## PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN

## SEBAGAI ALAT PENILAIAN KINERJA MANAJERIAL PUSAT BIAYA PADA DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TULUNGAGUNG

## Nadila Hananingrum; Dyah Pravitasari
Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Tulungagung
Email: nadilahananingrum730@gmail.com; dyahpravitasariiainta@gmail.com

## ABSTRACT
In Indonesia, there are several instances of budget anomalies in the national and municipal levels of government. As a result, there is a waste of funds. Furthermore, the community wants the government to use  state  funds  more  wisely  so  that  it  can  be  more  effective,  efficient,  transparent,  accountable,  and responsible. The purpose of this research was to see how the Department of Family Planning, Women's Empowerment, and Child Protection, Tulungagung Regency worked, used accountability accounting as a tool  for  evaluating  the  managerial  performance  of  cost  centers;  to  identify  obstacles  to  implementing accountability  accounting;  and  to  solve  issues  to  that  arise  during  the  adoption  of  accountability accounting. In  this  study  used  descriptive  qualitative  method  as  a  research  method.  Observation techniques,  interviews,  and  documentation  were  used  to  obtain  data.  According  to  the  findings  of  the study,  responsibility  accounting  has  been  adequately  implemented  and  meets  the  requirements  and characteristics of responsibility accounting.
Keyword: performance  assessment,  responsibility  accounting,  cost  center,  budget,  program realization

## ABSTRAK
Kasus penyimpangan anggaran banyak terjadi di Indonesia pada tingkat pemerintah pusat maupun  pemerintah  daerah.  Sehingga  mengakibatkan  pemborosan  anggaran  yang  akan merugikan  keuangan  negara.  Selain  itu  adanya  keinginan  dari  masyarakat  agar  pemerintah lebih  bijak  menggunakan  uang  negara  sehingga  dapat  lebih  efektif,  efisien,  transparan, akuntabel  dan  dapat  bertanggung  jawab.  Tujuan  penelitian  dilakukan  untuk  mengetahui penerapan akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat penilaian kinerja manajerial pusat biaya di  Dinas  Sosial,  Keluarga  Berencana,  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak Kabupaten  Tulungagung,  dan  untuk  mengidentifikasi  kendala  serta  mengetahui  solusi  dari kendala  yang  terjadi  dalam  menerapkan  akuntansi  pertanggungjawaban.  Pada  penelitian  ini digunakan  metode  kualitatif  deskriptif  sebagai  metode  penelitian.  Menggunakan  teknik pengumpulan data yakni teknik dokumentasi, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian yang diperoleh menyatakan penerapan dari akuntansi pertanggungjawaban telah diterapkan dengan baik. Hal ini terlihat dari tercukupinya karakteristik dan syarat akuntansi pertanggungjawaban.
Kata  Kunci: penilaian  kinerja,  akuntansi  pertanggungjawaban,pusat  biaya,  anggaran, realisasi program

