturan-peraturan  sangat jarang mereka gunakan arena jaringan internetdiDesa Wonoasrisangatminim Perda  Nomor  5  Tahun  2008 Tentang  pelayanan,  penempatan  dan perlindungan TKI kabupaten Jember masih menempatkan  peran  swasta  secara  optimal yang  mengalahkan  peran  pemerintah sendiri. Berdasarkan Perda Nomor 5 tahun 2008, Peran Perusahaan Pelaksana tenaga Kerja Indonesia adalah a. membantuterhadap
pengurusan dokumen-dokumenKerjadan penempatanTKIke luarnegeri
b. berkewajiban untukmemberikan informasi yang benar dan lengkappadaCTKItentang persyaratandanprosedurbekerjake luarnegeri c. menjalankanprosespenempatanCTK
I  sesuai  dengan  persyaratan dan prosedur
yangditetapkandalam
peraturanperundang- undangan,
d. memenuhihak-
hakCTKIdanTKIsesuai
denganketentuanyang ditetapkandalam Peraturan perundang-undangan,
e. bersama-sama        pemerintah menjalankan kegiatan    pendidikan dan pelatihan untukpenyiapan kualitasCTKI,
f. turutterlibatdanbertanggungjawabda
lampenanganankasusTKI yangdiurusnyauntuk berangkatbekerjakeluar
negeribaiksecara materiilmaupun immaterial. g. turuttelibatdan bertanggung jawabdalam menanggung biayauntuk pemulangan TKIyangdiurusnyayangmengalamim asalahdiluar
negeri,mulaidari tempatkerjadi luar  negerisampaike tempatasalnya,
h. tidakmenarik      biaya penempatan padaCTKI  / TKI melebihi  biaya yang diatur dalam ketentuanPeraturanDaerahiniatau peraturan perundang-undangan.
i. membina  hubungan kerjasama denganPemerintah
Kabupaten,
Pemerintah danKepolisian. 9
Berdasarkanfaktor-faktor diatasmakadapat disimpulkanbahwaPeraturanDaerahNom or5 Tahun    2008 tentang    Pelayanan,
Penempatan  dan Perlindungan Tenaga
9 Ibid,  Perda  Kabupaten  Jember  nomer  5  Tahun 2008
Kerja Indonesia  (TKI) tidak    efektif dalam mengatasipermasalahanTKI
diDesa
Wonoasri,Halinidilihat dariketidaktahuan masyarakat  akan
keberadaan Peraturan Daerah tersebut.
Kurangnyasosialisasidari  aparat  daerah
(Disnakertrans)
budaya
menungguinformasidan kurangnyafasilias dansaranaprasarana didesauntuk memperolah informasitentang  peraturan  perundang- undangankhususnya tentang perlindungan TKI,menyebabkan Peraturan Daerah initidak dikenalolehmasyarakat (mantanTKI)
desa  Wonoasri. Selain  itu  Perda Kabupaten Jember nomer 5 Tahun 2008 ini  tidak  efektif  karena  memberikan peran  yang  sangat  besar  kepada  swasta, yang  semestinya  peran  tersebut  adalah menjadi tanggung jawab pemerintah.
C. Akibathukumyang dapat ditimbulkan    apabila TKI tidak mengikutiProsedur Pelayanan, Penempatan  dan  Perlindungan Tenaga Kerja  Indonesia  (TKI) menurutPERDA Kabupaten Jember Nomer 5 Tahun 2008 Jikaditelusuriada beberapaalasanyang melandasi
dilakukannyamigrasipada masyarakat kabupatenJemberadalah,yang pertama faktorekonomi,  dimana  hampir  seluruh TKI/TKIWyangberangkatmencari
kerjakeluarnegeriadalah  untukmenambah penghasilan, karena memang mereka adalah darigolongan miskin. Kedua
faktordorongan daridalam seseorangitusendiri,sepertiiri melihattetanggasuksesdankurang puas denganpenghasilan suami. Ketiga budayamasyarakatsetempatyang telahmenganggap migrasi  adalah  suatu hal yang  biasa dilakukan.