## PENDAHULUAN
Akuntansi  sektor  publik  di  Indonesia seiring  waktu  menunjukkan  perkembangan, walaupun  belum  secepat  perkembangan akuntansi  di  sektor  swasta.  Dengan  perkem- bangan  ini  pemerintah  mendapatkan  tuntut- an  yang  lebih  besar  dari  masyarakat  untuk memberikan  informasi  mengenai  aktivitas atau  program  dan  bagaimana  kinerja  peme- rintah    sebagai  wujud  dari  pertanggung- jawaban.  Tanggungjawab  muncul  sebagai akibat  dari  pemberian  kekuasan  manajemen dari  jenjang  yang  lebih  tinggi  ke  jenjang  di bawahnya.  Akuntansi  pertanggungjawaban ialah suatu bentuk akuntansi yang digunakan dari  sisi  manajemen  dalam  mengukur  dan memberikan  penilaian  kinerja  manajemen setiap pusat pertanggungjawaban untuk mempertanggungjawabkan  kinerja  manaje- men  dengan  cara  mengkomparasikan  ang- garan  dengan  pencapaian  rencana  anggaran (realisasi)  pada  suatu  kurun  waktu.  Akun- tansi  pertanggungjawaban  umumnya  digu- nakan oleh perusahaan dan organisasi publik karena  dalam  akuntansi  ini  mengizinkan adanya  pencatatan  aktivitas  atau  program, menentukan  unit  terkait  yang  dibebankan tanggungjawab  dengan  aktivitas  tersebut, dan  menilai  unit  tersebut  efisien  atau  tidak dalam  pelaksanaannya.  Pusat  pertanggung- jawaban    membantu  organisasi  dalam  pelak- sanaan penilaian kinerja pada masing-masing pusat  pertanggungjawaban  yang  dapat tercermin  dari  pencapaian  sasaran  setiap pusat  pertanggungjawaban.  Manajer  yang dibebankan  tanggungjawab  atas  suatu  pusat pertanggungjawaban  dituntut  untuk  mem-
buat  laporan  pertanggungjawaban  yang  me- muat  anggaran  dan  realisasinya.  Dari  pem- buatan  laporan  tersebut  akan  diketahui selisih  ( variance )  dari  anggaran  yang  telah ditetapkan.  Selain  itu  laporan  pertanggung- jawaban  juga  dapat  berfungsi  sebagai  acuan untuk mengkaji penilaian pencapaian kerja di unit organisasi.
Pusat  pertanggungjawaban  dibagi  men- jadi  4  jenis  yakni:  pusat  biaya,  pusat  pen- dapatan,  pusat  laba,  dan  pusat  investasi. Pemerintah daerah  dikatakan sebagai contoh pusat  pertanggungjawaban.  Pusat  pertang- gungjawaban  ini  kemudian  dibagi  kembali menjadi  beberapa  mini  unit  sampai  pada tingkat kegiatan seperti dinas atau sub-dinas. Setiap pusat-pusat pertanggungjawaban diharuskan  menyusun  anggaran  sebagai acuan  rencana  kerja  dilakukan  dan  acuan penilaian kinerjanya. Penilaian kinerja sangat dibutuhkan  dalam  internal  suatu  organisasi. Penilaian kinerja dijadikan sebagai acuan dan alat  pertimbangan  suatu  manajemen  atas kinerja  organisasi  dalam  rentan  waktu tertentu.  Dalam  melakukan  penilaian  kinerja dibutuhkan  informasi  sebagai  acuan  peni- laian  yakni  informasi  akuntansi  pertang- gungjawaban.
Akuntansi  pertanggungjawaban  berpe- ran  dalam  mengontrol  aktivitas  program kerja  dan  biaya-biaya  yang  dikeluarkan setiap  pusat  pertanggungjawaban.  Hal  ini dapat  berjalan  dengan  baik  jika  struktur organisasi juga tersusun dengan baik, terlihat dari  cara  mempercayakan  kekuasaan  dan tanggungjawab  pada  organisasi.  Pentingnya
akuntansi  pertanggungjawaban  dalam  suatu organisasi digunakan sebagai patokan kinerja seorang  manajer  pada  setiap  unit  dalam organisasinya.  Tolak  ukur  prestasi  kerja dilihat  dari  penggambaran  laporan  pertang- gungjawaban  pada  setiap  pusat  pertang- gungjawaban.  Dengan  laporan  pertanggung- jawaban  akan  terlihat  selisih  antara  besar anggaran dengan realisasinya. Dari informasi yang  di  dapat  ini  akan  dilakukan  kajian terhadap  efektivitas  dan  efisiensi  kinerja manajer pusat pertanggungjawaban tersebut. Selanjutnya  akan  dilakukan  evaluasi  untuk meningkatkan  keefektifan  dan  efisiensi kinerja  manajer  dan  pusat  pertanggung- jawaban.  Sehingga  secara  tidak  langsung menjadikan  akuntansi  pertanggungjawaban sebagai  pengawasan  untuk  mencegah  pe- nyimpangan  anggaran.  Akuntansi  pertang- gungjawaban  dinilai  penting  dalam  pengen- dalian  manajemen  dalam  kegiatan  operasi organisasi.  Penilaian  kinerja  sangat  penting dilakukan  oleh  organisasi  publik.  Kinerja merepresentasikan seberapa jauh pencapaian tujuan,  sasaran,  dan  pelaksanaan  aktivitas atau program yang sedang berlangsung pada organisasi publik. Selain itu penilaian kinerja dapat  dijadikan  sebagai  penilaian  akunta- bilitas  organisasi  dan  manajer  dalam  menye- lenggarakan program dengan lebih baik.
Masyarakat Indonesia menginginkan pe- merintah menggunakan uang negara dengan lebih  efektif,  efisien,  transparan,  akuntabel dan dapat bertanggung jawab. Jika akuntansi pertanggungjawaban  tidak  diterapkan  de- ngan  baik  dalam  sebuah  organisasi,  maka akan  terjadi  penyimpangan  anggaran  yang
tidak  disadari.  Sehingga  mengakibatkan pemborosan  anggaran  yang  akan  merugikan keuangan negara.    Dengan  tidak  diterapkan- nya  akuntansi  pertanggungjawaban  juga akan  membuat  masyarakat  tidak  memper- cayai  pemerintahnya  dalam  pengelolaan keuangan  negara.  Karena  masyarakat  meng- harapkan  pemerintah  dapat  terbuka  me- ngenai  pertanggungjawaban  pengelolaan keuangan  negara.  Selain  itu  dengan  adanya akuntansi  pertanggungjawabkan  diharapkan dapat  mengawasi  anggaran  dan  kinerja organisasi  agar  tidak  melakukan  penyim- pangan di luar tujuan organisasi.
Di  Indonesia  kasus  penyimpangan  ang- garan  banyak  dilakukan  pada  tingkat pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  dae- rah bahkan hingga ke tingkat lebih kecil lagi seperti  dinas.  Kebocoran  anggaran  terjadi  di semua instansi pemerintahan dalam berbagai sektor.  Penyimpangan  ini  bisa  berupa perjalanan  dinas  yang  di  rekayasa,  laporan maupun  penyetoran  kuitansi  yang  sudah  di- markup , dan dapat berupa pemungutan biaya pada  pelayanan  yang  seharusnya  gratis. Baru-baru ini terjadi peristiwa penyimpangan anggaran  yaitu  adanya  kasus  mark-up anggaran  dana  bantuan  sosial  covid-19  yang melibatkan salah satu kepala bidang perlindungan dan jaminan sosial dinas sosial pempov  Sulawesi  Selatan.  Selain  itu  ada kasus  pegawai  dinas  sosial  di  kabupaten Kupang dan Lebak yang melakukan penyim- pangan  pada  dana  terkait  bantuan  sosial  di program  Rehabilitasi  Rumah  Tidak  Layak Huni  serta  dana  bantuan  sosial  korban bencana alam. Penyimpangan-penyimpangan
seperti  ini  bisa  mencapai  miliaran  rupiah yang  seharusnya  dana  ini  dapat  digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti pengentasan  kemiskinan  dan  pembangunan desa  tertinggal  yang  masih  memerlukan banyak  perhatian.  Penerapan  akuntansi pertanggungjawaban  di  Indonesia  dalam penilaian  kinerja  pada  pemerintah  masih belum diterapkan dengan baik. Masih banyak struktur  organisasi  pemerintah  yang  belum menerapkan  pembedaan  antara  biaya  yang terkendali  dengan  biaya  tidak  terkendali serta  pengkategorian  kode  rekening  yang belum  berjalan  baik.  Penerapan  dari  akun- tansi  pertanggungjawaban  untuk  penilaian kinerja  di  sektor  organisasi  publik  belum sebaik yang terjadi pada sektor swasta.
Sehingga  tujuan  dilakukan  penelitian ini adalah  untuk  mengetahui  seperti  apa  pene- rapan  dari  akuntansi  pertanggungjawaban, untuk  mengidentifikasi  kendala  serta  untuk mengetahui  solusi  dari  kendala  yang  terjadi dalam  menerapkan  Akuntansi  Pertanggung- jawaban  Pusat  Biaya  di  Dinas  Keluarga  Be- rencana, Pemberdayaan Perempuan dan Per- lindungan Anak Kabupaten Tulungagung.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Akuntansi Pertanggungjawaban
Akuntansi  pertanggungjawaban  ialah sistem  yang  melakukan  pengukuran  terha- dap  banyak  pencapaian  yang  ada  di  pada suatu pusat pertanggungjawaban ber- dasarkan informasi yang pimpinan butuhkan dalam  menjalankan  pusat  pertanggung-
jawaban  (Hansen  &  Mowen,  2005). 1 Akun- tansi  pertanggungjawaban  adalah  sistem yang  dikonfigurasi  agar  dapat  disesuaikan dengan  pusat  pertanggungjawaban  dalam penghimpunan  dan  pelaporan  biaya  dan pendapatan,  selain  itu  bertujuan  untuk seseorang dimintai pertanggungjawaban atas penyimpangan anggaran yang terjadi (Mulyadi,  2001). 2 Sedangkan  tujuan  akun- tansi pertanggungjawaban untuk mengontrol biaya  dengan  melakukan  pengelompokan, pencatatan,  merangkum,  dan  mengaitkan dengan  penanggungjawab  atas  biaya  dalam area tanggungjawabnya (Mulyadi, 2001). 3
Untuk  mencegah  terjadinya  penyim- pangan  anggaran  akuntansi  pertanggung- jawaban  sangat  dibutuhkan  dalam  suatu organisasi  dan  akuntansi  pertanggung- jawaban  juga  memiliki  beberapa  manfaat. Manfaat akuntansi pertanggungjawaban menurut  Mulyadi  (2005)  yaitu  menghasilkan informasi  masa  depan  untuk  penganggaran, informasi  untuk  masa  lalu  sebagai  pertim- bangan  kinerja  manajer  dari  pusat  pertang- gungjawaban  serta  alat  untuk  memotivasi manajer. 4 Informasi  yang  dihasilkan  oleh akuntansi pertanggungjawaban berupa harta, pendapatan,  dan/atau  beban  yang  dikaitkan dengan  pimpinan  yang  bertanggungjawab
1 Don  R.  Hansen  dan  Maryanne  M.  Mowen, Management Accounting , Terj. Dewi Fitriasi dan Denny Arnos  Kwary,  (Jakarta:  Salemba  Empat,  Ed.  7,  2005), hal. 116.
2 Mulyadi, Akuntansi  Manajemen,  Konsep, Manfaat  dan  Rekayasa ,  (Yogyakarta:  STIE  YKPN,  Ed.2, 2001), hal. 218.
3 Mulyadi, Akuntansi  Manajemen ...  STIE-YKPN, Ed.3, 2001), hal. 169.
4 Mulyadi, Akuntansi  Biaya ,  (Yogyakarta:  STIE- YKPN,2005), hal. 174.
pada  pusat  pertanggungjawaban.  Sehingga terdapat  3  keuntungan  dari  akuntansi  per- tanggungjawaban yakni:
1. Akuntansi  pertanggungjawaban  menjadi landasan penganggaran
Informasi  akuntansi  pertanggung- jawaban  digunakan  untuk  dasar  peng- ganggaran  periode  selanjutnya.  Infor- masi  keuangan  ini  berkaitan  dengan otoritas dan tanggungjawab setiap pusat pertanggungjawabannya  secara  terpisah. Pelaksanaan penganggaran dapat dilaku- kan  apabila  terdapat  akuntansi  pertang- gungjawaban  yang  melakukan  taksiran kekuatan  yang  ada  bagi  pimpinan sebagai  jalan  untuk  mencapai  target dalam  tahun  anggaran  dan  menentukan tanggungjawab  siapakah  yang  akan melakukan  aktivitas  untuk  mencapai tujuan organisasi.
2. Akuntansi  pertanggungjawaban  menjadi penilaian  kinerja  bagi  manajer  Penilaian kinerja  dilakukan  terhadap  perilaku seseorang  dalam  kontribusinya  melaku- kan pekerjaan dan tugasnya dalam suatu organisasi.  Manajer  pusat  pertanggung- jawaban diberikan otoritas untuk melakukan tanggungjawabnya pada area yang  termasuk  wewenang  dalam  tang- gungjawabnya  dan  pencapaian  target yang  diberikan top-management .  Dengan terletaknya  tanggungjawab  serta  target yang  jelas,  penentuan  kinerja  dari pimpinan akan mudah untuk dinilai.
3. Akuntansi  pertanggungjawaban  menjadi media untuk memotivasi manajer
Akuntansi  pertanggungjawaban  ber- manfaat  menjadi  media  untuk  memo- tivasi  manajer.  Informasi  akuntansi pertanggungjawaban dapat menjadi dasar  penilaian  kineja  manajer  dan berdampak  positif  untuk  memotivasi manajer dalam meningkatkan kinerjanya yang  kurang  memuaskan.  Secara  tidak langsung  peningkatan  motivasi  akan mendorong  seseorang  untuk  mencu- rahkan  segalanya  agar  dapat  mencapai target  yang  telah  ditetapkan.  Motivasi dapat  meningkat  jika  diberikan  peng- hargaan  secara  langsung  berupa  bonus atau    promosi  kenaikan  jabatan  dan penghargaan  tidak  langsung  berupa tunjangan  kesejahteraan.  Selain  membe- rikan  penghargaan,    akuntansi  pertang- gungjawaban  juga  memberikan  hukum- an.  Hukuman  diberikan  apabila  kinerja manajer pusat pertanggungjawaban mendapat  penilaian  yang  kurang  me- muaskan  saat  penilaian  kinerja.  Akun- tansi pertanggungjawaban dimanfaatkan untuk  memberikan  dorongan  dalam melakukan  pembetulan  kesalahan  atau pencapaian kerja yang kurang memuaskan. Syarat dan Karakteristik
Akuntansi Pertanggungjawaban
Akuntansi  pertanggungjawaban  memi- liki  empat  karakteristik  menurut  Mulyadi (2006) yaitu: 5
a. Ditemukan  identifikasi  pusat  per- tanggungjawaban
Praktik  akuntansi  pertanggungja- waban  melakukan  identifikasi  pusat pertanggungjawaban  menjadi  bagi- an  dari  organisasi  berupa  subdivisi, satuan  kerja  maupun  perseorangan. Akuntansi  pertanggungjawaban me- limpahkan  tanggungjawab  kepada seseorang  yang  diberi  otoritas  pada tingkat  apapun  dalam  satuan  unit pusat pertanggungjawaban.
b. Ditemukan  standar  yang  digunakan sebagai acuan penilaian kinerja
Akuntansi  pertanggungjawaban  se- telah  melakukan  identifikasi  dan penentuan  pada  pusat  pertang- gungjawaban, kemudian mengingin- kan  biaya  standar  dilakukan  pene- tapan  sebagai  dasar  untuk  mela- kukan penganggaran.
c. Prestasi  manajer  dihitung  dengan mengkomparasikan  realisasi  dan anggaran
Penganggaran  menggunakan  ke- kuatan  dari  pimpinan  pusat  per- tanggungjawab untuk mencapai target.  Kekuatan  yang  digunakan dihitung  dengan  data  akuntansi pertanggungjawaban yang di dalam-
5 Mulyadi, Alternatif  Pemacuan  Kinerja  Personel dengan  Pengelolaan  Kinerja  Terpadu  Berbasis Balanced  Scorecard ,  (Yogyakarta:  BPFE-UGM,  2006), hal. 17.
nya  menyediakan  data  kepada  ma- najer  pusat  pertanggungjawaban tentang biaya yang dianggarkan juga biaya  sebenarnya  untuk  memper- tanggungjawabkan pelaksanaan anggaran.  Perbandingan  biaya  sebe- narnya  dengan  biaya  yang  terdapat dalam  anggaran  merupakan  cara untuk  mengukur  prestasi  manajer pusat pertanggungjawaban.
d. Manajer diberikan reward atau punishment secara perorangan menu- rut prosedur manajemen diatasnya Praktik  penghargaan  dan  hukuman dibuat  sebagai  cara  memotivasi  ma- najer  untuk  melakukan  pengelolaan biaya  agar  capaian  standar  biaya yang  dianggarkan  dapat  tercapai sesuai dengan standar yang berlaku. Manajer  secara  perorangan  diberi- kan reward atau punishment atas pertimbangan  terhadap  penyim- pangan biaya.
Akan lebih efektif dan efisien penerapan akuntansi pertanggungjawaban jika memiliki struktur  organisasi  yang  jelas  setiap  unit organisasi dan memiliki gambaran kewajiban yang  jelas  untuk  setiap  unit  organisasi.  Sis- tem akuntansi pertanggungjawaban menurut Mulyadi  (2001)  memiliki  lima  syarat  yang harus  terpenuhi  agar  penerapannya  efektif dan efisien yakni: 6
a) Struktur Organisasi
6 Mulyadi, Akuntansi  Manajemen Konsep, Manfaat dan Rekayasa , (Jakarta:Salemba Empat, Ed. 3,
2001), hal. 381.
Di dalam akuntansi pertanggung- jawaban  harus  terdapat  gambaran alur  tanggungjawab,  otoritas,  jabatan yang  jelas  pada  tiap-tiap  unit  kerja dari  setiap  jenjang  manajemen,  dan pembagian kewajiban yang jelas juga. Sehingga  otoritas  dan  tanggungjawab tersusun  dengan  baik  dalam  tiap jenjang manajemen.
b) Anggaran
Anggaran  yaitu  cerminan  dari rancangan  kegiatan  manajer  yang belum  dilakukan  sehingga  semua pusat  pertanggungjawaban  diwajib- kan ikut melakukan penganggaran.
c) Penggolongan Biaya
Dalam  akuntansi  pertanggung- jawaban  biaya  diwajibkan  dilakukan pembedaan  untuk  biaya  terkendali dan  biaya  tidak  terkendali  karena belum tentu semua biaya dapat diken- dalikan,  hanya  biaya  yang  diken- dalikan  saja  dipertanggungjawabkan oleh manajer.
d) Sistem Akuntansi
Semua  biaya  yang  timbul  per- jenjang  manajer  akan  digabungkan dan  untuk  memudahkan  biaya  dike- lompokkan  dan  diberi  kode  yang cocok  dengan  jenjang  manajemen pada struktur organisasi. Penyusunan kode  rekening  berhubungan  dengan kekuasaan  pengelolaan  pada  pusat pertanggungjawaban.  Setiap  jenjang manajemen  pusat  biaya  akan  di tugaskan  dengan  biaya  yang  telah
dibedakan  untuk  biaya  terkendali dengan biaya yang tidak terkendali.
e) Sistem Pelaporan Biaya
Bidang  pencatatan  akuntansi  per bulannya  akan  menghasilkan  laporan pertanggungjawaban untuk  per pusat pertanggungjawaban.  Per  bulan  akan diberikan  perincian  biaya  yang  dilan- daskan  dari  keseluruhan  biaya  pada bulan  sebelumnya.  Isi  dalam  laporan pertanggungjawaban  tergantung  jen- jang manajemen yang akan menerima, jika jenjang manajemen paling rendah maka  diterangkan  golongan  biaya. Sedangkan  untuk  jenjang  manajemen lebih  tinggi  diterangkan  keseluruhan biaya  setiap  pusat  pertanggung- jawaban  dan  ditambahkan  biaya terkendali.

## Pusat Pertanggungjawaban
Sebuah top-magement dalam  organisasi membuat  area  tanggungjawab  yang  disebut pusat  pertanggungjawaban.  Pusat  pertang- gungjawaban adalah bagian dalam organisasi yang  kumpulan  aktivitas-aktivitasnya  di bebankan  tanggungjawab  kepada  mana- jernya  (Hansen  dan  Mowen,  2013). 7 Pusat pertanggungjawaban  juga  dapat  diartikan sebagai  segmen  yang  memiliki  banyak pengalaman  dalam  menyiapkan  anggaran sebab  pusat  pertanggungjawaban  berkaitan secara  langsung  dengan  kegiatan  pelayanan
7 Don  R.  Hansen  dan  Maryanne  M.  Mowen, Akuntansi  Manajerial ,  Terj.  Deny  Arnos  Kwary, (Jakarta: Salemba Empat, Ed. 8, 2013), hal. 560-561.
(Mahsun,  2006). 8 Pusat  pertanggungjawaban (Anthony  &  Govindarajan,  2005)  dapat dikelompokkan menjadi empat jenis yaitu: 9
a. Pusat  Pendapatan  atau  disebut  juga revenue  center ialah  kinerja  manajer pada  unit  dalam  organisasi  yang dihitung dari masukan (pendapatan) dengan  uang  sebagai  satuannya, namun  tidak  dihubungkan  dengan keluarannya berupa beban.
b. Pusat Biaya ( cost center ) yaitu kinerja manajer  pada  pusat  pertanggung- jawaban  dihitung  menurut  keluaran (biaya) dengan uang sebagai satuan- nya,  namun  tidak  dihubungkan dengan    masukan  (pendapatan).  Pe- mimpin  pusat  biaya  ditugaskan tanggungjawab  mengontrol  penge- luaran  biaya  dan  diberikan  kewe- nangan membuat langkah yang akan memberikan  pengaruh  kepada  bia- ya.  Pusat  biaya  banyak  ditemui dalam  sektor  publik  karena  hasil dari  keluaran  tidak  dapat  diukur, apabila  dapat  diukur  hanya  secara fisik  tidak  dalam  satuan  moneter (Mardiasmo,  2009). 10 Pusat  Biaya dikategorikan ada dua yakni:
i) Pusat Biaya Teknik
Pusat  biaya  teknik  merupakan pusat  dari  biaya  yang  banyak
8 Mohamad  Mahsun, Pengukuran  Kinerja  Sektor Publik , (Yogyakarta: BPFE, Ed. 1, 2006), hal. 37.
9 R.N. Anthony dan V. Govindarajan, Management  Control  System ,  (Jakarta:  Salemba Empat, 2005), hal. 175.
10 Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik ,
(Yogyakarta: CV. Andi Offset, Ed. 4, 2009), hal. 47.
mempunyai jalinan dengan keluar- an  yang  dihasilkan.  Ciri-ciri  dari pusat  biaya  teknik  adalah  masuk- annya dapat dihitung secara finan- sial,  masukan  dapat  dihitung secara  fisik,  dan  jumlah  masukan maksimal yang dapat dibuat untuk setiap  unit  keluaran  pembuatan dapat diperhitungkan.
ii) Pusat Biaya Kebijakan
Pusat  biaya  kebijakan  banyak biayanya  yang  tidak  kontak  lang- sung  dengan  keluaran  yang  diha- silkan.  Ciri-ciri  pusat  biaya  kebi- jakan  adalah  masukannya  dapat dihitung dengan satuan unit finan- sial,  keluarannya  dihitung  tidak dalam bentuk finansial, dan jumlah masukan  maksimal  yang  akan dibuat  untuk  setiap  keluaran  pem- buatan tidak dapat dihitung.
c. Pusat  Laba  atau  disebut  juga profit center ialah  unit  di  dalam  organisasi yang  masukan  dan  keluaran  dihi- tung dengan ukuran uang, sehingga perhitungan  laba  dan  kinerja  mana- jer  pusat  laba  dihitung  berdasarkan laba  yang  dihasilkan  atau  hasil  dari masukan dikurangi dengan keluaran.
d. Pusat  Investasi  ( investment  center ) yaitu  kinerja  unit  di  dalam  orga- nisasi  ini  dihitung  menurut  laba yang  didapat  dikaitkan  dengan penggunaan investasi untuk menda- patkan  laba.  Pemimpin  pusat  inves-
tasi dibebani tanggungjawab tentang pendapatan,  biaya,  dan  investasi modal.