Namunpemberangkatan  TKItidak akanpernahdarimasalah terutamadi kabupatenJember.Meskipun pemerintah daerah  sudah membuat kebijakan  berupa Perda    Pelayanan,penempatan  dan perlindungan  hukum TKIJembernamun pemberangkatanTKImasih berlanjut bahkan para  TKI menempuhnyamelalui jalur ilegal. Hasil  survei yangdilakukan pada masyarakatDesa wono asriKecamatanTempurejo diketahuibahwa diperolehketerangan
hampir  96% responden mengetahui tata carabekerjake luarnegeri dari
saudara,teman,tetangga,caloatau sponsordanpetugas lapanganPPTKIS. Kurangnyakehadiranpemerintah untuk memberiinformasi ini telahmenyuburkan praktek   percaloan.Calo sulit  diberantas karenamerekamemilikiinformasiyang lebih  banyak    baik    dari sisi      pemberi layanan
maupunkebutuhan
sipembelijasa.Darisisi ini  saja dipastikan banyak
penyimpangan yang terjadi,karenabujuk rayudalam rekrutmen
akan  dilakukan  demi“ recruiting fee ” ataubiayarekrutyang  besaryang  akan diperoleholehparacaloyang  diberikanoleh PPTKIS      (Pelaksana    Penempatan Tenaga KerjaIndonesia Swasta).
Namun  begitu,  biaya yang dikeluarkan  PPTKIS  untukpara  calo inibukanlahbiayayangkecil.Bersamadenga nkebutuhanbiaya-biayapenempatan lainnya  sepertipelatihan,kebutuhanhidup selama  dalam  penampungandanlain-
lainkelak
dibebankankepadaTKI
sehinggaakhirnya TKI terjebakpadajeratanhutang(Hasil WawancaraDenganTKI
DesaWonoasri)
Begitubesarnyaperanan  paracalo atau sponsor    dalam rekrutmen    calon TKI
ini
secara sosiologisdapat
dijelaskanbahwa memang  paracaloatau sponsortersebut memilikiketerpautan
sosial( social  embededness ) yang      sangat dekat    dengan CalonTKI  atauTKI ataukeluarganya  sehingga kuatnya relasi sosial  dapat dengan mudahmengalahkan prosedur formal kelembagaandalam
membangunkepercayaan yang  dalam  hal ini adalahmembangunkepercayaandari CTKI/TKI dankeluarganya.Bahkan,dengan alasanyang sangatindah,paracalodapat memberikan    uang cash kepada keluarga CalonTKI atauTKI sehinggamerekatergiur untuk
segeramemberangkatkanCalon TKI/TKI.BanyaknyaTKIyang  berangkat
dengantidak memenuhiketentuan yang ada akbibat lemahnyapengawasan dan penegakkanhukum olehpemerintah khususnya terhadap  PPTKIS,makabukan suatuhalyangmegherankanbila jumlah TKI bermasalahtidak berkurangmalahcenderung meningkat Produk Peraturan Daerah merupakan Instrumen pemerintah dalam menjalankan pemerintahan dimana Instrumen  tersebut  diberikan  baik kepada  legislatif yang  berupa  produk perundangan-undangan  maupun  kepada eksekutif  yang  merupakan  produk kebijakan. Kewenangan  pengaturan  yang timbul  dari fungsi  r eglementer dan eksekutif    itu    selalu    didasarkan pada peraturan  negara  yang lebih tinggi dalam wujud  kewenangan  atribusi  ataupun delegasi”.Kewenangan    tersebut  melekat terus    menerus    dan  dapat  dilaksanakan atas  prakarsa  sendiri  setiap  waktu diperlukan,  sesuai  dengan  batas-batas yang  diberikan.