## Klasifikasi Biaya dan Kode Rekening
Dalam  laporan  pertanggungjawaban, informasi  biaya  akan  di  tampilkan  berda- sarkan  jenjang  manajemen,  maka  diperlukan pengelompokkan  biaya  berdasarkan  beban tanggungjawab  setiap  manajer.  Mulyadi (2001)  menyampaikan  bahwa  dapat  dipi- sahkan biaya ke dalam biaya yang terkendali dan juga biaya yang tidak terkendali. 11 Biaya terkendali  merupakan  terpengaruh  signifi- kannya  biaya  terhadap  keputusan  yang diambil  manajer  dalam  rentang  waktu tertentu.  Biaya  ini  berhubungan  dengan  era tertentu  dan  area  wilayah  otoritas  yang berlaku  dalam  era  kepemimpinan  seseorang. Biaya  yang  tidak  terkendali  ialah  tidak terpengaruhnya  biaya  karena  kepemimpinan seseorang pada era kepemimpinannya.
Akuntansi  pertanggungjawaban  berke- inginan  memiliki  penghimpunan  dan  pe- laporan  biaya  yang  menjadi  tanggungjawab setiap  jenjang  manajemen.  Aktivitas  biaya yang  telah  timbul  perlu  di  kategorikan  dan diberikan  kode  rekening  berdasarkan  nomor unit  di  dalam  organisasi.  Data  akuntansi diolah  berdasarkan  pemakaian  kode  untuk melakukan  pencatatan,  pengkategorian,  me- rapikan,  dan  mengambil  informasi  finansial. Kode  merupakan  struktur  dengan  memakai bilangan, aksara, bisa juga integrasi  bilangan
11 Mulyadi, Akuntansi  Manajemen ...  Salemba Empat, Ed. 3, 2001), hal. 168.
dengan  aksara  yang  menyepakati  pengenal terhadap  penggolongan  struktur  kode  terse- but.  Kesepakatan  kode  sebagai  pengenal dimaksudkan  untuk  meringankan  jalan  me- nelusuri dugaan yang diinginkan, melakukan perekaman,  penggolongan,  dan  dilaporkan data  keuangan.  Dengan  melabeli  aktivitas dengan  kode  secara  tetap  akan  memberikan kemudahan  pengenalan  dan  pemisahan aktivitas biaya dalam penggolongan (Retnani, 2017). 12 Biaya yang dilakukan penghimpunan untuk  tiap  jenjang  manajemen  berjumlah banyak,untuk itu dikategorikannya biaya dan dilabeli kode berdasarkan jenjang manajemen dalam  formasi  organisasi.  Per  jenjang  ma- najemen  dikatakan  pusat  pertanggung- jawaban dan diberikan tanggungjawab untuk menangani  aktivitas  biaya  pada  setiap  pusat pertanggungjawaban  (jenjang  manajemen) yang  kemudian  dibedakan  menjadi    biaya yang  dapat  dikendalikan  dan  biaya  yang tidak  dapat  dikendalikan.  Dalam  pelabelan kode dilakukan dalam dua bentuk yaitu:
i. Metode Kelompok ( group code methode )
Dalam  metode  ini  terdapat  sifat-sifat eksklusif antara lain:
i) Posisi  setiap  angka  mempunyai makna  berbeda,  pada  angka  di ujung sebelah kiri adalah kode dari kelompok  rekening  dan  bilangan
12 Endang  Dwi  Retnani,  ”Penerapan  Akuntansi Pertanggungjawaban  sebagai  Alat  Pengendalian  Biaya dan  Pengukuran  Kinerja  Pusat  Biaya”    dalam http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id , diakses tanggal 9 September 2021.
diujung  kanan  ialah  kode  dari ragam biaya.
ii) Kode-kode  pada  perkiraan  berisi bilangan  yang  telah  diresmikan dan  menggambarkan  jenis  reke- ning. Pada nomor akun buku besar menggunakan metode kode kelompok.
ii. Kode Blok ( Block Code )
Kode  yang  di  labeli  pada  setia penggolongan tidak mempraktikan susunan  bilangan  namun  melabeli kelompok  bilangan  untuk  setiap kategori.  Contohnya  untuk  kelom- pok  perkiraan  aktiva  nomer  reke- ningnya  100-109,  utang  nomer rekeningnya 200-209, modal nomer rekeningnya  300-309,  pendapatan nomer  rekeningnya  400-409,  dan biaya nomer rekeningnya 500-509. 13

## Penilaian Kinerja
Kinerja  adalah  ilustrasi  mengenai  sejauh mana  suatu  aktivitas  dapat  mewujudkan pelaksanaan  target,  sasaran,  cita-cita  organi- sasi  dan  cara  mewujudkan  cita-cita  ini  yang terdapat  dalam  perencanaan  strategis  lem- baga  Mahsun  (2006). 14 Setiap  lembaga  meng- inginkan  kinerja  majerial  organisasi  berjalan degan  baik,  untuk  melakukan  perhitungan
13 Endang  Dwi  Retnani,  ”Penerapan  Akuntansi Pertanggungjawaban  sebagai  Alat  Pengendalian  Biaya dan  Pengukuran  Kinerja  Pusat  Biaya”    dalam http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id , diakses tanggal 9 September 2021.
14 Mohamad Mahsun, Pengukuran Kinerja ... hal. 25.
kinerja  diperlukan  penilaian  kinerja  agar dapat di analisis kinerja manajerial organisasi berada  pada  kategori  baik  atau  buruk. Menurut  Sukarno  (2002)  penilaian  kinerja yaitu  aktivitas  untuk  menimbang  keber- hasilan atau ketidakberhasilan suatu dari unit organisasi untuk menerapkan kewajiban dan fungsi  yang  menjadi  tanggungjawabnya. 15 Manfaat  penilaian  kinerja  menurut  Rudianto (2013)  adalah  operasional  organisasi  dikelola dengan  efektif  dan  efisien  dengan  memak- simalkan  motivasi  karyawan;  menjadi  dasar menentukan  karir  karyawan  (seperti  pro- mosi,  mutasi,  dan  pemecatan  karyawan); mengenali  kebutuhan training ,  peningkatan pegawai,  mempersiapkan  kriteria  pemilihan dan  analisis  program training pegawai;  serta mengadakan feedback tentang kinerja pegawai dari  penilaian  pimpinan.  Tujuan  penilaian pegawai  adalah  memberikan  motivasi  agar pegawai dapat mencapai target  lembaga dan mentaati kebijakan umum tentang sikap yang telah disahkan (Utami, dkk, 2019). 16