Pada hakikatnya    kewenangan pemerintah  atau    pejabat  administrasi negara    dalam    pembentukan    peraturan perundang-undangan merupakan kewenangan  yang bersifat  pelimpahan ( delegated authority )  karena  kewenangan asli  ( original  authority ) pembentukan peraturan  perundang-undangan  ada  pada badanlegislatif.Pendelegasian kewenangan legislatif kepada   pemerintah (eksekutif)  atau  pejabat  administrasi
negara  membuat  pejabat  pemerintah  atau pejabat  administrasi    negara    memiliki kewenangan    legislatif    seperti halnya pembentuk    undang-undang  asli  (badan legislatif).  Kebijakan yang    ditetapkan pejabat  administrasi  negara  berdasarkan wewenang yang bersumber  dari  peraturan perundang-undangan, kemudian dituangkan  dalam  berbagai bentuk-bentuk hukum  yang ada di  Indonesia  termasuk dalam    golongan    peraturan  perundang- undangan.    di    Indonesia,    bentuk-bentuk peraturan    perundang-undangan beraneka ragam.
Peraturan Kebijakan Selain kebijakan yang  bersifat  terikat  ( gebonden beleids ) berdasarkan peraturan perundang- undangan    seperti    diuraikan    diatas, pemerintah    atau    pejabat    administrasi negara    juga    dapat    menetapkan kebijakan-kebijakan  yang bersifat  bebas ( vrijbeleid ). Kebijakan yang bersifat bebas ditetapkan oleh pejabat administrasi negara berdasarkan kewenangan kebebasan bertindak (freies ermessen).
Kebijakan    yang    bersifat    bebas ditetapkan  dan  dijalankan  oleh  pejabat administrasi negara    dalam    rangka menyelesaikan    suatu    keadaan    (masalah konkret)  yang  pada dasarnya belum  ada aturannya    atau    belum    diatur    dalam undang-undang    (peraturan  perundang- undangan). Untuk    menegakkan    asas konsistensi, kebijakan pejabat  administrasi negara   yang bersifat bebas tersebut perlu
dituangkan dalam suatu bentuk formal atau suatu  format  tertentu  yang  lazim  disebut peraturan  kebijakan.  Dengan  demikian peraturan  kebijakan merupakan  produk kebijakan  yang  bersifat  bebas  yang ditetapkanoleh pejabat-pejabat administrasi negara  dalam  rangka  menyelenggarakan tugas    pemerintahan. Kebijakan  pejabat administrasi negara tersebut kemudiandituangkan  dalam  suatu  format tertentu  supaya  dapat  diberlakukan  secara umum  (berlaku  sama  bagi  setiap  warga negara).
Menurut    Bagir    Manan    dengan adanya    peraturan    kebijakan    tersebut akan  terjaminketaatan  atas tindakan administrasi   negara   dan   untuk   setiap peristiwa   yang mengandung  persamaan, kepastian  hukum  dan  tindakan-tindakan dapat    dipercaya  karena  didasarkan  pada peraturan yang  sudah  tertentuJika kebijakan pejabat administrasi negara yang bersifat  bebas  dituangkan  dalam  suatu peraturan    kebijakan,  setiap    anggota masyarakat    dapatdengan    mudah mengetahuinya sehingga setiap orang yang memenuhi syarat-syarat memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk memperoleh  keuntungan-keuntungan  yang mungkin  dapat    diperoleh  dari  kebijakan tersebut.Pembentukan peraturan kebijakan dalam praktik   penyelenggaraan pemerintahan  merupakan  suatu  hal  yang lumrah  terjadi.  Menurut    Philipus  M. Hadjon “pelaksanaan pemerintahan