## Metode Penelitian
Di  dalam  penelitian  ini  metode  pene- litian kualitatif dipakai. Dalam permasalahan ini  dipakai  jenis  penelitian  deskriptif.  Wa- wancara  dan  observasi  secara  langsung dengan  kepala  pusat  pertanggungjawaban
15 Edi  Sukarno, Sistem  Pengendalian  Manajemen Kinerja  Konsep,  Aplikasi  dan  Pengukuran  Kinerja , (Jakarta:Indeks, 2002), hal. 207.
16 Indah  Agustini  Tri  Utami,  Zulfikar,  Novia
Dwiariyanti,
“Penerapan
Akuntansi
Pertanggungjawaban  sebagai  Alat  Penilaian  Kinerja Pusat  Biaya”,    dalam  http://e-journal.polnes.ac.id, diakses tanggal 9 September 2021.
adalah  data  primer  yang  digunakan  pene- litian  ini.  Untuk  data  sekunder  yang  dipakai adalah  sumber  informasi  dokumen  yang berasal  dari  dokumen  pusat  pertanggung- jawaban.  Pada  penelitian  kualitatif  ini digunakan teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan  teknik  observasi,  wawancara, dan dokumentasi.
a. Observasi
Observasi  diadakan  dengan  melihat permasalahan  yang  ada  di  lapangan dan  proses  kerja  akuntansi  pertang- gungjawaban  untuk  mendapatkan sumber  data  sebagai  masukan  objek yang diobservasi.
b. Wawancara
Data  dikumpulkan  lewat  wawancara dilakukan  proses  pembahasan  yang dilakukan  secara  langsung  antara peneliti  dengan  kepala  di  setiap bagian  pusat  pertanggungjawaban yang  ada  di  Dinas  Keluarga  Beren- cana,  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak
Kabupaten
Tulungagung  dan  para  pegawai tentang penilaian kinerja pusat biaya.
c. Dokumentasi
Pada  penelitian  ini  dapat  digunakan teknik pengumpulan data yang diidentifikasi  dari  dokumentasi  yang berhubungan  dengan  masalah  dalam topik  pada  instansidi  Dinas  Keluarga Berencana,  Pemberdayaan  Perempu- an  dan  Perlindungan  Anak  Kabupa- ten  Tulungagung  di  setiap-setiap bagian yang ada di kantor tersebut.

## PEMBAHASAN
Karakteristik
Akuntansi Pertanggung- jawaban
1. Adanya  identifikasi  pusat  pertanggung- jawaban
Pusat  pertanggungjawaban  adalah  suatu bagian  yang  kumpulan  aktivitasnya  di bebankan  kepada  manajernya.  Dinas  sebagai unsur  pelaksana  dari  urusan  pemerintahan sektor  daerah  di  aspek  keluarga  berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.  Dinas  Keluarga  Berencana,  Pember- dayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak juga  merupakan  salah  satu  pusat  biaya  bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung. Bidang-bidang  yang  terdapat  pada  Dinas KBPPPA  dapat  dikatakan  sebagai  unit organisasi yang tanggungjawabnya di bebankan ke pimpinan unit.
2. Adanya standar yang digunakan sebagai acuan penilaian kinerja
Standar  yang  digunakan  sebagai  tolak ukur  kinerja  di  Dinas  Keluarga  KBPPPA adalah  Sasaran  Kinerja  Pegawai  (SKP).  Di dalam  Sasaran  Kinerja  Pegawai  memuat agenda  kerja  dan  tuntutan  kerja  yang  harus diselesaikan  setiap  pegawai  selama  satu tahun.  Penyusunan  Sasaran  Kinerja  Pegawai didasarkan  kepada  rencana  tahunan  Dinas KBPPPA  yang  di  dalamnya  berisi  kegiatan tahunan  dan  target  yang  harus  dicapai  oleh dinas.  Standar  penilaian  kinerja  pegawai  ini memperhatikan  capaian,  target,  atau  hasil dan  perilaku  pegawai  yang  telah  disusun sebelumnya  dalam  Sasaran  Kinerja  Pegawai (SKP).  Perilaku  pegawai  dalam  SKP  dapat
berupa  tingkat  kedisiplinan  dan  loyalitas pegawai.  Sasaran  Kinerja  Pegawai  (SKP) dilakukan  penilaian  oleh  atasan  langsung. Penilaian SKP kepala bidang akan dilakukan penilaian  oleh  kepala  dinas,  sedangkan kepala  bidang  akan  melakukan  penilaian kinerja  kepada  kepala  seksi  yang  berada  di bawahnya.
3. Prestasi manajer dihitung dengan
mengkomparasikan realisasi dan anggaran
Salah  satu  penentu  penilaian  kinerja pada Dinas KBPPPA adalah membandingkan anggaran  dengan  realisasinya.  Penilaian  ki- nerja  dengan  membandingkan  anggaran  dan realisasinya  tidak  hanya  berlaku  kepada manajer  atau  dalam  Dinas  KBPPPA  disebut kepala  bidang  saja.  Namun  penilaian  kinerja ini juga ditetapkan kepada pegawai atau staff dinas  juga.  Sehingga  setiap  pegawai  dinas dibebankan  suatu  anggaran  kegiatan  dan dinilai sejauh mana realisasi atau penyerapan dari anggaran kegiatan tersebut.
4. Adanya  pemberian  penghargaan  atau hukuman
Manajer  secara  perorangan  diberikan penghargaan  atau  hukuman  atas  pertim- bangan terhadap penyimpangan biaya. Dinas KBPPPA  tidak  menerapkan  adanya  peng- hargaan  atau hukuman terhadap  pencapaian anggaran. Sehingga tidak terdapat pemberian penghargaan  jika  pegawai  dapat  melampaui pencapaian  hasil  kerja  yang  telah  ditetapkan atau  mendapatkan  hukuman  jika  tidak mendapatkan pencapaian hasil kerja. Namun apabila  pegawai  tidak  dapat  mencapai  hasil kerja  yang  telah  ditetapkan  dalam  Sasaran
Kinerja  Pegawai  (SKP),  maka  atasan  dapat memberikan  peringatan  agar  pegawai  yang bersangkutan dapat meningkatkan pencapain hasil  kerja.  Pada  umumnya  dinas  terutama Dinas KBPPPA sebagai eksekutor bagian dari kegiatan  pemerintah  daerah  dan  sebagai pusat  biaya  pada  pemerintah  daerah  tidak menerapkan  pemberian  penghargaan  atau hukuman  kepada  pegawainya,  namun  para pegawai  atau  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN) mendapatkan tunjangan kinerja yang didasarkan  kepada  pencapaian  hasil  kerja dan  perilaku  pegawai  yang  termuat  dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

## Syarat-syarat untuk Menerapkan Akuntansi Pertanggungjawaban
Penerapan akuntansi pertanggungjawab- an  akan  berjalan  lebih  efektif  dan  efisien apabila dapat memenuhi lima syarat berikut.