sehari-hari    menunjukkan    betapa    badan atau  pejabat  tata  usaha  negara acapkali menempuh berbagai langkah kebijaksanaan  tertentu,  antara  lain menciptakan  apa    yang    kini    sering dinamakan    peraturan    kebijaksanaan ( beleidsregel, policy rule)” dengan demikian,  jelas ada  hubungan  yang  erat antara    asas    diskresi    atau    asas  freies ermessendengan peraturan kebijakanPeraturan    kebijakan    adalah wujud  formal kebijakan  yang  ditetapkan oleh    pejabat    administrasi    negara berdasarkan  asas  diskresi tersebut. 10
Bentuk    formal    peraturan kebijakan    dalam    hal    tertentu    sering tidak  berbeda  atau  tidak dapat  dibedakan dari    format  peraturan    perundang- undangan. Menurut A. Hamid S Attamimi: “dilihat  dari  bentuk  dan  formatnya, peraturan  kebijakan  sama  benar  dengan peraturan   perundang-undangan,   lengkap dengan   pembukaan   berupa   konsiderans “menimbang” dan dasar hukum “mengingat”,  batang  tubuh  yang    berupa pasal-pasal,  bagian-bagian    dan    bab-bab serta penutup, yang sepenuhnya
menyerupai
peraturan perundang- undangan”.Selain      memiliki      persamaan dengan    peraturan    perundang-undangan sebagaimana dikemukakan    diatas,    ada juga  peraturan  kebijakan  yang  berbeda dengan    peraturan  perundang-undangan
dari  segi  bentuk  formalnya.  Oleh  karena itu,  peraturan-peraturan  kebijakan tersebut dengan  mudah  dibedakan  dari  peraturan perundang-undangan. Meskipun  ada bentuk peraturan kebijakan yang memiliki persamaan  dengan  peraturan  perundang- undangan, namun   Bagir   Manan   secara tegas   mengemukakan    bahwa peraturan kebijakan    bukan merupakan    peraturan perundang-undangan: “peraturan kebijakan bukan    peraturan    perundang-undangan, meskipun  menunjukkan  sifat  atau gejala sebagai   peraturan   perundang-undangan.
Perda nomor 5 tahun 2008 tentang pelayanan  penempatan  dan  perlindunga TKI di dalam pasal 12 menyatakan bahwa “calon  TKI  yang  akan  bekerja  keluar negeri  harus  memenuhi  persyaratan  yang akan diatur dalam Peraturan Bupati”. Perda kabupaten Jember ini memberikan amanah terbitnya peraturan  kebijakan.  Namun Peraturan  Bupati  yang  mengatur  tentang syarat bekerja ke luar negeri belum sampai detik ini tidak ada. Perda
TentangPelayanan,
Penempatandan danPerlindungan  TKI Jember  dengan realitaslapangbahwa
proseduryangharusnya diikuti, tidak dijalankanoleh masyarakatmaka sebenarnyaPerdainitidak  efektifdantidak mempunyai akibat hukum, karena Perda Nomor5tentang  pelayanan,penempatandan perlindunganhukum TKI Jembertidak
mempunyaiakibathukum karena berdasarkankaninformasiyang digalidi
bagianhukum
PemerintahJember,Perda tersebut tidak diikuti peraturan pelaksanaannya yaituPerbup. Makaperdatersebut tidak
memilikikekuatanhukum untukmemaksa.Begitu jugadenganpernyataan KepaladinasTenaga Kerja Kabupaten Jember, bahwa Perda Tersebuttidak dipakaisebagaiacuan pelaksanaan  dikarenakan  Perda tersebut tidak memilikiPeraturan Bupati. Dalam menjalankan  prosedur  keluar  Negeri Pemerintah  Kabupaten  Jember  dalam  hal ini  Disnakertrans,  mengacu  pada  undang- Undang  Nomor  39  Tahun  2004.  Terlebih lagi Undang-Undang nomor 39 tahun 2004 pada tahap revisi .

## III. PENUTUP Kesimpulan
1. Prosedur Pelayanan,
Penempatan      dan  Perlindungan
TenagaKerjaIndonesia(TKI) menurutPerdaKabupatenJemberNo mor5Tahun 2008 Tidak mencerminkan tanggung jawab pemerintahan negara kerenamenempatkan
swasta
sebagai        pelaksanapenempatan tenagakerja termasuk jugadalam prosespemberangkatan dankepulangan, seharusnya pemerintah yang menjadipelaksana mulai  dari proses dokumen sampai
kepulangan  sebagaimana  amanah Undang-Undang Dasar1945  .
2. Efektivitas    Prosedur    Pelayanan, Penempatan
danPerlindunganTenagaKerjaIndo nesia(TKI)menurutPERDAKabup aten  Jember Nomer5Tahun    2008 di Kabupaten    Jember, tidak berjalanefektifkarenaberdasarkanh asilkajianlapang95Persenmasyarak attidakmengikutiproseduryangada dalamPerda
3. Akibat      hukum yang      dapat ditimbulkan  apabila TKI tidak mengikuti  Prosedur  Pelayanan, Penempatan    dan  Perlindungan Tenaga KerjaIndonesia(TKI)menurutPER DA Kabupaten   Jember Nomer 5 Tahun  2008,  Perda initidak dapatdijalankankarenatidak memilikiaturan  pelaksanaanya  , sehingga tidak  adaakibat  hukum yangditimbulkan,dalam pelaksanaanpengaturantentang TKIpemerintah Kabupaten Jember  berpedoman pada UU no    39 tahun    2004 Tentang
PenempatandanPerlindungan
TenagaKerja Indonesia,yang padasaatinimemasukitahapan revisi.

## DAFTARPUSTAKA

## BukuTeks:
Abdul Khakim, Pengantar HukumKetenagakerjaan Indonesia berdasarkan UU No.13Tahun  2003 , CitraAdityaBakti,Bandung,2003;
Aminuddin Ilmar, Hukum Pemerintahan , Prenadamedia group, Jakarta, 2016,
Dwi Yuwono Ismantoro, Hak    dan KewajibanHukumTenaga KerjaIndonesia(TKI)diluar  negeri , PustakaYustisia,Yogyakarta,2011

## KomnasPerempuan, Panduan Menyusun
Peraturan daerahtentang PerlindunganBuruhMigran Indonesia berperspektifHAMdanKeadilan Jender
Ridwan  HR, Hukum  Adminitrasi  Negara , Jakarta,PT  RajaGrafindo  Persada, 2016
Widodo  EkaTjahjana,
Pembentukan Peraturan  Perundangan-undangan ,
PT. Citra
Adtya Bakti,Bandung,2008

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-UndangNo.39 Tahun      2004 tentang Penempatan dan PerlindunganTenaga  Kerja  Indonesia diLuarNegeri

## Undang-Undang Nomor  40  Tahun  2004 Tentang Jaminan Sosial  Nasional
Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011,
Tentang
Penyusunan
Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014
Tentang Pemerintah Daerah

## PeraturanPemerintahRI
No.3Tahun2013Tentang PerlindunganTe naga KerjaIndonesia di Luar Negeri ;
PeraturanPresidenRI No.81Tahun2006 Tentang Badan NasionalPenempatan danPerlindungan Tenaga KerjaIndonesia; Peraturan DaerahKabupaten Jember No.5 Tahun2008
Tentang      Pelayanan,
Penempatan DanPerlindunganTenaga KerjaIndonesia(TKI).

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Musfianawati,  S.H.,  M.H. adalah  Dosen Tetap  pada  Fakultas  Hukum  Universitas Islam  Jember.  Memperoleh  gelar  Sarjana Hukum  dari  Fakultas  Hukum  Universitas Islam Jember (UIJ) dan memperoleh gelar Magister  Hukum  (M.H.)  dari  Fakultas Hukum Universitas Jember.
Yuli  Winiari  Wahyuningtyas,  S.H.,
M.H. adalah  Dosen  Tetap  pada  Fakultas Hukum  Universitas  Islam  Jember. Menyelesaikan  pendidikan  sarjana  S.1 pada  Fakultas  Hukum  Universitas Airlangga  dan  Magister  Ilmu  Hukum Universitas Airlangga Surabaya.