## 1. Struktur organisasi
Struktur  organisasi  pada  Dinas  KBPPPA yang meliputi gambaran alur tanggungjawab, otoritas,  jabatan  dan  pembagian  kewajiban telah  disusun  dan  ditetapkan  dengan  jelas dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 57  tahun  2019.  Dalam  peraturan  tersebut sudah  mencakup  mengenai  posisi,  formasi organisasi, kewajiban dan fungsi serta aturan dalam  bekerja  dari  Dinas  KBPPPA  Kabu- paten  Tulungagung.  Dinas  KBPPPA  sebagai pusat  biaya  pada  pemerintah  daerah  yang diketuai  oleh  seorang  kepala  dinas  dan kemudian  membawahi  Sekertariat  dan  tiga bidang  yakni  Bidang  Pengendalian  Pendu- duk,  Penyuluhan  dan  Penggerakan;  Bidang
Keluarga  Berencana,  Ketahanan  dan  Kese- jahteraan  Keluarga;  dan  Bidang  Pember- dayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak. Sekertariat  di  dalamnya  terdapat  subbagian antara  lain:  subag  Perencanaan,  subag Keuangan,  dan  subag  Umum  dan  Kepega- waian.  Dalam  ketiga  bidang  yang  terdapat dalam  Dinas  KBPPPA  masing-masing  mem- bawahi tiga seksi. Pada Bagian Pengendalian Penduduk,  Penyuluhan  dan  Penggerakan terdapat  Seksi  Advokasi  dan  Penggerakan; Seksi  Penyuluhan,  Pendayagunaan  PLKB, PKB, dan Kader KB; serta Seksi Pengendalian Penduduk  dan  Informasi  Keluarga.  Untuk Bagian  Keluarga  Berencana,  Ketahanan  dan Kesejahteraan  Keluarga  membawahi  Seksi Jaminan  Ber-KB;  Seksi  Pembinaan  Kesertaan Ber-KB;  serta  Seksi  Pembinaan  Ketahanan dan  Kesejahteraan  Keluarga.  Sedangkan untuk bagian terakhir yakni Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  membawahi  tiga  seksi  yakni:  Seksi Peningkatan  Kualitas  Hidup  Perempuan; Seksi  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak; serta  Seksi  Pengarustamaan  Gender  dan Pengarus utamaan hak anak.
2. Anggaran
Anggaran  sangat  dibutuhkan  untuk mengetahui  kebutuhan  dana  masing-masing bidang dalam membiayai program yang akan dilakukan. Anggaran merupakan refleksi dari rencana  kerja  yang  dilakukan  oleh  Dinas KBPPA  selama  satu  tahun  kedepan.  Proses penyusunan anggaran Dinas KBPPPA adalah dengan melakukan penggabungan dan mela- kukan  rekapitulasi  anggaran  yang  dibutuh- kan.  Sebelum  memasuki  tahun  anggaran,
dinas  akan  membuat  rancangan  anggaran kegiatan  pada  setiap  bidang  dan  dilaporkan atau  diinput  pada  Aplikasi  SIPD  (Sistem Informasi  Pemerintah  Daerah).  Kemudian dari  beberapa  bidang  tersebut  akan  dila- kukan  penghimpunan  dan  selanjutnya  akan diusulkan  oleh  kepala  dinas  selaku  kuasa pengguna  anggaran  kepada  bupati.  Kemu- dian  bupati  akan  mengesahkan  Peraturan Bupati  Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran (DPA). Pengesahan Peraturan Bupati menge- nai  Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran  akan dikeluarkan  sebelum  memasuki  tahun  ang- garan  yang  bersangkutan.  Setelah  Dokumen Pelaksanaan  Anggaran  ditetapkan,  maka pelaksanaan kegiatan dinas dapat dilakukan. Dalam penyusunan anggaran Dinas KBPPPA mempertimbangkan  faktor  skala  prioritas. Penyusunan  anggaran  di  Dinas  KBPPPA menerapkan sistem bottom-up dalam melakukan  penyusunan  anggaran.  Hal  ini dapat  terlihat  dari  penyusunan  anggaran yang  melibatkan  staff  dan  kepala  bidang untuk  mengusulkan  jumlah  anggaran  yang dibutuhkan bidang terkait.
3. Penggolongan Biaya
Pada Dinas KBPPPA belum menerapkan penggolongan  biaya  yang  dapat  diken- dalikan  dan  biaya  yang  tidak  dapat  diken- dalikan. Pada peristiwa ini akan tercermin di laporan realisasi keuangan yang di dalamnya tidak  diterapkan  pemisahan    antara  biaya yang  dapat  dikendalikan  dan  biaya  yang tidak  dapat  dikendalikan.  Dinas  sebagai pelaksana  urusan  pemerintah  daerah  dan merupakan  bagian  dari  pemerintahan  tidak menerapkan penggolongan antara biaya yang
dapat  dikendalikan  dan  biaya  yang  tidak dapat  dikendalikan.  Hal  ini  disebabkan akibat  tidak  ada  biaya  yang  terpengaruh signifikan  terhadap  keputusan  yang  diambil oleh  kepala  dinas  selaku  pimpinan  pusat pertanggungjawaban.kepemimpinan
4. Sistem  Akuntansi  Pengelompokan  dan Pemberian Kode Rekening Penyusunan kode rekening berhubungan dengan  kewenangan  pengendalian  pada  pu- sat  pertanggungjawaban  atau  bidang.  Pada Dinas  KBPPPA  telah  melakukan  peng- klasifikasian  kode  rekening  untuk  biaya- biaya  program  yang  terjadi.  Pemberian  kode rekening  pada  Dinas  KBPPPA  mengunakan metode  kelompok  ( group  code  methode ). Dalam  metode  ini  terdapat  sifat-sifat  eks- klusif  yang  hanya  dimiliki  metode  ini  yakni posisi  setiap  angka  mempunyai  makna  yang berbeda  dan  masing-masing  kode  pada rekening  berisi  dari  bilangan  yang  telah ditentukan  dan  menggambarkan  jenis  reke- ning. Pengelompokan kode rekening di Dinas KBPPA  dikelompokkan  sesuai  dengan  pro- gram dan kegiatan masing-masing bidang.
5. Sistem Pelaporan Biaya Sistem  pelaporan  biaya  pada  Dinas KBPPPA  dilakukan  setiap  bulan  pada  ma- sing-masing  kegiatan  atau  program  yang dimiliki  setiap  bidang  dan  akan  dihimpun oleh  bendahara  pengeluaran  pembantu  pada setiap  bidang.  Kemudian  akan  dilakukan verifikasi  atau  pemeriksaan  ulang  oleh  ka- subag  (kepala  subbagian)  keuangan  dari beberapa  bidang  ke  pejabat  penatausahaan keuangan SKPD. Pelaporan biaya pada Dinas KBPPPA  dapat  dilakukan  bulan,  triwulan,
semester  dan  tahunan.  Apabila  pelaporan biaya  pada  suatu  periode  bulanan  atau triwulan dikatakan kurang dalam penyerapan  pencapaian  program,  maka untuk  periode  selanjutnya  akan  dilakukan evaluasi  dan  dipacu  untuk  mengejar  keter- tinggalan  pencapaian  anggaran.  Sehingga pada periode tahunan pelaporan biaya dapat mencapai target.

## Penilaian Kinerja
Dalam  melakukan  penilaian  kinerja dibutuhkan  informasi  sebagai  acuan  dalam melakukan  penilaian  kinerja  yakni  data  dari akuntansi  pertanggungjawaban.  Penilaian kinerja  ini  dilakukan  dengan  melakukan perbandingan  antara  anggaran  dan  realisasi program  dalam  suatu  periode.  Penilaian kinerja  di  KBPPPA  Kabupaten  Tulungagung didasarkan  kepada  Sasaran  Kinerja  Pegawai (SKP).  Sasaran  Kinerja  Pegawai  ini  dibuat setahun sekali. Penilaian kinerja  berdasarkan pencapaian  kerja  dan  perilaku  pegawai. Dalam pencapaian kerja pegawai dinilai dari seberapa  banyak  realisasi  atau  penyerapan anggaran  yang  didapat  oleh  pegawai  terkait berdasarkan  pembebanan  tanggungjawab program yang dibebankan.

## Kendala  Penerapan  Akuntansi  Pertang- gungjawaban
Kendala  yang  terjadi  untuk  memak- simalkan  penerapan  akuntansi  pertang- gungjawaban  yaitu  ketepatan  waktu  dalam pelaporan  biaya.  Pelaporan  biaya  setiap bulannya  mengalami  keterlambatan.  Pela-
poran  yang  seharusnya  dapat  selesai  pada akhir  bulan,namun  baru  dapat  terselesaikan pada  awal  bulan  selanjutnya.  Untuk  meng- atasi  permasalahan  ini  maka  dibutuhkan kontrol  dan  pengawasan  yang  lebih  ketat dari  kepala  dinas  sebagai  kuasa  pengguna anggaran.

## Penilaian Pusat Pertanggungjawaban
Penilai  pusat  biaya  pada  Dinas  KBPPPA Kabupaten Tulungagung terlihat pada lapor- an  realisasi  keuangan  program  dan  kegiatan Dinas KBPPPA tahun 2020.
Gambar 1
Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik Program dan Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2020
Sumber: Laporan realisasi keuangan dan program Dinas KBPPPA Kabupaten Tulungagung
Terlihat  dari  tabel  diatas  bahwa  realisasi program atau penyerapan anggaran di Dinas KBPPPA sebagian besar sudah terealisasi dan terserap  dengan  baik  dan  mencapai  per- sentase  100%  realisasi.  Ada  beberapa program  yang  belum  mencapai  target sepenuhnya, namun sudah melebihi 50% dari anggaran yang telah dianggarkan.

## SIMPULAN
Setelah  dilaksanakannya  penelitian  di Dinas  Keluarga  Berencana,  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  dapat ditarik kesimpulan antara lain:
1. Penerapan akuntansi pertanggungjawab- an di Dinas KBPPPA Kabupaten Tulung- agung  dapat  dikatakan  telah  melakukan penerapan akuntansi pertanggungjawab- an  dengan  baik.  Hal  ini  terbukti  dari karakteristik  akuntansi  pertanggung- jawaban  yang  telah  diterapkan  dengan baik.  Pada  Dinas  KBPPPA  terdapat identifikasi  pusat  pertanggungjawaban sebagai  pusat  biaya  dari  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Tulungagung,  dite- mukan  standar  yang  digunakan  sebagai acuan penilaian kinerja, prestasi manajer dihitung  dengan  mengkomparasikan anggaran dan realisasinya. Namun Dinas KBPPPA  tidak  menerapkan  adanya penghargaan  atau  hukuman,  karena pada umumnya pada pegawai pemerintahan  tidak  ada  pemberian penghargaan atau hukuman.
2. Penerapan akuntansi pertanggungjawab- an di Dinas KBPPPA Kabupaten Tulung- agung  dapat  dikatakan  telah  melakukan dengan  baik  penerapan  dari  akuntansi pertanggungjawaban. Kondisi ini terbuk- ti  dari  terpenuhinya  syarat  dari  akun-
tansi  pertanggungjawaban  yakni  terda- pat  tatanan  organisasi  yang  jelas,  ter- dapat  anggaran,  terdapat  pengelom- pokan  dan  pemberian  kode  rekening, serta  adanya  sistem  pelaporan  biaya. Walaupun  Dinas  KBPPPA  belum  mene- rapkan  penggolongan  antara  biaya  yang dapat  dikendalikan  dengan  biaya  yang tidak  dapat  dikendalikan,  namun  pene- rapan  akuntansi  pertanggungjawaban- nya  sudah  dikatakan  baik.  Karena  pada organisasi  dibawah  pemerintahan  tidak menerapkan penggolongan biaya terken- dali  dan  biaya  tidak  terkendali.  Hal  ini disebabkan  tidak  ada  aktivitas  biaya yang  terdampak  langsung  atau  tidak terdampak langsung terhadap keputusan manajer pusat pertanggungjawaban.
3. Kendala  yang  terjadi  pada  penerapan akuntansi  pertanggungjawaban  adalah keterlambatan  dalam  melakukan  pela- poran  biaya.  Untuk  itu  dibutuhkan kontrol dari kepala dinas.

## DAFTAR PUSTAKA
Anthony,  R.N.  dan  V.  Govindarajan.  (2005). Management  Control  System .  Jakarta:  Salemba Empat.
Hansen,  Don.  R  dan  Maryanne  M.Mowen.  (2005). Management  Accounting ( edisi  ke  7) .  (Dewi Fitriasi dan Denny Arnos Kwary, Terjemahan). Jakarta: Salemba Empat.
Hansen, Don. R dan Maryanne M.Mowen. (2013). Akuntansi Manajerial (edisi ke 8) . (Deny Arnos Kwary, Terjemahan). Jakarta: Salemba Empat.
Mahsun, Mohamad. (2006). Pengukuran Kinerja Sektor Publik (edisi ke 1) . Yogyakarta: BPFE.
Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik (edisi ke 4) . Yogyakarta: CV Andi Offset.
Mulyadi.  (2001). Akuntansi  Manajemen:  Konsep,  Manfaat  dan  Rekayasa  (edisi  ke  2) .  Yogyakarta: STIE YKPN.
Mulyadi.  (2001). Akuntansi  Manajemen:  Konsep,  Manfaat  dan  Rekayasa (edisi  ke  3).  Yogyakarta: STIE-YKPN.
Mulyadi.  (2001). Akuntansi  Manajemen:  Konsep,  Manfaat  dan  Rekayasa (edisi  ke  3).  Yogyakarta: Salemba Empat.
Mulyadi. (2005). Akuntansi Biaya . Yogyakarta: STIE-YKPN.
Mulyadi. (2006). Alternatif Pemacuan Kinerja Personel dengan Pengelolaan Kinerja Terpadu Berbasis Balanced Scorecard . Yogyakarta: BPFE-UGM.
Retnani,  Endang  Dwi.  (2017).  ”Penerapan  Akuntansi  Pertanggungjawaban  sebagai  Alat Pengendalian  Biaya  dan  Pengukuran  Kinerja  Pusat  Biaya”. Jurnal  Ilmu  dan  Riset Akuntansi , Vol.6 (7): 6-8, diakses 9 September 2021.
Sukarno,  Edi.  (2002). Sistem  Pengendalian  Manajemen  Kinerja  Konsep,  Aplikasi  dan  Pengukuran Kinerja . Jakarta: Indeks.
Utami,  Indah  Agustini  Tri,  dkk.  (2019).  “Penerapan  Akuntansi  Pertanggungjawaban  sebagai Alat Penilaian Kinerja Pusat Biaya”. Jurnal Akuntansi Multi Dimensi , Vol.2 (2):1, diakses 9 September 2021.